Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 28-39 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i1.16
Transformasi aktivitas K - Popers di media sosial: analisis drone emprit dalam framing isu UU Cipta Kerja
Transformation of K - Popers activities in social media: analysis of drone emprit in framing issues of Work Copyration
1 Sahrul Pora, 2 Niken Nurmiyati, 3 Tengku Imam Syarifuddin,
4 Herdin Arie Saputra
1 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2,3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
4 Universitas Muhammadiyah Semarang Email Correspondence: sopopin11@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to provide a more comprehensive understanding of K - Popers  activities  on  social  media  against  the  framing  of  the  2020  Omnibus Law  on  Job  Creation.  This  type  of  research  applies  qualitative  approach.  The method used is framing analysis with the Entman model to observe framing in two main dimensions, namely the collection and evaluation of problems or the importance of some aspects of reality/issues. The  results of the  research  show that there have been widespread rejection of such a Job Creation Law in various regions  in  Indonesia,  and  K - Popers  have  emerged  as  supporting  actors  in  the resistance  movement.  Several  hashtags  that  later  become  trending  topics cannot be separated from the role of fans of the South Korean music industry. K - popers play their role through social media in this issue by paying attention to what is happening (trending) in Indonesia .
Keywords : Framing, K - Popers, Job Creation Law
Pendahuluan
Arti kunci dari kata "transformasi" adalah "perubahan", yaitu perubahan suatu  hal  atau  kondisi.  Jika  "suatu  hal  atau  kondisi"  adalah  budaya,  maka budaya itu berubah, dan perubahan terjadi saat budaya ini terjadi. Budaya itu sendiri  terdiri  dari  banyak  hal  dan  unsur - unsur  yang  muncul  dalam  kondisi dan  lingkungan  yang  berbeda,  seperti  dengan  sengaja  menempatkan  atau pindah  ke  kondisi  atau  lingkungan  yang  berbeda  tersebut  (Burhan Nurgiantoro, 2018). Transformasi yang dikemukakan oleh Webster Dictionary (1970)  yaitu  sebagai  proses  perpindahan  total  dari  bentuk  ke  bentuk  baru, dan  dapat  diartikan  sebagai  tahap  akhir  dari  proses  perubahan,  yang merupakan proses bertahap, dan faktor ruang dan waktu sangat dipengaruhi
oleh  perubahan  tersebut  (Najoan  &  Johansen  Mandey,  2011).  Transformasi adalah  proses  fenomena  perubahan  bentuk  dalam  lingkungan  yang  terus berubah, sehingga transformasi dapat terjadi tanpa batas (Arthur, 2006).
Menurut  Jorge  Silvetti  (1977)  Perubahan  dilakukan  pada  elemen  atau kode  yang  ada  melalui  deviasi,  reassembly,  assembly  yang  mengacu  pada orisinalitas  dan  diharapkan  dapat  menghasilkan  makna  baru.  Cara - cara  ini dapat  mempertahankan  keasliannya  sekaligus  menghasilkan  makna  dan bentuk baru (Najoan & Johansen Mandey, 2011). Dan yang dikemukakan oleh Anthony Antoniades (1990) Transformasi merupakan proses perubahan yang bertahap,  sehingga  akan  mencapai  tahap  akhir  yaitu  melakukan  perubahan dengan  merespon  pengaruh  elemen  eksternal  dan  internal,  yang  akan memandu  bentuk  perubahan  yang  telah  diketahui  sebelumnya  dengan  cara mengulang proses (Najoan & Johansen Mandey, 2011).
Studi  tentang  framing  dalam  media  dan  komunikasi  dalam  tiga  dekade terakhir ini bertengger menjadi tren di antara ilmuwan sosial (Hapsari, 2017). Framing merupakan  sebuah  cara  yang  digunakan  oleh  media  untuk menyajikan berita (Kafi, 2020). Beberapa tulisan yang terkait dengan analisis framing menyebutkan  bahwasanya  konsep  awal framing lahir  dari  tulisan Giffman (1974) yang berjudul “Frame analysis: An essay on the organization of experience” dan di reduksi oleh Entman (1993).
Entman berpendapat bahwa framing adalah tindakan memilih beberapa aspek  dari  realitas  yang  dirasakan  dan  membuatnya  lebih  menonjol  dalam teks  yang  mengkomunikasikan  sedemikian  rupa  sebagai  cara  untuk mempromosikan, mentafsirkan masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral dan rekomendasi. Entman juga mengkonsep analisis framing menjadi 4 proses  yaitu  : Defining  Problem,  Diagnose  Causes,  Make  Moral  Judgement, Treatment Recommendation (Ikhsan & Syam, 2017). William A. Gramson juga mendefinisikan framing sebagai suatu cara yang digunakan  untuk  bercerita  atau  kumpulan  gugusan  ide - ide  yang  bersifat terorganisir  dan  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menghadirkan konstruksi  makna  peristiwa - peristiwa  yang  berkaitan  dengan  objek  suatu wacana yang terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan tersebut digunakan  oleh  individu  untuk  mengkonstruksi  makna  pesan  yang disampaikan dan pesan yang diterima (Eriyanto, 2002; Kafi, 2020).
