## Malia: Jurnal Ekonomi Islam
Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 1, December 2020, Pages 53-66 Print    : 2087-9636 Online : 2549-2578

## Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah

## Ana Nurwakhidah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang anan.jameelah@gmail.com

## Article Info
ABSTRACT Article history: Received Oct19th, 2020 Revised Oct 30th, 2020 Accepted Nov 5th, 2020
This  research  is  motivated  by  the  performance  of  the Sharia  Supervisory  Board  (DPS)  in  overseeing  Sharia Banks,  due  to  the  large  number  of  branches  and  cash offices  owned  by  Islamic  banks,  while  the  number  of DPS in overseeing Islamic Banks is very limited. The results of the function of supervising products had been carried out well. Supervision of published product practices, DPS supervises from the initial product being published  until  the  product  is  operational,  such  as making  an  opinion  until  the  product  is  implemented. While the effectiveness is fairly effective, because DPS is  consistent  in  maintaining  sharia  compliance  and  the established  rules  are  supported  by  an  area  of supervision that can still be reached because it only has 2 branch offices and 10 cash offices. Nevertheless, DPS in  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  still  has  weaknesses. This weakness is essentially not in violation of existing regulations.  It's  just  an  important  note  that  existence still needs to be improved, and developed.
Keyword: Analysis,
Sharia Supervisory Board, Islamic Bank.
Copyright@ 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan All rights reserved.
DOI: https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381
Corresponding Author:
Ana Nurwakhidah,
Lecturer at Raden Rahmat Islamic University Malang Email: anan.jameelah@gmail.com

## A. Pendahuluan
Bank  syariah  di  Indonesia  berkembang  pesat  seiring  dengan  berjalannya  waktu. Per  Juni  2015,  industri  perbankan  syariah  terdiri  dari  12  Bank  Umum  Syariah,  22  Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset  sebesar  Rp.  273,494  Triliun  dengan  pangsa  pasar  4,61%.  Khusus  untuk  wilayah Provinsi  DKI  Jakarta,  total  aset  gross,  pembiayaan,  dan  Dana  Pihak  Ketiga  (BUS  dan UUS)  masing-masing  sebesar  Rp.  201,397  Triliun,  Rp.  85,410  Triliun  dan  Rp.  110,509 Triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
Perbedaan  utama  dari  bank  konvensional  dan  bank  syariah  selain  dari pelayanannya juga dari istilah bunga dan bagi hasil yang dipakai di masing-masing bank. Dalam  bank  syariah  tidak  ada  bunga  melainkan  bagi  hasil,  dimana  ada  pembagian keuntungan  sesuai  dengan  presentase  yang  disepakati.  Banyak  peraturan  di  perbankan syariah  dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Di  bank  konvesional  hanya  ada  satu kesepakatan yang diberi nama kredit. Sedangkan di perbankan syariah ada berbagai jenis kesepakatan atau biasa di  sebut  “akad”. Setiap produk  yang di  tawarkan  memiliki akad yang berbeda (Ismanto & Laksono, 2020).
Ada suatu dewan khusus  yang bertugas untuk  mengawasi  dan memastikan Bank Syariah  mematuhi  aturan  syariah  dalam  pelaksanaan  produk,  yaitu  Dewan  Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan  yang didirikan untuk mengawasi kegiatan  operasi  bank  Islam  sehingga  tidak  sampai  melanggar  prinsip  syariah  atau senantiasa  sesuai  dengan  prinsip  muamalah  dalam  Islam.  Pada  bank  konvensional  tidak ada  badan  yang  bertugas  layaknya  seorang  Dewan  Pengawas  Syariah.  Inilah  letak berbedan yang paling unik. Dimana dalam mengawasi, untuk penerapan prinsipnya. Ada badan yang mengawasi (Rosyidah et al., 2019).
Indonesia  memiliki  Unit  Usaha  Syariah  dan  Bank  Umum  Syariah  yang  setiap tahunnya  selalu  berkembang  dan  bertambah.  Yang  menyebar  di  seluruh  Indonesia. Dengan  bertambah  banyaknya  jumlah  BUS  dan  UUS  yang  ada  di  Indonesia menyebabkan bertambah luas dan besar cakupan dari pengawas syariah (Nizar, 2016).
