Ferrary  Utami,  Hanafi  Tanawijaya  (2023)  Terjadinya  Perizinan  Perkawinan  Poligami  yang  Tidak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## TERJADINYA  PERIZINAN  PERKAWINAN  POLIGAMI  YANG  TIDAK BERDARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

## Ferrary Utami, Hanafi Tanawijaya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Email: ferraryutami75@gmail.com, hanafitanawijaya@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  Poligami  adalah  yang  dimana  seorang  laki-laki  yang  sudah  menikahi seorang  perempuan  kemudian  kawin  lagi  dengan  perempuan  lain  dan  mempunyai istri lebih dari seorang, di Indonesia poligami dimungkinkan jika yang bersangkutan memberikan izin untuk melakukan poligami, atau permohonan izin poligami harus terkait  dengan  izin  istri  pertama  dan  Lembaga  tentu  perlu  dipertimbangkan permohonan tersebut. Lembaga yang berwenang  dalam mengabulkan permohonan tersebut  ialah  Pengadilan  dan  Majelis  Hakim,  stelah  memenuhi  persyaratan  dari Pengadilan,  saya  berkesimpulan  apakah  Pemohon  akan  mendapatkan  izin  untuk melakukan perkawinan poligami, pengadilan akan memberikan izin jika pernikahan belum  mencapai  tujuan  pernikahan.  Perkawinan  poligami  tidak  dapat  dijadikan sebagai ajang untuk mengukur ketaatan agama seseorang, dalam hal ini semakin aktif si pelaku poligami dianggap semakin baik kedudukan agamanya, atau semakin sabar seorang istri menerima untuk dipoligami maka semakin berkualitas keimananya atau mempertimbangkan  suami  sebagai  sunnah.  Sudah  banyak  terjadi  seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri atau disebut dengan poligami, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan izin untuk berpoligami dengan  syarat  memperkuat  kumulati  dan  alternatif.  Jika  salah  satu  syarat  tersebut dapat  dibuktikan,  maka  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  untuk  melakukan poligami dan pengadilan dapat mengabulkannya jika syarat tersebut telah terpenuhi. Pengadilan juga harus menelusuri apakah sang istri benar-benat tidak menjalankan kewajiban seorang istri, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun tidak bisa mengasihi keturunan.
Kata kunci : Poligami; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab.

## Abstract
Polygamy marriage is where a man who has married a woman then remarries with another woman and has more than one wife, in Indonesia polygamy is possible if the person  concerned  gives  permission  to  practice  polygamy,  or  the  application  for polygamy permission must be linked to the permission of the first wife and Institutions certainly  need  to  consider  the  application.  The  institutions  that  are  imposed  in granting  the  request  are  the  Court  and  the  Panel  of  Judges,  unless  meeting  the requirements of the Court, I conclude whether the Petitioner will receive permission
to enter into a polygamous marriage, the court will grant permission if the marriage has not reached the goal of marriage. Polygamous marriages cannot be used as an arena  to  measure  one's  religious  obedience,  in  this  case  the  more  active  the polygamist is considered the better his religious position, or the more patient a wife accepts polygamy, the more qualified her faith or considers her husband as sunnah. There  have  been  many  cases  of  a  man  who  has  more  than  one  wife  or  is  called polygamy,  in  this case  the  Judge  of  the West  Jakarta  Religious  Court  granted the request  for  permission  to  have  polygamy  on  condition  that  he  strengthens cumulatively and alternatives. If one of these conditions can be proven, then the court can  give  permission  to  practice  polygamy  and  the  court  can  grant  it  if  these conditions have been met. The court must also investigate whether the wife really does not carry out the obligations of a wife, suffers from an incurable disease, or is unable to love offspring.
Keywords: Polygamy;Legal Protection; Responsibility.

## Pendahuluan
Dalam islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai  dengan  Pasal  2  Penyempurnaan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatakan  bahwa “sesuai dengan hukum islam, perkawinan merupakan akad yang dimana suatu perjanjian yang  sangat  tidak  dimain-mainkan  untuk  memperkuat  ibadah  kepada  Allah  SWT  dan pemenuhnya  adalah  beribadah  (Imron,  2015).  Menciptakan  keluarga  untuk  mejadi keluarga yang harmonis dan keberadaannya suami/istri membawa tanggung jawab dan menjadi  komitmen.  Perkawinan  sah  jika  memenuhi  sesuai  aturan  hukum.  Perkawinan harus sesuai dengan kepercayaan dan agama yang sudah ducatatkan menurut hukum yang berlaku (Shidiq, 2016).
