## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 5 No. 1  April 2022
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Dampak Ketidaksetaraan Gender dan Variabel
Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendidikan:

## Analisis Data Panel
The Impact of Gender Inequality and Economic Variables on Education Inequality: Panel Data Analysis

## Sugeng Setyadi
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa email: sugeng.setyadi@untirta.ac.id Submit: 25 Februari 2022; Direvisi; 5 April 2022; Dipublish; 14 April 2022

## Abstract
Education plays a central role and becomes one of the goals of sustainable development which must continuously be carried out equitably and can be accessed by anyone without any  limitations  on  geographical  conditions  or  social  and  economic  status.  However,  the issue  of  education  inequality  has  recently  become  a  worrying  concern,  therefore  the purpose of this study is to analyze the factors that influence education inequality in the Regency or City of East Java Province where the education inequality is the highest on the island of Java. The data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Education. The analytical method used is panel data regression. The results showed that per capita GRDP, literacy rate, government spending in the education sector and gender inequality had an effect on educational inequality. So that  government  policies  are  needed  that  are  able  to  build  public  awareness  of  the importance of investment in the field of human capital, and the role of education for women and men in achieving a better quality of life, as well as the need for policy reforms in placing government expenditure allocations for education that are more targeted.
Keywords : Education Inequality; Gender Inequality; Government Expenditure, Panel Data Regression

## Abstrak
Pendidikan  memainkan  peranan  sentral  dan  menjadi  salah  satu  tujuan  dari pembangunan berkelanjutan yang secara terus menerus harus diselenggarakan secara merata  serta  dapat  diakses  oleh  siapapun  tanpa  adanya  batasan  kondisi  geografis ataupun status sosial dan ekonomi. Namun, isu ketimpangan pendidikan akhir-akhir ini  menjadi  perhatian  yang  mengkhawatirkan,  oleh  karena  itu  tujuan  penelitian  ini untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  pendidikan  di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur yang ketimpangan pendidikannya tertinggi di Pulau  Jawa.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  Kementerian  Pendidikan.  Metode  analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa PDRB perkapita,  angka  melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  dan ketidaksetaraan  gender  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendidikan.  Sehingga diperlukan  kebijakan  pemerintah  yang  mampu  membangun  kesadaran  masyarakat pentingnya  investasi di  bidang human capital ,  dan  peran pendidikan  bagi perempuan dan  laki-laki  dalam  pencapaian  kualitas  hidup  yang  lebih  baik,  serta  perlu  adanya pembenahan  kebijakan  dalam  menempatkan  alokasi  pengeluaran  pemerintah  untuk bidang pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Kata  kunci :  Ketimpangan  Pendidikan;  Ketidaksetaraan  Gender;  Pengeluaran Pemerintah; Regresi Data Panel

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  untuk  menentukan  karakter  dalam  kecepatan pembangunan ekonomi suatu negara serta mampu dalam meningkatkan produktivitas  dan  distribusi  pendapatan  bahkan  pada  tingkatan  mikro (Ozturk, 2001). Disuatu negara sistem pendidikan yang seimbang sangat berperan  penting  dalam  mendorong  akumulasi  sumber  daya  manusia melalui  peningkatan  kualitas  hidup  dan  menawarkan  kesempatan pekerjaan  yang  lebih  besar  untuk  menggunakan  teknologi  dalam meningkatkan  produktivitas.  Sehingga  penduduk  dengan  capaian pendidikan yang tinggi  dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan lebih peduli terhadap kesehatan dan umur panjang (OECD, 2008).
Pendidikan  juga  menjadi  salah  satu  bagian  dari  tujuan pembangunan  berkelanjutan  baik  secara  global  maupun  nasional  yang menjadi  bagian  dari  tujuan  ke-4  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  akan  ditargetkan  akan  tercapai  pada  tahun  2030.  Tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pendidikan pada poin 4 yaitu untuk  menciptakan  dan  memastikan  pendidikan  yang  berkualitas  dan inklusif, sekaligus mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua  individu.  Mengingat  peranan  sentral  pendidikan  ini,  maka perbaikan  kuantitas  dan  kualitas  pendidikan  menjadi  sangat  penting dilakukan  secara  terus  menerus  dan  harus  diselenggarakan  secara merata serta dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya batasan kondisi geografis ataupun status sosial ekonomi.
