## Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang
(Studi Konstruk Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang)

## Fakhruddin Fakhruddin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fakhruddinsyarif@gmail.com

## Dwi Hidayatul Firdaus
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang elfirdausy@syariah.uin-malang.ac.id
Abstract  : Waqf  is  also  an  instrument  for  creating  justice  and  prosperity  in  the economic field. The main characteristic of endowments is when endowments have been fulfilled, then there is a shift in ownership  from the owner to the ownership of  Muslim  communities  which  are  expected  to  last  and  provide  sustainable benefits. Waqf in the form of money (endowments of money) is seen as one way to make  endowments  can  provide  better  and  more  results.  Researchers  are interested  in  conducting  research  on  this  waqf  with  a  focus  on  looking  at  the behavior  of  the  religious  elites  of  the  city  of  Malang  in  understanding  and actualizing the endowments of money in their lives. In this case the religious elite of the city of Malang took samples from the Nahdlotul Ulama Organization (NU), Muhammadiyah and the Indonesian Islamic Da'wah Institute and some of the City boarding  school  caretakers.  With  the  formulation  of  the  problem  1)  What  are Malang  City's  religious  elite  views  on  the  concept  and  implementation  of  cash waqf?  2)  What  is  the  appropriate  format  according  to  the  religious  elite  of Malang  City  on  the  application  of  cash  waqf?  The  type  of  research  that  will  be used in this research is field research, namely research conducted in the arena or field  of  symptoms.  With  this  type  of  research  is  expected  to  collect  data  and information  obtained  directly  from  respondents  about  the  endowment  of  money for the religious elite  in the city of Malang. The results of  this study are the first religious  elites  of  Malang  City  in  terms  of  cash  waqf  giving  legal  jaiz  in  other words  the  practice  of  waqaf  is  not  only  dominated  by  the  object  of  the  object immovable waqaf, because it sees the situation and conditions that exist in society and  for  general  welfare  and  not  conflict  with  Sharia.  Whereas  in  practice,  the religious  elite  of  Malang  City  has  not  yet  carried  out  the  mandate  of  the regulation stating that it must be orderly administration in terms of permits to be Nazar,  deed  of  pledge  waqaf  and  in  cooperation  with  Islamic  Financial Institutions  (LKS).  Second,  the  lack  of  information  and  socialization  about  this cash  waqf,  then  the  format  that  occurs  in  the  community  in  applying  this  cash waqf  is  by  directly  giving  the  cash  waqf  property  to  Nazir  directly.  money  that was forgiven. So that the  religious elites of Malang also practice from what was signed above, because the contract directly from waqif explains in the contract for what the money is. As Muhammadiyah and other religious elites on that day also directly  allocate  the  cash  waqf  received  on  the  object  of  the  contract  that  was explained at the time of the Waqf contract.
Keywords: Cash Waqf, Religious Elite, Social Behavior

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  perhatian  Islam  terhadap kesejahteraan umatnya. Allah swt memang menciptakan manusia berbeda-beda dalam  berbagai  hal,  termasuk  tingkat  ekonominya,  di  antara  mereka  ada  yang kaya dan  miskin. Dengan wakaf, di samping zakat, infaq, dan shadaqah,  maka distribusi  kekayaan  bisa  berjalan  sehingga  harta  tidak  hanya  berputar  di kalangan tertentu saja.
Di  Indonesia,  wakaf  diatur  dalam  beberapa  regulasi,  baik  berbentuk undang-undang,  kompilasi,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  dan  Keputusan Menteri  Agama,  dan  fatwa  Majelis  Ulama’  Indonesia.  Dari  berbagai  regulasi wakaf tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf mengalami perkembangan  dalam obyek  wakaf  yang  tidak  hanya  benda  tidak  bergerak  tapi  juga  benda  bergerak, diantaranya  adalah  wakaf  uang.  Oleh  karena  wakaf  uang  ini  merupakan perkembangan  obyek  wakaf,  maka  tentu  mendapat  respons  yang  berbeda  dari para ulama’. Imam al-Zuhri mengatakan  bahwa mewakafkan uang hukummya boleh  yaitu  dengan  cara  menginvestasikannya  kemudian  keuntungannya didistribusikan kepada mauquf alaih . Sementara  itu, Ibn Qudamah mengatakan bahwa  wakaf  uang  tidak  boleh  karena  menyewakan  uang  untuk  ditarik manfaatnya berarti telah mengubah fungsi uang.
Wakaf  dalam  bentuk  uang  (wakaf  uang)  dipandang  sebagai  salah  satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar  saja,  tetapi  juga  merupakan  komoditas  yang  siap  menghasilkan  dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Kedua, wakaf uang mempunyai daya jangkau dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat  dibandingkan  wakaf  benda  tidak  bergerak.  Ketiga,  wakaf  uang dapat  dilakukan  dimana  saja  tanpa  batas  Negara  dan  manfaatnya  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  dimana  saja.  Keempat,  wakaf  uang  merupakan model  mobilisasi  dana  abadi  ummat  jika  dikelola  secara  professional  dan amanah.
Adapun wakaf yang dilakukan menggunakan benda bergerak yakni uang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf. Terdapat 4 pasal yang menerangkan wakaf  berupa uang yakni pasal 28 sampai 31. Dalam pasal 28 berbunyi bahwa “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri”. 1 Jadi  seseorang  yang  ingin  melakukan  wakaf  uang  hendaknya  ke  lembaga keuangan  syari’ah  yang  ditunjuk  menteri  sesuai  dengan  aturan  tersebut. Selanjutnya  untuk  prosedur  selanjutnya  dalam  melakukan  wakaf  uang  diatur dalam pasal 29 yakni:
(1) Wakaf  benda  bergerak  berupa  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  28  dilaksanakan  oleh  wakif  dengan  pernyataan  kehendak  wakif  yang dilakukan secara tertulis; (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan (3) Sertifikat  wakaf  uang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterbitkan  dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 2
1 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan  hukum-hukum  wakaf  dengan  menggunakan  metode penggalian  hukum  ( ijtihad )  mereka.  Sebab  itu  sebagian  besar  hukum-hukum wakaf  dalam  Islam  ditetapkan  sebagai  hasil ijtihad seperti qiyas , maslahah mursalah dan  lain-lain.  Penafsiran  yang  sering  digulirkan  oleh  para  ulama, bahwa  wakaf  ini  sangat  identik  dengan  shadaqah  jariyah,  yaitu  suatu  amal ibadah  yang  memiliki  pahala  yang  terus  mengalir  selama  masih  bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.
