## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q = ts =  k = j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d =  w
= dz =  h = r =  ’ = z =  y
= s = sy Untuk Madd dan Diftong = sh = dl
=  â (a panjang) = th
=  î (i panjang)
= zh
=  û (u panjang)
= ‘
=  aw
=  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A RTIKEL
Miftahul Huda
Pemikiran Fiqh
dan Spirit Transformasi Sosial  1-22 Mutawalli Perspektif Muhammad Sa‘îd al-Asymâwî tentang Historisitas Syari’ah  23-58 Ikhwan Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran  HAM (Perspektif Hukum Islam)  59-80 Kasjim Salenda Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam  81-108 Hamid Fahmy Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam  109-140 Rusli Kontroversi Akhbârî-Ushûlî dalam Tradisi Pemikiran Syî‘ah Imâmiyyah  141-168
Lukman Al-Hakim BMT dan Demokratisasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syari’ah
di Indonesia  169-188 Ahmad Arifi Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab  189-216. Atun Wardatun Kompromi  dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co’i Ndai pada Suku Mbojo  217-236.
I NDEKS

## BMT DAN DEMOKRATISASI EKONOMI: MEMBUMIKAN EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA
Lukman Al-Hakim 
__________________________________________________

## Abstract
In  Indonesia,  the  Islamic  economic  system  has  been  popular  recently since  the  Bank  Muamalah  Indonesia  was  founded  and  followed  by establishment of other shariah financial institutions and businesses such as Bayt  al-Mâl  wa  al-Tamwîl  (BMT).  BMT,  a  micro  shariah  economic institution, is a choice in community based economic development. BMT is significant because the wheel of Indonesian economy is moved by communities from  up  to  down.  Populist  economy  means  muslim  community”s  economy because the majority of Indonesians is muslim and most of them move in the down  economy  line.  It  can  be  said  that  the  improvement  of  muslim community”s  economy  shows  the  improvement  of  people”s.  Conversely,  the decline of muslim community”s economy points out the decline of people”s. Therefore,  the  BMT  establishment  is  a  must  to  build  muslim  community economic forces in moving the development”s wheel. The BMT development should  be  designed  to  support  the  economic  democratization  process  in Indonesia.
Keywords :  BMT,  Ekonomi  Syari‟at,  Demokratisasi  Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan.
______________
E KONOMI Islam  (syari‟at)  hadir  di  Indonesia  tidak  lepas  dari konteks historis-politis yang mengitarinya. 1 Diakui bahwa adanya
 Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Syari‟ah    IAIN  Mataram  Jln. Pendidikan 35 Mataram. email: lukmanalhakim@yahoo.co.id
1 Dalam  kajian  politik-hukum,  realitas  munculnya  produk  hukum  yang “menguntungkan”  kelompok  tertentu  menunjukkan  adanya  hubungan  erat (timbal-balik).  Produk  hukum  yang  demikian  itu  bukanlah  produk  hukum yang  demokratis.  Hukum  demokratis  adalah  yang  mewakili  kelompok mayoritas  dan  menjadi  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Lihat  Mahfud  MD,
bank  Islam  di  Indonesia  sangat  terlambat  jika  dibandingkan dengan  negara  tetangga  seperti  Malaysia  dan  Brunei,  walaupun secara  kuantitatif  penduduk  muslim  Indonesia  dua  kali  lebih banyak dari dua negara yang disebut di atas. Walaupun demikian, hakikatnya  wacana  ekonomi  Islam  telah  digelindingkan  sejak awal  kemerdekaan  Indonesia,  baik  oleh  tokoh  Indonesia  yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Wacana ini terus menggelinding hingga akhir tahun 1970-an yang kemudian membuahkan  hasil  pada  awal  tahun  1990-an,  42  tahun  setelah Indonesia merdeka. Hingga saat ini partisipasi perbankan Islam dalam ranah perekonomian nasional pun tidak lebih dari 2% dari total asset perbankan  nasional.  Artinya,  bahwa  masih  banyak peluang  pasar  yang  “kosong”  yang  harus  digarap  serius  dan konsisten  oleh  lembaga  ekonomi/perbankan  syari‟ah  untuk dapat bermain “aman” dalam ranah ekonomi nasional.
Islam  ideologi  memang  masih  dianggap  riskan  untuk bermain  dalam  kancah  nasional,  termasuk  dalam  hal  ekonomi. Sejarah mencatat, walau masih perlu dipertanyakan, bahwa Islam ideologi  telah  menoreh  sejarah  kelam  di  negeri  ini.  Lebih-lebih saat  ini,  isu  terorisme  selalu  dikaitkan  dengan  Islam  garis  keras yang  semakin  meruntuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap Islam.  Islam  inklusif,  akomodatif, rahmatan ,  seakan  menjadi slogan  hampa  makna  di  tengah  masyarakat.  Lain  bungkus,  lain isi.  Inilah  makna  slogan  yang  terkenal al-Islâm  mahjûb  bi  al- muslimîn .  Umat  Islam  tidak  mendalami  doktrin  agamanya,  yang kemudian disalahartikan oleh orang lain dan kemudian menyetir kendali pemahaman masyarakat tentang pemaknaan Islam. Islam yang  ada  sekarang  ini  adalah  Islam  empiris  yang  diciptakan untuk mengelabui umat Islam dari inti ajarannya sendiri. Hal ini juga  berlaku  dalam  bidang  ekonomi.  Konsep  ekonomi masyarakat  Islam  sekarang,  seakan  tercerabut  dari  konsep  dan
Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  LP3ES,  2001).  Kaitannya  dengan kebijakan  internalisasi  konsep  ekonomi  Islam  dalam  sistem  Perbankan Nasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menurut Kara, juga merupakan produk hukum yang  muncul  dari  “kemesraan”  pemerintah  dengan  kelompok  Islam.  Lihat Muslimin  H.  Kara, Bank  Syari‟ah  di  Indonesia  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari‟ah (Yogyakarta: UII Press, 2005).
171
doktrin  etika  ekonomi  yang  dipraktekkan  oleh  para al-salaf  al- shâlih yang bersumber dari nilai etis al-Qur‟an dan sunnah. Konsep  ekonomi  dalam  Islam  pada  hakikatmya  tertumpu pada dua ajaran pokok, yang tertuang dalam doktrin negatif dan positif.  Doktrin  negatif  dimulai  dengan  pelarangan  riba  yang oleh Keynesian diakui  sebagai  pangkal  tolak  pengembangan ekonomi. Doktrin positif dikemas dalam bentuk perintah untuk zakat,  infaq,  dan  sadaqah  yang  berfungsi  sebagai  katalisator disequlibrium tingkat  konsumsi  masyarakat. 2 Dua  hal  ini merupakan  sesuatu  yang  padu  dalam  pencapaian  tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ideal. Satu sisi ada upaya “pembebasan”  individu  untuk  berkreasi  pada  ranah  ekonomi produktif,  dengan  jaminan  akan  memberikan  sumbangan signifikan  bagi  kesejahteraan  sosial  melalui  dana  zakat.  Ini artinya  bahwa  kebebasan  individu  terikat  secara  etis  dengan kebutuhan  sosial  kemasyarakatan.  Keterikatan  ini  diatur  dalam sebuah  sistem  mekanisme,  yang  mau  tidak  mau  pemerintah terlibat secara aktif untuk menjamin sistem–mekanisme tersebut.
