E-ISSN 2581-1002

## ANALISIS PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBDESA
(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) SECARA AKUNTABEL,

## TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF (STUDI PADA BEBERAPA DESA DI KOTA BANDA ACEH)
Ahmad Zaini* 1 , Endang Surasetyo Ningsih *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Ahmadzaini877@gmail.com *1 , endang_snt@yahoo.com *2

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  and  describe  the  making  and  implementation  of  APBDesa  (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa)    with  accountable,  transparent  and  participation.  This  research  is  descriptive research using a qualitative assessment approach.  The study population is 89 villages in the town of Banda Aceh by taking  18  sample  using  purposive  sampling  method.  The  data  for  this  study  were  obtained  through  interview, documentation  and  questionnaire-based.  The  results  showed  that  the  overall  the  process  planning  and implementation of APBDesa in villages from the research samples already done with accountable, transparent and participation and appropriate with the valid legislation.
Keywords: making, implementation, accountable, transparent, partisipation.

## 1. Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  menjelaskan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  NKRI  (Negara  Kesatuan Republik Indonesia). Secara politis undang-undang ini memberikan  pelimpahan  kewenangan  pemerintah pusat kepada pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa  mempunyai  wewenang  yang  disebut  dengan otonomi  desa.  Husin  (2015)  mendefinisikan  otonomi desa  sebagai  kewenangan  desa  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  sesuai  prakarsa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Desa  Pasal  34,  desa  berwenang  berdasarkan hak  asal-usulnya  untuk  mengurusi  sistem  organisasi masyarakat,  pembinaan  kelembagaan  masyarakat  dan lembaga  hukum,  pengelolaan  tanah,  kas  desa,  dan pengembangan peran masyarakat desa.
Dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan dan  otonomi  desa,  pemerintah  desa  membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa  yang nantinya
akan dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa).  Pendapatan  desa meliputi  semua  penerimaan  uang  melalui  rekening desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  1  tahun anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa, sedangkan  belanja  desa  meliputi  semua  pengeluaran dari  rekening  desa  yang  merupakan  kewajiban  desa dalam  1  tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Undang-undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  mengemukakan bahwa  struktur  pendapatan  desa  terdiri  atas pendapatan  asli  desa,  bantuan  dari  pemerintah  pusat, bantuan  dari  pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah provinsi,  sumbangan  dari  pihak  ketiga,  dan  pinjaman desa.
APBDesa disusun untuk mempermudah perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dalam upaya  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  akan  dilakukan di  setiap  desa.  Dengan  ditetapkannya  peraturan  desa tentang  APBDesa  akan  mempermudah  kepala  desa dalam  mengelola  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  yang dikucurkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
 ISSN: 1978-1520
Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  yaitu  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib dan  disiplin  anggaran.  Menurut  Krina  (2003:14) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini mengharuskan  kepala  desa  dan  perangkat  desa  untuk menyediakan  akses  informasi  kepada  masyarakat tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaan dari APBDesa itu sendiri.
Supriyono  (2001:23)  menjelaskan  akuntabilitas adalah perwujudan
kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  secara  periodik.  Dapat  diartikan  bahwa kepala  desa  dan  perangkat  desa  harus  mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan program yang telah ditetapkan dalam  APBDesa  secara berkala, baik bulanan  maupun  tahunan  yang  dibuktikan  dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
Partispatif  menurut  Krina  (2003:19)  adalah prinsip  bahwa  setiap  orang  atau  masyarakat  memiliki hak  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  di setiap  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah,  hak dalam pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  secara langsung  atau  secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini setiap kepala desa harus melibatkan masyarakat dalam proses  pengambilan  keputusan,  APBDesa  yang  telah disusun/direncanakan  oleh  perangkat  desa  harus dimusyawarahkan  kembali  oleh  kepala  desa  dalam forum  yang  melibatkan  masyarakat  secara  langsung atau  melalui  perwakilannya  yaitu  BPD  (Badan Permusyawaratan  Desa)  sebelum  ditetapkan  oleh kepala  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  yang dituangkan  dalam  APBDesa  dikelola  dalam  masa  1 tahun anggaran  yakni mulai tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember.
Tahapan  proses  penyusunan  APBDesa menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yaitu sekretaris  desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa tentang  APBDesa  berdasarkan  RKPDesa  (Rencana
Kerja  Pemerintah  Desa)  tahun  berjalan  dan menyampaikannya  kepada  kepala  desa,  kemudian kepala  desa  menyampaikan  rancangan  peraturan  desa tentang APBDesa kepada  BPD dan masyarakat untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  paling  lambat  3  (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Syamsi  (2014)  melakukan  penelitian  mengenai partisipasi  masyarakat  dalam  mengontrol  penggunaan anggaran  dana  desa.  Penelitian  ini  lebih  menekankan pada  keadaan  masyarakat  di  Desa  Wakan  yang  ikut berpartisipasi  dan  ikut  mengontrol  penggunaan anggaran  dana  desa.  Menurutnya,  pengelolaan  dana desa  masih  kurang  baik  dikarenakan  keputusan  yang dianggap  kurang  bijaksana,  tidak  ada  transparansi anggaran  dan  kurangnya  pertanggungjawaban  atas pembelanjaan  anggaran  dana  desa  itu  sendiri. partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  anggaran dana  desa masih  lemah  baik  dari  segi  fikiran,  tenaga, keahlian,  dan  waktu.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh keputusan  tidak  bijaksana,  komunikasi  yang  tidak interaktif,  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  dan pendidikan yang rendah.
Sisianto  (2015)  telah  melakukan  penelitian mengenai  Manajemen  Keuangan  Desa  dalam Penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  di  Desa  Tinting  Boyok  Kecamatan Sekadau  Hulu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Desa  Tinting  Boyok  secara  garis  besar  telah melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  masih belum  dilaksanakan  dengan  optimal.  Salah  satu elemen  manajemen  keuangan  yang  belum  optimal berada  pada  tahap  perencanaan.  Terbukti  dengan timbulnya  pembekuan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa periode  2  tahun  2013  sebagai  akibat  terlambatnya pelaporan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 2. Kajian Pustaka Desa
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) yang  dimaksud dengan desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
 ISSN: 1978-1520
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia). Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  Pasal  1  Ayat  (5)  juga  mendefinisikan  desa sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah NKRI.

