OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA,

## PENERIMAAN
PAJAK
DAN

## TRANSFORMASI  INFORMASI  PENGGALIAN  POTENSI  WAJIB  PAJAK  BAGI UMKM
Budi Harto dan Lia Restia– Politeknik LP3I Bandung

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  Optimalisasi  Pelayanan  Prima, Penerimaan  pajak,  dan  Transformasi  Informasi  Penggalian  Potensi  Wajib  Pajak pada KPP Pratama Blora.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penulis menggambarkan  hasil  penelitian  dan  mengolah  data-data  yang  diperoleh  dari lapangan.
Hasil  penelitian  mengenai  optimalisasi  pelayanan  prima,  penerimaan pajak,  dan  transformasi  informasi  penggalian  potensi  Wajib  Pajak  menunjukan bahwa  sangat  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kineja  Kementrian Keuangan.
Kata Kunci : Pelayanan Prima, Penerimaan pajak, Transformasi Informasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Wajib  Pajak  yang  bekerja  di  sebuah  perusahaan  atau  instansi,  setiap  gaji  yang diterimanya  pasti  sudah  dilakukan  pemotongan  pajak  penghasilan  oleh  kantornya,  tetapi  untuk mereka  yang  menyandang  status  wiraswasta  harus  melakukan  penghitungan  dan  menyetorkan sendiri  pembayaran  pajaknya  ke  kas  negara  melalui  kantor  pos  atau  bank  persepsi.  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  memiliki  kewenangan  untuk  menilai  kewajaran  perpajakan  Wajib  Pajak dengan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak  yang  disesuaikan dengan observasi lapangan mengenai suatu usaha.
Salah  satu  contoh  perluasan  basis  data  perpajakan  dilakukan  dengan  menindak  lanjuti informasi  yang  diperoleh  dari  pihak  ketiga.  Informasi  tersebut  berupa  identitas  lawan  transaksi dari  Wajib  Pajak  dan  berapa  besaran  dari  setiap  transaksi.  Berdasarkan  informasi  tersebut, Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dapat  mengetahui  apakah  lawan  transaksi  Wajib  Pajak  sudah memiliki  NPWP  dan  apakah  kewajiban  perpajakan  yang  selama  ini  dilakukan  sudah  sesuai dengan  usaha  nyata  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  juga  bisa  menilai

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 3 NO 1
JANUARI 2017
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
kewajaran  dari  pembayaran  perpajakan  dengan  cara  menghitung  potensi  perpajakan  dari informasi transaksi yang diperoleh dari Wajib Pajak.
Pada  kenyataan  nya  hingga  saat  ini  dengan  keterbatasan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  dan  kurangnya  kesadaran  dalam  pemenuhan  kewajiban,  masih  terdapat  beberapa wirausahawan  yang  mempunyai  usaha  cukup  besar  namun  tidak  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan NPWP.
Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 di berlakukan dengan maksud untuk memudahkan Wajib  Pajak  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan.  PP  46  Tahun  2013  tentu  memberikan manfaat    bagi  Wajib  Pajak  terutama  para  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM) karena  dengan  berlakunya  PP  46  Tahun  2013  ini  mereka  menjadi  mudah  dalam  melakukan kewajiban  perpajakannya  karena  dibuat  lebih  sederhana  dalam  menghitung,  melapor,  dan menyetorkan kewajibannya.
Dengan  mudahnya  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  menggunakan  PP  46  Tahun  2013 diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Direktur  Jenderal  Pajak  juga  menetapkan peraturan  tentang  Standar  Pelayanan  di  Tempat  Pelayanan  Terpadu  Kantor  Pelayanan  Pajak peraturan  tersebut  dibuat  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima  dan  keseragaman  dalam memberikan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak.  Kepatuhan  pajak  selalu  dikaitkan  dengan kemudahan  dan  keadilan  dalam  administrasi  pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah melakukan  beberapa  reformasi  dalam  hal  administrasi  pajak.  Seperti  memberikan  fasilitas- fasilitas  elektronik,  salah  satunya  adalah  e-billing  yang  merupakan  bagian  dari  sistem penerimaan  negara,  e-billing  yang  merupakan  sistem  pembayaran  elektronik  dengan menggunakan  kode  billing  yang  tata  caranya  di  atur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER  -  26/PJ/2014  Tentang  Sistem  Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik.  Pembayaran atau  penyetoran  pajak  tersebut  meliputi  seluruh  jenis  pajak,  kecuali  Pajak  dalam  rangka  impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.
Penyuluhan  dan  sosialisasi  pajak  menjadi  yang  terpenting    dalam  upaya  peningkatan kepatuhan  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan  kewajibannya.  Penyuluhan  yang merupakan  suatu  upaya  dan  proses  memberikan  informasi  perpajakan  sehingga  dapat meningkatkan  pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap  pajak.  Dengan  penyuluhan  dan  sosialisasi wajib  pajak  diharapkan  menjadi  sadar,  peduli  dan  mau berkontribusi  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan.
Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  dengan  berbagai  cara seperti  melalui  media  informasi  (televisi,  koran,  spanduk,  radio,  dll.),  slogan  (orang  bijak  taat pajak,  bangga  bayar  pajak,  dll),  dan  kegiatan  penyuluhan  dan  sosisalisasi  yang  dilakukan  oleh petugas pajak.
Kurangnya  pengetahuan  Wajib  Pajak  tentang  perpajakan  membuat  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP) harus tetap mengawasi, menemukan potensi perpajakan dan memberikan pelayanan terbaik  sehingga  Wajib  Pajak  akan  secara  sukarela  untuk  membayar  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Dari  uraian  diatas,  maka  penulis  akan  melakukan  penelitian  terhadap  bagaimana pelayanan  prima,  penerimaan  pajak  dan  transformasi  perpajakan  dan  juga  penggalian  potensi perpajakan  Wajib  Pajak.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  mengambil  judul  “Optimalisasi pelayanan prima, penerimaan pajak, dan transformasi informasi bagi UMKM”.

