Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Analisis Yuridis Penerapan  Restoratif Justice  pada Tahap  Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Bawah Nilai Dua Juta Rupiah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
Oleh :
Ahmad Rusly Purba ruslydzaky@gmail.com
Universitas Islam Sumatera Utara

## Abstract
Indonesia continues to strive for laws that are implemented or lived for the community to be sourced from  the  values  that  live  and  develop  in  society,  legal  entities  in  Indonesia  if  applied  then  the community  will  not  feel  objections  or  unfamiliar  with  the  legal  model.  Restorative  justice  is  the resolution of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery back to its original state, and  not  retaliation.  Law  Number  11  of  2021  concerning  Amendments  to  Law  Number  16  of  2004 concerning  the  Attorney  General  of  the  Republic  of  Indonesia  states  that  one  of  the  powers  of  the Attorney  General  is  to  set  aside  cases  in  the  public  interest.  The  AGO  feels  that  there  are  many irregularities in the criminal law system that has been in effect, therefore in this case what is meant by  "public  interest"  is  the  interest  of  the  nation  and  state  and  /  or  the  interests  of  the  wider community.  This  research  was  conducted  using  a  research  method  in  the  form  of  a  Normative Juridical method. The data collection is done by means of literature study. The research specification used  is  descriptive  qualitative.  This  study  aims  to  determine  how  restorative  justice  against  minor offenders  in  the  form  of  theft  at  the  prosecutor's  level  and  how  the  implementation  of  restorative justice  against  minor  offenders  in  the  form  of  theft  at  the  Pangkalpinang  District  Attorney's  Office studies the case of Termination of Prosecution through the Decree of Termination of Prosecution of the Pangkalpinang Kajari Number 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 dated January 13, 2022.
Keywords: Theft; Termination of Prosecution; Restorative Justice

## Abstrak
Indonesia terus mengupayakan agar hukum yang dilaksanakan atau dijalani bagi masyarakat harus bersumber  dari  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat, entitas hukum  di  Indonesia jika  diterapkan  maka  masyarakat  tidak  akan  merasa  keberatan  atau  asing  dengan  model  hukum nya.  Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku  /korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama  sama  mencari penyelesaian yang adil dengan  menekankan pemulihan kembali pada keaadan  semula, dan bukan pembalasan. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  salah  satu  wewenang  Jaksa  Agung  adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kejaksaan merasa banyak kejanggalan dalam sistem hukum pidana yang selama ini berlaku, oleh karena itu dalam hal ini yang dimaksud dengan “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/  atau  kepentingan  masyarakat luas.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  berupa  metode  Yuridis Normatif.  Pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Spesifkasi  penelitian yang  dipakai  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana restorative  justice  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  berupa  pencurian  di  tingkat  penuntut  dan bagaimana  pelaksanaan  restorative  justice  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  berupa  pencurian di  Kejaksaan  Negeri  Pangkalpinang  studi  kasus  Penghentian  Penuntutan  melalui  Surat  Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkalpinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
Kata Kunci: Pencurian; Penghentian Penuntutan; Restorative Justice

## A. Pendahuluan
Pada  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  ditentukan  bahwa  Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang.
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga
negara pemerintahan yang
melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan  harus  bebas  dari  pengaruh
kekuasaan pihak
manapun, yakni dilaksanakan  secara  merdeka  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Kejaksaan sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum dituntut  lebih  berperan  dalam  menegakkan supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan umum,  penegakan  hak  asasi  manusia  serta pemberantasan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di  dalam  Pasai  1  butir  6  Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : a.  Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b.  Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan
penuntutan
dan melaksanakan penetapan hakim.
Ketentuan  di  atas  memberi  pengertian bahwa  penuntut  umum  harus  seorang  Jaksa. Dan  tugas  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan  dalam  Pasal  13  KUHAP  bahwa penuntut  umum  adalah  Jaksa  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan hakim. Secara  garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah : 1.  Sebagai penuntut umum;
2.  Pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).
Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :
1.  Melakukan penuntutan.
2.  Melaksanakan penetapan hakim.
Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut  umum  dalam  proses  persidangan pidana  yang  sedang  berjalan.  Tugas  Jaksa sebagai  penuntut  umum  diatur  dalam  Pasal 13  KUHAP  dan  dipertegas  dalam  Pasal  137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan  penuntutan  terhadap  siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah
hukumnya dengan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  yang berwenang mengadilinya.
Namun  disisi  lain  setelah  keluarnya Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian  Penuntutan)  dengan  mendasar pada  pertimbangan  bahwa  penyelesaian perkara tindak pidana dengan
mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan  merupakan  suatu  kebutuhan hukum  masyarakat  dan  sebuah  mekanisme yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan kewenangan  penuntutan  dan  pembaharuan sistem peradilan pidana. 1
Peraturan  kejaksaan  agung  ini  sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum dalam sistem  pemidaan  di  Indonesia, artinya  hukum dipahami  sebagai  nilai-nilai  yang  secara dinamis  hidup  dan  berkembang,  hukum dipahami  bukan  hanya  semata  segudang peraturan tertulis, namun lebih dari itu adanya pemikiran  bahwa  hukum  adalah  berkaitan dengan  sendi-sendi  kehidupan  manusia  yang berkembang,  oleh  karena  itu  melihat  arah peradaban  manusia  yang  semakin  maju  dan berkembang,  maka  muncul  ide  dan  gagasan bahwa  tidak  semua  persoalan  pidana  harus berakhir  dibalik  jeruji  besi  dalam  upaya menciptakan keadilan. 2
Hukum pidana dewasa ini sudah mengarah  kepada  paradigma  bahwa  tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan. 3
Keadilan restoratif atau restorative  justice  merupakan  istilah  yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap
1 Moh.  Mahfud  MD,  2010,  Konstitusi  dan Hukum  dalam  Kontroversi  Isu,  Rajawali,  Jakarta, hlm  96  3  Achmad  Ali,  2010,  Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi
Undang-Undang  (Legis  Prudence),  Kencana, Jakarta, hlm 83
2 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1985,  Beberapa Masalah  dalam  Studi  Hukum  dan  Masyarakat, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm 53.
