Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## RENTE EKONOMI PERDAGANGAN SATWA LIAR DAN TERPINGGIRKANNYA KESEJAHTERAAN HEWAN

## Abstract
The state has made various efforts to protect the lives  of  wild  animals  from  the  risk  of  illegal  trade. Various regulations starting from the CITES convention have  been  ratified  and  followed  up  with  various  other regulations.  Although,  a  series  of  efforts  have  been made  to  protect  wild  animals  from  extinction,  but animal  trade  continues.  This  study  explores  how  the commodification of wild animals carried out by the state since  its  habitat  causes  the  life  of  animals  threatened. This  research  is  a  desk  study  conducted  by  tracking secondary  data  from  environmental  organization monitoring  reports,  government  reports,  journal articles, online media related to the topic being studied. The results of the study show that the forest territorial initiation  process  carried  out  by  the  state  through species control, unilateral determination of forest area boundaries  and  formal  control  through  various institutions  and  regulations  actually  causes  wild animals and their habitats to be threatened by economic exploitation  efforts.  Residents  around  the  territorial forest that were affected by territoriality were forced to become  hunters  to  make  a  living.  The  state  apparatus also  cannot  be  separated  in  taking  advantage  of opportunities  to  be  involved  in  hunting  wild  animals. Illegal hunting is a supplier for the trade in wild animals involving  various  modes  of  sale.  The  lives  of  wild animals  have  truly  been  threatened  by  making  them commodities.  The  food  chain  has  changed  by  making economic rents the main predator for wildlife.

## Program Studi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2019 FEB Unsyiah. All rights reserved.

## Anggalih Bayu Muh. Kamim
Alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gajah Mada E-mail: anggalih.bayu@yahoo.co.id

## Keywords:
Animal Trade, Economic Rent, Wild Animal Life

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim:15 April 2020 Diterima setelah revisi:27 Mei 2020 Diterima: Mei 2020 Dipublikasi: Mei 2020

## 1. Pendahuluan
Tulisan ini akan mendalami terkait gangguan animal welfare yang terjadi akibat perdagangan satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan tidak hanya akan dimaknai menganggu ekosistem  serta  ketersediaan  jumlah  populasinya  di  alam,  tetapi  gangguan  yang  muncul  dalam perdagangan hewan tersebut telah menjadikan mereka semata sebagai komoditas.
Kajian  ini  akan  melihat  bagaimana  langkah  pemerintah  Indonesia  yang  diklaim  sebagai “pelestarian alam” lewat pengaturan kuota perdagangan satwa dan pengawetan flora dan fauna tak lebih dari upaya memposisikan hewan liar sebagai komoditas pula, sehingga tak ada jaminan bagi peri kehidupannya. Upaya negara untuk memposisikan habitat dan hewan liar sebagai komoditas sampai dengan proses perdagangan hewan liar terutama yang dilakukan secara ilegal merupakan muara  dari  sengkarut  persoalan  komodifikasi.  Gangguan  terhadap animal  welfare tidak  hanya menyoal  perlakuan  manusia  terhadap  hewan,  tetapi  lebih  jauh  dari  terpinggirkannya  hak  hidup satwa liar secara naluriah yang diganggu oleh proses komodifikasi ruang hidup, sehingga ikut pula memicu perdagangan binatang secara ilegal.
Indonesia  sendiri  telah  mencoba  melindungi  keberadaan  satwa  liar  dan  mencegah perdagangannya  secara  ilegal  dengan  melakukan  beberapa  cara.  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan  ratifikasi Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978 yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa dengan melakukan penggolongan satwa yang “terancam punah” (Hanif, 2015).  Di tingkat nasional, negara membuat UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia (Hanif, 2015).
Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa  kegiatan  tertentu  dengan  kondisi  dan  prasyaratan  yang  di  izinkan  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Hanif,  2015).  Perlindungan  dan  pengaturan  perdagangan hewan  dalam  CITES  mendorong  negara  anggota  untuk  membentuk  otoritas  manajemen  dan otoritas keilmuan. Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema ekspor dan impor satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan  pertimbangan keilmuan terhadap  penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan (Hanif, 2015).
Di Indonesia, otoritas manajemen berada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan  Ekosistemnya  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Dirjen  KSDHE  KLHK). Sedangkan,  otoritas  keilmuan  dijabat  oleh  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI). Pemerintah  Indonesia  melakukan  proses  “pengawetan”  keanekaragaman  jenis  satwa  dan ekosistemnya. Pemerintah melakukan usaha “pengawetan” baik di dalam maupun di luar habitat dari satwa. Meskipun, kajian dari menunjukan ada perbedaan pengaturan dalam ketentuan regulasi nasional  dan  internasional.  Salah  satunya  tentang  pembagian  penggolongan  ke  dalam  2  status: dilindungi dan tidak dilindungi ini berbeda dengan konvensi CITES. Regulasi nasional juga tidak mengatur perdagangan satwa yang tidak ada dalam negeri yang masuk ke Indonesia (Hanif, 2015).
Indonesia  juga  terlibat  dalam ASEAN  Wildlife  Enforcement  Network (ASEAN  WEN) merupakan  jaringan  yang  beranggotakan  lembaga-lembaga  di  negara  ASEAN  yang  menangani penegakan  hukum wildlife  crime ,  yaitu  Kepolisian,  Bea  Cukai,  Kejaksaan,  dan CITES Management Authority . Kerjasama melalui ASEAN WEN menjadi skema pula dalam pengaturan perdagangan satwa liar di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur kuota perdagangan satwa liar untuk  kebutuhan ekspor dan impor  (Himawan, 2012) . . Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  berdasarkan  data  dan  informasi  ilmiah  rekomendasi dari  otoritas  keilmuan  (LIPI)  yang  berlaku  untuk  satu  tahun.  Kuota  ini  sebagai  dasar  dalam penerbitan izin tangkap/ambil yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kuota juga  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pemberian  izin  edar,  baik  izin  edar  dalam  negeri  yang dikeluarkan  oleh  Balai  KSDA  maupun  izin  edar  luar  negeri  yang  dikeluarkan  oleh  Direktur Jenderal PHKA (Himawan, 2012).
Indonesia  telah  mengimplementasikan  kerjasama  ASEAN  WEN  meskipun  ada  beberapa program  yang  belum  berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  yaitu  pembentukan  National  Task  Force ASEAN  WEN  dan  peningkatan  kepedulian  masyarakat  (Himawan,  2012). Wildlife  crime di Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  nilai  ekonomi  dari  perdagangan  ilegal  tumbuhan  dan satwa  liar,  sehingga  banyak  melibatkan  masyarakat  lokal/sekitar  hutan  sebagai  pemburu. Perdagangan  ilegal  tersebut  memicu  eksploitasi  tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  dapat  berakibat pada kepunahan jenis, menurunnya keanekaragaman hayati dan daya dukung lingkungan.
Berbagai kajian juga telah menunjukan bahwa berbagai regulasi tentang perdagangan satwa di Indonesia belum berjalan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan problem institusi (Purnamasari, 2018). Pengaturan satwa langka menurut konvensi CITES masih kurang kuat  secara  hukum  dalam  menjatuhkan  sangsi  bagi  pelaku  perdagangan  liar  satwa  langka, komitmen  yang  masih  lemah  bagi  para  pengusaha  tumbuhan  dan  satwa  liar  untuk  mendukung
program  konservasi  jenis  tumbuhan  dan  satwa  langka  yang  di  perdagangkan  masih  rendah (Fernando, 2015).
Beragamnya rezim lingkungan hidup juga membuat kesulitan dalam mengatur perdagangan satwa  liar  (Irjayani,  2016).  Kesulitan  bagi  setiap  rezim  lingkungan  hidup  adalah  bagaimana menerapkan permasalahan yang sifatnya global dan lintas batas dengan pengimplementasiannya yang  bersifat  nasional.  Kedua,  pola  hubungan  dalam  sistem  internasional  dalam  membahas permasalahan lingkungan hidup yang bersifat utara-selatan. Di mana negara-negara utara adalah negara  maju  dan  selatan  sebagian  besar  merupakan  “negara  berkembang”  yang  mempunyai kemampuan  dan  kapabilitas  yang  berbeda  dalam  menangani  masalah  lingkungan  hidup,  dan kepentingan dari negara selatan yang masih banyak bergantung pada sumber daya alamnya sebagai pemasukan utama devisanya (Suyastri, 2012).
Beberapa kendala antara lain terbatasnya sumber daya manusia untuk menjalankan program kerja konservasi satwa yang mana tidak bisa efektif menangani persoalan d ikawasan yang luas (Batara, 2014). Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor juga perbedaan misi, perbedaan kapasitas, perbedaan daya dukung, serta kurangnya komunikasi dan informasi antara sektor (Wahono, 2016).
