## MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID 19

## Dharnita Chandra
Institut Maritim Prasetya Mandiri Bandar Lampung dharnitachan65@gmail.com
Abstract - For almost two years, the Indonesian state has been hit by the Covid-19 pandemic and various aspects  of  life  have  been  affected,  whether  political,  social,  economic,  cultural,  or  educational.  The pandemic  period  is  the  most  difficult  period  for  bureaucrats  to  deliver  various  programs,  however bureaucrats must have the necessary competencies in proper service management to the public so that the public  understands  various  policies,  is  adaptive  and  is  able  to  overcome  the  impact  of  the  Covid  19 pandemic.  Implementation  of  public  service  management  tasks  from  bureaucrats  Public  services  are carried  out  with  various  strategies  by  processing,  creating  and  transforming,  collaborating  and implementing programs and policies digitally to the public. For Indonesia to be resilient and recover, to achieve the goal of a prosperous society, it is necessary to carry out public service management other than digital-based in the new normal era, it is very appropriate that the pandemic period is a necessity that must be faced.
Keyword:  Management, Service, Public, Pandemic, Covid 19.
Abstrak - Hampir dua tahun lebih negara Indonesia mendapat musibah pandemi Covid 19 dan berbagai aspek kehidupan mengalami dampaknya, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Masa pandemi merupakan masa yang tersulit bagi birokrat untuk menyampaikan berbagai program, meskipun demikian birokrat  harus  memiliki  kompetensi  yang  dibutuhkan  dalam  manajemen  pelayanan  yang  tepat kepada publik sehingga masyarakat memahami berbagai kebijakan, adaptif dan mampu mengatasi dampak pandemic Covid 19. Pelaksanaan  tugas manajemen pelayanan publik dari birokrat dalam pelayanan publik dijalankan dengan berbagai strategi dengan mengolah, membuat dan mentransformasikan, kolaborasi dan mengimplementasikan  program  dan  kebijakan  secara  digital  kepada  masyarakat.  Bagi  Indonesia  bisa Tangguh  dan  pulih  Kembali  untuk  mencapai  tujuan  masyarakat  yang  sejahtera  perlu  menjalankan manajemen  pelayanan  publik  selain  berbasis  digital  di  era  new  normal    sangat  tepat  masa  pandemi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi.
Kata kunci: Manajemen, Pelayanan, Publik, Masa Pandemi, Covid 19.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia masih fokus memerangi virus Corona dan bermitra dengan negara lain untuk  mengatasinya,  khususnya  dalam hal  vaksin  untuk  membangun  herd immunity.  Vaksinasi  COVID  19  harus diberikan kepada setidaknya 70% penduduk Indonesia atau 182 juta orang. Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia menggunakan  berbagai  strategi  untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri, khususnya tiga (tiga). Pertama,
memproduksi  vaksin  COVID-19  merah putih  di  dalam  negeri,  kemudian mendapatkan vaksin dari negara lain,
dan  kemudian  bekerja  sama  dengan organisasi internasional.
Virus Corona tampaknya menjadi kasus kuno,  benih  kuman  misterius  yang menghancurkan  kota  Wuhan  di  Cina. Tragedi  reaksi  perian  2019  terus berlanjut,  Virus  Corona  sudah  gila  dan menjadi  pandemi,  kemudian  menyebar ke  berbagai  negara,  bahkan  seluruh dunia,  dan  juga  telah  menggunakan mutasi  berbagai  virus  Delta,  bahkan  di Reaksi  perian  2021  menggunakan bakteri  Omicron  baru  yang  telah
diperkenalkan  ke  Afrika  (22  Desember di dalam Metro). TELEVISI).
Berbagai  kebijakan  pemerintahan  dari berbagai  negara  sudajh  dilakukan  dan dijalankan guna menekankan penyebaran Covid 19 juga penangannya sehingga  seluruh  masyarakat  dunia berdiskusi,  kolaborasi  bahkan  bahu membahu untuk melawan dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakatnya  untuk  mengerti  dan menjalankan  berbagai  kebijakan  negara masing-masing  guna  melawan  virus Covid  19  dengan  berbagai  variannya  di setiap negara berbeda cara bermutasi ke berbagai negara.