3 Satjipto  Rahardjo,  2012,  Ilmu  Hukum,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169.
penyelesaian  kasus-kasus  kriminal  (criminal justice)  yang  menekankan  restorasi  atau pemulihan  korban  dan  komunitas  daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai  suatu  proses  penyelesaian  perkara dengan  melibatkan  semua  stakeholders  yang berurusan  dengan  kejahatan  yang  sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan  tentang  apa  yang  sebaiknya dilakukan  dengan  memulihkan 4 penderitaan yang  diakibatkan  oleh  kejahatan  tersebut. 5 Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan  pidana yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 6
Mencermati  substansi  ketentuan  tersebut maka  dapat  dipahami  bahwa  penghentian penuntutan  secara  yuridis  hanya  dapat diberlakukan  dalam  hal  memenuhi  kualifikasi dalam  3  (tiga)  ruang  lingkup,  yaitu  pertama, tidak  terdapat  cukup  bukti,  kedua,  bukan merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  ketiga, perkara ditutup demi hukum. Adapun penghentian  penuntutan  yang  dirumuskan dalam  Perja  Penghentian  Penuntutan  adalah berorientasi  pada  prinsip  keadilan  restoratif yang  dilaksanakan  oleh  penuntut  umum
4 Nikmah  Rosidah,  2011,  Asas-Asas  Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, hlm 71.
5 S. Atalim, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 144 6 Anis  Nurwianti,  Gunarto  dan  Sri  Endah Wahyuningsih,
Implementasi Restoratif/Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang Dilakukan  oleh  Anak  di  Polres  Rembang,  Jurnal Hukum  Khaira  Ummah,  Vol.12,  No.4,  Desember 2017, hlm 708.
dengan  syarat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 Perja Penghentuan Penuntutan, yang menentukan :
1.  Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
a.  Kepentingan  korban  dan  kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b.  Penghindaran stigma negatif;
c.  Penghindaran pembalasan;
d.  Respon
dan keharmonisan masyarakat;dan
e.  Kepatutan,  kesusilaan  dan  ketertiban
umum.
2.  Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
a.  Subjek,  objek,  kategori  dan  ancaman tindak pidana;
b.  Latar
belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
c.  Tingkat  ketercelaan;  d.  Kerugian  atau akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindak pidana;
d.  Cost and benefit penanganan perkara;
Penghentian  penuntutan  dengan  dasar keadilan  restoratif  pada  dasarnya  bukanlah merupakan  suatu  hal  yang  baru,  hal  ini sebelumnya  telah  diakomodir  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  akan  tetapi prinsip  keadilan  restoratif  dimaksud  hanya dapat  diberlakukan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  sedangkan  terhadap
keadilan  restoratif  yang  ditegaskan  dalam Perja  Penghentian  Penuntutan  berlaku  bagi orang  dewasa  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Hal lain yang menarik dari Perja Penghentian Penuntutan ini adalah diterbitkan dan
diakomodir melalui peraturan internal lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga  Kejaksaan  RI,  bukan  diakomodir melalui undang-undang Terbitnya Perja Penghentian  Penuntutan  pada  dasarnya dapat dinilai sebagai suatu terobosan  hukum, sebab  esensi  dari  penghentian  penuntutan dimaksud  mensyaratkan  adanya  perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.
Hal  ini  tentunya  berbanding  terbalik dengan  ketentuan  hapusnya  kewenangan melakukan  menuntut  pidana  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  76  KUHP  sampai  dengan 85  KUHP.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka  terkait  dimilikinya  kewenangan  Jaksa untuk  menghentikan  penuntutan  dengan dasar  Perja  Penghentian  Penuntutan  perlu dilakukan  kajian  secara  komprehensif  guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul di dalamnya. Dalam
perkara pencurian yang
perkaranya  masuk  dan  diadili  di  Pengadilan serta  paling  menjadi  sorotan  adalah  kasus pencurian yang alasan, nilai serta hukumannya  tidak  lagi  mencerminkan  hukum yang  adil  dan  bermanfaat.  Padahal  hukum harusnya memberikan efek adil dan bermanfaat  bagi  semua  pihak.  Sebagai contoh  kasus  yang  disorot  oleh  masyarakat adalah  kasus  pencurian  3  (tiga)  buah  kakao yang  dicuri  oleh  seorang  nenek  tua  di Ajibarang,  Jawa  Tengah.  Kasus  pencurian tersebut bukan hanya menjadi sorotan namun
juga menimbulkan reaksi kontra dari masyarakat dan mengemukakan bahwa hukum  tidak  lagi  adil  dan  bahkan  tidak bermanfaat.  Nenek  tersebut  mencuri  barang yang jika ditukar dengan nominal harga maka harga  dari  buah  kakao  tersebut  tidak  lah sebanding  dengan  kerugian  nenek  tersebut dalam menghadiri persidangan bahkan menjadi pesakitan selama proses sidang. 7
Masyarakat  menilai  bahwa  hukum  tidak lagi menjadi adil dan bermanfaat ketika kasus pencurian ringan tersebut diselesaikan melalui  lembaga  publik  yaitu  pengadilan. Pengadilan  dengan  amar  putusan  nya menghakimi dan memutus tersangka berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku. Adapun  kasus  pencurian  ringan  tersebut sebenarnya bisa diadili tanpa harus masuk ke pengadilan.  Tidak  sesuainya  nilai  dalam  arti kerugian yang dicapai apabila kasus pencurian ringan tersebut masuk ke pengadilan  tidaklah  sedikit.  Kerugian  dalam arti  material  dan  formal.  Kerugian  biaya perkara,  tenaga  dan  waktu  hingga  hukuman yang  tidak  mencerminkan  hukum  yang  adil dan bermanfaat. 8
Dalam  perkara  apa  saja  penghentian penuntutan  demi  keadilan  restoratif  dapat dimungkinkan apalagi dalam perkara
pencurian. Penutupan perkara dapat
dilakukan  demi  kepentingan  hukum  antara lain  jika  telah  ada  penyelesaian  di  luar pengadilan. Ini lazim disebut sebagai
7 Septiayu  Restu  Wulandari,  “Penerapan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  terhadap  Tindak Pidana  Pencurian  Bernilai  Ringan”,  Jurnal  Krtha Bhayangkara,  Volume  12  No.  1,  Juni  2018,  hlm. 63.
8
afdoening  buiten  process.  Proses  ini  dapat dilakukan  dengan  ketentuan:  pertama,  untuk tidak  pidana  tertentu,  maksimum  pidana denda  dibayar  dengan  sukarela  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  dan  kedua,  telah  ada  pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.
Sebagaimana  dilihat  dalam  semangat lahirnya  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  tertuang syarat-syarat  perkara  dan  pelaku  agar  dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan  restoratif.  Syarat  mengenai  orang atau  pelaku  adalah  tersangka  baru  pertama kali  melakukan  tindak  pidana.  Lalu,  syarat mengenai  tindak  pidananya  ada  dua  hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam dengan  pidana  penjara  tidak  lebih  dari  lima tahun.  Kedua,  tindak  pidana  dilakukan dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.
Seyogyanya  yang  menjadi  inti  dari Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun 2020  adalah  adanya  kesepakatan  damai antara  pihak  korban  dengan  terdakwa, dimana seharusnya Jaksa dapat menerapkan penerapan  restorasi  (restorative  justice)  ini dengan  tujuan  agar  penanganan  perkara dapat  lebih  mengedepankan  perdamaian, khususnya  untuk  kasus-kasus  relatif  ringan dan  beraspek  kemanusiaan,  sebagaimana yang  selalu  diinstruksikan  oleh  Jaksa  Agung
Republik  Indonesia  dimana  Jaksa  harus mengedepankan  “Hati  Nurani”  dalam  setiap penanganan perkara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dapat  diartikan  sebagai cara  mencari  kebenaran  melalui  metode ilmiah,  sedangkan  metode  ilmiah  adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang  disebut  ilmu. 7 Hakikat  penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan  atau  menguji  kebenaran suatu  pengetahuan, 8 dan  dalam  upaya mengkaji,  mempelajari  atau  menyelidiki suatu  permasalahan,  untuk  memperoleh pengetahuan teoritik
yang dapat memperkaya  khasanah  ilmu  dan/atau digunakan untuk
pemecahan permasalahan  yang  sedang  dihadapi, Adapun  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah bersifat  yuridis normatif-empiris Sesuai  dengan  jenis penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif empiris maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Data  Primer yaitu  data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas dengan  melakukan  wawancara  terstruktur baik  dengan  para  pihak  yang  berperkara maupun  dengan  informan  yang  berasal dari  Kejaksaan  Negeri  Pematang Siantar dalam  hal  penerapan Restorative  Justice dalam  tindak  pidana  pengerusakan.  Data Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan  terhadap  bahan  penelitian yang  digunakan  yang  meliputi  bahan
hukum primer, seperti kasus, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Selanjutnya  data  primer  dan  data sekunder  yang  diperoleh  dinalisis  secara kualitatif  dengan  mengumpulkan  data primer dan data sekunder yang didalamnya  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dan  kemudian  dibandingkan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan akan  dijadikan  sebagai  dasar  dalam rangka menarik kesimpulan
C. Analisis Pembahasan
1.  Ketentuan Peraturan Jaksa  Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Pengertian  dari  keadilan  restoratif  atau restorative justice adalah upaya untuk memberikan  suatu  pemulihan  hubungan  dan penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya) terhadap  korban  tindak  pidana  tersebut (keluarganya)  (upaya  perdamaian)  di  luar pengadilan  dengan  maksud  dan  tujuan  agar permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat terjadinya  perbuatan  pidana  tersebut  dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan  dan  kesepakatan  diantara  para pihak.1  Diharapkan  dengan  pelaksanaan keadilan  restoratif,  yaitu  keadilan  ini  adalah suatu  proses  dimana  semua  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama memecahkan masalah
bagaimana  menangani  akibatnya  dimasa yang akan dating. 9
Dalam  hal  lain,  penerapan  restorative justice  untuk  penyelesaian  kasus  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Penerapan  restorative  justice  sebagai  bagian dari  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam penyelesaian  perkara  pidana,  di  dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak memberikan  kesempatan  khususnya  bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik  khususnya  antara  pelaku  dengan korban  dan  masyarakat  (taking  away  the conflict  from  them);  ketiga,  fakta  bahwa perasaan  ketidakberdayaan  yang  dialami sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  harus  di atasi  untuk  mencapai  perbaikan  (in  orderto achievereparation). 10
Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif  menjadi  terobosan  dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif  (restorative  justice)  merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana  yang  saat  ini  kembali  banyak disuarakan  di  berbagai  negara.  Melalui pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  dan pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat
9 Hanafi  Arief,  dkk,  “Penerapan  Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.
10 Ivo  Aertsen,  et,  al,  “Restorative  Justice  and the  Active  victim:  Exploring  the  Concept  of Empowerment”,  Journal  TEMIDA,  2011,  hlm.  8-
9.
mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan
menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan pelaku tindak pidana. 11
Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum  di  Indonesia  baik  Mahkamah  Agung, Kejaksaan
Agung, Kepolisian Republik Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu  perkara  pidana.  Pada  2012  keempat lembaga  ini  membuat  sebuah  kesepakatan bersama  yakni  Nota  Kesepakatan  Bersama Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, MenteriHukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH- 07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  KEP- 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian
Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  Serta Penerapan Keadilan Restoratif. 12
Dalam  hal  lain,  Peraturan  Kejaksaan  RI No.  15  Tahun  2020  juga  memuat  mengenai
11 Wulandari,  C..  Penyelesaian  Perkara  Pidana Melalui  Mediasi  Penal:  AccessTo  Justice  di Tingkat Kepolisian, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, hlm. 1.
12 Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati  M.,  Fitriani,  R.,  Yuliarti,  Astinana,
Thalib,  Fajar,  Hermansyah,  Bambang,  Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar,  (2020).  Covid  19  Dalam  Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press
pembatasan  pelaksanaan  keadilan  restoratif sehingga  tidak  hanya  diartikan  sebagai sebatas  sebuah  kesepakatan  perdamaian karena  jika  demikian  proses  yang  berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan  fungsi  secara  prosedur  saja sehingga  kebenaran  (khususnya  kebenaran materil)  dan  keadilan  tidak  dapat  tercapai. 13 Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif
berlabel keadilan restoratif (restorative
justice).
Adapun
keadilan
restoratif
merupakan  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 14 Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan
keadilan  restoratif  menjadi  terobosan  dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif  (restorative  justice)  merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana  yang  saat  ini  kembali  banyak disuarakan  di  berbagai  negara.  Melalui pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  dan pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat
13 Sarwirini,  Implementasi  Restorative  Justice Dalam  Penegakan  Hukum  Pajak,  Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2021, hal. 384
14 Mahendra,  Adam  Prima,  “Mediasi  Penal Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178
mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan
menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement  (penegakan  hukum).  Sistem tersebut  sistem  tersebut  pajak  operasional ketentuan  perundangundangan  agar  dapat mengatasi  kriminalitas  untuk  menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem
peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan  sosial  yang  lebih  baik.  Aspek sosial yang berasaskan manfaat (expediency) seharusnya  dapat  diperhatikan  oleh  sistem peradilan pidana. 15
Sistem  peradilan  pidana  ini  dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam  jangka  pendek.  Sedangkan  untuk jangka  panjang,  sistem  peradilan  pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan  sosial  yang  lebih  baik  di  masa depan.  Jika  tujuan  tersebut  tidak  dapat terwujud  maka  ada  ketidakwajaran  dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.
Ide  dasar  dari  adanya  alternatif penyelesaian  dalam  perkara  pidana  adalah dikaitkan
dengan    sifat    hukum    pidana    itu    sendiri. Van    Bammelem        berpendapat,    bahwa hukum  pidana  itu    merupakan  ultimum remediumsebaiknya    ada    pembatasan, artinya    kalau        bagian    lain    dari hukum    itu tidak    cukup    menegaskan    norma-norma yang    diakui    oleh    hukum,    barulah    hukum
15 D.S.,  Dewi  dan  Fatahilah  A.  Andi  Hamzah, 2008,
pidana    diterapkan.    Ancaman    pidana merupakan    suatu  ultimum    remedium, (upaya  terakhir). Hal     ini     berarti     bahwa ancaman          pidana          akan          ditiadakan, tetapi          selalu          harus  mempertimbangkan untung    ruginya    ancaman    pidana    itu,    dan harus    menjaga    agar    jangan  sampai  obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya. 16
Dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali  mereka  tampil  terlalu  kaku,  hal  ini dapat  dimegerti  karena  birokrat  sangat  ketat memegang  aturan.  Polisi  sebagai  salah  satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama  untuk  keberhasilan  penyelesaian kasus. Kepolisian  merupakan  lembaga dalam subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana yang  mempunyai  kedudukan  pertama  dan utama. 16 Menurut Muladi, model yang cocok untuk  sistem  peradilan  pidana  Indonesia adalah  yang  mengacu  kepada  daad-dader strafrecht yang disebutnya 17
Untuk menjawab permaslalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu  berujung  pada  penghukuman  pidana penjara,  maka  solusi  yang  baru-  baru  ini muncul berkaitan  dengan kewenangan penuntut  umum  menghentikan  penuntutan berdasarkan  konsep restorative  justice yaitu Perja  No.  15  tahun  2020 , perlu  di  berikan
16 Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm10 17 Harkristuti  Harkrisnowo,  Rekonstruksi Konsep  Pemidanaan  :  Suatu  Gugatan  Terhadap Proses  Legislasi  Dan  Pemidanaan  Di  Indonesia, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.
apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan  pelaku,  korban,  dan masyarakat dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana tersebut.
