## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Warsono
Institut Agama Islam (IAI) An Nur Lampung Email: warsonoluwes79@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of legal protection for children in polygamous families in terms of Islamic and positive law in Metro City, the inhibiting factors and efforts to overcome the obstacles that occur in polygamous families in terms of Islamic law and positive law in Metro City. This research is descriptive qualitative. Data collection was done by means of  interviews  and  documentation.  Data  were  analyzed  by  means  of  data  reduction,  data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the analysis, the implementation of legal protection for children in a polygamous family in terms of Islamic law and positive, that is, legally positive has not been carried out well, but there is one family that is carried out, this is due to several factors, namely raising and caring for children, meeting all the necessities of life. and maintaining honor, responsibility, guiding and educating, as well as maintaining the health and welfare of children. Meanwhile, from Islamic law, there is something that is well implemented and also unlike the child's right to live, namely, children's rights in the clarity of their lines, children's rights in giving a good name, children's rights to obtain breast milk, children's rights to receive care, children's rights in property ownership. objects, children's rights in obtaining education and teaching. The factors that inhibit the needs of polygamous children,  the  educational  factor  of  children  in  polygamous  families,  the  factors  of  the relationship between children from polygamous families, and the factors of the relationship between  children  and  parents.  As  well  as  efforts  to  overcome  obstacles  that  occur  in  a polygamous family, namely upholding the husband's leadership in the family, the objectivity and neutrality of the husband, husband's justice, the husband acts wisely, the husband's love, the husband dares to give in for the sake of family harmony, the husband can maintain a balance of rights and obligations.
Keywords : Legal Protection, Children in a Polygamous Family, Islamic Law, Positive Law.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boeh diputuskan begitu saja. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya  dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan. 1 Dengan  perkawinan  akan  timbul  ikatan  yang  berisi  hak  dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
1 Ali  Afandi, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (BW) , (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 93.
pria  dan  seorang wanita  sebagai suami  isteri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Suatu  perkawinan  tidak  hanya  didasarkan  pada  ikatan  lahir  saja  atau  ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan  yang  berasaskan  monogami  dalam  Pasal  3  UU  No  1  Tahun  1974 menyebutkan bahwa, (1) Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam  sebab,  antara  lain  adanya  kekurangan  pada.  Pihak  isteri  sementara  pihak suami  enggan  menceraikan  isterinya  karena  berbagai  alasan.  Di  samping  itu  juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik  atau  mental  dan  tidak  dapat  memberikan  keturunan.  Dalam  Islam,  poligami mempunyai  arti  perkawinan  yang  lebih  dari  satu  dengan  batasan,  umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An- Nisa,  sebagai  dasar  penetapan  hukum  poligami.  Dengan  kata  lain,  poligami  ialah mengamalkan  beristeri  lebih  dari  satu  yaitu  dua,  tiga  atau  empat. 2 Hal  ini  juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. 3
