## Kajian Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
(Studi Kasus: RW 06 Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat)
Study of Slum Reset Area Quality
(Case Study: RW 06, Jatipulo Village, West Jakarta)
Alimuddin 1,a) , Rulhendri 1) , Muhamad Lutfi 1) , Nurul Chayati 1) & Ilham Bintang 1,b)
1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibn Khaldun, Bogor
Koresponden   : a) alimuddin@uika-bogor.ac.id & b) ilhambintang2811@gmail.com

## ABSTRAK
Peningkatan  mutu  dan  fungsi  perumahan  dan  permukiman  perlu  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menjaga  pertumbuhan  dan  perkembangan  perumahan  kumuh  dan permukiman  kumuh  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.  Menyikapi  hal  ini,  Suku  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  berencana  mengubah  suatu  kawasan  di RW 06 Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat menjadikan layak huni. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mendapatkan  data  kondisi  eksisting  lingkungan,  potensi  lingkungan, permasalahan  lingkungan  dan  penataan  lingkungan  untuk  menanggulangi  dan mengurangi  tingkat  kekumuhan  serta  mewujudkan  suatu  kawasan  yang  tertata  sesuai dengan peruntukan lahan di lingkungan perumahan dan permukiman dilihat dari aspek fisik  lingkungan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  survei  dan wawancara melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mengumpulkan data berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  kondisi  eksisiting ditemukan pencemaran lingkungan, jaringan jalan lingkungan yang rusak, drainase yang kurang  memadai,  tidak  ada  proteksi  kebakaran,  pengolaan  sampah  yang  kurang memadai, serta tidak ada penerangan jalan umum (PJU) dan ruang terbuka hijau/RTH. Perlunya  penataan  infrastruktur  jalan,  drainase,  persampahan,  rambu  jalan  dan penghijauan.
Kata Kunci :  Kualitas Kawasan, Permukiman Kumuh, Kelurahan Jatipulo