Namun,  isu  ketimpangan  pendidikan  akhir-akhir  ini  menjadi perhatian  yang  mengkhawatirkan  baik  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Ketimpangan  pendidikan  merupakan  suatu  keadaan atau kondisi adanya perbedaan pencapaian hasil pendidikan yang terjadi antarwilayah.  Salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk menggambarkan ketimpangan pendidikan antarpenduduk suatu wilayah adalah koefisien Gini pendidikan. Menurut Thomas et al (2000) koefisien Gini pendidikan berkisar antara 0 hingga satu, koefisien Gini pendidikan yang mendekati nilai satu menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih tinggi dalam pencapaian pendidikan, sedangkan koefisien Gini pendidikan mendekati  0  artinya  menunjukkan  semakin  meratanya  pencapaian pendidikan yang terjadi disuatu daerah. Gambaran umum ketimpangan pendidikan yang terjadi antarprovinsi seperti di Pulau Jawa yang menjadi sebagai  pusat  sentral  kegiatan  ekonomi  dan  secara  geografis  memiliki jumlah  lembaga  pendidikan  lebih  banyak  berlokasi  atau  terkonsentrasi secara spasial di dibandingkan dengan luar Jawa  (Alun & Sakti, 2007), dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)
Gambar 1: Indeks Ketimpangan Pendidikan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020
Berdasarkan  Gambar  1.  Menunjukan  tingkat  ketimpangan pendidikan antarprovinsi di Pulau Jawa pada tahun 2020. Koefisien Gini pendidikan  yang  terjadi  antarprovinsi  mengalami  perkembangan  data yang fluktuatif. Provinsi yang memiliki angka ketimpangan pendidikan terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,218. Sedangkan provinsi dengan  angka  ketimpangan  pendidikan  tertinggi  adalah  Provinsi Jawa Timur  sebesar  0,314.  Berdasarkan  data  ini  menunjukan  bahwa ketimpangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa  Timur  sangat  tinggi  dibandingkan  provinsi  lainnya.  Artinya, Provinsi  Jawa  Timur  masih  belum  maksimal  dalam  upaya  meratakan pencapaian pendidikan.
Ketimpangan  pendidikan  yang  terjadi  pada  suatu  daerah menunjukkan masih adanya persoalan dari sistem pendidikan yang ada belum sepenuhnya merata dalam memberikan pendidikan yang seluas- luasnya kepada semua pihak tanpa memandang status ekonomi, sosial, dan  politik  masyarakatnya.  Akibat  tingginya  tingkat  ketimpangan pendidikan yang terjadi pada suatu daerah akan menyebabkan sulitnya masyarakat dalam melakukan perubahan akan kondisi pendidikan yang sudah maju dan berkembang (Suryanti & Sholikhah, 2021). Oleh karena itu  pentingnya  peran  pendidikan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan menuntut  perlunya  pemerataan  pendidikan  di  setiap  daerah  tanpa memandang  latar  belakang  sosial  ekonomi,  gender  dan  ras.  Dalam pemerataan pendidikan, perlu diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi  ketimpangan  pendidikan  seperti:  angka  melek  huruf, ketidaksetaraan  gender,  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan, pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah,  dan  bagaimana  ketimpangan pendapatan antarpenduduk apakah akan mempengaruhi terhadap hasil capaian pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat.
Menurut  Todaro  dan  Smith  (2011)  istilah  yang  paling  banyak digunakan  sebagai  ukuran  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  penduduk adalah  produk  nasional/regional  bruto  per  kapita.  Terkait  dengan ketimpangan  pendapatan,  Kuznets  menggunakan  definisi  pendapatan per kapita di dalam negeri turut andil dalam mengurangi ketimpangan pendidikan.  Temuan  penelitian  sebelumnya  menyimpulkan  bahwa
adanya  hubungan  positif  antara  pendapatan  perkapita  dengan ketimpangan  pendidikan  (Abdelbaki,  2012;  Coady  &  Dizioli,  2018; Soejoto et al., 2016). Hal ini terjadi karena pendapatan per kapita yang lebih  tinggi  menyebabkan  distribusi  pendapatan  dan  pendidikan  yang lebih  tidak  merata  (Lee  &  Lee,  2018).  Namun  berbeda  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hamzah  dkk.,  2017;  Mesa,  2007; Khusaini  et  al.,  2020)  yang  menyimpulkan  bahwa  PDRB  per  kapita berkorelasi  negatif  dengan  ketimpangan  pendidikan.  Hal  ini  terjadi karena  tingkat  pendidikan  di  kabupaten  berpenghasilan  tinggi cenderung  lebih  tinggi  daripada  kabupaten  berpenghasilan  rendah, sehingga  kemungkinan  kesenjangan  pendidikan  yang  terjadi  di kabupaten  yang  berpenghasilan  rendah  akan  lebih  besar  daripada  di kabupaten berpenghasilan tinggi (Naveed et al., 2018).
