## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Muh. Nur, R.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

## ABSTRACT
This  study  aims  to  answer  a  number  of  key  issues,  including:  (1)  What  is  the  level  of  financial capacity in the city of Makassar, (2) What is the contribution of local revenue to the regional income and expenditure budget in the city of Makassar. Regional financial capacity in the era of regional autonomy is often measured using PAD performance. The method used in this study is descriptive quantitative  and  the  types  of  relevant  research  such  as  triangles  on  regional  financial  data.  The analysis technique used is the Routine Financial Ability Index (IKR) determined by BAPPENAS. While the data used is the APBD of the city of Makassar in 2011-2015. The results of the study show that regional financial independence ratios have an average yield of 50.60% or are in a pattern of  participatory  relationships.  The  ratio  of  the  degree  of  fiscal  decentralization  and  the  ratio  of routine ability index that shows the ability of regional finances is quite good, amounting to 30.92% and 37.42%. In the harmony ratio, routine expenditure is greater than development spending. The contribution  of  PAD  to  the  APBD  was  31.03%.  By  looking  at  the  results  of  the  analysis,  the development of the financial capacity of Makassar City in 2011-2015 was considered quite good.
Keywords : Ratio, Finance, Performance, Independence Correspondence to : muhnur@unismuh.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  beberapa  permasalahan  pokok,  antara  lain:  (1) Bagaimana  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah  kota  Makassar,  (2)  Bagaimana  kontribusi pendapatan  asli  daerah  terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  kota  Makassar. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD.  Metode    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dan  jenis-jenis penelitian yang relevan seperti triangulasi terhadap data-data keuangan daerah. Teknik analisis yang digunakan  adalah  Indeks  Kemampuan  Keuangan  Rutin  (IKR)  yang  ditetapkan  oleh  BAPPENAS. Sedangkan  data  yang  digunakan  digunakan  adalah  APBD  kota  Makassar  tahun  2011-2015.  Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 50,60%  atau  berada  pada  pola  hubungan  partisipatif.  Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  dan  rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah cukup baik, yaitu sebesar 30,92%  dan  37,42%.  Pada  rasio  keserasian,  pengeluaran  belanja  rutin  lebih  besar  dibandingkan dengan belanja pembangunan. Konstribusi PAD terhadap APBD sebesar 31,03%. Dengan melihat hasil  analisis  tersebut,  perkembangan  kemampuan  keuangan  Kota  Makassar  tahun  2011-2015 dianggap cukup baik.
Kata kunci
: Rasio, Keuangan, Kinerja, Kemandirian
Korespondensi
: muhnur@unismuh.ac.id

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Kemampuan  keuangan  daerah  dalam era  otonomi  daerah  sering  diukur  dengan menggunakan  kinerja  PAD.  Besar-kecilnya penerimaan  PAD  seringkali  dihubungkan dengan  keberhasilan  daerah  dalam  menjalani otonomi  daerah.  Pajak  dan  Retribusi  daerah (yang  merupakan  komponen  penyumbang
PAD terbesar)
seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007).
Pengukuran  tingkat  keuangan  daerah yang  banyak  dilakukan  saat  ini  antara  lain dengan  melihat  rasio  antara  PAD  dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD semakin kecil ketergantungan  daerah  dengan  pemerintah pusat . satu  hal  yang  perlu  dicatat  adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba  membuat  pajak  baru,  tetapi diharapkan  daerah  memiliki  tingkat  kejelian yang  tinggi  dan  kemampuan  dalam  melihat dan  memanfaatkan  sumber-sumber  potensial yang dimiliki.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas
adalah bagaimana tingkat kemampuan keuangan  daerah  tahun  2011-2015  di  Kota Makassar dan bagaimana konstribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  daerah  dalam menunjang  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kota Makassar?

## KAJIAN TEORI Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun  2000  Tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan tersebut,  makadapat  dikemukakan  bahwa kebijakan  umum  pengelolaan  keuangan daerah pada gambar berikut:

## Power Sharing

## Money Follow Fungtion
Gambar 1. Latar Belakang Pengaturan Keuangan Daerah
Disisi  lain  keuangan  daerah  adalah sebagai  alat  fiskal  pemerintah  daerah, merupakan  bagian  integral  dari  keuangan Negara  dalam  mengalokasikan  sumber- sumber ekonomi, memeratakan hasil
pembangunan  dan  menciptakan  stabilitas ekonomi  selain  stabiliats  sosial  politik. Peranan  keuangan  daerah  semakin  penting, selain  karena  keterbatasan  dana  yang  dapat dialihkan  ke  daerah  berupa  Dana  Alokasi
UU Pajak dan Reribusi Daerah UU Pemerintahan Daerah UUPerimbangan Keuangan
Pelayanan Publik
Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Umum  (DAU)  dan  dana  Alokasi  Khusus (DAK). Desentralisasi Fiskal Menurut Mahmudi (2010), desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan
yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atrau tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemeritahan yang dilimpahkan.
Gambar 2. Kerangka Teori Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
METODE PENELITIAN / METHODS
Untuk  melihat  bagaimana  alur  penelitian,
dapat lihat pada gambar berikut ini:
Gambar 3. Kerangka Konseptual
HASIL  PENELITIAN  DAN  DISKUSI  / RESULTS AND DISCUSSION
.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rincian  tentang  komponen  sumber- sumber pendapatan dari pihak ekstern berupa bantuan  bantuan  pemerintah  pusat/provinsi,
Kriteria transfer Dasar penentuan transfer
KERANGKA KONSEPSI/LAN -DASAN TEORITIS DESETRALISAS
I FISKAL
Alasan melakukan transfer
Dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal
ditambah dengan jumlah pinjaman (jika ada) yang  diperoleh  oleh  pemerintah  Kota Makassar pada Tabel 5.1.
Hasil  perhitungan  Rasio  Kemandirian
Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 5 dan gambar.1. Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian APBD Kota Makassar TA PAD TRANSFER RASIO KEMANDIRIAN POLA HUBUNGAN 2011 345.350.562.825 905.316.278.541 38,14% Konsultatif 2012 484.972.799.508 1.105.463.603.654 43,87% Konsultatif 2013 621.247.679.844 1.161.279.547.759 53,5% Partisipatif 2014 730.988.641.340 1.251.876.573.939 58,4% Partisipatif 2015 828.871.892.852 1.402.767.592.484 59,08% Partisipatif RATA-RATA 50,60% Partisipatif Sumber : Data diolah 2017
Gambar 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
Menurut hasil perhitungan dan Gambar 1,  selama  lima  tahun  terakhir  rasio kemandirian keuangan daerah Kota Makassar memperlihatkan  trend  kenaikan  ke  pola hubungan partisipatif. . Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut ini:
Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun PAD TPD % Kemampuan Anggaran (Rp) (Rp) Keuangan 2011 345.350.562.825,00 1.883.077.957.274,75 18,33% Kurang 2012 484.972.799.508,00 2.046.125.413.850,00 23,70% Cukup 2013 621.247.679.844,00 1.085.366.097.556,00 57,23% Sangat Baik 2014 730.988.641.340,00 2.629.817.615.252,00 27,29% Cukup 2015 828.871.892.852,66 2.952.609.910.737,09 28,07% Cukup 38.14% 43.87%
53.50% 58.40% 59.08% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2011 2012 2013 2014 2015 P E R S E N T A S E TAHUN ANGGARAN
Rata-rata 30,92% Sedang Sumber: Data diolah, 2017 Berdasarkan  jumlah  rata-rata  rasio derajat  desentralisasi  fiskal,  kemampuan
keuangan  Kota  Makassar  masih  berada  pada tingkat kemampuan yang sedang.
Gambar 5.Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Makassar Tahun 2011-2015
Sedangnya perolehan persentase yang dimiliki  oleh  Kota  Makassar  menunjukkan bahwa pemerintah kota belum cukup mampu membiayai pengeluarannya sendiri.
Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Dalam  penelitian  ini,  pengeluaran rutin atau belanja rutin diperoleh dari bagian belanja  operasi.  Berikut  adalah  rincian komponen  pengeluaran/belanja  rutin  Kota
Makassar yang disajikan pada tabel 3.:
Tabel 3. Pengeluaran Rutin Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015 URAIAN TAHUN ANGGARAN 2011 2012 2013 2014 2015 Total Pengeluaran Rutin 1.538.467.415.348,23 1.643.812.879.750,77  937.797.498.000,00  2.142.009.298.567,13  2.378.540.551.393,25

## Sumber: Data diolah, 2017
Berikut  adalah  hasil  perhitungan  rasio Indeks  Kemampuan  Rutin  (IKR)  Kota Makassar tahun anggaran 2011-2015:
Tabel 4. Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Makassar

## Tahun Anggaran 2011-2015
Tahun PAD Pengeluaran Rutin % Kemampuan Anggaran (Rp) (Rp) Keuangan 2011 345.350.562.825,00 1.538.467.415.348,23 22,44% Kurang 2012 484.972.799.508,00 1.643.812.879.750,77 29,50% Kurang
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2011 2012 2013 2014 2015 18.33% 13,58% 57.23% 27.29% 20.35% P E R S E N T A S E TAHUN ANGGARAN Derajat Desentrali…
2013 621.247.679.844,00 937.797.498.000,00 66,24% Baik 2014 730.988.641.340,00 2.142.009.298.567,13 34,12% Kurang 2015 828.871.892.852,66 2.378.540.551.393,25 34,84% Kurang Rata-Rata 37,42% Kurang Sumber: Data diolah, 2017
Dari  tabel  2.8,  dapat  disimpulkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun  (2011-2015)  pada  pemerintahan  Kota Makassar  masih  dalam  skala  yang  kurang, karena  masih  berada  dalam  skala  rata  rata 37,42% (rata-rata IKR) dan ini berarti bahwa
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai kemampuan  yang  kurang  untuk  membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kota Makassar sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin.
Gambar 6. Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan Rutin Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
Berdasarkan  gambar.3,  maka  terlihat bahwa  terjadi  kenaikan  indeks  kemampuan rutin  pada  tahun  2013  yang  kemudian menurun lagi hingg tahun 2015.

## Rasio Keserasian
Dibawah  ini,  akan  dipaparkan  belanja pembangunan yang tertera pada Tabel 2.5. Tabel 5. Belanja Pembangunan Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015 Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Belanja Pembangunan 168.460.026.058,00  318.062.312.409,00  418.662.712.239,00  463.260.544.761,22  673.026.825.829,00

## Sumber: Data diolah, 2017
Tabel 6. Perhitungan Rasio Keserasian Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
No Tah un Ang gara n Total Belanja Realisasi Belanja Rutin Realisasi Belanja Pembangunan Rasio Belanja Rutin Rasio Belanja Pemban gunan (Rp) Rp Perke mbang an Rp Perkemb angan 1 2011 1.708.953.042.766,23 1.538.467.415.348,23 - 168.460.026.058,00 - 90,02% 9,85% 2 2012 1.960.970.441.159,77 1.643.812.879.750,77     6,84% 318.062.312.409,00 88,80% 83,82% 16,21% 3 2013 2.226.657.246.457,58 1.807.799.453.400,00 9,97% 418.662.712.239,00 31,62% 81,16% 18,80% 4 2014 2.605.269.843.328,35 2.142.009.298.567,13 18,5% 463.260.544.761,22 10,65% 82,22% 17,78% 5 2015 3.061.176.650.637,25 2.378.540.551.393,25 1,10% 673.026.825.829,00 45,28% 77,70% 21,98% Rata-Rata 82,98% 16,92% Sumber: Data diolah, 2017 0.00%
50.00% 100.00% 2011 2012 2013 2014 2015 22.44%29.50% 66.24% 34.12% 30.94% P E R S E N T A S E TAHUN ANGGARAN Indeks…
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 32  dan  33  Tahun  2004,  implikasi  dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang,
Pembangunan yang dilaksanakan  akan  banyak  memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya:
1. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan masyarakat.
2. Mendorong  perkembangan  perekonomian daerah.
3. Mendorong  peningkatan  pembangunan daerah di segala bidang.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Mendorong kegiatan investasi Hasil perhitungan rasio keserasian Kota Makassar  tahun  anggaran  2007-2011  yang menunjukkan  masih  rendahnya  rasio  belanja pembangunan  apabila  dibandingkan  dengan rasio belanja rutin. Dimana, hasil rata-rata dari rasio  belanja  pembangunan  sebesar  37,20% dan  rata-rata  rasio  belanja  rutin  sebesar 62,80%, terdapat gap sebesar 25,60%. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan jumlah tersebut
Gambar 7. Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
Meskipun  terdapat  banyak  sumber- sumber  pembiayaan  untuk  pembangunan daerah  berdasarkan  UU  No  33  Tahun  2004 pasal  10,  namun  faktanya  pemerintah  Kota Makassar  yang  lebih  condong  pada  ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan  daerah,  walaupun  belanja pembangunan naik tetapi relatif kecil.
Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )
mengukur seberapa besar kemampuan
Pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya. Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :
100%
Dimana:
Pn  = Data yang dihutung pada tahun ke-n Po  = Data yang dihitung pada tahun ke-0
R = Pertumbuhan
Tabel 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
90.02% 83.82% 81.16% 82.22% 77.70% 9.87% 16.21% 18.80% 17.78% 21.98% 0.00% 50.00% 100.00% 2011 2012 2013 2014 2015 P E R S E N T A S E TAHUN ANGGARAN Rasio Belanja Rutin
Rasio Belanja Pembangunan
No Keterangan Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015 1 PAD 345.350.562.825,00 484.972.799.508,00       621.247.679.844,00 730.988.641.340,67 828.871.892.852,66 Pertumbuhan - 40,42% 28,09% 17,66% 13,40% 2 Total Pendapatan 1.883.077.957.274,75 2.046.125.413.850,00 2.601.356.102.560,00 2.629.817.615.252,03 2.952.609.910.737,09 Pertumbuhan - 8,65% 27,13% 1,09% 12,27% 3 Belanja Rutin 1.538.467.415.348,23 1.643.812.879.750,77     1.807.799.453.400,00     2.142.009.298.567,13 2.378.540.551.393,25 Pertumbuhan - 6,84% 9,97% 18,48% 11,04% 4 Belanja Pembangunan 168.460.026.058,00 318.062.312.409,00 418.662.712.239,00 463.260.544.761,22 673.026.825.829,00 Pertumbuhan - 88,8% 31,63% 10,65% 45,28%
Sumber: Data diolah, 2017
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada tabel 2.11 kondisi pertumbuhan APBD  Kota Makassar  dapat  disimpulkan  bahwa  APBD pada tahun anggaran 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan  rata-rata  yang  negatif.  Hal  ini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD dan total pendapatan  daerah  kurang  diikuti  oleh pertumbuhan  belanja  pembangunan.  Artinya, pemerintah  Kota  Makassar  belum  mampu mempertahankan dan meningkatkan
pertumbuhannya  dari  periode  yang  satu  ke
periode  berikutnya  yang  disebabkan  masih fluktuatifnya pertumbuhan
belanja pembangunan,  dan  belanja  rutin  yang  terus bertambah sejak lima tahun belakangan..
Untuk  lebih  jelasnya,  dibawah  ini disajikan gambar yang menunjukkan pertumbuhan  APBD  yang  dilihat  dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri  dari  PAD,  total  pendapatan  daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan.
Gambar 8. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

## Terhadap APBD
Meskipun  terdiri  dari  empat  sumber, hingga  saat  ini  hanya  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  yang  menyumbang  secara siginifkan  terhadap  total  penerimaan  PAD
suatu Daerah. Sementara sumber yang berasal dari  BUMD  dan  Lain  PAD  yang  sah  masih belum  berperan,  dimana  hal  tersebut  dapat dicermati pada tabel berikut:
Adapun  rekapitulasi  mengenai  target dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli
0.00%
40.42% 28.09% 17.66% 13.40% 0.00% 8.65% 27.13% 1.09% 12.27% 0.00% 6.84% 9.97% 18.48% 11.04% 0.00% 88.80%
31.63% 10.65% 11.64% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 2011 2012 2013 2014
2015
P E R S E N T A S E TAHUN ANGGARAN PAD
Total Pendapatan Belanja Rutin Belanja Pembangunan

## Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2011-
2015 sebagai berikut:
Tabel 8. Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2011-2015 Tahun Target Realisasi % 2011 345.335.311.000 345.350.562.825 100% 2012 441.234.952.000 487.390.342.729 110,4% 2013 563.891.202.000 621.247.679.844 110,2% 2014 831.661.964.000 730.988.641.340 87,90 2015 992.147.612.000 828.871.892.852 83,54%
Sumber: Dispenda Kota Makassar, Data diolah, 2017
Tabel 9. Konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011-2015
No TA Total Pendapatan APBD (Rp) Pendapatan Asli Daerah % Rp Perkembangan 1 2011  1.883.077.957.274,75  345.350.562.825,00 - 18,33% 2 2012  2.046.125.413.850,00  484.972.799.508,00 40,43% 23,70% 3 2013  1.085.366.097.556,00  621.247.679.844,00 28,09% 57,23% 4 2014  2.629.817.615.252,03  730.988.641.340,67 17,66% 27,80% 5 2015  2.952.609.910.737,09  828.871.892.852,66 13,40% 28,07% Rata-Rata 23,14% 31,03%
Sumber: APBD Kota Makassar TA 2011-2015, Data Diolah, 2017.
Dari tabel, dapat diliat PAD mengalami peningkatan  secara  signifikan  dalam  lima tahun terakhir. Meskipun trend PAD
meningkat seiring dengan adanya diskresi dari pemerintah pusat untuk menyerahkan beberapa  sumber-sumber  pendapatan  yang tadinya  dikuasai  oleh  pemerintah  pusat  yang kemudian  diserahkan  kepada  pemerintah daerah untuk menagih, menarik beberapa jenis pajak  sudah  diserahkan  kepada  daerah, sehingga  trend  PAD  meningkat,  meskipun
demikian  tetap  saja  PAD  Kota  Makassar belum  mampu  menutup  seluruh  belanja daerah.
Rendahnya  rata  rata  konstribusi  PAD terhadap
Total Pendapatan APBD,
mengharuskan pemerintah kota lebih memperketat aturan yang ada, serta lebih lihai mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  yang  berbentuk Perusahaan Daerah.

## KESIMPULAN / CONCLUSSION Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  hasil  analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tingkat  kemampuan  keuangan  daerah Kota  Makassar  tahun  anggaran  2011-
2015  dianggap  masih  kurang.  Hal  ini
dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio:
a. Rasio  kemandirian  keuangan  daerah selama  lima  tahun  terakhir  yang menghasilkan  jumlah  rata-ratanya sebesar 50,60% dengan pola hubungan yang partisipatif. Dari hasil tersebut,  tergambar  dengan  jelas bahwa  pemerintah  Kota  Makassar
ketergantungannya  mulai  berkurang terhadap sumber-sumber dana bantuan  dari  pihak  ekstern,  baik  dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen  bantuan  terbesar  adalah
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Dana Penyesuaian.
b. Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal, selama 5 (lima) tahun menunujukkan angka  rata-rata  sebesar  30,92% dengan  kemampuan  keuangan  yang tergolong sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar  cukup  mampu  membiayai pengeluarannya  sendiri.  Pemerintah Kota Makassar masih cukup bergantung  kepada  pemerintah  pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran.
c. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang  sering  disebut  juga  dengan Rasio  IKR  (Indeks  Kemampuan
Rutin) rata-rata hanya sebesar 37,42%%  dengan  pola  kemampuan keuangan  yang  masih  berada  dalam interval 20,01% - 40,00% yang dinilai kurang. Artinya, PAD Kota Makassar belum  mampu  membiayai  belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah kota.
d. Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio keserasian, pemerintah Kota Makassar masih lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Hasil rata-rata  dari  rasio  pembangunan sebesar  16,92%  dan  rasio  belanja rutin  sebesar  82,98%.  Terdapat kesenjangan yang besar antara belanja pembangunan  dan  belanja  rutin.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah kota belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan
keterbatasan dana  yang  dimiliki  oleh pemerintah kota  sehingga pemerintah kota lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya.
e. Berdasarkan rasio pertumbuhan
( growth  ratio) ,  PAD  Kota  Makassar mengalami pertumbuhan ditiap periode tahun anggaran (2011-2015), Total Pendapatan
Daerah jugamengalami  pertumbuhan  pada lima  tahun  terakhir,  sama  halnya dengan  belanja  rutin  yang  juga mengalami pertumbuhan, dan belanja pembangunan  mengalami  kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2011- 2015. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi pertumbuhan  APBD  Kota  Makassar menunjukkan  rata-rata  yang  negatif, karena  pertumbuhan  PAD  dan  TDP tidak  diikuti  oleh  pertumbuhan belanja pembangunan yang signifikan,  melainkan  diikuti  oleh kenaikan  belanja  rutin  yang  besar. Berdasarkan  Rasio  Pertumbuhan, konstribusi  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Makassar  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran  2011-2015  dinilai  masih rendah, yaitu 31,03%
2. Konstribusi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kota  Makassa  tahun anggaran  2011-2015  masih  relatif  kecil. Berdasarkan hasil perhitungan konstribusi  PAD,  hasil  rata-rata  yang diperoleh adalah sebesar 31,03%. Artinya,  rata  konstribusi  PAD  terhadap APBD selama lima tahun hanya sebesar 31,03%. Merupakan angka yang rendah.. Rendahnya  konstribusi  PAD  terhadap Total Pendapatan APBD, mengharuskan pemerintah  kota  lebih  memperketat aturan yang ada, serta lebih lihai mencari
sumber-sumber  pendanaan  alternatif. Salah  satunya  adalah  mengeksplorasi potensi pajak yang ada di kota Makassar.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan
kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah  kota  Makassar,  penulis  mencoba mengajukan  beberapa  saran.  Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengingat  terbatasnya  jumlah  dan  jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka  diperlukan  penyerahan  beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis  seluruh  komponen  yang terdapat  dalam  APBD  sehingga  akan lebih lengkap.
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat  menggunakan  seluruh  model analisis  rasio  keuangan  sehingga  hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
4. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada tahun  anggaran  2011-2015  di  Kota Makassar saja, diharapkan untuk penelitian  selanjutnya  tahun  anggaran lebih up to date dan obyek penelitiannya dilakukan  dibeberapa  kota  sehingga  ada perbandingan  antara  kota  yang  satu dengan kota yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY
Adi,  Priyo  Hari.  2012. Kemampuan  Keuangan Daerah  Dalam  Era  Otonomi  dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Pada  Kabupaten dan  Kota  Se  Jawa-Bali. Kritis  Vol XXI. No.1 Januari-April 2012.
Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.  2003. Peta  Kemampuan Keuangan  Provinsi  dalam  Era
Otonomi  Daerah:  Tinjauan  atas
Kinerja  PAD,  dan  Upaya  Yang Dilakukan Daerah. (Online) (www.bappenas.go.id. 2015) . .
Erlina,  H.,  Maro’ah,  S.,    &  Mochklas,  M.  2017.
Efektifitas Penerapan Metode
Feedback  Tool  For  Operations ( Fto) Dalam  Penilaian  Kinerja Untuk Peningkatan Karir Karyawan Di  Pt  Hm  Sampoerna  Pasuruan, Jawa  Timur.  Jurnal  EKSEKUTIF, 14(2): 262-276
Fatihudin,  D.,  and  Mochklas,  M.  (2018).  How Measuring  Financial  Performance. International  Journal  of  Civil Engineering  and  Technology , 9 (6), 553-557
Mahmudi.  2010. Buku  Seri  Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Panduan  bagi  Eksekutif, DPRD,  dan  Masyarakat  dalam Pengambilan  Keputusan  Ekonomi, Sosial,  dan  Politik .  Yogyakarta: Unit  Penerbit  dan  Percetakan Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN.
Mochklas,  M.,  &  Setiawan,  T.  2018. Sistem Informasi  Manajemen .  Surabaya: TS Publisher.
Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah .
Malang: ITS Press.
Peraturan  Pemerintah  RI.  2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  RI.  2000. Peraturan Pemerintah  Nomor  105  Tahun 2000  Tentang      Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah . Rinaldi,  Udin.  2012. Kemandirian  Keuangan Dalam Pelaksanan Otonomi Daerah. Eksos.  Vol  8.  No.  2  Juni
2012.
Undang-Undang  RI.  2009. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah . Undang-Undang  RI.  2004. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32
Tahun  2004    tentang  Pemerintah Daerah. Wahyuni,  2010. Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. El Muhasaba,  Vol  1,  No.  1  Agustus- November 2010. Wulandari,  Anita.  2001. Kemampuan  Keuangan DaerahKabupaten Banyuwangi . Jurnal  Kebijakan  dan Adminislrasi
Publik Vol 5 No 2 November April-
Juli 2001.