## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PRA KOPERASI UP2K DESA NGIJO TASIKMADU KARANGANYAR
ASSISTANCE IN THE PREPARATION OF ARTICLES OF ASSOCIATION AND ADMINISTRATIVE DOCUMENTS FOR THE MANAGEMENT OF PRE- COOPERATIVE UP2K NGIJO VILLAGE TASIKMADU KARANGANYAR
Bambang Widarno * , Fadjar Harimurti
Universitas Slamet Riyadi Surakarta * Email: bwidarnozoom@gmail.com (Diterima 26-10-2022; Disetujui 06-02-2023)

## ABSTRAK
Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  (UP2K)  –  PKK  Desa  Ngijo  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang diusahakan  oleh  keluarga,  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok,  yang  modalnya  bersumber  dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Agar tidak mengalami  kegagalan  seperti  usaha  lain  sebelumnya,  UP2K  telah  menginisiasi  pembentukan  pra  koperasi. Mewujudkan  koperasi  yang  bertata  kelola  baik  membutuhkan  aturan  internal  yaitu  Anggaran  Dasar  dan Peraturan Khusus yang visioner dan adaptif, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penerapan pembukuan yang  baik.  Penunjukan  pengelola  yang  amanah  dan  profesional  merupakan  modal  utama  mengembangkan UP2K. Pemahaman berkoperasi dan strategi usaha simpan pinjam yang baik, menjadi motivasi internal yang tinggi  bagi  kader  dalam  memajukan  UP2K.  Kader  UP2K  diharapkan  mampu  menggali  potensi  dan meningkatkan  partisipasi  anggota.  Pemerintah  Desa  Ngijo  berharap  pra  koperasi  UP2K  lebih  akseleratif dalam  perkembangannya,  berbadan  hukum  koperasi,  dan  dikelola  secara  profesional.  Keberadaan  UP2K Desa  Ngijo  benar-benar  diharapkan  manfaatnya  dan  menjadi  solusi  keuangan  dalam  pengembangan  usaha ekonomi produktif keluarga. Implikasi dan rekomendasi layak ditindaklanjuti.
Kata Kunci: UP2K, Anggaran Dasar, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur, pembukuan koperasi

## ABSTRACT
Efforts to Increase Family Income (UP2K) – PKK Desa Ngijo is an economic activity carried out by families, either  individually  or  in  groups,  whose  capital  comes  from  non-governmental  organizations,  government assistance, private sector, and other legal and non-binding sources. In order not to fail like other previous businesses,  UP2K  has  initiated  the  formation  of  a  pre-cooperative.  Realizing  a  cooperative  with  good governance requires  internal  rules,  namely  the  visionary  and  adaptive  Articles  of  Association  and  special regulations,  Standard  Operating  Procedures  (SOP),  and  good  bookkeeping.  The  appointment  of  a trustworthy and professional manager is the main capital to develop UP2K. Understanding cooperatives and good  savings  and  loan  business  strategies  are  high  internal  motivations  for  cadres  in  advancing  UP2K. UP2K cadres are expected to be able to explore the potential and increase member participation. The Ngijo Village Government hopes that the UP2K pre-cooperative will be more accelerated in its development, as a cooperative legal entity and professionally managed. The existence of UP2K Ngijo Village is really expected to  be  useful  and  become  a  financial  solution  in  developing  a  family's  productive  economic  business. Implications and recommendations are worth following up on.
Keywords: UP2K, Articles of Association, Special Regulations, Standard Operating Procedures, cooperative bookkeeping

## PENDAHULUAN
Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  (UP2K)  -  PKK  merupakan  kegiatan ekonomi  yang  diusahan  oleh  keluarga,  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok,  yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, swasta, serta sumber
lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  UP2K  bertujuan  meningkatkan  pendapatan  keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. UP2K diarahkan pada usaha ekonomi produktif  keluarga,  yaitu  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  mengembangkan  lapangan  usaha yang  didukung  oleh  potensi,  ketersediaan  bahan  baku,  dan  teknologi  lokal (www.dp3ap2.jogjaprov.go.id). Kondisi  UP2K  saat ini  belum  dikelola  secara  profesional dan  dinilai  lamban  oleh  pengurus  dan  Kepala  Desa  Ngijo.  Pembina  berharap  UP2K dikelola  secara  professional.  Agar  tidak  mengalami  kegagalan  seperti  usaha  lain sebelumnya,  UP2K  telah  menginisiasi  pembentukan  pra  koperasi.  Mewujudkan  koperasi yang  bertata  kelola  baik  membutuhkan  Anggaran  Dasar  dan  Peraturan  Khusus  yang visioner dan adaptif, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penerapan pembukuan yang baik.