Selain  dari  sisi  ekonomi,  ketimpangan  pendidikan  juga  dapat disebabkan dari kondisi yang terjadi di masyarakat seperti kemampuan dalam  membaca  dan  menulis  huruf  latin  dan  lainnya  (BPS,  2012). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Banunu,  2021;  Dedi  Saputra,  2015) menunjukkan  bahwa  angka  melek  huruf  berpengaruh  signifikan terhadap  ketimpangan  Pendidikan.  Tentunya  adanya  fasilitas pendidikan  sangat  dibutuhkan  untuk  menunjang  kebutuhan masyarakat akan kondisi kemampuan membaca dan menulis. Menurut Todaro  (2009)  menunjukkan  bahwa  penyediaan  akan  fasilitas pendidikan  di  suatu  daerah  ditetapkan  oleh  pengeluaran  pemerintah untuk  pendidikan.  Dimana  dengan  tingginya  presentase  alokasi anggaran  daerah  untuk  pendidikan,  maka  diharapkan  adanya pembangunan  sekolah-sekolah  baru,  peningkatan  kualitas  tenaga pengajar dan perbaikan sekolah-sekolah akan mengurangi ketimpangan pendidikan.
Menurut  Banunu  (2021)  mengatakan  bahwa  pengeluaran pemerintah  bidang  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  ketimpangan  pendidikan,  artinya  semakin  tinggi  anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah di suatu wilayah maka semakin rendah ketimpangan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut.  Dan  hal  ini  menunjukan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  di bidang  pendidikan  akan  berpengaruh  terhadap  meningkatnya partisipasi pendidikan secara signifikan. Sedangkan berbanding terbalik dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sholikhah  et  al.  (2014)  yang menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  ketimpangan  pendidikan.  Hal  ini  dikarenakan belanja pemerintah daerah untuk kepentingan pendidikan kurang efektif dalam merealisasikannya.
Selain  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan,  ketimpangan pendidikan  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  kesenjangan gender dalam pendidikan, yang menunjukan adanya suatu kesenjangan antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh  manfaat,  baik  dari  sisi pendidikan,  pekerjaan  dan  pelayanan  (Nugroho,  2011).  Kesenjangan gender  dalam  pendidikan  masih  meluas.  Hal  ini  menyebabkan  situasi malang yang sering terjadi pada anak perempuan terutama dari keluarga yang berpenghasilan rendah, dimana mereka  sering menghadapi pilihan yang sangat sulit. Menurut Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa kebanyakan  negara  berkembang,  perempuan  muda  menerima pendidikan  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  laki-laki  muda. Berdasarkan penelitian (Harahap et al., 2020; Nurmutiazifah & Yuniasih, 2021; Sholikhah et al., 2014) Menunjukan bahwa ketimpangan gender
berpengaruh  positif  dan  signifkan  terhadap  ketimpangan  pendidikan, sehingga semakin lebar kesenjangan gender maka semakin tinggi angka ketimpangan  pendidikan  yang  terjadi.  Namun,  hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hamzah  et  al.,  2017; Banzragch  et  al.,  2019)  yang  menunjukkan  bahwa  ketidaksetaraan gender memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendidikan.
Menurut  Nur  Azmi  Randa  (2020)  Ketimpangan  pendidikan  dapat mengakibatkan  terjadinya  ketimpangan  pendapatan.  pendidikan mempengaruhi  pendapatan  yang  akan  diterima  seseorang,  karena tingginya  pendapatan  masyarakat  di  pengaruhi  oleh  pendidikan masyarakat  yang  semakin  tinggi,  hal  ini  dikarenakan  semakin  tinggi kemampuan yang dimiliki sehingga produktivitas yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini berarti semakin baik kualitas sumber daya manusia yang diamati dari aspek pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan,  pendidikan  akan  merubah  pola  fikir  seseorang  menjadi modal  bagi  individu  untuk  mendaptakan  pekerjaan  yang  layak  serta penghasilan yang layak (Todaro, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh (Nurmutiazifah  &  Yuniasih,  2021;  Rodríguez-Pose  &  Tselios,  2011) menunjukan  bahwa  ketimpangan  pendapatan  berpengaruh  positif terhadap ketimpangan pendidikan.
