## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu

## Unayah Pujawati, Grasia Kurniati
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang Correspondence email: 1710631010216@student.unsika.ac.id; grasia.kurniati@fh.unsika.ac.id
Abstrak.  Terbatasnya  ketersediaan  pupuk  bersubsidi  yang  dijual  di  gerai  kios  resmi  membuat  sebagian  petani  kesulitan  untuk mendapatkannya.  Tak  sedikit  petani  yang  memutuskan  untuk  membeli  pupuk  bersubsidi  di  tempa  lain  yang  tidak  terjamin keasliannya.  Akibatnya  ada  beberapa  petani  yang  tertipu  oleh  penjual  pupuk  bersubsidi  palsu.  Karena  itu  dibuatlah  sebuah ketentuan hukum untuk melindungi  hak-hak petani  sebagai  konsumen, dan untuk membuat penjual  pupuk bersubsidi palsu jera dengan  tindakan  yang  dilakukannya.  Pelaku  usaha  juga  harus  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  terhadap  kerugian  yang dialami  konsumen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  penjualan  pupuk  bersusidi  palsu  dan bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  akibat  penjualan  pupuk  palsu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  penjualan  pupuk  bersubsidi  palsu  adalah  kurangnya  kehati-hatian  konsumen dalam pembelian pupuk bersubsidi, tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha, dan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku pembuatan pupuk palsu. Penyelesaian  sengketa konsumen sebagai pelindungan hukum bagi petani dapat ditempuh melalui tida tahapan yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

## Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Pupuk Palsu, dan Petani
Abstract.  The limited availability of subsidized fertilizers sold  at  official  kiosk outlets makes it difficult for some farmers to  get them. Not a few farmers who decide to buy subsidized fertilizer in other places whose authenticity is not guaranteed. As a result there are some farmers who are deceived by sellers of fake subsidized fertilizers. Therefore, a legal provision was made to protect the rights of farmers as consumers, and to deter sellers of fake subsidized fertilizers from taking action. Business actors must also be responsible for the consequences of losses suffered by consumers. This study aims to determine the factors causing the sale of counterfeit fertilizers and how the mechanism for resolving consumer disputes due to the sale of counterfeit fertilizers is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. the research method used is normative juridical. The results of the study found  that  the  factors  that  caused  the  sale  of  fake  subsidized  fertilizers  were  the  lack  of  caution  of  consumers  in  purchasing subsidized fertilizers, the absence of responsibility for business actors, and the ease of obtaining raw materials for making fake fertilizers.  Settlement  of  consumer  disputes  as  legal  protection  for  farmers  can  be  reached  through  three  stages,  namely conciliation, mediation, and arbitration.

## Keywords : Subsidized Fertilizer, Fake Fertilizer, and Farmers

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  sehingga  apapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakatnya  merupakan  kegiatan  yang  hidup  dan  harus  berpedoman  pada  peraturan  dan  norma  yang  berlaku  di masyarakat. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum merupakan aturan yang mengatur perilaku  manusia  dalam  kehidupan.  Setiap  individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  segala  perilakunya  diatur oleh hukum, salah satunya yaitu hukum yang telah diatur dan dibuat oleh Pemerintah.
Dalam  kesehariannya  kegiatan  bisnis  mempunyai  keterkaitan  erat  di  lingkungan  pelaku  usaha  dan  konsumen. Keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  usaha  sangat  penting  untuk  melakukan  transaksi  dengan  konsumen,  sedangkan bagi kepentingan konsumen kepuasan akan ada apabila kebutuhan produk tertentu telah terpenuhi. Faktor utama yang menyebabkan  munculnya  masalah  bagi  konsumen  seringkali  diakibatkan  oleh  rendahnya  tingkat  kesadaran  yang dimiliki  oleh  konsumen  akan  hak-haknya,  situasi  ini  membuat  pelaku  usaha  memanfaatkannya  dengan  sebaik mungkin  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  besar  tanpa  memperhatikan  kewajiban  yang  seharusnya  ada  pada  diri pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara upaya perlindungan  konsumen  terhadap risiko yang terjadi akibat kerugian  yang diperoleh dalam penggunaan jasa maupun barang melalui upaya pencegahan dari ketidakpastian kualitas, kuantitas dan keamanan. 1
Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  diperlukannya  tanaman  ataupun  sayuran  guna  bertahan  hidup adapun pupuk menjadi salah satu bahan kimia ataupun organisme  yang mempunyai peran  dengan cara menyediakan
1 Ahmadi Miru, Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
unsur hara bagi kebutuhan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. 2 Hal ini sangat berguna bagi petani untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terbatasnya jumlah pupuk bersubsidi yang dijual menyulitkan sebagian  petani  untuk  membelinya.  Tidak  sedikit  petani  yang  membeli  pupuk  bersubsidi  pada  orang  yang  tidak dikenal  yang  berakhir  membeli  pupuk  palsu.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  perlindungan  konsumen,  yaitu  perangkat hukum  yang  dirancang  untuk  melindungi  semua  hak  konsumen.  Yang  dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen hak  yang  utama  bagi  konsumen  adalah  hak  atas  keamanan  produk,  hak  atas  informasi,  hak  atas  perlindungan  dan upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  serta  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  dalam  bentuk  ganti rugi.  Namun  dengan  adanya  penjualan  pupuk  palsu  yang  tidak  sesuai  standar  dan  kebutuhan  petani  yang  akhirnya menyebabkan kerugian bagi konsumen akibat menggunakan pupuk palsu dan membuat  tanaman padi menjadi rusak dan terancam gagal panen.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  tentang  apa  saja  faktor  penyebab terjadinya  penjualan  pupuk  bersubsidi  palsu  hingga  bagaimana  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  akibat penjualan pupuk bersubsidi palsu berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE
Untuk dapat menemukan suatu permasalahan maka diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan penelitian
Bentuk-bentuk  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  teori, sejarah, perbandingan, kasus, konsep, sosiologis dan lain-lain.
2. Metode penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  hanya dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang ada dalam suatu perundang-undangan. 3 3. Spesifikasi penelitian Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analisis, yaitu  mendeskripsikan  dan  menganalisis permasalahan  secara  deskriptif,  rinci  dan  menyeluruh  dari  data  dan  informasi  yang  diperoleh  mengenai  hukum perlindungan konsumen.
4. Jenis dan Sumber data
Dalam penulisan ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil  studi kepustakaan, yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer,  yaitu bahan  hukum  yang memuat peraturan perundang-undangan, dalam  hal ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti halnya buku-buku, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.
5. Teknik pengumpulan data
Teknik  pegumpulan  data  yang  digunakan  didalam  penulisan  merupakan  studi  kepustakaan  yaitu  metode pengumpulan data pustaka yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memeproleh data penelitian.
6. Teknik analisis data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  berupa  data  kualitatif,  artinya  mendeskripsikan  data  secara berkualitas  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 4 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Teori  Perlindungan  Kosumen  penulis  memakai  prinsip-prinsip  mengenai  kedudukan  konsumen serta hubungannya dengan pelaku usaha berdasarkan teori hukum perlindungan konsumen, diantaranya:
2 Kementrian  Pertanian, Pedoman  Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida  Tahun  2019 ,  (Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan Sarana Pertanian 2019), hlm. 3.
3 Sri  Mamudji,  dkk, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.
4 Abdulkadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
1. Let  the  buyer  beware, yang  menjadi  dasar  dari  lahirnya  sengketa  dibidang  transaksi  konsumen.  Prinsip  ini mengasumsikan bahwa pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak  memerlukan  perlindungan.  Prinsip  ini  merupakan  kelemahan,  bahwa  dalam  perkembangannya  konsumen tidak  mendapatkan  informasi  yang  cukup  untuk  menentukan  pilihan  terhadap  barang  maupun  jasa  yang dikonsumsinya.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  keterbatasan  pengetahuan  konsumen  atau  tidak  terbukanya  pelaku usaha  terhadap  produk  yang  ditawarkan.  Dengan  demikian  hubungan  konsumen  mengalami  kerugian,  sehingga pelaku usaha dapat berpendapat bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen.
2. The due care theory, yang merupakan kewajiban pelaku usaha untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang  maupun  jasa.  Selama  pelaku  usaha  berhati-hati  dengan  produknya,  maka  tidak  bisa  disalahkan.  Dalam prinsip  ini  berlaku  pembuktian  untuk  siapa  yang  berpendapat  maka  dialah  yang  membuktikan.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  terdapat  pada  pembuktian  hukum  privat  di  Indonesia  yaitu  pembuktian  ada  pada  penggugat,  sesuai dengan  Pasal  1865  BW  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  siapapun  yang  mendalilkan  berhak  atau mengukuhkan  haknya  atau  membngingkari  hak  orang  lain,  atau  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  maka  wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

## Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
Petani yang dikenal sebagai seorang yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam mengelola lahan yang bertujuan  untuk  bercocok  tanam  dan  memelihara  tanaman  seperti  halnya  padi,  bunga,  buah  dan  lain-lain  dengan harapan  dapat  memperoleh  hasil  dari  tanaman  tersebut  untuk  digunakan  secara  pribadi  ataupun  untuk  dijual  kepada pihak  lain.  Pertanian  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian  karena  berdampak  langsung  terhadap  kebutuhan pokok  masyarakat  di  Indonesia  khususnya  padi. 5 Dalam  melakukan  kegiatan  bercocok  tanam  pertanian  tentu  saja petani  membutuhkan  pupuk,  dikarenakan  pupuk  mempunyai  perananan  yang  sangat  penting  untuk  memudahkan dalam  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  tanamannya.  Kemudahan  untuk  mendapatkan  pupuk  petani didukung dengan adanya program pupuk bersubsidi yang dibuat oleh pemerintah  yang disinyalir dapat memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk dan dengan harga yang terjangkau. Tapi sayangnya program pupuk bersubsidi yang berasal  dari  pemerintah  tidak  dapat  menutupi  kurangnya  pupuk  yang  dibutuhkan  petani  untuk  keperluan  pertanian. Dari sini mulai bermunculan pelaku usaha nakal dengan cara memproduksi pupuk bersubsidi palsu yang dijual dengan harga  murah  untuk  mengelabui  petani.  Pupuk  Palsu  sendiri  merupakan  pupuk  yang  mutu  atau  kandungannya  belum sesuai dengan label maupun merek yang ada pada pupuk, wadah kemasan berlabel yang meniru pupuk bersubsidi lain yang telah diedarkan secara sah. Artinya  keberadaan pupuk bersubsidi palsu adalah produk tidak legal yang dijual di pasaran. 6
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penjualan  pupuk  palsu  di  pasaran  diantaranya  adalah  kurangnya  kehati- hatian petani dalam melakukan sebuah pembelian barang, tidak adanya tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha, dan  kemudahan  dalam  mendapatkan  bahan  baku  untuk  pembuatan  pupuk  palsu.  Salah  satu  penyebab  kurangnya kehati-hatian  petani  adalah  masih  banyaknya  petani  yang  kesulitan  secara  ekonomi  dan  mengandalkan  pupuk bersubsidi  pemerintah  untuk  meningkatkan  produktivitas  pertanian  yang  sayangnya  telah  terjadi  kelangkaan  pupuk. Hal tersebut menyebabkan petani menjadi mudah tergiur oleh pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga terjangkau karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.  Padahal pupuk bersubsidi yang terjamin keasliannya  hanya dijual di gerai kios resmi. Dari situlah banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab berani memanfaatkan kondisi ini dengan ide menjual pupuk bersubsidi palsu guna meraup keuntungan berlebih.
Belakangan  ini  marak  pemberitaan  yang  terdapat  pada  media  cetak  seperi  halnya  koran  maupun  elektronik berkenaan dengan adanya infiltrasi pupuk tidak legal dibidang pertanian. Peredaran pupuk bersubsidi palsu membuat pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  resah.  Pupuk  bersubsidi  palsu  yang  digunakan  dalam  budidaya  tanaman  yang tidak  teridentifikasi  sejak  dini  akan  menyebabkan  timbulnya  permasalahan  yang  lebih  kompleks,  bukan  hanya ketidakefisienan,  penurunan  pendapatan,  permasalahan  hukum,  namun  juga  bisa  menyebebkan  terjadinya  kerusakan lingkungan.  Sehingga  jika  masalah  pupuk  bersubsidi  palsu  tidak  segera  ditangani  dengan  baik  maka  kerugian  yang ditimbulkannya menjadi sangat besar seperti yang terjadi pada daerah Jatisari bahwasannya telah terjadi pelanggaran penjualan  pupuk  bersubsidi  palsu.  Hal  tersebut  disebabkan  banyaknya  petani  yang  tergiur  untuk  membeli  pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Pasalnya, harga pupuk bersubsidi di gerai kios resmi dijual dengan harga yang  disesuaikan  dan  dengan  stok  terbatas  karena  merupakan barang  yang  berasal  dari  Pemerintah. Selain  itu,  hasil panen petani yang sebelumnya dijual dengan harga murah karena cuaca yang tidak menentu seperti hujan yang turun
5 Nini Rigi, Syahrana Raesi, dan Rafnel Azhari,  “Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, JOSETA: Journal Of Socio Economic on Tropical Agriculture , Vol. 1 No. 3, (Desember 2019): 75-83.
6 Kementrian  Pertanian, Pedoman  Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida  Tahun  2019 ,  (Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan Sarana Pertanian 2019), hlm. 6.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
terus  menerus.  Disini  para  petani  memeras  otak,  bagaimana  menggunakan  modal  yang  diterima  dari  panen  kemarin agar  cukup  untuk  kebutuhan  bertani  selanjutnya  dan  untuk  biaya  hidup  sehari-hari.  Atas  dasar  itulah  penulis memaparkan  bahwa  petani  membutuhkan  langkah-langkah  perlindungan  hukum  yang  dapat  ditempuh  melalui  jalur hukum agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.
Dengan  diadakannya  pupuk  tidak  legal  khususnya  pupuk  bersubsidi  palsu  dibuat  dengan  sengaja  oleh  pelaku usaha  yang  tidak  memperdulikan  tanggung  jawab  yang  tujuannya  untuk  mencari  keuntungan.  Salah  satunya dikarenakan  masalah  pupuk  bersubsidi  palsu  seringkali  terjadi  karena  adanya  penyebab  yang  memicu  yaitu  masalah perbedaan  dalam  menentukan  harga  pupuk  dan  kebutuhan  pupuk  bersubsidi  yang  sangat  besar.  Selisih  harga  pupuk untuk  jenis  pupuk  serupa  yaitu  antara  pupuk  bersubsidi  dan  pupuk  tidak  bersubsidi  dijadikan  sebagai  sarana  untuk memperoleh  keuntungan. Situasi  ini  diperparah  dengan  kebutuhan  pupuk  dalam  waktu  yang  singkat  seperti  saat musim  pemupukan,  kebutuhan  serentak  serta  sering  terjadi  situasi  ketika  terjadi  kelangkaan  pupuk.  Faktor  lainnya yaitu  adanya  pupuk  bersubsidi  yang  dipalsukan  dan  didorong  oleh  kemudahan  dalam  memproduksi  pupuk  serta tersedianya bahan baku mudah dapat yang digunakan untuk pemalsuan pupuk di lapangan.
Diadakannya tindakan pencegahan dan pengendalian sosial dilakukan aparat keamanan untuk upaya penekanan dalam penggunaan pupuk tidak legal dan pupuk bersubsidi palsu. Upaya pengawasan distribusi atau pemasaran pupuk dan  regulasi  dibidang  pemupukan  serta  landasan  hukum  yang  mendasarinya  terus  ditingkatkan.  Adanya  pemalsuan pupuk  seakan  dianggap  menjadi  hal  yang  sangat  lumrah, seakan-akan  segala  upaya  untuk  menekan  aksi  jual  pupuk bersubsidi  palsu  tidak  membuahkan  hasil . Tindakan  pencegahan  dengan  cara  deteksi  sedini  mungkin  untuk mengetahui keberadaan pupuk bersubsidi palsu tampaknya menjadi salah satu cara paling efektif. Untuk mendeteksi pupuk palsu terdapat banyak cara yang bisa dilakukan. Baik dilakukan secara modern maupun secara sederhana. Studi kasus  mengenai  adanya  kejadian  dalam  memalsukan  pupuk  bersubsidi  harus  digunakan  sebagai  pengalaman  untuk memilah metode ataupun cara mengidentifikasi secara bi jaksana. 7

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Palsu
Upaya penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak adanya suatu definisi yang jelas mengenai sengketa konsumen itu sendiri. Namun suatu sengketa ( conflict, dispute ) secara pasti bisa terjadi kapan saja diantara konsumen dan pelaku usaha. Selain merusak, sengketa  pun  merugikan  hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Karenanya,  sengketa  yang  melibatkan pihak-pihak tersebut harus diselesaikan sepenuhnya. Suatu sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara:
a. Pengadilan,  yaitu  apabila  ada  konsumen  terlibat  suatu  sengketa  yang  merugikan  konsumen  dapat  menyelesaikan sengketanya  melalui  lembaga  peradilan  umum.  Hal  ini  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku  dengan  memperhatikan  pada  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
b. Luar  pengadilan,  yaitu  apabila  terjadi  suatu  sengketa  konsumen  selain  dapat  terselesaikan  melalui  lembaga pengadilan,  dapat  pula  terselesaikan  di  luar  lembaga  pengadilan  yaitu  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen. Jika telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar lembaga pengadilan, gugatan hanya dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan. Jika upaya  tersebut masih saja belum berhasil oleh  salah satu pihak atau  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Maka  penyelesaian  suatu  sengketa  diluar  lembaga  pengadilan  melalui BPSK ini tidak dapat menghilangkan tanggung jawab pidana.
Penyelesaian sengketa  yang  terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan  melalui jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui lembaga litigasi dinilai kurang efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga,  sehingga penyelesaian melalui  lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan  sengketa  yang  bersangkutan.  Namun,  pengadilan  tetap  akan  menjadi  pilihan  terakhir  jika  di  tingkat non-litigasi tidak ada kesepakatan. 8

## Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  konsumen  yang  terjadi  diluar  lembaga  pengadilan  dibuatlah  Badan  Penyelesaian
7 Mohamad  Mulyadi  dan  M.  Edi  Premono.  “Pupuk  Palsu  :  Penyebaran,  Identifikasi  Dan  Dampaknya  Terhadap  Usaha Perkebunan”, https://saraswantifertilizer.com/pupuk-palsu-penyebaran-identifikasi-dan-dampaknya-terhadap-usaha-perkebunan/ , PT. Saraswanti Anugerah Makmur – Saraswanti Group, (April 2018).
8 Mairul  dan  Kartika  Dewi  Irianto,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  (Studi  pada  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS))”, PAGARUYUANG  Law Journal , Vol. 1, No. 2, (Januari 2018): P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
Sengketa  Konsumen  oleh  Pemerintah  untuk  daerah  kabupaten/kota.  Keanggotaannya  ini  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu unsur  pemerintah,  konsumen,  dan  pelaku  usaha. Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian  sengketa konsumen termasuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui  konsiliasi, mediasi dan arbitrase,  juga  memberikan  konsultasi  perlindungan  hukum,  melakukan  pelaporan  yang  ditujukan  kepada  penyidik umum tekait terjadinya pelanggaran, dapat menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis, melakukan penelitian dan  pemeriksaan  sengketa,  melakukan  panggilan  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan  pelanggaran, memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  atau  orang  yang  mengetahui  terkait  pelanggaran  dan  dapat  meminta bantuan  kepada  penyidik  untuk  yang  ditujukan  kepada  pihak  yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  BPSK.  Dari situ kita dapat memperoleh, memeriksa, menilai surat, dokumen atau bukti lain untuk penyelidikan serta pemeriksaan yang dapat memutuskan dan menentukan apakah terdapat kerugian di pihak konsumen dan memutuskan apakah akan dikenakan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.
I nstrumen  hukum  penyelesaian  sengketa  konsumen  pada Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen di  luar pengadilan, dengan cara : a. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan.  Pada buku Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang ditulis oleh Endrik Safudin dijelaskan bahwa konsiliasi adalah salah  satu bentuk penyelesaian sengketa di  luar pengadilan dengan  bantuan pihak  ketiga  atau  konsiliator. 9 Dikutip  dari Dictionary  of  Law  Complete  Edition dijelaskan  bahwa  konsiliasi  merupakan  upaya  mempertemukan keinginan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  guna  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara kekeluargaan. 10
Pihak  ketiga  dalam  konsiliasi berbeda  dengan  pihak  ketiga  dalam  mediasi,  karena konsiliator  lebih  aktif daripada  mediator.  Konsiliator  tidak  hanya  bertugas  sebagai  fasilitator,  seperti  mediator,  tetapi  juga  bertugas menyampaikan  pendapat  tentang  suatu  masalah,  memberikan  saran  yang  mencakup  kelebihan  dan  kekurangan, serta berupaya mencapai kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.
Penyelesaian  sengketa  yang  inisiatifnya  datang  dari  satu  pihak  atau  para  pihak  dengan  didampingi  oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang pasif sifatnya. Sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa, Majelis BPSK bertugas dalam memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi  ahli bila diperlukan, menyediakan  wadah bagi konsumen dan pelaku  usaha yang bersengketa dan menanggapi  pernyataan  konsumen  dan  pelaku  usaha  tentang  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan konsumen.
Terdapat  dua  prinsip  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen,  yang  pertama  yaitu  proses  penyelesaian sengketa konsumen menyangkut para pihak sedangkan Majelis BPSK bertindak pasif sebagai  konsiliator. Kedua, hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dikeluarkan  dalam  bentuk  keputusan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen.
b. Mediasi
Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah dimana pihak ketiga  yang  tidak  memihak  bekerja  sama  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Yang membantu para pihak melakukan mediasi disebut sebagai mediator. Mediator sendiri  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  sengketa.  Mediator  hanya  membantu  para  pihak  untuk menyelesaikan  masalah  yang  telah  diajukan  kepada  mereka.  Dalam  suatu  sengketa  dimana  adanya  pihak  yang lebih  kuat  dan  terbiasa  menunjukkan  kekuasaannya,  disini  pihak  ketiga  berperan  penting  untuk  penyetarannya. Kesepakatan bisa dicapai melalui proses mediasi jika kesepahaman dapat dicapai oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaian perselisihan dapat dirumuskan dengan adanya arahan mediator.
Penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi  dilakukan  sendiri  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sendiri dengan didampingi oleh seorang mediator. Disini mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada  pihak-pihak  baik  mengenai  bentuknya  maupun  besarnya  ganti  rugi  atau  tindakan  tertentu  dengan memastikan kerugian konsumen tidak terulang kembali. Dibandingkan penyelesaian sengketa  yang melalui proses konsiliasi, tentunya mediator dalam proses mediasi menjadi lebih aktif dengan memberikan nasehat, arahan, saran dan cara lain lain untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
Untuk menentapkan jadwal pertemuan dalam penyelesaian proses mediasi merupakan kewajiban dari pihak moderator. Jika dipandang perlu, mediator dapat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan
9 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase , (Jakarta: Instrans Publicing, 2017), hlm. 60.
10 Drs. M. Marwan, S.H,  & Jimmy P, S.H, Dictionary of Law Complete Edition Reality , , (Yogyakarta: Reality Publiher, 2017), hlm. 62.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
kasus  tertentu  bisa  dilakukan  proses  mediasi  secara  terpisah  baik  antar  pelaku  usaha  maupun  konsumen.  Hal  ini perlu  dilakukan  jika  para  pihak  sulit  untuk  melakukan  rekonsiliasi.  Kemampuan  dan  pengalaman  mediator diharapkan dapat memperlancar proses mediasi anatar pihak yang bersengketa. 11
Begitu pula dalam proses konsiliasi dan proses mediasi berdasarkan  permintaan para pihak, mediator dapat meminta  untuk  menunjukkan  bukti-bukti,  baik  surat  ataupun  dokumen  lain  yang  mendukung  kedua  belah  pihak. Mediator dapat mengundang saksi lebih dari satu dan saksi ahli di bidang tertentu untuk menjelaskan tentang suatu hal  yang  berterkaitan  dengan  sengketa  apabila  mendapat  persetujuan  para  pihak  atau  kuasanya.  Jika  kesepakatan dapat  diperloleh  dari  hasil  mediasi  maka  para  pihak  yang  dibantu  oleh  mediator  diwajibkan  untuk  merumuskan kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
Peran  majelis  BPSK  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  mediasi  dalam  uraian,  meliputi tugasnya  adalah  melakukan  pemanggilan  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  serta  melakukan pemanggilan  saksi  dan  saksi  ahli  bila  diperlukan,  menyediakan  wadah  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa dan secara aktif melakukan rekonsiliasi. Kedua pihak yang bersengketa, serta aktif memberikan saran atau  rekomendasi  penyelesaian  sengketa  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perlindungan konsumen.
Hasil  dari  dilakukannya  musyawarah  yaitu  berupa  kesepakatan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa  kemudian  dibuatkan  kesepakatan  tertulis  yang  ditandatangani  para  pihak  dan  disampaikan  kepada majelis BPSK untuk memperkuat kesepakatan. Keputusan yang dibuat bersifat mengikat kedua belah pihak. Sanksi administratif tidak dimuat dalam keputusan majelis konsiliasi dan mediasi.
c. Arbitrase
A rbitrase  merupakan  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdata  di  luar  lembaga  pengadilan  yang  pada dasarnya  ada  dalam  perjanjian  arbitrase  dan  secara  tertulis  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase disebutkan  menjadi  satu  dari  banyaknya  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  dari  sekian  banyak  alternatif yang  paling  formal  sebelum  menempuh  jalur  hukum.  Dalam  proses  ini,  pihak  yang  bersengketa  menyampaikan kekhawatiran  mereka  kepada  pihak  ketiga  yang  netral  dan  memberi  mereka  wewenang  untuk  mengambil keputusan.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  lembaga  arbitrase  hanya  dapat  menyelesaikan  dan  memutus  perkara  perdata saja.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  tersebut,  perjanjian  arbitrase  merupakan  suatu  perjanjian dalam  bentuk  klausul  arbitrase  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  oleh  para  pihak  sebelum timbul  nya  suatu  sengketa  atau  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  oleh  para  pihak  setelah  munculnya sengketa. 12
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase cenderung lebih santai dan lebih sederhana daripada proses litigasi, prosedurnya tidak terlalu kaku dan lebih mudah beradaptasi serta lebih jarang terjadi penundaan. Jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, lembaga arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya  berupa  kerahasiaan  sengketa  para  pihak  dijamin,  penundaan  yang  dapat  dihindari  karena  suatu permasalahan  prosedur  dan  administrasi,  para  pihak  dibebeaskan  untuk  memilih  seorang  arbiter  yang  menurut keyakinan  mereka  memiliki  pengetahuan,  pengalaman  dan  latar  belakang  yang  cukup  dan  bisa  dibilang  akrab dengan  masalah  yang  disengketakan,  jujur  dan  adil.  Para  pihak    juga  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk menyelesaikan  masalah  serta  proses  dan  tempat  arbitrase.  Putusan  arbitrase  adalah  putusan  yang  mengikat  para pihak dan melalui prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. 13
Penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak memberikan penyelesaian kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan  sengketa yang terjadi. Proses melalui arbitrase ditempuh  dalam dua tahap, tahap petama yaitu pihak yang memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota  Dewan  BPSK  dan  yang  kedua  yaitu  arbiter  yang  dipilih  oleh  para  pihak  tersebut  selanjutnya  dapat memilih  arbitor  ketiga  dari  anggota  BPSK  dari  pemerintah  sebagai  Ketua  Dewan  BPSK.  Jadi  tidak  ada pemerintahan yang selalu terpilih menjadi Ketua MPR. Ketiga cara penyelesaian perselisihan atas permasalahan di atas  dilakukan  atas  dasar  pilihan  dan  kesepakatan  para  pihak  yang  berselisih  dan  bukan  proses  penyelesaian perselisihan.
Untuk  alat-alat  bukti  yang  dipergunakan  di  badan  penyelesian  sengketa  konsumen  yaitu  barang  atau  jasa, adanya keterangan para pihak dan keterangan saksi dan saksi ahli, surat atau dokumen  serta bukti-bukti lain yang mendukung.  Dengan  dasar  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  maka  sistem  pembuktian  yang  digunakan adalah  sistem  pembuktian  terbalik.  Sistem  pembuktian  terbalik  dimaksud  tercantum  dalam  Pasal  28  Undang-
11 Tami  Rusli, “ Penyelesaian  Sengketa  Antara  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha  Menurut  Peraturan  Perundang-undangan ” , https://core.ac.uk/download/pdf/324198782.pdf , Keadilan Progresif  Vol.  3, no. 1, (Maret 2012).
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
13 Ibid.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  selengkapnya  adalah  pembuktian  terhadap ada  dan  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi.  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerugian  konsumen  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  yang  setara  nilainya.  Apabila pelaku  usaha  menolak  untuk  memenuhi  ganti  rugi  maka  akan  digugat  melalui  BPSK  atau  mengajukan  ke  badan peradilam di tempat kedudukan konsumen.
Berdasarkan  sistem pembuktian  terbalik ini,  maka beban pembuktian  unsur  kesalahan dalam gugatan  ganti rugi konsumen menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Konsekuensinya adalah jika pelaku usaha gagal membuktikan  tidak  adanya  unsur  kesalahan,  maka  gugatan  ganti  rugi  penggugat  (konsumen)  akan  dikabulkan. Adanya sistem pembuktian terbalik ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipandang sangat adil dan wajar,  karena  bila  beban  pembuktian  itu  dibebankan  kepada  penggugat  (konsumen),  sungguh  sangat  tidak  adil, karena  untuk  membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha  tidaklah  mudah,  disamping  karena  tingkat  pengetahuan konsumen atas produk yang diahsilkan oleh pelaku usaha secara teknik laboratories tidak memadai, juga beratnya beban biaya pengajuan bukti-bukti yang harus ditanggung konsumen.
Hasil  penyelesian  sengketa  baik  secara  konsiliasi  maupun  mediasi  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis dalam bentuk keputusan BPSK yang dilakukan selambat-lambatnya yaitu 21 hari kerja sejak permohonan diterima di  sekretariat  BPSK.  Demikian  pula  dalam  hal  hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen  dicapai  melalui  arbitrase, maka  hasilnya  dituangkan  dalam  bentuk  keputusan  BPSK  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  dan  Anggota  Majelis BPSK, dimana didalamnya diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif.
Berdasarkan  Pasal  39  SK  Menperindag  Nomor  350  /  MPP  /  Kep  /12/2001,  proses  dikeluarkan  putusan BPSK  dilakukan  dengan  tahapan-tahapan  yang  didasarkan  atas  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  yang melibatkan pihak-pihak dan BPSK. Jika  hal itu sudah dilakukan secara sungguh-sungguh  dan maksimal,  ternyata tidak berhasil mencapai mufakat, maka putusan dilakukan dengan cara voting (suara terbanyak).
Upaya  hukum  terhadap  putusan  BPSK  menentukan  bahwa  putusan  majelis  bersifat  final  dan  mengikat. Dengan  ini  ditegaskan  bahwa  kata  bersifat  final  itu  berarti  tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi.  Namun  ternyata Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengenal  pengajuan  keberatan  terhadap  putusan  BPSK  ke  Pengadilan Negeri dan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung. Dengan dimungkinkannya upaya hukum banding dan selanjutnya kasasi, maka sebenarnya pembentuk undang-undang bersikap tidak konsisten.
Dalam  hal  pelaku  usaha  menerima  putusan  BPSK,  maka  ia  wajib  melaksanakan  putusan  tersebut  dalam waktu 7 hari kerja terhitung  sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Jika pelaku  usaha tidak menggunakan upaya  keberatan,  maka  putusan  BPSK  menjadi  kekuatan  hukum  tetap.  Terhadap  putusan  BPSK  untuk  dapat dilaksanakan  secara  paksa  akan  dimintakan  fiat  eksekusi  dari  Pengadilan  Negeri  di  tempat  kediaman  konsumen, bila putusan BPSK tidak ditaati secara sukarela dan tidak diajukan upaya hukum. 14

## SIMPULAN
Bahwasannya masih banyak petani yang tergiur dengan pupuk bersubsidi yang dijual di pasaran. Padahal ketika petani  melakukan  pembelian  pupuk  bersubsidi  tidak  pada  gerai  kios  resmi,  keaslian  pupuk  bersubsidi  tidak  dapat terjamin. Akibatnya petani seringkali tertipu oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkna ketidaktahuan petani dan kurang hati-hati petani demi mendapatkan keuntungan yang besar.
1. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penjualan  pupuk  bersubsidi  palsu  adalah  karena  kurangnya  kehati-hatian konsumen  dalam  pembelian  pupuk  bersubsidi,  modal  yang  terbatas,  tidak  adanya  tanggung  jawab  pelaku  usaha, serta kemudahan dalam mendapatkan bahan baku pembuatan pupuk bersubsidi palsu di lapangan.
2. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen untuk membantu petani yang mengalami kerugian akibat membeli pupuk besubsidi palsu dengan  cara  mengajukan  penyelesaian  hukum  terhadap  penjual  pupuk  bersubsidi  palsu  melalui  pelaporan  pada Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Prosesnya  melalui  tiga  cara  yaitu  konsilisi,  mediasi,  dan arbitrase.  Hasil  dari  proses  tersebut  dapat  mengganti  kerugian  yang  dialami  petani  berupa  uang  dan  penggantian pupuk serta sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Muhammad , Abdulkadir. “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Miru, Ahmadi. “Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Rudy,  Dr.  Dewa  Gde,  dkk.  “Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen”, Bali:  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, 2016.
14 Dr.  Dewa  Gde  Rudy,    dkk, Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen. (Bali:Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, 2016), hlm. 109.
Unayah Pujawati dan Grasia Kurniati, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu
Safudin, Endrik. “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase”, Jakarta: Instrans Publicing, 2017. Pertanian, Kementrian. “Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2019”, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2019.
Marwan, M, dan Jimmy P. “Dictionary of Law Complete Edition Reality ”, Yogyakarta: Reality Publiher, 2017. Mamudji, Sri, dkk. “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Jurnal
Mairul dan Kartika Dewi  Irianto, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non  Litigasi  (Studi pada Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS))”, PAGARUYUANG Law Journal , Vol. 1, No. 2, (Januari 2018): P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X. Mulyadi, Mohamad dan M. Edi Premono. “Pupuk Palsu : Penyebaran, Identifikasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Perkebunan”, https://saraswantifertilizer.com/pupuk-palsu-penyebaran-identifikasi-dan-dampaknya-terhadap- usaha-perkebunan/ , PT. Saraswanti Anugerah Makmur – Saraswanti Group, (April 2018).
Rigi  Nini,  Syahrana  Raesi,  dan  Rafnel  Azhari.  “Analisis  Efektivitas  Kebijakan  Pupuk  Bersubsidi  Bagi  Petani  Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, JOSETA: Journal Of Socio Economic on Tropical Agriculture , Vol. 1 No. 3, (Desember 2019): 75-83.
Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-undangan”, https://core.ac.uk/download/pdf/324198782.pdf , Keadilan Progresif Vol. 3, No. 1, (Maret 2012).