Tugas  utama  ekonom,  intelektual,  birokrasi,  politisi  dan seluruh komponen masyarakat Islam sekarang adalah bagaimana mensinergikan  peran  ekonomi  syari‟ah  dalam  konteks pembangunan  ekonomi  nasional  saat  ini.  Dalam  konteks Indonesia,  hal  ini  adalah  wajib,  agar  Islam  ekonomi  tidak dihadapkan  dengan  ekonomi  Pancasila  secara  ideologis  yang bedampak  politis,  dan  akan  menghasilkan  sesuatu  yang  kontra produktif  dengan  cita  ideal  ekonomi  syari‟ah.  Islam,  sebagai kelompok  tidak  lagi  sebagai  “kambing  hitam”    dalam  konteks sejarah nasional Indonesia.
Salah  satu  garapan  penting  dalam  menghidupkan  citra ekonomi  syari‟ah  adalah  dengan  memberdayakan  lembaga keuangan Bayt  al-Mâl wa al-Tamwîl yang  bergerak  pada  level
2 Karya  penting  Keynes  adalah  tentang  teori  pengangguran,  uang,  dan bunga.  Walau  oleh  banyak  pengamat  dikatakan  bahwa  teori  ini  hanya mampu  dilaksanakan  di  Negara  maju.  Sikap  skeptis  para  pengamat  ini sebenarnya  didasarkan  pada  asumsi  mereka  tentang  modal  yang  selama  ini dipahami sebagai unsur utama dalam ekonomi. Lebih jelasnya tentang teori Keynes  ini  dapat  dilihat  dalam  ML.  Jhingan, Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 133-41.
mikro  dan  sektor  riil  ekonomi  masyarakat.  Lembaga  ini  adalah corong  gerakan  ekonomi  syari‟ah  pada  tingkat grass  root yang dapat menyuarakan Islam ekonomi secara lebih luas.

## Baitul Mal wa Tamwil: Evolusi Kelembagaan
Sebelum  kehadiran  Nabi  Muhammad,  Mekkah  dikenal sebagai kota dagang dan tempat singgahnya berbagai kafilah dari berbagai  penjuru    tanah  Arab.  Hal  ini  terjadi  karena  Mekkah dikenal  dengan  Ka”bah  dan  sumber  air  yang  tak  pernah mengering  (sumur  zam-zam).  Namun  sayangnya,  kekuatan ekonomi  Mekkah  hanya  dikuasai  oleh  segelintir  orang  (elit bangsawan  Arab).  Dengan  demikian,  eksploitasi  ekonomi kelompok elit terhadap kelompok alit adalah sebuah realitas yang tidak  dapat  terhindarkan.  Praktek  bisnis  “gurita”  adalah  fakta yang  tidak  dapat  dielakkan.  Beberapa  catatan  dan  teguran  al- Quran  dan  Hadis  Nabi  memberikan  gambaran  realitas masyarakat  pada  masa  itu. 3 Kehadiran  Nabi  Muhammad ditengah masyarakat Mekkah adalah untuk menegakkan kalimat tauhid  dan  mewujudkan  keadilan  sosial  ekonomi  dalam masyarakat.  Bekal  yang  dibawa  Rasul  untuk  memperjuangkan tauhid  dan  keadilan  adalah  sebagaimana  tertuang  dalam  Qs.  al- Hadîd  (57):25, 4 adalah  al-Kitab,  neraca,  dan  besi.  Al-Kitab berfungsi sebagai guideline yang menuntun manusia untuk berlaku baik,  neraca  sebagai  simbol  keseimbangan  hidup,  dan  besi sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, disiplin, dan sanksi hukum. Perjuangan  Nabi  Muhammad  termasuk  para  nabi,  dan  rasul lainnya  adalah  sebuah  proses  penciptaan  masyarakat  yang  adil berdasarkan  petunjuk ulûhiyah yang  berbasiskan  keseimbangan. Yang perlu diingat bahwa neraca keadilan (keseimbangan) bukan hanya  terkait  dengan  kehidupan  moral-spiritual,  tetapi  meliputi seluruh  aspek  kehidupan  sosial  manusia  secara  konprehensif- holistis, termasuk dalam kehidupan sosial-ekonomi.
3 Kritik al-Qur‟an terhadap praktek masyarakat elit Arab ini nampak jelas dalam Qs. al-Takâtsur (102) dan Qs. al-Humazah (104).
4 Sesungguhnya  Kami  mengutus  para  rasul  Kami  dengan  membawa bukti  yang  nyata  dan  Kami  turunkan  bersama  mereka  al-Kitab dan  neraca keadilan.  Dan  Kami  ciptakan  besi  yang  padanya  terdapat  kekuatan  yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.
173
Konsekuensi ketidakadilan (distribusi kekuatan) ekonomi dalam masyarakat  adalah  sebagaimana  dijelaskan  Qs.  al-Isra‟  (17):16. 5
Ketika  kelompok  kaya  menggunakan  cara  yang  tidak  adil, memeras, dan eksploitatif dalam mengejar keuntungan ekonomi, membelanjakan  harta  mereka  dengan  kemewahan  dan mengabaikan keadilan distribusi kekuatan ekonomi, yang terjadi adalah  ketidakseimbangan  (kesenjangan).  Yang  kaya  tumbuh semakin  kaya,  dan  yang  miskin  semakin  terpuruk  dalam “lumpur”  kemiskinan.  Kehancuran  suatu  masyarakat  adalah karena  pebuatan  sebagian  anggota  masyarakat  itu  sendiri. Hukum  alam  ( sunnatullah ),  hukum  sebab-akibat  (kausalitas) adalah  yang  menentukan  jatuh-bangun  kejayaan  suatu  negeri. Disinilah  letak  tugas  berat  para  rasul,  khususnya  Nabi Muhammad, sebagai nabi terakhir, membentuk komunitas yang berkeadilan.
Dalam  bidang  ekonomi,  nilai  moral  (etis)  yang  pertama ditawarkan  Islam,  dan  kerap  kali  dicontohkan  oleh  Nabi Muhammad  adalah  konsep  infaq,  sadaqah,  dan  zakat,  yaitu santunan dana yang memberdayakan kelompok ekonomi lemah untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas  ekonomi  (produksi, distribusi,  dan  konsumsi).  Untuk  menjamin  stabilitas  lalu  lintas aktivitas  ekonomi,  Nabi  Muhammad  menghapuskan  praktek riba  yang  telah  manjamur  dalam  masyarakat  Arab  saat  itu,  dan menggantinya  dengan  konsep  bagi  hasil  dan  perkongsian ( syirkah )  yang  juga  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  Arab.  Dalam hal  ini,  Nabi  Muhammad  dengan  ajarannya  hanya  sekadar mengambil  yang  baik  dan  membuang  yang  buruk  dari  praktek ekonomi mayarakat Arab saat itu.