Koperasi  adalah  asosiasi  otonom  dari  orang-orang  yang  bersatu  secara  sukarela untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  bersama  melalui perusahaan  yang  dimiliki  bersama  dan  dikendalikan  secara  demokratis  (ICA,  1995). Identitas  koperasi  yang  diakui  secara  internasional  mencantumkan  nilai-nilai  koperasi, serta  nilai-nilai  pribadi  anggota  koperasi  yaitu  didasarkan  pada  nilai-nilai  swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Kelangsungan hidup, daya  saing,  dan  keberhasilan  koperasi  sebagai  bentuk  bisnis  bergantung  pada  penerapan prinsip-prinsip  koperasi  bahwa  koperasi  harus  melaksanakan:  1)  keanggotaan  bersifat sukarela dan terbuka, 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.  Dalam mengembangkan koperasi, maka  koperasi  melaksanakan  pula  prinsip  koperasi:  1)  pendidikan  perkoperasian,  dan  2) kerjasama  (UU  No  25  Tahun  1992).  Kisah  sukses  koperasi  di  dunia  semuanya menempatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip koperasi sebagai strategi mereka yang sangat tinggi di balik kesuksesan mereka (Novkovic, 2008).
Beberapa  indikator  profesionalisme  pengelolaan  koperasi  yaitu  adanya  dokumen Anggaran  Dasar  (AD),  Rencana  Strategis  Pengembangan  (Renstra),  Peraturan  Khusus (Persus),  dan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  serta  penerapan  pembukuan  yang berkualitas. Usaha simpan-pinjam merupakan usaha yang mempunyai risiko relatif tinggi. Selain  faktor  persaingan  usaha  dengan  lembaga  keuangan  sejenis,  banyaknya permasalahan  seputar  simpan  pinjam,  menjadi  pemikiran  dan  perhatian  serius  dari pengelola. Jika usaha  tersebut tidak  dikelola  dan  diawasi  dengan baik  maka  bukan  tidak mungkin  pra  koperasi  UP2K  Desa  Ngijo  akan  mengalami  stagnasi,  kemunduran,  atau
kegagalan.  Apalagi  menurut  data  Biro  Pusat  Statistik  Kabupaten  Karanganyar  bahwa  di Kecamatan Tasikmadu dari 36 koperasi yang terdaftar, 29 koperasi dinyatakan tidak aktif. Selain  itu,  menurut  hasil  wawancara  di  lapangan  masih  banyak  masyarakat  yang bertransaksi  dan  terjerat  dengan  rentenir  dan  pinjaman  online.  Hal  ini  menjadi keprihatinan,  dan  seoptimal  mungkin  harus  dihindari.  Kegiatan  PkM  ini  diharapkan menjadi role model pengembangan koperasi di Kabupaten Karanganyar.
Tim PkM Unisri mencoba memberikan solusi dalam akselerasi pengembangan UP2K Ngijo  yang  aman  dan  optimal.  Manajemen  UP2K  perlu  banyak  pembenahan  agar keberadaanya  benar-benar  dirasakan  oleh  anggota.  Anggota  UP2K  yang  cukup  banyak belum diberdayakan secara optimal. Mengingat minimnya personel pengelola pra koperasi yang paham mengenai regulasi dan praktik baik ( good practice ) koperasi, dipandang perlu tim hadir mendampingi pengelola pra koperasi UP2K agar semangat dan kompetan dalam menyusun  AD,  SOP,  dan  formulir  dan  buku  administrasi  keuangan  simpan-pinjam  yang memudahkan  dalam  penyajian  laporan  keuangan  secara  periodic,  serta  strategi pengembangan  usaha  simpan  pinjam.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  dalam pengembangan  koperasi  adalah  bagaimana  menanamkan  pemahaman.yang  baik  kepada kader dan anggota UP2K.

## BAHAN DAN METODE
UP2K  Desa  Ngijo  didirikan  oleh  kelompok  masyarakat  dan  perangkat  Desa  Ngijo pada tahun 2018. UP2K beralamat di Kantor Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Jl. Letjen Suprapto No. 1 RT 01/RW 01 Ngijo Kulon, Karanganyar. UP2K memiliki usaha tunggal yakni  simpan  pinjam.  Pelaksanaan  kegiatan  PkM  dilakukan  pada  3  Oktober  2022 bertempat di Kantor Desa Ngijo. Acara dihadiri oleh kepala desa, carik, kepala dusun, dan pengurus  UP2K  Desa  Ngijo,  total  berjumlah  10  orang.  Kehadiran  peserta  tersebut dianggap representatif dan tepat sasaran. Agar pelaksanaan PkM berjalan efisien waktu dan efektif,  tim  PkM  Unisri  telah  mempersiapkan draft dokumen  maupun  formulir  yang menjadi tujuan dilakukannya kegiatan PkM.