Framing juga dapat dimaknai sebagai sebuah mekanisme yang digunakan oleh  media  untuk  memastikan  isu - isu  penting  tertentu  disorot  di  benak publik,  dan  atribut  yang  mengarah  pada  arti - penting public (Manaf  &  Sedu, 2015).  Framing  juga  mengacu  pada  pemilihan  aspek  realitas  tertentu  untuk membuatnya  lebih  menonjol  dalam  upaya  untuk  mempromosikan interpretasi yang diinginkan (Wasike, 2016).
Selanjutnya pendapat lain hadir dari  Severin & Tankard (2001), mereka berpendapat bahwa framing berfungsi sebagai pengaturan ide untuk isi berita yang  memberikan  konteks  dan  saran  tentang  isu  apa  yang  perlu  mendapat perhatian  ekstra  melalui  seleksi,  tekanan,  tidak  ada  keterlibatan  dan elaborasi.  Entman  (1993)  juga  menyebutkan  bahwa  framing  merupakan
perangkat  komunikasi  yang  mendiagnosis,  mengevaluasi,  dan  meresepkan masalah. Pendapat tersebut sesuai dengan penyampaian dari  Khiang (2012) menyebutkan bahwa framing berkaitan dengan penyajian konten media dan dengan  organisasi  informasi  yang  bertujuan  untuk  mengarahkan  persepsi evaluatif khalayak tentang suatu masalah tertentu. Framing berkaitan dengan penyajian  konten  media  dan  dengan  organisasi  informasi  yang  terencana seperti itu, bertujuan untuk mengarahkan persepsi evaluatif khalayak tentang suatu masalah tertentu (Hemphill et.al, 2013).
Framing  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  bagaimana  suatu  isu dikarakterisasi  dalam  pemberitaan  dapat  mempengaruhi  bagaimana  isu tersebut  dipahami  oleh  khalayak  (Scheufele  &  Tewksbury,  2007).  Dalam pelaksanaan  framing  tidak  terlaksana  dengan  begitu  saja,  perlu  observasi terhadap  subtopik  tertentu  mulai  dari  ukuran,  ruang  item  cerita,  presentasi naratif atau intonasi dan kedalaman liputan media (Yusof et.al, 2013).
Analisis  framing  atau  disebut  juga  sebagai  analisis  wacana  biasanya digunakan  untuk  menganalisis  teks  media.  Gagasan  framing  mulanya dicetuskan  oleh  Beterson  pada  tahun  1955.  Pada  saat  itu,  frame  diartikan sebagai  kerangka  konseptual  atau  perangkat  kepercayaan  yang  dapat mengorganisir  politik,  kebijakan  dan  wacana,  serta  menyediakan  kategori - kategori  yang  standar  untuk  mengapresiasi  realitas.  Anggapan  itu berkembang  menjadi  lebih  detail  yang  dicetuskan  oleh  Goffman  pada  tahun 1974. Ia mengibaratkan frame sebagai kepingan - kepingan perilaku ( strips of behavior ) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur & Alex, 2006).
Konsep  framing,  dalam  pandangan  Entman,  secara  konsisten menawarkan sebuah  cara untuk mengungkap the  power of a communication text (Anggoro, 2014). Hal itu sejalan dengan penelitian Hemphill et.al (2013) menemukan  bahwa  politisi  secara  aktif  menggunakan  media  sosial  untuk membingkai masalah dengan memilih topik untuk  didiskusikan dan hashtag khusus dalam topik, dan bahwa masalah yang dapat dikenali memecah belah menerima upaya pembingkaian yang paling banyak.  Robert Entman melihat framing  ke  dalam  dua  dimensi,  yakni  seleksi  isu  dan  penekanan  atau penonjolan aspek - aspek tertentu dari realitas/isu.
Media  sebagai  pilar  ke  4  sebuah  Negara  memiliki  peran  penting  dalam menyebarluaskan  informasi  (Wijayanto  &  Nurhajati,  2019).  Media  berupaya untuk memberi konteks yang berbeda terhadap realitas sosial dalam sebuah framing  (pembingkaian).  Media  mendefinisikan  suatu  realitas  sosial  melalui penyajian  yang  terkesan  objektif,  berimbang  atau  tidak  memihak  ( non partisan )  (Mayasari,  2017).  Pasca  reformasi,  media  memegang  peranan penting  dalam  kehidupan  politik  di  Indonesia.  Kekuasaan  media  dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa - peristiwa politik dalam bentuk berita sering  memberi  dampak  signifikan  bagi  perkembangan  politik  di  tanah  air (Rahadi, 2019).
