Bani Ilham Alhadi

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) SEBAGAI SARANA PENCAPAIAN E-GOVERNMENT

## Bani Ilham Alhadi
Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga, Indonesia baniilhamalhadi@gmail.com

## Abstrak
Penulis  membahas mengenai  pentingnya penggunaan sistem informasi  manajemen guna pelaksanaan dan  tercapainya  e-government  yang  efektif  dan  efisien.  Dimana  peran  teknologi  pada  era  sekarang akan  sangat  membantu  kerja  birokrasi  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsinya  guna  mencapai  good governance sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, UU No. 28 tahun 2004, dan UU No. 28 tahun 1999. Sesuai  dengan Intruksi  Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional, inisiatif pemerintah  untuk  pemberlakuan  e-government  semakin  kuat,  dimana  sistem  informasi  manajemen diharap dapat membantu pekerjaan dan menjadi sarana untuk menentukan keputusan demi tercapainya fungsi-fungsi pemerintah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen dapat  membantu  birokrasi  Sebagai  Penunjang  Kinerja  Organisasi,  pendukung  dalam  pengambilan keputusan,  penyalur  informasi  dengan  cepat,  serta  sebagai  sarana  pendukug  kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, sistem informasi manajemen, e-government pasti memiliki  hambatan,  dimana  sumber  daya  manusia  yang  kurang  kompeten,  hingga  teknologi  yang kurang  memadai,  semua  tergantung  bagaimana  setiap  organisasi  mengatasi  hambatan-hambatan tersebut.
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, E-Government, Good Governance

## Abstract
The  author  wants  to  discuss  the  importance  of  using  management  information  systems  for  the implementation  and  achievement  of  effective  and  efficient  e-government.  Where  the  role  of technology in the current era will greatly assist the work of the bureaucracy to carry out its functions in  order to achieve good governance in accordance with  Law no. 32 of   2004, Law no. 28 of   2004, and  Law  no.  28  of  1999.  In  accordance  with  Presidential  Instruction  No.  3  of  2003  concerning National Policies and Strategies, the government's initiatives for the implementation of e-government are getting stronger, where management information systems are expected to help work and become a means  of  making  decisions  in  order  to  achieve  government  functions.  So  the  authors  conclude  that management  information  systems  can  help  the  bureaucracy  as  a  support  for  organizational performance, support in decision making, distribute information quickly, and as a means of supporting other  operational  activities.  However,  in  practice,  management  information  systems,  e-government must  have  obstacles,  where  human  resources  are  less  competent,  to  inadequate  technology,  it  all depends on how each organization overcomes these obstacles.
Keywords: Management Information System, E-Government, Good Governance

## PENDAHULUAN

## Bani Ilham Alhadi
Pada  zaman  yang  maju  ini, teknologi  merupakan  sektor  penting dalam  segala  sektor,  pada  sektor ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan terutama  pada  sektor  pemerintahan.
Dimana sektor pemerintahan setidaknya  harus  menjalankan  fungsi- fungsinya agar mencapai good governance. Berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, para ilmuan mengemukakan  pendapat  diantaranya, (Tatiek Sri Djatmiati, 2004:9) mengemukakan pengertian fungsi dalam arti Normatif, dalam Disertasinya yan berjudul “Prinsip Izin Usaha  Industri  di  Indonesia”,  adalah:
“Dalam  artian  ini  fungsi  adalah “tugas” yang berkaitan dengan jabatan publik.”    Pengertian  ini  menunjukkan pada  tugas-tugas  pemerintahan  yang dilaksanakan  oleh  pejabat  publik  dari tingkat  pusat  sampai  pada  tingkat daerah.  Pada  saat  sekarang,  menurut pendapat  (Haiyanta  dkk,  1997:10) paling tidak pemerintah harus
menjalankan tiga fungsi yaitu: “fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi  pelayanan.”  dalam  (Ilyas,
Syarif, and Netty 2012).
