Diserahkan : 2022-06-13, Direvisi : 2022-01-31, Diterima : 2023-02-24,
VOLUME 7 NUMBER 1, FEB 2023 | pp.56-65 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 | Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3610

## DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA – NORWEGIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM REDUCING

## EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION
(REDD+) TAHUN 2017-2021
Ananda Dewin Ikhtiarin 1 , Viola Marsela Agustin 2, Ariel Nethan 3 ,
Maria Veri Diana Baun Yuel 4 , Harits Dwi Wiratma 5, Yeyen Subandi 6
123456 Program Studi Hubungan  Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia E-mail: 1 ikhtiarinanandadewin@gmail.com, 2 marselaagustinviola@gmail.com,
3 nethanariel0@gmail.com, 4 mrveridiana@gmail.com, 5 h_rits@respati.ac.id,
6 yeyensubandi@respati.ac.id

## ABSTRAK
Isu lingkungan hidup kini menjadi salah satu perhatian utama bahkan kajian penting dalam ilmu hubungan internasional. Pasalnya, banyak negara yang mengupayakan kelestarian lingkungan hidup melalui berbagai usaha. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama internasional yang diimplementasikan dalam bentuk program khusus mengenai lingku ngan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dinamika yang dialami selama implementasi kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia di  bidang lingkungan hidup melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada periode waktu tahun 2017 hingga 2021. REDD+ merupakan kerja sama di bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Program dari REDD+ berupa pendanaan yang mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari  deforestasi dan  degradasi hutan. Penulisan penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif  berupa teknik  analisis deskriptif. Data-data yang telah  dihimpun kemudian dianalisis berdasarkan  pendekatan teori kerja sama internasional dimana Indonesia dan Norwegia sudah lama memiliki hubungan bilateral. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah implementasi kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Norwegia di bidang lingkungan hidup melalui program REDD+ dalam periode waktu tahun 2017 hingga 2021 dihadapkan pada kondisi atau tantangan yang cukup krusial meliputi permasalahan mengenai perlindungan hutan, keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja  sama  dan ketidaksepemahaman dengan masyarakat adat. Adapun dinamika lainnya yaitu permasalahan realisasi Result Based Payment oleh Norwegia dan Pengakhiran Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia.
Kata kunci : Deforestasi dan Degradasi Hutan; Gas Rumah Kaca; Emisi Karbon
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
| 57

## ABSTRACT
Environmental issues have now become one of the main concerns and even important studies in the science of international relations. The reason is, many countries are trying to preserve the environment through various efforts. One of  the efforts made is  to  conduct international cooperation which is implemented in the form of a special program on the environment. In this regard, this study aims to determine the dynamics experienced during the implementation of cooperation between Indonesia and Norway in the environmental sector through the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program in the  period from 2017 to 2021. REDD+ is  a collaboration in environmental sector which aims to reduce emissions of greenhouse gases from deforestation and forest degradation. The writing of this research uses qualitative research methods in the form of descriptive analysis techniques. The data that has been collected is then analyzed based on the theoretical approach of international cooperation where Indonesia and Norway have long had bilateral relations. The results obtained from this research are that the implementation of the cooperation carried out by Indonesia and Norway in the environmental sector through the REDD+ program in the period 2017 to 2021 is faced with  conditions or  challenges that  are  quite  crucial  including problems regarding forest protection, delays in fulfilling the terms of cooperation and disagreements. with indigenous peoples. The other dynamics are the problem of the realization of Result Based Payment by Norway and the Termination of the Indonesia-Norway REDD+ Cooperation.

