## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 5 Nomor 1, Tahun 2024 ( ISSN 2721-8325 )
Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara
Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: valakbarokah@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  kedepannya  terkait  dengan illicit  enrichment sebagai  upaya  pemulihan  aset  negara  di Indonesia.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  terkait illicit  enrichment sebagai  upaya  pemulihan  aset  negara.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif,  yang  ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi  kepustakaan,  literatur  hukum,  serta  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  diketahui bahwa  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  menjadikan illicit enrichment sebagai  delik  di  dalam  Undang-Undang  Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum  berjalan  secara  maksimal,  dikarenakan  masih  terdapat keterbatasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi  serta  memulihkan  kerugian keuangan negara.
Kata Kunci: Illicit Enrichment ,
Kebijakan Hukum Pidana, Pemulihan Aset Negara.
ARTICLE HISTORY Submission: 2024-02-16 Accepted: 2024-03-07 Publish: 2024-03-07
KEYWORDS: Illicit Enrichment, Criminal Law Policy, Recovery of State Assets

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out and examine how future  criminal  law  policies  related  to  illicit  enrichment  as an  effort  to  recover  state  assets  in  Indonesia.  The formulation of the problem in this study is how criminal law policy  related  to  illicit  enrichment  as  an  effort  to  recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials  such  as  literature  studies,  legal  literature,  and laws and regulations related to research. The results of the study  found  that  Indonesia  has  not  yet  made  illicit enrichment  an  offense  in  the  Anti-Corruption  Law  so  that efforts  to  restore  state  financial  losses  have  not  been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999  concerning  Eradication  of  Corruption  in  combating corruption and recovering state financial losses.

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi terus menjadi permasalahan yang tidak pernah berakhir di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa  korupsi  merupakan extraordinary  crime yang  membutuhkan  penanganan  dan pemberantasan  yang  luar  biasa  pula.  Korupsi  didefinisikan  oleh Transparency International sebagai  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kepercayaan masyarakat  untuk  kepentingan  pribadi. 1 Di  Indonesia,  pengaturan  terkait  korupsi terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Dalam  upaya  mengatasi  kerugian  keuangan  negara  yang  timbul  akibat  tindak pidana  korupsi,  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  telah  mengatur mengenai pemulihan aset/keuangan negara melalui pengembalian aset yang sekaligus bertujuan  untuk  memiskinkan  para  koruptor.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya  proses pengembalian aset/keuangan negara tersebut belum berjalan dengan optimal.
Isu  terkait  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia saja,  tetapi  juga  menjadi  permasalahan  global  yang  mendorong  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  untuk  membentuk  konvensi  Internasional  dalam  upaya  melawan korupsi, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Konvensi  anti  korupsi  tersebut  mewajibkan  para  negara  peserta  untuk mengimplementasikannya  dengan  menyelaraskan  hukum  dan  peraturan  nasional dengan konvensi tersebut.
Salah  satu  delik  yang  terdapat  didalam  UNCAC  yaitu  mengenai illicit  enrichment . Definisi illicit enrichment menurut Pasal 20 UNCAC yaitu peningkatan yang signifikan pada aset-aset yang dimiliki oleh pejabat publik yang mana ia tidak dapat menjelaskan secara  masuk  akal  sehubungan  dengan  pendapatannya  yang  sah  menurut  hukum. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah  meratifikasi  UNCAC  melalui Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nation  Convention Against  Corruption, namun  sampai  saat  ini illicit  enrichment belum  menjadi  delik pidana dalam sistem hukum Indonesia.
Saat  ini  yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan  pengejaran  terhadap  aset  yang dimiliki  oleh  para  koruptor.  Indonesia  memerlukan  peraturan  khusus  yang  dapat merampas kekayaan pejabat publik yang meningkat secara signifikan, namun asal-usul keabsahannya  tidak  dapat  dijelaskan.  Akan  tetapi  Indonesia  masih  belum  memiliki peraturan ini walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 20 UNCAC.
Padahal dengan mengkriminalisasi illicit enrichment dapat menjadi salah satu solusi dalam  upaya  penguatan  perangkat  hukum  dalam  agenda  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  serta  juga  untuk  mewujudkan  kerjasama  internasional  dan asset recovery yang optimal. 2 Hal tersebut disebabkan oleh adanya karakteristik kasus korupsi yang dalam praktiknya semakin sulit untuk ditangani, terutama dalam konteks pejabat  publik  yang  meningkatkan  kekayaan  secara  tidak  wajar  jika  dibandingkkan dengan penghasilannya yang sah menurut hukum. Realita tersebut terefleksikan dalam kasus  yang  menimpa  Gayus  Tambunan,  Neneng  Hasanah,  Zumi  Zola,  dan Romahurmuziy.
Dalam kasus-kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat bahwa terdapat  peningkaan  harta  kekayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  pendapatan  dari  gaji
1 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi , Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.
2 Bayu Miantoro, “Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia”, Veritas et Justitia , Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 157.
para  pejabat  publik  tersebut.  Contohnya  pada  kasus  Gayus  Tambunan,  seorang  PNS dengan  golongan  IIIA  di  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Kementetian  Keuangan.  Dalam kasus tersebut, Gayus diketahui memiliki harta kekayaan senilai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentu saja menciptakan kejanggalan mengingat posisinya sebagai seorang pegawai pajak golongan IIIA yang seharusnya tidak memiliki kekayaan sebesar itu. 3 Contoh kasus lain yaitu menimpa seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan  yang  bernama  Rafael  Alun  Trisambodo.  Menurut  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan  senilai  56  miliar  rupiah.  Jumlah  tersebut  dinilai  publik  tidak  wajar  bagi seorang  pegawai  pajak  sehingga  sumber  harta  kekayaan  Rafael  patut  dipertanyakan. Selain  itu  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  juga  telah mendeteksi terdapat 40 rekening yang dimiliki Rafael bersama keluarga dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. 4 Harta kekayaan yang dimiliki Rafael lebih tinggi dari Dirjen Pajak Maupun dari Menteri Keuangan. Fakta lain menunjukkan bahwa ada beberapa aset kekayaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan pada LHKPN. 5 Hal ini  tentu  patut  dicurigai  terkait  asal-usul  harta  kekayaan  rafael  tersebut,  karena terdapat  peningkatan  harta  kekayaan  yang  secara  signifikan  dari  tahun  ke  tahun berdasarkan data LHKPN Rafael Alun Trisambodo.
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  menduga  adanya pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Rafael.  Namun  tudingan  itu  tidak  bisa  langsung diproses oleh KPK karena tidak ada tindak pidana awalnya. Wakil ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa jika illicit enrichment sudah diatur menjadi delik, maka Rafael  sudah  dapat  dijadikan  sebagai  tersangka. 6 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih terdapat kesulitan dan hambatan bagi para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi serta mengembalikan aset/keuangann negara yang telah dicuri, karena di Indonesia masih terdapat kekosongan norma terkait illicit enrichment.
