Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH)

## Linda Novita
Alumni Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
M. Kholil Nawawi
Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor dan Wakil Dekan Bidang Pengelolaan Sumber Daya FAI-UIKA Bogor

## Hilman Hakiem
Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor dan
Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah. Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan nasabah setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah 30 nasabah BPRS Amanah Ummah yang mendapatkan pembiayaan murabahah di Kecamatan Leuwiliang; Pengumpulan data didapatkan dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan wawancara dan data yang didapatkan dari pihak BPRS Amanah Ummah. Teknik  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling  dengan mengambil sampel dari sejumlah populasi. Analisis data menggunakan analisis korelasi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan  nilai r product moment , yaitu df = (N - nr) df = 30 – 2 = 28. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361 dan pada taraf  signifikan 1% diperoleh r tabel sebesar 0,423. Dengan demikian karena rxy atau ro lebih besar dari r tabel yaitu (0,98 ) dan (0,98 ) pada taraf signifikan 5% dan 1% , maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara pembiayaan murabahah dengan dengan perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan perkembangan UMKM.
Kata Kunci: Pembiayaan murabahah , perkembangan UMKM, pendapatan nasabah
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Abstract
This study aims to determine the effect of murabaha financing to the growth of the customer's business. This growth can be seen from the number of customers each month income. This research is a study using a quantitative approach. The number of respondent of this study is 30 costumer of BPRS Amanah Ummah in Leuwiliang. The collection of data obtained from the two types of data are primary and secondary data is by using interviews and data were obtained from the BPRS Amanah Ummah. The technique used in this study is a sampling technique by taking a sample of a population. Analysis of data using correlation analysis, i.e. used to determine the relationship between the variables studied.
The results showed that the utilization of murabaha financing to the development of the customer's business has a positive and significant impact to the value of r product moment, that is df = (N - nr) df = 30-2 = 28. It can be stated with df of 28 at the significant level of 5% was obtained r table at 0,361 and at significant level of 1% was obtained r table at 0.423. Thus due ro r xy or greater than r table is (0.98) and (0.98) at significance level of 5% and 1%, by the significant level of 5% can be known of the relationship between murabaha financing with the development of UMKM, and at significant level of 1% can be found a positive relationship between murabaha financing the development of UMKM.
Keywords: murabaha financing, growth of UMKM, costumer income

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Peranan  Perbankan  dalam  kehidupan  suatu  negara  merupakan  salah  satu  agen pembangunan  ( agent  of  development ).  Hal  ini  dikarenakan  adanya  fungsi  utama  dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan ( financial intermediary institution ), yaitu lembaga  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 1 .
Pada  sisi  lain  perbankan  merupakan  sebuah  lembaga  yang  berjalan  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan.  Sektor  hukum  perbankan  di Indonesia  mengalami  perkembangan  signifikan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  Undang  undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2 . Sehingga dengan adanya undang- undang  ini  kebijakan  perbankan  di  Indonesia  secara  tegas  mengakui  eksistensi  dari  bank islam  ( islamic  banking )  atau  yang  sering  dikenal  dengan  bank  syariah.  Bank  Syariah  ini dikelola  berdasarkan aturan  yang  telah ditetapkan  oleh Allah  swt.  dengan  berpegang  pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip bebas maghrib ( maysir, gharar, haram, riba,batil), menjalankan  bisnis  dan  aktivitas  perdagangan  yang  berbasis  pada  perolehan  keuntungan yang sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) 3 .
1 Wangsawidjaja Z. Pembiayaan Bank Syariah , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juni 2012, h. 1-2
2 Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3 Andri Soemitra,M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2009. h. 36-40
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Keberadaan  Bank  Syariah  dalam  sistem  perbankan  Indonesia  merupakan  bank umum  yang  berlandaskan  pada  prinsip  syariah,  prinsip  syariah  diartikan  sebagai  aturan perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana dan  pembiayaan  kegiatan  usaha  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musharakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah muntahiya bittamlik/IMBT ) 4 . Dengan  produk  yang  beragam  dan  bisa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat diharapkan bisa  membantu  sektor-sektor  yang  kecil.  Seperti  yang  telah kita  ketahui  bahwa perekonomian  Indonesia  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  sektor  tersebut  atau  yang  lebih  kita kenal dengan usaha mikro,  kecil dan menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi  indonesia  pada  tahun  1997  di  mana  pada  waktu  itu  terjadi  krisis  yang  sangat menakutkan  bagi  perekonomian  Indonesia.  Usaha-usaha  besar  saat  itu  satu  persatu mengalami  pailit  dan    tidak  mampu  meneruskan  usaha  karena  tingkat  suku  bunga  yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.
Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang  ada.  Oleh  karena  itu  UMKM  perlu  dikembangkan  dan  diberdayakan  sesuai  dengan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/MPR-RI/1998 tentang  politik  ekonomi  dalam  rangka  demokrasi  ekonomi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  perlu  diberdayakan  sebagai  bagian  integral  ekonomi  rakyat  yang  mempunyai kedudukan, peran,dan potensi  strategis  untuk  mewujudkan  struktur  perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan 5 .
Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi  melalui  suatu  kebijakan  yang  tepat  dan  dukungan  dari  lembaga  yang  tepat.  Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana terkadang  dalam  memperoleh  modal  dari  bank  mengalami  kesulitan.  Dengan  semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  maka  diharapkan  dapat  lebih  membantu  perkembangan  UMKM  melalui  pembiayaan yang diberikan.
Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya memiliki core product pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap  pertumbuhan  sektor  riil.  Hal  ini  dikarenakan  pola mudharabah dan musyarakah adalah  pola  investasi  langsung  pada  sektor  riil, return pada  sektor  keuangan  (bagi  hasil), dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh sektor riil. Hal ini berarti keberadaan bank syariah  harus  mampu  memberikan  kontribusi  yang  meningkatkan  pertumbuhan  sektor  riil, fungsi  tersebut akan  terwujud bila bank  syariah menggunakan  akad profit  and  loss  sharing (mudharabah dan musyarakah )  sebagai core  product- nya.  Walaupun  demikian  pada faktanya di lapangan akad yang sering digunakan adalah akad murabahah.
Regulasi  pemerintah  tentang  bank  syariah  tertuang  dalam  UU  No.21tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Sebagaimana  yang   diketahui  bahwa  bank  syariah  yaitu  bank yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah    dan  menurut  jenisnya terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah,  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah 6 .
4 Ibid. h.73-86
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6 Andri Soemitra,M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . h. 36-40
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bentuk  hukum  BPRS  perseroan  terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah 7 . Produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  sangat  bervariatif  dan  bisa  disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan, seperti wadi’ah, murabahah, mudharabah , musyarakah dan  masih  banyak  produk  lain  yang  ditawarkan.  Walaupun  demikian  pada aplikasinya  produk  yang  sering  digunakan  terutama  untuk  pengajuan  pembiayaan  adalah murabahah .Hal  ini  dikarenakan murabahah memiliki  tingkat  risiko  yang  relatif  rendah  jika dibandingkan dengan musyarakah dan mudharabah . Skema murabahah merupakan metode transaksi  jual  beli  biasa,  dalam  skema  murabahah,  bank  membeli  barang  dari  produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah 8 .
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Amanah  Ummah  termasuk  salah  satu  Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan mudharabah yang merupakan prinsip  kerja  sama  usaha  yang  dikemas  dalam  bentuk  investasi  serta  menawarkan  tingkat return yang ditentukan sesuai perjanjian. BPRS Amanah Ummah ini merupakan BPRS yang tumbuh  di  wilayah  Bogor  Barat  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  Islam yang bertujuan  di antaranya   menumbuhkan  ekonomi  masyarakat  atas  dasar  syariah  Islam sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  10  tahun  1998.  BPRS  yang berkantor  pusat  di Leuwiliang  ini  sudah  memiliki  dua  kantor  cabang   yaitu   Kantor  Cabang Bogor,  Kantor  Cabang  Cicurug  Sukabumi  dan  satu Kantor  Kas  yang  berada di  Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Selain  itu  BPRS  Amanah  Ummah  juga  turut berperan  aktif untuk  mengembangkan sektor  riil.  Dengan  memberikan  pembiayaan  kepada  UMKMyang  terkadang  mengalami kesulitan  terutama  dalam  hal  permodalan  agar  semakin  maju  dan  berkembang  tentunya dengan  akad-akad  yang  sesuai  dengan  syariah  dan  menjauhi  akad/kontrak  yang  telah dilarang.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  perlu diidentifikasi dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana konsep pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Ummah?
2.  Bagaimanakah  pengaruh  pembiayaan murabahah pada    BPRS  Amanah  Ummah terhadap perkembangan UMKMdi Leuwiliang?

## C.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui konsep pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Ummah.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  pembiayaan murabahah pada    BPRS  Amanah Ummahterhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang.
7 Andri Soemitra,M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .h..62
8 Irma  Devita  Purnamasari,  S.H.,  M.Kn  dan  Suswinarno,  Ak.,  M.M, Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak Memahami Masalah Akad Syariah , PT. Mizan Pustaka, Bandung 2011, h.38
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## D.  Metode, Jenis,  dan Teknik Penelitian

## 1.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  korelasi,  yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Terkait dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  hubungan  pembiayaan murabahah serta pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM.

## 2.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan secara  langsung  di  lokasi  objek  penelitianya  yaitu  UMKM  yang  berada  di  Kecamatan Leuwiliang. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif karena penelitian ini terkait dengan analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM.

## 3.  Teknik Penelitian
a.  Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  statistika  merujuk  pada  sekumpulan  individu  yang  merujuk  pada sekumpulan  individu  dengan  karakteristik  khas  yang  menjadi  perhatian  dala  suatu penelitian  (pengamatan) 9 .  Sedangkan  Sampel  yaitu  bagian  kecil  dari  anggota populasi  yang  diambil  berdasarkan  teknik  tertentu  sehingga  dapat  mewakili populasinya 10 .

