Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti

## KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

## Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang dian.septiandani@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsekuensi  hukum  bagi  suami  yang  melaksanakan poligami  yang  melanggar  aturan  hukum  positif  Indonesia  dan  hukum  Islam.  Pada  prinsipnya,  hukum perkawinan  di  Indonesia  berasaskan  monogami.  Akan  tetapi  perkawinan  poligami  dalam  Islam  tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Islam diperbolehkan seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan  syarat  kepada  suami  untuk  berlaku  adil,  sedangkan  dalam  Undang-undang  Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif  Indonesia  dan  hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  perbandingan..  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari hukum positif, konsekuensi seorang suami yang melaksanakan poligami  yang  melanggar  aturan  hukum  yakni  perkawinan  dianggap  batal  demi  hukum  sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami  dapat  dijatuhi  pidana.  Sedangkan  dalam  hukum  islam,  hukumnya  haram  apabila  suami  yang berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri.
Kata kunci: Konsekuensi; Poligami; Hukum Positif; Hukum Islam

## LEGAL CONSEQUENCES FOR HUSBANDS WHO PRACTICE POLYGAMY THAT VIOLATES THE RULES OF POSITIVE INDONESIAN  LAW AND ISLAMIC LAW

## Abstract
The purpose of this research is to find legal consequences for husbands who practice polygamy that violates the rules of positive Indonesian law and Islamic law. In principle, marriage law in Indonesia is based on monogamy.  However,  polygamous  marriages  in  Islam  are  not  prohibited  and  are  accommodated  by  the government in the Marriage Law. In Islam, it is permissible for a husband to practice polygamy and not specify any conditions explicitly, except only to provide conditions for the husband to act fairly, while in the Marriage Law a husband who wants polygamy must meet the alternative and cumulative conditions that have  been  regulated  by  law.  Based  on  this,  this  research  is  very  important  to  do  in  order  to  find  legal consequences for husbands who practice polygamy that violates the rules of positive Indonesian law and Islamic  law.  This  research  is  normative  legal  research  using  a  statutory  approach  and  a  comparative approach. The results show that when based on a positive law perspective, the consequence of a husband who practices polygamy that violates the rule of law is that the marriage is considered null and void so that the marriage has no legal force, the first wife can cancel the marriage, and the husband can be punished. Whereas in Islamic law, the law is forbidden if a polygamous husband does not act fairly and exceeds four wives.
Keywords: Consequences; Polygamy; Positive Law; Islamic Law
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan Pasal  1 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan “ialah ikatan lahir bathin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada prinsipnya dalam pasal tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah “istri” yang artinya ialah “wanita (perempuan) yang telah    menikah atau bersuami”. Wanita yang dinikahi  (kbbi.web.id),  dan  tidak  ditemukan  kata  “isteri”.  Namun  di  dalam  Undang- undang Perkawinan, kata yang digunakan adalah “isteri”. Dalam hal penulisan isi pasal, penelitian ini tetap menggunakan kata “isteri”, sedangkan di luar penulisan isi pasal dalam perundang-undangan, maka menggunakan kata “istri”.
Asas  monogami  lebih  ditegaskan  lagi  di  dalam  bunyi Pasal  3  ayat  (1)  UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini berarti sebenarnya  yang dianjurkan oleh undang-undang adalah perkawinan  monogami.  Meskipun  UU  Perkawinan  pada  asasnya  adalah  perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Poligami (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan istilah “poligami”,  sedangkan  UU  Perkawinan  menggunakan  istilah  “beristeri  lebih  dari seorang”) merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 1
Aturan  hukum  diperbolehkan  poligami  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU Perkawinan, dimana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya  (Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan), serta Kompilasi Hukum Islam.
Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi  umat  Islam  menurut  kondisi  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  Islam  Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum  Islam  tentang  perlunya  transformasi  hukum  Islam  kedalam  hukum  positif, sehingga  tercipta  keseragaman  pelaksanaan  hukum  Islam  dalam  mengatasi  masalah- masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu’amalah . 2
Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam UU Perkawinan. Dalam Islam, poligami diatur dalam Quran Surat An Nisa’ ayat (3), yang berbunyi: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan
1 KBBI Online, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., https://kbbi.web.id/.
2 Azni Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” Jurnal Dakwah Risalah 26, no. 2 (2015): 55–68, https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
(lain)  yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahya perempuan yang kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  lebih  dekat  agar  kamu  tidak  berbuat dzalim ”.  Ayat tersebut  merupakan  pengaturan  mengenai  perkawinan  poligami,  sekaligus  monogami. Allah memperbolehkan seorang suami menikah lagi, namun tetap harus memperhatikan kemampuan untuk berlaku adil. Apabila tidak dapat berlaku adil, maka diminta menikahi seorang wanita saja. Allah maha mengetahui kemampuan hambaNya.
Islam  diperbolehkan  seorang  suami  melakukan  poligami  dan  tidak  menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam UU Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. 3
Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, laki-laki harus mendapat persetujuan dari istri  atau  istri-istrinya  untuk  berpoligami.  UU  Perkawinan  mensyaratkan  bagi  laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat izin  dari  pengadilan  agama  setempat.  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Perkawinan  berbunyi pengadilan hanya akan  memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila; Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat yang tersebut pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan  merupakan syarat alternatif, artinya apabila  terpenuhi  salah  satu  dari  ketiga  point  tersebut,  suami  dapat  mengajukan  izin poligami.
Tidak  ditentukannya  syarat  persetujuan  isteri  tersebut,  di  dalam  Islam  ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dimana ada pendapat yang menentukan bahwa persetujuan  merupakan  syarat  mutlak.  Ada  yang  menentukan,  bahwa  poligami  tanpa persetujuan isteri sebelumnya adalah sah, asal  terpenuhi  rukun dan syarat  perkawinan. Sedangkan di dalam syarat dan rukun perkawinan itu sendiri, memang tidak ada unsur persetujuan isteri atau isteri-isteri sebelumnya.
Bahkan tanpa diketahui atau dihadiri isteri atau isteri-isteri sebelumnya sekalipun. Istri adalah warga negara yang secara konstitusi harus dilindungi tanpa ada diskriminasi, yaitu dengan terjaminnya perlindungan : 1.Agama ( (hifdl al-din) 2. Kehidupan/ Jiwa ( al-nafs) 3.  Kebutuhan  intelektual  /  akal (al-aql) 4.  Keturunan (al-nasl) dan  5.