Media sosial digunakan sebagai metode komunikasi elektronik yang layak untuk  menyebarkan  pesan  dan  menciptakan  hubungan  dengan  pembaca
(Jansen  et  al.  2009).  Media  sosial  memiliki  potensi  untuk  membawa  dua perubahan  penting  pada  praktik  branding  tempat  dan  destinasi  (Sobaci, 2015).  Praktik  branding  dapat  dinaikkan  dengan  analisis  framing.  Analisis framing  secara  sederhana  dapat  digambarkan  sebagai  analisis  untuk mengetahui  bagaimana  realitas  (peristiwa,  aktor,  dan  kelompok)  dibingkai oleh  media.  Pembingkaian  tersebut  tentu  saja  melalui  proses  konstruksi (Nasution  &  Aminulloh,  2018).  Di  sini,  realitas  sosial  dimaknai  dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa yang dipahami dengan makna tertentu.  Hasilnya,  pemberitaan  media  pada  sisi  tertentu  atau  wawancara dengan orang - orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis  jurnalistik,  tetapi  menandakan  bagaimana  peristiwa  dimaknai  dan ditampilkan (Eriyanto, 2002:3).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia.  Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR beserta Pemerintah telah mengesahkan sebuah produk  hukum  Undang - Undang  Cipta  Kerja  atau  selanjutnya  disebut  UU Ciptaker.  Undang - undang  yang  merupakan  usulan  Pemerintah  secara  umum berisikan beberapa regulasi seperti Ketenaga Kerjaan, Permudahan Investasi dan  beberapa  regulasi  lainnya.  Konsep  UU  ini  hadir  bermula  ketika  kata 'Omnibus  Law'  menjadi  topik  pidato  pada  tanggal  20  Oktober  2019  oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang ingin mempermudah regulasi yang  menghambat  penciptaan  lapangan  kerja  serta  menghambat pertumbuhan  UMKM.  Sehingga  harapanya  tidak  ada  tumpang  tindih  antara undang - undang  yang  berkaitan  dengan  UMKM  dan  undang - undang  terkait investasi  lainnya  dan  kebutuhan  untuk  mengubah  atau  memangkasnya (Setyawan,  2020).  Sederhananya  UU  Ciptaker  dijadikan  skema  dalam  upaya mengembangkan  perekonomian  Indonesia  sehingga  dapat  menarik  investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Kurniawan & Dewanto, 2020).
Faktanya,  UU  ini  menuai  banyak  protes,  salah  satunya  dari  kalangan pekerja  karena  sejumlah  pasal  penting  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  juga  direvisi  oleh  UU  Ciptaker  lewat  klaster ketenagakerjaan.  Beberapa  alasan  penolakan  terhadap  berbagai  bentuk serikat pekerja / serikat buruh, baik di tingkat Federasi maupun Konfederasi, didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  Pemerintah  tidak  pernah  terlibat  secara resmi  dalam  proses  penyusunannya  dan  bahwa  konten  yang  dikuasai berbahaya  bagi  keberlangsungan  masif  tenagakerja  yang  sebelumnya  diatur lebih baik dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Adhistianto, 2020). Selanjutnya pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan beberapa catatan terkait UU Ciptaker kepada media berita (Kompas). Pertama, UU Cipta Kerja  cenderung  membuat  publik  sulit  untuk  memahami  secara  kongkret terkait  dengan  aturan  daalam  UU  Cipta  Kerja. Kedua, UU  Cipta  Kerja menyembunyikan  isu  pokok  daripada  aturan  hukum  tersebut,  masyarakat berasumsi bahwasanya UU Cipta Kerja membahas terkait dengan penciptaan lapangan  kerja  maupun  terkait  dengan  buruh.  Sebenarnya  justru  UU  Cipta Kerja  memberikan  karpet  merah  terhadap  investor  dengan  mengorbankan hak asasi manusia, beberapa diantaranya hak buruh dan hak atas lingkungan
hidup  yang  sehat. Ketiga, proses  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  dinilai inkonstitusional  dan  melanggar  prinsip  demokrasi  yang  subtantif.  Insiden penolakan  pengambilan  keputusan  lewat  voting  yang  di  usulkan  oleh  fraksi Demokrat dan PKS hingga pembentukan yang tidak partisipatif serta jauh dari kata transparan membuktikan terkait hal tersebut (Dzulfaroh, 2020).