Pengaturan  mengenai illicit  enrichment memang  sebuah  kebutuhan  yang  nyata dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Maka  dari  itu  diperlukan  adanya  upaya kebijakan  hukum  pidana  terkait illicit  enrichment yaitu  dengan  menentukan  sejauh mana perlu mengubah atau memperbaharui ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku saat  ini,  kemudian  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan terjadinya  tindak  pidana,  serta  menentukan  bagaimana  proses  hukum  yang  harus dilaksanakan  dalam  menanggulangi  kejahatan illicit  enrichment .  Karena  Undang- Undang  tindak  pidana  korupsi  yang  ada  saat  ini  masih  memiliki  keterbatasan  dalam mengejar kembali aset-aset negara yang telah hilang akibat tindak pidana korupsi.
Apabila Indonesia menempatkan illicit enrichment sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  maka  aturan  tersebut  tidak  hanya  mengincar individu  atau  pelaku  sebagai  target  akan  tetapi  juga  berusaha  untuk  mengembalikan aset  yang  telah  terampas  melalui  strategi follow  the  money. 7 Sehingga  pejabat  yang memiliki  harta  kekayaan  yang  tidak  wajar  dapat  dimiskinkan  dan  upaya  pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan.
3 Dicky  Anandya  Kharystya  Putra,  “Tinjauan  Atas  Kriminalisasi  Illicit  Enrichment  Dalam  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia”, Indonesia Criminal Law Review, volume 1, nomor 1, 2021, hlm. 45.
4 Yefta Christopus Asia Sanjaya, “Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus Tambunan”, Kompas.com, 2023.
5 Rizky  Nur  Cahyani,  “Analisis  Kasus  Penyalahgunaan  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Oleh Rafael Alun Trisambodo”, HOMBIS Journal, volume 2, nomor 1, hlm. 71.
6 Candra Yuri Nuralam, “Rafael Alun Bisa Langsung jadi Tersangka Jika Illicit Enrichment Berlaku di Indonesia”,  Medcom.id,  Jakarta,  2023.  https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxlzN-rafael- alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia
7 Bayu Miantoro, Op. Cit. Hlm. 153.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut melalui  penelitian  mengenai  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terkait Illicit  Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitia l n  ini  mengguna l ka l n  jenis  penelitia l n  Yuridis  Norma l tif,  ya l ng  ditulis  denga l n menga l na l lisis serta l mengka l ji ba l ha l n-ba l ha l n hukum seperti studi kepusta l ka l a l n, litera l tur hukum, serta l pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n dima l na l terka l it denga l n penelitia l n.
C. PEMBA l HA l SA l N Pa l da l ta l hun 2003 tela l h la l hir sebua l h Konvensi PBB mela l wa l n korupsi (United Na l tion Convention A l ga l inst Corrution) ya l ng disa l hka l n di Merida l , Mexico. Indonesia l merupa l ka l n sa l la l h  sa l tu  nega l ra l piha l k  ya l ng  tela l h  mena l nda l ta l nga l ni  da l n  mera l tifika l si  UNCA l C  mela l lui Unda l ng-Unda l ng  Nomor  7  Ta l hun  2006  tenta l ng  Pengesa l ha l n  UNCA l C.  UNCA l C  meya l kini ba l hwa l pembua l ta l n  pera l tura l n  mengena l i illicit  enrichment buka l n  ha l nya l untuk  tujua l n pencega l ha l n  da l n  peninda l ka l n  korupsi,  teta l pi  juga l untuk  memfa l silita l si  kerja l sa l ma l interna l siona l l  da l n  pemuliha l n  a l set  ya l ng  lebih  efektif.  Konsep  peningka l ta l n  ha l rta l keka l ya l a l n seca l ra l tida l k wa l ja l r a l ta l u illicit enrichment selengka l pnya l dia l tur da l la l m Pa l sa l l 20 UNCA l C, ya l itu:
“Subject to its constitution a l nd the funda l menta l l principles of its lega l l system, ea l ch Sta l te Pa l rty sha l ll consider a l dopting such legisla l tive a l nd other mea l sures a l s ma l y be necessa l ry  to  esta l blish  a l s  a l crimina l l  offence,  when  committed  intentiona l lly,  illicit enrichment, tha l t is, a l significa l nt increa l se in the a l ssets of a l public officia l l tha l t he or she ca l nnot rea l sona l bly expla l in in rela l tion to his or her la l wful income.” Berda l sa l rka l n  Pa l sa l l  tersebut,  UNCA l C  mengusulka l n  a l ga l r  nega l ra l -nega l ra l peserta l mempertimba l ngka l n  penga l mbila l n  tinda l ka l n  legisla l tif  a l ta l u  la l ngka l h-la l ngka l h  la l in  ya l ng sesua l i  denga l n  prinsip-prinsip  da l sa l r  sistem  hukum  ma l sing-ma l sing  nega l ra l peserta l da l la l m menja l dika l n illicit enrichment seba l ga l i sua l tu tinda l k pida l na l , ya l itu berupa l tinda l ka l n senga l ja l untuk  memperka l ya l diri  sendiri  ya l ng  menga l kiba l tka l n  peningka l ta l n  signifika l n da l la l m ha l rta l keka l ya l a l n seseora l ng peja l ba l t publik, ya l ng tida l k sesua l i denga l n penda l pa l ta l n mereka l ya l ng sa l h.
Di Indonesia l sa l mpa l i sa l a l t ini illicit enrichment ma l sih belum menja l di sua l tu keja l ha l ta l n dika l rena l ka l n  belum  a l da l nya l a l tura l n  ya l ng  menga l tur  terka l it illicit  enrichment .  Urgensi untuk menga l tur illicit enrichment keda l la l m hukum na l siona l l dika l rena l ka l n hukum ya l ng a l da l ma l sih  belum  ma l ksima l l  da l la l m  memulihka l n  kerugia l n  keua l nga l n  nega l ra l .  Ha l l tersebut terja l di ka l rena l dida l la l m Unda l ng-Unda l ng tinda l k pida l na l korupsi ma l sih memiliki keterba l ta l sa l n  da l la l m  upa l ya l memulihka l n  kerugia l n  keua l nga l n  nega l ra l .  Bebera l pa l da l ri keterba l ta l sa l n-keterba l ta l sa l n  UU  tipikor  da l la l m  memulihka l n  kerugia l n  keua l nga l n  nega l ra l da l pa l t dissebutka l n seba l ga l i berikut: 8
1. Proses  pera l mpa l sa l n  ha l rta l keka l ya l a l n  koruptor  sa l a l t  ini  ha l nya l bisa l dila l kuka l n terha l da l p  ba l ra l ng  ya l ng  diguna l ka l n  a l ta l u  diperoleh  da l ri  tinda l k  pida l na l korupsi a l ta l u  ba l ra l ng  ya l ng  mengga l ntika l nnya l (Pa l sa l l  18  A l ya l t  (1)  huruf  a l ).  Pera l mpa l sa l n ha l rta l keka l ya l a l n  la l in  dilua l r  ka l sus  ya l ng  seda l ng  diproses  tida l k  dimungkinka l n. Pa l da l ha l l buka l n tida l k mungkin ba l hwa l terpida l na l memiliki ha l rta l keka l ya l a l n ya l ng
8 Bayu Miantoro, Ibid., hlm . 164.
tida l k  sesua l i  denga l n  penda l pa l ta l n  sa l h  mereka l .  Misa l lnya l seora l ng  peja l ba l t  ya l ng memiliki mobil da l n ruma l h mewa l h serta l rekening ya l ng gemuk.
