AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi
Ach. Syaiful* 1

## Abstrak
Penelitian    ini  menyajikan  pembahasan  politik  pendidikan  (bukan pendidikan politik) yang secara spesifik mengurai tentang pendidikan Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Melakukan analisis terhadap posisi dan peluang terhadap  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  undang-undang  sistem  pendidikan nasional.  Bahasan  akan  dimulai  dari  hantara  definisi,  pendidikan  Islam  dalam sisdiknas,  perkembangan  pendidikan  Islam  pada  era  reformasi  serta  melakukan analisis  bagaimana  masa  reformasi  sebagai  peluang  emas  bagi  lembaga pendidikan,  seperti  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berciri  khas  NU.  Selain  itu, makalah ini juga akan mengalisis bagaiman dampak ( effect ) dari adanya kebijakan pendidikan Nasional terhadap lembaga pendidikan Islam yang ada.
Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Politik, Kebijakan.

## Abstract
This research presents a discussion of political education (not educational politic)  that  specifically  describes  Islamic  education  in  the  political  system  in Indonesia.  Conduct  an  analysis  of  the  position  and  opportunities  of  Islamic educational institutions in the national education system law. The discussion will start from the definition, Islamic education in the National Education System, the development  of  Islamic  education  in  the  reformation  era  and  analyzing  how  the reformation  period  is  a  golden  opportunity  for  educational  institutions,  such  as Islamic education institutions that are characterized by NU. In addition, this study will also analyze how the effects of the National education policy  to the existing Islamic education institutions.
Keywords: Education, Islam, Politics, Policy
1 Ach. Syaiful, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018

## Pendahuluan
Masa reformasi – jika meminjam bahasannya Abdurrahman Wahid – suatu masa bagaikan sebuah kran air yang jika dibuka akan berhamburan kemana-mana, ini  sebagai  bukti  bahwa  pintu  kebebasan  telah  dibuka  setelah  kurang  lebih  30 tahun  kran  kebebasan  ditutup  rapat  oleh  rezim  orde  baru.  Tumbangnya  presiden Soeharto  digantikan  oleh  Habibie  tentu  membuka  lebar  akan  kebebasan  setiap individu  dalam  semua  level,  mulai  dari  kebebasan  bersuara,  berpolitik,  pilihan faham  dan  keyakinan,  lahirnya  beberapa  kelompok  Islam  yang  menginginkan perubahan  dasar  Negara 2 dimana  sebelumnya  tidak  menemukan  ruang  gerak, hingga adanya kebijakan politik pendidikan tingkat lokal. 3
Reformasi  pemerintahan  di  Indonesia,  dari  sistem  pemerintahan  yang otoriter  birokratis  ke  masyarakat  sipil  ( civil  society ),  merupakan  tuntutan perubahan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dirasa tidak efektif lagi, dalam memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal  ini terbukti  ketika  resesi  melanda  dunia  di  paruh  kedua  tahun  1990-an,  Indonesia mengalami  krisis  moneter  dan  melanda  berbagai  sektor  kehidupan  lainnya  dan
2 Baca:  Masdar  Hilmy, Teologi  Perlawanan;  Islamisme  dan  Diskursus  Demokrasi  di Indonesia Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
3 Lahirnya  SK  Wali  Kota  Blitar  No  8/2012,  memaksa  anak  didik  yang  beragama  Islam wajib  bisa  membaca  al-Quran,  yang  menjadi  masalah  sampai  beberapa  tokoh  agama  ikut melakukan kritikan ketika merembet terhadap beberapa satuan lembaga pendidikan yang berlainan agama juga harus menerima adanya peraturan tersebut. Adanya tindakan semacam ini meniadakan semangat toleransi terhadap perbedaan yang telah lama dibangun oleh leluhur ketika membangun bangsa  ini.  Bahwa  Negara  ini  dibangun  atas  dasar  banyak  perbedaan,  mulai  beda  agama, keyakinan, bahasa, budaya, dan golongan tertentu. Jika pendahulu kita bisa menghargai perbedaan kemudian  membangun  bangsa  yang  besar, adalah sebuah kemunduran  bagi genarasi  saat  ini  jika masih fanatik dan menganggap bahwa dirinya benar dan diluar sana salah dan harus mengkuti apa yang menjadi cita-citanya. Pikiran yang bersifat memaksa (normativitas) dalam dunia pendidikan adalah  bertentangan  dengan  prinsip  pendidikan,  dimana  pendidikan  adalah  membebaskan. Pendidikan  adalah  memanusiakan  manusia.  Pendidikan  yang  baik  adanya  keragaman  dalam sebuah keberagamaan yang ada. Pendidikan yang yang ideal yang berbasis historitas ( tarihiyyah ), sebuah pendidikan  yang  menghilangkan  fanatisme tetapi  melihat secara objektif terhadap peserta dari  berbagai  latar  belakang;  ekonomi,  budaya,  politik,  antropologis,  geografis,  sosiologis  dan termasuk  juga  basic  agama  masing-masing.  Jika  pendidikan  dilihat  dalam  sudut  pandang  kritis, maka  tidak  ada  lagi  lahirnya  sebuah  aturan  yang  bersifat  memaksa  terhadap  peserta  didik. Pendidikan  yang  memaksakan  akan  melahirkan  peserta  didik  yang  anti  toleransi  dan  fanatisme, sehingga  pada  gilirannya  akan  membentuk  karakter  yang  radikal  (keras),  sementara  pendidikan yang demokratis akan melahirkan anak didik yang toleran, bisa menerima dengan perbedaan yang ada ( common word ), sehingga pendidikan benar-benar menjadi solusi problem hidup yang tengah dihadapi  bangsa,  bukan  berbuat  yang  sebaliknya,  mendatangkan  problem  melalui  pendidikan. Pendidikan  dijadikan  alat  untuk  kepentingan  ambisi  politiknya  (dipetik  dari  tulisan  penulis “Politisasi Pendidikan Agama”, Duta Masyarakat, 5 Pebruari 2013.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