Pesatnya penyebaran virus  Covid  19 ke berbagai negara dan variasinya mengharuskan pemerintah masing- masing  negara  menerapkan  berbagai kebijakan yang komprehensif, berkelanjutan,  dan  pelayanan  menjadi salah  satu  tolak  ukur  dalam  upaya pemenuhan kebutuhan, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi,  karena  salah  satu  jenis pelayanan mencerminkan kualitas individu dan organisasi yang menyediakan layanan ini. Menurut Hardiyansah (2011:11),
pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa untuk  membantu,  mempersiapkan,  dan mengurus dari satu pihak ke pihak lain. Instansi  pemerintah  yang  memberikan pelayanan  publik  harus  memenuhi tuntutan pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian pelayanan yang optimal akan  memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  prima  yang diinginkan.  Pelayanan  publik  yang belum  dilaksanakan  secara  maksimal oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan
publik didasarkan  pada  regulasi  berorientasi kepatuhan yang telah ditetapkan, bukan pada  kepuasan  masyarakat  pengguna layanan,  sehingga  diharapkan  aparatur
pemerintah memberikan pelayanan publik. masyarakat masih dianggap baik. Menurut Mulyaningsih (2022:3), kedudukan aparatur negara  dalam pelayanan publik sangat strategis dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada masyarakat, sehingga menentukan  capaian  negara  dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan tepat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Fenomena birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sarat dengan persoalan seperti prosedur pelayanan yang berbelit-belit, serta ketidakpastian waktu dan harga, sehingga menyulitkan masyarakat  umum  untuk  mendapatkan pelayanan. Hal ini menimbulkan skeptisisme penyedia layanan dalam arti birokrasi, sehingga mendorong
masyarakat untuk mencari cara alternatif dalam  memperoleh  layanan,  salah satunya  dengan  membebankan  biaya tambahan.
Menurut  Maryam  (2016),  berbagai kesulitan  dapat  dibagi  menjadi  dua kategori:  sumber  daya  manusia  dan kelembagaan. Profesionalisme, kompetensi,  empati,  dan  etika  adalah kelemahan  paling  serius  dalam  sumber daya  manusia.  Berbagai  sudut  pandang juga  sepakat  bahwa  sistem  kompensasi yang  sesuai  menjadi  salah  satu  aspek yang harus dikaji.  Sedangkan persoalan kelembagaan  yang  mendasar  adalah desain  organisasi  yang  tidak  secara khusus dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sangat hierarkis,  membuat  pelayanan  menjadi rumit dan kurang terkoordinasi. Pemerintah terus memiliki
kecenderungan  kuat  untuk  menjalankan dua  peran  sekaligus,  yang  dapat mengakibatkan  pelayanan  publik  yang tidak efisien dan buruk.
Prodi  Ilmu  Administrasi  mengalami kemajuan  yang  cukup  pesat,  karena
diketahui  bahwa  unit  penyelenggara pelayanan  publik  telah  berupaya  untuk mengefektifkan  kinerja  pelayanannya melalui pemanfaatan teknologi, khususnya di  bidang pemenuhan sarana dan prasarana. Padahal pihak
penyelenggara,  menurut  Hartati  dkk.
Layanan  berusaha  memberikan  fasilitas layanan yang dapat diterima, tetapi gagal memahami  realitas  yang  ada  saat layanan beroperasi, menunjukkan kualitas layanan yang luar biasa. Pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang luar biasa, memaksa para pengelola menggunakan  media  digital  untuk mengoperasikan  layanan  publik  agar tetap  berjalan.  WFH  mengamanatkan agar  para  birokrat  bekerja  dari  rumah. Pandemi Covid-19 telah memicu pergeseran sosial intermiten yang ditentang  oleh  birokrasi.  Kekacauan sosial muncul di semua bidang pekerjaan dan layanan sebagai akibat dari kegagalan  pejabat  untuk  menangani pandemi. Birokrat dituntut untuk menyesuaikan  diri  dengan  berbagai bentuk perubahan sosial
yang diakibatkan  oleh  wabah  Covid-19. Berbagai tantangan telah memicu keinginan  untuk  melakukan  perubahan sosial di lingkungan birokrasi.
Kenyataannya,  bukan  tidak  mungkin arah  dan  bentuk  perintah  kerja  akan berubah drastis dari kondisinya saat ini. Semenjak  Pandemic  Covid  19  melanda negara-negara, termasuk
Indonesia banyak  hal  yang  telah  berubah,  baik dalam pekerjaan maupun pendidikan dan lain-lain,  hak  tersebut  dikarenakan beberapa  factor  penyebabnya  yakni salah  satunya  factor  kekhawatiran pemerintah  dan  semua  masyarakat  di Indoesia  terhadap  penyebaran  virus Covid  19  tersebut.  Sebab  pada  awal- awal  masuknya  virus  Covid  19  ini dianggap  cukup  serius  bahkan  semakin hari  semakin  melonjak,  hal  demikian membuat  pemerintah  kewalahan  dalam
menangani  virus  Covid  19  tersebut.
Setelah kejadian tersebut makan Preseiden atau Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  tentang  aturan dalam  bersosialisasi  maupun  dalam bekerja dimana kegiatan banyak dibatasi oleh  pemerintah,  yang  mana  kerja  itu nyaman  sebelum  pandemi,  tapi  setelah pandemi,  kerja  hanya  diwajibkan  di rumah,  di  pendidikan  pun  selama  itu hanya  online,  bahkan  saat  ini  aktivitas online  masih  berlaku,  meski  masih  ada sedikit  pembatasan  dari  pemerintah pusat,  atau  bisa  dikatakan  “work  from home”  yang  merupakan  istilah  untuk bekerja  dari  jarak  jauh  atau  working  at home, sehingga karyawan atau karyawan tidak perlu datang ke kantor seperti biasa untuk mempertahankan suatu pekerjaan. Karena  ilmu  di  bidang  teknologi, pandemi Covid-19 secara tidak langsung berdampak pada peran birokrasi, dimana pemerintah  dituntut  untuk  lebih  paham di bidang Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan
pelayanan publik di Indonesia pada masa pandemi  Covid  19?”  Melalui  kajian pustaka,  tujuannya  adalah  untuk  dapat menganalisis  implementasi  manajemen layanan publik pada era pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1 Manajemen Pelayanan Publik
Antara revolusi industri 4.0 dan periode masyarakat  5.0,  perkembangan  sosial yang mengarah pada penggunaan media dan teknologi sangat mirip. Jika industri 4.0 mempermudah pencarian dan pertukaran informasi di internet, masyarakat 5.0 mengintegrasikan
teknologi  dengan  manusia.  Internet berfungsi sebagai hub tidak hanya untuk informasi tetapi juga roda gigi kehidupan
publik.  Situasi  ini  berdampak  pada Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari pemanfaatan teknologi digital, penanganan big data dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan
profesionalisme  tersendiri.  Relevansi teknologi  informasi  dalam  peningkatan kualitas  ASN  di  masa  wabah  Covid  19 memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor,  antara  lain  infrastruktur  layanan internet  yang  memadai  dan  kapasitas ASN untuk beroperasi, sehingga layanan dapat  tetap  berjalan  dalam  pola  kerja work  from  home (WFH).  Kondisi tersebut, serta keahlian dalam menggenggam teknologi
digital,
ketersediaan jaringan internet, kejelasan tugas  dan  tanggung  jawab,  serta kebijakan  yang  mendukung,  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  manajemen ASN dalam menuju digital government. Menurut  Bennis  (Thoha,  1995),  ada beberapa aspek status dan tugas birokrasi yang harus diubah, antara lain: Pertama, masalah  kemanusiaan  yang  semakin marak  seiring  dengan  meningkatnya pendidikan  dan  tuntutan  kehidupan. Kedua,  karena  ilmu  pengetahuan  selalu maju, ada perubahan cepat di sekitar kita yang  terkadang  tidak  terduga  dan  tidak mungkin untuk diprediksi.
Aspek  lain  dari  perilaku  birokrasi  yang harus dicermati adalah netralitas pemimpin  terpilih.  Ada  kecenderungan birokrasi secara politis bersekutu dengan pemerintah  yang  berkuasa.  Gejala  ini berdampak  negatif  terhadap  sportivitas seluruh  lapisan  pelayanan  masyarakat. Alhasil,  salah  satu  pertimbangan  kritis, yakni  perlunya  penguatan  netralitas birokrasi,  adalah  menjaga  kemampuan melayani pelanggan baik internal (pemerintah) maupun  eksternal  (publik) tanpa diskriminasi. Jika tidak demikian, sebenarnya  reformasi  politik  yang sedang  dijalankan  akan  terbentur  batu sandungan  karena  birokrasi  belum mampu memposisikan diri dalam
koridor  netralitas.  Ketika  kemampuan untuk tetap netral kurang, reformasi akan mandek.  Selanjutnya,  pemerintah  harus mengupayakan  fungsi  sektor  publik yang optimal.
Pengelolaan  pelayanan  publik  lebih bersifat  direktif,  memperhatikan  atau mengutamakan  kepentingan  pimpinan atau organisasi, dan hal ini perlu diubah. Pelayanan publik harus dikelola dengan paradigma yang suportif dimana penekanannya  lebih  pada  kepentingan masyarakat,  dan  manajemen  pelayanan harus  mampu  berperan  sebagai  pelayan yang  sadar  melayani  daripada  dilayani. Dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik  harus  lebih  responsif  terhadap kepentingan  publik,  seiring  dengan pergeseran  paradigma  pelayanan  publik dari  sentralisasi  menjadi  manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi untuk  menuju  terwujudnya  birokrasi yang berwawasan atau berorientasi pada pelayanan publik,
sebagaimana dijelaskan  oleh  Mohamad  (Bappenas: 2004),  antara  lain;  pertama,  lebih menitikberatkan  pada  fungsi  regulasi melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi  berkembangnya  kondisi kondusif  bagi  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat. Kedua, menekankan pada  pemberdayaan  masyarakat  agar masyarakat  merasakan  rasa  memiliki yang  kuat  terhadap  fasilitas  pelayanan yang  telah  dibangun  secara  kolaboratif. Ketiga,  menerapkan  sistem  kompetisi untuk  memberikan  pelayanan  publik yang spesifik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Keempat, adanya pertumbuhan  yang  tidak  didukung  oleh kapasitas organisasi pemerintah. Kelima, kecanggihan teknologi modern mengharuskan  adanya  spesialisasi  dan integrasi aktivitas organisasi dan masyarakatnya  dalam  seluruh  aktivitas
pemerintahan,  salah  satunya  mengubah pola  kerja  para  birokrat  yang  mulai menggunakan  media  dan  teknologi untuk mendukung WFH agar pelayanan dapat terus berjalan disediakan. Komentar para ahli menegaskan kembali isu-isu  berikut  tentang  status  dan  peran birokrasi,  yang  harus  diubah:  Di  era Covid 19, layanan publik, terutama cara mesin negara mendukung penduduknya, telah  berubah  secara  dramatis.  Seluruh ASN  di  tingkat  pusat  dan  daerah  telah menerapkan work from home atau lebih dikenal  dengan  work  from  home  sejak 17 Maret 2020. (WFH). Semua penyedia layanan  menerbitkan  surat  edaran  yang mengatur  penyesuaian  sistem  kerja, batas  perjalanan  regional,  dan  aktivitas kepulangan  dan  kepulangan  dalam pengaturan kerja khusus mereka. Hampir semua  layanan  publik  yang  diberikan oleh penyedia layanan telah terpengaruh. Pelayanan publik warga dengan permintaan  tinggi,  seperti  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM),  sertifikat  tanah,  izin  usaha,  dan lain-lain,  otomatis  terganggu.  Karena semua  instansi  memiliki  peraturan internal  yang  mewajibkan  semua  ASN untuk bekerja dari rumah atau WFH, hal ini terjadi.