Berdasarkan  data  statistik  Otoritas  Jasa  Keuangan  menunjukkan  Bank  Syariah Mandiri  adalah  bank  dengan  jumlah  kantor  cabang  dan  anak  cabang  syariah  yang terbanyak.  Dengan  Kantor  Pusat  Operasional  130  kantor,  kantor  cabang  pembantu  424 kantor  dan  Kantor  kas  sebanyak  52  kantor.  Yang  dapat  dipastikan  menyebar  di  seluruh pelosok  Indonesia.  Setiap  Bank  Umum  Syariah  atau  Bank  Konvensional  yang  memiliki Unit  Usaha  Syariah  harus  memiliki  setidaknya  2-5  Orang  sebagai  anggota  Dewan Pengawas  Syariah.  Sedangkan  untuk  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  setidaknya memiliki  1-3  orang  anggota  DPS.  Dengan  jumlah  DPS  paling  banyak  5  anggota. Dapatkah  mengawasi,  dan  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya,  terhadap  bank  tersebut. Tidak  hanya  mengawasi  produk-produknya  melaikan  juga  pada  pelaksanaannya.  Pada kenyataanya, sistem ataupun prinsip yang diterapkan di perbankan syariah sesuai dengan syariah.  Tetapi  dalam  praktek  dan  pelaksanaannya  masih  belum  mendekati  prinsip syariah (Kurrohman, 2017).
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bumi  Rinjani  Kepanjen  yang merupakan kantor pusat dengan mempunyai 1 kantor cabang dan 10 kantor kas. Dimana kantor  cabang  dan  kantor  kas  masih  dapat  dijangkau  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah. Melihat jumlah kantor cabang dan kantor kas BPRS Bumi Rinjani Kepanjen masih sangat mungkin  bisa  dijangkau,  berbeda  dengan  bank-bank  besar  yang  sudah  menasional  yang memiliki kantor pusat di Jakarta atau kota besar sementara kantor cabang yang menyebar diseluruh  Indonesia.  Yang  hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  peneliti,  bagaimana pengawasan syariah yang terjadi di bank-bank yang sudah berskala nasional tersebut.
Peneliti  menganalisis  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  yang  mana  Dewan Pengawas  Syariah  yang  beranggotakan  dua  orang  sudah  dirasa  cukup  dan  mampu melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya.  Namun  tidak  bisa  menjadi  tolak  ukur,  karena dalam  konteks  kenyataan  atau  realita  yang  berbeda  dengan  itu  peneliti  mengadakan Penelitian  dengan  judul  Analisis  Kinerja  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  mengawasi Bank Syariah (Studi kasus: di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
Adapun  rumusan  masalah  penelitian  ini  diantaranya:  Bagaimana  fungsi  Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk-produk di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?, Bagaimana  pengawasan  praktek  produk  yang  diterbitkan  oleh  BPRS  Bumi  Rinjani Kepanjen?,  Bagaimana  efektivitas  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap seluruh produk perbankan yang ada di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?. Sedangkan tujuan penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengetahui  posisi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam pengawasan  produk-produk  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen,  Untuk  mengetahui pengawasan praktek produk yang diterbitkan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, Untuk mengetahui Seberapa efektifnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap seluruh produk perbankan yang ada di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.

## B. Kajian Teori

## 1. Kinerja
Menurut Oktiani et al., (2019), kinerja karyawan merupakan tingkatan dimana para  karyawan  mencapai  persyaratan-persyaratan  pekerjaan.  Menurut  Robbins  and Judge  (2008)  kinerja  diartikan  sebagai  fungsi  dan  interaksi  antara  kemampuan ( ability ) motivasi ( motivation ) dan kesempatan ( opportunity ), atau kinerja.
