## Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap

## Supeni Anggraeni Mapuasari, Hadi Mahmudah
President University, Universitas Islam Empat Lima
peni.anggraeni@gmail.com hadimahmudah@gmail.com
p-ISSN 2477-118X e-ISSN 2615-7977

## A B S T R A K
Dengan terungkapnya kasus korupsi yang banyak menjerat wakil rakyat, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi kajian teoritis tentang  masifnya  tindak  pidana  korupsi  suap  dan  gratifikasi  dari sudut pandang konsensus sosial. Menggunakan berbagai perspektif teori ( issue contingent model, theory of delinguency, dan teori fraud triangle), tulisan ini menguraikan motivasi intrinsik pelaku dan dukungan lingkungan yang semakin menambah intensitas terjadinya suap  dan  gratifikasi.  Secara  teoritis,  persepsi  lingkungan  atas kelaziman suap dan gratifikasi sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan etis terutama saat individu mengalami dilema etika. Ketika seseorang mengalami dilema etika, keputusan untuk menerima hal yang tidak baik membutuhkan proses pengolahan kognisi, sehingga yang bersangkutan dapat menetralisasi rasa bersalahnya dan merasionalisasi keputusannya. Sesuai dengan teori yang ada, kejahatan  pada  dasarnya  tidak  serta  merta  muncul  dari  pemikiran internal,  tetapi  muncul  dari  pembelajaran  yang  didapat  dari
lingkungan.  Tulisan  ini  menjabarkan  secara  detail  temuan-temuan ilmiah akan peran konsensus sosial dalam menyuburkan suap dan gratifikasi dari berbagai perspektif teori, sehingga diharapkan dapat memberi sedikit sumbangsih literatur korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: korupsi  berjamaah,  gratifikasi,  konsensus  sosial, suap.

## A B S T R A C T
Theoretical studies of the massive corruption of bribery and gratification  from  the  standpoint  of  social  consensus.  Using various theoretical perspectives (issue-contingent models, theory of delinquency, and the theory of fraud triangle), this paper outlines the intrinsic motivation of actors and environmental support which further increases the intensity of the occurrence of bribery and gratification. Theoretically, the perception of the environment on the prevalence of bribery and gratification is very influential in ethical decision making, especially when individuals experience ethical dilemmas. When someone encounters a moral dilemma, the decision to accept things that are not good requires a process of processing cognition, so that the person concerned can neutralize his guilt and rationalize his decision. Under existing theories, crime does not necessarily arise from internal self-thinking but arises from learning obtained from the environment. This paper describes in detail the scientific findings of the role of social consensus in fostering bribery and gratification from various theoretical perspective. It is expected to shed the light on the corruption literature in Indonesia.
Keywords: corruption in congregation, bribery, gratification, social consensus.