Harta/kekayaan (al-mal)(Maqashid  Syariah) ( Maqashid  Al  Syariah yaitu  tujuan-tujuan dan  rahasia-rahasia  yang  diletakkan  Allah  dan  terkandung  dalam  setiap  hukum  untuk keperluan  pemenuhan  manfaat  umat.  Atau  tujuan  dari  Allah  menurunkan  syari’at. Dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi. 4
Dalam hal ini, negara pun wajib memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Meskipun perkawinan merupakan hak pribadi setiap manusia, namun
3 Nur  Shofa  Ulfiyati,  “Izin  Isteri  Sebagai  Syarat  Poligami  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia :  Kajian  Terhadap Undang-Undang Perkawinan” 8, no. 2 (2016): 97–112.
4 Abd  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia. (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group., 2010).
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
dengan  adanya  pengaturan  di  dalam  perundang-undangan,  negara  sedang  menjalankan perannya.
Menurut  ahli  sejarah,  pada  awalnya  poligami  dilakukan  oleh  raja-raja  pembesar negara  dan  orang-orang  berharta.  Mereka  mengambil  lebih  dari  satu  wanita,  ada  yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan bilogisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Semakin kaya seseorang dan tinggi kedudukanya, semakin banyak juga dia memiliki  wanita.  Dengan  demikian,  poligami  pada  waktu  itu  lebih  kearah  penindasan terhadap para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta. 5 Untuk saat ini, jangan sampai  terjadi  lagi  poligami  yang  menindas  dan  menyakiti,  diperlukan  peran  negara dalam melindungi hak istri.
Penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  poligami  pernah  diteliti  oleh Roslinda,  et  al  (2019)  yang  berjudul  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perkawinan  Poligami  Dalam  Persfektif  Perundang-Undangan  Indonesia”.  Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, actus non facit nisi mens sit rea). menyatakan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum  yang  tidak  tertulis  dan  hidup  serta  berkembang  dalam  anggapan  masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami  dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia  dan  hambatan  dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami. 6
Penelitian  lainnya  yang  mengkaji  mengenai  poligami  ditulis  oleh  Rizkal  (2019) yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri”. Penelitian tersebut fokus utamanya yaitu izin istri dimana satu dari  syaratnya  ada  persetujuan  atau  izin  dari  istri  pertama  yang  dibuat  secara  tertulis. Poligami tanpa izin istri pertama akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga yaitu kekerasan psikis konflik yang dialami oleh istri. Sehingga sang istri akan meminta cerai karena  merasa  dikhianati  suami.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  istri  akan  merasa  sangat dirugikan  dengan  tindakan  poligami  secara  diam-diam  gangguan  psikologis  akibat pengkhianatan oleh suami. 7
Sedangkan penelitian mengenai poligami lainnya ditulis oleh Ardhian et al., (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama”,  membahas mengenai  pengadilan  agama  yang  merupakan  lembaga  peradilan  dibawah  Mahkamah Agung  yang  sangat  penting  dalam  menangani  permasalahan  mengenai  sengketa  yang berhubungan  dengan  agama  Islam.  Mulai  dari  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,
5 M  A  Mustofa,  “Poligami  Dalam  Hukum  Agama  Dan  Negara,” AL-IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik Islam 2, no. 01 (2017): 47–58, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029.
6 Sri  Roslinda,  Bunyamin  Alamsyah,  and  Fredricka  Nggeboe,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Persfektif Perundang-Undangan Indonesia,” Legalitas: Jurnal Hukum 11, no. 1 (2019): 27, https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168.
7 Rizkal  Rizkal,  “Poligami  Tanpa  Izin  Isteri  Dalam  Perspektif  Hukum:  Bentuk  Kekerasan  Psikis  Terhadap Isteri,” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 22, no. 01 (2019): 26–36, https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari pengadilan agama  yang  sesuai  dengan Pasal  49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih  dari  seorang  maka  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  di  daerah tempat  tinggalnya  (yaitu  pengadilan  agama).  Diatur  pula  dalam  pasal-pasal  berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU  Perkawinan.  Pengaturan  tentang  poligami  di  hukum  positif  seakan  mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu, fokus dipenelitian ini hanya dimaksudkan agar kedua hukum yakni hukum islam dan hukum positif, dalam peraturan poligaminya, dapat berjalan secara sinkron sehingga tidak menimbulkan permasalahan. 8
Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa aturan mengenai persetujuan isteri yang merupakan  syarat  mutlak  dalam  pengajuan  permohonan  poligami.  Hal  ini  merupakan salah satu  bentuk  perlindungan negara terhadap hak isteri. Persetujuan isteri bisa tidak diperlukan  manakala  ditemukan  kondisi  sebagai  berikut:  Isteri/isteri-isterinya  tidak mungkin  diminta persetujuannya dan tidak dapat  menjadi  pihak dalam perjanjian, atau apabila  tidak  ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun,  atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. (Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan). Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konsekuensi hukum  bagi  suami  yang  melaksanakan poligami  yang melanggar  aturan hukum  positif Indonesia  dan  Hukum  Islam.  Aturan  hukum  perkawinan  mencakup  UU  Perkawinan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Peraturan  Pelaksana  dari  UU Perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum Islam.  Kemudian  dari  beberapa  aturan  tersebut  disinggung  pula  dengan  aturan  hukum pidana  yakni  KUHP  sehingga  kemudian  dapat  ditarik  konsekuensi  hukum  bagi  suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan kedua hukum tersebut.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan  dalam  artikel  ini,  maka  dapat ditarik  permasalahan  yakni:  Bagaimanakah  konsekuensi  hukum  bagi  suami  yang melaksanakan  poligami  yang  melanggar  aturan  hukum  positif  Indonesia  dan  hukum Islam?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menggambarkan  secara menyeluruh  dan  sistematis  obyek  dari  pokok  permasalahan. 9 Artikel  ini  menganalisis serta  menyusun  data  yang  telah  terkumpul,  untuk  dapat  diambil  kesimpulannya  serta
8 Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di  Pengadilan  Agama,” Privat  Law 3,  no.  2  (2015):  100–107, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.