## Keywords : Deforestation and Forest Degradation; Greenhouse Gases; Carbon Emissions

## PENDAHULUAN
Isu  lingkungan  hidup  sebenarnya  bukanlah  isu  yang  baru  d alam  kajian  hubungan internasional.  Hal  tersebut dikarenakan  isu  lingkungan  hidup sudah mulai  dibicarakan  sejak berakhirnya  perang  dingin  yang  kemudian  menyadarkan  banyak  negara  untuk  melakukan upaya  dalam  menjaga  kualitas  lingkungan  hidupnya. Pada tahun 1972  dilaksanakan  sebuah konferensi  yang  membahas  isu  lingkungan  untuk pertama  kalinya  yaitu The United  Nations Conference on the Human Environment di Stockholm. perjumpaan tersebut menaruh perhatian utama  pada  hubungan  antara  pembangunan  ekonomi  dengan  degradasi  lingkungan  yang kemudian diangkat sebagai agenda internasional.(Larasati,  2019)
Seiring  berjalannya  waktu dunia semakin  dihadapkan pada berbagai  tantangan yang berpengaruh  terhadap kualitas  lingkungan  hidup. Banyak  negara  yang kemudian  melakukan berbagai  upaya  untuk  menjaga  kualitas  lingkungan  hidupnya.  Adapun  program  yang  telah dikeluarkan oleh PBB untuk menjaga lingkungan hidup yaitu strategi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) . Program REDD+ adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk meminimalisir  emisi gas rumah kaca akibat dari penggundulan atau deforestasi dan degradasi hutan. Upaya  ini  ditujukkan untuk negara-negara  berkembang  yang dianggap mampu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan. Meskipun upaya ini ditujukkan untuk negara berkembang, namun di dalamnya terdapat peran dari negara maju.(DJKN Kemenkeu, 2014)
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
REDD+  ini  bermula  dari  adanya  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  diseluruh dunia. Kegiatan pembangunan  ini  yang kemudian berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan dimana  terdapat kenaikan  karbon  dunia. Kenaikan  karbon  ini  bisa  menjadi  penyebab kenaikan  suhu  secara  global.  Berangkat dari kondisi  tersebut, maka  diperlukan  upaya  untuk menanggulanginya.  REDD+ hadir  sebagai  regulasi  sekaligus  peraturan  yang  dikembangkan oleh  UNFCCC,  dimana  REDD+  telah  menyediakan  mekanisme  kerja  sama  khususnya memberikan  bantuan  insentif  bagi  negara  berkembang  untuk  menurunkan  tingkat  emisi karbon. (Satwika, 2020) . Program REDD+ banyak diterapkan oleh negara-negara  berkembang salah  satunya Indonesia. Indonesia menyampaikan  komitmen  untuk mengurangi  emisi  pada tahun 2009. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi  Gas Rumah  Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi  GRK.(DITJEN PPI, n.d.-b) REDD+ kemudian menjadi  elemen  penting  bagi  Indonesia untuk operasionalisasi  RAN-GRK khususnya  dalam pengelolaan hutan dan untuk mencapai  tujuannya yaitu mengurangi emisi.
REDD+  di  Indonesia  diimplementasikan  dalam  bentuk  sebuah  kerja  sama  dengan negara  lain  yaitu Norwegia. Norwegia dikenal sebagai  negara  maju  yang memiliki  perhatian tinggi  terhadap lingkungan.  Selain  itu,  permasalahan  lingkungan  hidup  juga  sudah  menjadi bagian  dari  politik  luar  negeri  Norwegia. Di  sisi  lain,  Indonesia dengan Norwegia memiliki hubungan bilateral  yang  baik. Meskipun  demikian, ada alasan  tertentu bagi  Norwegia  untuk menerima  kerja  sama  dengan Indonesia dalam program  REDD+ ini.  Adapun alasan  tersebut yaitu  kondisi  SDA di  Indonesia sebagai  pemilik  hutan  terbesar  ketiga  di  dunia  dan skema pembiayaan  yang diajukan  oleh  Indonesia memiliki  kesesuaian  dengan apa yang  diinginkan oleh pemerintah Norwegia. (Lady, 2018)
Kerja  sama  Indonesia dengan Norwegia  dalam program  REDD+ ini  ditandai dengan penandantangan Letter of Intent (LoI) oleh kedua pihak pada tanggal 26 Mei 2010. Kerja sama ini merupakan  dukungan Norwegia berupa asistensi  dana yang berkisar  hingga 1 milyar  USD yang diberikan  untuk Indonesia perihal  pelaksanaan  program  REDD+. Proses kerja  sama  ini kemudian dibagi menjadi  tiga fase yaitu fase persiapan  dalam jangka waktu dari tahun 2011 sampai  2013,  fase  transformasi  dalam  jangka  waktu dari tahun  2017 sampai  2020 dan fase implementasi  penuh dalam jangka waktu setelah tahun 2018.(DITJEN PPI, n.d.-a)
Pelaksanaan  kerja  sama  Indonesia  dengan  Norwegia  di  bidang  lingkungan  hidup melalui  program  REDD+ ini  mengalami  proses  yang  sangat  panjang  karena  harus  melalui prosedur  yang  berlaku.  Selama  proses  kerja  sama  inilah  yang  kemudian  muncul  berbagai tantangan atau dinamika bagi Indonesia dan Norwegia untuk bisa mencapai apa yang sudah di sepakati. Lalu bagaimanakah dinamika yang dialami oleh Indonesia dan Norwegia dalam kerja sama lingkungan melalui program REDD+? Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha  untuk  menguraikan  dinamika  yang  dialami  oleh  Indonesia  dan  Norwegia  dalam hubungan kerja sama di bidang lingkungan melalui  REDD+.
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
| 59

