## Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata

## Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfika Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar febriantib0122@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mngenai  hibah  yang  ditarik  kembali  perspektif  hukum  islam  dan KUHPerdata  (studi  kasus  di  kecamatan  somba  opu  kabupaten  gowa).  Jenis  penelitian  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  dua sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  metode  pengumpulan  data  peneliti melakukan  obsevasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Prosedur  pelaksanaan  penelitian  yaitu  tahap identifikasi  dan  tahap  pengolahan  data.  Analisis  data  yang  digunakan  dengan  langkah-langkah redukasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari peneltian ini menunjukan adanya dua pandangan dari pandangan hukum islam terkait hibah yang ditarik kembali Penarikan hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 212 secara mutlak tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya sedangkan dari pandangan KUHPerdata terkait hibah yang ditarik  kembali  membolehkan  dilakukannya  penarikan  hibah  yang  sudah  di  berikan  dengan  syarat terpenuhinya salah satu dari kategori yang telah disebutkan dalam bab pembahasan.
Kata kunci : Hibah; di tarik Kembali; Hukum Islam; KUHPerdata

## Abtract
This study discusses the withdrawn grant from the perspective of Islamic law and the Civil Code (a case study in Somba Opu sub-district, Gowa district). The type of research used by the author in this study is a type of qualitative research using two data sources, namely primary data and secondary data.  In  the  method  of  data  collection,  researchers  conducted  observations,  interviews  and documentation.  The  research  implementation  procedure  is  the  identification  stage  and  the  data processing  stage.  Analysis  of  the  data  used  with  data  reduction  steps,  data  presentation,  and  data verification. The results of this study indicate that there are two views from the Islamic legal point of view regarding withdrawn grants. the withdrawal of grants that have been given provided that one of the categories mentioned in the discussion chapter is fulfilled.
Keyword: Grants withdrawn from the perspective of Islamic law and the Civil Code

## Pendahuluan
Tidak  semua  individu  memiliki  kehidupan  yang  setara,  khususnya  dalam  persoalan finansial  atau  masalah  ekonomi.  Individu  harus  mampu  memahami  kondisi  kehidupan  sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar. 1 Kehidupan masing-masing individu itu berbeda, ada yang kemampuan  finansialnya  tinggi,  cukup  dan  bahkan  ada  yang  kemampuan  finansialnya  rendah. Oleh sebab itu untuk menutupi kesenjangan finansial, masyarakat atau individu yang memiliki kemampuan cukup kadang memberikan hadiah berupa harta bendanya kepada masyarakat yang memiliki kemampuan rendah. 2
Memberikan  harta  benda  kepada  orang  lain  sebagai  hadiah  merupakan  salah  satu tindakan  hukum  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata  dan  perdata  Islam  sebagai  Hibah  atau
1 Muhammad Fauzi dan Abdi Wijaya, “ Perusakan Hutan di Kabupaten Takalar Perspektif Sya r’iyyah”, Siyasatuna Vol 2 No 1 (Januari 2020), h.160, https://scholar.google.co.id/ , (Diakses 04 Februari 2021).
2 Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
pemberia  cuma-cuma  sebagai  hadiah. 3 Beberapa  orang  menghibahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  digunakan  sebagai  mana  mestinya  dan  banyak  juga  sebagaian  masyarakat menghibahkan harta benda miliknya kepada saudaranya sendiri misalnya. 4
Objek hibah dalam kenyataannya sering menjadi objek sengketa dikarenakan ahli waris dari  si  pemberi  hibah  menganggap  bahwa  objek  yang  dihadiahkan  oleh  pewaris  merupakan haknya  sebagai  ahli  waris  sehingga  objek  yang  dianggap  telah  dihibahkan  itu  harus  menjadi sengketa dikarenakan ahli waris dari sipemberi hibah mengklaim objek tersebut sebagai haknya. Oleh kerena itu tidak jarang objek hibah ditarik oleh si ahli waris dan bahkan  menetapkan harga sewa selama objek itu berada dibawah penguasaan si penerima hibah, padahal dalam atrunnya Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali dengan ketentuan tertentu.
Hibah  menjadi  salah  satu  penyebab  perpindahan  hak  milik  seseorang  dalam  hukum Islam.  karena  dengan  menghibahkan  suatu  benda  berarti  keluarlah  sesuatu  dari  wahib  (  yang menghibahkan)  kemdian  berpindah  ke  dalam  mawhub  (yang  menerima  Hibah).  Karena  dalam Islam di anjurakan sesama manusia untuk saling memberi.
Adapun masalah yang sering di timbulkan akibat hibah yaitu kurangnya akta hibah yang dimiIiki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang kemudian memunculkan sengketa antara keluarganya  si  pemberi  hibahnya  dan  penerima  hibahnya.  Penghibahan  seharusnya  memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini akta hibah. Jika di lihat dari masa dulu pemberian tanah hibah  masih  kurang  sekali  yang  membuat  akta  hibah  di  karenakannya  adanya  sikap  saling percaya  dan  mengutamakan  prinsip-prinsip  kekeluargaan.  Namun,  di  masa  sekarang  lagi  yang membuat  masyarakat  tidak  membuat  akta  hibahnya  karena  kebanyakan  dari  masyarakatnya memandang bahwa membuat akta hibah itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan dana yang  besar,  dan  repot  dalam  pengurusannya.  Sehingga,  dapat  memicu  terjadinya  konflik mengenai barang hibahnya.

