Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 75-90 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

## The Existence Of The Private Vocational School In Implementing
Replacement Money Payments
Arie Satria Hadi Pratama
arie_boer@yahoo.co.id Jaksa
Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Peranan Jaksa; Uang
Pengganti; Korupsi.
Keyword: Role  of  Prosecutors;  Replacement Money; Corruption..
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095 Ketentuan  alternatif  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3) Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menimbulkan  suatu problematika bagi Jaksa dalam melakukan  eksekusi  putusan  pengadilan yang  menjatuhkan  pidana  tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti kepada  terpidana.  Permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah peranan Jaksa dalam pelaksanaan pembayaran  uang  pengganti  tindak pidana  korupsi  dan  mengapa  terjadi faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pembayaran  uang  pengganti  tindak pidana korupsi.

## Abstract
Alternative  provisions  as  regulated  in Article  18  (2)  and  (3)  of  the  Corruption Eradication  Act  pose  a  problem  for  the Prosecutor  in  executing  court  decisions
Submitted: Jul 27, 2020; Reviewed: August 20, 2020; Accepted: Sept 11, 2020

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  telah  menjadi  kejahatan  yang  dianggap  merusak  sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi  sudah  masuk  dalam  kategori  membahayakan.  Korupsi  di  Indonesia  merupakan persoalan  bangsa  yang  bersifat recurrent dan  darurat  yang  telah  dihadapi  bangsa  Indonesia dari  masa  ke  masa  dalam  rentang  waktu  relatif  lama,  sehingga  pengadilan  khusus  korupsi diharapkan  dapat  membantu  menyelesaikan  sejumlah  kejahatan  korupsi  masa  lalu  agar mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang. 1 Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  tidak  langsung  justru  telah memberikan  peluang  bagi  Terpidana  untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. 2
Korupsi  di  Indonesia  telah  merambah  dalam  hampir  semua  aspek  kehidupan kemasyarakatan  dan  kenegaraan  di  semua  bidang  pemerintahan,  baik  di  bidang  legislatif, bidang  eksekutif  maupun  bidang  yudikatif. 3 Luasnya  kekuasaan  cenderuung  mendorong penguasaan  sumber  daya  oleh  satu  kekuatan  yang  efektif.  Dalam  konteks  ini  pemerintah memilki  kekuasaan  luas  dan  cenderung  melakukan  monopoli  lewat  system  yang  di  desain sedemikian  rupa.  Sistem  pemerintahan  yang  bersifat  otoriter-sentralistik  gejala monopolistic mudah tumbuh dan berkembang. Kekuasaan besar dipusat pemerintahan melahirkan diskresi untuk melakukan bebagai kebijakan tanpa kontrol yang efektif. 4 Penegakan hukum terhadap korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di  Indonesia  sering  menjadi  tuntutan  masyarakat  seiring dengan  reformasi  mengingat  kegagalan  dalam  pemidanaan  para  pelaku  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme selama ini. Seharusnya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum. 5 Tindakan  menghukum  pelaku  tindak  pidana  secara  konvensional  yaitu  dengan  cara menerapkan  pidana  penjara  bagi  pelaku  tidak  selalu  berhasil  mengurangi  tingkat  kejahatan dimaksud,  oleh  karena  itu  selain  menjatuhkan  pidana  badan  terhadap  para  pelakunya  juga perlu dilakukan tindakan membunuh kehidupan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan merampas
1 B.G.M.  Widipradnyana  Arjaya,  “Peran  Vital  Penelusuran  Aset    Guna  Menentukan  Besaran  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti Terhadap Koruptor.” Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta . Vol.4 No.1, (2016). hlm. 34
2 Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,” Cepalo 2,  no.  2, September 12, 2019:123-13,
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769. hlm 124. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
3 Eclesia Sembel, “Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001.” Jurnal Lex Administratum, Vol. 3. No.1 (2015).
4 Muhadam Labolo, “Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. ” Vol. 43, No. 2. (2017). hlm 95.
5 Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 189.
thet impose additional crimes in the form of  payment  of  replacement  money  to  the convicted  person.  The  problem  in  this study is how the role of the prosecutor in the  implementation  of  payment  of  money in  liue  of  corruption  and  why  there  are inhibiting  factors  in  the  implementation of  payment  of  money  in  lieu  of corruption.