2. Pengga l ntia l n kerugia l n keua l nga l n nega l ra l ya l ng tida l k berja l la l n ma l ksima l l. Pa l sa l l 18 A l ya l t  (1)  huruf  b  menga l tur  ba l hwa l ma l ksimum  pemba l ya l ra l n  ua l ng  pengga l nti ya l itu  ha l nya l sebesa l r  ya l ng  tela l h  dinikma l ti  da l ri  sebua l h  ka l sus  korupsi.  Da l la l m bebera l pa l ka l sus, sering ka l li proses pengga l ntia l n kerugia l n nega l ra l tida l k berja l la l n denga l n ma l ksima l l, ka l rena l kerugia l n ya l ng timbul a l kiba l t tinda l ka l n terpida l na l tida l k da l pa l t dipulihka l n sepenuhnya l , ka l rena l hukuma l n ta l mba l ha l n (ya l itu pemba l ya l ra l n ua l ng  pengga l nti)  jumla l h  ma l ksima l lnya l ha l nya l seta l ra l denga l n  ya l ng  tela l h dinikma l ti oleh si terpida l na l korupsi.
3. Ma l sih terda l pa l t cela l h hukum ya l ng memungkinka l n untuk tida l k memba l ya l r ua l ng pengga l nti.  Jika l keka l ya l a l n  milik  terpida l na l tida l k  da l pa l t  ditemuka l n,  ba l ik disembunyika l n a l ta l u ka l rena l tida l k a l da l la l gi, ma l ka l kewa l jiba l n pemba l ya l ra l n ua l ng pengga l nti da l pa l t diga l ntika l n denga l n hukuma l n kurunga l n. Ha l l ini kera l p menja l di kelema l ha l n  da l la l m  upa l ya l pembera l nta l sa l n  korupsi  da l n  pemuliha l n  kerugia l n keua l nga l n  nega l ra l ,  jika l seja l k  proses  penyelidika l n  da l n  penyidika l n  penega l k hukum  tida l k  menelusuri  da l n  menyita l a l set.  Jika l menunggu  vonis  terlebih da l hulu,  ma l ka l terda l pa l t  pelua l ng  besa l r  ba l gi  terpida l na l untuk  menga l lihka l n, menyembunyika l n, serta l menjua l l terlebih da l hulu a l set-a l setnya l . Penga l tura l n ya l ng terda l pa l t da l la l m UU Tipikor sa l a l t ini dinila l i tida l k tepa l t seca l ra l teoritis. seba l iknya l jenis  pida l na l ba l da l n  da l n  pida l na l fina l nsia l l  ha l rus  dibeda l ka l n.  Ua l ng  pengga l nti seha l rusnya l dia l ngga l p seba l ga l i sebua l h huta l ng ya l ng ha l rus diba l ya l r dima l sa l depa l n a l pa l bila l keka l ya l a l n terpida l na l tida l k ditemuka l n, da l n huta l ng tersebut da l pa l t dita l gih kepa l da l a l hli wa l risnya l . 4. Terda l pa l t  pembuktia l n  ya l ng  sulit.  Pera l mpa l sa l n  a l set  a l ta l u  pemba l ya l ra l n  ua l ng pengga l nti  da l ri  a l set  si  terpida l na l korupsi  ha l nya l da l pa l t  dila l ksa l na l ka l n  setela l h tinda l k pida l na l korupsi tela l h terbukti di Penga l dila l n. Ha l l ini da l pa l t mengha l mba l t usa l ha l da l la l m  membera l nta l s  tinda l k  pida l na l korupsi,  teruta l ma l jika l penega l k hukum  menemuka l n  a l da l nya l a l set  la l in  milik  koruptor  ya l ng  a l sa l l-usulnya l tida l k jela l s da l n tida l k seba l nding denga l n penda l pa l ta l nnya l ya l ng sa l h. Sistem hukum da l la l m pembera l nta l sa l n tinda l k pida l na l korupsi di Indonesia l , khususnya l da l la l m  ha l l  pemuliha l n  a l set  ya l ng  ma l sih  berfokus  pa l da l upa l ya l pemida l na l a l n  ba l da l n menga l kiba l tka l n  ma l sih  tingginya l jumla l h  kerugia l n  keua l nga l n  nega l ra l a l kiba l t  tinda l k pida l na l korupsi. Contohnya l , pa l da l ta l hun 2018 jumla l h a l set ya l ng berha l sil dikemba l lika l n ha l nya l sekita l r  222  mila l r  rupia l h  da l ri  tota l l  7,62  triliun. 9 Da l la l m  usa l ha l untuk mengemba l lika l n  a l set  terka l it  tinda l k  pida l na l korupsi,  Indonesia l berpedoma l n  pa l da l KUHA l P  da l n  UU  No.  20  Ta l hun  2001  tenta l ng  Peruba l ha l n  a l ta l s  UU  No.  31  Ta l hun  1999 tenta l ng Pembera l nta l sa l n Tinda l k Pida l na l Korupsi.