Dalam  surat  An-Nissa  ayat  21,  “Pernikahan  adalah  akad  yang  mengikat  seorang perempuan  dengan  seorang  laki-laki”.  Menurut  pandangan  agama,  perkawinan  ialah suatu  peristiwa  yang  sakral  dan  menyebut  nama  Allah  SWT  dan  dari  segi  hukum perkawinan adalah tentang mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.
Sulit  untuk menghindari  konflik  dalam  pernikahan,  termasuk  pasangan  baru  atau bahkan pasangan lama. Konflik yang sering terjadi, konflik antara suami istri memang sulit  dihindari  karena  pada  hakekatnya  menggabungkan  dua  pemikiran  yang  berbeda, yaitu konflik yang memicu persoalan yang lebih sulit lagi, yang pada gilirannya memicu perceraian.  Biasanya  orang  lai  bercerai  dengan  alasan  faktor  perekonomian,  ada banyaknya  alasan  ketidaksepakatan  dalam  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan perpusahan, dan prinsip hidup yang bertolak belakang.
Adapula  faktor  dalam  menduduk  anak  maupun  pengaruh  dari  keluarga,  sahabat, ataupun dari lingkungannya. Semua permasalahan ini yang biasanya memicu keretakan rumah tangga. Banyak sekali yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga yang  berujung  perceraian,  yang  sering  terjadi  biasanya  faktor  karena  perekonomian, perbedaan pendapat, dan prinsip hidup yang bertolak belakang. Dan adapula faktor dalam mendidik  anak  maupun  pengaruh  dari  keluarga,  sahabat  dan  sekitarnya.  Semua permasalahan ini yang biasanya memicu keretakan rumah tangga.
Satu  diantara  yang  ada  pada  terjadinya  perkawinan  yang  sering  diperbincangkan dan  diperdebatkan  pada  lingkungan  sekitar  biasanya  perkawinan  poligami  kerap ditantang dengan berbagai macam alasan baik normative maupun psikologis yang selalu dikaitkan  dengan  keadilan (Fikri,  2006).  Yang  dimana  dalam  pernikahan  poligami seorang suami menikahi lebih dari seorang perempuan. Seringkali banyak masalah dalam sebuah  pernikahan,  dan  masalah  tersebut  disebabkan  oleh  banyaknya  faktor.  Poligami telah diparaktikan di Arab sejak eksposisi Jahiliyah pada abad ke-7.
Meski begitu, jarang seorang suami hanya memiliki satu istri. Islam memiliki aturan untuk  memperbaiki  poligami.  Tetapi  jarang  sekali  orang  yang  melakukan  poligami bertolak  belakang  dengan  aturan-aturan  agama,  salah  satunya  untuk  menolong perempuan  lain,  melainkan  yang  sering  terjadi  seorang  suami  berpoligami  untuk memuaskan hawa nafsunya. Hal ini sering terjadi, terutama di negara Indonesia. Namun hal  ini  dalam  pelaksanaan  poligami  harus  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya  dengan penuh  tanggung  jawab  poligami  harus  dengan  cara  yang  berdasarkan  sesuai  UU Perkawinan.
Fenomena poligami dilingkup masyarakat kebanyakan terpicu untuk mengahalalkan  karena  adanya  rasa  saling  suka  dengan  perempuan  untuk  menjadikan pendamping hidup yang kedua. Sementara perasaan keduanya sudah bersemi kelain hati, maka  tidak  ada  yang  bisa  menghalangi  untuk  membangun  suatu  hubungan  tersebut (Ahmad, 1995). Dan persoalan poligami di Indonesia merupakan keberadaanya dapat pro atau kontra, maka yang melakukan poligami harus berdasarkan sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2).
