## Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah
Doharman Lumban Tungkup 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Surnata 4 , Wahyudi Siswanto 5
Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: doharman29021980@gmail.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 irwanpasang07@gmail.com 3 , natayuni@yahoo.com 4 , wahyuditrisakti@gmail.com 5 Artikel info Artikel history Diterima : 02-08-2022 Direvisi : 14-08-2022 Disetujui : 25-08-2022
Kata Kunci: implikasi; UU cipta kerja; pelaksanaan; administrasi pemerintah
Keywords : implications; job creation law; implementation; government administration

## Abstrak
Indoensia selaku negara hukum, maka tidak heran jika penerbitan hukum baru kerap dilaksanakan, baik melalui UU, Perpres, perda ataupun hal lain. Salah satu  peraturan  yang  hangat  dibicarakan  ialah  UU  Cipta  kerja.  Adanya  UU Cipta  kerja  tentu  memberikan  perubahan  kepada  aturan  yang  sebelumnya berlaku  sehingga  pemerintah harus  mampu berdaptasi  dengan  cepat.  Untuk itu,  penelitian  ini  dilaksanakan  guna  mengetahui  implikasi  penerapan  UU Cipta  kerja  terhadap  pelaksanaan  administrasi  pemerintah.  Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis yuridis normatif yakni melalui  kajian  pustaka.  Selain  itu,  teknik  pengumpulan  data  juga  melalui wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada responden yang dipilih melalui teknik purpose sampling. Hasil dari penelitian ini yakni impelemntasi UU Cipta kerja memiliki implikasi pada pelaksanaan administrasi pemerintah, tepatnya pada bidang kewenangan, diskresi, keputusan elektronis, dan fiktif positif.

## Abstract
Indonesia as a state of law, it is not surprising that the issuance of new laws is often carried out, either through laws, regulations, regional regulations or other things. One of the hotly discussed regulations is the Job Creation Act. The  existence  of  the  job  creation  law  certainly  provides  changes  to  the previously  applicable  regulations  so  that  the  government  must  be  able  to adapt quickly. For this reason, this research was conducted to determine the implications  of  the  implementation  of  the  Job  Creation  Act  on  the implementation of government administration. The research approach used is qualitative  with  a  normative  juridical  type,  namely  through  a  literature review. In addition, data collection techniques are also through interviews, observation and distributing questionnaires to selected respondents through purpose  sampling  techniques.  The  result  of  this  research  is  that  the implementation  of  the  Job  Creation  Act  has  implications  for  the implementation  of  government  administration,  specifically  in  the  areas  of authority, discretion, electronic decisions, and positive fictitious.
Koresponden author: Doharman Lumban Tungkup
Email: doharman29021980@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  ( Anton  Sudanto ,  2017),  maka  tidak  heran  jika kerap  kali  muncul  aturan  baru  baik  dalam  bentuk  peraturan  Perundang-Undangan  ataupun bentuk  lain  seperti  Peraturan  Presiden.  Peraturan  yang  dibuat  ditujukan  untuk  memperbaiki
regulasi pemerintah yang ada guna mencapai tujuan negara Indonesia dengan cepat dan tepat. Tujuan ini terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ( Pradhana , 2021).
Dengan  beragam  aturan  yang  dibuat  diharapkan  memicu  ketertiban  dan  keamanan ( Rahmadanita , 2019) sehingga masyarakat merasa tenang tingggal di negaranya sendiri melalui sistem  pemerintahan  yang  cekatan  dan  siap  melayani  kapanpun  dan  dimanapun.  Pemerintah merupakan  pelayan  bagi  masyarakat  melalui  pelaksanaan  amdinistrasi  yang  dilakukannya. Penyelenggaraan administrasi yang efisien dan efektif ( Dolosi et al ., 2018) adalah keinginan bagi  banyak  orang  termasuk  pemerintah  juga  masyarakat  sehingga  saat  mengruus  suatu dokumen atau kepentingan lainnya tidak memerlukan waktu yang lama.
Terlebih,  saat  ini  telah  masuk  ke  zaman  dengan  perkembangan  teknologi  yang  pesat ( Adha  et  al .,  2019).  Peluang  ini  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dalam melaksanakan  administrasi  pemerintah  secara  singkat  dan  padat.  Apabila  pemerintah  tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka regulais akan terhambat dan pelayanan tertunda.  Padahal,  pemerintah  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan beragam  kegiatan  dan  mengurus  roda  pemerintahan  untuk  menjamin  penyediaan  pelayanan yang terbaik pada setiap aspek kehidupan ( Susetiyo & Iftitah , 2021).