## PENDAHULUAN
Peran  infrastruktur  sangat  vital  dalam  menunjang  perkembangan  suatu  wilayah,  roda perekenomian,  aspek  sosial  budaya  dan  adminitrasi.    Infrastruktur  dibuat  untuk  kepentingan manusia  dalam  menyongsong  pembangunan.  Maka  dari  itu  pengelolaan  infrastruktur  harus berdasarkan  tujuan,  asas  dan  manfaat  yang  baik  sehingga  infrastruktur  yang  dibangun  dapat berfungsi,  ekonomis,  efektif,  efisien,  dan  berkelanjutan  (Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A, 2018).  Di  dalam  pembangunan  harus  memperhatikan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dan masalah  yang  terjadi  pada  masyarakat  sehingga  diperlukan  suatu  tahapan  perencanaan  yang baik.  Semakin  baik  perencanaan  yang  dibuat  maka  akan  semakin  memperkecil  dampak negatif  yang  akan  timbul.  Meski  banyak  keuntungan  dalam  pembangunan,  masih  terdapat berbagai  dampak negatif  yang terjadi.  Hal  itu disebabkan oleh perencanaan  yang tidak tepat (Alimuddin et all , 2020).
Rumah adalah salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Sebagaimana diamanatkan dalam visi Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
Permukiman  (KSNPP,  2002),  perumahan  adalah  salah  satu  bagian  yang  strategis  untuk membangun  manusia  Indonesia  sepenuhnya.  Daerah  perkotaan  negara  yang  sedang berkembang  seperti  Indonesia  mengalami  problematikan  kehidupan  yang  hampir  sama. Permintaan  perumahan  yang  terjangkau  tidak  diimbangi  dengan  pasokan  yang  memadai. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya harga lahan di perkotaan yang tidak diikuti oleh  kemampuan  daya  beli  rata-rata  masyarakat.  Sebagai  konsekuensinya,  penghasilan  yang diperoleh  dari  pekerjaan  sangat  minim  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  dan  sandang,  sementara  kebutuhan  papan  ala  kadarnya  saja.  Biasanya mereka tinggal di rumah saudaranya, kontrak atau mendirikan gubuk-gubuk semi permanen, dengan  tidak  melihat  kondisi  kesehatan  lingkungan  sekitar  dan  rencana  tata  kota.  Hal  itulah yang menjadi salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Jakarta (KSNPP, 2002).
Menurut  Budihardjo  (1997),  untuk  menyikapi  masalah  di  atas  maka  perlu  dibangun kampung  kota.  Kampung  kota  adalah  suatu  sistem  pemukiman  pedesaan  yang  mengusung budaya  bermukim  yang  mampu  memberikan  ciri  khas  dan  kegiatan  perkotaan  yang  terkait dengan  konsep  bertahan  hidup  dari  budaya-budaya  modern  perkotaan  yang  berada  di sekitarnya. Definisi lain  menurut Kamus Tata Ruang, kampung kota merupakan bagian kota yang berupa kompleks perumahan, berpenduduk banyak, memiliki sarana dan prasarana yang kurang  memadai,  tidak  mempunyai  wilayah  tertentu,  dapat  lebih  besar  dari  satu desa/kelurahan, dan secara spasial tidak sesuai untuk perumahan yang dibangun secara resmi.
Menurut  Budihardjo  (1997),  tumbuhnya  kampung  kota  adalah  salah  satu  sinyal  yang sudah berlangsung lama.  Misalnya, pertumbuhan populasi yang jauh lebih tinggi di kalangan imigran dan merupakan   tanda pembangunan perkotaan. Hal inilah  yang  menjadi salah satu alasan  mengapa  kampung  kota  tumbuh  di  Kota  Jakarta  dan  sebaliknya.  Sebaliknya  di kampung  kota  yang  padat  penduduknya  terdapat  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan dengan  lingkungan  fisik  dan  kondisi  sosial  budaya  serta  ekonomi  penduduknya,  dan  tidak menutup kemungkinan akan muncul permukiman kumuh di kampung kota tersebut.
.Dalam kegiatan membuat suatu kawasan permukiman menjadikan layak huni biasanya memunculkan  efek  pada  lingkungan  baik  yang  bersifat  menguntungkan  maupun  merugikan. Berdasarkan  regulasi  di  bidang  kawasan  permukiman  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman perlu dilakukan penanggulangan dan peningkatan mutu pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dalam rangka pencegahan bertumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru dan menjaga dan menambah mutu dan peran perumahan dan permukiman.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  kondisi  eksisting  lingkungan,  potensi lingkungan,  permasalahan  lingkungan  dan  penataan  lingkungan  untuk  menanggulangi  dan mengurangi tingkat kekumuhan serta mewujudkan suatu kawasan yang tertata sesuai dengan peruntukan  lahan  di  lingkungan  perumahan  dan  permukiman  dilihat  dari  aspek  fisik lingkungan.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pengertian Perumahan dan Permukiman
Menurut Sobirin (2021), berubahnya faktor sosial ekonomi dan budaya serta hubungan dengan  kota-kota  lain  dan  wilayah  sekitarnya  merupakan  dampak  yang  muncul  dari perkembangan  sebuah  kota.  Tumbuh  dan  berkembangnya  sarana  dan  prasarana  kota  dan meningkatnya layanan yang mendukung pertumbuhan suatu kota terkadang menjadi hal yang mendasar  dalam  menuju  proses  perkembangan  kota  tersebut.  Permukiman  kumuh  dan perumahan  kumuh  akan  berpotensi  muncul  sebagai  akibat  dari  tumbuh  dan  berkembangnya suatu kota.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
Perumahan  merupakan  sekumpulan  tempat  tinggal  sebagai  bagian  dari  permukiman, baik  di  kota  ataupun  di  desa,  biasanya  dilengkapi  dengan  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas umum  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal  yang  layak  huni,  sedangkan pemukiman  merupakan  bagian  dari  tempat  tinggal  yang  lebih  dari  satu  satuan  perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, dan fasilitas umum, serta memiliki peran lain di wilayah perkotaan atau perdesaan (UU No.1 Tahun 2011).
Wilayah permukiman merupakan suatu wilayah yang terletak di luar kawasan lindung, baik  kawasan  kota  ataupun  desa,  bertujuan  sebagai  tempat  tinggal  atau  lokasi  hunian  dan tempat  beraktifitas  yang  menunjang  perikehidupan  dan  penghidupan.  Area  perumahan  dan permukiman  merupakan  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  dari  pembinaan  maupun penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan  mutu  pada  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh,  penyediaan  lahan, pemberian  dana  dan  sistem  pembiayaan,  serta  peran  masyarakat  sekitar  (UU  No.1  Tahun 2011).
Semakin  tinggi  pertumbuhan  jumlah  penduduk  akan  berakibat  pada  peningkatan kebutuhan  akan  tempat  tinggal  sehingga  akan  menambah  pembangunan  rumah  tinggal berbagai tipe dan tempat usaha lainnya. Pada saat ini perlu dilakukan kontrol oleh pemerintah dengan  tujuan  untuk  mencegah  munculnya  kawasan  kumuh,  tidak  terjaga,  kurang  sehat  dan kurang nyaman jika dihuni (Nursyahbani, R., Pigawati, B. 2015).
Kawasan kumuh yaitu suatu tempat tinggal resmi tetapi berada pada kondisi yang tidak sesuai  dengan  regulasi  sebagai  tempat  tinggal  (Utomo,  2000).  Herlianto  (1985)  mengatakan bahwa slum’s merupakan hunian di atas lahan yang resmi tapi secara kondisi lingkungan tidak memenuhi  persyaratan.  Menurut  Soerjono  (1985),  slum’s  adalah  suatu  wilayah  dengan kondisi penduduk berpenghasilan kecil dengan bangunan tempat tinggal yang tidak latak hini dari segi kesehatan.

