PROSESI MAPPASIKARAWA DALAM ADAT BOTTING DI DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE (STUDI KASUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Rizki Ainun 1 , Nurnaningsih 2
12 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email : rizkiainun260@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  perspektif  hukum  islam  terhadap  masalah  adat pernikahan  mappasikarawa  yang  ada  di  Desa  Sanrego  Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone, adapun  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar’i, pendekatan antropologi dan  pendekatan  sejarah  dengan  data  yang  bersumber  dari  Tokoh  adat,  Tokoh  Agama  dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan penelusuran  yang  berkaitan  dengan  perspektif  hukum  islam  mengenai  adat  pernikahan mappasikarawa  yang  ada  di  desa  Sanrego  Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone.  Kemudian teknik  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data meliputi:  identifikasi  data  dan  verifikasi  data atau  kesimpulan  terhadap  data  dari  lapangan.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa prosesi  adat  mappasikarawa  di  Desa  Sanrego  Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone  sah  dalam hal  pelaksanaannya  menurut  perspektif  hukum  islam  karena  dilakukan  setelah  akad  nikah dilaksanakan.  Serta  tidak  ada  pula  dalil  yang  mengatakan  bahwa  prosesi  adat  pernikahan mappasikarawa  ini  dilarang  hanya  saja  masih  terdapat  salah  satu  prosesi  dalam  adat mappasikarawa  ini  yang  perlu  direvitalisasi  karena  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pernikahan menurut perspektif hukum islam.
Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.

## Abstract
This  research  examines  how  islamic  law  perspectives  on  the  customary  issue  of  marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i  approach,  anthropological  approach  and  historical  approach  with  data  sourced  from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone  District.  Furthermore,  the  method  of  data  collection  conducted  is  interviews, observations,  documentation  and  searches  related  to  the  perspective  of  Islamic  law  on  the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency.  Then  the  techniques  used  in  data  processing  include:  data  identification  and  data verification  or  conclusion  to  data  from  the  field.  The  results  of  the  study  is  showed  that the traditional  procession  of  mappasikarawa  in  Sanrego  Village  kahu  district  bone  district  is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
after  the  marriage  agreement  is  implemented.  And  there  is  no  evidence  to  say  that  the traditional  procession  of  marriage  is  forbidden  only  there  is  still  one  procession  in  this mappasikarawa  custom  that  needs  to  be  revitalized  because  it  is  not  in  accordance  with islamic law.
Keywords: Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk social yang hidup berdampingan antara satu sama lainnya. Dalam kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun  yang  merupakan  warisan  budaya  dari  leluhur  kita  kemudian  diteruskan dari  generasi  ke  generasi.  Setiap  manusia  memiliki  kebudayaan  yang  berbeda-beda. Khususnya  dizaman  modern  ini  adat  masih  melekat  dan  hidup  berdampingan  dalam kehidupan manusia.
Salah  satu  bagian  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  adalah  pernikahan meskipun  dalam  masing-masing  daerah  memiliki  perbedaan  akan  tetapi  dalam perbedaan  itu  memiliki  satu  tujuan  yang  sama  yaitu  memiliki  keluarga  yang  sakinah, mawaddah dan warohmah.  Hal tersebut sudah diatur dalam Q.S Al-Rum/30:21 sebagai berikut :
ُكَن ۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا ٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو َنو ُرَّكَفَتَي  ٖم ۡوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلَ  َكِلََٰذ يِف َّنِإ ًۚ ةَم ۡح َر َو ٗةَّد َوَّم م ٢١
Terjemahannya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. 1