Oleh  karenanya,  ketika  suatu  hukum  (ajaran)  Islam  yang  masuk  dalam wilayah ijtihadi, maka  hal  tersebut  menjadi  sangat  fleksibel,  terbuka  terhadap penafsiran-penafsiran  baru,  dinamis, fururistik (berorientasi  pada  masa  depan).
Sehingga  dengan  demikian,  ditinjau  dari  ajaran  saja,  wakaf  merupakan  sebuah potensi  yang  cukup  besar  untuk  bisa  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.
Memang  ditinjau  dari  kekuatan  hukum  yang  dimiliki,  ajaran  wakaf merupakan  ajaran  yang  bersifat  anjuran  (sunnah),  namun  kekuatan  yang dimiliki  sesungguhnya  begitu  besar  sebagai  tonggak  menjalankan  roda kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Sehingga  dengan  demikian,  ajaran  wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi , dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal. 3
1. Unsur-Unsur dan Rukun Wakaf Adapun  unsur-unsur  atau  rukun  wakaf  menurut  sebagian  besar  ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:
a. Orang yang berwakaf ( wakif )
b. Merdeka
c. Berakal Sehat
d. Dewasa (Baligh)
e. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)
2. Syarat barang yang diwakafkan (Mauquf)
Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Benda harus mempunyai nilai guna
b. Benda tetap atau benda bergerak
c. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf
d. Benda  yang  diwakafkan  benar-benar  telah  menjadi  milik  tetap  si  wakif ketika terjadi akad wakaf.
3. Syarat Mauquf ‘alaih
Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu  bagian dari ibadah. Selain tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  ibadah ,  mauquf  ‘alaih harus  jelas apakah  untuk  kepentingan  umum  seperti  untuk  mendirikan  masjid  ataukah untuk kepentingan sosial
4. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf ( sighat ) / ikrar wakaf Sighat  ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang  berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.
3 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Paradigma  Baru  wakaf  di  Indonesia .  (Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 27
Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni: a. Lafadz yang jelas ( sharih ) seperti:
ُتْلَّبَس َو  ُتْسَبَح َو  ُتْفَق َو
b. Lafadz kiasan ( kinayah ) seperti:
ُتْدَّبَا َو  ُتْم َّرَح َو  ُتْقَّدَصَت
5. Syarat-syarat pengelola wakaf (Nazhir)
Nazhir wakaf  adalah  orang  atau  badan  yang  memegang  amanat  untuk memelihara  dan  mengurus  harta  wakaf  sesuai  dengan  wujud  dan  tujuan  wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.
Yang berhak menentukan nazhir wakaf adalah wakif . Mungkin ia sindiri yang  menjadi nazhir ,  mungkin  pula  menyerahkan  pengawasan  wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara  dengan  sebaik-baiknya,  pemerintah  berhak  campur  tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya. 4
Dalam  hal  pengawasan  wakaf  perseorangan  diperlukan  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Beragama Islam
b. Telah baligh atau dewasa
c. Dapat dipercaya
d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya). 5
6. Status Harta Wakaf
Di  kalangan  ulama  fiqh  terdapat  perbedaan  dalam  memandang  status harta  wakaf.  Menurut  Imam  Syaf’i,  wakaf  adalah  suatu  ibadah  yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah  saya  wakafkan),  sekalipun  tanpa  di  putus  hakim.
Wakif  tidak  mempunyai  hak  kepemilikn  lagi,  sebab  kepemilikannya  telah dipindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. 6
Bagi  ulama  Hanafiyah,  harta  wakaf  itu  tetap  menjadi  milik  orang  yang mewakafkan,  oleh  karena  itu  pada  suatu  waktu  harta  wakaf  tersebut  dapat diambil oleh wakif atau pra ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan. 7

## KYAI SEBAGAI ELIT AGAMA
Menurut  Hamdan  Rasyid  bahwa  kyai  mempunyai  tugas  di  antaranya adalah:  Pertama, Melaksanakan  tablikh  dan  dakwah  untuk  membimbing  umat. Kyai  mempunyai  kewajiban  mengajar,  mendidik  dan  membimbing  umat manusia  agar  menjadi  orang-orang  yang  beriman  dan  melaksanakan  ajaran Islam.
Kedua,  Melaksanakan amar  ma`ruf  nahi  munkar .  Seorang  kyai  harus
4 Suparman Usman, Hukum perwakfan di... hal. 33
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan ... hal. 35
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan ... hal. 33
7 Ibid., hal. 34
melaksanakan amar  ma`ruf dan nahi  munkar, baik  kepada  rakyat  kebanyakan (umat)  maupun  kepada  para  pejabat  dan  penguasa  Negara  (umara),  terutama kepada para pemimpin, karena  sikap dan perilaku mereka banyak  berpengaruh terhadap masyarakat.
Ketiga, Memberikan  contoh  dan  teladan  yang  baik  kepada  masyarakat.
Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri  maupun  keluarga,  saudara-saudara,  dan  sanak  familinya.  Salah  satu penyebab  keberhasilan  dakwah  Rasulullah  SAW,  adalah  karena  beliau  dapat dijadikan teladan bagi umatnya.
Keempat ,memberi  penjelasan  kepada  masyarakat terhadap  berbagai macam  ajaran  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  al-  Sunnah.  Para  kyai harus  menjelaskan  hal-hal  tersebut  agar  dapat  dijadikan  pedoman  dan  rujukan dalam menjalani kehidupan.
Kelima, Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa  memberi  keputusan  terhadap  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah.
Keenam, Membentuk  orientasi  kehidupan  masyarakat  yang  bermoral dan  berbudi  luhur. Dengan  demikian,  nilai-nilai  agama  Islam  dapat terinternalisasi  ke  dalam  jiwa  mereka,  yang  pada  akhirnya  mereka  memiliki watak  mandiri,  karakter  yang  kuat  dan  terpuji,  ketaatan  dalam  beragama, kedisiplinan  dalam  beribadah,  serta  menghormati  sesama  manusia.  Jika masyarakat  telah  memiliki  orientasi  kehidupan  yang  bermoral,  maka  mereka akan  mampu  memfilter  infiltrasi  budaya  asing  dengan  mengambil  sisi  positif dan membuang sisi negatif.
