JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

## Andi Antono¹, Mahmud Setiahadi², Ngalimun³
¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R Boenyamin No. 993 Purwokerto 53122

## Abstract
Village funds which have become a pendulum for village development provide quite a formidable task for  village  village  administrators  to  make  the  best  use  of  them.  The  involvement  of  public  and community  actors  at  the  local  level  is  a  strategic  step  in  managing  village  funds  to  provide  a transparent and accountable effect, as mandated by the collaborative governance model so that the results  of  development  become  more  beneficial  for  the  citizens.  This  research  uses  a  qualitative method.  The  technique  of  taking  informants  is  done  by  snowball  sampling  while  maintaining independence  in  expressing  opinions.  Data  collection  methods  with  in-depth  interviews,  observation and document analysis. Data analysis was carried out interactively, starting from data collection, data condensation, data appearance, and research conclusions drawn and combined with the  appearance of descriptive data.The results showed that the collaborative process had proceeded well as seen from face-to-face  dialogue,  building  trust,  community  commitment  and  various  understandings  of  the development  had  an  impact  on  effective  development  outcomes  both  physical  and  non-physical  in nature.
Keywords: collaborative governance, village funds, rural development

## Abstrak
Dana  desa  yang  menjadi  pendulum  pembangunan  desa  memberikan  tugas  yang  cukup  berat  bagi perangkat  desa  untuk  memanfaatkannya  dengan  sebaik-baiknya.  Pelibatan  aktor  masyarakat  dan masyarakat  di  tingkat  lokal  merupakan  langkah  strategis  dalam  pengelolaan  dana  desa  agar memberikan efek yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh model tata kelola kolaboratif  agar  hasil  pembangunan  menjadi  lebih  bermanfaat  bagi  warga.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan snowball sampling dengan  tetap  menjaga  kemandirian  dalam  menyampaikan  pendapat.  Metode  pengumpulan  data dengan  wawancara  mendalam,  observasi  dan  analisis  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  secara interaktif,  dimulai  dari  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  tampilan  data,  dan  kesimpulan penelitian  yang  ditarik  dan  dipadukan  dengan  tampilan  data  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif telah berjalan dengan baik, terlihat dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen  masyarakat dan berbagai pemahaman tentang  pembangunan berdampak pada hasil pembangunan yang efektif baik fisik maupun non fisik.
Kata kunci: collaborative governance,dana desa, pembangunan desa
*) Penulis Korespondensi E-mail : andiantono611@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan desa yang berkelanjutan  merupakan  kegiatan pembangunan  yang  terjadi  pada masyarakat  desa  yang  dipicu  oleh keinginan untuk maju dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan  ekonomi  yang  terus menerus  disertai  dengan  pemerataan sehingga  dalam  jangka  panjang  akan terjadi  efek  simultan    antara petumbuhan  ekonomi,  peningkatan konsumsi  masyarakatdan  tabungan masyarakat  desa  setempat  menuju pada  pemberdayaan.  Pemberdayaan dalam masyarakat hendaknya ditekankan  terus  menerus  untuk melahirkan  kemandirian  dan  otonomi warganya, sebagaimana dituangkannya  undang-undang desa. Menurut Soleh (2014), terdapat 4  prinsip  yang  harus  dijadikan pegangan dalam pembangunan pemberdayaan  hendaknya  dijalankan secara  terarah  dan  ditujukan  secara langsung  kepada  yang  memerlukan, program  sengaja  dirancang  untuk memecahkan  masalah,  sesuai  dengan kebutuhannya,  dan  aktor  utama penyusunan,
pelaksanaan program/proyek  adalah  masyarakat sendiri  dan  penggunaan  pendekatan kelompok,  karena  secara  individual, masyarakat  miskin  sulit  memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
Pelaksanaan pembangunan