Pelakasanaan  administrasi  pemerintah  memiliki  hubungan  erat  dengan  motivasi, lingkungan dan budaya kerja yang terdapat pada setiap lembaga pemerintahan. Jika pemerintah tidak memiliki kesenangan dalam bekerja maka akan tercipta banyak polemik negara seperti pengangguran ( Hidayatullah & Wiradiputra , 2021), regulais yang tumpang tindih, dan beragam peramasalahan lainnya.
Pemerintah  memiliki  keterlibatan  yang  cukup  besar  pada  pelaksnaan  administrasi, karena memiliki korelasi dengan pembangunan sistem administrasi ( Sondakh et al ., 2017). Mau dibawa  kemana  negara  ini  terdapat  pada  tangan  pemerintah  dan  rakyat  sebagai  kontrol kinerjanya. Guna menciptakan pelayanan yang baik tentu memerlukan pemerintah yang kreatif, dan  memiliki  beragam  kemampuan  yang  diiringi  sikap  disiplin  tinggi  serta  fokus  untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang berkualitas maka  dapat  mewujudkan  visi  misi  Indonesia  2045  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan perekonomoian  Indonesia  di  dunia,  mengurangi  tingkat  kemiskinan,  memiliki  tenaga  kerja yang berkualitas, dan lain sebagainya ( Suntoro & Komnas , 2021).
Terwujudnya  visi  Indonesia  2045  tentu  memerlukan  proses  yang  panjang,  hal  ini senantiasa diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang rencana akan terus dilaksanakan sampai  tahun  2024.  Salah  satu  hal  yang  terus  dilakukan  ialah  menjaga  pertumbuhan perekonomian sebesar 5,7% ditambah PDB riil per kapita sebanyak 5%. Hal ini dikarenakan, Indoensia  berharap  dapat  mengeluarkan  diri  dari Middle  Income  Trap (MIT)  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  konsisten.  Dengan  cita-cita  yang  luar  biasa  tentu  memerlukan regulasi  pemerintah  yang  terbarukan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  sistem pemerintahan.  Maka,  pemerintah  menggunakan  konsep  terbaru  yakni  omnibus  law  dimana peraturan yang terdapat di dalamya banyak melakukan pemangkasan beberapa UU menjadi satu peraturan ( Fitri & Hidayah , 2021).
Draf Rancangan UU Cipta melalui surat Presiden diserahkan pada tanggal 12 februari 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Draf ini berisi 174 pasal beserta penjelasannya yang sudah lengkap dengan naksah akademik setebal 1981 halaman ( Basuki , 2020). UU mengenai omnibus  law  sebenarnya  telah  disampaikan  oleh  presiden  Jokowi  dodo  sejak  tahun  2019
tepatnya tanggal 20 Oktober ( Sondakh et al ., 2017). Tujuan dibentuknya UU cipta kerja yakni untuk mengatasi beragam permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya mengatur dunia usaha, UU omnibus law juga mengatur pelaksanaan administrasi pemerintah.
Setelah draf RUU Cipta Kerja diserahkan, kemudian pada tanggal  2 November 2020 UU  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  kerja  resmi  disahkan  dan  digunakan  sebagai  landasan hukum pelaksanaan beragam kegiatan sehari-hari baik bagi rakyat maupun pemerintah ( Elvlyn &  Marhaen ,  2022).  UU  Cipta  Kerja  merupakan  bagian  dari  dinamika  regulasi  pada  sistem ketatanegaraan Indonesia yang cukup lumrah. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja ini masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena beberapa aturan yang dianggap kurang mendukung rakyat. Kejadian ini adalah fenomena yang lazim. Sebagaimana UU No 12 tahun  2011  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  diketahui  bahwa  produk hukum  yang  berkualitas  dan  dapat  diterima  oleh  rakyat  memang  memerlukan  tahapan  atau proses  yang  panjang  ( Neununy ,  2021),  tidak  mungkin  sutau  aturan  langsung  diterima  oleh masyarakat  tentu  perlu  adanya  revisi,  perubahan  dan  lain  sebagainya  supaya  peraturan  yang dibuat sesuai dengan karaketristik masyarakat Indonesia.
