## REFORMASI HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA NASIONAL

## Lucky Ferdiles
Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia Email: lucky_ferdiles@borobudur.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan dan  juga  secara  fundamental  perlu  untuk  mereformasi  hukum  dengan  memasukkan  konsepsi restorative  justice ke  dalam  kodifikasi  hukum  pidana  materiil,  sehingga  akan  lebih  luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum  bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum  positif.  Keadilan  restoratif  tidak  diatur  secara  rinci  dalam  sistem  peradilan  pidana  tetapi merupakan konsep orientasi  baru dalam konsep  pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum ).

## Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Tindakan Hukum Responsif

## Abstract
This research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect  the  legal  basis  for  the  concept  of  restorative  justice  as  a  basis  for  law  enforcers  to  be implemented  in  the  criminal  justice  system  in  Indonesia.  This  research  was  compiled  using normative  juridical  research,  research  that  is  focused  on  examining  the  application  of  rules  or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (ius constituendum).

## Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action

## A. Pendahuluan
Politik  kriminal  ( Criminal  policy )  merupakan salah  satu  usaha  rasional  masyarakat  dalam menanggulangi  kejahatan 1 .  Kebijakan  atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare) .  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. 2 Penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana penal  secara  operasional  dilakukan  melalui langkah-  langkah:  perumusan  norma-  norma pidana,  yang  didalamnya  terkandung  adanya unsur  substansif,  structural  dan  cultural sebagaimana teori hukum dari LM Friedmann masyarakat  dimana  sistem  hukum  pidana  itu diberlakukan. 3 Sistem  hukum  pidana  yang berhasil  dirumuskan  itu  selanjutnya  secara operasional  bekerja  lewat  satu  sistem  yang disebut  Sistem  Peradilan  Pidana  ( criminal justice  system ).  Menurut  Muladi,  bahwa  saat ini  telah  terjadi  pergeseran  konsep  keadilan (concept  of  justice )  dalam  penyelesaian perkara  pidana,  yaitu  dari  keadilan  atas  dasar pembalasan  ( retributive  justice/prosecutorial justice )  yang  melekat  pada  sistem  peradilan pidana,  ke  arah  keadilan  yang  bersifat restoratif (restorative justice/community- based  justice) yang  menekankan  betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. 4
Prinsip
restorative justice yang
mengedepankan
pernyelesaian dengan pemulihan keadaan
semula dan mengedepankan  musyawarah  sebagai  solusi damai dan sama- sama mendapatkan penyelesaian  yang  berekadilan  baik  pelaku, korban dan masyarakat ( win-win solution ). 5
1 Sudarto, Hukum Pidana jilid 1A. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 1991.
2 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
3 Lawrence M. Friedman. The Legal System . New York: Russell Sage Foundation, 1975.
4 Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana. Semarang: DIP Universitas Diponegoro, 1995.
5 Yusi  Amdani.  "Konsep  Restorative  Justice  dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis  hukum  islam  dan  adat  Aceh." Al-'Adalah 13, no.  1  (2016):  81-76;  Agus  Surono.  "Collaborative
Konsep restorative justice saat  ini tidak diatur  secara  terperinci  dan  tidak  digunakan secara  luas  dalam  sistem  peradilan  pidana. implementasinya hanya terkait dengan Sistem Peradilan  Anak  (SPPA). 6 Surat  Edaran Mahkamah  Agung  maupun  Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  yang  mengatur  tentang tentang  pelaksanaan  Keadilan  Restoratif ( restorative  justice) di  pengadilan  umum. namun  penerapan  konsep restorative  justice hanya  untuk  penyelesaian  perkara  dalam tindak  pidana  ringan  yang  diatur  secara limitatif  dalam  SK  ini  yaitu  pasal  364,  373, 379,384,407 dan pasal 482 KUHP dan perkara perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum, perkara  anak  dan  perkara  Narkotika  yang mengikuti ketentuan Perma No. 4 Tahun 2010.