## Pemerintahan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Pasal  1  Ayat    (1-2),  yang  dimaksud dengan  pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  NKRI, sedangkan  pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah  desa. Pemerintahan  desa  terdiri  atas  pemerintah  desa  (yang meliputi  kepala  desa  dan  perangkat  desa)  dan  BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

## Kekayaan Desa
Desa  sebagai  badan  hukum  mempunyai kekayaan yang jenisnya beragam. Jenis kekayaan desa menurut  Nurcholis  (2011:93)  terdiri  atas  tanah  kas desa,  pasar  desa,  pasar  hewan,  tambang  perahu, bangunan  desa,  pelelangan  ikan  yang  dikelola  oleh desa, dan lain-lain kekayaaan desa.
Pengelolaan  kekayaan  desa  dilaksanakan berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian nilai.  Pengelolaan  dana  desa  harus  berdayaguna  dan berhasil  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa. Pengelolaan  kekayaan  desa  harus  mendapatkan persetujuan dari BPD dan biaya pengelolaan kekayaan desa  ini  nantinya  akan  dibebankan  pada  APBDesa (Nurcholis, 2011:94).
Kekayaan  desa  dikelola  oleh  pemerintah  desa dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  kepentingan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan  masyarakat  desa.  Perencanaan  kebutuhan kekayaan  desa  disusun  dalam  rencana  kerja  dan APBDesa setelah  memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui pembelian,  sumbangan,  bantuan  dari  pemerintah
daerah  maupun  pihak  lain  dan  bantuan  dari  pihak kedua  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan peraturan yang ada.

## Keuangan Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Pasal  71 Ayat  (1)  Tahun  2014,  keuangan  desa  adalah  semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa  yang menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
Dalam  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa, menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan    desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,  pertanggung-jawaban  dan  pengawasan keuangan desa.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  tata kelola  yang  baik  ( good  governace )  dalam penyelenggaraan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan keuangan  desa,  dikelola  dalam  masa  1  (satu)  tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal  31  Desember  (Pasal  2,  Permendagri  No  37 Tahun 2007).

## APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu  tahun  yang  memuat  perkiraan  pendapatan, rencana  belanja  program  dan  kegiatan,  rencana pembiayaan  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa, dan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa  (Nurcholis, 2011:83).  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang output- nya  berupa  pelayanan  publik,  pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya  setiap  tahun  dan  dituangkan  dalam APBDesa.  Sehingga pemerintah  desa  wajib  membuat APBDesa,  sebab  melalui  APBDesa  kebijakan  desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang  sudah  ditentukan  anggarannya.  Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan,  pembangunan,  dan  perlindungan  kepada warga  dalam  tahun  berjalan  sudah  direncanakan
 ISSN: 1978-1520
anggarannya  sehingga  dipastikan  dapat  dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDesa pemerintah  desa  tidak  dapat  melaksanakan  program dan kegiatan pelayanan publik.
Pemerintah  desa  setiap  tahun  wajib  menyusun APBDesa. APBDesa tersebut merupakan pembiayaan terhadap  program  pembangunan  tahunan  yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan  tahunan  diturunkan  dari  program pembangunan  jangka  menengah  desa  (lima  tahun), yang  disebut  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014,  APBDesa  dapat  saja mengalami  perubahan  jika  mengalami  beberapa keadaan  tertentu.  Perubahan  tersebut  dilakukan apabila  terdapat  keadaan  yang  menyebabkan  harus dilakukannya  pergeseran  antara  jenis  belanja,  sisa lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya  harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Semua proses tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan keadaan darurat.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  dikenal dalam  organisasi  pelayanan  publik  yang  masih diminati  di  dalam  kompleksitas,  sejarah,  dan implikasinya. Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan  mengaudit,  melakukan  tanggung  jawab,  laporan kinerja,  menjawab  atas  perilaku  atau  tindakan- tindakan  yang  telah  dilakukan,  keputusan  dan tindakan,  terbuka  bagi  pemeriksaan  dan  peradilan, serta  bagian  dari  sanksi  dan  penghargaan  (Wilson, 1993:123).
Menurut  Supriyono  (2001:23)  akuntabilitas adalah
perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  secara  periodik.  Manajemen  suatu organisasi  dapat  dikatakan  sudah  akuntabel  apabila dalam  pelaksanaan  kegiatannya  telah  memenuhi persyaratan:  (1)  menentukan  tujuan  yang  tepat,  (2) mengembangkan  standar  yang  dibutuhkan  untuk pencapaian  tujuan,  (3) secara  efektif  mempromosikan penerapan  pemakaian  standar,  (4)  mengembangkan
standar  organisasi  dan  operasi  secara  ekonomis  dan efisien.
Konsep  akuntabilitas  mensyaratkan  adanya perhitungan “cost  and  benefits  analysis” dalam berbagai  kebijaksanaan  dan  tindakan  aparatur pemerintah.  Selain  itu,  akuntabilitas  juga  berkaitan erat  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  efektivitas kegiatan  dalam  pencapaian  sasaran  atau  target kebijaksanaan  atau  program.  Dengan  demikian,  tidak ada  satupun  kebijaksanaan,  program,  dan  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  yang terlepas dari prinsip ini.
Andangatmadja  (2012)  menjelaskan  bahwa  ada empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi  sektor  publik,  diantaranya accountability for  probity  and  legality , process  accountability , program accountability , dan policy accountability . Accountability  for  probity  and  legality (Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum) terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan  jabatan, kepatuhan  birokrat  terhadap  hukum  dan  jaminan penegakan  hukum,  serta  peraturan  lain  yang disyaratkan  dalam  penggunaan  sember  daya  publik. Ukuran  dari  akuntabilitas  hukum  adalah  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Process  accountability (akuntabilitas  proses) terkait dengan memadai atau tidaknya prosedur dalam rangka  pelaksanaan  tugas.  Proses  akuntabilitas mencakup  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Proses akuntabilitas ini termanifestasikan melalui  pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat, responsif, dan murah biaya.
Program accountability (program akuntabilitas) terkait  dengan  pertimbangan-pertimbangan  mengenai pencapaian  tujuan.  Apakah  tujuan  yang  ditetapkan dapat  dicapai  atau  tidak,  dan  apakah  telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan  hasil  yang  optimal  dengan  biaya  yang minimal.
Indikator  terakhir  terkait  akuntabilitas  yang harus  dimiliki  organisasi  sektor  publik  adalah policy accountability (akuntabilitas kebijakan). Akuntabilitas kebijakan  ini  terkait  dengan  pertanggungjawaban pemerintah  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.
 ISSN: 1978-1520

## Transparansi
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaran pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan, proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil- hasil  yang  dicapai.  Transparansi  yakni  adanya kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  informasi  adalah  informasi mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang dapat  dijangkau  oleh  publik.  Prinsip  transparansi memiliki  2  (dua)  aspek  yaitu:  (1)  komunikasi  publik oleh  pemerintah,  dan  (2)  hak  masyarakat  terhadap akses informasi (Krina, 2003:14).
Menurut  Krina  (2003:15)  transparansi  dapat diukur melalui indikator  seperti:
1) Mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan dan  standarisasi  dari  semua  proses-proses pelayanan publik.
2) Mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan- pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik,  maupun proses-proses didalam sektor publik.
3) Mekanisme yang menfasilitasi pelaporan maupun penyebaran  informasi  maupun  penyimpangan tindakan  aparat  publik  didalam  kegiatan melayani.

## Partisipasi
Menurut Krina (2003:19) Partisipasi merupakan prinsip  bahwa  setiap  orang  atau  masyarakat  memiliki hak  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah, keputusan  dalam  pengambilan  keputusan  dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dalam  rangka  penguatan  partisipasi  masyarakat,  ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah:
1) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2) Menyelenggarakan  proses  konsultasi  untuk menggali  dan  mengumpulkan  masukan-masukan dari  masyarakat  termasuk  aktifitas  masyarakat dalam kegiatan publik.
3) Mendelegasikan otoritas tertentu kepada
pengguna  jasa  layanan  publik  seperti  proses perencanaan  dan  penyediaan  panduan  bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  bagian  yang tak  terpisahkan  dari  pembangunan,  sehingga  nantinya semua  lapisan  masyarakat  akan  memperoleh  hak  dan kekuatan yang sama  untuk  menuntut atau mendapatkan  bagian  yang  adil  dari  manfaat pembangunan.
Menurut  Syamsi  (2014)  ada  beberapa  tahapan partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  Anggaran Dana Desa:
1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam
perencanaan  pembangunan  melalui  musrenbang desa untuk kemudian diteruskan dalam penyusunan APBDesa, dengan adanya musrenbang  desa  maka  masyarakat  terlibat langsung  sebagai  subjek  atau  pelaku  dalam perencanaan pembangunan.
2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program    yaitu  berupa  tenaga,  pikiran,  dan fasilitas  atau  peralatan  untuk  menunjang  proses pembangunan.
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol  atau  mengawasi  penggunaan  anggaran dana  desa  melalui  perencanaan  dan  pelaksanaan program.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Menurut  Sekaran  (2006:152)  yang  dimaksud desain penelitian adalah kerangka atau perincian kerja yang  akan  dilakukan  saat  penelitian,  sehingga diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  dan  arah dalam  melaksanakan  penelitian  tersebut.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Pengkajian penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, yaitu  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka- angka,  melainkan  berasal  dari  wawancara  dan dokumen resmi lainnya. Moleong (2007:6) mendefinisikan  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  peneliti  secara  holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Tingkat  intervensi  dalam  penelitian  ini  adalah intervensi  minimal.  Sekaran  (2006:166)  menjelaskan bahwa  dalam  tingkat  intervensi  minimal,  peneliti hanya  mengumpulkan  data  dan  tidak  melakukan
tindakan  untuk  mempengaruhi  hasil  penelitian. Horizon  waktu  dalam  penelitian  ini  adalah cross sectional , dimana data yang dikumpulkan hanya sekali baik selama periode harian, mingguan atau bulanan.
Menurut  Sugiyono  (2008:115)  populasi  adalah wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari  obyek/subyek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulan.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota Banda Aceh yang berjumlah 89 desa dari 9 kecamatan.
Namun penelitian ini hanya mengambil sampel, teknik  penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode purposive  sampling .  Dari  89 desa  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh,  penelitian  ini dilakukan  di  18  desa  yang  diambil  dari  seluruh kecamatan  berdasarkan  jumlah  penduduk  dan  jumlah alokasi dana desa.