Untuk  mengukur  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  PkM  yaitu  dengan  melakukan evaluasi  pelaksanaan  program  dan  keberlanjutan  program  di  lapangan  setelah  kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Untuk pengembangan pra koperasi UP2K diperlukan dokumen strategis dan buku administrasi pengelolaan pra koperasi UP2K berupa:
1. AD/ART UP2K dan badan hukum koperasi yang disahkan pemerintah melalui sistem OSS ( online single submission ).
2. Pemahaman  pengurus  tentang  strategi  pengembangan  usaha  simpan  pinjam. Tersusunnya  rencana  strategi  pengembangan  pra  koperasi  UP2K.  Indikator perkembangan koperasi dilihat dari: pertambahan jumlah anggota, pertambahan jumlah simpanan  anggota,  dan  pertambahan  nilai  pinjaman/pembiayaan  anggota. Perkembangan akan terlihat dari data time series untuk kurun waktu lebih dari 1 tahun.
3. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pra  Koperasi  UP2K  dan  diimplementasikan dengan  baik,  tertib  administrasi,  dan  anggota  puas.  Indikator  penerapan  SOB  dilihat dari  rendahnya  NPL,  yaitu  dibawah  5%,  dan  hasil sampling pemeriksaan  pengawas.
Perkembangan akan terlihat dari data time series untuk kurun waktu lebih dari 1 tahun.
4. Tersusunnya  formulir  dan  buku  administrasi  keuangan  dan  simpan-pinjam,  serta laporan  keuangan  pra  koperasi  UP2K  per  31  Desember  2022  dan  laporan  keuangan tutup tahun buku berikutnya.
Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Anggaran Dasar, dilakukan dengan:
a. menyusun draft AD koperasi yang visioner.
b. mengadakan FGD.
2. Strategi pengembangan usaha simpan pinjam Disampaikan melalui kegiatan FGD strategi usaha simpan-pinjam
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
a. menyusun draft SOP, misalnya SOP penerimaan anggota baru dan SOP pengajuan pinjaman.
b. mengadakan FGD penyusunan SOP.
4. Penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan dengan
a. merancang formulir dan buku administrasi keuangan simpan-pinjam yang nyaman jika diterapkan dan efektif dalam penyusunan laporan keuangan.
b. workshop dan pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  PkM  dihadiri  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam  pengembangan UP2K  diantaranya  kepala  desa,  carik,  kepala  dusun,  dan  pengurus  UP2K  Desa  Ngijo. Kepala Desa Ngijo berpesan bahwa Pemerintah Desa Ngijo mengalokasikan dana kepada kelompok  UP2K  untuk  dikelola  sebagai  modal  awal  untuk  meningkatkan  perekonomian keluarga. UP2K perlu membentuk badan usaha yang prospektif dan sesuai dengan karakter masyarakat,  yaitu  pra  koperasi.  Pra  koperasi  yang  dibentuk  oleh  UP2K  ingin  dikelola
secara  profesional.  berkembang  seperti  lembaga  keuangan  lain  yang  lebih  dulu  eksis  di Desa Ngijo.
Koperasi bisa berkembang dan mendapat kepercayaan dari anggota dan masyarakat jika  dikelola  dengan  baik  sesuai  prinsip  koperasi.  Pengelolaan  koperasi  berbeda  dengan pengelolaan bentuk usaha lainnya. Pengelolaan koperasi yang baik menyangkut tiga hal: 1) penerapan  prinsip  koperasi,  2)  adanya  transparansi,  akuntabilitas, responsibility , independensi,  dan fairness dalam  pengelolaan,  dan  3)  kepemilikan  dokumen pengembangan  yang  terdiri  atas:  Anggaran  Dasar,  Anggaran Rumah  Tangga  (AD/ART), rencana  strategis  pengembangan,  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dan  laporan keuangan yang berkualitas.

## 1. Penyusunan Anggaran Dasar
Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya,  dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur.  Untuk  itu,  koperasi memerlukan  landasan  hukum  internal  berupa  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  (AD/ART)  yang  isinya  mengatur,  memayungi,  dan  mengarahkan  koperasi mencapai tujuan tersebut.