Ketujuh, Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masa- masa kritis seperti ketika terjadi ketidak adilan, pelanggaran terhadap Hak- hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

## TEORI KONSTRUKSI SOSIAL
George Ritzer memetakan tiga paradigma besar dalam disiplin sosiologi, yakni;  paradigma  fakta  sosial,  definisi  sosial,  dan  perilaku  sosial 8 .  Ketiga paradigma  ini  didukung  oleh  teorinya  masing-masing.  Paradigma  fakta  sosial didukung  oleh  teori  fungsionalisme  struktural,  teori  konflik,  teori  sistem  dan teori sosiologi makro. Sedangkan paradigma definisi sosial didukung oleh teori aksi,  teori  intraksionisme  simbolik  dan  teori  fenomenologi.  Kemudian paradigma  perilaku  sosial  didukung  oleh  teori  sosiologi  perilaku  dan  teori pertukaran.
Adapun konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan diteruskan  oleh  Schutz  atau  menurut  Nur  Syam  teori  konstruksi  sosial  ini merupakan  derivasi  dari  teori  fenomenologi 9 .  Menurut  fenomenologi  bahwa dunia  yang  kita  alami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran  yang  kita  ciptakan
8 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, Terj.  Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2004), vi.
9 Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam, (Surabaya: Eureka, 2005), 30.
sendiri  dan  yang  ada  di  kepala  kita  masing-masing.  Secara  sistematis,  teori fenomenologi ini dimantapkan oleh Thomas Luckman dan Peter L. Berger yang menggunakan tiga konsep untuk memahami dunia manusia, yaitu eksternalisasi, internalisasi,  dan  obyektivasi.  Melalui  ekternalisasi,  masyarakat  menjadi kenyataan  buatan  manusia  atau  dengan  pernyataan  lain,  dengan  melalui eksternalisasi,  masyarakat  menjadi  kenyataan  yang  diciptakan  oleh  manusia. Kemudian  melalui  obyektivasi  masyarakat  menjadi  kenyataan  sendiri berhadapan  dengan  manusia  dan  melalui  internalisasi  manusia  menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat.
Menurut  teori  konstruksi  sosial  ini,  bahwa  agama  sebagai  bagian  dari kebudayaan  merupakan  konstruksi  manusia  yang  berarti  terdapat  proses dialektika  antara  masyarakat  dengan  agama.  Agama  yang  merupakan  entitas obyektif  (karena  berada  di  luar  diri  manusia)  akan  mengalami  proses obyektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau  norma  tersebut  kemudian  mengalami  proses  internalisasi  ke  dalam  diri individu  karena  telah  diinterpretasi  oleh  manusia  untuk  menjadi guidance atau way of life. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang shared di masyarakat. 10
Berger  dan  Luckman  mulai  menjelaskan  realitas  social  dengan memisahkan  pemahaman  ‘kenyataan  dan  pengetahuan’.  Realitas  diartikan sebagai  kualitas  yang  terdapat  di  dalam  realitas-realitas  yang  diakui  sebagai memiliki  keberadaan  ( being )  yang  tidak  tergantung  kepada  kehendak  kita sendiri.
Pengetahuan  didefinisikan  sebagai  kepastian  bahwa  realitas-realitas  itu nyata  ( real )  dan  memiliki  karakteristik  yang  spesifik.  Berger  dan  Luckman mengatakan  terjadi  dialektika  antara  indivdu  menciptakan  masyarakat  dan masyarakat  menciptakan  individu.  Proses  dialektika  ini  terjadi  melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Proses  dialektis  tersebut  mempunyai  tiga  tahapan;  Berger  menyebutnya sebagai  momen.  Ada  tiga  tahap  peristiwa. Pertama ,  eksternalisasi,  yaitu  usaha pencurahan  atau  ekspresi  diri  manusia  ke  dalam  dunia,  baik  dalam  kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan  diri  ke  tempat  dimana  ia  berada.  Manusia  tidak  dapat  kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap  dirinya,  dalam  proses  inilah  dihasilkan  suatu  dunia  dengan  kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.
Kedua ,  objektivasi,  yaitu  hasil  yang  telah  dicapai  baik  mental  maupun fisik  dari  kegiatan  eksternalisasi  manusia  tersebut.  Hasil  itu  menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu  faktisitas  yang  berada  di  luar  dan  berlainan  dari  manusia  yang menghasilkannya.
Lewat  proses  objektivasi  ini,  masyarakat  menjadi  suatu  realitas suigeneri s.  Hasil  dari  eksternalisasi  kebudayaan  itu  misalnya,  manusia menciptakan  alat  demi  kemudahan  hidupnya  atau  kebudayaan  non-materiil dalam  bentuk  bahasa.  Baik  alat  tadi  maupun  bahasa  adalah  kegiatan
10 Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman, Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Risalah  tentang Sosiologi  Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1991).  Lihat pula Berger, Langit Suci: Agama  sebagai Realitas Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35.
ekternalisasi  manusia  ketika  berhadapan  dengan  dunia,  ia  adalah  hasil  dari kegiatan manusia.
Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut  menjadi  realitas  yang  objektif.  Bahkan  ia  dapat  menghadapi  manusia sebagai  penghasil  dari  produk  kebudayaan.  Kebudayaan  yang  telah  berstatus sebagai realitas objektif, ada diluar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang.  Realitas  objektif  itu  berbeda  dengan  kenyataan  subjektif  perorangan.  Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.
Ketiga ,  internalisasi.  Proses  internalisasi  lebih  merupakan  penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu  dipengaruhi  oleh  struktur  dunia  sosial.  Berbagai  macam  unsur  dari dunia  yang  telah  terobjektifkan  tersebut  akan  ditangkap  sebagai  gejala  realitas diluar  kesadarannya,  sekaligus  sebagai  gejala  internal  bagi  kesadaran.  Melalui internalisasi,  manusia  menjadi  hasil  dari  masyarakat.  Bagi  Berger,  realitas  itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan.
Tetapi  sebaliknya,  ia  dibentuk  dan  dikonstruksi.  Dengan  pemahaman semacam  ini,  realitas  berwajah  ganda/plural.  Setiap  orang  bisa  mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman,  preferensi,  pendidikan  tertentu,  dan  lingkungan  pergaulan  atau sosial  tertentu  akan  menafsirkan  realitas  sosial  itu  dengan  konstruksinya masing-masing.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  persoalan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini,  maka peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  mengacu  pada paradigma  definisi  sosial  Weber 11 .  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  tidak  hanya menelusuri sebab akibat sebagaimana dalam paradigma fakta sosial, akan tetapi juga  mencari  pemahaman  yang  lebih  mendalam.  Penggalian  data  dilakukan lewat  observasi  partisipasi  ( participant  observation )  dan  wawancara  yang mendalam ( indepth interview ).
Karena  temuan  yang  ingin  dicari  dalam  penelitian  ini  adalah  lebih mementingkan  perspektif  pemahaman  dan  pemaknaan  subjektif  tentang konstruk  elit  agama  terhadap  wakaf  uang,  maka  jenis  penelitian  kualitatif ( qualitative  research )  dalam  hal  ini  menggunakan  teori  konstruksi  sosial  Peter L.  Berger 12 .  Dalam  perspektif  konstruksi  sosial,  individu  dengan  institusinya adalah  sebuah  dialektika  yang  terekspresi  dalam  tiga  kategori,  yaitu:  (1) masyarakat  sebagai  produk  individu,  (2)  masyarakat  sebagai  realitas  obyektif, dan (3) individu adalah produk masyarakat atau sosial.
Sedangkan  pendekatan  yang  dipilih  adalah  fenomenologi,  yaitu  sebuah pendekatan  yang  berusaha  memahami  makna,  nilai,  persepsi  dan  juga pertimbangan-pertimbangan  etik  di  setiap  tindakan  dan  keputusan  pada  dunia kehidupan  manusia.  Menurut  fenomenologi  bahwa  dunia  yang  kita  diami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang kita ciptakan sendiri dan yang ada di kepala kita masing-masing. Memang ada dunia eksternal di luar diri kita, akan
11 George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, terj.  Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), 40
12 Muhammad  Basrowi  dan  Soenyono, Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 72
tetapi  untuk  memahami  selalu  kembali  pada  kesadaran  kita,  bahwa  ada  dunia eksternal itu.
Adapun  jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di kancah  atau  medan  terjadinya  gejala. 13 Dengan  jenis  penelitian  ini  diharapkan dapat  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  langsung  dari responden tentang wakaf uang bagi elit agama di kota Malang.

## PEMBAHASAN Pemahaman Elit Agama tentang Waqaf Uang.
Waqaf uang adalah salah satu praktik waqaf  yang tidak semua umat Islam khususnya  yang  ada  di  Kota  Malang  memahami  dan  mampu  untuk mempraktikkan.  Sehingga  perlu  kiranya  pembelajaran  dan  mentransformasi informasi terkait waqaf uang ini dari ahlinya dalam hal ini para elit agama di Kota Malang. Baik pemahama terkait legalitas hukum mulai dari fiqih maupun dari segi regulasi perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Pemahaman  waqaf  uang  menurut  organisasi  Nahdlotul  Ulama  dalam  hal ini di wakili oleh Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Badan waqaf Nahdlotul Ulama menyatakan bahwa:
“Waqaf  uang  adalah  salah  satu  instrument  pengalihan  kepemilikan seseorang  kepada  orang  lainnya  dalam  hal  ini  adalah  uang  untuk  bisa dimanfaatkan  untuk  kepentingan  ibadah  atau  kesejahteraan  umum  yang tidak bertentangan dengan aturan agama”. 14
Sedangkan  untuk  pedoman  diberlakukan  waqaf  uang  dan  status hukumnya, beliau menjelaskan bahwa:
“Untuk praktik yang berlaku di Nahdlotul Ulama, kita berpedoman pada Undang-Undang  Yang  Berlaku  di  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  No Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42  Tahun  2006,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  41  tahun  2004 tentang  wakaf,  dan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  waqaf  uang.
Sehingga  praktik  waqaf  uang  yang  dilakukan  di  Nahdlotul  Ulama  tidak bertentangan dengan regulai yang ada” 15
Sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Dr.  Sudirman  dari  Nahdlotul Ulama’, ormas Muhammadiyah kota Malang yang diwakili oleh Drs. Moh Syarif, M.Ag sebagai Ketua Majelis Wakaf dan KHBDN menyatakan bahwa:
“Muhammadiyah  didalam  menjalankan  praktik  wakaf  uang  itu berpedoman pada Undang-Undang No Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  pelaksanaan
13 M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.
14 Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A
15 Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A
undang-undang  nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  dan  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  tentang  waqaf  uang.  Kami  mengenyampingkan  akan perbedaan  pendapat  dalam  perspektif  fiqh  klasikyang  mayoriytas  tidak memperbolehkan  untuk  wakaf  uang  ini.  Tapi  harus  kita  lihat  bahwa sekarang  zamannya  sudah  lain  dan  berubah,  sedangkan  fiqh  itu  sendiri harus responsive dengan keadaan zaman dan harus memberi solusi. Dan kami  sepakat  dengan  fatwa  majelis  Ulama’  Indonesia  yang memperbolehkan adanya wakaf uang ini.” 16
Majelis  ulama’  Indonesia  kota  Malang  yang  diwakili  oleh  ketua  bagian fatwa  yaitu  Drs.  KH.  Chamzawi,  M.Ag  menyatakan  tentang  hokum  wakaf  uang ini dengan pernyataannya:
“Kami  selaku  perwakilan  Majelis  Ulama’  Indonesia  yang  ada  di  Kota Malang,  harus  seiya  sekata  dengan  apa  yang  sudah  diputuskan  Majelis Ulama’  Indonesia  Pusat.  Apapun  fatwa  yang  dikeluarkan  (wakaf  uang) kami  di  daerah  harus  mendukung  dan  melaksanakannya.  Adapun  secara pribadi saya  juga sepakat dengan  fatwa tersebut, bahwa umat untuk bisa mempraktikkan  wakaf  agar  bias  lebih  fleksibel  dan  merata  tidak  hanya bangunan  fisik  dan  tanah  saja  akan  tetapi  agar  bisa  lebih  fleksibel  dan bisa  dirasakan  oleh  ummat,  khususnya  oleh  masyarakat  kecil  dengan pengembangan aspek-aspek produktif dan pengembangan umat.” 17
Selain  dari  tiga  pendapat  dari  nahdlotul  Ulama’,  muhammadiyah  dan Majelis  Ulama’  Indonesia  di  atas,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  terhadap elit  agama  (Kyai)  di  Kota  Malang,  yaitu  di  Kecamatan  Merjosari,  Blimbing  dan Kedungkandang. Adapun di Kecamatan Merjosari, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz. Abd. Rouf, M.HI selaku pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf yang beralamat di Jl. Joyosuko Metro 3 Merjosari Malang. Di kecamatan Kedung Kandang,  kami  mewawancarai  KH.  Ahmad  Syihabuddin  Al  Hafidz  selaku pengasuh  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Syafiiyyah  Nurul  Huda  yang  beralamat  di Jalan  Kolonel  Sugiono  3B  No.103,  Mergosono,  Kedungkandang,  Mergosono, Kec.  Kedungkandang,  Kota  Malang,  Jawa  Timur  65148.  Dan  di  kecamatan Blimbing,  kami  melakukan  wawancara  dengan  KH.  Dr.  Sudirman  an  Nahrowy pengasuh Pondok Pesantren Ahlussunnah wad Da’wah Ulul Albab yang berada di Jl. Pelabuhan Ratu Arjosari Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65125.
