## PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN

## Arfian Nanda Yogi Pratama, Pujiono, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: arfian_nanda@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  and  analyze  the  accountability  of  Notary  /  PPAT  due  to certificate cancellation because of the element of counterfeiting in Court Decision Number 2717 K / Pdt / 2013. The results of this study, that the responsibility of Notary / PPAT who made a  sale  and  purchase  deed containing  elements  of  fraudulent  acts  that  were made as suspects and charged with committing a criminal act resulting in  the loss of one party, as stipulated in Article 50 paragraph (1) Ministerial Regulation Number 11 2016 that: Court decisions  that  have  permanent  legal  force,  relating  to  issuance,  transfer,  cancellation  of land rights and / or cancellation of abandoned land are carried out based on the request of the interested parties through the local Land Office.
Keywords: Responsibility, Notary / PPAT, Counterfeiting Elements

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  tentang  pertanggungjawaban Notaris/PPAT akibat pembatalan sertifikat karena adanya unsur pemalsuan dalam Putusan Pengadilan  Nomor  2717  K/Pdt/2013.  Hasil  penelitian  ini,  bahwa  Pertanggungjawaban Notaris/PPAT  yang  membuat  akta  jual  beli  yang  mengandung  unsur  tindak  pidana pemalsuan  yang  dijadikan  tersangka  dan  didakwa  melakukan  tindak  pidana  sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Nomor  11  Tahun  2016  bahwa  :  Putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ,  yang  berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan, pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau  pembatalan  penetapan  tanah  terlantar  dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.
Kata Kunci : Penanggungjawaban, Notaris/ PPAT, Unsur Pemalsuan

## A. Pendahuluan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan
umum    tidak    juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain  (Adjie, 2009).
Jabatan  notaris  merupakan  suatu  jabatan  yang  sangat  mulia,  mengingat  peranan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris  dalam  menjalankan  jabatan  profesinya  haruslah  sesuai  dengan  kode  etik  seorang notaris  (Thamrin,  2010). Notaris  mempunyai  kedudukan  dan  peran  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena  mempunyai  kewenangan  atau autohority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  kepada  notaris,  terlihat  bahwa  notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab  yang  berat untuk melayani  kepentingan umum,  karena  dari  inti  tugas notaris    adalah    mengatur    secara    tertulis    dan    otentik  hubungan    hukum    antara    para pihak  yang  secara  mufakat  meminta  jasa  notaris. Sehingga  tidak  jarang   berbagai  hal dalam      peraturan      perundang-undangan  mewajibkan  perbuatan  hukum  tertentu  dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.
Pendaftaran  atas  bidang  tanah  dilakukan  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  maupun  pihak lain  yang  berkepentingan  dengan  tanah. Dengan telah  melakukan  pendaftaran  dan  mendapatkan  sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah memiliki  bukti  yang  kuat  atas  tanah  tersebut.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah (Santoso, 2005).
Sertipikat  Hak  atas  tanah  sebagai  hasil  akhir  proses  pendaftaran  tanah  berisi  data fisik  (keterangan  tentang  letak,  batas,  luas  bidang  tanah,  serta  bagian  bangunan  atau bangunan  yang  ada  diatasnya  bila  di  anggap  perlu  dan  data  yuridis  (keterangan  tentang status  tanah  dan  bangunan  yang  di  daftar,  pemegang  hak  atas  tanah  dan  hak-hak  pihak lain,serta beban-beban yang ada di atasnya).
Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  dalam  permasalahan  dibidang  tanah  adalah mengenai  sertifikat  hak  atas  tanah  terungkap  bahwasanya  terdapat  penerbitan  sertifikat oleh  Kantor  Pertanahan/Kota  madya  yang  ternyata  surat-surat  bukti  sebagai  alas/dasar penerbitan  sertifikat  tidak  benar  atau  dipalsukan.  Penerbitan  suatu  sertifikat  merupakan suatu  proses  memerlukan  peran  serta  dari  beberapa  instansi  lain  yang  terkait  dalam menerbitkan  surat-surat  keterangan  yang  diperlukan  sebagai  alas  hak,  misalnya  surat
keterangan Kepala Desa, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Surat-surat keterangan  tersebut  tidak  luput  pula  dari  pemalsuan,  kadaluwarsa,  bahkan  ada  kalanya tidak  benar  atau  fiktif.  Kasus  yang  digambarkan  didalam  penelitian  ini  merupakan  suatu peristiwa penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  dalam  proses  permohonan  hak  tanah  tidak  selalu dalam  satu  kepemilikan  surat  keterangan  penguasaan  atas  tanah  negara  sering  terjadi peralihan  hak  secara  perdata  sebelum  diterbitkan  sertipikat  sehingga  dengan  demikian adanya peran Notaris dalam pembuatan Perjanjian Jual Beli atas tanah negara.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  17  huruf  a  dinyatakan  bahwa  dengan mengingat ketentuan adanya penetapan larangan kepemilikan tanah secara latifundia, maka untuk  mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  diaturlah  luas  maksimum  dan/atau minimum  tanah  yang  boleh  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  oleh  satu  keluarga  atau  badan hukum.  Karena  dengan  demikian  akan  dapat  ditegaskan,  macam  apakah  yang  terdapat setiap bidang tanah dan siapa pemilik bidang tanah dan siapa pemilik tanah tersebut, bila tidak akan dapat menimbulkan sengketa-sengketa batas dan sengketa pemilikan/penguasaan  tanah.  Pada  kenyataanya,  realitas  sistem  pendaftaran  tanah bersifat semu  yang  diwarnai  oleh  ketegangan  dan  konflik  antara  berbagai  struktur  sosial  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang didasarkan pada operasi dan eksploitasi sehingga  keadilan  sosial  yang  dicita  citakan  oleh  Negara  ini  tidak  tercapai  (Handoko, 2014).
Dalam  kasus  yang  peneliti  lakukan  terdapat  permasalahan  bahwa  Penggugat mengetahui bahwa SHGB Nomor 532 atas nama Siti Mariah Iradat telah berubah menjadi SHM  Nomor  01299  atas  nama  Nanang  Karnawan,  S.H.  tanpa  seijin  dan  sepengetahuan Penggugat yang peralihan tersebut dibuat dihadapan Rahmat Wiguna, S.H. Notaris/PPAT. Bahwa  dengan  didalilkan  Penggugat  tentang  Pemalsuan  tanda  tangan  dalam  Akta Pembagian  Harta  Bersama  (APHB)  maka  PPAT  selaku  pembuat  Akta  Pembagian  Harta Bersama (APHB) sebagai salah satu pihak, PPAT selaku Pejabat Umum yang tahu persis apakah para pihak hadir semua atau tidak dan tanda tangan dipalsukan atau tidak. Dengan demikian  maka  tanpa  keikut  sertaan  PPAT  sebagai  salah  satu  pihak  patut  dinyatakan kurang pihak ( error in persona ).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  : “ Pertanggungjawaban  Notaris  /  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) Dalam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan ”.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada  (Soerjono  Soekanto.,  &  Mamudji,  2009).  Pendekatan  yuridis adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan atau  yang  digunakan  untuk  menjadi  acuan dalam  menyoroti  permasalahan  aspek-aspek  hukum  terkait  dengan  peraturan- peraturan  mengenai  Pendaftaran  Tanah  dan  Proses  Pensertifikatan  Tanah. Pendekatan  normatif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  secara  kualitatif tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang berdasarkan surat keterangan  penguasaan  atas  tanah  negara  dalam  hal  bidang  tanah  tersebut  telah diterbitkan sertipikatnya atas nama pihak lain.
Dalam  melakukan  pendekatan  yuridis  normatif  ini,  metode  yang  digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama,  menyesuaikan  metode  ini  lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara  peneliti  dengan  responden;  ketiga,  metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan  diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama terhadap  pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000).
Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu pertanggungjawaban Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  Pembatalan  Sertifikat  Karena Adanya Unsur Pemalsuan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Notaris/PPAT  Akibat  Pembatalan  Sertifikat  Karena Adanya Unsur Pemalsuan
a. Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT
Berdasarkan  Perumusan  unsur-unsur  pidana  dari  bunyi  pasal  263  KUHP mengenai  pemalsuan  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh  Notaris/PPAT/PPAT  tidak bisa  diterapkan  kepada  pelaku  yakni  Notaris/PPAT  yang  memalsu  akta  otentik (Adami, 2000).
Pejabat  umum  yang  menurut  hukum  berwenang  membuat  surat  yang dimaksud  misalnya:  seorang  Notaris/PPAT/PPAT,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT),  Pejabat  Catatan  Sipil  dan  Lain-lain.  Surat-surat  yang  dibuat  oleh  pejabat- pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh Notaris/PPAT/PPAT, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan Lain  sebagainya.  Surat-surat  ini  menurut  hukum  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna, Pasal 1870 KUHPerdata Jo 165 HIR.
Untuk  penyelesaian  perbuatan  menyuruh  memasukkan  dalam  arti  selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.
Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadiaan itu belum dimasukkan kedalam  akta,  kejahatan  itu  belum  terjadi  secara  sempurna,  melainkan  baru  terjadi percobaan  kejahatan  saja.    PPAT  dapat  terseret  ke  dalam  kasus-kasus  hukum manakala  terdapat  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tercntum  dalam  akta, seperti : (1) tanggal di dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak; (2) para pihak  tidak  hadir,  tetapi  ditulis  hadir;  (3)  para  pihak  tidak  membubuhi  tandatangan tetapi  ditulis  atau  ada  tanda  tangannya;  (4)  akta  sebenarnya  tidak  dibacakan  tetapi diterangkan  telah  dibacakan;  (5)  luas  tanah  berbeda  dengan  yang  diterangkan  oleh para  pihak,  (6)  PPAT  ikut  campur  tangan  terhadap  syarat-  syarat  perjanjian;  (7) pencantuman  dalam  akta  bahwa  pihak-pihak  sudah  membayar  lunas  apa  yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan beluum ada pembayaran secara  riil;  (8)  pencantuman  pembacaan  akta  yang  harus  dilakukan  oleh  PPAT sendiri, padahal tidak dilakukan; (9) pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya (Edi Asrofin., & Umar, 2017).
Mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kejadian  yang  harus dibuktikan  oleh  akta  otentik  tersebut,  seperti  tentang  harga  dalam  jual  beli, benda/harga  mas  kawin  dalam  akta  nikah,  status/sah  tidaknya  pernikahan  antara bapak  dan  Ibu  si  bayi  yang  baru  lahir  dalam  akta  kelahiran,  tidak  termasuk  dalam kejadian  yang harus dibuktikan oleh akta-akta otentik tersebut. Dalam arti akta jual beli  tidak  untuk  membuktikan  tentang  harga  benda,  akta  kelahiran  tidak  untuk
membuktikan  tentang  sahnya  perkawinan  antara  bapak  dan  ibu  si  bayi,  surat  nikah tidak untuk membuktikan tentang harga mas kawin.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Notaris/PPAT  dapat  dilakukan  sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT (UUJN)  dan  Kode  Etik  profesi  Jabatan  Notaris/PPAT  yang  juga  harus  memenuhi rumusan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dengan  demikian pemidanaan terhadap Notaris/PPAT/PPAT dapat saja dilakukan dengan batasan jika: 1. Ada  tindakan  hukum  dari  Notaris/PPAT/PPAT  terhadap  aspek  formal  akta  yang sengaja,  penuh  kesadaran  dan  keinsyafan  serta  direncanakan,  bahwa  akta  yang dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT/PPAT  atau  oleh  Notaris/PPAT/PPAT  bersama- sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada  tindakan  hukum  dari  Notaris/PPAT/PPAT  dalam  membuat  akta  dihadapan atau  oleh  Notaris/PPAT/PPAT  yang  bila  diukur  berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT/PPAT (UUJN) tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan  Notaris/PPAT/PPAT  tersebut  tidak  sesuai  menurut  instansi  yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris/PPAT/PPAT, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris/PPAT/PPAT (Adjie, 2005).
