## ANALISIS PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS
(STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)
Siti Zubaidah Fakultas Hukum Universitas Bosowa
E-mail: zubaidahjalal@gmail.com

## Nurwahidah Mansyur
Fakultas Hukum Universitas Bosowa E-mail: nurwahidahmansyur@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) by using CCVT in the settlement of traffic crime cases. To see the  inhibiting  factors  and  the  application  of  the  E-TLE  (Electronic  Traffic  Law Enforcement)  system  in  Makassar  City.  This  research  was  conducted  at  the Polrestabes  Makassar  with  the  help  of  data  from  the  South  Sulawesi  Police  and Makassar  Police  Sub-Directorate  for  Gakkum.  By  using  field  research  methods and  literature.  The  results  showed  that  the  existence  of  the  E-TLE  program  in Makassar City provided learning to the community to be more obedient to traffic rules,  especially  in  the  presence  of  very  large  facts  in  creating  security,  order, smooth traffic that can change the road marking community. The implementation of the electronic system has been well implemented by all institutions involved in the  E-TLE  program  of  the  police,  especially  traffic,  the  Makassar  city government,  the  Makassar  District  Attorney,  Bank  Rakyat  Indonesia,  and  PT. Indonesian post.
Keywords:  Electronic  Traffic  Law  Enforcement,  Highway  Violation,  Traffic Law.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  E-TLE (Electronic  Traffic  Law  Enforcement)  dengan  menggunakan  CCVT  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas.  Untuk  mengetahui faktor  penghambat  dan  penerapan  sistem  E-TLE    (Electronic  Traffic  Law Enforcement) di Kota Makassar.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polrestabes  Makassar  dengan  bantuan  data    dari Subdit  Gakkum  Ditlantas  Polda  Sulsel  dan  Polrestabes  Makassar.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dengan  adanya  program  E-TLE  di  Kota  Makassar memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih taat kepada aturan lalu lintas  terutama  dengan  adanya  fakta    yang  sangat  besar  dalam  menciptakan keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas  yang  dapat  merubah kepada  masyarakat    marka  jalan.  Penerapan  sistem  eletronik  telah  dilaksanakan
dengan  baik  oleh  serluruh  istansi  yang  terkait  dalam  program  E-TLE  kepolisian terkhusus  lalu  lintas,  pemerintah  kota  makassar,  Kejaksaan  Negeri  Makassar, Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Pos Indonesia.
Kata  Kunci  :  Electronic  Traffic  Law  Enforcement,  Pelanggaran  Jalan  Raya, UU Lalu Lintas.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  menyatakan  bahwa,  pengadilan  bersama  dengan  kepolisian  dan kejaksaan  merupakan  lembaga  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  perkara pengaturan  lalu  lintas.  Penegakan  hukum  Lalu  Lintas  adalah  salah  satu  kegiatan dari  fungsi  lalu  lintas  yang  memiliki  peran  agar  perundang-undangan  serta peraturan-peraturan  lainnya  di  taati  oleh  setiap  pengguna  jalan,  yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif.
Salah  satu  bentuk  penegakan  hukum  dalam  bidang  penindakan  represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan  secara  edukatif  yaitu  dengan  memberikan  teguran  dan  peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan  dengan menggunakan tilang dan  atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa.
Dalam  Pasal  272  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  memberikan  ruang  gerak  bagi  penyidik  Polri  dan PPNS  untuk  melakukan  kegiatan  penindakan  pelanggaran  dibidang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  dengan  menggunakan  peralatan  elektronik.  Peralatan elektronik  yang  dimaksud  adalah  alat  perekam  kejadian  yang  dapat  menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  penindakan  pelanggaran  dengan  bukti rekaman  elektronik  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012. Hal  ini  sejalan  dengan  situasi  dan  perkembangan  saat  ini  yang  mana  dengan keterbatasan  jumlah  petugas  polisi  lalu  lintas  dilapangan  dalam  rangka pengawasan  lalu  lintas  dan  terciptanya  kemananan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, dukungan dan peran teknologi harus lebih
dioptimalkan,  salah  satunya  melalui  penegakan  hukum  lalu  lintas  dengan elektronik  (rekaman  elektronik/kamera).  Penggunaan  elektronik/kamera  telah menjadi keharusan ditengah berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
Menyadari  hal  diatas,  Ditlantas  Polda  Sulsel  di  penghujung  Tahun  2018 telah  resmi  memberlakukan  penindakan  pelanggaran  dengan  bukti  rekaman elektronik  atau  tilang  kamera (E-TLE) terhadap  beberapa  jenis  pelanggaran  lalu lintas.  Berdasarkan  keterangan  di  atas,  penulis  tertarik  mengambil  sebuah  judul skripsi  “Analisis  Pelaksanaan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (E-TLE) Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  (Studi  Kasus  Polrestabes Makassar)”
PENERAPAN E-TLE  (ELECTRONIC  TRAFFIC  LAW  ENFORCEMENT)