Nawangsari  and  Ika  Nugroho  (2019)  menyampaikan  ada  enam  kriteria  dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja antara lain:
a. Kualitas pekerjaan (quality) adalah nillai dimana proses atau hasil ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Kuantitas  pekerjaan  ( quantity ),  jumlah  pekejaan  yang  dihasilkan  atau  dilakukan, dan ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah dikerjakan atau yang terlaksana.
c. Ketepatan  waktu  ( timeliness )  merupakan  nilai  dimana  suatu  pekerjaan  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan,  atau  pada  waktu  yang ditentukan.
d. Efektifitas  biaya  ( cost-efferctiveness )  merupakan  terkait  dengan  penggunaan sumber-sumber  organisasi  dalam  mendapatkan  atau  memperoleh  hasil  atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-sumber organisasi.
e. Kebutuhan  pengawasan  ( need  for  supervision )  dimana  pegawai  dapat menyelesaikan  pekerjaan  atau  fungsi-fungsi  pekerjaan  tanpa  asistensi  pemimpin atau intervensi pengawasan pimpinan.
f. Kemampuan  diri  ( interpersonal  impact )  terkait  dengan  kemampuan  individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik dan kerjasama di antara sesama pekerja dan anak buah.

## 2. Dewan Pengawas Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  dewan  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  bertugas  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  fatwa tentang produk dan jasa dalam kewenangan untuk menetapakan fatea tentang produk dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  terdiri  daro  pakar-pakar  syariah yang  mengawasi  aktivitas  dan  operasional  unstitusi  financial  untuk  memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Heteronom, 2017).
Menurut Shehata mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah sebagai:
...  a  process  of  review,  investigation  and  analysis  of  all  works,  actions  and behaviors that are conducted by individuals, groups, institutions and business units  to  ensure  their  compliance  with  Shari’a.  To  do  so,  the  Shari’a Supervisory  Board  (SSB)  uses  appropriate  tools  and  approaches  to  detect errors  and  correct  them  immediately  and  submit  its  reports  to  the  relevant parties including its opinion, recommendations and guidance for improvement (Garas and Pierce, 2010) .
Sedangkan Atteya mendefinisikan sebagai:
... the initial efforts of IFI’s founders and stakeholders which are derived by their  desire  to  lead  the  IFI  and  control  its  activities  according  to  their  zeal towards the IFI and their ability in detecting errors and correcting them with the assistance of qualiﬁed individuals (Nathan Garas, 2012) .
Namun,  tidak  ada  definisi  standar  untuk  pengawas  syariah.  Dari  beberapa definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa proses pengendalian, tinjauan dan analisis pencegahan,  perbaikan  dan  pelengkap  dari  semua  aktivitas,  produk,  kontrak,  dan transaksi  IFI  ( Islamic  Financial  Institution )  mulai  dari  pendirian  IFI  ( Islamic Financial  Institution )  dan  seterusnya  untuk  memastikan  kepatuhan  dengan  Syariah Islam  untuk  tujuan  menghasilkan  keuntungan  yang  sah  (halal)  dan  peningkatan kinerja IFI ( Islamic Financial Institution ).
Persyaratak  diangkatnya  seseorang  menjadi  Anggota  DPS  harus  memenuhi kriteria  sesuai  dengan  POJK  Nomor  3/POJK.30/2016,  antara  lain  sebagai  berikut (Keuangan, 2018):
a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
2) Memiliki  komitmen  untuk  mematuhi  peraturan  perbankan  syariah  dan peraturan perundang-undangan
3) Memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap  pengembangan  operasional  BPRS yang sehat
4) Tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan  mengenai  uji  kemampuan  dan  kepatutan  bagi  Bank  Syariah  dan Unit Usaha Syariah.
b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan  pengetahuan  di  bidang  perbankan  dan/atau  keuangan secara umam
c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup
1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
2) Tidak  pernah  dinyatakan  pailit  atau  menjadi  pemegang  saham,  anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Adapun  mekanisme  kerja  DPS,  sebagaimana  tertera  dalam  Pedoman  Dasar DSN, yaitu sebagai berikut (Keuangan, 2018; Nizar, 2015):
a. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  lembaga  keuangan  syariah  yang berada di bawah pengawasannya.
b. Berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah kepada  pempinan  lembaga  yang  bersangkutan  dan  kepada  Dewan  Pengawas Syariah Nasional.
c. Melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga  keuangan  syariah yang  diawasinya  kepada  DSN  sekurang-kurangnya  dua  kali  dalam  satu  tahun anggaran.
d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Struktur  Dewan  Penagawas  Syariah  Nasional  (DPS)  adalah  sebagai  berikut (Jumadi, 2013):
a. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
b. Jika  fungsi  komisaris  adalah  pengawas  dalam  kaitan  dengan  kinerja  manajemen, maka  DPS  melakukan  pengawasan  kepada  manajemen,  dalam  kaitan  dengan implementsi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
e. Bertanggung  jawab  atas  seleksi  syariah  karyawan  baru  yang  dilaksanakan  oleh Biro Syariah.
Sedangkan  kedudukan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sebagaimana tercantum  dalam  buku  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia  dijelaskan  bahwa  DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut:
a. Sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  direksi,  pimpinan  Unit  Usaha Syariah,  dan  pimpinan  cabang  syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan aspek syariah.
b. Sebagai  mediator  antara  bank  dengan  DSN  dalam  mengomunikasikan  usul  dan saran  pengembangan  produk  dan  jasa  bank  yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa dari DSN.
c. Sebagai  perwakilan  DSN  yang  ditempatkan  pada  bank.  DPS  wajib  melaporkan kegiatan  usaha  dan  perkembangan  bank  syariah  yang  diawasinya  kepada  DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal).
d. Perlu  ditambahkan  bahwa  kedudukan  DPS  di  bank-bank  syariah  juga berkedudukan  sebagai  penjamin  bahwa  bank  yang  diawasinya    berjalan  sesuai dengan prinsip syariah.

## C. Metode

## 1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan
Mengenai  metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis. Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  Penelitian  yang  berusaha  untuk  memperoleh informasi  tentang  gambaran  keadaan  pada  saat  Penelitian,  kemudian  dianalisis  dan berusaha  menjelaskan  berdasarkan  fakta-fakta  atau  kenyataan  yang  ada  di  lapangan (Aisyah, 2016).
Dalam  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  maksudnya Penelitian  yang  didasarkan  pada  latar  alamiah  sebagai  sumber  data  langsung  dan peneliti  merupakan  instrument  kunci.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Lexy  J. Moleong  bahwa  Penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami (Lexy, 2010).

## 2. Teknik Analisis Data
Analisi  data  pada  penelitian  kualitatif  mengunakan  teknik  analisis  induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategori (Pratama, 2013). Analisis data merupakan penguraian teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu, mengamati kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dari berbagai sumber rujukan, sehingga data  yang  dianalisis  dapat  memberi  gambaran  yang  jelas  tentang  hasil  pengamatan, juga  mempermudah  peneliti  untuk  mencari  kembali  data  yang  diperoleh  apabila diperlukan.
Agar  dapat  dipahami  maka  semua  data  yang  peneliti  peroleh  diolah  sebagai berikut:
a. Reduksi data
Reduksi  data  adalah  proses  pemusatan  atau  menonjolkan  pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan, memfokuskan data mentah yang diperoleh dari  lapangan  dengan  metode  sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).
b. Penyajian data
Proses  penyusunan  informasi  kompleks  yang  diperoleh  dari  wawancara yang  dilakukan,  yang  sistematis  agar  lebih  sederhana  dan  melihat  gambaran keseluruhan (Sugiyono, 2017).
c. Mengambil Kesimpulan
Data  yang  telah  diperoleh  dan  telah  dianalisis  kemudian  menarik  makna dari  analisis  tersebut  dengan  membuat  kesimpulan  dan  verifikasi  yang  jelas tentang  kinerja  pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  di  BPRS  Bumi  Rinjani Kepanjen.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Posisi  Dewan Pengawas Syariah dalam  Pengawasan Produk-Produk di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
DPS  adalah  singkatan  dari  Dewan  Pengawas  Syariah,  yang  dibentuk  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  bertugas  dan  berwenang  untuk  menetapkan fatwa  tentang  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan  usaha  bank  untuk  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Misbach, 2014). DPS terdiri dari pakar  syariah  yang  mengawasi  aktivitas  dan  operasional  institusi  finansial  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah(Nasution,  2018).  DPS  tidak hanya  dapat  mengerti  dalam  hal fiqih  muamala saja,  tetapi  juga  ilmu  dalam  hal finansial.  Mereka  dituntut  untuk  bisa  menjadi  panutan  dalam  hal  kesyariahan  suatu produk, dan tidak hanya produk yang menjadi obyek pengawasan.