Kenda l ti demikia l n, meka l nisme penyita l a l n a l set ya l ng terda l pa l t da l la l m Pa l sa l l 38 hingga l Pa l sa l l  46  Kita l b  Unda l ng-Unda l ng  Hukum  A l ca l ra l Pida l na l ma l sih  belum  cukup  mema l da l i untuk  mema l stika l n  dila l kuka l n  penyita l a l n  tida l k  cukup  kua l t  untuk  menja l min  peyita l a l n
9 Novita Sari Simamora, “Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp 7,62 Triliun”, Bisnis.com,  2020.  https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total- kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun
seca l ra l komprehensif  (menyeluruh). 10 Ba l hka l n,  a l tura l n  ya l ng  dimua l t  da l la l m  KUHA l P tersebut  ma l sih  terkesa l n  sa l nga l t  renta l n  terha l da l p  kemungkina l n  untuk meminda l hta l nga l nka l n  a l set  ha l sil  tinda l k  pida l na l korupsi  ka l rena l ma l sih  terda l pa l t  potensi a l set  tersebut  ba l ru  ditemuka l n  setela l h  putusa l n  ha l kim  berkekua l ta l n  hukum  teta l p ( inkra l cht ).  Dita l mba l h  la l gi,  pera l mpa l sa l n  a l set  ya l ng  dia l tur  da l la l m  KUHA l P  lebih  berfokus pa l da l pengungka l pa l n  tinda l k  pida l na l . 11 Ha l l  tersebut  tentu  sa l ja l menja l di  isu  ya l ng  sa l nga l t serius  ka l rena l tela l h  terja l dinya l pembia l ra l n  terha l da l p  pela l ku  tinda l k  pida l na l untuk  teta l p menikma l ti  ha l sil  da l ri  a l set  ya l ng  tela l h  diperoleh  dika l rena l ka l n  tida l k  a l da l nya l tinda l ka l n efektif untuk mencega l hnya l . Sa l la l h  sa l tu  contoh  ba l hwa l di  Indonesia l ma l sih  terda l pa l t  keterba l ta l sa l n  hukum  da l la l m usa l ha l untuk  mengemba l lika l n  kerugia l n  nega l ra l ya l itu  pa l da l ka l sus  Ga l yus  Ta l mbuna l n. Berda l sa l rka l n  putusa l n  Ma l hka l ma l h  A l gung  Nomor  1198  K/Pid.sus/2011,  ha l rta l ya l ng da l pa l t  dira l mpa l s  da l ri  Ga l yus  Ta l mbuna l n  ha l nya l la l h  ua l ng  senila l i  74  milia l r  rupia l h,  31 ba l ta l ng ema l s, serta l ruma l h mewa l h di da l era l h Kela l pa l Ga l ding, Ja l ka l rta l Uta l ra l . Jumla l h ha l rta l ya l ng  berha l sil  dira l mpa l s  ini  ba l hka l n  belum  menca l pa l i  setenga l h  da l ri  tota l l  kerugia l n nega l ra l a l kiba l t tinda l k pida l na l korupsi ya l ng dila l kuka l n oleh Ga l yus, ya l kni menca l pa l i 1,52 triliun  rupia l h  berda l sa l rka l n  ba l nding  kebera l ta l n  pa l ja l k  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  19 perusa l ha l a l n ya l ng diba l wa l h pena l nga l na l n Ga l yus. 12
Berda l sa l rka l n sejumla l h perma l sa l la l ha l n ya l ng tela l h penulis ura l ika l n dia l ta l s, tentunya l ha l l tersebut menunjukka l n ba l hwa l pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n sela l ma l ini belum cukup optima l l  da l la l m  memulihka l n  kerugia l n  keua l nga l n  nega l ra l a l kiba l t  da l ri  pra l ktik  korupsi. Fa l kta l tersebut  terbukti  da l ri  besa l rnya l jumla l h  kerugia l n  nega l ra l ya l ng  tela l h  diseba l bka l n oleh tinda l k pida l na l korupsi sela l ma l ini.
Sa l la l h  sa l tu  a l la l sa l n  kura l ng  ma l ksima l lnya l Unda l ng-Unda l ng  Tipikor  da l la l m mengemba l lika l n  keua l nga l n  nega l ra l ya l ng  tela l h  dikorupsi  a l da l la l h  ka l rena l hingga l sa l a l t  ini belum  a l da l pera l tura l n  ya l ng  menga l tur  terka l it  “ illicit  enrichment ”.  Pa l da l ha l l  Indonesia l dia l ngga l p  suda l h  mengika l tka l n  diri  serta l menyetujui  terha l da l p  ketentua l n-ketentua l n da l la l m  UNCA l C  ka l rena l Indonesia l tela l h  mera l tifika l sinya l mela l lui  UU  No.  7  Ta l hun  2006. Denga l n  ka l ta l la l in,  ketentua l n  UNCA l C  terka l it illicit  enrichment tersebut  ha l rus  segera l ditera l pka l n  da l la l m  hukum  na l siona l l.  Sela l in  itu,  pentingnya l menga l tur  mengena l i illicit enrichment juga l seba l ga l i  instrumen  untuk  memperkua l t  Unda l ng-Unda l ng  Tipikor, dika l rena l ka l n  Unda l ng-Unda l ng  tersebut  memiliki  keterba l ta l sa l n-keterba l ta l sa l n  da l la l m mengupa l ya l ka l n pengeja l ra l n a l set ya l ng diduga l bera l sa l l da l ri tinda l ka l n korupsi.
Denga l n mengeta l hui Indonesia l tela l h mera l tifika l si konvensi tersebut, Indonesia l ha l rus segera l menera l pka l n norma l illicit enrichment untuk menca l pa l i tujua l n a l nta l ra l la l in: 13
10 Nugraha, dkk, “ Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia”, Majalah Hukum Nasional, Volume 49, Nomor 1, 2019, hlm. 48.
11 Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 51.
12 Ike  Maya  Sari,  “Implementasi  Konsep  Illicit  Enrichment  dalam  Pembangunan  Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, hlm. 5.
13 A.A.  Mirah  Endraswari,  “Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, Udayana Master Law Journal, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 400.