Untuk  berpoligami  pada  saat  ini  tidaklah  dapat  dilakukan  setiap  laki-laki dengan  begitu  saja.  Pemerintah  melalui  istansinya  yang  ditunjuk  untuk  itu  ikut campur  dalam  urusan  keinginan  seseorang  suami  yang  ingin  beristeri  lebih  dari seorang  (poligami).  Dengan  demikian  setiap  laki-laki  sekarang  harus  mempunyai alasan  yang  dapat  diterima  undang – undang  untuk  berpoligami.  Ini  berarti  bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.
Orang  yang  beragama  Islam  selama  ini  yang  menurut  Hukum  Islam  boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang – undang Nomor 1  Tahun  1974  sudah  semakin  sukar,  karena  pemerintah  telah  ikut  campur  tangan dalam  menentukan  keinginan  suami  yang  ingin  melakukan  perkawinan  dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang suami yang ingin kawin  dengan  seorang  perempuan  janda  atas  dasar  pertimbangan  kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.
2 Selamat Kasmuri, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga , (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 19.
3 Seri Perundangan, Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), h.30.
“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir . 4
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. 5
Anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar  mereka  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  itu,  maka  mereka  perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak- haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. 6
Anak-anak  perlu  mendapat  perlindungan  hukum  demi  menjamin  hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Kepadanyalah  digantungkan  dimasa yang  akan  datang.  Karena  itu  perhatian  yang  besar  sudah  sepantasnya  diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik.
Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak  (pemerintah,  masyarakat,  dan  keluarga).  Keluarga  (orang  tua)  adalah  pihak pertama  dan  utama  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan  anak,  yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Seperti yang telah disebutkan  di  atas  bahwa  poligami  itu  dapat  membawa  akibat  buruk  terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang  jelas  mengenai  perlindungan  orang  tua  terhadap  anak  dalam  perkawinan poligami.  Kompilasi  hukum  Islam  pasal  55  ayat  2  dijelaskan  bahwa  syarat  utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak- anaknya. 7
Hasil survey wawancara awal diperoleh informasi bahwa berpoligami itu harus mampu bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya, hidup rukun saling mengasihi satu sama lain, tidak membedakan rasa kasih sayang anak istri pertama dengan anak istri  kedua.  Namun  ada  pernyataan  yang  berbeda  bahwa  jika  berpoligami  tanpa sepengetahuan istri pertama, maka tidak akan bisa bersikap adil terutama pada anak dari  istri  kedua,  memberi  nafkah  lahir  saja  harus  sembuyi-sembunyi.  Keterangan tersebut menjelaskan bahwa masih ada keluarga poligami yang mampu bersikap adil terhadap  kedua  istrinya  dan  anak-anaknya,  namun  ada  juga  keluarga  yang berpoligami anak-anaknya terlantar kasih sayang dan perlindungannnya oleh karena
4 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009), h. 406.
5 Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Mo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.
6 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak), (Bandung: Nuansa, 2007), h. 11.
7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 126.
itu,  untuk  melihat    pelaksanaan  dalam  praktiknya  maka  sangat  potensi  dilakukan penelitian terhadap masalah anak dalam keluarga poligami.
Adapun  rumusan  masalahnya  adalah  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan hukum  terhadap  anak  dalam  keluarga  poligami  ditinjau  dari  hukum  Islam  dan hukum  positif  di  Kota  Metro?  Faktor – faktor  apa  yang  menghambat  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Kota Metro? dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Kota Metro?