Konsep  dari restorative  justice adalah pemulihan  keadaan  dan  mendorong  agar orientasi  pemidanaan  tidak  hanya  kepada pelaku tindak kriminil namun juga memperhatikan  atau  menitikberatkan  kepada korban  tindak  pidana  agar  mendapatkan keadilan  dan  penyelesaian  yang win-  win solution .  Dalam  konteks  tertentu,  batas-batas ini bisa diterapkan ke pasal- pasal kesusilaan, seperti  contoh  pasal  285,  287,288  akan  lebih adil  bagi  para  korban  tindak  pidana  untuk memilih  penyelesaian  yang  lebih  adil  atas peristiwa  yang  dialaminya  dari  pada  hak negara  saja  untuk  memnutut  pelaku  agar mendapat pembalasan yaitu penjara.
Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan  penerapan restorative justice dalam pasal kesusilaan saja namun juga secara  fundamental  perlu  untuk  mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi restorative  justice kedalam  kodifikasi  hukum pidana  materiil,  sehingga  akan  lebih  luas mendapatkan  keterlibatan  peran  masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak
(Partnership)  as  a  Form  of"  Restorative  Justice"  in Conflict
Resolution Forest
Resources
Management." Jurnal  Dinamika  Hukum 16,  no.  3 (2017): 332-340.
6 Randy  Pradityo.  "Restorative  Justice  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum dan Peradilan 5,  no.  3  (2016):  319-330;  Yutirsa  Yunus. "Analisis  Konsep  Restorative  Justice  Melalui  Sistem Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia." Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 2 (2013): 231-245.
pidana. Selain itu, terkait dari segi biaya maka anggaran  pemerintah  dalam  mengoperasikan lembaga  pemasyarakatan  akan  berkurang. Berdasarkan  hal  tersebut,  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Eksistensi Restorative
Justice Dalam Rancangan Undang- Undang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana (RUU KUHP)?
2. Apakah  dasar  hukum  bagi  konsep restorative  justice sebagai  landasan  bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia?
Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum  positif  dan  hasil  penelitian  disajikan dalam  bentuk  narasi  yang  berisi  uraian  yang disusun  secara  sistematis,  artinya  data sekunder  yang  diperoleh  akan  dihubungkan satu  sama  lain  sesuai  dengan  permasalahan yang  diteliti,  sehingga  secara  keseluruhan merupakan  satu  kesatuan  yang  sesuai  dengan kebutuhan penelitian.

## B. Pembahasan
1. Eksistensi Restorative Justice Dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU

## KUHP)
Usaha pembaruan KUHP sudah dimulai semenjak  tahun  1958  dengan  berdirinya Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasional  untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. KUHP sudah  dianggap  sudah  tidak  bisa  lagi menampung  perbagai  permasalahan  dan perkembangan  bentuk-  bentuk  tindak  pidana yang  baru  yang  sejalan  dengan  dinamika kehidupan  masyarakat.Salah  satu  bentuk pembaruan  dalam  hukum  pidana  Indonesia adalah  pengaturan  tentang  hukum  pidana dalam  perspektif  dan  pencapaian  keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah  peristiwa  dan  proses  peradilan  pidana yang  dikenal  dengan  keadilan  restoratif
7 Michael  Wenzel,  Tyler  G.  Okimoto,  Norman  T. Feather,  and  Michael  J.  Platow.  "Retributive  and
( restorative  justice) yang  berbeda  dengan keadilan retributive atau  keadilan  yang menekankan  pada  pembalasan  dan  keadilan restitutif  yang  menekan  keadilan  pada  ganti rugi. 7
Pasal  2  (dua)  RUU  KUHP  menjelaskan bahwa  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang  patut  dipidana  walaupun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang ini.  Hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dan sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hak asasi  manusia,  dan  asas  hukum  umum  yang diakui masyarakat beradab. 6
Dicantumkannya  hukum  yang  hidup didalam masyarakat sebagai ketentuan hukum pidana  materiil  seharusnya  diberikan  suatu apresiasi bagi perancang RUU KUHP, dengan begitu  maka  nilai-  nilai  yang  hidup  didalam masyarakat bisa terakomodir secara substansial  dan  tegas  dalam  tata  hukum nasional  khususnya  dalam  hal  ini  adalah hukum pidana.