Hal  tersebut  mengakibatkan  penolakan,  hampir  disetiap  penjuru Indonesia  terlaksana  aksi  demonstrasi  menuntut  agar  Pesiden  Joko  Widodo mencabut  UU  Cipta  Kerja  dan  menerbitkan  Peratuan  Pengganti  Undang - Undang  (Perpu).  Aksi  masa  juga  tidak  hanya  melibatkan  aliansi  buruh  dan mahasiswa saja, dari kalangan pelajar SMA Sederajat turut ambil andil dalam menolak UU Cipta Kerja. Jumlah pengunjuk rasa bisa mencapai ribuan orang di  berbagai  tempat,  terutama  di  kota - kota  besar  yang  banyak  kampus  dan sekolahnya  (Shalihah,  2020).  Aksi  penolakan  terhadap  UU  Cipta  Kerja  tidak hanya lewat aksi demonstrasi, penolakan juga masif dilakukan di media sosial terkhusus  twitter.  Hal  ini  dibuktikan  dengan Trendingnya dua  tagar  yang berkaitan  dengan  UU  Cipta  Kerja  yaitu  #MosiTidakPercaya  dan #TolakOmnibuslaw.  Dalam  peta  SNA  yang    diperoleh  dari  Drone  Emprit Academy, Klaster Tolak cenderung terdiri dari sekurang - kurangnya komponen sebagai berikut: PKS, Demokrat, Oposisi, Serikat Pekerja (SP), Pengunjuk rasa, BEM  (Mahasiswa),  dan  Media  (Fahmi,  2020a).  Puncak  pemberitaan  terjadi pada  tanggal  5  oktober  2020  pukul  15.00,  di  awal  rapat  paripurna  DPR pengesahan  RUU  Ciptaker.  Agenda  tiba - tiba  di  sini.  Kemudian  diumumkan DPR  mengesahkan  RUU  Ciptaker  pada  pukul  18:59,  dan  Demokrat  mundur. Hal  ini  beriringan  dengan  naiknya  jumlah  tweet  serta  yang  masuk  dalam cluster  menolak  Omnibuls  Law.  Akun  twitter  para  Akademisi,  BEM,  LSM, aktivis,  dan  K - Popers,  semuanya  bersatu  dalam  cluster  ini  untuk  saling mendukung (Fahmi, 2020b).
Hadirnya kelompok aktor K - Popers dalam aktifitas framing isu tolak UU Cipta  Kerja  memberikan  warna  baru  dalam  dinamika  politik  Indonesia  hari ini.  Sebelumnya  penggemar  k - pop  dikenal  dengan  stereotip  negatif  yang melekat  dengan  diri  fans  atau  penggemarnya.  Penggemar  k - pop  yang kebanyakan  merupakan  remaja  dianggap  selalu  bersikap  berlebihan,  gila, histeris, obsesif,  adiktif,  dan konsumtif, dan cenderung tidak perduli dengan hal  lainnya  (Etikasari,  2013).    Namun  pada  kasus  ini  justru  basis  massa  K - Popers    memiliki  peran  yang  cukup  sentral  dalam  framing  penolakan terhadan  UU  Cipta  Kerja  (Fahmi,  2020b).  Tidak  dipungkiri  bahwa  K - Popers mempunyai  basis  masa  yang  cukup  besar  di  media  sosisal,  pada  dasarnya penggemar bersatu dan membentuk komunitas sebagai alat mempertahankan diri dari stereotip negatif dan berusaha mencari penggemar lain yang masih terpisah  (Tartila,  2013).  Melihat  fenomena  diatas  penulis  tertarik  untuk meneleliti  terkait  Transformasi  Aktivitas  K - Popers  di  Media  Sosial:  Analisis Peran K - Popers dalam Framing isu UU Cipta Kerja. Tulisan ini nantinya akan mencoba  untuk  mengulas  bagaimana  peran  kelompok  K - Popers  dalam framing  isu  UU  Cipta  Kerja  dan  alasan  mengapa  mereka  melakukan  hal tersebut.

## Kerangka Teori Drone Emprit Akademik
Drone Emprit Akademik adalah sistem big data yang menangkap serta menganalisis dialog pada media sosial, khususnya Twitter, yg dikembangkan oleh  PT  Media  Kernels  Indonesia,  dan  dipasang  pada  sentra  data  Badan Sistem  informasi  (BSI)  Universitas  Islam  Indonesia.  Drone  Emprit  memakai layanan  barah  (Application  Programming  Interface)  berasal  Twitter  buat merekam  dialog  secara  realtime  melalui  metode  streaming.  Fahmi  (2017) pada  data  yang  tersaji  sang  Drone  Emprit  bisa  menyajikan  peta  Analisis Jejaring  Sosial  ihwal  bagaimana  suatu  kenyataan  sosial  berasal,  menyebar, siapa pemberi dampak pertama, dan siapa kelompoknya (Adji et al., 2019).
