Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 517-523| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5594.517-523

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PT.BPR BANK DAERAH GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
Anak Agung Gede Rizky Pramana , Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Gungderizky@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  kredit  yang  dilanjutkan  dengan  perjanjian  jaminan  fidusia  pada  praktek  harus  dengan  rinci termuat  tentang  jaminan  fidusia.  Pengaturannya  yaitu  pada  UU  No  42  Tahun  1999  mengenai  jaminan fidusia. Pengertian  perjanjian  adalah  sebagai  persesuaian  kehendak  ataupun  kata  sepakat  terhadap suatu perjanjian perbuatan yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya di PT.BPR Bank Daerah Gianyar serta faktor  yang  sebagai  penghambat  eksekusi  yang  dilakukan  mengenai  nasabah  yang  telah  dilakukannya wanprestasi  terkait  perjanjian  kredit  terhadap  jaminan  fidusia.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan  dari  penelitian  ini  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  rahasia  yang  bertujuan  untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank. Hasil pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak  bank  menyatakan  bahwa  debitur  telah  mendapatkan  kepercayaan  untuk  mendapatkan  kredit  dari bankRumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dan bagaimanakah faktor yang menjadi  hambatan  di  PT.BPR  bank  Daerah  Gianyar  eksekusi  bagi  nasabah  yang  wanprestasi  pada perjanjian kredit jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian dalam pelaksanaan tentang perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan jaminan fidusia yang tindakan di PT.BPR Bank Daerah Gianyar, dimana dalam hal ini pihak debitur terhadap bank sebelum kredit nasabah yang melakukan wanprestasi antara lain cara dalam  melaksanakan  pembinaan  pada  sub  bagian  remedial  untuk  kredit  macet  atau  kurang  lancar  dan diragukan.
Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Bank Pekreditan Rakyat.

## Abstract
The credit agreement which is followed by a fiduciary guarantee agreement in practice must be contained in  detail  about  the  fiduciary  guarantee.  The  regulation  is  in  Law  No.  42  of  1999  concerning  fiduciary guarantees. The definition of an agreement is as a conformity of the will or an agreement to an agreement of actions contained therein. In practice at PT.BPR Bank Daerah Gianyar as well as the factors that hinder the  execution  carried  out  regarding  customers  who  have  defaulted  on  credit  agreements  for  fiduciary guarantees. In this study using  empirical legal  research, namely research that researches the facts that occur in  the field. The purpose of this study is to apply the precautionary principle and the principle of secrecy which aims to maintain a high level of public trust in the bank. The results of the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank PT. The BPR of the Regional Bank of Gianyar is carried out by the bank with the debtor who has credit with guarantees in the form of fiduciary guarantees. The credit agreement is made after the bank states that the debtor has gained the trust to get credit from the bank. The problem formulation that the writer will describe is whether the implementation of a credit agreement with a fiduciary guarantee is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and what are the factors that become obstacles in PT.BPR bank Gianyar Region execution for customers who default on the fiduciary guarantee credit agreement. The conclusion of the research in the implementation of the credit agreement followed by a fiduciary guarantee that acts at PT.BPR Bank Daerah
Gianyar, where in this case the debtor against the bank before the customer's credit defaults, among others, how to carry out guidance on the remedial sub-section for bad loans or substandard and doubtful.
Keywords: Credit Agreements, Fiduciary Guarantees, People's Credit Bank.

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pada perkembangannya kebutuhan peningkatan akan datang penilai kebutuhan pokok masyarakat pada  keseharian,  tidak  jarang  beberapa  masyarakat  mulai  tidak  dapat  memenuhi  semua kebutuhannya dikarenakan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karenanya tuntutan akan kebutuhan tersebut memaksa tiap individu untuk mendorong melaksanakan banyak hal  dalam  pemenuhan  kebutuhannya.  Salah  satu  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  seperti melakukan peminjaman kredit pada bank.