Tatkala ditanya tentang pandangan kyai tentang waqaf uang, Ustadz. Abd.
Rouf, M.HI menjelaskan bahwa:
“Waqaf  merupakan  satu  praktik  perpindahan  kepemilikan  harta  benda untuk  kepentingan  ummat  kepada  pihak  (nadhir)  yang  terpercaya,  dan dalam  masa  sekarang  ini  memang  perlu  adanya  gerakan  wakaf.  Karena wakaf  ini  adalah  ibadah  maka  perlu  dijalankan  dengan  penuh  amanah. Dan  saya  sepakat  wakaf  harta  benda  obyek  wakaf  tidak  hanya  berupa tanah dll, tapi bisa juga berupa uang. Asalkan akadnya jelas di awal uang ini diwakafkan dan diperuntukan untuk apa.” 18
16 Wawancara dengan Drs. Moh Syarif, M.Ag
17 Wawancara dengan Drs. KH. Chamzawi, M.Ag
18 Wawancara dengan Ustadz. Abd. Rouf, M.HI
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  KH.  Ahmad  Syihabuddin  Al  Hafidz tentang wakaf uang, beliau mengatakan:
“wakaf  sekarang  ini  biar  semua  orang  bisa  melakukan  dan  tidak memberatkan,  dalam  artian  tidak  menunggu  harus  punya  tanah  dulu, rumah  dulu,  maka  boleh  dengan  uang.  Intinya  harta  yang  kita  waqafkan mempunyai  nilai  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum.  Jika uang  itu  bisa  membantu  dan  dirasa  bermanfaat  untuk  mengembangkan potensi  ummat  dalam  hal  produktif  dan  menjauhkan  orang  untuk mempunyai  mental  meminta-minta  karena  terbatasi  kemampuan  untuk melakukan  usaha,  maka  waqaf  uang  merupakan  solusi  untuk  merubah keadaan itu.” 19
Adapun  pendapat  dari  KH.  Dr.  Sudirman  an  Nahrowy  pengasuh  Pondok Pesantren  Ahlussunnah  wad  Da’wah  Ulul  Albab  tentang  waqaf  uang  ini  beliau menyatakan bahwa:
“saya mengikuti fatwa dari Majelis Ulama’ Indonesia dengan fatwa yang memperbolehkan  adanya  waqaf  uang  tersebut.  Saya  yakin  pertimbangan dari MUI itu maslahat dan telah mengakomodir kebutuhan dan tantangan zaman.  Tapi  dengan  catatan  bahwa  yang  menerima  dana  waqaf  tersebut adalah orang yang amanah dan terpercaya, tidak boleh sembarang orang yang  dapat  menjadi  nadzir.  Dan  focus  yang  dibantu  kalau  boleh  yang utama  adalah  untuk  membantu  umat  Islam  yang  perlu  dana  untuk pengembangan usaha produktifnya dan adanya pendampingan yang terus menerus samapai berdikari dalam usahanya.”
Dari  penjelasan  para  elit  agama  di  atas,  dapat  dianalisis  bahwa  praktik waqaf uang yang saat ini para elit Agma Kota Malang  menyatakan  bahwa setuju diaplikasikannya  waqaf  uang.  Ini  berkaca  pada  kebutuhan  ummat  dan  dan kemaslahatan  ummat  itu  lebih  utama.  Dengan  mempraktikkan  waqaf  uang, masyarakat  akan  lebih  fleksibel  dan  leluasa  untuk  mempraktikkannya  tanpa dibayang-bayangi  harus  menunggu  mempunyai  kelebihan  harta  yang  berupa tanah,  bangunanan  dan  lain-lain  yang  berupa  fisik.  Apalagi  Majelis  Ulama’ Indonesia  memberikan  legitimasi  diperbolehkannya  melakukan  wakaf  uang  ini melalui fatwanya NO.2 TAHUN 2002 yang menyatakan bahwa:
1. Wakaf Uang  (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hokum  dalam  bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf  Uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’iy ( حابم فرصم)
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. 20
Para  elit  agama  Kota  Malang  sudah  tidak  ada  problematika  hukum  lagi terakait    keabsahan  dan  status  dasar  hokum,  baik  hukum  Islam  maupun  payung
19 Wawancara dengan KH. Ahmad Syihabuddin Al Hafidz
20 Fatwa Majlesi Ulama’ Indonesia tentang waqaf Uang
hukum di Indonesia yang manaungi praktik dari waqaf uang ini. dan kesemuanya sepakat  untuk  tanpa  terkecuali  praktik  waqaf  uang  ini  bisa  dipraktikkan  di masyarakat.