Gambar 1. Social Network Analysis (SNA)
Sumber: https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/drone - emprit - konsep - dan - teknologi
Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  adalah  teknik  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata - kata  tertulis  atau  lisan  atau perilaku  yang  dapat  diukur.  Metode  kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  memasukkan  gambaran  utuh  dalam  persepsi tentang realitas yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sistematis dan tidak mengkuantifikasi bagian - bagian realitas (Mustika, 2017).
Menurut  Moleong  (1993)  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan membandingkan  dan  memberikan  informasi  yang  kredibel  yang  dapat diperoleh  (Saputra  et  al.,  2020).  Tujuan  dari  penelitian  diharapkan  bisa memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  terhadap  tema  ini.  Data primer membutuhkan literasi statistik dari hasil studi struktur big data yang terjadi  pada  drone  emprit  akademik,  khususnya  berupa  studi  kasus  yang dapat diakses di media elektronik khususnya internet. Analisis framing model Entman  melihat  framing  dalam  dua  dimensi  utama,  yaitu  pengumpulan  dan evaluasi  masalah  atau  pentingnya  beberapa  aspek  realitas/isu  (Eriyanto, 2002).

## Hasil dan Pembahasan
Pengesahan UU cipta kerja sampai saat ini masih mendapat penolakan dari  berbagai  kalangan.  Penolakan  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  beberapa pasal  dalam  UU  cipta  kerja  yang  dinilai  sangat  merugikan  para  pekerja. Gerakan  turun  kejalan  sebagai  bentuk  ekpresi  perlawanan  terhadap pemerintah  agar  membatalkan  UU  ciptakerja,  sangat  masif  dilakukan diberbagai daerah yang melibatkan buruh, mahasiswa, pelajar, dan akademisi. Cara  lain  yang  dilakukan  untuk  menolak  UU  ciptaker  yaitu  melalui  media sosial. Penggunaan media sosial dalam framing isu UU ciptaker dinilai cukup efektif.  Hal  itu  terlihat  dari  beberapa  tagar  terkait  dengan  penolakan  UU ciptaker  yang  kemudian  menjadi  Tranding  topic.  Setidaknya  terdapat beberapa  tagar  yang  sangat  banyak  di  gunakan  dalam  setiap  twit  untuk menolak  UU  cipta  kerja,  yakni  #MosiTidakPercaya,  #TolakOmnibusLow, #BatalkanOmnibusLow,
#GagalkanOmnibusLow, #JegalSampaiGagal, #TolakRuuCiptaKerja, #DPRRIKhianatiRakyat. Gambar 2.
Sosial Network Analisis Omnibus Law
Sumber: Fahmi (2020)
Percakapan di Twitter sebagaimana yang dipetakan dalam sosial network analisis diatas, memperlihatkan kecendrungan penolakan yang sangat besar, sedangkan  yang  mendukung  lebih  kecil  dan  berada  di  pinggiran.  Terdapat beberapa  akun  yang  saling  berkolaborasi  untuk  menolak  UU  cipta  kerja. Ponolakan  tersebut  melibatkan  Akademisi,  BEM,  LSM,  aktivis  dan  K - Popers. Sedangkan  media  seperti  @Tirto,  @CNNIndoensia,  @Kompas.com, @Tempodotco dan yang lainnya berada di tengah sebagai sumber bacaan. Peran K - Popers dalam Framing Isu UU Ciptaker
Keterlibatan k - popers dalam framing isu Undang - undang cipta kerja telah menghadirkan  warna  baru  dalam  gerakan  perlawanan  terhadap  UU  cipta kerja.  Di  tengah  maraknya  aksi  penolakan  terhadap  Undang - undang  cipta kerja  di  berbagai  daerah,  k - popers  kemudian  muncul  sebagai  aktor pendukung dalam gerakan perlawanan tersebut. Beberapa tagar yang menjadi tranding topik tidak terlepas dari peran para penggemar industri musik korea selatan  ini.  K - popers  memainkan  perannya  melalui  media  sosial  dengan beberapa  tweet  yang  berhubungan  degan  Undang - undang  cipta  kerja  dan menjadi tranding topik di jagat dunia maya. Terdapat beberapa akun k - popers yang sangat banyak dibagikan postingannya terkait dengan UU cipta kerja.

## Gambar 3. Top Avatar #mositidakpercaya
Sumber: Fahmi (2020)
Tagar #MosiTidakPercaya beserta tagar lain yang menjadi tranding topic tidak terlepas dari peran para k - popers. Sebagaimana yang terlihat dalam TOP AVATAR  di  atas,  akun - akun  dari  k - popers  mendominasi  penggunaan  tagar penolakan  UU  cipta  kerja.  Menurut  pakar  media  sosial  dari  Drone  Empirit Ismail  Fahmi  (2020),  sebelumnya  mungkin  para  k - popers  tidak  memahami terkait  dengan subtansi dari UU cipta  kerja.  Namun  mereka mencoba  untuk belajar  memahami  subtansinya,  kemudian  secara  kompak  menulis  cuitan yang  berhubungan  dengan  penolakan  UU  cipta  kerja  sehingga  menjadi tranding topik.