1. Tentunya l kebera l da l a l n illicit  enrichment di  Indonesia l diha l ra l pka l n  a l ka l n memperkua l t keduduka l n unda l ng-unda l ng tinda l k pida l na l korupsi serta l unda l ng- unda l ng tinda l k pida l na l pencucia l n ua l ng, khususnya l pa l da l pengeja l ra l n ha l rta l ya l ng diduga l bera l sa l l da l ri tinda l ka l n korupsi;
2. Memulihka l n  a l ta l u  mengga l nti  kerugia l n  ya l ng  dia l la l mi  nega l ra l ya l ng  ditimbulka l n a l kiba l t da l ri tinda l k pida l na l korupsi ya l ng dila l kuka l n oleh peja l ba l t publik;
3. Meningka l tka l n  efektivita l s  serta l fungsi  da l ri  La l pora l n  Ha l rta l Keka l ya l a l n  Peja l ba l t Nega l ra l (LHKPN)  a l ga l r  tida l k  ha l nya l bersifa l t  forma l lita l s  da l n  seba l ga l i  kebutuha l n a l dministra l si  sa l ja l ta l npa l a l da l nya l sa l nksi  kepa l da l peja l ba l t  ya l ng  memberika l n informa l si pa l lsu da l la l m pela l pora l n keka l ya l a l n mereka l ;
4. Illicit enrichment diguna l ka l n seca l ra l ma l ksima l l seba l ga l i tujua l n untuk mera l mpa l s keka l ya l a l n  koruptor  a l ta l u  ba l hka l n  memiskinka l n  koruptor  dika l rena l ka l n mengguna l ka l n  sistem  pemba l lika l n  beba l n  pembuktia l n,  dima l na l terda l kwa l ha l rus membuktika l n a l sa l l-usul ha l rta l keka l ya l a l n mereka l ;
5. Ha l rta l a l ta l upun a l set ya l ng dimiliki terda l kwa l ya l ng dida l fta l rka l n a l ta l s na l ma l piha l k ketiga l ,  teta l p  dia l ngga l p  seba l ga l i  kepunya l a l n  terda l kwa l sela l ma l terda l pa l t  bukti ba l hwa l terja l di tra l nsfer a l ta l u pera l liha l n kepemilika l n a l set tersebut;
6. Keha l dira l n illicit  enrichment tentunya l a l ka l n  mendorong  ora l ng  untuk  pa l tuh da l la l m  memba l ya l r  pa l ja l k,  ka l rena l seseora l ng  a l ka l n  berpotensi  untuk  dicuriga l i mela l kuka l n illicit enrichment a l pa l bila l sesora l ng memiliki keka l ya l a l n ya l ng sa l h ta l pi tida l k pa l tuh da l la l m memba l ya l r pa l ja l k;
Da l la l m  menera l pka l n  konsep illicit  enrichment di  Indonesia l ,  tentunya l da l pa l t  dia l wa l li denga l n  kewa l jiba l n  untuk  mela l porka l n  ha l rta l keka l ya l a l n  penyelengga l ra l nega l ra l mela l lui La l pora l n  Ha l rta l Keka l ya l a l n  Penyelengga l ra l Nega l ra l (LHKPN).  Menurut  pengertia l n  ya l ng terda l pa l t da l la l m Pa l sa l l 1 A l ya l t (8) Pera l tura l n Komisi Pembera l nta l sa l n Korupsi RI Nomor 7 Ta l hun  2016 Juncto Pera l tura l n  Komisi  Pembera l nta l sa l n  Korupsi  Nomor  2  Ta l hun  2020, La l pora l n  Ha l rta l Keka l ya l a l n  Penyelengga l ra l Nega l ra l a l da l la l h  la l pora l n  da l la l m  bentuk dokumen, na l mun tida l k terba l ta l s pa l da l dokumen elektronik tenta l ng ura l ia l n da l n rincia l n informa l si mengena l i ha l rta l keka l ya l a l n, da l ta l priba l di, penerima l a l n, pengelua l ra l n, da l n da l ta l la l innya l a l ta l s Ha l rta l Keka l ya l a l n Penyelengga l ra l Nega l ra l .
Kemudia l n, berda l sa l rka l n ketentua l n Pa l sa l l 13 huruf a l da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 30  Ta l hun  2002  tenta l ng  Komisi  Pembera l nta l sa l n  Korupsi  (KPK),  dia l tur  terka l it kewena l nga l n  ya l ng  dimiliki  oleh  KPK  da l la l m  mela l kuka l n  tinda l ka l n  pencega l ha l n  untuk mela l kuka l n  penda l fa l ra l n  serta l mela l kuka l n  pemeriksa l a l n  terha l da l p  La l pora l n  Ha l rta l Keka l ya l a l n Penyelengga l ra l Nega l ra l . Ketentua l n tersebut tentunya l menja l di da l sa l r berla l ku efektifnya l penga l tura l n illicit  enrichment di  Indonesia l ya l ng  mengha l ruska l n  semua l penyelengga l ra l nega l ra l untuk seca l ra l wa l jib mela l porka l n ha l rta l keka l ya l a l n mereka l . Perlu  diperta l nya l ka l n  kena l pa l ma l sih  ba l nya l k  peja l ba l t  ya l ng  tida l k  ma l u  mela l porka l n ha l rta l keka l ya l a l n  sesua l i  kondisi  a l slinya l ,  pa l da l ha l l  jika l ha l rta l keka l ya l a l n  ya l ng  dimilikinya l tergolong  ba l nya l k  na l mun  teta l p  dila l porka l n  sesua l i  kondisi  a l slinya l itu  tida l k  a l ka l n menimbulka l n ma l sa l la l h sela l ma l ha l rta l ya l ng dila l porka l n itu bera l sa l l da l ri sumber ya l ng jela l s da l n da l pa l t dibuktika l n.
Seba l ga l i  contoh,  seseora l ng  ya l ng  ha l nya l menja l ba l t  seba l ga l i  kepa l la l sekola l h  tingka l t menenga l h  a l ta l s,  memiliki  ha l rta l eka l ya l a l n  ya l ng  menca l pa l i  lebih  da l ri  1,6  triliun  rupia l h. Jumla l h  keka l ya l a l n  ya l ng  sebesa l r  itu  ba l hka l n  melebihi  pa l ra l peja l ba l t  nega l ra l di  tingka l t pusa l t,  seperti  menteri,  legisla l tor,  da l n  peja l ba l t  tinggi  la l innya l .  Kepa l la l sekola l h  tersebut ba l hka l n  terma l suk  keda l la l m  7  besa l r  peja l ba l t  terrka l ya l di  Indonesia l ,  ya l ng  bera l da l dua l
tingka l t diba l wa l h Menteri Perta l ha l na l n Pra l bowo Subia l nto. Denga l n demikia l n, dia l menja l di kepa l la l sekola l h  ya l ng  memiliki  keka l ya l a l n  pa l ling  tinggi  di  Indonesia l denga l n  tota l l  ha l rta l senila l i  1,6  triliun  lebih.  Na l mun,  wa l la l upun  kepa l la l sekola l h  tersebut  memiliki  ha l rta l keka l ya l a l n  ya l ng  melimpa l h,  kepa l la l sekola l h  tersebut  sela l lu  mela l porka l n  ha l rta l