## Ciri-Ciri Pemukiman Kumuh
Secara  umum  permukiman  kumuh  mempunyai  kepadatan  penduduk  dan  kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas perumahan yang sangat rendah, masih belum layaknya keadaan  sarana  dan  prasarana  utama  misalnya  air  bersih,  jalan,  drainase,  sanitasi,  listrik, pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  area  terbuka  hijau/wisata/sosial,  fasilitas  pelayanan kesehatan,  perbelanjaan  dan  lain-lain.  Hal  ini  juga  ditandai  dengan  rendahnya  tingkat pendapatan  penduduk,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan,  rendahnya  tingkat privasi keluarga, dan rendahnya keterikatan masyarakat disebabkan norma sosial budaya yang berbeda. Permukiman kumuh merupakan tempat dimana anggota masyarakat perkotaan yang sebagian besar berpenghasilan rendah tinggal dalam keadaan yang serba kurang (Adisasmita, 2005).
Menurut  E.E.  Bergel  (1955)  menggambarkan  permukiman  kumuh  adalah  kawasan kumuh  yang  tidak  hanya  dilihat  dari  faktor  fisik  saja  tetapi  juga  dari  faktor  sosial.  Soemadi (1990) menyampaikan bahwa kawasan kumuh adalah bagian  kota yang kotor dan dihuni oleh masyarakat  miskin  yang  bangunannya  tidak  memenuhi  standar  kesehatan  serta  fasilitas pengolahan limbah dan pengolahan airnya tidak memenuhi standar kesehatan. Menurut Pasal 1  UU  Perumahan  dan  Permukiman  Tahun  2011,  permukiman  kumuh  adalah  permukiman yang  tidak  memenuhi  persyaratan  tersebut  karena  ketidakteraturan  bangunan,  kepadatan bangunan,  kualitas  bangunan,  dan  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  sesuai  untuk  kehidupan sehari-hari.
Menurut Silas (1990), ciri-ciri kawasan kumuh adalah :
1. Kondisi tempat tinggal di kawasan kumuh berada di bawah standar rata-rata 6 m 2 /orang, namun fasilitas perkotaan tidak tersedia sehingga tidak terpenuhi secara langsung.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
2. Secara fisik, tempat tinggal memiliki keunggulan mendasar karena dekat dengan tempat bekerja (nilai peluang), ditambah harga tempat tinggal yang rendah (mudah dijangkau), baik beli ataupun sewa. Keuntungan perumahan antara lain kesempatan kerja dan harga yang lebih rendah, serta ketersediaan dan aksesibilitas perumahan.

## Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh
Secara  umum,  permukiman  kumuh  terdiri  atas  beberapa  bagian  penting  yaitu  lahan, rumah, perkumpulan, prasarana dan sarana dasar yang merupakan bagian dari sosial, ekonomi dan budaya yang terintegrasi dalam suatu ekosistem kota sehingga permukiman kumuh harus selalu dipandang secara keseluruhan, dalam skala yang lebih besar dan secara terpadu.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permukiman kumuh yaitu: 1. Urbanisasi dan Migrasi Penduduk
Urbanisasi  adalah  suatu  cara  modernisasi  kawasan  desa  menjadi  kota  yang merupakan  dampak  dari  tingkat  keurbanan  (kekotaan)  dalam  suatu  kawasan  atau negara.  Dampaknya  yaitu  adanya  migrasi  penduduk  (kegiatan  ekonominya)  secara individu  atau  kelompok  yang  berasal  dari  desa  menuju  kota  atau  daerah sekitarnya (Firman, 1996).
2. Lahan di Perkotaan
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan telah menimbulkan berbagai persoalan,  antara  lain  persoalan  tempat  tinggal  yang  disebabkan  oleh  ketidaksetaranya pengadaan tempat tinggal antara masyarakat kaya dan miskin di perkotaan.
3. Prasarana dan Sarana Utama
Secara  umum,  kesanggupan  pemberian  pelayanan  sarana  dan  prasarana  utama yang  rendah  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menyediakan  serta menata  sarana  dan  prasarana  lingkungan  tempat  tinggal,  kemampuan  dan  jumlah  serta kesadaran masyarakat yang sangat terbatas.
4. Sosial Ekonomi
Secara  umum,  sebagian  besar  penduduk  daerah  kumuh  memiliki  tingkat pendapatan  yang  rendah  karena  memiliki  akses  yang  terbatas  pada  kesempatan  kerja yang  ada.  Rendahnya  tingkat  pendapatan  mengakibatkan  berkurangnya  kemampuan untuk  berbelanja  dan  akses  terhadap  fasilitas  dasar  dan  layanan  infrastruktur  yang terbatas.
5. Sosial Budaya
Permukiman kumuh dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan yang  dimiliki.  Secara  umum  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kemampuan  yang dimiliki  erat  hubungannya  dengan  rendahnya  penghasilan  penduduk  sehingga membatasi akses pada pertumbuhan mutu sumber daya manusia (Daljoeni, 1997).
6. Tata Ruang
Dalam  tatanan  tata  ruang  kota,  permukiman  kumuh  adalah  suatu  bagian  yang menyatu dari konfigurasi sistem ruang kota. Oleh karena itu, penataan ruang perkotaan harus didasarkan pada pemahaman bahwa pembangunan perkotaan harus dilaksanakan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk rendahnya daya dukung kawasan kumuh.
7. Aksesibilitas
Secara  umum,  salah  satu  penyebab  munculnya  permukiman  kumuh  adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap kapital komunitas. Kapital komunitas ini tidak  hanya  mencakup  lingkungan  alam  tetapi  juga  modal  pribadi  dan  sosial  yang dibangun.
8. Pendidikan
Pendidikan  merupakan  faktor  penting  untuk  meniti  karir  dan  penghasilan. Pendidikan ditentukan terutama oleh pendidikan itu sendiri dan upaya orang tua dalam
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
menyekolahkan  anaknya  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Artinya,  perbedaan latar  belakang  budaya  dan  sosio-ekonomi  orang  tua  (pendidikan  dan  pekerjaan)  tidak hanya berdampak pada pendidikan anak mereka, namun juga kesuksesan pekerjaan dan penghasilan mereka.