## b.  Teknik Sampling
Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  sampel  pertimbangan/  sampel  purposif, dalam sampling pertimbangan purposif, pertimbangan peneliti memegang perananan bahkan menentukan dalam pengambilan sejumlah obyek untuk diteliti. 11
c.  Pengumpulan Data
1.  Sumber Data
a)  Data Primer
Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber  datanya,  seperti  dengan  observasi  dan    wawancara  dengan pengamatan secara langsung atau dengan  memberikan sejumlah pertanyaan terkait  dengan  pengaruh  pembiayaan murabahah terhadap  perkembangan UMKM.
b)  Data Sekunder
Yaitu  data yang sudah tersedia, baik itu yang berasal dari jurnal-jurnal, koran, buku,  media  elektronik  ataupun  seperti  data  yang  sudah  tersedia  di  BPRS. Amanah  Ummah  terkait  dengan  pebiayaan murabahah dan  data  nasabah UMKM.
2.  Instrumen Pengumpulan Data
a)  Observasi
Observasi  yaitu  suatu  pengamatan  terhadap  objek  penelitian.  Dengan  melakukan pendekatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, 12 yaitu melihat secara
9 Hendri Tanjung dan Abrista Devi. Metodologi Penelitian Ekonomi Isl. Gramata Publishing.2013 h. 113
10 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti. PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010. h. 174
11 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian. Mandar Maju, Bandung 2011, h..131
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
langsung  bagaimana  aplikasi  pembiayaan murabahah terhadap  perkembangan nasabah UMKM yang berada di Leuwiliang.
b)  Wawancara
Yaitu  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  pertanyaan-pertanyaan  tertulis untuk  memperoleh  informasi  dari  responden 13 .  Dimana  penulis  mempersiapkan beberapa  pertanyaan  yang  akan  diberikan  kepada  nasabah  terkait  dengan penelitian  ini  sehingga  penulis  bisa  mendapatkan  informasi  secara  langsung  dari nasabah
d.  Pengolahan dan Analisis Data
1.  Variabel Penelitian
Variabel  merupakan  suatu  konsep  yang  mempunyai  variasi  nilai  yang    dapat diidentifikasi melalui kerangka pemikiran yang telah ditentukan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a)  Variabel Bebas ( Independent Variable )
Yaitu  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  lainnya.  Dalam  kaitannya  degan masalah  yang  diteliti,  maka  yang  menjadi  variabel  bebas  adalah  pembiayaan murabahah yang dinyatakan dengan X.
b)  Variabel terikat ( Dependent Variable )
Yatu  variabel  yang  dipengaruhi  oleh  variabel  lain.  Kaitannya  dengan  masalah yang  diteliti,  maka  yag  menjadi  variabel  terikat  adalah  Perkembangan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  yang dinyatakan dengan variabel Y.
2.  Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  pembiayaan  murabahah terhadap  perkembangan  UMKM  yang  melakukan  pembiayaan  di  BRPS  Amanah Ummah adalah:
a)  Analisis Korelasi
Korelasi adalah sebuah perhitungan untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih atau untuk mengetahui derajat keeratan  antara dua variabel misal antara variabel X dan Y. 14
Rumus Korelasi Product Moment:
r xy = ∑ ( ∑ )( ∑ ) ∑ ( ∑ ) ∑
( ∑ )
Keterangan : r  = koefisien korelasi
X = variabel bebas (pembiayaan murabahah) Y = variabel terkat ( perkembangan UMKM) n = jumlah sampel
kriteria nilai r xy apabila: 15
r xy 0 maka hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif r xy 0 maka hubunga antara kedua variabel tersebut adalah negatif
12 Hendri Tanjung dan Abrista Devi. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Gramata Publishing.2013. h..93
13 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti. PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010. h. 268
14 Abubakar, Diklat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 , 2012 h.. 42
15 Abubakar, Diklat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 , h.. 43
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
r xy = 0 maka tidak ada hubungan antara kedua variabel r xy = 1 atau mendekati satu maka terdapat  hubungan yang  sangat kuat positif (searah) r xy =  -1  atau  mendekati  -1  maka  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  negatif (berlawanan) r xy = 0,5 maka hubungan antara kedua variabel cukup erat r xy = 0.9 maka hubungan antara kedua variabel sangat erat
b)  Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determiasi adalah persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
c)  Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ho :  r  =  0    tidak  ada  pengaruh  pembiayaan  murabahah  terhadap perkembangan UMKM
H 1 : r ≠   0   ada pengatuh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM Rumusan Uji hipotesis tH :
= √ − 2 √ 1 − Rumus uji hipotesis t tabel :
t = /db
= 1 − level of signi icant (tingkat kepercayaan)
db =  α – 2 kriteria pengujian dengan uji t :
Ho diterima dan H 1 ditolak apabila t hitung  t tabel
H 1 diterima dan Ho ditolak apabila t hitung  t tabel

## E.  Kerangka Teoritik
Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarkan  dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan  yang  disepakati 16 . Murabahah berasal  dari  kata ribhu (keuntungan)  karena dalam transaksi jual beli bank menyebutkan jumlah keuntungannya (margin).
UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam perekonomian. Menurut Sjaiful Hamdi  Naumin 17 sektor  ini  yang  sebenarnya  mengendalikan  perekonomian  akan  tetapi kebanyakan  orang  menganggap  rendah  terhadap  sektor  ini  karena  mereka  sebenarya belum mengetahui luas peran sektor ini.
Oleh karena itu perlu diperhatikan dan dicari solusi agar sektor ini bisa tetap bertahan dan terus berkembang. Disinilah peran perbankan syariah untuk membantu sektor ini agar terus berkembang dengan memberikan pembiayaan yang sesuai.
16 Andri Soemitra,M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Kencana . 2009. h. 79
17 Disampaikan dalam Pembekalan PPL Terstruktur Prodi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor, tanggal
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Pembiayaan

## 1.  Pengertian Pembiayaan
Sebagaiamana  yang  telah  diketahui,  bahwa  pada  dasarnya  bank  syariah  memiliki kegiatan  usaha  yang  dikelompokan  ke  dalam  3  (Tiga)  jenis  produk,  yaitu  produk simpanan  ( liability  based  product ),  seperti  giro,  deposito  dan  tabungan,  produk  aset ( assets  based  product ),  seperti  pembiayaan,  dan  produk  jasa-jasa  ( services  based product )  seperti  pengiriman  uang, save  deposit  box, bank  garansi, letter  of  credit ,  dan sebagainya. 18
Pembiayaan  adalah  salah  satu  jenis  kegiatan  usaha    bank  syariah,  adapun  yang dimaksud  dengan  dengan  pembiayaan  adalah    penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan itu berupa:
a.  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b.  Transaksi  sewa  menyewa  dalam  bentuk ijarah dan sewa  beli dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c.  Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna .
d.  Transaksi utang piutang dalam bentuk piutang qard .
e.  Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain  (nasabah  penerima  fasilitas)  yang  mewajibkan  pihak  lain  yang  dibiayai  atau  diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 19
Penyediaan  dana  oleh  bank  syariah  dalam  fasilitas  pembiayaan  dapat  diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerja sama usaha antara bank dengan nasabah berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah . Selain itu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang berupa jual beli bisa dalam bentuk murabahah, itisna, dan salam.
Dalam  fatwa  DSN  menyangkut  transaksi  jual  beli  antara  lain  ditegasakan  bahwa pembeli  tidak  boleh  menjual  barang  sebelum  menerimanya,  bahkan  bank  membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah. 20 Di  lain pihak,  dari  Surat  Edaran Bank  Indonesia dapat  disimpulkan bahwa  dalam pembiayaan berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , istisna dan  sewa  menyewa  dalam  bentuk ijarah dan ijarah  muntahiyah  bittamlik dimana terdapat  pengalihan  kepemilikan  atas  objek  yang  dibiayai,  dilaksanakan  seteleh  objek yang dibiayai “secara prinsip” menjadi milik bank. 21
Menurut  Wangsawidjaja  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  fatwa-fatwa  DSN terkait  dengan  jual  beli  tersebut  harus  dipahami  sebagai  prinsip  syariah,  sebagaimana dimaksud  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Karena  apabila  fatwa-fatwa  tersebut harus  dilaksanakan  secara  mutlak,  maka  akan  sulit  dilaksanakan  oleh  perbankan syariah  karena  konsekuensinya  terhadap  ketentuan  hukum  positif  lainnya  dibidang perpajakan,  balik  nama,  dan  pendaftaran  aset,  kecuali  ada  ketentuan  perundang- undangan lain yang menentukan.
18 Wangsawidjaja Z. Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,   2012, h..78
19 Pasal 1 angka 5 Undang Undang Perbankan Syariah
20 Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang M urabahah .
21 Angka III.7.b SEBI No. 10 / 14 / DPbS tanggal 17 maret 2008
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Dalam  praktik  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah , salam ,  dan istisna , bank tidak menerima penyerahan barang. Dalam akad pembiayaan diperjanjikan bahwa barang diserahkan langsung oleh penjual/supplier/produsen kepada nasabah penerima fasilitas.
Dalam  bank  syariah,  bisnis  dan  usaha  yang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari prinsip-prinsip  syariah.  Karena  itu,  bank  syariah  tidak  akan  membiayai  usaha  yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

## 2.  Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah
a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Berdasarkan  akad  yang  digunakan  dalam  produk  pembiayaan  syariah,  jeni pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni: 22
1)  PMK Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata dharb yag  artinya  memukul.  Atau  lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara  teknis  mudharabah  adalah  sebuah  akad  kerjasama  antar  pihak,  yaitu pihak  pertama  ( shahib  al-mal )  menyediakan  100%  modal;  sedangkan  pihak lainnya menjadi pengelola. 23
Keuntungan  usaha  secara mudharabah ,  dibagi  menurut  kesepakatan bersama.Apabila  rugi,  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  bukan  akibat kelalaian  si  pengelola.Seandainya  kerugian  tersebut  akibat  kelalaian  atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
2)  PMK Istishna
Istishna adalah  akad  pembiayaan  yang  dalam  bentuk  pemesanan  pembuatan barang tertentu dengan  kriteria dan persyaratan tertenntu yang disepakati antara pemesan  atau  pembeli  ( mustashni’ )  dan  penjual  atau  pembuat  ( shani’ ).  Produk istishna menyerupai  produk salam ,  namun  dalam istishna pembayarannya  dapat dilakukan  oleh  bank  dalam  beberapa  kali  (termin)  pembayaran.  Skim istishna dalam  bank  syariah  umumnya  diaplikasikan  pada  pembiayaan  manufaktur  dan kontruksi.  Landasan  syariah istishna adalah  Fatwa  DSN  MUI  No.  06/DSN- MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’ dan No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel. 24

## 3)  PMK Salam
Dalam pengertian yang sederhana, bai’ as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 25 Di  sisi  lain,  banyak  yang  masih  bingung  dalam  membedakan  antara salam dan istishna, padahal  keduanya  memiliki  perbedaan  yag  jelas. Salam biasanya  dipergunakan  pada  pembiayaan  untuk  pertanian  dan  dalam  jangka waktu  yang  pendek,  sedangkan istishna biasa  dipergunakan  untuk  pembiayaan manufaktur.
4)  PMK Murabahah
22 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2007,h.. 235
23 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2010,h.. 25
24 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009, h.. 81
25 Muhammad  Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. 2001, h.. 108
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Murabahah merupakan  salah  satu  bentuk    pembiayaan  yang  dilakukan oleh  perbankan  syariah,  baik  untuk    kegiatan  usaha  yang  bersifat  produktif, maupun yang bersifat komsumtif.
Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam kontrak murabahah penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan keuntunganya. 26 Murabahah merupakan  akad  yang  paling  banyak  dilakukan  pada perbankan  syariah,  hal  ini  dikarenakan  akad  ini  lebih  mudah  diaplikasikan  dan memiliki risiko yang relatif kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain.
5)  PMK Ijarah
Ijarah merupakan  suatu  akad  penyediaan  dana  dalam  rangka memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau    jasa  berdasarkan transaksi  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahahan  kepemilikan  barang  itu sendiri. 27
Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik adalah  akad penyediaan dana dalam rangka  memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau    jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 28

## b. Pembiayaan Investasi Syariah
Pembiayaan investasi  syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembeliaan barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada. 29 Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah,pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat (4) bagian, yaitu: 30
1)  Pembiayaan Investasi Murabahah
2)  Pembiayaan Investasi IMBT
3)  Pembiayaan Investasi salam
4) Pembiayaan Investasi Istishna
c. Pembiayaan Konsumtif Syariah
Pembiayaan  konsumtif  adalah  jenis  pembiayaan yang  diberikan dengan  untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat  perorangan karena pembiayaannya untuk kebutuhan individual yang bersifat konsumtif. 31
Menurut  jenis  akadnya  dalam  produk  pembiayaan  syariah,  pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:
1)  Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
2)  Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
3)  Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
4)  Pembiayaan Konsumen Akad Istishna
5)  Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah
d. Pembiayaan Sindikasi
26 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, h..26 27 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , h..85
28 Ibid, h.. 86
29 Adiwarman, Bank Islam , h.. 237-238
30 Ibid , h..242-243 31 Adiwarman, Bank Islam, h..244
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pembiayaan  sindikasi  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  lebih  dari  satu lembaga  keuangan  bank  untuk  satu  objek  pembiayaan  tertentu.Pada  umumnya pembiayaan  ini  diberikan  kepada  nasabah  korporasi  yang  memiliki  nilai  transaksi yang sangat besar. 32
Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:
1. Lead  Syndication, yaitu  sekelompok  bank  yang  secara  bersama-sama membiayai  suatu  proyek  dan  dipimpin  oleh  satu  bank    yang  bertindak  sebagai leader.
2. Club Deal , yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama,  dalam  arti  penyatuan  modal.  Masing-masing bank  membiayai  suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.
3. Sub  Syndication, yaitu  bentuk  sindikasi  yangterjadi  antara  satu  bank  dengan salah  satu  bank  peserta  sindikasi  lain    dan  kerjasama  bisnis  yang  dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over
Salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  syariah  adalah  membantu masyarakat  untuk  mengalihkan  transaksi  nonsyariah  yang  telah  berjalan  menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
Dalam hal ini atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hawalah . 33 Jadi pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat  dari take  over terhadap  transaksi  nonsyariah  yang  telah  berjalan  yang  dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
f. Pembiayaan Letter of Credit (L/C)
Pembiayaan  Letter  of    Credit  (L/C)  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. 34
Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:
A. Pembiayaan L/C Impor
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah:
 Wakalah bil Ujrah
 Wakalah bil Ujrah dengan Qardh
 Murabahah
 Salam atau Istishna dan Murabahah
 Wakalah bi Ujrah dan Mudharabah
 Musyarakah, dan
 Wakalah bi Ujrah dan Hawalah
B. Pembiayaan L/C Ekspor
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah:
 Wakalah bil Ujrah
32 Ibid, h..245
33 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , h..126
34 Adiwarman, Bank Islam , h..252
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
 Wakalah bil Ujrah dan Qardh
 Wakalah bi Ujrah dan Mudharabah
 Musyarakah, dan
 Ba’i dan Wakalah

## B.  Murabahah

## 1.  Pengertian Murabahah
Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan  bagi  penjual  sesuai  dengan  kesepakatan. Murabahah berasal  dari  kata ribhu (keuntungan)  karena  dalam  transaksi  jual  beli  bank  menyebutkan  jumlah keuntungannya (margin) 35 .
Bank  bertindak  sebagai  penjual,  sementara  nasabah  sebagai  pembeli.  Harga  jual adalah  harga  beli  bank  dari  pemasok  ditambah  keuntungan.  Kedua  pihak  harus menyepakati  harga  jual    dan  jangka  waktu  pembayaran.  Harga  jual  dicantumkan  dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan.Dalam transaksi ini barang  diserahkan  segera  setelah  akad,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  secara tangguh.

## 2.  Landasan Hukum Murabahah
Pada  dasarnya  jual  beli  adalah  suatu  hal  yang  diperbolehkan  oleh  Islam,  hal  ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Qur’andn Hadits.
Adapun Landasan Al-Qur’an dan Hadist tentang Murabahah adalah sebagai berikut: 36

## 1.  Al-Qur’an
a.  Q.S Al-Baqarah/2 : 275
“ Orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), Sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang  yang  kembali(mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 275)
b.  QS. An-Nisa/4: 29 “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,Sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa/4: 29)
C.  Hadits
35 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , h.. 79
36 Mardani, Ayat-ayat dan Hadts Ekonomi Syariah ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2001, h.. 1
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
“Tigaperkara  di  dalamnya  terdapat  keberkahan:  Menjual  dengan  pembayaran  secara kredit,  muqaradah  (nama  lain  mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” .(HR IbnuMajah).
Adapun  hadits  lain  yang  menjelaskan  bahwa  pembeli  dan  penjual    memiliki  hak  untuk memilih melanjutkan transksi atau tidak adalah sebagai berkut: 37
“ Dari  Abdullah  bin  Ummar  Rahiyallahu  Anhuma,  dari  Rasulullah  SAW.  Beliau  bersabda “jika  dua  orang  saling  berjua  beli,  maka  masing-masing  diantara  keduanya  mempunya hak  pilih  selagi  keduanya  belum  berpisah,  keduanya  sama-sama  mempunyai  hak,  atau salah  seorang  diantara  keduannya  memperi  pilihan  kepada  yang  lain”.  Beliau  besabda “jika  salah  seorang  diantara  keduanya  memberi  pilihan  kepada  yang  lain,  lau  keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jaul beli itu menjadi wajib . (H.R Bukhari- Muslim)
Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan penyesalan antara pembil dan penjual,  maka  syaria’at  Islam  memberkan  hak khiyar ,  yaitu  hak  memilih  untuk melangsungkan  atau  tidak  jual  beli  tersebut,  karena  ada  suatu  hal  bagi  kedua  belah pihak. 38
Hak khiyar dapat berbentuk :
1. Khiyar  Majlis ,  yaitu  kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  pilih  untuk  meneruskan  atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko.
2. Khiyar  Syarath ,  yaitu    yang  ditetapkan  bagi  salah  satu  pihak  yang  berakad  atau keduanya,  apakah  meneruskan  atau  membatalkan  akad  itu  selama  dalam  tenggang waktu yyang disepakati.
3. Khiyar  ‘Aib ,  yaitu ada  hak  pilih dari  kedua belah pihak yang  melakukan  akad, apabila terdapat  suatu  cacat  pada  benda  yang  diperjualbelikan  dan  cacat  itu  tidak  diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.
4. Khiyar  Ru’yah ,  yaitu  ada  hak  pilih  bagi  pembeli  untuk  menyatakan  berlaku  atau  batal jual  beli  yang  ia  lakukan  terhadap  suatu  objek  yang  belum  ia  lihat  pada  saat  akad berlangsung. 39
Walaupun telah dijelaskan secara garis besarnya didalam Al-Qur’an tentang jual beli akan  tetapi  ada  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pelaksanaanya.  Adapun  nilai-nilai Islami  yang  mengambil  konsep  dari  ketauladanan  sifat  Rasulullah  SAW  adalah  sebagai berikut: 40
a.  Shidiq :  artinya  memiliki  kejujuran  dan  selalu  melandasi  ucapan,  keyakinan,  serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam.
b.  Fathanah: mengerti  memahami  dan  menghayati  secara  mendalam  segala  yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat (value driven ) .
37 Mardani, Ayat-ayat dan Hadts Ekonomi Syariah, 2001, h.. 104 38 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 2004, h..138-139
39 Ibid,h..141
40 Fahrudin  Sukarno, Kajian  Ekonomi  Islam  Etika  Bisnis  Dalam  Perspektif    Ekonomi  Islam ,  Al  Azhar Freshzone Publishing, 2013,  h.. 10-14
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
c.  Amanah: memiliki  makna  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  setiap  tugas  dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan baik dalam segala hal.  Firman Allah dalam QS. An-Nisa : 58
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat
d. Tabligh : adalah menyampaikan perintah Allah. Mengajak  sekaligus memberikan contoh kepada  pihak  lain  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan sehari-hari.
e. Istiqomah :  artinya  konsisten.  Hal  ini  memberikan  makna  bahwa  seseorang  dalam berdagang/bertransaksi  selalu  istiqomah  dalam  menerapkan  syariah,  seseorang  harus bisa dipegang janjinya.

## 3.  Rukun Murabahah
Pada dasarnya murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambahkan dengan  keuntungan  yang  disepakati.Jual  beli  tersebut  dipandang  sah  apabila  telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat: 41
1)  Orang yang berakad (pejual dan pembeli) 2)  Sighat (lafal ijab dan kabul) 3)  Ada barang yang dibeli
4)  Ada nilai tukar pengganti barang

## 4. Syarat Murabahah
a.  Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. b.  Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c.  Kontrak harus bebas dari riba.
d.  Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang  sesudah pembelian.
e.  Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara  prinsip,  jika  syarat  dalam  (a),  (d),  dan  (e)    tidak  terpenuhi,  pembeli  memiliki pilihan:
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
c. Membatalkan kontrak. Jual  beli  secara murabahah di  atas  hanya  untuk  barang  atau  produk  yang  telah dikuasai  atau  dimiliki  oleh  penjual  pada  waktu  negoisasi  dan  berkontrak.Bila  produk tersebut  tidak  dimiliki  penjual,  sistem  yang  digunakan  adalah murabahah kepada pemesan  pembelian( murabahah KPP). 42 Hal  ini  dinamakan  demikian  karena  si penjual semata-mata  mengadakan  barang  untuk  memenuhi  kebutuhan  si  pembeli    yang memesannya.
41 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam , 2004, h..118
42 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , 2001, hal..103
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 5. Perbedaan Murababah dengan Kredit Konvensionnal
Seperti  yang  diketahui  bank  konvensional  dan  bank  syariah  memiliki  beberapa persamaan  dalam  beberapa  hal,  terutama  dari  teknis  penerimaan  uang,  mekanisme transfer,  teknologi  komputer  yang  digunakan,  syarat-syarat  umum  mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, dan sebagainya.Akan tetapi terdapat banyak  perbedaan  mendasar  diantara  keduanya.Perbedaan  itu  menyangkut  aspek  legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 43

## 4.  Manfaat Murabahah
Sesuai    dengan  sifat  bisnis  ( tijarah ),  transaksi murabahah mempunya  beberapa manfaat dan juga beberapa risiko yang harus diantisipasi. Adapaun beberapa manfaat dari murabahah adalah sebagai berikut:
a.  Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
b.  Secara administrasi murabahah sangatsederhana sehinggamemudahkanpenangananadministrasi di bank syariah .
Adapun  beberapa  kemungkinan  risiko  yang  harus  diantisipasi  dalam muarabahah adalah sebagai berikut: 44
1) Default atau  kelalaian.  Dimana  nasabah  terkadang  secara  sengaja  tidak  membayar angsuran.
2)  Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank  membelikannya  untuk  nasabah.  Bank  tidak  bisa  mengubah  harga  jual  beli tersebut karena semuanya telah disepakati di awal.
3)  Penolakan  nasabah,  barang  yang  dikirim  bisa  saja  ditolak  oleh  nasabah  karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.  Karena  itu  sebaiknya  dilindungi  oleh  asuransi  Bila  bank  telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4)  Dijual,  karena murabahah bersifat  jual  beli  dengan  utang,  maka  ketika  kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. nasabah bebas melakukan apapun terhadap  aset  miliknya    tersebut,  termasuk  untuk  menjualnya.  Jika  terjadi  demikian, risiko untuk default akan besar.
Secara umum, aplikasi murabahah dalam perbankan dapat digambarkan sebagai berikut:

## C. UMKM

## 1.  Pengertian UMKM
Definisi  UMKM  diatur  dalam  Undang—Undang    RepublikInodnesia    No.  20  Tahun 2008  Tentang  UMKM.  Dalam    Bab  I  (Ketentuan  Umum),  pasal  1  dari  UU  tersebut, dinyatakan bahwa UMKM adalah: 45
43 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik h.. 29
44 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , h..107
45 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Nomor 25 tahun 1992 tentang  Perkoprasian. Cetakan VI (2011). Bandung: Citra Umbara. h..3
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1.  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam  undang- undang ini.
2.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif  yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan usaha  yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  lagsung  dari  usaha  menengah  ataupun  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud adalam Undang-Undang ini.
3.   Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif  yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan usaha  yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  lagsung  dengan  Usaha  Kecil  dan  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