## B. Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh,  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  anak  dalam  keluarga  poligami  ditinjau  dari  hukum  Islam  dan  hukum positif.  Sebelum  melakukan  analisis,  akan  dimaparkan  kaitan  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam  dan  positif.  Dalam  Islam  terdapat  beberapa  petunjuk  tentang  perlindungan terhadap hak anak-anak yaitu:

## 1. Hak Anak untuk Hidup

## Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al- Isra’ ayat 31.
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan  memberi  rezki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu.  Sesungguhnya  membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. ” 8
Islam  memberikan  penghargaan  dan  perlindungan  yang  sangat  tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

## 2. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya
Kejelasan  nasab  sangat  urgen  dalam  menentukan  statusnya  untuk mendapatkan  hak-hak  dari  orang  tuanya,  dan  secara  psikologis  anak  juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT di Q.S. Al-Ahzab ayat 5. “ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. ” 9 Anak  hasil  perkawinan  baik  resmi  maupun  tidak  resmi  berhak mendapat  kejelasan  hak  dalam  nasabnya,  karena  itu  akan  mempengaruhi perkembangan hidup anak .
3. Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik.
Nama  bagi  anak-anak  sangat  penting  karena  akan  berpengaruh  pada bagaimana  lingkungan  anak  tersebut  memperlakukan  dalam  pergaulan sosialnya.  Bahkan  nama  bagi  anak  juga  dapat  membentuk  konsep  dirinya, apakah  konsep  diri  yang  positif  atau  negatif  tergantung  pada  nama  yang
8 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya… , h. 285. 9 Ibid, h. 418.
diberikan  oleh  lingkungannya. Pemberian nama  kepada  anak  itu  adalah  hak atau  tanggung  jawab  orangtua,  karena  bagi  anak  sangat  penting  dan berpengaruh di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jelaslah bahwa nama bagi anak  itu  sangatlah  penting  dan  juga  tanggung  jawab  dari  orang  tua,  sesuai dengan hukum Islam dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut:
“ Telah  menceritakan  kepada  kami  Amru  bin  Aun  berkata:  Musyaddad  telah mengabarkan  dan  menceritakan  kepada  kami,  Hasyim  berkata  dari  Daud  bin Amru bin Abdillah bin Abi Zakaria dari Abu Darda’ berkata: Rasulullah SAW bersabda:  Sesungguhnya  engkau  akan  dipanggil  nanti  di  hari  kiamat  dengan nama-namamu  sekalian  serta  dengan  nama-nama  bapak-bapakmu,  maka baguskanlah nama-namamu ”. 10

## 4. Hak Anak dalam Memperoleh ASI.
Ibu  menyusui  merupakan  tanggung  jawab  moral  yang  bersifat  sunah karena  kebaikan  ASI  untuk  bayi  jelas  manfaatnya  terutama  ibu  kandungnya sendiri.  Hubungan  yang  terjalin  pada  proses  penyusuan  selama  kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.

## 5. Hak Anak Mendapatkan Asuhan
Pembentukan  jiwa  anak  sangat  dipengaruhi  oleh  cara  perawatan  dan pengasuhan  anak  sejak  dia  dilahirkan.  Demikian  pula  perkembangan psikologis  anak  juga  mengalami  fase-fase  yang  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  jiwanya.  Lingkungan terutama  orang  tua  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam  menentukan tumbuh  kembang  anak.  Oleh  karena  itu  hak  pengasuhan  anak  secara  ideal adalah  orang  tua  sendiri,  kecuali  ada  halangan  syara’  yang  mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang tua lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

## 6. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda.
Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas  harta  benda  anak  untuk  sementara  waktu  sampai  ia  mampu  untuk mengelola  sendiri.  Dengan  demikian  orang  tua  atau  orang  terdekat  dari kehidupan  anak  diwajibkan  untuk  melindungi  atau  mengurus  harta  benda anak  untuk  sementara  waktu  sampai  ia  mampu  untuk  mengelola  sendiri. Sebagaimana firmal Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 34.
10 Al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman al- Asy’ast Sunan Abu Dawud, Kitab: Al Adab bab: Fi Taghyiri al Asma’, Riy adh: Maktabah al Ma’arif Li al -Nasyr wa at-Tawzi, h. 895.
“ Dan janganlah kamu  mendekati  harta  anak  yatim, kecuali  dengan  cara  yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. ” 11
7. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.
Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan  cara-cara  yang  bijak  untuk  menghantarkannya  menuju  kedewasaan dengan baik. Hak yang terakhir yang harus diterima oleh anak dalam poligami adalah hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seorang anak berhak  mengecam  pendidikan  mulai  dari  sekolah  dasar  sampai  dengan perguruan tinggi dan itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Jika salah dalam mendidik maka akan berakibat rusaknya generasi yang akan datang, dan akan mendatangkan kerugian dari orang tua itu sendiri.
Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam  Keluarga  Poligami  di  Kota  Metro  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Positif sebagai berikut:

## 1. Faktor Kebutuhan Anak-Aanak Poligami
Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum: 21 sebagai berikut:
“ Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir . 12
Menurut  Islam,  perkawinan  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya  sebagai  makhluk  yang  sama,  baik  di  mata  masyarakat  ataupun  di mata  Allah  SWT.  Sebagai  tolok  ukur  kehidupan  anak  hasil  poligami  adalah dengan membandingkan dengan keluarga lain yang ada di sekitarnya secara umum.  Apabila  kehidupan  anak-anak  keluarga  poligami  ini  kebutuhan hidupnya serba kesulitan dan kurang terurus hidupnya, lebih memprihatinkan bila  dibanding  anak-anak  dari  keluarga  lain  di  sekelilingnya,  menunjukkan poligami  ini  kurang  berhasil,  tetapi  bila  kehidupan  anak-anak  keluarga poligami baik dari isteri tua maupun isteri muda, biasa-biasa saja sebagaimana layaknya anak-anak keluarga lain di sekelilingnya, bisa dikatakan suami yang melakukan  poligami  ini  sudah  cukup  berhasil  dan  merupakan  suami  yang cukup  bertanggung  jawab  kepada  anak-anaknya  sesuai  dengan kemampuannya.

## 2. Faktor Pendidikan Anak-Anak dalam Keluarga Poligami
Pendidikan merupakan masalah pokok dalam kehidupan keluarga baik pendidikan  formal  maupun  non  formal,  sebab  pendidikan  inilah  yang
11 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya… , h. 389.
12 Ibid, h. 406.
merupakan salah satu faktor penentu masa depan dan kehidupan anak-anak mereka.  Secara  umum  anak-anak  yang  mendapatkan  pendidikan  lebih  baik masa depannya akan lebih cemerlang dan lebih berhasil dibandingkan dengan yang pendidikannya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.
Keluarga poligami yang rukun antara ayah dengan ibu saling rukun dan penuh kasih sayang, antara ibu muda dan ibu tua yang saling mengasihi dan menghormati dan si ayah (suami) mengasihi semua isterinya tanpa pilih kasih, begitu pula si ayah mengasihi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan diantara mereka  dan  si  ibu  pun  dengan  ikhlas  menyayangi  anak-anaknya,  baik  anak kandungnya  sendiri  maupun  anak  tirinya  tanpa  terlalu  membedakan  dan menyebarkan benih-benih kasih sayang dan menjauhkan atau menghilangkan benih-benih  pertengkaran,  maka  peneliti  yakin  anak-anak  mereka  akan mengikuti jejak dari ayah dan ibu mereka yang baik itu.

## 3. Faktor Hubungan Antar Anak dari Keluarga Poligami
Hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dalam satu keluarga  poligami  sebenarnya  merupakan  masalah  bagi  keluarga  itu  sendiri, jangankan dalam keluarga poligami, dalam keluarga monogami saja hubungan antar  anak  sering  juga  terjadi  ketidak  cocokan  dalam  keluarga  poligami, hubungan antar anak cukup rawan, hal ini disebabkan antara lain:
a. Adanya ketidak cocokan atau perbedaan pendapat anak dari istri tua dan istri  muda.  Ketidak  cocokan  atau  perbedaan  pendapat  yang  sangat menyolok diantara anak dari isteri tua dan anak dari isteri muda, mereka sering  bersaing,  saling  membela  ibunya  masing-masing  dan  saudara- saudaranya sekandung, adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap kelompok lain dan perasaan kekhawatiran terhadap kelompok lain yang kebanyakan menyangkut masalah harta atau hak-hak yang berhubungan dengan hak milik.
b. Adanya ketidak rukunan antara saudara tiri. Akibat adanya persaingan dan ketidak cocokan antara saudara tiri, antara anak yang lahir dari ibu yang berbeda maka keluarga poligami ini terancam oleh ketidak rukunan sehingga  sering  terjadi  cekcok,  pertengkaran  antara  mereka  dan  yang lebih  memperburuk  keadaan  apabila  ibu-ibu  mereka  ikut  mendukung masing-masing  anaknya.  Maka  dalam  keluarga  tersebut  akan  terjadi perpecahan antara anak dari isteri pertama dengan anak dari isteri kedua, dan seterusnya.