Akibatnya, tidak ada pelayanan langsung di  loket  instansi,  dan  WFH  merupakan kebijakan baru yang diperkenalkan oleh birokrasi  di  masa  pandemi,  dengan sistem    piket  yang  memadukan  antara layanan  langsung  dan  layanan  online atau online.Birokrasi adalah jenis organisasi yang digunakan untuk
mencapai  tujuan  tertentu.  Birokrasi  ini diartikan sebagai suatu sistem kewenangan yang secara rasional ditentukan oleh berbagai jenis peraturan dalam rangka
menyelenggarakan
pekerjaan orang banyak (Weber). Kebijakan WFH berdampak pada berbagai perubahan,
khususnya perubahan  sosial.  Penggunaan  istilah
seperti perubahan, perkembangan,
kemajuan,  dan  evolusi  terkait  erat dengan perubahan sosial. Hakikat pembangunan sebagai negara berkembang  dan  berkembang  adalah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan maju, dimana masyarakat juga dapat  menikmatinya  dengan  perasaan senang.  Sebaliknya,  jika  pembangunan tidak  diarahkan  dan  tidak  didasarkan pada kepentingan rakyat, maka pembangunan bangsa secara keseluruhan dapat gagal.
Menurut  Darwin  (2015),  ada  dua  (dua) faktor  penting  dalam  pembangunan bangsa: nasionalisme dan pemerintahan. Suatu  bangsa  dapat  tegak  dan  kuat  jika anak-anaknya  membangun  kesamaan visi kebangsaan yang
dapat mempersatukan  mereka  meskipun  ada perbedaan. Karena pembangunan identik dengan  kemajuan  (progress),  maka pembangunan  yang  gagal  atau  bahkan mundur  merupakan  perubahan  yang tidak terduga.
Menurut  Kasnawi  (2000)  menjelaskan bahwa,  perubahan  sosial  yang  terjadi dalam suatu  masyarakat  ada yang cepat dan  ada  yang  lambat,  hal  tersebut tergantung dari seberapa jauh masyarakat itu mau menerima perubahan.  Perubahan  sosial  yang berlangsung lambat (evolusi)
memerlukan waktu yang cukup lama, di mana  terjadi  suatu  rangkaian  atau rentetan  perubahan  yang  terjadi  dengan sendirinya  tanpa  suatu  rencana  atau suatu kehendak tertentu, berupa rentetan perubahan  kecil  atau  parsial  (bagian- bagian)  yang  saling  mengikuti  secara relative  lambat.  Untuk  menggambarkan terjadinya proses perubahan sosial dalam masyarakat  yang  memerlukan  waktu relative  lama  sebagai  contohnya  dapat melihat pada bidang pemerintahan. Kaitan  antara  birokrasi  dan  perubahan sosial. Dalam masyarakat modern, tidak semua  perubahan  sosial  dilakukan
melalui birokrasi. Kebiasaan baru dapat berkembang  tanpa campur  tangan birokrasi (Blau dan Meyer: 2000). Suatu inovasi  atau  penemuan  baru  dapat dipandang  sebagai  sumber  perubahan sosial  yang  spontan,  namun  dalam masyarakat  yang  besar  dan  kompleks saat  ini,  implementasi  kebijakan  sosial baru  masih  memerlukan  birokrasi. Dalam  kasus  bom  atom,  misalnya, produksi bom atom tidak akan mungkin terjadi  tanpa  dukungan  birokrasi  yang mapan  dan  kompleks  yang  telah disiapkan  untuk  memproduksi  bom atom. Jepang adalah contoh yang sangat baik dari peran birokrasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial suatu negara  diharapkan  berdampak  pada kondisi perubahan sistem ekonomi yang lebih  baik  dan  lebih  kuat.  Kajian terhadap  beberapa  negara  yang  masih mengandalkan birokrasi
sedang dilakukan  oleh  negara-negara  maju. Jepang  terus  mengandalkan  birokrasi sebagai  pusat  perubahan  sosial  untuk membangun sistem ekonomi yang kuat.

## 2.2  Masa Pandemi Covid 19
Wabah Covid-19
mengantarkan gelombang pergolakan masyarakat, salah  satunya  adalah  pergeseran  pola kerja  birokrasi  yang  pada  akhirnya berujung  pada  pemanfaatan  media  dan teknologi untuk memfasilitasi work from home (WFH)  agar  layanan  tetap  dapat beroperasi. Hal-hal yang saling berkaitan dengan  status  dan  peran  birokrasi  yang harus  diubah,  menurut  Bennis  (Thoha: 1995),  antara  lain:  Pertama,  tumbuhnya masalah  kemanusiaan  seiring  dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Untuk  itu  diperlukan  respon  cepat birokrasi  terhadap  permasalahan  sosial yang muncul, terutama di masa pandemi, karena banyak masyarakat yang terdampak secara sosial  akibat pandemi Covid.  Akibatnya,  birokrasi  harus
mengambil  keputusan dan menyalurkan bantuan  kepada  masyarakat  dengan cepat  agar  tidak  timbul  konflik  dan kesejahteraan  masyarakat  tetap  terjaga. Kedua, karena kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  pesat,
sering terjadi perubahan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, birokrasi  diharapkan  dapat  mengikuti dengan melatih pegawai dan peralatannya  untuk  dapat  menggunakan teknologi  sebagai  cara  kerja  dan menampung keluhan dan harapan masyarakat, seperti penerapan kepedulian  dan  perlindungan  selama masa  pandemi.  Untuk  itu  perlu  dapat memanfaatkan dan memiliki alat pelindung diri, seperti perangkat elektronik  dan  koneksi  jaringan  yang kuat.
Dengan  adanya  WFH,  birokrasi  harus merespon  perubahan  yang  cepat  agar kinerja  aparatur  negara  tetap  pada puncaknya, meski dipisahkan oleh jarak dan  waktu  dalam  bekerja.  Untuk  terus mendapatkan hasil yang terbaik,
pedoman dan rencana kerja harus dibuat. Ketiga, pertumbuhan yang belum mampu ditopang oleh organisasi pemerintah,  seperti  kebutuhan  akses jaringan obat dan vaksinasi yang lambat karena  kejelian  pemerintah  dalam memproyeksikan jumlah kasus Covid di Indonesia,  memaksa  mereka  untuk mengandalkan pada negara asing. Oleh karena itu birokrasi harus merubah anggaran, prosedur sehingga bisa membeli obat-obatan Covid dan peralatan pendungnya sehingga membantu  penyembuhan  pasien  dan membantu penanganan Covid di Indonesia. Keempat, setiap  birokrasi harus  menyiapkan  tenaga  ahli  di bidangnya  karena  dengan  munculnya teknologi mengharuskan ianstansi pemerintah dan semua birokrasi berpacu dalam penggunaannya karena membantu memudahkan pekerjaan dan mengontrol
kinerja birokrasi, sehingga bila pemerintah memiliki tenaga professional bidangnya memudahkan untuk
memberikan  pelatihan  dan  bimbingan kepada  yang  lainnya.  Perubahan  yang harus dilakukan adalah adanya E-digital dalam  bekerja  sehingga  membantu percepatan pekerjaan dalam pelayanan. Akibatnya,  pandemi  COVID-19  telah menyebabkan perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk  di  tempat  kerja.  Bekerja  dari rumah  atau  dikenal  juga  dengan  WFH merupakan perubahan sistem kerja yang diterapkan  pemerintah  dalam  upaya pencegahan  Covid  19.  Kebijakan  yang baru diterapkan tersebut menjadi
tantangan  tersendiri  bagi  ASN  dalam pelaksanaannya.  Diperlukan  sumber daya dan instruktur yang siap mendukung  efektivitas  implementasi kebijakan ini.
Namun,  penerapan  WFH  dan  ASN bukan  karena  budaya  kerja  lembaga yang  fleksibel,  karena  karyawan  yang bekerja dari rumah atau WFH memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang sama dengan karyawan yang bekerja dari kantor. Namun dalam praktiknya,
pelaksanaan WFH menghadirkan tantangan  dan  hambatan  yang  sulit karena tidak semua sektor pekerjaan bisa dilakukan  dari  rumah.  Banyak  faktor, seperti  kurangnya  alat  kerja  dan komunikasi, kurangnya koordinasi, gangguan dalam rumah tangga, lingkungan  dalam  rumah  tangga,  dan sebagainya, semuanya dapat berdampak pada pelaksanaan WFH.
Upaya  mewujudkan  pelayanan  yang cepat,  akurat,  murah,  dan  transparan dengan  menetapkan  standar  pelayanan publik. Hal ini terkait dengan penerapan sistem  dan  prosedur  pelayanan  yang kurang efektif yang berbelit-belit, lambat, dan tidak merespon kepentingan pelanggan,  antara  lain  atribut  negatif yang  dikenakan  pada  birokrasi.  Hal-hal
yang harus diubah dalam hal ini, seperti pelayanan  publik  yang  dapat  dilakukan secara  tatap  muka  dengan  masyarakat dalam  hal  pelayanan,  terkait  dengan masih banyaknya masyarakat yang buta terhadap dunia modern, yang , tentunya dari segi teknologi menghalangi masyarakat  untuk  menikmati  pelayanan publik  sesuai  dengan  haknya  sebagai warga  negara.  Sejak  17  Maret  2020, seluruh ASN di tingkat pusat dan daerah telah  bekerja  dari  rumah,  dengan berbagai  kebijakan  dan  prosedur  yang diterapkan untuk memperlancar jalannya pelayanan di era pandemi Covid 19.

## 3. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada awalnya,  pemerintah  telah  mengadopsi berbagai  peraturan  pelayanan  publik untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan publik dan untuk menyelaraskan kondisi di era digital, dan ASN diperlukan dalam setiap pemberian layanan. Badan tersebut mengeluarkan surat edaran yang intinya  mengatur  tentang  penyesuaian sistem  kerja,  pembatasan  bepergian  ke luar daerah, kegiatan mudik dan balik di lingkungan  kerja  masing-masing,  cara kerja di era Covid 19, dan cara kerja di masa  Covid  19.  zaman,  mau  tidak  mau mengubah  cara  kerja.  Koneksi  internet yang andal diperlukan untuk kedua jenis layanan  tersebut.  Meskipun  ada  biaya tambahan untuk mendapatkan pulsa dan paket  data  bagi  individu  yang  mencari penyedia  layanan.  Ini  adalah  sesuatu yang  tidak  dapat  diprediksi  oleh  siapa pun.  Ketika  pandemi  menjadi  endemik, kondisi  ini  akan  bertahan  untuk  waktu yang  tidak  diketahui.  Sehingga  akses warga  terhadap  pelayanan  pemerintah tidak terhambat. Kedua, dengan penerapan  prosedur  pencegahan  Covid 19 yang meliputi pengaturan jarak antara kursi di konter, tempat cuci tangan, dan
keharusan  pengguna  jasa  dan  petugas pelayanan  memakai  masker,  pelayanan mendesak  dapat  tetap  berjalan  secara rutin. Ketiga, penyelenggara jasa
menganggarkan atau memberikan biaya komunikasi  kepada  ASN  dalam  bentuk pulsa  atau  paket  data  internet  bagi mereka yang bekerja dari rumah, dalam rangka  mendukung  terselenggaranya operasional  kantor  atau  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di seluruh penyedia layanan praktis.

## 4.  DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  2004.  Rencanan  Strategis penanggulangan  Kemiskinan  di Indonesia. Jakarta: Brata. Blau dan Mayer. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat  Modern.  Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. Darwin,  Charles  2015.  Darwin  on Evolution.  London:  Cambridge
University Press. Hardiyansah.  2011.  Kualitas  Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator,  dan  Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media. Hartati, S., N. Herawati dan e.I. Listiani. 2013. Kinerja Organisasi Pelayanan  Publik  Pada  Kantor Pelayanan  Terpadu  satu  Pintu
Kabupaten  Sintang.  Pontianak: Program Studi Ilmu adminiistrasi Negara  magister  Ilmu  Sosial
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Kasnawi,  M.  Tahir.  2000.  Perubahan Sosial dan
pembangunan.
Jakarta: Universitas Terbuka. Maryam.  2016.  Mewujudkan  Good
Governance  Melalui  pelayanan
Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mulyaningsih. 2022. Manajemen Pelayanan  Publik  Di  Masa
Pandemi. Bandung: PIAP.
Thoha, Miftah. 2014. Perilaku Organisasi:  Konsep  Dasar  dan Aplikasinya.  Jakarta:  Rajawali
Press.