Jika yang kontra selalu beranggapan bahwa banyak nya meunculkan masalah dalam rumah  tangga,  seperti:  hawa  nafsu  yang  tinggi,  terjadinya  perselingkuhan,  terjadinya percekcokan didalam rumah tangga, sedangkan para pihak yang pro beranggapan bahwa poligami  cara  yang  terbaik  untuk  mempertahankan  keuntungan  yang  terlibat  pada perkawinan poligami (Imron, 2015). Selain yang memperhatikan yang berlaku pada UU perkawinan bagi pihak yang melakukan poligami, hal ini bertujuan untuk bagi orang yang berpoligami  namun  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusian  agar  tidak  ada  pihak- pihak  yang  terlantarkan,  serta  tujuan  dari  perkawinan  sebagaimana  telah  ditetukan menurut  UU  Perkawinan  tujuan  perkawinan  sebagai  suami  dan  istri  adalah  untuk membangun rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pada  dasarnya  UU  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  monogami  yang berdasarkan  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Perkawinan  “seorang  laki-laki  hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami” UU Perkwinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, sebagaimana yang sudah dijelaskan dengan perundang  – undangan poligami terdapat pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan, bahwa “bahwa pengadilan dapat mengizinkan kepada seorang suami untuk beristri  lebih  dari  seorang  jika  pihak  yang  bersangkutan  mengehndakinya”.  Dan  pasal tersebut  mengandung  pengertian,  bahwa  suami  diperbolehkan  berpoligami  jika  ia mentaati  aturan  perundang–undangan,  dalam  al-Qur’an  surat  An-nisa  ayat  (3)  yang
dimana  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  “jika  kamu  tidak  bisa  berbuat  adil  maka hendaknya  menikahi  cukup  seorang  wanita  saja”.  Jika  tidak  banyak  materi,  poligami dilarang.  Meskipun  pada  hakikatnya  ini  bukan  tujuan  utama  poligami,  alasan  tersebut berasal dari persepsi tentang poligami, atau disebut materialistis.
Banyaknya kasus poligami dilingkungan masyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya perizinan dari Pengadilan Agama, dan banyak pula perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri yang sah, sehingga memungkinkan istri sah dapat mengajukan pembatalan perkawinan suami yang kedua tersebut ke Pengadilan Agama (Sapardjaja,  2008).  Selain  itu,  dalam  perkawinan  poligami  sering terjadi  kasus dimana  seorang  suami  tidak  mampu  memperlakukan  istri  dan  anaknya  dengan  adil (keadilan  disini  berlaku  untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penampilan  seperti memberikan nafkah atau membagi waktu) sehingga dalam perkawinan poligami, pihak lain yang dirugikan atau pihak yang diterlantarkan (Fitri, 2021).
Berdasarkan  sesuai  dengan  penerapan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974,  telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang- Undang  tersebut.  Pasal  40  PP  No.  9 Tahun  1975  menyebutkan  bahwa  apabila  seorang laki-laki  bermaksud  ingin  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  suami  harus  mengajukan permohonan dalam bentuk dokumen atau secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab VII yang mengatur tentang beristri lebih dari seorang Pasal 41 Pengadilan sebagai sebagai kekuasaan kehakiman yang berkewajiban memeriksa gugatan para pemohon izin poligami yang beralasan, persetujuan dari pihak iistri sah secara lisan dinyatakan di depan persidangan berlangsung (Arto, 2008) .
Berdasarkan  sesuai  dengan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  5  diterangkan  dalam  PP  Nomor  9  tahun  1975 menjelaskan  bahwa  meskipun  memenuhi  syarat-syarat  kumulatif,  tidak  menjadikan terkabulnya dalam permohonan perizinan poligami karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada beberapa syarat alternatif. Begitupun, ketika alasan dari beberapa persyaratan alternatif telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka  menjadi  ketidakbolehan  untuk  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk melakukan perkawinan poligami (Zulfikar, 2020).
Terdapat pada pasal 4 ayat (2) persyaratan alternatif adalah bentuk dasar aktualisasi hukum  tetap  dan  sebagai  asas  untuk  meminimalisir  terjadinya  perkawinan  poligami karena  tidak  disertakan  dengan  alasan  yang  tidak  tepat.  Maka  menimbulkan  persepsi ketidakkonsistenan Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan memberikan izin poligami karena faktanya mengizinkan pemohon untuk berpoligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan alasan perundang-undangan.