Ayat  1  dalam  pasal  2  RKUHP menyatakan  tegas  tentang  hukum  yang  hidup dimasyarakat ( living Law) maka  akan memudahkan bagi para petugas hukum seperti; polisi,  jaksa,  advokat  dan  hakim  dalam menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  yang berkaitan  hukum  adat  setempat.  Hal  ini berkaitan dengan konsep dan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam masyarakat Indonesia bahkan  telah  menjadi  nilai  dari  ideologi Indonesia  yaitu  Pancasila  (Sila  ke-empat Pancasila).  Selaras  dengan  penyelesaian melalui  hukum  adat.  Praktek  hukum  adat sangat  memperhatikan  kepentingan  korban baik yang bersifat material atau immateriil.
Dengan dimasukannya konsep restorative justice di dalam pasal (53) RKUHP huruf  a  dan  b  ini  para  perumus  menyatakan
restorative justice." Law and human behavior 32, no. 5 (2008): 375-389.
dengan tegas bahwa konsep restorative justice sebagai  pembaruan  hukum  pidana  dapat diberlakukan  secara  lebih  luas  lagi  dalam penyelesaian perkara pidana tanpa harus  ragu tentang kepastian hukum pidana positif.
Pasal 53 RKUHP ayat (2)
mengisyaratkan bahwa hukum pidana Indonesia  sudah  berkembang  ke  arah  hukum yang progressif dengan  mengedepankan keadilan  diatas  kepastian  hukum.  Pendekatan restorative  justice juga  di  tambahkan  di RUUKUHP  dalam  pertimbangan  penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana manusia pasal  (54)  huruf  (idan  j)  pengaruh  tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan  dari  korban  dan/atau  keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam  masyarakat  dan  pelaku  tindak  pidana korporasi  pasal  (56)  huruf  (a,g,i)  tingkat kerugian  atau  dampak  yang  ditimbulkan, pengaruh  pemidanaan  terhadap  korporasi  dan kerjasama koroporasi dalam tindak pidana.
Pendekatan restorative  justice didalam RUUKUHP ini juga terdapat dalam pasal (70) ayat  (1)  yang  memuat  tentang  pertimbangan keadaan- keadaan untuk tidak dijatuhi pidana. Keadaan- keadaan tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak diberikan pidana karena penilaian keadilan keadaan diri pelaku ( terdakwa pelaku masih anak- anak, terdakwa diatas  usia  75)  tahun,  menghindarkan  efek negatif  pemidanaan  (  kerugian  kecil,  pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan keadaan  keluarga  pelaku  bila  di  pidana)  dan akibat  dari  pemberian  sanksi  pidana  tidak berpengaruh  besar  dampaknya  maka  akan lebih baik jika tidak dijatuhi sanksi pidana.
Dengan diakomodirnya beberapa konsep restorative  justice pada  RKUHP  mengenai tujuan  pemidanaan,  pertimbangan  penjatuhan pidana,  stelsel  pidana  (pidana  pokok  dan pidana tambahan secara tegas dan substansial, maka  perkembangan  pendekatan restorative justice ke  masa  depan  tidak  hanya  di implementasikan  didalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  saja  namun  juga  untuk tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  berat, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana aduan,
8 Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman ,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,
korupsi  dan  bahkan  tindak  pidana  yang subyeknya adalah korporasi.
