## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960
Diah Permata Megawati 1 , Patimah 2 , Istiqamah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : diahpermatamegawati2@gmail.com

## Abstrak
Tanah  memiliki  fungsi  sosial  sebagaimana  tertuang  dalam  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA).  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  fungsi  pemerintahan  mempunyai kewenangan  untuk  mengambil  tindakan/keputusan  dalam  bidang  pertanahan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kepustakaan  dengan  pendekatan  Normatif  yang  didasarkan  pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam. Pendekatan ini berusaha menjawab mengenai  prepektif  hukum  Islam  terhadap  kewenangan  pemerintah  dalam  mengelolah  hak kepemilikan  atas  tanah.  Perubahan  fungsi  tanah  yang  semula  sebagai  tanah  masayarakat menjadi tanah negara dengan dalih kepentingan umum dari pemerintah perlu dikaji agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah, Wewenang Pemerintah, Hukum Islam.

## Abstract
Land has a social function as  stipulated in  the Basic Agrarian Law. The  government  as the organizer  of  government  functions  has  the  authority  to  take  action/decision  in  the  field  of land. This study uses the library method with a Normative approach based on the provisions of applicable law and Islamic law. This approach seeks to answer the precept of Islamic law on  the  authority  of  the  government  in  managing  land  ownership  rights.  The  change  in  the function of land which was originally as community land into Government land which in this case  is  based  on  the  principle  of  social  function  and  the  principle  controlled  by  the  state needs to be studied so as not to cause problems to the detriment of one of the parties .
Keywords: Land Ownership. Government’s Authority, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  tempat  bermukim  bagi  ummat  manusia  disamping  sebagai  sumber kehidupan  bagi  mereka  yang  mencari  nafkah  melalui  usaha  tani”. 1 Hubungan  manusia dengan  tanah  melahirkan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  kemakmuran  diri
1 Abdurrahman, Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 25.
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
sendiri dan orang lain 2 .
Tanah bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan  kehidupan  keluarga,  dan  kelompok.  Mempertahankan  tanah  berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik  mengandung  nilai  yang  bermakna  tinggi  dan  mendasar.  Tanah  dapat menunjukkan  tingkat  status  sosial  seseorang.  Semakin  banyak  tanah  yang  dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya. 3
Di dalam Islam kepemilikan pribadi diakui dan telah ditetapkan perihal cara penggunaan harta  pribadinya  tanpa  merugikan  kepentingan  umum.  Segalanya  harus  berlandaskan pada sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia.
Secara garis besar untuk memperoleh hak milik dapat dilakukan dengan cara peralihan, yang  berarti  terdapat  pihak  yang  hilang  kepemilikannya  dan  ada  pula  pihak  yang mendapatkan hak milik. Salah satu contoh bentuk peralihan hak milik adalah beralihnya hak  milik  dalam  pewarisan,  Sedangkan  untuk  bentuk  dialihkannya  hak  mlik  dapat ditemui dalam transaksi jual-beli.
Dalam  melansungkan  kehidupan,  manusia  sebagai  mahluk  sosial  dituntut  untuk bergabung  dalam  komunitas  masyarakat.  Hal  ini  mendasari  kemunculan  istilah kepemilikan  bersama,  yang  didalamnya  tidak  terdapat  hak  wewenang  pribadi  dalam memanfaatkan  melainkan  digunakan  bersama  oleh  setiap  anggota  masyarakat.  Contoh dari kepemilikan bersama antara lain: Rumah ibadah, Jalanan, Sungai, dll.
Dalam  islam  salah  satu  jalan  untuk  memperoleh  hak  kepemilikan  adalah  dengan membuka  tanah  ( Ihya  al-Mawat ).  Pembukaan  ini  tidak  secara  rinci  di  jelaskan,  akan tetapi  islam  hanya  memberi  ketentuan  umum  mengenai  perolehan  hak  milik  ini. Perolehan tanah dengan  cara  Ihya Al mawat  berlaku untuk  umum bagi  siapa saja yang menghidupkan  tanah  mati  maka  tanah  tersebut  menjadi  miliknya.  Namun  demikian
2 Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia , (Bandung: CV. Mandar maju, 2006)
3 Mahfiana, Layyin, Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri , (Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016), hlm 30.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960
tanah itu akan terus menjadi miliknya asalkan tanah tersebut selalu dikelola dengan baik selama 3 tahun berturut-turut.