## 4. Faktor Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua
Hambatan  ini  sama  halnya  hubungan  antar  anak-anak  mereka,  antar saudara kandung maupun antar saudara tiri. Kebanyakan ketidak cocokan atau ketidak rukunan di antara mereka diawali dari orang tuanya yang tidak rukun, terutama antara isteri tua dengan isteri muda dan sikap dari suami yang tidak adil dan kurang arif. Sehubungan dengan empat hambatan dari uraian di atas, dapat ditambahkan faktor penyebab yang lain yaitu:
a. Faktor poligami yang tidak sehat Poligami yang tidak sehat disebabkan karena antara lain:
1) Kebutuhan biologis suami. 2) Tidak memperoleh restu orang tua.
3) Belum cukup umur.
4) Tidak mendapat ijin dari isteri untuk dapat menikah lagi.
Sehingga yang dapat dilakukan adalah poligami di bawah tangan (nikah siri), hal ini akan membawa akibat yang kurang baik terhadap isteri dan anak- anaknya. Karena isteri yang dinikah di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum  begitu  juga  anak-anak  yang  dilahirkan  digolongkan  anak  luar  nikah yang  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  terhadap  ibunya  dan  keluarga ibunya, seperti diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974.

## 5. Faktor Tidak Diajukan Gugat Nafkah Anak
Dasar  gugatan  kiranya  dapat  diupayakan  agar  suami  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarganya.  Akan  tetapi  kenyataannya  isteri  yang dipoligami  tidak  pernah  mengajukan  gugatan  nafkah,  baik  untuk  dirinya maupun  untuk  anak-anaknya,  padahal  ini  merupakan  haknya  sebagai  isteri yang dapat melindungi anak-anaknya. Tidak diajukan gugatan nafkah karena mereka umumnya tidak mengerti tentang prosedur berperkara di pengadilan, kesadaran  mereka  yang  masih  kurang  dalam  mempertahankan  haknya  dan adanya  rasa  enggan  untuk  membawa  masalah  itu  ke  pengadilan,  karena poligaminya  di  bawah  tangan.  Apabila  isteri  tidak  mampu  menahan  beban hidup  yang  dikarenakan  suami  melalaikan  kewajiban,  biasanya  isteri  akan mengajukan  perceraian,  namun  perceraian  yang  dimaksud  tentunya  tidak seperti  perceraian  yang  ada  dalam  perkawinan  yang  diatur  dalam  UU  No  1 Tahun  1974,  karena  perkawinan  di  bawah  tangan  tidak  dicatat  dan  tidak melalui prosedur perundang-undangan maka model percerainnyapun dengan bubar begitu saja, hal ini  sangat berakibat buruk terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak.
Upaya  Penanggulangan  Hambatan  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami di Kota Metro Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif sebagai berikut:
a. Menegakkan Kepemimpinan Suami dalam Keluarga
Suami  bukanlah  seorang  diktator  yang  harus  bertindak  diktator terhadap  anak  dan  isterinya,  tetapi  suami  bagaimanapun  juga keadaannya sebagai pekerja dan status sosialnya merupakan pemimpin keluarga.  Walaupun  pendidikan  isteri-isterinya  lebih  tinggi,  gaji  isteri- isterinya lebih besar tetapi dalam kehidupan keluarga suamilah sebagai pemimpin keluarga. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 34.
“ Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah atas sebagian mereka ( laki-laki ) atau sebagian yang lainnya ( wanita ).” 13
Kedudukan ini harus disadari isteri-isteri sehingga dia taat kepada suaminya, selama  suami tidak mengajak pada perbuatan kemungkaran dan  kebatilan serta kekufuran. Suami sebagai  pemimpin rumah tangga tidak  boleh  ditaktor  walaupun  berkuasa,  tetapi  harus  menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya sebab dia harus mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah di akhirat nanti.
b. Obyektivitas dan Netralitas Suami
Dalam  melaksanakan  kepemimpinannya  sebagai  kepala  keluarga kususnya dalam kehidupan poligami, suami harus bertindak netral dan obyektif. Suami bersikap netral artinya tidak memihak salah satu isterinya atau sekelompok anaknya, sebab apabila suami memihak pada salah satu pihak akan terjadi kelompok yang merasa dibela dan ada kelompok yang merasa  dianak  tirikan  atau  dirugikan  sehingga  kurang  simpati  kepada suami/ayah tersebut.
c. Keadilan Suami
Upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  keluarga  selanjutnya tergantung  pada  keadilan  suami  terhadap  isteri-isterinya,  baik permasalahan yang kecil maupun yang besar, mulai dari pembagian hari sampai kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Tindakan adil dari suami ini  merupakan  kelanjutan  dari  sikap  obyektif  dan  netralitas  suami dilandasi  sikap  berfikir  rasional  tidak  emosional.  Bila  suami  bertindak tidak  adil  terhadap  isteri-isterinya  atau  anak-anaknya  berarti  dia  telah memihak  salah  satu  pihak,  menguntungkan  salah  satu  pihak  dengan merugikan pihak lainnya, hal ini dapat berakibat fatal dalam kehidupan poligami.
Suami  sudah  seharusnya  selalu  berusaha  menjaga  keseimbangan anatara mereka, menjaga prinsip keadilan terhadap isteri-isteri dan anak- anaknya. Dalam kaidah ilmu hukum menyebutkan ‘ Summum Ius Summa Iniuria ’ (keadilan  yang  tertinggi  adalah  ketidak  adilan  yang  tertinggi). Prinsip  ini  tampaknya  salah  tetapi  sesungguhnya  mengandung  nilai kebenaran,  karena  keadilan  manusia  secara  maksimal  terutama  yang menyangkut kuantitas akhirnya malah merupakan suatu ketidak adilan hukum, sebab tujuan hukum tidak semata-mata ketidak adilan tetapi juga kegunaan bagi manusia. Dalam kehidupan keluarga kususnya keluarga poligami,  suami  sejauh  mungkin  berusaha  bertindak  adil,  dalam pengertian adil komutatif maupun distributif. Dia harus tahu kapan dia bertindak adil secara komutatif dan kapan secara distributif.
d. Suami Bertindak Bijaksana
13 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya… , h. 230.
Antara keadilan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang tidak dapat  dipisahkan,  tetapi  bukan  mustahil  suatu  kebijaksanaan  dapat merusak  suatu  peraturan.  Peraturan  hukum  pelaksanaannya  memang tidak  harus  kaku,  masih  perlu  adanya  kebijaksanaan  dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya bisa luwes. Terpenting suami bertindak  bijaksana,  hingga  mampu  mengarahkan  perasaan  isteri- isterinya  menuju  hal-hal  yang  bersifat  positif,  demi  keutuhan  keluarga mereka sendiri dan bilamana terjadi problem antara mereka (isteri-isteri) suami mampu secara cepat untuk mengatasinya.
Keadilan komutatif atau sama rata, sama rasa berdasarkan kuantitas bukan  semata-mata  menggunakan  rasio,  melainkan  lebih  banyak menggunakan perasaan. Melalui kebijaksanaan yang dimilikinya, suami mampu mengatur isteri-isterinya dan mengatasi problem keluarga yang menyangkut  hubungan  internal  keluarga  mereka,  sehingga  untuk mengatasi  problem  antar  mereka  juga  banyak  menggunakan  senjata perasaan  ini.  Terpenting  suami  bertindak  bijaksana,  hingga  mampu mengarahkan  perasaan  isteri-isterinya  menuju  hal-hal  yang  bersifat positif,  demi  keutuhan  keluarga  mereka  sendiri  dan  bilamana  terjadi problem  antara  mereka  (isteri-isteri)  suami  mampu  secara  cepat  untuk mengatasinya.
e. Kasih Sayang Suami
Kasih  sayang  suami  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya merupakan  tiang  pokok  dalam  kehidupan  dan  ketentraman  keluarga, tindakan suami tidak boleh didasarkan kebencian ataupun balas dendam walaupun  dia  memarahi  salah  satu  atau  semua  isterinya,  begitu  pula sikapnya  terhadap  anak-anaknya.  Dia  tahu  kapan  memarahi,  kapan memberi pujian, kapan meberikan hadiah, dan seterusnya, yang penting tindakan seorang suami bukan didasarkan kebencian dan balas dendam tetapi didasarkan kasih sayang dan cinta mencintai.
Apabila suami bersikap kasih sayang terhadap isteri-isterinya dan anak-anak  mereka  maka  isteri-isterinya  sebaliknya  akan  memberikan kasih sayang kepada suaminya, begitu pula  anak-anak akan mengasihi dan menyayangi ayahnya, akan menghormati dan simpati pada ayahnya, dan  apabila terjadi problem di rumah tangga akan mudah diselesaikan dengan baik.
f. Suami Dapat Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Dalam  kehidupan  keluarga  kususnya  keluaraga  poligami, permasalahan keluarga sering terjadi karena masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berusaha untuk mendapatkan hak yang lebih besar tanpa  diikuti  dengan  pelaksanaan  kewajiban  dengan  baik,  mungkin suami  mengharuskan  isteri-isterinya  melayaninya  dengan  baik  tapi kewajibannya  kurang  dipikirkan,  mungkin  isteri  tua  mnuntut    bagian lebih banyak, belanja lebih banyak, bagian hari giliran datangnya suami
lebih  banyak  dan  hak-hak  lain  yang  lebih  besar  tanpa  menghiraukan kewajibannnya sebagai isteri atau sebagai ibu.
Istri  sudah  seharusnya  menghormati  suami,  karena  dengan demikian dia (isteri) akan memberikan contoh yang baik terhadap anak- anaknya.  Isteri  atau  ibu  yang  penuh  kasih  sayang  pada  suaminya  dan menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri  dengan  baik  tanpa  banyak menuntut macam-macam hak yang melewati batas kemampuan suami, yang demikian ini disebut wanita sholehah atau isteri shalehah.