## Pembahasan Pengertian Hibah dalam Hukum Islam dan KUHPerdata
Secara istilah hibah dapat diartikan sebagai kepemilikan sesuatu yang dilakukan melalui transaksi akad yang sewaktu si pemberi hibah masih hidup dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Hibah dilakukan dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah memiliki kecakapan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Seperti hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya. 5
PasaI 1666 KUHPer juga mengatur tentang pengertian Hibah, bahwa “Hibah iaIah suatu perjanjian dengan mana si pengibahnya di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat  di  tariknya  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluanya  si  penerima  Hibah yang menerimanya Hibah di antaranya orang-orang yang masih hidup”. 6
Pemberian  hibah  dapat  dilakukan  secara  lisan  dan  tertulis,  harta  yang  termasuk  dalam benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis.
3 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242.
4 Muammar Bakry et al., “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?,” in Procedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc) (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2013), h. 466 6 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubkis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. II;  Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.113.
Apabila  ditemukan  bukti-bukti  yang  menjadi  bukti  terjadinya  peralihan  hak  miliknya,  maka pemberiannya dapat dinyatakan secara tertulis. Hal ini telah dinyatakan dalam hukum islam.
Pemberian dapat dikatakan pemberian hibah apabila hibah dapat mengikat satu smaa lain apabila telah terjadi ijab dan kabul. Jika ijab dan kabulnya telah dipenuhi maka penghibah tidak dapat menarik kembali barang yang telah dihibahkan. Hal ini diungkapakan oleh pendapat imam Malik.
Abd al-Rahman aI-jaziri daIam kitab al-fikih ‘ala al-mazahib al-arba’ah, yamg di mana menghimpun empat definisi hibah dari pandangan empat mazhab, yaitu:
1. Pandangan  imam  hanafi 7 Hibah  ialah  memberikan  harta  benda  tanpa  menjanjikannya imbalan apapun
2. Pandangan  imam  maliki  definisi  hibah  menurut  pandangannya  hampimanar  memiliki kesamaan  yang  di  kemukakan  oleh  imam  hanafi  dimana  memberikan  sesuatu  kepada orang lain tanpa imbalan yang dimana dapat disebut juga biasa di sebut hadiah.
3. Pandangan  imam  Syafi’i  yang  secara  singkat  memberikan  pandangannya  mengenai pengertian umum ialah memberikan sesuatu miliknya secara sadar sewaktu hidupnya.
4. Pandangan  imam  hambali  yang  memberikan  definisi  lebih  rinci  bahwa  hibah  ialah pemilikan  harta  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  mengakibatkan  orang  yang  di berinya  boleh  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  hartanya  itu,  baik  harta  itu  tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh di serahkan yang penyerahannya di lakukan ketika pemberinya masih hidup, tanpa mengharapkan imbalannya. 5
Pemberian  suatu  benda  secara  suka  rela  tanpa  mengaharapkan  imbalan  apapun  dari seseorang  yang  diberikannya  yang  dimana  pemberinya  dalam  keadaan  hidup  dan  secara  suka rela. Hal ini sesuai yang tertera dalam kompilasi hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g).
Penulis  dapat  menyimpulkan  dari  beberapa  definisi  diatas  dimana  hibah  ialah  pemberian barang  kepada  seseorang  dimana  pemberian  tersebut  dianggap  sah  apabila  akad  atau perjanjiannya  telah  dipenuhi  yang  menyatakan  perpindahan  hak  miliknya  seseorang  kepada orang  lain  diwaktu  ia  masih  hidup  tanpa  mengarapkan  imbalan  apapun.  Hibah  juga  dapat dijadikan salah satu bentuk tolong menolong antara sesame manusia yang sangat bernilai positif.