Sedangkan  ketentuan  dalam  UU  No.  5  Tahun1960  (UUPA)  menyatakan  hak kepemilikan  atas  tanah  oleh  rakyat  dapat  diperoleh  melalui  tiga  cara  yang  telah  diatur dalam pasal 22 UUPA, diantaranya: Pertama , terjadinya hak milik karena Hukum Adat. Kedua , Terjadinya hak milik karena Penetepan Pemerintah. Ketiga , Terjadinya hak milik karena Ketentuan Undang-Undang.
Keberadaan  hukum  islam  dalam  sistem  hukum  nasional  merupakan  suatu  kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. 4
Kasus-kasus  yang  menyangkut  sengketa  di  bidang  pertanahan  dapat  dikatakan  tidak pernah  surut,  bahkan  mempunyai  kecenderungan  untuk  terus  meningkat  didalam kompleksitasnya  maupun  kuantitasnya  seiring  dinamika  dibidang  ekonomi,  sosial,  dan politik. Bergulirnya reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, akhirnya bergerak di  segala  bidang  termasuk  diantaranya  bidang  Pertanahan.  Sejak  dahulu  persoalan pertanahan selalu ada dan menarik untuk dibahas penyelesaiannya. 5
Selain  itu,  Kendala  yang  sering  ditemui  dilapangan  mengenai  tanah  adalah  fenomena penggusuran baik yang terjadi kepada masyarakat desa, masyarakat adat dan/atau tanah ulayat.  Penggusuran  tanah  ini  juga  sering  dialami  oleh  masyarakat  kota  karena  adanya pembangunan infrastruktur daerah/kota.
Fenomena  pencabutan  hak  atas  tanah  umumnya  terjadi  karena  pembangunan infraksturktur  untuk  kepentingan  umum.  Namun  dalam  mekanisme  terjadinya pencabutan hak atas tanah, seringkali pemiliklah yang paling banayak dirugikan karena kurangnya  komunikasi  antara  lembaga  pertanahan  dengan  pemilik.  Oleh  karena  itu, pemerintah berkewajiban menciptakan seperangkat hukum untuk mengakomodir segala
4 Halim,  Fatimah.  "Obsesi  Penerapan  Syari’at  Islam  di  Wilayah  Lokal." Al  Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4.2: Hal. 361
5 Mustarin,  Basyirah.  "Penyelesaian  Sengketa  Hak  atas  Tanah  Bersertifikat  dan  Tidak Bersertifikat." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2018): Hal. 398
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
bentuk  permasalahan  tanah  yang  terjadi  dan  dirangkai  dalam  bingkai  hukum  yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat.
Selain  berfungsi  memberikan  kemaslahatan  bagi  pemiliknya,  kepemilikan  tanah  dalam islam  juga  mempunyai  fungsih  lain  yaitu  ditujukan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bagi  masyarakat  umum.  Jika  kerugian  yang  menimpa  orang  lain  lebih  besar  daripada kerugian  yang  ditanggung  pemiliknya  maka  hak  milik  tersebut  dapat  dibatasi  demi menolak  kerugian  yang  menimpa  orang  lain.  Jika  dikaitkan  dengan  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum,  maka  Islam  memperbolehkan  pengambilalihan  atau pencabutan  hak  milik  dari  pemiliknya  dengan  syarat  tidak  boleh  merugikan  pihak tertentu.
Persoalan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  selalu  menyangkut  dua  dimensi yang  harus  ditempatkan  secara  seimbang  yaitu  kepentingan  pemerintah  atau  kerajaan dan  rakyat  atau  masyarakat.  Maka  dari  itu  sangat  penting  untuk  saling  menghormati batasan-batasan yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi masalah-masalah yang merugikan pihak tertentu.
Salah satu bentuk hambatan dalam proses peralihan fungsi tanah yang semula tanah hak menjadi  tanah  negara  adalah  terjadinya  pemaksaan  dalam  proses  musyawarah  untuk menentukan  nilai  ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  diambil  tanahnya. Pemerintah  dalam  menetapkan  nilai  ganti  rugi  dianggap  menetapkan  harga  secara sepihak  maupun  pemilik  tanah  yang  menuntut  ganti  rugi  yang  dianggap  tidak  wajar. Sementara  itu  perangkat  hukum  yang  ada  belum  mampu  mengakomodir  dua kepentingan  yang  berbeda  tersebut  sehingga  menimbulkan  pemaksaan  dan  intimidasi terhadap masyarakat  dalam hal  pengadaan tanah bagi  pembangunan untuk kepentingan umum.  Oleh  karena  itu,  perlu  peninjauan  kembali  tentang  perlindungan  hak-hak pemegang  hak  atas  tanah  dalam  UUPA  dan  dikaitkan  dengan  Prespektif  hukum  Islam terhadap perlindungan hak-hak pemilik atas tanah dalam UUPA.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  bagian  paling  penting  dalam  sebuah  proses  penelitian karena metode penelitian ialah sebuah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran  untuk  diteliti.  Oleh  karena  itu,  agar  karya  ilmiah  ini  dapat  berguna,    maka Penelitian ini menggunakan cara pandang yang  diawali dengan aturan hukum yang ada untuk memahami bahan penelitian. Penelitian ini ialah penelitian dalam bidang hukum, yang  mana  mengharuskan  peneliti  ntuk  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yang dilandaskan pada kajian kepustakaan ( library research ). Penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.
Penelitian  doktrinal  adalah  studi  untuk  memahami  secara  sistematis  peraturan  yang mengatur  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antar  peraturan, menjelaskan bidang-bidang yang mengalami hambatan, dan memprediksi perkembangan  di  masa  depan.  Data  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini  adalah  data primer yaitu  UU No. 5 Tahun 1960, dan data sekunder yaitu Al-qur’an dan As-sunnah serta  beberapa  buku  tentang  hukum  yang  mengatur  tentang  pertanahan  ,  skripsi,  dan jurnal yang didapatkan peneliti secara online.
Penulisan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode library  research , diantaranya:
1. Menggambarkan  prespektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  yang  telah  ada mengenai kepemilikan atas tanah
2. Menganalisa  hubungan  antara  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  dan  hukum  positif tentang kepemilikan atas tanah
3. Membandingkan  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung  dalam  kerangka  konsep hukum Islam dan hukum positif tentang kepemilikan atas tanah.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pada dasarnya di  dalam  Alquran  telah  ditetapkan bahwa hak manusia atas tanah hanya mengolah, menanami dan memiliki hasil produksinya. Hal ini karena pemilik hakiki atas tanah  tanah  adalah  Allah,  sedangkan  arti  milik  pada  manusia  bersifat  tidak  hakiki
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
melainkan  majazi  dan  tidak  mutlak.  Oleh  karena  itu,  pada  zaman  para  nabi,  prioritas pertama kepemilikan tanah berada di tangan pemerintah, kemudian baru  diperuntukkan kepada  individu.  Pemerintah  mempunyai  wewenang  untuk  dapat  memberikan, membatasi,  dan  mengambilalih  kepemilikan  sebidang  tanah  sesuai  dengan  kepentingan rakyat
Kepemilikan adalah salah satu hal yang senantiasa ada hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak jarang terjadi pergesekan, permasalahan, atau konflik yang disebabkan oleh hak milik.
Selain milik dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara orang dan benda, dapat juga diartikan sebagi suatu yang dimiliki. Misalnya, tanah itu adalah miliknya, dapat diartikan tanah itu adalah suatu yang dimilikinya. 6
Islam  tidak  hanya  Mengakui  kepemilikan  individu  tetapi  juga  Mengakui  kepemilikan kolektif atau masyarakat serta kepemilikan pemerintah atau negara. Allah adalah pemilik mutlak dari berbagai sesuatu yang ada di muka bumi. Sedangkan, kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan seperti ketentuannya.
Dalam memperoleh hak milik dan penggunaannya, seseorang tidak diperbolehkan keluar dari  batasan-batasan  yang  sudah  ditentukan  oleh  Syariah,  dan  tidak  boleh  sampai mengganggu  hak  dan  kepentingan  orang  lain.  Dan  apabila  ini  terjadi,  maka  menjadi kewajiban  pemerintah  atau  pemimpin  untuk  mengingatkannya  dengan  memberi  sanksi kepadanya.  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  individu  untuk  tasharrufkan  hartanya dan  melakukan  aktivitas  di  muka  bumi  ini  akan  tetapi  dalam  keadaan  keadaan  tertentu Islam memberi wewenang atau kekuasaan kepada para pemimpin atau pemerintah untuk melakukan intervensi atau campur tangan kepada kepemilikan individu tersebut.
Apabila  seseorang  dalam  memperoleh  hak  milik  dan  penggunaannya  telah  keluar  dari garis-garis syariah dan berakibat mengganggu kepentingan umum serta merugikan orang lain  maka  pemerintah  atau  negara  berhak  melakukan  campur  tangan  terhadap
6 Masduha  Abdur  Rahman, Pengantar  dan  Asas-Asas  Fiqih  Muamalah ,  (Surabaya:  Biro  Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari’ah, 1984) hal. 68
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960
kepemilikan  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  Allah  telah  mewajibkan  melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Tegakkan yang benar dan melarang yang salah).
Suatu  hak  atas  tanah  dialihkan  atau  diperalihkan  apabila  hak  atas  tanah  tersebut dipindahkan  atau  dipindahtangankan  dari  pemegang  hak  selaku  subjek  hukum  kepada puhak  lain  karena  perbuatan  hukum  yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan  agar  pihak lain tersebut memperoleh hak atas tanah yanh dialihkan. 7
Di  dalam  Islam,  hak  milik  sangat  dihargai.  Terlebih  kepemilikannya  adalah  hak  milik sempurna ( Milk al-Tam ) yaitu kepemilikan terhadap wujud benda sekalian manfaatnya. Hak  kepemilikan  ini  memberikan  kuasa  penuh  terhadap  pemilik  untuk  menggunakan atau  mengelolanya,  sehingga  orang  lain  atau  pemerintah  pun  tidak  boleh  melakukan campur tangan.
Pada  dasarnya  hak  milik  seseorang  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial.  Artinya  tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tidak hanya berfungsi untuk pemilik hak itu saja, melainkan juga memiliki fungsi sosial. Penggunaan tanah harus bermanfaat baik bagi  yang  mempunyai  maupun  masyarakat  dan  negara.    Maka  dapat  dikatakan  bahwa tanah  mempunyai  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai Social  Asset dan Capital  Asset. Sebagai social  asset tanah  berfungsi  sebagai  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan masyarakat  untuk  hidup,  Sedangkan  sebagai capital  asset Tanah  merupakan  faktor modal dalam pembangunan. 8
Syariat Islam tidak mempunyai pengaturan rinci dan lengkap yang berhubungan dengan sistem  Pertanahan.  Namun  Islam  hanya  memberikan  gambaran  pokok  tentang kepemilikan  tanah  dan  penggunaannya  untuk  kepentingan  umum.  Gambaran  tentang pengelolaan tentang tanah dalam islam dapat dilihat dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabat dalam pemerintahan mereka masing-masing.
Membahas  pembangunan  tidak  bisa  lepas  dari  aspek  penyediaan  tanah,  sebagai  salah satu faktor penting pendukung pelaksanaan pembangunan, terutama yang dipusatkan di
7 Basyirah  Mustarim, Ganti  Kerugian  Pembebasan  Tanah  Milik  Untuk  Kepentingan  Umum ,  El- Iqtishady Vol. 2 No. 1 (Juni 2020) hal 88
8 Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah , (Yokyakarta: UII Press, 2018) hal. 47
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
daerah  perkotaan.  Yang  menjadi  masalah  adalah  bahwa  luas  tanah  tidak  bertambah namun  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan  tanah  itu  baik  secara  tempat tinggal/hunian, tempat usaha, ataupun pemenuhan aneka kebutuhan masyarakat lainnya semakin meningkat. 9
Oleh  sebagian  kalangan  UUPA  dipandang  tidak  mampu  untuk  mengatasi  ketimpagan dalam  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  terjadi  sekarang.  Kebijakan  pemerintah yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi telah menempatkan tanah sebagai asset yang memiliki  nilai  ekonomi  tinggi,  sehingga  tak  heran  bila  banyak  pihak  yang  bermodal besar  memborong  tanag-tanah  sebagai  penanaman  modal  tabungannya.  Penimbunan tanah-tanah  demikian  tentunya  akan  mengurangi  daya  produksi  dipedesaan,  karena berkurangnya  kegiatan  menggarap  tanah  atau  tanah  digunakan  untuk  kepentingan  lain yang  lebih  menguntungkan.  Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut  pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan, antara lain adalah dengan transmigrasi. 10
Dalam UUPA telah ditentukan dalam pasal 6 bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Sehubungan dengan campur tangan yang dilakukan pemerintah terhadap hak  kepemilikan,  maka  pemerintah  haruslah  mempunyai  landasan  dan  batasan-batasan tertentu, sehingga tidak merugikan pihak yang bersangkutan dan khalayak umum. Dalam hal  ini,  Yusuf  Musa  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  Islam,  setidaknya  terdapat  tiga asas fundamental yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya yaitu pertama , syara yang harus dilaksanakan, terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum.
Kedua ,  keadilan  umum  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  seluruh  aparat  pemerintahan. Ketiga , mendapat dukungan dari orang-orang yang kuat dan jujur.
Meski  demikian  bentuk  campur  tangan  apapun  yang  dilakukan  pemerintah  semuanya harus mengacu kepada kemaslahatan umum.  Pengambilalihan tanah hak menjadi tanah negara dapat  dilakukan dengan landasan, antara lain: pertama , Pencabutan kepemilikan dilakukan  demi mewujudkan manfaat  bagi  orang banyak, seperti pencabutan hak milik
9 St.  Nurjannah, Redefenisi  Terhadap  Pengaturan  Hak  Milk  Atas  Tanah ,  Jurisprudentie Vol.  3  No.  2 (Desember 2016) hal 152
10 St. Nurjannah, Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform . Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 3 No. 2 (2014): Hal.199
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960
atas  tanah  untuk  pembuatan  atau  pelebaran  jalan  raya,  serta  Perluasan  tempat  ibadah yang sudah tidak dapat menampung jamaah.
Di dalam Islam seseorang dapat kehilangan hak atas tanahnya, diantaranya:
1. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya atau tidak digarap dalam jangka waktu  3 tahun
2. Orang yang menanami lahan tersebut bukanlah pemiliknya
3. Kepentingan umum
Ada  beberapa  hal  yang  dijadikan  dasar  dari  pencabutan  hak  atas  tanah  untuk kepentingan umum ialah yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat:
1. Ketika  Rasulullah  membangun  masjid  kubah  beliau  telah  mencabut  hak  atas  tanah masyarakat sekitar sebagai lokasi pembangunan masjid dengan membayar ganti rugi berupa  harta  standar  tanah pada  waktu  itu,  walaupun  pemilik  tanah  tersebut memberikannya cuma cuma 11 .
2. Khalifah  Umar  Bin  Khattab  dan  beberapa  penguasa  lainnya  ketika  melakukan perluasan masjid Rasulullah di Madinah, mereka menggusur dan mencabut hak atas tanah  masyarakat  sekitar  dengan  membayar  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada mereka yang dicabut haknya.
3. Pada  saat-saat  atau  kondisi  tertentu  dimana  hak  atas  tanah  berhadapan  dengan kepentingan  umum  yang  lebih  besar  dan  sangat  mendesak,  misalnya  yang  pernah dilakukan  oleh  Umar  terhadap  Najran  dan  Fadak  atas  perluasan  masjid  Rasul  dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dalam  pasal  18  UUPA  menyatakan  bahwa  pemerintah  dapat  mengambil  tindakan pencabutan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi yang layak atau patut menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.