## Pelaksanaan Waqaf Uang
Wakaf uang ini memang sudah  mendapat kejelasan dalam  hal  hukum dan regulasi  yang  ada  di  Indonesia.  Tinggal  bagaimana  massyarakat  bisa mempraktikkan  dan  terfasilitasi  untuk  bisa  menyalurkan  uangnya  dalam  waqaf uang ini.
Dalam  tataran  praksis,  kendala  saat  ini  adalah  bagaimana  memberikan pemahaman  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  waqaf  uang  ini  secara masif.  Karena  saat  ini  tidak  sedikit  dimasyarakat  yang  masih  belum  bagaimana praktik dan prosedur dari waqaf uang ini. Sehingga untuk mempraktikkan seakan masih terkungkung dengan pengertian lama yang waqaf itu haruslah berupa harta tidak bergerak baik yang berupa tanah maupun bangunan.
Dr.  Sudirman  M.A  pengurus  Waqaf  dari  Nahdlotul  Ulama’  menyatakan bahwa:
“Praktik waqaf uang bagaikan hayalan tingkat tinggi yang sulit terwujud, seakan  mencari  jarum  dalam  tumpukan  jerami.  Karena  beberapa  factor antara  lain,  tentang  pemahaman  masyarakat  tentang  waqaf  uang  yang kurang  komprehensif  dan  kurang  adanya  sosialisasi  yang  massif  dari lembaga  waqaf,  di  NU  sendiri  sampai  saat  ini  masih  belum  ada  yang mewaqafkan  uang,  beda  dengan  waqaf  tanah  dan  bangunan  yang  selalu ada. 21 ”
Sedangakan  Drs.  Moh  Syarif,  M.Ag  sebagai  Ketua  Majelis  Wakaf  dan KHBDN Muhammadiyah menjelaskan bahwa:
“Kalau  di  Muhammadiyah,  jika  ada  orang  yang  ingin  waqaf  uang langsung  kita  berikan  kepada  aspek  pengembangan  ummat  pada  minggu itu juga tanpa menunggu terkumpul banyak. Muhammadiyah selaku nadzir tidak  menunggu  lama,  karena  waqaf  uang  adalah  amanah  seyogyanya harus segera diberikan kepada pos-posnya yang bermanfaat.” 22
Sejalan  dengan  keterangan  dari  Sedangakan  Drs.  Moh  Syarif,  M.Ag sebagai  Ketua  Majelis  Wakaf  dan  KHBDN  Muhammadiyah,  Ustadz  Abd.  Rouf, M.HI pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf menyatakan bahwa:
“ada orang yang waqaf uang di pondok saya, langsung saya tegaskan di awal  akad,  uang  adanda  ini  diperuntukkan  untuk  apa?  Apa  untuk bangunan, atau untuk apa? Sehingga jelas diperuntukkan untuk apa waqaf uang ini. Sehingga saya selaku penerima harta waqaf dapat melaksanakan sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal.” 23
Tatkala  ditanya  tentang  apakah  penerima  penerima  harta  waqaf  uang (Nadzir)  sudah  mempersiapkan  sertifikat  dan  admistrasi  lainnya,  elit  agama Nahdlotul  Ulama  dan  Muhammadiyah  sudah  siap  dalam  hal  sertifikat  Nadzirnya
21 Wawancara dengan Dr.Sudirman, M.A
22 Wawancara dengan Drs. Moh Syarif, M.Ag
23 Wawancara dengan Ustadz Abd. Rouf, M.HI
akan tetapi Nadzhir individu masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut.
Sebagaimana  amanah  dari  undang-undang  menyatakan  bahwa  nazhir adalah  unsur  yang  sangat  penting  dalam  mengelola  dana  waqaf.  Penjelasan Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 menjelaskan bahwa:
Nazhir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Lebih  lanjut  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2010 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Nazhir  Wakaf  Uang  pada  pasal  2  menyatakan bahwa:
(1)  Calon  Nazhir  Wakaf  Uang  wajib  mendaftarkan  diri  kepada  BWI  dan memenuhi  persyaratan  Nazhir  sesuai  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.
Namun  dalam  praktik  distribusi  waqaf  uang,  dari  pihak  Muhammadiyah tidak  memenuhi  amanah  dari  undang-undang  karena  langsung  mendistribusikan kepada  aspek  social  yang  ada  di  bawah  Muhammadiyah  itu  sendiri.  Padahal dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 7 dijelaskan bahwa:
(1)  Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  hanya  dapat  dilakukan melalui  investasi  pada  produk-produk  LKS  dan/atau  instrumen  keuangan syariah.
(2)  Dalam  hal  LKS-PWU  menerima  wakaf  uang  untuk  jangka  waktu tertentu,  Nazhir  hanya  dapat  melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
(4)  Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  dapat  dilakukan  dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI. (5)  Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diberikan  setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. (6)  Pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  uang  dalam  bentuk  investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
(7)  Sebaran  investasi  harta  dalam  bentuk  wakaf  uang  (portofolio  wakaf uang)  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  60  %  (enam  puluh  perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.