Dari  sekian  banyak  akun  k - popers  yang  terlibat  dalam  membumingkan tagar penolakan UU cipta kerja di jagat media sosial, terdapat salah satu akun dengan nama @ustadchen yang postingannya banyak di bagikan. Support dan ucapan  terima  kasih  banyak  disampaikan  oleh  berbagai  kalangan  yang  ikut menolak  UU  cipta  kerja.  Dari  cuitan  @ustadchen  tersebut  memperlihatkan bahwa  peran  media  sosial  mempunyai  pengaruh  dalam  memberikan perhatian  atas  apa  yang  sedang  tranding  di  Indonesia.  Peran  aktor  tersebut sangat mempengaruhi dalam jagat dunia media sosial, media sosial digunakan sebagai metode komunikasi elektronik yang layak untuk menyebarkan pesan dan  menciptakan  hubungan  dengan  pembaca  (Jansen  et  al.  2009).  Media sosial memiliki potensi untuk membawa dua perubahan penting pada praktik branding tempat dan destinasi (Sobaci, 2015).
Tranformasi Gerakan K - Popers
Pergeseran gerakan k - popers di media sosial pada saat ini menjadi suatu fenomena yang sangat menarik untuk dicermati kembali. Mereka yang lebih sering di kenal sebagai pengemar industri musik dari korea selatan ini, mulai melibatkan  dirinya  pada  berbagai  masalah  yang  belakangan  terjadi  di Indonesia. Keterlibatan mereka dalam menolak rancangan UU yang di anggap tidak berpihak kepada rakyat, bukanlah suatu hal yang baru terjadi seperti di UU cipta kerja ini. Sebelumnya dalam gerakan protes atas pengesahan UU KPK dan  rancangan  kitab  UU  hukum  pidana  (RKUHP)  dengan  tagar #ReformasiDikorupsi juga banyak di viralkan oleh akun - akun dari k - popers.
Keterlibatan  para  k - popers  dalam  melawan  pengesahan  UU  cipta  kerja menandakan  bahwa  mereka  mulai  peduli  terhadap  masalah  yang  terjadi  di Indonesia. Sikap apatis dan masa bodoh terhadap isu - isu politik yang selama ini  dilekatkan  kepada  mereka  suharusnya  sudah  bisa  di  patahkan. Sebagaimana  menurut  Ismail  Fahmi  (2020),  para  k - popers  selama  ini terkesan diam terkait masalah - masalah politik yang terjadi, karena tidak ingin hanya  bias  politik  yang  menyebabkan  pro  dan  kontra.  Tetapi  disaat  ada  isu yang  mengancam  demokrasi  dan  menyinggung  persoalan  kemanusiaan, mereka  akan  bergerak  dengan  meramaikan  isu  tersebut  di  media  sosial. Lanjut  menurut  Fahmi,  melalui  temuan  tersebut,  k - popers  memiliki  peran yang  sangat  vital  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  atas  Undang - undang  cipta  kerja  di  media  sosial  khususnya  twitter  (kompas,  2020). Transformasi gerakan k - popers ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Webster  Dictionary  (1970)  yaitu  sebagai  proses  perpindahan  total  dari bentuk ke bentuk baru, dan dapat diartikan sebagai tahap akhir dari proses perubahan,  yang  merupakan  proses  bertahap,  dan  faktor  ruang  dan  waktu sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan  tersebut  (Najoan  &  Johansen  Mandey, 2011).
Dalam hal ini, kerangka Robert N. Entman (1993) lebih menekankan pada bagaimana menampilkan teks komunikasi dan bagian - bagian yang ditekankan /  dianggap  oleh  pembuat  teks.  Anda  dapat  mendefinisikan eye - catching itu sendiri: membuat pesan lebih jelas, lebih bermakna atau lebih mudah diingat oleh  audiens.  Dibandingkan  dengan  informasi  yang  biasanya  ditampilkan, informasi yang menarik lebih mudah diterima oleh pendengar, dirasakan dan disimpan dalam memori. Bentuk keunggulannya bisa saja berbeda, informasi di satu area lebih menonjol, eye catching , dan repetitif dibandingkan informasi di area lain, informasi tersebut dianggap penting atau berkaitan dengan aspek budaya yang sudah dikenal masyarakat. Dengan cara ini dimungkinkan untuk melihat,  dengan  mudah  memperhatikan,  mengingat  dan  menjelaskan kreativitas  informasi  karena  berkaitan  dengan  pola  khalayak.  Karena keunggulan  adalah  produk  interaksi  antara  teks  dan  penerima,  keberadaan bingkai dalam teks mungkin tidak terdeteksi oleh peneliti, sehingga khalayak cenderung  memiliki  pemahaman  tentang  pandangannya  tentang  teks  dan bagaimana teks berita itu dibangun (Eriyanto, 2002).

## Kesimpulan
Keterlibatan  k - popers  dalam  framing  isu  Undang - undang  cipta  kerja telah  menghadirkan  warna  baru  dalam  gerakan  perlawanan  terhadap  UU cipta  kerja.  Di  tengah  maraknya  aksi  penolakan  terhadap  Undang - undang cipta  kerja  di  berbagai  daerah,  k - popers  kemudian  muncul  sebagai  aktor pendukung dalam gerakan perlawanan tersebut. Beberapa tagar yang menjadi tranding topik tidak terlepas dari peran para penggemar industri musik korea selatan  ini.  K - popers  memainkan  perannya  melalui  media  sosial  dengan memperlihatkan  bahwa  peran  media  sosial  mempunyai  pengaruh  dalam memberikan perhatian atas apa yang sedang terjadi (trending) di Indonesia.
Keterlibatan  mereka  dalam  menolak  rancangan  UU  yang  di  anggap tidak berpihak kepada rakyat, bukanlah suatu hal yang baru terjadi seperti di UU cipta kerja ini. Sebelumnya dalam gerakan protes atas pengesahan UU KPK dan  rancangan  kitab  UU  hukum  pidana  (RKUHP)  dengan  tagar #ReformasiDikorupsi  juga  banyak  di  viralkan oleh  akun - akun  dari  k - popers. Keterlibatan  para  k - popers  dalam  melawan  pengesahan  UU  cipta  kerja menandakan  bahwa  mereka  mulai  peduli  terhadap  masalah  yang  terjadi  di Indonesia.  Saran  untuk  penelitian  di  hari  depan  dapat  melihat  analisis framing dari perspektif lain dan dapat mencari gap dari penelitian ini untuk dapat dilakukan komparasi dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Adhistianto,  M.  F.  (2020).  Politik  Hukum  Pembentukan  Rancangan  Undang - Undang  Cipta  Kerja  (Studi  Klaster  Ketenagakerjaan). Pamulang  Law Review , 3 (1), 1–10.
Adji,  W.  S.,  Bashith,  A.,  Nasith,  A.,  &  Amin,  S.  (2019).  Identification  of  Social Symptoms Using the Drone Emprit Academic As a Support for Statistical Literacy. Abjadia , 4 (2), 97. https://doi.org/10.18860/abj.v4i2.8412 Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan. Jurnal Aristo , 2 (2), 25– 52.
Arthur,  W.  (2006).  Arcy  Thompson  and  the  theory  of  transformations.
Genetics , 7 (1958), 7–12. https://doi.org/10.1038/nrg1835
Burhan  Nurgiantoro.  (2018). Transformasi  Unsur  Pewayangan  Dalam  Fiksi Indonesia . UGM PRESS.
Dzulfaroh,  A.  N.  (2020).  Tiga  Catatan  Kritis  untuk  Omnibus  Law  UU  Cipta Kerja. KOMPAS.COM .
Entman, R. M. (1993). Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm .
43 (4). Eriyanto.  (2002). ANALISIS  FRAMING:  Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik  Media (Nurul Huda (ed.); Cetakan 1). LKiS Yogyakarta. Etikasari, Y. (2013). Kontrol Diri Remaja Penggemar K - Pop ( K - Popers ) ( Studi pada  Penggemar  K - pop  di  Yogyakarta  ). Jurnal  Riset  Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling , 4 (3), 190–202. Fahmi,  I.  (2020a). Omnibus  Law  Peta  Aspirasi  Publik  Di  Media  Sosial .  Drone Emprit Academic: Software for Social Media Monitoring and Analytics. Fahmi,  I.  (2020b). RUU  Omnibus  Law  Disahkan*Kpopers  Strike  Back* .  Drone Emprit Academic: Software for Social Media Monitoring and Analytics. Giffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience .
NY: Harper & Row. Hapsari,  T.  B.  (2017).  Audiens  Framing :  Peluang  Baru  dalam  Penelitian Audiens. Jurnal ASPIKOM , 1 (6), 485. https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.54
Hemphill, L., Culotta, A., & Heston, M. (2013). Framing in Social Media: How the  U.S.  Congress  uses  Twitter  hatag  to  frame  political  issues. SSRN

## 2317335 .
Ikhsan,  S.  M.,  &  Syam,  H.  M.  (2017).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Amnesti Pajak  Pada  Editorial  Harian  Media  Indonesia  (Framing  Analysis  of Amnesty  Tax  Reporting  on  Media  Indonesia’s  Daily  Editorial). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 2 (September), 336–347.