## Arah Penataan Perumahan dan Lingkungan
Arahan  pengaturan  perumahan  dan  lingkungan  hidup,  proses  pelaksanaan  peningkatan mutu permukiman dalam rangka membangun  kawasan permukiman secara terpadu, sinergis, kooperatif, dan berkelanjutan dalam hal:
1. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang laik fungsi dan terjamin.
2. Penerapan  prinsip secure  housing yang  menjamin  hak  setiap  warga  negara  untuk mempunyai tempat tinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perumahan.
4. Meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
Pendekatan  penilaian  yang  digunakan  dalam  penataan  aspek  fisik  perumahan  dan lingkungan  yaitu  jalan  lingkungan,  trotoar,  drainase  lingkungan,  penerangan  jalan  umum, APAR/ hydrant kering,  penghijauan,  persampahan,  dan  sarana  prasarana  serta  utilitas  lain yang dibutuhkan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  RW  06  Kelurahan  Jatipulo,  Kecamatan  Palmerah,  Jakarta Barat  yang  menggunakan  data  primer  berupa  survei  lapangan  dan  pengukuran  langsung  di lapangan  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Permukiman berupa layout Kelurahan  Jatipulo  masing-masing  RW.  Penelitian  ini  menggunakan  metode survei  dan  wawancara  berupa Focus  Group  Discussion (FGD).  Penelitian  ini  disajikan diagram alir pada Gambar 1 berikut.
Mulai Tinjauan Literatur Data Primer: 1. Survei Lapangan 2. Observasi
3. Focus Discussion Group
(FGD) Data Sekunder:
1. Layout Kelurahan Jatipulo Pengolahan Data Kesimpulan Selesa Proses Pengumpulan Data Analisa Pengelompokan Kebutuhan Dan Sebaran Infrastruktur, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Oktober  -  Desember  2020  di  Kelurahan  Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.  Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

## ANALISIS PENELITIAN

## Hasil Identifikasi Kondisi dan Perencanaan Fisik Lingkungan

## Pola Penggunaan Lahan
Pengunaan lahan di lokasi penelitian adalah untuk permukiman. Secara kasat mata dapat dikatakan  bahwa  wilayah  Kelurahan  Jatipulo  terbagi  dua  wilayah  penggunaan  lahan  yaitu pertama  penggunaan  lahan  untuk  kawasan  perumahan  yang  berada  di  sekitar  kantor Kelurahan Jatipulo, kedua penggunaan lahan untuk lokasi permukiman padat  yang berada di sekitar  bantaran  kali  dan  mengelompok  sepanjang  sisi  kiri  kanan  Kali  Penghubung  (PHB). Dominasi  bangunan  dan  jaringan  jalan  menjadi  ciri  pokok  hampir  seluruh  wilayah  di  DKI Jakarta.  Demikian  juga  halnya  dengan  Kelurahan  Jatipulo  sudah  hampir  sulit  menemukan ruang terbuka hijau di wilayah ini. Ada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)  yaitu satu-satunya  yang  ada  di  dekat  kantor  kelurahan.  Jalan  umum  dan  gang  dijadikan  tempat untuk berinteraksi mulai dari anak-anak dan orang tua setiap hari mulai pagi  sampai malam. Bangunan  perkantoran  berada  di  sisi  bagian  sepanjang  jalan  menuju  Tomang.  Sementara fasilitas  perdagangan  dan  jasa  telah  menjamur  dan  menyebar  ke  seluruh  wilayah  kawasan penanganan  mulai  dari  toko  waralaba  hingga  warung-warung  kecil  yang  selalu  ada  di  jalan gang permukiman.

## Sarana dan Prasarana Transportasi
Dalam  rangka  pemenuhan  mobilitas  warga  di  Kelurahan  Jatipulo  maka  ditunjang  oleh empat  jenis  transportasi  umum  yang  tersedia  yaitu  Kopaja  AC,  Angkutan  Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB),  mikrolet  dan  Transjakarta.  Angkutan  umum  yang  melintas  di wilayah  Kelurahan  Jatipulo  terdiri  dari  dua  angkutan,  angkutan  umum  dalam  kota  dan angkutan umum luar kota.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
Jalan  adalah  jalan  utama  yang  menghubungkan  satu  kawasan  dengan  kawasan  lain dimana jalan merupakan hal yang penting untuk suatu wilayah, karena jalan berfungsi untuk sebagai  penghubung  antar  wilayah  sebagai  akses  perekonomian  suatu  wilayah.  Kualitas kondisi  jalan  dan  hirarki  jalan  di  sekitar  RW  06  Kelurahan  Jatipulo,  Kecamatan  Palmerah, Jakarta Barat disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.
Tabel 1. Kondisi Jalan RW 06 di Kelurahan Jatipulo
Kelas Jalan Nama Jalan Lebar (m) Panjang Jalan (m) Kondisi Arteri Primer Jalan Semangka II 4,0 166,8 Baik Kolektor Primer Jalan Gang K 1,50 183,3 Buruk Lokal Jalan Tomang Pulo IVA 1,50 222,3 Buruk
Sumber: Hasil Verifikasi Faktual, 2020

## Tabel 2. Hirarki Jalan RW 06 di Kelurahan Jatipulo
Sumber: Hasil Verifikasi Faktual, 2020
Pedestrian  di  RW  06  Kelurahan  Jatipulo  dapat  dijumpai  di  sepanjang  Jalan  Arteri, Semangka II dan di sepanjang Jalan Gang K. Namun pedestrian juga terdapat di beberapa ruas jalan  kolektor  yang  di  sekitarnya  merupakan  daerah  komersial,  seperti  Jalan  Tomang  Pulo IVA. Kondisi jalan pedestrian di RW 06 Kelurahan Jatipulo disajikan dalam tabel 3 berikut.
Tabel 3. Kondisi Jalan Pedestrian di RW 06 Kelurahan Jatipulo
Nama Jalan Kondisi Pedestrian Lebar (m) Jalan Semangka II (Arteri Primer) Baik 4,0 Jalan Tomang Pulo IVA Buruk 1,5 Jalan Gang N (Jalan Lokal) Buruk 1,4 Sumber: Hasil Verifikasi Faktual, 2020
Jalan  utama  di  kawasan  penanganan  antara  lain  yaitu  Jalan  Tomang  Pulo  IVA,  Gang Setapak, Jalan Tomang Pulo IV, Jalan Tomang Pulo III, Gang K, Jalan Semangka II, Gang N dan Jalan Tomang Pulo II. Jalan ini merupakan jalur utama yang menjadi salah satu orientasi pergerakan warga ke wilayah lain. Lebar jalan 1,5 m - 2 m perkerasan jalannya menggunakan beton dan aspal serta belum ada Penerangan Jalan Umum (PJU). Drainasenya berada di kedua sisi jalan tetapi sebagian besar kondisinya lebih rendah dibanding jalan (beda tinggi). Saat ini kondisi  jalan-jalan  utama  tidak  teratur  dimana  tidak  ada  pembagian  ruang  yang  jelas  antara jalan,  tempat  berjualan,  dan  area  parkir.  Jalan  lokal  yang  menjadi  akses  utama  di  kawasan penanganan  adalah  jalan  yang  menghubungkan  jalan  inspeksi  sisi  Kali  Banjir  Kanal  Barat (BKB) dengan jalan utama kawasan yang melewati permukiman warga dengan lebar jalan 1,5 meter perkerasan aspal dan rabat beton tanpa Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga lebih mengandalkan penerangan dari rumah-rumah warga. Lebar bahu jalan dan drainase di kedua sisi jalan sama yaitu 0,5 meter. Jalan lokal ini saling terhubung dengan jalan lokal lainnya di wilayah  Rukun  Warga  (RW)  atau  Rukun  Tetangga  (RT)  yang  berbatasaan.  Terdapat  beda tinggi antara jalan dengan drainase di hampir semua jalan lokal. Beberapa ruas jalan lokal ada
Kelas Jalan Nama Jalan Lebar (m) Panjang Jalan (m) Kondisi Jalan Arteri Primer Jalan Semangka II 4,0 166,8 Baik Jalan Inspeksi Banjir Kanal 6,0 210,0 Baik Jalan Kolektor Primer Jalan Gang K 1,50 1833 Buruk Jalan Lokal Jalan Tomang Pulo IVA 1,50 222,3 Buruk Jalan Gang Setapak 1,30 34,7 Buruk Jalan Tomang Pulo IV 1,50 216,7 Buruk Jalan Tomang Pulo III 1,40 124,6 Buruk Jalan Gang N 1,40 53,2 Buruk Jalan Tomang Pulo II 1,34 131,8 Buruk
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
yang  terputus  tanpa  drainase  sehingga  air  di  saluran  tidak  mengalir  ke  saluran  Penghubung (PHB) sebagai saluran utama sehingga selalu tergenang air walaupun hari tidak hujan. Jalan lokal  (gang)  ini  ramai  dilalui  warga  karena  biasanya  yang  melewati  jalan  ini  adalah  mereka bertempat tinggal di sekitarnya atau sedang menuju tempat ke jalan utama atau menuju jalan sisi Kali Banjir Kanal Barat (BKB). Jalan lokal ini dijadikan juga oleh warga sebagai tempat parkir sepeda motor, bercengkrama dengan warga lainnya, berjualan dengan memasang meja jualan  di  jalan,  tempat  menjemur  pakaian  dan  tempat  bermain  anak-anak.  Ruang  terbuka  di lokasi  studi  adalah  jalan  sepanjang  sisi  Kali  Banjir  Kanal  Barat  (BKB)  dimana  kondisinya juga  sudah  semrawut  oleh  parkir  kendaraan  dan  lalu  lalang  warga.  Terdapat  tempat penampungan  sampah  sementara  di  sisi  Kali  Banjir  Kanal  Barat  (BKB)  untuk  menampung sampah dari warga dan dari pasar. Sepanjang sisi kali Banjir Kanal Barat (BKB) juga banyak terdapat warung, kios serta tempat ibadah warga berupa masjid atau mushola.

## Infrastruktur Drainase
Infrastruktur drainase  yang ada di lokasi studi adalah saluran sekunder dan tersier dari rumah  warga  yang  menuju  ke  Kali  Penghubung  (PHB).  Oleh  sebab  itu  perlunya  perhatian terkait  dengan  penanganan  aliran  air  di  saluran  sekunder  dan  tersier  tersebut  agar  tidak meluap  bahkan  berbalik  menggenangi  permukiman  Warga  Jatipulo.  Upaya  penataan  dan perbaikan  saluran  dari  rumah  warga  ke  Kali  Penghubung  (PHB)  juga  harus  berkoordinasi dengan wilayah kelurahan lainnya agar tidak menjadi penyelesaian yang sifatnya terputus per segmen saja atau parsial tetapi harus komprehensif dari hulu hingga hilir.
Drainase  yang  ada  di  Kelurahan  Jatipulo  tersebar  dan  terdapat  di  sisi  kanan  dan  kiri jalan lokal dan jalan lingkungan. Kondisi drainase di sebagian jalan lingkungan telah tertutup karena berdirinya bangunan, tidak terintegrasi, rusak, dan terjadi sedimentasi. Kondisi saluran drainase seperti itu hampir terjadi di seluruh wilayah di Jatipulo. Saluran drainase ini terputus dengan  saluran  utama  yaitu  kali  Penghubung  (PHB).  Meskipun  terdapat  saluran  drainase permanen  dengan  penampang  drainase  kecil,  namun  saluran  tersebut  tidak  mampu menampung limpasan air dalam jumlah  besar dan  rawan banjir dan banjir saat hujan.
Daerah rawan banjir di Kelurahan Jatipulo dapat disajikan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Lokasi Genangan di RW 06
No. Lokasi Genangan Nama Jalan RT RW 1 Jl. Tomang Pulo IV A 01 06 2 Jl. Tomang Pulo IV A 02 06 3 Jl. Tomang Pulo IV A 03 06 4 Jl. Tomang Pulo IV 04 06 5 Jl. Tomang Pulo IV 05 06 6 Jl. Tomang Pulo IV 06 06 7 Jl. Tomang Pulo IV 07 06 8 Jl. Semangka II 11 06 9 Jl. Tomang Pulo IV 012 06 10 Jl. Tomang Pulo IV 013 06 11 Jl. Tomang Pulo III 13 06 12 Jl. Tomang Pulo III 14 06 13 Jl. Tomang Pulo III 15 06 14 Jl. Tomang Pulo II 16 06 15 Jl. Tomang Pulo II 18 06
Sumber: Hasil Verifikasi Faktual, 2020

## Tata Letak Bangunan
Dari semua Rukun Warga (RW) di lokasi penelitian, kondisi bangunan terutama rumah penduduk  sangat  tidak  beraturan  baik  besaran,  tampilan  dan  peletakannya.  Ukuran  rumah
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
warga ada yang berukuran hanya 4 x 4 meter persegi dihuni oleh 3 orang bahkan ketika harus istirahat  siang mereka harus membuka pintu rumahnya karena hawa rumahnya terlalu panas jika harus nenutup pintu. Ada juga warga yang membuat rumah kontrakan hingga 3 tingkat di tengah-tengah  rumah  warga  yang  lain  lalu  dibuat  pondasinya  lebih  tinggi  dari  rumah sekitarnya agar tidak terimbas genangan air ketika hujan.

## Konstruksi Bangunan Perumahan
Secara  keseluruhan  konstruksi  bangunan  yang  ada  di  wilayah  penanganan  dibangun permanen dan semi permanen. Tetapi ada juga bangunan rumah di kawasan penanganan yang dibuat  hanya  dengan  material  seadanya  memakai  bahan  bekas  yang  diragukan  kekuatannya sehingga dari segi kenyamanan dan keamanan tidak memenuhi syarat.

## Kepadatan Bangunan
Jika  mengacu  kepada  indikator  kumuh  yang  diterbitkan  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  mengenai  kepadatan  bangunan  dan  kualitas  bangunan  maka  kepadatan  bangunan  di kawasan  ini  cukup  tinggi  terbukti  dari  Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB)  rumah  rata-rata 100%  dan  sudah  tidak  ada  jarak  antara  rumah  satu  dengan  rumah  lainnya  bahkan  ada  yang satu  tembok sebagai  batas  bersama untuk rumahnya  masing-masing.  Tidak ketinggalan pula warga  yang  tanahnya  sempit  melakukan  pembangunan  rumah  dua  lantai  untuk  dapat menampung keluarganya dan barang perabotan rumahnya.

## Persampahan
Pengelolaan persampahan di Kelurahan Jatipulo dapat dikatakan cukup karena sampah dari setiap Rukun Warga (RW) selalu diangkut setiap hari oleh petugas. Hanya karena lokasi yang  begitu  padat,  sempit  dan  semrawut  mengakibatkan  pada  saat-saat  tertentu  bila  ada hajatan atau pesta di jalan tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) maka truk  pengangkut sampah tidak dapat masuk dan mengambil sampah seperti biasanya.
Di kawasan pemukiman, sampah biasanya dibuang ke tempat sampah berupa kotak atau tong  besi  atau  di  tanah  kosong,  selanjutnya  sampah  yang  akan  dikelola  oleh  Rukun  Warga (RW)  atau  swasta  kemudian  diangkut  untuk  dibuang  ke  tempat  pembuangan  sampah sementara.  Pengelolaan  sampah  dalam  skala  komersial,  seperti  di  pertokoan,  dilakukan  oleh pemerintah  kota  atau  dinas  kebersihan  Rukun  Warga  (RW)  setempat  dan  pihak  pertokoan akan  membayar  sebagai  kompnesasi.  Sesuai  standar  kota  metropolitan  yaitu  akumulasi sampah sebesar 0,0035 m 3 /orang/hari, Kelurahan Jatipulo saja yang berpenduduk 34.161 jiwa menghasilkan ±119,56 m 3 hari/sampah pada tahun 2019. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 diketahui bahwa angka persentase masyarakat membuang sampah sebesar 92.35%  membuang  ke  bak  sampah,  ditimbun/dibakar  sebesar  0.65%,  membuang  ke selokan/kali sebesar 0.15% dan membuang dengan dibungkus kantong sebesar 6.85%.

## Penerangan Lampu Jalan
Penerangan  lampu  jalan  di  lokasi  studi  khususnya  di  gang  permukiman  rumah  warga lebih banyak mengandalkan dari penerangan cahaya lampu dari rumah warga setempat. Tidak ada  lampu  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  yang  dipasang  karena  ruang  untuk  pemancangan tiang  lampu  sudah  tidak  mungkin  dan  rumah-rumah  warga  sudah  begitu  rapat.  Penerangan Jalan  Umum  (PJU)  hanya  dapat  ditemukan  di  sepanjang  jalan  lingkungan  yang  ukuran jalannya lebih lebar dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

## Analisa Sarana dan Prasarana
Analisa Jaringan Jalan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
Jalan lingkungan di lokasi studi terlihat buruk karena kondisi saat ini jalan lingkungan lebih  rendah  dibandingkan  dengan  saluran.  Kondisi  ini  menyebabkan  penggunaan  jalan lingkungan tidak maksimal karena hanya sebagian jalan yang dapat dilewati dengan nyaman oleh  warga  ketika  mempergunakan  kendaraaan  roda  dua.  Dari  proses  FGD (Focus  Group Discussion) yang  sudah  dilakukan  juga  terungkap  banyaknya  kecelakaan  yaitu  jatuh  dari motor disebabkan beda level jalan dan saluran (jalan lebih rendah). Selain itu pada beberapa ruas jalan lingkungan permukaannya tidak sama dan tidak rata.

## Analisa Drainase
Drainase lingkungan pada lokasi studi di RW 06 ini sangat buruk. Sistem drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan pada beberapa titik ada yang putus/mati karena diurug warga  dan  dibuat  rumah  di  atasnya  contoh  kasus  di  RW  07.  Banyak  saluran  yang  tidak terkoneksi ke saluran akhir yaitu kali Penghubung (PHB) sebagai drainase utama. Disisi lain kali  Penghubung  (PHB)  juga  mengalami  pendangkalan  akibat  sedimentasi  lumpur  dan sampah  yang  tidak  dibersihkan  dan  sulit  dibersihkan  karena  badan  air  terhalang  oleh bangunan warga, bangunan tempat parkir motor dsb.

## Analisa Persampahan
Pengelolaan persampahan di lokasi studi penanganan dapat dikatakan cukup baik karena sampah dari setiap RW 06 selalu diangkut setiap hari oleh petugas kebersihan. Karena lokasi yang  begitu  padat,  sempit  dan  semrawut  mengakibatkan  pada  saat-saat  tertentu  bila  ada hajatan atau pesta di jalan tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) maka truk pengangkut sampah tidak  dapat  masuk  dan  mengambil  sampah  seperti  biasanya  padahal  satu  hari  saja  sampah tidak diangkut bau sampahnya sudah menyengat.

## Analisa Hidran Kebakaran
Proteksi kebakaran di RW 06 lokasi studi penanganan Kelurahan Jatipulo sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak ada. Pada beberapa titik memang ada hidran kering namun tidak didukung  oleh  sumber  daya  air  yang  memadai  sehingga  hidran  tidak  berfungsi  pada  saat terjadi  kebakaran.  Selain  itu  jalan  lingkungan  yang  sempit  di  lokasi  studi  juga  tidak memungkinkan  mobil  pemadam  kebakaran  untuk  masuk  ke  lingkungan  permukiman  warga. Ada potensi untuk membangun hidran mandiri di RW 06 dimana usulan warga menginginkan dibuat menjadi ruang interaksi yang multifungsi termasuk membangun hidran mandiri.

## Potensi Pengembangan Wilayah
Dari  hasil  FGD (Focus  Group  Discussion) dan  verifikasi  faktual  lapangan  serta wawancara kepada warga, maka dapat disusun sebuah analisis mengenai potensi dan kendala pengembangan  lokasi  penelitian.  Matrik  analisa  permasalahan  dan  solusi  RW  06  disajikan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Matrik Analisa Permasalahan dan Solusi RW 06
No Masalah Sebab Dampak Solusi 1 Jalan tidak rata Jalan lebih rendah Banyak kecelakaan motor jauh Peninggian jalan 2 Saluran mampat Sulit dibersihkan Menjadi sarang nyamuk Perbaikan saluran 3 Saluran mampat Sulit dibersihkan Menjadi sarang nyamuk Peninggian jalan 4 Jalan tergenang Saluran tertutup cor/beton Air lambat surutnya Peninggian jalan 5 Jalan tergenang Saluran tertutup cor/beton Air lambat surutnya Buis beton 6 Jalan tergenang Saluran tertutup cor/beton Air lambat surutnya Perbaikan saluran
Sumber : Hasil Verifikasi Faktual, 2020
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil dan pembahasan  kajian kualitas kawasan permukiman kumuh  (studi kasus: RW 06 Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat) dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada kondisi eksisiting ditemukan:
a. Adanya  pencemaran  lingkungan  antara  lain  yaitu  banyaknya  warga  yang  masih membuang sampah ke kali Penghubung (PHB).
b. Adanya  jaringan  jalan  lingkungan  rusak,  jalan  lingkungan  di  lokasi  studi  buruk karena kondisi saat ini jalan lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan saluran.
c. Adanya  drainase  lingkungan  yang  kurang  memadai.  Sistem  drainase  tidak  berjalan sebagaimana mestinya bahkan pada beberapa titik ada yang putus/mati karena diurug oleh warga dan dibuat rumah diatasnya.
d. Tidak ada proteksi kebakaran di RW 06.
e. Pengolaan  sampah  yang  kurang  memadai  ditambah  dengan  masih  banyak  warga yang membuang sampah sembarangan.
f. Tidak ada penerangan jalan umum (PJU) serta tidak ada ruang terbuka hijau / RTH.
2. Keluhan utama masyarakat adalah mengenai kualitas jalan dan drainase, serta buruknya sistem  persampahan  yang  ada  di  RW  06.  Penataan  yang  akan  dilakukan  di  lokasi penelitian  yaitu  penataan  infrastruktur  jalan,  drainase,  persampahan,  rambu  jalan  dan penghijauan. Penataan jalan dan drainase harus dilakukan bersamaan untuk menghindari kejadian-kejadian  sebelumnya  dimana  pengerjaan  secara  parsial  (saluran/jalan  dahulu) menyebabkan  persoalan  baru  (level  jalan  dan  saluran  tidak  sama).  Penataan  berupa penertiban bangunan yang berada di atas saluran, perbaikan saluran/pemasangan saluran baru, penambahan lampu penerangan, pengecatan/beautifikasi, dan penghijauan berupa vertical garden.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adisasmita, R. (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah . Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta [2]  Alimuddin et  all .  (2020).  “Environmental  Impact  Analysis  on  School  Building Reconstruction  (Case  Study:  SDN  Sukatani  7,  Depok  City)”. Journal  of  Applied Geospatial Information . Vol. 4, No. 2. Hal. :379-389.
[3] Bergel, E.E. (1955). Urban Sociology . McGraw Hill. USA.
[4] Budihardjo, E. (1997). Tata Ruang Perkotaan . Alumni. Bandung [5] Daldjoeni, N. (1997). Seluk Beluk Masyarakat Kota . Alumni. Bandung [6] Firman, T. (1996). Pola Urbanisasi di Indonesia: Kajian Data Sensus Penduduk 1980 dan 1990.  Dalam  Aris  Ananta  dan  Chotib.  Mobilitas  Penduduk  di  Indonesia .  Lembaga Demografi FEUI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta.
[7] Herlianto. (1986). Urbanisasi dan Pembangunan Kota . Alumni. Bandung.
[8]  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  (1998).  ”Kamus  Tata  Ruang.  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum  bekerjasama dengan  Ikatan Ahli  Perencanaan Indonesia”.
[9]  Menteri  Permukiman  &  Prasarana  Wilayah  (2002).  ”Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)”.
[10]  Nursyahbani,  R.,  Pigawati,  B.  (2015).  ”Kajian  Karakteristik  Kawasan  Pemukiman Kumuh  Di  Kampung  Kota  (Studi  Kasus:  Kampung  Gandekan  Semarang)”. Jurnal Teknik  PWK  (Perencanaan  Wilayah  dan  Kota).  Vol.  4,  No.  2.  Program  Studi  S1 Perencanaan Wilayah, Universitas Diponegoro. Semarang.
[11]  PP  (14/16). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
[12]  Silas,  J.  (1990). Pembangunan  Permukiman  Bertumpu  Pada  Masyarakat. Gunadarma. Bandung.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 4, Oktober 2021
[13]  Sobirin  (2001). Distribusi  Pemukiman  dan  Prasarana  Kota:  Studi  Kasus  Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.
[14] Soemadi. (2011). Kebijaksanaan Pembangunan Pemukiman di Perkotaan dan Peremajaan Pemukiman Kumuh. Kantor Menteri Perumahan Rakyat. Jakarta.
[15] Soerjono, S. (1985). Kamus Sosiologi. Rajawali. Jakarta.
[16] Suprayitno, H. & Soemitro, R.A.A. (2018). ”Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management” . Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, Vol.2, No.1, Maret 2018 . Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Surabaya.
[17]  Utomo,  I.  H.  (2000).  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  Dalam  Implementasi  Proyek Peremajaan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungan Kali Anyar
Mojosongo. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
[18]  UU  (1/11). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.