Pendekar : Jurnal  Pendidikan  Berkarakter http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendekar ISSN 2615-1421 |
10.31764
Vol. 5 No. 3 September 2022, Hal. 211-218

## PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK
Era Prestoroika 1* , Debbie Yuari Siallagan 2 , Agus Eko Tejo Sasongko 3
1,2,3 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia
1 prestoroika_09@yahoo.com , 2 debbie.yuari@gmail.com , 3 agusekotejosasongko@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 20-08-2022 Disetujui: 30-09-2022 Abstrak : Pelaksanaan PPDB Jenjang Sekolah Dasar dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang  radiusnya  terdekat  dari  tempat  tinggalnya. Dengan  adanya  sistem  zonasi  diharapkan adanya pemerataan sekolah dan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  terdapat  banyak  permasalahan,  mengenai  sebaran sekolah  yang  tidak  merata  dikarenakan  jumlah  penduduk  yang  tidak  merata  pada  suatu daerah,  minimnya  sosialisasi  yang  mengakibatkan  banyak  orang  tua  siswa  yang  belum paham dan mengerti mengenai sistem zonasi, pihak sekolah dan pihak pemerintah setempat tidak bisa memastikan batas-batas zonasi sehingga ada calon peserta didik baru tidak bisa mendaftarkan  diri  dan  gagal  masuk  ke  sekolah  terdekat  padahal  berada  dalam  zonasi. Terakhir  mengenai  daya  tampung  server  yang  masih  minim  untuk  bisa  diakses  secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui penerapan sistem zonasi penerimaan peserta  didik  baru  jenjang  sekolah  dasar  di  Kota  Pontianak.  Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Tehnik  pengumpulan data  yang digunakan  adalah wawancara, observasi  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur  pelaksana kebijakan ini yaitu dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua siswa belum memahami sepenuhnya  mengenai  isi  dari  sebuah  kebijakan.  Sekolah  yang  tidak  merata  di  tiap kecamatan,  khususnya  di  kecamatan  Pontianak  Timur  terjadi  lonjakan  pertumbuhan penduduk  yang  tidak  diiringi  dengan  jumlah  sekolah  dasar  serta  ketersediaan  sarana  dan prasarana  sekolah.  implementor  juga  belum  memiliki  kapabilitas  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  tidak  langsung  memberikan  solusi  atas  permasalahan  yang  terjadi  di dinas maupun di sekolah.
Abstract: The  implementation  of  New  Student  Admission  the  Elementary  School  Level  is carried  out  with  a  Zoning  System.  This  system  requires  students  to  receive  education  in schools that are the closest radius from where they live. With the zoning system, it is hoped that  there  will  be  equity  in  schools  and  increase  access  to  education  services  in  public schools.  However,  in  its  implementation  there  are  many  problems,  such  as  the  uneven distribution  of  schools  due  to  the  uneven  population  in  an  area,  the  lack  of  socialization which  results  in  many  parents  of  students  who  do  not  understand  and  understand  the zoning  system,  the  school  and  the  local  government  which  are  not  able  ensure  the boundaries of zoning so that prospective new students cannot register and fail to enter the nearest  school  even  though  they  are  in  the  zoning.  Furthermore,  regarding  the  server capacity which is still minimal to be accessed simultaneously. The purpose of this study was to determine the application of the zoning system for the acceptance of new students at the elementary  school  level  in  Pontianak.  This  study  employs  a  qualitative  descriptive  method with  interviews,  observations  and  documentation  studies  as  data  collections.  The  research findings showed that the implementing elements of this policy, namely the education office, the  school,  and  parents  of  students  did  not  fully  understand  the  policy.  Schools  are  not evenly distributed in each sub-district, especially in the sub-district of East Pontianak, there is a surge in population growth which is not accompanied by the number of primary schools and the availability of school facilities and infrastructure. In addition, the implementor also does  not  have  the  capability  to  solve  problems  that  do  not  directly  provide  solutions  to problems that occur at the office or at school.
Kata Kunci: PPDB
Sistem Zonasi
Sekolah

## —————————— ◆ ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pemerintah
memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan  proses  pendidikan  bagi  warga negaranya  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  ini  tercantum
dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal  11  butir  (1)  yang  berbunyi:  “Pemerintah  dan Pemerintah  daerah  wajib  memberikan  Pendidikan  yang layak dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warganegaranya
tanpa  diskriminasi  (P.  R.  Indonesia,  2006) .”  Selain tercantum  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional,  hak  untuk  mendapatkan  Pendidikan  bagi seluruh  warganegara  juga  dimuat  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pas al  31  (1)  “Setiap  warga  negara berhak  mendapat  Pendidikan,  (2)  Setiap  warga  negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (R. Indonesia, 1959).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan  peraturan  No.  51  Tahun  2018  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak- Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan.    Peraturan  ini  dibuat  sebagai  petunjuk  teknis dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  yang dilakukan  oleh  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Indonesia. Melalui Permendikbud tersebut, prinsip yang dikedepankan  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru adalah  nondiskriminatif,  objektif,  transparan,  akuntabel, dan  berkeadilan  untuk  mendorong  peningkatan  akses layanan pendidikan (P. Indonesia, 2018).
Pendaftaran PPDB Jenjang Sekolah Dasar (SD) salah satunya  menggunakan  sistem  zonasi.  Sistem  zonasi adalah  sistem  yang  mewajibkan  anak  didik  untuk mengenyam  pendidikan  di  sekolah  yang  radiusnya terdekat dari tempat tinggalnya (Wahyuni, 2019). Sistem zonasi  menjadi  pertimbangan  jarak  rumah  ke  sekolah yang  didaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon  peserta  didik  baru  (Khasanah,  2018).  Zonasi menjadi  basis  data  dalam  perumusan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  peta  sebaran  distribusi  guru, ketersediaan  sarana  prasarana  dan  fasilitas  sekolah, termasuk wajib belajar 12 tahun (Candiasa, 2013). Sistem zonasi  mempermudah  pemerintah  pusat  dan  daerah untuk  memetakan  dan  memberikan  peningkatan  akses pendidikan,  baik  terkait  fasilitas  sekolah,  metode pembelajaran,  maupun  kualitas  dan  distribusi  guru, sehingga  dapat  mempercepat  pemerataan  mutu pendidikan  di  seluruh  daerah  (Hijrawadi  et  al.,  2020). Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  sistem  zonasi  dalam PPDB diharapkan dapat mempermudah dalam pelayanan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
Penerapan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  memberikan dampak  positif  yaitu  adanya  pemerataan  kualitas sekolah, peluang putera daerah untuk masuk ke sekolah terdekat  lebih  besar,  jarak  sekolah  yang  dekat  dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda, dapat meminimalisir kemacetan, dan orang tua bisa memantau pergaulan  anak  anaknya  (Syusilayarni  et  al.,  2021). Penerapan  sistem  zonasi  ini  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  akses  layanan  pendidikan  di  sekolah negeri  tanpa  memandang  kelas  ekonomi  orang  tua siswa (Sagita Cahyani et al., 2020).
Penerapan  sistem  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  jenjang  SD  di  Kota  Pontianak khususnya  di  Kecamatan  Pontianak  Timur,  setelah dilakukan observasi masih terdapat beberapa permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  Permasalahan yang  dihadapi  mengenai  sebaran  sekolah  yang  tidak merata.  Penerapan  zonasi  berdasarkan  zonasi  tempat tinggal berdampak terhadap pemerataan sebaran siswa, ada sekolah yang tidak mencukupi kuota dan sebaliknya sekolah yang berada di lingkungan padat penduduk bisa melebihi  kuota  (Safitri  &  Yusran,  2021).  Permasalahan selanjutnya, banyak orang tua siswa yang belum paham dan  mengerti  mengenai  sistem  zonasi  dan  bagaimana prosesnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  minimnya sosialisasi  sistem  zonasi  PPDB  baik  dari  pemerintah daerah  maupun  dari  pihak  sekolah.  Selanjutnya,  pihak sekolah  dan  pihak  pemerintah  setempat  tidak  bisa memastikan  batas-batas  zonasi  sehingga  ada  calon peserta  didik  baru  tidak  bisa  mendaftarkan  diri  dan gagal masuk ke sekolah terdekat padahal mereka berada dalam  zonasi  dan  akhirnya  mendaftar  pada  sekolah swasta  yang  memerlukan  banyak  biaya  Pendidikan. Terakhir  mengenai  daya  tampung  server  yang  masih minim  untuk  bisa  diakses  secara  bersamaan  sehingga akses halaman website sering error/tidak bisa diakses. Berdasarkan  dari  permasalahan  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  jenjang  Sekolah  Dasar  di  Kota Pontianak. Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  jenjang  Sekolah Dasar  di  Kota  Pontianak  khususnya  di  Kecamatan Pontianak  Timur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah mengetahui  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  jenjang  Sekolah Dasar di Kota Pontianak. Manfaat dari tinjauan ini adalah Sebagai  bahan  dalam  merumuskan  kebijakan  di  tingkat daerah  dalam  melakukan  perbaikan  penerapan  sistem zonasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya,  serta  dapat  memberikan  masukan  positif dalam  pemerataan  akses  pendidikan  dan  layanan pendidikan bagi masyarakat.
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan Menurut  Deddy  (Mulyadi,  2016)  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan  publik  adalah:  1)  isi  atau content  kebijakan; kebijakan yang baik dari content setidaknya mempunyai sifat- sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok  target,  didukung  oleh  sumberdaya  manusia dan  finansial  yang  baik;  2)  implementor  dan  kelompok target;  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tergantung pada  pelaksanaan  kebijakan (implementator)  dan kelompok  target (target  groups).  Implementator  harus
mempunyai  kapabilitas,  kompetensi,  komitmen  dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan  arah  dari  penentu  kebijakan (policy  makers), selain  itu,  kelompok  target  yang  terdidik  dan  relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada  kelompok  yang  tertutup,  tradisional  dan heterogen.  Lebih  lanjut,  kelompok  target  yang merupakan  bagian  besar  dari  populasi  juga  akan mempersuli  keberhasilan  implementasi  kebijakan;  3) lingkungan;  keadaan  sosial  ekonomi,  politik,  dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan  kebijakan  publik.  Kondisi  ekonomi  sebuah masyarakat  maju,  sistem  politik  yang  stabil  dan demokratis,  dukungan  baik  dari  konstituen  maupun  elit pengusaha,  dan  budaya  keseharian  masyarakat  yang mendukung  akan  mempermudah  implementasi  sebuah kebijakan.