berujung  pada  tuntutan  akan  runtuhnya  pemerintahan  Rezim  Orde  Baru.  Diganti dengan  bentuk  pemerintahan  sipil  yang  dianggap  lebih  demokratis  dan memberikan  peluang  yang  relatif  lebih  equal  terhadap  rakyat  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sejak beberapa tahun yang silam hingga saat sekarang ini, masyarakat dan bangsa  Indonesia  berada  dalam  euphoria  reformasi.  Segala-galanya  dilimpahkan pada gelombang yang sedang mengubah sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat dan  bangsa  Indonesia,  dimana  salah  satu  agenda  gelombang  reformasi  dari sembilan agendanya adalah reformasi pendidikan. 4
Setelah  reformasi  berjalan,  maka  yang  muncul  kemudian  adalah  refleksi apa  makna  reformasi  bagi  pendidikan.  Dan  bagi  kita  yang  berkecimpung  di lembaga  pendidikan  Islam,  tentu  bertanya  sejauh  mana  tantangan  dan  peluang pendidikan Islam setelah bergulirnya reformasi.
Pasca  reformasi adalah  menarik  untuk  melihat  kembali  posisi  pendidikan Islam dan memotret perkembangan lembaga pendidikan Islam. Sedikitnya ada dua alasan  untuk  fokus  terhadap  eksistensi  pendidikan  Islam  pasca  reformasi. Pertama, Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  pendidikan Nasional  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  bagi  pengembangan  institusi pendidikan  agama,  khususnya  Pendidikan  Islam. Kedua, kondisi  lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang  sebahagian  besar  masih  bersifat  tradisional dan  hanya  dipandang  sebagai  pendidikan  kelas  dua,  menyebabkan  lembaga pendidikan Islam kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. 5

## Pembahasan
Pembahasan  ini  akan  mencoba  mengurai  kebijakan  dan  kebijaksanaan pemerintah  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  terlebih  dahulu mengemukakan tentang definisi politik pendidikan Islam. Tiga kata tersebut pada dasarnya  merupakan  kata  yang  terpisah:  “politik”,  “pendidikan”,  dan  “Islam”
4 H.A.R.  Tilaar, Pertanggungjawaban  Manajemen  Pendidikan  dalam  Menghidupi Pedagogik di Indonesia (Jakarta: UNJ-HSAPI, 2002), 48.
5 Bakar dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), 3.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
dengan mempunyai arti yang berbeda pula. Tetapi kemudian bersanding menjadi kalimat  utuh  yang  artinya  menggambarkan  suatu  kondisi  obyektif  sosial masyarakat  kaitannya  dengan  proses  dan  perkembangan  dunia  pendidikan  di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan Islam.
Kata  politik  berasal  dari  bahasa  inggris, politics yang  berarti  permainan politik. 6 Dalam  bahasa  Indonesia  politik  diartiakan  dengan  pengetahuan  tentang kenegaraan,  kebijaksanaan,  siasat  dan  sebagainya. 7 Politik  juga  dapat  diartikan dengan  sekumpulan  pendapat,  prinsip  yang  membentuk  satu  kesatuan,  yang berhubungan  satu  sama  lain  untuk  mengatur  dan  mempertahankan  kekuasaan dengan  cara  mengatur  hubungan  individu  dengan  individu,  kelompok  dengan kelompok atau Negara dengan Negara. 8 Politik juga ada yang  memaknai sebagai perebutan dan mempertahankan kekuasaan.
Adapun  kata  pendidikan  secara etimologi berasal  dari  kata didik yang berarti  ajaran,  pimpinan,  bimbingan.  Kata  tersebut  mendapat  awalan pen dan akhiran an, yang  mempunyai  arti  bimbingan,  ajaran  yang  diberikan  oleh seseorang atau kelompok agar membuahkan hasil. 9 Dalam Bahasa Inggris disebut dengan  istilah education yang  berasal  dari  kata educate 10 yang  berarti mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab menggunakan istilah tarbiyyah asal katanya adalah rabba, yang berarti tumbuh dan berkembang. 11 Istilah ini sering digunakan dalam konteks pendidikan Islam dan disepadankan maknanya dengan Istilah education. 12
Tetapi  Muhammad  al-Naquib  al-„Attas  penggunaan  istilah  pendidikan  lebih
6 John  M.  Echols  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta:  Gramedia,  1980),  cet,  viii, 437.
7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. xii, 763.
8 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.
9 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Bahasa,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 204.
10 Echols, John M., dan Shadili, Hasan, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta:  PT. Gramedia, 1993), 207.