Peminjaman yang dilakukan individu di BPR sebagai lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan  dalam  bentuk  tabungan,  deposito  berjangka  maupun  bentuk  lainnya  kemudian  dana tersebut disalurkan dalam peningkatan tarah bagi hidup masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan usaha dengan prinsip konvensional maupun pada prinsip syariah yang dimana dalam kegiannya tidak adanya pemberian jasa lalu lintas pembayaran. (Herli, 2013) Dalam  melaksanakan  peminjaman  dana  melalui  kredit  sering  dilakukan  dalam  kalangan masyarakat dalam pemdapat dana untuk terpenuhinya kehidupan, tentu pada hal pemberian kredit banyak bank yang member syarat ada  jaminan sebelum bank tersebut memberikan kredit pada nasabah seperti jaminan fidusia. Jika telah mendapat pinjaman bank maka harus adanya proses dimana  nasabah  melakukan  pengembalian  terhadap  dana.  Sering  adanya  permasalahan  yang terjadi pada saat pengembalian dana tersebut salah satunya dikarenakan makin banyak kebutuhan yang  menjadi  tidak  mampunya  nasabah  dalam  pengembalian  sehingga  banyak  terjadi wanprestasi.
Pada  ketentuan  UU  Perbankan  telah  memberikan  pengertian  kredit  yaitu  pada  pasal  1 butir 11 UU Perbankan yang pada intinya prestasi yang wajib dilakukan oleh nasabah tidak hanya pengembalian  uang  sebesar  yang  dipinjam  tetapi  beserta  bunganya.  Dalam  pengertian  prestasi merupakan hal yang memang sangat dilakukan pada perikatan. (Badrulzaman, n.d.) Kemudian, pengertian pejanjian kredit merupakan suatu peristiwa dua pihak yang telah berjanji untuk  melaksanakan  hal  tertentu  yang  telah  disepakatiatau  menyetujui  dan  sepakat  lalu  harus mentaati perjanjian yang dibuatnya itu. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) sebagai dasar bagi bank dalam penyaluran kredit ke nasabah maka bank juga menentukan prinsip kehati-hatian.
BPR merupakan salah satu dari tujuan masyarakat dalam pelaksanaan peminjaman dana selain bank umum. Salah satunya adalah di Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu BPR di Gianyar yang milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar yang bernama PT.BPR BANK DAERAH GIANYAR.
Pada PT.BPR Bank Daerah Gianyar menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan salah satunya  menggunakan  jaminan  fidusia.  Berdasarkan    tentang  bagaimana  penerapan  perjanjian kredit  dengan  jaminan  fidusia  dilakukan  pada  PT.BPR  Bank  Daerah  Gianyar  perjanjian  kredit yang  mengacu  kepada  UU  Jaminan  Fidusia  karenya  penulis  meneliti  pelaksanaan  perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dengan pembahasan yang akan diuraikan yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia sesuai dengan UU jaminan Fidusia serta faktor  yang  menjadi  hambatan  di  PT.BPR  Bank  Daerah  Gianyar  terhadap  pelaksanaan eksekusikepada nasabah yang telah wanprestasi.
Penelitian  sebelumnya  dilakuakan  oleh  (Ferdy,  2002)  mengenai  Pengaruh  Sistem Pengawasan  Kredit  Macet  pada  PT.  Bank  BTN  Tbk  Cabang  Palembang.  Perumusan  masalah dalam penelitian tersebut adalah pengaruh sistem pengawasan kredit macet pada PT Bank BTN Tbk  Cabang  Palembang.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem pengawasan kredit terhadap kredit macet pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Data yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  Ferdy  menunjukan  bahwa
sistem pengawasan kredit sangat berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet yang ada pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.
Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, risiko yang  umumnya  terjadi  adalah  risiko  kegagalan  atau  kemacetan  dalam  pelunasan.  “Loan transactions typically involve the risk of borrower default, and lenders therefore pursue various procedures to reduce default risk and to minimize the losses which may be incurred in the case of default”.  Transaksi  pinjaman  biasanya  melibatkan  risiko  gagal  bayar  oleh  peminjam  dan  oleh karena itu pemberi pinjaman menerapkan berbagai prosedur untuk mengurangi risiko gagal bayar dan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dalam kasus gagal bayar (Feder G, n.d.). Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Yaitu dengan meneliti fungsi hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat ataupun pelaksanaan serta penerapannya  sehingga  menghasilkan  argumentasi  yang  baru.  Sumber  data  yang  digunakan penulis antara lain data primer yaitu pendekatan fakta serta per-UU, sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang  diidentifikasi  melalui  pendekatan  kualitatif  yaitu  sample  yang  digunakan  berlokasi  di Kabupaten  Gianyar  yaitu  PT.BPR  bank  Daerah  Gianyar  dengan  wawancara  serta  pemberian kuisioner.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan  menggunakan  jenis  penelitian empiris  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha  mengidentifikasi  hukum  yang  terdapat  dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Prof.J.Supranto, 2003). Dalam penelitian ini  penulis  akan  mendeskripsikan  secara  lengkap  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  pinjam meminjam dengan jaminan fidusia.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bpr Bank Daerah Gianyar
Pengertian perjanjian adalah sebagai persesuaian kehendak ataupun kata sepakat terhadap suatu perjanjian yang akan unsur perbuatan yang terkandung didalamnya. Menurut subekti, perjanjian adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  memiliki  jenji  terhadap  orang  lain  maupun  dimana adanya dua pihak yang berjanji demi melaksanakan sesuatu hal.(Subekti, 2001) Suatu perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian yang menjadi pokok yang dapat diartikan perjanjian ditentukan batal ataupun tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti. Jika perjanjian tersebut  telah  disetujui  bersama  oleh  kedua  belah  pihak  maka  perjanjian  tersebut  akan dilaksanakan dan perjanjian tersebut akan mengkuti sebagaimana yang tercantum dalam isi dari perjanjian yang telah dibuat.
Perjanjian kredit memiliki fungsi untuk alat dalam monitoring kredit yaitu pada suatu perjanjian dicantumkan pula suatu kesepakatan yang dengan isi didalamnya prestasi dalam hal ini tentang prestasi  yang  ditujukan  terhadap  debitor.  Oleh  karenanya  debitur  harus  memenuhi  prestasi berdasarkan apa yang sudah tercantum sesuai dengan perjanjian kredit.
Di  wilayah  Indonesia,  fidusia  juga  disebut  sebagai  menyerahkan  hak  milik  sesai  kepercayaan. Jaminan  fidusia  ini  telah  dipraktekkan  lama  di  wilayah  Indonesia  sejak  jaman  Belanda  yang dimana perjanjian ini sebagai bentuk dari jurisprudensi.
Unsur-unsur dari jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia antara lain adanya jaminan, objek, objek  jaminan  ini  masih  berada  pada  kekuasaan  yang  sebagai  pemberi  fidusia,  pemberian kedudukan  yang  utama  terhadap  kreditur,  pengalihan  terhadap  hak  milik  suatu  benda, dilaksanakan atas dasar kepercayaan serta keberadaan pada penguasaan pemilik benda. (Usman, n.d.)
Pada PT.BPR Bank Daerah Gianyar sebagai salah satu jasa perbankan di Kabupaten Gianyar yang menawarkan pemberian kredit kepada nasabahnya. Pemberian yang dilakukan  kepada nasabah, PT.BPR Bank  Daerah  Gianyar  tetap  berpedoman  pada  UU  , menerapkan  prinsip kehati-hatian dan prinsip rahasia yang bertujuan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank.
pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  di  Bank  PT.  BPR  Bank Daerah  Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak bank menyatakan bahwa debitur telah mendapatkan  kepercayaan  untuk  mendapatkan  kredit  dari  bank. Perjanjian  kredit  di  PT  .  BPR Bank Daerah Gianyar menggunakan perjanjian baku. Dalam perjanjian kredit tersebut, memuat perjanjian jaminan didalamnnya antara lain:  dalam adanya jaminan pembayaran kepada semua utang serta kewajiban pinjaman dengan tertib berdasar atas perjanjian kredit yang telah disepakati seperti  pemberi  agunan  terhadap  bank  seperti  jaminan  barang,  dalam  peminjaman  dalam pemberian  kuasa  terhadap  bank  dalam  pembualan  agunan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan pinjaman  terhadap  suatu  keadaan  macet,  usaha  tidak  jalan  maupun  telah  jatuh  tempo.  Pada peraturan  serta  dalam  melaksanakan  perikatan  agunan  dilakukan  pula  perjanjian  kredit  sendiri berdasarkan  peraturan  serta  per-UU  yang  berlaku  saat  ini.  Dalam  perikatan  agunan  tersebut sebagai satunya serta bagian tak terpisahkan serta melekat di perjanjian kredit tersebut. adanya bukti  dari  kepemilikan  terhadap  barang  yang  menjadi  agunan  akan  diserahkan  serta  akta pengikatan  agunan  tersebut  berkaitan  terhadap  barang  agunan  harus  telah  ditandatangani peminjam ataupun pemegang hak serta bank yang menerima sebelum adanya pencairan pinjaman. Setelah  dilakukan  pinjaman  lunas  oleh  bank  maka  berdasar  atas  peertimbangan  bank  barang agunan tersebut tidak diperlukan lagi untuk agunan kredit, sehingga ada kewajiban bank untuk memberikan kembali barang agunan kepada yang meminjam.

## 2. Unsur-Unsur Kredit
Unsur-unsur  Kredit  Kredit  yang  diberikan  suatu  lembaga  kredit  didasarkan  atas  kepercayaan, sehingga  dengan  demikian  pemberian  kredit  merupakan  pemberian  kepercayaan.  Ini  berarti bahwa  suatu  lembaga  kredit  akan  mengembalikan  pinjaman  yang  diterimanya  sesuai  dengan jangka  waktu  dan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui  oleh  kedua  pihak.  Beberapa  unsur  kredit menurut (Sinungan, 2006). adalah:
1) Kepercayaan  Keyakinan  dari  seorang  pemberi  bahwa  prestasi  yang  akan diberikan  baik  berupa  uang,  atau  Jasa,  akan  benar-benar  diterimanya  kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2) Waktu Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3) Tingkat  Resiko  Suatu  tingkat  resiko  yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat  dari adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi  dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
a. Prestasi Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang, barang, dan jasa. Prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.
3. Faktor yang menjadi penghambat PT. BPR Bank Daerah Gianyar terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.
Perjanjian merupakan dasar sebagai pengatur hak serta kewajiban yang berlangsung baik serta proporsional  berdasarkan  kesepakatan  dari  pada  pihaknya,  adanya  perjanjian  kreditur  dalam penuntut atas dipenuhinya prestasi debitur selain itu untuk debitur juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan  prestasi  tersebut.  Walau  dalam  perjanjiannya  diharapkan  adanya  pelaksanaan perjanjian yang ditaati. Dapat dijelaskan jika tindakan wanprestasi yang dilakukan yaitu kelalian dalam pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan semua hal yang telah menjadi kesepakatan antara kedua  pihak,  baik  hal  tesebut  disengaja  maupun  tak  disengaja.  Kemudian  Ahmad  Miru menjelaskan  wanprestasi  yaitu  pihaknya  tidak  memenuhi  kewajibannya  sama  sekali,  prestasi yang tidak sempurna dan terlambat, melakukan sesuatu yang dilarang.(Miru, 2007) Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang bernama Gusti Ayu Made Ariati terkait  dengan  paya  yang  dilakukan  kepada  nasabah  yang  melaksanakan  wanprestasi  saat perjanjian kredit antara lain :
Pertama, dengan pembinaan kredit yaitu pembinaan yang dilaksanakan dari pemasaran untuk kredit yang lancer atau disingkat dengan (L), serta kredit yang termasuk kedalam perhatian khusus  atau  disingkat  dengan  DPK  antara  lain  dari  kredit  tersebut  yang  direalisasikan  dengan lama  tunggakan  sampai  90  (Sembilan  puluh)  hari,  pada  bagian  kredit  melaksanakan  berupa
pembinaan dengan cara pemberitahuan terhadap debitur salah satunya memberikan surat untuk pemberitahuan  terhadap  debitur  setelah  terjadinya  kewajiban  yang  mengalami  penunggakan sesuai dengan jadwal angsurannya, batas 31 hari tunggakan dibuatkan surat peringatan I, batas 61  hari  tunggakan  dibuatkan  surat  peringatan  II  dan  batas  91  hari  tunggakan  dibuatkan  surat peringatan  III,  pada  bagian  kredit  dilakukannya  rekontruksi  pada  permohonan  seorang  debitur setelah  adanya  upaya  penagihan  serta  analisa  pada  kondisi  debitur  agar  dapat  diusulkan restrukturisasi pada kredit yang telah sesuai, untuk semua debitur yang masih dalam posisi lancer, dalam perhatian khusus serta kurang lancar maka pembinaan akan tetap dilaksanakan pada bagian kredit sesuai dengan SOP.