Upaya  strategis  pembenahan  pra  koperasi  tersebut  dimulai  dari  penyusunan Anggaran  Dasar  (AD).  AD  koperasi  memuat  ketentuan-ketentuan  pokok  mengenai  tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban atau risiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi. AD bagi koperasi adalah konstitusi koperasi. AD pada dasarnya menjadi rujukan dalam pengelolaan koperasi yang kedudukannya di bawah peraturan perundang-undangan yang  keberlakuannya  bersifat  memaksa  (Wuryani,  2018).  Secara  teoritik AD  seharusnya berkembang  dinamis  mengikuti  perkembangan  kondisi  lingkungan,  ekonomi,  dan  bisnis. AD  bersifat  unik,  tidak  ada  AD  yang  sama  antara  satu  koperasi  dengan  koperasi  lain. Pemerintah  maupun  notaris  sebenarnya  tidak  boleh  memaksakan  kehendak  bahwa  AD koperasi  harus  seperti  yang  dicontohkan  atau  diterapkan  pada  koperasi  lain.  Dengan demikian  penyusunan  dan  atau  perubahan  AD  pada  dasarnya  merupakan  keniscayaan. Materi  penyusunan  AD/ART  koperasi  dapat  menyangkut  beberapa  hal  sesuai  dengan kepentingan  dan  kebutuhan  koperasi.  Penyusunan  dan  ataupun  perubahan  AD  koperasi yang  menyangkut  perubahan  bidang  usaha,  dan  perubahan  lainnya  yang  strategis,  wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## 2. Strategi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam
Organisasi  berbasis  anggota,  seperti  koperasi,  memperoleh  sumber  daya  vital dari anggotanya  (Valentinov,  2004).  Mendirikan  dan  memelihara  koperasi  memerlukan sekelompok  anggota potensial yang  dapat  menyediakan  sumber  daya  bagi  organisasi yang akan mereka akses  dan  mobilisasi  melalui  ikatan  sosial. Koperasi  berbeda dengan organisasi  bertujuan  profit,  dapat  dilihat  sebagai  organisasi  yang  terutama mensejahterakan  semua  anggota,  yang  sangat  berkomitmen  untuk  tujuan  bersama, sebagai sumber daya kunci (Spear 2000; Valentinov 2004).
Koperasi setidaknya memiliki dua fokus orientasi (Hatak et al. 2016), yang pertama berorientasi anggota, dan yang kedua berorientasi masyarakat atau pihak ketiga. Perbedaan utama  adalah  bahwa  yang  memiliki orientasi  masyarakat  akan lebih  luas dalam menyediakan  layanan,  terutama  bila  dibandingkan  dengan koperasi  tradisional  yang berfokus  pada  anggota.  Laville & Nyssens (2001)  menyoroti  bahwa  fokus  pada kepentingan  publik  dengan  ikut  proyek-proyek  pemerintah  atau  swasta  akan  membuat usaha sosial yang menarik bagi para pemangku kepentingan, yang didorong oleh ide untuk memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  sebagai keseluruhan  yang  pada  gilirannya memberikan  organisasi  dengan  bentuk-bentuk  khusus  dari mobilisasi dari  modal  sosial seperti  keterlibatan  sukarelawan,  sumbangan  dan  pengembangan kemitraan  lokal. Sebaliknya,  koperasi  yang  terbatas  hanya  berbasis  anggota  ketika memobilisasi modal sosial,  dalam  bentuk  tradisional,  hanya  akan  menciptakan  manfaat  bagi anggotanya. Dengan  memperkuat  kelompok  sosial  anggota,  koperasi  dapat  memobilisasi dan menggunakan modal sosial untuk tujuan organisasi (Enjolras 2009).