Berdasarkan dari latar belakang fenomena yang terjadi, peneltian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  PDRB  per  kapita,  angka melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah,  ketidaksetaraan gender dan ketimpangan  pendapatan  terhadap  ketimpangan  pendidikan  di  Jawa Timur  pada  tahun  2016  hingga  2020.  Sehingga  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kebijakan  untuk  mengatasi masalah  ketimpangan  pendidikan  dengan  faktor  sosial  ekonomi  yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

## 2. METODE PENELITIAN
Beberapa indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur pencapaian  pendidikan  antardaerah  yaitu  angka  partisipasi  sekolah, angka  melek  huruf  dan  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan.  Angka partisipasi sekolah menunjukan adanya peningkatan setiap tahun pada tiap jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Angka melek huruf juga menunjukan adanya peningkatan yang serupa. Kemudian indikator- indikator  ini  dapat  menunjukan  adanya  suatu  pencapain  pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antar jenis kelamin dan antara kabupaten atau kota.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  38  wilayah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  periode  waktu  yang digunakan tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini  adalah  data  kuantitatif.  Dimana  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Lembaga  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan. Data yang berkaitan dengan penelitian  ini  yaitu  data  ketimpangan  Pendidikan  atau  Gini Education , pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan  PDRB  perkapita,  angka melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  pendidikan, Gander Gap , dan ketimpangan pendapatan.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  panel yaitu dengan menggabungkan data time series tahun 2016-2020 dan data cross section (kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini  diolah  menggunakan software STATA.  Variabel dependent yang digunakan yaitu Indeks Gini Pendidikan, koefisien Gini pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan distribusi rata-rata lama  sekolah.  Kemudian  variabel independent yang  digunakan  yaitu pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan  PDRB  perkapita,  angka melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  Pendidikan, Gander Gap ,  dan  ketimpangan  pendapatan.  Dari  beberapa  variabel  yang digunakan, berikut model penelitiannya:
𝐸𝐷𝑈_𝐼𝑁𝐸𝑄 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑙𝑛𝐺𝑅𝐷𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐿𝐼𝑇𝐸𝑅𝐴𝐶𝑌_𝑅𝐴𝑇𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐸𝐷𝑈𝐶_𝑆𝑃𝐸𝑁𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝐺𝐴𝑁𝐷𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝐺𝐼𝑁𝐼 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 … … … … … … … … … … … … … (1)
Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel Definisi Sumber EDUC_INEQ = Indeks Ketimpangan Pendidikan, Indeks Indeks Gini yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Badan Pusat Statisitik GRDP = PDRB Perkapita, Ribu Rupiah PDRB Perkapita adalah indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kemakmuran suatu wilayah, yang dihitung dengan total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Badan Pusat Statisitik LITERACY_RATE = Angka Melek Huruf, Persen Proporsi penduduk dengan kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Badan Pusat Statisitik EDUC_SPEND = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Rupiah Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor pendidikan wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Kementrian Pendidikan GANDER_GAP = Ketimpangan Gender, Persen Penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis menurut jenis kelamin wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Badan Pusat Statisitk
Variabel Definisi Sumber GINI = Ketimpangan Pendapatan, Indeks Rasio Gini merupakan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 Badan Pusat Statisitk
Sumber: BPS & Kementrian Pendidikan, 2016-2020 (Data diolah)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan model terbaik dalam metode data panel dapat dilakukan dengan  menggunakan  uji chow dan  uji hausman .  Uji chow bertujuan untuk membandingkan antara common effect model (CEM) dan fixed effect model (FEM). Sedangkan uji hausman bertujuan untuk membandingkan antara fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Dengan menggunakan  dua  pendekatan  ini,  hasil  uji chow menunjukan  bahwa model FEM lebih baik daripada CEM. Dan hasil uji hausman menunjukan bahwa model FEM lebih baik  daripada model REM. dapat disimpulkan bahwa Fixed  Effect  Model (FEM)  merupakan  model  terbaik  yang  akan digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Terbaik Variables OLS FEM REM lnGRDP 0.00940 1.258*** 0.00940 (1.02) (6.83) (1.02) LITERACY_RATE -0.000276* -0.000983*** -0.000276* (-2.35) (-6.80) (-2.35) EDUC_SPEND -0.00863* 0.0369** -0.00863* (-2.49) (2.87) (-2.49) GANDER 0.234*** 0.162*** 0.234*** (13.20) (8.45) (13.20) GINI 0.0516 0.157 0.0516 (0.42) (0.91) (0.42) _cons -0.0325 -12.97*** -0.0325 (-0.31) (-6.75) (-0.31) N 167 167 167 R-squared 0.5833 0.7511 0.5833 Adj R-squared 0.5703 0.6668 0.5703 * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 Sumber: BPS & Kementerian Pendidikan, 2016-2020 (diolah)
