## Legal Consequences for Perpetrators of Beating Police Members on
Duty
Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemukulan Terhadap Anggota Polri Yang Sedang Bertugas
Muhammad Zulfikar 1) ; Amsori 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Muhammadzulfikar100789@gmail.com ; 2) amsori07@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022] Revised [13 Oktober 2022] Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Pada dasarnya  setiap anggota Polisi  yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu  keputusan  secara  perorangan  dalam  menghadapi  situasi  yang  nyata.  Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Namun di lapangan terjadi, tugas polisi yang  seharusnya  menjaga  ketertiban  dan  pengayoman  masyarakat,  justru  mendapat serangan  dan  pemukulan  sebagaimana  contoh  pemukulan  yang  dilakukan  satu  orang tersangka karena memukul Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali.

## ABSTRACT
Basically  every  member  of  the  Police  on  duty  in  the  field  is  required  to  be  able  to  make decisions  individually  in  dealing  with  real  situations.  Decision-making  by  the  police  involves issues of public order and security which are closely related to human rights. However, in the field, the task of the police, which is supposed to maintain order and protect the community, has actually been attacked and beaten, as in the example of the beating by one suspect for hitting the Head of Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali..

## KEYWORDS
Legal consequences, beating of police officers
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Polisi  dalam  undang-undang  diberi  kewenangan  dan  kekuasaan  luas  untuk  menjaga  ketertiban dan  ketentraman  masyarakat.  Polisi  berwenang  mengatur  masyarakat  di  jalanan,  di  tempat-tempat umum,  serta  mengawasi  dan  memaksa  mereka  untuk  patuh  pada  aturan  sehingga  undang-undang berjalan semestinya.
Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan  secara  perorangan  dalam  menghadapi  situasi  yang  nyata.  Pengambilan  keputusan  yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak  asasi  manusia,  oleh  karena  sifat  pekerjaannya  itulah,  maka  Polisi  sering  harus  menanggung resiko  menjadi  sorotan  masyarakat.  Sorotan-sorotan  yang  ditujukan  kepada  Polisi  ada  yang  bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.
Namun kejadian di lapangan, tugas polisi yang seharusnya menjaga ketertiban dan pengayoman masyarakat,  justru  mendapat  serangan  dan  pemukulan  sebagaimana  contoh  pemukulan  atau pengeroyokan  terhadap  Kabag  Ops  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya  AKBP  Karosekali.  saat  korban  turut mengamankan  aksi  unjuk  rasa  ormas  PP  (Pemuda  Pancasila)  di  depan  gedung  parlemen,  Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 25 November 20215
Menurut  Kepala  Bidang  Hubungan  Masyarakat  Polda  Metro  Jaya,  Komisaris  Besar  (Kombes) Polisi  Endra  Zulpan,  penyidik  Polda  Metro  Jaya  terus  mengembangkan  kasus  pengeroyokan  anggota polisi untuk menemukan tersangka para tersangkanya. Sebab jika dari rekaman yang ada, tidak menutup kemungkinan  ada  beberapa  orang  yang  turut  menyerang  korban  saat  korban  turut  mengamankan  aksi unjuk  rasa  ormas  PP  di  depan  gedung  parlemen,  Senayan,  Jakarta  Pusat  pada  Kamis  tanggal  25 November 2021.
Penyidik  juga  telah  menetapkan  15  orang  anggota  ormas  PP  sebagai  tersangka  terkait diamankan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Puluhan  anggota  ormas  PP  itu  kedapatan  membawa  berbagai  jenis  senjata  tajam  (sajam)  sampai dengan peluru tajam untuk revolver.
Massa  melakukan pengeroyokan terhadap Karosekali saat turut mengamankan aksi unjuk rasa. Akibat  pengeroyokan  itu,  Karosekali  mengalami  luka  serius  di  bagian  kepala  dan  harus  menjalani perawatan di rumah sakit Polri. Ketika itu, korban melarang massa aksi yang mencoba memaksa masuk ke dalam gedung DPR/MPR. Saat itu, Karosekali ikut membantu mengawal demo dan pengamanan lalu lintas di lokasi aksi unjuk rasa.
Namun  massa  ormas  PP  diduga  tidak  terima  karena  dilarang  masuk  ke  gedung  parlemen  oleh korban.  Pada  akhirnya  korban  diserang  menggunakan  senjata  tajam  di  bagian  kepala  dan  mengalami luka robek.