## A .   P E N D A H U L U A N
Korupsi merupakan problem besar yang ingin diberantas oleh  Pemerintah.  Meskipun  pada  tahun  2017  ini  capaian growth development index Indonesia meningkat, korupsi masih berada di peringkat pertama penghambat iklim investasi ( world wide forum, 2017).  Kerugian negara tidak hanya tentang jumlah uang yang hilang, tetapi juga inefisiensi, perlambatan pembangunan, kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya iklim investasi
negara (Marbun, 2017).
Berdasarkan data penangan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2016, penyuapan merupakan urutan nomer 1 yang paling banyak diusut, yaitu 52% dari total kasus yang ada (Prabowo & Suhernita, 2018). Kasus tersebut melibatkan pelaku dari berbagai profesi, antara lain; pejabat eselon (22%), pengusaha swasta (25%), anggota parlemen baik tingkat daerah maupun pusat (20%), dan sisanya adalah para komisioner, gubenur, bupati, walikota, dan profesi lain (Prabowo & Suhernita, 2018). Artinya, kasus korupsi, terutama penyuapan dan gratifikasi,  melibatkan  para  pemangku  jabatan  yang  berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta pelaku bisnis yang memotong birokrasi dengan cara tidak legal.
Pemerintah  telah  melakukan  berbaga  macam  upaya  untuk memberantas korupsi. Namun, penularan hal yang negatif jauh lebih cepat dari usaha pemberantasannya. Pasalnya, korupsi sejenis suap  dan  gratifikasi  seolah  telah  membudaya  dan  korupsi  sudah membentuk pola jejaring sosial (Rahman, Baidhowi, & Agnesia, 2018), sehingga sering disebut korupsi berjamaah. Pola jejaring ini menyiratkan bahwa pihak yang menikmati uang suap tidak hanya tunggal, tetapi jamak. Jamaknya penerima menandakan bahwa korupsi berjamaah ini seolah diterima secara konsensus sosial oleh banyak pihak. Alih-alih pelaku yang tertangkap tidak didera rasa malu, mereka tetap menunjukkan eksistensi diri dan beranggapan bahwa pengusutan kasusnya hanyalah suatu kesialan belaka.
Pola jejaring sosial ini sengat menarik untuk dipahami, sebab seolah korupsi sudah menjadi berjamaah. Salah satu kasus korupsi berjamaah yang saat ini sedang ditangani oleh KPK adalah tertangkapnya 44 anggota dewan Kota Malang. Sungguh ironis dimana mayoritas anggota dewan terlibat penyuapan atau terima suap (Kompas.com, 2018). Contoh kasus  lain yang tak kalah populer adalah kasus suap pengadaan Kapal Pertamina (Anchor Handling Tug Supply) yang sedang diusut di tahun 2017 dan melibatkan Direktur Utama PT Vries Maritime Shipyard (Liputan6.com, 2017). Pengadaan Kapal tersebut diduga over priced. Kasus ini contoh dari puluhan kasus pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, dugaan penyuapan pun terdapat pada kasus pengadaan e- KTP (The Jakarta Post, 2017).
Menurut kajian yang dilakukan dalam penelitian Prabowo & Suhernita (2018), sejatinya akar dari perilaku korup ini sudah
tertanam sejak jaman kolonial penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat satu kaum yang sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Mereka pun juga memiliki gaya hidup di atas rata-rata rakyat jelata. Keekslusifan kaum  priyayi  ini  pun  memicu  masyarakat  umum  untuk  terbiasa menyerahkan  suatu  persembahan  pada  mereka  demi  melancarkan kepentingan bisnis dan keluarga. Kebiasaan memberikan sesuatu pada pemangku jabatan pun akhirnya membudaya dan menjadi semacam konsensus, dimana hal itu dianggap sebatas ucapan terima kasih.
Sebetulnya, tidak hanya di Indonesia, kasus penyuapan dan gratifikasi  pun  menjadi  perhatian  riset  korupsi  di  hampir  seluruh negara yang sistemnya masih berkembang, misalnya seperti negara China (Tian, 2008). Gratifikasi merupakan bentuk kecurangan yang sangat populer (Lander, Kimball, & Martyn, 2008; Rijsenbilt &
Commandeur, 2013). Antara gratifikasi dengan penyuapan seringkali sulit dibedakan. Keduanya sama-sama dilakukan dengan memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbal balik sebuah transaksi. Berbeda dengan  gratifikasi,  dengan  penyuapan,  imbalan  menjadi  salah  satu syarat  apabila  transaksi  berhasil.  Sementara  gratifikasi  diberikan secara  sukarela  oleh  vendor  dengan  ekspektasi  datangnya  suatu manfaat  di  masa  depan  (Steidlmeier,  1999).  Gratifikasi  seringkali dianggap  sebagai  ucapan  terima  kasih  yang  wajar,  meskipun sebetulnya pemberian itu timbul akibat posisi atau jabatan seseorang. Motivasi real dari  si  pemberi  tak  tampak  secara  eksplisit,  tetapi tersirat. Pemberi tentunya ingin mendapatkan imbalan budi baik dengan kelancaran urusan di masa depan.
Meskipun  terkesan  sukarela,  gratifikasi  ini  berbahaya,  sebab budaya  pemberian  gratifikasi/suap  akan  menimbulkan  ekspektasi baik oleh agen penerima maupun pemberi. Misalnya, penerimaan terhadap suap dan gratifikasi menimbulkan ekspektasi bahwa dalam setiap proyek yang dianggarkan, maka sudah selayaknya pemangku jabatan menerima porsi imbal jasa atas tindakannya yang kooperatif. Meskipun sejatinya, menjadi kooperatif sudah merupakan tugas. Jika pebisnis  menangkap  ekspektasi  ini,  kemungkinan  rencana  besaran nominal gratifikasi/suap akan dimasukkan sebagai komponen biaya produk. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian negara, sebab harga barang dan jasa berpotensi lebih mahal ( over priced) atau memiliki kualitas yang lebih rendah dari ekspektasi harga.
Perilaku korup merupakan hasil perpaduan antara kerakteristik individual dengan sistem. Selain itu, korupsi akan selalu terkait dengan moral dan integritas. Tian (2008) menyatakan bahwa masyarakat  China  pun  juga  mengalami  keraguan  yang  sama,  yaitu membedakan  antara  pemberian  sebagai  ucapan  terima  kasih  atau pemberian bermotif gratifikasi/suap. Dengan data China, Tian (2008) menyajikan pemahaman pengusaha akan gift giving dan suap. Lemahnya konsensus sosial atas korupsi pun terjadi di India. Kale (2017) menemukan bahwa salah satu penyebab korupsi di India adalah adanya toleransi terhadap korupsi, dan tidak adanya kecaman publik terhadap pelaku korupsi.  Hal ini membuktikan konsesus sosial yang ada di masyarakat menjadi bagian penting dalam memerangi atau menyuburkan korupsi di suatu negara.
Berdasarkan fenomena dan riset akan konsensus sosial yang mengarah  pada  persetujuan  masyarakat  akan  kelaziman  suap/ gratifikasi, maka perlu bagi Pemerintah untuk mengetahui pemetaan konsensus sosial masyarakat akan korupsi, sehingga Pemerintah dapat  menentukan  titik  awal  tindakan  pencegahan.  Jika  hasil pemetaan  menunjukkan  bahwa  gratifikasi  sudah  dipandang lazim  oleh  pemerintah,  maka  tindakan  pencegahan  yang  dapat dirancang adalah pendidikan antikorupsi, sosialisasi gratifikasi, dan menumbuhkan awareness publik akan hal-hal kabur yang pada dasarnya  merupakan  gratifikasi.  Dengan  begitu,  masyarakat  akan lebih pintar dalam menghindarkan diri dari korupsi. Akan tetapi, bila konsensus sosial lebih ke arah penentangan tindak pidana suap / gratifikasi, maka strategi pencegahan dapat fokus pada penegakan hukuman.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan teori-teori yang mendukung argumen bahwa konsensus sosial masyarakat berperan penting dalam mempersubur suap dan gratifikasi. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pelanggaran  (Sykes & Matza, 1957), teori fraud triangle yang dijabarkan ulang oleh Dellaportas
(2013) , dan issue contingent model Jones (1991). Ketiga teori itu akan dijabarkan dalam konteks suap / gratifikasi. Pemahaman secara teoritis dapat memberikan sedikit sumbangsih pada pengembangan literatur krimonologi, lebih spesifik pada literatur suap/gratifikasi.

## 1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:
a.  Faktor tekanan apa saja yang mempersubur tindak pidana gratifikasi/suap di Indonesia?
b.  Faktor  individu  apa  yang  mendukung  keberterimaan  suap/ gratifikasi?

## 2. Tujuan Penelitian
Memetakan teori dan konsep konsensus sosial atas keberterimaan suap dan gratifikasi.
a.  Menjabarkan faktor tekanan yang mempersubur tindak pidana gratifikasi/suap.
b.  Menjabarkan faktor individu yang mendukung keberterimaan suap/gratifikasi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisis implementatif dengan pemetaan literatur akan teori yang dapat mendukung preposisi bahwa konsensus sosial yang melazimkan gratifikasi akan semakin mempersubur  korupsi.  Pertama,  peneliti  mencari  informasi  dari berita dan surat kabar atas fenomena maraknya suap dan gratifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa masalah terkait menyebarnya suap dan gratifikasi telah terjadi di Indonesia.
Tahap kedua, peneliti menggali sumber literatur dari jurnal-jurnal ilmiah  dan  berita  tentang  tipologi  kecurangan,  motivasi  kejahatan, dan korupsi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencari penjelasan atas alasan di balik terjadinya fenomena tersebut. Peneliti mencari literatur dan teori klasik yang menjelaskan fenomena. Teori klasik ini kemudian diadaptasikan dengan literatur terkini yang berasal dari riset yang sudah dilakukan sebelumnya di bidang ini.

## B .   P E M B A H A S A N
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  No.31  tahun  1999  tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pasal 3, ragam korupsi dijabarkan antara lain penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan,  kedudukan,  atau  sarana  yang  ada  padanya.  Definisi korupsi setiap negara relatif hampir sama.  Tindak pidana korupsi
dapat melibatkan perorangan maupun korporasi, misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika seorang individu memberi gratifikasi untuk kepentingan perusahaan, maka kasus pidana tersebut lebih ke korupsi oleh korporasi (Anindito, 2017).
Menurut  definisi  yang  dicantumkan  dalam  Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi berupa penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Pasal 432-11 dan 435-1 (pasif) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, misalnya pemberian uang pada pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, hakim, dan advokat dalam rangka mempengaruhi  keputusan  masa  depan  akan  hal  tertentu.  Pasal  13 mengatur  pemberian  hadiah  yang  tarkatagorikan  suap,  gratifikasi, atau hanya sekadar ucapan terima kasih biasa. Pihak yang melakukan suap  dengan  motivasi  pencegahan  atas  kegagalan  yang  mungkin didera di masa depan.
Berdasarkan data dari KPK, kasus terbesar yang ditangani KPK dari tahun 2004 hingga 2017 adalah kasus penyuapan. Lebih dari 50% kasus yang ditangani KPK merupakan kasus suap pengadaan barang dan jasa dan penyalahgunaan anggaran. Salah satu contohnya adalah penyuapan yang dilakukan oleh direktur PT Agung Podomoro pada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi atas reklamasi teluk Jakarta. Suap tersebut merupakan salah satu usaha sektor swasta untuk menundukkan parlemen demi mendapatkan perizinan tertentu. Bahayakah itu? Tentu. Suap menyebabkan pejabat bertindak bukan dari kacamata negara, tetapi dari kacamata pribadi. Keputusan diambil bukan dari pilihan yang menguntungkan masyarakat, tetapi lebih pada putusan yang menguntungkan diri sendiri. Sementara, kasus suap tidak hanya satu, tapi puluhan, bahkan ratusan, termasuk juga kasus besar Hambalang yang melibatkan PT Adhi Karya.
Uniknya, tidak hanya di Indonesia saja suap ini terjadi. Negara besar dan mapan  seperti Amerika pun menangani beberapa kasus suap, misalnya, kasus suap Halliburton yang menyogok pejabat Nigeria untuk memenangkan tendernya, kasus Snamprogetti di Belanda, Siemens Jerman yang menyuap pejabat Argentina, Alcatel- Lucent  (Prancis),  Daimler  AG  (Jerman),  Pinalpia  World  Transport (Switzerland), dan Johnson & Johnson (U.S) (Widjojanto, 2017). Ini berarti, suap merupakan problem naluriah sebagai seorang manusia yang memiliki ego untuk selalu menguntungkan dirinya sendiri ataupun korporasinya.
Lalu,  apa  bedanya  dengan  gratifikasi?  Suap  dan  gratifikasi
merupakan hal yang agak mirip, tetapi berbeda. Definisi gratifikasi dicantumkan  dalam  UU  No.  20/2001  KPK,  penjelasan  terhadap Pasal 12B, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi  banyak  terjadi  dalam  kasus  pengadaan  barang  dan seringkali mengurangi efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini tidak berfokus pada perbedaan antara suap dan gratifikasi, tetapi lebih pada logika mengapa individu terlibat dalam hal tersebut dan bagaimana hal itu menjadi kasus yang paling banyak diusut dan mungkin masih banyak terjadi di masyarakat.