Disahkannya  UU  No  12  tahun  2020  memiliki  tantangan  dan  peluang  tersendiri  bagi pemerintah  juga  masyarakat.  Misalnya  pada  bidang  ekonomi  seperti  UMKM  dan  investasi ( Sulasi Rongiyati , 2020), kesehatan, sistem administrasi pemerintah, dan lain sebagainya.
Peluang dan tantangan tersebut  dapat  dipeoroleh berdasarkan sudut pandang masing- masing lembaga pemerintahan. Pada bidang administrasi pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan ketercapaian tujuan negara melalui tugas yang diemban dengan baik ( Muhammad , 2022) merupakan hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulais lainnya. Hal ini dikarenakan, jika peraturan dibiarkan tumpang tindih maka  aturan  yang  digunakan  pada  saat  melayani  masyarakat  pada  bagian  administrasi pemerintah  akan  mengalami  kesulitan.  Akibatnya,  pengadmisnitrasian  pemerintah  menjadi carut marut. Adanya UU Cipta Kerja yang meringkas beragam regulasi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja pada pelaksanaan administrasi. Namun, pada bidani juga tidak sedikit  memicu pro dan kontra pada pelaksanannya. Padahal, pelaksanaan administrasi pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak diterapkannya UU Cipta Kerja pada pelaksanaan administrasi negara yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau bahan referensi bagi pemerintah ataupun para peneliti.

## Metode Penelitian
Peneliitan  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  untuk  melakukan  analisis  terhadap fokus penelitian yang kemudian akan disajikan secara deskrriptif ( Salim , 2019). Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif melalui studi pustaka mengenai UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sifat penelitian yang digunakan ialah deksriptif yakni mendeksripsikan hasil penelitian melalui  kalimat  yang  mudah  dipahami.  Data  yang  disampaikan  adalah  data  konkret  tanpa adanya  rekayasa.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  selian  menggunakan  pustaka,  juga melalui observasi dan penyebaran angket mengenai pelaksanana administrasi pemerintah pasca
diberlakukannya UU Cipta Kerja. Pemilihan responden menggunakan purpose sampling yang disusaikan dengan tujuan peneilitan dengan jumlah 20 reposnden.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagai  negara  hukum,  maka  pembentukan  hukum  merupakan  sebuah  keniscayaan (Fakultas  hukum  universitas  Andalas  yang  bekerjasama  dengan  Mahkamah  Konstitusi  RI, 2021). Salah satunya yaitu, UU Cipta Kerja yakni UU No 11 tahun 2020 yang diyakini oleh pemerintah  sebagai  teknik  terbaik  untuk  meningkatkan  perekonomian  bangsa  melalui  jalur investasi  dan  perbaikan  regulasi  pemerintahan  yang  lain.  Salah  satu  aspek  yang  disebutkan pada UU Cipta Kerja ini mengenai pelaksanaan adminsitrasi pemerintah yang terdapat pada bab XI.
Administrasi  pemerintah  merupakan  panduan  yang  digunakan  dalam  melaksanakan atau  mengelola  suatu  permasalahan  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  pembuatan  keputusan  di setiap badan atau pejabat pemerintah (UU No 11 Tahun 2020).
Ketentuan mengenai amdinistrasi pemerintah juga terdapat pada UU No 30 tahun 2014. Namun  terdapat  beberapa  aturan  yang  dirubah  dan  disebutkan  pada  UU  No  11  tahun  2020 tentang cipta kerja, yakni Pasal 175 yang merubah beberapa ketentuan pada UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pasal 176 yang merubah beberapa aturan pada UU No  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  dan  perubahan-perubahannya.  Mengenai administrasi negara pada Bab XI UU No 11 tahun 2020 terdapat tiga pasal, yaitu pasal 174. 175. dan 176.
Pada  pembahasan  penelitian  ini  terdapat  empat  aspek  yang  akan  dikaji  yaitu , kewenangan  menteri,  kepala  lembaga  atau  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  atau membentuk  suatu  perundnag-undangan,  perubahan  syarat  dalam  menggunakan  diskresi , perubahan  konsep  fiktif  positif  serta  penguatan  pada  keputusan  elektorinik.  Aspek-aspek tersebeut akan dijelaskan secara rinci sebagai beirkut:
1. Implikasi  Penerapan  UU  Cipta  Kerja  terhadap  Kewenangan  Menteri,  Kepala Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menjalankan  atau  Membentuk  Suatu Peraturan
Aspek ini terdapat pada UU No 11 tahun 2020 Bab XI Pasal 174 bagian kesatu. Pada bagian ini disebutkan bahwa setiap menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah dalam membuat keputusan dianggap atau dimaknai sebagai pelaksana kewenangan presiden.
