## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## MENAKAR KEADILAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS BAIQ NURIL PERSPEKTIF MAQĀ Ṣ ID ASY-SYARI ’ AH
Hanif Fudin Azhar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta haniffudinazhar@gmail.com

## Abstrak
Diskursus akademik ini bersifat normatif-yuridis dan kasuistik dengan integrasi kajian  hukum  Islam  dalam  konteks Maq ā ṣ id  asy- Syari’ah yang  tertuju  pada konteks penyelenggaraan peradilan oleh hakim. Topik ini dikaji karena terdapat ambiguitas  praktis  yang  dilakukan  oleh  hakim  agung  pada  penanganan  kasus hukum Baiq Nuril, yaitu keadilan yang merupakan esensi hukum dalam putusan hakim tidak dirasakan oleh Baiq Nuril. Untuk itu hukum yang dihasilkan dalam putusan  hakim  seharusnya  tidak  sekadar  berkesesuaian  dengan  peraturan perundang-undangan.  Akan  tetapi,  hakim  juga  harus  dapat  menelaah  secara subtansi-inklusif diluar hukum normatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian literal-normatif dengan pendekatan filosofis dan normatif- yuridis. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim yang digunakan untuk memvonis Baiq Nuril kurang menerapkan nilai keadilan hukum yang dapat menimbulkan  anomali  dan  kurangnya public  trust masyarakat  terhadap lembaga peradilan. Maka itu, implikasi kajian ini dapat menghantarkan kepada konteks  penyelenggaraan  peradilan  oleh  hakim  dengan  pendasaran  keadilan hukum.
Kata Kunci: Hakim, Hukum, Keadilan, Maq ā ṣ id asy- Syari’ah .

## ABSTRACT
This  academic  discourse  is  normative-juridical  and  casuistic  with  the integration of Islamic legal studies in the context of Maqā ṣ id asy-Shari'ah which is  aimed  at  the  context  of  judicial  administration  by  judges.  This  topic  is examined  because  there  is  a  practical  ambiguity  carried  out  by  the  Chief Justice in handling Baiq Nuril's legal case, namely justice which is the essence of the law in the judge's decision is not felt by Baiq Nuril. For this reason, the law produced in a judge's ruling should not only be in accordance with the laws and regulations. However, judges must also be able to examine substantively- inclusive  outside  normative  law.  In  this  case,  the  researcher  uses  literal- normative  research  methods  with  philosophical  and  normative-juridical approaches. The results of the study indicate that the judge's decision used to convict Baiq Nuril did not apply the value of legal justice which could lead to anomalies and a lack of public trust in the judiciary. Therefore, the implications of this study can lead to the context of the administration of justice by judges on the basis of legal justice.
Keywords: Judge, Law, Justice, Maqā ṣ id ash-Shari'ah.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Pendahuluan
Dalam hal ketatanegaraan, lembaga peradilan merupakan salah satu dari bagian  instrumen  ketatanegaraan  suatu  negara  hukum  sebagaimana  juga diterapkan  di  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum. 66 Maka  dalam  hal  ini, negara  hukum  Indonesia  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila  menjadikan penegakan hukumnya bersifat progresif 6768 dalam bentuk hukum prismatik 6970 yang diistilahkan sebagai Yuridisme Pancasila 71 . Sehingga, lembaga peradilan dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  telah  berkontribusi  dalam kontekstualisasi  dan  konkretisasi  hukum  baik  pada  tataran  kepastian  hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana digagas oleh Gustav Radbruch 72 serta pesan te rsirat dalam surat ‘Umar ibn al -Khattab r.a. kepada Abu Musa al- Ash’ari r.a. bahwa 73 : “ ...karena  sesungguhnya  tiada  bermanfaat  sesuatu  pembicaraan kebenaran yang tidak mendapatkan perhatian seorang hakim ”
Dalam  hukum  Islam  juga  dikenal  adanya  peradilan  Islam  yang  memiliki unsur peradilan Islam terdapat beberapa unsur seperti hakim, hukum, ma ḥ kum bih , ma ḥ kum ‘alaih , ma ḥ kum  lah ,  dan  perkataan/perbuatan  yang  menunjuk kepada hukum (putusan) 74 .
Dalam  hal  ini,  beberapa  tokoh  cendikiawan  Muslim  seperti  Imam  al- Mawardi menitik-beratkan kajian kekuasaan kehakiman pada hakim pengadilan dengan memberikan kualifikasi ideal, dengan maksud untuk menjadikan hakim
66 Peneliti menafsirkan secara tekstual-sistematis terkait korelasi pasal 1 ayat (3) dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, keterkaitan negara dengan lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) memiliki sinkronisasi-praksis ketatanegaraan di negara Indonesia.
67 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 58.
68 Berkaitan  dengan  negara  hukum  Indonesia,  dalam  hal  ini  peneliti  mengasumsikan bahwa negara hukum diartikan sebagai bentuk tatanan sistematis sosial-politik kehidupan umat manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pemberlakuan hukum ( lawenforcement ) baik secara  materiil  (berkaitan  dengan  kesadaran  personal)  maupun  formiil  (berkaitan  dengan aturan  tertulis  dan  institusinya).  Menurut  Satjipto  Rahardjo  watak  alami  hukum  adalah progresif  baik  dalam  tataran  konseptual-teoritis  maupun  praktis  dalam  ketatanegaraan. Terlebih,  karena  Pancasila  sebagai  sumber  dasar  hukum  Indonesia  maka  hal  tersebut  dinilai sebagai nilai filosofis sistem hukum, yang bersifat relatif sehingga memungkinkan perubahan hukum yang lebih progresif.
69 Moh. Ma hfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah” XIV, no. 1 (2007): 11.
70 Menurut  Moh.  Mahfud  MD,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan Pancasila telah mengintegrasikan sistem hukum civillaw dan commonlaw serta dielaborasikan juga  dengan  prinsip religious  nation-state .  Sehingga,  hukum  dijadikan  sarana  pembaruan masyarakat sekaligus cerminan keadilan yang hidup di masyarakat.
71 I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis (Malang: Setara Press, 2013), 34.
72 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), 77.
73 Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam /sistem Peradilan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 93.
74 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
yang berintegritas dalam mengkonstruksi lembaga peradilan yang efektif dan efesien dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai nilai keadilan.