b. Mekanisme  Pembatalan  Sertipikat  Atas  Dasar  Adanya  Unsur  Pemalsuan Data
Pembatalan  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9  Tahun  1999  tentang Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Milik  atas  Tanah  Negara  masih  dapat  digunakan mengingat  aturan  peralihan  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (Perkaban)  No.  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan Kasus  Pertanahan  yakni  dalam  Pasal  84  menegaskan  bahwa  Ketentuan  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9
Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.
Pengkategorian  Pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dilaksanakan berdasarkan  putusan  peradilan  umum  baik  perdata  maupun  pidana  sebagai  cacat admistrasi  dalam  Perkaban  No.  3  Tahun  2011  menurut  penulis  merupakan pengkategorian  yang  tidak  tepat  karena  Putusan  Perdata  ataupun  pidana  pada dasarnya  tidak  menyangkut  administrasi  dalam  penerbitan  hak  tetapi  menyangkut keabsahan  pemilikan  seseorang  terhadap  sebidang  tanah  yang  dibuktikan  dengan sertipikat.
Berkaitan  dengan  pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  karena  cacat administrasi  dan  pembatalannya  dilaksanakan  tidak  melalui  putusan  pengadilan, realitas  saat  ini  menunjukkan  bahwa  jenis  pembatalan  seperti  ini  sangat  jarang dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  meskipun  telah  sekian  banyak masyarakat  meminta  hal  tersebut  melalui  surat-surat  pengaduan  yang  diajukan  ke Kantor-kantor pertanahan, Kanwil BPN ataupun BPN RI.
Kesalahan  prosedur  dalam  proses  pendaftaran  peralihan  hak  dan/atau sertipikat  pengganti  membutuhkan  pula  kejelasan  dalam  pengaturannya.  Kesalahan seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan  hak  karena  kesalahan  dalam  pendaftaran  peralihan  hak  dan/atau sertipikat pengganti dan melibatkan sengketa antara dua pihak maka pembatalan hak membutuhkan  adanya  putusan  pengadilan  dan  jika  melibatkan  satu  pihak,  maka pengulangan  proses  peralihannya  atau  penggantian  sertipikatnya  membutuhkan pengaturan  terkait  dengan  konsekuensi-konsekuensi  yang  akan  timbul  akibat pembatalan  tersebut.  Demikian  pula  dengan  jenis  cacat  yang  lain  yaitu  kesalahan prosedur  dalam  proses  pendaftaran  penegasan  dan/atau  pengakuan  hak  atas  tanah bekas  milik  adat,  tumpang  tindih  hak  atau  sertipikat  hak  atas  tanah  serta  kesalahan subyek  dan/atau  obyek  hak.  Untuk  cacat  admnistrasi  karena  kesalahan  hasil pengukuran  penulis  berpandangan  bahwa  kesalahan  hasil  pengukuran  tidak  perlu ditindaklanjuti  dengan  pembatalan  sertipikat  tetapi  cukup  dengan  perbaikan  data tanpa adanya pembatalan hak.
2. Pertanggungjawaban  Notaris/PPAT  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  2717 K/Pdt/2013
Pertanggungjawaban  mengandung  asas  kesalahan  (asas  culpabilitas),  yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada  nilai  keadilan  harus  disejajarkan  berpasangan  dengan  asas  legalitas  yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup  kemungkinan  adanya  pertanggungjawaban  pengganti  (vicarious  liability) dan pertanggungjawaban  yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai  dengan  konsep  alasan  pemaaf  sehingga  pelaku  tidak  dipidana  kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan (Barda, 2001).

## Kasus
Pengadilan  Negeri  Semarang  memberikan  putusan  memerintahkan  Tergugat untuk  mengembalikan  obyek  gugatan  pada  keadaan  semula  dengan memerintahkan  Turut  Tergugat  untuk  membatalkan  balik  nama  atas  sebidang Tanah  dan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  SHGB  Nomor  532  (semula) dan/atau  SHM  Nomor  01299  yang  terletak  di  Jalan  Cemara  Nomor  123, Kelurahan  Sampangan  RT.002  RW.002,  Kecamatan  Gajahmungkur,  Kota Semarang  dari  yang  semula  atas  nama  Nanang  Karnawan,  S.H.,  menjadi  atas nama  Awang  Hirmawan  bin  R.E.  Iradat,  Netty  Hermawaty  binti  R.E.  Iradat  dan Enny Karnawati binti R.E . Iradat;
Akibat  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Akta  Otentik  Yang  Dilakukan  Oleh Notaris/PPAT
Akibat  hukum  terhadap  pemalsuan  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh  notaris yaitu Pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan  serta  menyalahgunakan  kewenangan  yang  telah  diatur  dalam peraturan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  seorang  klien/penghadap  lainnya merasa  dirugikan  atas  terbuatnya  suatu  akta  yang  mengandung  keterangan  palsu oleh notaris. Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata kepengadilan.
Pembatalan  menimbulkan  keadaan  tidak  pasti,  oleh  karena  itu  Undang- Undang  memberikan  waktu  terbatas  dalam  hal  menuntut  dimana  oleh  Undang- undang  dapat  dilakukan  pembatalan  apabila  hendak  melindungi  seseorang terhadap  dirinya  sendiri.  Dengan  demikian  dalam  suatu  putusan  oleh  hakim
perdata  selama  tidak  dimintakan  pembatalan  maka  perbuatan  hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.
Pembatalan  terhadap  suatu  akta  otentik  dapat  juga  dilakukan  oleh  notaris apabila  para  pihak/penghadap  menyadari  adanya  kekeliruan  atau  kesalahan  yang telah dituangkan dalam akta tersebut. Sehingga dapat membuat keraguan terhadap kesepakatan/perjanjian  dari  para  pihak/penghadap,  maka  akta  tersebut  dapat dibatalkan oleh notaris.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pertanggungjawaban Notaris/PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung unsur  tindak  pidana  pemalsuan  yang  dijadikan  tersangka  dan  didakwa  melakukan  tindak pidana  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  pada  salah  satu  pihak,  melekat tanggung jawab pribadi atas segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenanganya  sebagai  Notaris  /PPAT.  Selaku  warga  Negara  Indonesia  yang  sama kedudukannya  di  depan  hukum,  harus  mempertanggungjawabkan  dari  setiap  perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain.
Notaris/PPAT  dalam  pertanggunjawabanya  apabila  terjadi  pemalsuan  atas  sertifikat dengan  cara  berkoordinasi  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  apabila  terjadi  pemalsuan sertifikat,  kemudian  Badan  Pertanahan  Nasional  mengecek  ulang  berkas-berkas  masuk. Kemudian  melakukan  pelaksanaan  pembatalan  terhadap  sertifikat  hak  milik  atas  tanah tersebut  dan  didasarkan  atas  permohonan  para  pihak  yang  berkepentingan  yaitu  para Penggugat  yang  telah  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  50  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Nomor  11  Tahun  2016  bahwa  :  Putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ,  yang  berkaitan  dengan  penerbitan, peralihan,  pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau  pembatalan  penetapan  tanah  terlantar dilaksanakan  berdasarkan  permohonan  pihak  yang  berkepentingan  melalui  Kantor Pertanahan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, C. (2000). Kejahatan Terhadap Pemalsuan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Adjie, H. (2005). Jurnal Renvoi. Jurnal Renvoi, No. 10-22 Tanggal 3 Maret 2005 . Adjie, H. (2009). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. Barda, N. A. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Edi Asrofin., & Umar, M. (2017). IMPLIKASI ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PPAT. Jurnal Akta Unissula Vol. 4 No. 2 Juni 2017 .
Handoko, W. (2014). Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Moleong, L. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Santoso, U. (2005). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenada Media. Soerjono Soekanto., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11 . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Thamrin, H. (2010). Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris . Yogyakarta: LaksBang Pressindo.