Hal ini dapat diartikan bahwa mulanya kewenangan bersifat desentralisasi bergeser menjadi resentralisasi. Kewenangan desentralisasi atau disebut sebagai kebijakan otonomi dalam  membuat  keputusan  oleh  pemerintah  daerah  dianggap  memperlambat  pelaksanan administrasi pemerintah.
Sebelumnya  pemberian  kewenangan  secara  desentralisasi  dilakasanakan  karena beberapa  alasan  yaitu  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  efektif  dan efisien,  mempercepat  pelaksanan  pembangunan,  dan  meningkatkan  proses  demokrasi sehingga masyarakat menjadi aktif mulai dari lapisan yang paling bawah. Selain itu, dengan adanya  desentralisasi  dianggap  dapat  meningkatkan  perekonomian  daerah  sesuai  dengan pola pengelolannya masing-masing daerah.
Pada  UU  No  11  tahun  2020  disebutkan  bahwa  presiden  sebagai  pemegang kekuasaan  utama  memiliki  peran  dalam  mengharmoniskan  regulasi,  menetapkan standarisasi  kerja  dan  mempercepat  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  sebelumnya dianggap lamban termasuk pada iklim investasi. Hal inilah yang menyebabkan pergeseran arah kewenangan.
Berdasarkan  beberapa  hal  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  diterapkannya  pasla  174 pada UU No 11 tahun 2020 berimplikasi pada beberapa hal diantaranya (Fakultas hukum
universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021):
a. Terjadinya  metamorfosis  pada  acuan  tanggungjawab  jabatan  atau  kedudukan  di lingkungan administrasi pemerintahan.
b. Yurisdiksi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara.
c. Terjadinya  metamorfosis  atas  konsep  atau  pola  otonomi  daerah  yang  mulanya pemerintah daerah memiliki hak otonom penuh, namun saat ini semua keputusan terkait pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Meskipun  secara  paradignma  aturan  pada  pasal  174  ini  telah  sesuai  dengan kewenangan  yang  dicantumkannya,  yakni  kewenangan  presiden  bukan  lagi  menjadi kewenangan  menteri  atau  pemerintah  daerah  lainnya.  Namun,  keputusan  pelaksanaan resentralisasi menjadi aspek kekhawtiran sendiri bagi pemerintah daerah. Telebih, Indonesia merupakan  nagara  yang  kaya  akan  keberagaman  maka  satu  daerah  dengan  daerah  lain memiliki karakteristik yang berbeda yang berdampak pada perbedaan pengelolannya.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara juga persebaran angket diketahui bahwa tidak sedikit pejabat pemerintah daerah yang masih memerlukan adaptasi terkait aturan baru sebagaimana data berikut ini:

## Tabel 2. Data Mengenai Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga dan Pemerintah
Daerah No. Pernyataan Persentase 1 Belum  memahami  kedudukan  antara  pemerintah  daerah dengan pemerintah pusat. 69% 2 Pasal  174  UU  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  kerja  dapat menurunkan obesitas regulasi. 89% 3 Adanya  kekhawatiran  hilangnya  keberadaan  desentralisasi karena tidak adanya penjelasan rinci pada pasal 174. 75%

## Sumber: Hasil pengolaham data
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  diketahui  bahwa  69%  pemerintah  daerah  masih merasa bingung antara hubunga pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. karena pada UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak otonomi dalam mengelola daerahnya.  Namun,  pada  UU  No  11  tahun  2020  dinyatakan  bahwa  apabila  pemerintah daerah  membuat  keputusan  maka  dianggap  sebagai  pelaksana  kewenangan  presiden. Sedangkan pada aspek penurunan obseitas, 89% menyatakan setuju adanya UU Cipta kerja yang  dikenal  dengan  konsep  omnibus  law  dapat  mengurangi  obesitas  regulasi  yang sebelumnya sangat banyak kemudian diringkas dan dibenahi pada UU ini. Tidak berhenti sampai  disini,  pada  aspek  desentralisasi,  pemrintah  daerah  banyak  yang  merasa  khawatir bahwa desentralisasi dapat hilang. Persnetase pada asepk ini yaitu 75%. Dengan ini maka presiden perlu untuk membuat penjelasan mengenai regulasi pasal 174 sehingga pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan luas.
Data di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicarikan solusinya supaya seluruh pemerintah dari berbagai tingkat memhami UU Cipta Kerja scera penuh dan tidak berspekulasi saja.
2. Implikasi  Penerapan  UU  Cipta  Kerja  Terhadap  Perubahan  Syarat  dalam Menggunakan Diskresi
Pada Pasal 1 angka 9 UU No 30 tahun 2014, disebutkan bahwa diskresi merupakan keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintah  sebagaiamana  peraturan  perundang-undangan  dengan memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  ataupun  tidak  jelas,  dan  adanya
kelumpuhani pemerintahan.
Setekah  UU  Cipta  Kerja  disahkan,  terdapat  perluasan  syarat  mengenai  diskresi. perluasan  ini  dapat  dilihat  pada  syarat  di  perkenankannya  melakukan  diskresi.  Hal  ini sebagaimana pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja yaitu (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021):
a. Memiliki kesesuaian dengan tujuan diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2)
b. Memiliki kesesuaian dengan AUPB
c. Alasan-alasan yang disampaikan bersifat objektif
d. Tidak memicu terjadinya konflik kepentingan, dan
e. Dilaksanakan dengan niat yang baik
Pada  syarat  tersebut  terdapat  satu  syarat  yang  dihapus  dimana  sebelumnya disebutkan  pada  Pasal  24  yaitu  “Memiliki  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang- undangan, artinya diskresi dilakukan pada permasalahan yang tidak menentang peraaturan Perundang-undangan.  Alasan  dihapusnya  aspek  ini  yaitu  supaya  pemerintah  daerah memiliki  keleluasaan  dalam  mengeluarkan  diskresi  sebagai  upaya  untuk  mengahadapi persoalan yang terjadi secara nyata.
Sebagaimana hasil wawancaar diketahui bahwa pada mulanya pemberian disekresi cukup sulit karena banyak sekali aturan yang mengikat. setelah UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah  memiliki  keluasaan  untuk  membuat  diskresi  dan  beragam  persoalan  menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Sedangkan pada hasil penyebaran angket diketahui terdapat 80% pejabat  menyambut gembira pasal  175 ayat  2 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dengan ini maka dapat diartikan bahwa kata diskresi ( discretion ) berasal dari bahasa latin yaitu discemere dan dalam bahasa inggris dipadankan dengan kata discemmment dan judgement . Sedangkan freies ermessen berakar dari kata frei dengan arti lepas, bebas, dan merdeka. sehingga freies dapat diartikan sebagai orang yang merdeka. Disisi lain, ermessen merupakan  kebebasan  dalam  menilai  atau  mempertimbangkan  suatu  ksesuaian  yang kemudian akan diangkat dalam bidang pemerintahan untuk  memberikan tempat bergerak bagi pejabat atau badan administasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus tertawan dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut  analisis  penulis,  terbebas  dari  peraturan  perundnag-undangan  dapat diartikan bahwa diskresi dapat disusun dengan melanggar perundang-undnagan, termausk UUD  1945.  Dengan  ini,  maka  perlu  dikaji  ulang  oleh  presiden  dan  jajarannya  supaya memberikan  kontrol  penggunaan  diskresi.  Hal  ini  dikhawatirkan  apabila  terdapat  pejabat yang memiliki keinginan untuk melaksanakan tindakan penyimpangan seperti fraud , maka dengan mudah untuk membuat diskresi. Oleh kareana itu, adanya kontrol diskresi supaya tidak  terlepas  jauh  dari  peraturan  perundang-undangan  perlu  dilaksnakan  untuk meminimalisir risiko pembuatan diskresi yang bebas dan sembarangan  demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
3. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Penguatan pada Keputusan Elektronis Majunya  perkembangan  zaman  pada  bidang  IPTEK  menuntut  pemerintah  untuk memiliki  kemampuan  dan  kualitas  dalam  bidang  elektronis  Pada  aspek  keputusan elektronis, penerapan UU Cipta Kerja berdasarkan hasil penelitian memiliki implikasi pada beberapa  hal  di  bawah  ini,  yaitu  UU  Cipta  Kerja  memberikan  ketentuan  mengenai pembuatan  keputusan  yang  sudah  disusun  secara  elektronis  tidak  perlu  lagi  diterbitkan secara  tertulis.  Dengan  ini  maka  jelas,  bahwa  keputusna  elektronis  dianggap  sah  untuk dijadikan sebagai pedoman, adanya UU Cipta Kerja diartikan sebagai bentuk penghapusan pasal 38 ayat 5 UU Adminstrasi Pemerintah mengenai pembuatan keputusan tertulis pada hal  yang  berkaitan  dengan  keuangan.  Hal  ini  dikarenakan,  dengan  adanya  keputusan
elektronis,  maka  pemerintah  tidak  perlu  mengeluarkan  keputusana  tertulis,  cukup menerbitkan  keputusan  elektronis  saja.  Dengan  ini  maka  diharapkan  adanya  kemudahan akses  informasi  dan  transparansi  kebijakan  pemeirntah  dapat  diketahui  oleh  khalayak umum.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  penyebaran  angket  diktehui  bahwa 80% pejabat pemerintah telah siap berkecimpung dengan penerbitan aturan atau keputusan elektronis, karena kebanyakan dari mereka telah melek dengan teknologi.