11 Ma‟luf, Abu Louis, Al-Munjid (Bairut: Kasthulikiyyah, 1956), 247.
12 Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Librairie du Liban, 1980), 324.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
memilih  dengan  istilah ta’dib ,  karena  menurutnya  istilah ta’dib lebih  mencakup unsur-unsur pengetahuan ( ‘ilm ), pengajaran ( ta‘lim ) dan pengasuhan ( tarbiyah ). 13
Pengertian  pendidikan  secara terminologi dapat  dipahami  dari  pengertian yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab  I  Pasal  1  ayat  (1):  “Pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 14
Adanya  pola  definisi  pendidikan  yang  dimaksud  dalam  kajian  tulisan  ini bukan  berarti  pendidikan  dalam  arti  kegiatan  proses  belajar  mengajar  (KBM), tetapi  lebih  kependidikan  secara  umum.  Misalnya  kurikulum,  sarana  prasarana, anggaran dan bantuan biaya pendidikan, kebijakan, tenaga pendidik, menajemen, kepemimpinan dalam dunia pendidikan dan politik pendidikan Islam.
Dapat  dikatakan  politik  pendidikan  berarti  segala  usaha,  kebijakan  dan siasat  yang  berkaitan  dengan  masalah  pendidikan.  Dalam  arti  yang  lain  politik pendidikan bisa diartikan dengan segala kebijakan pemerintah dalam suatu Negara dalam  bidang  pendidikan  berupa  peraturan  perundang-undangan  atau  yang lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan Negara.
Kata  “Islam”  yang  membuntuti  –  setelah  politik  pendidikan  –  (menjadi politik  pendidikan  Islam)  bukan  berarti  pula  arti  Islam  secara  agama  ( religion ), akan  tetapi  merupakan  rangkaian  kata  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  untuk menunjukkan  identitas  dan  label  ke-Islam-an  pada  obyek  pembahasan  kali  ini, yakni  pada  sebuah  institusi  lembaga  pendidikan  Islam,  seperti  madrasah  diniyah di  pondok  pesantren.  Artinya,  fokus  kajian  penelitian  terpusat  kepada  sebuah kebijakan pemerintah tentang pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, seperti
13 Djumberansyah, Ilmu  Pendidikan  Islam (Fakultas  Tarbiyah  Malang:  Malang,  1993),  3. Baca juga: Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2003), 8.
14 Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang   Sistem  Pendidikan Nasional , Republika: Kamis, 31 Juli 2003, 6.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
kebijakan  kurikulum,  bantuan  dan  anggaran  pendidikan,  sarana-prasarana,  dan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan dan pengajar (guru).
Berbicara pendidikan adalah berbicara keyakinan, pandangan dan cita-cita, tentang  hidup  dan  kehidupan  manusia  dari  generasi  kegenerasi  maka  pengunaan istilah  “Pendidikan  Islam”  atau  penambahan  kata  Islam  dibelakang  kata “Pendidikan” pada kajian ini meniscayakan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipahami  secara  terbatas  hanya  kepada  “Pengajaran  Islam”  mengingat keberhasilan  pendidikan  Islam  tidak cukup  diukur  hanya  dari  segi  seberapa  jauh anak  menguasai  hal-hal  yang  bersifat  kognitf  atau  pengetahuan  tentang  ajaran agama  atau  bentuk-bentuk  ritual  keagamaan  semata.  Justru  yang  lebih  penting adalah  seberapa  jauh  tertanam  nilai-nilai  keagamaan  tersebut  dalam  jiwa  dan seberapa jauh pula nilai-nilai tersebut mewujud dalam sikap dan tikah laku sehari- hari.

## Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik
Politik  pendidikan  (bukan  pendidikan  politik)  merupakan  dua elemen penting dalam sistem sosial masyarakat pada setiap masing-masing Negara.  Keduanya  memang  terlihat  tidak  ada  hubungan  apa-apa,  padahal realitasnya  keduanya  saling  melegitimasi  dan  menunjang.  Politik  dan pendidikan bukan hanya sekedar saling mempengaruhi, tetapi ada hubungan fungsional. 15 Artinya,  bahwa  lembaga  pendidikan  juga  dapat  berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu juga sebalik kondisi politik disuatu  Negara  akan  berpengaruh  besar  terhadap  karakteristik  pendidikan. Jika  meminjam  bahasa  Masdar  Hilmy  bahwa  pendidikan  dengan  politik sama  juga  dengan  pendidikan industry.  Keduanya  ibarat  dua  sisi  dari  mata uang  tidak  terpisahkan.  Dunia  menciptakan  industry  dan  industri menginspirasi  pendidikan.  Kebijakan  politik  akan  menentukan  corak pendidikan dan pendidikan akan mewarnai kebijakan politik. 16
15 M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 37.
16 Masdar Hilmy, Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah (Surabaya: Idea, 2013), 105.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  lembaga  pendidikan  menjadi kontestalasi  politik.  Peranan  madrasah  dan  masjid  untuk  mengokohkan kekuasaan politik penguasa dalam terlihat dalam sejarah dunia Islam, seperti madrasah  Nidhamiyah  di  Baghdad.  Maka  dalam  perkembangan  Islam terlihat  jelas  antara  hubungan  antara  pendidikan  dan  politik  kenegaraan. 17
Karena  pada  masa  itu  posisi  ulama  banyak  yang  berprofesi  sebagai  umara. Dengan  demikian  bahwa  institusi  politik  (Negara  yang  dipimpin  oleh seorang  ulama)  akan  mewarnai  kebijakan  terhadap  corak  pendidikan  yang ada.