2. Dasar Hukum Restorative Justice Sebagai Landasan Tatanan Sistem Peradilan Pidana Seperti yang telah diketahui sebelumnya  bahwa  tatanan  sistem  peradilan pidana  negara  Indonesia  belum  mengatur ketentuan  secara  substansi  tentang  peradilan restoratif atau restorative justice kecuali yang diatur secara substansial dan tegas dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 8 ayat (1) Undang- undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam praktik peradilan  pidana  sudah  ada  keputusan- keputusan hakim yang berdasarkan restorative justice bahkan  sebelum  adanya  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  contoh; Putusan No.21/Pid.B/2009/Pn.Srln dan Putusan No.22/Pid.B/2009/Pn.Srln adalah putusan yang diputus di tingkat pertama.
Dalam hal kedua putusan tersebut hakim yang memutus menerapkan restorative justice walaupun  belum  ada  pengaturannya.  Hal  ini didasarkan  bahwa  Hakim  tidak  bisa  menolak perkara  karena  hukum  yang  tidak  ada  atau tidak jelas. Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai  yang  hidup  “ living  law” di  dalam masyarakat untuk menemukan hukum tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. 8
Dari  apa  yang  diputuskan  oleh  majelis hakim  yang  memutus  atas  kedua  putusan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam melakukan  tugasnya  hakim  tersebut  sudah menerobos ( role breaking ) peraturan- peraturan peradilan pidana yang berlaku untuk menyelesaikan  persoalan  pidana  tadi  demi mendapatkan  keadilan  bagi  kedua  pihak  dan mengembalikan  keadaan  kepada  semula, dengan  melihat  kemanfaatan  yang  terjadi dalam masyarakat adat setempat maka majelis hakim yang memutus perkara pidana tersebut
Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.
tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara dan memutuskan perdamaian. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara  cepat,  melakukan  pembalikan  yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan  berbagai  terobosan. 9 Hukum progresif  adalah  suatu  pemilihan  kebebasan dari ikatan norma hukum yang berlaku formal yang  mengikat  para  aparat  negara  seperti polisi,  jaksa  dan  hakim  untuk  melakukan pembebasan  untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki  dalam  kebijakan  hukum  pidana yaitu perlindungan masyarakat ( sosial defence) dan kesejahteraan masyarakat ( social welfare). 10 Maka  dengan  adanya  pembebasan ini  pembentukan  hukum untuk proses peradilan  pidana  yang  berwatak restorative justice menjadi terbuka.
Pembebasan  dalam  penegakan  yang dimaksud  adalah  penegak  hukum  progresif sensitif dalam menggunakaan diskresi dan/atau terobosan hukum ( role breaking ), baik hakim, jaksa,  polisi  dan  pemerintah  daerah,  patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi  kepentingan  masyarakat. 11 Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa: “Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di  bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang  bertanggungjawab”. 12 Yaitu  tindakan Tidak  bertentangan  dengan  suatu  aturan hukum,  Selaras  dengan  kewajiban  hukum, patut,  masuk,  akal,  Pertimbangan  yang  layak berdasarkan  keadaan  yang  memaksa  dan menghormatti Hak Asasi Manusia (HAM)
Terdapat ketentuan yang serupa didalam Undang-  Undang  Nomor.  8  Tahun  1981 tentang  KUHAP  yaitu  pada  pasal  7  ayat  (1)
9 Satjipto  Rahardjo. Membedah  hukum  progresif . Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2006; Damanhuri Warganegara,  M.  Farid. Implementasi  Konsep HUkum  ProgresifDalam  Penegakan  Hukum  Oleh Kepolisian  Negara. Lampung:  Fakultas  Hukum Universitas Lampung. 2006.
10 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana:(Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru) . Jakarta: Kencana, 2011.
huruf j. yang menyatakan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf  a  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang; mengadakan tindakan lain menurut hukum  yang  bertanggung  jawab. 13 Dalam  hal ini, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya  sendiri”  adalah  suatu  tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota. Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam bertindak  harus  mempertimbangkan  manfaat serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul-  betul untuk kepentingan umum.
Dalam  penuntutan,  dikenal  asas  yang disebut asas legalitas dan oportunitas (legaliteits  en  het  opportuniteits  beginsel ). 14 Menurut  asas  oportunitas,  jaksa  berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, penuntut umum tidak wajib  menuntut  seseorang  melakukan  tindak pidana  jika  menurut  pertimbangannya  akan merugikan kepentingan umum. Ada dua alasan jaksa  penuntut  umum  tidak  meneruskan penuntutan  pertama,  penghentian  penuntutan karena alasan teknis (pasal 140 ayat (2) huruf a.  KUHAP).  Kedua,  penghentian  penuntutan karena  alasan kebijakan. Ketentuan pasal  140 ayat (2) huruf a. KUHAP, menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan  hal tersebut dalam  suatu ketetapan.” Sedangkan penghentian penuntutan  yang  kedua  “demi  kepentingan umum” seseorang yang melakukan delik tidak dituntut”.
Sebelum  tahun  1961  semua  jaksa penuntut  umum  mempunyai  kewenangan untuk  menyampingkan  penuntutan.  Namun sejak  berlaku  Undang-undang  Nomor  15
11 Suteki. Masa  Depan  Hukum  Progresif .  Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
12 Pasal 16 ayat (1) huruf l. Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor.  2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13 Pasal 7 ayat (1) huruf j. Undang- Undang Nomor. 8 Tahun  1981  tentang  KItab  Undang-  Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)
14 Andi  Hamzah. Hukum  acara  pidana  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Tahun  1961  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan
Republik Indonesia, kemudian  termaktub  dalam  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1991  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia,  dalam  Pasal  35  huruf  c Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang menyatakan  bahwa  hanya  Jaksa  Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan umum.  Apa  yang  dimaksud  dengan  “demi kepentingan  umum”  dalam  penseponeran perkara  itu,  penjelasan  pasal  35  huruf  c Undang-  Undang  Nomor.  16  tahun  2004 adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.
Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa azas  opportunitas  tidak  bisa  dilakukan  oleh semua  jaksa  penuntut  kecuali  digunakan  oleh Jaksa  Agung  untuk  menyampingkan  perkara pidana  untuk  melakukan  diskresi  dalam kepentingan masyarakat luas karena kepentingan masyarakat dalam perkara pidana biasa bukanlah kepentingan umum. Berdasarkan core philosophy bangsa Indonesia, Pancasila sumber nilai bagi adanya sistem  hukum  di  Indonesia.  Dalam  sila keempat Pancasila: “Kerakyatan  Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/  Perwakilan”  terkandung falsafah  permusyawaratan  atau  musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah  dalam  mengambil  keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara  moral  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia,  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan  demi kepentingan bersama.
Sila keempat Pancasila ini  mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui  cara  musyawarah.  Mengutamakan musyawarah  dalam  mengambil  keputusan untuk  kepentingan  bersama.  Musyawarah untuk  mencapai  mufakat  diliputi  semangat kekeluargaan,  sehingga  kalau  di breakdown falsafah  “musyawarah”  mengandung  5  (lima)
15 Kuat  Puji  Prayitno.  "Restorative  justice  untuk peradilan  di  Indonesia  (perspektif  yuridis  filosofis
prinsip sebagai berikut. Pertama, conferencing (bertemu  untuk  saling  mendengar  dan mengungkapkan  keinginan).  Kedua,  s earch solutions (mencari  solusi  atau  titik  temu  atas masalah  yang  sedang  dihadapi).  Ketiga, reconciliation (berdamai dengan tanggungjawab  masing-masing);  keempat, repair (memperbaiki  atas  semua  akibat  yang timbul); dan kelima, circles (saling menunjang). 15 Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam restorative justice , sehingga secara ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar  pijakannya  dalam  falsafah  sila  keempat Pancasila.  Dasar  pijakan  dari  sila  keempat pancasila inilah sebagai kekuatan filosofis dari peradilan restorative  justice agara  dapat diimplementasikan  secara in-  concreto dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## C. Kesimpulan