Kendati demikian, keputusan elektronis masih memiliki kerentanan terkait adanya perubahan  pada  sistem  autentifikasi  atau  permasalahaan  lainnya  seperti  tingkat  resolusi gambar  yang  kurang  jelas  atau  berubah-ubah,  bahkan  rentan  terjadinya  pembobolan  data yang  dapat  mengacau  beragam  keputusan  elektronis  yang  dibuat  apabila  sistem ekamanannya  tidka  baik.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  pemerintah  perlu meningkatkan  keamanan  sistem  elektronis  sehingga  sistem  tersebut  tidak  mudah  dirusak oleh pihak lain demi kepentingannya sendiri.
Untuk  mengatasi  masalah  keamanan  tersebut,  pemerintah  dapat  melaksanakannya melalui  sistem  keamanan  informasi  dan  komunikasi  dengan  melakukan  autentifikasi melalui  proses e-identification dan e-authentification  system (e-IDAS)  yang  mencakup beragam  pelayanan  penyelenggaraan  jasa  tersertifikasi  ( trust  service  provider )  dengan kualitas tertentu ( quality assurance level ) sehingga aspek kepercayaan menjadi jelas terkait dengan sistem pengamanan tersebut ( electronic signature, electronic seal, electronic time- stamping, electronic registered delivery services, dan web-site authentification ) (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021).
Selain  permasalahan  keamanan,  juga  terdapat  permasalahan  lain  yakni  minimnya kemampuan  elektronis  dari  masyralat  secara  luas.  Dengan  ini  maka  pemerintah  harus memiliki  solusi  supaya  masyarakat  yang  belum  memiliki  kemampuan  elektroinis  dapat menagkses informasi yang disampaikan melalui sistem elektronis. Hal demikian mungkin cukup  sulit  dilakukan  oleh  masyarakat  pada  awal  waktu,  namun  lambat  laun  masyarakat akan beradaptasi sehingga memiliki kemmapuan dan melek terhadap teknologi.
4. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Perubahan Konsep Fiktif Positif
Pembahasan  mengenai  fiktif  positif  diawali  pada  UU  No  30  tahun  2014  karena sebelumnya,  yang  diberlakukan  adalah  fiktif  negatif  sebagaimana  UU  No  5  ytahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Fiktif positif merupakan frasa yang digunakan pada konsepsi Lex Silencio Positivo sebagaimana  UU  No  30  tahun  2014  tentang  administasi  pemerintah.  Pola  ini  memiliki pengertian  yakni  sebuah  peraturan  yang  memberikan  syarat  otoritas  administratif  dalam memberikan tanggapan atau mengeluarkan permohonan atas keputusan atau tindakan yang diajukan  sebagaimana  batas  waktu  yang  telah  ditentukan.  Jika  pada  batas  waktu  tersebut otoritas administrasi  tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menyetujui  pengajuan tersebut ( Yuniza & Inggarwati , 2021).
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  studi  pustaka  diketahui  terdapat  implikasi penerapan UU Cipta Kerja terhadap perubahan konsep fikitif positif, yaitu (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021 ) pada aspek waktu pemberian permohonan yang semula 10 hari menjadi 5 hari sebagaiamana Pasal 175 ayat 6 UU Cipta Kerja. Perubahan ini dapat disikapi secara positif yakni pemerintah harus senantiasa bekerja secara aktif, cepat dan tepat sehingga waktu lima hari yang ditentukan dapat digunakan sebaik mungkin. Meskipun, pada batas waktu sebelumnya yakni 10 hari justru tidak sedikit pengajuan permohonan yang belum selesai karena permasalahan yang kompleks.  Namun,  setelah  aturan  ini  erlaku,  maka  peemrintah  mau  tidka  mau  harus mengikuti aturan yang berlaku dnegan terus melakukan kerja cerdas. Pemangkasan batas waktu  ini  kemungkinan  ditujukan  supaya  pemerintah  dapat  terus  bekerja  dan  tidak
menunda-nunda pekerjaan untuk menganalisis setiap pengajuan sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya mengenai pasal 53 ayat (4), (5), dan (6) mengenai kewenangan PTUN telah dicabut. Pada peraturan sebelumnya, apabila terdapat warga negara yang ingin memperoleh  kekuatan  hukum  maka  harus  mengajukan  terlebih  dahulu  permohonan  ke PTUN. Setelah itu, PTUN akan membuat keputusan maksimal 21 hari sejak permohonan diterima.  Setelah  itu  baru  akan  dibuat  jaminan  dari  negara  berdasarkan  keputusan  fiktif positif.  Namun,  pada  UU  Cipta  Kerja  aturan  ini  dihapus  untuk  menyingkat  dan mempermudah proses permohonan. Sehingga proses permohonan izin atau kekuatan hukum akan  dibebanklan  kepada  pemerintah  terkait  tanpa  melalui  PTUN  dengan  waktu  5  hari. Berdasarkan  hasil  wawancara  observasi  dan  peneybaran  angket  dipeorleh  data  sebagai berikut:

## Tabel 2. Tanggapan Mengenai UU No 11 Tahun 2020 pada Aspek Fiktif Positif
No. Pernyataan Persentase 1 Proses pengajuan kekuatan hukum semakin cepat 89% 2 Fiktif  positif  dapat  hilang  karena  waktu  yang  diberikan untuk membuat keputusan sangat singkat 70%

## Sumber: Hasil pengolaham data
Data di atas dapat diartikan bahwa proses pengajuan kekuatan hukum tanpa melalui PTUN dengan waktu 5 hari dapat mempersingkat kinerja sehingga pemerintah harus bekerja secara maksimal dengan mmemanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pada hal ini memperoleh persentase  89%,  sedangkan  11%  lainnya  tidak  menjawab  dimungkinkan  masih  memiliki kebingungan pada pemanfaatan waktu selama 5 hari.
Pada aspek fiktif positif 70% mengatakan bahwa bisa jadi adanya kebijakanii, fiktif posistif hanya sebagai formalitas saja karena dalam waktu 5 hari pemerintah merasa kurang mampu  menganalisis  masalah  yang  begitu  kompleks.  Namun,  berdasarkan  pengamatan peneliti, anggapan ini hanya berlaku saat pertama kali aturan diterbitkan, lambat laun para pejabat epemrintah akan mampu menganalisis fiktif positif sebagaimana mestinya.
Dengan ini maka sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai fiktif positif  supaya  nantinya  fiktif  positif  bukan  hanya  formalitas  dan  disalahgunakan,  juga supaya pemerintah dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk memberikan keputusan terbaik bagi steiap warga negara Indoneisa. Hal ini dikarenakan, pemerintah adalah pelayan publik.
5. Implikasi  Penerapan  UU  Cipta  Kerja  Terhadap  Beragam  Hal  Lain  Mengenai Administrasi Pemerintahan
UU  Cipta  Kerja  memiliki  implikasi  terhadap  pelaksnaan  administrasi  pemerintah. Dengan  perubahan  aturan  tersebut  maka  pemrintah  harus  memiliki  sikap  adaptif  untuk menyesuaikan  diri  dengan  aturan  yang  berlaku  sehngga  keputusan  yang  diberikan  tidak membahayakan ataupun merugikan warga negara.
Beratnya  beban  yang  dipikul  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan. pemerintah sebagai helper atau penolong bagi rakyatsehinggas memiliki kemampuan untuk mengontrol aturan juga memberikan solusi terbaik bagi permasalahan warga negara supaya tercipta kesejateraan rakyat perlu digalakkan. Bukan malah menjadi seorang stopper karena menggerutu  dengan  kebijakan  yang  telah  dirubah  serta  bersifat  pesimis,  padahal  setiap kebijakan jika disikapi dengan baik akan mnjadi bekal terbaik bagi setiap birokrasi.