11 M Cholil Bisri, Kyai dan Kemelut  Pertanahan dalam Masdar F. Mas’udi (Ed), Teologi Tanah, Cet-1 (Jakarta: P3M, 1994) Hal. 99
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
Untuk  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara,  serta kepentingan  bersama  dan  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut  dengan  memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 12
Pasal  18  UUPA  memberikan  gambaran  bahwa  perubahan  fungsi  tanah  yang  semula tanah  hak  pribadi  menjadi  tanah  negara  harus  menghormati  hak-hak  pemilik  dengan memberikan ganti rugi. Persyaratan ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun 13
Syariat  Islam  juga  tidak  membenarkan  pengambilalihan  hak  milik  orang  lain  tanpa adanya  kerelaan  dari  pemiliknya.  Oleh  karena  itu,  negara  tidak  dapat  melakukan tindakan paksa apalagi pengambilan secara dzalim. Hal itu dilarang sesuai dengan firmal Allah dalam QS An-Nisa/4 : 29
اَهُّي َ أََٰٓي﴿ ٱ َني ِذ َّ ل اوُن َماَء ا َ ل آو ُ ل ُ كۡأَت م ُ ك َ ل ََٰوۡم َ أ م ُ كَنۡيَب ِب ٱ ِل ِطََٰبۡل ٓا َّ لِإ ن َ أ َ نو ُ كَت ة َرَٰ َج ِت ن َع ضا َرَت ۡم ُ كن ِ م ا َ ل َو آو ُ لُتۡقَت ۡم ُ ك َس ُ فن َ أ َّ نِإ ٱ َ َّ للّ َ نا َ ك ۡم ُ كِب اٗمي ِح َر

## ٢٩
Terjemahan:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 14
Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas tanah-tanah yang berada dalam  kuasa  atau  dimiliki  pribadi  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  seringkali mengalami  kendala  pada  proses  penyerahannya.  Hal  ini  dikarenakan  pemiliknya  tidak bersedia  menyerahkan  tanahnya  kepada  pemerintah  untuk  pembangunan  demi kepentingan umum.
12 Pasal 18 UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA)
13 Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945
14 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan , (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) Hal.107-108
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960
Islam tidak membenarkan pengambilan hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Hal ini dikarenakan hak milik pribadi dalam Islam benar-benar di hormati, dihargai  serta  dilindungi.  Larangan  tentang  berbuat  dzalim  pada  sebidang  tanah  juga terdapat didalam Hadits Rasulullah:
َع  ٌب ي َع ُش اَن َرَب  خ َ أ  ِناَمَي لا وُب َ أ اَن َ ث َّد َح
ِن ب و ِر م َع  َن ب ِن َم ح َّرلا  َد ب َع  َّن َ أ ِ َّ للّا  ِد ب َع  ُن ب ُة َح ل َط ي ِن َ ث َّد َح َ لا َ ق  ِ ي ِر  ه ُّزلا   ن َّ ل َس َو ِه ي َ لَع ُ َّ للّا ى َّ ل َص ِ َّ للّا َ لو ُس َر  ُت  ع ِم َسلا َ ق ُه ن َع ُ َّ للّا  َي ِض َر  ٍد ي َز  َن ب  َدي ِع َس َّ ن َ أ ُه َرَب  خ َ أ  ٍل  ه َس ِم َم َ ل َظ   ن َم ُ لو ُ قَي َم ن ََ َني ِض َر َ أ  ِع ب َس   ن ِم ُه َ ق ِ و ُط ا ئ ي َش  ِض  ر َ أ لا Terjemahan:
Telah  menceritakan  kepada  kami Abu  Al  Yaman telah  mengabarkan  kepada kami Syu'aib dari Az  Zuhriy berkata,  telah  menceritakan  kepadaku Tholhah  bin 'Abdullah bahwa 'Abdurrahman  bin  'Amru  bin  Sahal mengabarkan  kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di  muka  bumi  ini)  maka  nanti  dia  akan  dibebani  (dikalungkan  pada  lehernya)  tanah dari tujuh bumi". 15
Pemaksaan yang dilakukan terhadap orang lain untuk menyerahkan hak milik atas tanah yang  menjadi  kepunyaannya  adalah  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  hak  asasi manusia.  Dalam  hal  ini  karena  setiap  individu  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan sederajat,  tak  seorangpun  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  merampas  hak-hak  dan kekuasaan-kekuasaan  orang  lain.  Ciri  dari  sebuah  keadilan  adalah  persamaan kedudukan.  Hal  ini  diakui  dalam  konstitusional  Indonesia  pada  pasal  27    UUD  1945 yang berbunyi:
1. Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  didalam  hukum  dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. 16
Selain  memberi  jaminan  kepastian  hukum,  negara  juga  berkewajiban  memberi perlindungan  terhadap  hak  atas  tanah  baik  kepemilikan  secara  individual  maupun
15 https://hadits.net/hadits/bukhari/2272/ (di akses hari senin, 12 Juli 2021)
16 Pasal 27 UUD 1945
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
komunal. Semua itu dapat diperoleh dengan sertifikat yang merupakan alas/tanda bukti hak yang terkuat atas kepemilikan tanah seseorang. 17
Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 9 UUPA No. 5/1960 berkaitan pendaftaran tanah dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  demi  diterjaminnya  ketertiban  dalam masalah  pertanahan.  Mengingat  karena  hak  atas  tanah  tidak  selamanya  tetap  melekat pada  sipemegangnya  karena  adanya  pemindahan  yang  disebabkan  kepentingan- kepentingan mereka yang bersangkutan. 18
Pemberian  ganti  rugi  yang  layak  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  bertujuan  untuk menghormati hak-hak pemegang atas tanah yang telah bersedia untuk menyerahkan atau melepaskan  kepemilikan  tanahnya  kepada  negara.  Mengenai  nilai  ganti  rugi  yang diberikan kepada pihak pemegang hak milik atas tanah ditentukan melalui musyawarah yang  dilakukan  oleh  pihak  penilai  yang  ditunjuk  oleh  Lembaga  Pertanahan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan pemilik tanah.