hasil dan instrumen tindak pidana tersebut, sehingga memungkinkan tertutupnya peluang para pelaku  tindak  pidana  ataupun  orang  lain  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pelaku  tindak pidana  untuk  menikmati  hasil  tindak  pidana  dan  menggunakan  kembali  instrumen  tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. 6
Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut adalah  dengan  memberikan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf  b  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa, "selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  sebagai  pidana  tambahan  adalah  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, sebagai ganti kerugian Negara atas kekayaan Negara yang telah habis dipakai oleh terdakwa. 7 Pengembalian  kerugian  negara  akibat  hasil  korupsi  merupakan  sistem  penegakan  hukum yang  menghendaki  adanya  suatu  proses  peniadaan  hak  atas  aset  pelaku  dari  negara  selaku korban  dengan  cara  dilakukan  dengan  cara  penyitaan,  pembekuan,  perampasan  baik  dalam kompetensi  lokal,  regional  maupun  internasional  sehingga  kekayaan  dapat  dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. 8
Problematika yang seringkali timbul dalam praktik pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepada  terdakwa  adalah  tidak mencukupinya  nilai  harta  benda  dan  atau  tidak  ditemukannya  harta  benda  milik  terdakwa untuk dilakukan penyitaan dan dilelang, hal ini seringkali disebabkan oleh tidak maksimalnya upaya  penyidik  dalam  melakukan  penelusuran  atas  harta  benda  ( asset  tracking )  milik terdakwa, disamping itu penyidik seringkali lebih mengedepankan pada pembuktian materiil dibanding melakukan upaya konkrit untuk melakukan penelusuran harta benda milik terdawa, padahal  fokus  utama  dari  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  adalah  pengembalian kerugian keuangan negara ( recovery asset ).
Selanjutnya  problematika  yang  timbul  secara  yuridis  adalah  adanya  batasan  waktu  yang dimiliki  oleh  Jaksa  yaitu  1  (satu)  bulan  terhitung  sejak  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  untuk  melakukan  penyitaan  dan  lelang  atas  harta  benda  milik terdakwa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa  "jika  terpidana  tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut".
Problematika  tersebut  semakin  menjadi  kompleks  dengan  tersedianya  opsi  untuk mengganti  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dengan  pidana  penjara  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  18  Ayat  (3)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menentukan  bahwa  "dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  huruf  b,  maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". 9
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.
7 Nerly  A.  Simanullang,  “Pelaksanaan  Hukuman  Tambahan  Oleh  Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal Lex et Societatis, Vol. V. No. 7. September (2017) .hlm. 65
8 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm 149.
9 Ade  Mahmud,  “Problematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal Yudisial . Vol. 11 No. 3 (2018). hlm 360.
Fungsi utama jaksa dalam peradilan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan  undang-undang,  dan  dalam  Pasal  19  juga  di  jelaskan  bahwa  Kejaksaan  adlah lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penegakan  hukum dengan  bergantung  pada  peraturan  perundang-undangan. 10 Berkaitan  dengan  pelaksanaan putusan  pengadilan,  Pasal  270  KUHAP  telah  menentukan  bahwa  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dilakukan  oleh  jaksa,  yang  untuk itu  panitera  mengirimkan  Salinan  surat  putusan  kepadanya. 11 Upaya  pengembalian  kerugian negara  melalui  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan akan menjadi sia-sia ketika tidak diimbangi dengan optimalisasi peran jaksa dalam melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk keberhasilan pengembalian kerugian negara dimaksud.

## B. Pembahasan
1. Peranan  Jaksa  dalam  Pelaksanaan  Pembayaran  Uang  Pengganti  Tindak  Pidana Korupsi
Uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana  korupsi  dengan  jumlah  uang  yang  pernah  di  korupsikan  yang  jumlahnya  sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut. 12 Mengingat esensi dari  pidana  pembayaran  uang  pengganti  adalah  pidana  tambahan,  maka  penjatuhan  pidana tersebut  tidak  dapat  diterapkan  tersendiri  melainkan  harus  dilakukan  bersamaan  dengan penjatuhan  pidana  pokok,  dengan  kata  lain,  Hakim  dalam  mengadili  perkara  tindak  pidana korupsi dilarang menjatuhkan pidana tambahan tanpa menjatuhkan pidana pokok.
Berkaitan  dengan  pidana  pembayaran  uang  pengganti,  Jaksa  Agung  telah  menerbitkan surat  Nomor  B-28/A/Ft.1/05/2009  tanggal  11  Mei  2009  tentang  Petunjuk  Kepada  Jaksa Penuntut  Umum  Dalam  Membuat  Surat  Tuntutan, 13 diantaranya  memuat  mengenai pembayaran uang pengganti, yakni sebagai berikut:
1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan, amar surat tuntutan :  "membayar uang pengganti  kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar...dst";
2. Untuk  memberikan  rasa  keadilan  kepada  terpidana  yang  membayarkan  uang  pengganti tetapi  hanya  sebagian  (tidak  penuh)  dari  pidana  dalam  putusan,  maka  didalam  amar tuntutan supaya ditambah klausul : "apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka  jumlah  uang  pengganti  yang  dibayarkan  tersebut  akan  diperhitungkan  dengan lamanya  pidana  tambahan  berupa  pidana  penjara  sebagai  pengganti  dari  kewajiban membayar uang pengganti";
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya  didalam  amar  tuntutan  disebutkan  secara  jelas  dan  pasti  jumlah  kepada  masing- masing  terdakwa  dan  tidak  boleh  disebutkan  secara  tanggung  renteng  karena  tidak  akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi;
10 Melta Variza, Mohd. Din dan Nizarli. “Independensi Jaksa Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. Volume 1, No. 4, November (2013). hlm. 2.