## 2.  Peran dan Karakteristik UMKM
Usaha  Kecil  dan  Menengah  khususnya  usaha  kecil  yang  berada  di  negara-negara berkembangsering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya  tingkat  kemiskinan,  besarnya  jumlah  pengangguran  terutama  dari  golongan masyarakat  berpendidikan  rendah,  ketimpangan  distribusi  pendapatan  proses  pembangunan yang  tidak  merataantara  daerak  perkotaan  dan  daerah  pedesaan,  serta  masalah  urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya. 46
Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM  memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam ppembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi,  tidak  hanya  di negara-negara  berkembang (NSB),  tetapi  juga  di  negara-negara  maju  (NM).  Di  negara  maju,  UMKM  sangat  penting  tidak hanya  karena  kelompok  usaha  tersebut  menyerap  paling  banyak  tenaga  kerja  dibandingkan usaha  besar  seperti  halnya  di  NSB,  tetapi  juga  di  banyak  negara  kontribusinya  terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Oleh  karena  itu,  pemahaman  pembuat  kebijakan  terhadap  pentingnya  kewirausahaan bagi  pertumbuhan  ekonomi  dapat  diaktualisasikan  melaluikebijakan-kebijakannya  dalam program permodalan, target-target subsidi usaha kecil, dan penumbuhan usaha-usaha baru. 47
Di dalam disertasinya Piper (1997), sebanyak 12 juta orang atau sekitar 63.2 persen dari jumlah  tenaga  kerja  di  Amerika  Serikat  (AS)  bekerja  di  350.000  perusahaan  yang mempekerjakan  kurang  dari  500  orang,  yang  di  negara  tersebut  masuk  di  dalam  kategori UMKM. Menurut Aharoni (1994), jumlah UMKM di negara adidaya tersebut mencapai sedikit di atas 99  persen  dari  jumlah  unit  usaha dari  semua  kategori.  Perusahaan-perusahaan  tersebut merupakan inti dari basis industri di AS. 48
Peran  UMKM  sangat  penting  khususnya  dari  perspektif  kesempatan  kerja  dan  sumber pendapatan  bagi  kelompok  miskin,  distribusi  pendapatan  dan  pengurangan  kemiskinan,  dan pembangunan  ekonomi  pedesaaan.  Namun  di  lihat  dari  sumbangannya  terhadap  PDB  dan ekspor  nonmigas,  khususnya  produk-produk  manufaktur  dan  inovasi  serta  pengembangan
46 Tulus T. H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h..1
47 Lukman  M.  Baga,  Anna  Fariyanti,  Siti  Jahroh, Kewirausahaan  dan  Dayasaing  Agribisnis ,  Bogor:  PT Penerbit IPB Press. 2011, h..9
48 Tulus T.H.Tambunan. UMKM di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia. 2009. h.. 1
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
teknologi,  peran  UMKM  di  NSB  relarif  rendah,  ini  lah  perbedaan  paling  mencolok  dengan UMKM di NM.
Secara umum, teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menunjukan semakin banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, sehingga  seharusnya  dapat  mengurangi  pengangguran  dan  kemiskinan.  Ini  menimbulkan pertanyaan,  mengapa  kemiskinan  dan  pengangguran    masih  mengingkat,  sementara pertumbuhan ekonomi tengah meningkat. 49
Di  dalam  literatur  diakui  secara  luas  bahwa  di  NSB,  UMKM  sangat  penting  karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan UB, yakni sebagai berikut. 50
1)  Jumlah  perusahaan  sangat  banyak  (jauh  melebihi  UB),  terutama  dari  kategori  usaha mikro dan usaha kecil.
2)  Karena   sangat padat    karya,  berarti  mempuyai potensi pertumbuhan  kesempatan  kerja yang  sangat besar,  pertumbuhan  UMKM  dapat  dimasukan  sebagai  elemen penting  dari kebijakan-kebijakan  nasional  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3)  UMKM  memakai  teknologi  yang  lebih  “cocok”  (jika  dibandingkan  dengan  teknologi canggih  yang  digunakan  oleh  perusahaan  modern/besar)  terhadap  proporsi  dari  faktor- faktor  produksi  dan  kondisi  lokal  yang  ada  di  NSB,  yakni  sumber  daya alam  (SDA)  dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang banyak (walaupun jumlahnya bervariasi menurut wilayah  atau  suatu  negara),  tetapi  modal  serta  sumber  daya  mansusia  (SDM)  yang berpendidikan tinggi sangat terbatas.
4)  Banyak  UMKM  bisa  tumbuh  pesat.  Bahkan  banyak  UMKM  bisa  bertahan  saat  krisis 1997/1998.  Oleh  sebab  itu,  kelompok  usaha  ini  dianggap  sebagai  perusahaan- perusahaan yang memiliki fungsi  sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.

## 3.  Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut Undang-Undang Republik Indnesia Nomor 20 Tahun 2008 yang tercantum dalam Bab IV Pasal 6, bahwa kriteria  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
1)  Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai beriku :
a.  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. atau
b.  Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).
2)  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
a.  Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; atau b.  Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih dari  RP  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3)  Kriteria Usaha Menengah dalah sebagai berikut :
a.  Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan usaha; atau
b.  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
49 Dedi  Junaedi, Pengembangan  Usaha  Agribisnis    Perdesaan  (PUAP) Syaiah  VS  Konvensional,  Jakarta: Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, 2013, h.. 23
50 Tulus T.H.Tambunan. UMKM di Indonesia , h..2
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Selain mengunakan nilai moneter sebagai krteria, sejumlah lembaga pemerintah, seperti  Departemen  Perindustrian  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  selama  ini  juga menggunakan  jumlah  pekerja  sebagai  ukuran  untuk  membedakan  skala  usaha  antara Usaha  Mikro  (UMI),  Usaha  Kecil  (UK),  Usaha  Menengah  (UM)  dan  Usaha  Besar  (UB). Misalnya menurut BPS kriteria UMKM adalah sebagai berikut: 51

## 4.  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UMKM    sudah  terbukti  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  hal  ini  dapatdilihat ketika  UMKM  dapat  menyelamatkan  perekonomian  Indonesia  pada  saat  krisis  moneter tahun  1997.  Pada  saat  itu  UMKM  mampu  meyediakan  kesempatan  kerja    di  masa  krisis dan berperan besar dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. 52
Oleh karena peran yang cukup penting itu, perlu adanya pemberdayaan UMKM yang bisa berdampak luas dalam pembangunan nasional.UMKM di Indonesia jumlahnya memag besar dan mendominasi perekonomian nasional, namun UMKM yang besar tersebut belum didukung  dengan  kualitas  yang  memadai.  Hal  ini  menyebabkan  kontribusi  terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga  kerja, dan perekonomian secara umum kurang optimal  dibandingkan    dengan usaha   besar.  Demikian pula produktivitas  mereka. Oleh karenanya, upaya memberdayakan UMKM bertujuan antara lain untuk meningkatkan produktivitas selain meningkatkan kapasitas dalam menyerap tenaga kerja.
Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 adalah :
a.  Mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang,  dan berkeadilan;
b.  Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.  Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan  lapangan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Secara  umum  produktivitas  UMKM  tidak  menunjukan  perkembangan  yang  berarti. Selama  periode  2000-2004,  produktivitas  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  tercatat  rata-rata sekitar  Rp  14,1  juta  per  unit  usaha  per  tahun.  Seadangkan  untuk  usaha  menengah mencapai  Rp  2.8  miliar  per  unit  usaha  per  tahun,  angka  ini  semakin  besar  untuk  usaha besar yang sudah menyentuh  Rp 109,5 miliar per unit usaha per tahun. 53
Yang paling memprihatinkan, pada umumnya  akses UMKM sangat terbatas kepada sumber daya produktif yang meliputi: 1) persoalan permodalan, 2) persoalan bahan baku, 3)  persoalan  pemasaran,  4)  persoalan  keahlian  manajerial  dn  teknis,  5)  persoalan kemitraan usaha dan persaingan, serta 6) persoalan birokrasi dan infrastruktur. 54 Produk jasa lembaga keuangan yang berhasil diakses sebagian besar untuk UMKM masih  berupa  pembiayaan  modal  kerja.Keadaan  ini  disebabkan  oleh  sulitnya  memenuhi persyaratan pinjaman, meskkipun jenis usaha yang digeluti UMKM sebenarnya layak dan memiliki  potensi  besar.Tuntutan  sektor  perbankan  terhadap  UMKM  untuk  memenuhi
51 Tulus T.H.Tambunan, UMKM di Indonesia, h..16
52 Hikmat  Kusumaningrat, Memberdayakan  Ekonomi  Rakyat  Kecil ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  2009.h. 46
53 Hikmat Kusumaningrat, Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil . h.. 48
54 Marsuki. Pemikiran  dan  Strategi  Memberdayakan  Sektor  Ekonomi  UMKM  di  Indonesia. Jakarta:  Mitra Wacana Media. 2006. h.21
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
persyaratan  pembiayaan  bank  menyebabkan  UMKM  masih  kesulitan  dalam  mengakses lembaga keuangan.
Dalam hal ini sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja untuk meningkatkan jaringan  kerja  untuk  meningatkan  jangkauan  sektor  perbankan  ke  sektor  UMKM,  baik secara individu maupun secara berkelompok, yang bersifat “ mutual relationship ”.Diantaranya dengan menjalin kerjasama antar bank sendiri, yakni antara bank yang  jaringannya  cukup  luas  dengan  bank  yang  terbatas  kantornya,  atau  bekerjasama dengan BPR-BPR yang umumnya beroprasi dekat dengan wilayah UMKM masing-masing, serta dengan lembaga keuangan lainnya. 55
Seperti  yang  diketahui,  masalah  utama  bagi  UMKM  adalah  berupa  akses permodalan,  padahal  modal  adalah  salah  satu faktor  produksi  yang  sangat  penting  yakni untuk  membeli  perkakas-perkakas,  alat-alat,  menyewa  tanah  atau  bangunan  yang  perlu untuk  produksi  dan  juga  untuk  membayar  upah  kepada  para  buruh  dan  pegawai  yang bekerja. 56
Oleh  karena  itu  dukungan  bank  syariah  terhadap  UMKM  sangat  penting, pengembangan  UMKM  ini  bisa  dikembangkan  dengan  linkage  program  antara  Bank Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Maal wa at Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 57