Jika  ditelaah  lebih  jeli,  inti  perjuangan  Nabi  Muhammad tertuju  pada  dua  hal  tersebut.  Hal  (bidang)  ajaran  lain  adalah “percikan”  dari  tingkat  kemapanan  dalam  dua  hal  tersebut. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak mengajarkan umat Islam  untuk  candu,  mencintai  dengan  sangat,  “dikuasai”  oleh harta  dan  menjadikan  harta  sebagai  “tuhan”  dalam  pikiran  dan
5 Dan  jika  Kami  hendak  membinasakan  suatu  negeri,  maka  kami perintahkan  kepada  orang-orang  yang  hidup  mewah  di  negeri  itu  untuk (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
hati  mereka.  Yang  demikian  itu,  harta  dalam  aktivitas  ekonomi akan  menjadi opium (racun)  yang  dapat  merasuk  dan  merusak fisik dan psikis manusia. Oleh sebab itu, sebagai balance activities dibutuhkan  penopang  utama  yang  bersifat ulûhiyah agar  fitrah kemanusiaan  dalam  kegiatan  ekonomi  tetap  terjaga. 6 Di  sinilah letak keutuhan ajaran Islam; menyatukan kebutuhan fisik-sosial- spiritual  dalam  setiap  aktivitasnya  termasuk  dalam  bidang ekonomi.
Pada  awalnya,  gerakan  ekonomi  Nabi  Muhammad  berupa teguran dan sapaan terhadap masyarakat Arab yang materialistis- hedonis  saat  itu.  Tegur  sapa  tersebut  mengajak  kepada kelompok  kaya  masyarakat  Arab  untuk  mendermakan  sebagian dari  harta  mereka  melalui  sadaqah  dan  infak;  pemberian  yang tidak  mengikat,  kepada  kelompok  lemah  tidak  berdaya.  Seruan ini dimulai sendiri dari Nabi Muhammad dengan mendermakan sebagian  hartanya  kepada  kelompok  miskin.  Sayangnya  seruan beliau banyak ditentang oleh kelompok
Quraish.
Kecenderungan  menuhankan  harta  oleh  suku  Quraish  belum dapat  dilawan  oleh  Nabi  Muhammad  saat  itu.  Akhirnya,  Nabi Muhammad bersama pengikut setianya harus hijrah ke Madinah untuk menghindari konflik dengan sukunya sendiri. 7
6 Pada  awal  kerasulan  Nabi  Muhammad,  dalam  surat  Makkiyah tergambar  bahwa  fokus perjuangan  Rasul  adalah penegakan kalimat tauhid dan  kritik  terhadap  sistem  ekonomi  masyarakat  Arab  yang  tidak  ada toleransi sosial dalam bidang ekonomi. Harta hanya bergulir pada kelompok tertentu,  kelompok  miskin  tidak  mendapat  derma  yang  layak.  Kepedulian dan  solidaritas  sosial  dan  tata  sosial  masyarakat  Makkah  saat  itu  bisa dikatakan hampir punah. Celaan al-Qur‟an terhadap praktek ini dapat dilihat dala Qs.  al-Humazah (104); Qs. al-Takâtsur (102); Qs. al-Mâ„ûn (107), dan lain-lain
7 Pada masa itu masyarakat Mekkah mempunyai lembaga Dâ r al-Nadwah lembaga  masyarakat  yang  mayoritasnya  dikuasai  oleh  para  elit  bangsawan Arab.  Untuk  menandingi  lembaga  ini,  Nabi  membentuk  lembaga Dâr  al- Arqam yang  mengorganisasi  masa  untuk  memerangi  ketidakadilan  dan sebagai  lembaga  training  umat  Islam  pada  masa  itu.  Eksistensi  lembaga inilah  yang  menimbulkan  puncak  kebencian  bangsawan  Quraish  terhadap Nabi  Muhammad  dan  para  pengikutnya    dan  mengusirnya  keluar  dari Mekkah. Lihat Muslimin  H. Kara, Bank Syari‟ah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005), 55.
175
Di  Madinah  yang  pertama  kali  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad  adalah  membangun  masjid  dan  pasar;  pusat kegiatan  spiritual  dan  ekonomi. 8 Masjid  dijadikan  sebagai  pusat pemerintahan dan pasar dijadikan sebagai pusat ekonomi bisnis yang  ada  di  bawah  pengawasan  kekuasaan,  khususnya  dalam penentuan harga dan distribusi (penguasaan) ekonomi.
Rasulullah  membangun bayt  al-m â l  wa  al-tamw î l sebuah lembaga  khusus  negara  yang  mengelola  dana  dari  kaum muslimin yang kemudian didistribusikan sesuai dengan pos dana yang  masuk. 9 Lembaga  ini  merupakan  lembaga  penyimpanan harta  masyarakat  yang  berorientasi  pada welfare (kesejahteraan) masyarakat. Langkah ini adalah langkah baru saat itu, dan murni hasil ijtihad ekonomi Nabi Muhammad, karena mengingat pada masa itu para  kaisar menarik upeti (pajak) dari rakyatnya untuk pemenuhan kebutuhan istana.
Dana Bayt al-Mâl wa al-Tamw î l pada masa Rasulullah diambil dari dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf, jizyah , kharaj dan pajak. 10 Penerimaan  dana  dari  masyarakat  diproses  dan  dibelanjakan secara  transparan  yang  diorientasikan  pada  pemenuhan  hajat masyarakat  banyak  ( maslahah al-ummah ).  Oleh  sebab  itu,  banyak ilmuwan  menyamakan Bayt  al-Mâl  wa  al-Tamwîl pada  masa Rasululah  adalah  sama  fungsinya  dengan  Badan  Keuangan Negara,  dalam  bentuknya  yang  sangat  sederhana  sesuai  dengan
8 Karena  dana  Baitul  Mal  berasal  dari  berbagai  macam  dana,  perlu  ada pemilahan  adiministratif  yang  dan  tegas;  mana  yang  termasuk  dana  zakat, infak,  wakaf,  pajak, jizyah ,  dan  lain-lain,  yang  masing-masing  telah mempunyai  pos  penggunaan  yang  khusus.  M.  Syafi”i  Antonio,  “ Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah ”, Makalah, Februari, 1995
9 Pada  masa  Rasul,  konsep  pembayaran  pajak  di  dua  kerajaan  besar seperti Romawi dan Persia dilakukan oleh para menteri dan punggawa yang kemudian  diserahkan  utuh  dan  penuh  pada  raja.  Dengan  kata  lain,  pajak adalah  upeti  yang  harus  dibayarkan  rakyat  kepada  raja.  Oleh  sebab  itu Hasanuzzaman mengatakan bahwa  pendirian Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl pada masa  Nabi  adalah  usaha  yang  revolusioner.  Sebuah  lembaga  negara  yang dikelola  secara  transparan  dan  terbuka  dengan  pola  manajemen  dagang modern (keseimbangan antara penerimaan-pendapatan ( revenue collection ) dan pembelanjaan  ( expenditure ).  Lihat  Hasanuzzaman, Economic  Function  of  an Islamic State (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), 138.