11 Hani  Irham  Dessetya,  Pujiyono,  dan  Bambang  Dwi  Baskoro.  “Eksekusi  Barang  Bukti  Pada  Perkara  Ilegal  Logging  di Pengadilan Negeri Semarang.” Jurnal Diponegoro Law Review. Vol. 1. No. 4, (2012). hlm. 2.
12 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm  49.
13 I  Kadek  Warga  Pernada  dan    I  Made  Sepud  dan  Diah  Gayatri  Sudibya,  “Pelaksanaan  Putusan  Hakim  Yang  Telah Berkekuatan  Hukum  Tetap  Terhadap  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus- TPK/2017/PN DPS.” Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1. No. 3 (2019). hlm.350.
4. Apabila tidak diketahui secara jelas jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing  terdakwa/terpidana,  maka  salah  satu  cara  yang  dapat  dipedomi  untuk menentukan  besarnya  uang  pengganti  yang  akan  digunakan  kepada  masing-masing terpidana  adalah  menggunakan  kualifikasi  “turut  serta”  dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1 KUHAP;
5. Untuk  pelaksanaan  petunjuk  penentuan  besaran  uang  pengganti  supaya  dilaksanakan secara  tertib  dengan  administrasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  disertai  bukti-bukti yang  akurat  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pelaporan  hasil  penyelamatan kerugian Negara oleh Kejaksaan Agung.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Kediri diperoleh data mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi periode tahun 2017 hingga saat ini, diantaranya sebagai berikut:
No Uraian Perkara Jumlah Uang Pengganti yang Ditetapkan Keterangan 1 a. Nama Terdakwa : H. Sunari Bin Sukidi
b. Nomor Perkara :
161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.
SBY
c. Tanggal Putusan : 20 Desember 2016
d. Kerugian Negara : Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan telah
dikembalikan ke
Bank Jatim Cabang Pare pada tanggal 12 Desember 2017 2 a. Nama Terdakwa : Cholis Agustiono
b. Nomor Perkara :
14/PID.SUS- TPK/2017PT.SBY Jo.
Nomor : 162/Pid.Sus- TPK/2016/PN SBY
c. Tanggal Putusan :
14 Maret 2017 d. Kerugian Negara :
Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Uang pengganti tidak dibayarkan oleh Terdakwa, saat ini masih dalam proses penyitaan aset untuk menutupi pembayaran uang pengganti. 3 a. Nama Terdakwa : Sumadi
b. Nomor Perkara :
14/PID.SUS-
TPK/2017PT.SBY Jo. Nomor:162/Pid.Sus-
TPK/2016/PN SBY
Rp. 149.600.000
(seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan dikembalikan ke
Bank Jatim
Cabang Pare pada tanggal 31 Mei
Berkaitan  dengan  eksekusi  uang  pengganti  tindak  pidana  korupsi,  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  memuat beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut: 14

## Pasal 9
(1) Apabila  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana;
(2) Jika  setelah  dilakukan  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1)  terpidana  tetap  tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman
Pasal 273 Ayat (3) KUHAP;
(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;
(4) Sepanjang  terpidana  belum  selesai  menjalani  pidana  penjara  pokok,  Jaksa  masih  dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.
14 https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2014.pdf
c. Tanggal Putusan: 14 Maret 2017 2018 4. a. Nama Terdakwa: Anastasius Irawan Widayat
Nomor Perkara:
38/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
SBY.
b. Tanggal Putusan : 29 Mei 2018
c. Kerugian Negara : Rp.
221.727.254 (dua ratus dua
puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran asset 5. a. Nama Terdakwa: Dedi Setiyo Probowo,SE.,MM Bin Sugianto
b. Nomor Perkara :
287/Pid.Sus/TPK/2016/PN.
SB
c. Tanggal Putusan :
8 Mei 2017
d. Kerugian Negara : a. Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) Uang pengganti telah dibayar oleh Terdakwa dan disetorkan ke kas negara pada tanggal 28
November 2017

## Pasal 10
(1) Penjara  pengganti  yang  harus  dijalankan  terpidana  ditetapkan  oleh  jaksa  setelah memperhitungkan  uang  pengganti  yang  telah  dibayarkan  sebelum  pidana  penjara pokoknya selesai dijalani;
(2) Terpidana  tetap  dapat  melakukan  pelunasan  sisa  uang  pengganti  setelah  selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti;
(3) Pelunasan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Ayat  (2)  mengurangi  sisa  penjara  pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

## Pasal 11
(1) Jaksa  mengirimkan  tembusan  berita  acara  pembayaran  uang  pengganti  yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara;
(2) Apabila  terpidana  tidak  memiliki  harta  benda  lagi  untuk  disita,  Jaksa  membuat  berita acara  yang  menyatakan  hal  tersebut  dan  ditembuskan  kepada  Pengadilan  Negeri  yang mengadili perkara;
(3) Apabila  telah  dilakukan  pelelangan  terhadap  harta  benda  milik  Terpidana  sebagaimana dimaksud  Pasal  10  Ayat  (2),  Jaksa  mengirimkan  tembusan  berita  acara  pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara;
(4) Dalam  hal  terpidana  membayarkan  sebagian  dari  uang  pengganti  yang  dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.
Pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  putusan pengandilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  dengan  demikian  maka  pembayaran  uang pengganti haruslah dimaknai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki  peranan  yang  besar  dalam  penyelengaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  serta  mengahargai  hak  asasi  manusia,  sehingga  berbagai perilaku  kriminal  dan  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  anggota  masyarakat  atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum  yang konsisten dapat mewujudkan  harapan  masyarakat  dengan  kepastian  dan  ketertiban  hukum  yang  berintikan keadilan dan kebenaran. 15
Putusan Hakim merupakan perwujudan konkrit atas penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku  di  Indonesia,  dengan  demikian  setiap  putusan  Hakim  yang  timbul  wajib  untuk dilaksanakan  bagi  pihak  yang  diadili.  Putusan  Hakim (vonis) sejatinya  untuk  menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. 16
Setiap  putusan  Hakim  dalam  perkara  pidana  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, maka  Jaksa  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  eksekusi  atas  putusan tersebut.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti  tindak  pidana  korupsi, apabila  mencermati  dasar  hukumnya,  maka  diketahui  bahwa  pembayaran  uang  pengganti dikelompokkan  kedalam  bentuk  pidana  tambahan,  oleh  karena  sifatnya  adalah  pidana tambahan maka pidana tersebut bersifat opsional. Hal ini secara tegas diatur dalam  Pasal 18 Ayat  (1)  huruf  b,  Pasal  18  Ayat  (2)  dan  Pasal  18  Ayat  (3)  Undang-Undang  Pemberantasan
15 Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahtatan, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm 47- 48.
16 Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration In Case Of Defamation Throughon Social Media (An Analysis Of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM)). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 18 No. 1, Maret 2018. Hlm 95.
Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terdapat beberapa aspek terkait pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, yaitu: 17
1. Besaran  jumlah  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  oleh  terpidana  adalah  sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Pembayaran  uang  pengganti  wajib  dilakukan  oleh  terpidana  dalam  kurun  waktu  1  (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika tidak maka Jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan dilakukan lelang untuk menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan;
3. Jika  diketahui  dalam  penelusuran  harta  benda  milik  terpidana  yang  dilakukan  oleh  Jaksa bahwa  harta  benda  yang  disita  dan  lelang  tidak  mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti, atau diketahui tidak terdapat harta benda milik terpidana yang dapat dilakukan penyitaan dan lelang maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana penjara dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Adanya  aspek  tersebut,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh peran Jaksa. 18 Secara  administratif  yang  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  terhadap  terpidana  yang  dijatuhi pembayaran  uang  pengganti  setelah  adanya  putusan  Hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap adalah:
1. Melakukan  pelacakan  terhadap  harta  benda  milik  terpidana  berdasarkan  surat  perintah tugas yang diberikan Kepala Kejaksaan atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Jika  diperlukan  Jaksa  melakukan  koordinasi  dengan  Kejaksaan  Agung  RI  dengan mengirimkan surat permintaan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya hal tersebut diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Mengirimkan  surat  permintaan  data  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  setempat,  jika diketahui terdapat harta benda tidak bergerak milik terpidana maka Jaksa meminta untuk dilakukan pemblokiran;
4. Seiring dengan dilakukannya hal-hal tersebut diatas, Jaksa juga melakukan pemanggilan dan  memberikan  surat  tagihan  pembayaran  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepada terpidana;
5. Meminta pernyataan kesanggupan untuk membayar uang pengganti kepada terpidana;
6. Meminta  penyerahan  sejumlah  uang  dari  terpidana  yang  jumlahnya  telah  ditentukan dalam  putusan,  serta  memberikan  tanda  terima  penyerahan  uang  pengganti  kepada terpidana;
7. Membuat  kelengkapan  administrasi  dan menyetokan  jumlah  uang  pengganti  tersebut  ke kas negara bank yang ditentukan atau diserahkan/dikembalikan langsung kepada instansi yang dirugikan;
8. Jika terpidana menyatakan tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1  (satu)  bulan  setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  ditemukan adanya  harta  benda  milik  terpidana  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti maka  Jaksa  akan  melakukan  penyitaan  dengan  mengirimkan  surat  pemberitahuan  sita
17 Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana  Korupsi .” Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 3 No. 2. Desember (2017) .hlm 142
