## URGENSI KARAKTERISTIK WARGANEGARA DEMOKRATIS PADA ABAD KE DUA PULUH SATU
Muslih, Risti Aulia Ulfah MI Al Islam Kalisalak 1, , Universitas Terbuka 2
Email : muslihriza785@gmail.com 1 ; ristiaulia@gmail.com 2
Naskah diterima: 19/04/2019 revisi: 10/09/2019 disetujui: 14/10/2019

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  dan  Menemukan  Karakteristik  Ideal Warganegara  Di  Abad  21.    Jenis  penelitian  yang  digunakan  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian  deksriktif  kualitatif,  yaitu  dengan  menggunakan  metode  analisis  isi. Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  isi  untuk  mendapatkan  makna  yang  terdapat  dalam  isi  berita pada media massa, media online maupun buku mengenai radikalisme di Indonesia Hasil dari kajian  ini  menunjukan  bahwa  setiap  negara  harus  memiliki  warga  negara  demokratis  untuk dapat  mengatasi  permasalahan  pada  abad  ke-21.  Namun,  selain  dari  pihak  warga  negara sendiri,  pemerintah  juga  harus  berupaya  untuk  mengatasi  permasalahan  pada  abad  ke-21 dengan  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mendukung  untuk  mengatasi  bahkan memberantas  permasalahan  pada  abad  ke-21  seperti  hak  asasi  manusia,  terorisme,  energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global serta korupsi.
Kata kunci : Demokratis; Karakteristik, Warganegara

## CHARACTERISTIC URGENCY OF DEMOCRATIC CITIZENS IN THE 21ST CENTURY

## Abstract
This  study  aims  to  uncover  and  discover  the  ideal  characteristics  of  citizens  in  the  21st century. The type of research used is classified as qualitative descriptive research, namely by using  content  analysis  methods.  This  research  uses  content  analysis  method  to  get  the meaning contained in news content in mass media, online media and books on radicalism in Indonesia. The results of this study indicate that every country must have democratic citizens to  be  able  to  overcome  problems  in  the  21st  century.  However,  aside  from  the  citizens themselves,  the  government  must  also  try  to  overcome  the  problems  of  the  21st  century  by making policies that can support to overcome and even eradicate problems in the 21st century such  as  human  rights,  terrorism,  energy,  the  environment  ,  and  global  warming  and corruption
Keywords: Democratic; Characteristics, Citizens
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## PENDAHULUAN
Abad  21  merupakan  abad  dimana manusia dituntut kritis terhadap permasalahan-permasalahan  yang  terdapat di  lingkungan  sekitarnya.  Permasalahan tersebut seperti pelanggaran HAM, teorisme,  energi,  lingkungan  hidup  dan pemanasan  global,  korupsi,  dan  lain-lain. Pada  kajian  ini  penulis  akan  berfokus  pada permasalahan hal tersebut di atas, meskipun masih  terdapat  permasalahan-permasalahan lain  yang  dihadapi  oleh  negara  secara universal.
Kasus pelanggaran HAM selalu menjadi  bahan  diskusi  menarik  di  setiap negara secara universal.  Hal  tersebut  terjadi karena  HAM  merupakan  hak-hak  yang dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia manusia  (Rhona  K.M.  Smith,  dkk,  2005: 11). Kasus pelanggaran HAM terjadi karena manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajiban  asasinya.  Sehingga  dalam  hal  ini dibutuhkan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban agar tidak terjadi kasus pelanggaran  HAM  terutama  keseimbangan antara  kepentingan  individu  dan  kelompok. Pelanggaran  HAM  merupakan  ancaman besar  terhadap  perdamaian,  keamanan,  dan stabilitas  negara  manusia  (Rhona  K.M. Smith, dkk, 2005: 68).
Permasalahan  pada  abad  ke-21  yang terkait  dengan  HAM  yaitu  terorisme. Terorisme  merupakan  kasus  pelanggaran HAM karena telah merampas hak orang lain atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Terorisme juga merupakan kejahatan  berat  karena  telah  menghabisi nyawa orang lain dengan sengaja. Cara yang dilakukan  oleh  para  teroris  yaitu  dengan melakukan peledakan bom. Mereka mengatasnamakan  jihat  untuk  melakukan teror. Seperti yang diberitakan Kompas pada 27  Desember  2015  terdapat  serangan  oleh anggota  ISIS  yang  merupakan  kelompok radikal di  Paris pada bulan November 2015 yang  menelan  korban  128  orang  meninggal dunia  dan  180  orang  luka-luka.  Setelah bulan  November  terdapat  kasus  serangan
bersenjata  kepada  warga  sipil  di  Amerika Serikat.  Insiden  tersebut  diindikasikan dengan  jaringan  teroris  global  dan  menjadi isu politik di negara tersebut.
Energi, lingkungan hidup, dan pemanasan  global  juga  merupakan  isu pembahasan  yang  hangat  dibicarakan  oleh dunia  internasional  dan  merupakan  masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara pada abad  ke-21.  Ketiga  hal  tersebut  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Pemanasan  global (global warming) terjadi karena adanya efek rumah  kaca,  pembakaran  hutan  yang mengakibatkan  terjadinya  bencana  alam seperti banjir, perubahan cuaca yang ekstrim seperti  terjadinya  musim  kemarau  yang lebih  panjang  daripada  biasanya  yang berpengaruh terhadap hasil pertanian. Kerusakan  lingkungan  di  beberapa  negara juga  mengalami  peningkatan  yang  semakin parah  dari  tahun  ke  tahun.  Penyebab  dari adanya  hal  tersebut  juga  disebabkan  karena ulah  manusia  yang  kurang  bertanggung jawab dengan melakukan penebangan hutan dengan  tidak  diikuti  penanaman  kembali. Seperti  yang  dilansir  liputan  6  pada  21 Oktober  2015  telah  terjadi  kebakaran  hutan di  Kepulauan  Riau  pada  tahun  lalu  yang menyebabkan  kabut  asap  pekat  yang  sangat mengkhawatirkan  dimana  sudah  sampai pada level berbahaya. Memburuknya kualitas  udara  di  Provinsi  Riau  membuat penderita gangguan pernapasan dan penyakit  lainnya  terus  bertambah  seperti telah  ISPA,  pneuminia,  asma,  sakit  mata, dan penyakit kulit lainnya. Kejadian tersebut juga  telah  merambah  sampai  ke  negeri tetangga  seperti  Malaysia  dan  Singapura. Hal  tersebut  menunjukkan  telah  terjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dimana Indonesia menjadi paru-paru dunia.
