How to cite: Septy Alvianisa, Demson Tiopan (2023),Indikasi Pelanggaran Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Menyebabkan Masyarakat Menderita Kerugian, Vol. 8, No.
3, Maret 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v8i3.11553
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023
Indikasi  Pelanggaran  Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Yang  Menyebabkan Masyarakat Menderita Kerugian

## Septy Alvianisa, Demson Tiopan
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia Email: alvianisasepty16@gmail.com, demson.tiopan@maranatha.edu

## Abstrak
Jalan Tol termasuk salah satu infrastruktur beserta dengan fasilitas yang memerlukan manajemen sebagai salah satu aset negara yang dikelola oleh Operator jalan tol. Yang menjadi salah satu kewajiban manajemen dalam mengelolanya yaitu salah satunya menyusun dokumen amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012  untuk  memperoleh  izin  lingkungan.  Tujuan  pembangunan  jalan  Tol Cisumdawu ini dapat mengurangi tingkat kemacetan jalur Sumedang-Bandung dan sebalingknya,  disamping  itu  juga  dapat  mengurangi  beban  jalan  Cadas  Pangeran yang  rawan  bencana  longsor.  Pembangunan  ini  bisa  berakibat  pada  perubahan kondisi geografis. Hingga akhir ini dampak dari pembangunan jalan tol Cisumdawu dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  berbagai  permasalahan.  Metode  yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder. Kualitatif  dengan  data  sekunder  merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  dan mengolah  data  yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkripsi  wawancara,  catatan lapangan,  gambar,  foto,  rekaman  video  dan  lain  sebagainya.  Keberadaan  jalan  tol memang  sangat  dibutuhkan  namun  ada  salah  satu  dampak  bagi  masyarakat  yang sudah  menjadi  resiko  dan  semestinya  diberikan  ganti  kerugian  atas  dampak  yang dialaminya.  Masyarakat  menuntut  perlindungan  kepada  pemerintah  dan  instansi supaya  lingkungan  sekitar,  tanah  dan  bangunannya  kembali  seperti  semula. Diberikannya  perlindungan  oleh  pemerintah  tidak  terlepas  dari  aturan  dan  hukum yang berlaku. Sebagaimana sebelumnya pemerintah daerah Sumedang menjanjikan bahwa akan bertanggung jawab atas segala dampak yang masyarakat  alami akibat dari pembangunan jalan tol Cisumdawu yang di bangun di daerah Sumedang.
Kata kunci : Jalan Tol, Lingkungan, Masyarakat, Pembangunan

## Abstract
Toll  roads  are  one  of  the  infrastructures  along  with  facilities  that  require management  as  one  of  the  state  assets  managed  by  toll  road  operators.  One  of management's  obligations  in  managing  it  is  to  prepare  an  Amdal  (Environmental Impact  Analysis)  document  as  stipulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of Environment and Forestry Number 5 of 2012 to obtain an environmental permit. The construction of the Cisumdawu toll road infrastructure is part of the Trans Java toll road mega project program which aims to speed up transportation facilities, reduce congestion  caused  by  the  market  to  things  that  hamper  economic  processes  as  a whole fast. This development can result in changes in geographical conditions. Until the  end,  the  impact  of  the  construction  of  the  Cisumdawu  toll  road  in  its implementation still has various problems. The method used in writing this article is a  qualitative  method  with  secondary  data.  Qualitative  with  secondary  data  is research  that  produces  and  processes  descriptive  data,  such  as  interview transcriptions, field notes, pictures, photographs, video recordings  and so on. The existence of toll roads is really needed, but there is one impact on the community that has become a risk and should be compensated for the impact it has experienced. The community  demands  protection  from  the  government  and  agencies  so  that  the surrounding  environment,  land  and  buildings  return  to  their  original  state.  The provision of protection by the government is inseparable from the rules and laws that apply.  As  before,  the  Sumedang  regional  government  promised  that  it  would  be responsible  for  all  the  impacts  that  the  community  experienced  as  a  result  of  the construction of the Cisumdawu toll road which was built in the Sumedang area.

## Keywords: Toll Road, Environment, Community, Development

## Pendahuluan
Dalam mengatur penyelenggaraan jalan tol untuk menjadikan lebih professional pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai penyelenggaraan jalan tol. Di  Indonesia  ketentuan  mengenai  jalan  tol  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15  Tahun  2005  tentang  Jalan  Tol  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Ghaisani & Suradi, 2016). Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yang dimaksud jalan tol yaitu, jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Penyelenggaraan jalan tol memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (Ningrum, 2014).
Di Indonesia jalan tol sangat berpengaruh pada dampak lingkungan seperti pada tanah  dan  bangunan,  sebagian  besar  tanah-tanah  dan  bangunan  yang  terkena  objek pengadaan tanah tersebut  yaitu tanah masyarakat  yang telah diberikan  alas hak yang sebagian  besar  merupakan hak  milik  yang  sudah  bersertifikat  maupun  yang  masih berupa  girik.  Dampak  lingkungan  selalu  menjadi  kendala  yang  serius  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia,  sehingga  masyarakat  korban  dampak lingkungan  akibat  pembangunan  jalan  tol  harus  dilindungi  hak-  haknya.  Tentu  saja berbagai  permasalahan  tentang  dampak  lingkungan  dari  pembangunan  jalan  tol  ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini yang untuk menjadi fokus dari Pemerintahan Jokowi yang terus mengefisienkan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat-sifat  fisik  dan atau  hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi  lagi dalam menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan.  Perusakan  lingkungan  dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan atau kurang  nyamannya kehidupan dan bahkan bisa mengancam kehidupan manusia (Rachenjantono, 2008).