10 Taqiyuddin  an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , ter. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 253.
kondisi  dan  perkembangan  pada  masa  itu. 11 Lembaga  ini  juga memberikan  pelayanan  modal  kepada  publik  dengan  sistem mudlârabah dan musyârakah. 12
Pada  masa  kekhalifahan,  perkembangan Bayt  al-Mâl  wa  at- Tamwîl mencapai puncak pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Sistem  pengawasan  yang  ketat  diterapkan  pada  masa  ini. Perkembangan  yang  baru  pada  masa  ini  adalah  adanya pemberlakuan  kuota  bagi  pedagang  asing  ( principle  of  recyptory ) yang pada masa Rasulullah tidak ada aturannya. Kebijakan Umar yang  paling  populer  dan  mendapat  kritikan  keras  dari  para sahabat  adalah  tentang  pembagian  harta  rampasan  perang. Dalam aturan fiqh dan tradisi yang dilakukan, seharusnya tanah rampasan tersebut diserahkan kepada para tentara muslim, tetapi oleh  Umar  tanah  tersebut  diserahkan  kepada  penduduk setempat  dan  hanya  memungut kharaj dari  pengelolaan  tanah tersebut. 13 Khalifah  selanjutnya  melanjutkan  tradisi  Umar  yang intinya  adalah  bahwa  kebijakan  ekonomi  para  sahabat  selalu mengutamakan  kepentingan  umum,  ketimbang  kelompok  dan golongan apalagi pribadi tertentu.
Pergolakan politik dan perebutan kekuasaan pascakepemimpinan  Ali  ibn  Abi  Thalib  membuyarkan  cahaya pemikiran  dan  kreasi  umat  dalam  bidang  ekonomi.  Secara perlahan,  seiring  dengan  melemahnya  kekuasaan  Islam  dan jatuhnya  negara  Islam  dalam  cengkeraman  kolonialisme- imprealisme, lembaga Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl pun lenyap. Walau
11 Sebagian  cendikiawan  berpendapat  bahwa  selain  sebagai  lembaga  kas negara, Bayt  al-Mâl  wa  al-Tamwîl juga  berfungsi  sebagai  bank  sentral  yang berfungsi  sebagai  pengawas  moneter.  Eksistensi Bayt  al-Mâl  wa  al-Tamwîl sebagai  lembaga  moneter  diperkuat  setelah  didirikannya Wilayat  al-Hisbah yang  mengawasi  pasar  pada  masa  Rasuilullah.  Lihat  M.A.  Manan, Islamic Economic Theory and Practice (New Delhi: Idarat  Delhi, 1980), 78.
12 A.  Djazuli  dan  Yadi  Janwari, Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat
(Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 11.
13 Ijtihad Umar ini jika ditinjau dari sisi ekonomi, masuk dalam kategori kebijakan fiskal. Tanah tersebut jika diserahkan pada tentara muslimin maka tidak  akan  bernilai  produktif.  Oleh  sebab  itu  Umar  menyerahkan  tanah tersebut  pada  penduduk  agar  aktivitas  ekonomi  tetap  berlangsung  dan  ada pemasukan tetap dan realistis bagi negara yang bermuara pada kesejahteraan kaum muslimin secara umum. Lihat Hasanuzzaman, Economic ..., 138.
177
demikian,  eksistensi bayt  al-mâl telah  memberikan  fondasi pemikiran  ekonomi  yang  sangat  penting  bagi  perkembangan pemikiran  ekonomi  selanjutnya.  Dari  lembaga  ini,  beberapa pemikiran  fundamental  ekonomi  telah  dihasilkan  oleh  sarjana muslim. 14
Kemiskinan,  kebodohan,  dan  keterbelakangan  menyadarkan kembali kelompok intelektual Islam untuk bangkit mencitrakan pemikiran  ekonomi.  Pada  dasawarsa  1940-an,  muncullah beberapa  tokoh  dengan  ide-ide  yang go international dan  banyak mempengaruhi  pola  juang  umat  Islam.  Tokoh  seperti Jamaluddin  Al-Afghani  dan  Abu  al-”Ala  al-Maududi  adalah inspirator  dunia  Islam  dalam  bidang  politik.  Dalam  bidang ekonomi,  Al-  Maududi  juga  membahasnya,  khususnya  tentang kelemahan  sistem  ekonomi  modern  dan  riba.  Pemikirannya  itu kemudian bergulir dan berkembang yang akhirnya didirikan Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl di Mesir tahun 1969 oleh Abdul Hamid An- Naghar. 15 Kehadiran lembaga ini adalah merupakan starting point kembalinya  lembaga  ekonomi  Islam  dalam  dunia  modern, 16 termasuk di Indonesia.
Di  Indonesia, Bayt  al-Mâl  wa  al-Tamwîl identik  dengan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi keuangan  mikro  yang  eksistensinya  diprakarsai  oleh  anggota masyarakat  dalam  wadah  koperasi.  Sebagai  lembaga  sosial, Bayt
14 Kitab al-Amwâl yang  ditulis oleh  Abu  Yusuf  ditengarai  sebagai  “cikal bakal” pemikiran kapitalisme modern. Ibn Qudamah dengan kitab al- Kharâj - nya adalah rintisan pemikiran tentang lembaga fiskal.
15 Karena  kepentingan  politik  Mesir  saat  itu,  lembaga  keuangan  ini dibubarkan  oleh  pemerintah  Mesir.  Lembaga  serupa  kemudian dikembangkan  di  Kuwait,  Bahrain,  dan  beberapa  Negara  Islam  lainnya. Sejarah  tentang  perkembangan  ekonomi  dan  perbankan  Islam  pada  masa modern dapat dilihat dalam  M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer ,  ter.  Ikhwan  Abidin  Basri  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2000).
16 Menurut  Dawam  Rahardjo,  perkembangan  lembaga  keuangan  Islam pada  tahun  1970-an  didukung  oleh  tiga  hal, pertama ,  munculnya  kekuatan “ petro  dollar” di  negara  muslim  yang  menguasai  minyak  dunia; Kedua , munculnya  kesadaran  akan  kebangkitan  Islam  pada  abad  XIV  H; ketiga , hadirnya  intelektual  muslim  baru  yang  mendapat  “sentuhan”  pendidikan modern.  Lihat  Dawam  Rahardjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial  Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
al-Mâl wa al-Tamwîl mengumpulkan  dana  zakat,  infaq,  sadaqah, dan  dana  sosial  lain  yang  tidak  mengikat  untuk  disalurkan kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi keuangan, Bayt al- Mâl wa al-Tamwîl mengelola  modal  yang  disimpan  oleh  anggota dan  masyarakat  untuk  diorientasikan  pada  kegiatan  produktif dan simpan pinjam.