9 Alimuddin, Aplikasi Pembaharuan Hukum Dalam Teori Socio Legal Studies, DitJen Badan Peradilan , 2014, www.badilag.net.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
memberikan suatu kajian mengenai konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.  Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder. Menurut Syamsudin, 10 studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan  memeriksa  atau  menelusuri  dokumen-dokumen  atau  kepustakaan  yang  dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini  disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan  mempergunakan  metode  analisis  kualitatif,  dan  kemudian  disajikan  secara kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan  poligami  merupakan  perbuatan  hukum  yang  tidak  dilarang  oleh ketentuan  agama,  namun  hanya  diatur  sedemikan  rupa  agar  penerapannya  benar-benar dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  positif  maupun  hukum Islam. 11 Hukum positif adalah hukum  yang berlaku saat  ini. Bagir Manan  mengartikan hukum positif yang berlaku di  Indonesia bahwa “Hukum positif adalah kumpulan asas dan  kaidah  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  pada  saat  ini  sedang  berlaku  dan mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau pengadilan dalam negara Indonesia”. 12
Oleh  karena  itu,  agar  perkawinan  poligami  dapat  dilakukan  dengan  benar  sesuai tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan  pelaksana  dari  syariat  perkawinan.  Artinya  negara  wajib  mengatur  segala perbuatan hukum  demi terciptanya ketertiban hukum  dan memberikan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  hukum  positif  yang  mengatur  mengenai pemberian  izin  poligami  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Kompilasi  Hukum  Islam.  Tentunya  dalam  penerapan  peraturan  ini  dapat  memperoleh akibat hukum atau konsekuensi hukum apabila ada pelanggaran.
Didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”.
Ketentuan  meskipun  seorang  suami  yang  akan  melangsungkan  perkawinan poligami merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak hanya sebatas ucapan
10 Alimuddin.
11 Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).”
12 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik (Yogyakarta, Indonesia: FH UII Press, 2004).
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
atau pengakuan semata, seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami haruslah menempuh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan  itu  merupakan  lisan,  persetujuan  itu  harus  diucapkan  di  depan  sidang pengadilan;
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan  anak-anak,  dengan  memperlihatkan:  surat  keterangan  mengenai  penghasilan suami  yang  ditanda-tangani  oleh  badan  tempat  bekerja;  atau  surat  keterangan  pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Apabila  prosedur  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas  tidak  dipenuhi  dalam melangsungkan perkawinan poligami, maka berlakulah sanksi pidana terhadap pihak  – pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus dibuktikan dengan nyata bahwa benar telah dilangsungkannya  perkawinan  poligami  tanpa  adanya  persetujuan  istri.  Apabila  secara nyata benar telah diketahui bahwa seorang suami telah melangsungkan perkawinan untuk yang  kedua  kalinya  tanpa  adanya  persetujuan  istri  yang  dapat  dibuktikan  baik  berupa bukti petujuk, keterangan saksi dan lain sebagainya, maka berlakulah penerapan sanksi terhadapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13
Perbuatan  poligami  diperbolehkan  apabila  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Pasal  3  Ayat  (2)  UU  Perkawinan  berbunyi:  “Pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak  yang bersangkutan”. Pasal  4 UU Perkawinan berbunyi:  “(1) Dalam hal  seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya.  (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila:  a.  isteri  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.
Sedangkan  Pasal  5  UU  Perkawinan  berbunyi:  “(1)  Untuk  dapat  mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
13 Muhammad Yusuf Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri,” Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 01 (2017).
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut a. Ada persetujuan dari isteri/isteri- isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini  tidak  diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak  mungkin diminta  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila tidak  ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun,  atau  karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”.
Apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar  maka  pelaku  poligami illegal (yang  tidak mendapatkan  perizinan)  yang  dalam  hal  ini  adalah  suami,  dapat  diancam  dikenakan konsekuensi  atau  sanksi  pidana  kategori  pelanggaran  sebagaimana  diatur  Pasal  45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 14
Hukum  pidana  menentukan  sanksi  terhadap  setiap  pelanggaran  hukum  yang dilakukan.  Sanksi  itu  pada  prinsipnya  merupakan  penambahan  penderitaan  dengan sengaja.  Penambahan  penderitaan  dengan  sengaja  ini  pula  yang  menjadi  pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 15
Istilah “pidana” merupakan istilah  yang lebih khusus,  yaitu menunjukkan sanksi dalam  hukum  pidana.  Pidana  adalah  sebuah  konsep  dalam  bidang  hukum  pidana  yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. 16
Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:
a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. pidana  itu  dikenakan  pada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undangundang.
Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R.
Soesilo  menggunakan  istilah  “hukuman”  untuk  menyebut  istilah  “pidana”  dan  ia merumuskan  bahwa  apa  yang  dimaksud  dengan  hukuman  adalah  suatu  perasaan  tidak enak  (sangsara)  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  vonis  kepada  orang  yang  telah melanggar undang-undang hukum pidana. 17
Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan,  yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran  yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang  ditentukan  oleh  undangundang  hukum  pidana  itu  merupakan  pelanggaran  atau
14 Raflisman, “Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam,” QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016 1, no. 1 (2016).
15 Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri.”
16 Siregar.
17 Siregar.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hokum pidana”.  Secara  garis  besar,  tujuan  pidana  menurut  teori  relatif  bukanlah  sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. 18 Sebagaimana  dikemukakan  Koeswadji  dalam  bukunya Perkembangan  Macam- macam Pidana  Dalam  Rangka Pembangunan  Hukum  Pidana mengemukakan  bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :
1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat ( dehandhaving van demaatschappelijke orde );
2. Untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari terjadinya kejahatan. ( het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel );
3. Untuk memperbaiki si penjahat ( verbetering vande dader );
4. Untuk membinasakan si penjahat ( onschadelijk maken van de misdadiger );
5. Untuk mencegah kejahatan ( tervoorkonning van de misdaad ).
Romli Atmasasmita dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi menyatakan  bahwa  Penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  kejahatan  mempunyai  sandaran pembenaran yaitu:
1. Dijatuhkannya  pidana  akan  memuaskan  perasaan  balas  dendam  si  korban,  baik perasaan  adil bagi  dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Penjatuhan  pidana  dimaksdkan  sebagai  peringatan  kepada  pelaku  kejahatan  dan anggota masyarakat yang lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.
Muladi  juga  berpendapat  bahwa  pidana  ( punisment )  selalu  mengundang  unsur- unsur sebagai berikut:
a. Pada  hakekatnya  merupakan  suatu  pengertian  penderitaan  atau  nestapa  atau  akibat- akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuatan  (oleh yang berwenang).
c. Dikenakan kepada seseorang  yang telah melakukan tindak pidana menurut  undang- undang.