## III. PEMBAHASAN

## A.  Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah

## 1. Sejarah Pendirian
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  Amanah  Ummah  atau  disingkat  dengan  BPR Syari’ah  Amanah  Ummah  adalah  salah  satu   Bank  Permbiayaan  Rakyat  Syari’ah  yang tumbuh di  Indonesia khususnya  wilayah  Bogor  Barat  yang beroperasi  berdasarkan prinsip- prinsip syari’ah Islam yang bertujuan diantaranya  menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar  syari’ah  Islam  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  10  tahun 1998. 58
Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehadiran Bank Syari’ah  di  Indonesia  yang  diyakini  prinsip-prinsip  dan  operasionalnya  sesuai  dengan syari’ah  Islamiyah  adalah  suatu  kebutuhan  sekaligus  suatu  keharusan.  Hal  ini  didasarkan pada suatu keyakinan ummat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek  kehidupan,  termasuk  kehidupan  sosial-ekonomi.  Akan  tetapi  dilihat  dari  realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal,  baik  dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syari’ah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang  ulama  dan  cendekiawan  muslim Bogor, yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar ( Alm ), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua
55 Ibid . h. 27
56 Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam , h..119
57 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia , h..128
58 Laporan Tahunan 2013 (Annual Report) BPRS Amanah Ummah , h..4
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Badan  Kerjasama  Pondok  Pesantren  (BKSPP)  Jawa  Barat,  beliau  mulai  merintis pembentukan  sebuah  lembaga  keuangan  yang  mampu  menyentuh  sekaligus  menolong masyarakat  muslim  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Dalam  berbagai  kesempatan beliau  melontarkan  gagasannya  dihadapan  sejumlah  ulama  dan  cendekiawan  muslim  dan ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif. Selanjutnya pada awal Januari 1991  secara  resmi  beliau  mengundang  sejumlah  ulama,  cendekiawan  dan  pengusaha muslim  untuk  membicarakan  pendirian  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar Syari’ah Islam.
Dari  pertemuan  itu  tercapai  kesepakatan  bahwa  sudah  saatnya  dibentuk  lembaga keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar  Syari’ah  Islam  yang  nantinya  dapat  membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi lemah. Mengingat pada saat  itu  belum  ada  peraturan  resmi  tentang  lembaga  keuangan  Islam,  maka  dibentuk Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  berupa  gerakan  simpan  pinjam  yang  diberi  nama Koperasi Ikhwanul Muslimin. Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada pertengahan Januari  1991,  pemrakarsa  mendapatkan  informasi  bahwa  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syari’ah.
Pada  awal  Pebruari  1991  dibentuk  tim  untuk  menyusun  proposal  pendirian  Bank Syari’ah,  pada  bulan  Juli  1991  proposal  diajukan  ke  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia, Alhamdulillah pada tanggal 16 Desember 1991 terbit izin prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharram  1413  H  terbit  izin  operasional  usaha  Bank,  akhirnya  pada  tanggal  11  Juli  1992 diadakan  soft  opening sekaligus mulai  melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor.yang saat itu dijabat oleh bapak Eddi Yoso Martadipura.Dengan demikian  BPR  Syari’ah  Amanah  Ummah  lahir  dan  beroperasi  dengan  semangat  (ghirah) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat Islam. 59
Setelah sukses membuka kantor utamanya di Leuwiliang Bogor pada tahun 1992 dan memiliki Kantor Cabang di Kota Bogor dan Kantor Kas di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Kini PT  BPR  Syariah  Amanah  Ummah  terus  berekspansi  dengan  membuka  satu  lagi  kantor cabangnya  di  Cicurug  Kabupaten  Sukabumi,  (12  Juni  2012).  Peresmian  Kantor  Cabang BPRS  Amanah  Ummah  Cicurug  berlangsung  khidmat  salah  satunya  diisi  oleh  ceramah langsung oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah Prof DR KH Didin Hafidhuddin. Gunting pita tanda  diresmikannya  Kantor  Cabang  BPRS  Amanah  Ummah  Cicurug  yang  berlokasi  di  Jl. Raya Siliwangi No.99I dan 99J ( Ruko Puri Iska Cicurug ) ini dilakukan oleh Bupati Sukabumi yang  diwakili  Asda  III  Pemkab  Sukabumi  Asep  Abdul  Wassit,  dengan  dihadiri  Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang diwakili Asisten Direktur Divisi Pengawasan Bank Syariah  III  Ahmad  Wijaya  Putra,  Komisaris  Utama  PT  BPRS  Amanah  Ummah  Djufri Djamaluddin,  Direktur  Utama  H  Taufiq  Rahman,SHI,  Direktur  Drs  M  Abduh  Khalid,  Ketua Dewan  Pengawas  Syariah  Prof  DR  KH  Didin  Hafidhuddin,  Kepala  Kantor  Cicurug  Hasan Basri,  MUI  Kabupaten  Sukabumi,  Alim  Ulama,  tokoh  masyarakat  dan  tamu  undangan lainnya.
59 Laporan Tahunan 2013 (Annual Report) BPRS Amanah Ummah , h..5
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 2.  Visi  Misi

## Visi BPR Syariah Amanah Ummah
a)  Menjadi BPR Syariah pilihan ummat
b)  Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional

## Misi BPR Syariah Amanah Ummah

## Membangun kualitas kehidupan ummat melalui perbankan syariah

## 3.  Motto dan Budaya Perusahaan

## Motto BPR Syariah Amanah Ummah
Meraih laba - Menepis Riba - Mengundang Berkah

## Budaya Perusahaan BPR Syariah Amanah Ummah

## 4. Job Description
a.  Dewan Pengawas Syariah
Fungsi  utama  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)    adalah  melakukan  pengawasan  terhadap keseluruhan  aspek  organisasi  dan  usaha  BPRS  Amanah  Ummah  sehingga  benar-benar sesuai dengan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1.  Memastikan produk/jasa BPRS sesuai dengan syariah
2.  Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
3.  Terselenggaranya  pendidikan  nasabah  yang  dapat  mencerahkan  dan  membangun kesadaran  bersama  sehingga  nasabah  siap  dan  konsisten  bermuamalah  secara  islami melalui wadah BPRS Amanah Ummah.
4.  Membantu terlaksananya pembinaan nasabah yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah nasabah.
b.  Kepala Bidang Operasional
Fungsi    utama  dari  bidang  ini  adalah  merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta mengevaluasi  seluruh  aktivitas  dibidang  operasional  baik  yang  berhubungan dengan  pihak internal maupun eksternal bank. Adapun tugas dan tanggung jawab dari bidang ini adalah: 1.  Menjalankan  operasional  bank  dengan  pelayanan  yang  memuaskan  ( service  excellent ) kepada nasabah.
a)  Melakukan  supervisi  dan  pengawasan  terhadap  pekerjaan HeadTeller , Teller ,  dan Customer Service atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
b)  Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah.
c)  Memperhatikan  masukan  serta  keluhan  nasbah  atas  pelayanan  bank  dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mencari jalan keluar.
d)  Menyelesaikan secepatnya apabila ada kasus yang berkaitan dengan nasabah.
c.  Kepala Bidang Marketing
Fungsi  utama  Kepala  Bidang  Marketing  adalah  merencanakan,  mengarahkan  serta mengevaluasi  target funding dan financing serta  memastikan  strategi  yang  digunakan sudahtepat  dalam  upaya  mencapai  sasaran    termasuk  dalam  menyelesaikan  pembiayaan
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
bermasalah serta membuat program kerja dan evaluasi terhadap Supervisor , ADMP, Legal Officer , Gadai dan Remedial. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:
1.  Membuat dan mengevaluasi target marketing baik funding maupun financing.
2.  Menyelenggrakan  rapat  marketing  dan  terselesaikannya  masalah-masalah  yang  ada  di bagian marketing.
3.  Menilai dan mngevaluasi kinerja bagian marketing.
d.  Supervisor
Fungsi  utama  jabatan  adalah  merencanakan,  mengarahkan  serta  mengevaluasi  kinerja Account Officer (AO) dan Remedial serta memastikan memastikan strategi yang digunakan sudahtepat  dalam  upaya  mencapai  sasaran    termasuk  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah  ( Non  Performing  Financing /NPF)  serta  membuat  progran  kerja  dan  evaluasi terhadap Account  Officer dan  Remedial  bersama  Kepala  Bidang  Marketing.  Adapun  tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1.  Membuat target financing.
2.  Menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF).

## e.  Kepala Bidang Sistem Informasi  Manajemen (KA.BAG SIM)
Fungsi  utama  dari  Ka.Bag  SIM  ini  adalah  menjaga  kelangsungan  data  digital  agar  selalu dalam keadaan terkini dan siap digunakan. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:
1.  Menjaga  dan  memelihara  data  digital  (data  komputer)  beserta backup -nya,  agar  selalu dalam keadaan siap pakai dan terintegrasi dengan benar.
2.  Memastikan  seluruh  transaksi  ter-input  kedalam  aplikasi  dengan  benar  dan  telah melewati proses validasi dengan benar.
3.  Menjaga agar seluruh terminal komputer clier ( user )  terhubung ke komputer server, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dan Kantor Kas.
4.  Menyampaikan semua laporan secara on-line kepada pihak-pihak yang meminta dengan benar dan tepat pada waktunya.
5.  Melakukan bank checking
6.  Menerima  pengumuman-pengumuman  dari  bank  Indonesia  secara on-line melalui  jalur extranet BI.
7.  Melakukan supervise dan pengawasan kantor kas.

## f.  Kepala Kantor Kas
Fungsi  utama  jabatanya  adalah  merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta mengevaluasi seluruh aktivitas di kantor kas di bidag operasional dan funding dana. Tugas dan Tanggung Jawab:
1.  Menjalankan  operasional  Kantor  Kas  dengan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada nasabah.
2.  Melakukan  evaluasi  dan  menyelesaikan  seluruh  permasalahan  yang  ada  dalam operasional di Kantor Kas,
3.  Menerbitkan Laporan keuangan kantor kas secara berkala dan mengarsipkannya.

## g.  Kepala Kantor Cabang
Fungsi  utamanya  adalah  merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi seluruh aktivitas di kantor cabang.
Tugas dan Tanggung Jawab:
1.  Menjalankan operasional kantor cabang dengan pelayanan yang memuaskan.
2.  Membuat  dan  mengevaluasi  target marketing baik funding maupun financing kantor cabang.
3.  Melakukan kontrol dan evaluasi bagian operasional melalui kegiatan supervisi dan rapat rutin kantor cabang.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
4.  Menerbitkan laporan kantor cabang tentang keuangan, perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
h.  Kepala Bidang Umum dan Personalia
Tugas dan Tanggung Jawab:
1.  Memberikan  pelayanan  kepada  karyawan  serta  hal-hal  umum,  pengelolaan  inventaris serta pembelian inventaris kantor.
2.  Mengarsipkan dokumen bank.
3.  Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, serta dokumen penting lainnya.
4.  Mengarsipkan  surat  masuk  dan  surat  keluar  serta  notulasi  rapat  manajemen  dan  rapat operasional.
5.  Menjalankan seluruh aktivitas rumah tangga bank.
6.  Menyiapkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan absensi kehadiran karyawan.
7.  Mengajukan  kesejahteraan  pengurus  dan  karyawan  (gaji,  biaya  perjalan  dinas,  honor kegiatan, THR, tunjangan lainnya) dan mendistribusikannya.
i.  Pembukuan
1.  Membuat laporan keuangan baik internal maupun laporan keuangan eksternal.
2.  Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analsis Bank.
3.  Mengarsipkan  laporan  keuangan  dan  berkas-berkas  yang  berkaitan  secara  langsund dengan keuangan.
4.  Membuat nota debet/nota kredit.
5.  Meng-input data nota debet/nota kredit.
j.  Teller
1.  Mengelola dan membuat laporan kas harian.
2.  Menjaga keamanan kas.
3.  Menyediakan laporan arus kas pada akhir  bulan untuk keperluan evaluasi.
4.  Menerima setoran tabungan.
5.  Menerima penarikan tabungan dan pembiayaan.
k.  Remedial
1.  Menjemput angsuran nasabah pembiayaan.
2.  Menyelesaikan pembiayaan bermasalah bersama-sama dengan Supervisor dan Account Officer.
l.  Deposito
1. Melayani pembukaan rekening deposito mudharabah.
2.  Melakukan penutupan rekening deposito.
3.  Melakukan pembukuan bagi hasil deposito.
4.  Melakukan proses break deposito yang diminta oleh nasabah.
5.  Melakukan pengarsipan deposito.

## m.  Customer Service
1.  Melayani nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
2.  Melakukan pengarsipan tabungan.

## n.  Inventaris dan Personalia
1.  Menginventarisir semua stok inventaris kantor.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
2.  Mendata  segala  keperluan  ATK  dan  barang  cetak  untuk  kepentingan  karyawan  dan nasabah.
3.  Mengarsipkan  file  kepegawaian  dan  kelengkapan  administrasi  lainnya  yang  berkenaan dengan karyawan.
4.  Membuat  surat  peringatan,  surat skorsing ,  surat  PHK,  surat  tugas,  surat  keputusan pengangkatan/mutasi karyawan, dan surat-surat keputusan lainnya.
5.  Membuat daftar hadir rapat, pengajian, pelatihan dan kegiatana lainnya.
6.  Mengontrol pekerjaan cleaning service, satpam, dan sopir.
o.  Administrasi dan Keuangan
1.  Mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat kelembagaan yang masuk dan keluar.
2.  Membuat daftar absensi dan lembur karyawan dalam rangka perhitungan kehadiran dan upah lembur.
3.  Mengontrol dan membayar segala biaya kantor.
4.  Melakukan proses pencairan biaya-biaya kantor dan membayarkannya
5.  Pengisian dan pembayaran pajak SSP dan SPT tahunan dan pajak lainnya.
6.  Membuat dan mendistribusikan pembayaran gaji dan insentif pengurus dan karyawan.

## p.  Sekretariat
1.  Memberikan pelayanan kepada direksi.
2.  Memberikan pelayanan kepada pihak eksternal.
3.  Memproses,  mendata  dan  mengelola  file  serta  data  pembiayaan  Qordhul  Hasan  da penanganan penyelesaiannya.
4.  Mengarsipkan polis-polis asuransi kendaraan beserta pajak bank.
5.  Memimpin doa sebelum dan sesudah bekerja.
q.  Satuan Pengaman
1.  Melakukan pengamanan dalam kantor.
2.  Melakukan pengawasan dan penertiban di luar kantor.
3.  Mengamankan penyetoran dan pengambilan dana antar bank.

## r.  Cleaning Service
1.  Melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja.
2.  Melakukan pengawasan dan pemeliharaan alat-alat kantor.
3.  Melayani dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pengurus, karyawan dan nasabah.
s.  Funding Officer (FO)
1.  Membuat target penghimpunan dana.
2.  Menjalin hubungan baik dengan pihak/lembaga luar dalam rangka penghimpunan dana.
3.  Mensosialisasikan  produk-produk bank.
t.  Dewan Komisaris
1.  Melakukan  pengawasan  dan  memberikan  pengarahan  kepada  direksi  dalam menjalankan perseroan.
2.  Mempertimbangkan,  menyempurnakan  dan  mewakilipara  pemegang  saham  dalam memutuskan  perumusan  kebijakan  umum  perseroanyang  baru  diusulkan  oleh  direksi untuk dilaksanakan perseroan di masa yang akan datang.
3.  Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
4.  Mempertimbangkan  dan  memutuskan  permohonan  permohonan  pembiayaan  yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi.
5.  Memberikan  penilaian  atas  neraca  dan  perhitungan  laba  rugi  tahunan  serta  laporan- laporan berkala lainnya  yang disampaikan oleh direksi.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
6.  Mengevaluasi  hasil  audit  Bank  Indonesia  dan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  dan memberikan nasehat kepada direksi melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
u.  Direksi
1.  Menjabarkan  kebijakan  umum BPRS  Amanah  Ummah  yang telah dibuat  komisaris  dan disetujui RUPS.
2.  Menyusun  dan  menghasilkan  rancangan  anggaran  BPRS  Amanah  Ummah,  rencana jangka  pendek,  rencana  jangka  panjang,  serta  proyeksi  (finasial  maupun  non finansial) kepada komisaris yang selanjutnya akan dibawa pada RUPS.
3.  Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang.
4.  Mempertimbangkan  dan  melakukan  penambahan,  pengangkatan  serta  pemberhentian karyawan sesuai tujuan perusahaan.
5.  Mengelola  dan  mengawasi  pengeluaran  biaya-biaya  harian  dan  tercapainya  target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
6.  Mengamankan harta kekayaan BPRS Amanah Ummah.
7.  Terselenggaranya  penilaian  prestasi  kerja  karyawan    dan  membuat  laporan  secara periodik.
8.  Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenangnya.
v.  Administrasi Pembiayaan (ADMP)
1.  Meyiapkan  administrasi  pencairan  pembiayaan  ( dropping )  dan  melakukan  proses dropping.
2.  Mengarsipkan berkas pembiayaan.
3.  Menyimpan dan mengarsipkan jaminan pembiayaan.
4.  Mengadministrasikan  dan melakukan pendekatan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
5.  Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
6.  Membuat  surat  teguran  dan  peringatan  kepada  nasabah  yang  akan  dan  telah  jatuh tempo.
w.  Legal Officer
1.  Melakukan taksasi jaminan pembiayaan.
2.  Melakukan proses peminjaman jaminan bersama dengan ADMP.
3.  Melakukan  proses  penukaran  jaminan  bersama  dengan  ADMP  dan  melakukan  taksasi terhadap jaminan pengganti sesuai dengan prosedur.
4.  Malakukan penjualan jaminan bersama dengan Supervisor dan Remedial.
x.  Account Officer (AO)
1.  Memproses pengajuan pembiayaan.
2.  Melakukan  analisis  pembiayaan  dengan  tepat  dan  lengkap  sesuai  dengan  SOP  dan mempresentasikan dalam rapat komite.
3.  Menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

## 5.  Program Kerja
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Amanah  Ummah  memiliki  beberapa program-program  pemberdayaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  ummat melalui   pengumpulan  dan  penyaluran dana secara  terus  menerus dan berkesinambungan antara lain sebagai berikut: 60
a.  Penyaluran  ZIS  kepada  8 asnaf termasuk  yang  disalurkan  melalui  Baznas  dan  Bazda Kabupaten  Bogor. Pembagian  zakat  ini dibagi  menjadi dua bagian  yaitu    secara  kolektif dan secra perorangan. Pembagian secara kolektif maksudnya  pembagian zakat melalui
60 Annual Report BPRS Amanah Ummah, 2013
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
lembaga-lembaga  yang  nantinya  akan  disalrkan  oleh  lembaga  tersebut  kepada  yang berhak  menerima.  Sedangkan  pembagian  zakat  untuk  perorangan  yaitu  langsung diberikan kepada individual secara langsung dengan teknis pemberian kupon zakat yang bisa ditukarkan ketika pelaksanaan pembagian zakat.
b.  Santunan kepada anak yatim yang berada di 5 desa yaitu desa Leuwiliang Leuwimekar, Barengkok, Karehkel, dan Cibeber yang sumber dananya diambil dari cadangan sosial.
c.  Beasiswa  yang diberikan  kepada  mahasiswa  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor  dan  STKIP Muhammadiyah Leuwiliang Bogor.
d.  Dana CSR yang diberikan melalui proposal yang masuk.

## 6.  Produk – produk
a.  Penghimpun Dana
1)  Tabungan Wadiah
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada Bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu.Produk tabungan yang ada d BPR  Syariah  Amanah  Ummah  adalah  tabungan  wadi’ah  dengan  akad  wadi’ah yadhomanah,  berupa  titipan  nasabah  kepada  Bank.  Bank  diberi  wewenang  untuk mengelola  uang  dari  nasabah  tersebut,  bila  Bank  mendapatkan  keuntungan  maka nasabah  akan  mendapat  athoya/bonus  dari  keuntungan  yang  langsung  dibukukan pada  rekening  tabungan  penabung  setiap  bulan.  Adapun  besarnya  bonus  dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan merupakan kebijakan Bank.
2)  Tabungan Ummah
Tabungan  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  umum,  berbentuk  tabungan  biasa dengan  setoran  awal  minimal  Rp  15.000  dan untuk  setoran  selanjutnya  minimal  Rp 10.000 sedangkan untuk tabungan perusahaan/ badan usaha, setoran awal minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000 . Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada setiap jam kerja.
3)  Tabungan Pelajar
Tabungan  yang  diperuntukkan bagi  pelajar dan santri dengan setoran  awal  minimal Rp  10.000  dan  setoran  selanjutnya  minimal  Rp  10.000  .  Pengambilan  dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja.
b.  Tabungan Mudharabah
1)  Tabungan Haji dan Umrah ( TAHAROH)
Tabungan  yang  berfungsi  untuk  investasi  dana  bagi  masyarakat  yang  akan melaksanakan  ibadah  haji  dan  umroh.  Setoran  awal  tabungan  haji  dan  umroh minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000 tabungan ini dapat  diambil  pada  saat  nasabah  hendak  membayar  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji (BPIH)  atau  sesuai  kesepakatan  antara  Bank  dengan  nasabah.  Nasabah  akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.
2)  Deposito Mudharabah
Simpanan  berupa  investasi  tidak  terikat  pihak  ketiga  pada  bank  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian  antara  nasabah pemilik dana ( shahibul maal ) dengan Bank ( mudharib ), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## c.  Penyaluran Dana
1) Murabahah (MBA)
Akad jual beli barang antara Bank sebagai pemilik barang dengan nasabah seharga pokok barang ditambah dengan marjin keuntungan.
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 2) Istisnha (Ist)
Akad  jual  beli  barang  atas  dasar  pesanan  antara  nasabah  dan  bank  dengan spesifikasi  tertentu  yang  diminta  nasabah.  Bank  akan  meminta  produsen/kontraktor untuk  membuatkan  barang  pesanan  sesuai  permintaan  nasabah  dan  setelah nasabah  akan  membeli  barang  tersebut  dari  bank  baik  dengan  harga  yang  telah disepakati bersama.
3) Ijarah (IJR)
Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa (Bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
4) Ijarah Multi Jasa (IMJ)
Ijarah  Multijasa  adalah  akad  pembiayaan  dimana  bank  memberikan  pembiayaan kepada  nasabah  dalam  rangka  memperoleh  manfaat  atau  suatu  jasa.Dalam pembiayaan  Ijarah  Multijasa  tersebut  bank  dapat  memperoleh  imbalan  jasa/ujrah atau  fee.Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  diperuntukkan  untuk  biaya  pendidikan  dan kesehatan.
5) Mudharabah (MDA)
Akad  kerjasama  antara  Bank  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  mal )  dengan  nasabah sebagai pelaksana usaha ( mudharib ) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.
6) Musyarakah (MSA)
Akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, diman masing- masing  pihak  memberikan  konstribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan dibagi  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  sebelumnya,  sedangkan  kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
7) Rahn (Gadai Emas Syariah)
Akad  penyerahan  barang  (emas)  dari  nasabah  ( rahin )  kepada  bank  ( murtahin ) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
8) Qardhul Hasan (QH) dan Qard (QR)
Akad  pinjaman  dana  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah  tanpa  imbalan  dengan kewajiban  pihak  nasabah  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Qardhul  Hasan dananya  bersumber  dari  infaq dan shadaqah, sedangkan Qardh umum dan Qardh haji bersumber dari modal atau laba bank.

## B.  Gambaran Umum UMKM di Leuwiliang
Nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Amanah Ummah per periode 2013 adalah sebanyak  2.062.000  orang  atau  93,45%  dari  semua  jenis  pembiayaan,  sisanya menggunakan jenis pembiayaan seperti istishna, ijarah qard haji, musayarakah, mudharabah dan lainnya jumlah pembiayaan murabahah ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 89,48% dari total pembiayaan. 61
Para  pedagang  yang  melakukan  pembiayaan  di  BPRS  Amanah  Ummah  semua menggunakan akad murabahah , ada sekitar 2000 nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad ini.
Dari  sekian  banyak  jenis  pembiayaan  yang  mendominasi  adalah  akad  pembiayaan murabahah hal ini karena akad ini lebih mudah diterapkan dan memiliki tingkat resiko yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  akad  musyarkah  dan mudharabah .Keberadaan  BPRS
61 Annual Report BPRS Amanah Ummah Tahun 2013
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Amanah Ummah di Leuwiliang yang berdekatan dengan pasar memiliki potensi yang cukup besar baik itu untuk BRPS itu sendiri ataupun untuk UMKM yang berada di sekitarnya.
UMKM yang berada di Leuwiliang sering sekali mengalami kesulitan khususnya dalam hal  permodalan  dan  disinilah  peran  BPRS  untuk  membantu  mereka,  walaupun  demikian tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa diterima oleh bank karena belum memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan tersebut. 62
Jenis usaha yang berada di Kecamatan Leuwiliang terdiri dari berbagai macam usaha seperti pakaian, sayuran, buah-buahan, perhiasan, mainan, grosir ikan asin, minuman, mini market,  rumah  makan,  bahan  bangunan,  toko  kue,  sembako,  kelontongan,  apotek,  tempe, dan barang bekas.