## Dasar Hukum Hibah dalam Hukum Islam dan KUHPerdata
Walaupun Hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang di rumuskan dalam pasal 1666  KUHPerdata  yang  menyatakan  tidak  dapat  di  tarik  kembali,  melainkan  atas  persetujuan penerima  Hibah.  Akan  tetapi  jika  dilihat  dan  menjadikannya  sebagai  dasar  dari  Hibah  sesuai pasal dalam KUHPer yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 1688 KUHPer “jika penerima tidak memenuhi syarat, penerima boleh menarik atau menghapus hadiah”.
2. Pasal  913  KUHPer  “Jika  terbukti  penerima  hibah  telah  melakukan  tinfak  pidana  yang bertujuan menghilangkan nyawa pemberi, jika pada suatu saat penerima jatuh miskin, dan menolak memberikan dukungan kepada pemberi, maka hibah bisa dicabut atau pailit.”
3. Pasal  1689  KUHPer  “penerima  dapat  menarik  hibah  mereka  dari  barang-barang sumbangan, dan dapat di bebaskan dari semua beban dan hipotek, serta pendapatan yang yang terima oleh penerima hibah.”
7 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
5 Abd Al-Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah , Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), h. 208- 209.
4. Pasal 1690 KUHPer “menetapkan bahwa barang  yang pada dasarnya telah diberikan suatu benda dapat disimpan ditangan penerima benda tersebut jika telah didaftarkan sebelumnya. Jika penuntutan dilakukan oleh pemberi hibah, dan gugatan telah di ajukan hibah dianggap tidak sah”. 6
Adapun  didalam  hukum  Islam    itu  sendiri,  adapun    dasar  hukumnya  dari  hibah  ialah sebagai berikut:
a. Q.S. Al-Baqarah/2:  261
ﻣَﺜَ ﻞُ ا ﻟﱠﺬِ ﻳْﻦَ ﻳـُﻨْﻔِ ﻘُﻮْ نَ اَﻣْﻮَا ﳍَُﻢْ ﰲِْ ﺳَﺒِﻴْ ﻞِ ا;ِّٰ ﻛَ ﻤَﺜَ ﻞِ ﺣَﺒﱠ ﺔٍ ا َﻧْ ۢ ﺒـَﺘَ ﺖْ ﺳَﺒْ ﻊَ ﺳَﻨَ ﺎﺑِ ﻞَ ﰲِْ ﻛُ ﻞِّ ﺳُﻨْ ۢ ﺒـُﻠَﺔٍ ﻣِّﺎ ﺋَﺔُ ﺣَﺒﱠ ﺔٍ ۗ وَا ;ُّٰ ﻳُﻀٰ ﻌِ ﻒُ ﻟِ ﻤَﻦْ ﻳﱠ ﺸَﺎ ۤءُ ۗوَا ;ُّٰ وَاﺳِ ﻊٌ ﻋَﻠِﻴْ ﻢٌ
Terjemahnya:
“Perumpamaan  (nafkah  yang  di  keIuarkan  oleh)  orang-orang  yang  menafkahkan hanrtanya  di  jalan  AIIah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan tujuh  buIir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji,  Allah  melipat  gandakannya (ganjarannya) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas (karunia-Nya) Iagi maha mengetahui”
b. Q.S. Al-Imran/3:  92
ﻋَﻠِﻴْ ﻢ ﻟَﻦْ ﺗـَﻨَﺎﻟ ُﻮا اﻟْ ﱪِﱠ ﺣَ ﱴّٰ ﺗـُﻨْﻔِ ﻘُﻮْا ﳑِﱠ ﺎ ﲢُِﺒـﱡ ﻮْنَ ۗوَﻣَ ﺎ ﺗـُ ﻨْﻔِﻘُ ﻮْا ﻣِ ﻦْ ﺷَ ﻲْءٍ ﻓَﺎِ نﱠ ا;َّٰ ﺑِ ﻪ
Terjemahnya:
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikannya  (yang  sempurna),  sebeIum kamu  menafkahkan  sebahagian  harta  yang  kamu  cintai,  dan  apa  saja  yang  kamu nafkahkan maka seseungguhnya Allah mengetahuinya”