Jika  disimak  keberadaan  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  maka  ada  keharusan  untuk menemukan  peran  pelaku  dan  para  pelaku  dimintai  pertanggungjawabannya  sesuai dengan  peranannya  masing-masing.  Artinya  dalam  prinsip deelneming tidaklah  bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya
18 Siregar.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
penemuan  dari  penegak  hukum  untuk  menemukan  kedudukan  dan  peran  dari  masing- masing pelaku. 19
Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana;  Seorang  mempunyai  kehendak  dan  merencanakan  kejahatan  sedangkan  ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan  suatu  tindak  pidana,  sementara  orang  lain  membantu  melaksanakan  tidak pidana tersebut.
Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan  yang  dilakukan.  Penyertaan  bisa  juga  dalam  arti  tidak  berdiri  sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.
Bila  diperhatikan  rumusan  Pasal  55  tersebut,  maka  tidak  mungkin  dalam pembuktian  Pasal  55  KUHP  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,  pasal  ini  dinyatakan sebagai  terbukti  hanya  dengan  menyimpulkan  adanya  kerjasama  kolektif  tanpa menunjukkan  peran  dari  masing-masing  pelaku  dari  suatu  tindak  pidana.  Apalagi  di antara  pelaku  terdapat  hubungan  kerja  atasan  dan  bawahan  dan  disisi  lain  ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud.
Dengan  hanya  menyebutkan  adanya  kerjasama  secara  kolektif,  maka  tidak  jelas kapasitas  dan  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  mana  yang  harus  dipertanggung jawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan,  atau  sebagai  yang  menyuruh  lakukan  atau  sebagai  turut  serta  melakukan. Artinya  pembuktian  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  tidak  cukup  dengan  sebatas mendalilkan adanya hubungan  yang saling melengkapi  (kolektif). Meskipun disisi  lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP  adanya  kerjasama  secara  kolektif  adalah  baru  langkah  permulaan  bagi menentukan  peran  dan  tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana.  Karena  belum  bisa dijadikan  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  menyatakan  Pasal  55  KUHP  sebagai  telah terbukti.
Seorang pelaku poligami dapat dikenakan sanksi dengan kesalahan yang dibuatnya tergantung pasal berapa yang akan dikenakan oleh hakim. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku poligami illegal . Setelah pelaku  dikenakan  sanksi  barulah  orang  yang  menikahkan  (penghulu)  dapat  dikenakan sanksi  hukum  sebagimana  termaktub  di  dalam  Pasal  55  KUHP  penyertaan  melakukan perbuatan tindak pidana.
Ketentuan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  merupakan  peristiwa  pidana  yang  digolongkan  kepada  jenis  pidana pelanggaran (contraventions) bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan (rechtsdeliktern) . Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 inipun tergolong ringan
19 Raflisman, “Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam.”
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
yaitu  hanya  sanksi  dengan  ancaman  denda  setinggi-tinggi  Rp.  7.500.-  (tujuh  ribu  lima ratus rupiah). 20
UU  Perkawinan  juga  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  bagi seorang  suami  yang  ingin  berpoligami  yang  terdapat  dalam  Pasal  9,  15  dan,  24  yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 9 UU Perkawinan yang berbunyi “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”;
2. Pasal  15  UU  Perkawinan  yang  berbunyi  “Barangsiapa  karena  perkawinan  dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan,  dapat  mencegah  perkawinan  yang  baru,  dengan  tidak  mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;
3. Pasal  24  UU  Perkawinan  yang  berbunyi  “Barangsiapa  karena  perkawinan  masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan”.
4. Selanjutnya Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa “Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-  (tujuh  ribu lima ratus  rupiah)”.  Ketentuan Pasal  40  yang dimaksud  pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara  tertulis  kepada  Pengadilan”.  Ketentuan  Pasal  45  atas  pelanggaran  terhadap Pasal 40 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi- tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Dari  unsur-unsur  pasal  di  maksud  dapatlah  diketahui  bahwa  larangan  terhadap poligami  bukan  terletak  kepada  hukum  pernikahannya,  tapi  terletak  kepada  syarat administrasi  yang  harus  terpenuhi  terlebih  dahulu  yang  dibuktikan  dengan  adanya penetapan  dari  pengadilan.  Unsur-unsur  yang  terdapat  didalam  Pasal  45  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal yang terdapat draft RUU  Hukum  Materil  Pengadilan  Agama  (selanjutnya  disebut  RUU  HMPA). Ketentuan  Pasal  145  Draft  RUU  HMPA  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  6.000.000,-  (enam  juta  rupiah)  atau  hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.
Berdasarkan  redaksi  Pasal  145 draft RUU  HMPA  dapatlah  diketahui  bahwa perbuatan  poligami  sama  sekali  tidak  dilarang  selama  suami  yang  ingin  berpoligami
20 Raflisman.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
mendapatkan  izin  dari  pengadilan.  Perbuatan  poligami  yang  dilakukan  secara illegal (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa delik pidana pelanggaran dengan  sanksi  yang  sedikit  lebih  tinggi  dari  ketentuan  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu membayar denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. 21
Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP. Dalam pasal 279 KHUP berbunyi sebagai berikut :
1. Di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengatahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk ini.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 2 butir 1 menyebutkan kepada pihak lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  pengahalang  yang  sah  untuk  itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Ketentuan pasal tersebut memandang perbuatan poligami sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan. Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:
1. Unsur subjektif, yaitu “Barang siapa”. Barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum.
2. Unsur objektif, yaitu:
a. Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan  wanita  lain  yang  perkawinannya  dipandang  sah  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya itu
b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan.
c. Mengetahui  perkawinan-perkawinan  pihak  lain.  Unsur  ini  menyebutkan  calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
d. Adanya  penghalang  yang  sah.  Unsur  ini  menyebutkan  bahwa  kedua  calon mempelai  memang  sudah  mengetahui  bahwa  perkawinan  yang  akan  mereka langsungkan  memiliki  halangan  yang  sah,  karena  calon  suaminya  dalam  ikatan perkawinan yang sah.
Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 279 KUHP, maka dapat diketahui bahwa Pasal 279 KUHP bukan untuk mengancam atau melarang seorang suami untuk  berpoligami,  namun  pasal  ini  hanya  mengancam  perbuatan  poligami  yang dilakukan secara illegal .
Selanjutnya perbedaan sanksi pidana yang memandang perbuatan poligami illegal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan
21 Raflisman.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
Pasal 279 KUHP adalah perbedaan norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi kedalam hukum positif. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memandang perbuatan  poligami illegal hanya  sebagai  perbuatan  pelanggaran  administratif  saja, dikarenakan hukum dasar perkawinan membolehkan poligami jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi.
