## PEMBINAAN MORAL SISWA MELALUI AKTUALISASI PRILAKU AGAMA

## Oleh: Zuaidar
Guru MTsN Tungkop Aceh Besar

## ABSTRAK
Model Pembelajaran Prilaku  Agama  (MAPA) memiliki beberapa komponen,  yaitu:  tujuan, materi, metode dan evaluasi. Tujuan MAPA adalah agar peserta didik memiliki aqidah yang benar, dapat melakukan  cara-cara  beribadah  dengan  benar  sesuai  dengan  tuntunan  agama, memiliki  akhlak/moral Islami,  baik  akhlak  terhadap  Allah,  akhlak  terhadap  Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, maupun akhlak terhadap sesama manusia. Materi yang diajarkan dalam MAPA adalah:  akidah  akhlak,  al- Qur’an  hadits,  fiqih, Sejarah  Kebudayaan  Islam (SKI) dan  lain-lain. Metode yang  dapat  digunakan  dalam pembelajaran MAPA  adalah: metode  pembiasaan,  metode  keteladanan,  metode hiwar (dialog),  metode  tanya  jawab, diskusi, demontrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain. Dan evaluasi dapat  dikembangkan  dalam MAPA adalah:  mengamati  akidah  melalui  tingkat  intensitas ibadah,  mengamati  tingkat  pelaksanaan  ibadah,  tingkat  kesesuaian  pelaksanaan  ibadah dengan  tuntunan  agama  Islam,  dan  mengamati  apakah  peserta  didik  berakhlak  mulia, termasuk akhlak terhadap Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam tempat ia hidup.
Kata Kunci: Pembinaan Moral dan Aktualisasi Prilaku Agama

## A. Pendahuluan
Dalam undang-undang sisdiknas no. 20 tahun 2003 1 pendidikan diarahkan di samping mengembangkan  intelektual dan  keterampilan,  juga memperbaiki  akhlak/moral. Pembinaan moral lrbih dititik beratkan pada pendidikan keagamaan yang termuat dalam sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30. 2 Pendidikan keagamaan di sini berkaitan dengan usaha penanaman keimanan, ketaqwaan, akhlak dan ibadah peserta didik kepada Allah SWT. Selain itu, ia juga berkaitan dengan upaya pembinaan sikap mental sepritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku peserta didik dalam berbagai bidang kehidupan 3 , atau dengan kata lain disebut
1 Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 5)
2 Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1); Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (ayat 2); Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (ayat 3); Dan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (ayat 4).
3 Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Aktualisasi  Nilai-Nilai  Qur'ani  dalam  Sistem  Pendidikan  Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 27.
moral. Pesantren  dalam  kontek  ini bisa menjadi  salah  satu  referensi  untuk pengembangan pembudayaan moral islami.
Usaha mewujudkan pembudayaan moral islami pada  bangsa  ini,  perlu  dipikirkan langkah  setrategis  dan  inovatif agar ia dapat sejalan  dan menjadi  bagian  dalam upaya memperbaiki krisis multi-dimensional yang terjadi dan begitu memprihatinkan di negara ini. Krisis tersebut  telah terjadi  hampir seluruh  wilayah  Negara Indonesia,  mulai dari  level  atas sampai  ke  level  bawah.  Hampir  setiap  hari  kita  membaca  dan  mendengar  di  media-media massa  terjadi  pembunuhan,  KKN,  narkoba,  tawuran, perampokan  dan  lain-lain.  Kejahatan tersebut  terjadi  di  antaranya  dipengaruhi  oleh  krisis  moral,  yang  berakibat  terjadinya dekadensi moral, mulai dari pemimpin, intelektual, para ahli, sampai rakyat biasa.
Pengembangan  moral islami dapat  dilakukan  dengan merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam  sebagai  contoh,  bila  dilakukan  pengkajian  secara  mendalam akan  nampak bahwa seluruh  ajaran yang  terdapat  di  dalamnya berujung  pada  pembentukan etika/akhlak, seperti mengerjakan  shalat  bertujuan  salah  satunya agar pelakunya terhindar  dari  perbuatan keji  dan  mungkar. 4 Zakat  dan  puasa  untuk  menumbuhkan  rasa  sosial  dengan membantu orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga perintah-perintah lainnya.
Pada hakikatnya krisis moral masyarakat, tetuatam bagi siswa di sekolah tidak boleh terjadi di negara  ini, dan  yang  perlu  dilakukan adalah perubahan,  perbaikan  dan pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun mental/moral melalui peningkatan sumber daya manusia. Secara umum krisis moral ini terjadi disebabkan oleh: (1) longgarnya  pegangan  agama  yang  menyebabkan  hilangnya  pengontrol  diri  dari  dalam  (self control)  dan  lemahnya  hukum  sehingga  terjadi  pelanggaran;  (2)  pembinaan  moral  yang dilakukan orang tua, sekolah dan masyarakat kurang efektif; (3) derasnya arus budaya hidup materistik dan sekuler; dan (4) belum adanya kemauan yang sungguh dari pemerintah. 5
Penyebab  terjadinya  krisis moral di  atas  perlu  ditanggulangi  dengan  salah  satu  cara mengembangkan pendidikan  yang  mengarah  kepada  pembudayaan moral.  Dan  dalam makalah ini akan difokuskan pada tataran mikro atau aplikatif, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran  ke  arah  pembudayaan  moral islami  di  sekolah/madrasah,  di  antaranya  akan dikembangkan MAPA.