Upaya  mencegah  risiko  dilakukan  dengan  analisis  5C,  yaitu:  (1) Character ,  untuk dapat  mengetahui  karakter  analisis  pinjaman  dapat  menanyakan  kepada  anggota  yang merekomendasi,  pengurus  koperasi  lain,  tetangganya,  dan  atau  rekan  sejawat.  Analis jangan terjebak dengan penampilan. Kepemilikan kartu kredit dapat digunakan juga untuk menilai  karakter  calon  peminjam.  (2) Capacity ,  kemampuan  calon  peminjam  dapat diketahui dari pekerjaan, risiko usaha, BI checking , atau dapat dilihat dari besarnya biaya rekening  listrik  per  bulan.  (3) Capital ,  pinjaman  seharusnya  untuk  menambah  modal, bukan sebagai modal utama . Capital nantinya berkaitan dengan capacity , analis setidaknya harus  mengetahui  berapa  kebutuhan  modal  untuk  usaha  dan  modal  sendiri  yang  telah disiapkan  oleh  calon  peminjam,  dan  (4) Collateral. Jaminan  dapat  berupa  sertifikat  atau BPKB  kendaraan.  Koperasi  perlu  menambahkan  syarat  bukti  pembayaran  PBB  terakhir, dan  nama  yang  tercantum  di  sertifikat  harus  mau  menandatangani  surat  perjanjian.  Akte
kelahiran,  ijazah,  atau  buku  nikah.  Pengikatan  jaminan  berupa  sertifikat  dapat  dilakukan antara lain dengan: legalisasi, SKMHT, atau APHT. Sedangkan pengikatan jaminan berupa BPKB  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan:  legalisasi,  fidusia  kantor,  atau  KPF.  (5) Condition ,    analis  harus  peka  dan  memperhatikan  situasi  kondisi  yang  sedang  dan  akan terjadi,  harus  lebih  berhati-hati,  bulan  penerimaan  siswa  baru  (tahun  ajaran  baru),  bulan hari raya Idul Fitri perlu menjaga cash flow untuk mengantisipasi penarikan simpanan dan meningkatnya volume pinjaman. Pertimbangan lain yaitu tujuan peminjam, apakah untuk usaha,  resepsi  pernikahan,  renovasi  rumah  dan  sebagainya,  perlu  dicek  kebenarannya. Analis  harus  bisa  mengetahui  motif  sesungguhnya  anggota  meminjam,  apakah  murni, mengalihkan risiko, atau penipuan (Widarno & Harimurti, 2020).
Studi yang menguatkan tentang pentingnya anggota dan orientasi bisnis di Indonesia dilakukan  oleh  beberapa  studi.  Studi  Wulandari & Sulastri  (2018)  menyimpulkan bahwa strategi  yang  dapat  diterapkan  oleh  KSP  Mentari  Dana  Mandiri  Salatiga  adalah  (1) meningkatkan  promosi  untuk  menjaring  anggota  sehingga  perkembangan  modal meningkat,  (2)  meningkatkan  usaha  simpan  pinjam  untuk  menghadapi  persaingan  antar koperasi, (3) peningkatan pengawasan dari badan pengawas koperasi, dan (4) peningkatan pelayanan,  pendidikan  dan  penyuluhan  tentang  pentingnya  berkoperasi.  Hasil  studi Ernawati  (2017)  juga  menunjukkan  bahwa  Kospin  Jasa  dapat  menciptakan  keunggulan bersaing  dan  menghaslkan  pendapatan  dengan  melakukan  diversifikasi  dan  diferensiasi produk, berani memberikan jasa pinjaman lebih kecil dari bunga bank, yaitu di bawah 1% setiap bulan, mampu memberikan pelayanan yang beragam baik secara langsung maupun secara  online  kepada  anggota,  selalu  memberikan  pelatihan  dan  pembinaan  kepada karyawan  guna  meningkatkan  kapasitas  karyawan  dan  memberikan  penghargaan  kepada karyawan  yang  memiliki kinerja  bagus,  menciptakan  inovasi  produk  yang  sesuai  dengan kebutuhan anggota antara lain melakukan inovasi produk dengan mengintegrasikan semua produk  Kospin  Jasa  dengan  layanan  berbasis  online  yang  dilakukan  sejak  tahun  2009, melakukan ekspansi  untuk memperbanyak cabang di seluruh Indonesia, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang menunjang. Penemuan lain dalam penelitian ini yaitu  melalui  figur  dan  karisma  tokoh  Kospin  Jasa,  dimana  hal  tersebut  dapat  membuat anggota loyal terhadap Kospin Jasa
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur/Baku (SOP/SOB)
SOP  adalah  sebuah  panduan  yang  dikemukakan  secara  jelas  tentang  apa  yang diharapkan  dan  disyaratkan  dari  semua  majikan  dalam  menjalankan  kegiatan  sehari-hari.