Sementara  itu  Undang-Undang  Perkawinan  memandang  perkawinan  sebagai perbuatan  untuk  melaksanakan  ibadah,  sedangkan  pencatatan  perkawinan  hanyalah bersifat  administratif.  Ketentuan  poligami  dipandang  sah  selama  ketentuan  agama  dan kepercayaannya itu terpenuhi dan apabila perbuatan poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya  penetapan  izin  dari  pengadilan,  maka  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku poligami  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  dikenakan  sanksi  dikategorikan pelanggaran.
Akan  berbeda  jika  melihat  pelanggaran  poligami  dari  sudut  pandang  Pasal  279 KUHP. Perbedaan tersebut disebabkan Pasal 279 KUHP memandang perkawinan bukan sebagai pelaksanaan ibadah, melainkan sebagai suatu hubungan perdata.
Beberapa  putusan  yang  ditetapkan  terhadap  kasus  poligami,  hukumannya  relatif ringan  dibandingkan  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  tersebut,  kerugian tersebut bukan hanya di alami oleh istri secara batin saja tetapi juga secara materi, namun hal ini juga berakibat buruk terhadap perkembangan anak.
Ketika seorang pria melakukan perkawinan poligami di  luar prosedur  yang telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  maka  perbuatan  tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan Pasal 279 KUHP sehingga pelaku  perbuatan  tersebut  harus  dipertanggungjawabakan  secara  pidana.  Pelaku  tindak pidana poligami seperti yang dinyatakan dalam Pasal 279 KUHP dijatuhi pidana. Pidana (hukuman) yang dijatuhi tersebut berbeda-beda hal ini dilihatberdasarkan cara perbuatan itu dilakukan.
Dapat dijelaskan bahwa bila suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin istri, maka pasal ini bisa ditetapkan. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan  tugas  pengadilan  yang  menyatan  bahwa  :  “bahwa  perkawinan  yang dilakukan  oleh  seorang  suami  dengan  perempuan  lain  sedangkan  suami  tersebut  tidak mendapkan  izin  isteri  untuk  melangsungkan  perkawinan  lagi,  maka  Pasal  279  KHUP dapat di terapkan”.
Ini  membuktikan  bahwa  tindakan  dalam  perkawinan  poligami  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  sering  terjadi,  namun  jarang  sekali  terkuak  di permukaan. Selain itu pula perbuatan tersebut sulit sekali disentuh oleh hukum pidana, hal ini tak lepas dari berbagai macam faktor yang melatar belakanginya baik dikarenakan sanksi hukum yang lemah dan tidak memihak kepada korban, maupun sanksi hukum yang tidak tegas, dan tidak jelas sehingga tidak bisa memberikan efek jera bagi masyarakat,
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
serta  pengawasan  yang  masih  sangat  minim  dari  pemerintah  dan  aparatur  penegak hukum.
Faktor  lain  yang  mendukung  maraknya  pelanggaran  perkawinan  poligami  yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang hukum, ambiguitas dari undang-undang  tentang  perkawinan  yang  menyebabkan  mudahnya  para  pelaku  untuk berdalih atas perbuatan yang dilakukannya.
Dari  data  tesebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  poligami  maupun  pelaksana yang  membantu  terealisasinya  perkawinan  poligami  yang  tidak  sesuai  dari  undang- undang adalah suatu tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana. Maka dari itu harus adanya penegakan hukum yang maksimal guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.
Akibat  dari  suami  melanggar  perjanjian  perkawinan  poligami  dalam  hal  tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak mereka serta tidak dapat berbuat adil, maka dalam UU Perkawinan Pasal   1 menegaskan bahwa suami wajib melindungi  isteri dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.  Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  80  ayat  4 menjelaskan bahwa suami dengan penghasilannya menaggung : nafkah, kiswah termpat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, dan pendidikan anak.
Dari aturan tersebut isteri dapat menuntut suami apabila  melanggar  perjanjian dan tidak berbuat adil dari perkawinan poligami yaitu  dengan mengganti pembiayaan nafkah yang  tidak  diberikan  selama  perkawinan.  Suatu  hukum  yang  menyangkut  tentang kewajiban pasti terdapat implikasi bagi hukum yang dilanggar. Hakim dapat menentukan pembayaran nafkah tersebut. apabila keputusan-keputusan majlis hakim tidak di penuhi oleh tergugat, maka panitera  dan juru sita pengadilan agama dapat mengeksekusi dengan cara menyita harta tergugat setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Hukum positif telah menyinggung bahwasannya dalam hal suami hendak meminta izin  poligami  harus  mendapatkan  persetujuan  oleh  istri  dan  pengadilan.  Di  sini  negara memiliki andil dalam melindungi hak isri untuk memberikan izin poligami. Perkawinan itu dianggap tidak sah apabila suami dalam berpoligami melanggar aturan hukum positif, sehingga  dikhawatirkan  di  kemudian  hari  pernikahan  poligami  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat ‘wajib’ pada Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan  tidak  lebih  dahulu  mendapat  izin,  maka  perkawinan  itu  tidak  mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.
Hal  ini  sesuai  dengan  kedudukan  urgensi  izin  pengadilan  dalam  perkawinan poligami menurut hukum Islam, dimana hukum formal itu mengikuti hukum materil yang turut  menentukan  sahnya  perkawinan.  Perkawinan  yang  hanya  memenuhi  ketentuan
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
materil  tetapi  tidak  memenuhi  ketentuan  formalnya,  dianggap  perkawinan  itu  tidak pernah  terjadi,  yang  dalam  istilah fiqh disebut Wujuduhu  ka adamihi ,  sedangkan perkawinan  yang  telah  memenuhi  ketentuan  hukum  formal,  tetapi  ternyata  tidak memenuhi ketentuan hukum materiil, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh  negara  selamanya  perkawinan  itu  dianggap  tidak  pernah  ada  kecuali  jika  dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 22
Konsekuensi  perkawinan  tersebut  selanjutnya  akan  menjadi  lebih  rumit,  karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan dianggap  anak  lahir  diluar  perkawinan  sehingga  tidak  mempunyai  hubungan  perdata (hukum)  kecuali  dengan  ibunya.  Maka  dari  itu,  semua  hak-hak  perdata  anak  dari perkawinan  tersebut  akan  terlepas  dari  ayahnya,  artinya  ayahnya  tidak  mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak  dapat  menuntut  hak-hak  mereka,  termasuk  hak-hak  yang  menyangkut  harta kekayaan.
Dalam hukum positif ada beberapa syarat poligami di antaranya adanya persetujuan dari  isteri.  Syarat  ini  justru  dapat  menyulitkan  suami  yang  ingin  melakukan  poligami padahal  dalam  hukum  Islam  yang  telah  dijabarkan  dalam  kitab fikih terutama fikih Syafi’īyyah tidak diketemukan syarat persetujuan isteri tersebut. 23
Bukti  nyata  bahwa  kitab  yang  dipedomani  dalam  merumuskan  UU    Perkawinan adalah termasuk kitab-kitab madzhab Syafi’īyyah , sedangkan kandungan isi kitab yang disebutkan  di  bawah  ini  tentang  persoalan  persetujuan  isteri  untuk  berpoligami  tidak ditemukan. Kitab yang digunakan sebagai pedoman oleh pakar hukum Islam dan ulama dalam  merumuskan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan antaranya adalah; Hāsyyah al-Bājury, Fath al-Mu’in, Syarqawy ’Ala al-Tahrīr, Qawānīn Syar’īyah Li al- Sayyid Bin Yahya, Bughyah al-Mustarsyidin, Qalyuby wa Umayrah, Fath al-  Wahab,  Tuhfah  dan  al-Fiqh’  ’alā-  Madzāhib  al-Arba’ah .  Kitab-kitab  di  atas  yang dijadikan  pedoman  dan  rujukan  dalam  penyusunan  UU  Perkawinan  adalah  kitab-kitab fikih  Syafi’īyyah yang  tidak  pernah  mensyaratkan  adanya  persetujuan  isteri  untuk berpoligami. 24
Hukum  poligami  menurut  para  ulama  dan  ahli fikih  Syafi’iyyah adalah  boleh, dengan  syarat  tidak  melebihi  dari  empat  orang,  jika  melebihi  dari  empat  orang,  maka hukumnya  haram.  Adapun  poligami  yang  dimaksud  adalah  perkawinan  yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat  orang  isteri.  Berdasarkan  beberapa  pendapat  ulama  dapat  dipahami  bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isteri baik  lahiriah  maupun  batiniah.  Selain  itu  juga  berbuat  adil  untuk  anak-anaknya  dalam
22 Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).”
23 Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘Īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974),” Ilmiah, Jurnal Futura, Islam 15, no. 1 (2015): 111–42.
24 S.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda. 25
Q.S  An-Nisa  Ayat  3  membenarkan  bagi  seorang  laki-laki  melakukan  poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya, namun abila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi  nilai-nilai  keadilan  dalam  keluarga,  karena  ini  menyangkut  dengan  harkat  dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya.
Keadilan  yang  diwajibkan  oleh  Allah  dalam  ayat  diatas,  tidaklah  bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nisa Ayat 129 Artinya : Dan kamu sekali- kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  diantara  istri-istri  (mu),  walupun  kamu  sangat  ingin berbuat  demikian,  karena  itu  jangan  lah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. (QS. An-Nisa (4):129). Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat An- Nisa,  diwajibkan  berlaku  adil,  sedangkan  ayat  129  meniadakan  berlaku  adil.  Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.
Selaras dengan Ketentuan KHI yang menyangkut poligami juga tidak jauh berbeda dengan  UU  Perkawinan.  Hanya  saja  di  dalam  KHI  dijelaskan  antara  lain  bahwa  pria beristeri  lebih  dari  satu  diberikan  pembatasan,  yaitu  seorang  pria  tidak  boleh  beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang  harus  mendapatkan  izin  dari  pengadilan  agama. Jika  perkawinan  berikutnya dilakukan  tanpa  izin  dari  pengadilan  agama,  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).
Dalam poligami yang dilakukan tanpa izin istri, secara hukum suami yang menikah lagi dan mendapakan izin istri tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Dan akibat hukum perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama (terdahulu) merupakan batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak  pernah  ada.  Jadi  jelas  bahwa  bila  suami  ingin menikah lagi maka wajib mendapakan izin terlebih dahulu dari istri pertama atau istri- istri terdahulu, bila tidak mendapkan izin, maka secara hukum pernikahan itu merupakan cacat menurut hukum sehingga batal demi hukum.
Bila  suami  sudah  menikah  lagi  atau  berpoligami  tanpa  sepengatuan  dari  istri pertama, maka istri pertama dapat menuntut dengan mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang terdapat didalam Pasal 22-29 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, sehingga dengan adanya putusan  pengadilan  sebuah  perkawinan  yang  sudah  terjadi  dianggap  tidak  pernah  ada.
25 S.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
Namun  meskipun  perkawinan  itu  sudah  di  anggap  tidak  pernah  ada,  tidak  serta  merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilakukan.
Ketentuan  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  memberikan  ulasan  tentang  alasan tentang dapat dilakukannya pembatalan perkawinan yaitu:
1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU Perkawinan).
2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia, nama atau agama.
3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Perkawinan).
4) Perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  perkawinan  (Pasal  22  UU Perkawinan. 26
Pasal  24  UU  No.  1  Tahun  1974  memberikan  ketentuan  tentang  alasan  dapat dilakukannya  pembatalan  perkawinan  yaitu  suami/istri  yang  masih  mempunyai  ikatan perkawinan  melakukan  perkawinan  tanpa  seizin  dan  sepengetahuan  pihak  lainnya. Sejalan  dengan  ketentuan  UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  telah menyempurnakan  terkait  dengan  pembatalan  perkawinan  menjadi  dua  kategori  yakni Perkawinan yang batal dengan sendirinya, dan yang dapat dibatalkan. 27
Pembatalan Perkawinan dapat terjadi apabila terjadi peristiwa perkawinan sebagai berikut:
1. Perkawinan  yang  batal  dengan  sendirinya,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh suami,  sedangkan  ia  tidak  berhak  melakukan  akad  nikah  karena  sudah  mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj‘i, seseorang  menikahi  bekas  istrinya  yang  telah dili‘an nya,  seseorang  menikahi  bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba‘da addukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah -nya.