## KAJIAN TEORI

## Teori Kerja sama Internasional
Kerja sama internasional  menurut K.J Holsti merupakan  sebagai suatu proses  diantara negara-negara yang saling berhubungan dimana negara-negara tersebut melakukan pendekatan untuk  mendapatkan pemecahan  terhadap masalah  yang  sedang  dihadapi. Negara-negara  ini kemudian  mengadakan  pembahasan  mengenai  permasalahan  tersebut,  mencari  kenyataan faktor-faktor  pendukung  jalan  keluar  serta  menyepakati  berbagai  perjanjian.  Kerja  sama internasional  juga  dipahami  sebagai  jalinan  kolaborasi  atau  persatuan  yang  dilakukan  antar negara.  Kerja  sama  internasional  dapat  terjadi  karena  adanya  suatu  komitmen  untuk pemenuhan kepentingan oleh masing-masing  negara yang bersangkutan. Selain itu, kerja sama internasional  juga  telah  menunjukkan  bahwa  negara-negara  yang  ada  didunia  memiliki ketergantungan  satu  sama  lain  untuk meraih  kepentingan  nasionalnya.  Perilaku  kerja  sama internasional  dapat dilakukan secara institusional yang formal dengan berbagai aturan, norma, dan  prosedur  yang  sudah  disepakati.  (Pharidah,  2018).  Kerja  sama  internasional  ini  dapat meliputi  kerja  sama  di bidang ekonomi,  politik,  sosial,  budaya, lingkungan,  pertahanan  dan keamanan yang disesuaikan dengan kebijakan luar negeri tiap-tiap negara. (Bagaskara, 2018).
Adapun  dua  syarat  utama  bagi  negara-negara  dalam  melakukan  kerja  sama internasional  yaitu saling  menghargai  kepentingan nasional  setiap negara terkait dan terdapat keputusan  bersama  sebagai  upaya  penyelesaian  permasalahan  yang  bisa  saja  timbul  dalam pelaksanaan  kerja  sama  internasional.  Dalam  pelaksanaan  kerja  sama  internasional, permasalahan  sebenarnya bukan terletak pada metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan melainkan  pada  proses  pencapaiannya  itu  sendiri.  Hal  tersebut  yang  kemudian  melandasi bahwa kedua syarat utama diatas sangat diperlukan agar pelaksanaan kerja sama internasional dapat berjalan dengan baik. (Zulkifli, 2012)
Berkaitan dengan hal tersebut, maka teori kerja sama intermasional  memiliki  relevansi dengan  pelaksanaan  REDD+,  dimana  REDD+  ini  merupakan  kerangka  kerja  sama  yang dilakukan untuk mengurasi  emisi  yang diakibatkan dari gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi  hutan.  Dalam  implementasinya,  kegiatan  REDD+  bersifat  sukarela  dimana disesuaikan  pada  keadaan  nasional,  kapasitas  dan  kemampuan  masing-masing  negara berkembang dan tingkat dukungan yang diterima. Meskipun demikian, pencapaian tujuan dari REDD+ diperlukan  kerja  sama  antar  negara  baik  dari negara  pemberi  dana maupun  negara penerima  dana dalam melaksanakan  berbagai rangkaian REDD+.(UNFCCC, 2022)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian  kualitatif merupakan metode penelitian  yang dilakukan dimana  pada  situasi  objek  yang  natural  dan  peneliti  dianggap  sebagai  perangkat  penting. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  memahami  berbagai  fenomena  manusia  atau peristiwa sosial  dengan membuat gambaran  yang universal  dan rumit yang kemudian dituang
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
dalam rangkaian kata dan mengutarakan pemahaman secara rinci serta bersifat alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memperoleh  pemahaman  mendalam mengenai  isu-isu  manusia dan  sosial  karena  peneliti  telah  menerjemahkan  mengenai  subjek  yang  memperoleh pemahaman  dari lingkungan  sekitar  dan mengenai  pemahaman  tersebut bisa  mempengaruhi perilaku mereka.  (Fadli, 2021)
Adapun dalam metode ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan berupa analisis data yang diperoleh dimana tidak disajikan dalam  bentuk  bilangan  atau  statistik,  melainkan  berbentuk  paparan  atau  penggambaran mengenai permasalahan  yang diteliti berwujud uraian atau naratif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini meletakkan perhatian utamanya pada permasalahan  yang berlandaskan fakta yang didapatkan dari  hasil  pengamatan/observasi,  wawancara,  dan  berbagai  dokumen.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  studi  kepustakaan  untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara menghimpun  data pustaka. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data-data yang dihasilkan berasal dari jurnal, e-book , dan website resmi.

## PEMBAHASAN

## Implementasi  Kerja Sama REDD+ Indonesia – Norwegia
Kesepakatan  kerja  sama  REDD+ antara  Indonesia  dan  Norwegia  yang  diwujudkan melalui  penandatanganan LoI pada 26 Mei 2010 ini diimplementasikan melalui  tiga fase yaitu antara lain :
1. Fase 1 (Persiapan/ Preparation )
Fase ini merupakan tahap dimana Indonesia melakukan pengembangan Strategi Nasional  REDD+. Terdapat lima  pilar  yang menjadi Strategi Nasional   REDD+ yang telah  disusun  oleh  Satuan  Tugas  Persiapan  Kelembagaan  REDD+ meliputi  lembaga REDD+,  penguatan  kerangka  hukum  dan  peraturan,  program  strategis,  perubahan paradigma  dan budaya  kerja,  serta  keterlibatan  masyarakat.  Pengembangan  Strategi Nasional  ini  dilakukan  bersamaan  dengan rencana  aksi,  kebijakan  pembangunan  dan kapasitas. Fase persiapan berlangsung  dari tahun 2011 hingga tahun 2013.
2. Fase 2 (Transformasi/ Transformation )
Fase  ini  merupakan  tahap  yang  berfokus  pada  peningkatan  kapasitas pengembangan  dan  implementasi  kebijakan.  Adapun  beberapa  kebijakan  yang diterapkan  oleh  Indonesia  terkait  REDD+  pada  fase  kedua  ini  meliputi  kebijakan moratorium  izin  primer  dan lahan  gambut, perlindungan  dan restorasi  lahan  gambut, moratorium kelapa sawit, Kebijakan Satu Peta (KSP), RUU Masyarakat Adat, reforma agraria,  serta  peraturan prosedural  untuk implementasi  REDD+. Selain  itu  Indonesia harus  memberikan pilot  project atau percontohan REDD+ di tingkat provinsi  dengan skala  penuh.  Terdapat  11  provinsi  yang  menjadi  percontohan  sesuai  ketetapan pemerintah  yaitu Aceh,  Sumatera  Barat, Sumatera  Selatan,  Jambi,  Riau, Kalimantan
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Tengah,  Papua  dan  Papua Barat. Fase kedua ini dilakukan pada tahun 2017 hingga tahun 2020.(Mufidah Fariani, 2021)
3. Fase 3 (Implementasi  penuh/ Contribution for Verified  Emission Reduction ) Fase  ini  merupakan  tahap  dimana  mulai  diterapkannya  pembayaran  berbasis kinerja yang telah terverifikasi  dan tetap mendukung peningkatan serta pengembangan kebijakan. Fase ini dilakukan setelah tahun 2018.