## C. Simpulan
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kota Metro ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif adalah hukum positif, dari sisi hadhana (pemeliharaan anak) dalam keluarga poligami di Kota Metro berjalan pada  tingkat  mengasuh  dan  merawat,  memenuhi  semua  kebutuhan  hidup  dan menjaga  kehormatan  dari  segi  gangguan,  membimbing  dan  mendidik  serta memelihara kesehatan dan kesejahteraan belum terlaksanan dengan baik dan hukum Islam,  ada  yang  terlaksana  dengan  baik.  Faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kota Metro adalah: faktor Kebutuhan Anak-anak Poligami, faktor Pendidikan Anak-anak dalam keluarga poligami, faktor hubungan antar anak dari keluarga poligami, faktor hubungan antara anak dengan orang tua. Upaya penanggulangan terhadap hambatan yang  terjadi  dalam  keluarga  poligami  di  Kota  Metro  adalah  menegakkan kepemimpinan  suami  dalam  keluarga,  obyektivitas  dan  netralitas  suami,  keadilan suami, suami bertindak bijaksana, kasih sayang suami, suami berani mengalah demi kerukunan keluarga, dan suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
Referensi:
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Akademika  Pressindo, 2010.
Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak), Bandung: Nuansa, 2007. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) , Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
Al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman al- Asy’ast Sunan Abu Dawud, Kitab: A l Adab bab: Fi Taghyiri al Asma’, Riy adh: Maktabah al Ma’arif Li al -Nasyr wa at-Tawzi. Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009. Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  Mo.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.
Selamat Kasmuri, Pedoman  Mengayuh  Bahtera  Rumah  Tangga, Jakarta:  Kalam  Mulia, 1998.
Seri Perundangan, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.