18 Wawancara dengan Erfan selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 3 September 2018, pukul 09.30 WIB.
eksekusi  kepada  pihak-pihak  yang  menempati  atau  menguasai  harta  benda  milik terpidana  untuk  segera  meninggalkan  atau  melakukan  pengosongan  atas  rumah  maupun tanah;
9. Melakukan  atas  harta  kekayaan  milik  terpidana  lelang  melalui  Kantor  Lelang  Negara, selanjutnya  hasil  lelang  tersebut  setorkan  ke  kas  negara,  jika  harta  bendanya  melebihi besaran  jumlah  yang  harus  dibayar  sebagai  uang  pengganti  sisa  hasil  lelang  akan dikembalikan kepada terpidana atau keluarganya;
10. Jika  pada  saat  Jaksa melakukan  pelacakan  harta  benda  milik  terpidana  diketahui  bahwa jumlahnya  tidak  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti,  maka  Jaksa  tidak melakukan penyitaan dan lelang;
11. Meminta terpidana membuat surat pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti;
12. Membuat  berita  acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan  berupa  pidana  penjara  subsidair atas  tidak  dibayarkannya  uang  pengganti,  akan  tetapi  apabila  sebelum  pidana  pokok selesai  dijalani  dan  terpidana  bersedia  membayar  uang  pengganti  maka  berita  acara tersebut dibatalkan. 19
Berkaitan  dengan  peranan  Jaksa  dalam  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti  tindak pidana korupsi terbatas pada tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18  Ayat (2) Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, 20 berupa  melakukan  penyitaan  dan lelang terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan oleh Jaksa ketika  dalam  rentang  waktu  1  (satu)  bulan  terhitung  sejak  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti.
Selama rentang waktu tersebut Jaksa dapat melakukan upaya-upaya secara administratif terhadap  terpidana  agar  membayar  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepadanya,  upaya tersebut  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penagihan  uang  pengganti  serta  melakukan kelengkapan  administratif  berupa  surat  pernyataan  kesanggupan  membayar  uang  pengganti, tanda  terima  pembayaran  uang  pengganti  dan  melakukan  penyetoran  uang  pengganti  yang dibayarkan  melalui  kas  negara  atau  bank  yang  ditunjuk  maupun  menyerahkan  langsung kepada  instansi  yang  dirugikan.  Disamping  itu,  Jaksa  juga  akan  melakukan  pelacakan  atau pencarian  harta  benda  pribadi  milik  terpidana,  jika  diketahui  terdapat  harta  benda  yang nilainya  cukup  untuk  menutupi  pembayaran  uang  pengganti  sebagaimana  tercantum  dalam putusan  pengadilan,  maka  terhitung  setelah  1  (satu)  bulan  sejak  putusan  pengadilan berkekuaan  hukum  tetap  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  harta  benda  tersebut dilakukan penyitaan.
Penyitaan  dilakukan  sebagai  upaya  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  disamping  itu penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  harta  benda  pribadi  milik  terpidana  yang  nilainya cukup untuk menutupi uang pengganti untuk dilakukan lelang. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan  oleh  Jaksa  secara  independen  melainkan  harus  melalui  kantor  lelang  negara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  273  Ayat  (3)  KUHAP  yang  menentukan  "jika  putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara  dan  dalam  waktu  tiga  bulan  untuk  dijual  lelang,  yang  hasilnya  dimasukkan  ke  kas negara  untuk  dan  atas  nama  Jaksa".  Dalam  hal  Jaksa  tidak  menemukan  harta  benda  pribadi milik terpidana atau ditemukan harta benda tetapi nilainya tidak mencukup maka Jaksa tidak
19 Wawancara Yusuf Kurniawan Abadi selaku  Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Upaya Hukum Luar Biasa Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 4 September 2018, pukul 11.00 WIB.
20 Diding  Rahmat,  “Formulasi  Kebijakan  Pidanadenda  Dan  Uang  Pengganti  Dalam  Penegakan  Tindak  Pidana    Korupsi  Di Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 8. No. 1. April (2020). hlm. 78.
melakukan  penyitaan  dan  lelang,  akan  tetapi  terpidana  wajib  menjalani  masa  pidana pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pembayaran  Uang  Pengganti  Tindak  Pidana Korupsi
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  pada  saat  melakukan  penelitian  di  Kejaksaan Negeri  Kediri,  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  terpidana  yang  tidak  melakukan pembayaran  uang  pengganti  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
No Uraian Perkara Jumlah Uang Pengganti yang Ditetapkan Keterangan 1 a. Nama Terdakwa : Cholis Agustiono b. Nomor Perkara :
14/PID.SUS- TPK/2017PT.SBY Jo.