Dengan menelaah hukum-hukum  yang berkaitan dengan masalah tanah  di  dalam  Islam akan  ditemukan  bahwa  hukum-hukum  tersebut  ditetapkan  agar  tanah  yang  ada  dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan  pokok  bagi  setiap  anggota  masyarakat  sekaligus  menjamin  adanya  peluang untuk  memenuhi  kebutuhan  pelengkap  (sekunder  dan  tersier)  masyarakat.  Hukum pertanahan  dalam  Islam  dapat  didefinisikan  sebagai  “hukum-hukum  Islam  mengenai tanah  dalam  kaitannya  dengan  hak  kepemilikan  ( milkiyah ),  pengelolaan  ( tasarruf ),  dan pendistribusian ( tauzi ') tanah”. 19
17 Istiqamah,  "Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl) Terhadap  Kepemilikan  Tanah." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 5.1 (2018):Hal. 6/231
18 Ashar  Sinilele, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah , Jurisprudentie Vol. 4 No. 2 (Desember 2017) hal 80
19 Jamaluddin Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h.39.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960
Tabel Konsep Kepemilikan Atas Tanah dalam Hukum Islam
dan UU No. 5 Tahun 1960 Aspek UUPA Hukum islam Subjek Hak Warga negara Indonesia baik Laki-laki maupun Perempuan.  Asas pemberiannya haknya didasarkan pada asas nasionalitas. Pembedanya adalah WNI dan WNA (Pasal 9, 11, dan Pasal 21) Asas pemberian haknya didasarkan pada Nasionalitas- Religius .   Atribut pembedanya  adalah status muslim dan nonmuslim Objek Hak Tanah dalam pengertian permukaan bumi. Kekayaan alam di dasar bumi (bahan tambang) adalah milik negara (Pasal 4) Tanah diseluruh muka bumi ini. Pemilik hakiki dari seluruh tanah adalah Milik Allah Terjadinya Hak Perolehan Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara yaitu melalui Hukum Adat, Penetapan Pemerintah dan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 22) Perolehan Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui dua cara yaitu melalui Iqta (pemberian tanah oleh pemerintah atau pemimpin) serta melalui penguasaan barang yang belum ada pemiliknya dengan cara menghidupkan tanah mati ( Ihya Al mawat ). Peralihan Hak Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi melalui Akad Jual-beli (Pasal 20 ayat (2)), Hibah (PP No. 24/1997), Pewarisan (PP No. 24/1997), dan melalui Perwakafan (Pasal 49 UUPA dan UU No. 41/2004) Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi melalui Akad Jual Beli, Waris, Hibah, Wasiat, dan Wakaf. Pendaftaran Hak Pendaftaran tanah dilakukan Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum Sesuai dengan pasal 19 UUPA dan PP Nomor 24/1997 sebagai
Untuk menjamin kepastian hukum islam mendukung dilakukannya pendaftaran atas tanah untuk melindungi hak-
hak ndividu atas tanah. islam mendukung perlunya legalisasi
Diah Permata Megawati, Patimah, Istiqamah
bentuk pencatatan bukti kepemilikan atas tanah
yang berwujud akta tanah pemilikan tanah Terhapusnya Hak Pencabutan  hak  milik  atas tanah dapat dilakukan dengan  berlandaskan  pada pasal 21, 25 dan 27 UUPA. Terhapusnya hak kepemilikan atas tanah didasarkan pada alasan kepentingan umum. Islam  memberikan  Ketentuan bahwa  pencabutan  hak  atas tanah  dilakukan  oleh  negara atas dasar kemaslahatan umum dengan pemberian Ganti Rugi.

## D. Penutup
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Hak milik dapat diartikan sebagai  hak  untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  yang  dimiliki  serta  menikmati kegunaan  benda  tersebut  dengan  leluasa  dengan  batasan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  atau  peraturan  yang  berlaku  yang  dtetapkan  oleh  penguasa  yang berwenanng dan juga tidak melanggar dan mengganggu hak-hak orang lain.
Penguasaan  negara  terhadap  tanah  dalam  UUPA  dan  Hukum  Islam  Harus  dilandaskan pada kemasalahatan umum. Islam dan UUPA menekankan bahwa pengambilalihan atas tanah  harus  menghormati  hak-hak  pemilik  tanah  dengan  memberikan  ganti  rugi  yang layak  serta.  Islam  menghormati  hak  milik  pribadi,  oleh  karenya  islam  tidak membenarkan adanya tindakan paksa dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak tetrtentu dalam  proses  pengambilan  tanah.  Dalam  Islam  segala  bentuk  tranksaksi  peralihan  hak atas tanah harus didasari pada kerelaan pemilik tanah.
Musyawarah  yang  dilakukan  untuk  menentukan  besarnya  ganti  rugi  harus  didasarkan pada  asas  keadilan  dan  kepatutan.  Nilai  ganti  rugi  karena  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum tidak boleh menurunkan kesejahteraan pihak pemilik ketika tanahnya di berikan kepada pemerintah untuk kepentingan umum.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960

## Daftar Pustaka
Buku
Abdurrahman. Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
Aslan  Noor. Konsepsi  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Bangsa  Indonesia .  Bandung:  CV.  Mandar  maju, 2006
Bisri,  M  Cholil. Kyai  dan  Kemelut  Pertanahan, dalam  Masdar  F.  Mas’udi  (Edisi), Teologi  Tanah , Ceteakan 1. Jakarta: P3M, 1994
Gozali, Djoni Sumardi. Hukum Pengadaan Tanah . Yogyakarta: UII Press, 2018.
Jamaluddin Mahasari, Pertanaham dalam Hukum Islam . Cet-1. Yokyakarta: Gama Media, 2008
Rahman, Masduha Abdur. Pengantar dan Asas-Asas Fiqih Muamalah Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari’ah, 1984

## Jurnal
Ashar  Sinilele, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah , Jurisprudentie Volume 4 No. 2, Desember 2017.
Halim ,  Fatimah.  Obsesi  Penerapan  Syari’at  Islam  di  Wilayah  Lokal . Al  Daulah:  Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 4 No. 2. Desember 2015
Istiqamah. Tinjauan Hukum Legalisasi Aset  Melalui  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)  Terhadap  Kepemilikan  Tanah. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum. Volume 5 Nomor 1 Juni 2018
Layyin  Mahfianan, Konsepsi  kepemilikan  dan  pemamfaatan  ha  katas  tanah  harta  bersama antara suami istri. Buana Gender Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2016
Mustarim,  Basyirah. Ganti  Kerugian  Pembebasan  Tanah  Milik  Untuk  Kepentingan  Umum , El-Iqtishady Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
Mustarin,  Basyirah. Penyelesaian  Sengketa  Hak  atas  Tanah  Bersertifikat  dan  Tidak Bersertifikat . Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Volume. 4 No. 2. Desember 2017
Nurjannah,  St. Redefenisi  Terhadap  Pengaturan  Hak  Milk  Atas  Tanah .  Jurisprudentie Volume 3 No. 2, Desember 2016.
Nurjannah,  St.  "Undang-Undang  Pokok  Agraria  (Uupa)  sebagai  Induk  Landreform." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan . Vol. 3 No. 2, Desember 2014
Websites
https://hadits.net/hadits/bukhari/2272/ (di akses hari senin, 12 Juli 2021)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960