## Metode Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (2010:203) metode penelitian adalah  berbagai  cara  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitiannya.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai upaya
mendapatkan  informasi  dengan  cara  bertanya langsung  kepada  informan  dengan  bertatapan muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara  terstruktur  kepada  aparatur  desa dengan  pedoman  yang  telah  dibuat  sebelumnya. Wawancara  ini  dilakukan  untuk  mengungkapkan secara  mendalam    proses  penyusunan  dan pelaksanaan  APBDesa  secara  akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa.
2. Dokumentasi Menurut Arikunto (2010:201) metode
dokumentasi  adalah  mencari  data  yang  berupa catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan sebagainya.  Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi diperoleh  dari  arsip  kegiatan  penyusunan APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  dan  arsip  lainnya  yang  dianggap
penting  dan  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana desa.

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  langkah-langkah  seperti yang  dikemukakan  oleh  Bungin  (2003:70),  yaitu sebagai berikut:
1) Pengumpulan Data ( Data Collection ) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan  analisis  data.  Kegiatan  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2) Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan  dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan,  mengkode,  menelusur  tema,  membuat gugus-gugus,  menulis  memo  dan  sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3) Display Data
Display  data  adalah  pendeskripsian  sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan  tindakan.  Penyajian  data  kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga  dapat  berbentuk  matrik,  diagram,  tabel  dan bagan.
4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan
( Conclution Drawing and Verification ) Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data.  Penarikan  kesimpulan  berupa  kegiatan interpretasi,  yaitu  menemukan  makna  data  yang telah disajikan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Proses  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Melalui Penyusunan RPJM Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  Pasal  79,  pemerintah  desa  harus menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Perencanaan  pembangunan  desa  ini  nantinya  akan disusun  secara  berjangka  yang  diawali  dengan
penyusunan  RPJM  Desa  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa)  untuk  jangka  waktu  6  tahun yang  akan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa.  RPJM Desa  merupakan  satu-satunya  dokumen  perencanaan yang  ada  di  desa  yang  digunakan  untuk  pedoman dalam  penyusunan  APBDesa  (Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa)  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  ketersedian  RPJM  Desa sangat membantu dalam proses penyusunan APBDesa.
Dari  hasil wawancara  langsung  yang  dilakukan di  18  desa  di  Kota  Banda  Aceh,  semua  desa  sudah memiliki  RPJM  Desa  namun  ada  sebagian  desa  yang melakukan  perubahan  dan  penambahan  isi  dalam RPJMDesa  dikarenakan  ada  peraturan  yang  baru, RPJM  Desa  juga  harus  sesuai  dengan  visi  dan  misi Kota  Banda  Aceh.  Desa  yang  melakukan  perubahan dan  penambahan  isi  dalam  RPJM  Desa  adalah  desa Beurawe  dan  desa  Lambaro  skep  yang  berada  di kecamatan Kuta Alam.
Berbeda  dengan  2  desa  tersebut,  16  desa  lain yang  menjadi  sampel  penelitian  sudah  mempunyai RPJMDesa  tanpa  perlu  ada  perubahan  yang  sudah disetujui  oleh  Walikota  melalui  pihak  kecamatan  dan sudah  menyusun  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  6  tahun  2014.  Secara  umum  RPJM  Desa tersebut ditetapkan oleh desa melalui qanun desa yang disahkan  oleh  kepala  desa.  RPJMDesa  ini  rata-rata berisikan  usulan  mengenai  pembangunan  dan pengembangan fasilitas desa, pemberdayaan masyarakat desa melalui pembuatan BUMDesa sesuai dengan visi dan misi desa yang telah dimusyawarahkan  sebelumnya  kepada  masyarakat, tuha  peut,  dan  aparatur  desa  lainnya  yang bersangkutan.
Proses Penganggaran
Dana Desa Melalui penyusunan APBDesa
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, proses  penganggaran  dana  desa  melalui  penyusunan rancangan  APBDesa  dikerjakan  oleh  sekretaris  desa berdasarkan RPJMDesa dan rencana kerja pemerintah desa  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada  kepala desa.  Kemudian  rancangan  APBDesa  tersebut disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati bersama.  Rancangan  APBDesa  tersebut  disepakati bersama  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan.
Setelah  disepakati  bersama  nantinya  rancangan APBDesa  akan  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada bupati/walikota  melalui  camat  paling  lambat  3  hari sejak  disepakati  untuk  dievaluasi.  Jika  rancangan APBDesa  tersebut  sudah  sesuai  dengan  kepentingan umum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  maka  kepala  desa  dapat  menetapkan rancangan APBDesa tersebut  menjadi peraturan  desa. Namun  jika  rancangan  APBDesa  tersebut  dianggap tidak sesuai dan masih kurang layak, maka kepala desa harus  melakukan  penyempurnaan  paling  lama  7  hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan,  hampir seluruh desa yang diteliti sudah mempunyai APBDesa kecuali  desa  Merduati  kecamatan  Kutaraja,  dari  hasil wawancara  dengan  Nurhayati  selaku  sekretaris  desa Merduati kecamatan Kutaraja mengatakan:
“Rancangan  APBDesa  untuk  tahun  2016  belum dikerjakan  sehingga  belum  disampaikan  kepada masyarakat,  untuk  melaksanakan  pembangunan desa  maka  mengacu  pada  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa.  Kami  akan  membuat  rancangan APBDesa  ini  untuk  kepentingan  umum  dan mengacu pada undang-undang yang berlaku”.
Pandangan  sekretaris  tersebut  menggambarkan bahwa  desa  tersebut  tidak  menganggap  APBDesa sebagai  sebuah  kebutuhan  yang  penting  dalam melaksanakan    rencana  keuangan  desa,  padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang  Keuangan  Desa,  proses  penganggaran  dana desa  melalui  penyusunan  rancangan  APBDesa dikerjakan oleh sekretaris desa berdasarkan RPJMDesa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  91, APBDesa sangat dibutuhkan karena seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening  kas  desa  dan  seluruh  penggunaannya ditetapkan  melalui  APBDesa.  APBDesa  ini  yang nantinya  akan  menjadi  pedoman  dan  acuan  bagi aparatur desa untuk melakukan proses pertanggungjawaban  berupa  penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Untuk  17  desa  lainya  yang  sudah  memiliki APBDesa,  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa terjadi  perbedaan  dalam  mekanisme  penyusunan APBDesa.  Ada  sebagian  desa  dalam  proses penyusunan APBDesa dilakukan oleh kaur
pemerintahan    yaitu  seperti  desa  Lambhuk,  desa Ceurih  kecamatan  Ulee  kareng,  desa  Ie  Masen  Kaye Adang kecamatan Syiah Kuala, desa Batoh kecamatan Lung Bata, desa Punge blang cut kecamatan Jaya baru.
Selebihnya  masing-masing  desa  dalam  proses penyusunan  rancangan  APBDesa  disusun  oleh sekretaris  desa  untuk  selanjutnya  dimusyawarahkan bersama  masyarakat,  hasil  kesepakatan  bersama  juga telah  disampaikan  kepada  pihak  kecamatan  untuk dievaluasi. Secara umum menurut masing-masing desa yang  diwakili  oleh  kepala  desa,  sekretaris  desa  dan kaur pemerintahan, APBDesa sudah dibuat berdasarkan  kepentingan  umum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  APBDesa  juga sudah dibuat secara transparan dan partisipatif.