Fungsi dari SOP adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan  yang  dibutuhkan,  yang  ada  dalam  setiap  kegiatan  yang  dituangkan ke dalam suatu  bentuk  yang  langsung  dapat  digunakan  oleh  majikan  dalam  pelaksanaan  kegiatan seharian  berkerja.  Sedangkan  manfaat  SOP  adalah:  (1)  menjaga  konsistensi  dalam menjalankan  suatu  prosedur  kerja,  (2)  lebih  jelas  mengetahui  peran  dan  posisi  masing- masing  di  internal  perusahaan,  (3)  memberikan  kejelasan  mengenai  prosedur  kerja,  dan tanggung  jawab  dalam  proses  terkait,  (4)  memberikan  keterangan  mengenai  keterkaitan dengan  satu  proses  kerja  dengan  proses  kerja,  (5)  meminimalisir  kesalahan  dalam melakukan pekerjaan, dan (6) membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan
Efektivitas  dan  kontroversi  penerapan  SOP  telah  dituangkan  dalam  beberapa  studi. Menurut  Dewi  et  al  (2017)  bahwa  (1)  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan  ( fraud )  akuntansi,  (2)  budaya  etis organisasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan akuntansi,  dan  (3)  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  di Kabupaten Jembrana. Qomariah (2018) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa program koperasi,  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  partisipasi  anggota  berpengaruh  pada keberhasilan  koperasi  simpan  pinjam  BMT  Syariah  Usaha  Gabungan  Terpadu  Sidogiri Pasuruan.
Terobosan  penelitian  Iqbal et  al (2018)  pada  KSP  Mitra  Raya  Wates  yang  tidak menggunakan  tenaga  analis  kredit  dan  pengambilan  keputusannya  mengunakan pendekatan  intuitif  dan  berdasarkan  pengalaman  yang  sudah  ada  oleh  pimpinan  KSP. Proses  survei  yang  dilakukan  pada  KSP  Mitra  Raya  Wates  juga  tidak  bisa  menjamin pinjaman yang dilakukan oleh nasabah bebas dari risiko kredit, mengingat masih terdapat nasabah yang mengalami kredit macet dari keseluruhan nasabah yang telah mendapatkan pinjaman.  Sehingga  diperlukan  sistem  yang  mampu  menjadi  pendukung  keputusan  guna mendeteksi  kualitas  kredit  sejak  dini.  Budiartha et  al (2018)  sependapat  bahwa  koperasi perlu menyiapkan berbagai persiapan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, salah satunya  melalui  analisis  kredit  yang  baik  dan  pembentukan  perjanjian  kredit  dengan kekuatan hokum.
Berikut  adalah  contoh  formulir  hasil  FGD  antara  Tim  PkM  dan  Pengelola  UP2K berupa  formulir  pendaftaran  anggota  baru  Koperasi  UP2K  dan  formulir  pengajuan
pinjaman.  Formulir  tersebut  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  SOP pendaftaran anggota baru dan SOP pengajuan pinjaman.
Gambar 1. Formulir pendaftaran anggota Koperasi UP2K

## Gambar 2. Formulir pengajuan pinjaman
4. Penyusunan Laporan Keuangan
Upaya  konkrit  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  di  lingkungan bisnis  mengharuskan  pengelola  untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  dengan  cakupan  yang  lebih  memadai  dan  tepat  waktu.  Laporan pertanggungjawaban  keuangan  dimaksud  dinyatakan  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan yang  setidak-tidaknya  meliputi:  laporan  posisi  keuangan  (neraca),  dan  laporan  laba-rugi, serta  penjelasannya  yang  disusun  berdasarkan  proses  akuntansi  (pembukuan)  sesuai standar tentang Akuntansi Perkoperasian.
Tujuan Laporan Keuangan pertama, menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan,  dan  laporan  arus  kas  suatu  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar pengguna  dalam  pengambilan  keputusan  oleh  siapapun  yang  tidak  dalam  posisi  dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya.  Laporan  keuagan  dikatakan  berkualitas jika  memenuhi  unsur:  dapat  dipahami,  relevan,  materialitas,  keandalan,  substansi
mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat
Entitas  harus  menyusun  laporan  keuangan  (kecuali  laporan  arus  kas),  dengan menggunakan dasar akrual. Aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (Unsur-unsur laporan keuangan) diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.  Kriteria  pengakuan  unsur-unsur  laporan  keuangan  yaitu:  pertama,  probabilitas manfaat  ekonomi  masa  depan.  Ada  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  terkait dengan pos tersebut (aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban) akan mengalir dari atau  ke  dalam  entitas.  Pengakuan  derajat  ketidakpastian  dilakukan  atas  dasar  bukti  yang terkait  dengan  kondisi  yang  tersedia  pada  akhir  periode  pelaporan.  Kedua,  keandalan pengukuran.  Pos  tersebut  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur  dengan  andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Namun  jika  estimasi  tidak  dapat  dilakukan,  maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.
Berikut adalah kelengkapan administrasi simpan pinjam berupa kartu simpan pinjam, buku  riwayat  simpan  pinjam  anggota,  untuk  memudahkan  dalam  penyusunan  laporan keuangan. Format laporan keuangan koperasi seperti pada gambar di bawah.