Produk-produk  yang  ditawarkan  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  beraneka ragam, diantaranya:
a. Simpanan:
1) Tabungan Mitra iB BSR
2) Tabungan Ribjani iB BSR
3) Tabungan Qurban iB BSR
4) Tabungan Aqiqah iB BSR
5) Tabungan Umroh Maqbulah iB BSR
6) Deposito Mudharabah
b. Penyaluran dana:
1) Musyarakah iB BSR
2) Mudharabah iB BSR
3) Murabahah iB BSR
4) Ijarah Multijasa iB BSR
Di  antara  produk  tersebut,  produk  yang  mendominasi  adalah  produk  dalam penyaluran dana yaitu Murabahah , sedangkan dalam Simpanan masih dalam kriteria seimbang tidak ada yang mendominasi.
Posisi  DPS  dalam  hal  pengawasan  terhadap  produk  sesuai  dengan  amanah undang-undang dan peraturan OJK khususnya POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS.  DPS  bertugas  dan  bertanggung  jawab  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada Direksi  serta  mengawasi  penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  penghimpunan  dana, pembiayaan  dan  kegiatan  jasa  BPRS.  Salah  satunya  adalah  melakukan  kontroling, yaitu  memastikan  bahwa  produk-produk  yang  diluncurkan  oleh  BPRS  Bumi  Rinjani Kepanjen sesuai dengan fatwa DSN.
Posisi  DPS  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  dari  segi  struktur  organisasi adalah  sejajar  dengan  direksi,  dimana  garisnya  sejajar.  Garis  tersebut  adalah  garis komunikasi, sehingga DPS bisa memberi masukan terhadap pelaksanaan operasional, produk dan yang berkenaan dengan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
Tugas DPS BPRS Bumi Rinjani Kepanjen adalah mengawal fatwa DSN-MUI untuk  diterapkan  langsung  dalam  BPRS  tersebut,  agar  pelaksanaan  akad  di  BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS BPRS Bumi Rinjani Kepanjen membuat laporan hasil pengawasan baik produk penghimpunan  maupun  produk  pembiayaan  yang  dilaporkan  setiap  6  bulan  sekali kepada  OJK.  Adapun  laporan  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis  yaitu  yang  berkaitan dengan transaksi dan produknya.
DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen minimal satu kali dalam sebulan datang menuju kantor pusat untuk melakukan pengawasan karena selama ini masih dalam hal sistem  yang  di  awasi  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen.  Pelaksanaan  produk  yang dipraktekkan  di  lapangan  kadang  tidak  sesuai  dengan  sistem  yang  sudah  dirancang oleh DPS di kantor pusat. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan konsep antara yang  menjalankan  produk  dengan  sistem  yang  sudah  dirancang,  karena  memang pengawasan untuk ke bawah masih belum begitu efektif. Akan tetapi, DPS di BPRS Bumi  Rinjani  Kepanjen  mengizinkan,  membolehkan,  mengawasi  dan  memantau sesuai  dengan  syariah  atau  tidak,  dan  direksi  yang  melaksanakan,  sedangkan komisaris mengarahkan, menganjurkan dan melihat perkembangannya.
Pelaksanaan pengawasan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen masih bisa ter cover hanya  dengan  satu  ketua  dan  satu  anggota  karena  cakupannya  masih  kecil,  dimana BPRS Bumi Rinjani Kepanjen mempunyai 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang.
2. Analisis  Pengawasan  Praktek  Produk  yang  di  Terbitkan  oleh  BPRS  Bumi Rinjani Kepanjen
Berdasarkan  Keputusan  DSN-MUI  No.3  Tahun  2000  tentang  petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota DPS adalah sebagai berikut:
a. Memiliki akhlaq karimah.
b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
c. Memiliki  kelayakan  sebagai  pengawas  syariah,  yang  dibuktikan  dengan surat/sertifikat dari DSN.
Seluruh  DPS  di  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  sudah  tersertifikasi  sebagai salah satu syarat, karena dalam pengawasan terhadap produk harus menguasai fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Tugas DPS betul-betul memastikan dari segi opini. Opini ini terjadi ketika suatu lembaga keuangan mengeluarkan produk baru.
Esensinya, DPS membuat opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan Bank  Syariah.  Opini  syariah  yang  dikeluarkan  mengikat  pada  pendapat  DPS  perihal tingkat kesyariahan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
Opini  syariah  dikeluarkan  setelah  kajian  guna  keberlanjutan  akad.  Dalam kajiannya,  DPS  bertugas  memberi  pertimbangan  dengan  mengkaji  fatwa,  dan  dasar- dasar syariah sebelum diimplementasikan pihak bank. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan  produk  pada  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  dibahas  pada  rapat  direksi maupun  rapat  khusus  Dewan  Pengawas  Syariah.  Rapat  ini  dilangsungkan  minimal sekali dalam sebulan. Berikut mekanisme pengajuan opini syariah:
a. Bank mengajukan rancangan produk ke DPS untuk dipelajari dan dianalisa produk yang dikeluarkan bank syariah.
b. DPS mengadakan rapat internal untuk membahas boleh tidaknya akad dilanjutkan, dengan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan baik nasabah maupun pihak bank.
c. Rapat  internal  sekaligus  pengesahan  terhadap  opini  syariah  yang  dikeluarkan DPS.
d. Bank Syariah menjalankan produknya berdasarkan rekomendasi DPS.
Berdasarkan  hasil  dari  data-data  dilapangan.  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen dalam waktu dekat akan mengeluarkan 3 produk baru, diantaranya adalah:
a. Musyarakah Mutanaqishah
MMQ  adalah  kerjasama/perserikatan  modal  antara  dua  pihak  yaitu  bank dan  nasabah  untuk  kepemilikan  suatu  barang  secara  bersama,  dimana  porsi kepemilikan  salah  satu  pihak  atas  barang  akan  berkurang  disebabkan  pembelian secara bertahap oleh pihak lain.
b. Tabarok (Pembiayaan Tanpa Angunan Barokah)
Pembiayaan  ini  adalah  tanpa  anggunan  yang  diberikan  secara  khusus hanya  pada  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen.  Istilahnya  adalah  suatu  hadiah  yang diberikan kepada karyawan untuk memiliki asset perusahaan.
c. IMBT ( Ijarah Muntahiya Bittamlik )
Kepemilikan  suatu  manfaat/jasa  berupa  barang  yang  jelas  dalam  tempo waktu  yang  jelas  diikuti  dengan  adanya  pemberian  kepemilikan  suatu  barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.
Tiga produk ini adalah produk yang segera diluncurkan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.  Tugas  DPS  tak  sebatas  mengeluarkan  opini  syariah  yang  kemudian dijalankan  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  saja.  Tidak  juga  lepas  tangan  saat  produk yang disepakati telah dijalankan.
3. Analisis  Efektifitas  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Seluruh Produk Perbankan yang ada di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
Hidayat  menyebut  efektifitas sebagai  ukuran  yang menyatakan seberapa jauh target  (kuantitas,  kualitas,  dan  waktu)  telah  tercapai,  dimana  makin  besar  presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Siagian (2011) juga berpendapat jika efektifitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektifitasnya.