Dengan diakomodirnya konsep restorative  justice pada  Rancangan  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana  Indonesia (RUUKUHP  diharapkan  perubahan  terjadi dalam  politik  kriminal  di  Indonesia.  Sistem peradilan  pidana  saat  ini  yang  bertujuan sebagai  pembalasan  ( retributif) berganti menjadi  sistem  pemidanaan  yang  bertujuan reparatif, yakni suatu penyelesaian pemulihan keadaan akibat perbuatan pidana antara pelaku dan  korban  serta  menempatkan  kepentingan korban  sebagai  tujuan  utama  dan  keterlibatan luas  masyarakat  dalam  penyelesaian  pekara pidana  sehingga  keadilan  yang  ingin  dicapai terwujud. Monopoli negara menjadi pengganti korban  akan  berganti  menjadi  fasilitator.  Sila keempat  Pancasila  dasar  pijakan  falsafah sebagai  kekuatan  filosofis  dari  peradilan restorative
justice agara dapat diimplementasikan  secara in-  concreto dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Sila keempat Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.  Mengutamakan  musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan  bersama.  Musyawarah  untuk
dalam  penegakan  hukum  in  concreto)." Jurnal dinamika hukum 12, no. 3 (2012): 407-420.
mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
Sebagai  saran,  diharapkan  dibentuknya kebijakan- kebijakan legislasi yang memberikan dukungan yuridis dalam beberapa bentuk.  Pertama,  agar  struktur  kelembagaan pendekatan restorative  justice mempunyai tempat dan kedudukan di dalam sistem hukum pidana  Indonesia.  Kedua,  adanya  landasan pasti  sebagai  pedoman  atau  acuan  dasar sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  para  aparat penegak
hukum terkait
dengan
kewenangannya  melakukan  suatu  kebijakan atau diskresi sebagian dari tugasnya menanggulangi  kejahatan.  Ketiga,  proses sosialisasi  kepada  masyarakat  luas  (Institusi pemerintah,  universitas,  sekolah  dari  tingkat dasar  dan  menengah  atas,  lembaga-  lembaga kemasyarakatan)  agar  dapat  mengetahui  dan memahami  konsep,  program,  prinsip-prinsip dan pemberian sanksi dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Amdani,  Yusi.  “Konsep  Restorative  Justice  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh.” Al-'Adalah 13, no. 1 (2016): 81-76. Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru) . Jakarta: Kencana, 2011. Friedman, Lawrence M. The Legal System . New York: Russell Sage Foundation, 1975. Hamzah, Andi. Hukum acara pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: DIP Universitas Diponegoro, 1995. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l.  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  2  tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal  5  ayat  (1), Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman ,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.
Pasal 7 ayat (1) huruf j. Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KItab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pradityo,  Randy.  “Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.” Jurnal  Hukum  dan Peradilan 5, no. 3 (2016): 319-330.
Prayitno, Kuat Puji. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto).” Jurnal dinamika hukum 12, no. 3 (2012): 407-420. Rahardjo, Satjipto. Membedah hukum progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006; Damanhuri Warganegara,  M.  Farid. Implementasi  Konsep  HUkum  ProgresifDalam  Penegakan  Hukum Oleh Kepolisian Negara. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2006.
Sudarto, Hukum  Pidana  jilid  1A. Purwokerto:  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jenderal  Soedirman, 1991.
Surono,  Agus.  “Collaborative  (Partnership)  as  a  Form  of”  Restorative  Justice”  in  Conflict Resolution Forest Resources Management.” Jurnal Dinamika Hukum 16, no. 3 (2017): 332- 340.
Suteki. Masa Depan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Wenzel, Michael, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, and Michael J. Platow. “Retributive and restorative justice.” Law and human behavior 32, no. 5 (2008): 375-389.
Yunus,  Yutirsa.  “Analisis  Konsep  Restorative  Justice  Melalui  Sistem  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 2, no. 2 (2013): 231-245.