Hasil  output  pengujian  pemilihan  model  terbaik  yang  digunakan yaitu Fixed  Effect  Model (FEM)  dimana  model  persamaannya  sebagai berikut:
EDUC_INEQ it = −12.97 + 1.258 lnGRDP it − 0.00098 LITERACY_RATE it + 0.0369 EDUC_SPEND it + 0.162 GANDER_GAP it + 0.157 GINI it + ε it . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . (3)
Hasil regresi yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai β 0 sebesar -12.97  artinya  menunjukan  ketika  nilai  PDRB  perkapita,  angka  melek huruf, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, ketimpangan gender dan  ketimpangan  pendapatan  sama  dengan  nol  maka  tingkat ketimpangan pendidikan sebesar 12,97. Nilai koefisien PDRB perkapita
sebesar  1,258  hal  ini  menunjukan  setiap  kenaikan  PDRB  perkapita sebesar  1  persen  maka  akan  menaikan  ketimpangan  pendidikan  di kabupaten atau kota Jawa Timur sebesar 0,01258. Nilai koefisien angka melek huruf sebesar -0,00098 hal ini menunjukan setiap kenaikan angka melek  huruf  sebesar  1  persen  maka  akan  menurunkan  ketimpangan pendidikan  di  kabupaten/kota  Jawa  Timur  sebesar  0,00098.  Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 0,0369 hal ini  menunjukan  setiap  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  pada  bidang pendidikan sebesar 1 Miliar Rupiah maka akan menaikan ketimpangan pendidikan  di  kabupaten/kota  Jawa  Timur  sebesar  0,0369.  Nilai koefisien ketimpangan gender sebesar 0,162 hal ini menunjukan setiap kenaikan  ketimpangan  gender  sebesar  1  persen  maka  akan  menaikan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,162. Serta  nilai  koefisien  ketimpangan  pendapatan  sebesar  0,157  hal  ini menunjukan setiap kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1 indeks maka akan menaikan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,157.
Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa nilai Jarque-Berra test sebesar (69,137) dengan nilai Probability sebesar (0,000) kurang dari (<) nilai Chi-Square table (216,649) dan nilai alfa (0,05) artinya, Tolak H 0 maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Uji  asumsi  klasik  seperti  multikolinearitas,  heteroskedastisitas  dan autokorelasi. Berdasarkan hasil multikolinearitas yang telah dihasilkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,80 sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pada hasil uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi menunjukan bahwa hasil probabilitas lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heterokedastisitas dan autokorelasi. Sehingga pengujian asumsi klasik pada data ini dapat disimpulkan terbebas dari masalah asumsi klasik.
Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Parsial EDUC_INEQ lnGRDP LITERACY_ RATE EDUC_ SPEND GANDER _GAP GINI EDUC_INEQ 1.0000 LnGRDP 0.1366 1.0000 LITERACY_RATE 0.3040 0.0187 1.0000 EDUC_SPEND -0.1823 -0.7322 -0.0419 1.0000 GANDER _GAP 0.7152 -0.0953 0.5396 0.0691 1.0000 GINI -0.1387 0.1572 -0.1713 -0.081 -0.2600 1.000 Sumber: Data Sekunder (diolah) Tabel 4. Hasil Output Regresi Data Panel variabel coefficient Std. Error t- Statistic Prob LnGRDPP 1.257745 0.2059173 6.11 0.000 LITERACY_RATE -0.00098 0.0001492 -6.59 0.000 EDUC_SPEND 0.036896 0.010643 3.47 0.001 GANDER_GAP 0.162028 0.0169993 9.53 0.000 GINI 0.157044 0.1210525 1.30 0.203 CONS -12.97202 2.124484 -6.11 0.000 Sumber: Data Sekunder (diolah)
Berdasarkan  hasil  uji  t  statistik  variabel  yang  digunakan  yaitu PDRB  perkapita,  angka  melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah  bidang pendidikan, dan ketimpangan gender berpengaruh terhadap ketimpangan  pendidikan  di  kabupaten  atau  kota  Jawa  Timur.  Namun pada  variabel  ketimpangan  pendapatan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan  PDRB  perkapita berpengaruh  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendidikan.  Hasil koefisien  variabel  PDRB  perkapita  menunjukan  hubungan  positif terhadap kenaikan dan penurunan ketimpangan pendidikan yang terjadi di  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Jawa  Timur. Hasil  ini sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyadi, 2022; Adiningtyas & Budyanra, 2020; Soejoto et al., 2016) dimana pertumbuhan ekonomi menunjukan meningkatnya  akan  pendapatan  rata-rata  masyarakat  yang  diterima. Pertumbuhan  ekonomi  secara  riil  tidak  berpengaruh  signifikan  dalam menurunkan  ketimpangan  pendidikan,  karena  salah  satunya  dapat disebabkan  oleh  pertumbuhan  ekonomi  yang  dimana  secara  tidak langsung  melalui  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  pendidikan. Dalam  hal  ini  pertumbuhan  ekonomi  seperti  halnya output atas  suatu barang dan jasa meningkat, dan ini mempengaruhi pendapatan daerah dan  masyarakatnya,  tetapi  dalam  meningkatkan  pendapatan  tersebut tidak  serta  mempengaruhi  belanja  pemerintah  daerah  untuk  sektor pendidikan.  Sehingga  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi disuatu  wilayah  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  terealisasikannya kebijakan  untuk  mendukung  bidang  pendidikan,  maka  ketimpangan pendidikan akan terus mengalami peningkatan.
