Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 93-102 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Analisa  Putusan  Hakim  Terhadap  Kasus  Tindak  Pidana Perkosaan Anak Kandung
(Studi
Putusan No.
61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)
Jihan Romadhona Nusa* 1 , Muhammad Zaki Mubarrak 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purworejo,  Purworejo, Indonesia *email: jihannusa99@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.656
Submitted: Juni 2020 Revised: Juli 2020 Accepted: Juli 2020 ABSTRAK Kata kunci : Putusan hakim, tindak pidana, pemerkosaan Di  Indonesia  sebagian  besar  tindak  pidana  perkosaan  terjadi  pada wanita,  ada  yang  berpendapat  bahwa  wanita  diperkosa  karena penampilannya, seperti misalnya berpakain minim sehingga dapat memancing  seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana  perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah  umur  juga  pada  orang  lajut  usia,  begitu  pula  dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai  usia  lanjut  dan  kadang  pelaku  perkosaan  adalah  orang terdekat  korban,  seperti  ayah  kandung,  tetangga,  paman,  ataupun saudara  kandung  sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan perkara  tindak  pidana  pemerkosaan  anak  kandung.  Metode penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemerkosaan anak  kandung    didasari  oleh  beberapa  aspek  dari  aspek  hukum (unsur–unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab  terdakwa),  dari  aspek  terdakwa  hakim  juga mempertimbangkan  faktor  yang  melatarbelakangi  terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dan  adanya  hal  –  hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

## ABSTRACT
Keywords: Judge's verdict, criminal act, rape In Indonesia, most rape crimes occur against women, and some argue that women  are  raped  because  of  their  appearance,  such  as  wearing  scanty clothes  so  that  they  can  provoke  someone  to  commit  the  crime  of  raping them.  The  crime  of  rape  can  occur  in  minors,  or  it  can  also  occur  in parents.  There  is  no  age  limit  for  rapists.  From  teenagers  to  old  age, sometimes  the  rapist  is  the  closest  to  the  victim,  as  Father,  neighbour, uncle or sibling. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the rape of a biological child. This research method is a normative juridical  method  with  a  statute  approach.  The  results  showed  that  the judge's consideration in deciding the rape of his child was based on several legal aspects (the defendant's clause element and the defendant's capacity for responsibility). From the defendant's side, the judge also considered the reasons  behind  the  defendant's  actions,  the  factors,  and  the  defendant's existence. Which burdens and relieves the defendant's affairs.

## 1. PENDAHULUAN
Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak  pidana perkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang  jenis  kelamin  baik  pria  atau  wanita,  tidak  memandang  usia, penampilan  fisik,  kelompok  sosial,  cara  berpakaian,  dan  cara  berjalan seseorang. Bahwa di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada  wanita,  ada  yang  berpendapat  bahwa  wanita  diperkosa  karena penampilannya, seperti misalnya berpakain minim sehingga dapat memancing seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana  perkosaan  terhadapnya.  Tindak pidana  perkosaan  dapat  terjadi  ada  anak  –  anak  dibawah  umur  juga  pada orang  lajut  usia,  begitu  pula  dengan  pelaku  perkosaan  tidak  mengenal  batas usia  mulai  dari  usia  remaja  sampai  usia  lanjut  dan  kadang  pelaku  perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri (Dewi & Arifin, 2019) .
Berdasarkan data dari CNN Indonesia pada hari Senin, 26/11/2018 pukul 11:41 Wib memberitakan mengenai tindak pidana perkosaan. Data pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak  6.499  kasus,  2016  sebanyak  5.785  kasus  dan  pada  2017  tercatat  ada 2.979  kasus  kekerasan  seksual  di  ranah  KDRT  atau  relasi  personal  serta
Vol. 2 No. 2 (2020)
sebanyak 2.670 kasus di ranah publik dan komunitas. Tindak pidana perkosaan yang  terjadi  sebenarnya  jauh  lebih  banyak  daripada  yang  dilaporkan  pada polisi dan yang diberitakan oleh media massa (Indonesia, 2018) .
Kasus  perkosaan  terbongkar  setelah  korban  mengalami  gejala  fisik serius,  seperti  pendarahan  di  dubur  atau  vagina.  Padahal  masih  ada  begitu banyak  kasus  yang  tidak  menimbulkan  trauma  fisik  yang  berarti,  namun berdampak serius pada psikologi korban. Ancaman pelaku perkosaan memuat sebagian  korban  dan  keluarga  korban  enggan  melapor  tindak  pidana perkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depesi,  trauma  dan  rasa  tidak  berdaya.  Belum  lagi  perasaan  bahwa  masalah mereka  justru  akan  bertambah  rumit  apabila  dilaporkan  kepada  pihak  yang berwajib.  Korban  harus  menanggung  stigma  dari  masyarakat  ketika  aib  yang menimpa  mereka  diketahui  oleh  banyak  orang.  Aparat  penegak  hukum  yang kurang  memahami  ini  juga  memperparah  trauma  yang  terjadi  karena mengajukan  pertanyaan  yang  justru  menyudutkan  korban.  Belum  lagi kemungkinan  bahwa  pelaku  sering  dihukum  ringan  atau  dibebaskan  dengan alasan kurangnya bukti. Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap kesusiaan yaitu:
“ Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  pekosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
Tindak  pidana  perkosaan  tidak  hanya  sulit  dalam  perumusannya  saja, tetapi  juga  sulit  dalam  hal  pembuktiannya,  baik  tinggat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  ataupun  persidangan  di  pengadilan.  Karena  selama proses  pembktian  adanya  tindak  pidana  perkosaan  sangat  mempengaruhi keadaan  psikis  korban.  Baik  pada  penyelidikan  maupun  penyidikan  korban harus  menceritakan  kronologis  kejadian  terjadinya  perkosaan.  Pada  saat  itu dalam  keadaan  yang  tertekan,  korban  seolah  olah  harus  kembali  mengalami perkosaan  yang  telah  menimpanya  dalam  sidang  pengadilan.  Semua  unsur tindak  pidana  harus  terbukti  untuk  menjatuhkan  hukuman  pidana  jika  salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika  salah  satu  unsur  saja  tidak  dapat  terbukti  maka  dapat  menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan (Supanto, 2004) .
Alat  bukti  yang  kurang  atau  lemah  dalam  tindak  pidana  perkosaan menyebabkan  banyak  pelaku  perkosaan  yang  lolos  dari  jeratan  Pasal  285 KUHP  Bab.  XIV  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  Ini  terjadi  karena banyak  hal,  misalnya  saja  karena  kuragnya  pengetahuan  korban.  Banyak korban  perkosaan  yang  merasa  jijik  dan  kotor  setelah  terjadinya  perkosaan mereka  membersihkan  diri  dengan  cara  mandi.  Ketika  korban  mandi sebenarnya banyak hal yang dapat dijatikan barang bukti ikut hiang, misalnya sperma  pelaku.  Bukti  bahwa  telah  terjadinya  kekerasaan  atau  ancaman kekerasaan  juga  dapat  hilang  jika  korban  tidak  segera  melaporkan  perkosaan yang tejadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya perkosaan misalnya memar karena  ditampar,  dipukul  atau  dicekik  oleh  pelaku  dapat  hilang  setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak terdapat lagi  bukti bahwa telah terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat  bukti,  yang  kemudian  akan  menyebabkan  kesulitan  bagi  jaksa  dalam membuktikan  dipersidangan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana perkosaan .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan  –  peraturan  dan  literatur  – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2009) . Metode penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau bebeapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
Bersifat  normatif  maksudnya  adalah    penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk  memperoleh  pengetahuan  normatif  tentang  hubungan  antara  suatu peraturan  dengan  perarturan  lain  dan  penerapan dalam  praktiknya  (studi putusan) (Mourin  &  Firmansyah,  2019). Spesifikasi  penelitian  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  metode  penelitian  yang bersifat  yuridis  normatif  dinamakan  juga  dengan  penelitian  hukum  normati atau  penelitian  hukum  doktrinal.  Pada  penelitian  normatif  data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .
Vol. 2 No. 2 (2020)
Bahan  hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif berupa  peraturan  perundang  –  undangan.  Peraturan  perundang  –  undangan yang  digunakan  adalah  peraturan  yang  memiliki  kaitan  dengan  penelitian yang  dilakukan.  Bahan  hukum  sekunder  biasanya  berupa  pendapat hukum/doktrin/teori  –  teori  yang  diperoleh  dari  literatur  hukum,  hasil penelitian,  artikel  ilmiah,  maupun  website  yang  bekaitan  dengan  penelitian. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan dan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  sekuder.  Biasanya  bahan  hukum  tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  putusan  hakim  berdasarkan  teori  Hans  Kelsen    pada  dasarnya putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  harus  mewakili  suara  hati masyarakat  pencari  keadilan.  Putusan  hakim  diperlukan  guna  memeriksa, menyelesaikan  dan  memutus  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Putusan hakim  merupakan  produk  hukum  dari  proses  persidangan  di  pengadilan. Sementara  pengadilan  merupakan  tempat  terakhir  bagi  pelarian  para  pencari keadilan, sehingga purusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan (Setyanegara, 2013) . Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Asas  kepastian  hukum  dalam  putusan  hakim  adalah  perihal  (keadaan) yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan.  Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan adil.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakuan  dan  adil  karena  pedoman  kelakuan  itu harus  menjunjung  suatu  tantangan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena  bersifat adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus dijawab  secara normatif bukan sosiologis. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen, dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan (Respationo  &  Hamzah,  2013). Norma  –  norma  adalah  produk  atau  aksi manusia  yang  deliberatif.  Undang  –  undang  yang  berisi  aturan  –  aturan  yang bersifat  umum  menjadi    pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan  –  aturan  itu  menjaadi  batasan  bagi
masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu. Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu    peraturan dibuat  dan  diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – raguan (multi tafsir) dan logis. Sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbuklan  konflik  norma.  Kepastian hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten dan  konsekuen  yang  pelaksaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan  – keadaan  yang  bersifat  subjektif.  Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar tuntutan  moral,  melainkan  secara  factual  mencirikan  hukum.  Suatu  hukum yang  tidak  pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan  sekedar  hukum  yang  buruk.  Asas kepastian  hukum  dalam  putusan  hakim  ini  sudah  terpenuhi  karena  hakim dalam  memberikan  putusan  berpedoman  dengan  menggunakan  Pasal  64  ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Jika  beberapa  perbuatan  perhubungan,  sehingga  dapat  demikian  harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana  saja  yang  digubakan  walaupun  masing-  masing  perbuatan  itu  menjadi kejahatan  atau  pelanggaran.  Jika  hukumannya  berlainan  maka  yang  digunkan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”
Majelis  hakim  menggunakan  aturan  lain  dalam  memberikan  putusan yakni  Pasal  81  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Sebelumnya  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun 2014 mengatur mengenai pekara pencabulan yang dijelaskan dalam Pasal 76D dan 76E. Dalam Pasal 76D yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
Dalam Pasal 76E berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan”.
Asas  Keadilan  menurut  Hans  Kelsen  adalah  suatu  tertib  sosial  tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang
Vol. 2 No. 2 (2020)
dan  subur,  karena  keadilan  menurutnya  keadilan  kemerdekaan,  keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Kelsen melihat bahwa keadilan  adalah  sesuatu  yang  sangat  subjektif.  Dia  berpendapat  bahwa  apa yang  dimaksudkan  dengan  istilah  keadilan  adalah  sesuatu  yang  bermakna hadirnya  sebuah  kondisi  sosial  dimana  setiap  orang  mendapatkan  kepuasan dan  kebahagiaan  secara  umum.  Keadilan  adalah  sesuatu  hal  yang  memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum (Dwisvimiar, 2011) .
Putusan  hakim  yang  mencerminkan  keadilan  memang  tidak  mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Karena adil bagi  satu  pihak  belum  tentu  adil  bagi  pihak  lain.  Tugas  hakim  adalah meneggakan  keadilan  sesuai  dengan  irah  –  irah  yang  dibuat  pada  kepala putusan  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”,  keadilan  yang  dimaksudkan  dalam  putusan  hakim  adalah  yang  tidak memhak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak.  Dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  sehingga  putusan  tersebut  dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah  harus  memenuhi  apa  yang  menjadi  kewajibannya.  Dalam  rangka menegakan  keadilan,  putusan  hakim  di  pengadilan  harus  sesuai  dengan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di  pengadilan.  Nilai  keadilan  juga  bisa  diperoleh  ketika  proses  penyelesian perkara  dilakukan  secara  cepat,  sederhana,  biaya  ringan  karena  menunda nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.
Bahwa  putusan  ini  memenuhi  rasa  keadilan  karena  hakim  telah memberikan  putusan  melebihi  dari  tuntutan  jaksa.  Dalam  Pasal  81  ayat  (1) disebutkan  bahwa  bila  dilakukan  oleh  orang  tua  kandung  maka  hukuman pidananya  ditambah  1/3  dari  ancaman  pidana.  Berdasrkan  analisa  penulis hakim  menjatuhkan  hukuman  15  (lima  belas)  tahun  dan  ditambah  1/3  dari pasal  64  ayat  (1)  yaitu  15  dibagi  3  sama  dengan  4  dan  hakim  menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dari 15 ditambah 4 menjadi  19.  Karena  didalam  fakta  –  fakta  persidangan  ditemukan  beberapa alasan  yang  memberatkan  terdakwa,  sehungga  majelis  hakim  berpendapat untuk memberikan putusan melebihi tututan jaksa penuntut umum.
Vol. 2 No. 2 (2020)
Asas  Kemanfaatan  berbicara  tentang  sejumlah  rumusan  pengetahuan yang  ditetapkan  untuk  mengatur  lalu  lintas  perilaku  manusia  dapat  berjalan lancar,  tidak  saling  tubruk  dan  berkeadilan.  Sebelum  majelis  hakim menjatuhkan  putusan  maka  perlu  memperhatikan  hal  yang  menjadi pertimbangan  hakim.  Penulis  berpendapat  dalam  hal  penyelesaian  hukum perkara  tindak  perkara  perkosaan  anak  kandung,  Majelis  hakim  memakai beberapa  dasar  pertimbangan    yaitu  segi  hukum  (unsur  –  unsur  pasal  yang didakwakan  dan  kemampua  bertanggungjawb  terdakwa),  dari  segi  pelaku bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari pada korban tersebut. Hakim juga  mempertimbangkan  faktor  yang  melatarbelakangi  terdakwa  melakukan tindakan  yang  didakwakan,  serta  keberatan  yang  diajukan  oleh  penasihat hukum terdakwa dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan  anatara  lain  :  Keadaan  yang  memberatkan  bagi  terdakwa  yaitu perbuatan  terdakwa  merugikan  orang  lain  dan  dapat  berdampak  merusak masa  depan  korban,  dapat  mengancam  jiwa  korban  karena  mengakibatkan hamil  dan  melahirkan  dalam  usia  muda,  Terdakwa  merupakan  orang  tua kandung  dari  korban  dimana  seharusnya  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga  dana  melindungi  anak  tersebut.  Keadaan  yang  meringankan  bagi terdakwa  yaitu  terdakwa  bersikap  sopan  dan  berterus  terang  selama persidangan,  terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Putusan  hakim  yang mencerminkan  kemanfaatan  adalah  ketika  hakim  tidak  hanya  menerapkan hukum  secara  tekstual,  akan  tetapi  putusan  tersebut  dapat  dieksekusi  secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak – pihak yang berperkara dan kemanfatan bagi masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan  analisa  penulis  putusan  ini  telah  memenuhi  unsur kemanfaatan karena hukum yang diberikan cukup memberi efek jera sehingga diharapkan tidak ada pengulanggan kejadian serupa. Hakim menerapkan asas kemanfaatan  hukum  dalam  putusan  ini  dimana  hukum  harus  memelihara keseibangan  bagi  masyarakat  pada  umunya.  Sehingga  masnyarakat  kembali memiliki  kepercayaan  atas  supermasi  hukum  dan  kepada  aparat  penegak hukum  secara  utuh  dan  putusan  ini  dapat  digunakan  sebagai  yurisprudensi pada perkara yang sama dikemusian hari.
