## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN  SEBAGAI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KOTA DENPASAR
I Nyoman Artayasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta - Denpasar
Abstrak- Kebijakan  otonomi  daerah  terlahir  dengan  tujuan  untuk  menjaga  pemerintahan  dan keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dengan  mendorong  kemampuan prakarsa  dan  kreatifitas  pemerintah  daerah dan  masyarakat  daerah  dalam  mengejar kesejahteraan.Kebijakan    publik  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu. Hakekat  pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  yang  berkualitas kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.Otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini pemerintah kota untuk menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat.Dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat,  Pemerintah Kota Denpasar mengadopsi kearifan lokal yaitu falsafah Sewaka Dharma. Sewaka Dharma dapat diartikan sebagai “Melayani adalah Kewajiban.”

## Kata Kunci: Kebijakan Publik, Sewaka Dharma, Otonomi Daerah
Abstract-Policy  of  regional  autonomy  was  born  with  the  aim  to  keep  the  government  and  the integrity  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  (NKRI),  by  encouraging  the  ability  of  initiative and  creativity  of  local  government  and  local  communities  in  the  pursuit  of  prosperity.Public Policy  is  whatever  governments  choose  to  do  or not  todo.  The  principle of  public  service  is  to provide  a  service  with  a  good  quality  to  the  community  which  embodies  the  obligation  of  the government  apparatus  as  a  public  servant.  Regional  autonomy  gives  authority  to  local government in this case the city government to explore potential areas to improve the quality of service  to  the  community. In  providing  good  service  to  the  community,  Denpasar  government adopt  local  wisdom  that  philosophy  Sewaka  Dharma.  Sewaka  Dharma  can  be  defined  as "Serving is the obligation."

## Keywords: Public Policy, Sewaka Dharma,  Local Autonomy

## I. Pendahuluan
Kebijakan atas otonomi  daerah  terlahir dengan  tujuan untuk  menjaga  pemerintahan dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  dengan caramendorong kemampuan  prakarsa  dan juga kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah di dalam  mengejar  kesejahteraan.  Otonomi daerah  pada  dasarnya  bukan sebagai tujuan, melainkan alat ke dalam rangka terwujudnya cita-cita menuju keadilan,  demokrasi, serta kesejahteraan  rakyat.Otonomi  daerah  sangat erat berkaitan dengan  demokrasi.Demokrasi mengatur suatu hubungan antara pemerintah dan  masyarakat.Otonomi daerah  mengatur hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah daerah.Dalam negara kesatuan,diperlukan adanya  keharmonisan kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kebijakan  otonomi  daerah  membawa angin baru dan optimisme bagi daerah dalam mengatur  dan  mengurus terkait kepentingan masyarakatnya dan suasana  baru hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Masyarakat di daerah  yang  selama ini  lebih  banyak  pada  posisi  dimarginalkan, mereka selanjutnya  diberikan  kesempatan untuk bisa mendapatkan pengakuan  dan penghargaan  terhadap hak,  aspirasi, dan kepentingannya.  Melalui  adanya kebijakan
otonomi  daerah  ini,  anggapan  bahwa pemerintah lebih tahu kebutuhan masyarakat akan  bergeser  kepada  masyarakatlah lebih mengetahui kebutuhan, aspirasi, dan kepentingannya sendiri.
Namun  dalam  perjalanannya  seringkali terjadi  pemahaman  yang  berbeda  baik  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, atau masyarakat itu  sendiri.  Keadaan  ini sering mengaburkan  semua  harapan  kita tentang masa  depan  kehidupan  masyarakat, dimana hal  dimaksud  dipengaruhi  karena pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  yang  lebih dikenal dengan pelayanan publik.
Hakekat  pelayanan  publik dimaksud merupakan pemberian pelayanan berkualitas kepada masyarakat luas sebagai perwujudan kewajiban  aparatur  pemerintah atau  dikenal abdi  masyarakat.Masyarakat setiap  saat selalu menuntut suatu pelayanan publik yang berkualitas  dari  birokrat,  meskipun  tuntutan itu  terkadang  tidak  sesuai  dengan  harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi  selama  ini terkesan  berbelit-belit, lamban, mahal, dan tergolong melelahkan.Kecendrungan demikiansering terjadi sebab masyarakat  masih  diposisikan sebagai  pihak  yang  melayani  bukan  sebagai yang dilayani.

## Permasalahan
Berdasarkan pemaparan uraian  di  atas, permasalahan  yang  dihadapi  adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan publik yang bagaimana dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pelayanan prima?
2. Bagaimana sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik?

## Manfaat Penelitian
1. Secara  akademis dapat digunakan sebagai bahan masukan/referensi bagi  pemerintah  untuk  membuat rencana  dan  strategi meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  di Kota Denpasar.
2. Secara  praktik  dapat  memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## II. Pengertian Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik
Hakekat  kebijakan    publikmerupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau  tidak  melakukan    sesuatu.    Artinya  1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan oleh organisasi swasta. 2) Kebijakan  publik menyangkut  pilihan  yang harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh badan pemerintah.
Perihal pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, pada  pasal  1  ayat  1  disebutkan:  Pelayanan publik  adalah suatu kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam hal pemenuhan  kebutuhan pelayanan yang sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan bagi  setiap  warga negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan
atau pelayanan administratif disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Hakekat dari pelayanan  publik  adalah pemberian pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat, di mana merupakan perwujudan kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.
Pelayanan  publik  berkualitas,  menurut Sinambela  dalam bukunya judul;  Reformasi Pelayanan  Publik:  Teori  Kebijakan  dan Implementasi, dapat  dilihat  dari beberapa indikator di bawah ini:

## 1. Transparansi
Dalam artian bersifat terbuka, mudah, dapat mampu diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

## 2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## 3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

## 4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pubik
dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## 5. Kesamaan hak
Tidak diskriminatif dalam artian tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

## 6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## A. Pengertian Sewaka Dharma
Sewaka  Dharma sendiri dapat  diartikan sebagai “ Melayani  adalah  Kewajiban.”
Falsafah  inilah  yang ditanamkan  kepada semua pegawai yang ada di Pemerintah Kota Denpasar,  untuk  memberikan layanan  yang terbaik  kepada  masyarakat.Dengan Sewaka Dharma fungsi  hakiki dari pemerintah  Kota Denpasar  adalah  pelayanan  (service)  yang membuahkan  keadilan,  pemberdayaan  yang mendorong  kemandirian  dan  pembangunan menciptakan  kesejahteraan  rakyat.Semangat filosofiSewaka  Dharma (melayani  adalah
kewajiban)  sebagai  motto  pelayanan  publik di Kota Denpasar, setidaknya dapat merubah mindsetkalangan aparatur  di  Kota  Denpasar dari dilayani menjadi melayani Pelayanan  dengan Sewaka  Dharma telah memberikan pengetahuan deskriptip-empiris untuk bisa memperkaya  pemahaman  dalam rangka upaya pengabdian  oleh  aparat Pemerintah  Kota  Denpasar.Sewaka  Dharma adalah konsep  pelayanan  yang  menekankan pada keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan pelayanan demi harmoni nilai-nilai kemanusiaan, kealaman, dan Ketuhanan.

## B. Pengertian Otonomi Daerah
Sesuai Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah definisi  otonomi  daerah  adalah  sebagai
berikut:  Otonomi  daerah  merupakan hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi  daerah  pada  dasarnya  bukan tujuan, melainkan sebagai alat dalam rangka terwujudnya cita-cita  keadilan,  demokrasi, serta kesejahteraan  rakyat.Otonomi  daerah erat terkait dengan demokrasi.Demokrasi itu mengatur  hubungan pemerintah bersama rakyatnya.Sementara  itu,  otonomi daerah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan  pemerintah  daerah.Di  dalam  negara kesatuan  perlu  adanya  keharmonisan  antara kekuasaan pihak pemerintah di pusat dengan pemerintah daerah.
Daerah  otonom, selanjutnya  disebut  daerah adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar- kan aspirasi  masyarakat  dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dampak positif otonomi daerah adalah dengan  otonomi  daerah  maka  pemerintah daerah  akan  mendapatkankesempatan  untuk menampilkan  identitas  lokal  yang  ada  di masyarakat.  Berkurangnya  wewenang  dan kendali dari pemerintah  pusat  mendapatkan respon  tinggi  pemerintah  daerah dalam menghadapi  masalah-masalah yang  berada di daerahnya  sendiri.  Bahkan  dana  yang diperoleh  lebih banyak dibandingkan yang didapat melalui jalur birokrasi di pemerintah pusat.  Dana itu memungkinkan  pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun  program  promosi kebudayaan dan  pariwisata  dengan  melakukan  otonomi daerah maka kebijakan dari pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi- potensi  unggul  yang  ada  di  daerah daripada pemerintah pusat.

## III. PEMBAHASAN
A. Kebijakan Publik di Kota Denpasar.
Kota Denpasar pada mulanya merupakan  pusat  Kerajaan  Badung  yang akhirnya  menjadi  Pusat    Pemerintahan Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Badung, bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan  pula  Pusat  pemerintahan  Propinsi
Daerah  Tingkat  I  Bali.  Pada  Tahun  1978 Kota  Denpasar  menjadi  Kota  Administratif dengan  luas  wilayah  123,98  km 2 dengan jumlah  penduduk  pada  saat  terbentuknya 206.059  jiwa  dan  tingkat  pertumbuhan penduduk  saat  itu  3,5  %  per  tahun.  Dalam perkembangannya dilakukan reklamasi Pulau  Serangan  yang  menambah  luas  Kota
Denpasar lagi  3,80 Km 2 , sehingga luas Kota Denpasar  saat  ini  adalah:    127,78  km 2 .
Kemudian dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun  1992,  maka  terbentuklah  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Denpasar,  yang  telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal  27  Februari  1992.  Momentum  ini merupakan  babak  baru  dalam  pemerintahan Kotamadya Dati II Denpasar.
Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,  maka  sebutan  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Denpasar  berubah menjadi  Kota Denpasar. Kota  Denpasar  terdiri  dari  4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan. Jumlah penduduknya saat ini adalah sebanyak : 680.919 jiwa. Dengan jumlah tingkat  kepadatan  penduduk  5.329 jiwa/Km 2 .
Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik  di  Kota  Denpasar  yang nantinya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.Inovasi  pelayanan  publik  di Kota  Denpasar  sebagai  salah  satu  upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Di  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar  mengadopsi  kearifan  lokal  yaitu
falsafat  Sewaka  Dharma.  Sewaka  Dharma dapat  diartika n  sebagai  “Melayani  adalah Kewajiban.” Falsafah  ini yang ditanamkan pada semua pegawai yang ada di PemerintahKota  Denpasar,  dalam  memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dengan Sewaka  Dharma fungsi hakiki  pemerintah dari Kota Denpasar adalah pelayanan (service) yang membuahkan  keadilan,  pemberdayaan  yang mendorong  kemandirian  dan  pembangunan menciptakan kesejahteraan rakyat.
Pelayanan  dengan Sewaka  Dharma telah memberikan banyak pengetahuan deskriptip- empiris untuk memperkaya pemahaman diri dalam rangka pengabdian aparat Pemerintah Kota  Denpasar.Sewaka  Dharmaini adalah konsep  pelayanan  yang  menekankan  pada keselarasan  pikiran,  ucapan, dan  tindakan pelayanan  demi  harmoni  nilai  kemanusiaan, kealaman, dan Ketuhanan.
Layanan  publik lewat semangat sewaka dharma diimplementasikan  dengan  wujud nyatanya dengan 3 S, 3 K dan 1E.3 S disini dimaksudkan  adalah Senyum,  Sopan dan Sungguh-sungguh.Artinya  dalam  memberi pelayanan kita haruslah menampilkan kesan pertama  dengan perilaku keramahan  yang mana ditampilkan  dengan  senyum.Dalam melayani  kita  harus  mengedepankan  sopan santun dan tidak memilih, tanpa memandang
siapa  yang  kita  layani.  Dalam  memberikan pelayanan untuk  masyarakat,kita juga harus sungguh-sungguh dalam arti kita memahami apa yang mesti kita kerjakan.
Kemudian 3  K,  disini dimaksudkan adalah Ketelitian, Kecepatan, dan Ketepatan. Ketelitian sangat penting  sehingga layanan tidak boleh terkesan berbelit-belit, dan tidak berpotensi menimbulkan permasalahandibelakang hari.Pelayanan yang  kita  berikan  kepada  masyarakat  harus cepat  serta sesuai dengan SOP yang ada.Ketepatan dalam arti tidak ada permasalahan  ataupun kesalahan  dalam memberi layanan untuk masyarakat.
Kemudian  yang  terakhir  adalah  1  E,  yaitu Evaluasi.Semua  hasil  pelayanan  yang  kita berikan  kepada  masyarakat itu perlu  kita evaluasi, untuk  mengetahui  dimana  letak
kelemahansekaligus kekurangan kita selama memberikan pelayanan  yang  didasari  atas semangat sewaka dharma.
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) ini merupakan kewajiban  kita  semua.Salah  satu  caranya dengan membangun  pelayanan  publik  yang dilandasi oleh semangat  Sewaka  Dharma. Otonomi  daerah  memberikan kewenangan kepada  pemerintah daerah  dalam  hal  ini pemerintah  kota untuk  menggali  potensi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat.  Semangat tidak  hanya diinginkan  tapi  harus  diciptakan.Semangat sewaka  dharmaini ditanamkan  di  hati  dan pikiran  semua  aparatur di  Pemerintah  Kota Denpasar, sehingga para pegawai berpotensi memberikan pelayanan yang  terbaik  kepada setiap masyarakat.

## B. Sumber Daya Manusia (SDM) yang

## Membuat Kebijakan  Publik
Untuk dapat membuat  kebijakan  dan memberi pelayanan  yang  berkualitas  maka diperlukan  beberapa  persyaratan  yang  mesti dipenuhi antara lain:
a. Kapasitas SDM yangMemadai
Kemampuan pengetahuan,
keterampilan,pengalaman,
serta didukung oleh sikap mental, moral,loyalitas dan dedikasi dari
pegawai akansangat  mendukung  untuk terwujudnya  kinerja  pelayanan  pegawai yang optimal.

## b. Rekruitmen yang Baik
Untuk  mendapatpegawai-pegawai  yang berkualifikasi baik di dalam memberikan pelayanan,maka  diperlukan mekanisme proses rekruitmen yang tertata benar.

## c. Pembinaan yang Memadai
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka itu perlu  pembinaan  kapasitas diriyang terencana dan berkelanjutan.
I Nyoman Artayasa

## d. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan  masyarakat  baik dilakukan oleh  lembaga  perwakilan  rakyat,  media
massa, LSM, dan juga masyarakat secara langsung secara terus menerus.

## IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kebijakan  publik dalam rangka meningkatkan Pelayanan yang ideal  untuk  Kota  Denpasar  adalah pelayanan  publik  dengan  falsafah Sewaka  Dharma  yang  berarti melayani adalah kewajiban.
2. Pelayanan  publik  dengan  Sewaka
Dharma diimplementasikan dengan 3S  (senyum, sopan, dan  sungguh- sungguh), 3K (ketelitian, ketepatan dan kecepatan), 1 E (evaluasi).
3. Sumber daya manusia (SDM) yaitu
penyelenggara  pelayanan  publik harus memadai, melalui rekruitmen
yang  baik  danmelalui pembinaan- pembinaan, serta pengawasan yang terus menerus.
B. Saran.
1. Pemerintah Kota Denpasar supayasenantiasa menanamkan falsafah Sewaka Dharma dimaksud kepada semua pegawai yang ada di Kota Denpasar.
2. Semua  pegawai  di  Kota Denpasar agar memahami dan melaksanakan falsafah Sewaka Dharma.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwijanto Agus,dkk, 2006. Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Isran  Noor,  2012. Politik Otonomi  Daerah
untuk penguatan NKRI.PT.Profajar Jurnalism.
.………., 2012. Isran Noor dalam Perspektif
Media.PT Profajar Jurnalism.
Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2006. Reformasi  Pelayanan  Publik  :
Teori Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi
Aksara.
Media  Sewaka  Dharma,  2012. Pelayanan
Publik Berbasis Kearifan Lokal,Denpasar : Bagian
Organisasi Setda Kota Denpasar.

## Pemerintah  Kota  Denpasar,  2011.Selayang
Pandang Kota Denpasar.Denpasa r: Pemerintah Kota Denpasar Sudharta,Tjok Rai dan Gde Pudja MA,2000.
Manawa Dharmasastra: Kompedi un  Hukum  Hindu,  Jakarta:  Balai Bahasa.
Sura,  I  Gede,  dkk.2002.Kamus  Istilah
Agama Hindu.
Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
Syamsuddin Haris, 2005. Desentralisasi dan
Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,
Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintahan  Daerah.Jakarta  : LIPI Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.