## Pembangunan  Ekonomi  Indonesia:  Cita  ideal  Menuju Demokratisasi Ekonomi
Pascakemerdekaan Indonesia, perseteruan ideologi (termasuk ekonomi) untuk membangun negeri merupakan point yang cukup alot  untuk  dibicarakan,  bahkan  hingga  hari  ini,  ideologi Indonesia  dalam  pembangunan  masih  pada  level  “remang- remang”.  Seperti  yang  dikatakan  Permadi  dalam  wawancara Metro  TV,  Indonesia  telah  kehilangan  ideologi  dalam  proses pembangunan,  karena  pragmatisme,  sektoral,  dan  kepentingan sesaat. 17 Oleh karenanya, Indonesia sebagai sebuah negara besar perlu  mempertegas  eksistensi-jati  diri  dalam  pembangunan ekonomi.
Berbicara  tentang  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  mau tidak mau kita harus merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan  secara tegas bahwa  (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar  atas azas kekeluargaan, (2)  cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi  air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna  kata  “disusun”  artinya  bahwa  ekonomi/perekonomian direncanakan  oleh  perangkat  lembaga  negara,  bukan  tersusun dengan  sendirinya.  Perekonomian  tidak  dibiarkan  “bebas”,  tapi di  bawah  kendali  pemerintah.  Pasal  ini  mempertegas  bahwa mazhab  ekonomi  Indonesia  adalah  tidak  berpihak  kepada
17 Pragmatisme  Indonesia  berakibat  pada  penghinaan  beberapa  negara tetangga  kepada  Indonesia,  bahkan  Malaysia  menghina  lagu  “Indonesia Raya”  yang  mengiringi  pengibaran  Merah-Putih.  Ditayangkan  Metro  TV tanggal  28  Agustus  2009.  Dalam  Perspektif  ekonomi,  nasionalisme Indoensia  telah  “digadaikan”  pada  loyalitas  negara  pemodal.  Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi jongos di negerinya sendiri.
179
mazhab “free  market,  invisible  hand” ,  antikapitalis-liberalis, antikapitalisme  global,  dan  antiimperialisme  ekonomi. 18
Pengutamaan  hajat  hidup  rakyat  merupakan  orientasi  ekonomi Indonesia  dengan  pernyataan  tegas  bahwa  kekayaan  alam  tidak boleh  terkonsentrasi  (dimonopoli)  orang  per  orang  atau kelompok.  Bahkan,  hak  milik  pun  akan  berfungsi  sosial  ketika terkait dengan hajat orang banyak.
Sebagai  negara  merdeka,  sejak  awal  Indonesia  ditegakkan atas  nama  kebersamaan,  integralisme,  dan  konsensus  sosial. Oleh  sebab  itu,  kepentingan  masyarakat  banyak  yang  harus diutamakan,  bukan  orang  per  orang.  Walaupun  demikian, martabat seseorang tetap dan  harus dihormati dan dilindungi. 19 Doktrin dasar negara kita ini kembali dikumandangkan oleh para ahli  untuk  merespons  dan  memperkuat  paham new  welfare  state yang berpedoman pada beyond neo-clasical . 20 Antitesis dari konsep pasar bebas ( the end of laissez-faire) , yang bersumber dari self-intrest doctrin Adam Smith. Mazhab ekonomi baru menolak pasar bebas yang brutal dan globalisasi yang serakah. Mazhab ekonomi baru menghendaki moral-etis dalam aktivitas ekonomi yang selama ini dikesampingkan.
18 Bung  Hatta  mengungkapkan  bahwa  kapitalisme  telah  menggerogoti Indonesia  melalui jalur  feodalisme.  Jika  di  Barat kapitalisme  tumbuh subur vis  a  vis feodalisme,  di  Indonesia  kapitalisme  “menggandeng”  feodalisme sebagai  alat untuk  menguasai  produksi  masyarakat seluruhnya. Muhammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987).
19 Revrisond  Baswir,  “Strategi  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan ”, dalam Politik Ekonomi Indonesia Baru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.
20 Menurut  Edi  Swasono,  ada  lima  kali  gerakan  pemikiran  yang  telah dilakukan untuk melawan laisser-faire. Namun, setiap kali itu pula, selalu ada adaptasi  perspektif  ekonomi  yang  dilakukan oleh  kelompok  pembela  pasar bebas. Globalisasi juga salah satu kreasi positif pasar bebas untuk mengelak dari  neo-mazhab  ekonomi.  Lima  tahap  pemikiran  sebagaimana  disebutkan di  atas  adalah: pertama ,  tahun  1926  dilakukan  oleh  Keynes  sebagai  tokoh utamanya; kedua ,  tahun  1944  disuarakan  oleh  Polanyi; ketiga, tahun  1957 disuarakan  kembali  oleh  Myrdal  dan  Galbarith; keempat, tahun  1991 dikemukakan  oleh  Kuttner  dan  beberapa  tokoh  lainnya  dari  dunia  ketiga; kelima ,  tahun  2007  disuarakan  oleh  Hurwicz,  Maskin  dan  Myerson (penerima hadiah nobel ekonomi) yang menegaskan kegagalan pasar bebas. Sri Edi Swasono, “Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila ”, Makalah seminar, Mataram tanggal 1 Agustus 2009.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Pemikiran moral-etis dalam ekonomi disampaikan oleh Bung Hatta  sejak  tahun  1934. 21 Penolakan  Hatta  yang  kuat  terhadap self-interest dan homo  economicus- nya  Adam  Smith  kemudian dilanjutkan  oleh  beberapa  tokoh  politik  ekonomi  Indonesia seperti  Mubiyarto,  Sri  Edi  Swasono,  Dawam  Rahardjo,  Amin Rais,  Sritua  Arif,  Ichsanuddin  Norsy,  Rizal  Ramli  dan seterusnya.  Secara  bersama,  kelompok  “penerus  Hatta”  ini mengawal perekonomian Indonesia.