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  baik  pecinta  satwa,  pemburu,  warga  sekitar  wilayah konservasi serta pedagang membawa persoalan tersendiri dengan terus berjalannya perdagangan hewan liar  (Budiman, 2014). Keterlibatan  warga  yang dalam perdagangan satwa liar tidak bisa semata  disalahkan  pada  kurangnya  kesadaran,  tetapi  harus  dilihat  dari  problem  kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah konservasi  yang minim dan situasi permintaan konsumsi satwa dari dalam dan luar negeri yang tinggi. Peluang adanya pendapatan negara dalam perdagangan satwa liar  juga  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  komodifikasi  atas  hewan  (Prawignyo  & Ruhaeni, 2018).
Rantai ekonomi perdagangan satwa sendiri telah terbentang dari hulu sampai hilir. Kelompok di  daerah hulu  adalah para pemburu  yang biasanya  adalah masyarakat  sekitar hutan  (Waryono, 2001).  Kelompok  ini  berada  dalam  kondisi  rentan  terhadap  bujukan  untuk  menangkap  satwa disebabkan  keterbatasan  pengetahuan  dan  perbedaan  sosial  ekonomi  dengan  masyarat  di  luar hutan. Selanjutnya, kelompok perantara yakni para distributor yang memesan berbagai satwa liar. Terakhir,  kelompok  pemanfaatan  hilir,  yakni  pedagang  di  perkotaan  yang  secara  sembunyi- sembunyi menjual jenis satwa liar yang dilindungi baik untuk kalangaan domestik maupun luar negeri.
Cara negara untuk memposisikan satwa liar sebagai “sumber daya hayati” yang digunakan untuk  menopang  kehidupan  manusia  semata  juga  telah  meminggirkan  peri  kehidupan  hewan. Negara bahkan mengatur pemanfaatan sumber daya hayati dibandingkan dengan menjamin peri kehidupan satwa liar sesuai dengan nalurinya. Ekosistem dipandang memiliki keunikan tertentu oleh  negara  yang  bahkan  dapat  dieksploitasi  untuk  kepentingan  ekonomi  (Mangapu,  2017). Pemerintah sebenarnya juga telah mengatur pemanfaatan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang semakin meminggirkan satwa liar dan ruang hidupnya. Akibatnya, habitat dan satwa dalam waktu yang bersamaan menjadi target komodifikasi.
Upaya sejak tahun 1970-an untuk menjadikan sumber daya hutan sebagai pendapatan negara merupakan  titik  awal  komodifikasi  satwa  liar  bersama  dengan  habitatnya  (Abdullah,  2016). Melalui  skema  HPH  dan  ditambah  dengan  HTI  (Hutan  Tanaman  Industri),  hutan  dan  isinya diekspolitasi dengan fasilitasi negara untuk diubah peruntukannya menjadi perkebunan maupun komoditas lain (Siburian, 2004). Akibatnya, intensitas kerusakan habitat satwa liar menjadi rusak dan memicu interaksi antara binatang dan manusia.
Terbukanya hutan telah membuat adanya perburuan terhadap satwa liar untuk diperdagangkan dalam  kondisi  masih  hidup  maupun  bagian  tubuhnya.  Rente  ekonomi  muncul  dari  proses eksploitasi habitat dan satwa liar tersebut. Rente ekonomi terus berjalan lewat berbagai cara yang melibatkan  aparat,  kelompok  warga  dan  pemangku  lainnya  yang  menyebabkan  terus terpinggirkannya kehidupan satwa liar (Purnomo et al., 2015).
Kajian ini lebih jauh akan menggali bagaimana rente ekonomi yang muncul dari komodifikasi habitat dan satwa liar telah meminggirkan kesejahteraan hewan. Perdagangan satwa liar menjadi bagian  dari  rente  ekonomi  yang  muncul  sejak  mulai  dari  eksploitasi  ruang  hidup  hewan menyebabkan  peri  kehidupan  hewan.  Satwa  liar  yang  habitatnya  sudah  dirusak  dan diperdagangkan sudah tidak bisa hidup lagi sesuai dengan nalurinya. Usaha negara melalui proses penangkaran  dan  pembiakan  sama  sekali  tidak  menyelesaikan  problem  rente  ekonomi  yang menyebabkan terpinggirkannya kesejahteraan hewan. Animal welfare dalam kajian ini dimaknai lebih jauh dalam upaya menjamin hak hidup hewan liar secara utuh sesuai dengan naluri alamnya.

## 2. Tinjauan Teoritis
Kajian  ini  akan  dibingkai  dengan  sudut  pandang animal  welfare untuk  melihat  bagaimana kehidupan  satwa  liar  terpinggirkan  bahkan  dibiarkan  menjadi  komoditas  yang  diperdagangkan mulai  sejak di  habitatnya. Sudut  pandang kesejahteraan hewan sendiri menjadi  faktor moderasi dalam  hubungan  antara  manusia  dan  binatang.  Kesejahteraan  hewan  dengan  prinsip  ekonomi
neoliberal pada dasarnya saling bertolak belakang disebabkan animal welfare mendorong adanya perlakuan  yang baik  terhadap binatang. Meskipun, animal  welfare sendiri terkadang dikooptasi untuk  mengakomodasi  produksi  ternak  skala  besar  (Gibson  &  Jackson,  2017).  Kesejahteraan hewan  hanya  disimplifikasi  menjadi  perlunya  perlakuan  yang  baik  dalam  perawatan  binatang, sehingga dapat menopang proses operasi, produksi dan layanan olahan ternak (Gibson & Jackson, 2017).
Dalam memposisikan diri dengan binatang, para aktivis animal welfare berbeda pandangan dengan para pendukung “konservasi.” Menurut pandangan para aktivis konservasi, upaya menjaga lingkungan harus fokus pada upaya mempertahankan ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan, tujuan kesejahteraan hewan adalah mempertahankan kualitas hidup semua spesies,  maka  upaya animal  welfare harus  fokus  menghentikan  manusia  dari  melanggar  batas spesies lainnya (Paquet & Darimont, 2010).
Cara  pandang  “konservasi”  mainstream  dianggap  terlalu  antroposentrik  disebabkan  pada akhirnya mengeksploitasi alam, demi kepentingan ekonomi. Akibatnya, dalam kesempatan yang bersamaan  peri  kehidupan  hewan  juga  terancam.  Cara  pandang  “konservasi”  mainstream  juga selalu memposisikan hewan bukan sesuai naluri alamnya, tetapi memandangnya sebagai sumber daya hayati yang sewaktu-waktu bisa dieksploitasi (Paquet & Darimont, 2010). Berbagai upaya pencadangan populasi hewan dan wilayah tinggalnya untuk keperluan pariwisata, taman berburu, olahraga,  dan  lain-lain  sesungguhnya  telah  meminggirkan  kesejahteraan  binatang  dengan menganggapnya sebagai komoditas yang “eksotis”. Pandangan konservasionis yang memandang bahwa hubungan manusia, hewan dan pelestarian alam bersifat utilitarian telah membawa dampak serius (Paquet & Darimont, 2010).
Upaya  memposisikan  hewan  khususnya  satwa  liar  benar-benar  berada  dalam  keadaan mengkhawatirkan.  Perlakuan  terhadap  hewan  liar  yang  akan  dibuat  untuk  berbagai  produk diperlakukan  dengan  cara  yang  keji.  Hewan-hewan  liar  dibunuh  dengan  penjagalan  yang  tanpa memperhatikan  rasa  sakit  yang  dirasakan  oleh  satwa.  Hewan  terkadang  harus  mengalami kerusakan anggota tubuh sebelum benar-benar mati sampai dengan diolah bagian tubuhnya. Kajian telah  membuktikan  berbagai  penyiksaan  luar  biasa  terjadi  dalam  usaha  menjadikan  hewan  liar sebagai produk tertentu (Kasterine, Arbeid, O. Caillabet, & Natusch, 2012).
Tidak hanya cukup sampai di situ, kajian lain telah menggali bagaimana perlakuan yang buruk pada satwa liar yang diperdagangkan telah membawa gangguan antarspesies. Hal tersebut menjadi gangguan  serius  dari  kesejahteraan  hewan.  Kajian  telah  membuktikan  bagaimana  stres  dan penyakit  hewan  liar  yang  muncul  akibat  kandang  sempit,  pemberian  makan  tidak  teratur  dan
perlakuan  buruk  lain  menyebabkan  perdagangan  satwa  membawa  vektor  berbagai  penyakit. Penyakit yang dibawa oleh satwa liar yang diperlakukan secara buruk membawa berbagai kasus penyebaran SARS yang menewaskan sedikitnya 774 orang di seluruh dunia, flu burung, flu babi, dan lain-lain (Baker et al., 2013).
Kajian lain justru telah menggali bahwa pada dasarnya terpinggirkannya kesejahteraan hewan terjadi  disebabkan  sejak  awal  penentuan  daerah  konservasi  memang  ingin  memprivatisasikan binatang. Baik dari pengalaman di Amerika Utara, Selandia Baru, Jerman, Kanada, Afrika, dan lain-lain  telah  mendorong  adanya  kontrol  negara  atas  satwa  liar.  Negara  menentukan  di  mana satwa liar dapat hidup beserta batas-batas wilayahnya bahkan sampai dengan pengaturan jumlah populasi.  Negara  bahkan  menjadi  punya  tertinggi  dari  rantai  makanan  dengan  menghilangkan berbagai predator di alam liar, demi menjaga produksi peternakan skala luas (Geist, 1988). Satwa liar bahkan dijadikan sarana perburuan untuk keperluan olahraga sebagai hobi kalangan menengah atas, pemasok daging, serta pengendalian jumlah populasi.
Komodifikasi hewan menjadi bentuk interaksi negatif antara manusia dan binatang. Interaksi antara manusia dan satwa liar sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan dan lanskap habitat hewan. Kontrol  negara  untuk  menciptakan  batas-batas  daerah  konservasi  hewan  kenyataannya  tidak berdampak pada berkurangnya interaksi satwa dan manusia dalam bentuk konflik. Proses kontrol terhadap  ruang  hidup  hewan  pada  dasarnya  tidak  dibuat  dengan  memahami  naluri  satwa  liar (Morzillo, Beurs, & Martin-Mikle, 2014). Akan tetapi, semata untuk memudahkan komodifikasi satwa itu sendiri.
Upaya  memperdagangkan  hewan  liar  untuk  dijadikan  peliharaan  atau  penangkaran  bahkan sama  sekali  tidak  memahami  naluri  binatang,  sehingga  kesejahteraan  satwa  terus  dipinggirkan. Komodifikasi  hewan  liar  justru  menjadi  bentuk  penaklukan  satu  spesies  terhadap  spesies  lain. Komodifikasi  hewan  liar  bahkan  kurang  memperhatikan  bahwa  tidak  semua  binatang  memiliki ikatan  antropomorfik  yang  kuat  dengan  manusia.  Sifat  predator  dari  hewan  tertentu  yang  tidak mungkin dihilangkan juga dapat memperparah perlakuan terhadap binatang liar. Hal tersebut telah memperlihatkan proses terpinggirkannya peri kehidupan satwa liar mulai dari habitatnya sampai dengan kala diperdagangkan (Warwick, 2014).
Kajian ini akan lebih jauh menggunakan animal welfare untuk melihat proses rente ekonomi yang  muncul  dari  proses  perdagangan  satwa  liar  mulai  dari  mengkomodifikasikan  habitat  dan binatang. Kesejahteraan hewan tidak hanya terbatas pada perlakuan terhadap satwa liar, tapi lebih jauh  bagaimana  memposisikan  binatang  sebagai  komoditas  yang  berarti  meminggirkan  peri kehidupannya. Proses komodifikasi hewan liar yang sudah dimulai semenjak adanya pengendalian
spesies lewat skema teritorialisasi hutan secara sepihak telah menunjukan bagaimana negara tidak memperhatikan peri kehidupan satwa.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah desk study dengan melakukan penelusuran terhadap data-data sekunder mengenai  perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  di  Indonesia  yang  terjadi  diawali  dengan penetapan kawasan konservasi secara sepihak oleh negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri  laporan  pemerintahan,  laporan  swadaya  masyarakat,  artikel  jurnal,  dan  laporan penelitian berbagai organisasi yang terkait dengan topik yang dikaji. Penelitian desk study dipilih dengan kelebihan untuk mengelaborasi studi-studi terdahulu khususnnya berusaha merekonstruksi kembali kajian sebelumnya untuk menunjukan adanya elaborasi lain dari fenomena yang dikaji. Analisis  data  dilakukan  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  dan  penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## Hutan Politik: Pintu Masuk Komodifikasi Hewan dan Pengendalian Spesies
Di  Indonesia,  pemerintah  menggunakan  tafsiran  penetapan  kawasan  hutan  sesuai  dengan aturan  kolonial.  Otoritas  negara  atas  tutupan  hutan  muncul  sebagai  bentuk  klaim  sepihak  atas kawasan konservasi. Negara punya otoritas untuk membentuk kelembagaan hutan. Hutan negara menjadi  bentuk  kendali  institusi  formal  atas  sumber  daya  agraria  dan  spesies  yang  ada  di dalamnya.  Negara  mulai  mengawali  teritorialisasi  kawasan  hutan  semenjak  era  kolonial  dan dilanjutkan pada masa Orde Baru (Peluso & Vandergeest, 2001). Negara membentuk definisi atas tutupan kawasan hutan dengan aturan dan manajemen ilmiahnya. Negara melanjutkan legitimasi budaya yang sudah ada semenjak masa kolonial untuk menetapkan tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya sebagai hutan negara. Hutan negara menjadi bentuk “hutan politik” yang muncul dari  konstruksi  kekuasaan,  demi  alasan  ekstraksi  sumber  daya  alam.  Hutan  tidak  dipandang sebagai  ekosistem,  tetapi  dilihat  sebagai  sumber  daya  alam  yang  dicadangkan  untuk  keperluan pemenuhan ekonomi negara.
Kontrol negara atas kawasan hutan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, kontrol lahan formal. Negara melakukan batas-batas kawasan hutan dengan penggolongan tertentu sesuai dengan kepentingan ekonomi-politiknya. Negara membentuk seperangkat aturan dan kelembagaa dengan berisikan petugas keamanan, rimbawan profesional untuk memfasilitasi hutan tetap terjaga
(Lukas & Peluso, 2019). Perhutani memainkan peranan penting dalam penguasaan hutan negara beserta pemanfaatannya sebagai “aset negara.”
Kedua, kontrol atas spesies, negara secara sepihak mengatur mobilitas berbagai spesies yang ada di dalam hutan serta mengklasifikasikan jenis-jenis makhluk hidup sesuai dengan pencadangan kebutuhan ekonomi. Ketiga, kontrol atas tenaga kerja yang melakukan berbagai kegiatan ekstraksi sumber daya alam di dalam hutan (Lukas & Peluso, 2019).
Kebijakan kehutanan menjadi sarana untuk mendefinisikan dan memonopoli spesies tertentu. Negara  memetakan  spesies-spesies  mana  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  dan  memiliki  daya regenerasi  yang  rendah,  sehingga  perlu  mengadakan  berbagai  pencadangan.  Negara mengendalikan  tenaga  kerja  untuk  mengekstrak,  menanam,  dan  mengelola  hutan.  Negara mendirikan  hutan  secara  permanen  sebagai  zona  pemanfaatan  lahan  di  bawah  kendali  negara (Lukas & Peluso, 2019).
Habitat  hewan  liar  sampai  dikalkulasikan  nilai  ekonominya,  demi  kelancaran  proyek pembangunan  yang  dilembagakan.  Taman  Nasional  yang  dibentuk  untuk  melakukan “pengawetan”  satwa  liar  secara in  situ pun  tak  lepas  dari  penetapan  batas-batas  ruang  yang pemanfaatannya justru berdasar tafsir kepentingan ekonomi, bukannya koridor mobilitas hewan dan  interaksi  manusia  dan  binatang  (Lukas  &  Peluso,  2019).  Teritorialisasi  dan  pengendalian spesies yang diklaim sebagai “konservasi,” realitasnya semata pengkondisian satwa dan habitatnya untuk  dieksploitasi  sewaktu-waktu.  Pengkondisian  habitat  dan  hewan  liar  melalui  “wilayah konservasi” justru memposisikan mereka sebagai sesuatu yang “eksotis” dan meningkatkan nilai ekonominya (Lukas & Peluso, 2019).
Hegemoni  negara  atas  habitat  hewan  dan  hutan  tak  lebih  menjadikannya  sebagai  kandang yang  terus  dikontrol.  Satwa  liar  tidak  lagi  leluasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sesuai nalurinya  disebabkan  adanya  batas-batas  formal  yang  telah  dibuat  negara.  Apabila  satwa  liar keluar dari batas formal yang dibuat oleh negara, maka mereka akan menghadapi konflik serius dengan manusia baik  para perambah hutan maupun konsesi  perkebunan besar  (Peluso  &  Lund, 2011). Di dalam “kandang” yang sudah dikontrol secara kuat tersebut, satwa liar tidak dapat hidup mengikuti  keseimbangan  ekosistem  disebabkan  negara  telah  mengendalikan  seluruh  aspek kehidupannya.
Hutan negara telah membuat masalah serius bagi masyarakat yang memiliki interaksi dengan hutan.  Setidaknya  40  juta  orang  yang  tinggal  di  dalam  kawasan  hutan  yang  awalnya  berstatus sebagai  tanah  adat  dikriminalisasikan.  Masyarakat  yang  memiliki  ikatan  dengan  hutan  harus berhadapan dalam situasi konflik dengan negara dan perusahaan besar. Menariknya, jumlah lahan
yang dialokasikan untuk konsesi kayu terkenal melebihi jumlah lahan di seluruh wilayah negara (Kellya & Peluso, 2015). Cabang-cabang kekuasaan negara memfasilitasi konversi hutan untuk peruntukan perkebunan besar dan pertambangan yang memperparah kondisi masyarakat sekitar hutan.  Masyarakat  sekitar  hutan  pada  akhirnya  terjebak  dalam  belenggu  kemiskinan,  meskipun berbagai program yang diklaim sebagai “pemberdayaan” dilakukan.
Hingga kini banyak pemberian konsesi  perkebunan dan pertambangan pula  yang berada di dalam kawasan hutan. Tumpang tindih fungsi tersebut telah menganggu peri kehidupan hewan di habitatnya. Meskipun kawasan hutan sudah berstatus sebagai “wilayah konservasi” kenyataannya kasus tumpangtindih dengan konsesi lain masih sering terjadi. Binatang liar yang berada di dalam hutan  berisiko  tinggi  untuk  disingkirkan  sebab  dipandang  sebagai  penganggu  bagi  aktivitas perkebunan besar dan pertambangan.
Kondisi  tersebut  menyebabkan  mereka  terpaksa  menjadi  “perambah  hutan”  dengan memanfaatkan koridor dari konsesi perkebunan dan pertambangan. Mereka melakukan klaim atas tanah  hutan  negara  yang  telah  diduduki  oleh  konsesi  swasta  (Pasha  &  Susanto,  2009).  Koridor yang membelah hutan ini menjadi jalan bagi pengendalian spesies yang dilakukan oleh negara dan dimanfaatkan  oleh  para  “perambah  hutan”  untuk  ikut  memanfaatkan  spesies-spesies  yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Antoro, 2011).
Di Indonesia, pemburu satwa memang biasa tinggal di dekat kawasan hutan. Pemburu tidak hanya oknum warga, tetapi juga oknum polisi, militer dan asosiasi penembak lokal. Pemburu biasa bekerja dalam tim dalam melancarkan aksinya. Bagian tubuh satwa liar biasa dibagi di antara para pemburu.  Sambil  menunggu  pengepul  ataupun  pembeli  potensial,  pemburu  biasa menyembunyikan  buruannya  dalam  berbagai  bentuk  pengawetan  (Shepherd  &  Magnus,  2004). Para  pemburu  hanya  akan  memberikan  buruannya  hanya  jika  pembeli  telah  membayar  penuh. Aparat tidak bisa menangkap para pemburu di desanya disebabkan warga menganggap kebiasaan berburu  sebagai  hal  biasa.  Penduduk  desa  pemburu  akan  saling  membela  siapa  pun  yang  akan memasuki wilayahnya. Di daerah yang penegakan hukumnya minim bahkan bagian tubuh satwa biasa diperdagangkan di toko-toko.
Keterlibatan  oknum  aparat  polisi  dan  militer  juga  sering  terjadi  dalam  penggunaan  hasil buruan.  Mereka  membeli  kulit  harimau  sebagai  hadiah  bagi  perwira  atasannya  dengan  harapan akan  mudah  naik  jabatan  (Shepherd  &  Magnus,  2004).  Studi  telah  menunjukan  bagaimana keterlibatan militer dalam “konservasi” di kawasan hutan memiliki hegemoni yang kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamini adanya tindak gratifikasi berupa barang dari satwa
liar kepada para perwira. Akan tetapi, KPK hanya bisa menindak gratifikasi tersebut hanya jika nilai barang memiliki nominal 1 miliar dan melibatkan pejabat negara (Taufik, 2018).
Kontrol militer atas sumber daya dan orang-orang di dalamnya terjadi lewat adanya komando teritorial.  Pengelolaan  kawasan  “konservasi”  bagi  militer  sendiri  dianggap  sebagai  bagian  dari fungsi  pertahanan,  meskipun  risiko  pemanfaatan  sumber  daya  di  dalamnya  untuk  kepentingan bisnis militer lebih kerap terjadi (Peluso, 1993). Keterlibatan militer dalam pengelolaan kawasan hutan  justru  memperburuk  konflik  sumber  daya  yang  terjadi  di  dalam  dan  sekitar  wilayah konservasi. Cara-cara yang bersifat paksaan dan bermuatan kekerasan sering mereka pergunakan dalam konflik-konflik sumber daya di dalam “wilayah konservasi.” Struktur kontrol dan sarana kekerasan memperparah kondisi eksploitasi habitat hewan dan satwa yang dilakukan oleh tangan- tangan  negara  (Peluso,  1993).  Berbagai  kasus  telah  menunjukan  bagaimana  keterlibatan  aparat keamanan telah memperparah pemposisian satwa liar sebagai komoditas.
Tabel 1. Data Kasus Keterlibatan Aparat dalam Perdagangan Hewan Liar Secara Ilegal
No Tahun Pelaku Kasus 1 2009 Oknum Militer Perdagangan Bagian Tubuh Gajah (Anonim, 2009). 2 2014 Oknum Militer Penyelundupan Burung Nuri Hitam (Hernawan, 2014). 3 2012- 2016 Oknum Tentara dan Oknum Polisi Penyimpanan satwa langka dan melindungi perlindungan hewan liar secara ilegal (Anonim, 2016) 4 2017 Oknum Militer Perburuan penyu (ProFauna, 2017). 5 2018 Oknum Polisi Perburuan Rusa Timor (David, 2018) 6 2018 Oknum Polisi dan Oknum Militer Pemeliharaan satwa langka (Karokaro, 2018) 7 2018 Oknum Militer Perdagangan bagian tubuh satwa langka (Siregar, 2018). 8 2018 Oknum Polisi Penyelundupan trenggiling (Anonim, 2018). 9 2019 Oknum Militer Penyelundupan Orangutan (Kurniawansyah, 2019). 10 2020 Oknum Polisi Penyelundupan satwa langka (Sianturi, 2020).
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber .
Pengendalian  spesies  semakin  meningkatkan  harga  jual  dari  satwa  liar,  sehingga  justru menambah  permintaannya  di  pasarannya  Semakin  langka  satwa  liar,  harga  jual  mulai  dari semenjak perburuan sampai dengan pengepul dan pasar hewan makin mahal. Umur dari satwa liar
juga menentukan harga dari satwa yang diperdagangkan (International Primate Protection League, 2012).  Dari  pemburu  hewan-hewan  liar  akan  langsung  dibawa  oleh  pengepul  untuk diperjualbelikan di “pasar.” Satwa-satwa yang disalurkan biasannya menyesuaikan dengan spesies yang dipesan oleh pembeli, sehingga jalur penyalurannya pun berbeda-beda.

## Rente Ekonomi dari Komodifikasi Satwa Liar
Perburuan liar telah menjadi pemasok utama ke pasar dalam perdagangan satwa. Hewan liar yang  didapat  melalui  perburuan  banyak  diperdagangkan  disebabkan  harganya  yang  muran  dan kondisi satwa yang sehat. Menariknya, perdagangan hewan liar tidak terjadi di pasar binatang pada umumnya,  tetapi  lebih  banyak  diperjualbelikan  di  pasar  burung.  Temuan  dari  ProFauna  telah menggali beberapa metode penjualan satwa liar (ProFauna, 2009).
Pertama, transaksi  secara  terbuka.  Pada  transaksi  model  ini,  pedagang  memperdagangkan hewan dengan stok yang telah mereka miliki dan ditampilkan di depan pelanggan. Satwa liar yang “dilindungi”  ditampilkan  pula  langsung  di  hadapan  konsumen.  Model  transaksi  seperti  ini biasannya dilakukan di kota kecil yang jarang dilakukan operasi penyitaan oleh aparat keamanan (ProFauna, 2009).
Kedua, transaksi  tertutup.  Metode  seperti  ini  dilakukan  untuk  memperjualbelikan  satwa langka. Metode tersebut digunakan dalam transaksi di kota besar seperti Pasar Pramuka di Jakarta yang  kerap  menjadi  lokasi  operasi  penyitaan  oleh  aparat.  Pedagang  biasannya  akan menyembunyikan  satwa  liar  yang  “dilindungi”  di  rumah-rumah  dekat  pasar  burung  ataupun kediaman penjual sendiri (ProFauna, 2009).
Ketiga, metode  menggunakan  perantara.  Cara  ini  dipilih  apabila  hewan  liar  yang diperdagangkan masuk dalam kategori terancam punah dan dilindungi oleh hukum dan terkait pula dengan  sindikat  perdagangan  internasional.  Pembeli  akan  menanyakan  pada  penjual  mengenai status hewan yang dijual. Hewan-hewan liar hanya akan ditunjukan pada pembeli potensial yang telah diidentifikasi dulu oleh pedagang. Perantara menjadi penghubng transaksi antara penjual dan pembeli (ProFauna, 2009).
Keempat, metode  barter,  Pembeli  harus  menukarkan  satwa  liar  tertentu  untuk  ditukarkan dengan binatang lain yang akan dia beli. Setiap spesies yang “dilindungi” kemudian ditentukan dengan  harga  di  pasaran  dan  pembeli  harus  memberi  lebih  banyak  uang  untuk  mendapatkan spesies  yang  diinginkan  (ProFauna,  2009).  Temuan  dari  ProFauna  menunjukan  bahwa  pasar burung menjadi pusat perdagangan satwa liar di Jawa. Dari 33 spesies target yang diperdagangkan di pasar burung sebanyak 25 ekor (75%) dikategorikan dilindungi oleh hukum.
Pasar  hewan  liar  semakin  berkembang  dengan  adanya  transaksi  secara  daring.  Transaksi daring menjadi metode lain yang dipakai oleh pedagang dalam memperjualbelikan satwa liar untuk menghindari operasi penyitaan yang dilakukan aparat. Peningkatan perdagangan satwa liar terus terjadi secara daring tiap tahun. Para pedagang memperdagangkan hewan liar melalui sistem COD ( Cash on Delivery ) (Mangunjaya et al., 2017).
Para pedagang membuat akun palsu dan mem- posting promosi penjualan satwa liar melalui media sosial. Konsumen dapat melihat satwa liar yang diperdagangkan bersama dengan harganya. Apabila dicapai kesepakatan harga, maka konsumen akan melakukan transfer uang (Mangunjaya et  al.,  2017).  Penjual  biasannya  juga  akan  mem- posting nomor  rekening  yang  ditujukan  untuk transfer pembelian hewan. Terkadang penjual juga membuat akun rekening bersama yang dikelola pihak ketiga untuk mewadahi transfer uang dari pembeli (Gomez, Shepherd, & Morgan, 2019).
Semakin cepat pembayaran melalui rekening bersama tersebut, makin cepat pula hewan liar dikirim  kepada  konsumen.  Adanya  rekening  bersama  yang  dikelola  pihak  ketiga  juga  menjadi metode  untuk  menghindari  pemeriksaan  dari  aparat.  Rekening  bersama  membantuk menyembunyikan transaksi, sehingga menyulitkan aparat untuk menjadikannya sebagai bukti di pengadilan (Gomez et al., 2019). Setelah ditransfer, kurir akan mengirimkan satwa liar yang sudah dibeli oleh konsumen.
Kurir menjadi aktor penting dalam perdagangan satwa liar secara daring. Perdagangan secara daring  membuat  antara  penjual  dan  pembeli  tidak  perlu  berkontak,  sehingga  mengubah  proses jual-beli yang terjadi (Budiani & Raharningrum, 2018). Proses negosiasi dalam penjualan dalam skema ini dibantu oleh kurir. Pedagang merekrut kurir untuk mengidentifikasi calon pembeli satwa liar.
Kurir telah menjadi bisnis baru dalam sindikat perdagangan satwa liar. Kurir menawarkan jasa angkutan  hewan  liar  untuk  dikirim  kepada  pembeli.  Data  ProFauna  mengidentifikasi  bahwa kebanyakan kurir adalah mantan pedagang hewan. Para mantan pedagang hewan beralih menjadi kurir mengingat  keuntungan besar  yang akan didapat.  Keberadaan kurir  membantu  kerahasiaan identitas pembeli dari kemungkinan operasi dari aparat (Budiani & Raharningrum, 2018).
Dalam perdagangan secara daring, pedagang bekerjasama dengan oknum pejabat pula untuk membuat berbagai administrasi palsu untuk melegitimasi penjualan satwa tertentu. Pembeli dapat meminta pedagang untuk mengurus berbagai kelengkapan dokumen dari hewan sebelum diterima konsumen  (Budiani  &  Raharningrum,  2018).  Jasa  pengurusan  legalitas  satwa  liar  yang diperdagangkan  tersebut  juga  memainkan  peran  penting  dari  kurir.  Meskipun,  permintaan
kelengkapan  dokumen  tidak  umum  dalam  perdagangan  secara  daring.  Pedagang  pun  dapat membatalkan perdagangan, apabila pengurusan dokumen dilihat memberatkan.
Transaksi  secara  daring  juga  dilakukan  dengan  interaksi  di  grup-grup  media  sosial.  Para pembeli  akan  berinteraksi  dengan  penjual  melalui  grup  sosial  media  maupun  fitur messenger. Kebanyakan pembeli yang berinteraksi di dalam grup-grup sosial media perdagangan satwa liar pada dasarnya menjadi pasar disebabkan adanya hobi untuk memelihara binatang “eksotis.” Data World  Wide  Fund  menunjukan  kebanyakan  hewan  liar  yang  dijual  melalui  sosial  media terkonsentrasi dari Jawa. Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi lokasi terbesar penjual satwa liar melalui sosial media (Herdyanto, 2019).
Data  ProFauna  menunjukan  bahwa  dalam  kurun  waktu  2015-2018  perkembangan  jual-beli satwa liar melalui sosial media mengalami fluktuasi. Tahun 2015 ditemukan 22 akun Facebook dan 7 grup aktif yang memperdagangkan satwa liar. Tahun 2016 terdapat 31 akun Facebook dan 16 grup. Tahun 2017 makin berkembang menjadi 46 akun dan 20 grup aktif. Penjualan melalui akun Instagram pada tahun 2017 muncul sebanyak 11 user (Anonim, 2019).
Tahun 2018 jumlah menurun menjadi 28 akun Facebook dan 4 grup aktif akibat adanya proses pemeriksaan  aparat,  tetapi  ada  pertambahan  penjualan  melalui  Instagram  sebanyak  28 user. Aktivitas  perdagangan  juga  berkembang  melalui  penawaran  di timeline sosial  media  maupun status akun palsu yang dibuat penjual satwa liar dengan men- tag sejumlah user jaringannya. Akun jaringan ini sebenarnya berasal dari grup jual beli yang telah berubah format (Anonim, 2019). Satu individu satwa bisa saja dipasarkan oleh lebih dari satu akun Facebook kepada sejumlah grup jual- beli.
Perdagangan hewan liar secara daring juga dilakukan pula dengan cara konsumen memakai modus kelompok masyarakat/klub penyayang binatang. Komodifikasi hewan liar telah mencapai pada proses  yang mengkhawatirkan, kala dalih proses perawatan binatang telah menjadi modus dari perdagannnya pula.  Kelompok “penyayang binatang” tersebut  justru menjadi  sasaran baru bagi para pedagang untuk melanjutkan bisnis perdagangan satwa liar (Mangunjaya et al., 2017).
Banyak oknum yang tidak pantas menjadi lembaga konservasi dengan mudah dapat membeli satwa liar yang “dilindungi.” Para kolektor hewan liar bahkan seringkali mempertukarkan binatang antara  sesama  mereka  maupun  dengan  pedagang  untuk  mendapatkan  satwa  lain  yang  ingin dikoleksi. Berbagai perusahaan dengan mudah mendapatkan akses untuk membeli dan memelihara satwa-satwa  yang  “dilindungi”  negara  (ProFauna,  2013).  Satwa-satwa  liar  itu  bahkan  dapat dipertontonkan pada setiap pengunjung yang datang di perusahaan/pabrik. Meskipun, perusahaan- perusahaan tidak memiliki izin lembaga konservasi.
Hewan-hewan  liar  yang  diperdagangkan  pada  umumnya  tidak  diperlakukan  dengan  baik. Sayangnya, aparat sendiri kurang peduli dengan pentingnya perlakuan yang baik pada hewan liar yang diperdagangkan. Temuan dari ProFauna menemukan bahwa satwa liar yang diperdagangkan biasa diperlakukan dengan buruk menyebabkan terkadang binatang dalam kondisi dehidrasi, bulu kusam, kurus, dan lain-lain (ProFauna, 2013).
Satwa liar biasa dipelihara dalam kandang secara berdesak-desakan. Kandang yang dimiliki pedagang  pun  biasanya  kotor  dan  jarang  dibersihkan.  Hal  ini  telah  menunjukan  baik  aparat maupun  pedagang  sesungguhnya  tidak  peduli  dengan  pentingnya  menjamin  peri  kehidupan hewan. Padahal, hewan liar sendiri sudah mengalami penderitaan disebabkan telah tercerabut dari habitatnya (ProFauna, 2013).
Kenyataannya  kebanyakan  satwa  liar  yang  diperdagangkan  masih  berusia  muda.  Pedagang tampaknya kurang memperdulikan usia dari hewan dan langsung membeli dari pemburu setiap ada  pasokan  binatang  liar.  Satwa  liar  yang  diperdagangkan  dalam  usia  dewasa  sangat  sulit ditemukan  di  pasaran.  Komodifikasi  hewan  liar  benar-benar  telah  menyiksa  binatang  dengan memisahkannya dari induknya (Nijman et al., 2019).
Pemburu menjual binatang liar pada pedagang sesuai dengan satwa yang didapat tanpa peduli hubungan antara induk dan anaknya. Mayoritas mamalia yang diperdagangkan masih sangat muda dan  seharusnya  masih  menyusui  pada  induknya.  Beberapa  satwa  yang  diperdagangkan  bahkan belum dapat membuka mata mereka, karena berusia sangat muda (Nijman et al., 2019).
Hewan  liar  diperdagangkan  melalui  metode  lain  dengan  menjual  olahan  makanan  ataupun bagian  tubuhnya  untuk  dikonsumsi.  Besarnya  permintaan  dari  dalam  negeri  maupun  pasar internasional  untuk  menjadikan  bagian  tubuh  satwa  liar  sebagai  aksesoris, fashion ,  obat-obatan dan  kuliner  telah  mendorong  adanya  modus  perdagangannya.  Hewan  liar  bahkan  diibaratkan seperti pohon kelapa yang semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan (ProFauna, 2012).
Negara  sendiri  terkesan  abai  dan  justru  memuluskan  praktik  komodifikasi  hewan  liar dibandingkan menjamin peri kehidupan binatang. Negara menetapkan sistem kuota untuk panen dan  ekspor  berbagai  spesies  yang  “tidak  dilindungi”  untuk  memasok  pasar  domestik  dan internasional.  Negara  sendiri  dalam  menentukan  kuota  dan  klasifikasi  spesies  yang  akan diperdagangkan mengacu pada ketentuan CITES (Nijman & Shepherd, 2009).
Meskipun, realitasnya penilaian mengenai aspek keberlanjutan populasi dan keseimbangan ekosistem jarang dilakukan di Indonesia. Negara hanya mengatur kuota satwa yang “dilindungi” dari proses penangkaran dan pembiakan serta mengatur proses pelaporan pembiakan tiap bulan. Keturunan generasi kedua satwa dari hasil penangkaran dapat diperdagangkan tanpa kuota. Untuk
satwa yang didapat dari alam, negara menentukan sistem kuota panen dan ekspor tahunan. Kuota untuk spesies yang tercantum dalam Lampiran CITES ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  yaitu otoritas ilmiah CITES bertanggung jawab di tingkat nasional. Indonesia juga  menetapkan  kuota  untuk  spesies  yang  tidak  terdaftar  dalam  CITES  (Janssen  &  Blanken, 2016).
Akan  tetapi,  realitasnya  pengambilan  binatang  liar  dari  alam  melebihi  kuota  yang  telah ditetapkan.  Temuan  dari  Traffic  menunjukan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  izin  pembiakan dan  penangkaran  satwa,  kenyataannya  tetap  bergantung  pada  perburuan  binatang  liar  untuk memenuhi  kebutuhan  ekspor.  Perusahaan  pun  membeli  satwa  liar  yang  masih  muda  untuk diperdagangkan  melalui  ekspor  (Nijman  &  Shepherd,  2009).  Satwa  liar  yang  didapat  melalui perburuan  untuk  keperluan  ekspor  sulit  dideteksi  disebabkan  didapat  dari  wilayah  terpencil. Murahnya biaya dari hasil buruan mendorong perusahaan penangkaran memilih mengambil dari para pemburu (Janssen & Blanken, 2016).
Desa-desa  sekitar  habitat  hewan  liar  atau  wilaya  konservasi  telah  menjadi  pemasok  bagi perusahaan  penangkaran  dalam  memperjualbelikan  satwa.  Rantai  perdagangan  telah  terbentuk antara desa “pemburu” dengan perusahaan penangkaran. Para pemburu yang ada di desa sekitar hutan  akan  menangkap  satwa  memberikannya  pada  pengepul  dan  akan  langsung  disalurkan  di perusahaan  penangkaran.  Satwa  yang  sudah  dikirimkan  ke  perusahaan  akan  menghadapi penyesuaian dan pembuatan dokumen yang dipalsukan untuk menunjukan bahwa binatang yang akan diperjualbelikan tersebut benar-benar berasal dari penangkaran. Rantai perdagangan antara desa  pemburu  dengan  perusahaan  penangkaran  telah  menyebabkan  penurunan  serius  jumlah populasi satwa yang diburu di habitatnya (Lyons & Natusch, 2011).
Negara pengimpor satwa liar dari Indonesia pada dasarnya kesulitan mengidentifikasi apakah binatang  yang  diperdagangkan  berasal  dari  perburuan  di  habitatnya  atau  didapat  melalui pembiakan dan penangkaran. Temuan dari Traffic menunjukan bahwa pembiakan kenyataannya tidak mencukupi bahkan pembibitan sama sekali tidak diatur. Mahalnya biaya, staf penangkaran yang  tidak  cakap  dan  waktu  lama  pembiakan  mendorong  proses  penangkaran  untuk  tujuan komersial tidak berjalan sukses (Nijman & Shepherd, 2009). Berbagai modus penipuan dengan bantuan oknum pejabat dilakukan untuk menyediakan dokumen yang dapat memberikan hewan dari  tangkapan  alam  berstatus  dari  penangkaran.  Perusahaan  tak  segan  memakai  jalan penyelundupan, agar kegiatan ekspor dapat tetap berjalan.
Metode perdagangan satwa lain yang muncul di Indonesia adalah dengan keterlibatan lembaga konservasi ex-situ. Berbagai  lembaga  yang telah memiliki izin konservasi ex-situ kenyataannya
beberapa kali justru terlibat dalam proses komodifikasi satwa liar. Alih-alih menjamin kehidupan hewan liar yang sudah tercerabut dari habitatnya, berbagai kasus menunjukan bagaimana lembaga konservasi justru memperparah pengkondisian satwa sebagai komoditas.
Tabel 2. Data Kasus Keterlibatan Lembaga Konservasi dalam Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal.
No Tahun Pelaku Kasus 1 2009 Oknum  Pegawai  Taman  Safari Indonesia  (TSI),  Kebun  binatang Pematang  Siantar  dan  Kebun Binatang Bandung (KBB). Jual-beli  satwa  langka  (ProFauna, 2016). 2 2012 Batang Dolphin Center . Perdagangan  lumba-lumba  (Silalahi, 2019). 2 2013 Kebun  Binatang  Ragunan  dan Kebun Binatang Surabaya. Barter  satwa  menjadi  modus  jual-beli hewan langka (Yasa, 2013). 3 2016 Oknum  Kebun  Binatang  (KB) Mangkang di Semarang. Jual-beli  satwa  langka  (ProFauna, 2016). 4 2016 Oknum  pegawai  dan  pengusaha mitra Kebun Binatang Bandung Jual-beli  hewan  yang sudah diawetkan tanpa izin (Guci, 2016b) 5 2016 Oknum  pegawai  dan  pengusaha mitra  Taman  Satwa  Cikembulan Garut. Jual-beli  hewan  yang sudah diawetkan tanpa izin (Guci, 2016a). 6 2019 Taman Safari Indonesia (TSI). Keterlibatan jual-beli satwa liar melalui metode pemutihan (Silalahi, 2019).
Sumber: Disarikan dari berbagai sumber.

## 5. Kesimpulan Dan Implikasi Kebijakan
Kajian  ini  telah  mendalami  bagaimana  kompleksitas  peminggiran  kehidupan  hewan  liar dengan menjadikannya sebagai komoditas semenjak berada di habitatnya. Langkah negara untuk melakukan  teritorialisasi  hutan  yang  bermotif  kepentingan  ekonomi  benar-benar  telah menyebabkan konflik sumber daya serius antara negara, masyarakat dan spesies lain yang ada di dalam hutan. Warga dan hewan liar menjadi pihak yang paling dirugikan dari proses teritorialisasi hutan.