Pada  umumnya  masyarakat  bugis  Bone  juga  masih  kental  dengan  adat  pernikahannya. Salah  satu  bagian terpenting  yang  tak  dapat  di  pisahkan  dalam  prosesi adat  pernikahan masyarakat  bugis  bone  yaitu  adat  “mappasikarawa”  yang  merupakan  salah  satu  cara
1 Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.Cit., hlm.57
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
mempertemukan  pengantin  pria  dan  pengantin  wanita  dalam  tempat  tertentu  yng ditindaklanjuti  dengan  berbagai  perilaku  atau  ( gau-gaukeng )  khusus  oleh  orang-orang panutan atau orang pilihan yang biasa disebut sebagai Pappasikarawa atau ambe’ botting dengan  harapan  agar  tersebut  kelak  mendapatkan  kebahagiaan,kedamaian,  keselamatan dan  kesejahteraan  dalam  mengarungi  kehidupan  rumah  tangga.  Mappasikarawa merupakan sentuhan pertama dari mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Prosesi ini dilakukan setelah akad nikah dan akadnya dianggap sudah dianggap sah  barulah  mempelai  laki-laki  menuju  kamar  pengantin  mempelai  wanita  untuk melakukan  prosesi  adat  mappasikarawa  ini.  Adapun  bagian-bagian  yang  baik  untuk dipegang tergantung dari niat pappasikarawa karena terdapat banyak versi terkait dengan bagian tubuh mana saja yang baik untuk dipegang. 2
Adapun  pada  masyarakat  bugis  Bone  yang  terkhusus  pada  masyarakat  desa  Sanrego kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone  terdapat  prosesi  dalam  adat  mappasikarawa  ini yang menjadi  masalah  dan  alasan  penulis  dalam  mengangkat  judul  ini  yaitu  prosesi  sesaat setelah  mappasikarawa  ini  berlangsung  yaitu mabbettang  tettong yang  dimana  kedua pasangan  saling  berlomba  untuk  berdiri  dan  saling  menginjak  satu  sama  lain.  Adapun mitos  yang  terkandung  pada  prosesi  itu  siapa  yang  lebih  dulu  menginjak  pasangannya, maka dialah yang akan berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya kedepan dan lebih cenderung akan memerintah nantinya atau bias disebut penguasa dalam keluarganya. 3
Hal  tersebut  sudah  jelas  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pernikahan  yaitu  Allah  swt  telah menciptakan  laki-laki  dan  perempuan  agar  dapat  berhubungan  satu  sama  lain,  saling mencintai,  menghasilkan  keturunan  dan  hidup  berdampingan  secara  damai  dan sejahtera. 4 Bukan untuk memerintah dalam hal berkuasa atas dirinya dalam keluarganya.
2 Muh Sudirman, Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam) Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , No.1 (Januari 2019), h.93.
3 Mahmud Husein, Tokoh Adat Desa Sanrego. Wawancara , pada tanggal 12 September 2020.
4 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h.150.
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih

## B. Metode Penelitian (Bold)
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  yang  pertama,  metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan beberapa pihak-pihak yang berkaitan guna memperoleh informasi melalui tatap muka  ( face  to  face )  dengan  mengacu  pada  pedoman  wawancara.  Kemudian,  metode observasi  yang  dilakukan  peneliti  untuk  mengamati  secara  langsung  obyek  yang  akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang  berbentuk  laporan,  foto,  file,  surat  dan  lain-lain. 5 Keempat,  Peneliti  mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 6

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

## 1. Pernikahan Menurut Islam
Pernikahan merupakan sunnatullah . Allah menciptakan manusia dengan berpasang- pasangan.  Dan  hal  itu  juga  berlaku  pada  semua  makhluknya,  baik  pada  manusia, hewan,  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Ia  adalah  salah  satu  cara  yang  dipilih  oleh Allah  Swt.,  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembang  biak  dan melestarikan hidupnya. 7
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Allah  dalam  QS.  Al-Dzariyat/51:  49,  Allah berfirman:
َو َنو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل ِنۡيَج ۡو َز اَنۡقَلَخ ٍء ۡيَش ِ لُك نِم

## ٤٩
Terjemahannya:
Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu  mengingat kebesaran Allah. 8
5 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), h.1.
6 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media,2016), h. 87.