Gambar 3. Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota
Gambar 4. Kartu Riwayat Simpanan dan Pinjaman
Gambar 5. Format Laporan Keuangan Pra Koperasi UP2K

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah  Desa  Ngijo  berharap  pra  koperasi  UP2K  tidak  mengalami  kegagalan seperti  usaha  lain  sebelumnya,  lebih  akseleratif  dalam  perkembangannya  dan  berbadan hukum koperasi. Mewujudkan koperasi yang bertata kelola baik di samping harus memiliki akte  pendirian,  SK  badan  hukum  dan  perijinan;  juga  membutuhkan  dokumen  strategis pengelolaan  yang  lengkap  seperti  AD/ART,  Renstra,  SOP,  dan  penerapan  pembukuan yang  berkualitas.  Kepemilikan  dokumen-dokumen  tersebut  sebagai  indikator  profesional pengelolaan koperasi. Kepemilikan dokumen tersebut harus dipenuhi dan dijalankan secara konsekuen, dipedomani agar operasional koperasi tidak menyimpan dan terukur. Substansi dokumen  tersebut  perlu  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan  koperasi, maupun  psikologis  pelaksana.  Pendampingan  Tim  PkM  Unisri  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan kompetensi  pengelola  pra  koperasi UP2K.  Keberadaan  UP2K  benar-benar diharapkan manfaatnya dan menjadi solusi keuangan dalam pengembangan usaha ekonomi anggota.  Penunjukkan  pengelola  harus  tepat  dengan  kriteria  amanah  dan  professional. Negosiasi  dengan  kepala  desa  dan  jajaran  diperlukan  untuk  memperkuat  pengembangan pra koperasi UP2K Desa Ngijo. Pemahaman berkoperasi yang baik akan menjadi motivasi internal  yang  tinggi  bagi  pengurus  dan  pengawas  dalam  memajukan  koperasi.  Anggota yang  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  koperasi  akan  menumbuhkan  keinginan untuk  berpartisipasi  terhadap  usaha  koperasi.  Sehingga  apabila  terjadi  dalam  jangka panjang,  bukan  tidak  mungkin  koperasi  akan  memiliki  daya  saing  yang  kuat  dibanding lembaga keuangan lain, serta tujuan membebaskan masyarakat dari jerat rentenir dan riba, akan terwujud.
Mengingat  pentingnya  dokumen  AD,  rencana  strategis,  dan  SOP,  perlu  ada  bahan kajian  tentang  penyusunan  dokumen  tersebut  yang  diajarkan  dalam  suatu  mata  kuliah Ekonomi  Koperasi  atau  Manajemen  Bisnis  sebagai  implikasi  akademik.  Pengampu  mata kuliah tersebut sebaiknya dilakukan secara tim atau setidaknya mengundang praktisi bisnis di bidang koperasi. Sebagai implikasi praktis, bahwa dokumen AD dan SOP harus segera disahkan  sebagai  pedoman  atau  dasar  hukum  pengelolaan  koperasi.  Formulir  dan  buku administrasi  simpan  pinjam  jika  diterapkan  menjadikan  pengelolaan  pra  koperasi  lebih tertib dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.
Saran  kegiatan  yang  pertama,  bagi  Tim  PkM  selanjutnya  dapat  menindaklanjuti program  PkM  saat  ini,  dengan  memberikan  pendampingan  dalam  penyusunan  dokumen strategis  seperti  dokumen  rencana  strategis,  standar  operasional  manajemen,  dan  standar operasional  prosedur.  Dokumen  operasional  lainnya  yang  dibutuhkan  harus  dilengkapi
untuk  menunjang  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  pra  koperasi  UP2K  dan  penyajian laporan keuangan yang sesuai  standar. Kedua, bagi Kepala Desa Ngijo serta pejabat  lain yang  kompeten  selain  berperan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan kegiatan pra koperasi UP2K, juga harus selektif dalam memilih atau menunjuk pengelola. Pengelola  yang  amanah  dan  professional  merupakan  syarat  utama,  modal  penting  dalam menjalankan  dan  mengembangkan pra  koperasi UP2K  Ngijo.  Ketiga,  bagi  pengelola pra koperasi UP2K harus pro aktif melakukan negosiasi atau lobi, aktivitas komunikasi yang dilakukan  dengan  tujuan  mempengaruhi  orang  yang  memiliki  kedudukan  penting  dalam organisasi,  pemerintahan, atau  legislatif,  sehingga  dapat  memberikan  keuntungan  dan manfaat bagi pengembangan pra koperasi UP2K Ngijo.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha, I Nyoman, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Wesna, Dessy Lina Oktaviani Suendra,  Kade  Richa  Mulyawati  Dan  I  Made  Aditya  Mantara  Putra.  (2018). Pembinaan  Dan  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Hari Sejahtera,  Di  Desa  Bugbug,  Kelurahan  Bugbug,  Kabupaten  Karangasem. Community Service Journal (Csj) Vol 1 No. 2
Dewi,  Ni  Made  Dwitia  Martini,  Gede  Adi  Yuniarta,  &  Made  Arie  Wahyuni.  (2017). Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Budaya  Etis  Organisasi,  Dan  Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Koperasi Simpan  Pinjam  di  Kab.  Jembrana.  E-Journal  Univ.  Pendidikan  Ganesha  Jur. Akuntansi Program S1. Vol 8 No. 2.