Adapun
yang menjadi pertimbangan  dalam  Perja  No.  15  tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:
a. bahwa  Kejaksaan  Republik  Indonesia sebagai  lembaga  pemerintahan  yang melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan  hokum  dan  mengindahkan norma  keagamaan,  kesopanan,  dan kesusilaan,  serta  wajib  menggali  nilai- nilai  kemanusiaan,  hukum,  dan  keadilan yang hidup dalam masyarakat;
b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif  yang  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak pidana  yang  tidak  berorientasi  pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme  yang  harus  dibangun  dalam pelaksanaan  kewenangan  penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
c. bahwa  Jaksa  Agung  bertugas  dan berwenang mengefektifkan proses penegakan  hokum  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  dengan  memperhatikan asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan biaya  ringan,  serta  menetapkan  dan merumuskan kebijakan penanganan
perkara  untuk  keberhasilan  penuntutan yang  dilaksanakan  secara  independen demi  keadilan  berdasarkan  hukum  dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan
keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 4
1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan  dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban  dan kepentingan hukum  lain yang
dilindungi;
b. penghindaran stigma negatif;
c. penghindaran pembalasan;
d. respon  dan  keharmonisan  masyarakat; dan
e. kepatutan,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan mempertimbangkan:
subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
a. latar  belakang  terjadinyajdilakukannya tindak pidana;
b. tingkat ketercelaan;
c. kerugian  atau  akibat  yang  ditimbulkan dari tindak pidana
d. cost and benefit penanganan perkara;
e. pemulihan  kembali  pada  keadaan semula; dan
f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

## Pasal 5
1. Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi hukum  dan  dihentikan  penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak  pidana  hanya  diancam  dengan pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima) tahun; dan
c. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana tidak  lebih  dari  Rp2.500.000,OO  (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk  tindak  pidana  terkait  harta  benda, dalam  hal  terdapat  kriteria  atau  keadaan yang  bersifat  kasuistik  yang  menurut pertimbangan
3. Penuntut Umum  dengan persetujuan
Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap
memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

## 2.
Penghentian Penuntutan Terhadap
Tindak  Pidana  Pencurian  di  bawah  Dua
Juta  Rupiah  Berdasarkan  Keadilan
Restoratis Justice.
Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang
Penyelesaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan (Tipiring)  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan  penafsiran  tentang  nilai  uang pada  Tipiring  dalam  KUHP.  Dalam  Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya
memberikan keringanan kepada hakim agung dalam  bekerja,  namun  juga  menjadikan pencurian  dibawah  2,5  juta  tidak  dapat ditahan.
Dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2012 Pasal  1,  dijelaskan  bahwa  kata-kata  "dua
ratus  lima  puluh  rupiah"  dalam  Pasal  364, 373,  379,  384,  407  dan  482  KUHP  dibaca menjadi  Rp  2.500.000,00  atau  dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah.  Kemudian,  pada  Pasal  2 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dijelaskan,  apabila  nilai barang atau  uang tersebut bernilai tidak lebih dari  Rp  2,5  Juta,  Ketua  Pengadilan  segera menetapkan Hakim Tunggal untuk
memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan
Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan  bahwa  tiap  jumlah  maksimum hukuman  denda  yang  diancamkan  dalam KUHP  kecuali  Pasal  303  ayat  1  dan  ayat  2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
Perma ini memberikan kemudahan kepada  terdakwa  yang  terlibat  dalam  perkara tipiring  tidak  perlu  menunggu  persidangan berlarut-larut  sampai  ke  tahap  kasasi  seperti yang  terjadi  pada  kasus  Nenek  Rasminah, pencurian  piring  yang  sampai  kasasi.  "Jadi tidak  usah  lagi  gonjang-ganjing  mengenai kasus  anak  yang  mencuri  sendal  dan  nenek yang  mencuri  piring  sampai  berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai.
Banyaknya  perkara-perkara  pencurian dengan  nilai  barang  yang  kecil  kini  diadili  di Pengadilan  cukup  mendapatkan  sorotan masyarakat.  Masyarakat  umumnya  menilai bahwa  sangatlah  tidak  adil  jika  perkara- perkara  tersebut  diancam  dengan  ancaman hukuman  5  (lima)  tahun  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  362  KUHP  oleh  karena  tidak
sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.  Jika  kita  bandingkan  dengan  para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu  hal  ini  menimbulkan  reaksi  yang membuat geram masyarakat.
Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2012  dimana  nilai  nominal dalam  KUHP  untuk  pencurian  dikalikan dengan  10.000,-  sehingga  harus  dibaca menjadi  senilai  Rp.  2.500.000,-  Salah  satu tindak  pidana  pencurian  itu  adalah  pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Kehilangan  barang  di  Supermarket  bisa disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu pencurian oleh karyawan
(internal
theft/employee  theft),  kesalahan  distributor, pencurian oleh konsumen (shoplifting), kegagalan sistem
atau kesalahan administrasi.
Dari  keempat  faktor  penyebab  kerugian tersebut,  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam penulisan  proposal  ini  adalah  shoplifting (Pencurian  oleh  Konsumen)  karena  dapat menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar bagi  pengusaha  supermarket.  Supermarket merupakan  salah  satu  ciri  dari  adanya kehidupan  yang  modern  serba  cepat  dan praktis.  Ciri  utama  dari  supermarket  adalah melayani diri sendiri. Di dalam supermarket ini menyediakan  berbagai  macam  kebutuhan manusia  dari  bahan  makanan  sampai  alat komunikasi  tersedia  di  sana.  Karena  ciri utama  dari  supermarket  inilah  yang  membuat maraknya  atau  berkembangnya  suatu  tindak pidana pencurian di supermarket.
Untuk  menanggulangi  kejahatan  dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan
kebijakan  penindakan  dan  antisipasi  yang menyeluruh.  Tindak  pidana  dan  kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang  luas,  dewasa  ini  menuntut  penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan  sanksi  hukum  dan  kebijakan penangkalan  yang  tepat  guna,  sesuai  hukum yang  berlaku  yang  dampaknya  diharapkan dapat  mengurangi  sampai  batas  minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.
Menurut  Pasal  362  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  bahwa Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu, yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak sembilan ratus rupiah.
Selanjutnya  terkait  perbuatan  pidana pencurian  ringan,  KUHP  mengaturnya  di dalam Pasal 364, yang selengkapnya
menggariskan bahwa Perbuatan yang
diterangkan  dalam  Pasal  362  dan  Pasal  363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan  dalam  Pasal  363  butir  5,  apabila tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan tertutup yang  ada rumahnya, jika harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua puluh  limarupiah,  diancam  karena  pencurian ringan  dengan  pidana  penjara  paling  lama tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak dua ratus lima puluh rupiah.
Pada praktik hukum di lapangan, ketentuan  Pasal  364  KUHP  tersebut  sangat jarang  dipergunakan  oleh  penegak  hukum. Fenomena itu terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena ukuran nilai kerugian akibat
tindak  pidana  ringan  dan  denda  yang  dapat dijatuhkan sangatlah kecil. Ketentuan mengenai harga barang yang dicuri tidak lebih dari  dua  puluh  lima  rupiah,  dan  denda  paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, tentu saja sudah sangat tidak sesuai dengan nilai rupiah saat  ini.  Oleh  karena  itu,  penegak  hukum lebih  banyak  menggunakan  Pasal  362  KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian,
meskipun pencurian yang dilakukannya tergolong ringan.
Penerapan  Pasal  362  KUHP  untuk pelaku  pencurian  yang  tergolong  ringan, kemudian juga menimbulkan persoalan. Persoalan  utama  adalah  penerapan  Pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat  mencapai  keadilan  sebagai  salah satu  hakekat  atau  tujuan  mendasar  dari penegakan  hukum,  karena  nilai  dari  barang yang  dicuri  tidak  seimbang  dengan  lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
Disamping  itu,  dari  sisi  penyelesaian perkara  pidana,pengenaan  Pasal  362  KUHP terhadap  pelaku  pencurian  ringan,  akan menambah beban penegak hukum,memperlambat  kinerja  penyelesaian perkara  pidana,  dan  menyebabkan  over kapasitas  pada  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN).  Terkait  fenomena  hukum  tersebut, Mahkamah  Agung  melakukan  inisiasi  berupa penerbitan Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana
Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.Berdasarkan peraturan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan tentang batasan tindak pidana ringan dan denda yang dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak
pidana  ringan.  Mengenai  denda  yang  dapat dijatuhkan  diatur  di  dalam  Pasal  1  yang menggariskan  bahwa  “Kata-kata  "dua  ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354, 373, 379, 384,  407  dan  Pasal  482  KUHP  dibaca menjadi Rp. 2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu  rupiah)”.  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun 2012 menentukan bahwa :
Ayat  1  :  Dalam  menerima  pelimpahan perkara  Pencurian,  Penipuan,  Penggelapan, Penadahan  dari  Penuntut  Umum,  Ketua Pengadilan  wajib memperhatikan nilai  barang atau  uang  yang  menjadi  obyek  perkara  dan memperhatikan  Pasal  1  di  atas.  Ayat  2  : Apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut bernilaitidak  lebih  dari  Rp  2.500.000,00  (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat yang  diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP. Ayat 3 : Apabila terhadap terdakwa sebelumnya  dikenakan  penahanan,  Ketua Pengadilan  tidak  menetapkan  penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
Jika  diteliti  ketentuan  pasal-pasal  dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  02  Tahun  2012,  Perma Nomor  02  Tahun  2012  hanya  mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, dan tidak serta-merta  menerapkan  Restoratif  Justice. Pencurian  ringan  tetap  dilakukan  proses hukum  baik  ditingkat  penyidikan,  penuntutan dan  pengadilan,  hanya  terhadap  pelaku  tidak boleh  dilakukan  penahanan  dan  proses
dipengadilan  dengan  hakim  tunggal.  Artinya tindakan  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh manajemen Chandra Supermarket tidak sesuai dengan perataruran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012
Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pencurian  merupakan  salah  satu  tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan alasan faktor ekonomi yang rendah dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya, pelaku mengambil  cara  yang  paling  mudah  dan paling  cepat  yaitu  melakukan  pencurian dengan  mengambil  barang  dari  orang  lain yang  bukan  haknya.  Di  dalam  hukum  positif Indonesia,  pencurian  telah  dijelaskan  dalam Bab  XXII  KUHP.  Adapun  dalam  Pasal tersebut dijelaskan beberapa macam tingkatan beserta hukumannya: 18
1.  Pencurian biasa
Pencurian  biasa  diatur  dalam  Pasal  362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus rupiah”.
18 Marlina, i2012, iPeradilan iPidana iAnak idi iIndonesia:  iPengembangan  iKonsep  iDiversi  idan iRestorative  iJustice,  iBandung:  iRefika  iAditama, iHlm. i180-181

## 2.  Pencurian ringan
Pencurian  ringan  diatur  dalam  Pasal  364 KUHP  yang  berbunyi  “perbuatan  yang diterangkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan  tertutup  yang  ada  dirumahnya, jika  harga  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari dua  ratus  lima  puluh  rupiah,  diancam  karena pencurian  ringan  dengan  pidana  penjara paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.