Good Governance sendiri menurut  (Handayani  and  Nur  2019) mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi.  Hal  ini  dilatar  belakangi oleh  berbagai  macam  permasalahan yang  muncul  Tuntutan  pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga
tinggi  negara  lainnya  yang  tidak berjalan  dengan  baik,  dan  juga tersumbatnya  control  social  yang berasal  dari  partisipasi  masyarakat. Namun  pada  kenyataannya,  hingga saat  ini  pun  masih  belum  menemukan pemaham  yang  baik  mengenai  apa  itu good  governance  sehingga  dalam implementasinya,  konsep  ini  belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun mulai mempunyai komiten  untuk  menjadikan  good governance  sebagai  landasan  atau pondasi nilai pemerintahan.
Masih  menurut  (Handayani and Nur 2019), “pada masa reformasi, badan  eksekutif  dan  legislatif  telah berhasil  menciptakan  3  perundang- undangan  yang  kemudian  mengubah sistem dalam pemerintahan di
Indonesia, yaitu: 1.  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004 yang membahas mengenai pemberian  kewenangan  yang  lebih besar  untuk  daerah  (Kabupaten  dan Kota)  untuk  dapat  mengatur  dan mengelola  bidang  pemerintahan  dan juga  bidang  pembangunan.  Undang undang  ini  berimplikasi  terhadap kebijakan  dan  perencanaan  sebagai dampak  dari  bergesernya  kewenangan pada  hal  tersebut  dengan  adanya kebijakan yang terdesentralisasi, maka daerahpun  mempunyai  kewenangan. Dengan adanya sistem yang terdesentralisasi ini, daerah mempunyai  kewenangan  untuk  dapat menetapkan  kebijaksanaan  dalam  hal
Bani Ilham Alhadi
perencanaan dan pembangunan daerah. 2.  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2004 yang membahas mengenai pemberian wewenang yang lebih besar dalam  pengelolaan  dan  pengalokasian dana kepada pemerintah daerah
(Kabupaten atau kota). Lebih umumnya undang-undang ini mengatur tata pelaksanaan ini
mengatur  pelaksanaan  perimbangan dalam  bidang  keuangan  antara  pusat dan daerah.
3.  Undang-Undang  Nomor  28  tahun 1999  mengenai  pelaksanaan  pada bidang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan  ditingkat  pusat  dan daerah sebagai bentuk pengimplementasian pemerintahan yang  baik.  Undang-undang  tersebut merupakan landasan utama diterapkannya konsep Good Governance sebagai landasan
penyelenggaraan  pemerintahan  yang memiliki  orientasi  membangun  citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang  adil  kepada  masyarakat.  Ketiga undang-undang  tersebut  merupakan pondasi  utama  diterapkannya  konsep
Good Governance dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang berorientasi kepada pembangunan citra  pemerintahan  sebagai  pemberi layanan yang adil.”
Sehingga  muncul  pertanyaan bagaimana  cara  pemerintah  untuk mencapai  citra  dan  fungsi  yang  baik kepada publik di zaman yang maju ini. Oleh sebab itu salah satu caranya yaitu pemanfaatan  teknologi,  yang  juga menjadi  capaian  pemerintah  untuk pengefektifan dan pengefisiensian kerja dengan mengusung E- Government  untuk  menjadi  sarana sistem pengintegrasian pekerjaan.
Dimana  yang    didalamnya  ada  sistem informasi untuk mengelola data masuk ( input ),  memprosesnya  ( process ),  dan mengeluarkan hasil ( output ). Berdasarkan buku Abdul kadir (2003:11)  Wilkinson  mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia,  komputer)  untuk  mengubah masukan  (input)  menjadi  keluaran (informasi),  guna  mencapai  sasaran- sasaran perusahaan, (Darmawan 2015).

## TELAAH PUSTAKA
a. Pengertian Sistem Sistem merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan  atau  elemen-elemen yang saling berinteraksi atau
kerjasama  untuk  mencapai  satu tujuan. Dan menurut Sutabri
(2003:3)  dapat  diartikan  sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur,  komponen  atau  variabel- variabel  yang  terorganisasi,  saling berinteraksi,  saling  tergantung  satu
Bani Ilham Alhadi
sama  lain  dan  terpadu.  Sedangkan sistem  menurut  Fatta  (2007:3) mengemukakan bahwa sistem adalah  sekumpulan  objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi  serta  hubungan  antar objek  bisa  dilihat  sebagai  satu kesatuan  yang  dirancang  untuk mencapai  satu  tujuan.  Senada dengan  yang  dikemukakan  oleh Sutabri  dan  Fatta,  Kadir  (2003:54) mengatakan sistem adalah sekumpulan  elemen  yang  saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, (Darmawan 2015). b. Pengertian Informasi
Dalam (Darmawan 2015), Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai  arti  bagi  penerimanya dan  dapat  mendukung  manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Sutabri (2003:18) mengemukakan informasi  adalah  data  yang  telah diklasifikasikan  atau  diolah  atau diinterpretasikan  untuk  digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  Menurut  Fata  (2007:9) Davis  mengemukakan  informasi adalah  data  yang  telah  diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi  penerimanya  dan  bermanfaat dalam  pengambilan  keputusan  saat ini atau mendatang.
c. Pengertian Manajemen
Menurut (Naidah 2009), Manajemen sering diartikan sebagai  ilmu  dan  seni  untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui  kegiatan  orang  lain.  Salah satu  definisi  yang  cukup  jelas  dan banyak  digunakan  orang  adalah sebagaimana yang kemukakan oleh Mary  Parker  Pollet  (2002  :  29) bahwa  manajemen  adalah  suatu proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan  pengendalian  dengan  upaya anggota organisasi, untuk menggunakan  semua  sumber  daya untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  atau  sesuai  dengan target.  Pada  umumnya  semua kegiaatan  dalam  pengawasan  yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan  sebagaimana  yang  telah direncanakan sebelumnya. Demikian  pula  halnya  dengan tujuan dijalankannya internal control,  kalau  menurut  R.  Soemita Adikoesumah, Azas-Azas Manajemen, (2000 : 121), mengemukakan tujuan internal control, sebagai berikut :
1. Membantu  manajemen  dalam pelaksanaan  administrasi  pada perusahaan  yang  efektif  dan efisien dalam melaksanakan prosedur untuk menentukan kebijaksanaan kerja organisasi.
2. Memberi  tahukan  dan  bila  perlu membetulkan cara kerjanya agar lebih efektif dan efisien.
Bani Ilham Alhadi
3. Menentukan  tingkat  kebenaran data  akuntansi  yang  dibuat  dan keefektifan prosedur intern.
4. Menentukan  sampai  sejauhmana perlindungan,  pencatatan,  dan pengawasan  terhadap  kekayaan organisasi  yang  mungkin  dapat menyebabkan kecurian.
d. Pengertian Sistem Informasi Manajemen
Menurut  Yakub  (2012:  17) dalam  (Kaleb,  Lengkong,  and Taroreh 2019), sistem adalah sekelompok  elemen-elemen  yang terintegrasi  dengan  tujuan  yang sama untuk mencapai tujuan.
Organisasi  terdiri  dari  sejumlah sumber  daya  manusia,  material, mesin,  uang  dan  informasi.  sumber daya  tersebut  bekerja  sama menuju tercapainya  suatu  tujuan  tertentu yang  ditentukan  oleh  pemilik  atau manajemen. Menurut Hartono (2013: 20) Sistem Informasi Manajemen  adalah  sebuah  sistem, yaitu  rangkaian  terorganisasi  dari sejumlah  bagian/komponen  yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak  menghasilkan  informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan.