keka l ya l a l nnya l da l la l m  LHKPN.  Ta l pi  ternya l ta l ha l rta l ya l ng  dila l porka l nnya l kepa l da l KPK tersebut  merupa l ka l n  ha l rta l ya l ng  diterima l seba l ga l i  wa l risa l n  da l ri  mertua l nya l berupa l sebida l ng ta l na l h di Ja l ka l rta l . Inila l h bentuk tinda l ka l n jujur ya l ng ditunjukka l n oleh kepa l la l sekola l h  tersebut  da l la l m  LHKPN  ya l ng  disera l hka l n  ke  KPK.  Sementa l ra l itu,  Kepa l la l BKD Provinsi  Ba l nten  Koma l rudin  membena l rka l n  la l pora l n  LHKPN  Kepa l la l Sekola l h  SMKN  5 Kota l Ta l ngera l ng tersebut. BKD menya l ta l ka l n ba l hwa l tida l k a l da l ya l ng mencuriga l ka l n da l la l m la l pora l n  ya l ng  disa l mpa l ika l n  oleh  Kepa l la l Sekola l h  SMKN  5  Kota l Ta l ngera l ng  tersebut. Ka l rena l sela l in nila l i wa l risa l n ya l ng jumla l hnya l menca l pa l i triliuna l n, ha l rta l la l in menurutnya l a l da l la l h  wa l ja l r.  Berda l sa l rka l n  informa l si  di  situs  LHKPN  KPK,  Kepa l la l sekola l h  tersebut seca l ra l rutin  mela l porka l n  LHKPN  nya l .  Dia l mula l i  menca l ta l t  LHKPN  seja l k  a l wa l l  ma l sa l ja l ba l ta l nnya l ya l itu pa l da l 12 Juni 2019. La l pora l n periodik 2019 terta l ngga l l 14 Ja l nua l ri 2020 da l n tera l khir la l pora l n periodik 2020 terta l ngga l l 17 Februa l ri 2021. Ja l di, ketika l menja l ba l t seba l ga l i kepa l la l sekola l h pa l da l ta l hun 2019, kepa l la l sekola l h tersebut mema l ng suda l h ka l ya l ra l ya l ka l rena l menerima l wa l risa l n  da l ri  mertua l nya l ,  da l n  tentu  sa l ja l buka l n  ka l rena l tinda l k pida l na l korupsi. 14
Berda l sa l rka l n  berita l tenta l ng  kepa l la l sekola l h  dia l ta l s,  da l pa l t  menunjuka l n  ba l hwa l seora l ng  peja l ba l t  publik  pun  tida l k  diperma l sa l la l hka l n  untuk  memiliki  ha l rta l ya l ng melimpa l h, a l sa l lka l n ha l rta l ya l ng dimilikinya l dila l porka l n mela l lui LHKPN seca l ra l rinci da l n jela l s  mengena l i  a l sa l l-usul  ha l rta l tersebut.  Na l mun,  pa l da l kenya l ta l a l nnya l ba l nya l k  peja l ba l t publik  di  Indonesia l ya l ng  memiliki  ha l rta l keka l ya l a l n  ya l ng  melimpa l h  a l ta l u  tida l k  wa l ja l r teta l pi tida l k mela l porka l n ha l rta l mereka l ke LHKPN a l ta l upun mela l porka l nnya l teta l pi tida l k sesua l i a l nta l ra l ha l rta l keka l ya l a l n ya l ng dimilikinya l denga l n ha l rta l ya l ng dila l porka l nnya l . Ha l l ini  tentu  menja l di  duga l a l n  ba l hwa l ha l rta l ya l ng  diperoleh  oleh  peja l ba l t  publik  tersebut merupa l ka l n  ha l rta l ya l ng  diperoleh  da l ri  ha l sil  tinda l k  pida l na l korupsi  a l ta l u  da l ri  sumber ya l ng tida l k ha l la l l.
Berda l sa l rka l n  ha l l  tersebut,  tentunya l Indonesia l ha l rus  segera l menga l tur illicit enrichmen t keda l la l m RUU Tinda l k Pida l na l Korupsi a l ta l u keda l la l m Unda l ng-Unda l ng khusus terka l it illicit  enrichment seba l ga l i  la l ngka l h  kebija l ka l n  hukum  pida l na l ya l itu  usa l ha l da l la l m mela l kuka l n  pemba l ha l rua l n  hukum  da l la l m  membera l nta l s  tinda l k  pida l na l korupsi  serta l mema l ksima l lka l n  upa l ya l pemuliha l n  keua l nga l n  nega l ra l .    Da l la l m  ha l l  ini,  ma l ka l penulis da l la l m  penelitia l n  ini  memberika l n  usula l n  terka l it  rumusa l n illicit  enrichment ya l ng sekira l nya l da l pa l t ditera l pka l n di Indonesia l seba l ga l i upa l ya l pemba l ha l rua l n a l ta l u pengua l ta l n penga l tura l n tinda l k pida l na l korupsi dima l sa l ya l ng a l ka l n da l ta l ng, ya l itu:
1. Setia l p peja l ba l t publik a l ta l u penyelengga l ra l nega l ra l ya l ng memperka l ya l diri, da l la l m a l rti a l da l nya l peningka l ta l n keka l ya l a l n seca l ra l signifika l n berupa l ua l ng a l ta l u a l set ya l ng tida l k da l pa l t dijela l ska l n/dibuktika l n a l sa l l-usul peroleha l nnya l seca l ra l sa l h;
2. A l set ya l ng dima l ksud  pa l da l a l ya l t (1)  merupa l ka l n  a l set tida l k  wa l ja l r ya l ng dihitung mela l lui tota l l keka l ya l a l n dikura l ngi pengha l sila l n ya l ng diperoleh seca l ra l sa l h.
14 Isa gautama, “Jujur Masukan Warisan Mertua di LHKPN, Kepsek SMAN 5 Kota Tangerang Jadi Pejabat  Terkaya  di  Indonesia”,  Progresifjaya.id,  Tangerang,  2021.  https://progresifjaya.id/jujur- masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di- indonesia/
3. Setia l p peja l ba l t publik wa l jib membuktika l n a l sa l l-usul da l ri a l set tida l k wa l ja l r ya l ng dimiliki.
4. Perbua l ta l n  seba l ga l ima l na l dia l tur  da l la l m  a l ya l t  (1)  da l pa l t  dia l nca l m  denga l n  pida l na l pa l ling singka l t… da l n pa l ling la l ma l …
5. A l pa l bila l tida l k  da l pa l t  membuktika l n  ba l hwa l a l sa l l-usul  ha l rta l tersebut  diperoleh denga l n ca l ra l ya l ng ha l la l l/sa l h, ma l ka l nega l ra l da l pa l t mela l kuka l n penyita l a l n/pera l mpa l sa l n terha l da l p a l set tersebut.
6. Pida l na l ta l mba l ha l n  berupa l pemeca l ta l n  da l n  pela l ra l nga l n  menja l ba l t  da l la l m  ja l ba l ta l n tertentu.
Kemudia l n meka l nisme pengemba l lia l n kerugia l n nega l ra l ya l ng tepa l t untuk ditera l pka l n di  Indonesia l menurut  penulis  ya l itu  denga l n  menera l pka l n  sistem  pemba l lika l n  beba l n pembuktia l n.  UNCA l C  mela l lui  Pa l sa l l  31  A l ya l t  (8)  menghenda l ki  pengguna l a l n  sistem pemba l lika l n  beba l n  pembuktia l n  a l ga l r  da l pa l t  mendukung  upa l ya l nega l ra l -nega l ra l peserta l da l la l m membuktika l n tinda l k pida l na l korupsi serta l untuk memulihka l n keua l nga l n nega l ra l denga l n  optima l l.  da l pa l t  mendukung  upa l ya l Nega l ra l -Nega l ra l piha l k  da l la l m  membuktika l n a l da l nya l tinda l k  pida l na l korupsi  serta l untuk  mewujudka l n  pengemba l lia l n  kerugia l n keua l nga l n  Nega l ra l ya l ng  ma l ksima l l.  Sementa l ra l jenis  pera l mpa l sa l n  a l set  ya l ng mengguna l ka l n  sistem Non-Conviction  Ba l sed  A l sset  Forfeiture (jenis  pera l mpa l sa l n  a l set ta l npa l pemida l na l a l n)  sesua l i  denga l n  ketentua l n  Pa l sa l l  54  A l ya l t  (1)  UNCA l C.  Jenis pera l mpa l sa l n  a l set  da l n  pemba l lika l n  beba l n  pembuktia l n  tersebut  sa l nga l t  tepa l t  untuk diimplementa l sika l n  di  Indonesia l da l la l m  usa l ha l untuk  memulihka l n  keua l nga l n  nega l ra l
a l kiba l t tinda l k pida l na l korupsi.
Seba l ga l i  sa l la l h  sa l tu  nega l ra l ya l ng  tela l h  mera l tifika l si  UNCA l C,  menurut  penulis  suda l h sepa l tutnya l ba l gi  Indonesia l untuk  menga l tur  terka l it illicit  enrichment seba l ga l i  a l la l t pencega l ha l n da l n peninda l ka l n tinda l k pida l na l korupsi. Na l mun, kenya l ta l a l nnya l hingga l sa l a l t ini  ma l sih  terda l pa l t  kekosonga l n  hukum  mengena l i illicit  enrichment di  Indonesia l . Wa l la l upun  Indonesia l suda l h  mera l tifika l si  UNCA l C  keda l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  7 Ta l hun  2006,  Indonesia l belum  menja l dika l n illicit  enrichment seba l ga l i  delik  pida l na l , sehingga l pa l ra l penega l k hukum tentu a l ka l n kesulita l n da l la l m membera l nta l s tinda l k pida l na l korupsi serta l kesulita l n da l la l m mengemba l lika l n kerugia l n nega l ra l . Berka l ca l da l ri nega l ra l - nega l ra l ya l ng  tela l h  menga l tur  mengena l i illicit  enrichment ya l ng,  suda l h  seha l rusnya l Indonesia l mengikuti jeja l k nega l ra l -nega l ra l tersebut, menginga l t terda l pa l t ba l nya l k ma l nfa l a l t ya l ng a l ka l n dida l pa l tka l n denga l n segera l menja l dika l n illicit enrichment seba l ga l i delik.
Sela l in  itu,  denga l n  Indonesia l menga l tur  mengena l i illicit  enrichment ,  nega l ra l da l pa l t menyita l a l set-a l set  ya l ng  diperoleh  da l ri  ha l sil  tinda l k  pida l na l korupsi  sehingga l da l la l m upa l ya l menyelema l tka l n  nega l ra l da l ri  kerugia l n  ya l ng  ditimbulka l n  oleh  tinda l k  pida l na l korupsi  da l pa l t  berja l la l n  seca l ra l optima l l.  Regula l si  tenta l ng illicit  enrichment ya l ng  da l pa l t mengena l ka l n sa l nksi pida l na l kepa l da l peja l ba l t publik ya l ng memiliki keka l ya l a l n ya l ng tida l k wa l ja l r  juga l da l pa l t  menga l ta l si  kekura l nga l n  ya l ng  a l da l da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Tinda l k Pida l na l Korupsi.  Sa l la l h  sa l tu  ta l nta l nga l n  ya l ng  ma l sih  belum  da l pa l t  diselesa l ika l n  denga l n optima l l a l da l la l h kerugia l n keua l nga l n nega l ra l ya l ng tida l k da l pa l t dipulihka l n. Denga l n a l da l nya l usa l ha l untuk  memiskinka l n  pa l ra l koruptor,  setida l knya l delik illicit  enrichment a l ka l n mencipta l ka l n efek jera l ba l gi pa l ra l pela l ku da l n a l ka l n membua l t pa l ra l peja l ba l t publik tida l k bera l ni untuk terliba l t da l la l m tinda l k pida l na l korupsi.

## D. SIMPULA
l N
Indonesia l merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  nega l ra l piha l k  ya l ng  tela l h  mena l nda l ta l nga l ni  da l n mera l tifika l si UNCA l C mela l lui Unda l ng-Unda l ng Nomor 7 Ta l hun 2006 tenta l ng Pengesa l ha l n UNCA l C.  Na l mun  hingga l sa l a l t  ini  Indonesia l ma l sih  belum  menja l dika l n illicit  enrichment seba l ga l i delik, sehingga l ma l sih terda l pa l t kekosonga l n hukum terka l it illicit enrichment di Indonesia l .  Urgensi  untuk  menga l tur illicit  enrichment keda l la l m  hukum  na l siona l l dika l rena l ka l n Unda l ng-Unda l ng Nomor 20 Ta l hun 2001 Tenta l ng Peruba l ha l n A l ta l s Unda l ng- Unda l ng Nomor 31 Ta l hun 1999 Tenta l ng Pembera l nta l sa l n Tinda l k Pida l na l Korupsi ma l sih memiliki keterba l ta l sa l n da l la l m upa l ya l memulihka l n kerugia l n keua l nga l n nega l ra l sehingga l diperluka l n la l ngka l h kebija l ka l n hukum pida l na l terka l it illicit enrichment , denga l n rumusa l n ya l itu:
1.  Setia l p peja l ba l t publik a l ta l u penyelengga l ra l nega l ra l ya l ng memperka l ya l diri, da l la l m a l rti a l da l nya l peningka l ta l n keka l ya l a l n seca l ra l signifika l n berupa l ua l ng a l ta l u a l set ya l ng tida l k da l pa l t dijela l ska l n/dibuktika l n a l sa l l-usul peroleha l nnya l seca l ra l sa l h; 2.  A l set ya l ng dima l ksud  pa l da l a l ya l t (1)  merupa l ka l n  a l set tida l k  wa l ja l r ya l ng dihitung mela l lui tota l l keka l ya l a l n dikura l ngi pengha l sila l n ya l ng diperoleh seca l ra l sa l h;
3.  Setia l p peja l ba l t publik wa l jib membuktika l n a l sa l l-usul da l ri a l set tida l k wa l ja l r ya l ng dimiliki;
4.  Perbua l ta l n  seba l ga l ima l na l dia l tur  da l la l m  a l ya l t  (1)  da l pa l t  dia l nca l m  denga l n  pida l na l pa l ling singka l t… da l n pa l ling la l ma l …; 5.  A l pa l bila l tida l k  da l pa l t  membuktika l n  ba l hwa l a l sa l l-usul  ha l rta l tersebut  diperoleh denga l n ca l ra l ya l ng ha l la l l/sa l h, ma l ka l nega l ra l da l pa l t mela l kuka l n penyita l a l n/pera l mpa l sa l n terha l da l p a l set tersebut. DA l FTA l R PUSTA l KA l

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia l ,  Unda l ng-Unda l ng  Tenta l ng  Hukum  A l ca l ra l Pida l na l .  Unda l ng-Unda l ng
Nomor 8 Ta l hun 1981. Republik Indonesia l , Unda l ng-Unda l ng Tenta l ng Peruba l ha l n a l ta l s Unda l ng-Unda l ng Nomor 31 Ta l hun 1999 Tenta l ng Pembera l nta l sa l n Tinda l k Pida l na l Korupsi. UU Nomor 20 Ta l hun 2001. LNRI Ta l hun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
Republik  Indonesia l ,  Unda l ng-Unda l ng  Tenta l ng  Pengesa l ha l n  United  Na l tions  Convention A l ga l inst Corruption. Unda l ng-Unda l ng Nomor 7 Ta l hun 2006.
Republik Indonesia l , Unda l ng-Unda l ng Tenta l ng Komisi Pembera l nta l sa l n Korupsi. Unda l ng-
Unda l ng Nomor 30 Ta l hun 2002.
Republik  Indonesia l ,  Pera l tura l n  Komisi  Pembera l nta l sa l n  Korupsi  Tenta l ng  Peruba l ha l n A l ta l s Pera l tura l n Komisi Pembera l nta l sa l n Korupsi Nomor 7 Ta l hun 2016 Tenta l ng Ta l ta l Ca l ra l Penda l fta l ra l n,  Pengumuma l n,  Da l n  Pemeriksa l a l n  Ha l rta l Keka l ya l a l n Penyelengga l ra l Nega l ra l . Pera l tura l n KPK Nomor 2 Ta l hun 2020.
Buku
IGM  Nurdja l na l , Sistem  Hukum  Pida l na l da l n  Ba l ha l ya l La l ten  Korupsi ,  Tota l l  Media l , Yogya l ka l rta l , 2009.
Jurna l l/ Ma l ja l la l h Ilmia l h Ca l hya l ni,  Rizky  Nur.  “A l na l lisis  Ka l sus  Penya l la l hguna l a l n  Keua l nga l n  Direktora l t  Jendera l l
Pa l ja l k Oleh Ra l fa l el A l lun Trisa l mbodo”, HOMBIS Journa l l, volume 2, nomor 1.
Endra l swa l ri,  A l .A l .  Mira l h.  “Penera l pa l n  Beba l n  Pembuktia l n  Terba l lik  Da l la l m  Pera l mpa l sa l n Illicit Enrichment Ka l ita l nnya l Denga l n Ha l k A l sa l si Ma l nusia l ”, Uda l ya l na l Ma l ster La l w
Journa l l, Volume 5, Nomor 2, 2016. Mia l ntoro, Ba l yu. “Penga l tura l n Illicit Enrichment di Indonesia l ”, Verita l s et Justitia l , Volume 6, Nomor 1, 2020.
Nugra l ha l ,  dkk,  “ Non-Conviction  Ba l sed  A l sset  Forfeiture Seba l ga l i  Formula l si  Ba l ru  Upa l ya l Stolen  A l sset  Recovery Tinda l k  Pida l na l Korupsi  Indonesia l ”,  Ma l ja l la l h  Hukum Na l siona l l, Volume 49, Nomor 1, 2019.
Putra l , Dicky A l na l ndya l Kha l rystya l . “Tinja l ua l n A l ta l s Krimina l lisa l si Illicit Enrichment Da l la l m Tinda l k  Pida l na l Korupsi  di  Indonesia l :  Studi  Perba l ndinga l n  Denga l n  A l ustra l lia l ”, Indonesia l Crimina l l La l w Review, volume 1, nomor 1, 2021.
Sa l ri, Ike Ma l ya l . “Implementa l si Konsep Illicit Enrichment da l la l m Pemba l nguna l n Hukum Pembera l nta l sa l n  Tinda l k  Pida l na l Korupsi  di  Indonesia l ”,  Skripsi  Prodi  Ilmu Hukum  Fa l kulta l s  Sya l ri’a l h  da l n  Hukum  Universita l s  Isla l m  Negeri  Wa l lisongo Sema l ra l ng, 2022. Suda l rto,  H.  Purwa l di,  da l n  Ha l rtiwiningsih,  “Meka l nisme  Pera l mpa l sa l n  A l set  Denga l n Mengguna l ka l n Non-Conviction  Ba l sed  A l sset  Forfeiture Seba l ga l i  Upa l ya l Pengemba l lia l n Kerugia l n Nega l ra l A l kiba l t Tinda l k Pida l na l Korupsi”, Jurna l l Hukum da l n Pemba l nguna l n Ekonomi, Volume 5, Nomor 1, 2017.
Putra l , Dicky A l na l ndya l Kha l rystya l . “Tinja l ua l n A l ta l s Krimina l lisa l si Illicit Enrichment Da l la l m Tinda l k  Pida l na l Korupsi  di  Indonesia l :  Studi  Perba l ndinga l n  Denga l n  A l ustra l lia l ”, Indonesia l Crimina l l La l w Review, volume 1, nomor 1, 2021.
Internet
Ca l ndra l Yuri Nura l la l m, “Ra l fa l el A l lun Bisa l La l ngsung ja l di Tersa l ngka l Jika l Illicit Enrichment Berla l ku di Indonesia l ”, Medcom.id, Ja l ka l rta l , 2023. https://www.medcom.id/na l siona l l/hukum/zNA l A l xlzN-ra l fa l el-a l lun-bisa l -
la l ngsung-ja l di-tersa l ngka l -jika l -illicit-enrichment-berla l ku-di-indonesia l
Isa l ga l uta l ma l ,  “Jujur  Ma l suka l n  Wa l risa l n  Mertua l di  LHKPN,  Kepsek  SMA l N  5  Kota l Ta l ngera l ng  Ja l di  Peja l ba l t  Terka l ya l di  Indonesia l ”,  Progresifja l ya l .id,  Ta l ngera l ng, 2021. https://progresifja l ya l .id/jujur-ma l suka l n-wa l risa l n-mertua l -di-lhkpn-kepsek-
sma l n-5-kota l -ta l ngera l ng-ja l di-peja l ba l t-terka l ya l -di-indonesia l /
Novita l Sa l ri Sima l mora l , “Ha l ri A l ntikorupsi: Tota l l Kerugia l n Nega l ra l Seja l k 2018 Ca l pa l i Rp 7,62 Triliun”, Bisnis.com, 2020. https://ka l ba l r24.bisnis.com/rea l d/20201210/15/1328940/ha l ri-a l ntikorupsi- tota l l-kerugia l n-nega l ra l -seja l k-2018-ca l pa l i-rp762-triliun
Yefta l Christopus A l sia l Sa l nja l ya l , “Perba l ndinga l n Ha l rta l Keka l ya l a l n Ra l fa l el A l lun Trisa l mbodo da l n Ga l yus Ta l mbuna l n”, Kompa l s.com, 2023.
https://www.kompa l s.com/tren/rea l d/2023/03/10/113000365/perba l ndinga l n -ha l rta l -keka l ya l a l n-ra l fa l el-a l lun-trisa l mbodo-da l n-ga l yus-ta l mbuna l n?pa l ge=a l ll