Penerapan  kebijakan  publik  memang  seharusnya dilakukan  dengan  beberapa  faktor-faktor  keberhasilan kebijakan  agar  kebijakan  tersebut  dapat  mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Pemahaman terhadap isi  kebijakan  oleh  implementor  tentunya  harus  menjadi kewajiban  yang  dimiliki  karena  jika  implementor kebijakan  tidak  memahami content  kebijakan  maka kebijakan  itu  tidak  akan  diimplementasikan  dengan benar,  dinas  pendidikan  kota  pontianak  sebagai implementor  dari kebijakan ini harus  memahami semua sistem  zonasi  peserta  didik.  Jika  dinas  pendidikan memahami  isi  kebijakan  maka  komunikasi  implementor terhadap target grup  akan menjadi baik dan juga  harus didukung  oleh  sumberdaya  manusia  dan  finansial  yang baik agar penerapan kebijakan sistem zonasi ini berjalan dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Kondisi lingkungan baik dari kondisi sosial, ekonomi dan politk  membuat  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  ini mudah  untuk  diimplementasikan.  Sistem  demokrasi yang  stabil,  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik,  majunya masyarakat itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap dukungan penerapan kebijakan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  No  51  Tahun  2018 tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah Kejuruan . Tujuan  kebijakan  tersebut  adalah  menjamin penerimaan  peserta  didik  baru  berjalan  secara  objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan  berkeadilan dalam  rangka  mendorong  peningkatan  akses  layanan pendidikan.  Nondiskriminatif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dikecualikan  bagi  sekolah  yang  secara khusus  melayani  peserta  didik  dari  kelompok  gender atau agama tertentu (P. Indonesia, 2018).
Berdasarkan Kemendikbud No 51 Tahun 2018 seleksi calon  peserta  didik  baru  kelas  1  (satu)  SD  atau  bentuk
lain  yang  sederajat  mempertimbangkan  kriteria  dengan urutan  prioritas  sebagai  berikut:  a)  usia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1);  dan  b)  jarak  tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya  (P. Indonesia, 2018)s.
Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  sama,  maka  penentuan  peserta  didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang  paling  dekat  dengan  satuan  pendidikan.  Jika  usia dan/atau  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  sama,  maka  peserta  didik  yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penerimaan peserta  didik  baru  jenjang  Sekolah  Dasar  selain mempertimbangkan usia dari anak, jarak tempat tinggal ke  sekolah  sesuai  dengan  zonasi  juga  menjadi pertimbangan di dalam menerima peserta didik baru.
Pada  P.  Indonesia  (2018)  Sistem  Zonasi  yang  diatur dalam  Kemendikbud  No  51  Tahun  2018  yaitu  sebagai berikut:  1)  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  wajib  menerima  calon  peserta  didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; 2) domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; 3) radius zona terdekat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah  sesuai  dengan  kondisi  di  daerah  tersebut berdasarkan:  (a)  ketersediaan  anak  usia  Sekolah  di daerah  tersebut;  dan  (b)  jumlah  ketersediaan  daya tampung  dalam  rombongan  belajar  pada  masing- masing Sekolah.
Dalam  menetapkan  radius  zona  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  pemerintah  daerah  melibatkan musyawarah/kelompok  kerja  kepala  Sekolah.  Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota,  ketentuan  persentase  dan radius  zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
Sedangkan berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan PPDB  Kota  Pontianak  jenjang  SD  dan  SMP  Negeri, bertujuan  untuk  menjamin  terlaksananya  Sistem Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  berjalan  secara  objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi  sehingga  mendorong  peningkatan  akses layanan pendidikan.
Persyaratan  calon  Peserta  Didik  Baru  kelas  I  (satu) pada  SD  adalah:  a)  7  (tujuh)  tahun;  b)  paling  rendah  6 (enam)  tahun  pada  tanggal  1  juli  tahun  berjalan. Pengecualian  syarat  usia  paling  rendah  6  (enam)  tahun
sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2013),  menjelaskan  bahwa metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara  purposive  dan snowbaal,  teknik  pengumpulan  dengan  trianggulasi, analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekan  makna  dari  pada generalisasi.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  berusaha mendeskripsikan  seluruh  gejala  atau  keadaan  yang  ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan  Pontianak  Timur  Kota  Potianak  Provinsi Kalimantan Barat. Dalam mengumpulan data, terdapat 3 proses  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  wawancara mendalam,  Menurut  Sugiyono  (2013),  wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila peneliti  akan  melaksanakan  studi  pendahuluan  untuk menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan  juga peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil. Wawancara  mendalam  akan  dilakukan  terhadap informan  kunci  untuk  memperoleh  informasi  yang dianggap dapat menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya observasi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data  penelitian  melalui  pengamatan  dan  pengindraan (Burhan,  2007).  Observasi  dilakukan  dengan  melakukan pengamatan  kepada  fenomena  melalui  dokumen- dokumen  kegiatan  atau  berita  yang  berkembang  di media  massa.  Terakhir  yaitu  studi  dokumentasi,  dalam studi  dokumentasi  ada  beberapa  dokumen  yang  akan digunakan dalam mendukung hasil penelitian ini, adalah dokumen-dokumen  yang  mengandung  informasi tentang  data  PPDB  Kota  Pontianak  jenjang  SD  di Kecamatan  Pontianak  Timur,  serta  Petunjuk  Teknis Penerimaan  PPDB  Kota  Pontianak  jenjang  SD  dan  SMP Negeri.
1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat  istimewa  dan  kesiapan  psikis  yang  dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
a. Menyerahkan  Fotocopy  Akte  Kelahiran  dengan menunjukkan aslinya;
b. Menyerahkan  Fotocopy  Kartu  Keluarga  (KK) dengan menunjukkan aslinya;
c. Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Isi atau Content Kebijakan
Dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijakan harus  memiliki  dasar  yang  kuat,  jelas  dan  terukur. Salah satu dasar dalam implementasi suatu kebijakan adalah  teori.  Teori  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  satu  alur garis  yang  tidak  rumit dikomunikasikan dan didukung sumberdaya manusia dan finansial yang mumpuni. Teori yang kurang jelas dan  kurang  baik  akan  menimbulkan  suatu  masalah dan  kebijakan  yang  akan  di  implementasikan nantinya  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.    Di penelitian  yang  tim  kami  laksanakan  juga  demikian. Dalam  hal  ini  sistem  zonasi  di  kota  Pontianak. Menurut  Deddy  Mulyadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik  yaitu  isi  atau  content  kebijakan.  Kebijakan yang  baik  dari  content  setidaknya  mempunyai  sifat sifat  sebagai  berikut:  Jelas,  tidak  distorsif,  didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan oleh  kelompok  target,  didukung  oleh  sumberdaya manusia dan finansial yang baik.
Pada  kebijakan  sistem  zonasi  pada  penerimaan siswa  sekolah  dasar  di  Kota  Pontianak  Khususnya wilayah  kecamatan  Pontianak  timur  bertujuan  dalam pemerataan  pendidikan.  Pemerataan  pendidikan diharapkan  akan  mengangkat  Indeks  pembangunan manusia  dan  menjawab  permasalahan  yang  sudah lama  yaitu  ketimpangan  kualitas  pendidikan  pada wilayah  di  kecamatan  di  Kota  Pontianak,  Pontianak Timur.  Sistem  zonasi  dalam  penerimaan  siswa Sekolah  Dasar  adalah  penerimaan  Siswa/Siswi Sekolah  Dasar  dengan  penerapan  penerimaan  siswa siswi  berdasarkan  jarak  wilayah  tempat  domisili  atau tempat  tinggal  yang  dibuktikan  dengan  pengisian identitas  kartu  keluarga  didalam  aplikasi.  Dimana siswa  yang  rumahnya  berjarak  paling  dekat berpeluang  besar  diterima  di  sekolah  dasar  sesuai lokasi tempat tinggal.
Kebijakan ( policy) merupakan suatu kesepakatan bersama  oleh  para  anggota  dalam  suatu  organisasi yang  menjadikan  tindakan-tindakan  anggotanya dalam  serangkaian  situasi  lebih  dapat  diperkirakan oleh  anggota  lainnya  (Sagala,  2013).  Menurut (Solichin,  2015)  kebijakan  publik  adalah  kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah  dan  pejabat-pejabat  pemerintah  yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah.  Dalam  kebijakan  penerimaan  siswa sekolah  dasar  berdasarkan  sistem  zonasi  pemerintah kota  Pontianak  umumnya  belum  berjalan  baik diterima  oleh  pelaksana.  Pada  pelaksananya  tidak semua  berjalan  sesuai  rencana,  masih  banyak permasalahan  dan  kendala  dilapangan.  Tidak  semua
kebijakan  tersebut  dapat  dipahami  semua  unsur pelaksana (implementor dan kelompok target), unsur pelaksana  adalah    dinas  pendidikan,  pihak  sekolah, dan orang tua siswa.
Dinas  pendidikan  dan  pihak  sekolah  tidak memiliki  kendala  sejauh  pelaksanaanya  hingga  kini, namun  berdasarkan  wawancara  yang  kami  lakukan terhadap dinas pendidikan masih terdapat orang tua siswa  yang  belum  menerima  aturan  kebijakan tersebut.  Terdapat  orang  tua  siswa  yang  masih melakukan  kekerasan  terhadap  panitia  penerimaan siswa  atau  guru  di  sekolah,  orang  tua  siswa  yang tidak  paham  teknologi  dalam  pendaftaran  yang menggunakan  sistem  aplikasi.  Selain  itu  ternyata masih  terdapat  sekolah  yang  tidak  merata  dalam fasilitas  di  tiap  kecamatan,  misalnya  masih  terdapat sekolah  yang  sebarannya  tidak  merata  dengan kepadatan  penduduk  di  tiap  kecamatan,  selain  itu banyaknya  pertumbuhan  perumahan  baru  di kecamatan tertentu membuat banyak penduduk baru yang mengakibatkan akan tidak meratanya kepadatan  penduduk  dengan  jumlah  sekolah  dasar yang  tersedia,  contohnya  di  Kecamatan  Pontianak Timur  banyak  perumahan  baru,  pertumbuhan perumahan  yang  sangat  pesat  secara  otomatis  akan berdampak  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang pesat,  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat tidak beriringan dengan pertumbuhan Sekolah Dasar yang baru.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan sejauh ini  hanya  terdapat  21  Sekolah  Dasar  Negeri  di wilayah Pontianak Timur dengan daya tampung siswa sekolah  dasar  yang  terbatas.  Sementara  itu berdasarkan data yang peneliti dapatkan total jumlah masyarakat  kota  Pontianak  di  wilayah  kecamatan Pontianak Timur adalah lebih dari 120.000 jiwa. Data tersebut  menunjukkan  terdapat  masalah  kekurangan sarana prasarana Sekolah Dasar diwilayah kecamatan Pontianak  Timur.  Data  tersebut  kami  konfirmasi dengan  pihak  Dinas  Pendidikan  Kota  Pontianak, narasumber mengatakan  “salah  satu  permasalahan yang  kami  hadapi  adalah  kurangnya  sarana  dan prasarana  di  wilayah  tertentu  di  sebabkan  oleh pertumbuhan penduduk yang pesat tidak di imbangi dengan  pertumbuhan  sekolah  dasar  di  wilayah tersebut,  wilayah  yang  kami  maksud  adalah  wilayah kecamamatan Pontianak Timur, pesatnya pertumbuhan perumahan baru akan berdampak pada pesatnya  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  di imbangi  dengan  pertumbuhan  sekolah  dalam  hal  ini sekolah Dasar”. Di Indonesia kebijakan PPDB dengan pendekatan  sistem  zonasi  juga  dimanfaatkan membenahi  berbagai  standar  nasional  pendidikan seperti  kurikulum,  sebaran  guru,  sebaran  peserta didik  serta  kualitas  sarana  dan  prasarana,  berbasis
zonasi  dengan  pendekatan  sistem  zonasi  juga dimanfaatkan  membenahi  berbagai  standar  nasional pendidikan  seperti  kurikulum,  sebaran  guru,  sebaran peserta  didik  serta  kualitas  sarana  dan  prasarana, berbasis zonasi (Ardia, 2020).
Selain  permasalahan  sarana  dan  prasarana permasalahan  yang  masih  mendasar  adalah pemahaman  orang  tua  siswa  dalam  pendaftaran secara  online.  Terdapat  kasus  orang  tua  siswa  yang melakukan  kekerasan  terhadap  panitia  penerimaan siswa  di  sekolah  dasar  dikarenakan  tidak  puas  dan masih bingung dengan aplikasi yang akan digunakan. Selain  itu  banyak  orang  tua  siswa  yang  mendatangi Dinas Pendidikan Kota Pontianak  dengan melakukan protes  terhadap  system  zonasi  ini  dikarenakan kesalahan  ketika  pengisian  biodata  dan  pemilihan sekolah.
2. Implementor dan Kelompok Target
Menurut  Deddy  Mulyadi  Implementor  dan kelompok  target  sebagai  salah  satu  penentu terlaksananya  atau  tidak  terlaksananya  sebuah kebijakan.  Implementor  harus  memiliki  semua  unsur yaitu,  kapabilitas,  kompetensi,  komitmen  dan konsistensi  agar  kebijakan  berjalan  dengan  baik. Kebijakan  sistem  zonasi  juga  harus  memiliki implementor  yang  cakap  dan  memiliki  kapabilitas, bukan  hanya  memahami  isi  kebijakan  namun  bisa memberikan  solusi  disaat  sebuah  kebijakan  memiliki kendala.
Di  Wilayah  Kecamatan  Pontianak  Timur  masih terdapat permasalahan pada implementor, implementor  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  Kota Pontianak  gagal  dalam  mengantisipasi  lonjakan padat penduduk, penduduk yang semakin bertambah tidak di imbangi dengan pertumbuhan sekolah dasar di  wilayah  Pontianak  Timur.  Tidak  terantisipasinya pesatnya  pertumbuhan  pemukiman  di  Pontianak Timur bersamaan penambahan sarana dan prasarana sekolah  menjadikan  implementor  belum  mampu memberikan  solusi  kepada  kelompok  target  yang dalam  hal  ini  adalah  siswa  atau  orang  tua  siswa. Implementor  kurang  kapabilitas  yang  baik  dalam melaksanakan  kebijakan.  Persebaran  sekolah  yang tidak merata dengan persebaran penduduk mengakibatkan blankzone  yang  artinya  adanya daerah  yang  tidak  masuk  dalam  radius  zonasi, sehingga  siswa  yang  berada  di  daerah  tersebut  sulit untuk besekolah (Safitri & Yusran, 2021). Seharusnya hal hal seperti kasus diatas dapat di antisipasi dengan melakukan  survey  dan  penelitian  sebelum  kebijakan tersebut di usulkan.
Banyaknya  orang  tua  siswa  yang  protes  kepada dinas pendidikan, terutama warga yang berdomisili di Pontianak  Timur  khususnya  daerah  padat  karya menunjukkan  adanya  suatu  permasalahan  yang
sangat  penting  untuk  diselesaikan.  Sekolah  tidak mampu  menampung  ribuan  siswa  baru,  tidak  ada penambahan  sekolah  dasar  yang  baru  di  wilayah tersebut,  sedangkan  di  aplikasi  mereka  juga  tidak bisa  mendaftar  di  wilayah  yang  cukup  jauh  dari kawasan  tempat  tinggal  karena  sistem  di  aplikasi sudah  tertata  demikian.  Sehingga  pada  akhirnya mereka  datang  ke  dinas  Pendidikan  dan  di  layani dengan mendaftarkan secara manual.
Permasalahan  yang  mendasar  lainnya  ketika dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan adalah  Implementor  ditunjuk  hanya  berdasarkan formalitas  jabatan  dan  fungsi  yang  turun  temurun sudah  berjalan,  sebagai  contoh  pada  sistem  zonasi tingkat  sekolah  dasar.  Dinas  pendidikan  kota  dan pihak  sekolah  adalah  pelaksana  dilapangan.  Ketika terjadi  permasalahan  kurangnya  sarana  dan prasarana, dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam hal  ini  panitia  penerimaannya  tidak  bisa  langsung memberikan  solusi,  permasalahan  harus  di  tampung dahulu  berminggu  minggu,  berbulan  bulan  bahkan bertahun-tahun  baru  sampai  ke  Walikota  Pontianak. Artinya  pelaksana  implementor  belum  memiliki kapabilitas  dalam  menyelesaikan  permasalahan mendasar  tersebut  diatas.  Dalam  implementasi kebijakan  tidak  akan  serta  merta  terjadi  secara sempurna.  Akan  terjadi  kesenjangan  antara  rumusan dan  pelaksanaannya,  yang  pada  akhirnya  akan menimbulkan  permasalahan.  Permasalahan  yang muncul  ini  akan  menjadi  kendala  dalam  proses implementasi  kebijakan  itu  sendiri  (Susiwati  et  al., 2021).  Seharusnya  pemerintah  kota  membentuk sebuah  tim  yang  dipimpin  seseorang  yang  bisa mengambil  sebuah  keputusan  dan  kebijakan  darurat apabila  terjadi  permasalahan  permasalahan  besar seperti  sarana  dan  prasarana  yang  terjadi  diluar perkiraan.
Selain memahami sebuah kebijakan, implementor  juga  harus  dituntut  pandai  dalam memahami  kondisi  sosial  masyarakat  atau  kelompok target  implementor  baiknya  dapat  memetakan kondisi  sosial  ekonomi  dan  pendidikan  di  suatu wilayah,  karena  penduduk  yang  mengenyam pendidikan  sangat  berpengaruh  dalam  menerima suatu  kebijakan,  penduduk  yang  terdidik  dan homogen  akan  lebih  mudah  menerima  sebuah kebijakan. Pemetaan dilakukan sebagai antisipasi dan strategi  apabila  kebijakan  mengalami  penolakan. Implementor  harus  memiliki  strategi  lain  apabila kebijakan  yang  dijalankan  tidak  diterima  oleh kelompok target, karena kelompok target merupakan bagian  yang  sangat  berpengaruh  akan  mempersulit jalannya  sebuah  kebijakan  bahkan  kebijakan  bisa mengalami  kegagalan  dalam  implementasinya.  Hal hal  seperti  ini  yang  terkadang  tidak  diperhatikan
implementor. Sebagaimana yang disebutkan (Widodo,  2017)  menyatakan  bahwa  dimensi transformasi  menghendaki  agar  kebijakan  publik dapat  ditransformasikan  kepada  para  pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.
3. Lingkungan
Sama  seperti  kelompok  target  pada  penjelasan diatas. Lingkungan sangat berpengaruh berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Deddy Mulyadi mengatakan Keadaan Sosial Ekonomi, keadaan politik serta  dukungan  terhadap  politik  bisa  saja menganggu  kebijakan  yang  sedang  berjalan  atau bahkan  bisa  menggagalkan  sebuah  kebijakan  yang sudah dirancang.
Pengaruh lingkungan masyarakat sekitar keadaan  sosial  dan  ekonomi  sebenarnya  sama dengan  keadaan  pendidikan  pada  kelompok  target. Masyarakat  yang  lemah  ekonominya  tentu  hanya pasrah  dan  mengharapkan  anak  anaknya  sekolah  di Negeri  yang  bebas  biaya  pendidikan.  Begitupula sebaliknya  masyarakat  yang  memiliki  ekonomi  baik dan  memiliki  ekonomi  lebih,  bebas  memilih  sekolah yang di inginkan.
Dalam  hal  ini  Implementor  harus  rinci  dalam memahami  kualitas  sekolah  disemua  wilayah  dan harus  bisa  memberikan  solusi.  Misalnya  diwilayah Pontianak  Timur  pada  kelurahan  tertentu,  warga masyarakat  yang  memiliki  ekonomi  yang  baik  lebih memilih sekolah yang berkualitas seperti swasta yang tersedia  di  tengah  Kota  Pontianak  dari  pada  sekolah yang  mereka  anggap  kurang  berkualitas  di  wilayah tempat  tinggalnya.  Hal  hal  seperti  menganggu  daya serap  atau  daya  tampung  siswa  dan  akan berpengaruh  terhadap  target  penerimaan  siswa. Sebaliknya,  kasus  salah  satu  wilayah  di  pontianak timur  didaerah  padat  karya,  banyaknya  pemukiman baru,  perumahan  sederhana  yang  sangat  bertumbuh pesat.  Biasanya  keluarga  yang  baru  menyicil perumahan  sederhana  memiliki  ekonomi  yang terbatas. Terjadinya penumpukan keluarga baru yang juga  baru  memiliki  rumah  sederhana  di  wilayah Pontianak Timur khsusunya padat karya biasanya rata rata  baru  menikah,  enam  hingga  tujuh  tahun  yang lalu  kemungkinan  ini  dianggap  implementor  bukan sesuatu  permasalahan.  Namun  setelahnya  baru  di rasakan setelah mengalami lonjakan angka anak usia sekolah  dasar.  Jumlah  anak  usia  sekolah  dasar melonjak  tidak  di  imbangi  dengan  jumlah  sekolah. Hal  hal  seperti  ini  seharusnya  diperhatikan  dan  di kelola  dalam  suatu  data  agar  kepadatan  penduduk disuatu  wilayah  bisa  diatasi  dengan  persiapan aggaran  pemerintah  dalam  membangun  sarana  dan prasarana sekolah dasar.
Selain  Sosial  Ekonomi,  dukungan  politik  juga sangat  mempengaruhi  sebuah  kebijakan  dapat berjalan  atau  tidaknya,  terganggu  atau  lancar. Mengapa  bisa  berpengaruh?  Indonesia  merupakan negara demokrasi, khsusunya dikota Pontianak ketika pesta  demokrasi,  biasanya  suatu  wilayah  tertentu masyarakat  memiliki  calon  pemimpin  tersendiri  dan masyarakatnya  kompak.  Pemimpin  sebagai  eksekutif dan  implemetor  kebijakan  ketika  memimpin  harus memahami  dan  menyadari  betul  bahwa  dukungan politik  diwilayah  tertentu  sangat  mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.
Pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  Walikota Pontianak  sebagai  kepala  pemerintah  dan  pelaksana kebijakan tidak boleh tidak adil dalam mensejahterakan  wara  masyarakatnya,  pemimpin harus  baik  kepada  semua  warga  masyarakat  dan harus  adil,  karena  akan  mengurangi  hambatan  atau gangguan  gangguan  yang  akan  terjadi,  bahkan berdampak  masyarakat  akan  membantu  dan menyetujui  sebuah  kebijakan  yang  diterapkan. Seperti  kebijakan  sistem  zonasi  pada  penerimaan siswa  sekolah  dasar  di  wilayah  Pontianak  Timur, permasalahan  kurangya  infrastruktur  harusnya  tidak boleh  terjadi.  Mengapa  demikian?  Mengapa kurangnya  sarana  prasarana  di  wilayah  Pontianak Timur khsusunya daerah Padat Karya terjadi bertahun tahun  tidak  dapat  diselesaikan?  Muncul  berbagai pertanyaan,  mengapa  diwilayah  tertentu  semua sarana  dan  prasarana  sangat  lengkap?  Mengapa diwilayah tertentu sangat minim?
Biasanya  eksekutif  dalam  hal  ini  walikota  lebih memilih membangun sarana dan prasarana ditempat yang  banyak  mendukung  visi  dan  misinya  saat menjabat.  Karena  sudah  biasa  terjadi,  masyarakat menjadi tidak empati, bahkan sakit hati, dan tentunya akan berdampak buruk, banyak masyarakat yang jadi tidak  mendukung  kebijakan  sistem  zonasi,  bahkan tidak  di  wilayah  Pontianak  Timur  saja,  melainkan hampir  seluruh  wilayah  Kota  Pontianak.  Dapat dibuktikan  dengan  adanya  kekerasan  bahkan  terjadi pemukulan  terhadap  petugas  dilapangan  atau disekolah.  Hal  hal  seperti  ini  mungkin  saja disebabkan  oleh  tidak  didukungnya  kebijakan  yang sedang dilaksanakan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik  Baru  (PPDB)  Jenjang  Sekolah  Dasar  (SD)  di  Kota Pontianak  Khususnya  di  Kecamatan  Pontianak  Timur mengenai faktor isi atau content kebijakan belum dapat berjalan  dengan  baik.  Unsur  pelaksana  kebijakan  ini yaitu  dinas  pendidikan,  pihak  sekolah,  dan  orang  tua siswa  belum  memahami  sepenuhnya  mengenai  isi  dari sebuah  kebijakan.  Permasalahan  yang  terjadi  masih
terdapat  orang  tua  siswa  yang  belum  menerima  aturan kebijakan  karena  ditemukan  ada  orang  tua  siswa  yang masih melakukan kekerasan terhadap panitia penerimaan  siswa  atau  guru  di  sekolah  dikarenakan tidak  puas  dan  masih  bingung  dengan  aplikasi  yang akan  digunakan,  orang  tua  siswa  juga  tidak  paham teknologi dalam pendaftaran yang menggunakan sistem aplikasi  sehingga  mengalami  kesalahan  pada  saat melakukan  pendaftaran.  Selain  itu,  masih  terdapat sekolah yang tidak merata di tiap kecamatan, khususnya di  kecamatan  Pontiaak  Timur  yang  mana  diketahui bahwa banyaknya perumahan baru yang mengakibatkan terjadinya  lonjakan  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak diiringi dengan jumlah sekolah dasar yang tersedia serta kurangnya  sarana  dan  prasarana  di  wilayah  tertentu  di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat tidak di  imbangi  dengan  pertumbuhan  sekolah  dasar  di wilayah tersebut. Selanjutnya mengenai faktor Implementor dan Kelompok Target, implementor dalam hal  ini  adalah  pemerintah  Kota  Pontianak  gagal  dalam mengantisipasi  lonjakan  padat  penduduk,  penduduk yang  semakin  bertambah  tidak  di  imbangi  dengan pertumbuhan sekolah dasar serta penyediaa  sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah di wilayah Pontianak Timur.  Berkaitan  dengan  sistem  zonasi  yang  mana sekolah  tidak  mampu  menampung  ribuan  siswa  baru sehingga  masyarakat  yang  tinggal  di  Kecamatan Pontianak Timur tidak bisa mendaftar dikarenakan kuota yang  sudah  penuh.    Dengan  banyaknya  permasalahan yang  terjadi  mengenai  system  zonasi  pada  penerimaan PPDB  Jenjang  SD,  implementor  juga  belum  memiliki kapabilitas  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang tidak  langsung  memberikan  solusi  atas  permasalahan yang  terjadi  di  dinas  maupun  di  sekolah.  Terakhir mengenai  faktor  Lingkungan,  lingkungan  sangat berpengaruh  berhasil  atau  tidaknya  sebuah  kebijakan. Pada Kecamatan Pontianak Timur yang diketahui banyak perumahan  baru,  hal  tersebut  diartikan  bahwa  banyak keluarga  baru  yang  rata-rata  baru  menikah  dengan rumah  yang  sederhana,  sehingga  dari  tahun  ke  tahun akan  mengalami  lonjakan  anak  usia  sekolah  dasar namun  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan  sekolah. Hal  ini  yang  harus  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah setempat  dalam  ketersediaan  sarana  dan  prasarana sekolah serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan PPDB di Kota Pontianak.
Adapun  rekomendasi  yang  peneliti  berikan  kepada Pemerintah Kota Pontianak selaku implemetor kebijakan system  zonasi  pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait  aturan  mengenai  PPDB  sebelum  pendaftaran sekolah  dimulai,  mengingat  aturan  dan  kebijakan  yang selalu  berubah  sehingga  masyarakat  tidak  merasa kebingungan  dalam  mendaftarkan  anaknya  ke  sekolah serta  memahami  aturan  yang  ada.  Diharapkan
pemerintah juga lebih memperhatikan daerah khususnya di Kecamatan Pontianak Timur yang pada saat sekarang mengalami  lonjakan  pertumbuhan  penduduk  dalam penyediaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  serta ketersediaan sekolah yang mencukupi untuk mendorong peningkatan  akses  layanan  pendidikan  yang  bermutu bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  tim  peneliti yang  sudah  banyak  membantu  dan  bekerjasama sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardia,  A.  P.  P.  (2020).  PERSEPSI  ORANGTUA  TERHADAP SISTEM  ZONASI  DKI  JAKARTA  TAHUN  PELAJARAN 2019/2020. Jurnal Dinamika Pendidikan.
Burhan,  B.  (2007).  Penelitian  kualitatif. Jakarta:  Prenada Media Group.
Candiasa, I. M. (2013). PEMERATAAN DAN PENINGKATAN  MUTU  PENDIDIKAN  MELALUI KOMUNITAS  GURU  ONLINE. JST  (Jurnal  Sains  Dan Teknologi), 2(1). https://doi.org/10.23887/jst- undiksha.v1i1.1417
Hijrawadi, S. N., Adrian, Syahrul, R., & Yustika, A. (2020). Zoning System Analysis in New Student Admissions Based  on  the  Availability  of  School  Facilities  in Bekasi  City. Spatial :  Wahana  Komunikasi  Dan Informasi Geografi, 2(2).
Indonesia,  P.  (2018).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No.  51  Tahun  2018  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah Kejuruan.  Jakarta:  Direktur  Jendral  Peraturan Perundang-Undangan  Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Indonesia,  P.  R.  (2006). Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia,  R.  (1959). Undang-Undang  Dasar  1945. Dewan  Pimpinan  PNI,  Department  Pen.  Prop.  Pen. Kader.
Khasanah,  U.  L.  (2018).  Analisis  Implementasi  Kebijakan Sistem  Zonasi  Perspektif  Stakeholder  Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri  3  Malang  Di  Kota  Malang). Central  Library Maulana  Malik  Ibrahim  State  Islamic  University  of Malang, 11(11). Mukhtar.  (2013). Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif. GP Press Group. Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik. Alfabeta. Safitri,  M.  A.,  &  Yusran,  R.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  dengan Sistem  Zonasi  pada  SMA  Negeri  di  Kota  Padang.
Journal of Civic Education, 4(1).
https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436 Sagala,  S.  (2013). Konsep  dan  Makna  Pembelajaran. Alfabeta.
Sagita Cahyani, A. P., Putri Aprilia Aini H, & Ertien Rining Nawangsari.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Sistem
Zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. Jurnal Syntax Transformation, 1(3).
https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23
Solichin,  M.  (2015).  Imlementasi  Kebijakan  Pendidikan dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi Islam, 6(2). Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Bandung: CV Alfabeta. Susiwati, T., AM, S., & Sutanto, A. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM  ZONASI  PERSPEKTIF  STAKEHOLDER  SMP NEGERI  6  METRO. POACE:  Jurnal  Program  Studi Adminitrasi Pendidikan, 1(2).
https://doi.org/10.24127/poace.v1i2.1153 Syusilayarni,  S.,  Isjoni,  I.,  &  Azhar,  A.  (2021).  ANALISIS PENERAPAN  SISTEM  ZONASI  PADA  PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI KECAMATAN
SIAK  HULU  KABUPATEN  KAMPAR. Jurnal  JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan), 9(1). https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81
Wahyuni,  D.  (2019).  Pro  Kontra  Sistem  Zonasi Penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2017. Info  Singkat  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Puslit Badan Keahlian DPR, X(14).
Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Rajawali Pers.