Keterlibatan  para  penguasa  dalam  hal  pendidikan  tidak  hanya  pada sebatas  dukungan  moral  saja,  melainkan  juga  dukungan  terhadap administrasi,  keuangan  dan  kurikulum.  Sehingga  jika  pendidikan  ingin mendapatkan  posisi  dan  layanan  serta  bantuan  maka  harus  sejalan  dengan nuansa  politik  pemangku  pemerintahan.  Ketika  demikian,  maka  lembaga dan  proses  pendidikan  menjadi  corong  dari  penguasa,  melegitimasi kekuasaan  dan  menjadikan  lembaga  pendidikan  sebagai  ajang  kampanye untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Pemerintah  yang  demikian  secara otomatis  juga  bertanggung  terhadap  kemajuan  pendidikan.  Kalau  menilik kepada  Barat,  pembahasan  mengenai  keterkaitan  antara  pendidikan  dan politik  kenegaraan  dimulai  oleh  seorang  filosuf,  Plato  melalui  karya  yang berjudul Republic . 18
Adanya percampuran antara pendidikan dan politik kekuasaan pada akhirnya  juga  banyak  kalangan  yang  tidak  sependapat,  bahwa  yang namanya  pendidikan  harus  berpisah  dan  menjaga  jarak  dengan  politik kekuasaan. 19 Penjauhan  antara  pendidikan  dan  politik  oleh  beberapa  pakar pendidikan  di  beberapa  Negara  maju  adalah  hal  yang  rasional.  Karena sejalan  dengan  perkembangan  perpolitikan  Negara,  politik  selalu
17 M.  Sirozi, Politik  Pendidikan ,  2.  Baca  juga:  Harapandi  Dahri, Pendidikan  Politik (Jakarta: Pustaka Irfani, 2005), 2.
18 Benjamin  WONG, Plato’s  Republic  and  Moral  Education dalam  Charle  Tan, Philosophical Reflection for Educator (Singapore: Cengange Leraning, 2008), 13-19.
19 Sirozi, Politik Pendidikan , 20.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
dikonotasikan dengan sesuatu  yang jelek. Entah kenapa demikian? Apakah memang dari sananya (pada dasarnya politik itu jelek) atau akibat perbuatan pemain  politik  itu  sendiri  (oknum).  Dengan  hal  tersebut,  maka  pendidikan tidak boleh bercampur dengan politik.
Pendidikan sejatinya merupakan berkah dari Maha Pencipta terhadap cintaan-Nya.  Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  ditakdirkan  untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah proses berbaikan manusia dan menemukan  hakikatnya  sebagai  manusia. 20 Melalui  pendidikan  orang  akan menjadi  merdeka  dan  menemukan  jati  dirinya  sebagai  manusia  yang mempunyai  potensi  akal  yang  harus  dikembangkan.  Pendidikan  adalah proses  humanisasi  dan  suatu  usaha  pengembalian  seseorang  dari  ketidak benaran  menuju  yang  lebih  baik.  Termasuk  juga  perpolitikan  yang  sehat untuk mengantarkan pada posisi sejatinya salah satunya cara adalah melalui pendidikan.
Intinya,  pendidikan  akan  membentuk  dimensi  manusia  yang  saleh sosial  dan  spiritual.  Selain  itu,  juga  memiliki  kemampuan  sehat  pikir  dan mental, memiliki keseimbangan antara ilmu dan akhlaq juga antara material dan spiritual ( spiritual question ). 21

## Desentralisasi Pendidikan: Otonomi Setengah Hati
Kebijakan  pemerintah  dalam  proses  pendidikan  di  Indonesia  dapat saja  melakukan  apa  saja  karena  adanya  alasan    yang  dapat  diterima  untuk tidak  memberlakukan  aturan  yang  berlaku.  Salah  satunya  adalah  dengan adanya  kebijakan  desentralisasi  pendidikan.  Dalam  proses  pembuatan kebijakan  seorang  pemimpin  hendaknya  mengedepan  kebijaksanaan  dalam pengambilan kebijakan. 22
20 H.A.R. Tilar, Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005), 109.
21 Ahmad  Ali  Riyadi, Politik  Pendidikan:  Menggugat  Birokrasi  Pendidikan  Nasional (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 74-75.
22 Definisi mengenai arti kebijakan dan kebijaksanaan bisa lihat pada: Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17-19.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
Desentralisasi sebagai konsekuensi logis reformasi di Indonesia telah menjadi paradigma pembangunan dan seluruh bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan publik, termasuk dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan terbitnya kopmen no. 44 u/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah. 23
Terbitnya keputusan menteri tersebut menandakan adanya kesadaran baru  bahwa  proses  pembangunan  pendidikan  harus  melibatkan  unsur masyarakat  sesuai  dengan  prinsip  partisipasi  berbasis  masyarakat ( community  basic  participation )  dan  konsep  manajemen  berbasis  sekolah ( school basic management ) yang telah bergulir di sekolah/madrasah.
Dalam  konteks  pendidikan  Islam  seperti  pondok  pesantren,  untuk menyambut upaya pembaharuan tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah pola dan  bentuk  kepemimpinan  kiai  yang  mengarahan  kepada  peningkatan kemampuan  secara  fungsional  dan  dapat  bertindak  sebagai  manajer  dan pemimpin  yang  efektif. 24 Dengan  kata  lain,  kiai  sebagai  pimpinan  pondok pesantren  mampu  berperan  sesuai  dengan  tugas,  wewenang  dan  tanggung jawabnya serta mampu mengatur semua potensi pondok pesantren/madrasah agar dapat berfungsi secara optimal. 25
Salah  satu  kepemimpinan  yang  dianggap  memenuhi  kriteria  di diatas, para pakar dan pemerhati pendidikan sepakat untuk mengadopsi pola kepemimpinan  transformasional.  Bentuk  kepemimpinan  ini  diyakini  dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi  dan  menunjang  manajemen  berbasis  madrasah  atau  bentuk- bentuk  pembaharuan  lainnya  dalam  dunia  pendidikan  pesantren. Termasuk
23 Musaheri, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta: IRCISoD, 2007), 166.
24 Suyanto, Kepemimpinan Kepala Sekolah , Kompas, 23 Maret 2001, 6.
25 Meminjam  istilah  Gus  Dur  –  sapaan  akrab  dari  KH  Abdurrahman  Wahid  –  kiai  itu  di pesantren  biasanya  kerjanya  bukan  hanya makon (menyuruh)  atau duka (marah).  Padahal  kiai hendaknya  mempu  membuat  perencanaan  dan  perkembangan  dunia  pendidikan.  Sifat  kiai  yang hanya bisa makon dan duka itu tidak sedikit – untuk tidak mau mengatakan banyak – kita ditemui dalam  kepemimpinan  kiai  di  pesantren.  Baca:  Imam  Tholkhah, Membuka  Jendela  Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 71.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
pembaruan  model  pembelajaran  pendidikan  dari salafiyyah ke  sistem klasikal ( madrasi> ).
Praktik  desentralisasi  yang  terpenting  adalah  dalam  kurikulum. Terkadang  kurikulum  yang  dibuat  pemerintah,  khususnya  pada  lembaga pendidikan  Islam  kurikulum  hanya  tidak  lebih  dari  sekedar text-book saja, rangkai  pelajaran,  bahkan  lebih  dari  sekedar  pelajaran  kursus. 26 Padahal kurikulum  merupakan  situasi  dan  kelompok  yang  tersedia  bagi  guru  dan pengurus  sekolah  untuk  membuat  tingkah  laku  yang  berubah  dalam  arus yang  tidak  putus-putusnya  sejak  dari  anak-anak  hingga  pemuda  melalui pendidikan.
Melalui  undang-undang  tentang  otonomi  daerah 27 pemerintah  pusat memberikan  kebebasan  dalam  mengelolah  daerahnya  termasuk  juga  tidak mengintervensi  terhadap  kebijakan  lembaga  pendidikan,  seperti  dalam  hal kurikulum,  kecuali  masalah  kebijakan  politik  luar  negeri,  fiskal  dan moneter,  pertahanan  dan  keamanan,  peradilan  dan  agama.  Selain  keenam yang  menjawa  kewenangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  hendaknya  tidak memberikan  otonomi  setengah  hati  terhadap  daerah  agar  pelaksanaan pembangunan  nasional  bisa  berjalan  lancar.  Oleh  sebab  itu,  daerah  bisa mengelolah  dan  mengembangkan  potensinya  masing-masing  tanpa terkecuali dalam pendidikan.  Lembaga pendidikan bisa kreatif dan inovatif dalam  mendesain  pendidikan  sesuai  dengan  potensi,  visi  dan  misi  lembaga masing-masing  juga  potensi  lokal  yang  patut  dikembangkan  yang  menjadi garapan lembaga pendidikan.

## Pendidikan Islam Masa Reformasi
Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan perpolitikan di Indonesia, telah  menimbulkan  keadaan  pendidikan  Islam  era  reformasi   keadaannya
26 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa (Yogyakarta:  LKiS, 2005), 22. Lihat juga pada: Ana Suhaenah, Mengurai Benang Kusut Pendidikan (Jakarta: Transformasi UNJ, 2003), 71.
27 UU  No.  22/1999  tentang  pengaturan  pemerintah  daerah  dan  UU  No.  25/1999  tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  memperkuat  dan  semakin  menegaskan  tentang keberadaan otonomi daerah. Lahirnya UU tersebut menegaskan bahwa sentralisasi pada masa orde baru benar dirombak secara mendasar. Ibid ,. Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, 17.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Karena dibentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam era reformasi, antara lain:
Pertama ,  kebijakan  tentang  pemantapan  pendidikan  Islam  sebagai bagian  dari  Sistem  pendidikan  nasional.  Upaya  ini  dilakukan  melalui penyempurnaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  menjadi  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional.  Jika pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang No.  20  Tahun  2003  manyebutkan  pesantren, ma’had Ali , Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majlis Ta’lim termasuk dalam system pendidikan nasional.  Dengan  masuknya  pesantren, ma’had  Ali,  Roudhotul  Athfal (Taman  Kank-Kanak)  dan Majlis  Ta’lim ke  dalam  system  pendidikan nasional  ini,  maka  selain  eksistensi  dan  fungsi  pendidikan  Islam  semakin diakui,  juga  menghilangkan  kesan  dikotomi  dan  diskriminasi. 28 Sejalan dengan  itu,  maka  berbagai  perundang-undangan  dan  peraturan  tentang standar nasional pendidikan tentang srtifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur  tentang  Standar  Pendidikan,  Sertifikasi  Guru  dan  Dosen  yang berada  di  bawah  Kementerian  Pendidikan  Nasional  saja,  melainkan  juga tentang  Standar  Pendidikan,  Sertifikasi  Guru  dan  Dosen  yang  berada  di bawah Kementerian Agama.