7 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Edisi I (Cet. V; Depok: Rajawali Pers,2018), h.9
8 Habi Ash-Shiddieqi, Al Quran dan Terjemahannya , OP. Cit., h.862
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
Menurut Sayuti Thalib Pernikahan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  membentuk keluarga  kekal,  santun  menyantuni,  kasih  mengasihi  serta  tentram  dan  bahagia. 9 Adapun menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat  kuat  (mitsqan  ghalidan)  untuk  menaati  perintah  Allah,  dan  melaksanakannya merupakan ibadah. 10
Adapun  Menurut  syarak  nikah  merupakan  serah  terima  antara  laki-laki  dan perempuan  dengan  tujuan  saling  memuaskan  satu  sama  lainnya  dan  untuk membentuk  sebuah  bahtera  rumah  tangga  yang  sakinah  serta  masyarakat  yang sejahtera. 11
Jadi dari pengertian diatas meskipun ada perbedaan mengenai pengertian pernikahan juga memiliki kesamaan yaitu bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang didalamnya terdapat perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang merupakan janji suci antara keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## 2. Pernikahan Menurut Hukum Adat
Hukum  adat  adalah  hukum  asli  yang  hidup  dan  eksis  dalam  masyarakat  di  wilayah indonesia  sejak  lama. 12 Kelangsungan  hidup  manusia  atau  masyarakat  dijamin  dan hanya  oleh  perkawinan.  Menurut  hukum  adat,  perkawinan  bukanlah  hanya  urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan melainkan juga merupakan urusan dari orang tua, family, dan urusan masyarakat hukumnya. Bahkan dalam hukum adat perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting  bagi mereka yang  masih  hidup,  tetapi  perkawinan  itupun  menjadi  peristiwa  yang  sangat  berarti
9 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974), h.47
10 H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Palu Sinar Grafika,2006), h.7
11 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Edisi I (Cet. V; Depok: Rajawali Pers,2018), h.8
12 Yulies Tiena Masrani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 134.
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua  belah  pihak 13 .  Imam  Sudiyati  dalam  bukunya  Hukum  Adat  juga mengemukakan  bahwa  menurut  adat  perkawinan  biasa  merupakan  urusan  kerabat, keluarga,  persekutuan,  martabat  dan  bias  juga  merupakan  urusan  pribadi  yang bergantung pada susunan masyarakat. 14
Adapun  Pernikahan  Menurut  hukum  pernikahan  adat  merupakan  aturan-aturan hokum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan. Aturan-aturan ini di berbagai daerah di Indonesia  memiliki  perbedaan  satu  sama  lain  dikarenakan,  sifat  kemasyarakatan, adat  istiadat,  agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda-beda. Hazairin  dalam  bukunya Rejang mengemukakan  bahwa  ada  tiga  buah  rentetan  yang  merupakan  perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu yakni bertujuan menjamin ketenangan  (koelte),  kebahagiaan  (welfaart),  dan  kesuburan  (vruchtbaarheid). Sehingga  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  sama  saja  dengan  tujuan  pernikahan menurut  hukum  islam  dalam  adat  juga  pernikahan  bertujuan  untuk  memperoleh kebahagiaan yang utuh. 15
Adapun  hukum  pernikahan  adat  juga  merupakan  bagian  dari  hukum  tidak  tertulis yang  tumbuh  dan  berkembang  didalam  masyarakat  yang  mengatur  tentang pernikahan.  Dalam  Hukum  Adat  pernikahan  juga  hampir  sama  saja  dengan pernikahan  pada  umumnya  ialah  hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Adapun  bedanya  pada  Hukum  Positif  di  Indonesia  secara  tegas  mengatur  masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa bahwa pernikahan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  perempuan  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
13 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia 2013),h.279.
14 Imam Sudiyati, Hukum Adat (Ed. I, Cet. IV; Malang: Kencana, 1999),h.17
15 Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar (Cet.  I;  Bandung:  PT.  Refika Aditama,2010), h.48
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 16

## 3. Prosesi  Pelaksanaan  Adat  Pernikahan  Mappasikarawa  di  Desa  Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Pada  suku  Bugis  khususnya  pada  prosesi  pernikahan  yang  ada  di  Kabupaten  Bone memiliki  beraneka  ragam  adat  istiadat  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  sebagai warisan  budaya  leluhur.  Adapun  dalam  upacara  pernikahan  masyarakat  bugis khususnya di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terdiri dari tiga tahap dalam  proses  pelaksanaan  upacara  pernikahan  masyarakatnya  yaitu  tahap  pra pernikahan,  hari  pernikahan  dan  sesudah  akad.  Bagi  masyarakat  Bugis  Bone khususnya  di  Desa  Sanrego  mempercayai  bahwa  setiap  upacara  pernikahan merupakan  hal  yang  sangat  sakral  serta  mengandung  nilai-nilai  yang  suci,  religius dan sangat dihargai prosesnya.
Salah satu tradisi lama yang masih kerap terlaksana bagi sebagian masyarakat Bugis Bone  ialah  adat  “Mappasikarawa”  merupakan  salah  satu  rangkaian  acara  pada pernikahan  bugis  Bone  yang  dilakukan  setelah  akad  nikah  berlangsung.  Setelah prosesi  ijab  Kabul  dilakukan  maka  mempelai  pria  memasuki  kamar  pengantin perempuannya  untuk  dilakukan  prosesi  mappasikarawa  atau  biasa  disebut “mappasijajje” maknanya  yaitu sebagai tanda sahnya dua mempelai tersebut secara adat  adapun  mappasikarawa  juga  sering  diartikan  sebagai  sentuhan  pertama mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan  yang  sudah  sah  menjadi istrinya.Mappasikarawa ini juga merupakan satu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam  pernikahan  masyarakat  bugis  karena  dipercayakan  dengan  harapan  agar pengantin  tersebut  kelak  mendapatkan  kebahagiaan,  kedamaian,  keselamatan  dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
Pada  prosesi  pernikahan  yang  dilaksanakan  masyarakat  Bugis  Bone  khususnya  di Desa  Sanrego.  “Mappasikarawa”  adalah  kegiatan  mempertemukan  mempelai  pria dengan mempelai wanita setelah dilaksanakannya proses ijab qabul atau akad nikah.
16 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan .  (Cet.  IV;  Yogyakarta: Liberty,1999), h.40
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
Sebab,  pada masyarakat  bugis  Bone  saat  prosesi  akad  nikah  berlangsung  mempelai pria dan wanita ditempatkan secara terpisah. Setelah prosesi akad sudah dinyatakan sah oleh pihak dari keluarga kedua mempelai, pada saat itulah mempelai pria diantar oleh orang yang dituakan atau dipercayakan dalam keluarganya yang disebut sebagai “pappasikarawa” atau orang bugis pada umumnya di desa sanrego itu menyebutnya sebagai  Ambe’  botting  yang  merupakan  pemimpin  atau  pemandu  untuk  menuju kamar  pengantin  atau  mappalettu  nikka  dengan  dihadiri  oleh  sanak  keluarga  serta kerabat dari kedua mempelai untuk menyaksikan prosesi ini berlangsung.
Pada  saat  sebelum  memasuki  kamar  pengantin  perempuan,  didepan  pintu  kamar tersebut  sudah  dijaga  oleh  beberapa  orang  perempuan  yang  merupakan  keluarga terdekat  mempelai  perempuan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meminta  sesuatu  dari  pihak pengantin  laki-laki,  setelah  diberikan  sesuatu  yang  biasanya  berupa  (uang  logam, uang  kertas,  permen  dan  semacamnya)  yang  kemudian  dilemparkannya  dan dihamburkannya  di  depan  kamar  pengantin  perempuan,  setelah  diberikan  sesuatu barulah pihak dari keluarga mempelai wanita membukakan pintunya.
Adapun perihal bagian anggota tubuh mempelai wanita yang baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-lakinya yaitu tergantung daripada niat “pappasikarawa”. Menurut Mahmud Husein selaku tokoh Adat di Desa Sanrego:
“Saya  sebagai  tokoh  adat  disini  mengatakan  bahwasanya  pada  prosesi mappasikarawa  ini  niatnya  hanya  mengarah  pada  kebaikan  karena  Allah  swt. Sehingga manfaat dari adat ini ialah merekatkan hubungan antara kedua belah pihak mempelai  pria  dengan  mempelai  wanita.  Selain  itu,  adat  ini  juga  dipercaya  bisa memperbaiki  rezeki  serta  masih  banyak  lagi  manfaatnya,  tergantung  dari  niat “pappasikarawa”  terhadap  calon  mempelai  sebab,  pada  proses  berlangsungnya mappasikarawa  terdapat  banyak  versi  tentang  bagian  tubuh  mempelai  wanita  yang dipercaya  paling  baik  maknanya  kedepan  ketika  disentuh  oleh  mempelai  laki-laki”. Setelah prosesi mappasikarawa telah dilaksanakan kemudian pihak mempelai wanita dan mempelai pria saling “mabbettang tettong” yang dimana kedua mempelai duduk secara  berdampingan  kemudian  diberikan  aba-aba  untuk  saling  berlomba  untuk berdiri.  Adapun  maknanya  menurut  perspektif  orang  bugis  siapa  yang  lebih  dahulu berdiri  maka  dialah  yang  akan  menjadi  pemimpin  atau  penguasa  dalam  rumah
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
tangganya.  Mabbettang  tettong  juga  merupakan  serangkaian  dari  prosesi  adat pernikahan “mappasikarawa ”. 17
4. Pandangan  Masyarakat  terhadap  Adat  Pernikahan  Mappasikarawa  di  Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Prosesi  adat  pernikahan  mappasikarawa  merupakan  prosesi  yang  harus  ada  dalam rangkaian  acara  adat  pernikahan  khususnya  yang  ada  di  desa  Sanrego  Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Prosesi ini memiliki keunikan tersendiri dimana mempelai laki-laki memberikan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita disaat setelah akad nikah. Kemudian melalui prosesi mappasikarawa ini sebagai pembuka bahwa si  pihak  wanita  sudah  sah  menjadi  istrinya.  Adapun  dampak  dari  prosesi  ini Menurut tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh Agama:
“Dampak  negatif  dari  prosesi  ini  yaitu  tidak  ada  sebab  menurut  mereka  pada prosesi  ini  sah-sah  saja  dilakukan  karena  dilaksanakan  setelah  akad  nikah  atau dengan kata lain kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri. Adapun dampak positifnya yaitu merekatkan dan mendoakan hubungan antara kedua mempelai agar dikemudian hari menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. 18

## 5. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Sejarah  sosial  hukum  Islam  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  sejarah kehidupan  suatu  masyarakat  yang  ada  hubungannya  dengan  proses  lahirnya  dan berkembangnya hukum Islam. Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai sebuah ilmu,  maka  dapat  memberi  suatu  arah  dan  tujuan  sehingga  dapat  melahirkan produk-produk  pemikiran  hukum  Islam.  Produk  pemikiran  hukum  itu  merupakan hasil karya para pemikir hukum Islam yang harus dilestarikan.
Ilmu  ini  juga  sangat  berguna  bagi  para  cendekiawan  muslim  untuk
17 Mahmud Husein, Tokoh Adat Desa Sanrego. Wawancara , pada tanggal 12 September 2020.
18 Mahmud Husein, Hilal Kasim dan Rizky Fahreza, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sanrego. Wawancara , pada tanggal 12 September 2020.
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
mengembangkan  dan  menerapkan  hukum  Islam  terhadap  peroduk  hukum  sesuai dengan  kehidupan  sosial  budaya  pada  masyarakat.  Ilmu  tersebut  sangat mempengaruhi  hasil  dari  pengembangan  materi  hukum  Islam,  karena  dapat menyesuaikan  dengan  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  kehidupan  masyarakat yang  senantiasa  di  lestarikan  adalah  budaya  lokal,  seperti  cara  berpakaian,  cara berkomunikasi, dan sebagainya yang merupakan adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk  diubah.  Tetapi  dengan  mengetahui  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yakni dengan  menggunakan  sejarah  sosial  budayanya,  maka  dapat  dilakukan  perubahan tanpa berbenturan satu sama lain. 19
Pernikahan  Menurut  hukum  pernikahan  adat  aturan-aturan  hukum  adat  yang mengatur  tentang  bentuk-bentuk  pernikahan,  cara-cara  pelamaran,  upacara pernikahan  dan  putusnya  pernikahan.  Aturan-aturan  ini  di  berbagai  daerah  di Indonesia  memiliki  perbedaan  satu  sama  lain  dikarenakan,  sifat  kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. 20
Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah  Rasulullah  saw  tentang  tingkah  laku  manusia  yang  dikenai  hukum (mukallaf) dan diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam 21 .  Lebih jelasnya  hukum  islam  merupakan  pertemuan  antara  dua  unsur  yaitu  manusia  dan wahyu.
Adapun  dalam  hukum  islam  juga  mengatur  tentang  hukum  pernikahan  mengingat seluruh  penduduk  di  desa  sanrego  ini  beragama  islam.  Maka,  penulis  akan menjelaskan  bagaimana  pandangan  hukum  islam  mengenai  adat  ini.  Berdasarkan hasil  penelitian  dari  penulis  diperoleh  data  bahwasanya  prosesi  adat  pernikahan mappasikarawa ini tujuan serta maknanya sudah sesuai pada prinsip-prinsip hukum
19 Supardin, Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam Jurnal Al qadau, No. 2 (2014), h.61
20 Dewi  Wulansari,  Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar  (Cet.  I;  Bandung:  PT  Refika Aditama,2010), h.48.