Nomor : 162/Pid.Sus-
TPK/2016/PN SBY
c. Tanggal Putusan : 14 Maret 2017 d. Kerugian Negara : Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Uang pengganti tidak dibayarkan oleh Terdakwa, saat ini masih dalam proses penyitaan aset untuk menutupi pembayaran uang pengganti. 2 a. Nama Terdakwa : Anastasius Irawan Widayat
b. Nomor Perkara :
38/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
SBY.
c. Tanggal Putusan :
29 Mei 2018 d. Kerugian Negara : Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) Rp. 221.727.254 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran aset 3 a. Nama Terdakwa : Mufidatul Khusna Binti Mohammad Khosim b. Nomor Perkara :
157/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY c. Tanggal Putusan : 14 Desember 2017 d. Kerugian Negara :
Rp. 131.105.900
(seratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah) Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam
proses
penelusuran aset
T idak dibay
arkan nya uang
pengg anti tersebut tentunya dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Jaksa. Soerjono  Soekanto  mengemukakan  bahwa  penegakan  hukum  pada  dasarnya  bukan  semata- mata menerapkan ketentuan peratuan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor- faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan. 21
Pembayaran  uang  pengganti  pada  dasarnya  tidak  dapat  dipaksakan  terhadap  terpidana melainkan  hanya  dapat  dilakukan  upaya-upaya  yang  administratif  oleh  Jaksa,  akan  tetapi substansi  yang termuat dalam  Pasal 18 Ayat (2) maupun Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan opsi berupa penyitaan dan lelang maupun menjalani  pidana  penjara  sebagai  pengganti  atas  tidak  dibayarkannya  uang  pengganti  yang dibebankan kepadanya, disamping itu berdasarkan Peraturan Jaksa Agung
Republik  Indonesia  Nomor  B-020/A/J.A/04/2009  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa pembayaran uang pengganti  tidak  dapat  dialihkan  ke  DATUN  (perdata  dan  tata  usaha  negara)  dan  tidak  dapat diangsur.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  upaya  penyitaan  dan  lelang  memberikan pengaruh  yang  sangat  penting  atas  keberhasilan  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti. Oleh  karena  dasar  hukum  yang  dapat  diakomodir  Jaksa  terkait  dengan  pelaksanaan pembayaran  uang  pengganti  telah  ditentukan  secara  limitatif,  maka  terkait  hambatan- hambatan  yang  dialami  Jaksa  akan  dikaji  oleh  penulis  dalam  ruang  lingkup  penyitaan  dan lelang terhadap harta benda milik terpidana.
Faktor  penghambat  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti  dalam  ruang  lingkup penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana dapat di lihat dengan menggunakan beberapa faktor sebagai berikut: 22
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rineka Cipta, Bandung, 1986, hlm 8-11.
22 Novita Permatasari, Suhadi dan Rosdiana. “Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser.” Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Vol. 1. No. 2 (2019). hlm.4.
Rp. 131.105.900 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu sembilan ratus rupiah) 4 a. Nama Terdakwa : Ali Eko Sasongko, S.Pd Bin Juwalwis
b. Nomor Perkara :
243/Pid.Sus- TPK/2017/PN.SBY c. Tanggal Putusan : 19 Januari 2018 Rp. 238.473.500 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, saat ini sedang dalam proses penelusuran aset
d. Kerugian Negara :
Rp. 238.473.500 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
1. Faktor perundang-undangan
Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyitaan ditinjau dari faktor perundang- undangan adalah terkait dengan bentuk atau status benda, Pasal  18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  secara  tegas  menyebutkan  yang  dapat  dilakukan penyitaan  adalah  harta  benda  milik  terpidana,  dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa hanyalah  harta  benda  pribadi  milik  terpidana  yang  dapat  dilakukan  penyitaan,  rumusan tersebut  pada  dasarnya  dinilai  tidak  jelas,  sebab  suatu  harta  benda  tentunya  sangat  melekat dengan  asasl-usul  perolehannya.  Jika  terpidana  memperoleh  harta  benda  setelah  terikat perkawinan  maka  harta  benda  tersebut  bukanlah  harta  benda  pribadi  terpidana  melainkan menjadi  harta  bersama,  jika  harta  benda  tersebut  berupa  benda  bergerak  atau  tidak  bergera maka harus dapat dibuktikan bahwa nama terpidana tercantum dalam bukti kepemilikan.