Manusia tidak bisa lepas atau bergantung  dari  adanya  energi.  Energi sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  seperti untuk  pembangkit  tenaga  listrik,  mengisi bahan bakar kendaraan,  memasak, dan lain- lain.  Ketiga  isu  tersebut  berkaitan  dengan peledakan jumlah penduduk dan
perkembangan
teknologi. Ledakan penduduk  memerlukan  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan dimana untuk menghasilkan kebutuhan tersebut memerlukan sumber daya alam. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan perkembangan teknologi yang semakin maju apabila tidak dibarengi dengan karakter dari manusia maka akan mengakibatkan kerusakan  lingkungan.  Damayanti  &  Destia Pentiana  (2013:1)  menyatakan  dampak perkembangan  industri  berupa  pencemaran lingkungan  telah  memunculkan  serangkaian tindakan serius dari masyarakat dunia untuk melakukan  upaya  pencegahan  efek  global warming  secara  lebih  luas.  Dengan  arus perkembangan  industri  yang  semakin  maju juga harus dibarengi dengan memperhatikan AMDAL (analisis dampak lingkungan) agar tidak  terjadi  kasus  perusakan  lingkungan. Tempo pada 7
Desember 2015
memberitakan bahwa PT Freeport dalam hal pengelolaan lingkungan masuk dalma kategori  merah.  Kategori  merah  adalah upaya  pengelolaan  lingkungan  yang  belum sesuai  dengan  persyaratan  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Pengelolaan lingkungan perusahaan  itu  di  antaranya  mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan  limbah  B3,  dan  pengendalian pencemaran  serta  kerusakan  laut.  Hal tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa perusahaan  tersebut  harus  memperhatikan lingkungan  sekitar  tempat  pertambangan agar tidak terjadi lingkungan.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan sehingga penanggulangan dan pemberantasannya benar-benar diprioritaskan.  Sumber  kejahatan  korupsi banyak  dijumpai  dalam  masyarakat  modern dewasa ini. Sehingga korupsi justru berkembang  dengan  cepat  baik  kualitas maupun  kuantitasnya,  sekalipun  tindak pidana  korupsi  termasuk  jenis  perkara  yang sulit penaggulangannya maupun
pemberantasannya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat  adil  makmur.  Seperti  Indonesia yang sejatinya merupakan negara yang besar dan makmur dengan kekayaan sumber daya alam, namun disisi lain Indonesia merupakan negara terkorup. Hal ini berdasarkan  hasil  survei The  Political  and Economicic  Risk  Consultancy  Itd .  (PERC) pada  Januari-Februari  2005,  menyatakan bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia (La Sina, 2008:45). Hal tersebut akan berdampak  pada  pembangunan  nasional dimana  sulit  untuk  mencapai  masyarakat adil  makmur.  Betapa  pentingnya  tindak korupsi  untuk  dicegah  dan  diberantas  oleh setiap negara karena korupsi sangat merugikan negara.
Permasalahan  tersebut  di  atas  bukan lagi  merupakan  permasalahan  yang  harus diatasi  oleh  setiap  negara,  namun  seluruh elemen  negara  yaitu  warga  negara  juga harus  ikut  berpartisipasi  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Warga  negara  yang diperlukan  untuk  mengatasi  permasalahan pada  abad  ke-21  yaitu  warga  negara demokratis,  dimana  setiap  warga  negara memiliki  nilai-nilai  karakter.  Salah  satunya yaitu  karakter  demokratis  yang  dapat digunakan  untuk  berpartisipasi  mengatasi berbagai  permasalah  tersebut  di  atas. Karakter  demokratis  merupakan  karakter dimana  seseorang  memiliki  cara  berpikir, bersikap,  bertindak  yang  menilai  sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain  (Kemendiknas,  2011).  Warga  negara demokratis  merupakan  warga  negara  yang dicita-citakan  oleh  negara  secara  universal. Warga  negara  demokratis  dapat  mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut di atas  juga  dapat  memberikan  ide-ide  atau gagasan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut di atas.
METODE
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  isi  untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita  pada  media  massa,  media  online maupun  buku  mengenai  radikalisme  di Indonesia.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Khususnya  untuk  penelitian  kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara  jelas  (untuk  penelitian  kuantitatif, juga  perlu  sedangkan  untuk  kajian  pustaka tidak  perlu  ada  sub  bab  waktu  dan  tempat penelitian).

## Target/Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah isi berita pada  media  massa,  media  online  maupun buku.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai radikalisme di Indonesia

## Prosedur
Tahap tahap dalam melakukan analisis isi  (Bulaeng,  2004:  172)  sebagai  berikut: merumuskan  pertanyaan  penelitian  atau hipotesis,  mendefenisikan  populasi  yang diteliti,  memilih  sampel  yang  sesuai  dari populasi,  memilih  dan  menetukan  unit analisis,  menyusun  kategori-kategori  isi yang  dianalisis,  membuat  sistem  hitungan, melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan,  mengkode  isi  menurut  defdenisi yang  telah  ditentukan,  menganalsis  data yang  sudah  dikumpulkan,  dan  menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi
Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Langkah yang  dilakukan  adalah  mendokumentasikan segala  yang  diperlukan  dalam  proses penelitian,  mulai  pemilihan  berita  baik  dari
media masa maupun media online serta dari buku-buku  terkait  radikalisme  di  Indonesia. Langkah  selanjutnya  adalah  pemilahan berbagai  sumber  yang  dikumpulkan  serta dilanjutkan  dengan  pengkodean.  Langkah terakhhir  adalah  melakukan  analisis  serta menarik kesimpulan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data induktif.  Analisis  data  induktif  yaitu penarikan  kesimpulan  yang  berangkat  dari fakta  yang  khusus,  peristiwa  yang  konkrit kemudian  ditarik  kesimpulan  secara  umum dengan  menyajikan  data  dan  menganalisis data  dalam  bentuk  deskriptif.  Langkah- langkah  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  analisis  data  kualitatif,  yang meliputi  langkah-langkah  reduksi  data, unitisasi dan kategorisasi  data, display data, dan  pengambilan  kesimpulan  (Sugiyono, 2007:89).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  pada  abad  ke-21  begitu kompleks,  namun  kajian  makalah  ini  akan berfokus  pada  permasalahan  pelanggaran HAM,  teorisme,  energi,  lingkungan  hidup dan  pemanasan  global,  serta  korupsi. Adapun  penjelasan  dari  hal  tersebut  akan diuraikan di bawah ini:

## Hak Asasi Manusia (HAM)
Konsep  HAM  sesungguhnya  bersifat universal karena bertitik tolak dari manusia. Namun  dalam  kenyataan  empirik  HAM ternyata  selalu  dalam  konteks  sosial.  Hal tersebut  terbukti  dengan  lahirnya  piagam regional seperti HAM untuk Asia Tenggara, Amerika  Latin  dan  Afrika  dan  di  negara- negara  Islam.  Berkembangnya  HAM  dalam konteks  sosial  dapat  dimengerti  karena untuk  melaksanakan  HAM  memerlukan kondisi ekonomi, politik, dan sosial-kultural yang  kondusif.  Bagi  negara-negara  yang sedang berkembang pada umumnya kondisinya belum kondusif untuk melaksanakan HAM universal karena masih
dihadapkan masalah seperti  kemiskinan dan ketidakstabilan politik (Cholisin, 2002:54).