## Identifikasi Masalah
1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan
2. Wajib Pajak sebagianbesar UMKM kecil dan menengah, Wajib pajak jarang melakukan pembukuan laporan keuangan
3. Penggunaan SSP dalam pembayaran kewajiban perpajakan hanya dapat diambil di KPP
4. Wajib Pajak kebanyakan masih belum membuka mata terhadap teknologi informasi.

## LANDASAN TEORI

## Optimalisasi Pelayanan Prima
Optimalisasi  berasal  dari  optimal  menurut  Kamus  Besar  Indonesia  adalah  terbaik; tertinggi;  paling  menguntungkan  (2013).  Menurut  Drs.  Daryanto  dan  Drs.  Setyobudi,  M.Pd (2014,1) pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan  dan  kebutuhan  pelanggan,  baik  pelanggan  di  dalam  perusahaan  maupun  diluar perusahaan.
Dalam  buku  konsumen  dan  pelayanan  prima  Drs.  Daryanto  dan  Drs.  Setyobudi,  M.Pd mengemukakan bahwa pelayanan prima memiliki fungsi dan tujuan.
Tujuan pelayan prima antara lain sebagai berikut :
1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan,
2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang /jasa yang ditawarkan pada saat itu juga,
3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan,
4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan  yang tidak perlu dikemudian hari terhadap produsen,
5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan,
6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya,
7. Untuk mempertahankan pelanggan,
Pelayan Prima berfungsi sebagai berikut :
1. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat,
2. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan,
3. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha,
4. Menciptakan pengsa pasar yang baik terhadap produk/jasa,
5. Memenangkan persaingan pasar,
6. Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan,
7. Memberikan keuntungan pada perusahaan.

## Penerimaan Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,S.H  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang    (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum (Prof.Dr. mardiasmo, MBA.,AK, 2016;3) .
Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :
1. Pajak penghasilan
Menurut  Siti  Resmi  pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (2013;74).
Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., AK (2016;331),  pajak pertambahan nilai merupakan : 1. Pajak tidak langsung
2. Pajak atas konsumsi dalam dalam negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain :
4. Menghilangkan pajak berganda.
5. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
6. Netral dalam persaingan dalam negeri.
7. Netral dalam perdagangan internasional.
8. Netral dalam pola konsumsi.
9. Dapat mendorong ekspor.
Menurut  Aristanti  widyaningsih  PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  konsumsi  barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (2011;4).
Prof.Dr.Mardiasmo,  MBA.,  AK  (2016;342)    mengemukakan  atas  penyerahan  BKP  yang tergolong  mewah  oleh  produsen  atau  impor  BKP  yang  tergolong  mewah,  disamping dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga  dikenakan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah (PPnBM).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Niliai dan Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  (termasuk  rawa-rawa,  tambak,  perairan)  serta laut  wilayah  Republik  Indonesia  (Prof.Dr.Mardiasmo,  MBA.,  AK,  2016).  Bangunan  adalah konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/  atau  perairan (Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK, 2016).
Pajak  bumi  dan  bangunan  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Bea Materai
Menurut  Prof.Dr.Mardiasmo,  MBA.,  AK  (2016;369)  bea  materai  adalah  pajak  atas dokumen.  Bea  materai  diatur  pelaksanaannya  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2000 tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  yang dikenakan Bea Materai.