Pada  kenyataannya  bahwa  dampak  adanya  proyek  pembangunan  jalan  tol Cisumdawu kepada masyarakat antara lain terkait dengan infrastruktur pembuangan air atau drainase yang  berakibat  banjir  dan  beberapa  saluran  airnya  terputus  sehingga puluhan hektar sawah tidak lagi menghasilkan padi, dari saluran air terputus oleh badan jalan tol yang posisinya dibawah area pesawahan, sehingga pesawahan yang berada di atas  jalan  tol  mengalami  kekeringan  tidak  ada  lagi  sumber  air,    hal  itu  berasal  dari kawasan pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menuntut ganti kerugian kepada pemerintah atau perusahaan. Seharusnya pada saat  pembuatan jalan tol ini harus dikaji dalam dokumen Amdal yang baik, akan tergambar sejumlah dampak  positif  maupun  negatif  yang  ditimbulkan  dari  proyek  pembangunan.  Bahwa dokumen  amdal  sangat  penting  bagi  kajian  terhadap  dampak-dampak  pembangunan. Dokumen ini harus diimplementasikan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Kecil kemungkinan jika amdalnya sudah ada tetapi misalnya dampak-dampak lingkungan yang timbul masih saja dibiarkan.
Jalan tol diproyeksikan untuk dapat memfasilitasi sekaligus mempercepat arus peredaran barang dan jasa antar daerah yang telah terbukti dapat mempercepat proses transportasi   tersebut  jika  dibandingkan  dengan  yang  telah  di  lalui  kendaraan  melalui jalur-jalur umum yang banyak selalu terkendala kemacetan, maka dalam hal ini bentuk mengakselerasi yaitu, sebagai salah satu tumpuan perekonomian bangsa (Surono et al., 2017). Proyek tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) adalah salah satu  bagian  dari  program  mega  proyek  tol Trans  Jawa yang  memiliki  tujuan  untuk mempercepat  serta  mengefisiensikan  sarana  transportasi,  perkembangan  industri pariwisata,  serta  menunjang  pertumbuhan  suatu  ekonomi yang  terhambat  karena kendala transportasi dan mengurangi kemacetan.
Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum 2012,  bahwa pembuatan  jalan  tol  Cisumdawu  yaitu  sepanjang  60,1  kilometer  dan  itu
terbagi  dalam  beberapa  tahap.  Yang  pertama,  seksi  I  yaitu  Cileunyi-Rancakalong sepanjang  (9,80  kilometer);  seksi  II  Rancakalong-Sumedang  Kota  sepanjang  (17,51 kilometer);  seksi  III  Sumedang-Cimalaka  sepanjang  (3,73  kilometer);  seksi  IV Cimalaka-Legok  sepanjang  (6,96  kilometer);  seksi  V  Legok-Ujungjaya  sepanjang (16,35  kilometer)  dan  seksi  VI  Ujungjaya-  Dawuan  (4,00  kilometer).  Lahan  yang terlewati tol Cisumdawu merupakan sebagian besar dari lahan tegalan/kebun/sawah dan sebagian kecil dari perkampungan. Beberapa tahun terakhir ini persoalan yang paling mengemuka  dalam  penggunaan  lahan  dan  bangunan  milik  masyarakat  yang  terkena pembangunan  jalan  tol  Cileunyi-Sumedang-Dawuan  sudah  terasa  dampaknya  bagi masyarakat  itu  sendiri,  selain  kehilangan  tempat  tinggalnya,  masyarakat  kehilangan akan  lahan  kosong  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mencari  nafkah,  seperti lahan  pertanian  dan  lahan  perkebunan.  Dalam  hal  ini  tidak  jauh  dari  dampak  yang menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar masyarakat (Kusuma, 2016).
Masyarakat  Kabupaten  Sumedang  saat  ini  sangat  membutuhkan  suatu perlindungan  hukum  terutama  bagi  masyarakat  yang  lahan  dan  bangunannya  merasa dirugikan atas pembangunan jalan tol karena belum adanya kesesuaian nilai ganti rugi dan  belum  adanya  upaya  perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Menurut  Satjipto Rahardjo  konsep  dari  perlindungan  hukum  sendiri  yaitu,  “perlindungan  hukum adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  hukum”.  Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang  berhak  dalam  masalah  yang  tidak  tercapai  kesepakatan  ganti  rugi  atas  dampak pembangunan untuk kepentingan umum. Maka dari itu, bagaimana dampak lingkungan yang  diterima  oleh  masyarakat  akibat  adanya  proyek  pembangunan  jalan  tol Cisumdawu dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari adanya pembangunan jalan tol  Cisumdawu berdasarkan aturan hukum yang berlaku?
Dalam mengatur penyelenggaraan jalan tol untuk menjadikan lebih professional pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai penyelenggaraan jalan tol. Di  Indonesia  ketentuan  mengenai  jalan  tol  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15  Tahun  2005  tentang  Jalan  Tol  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Ghaisani & Suradi, 2016). Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yang dimaksud jalan tol yaitu, jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Penyelenggaraan jalan tol memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (Ningrum, 2014).
Di Indonesia jalan tol sangat berpengaruh pada dampak lingkungan seperti pada tanah  dan  bangunan,  sebagian  besar  tanah-tanah  dan  bangunan  yang  terkena  objek pengadaan tanah tersebut  yaitu tanah masyarakat  yang telah diberikan  alas hak yang sebagian  besar  merupakan hak  milik  yang  sudah  bersertifikat  maupun  yang  masih berupa  girik.  Dampak  lingkungan  selalu  menjadi  kendala  yang  serius  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia,  sehingga  masyarakat  korban  dampak lingkungan  akibat  pembangunan  jalan  tol  harus  dilindungi  hak-  haknya.  Tentu  saja berbagai  permasalahan  tentang  dampak  lingkungan  dari  pembangunan  jalan  tol  ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini yang untuk menjadi fokus dari Pemerintahan Jokowi yang terus mengefisienkan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat-sifat  fisik  dan atau  hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi  lagi dalam menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan.  Perusakan  lingkungan  dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan atau kurang  nyamannya kehidupan dan bahkan bisa mengancam kehidupan manusia (Rachenjantono, 2008).
Pada  kenyataannya  bahwa  dampak  adanya  proyek  pembangunan  jalan  tol Cisumdawu kepada masyarakat antara lain terkait dengan infrastruktur pembuangan air atau drainase yang  berakibat  banjir  dan  beberapa  saluran  airnya  terputus  sehingga puluhan hektar sawah tidak lagi menghasilkan padi, dari saluran air terputus oleh badan jalan tol yang posisinya dibawah area pesawahan, sehingga pesawahan yang berada di atas  jalan  tol  mengalami  kekeringan  tidak  ada  lagi  sumber  air,    hal  itu  berasal  dari kawasan pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menuntut ganti kerugian kepada pemerintah atau perusahaan. Seharusnya pada saat  pembuatan jalan tol ini harus dikaji dalam dokumen Amdal yang baik, akan tergambar sejumlah dampak  positif  maupun  negatif  yang  ditimbulkan  dari  proyek  pembangunan.  Bahwa dokumen  amdal  sangat  penting  bagi  kajian  terhadap  dampak-dampak  pembangunan. Dokumen ini harus diimplementasikan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Kecil kemungkinan jika amdalnya sudah ada tetapi misalnya dampak-dampak lingkungan yang timbul masih saja dibiarkan.
Jalan tol diproyeksikan untuk dapat memfasilitasi sekaligus mempercepat arus peredaran barang dan jasa antar daerah yang telah terbukti dapat mempercepat proses transportasi   tersebut  jika  dibandingkan  dengan  yang  telah  di  lalui  kendaraan  melalui jalur-jalur umum yang banyak selalu terkendala kemacetan, maka dalam hal ini bentuk mengakselerasi yaitu, sebagai salah satu tumpuan perekonomian bangsa (Surono et al., 2017). Proyek tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) adalah salah satu  bagian  dari  program  mega  proyek  tol Trans  Jawa yang  memiliki  tujuan  untuk mempercepat  serta  mengefisiensikan  sarana  transportasi,  perkembangan  industri pariwisata,  serta  menunjang  pertumbuhan  suatu  ekonomi yang  terhambat  karena kendala transportasi dan mengurangi kemacetan.
Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum 2012,  bahwa pembuatan  jalan  tol  Cisumdawu  yaitu  sepanjang  60,1  kilometer  dan  itu
terbagi  dalam  beberapa  tahap.  Yang  pertama,  seksi  I  yaitu  Cileunyi-Rancakalong sepanjang  (9,80  kilometer);  seksi  II  Rancakalong-Sumedang  Kota  sepanjang  (17,51 kilometer); seksi III Sumedang-Cimalaka sepanjang (3,73 kilometer); seksi IV Cimalaka- Legok sepanjang (6,96 kilometer); seksi V Legok-Ujungjaya sepanjang (16,35 kilometer) dan seksi VI Ujungjaya- Dawuan (4,00 kilometer). Lahan yang terlewati tol Cisumdawu merupakan  sebagian  besar  dari  lahan  tegalan/kebun/sawah  dan  sebagian  kecil  dari perkampungan.  Beberapa  tahun  terakhir  ini  persoalan  yang  paling  mengemuka  dalam penggunaan lahan dan bangunan milik masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sudah terasa dampaknya bagi masyarakat itu sendiri, selain kehilangan tempat tinggalnya, masyarakat kehilangan akan lahan kosong yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari  nafkah, seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan. Dalam hal ini tidak jauh dari dampak yang  menyebabkan  rusaknya lingkungan sekitar masyarakat (Kusuma, 2016).
Masyarakat  Kabupaten  Sumedang  saat  ini  sangat  membutuhkan  suatu perlindungan  hukum  terutama  bagi  masyarakat  yang  lahan  dan  bangunannya  merasa dirugikan atas pembangunan jalan tol karena belum adanya kesesuaian nilai ganti rugi dan  belum  adanya  upaya  perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Menurut  Satjipto Rahardjo  konsep  dari  perlindungan  hukum  sendiri  yaitu,  “perlindungan  hukum adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  hukum”.  Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang  berhak  dalam  masalah  yang  tidak  tercapai  kesepakatan  ganti  rugi  atas  dampak pembangunan untuk kepentingan umum. Maka dari itu, bagaimana dampak lingkungan yang  diterima  oleh  masyarakat  akibat  adanya  proyek  pembangunan  jalan  tol Cisumdawu dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari adanya pembangunan jalan tol  Cisumdawu berdasarkan aturan hukum yang berlaku?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  data  sekunder.  Kualitatif  dengan  data  sekunder  merupakan  penelitian  yang menghasilkan  dan  mengolah  data  yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

## Dampak  Lingkungan  Yang  Diterima  Oleh  Masyarakat  Akibat  Adanya  Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
Dalam  tiap  tahapan  proses  pembangunan  pasti  akan  menimbulkan  dampak tersendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan  jalan  tol  Cisumdawu  salah  satunya  dampak  lingkungan  pada  tahap pengadaan tanahnya. Maka dari itu dampak-dampak yang terjadi harus di identifikasi
terlebih  dahulu  agar  kedepannya  dampak-dampak  tersebut  dapat  diminimalisir  dan tidak  akan  mengganggu  lingkungan  yang  ada  dan  sampai  merugikan  masyarakat setempat  (Meidisti,  2022).  Sejak  adanya  proses  pembangunan  tol  Cisumdawu  yang melewati Kabupaten Sumedang banyak perubahan yang secara tidak langsung terjadi akibat dari proses pembangunan tersebut.
Amdal ( Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan)  merupakan  suatu  alat  atau cara  yang  digunakan  dalam  mengendalikan  perubahan  lingkungan  sebelum  suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan.  Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan  selalu  menggunakan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidupnya,  sehingga  secara  langsung  (otomatis)  akan  terjadi  perubahan  lingkungan. Dengan  demikian  perlu  pengaturan  pengelolaan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup,  serta   cara  mengeliminer  dampak,  supaya  pembangunan- pembangunan  yang  lainnya  dan  berikutnya  dapat  tetap  dilakukan.  Pentingnya  amdal yaitu,  dapat  membantu  pelaksanaan  pembangunan  dengan  pendekatan  lingkungan, sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimasi atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya. Perubahan-perubahan lingkungan hidup  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  pembangunan  dapat  diperkirakan  sebelum pelaksanaan  kegiatan,  sehingga  dapat  diduga  atau  diperkirakan  akibat-akibat  atau dampak-dampak yang akan terjadi.
Dengan demikian dapat dicarikan teknik penyelesaian dalam mengantasisipasi dampak yang timbul dan meminimasi dampak. Tetapi apabila dampak yang akan timbul diperkirakan  akan  merusak  lingkungan  hidup  dan  masyarakat  luas   dan pengantisipasian  dampaknya  memakan  waktu  yang  sangat  lama  dan  sulit  dalam pembiayayaannya,  maka  rencana  kegiatan  tersebut  dapat  dianggap  tidak  layak  untuk dilakukan.  Jika  pembangunan  suatu  proyek  tanpa  menggunakan  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan tentu sangat merugikan banyak masyarakat disekitar areal. Misal, mengalami  banjir  saat  hujan,  kelangkaan  air  sumur,  bising  akibat  proyek  konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada ditengah permukiman (Putri, 2020).
Secara  substantif  amdal  memuat  beragam  upaya  yang  dikonstruksikan  untuk mencegah berbagai  kemungkinan buruk yang dapat  menurunkan kualitas lingkungan hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sistematis, diharapkan  upaya  pencegahan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  hidup  tataran praktis pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan. Amdal dalam peraturan perundang- undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup, dimana dalam pasal 1 Angka bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan padalingkungan hidup yang diperlukan bagi proeses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup
wajib  memiliki  amdal.  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  dampak  penting  ditentukan berdasarkan kriteria :
a. Lesarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak kegiatan pembangunan;
b. Luas wilayah penyebaran dampak;
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. Sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan  konsep  hukum  amdal  dalam  perangkat  perangkat  peraturan tersebut,  perlu  disaadari  bahwa  amdal  ini  sebagai  instrumen  hukum  yang  memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan  penting  terhadap  kelangsungan  lingkungan  hidup.  Dilihat  dari  perspektif perlindungan  lingkungan  hidup,  karakteristik  amdal  idealnya  dipahami  sebagai peraturan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  instrumen  penjaga  keseimbangan  dalam kehidupan bernegara, khusunya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.
Pasal  70  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), menegaskan bahwa :
1. Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluasluasnya  untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa :
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk :
a. meningkatkan kepedulian/perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat melakukan pengawasan sosial;
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dimaksudkan untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  melalui  berbagai  aktivitas,  seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup  dari  ancaman  pencemaran  atau  kerusakan  yang  menganggu  kehidupan bermasyarakat  atau  bernegara.  Selain  itu,  kepentingan  umum  atau  masyarakat  terhdap lingkungan  hidup  dapat  pula  dari  materi  muatan  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya, yaitu Pasal 91 Ayat (1), bahwa :
1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya  sendiri  dan/atau  untuk  kepentingan  masyarakat  apabila  mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2) Gugatan  dapat  diajukan  apabila  terdapat  kesamaan  fakta  atau  peristiwa,  dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Pengajuannya  dapat  dilakukan  oleh  kelompok  kecil  masyarakat  yang  bertindak mewakili  masyarakat  dalam  jumlah  besar  yang  dirugikan  akibat  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup  (Herlina &  Supriyatin,  2021). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  16  Tahun  2012  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL) adalah  sebuah  upaya  penanganan  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  dari  rencana usaha  dan/atau  kegiatan.  Upaya  penanganan  dampak  lingkungan  mencakup  spektrum prosedur  yang  sangat  luas,  dan  beberapa  contoh  diantaranya  adalah  sebagai  berikut  : melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan remediasi akan memberi banyak manfaat. Di Kabupaten Sumedang banyak kegiatan dikarenakan pembangunan yang setelah selesai sering mengabaikan kegiatan remediasi yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar. Akibatnya  masyarakat  sekitar  tidak  dapat  memanfaatkan  lahan-lahan  yang  seharusnya mereka  gunakan,  sehingga  mereka  hanya  terkena  dampak  yang  tidak  dikelola  dengan baik.  Selain  itu,  terdapat  proses  kerjasama  dalam  Amdal  (penanganan  dampak) seharusnya  melibatkan  mediator  untuk  melindungi  kebebasan  peserta  untuk mengungkapkan pendapat untuk kesepakatan bersama. Di Kabupaten Sumedang proses pemanfaatan mediator umumnya masih lemah. Aparat pemerintah seringkali tidak ingin ikut  campur  jika  terjadi  permasalahan  antara  masyarakat  dengan  pemrakarsa  yang diakibatkan oleh dampak lingkungan (Razif, 2019).
Dampak pembangunan tol Cisumdawu ini salah satu  diantaranya yang paling menonjol  adalah  adanya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Penyebab  pemerintah melakukan pembangunan jalan tol sebagai jalan baru yaitu untuk mengurangi tingkat kemacetan,  salah  satunya  adalah  pembangunan  jalan  tol  Cisumdawu  yang  melewati Kabupaten Sumedang yang dibangun dari tahun 2009 dan direncanakan akan selesai tahun  2019  namun  saat  ini  masih  belum  mencapai  titik  akhir  dari  penyelesaiannya pembangunan.  Disamping  sebagai  kebutuhan  masyarakat  terkait  jalan  tol,  terdapat beberapa  dampak  negatif  dalam  hal  ini  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  bagi masyarakat  Kabupaten  Sumedang.  Hal  ini  terjadi  karena  kekurangsiapan  teknis perencanaan proyek. Dampak Lingkungan yang terjadi diantaranya :
1. Berkurangnya produksi padi masyarakat Kabupaten Sumedang
Sumedang  memiliki  lahan  yang  cukup  luas  yang  menyebkan  masyarakat setempat banyak  menjadi  seorang  petani  yang  biasanya  menanam  padi pada musim hujan. Sektor  pertanian  menyumbang  dana  yang  cukup  besar, meskipun sembangan dana   yang paling besar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Proyek tol  Cisumdawu menghabiskan
sebanyak 4.000 (empat ribu) hektar sawah yang berada di   Kabupaten Sumedang.  Berkurangnya  lahan  pertanian  juga  menyebabkan  masyarakat setempat  kehilangan  pekerjaan  dan  terpaksa  harus  mencari  pekerjaan  lain
karena  meningkatnya  harga tanah.
2. Banjir dan Longsor
Lahan  yang  digunakan  dalam  pembangunan  jalan  tol  ini  adalah  perumahan warga,  lahan pertanian seperti sawah dan kebun, bukit dan hutan. Masyarakat penduduk Kabupaten  Sumedang  mengalami  kerugian  akibat  banjir  dan longsor yang disebabkan oleh  pembukaan  lahan  di  hutan  atau  bukit.
Bahkan banjir dan longsor juga merusak tanaman  padi  yang  baru  saja ditanam warga sehingga terancam gagal panen. Proyek tol   Cisumdawu  telah melakukan perataan tanah tanpa membuat saluran air terlebih dahulu sebelum melakukan  perataan  tanah  di  daerah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pemukiman  warga  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  yang  dapat ditimbulkan.
3. Meningkatnya angka kecelakaan pada daerah yang dilalui pembangunan jalan tol Cisumdawu
Jalur tol Cisumdawu dibuat dengan melewati banyak jalan raya serta jalan kecil yang   biasa dilewati masyarakat setempat. Pembangunan jalan raya dan jalan kecil  yang  baru  dibuat  menyebabkan  proses  pembangunan  tidak  optimal sehingga  jalanan  menjadi  mudah  rusak.  Material  jalan  berupa  baru  kerikil, ditambah  dengan  banyaknya  truk  besar  yang  melewati  jalan  mempercepat proses kerusakan yang biasanya berupa lubang jalan ataupun terlepasnya kerikil dan  batuan  pada  jalan.  lubang  jalan  yang  tertutup  air  membuat  banyak kendaraan  yang  terperosok  bahkan  terjatuh.  Adapun  kerikil  dan  batuan  yang terlepas  membuat  jalan  menjadi  sulit  untuk  dilalui  pengguna  kendaraan terutama  kendaraan  bermotor.  Tingkat  kecelakaan  meningkat  dengan  adanya berbagai  permasalahan  tersebut  dan  paling  parahnya  lagi  adanya  aktivitas pengangkutan  tanah  dari  galian  proyek  dengan  menggunakan  truk.  Bahkan tanah   galian  yang  terjatuh  dari  truk  terkadang  tidak  segera  dibersihkan  oleh pekerja menyebabkan  jalanan  menjadi  sangat  licin  ketika  terkena  air hujan. Sedangkan jika musim  kemarau  tanah  yang  memenuhi  jalan tersebut menimbulkan debu yang sangat mengganggu masyarakat sekitar.
4. Terjadi retakan pada tanah dan bangunan
Kerusakan  akibat  pergerakan  tanah  yang  diduga  timbul  akibat  dampak  dari pembangunan tol Cisumdawu terdapat 54 (lima puluh empat) unit rumah yang mengalami kerusakan. Kedalaman retakan bisa mencapai 25 (dua puluh lima) senti   meter dengan panjang retakan bervariasi mulai 1 (satu) meter hingga 6 (enam) meter   terutama bagian dinding. Akibat dari lalu lalang kendaraan truk, juga beroperasinya alat berat seperti paku alam yang masuk ke dalam tanah menambah getaran di  pemukiman warga.
4. Nilai besarnya pembebasan tanah
Pemberian  ganti  rugi  atas  pembebasan  tanah  sebagian  dilakukan  oleh  penilai atas dasar  harga  besarnya  pembebasan  harga  sebagian  masyarakat  yang
kehilangan tempat tinggal atau lahannya yang belum saja di bayar. Tidak sedikit masyarakat  menginginkan  harga  lebih  tinggi.  Sedangkan  pemerintah  sudah menetapkan standar harga sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut menjadi dasar nilai besarnya pembebasan tanah yang sampai saat ini belum selesai. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh dampak penting hipotik (DPH) yaitu, terbagi  2  (dua) tahap  diantaranya:  Tahap  Prakonstruksi:  meningkatnya  keresahan masyarakat,  dan  menurunnya  produksi  pertanian.  Tahap  Konstruksi:  penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air tanah, meningkatnya timbulan sampah kering  maupun  basah,  penurunan  sanitasi  lingkungan,  gangguang  fungsi  gorong- gorong,  penurunan  kualitas  udara,  berkurangnya  lahan  pertanian,  peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, peningkatan kerusakan jalan, peningkatan limpasan air permukaan seperti banjir di sekitar lokasi tertentu. Persoalan ganti kerugian dari adanya dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan demi kepentingan umum adalah hal yang dilematis karena menyangkut dua dimensi di mana keduanya harus ditempatkan secara seimbang. Di satu sisi, pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah di prediksi akan dampak yang timbul melebihi batas. Di sisi lain, hak dari pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut juga tidak boleh dirugikan dan dikesampingkan sama sekali (Wibowo et al., 2021).
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan dari Adanya Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku
Perlindungan  hukum  berasal  dari  Bahasa  Belanda,  yakni “rechbescherming” dengan  mengandung  pengertian  bahwa  dalam  kata  perlindungan  terdapat  suatu  usaha untuk  memberikan  hak-hak  pihak  yang  dilindungi  sesuai  dengan  kewajiban  yang dilakukan.  Pemberian  perlindungan  oleh  Negara  kepada  rakyatnya  adalah  suatu kewajiban sebagaimana  yang diamanatkan oleh  konstitusi,  dalam pembukaan Undang- undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Dalam kalimat “melindungi segenap bangsa  Indonesia”  bermakna  dan  memberikan  pengertian  yang  mendalam,  arti melindungi yaitu ada upaya untuk memberikan  sebuah perlindungan terhadap individu warga negara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain. Termasuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu,  apabila  terjadi  pelanggaran  maupun  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  perbuatan  penguasa  yang  melanggar  undang- undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya (Yusrizal, 2017).
Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan aturan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga dapat memberikan solusi terkait  pengaturan  ganti  rugi  pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum, yang dapat memberikan perbaikan mengenai pengaturan ganti rugi diatur sebagai kepentingan bersama dari  rakyat  dan kepentingan pembangunan. Pemberian ganti rugi tanah  dalam  pengadaan  tanah  harus  dapat  mewujudkan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum,  juga  harus  dapat  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  pemegang  hak atas  tanah.  Khusus  untuk  perlindungan  hukum  kepada  pemilik  tanah  dalam  kegiatan
pengadaan tanah untuk  kepentingan umum yaitu adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menjelaskan  bahwa pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  harus  diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pengadaan tanah  dilakukan  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  berhak  yaitu masyarakat sebagai korban dari adanya dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 terdapat objek penilaian dalam penentuan kerugian fisik meliputi :
a. Tanah, dengan peruntukan seperti pertanian, pemukiman, industri atau komersial,
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah (Hak Guna Ruang Atas Tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat pondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut serta hak kepemilikan bangunan, dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi dan hak membangun dan memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan yang berbentuk ruang dalam tubuh bumi)
c. Bangunan, dapat terdiri bangunan residensial, industri, komersil
d. Tanaman,  dapat  terdiri  dari  tanaman  semusim,  hortikultura  atau  tanaman keras/tahunan
e. Benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  seperti  utilitas  dan  sarana  pelengkap bangunan.
f. Kerusakan fisik lain, misalnya bagian bangunan yang terpotong akibat pengadaan tanah sehingga membutuhkan biaya perbaikan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Perlindungan  khusus  yang  diberikan  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  dalam pengadaan tanah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang menjelaskan sebagai berikut:
1) Dalam hal  Objek pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau proyek Strategis  Nasional  berada  pada  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  dapat dilakukan  pengalih  fungsian  lahan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pengalihfungsian  lahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan dengan syarat:
a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. Disusun rencana alih fungsi lahan;
c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemitik; dan
d. Disediakan  lahan  pengganti  terhadap  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b tidak diberlakukan.
4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dilakukan  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan  setelah  alih  fungsi dilakukan.
5) Pembebasan  kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  yang  dialihfungsikan  sebagaimana dimaksud pada  pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwasannya dalam hal objek tanah yang terkena  proyek  pengadaan  tanah  merupakan  lahan  pertanian  maka  dapat  di  lindungi dengan pengalih fungsian lahan. Dalam hal tidak adanya kesepakatan harga pada proses pengadaan  tanah,  pemerintah  memberikan  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum diantaranya  adalah  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  musyawarah,  memberi kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  keberatan  ke  pengadilan  negeri  setempat  dan kasasi ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan  Pasal  68  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021 bahwa  penilai  melakukan  penilaian  besarnya  ganti  kerugian  bidang  per  bidang  tanah, meliputi :
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Selain itu, yang termaktub dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2021  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  mengundang  pihak  yang berhak  dalam  musyawarah  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  sesuai  dengan  tempat  dan waktu yang ditentukan tetapi pada kenyataannya pihak yang berhak dalam hal ini yaitu, masyarakat  tidak  pernah  di  panggil  mengenai  masalah  ganti  kerugian.  Ketika  suatu instansi “memaksa” dalam arti untuk keluar sama sekali tidak membuahkan hasil forum penyelesaian  aspirasi.  Sehingga  peraturan-peraturan  yang  berlaku  tidak  semua diberlakukan  secara  maksimal  dalam  proses  pembangunan  jalan  tol  Cisumdawu. Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum sesuai dengan aturan yang ada  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
Berdasrkan  fakta  yang  ada  bahwa  masyarakat  saat  ini  telah  merasakan  akan dampak-dampak  lingkungan  yang  terjadi  sehingga  menuntut  ganti  kerugian  dari pemerintah. Langkah yang mereka ambil bisa saja dengan cara mengajukan gugatan yang mengatasnamakan  kepentingan  umum  yaitu Class  Action. Pengertian class  action berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002 adalah  suatu  cara  pengajuan  gugatan  dalam  satu  orang  atau  lebih  yang  mewakili
kelompok  mengajukan  gugatan  untuk  diri  sendiri  atau  diri-diri  mereka  sendiri  dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Gugatan class  action menjadi  salah  satu  bentuk  gugatan  yang  mengatasnamakan  kepentingan umum.
Dalam Pasal  91  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup dikenal  gugatan perwakilan  kelompok.  Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok atau class  action untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  dan/atau  kepentingan  masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan gugatan  perwakilan  kelompok  dalam  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  diharapkan sebagai  salah  satu  cara  untuk  menimbulkan  efek  jera  dan  meningkatkan  kesadaran pemangku  kepentingan  terkait  pentingnya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. Syarat  dan  Prosedur  Gugatan  Kelompok  atau Class  Action  p ada  dasarnya prosedur class action dapat diajukan apabila :
1. Jumlah anggota kelompok harus banyak karena jika gugatan dilakukan sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, maka tidak efektif dan efisien;
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, dan kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. Wakil kelompok bersifat jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan wakil kelompok untuk mengganti advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Dalam hal ini wujud pelanggaran atas dampak yang ada dan merugikan masyarakat dengan syarat-syarat mengajukan gugatan class action sudah terpenuhi. Maka koban atau pihak yang dirugikan dengan jumlah yang sangat banyak dengan kepentingan yang sama, gugatan class action dapat dilakukan.
Dari uraian mengenai pengertian, makna dan tujuan pokok gugatan class action seperti  diatas  dapat  diketahui  bahwa  gugatan class  action pada  dasarnya  merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (in court settlement) oleh sekelompok orang dengan memberi kuasa kepada satu atau lebih orang (yang  berasal  dari  anggota  kelompoknya)  untuk  mewakili  mengajukan  gugatan  ke pengadilan. Jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai hak gugat perwakilan masyarakat (Class  Action) dalam  Pasal  37  (1)  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  maka  terdapat perluasan pengertian, makna dan tujuan gugatan class action , karena :
1. Mengenai  muatan  Haknya  :  hak  kelompok  masyarakat  ternyata  tidak  hanya menyangkut pengajuan gugatan perdata kepengadilan melalui perwakilannya, tetapi juga  mengenai  hak  untuk  melaporkan  ke  penegak  hukum  (pidana)  mengenai pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  (dalam  Undang-Undang Lingkungan Hidup) yang merugikan kepentingan masyarakat.
2. Mengenai  Subyek  Hukumnya  :  Subyek  hukum  yang  mempunyai  hak  mengajukan gugatan class action dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ternyata tidak hanya kelompok masyarakat melalui perwakilannya, tetapi juga dapat dilakukan melalui representative standing oleh :
a)  Instansi  Pemerintah  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  lingkungan  hidup  mewakili kepentingan masyarakat (dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup) ; atau
b)  Pemerintah  dan/atau  Instasi  terkait  mewakili  sejumlah  konsumen  yang    menjadi
korban pelanggaran adanya pembangunan jalan tol.
Selain itu, dalam konteks instrumen hukum yang diperlukan untuk mengajukan gugatan class  action ternyata  masih  belum  cukup  dengan  ketentuan  pasal  yang  diatur  dalam undang-undang,  karena  secara  eksplisit  dinyatakan  lebih  lanjut  akan  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah.  Sedangkan,  sejauh  ini  Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksudkan untuk mengoperasikan prosedur gugatan class action belum diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam hubungan dengan implementasi dan kinerja hakim ketika memeriksa gugatan class action di pengadilan (Nurjaya, 2006).
Independensi  dan  profesionalitas  Penilai  Pertanahan  sangat  dibutuhkan  terkait dengan  eksistensi  Penilai  Pertanahan  yang  sangat  dominan  dalam  mempertemukan kepentingan pemerintah selaku pihak yang bertugas menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  mempertahankan  hak-haknya, mengingat  kasus-kasus  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum sebagian  bermuara  pada  tidak  tercapainya  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besaran ganti  kerugian.  Musyawarah  penentuan  ganti  kerugian  antara  Pemerintah  Kabupaten Sumedang dengan pemilik tanah yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan jalan tol Cisumdaewu, sampai saat tidak mencapai kata sepakat. Pemerintah Kabupaten Sumedang mematok besarnya ganti kerugian hanya Rp357.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) permeter  sedangkan  pemilik  tanah  meminta  ganti  rugi  sebesar  Rp1.071.000  (satu  juta tujuh  puluh  satu  ribu  rupiah)  permeter.  Maka  kesepakatan  ini  tidak  tercapai  hingga terdapat kesenjangan sebesar Rp714.000 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) permeter. Hal  inilah  yang  dituntut  masyarakat  sebagai  korban  dampak  dari  adanya  proyek pembangunan tol Cisumdawu.
Bahwa  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  penilaian pertanahan  digunakan  untuk  keperluan  perpajakan  khususnya  untuk  menentukan  Nilai Jual  Objek  Pajak  (NJOP),  yang  nilainya  tidak  mencerminkan  nilai  nyata  atau sesungguhnya dari objek pajak tersebut. Jika demikian timbul pertanyaan apakah Nilai Jual  Objek  Pajakdapat  digunakan  sebagai  dasar  penilaian  tanah  untuk  keperluan  lain seperti  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  jual  beli,  penilaian  aset negara/pemerintah,  dan  lain  sebagainya.  Jika  Nilai  Jual  Objek  Pajak  dapat  digunakan untuk  rujukan  nilai  tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  maka pemegang hak atas tanah jelas akan dirugikan karena nilai tanah dalam Nilai Jual Objek Pajak cenderung di bawah harga pasar. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65  Tahun  2006  Pasal  15  ayat  (1),  dasar  perhitungan  besarnya  ganti  rugi  atas  tanah didasarkan atas :
a. Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek  Pajak  tahun  berjalan  berdasarkan  penilaian  Lembaga/Tim  Penilai  Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Terkait dengan hasil akhir penilaian harga tanah, penggunaan metode yang tepat memiliki  peran  yang  sangat  menentukan  dalam  melakukan  penilaian  harga  tanah. Penilaian  Tanah  sebagai  ilmu  yang  menghasilkan  output  nilai  tanah  yang  merupakan estimasi terbaik terhadap harga tanah, memiliki beberapa pendekatan dan teknik turunan dalam  penilaian  tanah.  Pendekatan  yang  paling  umum  digunakan  adalah  pendekatan perbandingan harga pasar. Secara sederhana pendekatan ini dilakukan dengan mensurvey data-data transaksi tanah yang terjadi di sekitar lokasi dan membandingkannya dengan obyek yang dinilai. Dengan beberapa penyesuaian atau adjustment akan diperoleh nilai pasar dari obyek yang dinilai. Selanjutnya di dalam penilaian harga tanah dianut sebuah prinsip the  highest  and  the  best  use  principle ,  yaitu  Penilai  Pertanahan  dalam mengestimasi suatu nilai tanah wajib mendasarinya pada penggunaan yang tertinggi dan terbaik dari tanah tersebut. Sesuai dengan prinsip ini Penilai Pertanahan wajib memiliki pengetahuan tentang kemungkinan pengembangan penggunaan atau pemanfaatan suatu bidang tanah secara optimum.