KAFI,  M.  S.  AL.  (2020).  Politik  Kekuasaan  Dalam  Pemberitaan  Media  Online Analisis  Framing  Pemberitaan  Revisi  Undang - Undang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Di  Detik.Com. Studi  Komunikasi  Dan  Penyiaran Islam .
Khiang,  C.  C.,  Ahmad,  F.,  Ibrahim,  F.,  &  Kee,  C.  P.  (2012).  Investigating  News Framing :  A  Comparative  Study  Of  Media  Coverage  On  Contemporary Education  Issues  In  Menyiasat  Framing  Berita :  Kajian  Perbandingan Liputan  Media  Isu - Isu  Pendidikan  Kontemporari. Jurnal  Komunikasi ,
28 (1), 17–31.
Kurniawan,  F.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020).  Problematika  Pembentukan  RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 73–86. Manaf, A. M. A., & Sedu, N. (2015). Framing Islam - related issues during GE13 :
An analysis of Malaysian mainstream newspapers . 1 , 29–52. Mayasari,  S.  (2017).  Konstruksi  Media  Terhadap  Berita  Kasus  Penistaan Agama  Oleh  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok):  Analisis  Framing  Pada Surat Kabar Kompas dan Republik. Komunikasi , Volume VII (2), 17. Mustika,  R.  (2017).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Media  Online  mengenai Kasus  Pedofilia  di  Akun  Facebook. Jurnal  Penelitian  Komunikasi , 20 (2),
135–148. https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159 Najoan,  S.  J.,  &  Johansen  Mandey.  (2011).  Transformasi  Sebagai  Strategi Desain. Media Matrasain , 8 (2), 117–130. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmm/article/view/330
Nasution, H. M., & Aminulloh, A. (2018). Framing isu sara kasus buni yani di detik.com  dan  okezone.com. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik ,
7 (2), 20–27. Rahadi. (2019). Kampanye Politik di Media Online : Analisis Framing Pada Situs Pendahuluan Pasca reformasi , media massa memegang peranan penting dalam  kehidupan  politik  di  Indonesia  .  Kekuasaan  media  dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa - peristiwa politik dalam ben . 5 (1), 82–102.
Saputra,  H.  A.,  Mutiarin,  D.,  &  Nurmandi,  A.  (2020).  Analisis  Wacana Partisipasi  Perempuan  dalam  Politik  di  Indonesia  Tahun  2018 - 2019. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender , 110 , 89–110. https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502 Scheufele,  D.  A.,  &  Tewksbury,  D.  (2007).  Framing  ,  Agenda  Setting  ,  and Priming :  The  Evolution  of  Three  Media  Effects  Models. Journal  of Communication , 57 (1), 9–20. https://doi.org/10.1111/j.1460 -
2466.2006.00326.x
Setyawan,  Y.  (2020).  Rancangan  Undang - Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja Dalam  Perspektif  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan , 7 (2), 150–164. Severin,  W.  J.,  &  Tankard,  J.  W.  (2001). Communication  Theories :  Origins  , Methods , and Uses in the Mass Media Fifth Edition Scientific Method and Models of Mass (5Th Editio). Longman.
Shalihah, N. F. (2020). Mengapa Banyak Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja? Ini Kata Sosiolog. KOMPAS.COM .
Sobaci,  M.  Z.  (2015).  Social  Media  and  Local  Governments:  Theory  and Practice. Social Media and Local Governments: Theory and Practice , 15 , 1– 335. https://doi.org/10.1007/978 - 3 - 319 - 17722 - 9 Sobur,  &  Alex.  (2006).  Analisis  teks  media:  suatu  pengantar  untuk  analisis wacana,  analisis  semiotik,  dan  analisis  framing. Bandung:  Remaja Rosdakarya .
Tartila,  P.  L.  (2013).  Fanatisme  fans  kpop  dalam  blog  netizenbuzz. Commonline , 2 (3), 190–205.
Wasike,  B.  (2016).  Framing  News  in  140  Characters :  How  Social  Media Editors Frame the News and Interact with Audiences via Twitter Framing News in 140 Characters : How Social Media Editors Frame the News and Interact with Audiences via Twitter Ben S . Wasike. Global Media Journal , 6 (1), 5–23.
Wijayanto,  X.  A.,  &  Nurhajati,  L.  (2019).  Framing  Media  Online  atas Pemberitaan  Isu  Lingkungan  Hidup  Dalam  Upaya  Pencapaian Keberhasilan  SDGs  Indonesia. LUGAS  Jurnal  Komunikasi , 3 (1),  14–23. https://doi.org/10.31334/ljk.v3i1.409
Yusof, S. H., Hassan, F., Hassan, M. S., & Osman, M. N. (2013). The Framing Of International Media on Islam and Terrosism. European Scientific Journal ,
9 (8), 104–121.