21 Amir Syafiruddin, Pembaharuan  Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang:  Angkasa  Raya 1993),  h. 18
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
islam. Prof Dr. Saiful Anam, M.A dalam pidatonya mengatakan bahwa hukum adat baru  bias  digunakan  sebagai  landasan  apabila  memenuhui  beberapa  syarat diantaranya:
1. Mengandung kemaslahatan dan logis
2. Berlaku  umum  pada  masyarakat  di  suatu  tempat  atau  minimal  dikalangan mayoritas masyarakatnya.
3. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara’  yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Syariah Islam. 22
Namun terdapat prosesi dalam mappasikarawa yang perlu direvitalisasi yaitu pada prosesi  mabbettang  tettong  yang  dilakukan  sesaat  setelah  tradisi  mappasikarawa, dimana kedua mempelai saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain.
Adapun  mitos  yang  terkandung  pada  prosesi  tersebut  ialah  siapa  yang  lebih  dulu berdiri  dan  menginjak  pasangannya  nantinya  akan  berkuasa  dalam  rumah tangganya kedepan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan makna dari prosesi mappasikarawa itu sendiri.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut:  mappasikarawa adalah  prosesi  adat  pernikahan  masyarakat  bugis  bone  yang  secara  turun  temurun dilaksanakan  oleh  masyarakatnya  terkhusus  pada  masyarakat  di  Desa  Sanrego Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone.  Mappasikarawa  ini  merupakan  sentuhan  pertama mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Adat mappasikarawa ini diterapkan dengan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan niat dari pappasikarawa.
Pada  umumnya  tradisi  mappasikarawa  ini  jika  kita  melihat  dari  segi  tujuan  dan makna yang terkandung didalamnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam sebab; 1) Mengandung  kemaslahatan  dan  logis,2)  Berlaku  umum  pada  masyarakat  dalam  suatu
22 Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/’Urf dalam Pengemban Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari’ah  IAIN Sunan Ampel Surabaya), h.9
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
lingkup  tempat  tinggal  atau  setidaknya  ada  di  kalangan  mayoritas  masyarakat  daerah tersebut ,3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian,4) Tidak  bertentangan  dengan  dalil  syara’  yang  ada  atau  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip umum Syariah islam. 23
Terdapat  prosesi  dalam  adat  pernikahan  mappasikarawa  yang  perlu  direvitalisasi  yaitu tradisi mabbettang tettong yang dilakukan sesaat setelah tradisi mappasikarawa dimana pasangan  berlomba  untuk  berdiri  dan  saling  menginjak  satu  sama  lain  yang  maknanya siapa  yang  leibh  dulu  berdiri  dan  menginjak  pasangannya  maka  dialah  yang  menjadi penguasa  dalam  rumah  tangganya.  Hal  ini  sudah  jelas  tidak  sesuai  dengan  tujuan pernikahan dan makna dari prosesi mappasikarawa itu sendiri.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Quran dan Terjemahnya.
Anam,  Ahmad  Saiful  Peranan  Adat/’Urf  dalam  Pengemban  Hukum  Islam,  (Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Ilmu  Fiqih  pada  Fakultas  Syari’ah    IAIN  Sunan Ampel Surabaya)
A.  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah .  Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2002
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. I; Palu: Sinar Grafika,2006.
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan .Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Masrani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Edisi I Cet. V; Depok: Rajawali Pers,2018.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia Jakarta: UI Press, 1974.
Samosir, Djamat, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia,2013.
23 Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/’Urf dalam Pengemban Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari’ah  IAIN Sunan Ampel Surabaya), h.9
Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)
Rizki Ainun, Nurnaningsih
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Cet.  IV; Yogyakarta: Liberty,1999
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan. Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2016.
Sudiyati, Imam, Hukum Adat. Edisi I, Cet. IV; Malang: Kencana, 1999.
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam .  Padang:  Angkasa  Raya,
1993.
Wulansari,  Dewi. Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar .  Cet.  I;  Bandung:  PT  Refika Aditama,2010.

## Jurnal
Muh  Sudirman, Tradisi  Mappasikarawa  Dalam  Pernikahan  Adat  Bugis  (Suatu  Kajian Perspektif  Hukum  Islam)  Jurnal  Pendidikan  Dan  Studi  Islam ,  No.1  (Januari  2019), h.93
Supardin, Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam Jurnal Al qadau, No. 2 (2014), h.61