## Kesimpulan
Sebagai cara untuk mengatasi mengatasi dampak dari adanya pembangunan jalan tol  Cisumdawu  yaitu,  dengan  adanya  relokasi  pemindahan  lahan  maupun  tempat  yang sudah pasti hal itu dikategorikan sebagai dampak lingkungan menurut tim peneliti. Dalam proses  pembebasan  tanah  dalam  berbagai  proyek  termasuk  pembangunan  jalan  tol Cisumdawu tentunya akan bersinggungan langsung dengan masalah ganti rugi atas apa yang menjadi dampak-dampak lingkungan yang merugikan masyarakat atau pihak yang berhak. Ganti rugi yang sesuai supaya masalah perlindungan hukum dapat terpenuhi bagi korban yaitu masyarakat yang telah dirugikan. Dalam hal ini terdapat peraturan terkait dengan  dampak  lingkungan  baik  masalah  relokasi  maupun  lingkungannya  untuk masyarakat  Kabupaten  Sumedang.  Peraturan  yang  mengatur  terkait  hal  ini  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan serangkaian kegiatan  untuk  menyediakan  tanah  bagi  instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atas tanah  tersebut.  Proses  pembangunan  jalan  tol  Cisumdawu  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum masih terdapat hal-hal yang melanggar prinsip yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 oleh karena itu terjadi akibat
mekanisme  yang  di  pakai  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  menjadi  acuan  dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Selain itu dalam pelaksanaan proyek jalan tol tersebut pemerintah maupun perusahaan tidak konsekuensi dalam melaksanakan isi dari  Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Dalam  arti,  dengan  atas  nama  kepentingan  umum terkadang melupakan hak-hak masyarakat sebagai korban dari dampak pembangunan.
Sebagai  solusi  yang  strategi  pertama  harus  mewujudkan  fungsi  ruang  untuk mencegah  dampak  negatif  kembali  kepada  lingkungan  misalnya  kawasan  lindung, wilayah  konservasi,  area  padat  penduduk,  area  bidang  terjal,  hingga  lahan  produktif masyarakat.  Strategi  kedua,  badan  usaha  jalan  tol  harus  melaksanakan  konsultasi, menyebarkan  informasi  dampak  proyek  guna  menampung  aspirasi.  Strategi  ketiga, penyusunan detail  engineering  design yang  mempertimbangkan  kajian  lingkungan, sesuai amdal yang telah dilaksanakan. Dan strategi terakhir yaitu menjalankan program kemitraan  berupa  pemberian  modal  kerja,  pendanaan,  pelatihan,  serta  berbagai  bentuk bantuan  lainnya  kepada  masyarakat  sekitar  terutama  kepada  masyarat  yang  terkena dampak pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang.

## BIBLIOGRAFI
Ghaisani, F. A., & Suradi, R. N. (2016). Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian  Pengguna  Jalan  Tol  Akibat  Kesalahan  Dalam  Pengoperasian  Ruas  Jalan Tol Di Pt. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–12.
Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  Dan  Berwawasan  Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 9 (2), 204–218.
Kusuma,  M.  A.  I.  (2016). Kesiapan  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Jalan  Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan  Di  Kecamatan  Tanjungsari  Kabupaten  Sumedang . Universitas Pendidikan Indonesia.
Meidisti,  R.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Terhadap Harga  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Jalan  Tol  (Studi  Di  Kantor Wilayah Bpn Provinsi Sumatera Utara) .
Ningrum,  D.  C.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jalan  Tol  Di Indonesia .
Nurjaya, I. N. (2006). Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) Dalam Teori Dan Praktek Peradilan. Risalah Hukum , 119–124.
Putri,  C.  T.  A.  (2020). Pelaksanaan  Peran  Masyarakat  Terkena  Dampak  Pada  Tahap Konsultasi Publik Dalam Proses Amdal Di Kota Klaten (Studi Kasus Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo) . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rachenjantono, E. (2008). Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Razif, M. (2019). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Jalan Tol Sebagai Bagian Dari Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas , 3 (1). Https://Doi.Org/10.12962/J26151847.V3i1.5159
Surono,  A.,  Sisingamangaraja,  J.,  &  Baru,  K.  (2017).  Perlindungan  Hak  Korban Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Di  Kabupaten  Kendal. Jurnal Penelitian Hukum P-Issn , 1410 , 5632.
Wibowo,  S.  N.,  Pujiwati,  Y.,  &  Rubiati,  B.  (2021).  Kepastian  Hukum  Ganti  Kerugian Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu. Acta  Diurnal  Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 4 (2), 191–209. Https://Doi.Org/10.23920/Acta.V4i2.480
Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 113– 138. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V2i1.1143
Ghaisani, F. A., & Suradi, R. N. (2016). Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian  Pengguna  Jalan  Tol  Akibat  Kesalahan  Dalam  Pengoperasian  Ruas  Jalan Tol Di Pt. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–12.
Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  Dan  Berwawasan  Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 9 (2), 204–218.
Kusuma,  M.  A.  I.  (2016). Kesiapan  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Jalan  Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan  Di  Kecamatan  Tanjungsari  Kabupaten  Sumedang . Universitas Pendidikan Indonesia.
Meidisti,  R.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Terhadap Harga  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Jalan  Tol  (Studi  Di  Kantor Wilayah Bpn Provinsi Sumatera Utara) .
Ningrum,  D.  C.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jalan  Tol  Di Indonesia .
Nurjaya, I. N. (2006). Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) Dalam Teori Dan Praktek Peradilan. Risalah Hukum , 119–124.
Putri,  C.  T.  A.  (2020). Pelaksanaan  Peran  Masyarakat  Terkena  Dampak  Pada  Tahap Konsultasi Publik Dalam Proses Amdal Di Kota Klaten (Studi Kasus Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo) . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rachenjantono, E. (2008). Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .
Razif, M. (2019). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Jalan Tol Sebagai Bagian Dari Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas , 3 (1). Https://Doi.Org/10.12962/J26151847.V3i1.5159
Surono,  A.,  Sisingamangaraja,  J.,  &  Baru,  K.  (2017).  Perlindungan  Hak  Korban Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Di  Kabupaten  Kendal. Jurnal Penelitian Hukum P-Issn , 1410 , 5632.
Wibowo,  S.  N.,  Pujiwati,  Y.,  &  Rubiati,  B.  (2021).  Kepastian  Hukum  Ganti  Kerugian Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu. Acta  Diurnal  Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 4 (2), 191–209. Https://Doi.Org/10.23920/Acta.V4i2.480
Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 113– 138. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V2i1.1143

## Copyright holder:
Septy Alvianisa, Demson Tiopan (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: