## Islamofobia Di Australia: Imigrasi, Integrasi Dan Terorisme Dari Perspektif Sejarah
Labibatussolihah, Wawan Darmawan, Nour Muhammad Adriani, Nurdiani Fathiraini Departemen Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia Email: nour.adriani@upi.edu
Abstrak: Sebagai  negara  bercorak  Barat  di  kawasan  Asia-Pasifik,  pemerintah  Australia mempromosikan  semangat  multikulturalisme  yang  mendorong  kesetaraan  di  antara  komunitas masyarakatnya  termasuk  antarumat  beragama.  Di  sisi  lain  kampanye  “war  on  terror” yang digagas  Amerika  Serikat  pasca  serangan  11  September  juga  berpengaruh  pada  persepsi masyarakat  dunia  yang  melahirkan  stigma  “ketakutan  terhadap  Islam”  atau  Islamofobia termasuk  di  Australia.  Melalui  metode  sejarah,  telaah  pustaka  dilakukan  untuk  memunculkan alternatif sudut pandang Islamofobia di Australia secara historis. Dari perspektif ini ada beberapa hubungan  yang  dapat  diambil,  bahwa  1)  kehadiran  Islam  di  Australia  meskipun  sudah  cukup lama tetapi belum berakar kuat secara historis; 2) persepsi orang Australia non-muslim terhadap Islam tidaklah buruk, namun terdapat sekelompok ekstrimis yang membenci Islam karena faktor citra  negatif  dan  kebencian  pribadi  (personal  dislike);  3)  terdapat  permasalahan  integrasi masyarakat muslim di Australia salah satunya karena faktor perbedaan kultur asal muslim yang distigmatisasi secara umum; 4) penetrasi pemikiran radikal dikalangan umat Islam di Australia terjadi seperti halnya di masyarakat lain yang merasa tertindas atau termarginalkan . Kata Kunci: Islamofobia, war on terror, Australia, multikulturalisme
Abstract :  As  a  Western-culture  country  in  the  Asia-Pacific  region,  the  Australian  government promotes the spirit of multiculturalism that encourages equality, tolerance, and mutual respect among  its  communities,  including  among  religious  believers.  On  the  other  hand,  the  "war  on terror"  campaign  initiated  by  the  United  States  after  the  September  11  also  affected  the perception of the world community that trigger to the stigma of "fear of Islam" or Islamophobia. Through the historical method, we do a literature review to bring up an alternative viewpoint of Islamophobia in Australia form a historical perspective. There are a number of relations linked here, that 1) the presence of Islam in Australia although it has been quite a long time but has not been firmly rooted historically; 2) 'non-Muslim Australians' perceptions of Islam are not bad, but there are a group of extremists who hate Islam because of negative image factors and personal dislike; 3) there is a problem of integration of Muslim communities in Australia, one of which is due to differences in culture of Muslim origin and Islamic affiliation group among the community; 4) the infiltration of radicalism among Muslims in Australia occurs as in other communities who feel oppressed or marginalized
Keywords: Islamophobia, war on terror, Australia, multiculturalism .

## Pendahuluan
Australia  yang  populer  sebagai negeri  yang  beruntung  ( the  lucky  country ) dikenal  karena  juga  stabilitas  politik  dan keamanan  dalam  negerinya.  Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah kekayaan  alam  yang  melimpah,  populasi yang  kecil  berbanding  luasnya  wilayah, serta  posisi  geografis  yang  jauh  dari  pusat-
pusat  aktivitas  global.  Kecilnya  jumlah penduduk  disadari  merupakan  ancaman bagi eksistensi kemakmuran negara sehingga  sejak  berdirinya  federasi  pada 1901,  pemerintah  selalu  mengampanyekan kebijakan  pro-imigran  hingga  hari  ini.  Hal itu  juga  berarti  tantangan  atas  identitas nasional, tentang posisi sosio-kulturalnya di kancah  regional  (Blaxland,  2019).  Situasi
pasca  berakhirnya White  Australia  Policy pada  1960-an  menunjukan  keterbukaan yang  positif  kepada  cita-cita  negara multikultur yang adil bagi semua meskipun diawali  pertimbangan  pragmatis  “ populate or  perish ”  dari Billy  Hughes  pada  1937 (Edwards,  2018).  Sejak  tahun  1966 kehadiran bangsa-bangsa non-kulit putih di sambut,  meski  pemerintah  juga  dengan ketat membatasi jumlah maupun kualifikasi para imigran itu dalam rangka keseimbangan ekonomi dan demografis.
Dalam  waktu  yang  cukup  singkat, Australia  menjadi  masyarakat  berbilang kaum  yang  terdiri  dari  komunitas- komunitas bangsa, bahasa, warna kulit, dan agama-agama,  termasuk  Islam  (Edwards, 2018).  Meskipun  telah  ada  sejak  masa  pra- kolonial,  kehidupan  komunitas  Muslim  di Australia  dalam  abad  ke-21  cenderung terstigmatisasi  secara  negative  (Hersi, 2016).
Persepsi  seperti  tidak  beradab
( uncivilized ), tidak berpendidikan
( uneducated ),  dan  kejam  ( violent )  semakin kencang  khususnya  setelah  peran  aktif pemerintah  dalam  “ war  on  terror ” yang dikampanyekan  Amerika  Serikat  pasca  11 September  2001  (Poynting  &  Briskman, 2018).  Keterlibatan  pemerintah  dan  juga justifikasi  mereka  dalam  keterlibatan  ini seperti dalam perang Irak, mendorong efek prasangka  terhadap  Muslim  menjadi semakin buruk dan penuh curiga.
Sebaliknya,  kalangan  muslim  merasa
terpinggirkan dan dikucilkan dari masyarakat secara umum. Hal ini memunculkan  ruang  bagi  ekstrimisme- radikalisme di kedua belah pihak: kalangan anti-muslim  yang  kebanyakan  juga  anti- imigran  atau  juga  dikalangan  Muslim  garis keras  (Edwards,  2018).  Sebagian  besar karya  ilmiah  terkait  isu  Islamofobia menekankan  pada  relasi  Islam  dan  budaya muslim  dengan  prasangka  negatif  dan terorisme  sehingga  bersifat  kontemporer (Briskman & Latham, 2017; Ghauri, Yousaf,
& Iqbal, 2017; Hassan, 2015).