Adapun  untuk  nadzir  perseorangan  maka  undang-undang  juga  sudah memberikan  aturan  yang  pasti  sebagai  mana  peraturan  pemerintah  Nomor  42 Tahun  2006  yang  Dirubah  Dengan  Nomor  25  Tahun  2018  Tentang  Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada:
Pasal 4
1)  Nazhir  perseorangan  ditunjuk  oleh  Wakif  dengan  memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2)  Nazhir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  didaftarkan  pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  pendaftaran  Nazhir  dilakukan  melalui  Kantor Urusan  Agama  terdekat,  Kantor  Departemen  Agama,  atau  perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
4)BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
5)Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6)Salah  seorang  Nazhir  perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
Selain dari segi administrasi persyaratan pendaftaran Nazhir perseorangan yang  kiranya  dirasa  sulit  bagi  pengampu  pondok  pesantren,  ada  lagi  persyarata yang dirasa juga belum bisa terpenuhi, karena biasanya waqif mewaqafkan secara lisan  dan  dijawab  dengan  lisan  oleh  elit  agama  tersebut  (kyai).  Yaitu  penjelasan pasal Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 26 yang berbunyi:
Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: a.nama LKS Penerima Wakaf Uang;
b.nama Wakif;
c.alamat Wakif;
d.jumlah wakaf uang;
e.peruntukan wakaf;
f.jangka waktu wakaf;
g.nama Nazhir yang dipilih;
h.alamat Nazhir yang dipilih; dan
i.tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
Penjelasan  Undang-undang  di  atas,  secara  langsung  menyatakan  bahwa praktik  waqaf  uang  yang  dilakukan  oleh  perseorang  tidak  sesuai  dengan  amanah undang-undang atau bisa dikatakan ilegal . Akan tetapi dalam ranah praksis segala bentuk  administrasi  dan  formalitas  tersebut  tidaklah  dibutuhkan  oleh  nadzir perseorangan yang antara waqif dan  nazhir sudah terjalin unsur kepercayaan dan kejelasan akad di depan tatkala terjadi shighot akad. Sebagaimana penjelasan dari Ustadz Abd. Rouf M.HI yang menyatakan bahwa
“  yang  terpenting  adalah  akad  waqaf  di  awal  haruslah  jelas,  jumlah nominal  uang  berapa  dan  diperuntukkan  untuk  apa  uang  tersebut.  Dan kita  harus  melaksanakan  sesuai  dengan  akad  di  awal.  Dan  semua  ini didasari unsur percaya antara waqif dan nazhir.” 24

## Kritik Format dan Manajemen Terhadap Aplikasi Wakaf Uang
Wakaf  uang  adalah  akad  amanah  yang  harus  dijalankan  dengan  sebaik-
24 Wawancara dengan Ustadz Abd Rouf, M.HI
baiknya.  Keberhasilan  dan  kesesuaian  praktik  dan  tepat  sasaran  dalam pengelolaannya  harus  ditunjang  dengan  format  dan  manajemen  yang  baik  dan amanah.  Bagian  dari  format  dan  manajemen  yang  baik  adalah  adanya  system pembukuan  dan  laporan  yang  sistematis  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan kepada  halayak  umum.  Sebagaimana  amanah  dari  undang-undang  bahwasanya Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  pada  pasal Pasal 25 menyatakan bahwa:
LKS-PWU bertugas:
a.  mengumumkan  kepada  publik  atas  keberadaannya  sebagai  LKS Penerima Wakaf Uang;
b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
d.  menempatkan  uang  wakaf  ke  dalam  rekening  titipan  (wadi'ah)
atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; e.  menerima  pernyataan  kehendak  Wakif  yang  dituangkan  secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; f.  menerbitkan  Sertifikat  Wakaf  Uang  serta  menyerahkan  sertifikat tersebut kepada Wakif dan
menyerahkan  tembusan  sertifikat  kepada  Nazhir  yang  ditunjuk  oleh Wakif; dan
g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
Praktik  di  Nahdlotul  ‘Ulama  Kota  Malang  dalam  segi  administrasi  untuk waqaf  uang  masih  belum  terdokumnetasi  karena  masih  belum  ada  praktiknya  di PC NU. Sedangkan di Muhammadiyah sebagaimana penjelasan Drs. Moh Syarif, M.Ag  masih  belum  terdokumentasi  dengan  baik  karena  setiap  orang  yang melaksanakan  waqaf  uang  di  Muhammadiyah,  langsung  didistribusikan  oleh nazhir organisasi Muhammadiyah pada aspek sosial di bawah naungan organisasi Muhammdiyah.  Untuk  sertifikat  akta  ikrar  waqaf  uang  tidak  ada  dan  untuk laporan tahunan ( annual repport ) nya tidak terpublikasikan.
Sedangkan  untuk  nazhir  perorangan  sebagaimana  pengalaman    pengasuh pondok  pesantren,  juga  tidak  mempunyai  sertifikat  ikrar  waqaf  uang  dan pembukuan  yang  jelas  tentang  waqaf  uang.  Karena  semua  praktik  waqaf  yang langsung  pada  elit  agama  pengasuh  pondok  pesantren  berdasarkan  unsur kepercayaan  karena  status  sosial  kyai  tersebut  yang  mengetahui  agama, mengamalkan  ajaran  agamanya  dan  disangka  bisa  menggunakan  dan mentashorrufkan pada yang  berhak dan kemaslahatan. Dan yang menjadi catatan adalah meskipun tidak adanya akta ikrar waqaf uang, pada awal waqaf sudah ada ijab qobul yang  jelas dan dapat dipertanggung jawabkan antara waqif dan  nazhir tentang total uang yang diwaqafkan dan diperuntukkan untuk apa uang tersebut.

## Waqaf Uang dalam Konstruksi Sosial
Praktik waqaf uang dikalangan elit agama (Kyai) Kota Malang dalam kaca mata  teori  konstruksi  sosial  Peter  L.  Berger  dapat  dideskripsikan  sebagaiman berikut:
Pertama ,  proses eksternalisasi terjadi  ketika  elit  agama  berupaya memahami  tentang  waqaf  uang  berdasarkan  teks  dan  pendapat  berbagai ulamamelalui kitab  fiqh klasik dan kontemporer ditunjang dengan Fatwa Majelis Ulama  Indonesia  serta  Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  tentang  waqaf uang  tanpa  upaya    melibatkan  diri  dan  kondisi  sosialnya,  murni  berdasarkan konstruk fiqh dan undang-undang berdasarkan situasi dan kondisi zaman sekarang menghasilkan  pengertian  bahwa  waqaf  uang  hukumnya  boleh  ( jaiz )  bagi  orang yang mempunyai keinginan kuat dalam  berwaqaf  tanpa menunggu terkumpulnya harta  yang  banyak  sebagaimana  pertimbangan  dan  ketentuan  fiqh  klasik  yang hanya  membatasi  ruang  lingkup  wakaf  yang  selama  ini  dipahami  secara  umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
Adapun  beberapa  pertimbangan  pendapat  tentang  diperbolehkan  waqaf uang adalah sebagai berikut:
1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa:
“ mewakafkan  dinar  hukumnya  boleh,  dengan  cara  menjadikan dinar  tersebut  sebagai  modal  usaha  kemudian  keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih 25
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan  dirham  sebagai  pengecualian,  atas  dasar Istihsan  bi  al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.:
“Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin  maka  dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. 26
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i:
“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al- Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” 27
Kedua ,  proses objektivasi terjadi  ketika  elit  agama  dalam  merealisasikan waqaf uang ini ternyata tidak menunggu harus nazhir yang menerima harta waqaf memenuhi  unsur  yang  diamanahkan  oleh  undang-undang  dan  peraturan  Badan Waqaf  di  Indonesia.  Waqif  mengeluarkan  waqaf  uang  tidak  lagi  berfikir  harus berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan,  karena  waqaf  yang berupa uang juga bisa dan memiliki kepastian hukum baik dari segi hukum Islam dan  aturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Sebagaimana  amanah undang-undang, disebutkan bahwa benda wakaf terdiri dari:
a. benda tidak bergerak dan ; meliputi:
1) hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terdaftar;
2) bangunan  atau  bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
25 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi  Waqf al-Nuqud, Beirut: Dar  Ibn  Hazm, 1997, h.20-21
26 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu, Damsyiq:  Dar  al-Fikr,  1985,  juz VIII, h. 162
27 al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir ,  tahqiq  Dr.  Mahmud  Mathraji,  Beirut:Dar  al-Fikr,  1994, juz IX, h. 379
4) hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Benda bergerak, meliputi:
1) uang;
2) logam mulia;
3) surat berharga;
4) kendaraan;
5) hak atas kekayaan intelektual;
6) hak sewa; dan
7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam  urusan  waqaf,  masyarakat  memiliki  beberapa  opsi  dan  dapat dilakukan  tanpa  menunggu  terkumpulnya  harta  yang  banyak.  Yang  terpenting adalah kemauan dan niat masyarakat serta kejelasan akad waqaf dari waqif kepada nazhir atas peruntukan dana waqaf tersebut.