Terkait  dengan  adanya  masalah  yang  nyata  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta Barat, cukup banyak permohonan perizinan poligami yang disetujui, yang mempengaruhi disetujui atau tidaknya permohonan izin poligami (Zuhrah, 2017). Presentase perizinan perkawinan  poligami  yang  tinggi  cukup mudah  untuk  mengurus  perizinan  poligami  di Pengadilan  Agama  Jakarta  barat,  sehingga  sangat  mudah  sekali  untuk  mengajukan perizinan untuk berpoligami. Dalam putusan ini, hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat
yang memberikan izin poligami dengan calon istri kedua pemohon yang berumur 44tahun dengan alasan ingin memperbanyak keturunan, sedangkan istri pertama berusia 41 tahun. Dalam putusan ini menjelaskan suami sebagai pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Jakarta Barat karena ingin memperbanyak keturunan.
Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor
1769/Pdt/G/2022/PA.  JB  selama  masa  perkawinan  pemohon  dan  termohon  telah dikarunia tiga anak. Seharusnya Majelis Hakim. Menolak permohonan tersebut karena Termohon  telah  dikaruniai  tiga  orang  anak.  Maka  alasan  ini  seharusnya  tidak  dapat dibenarkan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena poligami ini tidak berdasarkan dengan dasar agama yabg kuat akan berakibat kehidupan yang tentram maupun religious.

## Metode Penelitian
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  (2013),  penelitian  hukum  ialah  suatu  proses penemuan asas dan aturan hukum kemudian dapat menjawab suatu isu hukum yang akan dihadapi 6 . Jenis penelitian ini dengan hukum normative. Hukum normatif ialah penelitian yang  bertujuan  mencari  hukum  positif  dan  mengidentifikasi  pokok  atau  dasar  hukum terkait permasalahan yang akan dibahas berdasarkan sesuai undang-undang.
Dalam pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dengan melihat undang-undang dan digabungkan dengan isu hukum  yang  sedang  dihadapi.  Pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan  cara  melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi .

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  permohonan  izin  perkawinan  poligami  tetapi  yang  tidak  sesuai dengan ketetapan pada Undang-Undang Perkawinan?
Negara Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami terlihat pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi bahwasannya seorang laki-laki hanya diperolehkan memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang perempuan hanya diperbolehkan  memiliki  seorang  suami.  Monogami  ialah  berbentuk  yang  dimana seorang  lelaki  memiliki  seorang  istri  saja,  sedangkan  perkawinan  poligami  yang dimana  seorang  suami  menikahi  llebih  dari  seorang  perempuan  dalam  waktu  yang bersamaan yang artinya istri tersebut masih menjadi istri sah dan tidak diceraikan oleh suaminya (Pua et al., 2022).
Sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  Pasal  tersebut memberikan  pengecualian  bahwa  Pengadilan  Agama  dapat  memberi  izin  kepada seorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligami jika ada persetujuan dari istri sah. Di Indonesia seorang suami diperbolehkan melakukan perkawinan poligami apabila  seorang  suami  bisa  berlaku  adil  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia banyak sekali yang melakukan poligami tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.
Permohonan  izin  poligami  harus  adanya  persetujuan  dari  istri  sah  dan diperlukan  suatu  pertimbangan  dari  Lembaga  tertentu,  yang  berwenang  untuk mempertimbangkan  perkara  ialah  hakim,  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  ada pada Pengadilan maka hakim akan memeriksa dan memutus memberikan izin atau tidak  diberi  izin  pada  pemohon  yang  akan  melakukan  perkawinan  poligami,  dan perkawinan poligami tidak dapat dijadikan bahan untuk tolak ukur ketaatan agama seseorang,  yang  dimana  biasanya  beranggapan  jika  melakukan  poligami  maka dianggap semakin aktif tingkat keagamaanya atau semakin sabar  seorang istri maka semakin berkualitas keimanannya (Ulfah, 2016).
Sudah  banyak  sekali  di  Indonesia  seorang  suami  melakukan  perkawinan poligami,  maka  dengan  adanya  masalah  yang  nyata  di  Pengadilan  Agama  Jakarta Barat, cukup banyak permohonan izin poligami yang disetujui oleh hakim, sehingga sangat mudah sekali melakukan perizinan untuk berpoligami.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  syarat  yang  bersifatnya  alternatif merupakan alasan diperbolehkannya melakukan poligami yang sudah dituliskan Pasal 4  ayat  (2).  Jika  seorang  istri  telah  terbukti  dan  termasuk  salah  satu  pada  pasal  4 ayat(2), maka Pengadilan Agama dapat memberi izin terhadap seorang suami untuk melakukan  perkawinan  poligami,  dan  Hakim  dapat  mengabulkan  jika  persyaratan telah terpenuhi. Pengadilan dapat memeriksa bahwa seorang istri apakah benar tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, istri mennderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat memberikan keturunan.