Juga  dalam  (Naidah  2009), menurut  Syampurnajaya  (2000) Sistem  Informasi  merupakan  aliran data,  transaksi  dan  kegiatan  dari suatu  organisasi  yang  berfokus pada kualitas, waktu pengembangan,  fleksibilitas,  biaya
dan perawatan piranti lunak (software).  Teknologi  Informasi (TI)  merupakan  kebijakan  standard infrastruktur  seprti  piranti  keras (hardware) dan jaringan networking. TI lebih berfokus pada kemampuan,  merespon  kemudahan dan rasio biaya/performansi, sedangkan  Manajemen  Informasi (MI) lebih berfokus pada penggunaan,  kualitas  dan  integrasi dari  informasi.  Oleh  karena  itu  SI, TI  dan  MI  yang  diperlukan  oleh manajemen  yang  di  sebut  “Sistem Informasi Manajemen (SIM)”, dimana memiliki komponen-
komponen  sebagai  berikut:  piranti keras,  piranti  lunak,  data  jaringan, sumber daya manusia dan prosedur. Sistem  informasi  Manajemen
(SIM) menrut davis (1995) mengemukakan bahwa sistem informasi  yang  selain  melakukan semua  transaksi  yang  dipelukan oleh  sesebuah  organisasi,  juga memberi  dukungan  informasi  dan mengeloh  untuk  fungsi  manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam membahas  sistem  informasi  tidak bisa  dipisahkan  dengan  Teknologi Informasi, oleh karena itu Syampurnajaya(2000) mebahas menjadi  tiga  kategori  sebagai komponen utama, yaitu:
1. Piranti Keras (Hardware), teknologi “mainframe” merupakan suatu teknologi sentralisasi dimana tempat penyimpanan  data  di  pusatkan
Bani Ilham Alhadi
disuatu tempat sehingga kontrol hanya terbatas pada suatu group dan devisi. Sedangkan teknologi “Client Server” menggunakan desentralisasi sehingga penyimpanan data tersebar  di  berbagai  tempat. Saat ini banyak perusahaan dan organisasi  yang  beralih  dari teknologi Mainframe ke teknologi Clien Server sehinnga banyak pengguna memamfaatkan  PC  (Personal Computer) yang memiliki konfigurasi yang rendah sebagai  client  dan  mengambil serta  mengelolah  data  dari  PC lainya sebagai server
2. Piranti  lunak  (sofware),  piranti lunak dibagi dalam tiga komponenn utama, yaitu:
a. Sistem operasi piranti lunak,  sistem  operasi  ini sangat  mutlak  diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Dulu dikenal sistem operasi  DOS,  saat  ini banyak sistem operasi yang  dapat  diperlukan, antaralain Microsoft mengeluarkan Windos XP, Windows Vista serta Windows  7.  IBM  juga mengandalkan sistem informasi yaitu OS/2 kesemuanya tersebut dipergunakan untuk pemakai yang berbasis PC. Kriteria untuk sistem operasi  yang  berbasis  PC yang diperlukan untuk dimasa  mendatang  adalah biaya  yang  relatif  murah dalam penerapan serta dapat dimodifikasioleh
penggunanya.
b. Aplikasi Piranti lunak, organisasi dihadapkan pada  dua  pilihan  yaitu mengembangkan  aplikasi sendiri (Application development) dan membeli  paket  aplikasi (Application Package). Aplikasi sendiri (Applicaton Development). Untuk mengembangkan/membuat aplikasi sendiri, diperlukan progremmer tertentu. Aplikasi Paket (application package), dalam menentukan atau pemilihan  piranti  lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan  yaitu  pantas atau layaknya piranti lunak tersebut diterapkan berdasarkan  pengalaman, referensi, pertimbangan organisasi,  pelayanan  dan tingkat produktifitas. 3. Telekomunikasi, dengan memamfaatkan teknologi komunikasi  dapat  mengeliminasi hambatan  letak  maupun  geografis
Bani Ilham Alhadi
dan  waktu,  sehingga  perusahaan ataupun  organisasi  meningkatkan jasa dan produksinya, memperlancar kinerja, pengambilan keputusan, pengembangan segmentasi  pasar  yang  lebih  luas dan mudah dalam membina hubungan dengan kostumer. Sebagai contoh: Electronic Mail (E- mail), Fax-mail, Voice Over Internet Protocol (VOIP), Teleconference, Waireless Application  Protocol  (WAP),  dan Electronic Data Interchange (EDI). e. Pengertian E-Government