## C.  Aplikasi Akad Murabahah di BPRS Amanah Ummah
Murabahah adalah  suatu  akad    jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan yang disepakati. 63
Pada  dasarnya  penerapan  akad murabahah di  BPRS  Amanah  Ummah  sama  saja dengan  penerapan murabahah di  bank  syariah  lainnya.  Akad murabahah ini  bisa  dilakukan untuk  kebutuhan  yang    bersifat  konsumtif  ataupun  untuk  penambahan  modal  usaha disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 64
Akad murabahah ini  biasanya  ditambah  dengan  akad  pelengkap  yaitu  akad murabahah bil wakalah .  Pada akad murabahah biasanya barang dibelikan secara langsung oleh bank sesuai dengan kriteria yang didinginkan nasabah, seperti motor, mobil, rumah, dll yang  nantinya  akan  dikirim  secara  langsung  kepada  nasabah.  Sedangkan murabahah  bil wakalah adalah akad  jual  beli  dimana pihak  bank  mewakilkan  kepada pihak  lain  yang  lebih paham  untuk  membeli  barang  tersebut.  Akad  ini  biasanya  diterapkan  pada  nasabah  yang melakukan pembiayaan untuk penambahan modal usahanya. 65
Misalnya  ada  seorang  pedagang  pakaian  yang  mengajukan  pembiayaan  untuk mengembangkan  usahanya  kemudian  bank  memberikan  modal  tambahan  untuk  usahanya itu  tetapi  bank  tidak  memberikan  modalnya  dalam  bentuk  barang  (pakaian)  tetapi  bank mewakilkan  untuk  membeli  barang  (pakaian)  tersebut  kepada  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan, hal  ini dilakukan  karena apabila  barang  tersebut  dibelikan  oleh bank khawatir akan keliru dan tidak sesuai dengan harapan nasabah oleh karena itu bank mewakilkannya kepada nasabah tersebut karena nasabah tentunya lebih paham dengan permintaan pasar.
Penerapan  akad murabahah ini  pada  dasarnya  sama  dengan  penerapan  akad murabahah di  bank  lain.  Untuk  mengajukan  pembiayaan  di  BPRS  Amanah  Ummah  pun harus  melenkapi  persyaratan  yang  sudah  ditentukan  seperti  KTP,  slip  gaji,  surat  jaminan, dan  sebagainya.  Pembiayaan  yang  di acc biasanya  80%  dari  nilai  taksasi  jaminan,  tapi ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan lagi biasanya di acc lebih dari 80% dari nilai taksasi jaminan jika pembiayaan yang sebelumnya lancar dan tidak bermasalah. Hal ini pun berpengaruh kepada rasa kepercayaan bank terhadap nasabah, ketika nasabah melakukan
62 Hasil Wawancara dengan Roni Hidayat selaku  Account OfficerBPRS Amanah Ummah
63 Syafi’i Antonio , Bank syariah dari Teori Ke Praktek , h..101
64 Hasil wawancara dengan  Pupu Saepuloh  selaku Manajer Marketing BPRS Amanah Ummah
65 Hasil wawancara dengan  Bapak Roni  Hidayat selaku Account Officer BPRS Amanah Ummah
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
pembayaran cicilan denga lancar maka untuk pengajuan selanjutnya pihak bank terkadang tidak perlu mengadakan survey lagi terhadap nasabah tersebut.
Murabahah ini merupakan akad yang mendominasi dari semua jenis pembiayaan.
Nasabah murabahah yang  melakukan  pembiayaannya  di  BPRS  Amanah  Ummah berada  di  beberapa  tempat  seperti  Pasar  Anyar  Kota  Bogor,  Pasar  Leuwiliang  Kabupaten Bogor dan beberapa tempat lainnya.
Jenis usaha yang berada di Leuwiliang pada umumnya adalah usaha  menengah yang seringkali mengalamai kesulitan terutama dalam hal permodalan, padalah UMKM yang berada di  Leuwiliang  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  jika  dikelola  dan  dikembangkan  dengan benar  karena  UMKM  yang  berada  di  pasar  Leuwiliang  ini  berada  di  daerah  yang  cukup strategis sehingga mudah dijangkau.
Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah di BRPS Amanah Ummah adalah sebagai berikut 66 :
1.  Melampirkan  1  lembar fotocopy Kartu  Tanda Pengenal  (KTP)  suami  dan  istri  yang  masih berlaku.
2.  Melampirkan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3.  Pas fot berwarna 4 x 6  suami /istri pemohon.
4.  Rekening listrik dan Telepon.
5.  Laporan keuangan (jika ada) atau bisa dilihat dari bon-bon belanja sebelumnya.
6.  Fotocopy jaminan.
a)  1 lembar untuk kendaraan
b)  1 lembar untuk rumah
c)  1 lembar untuk tanah
Selain  keenam  syarat  diatas  juga  usaha  nasabah  yang  ingin  mengajukan pembiayaan untuk  modal  kerja  harus  sudah  berjalan  minimal  enam  bulan,  hal  ini  merupakan  salah  satu cara agar bank bisa melihat prospek usaha itu kedepannya. 67
Setelah  melengkapi  persyaratan  diatas,  pihak  bank  akan  melalukan  survey  ke  tempat tinggal    pihak  yang  bersangkutan  untuk  silaturahmi  sekaligus  untuk  mengetahui  kebenaran data yang diberikan. Hal ini ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi.  Dan  setelah  nasabah  mendapatkan  dana  untuk  modal  kerja,  pihak  bank  akan melakukan pendampingan yang berupa pengecekan sekaligus silataturahmi kepada nasabah, hal  ini  disesuaikan  dengan  jadwal  survey.  Pendampingan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui apakah usaha nasabah tersebut berjalan  atau tidak.
Dari hasil wawancara dengan nasabah, mereka merasa bahwa BPRS Amanah Ummah memiliki  kelebihan  dibandingkan  dengan  bank-bank  lain,  mereka  merasa  bahwa  rasa kekeluargaan  yang  ada  antara  nasabah  dan  pegawai  cukup  baik,  hal  ini  yang  membuat nasabah merasa nyaman.

## D.  Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM
Penelitian  dilakukan  pada  nasabah  pembiayaan murabahah BPRS  Amanah  Ummah yang  berada  di  Kecamatan  Leuwiliang.  Penelitian  dilakukan  selama  2  bulan  mulai  dari penelitian literatur untuk mendapatkan data baik itu hal-hal seputar pembiayaan murabahah , perizinan  penelitian  kepada  Direkturr  BPRS  Amanah  Ummah,  data  nasabah murabahah ,
66 Hasil wawancara dengan Account Officer BPRS Amanah Ummah
67 Hasil wawancara dengan Manajer Marketing BPRS Amanah Ummah
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
wawancara  kepada  Manajer  Marketing  dan  para Account  Officer yang  menangani pembiayaan  murabahah  serta  penelusuran  alamat  toko  yang  menjadi  objek  dan  sampai pada akhirnya dapat melakukan wawancara dengan para responden nasabah murabahah di Kecamatan Leuwiliang.
Pembiayaan murabahah adalah  pembiayaan  yang  mendominasi  dari  semua  jenis pembiayaan.Karena pembiayaan ini bisa digunakan baik untuk yang bersifat konsumtif maupun untuk  modal  kerja.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh pembiayaan murabahah terhadap  perkembangan  UMKM.  Dalam  hal  ini  penulis  melihat  dari dua indikator yaitu dari segi pendapatan dan penyerapan tenaga kerjanya.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mendapatkan  data  dengan  cara  mewawancarai  nasabah UMKM yang menggunakan akad murabahah . Dari semua nasabah yang menggunakan akad ini penulis  hanya  mengambil  sampel  sebanyak  30  orang  nasabah  murabahah  yang  dilakukan  di Kecamatan Leuwiliang.
Dari sekian banyak nasabah UMKM yang diwawancarai oleh penulis, terdiri dari berbagai jenis  usaha  baik  itu  pedagang  pakaian,  pedagang  buah,  ikan  asin,  toko  mainan,  toko  emas, perak, kelontongan dan sebagainya.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Nasabah
No X Pendapatan Sebelum PYD (Jutaan Rupiah) Y Pendapatan Sesudah PYD (Jutaan Rupiah) X 2 Y 2 XY 1 5 12 25 144 60 2 150 240 22.500 57.600 36.000 3 30 45 900 2.025 1.350 4 15 30 225 900 450 5 500 900 250.000 810.000 450.000 6 90 150 8.100 22.500 13.500 7 1.500 1.800 2.250.000 3.240.000 2.700.000 8 45 75 2.025 5.625 3.375 9 50 70 2.500 4.900 3.500 10 50 250 2.500 62.500 12.500 11 50 100 2.500 10.000 5.000 12 60 130 3.600 16.900 7.800 13 200 240 40.000 57.600 48.000 14 190 240 36.100 57.600 45.600 15 8 12 64 144 96 16 150 180 22.500 32.400 27.000 17 45 75 2.025 5.625 3.375 18 60 90 3.600 8.100 5.400 19 60 90 3.600 8.100 5.400 20 17 30 289 900 510 21 2 3 4 9 6 22 90 120 8.100 14.400 10.800 23 8 12 64 144 96 24 30 45 900 2.025 1.350 25 6 9 36 81 54 26 7 10 49 100 70 27 15 30 225 900 450 28 30 45 900 2.025 1.350 29 9 15 81 225 135 30 17 30 289 900 510 ∑ 3.489 5.078 2.663.701 4.424.372 3.383.737
Di mana :
∑X :        3.489
∑Y :        5.078
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
∑X 2 : 2.663.701
∑Y 2 :4.424.372 ∑XY: 3.383.737
1) Uji orelasi 68
Untuk  mengetahui  keeratan  dan  seberapa  pengaruhnya  variabel  X  (Pendapatan  usaha sebelum pembiayaan murabahah) terhadap variabel Y (Pendapatan usaha setelah pembiayaan murabahah) maka penulis menggunakan rumus korelasi Product Moment dan diprosentasikan dengan Koefisien Determinasi.
Berikut hasil uji statistiknya:
Analisis Korelasi Product Moment
r xy   = ∑ ( ∑ )( ∑ ) ∑ ( ∑ ) ∑ ( ∑ )
= . . ( . )( . ) . . ( . ) . . ( . ) = . . . , ( . . . . ) ( . . . , )
= . . , ( . . ,  )( . . , )
= . . , . . .
= 0,98
Jadi, H o ; r = 0 (Tidak  ada  pengaruh  varibel  X  (Pendapatan  usaha  sebelum  pembiayaan murabahah)  dengan  variabel  Y  (Pendapatan  usaha  setelah  pembiayaan murabahah)
Ha; r ≠ 0 (Ada  pengaruh  varibel  X  (Pendapatan  usaha  sebelum  pembiayaan murabahah)  dengan  variabel  Y  (Pendapatan  usaha  setelah  pembiayaan murabahah)
Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif antara variabel X (Pendapatan  usaha  sebelum  pembiayaan  murabahah)  dengan  variabel  Y  (Pendapatan  usaha setelah  pembiayaan  murabahah)  karena  setiap  pertambahan    pada  variabel  X  diikuti  dengan pertambahan pada variabel Y.
Sedangkan untuk  mengetahui  besar  prosentase pengaruh variabel X  terhadap  variabel  Y dapat diketahui dengan rumus:
KD = (r xy ) 2 x 100 %
=  ( 0,98 ) 2 x 100 %
68 Abubakar, Diklat Kuliah Statistik , 2012
=  96,4 %
Sisanya = 100% - 96,4%
=  3,6%
Dari perhitungan di atsa diketahui bahwa koefisien determinasi adalah  sebesar 96,4%, dengan  demikian  prosentase  pengaruh  variabel  X  (Pendapatan  usaha  sebelum  pembiayaan murabahah)  dengan  variabel  Y  (Pendapatan  usaha  setelah  pembiayaan  murabahah)  adalah sebesar 96,4% sisanya 3.6% adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti lokasi usaha yang strategis, pelayanan terhadap konsumen dan lainnya.