Akan  tetapi,  dalam  praktik  penegakan  hukum  tidak  intens  untuk  dapat diintegrasikan  secara  inklusif  oleh  hakim  sebagai  penegak  hukum  dalam lembaga  peradilan.  Sehingga,  hal  tersebut  pada  praktiknya  tidak  menutup kemungkinan  adanya  kontroversi  bahkan  anomali  pada  kalangan  masyarakat umum.  Hal  tersebut  berarti  berindikasi  kepada  hakim  sebagai  figur  sentral peradilan 75 terutama pada intelektualitas dan spirit hakim dalam memproses hukum  normatif  menjadi  suatu  putusan  yuridis  hakim  sebagaimana  peneliti istilahkan  sebagai political-judicialization  activism 76 . 77 Sistem  peradilan  di Indonesia  atas  amanah  UUD  1945  sebagai  Konstitusi  Negara  bahwa  lembaga peradilan  negara  Indonesia  terdiri  dari  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung  beserta  lembaga  peradilan  lain  dibawahnya  seperti  Peradilan  Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 78
Sebagaimana  kajian paper ini,  berkaitan  dengan  adanya  praktik penegakan hukum dalam penyelenggaraan peradilan seperti Mahkamah Agung memiliki  landasan  hukum  penyelenggaraan  peradilannya  seperti  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung selain adanya Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA).  Akan tetapi,  bagaimanapun  aturan-aturan  tersebut  dibuat  tidak  menutup kemungkinan kurang diperhatikan oleh hakim sehingga adanya penyimpangan terhadap aturan hukum ( injustice ).
Dalam hal ini sebagaimana yang hendak ditelaah secara akademik-metodis bahwasannya terkait kasus hukum yang menjerat Baiq Nuril diasumsikan telah terjadi  “distorsi  dan  disorientasi  hukum”.  Akan  tetapi,  perlu  dipe rhatikan bahwa  kendatipun  kasus  ini  telah  berakhir  tempo  lalu  dengan  di tekken nya Keppres  tentang  Amnesti  pada  29  Juli  2019  setelah  Baiq  Nuril  melayangkan Surat Permohonan Pembebasan Jerat Hukum kepada Presiden Joko Widodo 79 . Peneliti tetap menelaah dan mengkaji secara akademik terkait keadilan hukum dalam putusan hakim perspektif Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah .
75 Budiono  Kusumohamidjojo, Teori  Hukum:  Dilema  antara  Hukum  dan  Kekuasaan (Bandung: Yrama Widya, 2016), 85.
76 Hanif Fudin Azhar, “Pemikiran Imam al -Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia”  (Skripsi,  Purwokerto,  Fakultas  S yariah  IAIN  Purwokerto, 2019), 62.
77 Nomenklatur dimaksud peneliti artikan karena penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh hakim didasarkan pada aturan-aturan  normatif perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman  (sebagai  bentuk  kristalisasi  politik)  sehingga  dari  aturan-aturan  dimaksud  juga dihasilkan putusan hukum hakim dalam lembaga peradilan.
78 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang  Dasar 1945.
79 Ihsanuddin, “Jokowi Tekken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas,” 20 Sep tember 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-tekken-keppres-amnesti- baiq-nuril-bebas.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Hal  demikian  memiliki  urgensitas  akademik,  karena  kajian  ini  berusaha untuk  menggali  keadilan  hukum  baik  dari  putusan  hakim  maupun  peraturan yang  mengikat,  seperti  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.,  dan  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  574 K/Pid.Sus/2018. Selain mendasarkan pada perspektif Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah yang merupakan  aspek  fundamental  dari  diskursus  hukum  Islam,  karenanya  hakim harus dilandasi spirit nilai humanisme dan moralitas penegakan hukum. Selain daripada  itu,  kajian  ini  sebagai  bentuk  telaah  solutif  isu  kontemporer  yaitu berupaya dalam problem solving isu keadilan hukum yang dirasakan oleh Baiq Nuril  dalam  penyelenggaraan  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga peradilan  di  Indonesia.  Bertolak  dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  dapat dirumuskan  permasalahan  yaitu:  (i)  Bagaiamana  kronologi  kasus  Baiq  Nuril sehingga  khalayak  umum  ikutserta  merasakan  kejanggalan  keadilan  hukum? serta (ii) Bagaimana Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah memandang isu kontemporer tentang keadilan hukum dalam penegakan hukum itu sendiri oleh hakim?
Inherensi Hukum, Keadilan dan Maqā ṣ id Asy-Syari ’ ah
Dalam  mencapai  suatu  bentuk  inherensi  hukum  dan  keadilan  dengan Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah ,  maka  peneliti  menggunakan  pendekatan  filosofis- teoritis.  Implikasinya,  jika  ditinjau  secara  filosofis,  maka  hukum  secara ontologis  merupakan  norma  yang  telah  ada  baik  secara das  sein (realistis) maupun das  sollens (idealis)  dalam  kehidupan  manusia,  termasuk  kehidupan bernegara dan berbangsa 80 . 81 Sehingga, hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan  jiwa  rakyat  ( voklsgeist )  dan  memiliki  responsifitas  terhadap ruang dan waktu.
Dalam  kerangka  epistemologis,  konkretisasi  hukum  ditemukan  secara metodologis.  Artinya,  kendatipun  hukum  dapat  ditemukan  dalam  lingkup kehidupan  bermasyarakat  (termasuk  negara).  Dalam  hal  epistomologi menimbulkan  pertan yaan  “ bagaimana  upaya  dalam  penemuan  hukum  itu? ” Dalam literatur hukum Islam, penemuan hukum diistilahkan sebagai istinba ṭ al- a ḥ k ā m , yang secara konseptual melalui kombinasi antara fiqh al-nu ṣ ū s (norma tekstual), fiqh  waqī’ (norma  kontekstual)  dan fiqh al-t anzīl (metode
80 Atmadja, Filsafat  Hukum:  Dimensi  Tematis  dan  Historis ;  Peter  Mahmud  Marzuki Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 14 – 16.
81 Kesepakatan  hidup  bersama  tersebut  juga  berimplikasi  pada  kehidupan  bernegara, sehingga hukum yang disepakati juga diakomodir secara integratif menjadi aturan formal dalam bentuk  perundang-undangan  (dengan subjectum  litis interpretatornya  adalah  hakim).  Oleh karena itu, secara teoritis-filosofis, hukum dimaksud memiliki korelasi dengan teori imperatif (hukum berasal dari negara), teori indikatif (hukum berasal dari jiwa bangsa(secara kolektif) maupun berasal dari kesadaran hukum individu (secara individual) maupun teori optatif (hukum bertujuan untuk kebahagiaan bangsa maupun untuk kebahagiaan individu).

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
penempatan  norma  tekstual  dan  norma  kontekstual) 82 .  Sedangkan,  dalam lingkup ilmu hukum, mengutip pernyataan Notohamidjojo, bahwa metode yang digunakan  dalam  aktivitas  penemuan  hukum  mencakup  interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum 83 . 84
Sedangkan dalam kerangka aksiologis berarti hukum diindikasikan memuat suatu nilai-nilai yuridis. Dalam ajaran hukum baik hukum Islam maupun hukum Barat  memiliki  relevansi  dalam  memandang  hukum  secara  aksiologis,  yaitu hukum simultan dengan nilai keadilan hukum itu sendiri 85 . 86 Akan tetapi, dalam filsafat hukum Islam, hukum secara aksiologis tidak hanya mencakup keadilan yang  sebagai  aspek  substansial  dari  hukum  itu  sendiri,  namun  juga  memuat kontribusi dari moral penegak hukum 87 .
Dalam  hal  keadilan,  John  Rawls  mengartikannya  sebagai  nilai transformatif-yuridis  dengan  pertimbangan  praktis  pada  persamaan  dan kesetaraan hak atas kebebasan dasar dan pengaturan ulang kesenjangan sosial ekonomi  yang terjadi sehingga dapat  menimbulkan  keuntungan yang  bersifat timbal-balik  bagi  setiap  orang 88 .  Sedangkan  pengertian  dari  Rudolph  von Jhering menyatakan secara implisit terkait keadilan bahwa: 89
82 Abu Yasid, Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat (Yogyakarta: Saufa, 2016), 131 – 32.
83 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2015), 244 – 46; Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis , 19 – 20.
84 Sebagaimana dikutip dari L.B. Curzon bahwa antara interpretasi hukum dan konstruksi hukum memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Interpretasi atau penafsiran hukum diartikan sebagai aktivitas penemuan hukum dengan memberikan makna yang akurat arti kata satu pasal undang-undang., seperti interpretasi gramatikal, sistematis, autentik, historis, dan teleologis, yang menurut Jimly Asshiddiqie penafsiran atau interpretasi hukum bersifat dinamis-progresif, yaitu  rekonstruksi  penafsiran  mengikuti  dinamika  perkembangan  pemikiran  dan  praktik mengenai  penafsiran  hukum  itu  sendiri.  Sedangkan  konstruksi  hukum  merupakan  aktivitas penemuan hukum yang cenderung kepada langkah untuk mengatasi ambiguitas atau multitafsir, kekaburan  dan  ketidakpastian  norma  hukum  di  dalam  pasal  perundang-undangan,  seperti penghalusan hukum, analogi, argumentum a contrario , dan fiksi hukum.
85 Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ; Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis  dan  Historis ,  25;  Zaini  Rahman, Fiqih  Nusantara  dan  Sistem  Hukum  Nasional: Perspektif Kemaslahatan Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 383; Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 99.
86 Kendatipun beberapa teori filsafat Barat tentang hukum mengemukakan bahwa hukum secara  aksiologis  hanya  untuk  sebuah  kepastian  hukum,  dan  hal  ini  tergantung  pada  aliran hukum  yang  dianut,  seperti  aliran  hukum  positivisme,  utilitarianisme,  dan sociological- jurisprudence . Dari hal tersebut, peneliti kutip contoh dari Immanuel Kant (1724-1804) yang termasuk dari pemikir awal untuk mencoba memasukkan nilai-nilai moral hukum, namun gagal dalam membangun epistemologi yang kuat karena teori ’akal murni’ yang diban gunnya tertutup oleh  kuatnya  arus  positivisme  hukum  yang  berkembang  belakangan.  Sehingga,  dirinya mewajibkan  masyarakat  suatu  negara  untuk  mentaati  hukum  positif  negara  kendatipun bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan.
87 Fokky  Fuad  Wasitaatmadja, Filsafat  Hukum:  Akar  Religiositas  Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 47.
88 John Rawl, A Theory of Justice (London: Oxford University Press, 1973), 60.
89 Herman Bakir, Filsafat Hukum: Tema-tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 147.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Law is not the end in itself, but merely a means to an end, the final end being the existence of society, that goal is gerechtigkeit or justice which include as spirit from legal order
Adapun  menurut  Huijbers,  bahwa  keadilan  merupakan  unsur  konstitutif segala  pengertian  tentang  hukum.  Artinya  bahwa  baik  konteks  sistem  dan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sehingga, hukum harus terjalin  erat  dengan  keadilan,  hukum  adalah  undang-undang  yang  adil,  jika hukum konkret (positif) bertentangan dengan keadilan maka hukum itu tidak bersifat normatif bahwa tidak dikatakan sebagai hukum 90 .
Dalam  kajian Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah yang  secara  historis  mengalami dinamika  hingga  klimaksnya  direkonstruksi  oleh  Imam  asy- Syā ṭ ib ī sehingga beliau  dijuluki  sebagai Mujaddid  fi  al-Islam .  Menurut  konsep Maqā ṣ id  asy- Syari ’ ah yang  digagas  oleh  Imam  asy- Syā ṭ ib ī ,  adanya  konsep ma ṣ lahat merupakan  tujuan  syariat  yang  diartikan  bahwa Syari’ menciptakan  hukum memiliki  tujuan  dalam  hukum  itu  sendiri  ( qa ṣ d  al-syari ’ ) 91 adalah  untuk menerangkan  makna  tujuan  syariat  ( Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah )  dalam    mencapai ma ṣ la ḥ at dengan menggunakan penalaran logis dan filosofis 92 . Maka, konstruksi penemuan  hukum  Islam  ( istinbā ṭ al-a ḥ k ā m )  oleh  Imam  asy- Syā ṭ ib ī tersebut didasarkan  oleh ta’līl (penetapan  hukum  berdasarkan ‘illat )  dan  konsep al- ma ṣ ā li ḥ wa  al-maf ā sid (kesejahteraan  dan  kerusakan) 93 .  Hal  tersebut terindikasi ke arah penegakan hukum yang mengarah ke dalam ruang lingkup keadilan. Atau dengan kata lain, keadilan merupakan bentuk integral dengan ma ṣ lahat melalui Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah
Atas dasar itu, bentuk inherensi hukum dan keadilan dengan Maqā ṣ id asy- Syari ’ ah terletak pada nilai-nilai yuridis hukum yaitu humanisme dan moralitas, yang dapat mengarahkan kepada keadilan hukum. Hal tersebut dikonkretisasi dalam aspek yang berkesinambungan antara lain: hifż dīn , hifż nafs, hifż ‘aql, hifż n asl, dan h ifż māl atau diistilahkan sebagai al-Kulliyah al-Khamsah 94 . Oleh karena  itu, Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah lebih  kepada  bentuk  tujuan  intrumental hukum yang bersifat istinba ṭ i , dalam mencapai keadilan hukum.
Maka,  menurut  peneliti  adanya  signifikasi  antara Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah dengan konsep ma ṣ la ḥ at dan penegakan hukum dalam lembaga peradilan oleh
90 Mohammad  Syukri  Albani  Nasution, Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 214.
91 Abī  Is ḥ ā q  asy-Sy ā ṭ ib ī , al- Muwāfaqāt  fī  U ṣ ū l  asy-Syar ’ iyah ,  vol.  1  (Lebanon:  Dār al- Ma’arifat, t.t.), 44. 92 asy- Syā ṭ ib ī , 1:4.
93 Moh. Toriquddin, “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif al - Syathibi,” Jurnal de Jure 6, no. 1 (2014): 47.
94 Asmuni  Mth,  “Studi  Pemikiran  al -Maqashid:  Upaya  Menemukan  Fondasi  Ijtihad Akademik yang Dinamis,” Jurnal al-Mawarid 14 (2005): 167.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
hakim.  Karena,  dalam  ajaran  penemuan  hukum  fungsional  dari  Ter  Heide 95 bahwa  dalam  penemuan  hukum  oleh  hakim  itu bagaimana  dalam  situasi tertentu  dapat  ditemukan  pemecahannya  yang  terbaik  sesuai  dengan kebutuhan kehidupan bersama dan dengan harapan yang hidup di antara para warga negara masyarakat terhadap “permainan kemasyarakat” yang dikuasasi oleh  “aturan  permainan.” Kebutuhan  kehidupan  bersama  dimaksud  harus sesuai  dengan  konkretisasi Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah yang  berporos  pada  konsep ma ṣ la ḥ at dengan cakupan unsurnya antara lain: hifż dīn , hifż nafs, hifż ‘aql, hifż nasl, dan hifż māl sebagai landasan nilai keadilan hukum.
Dikarenakan  di  Indonesia  sendiri  menurut  Sudikno  Mertokusumo  bahwa penemuan  hukum  oleh  hakim  telah  mengalami  pergeseran dari  yang  bersifat heteronom  ke  arah  otonom.  Artinya,  secara  praktis  penemuan  hukum  oleh hakim melalui putusan hukum, aspek heteronomnya terletak pada keterikatan hakim  pada  peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi  penemuan  hukum tersebut  memiliki  unsur-unsur  otonom  yang  signifikan  karena  intens  hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undangan menurut pandangannya sendiri untuk dituangkan di dalam putusan hakim 96 .
Peran Hakim sebagai Bentuk Konkretisasi Istinb ā ṭ Al-A ḥ k ā m
Dalam setiap praktik peradilan memiliki landasan hukum untuk mengatur praktik  dan  aktivitas  peradilannya  dalam  menjaga  kredibilitas  dan  integritas lembaga  peradilan.  Hakim  sebagai  figur  sentral  dalam  rangka  menjaga eksistensi dan kapasitas negara hukum. Hal ini yang peneliti istilahkan sebagai konsep Integrasi Yudisial 97 sebagaimana berikut:
95 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.
96 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 9.
97 Azhar, “Pemikiran I mam al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” 147.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Konsep Integrasi Yudisial
Negara Hukum (Aspek Politik dan Hukum) Sirkulasi- Integritas Hakim Integratif (Emosional, Intelektual, Spiritual) Lembaga Peradilan (Kekuasaan Kehakiman) Negara Hukum (Aspek Politik dan Hukum) Penyelenggaraan negara hukum merupakan bagian dari sistem politik negara untuk menciptakan kesejahteraan negara dan bangsa. Perundang-undangan sebagai kristalisasi  politik,  yang  secara legalitas  merupakan  bagian  dari aspek hukum yang mengatur ketatanegaraan pada lembaga negara (lembaga peradilan) Lembaga Peradilan (Kekuasaan Kehakiman) Yurisprudensi (reduksi norma hukum perundang-undangan): Berlaku mengikat bagi pihak berperkara  secara  umum  ( res judicata pro veritate habetur )
Integritas Hakim (Spiritual, Emosional, Intelektual)
Dalam  hal  ini, subjectum  litis yaitu  hakim  dalam  kekuasaan  kehakiman lembaga peradilan melalui konstruksi-metodis hukum ( Istinbā ṭ al-A ḥ kām ) untuk memberikan rasa keadilan hukum yang juga berimplikasi kepada hak-hak dan kewajiban kehidupan bernegara 98 . 99 Sehingga, dalam praktik hukumnya hakim
98 Adies Kadir, Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim (Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018), 6 – 7.
99 Kekuasaan  kehakiman  secara  praktis  dalam  rangka  menegakan  hukum  dan  keadilan dalam  kehidupan  bernegara  harus  menerapkan  juga  prinsip  independensi  peradilan.  Hal tersebut  juga  berhubungan  dengan  posisi  baik  dalam  persepsi  peneliti  tentang  kekuasaan kehakiman  sebagai  “ the  Last  Gate ”  ataupun  sebagai  pilar  negara  hukum.  Diantara  persepsi
Teori
Tri Pradita political-judicialization activism

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
harus memiliki tingkat pertimbangan dan ketelitian yang tinggi, selain daripada integritasnya.
Secara mekanisme, untuk mencapai putusan hukum yang memenuhi rasa keadilan,  setidaknya  hakim  harus  melalui  tiga  tahapan  diantaranya 100 :  (i) Tahap  Konstatir  yaitu  kebutuhan  hakim  untuk  membenarkan  ada  tidaknya peristiwa yang diajukan, sehingga untuk itu diperlukan alat-alat bukti yang sah menurut  hukum  yang  berlaku,  (ii)  Tahap  Kualifikasi,  dalam  hal  ini  perlu dipahami  bahwa  jika  tidak  ada  ketegasan  hukumnya  maka  hakim  wajib menemukan  dan  menciptakan  hukum  yang  tidak  bertentangan  dengan keseluruhan  sistem  perundang-undangan  dan  memenuhi  pandangan  serta kebutuhan  masyarakat  atau  zamannya,  serta  (iii)  Tahap  Konstituir,  yaitu penetapan  hukum  melalui  putusan  hukum  yang  syarat  dengan  rasa  keadilan yang dihasilkan tidak hanya melalui intelektualitas hakim, tetapi juga semangat hakim itu sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Alfred Denning (Hakim Agung Inggris).
Sebagaimana  teori  yang  peneliti  kemukakan  sebelumnya  yaitu  Integrasi Yudisial,  yang  menjadikan  hakim  sebagai  titik  sentral  kekuasaan  kehakiman dalam negara hukum. Sehingga, mendeskripsikan hakim berarti merefleksikan kepada  subjek  hukum  yang  diberi  kewenangan  secara  konstitusional  untuk menegakan  hukum  dan  keadilan  melalui  putusan  hukumnya.  Hakim  telah menjadi  figur  yang  prestisius  dalam  hal  penegakan  hukum  dan  keadilan. Konteks tersebut juga relevan dengan pernyataan dari Rasulullah SAW dalam sebuah ḥ ad ī ṡ sebagiamana berikut 101 : “ Barangsiapa diangkat menjadi seorang hakim diantara manusia maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Abu Daud)”
Menurut  Alawuddin,  bahwa  konkretisasi  jabatan  hakim  dalam ḥ ad ī ṡ dimaksud adalah berkaitan dengan akuntabilitas hakim. Artinya, hakim harus intens berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam lingkup syariat maupun  hukum  negara.  Selain  itu,  hakim  juga  harus  memiliki  inisiatif  untuk meningkatkan  intelektualitas  dan  profesionalisme  keilmuannya  yang  termuat dalam karakter kenabian yaitu ṣ iddiq , amānah , tabligh , dan fa ṭ anah . Dalam hal ini netralitas serta akuntabilitas hakim berimplikasi pada tolak ukur baik dan
tersebut  relevan  dengan  pernyataan  dalam  Kongres International  Commission  of  Jurist di Bangkok, Thailand pada tahun 1965bahw a: “adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak memihak ( independent and impartial tribunals ) merupakan persyaratan yang harus terpenuhi dalam negara hukum. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prinspi lembaga peradilan yang merdeka merupakan pilar  neg ara  hukum.” Sehingga, dalam praktik peradilannya, pemegang penuh kekuasaan kehakiman adalah hakim, karenanya hakim sebagai suatu jabatan memiliki integritas, sekaligus sebagai simbol atau identitas negara hukum.
100 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 54 – 56.
101 Muhammad Faiz Almath, Qabas min nūr Mu ḥ ammad Ṣ alallah ‘ alaih wa Salam (Syiria: Dā r al-Kutub al-Arabiyyah, 1974), 119.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
buruknya  dalam  lingkup  sosial.  Maka,  integritas,  kapabilitas,  dan  kredibilitas diperlukan bagi hakim.
Dalam ajaran Islam, istilah hakim secara etimologis merupakan akar kata a ḥ kam  yang  tidak  diartikan  hakim,  namun  diartikan  sebagai  hukum  yang merupakan perihal yang korelatif dengan tugas hakim 102 . Karena, hakim dalam literatur Islam lebih kepada istilah qā ḍ i. Istilah qa ḍ ā’ dapat dimaknai sebagai peradilan dan pengadilan. Dalam pengertian peradilan berarti kekuasaan untuk menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara  antara  para pihak berperkara untuk menegakan hukum dan keadilan 103 . Sedangkan dalam pengertian pengadilan adalah tempat para pihak berperkara ( justice seekers ) melakukan  proses  penyelesaian  perkara. 104 Marcus  Tillus  Cicero  seorang  ahli hukum Romawi menyatakan bahwa 105 : “hukum adalah hakim yang membisu, sedangkan hakim adalah hukum yang bersabda”.
Dalam hal ini, istilah hakim, peradilan, dan pengadilan merupakan istilah yang memiliki keselarasan. Artinya, hakim adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan  dalam  proses  peradilan  (mengadili)  pada  institusi  pengadilan dalam penyelenggaraan kekuasan kehakiman. Istilah hakim dalam ajaran Islam juga telah termaktub di dalam al-Quran, dan hanya dimaknai sebagai kata sifat yang  dimiliki  oleh  Allah ta’ala ,  yaitu  al- Ḥ ak ī m  yang  berarti  Maha  Bijaksana. Sehingga,  dalam  konteks-filosofis,  hakim  dalam  kekuasaan  kehakiman  harus memiliki  kebijaksanaan  diri  baik  dalam  lingkungan  peradilan  atau  pada lingkungan sosial masyarakat pada umumnya.
Hal  tersebut  juga  relevan  dengan  pernyataan  menurut  Teungku Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy  bahwa  hakim  identik  dengan  seorang  filsuf, dikarenakan dalam pengertian ḥ ikmah (padanan kata ḥ ā kim) adalah ma ’ rifah tertinggi. Sehingga, subjek yang disifatinya adalah hakim yang diartikan sebagai subjek  atau  orang  yang  memiliki  kualitas  tertinggi 106 .  Maka,  hakim  harus memiliki integritas serta akuntabilitas untuk menciptakan putusan hukum yang memuat  keadilan  tidak  hanya  berdasarkan  intelektualitas,  tetapi  juga berdasarkan  nilai  ilahiyah  sebagai  landasan  moralitas 107 .  Karenanya,  hakim
102 Rusli Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan,” Jurnal Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 431.
103 Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam /sistem Peradilan Islam , 7. 104 Dalam pandangan peneliti, indikasi kata tempat pada pemaknaan istilah qa ḍ ā’ sebagai pengadilan adalah relevan secara esensial pada pemaknaan istilah q ā ḍ i yang diartikan sebagai hakim.  Artinya,  tempat  mencari  keadilan  dan  penegakkan  hukum  adalah  pengadilan  secara institusional  dan  kepada  hakim  sebagai  personifikasi  hukumnya  dalam  tataran  praktisnya. Kendatipun secara gramatikal pengadilan diistilahkan sebagai qa ḍ ā dan antara pengadilan dan peradilan adalah identik. Lihat H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam , hlm. 3.
105 Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan , 85.
106 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Falsafah  Hukum  Islam (Semarang:  PT.
Pustaka Rizki Putra, 2013), 6.
107 Kadir, Menyelematkan Wakil Tahun: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim , 55.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
dianggap  sebagai omo  iudex atau  pribadi  manusia  yang  ahli  dalam  hukum, bijaksana,  jujur,  dan  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  sebagai  manusia  susila yang berfikir-bernalar dan menimbang menurut keadilan 108 .
Atas dasar urgensitas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, serta  hakim  sebagai  figur  pelaksana  sekaligus  titik  tolak  penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Maka itu, bahwa fuqaha Islam klasik seperti Imam al- Mawardi  telah  merumuskan  dan  mencurahkan  pemikiran  terkait  peradilan, terutama  dalam  hal  tentang  hakim  secara  kompleks 109 . 110 Oleh  karena  itu, perlu  diperhatikan  bahwa  hakim  harus  memiliki  integritas,  kapabilitas, kredibilitas,  dan  akuntabilitas  dalam  memberikan  putusan  hokum 111 . 112 Sehingga  peneliti  menyatakan  bahwa “ the  Judge’s Crown  is  his  Legal  Rule ”. Dalam  hal  ini,  perihal  kehakiman  tersebut  sebagai  nilai  norma  generik  bagi hakim  sebagai  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  melalui  lembaga peradilan  untuk  berbagai  kasus  konkret,  termasuk  kasus  Baiq  Nuril  yang dianggap telah out of the rule dari nilai keadilan hukum.
Analisis Kasus Baiq Nuril Perspektif Maqā ṣ id Asy-Syari ’ ah
Dalam kasus hukum Baiq Nuril secara kronologis dimulai pada tahun 2012 bahwa Baiq Nuril sering menerima telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial “M” yang intens bercerita tentang hubungannya dengan wanita lain. Dari hal itu, Baiq Nuril merasa tertekan, terlebih mereka berdua sering diisukan memiliki hubungan dekat. Sehingga, pada Agustus 2012 pukul 16.30 WITA Baiq Nuril  merekam  pembicaraan  dirinya  dengan  “M”  yang  mengandung  unsur asusila. Hal itu dimaksudkan untuk menampik hubungan kedekatannya dengan “M” yang sering diisukan. Selang dua tahun, pada Desember 2014, Baiq didesak
108 Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan,” 438.
109 Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam  /sistem Peradilan Islam , 10 – 11. 110 Dalam pandangan peneliti mengenai alasan secara filosofis terhadap fuqaha yang telah mencurahkan  dan  merumuskan  secara  kompleks  terhadap  perihal  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  hakim  sebagai  subjek  hukum  yang  berada  dalam  posisi  sentral  dan  berperan penting  pada  kekuasaan  kehakiman  harus  memiliki  integritas  dan  akuntabilitas.  Serta, mengingat jabatan hakim adalah jabatan yang mulia. Menurut Muhammad Salam Madkur, faktor itulah yang menyebabkan beberapa cendekiawan Muslim terdahulu telah memilih berpaling dan menolak jabatan hakim dikarenakan memiliki muatan tanggungjawab yang tidak sepele, seperti halnya  Abu  Hanifah  yang  ditunjuk  oleh  Abu  Hubairah,  Imam  al-Zufar,  dan  Imam  Ahmad  ibn Hambal yang menolak jabatan hakim di Yaman.
111 Achmad  Edi,  “Mendesain  Kewenang an  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan Undang- Undang  Dasar  1945,” Jurnal  Konstitusi 9,  no.  4  (2012):  665;  Isharyanto, Hukum Kelembagaan  Negara:  Studi  Hukum  dan  Konstitusi  mengenai  Perkembangan  Ketatanegaraan Republik  Indonesia (Yogyakarta:  Deepublish,  2016),  7;  Dudu  Duswara  Machmudin, “Mengembalikan  Kewibawaan  Mahkamah  Agung  sebagai  Peradilan  yang  Agung,” Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2012): 38.
112 Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani,  memelihara  integritas,  kecerdasan  moral,  meningkatkan  profesionalisme  serta menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat dalam negara.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
kerabat kerjanya “IM” untuk melaporkan hal itu ke pihak yang berwenang, dan rekaman itu menyebar- luas, hingga berdampak “M” dimutasi dari pekerjaan nya sebagai Kepsek SMAN 7 Mataram.
Proses hukum terus berlanjut, pada 17 Maret 2015 Baiq Nuril dilaporkan oleh “M” ke Mabes Polres Mataram atas dugaan pelanggaran UU No. 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  resmi  ditahan  pada  27 Maret 2015. Hal itupun berlanjut hingga ranah persidangan pengadilan, yaitu pada  sidang  perdana  PN  Mataram  yang  divonis  bebas  dan  tidak  terbukti melanggar  pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik oleh majelis hakim pada 27 Juli 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 113 .  Pada  26 September 2018, Kejaksaan Negeri Mataram menuntutnya dalam permohonan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung dan dijatuhi vonis bersalah karena melakukan rekaman perbincangan perbuatan asusila, dengan hukuman penjara 6  bulan  dan  denda  500  juta  rupiah,  berdasarkan  Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 114 . Pada 4 Juli 2019, Baiq Nuril mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali) tertanggal 3 Januari 2019 namun ditolak Mahkamah  Agung.  Sehingga,  Baiq  Nuril  tetap  melaksanakan  hukuman  yang dijatuhkan di dalam vonis putusan kasasi a quo 115 .
Analisis  peneliti  bahwa  konteks  kasus  hukum  dimaksud  diawali  dengan tinjauan  formalistik  hukum.  Artinya,  bahwa  secara  konstitusional  penegakan hukum  tersebut  telah  sesuai  dan  tertib  hukum.  Dalam  perihal  itu,  hak  dan kewajiban terpenuhi dalam proses pengadilan dan perlu diingat bahwa seorang hakim memiliki aspek kebebasan dalam memvonis suatu perkara dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai pembuktian dan keyakinan hakim tersebut.
Akan  tetapi,  perlu  digaris-bawahi  bahwa  konteks  formalistik  hukum tersebut hanya mendukung proses “prosedural” dari hukum itu sendiri dalam mencapai  keadilan  hukum.  Oleh  karenanya,  antara  subtansi,  kultur,  dan struktur  hukumnya  harus  berkesinambungan  sehingga  penafsiran  hukumnya memenuhi subtilitas intelligendi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan  penjabaran),  dan subtilitas  aplicandi (ketepatan  penerapan) 116 .
113 Rachmawati, “Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan,”
https://regional.kompas.com/read./2019/07/09/07524561/perjalanan-panjang-baiq-nuril- mencari-keadilan (blog), 9 Juli 2019.
114 CNN  Indonesia,  “Kronologi  Perjalanan  Kasus  Baiq  Nuril,  Bermula  dari  Percakapan Telepon,”  14  November  2018,  http ://m.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12- 346485/kronologi-perjalanan-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon.
115 “Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti,” Syailendra Persada (blog), 16 Juli 2019.
116 M  Syamsudin, Konstruksi  Baru  budaya  hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 76.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Sehingga  dengan  demikian,  nilai-nilai Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah dapat  tercapai  di dalam penerapan putusan hukum.
Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili perkara hukum. Maka, hakim sebagai titik sentral seharusnya dapat memberikan  pancaran  keadilan  melalui  putusan  hukumnya.  Artinya,  proses penegakan hukum baik lingkup prosedural dan substansial harus berjalan secara integratif-inklusif. Hal ini berarti, dalam kasus Baiq Nuril, Hakim Agung tidak hanya menerima secara prosedural hukum yang berlaku, tetapi meninjau dan mengkaji secara intensif hukum yang berlaku untuk memutuskan perkara a quo. Persoalannya  adalah  kewenangan  Mahkamah  Agung  yang  menjadi  titik dilematis, karena hanya berwenang dalam judex juris 117 atau menilai putusan peradilan  dibawahnya.  Namun,  persoalannya  tersebut  tercermin  bahwa “ apakah  tetap  tidak  meninjau  dan  mempertimbangkan  hukum  secara kontekstual-intensif dalam putusan peradilan dibawahnya yang sejatinya hasil dari integrasi fakta dan kaidah hukum.? ” Menurut peneliti, hal tersebut tidak dilakukan  oleh  Hakim  Agung,  karena  terpaku  pada  kewenangan konstitusion alnya. Terlebih, jika menelisik hukum “internal” Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  yang  menambah persoalan bahwa 118 “ apakah hakim agung tidak mempertimbangkan peraturan a quo yang berisikan tentang gender.? ” Telaah peneliti juga mengatakan bahwa Hakim Agung tidak menggunakan pendekatan gender dalam memutus perkara hukum dimaksud.
Menurut  peneliti,  konteks  kasus  Baiq  Nuril,  hakim  seharusnya  memiliki daya  t elaah  lebih  mendalam  baik  dari  hukum  “internal”  Mahkamah  Agung dimaksud,  maupun  terhadap  landasan  hukum  yang  dijadikan  rujukan penyelesaian kasus hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, jika menelaah pasal 27 Undang- Undang a  quo ,  hakim  dalam  penafsirannya  masih  menggunakan  penafsiran tekstual  berpaham  legisme  yang  menimbulkan  permasalahan  ajudikasi  yaitu legal gaps dan legal conflict 119 , 120 Sehingga, hakim tersebut dapat dikatakan sebagai “corong undang- undang.”
117 Disarikan dari Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lihat juga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dalam “Mengadili”.
118 Refleksi dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
119 Ahmad Zaenal Fanani, Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 42.
120 Pasal  27  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaski  Elektronik  tetap dikutip  di  dalam  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  secara  tekstual.  Permasalahan  itu dikarenakan faktor  ekstenal yaitu kultur hukum  negara Indonesia yang bermazhab Civil Law System dengan diiringi faktor internal yaitu paham hakim yang berpaham positivisme hukum.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Atas dasar itu, peneliti menyatakan bahwa penegakan hukum oleh hakim dalam  kasus  tersebut  masih  belum  mencerminkan Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah .  Hal demikian  didasarkan  pada:  (i)  Hakim  Agung  masih  memiliki  cara  pandang legisme sehingga penafsiran hukumnya terpaku pada teks-teks normatif hukum, (ii) Dalam mendasari suatu vonis, hukum yang digunakan masih berjangkauan sempit, karena hanya menilai secara putusan hakim dibawahnya ( judex juris ) disertai  tidak  mempertimbangkan  peraturan  hukum  lainnya,  terutama  yang berada  di  “internal”  Mahkamah  Agung  itu  sendiri,  (iii)  Masih  belum  adanya upaya  optimalisasi  secara  intuitif  dan  perspektif  bahwa  hakim  adalah  wujud refleksional suatu keadilan jika norma hukum tidak memuat nilai-nilai keadilan sebagai  nilai  substansial Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah ,  serta  (iv)  Kurangnya  spirit ijtihadī hakim baik dari kredibilitas, kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas diri seorang hakim.
Dalam hal ini, peneliti secara konseptual memberikan konsep Tri Pradita antara lain Kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Emosional. Terhadap konsep dimaksud, hakim ditekankan dapat menelaah dan mempertimbangkan hukum dengan  integratif-inklusif  dan  secara  yuridis-normatif  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta pembuktian dan keyakinan hakim itu sendri. Selain juga pada situasi kontekstual pada perkara hukum dimaksud. Sehingga  aspek  yang  juga  harus  diperhatikan  bahwa  hukum  adalah  cerminan jiwa rakyat ( voklgeist ) 121 . 122 Konteksnya, hukum Islam dan adat-lah yang dapat menjadi cerminan jiwa rakyat Indonesia.
Dalam  lingkup  praktik,  Soetandyo  Wingnjosoebroto  menyatakan  bahwa putusan  hakim  setidaknya:  (i)  mendayagunakan  wibawa  sanksi  hukum,  (ii) bernilai penyuluhan dan membangkitkan kesadaran baru di masyarakat, serta (iii) bersifat rekonstruktif yaitu bertitik tolak pada legal reform yang meninjau dan  menelaah  secara  inklusif  bagian-bagian  tertentu  dalam  kandungan perundang-undangan 123 . Selain itu, terdapat tahapan dalam penemuan hukum yang  harus  dilakukan  oleh  hakim,  diantaranya:  (i)  Tahap  Konstatir  yaitu kebutuhan hakim untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa yang diajukan, (ii)  Tahap  Kualifikasi,  dalam  hal  ini  perlu  dipahami  bahwa  jika  tidak  ada ketegasan hukumnya maka hakim wajib menemukan dan menciptakan hukum, serta (iii) Tahap Konstituir, yaitu penetapan hukum melalui putusan hukum yang syarat dengan rasa keadilan yang dihasilkan tidak hanya melalui intelektualitas hakim, tetapi juga semangat hakim itu sendiri.
Maka dari itu, putusan hakim yang dihasilkan dapat bersifat progresif dan berorientasi  pada Maqā ṣ id  asy-Syari ’ ah, dikarenakan  adanya  kesinambungan antara teks hukum dan realitas sosial dengan memuat nilai-nilai humanisme dan
121 Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat , 94.
122 Gagasan tersebut berasal dari Mazhab Sejarah Hukum yang digagas oleh Frederic Carl von Savigny.
123 Fanani, Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik , 49.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
moralitas. Hal itu didasari bahwa inherensi Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah dan keadilan hukum memiliki kesinambungan. Oleh karena itu, mekanisme penggalian hukum oleh  hakim  secara  prasyarat  setidaknya:  (i)  menggunakan  metode  penemuan hukum  yang  berbanding  lurus  dengan  aturan  peradilan  sehingga  terdapat keterpaduan yang signifikan antara aturan-aturan hukum dan kapabilitas hakim, (ii) jika aturan normatif dapat memenuhi rasa keadilan maka dapat dijadikan landasan hukum, namun jika tidak maka keadilan harus diadakan oleh hakim yang  berwenang,  (iii)  memiliki  daya  kesadaran  diri  (hakim)  yang  kuat  baik dalam  intelektualitas  maupun  moralitas  terhadap  proses  penggalian  hukum untuk menemukan keadilan, serta (iv) memiliki nilai daya implementatif yang signifikan terhadap nilai-nilai keadilan hukum dalam putusan hakim.

## Simpulan
Kasus  Baiq  Nuril  merupakan  salah  satu  perkara  hukum,  yang  keadilan sejatinya  diukur  oleh  integritas  dan  kredibilitas  hakim  di  dalam  putusannya. Namun  dalam  realitanya,  penegakan  hukum  dalam  kasus  tersebut  dapat dikatakan  jauh  dari  rasa  keadilan  hukum  yang  merupakan  hasil  proses penemuan  hukum  oleh  hakim  atau  disebut  disorientasi  dan  distoris  hukum. Sehingga,  berdampak  juga  pada public  trust terhadap  peradilan  dan  hakim. Selain itu, jika mengingat landasan hukum normatif yang digunakan juga belum mencerminkan  nilai Ma qā ṣ id  asy-Syari ’ ah .  Hal  tersebut  secara  umum dikarenakan  kerangka  berfikir  hakim  masih  bersifat  konvensional-positivistik dengan berpaham pada legisme.
Maka  itu,  mekanisme  penggalian  hukum  oleh  hakim  secara  prasyarat setidaknya: (i) menggunakan metode penemuan hukum yang berbanding lurus dengan aturan peradilan sehingga terdapat keterpaduan yang signifikan antara aturan-aturan  hukum  dan  kapabilitas  hakim,  (ii)  jika  aturan  normatif  dapat memenuhi  rasa  keadilan  maka  dapat  dijadikan  landasan  hukum,  namun  jika tidak maka keadilan harus diadakan oleh hakim yang berwenang, (iii) memiliki daya  kesadaran  diri  (hakim)  yang  kuat  baik  dalam  intelektualitas  maupun moralitas terhadap proses penggalian hukum untuk menemukan keadilan, serta (iv)  memiliki  nilai  daya  implementatif  yang  signifikan  terhadap  nilai-nilai keadilan hukum dalam putusan hakim.
Selain disertai juga tahapan dalam menciptakan hukum diantaranya: (i) Tahap  Konstatir  yaitu  kebutuhan  hakim  untuk  membenarkan  ada  tidaknya peristiwa yang diajukan, sehingga untuk itu diperlukan alat-alat bukti yang sah menurut  hukum  yang  berlaku,  (ii)  Tahap  Kualifikasi,  dalam  hal  ini  perlu dipahami  bahwa  jika  tidak  ada  ketegasan  hukumnya  maka  hakim  wajib menemukan  dan  menciptakan  hukum  yang  tidak  bertentangan  dengan keseluruhan  sistem  perundang-undangan  dan  memenuhi  pandangan  serta kebutuhan  masyarakat  atau  zamannya,  serta  (iii)  Tahap  Konstituir,  yaitu penetapan hukum yang tidak hanya melalui pada intelektualitas hakim, akan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
tetapi  juga  spirit  diri  hakim  sebagai  perwujudan  refleksional  keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Alfred Denning (Hakim Agung Inggris).
Oleh  karena  itu,  peneliti  secara  konseptual  memberikan  konsep Tri Pradita Hakim  antara  lain  Kecerdasan  Spiritual,  Intelektual,  dan  Emosional, dengan  dipadukan  konsep  Integrasi  Yudisial.  Maka,  dalam  lingkup  praktik, putusan  hukum  oleh  hakim  setidaknya:  (i)  mendayagunakan  wibawa  sanksi hukum,  (ii)  bernilai  penyuluhan  dan  membangkitkan  kesadaran  baru  di masyarakat,  serta  (iii)  bersifat  rekonstruktif  yaitu  bertitik  tolak  pada legal reform yang  meninjau  dan  menelaah  secara  inklusif  bagian-bagian  tertentu dalam kandungan perundang-undangan.
Atas  dasar  itu,  putusan  yang  dihasilkan  dapat  bersifat  progresif  atau berorientasi pada Maqā ṣ id asy-Syari ’ ah atas kesinambungan antara teks hukum dan  realitas  sosial.  Hal  tersebut  dikarenakan,  putusan  hakim  yang  dapat dikatakan  progresif  adalah  putusan  yang  mengandung  nilai  humanisme  dan moralitas. Karena itu, hakim sebagai wujud representatif keadilan hukum dapat mengupayakan secara optimal konstruksi hukum progres.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr

## Daftar Pustaka
Almath,  Muhammad  Faiz. Qabas  min  nūr  Mu ḥ ammad Ṣ alallah ‘ alaih  wa Salam . Syiria: Dār al -Kutub al-Arabiyyah, 1974.
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi. Falsafah  Hukum  Islam . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Atmadja,  I  Dewa  Gede. Filsafat  Hukum:  Dimensi  Tematis  dan  Historis . Malang: Setara Press, 2013.
Azhar,  Hanif  Fudin.  “Pemikira n  Imam  al-Mawardi  tentang  Politik  dan Hukum  terhadap  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia.”  Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
Bakir,  Herman. Filsafat  Hukum:  Tema-tema  Fundamental  Keadilan  dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
CNN  Indonesia.  “Kronologi  Perjalanan  Kasus  Baiq  Nuril,  Bermula  dari Percakapa n Telepon,” 14 November 2018. http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12- 346485/kronologi-perjalanan-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-
percakapan-telepon.
Djalil, H. A. Basiq. Peradilan Islam . Jakarta: Amzah, 2012.
Edi,  Achmad.  “Mendesain  Kewenangan Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan Undang- Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2012).
Fanani,  Ahmad  Zaenal. Berfilsafat  dalam  Putusan  Hakim:  Teori  dan
Praktik . Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
Ihsanuddin.  “Jokowi  Tekken  Keppres  Amnesti,  Baiq  Nuril  Bebas,”  20
September 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi -tekken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas.
Isharyanto. Hukum  Kelembagaan  Negara:  Studi  Hukum  dan  Konstitusi mengenai  Perkembangan  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Kadir,  Adies. Menyelematkan  Wakil  Tahun:  Memperkuat  Peran  dan Kedudukan Hakim . Tangerang: PT. Semesta Merdeka Book, 2018. Kusumohamidjojo,  Budiono. Teori  Hukum:  Dilema  antara  Hukum  dan Kekuasaan . Bandung: Yrama Widya, 2016.
Mac hmudin,  Dudu  Duswara.  “Mengembalikan  Kewibawaan  Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung.” Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2012).

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Manan,  Abdul. Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu Kajian  dalam  /sistem  Peradilan  Islam .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
MD, Moh. Mahfud. “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah” XIV, no. 1 (2007).
Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum:  Sebuah  Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum . Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
Mth,  Asmuni.  “Studi  Pemikiran  al -Maqashid:  Upaya  Menemukan  Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis.” Jurnal al-Mawarid 14 (2005). Muhammad,  Rusli.  “Eksistensi  Hakim  dalam  Pemikiran  Yuridis  dan Keadilan.” Jurnal Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014).
Nasution,  Mohammad  Syukri  Albani. Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat . Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Syailendra Persada. “Perjalanan K asus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti,” 16 Juli 2019.
Rachmawati.  “Perjalanan  Panjang  Baiq  Nuril  Mencari  Keadilan.” https://regional.kompas.com/read./2019/07/09/07524561/perjal anan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan (blog), 9 Juli 2019. Rahardjo,  Satjipto. Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahman, Zaini. Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Bangsa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Rawl, John. A Theory of Justice . London: Oxford University Press, 1973. Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum Progresif . Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011. Samekto,  Adji. Pergeseran  Pemikiran  Hukum  dari  Era  Yunani  menuju Postmodernisme . Jakarta: Konstitusi Press, 2015. Santoso  AZ,  Lukman,  dan  Yahyanto. Pengantar  Ilmu  Hukum:  Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum . Malang: Setara Press, 2016.
Syamsudin,  M. Konstruksi  Baru  budaya  hukum  Hakim  Berbasis  Hukum Progresif . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Syā ṭ ib ī ,  Ab ī Is ḥ ā q  asy-. al- Muwāfaqāt  fī  U ṣ ū l  asy-Syar ’ iyah .  Vol.  1.
Lebanon: Dār al - Ma’arifat, t.t.
Toriquddin , Moh. “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif al - Syathibi.” Jurnal de Jure 6, no. 1 (2014).

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr
Wasitaatmadja,  Fokky  Fuad. Filsafat  Hukum:  Akar  Religiositas  Hukum .
Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Yasid, Abu. Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat . Yogyakarta: Saufa, 2016.