Terdapat  beberapa  jenis  hak  asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan  beberapa  jens  hak  asasi manusia  yaitu:  hak  untuk  hidup,  hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan  diri,  hak  memperoleh keadilan,  hak  atas  kebebasan  pribadi,  hak atas  rasa  aman,  hak  atas  kesejahteraan,  hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
Oleh  sebab  itu,  untuk  menjaga  agar setiap orang menghormati HAM orang lain, maka  perlu  adanya  perlindungan  dan penegakan HAM di setiap negara. Penegakan  HAM  dilakukan  terhadap  setiap pelanggaran  HAM.  Pelanggaran  HAM adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau kelompok orang yang dijamin  oleh undang- undang. Untuk mengatasi masalah perlindungan  dan  penegakan  HAM  setiap negara  membentuk  lembaga  dan  dasar hukum  pengaturan  HAM.  Seperti  di Indonesia, untuk mengatasi masalah perlindungan  dan  penegakan  HAM,  maka dalam BAB VII Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999  tentang  HAM,  negara  membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM,  dan  BAB  IX  Pasal  104  tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat  seperti  dikemukakan  dalam BAB XIII Pasal 100-103.
Pelanggaran  HAM  di  setiap  negara apabila  dicerminati  secara  seksama  ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks. Faktor-faktor  tersebut  yaitu:  (1)  masih belum  adanya  kesepahaman  pada  tataran konsep  mengenai  hak  asasi  manusia  antara paham  yang  memandang  HAM  bersifat universal  (universalisme)  dan  paham  yang memandang  setiap  bangsa  memiliki  paham HAM  tersendiri  yang  berbeda  dengan
bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya;  (2)  adanya  pandangan bahwa  HAM  bersifat  individualistik  yang akan  mengancam  kepentingan  umum;  (3) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan);  dan  (4)  pemahaman  yang belum  merata  tentang  HAM,  baik  di kalangan sipil maupun militer.
Untuk mencegah banyaknya pelanggaran  HAM  di  Indonesia  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  yaitu: (1)  mengutuk,  misalnya  dalam  bentuk tulisan  yang  dipublikasikan  lewat  majalah sekolah,  surat  kabar,  dan  dikirimi  ke lembaga  pemerintah  atau  pihak-pihak  yang terkait  dengan  pelanggaran  HAM,  (2) mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk  menindak  secara  tegas  pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan  HAM  dan atau mendukung upaya penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan HAM  internasional  apabila  peradilan  HAM yang  dilakukan  suatu  negara  mengalami jalan buntu; (3) mendukung dan berpartisipasi  dalam  setiap  upaya  yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan  bantuan  kemanusiaan;  dan  (4) mendukung  upaya  terwujudnya  jaminan restitusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi  bagi para korban.
Penegakan  HAM  di  setiap  negara masih  menemui  berbagai  hambatan  dan tantangan.  Adanya  hambatan  tersebut  dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran  HAM,  terutama  pelanggaran HAM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah seperti  pelanggaran  hukum  oleh  aparat, penculikan  dan  penyiksaan,  penyadapan telepon,  dan  lain-lain  ataupun  pelanggaran HAM  yang  berupa  demonstrasi  illegal, terorisme, subversi, dan sebagainya.
Penegakan HAM pertama-tama merupakan  tanggung  jawab  negara  dan pemerintah  karena  keberadaan  negara  pada hakikatnya  adalah  untuk  melindungi  warga negara.  Hal  itu sesuai  dengan tujuan negara seperti  yang  dikemukakan  oleh  John  Locke
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
yaitu  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia. Apabila  penegakan  HAM  itu  semata-mata diberikan  kepada  pemerintah  hampir  dapat dipastikan  sulit  untuk  bisa  berjalan  efektif. Oleh karena itu, partisipasi secara individual,  kelompok,  organisasi  politik, organisasi  masyarakat,  LSM  dan  lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perjuangan dan perlindungan HAM (Sunarso, dkk, 2008:110-127).
Terorisme
UU  No.  15  Tahun  2003  menyatakan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam
perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hardiman (Bahtiar Marpaung, 2007:122) menyatakan tujuan-tujuan terorisme  adalah:  (1)  mempublikasi  suatu alasan  lewat  aksi  kekejaman,  karena  hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan  massif  dimungkinkan;  (2)  aksi  balas dendam  terhadap  rekan  atau  anggota kelompok;  (3)  katalisator  bagi  militerisasi atau mobilisasi massa; (4) menebar kebencian  dan  konflik  interkomunal;  (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6)  Menciptakan  iklim  panik  massa, menghacurkan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah dan polisi.
Paul  Wilkisin  (Ema  Hajaryah  Nur, 2015:19)  menyatakan  tindakan  terorisme memiliki  karakteristik  tertentu,  yaitu  :  (1) merupakan  intimidasi  yang  memaksa,  (2) pembunuhan  dan  penghancuran  secara sistematis  sebagai  sarana  untuk  tujuan tertentu,  korban  bukan  tujuan  melalaikan sarana  untuk  menciptakan  ketakutan  bagi banyak  orang,  (3)  target  teror  dipilih, bekerja  secara  rahasia  namun  tujuannya adalah  publisitas,  pesan  dari  teror  cukup jelas,  dan  pelaku  teror  dimotivasi  oleh idiologi yang keras.
Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan  atau  menyebabkan  korban. Terlebih kejahatan terorisme yang merupakan  momok  bagi  setiap  negara.
Sebagai pihak yang terkena imbas terorisme, para korban belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang harus diterima.
Menyikapi  perkembangan  terorisme yang terjadi di sejumlah negara, maka setiap negara mempunyai cara untuk memberantas tindak korupsi. Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian  tindakan  yang  represif  dan perlakuan  fisik.  Dewasa  ini,  Pemberantasan tindak  pidana  terorisme  memerlukan  upaya lainnya yang kreatif yang lebih humanis dari seluruh  elemen  bangsa  (Endra  Wijaya, 2010:109).