## Dinamika Internal Indonesia dalam Pelaksanaan REDD+ Indonesia-Norwegia
1. Permasalahan  perlindungan hutan Indonesia
Permasalahan  perlindungan hutan Indonesia rupanya juga menjadi penghambat pelaksanaan  kerja  sama  REDD+  Indonesia-Norwegia  ini.  Adapaun  isu-isu permasalahan  perlindungan  hutan Indonesia meliputi  degradasi hutan berskala  besar yang masih  sering terjadi. Misalnya  yang terjadi di hutan Kalimantan Tengah  dimana terdapat deforestasi hutan illegal.  Deforestasi illegal  di Kalimantan  Tengah  ini terjadi dengan  didirikannya  pemukiman  sementara  untuk  para  penambang  liar  dan illegal logging . Tidak hanya itu, terdapat pula pemanfatan bekas camp milik  Hak Penguasaan Hutan  (HPH)  yang  sudah  banyak  tidak  beroperasi.  Bekas camp milik    HPH    ini kemudian dimanfaatkan oleh warga sipil sebagai pemukiman.  Aktibatnya banyak lahan hutan di Kalimantan Tengah  terancam hilang karena aktvitas deforestasi yang mereka lakukan.
Masalah lain  dalam perlindungan hutan juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari  aspek hukum,  berdasarkan UU No. 41 Tahun  1999 tentang kehutanan, kawasan hutan  dikelompokkan  menjadi  hutan  konservasi,  hutan  lindung  dan hutan  produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan  sering terjadi pada hutan produksi dimana para  pihak  swasta  seringkali  menyalahgunakan  perizinan  pengelolaan  hutan  secara semena-mena  sehingga  terjadi deforestasi hutan yang tidak sesuai.  Dari  aspek  sosial, dapat  dilihat  adanya  konflik  administrasi  berdasarkan  keputusan  politik  yang  tidak transparan  mengenai  proses  pemberian  izin  pengelolaan  kepada  industri  alam,  dan dalam proses pengambilan  keputusan jarak menyertakan partisipasi  lokal.
Dari aspek ekonomi,  perekonomian  Indonesia yang begitu bergantung dengan alam dimana kurang lebih  70% penghasilan  non pajak bersumber  dari kekayaan alam, adanya perluasan lahan pertanian, perkebunan, serta tambang yang disebabkan karena semakin  ramainya  investor  asing  di  bidang  kelapa  sawit  yang  melakukan  ekspansi secara  luas  perkebunan  kelapa  sawit  dan  kegiatan  pertambangan  sehingga  kawasan hutan  terancam.  Dari  aspek  ekosistem,  hutan  di  Indonesia  tidak  hanya  menjadi kepentingan  manusia  saja,  tetapi  juga  makhluk  hidup  lainnya  seperti  berbagai  jenis satwa  dan  tumbuhan  yang  mendiami  hutan  sebagai  tempat  tinggal  mereka.  Namun
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
keragaman  satwa  dan  tumbuhan  ini  menjadi  terancam  kepunahannya  karena ekosistemnya diganggu.
2. Ketidaksepamahaman Masyarakat Adat
Masalah  lain  muncul  dari masyarakat  adat Indonesia. Walaupun  kelihatannya mudah, penerapan  skema  REDD+ di lapangan  sangat kompleks  karena  menyangkut banyak  pihak  dengan  kepentingan  yang  beragam.  REDD+  dilaksanakan  dengan mendukung perlindungan hak-hak  masyarakat  adat, termasuk  perlindungan  hak asasi manusia  (HAM), pengurangan  kesenjangan  ekonomi  dan perlindungan  heterogenitas hayati. Di Indonesia, masyarakat yang masih hidup dominan masih menjaga ikatan adat yang kuat. Maka dari itu, pemberlakuan REDD+ di Indonesia rupanya menoreh banyak hambatan dan rintangan kompleks.  Bagi mereka,  hutan adalah sumber  kehidupan dan bagian  penting  dari  aktivitas  mereka  sehari-hari.  Hutan  digunakan  untuk  areal pertanian/hortikultura,  perburuan,  pengumpulan  hasil  hutan,  perbekalan  obat  dan upacara  adat.  Bentuk  kepemilikan  bersama  atas  tanah  mengacu  pada  kepemilikan bersama dan penggunaannya berdasarkan persepsi  atau musyawarah.
Meskipun demikian, di lain sisi  adanya implementasi  REDD+ ini rupanya bisa menjadi  peluang  bagi  masyrakat  adat itu sendiri  khususnya  untuk meningkatkan  hak atas  sumber  daya  hutan  dan  kesejahteraan  hidupnya.  Hal  ini  dikarenakan,  REDD+ memegang  prinsip  untuk  memprioritaskan  hak  asasi  manusia.  Tidak  hanya  itu, implementasi REDD+ merupakan program yang bertujuan untuk penjagaan lingkungan hidup, jadi hal tersebut justru harusnya bisa disambut baik oleh masyarakat adat bahkan mereka juga bisa berpartisipasi  dalam program ini yang kemudian menjadi pembauran kearifan  lokal  masyarakat  dengan  penjagaan  kelestarian  sumber  daya  hutan.  (Dwi Monica, 2016).
3. Keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja sama
Pelaksanaan  program-program  REDD+  Indonesia-Norwegia  mengalami keterlambatan.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  juga  terlambat  dalam  memenuhi persyaratan  yang  diberikan  oleh  Norwegia  khususnya  persyaratan  pencairan  dana. Selain  itu,  keterlambatan  pemenuhan  persyaratan  juga  disebabkan  karena  adanya pergantian  institusi.  Meskipun  demikian,  Indonesia dan Norwegia  tetap  melanjutkan kerja sama REDD+ ini. (Ningsih, 2019)