Menurut (Karniawati and Rahmadani  2008),  E-Government merupakan  bentuk  implementasi pelayanan  publik  yang  berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi  dan  sarana  komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak  lain  baik  kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun  antar  sesama  lembaga pemer  intahan.  Implementasi  e- Government  dalam  penerapannya dimulai  dari  bentuk  layanan  yang sederhana yaitu penyediaan informasi  dan  data-data  berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan sebagai bentuk wujud  keterbukaan  (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik.  Bentuk  layanan  sederhana lainnya, e-Government dapat
dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) maupun komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media e-mail, chatting atau teleconperence. Dalam perkembangannya, implementasi e-Government dikalangan  pemer-  intahan  menjadi sebuah trend diseluruh penyelenggaraan pemerintahan. Hampir  keseluruhan  jenis  aplikasi yang diperguna- kan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah ataupun  stakeholders  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Didalam pemerintahan  hampir  setiap  hari para birokrat di pemerintahan harus mengambil keputusan-keputusan penting  yang  menyangkut  hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan/ keberadaan pemerintahan yang bersang- kutan. Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui  Instruksi  Presiden  No.  3 Tahun  2003  tentang  kebijakan  dan strategi  Nasional  pengembangan
Pada intinya, Inpres tersebut membahas  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government.  Lebih  jauh  lagi,  e- Government  wajib  diperkenalkan untuk  tujuan  yang  berbeda  di kantor kantor pemer intahan. Administrasi  publik  adalah  salah
Bani Ilham Alhadi
satu  area  dimana  internet  dapat digunakan untuk menyediakan akses  bagi  semua  masyarakat  yang berupa  pelayanan  yang  mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar  masyarakat  dan  institusi pemerintah.
Lebih  jelas  mengenai  Intrsuksi Presiden  No.  3  Tahun  2003  juga dijelaskan  oleh  (Risnandar  2014),
“Inpres  Nomor  3  tahun  2003  ini tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E- Government.  Diterbitkannya  Inpres ini  dengan  pertimbangan,  antara lain:
1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi  dan informasi  yang pesat serta potensi pemanfaatannya  secara  luas, membuka peluang bagi pengaksesan,  pengelolaan  dan pendayagunaan informasi dalam  volume  yang  besar secara cepat dan akurat. 2. Bahwa  pemanfaatan  teknologi komunikasi dan informasi
dalam  proses  pemerintahan  (e- Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan. 3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan  yang  baik  (good governance)  dan  meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e- Government. 4. Bahwa  dalam  pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah,  maka  dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e- Government secara nasional.

## PEMBAHASAN
Manfaat Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Birokrasi 1. Sebagai Penunjang Kinerja Organisasi Sistem Informasi Manajemen berbasis  komputer  sangat  berperan penting dalam hal menciptakan
kualitas  dan  kinerja  yang  baik  bagi
para  pegawai  di  lingkungan  instansi pemerintahan.  Sehingga  setiap  tugas- tugas para pegawai dapat dilaksanakan  dengan  lebih  mudah dan  lebih  cepat  terselesaikan  tanpa memerlukan  jarak  waktuyang  lama dengan  jumlah  pekerjaan  yang  lebih banyak  jika  dibandingkan  dengan perkerjaan  yang  dilakukan  dengan menggunkan  sistem  manual.  Tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota
Bani Ilham Alhadi
atau  banyaknya  jumlah  tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. (Firman
Alandari. 2013) dalam (Sujata, Noak, and Supriliyani 2016).