## Transformasi Informasi
Transformasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah   perubahan  rupa;  bentuk, sifat,  fungsi,  dan  sebagainya  (http://kbbi.web.id,  2017).  Menurut  Dr.  Deni  darmawan  S.Pd  dan kunkun  nur  fauzi  (2013,2)  informasi  merupakan  hasil  dari  pengolahan  data,  akan  tetapi  tidak semua  hasil  pengolahan  tersebut  bisa  menjadi    informasi,  hasil  pengolahan  data  yang  tidak memberikan  makna  atau  arti  serta  tidak  bermanfaat  bagi  seseorang  bukanah  merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian
Dalam  buku  sistem  informasi  akuntasi  Prof.Dr  Azhar  susanto  SE.,M.Buss.,AK  (2013) mengemukanan  pengertian  informasi  yang  sama  yaitu  merupakan  hasil  dari  pengolahan  data, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan tersebut bisa menjadi  informasi, hasil pengolahan data yang  tidak  memberikan  makna  atau  arti  serta  tidak  bermanfaat  bagi  seseorang  bukanah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian

## Penggalian Potensi Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  bab  l  ketentuan  umum  Pasal  1  ayat  2 Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  berbunyi  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Subjek  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  menjadi  Wajib  Pajak  apabila  telah  menerima atau  memperoleh  penghasilan  yang  besarnya  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak.  Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek  pajak  luar  negeribaikorang  pribadi  maupun  badan  sekaligus  menjadi Wajib Pajak kerena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau  memperoleh  penghasilan  yang  bersumber  dari  Indonesia  melaui  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia.
Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari :

## Wajib Pajak Orang Pribadi
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha
2. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan

## Wajib Pajak Badan
1. Badan milik pemerintah (BUMN dan BUMD)
2. Badan milik swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga, dan Yayasan)

## Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak
1. Bendahara pemeritah pusat
2. Bendahara pemerintah daerah

## Landasan Hukum Aktivitas UMKM
Berdasarkan  perkembangan  UKM  pada  saat  ini,  pemerintah  membuat  landasan  hukum yang mampu mewadahi kegiatan / aktivitas UKM, diantaranya :
 Instruksi  Presiden  No  4  Tahun  1995  tentang  Gerakan  Nasional  Memasyarakatkan  dan Membudayakan Kewirausahaan
 Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 Peraturan  Pemerintah  No  41  Tahun  2011  tentang  Pengembangan  Kewirausahaan  dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
 Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No  79  Tahun  2015  tentang  Percetakan  Seratus  Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat.

## PEMBAHASAN

## Optimalisasi Pelayanan Prima
KPP  saat  ini  sedang  mendukung  program  pelayanan  prima  dalam  hal  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Gambar 4.1 Flowchart Optimalisasi Pelayanan Prima
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak
Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Deskripsi:
Merupakan  pelayanan  penyelesaian  permintaan  pendaftaran  NPWP.  Pendaftaran  NPWP merupakan  permohonan  untuk  menjadi  Wajib  Pajak  sebagai  identitas  untuk  melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Dasar Hukum:
 Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-38/PJ/2013  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  PER-20/PJ/2013  tentang  Tata    Cara  Pendaftaran  Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.
Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
 Wajib Pajak Orang Pribadi  yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan;
 Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  tidak  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  yang penghasilannya tiap bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Janji Layanan:
 Jangka  waktu  penyelesaian  1  (satu)  hari  kerja  sejak  permohonan  pendaftaran  NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e- Registration  diterima  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP),  sepanjang  permohonan  pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.
 Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 Persyaratan administrasi:
a)  Persyaratan  NPWP  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi:  mengisi,  menandatangani,  dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
Bentuk  formulir  pendaftaran  NPWP  Orang  Pribadi  diatur  di  dalam  Lampiran  II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Dan/Atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.
b)  Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP. Bentuk formulir pendaftaran NPWP Badan/Joint Operation diatur di dalam Lampiran II.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Dan/Atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  Perubahan  Data  Dan  Pemindahan  Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.
c)  Persyaratan  NPWP  untuk  Bendaharawan  sebagai  Pemungut  /  Pemotong  :  mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP. Bentuk  formulir  pendaftaran  NPWP  Bendaharawan  diatur  di  dalam  Lampiran  II.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Dan/Atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.
d)  Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:
Tata  cara  pendaftaran  NPWP  bagi  anggota  keluarga  diatur  di  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-51/PJ/2008  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Nomor  Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga. Persyaratan administrasinya meliputi:
a. Fotokopi Kartu Keluarga;
b. Surat  Pernyataan  Susunan  Anggota  Keluarga.  Mengisi,  menandatangani,  dan menyampaikan  permohonan  pendaftaran  NPWP  bagi  anggota  keluarga.  Bentuk formulir  pendaftaran  NPWP  bagi  anggota  keluarga  diatur  di  dalam  Lampiran  II.1 Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-51/PJ/2008  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.
Catatan :
-   Apabila  permohonan  ditandatangani  oleh  orang  lain,  harus  dilengkapi  dengan  Surat Kuasa Khusus;
-   Dalam  hal  formulir  dan  persyaratannya  belum  lengkap,  dikembalikan  kepada  Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Proses:
 Awal  :  Wajib  Pajak  menyampaikan  berkas  permohonan  pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP);
 Akhir  :  Pelaksana  Seksi  Pelayanan  menyerahkan  Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak.
Keluaran/Hasil Akhir (output):
 Surat Keterangan Terdaftar;
 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Penerimaan Pajak
KPP  saat  ini  sedang  mendukung  program  penerimaan  pajak  dengan  memaksimalkan penggunaan e-billing sebagai sarana pembayaran pajak.
Gambar 4.2 Prosedur Penerimaan Pajak
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

## Deskripsi :
E-Billing  sebagai  pengganti  SSP  merupakan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan kewajiban sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

## Dasar hukum :
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
Uraian prosedur :
1. Wajib  Pajak  membuat  kode  billing  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  membayar  pajak sebagai pengganti SSP
2. Ada dua cara mendapatkan kode billing yaitu :
 Melalui  KPP/KP2KP,  pembuatan  kode  billing  melalui  KPP/KP2KP  akan  dibantu dibuatkan  oleh  petugas  pajak  dengan  menggunakan  layanan  aplikasi  elektronik  secara mandiri dengan mengakses https://billing-djp.intranet.go.id
 Dibuat oleh Wajib Pajak, pembuatan oleh Wajib Pajak secara online dengan mengakses situs-situs berikut :
 https://sse.pajak.go.id
 https://sse2.pajak.go.id
 www.online-pajak.com
 Melakukan registrasi pada situs diatas agar dapat membuat kode billing
 Memasukan data atau setoran pajak yaitu :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Nama Wajib Pajak
 Kode jenis setoran
 Kode akun pajak
 Masa pajak
 Nominal pajak yang akan dibayar
3. Setelah selesai maka kode billing maka akan didapatkan kode  billing yang akan digunakan untuk membayar pajak
4. Saat ini membayar pajak dapat melalui :
 Melalui teller di bank persepsi dan kantor pos
 Setoran tunai
 Bukti Penerimaan Negara (BPN)
 Simpan
 Melalui mesin ATM
 Debet rekening
 Struk ATM sebagai BPN
 Simpan
 Melalui internet banking
 Debet rekening
 Konfirmasi sukses sebagi BPN
 Simpan
 Melalui mesin EDC
 Debet rekening
 Struk ATM sebagai BPN
 Simpan

## 5. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk kas negara.

## Transformasi Informasi
Penyuluhan merupakan bentuk dukungan KPP terhadap transformasi informasi.
Gambar 4.3  Prosedur Penyuluhan yang diakan oleh KPP
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

## Sumber : KPP Pratama Blora
Deskripsi :
Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan Perpajakan  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  perpajakan,  serta mengubah  perilaku  masyarakat  Wajib  Pajak  agar  semakin  paham,  sadar,  dan  peduli  dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dasar Hukum :
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  :  PER  -  03/PJ/2013  Tentang  Pedoman Penyuluhan Perpajakan Uraian prosedur : Penyuluhan diadakan oleh KPP
1. Pihak KPP menentukan :
 Tema sosialisasi, yaitu tema yang akan dibahas dalam sosialisasi
 Sasaran sosialisasi, yaitu siapa yang akan di undang untuk mengikuti sosialisasi
 Tujuan sosialisasi, yaitu apa tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut
2. Menghubungi pihak-pihak terkait :
 Menghubungi Wajib Pajak, untuk waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan  yang telah ditentukan oleh KPP
 Menghubungi  instansi,  untuk  koordinasi  terkait  dengan  waktu  pelaksanaan  dan  lokasi pelaksanaan sosialisasi
3. Mengirimkan  surat  undangan  sosialisasi  melalui  jasa  ekspedisi  (KPP  Pratama  Blora menggunkan pos)
4. Dilaksanakan sosialisasi dengan tepat waktu
5. Mengadakan evaluasi hasil sosialisasi dan tindak lanjut
Penyuluhan atas permohonan Wajib Pajak
1. Wajib Pajak (SKPD, instasi, dll.) mengajukan permohonan untuk sosialisasi dengan minimal peserta sosialisasi berjumlah 10 orang.
2. Wajib Pajak yang menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan sosialisasi.
3. Wajib pajak membuat surat permohonan narasumber dan dikirim ke KPP
4. Surat permohonan narasumber tersebut pertama kali akan  akan diterima oleh sekretaris dan diberikan kepada kepala kantor
5. Setelah  kepala  kantor  menerima  surat  permohonan  narasumber,  surat  tersebut  di  disposisi kepada kepala seksi ekstensifikasi & penyuluhan
6. Setelah  surat  permohonan  narasumber  diterima  oleh  kepala  seksi  ekstensifikasi  akan  di disposisi kembali kepada bagian penyuluhan (pelaksana)
7. Bagian  penyuluhan  (pelaksana)  yang  menerima  di  disposisi  tersebut  akan  melakukan koordinasi  terkait  penyuluhan  dan  akan  melakukan  koordinasi  kepada  Wajib  Pajak  terkait surat permohonan narasumber.

## Penggalian Potensi Wajib Pajak
KPP saat ini sedang mendukung program penggalian potensi Wajib Pajak.
Gambar 4.5 Gambaran Ekstensifikasi
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

## Deskripsi :
Penyuluhan adalah upaya  proaktif  yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak dalam rangka  pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan/  atau  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak. Kegiatan  ini  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  melalui  Seksi  Ekstensifikasi Perpajakan.
Dasar hukum :
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  :  SE  -  51/PJ/2013  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-35/PJ/2013  Tentang  Tata  Cara Ekstensifikasi Uraian prosedur :
1. Pelaksanaaan ekstensifikasi :
 Mendatangi lokasi Wajib Pajak
 Melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
 Melalui surat imbauan
2. Atas  ekstensifikasi  dilakukan  tindaklanjut  berupa  perekaman  formulir  pendaftaran  dengan registrasi  e-reg  dengan  syarat-syarat  kelengkapan  dokumen  yang  diatur  dalam  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  :  PER  -  38/PJ/2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-20/PJ/2013  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
3. Memberi edukasi kepada Wajib Pajak baru tentang kewajibannya sebagai Wajib Pajak Wajib Pajak akan mendapatkan NPWP baru dan memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan    bahwa optimalisasi pelayanan prima, penerimaan pajak, dan transformasi informasi penggalian potensi Wajib  Pajak  pada  KPP Pratama  Blora  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  didasarkan  pada  upaya-upaya optimalisasi  yang  sudah  dilakukan  seperti  pembuatan  NPWP,  penyuluhan  atau  sosialisasi, penggunaan e-billing dan ekstensifikasi di dalam wilayah kerja KPP Pratama Blora.
Langkah-langkah strategis lain yang bisa dilakukan dalam menggali potensi pajak antara lain: (1) pembenahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diarahkan bagi perluasan  basis  pajak  dan  penguatan  penegakan  hukum,  (2)  efektifitas  system  prosedur administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penerapan sistem on- line, (3) pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari pasal 35A Undang- Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 (4) pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional  (SPN),  (5)  penerapan  metode  pemeriksaan  berbasis  risiko untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan sistem quality assurance untuk meningkatkan kualitas  (6)  perbaikan  aspek  perpajakan  internasional  untuk  penguatan  keberpihakan  pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak melalui tax amnesty sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung, 2011.
Dr. Deni Darmawan S.Pd., M.Si dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
Drs. Daryanto dan Drs. Ismanto Setyobudi M.Pd., Konsemen dan Pelayanan Prima, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
Prof. Dr. Azhar Susanto S.E., M.Buss., AK, Sistem Informasi Akuntansi, Lingga Jaya, Bandung, 2013.
Prof. Dr. Mardiasmo MBA., AK., Perpajakan edisi terbaru 2016, ANDI, Yogyakarta, 2016.
Siti Resmi, Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta ,2013.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2017  tentang  Perubahan  atas  Perubahan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-27/PJ/2016  tentang  Standar  Pelayanan  di  Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-26/PJ/2014  tentang  Sistem  Pembayaran  Pajak Secara Elektronik.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-03/PJ/2013  tentang  Pedoman  Penyuluhan Perpajakan.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-37/PJ/2015  tentang  Pengawasan  Wajib  Pajak Baru.