Mereka  coba  maksa  masuk  ke  dalam  tentunya  di  sini  gedung  dewan  ada  etika.  Dalam  rangka penyampaian akomodasi, tentunya akan diakomodir jadi enggak bisa langsung semau-maunya.
Akibat luka yang dialaminya, Karosekali sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapat perawat medis. Menurut Zulpan, luka di kepalanya bukan karena sabetan senjata tajam  tapi  karena  pemukulan  di  bagian  kepala  hingga  berdarah  dan  robek.  Bahkan  korban  harus mendapatkan  beberapa  jahitan.  Dari  contoh  kasus  di  atas,  jelas  telah  terjadi  pemukulan  dan pengeroyokan  terhadap  anggota  polri  yang  sedang  melaksanakan  tugas,  dan  bagi  pelakunya  harus bertanggungjawab dengan akibat hukum yang harus dihadapi secara hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  jurnal  adalah  yuridis  normatif  yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  dibahas.  Penelitian  ini  akan menganalisis  masalah  hukum,  fakta,  dan  gejala  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pendekatan hukum,  kemudian  di  peroleh  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  masalah  yang  akan  di  teliti. Penelitian  yang  berbentuk  deskriftif  analisis  ini  hanya  akan  menggambarkan  keadaan  objek  atau persoalan  dan  tidak  dimaksudkan  mengambil  atau  menarik  kesimpulan  yang  berlaku  umum  mengenai akibat hukum terhadap pelaku pemukulan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemukulan Terhadap Anggota Polri Yang Sedang Bertugas Jika ada orang  melakukan  pemukulan  yang  mengakibatkan  luka  pada  korban  pemukulan,  maka  perbuatan pemukulan  itu  tergolong  sebagai  penganiayaan.  Tindak  pidana  penganiayaan  itu  sendiri  diatur  dalam Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun.
Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan  penganiayaan  disamakan  sengaja  merusak  kesehatan.  Percobaan  untuk  melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Mengenai  penganiayaan  dalam  Pasal  351  KUHP,  R.  Soesilo  dalam  bukunya  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa  undang- undang  tidak  memberi  ketentuan  apakah  yang  diartikan  dengan  “penganiayaan”  itu. Menurut  yurisprudensi,  yang  diartikan  dengan  “penganiayaan”  yaitu  sengaja  menyebabkan  perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.
R.  Soesilo  dalam  buku  tersebut  juga  memberikan  contoh  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:
1. “perasaan  tidak  enak”  misalnya  mendorong orang  terjun  ke  kali  sehingga  basah,  menyuruh  orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain- lain.
4. “merusak  kesehatan”  misalnya  orang  sedang  tidur,  dan  berkeringat,dibuka  jendela  kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.
Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.
Jika  luka  tidak  menjadi  halangan  baginya  untuk  melakukan  pekerjaannya,  maka  perbuatan tersebut digolongkan sebagai penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP:
“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencarian,  diancam,  sebagai penganiayaan  ringan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawah annya.”
R.  Soesilo14  dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  (hal.  246)  mengatakan  bahwa  peristiwa  pidana  dalam  Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan termasuk “kejahatan ringan”. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:
1. Menjadikan sakit (“ziek” bukan “pijn”) atau
2.  Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.
Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A menempeleng B tiga kali di kepalanya, B merasa  sakit  (pijn),  tetapi  tidak  jatuh  sakit  (ziek)  dan  masih  bisa  melakukan  pekerjaannya  sehari-hari, maka A berbuat “penganiayaan ringan”.
Umpamanya lagi: A melukai kecil jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola (pekerjaannya sehari-hari), maka meskipun luka  itu  kecil,  tetapi  penganiayaan  ini  bukan  penganiayaan  ringan,  karena  B  terhalang  dalam pekerjaannya.

## Kekerasan Terhadap Aparat Penegak Hukum
Pemukulan  tersebut  dilakukan  terhadap  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum.  Dalam  KUHP terdapat pengaturan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap aparat yaitu dalam Pasal 212 KUHP:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang  pegawai negeri  yang  melakukan  pekerjaannya  yang  sah,  atau  melawan  kepada  orang  yang  waktu  membantu pegawai  negeri  itu  karena  kewajibannya  menurut  undang-undang  atau  karena  permintaan  pegawai negeri  itu,  dihukum  karena  perlawanan,  dengan  hukuman  penjara  selama-  lamanya  satu  tahun  empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- “
Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:
Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Tentang  “kekerasan”  R.  Soesilo  merujuk  pada  penjelasannya  terkait  Pasal  89  KUHP  yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,  menyepak,  menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
Merebut  dan  melepaskan  orang  yang  ditangkap  oleh  polisi  dari  tangan  polisi  adalah  perbuatan kekerasan.  Waktu  ditangkap  oleh  polisi  atau  diperintahkan  oleh  polisi  menurut  undang-undang,  orang memukul atau menendang polisi adalah perbuatan kekerasan juga.