2. Sebagai Pendukung dalam Pengambilan Keputusan Nilai suatu informasi berhubungan erat  dengan  keputusan,  dimana  bila tidak  ada  pilihan  atau  keputusan maka  sebuah  informasi  tidak  akan diperlukan.  Keputusan  dapat  berkisar dari keputusan berulang yang sederhana  sampai  keputusan  strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi  dapat  ditentukan  dari  dua hal pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost) menurut Wahyono (2004) dalam (Karniawati and
Rahmadani  2008).  Suatu  informasi diatakan  bernilai  apabila  manfaatnya lebih  efektif  dibandingkan  dengan biaya  untuk  mendapatkannya  dan sebagian  besar  informasi  tidak  dapat ditaksir  keuntungannya  dengan  suatu nilai  uang,  tetapi  dapat  ditaksir  nilai efektifitasnya.  Dalam  hal  ini  untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi seperti  saat  ini  yaitu  salah  satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer,  (Firman  Alandari.  2013) dalam (Sujata et al. 2016).
Dalam  sebuah  organisasi/  instansi pemerintahan  setiap  elemen-elemen yang  ada  sangat  dituntut  untuk  dapat memanfaatkan komputer dalam menerapkan  SIM.  Apabila  elemen- elemen  tersebut  dapat  memanfaatkan komputer  dalam  implementasi  SIM- nya,  maka  baik  staff  maupun  Kabag, Kasubbag  dan  yang  lainnya  yang berada  di  lingkungan  Kantor  Bupati Kabupaten  Berau  dapat  memperoleh sebuah  informasi  yang  bermutu, bernilai dan berkualitas yaitu informasi  yang  relevan  bagi  instansi tersebut,  yang  akurat  dan  tentu  saja informasi yang tepat waktu dan tidak kadaluarsa  sebagai  bahan  dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan  setiap  permasalahan yang  dihadapinya  dalam  proses pencapaian  sasarannya  khususnya dalam  proses  pemberian  layanan kepada pihak masyarakat.
3. Sebagai penyalur informasi dengan cepat Seiring dengan kemajuan teknologi  informasi,  hampir  setiap lembaga-lembaga dan instansi- instansi  pemerintaham  telah  mulai menerapkan Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer dalam setiap  kegiatan  operasionalnya  guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat.  Saat  ini  Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer  juga  telah  dihubungkan dunia  internet  yang  sering  di  kenal dengan  website,  website  ini  juga sangat diperlukan dalam menyalurkan
Bani Ilham Alhadi
sebuah  informasi  dengan  cepat. Dengan  adanya  media  internet  ini
(website) ini, seluruh lapisan masyarakat  dapat  dengan  mudah mengakses  informasi  dengan  melalui dunia  internet  sebagai  pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
4. Sebagai pendukung kegiatan operasional
Dalam hal penyusunan dan percetakan  laporan  kegiatan  ataupun transaksi-transaksi  yang  dilakukan dengan  mereapkan  SIM  berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan  adanya  penghematan baik  waktu  amaupun  tenaga  para pegawai. Hambatan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Hambatan sebuah organisasi dalam  mengimplementasikan  sistem informasi  manajemen  bisa  berupa kurangnya  kelengkapan  fasilitas  yang memadai. Pada umumnya untuk mengolah  data-data  dalam  sistem informasi manajemen dibutuhkan penggunaan teknologi komputer. Oleh karenanya,  jika  fasilitas  ini  tidak memadai  maka  proses  implementasi sistem  informasi  manajemen  akan terhambat.
Hambatan lainnya dalam pemgimplementasian  sistem informasi manajemen  ialah  kurangnya  ilmu pengetahuan  dan  keterampilan  dalam pengolahan sistem informasi
manajemen.  Jadi jika  sesorang  kurang terampil  dalam  pengolahan  sistem
informasi manajemen, maka akan sulit bagi  orang  tersebut  untuk   mengolah data yang ada.
Tantangan sebuah organisasi dalam  mengimplementasikan  sistem informasi  manajemen  bisa  berupa ketidakmampuan seseorang dalam mengolah  data  yang  mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi. Selain  itu  tantangan  lain  dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen ialah kemampuan organisasi mengelola data secara  efektif  yang  dijadikan  sebagai sumber   yang  penting.  Jadi  dalam mengelola data tidak hanya tergantung pada  perangkat  keras   dan  perangkat lunak  komputer  saja,  tetapi  juga tergantung pada kemampuan seseorang dalam pengolahan data. Observasi  secara  lebih  mendalam menunjukkan bahwa
inisiatif pemerintah  belum  menunjukan  arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa  kelemahan  yang  menonjol adalah  :   a)  pelayanan  yang  diberikan melalui situs pemerintah, belum ditunjang  oleh  sistem  manajeman  dan proses  kerja  yang  efektif  karena kesiapan  peraturan,  prosedur  dan keterbatasan  sumber  daya  manusia sangat membatasi
penetrasi komputerisasi ke dalam sistem
manajemen dan proses kerja pemerintah;   b)  belum  mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran  yang  dialokasikan  untuk pengembangan e-government pada masing-masing  instansi;   c)  Inisiatif-
inisiatif  tersebut  merupakan  upaya instansi  secara  sendiri-sendiri;  dengan demikian  sejumlah  faktor  seperti standardisasi,  keamanan  informasi, otentikasi,  dan  berbagai aplikasi  dasar yang  memungkinkan  interoperabilitas antar  situs  secara  andal,  aman,  dan terpercaya  untuk  mengintegrasikan sistem  manajemen  dan  proses  kerja pada  instansi  pemerintah  ke  dalam
pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian. d) pendekatan  yang  dilakukan  secara sendiri-sendiri  tersebut  tidak  cukup kuat  untuk  mengatasi  kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses  jaringan  internet,  sehingga jangkauan  dari  layanan  publik  yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

## PENUTUP
Sistem informasi manajemen akan sangat membantu pekerjaan di birokrasi dengan segala keunggulannya.  Akan  tetapi  teknologi juga  memiliki  kendala  dimana  jika tidak dikelola dengan baik, orang yang kurang  tepat  pada  posisinya,  dan sarana  teknologi  itu  sendiri  yang kurang  update,  maka  pengguna  tidak akan  memperoleh  hasil  yang  optimal,
seperti  yang  telah  penulis  rangkum dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi,  mayoritas  situs  pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada  tingkat  pertama  (persiapan),  dan hanya  sebagian  kecil  yang  telah mencapai  tingkat  dua  (pematangan). Sedangkan  tingkat  tiga  (pemantapan) dan  tingkat  empat  (pemanfaatan) belum tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan,  Erlan.  2015.  “Implementasi  E-Government  Dalam  Perancangan  Sistem Informasi  Pelayanan  Pelanggan  Pada  Kantor  Urusan  Agama  Berbasis  Web.”
Jurnal Cloud Information 1:15–22.
Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. “Implementasi Good Governance  Di  Indonesia.” Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara 11(1):1–11. doi: 10.15575/jpan.v11i1.7631.
Ilyas,  Husin,  Afif  Syarif,  and  Netty.  2012.  “Fungsi  Pemerintahan  Dalam  Rangka Pelayanan  Publik  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.” Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora 14:47. Kaleb,  B.  J.,  V.  P.  K.  Lengkong,  and  R.  N.  Taroreh.  2019.  “Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Dan  Pengawasannya  Di  Kantor  Pekayanan  Pajak Pratama Manado.” Penerapan…. 781 Jurnal EMBA 7(1):781–90. Karniawati,  Nia,  and  Romi  Rahmadani.  2008.  “Analisis  Kebijakan  Penerapan  E- Government  Melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (Simpeg) (Suatu Studi Pada Biro Kepagawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).” Majalah Ilmiah Unikom 7(2):233–48. Naidah, Hj. 2009. “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (Sim) Terhadap Kinerja Karyawan  Pada  Pt.  Metro  Batavia  Air  Distrik  Makassar.” Sistem  Informasi 1:11.
Risnandar.  2014.  “Analisis  E-Government  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.” Katalogis 2(7):192–99.
Sujata,  P.  P.  A.,  P.  A.  Noak,  and  N.  W.  Supriliyani.  2016.  “Pengaruh  Sistem Informasi  Manajemen  Berbasis  Komputer  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Koperasi  Pegawai  Negeri  (Kpn)  Bina  Sejahtera  Kabupaten  Badung.” Citizen Charter .