## 1. Syarat dan Rukun Hibah
Para  ulama  sepakat  mengatakan  bahwa  hibah  mempunyai  rukun  dan  syarat  yang  harus dipenuhi,  sehingga  hibah  itu  dianggap  sah  dan  berlaku  hukumnya.  Menurut  Ibnu  Rusyd  rukun hibah ada tiga:
a. orang yang menghibahkan ( al-wahib ) b. orang yang menerima hibah ( al-mauhub lah )
c. pemberiannya ( al-hibah ).
Hal senada dikemukan Abd al-Rahmân al-Jazirî bahwa rukun hibah ada tiga macam:
a. ‘ Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah b. mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta
c. shighat atau ijab dan qabul.
Ulama  Hanafiyah  mengatakan  bahwa  rukun  hibah  itu  adalah  adanya  ijab  (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu
a. orang yang menghibahkan,
b. harta yang dihibahkan,
c. lafaz hibah dan orang yang menerima hibah. 7

## 2. Macam-macam Hibah
Seperti yang di jelaskan sebelumya bahwa hibah ialah pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma sewaktu dia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Begitu pula dengan
6 Wahyu  Azikin, Hibah  dan  Wasiat  Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata  (BW)  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Meraja.Journal), h. 81-82.
7 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244
macam-macam  Hibah  yang  terbagi  menjadi  berbagai  macam.    adapun  macam-macam  Hibah yaitu:
1. Hibah Mu’abbad
Istilah  mu’abbad  mengacu  pada  kepemilikan  hibah  yang  diterima  oleh  penerima.  Kata mu’abbad  sendiri  diartikan  sebagai  abadi  atau  yang  abadi.  Hibah  dalam  kategori  ini  tidak bersyarat.  Barang-barang  itu  sepenuhnya  milik  mauhub.  Dengan  cara  ini  dia  dapat  mengambil tindakan hukum terhadap barang-barang tersebut tanpa batas waktu.

## 2. Hibah Mua’aqqat
Jenis hibah ini ialah hibah terbatas, kerena pemberi hibah memiliki syara-syarat tertentu terkait dengan ritme atau waktu properti. Hibah biasanya muncul dalam bentuk pendapatan. Oleh karena itu, kepemilikannya tindakan hukum. Adapun dua jenis hibah bersyarat, ialah:
a. Umra
Umrah ialah salah satu jenis hibah, jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain selama  dia  masih  hidup,  dan  penerima  hibah  meninggal  dunaia,  barang  tersebut  akan dikembalikan  kepada  pemilik  hibah. 8 Ini  yang  terjadi  di  lafadzh,  saya  akan  memberikan  anda barang ini atau rumah ini, yang berarti selama anda tinggal atau berpenampilan serupa, saya akan memberikannya kepada anda.
b. Ruqba
Ruqba  ialah  hadiah  yang  syaratnya  yaitu,  jika  penerima  hadiah  meninggal  lebih  dulu, maka  kepemilikannya  menjadi  milik  orang  yang  memberi  hadiah,  jika  yang  memberi  hadiah meninggal lebih dulu, maka kepemilikannya tetap menjadi hak penerima.
Banyak  macam-macam  pemberian,  macam-macam  sebutan  pemberiannya  di  sebabkan oleh perbedaannya niat. Orang-orang yang menyerahkan benda tersebut macamnya ialah sebagai berikut:
1) Al-Hibah  ialah  akad  yang  dilakukannya  untuk  mengalihkan  harta  milik  seseorang kepada seseorang yang masih hidup tanpa pengembalian apapun. 9
2) Shadaqah ialah hadiah kepada orang lain untuk tetap berhubungan dengan Allah swt. dan  diberikan  kepada  mereka  yang  benar-benar  membutuhkannya,  tetapi  tidak  ingin menggantikannya sebagai hadiah.
3) Hadiah  ialah  pemberian  dari  satu  orang  kepada  orang  lain  tanpa  imbalan  apapun, tujuannya ialah untuk kemuliaan dan cinta.
Wasiat ialah pemberian kepada ahli waris kepada orang atau organisasi lain setelah kematian ahli waris.

## 3. Fungsi dan Tujuan Hibah
Allah  mempercayakan  umat  manusia  sebagai  khalifah  dunia  untuk  mengelolah  dan memakmurkan  tanah,  serta  memiliki  kekuatan  untuk  mencari  penghidupan  dan  harta  yang diperoleh  agar  dapat  digunakan  dengan  semestinya.  Penggunaannya  harus  selalu  berada  dalam koridor  antara  umat  manusia  dan  umat  manusia.  Berperan  dalam  masyarakat,  namun kenyataanya  dalam  masyarakat  masih  ada  beberapa  pemilik  harta  yang  mengaku  sebagai Muslims,  berpura-pura  bangga  pada  diri  sendiri  dan  tidak  memperhatikan  yang  membutuhkan. Sehingga  menggunakan  hartanya  sendiri  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  ketimpangan
8 Sayyid Sabiq, Fiqh  Al-Sunnah. Juz III (Kairo: Maktabah Dar  Al-Turas, Tth), h. 323.
9 Chuzaimah  Dan  Hafiz  Anshary  AZ, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer (Cet  III;  Jakarta:  Pustaka Firdaus,2004),  h. 105.
sosial dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan memanfaatkan hibah dan memahami fungsi hibah. 10
Muhammad  daud  ali  mengemukakan  bahwa  menghibahkan  sesuatu  hak  milik mempunyai fungsi tertentu, ialah antara lain:
a. Membatasinya  kesenjangan  antara  golongan  yang  mampu  dengan  golongan  yang  tidak mampu.
b. Sarana untuk memwujudkan keadilan sosial.
c. Salah satu upaya untuk menolong yang Iemah
Muhammad  Ma’ruf  ad-Dawalibi  percaya  pentingnya  berpegang  pada  kepentingan.  Dia percaya  sepenuhnya  bahwa  dasar  hukum  islam  ialah  kemaslahatan,  dan  dimanapun  ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah. Faktanya, ada orang yang kaya da nada yang kekurangan uang  oleh  karena  itu  islam  juga  menetapkan  bahwa  hak  hamba  Allah  yang  terbesar  ialah tanggung jawab seseorang dan milik kerabatnya. Itulah yang disebut silaturahim. 11
Kemudian lebih lanjut Muhammad Daud ali mengemukakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi Hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendirinya, antara lain ialah:
1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolongnya
2) Menunbuhkan sifat social kedermawanannya
3) Mendorong manusia untuk berbuat baik
4) MenjaIin hubungan antara sesama manusia
5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan
Pemberian hibah kepada orang lain, tidal hanya bertujuan buat menghasilkan ikatan yang baik antar sesama pemberian hibah kepada orang lainnya pula meningkatkan rasa kebersamaan serta saling tolong-menolongnya untuk pemberi hibah. Seseorang penerima pada dasarnya tidak seluruh  ialah  orang  yang  berkecukupan  sehingga  dengan  melaksanakannya  hibah  tidak  hanya mendapatkan  pahala  pula  bisa  membantu  kesusahan  orang  yang  lain.  Sebab  pada  dasarnya pemberian hibah di dasari pada rasa ikhlas serta mengarapkan imbalan apapun.
Mustafa  As-siba’I  berkata  kalau  Islam  membangkitkan  semangat  menolong  serta kerjasama  dan  menghindari  permusuhan  serta  sikut  menyikut.  Islam  menuntut  tiap  orang  buat mencermati  kepentingan  universal  mereka.  Islam  pula  tulus  buat  menghasilkan  orang  dari permasalahan serta membagikan dorongan mereka yang mebutuhkan dorongan.

## Pandangan Hukum Islam terkait Hibah yang Ditarik Kembali
Pada dasarnya hibah ialah akad yang pokok akad yang pokok persoalannya harta milik seseotang  kepada  orang  lain  diwaktu  dia  masih  hidup  tanpa  adanya  imbalan. 12 dari  pengertian tersebut didalamnya terdapat arti perpindahannya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada  orang  lain.  Karena  itulah  hibah  yang  sudah  diberikan  tidak  boleh  ditarik  kembali,  ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.
Pasal 212 KHI sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  Hadis  yang  menjelaskan  tercelanya  menarik  kembali hibahnyamenunjukan  keharaman  penerikan  kembali  hibah  atau  shadaqah  yang  lain,  yang  telah
10 Asriadi Zainuddin, Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal  Al-Himayah,h. 96. https://scholar.google.co.id/ (Diakses 21 januari 2021).
11 Amir  Huruddin,  Ijtihad  Umar  Ibn    Al-Khattab, Studi  Tentang  Perubahan  Hukum  Dalam  Islam, (Cet  I;  Jakarta  : Rajawali Press, 1991), h. 168.
12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Juz XIV (Bandung: Al-Ma’rif, 1996),h.174
diberikan  kepada  orang  lain.  Kebolehan  menarik  kembali  hibah  hanya  berlaku  bagi  orang  tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.
Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada  anak-anaknya  memperhatikan  nilai-nilai  keadilan.  Rasulullah  saw  sangat  tegas  dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.
Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk didalam hibah itu diharamkan sekalipun hibah itu terjadi diantara  saudara  atau  suami  istri,  kecuali  bila  hibah  itu  hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya namun dalam hal ini yang terjadi dalam kasus yang peneliti fokuskan dimana pemberian hibah ini terjadi antara dua orang bersaudara bukan antara orang tua dan anak. Dimana juga masalah seperti ini sering terjadi di masyarakat awam yang kerap terjadi jika si pemberi hibah ini ingin mengambil  barangnya  tanpa  memperhatikan  aturan-aturan  untuk  menarik  kembali  harta  hibah sekalipun benda yang hibahkan itu benda bergerak ataupun tidak bergerak.
Ulama mazhab maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali  hibahnya,  sebab  hibah  merupakan  akad  yang  tetap.  Namun  sebagian  ulama  Maliki menerangkan  bahwa  hibah  dinilai  sempurna  dan  tetap  dengan  semata-mata  adanya  akad.  Jadi untuk  kesempurnaan  hibah  tidak  diperlukan  adanya  pernyataan  penerimaan.  Sebagaian  ulama lain  menjelaskan,  bahwa  adanya  penerimaan  itu  merupakan  syarat  kesempurnaan  hibah  itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah  tidak  dapat  berlangsung  dan  pihak  pemberi  hibah  punya  hak  untuk  menarik  kembali hibahnya.
Kesimpulan  pendapat  ulama  maliki  ialah  menarik  kembali  hibah  tidak  boleh  jika  telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

## Pandangan KUHPerdata terkait Hibah yang Ditarik kembali
Sebagaimana  di  dalam  ketentuan  KUH  Perdata  berdasarkan  pasal  1688  bahwa  yang membolehkan menarik hibah kembali ketika syarat yang di tentukan terpenuhi. Ketentuann ini sangat  bertolak  belakang  dengan  ketentuan  KHI  yang  secara  mutlak  tanpa  syarat  tidak membolehkan menarik hibah yang telah di berikan.
KUHPerdata hibah yang telah di berikan seseorang kepada orang lain boleh saja di tarik kembali dan ketentuan ini berlaku tanpa kecuali artinya kalau dalam KHI hanya hibah seorang ayah kepada anaknya saja yang boleh di tarik kembali, maka dalam KUH Perdata itu boleh saja di lakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun saja yang menerima hibah tersebut.
Ketentuan seperti itu dapat di lihat dalam KUH Perdata, tepatnya pada buku III (ketiga), bab X (sepeluh), Pasal 1688 sebagai berikut : suatu hibah tidak dapat di tarik kembali maupun di hapusnya kecuali dengan hal-hal berikut :
1. Karena tidak di penuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika  si  penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu  melakukan  kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah
3. Jika  ia  menolak  memberikan  tunjangan  nafkah  kepada  si  penghibah  ketika  setelahhnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.
Ketentuan  lain  tentang  bolehnya  melakukan  penarikan  hibah  itu  kembali  di  pertegas dalam pasal berikut, yaitu pasal 1691 yang berbunyi sebagai berikut:
“ Si  penerimah  hibah  di  wajibkan  dalam  hal  yang  tersebut  dalam  pasal  yang  lalu, mengembalikan  barang  yang  di  hibahkan  dengan  hasil-hasil  dan  pendapatannya,
terhitung  mulai  dari  di  majukannya  gugatan  atau  jika  benda  telah  di  jualnya, mengembalikan harganya pada waktu di masukkan nya gugatan pula di sertai hasil dan pendapatan sejak saat itu”
Dari ketentuan pasal tersebut dapat  di simpulkan secara sederhana bahwa hibah itu boleh di tarik kembali sedangkan dalam KHI hibah tidak boleh di tarik kembali. Masing-masing dari ke  dua  ketentuan  sistem  hukum  itu  menetapkan  pengecualian.  Dalam  KHI  pengecualian  itu berlaku pada hibah seorang Ayah kepada anaknya, sedangkan dalam KUH Perdata pengecualian itu berlaku bagi siapa saja yang termasuk ke dalam 3 (tiga kriteria tersebut).

## Kesimpulan
Hukum penarikan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan dilakukannya penarikan hibah yang sudah di berikan dengan syarat terpenuhinya salah satu dari kategori  yang  telah  disebutkan  dalam  bab  pembahasan.  Penarikan  hibah  dalam  ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  sberdasarkan  pasa  212  secara  mutlak  tidak  dapat  di  tarik  kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan hukum yang tertuang di dalam KUHPerdata dan  KHI  pada  dasarnya  tidak  membolehkan  di  lakukannya  penarikan  hibah  yang  telah  di berikan. Hanya saja masing-masing dari ke dua ketentuan ini memiliki pengecualian tersendiri bahwa  sanya  di  dalam  ketentuan  KUH  Perdata  mengecualikan  secara  umum:  Hibah  itu  tidak boleh ditarik kembali kecuali memenuhi salah satu dari 3 kategori yang di tentukan. Sedangkan dalam KHI memiliki pengecuali secara khusus yaitu Hibah yang boleh ditarik itu hanya hibah orang tua kepada anaknya. Dari pengecualian tersebut dapat terlihat keselarasannya yang sama- sama tidak boleh menarik hibah hanya saja keduanya memisahkan diri dari pengecualian yang berbeda sehingga hibah itu bisa di tarik kembali.

## Daftar Pustaka
Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In Procedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc) . Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
Fauzi,  Muhammad  dan  Abdi  Wijaya.  “ Perusakan  Hutan  Di  Kabupaten  Takalar  Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Siyasatuna Vol. 2 No. 1 (Januari 2020). https://scholar.google.co.id/ (Diakses 04 Februari 2021)
Syafi’i Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000 Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Chairuman dan suhrawadi K. lubis, hukum perjanjian dalam Islam, cet II. Jakarta: sinar grafika, 1996.
Al-jazir Abd Rahman Al-Rahman, Kitab Al-Fiqih’ala Al-Mazhahib Al-Araba’ah. Beirut: Dar Al- Fikr, 1972.
Azikin  wahyu, Hibah  dan  wasiat  dalam  perspekti  hukum  perdata  (BW)  dan  kompilasi  hukum Islam. Meraja.journal.
Syafe’i  Rachmat, Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia, 2004 Sabiq Sayyid, Fiqh Al-Sunnah. Kairo: Maktabah Dar-Al Turas, Tth, Juz III
Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus Cet Ke-3, 2004.
Huruddin  Amir  Ijtihad  Umar  Ibn  Al-Khattab, Studi  Tentang  Perubahan  Hukum  Dalam  Islam, Cet I. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
Sabiq sayyid, Fiqih Sunnah Juz XIV, Bandung: Al-Ma’rif, 1996. Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
Zainuddin  Asriadi, Perbandingan  Hibah  Menurut  Hukum  Perdata  Dan  Hukum  Islam. Journal Al-Himayah, Https://Scholar.Google.Co.Id/ . (Diakses 21 Januari 2021)