## Dinamika  Realisasi  Result  Based Payment oleh  Norwegia dan Pengakhiran Kerja  sama REDD+ Indonesia-Norwegia
Kerja  sama  REDD+ yang  dilakukan  oleh  Norwegia  terhadap  Indonesia  merupakan kerja  sama  yang  berorentasi  kepedulian  terhadap  lingkungan.  Norwegia  sendiri  merupakan negara    yang  memiliki social  responsibility yang  tinggi  perihal  konservasi  lingkungan. Norwegia  memiliki  misi  untuk  bisa  mendapatkan  kontrol  lebih  besar  atas  permasalahan lingkungan  yang  terjadi  secara  global,  bahkan  keseriusannya  ini  diwujudkan dengan  janji
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
Norwegia  untuk  melakukan  pendanaan  terhadap  negara-negara  berkembang  dalam  upaya pengurangan emisi karbon yang diakibatkan oleh gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.  Hal  inilah  yang  kemudian  melandasi  Norwegia  menerima  program  REDD+ sebagai representasi dari tujuannya dimana salah satu negara berkembang yang menjalin kerja sama ini adalah Indonesia.
Dalam  perjanjian  yang sudah disepakati dalam kerja sama  REDD+ dengan Indonesia ini,  Norwegia  memiliki  kewajiban  untuk  membayar Result  Best  Payment .  Namun  pada kenyataannya,  Norwegia  tidak  merelisasikan  pembayaran  tersebut  dikarenakan  Norwegia memberikan  syarat-syarat  tertentu untuk Indonesia. Di sisi  lain,  syarat-syarat  yang diberikan oleh Norwegia menyangkut dengan prinsip Indonesia yang tidak bisa dibantah. Sebagai contoh, syarat mengenai  evaluasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLH) yang mana hal tersebut telah ditetapkan dalam Perpres.  (Puspa, 2021) .
Terhitung 10 September 2021, Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri Letter of Intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia tentang Program REDD+ atau  Kerjasama  Pengurangan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  dari  Deforestasi  dan  Degradasi. Keputusan  ini  disampaikan  dalam  nota  diplomatik  sesuai  dengan ketentuan Pasal  XIII LoI tentang REDD+ untuk Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Indonesia mengambil kebijakan  ini  dengan  mempertimbangkan  kurangnya  kemajuan  nyata  dalam  menerapkan Result  Based  Payment dari  pemerintah  Norwegia,  yang  telah  diverifikasi  oleh  organisasi internasional  tentang implementasi  pengurangan emisi  11,2 MtCO2e di Indonesia pada tahun 2016/2017. (Kemenlu RI, 2021)
Penghentian  kerja  sama  REDD+  antara  Indonesia  dan  Norwegia  tampaknya  tidak mempengaruhi  komitmen  Indonesia untuk mengurangi  emisi.  Hal ini  karena  Indonesia telah menciptakan  peningkatan  yang  substansial  dalam  rangka  meneguhkan  komitmennya berdasarkan  Perjanjian  Paris,  yang  telah  diratifikasi  untuk  mencapai  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selama 20 tahun, atau pada tahun 2020, laju deforestasi meningkat dan luas kebakaran hutan menurun secara signifikan.