Pada  kasus  yang  telah  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  saksi menjelaskan bahwa istri dapat memberikan 3 (tiga) orang anak yang dimana istri telah memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan istri juga tidak menderita penyakit yang tidak  dapat  disembuhkan  ataupun  menderita  cacat.  Jika  dilihat  istri  mampu  untuk menjalankan kewajiban seorang istri, dan istri dapat memberikan keturunan 3 (tiga) orang anak.
Jika  melakukan  perkawinan  poligami  dikhawatirkan  gagal  untuk  mencapai tujuan perkawinan yang dimana tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah tangga  yang  Bahagia,  kekal,  sakinnah,  mawaddah,  warahmmah.  Jika  perkawinan poligami  dilakukan  maka  akan  menimbulkan  ketidak  harmonisan  dalam  rumah tangga serta terbaginya kasih sayang.
Jika melakukan perkawinan poligami karena nafsu akan cendrung tidak dapat berbuat adil, misalnya pada kasus tersebut istri kedua diperoleh karena memiliki usia yang lebih muda, wajahnya lebih cantik, tubuhnya lebih seksi dari istri pertama, maka syahwat lelaki akan cendrung terhadap istri kedua (Akhyar, 2010).
Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  jika  seorang  suami beragama islam ingin melakukan poligami maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang sudah tertulis pada Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Perkawinan,  agar  para  pihak  yang  berpekara  tidak  ada  yang  merasa dirugikan.  Keputusan  pengadilan  dari  perkara  permohonan  (volunter),  permohonan yang  terdapat  sengketa  dengan  pihak  lain  permohonan  ini merupakan  permohonan
sepihak,  misalnya  penetapan  perkara  dispensasi  nikah,  poligami,  perwalian,  isbat nikah dan lain sebagainya, perkara volunteer atau permohonan.
Pada  dasarnya  perkawinan  poligami  sampai  saat  ini  masih  banyak  terjadi dikalangan  masyarakat,  bahkan  banyak  laki-laki  yang  ingin  melakukan  poligami hanya karena keinginan semata atau menuruti hawa nafsunya, atau juga perempuan yang ingin dinikahi terlihat lebih cantik dan lebih muda dari istri sah nya (Amaliah, 2018). Biasanya yang melakukan poligami tidak sesuai dengan syarat akan berakibat rumah tangga yang tidak harmonis antara istri pertama dengan istri kedua dan antara anak-anak istri pertama dengan anak istri kedua.
Hal  ini  yang  nantinya  akan  menimbulkan  permusuhan  yang  dimana  Allah sangat tidak menyukainya. Melakukan perkawinan poligami hanya karena syahwat biasanya  akan  cendrung  tidak  dapat  berlaku  adil.  Poligami  sangat  sensitive  akan timbulnya permusuhan antara istri pertama dengan istri kedua. Dalam surat An-Nisa Ayat  (3) “apabila kalian tidak khawatir dapat berlaku adil terhadap istri-istri, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai satu, dua, tiga, dan empat perempuan saja. Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu orang perempuan saja, yang demikian lebih dekat pada tidak berbuat dzalim kepadanya.”
Pada dasarnya negara Indonesia menganut asas monogami, bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki  seorang  istri  dan  begitupun  sebaliknya,  seorang  perempuan  hanya diperbolehkannya memiliki seorang suami. Monogami ialah bentuk dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan saja, sedangkan poligami yang dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan yang bersamaan yang artinya istri tersebut masih sah dan tidak diceraikan oleh suaminya (Rizkal, 2019).
Berdasarkan  pada  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan pengecualian bahwa Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada suami yang ingin melakukan  poligami  jika  ada  persetujuan  istri  sah,  di  Indonesia  poligami  boleh dilakukan  apabila  suami  dapat  berlaku  adil  dan  memenuhi  alasan  yang  telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Perkawinan poligami dapat dinyatakan sah oleh hukum apabila seorang suami telah  memenuhi  persyaratan  dan  perizinan  kepada  Pengadilan  Agama  untuk melakukan perkawinan poligami, tetaapi pada faktanya poligami yang dilakukan di Indonesia  bukan  asas  monogami  mutlak,  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam poligami  dibahas  pada  Pasal  55  sampai  Pasal  59,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami hanya terbatas dengan 4 (empat) orang Wanita saja, dan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam jika suami memiliki  lebih  dari  seorang  istri  tanpa  sepengetahuan  Pengadilan  Agama  maka. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Pemberian  izin  poligami  oleh  Pengadilan  Agama  berdasarkan  pada  Pasal  57 Kompilasi Hukum Islam: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b) Istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun mendertita cacat. c) Istri tidak dapat memberikan keturunan.