Ketentuan  penyitaan  tersebut  juga  bertolak  belakang  dengan  Pasal  39  Ayat  (1)  KUHAP yang telah menentukan secara limitatif mengenai benda-benda  yang dapat disita.  Disamping itu,  terdapat  celah  hukum  bagi  terpidana  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  agar pelaksanaan penyitaan tidak berhasil dilakukan oleh Jaksa, mengingat rumusan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Secara  yuridis  telah  memberikan  beberapa  alternatif  terkait  pelaksanaan pembayaran  uang  pengganti,  sehingga  apabila  terpidana  lebih  memilih  menjalani  pidana penjara daripada harus membayar uang pengganti sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan, maka  esensi  dari  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  terpidana  oleh  negara  atas  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukannya  menjadi  sia-sia.  Di  Indonesia  juga  berlaku  suatu  asas dimana ketentuan atau peraturan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum (asas Lex  Spesialis  Lege  Generalis )  ,  sehingga  sudah  seharusnya  Undang-Undang    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 23

## 2. Faktor aparat penegak hukum
Yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum. 24 Jaksa  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  menjalankan  fungsi  pelaksana  putusan  pengadilan  merupakan  faktor utama penunjang keberhasilan penyitaan harta benda milik terpidana atas tidak dibayarkannya pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti.  Rendahnya  keberhasilan  Jaksa  dalam  melakukan penyitaan  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  hasil  penelusuran  aset  yang  dilakukan.  Hal-hal tersebut  pada  dasarnya  haruslah  diantisipasi  oleh  Jaksa  sejak  dimulainya  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  terhadap  terpidana  sehingga  menutup  peluang bagi terpidana untuk melakukan tindakan-tindakan menghilangkan harta bendanya, disamping itu  Jaksa  memiliki  waktu  yang  cukup  sehingga  peluang  keberhasilan  penyitaan  lebih memungkinkan  apabila  dibandingkan  dengan  upaya  penelusuran  dan  penyitaan  yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 3. Faktor sarana dan prasarana
Ditinaju  dari  faktor  sarana  dan  prasarana  pada  dasarnya  bukanlah  menjadi  hambatan berarti  bagi  Jaksa,  sebab  dalam  melakukan  penyitaan,  Jaksa  didukung  oleh  berbagai  sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Faktor  ini  sangat  erat  kaitanya  dengan  faktor  aparat  penegak hukum,  dengan  demikian  apabila  Jaksa  tidak  berhasil  melakukan  penyitaan  maka  hambatan yang dialami tidaklah berbeda faktor aparat penegak hukum, yaitu tidak ditemukannya harta benda milik terpidana.
23 Maulana  Rahmat,  “Politik  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.1. No. 1. (2017).
24 Vivi  Ariyanti,  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.” Jurnal  Yuridis. Vol.  6  No.  2, Desember (2019). hlm. 43

## 4. Faktor masyarakat
Masyarakan  memegang  peranan  penting  dalam  hal  pelaksanaan  penyitaan  harta  benda milik terpidana  khususnya  terkait  penelusuran  aset,  akan  tetapi  dengan  adanya  daya  dukung yang  rendah  dari  masyarakat  dalam  hal  memberikan  informasi  kepada  Jaksa  menjadi  salah satu  penyebab  tidak  terlaksananya  penyitaan.  Kurangnya  kepudulian  masyarakat  didalam penegakan hukum dan penaggulangan kejahatan ini juga menjadi salah satu factor penyebab penghambat penegakan hukum. 25

## 5. Faktor kebudayaan
Faktor  kebudayaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  kesadaran  hukum  bagi  terpidana untuk  patuh  terhadap  putusan  pengadilan,  tidak  dilakukannya  pembayaran  uang  pengganti maupun  adanya  keterbukaan  terpidana  untuk  memberikan  informasi  atas  harta  benda  yang dimilikinya mengakibatkan timbulnya hambatan bagi Jaksa untuk melakukan penyitaan.
Faktor-faktor  penghambat  tersebut  diatas  merupakan  representasi  atas  tidak  berhasilnya Jaksa  dalam  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  milik  tepidana,  keanekaragaman dalam  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana  yang  sekarang  sedang  marak  terjadi. 26 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  jika  Jaksa  berhasil  melakukan  penyitaan, diketahui bahwa faktor yang paling dominan menjadi  penghambat dalam pelaksanaan lelang adalah  faktor  masyarakat,  sebab  lelang  hanya  dapat  terlaksana  jika  masyarakan  melakukan pembelian atas benda yang dilakukan lelang tersebut.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Peranan  Jaksa  dalam  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti  tindak  pidana  korupsi termasuk dalam ruang lingkup peranan normatif, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau  lembaga  yang  didasarkan  pada  seperangkat  norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat.  Substansi  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  terbatas  pada  upaya-upaya  sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  melalui  upaya  administratif  berupa  penagihan  pembayaran uang  pengganti  terhadap  terpidana  setelah  adanya  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum tetap,  melakukan  penyitaan  harta  benda  milik  terpidana  yang  diawali  dengan  upaya penelusuran  aset  terhitung  setelah  1  (satu)  bulan  sejak  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap apabila terpidana tidak melakukan pembayaran atas uang pengganti yang  dibebankan  kepadanya,  melakukan  lelang  melalui  Kantor  Lelang  Negara  atas  harta benda  milik  terpidana  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  setelah  harta  benda  tersebut dilakukan  penyitaan,  serta  membuat  risalah  pelaksanaan  pidana  penjara  subsider  atas  tidak dibayarkannya  uang  pengganti  oleh  terpidana  serta  tidak  ditemukannya  harta  benda  yang dapat dilelang.
Faktor penghambat  yang paling dominan dalam  pelaksanaan pembayaran uang  pengganti tindak pidana korupsi adalah faktor peraturan perundang-undangan yakni adanya kontradiksi antara  Pasal  18  Ayat  (2)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan Pasal  39  Ayat  (1)  KUHAP  mengenai  benda  yang  dapat  dilakukan  penyitaan  serta  adanya alternatif  bagi  terpidana  untuk  menjalani  pidana  penjara  subsider  atas  tidak  dibayarkannya uang pengganti, dan faktor aparat penegak hukum yakni tidak mampu memaksimalkan sarana
25 Dona  Raisa  Monica  dan  Diah  Gustiniati  Maulani,  “Cybersex  dan  Cyberporn  Sebagai  Delik  Kesusilaan.” Jurnal  Fiat Justisia. Vol.7. No. 3. Tahun (2013). hlm 343.
26 Sigit  Hariyawan  dan  Bambang    Joyo  Supeno,  “Penegakkan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech).” Jurnal Juristic. Vol. 01. No. 1. (2020). hlm. 49.
dan  prasarana  yang  cukup  memadai  sehingga  tidak  berhasil  menemukan  harta  benda  milik terpidana untuk dilakukan penyitaan dan lelang.

## 2. Saran
1. Hendaknya  penelusuran  dan  penyitaan  harta  benda  milik  terpidana  dilakukan  oleh  Jaksa terhitung  sejak  dimulainya  penyidikan  agar  pelaksanaan  pembayaran  uang  pengganti setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat  terlaksana secara optimal.
2. Agar lembaga legislatif membuat ketentuan mengenai penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan  pengadilan,  disamping  itu  juga  disarankan  kepada  Jaksa  agar  lebih mengoptimalkan  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  guna  menunjang  keberhasilan pembayaran uang pengganti.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Adji, Indriyanto Seno. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta. Diadit Media. Hamzah, Andi . 1991. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya . Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Soekanto,  Soerjono.  1986. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Bandung. Rineka Cipta.
Sulistia, Teguh. 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Sunarto. 2016. Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahtatan. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama Raharja.
B. Jurnal
Ariyanti,  V.  "Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia." Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2 hlm. 43 , 43, 2019. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf.
http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.
Arjaya, B. W. "Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang
Pengganti  Terhadap  Koruptor". Jurnal  Cita  Hukum,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Jakarta. Vol.4 No.1 , 34, 2016. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2656/2876. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i1.2656.
Hardianto  Djanggih,  N.  H.  "Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik Melalui  Media  Sosial  (Kajian  Putusan  Nomor:  324/Pid./2014/PN.SGM)"  (The  Judge Consideration In Case Of Defamation Throughon Social Media (An Analysis Of Decision Numbe. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/370/pdf.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102.
Indriana,  Yayan.  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi.” Cepalo 2,
no. 2, September 12, 2019: 123-130. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
Irham, H. "Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang".
. Jurnal Diponegoro Law Review. Vol. 1. No. 4. , 2012: 2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1012/1028.
MahmudJurnal,  A."roblematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat
Tindak Pidana Korupsi." Yudisial. Vol. 11 No. 3 , 2018: 360.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/262/pdf. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262. Maulani, D. R." Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." Jurnal Fiat Justisia. Vol.7. No. 3. , 2013: 343. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/394/354. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394.
Melta  Variza,  M.  D.  "Independensi  Jaksa  Dalam  Menjalankan  Tugas  Dan  Kewenangannya Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004." Jurnal  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. Volume 1, No. 4 , 2013: 2.
http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4561/3934.
Novita  Permatasari,  S.  d.  "Penegakkan  Hukum  Terhadap  Penipuan  Melalui  Media  Online  Di Kabupaten  Paser." Lex  Suprema  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Balikpapan. Vol. 1. No. 2 , 2019: 4. http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4561/3934. Rahmat,  D.  "Formulasi  Kebijakan  Pidanadenda  Dan  Uang  Pengganti  Dalam  Penegakan  Tindak Pidana  Korupsi  Di  Indonesia." Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan.  Vol.  8.  No.  1. , 2020: 78. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/686/pdf_143.
http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.686.
Simanullang, N. A. "Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia." Jurnal Lex et Societatis, Vol. V. No. 7 , 2017: 65.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18090/17614.
Sudibya,  I.  K.  "Pelaksanaan  Putusan  Hakim  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Terhadap
Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Putusan  Nomor  02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS." Jurnal Analogi
Hukum. Vol. 1. No. 3 , 2019: 350. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1763.
https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1763.347-353.
Supeno, S. H. "Penegakkan Hukum  Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate  Speech)."
Jurnal Juristic. Vol. 01. No. 1. , 2020: 49.
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1451/pdf.
C. Internet
https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2014.pdf