Kedua,  adanya  tindak  lanjut  akan  pembinaan  untuk  debitursesuai  dengan  laporan tunggakan  selama  91  (Sembilan  puluh  satu  hari),  dilakukannya  pemanggilan  terhadap  debitur, bila  pemanggilan  tak  diindahkan  maka  hal  yang  dilakukan  adalah  pengambil  alihan  anggunan debitur berdasar atas ketentuan yang berlaku, tata cara yang dapat dilakukan antara lain berupa penyelesaian suatu kredit maupun proses dalam penyelesaian suatu kredit.
Faktor yang menjadi penghambat berdasarkan hasil wawancara dengan Anak Agung Gede Bagus Dama  Arimbawa  sebagai  direktur  PT.  BPR  Bank  Daerah  Gianyar  pada  penyelesaiannya  yang menjadi beberapa penghambat yang terjadi pada nasabah dan telah melakukan perbuatan ingkar janji  ataupun  wanprestasi    pada  saat  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  antara  lain melaksanakan  pembinaan  oleh  bagian  remedial  untuk  kredit  yang  kurang  lancar,  diragukan maupun macet. Hal tersebut antara lain
1. tindak lanjut pembinaan bagi debitur yang dilaporkan adanya tunggakan 91 hari,
2. dilakukannya panggilan terhadap debitur
3. jika hal tersebut tak diindahkan maka bisa melakukan ambil alih dari anggunan debitur berdasarkan atas ketentuan yang berlaku,
4. BPR dapat melakukan pemilihan salah satu yang dapat dilakukan dengan cara mengambil alih agunan antara lain
a. penyelesaian terhadap kredit maupun proses yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit. Beberapa faktor internal yang menjadi penghambat terhadap nasabah yang melaksanakan wanprestasi pada perjanjian kredit dan juga terhadap jaminan fidusia antara lain:
Pada faktor internal, tak semua debitur memiliki itikad baik pada saat pengajuan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Hal ini menjadi penyebab  debitur lalai dalam pemenuhan  kewajibannya  yang  menurut  bahasa  hukum  ia  melakukan  wanprestasi,  serta  tidak adanya  asat  keseimbangan  pada  perjanjian  kredit  yang  menempatkan  debitur  pada  posisi lemah,dan menimbulkan ketidak seimbangan hak serta kewajiban diantara pihak debitr debitur serta kreditur. Tercermin pada surat perjanjian kredit yang telah disiapkan dengan syarat syarat mengenai  bunga  dengan  jangka  waktu  yang  dituangkan  pada  form,  sehingga  tercapainya perjanjian tidak ada pemberian kebebasan yaitu melalui proses negosiasi.
Dengan kata lain jika terjadi kesepakatan maka sepakat terjadi karena terpaksa dan terdorong oleh kebutuhannya sehimngga menerima perjanjian. Keadaan tidak bebasnya salahsatu pihak dalam melakukan  perjanjian  kredit  merupakan  keadaan  yang  bertentangan  dengan  asas  kebebasan berkontrak. Namun, pengetahuan dari masyarakat yang minim tentang asas kebebasan berkontrak dan  asas  keseimbangan  membuat  masyarakat  menerima  kredit  merasa  perjanjian  ini  telah seimbang serta cukup adil.