Dari  model  regresi  menunjukkan  bahwa  angka  melek  huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  koefisien  regresi sebesar 0,00098. Artinya setiap penambahan 1 persen penduduk berusia 15  tahun  ke  atas  yang  melek  huruf  akan  menurunkan  ketimpangan pendidikan sebesar 0,00098 dengan asumsi ceteris paribus. Angka melek huruf  dapat  menggambarkan  kondisi  dan  kemampuan  membaca  dan menulis masyarakat, sehingga semakin tinggi kemampuan membaca dan menulis  masyarakat  untuk menyerap  informasi maka  akan  membantu untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang terjadi. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh ( Amin  et.al.,  2020; Banunu, 2021) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penduduk yang melek huruf, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membaca, menulis dan menyerap pengetahuan atau informasi sehingga akan menurunkan ketimpangan pendidikan.
Pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, dengan koefisien regresi sebesar 0,036896. Artinya setiap  peningkatan/penurunan  Rp.  1,000  anggaran  pendidikan  maka dapat  meningkatkan/menurunkan  ketimpangan  pendidikan  sebesar 0,036896  dengan  asumsi  ceteris  paribus.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyadi, 2022; Amin et al., 2017 dan  Sholikhah  et  al.,  2014)  yang  menyatakan  bahwa  anggaran pendidikan  yang  tidak  terserap  dengan  merata  maka  akan mengakibatkan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Sehingga Ketika terjadi  peningkatan  anggaran  pendidikan  antarwilayah    maka  akan menyebabkan  terjadinya  masalah  penyerapan  anggaran  yang  tidak
sesuai,  sehingga  akan  menimbulkan  tingginya  tingkat  ketimpangan pendidikan antarwilayah.
Ketidaksetaraan gender berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur,  dengan  koefisien  regresi  0,162028.  Artinya  setiap  peningkatan ketidaksetaraan gender sebesar  1  persen  maka  akan  meningkatkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,162028 persen dengan asumsi ceteris paribus.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sholikhah et al., 2014; Bustomi, 2012; Harahap et al., 2020) semakin tinggi ketidaksetaraan gender dalam memperoleh pendidikan maka akan meningkatkan  ketimpangan  pendidikan  yang  terjadi.  ketidakmerataan pendidikan  yang  disebakan  oleh  ketidaksetaraan gender dalam mengenyam  pendidikan  di  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Jawa  Timur menunjukan bahwa adanya fenomena dari kondisi atau budaya setempat yang  menunjukkan  masih  banyaknya  tradisi  masyarakat  yang menganggap  bahwa  perempuan  hanya  mempunyai  peran  menjadi  ibu rumah  tangga,  sehingga  mengakibatkan  lebarnya gap capaian pendidikan antara perempuan dan laki-laki.
Hasil model regresi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan, namun memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan  koefisien  regresi  0,157044.  Artinya setiap  peningkatan  ketimpangan  pendapatan  sebesar  1  indeks  maka akan  meningkatkan  ketimpangan  pendidikan  sebesar  0,157044  indeks dengan  asumsi  ceteris  paribus.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nurmutiazifah  &  Yuniasih,  2021; Rodríguez-Pose  &  Tselios,  2011;  Setyadi,  2022)  yang  menunjukkan bahwa  setiap  kenaikan  ketimpangan  pendapatan  maka  akan  dibarengi dengan meningkatnya pula ketimpangan pendidikan yang terjadi, karena pendapatan  yang  diperoleh  oleh  penduduk  sangat  menentukan  terkait dengan  produktivitas  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan seseorang,  sehingga  ketika  terjadinya  ketidakmerataan  pendapatan dalam  suatu  wilayah  maka  akan  mengakibatkan  ketimpangan pencapaian pendidikan yang diperoleh. Hal ini terjadi karena penduduk yang  memperoleh  pendapatan  rendah  memiliki  keterbatasan  dalam mengakses  pendidikan  dibandingkan  dengan  penduduk  yang memperoleh pendapatan tinggi (Setyadi, 2022).