ICA.  (1995).  International  Cooperative  Alliance  Statement  of  the  co-operative  identity. http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-cent/identity.html.
Enjolras, B. (2009). Formes institutionnelles, rationalité axiologique etconventions. Annals of Public and Co-operative Economics, 75(4), 595–617.
Ernawati, Elva Eka. (2017). Strategi Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) Dalam Pengembangan  Usaha. Under  Graduates  Thesis,  Universitas  Negeri  Semarang. Http://Lib.Unnes.Ac.Id/View/Subjects/Hb.Html
Hatak,  I.,  Richard  Lang  &  Dietmar  Roessl.  (2016).  “Trust,  Social  Capital,  and  the Coordination  of  Relationships  Between  the  Members  of  Cooperatives:  A Comparison  Between  Member-Focused  Cooperatives  and  Third-Party-Focused Cooperatives”.  International  Society  for  Third  Sector  Research  (ISTR).  Voluntas 27:1218–1241. DOI 10.1007/s11266-015-9663-2
https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/pelatihan/detail/3-usaha-peningkatan-pendapatan- keluarga-up2k-pkk
https://karanganyarkab.bps.go.id/statictable/2020/04/22/244/jumlah-koperasi-aktif-dan- tidak-aktif-menurut-kecamatan-2019.html
Iqbal,  Taufiq  Ahmad  Nur,  Nanang  Yudi  Setiawan,  &  Fitra  Abdurrachman  Bachtiar.
(2018).  Prediksi  Kredit  Macet  Berdasarkan  Preferensi  Nasabah  Menggunakan Metode  Klasifikasi  C4.5  Pada  Koperasi  Simpan Pinjam Mitra  Raya Wates.   Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer E-ISSN: 2548-964x Vol. 2, No. 12, Hlm. 6118-6127.
Laville,  J.L.,  &  Nyssens,  M.  (2001).  The  social  enterprise:  Towards  a  theoretical  socio- economic approach.  In  C.  Borzaga  &  J.  Defourny  (Eds.), The emergence  of  social enterprise (pp. 312–332). London: Routledge
Novkovic,  Sonja  (2008).  Defining  the  co-operative  difference. The  Journal  of  Socio- Economics 37 (2008) 2168–2177
Qomariah,  Nur.  (2018).  Pengaruh  Program  Koperasi,  Kemampuan  Sumberdaya  Manusia Dan  Partisipasi  Anggota  Terhadap  Keberhasilan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Syariah Bmt  Usaha  Gabungan  Terpadu  Sidogiri  Pasuruan.  STIE  Walisongo  Gempol. Pasuruan.
Spear,  R.,  Cornforth,  C.,  Chaves,  R.,  &  Schediwy,  R.  (2004).  Introduction.  Annals  of Public and Co-operative Economics, 75(1), 3–9.
Valentinov, V. (2004). Toward a social capital theory of cooperative organisation. Journal of Cooperative Studies 37 (3): 5-20.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor  116,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
Widarno, B., & Harimurti, F. (2020). Pembekalan Strategi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam  Koperasi  Dapm  Makarya  Desa  Ngijo  Karanganyar. Janaka,  Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia , Vol. 6 No (November 2020), 1– 21. https://doi.org/https://doi.org/10.36600/.v6i1.132
Wuryani,  E.  (2018).  Peningkatan  Kualitas  Organisasi  Melalui  Anggaran  Dasar  –. Proseding  Seminar  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (SENADIMAS) ,  424–429. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473
Wulandari  Mei  &  Entri  Sulastri.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Koperasi  (Studi  Kasus Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Mentari  Dana  Mandiri  Salatiga)  Ecodunamika. Ejournal.Uksw.Edu.Pendidikan  Ekonomi  Fkip  Universitas  Kristen  Satya  Wacana Salatiga.