yang  berdimensi  pada  pemberdayaan memberikan  peluang  yang  besar  bagi masyarakat dan aktor kelembagaan di desa  untuk  saling  berdiskusi  dalam menentukan  skala  prioritas  dan strategi  pembangunan  yang  akan berjalan,  sementara  warga  desa  tidak lagi  dipusingkan  dengan  ketersediaan dana  karena  berdasarkan  amanat Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pemerintah  wajib  menggelontorkan dana  kepada  desa  setiap  tahunnya.
Colaborative governance adalah jawaban  dalam  proses  pembangunan
termasuk  pembengunan  di  desa karena memiliki misi   transparan dan melibatkan banyak pihak. Collaborative governance adalah serangkaian  pengaturan  dimana  satu atau  lebih  lembaga  publik  yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan  kebijakan  yang  bersifat formal,  berorientasi  konsensi  dan deleberatif  yang  bertujuan  untuk membuat  atau  mengimplemtasikan kebijakan  publik  atau  mengatur program publik atau asset (Ansell and Gash, 2007).
Sebagaimana  dikatakan  oleh Ansell  and  Gash,  (2007) collaborative governance adalah    serangkaian pengaturan  dimana  satu  atau  lebih lembaga  publik  yang  melibatkan secara  langsung stakeholders non pemerintah di dalam proses pembuatan  kebijakan  yang  bersifat formal,  berorientasi  konsensus  dan deleberatif  yang  bertujuan  untuk membuat  atau  mengimplementasikan kebijakan  publik  atau  mengatur program publik atau asset. Lebih tegas dikatakan  oleh  Emerson  dkk  (2012) menyatakan bahwa collaborative governance merupakan  proses  dan struktur  pembuatan  kebijakan  publik dan  manajemen  yang  mengajak personal  di  luar  lembaga  publik, tingkat  pemerintahan  dan  atau mayarakat,  swasta,  dan  sipil  dalam rangka mencapai tujuan publik. Model yang  dikemukakan  oleh  Ansell  dan Gash  memiliki  4  variabel,  yaitu  (1) starting  condition (kondisi  awal),  (2) institusional  (desain  kelembagaan), (3) facilitative leadership (kepemimpinan  yang  fasilitative)  dan
(4) collaborative  prosses (proses kolaborasi).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Desa Karangnanas    dan  Desa  Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten
Banyumas, adapun sasaran penelitian adalah perangkat desa dan pemangku kepentingan,  dan  tokoh  masyarakat kedua desa tersebut. Teknik pengambilan  informan  dilakukan secara snowball  sampling dengan tetap  menjaga  independensi  dalam mengutarakan  pendapat.  Metode pengumpulan data dengan wawancara  mendalam,  pengamatan dan  analisis  dokumen.  Analisis  data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan  data,  kondensasi  data, penampilan  data,  dan  penarikan kesimpulan  penelitian  (Miles  dkk, 2013)  dan  dikombinasikan  dengan penampilan data deskriptif.
Untuk menjamin validitas data yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini dilakukan  trianggulasi  data.  Menurut Patton  (dalam  Moleong,  2012) trianggulasi  sumber  dapat    dicapai dengan  cara  membandingkan  data hasil  pengamatan  dengan  data  hasil wawancara,  Membandingkan  apa yang dikatakan orang di depan umum dengan  apa  yang  dikatakan  secara pribadi  dan  membandingkan  apa yang  dikatakan    orang-orang  tentang situasi  penelitian  dengan  apa  yang dikatakannya sepanjang waktu.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Lokasi dan Karakteristik Informan Desa  Karangrau  dan  Desa Bajaranyarmerupakan  desa  dalam wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten  Banyumas.  Data  Desa
tahun  2017  menyebutkan  bahwa pendudukDesa  Karangrau  berjumlah 4.  265  jiwa  yang  terdiri  atas    2.160 laki-laki  dan  2  105  perempuan.
Adapun  luas  wilayahnya  189,  76 hektar  yang  terdiri  dari  swawah    45,
5  hektar,  tanah  pekarangan  67,  45 hektar tanah tegalan atau perkebunan  rakyar  67,  89serta peruntukan  lainnya  seluas  8,92 hektar.  Desa  Karangrau  memiliki  5 Kadus,  karena  letaknya  berdekatan dengan  perkotaan  maka  desa  ini berkembang menjadi daerah pemukiman.Karakteritik informan pada  penelitian  ini  terdiri  atas Perangkat  Desa,  Ketua  BPD,  Ketua
LKMD,  Ketua  RW  dan  salah  seorang tokoh    masyarakat  desa.  Pemilihan tersebut  dilakukan  secara snowboll sampling dengan    pertimbangan mereka  mengatahui  betul  proses kolaborasi  dalamprogram  dana  desa. Terhadap  para  informan  tersebut kemudian    dilakukan  wawancara mendalam  dengan  cara  mendatangi dari rumah ke rumah.

## Anggaran dan Belanja yang berasal dari Dana Desa
Berdasarkan  data  sekunder dari  laporan  pertanggungjawaban Pemerintah  Desa  Karangrau  dalam tulisan ini disusun dengan memilahkan  dana  yang  berasal  dari dana  desa  dan  alokasi  dana  desa dengan  dana  yang  berasal  dari  pihak lain. Anggaran dan belanja Pemerintah  Desa  Karangrau  yang berasal  dari  dana  desa  dan  alokasi dana desa tersusun sebagai berikut:
Tabel 1. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Karangrau yang berfokus pada dana Desa Tahun 2018 NO Uraian Jumlah Anggaran I JenisPendapatan Penerimaan Pengeluaran Sisa Dana Desa (DD) Rp. 788.720.000 II Jenis Belanja A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
B. Bidang  Pemberdayaan Masyarakat C. Penyertaan Modal
Rp   578.147.900 (73,30%)
Rp.  197.719.657 (25,01%)
Rp 12.852.425 (1,69%) JumlahBelanja - Rp  755.867.575 Rp 12.852.425 Jumlah Pendapatan Rp  788.720.000 - Sumber: Data Sekunder diolah Selanjutnya  anggaran  dan belanja Pemerintah Desa Banjaranyar yang  berasal  dari  dana  desa  dan
alokasi  dana  desa  tersusun  sebagai berikut:
Tabel 2. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Banjaranyar  yang berfokus pada dana Desa Tahun 2018 NO Uraian JumlahAnggaran I Jenis Pendapatan Penerimaan Pengeluaran Sisa Dana Desa (DD) Rp. 850.882.000 II Jenis Belanja A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat C. Penyertaan Modal
Rp514.365.250 (60,45%)
Rp.  326.616.750 (38,39%)
Rp.    19.910.000
(2,39%) Rp.   5.230.000 (0,61%) Rp. 21.410.450 (2,516%) Jumlah Belanja - Rp  824.241.000 Rp 26.640.450 Jumlah Pendapatan Rp 850.882.000 - Sumber : Data Sekunder Diolah Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  penggunaan  dana  desa  lebih difokuskan  pada  pembangunan  fisik bukan  pada  bidang  pemberdayaan,
sementara amanat undang memberikan  penekanan  pada  bidang pemberdayaan masyarakat. 1. Proses Kolaborasi dalam Kegiatan Pembangunan Desa
Dalam  proses  kolaborasi dapat dianalisis berdasakan hubungan antar variabel sebagaimana yang diamanatkan dalam  model  kolaboratif.  Dalam penjelasan  ini  dikemukan  hubungan antar variabel tersebut yaitu hubungan  antara  kondisi  awal dengan proses kolaborasi dan proses kolaborasi  dengan  hasil  guna  dalam kolaborasi.
Tabel 3. Hubungan antara Kondisi Awal Program dengan Proses Kolaborasi
No Kondisi Awal Proses Kolaborasi Dialog Tatap muka Membangun Kepercayaan Komitmen Berbagi Pengetahuan 1 Sumber Pengetahuan Kecukupan  informasi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran dapat memperlacar  dialog tatap muka Pemahaman terhadap semua peraturan yang mendasari dan wawasan  yang  luas diperlukan untuk mem-bangun kepercayaan Komitmen  dibentuk atas  dasar  keyakinan orang  bahwa  para pemangku  kebijakan di  desa  memiliki informasi yang luas Pemilik  pengetahuan memberikan gambaran-gambaran kelebihan dan kekurangan agar pihak lain tidak merasa benar sendiri 2 Usaha Mengatasi Konflik Untuk mengatasi konflik  yang      terjadi telah disediakan ruang berdialog yang disebut  Musyawarah Desa (Musdes) Kepercayaan  harus dibangun terus- menerus untuk menutup ruang untuk konflik Proses  berakhirnya konflik karena masyarakat dan stakeholder mengembangkan komitmen Praktek  baik  dan buruk adanya konflik telah dielaborasi agar menasyarkat mengerti akibat  yang terjadi
Sumber: Hasil wawancara dan diolah
2. Hubungan antara proses kolaborasi dengan outcomes (hasil  guna) dalam kolaborasi
Dalam  pelaksanan  kegiatan pembangunan  proses  kolaborasi memberikan  manfaat  bagi  dampak pembangunan fisik dan non fisik.
Dengan dibukanya dialog antara pemerintah desa dan pemangku  kepentingan,  hal  ini menciptakan  kepuasan  masyarakat untuk menerima pilihan atau keputusan tentang alokasi dana desa. Dialog juga mendorong
pembangunan  kepercayaan  ( trust- building ).  Dengan  dialog,  masing- masing  pihak  memiliki  kesempatan untuk  mendiskusikan  kepentingan masing-masing.  Hal  ini  mendorong terjadinya proses kesadaran pentingnya untuk melakukan efisiensi  penggunaan  dana  desa.
Artinya,  dana  desa  yang  terbatas betul  betul  dimanfaatkan  untuk
membiayai  program  dan  kegiatan yang telah disepakati bersama.
Dengan  adanya  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah desa,  kecurigaan  masyarakat  pun semakin berkurang. Pemerintah desa menjadi  lebih  terbuka  dengan masukan  masyarakat.  Dan  bahkan alokasi dana desa betul-betul memperhatikan  aspek  pemerataan sehingga  berbagai  program  dan kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Pembangunan desa berkelanjutan menuntut proses kolaborasi yang melibatkan partisipasi stakeholder . Dengan menggunakan  model  tata  kelola kolaborati  dari  Ansell  dan  Gash (2007),  penelitian  ini  menemukan bahwa  pembangunan  desa  yang difasilitasi dana desa telah mendorong proses kolaboratif. Pemerintah desa bersama stakeholder  terlibat  dalam  proses
perencanaan  hingga  pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa.
Kolaborasi berarti juga pemberdayaan.  Pembangunan  desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat juga telah mendorong  pembentukan  komitmen dan  kepercayaan  publik.  Proses perencanaan  pembangunan  menjadi semakin  transparan  dan  akuntabel. Temuan  penelitian  ini  mendukung studi  yang  telah  dilakukan  oleh Wardani  dan  Utami  (2020)  yang menemukan  adanya  korelasi  antara pemberdayaan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi dalam
pembangunan  desa  juga  terbukti
dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena masyaraat terlibat  dalam  proses  perencanaan. Dengan keterlibatan dalam perencanaan  maka  masyarakat  ikut memonitor dan mengevaluasi implementasi  program.  Hal  ini berdampak terhadap efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.  Studi  ini  mendukung studi  yang  dilakukan  oleh  Zeho et  al.
(2020)  yang  menyoroti  pentinya kolaborasi  stakeholder  dalam  proses pembangunan desa.

## Tabel 4. Hubungan antara Proses Kolaborasi dengan Hasil Guna terhadap Masyarakat
No Proses Kolaborasi Outcome (Hasil Guna) Dana Desa Hasil Sementara Manfaat Program 1 Dialog Tatapmuka Pekerjaan  fisik  dan  non  fisik terselesaikandengan tepat waktu Kepuasan dalam menerima keputusan  karena  harapan masyarakat terpenuhi 2 Membangun Kepercayaan Adanya kesadaran masyarakat bahwa  penggunaandana  desa efisien dan percayaakankemampuanpara stakeholders Rasa  curiga  dan  iri  hati berkurang karena pembangunan dilaksanakan secara merata 3 Komitmen Partisipasi masyarakatmeningkat Pola pemeliharaan bersama  terhadap  hasil- hasil pembangunan 4 Berbagi Pengetahuan Pengetahuanmasyarakat  dan para pemangku kepentingansemakin  pandai dalam pengelolaandana desa Mayarakat  telah  berfikir untuk senantiasa meningkatkankualitas program mulai dari kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan proyek

## KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  cukup  luas mengenai  hasil  penelitian  tentang model  kolaborasi  dalam  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Karangrau Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagai berikut 1.  Proses  kolaborasi  yang  telah berjalan  dilihat  dari  adanya  dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman menghasilkan perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  yang  berdimensi pada  kebutuhan  masyarakat.  Hasil program dirasakan oleh masyarakatnya    dalam  bentuk berkembangnya  infrastruktur  fisik desa  dan  usaha  pemberdayaan masyarakat.
2.  Kepemimpinan  kepala  desa  dan aparatur  desa  masih  menjadi faktor  penting  dalam  menentukan agenda  kebijakan  desa    dan  pola keterlibatan masyarakat.

## PENGHARGAAN
Penelitian  ini  didanai  dengan sumber dana BLU Universitas Jenderal Soedirman pada 2019.

## REFERENSI
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007). Collaborative
Governance in Theory  and  Practice. Journal  of Public  Administration  Research and Theory , 18, 543–
571. doi:10.1093/jopart/mum032
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S.
(2012). An Integrative Framework  for  Collaborative
Governance, Journal  of  Public
Administration  Research  and Theory , Volume 22, Issue 1,  1-
29, https://doi.org/10.1093/jopa rt/mur011
Miles,  M.B.,  Huberman,  A.M.,  & Saldaña,  J.  (2013). Qualitative data  analysis:  A  methods sourcebook .  Thousand  Oaks, CA: Sage Publications. Moleong,  L.  J.  (2012). Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung
: PT Remaja Rosdakarya.
Soleh, C. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Bandung: Fokusmedia. Wardani,  D.,  &  Utami,  R.  R.  (2020). Pengaruh transparansi pengelolaan  keuangan  dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan  masyarakat  desa sidoharjo. Kajian Bisnis Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi
Widya  Wiwaha , 28 (1), 35  -  50. https://doi.org/10.32477/jkb.v2 8i1.36 .
Zeho, F., Prabowo, A., Estiningtyas, R., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability  in  village  fund management and rural development. Journal of Socioeconomics and Development, 3 (2), 12-22. doi: http://dx.doi.org/10.31328/j sed.v3i2.1395