## 4. PENUTUP
Pendidikan  memainkan  peranan  sentral  dalam  membantu meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  mengoptimalkan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pendidikan  menjadi  bagian  dari  tujuan  pembangunan  berkelanjutan yang  secara  terus  menerus  harus  menciptakan  dan  memastikan pendidikan  yang  berkualitas  dan  inklusif,  sekaligus  mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua individu. Namun, dalam pencapaiannya isu ketimpangan pendidikan masih dikhawatirkan terus terjadi  pada  masyarakat  diberbagai  wilayah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota,  termasuk  Provinsi  Jawa  Timur  yang  merupakan provinsi  tertinggi  dalam  pencapaian  ketimpangan  pendidikan  di  Pulau Jawa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  dari  faktor  sosial  dan  ekonomi  dari  variabel  PDRB perkapita,  angka  melek  huruf,  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan dan ketidaksetaraan gender berpengaruh signifikan terhadap
ketimpangan  pendidikan.  Artinya,  variabel  tersebut  dapat  mengurangi ketimpangan  pendidikan  yang  terjadi  di  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi Jawa  Timur.  Sedangkan  variabel  ketimpangan  pendapatan  tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur.
Kemampuan menulis dan membaca masyarakat untuk menyerap pengetahuan  dan  informasi  akan  membantu  mengurangi  ketimpangan pendidikan  di  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  sehingga diperlukan  kebijakan pemerintah  yang mampu membangun  kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi di bidang human capital . ketidaksetaraan gender yang masih tinggi diberbagai wilayah dapat menyebabkan  tingginya  ketimpangan  capaian  pendidikan  yang  terjadi, sehingga diperlukan kebijakan terutama untuk pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya peran pendidikan bagi perempuan dan laki- laki dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik tanpa mengorbankan budaya dan tradisi setempat, sehingga mampu menurunkan gender gap sebagai upaya penurunan tingkat ketimpangan pendidikan.
Anggaran pendidikan dan pendapatan per kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap peningkatan/penurunan ketimpangan pendidikan. Sehingga
direkomendasikan  perlu  adanya  pembenahan  kebijakan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  dengan  menempatkan  alokasi  pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan yang lebih tepat sasaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal :
Abdelbaki, H.H. (2012). An Analysis of Income Inequality and Education Inequality in Bahrain. Modern Economy 03(05): 675 – 685.
Adiningtyas, A. P., & Budyanra, B. (2020). Determinants of Districts/Cities Education Attainment Inequality in East Java Province During 2014-
2016. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan , 2 (3), 1.
https://doi.org/10.14710/jdep.2.3.1-18
Alun, T., & Sakti, A. (2007). Analisis Aglomerasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Terkonsentrasinya  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Di Pulau Jawa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia , 22(1), 1 – 22.
Amin, A. M., Nuralifah, R., Putri, C., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F.  (2017). DETERMINAN  KETIMPANGAN  CAPAIAN  PENDIDIKAN  DI INDONESIA  TAHUN  2017  (  Determinant  of  Inequalities  in  Education Achievement in Indonesia in 2017 ) . 2017 , 593 – 601.
Banunu  Novianti.  (2021). Ketimpangan  Pendidikan  di  Nusa  Tenggara Timur :  Evaluasi  Kurva  Kuznet  dan  Determinannya  Penyedia  Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju Ketimpangan Pendidikan di Nusa  Tenggara  Timur :  Evaluasi  Kurva  Kuznet  dan  Determinannya . https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.9
Banzragch,  O.,  Mizunoya,  S.,  &  Bayarjargal,  M.  (2019).  Education inequality  in  Mongolia:  Measurement  and  causes. International Journal  of  Educational  Development , 68 (July  2018),  68 – 79.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.04.010
Bustomi  Muhammad  Ja’far.  (2012).  Ketimpangan  Pendidikan  Antar
Kabupaten/Kota  Dan  Implikasinya  Di  Provinsi  Jawa  Tengah. Economics Development Analysis Journal , 1 (2).
https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.477
Coady, D. & Dizioli, A. (2018). Income inequality and education revisited: persistence,  endogeneity  and  heterogeneity. Applied  Economics , 50(25): 2747 – 2761.
Dedi  Saputra,  M.  (2015).  Analisis  Ketimpangan  Pendidikan  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (2), 1 – 9.
Hamzah,  F.,  Rosyadi,  R.,  &  Kartika,  M.  (2017).  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Bidang  Pendidikan,  Gender  Gap  dan  Pendapatan  Per Kapita  Terhadap  Ketimpangan  Pendidikan  dan  Ketimpangan Pendapatan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 6 (2), 77. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985 Harahap,  E.  S.,  Maipita,  I.,  &  Rahmadana,  M.  F.  (2020).  Determinant Analysis  of  Education  Inequalities  in  Indonesia. Budapest International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences , 3 (2), 1067 – 1082. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.937
Khusaini, Remi, S. S., Fahmi, M., & Muhamad Purnagunawan, R. (2020).
Measuring the Inequality in Education: Educational Kuznets Curve. Jurnal Ekonomi Malaysia , 54 (3), 59 – 76. https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5403-05
Naveed, T. A., Gordon, D., & Ullah, S. (2018). Measurement of Educational Disparities  in  Punjab  (Pakistan):  An  Analysis  from  MICS  ’  s  Micro - data. The Pakistan Journal of Social Issues , IX(January): 26 – 49.
Nugroho,  R.  (2011). Gender  dan  Strategi  Pengarus-Utamaannya  di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur Azmi Randa, S. U. S. (2020). Analisis Kausalitas Antara Ketimpangan Pendidikan,  Ketimpangan  Pendapatan,  Dan  Kemiskinan  Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 2 (1), 65 – 74.
Nurmutiazifah, A., & Yuniasih, A. F. (2021). Penerapan Model Regresi Data Panel :  Determinan  Ketimpangan  Capaian  Pendidikan  Di  Kawasan Timur Indonesia (Kti) 2015-2019. Seminar Nasional Official Statistics , 2020 (1),1294 – 1304.
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.705
Ozturk, Ilhan. (2001). The Role of Education in Economic Development: A Theoretical  Perspective.  2001. Journal  of  Rural  Development  &
Administration, Volume XXXIII , No. 1, Winter 2001, pp. 39-47
Rodríguez-Pose,  A.,  &  Tselios,  V.  (2011).  The  determinants  of  regional educational  inequality  in  Western  Europe. Advances  in  Spatial Science , 66 ,  135 – 163.  https://doi.org/10.1007/978-3-642-14965- 8_7
Sholikhah, N., Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis Faktor  yang  Mempengaruhi  Ketimpangan  Pendidikan. Jurnal  Ilmu Pendidikan , 2 (20), 176 – 182.
Setyadi,  S.  (2022).  Inequality  of  Education  in  Indonesia  by  Gender  , Socioeconomic  Background  and  Government  Expenditure. EKO-
REGIONAL : Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Wilayah ,  17(1),  27 – 36. https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2022.17.1.2895
Soejoto,  A.,  Subroto,  W.  T.,  Rachmawati,  L.,  &  Sholikah,  N.  (2016).
Education  inequality  effect  on  poverty  and  economic  growth: Empirical  study  in  province  of  East  Java. International  Journal  of Applied Business and Economic Research , 14 (6), 4087 – 4103.
Suryanti,  M.,  &  Sholikhah,  N.  (2021). Gender  gap  sebagai  determinan ketimpangan pendidikan kabupaten / kota provinsi jawa timur Gender gap as a determinant of education inequality in districts / cities in east java province . 23 (2), 285 – 294.

## Buku :
Badan Pusat Statistik. (2014). Jawa Timur dalam Angka 2014. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
Lee, J. W., & Lee, H. (2018). Human capital and income inequality. Journal of the Asia Pacific Economy , 23(4): 554 – 583.
Mesa, E. P. (2007). Measuring Education Inequality in the Philippines. The Philippine Review of Economics XLIV(No.2): 33 – 70.
Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). A New Dataset on Inequality in Education: Gini & Theil Indices of Schooling for 140 countries, 1960- 2000. World Bank research paper No. 2525.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.
Todaro,  M.  P.  (2009). Pembangunan  Ekonomi Edisi Kesebelas .  Jakarta: Erlangga.
Todaro,  M.  P.  (2011). Pembangunan  Ekonomi  Edisi  Kesebelas .  Jakarta: Erlangga.