Ketiga , proses internalisasi terjadi ketika para elit agama mempunyai sikap keberagamaan  yang  kuat,  kepekaan  sosial  yang  tinggi  terhadap  kondisi lingkungan sekitarnya. Tidak menyulitkan dalam menerima keinginan masyarakat untuk  mempercayakan  uang  dan  asetnya  dalam  bingkai  akad  waqaf.  Khususnya waqaf  uang,  berapapun  uang  yang  diberikan  dalam  konteks  waqaf  diterima dengan baik dan melaksanakan amanah yang diberikan dari waqif dengan sebaik- baiknya.  Misalnya  diperuntukkan  untuk  pendidikan,  kesehatan,  pembangunan, dan lain-lain yang memang tidak bertentangan dengan syariat.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  kajian  dan  pemaparan  data  penelitian  secara mendalam, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Wakaf    Uang  menurut  elit  agama  Kota  Malang  adalah  adalah  perbuatan hukum  Wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  dan  tidak  bertentengan  dengan  Syariah.  Sedangkan dalam  aplikasinya,  elit  agama  Kota  Malang  karena  melihat  situasi  dan kondisi  dari  keberagaman waqif (orang  yang  berwaqaf)  masih  belum melaksanakan  amanah  regulasi  yang  menyatakan  bahwa  harus  tertib administrasi  dalam  hal  izin  menjadi  nazhir,  akta  ikrar  waqaf  dan bekerjasama  dengan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dan  adanya pelaporan  secara  periodic  masih  belum  ada  sinergi  dan  teraplikasi  dengan baik.  Semua  bentuk  administrasi  tersebut  cukup  berhenti  di  nazhir  yang terpercaya dimata masyarakat untuk mengelola uang waqaf tersebut.
2. Karena  minimnya  informasi  dan  sosialisasi  tentang  waqaf  uang  ini,  maka format  yang  terjadi  dimasyarakat  dalam  mengaplikasikan  waqaf  uang  ini adalah  dengan  langsung  memberikan  harta  waqaf  uang  tersebut  kepada nazhir  langsung  si  waqif  menjelaskan  langsung  kepada  nazhir  dalam maudu’ul  aqdi (tempat  akad)  diperuntukkan  untuk  apa  uang  yang
diwaqafkan  tersebut.  Sehingga  para  elit  agama  Kota  Malang  juga mempraktikan dari apa yang di akadkan di atas, karena akad yang langsung dari  waqif  menjelaskan  dalam  akadnya  untuk  apa  uang  tersebut. Sebagaimana  Muhammadiyah  dan  Elit  agama  yang  lain  dihari  itu  juga langsung  mengalokasikan  uang  waqaf  yang  diterima  pada  objek  akad  yang sudah dijelaskan pada waktu akad waqaf.

## SARAN
Para  elit  agama  kota  malang  yang  berada  dalam  organisasi  maupun perorangan  dalam  mempraktikkan  waqaf  uang  bisa  dikatan  masih  belum  secara prosedural  belum  memenuhi    regulasi  yang  ada  di  Indonesia,  meskipun  secara hukum  Islam  praktik  yang  dilakukan  sah  dan  mempunyai  konsekwensi  hukum yang  tetap.  Akan  tetapi  perlu    dilakukan  beberapa  hal  yang  mendasar  untuk waqaf uang ini, yaitu:
1. Adanya  sosialisasi  yang  massif  tentang  waqaf  uang  dan  bagaimana praktiknya yang benar menurut Undang-undang kepada masyarakat. Dan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Waqaf Indonesia .
2. Perlu adanya penyuluhan Nazhir dan  bagaimana  tatacara  menghadapi calon waqif  yang  masih  belum  paham  tentang  waqaf  uang  ini,  baik  untuk    waqif yang  organisasi  maupun  perorangan.  Sehingga  tidak  ada  stigma  nazhir illegal dan legal dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia .
Yogyakarta: Pilar Media, 2006
Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997
al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir ,  tahqiq  Dr.  Mahmud  Mathraji,  Beirut:Dar  al-Fikr, 1994, juz IX
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman  Pengelolaan Wakaf  Tunai . (Jakarta: Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
George  Ritzer, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004
M.  Iqbal  Hasan,  Pokok-  pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya  , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
Muhammad  Basrowi  dan  Soenyono, Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma,
(Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004
Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam, (Surabaya: Eureka,
2005
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman, Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Risalah tentang  Sosiologi  Pengetahuan (Jakarta:  LP3ES,  1991).  Lihat  pula Berger, Langit  Suci:  Agama  sebagai  Realitas  Sosial (Jakarta:  LP3ES, 1991
Suparman Usman, Hukum perwakafan di Indonesia . (Jakarta: Darul  Ulum Press, 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, juz VIII