Perlawanan  tersebut  dilakukan  terhadap  pegawai  negeri  yang  sedang  menjalankan  tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu. Apabila pegawai negeri tersebut tidak sedang menjalankan tugas yang sah, maka orang tidak dapat dihukum.
Orang  yang  melawan  harus  mengetahui,  bahwa  ia  melawan  kepada  pegawai  negeri  (biasanya bisa dilihat dari pakaian seragam atau tanda- tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu  harus  mengetahui  pegawai  negeri  itu  sedang  bekerja  dalam  melakukan  pekerjaan  jabatannya  yang sah.  Tentang  sah  atau  tidaknya  itu  dia  tidak  boleh  menimbang.  Bahwa  pegawai  negeri  itu  sedang melakukan pekerjaannya dalam jabatannya yang sah itu dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan yang menentukan sifat dapat dihukum.
Lebih  lanjut  R.  Soesilo  menjelaskan  seseorang  agen  polisi  yang  mendapat  perintah  dari hulpmagistraat (pembantu jaksa) untuk menangkap dan membawa ke kantor polisi orang yang disangka melakukan  peristiwa  pidana,  pada  waktu  melakukan  penangkapan  tersebut  boleh  dikatakan  dalam melakukan tugas yang sah. Contoh lain, seseorang yang tidak memakai karcis pada saat naik kereta api, lalu  diperintahkan  turun  oleh  kondektur  sebagaimana  yang  telah  disumpah,  kemudian  tidak  mau  turun dan melawan dengan kekerasan dapat dikenakan pasal ini.
Ancaman hukuman dapat ditambah, jika perlawanan itu menimbulkan akibat- akibat seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHP:
Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dihukum:
1.  Penjara  selama-lamanya  lima  tahun,  kalau  kejahatan  itu  atau  perbuatan  yang  menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka;
2.  Penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, kalau menyebabkan luka berat.
3.  Penjara selama-lamanya 12 tahun, kalau menyebabkan mati orang tersebut.
Jadi  apabila  melakukan  kekerasan  terhadap  aparat  yang  sedang  melakukan  tugas  yang  sah maka dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp4.500,-
Sebagai  informasi,  ancaman  pidana  berupa  denda  sebesar  Rp  4.500,-  yang  terdapat  dalam Pasal 212 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  (“Perma 2/2012”):
Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pidana  denda  yang  diatur  dalam  Pasal  212  KUHP menjadi paling banyak Rp. 4.500.000,-.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akibat  hukum  dari  tindakan  pemukulan  tersebut  dilakukan  terhadap  polisi  sebagai  aparat penegak hukum, diatur dalam KUHP khusus mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap aparat yaitu dalam  Pasal  212  KUHP:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  melawan  kepada seseorang  pegawai  negeri  yang  melakukan pekerjaannya  yang  sah,  atau  melawan  kepada  orang  yang waktu  membantu  pegawai  negeri  itu  karena  kewajibannya  menurut  undang-undang  atau  karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- “

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Restu Agung, 2007) Barda  Nawawi  Arief,  Batas-Batas  Kemampuan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan,
(Bandung : PT. Aditya Bakti, 2006)
------------, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006) ------------, Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2014) Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ketiga, (Jakarta :Kencana, 2014)
Ediwarman.  Paradoks  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Indonesia.  Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 8 No.1. 2012
G.W Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
M.  Harun,  “Jurnal”,  Reformasi  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penegakan  Hukum  Dalam  Menjaga Kedaulatan Negara, Jurnal Rechts Vinding Vol. 5 No. 1, 15 April 2016. UIN Walisongo, Semarang.
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Makaampoh,  March  F.  Kedudukan  dan  Tugas  Polri  Untuk  Memberantas  Aksi  Premanisme  Serta Kaitanya Dalam KUHP. (Jurnal Lex et Societatis. Vol. I Nomor 2, April-Juni 2013)
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi, (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2004) Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,(Bandung : Alumni, 2002) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,(Bandung : Alumni, 2010) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
R.  Soesilo.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-  Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal. (Bogor : Politeia. 2005)
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2010)
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan Sosiologis,b(Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010)