Hewan liar menghadapi  kontrol legal dan pengendalian spesies  yang menyebabkan mereka seperti hidup dalam kandang yang sewaktu-waktu dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Warga sekitar hutan  yang miskin  pada  akhirnya menjadi  perambah hutan dan pemburu yang  memanfaatkan  nilai  ekonomi  satwa  liar.  Aparat  keamanan  seperti  militer  dan  kepolisian
sebagai bagian dari tangan negara ikut pula dalam mengeksploitasi nilai ekonomi hewan liar yang dikonstruksikan oleh negara. Akibatnya hewan liar menghadapi ancaman serius dalam hidupnya di habitat disebabkan menghadapi perburuan yang dilakukan oleh manusia. Rantai makanan telah menjadi  rente  ekonomi  di  mana  akumulasi  kapital  telah  menjadi  puncak  tertinggi  dari  proses “makan dan dimakan.”
Proses  komodifikasi  hewan  liar  yang  diawali  dengan  perburuan  liar  dilanjutkan  dengan berbagai metode perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Semua proses rente ekonomi ini benar-benar telah memperburuk perlakuan terhadap hewan liar dan superioritas satu  spesies terhadap  spesies  lain.  Modus  pertama  dari  rente  ekonomi  hewan  liar  adalah  adanya  transaksi terbuka  antara  pedagang  dan  pembeli. Kedua, transaksi  secara  tertutup  dengan  melakukan transaksi di tempat tertentu yang disepakati. Ketiga, transaksi melalui perantara, di mana dilakukan proses identifikasi terhadap pembeli potensial.
Keempat, metode barter di mana pembeli akan menukarkan satwa tertentu dan memberikan sejumlah uang atau barang untuk membeli satwa yang diinginkan. Kelima, transaksi secara daring dengan  memanfaatkan  sosial  media  dan  peran  kurir  dalam  menghubungkan  penjual-pembeli. Selanjutnya,  modus  perdagangan  dengan  pelibatan  komunitas  atau  organisasi  pecinta  satwa. Modus  lain  adalah  perusahaan  penangkaran  yang  melakukan  pemutihan  status  hewan  buruan untuk  keperluan  ekspor  ke  luar  negeri.  Terakhir,  keterlibatan  kebun  binatang  maupun  lembaga konservasi  dalam  pemutihan  status  buruan  hewan  liar  menjadi  status  penangkaran  sebagai penitipan hewan yang akan diperjualbelikan. Satwa yang diperdagangkan berada dalam kondisi yang menderita disebabkan berdesak-desakan di  kandang sempit dan jarang dibersihkan. Satwa liar juga harus menghadapi masalah terpisahnya induk dan anaknya akibat binatang yang berusia muda lebih banyak diperjualbelikan.
Untuk  menyelesaikan  problem  komodifikasi  yang  telah  mengancam  kehidupan  satwa  liar, maka diperlukan langkah untuk menghentikan proses rente ekonomi semenjak di habitatnya. Cara pandang  yang  digunakan  negara  untuk  mengatur  fungsi  habitat  semata  untuk  keperluan “pembangunan ekonomi” perlu diganti dengan sudut pandang keselarasan interaksi antarspesies. Kehidupan satwa yang ada di habitatnya perlu dijamin oleh negara. Penghentian terhadap ekspansi konsesi  perkebunan  dan  pertambangan  di  dalam  kawasan  hutan  harus  dihentikan.  Selain  itu, masyarakat yang telah kehilangan akses atas hutannya perlu diberikan hak-haknya kembali untuk memanfaatkan hutan tanpa harus menjadi perambah dan pemburu di dalam hutan. Negara harus mampu melihat bahwa satwa-satwa liar yang ada di dalam hutan pada dasarnya adalah indikator
keberlangsungan  alam,  maka  otoritas  harus  mampu  menjamin  keselarasan  antarspesies  dapat terjamin bukannya mengabaikan serta terlibat dalam proses komodifikasi.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  S.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perburuan  Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus NO.644/PID.SUS/PN.JMB). Legalitas , 8 (2), 48–72.
Anonim.  (2009).  Oknum  TNI  Pemburu  Gading  Gajah  Ditangkap.  Retrieved  February  3,  2020, fromhttps://tekno.kompas.com/read/2009/01/27/18132871/oknum.tni.pemburu.gading.gaja h.ditangkap
Anonim.  (2016).  Oknum  Aparat  Diduga  Terlibat  Perdagangkan  Satwa.  Retrieved  February  1, 2020,  from  https://www.matamatanews.com/oknum-aparat-diduga-terlibat-perdagangkan- satwa
Anonim. (2018). Perburuan Satwa Ilegal Ujung Kulon Libatkan Oknum Pamen Polri. Retrieved February  1,  2020,  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204210301-12- 351155/perburuan-satwa-ilegal-ujung-kulon-libatkan-oknum-pamen-polri
Anonim.  (2019).  Profauna  Soroti  Maraknya  Perdagangan  Satwa  Liar  di  Facebook.  Retrieved February  4,  2020,  from  https://kumparan.com/bandungkiwari/profauna-soroti-maraknya- perdagangan-satwa-liar-di-facebook-1r7xtio06ey
Antoro,  T.  D.  (2011).  Perambahasan  Kawasan  Hutan  Pada  Konservasi  Taman  Nasional  (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). Mimbar Hukum , 23 (3), 431–645.
Baker,  S.  E.,  Cain,  R.,  Kesteren,  F.  van,  Zommers,  Z.  A.,  D’Cruze,  N.,  &  Macdonald,  D.  W. (2013).  Rough  Trade:  Animal  Welfare  in  the  Global  Wildlife  Trade. BioScience , 63 (12),
928–938.
Batara, K. M. (2014). Eksistensi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional . Universitas Hasanuddin.
Budiani,  I.,  &  Raharningrum,  F.  (2018). Illegal  Online  Trade  In  Indonesian  Parrots .  Geneva. Retrieved from https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/TGIATOC- ParrotsTrade-A4-Web.pdf
Budiman,  A.  (2014).  Pelaksanaan  Perlindungan  Satwa  Langka  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). Gema , 26 (48), 1372–1380.
David.  (2018).  Anggota  Terlibat  Perburuan  Liar  Di  Ujung  Kulon,  Kapolri  Diminta  Tegas. Retrieved  February  1,  2020,  from  https://faktabanten.co.id/blog/2018/12/04/anggota- terlibat-perburuan-liar-di-ujung-kulon-kapolri-diminta-tegas/
Fernando,  D.  (2015). Pengaturan  Perlindungan  Satwa  Langka  Menurut  Konvensi  Cites  Dan Implementasinya Di Indonesia . Universitas Bung Hatta.
Geist, V. (1988). How Markets in Wildlife Meat and Parts, and the Sale of Hunting Privileges, Jeopardize Wildlife Conservation. Conservation Biology , 2 (1), 15–26.
Gibson, T. J., & Jackson, E. L. (2017). The economics of animal welfare. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz , 36 (1), 125–135.
Gomez,  L.,  Shepherd,  C.  R.,  &  Morgan,  J.  (2019).  Revealing  the  online  trade  of  Sun  Bears  in Indonesia. Traffic Bulletin , 31 (2), 67–71.
Guci,  T.  M.  (2016a).  Banyak  Satwa  Langka  Kebun  Binatang  Dijual,  Begini  Reaksi  BBKSDA
Jabar. Retrieved February 5, 2020, from https://www.tribunnews.com/regional/2016/11/01/banyak-satwa-langka-kebun-binatang- dijual-begini-reaksi-bbksda-jabar Guci,  T.  M.  (2016b).  Pengusaha  AS  Dapatkan  Satwa  Mati  dari  Kebun  Binatang  Bandung. Retrieved February 5, 2020, from
https://www.tribunnews.com/regional/2016/11/01/pengusaha-as-dapatkan-satwa-mati-dari- kebun-binatang-bandung
Hanif,  F.  (2015).  Upaya  Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  Melalui  Instrumen  Hukum  dan Perundang-undangan. Jurnal Hukum Lingkungan , 2 (2), 29–48.
Herdyanto,  A.  (2019).  Semakin  Langka  Makin  Mahal:  10  Fakta  Perdagangan  Satwa  Liar  Kian
Marak. Retrieved February 4, 2020, from
https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/perdagangan-satwa- dilindungi-makin-marak-di-indonesia/full
Hernawan, A. (2014). BBKP Surabaya sita nuri kepala hitam dari oknum TNI. Retrieved February 1, 2020, from https://www.lensaindonesia.com/2014/09/30/bbkp-surabaya-sita-nuri-kepala- hitam-dari-oknum-tni.html
Himawan,  S.  (2012). Pemberantasan  Wildlife  Crime  Di  Indonesia  Melalui  Kerjasama  Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) . Universitas Diponegoro.
International Primate Protection League. (2012). Perdagangan Primata Di Palembang, Sumatera Selatan . Jakarta. Retrieved from https://www.profauna.net/sites/default/files/downloads/publikasi-2012-perdagangan- primata-di-palembang-sumatera-selatan.pdf
Irjayani, F. (2016). Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Flora And Fauna Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). Journal of International Relations , 2 (1), 197–203.
Janssen, J., & Blanken, L. J. (2016). Going Dutch An analysis of the import of live animals from Indonesia
by the Netherlands . Selangor. Retrieved from https://www.traffic.org/site/assets/files/2334/indonesia-netherlands-live-animal-trade.pdf Karokaro, A. S. (2018). Jangan Ada Lagi Orangutan yang Dipelihara! Retrieved February 2, 2020, from https://www.mongabay.co.id/2018/10/03/jangan-ada-lagi-orangutan-yang-dipelihara/
Kasterine,  A.,  Arbeid,  R.,  O.  Caillabet,  &  Natusch,  D.  (2012). The  Trade  in  South-East  Asian
Python Skins . Geneva. Retrieved from
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/The Trade in Southeast Asian Python Skins for web.pdf
Kellya,  A.  B.,  &  Peluso,  N.  L.  (2015).  Frontiers  of  Commodification:  State  Lands  and  Their Formalization. Society & Natural Resources: An International Journal , 28 (5), 473–495.
Kurniawansyah,  R.  (2019).  Pelaku  Penyelundupan  Orang  Utan  Diduga  Oknum  TNI.  Retrieved February 2, 2020, from https://mediaindonesia.com/read/detail/243587-pelaku- penyelundupan-orang-utan-diduga-oknum-tni
Lukas,  M.  C.,  &  Peluso,  N.  L.  (2019).  Transforming  the  Classic  Political  Forest:  Contentious Territories in Java. Antipode , 1 (1), 1–25.
Lyons,  J.  A.,  &  Natusch,  D.  J.  D.  (2011).  Wildlife  laundering  through  breeding  farms:  Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (Morelia viridis) from Indonesia. Biological Conservation , 1–9.
Mangapu, A. M. P. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990. Lex Privatum , 5 (7), 91–98.
Mangunjaya, F. M., Prabowo, H. S., Tobing, I. S., Abbas, A. S., Saleh, C., Sunarto, … Mulyana, T.  M.  (2017). Pelestarian  Satwa  Langka  Untuk  Keseimbangan  Ekosistem  Penuntun Sosialisasi  Fatwa  MUI  NO  4,  2014  Tentang  Fatwa  Pelestarian  Satwa  Langka  Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem . Jakarta. Retrieved from https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/buku_pelestarian_satwa_untuk_keseimba ngan_ekosistem.pdf
Morzillo,  A.  T.,  Beurs,  K.  M.  de,  &  Martin-Mikle,  C.  J.  (2014).  A  conceptual  framework  to evaluate  human-wildlife  interactions  within  coupled  humanand  natural  systems. Ecology and Society , 19 (3), 43–54.
Nijman, V., Ardiansyah, A., Bergin, D., Birot, H., Brown, E., Langgeng, A., … Nekaris, K. A.-I. (2019).  Dynamics  of  illegal  wildlife  trade  in  Indonesian  markets  over  two  decades, illustrated by trade in Sunda Leopard Cats. Biodiversity , 1=14.
Nijman, V., & Shepherd, C. R. (2009). Wildlife Trade From ASEAN To The EU: Issues With The Trade  In  Captive-Bred  Reptiles  From  Indonesia .  Brussel,Belgia.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/233726944_Wildlife_trade_from_ASEAN_to_th e_EU_Issues_with_the_trade_in_captive-bred_reptiles_from_Indonesia
Paquet,  P.,  &  Darimont,  C.  (2010). Wildlife  conservation  and  animal  welfare:  two  sides  of  the same coin? Animal Welfare , 19 (2), 177–190.
Pasha, R., & Susanto, A. (2009). Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan Dengan  Pola  Penggunaan  Lahan  Di  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 5 (2), 82–94.
Peluso,  N.  L.  (1993).  Coercing  conservation?  The  politics  of  state  resource  control. Global Environment Change , 199–217.
Peluso,  N.  L.,  &  Lund,  C.  (2011).  New  frontiers  of  land  control:  Introduction. The  Journal  of Peasant Studies , 38 (4), 667–681.
Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Journal of Asian Studies , 60 (3), 761–812.
Prawignyo, K. A., & Ruhaeni, N. (2018). Pengaturan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) dan Implementasinya di Indonesia. Prosiding Ilmu Hukum , 4 (2), 852–856.
ProFauna. (2009). Wildlife Trade Survey On The Bird Markets In Java . Jakarta. Retrieved from http://worldanimal.net/documents/final-report-bird-market-survey-2009.pdf
ProFauna. (2012). Perdagangan Satwa Liar dan Bagian-bagiannya Semakin Tak Terkendali. Suara Satwa , 16 (3), 1–32.
ProFauna. (2013). Edukasi di Ketapang Kalimantan Barat untuk Mengurangi Konflik Orangutan dan Sawit. Suara Satwa , 17 (1), 2–3.
ProFauna.  (2016).  Ternyata  Pegawai  Kebun  Binatang  Ini  Malah  Terlibat  Dalam  Perdagangan
Satwa Langka. Retrieved February 5, 2020, from
https://www.profauna.net/id/content/ternyata-pegawai-kebun-binatang-ini-malah-terlibat- dalam-perdagangan-satwa-langka#.XkFdQCMxXIV
ProFauna. (2017). PROFAUNA Mendesak Diusut Tuntas Perburuan Penyu di Halmahera Selatan Oleh Oknum Berseragam Doreng. Retrieved February 1, 2020, from https://www.profauna.net/id/content/profauna-mendesak-diusut-tuntas-perburuan-penyu- di-halmahera-selatan-oleh-oknum-berseragam#.XkFAASMxXIU
Purnamasari,  A.  I.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Perdagangan  Satwa  Liar  Di  DKI  Jakarta . Universitas Terbuka.
Purnomo,  H.,  Shantiko,  B.,  Gunawan,  H.,  Sitorus,  S.,  Salim,  M.  A.,  &  Achdiawan,  R.  (2015). Ekonomi  Politik  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan:  Sebuah  pendekatan  analitis.  In diskusi terbatas  “Mencegah  Kebakaran  Lahan  dan  Hutan”  yang  diselenggarakan  oleh  Yayasan Sarana Wana Jaya (pp. 1–14).
Shepherd, C. R., & Magnus, N. (2004). Nowhere To Hide: The Trade In Sumatran Tiger . Selangor. Sianturi,  A.  (2020).  Oknum  Polisi  Terlibat  Penjualan  Satwa  Dilindungi.  Retrieved  February  3,
2020,  from  https://www.beritasatu.com/nasional/595422/oknum-polisi-terlibat-penjualan- satwa-dilindungi
Siburian,  R.  (2004).  Kebijakan  Kehutanan  Dan  Akibatnya  Bagi  Masyarakat  Lokal. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 6 (1), 121–136.
Silalahi,  M.  (2019).  Jejak  Transaksi  di  Taman  Safari.  Retrieved  February  5,  2020,  from https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/157438/jejak-transaksi-di-taman-safari
Siregar,  W.  A.  (2018).  Oknum  TNI  Diamankan  karena  Menjual  Offset  Harimau  Sumatera.
Retrieved February 2, 2020, from
https://news.okezone.com/read/2018/01/23/340/1848932/oknum-tni-diamankan-karena- menjual-offset-harimau-sumatera
Suyastri,  C.  (2012).  Mengukur  Efektivitas  CITES  Dalam  Menangani  Perdagangan  Satwa  Liar Dengan  Menggunakan  Identifikasi  Legalisasi  Artikel  CITES. Jurnal  Transnasional , 4 (1),
790–808.
Taufik, R. (2018). KPK temukan Modus Baru Suap dengan Satwa Langka Dilindungi. Retrieved February  2,  2020,  from  https://www.ngopibareng.id/timeline/kpk-temukan-modus-baru- suap-dengan-satwa-langka-dilindungi-393840
Wahono,  R.  (2016). Peran  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Daerah  Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) Dalam Pengendalian Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi . Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Warwick, C. (2014). The Morality of the Reptile “Pet” Trade. Journal of Animal Ethics , 4 (1), 74– 94.
Waryono,  T.  (2001).  Aspek  Pengendalian  Perdagangan  Ilegal  Satwa  Liar  Yang  Dilindungi  Di Propinsi Dki Jakarta. In Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, (pp. 1–9).
Yasa,  R.  M.  (2013).  Kebun  Binatang  Jual  Hewan  Langka.  Retrieved  February  10,  2020,  from https://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/04/0952092/Kebun.Binatang.Jual.Hewan.L angka