Pasal  57  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  syarat  alterntif,  berdasarkan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Komplasi  Hukum  islam  harus  memenuhi salah  satu  syarat-syarat  tersebut,  sehingga  bisa  dijadikan  alasan  Ke  Pengadilan Agama  untuk  meminta  izin  melakukan  perkawinan  poligami.  Pengadilan  Agama bertugas  untuk  memeriksa,  dan  memutus  perkara  ditingkat  pertama  antara  orang- orang  yang  beragama  islam  dibidang  perkawinan,  wasiat,  warisan  yang  dilakukan dengan hukum islam adalah Pengadilan Agama. Sebelum Hakim memutus perkara terlebih dulu hakim memeriksa dan mendengarkan para pihak yang berisikan fakta hukum, fakta kronologis, dan penerapan norma hukum baik hukum positif, hukum kebiasaan maupun berdasarkan yurisprudensi.
Permohonan  izin  poligami  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat Nomor Putus 1769/Pdt.G/2022/PA.JB. seorang suami yang mengajukan permohonan ke  Pengadilan  dengan  alasan  ingin  memperbanyak  keturunan.  Hal  ini  alasan  yang tidak  berdasarkan  Undang-Undang  sehinggan  menimbulkan  kerugian  bagi  rumah tangga  dan  keluarganya apabila melakukan  perkawinan  poligami.  Karena  poligami tidak dilakukan oleh seorang suami secara sendiri hal ini dikarenakan subjektivitas dapat mendominasi orang yang melakukannya (Mursalin, 2007).
Permohonan  izin  poligami  harus  melalui  izin  istri  pertama  dan  diperlakukan Lembaga  tertentu  untuk  melakukan  pertimbangan.  Lembaga  yang  berwewenang untuk  memutus  perkara  ialah  hakim  di  Lembaga  peradilan.  Setelah  melakukan pertimbangan  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  ada  pada  Pengadilan  maka pengadilan akan menyimpulkan memberikan izin atau tidak pada pemohon yang akan melakukan  poligami,  pengadilan  akan  memberi  izin  apabila  perkawinan  sudah mencapai tujuan perkawinan.
Perkawinan  poligami  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  keislaman seseorang, yang dimana beranggapan berpoligami semakin taat posisi agamanya dan semakin  berkualitas  imannya  atau  dengan  menggap  bahwa  poligami  itu  sunnah. Sudah banyak sekali seorang suami yang melakukan perkawinan lebih dari seorang istri atau disebut dengan poligami. Pada kasus ini Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan izin melakukan poligami demgan menguatkan syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  syarat  yang  bersifat  kumulatif merupakan alasan diperbolehkannya melakukan poligami sebagaimana yang tertulis pada Pasal 5 ayat (1). a) Harus ada persetujuann dari istri sah. b) Adanya kepastian bahwa  suami  mampu  menjamin  kebutuhan  istri-istri  dan  anak-anaknya.  c)  Adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Jika  salah  satu  syarat  tersebut  sudah  dibuktikan,  maka  Majelis  Hakim Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perizinan untuk melakukan perkawinan poligami  dan  Pengadilan  Agama  juga  berwewenang  untuk  memeriksa  atau membuktikan  apakah  seorang  istri  benar  tidak  keberatan  untuk  dipoligami  atau suaminya memiliki lebih dari seorang istri.
Pada  kasus  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  ini  saksi menjelaskan bahwa istri dapat memberikan 3 (tiga) keturunan anak, istri memenuhi kewajiban layaknya seorang istri, dan istri tidak menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, tetapi istri menyetujui atau istri tidak keberatan bahwa suaminya melakukan perkawinan poligami.
Jika  melakukan  poligami  akan  dikhawatirkan  gagal  untuk  mencapai  tujuan membangun rumah tangga yang dimana tujuannya bahagia, kekal, harmonis. Apabila perkawinan  poligami  iitu  terjadi  maka  kedepannya  akan  berakibat  ketidak harmonisan  serta  terbaginya  kasih  sayang,  dan  tidak  bisa  berlaku  adil.  Melakukan perkawinan poligami karena syahwat atau hawa nnafsunya saja akan cendrung tidak dapat berlaku adil (Akhyar, 2010).
Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia jika seorang suami beragama islam  lalu  ingin  melakukan  perkawinan  poligami  maka  terlebih  dahul  harus melakukan  izin  ke  Pengadilan  Agama  setempat  (domisili)  sebagaimana  telah dijelaskan  pada  pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahunb 1974 Tentang Perkawinan  yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan”
Menurut penulis, dalam pertimbangan hakim pada permohonan izin poligami di Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  dengan  Nomor  Putusan  1769/Pdt.G/2022/PA.JB hakim  mengabulkan  permohonan  ini  meenggunakan  Pasal  5  ayat  (1)  dalam pertimbangannya  pada  huruf  a  dimana  seorang  istri  sah  dapat  memberi  izin  untuk dipoligami  atau  istri  sah  tidak  keberatan  bahwa  suaminya  melakukan  perkawinan poligami,  dan  terlihahat  dari  huruf  b  Pasal  5  ayat  (1)  suami  bisa  menjamin  dan sanggup  memenuhi  kebutuhan  istri-istri  dan  anak-anaknya  dalam  putusannya pemohon  mempunyai  penghasilan  setiap  bulannya  sebesar  15.000.000  (lima  belas juta rupiah).

## Kesimpulan
Undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan izin langsung untuk pernikahan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia mengikuti prinsip monogami, di mana satu pria hanya boleh memiliki satu istri. Namun, terdapat keadaan tertentu di mana poligami diizinkan berdasarkan aturan agama Islam di Indonesia. Hukum Islam mengakui poligami dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti keseimbangan perlakuan terhadap istri- istri, kesanggupan finansial, persetujuan dari istri pertama, dan alasan yang diterima oleh pengadilan agama.
Dalam  beberapa  kasus,  pernikahan  poligami  dapat  terjadi  tanpa  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  agama maupun  undang-undang.  Hal  ini  dapat  terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan, ketidaktahuan, atau pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad, K. (1995). Nikah Sebagai Perikatan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta .
Akhyar, A. A. (2010). Poligami Tidak Sunah . Jakarta: Stufia Press.
Amaliah,  N.  (2018).  Indikasi  Sosiologis  Terjadinya  Poligami  Di  kalangan  Masyarakat Bogor. Mizan: Journal of Islamic Law , 1 (1).
Arto,  M.  (2008).  Praktek-Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta .
Fikri, A. (2006). Poligami yang tak melukai hati? Mizan Pustaka.
Fitri, Y. (2021). Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat al-Nisa’Ayat 3 pada Organisasi Global Ikhwan . UIN Ar-Raniry.
Imron, A. (2015). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya .
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Mursalin,  S.  (2007).  Menolak  poligami:  studi  tentang  undang-undang  perkawinan  dan hukum Islam. (No Title) .
Pua,  B.,  Karamoy,  D.  N.,  &  Setlight,  M.  M.  M.  (2022).  Kedudukan  Asas  Monogami Dalam  Pengaturan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (6), 2373–2403.
Rizkal,  R.  (2019).  Poligami  Tanpa  Izin  Isteri  Dalam  Perspektif  Hukum:  Bentuk Kekerasan  Psikis  Terhadap  Isteri. Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan , 22 (01), 26–36.
Sapardjaja,  K.  (2008). Kompendium  tentang  hak-hak  perempuan .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Shidiq,  S.  (2016). Fikih  Kontemporer .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
Ulfah,  S.  M.  (2016). PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM  PERMOHONAN  IZIN POLIGAMI  DENGAN  PUTUSAN  VERSTEK  DI  PENGADILAN  AGAMA  KUDUS (STUDI KASUS NO. 950/PDT. G/2010/PA KDS) . STAIN Kudus.
Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah , 5 (1).
Zulfikar,  V.  F.  (2020). Tinjauan  Maqashid  Syariah  Terhadap  Syarat  Poligami  Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . IAIN Kediri.
Copyright holder:
Ferrary Utami, Hanafi Tanawijaya (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: