## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Nuraini 1* , Mhd. Ansori 2 , Andini Nur Pratiwi 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: nuraini.fh@unbari.ac.id; mhd.ansori@unbari.ac.id; andininurpratiwi5@yahoo.com
Abstrak. Akta kematian merupakan salah satu akta pencatatan sipil yang masih kurang kesadaran  masyarakat dalam melaporkan pengurusan  akta  kematian  karena  minimnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  fungsi  akta  kematian.  Kota  Jambi  merupakan salah  satu  daerah  yang  masyarakatnya  belum  begitu  antusias  untuk  mendaftarkan  Akta  Kematian  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang memahami akan pentingnya akta kematian karena beranggapan bahwa mengurus penerbitan akta kematian sulit dan memerlukan biaya. Tulisan ini bertujuan mengetahui  dan  menganalisa  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam  penerbitan  akta kematian  di  wilayah  Kota  Jambi.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  atau  dengan  pendekatan penelitian, sumber data,  teknik pengumpulan data, dan teknik penentuan  sampel dan analisis data. Berdasarkan  hasil penelitian, diketahui  bahwa  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam  penerbitan  akta  kematian  di wilayah Kota Jambi sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai surat edaran yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi; Pencatatan Sipil; Akta Kematian
Abstract. A death certificate is one of the civil registration deeds that lack public awareness in reporting the processing of a death certificate due to the lack of public understanding of the function of a death certificate. Jambi City is one of the areas where the people are not very enthusiastic about registering a Death Certificate with the Population and Civil Registration Office of Jambi City. Until now, there are still many people  who  ignore or do not  understand  the importance of death  certificates because they think  that  processing  a  death  certificate  is  difficult  and  requires  money.  This  paper  aims  to  identify  and  analyze  the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of Jambi. The type of research used is empirical juridical research, or with a research approach, data sources, techniques. data collection,  and  techniques  for  sampling  and  data  analysis.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  is  known  that  the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of  Jambi  has  been  running  according  to  the  prevailing  laws  and  regulations  and  according  to  the  circular  received  from  the Central Government and Regional Government.
Keywords: Implementation of Functions; Civil Registration; Death Certificate

## PENDAHULUAN
Dari  segi  demografi,  penduduk  bisa  dilihat  sebagai  bagian  dari  data  faktual,  bagian  tingkah  laku  dan  bagian kegiatan sosial. Bukankah data seperti lahir,  kawin,  cerai,  mati  terjadi setiap hari dan jika ini diteliti  secara periodik dalam  arti  bulanan  atau  musiman. 1 Karena  setiap  peristiwa-peristiwa  setiap  manusia  akan  selalu  membawa  akibat hukum, maka perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup  setiap manusia dan  setiap peristiwa akan selalu membawa akibat hukum untuk orang bersangkutan bagi masyarakat di sekitarnya.
Tujuan  utama  dilaksanakannya  registrasi  penduduk  bertujuan  sebagai  sumber  yang  berharga  bagi  penyusun statistik  yang  langsung  dapat  digunakan  dalam  proses  perencanaan  kemasyarakatan  dan  sebagai  catatan  resmi  dari suatu  peristiwa  tertentu. 2 Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  penertiban  dokumen dan  proses  penataan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  maupun  pembangunan  sektor  lain merupakan  bagian  dari  rangkaian  kegiatan  dari  administrasi  kependudukan.  Dokumen  kependudukan  merupakan dokumen  resmi  yang  diterbitkan  atau  di  keluarkan  oleh  instansi  pelaksana  yang  dihasilkan  dari  pencatatan  sipil  dan pelayanan  pendaftaran  pendudukan.  Dari  beberapa  kegiatan  pencatatan  peristiwa  penting  pada  kegiatan  pelayanan pencatatan sipil, akta  kematian merupakan salah  satu akta pencatatan  sipil yang masih  kurang  kesadaran masyarakat dalam  melaporkan  pengurusan  akta  kematian  karena  minimnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  fungsi  akta kematian. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi dari akta kematian:
1 Soediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya, Ilmu Kependudukan , Erlangga, Jakarta, 1985, Hal. 37.
2 Ibid .
Nuraini et al, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
1. Akta  kematian  merupakan  alat  bukti  yang  paling  kuat  dan  sah  dalam  menentukan  kedudukan  hukum  seseorang yang telah mati dan juga merupakan akta otentik yang menjadi alat pembuktian di hadapan hakim atau pengadilan.
2. Bagi ahli waris, akta kematian ini juga berguna untuk pengurusan ahli waris, mengklaim asuransi jiwa, pengurusan pensiunan  bagi  pegawai  (janda/duda),  pencairan  dana  /  tabungan  di  bank,  dan  persyaratan  perkawinan  bagi pasangan yang ditinggalkan terutama bagi Aparatur Sipil Negara. 3
Saat  ini  Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  daerah  yang  masyarakatnya  belum  begitu  antusias  untuk mendaftarkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Sampai saat ini masih banyak penduduk  yang  mengabaikan  atau  kurang  memahami  akan  pentingnya  akta  kematian  dikarenakan  masyarakat cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitan akta kematian karena beranggapan bahwa mengurus penerbitan akta  kematian  sulit  dan  memerlukan  biaya  atau  tidak  gratis.  Terkait  dengan  minimnya  pemahaman  masyarakat mengenai  fungsi  akta  kematian  itu  sendiri  membuat  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  pencatatan akta kematian. Kebanyakan dari warga Kota Jambi merasa hanya cukup dengan lapor kematian ke kelurahan setempat dan mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan.
Mengingat  begitu  pentingnya  peristiwa-peristiwa  tersebut,  maka  demi  terciptanya  keadaan  masyarakat  yang tertib  dan  teratur  serta  demi  terjaminnya  kepastian  hukum  maka  diperlukan  suatu  peraturan  untuk  mengaturnya. Peraturan yang dimaksud ialah peraturan di bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga pencatatan sipil. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi merupakan instansi pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam  bentuk  penertiban  administrasi  kependudukan  dan  Kartu  keluarga,  penertiban  dokumen  kependudukan  dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dan  untuk  menghindari  kajian  yang  terlalu  luas  dan  menyimpang  dari  objek penulisan  ini,  maka  penulis  membatasi  permasalahan  terkait  “Bagaimana  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi”.

## METODE
Dalam  tulisan  ini,  tipe  penelitiannya  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  atau  dengan  pendekatan  penelitian, sumber  data,  teknik  pengumpulan  data,  dan  teknik  penentuan  sampel  dan  analisis  data.  Penelitian  ilmu  hukum  itu adalah  penelian  yang  berupaya  mengamati  fakta-fakta  hukum  dan  sosial  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat, dalam  hal  ini  mengharuskan  pengetahuan  untuk  dapat  diamati  dan  dibuktikan  secara  terbuka,  walaupun  dalam teorinya hipotesis itu ditarik dari landasan teori atau kajian pustaka, di mana dasar berpikirnya adalah logika deduktif namun  pada  prakteknya  tidak  boleh  mengabaikan  proses  berpikir  induktif. 5 Penelitian  ilmu  hukum  empiris  lebih menekankan  pada  segi  observasinya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sifat  obyektif  dan  empiris  dari  ilmu  pengetahuan  itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan  untuk  dapat  diamati  dan  dibuktikan  secara  terbuka.  Titik  tolak  pengamatannya  terletak  pada  kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam  pelaksanaan  program pencatatan  dan  pembuatan  akta  kematian  pada  dasarnya  telah  menyesuaikan  dengan  regulasi  yang  telah  diedarkan oleh  pemerintah  pusat  dalam  menjalankan  program  nasional  tersebut.  Proses  pelaksanaan  secara  universal  dapat dimulai  hanya  ketika sasaran dan tujuan umum telah diterjemahkan menjadi program kemudian dilaksanakan  sebaik mungkin  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  publik.  Penerapan  program  pencatatan  akta  kematian  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan surat edaran yang di terima dari pemerintah pusat yang kemudian seharusnya didisposisikan dan disosialisasikan  kepada  Pemerintah  Daerah  hingga  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan.  Terdapat  beberapa  faktor  yang mengakibatkan  capaian  dari  program  pelayanan  administrasi  akta  kematian  yang  masih  terendah  diantara  program administrasi kependudukan lainnya di Kota Jambi.
3 Buku Panduan Praktis Pembuatan dan Informasi  Pelayanan  Akta Kematian Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, 2019
4 Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018.
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 124.
Nuraini et al, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Tabel 1. Persentase Penerbitan Akta Kematian dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun Akta Kematian Data Kematian Penduduk yang  Terlapor Persentase (%) 2014 645 1.733 37,22 2015 838 1.872 44,76 2016 932 2.601 35,83 2017 1076 3.659 29,41 2018 1351 5.019 26,92

## Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, data kematian penduduk yang terlapor, yang didapatkan oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  melalui  kegiatan  pemutakhiran  data  atau  pencocokan  dan penelitian  (coklit)  data  yang  dilaksanakan  setiap  tahun  ataupun  lima  tahun  sekali.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  untuk mengetahui  data  masyarakat  yang  masih  hidup  maupun  yang  sudah  meninggal  dunia.  Dengan  kegiatan  ini  juga membantu merapikan data kependudukan untuk pelaksanaan pemilu agar data penduduk yang sudah meninggal tidak muncul  dan  hak  suara  nya  tidak  disalah  gunakan.  Pada  tabel  tersebut  juga  dapat  diketahui  secara  jelas  bahwa kesadaran  masyarakat  Kota  Jambi  dalam  melaporkan  penerbitan  akta  kematian  masih  rendah  jika  di  bandingkan dengan data kematian yang terlapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
Berdasarkan  surat  edaran  dari  Walikota  Jambi  perihal  Gerakan  Disdukcapil  Peduli  ASN  Pemerintah  Daerah Kota  Jambi,  sehubungan  dengan  hal  itu  sebagai  wujud  kepedulian  sesama  insan  yang  mengabdi  kepada  pemerintah Kota Jambi, maka setiap ASN/PNS Kota Jambi yang meninggal akan difasilitasi langsung oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam  menerbitkan  dokumen  kependudukan  meliputi  Akta  Kematian,  KTP-el suami/istri  yang  meninggal  dengan  data  terbaru.  Prosedur  pelayanan  Gerakan  Disdukcapil  Peduli  ASN  Kota  Jambi terdiri dari:
1. Instansi  terkait  menginformasikan  melalui Whatsapp Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  jika ada pegawai pada unit kerjanya yang meninggal dunia.
2. Menginformasikan  data  antara  lain:  nama  lengkap  pegawai  yang  meninggal,  alamat/domisili  (Kecamatan, Kelurahan, RT) dan unit kerjanya.
3. Dokumen Kependudukan dimaksud akan segera diterbitkan dan diantar langsung ke rumah yang meninggal.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi selaku salah satu dinas pemerintahan yang membawahi segala  macam  kegiatan  administrasi  kependudukan  di  Kota  Jambi,  termasuk  di  era  sekarang  Industri  4.0  semuanya serba digital, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pencatatan  sipil khususnya pengurusan akta  kematian  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  berbagai  urusan,  maka  perlu  dilakukan  upaya kemudahan pengurusan akta kematian yang melalui aplikasi Whatsapp . Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 22  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Pengurusan  Akta  Kematian  Melalui  Aplikasi Whatsapp ,  diuraikan  tentang pelayanan teknis pelayanan Akta Kematian melalui Whatsapp sebagai berikut:
1. Persyaratan
a. Mengisi formulir pelaporan kematian (F-2.28) yang tersedia di kantor kelurahan;
b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (F-2.29);
c. Mengisi Formulir Biodata pengurangan/perubahan anggota keluarga (F-1.06);
d. Kartu Keluarga dan KTP-el yang meninggal (asli dan photocopy); dan
e. Photocopy KTP-el pelapor.
2. Pelapor meng- Upload foto-foto berkas persyaratan ke Whatsapp Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota Jambi;
3. Pelapor  kematian  dilakukan  oleh  salah  perwakilan  anggota  keluarga  yang  tertera  dalam  Kartu  Keluarga  yang meninggal, jika dilakukan oleh pihak lain harus melampirkan Surat Kuasa disertai materai;
4. Operator Whatsapp Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  menerima upload laporan  dan memberikan jawaban, jika berkas dinyatakan lengkap akan diberikan nomor pendaftaran;
5. Operator Whatsapp Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  akan  menyampaikan  pesan Whatsapp kepada Pelapor bahwa Akta Kematian yang diajukan telah selesai;
6. Pengambilan  kutipan  akta  kematian  dilakukan  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi dengan menyerahkan berkas asli persyaratan;
7. Penduduk yang mengurus dokumen Akta Kematian akan menerima 3 dokumen kependudukan sekaligus:
a. Kutipan Akta Kematian;
b. Kartu Keluarga dengan data terbaru; dan
c. KTP-el dengan data terbaru bagi suami/istri yang meninggal.
8. Jangka waktu pengurusan Akta Kematian melalui Whatsapp maksimal 6 (enam) jam kerja.
Nuraini et al, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, menjelaskan bahwa:
“Disamping  proses  pelaksanaan  pencatatan  akta  kematian  sesuai  undang-undang  dan  surat  edaran  yang  diterima dari  pemerintah  pusat,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  juga  berupaya  melaksanakan pelayanan  pelaporan  pencatatan  akta  kematian  melalui  aplikasi Whatsapp .  Dimaksudkan  untuk  lebih mempermudah dan percepatan penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian.” 6
Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kematian melalui aplikasi Whatsapp untuk meningkatkan animo penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian, yang sekaligus berdampak pada tertib dan akurat database kependudukan Kota Jambi. Namun dalam pelaksanaan pelayanan aplikasi  melalui Whatsapp ini  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  informasi  ini.  Menurut penulis,  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan tupoksinya dan peraturan perundang-undang serta surat edaran yang berlaku, hanya pelaksanaannya belum optimal karena masih dtemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang tertera pada tabel 1 terkait perbandingan akta kematian dan data kematian yang telah terlapor.

## Kendala yang Dihadapai dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terkait  penerbitan akta kematian menurut Olvi Oktina selaku Kepala Seksi Akta Kematian, diantaranya:
“Masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  pelaporan  akta  kematian  masih  didasari  jika  hanya  dibutuhkan  dan kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  persyaratan  penerbitan  akta  kematian.  Selain  itu  saat  dilakukan pengecekan  data  terdapat  masalah  pada  data  kependudukan  seperti  tidak  terdaftar  di  database  dan  tidak  sinkron dengan  kondisi  nyata,  seperti  data  di  kartu  keluarga  yang  berbeda  dengan  dengan  pengakuan  yang  bersangkutan terkait nama orang tua maupun data lainnya yang membuat bingung saat menginput data.” 7
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  diketahui  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  fungsi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tidak hanya dari dinas terkait namun kesadaran dari masyarakat juga sangat  penting  untuk  melaporkan  akta  kematian  dan  pentingnya  masyarakat  untuk  lebih  teliti  atas  data  pribadi  yang tertera  di  kartu  keluarga  karena  dasar  untuk  membuat  data  kependudukan  dan  penerbitan  akta  terdapat  pada  kartu keluarga.
Permasalahan  lain  yang  ditemui  dalam  pelaksaan  penerbitan  akta  kematian  dimaksud,  menurut  Olvi  Oktina adalah:
“Sumber  daya  manusia  (SDM)  di  tingkat  kelurahan  dan  RT  kurang  memahami  pentingnya  laporan  terkait  akta kematian warganya, kurang pemahaman petugas di kelurahan/RT dan tidak peka  untuk menghimbau masyarakat. Penyalahgunaan  terkait  penerbitan  akta  kematian,  seperti  yang  bersangkutan  dianggap  meninggal  padahal  tidak meninggal. Maka dilakukan pembatalan akta dengan penetapan sidang di pengadilan.” 8
Dari beberapa kendala di atas, kesadaran masyarakat terkait administrasi akta kematian masih kurang sehingga menimbulkan  permasalahan-permasalahan  lainnya  yang  berpengaruh  pada  kevalidan  data  kependudukan  yang dimiliki  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Pemerintah  Kota  Jambi.  Menurut  pendapat  penulis  berdasarkan permasalahan  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  sipil  Kota  Jambi  dari  penjelasan  tersebut bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat Kota Jambi dan pihak-pihak terkait untuk mengurus akta kematian.

## Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Menghadapi  kendala-kendala  seperti  yang  sudah  penulis  jelaskan,  maka  perlu  dilakukan  upaya-upaya  guna meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  akta  kematian.  Upaya  yang  dilakukan  menurut  Olvi  Oktina adalah  melakukan  sosialisasi  yang  dilakukan  langsung  oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota
6 Masrul, Wawancara , Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 13 Desember 2019, 14.25 WIB.
7 Olvi  Oktina, Wawancara ,  Kepala  Seksi  Akta  Kematian  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi,  13 Desember 2019, 15.30 wib.
8 Ibid .
Nuraini et al, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi
Jambi  dan  melakukan  komunikasi  langsung  kepada  masyarakat  yang  anggota  keluarganya  meninggal  dunia  (jemput bola).” 9
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan akta kematian di wilayah Kota Jambi yaitu dengan melakukan sosialisasi di tingkat RT dan Kelurahan di wilayah Kota Jambi. Upaya ini pada dasarnya merupakan tindakan penyampaian informasi kepada masyarakat agar memahami manfaat dari akta kematian agar tidak terjadi permasalahan administrasi di kemudian hari.
Sedangkan  upaya  lain  yang  dilakukan  agar  dapat  tidak  terjadi  penyalahgunaan  penggunaan  Akta  Kematian menurut Olvi Oktina adalah:
“Memperketat  seleksi  permohonan  data  proses  penerbitan  akta  kematian  agar  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak yang tidak bertanggung jawab dan penertiban data kependudukan dan pemberian surat kuasa bagi anggota keluarga yang  berhalangan  untuk  mengurus  akta  kematian.  Upaya  ini  di  lakukan  untuk  mempermudah  dan  meringankan masyarakat Kota Jambi atau anggota keluarga untuk mendapatkan akta kematian.” 10
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi  dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber  daya  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  akta  kematian  di  Kota  Jambi  agar  mendapatkan  hasil  yang maksimal  dan  meningkatkan  keikutsertaan  lembaga-lembaga  strategis  seperti  kelompok-kelompok  masyarakat  dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya sosialisasi program pencatatan akta kematian.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  fungsi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  dalam  penerbitan  akta  kematian  di wilayah  Kota  Jambi  sudah  berjalan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sesuai  surat  edaran yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Kendala  yang  di  hadapi  adalah  masih  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  pelaporan  penerbitan  akta kematian  serta  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  persyaratan  penerbitan  akta  kematian.  Di  samping  itu sumber  daya  manusia  di  tingkat  kelurahan  maupun  RT  kurang  memahami  informasi  pentingnya  akta  kematian, sehingga  tidak  peka  untuk  menghimbau  ke  masyarakat  untuk  segera  pelaporan  akta  kematian  jika  ada  anggota keluarga yang meninggal. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah penyalahgunaan akta kematian tersebut.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota Jambi dalam pelaksanaan penerbitan  akta kematian  di  wilayah  Kota  Jambi  adalah  lebih  teliti  dan  memperketat  seleksi  permohonaan  data  pelaporan  akta kematian  dan  juga  mempermudah  pelaporan  akta  kematian  jika  anggota  keluarga  yang  meninggal  berhalangan mengurus akta kematian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju.
Buku  Panduan  Praktis  Pembuatan  dan  Informasi  Pelayanan  Akta  Kematian  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2019.
Rencana  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi  Tahun  2018 ,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2018.
Soediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya, 1985, Ilmu Kependudukan , Jakarta: Erlangga.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Fungsi  Dinas,  Sekretariat,  Bidang  dan  Rincian  Tugas  Sub Bagian, Seksi, UPTD Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Pengurusan  Akta  Kematian  Melalui  Aplikasi Whatsapp .
9 Ibid .
10 Ibid .