Volume 21 No 2, Juli 2019

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Dharma Andalas

## Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Padang)
Ferdilla Vezalin 1 , Dewi Sartika 2* , Andre Ilyas 3
1,2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas
3 Manajemen, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dsartika959@yahoo.com*

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine and understand the implementation of accrual-based SAP  in  aspects  of  leadership  commitment, human  resource,  maintenance  funds,  accounting policies, procedures, technology, regulation, and reporting on the Regional Financial and Asset Management  Agency  of  the  City  of  Padang.  The  type  of  this  research  is  descriptive  research with  a  qualitative  approach  and  data  in  this  study  were  collected  through  interviews  and documentation.
The  results  showed  that  in  general  the  implementation  of  accrual-based  SAP  on  BPKAD  was good. This can be seen from the leadership commitment in the form of action plans, BIMTEK or training  on  human  resource,  SIPKD  as  a  technology  that  helped  in  the  implementation  of accrual-based  SAP  even  though  there  were  constraints  in  network  connectivity,  maintenance funds to upgrade the SIPKD version, its own regulatory aspects already issued Perwako No. 66 of  2015,  the  procedure  used  has  been  accrual-based,  has  an  accounting  policy  where depreciation was carried out annually with a straight-line method and for inventory using the FIFO  method,  and  reporting  aspects  there  were  constraints between  budgeting  and  reporting because it had different guidelines.
Keywords: implementation, governmental accounting standards (SAP) accrual based, BPKAD

## Padang City

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi SAP berbasis akrual  dalam  aspek  komitmen  pimpinan,  kapasitas  SDM,  dana  pemeliharaan,  kebijakan akuntansi, prosedur, teknologi, regulasi, dan pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  Kota  Padang.  Jenis  penelitian  ini  yakni  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  implementasi  SAP  berbasis  akrual  pada BPKAD  sudah  baik.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya  komitmen  pimpinan  dalam  bentuk rencana  aksi, sudah dilakukan  BIMTEK  atau pelatihan  setiap tahunnya  tehadap SDM,  SIPKD sebagai teknologi yang membantu dalam implementasi SAP berbasis akrual walau ada kendala dalam konektifitas jaringan, adanya dana pemeliharaan untuk mengupgrade versi SIPKD, aspek regulasi  sendiri  sudah  ada  dikeluarkannya  Perwako  No.  66  Tahun  2015,  prosedur  yang digunakan  telah  berbasis  akrual,  memiliki  kebijakan  akuntansi  dimana  penyusutan  dilakukan pertahun  dengan  metode  garis  lurus  dan  untuk  persediaan  menggunakan  metode  FIFO,  dan aspek  pelaporan  terdapat  kendala  antara  penganggaran  dengan  pelaporan  karena  memilki perbedaan pedoman.
Kata Kunci: implementasi, SAP berbasis akrual, BPKAD kota Padang.