## Interpretasi Hasil Penelitian
Setelah  menganalisis  hubungan  antara  dua  variabel  tersebut  penulis  memberikan interpretasi terhadap angka  indeks korelasi “ r ” produck moment dan menarik kesimpulan dengan dua cara, yaitu :

## 1.  Interpretasi Hasil Penelitian Secara Kasar (Cara sederhana)
Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi maka dapat dilihat pada tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 2. Interpretasi Nilai r 69 Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0.19 Sangat Rendah 0,20 – 0,39 Rendah 0,40 – 0,59 Cukup 0,60 – 0,79 Kuat 0,80 – 1,00 Sangat Kuat
Dengan  meninjau  besarnya  koefisien  korelasi  (r xy )  yaitu  0,98  yang  berada  diantara 0,80  –  1,00  artinya  hubungan  antara  variabel  X  dan  variabel  Y    sangat  kuat  yang  berarti pembiayaan  murabahah  yang  diberikan oleh BPRS  Amanah  Ummah    sangat  berpengaruh terhadap  perkembangan  sektor  riil  (UMKM)  khususnya  yang  berada  di  kecamatan Leuwiliang.

## 2.  Interpretasi Dengan Menggunakan Tabel Nilai “r” Product Moment
Dalam  memberikan  interpretasi  terhadap  r xy terlebih  dahulu  dirumuskan  Hipotesis Alternatif (H a ) sebagai berikut:
H a :  Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  pembiayaan  murabahah  yang  diberikan    BPRS Amanah Ummah terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang
Sedangkan  untuk  menguji  kebenaran  hipotesis  yang  telah  diajukan  dengan  jalan membandingkan  besarnya  “ r ”  ( Product  Moment )  yang  telah  diperoleh  dalam  proses perhitungan  (r o )  melalui  uji  korelasi  “ r xy ” dengan  besarnya  “ r ”  yang  tercantum  dalam  tabel nilai  (r t )  baik  pada  taraf  signifikan  1%  maupun  pada  taraf  signifikan    5%  dengan  terlebih
69 Ridwan, Dasar-dasar Statistik , Bandung : Alfabeta 2003. Cet ke-3, h..228
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
dahulu  mencari  derajat  bebas  (db)  atau degrees  of  freedom (df),  dengan  rumus  sebagai berikut:
df = N - nr
Dengan :
Df
: degress of freedom
N : Number of cases (jumlah responden)
Nr : Banyaknya variabel yang dikorelasikan
Jadi dapat dinyatakan bila:
r o Pada taraf signifikan 5% maka H a diterima dan Ho ditolak ada  hubungan X dengan Y secara nyata.
r o Pada taraf signifikan 5% maka H a diterima dan Ho ditolak ada hubungan X dengan Y secara nyata.
r o Pada  taraf  signifikan  5%  maka  H a ditolak  dan  Ho  diterima,  tidak  ada  hubungan  X dengan Y secara nyata.
Dengan melihat tabel, nilai “ r ” product moment , yaitu df = (N - nr) df  = 30 – 2 = 28. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361  dan  pada  taraf  signifikan  1%  diperoleh r tabel  sebesar  0,423.  Dengan  demikian karena r xy atau r o lebih besar dari r tabel yaitu (0,98 0,361 ) dan (0,98 0,423 ) pada taraf signifikan 5% dan 1% ,  maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara  pembiayaan  murabahah  dengan  dengan  perkembangan  UMKM,  dan  pada  taraf signifikan  1%    dapat  diketahui  adanya  hubungan  antara  pembiayaan  murabahah  dengan dengan perkembangan UMKM yang sangat nyata jadi Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho  (Hipotesis  Nol)  ditolak,  artinya  ada  hubungan  yang  positif  antara  pembiayaan murabahah yang diberikan oelh BPRS Amanah Ummah dengan perkembangan UMKM di kecamatan Leuwiliang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Dari  penjelasan  pada  bab-bab  terdahulu  dan  hasil  penelitian  maka  penulis  dapat menyimpulkan  beberapa  hal  yang  menjadi  jawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:
1.  Penerapan  akad murabahah ini  pada  dasarnya  sama  dengan  penerapan  akad murabahah di bank lain. Untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah pun harus melenkapi persyaratan yang sudah ditentukan seperti KTP, slip gaji, surat jaminan, dan  sebagainya.  Pembiayaan  yang  di acc biasanya  80%  dari  nilai  taksasi  jaminan,  tapi ketika  nasabah  ingin  mengajukan  pembiayaan  lagi  biasanya  di acc lebih  dari  80%  dari nilai taksasi jaminan jika pembiayaan yang sebelumnya lancar dan tidak bermasalah. Hal ini  pun  berpengaruh  kepada  rasa kepercayaan bank  terhadap nasabah,  ketika nasabah
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
melakukan  pembayaran  cicilan  denga  lancar  maka  untuk  pengajuan  selanjutnya  pihak bank terkadang tidak perlu mengadakan survey lagi terhadap nasabah tersebut
2.  Tingkat  pendapatan  bersih  yang  diperoleh  oleh  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah sebelum  melakukan  pembiayaan murabahah rata-rata  adalah  Rp.  12.373.000,-  (Dua Belas  Juta  Tiga  Ratus  Tujuh  Puluh  Tiga  Ribu  Rupiah)  per  bulannya  dan  setelah melakukan  pembiayaan  rata-rata adalah  Rp.  18.852.000,-  (Delapan  Belas  Juta  Delapan Ratus  Lima  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah)  per  bulannya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pembiayaan murabahah mempunyai  peran  yang  cukup  penting  bagi    perkembangan UMKM.
3.  Selain  dari  segi  pendapatan  yang  meningkat,  pembiayaan murabahah ini  juga berpengaruh  kepada  penyerapan  karyawan.  Walaupun  pengaruhnya  tidak  terlalu  besar tapi  penulis  bisa  melihat  dari  data  yang  diperoleh  dari  nasabah  bahwa  secara  tidak langsung  dengan  pendapatan  yang  semakin  besar  dan  usaha  yang  berkembang menuntut para pedagang/pemilik usaha untuk menambah jumlah  karyawan. Hal ini juga menunjukan bahwa secara tidak langsung pembiayaan ini ikut andil dalam pengurangan jumlah pengangguran.
4.  Sedangkan untuk menguji keeratan dan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka melalui uji statistik korelasi dengan rumus korelasi product moment. Penulis dapat memberikan  kesimpulan  bahwa  pembiayaan murabahah yang  diberikan  oleh  BPRS Amanah  Ummah  mempunyai  peran  yang  sangat  kuat  terhadap  perkembangan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengan  (UMKM)  dengan  hasil  perhitungan  memiliki  nilai  keeratan sebesar  0,98%  atau  dengan  persentase  96,4%,  sedangkan  sisanya  3,6%  dipengaruhi oleh  faktor  lain  seperti  modal  sendiri,  manajemen  yang  baik,  pemasaran  dan  kualitas pelayanan.
5.  Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BPRS  Amanah  Ummah  sangat  membantu  nasabah UMKM  untuk  mengembangkan  usahanya,  hal  ini  pun  dirasakan  secara  nyata  oleh nasabah  yang  sudah  melakukan  pembiayaan  mereka  merasa  sangat  terbantu  dengan adanya  bantuan  berupa  pembiayaan murabahah ini.  Walaupun  pada  dasarnya pembiayaan  yang  cocok  untuk  UMKM  ini  adalah  berupa  akad musyarakah dan mudharabah, namun pada aplikasinya akad yang mendominasi adalah murabahah .

## B.  Saran
1. BPRS Amanah  Ummah  hendaknya  melakukan  sosialisasi tentang  produk-produk  yang ada  di  BPRS  tersebut  hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  nasabah  yang  masih  belum mengetahui.
2. Kerjasama  antara  BPRS  Amanah  Ummah  dan  nasabah  juga  harus  ditingkatkan, sehingga  nasabah  bisa  merasa  menjadi  bagian  dari  BPRS  Amanah  Ummah,  bukan hanya  hubungan  saling  menguntungkan  saja  tetapi  hubungan  yang  lebih  baik  untuk bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat.
Untuk  menjadi  bagian  dari  BPRS  Amanah  Ummah  dan  menjalin hubungan  yang baik  serta  meningkatkan  perekonomian  umat,  perlu  dibarengi  dengan  partisipasi  dari nasabah itu sendiri, adapun partisipasi itu adalah sebagai berikut:
a.  Disiplin dalam pembayaran cicilan pembiayaan murabahah dengan tepat waktu. b.  Pemahaman  dalam  menggunakan  dana  yang  diberikan  oleh  BPRS  Amanah Ummah, sehingga alokasikan sesuai dengan ketentuan.
c.  Nasabah  pembiayaan  harus  memiliki  rasa  kerjasama  dan  kesadaran  bahwa  dana yang  diberikan  merupakan  dana  umat  yang  jika  pembayarannya  lancar  maka perputaran  dana  tersebutpun  akan  lancar  dan  akan  berdampak  pada perkembangan perkembangan perekonomian ummat.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
Abubakar. Diktat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis . 2012
Amin,  A.Riawan, Menata  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jakarta:  Uin  Press  (UIN  Syarif Hidayatullah), 2009.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001.

## Annual Report BPRS Amanah Ummah, 2013
Sukarno,  Fahrudin. Etika  Bisnis  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam .  Bogor:  Al  Azhar  Freshzone Publishing. 2013
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam(Fiqh  Muamalat, Edisi  1,  Cetakan  ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Himpunan Perundang-Undangan tentang Ekonomi Islam, Jakarta: Referensi, 2012
Huda, Nurul dkk, Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Junaedi,  Dedi, Pengembangan  Usaha  Agribisnis  Perdesaan  (PUAP)  Syariah  Vs  Konvensional , Jakarta: Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, 2013
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Kusumaningrat, Hikmat, Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
Mardani, Ayat-ayat dan Hadts Ekonomi Syariah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Marsuki, Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006.
M.Baga, Lukman dkk, Kewirausahaan dan Dayasaing Agribisnis , Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011.
Sedarmayanti dan Syaripudin Hidayat. Metodologi Penelitian . Bndung: Mandar Maju. 2011
Soemitra,  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Prakti ,  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta 2010.
Sukarno,  Fahrudin.  Etika  Bisnis  dalam  Persfektif  Ekonomi  Islam.  Bogor:  Al-Azhar  Freshzone Publishing. 2013
Sulaiman,  Thahir  Abdul  Muhsin, Menanggulangi  Krisis  Ekonomi  Secara  Islam ,  diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma’arif.1985.
Tambunan, Tulus T.H, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting, Jakarta: Salemba Empat. 2002.
Tambunan,  Tulus  T.H, Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di  Indonesia ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009.
Tanjung,  Hendri    Abrista  Devi, Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam, Jakarta:  Gramata Publishing, 2013.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah dan Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian. Cetakan VI, Bandung: Citra Umbara, 2011.
Purnamasari, Irma Devita  Suswinarno, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah , Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
Novita, Nawawi, dan Hakiem -- PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
www.bps.go.id