## B. Pembinaan Moral Siswa Melalui Pendidikan
4 Q.S al-Ankabut: 183
5 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai …, hal. 35 -36.
I stilah “moral” atau  “moralitas”.  Moral  dapat  diartikan  dengan “baik  buruk  manusia sebagai  manusia”; M oralitas  dapat  diartikan  dengan  “ keseluruhan  norma-norma,  nilai-nilai dan  sikap- sikap  moral  seseorang  atau  masyarakat” ,  M oral  mengacu  pada  “baik - buruk” seseorang  sebagai  manusia,  yang  berarti  mengacu  pada  perilaku,  bukan  pada  fisik.  Jadi, bukan  sifat  lahiriah  seperti  seorang  yang  “ganteng (bagus)”  atau  “cakep  (cantik)”.  Sangat mungkin  terjadi  seseorang  itu  cantik,  tetapi  moralnya  buruk  atau  bahkan  jahat.  Sedangkan etika pada dasarnya identik dengan philosophy of moral 6 , atau “pemikiran sistematis  tentang moralitas”,  di  mana  “yang  dihasilkannya  secara  langsung  bukan  kebaikan,  melainkan  suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis”. Moral hampir sama dengan etika, sebab pegertian etika sebagaimana dikemukakan William K. Frankena, adalah “ philosophical thinking about morality,  moral  problems,  and  moral  judgments 7 ”  (pemikiran  filosofis  tentang  moral itas, problem- problem  moral,  dan  putusan/pilihan  moral).  Dengan  kata  lain,  kata  “etika”  tidak identik  dengan  moral  atau  moralitas.  Namun,  dalam  banyak  hal  tidak  jarang  dimaksudkan sebagai  hal  yang  identik  antara  etika  dan  moral  atau  moralitas;  atau  keduanya  mempunyai sasaran, atau  bahkan  maksud yang  sama.  Untuk  lebih  mempertegas pengertian istilah  etika adalah:
“It  must  be  noticed,  however,  that  the  word  “ethics”  is  not  always  used  for  this branch of philosophy; sometimes it is used as just another word for “morality”, and sometimes to refer to the moral code or normative theory of an individual or group, as  when  I  spoke  earlier  of  “Socrates'  working  ethics…  The  terms  “moral”  and “ethical”  are  often  used  as  equivalent  to  “right”  or  “good”  and  as  opposed  to “immoral” and “unethical ” 8 ”
Gambaran  moral juga  dapat  dilihat antara lahiriyah dan suara bathiniyah terjadi kontradiksi. Keduanya bolak balik dalam waktu yang cepat dan fluktuatif. Gambaran moral tersebut terjadi akibat komplik nilai yang terjadi antara apa yang berjalan di sekolah dengan luar  sekolah dan  antara  dalam  keluarga  dengan  dalam  masyarakat;  antara  ucapan  dengan perbuatan; antara peluang dengan larangan, dan seterusnya. 9 Untuk itu nilai-nilai moral dapat menjadikan keteraturan  hubungan  antara sesama  manusia,  dan  hal itu  sangat  mendapatkan perhatian dalam dunia pendidikan Islam.
hal. 7 ta: Aneka Ilmu,  2003), (Jakar Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial, Qodri Azizy A, 6 J Prentice Hall, 1973), hal. 4 , (Englewood Cliffs: N
Ethics , William K. Frankena 7
. 5 hal , … Ethics William K. Frankena, 8 9 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 138
Nilai moralitas pada dasarnya harus tertanam pada hati nurani seseorang, yang harus diimplementasikan menjadi kebaikan atau kesalehan sosial, sebagai contoh tentang kejujuran. “Kejujuran” adalah nilai yang harus tertanam di lubuk hati perorangan, namun realisasi nilai kejujuran  itu  ada  pada  masyarakat. Nilai-nilai  seperti  ini  kurang  mendapatkan  perhatian masyarakat,  terutama para  guru  agama, mereka  lebih  dominan  mengajarkan  agama  Islam lebih  bersifat  teori,  seperti  masalah ibadah  dalam  pengertian  sempit  (ibadah mahdhah), seperti shalat, puasa dan semacamnya. Keadaan ini perlu direformasi yang berorientasi pada pemaknaan  dan penghayatan nilai-nilai keagamaan yang  berimplikasi  pada  pembudayaan moral.  Dan  juga  harus  dipikirkan  bagaimana melakukan  pembudayaan  nilai-nilai  moral dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk  membina moral islami dapat  dilakukan melalui  pendidikan  formal, sebagaimana yang  dikatakan A.  Qodri  Azizy,  yaitu: the  process  of  training  and  developing the knowledge, skills, mind, character, etc., especially by formal schooling 10 , dengan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.
Pendidikan  agama  Islam  seharusnya  bukan  sekedar  untuk  menghafal  beberapa  dalil agama  atau  beberapa  syarat  rukun  setiap  ibadah, namun  harus  merupakan  upaya,  proses, usaha  mendidik  murid,  di  samping  untuk  memahami  atau  mengetahui,  juga  sekaligus menghayati  dan  mengamalkan  nilai-nilai  Islam.  Ajaran  Islam  untuk  diamalkan,  bukan sekedar dihafal, meskipun ada pula aspek atau jenis yang harus dihafal.
Ada  tiga  hal  penting  yang  akan  ditransfer  melalui  pendidikan,  yaitu  nilai  (values), pengetahuan  (knowledge),  dan  ketrampilan  (skills). Untuk  itu  perlu  dirumuskan tujuan pendidikan yang berorientasi  pada  tiga  hal  di  atas beserta  strategi  pencapaiannya. Tujuan pendidikan penting dirumuskan  sebagai  arah  pelaksanaan  pendidikan,  sesuai  dengan pernyataan James Mac Lellan, yaitu:
“ Education  is  a  matter  of  purpose  and  focus.  To  educate  a  child  is  to  act  with  the purpose of influencing the child's development as a whole person. What you do may vary. You may teach him, you may play with him, you may structure his environment, you  may  censor  his  television  viewing,  or  you  may  pass  laws  to  keep  him  out  of bars 11 ”
10 Qodri Azizy A, Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial, (Jakarta: Aneka Ilmu,  2003), hal. 18
11 James Mac Lellan, Phillosophy of Education, (Englewood Cliffs: Frentice Hall, 1976), hal. 18
Ketika  pendidikan  dijalankan,  maka  yang  menjadi  sasaran  utama  atau  penerimanya pada  dasarnya  adalah  individual  anak  didik.  Dari  keberhasilan  individual  itu  kemudian mengelompok  sampai  menjadi  komunitas,  dan  pada  akhirnya  menjadi  bangsa  di  sebuah negara. Demikian pula ketika menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral itu harus tertanam  pada  pribadi siswa.  Ketika  pribadi  tersebut  mengimplementasikan  nilai-nilai tersebut  dalam  kehidupan,  ia  akan  berkaitan  erat  dengan  kehidupan  sosial.  Oleh  karena  itu, ketika  kita  menyebut  pendidikan  Islam,  maka  akan  mencakup  dua  hal:  (a)  mendidik siswa/siswi  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  atau  akhlak  Islam;  (b)  mendidik siswa/siswi  untuk  mempelajari  materi  ajaran  Islam.  Di  sekolah  yang  dominan  adalah  yang pertama (a); sedangkan di madrasah yang dominan adalah yang kedua (b) namun keduanya, (a) dan (b), tetap harus diwujudkan, baik di sekolah maupun di madrasah.
Apa  yang  kita  saksikan  selama  ini,  entah  karena  kegagalan  pembentukan  individu atau  karena  yang  lain,  nilai-nilai  yang  mempunyai  implikasi sosial, hampir  tidak  pernah mendapatkan perhatian serius. Padahal penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya hubungan antar sesama manusia (mu'amalah bayna al-nas) yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial itu. Sejalan dengan makna ini, arah pelajaran etika di dalam al-Qur'an  dan  secara  tegas  di  dalam  hadis  Nabi  mengenai  diutusnya  Nabi  adalah  untuk memperbaiki moralitas bangsa Arab waktu itu.
Oleh  karena  itu,  berbicara  mengenai  pendidikan  agama  Islam,  baik  makna  maupun tujuannya,  haruslah  mengacu  pada  penanaman  nilai-nilai  Islam  dan  tidak  dibenarkan melupakan  etika/moral.  Penanaman  nilai-nilai  ini  juga  dalam  rangka  keberhasilan  hidup (hasanah)  di  dunia  bagi  anak  didik  yang  kemudian akan  mampu  membuahkan  kebaikan (hasanah) di akhirat kelak.
Untuk  melakukan usaha  penanaman  nilai-nilai  moral,  terbebih  dahulu,  perlu diperhatikan fenomena pendidikan  Indonesia dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini. Pada  akhir masa  orde  baru,  ada  tanggapan  umum  yang  mengatakan  bahwa  pendidikan  di  Indonesia gagal.  Kritik  itu  sebenarnya  ditujukan  terhadap  sistem  pendidikan  nasional  sudah  mulai terdengar  sebelum  terjadinya  krisis  multidensional.  Kritik  itu  semakin berkembang setelah lengsernya penguasa orde baru yang mengakibatkan krisis di segala bidang. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis  itu  berpangkal  dari  krisis etika/moral.  Fenomena  yang  dapat disaksikan  bukan  saja praktek  korupsi,  kolusi,  nepotisme  (KKN)  di  tingkat  elite saja,  kasus-kasus  kerusakan
etika/akhlak peserta  didik yang  masih  duduk  di  bangku  sekolah,  seperti  tawuran  pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain sudah terjadi.