Disisi lain, pada aturan yang harus memiliki kontrol sebaiknya segera disusun untuk meminimalisir  terjadinya  kasus  korupsi  ataupun  tindakan  fraud  lain  yang  dimungkinkan terjaid melalui kebijakan UU Cipta kerja ini.

## Kesimpulan
Penerapan  UU  Cipta  Kerja  memiliki  implikasi  terhadap  pelaksanaan  administrasi pemerintahan  di  Indonesia.  Implikasi  tersebut  terjadi  pada  aspek  kewenangan,  dimana pemerintah  daerah  tidak  lagi  memilki  otonom  penuh  seperti  sebelumnya  sebagai  daerah otonom  namun  mulai  bergeser  ke  arah  resentralisasi  dimana  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah daerah atau kementerian dianggap sebagai kewenangan presiden. Kemudian, pada aspek  diskresi  terdapat  syarat  yang  dihapus  sehingga  pelaksanana  diskresi  menjadi  semakin luas. sedangkan pada  aspek keputusan  elektronis, pemerintah tidak perlu  lagi mengeluarkan keputusan  tertulis  apabila  keputusan  elektronis  sudah  diterbitakan.  Tidak  berhenti  smapai disini, pada aspek fiktif positif, warga negara yang ingin mengajukan kekuatan hukum, tidak lagi  melalui  PTUN  namun  langsung  memberikan  permohonan  kepada  pemeirntah,  dan pemerintah  harus  menanggapi  dalam  waktu  5  hari.  Apabila  tidak  ada  tanggapan  maka permohonan akan otomatis disetujui.
Kendati  demikian,  impelemntasi  UU  Cipta  Kerja  dikalangan  pemerintah  masih  terus dilakukan dari waktu ke waktu. Karena, hal ini merupakan aturan baru, maka pemrintah harus memiliki sikap adaptasi yang tinggi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Selain itu, terdapat bebrapa hal yang perlu diperbaiki supaya aturan yang terdapat pada UU  Cipta  Kerja  tidak  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  golongan  atau  orang  tertentu  demi memperoleh keuntungan pribadi.

## Bibliografi
Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja,  Budaya  Kerja  Terhadap  KineAdha,  R.  N.,  Qomariah,  N.,  &  Hafidzi,  A.  H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jember.  Jurnal  Penelitian  IPT. Jurnal  Penelitian IPTEKS , 4 (1), 47–62. https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109
Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Materiil  Di  Indonesia. JURNAL  HUKUM STAATRECHTS , 1 (1), 130–150. https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028
Basuki,  D.  (2020). Disertasi:  Paradoks  Tindakan  Hukum  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Universitas Jayabaya.
Dolosi,  D.,  Dengo,  S.,  &  febrina  Kolondam,  H.  (2018).  Efektivitas  Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Tobelos  Kecamatan  Ibu  Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik , 4 (50).
Elvlyn,  E.,  &  Marhaen,  D.  (2022).  Pengaruh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. JUSTISI , 8 (2), 82–94. https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707
Fitri,  W.,  &  Hidayah,  L.  (2021).  Problematika  terkait  Undang-Undang  Cipta  Kerja  di Indonesia:  Suatu  Kajian  Perspektif  Pembentukan  Perundang-Undangan. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 725–735. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719
Hidayatullah,  S.,  &  Wiradiputra,  D.  (2021).  Menimbang  Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika
Masalah Hukum Dan Keadilan , 12 (2), 112–125.
https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861
Muhammad, E. (2022). Konsep dan kajian pemerintahan dalam partisipasi masyarakat .
Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir. Balobe  Law  Journal , 1 (2),  119–131. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653
Pradhana,  R.  S.  (2021). Otonomi  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PN-BH) .
Rahmadanita,  A.  (2019).  Pembinaan  Ketentraman  Dan  Ketertiban  Umum:(Studi  Kasus Gelandangan dan
Pengemis).
Jurnal Tatapamong , 95–104. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154
Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis . Kencana.
Sondakh, S. S., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2017). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Di  Desa  Kanonang  Dua  Kecamatan Kawangkoan
Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif , 1 (1). https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Ham , 12 (1), 1–18.
Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja. Jurnal  Supremasi ,  92–106. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648
Yuniza, M. E., & Inggarwati, M. P. (2021). Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal de Jure , 13 (2). https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.539