Energi, Lingkungan
Hidup, dan
Pemanasan Global
Bagi manusia lingkungan hidup meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya  serta  suasana  yang  terbentuk karena  terjadinya  interaksi  diantara  elemen- elemen lingkungan tersebut. Muhi (Damayanti  &  Destina  Pentiana,  2013:  3) menyatakan  pada  dasarnya  global  warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya  efek  rumah  kaca  (greenhouse effect)  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana  (CH4),  dinitrooksida  (N2O)  dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Peningkatan peradaban  umat  manusia  telah  mendorong meningkatnya  penggunaan  energi  dengan laju  yang  sangat  dahsyat  (Mukhlis  Akhadi, 2009:5). Hal ini berdampak pada meningkatnya  laju  eksploitasi  sumber  daya alam.
Pada hakikatnya permasalahan lingkungan  akan  muncul  ketika  eksploitasi sumber  daya  alam  mengabaikan  prinsip- prinsip  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan yang berkelanjutan.
Permasalahan  lingkungan  saat  ini  telah menjadi  isu  global  dan  menjadi  perhatian para  peneliti  maupun  para  pengambil keputusan (Djauri Noor, 2006:1).
Pemanfaatan  sumber-sumber  energi tidak  terlepas  dari  dampaknya  terhadap
lingkungan  dan  berkaitan  erat  dengan terjadinya  pemanasan  global.  Dalam  proses produksi  energi  primer  seperti  yang  terjadi di ladang-ladang minyak dan gas bumi serta tambang-tambang batubara selalu menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan. Pengeboran, penggalian, pengerukan, penimbunan selalu diikuti dengan pelepasan-pelepasan  sisa-sisa  penambangan dalam  bentuk  limbah,  baik  padat,  cair maupun gas (Mukhlis Akhadi, 2009:56).
Masalah  lingkungan  hidup  memang begitu  rumit  karena  selain  merupakan masalah  teknis  juga  berkaitan  dengan masalah ekonomi, politik, serta pertimbangan  sosial.  Proses  industrialisasi disamping  mempercepat  proses  persediaan berbagai  macam  kebutuhan  manusia,  juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia.
Masalah lingkungan  sebenarnya  bukan  merupakan masalah baru (Mukhlis
Akhadi, 2009:59).Semakin tahun permasalahan lingkungan  semakin  parah.  Hal  tersebut disebabkan salah satunya yaitu pengeksploitasian  sumber  daya  alam  yang tidak  wajar  serta  tidak  memperhatikan AMDAL  (analisis  dampak  lingkungan) untuk  proses  pembuangan  limbah  dan berdampak  pada  pemanasan  global.  Faktor terpenting  dalam  permasalahan  lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertambahan  penduduk  yang  berlangsung sangat  cepat  sehingga  memicu  peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.  Dengan  meningkatnya  kebutuhan tersebut  pada  gilirannya  akan  memicu peningkatan  jumlah  limbah,  baik  domestik maupun  industri  yang  dilepaskan  ke lingkungan.
Masalah  energi  mempunyai  cukup banyak  kaitan  dengan  masalah  lingkungan, meskipun  tidak  semua  masalah  lingkungan timbul  dari  konsumsi  energi.  Semua  bentuk produksi  dan  konsumsi  energi  berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan  yang  secara  langsung  maupun
tidak  langsung  memberikan  dampak  negatif terhadap kesehatan manusia (Mukhlis Akhadi, 2009:59-60).
Kadar karbondioksida (CO2) di atmosfer  mulai  naik  sejak  abad  ke-19 terlebih saat ini sudah masuk ke dalam abad ke-20.  Kenaikan  atmosfer  itu  disebabkan adanya  revolusi  industri  dan  semakin banyaknya  penebangan  hutan.  Peningkatan kadar  karbondioksida  di  atmosfer  akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Sumber utama peningkatan kadar karbondioksida  dalam  atmosfer  adalah  asap kendaraam bermotor yang melakukan pembakaran  bahan  bakar  minyak.  Hal tersebut berdampak temperatur bumi semakin  panas  (Mukhlis  Akhadi,  2009:72- 76).
Proses  industrialisasi  juga  berdampak pada  pemanasan  global  seperti  diikuti  oleh peningkatan  penggunaan  bahan  bakar. Pembakaran  bahan  bakar  tersebut  akan meningkatkan  pengotoran  lapisan  atmosfer dengan  karbondioksida  didalam  atmosfer bumi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi iklim global.

## Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa Yunani  Latin  corruption,  yang  berarti perbuatan  yang  tidak  baik,  buruk,  curang, dapat  disuap,  tidak  bermoral,  menyimpang dan  kesucian,  melanggar  norma-norma agama materiil, mental, dan hukum (Nurdjana, 2005:7). Masdar F. Mas’udi, dkk (2006:  55)  menyatakan  secara  harfiah korupsi  berarti  kejahatan,  kebusukan,  dapat disuap,  tidak  bermoral,  kebejatan  dan ketidakjujuran, penggelapan uang, penerimaan  uang  sogok,  dan  sebagainya. Tindakan  korupsi  memiliki  ciri-ciri  yaitu: suatu  pengkhianatan  terhadap  kepercayaan (dari  masyarakat),  penipuan  terhadap  badan pemerintah, lembaga swasta/masyarakat umum, dengan sengaja melalaikan kepentingan  umum  untuk  kepentingan khusus,  dilakukan  dengan  rahasia,  kecuali dalam  keadaan  dimana  orang-orang  yang berkuasa  dan  bawahannya  sudah  tahu  sama
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
tahu, melibatkan lebih dari satu orang/pihak, ada  kewajiban  dan  keuntungan  bersama, dalam bentuk uang atau lainnya, terpusatnya usaha  untuk  menutupi  perbuatan  korup dalam  bentuk  pengesahan  hukum,  dan menujukkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif pada  mereka  yang  melakukan  korupsi (Masdar F. Mas’udi, dkk, 2006: 236).
Dampak yang dilahirkan akibat korupsi  sangat  berbahaya,  salah  satunya yaitu  terpuruknya  perekonomian  nasional. Dilain  pihak  korupsi  berdampak  pada tatanan  masyarakat  yaitu  merusak  sistem tatanan  masyarakat,  penderitaan  sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi,  administrasi,  politik,  maupun hukum,  kehancuran  perekonomian  suatu negara  yang  diakibatkan  tindak  korupsi secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan mengakibatkan  penderitaan  bagi  sebagian besar masyarakat (La Sina, 2008:42-43).