Kajian  yang  bersifat  konteksual secara  histioris  sendiri  belum  banyak dilakukan  apalagi  yang  menggunakan Bahasa  Indonesia  (Bazian,  2018;  Roose  & Roose, 2016). Bagaimana fakta-fakta sejarah memandang  isu  Islamofobia  di  Australia? Apakah ada alternatif lain dalam menginterpretasi sejarah secara
kontekstual  dalam  kasus  Islamofobia  di Australia  khususnya  relasi  Islam  dan masyarakat di sana secara umum?.

## Metode
Studi  menggunakan  metode  sejarah sebagai  alat  kerjanya  meliputi  tahapan heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi  data, dan  historiografi  atau  penulisan  sejarah (Kuntowijoyo,  2005;  Sjamsuddin,  2007). Dalam  heuristik,  dilakukan  pengumpulan sumber-sumber  meliputi  sumber  primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain dokumen pemerintah
dan  pemberitaan sezaman.  Adapun  sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal, tesis dan disertasi yang terbit sepuluh tahun terakhir dengan kata kunci: Islamofobia, multikulturalisme,  dan  radikalisme  di
Australia. Sementara itu, studi kritik dilakukan
secara terintegrasi dalam proses ini sebatas melihat
kecenderungan (tendensi) kepengarangan dengan tidak berfokus pada orisinalitas  karena  sumber-sumber  yang digunakan  dianggap  otoritatif.  Interpretasi dilakukan secara kualitatif dengan memadukan  data-data  dalam  sumber, menganalisis,  dan  menarik  simpulan  yang dapat  dilihat  dalam  pembahasan  berupa penulisan  deskripsi  atau  historiografi (Sjamsuddin, 2007).
Pertimbangan personal seperti pengalaman  pribadi  penulis  dan  artikel  di media  masa  digunakan  untuk  mendukung interpretasi  itu  dari  reportase  jurnalistik yang  dianggap  cukup  represenatif  dan relevan  dengan  rumusan  masalah  dan tujuan  penulisan.  Gaya  penulisan  atau historiografi yang disampaikan dalam jurnal ini  merupakan  deskripsi  yang  mendukung pada analisis pokok menuju simpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Kehadiran Islam di Australia
Macassan .  Kehadiran  komunitas
muslim  pertama  di  Australia  ditandai dengan penjelajahan orang-orang Nusantara, khususnya orang Makassar yang
mencari  komoditas  laut,  di  sekitar  Laut Arafura  dan  Celah  Timor  setidaknya  sejak pertengahan abad ke-18 seiring
meningkatnya  permintaan  trepang  (sejenis timun laut) di Makassar (Macknight, 2013). Hubungan dagang terjadi antara para pelaut dengan warga Aborigin.
Dalam  tradisi  lisannya,  orang-orang Makassar  dikenang sebagai  kaum musiman yang  datang  berkala  untuk  berdagang, kadang dengan kerja sama kaum pribumi di Dataran  Arnhem  untuk  mencari  trepang. Warisan  kultural  yang  tersisa  antara  lain pengaruh bahasa dan sastra pada masyarakat Aborigin, suku Yolngu
khususnya  juga  aspek  kepercayaan  (Islam) yang berbaur dalam animisme lokal (Ganter, 2013). Kehadiran orang-orang Makassar ini tidak  meninggalkan  komunitas  muslim  di sekitar pantai utara Australia.
Pada  abad  ke-19,  orang-orang Inggris mulai membatasi kedatangan pelaut Makassar dengan menerapkan sistem cukai dan permit. Akhirnya pada 1907, pemerintah  melarang  sama  sekali  aktivitas dagang  tersebut  karena  khawatir  pengaruh mereka  semakin  kuat  (Thomas,  2013). Siklus musiman orang-orang Makassar juga menyebabkan  tidak  adanya  pemukiman permanen  komunitas  Muslim  di  sana, bahkan sekedar perkawinan campur dengan masyarakat  Aborigin  setempat  (Ganter, 2013;  Ross,  2000;  Thomas,  2013). The Cameleers .  Pada  pertengahan  abad  ke-19,
misi eksplorasi kawasan pedalaman
Australia  menjadi  semangat  pemerintah  di wilayah  barat  dan  utara.  Mengadaptasi lingkungan,  Burke  dan  Wills  memimpin ekspedisi  awal  di  wilayah  selatan  dengan memanfaatkan unta. Dengan asumsi bahwa unta-unta  itu  terikat  pada  majikannya, pemerintah  mendatangkan  juga  para penunggang  unta  dari  Asia  Selatan  yang dikenal sebagai the cameleers.
Gambar 1. Trepang, komoditas dagang orang Makassar di Australia
(https://www.nma.gov.au/defining- moments/resources/trade-with-the- makasar) Para penunggang unta ini, kebanyakan  muslim  Afghan  dengan  status pekerja  kontrak.  Setelah  bertugas  dalam misi  ekspedisi  atau  penyaluran  logistik  ke permukiman  di  pedalaman  selama  2-3 tahun  sebagian  besar  kembali  ke  tempat asalnya.  Dari  2000-lebih  penunggang  unta, hanya  seratusan  saja  yang  menetap  di Australia,  berkeluarga  hingga  meninggal (Jones,  Kenny,  &  Museum,  2010;  Ross, 2000) . Kehadiran warga Muslim Afghan ini, memberikan pengaruh besar bagi pembangunan Australia. Jalur-jalur
ekspedisi  mereka  digunakan  sebagai  jalur perhubungan  modern  hingga  saat  ini. Dengan  jumlah  unta  yang  didatangkan  ke
Australia  mencapai  20.000  ekor  antara 1860-1920,  banyak  dari  hewan-hewan  itu dibiarkan  hidup  liar  setelah  pemiliknya kembali ke kampung halaman. Peran paling penting  adalah  lahirnya  komunitas  muslim pertama  lengkap  dengan  berdirinya  masjid dan  tradisi  keagamaan,  perayaan-perayaan di tanah Australia. Beberapa Muslim Afghan ini menikah dengan orang Aborigin maupun wanita  kulit  putih,  menurunkan  generasi campuran yang dinamis (Jones et al., 2010).