Kedua, kebijakan  tentang  peningkatan  anggaran  pendidikan. Kebijakan  ini  misalnya  terlihat  pada  ditetapkannya  anggaran  pendidikan islam 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya  termasuk  gaji  Guru  dan  Dosen,  biaya  operasional  pendidikan, pemberian  beasisiwa  bagi  siswa  kurang  mampu,  pengadaan  buku  gratis, infrastruktur,  sarana  prasarana,  media  pembelajaran,  peningkatan  sumber daya  manusia  bagi  lembaga  pendidikan  yang  bernaung  di  bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran  pendidikan  yang  cukup  besar  ini,  pendidikan  saat  ini  mengalami
28 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 218.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
pertumbuhan,  perkembangan,  dan  kemajuan  yang  signifikan  dibandingkan dengan  keadaan  pendidikan  sebelumnya,  termasuk  keadaan  pendidikan Islam.
Ketiga, program  wajib  belajar  9  tahun,  yaitu  setiap  anak  Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang berlaku bagi anak-anak yang belajar  di  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementeria Pendidikan  Nasional,  melainkan  juga  bagi  anak-anak  yang  belajar  di lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian Pendidikan Agama.
Keempat, penyelenggaraan  Sekolah  Bertaraf  Nasional  (SBN), Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI),  yaitu  pendidikan  yang  seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Dalam  hal  ini,  pemerintah  telah  menetapkan,  bagi  sekolah  yang  akan ditetapkan  menjadi  SBI  harus  terlebih  dahulu  mencapai  sekolah  bertaraf SBN.  Sekolah  yang  bertaraf  nasional  dan  internasional  ini  bukan  hanya terdapat  pada  sekolah  yang  bernaung  di  bawah  Kementerian  Pendidikan Nasional,  melainkan  juga  pada  sekolah  yamg  bernaung  di  bawah Kementerian Agama. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, label pendidikan  ini  kemudian  dihapus  oleh  MK  karena  dianggap  bertentangan dengan  cita-cita  luhur  pendidikan  di  Indonesia  dan  juga  terdapat diskriminasi terhadap lembaga pendidika Islam. 29
Kelima, kebijakan  sertifikasi  bagi  semua  Guru  dan  Dosen  baik Negeri  maupun  Swasta,  baik  umum  maupun  Guru  agama,  baik  Guru  yang berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  Nasional maupun  Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat  dengan  peningkatan  mutu  tenaga  Guru  dan  Dosen  sebagai  tenaga pengajar  yang  profesional.  Pemerintah  sangat  mendukung  adanya  program sertifikasi  tersebut  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74
29 Baca:  Tulisan  penulis  “Pesantren  Internasional”  pada  kolom  akademik  website  IAIN Sunan Ampel Surabaya, 6 Januari 2013.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
tahun  2005  tentang  sertifikasi  Guru  dan  Dosen,  juga  mengalokasikan anggaran  biayanya   sebesar  20%  dari  APBN.  Melalui  program  sertifikasi tersebut,  maka  kompetensi  akademik,  kompetensi  pedagogik  ( teaching skill ), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial para Guru dan Dosen ditingkatkan.
Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006).  Melalui  kurikulum  ini  para  peserta  didik  tidak  hanya  dituntut menguasai  mata  pelajaran  ( subject  matter )  sebagaimana  yang  ditekankan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan  pengetahuan  tersebut,  seperti  membaca  buku,  memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis. Dengan cara demikian para peserta didik diharapkan akan memiliki  rasa  percaya  diri,  kemampuan  mengemukakan  pendapat,  kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Peserta didik yang yang demikian itulah yang diharapkan  akan  dapat  menjawab  tantangan  era  globalisasi,  serta  dapat merebut berbagai peluang yang terdapat di masyarakat.
Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat  pada  Guru  ( teacher  centris )  melalui  kegiatan teachimg, melainkan juga berpusat pada murid ( student centris) melalui kegiatan learnig (belajar) dan research (meneliti)  dalam  suasana  yang  partisipatif,  inovatif,  aktif, kreatif,  efektif,  dan  menyenangkan.  Dengan  pendekatan  ini  metode  yang digunakan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  bukan  hanya  ceramah,  seperti diskusi,  seminar,  pemecahan  masalah,  penugasan  dan  penemuan. Pendekatan  proses  belajar  mengajar  ini  juga  harus  didasarkan  pada  asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan melainkan  juga sebagai subjek pendidikan yang  berhak  mengajukan  saran  dan  masukan  tentang  pendekatan  dan metode pendidikan.
Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan ( to give good service and satisfaction
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
for  all  customers). Dengan  pandangan  bahwa  pendidikan  adalah  sebuah komoditas  yang  diperdagangkan,  agar  komoditas  tersebut  menarik  minat, maka  komoditas  tersebut  harus  diproduksi  dengan  kualitas  yang  unggul. Untuk  itu  seluruh  komponen  pendidikan  harus  dilakukan  standarisasi. Standar  tersebut  harus  dikerjakan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  unggul, dilakukan  perbaikan  terus  menerus,  dan  dilakukan  pengembangan  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  ini,  maka  di  zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:
1. Standar Isi (kurikulum)
2. Standar Mutu Pendidikan
3. Standar Proses Pendidikan
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Pembiayaan
7. Standar Sarana Prasarana
8. Standar Penilaian.
Kesembilan, kebijakan  mengubah  sifat  madrasah  menjadi  sekolah umum  yang  berciri  khas  keagamaan.  Dengan  ciri  ini,  maka  madrasah menjadi  sekolah  umum  plus.  Karena  di  madrasah  (Ibtidaiyah,  Tsanawiyah dan  Aliyah)  ini,  selain  para  siswa  memperoleh  pelajaran  umum  yang terdapat  pada  sekolah  umu  seperti  SD,  SMP,  dan  SMU.  Dengan  adanya kebijakan  tersebut,  maka  tidaklah  mustahil  jika  suatu  saat  madrasah  akan menjadi pilihan utama masyarakat.
Seiring  dengan  lahirnya  berbagai  kebijakan  pemerintah  tentang pendidikan  nasional  telah  disambut  positif  dan  penuh  optimisme  oleh seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama  para  pengelola  pendidikan.  Berbagai inovasi  dan  kreatifitas  dalam  mengembangkan  komponen-komponen pendidikan   telah  bangyak  bermunculan  di  lembaga  pendidikan.  Melalui dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  telah  memberi  peluang  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  menyekolahkan  putra  putrinya.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
Melalui  program  sertifikasi  Guru  dan  Dosen  telah  menimbulkan  perhatian kepada  para  Guru  dan  Dosen  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Melalui  program  Kuirkulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  dan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah melahirkan suasana akademik dan dan  proses  belajar  mengajar  yang  lebih  kreatif,  inovatif  dan  mandiri. Demikian  juga  dengan  adanya  Standar  Nasional  Pendidikan  telah  timbul kesadaran  gagi  kalangan  para  pengelola  pendidikan  untuk  melakukan akreditasi terhadap program  studi yang dilaksanakan.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

## SETELAH
UU SISDIKNAS NO. 4 TH 1950 Yo No. 12 TH 1954 PTU SMU SMP SD TK SEKOLAH PTA MA MTs MI RA / BA MADRASAH MA’HAD ALI DINIA ULYA DINIA WUSTO DINIA ULA PENGAJIAN AQ PENDIDIKAN KEAGAMAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SETELAH UU SISDIKNAS NO. 2 TH 1989 PTU SMU SMP SD TK SEKOLAH PTA MA MTs MI RA / BA MADRASAH MA’HAD ALI DINIA ULYA DINIA WUSTO DINIA ULA PENGAJIAN AQ
Berikut  ini  gambaran  posisi  dan  kesempatan  lembaga  pendidikan Islam  dari  masa  ke  masa  dalam  perjalanan  kebijakan  pendidikan  di Indonesia:
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018

## LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

## SETELAH
UU SISDIKNAS NO.20 TH 2003 (PELUANG) PTU SMU SMP SD TK SEKOLAH PTA MA MTs MI RA / BA MADRASAH MA’HAD ALI DINIA ULYA DINIA WUSTO DINIA ULA PENGAJIAN AQ PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pada perubahan keputusan berikutnya:

## Kebangkitan Lembaga Pendidikan NU pada Masa Reformasi
Seperti diketahui bahwa di era Orde Baru, lembaga pendidikan yang melabel  dirinya  dengan  nama  NU  seakan  tidak  diperkenankan.  Meskipun tidak ada aturan atau bahkan konvensi tentang larangan mendirikan institusi pendidikan  NU,  akan  tetapi  senyatanya  bahwa  hampir  seluruh  lembaga pendidikan  yang  didirikan  oleh  orang  NU  akan  menemui  kendala  ketika mengajukan  ijin  operasionalnya  dengan  nama  lembaga  pendidikan  NU. Makanya,  secara  kreatif  orang  NU  lalu  mendirikan  lembaga  pendidikan dengan nama yang variatif. Bisa saja namanya diambil dari nama pahlawan atau  nama  tokoh  atau  kyai  atau  nama  pendirinya  atau  nama  lembaga pesantrennya.
Misalnya kita lihat beberapa  nama lembaga pendidikan tersebut. Di Tulungagung, STAI Diponegoro. Di  Jombang, Insititut  Keislaman Hasyim Asy‟ari.  Di   Sumenep,  Sekolah  Tinggi  Keislaman  An-Nuqayah  (STIKA,
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018
sekarang  INSTIKA).   Di   Gresik,  Institut  Keislaman  Abdullah  Faqih.  Di Tuban,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Tarbiyah  Mahdum  Ibrahim.  Di  Lamongan, Universitas Islam Lamongan. Di Probolinggo, Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul  Hasan.  Di  Situbondo,  Institut  Agama  Islam  Ibrahimi  Salafiyah Syafiiyah.  Di  Banyuwangi,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Ibrahimi.  Di Ponorogo,  Insitut  Agama  Islam  Sunan  Giri  (Insuri).  Di  Surabaya, Universitas  Sunan  Giri  (Unsuri).  Di  Lumajang,  Sekolah  Tinggi  Agama Islam  Syarifuddin,  dan  sebagainya.  Demikian  pula  nama-nama  lembaga pendidikan yang didirikan orang NU di Kementerian Pendidikan Nasional.
Mengapa  bisa  demikian?  Maka  penjelasannya  adalah  penjelasan politik. NU di era itu adalah eksponen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara langsung menjadi rival Golongan Karya yang merupakan partai pemerintah.  Di  era  ini,  maka  semua  aktivitas  NU  mulai  dari  masjid, pengajian,  seminar,  pendidikan  dan  sebagainya  dianggap  sebagai  bagian dari aktivitas politik. Makanya ketika mendirikan masjid saja juga namanya tidak berani mencamtumkan nama NU. Apalagi nama lembaga pendidikan.
Era  Orde  Baru  adalah  era  di  mana  NU  sebagai  organisasi  terus dipinggirkan.  Bahkan  meskipun  NU  sudah  memberikan  sumbangan  luar biasa  dalam  penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  semua organisasi  tahun  1984,  sementara  masih  banyak  organisasi  lain  yang  tidak menyepakatinya,  akan  tetapi  persoalan  keterlibatan  NU  dalam  politik  dan tentu  juga  kebijakan  politik  yang  mengiringinya  tidak  serta  merta memberikan ruang gerak bagi NU untuk mengaktualkan potensinya.
Ketika era reformasi, maka segala sesuatunya sudah berubah. Di era ini, maka angin reformasi itu memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi akses  orang  NU  dalam  berbagai  bidang.  Orang  NU  bisa  menjadi  bupati, walikota,  gubernur,  menteri,  presiden,  politisi,  birokrat,  pengusaha  dan sebagainya.  Orang  NU  telah  merasa  berada  di  rumah  sendiri.  Mereka  bisa berkompetisi dengan lainnya secara fair dan memadai.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018

## Penutup
Diskursus  tentang  pendidikan  sebenarnya  tidak  lepas  dari  adanya kebijakan  politik.  Walaupun  dalam  beberapa  kesempatan  ada  usaha-usaha  yang dilakukan oleh beberapa pemikir dan aktivis pendidikan bahwa pendidikan harus dipisahkan  dari  politik.  Karena  ketika  perpolitikan  mengalami  kekacauan,  maka disinilah  peran  pendidikan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  (politik). Jika terjadi campur aduk antara pendidikan dan politik fungsi pendidikan sebagai kontrol akan kehilangan rohnya.
Dalam  perjalanannya,  lembaga  pendidikan  Islam  selalu  mendapatkan mendapatkan  perlakukan  nomor  dua  ketimbang  pendidikan  umum.  Masa reformasi dengan adanya usaha terhadap pembaharuan dalam kebijakan birokrasi juga  mempunyai  nilai  positif  terhadap  lembaga  pendidikan,  yang  kemudian dikenal  otonomi  pendidikan.  Tetapi  kebijakan  tidak  selalu  berbuah  nilai  yang baik.  Adanya  beberapa  kebijakan  yang  berorientasi  positif  terhadap  lembaga pendidikan Islam dalam praktiknya selalu berimplikasi negative terhadap lembaga pendidikan Islam.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018

## Daftar Pustaka
Abu Louis, Al-Munjid (Bairut: Kasthulikiyyah, 1956).
Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2003).
Ahmad  Ali  Riyadi, Politik  Pendidikan:  Menggugat  Birokrasi  Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006).
Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
Ana Suhaenah, Mengurai Benang Kusut Pendidikan (Jakarta: Transformasi UNJ, 2003).
Bakar  dan  Surohim, Fungsi  Ganda  Lembaga  Pendidikan  Islam:  Respon  Kreatif terhadap  Undang-Undang  Sisdiknas (Yogyakarta:  Safiria  Insani  Press, 2005).
Barizi,  A.  (ed). Holistika  Pemikiran  Pendidikan  A.  Malik  Fadjar (Jakarta: Rajawali-UIN Malang Press, 2005).
Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa (Yogyakarta: LKiS, 2005).
Charle  Tan, Philosophical  Reflection  for  Educator (Singapore:  Cengange Leraning, 2008).
Djumberansyah, Ilmu  Pendidikan  Islam (Fakultas  Tarbiyah  Malang:  Malang, 1993).
Echols,  John  M.,  dan  Shadili,  Hasan, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta:  PT. Gramedia, 1993).
H.A.R.  Tilaar, Pertanggungjawaban  Manajemen  Pendidikan  dalam  Menghidupi Pedagogik di Indonesia (Jakarta: UNJ-HSAPI, 2002).
_______, Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Kompas, 2005).
Harapandi Dahri, Pendidikan Politik (Jakarta: Pustaka Irfani, 2005).
Imam  Tholkhah, Membuka  Jendela  Pendidikan  Mengurai  Akar  Tradisi  dan Integrasi  Keilmuan  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2004).
Jasa  Ungguh  Muliawan, Pendidikan  Islam  Integratif;  Upaya  Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
John  M.  Echols  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Jakarta:  cet.  vii,  Gramedia, 1980).
M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
Mas‟ud, Mengggagas Format Pendidikaan Non Dikotomik: Humanismen Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
No. 1 2018 Masdar  Hilmy, Teologi  Perlawanan;  Islamisme  dan  Diskursus  Demokrasi  di Indonesia Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
_______, Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah (Surabaya: Idea, 2013).
Musaheri, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta: IRCISoD, 2007).
Rahim, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005).
Suyanto, Kepemimpinan Kepala Sekolah , Kompas, 23 Maret 2001.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Bahasa,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang    Sistem Pendidikan Nasional , Republika: Kamis, 31 Juli 2003.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Librairie du Liban, 1980).