## Tinjauan Warga Negara Demokratis
Warga  mengandung  arti  peserta  atau anggota  dari  suatu  organisasi  perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah  warga  negara  merupakan  terjemahan kata  bahasa  Inggris  citizen  (Winarno, 2013:32). Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  (UU  No.  12 Tahun 2006).
Cogan  (1998:  2-3)  mengungkapkan secara  konseptual,  seorang  warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati  diri,  kebebasan  untuk  menikmati  hak tertentu,  memenuhi  kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan  publik,  tingkat  dan  pemilikan  nilai- nilai  dasar  kemasyarakatan.  Kesemuanya disampaikan  melalui  bermacam  institusi, baik pemerintahan maupun non pemerintahan,  termasuk  media,  tetapi  hal tersebut biasanya dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sekolah. Pendidikan kewarganegaraan  dalam  pengertian  yang luas  adalah  tugas  yang  penting  di  dalam semua masyarakat masa ini.
Westheimer & Kahne (2004: 239-240) mengungkapkan  terdapat  tiga  bentuk  warga negara  yang  baik  atau  demokratis  yaitu warga  negara  yang  bertanggung  jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi. Mereka menyoroti  perbedaan  penting  dalam  cara- cara  yang  pendidik  memahami  tujuan pendidikan  yang  demokratis.  Warga  negara yang  bertanggung  jawab  secara  pribadi bertindak  secara  bertanggung  jawab  di dalam  masyarakat,  misalnya,  memungut sampah, memberikan darah, melakukan daur ulang, dan mematuhi hukum. Program yang berusaha  untuk  mengembangkan  warga yang  bertanggung  jawab  secara  pribadi berusaha  untuk  membangun  karakter  dan tanggung jawab pribadi dengan menekankan kejujuran,  integritas,  disiplin  diri,  dan  kerja keras.
Warga  negara  partisipatif  yaitu  warga negara  yang  secara  aktif  berpartisipasi dalam  urusan  sipil  dan  kehidupan  sosial masyarakat  di  tingkat  lokal,  negara  bagian, atau  tingkat  nasional.  Program  pendidikan yang dirancang untuk mendukung pengembangan  warga  partisipatif  berfokus pada mengajar siswa bagaimana pemerintah dan  organisasi  berbasis  masyarakat  bekerja dan  melatih  mereka  untuk  merencanakan dan  berpartisipasi  dalam  upaya  terorganisir untuk  merawat  orang  yang  membutuhkan, misalnya untuk memandu kebijakan sekolah.  Warga  negara  yang  demokratis yang  efektif  membutuhkan  kesempatan untuk menganalisis dan memahami interaksi kekuatan-kekuatan  sosial,  ekonomi,  dan politik.
Tinjauan Urgensi Warga Negara Demokratis pada Abad ke 21 Karsten (1998:94)
menyatakan terdapat  karakteristik  dari  warga  negara pada  abad  ke-21  yaitu:  (1)  kemampuan mengenal  dan  mendekati  masalah  sebagai warga  masyarakat  global,  (2)  kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3)
kemampuan  untuk  memahami,  menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya,  (4)  kemampuan  berpikir  kritis  dan sistematis,  (5)  memiliki  kepekaan  terhadap dan  mempertahankan  hak  asasi  manusia (seperti  hak  kaum  wanita,  minoritas  etnis, dan  sebagainya,  (6)  kemampuan  mengubah gaya  hidup  dan  pola  makanan  pokok  yang sudah  biasa  guna  melindungi  lingkungan, (7)  kemampuan  menyelesaikan  konflik dengan  cara  damai  tanpa  kekerasan,  (8) kemauan  dan  kemampuan  berpartisipasi dalam  kehidupan  politik  pada  tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.  Dari  uraian  karakteristik warga negara di abad 21 maka setiap warga negara  demokratis  penting  untuk  dimiliki oleh  setiap  warga  negara  di  setiap  negara untuk dapat berkontribusi terhadap permasalahn di abad 21.
Permasalahan  pada  abad  ke-21  begitu kompleks,  namun  kajian  makalah  ini  akan berfokus  pada  permasalahan  pelanggaran HAM,  teorisme,  energi,  lingkungan  hidup dan  pemanasan  global,  serta  korupsi. Adapun  penjelasan  dari  hal  tersebut  akan diuraikan di bawah ini:

## Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia,  sesuai dengan  kodratnya.  UU  No.  39  Tahun  1999 menyatakan  HAM  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  YME  dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia.
Konsep  HAM  sesungguhnya  bersifat universal karena bertitik tolak dari manusia. Namun  dalam  kenyataan  empirik  HAM ternyata  selalu  dalam  konteks  sosial.  Hal tersebut  terbukti  dengan  lahirnya  piagam regional seperti HAM untuk Asia Tenggara, Amerika  Latin  dan  Afrika  dan  di  negara- negara  Islam.  Berkembangnya  HAM  dalam konteks  sosial  dapat  dimengerti  karena
untuk  melaksanakan  HAM  memerlukan kondisi ekonomi, politik, dan sosial-kultural yang  kondusif.  Bagi  negara-negara  yang sedang berkembang pada umumnya kondisinya belum kondusif untuk melaksanakan HAM universal karena masih dihadapkan masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik (Cholisin, 2002:54).
Terdapat  beberapa  jenis  hak  asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan  beberapa  jens  hak  asasi manusia  yaitu:  hak  untuk  hidup,  hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan  diri,  hak  memperoleh keadilan,  hak  atas  kebebasan  pribadi,  hak atas  rasa  aman,  hak  atas  kesejahteraan,  hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak  yang  melekat  pada  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia.  Oleh  sebab itu,  untuk  menjaga  agar  setiap  orang menghormati  HAM  orang  lain,  maka  perlu adanya  perlindungan  dan  penegakan  HAM di setiap negara. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran  HAM  adalah  setiap  perbuatan seseorang  atau  kelompok  orang  termasuk aparat  negara  baik  sengaja  maupun  tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,  atau  mencabut  hak  asasi manusia  seseorang  atau  kelompok  orang yang  dijamin  oleh  undang-undang.  Untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan  HAM  setiap  negara  membentuk lembaga  dan  dasar  hukum  pengaturan HAM. Seperti di Indonesia, untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan HAM, maka  dalam  BAB  VII  Pasal  75  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS  HAM,  dan  BAB  IX  Pasal  104
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
tentang  pengadilan  HAM,  serta  peran  serta masyarakat  seperti  dikemukakan  dalam BAB XIII Pasal 100-103.
Pelanggaran  HAM  di  setiap  negara apabila  dicerminati  secara  seksama  ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks. Faktor-faktor  tersebut  yaitu:  (1)  masih belum  adanya  kesepahaman  pada  tataran konsep  mengenai  hak  asasi  manusia  antara paham  yang  memandang  HAM  bersifat universal  (universalisme)  dan  paham  yang memandang  setiap  bangsa  memiliki  paham HAM  tersendiri  yang  berbeda  dengan bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya;  (2)  adanya  pandangan bahwa  HAM  bersifat  individualistik  yang akan  mengancam  kepentingan  umum;  (3) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan);  dan  (4)  pemahaman  yang belum  merata  tentang  HAM,  baik  di kalangan sipil maupun militer.
Untuk mencegah banyaknya pelanggaran  HAM  di  Indonesia  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  yaitu: (1)  mengutuk,  misalnya  dalam  bentuk tulisan  yang  dipublikasikan  lewat  majalah sekolah,  surat  kabar,  dan  dikirimi  ke lembaga  pemerintah  atau  pihak-pihak  yang terkait  dengan  pelanggaran  HAM,  (2) mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk  menindak  secara  tegas  pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan.
HAM  dan  atau  mendukung  upaya penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan HAM  internasional  apabila  peradilan  HAM yang  dilakukan  suatu  negara  mengalami jalan buntu; (3) mendukung dan berpartisipasi  dalam  setiap  upaya  yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan  bantuan  kemanusiaan;  dan  (4) mendukung  upaya  terwujudnya  jaminan restitusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi  bagi para korban.
Penegakan  HAM  di  setiap  negara masih  menemui  berbagai  hambatan  dan tantangan.  Adanya  hambatan  tersebut  dapat
dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran  HAM,  terutama  pelanggaran HAM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah seperti  pelanggaran  hukum  oleh  aparat, penculikan  dan  penyiksaan,  penyadapan telepon,  dan  lain-lain  ataupun  pelanggaran HAM  yang  berupa  demonstrasi  illegal, terorisme, subversi, dan sebagainya.

## Terorisme
UU  No.  15  Tahun  2003  menyatakan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hardiman (Bahtiar Marpaung, 2007:122) menyatakan tujuan-tujuan terorisme  adalah:  (1)  mempublikasi  suatu alasan  lewat  aksi  kekejaman,  karena  hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan  massif  dimungkinkan;  (2)  aksi  balas dendam  terhadap  rekan  atau  anggota kelompok;  (3)  katalisator  bagi  militerisasi atau mobilisasi massa; (4) menebar kebencian  dan  konflik  interkomunal;  (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6) menciptakan iklim panik massa, menghacurkan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah dan polisi.
Paul  Wilkisin  (Ema  Hajaryah  Nur, 2015:19)  menyatakan  tindakan  terorisme memiliki  karakteristik  tertentu,  yaitu  :  (1) merupakan  intimidasi  yang  memaksa,  (2) pembunuhan  dan  penghancuran  secara sistematis  sebagai  sarana  untuk  tujuan tertentu,  korban  bukan  tujuan  melalaikan sarana  untuk  menciptakan  ketakutan  bagi banyak  orang,  (3)  target  teror  dipilih, bekerja  secara  rahasia  namun  tujuannya adalah  publisitas,  pesan  dari  teror  cukup jelas,  dan  pelaku  teror  dimotivasi  oleh idiologi yang keras.
Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan  atau  menyebabkan  korban. Terlebih kejahatan terorisme yang merupakan  momok  bagi  setiap  negara. Sebagai pihak yang terkena imbas terorisme, para korban belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang harus diterima.
Menyikapi  perkembangan  terorisme yang terjadi di sejumlah negara, maka setiap negara mempunyai cara untuk memberantas tindak korupsi. Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian  tindakan  yang  represif  dan perlakuan  fisik.  Dewasa  ini,  Pemberantasan tindak  pidana  terorisme  memerlukan  upaya lainnya yang kreatif yang lebih humanis dari seluruh  elemen  bangsa  (Endra  Wijaya, 2010:109).
Energi, Lingkungan Hidup, dan Pemanasan Global
Bagi manusia lingkungan hidup meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya  serta  suasana  yang  terbentuk karena  terjadinya  interaksi  diantara  elemen- elemen lingkungan tersebut. Muhi (Damayanti  &  Destina  Pentiana,  2013:  3) menyatakan  pada  dasarnya  global  warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya  efek  rumah  kaca  (greenhouse effect)  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana  (CH4),  dinitrooksida  (N2O)  dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Peningkatan peradaban  umat  manusia  telah  mendorong meningkatnya  penggunaan  energi  dengan laju  yang  sangat  dahsyat  (Mukhlis  Akhadi, 2009:5). Hal ini berdampak pada meningkatnya  laju  eksploitasi  sumber  daya alam.
Pada hakikatnya permasalahan lingkungan  akan  muncul  ketika  eksploitasi sumber  daya  alam  mengabaikan  prinsip- prinsip  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan yang berkelanjutan.
Permasalahan  lingkungan  saat  ini  telah menjadi  isu  global  dan  menjadi  perhatian para  peneliti  maupun  para  pengambil keputusan (Djauri Noor, 2006:1).
Pemanfaatan  sumber-sumber  energi tidak  terlepas  dari  dampaknya  terhadap lingkungan  dan  berkaitan  erat  dengan
terjadinya  pemanasan  global.  Dalam  proses produksi  energi  primer  seperti  yang  terjadi di ladang-ladang minyak dan gas bumi serta tambang-tambang batubara selalu menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan. Pengeboran, penggalian, pengerukan, penimbunan selalu diikuti dengan pelepasan-pelepasan  sisa-sisa  penambangan dalam  bentuk  limbah,  baik  padat,  cair maupun gas (Mukhlis Akhadi, 2009:56).
Masalah  lingkungan  hidup  memang begitu  rumit  karena  selain  merupakan masalah  teknis  juga  berkaitan  dengan masalah ekonomi, politik, serta pertimbangan  sosial.  Proses  industrialisasi disamping  mempercepat  proses  persediaan berbagai  macam  kebutuhan  manusia,  juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Masalah lingkungan  sebenarnya  bukan  merupakan masalah baru (Mukhlis
Akhadi, 2009:59).Semakin tahun permasalahan lingkungan  semakin  parah.  Hal  tersebut disebabkan salah satunya yaitu pengeksploitasian  sumber  daya  alam  yang tidak  wajar  serta  tidak  memperhatikan AMDAL  (analisis  dampak  lingkungan) untuk  proses  pembuangan  limbah  dan berdampak  pada  pemanasan  global.  Faktor terpenting  dalam  permasalahan  lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertambahan  penduduk  yang  berlangsung sangat  cepat  sehingga  memicu  peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.  Dengan  meningkatnya  kebutuhan tersebut  pada  gilirannya  akan  memicu peningkatan  jumlah  limbah,  baik  domestik maupun  industri  yang  dilepaskan  ke lingkungan.
Masalah  energi  mempunyai  cukup banyak  kaitan  dengan  masalah  lingkungan, meskipun  tidak  semua  masalah  lingkungan timbul  dari  konsumsi  energi.  Semua  bentuk produksi  dan  konsumsi  energi  berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  memberikan  dampak  negatif
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
terhadap kesehatan manusia (Mukhlis Akhadi, 2009:59-60).

## Korupsi
Masdar  F.  Mas’udi,  dkk  (2006:  55) menyatakan  secara  harfiah  korupsi  berarti kejahatan,  kebusukan,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  kebejatan  dan  ketidakjujuran, penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok, dan  sebagainya.  Tindakan  korupsi  memiliki ciri-ciri yaitu: suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan  (dari  masyarakat),  penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta/masyarakat  umum,  dengan  sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan  khusus,  dilakukan  dengan rahasia,  kecuali  dalam  keadaan  dimana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya sudah tahu sama tahu, melibatkan lebih dari satu  orang/pihak,  ada  kewajiban  dan keuntungan  bersama,  dalam  bentuk  uang atau  lainnya,  terpusatnya  usaha  untuk menutupi  perbuatan  korup  dalam  bentuk pengesahan hukum,  dan  menujukkan fungsi ganda  yang  kontradiktif  pada  mereka  yang melakukan  korupsi  (Masdar  F.  Mas’udi, dkk, 2006: 236).

## Tinjauan Warga Negara Demokratis
Warga  mengandung  arti  peserta  atau anggota  dari  suatu  organisasi  perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah  warga  negara  merupakan  terjemahan kata  bahasa  Inggris  citizen  (Winarno, 2013:32). Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  (UU  No.  12 Tahun 2006).
Westheimer & Kahne (2004: 239-240) mengungkapkan  terdapat  tiga  bentuk  warga negara  yang  baik  atau  demokratis  yaitu warga  negara  yang  bertanggung  jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi. Mereka menyoroti  perbedaan  penting  dalam  cara- cara  yang  pendidik  memahami  tujuan pendidikan  yang  demokratis.  Warga  negara yang  bertanggung  jawab  secara  pribadi
bertindak  secara  bertanggung  jawab  di dalam  masyarakat,  misalnya,  memungut sampah, memberikan darah, melakukan daur ulang, dan mematuhi hukum. Program yang berusaha  untuk  mengembangkan  warga yang  bertanggung  jawab  secara  pribadi berusaha  untuk  membangun  karakter  dan tanggung jawab pribadi dengan menekankan kejujuran,  integritas,  disiplin  diri,  dan  kerja keras.
Warga  negara  partisipatif  yaitu  warga negara  yang  secara  aktif  berpartisipasi dalam  urusan  sipil  dan  kehidupan  sosial masyarakat  di  tingkat  lokal,  negara  bagian, atau  tingkat  nasional.  Program  pendidikan yang dirancang untuk mendukung pengembangan  warga  partisipatif  berfokus pada mengajar siswa bagaimana pemerintah dan  organisasi  berbasis  masyarakat  bekerja dan  melatih  mereka  untuk  merencanakan dan  berpartisipasi  dalam  upaya  terorganisir untuk  merawat  orang  yang  membutuhkan, misalnya untuk memandu kebijakan sekolah.  Warga  negara  yang  demokratis yang  efektif  membutuhkan  kesempatan untuk menganalisis dan memahami interaksi kekuatan-kekuatan  sosial,  ekonomi,  dan politik.
Tinjauan Urgensi
Warga Negara Demokratis pada Abad ke 21
Karsten  (1998:94)  menyatakan  terdapat karakteristik  dari  warga  negara  pada  abad ke-21  yaitu:  (1)  kemampuan  mengenal  dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global,
(2) kemampuan
bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3) kemampuan  untuk  memahami,  menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya,  (4)  kemampuan  berpikir  kritis  dan sistematis,  (5)  memiliki  kepekaan  terhadap dan  mempertahankan  hak  asasi  manusia (seperti  hak  kaum  wanita,  minoritas  etnis, dan  sebagainya,  (6)  kemampuan  mengubah gaya  hidup  dan  pola  makanan  pokok  yang
sudah  biasa  guna  melindungi  lingkungan, (7)  kemampuan  menyelesaikan  konflik dengan  cara  damai  tanpa  kekerasan,  (8) kemauan  dan  kemampuan  berpartisipasi dalam  kehidupan  politik  pada  tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.  Dari  uraian  karakteristik warga negara di abad 21 maka setiap warga negara  demokratis  penting  untuk  dimiliki oleh  setiap  warga  negara  di  setiap  negara untuk dapat berkontribusi terhadap permasalahn di abad 21.
Simpulan
Warga  negara  demokratis  merupakan warga  negara  yang  kritis  terhadap  isu-isu kebijakan negaranya. Warga negara demokratis terbentuk bukan dari pemerintahan  yang  demokratis,  namun sistem  pemerintahan  yang  demokrasi  dapat terbentuk  dari  warga  negara  demokratis. Sehingga  warga  negara  demokratis  sangat diperlukan  di  setiap  negara,  karena  warga negara demokratis dapat membangun negaranya  ke  arah  yang  lebih  baik  bukan justru  akan  merusak  negaranya  ataupun menghancurkan  negaranya.  Warga  negara demokratis dapat mewujudkan dan mencapai  cita-cita  dari  negaranya  yang diwujudkan
dalam penanganan permasalahan pada abad ke-21.
Permasalahan  hak  asasi  manusia merupakan  permasahan  yang  krusial  yang dihadapi oleh setiap negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan  secara  tegas,  tidak  diskriminatif, dan konsisten. Srijanti, dkk (2008:131- 132) menyatakan kegiatan-kegiatan pokok HAM  agar  dapat  mengatasi  permasalahan yang menyangkut HAM, yaitu: (1) peningkatan  efektivitas  dan  penguatan lembaga/institusi  hukum  maupun  lembaga yang  fungsi  dan  tugasnya  menegakkan  hak asasi  manusia,  (2)  pembaharuan  materi hukum  yang  berkait  dengan  pencegahan kasus  hak  asasi  manusia,  (3)  peningkatan penegakan  hukum  terhadap  pencegahan kasus hak asasi manusia, dan (4) peningkatan pengawasan terhadap lau lintas
orang  yang  melakukan  perjalanan  baik  ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
Berkaitan  dengan  teror  bom  yang hampir  dijumpai  di  setiap  negara,  hampir semua  negara  memberikan  perhatian  dan dukungan konkrit terhadap upaya pemberantasan terorisme. Fakta menemukan bahwa  teroris  lokal  telah  mempunyai hubungan  yang  erat  dengan  jaringan  teroris global.  Timbul  kesadaran  dan  keyakinan kita  bahwa  perang  melawan  terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk  itu,  perlu  ditetapkan  suatu  strategi nasional  dalam  rangka  perang  melawan terorisme. Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi  teroris yang mengancam kehidupan  bangsa,  warga  negara  dan kepentingan  nasional  serta  menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme.