Peran  besar  para  penunggang  unta Muslim  Australia  ini  kemudian  justru melahirkan  kecemburuan  sosial.  Sengketa tentang hak air di daerah gurun antara pos- pos  unta  dengan  penggembala  kulit  putih mengemuka.
Jaringan logistik yang dipegang the cameleers dianggap mengancam  usaha  kulit  putih  sehingga muncul  “The  Afghan  Problems”  atau permasalahan  orang  Afghan  (Deen,  2006; Ross, 2000).
Usaha halal dipersoalkan sementara ketakutan  akan  dominasi  imigran  semakin tampak  dengan  terbitnya  Immigration Restriction  Act  1901  tentang  pembatasan imigran kulit berwarna yang dikenal sebagai White  Australian  Policy (Restriction,  1901).
Dengan aturan yang ketat dan menurunnya bisnis  unta  karena  penggunaan  kendaraan bermotor  kehidupan  muslim  Afghan  ini menjadi  terdesak.  Banyak  yang  beralih profesi  namun  menemui  kegagalan  karena di  kota-kota  ekonomi  sudah  dikuasai kelompok  mayoritas.  Banyak  juga  yang
memilih  meninggalkan  Australia  dari  pada mendapatkan perlakuan
diskriminatif
seperti itu (Jones et al., 2010).
Gambar 2. Masjid Marree, masjid pertama di Australia (1861) (kiri) & Masjid Adelaide (1888) (kanan) didirikan oleh komunitas Muslim the cameleers (https://collections.slsa.sa.gov.au/resource/B+15341 & http://adelaidia.sa.gov.au/places/adelaide-mosque)
Galipoli .  Perang  Dunia  I  mendorong Australia  berkonfrontasi  dengan  kekuatan muslim  terbesar  saat  itu,  Turki  Utsmani. Dalam  sentimen  perang  dimana  pasukan
Australia-Selandia Baru (ANZAC)
mengalami  kekalahan  telak  di  Galipoli, sentimen  anti-Turki  mudah  berubah menjadi  sentimen  anti-Muslim  dan  Islam (Yildiz,  2016).  Simbolitas  kekalahan  dalam perang  itu  yang  kemudian  menjadi  cikal bakal  identitas  nasional  Australia  dan Selandia Baru modern, senantiasa mendorong  hubungan  harmonis  Turki  dan Australia  sebagai  dua  negara  yang mendorong sekularisme ke  arah  liberalism. Namun,  hal  itu  bukan  berarti  pandangan terhadap  Islam.  Australia  pada  saat  itu menjadi  simbol  musuh  negara  Muslim bersama  dengan  Inggris  sebagai  negara
penjajah,  rasis,  dan  anti-Islam  khususnya dalam narasi yang dibangun Presiden Turki saat ini (Yildiz, 2016).
Panggilan  Jihad  Khalifah  di  Istanbul rupanya tidak
terlalu berhasil membangkitkan  perlawanan  kaum  muslim di  koloni-koloni  Sekutu,  namun  gemanya sampai  ke  pedalaman  Australia.  Mullah Abdullah  dan  Muhammad  Gul,  dua  orang penunggang  unta  pada  Januari  1915  telah menembaki  kereta  pariwisata  berisi  1200 orang, membunuh empat orang dan melukai tujuh  lainnya  (Jones  et  al.,  2010;  Rogan, 2016;  Ross,  2000).  Meskipun  demikian, penyelidikan dari pertempuran Broken Hills di  New  South  Wales  itu  didapati  bahwa selain bersimpati pada perjuangan Kekhalifahan  Turki,  mereka  juga  diliputi sentimen  diskriminasi  sosial  yang  saat  itu
terjadi.  Muhammad  Gul  memiliki  latar belakang  sebagai  prajurit  Turki  yang terpantik emosinya saat Australia berperang  melawan  Utsmani.  Sementara, Mullah  Abdullah  selain  faktor  jihad  atas ajakan Gul, erat dengan usaha
penyembelihan  halal-nya  yang  baru  saja ditutup  karena  dianggap  tidak  memenuhi standar kesehatan (Rogan, 2016).
Gambar 3. Sisa-sisa peristiwa Broken Hills (Jones & Kenny, 2017: 149)
2. Rasisme dan Pertumbuhan Jumlah Muslim
White  Australian  Policy  (WAP) .
Demam  emas  yang  melanda  Australia Tenggara,  Victoria  dan  New  South  Wales, memicu  kehadiran  pekerja  migran  China dan  Pasifk  yang  dipekerjakan  dengan bayaran  murah  di  tambang-tambang.  Pada puncaknya,  populasi  pekerja  Asia  ini mencapai  lebih  seperlima  dari  penduduk koloni New South Wales. Beberapa gesekan antar-ras  juga  terjadi  di  tambang-tambang. Berbeda  dari  orang-orang  Makassar  atau penunggang  unta  yang  datang  musiman atau  pulang  setelah  kontrak  mereka  habis, para  pekerja  China  banyak  yang  menetap setelah  tiba  di  Australia  dan  terlibat  dalam ekonomi  lokal  (Kabir,  2006).  Meskipun ekonomi  di  kota-kota  dan  pedalaman menjadi  lebih  dinamis,  kekhawatiran  akan
persaingan  ekonomi  membuat  pemerintah merasa  perlu  serangkaian  peraturan  yang membatasi  kehadiran  etnis  Asia-Pasifik  di Australia.  Kaum  Muslim  Afghan  juga menjadi  sasaran  sikap  anti-imigran  ini bahkan  direndahkan  di  bawah  pendatang oriental (lihat. Edwards, 2018; Kabir, 2006).