Hakikatnya  nilai  moral-etis  sebagaimana  yang  dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Inti dari  pasal  itu  adalah  praktek  ekonomi  yang  didasarkan  pada persaudaraan  dan  kebersamaan.  Untuk  merealisasikan  nilai persaudaraan  itu  dibutuhkan  lembaga  yang  sering  disebut koperasi. 22 Koperasi ini adalah sebagai wadah/sarana masyarakat untuk  mendapatkan  kesejahteraan  ekonomi  secara  bersama. Dalam  kooperasi,  semua  anggota  masyarakt  terlibat  dalam kepemilikan,  pengelolaan,  dan  pengawasan  usaha.  Masing- masing  memiliki  kedaulatan  untuk  mengendalikan  dan mengembangkan  usaha  dalam  koperasi.  Kata  kunci  dalam pengembangan  ekonomi  koperasi  adalah  kedaulatan  masing- masing  anggota  dalam  mengembangkan  usaha  dalam  wadah koperasi,  dan  keterbukaan  koperasi  dalam  menampung  aspirasi
21 Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi Hatta dicetuskan  dalam  majalah  Daulat  Rakyat  No.  84  Tanggal  10  Januari  1934. Istilah  yang  pertama  beliau  kemukakan  adalah  ekonomi  kerakyatan, kemudian  menggelinding  menjadi  sosialisme  Indonesia,  sosialisme  religius, dan  kemudian  ekonomi  pancasila.  Istilah  tersebut  kemudian  sering diucapkan  kembali  oleh  Bung  Karno  dalam  berbagai  acara  kenegaraan. Suharto  juga  pernah  menggunakan  istilah  tersebut  dalam  kerangka pengembangan ekonomi Pancasila pada awal tahun 1970-an. Hingga saat ini jargon  ekonomi  kerakyatan  selalu  menjadi  materi  kempanye  politik  untuk mengambil  hati  rakyat.  Lihat  Sri  Edi  Swasono,  “Ekonomi  Indonesia: Sosialisme  Religius”,  dalam  Sri  Edi  Swasono  dkk., Sekitar  Kemiskinan  dan Keadilan (Jakarta: UI Press, 1988), 1.
22 Prinsip  dasar  yang  membedakan  koperasi  dengan  bentuk  perusahaan lainnya  adalah  dihapuskannya  konsep  buruh-majikan  dalam  organisasi. Buruh  juga  dapat  diikutsertakan  dalam  kepemilikan  modal  koperasi. Koperasi  adalah  tempat  berkumpulnya  pekerja  untuk  keperluan  bersama. Muhammad Hatta, Kumpulan Karangan (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), 203.
181
ekonomi  masyarakat.  Inilah  hakikat  ekonomi  Pancasila, 23 aktivitas  ekonomi  yang  diselenggarakan  secara  demokratis, didirikan,  diselenggarakan,  diawasi,  dan  dinikmati  secara bersama.  Kesejahteraan  ekonomi  yang  diharapkan  adalah kesejahteraan bersama.
Diakui  atau  tidak,  hakikatnya  konsep  ekonomi  Indonesia diilhami  oleh  paham  sosialisme-marxisme.  Hanya  saja,  ada proses  filterisasi  dan  pemaknaan  nilai  sosialisme-marxisme dalam  konteks  budaya  masyarakat  Indonesia.  Hatta  sebagai konseptor  pasal  33  UUD  1945  menguraikan  beberapa  hal. Pertama, sosialisme  Indonesia  muncul  karena  suruhan  agama. Nilai  agama  yang  mendorong  pada  persaudaraan  dan  saling tolong-menolong  adalah  embrio  sosialisme.  Dalam  hal  ini  ada “pertemuan”  cita  sosial  demokrasi  Barat  dengan  Islam  yang kemudian  menghasilkan  sosialisme  khas  Indonesia.  Sosialisme disini  bermakna  sebagai  panggilan  jiwa,  bukan  sebagai  hasil dialektika dengan paham marxisme. Kedua , sosialisme adalah jiwa pemberontak rakyat Indonesia yang memperoleh perlakuan yang tidak  adil  dari  penjajah.  Kezaliman,  ketidakadilan,  dan penghinaan  penjajah  selama  ratusan  tahun  adalah  spirit
23 Ekonomi  Pancasila  menurut  Mubyarto  mempunyai  ciri: pertama, roda perekonomian  digerakkan  oleh  rangsangan  ekonomi,  moral  dan  sosial; kedua, kehendak  kuat  dari  seluruh  masyarakat  ke  arah  pemerataan  sosial ( egaliterianisme )  yang  sesuai  dengan  asas  kemanusiaan; ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang  berarti  nasionalisme  menjiwai  setiap  kebijakan  ekonomi; keempat, koperasi  merupakan  soko  guru  perekonomian  dan  merupakan  bentuk konkret dari usaha bersama; kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan. Sri Edi Swasono menyatakan bahwa ciri ekonomi Pancasila  adalah: pertama, diberlakukannya  nilai  moral-etis  yang  didasarkan pada nilai ketuhanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat; kedua, kehidupan ekonomi  yang  beradab.  Anti  pemerasan  dan  penghisapan,  humanis,  dan tidak  mengenal  riba; ketiga, aktivitas  ekonomi  didasarkan  pada  sosio- nasionalisme  Indonesia,  kebersamaan,  kekeluargaan,  gotong  royong,  kerja sama  yang mutualis ,  bukan  didasarkan  pada  persaingan  kompetitif mematikan; keempat, perekonomian didasarkan pada demokratisasi ekonomi, mengutamakan  hajat  orang  banyak,  kedaulatan  ekonomi,  dan  ekonomi rakyat  sebagai  dasar  perekomomian  nassional; kelima, kemakmuran  rakyat yang  utama,  berkeadilan,  dan  berkemakmuran.  Lihat  Sri  Edi  Swasono, Ekonomi …, 15-6.

## munculnya  sosialisme  Indonesia.
Ketiga ,  para  pemimpin Indonesia  yang  tidak  menerima  marxisme-sosialisme  mencari sumber sosialisme lain dari dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah  tuntutan  jiwa  yang  bertujuan  untuk  mendirikan masyarakat yang adil dan makmur bebas dari segala penindasan. Sosialisme,  dengan  semangat  budaya  kolektif  yang  ada  dalam suku  bangsa  Indonesia  sesungguhnya  telah  hidup  dalam masyarakat adat Indonesia, tinggal membingkainya dalam wadah keindonesiaan. 24 Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan nilai revolusi sosialisme Barat dengan cita-cita Indonesia,  yang  kemudian  tertuang  secara  tegas  dan  sistematis dalam UUD 1945 Republik Indonesia. 25

## BMT: Kolektivisme Religius
Perkembangan  BMT  di  Indonesia  bersamaan  dengan berkembangnya lembaga keuangan syari‟ah pada tahun 1990-an. Perndirian  BMT  ini  didahului  oleh  penelitian  yang  mendalam oleh  lembaga  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI).
24 Secara  lebih panjang  dapat dibaca  dalam  Muhammad  Hatta, Persoalan Ekonomi  Sosialis  Indonesia (Jakarta:  Djambatan,  1963),  1-29.  Pembelaan terhadap  sosialisme  sebenarnya  juga  dilakukan  oleh  beberapa  negara  Islam dengan  melakukan  adaptasi  kultural  dan  konseptual  dengan  pendekatan agama.  Irak,  Iran,  Saudi  Arabia,  Maroko,  dan  Yordania  adalah  merupakan beberapa  negara  Islam  yang  pro  terhadap  sosialisme.  Lihat  M.Amin  Rais, “Kritik Islam terhadap Kapitalisme dan Sosialisme”, dalam Sri Edi Swasono, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan (Jakarta: UI Press, 1988), 10-1.
25 Walau  dalam  perjalanannya,  konsep  ideal  ini  dikalahkan  oleh kapitalisme  yang  “menjelma”  dalam  berbagai  wujud.    Yang  muncul  adalah terjadinya kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh konglomerat dan birokrat. Hal  ini  menyebabkan  Indonesia  kehilangan idealisme  dalam  pembangunan ekonomi. Akibatnya, 54 % asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 orang konglomerat, 24  %  sisanya dikuasai  BUMN/BUMD, dan sisanya dipegang oleh  usaha  kecil  dan  menengah.  Konsentrasi  kekayaan  hanya  terjadi  di beberapa titik, yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya antara kaya- miskin, kota-desa, bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi kesenjangan yang menyebabkan pada keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. A.  Toni  Prasetiantono,  “Ekonomi  Rakyat  dan  Pasar  Bebas”,  dalam Kiswondo dkk., Politik Ekonomi Indonesia Baru (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2000). Lihat juga Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997).
183
Bisa dikatakan bahwa ICMI adalah “motor” menjamurnya BMT di Indonesia. 26 Pembinaan dan pengembangan lembaga BMT di bawah  pengawasan  Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil (PINBUK) yang notabene personelnya  adalah dari orang-orang ICMI. Pada tahun 1992, PINBUK mencanangkan gerakan 1000 BMT di Indonesia.
Sebagai  layaknya  lembaga  keuangan  Islam  lainnya,  BMT didirikan  atas  pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis .  Secara filosofis,  pendirian  BMT  didasarkan  kehendak  mempraktekkan prinsip  ekonomi  Islam  yang  tertuang  dalam  al-Qur‟an,  sunnah, dan  fiqh.  Prinsip  ekonomi  Islam  yang  dimaksud  adalah mencakup  nilai  tauhid,  keadilan,  kebersamaan,  kebebasan, tolong  menolong,  dan  toleransi.  Selain  itu,  asas  muamalah seperti  kekeluargaan,  gotong  royong,  mencipta  peluang kebaikan,  membantu  kelompok  ekonomi  lemah  adalah  sebagai dasar  utama  berdirinya  BMT  di  Indonesia. 27 Secara  sosiologis, kebutuhan  BMT  didasarkan  pada  realitas  masyarakat  Indonesia yang  mayoritas  adalah  kelompok  muslim.  BMT  adalah  sebuah tuntutan  masyarakat  yang  membutuhkan  lembaga  keuangan syari‟ah  yang  bebas  dari  praktek  ribawi.  Atas  dasar  inilah pemunculan  BMT  semakin  menguat  pada  awal  tahun  1990-an. Lebih-lebih  secara  yuridis,  eksistensi  lembaga  ini  ditopang  oleh UU No 7 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun  1992,  yang  sekarang  ini  dipertegas  lagi  dengan hadirnya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan. 28
Dalam  perkembangannya  BMT  di  Indonesia  dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ekonomi riil
26 Ending  Solehuddin,  “Eksistensi  BMT  di  Indonesia:  Peluang  dan Tantangan”,  dalam BMT  dan  Bank  Islam ,  ed.  Ahmad  Hasan  Ridwan (Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy,  2004),  47-8.  Pada  hakikatnya  gerakan untuk  membangun  BMT  sudah  dimulai  sejak  tahun  1970-an  walaupun hanya dikemas sebagai lembaga sosial. Baca Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat  dan  Infak  dalam  Usaha  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat (Malang: Aviecena, 1982).
27 Ahmad  Azhar  Basyir, Refleksi  atas  Persoalan  Umat (Bandung:  Mizan, 1996).
28 M.  Syafi”i  Antonio, Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 25.
yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  antara  lain; pertama ,  belum  memadainya  sumber  daya manusia  yang  terdidik  dan  profesional. Kedua ,  manajemen sumber  daya  manusia  dan  pengembangan  budaya  wirausaha masyarakat  kita  yang  masih  lemah. Ketiga ,  permodalan  yang relatif  kecil  dan  terbatas. Keempat, tingkat  kepercayaan  umat (masyarakat)  yang  masih  lemah. Kelima, secara  akademik  BMT belum  dirumuskan  secara  proporsional  dan  sistematis. Keenam, secara  politis  BMT  belum  sepenuhnya  didukung  untuk dikembangkan  secara  massal  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain, BMT belum dianggap sebagai potensi.
Terlepas dari itu, BMT sebagai lembaga usaha mandiri harus berorientasi  bisnis  yang  mencari profit dan  meningkatkan kesejahteraan  bagi  anggota  ( bussines  oriented ).  BMT  bukanlah lembaga  sosial,  namun  dapat  digunakan  untuk  mengelola  dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf ( social benefit ). Yang diperhatikan adalah bahwa BMT harus dibangun  secara  swadaya  dengan  melibatkan  peran  masyarakat secara  aktif  dalam  kerangka  pengembangannya  ( people  economic system ).  Bagaimanpun,  BMT  ini  adalah  milik  bersama,  bukan kelompok  atau  perorangan.  Oleh  sebab  itu  akuntabilitas  dan pertanggungjawaban lembaga ini harus dilaporkan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat secara konsisten. 29
Ciri  BMT  di  atas  sama  dengan  ciri  lembaga  kooperasi  yang dicetuskan  oleh  para  tokoh  pembela  ekonomi  kerakyatan. Bahwasanya masyarakat terlibat sebagai “pelaku” ekonomi aktif, tidak  ada  buruh-majikan,  buruh  juga  dapat  sekaligus  sebagai pemilik  usaha  dan  seterusnya.  Hanya  saja,  lembaga  kooperasi tidak mengelola dana sosial dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan  wakaf. Inilah letak beda utama, BMT sesuai dengan maknanya adalah sebagai lembaga pengumpul harta masyarakat
29 Yadi  Janwari, Lembaga-Lembaga  Keuangan  Syari‟ah (Bandung:  Pustaka Media,  2000),  1-2.  lihat  juga  Hendi  Suhendi,  “BMT,  Kedudukan,  Fungsi, dan Tujuannya dalam Pembangunan Ekonomi”, dalam BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan  Syari‟ah (Bandung:  Pustka  Bani  Quraish,  2004), 29-30.
185
dan juga sebagai lembaga pengembang harta masyarakat. 30 BMT muncul  dari  latar  historis  Islam  14  abad  yang  lalu  yang mengalami  adaptasi  dengan  perkembangan  sosial-ekonomi modern. Koperasi adalah konsep yang berasal dari latar belakang keindonesiaan  yang  nilainya  diambil  dari  nilai-nilai  Islam.  Baik BMT  dan  koperasi  adalah  lembaga  ekonomi  yang  membuka kesempatan  bagi  siapa  saja  yang  ingin    bekerja  dan mengembangkan  ekonomi-bisnis.  Sebagaimana  diungkapkan  di awal  tulisan,  ekonomi  syari‟ah  dengan  berbagai  macam lembaganya  saling compatible dengan  ekonomi  Pancasila,  walau tidak sepenuhnya substitutable . 31
BMT  dengan  segala  kompetensinya  dapat  secara  simultan bekerja  bersama  dengan  ideologi  ekonomi  Pancasila  untuk mendukung pembangunan ekonomi di level nasional, khususnya pada pengelolaan ekonomi sektor riil yang berada pada grass root level .  Walau  demikian,  eksistensi  dan  pengembangan  BMT  di masyarakat  hakikatnya  masih  terkendala  oleh  beberapa  faktor, yang  beberapa  di  antaranya  adalah  masalah  klasik  yang  hingga saat  ini  masih  ditemukan  di  lapangan.  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi kurang  optimalnya  operasionalisasi BMT adalah human  resources , financial  management , accontability ,  dan networking .
Berbagai  faktor  itu  nampak  pada  pengelolaan  beberapa  BMT yang  masih  banyak  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang tidak profesional, kelangkaan sumber dana, tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  ini  masih  terasa  lemah  sehingga masih sulit membangun jaringan dengan stakeholders . 32
Tidak semua BMT mengalami kemandegan usaha. Beberapa BMT yang dikelola secara profesional, seperti BMT Ar-Rasyada di Mataram, BMT BAZDA Bima di NTB, dan  beberapa BMT lain yang penulis amati mampu bertahan dalam badai krisis dan
30 Hakikatnya, konsep pemikiran koperasi di Indonesia diilhami juga dari nilai etis Islam. Bung Hatta, Bapak koperasi Indonesia, seringkali berdialog dengan referensi Islam untuk mewujudkan konsep ekonomi Indonesia yang religius.  Baca  Kahruddin  Yunus,  S istem  Ekonomi  Kemakmuran  Bersama (Jakarta: Fikiran Baru, 1955).
31 Istilah  ini  disebutkan  oleh  Sri  Edi  Swasono  dalam  seminar  nasional Ekonomi Islam di Mataram 31 Juli-2 Agustus 2009.
32 Engkos  Sadrah,  “Strategi  Pemberdayaan  BMT:  Upaya  Membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”, dalam BMT... , 84.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
mampu  “mengepakkan”  sayap  dalam  pengembangan  ekonomi- bisnis. 33 Keterlibatan BMT dengan profesionalisme tinggi inilah yang  diharapkan  dapat  “mengawal”  proses  demokratisasi ekonomi di Indonesia.

## Catatan Akhir
Ekonomi  kemasyarakatan  atau  demokrasi  ekonomi  yang dicetuskan oleh Bung Hatta adalah cita-cita ideal pembangunan ekonomi  Indonesia,  dengan  koperasi  sebagai  motornya.  Pola pemikiran  pembangunan  ekonomi  itu  sudah  tertuang  secara tegas dalam UUD 1945. Pembangunan ekonomi Indonesia yang menyimpang  dari  amanat  pasal  33  UUD  1945  itu  dapat  dinilai inkonstitusional.
Konsep  pemikiran  ekonomi  kerakyatan  sebagaimana  yang dituangkan  oleh  Bung  Hatta  tidak  bertentangan  dan  tidak menyimpang  sama  sekali  dari  nilai,  doktrin,  dan  konsep  Islam dalam  ekonomi.  Hadirnya  ekonomi  syari‟ah  dengan  perangkat lembaga  keuangan,  ekonomi,  dan  bisnis  sekarang  ini  (termasuk BMT)  tidaklah  harus  terpisah  dari  kerangka  pembangunan ekonomi  kerakyatan  yang  menjadi  cita  ideal  pembangunan  di Indonesia.  Sebaliknya,  hadirnya  lembaga  keuangan  Islam mendukung  dan  memperkuat  proses  pembangunan  nasional, khususnya  dalam  sektor  riil  yang  menjadi  tumpuan  kegiatan ekonomi-bisnis rakyat kecil. Kesejahteraan yang diharapkan oleh konsep  ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  Islam  adalah kesejahteraan  bersama,  tanpa  mengabaikan  prestasi  individu dalam masyarakat.
Wa al-Lâh a„lam bi al-shawâb . ●
33 Muh.  Salahuddin, BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di BMT Ar-Rasyada) ,  Laporan  Penelitian  (Mataram:  Lembaga  Penelitian  IAIN Mataram,  2004); Zakat  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat ,  Tesis  (Yogyakarta:
Pascasarjana  IAIN  Sunan Kalijaga, 2002).  Dalam  kedua  penelitian tersebut ditemukan bahwa  perkembangan modal  usaha  yang  dikelola  oleh  BMT  ar- Rasyada dan BMT BAZDA Kabupaten Bima semakin meningkat pada tiap tahunnya.  Hal  ini  merupakan  “buah”  dari  profesionalisme  pengelola  BMT dan  kemampuan  mereka  untuk  membangun  jejaring (network) dalam mengembangkan BMT.
187

## Daftar Pustaka
A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). Ahmad  Azhar  Basyir, Refleksi  atas  Persoalan  Umat (Bandung: Mizan, 1996).
Dawam  Rahardjo, Islam  dan  Transformasi  Sosial  Ekonomi (Yogyakarta: Pustka Pelajar, 1999).
Hasanuzzaman, Economic  Function  of  an  Islamic  State (Leicester: The Islamic Foundation, 1991).
Hendi  Suhendi, Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  Kedudukan,  Fungsi, dan  Tujuannya  dalam  Pengembangan  Ekonomi,  dalam  BMT  dan Bank  Islam  Instrumen  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah (Bandung: Pustaka Bani Quraish, 2004).
M.  A  Manan, Islamic  Economic  Theory  and  Practice (New  Delhi: Idarat-I Delhi, 1980).
M.  Amin  Rais,  “Kritik  Islam  Terhadap  Kapitalisme  dan Sosialisme”, dalam Sri Edi Swasono dkk., Sekitar Kemiskinan dan Keadilan (Jakarta: UI Press, 1988).
M.  Syafi”i  Antonio, Bank  Islam  Dari  Teori  ke  Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
___________, Ekonomi  Islam  dalam  Prespektif  Sejarah, Makalah, Februari 1995.
Mohammad  Hatta, Kumpulan  Karangan (Jakarta:  Balai  Pustaka,
1954).
___________, Membangun Ekonomi Indoensia (Jakarta:  Inti  Idayu Press, 1987).
___________, Persoalan  Ekonomi  Sosial  Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1963).
Muslimin  H.  Kara, Bank  Syari‟ah  di  Indonesia (Yogyakarta:  UII Press, 2005).
Revrisond Baswir, “Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan”,
dalam Politik  Ekonomi  Indonesia  Baru (Yogyakarta:  Pustka Pelajar, 2000).
___________, Agenda Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997).
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Sri  Edi  Swasono,  Ekonomi  Indonesia:  Sosialisme  Religius, dalam  Sri  Edi  Swasono  dkk, Sekitar Kemiskinan dan Keadilan
(Jakarta: UI Press, 1988).
___________, Ekonomi  Islam  dalam  Ekonomi  Pancasila ,  Makalah Seminar, Mataram, Tanggal 1 Agustus 2009.
Taqyuddin  An-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
Tony Prasetiantono, “Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas”, dalam Kiswondo  dkk, Politik  Ekonomi  Indonesia  Baru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).