Masalah  korupsi  merupakan  masalah yang  sulit  pemberantasannya.  Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan  korupsi  telah  dilahirkan tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam memberantas  korupsi  sampai  ke  akar- akarnya.  Pemberantasan  korupsi  tidak  akan dapat  diatasi  oleh  para  penegak  hukum tetapi  harus  didukung  oleh  berbagai  pihak yaitu  mulai  dari  penegak  hukum  dan  yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang terjadi. Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara  dan  komponen  masyarakat  yang menggunakan keuangan negara. Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah (La Sina, 2008:44-45).
Kegiatan  industri  di  berbagai  negara yang  meningkat,adanya  peningkatan  daerah urban  turut  berpengaruh  terhadap  sumber daya  alam  di  daerah  tersebut.  Penggalian sumber  daya  alam  yang  berupa  energi
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
apabila  tidak  memperhatikan  AMDAL (analisis  dampak  lingkungan)  maka  akan turut  serta  memperparah  permasalahan lingkungan. Dengan semakin banyak limbah-limbah  yang  dibuang  oleh  pabrik dan  rumah  tangga  menjadi  semakin  parah permasalahan lingkungan yang dialami oleh setiap  negara.  Terlebih  dengan  adanya rumah-rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan  global.  Diperkirakan  semakin tahun  jumlah  limbah  yang  dihasilkan  yang menyangkut permasalahan energi, lingkungan  hidup,  dan  pemanasan  global semakin parah. Setiap negara harus memiliki  dorongan  dari  ranah  domestik yang  besar  untuk  segera  melakukan  usaha- usaha  yang  konkrit  dalam  mengatasi masalah-masalah  energi,  lingkungan  hidup, dan pemanasan global dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat  mendukung untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut. Dari  pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  warga  negara  demokratis  sangat diperlukan oleh setiap negara untuk menangani  atau  mengatasi  permasalahan pada  abad  ke-21.  Permasalahan  pada  abad ke-21  begitu  kompleks.  Maka  untuk mengatasi  permasalahan  pada  abad  ke-21 disamping  warga  negara  harus  memiliki sikap  demokratis,  pemerintah  juga  harus berupaya mendukung mengatasi permasalahan  pada  abad  ke-21  dengan membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dapat digunakan  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut

## Saran
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka dapat diberikan saran sebagai berikut.
Setiap  warga  negara  di  suatu  negara hendaknya  memiliki  sikap  demokratis dimana  hal  tersebut  sangat  berguna  untuk kemajuan suatu bangsa. Pemerintah hendaknya  membuat  kebijakan-kebijakan yang  dapat  mendukung  upaya  penyelesaian bahkan
pemberantasan berbagai permasalahan pada abad ke-21.
Daftar Puststaka
Bahtiar  Marpaung.  2007.  Aspek  hukum pemberantasan terorisme di Indonesia.  Jurnal  Equality.  2,  120- 130.
Cholisin. 2002. Diktat kuliah Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Laboratorium PPKn.
Cogan,  JJ.  1998.  Citizenship  education  for the  21st  century:  setting  the context.  Dalam  J.J.  Cogan  &  R. Derricot  (Ed.).  Citizenship  for  the 21st  century: an  international perspective  on  education  (hlm.  1- 20). London: Kogan Page Limited. Damayanti & Destia Pentiana. 2013. Global warming dalam perspektif environmental management
accounting  (EMA).  Jurnal  Ilmiah ESAI. 1, 1-14.
Djauhari  Noor.  2006.  Geologi  lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ema Hajaryah Nur. 2015. Penanganan kasus
terorisme  di  Indonesia  tahun  2002
2006. eJournal
Hubungan Internasional. 1, 17-26. Endra  Wijaya.  2010.  Peranan  putusan pengadilan dalam program
deradikalisasi terorisme di
Indonesia.  Jurnal  Yudisial.  2,  109- 121.
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/07 /090725796/kualitas-air-limbah freeport-masuk-ketegori-merah diakses  tanggal  2  januari  2016 pukul 08.00 WIB.
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/27 /09102341/Survei.Terorisme.Intern a- sional.Kejahatan.Paling.Disorot.Me dia.Online.Sepanjang.2015  diakses tangal  31  Desember  2015  pukul 6.00 WIB.
http://news.liputan6.com/read/2345873/11- kawasan-berbahaya-akibat-asap 78933-warga-riau-jadi-korban diakses  tanggal  2  Januari  2016 pukul 7.24 WIB.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 125-139 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Karsten, S., et al. 1998. Challeges facing the 21st century citizen: view of policy makers.  Dalam  John  J.  &  Ray Derricott.  (Ed).  1998.Citizenship education  for  the  21st  century:  an internasional perspective on education  (hlm.  93-114).  London: Kogan Page Limited.
Kemendiknas.  2011.  Panduan  pelaksanaan
Pendidikan Karakter. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pusat  Kurikulum  dan  Perbukuan.
Jakarta.
La  Sina.  2008.  Dampak  dan  upaya pemberantasan  serta  pengawasan korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia. 1, 39-51.
Lexy  J.  Moleong.  2006.  Metodologi  penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
M.  Nazir.  1998.  Metode  penelitian.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Masdar F. Mas’udi, dkk. 2006. Korupsi, hukum dan moralitas agama.
Mukhlis Akhadi. 2009. Ekologi energi mengenali  dampak  lingkungan  dalam
pemanfaatan  sumber-sumber  energi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nurdjana.  2005.  Korupsi  dalam  praktik  bisnis.
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama. PUSHAM UII.
Rhona  K.M.  Smith,  dkk.2005.  Hukum  Hak Asasi Manusia. Yogyakarta:
Srijanti,  dkk.  2008.  Etika  Berwarganegara.
Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2007. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  Perguruan Tinggi. UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
UU RI  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak asasi manusia. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Westheimer, John & Kahne, Joseph. 2004. What kind  of  Citizen?  the  politics  of educating  for  democracy.  American Education  Research  Journal.  2,  237- 269.
Winarno.  2013.  Paradigma  baru  Pendidikan Kewarganegaraan  :  panduan  kuliah Yogyakarta: Gama Media.