Selama  pemeriksaan  dipersidangan  majelis  hakim  tidak  menemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pemidanaan bagi terdakwa, maka selanjutnya untuk mejatuhkan pidana tehadap terdakwa akan
Vol. 2 No. 2 (2020)
dilihat hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Meskipun demikian  dalam  perkara  pidana  kasus  tindak  pidana  perkosan  anak  kandung ini  hakim  memutus  dan  mengadili  dengan  putusan  penjara  19  tahun  melihat dari  fakta  –  fakta  yang  ada  yaitu  Terdakwa  merupakan  orang  tua  kandung dimana  seharusnya  terdakwa  melindungi  korban,  perbuatan  terdakwa mengakibatkan  korban  hamil,  tindakan  pesetubuhan  itu  dilakukan  berulang kali sedangkan istri terdakwa masih hidup.

## 4. KESIMPULAN
Tinjuan  umum  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan  anak  kandung dengan  nomor  perkara:61/Pid.Sus/2018/PNPWR  meliputi  bagaimana  peran hukum  pidana  dalam  menyelesaikan  serta  menerapkan  sanksi  pidana  sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai sifat hukum  pidana yang memaksa dan  dapat  dipaksakan,  maka  setiap  perbuatan  yang  melanggar  atau  melawan hukum  itu  dapat  dikenakan  penderitaan  yang  berupa  hukuman.  Putusan hakim  dengan  nomer  perkara:  61/Pid.Sus/2018/PNPWR  mengenai  tindak perkosaan  anak  kandung  ini  yang  menjatuhkan  tindak  pidana  terhadap terdakwanya  dengan  pidana  penjara  selama  19  (sembilan  belas)  tahun  dan denda  sebesar  Rp.60.000.000,-  (enam  puluh  juta  rupiah).  Hakim  menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2)  dan  ayat  (3)  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan atas Undang  – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan ini semua unsur – unsur dalam pasal tersebut telah  terpenuhi  dan  terdakwa  dapat  dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan telah melanggar pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum.
Dewi,  M.  B.  K.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Emancipation  and  Legal  Justice;  Potrait  of Woman's Legal Protection in Indonesia. Jurnal CIta Hukum, 7(1), 101–114.
Dwisvimiar,  I.  (2011).  Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu  Hukum.  Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 522–531. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179
Indonesia, C. (2018). Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan dari Tahun ke Tahun. Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2020, 4.
Vol. 2 No. 2 (2020)
Mourin,  A.  A., &  Firmansyah,  H.  (2019).  Peran  Balai  Permasyarakatan  (Bapas) Kelas  1  Jakarta  Barat  Dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Di  Luar  Lembaga Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukumm(Abh).  Jurnal  Hukum Adigama, 2(1), 148. https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5236
Respationo,  H.  S.,  &  Hamzah,  M.  G.  (2013).  Putusan  Hakim:  Menuju Rasionalitas  Hukum  Refleksif  Dalam  Penegakan  Hukum.  Yustisia  Jurnal Hukum, 2(2), 101–107. https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194
Setyanegara, E. (2013). Kebebasab Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila  (Ditinjau  dari  Keadilan  “Substabtif”).  Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Tahun, 43(4), 434–468.
Supanto.  (2004).  Pelecehan  Seksual  Sebagai  Kekerasan  Gender:  Antisipasi Hukum Pidana. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 20(3), 288–310.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License