## 1. Tekanan-tekanan yang dapat mempersubur suap dan gratifikasi
Teori fraud triangle yang  diperkenalkan  oleh  Cressey  (1950, 1971) menyatakan bahwa pada dasarnya, kecurangan terjadi akibat perpaduan akan 3 hal, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi.
Tekanan mewakili motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sementara kesempatan adalah alat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi tindakan itu, sedangkan rasionalisasi membantu pelaku untuk menyingkirkan disonansi akibat perasaan bersalah akan tindakan korupsi. Dalam ranah akuntansi bisnis, teori ini kerap dipakai  untuk  menjabarkan  perilaku  curang  akuntan  dan  auditor. Akuntan yang semestinya berperan sebagai pasukan pencegah fraud, justru karena keahlian dan pengetahuannya, akuntan malah menjadi pelaku fraud (Amernic & Craig, 2010) . Penelitian  Al Zadjali (2010) menemukan mengapa akuntansi dan tindakan pengendalian lainnya kurang efektif dalam mencegah fraud.
Dalam konteks tata negara, anggota dewan semestinya mewakili kepentingan rakyat dan melindungi rakyai, tetapi mereka merupakan golongan yang paling banyak terjerat kasus suap/gratifikasi. Pejabat eselon yang semestinya bertanggung jawab atas efektifitas dan efisiensi proyek-proyek pemerintah, justru menjadi salah satu golongan mayoritas penerima suap/gratifikasi, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas proyek.
Terkait dengan segitiga fraud, faktor pertama yang dapat mempersubur suap/gratifikasi adalah tekanan. Tekanan ini mewakili sebuah konstruk motivasi untuk menerima korupsi. Tekanan ini adalah sebuah hal persepsian yang lahir dari egosentris manusia. Sementara  Cressey  (1950)  menjelaskan  bahwa non-shareable
problems menjadi  alasan  perbuatan  curang.  Penjabaran  Cressey (1950) dikembangkan secara lebih detil oleh beberapa ilmuwan, salah satunya  oleh  Dellaportas  (2013)  yang  memberi  beberapa  contoh tekanan yang dapat menjadi motivasi korupsi.
a.  Tekanan  finansial  seperti  keserakahan,  terlilit  hutang, kebutuhan tidak terduga, dan pemenuhan gaya hidup.
Kemudahan  akses  terhadap  barang  konsumtif  baik  secara online maupun offline dapat mengubah kebutuhan tersier dan sekunder menjadi seolah primer. Contoh nyata, terdakwa Gayus  Tambunan  memiliki  gaya  hidup  yang  tidak  sesuai dengan level gaji, yaitu: memiliki rumah mewah dengan nilai bermiliar rupiah, mobil mewah, dan kebiasaan tamasya keliling dunia. Tuntutan konsumerisme tersebut membuat Gayus tidak pernah merasa cukup dan tergoda untuk korupsi.
b.  Tekanan pekerjaan seperti ketidakpuasan kerja, ambisi untuk promosi, ambisi untuk mengarahkan kepentingan negara seiring dengan kepentingannya, serta ketakutan akan ancaman  posisi.  Seseorang  menyuap  /  memberi  gratifikasi demi mendapatkan kesempatan kenaikan karir, menghindari penempatan yang tidak diinginkan, menginginkan posisi tertentu, dan lain-lain. Misalnya, suap terjadi dalam upaya seseorang untuk memastikan individu tertentu lolos dalam seleksi taruna Akademi Kepolisian yang melibatkan Kapolda Jawa Barat di tahun 2017 (Kompas.com, 2018).
c.  Tekanan  akan  peluang  karir  –  penyuapan  dan  gratifikasi dilakukan demi keberhasilan untuk memasuki peluang karir tertentu. Pada tahun 2017, KPK menindak kasus suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menjerat beberapa tersangka, antara lain; Bupati Nganjuk, Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten  Nganjuk,  dan  Kepala  SMP  Negeri  3  Nggrogot, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus korupsi yang diawali oleh tekanan akan peluang karir.
d.  Tekanan lain seperti judi, narkoba, alkohol, ambisi akan kekuasaan, ambisi akan pengaruh, wanita, dan ego. Kekuasaan menjadikan seseorang memiliki banyak akses terhadap sumber daya, tidak hanya finansial, tetapi juga nonfinansial, sehingga dapat mengeksplorasi hal yang baik maupun buruk secara lebih dalam. Dari sisi lain, banyak pihak ikut tergoda
untuk mencicipi nikmatnya akses terhadap beragam fasilitas. Pemegang kekuasaan pun dapat terjebak dalam hal-hal negatif yang adiktif, seperti narkoba, alkohol, dan wanita. Hal negatif ini tidak hanya adiktif, tetapi mampu menimbulkan hasrat untuk semakin menambah sumber daya demi meraih kepuasan yang lebih tinggi.
e.  Bila tekanan bertemu dengan kesempatan, maka akan semakin  kuat  motivasi  untuk  korupsi.  Contoh  kesempatan yang mendukung korupsi adalah tidak adanya sistem kontrol yang baik, tidak jelasnya konsekuensi hukuman, tidak konsistennya penerapan hukuman, kurangnya audit trail, dan penolakan tanggung jawab. Proses calon koruptor menimbang kesempatan  dan  risiko  ini  adalah  refleksi  dari  teori  pilihan rasional. Teori pilihan yang rasional mengungkap bahwa sebagai makhluk rasional, manusia selalu mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari sebuah tindakan jauh sebelum dia mengambil keputusan.