Faktor  eksternal  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor  antara  lain:  pertama,  hambatan substansial yaitu pada pelaksanaannya adanya perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia adalah adanya ketidakjelasan peraturan tentang kriteria masyarakat yang termasuk miskin dan berakibat terjadi inkonsistensi pada pelaksanaannya. Yang menjadi penyebab adanya ketidakjelasan kriteria penggolongan  miskin  dikarenakan  adanya  tumpang  tindak  terhadap  peraturan  pada  saat pemerintah kabupaten dan kota serta dari masyarakat melaksanakan secara bersama-sama dalam perumusan kriteria miskin karena telah dipastikan jka kata tersebut dapat digolongkan menjadi hal  yang  berbeda.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  akibat  dalam  pelaksanaan  lapangan  karena banyaknya perumusan sehingga menjadi sulit.
Kedua, pada hambatan strukturan dimana hal ini berkaitan terhadap SDM yaitu kurang dalam  penugasan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dalam  membina  terhadap  kunjungan  serta silahturahmi  terhadap  peminjaman  1  bulan  setelah  adanya  realisasi  pada  pinjaman  kedalam tempat usaha peminjaman ataupun rumah peminjaman. Ketiga, yaitu hambatan cultural, dimana hal  iin  merupakan  budaya  hukum  yang  ada  pada  lingkungan  masyarakat  antara  lain  dalam penerman  kredit  cenderung  mempunyai  keterlambatan  berprestasi  dimana  terhadap  gejala  ini adanya tanda turunnya tingkat apresiasi pada masyarakat secara substansial  ataupun struktural. Adanya  cerminan  terhadap  peristiwa  ini  yaitu  masyarakat  tahu  serta  pembayaran  yang dilaksanakan menjadi kembali ke kredit, namun dalam pilihan pengabaian serta tidak tepat waktu pembayaran tersebut yang menjadi tidak lancarnya dalam usaha.
Adapun  penyelesaian  dari  hambatan  kulturan  pemberi  kredit  ataupun  pihak  yang menerima  kredit  dilaksanakan  melalui  kegiatan  yaitu  evaluasin  serta  sosialisasi,  kegiatan  yang menjadi evaluasi dilaksanakan dengan jangka waktu rutin tiap sekali dalam setahun, serta dihadiri oleh  masyarakat,  konsultan  fasilitator  dan  pemerintah  baik  tingkat  kelurahan  sampai  tingkat nasional.  Kemudian,  hasil  terhadap  evaluasi  tersebut  lalu  disusun  dengan  sistematis  serta transparan, sosialisasi yang dilaksanakan memiiki jenjang selama 6 bulan sekali dengan adanya undangan  kepada  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  pemahaman  yang  diberikan  seperti kebijakan,  definisi,  mekanisme,  konsep  serta  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  rutin  ini dilaksanakan  untuk  dibangunnya  suatu  paham,  kepedulian  serta  adanya  dukungan  dari  banyak kegiatan  agar  penerima  kredit  serta  pemberi  kredit  bisa  meminimalisir  serta  peningkatan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan kewajibannya dalam pembayaran kredit tepat waktu. Menurut  (Ariyanti,  2009).  Terjadinya  kredit  pada  mulanya  disebabkan  oleh  perbedaan pendapatan dan pengeluaran maka anggota masyarakat dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan 1, yaitu pendapatannya lebih besar dari pada pengeluarannya . Golongan 2, yaitu pendapatanya sama besar denga n pengeluarannya . Golongan  3,  yaitu  pendapatannya  lebih  kecil  dari  pengeluarannya.  Khusus  golongan  2  tidak ditemukan masalah.
Sebagai  upaya  terhadap  penyelesaiannya  antara  lain  dilakukannya  pendekatan  secara langsung serperti adanya penambahan waktu untuk debitur dalam pembayaran utannya, pembrian surat peringatan untuk debitur dalam pembayaran utangnya pada jangka waktu yang ditentukan pada  kreditur  hingga  3  kali.  Dilakukannya  novasi  yaitu  adanya  perjanjian  kredit  yang  terbaru dalam  mengganti  perjanjian  kredit  yang  terdahulu  sehingga  perjanjian  kredit  yang  lama  tak berlaku lagi. Novasi yang ditawarkan oleh PT.BPR Bank Daerah Gianyar adalah novasi objektif, dimana  antara  PT.BPR  Bank  Daerah  Gianyar  sebagai  kesepakatan  antara  debitur  terhadap krediturnya dalam pembuatan perjanjian kredit baru dengan objek jaminan berbeda dan jumlah kredit  di  sesuaikan  dengan  jumlah  kredit  yang  belum  dibayar  oleh  debitur.  Oleh  karena  itu, PT.BPR Bank Daerah Gianyar sebagai bahan hukum dapat menjadi Penerima Fidusia. Dengan begitu jika adanya  kasus wanprestasi oleh debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia, maka PT.BPR Bank Daerah Gianyar dapat mengambil tindakan yang sama seperti yang sudah diatur didalam  Pasal  36  UU  Jaminan  Fidusia.Janis  kredit  yang  ditawarkan  mempunyai  syarat  yang berbeda yaitu kredit multiguna dan kredit Kurda. Serta adanya faktor yang menjadi penghambat dalam hal ini faktor internal maupun faktor eksternal.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BPR Bank daerah Gianyar yang sudah dilakukannya pemenuhan prosedur sesuai syarat sah dalam perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPer dan terkait juga dengan UU Jaminan  Fidusia,  adapun  syarat  dan  prosedur  pemberian  kredit  pada  PT  .  BPR  Bank  Daerah Gianyar  adalah  melalui  berbagai  tahapan.  Seperti  tak  semua  debitur  memiliki  itikad  baik pada saat pengajuan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Hal ini menjadi
penyebab    debitur  lalai  dalam  pemenuhan  kewajibannya  yang  menurut  bahasa  hukum  ia melakukan wanprestasi.
2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  Pemerintah khsusnya pemerintah Kabupaten Gianyar  perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai jaminan fidusia khususnya arti penting melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kepada PT.BPR  Bank  Daerah  Gianyar  agar  sebaiknya  sebelum  memberikan  kredit  kepada  nasabah alangkah baiknya dari pihak bank melalukan pengecekan riwayat nasabah tersebut di bank lain apakah  riwayat  kreditnya  lancar  atau  tidak,  upaya  ini  dilakukan  untuk  mengindari  terjadinya kasus  wanprestasi.  Kepada  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  kredit  harus  meminta penjelasan  terlebih  dahulu  tentang  pola  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  selaku kreditur yang menyediakan kredit kepada masyarakat yang ingin melakukan kredit pada bank dan kesesuaian  dengan  perjanjian  yang  di  perjanjikan  dalam  kredit  oleh  bank  penyedia  kredit  itu sendiri  agar  dalam  melakukan  kegiatan  perkreditan  tidak  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  di inginkan atau juga tindak yang bertentangan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti, M. (2009). Manajemen Perkreditan Bank Umum. Penerbit Alfabeta. Badrulzaman, M. darus. (n.d.). Asas Asas Hukum Perikatan . Medan. Feder G, O. T. and R. T. (n.d.). Collateral, guaranties and rural credit in developing countries . Econ. Ferdy. (2002). Skripsi, Fakultas Ekonomi Fakultas Tridinanti . Herli, A. S. (2013). Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan, Pembiayaan Mikro . Sinar Grafika. Miru, A. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Rajawali Press. Prof.J.Supranto. (2003). Metode Penelitian Hukum Dan Statistik . Rineka Cipta. Sinungan, M. (2006). Seluk-beluk dan Tehnik Pengolahan Kredit . Penerbit Bina Aksara. Subekti. (2001). Pokok pokok Hukum Perdata . PT Intermassa. Usman, R. (n.d.). Hukum Jaminan Keperdataan . Sinar Grafika.