## DENGAN MENGGUNAKAN CCTV DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
Pelaksanaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (E-TLE) dengan menggunakan  sistem  elektronik  melibatkan  beberapa  unsur  serta  sarana  dan prasarana yakni, Pertama, Petugas yang melibatkan Bintara pelayanan unit tilang di Polda Sulsel tanpa harus berkantor di posko E-TLE sebagai backoffice , dan 12 orang  yang  bertugas  dengan  pola  3  kelompok  2  bagian  dimana  masing-masing kelompok  bertugas  selama  12  jam  untuk  memantau,  menganalisa,  cek  database, dan  input  data  surat  konfirmasi; Kedua,  Closed  Circuit  Television (CCTV) yang tersebar  dibeberapa  ruas  titik  jalan  di  Kota  Makassar.  Dari  100  kamera CCTV yang dipersiapkan terdapat 23 Kamera CCTV yang telah terpasang dan memantau serta  merekam  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi; Ketiga, Komputer,  yang digunakan  untuk  mendukung  pelaksanaan E-TLE terdapat  6  (enam)  buah  yang berfungsi  sebagai  komputer  monitoring  dari CCTV yang  terhubung  dengan  23 titik  kamera,  playback  untuk  merekam  pelanggaran  yang  telah  termonitor  dan komputer input data pelanggaran ke dalam sistem atau web service informasi dan komunikasi  tilang  kamera; Keempat, Aplikasi  yang  mendukung  alur  mekanisme penanganan  dan  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  hasil  dari penindakan  tilang  kamera,  dibuat  sebuah  sistem  berbasis web  service yang terintegrasi dengan database Regident Ranmor, sistem ini sendiri terbagi atas tiga,
yang pertama untuk masyarakat untuk memberikan konfirmasi terkait subjek yang menjadi  pelanggaran,  yang  kedua  untuk  operator  instansi  terkait  yang  dapat diakses  secara  terbatas  dan  terakhir  untuk  petugas  untuk  memasukkan  data pelanggaran  serta  untuk  petugas  untuk  melakukan  pemblokiran  sementara terhadap STNK kendaraan yang melanggar; dan Kelima, Kantor  yang digunakan sebagai  ruangan command  center Polrestabes  Makassar  dan  untuk  personil  yang mengawaki dari personil Polrestabes Makassar.
Dengan unsur dan sarana dan prasarana sebagaimana diatas, penyelesaian perkara  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas  telah  dilaksanakan  dibeberapa wilayah  di  Kota  Makassar.  Pelaksanaan  tersebut  dilakukan  oleh  Polrestabes Makassar  dibawah  koordinasi  Subditgakkum  Ditlantas  Polda  Sulsel  dengan menggunakan  sarana  dan  prasarana  serta  konsep  atau  mekanisme  yang  telah ditetapkan.  Dari  pelaksanaan  tersebut  ditemukan  hasil  bahwa  penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik memberikan dampak  yang  signifikan.  Hal  ini  terbukti  dengan  ditemukannya  berbagai  bentuk pelanggaran lalu lintas.
Dari  awal  pelaksanaan  hingga  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas menunjukkan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  dari  Bulan  Desember  2018 hingga Januari 2020 berjumlah 8280 pelanggaran, sebagaimana tabel berikut:
Tabel.1
Pelanggaran Lalu Lintas Jenis Kendaraan Bermotor Jumlah Pelanggaran Jenis Kendaraan Bermotor Yang terlibat Sepeda Motor Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan Khusus R2 R3 8280 5779 2 2445 - 54
Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel
Dari  data  Tabel  diatas  diperoleh  bahwa  jumlah  pelanggaran  masih  didominasi oleh Sepeda Motor dan  kendaraan penumpang, beberapa pelanggaran juga dapat terekam  oleh  kamera  namun  tidak  dapat  ditindak  lanjuti  setelah  dilakukan
pengecekan  pada  pangkalan  database  Regident  Nomor  Plat  Kendaraan  yang terpasang tidak terdaftar atau ciri fisik kendaraannya tidak sesuai
Tabel. 2 Pelanggaran Lalu Lintas Jenis Pelanggaran
Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel
Dari  data  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  masih didominasi  oleh  pelanggaran  marka,  hal  ini  telah  sesuai  dengan  target  prioritas penanganan  pelanggaran  serta  sarana  prasarana  yang  ada  saat  ini,  termasuk potensi pelanggaran dan penempatan kamera itu sendiri.