## 2. Faktor individu apakah yang dapat mendukung keberterimaan suap dan gratifikasi
Sebelum eksekusi tindakan negatif, pelaku akan merasionalisasi tindakannya  terlebih  dahulu.  Secara  manusiawi,  rasionalisasi  ini dapat menetralisasi perasaan bersalah (Anand, Ashforth, & Joshi, 2005; Dellaportas, 2013; Irwin & Cressey, 1962; Ramamoorti, 2008). Terdapat 3 jenis rasionalisasi yang kerap dibahas, yaitu (1) denial of responsibility, (2) denial of injury, (3) denial of victims (Dellaportas,
2013) . Pertama, pada denial of responsibility, pelaku dapat mengelak bahwa korupsi merupakan satu-satunya pilihan yang tidak terhindarkan akibat sistem yang sudah telanjur berjalan keliru. Korupsi adalah keterpaksaan akibat kondisi yang ada. Keterpaksaan ini merupakan usaha pelaku untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Mereka merasa bahwa tidaklah mungkin mereka untuk menghindari korupsi, sebab mereka hanyalah bagian kecil dari sistem.
Kedua,  penerima  suap  dan  gratifikasi  mengelak  dari denial of injury, pelaku menetralisasi rasa bersalahnya dengan berkeyakinan bahwa tidak ada potensi hal berbahaya yang ditimbulkan. Pegawai negeri yang menerima suap atau gratifikasi dapat saja berkilah bahwa uang yang diterimanya hanya bentuk hadiah dan tidak membahayakan organisasi, sebab segala sesuatu tetap berjalan dengan baik.
Faktor  ketiga  yang  mendukung  rasionalisasi  tindak  gratifikasi dan suap adalah denial of victim. Korban suap dan gratifikasi pada dasarnya  samar,  tidak  dapat  diidentifikasi  secara  langsung,  serta tidak merugikan pihak yang dekat dengan pelaku. Sifat samar ini yang membuat penerimanya tidak merasa bersalah dan merugikan pihak manapun. Dalam bidang ilmu kriminologi, semakin kabur imbas dari sebuah perilaku menyimpang dipersepsikan oleh pelaku, maka semakin mudah pelaku menyingkirkan disonansi (rasa bersalah) dalam dirinya dan merubah perilaku yang semestinya taketis menjadi dianggap wajar.
Beberapa  rasionalisasi  lazim  dari  gratifikasi  dapat  dipelajari dari  riset  Dellaportas  (2013).  Dellaportas  (2013)  melakukan analisisliteratur  dan  wawancara  terhadap  para  tahanan  kerah putih. Beberapa kalimat di bawah ini kerap dipakai pelaku untuk membenarkan tindakannya. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dipakai para penjahat kerah putih untuk membenarkan tindakannya :

## RASIONALISASI MENERIMA GRATIFIKASI
• Saya berhak menerimanya, sebab saya sudah bekerja keras.
• Sudah semestinya dalam kapasitas tugas saya, saya menerima lebih dari sekadar gaji.
• Orang lain banyak yang kaya karena menerima hal serupa, mengapa saya tidak?
• Ini bukanlah hal serius, hanya ucapan terima kasih.
• Saya juga ingin meningkatkan standard hidup, mumpung ini ada rezeki.
• Banyak yang menerima hal seperti ini, bukan hanya saya. Ini adalah hal umum dan sudah lazim.
Dari seluruh responden yang diwawancara oleh Dellaportas (2013) di ruang tahanan, mayoritas dari mereka memiliki gaya hidup  di atas rata-rata. Akibatnya, mereka akan mengindar dari ketidakmampuan untuk  menuruti  gaya  hidupnya.  Secara  logis,  apabila  kesempatan untuk berbuat curang ada di depan mata, mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukannya.
Dari  sudut  pandang  pemberi  gratifikasi,  berikut  ini  adalah beberapa rasionalisasi pelaku:

## RASIONALISASI MEMBERI GRATIFIKASI
• Pengusaha lain biasanya memberi sesuatu, kalau kita tidak, kemungkinan kita tidak akan sukses memenangkan tujuan kita.
• Kalau tidak memberi, sementara yang lain biasanya memberi, takutnya ke depan tidak akan dipercayai lagi karena dinilai tidak sopan.

## Budaya Suap / gratifikasi dari sudut pandang
Theory of

## Delinguency
Korupsi tidak serta merta terjadi karena keserakahan manusia, melainkan terdapat proses logis yang mendukungnya. Bila ditinjau dari teori kriminologi, maka korupsi secara genetika adalah hal yang dipelajari. Pembelajaran akan celah korupsi bisa berasal dari orang lain di lingkungannya, dari celah hukum yang dapat dimanfaatkan, atau dari sistem (Sutherland, 1992). Hal in senada dengan teori pelanggaran (Sykes & Matza, 1957) yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan perilaku yang dapat dipelajari dari proses interaksi sosial. Menurut teori pelanggaran, sebelum seseorang yang berniat melanggar aturan, mereka akan belajar teknik eksekusi pelanggaran, maupun motif, dorongan, dan yang mendukung keputusannya.
Salah satu cara untuk menetralisasi rasa bersalah adalah dengan berargumen bahwa hal yang dilakukannya dinilai lazim (Benson, 1985; Sykes & Matza, 1957). Menurut (Sykes & Matza, 1957), pelanggar hukum  bahkan  berusaha  untuk  membentuk  budaya  pelanggaran  / delinguent sub-culture. Tujuannya adalah mengubah persepsi akan suatu hal yang semestinya tidak baik, menjadi terlihat baik. Jika budaya ini sudah terbentuk, maka calon koruptor dapat lebih mudah menetralisasi  rasa  bersalahnya,  yaitu  dengan  mencari  pembenaran yang berasal dari komparasi sosial yang mendukung, misalnya “Menerima imbalan ini umum, banyak orang lain yang menerima hal semacam ini. Justru jika kita tidak terima ini, maka kitalah yang melewatkan rezeki.”
Dalam  konteks  korupsi,  peneliti  menduga  bahwa  gratifikasi memang sudah dipandang lazim oleh masyarakat. Keberadaannya bukan dinilai sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi hanya sebagai hadiah yang diberikan tanpa paksaan, seperti layaknya bingkisan dalam hubungan pertemanan. Akan tetapi, dugaan ini belum terbukti secara empiris. Oleh sebab itu, eksporasi akan persepsi masyarakat tentang  gratifikasi  menjadi  sangat  penting.    Persepsi  masyarakat dapat membentuk budaya yang mendukung ataupun memerangi suap dan gratifikasi.

## Issue contingent model on gratification and bribery
Jones (1991) memperkenalkan konsep intensitas moral yang mempengaruhi perilaku etis. Menurut Jones (1991), perilaku seseorang tidak hanya dijelaskan oleh faktor internal individu
(misalnya, kepribadian), tetapi juga dipengaruhi oleh variabel situasional  /  lingkungan.  Konsensus  sosial  adalah  salah  satu  dari enam dimensi intensitas moral yang menjelaskan bahwa keputusan etis mungkin saja dipengaruhi oleh persepsi sosial atas hal tersebut. Apabila perilaku korup secara sosial dianggap normal dan etis, maka besar  risiko  perilaku  ini  akan  terus  berulang.    Gault  (2017)  secara gamblang mengemukakan bahwa korupsi terjadi ketika hal yang buruk sudah dianggap normal. Konsep ini disebut denormalisasi gratifikasi.  Pelaku  korup  membangun  persetujuan  sosial  atas tindakannya sehingga logika korupsi akan kabur. Denormalisasi terjadi ketika korupsi dianggap logis dan dapat diterima. Pemahaman dan persepsi akan etis tidaknya gratifikasi berubah ketika lingkungan menilainya sebagai wajar (Mcmahon & Harvey, 2007; Wu, 2009).
Konsensus sosial merupakan derajat persetujuan sosial terhadap isu  dianggap  etis  atau  tidak  etis  (Jones,  1991;  Kelly  &  Elm,  2013). Pemahaman subjektif individu terhadap konsensus sosial isu tertentu dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi, maupun budaya luar organisasi (Yu, 2015). Etis tidaknya sebuah isu dipengaruhi oleh persepsi sosial atas umum tidaknya isu tersebut terjadi (Kelley &  Elm,  2003).  Misalnya,  jika  gratifikasi  sudah  dipraktikkan  secara umum, maka pandangan negatif akan tindakan itu akan melemah. Konsensus  sosial  yang  mendukung  gratifikasi  dapat  menutup penilaian atas risiko hukuman, kedekatan dengan imbas yang akan didera, dan besaran hukuman yang mungkin didera.
Konsensus  sosial  membantu  rasionalisasi  gratifikasi  dengan memunculkan  ekspektasi  staff  pengadaan  barang  dan  memberi stigma  budaya  gratifikasi  pada  vendor.  Dari  sudut  pandang  staff pengadaan, gratifikasi dapat menambah kesejahteraannya. Dari sisi vendor, mereka menangkap ekspektasi tersebut, sehingga tradisi untuk  mengalokasikan  anggaran  khusus  untuk  ucapan  terima kasih seolah manjadi lazim. Vendor memberikan gratifikasi dengan ekspektasi akan ada manfaat di masa yang akan datang, seperti keberlanjutan transaksi. Dengan mengabaikan karakteristik isu moral  yang  lain,  ketika  konsensus  sosial  cenderung  melazimkan praktik  gratifikasi  (konsensus  sosial  tinggi),  maka  bawahan  akan menilai  risiko  perbuatannya  wajar,  sehingga  kecenderungan  untuk menerima gratifikasi lebih tinggi.
Selain teori-teori yang disebutkan sebelumnya, Anand et al. (2005) melengkapi konsep rasionalisasi dengan menambahkan proses
social weighting dalam  tindak  pidana  korupsi  seperti  gratifikasi. Ketika pelaku terintimidasi oleh image buruk akan gratifikasi yang diterimanya,  maka  secara  naluriah  dia  akan  mencari  pembanding sosial demi menyelamatkan potret diri. Tentunya, dia akan mencari sosok orang lain yang lebih korup dan lebih sering menerima imbalan  gratifikasi.  Misalnya,  seorang  pelaku  dapat  berargumen bahwa orang lain yang memegang posisi yang sama sebelum dia menjabat pun juga menerima imbalan tersebut, bahkan lebih besar.
Proses pembandingan sosial dengan orang lain yang lebih buruk ini kemudian yang semakin menetralisasi gratifikasi. Fenomena ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang meyatakan bahwa individu mengembangkan motivasi untuk menerima atau memberi gratifikasi melalui orang-orang lain di sekitarnya yang sudah pernah melakukan hal serupa (Bandura, 1969).
Dari  sudut  pandang  pemberi  gratifikasi  /  suap,  pengalaman sebelumnya, baik yang dialami diri sendiri maupun orang lain menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya. Misalnya, pengusaha swasta telah banyak mengetahui seluk beluk pengadaan barang dan jasa. Ketika pengusaha tersebut menemui fenomena bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, lazim adanya alokasi dana untuk staff dan pejabat pengadaan sebagai komisi atas transaksi yang sudah berhasil dilakukan. Fenomena tersebut bisa saja bersumber dari pengalaman langsung maupun testimoni dari sesama pebisnis. Mengingat besarnya kasus suap yang ditangani oleh KPK, besar dugaan bahwa fenomena-fenomena itu sudah terjadi. Akibatnya, dalam pengambilan keputusan transaksi yang selanjutnya, pihak swasta akan cenderung menghindarkan diri dari risiko  kegagalan  transaksi  dengan  memberi  gratifikasi.  Pemberian gratifikasi  bisa  secara  terang-terangan  maupun  terselubung,  dapat berupa uang maupun barang.
Pemberian dan penerimaan gratifikasi/suap ini dapat menciptakan pembelajaran sosial bagi masyarakat. Bagi sang penerima, akan tercipta ekspektasi di masa akan datang akan penerimaan gratifikasi dan suap. Bagi sang pemberi, stigma ekspektasi lawan transaksi mendorong mereka untuk terus mempraktikkan suap dan gratifikasi. Hubungan timbal balik ini akan mengakar dan sulit untuk diberantas, sebab budaya memberi dan menerima sudah terlihat sejalan dengan budaya kolektivis bangsa Indonesia.
Teori pembelajaran sosial ini juga berlaku ketika seorang pimpinan melakukan korupsi berupa penerimaan suap maupun
gratifikasi,  maka  bawahan  pun  akan  cenderung  untuk  meniru. Bawahan berperilaku sesuai dengan role model yang dia tangkap dari tempat kerja. Dalam hal ini, role model yang paling berpengaruh adalah atasan. Ketika atasan berbuat taketis, maka bawahan pun akan merasa bahwa mereka pun juga berhak mendapatkan kesejahteraan lebih. Mereka mendapatkan dukungan dari contoh buruk tersebut. Akibatnya,  ketika  kesempatan  berbuat  curang  datang,  mereka  pun akan melakukannya. Teori pembelajaran sosial ini banyak dipakai dalam menjelaskan riset-riset tentang kecurangan.

## C .   P E N U T U P
Monkey see monkey do. Kutipan Robinson & Leary-Kelly (1998) sesuai  dengan  kajian  teori  penyebaran  suap  dan  gratifikasi  bahwa ketika sebuah perilaku menyimpang dilakukan oleh beberapa orang, maka propensitas perilaku itu akan ditiru dan berulang. Dari kajian teoritis, sifat keserakahan manusia membuat variasi tekanan menjadi lebih luas dan tidak melulu tekanan finansial saja. Mengapa suap  dan  gratifikasi  menjadi  marak?  Hal  ini  dapat  dijelaskan melalui mekanisme rasionalisasi yang terjabarkan dalam denial of responsibity, denial of injury, dan denial of victim. Tiga hal tersebut membantu pelaku mengubah area abu-abu menjadi dapat diterima. Ketika sudah dianggap lazim, maka akan terbentuk ekspektasi yang tersirat. Ekspektasi ini pun ditangkap oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut mempersuburnya.
Pada ujungnya, akan terjadi social shifting yang menjelaskan “Mengapa terjadi fenomena pergeseran sosial, sehingga suap dan gratifikasi dapat dianggap lazim?” dengan kerangka budaya korupsi dalam teori kejahatan. Pergeseran sosial menimbulkan penjangkaran (anchoring) yang keliru ini dapat mengarahkan individu untuk secara rasional menerima suap. Fenomena ini pun sejalan dengan asumsi teori issue-contingent model yang menyatakan bahwa kesepakatan sosial atas sebuah isu menentukan bagaiman isu tersebut dianggap etis atau tak etis. Saat suap dan gratifikasi menuai kesepakatan bahwa hal tersebut umum terjadi, maka masyarakat akan menilai bahwa tindak tak etis tersebut menjadi etis.
Artikel ini memberikan landasan teoritis terhadap dugaan bahwa lazimnya suap dan gratifikasi merupakan sebuah hadiah wajar dari konsensus sosial yang mendukungnya. Akan tetapi, teori-teori ini pun memerlukan pembuktian lebih. Akan sangat baik apabila ada
riset lanjutan yang betul-betul mewawancara para terdakwa korupsi dan memastikan bahwa konsensus sosial merupakan salah satu determinan besar dalam rasionalisasi tindak pidana korupsi. Riset aplikatif semacam ini bermanfaat untuk negara, sebab akar korupsi makin bisa dipahami, sehingga pencegahannya pun dapat dilakukan.