## KESIMPULAN
Kerja sama  REDD+ yang dilakukan oleh  Indonesia dengan Norwegia diawali dengan penandatanganan LoI pada 26  Mei  2010. Kerja  sama  ini  kemudian  melewati  tiga  fase yang terdiri  dari  fase  persiapan,  transformasi  dan  implementasi  penuh.  Selama  kerja  sama  ini berlangsung, rupanya Indonesia dan Norwegia dihadapkan pada berbagai dinamika yang cukup krusial  dimana  dinamika  tersebut kemudian  menjadi  tantangan baik  bagi  Indonesia maupun Norwegia.  Adapun  dinamika  yang  dialami  berupa  permasalahan  internal  Indonesia  dalam Pelaksanaan REDD+  Indonesia-Norwegia  yang  meliputi  permasalahan mengenai perlindungan hutan, keterlambatan pemenuhan persyaratan kerja sama dan ketidaksepemahaman  dengan  masyarakat  adat  dimana  hal  tersebut  tentu  saja  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  REDD+.  Pada  perkembangannya,  Indonesia  mengakhiri  kerja  sama
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
REDD+ dengan Norwegia karena terdapat ketidaksesuaian yang sudah disepakati sebelumnya. Meskipun  demikian,  pengakhiran  kerja  sama  ini  tidak  menyurutkan  keseriusan  Indonesia dalam  mengurasi  emisi  karbon  dari  gas  rumah  kaca  yang  diakibatkan  oleh  deforestasi  dan degradasi hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel Jurnal pada Website :
Bagaskara,  A.  M.  (2018). Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dan  ECPAT dalam  Menangani Permasalahan  Child  Trafficking  di  Indonesia .  Journal  of International  Relations, 4 (3), 367–375. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id
Dwi Monica, A. (2016). Faktor-Faktor  Penghambat Implementasi  Kerjasama Indonesia  Dan Norwegia  Dalam  Skema  REDD+ Di  Kabupaten  Kapuas  Provinsi  Kalimantan  Tengah (2013-2015). Jom Fisip, 3 , 1–15.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian  kualitatif .  Humanika, 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Lady, N. (2018). Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui  Skema Reducing Emissions  From Deforestation  and  Forest  Degradation  (REDD+)  Dalam  Upaya  Penyelamatan  Hutan Indonesia.
Global Political Studies Journal, 2 (1), 24–40.
https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v2i1.2007
Larasati,  K.  (2019). Upaya  World  Wide  Fund  for  Nature  (Wwf)  Sebagai  Ngo  Lingkungan Internasional  Dalam Pengembangan Sustainable Community Development Di Indonesia . 2019. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31229
Ningsih, P. C. H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia  Melalui  REDD+ Agreement. Insignia:
Journal of International Relations, 6 (2), 83. https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504
Satwika, W. F. (2020). K omitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian  -Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia  terhadap  Upaya  Penanganan  Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan Indonesia. Journal of International Relations, 6 , 288–298.
Website : DITJEN PPI. (n.d.-a). Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia .  DITJEN PPI. Retrieved June
1, 2022, from http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/hasil-kerjasama/254- kerjasama-redd-indonesia-norwegia
DITJEN  PPI. (n.d.-b). Mengenai  BP REDD+ . DITJEN  PPI.  Retrieved  June  1,  2022,  from http://ditjenppi.menlhk.go.id/redd/33-beranda.html?start=15
DJKN Kemenkeu.  (2014). Aspek  Legal REDD+ dan  Kaitannya  dengan Kabut  Asap . DJKN Kemenkeu. DJKN Kemenkeu
Kemenlu  RI. (2021,  September). Indonesia  akhiri  Kerja  Sama  REDD+ dengan  Norwegia .
Ananda Dewin Ikhtiarin,  Viola Marsela  Agustin, Ariel Nethan, Maria Veri Diana Baun Yuel, Harits  Dwi Wiratma, Yeyen Subandi
KEMENLU  RI.  https://kemlu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-ker ja- sama-redd-dengan-norwegia
Puspa,  A.  (2021). Menteri  LHK  Jelaskan  Pengakhiran  Kerja  Sama  REDD+  Indonesia- Norwegia . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/434495/menteri- lhk- jelaskan-pengakhiran-kerja-sama-redd-indonesia-norwegia
Dokumen pada Website :
Pharidah,  T.  (2018). Kerjasama  Internasional  Bidang  Pendidikan  Antara  Majelis  Pattani Thailand  Dengan  Perguruan  Tinggi  Di  Pulau  Jawa  Indonesia [Universitas  Wahid Hasyim Semarang]. http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/1147
Zulkifli.  (2012).  Kerjasama  Internasional  Sebagai  Solusi  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). Fakultas Hukum Universitas  Indonesia , 1–95.