## Tabel. 3
Pelanggaran Lalu Lintas Lokasi Pelanggaran Jumlah Pelanggaran Jenis Pelanggaran Marka  Rambu Boncengan lebih dari 1 Gun HP Helm Melanggar APILL 8280 7375 2 7 1 893 2 No Lokasi Pelanggaran Jumlah Pelanggaran 1 Perempatan Daya - Patung Ayam 3 2 Perempatan Jl. Abdul Dg. Sirua - SMA 5 1 3 Jalan Jend. Sudirman (Monumen mandala) 1 4 Perempatan Jl. Andalas-Jl. Tentara Pelajar 12 5 Perempatan Jl. DR. Sam Ratulangi-Jl. H. Bau 382 6 Perempatan Jl. G. Bawakaraeng-Jl. G. Latimojong 4145 7 Perempatan Jl. G. Bawakaraeng-Jl. Veteran 1024 8 Perempatan Jl. G. Latimojong-Jl. Sungai Saddang 569 9 Perempatan Jl. Jend Sudirman-Jl. RA. Kartini 175 10  Perempatan Jl. Masjid Raya-Jl. Bandang 28 11  Perempatan Jl. Veteran-Jl. Kerung-Kerung 784 12  Perempatan Jl.Lanto Dg Pasewang-Jl. Ratulangi 1 13  Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin 1154 14  Perempatan Jl. Tentara Pelajar- Jl. Wahidin 1

## Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel
Dari  23  Kamera  yang  terpasang  dibeberapa  ruas  titik  jalan  sebagaiman  Tabel diatas untuk melakukan pengawasan atau monitoring terjadinya pelanggaran yang efektif  untuk  penindakan  hanya  14,  selebihnya  yaitu  9  kamera  membutuhkan relokasi penempatan untuk pengambilan rekam bukti pelanggaran.
Tabel. 4 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel
Selanjutnya pada Tabel diatas terlihat bahwa proses tindak lanjut dari penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dengan  bukti  rekaman  elektronik  telah  dapat  berjalan, kendala  pada  pembuatan  surat  konfirmasi  yang  masih  manual  masih membutuhkan waktu dalam pembuatannya dengan keterbatasan personil yakni Ba Tilang  Polrestabes  Makassar  yang  melakukan  pembuatan  Surat  Konfirmasi dibantu 1 orang PHL (Pekerja Harian Lepas) dapat dilihat hanya 1609 yang dibuat surat konfirmasi kepada pelanggar. Untuk itu, dibutuhkan upgrade sistem aplikasi yang dapat mencetak secara otomatis surat pemberitahuan dan untuk penyelesaian perkara pun telah dapat  berjalan dari total penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik hanya 19,4 % yang dapat diajukan ke Pengadilan.
Efektivitas pelaksanaan penerapan pelaksanaan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hampir disemua negara maju sudah menerapkan  sistem  tilang  elektronik  dan  tidak  harus  mengikuti  sidang  di pengadilan.  Di  negara  lain  tilang  adalah  denda  administrasi,  bukan  pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana.
Jumlah Pelanggaran 8280 Jumlah Pelang- garan Diajukan Ke Pengadilan Jumlah Denda Vonis Jumlah Denda Vonis Terbayar Jumlah Pelanggar Yang bayar Sudah Belum 8280 1609 6671 Rp. 289.850.000 Rp.111.000.000 586

## FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA MAKASSAR
1. Faktor Penegak Hukum
Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan  hukum.  Salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  dalam  penegakan hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  dari  penegak  hukumnya  sendiri. Dalam  rangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 1
Dalam  hal  ini  penegak  hukum  merupakan  petugas  penindak  yang  biasanya dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  terdapat  kesalahan  pada  aplikasi penginputan  yang  membuat  petugas  kehilangan  jejak  pelanggar.  Sehingga, masalah  ini  menjadi  salah  satu  kendala  yang  penting.  Jika  terjadi  kesalahan penginputan  misalanya  pada  identitas  pelanggar  tentu  sulit  untuk  melacak keberadaan pelanggar.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  sarana  dan  prasarana  berdasarkan CCTV yang  terdapat  di  ruang Command  Center Polrestabes  Makassar  terdapat  beberapa  marka  jalan  yang kurang  jelas  sehingga  petugas  penindak  tidak  dapat  melakukan  penindakan penilangan  elektonik.  Selain  itu  dari  24 CCTV yang  di  ujicoba  pada  saat launching    hanya  14 CCTV yang  digunakan  dikarenakan CCTV mengalami offline  atau  marga  jalan  yang  tidak  jelas.  Perlu  untuk  diketahui CCTV yang digunakan  merupakan  duplikasi CCTV yang  berada  dipusat  Balai  Kota Makassar.
3. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan  sistem Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (E-TLE) .  Hal  ini diungkapkan  oleh  Bripka  Alam,  salah  satu  operator  ( E-TLE) yang
1 Soerjono Soekanto. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”.
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.8
mengungkapkan  bahwa  masih  terdapat  banyak  pengendara  atau  masyarakat yang  tidak  melakukan  proses  balik  nama  setelah  melakukan  transaksi pembelian kendaraan bermotor,  yang mangakibatkan surat  yang terkonfirmasi tidak  sampai  kepada  pelanggar  atau  pemilik  kendaraan  saat  ini. 2 Hal  yang sama  juga  diungkapkan  oleh  Bripka  Suhartina  yang  menjelaskan  bahwa terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan. 3

## PENUTUP
Penerapan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  melalui Electronic  Traffic Law  Enfourcement  (E-TLE) dari  segi  penerapannya  sudah  berjalan  dengan  baik. Dalam pelaksanaannya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik,  belum  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  data  perbandingan  efek  dari pemberlakuan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  bukti  rekaman elektronik,  namun  dapat  diuraikan  bahwa  masyarakat  pengguna  jalan  sudah mengetahui  bahwa  di  Kota  Makassar  saat  ini  telah  diterapkan  penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik  yang dampaknya secara langsung  mulai  meminimalisir  pelanggaran  yang  terjadi  khususnya  terhadap pelanggaran  marka  yang  ada  di  setiap  persimpangan  yang  ada  dalam  Kota Makassar ini sendiri.   Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebaiknya,  Kepolisisan  dalam  hal  ini  Polisi  Lalu  Lintas  Polrestabes  Makassar lebih  meningkatkan  kualitas  kinerja  pelaksanaan  tilang  eletronik  serta berkordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk kondisi marga jalan yang terdapat di  Kota  Makssar  khususnya  pada  titik  terpasangnya  kamera CCTV  E-TLE yang kurang jelas untuk terlaksana dengan lancar penerapan tilang elektronik tersebut. selanjutnya  polisi  memberikan  sanksi  langsung  sebagai  efek  jera  terhadap masyarakat  yang menggunakan plat palsu/bodong dan terhadap masyarakat  yang belum melakukan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor.
2 Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul, 09.00
3 Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul. 09.25

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Chandra Pretama.
Andi  Hamzah,  2001, Bunga  Rampai Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Harie Tuesang, 2009, Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi , Jakarta
Moeljatno , Azas-azas Hukum Pidana , PT. Bina Aksara, Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
P.A.F.  Lamintang,    1996, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  PT.  Citra Adityta Bakti, Bandung.
Poerwadarminta, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
Pudi  Rahardi,  2014, Hukum  Kepolisian:  Kemandirian  Profesionalisme  dan Reformasi POLRI , Surabaya,
R.Soesilo, 1979, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, PT. Karya Nusantara, Bandung.
Sadjijono,  2008, Hukum  Kepolisian:  Polri  dan  Good  Governance ,  Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
Satjipto Rahardjo,  2001. Masalah Penegakan Hukum Suatu  Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan