Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.55553
Perencanaan  kolaboratif  dalam  penyediaan  air  bersih  di  masa pandemi  Covid-19  (Studi  kasus  Kecamatan  Batununggal,  Kota Bandung)
Collaborative planning in the clean water provisions during Covid-19 pandemic (Case study of Batununggal Sub-District, Bandung)
C T Permana 1 dan V Agustine 2
1 Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Urban and Regional Planning, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Corresponding author ’s email : chrisna.permana@staff.uns.ac.id
Abstrak. Di  tengah  mendesaknya  kebutuhan  air  bersih  akibat  pandemi  Covid-19, sebagian  masyarakat  di  Kota  Bandung  masih  belum  memiliki  akses  air  bersih  yang memadai.  Pada  umumnya  mereka  tinggal  di  kawasan  permukiman  kumuh  yang tersebar di 191 titik. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri apalagi di  tengah  tantangan  realokasi  anggaran  dan  prioritas  program  akibat  pandemi. Berbagai pihak telah mengupayakan adanya program pendukung untuk mengatasi gap tersebut.  Pada  saat  pemerintah  masih  mengandalkan  kelanjutan  program-program penyediaan  air  bersih  yang  eksisting,  seperti  program  SPAM  Bandung  Raya  dan Pamsimas,  aktor-aktor  lainnya  mulai  menyalurkan  program-program  alternatif yang ditujukan  untuk  mendukung  program  pemerintah,  termasuk  dalam  pengembangan kelembagaan,  kapasitas  pengelolaan,  dan  peningkatan  teknologi.  Berdasarkan  studi kasus  Kota  Bandung  dan  tinjauan  khusus  pada  kawasan  permukiman  kumuh  di Batununggal,  kami  mengkaji,  memetakan,  dan mengidentifikasi  peran  para  pihak  di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta pengelolaan knowledge dan pembiayaan pada level kota dan kawasan. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Actor Network yang didukung oleh metode documentary review dan interviews mendapatkan  kesimpulan  bahwa  proses  kolaboratif  dalam  penyediaan  air  bersih sudah berkembang baik pada level kota, namun peran serta aktor eksternal diperlukan untuk memperkuat prosesnya pada level kawasan.
Kata Kunci : Actor Network; Air Bersih; Bandung ; Covid-19; Perencanaan Kolaboratif
Abstract. Amidst  the  urgent  need  of  clean  water  due  to  the  Covid-19  pandemic,  a number of communities in Bandung were still living without adequate access to clean water. Generally, they lived in slum areas, located in 191 problematic housing spots. On  the  other  hand,  the  local  government  did  not  have  capability  to  counter  the problem on its own, moreover, after the massive programme and financial relocation policies due to the pandemic emergency responses. Dealing with this situation, many other stakeholders stepped up to initiate supporting programmes to fill in “the gap”. Whilst  the  government  were  still  depending  on  those  existing  mainstream programmes  such  as  SPAM  Bandung  Raya  and  Pamsimas,  non-government  actors focused  on  alternative  programmes  aimed  at  helping  the  government  in  terms  of improving institutional framework, service capacity, and technological advancement. By  looking  at  the  case  of  Bandung  using  two-level  investigation:  at  city  and neighbourhood level, we also discussed the on-going practice of clean water provision in Batununggal slum area. We mapped, identified, and analysed the role of actors in planning and implementing processes as well as managing knowledge and financing the clean water programme, at the city and regional level. Applying the Actor Network analytical  framework,  assisted  by  documentary  review  and  interviews,  our  study concluded that the overall collaborative planning process has been going well in the city  level,  but  needs  improvements  in  the  regional  level,  emphasising  more engagement of external actors.
Keywords : Collaborative Planning; Clean Water; Actor Network; Covid-19; Bandung

## 1. Pendahuluan
Arahan kenormalan baru global mendorong setiap orang untuk lebih sering memanfaatkan air bersih guna mereduksi persebaran virus Covid-19 [1]. Hal ini terutama untuk mencuci tangan, pakaian,  serta  membersihkan  berbagai  peralatan  dan  ruangan  secara  lebih  intensif  setiap harinya.  Pada  kondisi  kebutuhan  air  bersih  skala  permukiman  yang  semakin  mendesak, sebagian masyarakat di Kota Bandung justru berada pada permukiman yang belum memiliki akses  air  bersih  yang  memadai.  Kawasan  permukiman  mereka  umumnya  dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang luasnya mencapai 632 hektar dan tersebar di 191 titik [2]. Kawasan  kumuh  ini  terdiri  dari slum dan squatter yang  memiliki  karakteristik  rumah  tidak layak huni, sarana prasarana dasar yang tidak memadai, serta masyarakat yang hidup miskin dan bekerja pada sektor informal [3].
Pada  tahun  2025,  diperkirakan  kebutuhan  air  di  kawasan  perkotaan  diperkirakan  akan melebihi  ketersediaannya  apabila  berbagai  pihak  tidak  menyiapkan  langkah-langkah inovatifnya [4]. Gap ini bahkan akan menjadi lebih besar jika pandemi berlangsung lebih lama. Kota  Bandung  sebagai  salah  satu  kota  terpadat  dan  bagian  dari  kawasan  perkotaan  kedua terbesar  di  Indonesia,  juga  dihadapkan  pada  tantangan  yang  sama.  Pada  masa  pandemic Covid-19 ini, kebutuhan air bersih meningkat secara drastis di berbagai kawasan permukiman,
lebih dari dua kali lipat penggunaan pada masa normal [5]. Tanpa rencana aksi yang signifikan, maka pada beberapa tahun ke depan akan semakin banyak kawasan permukiman yang tidak terlayani air bersih dan menjadi klaster potensial persebaran penyakit.
Adanya  keterbatasan  pemerintah  dalam  mendorong  penyediaan  air  bersih  di  Bandung membuat berbagai stakeholder mulai berinisiatif untuk menyiapkan program dukungan bagi pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan berkembangnya paradigma perencanaan kolaboratif. Perencanaan  kolaboratif  merupakan  paradigma  perencanaan  yang  menekankan  pada role , resource , dan risk-sharing di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang mana pemerintah  dan stakeholder non-pemerintah  bekerjasama  berbagi  resiko  dan  komitmen dalam  kerangka governance [6].  Jika  sebelumnya  perencanaan  didominasi  oleh  unsur pemerintah dalam berbagai prosesnya mulai dari perencanaan, pembiayaan sampai dengan pelaksanaan,  maka  dengan  adanya  perencanaan  kolaboratif  ini,  pihak-pihak  lain  dapat menjadi aktor utama yang terlibat aktif di dalam rantai proses  perencanaan pembangunan [7].  Kelompok  aktor  tersebut,  antara  lain  swasta,  organisasi  non-profit,  perguruan  tinggi, hingga  masyarakat  melalui  kontribusi  yang  bervariasi,  seperti  pemikiran,  sumberdaya, pengambilan keputusan, bahkan sampai dengan pembiayaan dan pelaksanaan [8].
Studi ini berfokus mengkaji proses perencanaan kolaboratif dalam penyediaan air bersih di Bandung.  Kami  memetakan  dan  mengidentifikasi  peran  para  pihak,  serta  mengidentifikasi aktor-aktor  utama  di  dalam  penyiapan  program  terkait,  pengelolaan knowledge dan  isu strategis,  serta  dukungan  pembiayaannya.  Maka  dengan  menggunakan  kerangka  berpikir Actor Network dan metode documentary review serta interview dengan stakeholder terkait, paper  ini  menyimpulkan  bahwa  proses  kolaboratif  dalam  penyediaan  air  bersih  pada  level kota  sudah  mulai  berkembang  baik,  ditandai  dengan  pembagian  peran  kepada  seluruh stakeholder serta kontribusi bersama dalam berbagai bentuk. Hanya saja, upaya yang sama pada  level  kawasan  masih  belum  optimal  dan  memerlukan  strategi  penerapan  yang  lebih efektif, terutama dalam rangka merangkul stakeholder eksternal dalam hal pembiayaan.
1.1. Tantangan penyediaan air bersih di Kota Bandung: Covid-19 dan permukiman kumuh
Kota  Bandung  sampai  saat  ini,  setidaknya  memiliki  tiga  permasalahan  utama  dalam penyediaan  air  bersih  permukiman,  yaitu  keterbatasan  air  baku,  pencemaran  dan penyempitan  sungai,  serta  lambatnya  ekspansi  jaringan  perpipaan  air  bersih  permukiman. Daerah  aliran  Sungai  Citarum  merupakan  sumber  air  baku  terbesar  yang  paling  diandalkan untuk  penyediaan  air  bersih  saluran  di  Kota  Bandung.  Sungai  dengan  panjang  62  km  ini memiliki 34 aliran sungai, dengan beberapa yang terbesar, antara lain Cikapundung, Cipaganti, Cibunut, dan Cibeunying. Mereka melayani kebutuhan air bersih di seluruh kecamatan Kota Bandung. Sumber air baku tersebut dikelola ke dalam 5 buah Instalasi Pipa Air (IPA). Hampir 2000  liter  air  per  detik  disalurkan  dan  diolah  untuk  kemudian  disebarkan  ke  permukiman melalui pipa-pipa tersebut [9].
Selain instalasi perpipaan, terdapat sumber-sumber air bersih lainnya, seperti mata air dan air tanah dalam. Pengelolaannya dibantu oleh alat-alat, seperti pompa dan perpipaan air tanah. Beberapa  sumber  dikelola  secara  langsung  oleh  PDAM  Kota  Bandung,  seperti  Mata  Air
Tirtayasa dengan kapasitas produksi 107 liter/detik dan Mata Air Dago Pakar dengan kapasitas produksi 40 liter/detik. Sedangkan, air tanah dalam sendiri memproduksi 121 liter/detik.
Berdasarkan  data  PDAM  Kota  Bandung  yang  terakhir  kami  peroleh  [10],  terlepas  dari ketersediaan berbagai sumber tersebut, masih terdapat 26% penduduk yang belum terlayani air bersih, yaitu sebanyak 670.962 jiwa. Kondisi ini sangat mungkin menjadi lebih tinggi pada beberapa tahun terakhir, dengan asumsi bahwa jumlah penduduk terus bertambah, adanya kejadian pandemi Covid-19, dan belum optimalnya penyediaan air perpipaan terutama untuk menjangkau permukiman kumuh.
Permukiman  kumuh  didefinisikan  sebagai  kondisi  suatu  bagian  dari  kawasan  perkotaan dengan rumah dan kehidupan yang miskin, padat, tidak beraturan, terkadang illegal, dalam kondisi  memprihatinkan  [11].  Menurut  UN  Habitat  [12],  Indonesia  termasuk  ke  dalam  100 negara  dengan  persentase  permukiman  kumuh  perkotaan  di  atas  20%.  Proporsi  jumlah penduduk tersebut meliputi penduduk perkotaan sebesar 55% atau mendekati 150 juta jiwa, hampir 30 juta jiwa mendiami permukiman kumuh seluas 57.800 hektar yang tersebar di 2.294 desa [13,14].
Gambar 1 . Peta sebaran Covid-19 Kota Bandung [15].
Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  permukiman  kumuh  seluas  3.200  hektar,  adapun  klaster persebaran  Covid-19  cenderung  linear  dengan  kantung-kantung  permukiman  kumuh tersebut.  Misalnya  saja,  dari  total  penduduk  miskin  sebanyak  689.406  jiwa  atau  sebesar 27,75% dari penduduk Kota Bandung, mereka terkonsentrasi di Kecamatan Andir, Bojongloa Kaler,  Babakan  Ciparay,  Kiaracondong,  dan  Batununggal,  yang  kebetulan  juga  merupakan klaster  persebaran  Covid-19  level  sedang  dan  cenderung  tinggi  (lihat  Gambar  1).  Hal  ini relevan  terutama  jika  dikaitkan  dengan  fakta  bahwa  di  lokasi-lokasi  ini,  masyarakat
mengandalkan sumber-sumber air yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang kemudian menyebabkan upaya penerapan hidup hygiene selama pandemi menjadi sulit [16].

## 1.2. Pendekatan perencanaan kolaboratif
Perencanaan kolaboratif adalah pembaharuan dari perencanaan komunikatif. Pendekatan ini dianggap  berhasil  mendorong  paradigma  baru  dalam  pembangunan,  berfokus  pada pembagian peran dan tanggung jawab lintas aktor, termasuk pemerintah, swasta, non-profit, dan masyarakat [6,17]. Jika sebelumnya perencanaan didominasi oleh unsur pemerintah di dalam berbagai prosesnya, mulai dari perencanaan, pembiayaan sampai dengan pelaksanaan, maka dengan adanya perencanaan kolaboratif, pihak-pihak lain di luar pemerintah memiliki peran lebih besar untuk terlibat di dalam keseluruhan rantai proses pembangunan [7]. Pihak swasta, organisasi non-profit, perguruan tinggi, dan bahkan masyarakat dapat berkontribusi dalam  pemikiran,  pengambilan  keputusan,  bahkan  sampai  dengan  pembiayaan  dan pelaksanaan [8,18]. Perencanaan kolaboratif dalam penyediaan air bersih di masa  pandemi Covid-19  dianggap  menjadi  suatu  hal  yang  penting,  terutama  karena  pendekatan  ini merangkul banyak aktor, sehingga sumberdaya, pemikiran, dan strategi perencanaan dapat lebih  tepat  sasaran.  Selain  itu,  dengan  adanya  konsensus  bersama,  komitmen  untuk menyelenggarakan  dan  dukungan  pendanaan  lintas  aktor  membuat  pelaksanaan  program pun  dapat  lebih  fleksibel  mulai  dari  penambahan  pipa  penyediaan  air,  penyepakatan peraturan, izin, dan standar kesehatan air tanah dan olahan, sampai dengan pembangunan fisik yang menerapkan teknologi terbarukan [19,20].

## 2. Metode
Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  dipilih  karena  dapat  mengidentifikasi  data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan opini  dan  perspektif  terkait  suatu  fenomena  yang  tidak  bisa  hanya  digambarkan  melalui proses  kuantitatif,  seperti  ukuran  angka  dan  perhitungan  korelasi  statistik  [21].  Pada penelitian kualitatif ini, kami menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memberi kemudahan selama proses penelitian untuk secara spesifik menguji teori dan permasalahan yang dibangun pada latar belakang dan tinjauan teoritis ke dalam suatu kasus real [22] . Hal ini kemudian  membantu  pembuktian  yang  kontekstual  sehingga  pembelajaran  yang  diberikan dari penelitian lebih aplikatif dan mudah untuk dipahami.
Studi kasus yang dipilih di dalam penelitian ini adalah Kota Bandung, dengan tinjauan khusus untuk praktek kolaborasi  di  kawasan  Kecamatan  Batununggal.  Kota  Bandung  dipilih  karena merepresentasikan  kompleksitas  pengelolaan  air  bersih  di  kawasan  perkotaan  terbesar setelah  Ibukota  Jakarta.  Adapun  pertimbangan  Kecamatan  Batununggal  adalah  karena kawasan  ini  sesuai  dengan  karakteristik  yang  menjadi  fokus  pembahasan,  yakni  terdapat sejumlah RW yang merupakan kawasan kumuh dengan masyarakatnya yang terlibat aktif di dalam  aktivitas  bersama  dengan  pemerintah  dan  organisasi  non-profit  dalam  kegiatan pembangunan lingkungan termasuk penyediaan air bersih.

## 2.1. Metode pengumpulan data
Kami melakukan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan pendekatan desk study [23].  Kami  mengkonfirmasi  data-data  dan  informasi  yang  ada  di dalam dokumen-dokumen perencanaan, laporan proyek, dan berbagai publikasi terkait baik dari media online, website, artikel ilmiah. Berikut adalah data dan informasi  sekunder yang dikumpulkan dan dijadikan sumber data dan informasi (lihat Tabel 1).
Tabel 1 . Data sekunder.
Data Instansi RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, RKPD Kota Bandung, Renstra Dinas Perkim Jawa Barat Bappeda dan Dinas Teknis urusan Tata Ruang di Kota Bandung RISPAM Kota Bandung Dinas urusan Air dan PDAM Dokumen permukiman kumuh: RP2PKP, RP3KP, Profil Kelurahan, Statistik Permukiman Kumuh Kota Bandung Dinas urusan Permukiman, KOTAKU, BPS Kota Bandung, Kecamatan Batununggal Kajian (jurnal, proceeding, essay , dan karya tulis ilmiah) terkait kumuh dan air bersih di Kota Bandung Internet (berbagai jurnal), media online, dan website instansi
Kami melengkapi data sekunder yang sudah diperoleh dengan  melakukan wawancara semi terstruktur  ( semi-structured  interview ) yang dilakukan  kepada  sejumlah pihak  yang  relevan dengan  studi  kasus  penyediaan  air  bersih  di  Kota  Bandung  terutama  untuk  studi  kasus kawasan  permukiman,  yaitu  Kecamatan  Batununggal.  Metode  wawancara  terutama digunakan  untuk  mengklarifikasi  informasi  yang belum ter- update di  dalam  data  sekunder, informasi  terkait  situasi  dan  tantangan  pada  masa  pandemi  Covid-19,  serta  pelaksanaan perencanaan kolaboratif di level kawasan, yang memang belum banyak dilaporkan di dalam publikasi data sekunder.

## 2.2. Metode analisis data
Pendekatan kualitatif yang digunakan di dalam paper ini dibantu oleh kerangka Analisa Actor Network Theory (ANT). Actor Network adalah suatu kerangka sistematis yang pada awalnya diperkenalkan untuk mempelajari hubungan keterkaitan beberapa entitas baik manusia dan bukan manusia dalam membentuk suatu fungsi [24].  ANT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan makna desain kawasan dan bagaimana stakeholder berperan dalam pembentukan image desain tersebut [25]. ANT juga digunakan untuk mengukur peran aktor di dalam suatu proses  perencanaan  kolaboratif,  melihat  siapa  yang  dominan  dan  tidak  [8,17,26,27].  Pada dasarnya kerangka ANT dalam paper ini diarahkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu:
1) Memetakan  dan  mengidentifikasi  para  aktor  di  dalam  proses  perencanaan  kolaboratif penyediaan air bersih di permukiman kumuh
2) Mengkaji keterkaitan/interaksinya dan bangunan network-network yang ada di dalamnya
3) Mengkaji  aktor  yang  paling  berperan  di  dalam  proses  penyiapan  perencanaan  dari  sisi bentuk program, knowledge , dan pembiayaan.
Fitur translation adalah bagaimana aktor mendefinisikan dan mendudukan suatu persoalan di dalam  konteks  aktivitasnya. Key  actor adalah  pihak-pihak  kunci  yang  menjadi  inisiator, penyampai  informasi,  dan  pelaku  mobilisasi. Intermediaries adalah  hal-hal  yang  menjadi pengikat/rujukan dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses kolaborasi. Terakhir, blackbox adalah  suatu  kondisi  ketika  perencanaan  kolaboratif  berjalan  dan menciptakan kondisi yang stabil dan proporsional. Proses analisanya dibantu oleh software UCINET,  sebuah software khusus  yang  dikembangkan  untuk  mendukung  proses  analisa  di dalam network  studies .  Berikut  merupakan  ilustrasi  keseluruhan  proses  analisa  yang  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 . Ilustrasi proses analisa data.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan analisa sebagaimana di dalam metodologi. Ketiga tahapan ini dibahas dalam dua level, yaitu kota dan permukiman kumuh. Tahapan-tahapan tersebut,  meliputi:  pemetaan  aktor  dan  program-program  penyediaan  air  bersih  di permukiman  kumuh  menggunakan  pendekatan documentary  review ;  mengkaji keterkaitan/interaksinya dan bangunan network-network serta aktor yang paling berperan di dalam proses penyiapan perencanaan program penyediaan air di level kota maupun kawasan kumuh  dari  sisi  bentuk  program,  knowledge,  dan  pembiayaan  menggunakan  pendekatan network analysis ; dan membahas hasil network analysis dalam kaitannya dengan kebijakan dan dinamika pembangunan yang ada.
3.1. Pemetaan aktor dan program penyediaan air bersih di permukiman kumuh
Kami  melakukan documentary  review terhadap  dokumen-dokumen  perencanaan  teknis (RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung serta RTRW), dokumen perencanaan
infrastruktur air (RISPAM Kota Bandung) dan dokumen penanganan kumuh di Kota Bandung (RP3KP  Provinsi  Jawa  Barat,  RP2PKP  Kota  Bandung,  Renstra  Dinas  urusan  Perumahan  dan permukiman), serta berbagai penelitian dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penanganan kumuh di Kota Bandung. Hal tersebut yang membuat penelitian ini berhasil mengidentifikasi program-program penyediaan air bersih di Bandung dan aktor utamanya (lihat Tabel 2).
Tabel 2. Program dan skala aktor terkait.
Program Aktor Utama Major Project Perkotaan SPAM Pemerintah Pusat Pamsimas I & II Lintas PSBM Lintas Penyediaan Sumber Air Baku Pemerintah Kota Peningkatan Sistem Air Bersih Pemerintah Kota Konservasi Resapan Air Pemerintah Kota Distribusi Pipa Perkotaan Pemerintah Kota Pengabdian Masyarakat Akademisi IUWASH-Plus NGO KOTAKU Lintas CSR Perusahaan Swasta Air Isi Ulang Swasta Revitalisasi Kawasan Kumuh Pemerintah Provinsi Program Swadaya Masyarakat
Berdasarkan  program-program  tersebut,  melalui  proses review dokumen  dan  wawancara, peneliti kemudian memetakan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dan mengklasifikasikannya  ke  dalam  kelompok  besar  berdasarkan  lembaga  pemerintah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Misalnya, untuk unsur perguruan tinggi, program-program penanganan kumuh yang ikut berperan di dalam penyediaan air bersih pernah dilakukan oleh instansi perguruan tinggi, seperti ITB, UNPAD, UNISBA, UPI dan  lain-lain. Selanjutnya unsur swasta  juga  demikian,  terdiri  dari  berbagai  perusahaan  yang  pernah  terlibat  di  dalam penyediaan air bersih di Kota Bandung, seperti BRI, Telkom, dan berbagai provider penyedia air dari sumber mata air. Proses penelaahan keterlibatan aktor di dalam daftar program (Tabel 4)  tersebut  kemudian  dipetakan  ke  dalam software UCINET,  yang  mana  garis  keterkaitan menunjukkan  keterhubungan  mereka  secara  akumulatif  di  dalam  program-program  yang diselenggarakan.  Hasil  dari  pemetaan  awal  menunjukkan  bahwa  aktor  pemerintah,  seperti BAPPEDA dan Dinas urusan Cipta Karya menjadi aktor sentral yang menghubungkan berbagai aktor lain, sebagaimana diilustrasikan di dalam gambar di bawah ini (lihat Gambar 3).
Gambar 3 . Pemetaan aktor di dalam program kumuh di Kota Bandung.
Pada dasarnya Tabel 2 menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program- program  penyediaan  air  bersih  di  permukiman,  khususnya  permukiman  kumuh,  sudah melibatkan  unsur-unsur  yang  bukan  hanya  dari  sisi  pemerintah.  Selanjutnya,  penelitian  ini menganalisis apakah pelaksanaan perencanaan kolaboratif sudah berjalan dengan ideal atau belum.  Hal  ini  kemudian  dilakukan  pada  tahap  analisa  yang  kedua,  yaitu  mengkaji keterkaitan/interaksinya dan bangunan network-network serta aktor yang paling berperan di dalam  proses  penyiapan  perencanaan  program  penyediaan  air  di  kawasan  kumuh  dari  sisi bentuk program, knowledge ,  dan pembiayaan  menggunakan pendekatan network  analysis . Hal  ini  juga  mempertimbangkan  praktek-praktek  yang  berlangsung  sampai  dengan  saat  ini terutama pada saat pandemi Covid-19 terjadi.

## 3.2. Analisis peran aktor di dalam program-program
Di  dalam  proses  ini,  empat  tahapan  ANT  ( translation-key  actor-intermediaries-blackbox ) digunakan secara implisit untuk membantu peneliti menilai peran aktor dari ke-15 program yang  diidentifikasikan  (Tabel  2). Translation membantu  peneliti  dalam  mengidentifikasi permasalahan  utama  dan  siapa  inisiator  yang  memprakarsai  program. Intermediaries digunakan untuk membantu peneliti dalam menemukan siapa aktor yang berperan di dalam proses  mediasi,  mengkomunikasikan  data  dan  informasi  serta  wawasan  tentang  program- program  yang  dikembangkan  termasuk  juga  melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat  di kawasan permukiman kumuh dan pihak-pihak lainnya, menjembatani dan menghubungkan interaksi mereka secara menerus. Ketiga, blackbox digunakan untuk melihat apakah bangunan interaksi  ini  bertahan  lama  dan  kuat  serta  apakah  sudah  seimbang  secara  keseluruhan menggambarkan proses ideal dari collaborative planning sebagaimana ditanyakan di dalam tahap pertama analisa. Tahapan yang dilakukan di dalam analisa ini sebagai berikut.
1) Membuat  tabel  penilaian  di  dalam  excel  dengan  skoring  (1)  apabila  pihak/aktor  yang bersangkutan memiliki kontribusi dan berinteraksi aktif dengan pihak lain di dalam salah satu  atau  beberapa  program,  dan skoring (0)  apabila  pihak  yang  bersangkutan  tidak berkontribusi sama sekali.
2) Proses analisa diperoleh dari akumulasi sebagian besar program KOTAKU, Pamsimas I & II,  PSBM,  IUSWH-Wash  dan  sejumlah  program  pemerintah  daerah  dan  pengabdian masyarakat yang datanya diperoleh dari documentary review .
3) Menginput tabel penilaian ke dalam matriks network yang disediakan di dalam software UCINET.
4) Analisa penilaian inisiator gagasan program dan kontributor dalam pembiayaan [28,29]
5) Analisa  pihak  yang  menjamin  keberlangsungan  komunikasi, transfer knowledge ,  dan mobilisasi aktor lain [30]
6) Kesimpulan  temuan  dari  analisa  pada  (2),  (3),  dan  (4)  untuk  kemudian  membuat penyimpulan apabila hasilnya dalam tahap (2), (3), dan (4) menunjukkan keseimbangan peran  dominan  antara  aktor  dari  pihak  pemerintah  dan  non-pemerintah,  maka  dapat dikatakan  bahwa  perencanaan  kolaboratif  berjalan  efektif  dan  ideal,  serta  sebaliknya apabila didominasi oleh pemerintah, maka perencanaan masih mengindikasikan proses top-down dan belum sepenuhnya berkolaborasi.
Berikut adalah hasil yang kedua, berkaitan dengan role of actors sebagai inisiator. Penilaian inisiator  gagasan  program  dilakukan  secara  akumulatif  dengan  melihat  apakah  program- program ini diusung atau diajukan oleh aktor-aktor dari lintas stakeholder atau bukan.
Gambar 4 . Inisiator gagasan, isu strategis, dan program terkait penyediaan air bersih di permukiman kumuh.
Hasil  analisa  sebagaimana  ditunjukkan  pada  Gambar  4  menunjukkan  bahwa  inisiator  pada sebagian  besar  program-program  penyediaan  air  minum  di  kawasan  permukiman  kumuh adalah aktor non-pemerintah. Mereka sudah terlibat aktif dalam gagasan dan inisiatif. Dua aktor  selain  pemerintah  yang  berperan  dominan  dalam  hal  ini  adalah  NGO  dan  perguruan tinggi.  NGO  dan  perguruan  tinggi  dapat  lebih  leluasa  merancang  program,  berinteraksi
langsung  dengan  masyarakat,  menyampaikan  konsep-konsep  pengembangannya,  sejalan dengan pemerintah. Berdasarkan kondisi masyarakat terlihat bahwa mereka  belum sampai kepada tahap inisiasi, hal ini adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi di negara berkembang.
Selanjutnya,  berikut  adalah  hasil  yang  ketiga,  berkaitan  dengan role  of  actors sebagai penyumbang pendanaan atau pembiayaan. Penilaian pemberi dana juga diperoleh dari hasil akumulatif  sejumlah  program  dengan  model  yang  sama,  seperti  KOTAKU,  pengabdian masyarakat, dan hasilnya dapat dilihat di bawah ini (lihat Gambar 5).
Gambar 5 . Kontributor pembiayaan program air bersih di permukiman kumuh.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pihak yang membiayai program-program penyediaan air bersih di permukiman kumuh juga mulai beralih dari  dominasi pemerintah menjadi adanya peran dukungan dari swasta dan NGO. Anggaran pemerintah yang mengalami realokasi dari proyek  fisik  ke  penanganan emergency pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  terhenti sementaranya  program  pemerintah  atau  berkurangnya  jumlah  cakupan  proyek  yang dilaksanakan. Hal ini kemudian yang direspon oleh aktor non-pemerintah untuk menginisiasi pembiayaan alternatif melalui CSR, hibah, dan dana pengabdian perguruan tinggi. Meskipun tidak menyasar proyek skala besar, pembiayaan ini terbukti mampu menggerakan sejumlah proyek, seperti pembangunan pipa, penyediaan tandon air dan pompa, serta tempat mencuci tangan dan  toilet  umum,  terutama berkaitan  dengan  respon  pada  masa  pandemi  Covid-19 [31].  Selain  itu,  pihak  ini  juga  strategis  karena  dianggap  berperan  besar  dalam  menjaga kestabilan proses perencanaan kolaboratif di dalam program-program penyediaan air bersih di  kawasan  permukiman  kumuh  agar  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  dapat  terus berjalan secara merata tanpa ada dominasi dari salah satu pihak. Berikut hasilnya yang dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 . Mediator dan mobilisator program air bersih di permukiman kumuh.
Bagaimanapun  juga,  pemerintah  masih  menjadi  pihak  yang  memfasilitasi  pelaksanaan program-program  penyediaan  air  bersih  di  kawasan  kumuh  dalam  skala  besar  melalui instrumen-instrumen kebijakan, peraturan, dan program penyediaan sarana prasarana fisik. Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  artikel-artikel  ilmiah,  pada  dasarnya  tahapan  awal  dari perencanaan kolaboratif yang baik adalah bahwa masyarakat mulai dilibatkan dalam bentuk komunikasi, mediasi dan penyebaran informasi [32 – 34], dan hal ini sudah mulai ditunjukan oleh  praktek-praktek  yang  diselenggarakan  di  Kota  Bandung.  Selanjutnya,  sebagaimana dijelaskan di dalam metodologi, bahwa penelitian ini melalui proses diskusi dua-level, maka apa yang dibahas pada level kota kemudian dilihat pelaksanaannya pada level kawasan pada bab selanjutnya.

## 3.3. Studi kasus Kecamatan Batununggal
Kecamatan Batununggal memiliki sejumlah permukiman kumuh yang masih belum terlayani oleh air bersih secara optimal. Namun disisi lain, sejumlah masyarakat di daerah ini memiliki keaktifan tinggi dalam mengupayakan program-program swadaya maupun kerjasama dengan swasta  dan  organisasi  non-profit  dan  perguruan  tinggi.  Hasil  wawancara  dengan  tokoh masyarakat  setempat,  pengusaha,  dan  perwakilan  warga,  memberi  gambaran  bahwa berbagai  kegiatan  mulai  dilaksanakan  untuk  menggerakan  warga  menyelesaikan  persoalan penyediaan air bersih di lingkungannya. Organisasi masyarakat setempat termasuk PKK, RW, dan  karang  taruna  yang  didukung  oleh  kelompok  agama  seringkali  berkomunikasi  dan bekerjasama  dengan  organisasi  non-profit,  seperti  PRAKSIS,  Komunitas  Cibangkong,  dan perguruan  tinggi  seperti  UNPAD,  UPI, dan  ITB,  untuk  menginisiasi  program  penyediaan  air. Termasuk pada masa pandemi ini, dengan menyediakan spot mencuci tangan pada beberapa ruang publik.
Pengamatan paper ini secara khusus ditujukan untuk melihat proses kolaborasi di Kecamatan Batununggal.  Hasil  review  terhadap  hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  setempat, peneliti  dari  perguruan  tinggi  yang  pernah  terlibat  di  dalam  program  bersama,  perwakilan aktivis dari organisasi non-profit, dan perwakilan dari BAPPEDA, yang didukung oleh dokumen penelitian, laporan proyek, dan artikel yang terkait di daerah tersebut,  memberi gambaran bahwa sudah terdapat berbagai program skala komunitas yang diarahkan untuk penyediaan air  bersih  dari  sejak  2010  sampai  dengan  sekarang.  Meskipun  demikian,  tingkat  cakupan pelayanan baru bisa meningkat sampai pada 58% dari sebelumnya yang hanya mencapai 50% [35].
Gambar 7 . Program penanganan kumuh di Kecamatan Batununggal [36].
Berdasarkan  sejumlah  program  kolaboratif  yang  berhasil  dipetakan  di  Kecamatan Batununggal,  program  sanitasi  dan  air  bersih  yang  diinisiasi bersama  perguruan tinggi,  CSR swasta, dan pemerintah daerah yang pernah dilaksanakan pada tahun 2007-2010 merupakan salah  satu  yang  paling  utama.  Namun  persoalannya  adalah  bahwa  hasil  diskusi  memberi gambaran adanya kesulitan bagi komunitas setempat untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakan.  Misalnya,  penyediaan  tandon  air  dan  sambungan  air  bersih  komunal  di beberapa titik hasil dari kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung maupun yang diinisiasi atas  prakarsa  program  pengabdian  perguruan  tinggi  tidak  berlanjut  secara  optimal  karena adanya keterbatasan pendanaan, terutama setelah proyek tersebut diserahterimakan kepada masyarakat.  Kondisi  di  Kelurahan  Samoja dan  Cibangkong  (RW  2, 3, 11),  misalnya program PSD-CK  pada  tahun  1998-2006,  pengadaan  pompa  komunal  dan  MCK  bersama  melalui program  perguruan  tinggi,  penambahan  saluran  air  bersih  secara  bertahap  oleh  PDAM, berhasil membangun sejumlah sarana prasarana dasar termasuk pompa bersama, drainase komunal,  forum  komunikasi,  dan  perbaikan  bangunan.  Khusus  untuk  air  bersih,  mereka diberikan bantuan pompa bersama yang airnya dapat digunakan untuk kepentingan rumah
tangga maupun fasilitas publik. Tidak hanya itu, pemerintah daerah, memfasilitasi perguruan tinggi  dan  NGO  untuk  berperan  lebih  besar  di  dalam  proses  peningkatan  kapasitas, penambahan sarana prasarana, serta pelembagaan. Namun kondisi yang ada saat ini, banyak dari  sarana  tersebut  tidak  dalam  kondisi  yang  optimal  karena  pemeliharaannya  yang  tidak optimal. Pada level komunitas dapat dilihat bahwa proses kolaboratif cenderung temporal dan belum  menginstitusi  secara  kuat,  sehingga  pelaksanaan  program  cenderung  bersifat insidentil, artinya berhenti dan menjadi tidak optimal setelah stakeholder utama dari pihak eksternal  selesai  dan  keluar  dari  proses  kolaborasi.  Dua  hal  utama  yang  menjadi  catatan penting untuk perbaikan proses kolaboratif adalah perlunya dukungan pendanaan kolaboratif yang  berkelanjutan  melalui  mekanisme  kelembagaan  lintas stakeholder yang  dirancang  di dalam kawasan yang struktur organisasinya melibatkan perwakilan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Di  tengah  mendesaknya  kebutuhan  air  bersih  skala  permukiman  akibat  adanya  pandemi Covid-19, sebagian masyarakat di Kota Bandung justru masih belum memiliki akses air bersih yang  memadai.  Pada  umumnya  mereka  tinggal  kawasan  permukiman  kumuh  yang  luasnya mencapai  632  hektar  dan  tersebar  di  191  titik.  Namun  di  sisi  lain,  berbagai  pihak  terus mengupayakan program-program untuk mengatasi persoalan tersebut. Terdapat lebih dari 10 program  penyediaan  air  bersih  yang  menyasar  permukiman  kumuh  yang  diprakarsai  oleh pemerintah, NGO, swasta, bahkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Actor Network , yang mana data dan informasi diperoleh melalui proses documentary review , sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa pemetaan aktor dan program-program air bersih di kawasan kumuh mampu memperlihatkan bahwa sebagian besar program sudah dijalankan dengan pendekatan perencanaan kolaboratif yang dilihat dari keterlibatan aktor pemerintah dan  non-pemerintah.  Selanjutnya,  apabila diteliti lebih  jauh,  keterkaitan dan  interaksi  para aktor sudah menunjukkan indikasi positif dalam hal pemerataan peran dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Mayoritas program didukung oleh inisiasi NGO dan perguruan tinggi serta didanai oleh swasta. Selain itu, pengelolaan berjalan dan mobilisasi di dalam proses implementasinya juga banyak didorong oleh aktor non-pemerintah termasuk perguruan  tinggi  dan  masyarakat  setempat.  Namun  demikian,  jika  ditelusuri  pada  level kawasan, sebagaimana dilihat di dalam kasus Kecamatan Batununggal, praktek kolaborasi ini masih  cenderung  temporal  dan  memerlukan  dukungan  komitmen  bersama  dalam  periode yang  lebih  panjang  untuk  dapat  mendorong  terbentuknya  kelembagaan  yang  kuat  dan mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  sudah  membantu terselenggaranya penelitian ini, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## Referensi
[1] UN-Habitat. Key messages on Covid-19 and informal settlements 2020:1 – 2.
[2] Pemkot Bandung. RP2PKP. Bandung: 2019.
[3] Nurdiansyah  A.  Urban  Slum  Upgrading  Policy  In  Jakarta  (Case  Study:  Kampung  Deret
Program Implementation).
Indones J Plan Dev 2018;3:19 – 31.
https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31.
[4] Indonesia Krisis Air Pada 2025 n.d. https://airkami.id/forum-air-dunia-indonesia-krisis- air-pada-2025/ (accessed January 27, 2022).
[5] Disperkim Jabar. Komunikasi Personal 2021.
[6] Healey P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. Hampshire: Macmillan Press Ltd; 1997.
[7] Okitasari  M,  Kidokoro  T.  Understanding  Collaborative  Governance  in  Decentralizing Indonesia :  A Dimensional  Approach  to  Emerging  Intergovernmental  and  Cross- sectoral Collaboration. Urban Reg Plan Rev 2014;1:82 – 98.
[8] Boonstra  B,  Boelens  L.  Self-organization  in  urban  development:  Towards  a  new perspective on spatial planning. Urban Res Pract 2011;4:99 – 122. https://doi.org/10.1080/17535069.2011.579767.
[9] PDAM Tirtawening. RISPAM Kota Bandung 2013.
[10]  PDAM Kota Bandung. Data Pelayanan Air Bersih PDAM Kota Bandung. 2017.
[11]  United Nations Human Settlements Programme. The Challenge of Slum: Global Report on Human Settlements. London: Earthscan; 2003.
[12]  UN-Habitat.  Slum  Alamanac  2015/2016:  Tracking  Improvement  in  the  Lives  of  Slum Dwellers. 2016.
[13]  BPS  Indonesia.  Statistik  Lingkungan  Hidup  Indonesia  2017.  Bul  Tataruang  BKPRN 2017;91:186 – 9. https://doi.org/10.1016/0022-2364(91)90424-R.
[14]  Bank  TW.  Improvement  of  Solid  Waste  Management  to  Support  Regional  and Metropolitan Cities 2018.
[15]  Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung. Peta Sebaran Covid-19 Kota Bandung 2020.
[16]  Kustiwan  I,  Ukrin  I, Aulia  A.  Identification  of  the  Creative  Capacity  of  Kampong’s Community  towards  Sustainable  Kampong  (Case  Studies:  Cicadas  and  Pasundan Kampong, Bandung): A Preliminary Study. Procedia - Soc Behav Sci 2015;184:144 – 51. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.074.
[17]  Harsanto B, Permana CT. Sustainability- oriented innovation ( SOI ) in the cultural village : an actor-network perspective in the case of Laweyan Batik Village. J Cult Herit Manag Sustain Dev 2020;2044. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2019-0102.
[18]  Healey P. Civil Society Enterprise and Local Development. Plan Theory Pract 2015;16:11 – 27. https://doi.org/10.1080/14649357.2014.995212.
[19]  Ha  BTT,  Quang  LN,  Mirzoev  T,  Tai  NT,  Thai  PQ,  Dinh  PC.  Combating  the  Covid-19 epidemic: Experiences from Vietnam. Int J Environ Res Public Health 2020;17:3125. https://doi.org/10.3390/ijerph17093125.
[20] Paleologos EK, O’Kelly BC, Tang C -S, Cornell K, Rodríguez-Chueca J, Abuel-Naga H, et al. Post  Covid-19  water  and  waste  water  management  to  protect  public  health  and geoenvironment. Environ Geotech 2020:1 – 15.
https://doi.org/10.1680/jenge.20.00067.
[21]  Ritchie J, Lewis J. Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. 2003. https://doi.org/10.4135/9781452230108.
[22]  Gerring  J.  Case  Study  Research:  Principles  and  Practices.  Cambridge:  Cambridge University Press; 2007.
[23] Farthing S. Research Design in Urban Planning: A Student’s Guide. London: SAGE Ltd; 2016.
[24]  Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press; 2005.
[25]  Farías I. The politics of urban assemblages. City 2011;15:365 – 74. https://doi.org/10.1080/13604813.2011.595110.
[26]  Chen HW, Lin FR. Evolving obligatory passage points to sustain service systems: The case of traditional market revitalization in Hsinchu City, Taiwan. Sustain 2018;10:2540 – 64. https://doi.org/10.3390/su10072540.
[27]  Rydin Y, Tate L. Actor Networks of Planning. London: Routledge; 2016.
[28]  Rydin  Y.  Using  Actor-Network  Theory  to  understand  planning  practice:  Exploring relationships  between  actants  in  regulating  low-carbon  commercial  development. Plan Theory 2012;12:23 – 45. https://doi.org/10.1177/1473095212455494.
[29]  Permana CT, Harsanto B. Sustainable City Planning Concepts and Practices in Emerging Economies:  A  Systematic  Review.  J  Indones  Sustain  Dev  Plan  2020;1:67 – 82. https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.32.
[30] Isaksson  K,  Hagbert  P.  Institutional  capacity  to  integrate  ‘radical’  perspectives  on sustainability  in  small  municipalities:  experiences  from  Sweden.  Environ  Innov  Soc Transitions 2020;36:83 – 93. https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.05.002.
[31]  Unsur Perguruan Tinggi. Komunikasi Personal 2020.
[32]  Allmendinger  P,  Prior  A,  Raemaekers  J.  Introduction  to  Planning  Practice.  Chichester: John Willey and Sons Ltd; 2001.
[33]  Amy  SKE.  The  art  of  participation:  The  case  of  creative  communities  in  Indonesia. Community Dev J 2017;52:171 – 85. https://doi.org/10.1093/cdj/bsw042.
[34]  Wargent  M,  Parker  G.  Re-imagining  neighbourhood  governance:  The  future  of neighbourhood  planning  in  England.  Town  Plan  Rev  2018;89:379 – 402. https://doi.org/10.3828/tpr.2018.23.
[35]  Dinas Perkim. Komunikasi Personal 2020.
[36]  Cibangkong  Community  Forum.  Revitalisasi  Permukiman  dan  Sistem  Lingkungan Kelurahan Cibangkong Bertumpu kepada Masyarakat. Bandung: 2006.