## D .   R E F E R E N S I
Al Zadjali, M. K. S. (2010). The nature, causes, consequences, and mitigation of corruption : a new paradigm and role for accounting . Lincoln University.
Amernic, J. H., & Craig, R. J. (2010). Accounting as a Facilitator of Extreme Narcissism, 79–93. http://doi.org/10.1007/s10551-010- 0450-0
Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2005). Business as usual : The acceptance and perpetuation of corruption in organizations, 19 (4).
Bandura, A. (1969). Social learning theory on identificatory processes. In Handbook of Socialization Theory and Research (pp.  213–
262). Rand McNally & Company.
Benson,  M.  L.  (1985).  Denying  the  Guilty  Mind:  Accounting  for Involvement in a White‐Collar Crime. Criminology , 23 (4), 583–
607. http://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1985.tb00365.x
Cressey,  D.  R.  (1950).  The  Criminal  Violation  of  Financial  Trust.
American Sociological Review , 15 (6),  738–743.  Retrieved  from http://aaajournals.org/doi/10.2308/iace.2008.23.4.521
Dellaportas,  S.  (2013).  Conversations  with  inmate  accountants :
Motivation , opportunity and the fraud triangle. Accounting Forum ,
37 (1), 29–39. http://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003
Gault,  D.  A.  (2017).  Corruption  as  an  organizational  process :
Understanding  the  logic  of  the  denormalization  of  corruption. Contaduría y Administración , 62 (3),  827–842.  http://doi. org/10.1016/j.cya.2016.01.008
Irwin, J., & Cressey, D. R. (1962). Thieves , Convicts and the Inmate Culture. Social Problems , 10 (2), 142–155.
Jones,  T.  M.  (1991).  Ethical  Decision  Making  by  Individuals  in Organizations :  An  Issue-Contingent  Model. The Academy of Management Review , 16 (2), 366–395.
Kale, R. K. (2017). 21. Corruption: Nature, Causes & Remedies. New Man International Journal of Multidiciplinary Studies , 4 (8), 133–141.
Kelley,  P.  C.,  &  Elm,  D.  R.  (2003).  The  effect  of  context  on  moral intensity  of  ethical  issues:  Revising  Jones’s  issue-contingent model. Journal of Business Ethics , 48 (2),  139–154.  http://doi. org/10.1023/B:BUSI.0000004594.61954.73
Kompas.com. (2018). Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya. Retrieved September 15, 2018, from https:// regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus- korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya
Liputan6.com. (2017). Kejagung Tahan Tersangka Kasus Pengadaan
Kapal  di  Pertamina.  Retrieved  from  https://www.liputan6. com/news/read/3051471/kejagung-tahan-tersangka-kasus- pengadaan-kapal-di-pertamina
Mcmahon, J. M., & Harvey, R. J. (2007). The Effect of Moral Intensity on Ethical Judgment. Journal of Business Ethics , 335–357. http:// doi.org/10.1007/s10551-006-9174-6
Prabowo, H. Y., & Suhernita. (2018). Be like water: Developing a fluid corruption prevention strategy. Journal of Financial Crime .
Rahman, F., Baidhowi, A., & Agnesia, R. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa ( Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur ). Jurnal Integritas , 1 (2), 29–56.
Ramamoorti,  S.  (2008).  The  Psychology  and  Sociology  of  Fraud:
Integrating  the  Behavioral  Sciences  Component  Into  Fraud  and Forensic Accounting Curricula. Issues in Accounting Education ,
23 (4), 521–533. http://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521
Robinson, S. L., & Leary-Kelly, A. (1998). Monkey See , Monkey
Do :  The  Influence  of  Work  Groups  on  the  Antisocial  Behavior of Employees Author ( s ): Sandra L . Robinson and Anne M . O ’ Leary-Kelly Source : The Academy of Management Journal , Vol . 41 , No . 6 ( Dec ., 1998 ), pp . 658-672 Publi. Academy of Management Journal , 41 (6), 658–672.
Steidlmeier, P. (1999). Gift Giving , Bribery and Corruption : Ethical Management  of  Business  Relationships  in  China. Journal of Business Ethics , 20 , 121–132.
Sutherland, E. H. (1992). A Theory of Criminology. In Principles of Criminology .
Sykes,  G.  M.,  &  Matza,  D.  (1957).  Techniques  of  Neutralization :  A Theory  of  Delinquency. American Sociological Review , 22 (6),
664–670.
The  Jakarta  Post.  (2017).  E-KTP  case  goes  to  trial.  Retrieved September  15,  2018,  from  http://www.thejakartapost.com/ news/2017/03/05/e-ktp-case-goes-to-trial.html
Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China : the Impact of Moral Philosophy. Journal of Business Ethics , 80 ,  437–445. http://doi.org/10.1007/s10551-007-9429-x
Wu,  W.  (2009).  An  Empirical  Investigation  of  the  Relationships between Moral Intensity and Ethical Decision Making in Electronic Commerce. International Journal of Organizational Innovation ,
2 (2), 195–210.
Yu, Y.-M. (2015). Comparative Analysis of Jones’ and Kelley’s Ethical Decision-Making Models. Journal of Business Ethics , 573-583.