Kebijakan  pembatasan  imigrasi tahun  1901  setelah  pembentukan  federasi dengan  tegas  menyatakan  persyaratan warna  kulit,  hanya  ras  Eropa  yang diperbolehkan  bermigrasi  ke  Australia. Peraturan  itu  banyak  menimbulkan  efek surut,  yaitu  terjadi  diskriminasi  masif terhadap warga non-kulit yang telah tinggal di  sana  sebelum  peraturan  itu  diterapkan, termasuk  kepada  warga  asli  Aborigin. Jumlah masyarakat muslim yang kecil akibat kebijakan  WAP  berlangsung  sampai  peiode
pasca-perang dunia kedua. Ketika peraturan imigrasi tahun 1901 dicabut pada 1958 dan hak-hak hukum kaum Aborigin dikembalikan pada 1967,
jumlah masyarakat  non-Kristen  hanya  0.8%  dari sekitar 13 juta penduduk.
Jumlah  ini  meningkat  menjadi  2% dalam  sepuluh  tahun  berikutnya,  1981 dengan  populasi  muslim  mencapai  0.5% atau 77 ribu  dari 14 juta jiwa. Peningkatan jumlah muslim cukup signifikan sejak 2000 berturut-turut komunitas muslim
menyumbang  1.7%;  2.2%;  dan  2.6%  dalam sensus  2006,  2011,  dan  2016 (“Religon  in Australia,”  2016) .  Sebagai  masyarakat imigran,  sebagian  besar  pertumbuhan penduduk  Australia  sejak  tahun  1970-an disebabkan  masuknya  warga  dari  luar negara.  Peningkatan  jumlah  komunitas muslim  yang  cukup  signifikan  juga didukung oleh trend yang sama.
Dalam sensus 1991, muslim kelahiran  Lebanon  mendominasi  dengan 18%  dari  jumlah  populasi,  diikuti  Turki dengan  14.5%.  Sisanya  berasal  dari  Eropa Timur  (Bosnia,  Albania),  Afrika,  dan  Asia Selatan  seperti  India,  Pakistan,  dan Bangladesh.  Angka  ini  berubah  dalam sensus  2006  yang  menunjukan  dari  62% komunitas muslim yang merupakan kelahiran di luar Australia,  9%  diantaranya berasal dari Lebanon dan 7% Turki (Hassan &  Lester,  2018).  Beragamnya  afiliasi kultural dalam komunitas muslim  Australia menyebabkan  perbedaan  cara  hidup,  cara
pandang,  bahkan  dalam  memahami  dan mempraktekan Islam itu sendiri.
3. Australia Kontemporer dan Islam
Dengan perkembangan pasca- berakhirnya  kebijakan  Australia  Putih dimana  banyak  non-kulit  putih  bermigrasi ke  sana,  pemerintah  mendorong  semangat multikulturalisme di masyarakat. Kebijakan yang  dipopulerkan  di  bawah  pemerintahan Buruh  PM  Whitlam  pada  1970-an  untuk mempromosikan  kehadiran  migran  non- kulit  putih  sebagai  keniscayaan.  Posisi  ini didukung  oleh  baik  Partai  Buruh  maupun Liberal dikembangkan oleh Frasser, Hawke, Keating, bahkan diikuti pengkiritik utamanya  dari  kalangan  konservatif  yang kemudian  menjadi  PM,  John  Howard (Koleth, 2011; Ross, 2000).
Kebijakan pro-minoritas yang dikembangkan  pada  80-an  dan  kemudian 2000-an,  kemudian  berkembang  menjadi semangat  toleransi  dan  kesetaraan  untuk mengungkapkan identitas kultural dan latar belakang  etnis  secara  bebas  termasuk afiliasi agama. Islam dan agama lain banyak diuntungkan  dengan  kebijakan  ini,  salah satunya bantuan-bantuan pemerintah dalam  penyediaan  rumah  ibadah  dan aktivitas sosial-keagamaan.
Kampus- kampus  perguruan  tinggi  (hampir  90% adalah milik pemerintah/ public university ), mengadopsi  kehadiran  mahasiswa  non- Kristen  dengan  menyediakan  ruang  ibadah yang  cukup  representatif  dan  kebolehan menyelenggarakan  Salat  Jumat  maupun
acara-acara  keagamaan  di  area  kampus (Chowdhury,  2006;  Possamai,  Dunn, Hopkins,  Worthington,  &  Amin,  2016). Kebebasan  mengekspresikan  identi-tas personal khususnya bagi kaum minoritas di Australia,  juga  disikapi  dengan  kritik  keras sebagian politisi dan aktivis “ nasionalis ” .
Mereka menganggap kebijakan multikulturalisme  pemerintah  adalah  naif dan  melemahkan  posisi  Australia  sebagai satu  bangsa  berbasiskan  nilai  Eropa-kulit putih.  Kelompok  yang  muncul  di  kalangan partai  Liberal  Australia  ini  menekankan “integrasi”  nasional  dalam  “nilai - nilai”  ke - Australia-an yang bersifat pro-Barat.
Tabel 1 . Perkembangan Penduduk Muslim Australia 1981 – 2016 Tahun Jumlah Penduduk Persentase Muslim Jumlah Muslim 1981 14.576.300 0.5 76.800 1991 16.850.300 0.9 147.500 2001 18.769.249 1.5 281.600 2011 22.485.300 2.2 476,290 2016 23.401.892 2.6 604,240 *diolah dari data Badan Statistik Australia (https://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/2016%20Historical%20Census% 20Data)
Dalam kampanye untuk mem-Barat- kan  warga  negara,  kelompok  ini  seringkali menyerang  komunitas  Muslim  sebagai ancaman kepada identitas Australia mereka (Kabir,  2006;  Poynting  &  Briskman,  2018). Dalam  tahun  2000-an  politik  radikal  kaum kanan  yang  lebih  jelas  memusuhi  Islam semakin  menguat.  Berdirinya  partai One Nation pada  1997  menyusul  partai Australian  First yang  berdiri  setahun sebelumnya,  mendapatkan  cukup  suara dalam  tahun-tahun  terakhir.  Pada  pemiu 2019 lalu, dua wakilnya berhasil mendapatkan  kursi  senator  (Visentin, 2019).  Tokoh  utamanya,  Pauline  Hanson, banyak  menunjukan  sikap  anti-muslim, memicu  kontroversi  dengan  menggunakan hijab  dan  burqa  untuk  mempromosikan
sikap itu di Senat pada 2017. Dalam banyak kesempatan,  ia  juga  banyak  melemparkan tuduhan  negatif  kepada  komunitas  Muslim seperti sertifikasi halal, pelarangan pembangunan  masjid,  pengawasan  lebih ketat  pada  komunitas  muslim,  dan menyebut  Muslim  bertanggung  jawab penuh  pada  terorisme  di  Australia (Poynting & Briskman, 2018; Rashid, 2011).
Pidato  perdananya  pasca  terpilih  di  Senat, dengan  terbuka  ia  mengungk apkan  “ Islam cannot  have  a  significant  presence  in Australia if we are to live in an open, secular and  cohesive  society ”.  “Islam  tidak  boleh dibiarkan  ada  di  Australia  jika  kita  ingin hidup  terbuka,  sekuler,  dan  guyub”. (Hanson,  2016).  Ada  juga  politisi  rasis  dan anti-Muslim  lain  seperti  Frasser  Anning
(mantan  anggota  partai  One  Nation)  yang justru  menyalahkan  komunitas  Muslim dalam  serangan  teror  di  Christchurch, Selandia Baru dan terkenal karena serangan telur busuk dari seorang remaja yang kesal karena pernyataannya (Association, 2019).
Di  tataran  masyarakat,  kehadiran politisi-politisi  garis  keras  seperti  Hanson dan  Anning  juga  mendorong  sikap  radikal anti-imigran, khususnya anti-Islam.
Meskipun  kebanyakan  serangan  kepada komunitas  Muslim  lebih  banyak  berupa serangan psikologis melalui ujaran, hasutan, dan  hinaan  verbal,  serangan  fisik  juga beberapa kali terjadi. Pandangan curiga dan sebelah mata mudah ditemukan bagi orang- orang  dengan  ciri  khusus,  berjanggut, berjilbab,  atau  wajah  Timur  Tengah. Seorang muslimah diserang, didorong, jatuh hingga  patah  tangannya  oleh  sekelompok pemuda  di  sebuah  pusat  pertokoan  kota Melbourne pada 2014.
Mereka  meneriakinya  “…m uslim tidak boleh ada di sini” (Millen, 2014). Kasus itu berulang pada 2018 lalu, ketika seorang mahasiswi Indonesia diserang oleh beberapa  orang  karena  berjilbab  di  pusat ibukota  Canberra  yang  selama  ini  dikenal terbuka  dan  toleran  pada  kaum  minoritas (Whyte,  2019).  Mushala  kampus  juga menjadi target kebencian seperti pembuangan sampah di Universitas Sydney dan  kasus  pembuangan  kepala  babi  di Universitas  Western  Australia  (Kembrey, 2016;  “Pig’s  head  left  near  WA  uni  Muslim
room,”  2015) .  Persentase  populasi  Muslim di  Australia  sebenarnya  tidak  terlalu  besar dibanding kelompok agama lainnya, bahkan mereka  yang  mengaku  tidak  beragama (30%  pada  2016).  Secara  demografis, pertumbuhan  penduduk  berkulit  kuning seperti China dan Vietnam dengan Buddha- nya  atau  India  dengan  agama  Hindu  jauh lebih  pesat  dari  pertumbuhan  pendatang muslim baru-baru ini (Australian Bureau of Statistics, 2016).
Namun, kesan ancaman atas komunitas  Muslim  menguat  dan  memicu sentimen anti-Islam bagi sebagian kalangan. Memang,  aktivis  atau  politisi  anti-Islam rata-rata  juga  anti-kebijakan  pro-imigran dan  itu  berlaku  kepada  hampir  semua warga  non-kulit  putih,  China,  India,  Afrika, dan lain-lain. Meskipun demikian, kelompok Muslim  mengalami  alienasi  yang  paling parah,  salah  satunya  disebabkan  politik pemerintah  antara  akhir  1990-an  sampai saat ini (Edwards, 2018).
Dalam  konteks  politik  nasional Australia  sendiri,  komunitas  muslim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup sulit.  Dua  kelompok  besar  yang  diwakili oleh  kaum  kanan  Liberal-Nasional  dan  di sisi  lain  kaum  kiri  Partai  Buruh,  yang mendominasi  percaturan  politik  di  negeri itu  selama  sejarah  federasi  masing-masing memunculkan  dilema  tersendiri  dalam politik  komunitas  muslim.  Selama  ini prinsip  egalitarian-sosialis  dan  kebebasan sosial  “a  fair  go”  partai  tersebut  banyak
menguntungkan  bagi  golongan  minoritas termasuk Muslim dalam kebijakan imigrasi, multikulutralisme,  bahkan  kesempatan politik  menjadi  anggota  parlemen  atau majelis daerah (Al-Momani, Dados, Maddox, &  Wise,  2010).  Di  sisi  lain  kebijakan  sosial yang  liberal  itu  juga  cukup  menyulitkan prinsip Muslim secara umum seperti dalam isu legalisasi LGBT dalam Marriage Equality.
Meskipun demikian, platform partai Liberal-Nasional,  termasuk  tendensi  anti- imigran,  pro-supremasi  kulit  putih,  dan kebijakan pro-AS, lebih menyudutkan posisi Muslim  (Al-Momani  et  al.,  2010;  Rashid, 2011),  walaupun  dalam  isu-isu  sosial, kebijakan  konservatif  mereka  lebih  sejalan dengan keyakinan Muslim contohnya dalam kasus legalisasi LGBT  (Smith, 2019). Aliansi keamanan  Amerika  Serikat-  Australia- Selandia  Baru  (ANZUS)  yang  terjalin  sejak berakhirnya  Perang  Dunia  Kedua,  ikut berperan  besar  dalam  memojokan  posisi komunitas Muslim di negara itu.
Perang  Afghanistan  adalah  awal keterlibatan Australia dalam kontak langsung  terhadap  Islam  dunia.  Sebagai bagian  dari  aliansi  anti-Soviet,  saat  itu Australia  berada  dalam  kubu  yang  sama dengan  kaum  Taliban  dan  Mujahidin melawan pemerintahan Komunisme. Kontak itu  dalam  masa  1990-an  berubah  menjadi permusuhan  karena  posisi  AS  yang berlawanan  dengan  pemerintahan  Taliban, memperpanjang  konflik  di  Negara  itu  dan semakin memperkuat citra Barat yang anti-
Islam  dan  perang  melawan  Islam  (Koleth, 2011;  Rashid,  2011).  Perang  Teluk  1991 juga dukungan atas Invasi Iraq 2003 pasca- serangan 11 September, membawa Australia  yang  beraliansi  dengan  AS  dalam permusuhan  yang  sama  di  Timur  Tengah. Bagaimanapun  juga,  isu war  against  terror yang  dikampanyekan  Amerika  Serikat banyak  bersinggungan  dengan  tuduhan umum  bahwa  Islam  identik  dengan terorisme.
Dampak  negatif  dari  kebijakan pemerintah  Australia  dalam  isu  terorisme ini  diakui  oleh  pemerintah  sendiri  dalam investigasinya  pada  2010  menyatakan “…some  media  and  political  commentary sought  to  link  terrorism  with  Islam”, “…sebagian  media  dan  komentar  politik menghubung-hubungkan  terorisme  dengan Islam…”,  sebagai  dampaknya , “…many  Arab and  Muslim  Australians,  as  well  as  some other  minority  groups,  were  subjected  to heightened  acts  of  prejudice,  vilification  and violence,  that  left  them  feeling  isolated  and fearful” .
“Banyak  orang  Arab  dan  Muslim Australia,  begitu  juga  sebagian  kaum minoritas, telah menjadi sasaran
kecurigaan, ujaran kebencian, dan kekerasan,  yang  menyebabkan  mereka merasa  terasing  dan  ketakutan” (Koleth,
2011).  Kesan  umum  warga  Australia terhadap  Islam  secara  umum  cenderung positif.  Dalam  sebuah  survey  nasional khusus  membahas  isu  Islamofobia  dan
terorisme  tahun  2015,  penelitian  dari Universitas  South  Australia  menunjukan hanya  10%  saja  dari  penduduk  yang dianggap  memiliki  Islamofobia.  Hampir  79 persen  menyatakan  hak-hak  bekerja  bagi Muslim  harus  dilindungi  termasuk  di  area- area publik (dalam konteks serangan teror). Adapun  86%  di  antara  responen  merasa nyaman  ketika  berkomunikasi  dengan komunitas Muslim.
Sementara  itu,  75%  menentang pengasingan  sosial  komunitas  Muslim  dan mau agar mereka diterima dalam masyarakat  seperti  biasa  (Hassan,  2015; Hassan  &  Lester,  2018).  Meskipun  cukup meggembirakan, laporan ini juga menggarisbawahi  relasi  sosial  komunitas Muslim  dalam  masyarakat.  Ada  24% responden  menolak  pendirian  masjid;  19% mengaku  tidak  ingin  bertetangga  dengan Muslim.
Lebih  menarik  lagi,  sebanyak  52% responden  yang  mengaku  berhubungan secara  rutin  dengan  komunitas  Muslim justru  merasa  terancam  oleh  terorisme dibanding 48% mereka yang tidak menjalin kontak  sama  sekali.  Dalam  kesimpulannya, penelitian  dari  UniSA  menyebutkan  bahwa secara  umum  Islamofobia  masih  rendah meskipun  eksis  dipengaruhi  oleh  faktor pendidikan,  ekonomi,  dan  afiliasi  politik. Kedua,  bahwa  komunitas  Muslim  relatif berjarak  secara  sosial  dengan  komunitas keagamaan  lain  dan  posisinya  terpengaruh oleh  sentimen  terorisme  global  (Hassan,
2015).  Kesan  eksklusivisme  sosial  atau keterhambatan  menjalin  relasi  masyarakat yang  kuat  antara  komunitas  Muslim  dan lainnya  di  Australia  menurut  Khawaja  & Khawaja (2016) justru disebabkan diskriminasi  yang  mereka  dapatkan.  Media telah membesar-besarkan segelintir Muslim yang berperilaku buruk sehingga mengesankannya secara umum. Pada akhirnya
masyarakat merespon  dengan  menjauhkan  anggota komunitas  Muslim  dari  pekerjaan,  hak-hak publik,  dan  menghindar  dari  kontak  sosial.
Kebanyakan  pengetahuan  bias  dari  media masa itu diterima tanpa sanggahan. Padahal, pengetahuan  publik  tentang  Islam  sendiri masih  lemah  dan  sentimen  yang  negatif tidak  membuat  mereka  mencari  tahu  lebih jauh  tentangnya  (Mansouri  &  Vergani,
2018).
Meskipun demikian, penelitian doktoral  Abdi  Hersi  (2016)  menemukan bahwa  memang  konsep  integrasi  sosial Muslim Australia secara umum lebih kepada integrasi dalam aspek sosio-ekonomi bukan budaya.  Kompromi  bisa  dilakukan  sebatas hukum  agama  memperbolehkan.  Namun, dalam  prakteknya  hal  ini  seringkali  juga berupa bentuk-bentuk budaya asal seseorang  yang  terasosiasi  dengan  Islam meskipun  bukan  merupakan  bagian  dari garis  merah  ajaran  Islam  sendiri  (syariah). Hal  ini  yang  menjadi  ketakutan  atas “kenyataan” Islam (visibility) yang
mendominasi  masyarakat  lainnya  (Hersi, 2016; Mansouri & Vergani, 2018).

## Kesimpulan
Islam meski  telah  hadir di  Australia sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa,  tidak memiliki  akar  yang  kuat.  Mereka  baru muncul  sebagai  komunitas  permanen sekitar satu setengah abad yang lalu dengan hadrinya  para  penunggang  unta  dari  Asia Selatan.  Kehadiran  masyarakat  itu  segera melahirkan  gesekan  sosial  yang  berujung pada  lemahnya  ikatan  antar  komunitas. Dengan  demikian  sejak  awal  masyarakat muslim  sudah  menjadi  alien  dalam masyarakat  Australia  yang  didominasi bangsa  Eropa.  Dalam  masa  yang  singkat pertumbuhan  penduduk  diinterupsi  oleh kebijakan  migrasi  rasial  dan  baru  pada  era 1970-an mulai kembali meningkat.
Dalam  struktur  masyarakat  yang berubah serba cepat itu terjadi kegamangan budaya maupun keterancaman sosial ( social and  cultural  anxiety )  di  kalangan  orang Australia  berlatar  belakang  Eropa  mungkin awalnya  kepada  seluruh  pendatang  Asia termasuk  China  dan  India,  namun berkembang  menjadi  ketakutan  atau  fobia. Pada  dasarnya  masyarakat  Australia terbuka  pada  semua  kultur,  latar  belakang, dan  afiliasi  agama  termasuk  Islam.  Akibat dari  kampanye  negatif  media,  politik pemerintah yang pro-Amerika dalam war on terror , juga kampanye buruk ekstrimis anti- Islam,  membuat  prasangka  dan  stigma
negatif  berkembang.  Untuk  kepentingan mereka, segelintir politisi menggunakan isu- isu sensitif imigrasi dan Islamofobia sebagai alat  mendulang  suara,  sesuatu  yang  umum terjadi;  politik  menggunakan  isu-isu  rasis, tendensius  dan  anti-minoritas,  di  semua negara di dunia.
Umat  Islam  di  Australia  juga terkesan mengalami keterbatasan jangkauan integrasi khususnya menghadapi isu-isu  sosial  yang  dianggap  bertentangan dengan  nilai-nilai  jurisprudensi  Islam. Kebijakan  multikulturalisme  pemerintah  di satu  sisi  memberi  ruang  setiap  komunitas untuk  berkembang  dengan  identitasnya masing-masing,  namun  juga  memicu fragmentasi sosial yang cukup terasa. Antar komunitas bergerak sendiri-sendiri seringkali  tanpa  dialog  dan  komunikasi yang baik, apalagi dalam stigma negatif yang sudah sejak awal terjadi.
Simbolitas  kultural  dan  asal-usul personal  lebih  kuat  dalam  menunjukan  ke- Islam-an  seperti  dalam  arsitektur,  relasi keluarga,  dan cara berpenampilan sehingga tampak  asing  di  tengah  lingkungan  sekitar. Sementara  itu,  koneksi  global  masyarakat Islam yang beragam di Australia menyebabkan  berbagai  paham  mudah masuk,  termasuk  interpretasi  Islam  yang puritan  mengarah  ke  radikal.  Memang istilah  “radikal”  ini  juga  mengandung tafsiran  subjektif,  namun  agaknya  jelas terlihat  terdapat  komponen  kecil  dalam masyarakat muslim Australia yang memang
anti-dialog,  mengisolasi  diri,  dan  mudah menyalahkan  keadaan,  bahkan  kepada kalangan  umat  Islam  sendiri.  Hal  ini  yang memicu keterlibatan warga negara Australia Muslim dalam gerakan terror global seperti ISIS,  Al-Qaeda,  atau  terorisme  individual  di dalam negeri.
Studi  ini  masih  terkendala  oleh
keterbatasan dalam sumber-sumber sezaman  dan  terbatas  pada  deskripsi historis  daripada  interpretasi  yang  aktual. Penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan dengan memasukan aspek-aspek ilmu bantu seperti  politik,  studi  media,  dan  kajian kebudayaan dalam menilai posisi Islam dan umat  Muslim  di  Australia  secara  lebih komprehensif dan mendalam.

## Daftar Pustaka
Al-Momani,  K.,  Dados,  N.,  Maddox,  M.,  & Wise,  A.  (2010). Political  Participation of  Muslims  in  Australia:  Final  Report June 2010 .
Association,  P.  (2019).  Fury  as  Australian senator  blames  Christchurch  attack  on Muslim  immigration. The  Guardian . Retrieved from https://www.the guardian.com/world/2019/mar/15/au stralian-senator-fraser-anning- criticised-blaming-new-zealand-attack- on-muslim-immigration
Australian  Bureau  of  Statistics.  (2016). Cultural  diversity  in  Australia  -  2016 census  data  summary. 2016  Census
Data , 1 – 2. Retrieved from https://www.abs.gov.au/ausstats/abs @.nsf/Lookup/bySubject/2071.0~201
6~Main  Features~Cultural  Diversity Data Summary~30
Bazian,  H.  (2018).  Islamophobia,  “Clash  of civilizations”,  and  forging  a  post -cold war  order! Religions , 9 (9),  1 – 13. https://doi.org/10.3390/rel9090282
Blaxland,  J.  (2019).  A  Geostrategic  SWOT Analysis  for  Australia. The  Centre  of Gravity Series , 49 (June), 1 – 20.
Briskman,  L.,  &  Latham,  S.  (2017).  Muslims at  the  Australian  periphery. Coolabah , (21),  33 – 46.  https://doi.org/10.1344/ co20172133-46
Chowdhury,  N.  (2006).  Presenting  Islam: The  role  of  Australia-Based  Muslim Student Associations. Journal of Muslim Minority  Affairs , 26 (2),  205 – 224. https://doi.org/10.1080/1360200060
0937705
Deen,  H.  (2006). Excavating  the  Past: Australian Muslims . 0 – 4.
Edwards,  R.  (2018). Muslim  Community Organisations and Leadership in
Australia Submitted by . (August), 0 – 1.
Ganter,  R.  (2013).  Histories  with  Traction: Macassan Contact in the Framework of Muslim Australian history. In M. Clark & S.  K.  May  (Eds.), Macassan  History  and Heritage:  Journeys,  Encounters  and Influences (pp. 55 – 68). https://doi.org/
10.22459/MHH.06.2013
Ghauri,  M.  J.,  Yousaf,  Z.,  &  Iqbal,  Z.  (2017). Discourses  on  Islam  and  Muslims  in Australia. Journal  of  Political  Studies ,
24 (641). Retrieved from http://pu.edu.pk/images/journal/pols /pdf-files/23_24_2_17.pdf Hanson, P. (2016, September 15).
Transcript:  Pauline  Hanson’s  2016 maiden speech to the Senate. ABC News . Retrieved from https://www.abc.net.au /news/2016-09-15/pauline-hanson- maiden-speech-2016/7847136 Hassan,  R.  (2015). Islamophobia,  social distance  and  fear  of  terrorism  in Australia . Hassan,  R.,  &  Lester,  L.  (2018). Australian Muslims:  The  Challenge  of  Islamphobia and  social  distance .  Retrieved  from https://www.unisa.edu.au/contentasse ts/4f85e84d01014997a99bb4f89ba32 488/australian-muslims-final-report- web-nov-26.pdf Hersi,  A.  M.  (2016). Australian  Muslims  ’ Conceptions of Integration . (April).
Jones, P., Kenny, A., & Museum, S. A. (2010).
Australia’s  Muslim  Cameleers:  Pioneers of the Inland, 1860s-1930s .
Kabir, N.  (2006).  Muslims  in  a  “White Australia”: Colour or Religion?
Immigrants and Minorities , 24 (2), 193 – 223. https://doi.org/10.1080/0261928 0600863671
Kembrey, M. (2016). Islamic prayer room at
Sydney  University  reportedly  trashed.
The  Sydney  Morning  Herald .  Retrieved from
https://www.smh.com.au/
national/nsw/islamic-prayer-room-at- sydney-university-reportedly-trashed- 20160224-gn2fa6.html
Khawaja,  N.  G.,  &  Khawaja,  S.  (2016). Acculturative  issues  of  muslims  in Australia. Journal  of  Muslim  Mental Health , 10 (2),  43 – 53.  https://doi.org/
10.3998/jmmh.10381607.0010.203 Koleth, E. (2011). Multiculturalism: a review of  Australian  policy  statements  and recent  debates  in  Australia  and overseas.  Retrieved  from  Research Paper  no.  6  2010 – 11  website: https://www.aph.gov.au/About_Parlia ment/Parliamentary_Departments/Parl iamentary_Library/pubs/rp/rp1011/1 1rp06
Kuntowijoyo.  (2005). Pengantar  Ilmu Sejarah . Bandung: Penerbit Bentang. Macknight,  C.  (2013).  Studying  Trepangers.
In M. Clark & S. K. May (Eds.), Macassan History and Heritage: Journeys, Encounters  and  Influences (pp.  19 – 40). https://doi.org/10.22459/MHH.06.201 3
Mansouri,  F.,  &  Vergani,  M.  (2018).
Intercultural  contact,  knowledge  of Islam, and prejudice against muslims in Australia. International  Journal  of Intercultural  Relations , 66 (June  2017),
85 – 94.  https://doi.org/10.1016/j.ijint rel.2018.07.001
Millen,  V.  (2014).  Muslim  woman’s  arm broken  in  racist  attack. The  Age . Retrieved  from  https://www.theage. com.au/national/victoria/muslim- womans-arm-broken-in-racist-attack- 20141027-11cdat.html
Pig’s  head  left  near  WA  uni  Muslim  room.
(2015). SBS  News .  Retrieved  from https://www.sbs.com.au/news/pig-s- head-left-near-wa-uni-muslim-room Possamai,  A.,  Dunn,  K.,  Hopkins,  P., Worthington,  L.,  &  Amin,  F.  (2016). Muslim students’ cultural and religious experiences  in  city,  suburban  and regional  university  campuses  in  NSW, Australia. Journal  of  Higher  Education Policy  and  Management , 38 (6),  637 –
648. https://doi.org/10.1080/13600
80X.2016.1211950
Poynting,  S.,  &  Briskman,  L.  (2018). Islamophobia  in  Australia:  From  far- right  deplorables  to  Respectable Liberals. Social  Sciences , 7 (11),  1 – 17. https://doi.org/10.3390/socsci711021 3
Rashid,  T.  (2011).  Australia’s  War  on Terrorism:  Impact  on  Australian Muslim  Communities.  In  Babacan, Alperhan,  Tahiri,  &  Hussein  (Eds.), Counter  Terrorism  and  Social  Cohesion (First,  pp.  61 – 80).  Cambridge  Scholars Publishing.
Religon in Australia. (2016). Retrieved from
Australian  Bureau  of  Statistic  website: https://www.abs.gov.au/ausstats/abs @.nsf/Lookup/bySubject/2071.0~201 6~Main Features~Religion Data Summary~70 Restriction, I. (1901). Immigration Restriction  Act  1901  (Cth)  as  made . https://doi.org/10.2307/3035180
Rogan, E. (2016). Rival jihads: Islam and the Great  War  in  the  Middle  East,  1914- 1918. Journal  of  the  British  Academy , 4 (January), 1 – 20. https://doi.org/10.58 71/jba/004.001
Roose, J. M., & Roose, J. M. (2016). Muslims in  Australia. Political  Islam  and Masculinity ,  33 – 49.  https://doi.org/10.
1007/978-1-137-52230-6_3
Ross,  J.  (2000). Chronicle  of  Australia . Ringwood,  VIC:  Viking  Penguin  Books Australia Ltd.
Sjamsuddin,  H.  (2007). Metodologi  Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Smith, A. (2019). Christian group rally with Muslims targeting “godless” ALP ahead

## 248   | JURNAL AGASTYA VOL 10 NO 2 JULI 2020
of election. The Sydney Morning Herald . Retrieved  from  https://www.smh.com .au/federal-election-2019/christian- group-rally-with-muslims-targeting- godless-alp-ahead-of-election- 20190506-p51kkh.html
Thomas,  P.  (2013).  Interpreting  the Macassans:  Language  exchange  in historical encounters. In M. Clark & S. K. May  (Eds.), Macassan  History  and Heritage:  Journeys,  Encounters  and Influences (pp.  69 – 94).  https://doi.org /10.22459/MHH.06.2013 Visentin,  L.  (2019,  April  15).  One  Nation wins two upper house seats in the NSW Parliament. The Sydney Morning Herald . Retrieved  from  https://www.smh.com. au/politics/nsw/one-nation-wins-two- upper-house-seats-in-the-nsw- parliament-20190415-p51e7i.html Whyte,  S.  (2019). Two  Indonesian  students attacked  at  Canberra  Centre. The Canberra  Times .  Retrieved  from https://www.canberratimes.com.au/st ory/5995378/two-indonesian- students-attacked-at-canberra-centre/ Yildiz,  H.  (2016). Gallipoli :  A  Sacred  Site - The Power of Political Language , Myths and  Monuments  in  the  Re  /  making  of National History Gallipoli : A Sacred Site The Power of Political Language , Myths and  Monuments  in  the  Re  /  making  of
National History Supervisor : St .
(September).