2. Perkawinan  yang  dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal  8  UU  Perkawinan,  yaitu:  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke bawah  atau  ke  atas,  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara  neneknya,  berhubungan  semenda  (mertua,  anak  tiri,  menantu,  dan  ibu  atau ayah  tiri),  berhubungan  sesusuan  (orang  tua  sesusuan,  anak  sesusuan,  saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan), istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
3. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang  suami  tanpa  adanya  izin  pengadilan  agama,  atau  perkawinan  yang  telah berlangsung dan akan tetapi  perempuan  yang dikawini  ternyata kemudian diketahui masih  menjadi  istri  pria  lain  yang  mafqud  atau  perempuan  yang  dikawini  ternyata
26 Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri.”
27 Siregar.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
masih  dalam  iddah  dari  suami  lain.  Selanjutnya  perkawinan  yang  melanggar  batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 28
Pembataan perkawinan tentu dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan ini merupakan  peristiwa  hukum  akibat  dari  perbuatan  hukum  terhadap  suatu  perkawinan orang  lain,  bukan  putusan  terjadina  perceraian.  Perbuatan  hukum  yang  dimaksud  ini merupan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai  hak  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  23  UU  No.  1  Tahun  1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri.
b. Suami isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat yang diunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  bila  terjadi  pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22, 24, 26, dan 27 UU No. 1 Tahun 1974. Proses pembatalan perkawinan sama dengan tata cara gugatan perceraian, baik itu pemanggilan, pemeriksaan  dan  putusan  pembatalan  pernikahan  perkawinan  poligami,  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 sampai 306 PP No. 9 Tahun 1975. Pembatalan perkawinan yang di  lakukan oleh istri terhadap suami  yang menikah lagi  tanpa izin  istri, tidak ada batas  waktunya  dalam  melakukan  proses  pembatalan  perkawinan  dan  kapanpun  istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
Ada  beberapa  akibat  hukum  terhadap  perkawinan  poligami  tanpa  adanya persetujuan dari istri yang sah, pertama akibat hukum yang akan berimplikasi bagi istri kedua atau selanjutnya, dan kedua akibat hukum yang akan berimplikasi terhadap laki- laki yang telah melangsungkan perkawinan poligami tersebut. Implikasi hukum tersebut pula dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek hukum administrasi / perdata, juga dari aspek hukum pidana.
Akibat hukum yang akan berimplikasi bagi istri kedua atau selanjutnya juga terbagi kepada dua bagian, pertama perkawinan poligami yang telah dicatatkan di kantor urusan agama  atau  catatan  sipil,  kedua  perkawinan  poligami  yang  tidak  dicatatkan  di  kantor urusan  agama  atau  catatan  sipil.  Perkawinan  poligami  yang  telah  dicatatkan  di  kantor urusan agama atau catatan sipil akan berimplikasi terhadap akan terjadinya pembatalan perkawinan  melalui  pengadilan  agama/pengadilan  negeri  manakala  jika  pihak  kantor urusan agama telah mengeluarkan akta nikah untuk yang kedua atau kesekian kalinya.
Selanjutnya  perkawinan  poligami  yang  tidak  dicatatkan  di  kantor  urusan  agama atau catatan sipil akan berimplikasi terhadap aspek hukum administrasi yaitu kedudukan
28 Siregar.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
istri yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono-gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya. Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir  dari  perkawinan  yang  sah  yang  pada  akhirnya  seorang  anak  hanya  mempunyai pertalian  hukum  dengan  ibunya  saja  yang  juga  berakibat  seorang  anak  tidak  akan mendapatkan  warisan  dari  ayahnya  tersebut,  karena  tidak  adanya  catatan  hukum  yang menghubungkan dari keduanya.
Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan batal setelah adanya putusan pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan juga menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  25  UU  Perkawinan  &  Pasal  74  Kompilasi  Hukum Islam  menegaskan  bahwa  pembatalan  perkawinan  dapat  dilakukan  dengan  cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan/pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menegaskan  bahwa  tata  cara  pengajuan permohonan  pembatalan  perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  pengajuan gugatan  perceraian.  Gugatan  pembatalan  perkawinan  diajukan  oleh  pihak  yang berwenang  atau  kuasanya  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman tergugat.
Akibat  dari  suami  melanggar  perjanjian  perkawinan  poligami  dalam  hal  tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak mereka serta tidak dapat berbuat adil, maka dalam Undang-undang Perkawinan  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal   1 menegaskan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 menjelaskan bahwa suami dengan penghasilannya menanggung : nafkah, kiswah termpat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, dan pendidikan anak.
Dari aturan tersebut isteri dapat memuntut suami apabila melanggar  perjanjian dan tidak berbuat adil dari perkawinan poligami yaitu dengan mengganti pembiayaan nafkah yang  tidak  diberikan  selama  perkawinan.  Suatu  hukum  yang  menyangkut  tentang kewajiban pasti terdapat implikasi bagi hukum yang dilanggar. Hakim dapat menentukan pembayaran nafkah tersebut. Apabila keputusan-keputusan majelis hakim tidak dipenuhi oleh tergugat, maka panitera  dan juru sita pengadilan agama dapat mengeksekusi dengan cara menyita harta tergugat setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Jadi  secara  umum,  konsekuensi  bagi  suami  yang  melaksanakan  poligami  yang melanggar aturan hukum positif dan hukum islam dapat diuraikan sebagai berikut:
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
a. Perkawinan poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut  dianggap  tidak  pernah  telah  ada  ( wujuduhu  ka  adamihi ),  sehingga  tidak menimbulkan akibat hukum;
b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
c. Apabila  dalam  perkawinan  tersebut  menimbulkan  sengketa  di  kemudian  hari,  maka perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk  semua  tuntutan  hukum  ke Pengadilan.
d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka  secara  legal-formal  dalam  kehidupan  bernegara  maupun  dalam  pergaulan sosial kemasyarakat.
Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan  perlakuan  yang  semena-mena.  Walaupun  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  Al-Qur’an  di  atas  mengandung  konsep  poligami,  hal  ini  bukan  berarti  Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang  hanya  dapat  dilakukan  pada  saat  darurat  saja.  Sampai  saat  ini  hukum  positif  di Indonesia tentang poligami masih sangat relevan diterapkan dalam rangka perlindungan hukum bagi istri, serta guna kepastian hukumnya.

## E. PENUTUP
Hukum positif telah menyinggung bahwasannya dalam hal suami hendak meminta izin  poligami  harus  mendapatkan  persetujuan  oleh  istri  dan  pengadilan.  Perkawinan dianggap tidak sah atau batal demi hukum apabila suami dalam berpoligami melanggar aturan  hukum  positif,  sehingga  dikhawatirkan  di  kemudian  hari  pernikahan  poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada. Bila suami sudah menikah lagi atau berpoligami tanpa sepengatuan dari istri pertama, maka istri pertama dapat menuntut dengan mengajukan permohonan pembatalan  pernikahan.  Selain  itu,  apabila  seorang  suami  melakukan  perkawinan poligami di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan, maka perbuatan tersebut  merupakan suatu  perbuatan pidana  yang bertentangan dengan Pasal 279  KUHP.  Sedangkan  dalam  konsekuensi  hukum  Islam,  pada  dasarnya  Islam  tidak melarang  apabila  suami  melaksanakan  poligami,  kecuali  hanya  memberikan  syarat kepada suami untuk berlaku adil dan tidak melebihi dari empat istri. Jika melanggar dari ketentuan tersebut makanya hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin. Aplikasi  Pembaharuan  Hukum  Dalam  Teori  Socio  Legal  Studies,  DitJen Badan Peradilan , 2014. www.badilag.net.
Ardhian,  Reza  Fitra,  Satrio  Anugrah,  and  Bima  Setyawan.  “Poligami  Dalam  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
Pengadilan Agama.” Privat Law 3, no. 2 (2015): 100–107.
file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam- hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.
Azni,  Azni.  “Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  (Suatu  Tinjauan  Filosofis).” Jurnal Dakwah Risalah 26, no. 2 (2015): 55–68. https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214.
KBBI Online. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. https://kbbi.web.id/.
Manan,  Bagir. Hukum  Positif  Indonesia:  Satu  Kajian  Teoritik .  Yogyakarta,  Indonesia: FH UII Press, 2004.
Mustofa,  M  A.  “Poligami  Dalam  Hukum  Agama  Dan  Negara.” AL-IMARAH:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 01 (2017): 47–58. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029.
Raflisman.  “Sanksi  Hukum  Poligami  Tanpa  Izin  Pengadilan  Agama  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam.” QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016 1, no. 1 (2016).
Rizkal, Rizkal. “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis  Terhadap  Isteri.” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan 22,  no.  01 (2019): 26–36. https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017.
Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Poligami  Dalam  Persfektif  Perundang-Undangan Indonesia.” Legalitas: Jurnal Hukum 11, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168.
S, Riyandi. “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘Īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).” Ilmiah, Jurnal Futura, Islam 15, no. 1 (2015): 111–42. Shomad,  Abd. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2010.
Siregar,  Muhammad  Yusuf.  “Sanksi  Pidana  Terhadap  Perkawinan  Poligami  Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 01 (2017).
Ulfiyati, Nur Shofa. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia :
Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan” 8, no. 2 (2016): 97–112.
Alimuddin. Aplikasi  Pembaharuan  Hukum  Dalam  Teori  Socio  Legal  Studies,  DitJen Badan Peradilan , 2014. www.badilag.net.
Ardhian,  Reza  Fitra,  Satrio  Anugrah,  and  Bima  Setyawan.  “Poligami  Dalam  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di Pengadilan Agama.” Privat Law 3, no. 2 (2015): 100–107.
file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam- hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.
Azni,  Azni.  “Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  (Suatu  Tinjauan  Filosofis).” Jurnal Dakwah Risalah 26, no. 2 (2015): 55–68. https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214. KBBI Online. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. https://kbbi.web.id/. Manan,  Bagir. Hukum  Positif  Indonesia:  Satu  Kajian  Teoritik .  Yogyakarta,  Indonesia: FH UII Press, 2004.
Mustofa,  M  A.  “Poligami  Dalam  Hukum  Agama  Dan  Negara.” AL-IMARAH:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 01 (2017): 47–58. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029.
Raflisman.  “Sanksi  Hukum  Poligami  Tanpa  Izin  Pengadilan  Agama  Dalam  Kitab
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam.” QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016 1, no. 1 (2016).
Rizkal, Rizkal. “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis  Terhadap  Isteri.” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan 22,  no.  01 (2019): 26–36. https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017.
Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Poligami  Dalam  Persfektif  Perundang-Undangan Indonesia.” Legalitas: Jurnal Hukum 11, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168.
S, Riyandi. “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘Īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).” Ilmiah, Jurnal Futura, Islam 15, no. 1 (2015): 111–42.
Shomad,  Abd. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2010.
Siregar,  Muhammad  Yusuf.  “Sanksi  Pidana  Terhadap  Perkawinan  Poligami  Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 01 (2017).
Ulfiyati, Nur Shofa. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia :
Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan” 8, no. 2 (2016): 97–112.
Alimuddin. Aplikasi  Pembaharuan  Hukum  Dalam  Teori  Socio  Legal  Studies,  DitJen Badan Peradilan , 2014. www.badilag.net.
Ardhian,  Reza  Fitra,  Satrio  Anugrah,  and  Bima  Setyawan.  “Poligami  Dalam  Hukum Islam  Dan  Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di Pengadilan Agama.” Privat Law 3, no. 2 (2015): 100–107.
file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam- hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.
Azni,  Azni.  “Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  (Suatu  Tinjauan  Filosofis).” Jurnal Dakwah Risalah 26, no. 2 (2015): 55–68. https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214. KBBI Online. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. https://kbbi.web.id/. Manan,  Bagir. Hukum  Positif  Indonesia:  Satu  Kajian  Teoritik .  Yogyakarta,  Indonesia: FH UII Press, 2004.
Mustofa,  M  A.  “Poligami  Dalam  Hukum  Agama  Dan  Negara.” AL-IMARAH:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 01 (2017): 47–58. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029.
Raflisman.  “Sanksi  Hukum  Poligami  Tanpa  Izin  Pengadilan  Agama  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam.” QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016 1, no. 1 (2016).
Rizkal, Rizkal. “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis  Terhadap  Isteri.” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan 22,  no.  01 (2019): 26–36. https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017.
Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Perkawinan  Poligami  Dalam  Persfektif  Perundang-Undangan Indonesia.” Legalitas: Jurnal Hukum 11, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.168.
S, Riyandi. “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘Īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).” Ilmiah, Jurnal Futura, Islam 15, no. 1 (2015): 111–42.
Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti
e-ISSN : 2621-4105
Shomad,  Abd. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2010.
Siregar,  Muhammad  Yusuf.  “Sanksi  Pidana  Terhadap  Perkawinan  Poligami  Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 01 (2017).
Ulfiyati, Nur Shofa. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia :
Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan” 8, no. 2 (2016): 97–112.