## Proses  Pelaksanaan  APBDesa  melalui  Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa.  Jika  terdapat  desa  yang  belum memiliki  pelayanan  perbankan  di  wilayahnya  maka pengaturannya secara lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah  kabupaten/kota.  Untuk  semua  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan  di  desa harus  memiliki  bukti  yang  lengkap  dan  sah. Pemerintah  desa  juga  dilarang  melakukan  pungutan sebagai  penerimaan  desa  selain  yang  telah  ditetapkan dalam  peraturan  desa.  Selain  itu,  pengeluaran  desa yang  mengakibatkan  beban  APBDesa  tidak  dapat dilakukan  sebelum  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa  untuk  pelaksana  kegiatan  mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen  berupa  rencana  anggaran  biaya  yang  akan diverifikasi  oleh  sekretaris  desa  dan  disahkan  oleh kepala  desa.  Pelaksana  kegiatan  bertanggungjawab terhadap segala tindakan pengeluaran yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja  kegiatan dengan  mempergunakan  buku  pembantu  kas  kegiatan sebagai  pertanggungjawaban  pelaksana  kegiatan  di desa.  Biaya-biaya  pelaksana  kegiatan  yang  dilakukan harus  mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran
(SPP)  kepada  kepala  desa  yang  terdiri  atas  SPP, pernyataan  tanggung  jawab  belanja,  dan  lampiran bukti transaksi.
Sekretaris  desa  Ie  Masen  Kayee  Adang kecamatan  Syiah  Kuala  M.  Nasir  saat  ditanyai mengenai  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa    di kantor desa setempat, beliau mengatakan bahwa:
“Desa  ie  masen  kayee  adang  sudah  memiliki laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  setiap biaya  yang  dikeluarkan  semuanya  sudah  dicatat untuk  proses  pembuatan  laporan  realisasi APBDesa. Jumlah keseluruhan dana yang diterima dari  berbagai  sumber  pendapatan  sebesar  Rp.  1,2 milyar  dan  sudah  direalisasikan  untuk  pembuatan jalan,  saluran  pembuangan  limbah,  pembangunan ruko milik desa. Proses pembuatan laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  dilakukan  oleh  bendahara desa berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan dan bukti transaksi yang tersedia”.
Pemaparan M. Nasir selaku sekretaris desa Ie Masen  Kayee  Adang  kecamatan  Syiah  Kuala menegaskan bahwa desa ini sudah memiliki kesadaran yang baik dalam proses pelaksanaan APBDesa secara akuntabilitas.  Sama  halnya  dengan  desa  Punge  Blang Cut  kecamatan  Jaya  Baru,  Rizawardaniar  selaku sekretaris  desa  menjelaskan  bahwa  jumlah  dana  desa yang  diterima  sebesar  Rp  1.2  milyar,-  untuk  tahun anggaran  2016  dan  sudah  direalisasikan  untuk pembangunan jalan rabat beton dan rehabilitasi saluran pembuangan  limbah,  operasional  kantor  kepala  desa, dan  pengadaan  berbagai  fasilitas  lainnya  seperti pengadaan  komputer  dan  alat-alat  penting  lainnya. Desa  ini  juga  sudah  memiliki  laporan  pelaksanaan APBDesa  secara  semesteran  yang  merangkum keseluruhan  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Lampiran bukti  transaksi  juga  telah  disiapkan  dengan  baik sehingga  laporan  pelaksanaan  nantinya  akan mendukung informasi untuk laporan pertanggungjawaban kedepannya.
Kemudian  di  kecamatan  Meuraxa,  Nurdin selaku  kepala  desa  Lampaseh  Aceh  menjelaskan bahwa:
“Desa Lampaseh Aceh menerima dana desa sebesar Rp  1.2  milyar,-  untuk  tahun  anggaran  2016.  Dana tersebut direalisasikan untuk merehabilitasi mesjid, pembuatatan jalan desa, pemberdayaan masyarakat desa  dan  pengadaan  barang-barang  lainnya.  Desa
juga  sudah  memiliki  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  secara  semsteran  yang  disusun  oleh bendahara  desa  yang  dievaluasi  secara  langsung oleh  kepala  desa.  Bendahara  juga  secara  langsung mengumpulkan  setiap  lampiran  bukti  transaksi yang nantinya akan diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan
pembangunan”.
Penjelasan  dari  M.  Nasir,  Rizawardaniar, Nurdin  selaku  perwakilan  kecamatan  Syiah  Kuala, Meuraxa  dan  Banda  Raya  juga  telah  mewakili kecamatan lain yang ada di kota Banda Aceh. Masing- masing  desa  sudah  memiliki  laporan  pelaksanaan APBDesa  secara  semesteran  yang  merangkum keseluruhan  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Lampiran bukti  transaksi  juga  telah  disiapkan  dengan  baik sehingga  laporan  pelaksanaan  nantinya  akan mendukung informasi untuk laporan pertanggungjawaban  kedepannya.  Desa-desa  tersebut juga  sudah  mampu  menyusun  dan  melaksanakan APBDesa  secara  akuntabilitas  ,transparan  dan partisipasi,  hal  ini  dilihat  dari  tersedianya  laporan pelaksanaan APBDesa di masing-masing desa tersebut dan setiap pengeluaran sudah dibuktikan dengan bukti- bukti transaksi serta masyarakat yang terus memantau proses pembangunan di masing-masing desa.
Proses  Penatausahaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Desa Melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Laporan

## Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP)
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan
Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan  dilakukan  oleh  bendahara  desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir bulan  secara  tertib.  Bentuk  pertanggungjawaban  yang dilakukan  bendahara  desa  adalah  melalui  laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Dokumen yang  digunakan  untuk  penatausahaan  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  menggunakan  buku  kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
Untuk  proses  pelaporan,  kepala  desa  akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  berupa  laporan  semester  pertama  dan laporan  akhir  tahun  kepada  bupati/walikota.  Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semesteran disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari  tahun  berikutnya.  Selanjutnya  kepala  desa akan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  ditetapkan  dengan  peraturan  desa  yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa  tahun  anggaran  berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun  anggaran  berkenaan,  dan  format  laporan program  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang masuk ke desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis dengan  menggunakan  media  informasi  yang  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Media  tersebut  diantaranya papan  pengumuman,  radio  komunitas,  dan  media informasi lainnya.
Setelah melakukan wawancara  pada 18 desa di kota  Banda  Aceh,  terlihat  bahwa  keseluruhan  desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa dan laporan penyelenggaran  pemerintahan  tahunan.  Abdul  Mukti selaku  kepala  desa  Neusu  Jaya  kecamatan Baiturrahman menjelaskan bahwa desa sudah memiliki semua  laporan  yang  menyangkut  dengan  pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan, laporan tersebut  juga  sudah  disampaikan  kepada  masyarakat dan pemerintah kota Banda Aceh.
Pemaparan kepala desa Neusu Jaya juga seperti yang  dijelaskan  oleh  kepala  desa  Lambaro  Skep
 ISSN: 1978-1520
kecamatan  Kuta  Alam,  Nurdiansyah  Yusuf  selaku kepala desa menjelaskan:
“Desa sudah
memiliki
Laporan
Pertanggungjawaban.  Desa  juga  sudah  memiliki fasilitas  sistem  informasi  berupa  perangkat komputer.  Desa  juga  memiliki  kapasitas  sumber daya  manusia  yang  memadai  untuk  mengelola keuangan desa. Setelah
laporan pertanggungjawaban selesai  dibuat,  laporan tersebut  juga  telah  diinformasikan  kepada masyarakat  dengan  baik  melalui  berbagai  media yang tersedia. Menurut saya, Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat secara akuntabilitas dan transparan”.
Hal  yang  sama  juga  di  ungkapkan  oleh sekretaris  desa  Cot  Mesjid  kecamatan  Lung  Bata,  M. Saleh selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa:
“Desa sudah memiliki
Laporan
Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  (LPP).  Desa  juga  sudah  memiliki fasilitas  sistem  informasi  hardware  yang  lengkap berupa  komputer  dan  seluruh  perangkatnya.  Desa juga memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai  untuk  mengelola  administrasi  desa. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai dibuat, laporan  tersebut  juga  telah  diinformasikan  kepada masyarakat  dengan  baik  melalui  berbagai  media yang tersedia. Saya
rasa
Laporan
Pertanggungjawaban  ini  telah  dibuat  secara akuntabilitas dan transparan”.
Dari pernyataan kepala desa dan sekretaris desa tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  sesuai dengan  mekanisme  pertanggungjawaban  serta  unsur akuntabilitas  dan  transparansi  yang  ada.  Laporan pertanggungjawaban memang harus dipersiapkan oleh kepala desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  yang  telah  dicapai  dalam  rangka akuntabilitas  publik  dan  laporan  tersebut    di informasikan  kepada  masyarakat  dalam  rangka transparansi anggaran.

## Proses Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa pemerintah wajib membina dan mengawasi pemberian
dan  penyaluran  dana  desa,  alokasi  dana  desa,  bagi hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  dari  kabupaten/kota. Pemerintah  kabupaten/kota  juga  wajib  membina  dan mengawasi  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa mulai dari penyusunan APBDesa hingga pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  desa. Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Pasal  115,  pembinaan  dan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  pemerintah    kabupaten/kota antara  lain  memberikan  pedoman  pelaksanaan penugasan  urusan  kabupaten/kota  yang  dilaksanakan oleh  desa,  memberikan  pedoman  penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, memberikan pedoman  penyusunan  perencanaan  pembangunan partisipatif,  melakukan  fasilitasi  penyelenggaraan pemerintahan desa, melakukan evaluasi dan pengawasan  peraturan  desa,  menetapkan  pembiayaan alokasi  dana  perimbangan  untuk  desa,  mengawasi pengelolaan  keuangan  desa  dan  pendayagunaan  aset desa,  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi pemerintah  desa,  badan  permusyawaratan  desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  18 desa  di  kota  Banda  Aceh  memberikan  gambaran bahwa  secara  umum  keseluruhan  desa  tersebut  sudah mendapatkan  pelatihan,  pembinaan  atau  program pendampingan serta pengawasan kepada aparatur desa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  proses penyusunan  APBDesa  hingga    pertanggungjawaban penggunaan  keuangan  desa  dari  pemerintah  kota Banda  Aceh.    Desa  juga  sudah  diberikan  sosialisasi yang  memadai  dan  buku  pedoman  mengenai pelaksanaan  administrasi  keuangan  desa,  bahkan sekarang setelah adanya dana desa tersebut pemerintah desa  secara  langsung  sudah  diawasi  oleh  pihak inspektorat.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh sekretaris  desa  Jeulingke  Kecamatan  Syiah  Kuala, Anzib selaku sekretaris desa  menjelaskan bahwa:
“Pemerintah  kota  Banda  aceh  sudah  melakukan pembinaan  secara  langsung  kepada  aparatur  desa. kami  juga  diberikan  sosialisasi  dan  buku  panduan mengenai  pengelolaan  keuangan  desa  dan  hal terkait lainnya. Untuk pengawasan sekarang malah pihak inspektorat yang turun melakukan pengawasan  langsung  terhadap  pemerintah  desa. Usulan  saya  terhadap  pemerintah  kota  sebaiknya
memberikan  sosialisasi  yang  lebih  banyak  lagi dengan  melakukan  tarining  atau  pelatihan  berkala kepada  aparatur  desa  yang  masih  merasa  kurang mampu  dalam  mempertanggungjawabkan  laporan pertanggungjawaban dana desa”.
M.  Nasir  selaku  kepala  desa  Lambhuk kecamatan Ulee Kareng juga menegaskan bahwa:
“Pemerintah kota Banda Aceh  sudah pernah melakukan  pembinaan  secara  langsung kepada  aparatur  desa  melalui  pihak kecamatan.  Aparatur  desa  juga  diberikan sosialisasi  dan  buku  panduan  mengenai pengelolaan keuangan desa. Pihak inspektorat  juga  sudah  mengawasi  kinerja kami. Usulan saya terhadap pemerintah kota sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih banyak  lagi  dengan  melakukan  pelatihan (tryning)  berkala  kepada  aparatur  desa  yang masih  merasa  kurang  mampu  dalam mempertanggungjawabkan
laporan pertanggungjawaban dana desa”.
Penjelasan  dari  sekretaris  desa  Jeulingke kecamatan  Syiah  Kuala  dan  kepala  desa  Lambhuk kecamatan  Ulee  Kareng  menggambarkan  bahwa pemerintah kota Banda Aceh melalui pihak kecamatan sudah cukup baik dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  di berbagai kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Dari hasil wawancara yang dilakukan di 18 desa di  Kota  Banda  aceh  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1) Secara  keseluruhan  aparatur  desa  di  Kota  Banda aceh  sudah  melakukan  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  APBDesa  secara  akuntabilitas  yang dilihat  dari  adanya  laporan  pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah, dengan adanya  laporan  tersebut  maka  pemerintah  desa sudah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  program  dan  tujuan yang telah direncanakan.
2) Secara  keseluruhan  aparatur  desa  di  Kota  Banda aceh  sudah  melakukan  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  APBDesa  secara  transparan  yang
dilihat  dari  ketersediaan  informasi  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  mengenai  pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan desa.
3) Secara  keseluruhan  aparatur  desa  di  Kota  Banda aceh  sudah  melakukan  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  APBDesa  secara  partisipasi,  hal  ini dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat  setempat  yang  memperlihatkan  lebih dari  80%  masyarakat  sudah  terlibat  di  dalamnya serta  dari  penjelasan  kepala  desa  yang menyatakan  sudah  melibatkan  masyarakat  dalam proses penyusunan APBDesa.
4) Pemerintah  daerah  Kota  Banda  aceh  telah melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  aparatur  desa  melalui  sosialisasi, program  pendampingan,  dan  pelatihan  kepada aparatur desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Keterbatasan Penelitian
1) Penilaian  akuntabilitas  hanya  dilihat  dari  segi ketersedian  laporan  pertanggungjawaban  dan laporan  penyelenggaraan  pemerintah  saja,  tidak menelusuri  kegiatan-kegiatan  pemerintah  yang sudah berhasil dan gagal dilaksanakan.
2) Penelitian  ini  hanya  mendeskripsikan  hasil  dari pertanyaan  wawancara  yang  sudah  dibuat  saja serta  membandingkannya  dengan  peraturan perundang-undangan, tidak mencoba menjelaskan pengaruh  dan  dampaknya    dari  masing-masing faktor secara lebih terperinci.
3) Wawancara  dan  kuesioner  dalam  penelitian  ini belum sepenuhnya dikembangkan secara terperinci,  tetapi  hanya  dikembangkan  terkait indikator  yang  digunakan  untuk  melihat  proses- proses dan tahapannya saja.
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  di  atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:
1) Penilaian akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal.
2) Penelitian ini dapat dikembangkan untuk melihat pengaruh dan dampaknya yang berkenaan dengan pengelolaan  keuangan  desa  seperti  kapasitas sumber  daya  manusia,  pemahaman  sistem pengelolaan  keuangan  desa,  dan  pengawasan
 ISSN: 1978-1520
pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa. 3) Hendaknya melakukan pengembangan wawancara  dengan  sampel  penelitian  yang  lebih luas  untuk  melihat  bagaimana  pengelolaan keuangan desa secara lebih baik.

## Daftar Pustaka
Andangatmadja,  Andi.  2012. Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium  IPA  pada  Sekolah  Menengah Pertama  di  Kabupaten  Gresik  Jawa  Timur .
Tesis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan  Praktek .  Edisi  revisi.  Bandung:
Rineka Cipta.
Bungin,  Burhan.  2003. Analisis  Data  Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan
Metodologis  Kearah  Penguasaan  Model Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jakarta: Indeks.
Husin,  Hasman  Sulumin.  2015.  Pertanggungjawaban
Penggunaan Alokasi Dana Desa pada
Pemerintahan  Desa di  Kabupaten  Donggala. E-
Jurnal Katalogis. Vol 3: 43-53.
Kazimoto, Paluku. 2013. Analisis Of Village Financial Management Challenges In Arumeru District In Tanzania. International  Journal  of  Research  in Social Sciences. Vol 3: 2307-227X. Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &
Partisipasi .  Jakarta:  Sekretariat  Good  Public Governance.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Jakarta: Erlangga.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  6  Tahun
2014  tentang Desa .
____. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
____. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113 Tahun    2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
____. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Pemerintahan Desa.
____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sekaran,  Uma.  2006. Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Sisianto,  Depi.  2015.  Manajemen  Keuangan  Desa Dalam  Penyusunan  Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Tinting Boyok  Kecamatan  Sekadau  Hulu. Jurnal  S-1 Ilmu Pemerintahan . Vol 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015.
Sugiyono.  2008. Metode  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supriyono.  2001. Akuntansi  Manajemen  3:  Proses Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN.
Syamsi,  Syahrul.  2014.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Mengontrol  Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 3: 21- 28.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. E-Journal Pemerintahan Integratif. Vol 1: 51-64.
Warsono, Hadi & Ruksamin. 2014. The Obstacles Of Implementation  Of  Village  Allocation  Fund Program  In  The  North  Konawe  Southeast Sulawesi. Journal  of  Management  and Sustainability . Vol 4: 1925-4733.
Wilson, John & Hinton, Peter. 1993. Public Service & The  1990’s,  Issues  in  Public  Service  Finance and Management . Great Britain: Tudor Business Publishing Ltd.