Ada  anggapan  bahwa  salah  satu  sebab terjadinya  krisis moral adalah  pelaksanaan sistem  pendidikan  nasional yang  salah,  karena sistem  pendidikan  nasional  (baik  yang dilakukan oleh sekolah maupun madrasah) yang ada selama ini, sebagaimana dideskripsikan oleh HAR Tilaar mengandung beberapa kelemahan, yaitu:
Pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam  segala  bidang,  termasuk cara  berpakaian  (seragam  sekolah),  kurikulum,  materi  ujian, sistem  evaluasi,  dan  sebagainya.  Pendek  kata,  sentralisasi  telah  dipraktekkan  dalam  segala bidang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pendidikan  nasional  sedetail-detailnya.  Pada aspek  kurikulum,  misalnya  hampir  tidak  ada  ruang  sama  sekali  bagi  sekolah  sebagai  garda terdepan  penyelenggaraan  pendidikan  untuk  menambah atau  menginovasi kurikulum  yang diajarkan di sekolahnya.
Kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada  di  masyarakat.  Lebih  parah  lagi,  masyarakat  hanya  sebagai obyek  pendidikan  yang diperlakukan  sebagi  orang-orang  yang  tidak  mempunyai  daya  atau  kemampuan  untuk  ikut menentukan  jenis  dan  bentuk  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  sendiri. Masyarakat  tidak  pernah  diperlakukan  atau  diposisikan  sebagai  subyek dalam  pendidikan. Itulah sebabnya, model pemberdayaan (empowering) masyarakat tidak pernah diperkenalkan. Masyarakat hanyalah obyek yang harus menerima paket dan instruksi dari penguasa. Ini sama artinya  dengan  perlakuan  atau  anggapan  bahwa  masyarakat  adalah  kumpulan  orang-orang bodoh  yang  harus  dituntun,  didikte,  dan  selalu  diperintah.  Atau  sebaliknya,  masyarakat adalah  “potensi  berbahaya”  yang  harus  selalu  dikukung  secara  ketat  tanpa  ada  kebebasan untuk bertindak.
Ketiga,  kedua  sistem  tersebut  di  atas  (sentralistik  dan  tidak  adanya  pemberdayaan masyarakat) ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau  alat  politik  penguasa.  Birokrasi  model  seperti  ini  menjadi  lahan  subur  tumbuhnya budaya  KKN  (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme)  dan  melemahnya  atau  bahkan  hilangnya budaya  prestasi  dan  profesionalitas,  namun  atas  dasar  kong  kalikong  dengan  kekuasaan, koncoisme dan suap.
Keempat,  terbelenggunya  guru  dan  dijadikannya  guru  sebagai  bagaian  dari  alat birokrasi.  Birokrasi  yang  merupakan  alat  politik  penguasa  seperti  uraian  di  atas
mencengkeram  kukunya  kepada  guru.  Akibatnya,  guru  menjadi  apatis,  kreativitas  dan inovasinya mati, etos kerjanya menurun, dan tanggung jawabnya sebagai guru yang bertugas mendidik dan mengajar murid juga hilang.
Guru telah terampas kearifannya sebagai guru, ia dianggap hanyalah kepanjangan alat birokrasi penguasa, bukan figur yang digugu lan ditiru (dipercaya dan ditiru) oleh anak didik. Akibat  lebih  parah  lagi,  guru  kehilangan  orientasinya  kepada  murid, sebaliknya  selalu berorientasi  untuk  laporan  kepada  “atasan”nya,  sebab  atasannya  itulah  yang  menentukan hidup-matinya guru, bukan prestasi profesionalisme gurunya. Padahal guru yang baik adalah ketika orientasinya pada keberhasilan anak didiknya. Sudah barang tentu ia akan melakukan tugasnya  dengan  tekun  dan  sungguh-sungguh  untuk  mendidik  yang  dilandasi  ketulusan  dan kesabaran, tanpa mengenal batas waktu, agar anak didiknya berhasil.
Para pejabat pendidikan harus berorientasi pada keberhasilan pendidikan, yang berarti mempunyai  visi  dan  misi  yang  sama  dengan  visi  dan  misi  setiap  guru.  Jika  dapat  terjadi demikian,  maka  sebenarnya  tidak  akan  terjadi  pertentangan  kepentingan  antara  guru  dan pejabat birokrasi pendidikan. Guru yang sudah terbiasa terkukung oleh birokrasi politik tidak dapat  diubah  untuk  berorientasi  pada  profesionalisme  keguruannya  dalam  waktu  sekejap. Bahkan  tidak  mustahil  akan  melalui  proses  transisi,  yang  tidak  mustahil  pula  kurang mendukung ke arah profesionalisme keguruannya. Guru adalah pekerjaan profesional, bukan sekedar  buruh.  Maka  konsekuensinya  harus  ada  upaya  menaikkan  standar  gaji  dan kesejahteraan. Namun dalam waktu  berasamaan, tuntutan kenaikan gaji harus diimbangi pula dengan tuntutan kerja, prestasi dan peran guru.
Salah  satu  cara  adalah  perlu  segera  diwujudkan  undang-undang  mengenai  guru. Ketika gaji, kesejahteraan, serta tuntutan prestasi dan peran guru dinaikkan, perlu dipikirkan kemungkinan  perlunya  rekrutmen  ulang  terhadap  para  guru  yang  sudah  ada. Dan untuk pengangkatan guru yang baru  harus ada persyaratan yang lebih ketat.
Kelima,  pendidikan  yang  ada  tidak  berorientasi  pada  pembentukan  kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak (kognitif). Karena itu etika, budi pekerti atau akhlak peserta didik tidak pernah menjadi perhatian atau ukuran utama dalam kehidupannya, baik di dalam  maupun  di  luar  sekolah. Pendidikan untuk  membentuk  kepribadian belum diwacanakan dan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional.
Keenam,  anak  tidak  pernah  dididik  atau  dibiasakan  untuk  kreatif  dan  inovatif  serta berorientasi pada keinginan untuk tahu (curiousity atau hirsh). Kurangnya perhatian terhadap
aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan meneripa apa yang dipraktekkan guru.    Anak  tidak  diberi  ruang  untuk  berpikir  dan  berinovasi,  apalagi  sampai  menamukan sesuatu  yang  baru  (discovery).  Padahal  menurut  teori  belajar,  pendidikan  yang  baik  adalah memberikan kesempatan dan pengalaman anak pada the enjoy of discovery. Pengalaman ini baru  dapat  terlaksana jika  pembelajaran  yang  berlangsung  di  kelas/sekolah  memberikan ruang  bebas  bagi  setiap  murid  untuk  menciptakan curiousity.  Jika  ciri  kelima  dan  keenam digabungkan (yakni berorientasi pada pembentukan kepribadian serta pembiasaan curiousity dan discovery), pendidikan  akan  menghasilkan  anak  didik  yang  selalu  berorientasi  pada perilaku terpuji dan prestasi ('amal salih) yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat. 12
Kelemahan pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas memerlukan kepada reformasi  pendidikan,  antara  lain dengan mengubah  faktor  negatif  menjadi  faktor  positif, yaitu  agar  sistem  pendidikan:  (1)  tidak  kaku dan  tidak  selalu  uniformitas;  (2)  menghargai pluralitas  potensi  kedaerahan  dan  berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat;  (3)  bebas KKN;  (4)  menempatkan  guru  sebagai  pendidik,  bukan  alat  birokrasi  politik,  sehingga  guru harus profesional dan mempunyai rasa terpanggil untuk menjadi guru; (5) menekankan pada kepribadian  keseharian  anak  didik  untuk  menjadi  anak  yang  beriman  dan  bertakwa  serta menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  bermanfaat;  dan  (6)  menekankan  pada  sikap  kritis, kreatif dan inovatif bagi anak didik.
Untuk  itu  ada  beberapa  tawaran jalan  keluar  yang  harus  diambil  adalah menghilangkan  dan  sekaligus  menjawab  keenam  faktor  tersebut.  Salah  satu  faktor  yang dominan  adalah  terjadinya  sentralisasi  pendidikan  pada  segala  bidang.  Maka  jalan  keluar yang  harus  diambil  dalam  reformasi  pendidikan  nasional  adalah  tekad  untuk  melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal ini tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999, di mana pendidikan termasuk hal-hal yang didesentralisasikan.
Pendidikan  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat  dari  pelbagai  aspeknya, termasuk orientasi masa depan calon alumninya. Untuk itu, akan menjadi wajar jika sekolah di  satu  daerah  bukan  saja  berbeda  dengan  daerah  lain,  namun    sekaligus  dapat  mengubah kurikulum  berdasarkan  tuntutan  masa  yang  sedang  dilalui.  Tuntutan  dimaksud  termasuk tuntutan  kerja  setelah  selesai  sekolah.  Artinya,  suatu  hal  yang  wajar  jika  sekolah  di  suatu daerah perlu mengalami perubahan kurikulumnya (meskipun kurikulum wajib tidak berubah) disebabkan  ketidakmampuan  (mismatch)  alumni  sekolah  dengan  tuntutan  lapangan
12 Tilaar  HAR, Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Pendidikan  Nasional  Dalam  Perspektif  Abad 21, (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hal. 24.
pekerjaan.  Dalam  batas  tertentu,  pendidikan  dituntut  untuk link  and  match,  sehingga pendidikan menjadi marketable setelah murid lulus.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  pendidikan  Islam  telah  menampakkan  posisi  dan perannya dalam pembinaan anak bangsa, dan telah menghasilkan para tokoh, intelektual, dan lain-lain  yang  bermoral.  Akan  tetapi  dewasa  ini  pendidikan  Islam  kurang  sanggup membentuk moral islami, sehigga hampir tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang berperan sebagai  wahana  pembentukan  moral islami,  dengan  terjadinya  bermacam-macam  penyakit sosial sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu dipikirkan dan dirumuskan kembali tentang pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat memperbaki krisis moral.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, yaitu: (1) pendidikan akhlak/moral dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama Islam  pada  lembaga  pendidikan,  baik  di  lembaga  pendidikan  informal,  formal  dan  non formal;  (2)  mengintregrasikan  antara  pendidikan  dan  pengajaran.  Hampir  semua  para  ahli pendidikan sepakat bahwa pengajaran hanya berisikan pengalihan pengetahuan, keterampilan dan  pengalaman  yang  ditujukan  untuk  mencerdaskan  akal  dan  memberi  keterampilan. Sedangkan pendidikan ditujukan kepada upaya membentuk kepribadian, sikap dan pola hidup yang berdasarkan nilai yang luhur; (3) adanya kerjasama kelompok dan usaha yang sungguh- sungguh  dari  orang  tua,  sekolah  dan  masyarakat;  (4)  Lembaga  pendidikan  formal  harus berusaha  menciptakan  lingkungan  yang  bernuansa  religius,  seperti  melaksanakan  shalat berjamaah,  menegakkan  disiplin,  memelihara  kebersihan,  kejujuran,  tolong-menolong  dan lain-lain;  dan  (5)  Pendidikan  moral  harus  menggunakan  seluruh  kesempatan  dari  berbagai sarana atau media, seperti kesempatan rekreasi, pameran, panorama alam, dan lain-lain harus dijadikan  peluang  untuk  pembinaan  moral. 13 Langkah  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam mengatasi krisis moral, diantaranya: (1) perlunya kebijakan pemerintah tentang pengawasan yang  komprehensif  yang  dituangkan  dalam  undang-undang;  (2)  melakukan  integrasi pendidikan  moral  ke  dalam  semua  disiplin  ilmu  dan  seluruh  aspek  kehidupan;  (3) menerapkan sanksi atau hukuman bagi orang yang kurang atau tidak bermoral yang didukung oleh  undang-undang;  dan  (4)  melakukan  pembinaan  moral  secara  kolektif  melalui pendidikan, dakwah dan lain-lain.

## C. Pengembangan MAPA dalam Pembelajaran
11 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai …, hal. 40 -41.
Salah  satu  syarat  dalam  melaksanakan  pembelajaran  yang  cepat  dan tepat perlu membuat introduction  plan  (persiapan  pembelajaran),  dengan  beberapa  prinsip  yang  perlu diterapkan.  Prinsip-prisip  tersebut  ialah: (1)  memahami  tujuan  pendidikan;  (2)  menguasai bahan pembelajaran; (3) memahami teori pendidikan dan pembejaran; (4) memahami prinsip- prinsip mengajar; (5) memahami metode-metode pembejaran; (6) memahami beberapa model pembelajaran; dan (7) memahami prinsip-prinsip evaluasi. 14
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  salah  satu strategi  mikro untuk pembudayaan  moral islami dapat  dilakukan  melalui pengembangan MPPA di  sekolah. Pembelajaran MPPA prilaku agama ini dilakukan untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan ajaran tersebut terutama berkaitan dengan moral islami dapat  membudaya  dalam  kehidupan. Berikut  ini  akan  dijelaskan  petunjuk praktis pelaksanaan pembelajaran aktualisasi prilaku agama, yang mencakup: tujuan, materi, metode, langkah-langkah kegiatan dan evaluasi pembelajaran.
Secara umum pengembangan MPPA dapat dilakukan melalui: Pertama, mengsosialisasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  dengan  cara  mengungkapkan  melalui  kata-kata yang  dapat  dipahami,  memberikan  penjelasan  dan  dialog,  keteladanan  dan  perhatian. Komunikasi yang diberikan kepada siswa melalui komunikasi yang baik, ikhlas dan  cerdas, sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat akidah, pelaksanaan ibadah yang teratur, dan pembudayaan  akhlak/moral    dalam  kehidupan sehari-hari; Kedua,  menciptakan  hubungan antara  sekolah/madrasah  dengan  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  dalam  menata  kegiatan yang  bersifat  religius  dengan  situasi  yang  kondusif,  sehingga  tercipta  saling  harga- menghargai,  cinta-mencintai,  hormat-menghormati,  dan  lain-lain; Ketiga,  memberi pengalaman  dengan  cara  melatih  dan  membiasakan  peserta  didik  berprilaku  Islami,  dan mampu  mengeksplorasikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  dari  berbagai  obyek  kajian  melalui keteladanan, pengamatan, hiwar, dan lain-lain.
Keempat, mengajarkan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kematangan, sehingga  dapat  dipahami,  dihayati  dan  diamalkan  materi-materi  yang  diajarkan,  dan  dapat dibudayakan  dalam  kehidupan;  Dan kelima,  melatih  dan  membiasakan  siswa  berpikir  kritis religius  dan  bertindak  secara  regilius  pula,  sehingga  dapat  menangkap  isu-isu  yang berkembang  dalam  masyarakat. Dari  gambaran  umum  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas
14 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 13.
dapat juga dilaksanakan dalam dalam pembelajaran di kelas, yang meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi pembelajaran.

## 1. Tujuan Pembelajaran MAPA
Tujuan  pembelajaran  aktualisasi  prilaku  agama  di  sekolah di  antaranya adalah  agar siswa  mampu  memperoleh hal-hal: Pertama,  memiliki  aqidah  yang  benar,  yaitu  memiliki keyakinan yang  diikrarkan dengan  lidah,  dibenarkan  oleh  hati  dan  dikerjakan  oleh  anggota tubuh,  dengan kriteria antara  lain  adalah mampu  melaksanakan  perintah  Allah  dan menghentikan  larangan-Nya; Kedua,  melakukan  cara-cara  beribadah  dengan  benar  sesuai dengan  tuntunan  agama,  dengan  kriteria  antara  lain:  (a) mampu  melaksanakan  shalat  wajib secara berjamah dan shalat sunat dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dengan niat karena Allah SWT dan sesuai dengan anjuran agama; (b) mampu melaksanakan ibadah puasa wajib dan sunat lainnya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan ajaran agama; (c) membayar zakat mal dan zakat fithah dengan penuh kesadaran sesuai dengan ajaran agama; dan (4) memiliki keinginan  melaksanakan  ibadah  haji  apabila  telah mampu  melaksanakannya;  Dan ketiga, memiliki  akhlak/moral  islami sesuai  dengan dengan  anjuran  agama,  meliputi: (a)  Akhlak terhadap  Allah SWT,  dengan  kriteria:  tidak  mempersekutu  Allah,  bertakwa  kepada-Nya, tawakkal,  ikhlas,  dan  lain-lain; (b)  Akhlak  terhadap Rasulullah  SAW,  dengan  kriteria: mencintai  dan  memuliakannya,  mengucap  salawat,  mengikuti  sunnahnya,  dan  lain-lain; (c) Akhlak  terhadap  diri  sendiri,  dengan  kriteria:  jujur,  hemat,  tolong-menolong, sabar,  ikhlas, rendah  hati,  tekun,  tidak sombong,  menghargai,  dan  lain-lain;  Dan (d) Akhlak  sesama manusia,  dengan  kriteria:  tolong-menolong,  hubungan  baik  dengan  keluarga,  tetangga  dan masyarakat, berlaku adil, mencipkan perdamaian, cinta agama, tanah air, dan lain-lain.

## 2.  Materi Pembelajaran MAPA
Materi MAPA meliputi: (1) akidah akhlak dengan pokok bahasan rukun iman, macam- macam moral terpuji  (mahmudah), moral tercela  (madhlumah),  etika makan  minum,  adab berdo’a,  dan  lain -lain; (2) al- Qur’ an  hadits  dengan  ruang  lingkup  pembahsannya:  ulum  al- Qur’an  dan  ulum  al -hadits, ilmu  tafsir,  ilmu  hadits,  tajwid,  dan  lain-lain; (3) fiqih  dengan ruang  lingkup  pembahsannya  meliputi:  thaharah,  shalat,  zakat,  puasa,  haji,  jual  beli, pernikahan, ekonomi,  dan lain-lain; (4)  sejarah  kebudayaan  Islam,  meliputi:  sejarah  pada masa  nabi,  shahabat, masa  kejayaan  dan  kemunduran  Islam,  dan  lain-lain;  dan (5)  bahasa Arab, meliputi: bentuk kata, struktur kalimat, berbicara, membaca dan lain-lain.
Semua  materi  tersebut  di  atas  diajarkan  untuk  memberikan  kemampuan  dan keterampilan  dasar  untuk  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  penghayatan  dan pengamalan  nilai-nilai  agama,  yang  diharapkan  akan  memiliki  moral  yang  baik  dan berinteraksi dengan Allah, manusia dan lingkungannya.

## 3. Metode MAPA
Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran perlu dirumuskan metode pembelajaran yang  cocok  dan  sesuai  dengan peserta  didik  dan  materi yang  akan  diajarkan,  baik  dengan menggunakan  satu,  dua  atau  beberapa  metode  sekaligus. Ada  beberapa  metode  yang  dapat digunakan dalam pembelajaran MAPA ini, antara lain adalah:
a) Metode pembiasaan, yaitu dengan membiasakan peserta didik melakukan suatu kegiatan secara terus  menerus,  sehingga  ia  terbiasa  dengan  pekerjaan  itu, seperti :  membaca  do’a sebelum belajar, berkata benar, shalat tepat waktunya, dan lain-lain.
b) Metode keteladanan,  yaitu  metode  mengajar  yang  berpusat  pada  guru  dengan memberikan  contoh  teladan  yang  baik  dari  setiap  perbuatannya,  sehingga  dilihat  dan dituruti oleh siswanya, seperti: disiplin, taat, kebersihan, berpakaian, dan lain-lain.
c) Metode hiwar (dialog), yaitu metode percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih tentang suatu topic bahasan yang diarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetpkan. Ada  beberapa  bentuk hiwar yang  dapat  digunakan,  yaitu: hiwar  khitabi (dialog  seruan Allah), hiwar  ta’abbudi (dialog  pengabdian  kepada  Allah), hiwar  washfi (dialog deskriptif), hiwar qiyashi (dialog  naratif), hiwar  jadali (dialog argumentatif)  dan hiwar nabawi (dialog nabi dengan para sahabat). 15
Selain metode pembelajaran di atas, dapat juga digunakan metode pembelajaran yang sering  dikemukakan  dalam  buku-buku metodologi  pembelajaran,  seperti:  metode  tanya jawab, diskusi, demontrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain. 16

## 4. Evaluasi Pembelajaran MAPA
Evaluasi pembelajaran MAPA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a). Mengamati dan memverifikasi akidah peserta didik melalui tingkat intensitas mengerjakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya.
15 Jusnimar  Umar,  “Aktualisasi  Prilaku  Keberagamaan  Remaja”, Tesis,  (Bandung:  Pascasarjana  UPI, 2006), hal. 272.
16 Lihat: M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 34-59.
b).  Mengamati  tingkat  pelaksanaan ibadah  peserta  didik,  baik  ibadah  wajib  maupun  sunat, termasuk tingkat kekhusuannya.
c). Mengamati tingkat kesesuaian pelaksanaan ibadah dengan tuntunan agama Islam.
d) Mengamati apakah peserta didik berakhlak mulia dan sesuai dengan anjuran agama Islam, termasuk  akhlak  terhadap  Allah,  diri  sendiri,  masyarakat  dan  alam tempat  ia  hidup. Akhlak  tersebut  meliputi  antara  lain: tawakkal,  ikhlas,  jujur,  sopan  santun,  menolong orang lain, menepati janji, dan lain-lain.

## D. Kesimpulan
Pada  hakikatnya  krisis  moral siswa tidak  boleh terjadi  di  negara  ini,  dan  yang  perlu dilakukan adalah perubahan, perbaikan dan pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk  fisik  maupun  mental  melalui  peningkatan  sumber  daya  manusia. Akan  tetapi  Krisis tersebut telah terjadi hampir seluruh wilayah Negara Indonesia, mulai dari level atas sampai ke  level  bawah.  Hampir  setiap  hari  kita  membaca  dan  mendengar  di  media-media  massa terjadi pembunuhan, KKN, narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain.
Untuk  memperbaiki  krisis  tersebut  perlu  dipikirkan  langkah  setrategis  dan  inovatif agar ia dapat sejalan dan menjadi bagian dalam upaya memperbaiki krisis multi-dimensional yang terjadi dan begitu memprihatinkan di negara ini. Dan salah satu cara untuk memperbaiki krisis  moral  itu  dapat  dilakukan melalui pembudayaan  moral  islami melalui MAPA, sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah ini.
MAPA memiliki komponen sama dengan pembelajaran lainnya, yaitu: tujuan, materi, metode  dan  evaluasi. Tujuan MAPA antara  lain  adalah: memiliki  aqidah  yang  benar, melakukan  cara-cara  beribadah  dengan  benar  sesuai  dengan  tuntunan  agama, memiliki akhlak/moral islami, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, maupun akhlak terhadap sesama manusia.
Pengembangan MAPA dapat  dilaksanakan  dalam  mata  pelajaran akidah  akhlak, al- Qur’an  hadits , fiqih, Sejarah  Kebudayaan  Islam, dan  lain-lain. Dan  metode  pembelajaran MAPA  adalah: metode  pembiasaan,  metode  keteladanan,  metode hiwar (dialog),  metode tanya  jawab,  diskusi,  demontrasi,  ceramah,  pemberian  tugas,  kerja  kelompok,  dan  lain-lain. Sedangkan  evaluasi  dapat  dilakukan  dengan  cara:  mengamati  akidah melalui  tingkat intensitas ibadah,  mengamati  tingkat  pelaksanaan  ibadah, tingkat  kesesuaian  pelaksanaan
ibadah dengan tuntunan agama Islam, dan mengamati apakah peserta didik berakhlak mulia, termasuk akhlak terhadap Allah, diri sendiri, masyarakat dan alam tempat ia hidup.
Akhirnya,  penulis merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  yang  peduli  terhadap pendidikan, khususnya  moral  agar  dapat mengkaji/meneliti lebih  lanjut tentang gagasan MAPA yang  penulis  tawarkan  ini, dan akan  menambah  khazanah  keilmuan bidang pendidikan pada umumnya dan pembudayaan moral pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Udin Syaefuddin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2014.
Basyiruddin Usman M, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2002. James Mac Lellan, Phillosophy of Education, Englewood Cliffs: Frentice Hall, 1976.
Jusnimar Umar, “Aktualisasi Prilaku Keberagamaan Remaja”, Tesis, Bandung: Pascasarjana UPI, 2006.
Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Qodri Azizy A, Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial, Jakarta: Aneka Ilmu,  2003.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Aktualisasi  Nilai-Nilai  Qur'ani  dalam  Sistem  Pendidikan

## Islam, Ciputat: Ciputat Press, 2005
Tilaar HAR, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, Magelang: Indonesia Tera, 1999.
William K. Frankena, Ethics, Englewood Cliffs: NJ Prentice Hall, 1973.