Berdasarkan  data  statistik  kriminal  yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah kejahatan menurut jenis kejatan, pada tahun 2020 tindak pidana  pencurian  di  seluruh  Indonesia sebanyak  23.984  kasus  dan  pencurian dengan  pemberatan  sebanyak  25.686  kasus. Kemudian  berdasarkan  data  SDP  Publik Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  pada tahun  2020  terdapat  33.822  narapidana  dan 1.200  Tahanan  yang  menghuni  Lapas  dan Rutan  di  seluruh  indonesia.  Over  iapasitas iang  ierjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi salah  permasalahan  serius  yang  menjadi perhatian Pemerintah. 19
Berdasarkan  data  SDP  Publik  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 jumlah  Tahanan  dan  Narapidana  di  seluruh Indonesia  sebanyak  193.037  dari  total kapasitas  Lapas  dan  Rutan  di  seluruh
19 Hadi  iSoepono,  i2010,  iKriminalisasi  iAnak iTawaran  iGagasan  iRadikan  iPeradilan  iAnak iTanpa iPemidanaan, iJakarta: iGramedia iPustaka iUtama, iHlm. i2
Indonesian hanya 135.561. terdapat kelebihan  hunian  sekitar  142%  dengan kondisi  besaran  over  kapasitas  tiap  wilayah berbeda.  Berdasarkan  data  SDP  Publik Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  per  1 Januari  2022  Kantor  Wilayah  DKI  Jakarta mengalami  over  kapasitas  sampai  299%. Kondisi  over  kapasitas  menjadi  penyebab berbagai persoalan di dalam Lapas dan Rutan antara lain berdampak pada kondisi kesehatan  dan  suasana  psikologis  warga binaan  dan  tahanan  yang  buruk,  mudahnya terjadi  konflik  antar  penghuni  iapas  /  Rutan, pembinaan  tidak  berjalan  dengan  baik  dan optimal  karena  keterbatasan  sarana  dan prasarana yang ada.
Kondisi over kapasitas pada Lapas / Rutan juga sering menjadi penyebat adanya kerususan  dan  kasus  pelarian  warga  binaan dan  tahanan  karena  pengawasan  yang  tidak maksimal  akibat  dari  tidak  seimbangnya jumlah penjaga tahanan / petugas pemasyarakatan  dengan  penghuni  Lapas  / Rutan.  Selain  itu,  dengan  kondisi  over kapasitas  di  Lapas  dan  Rutan  sering disalahgunakan  oleh  oknum  petugas  melalui praktik sewa kamar. 20
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia  menurut  Undang  Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, penegakan  hukum  dilakukan  oleh  Kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan.  Selain  itu,  ahli hukum juga menyebutkan
Petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak  hukum.  Seluruh  Aparat  Penegak
20 iSudikno iMertokusumo i& iA. iPitlo, i1993, iBab  i–  iBab  iTentang  iPenemuan  iHukum, iBandung: iCitra iAditya iBakti, ihlm. i1
Hukum  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan pidana  diharapkan  bekerjasama  membentuk intergrated  criminal  justice  administration. Pengertian  penuntutan  diatur  dalam  Pasal  1 angka  7  KUHAP  serta  dalam  UU  Nomor  11 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  yaitu  tindakan  penuntut umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang  ini  dengan  permintaan  supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  Hakim  di  sidang Pengadilan.
Yang  dimaksud  dengan  Penuntut  Umum adalah  Jaksa  yang  diberikan  wewenang  oleh
Undang – Undang untuk melakukan penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan Hakim.  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian  tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP  terhadap  pelaku  tindak  pidana ringan,  dalam  menerapkan  sanksi  pidana wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Dalam nota kesepakatan bersama tersebut  disebutkan  bahwasanya  keadilan restoratif
(restorative justice) adalah
penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  tahap
penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku  /  korban,  dan  tokok masyarakat  terkait  untuk  bersama –  sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian  tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif  (restorative  justice)  dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, serta sebagai pelaksana Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP ke seluruh Aparat Penegak Hukum.
Yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364,  373,  379,  384,  407,  dan  Pasal  482 KUHP  yang  diancam  dengan  pidana  penjara paling  iama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  i0.000 (sepuluhribu)  kali  lipat  dari  denda.  Dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor 2  Tahun  2012  Pasal  1  menyebutkan  bahwa kata –  kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah” dalam  pasal  364,  373,  379,  384,  407,  dan Pasal  482  KUHP  dibaca  menjadi  Rp. 2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). Tujuan  dari  Nota  Kesepakatan  Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM,  Jaksa  Agung,  Kepala  Kepolisian
tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah denda,  acara  pemeriksaan  cepat,  serta penerapan  keadilan  restoratif  (restorative justice) adalah:
a. memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan
b. sebagai  pedoman  bagi  Aparat  Penegak Hukum  dalam  menyelesaikan  perkara tindak pidana ringan
c. memudahkan  para  hakim  dalam  memutus perkara tindak pidana ringan
d. n  kelebihan  kapasitas  pada  Lapas  dan
Rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia, serta
e. menyepakati  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  penerapan  penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda
Asas  dominus  litis  dikaitkan  dengan penuntutan  ialah  asas  yang  memberikan wewenang
monopoli kepada badan penuntutan,  sehingga  tiada  badan  lain  dapat melakukan  penuntutan.  Wewenang  monopoli mengakibatkan  penuntut  umum  berwenang melakukan  tindakan  apapun  yang  berkaitan dengan  penuntutan  termasuk  penghentian penuntutan.13  UU  Nomor  11  Tahun  2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia menyebutkan  bahwa  salah  satu  wewenang Jaksa  Agung  adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan bangsa  dan  negara  dan/  atau  kepentingan
masyarakat luas. Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor  15  Tahun  2020  mengatur  tentang
Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan  Restoratif  merupakan  wujud  dari penuntut  umum  untuk  menawarkan  upaya perdamaian  kepada  korban  dan  tersangka. Perja  ini  memberikan  kewenangan  kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan  keadilan  restorarif.  hal  ini merupakan  terobosan  dalam  penyelesaian tindak  pidana.  disebutkan  dalam  Perja tersebut  bahwa  keadilan  restoratif  adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  / korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama  sama  mencari  penyelesaian  yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keaadan semula, dan bukan pembalasan.  Perja  Nomor  15  tahun  2020 mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pemulihan kembali keadaan  semula  menggunakan  pendekatan restoratif  justice  dilakukan  dengan  cara menghentikan penuntutan.

## D. Kesimpulan
Peraturan  Kejaksaan  (Perja)  Nomor  15 Tahun  2020  mengatur  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Perja tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara  diluar  pengadilan  dengan  pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan restoratif justice dilakukan
dengan cara menghentikan penuntutan. Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila
terpenuhi  syarat  antar  lain:  tersangka  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana,  tindak pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda atau  diancam  dengan  pidana  penjara  tidak lebih  dari  5  (lima)  tahun,  tindak  pidana dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  dari  tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah ada kesepakatan perdamaian  antara  Korban  dan  Tersangka, dan masyarakat merespon positif.
Pelaksanaan Pelaksanaan Restorative
Justice  Penghentian  penuntutan  terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
merupakan  implementasi  dari  asas  dominus litis,  serta  sudah  sesuai  dengan  mekanisme pelaksanaan restorative
justice yang dilaksanakan ditingkat kejaksaan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan  bahwasanya  apabila  syarat –
syarat terpenuhi,  perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif  antara  lain:  tersangka  baru  pertama kali  melakukan  tindak  pidana,  tindak  pidana dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah), serta  antara  tersangka  dan  korban  telah  ada kesepakatan.

## Daftar Pustaka
Anis  Nurwianti,  Gunarto  dan  Sri  Endah
Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/Restorative  Justice  dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh  Anak di Polres
Rembang,  Jurnal  Hukum  Khaira Ummah,  Vol.12,  No.4,  Desember 2017
Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi,
Rineka Cipta, Jakarta, hlm10
D.S.,  Dewi  dan  Fatahilah  A.  Andi  Hamzah, 2008,
Gani,  Nur  Salwiyani,  Fitriana,  A.  Dian,  Sila, Anugrahwati  M.,  Fitriani,  R.,  Yuliarti, Astinana,  Thalib,  Fajar,  Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad,  &  Umar,  Nugrah  Juniar, (2020).  Covid  19  Dalam  Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara
Press Hadi  iSoepono,  i2010,  iKriminalisasi  iAnak iTawaran iGagasan iRadikan
iPeradilan iAnak iTanpa iPemidanaan, iJakarta:  iGramedia  iPustaka  iUtama, iHlm. i2
Hanafi  Arief,  dkk,  “Penerapan  Prinsip Restorative  Justice  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli
2018 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan
Pemidanaan  Di  Indonesia,  Orasi Pada  Upacara  Pengukuhan  Guru Besar  Tetap  Dalam  Hukum  Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.
Ivo  Aertsen,  et,  al,  “Restorative  Justice  and the  Active  victim:  Exploring  the Concept  of  Empowerment”,  Journal TEMIDA, 2011
Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan  Restoratif”,  Jurnal  Jurist- Diction, 3(4), 2020, hlm. 1153 –1178
Marlina,  i2012,  iPeradilan  iPidana  iAnak  idi iIndonesia:  iPengembangan  iKonsep iDiversi  idan  iRestorative  iJustice,
iBandung:  iRefika  iAditama,  iHlm. i180-181 Moh.  Mahfud  MD,  2010,  Konstitusi  dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali,  Jakarta,  hlm  96  3  Achmad Ali,  2010,  Menguak  Teori  Hukum
(Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legis
Prudence), Kencana, Jakarta
Nikmah  Rosidah,  2011,  Asas-Asas  Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1985,  Beberapa Masalah  dalam  Studi  Hukum  dan Masyarakat,  Remadja  Rosdakarya, Bandung S.  Atalim,  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Kritik Inheren  Terhadap  Pengadilan  Legal- Konvensional,  Jurnal  Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013 Sarwirini,  Implementasi  Restorative  Justice Dalam  Penegakan  Hukum  Pajak,
Yuridika, Volume 29 No 3,
September-Desember 2021 Satjipto  Rahardjo,  2012,  Ilmu  Hukum,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169. Septiayu  Restu  Wulandari,  “Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian Bernilai Ringan”, Jurnal Krtha Bhayangkara,  Volume  12  No.  1,  Juni
2018 Sudikno  iMertokusumo  i&  iA.  iPitlo,  i1993, iBab  i –  iBab  iTentang  iPenemuan iHukum,  iBandung:  iCitra  iAditya iBakti Wulandari,  C..  Penyelesaian  Perkara  Pidana Melalui  Mediasi  Penal:  AccessTo Justice  di  Tingkat  Kepolisian,  Jurnal HUMANI  Hukum  Dan  Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018
1.