## Universitas Dharmawangsa
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DALAM PERSFEKTIF HUKUM

## Oleh : Azmiati Zuliah

## Abstrak
Di Indonesia persoalan terkait pekerja anak semakin meningkat dimana  banyak  anak  masuk  dalam  sebuah  lembaga  atau  badan  untuk melakukan  suatu  pekerjaan,  pertanyaannya  yang  sering  dilontarkan apakah sebenarnya anak mempunyai hak untuk bekerja, ada atau tidaknya hak  anak  untuk  bekerja  harus  disikapi  secara  serius    dan  hati-hati. Lapangan  pekerjaan  di  Indonesia  selalu  dibuka  baik  secara  formal maupun informal, masalahnya masih ditemukan hubungan hukum yang terjalin  antara  anak  dan  badan  atau  lembaga  tersebut  didasari  oleh adanya  hubungan  kerja  kedua  belah  pihak,  yang  mana  anak  tersebut diwakili  oleh  orangtua  atau  walinya  baik  atas  adanya  perjanjian  kerja secara lisan maupun tertulis atau disadari atau tanpa disadari orangtua anak  mengambil  keputusan  anak  untuk  bekerja.  Kondisi  sosial menyebabkan  umumnya  anak  bekerja  secara  informal  karena  modal utama untuk bekerja tidak menuntut  persyaratan khusus atau spesifik yang  terpenting adalah tekat, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja, disisi lain secara formal anak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga hal ini menjadi peluang anak anak bekerja di sektor tertentu. Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas  utama,  agar  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  dapat diwujudkan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara.  Permasalahan  ini yang coba ingin dikaji bagaimana perlindungan yang sebenarnya yang telah  diberikan  oleh  hukum  positif  di  Indonesia  terhadap  pekerja  anak tersebut baik disektor formal maupun informal. Dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dan  bersifat  analitis  diharapkan tulisan ini bisa menjawab permasalahan tersebut.
Universitas Dharmawangsa
Kata Kunci : Perlindungan; Pekerja Anak; Formal ; Informal.

## A. Pendahuluan
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak  asasi  yang harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  yang  paling  mendasar adalah  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak,  hal  ini  tercantum  dalam  Undang-undang  Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2)yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak  adalah  sosok  manusia  yang  sedang  tumbuh  dan berkembang,  mempunyai  kebutuhan  yang  khas  yang pemberiannya  tidak  bisa  ditunda,  harus  diberikan  pada  usia kanak-kanak. Oleh karena itu harus ada upaya untuk melindungi anak-anak, termasuk anak-anak yang berada di dunia kerja, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.
Fakta yang terjadi masih banyak ditemui anak anak yang bekerja dan pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya bagi diri si anak  diantaranya perbudakan atau ijon,  pemanfaatan  penyediaan  atau  penawaran  anak  untuk menjadi  pekerja  rumah  tangga,  bekerja  untuk  tujuan  pelacuran, pornografi  serta  penjualan  perdagangan  obat – obatan,  narkoba yang  dapat  membahayakan  kesehatan,  keselamatan  atau  moral anak ,  atau  bahkan  anak  anak  yang  melakukan  pekerjaannya dimana pekerjaan tersebut dianggap merupakan pekerjaan yang ringan  sebuah  bentuk  atau  rangkaian  sebuah  partisipasi  anak dalam  menyuarakan  minat  dan  bakatnya  misalnya  sebagai entertainer  yang  bergabung  dalam  sutau production  house atau
Universitas Dharmawangsa
bekerja  dalam  rangka  bagian  kurikulum  pendidikan  atau pelatihan.
Anak  secara  ranah  hukum  privat  yang  diatur  dalam hukum  perdata  belumlah  cakap  bertindak  secara  hukum  oleh karenanya kepada pekerja anak baik anak sadar dan sepakat untuk bekerja  tidaklah  dianggap  bisa  kesepakatan  yang  dia  ambil merupakan  perbuatan  yang  syah,  oleh  karenanya  anak  perlu dilindungi  dan  tindakan  yang  dilakukan  anak  harus  diketahui oleh orangtuanya dan pekerja anak harus membutuhkan adanya perlindungan  hukum.  Prinsip  anak  bekerja  secara  kenyataan dimasyarakat  dianggap  merupakan  tindakan  yang  layak  guna mendidik dan meembentuk karakter tanggung jawab anak pada tugas  yang  diberikan.  Sehingga  dinyatakan  anak  boleh  bekerja namun  tidak  boleh  dipekerjakan.  Pekerja  anak  yang  dimaksud adalah  yang  belum  berusia  18  tahun  melakukan  segala  jenis pekerjaan  yang  memiliki  sifat  atau  intensitas  yang  dapat  meng- ganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.
Di Indonesia sendiri , hingga saat ini terdapat kurang 6-12 juta pekerja anak yang menyebar di berbagai sektor, baik formal maupun  informal.  Jumlah  tersebut  merupakan  perkiraan  yang diperoleh  dari  angka  putus  sekolah,  data  angkatan  kerja.  Dari sekian  jumlah  anak  tersebut  banyak  yang  kemudian  ditemukan bekerja  pada  sektor-sektor  berbahaya  dan  mengancam keselamatan  fisik,  psikis  maupun  nyawa  mereka  (UNICEF, Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada beberapa Sektor di Tulung dan Probolongga, Jawa Timur, 2003)
Persoalan yang terjadi bahwa untuk memasuki dunia kerja seorang  pekerja  anak  umumnya  tidak  melalui  prosudur  dan persyaratan  yang  formal,  prosudur  yang  tidak  resmi  memper- mudah  anak  untuk  bekerja  tidak  memerlukan  ketrampilan khusus. Sumber informasi mengenai pekerjaan yang ditawarkan
tidak  sepenuhnya  dipahami  si  anak  yang  terpenting  mendapat- kan  kesempatan  untuk  membantu  keluarga  dan  uang  yang diperoleh  untuk  memenuhi  kebutuhan  diri  si  anak.  Anak mendapat  informasi  dari  pemberitahuan  orang  lain  yang disampaikan  oleh  teman,  suadara,  keluarga,  pekerjaan  lainnya atau orang lain atau orang yang dititipi pesan oleh majikan untuk mencarikan  tambahan  tenaga  kerja  ketika  majikan  membutuh- kan. Informasi dapat berupa ajakan dari orang-orang yang terlibat pekerjaan,  sebab  ajakan  bekerja  berarti  menunjukan  adanya lowongan atau kebutuhan tenaga kerja.

## B. Pembahasan
- Pekerja Anak sektor formal dan Informal
Pada  prinsipnya  anak  tidak  boleh  bekerja  namun dikecualikan  untuk  kondisi  dan  kepentingan  tertentu  anak diperbolehkan bekerja hal tersebut diatur dalam Undang-undang No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja No Per-01/Men 1987 tentang perlindungan bagi anak yang  terpaksa  bekerja  tidak  melarang  secara  absolut  bagi  anak- anak  untuk  bekerja,  akan  tetapi  hanya  melakukan  pembatasan- pembatasan  dalam  keadaan  apa  dan  untuk  pekerjaan  apa  saja anak-anak itu dilarang bekerja. Pemikiran yang demikian pulalah yang  kemudian  tercermin  dalam  undang-undang  tentang ketenagakerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah :
1. Pekerjaan  Ringan Anak  yang  berusia  13  sampai  dengan  15 tahun  diperbolehkan  melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan  sosial.  Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:
a. Ijin tertulis dari orang tua / wali.
b. Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
c. Waktu kerja maksimal 3 jam
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
e. Perlindungan K3
f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan
g. Menerima  upah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Dalam  hal  anak  bekerja  pada  usaha  keluarganya  maka persyaratan  tersebut  diatas  yang  harus  dipenuhi  adalah butir c, d dan e
2. Pekerjaan  dalam  rangka  bagian  kurikulum  pendidikan  atau pelatihan.
Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum  pendidikan  atau  pelatihan  yang  disahkan  oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :
a. Usia paling sedikit 14 tahun.
b. Harus  memenuhi  syarat  :  Diberi  petunjuk  yang  jelas tentang  cara  pelaksanaan  pekerjaan  serta  mendapat bimbingan  dan  pengawasan  dalam  melaksanakan pekerjaan. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.
Untuk  mengembangkan  bakat  dan  minat  anak  dengan  baik, anak  perlu  diberikan  kesempatan  untuk  menyalurkan  bakat dan  minatnya.  Untuk  menghindarkai  terjadinya  eksploitasi terhadap  anak,  pemerintah  telah  mengesahkan  kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan  bagi  Anak  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Untuk Mengembangkan  Bakat  dan  Minat.  Dalam  Kepmenakertrans tersebut  dijelaskan  bahwa  pekerjaan  untuk  mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :
a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
b. Pekerjaan tersebut diminati anak
c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak (Modul Pekerja Anak, ILO IPEC, 2005)
Sementara pekerjaan yang berbahaya digolongkan sebagai bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  yang  tidak  boleh  dilakukan oleh  anak.  Bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  anak  merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik  secara  fisik,  mental,  sosial  dan  intelektualnya.  Untuk  itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui  Undang  undang  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) Undang- Unang  No 13 Tahun 2003, meliputi :
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
b. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau menawarkan  anak  untuk  pelacuran,  produksi  pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
c. Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan  atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
d. Semua pekerjaan yang membahayakan
kesehatan, keselamatan atau moral anak.
Ketika anak bekerja secara profesional dan setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali dan merupakan bentuk pekerjaan yang diperbolehkan  secara  undang-undang  dimaksud-kan  dalam tulisan  ini  sebagai  bentuk  pekerjaan  secara  formal  namun  harus memiliki berbagai syarat diantaranya harus mempekerjakan anak diluar  waktu  sekolah.,  memenuhi  ketentuan  waktu  kerja  paling lama  3  (  tiga  )  jam  sehari  dan  12  (  dua  belas)  jam  seminggu, melibatkan  orang  tua  /  wali  di  lokasi  tempat  kerja  untuk melakukan  pengawasan  langsung,  menyediakan  tempat  dan lingkungan  kerja  yang  bebas  dari  peredaran  dan  penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis
yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental,  dan  sosial  anak  dan  harus  menyediakan  fasilitas  tempat istirahat  selama  waktu  tunggu  serta  melaksanakan  syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
Sementara ketika anak bekerja dengan sangat mudah tanpa adanya  keahlian  dimaksudkan  penulis  merupakan  bentuk pekerjaan  informal  diantaranya  pekerjaan  yang  berbahaya  atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, bangunan, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut, pekerja di jermal, jalanan. Faktanya pekerja anak secara informal ini yang paling  banyak  ditemui dibandingkan  pekerja  anak  secara  formal dimana anak- anak  melakukan kekerjaan pada lingkungan kerja yang  berbahaya  dan  memiliki  banyak  permasalahan  yang  perlu membutuhkan perlindungan dan pengawasan.
- Perlindungan Hukum di Indonesia untuk Melindungi Pekerja Anak Perlindungan hukum bagi pekerja anak merupakan suatu upaya yang dilakukan guna melindungi anak dari segala bentuk upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak-pihak  dimana  anak tereksploitasi  baik  fisik,  fisikis,  seksual  maupun  ekonomi. Perlindungan  dimaksud  bagaimana  agar  tumbuh  kembang  dan kondisi psikologis anak kembali pulih sampai pada tahap proses rehabilitasi, reintegrasi dan penegakan hukum kepada pihak yang telah  mempekerjakan  anak  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang telah diatur.
Secara konsisten pemerintah telah berupaya secara terus- menerus  untuk  mewujudkan  masa  depan  tanpa  pekerja  anak, dengan  membuat  berbagai  kebijakan  dan  program  yang  khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat  perlindungan  yang  utuh,  menyeluruh  dan komprehensif  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dasar Konvensi Hak Anak.
Konvensi hak anak, pasal 32 menyatakan : “ Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari  melakukan  setiap  pekerjaan  yang  mungkin  berbahaya  atau menggangu pendidikan, anak-anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spri tual, moral atau sosial anak” ,
Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi  pendekatan  untuk  melindungi  anak – anak  di  Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 berbunyi : “… Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atauu  orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
Peraturan  perundang-undangan  nasional  di  bidang ketenagakerjaan  telah  mengatur  dan  merinci  tentang  apa  yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana tertuang dalam :
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  182  Tahun  1999  mengenai Larangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak. b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  : KEP-  235/MEN/2003  tentang  Jenis-jenis  Pekerjaan  yang Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan  atau  Moral  Anak.
Rincian  tentang  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk anak.
d. Undang-Undang  No  35  tahun  2002  perubahan  atas  Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
e. Undang-Undang  No  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Dalam  upaya  melakukan  penanggulangan  pekerja  anak pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  berbagai  program dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  bagi  Anak  sampai  ditingkat kabupaten  dan  kota melalui  berbagai  program  pemberdayaan ekonomi,  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dan  peningkatan akses pendidikan.
Perlindungan hukum juga diberikan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dengan berbagai sanksi yang diatur dalam beberapa kebijakan yang ada diantaranya :

## 1. Pada Pekerjaan Ringan
Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum  pada pasal  69  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pelanggaran  terhadap  norma tersebut  merupakan  tindak pidana  kejahatan dan  diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Pada  Pekerjaan  Dalam  Rangka  Mengembangkan  Bakat  dan Minat
Pengusaha  yang  mempekerjakan  anak  untuk  mengembang- kan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum  pada  pasal  71  ayat  (2)  Undangundang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-
115/MEN/VII/2004  tentang  Perlindungan  bagi  Anak  yang
Melakukan  Pekerjaan  untuk  Mengembangkan  Bakat  dan Minat.  Pelanggaran  terhadap  norma  tersebut  merupakan tindak pidana pelanggaran dan diancam sanksi pidana penjara paling  singkat  1  bulan  dan  paling  lama  4  tahun  dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Pada Pekerjaan-pekerjaan Terburuk untuk Anak
Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang  terburuk.  Yang  dimaksud  dengan pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Keputusan Menteri  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  : KEP-235/MEN/  2003  tentang Jenis-jenis  Pekerjaan  yang Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan  atau  Moral  Anak. Pelanggaran  terhadap  norma  tersebut  merupakan  tindak pidana  kejahatan dan  diancam  sanksi  pidana  penjara  paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit  Rp.  200.000.000,-(dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## C. Kesimpulan Dan Saran
- Kesimpulan
a. Pekerja  anak  di  sektor  formal  dan  informal  berhak mendapatkan  perlindungan  para  pengusaha  badan  atau lembaga yang mempekerjakan anak harus memperhatikan hak-hak  anak  dan  dilarang  mempekerjakan  anak  pada kegiatan  yang  membahayakan  anak,  bagi  pekerjaan  yang dilakukan  anak  secara  formal  harus  mendapatkan
persetujuan orangtua dan tidak menghambat pendidikan, waktu luang belajar dan tumbuh kembang anak.
b. Tindakan  pemerintah  untuk  melarang  anak-anak  untuk bekerja kenyataannya masih sulit dilakukan dimana situasi dan  kondisi  memberi  peluang  anak  bekerja  disatu  sisi undang-undang memberi peluang dimana anak untuk bisa bekerja  dengan  batasan-batasan  yang  boleh  dan  tidak boleh. Meskipun ada upaya langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan batas usia atau batas usia minimum bagi kerja upahan, menetapkan peraturan yang seusai mengenai jam kerja dan kondisi kerja serta hukuman atau  sanksi  bagi  yang  mempekerjakan  anak  yang  diatur dalam konvensi hak anak dan berbagai aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  dan  undang-undang  ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 namun semuanya tidak bisa terwujud tanpa  adanya  kerjasama  semua  elemen  masyarakat, pemerintah baik  tingkat  pusat  maupun  daerah  sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.
- Saran
a. Upaya yang terkoordinasi dan terpadu perlu dirumuskan dan  dilaksanakan  secara  bersama  untuk  mencegah, melindungi dan menghapus pekerja anak. Dituntut adanya prakarsa  dan  peran  aktif  dari  seluruh  pemangku kepentingan,  agar  upaya  penanganan  pekerja  anak mencapai hasil yang maksimal.
b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak perlu dilakukan  dan  salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan dengan pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas kepada  pihak  yang  mempekerjakan  anak.  Pencegahan
pekerja  anak    juga  perlu  dilakukan  dengan  memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak- hak  mereka  dan  terpenuhi  kebutuhan  khas  mereka, sehingga  mereka  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan  demikian  setiap  anak  akan  mampu  memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik.

## Daftar Pustaka
Muladi, Hak Asasi Manusia , 2007, Rafika Aditama, Bandung UNICEF, Kondisi dan Situasi Pekerja Anak , 2003, Jakarta. UNICEF, Konvensi Hak Anak https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=6jstvlrc1he5v#68 83545532 www.ilo.org Modul penanganan pekerja anak Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang

## Perlindungan Anak
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP- 235/MEN/2003  tentang  Jenis-jenis  Pekerjaan  yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Rincian  tentang  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk anak