Dengan  kata  lain,  efektifitas  menjadi  tolak  ukur  dalam  menilai  kinerja seseorang,  atau  kelompok  tertentu.  Efektifitas  dapat  dinilai  berdasarkan  target  dan standar kerja yang ditetapkan apakah tercapai selama bekerja. Semakin sedikit target yang tercapai maka semakin rendah pula efektifitasnya. DPS yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia sebagai badan pengawas resmi di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
Konsep  lain  yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur  kinerja  ialah  efektifitas dan  efisiensi.  Dimana  efektifitas  berarti  mengerjakan  sesuatu  yang  besar,  sedangkan efisiensi  mengerjakan  sesuatu  dengan  benar.  Dengan  kata  lain,  efektifitas  menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja seseorang, atau kelompok tertentu. Efektifitas dapat dinilai  berdasarkan  target  dan  standar  kerja  yang  ditetapkan  apakah  tercapai  selama bekerja.  Semakin  sedikit  target  yang  tercapai  maka  semakin  rendah  pula efektifitasnya.  DPS  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  badan pengawas resmi di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi  secara  periodik  pada  lembaga  keuangan  syariah,  mengajukan  usul-usul lembaga  keuangan  syariah  kepada  pimpinan  terkait  dan  DSN,  melaporkan perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga  keuangan  sekurang-kurangnya  dua kali  dalam  satu  tahun  anggaran,  serta  merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan pembahasan DSN (Zandra, 2016).
Laporan DPS, berisi perkembangan-perkembangan baru dalam aktivitas usaha perusahaan,  dibuat  penyampaian  hasil-hasil  opini,  dan  bisa  juga  berupa  pendapat ulama dan usulan-usulan DPS perihal akad baru.
Menurut  Pak  Imam  Mudzakir  selaku  ketua  DPS  di  BPRS  Bumi  Rinjani Kepanjen,  prestasi  yang  di  dapat  adalah  BPRS  Bumi  Rinjani  Kepanjen  termasuk lembaga  keuangan  yang  terpaling  bagus  di  wilayah  OJK  Malang,  karena  dari  sisi target  yang dibuat/dilaporkan terpenuhi. Serta kwalitas pembiayaan cukup bagus dan DPS  juga  menjadi  salah  satu  kontributor  serta  editor  untuk  buku  literasi  keuangan yang diperuntukkan untuk generasi muda.
Pencapaian  yang  demikian  menjadi  satu  dari  bukti  efektifnya  kinerja  DPS membawa perusahaan mampu dinilai sebagai lembaga keuangan yang terpaling bagus
di  wilayah  OJK  Malang.  Sesuai  sistem  pengawasan  dimana  belum  ditemukannya pelanggaran  selama  14  tahun  berdiri,  menjadi  bukti  kinerja  lain  DPS  yang  patuh terhadap  berbagai  regulasi  yang  mengikat,  baik  syariat  Islam,  pemerintah  maupun perusahaan itu sendiri.
Pada dasarnya, DPS tidak menetapkan target kerja selayaknya karyawan atau pimpinan,  soal  pendanaan  juga  prestasi.  Melainkan  dengan  berpegang  teguh  pada kepatuhan  syariah  ( Syariah  Complaince )  yaitu  POJK  Nomor  3/POJK.  03/2016 tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  dan  memastikan  bank  syariah  berjalan pada lininya adalah pencapaian yang terus dipertahankan
Kinerja  DPS  efektif,  karena  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan  POJK  Nomor  3/POJK.  03/2016  tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah. Bukti efetifitas DPS BPRS Bumi Rinjani Kepanjen adalah  dengan mengawasi proses pengembangan produk baru, melakukan tinjauan secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, mengerjakan laporan dengan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS,  dan  selalu  memberi  saran  kepada  direksi,  pimpinan  mengenai  hal-hal  yang terkait dengan aspek syariah,  namun penulis juga menemukan sejumlah kelemahan, walaupun tidak melanggar regulasi tapi penting diperbaiki agar perkembangan kinerja yang lebih baik.
Meski  tidak  melanggar  aturan,  namun  keterbatasan  pengawasan  di  sejumlah kantor  cabang  tidak  bisa  menjamin  sepenuhnya  pelanggaran  yang  bisa  saja  terjadi. Terlebih, kehalalan produk bank syariah tergantung pada kontrol DPS yang maksimal.

## E. Kesimpulan
Kinerja DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen terbilang efektif. Tugas DPS yang dibebankan  DSN  seperti  pengawasan  periodik,  mengajukan  usul  lembaga,  melaporkan perkembangan  produk,  dan  merumuskan  permasalahan  telah  dijalankan  dengan  baik. Serta  dalam  periode  ini  dapat  meluncurkan  tiga  produk  baru.  Secara  operasional  dan pengawasan  serta  praktek  terhadap  produk  terbilang  efektif.  Sesuai  dengan  tugas  dan tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  DPS  yang  ada  pada  POJK  Nomor 3/POJK.03/2016  tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  karena  hanya  masih mengawasi dua kantor cabang yang memungkinkan dapat dengan mudah dijangkau oleh 2 DPS. Tidak dapat dibuat patokan untuk bank-bank  yang sudah berskala nasional  yang cabangnya lebih dari dua dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Garas,  S.  N.,  &  Pierce,  C.  (2010).  Shari’a  supervision  of  Islamic  financial  institutions. Journal of Financial Regulation and Compliance , 18 (4), 386–407.
Heteronom,  P. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan  Syariah. Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan , 8 (2), 49–61.
Ismanto,  D.,  &  Laksono,  D.  K.  A.  (2020).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  pada Bank Umum Syariah BUMN (Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah). Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis , 2 (2), 99–114.
Jumadi,  J.  (2013).  Analisis  Ekonomi  Islam  Terhadap  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Mudharabah Untuk  Usaha  Mikro  Pada  Baitul  Qiradh  Abu  Indrapuri. Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Islam , 2 (1).
Keuangan,  O.  J.  (2018). Prinsip  dan  Konsep  Dasar  Perbankan  Syariah .  Otoritas  Jasa Keuangan.
Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan  Syariah. Jurnal  Surya  Kencana  Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan , 8 (2), 49.
Lexy, J. (2010). Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , 163 .
MA Pratama. (2013). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Misbach,  I.  (2014).  Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar , 79–93.
Nasution,  I.  I.  (2018). Peran  Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) dalam Perusahaan  Investasi Berbasis Syariah. Master Thesis , 106.
Nathan  Garas,  S.  (2012).  The  control  of  the  Shari’a  Supervisory  Board  in  the  Islamic financial institutions. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 5 (1), 8–24.
Nawangsari,  R.  D.,  &  Ika  Nugroho,  P.  (2019).  Pengaruh  Indikator  Kinerja  Ekonomi, Indikator  Kinerja  Lingkungan  dan  Indikator  Kinerja  Sosial  terhadap  Profitabilitas Perusahaan  Manufaktur. International  Journal  of  Social  Science  and  Business , 3 (2), 162.
Nizar, M. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (1).
Nizar,  M.  (2016).  Proses  Entrepreneurship,  Kolaborasi  Inovasi,  Penciptaan  Kekayaan  Di Dalam  Organisasi  Bisnis  (Studi  Mikro  Bank  Syari’ah  Universitas  Yudharta  Purwosari Pasuruan). Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis , 2 (9), 91–103.
Oktiani,  N.,  Sabariah,  E.,  Saridawati,  S.,  &  Caroline,  P.  (2019).  Implementasi  Penerapan Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan Terhadap Peningkatan Produktifitas Kerja. Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen , 3 (2), 255–262.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Siaran  Pers  Survei  OJK  2019:  Indeks  Literasi  Dan  Inklusi Keuangan Meningkat. In SP 58/DHMS/OJK/XI/2019 (Issue November).
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku Organisasi Jilid II. Salemba Empat .
Rosyidah,  Nizar,  M.,  &  Khoirul  Huda.  (2019).  Analisis  Pengetahuan  Nasabah  Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). MALIA (Terakreditasi) , 10 (2), 163–180.
S, A. (2016). Metodologi Penelitian: Pendekatan Penelitian. Artikel , 33–40.
Siagian,  N.,  &  Siregar,  T.  H.  S.  (2011).  Pemeriksaan  kualitas  sadapan  untuk  mendukung produktivitas yang tinggi. Warta Perkaretan , 30 (11), 26–33.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D). In Metodelogi Penelitian (p. 2).
Zandra, R. A. P. (2016). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syariah. Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 1 (2), 158–174.