## PENDAHULUAN
Setiap  daerah  memiliki  sumber
daya dimana semenjak berlakunya otonomi  daerah  maka  untuk  pemerintah daerah  perlu  melakukan  pemanfaatan terhadap  sumber  daya  tersebut  dan pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk melakukan  pemanfaatan  sumber  daya dan pengelolaan keuangan tersebut maka adanya  suatu  perubahan  dari  akuntansi kas  menjadi  basis  akrual  yang  disebut sebagai  reformasi  dibidang  akuntansi pemerintahan.
Adapun penerapan akuntansi akrual  bagi  pemerintah  sebelumnya sudah  diatur  di  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.24  Tahun  2005  mengenai Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) yang  kemudian  digantikan  dengan  PP No.71  Tahun  2010  mengenai  Standar Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual. Bagi  pemerintah  daerah  ataupun  pusat paling  lambat  merubah  penyusunan laporan  keuangan  yakni  sampai  tahun 2014,  dikarenakan  pada tahun  2015 sudah harus mengikuti PP No. 71 Tahun 2010 yakni dengan SAP berbasis akrual. Menurut Bastian (2010:138) mengatakan bahwa,  SAP  adalah  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  pemerintah yang menerapkan dasar-dasar akuntansi.
Adapun  hasil  penelitian  Harun dan  Eggleton  (2012)  dalam  Herwiyanti, dkk,  (2017:15)  menunjukkan  bahwa, pada  tahun  1983  dan  tahun  1998  terjadi krisis minyak dan krisis moneter sebagai kejadian di Indonesia
dalam pengadopsian  sistem  akuntansi  akrual. Adanya akibat yang signifikan dari krisis minyak    terhadap  perekonomian  negara waktu  itu  termasuk  tingginya  tingkat inflasi, dan krisis moneter memperburuk peristiwa  tersebut  sehingga  muncul tuntutan  sosial  dari  masyarakat  pada akhir  1990-an.  Kejadian-kejadian  itu telah memberikan gagasan kepada teknokrat-teknokrat di Kementerian Keuangan untuk mendorong dilakukannya reformasi akuntansi
pemerintah  yang  bagi  mereka  dapat memberikan pengendalian pada pengeluaran pemerintah dan menggambarkan kinerja pemerintah . Kemudian  untuk  pengadopsian
sistem  akuntansi  berbasis  akrual  di Indonesia,  adanya  tantangan  sistem akuntansi,  sistem  teknologi  informasi, komitmen,
SDM, lingkungan
masyarakat,  dorongan  dari  pemeriksa laporan  keuangan,  sistem  penganggaran berbasis  akrual,  serta  adanya  resistensi pihak internal terhadap perubahan kearah  sistem  akuntansi  berbasis  akrual sehingga dengan memperhatikan tantangan tersebut mampu
mengakomodasi  penerapan  basis  akrual (Ahyaruddin, 2013).
Adapun  dengan  penerapan  basis akrual  di  pemerintah  daerah  diharapkan dapat  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dari  BPK.    Tahun 2017  pada  Rakernas  Akuntansi  dan Pelaporan
Keuangan,
pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP 5 tahun  berturut-turut  (2012-2016)  yakni Provinsi  Jawa  Barat,  Kepulauan  Riau,
Nusa Tenggara
Barat.
( www.google.co.id/amp/s/monitor.co.id/ nasional/inilah-daftar-penerimaan-opini- wtp-terbaik-dari-bpk/amp/ ) . Berdasarkan dari  data  BPK,  sebanyak 91%  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mendapat opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), capaian  tersebut  diatas  dari  yang ditargetkan  dalam  Rencana  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015- 2019.
(https://databoks.katadata.co.id/datapubli sh/2017/10/03/bpk-91-persen-pemprov- mendapat-wajar-tanpa-pengecualian, diakses  pada  tanggal  Selasa,  3  Oktober 2017).
Pemerintah  Provinsi  Sumatera
Barat  kembali  memperoleh  penghargaan dari pemerintah pusat, dimana penghargaan diberikan oleh Kementerian
Keuangan  atas  capaian  opini  Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan  keuangan  tahun  2013  s/d  2018. Pada  rakernas  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  pemerintah  tahun  2018  di Gedung Dharmapala, Menteri Keuangan Republik  Indonesia  memeberikan  secara langsung  penghargaan  prestisius  ini kepada Gubernur Irwan Prayitno. (pekanbaru.tribunnews.com, diakses pada  tanggal  Jumat,  21  September  2018 pukul  14:59  wib).  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera  Barat  kembali  memberikan penghargaan  opini  WTP  kepada  Kota Padang  dalam  pengelolaan  keuangan daerah. Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut arya Wibowo menyatakan  bahwa  opini  WTP  kembali berhasil  didapatkan  secara  berturut-turut karena laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemko Padang telah bagus dan sesuai  dengan  harapan.  Pjs  Walikota
Padang,  Alwis  menyampaikan  bahwa dalam  penyajian  laporan  keuangan
Pemko Padang memperoleh penghargaan  khususnya  pada  BPKAD, sehingga  memberikan  dampak  yang sangat  baik  untuk  kedepannya  untuk terus dipertahankan. (pekanbaru.tribunnews.com,
diakses pada tanggal Selasa, 22 Mei 2018 pukul 21:23 wib).
BPKAD Kota Padang merupakan Badan/SKPD yang didirikan berdasarkan Perda No. 6 tahun 2015, BPKA berganti dari  BPKA  menjadi  BPKAD  kota Padang  setelah  terbit PP  No.  18  Tahun 2016  mengenai  satuan  daerah  dan Perwako  Padang  No.  89  tahun  2016 mengenai kedudukan, struktur organisasi dan  tata  kerja  badan  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah.  BPKAD memiliki  tugas  pokok  yakni  membantu walikota Padang dalam menyelenggarakan  urusan  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk
mendukung  keberhasilan  pembagunan daerah. (bpka.padang.go.id)
Beberapa  penelitian  terdahulu yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini diantaranya  adalah  Satrio, dkk  (2016), hasil  penelitiannya  yaitu  di  Kabupaten Jombang  pimpinan  serta  jajaran  sudah memiliki komitmen dalam implementasi, telah dibuat regulasi kebijakan, dilakukan pelatihan SDM, dan penyediaan  aplikasi  keuangan  SIMDA. Kemudian penelitian Maryati, dkk (2015),  menyatakan  pemerintah  kota Semarang telah melakukan implementasi akuntansi  akrual  sejak  tahun  2005  dan pemerintah  kota  Bandar  Lampung  sejak tahun 2013 tetapi secara bertahap.
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Padang?, dengan adanya pembatasan masalah diharapkan
pembahasan  yang  akan  diteliti  menjadi lebih  fokus  dan  mendalam,  sehingga penulis menetapkan pembatasan masalah sebagai  berikut:  (1)  Tempat  yang  akan dijadikan  penelitian  yaitu  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota  Padang.  (2)  Laporan  keuangan yang  diamati  tahun  2017  yang  sudah menggunakan  basis  akrual.  (3) Adapun indikator yang diteliti ditinjau dari aspek komitmen  pimpinan, kapasitas  SDM, dana  pemeliharaan,  kebijakan  akuntansi, prosedur, teknologi, regulasi, dan pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adapun pengertian Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang berbunyi: “Standar Akuntansi
Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut SAP  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.
Menurut Bastian (2010:137), “SAP  adalah  prinsip -prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.  Dengan  demikian,  SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

## Ruang Lingkup SAP
Menurut Bastian (2010:139)
adanya  suatu  ruang  lingkup  SAP  yakni sebagai  berikut:  (1) Pada  lingkup pemerintahan  SAP  sendiri  diterapkan pada  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  dan  perangkat  organisasi  di lingkungan  pemerintah  pusat/daerah, apabila  berdasarkan  pada  ketentuan perundang-undangan perangkat organisasi  dimaksud  wajib  memberikan laporan  keuangan.  (2)  Kekurangan  dari implementasi  SAP  akan  dijelaskan secara  eksplisit  di  setiap  standar  yang diterbitkan.  (3)  Mekanisme  prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan  dalam  setiap  penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh komite dimaksud sebagai proses dalam persiapan SAP. (4) Menyesuaikan terhadap  kondisi  di  Indonesia  dan berlaku  secara  Internasional  bagi  proses penyiapan  SAP.  Alasan  melakukan penyesuaian disebabkan alasan kebutuhan yang mendesak dan pengguna mampu untuk memahami serta melaksanakan standar yang ditetapkan.
Langkah  Implementasi  SAP  Berbasis
Akual Menurut Komite Standar Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP)  tahun 2008  (dalam  Maryati,  dkk  (2017:3) Adapun  langkah-langkah  implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis  Akrual  yaitu  (1)  Adanya penyusunan  bagan  akun  standar.  (2) Memilih  standar  yang  sudah  diberikan PSAP  kemudian  terapkan  standar  yang sudah  dipilih  tersebut.  (3)  Dalam
membukukan  transaksi  maka  diperlukan penyusunan sistem akuntansi baik dengan  manual  atau  terkomputerisasi. (4) Pemilihan terhadap strategi implementasi  akuntansi  berbasis  akrual. (5)  Memberikan  motivasi  dan  pelatihan terhadap SDM atau pegawai akuntansi. Strategi Persiapan Penerapan Berbasis Akrual Menurut  Medina  (2011)  dalam Risnaningsih (2016) menyatakan necessary condition dan sufficient condition sebagai prasyarat melaksanakan strategi. Necessary condition merupakan  prasyarat  yang dibutuhkan agar mencapai suatu kondisi. Kemudian dapat dikembangkannya beberapa  hal  bagi  pemerintah  yang menjadikan  kondisinya  berubah  menjadi kondisi  yang  mencukupi  (sufficient condition). Necessary  condition adalah komitmen,  kapasitas  SDM,  dan  dana pemeliharaan Sufficient condition adalah kebijakan  akuntansi,  prosedur,  dan teknologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Adapun  tujuan  dilakukannya studi  deskriptif  yakni  “Memberikan kepada  peneliti  sebuah  riwayat  atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan  dengan  fenomena  perhatian  dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya”.
(Sekaran, 2014:159).
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi objek  penelitian  bagi  peneliti  yaitu  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BPKAD)  Kota  Padang  yang beralamat  di Jalan  Prof.  M.Yamin,SH Nomor  70  Telp.  0751-32374  dan fax.0751-33996.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif, sedangkan  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer dan sekunder.
Teknik  pengumpulan  data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara  semi  terstruktur  dan  adapun informan  penelitian  ini  yakni,  Kepala Bidang  Akuntansi  dan  Staff  Subbidang Akuntansi atau pihak lain yang relevan.
Dokumen yang digunakan berupa
Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan
Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan beserta  semua  catatan  atau  dokumen terkait seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini adalah variabel univariat. Dimana variable univariat  adalah  suatu  teknik analisis  data  terhadap  satu  variabel secara  mandiri,  tiap  variabel  dianalisis tanpa dikaitkan dengan  variabel lainnya. Adapun  variabel  di  dalam  penelitian  ini adalah “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”.

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  Diaz  (2016) yang berjudul “Penerapan Standar
Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT”, menggunakan tiga tahapan dalam analisis data yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi. Teknik analisis data diuraikan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan  data-data  sekunder berupa yaitu Laporan Realisasi Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan Operasional,  Laporan  Arus  Kas, Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan beserta  semua  catatan  atau  dokumen terkait  seperti  profil  perusahaan,
struktur organisasi, dan lain
sebagainya.
2. Melakukan  reduksi  untuk  memilah dan mengelompokkan data berdasarkan keperluan dan jenisnya. 3. Melakukan pengamatan terhadap data-data sekunder yang telah dikumpulkan. 4. Membuat kesimpulan awal berdasarkan  data  sekunder  yang  telah dikumpulkan dan dianalisis.
a. Apabila  dari  tahap  sebelumnya diperoleh kesimpulan  bahwa  pos- pos  yang berkaitan  dengan  prinsip akrual telah disajikan dalam laporan keuangan  Pemda,  maka  langkah selanjutnya adalah menilai kesesuaian perlakuan akuntansi baik dari sisi pengakuan maupun pengukurannya. Untuk menilai
kesesuaian  ini,  peneliti  berpegang pada  prinsip-prinsip  sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan 64
Tahun  2013,  Buletin  Teknis  SAP dan juga Peraturan Gubernur mengenai sistem Akuntansi Pemda.
b. Apabila setelah dibandingkan, disimpulkan  bahwa  secara  teknis penerapan tidak sesuai dengan yang diamanatkan  dalam  standar,  maka peneliti mencatat kesalahan- kesalahan  tersebut  dan  menjelaskan mengenai perlakuan yang
seharusnya dilakukan.
c. Apabila  dari  tahap  sebelumnya diperoleh  kesimpulan  bahwa  pos- pos  yang  berkaitan  dengan  prinsip- prinsip  akrual  belum  disajikan dalam  laporan  keuangan,  mala peneliti melakukan wawancara dengan  Kepala  Bidang  Akuntansi dan Staff Subbidang Akuntansi atau pihak  lain  yang  relevan  terkait mengapa hal tersebut dapat terjadi.
5. Melakukan wawancara dengan Kepala  Bidang  Akuntansi, Staff Subbidang  Akuntansi  atau  pihak  lain yang relevan mengenai aspek komitmen  pimpinan,  kapasitas  SDM, dana pemeliharaan,
kebijakan
akuntansi, prosedur, teknologi,
regulasi, dan pelaporan.
6. Membuat kesimpulan akhir.
7. Membuat ilustrasi/ simulasi akuntansi pada PPKD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BPKA berganti nama dari BPKA menjadi  BPKAD  (Badan  Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset Daerah)  Kota Padang setelah terbit Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah  dan  Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual pada BPKAD Kota Padang
Adapun pandangan dari narasumber terhadap
pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai berikut:
“Awalnya  dikeluarkan  UU  No.  17 Tahun  2003  tentang  keuangan negara  bahwa  paling  lambat  8 tahun  sesudah  itu  kita  harus memperbaiki  laporan  keuangan dimana  tindak  lanjutnya  lahir  PP No. 24 Tahun 2005 baru berbicara cash  basic  lalu  lahir  PP  No.71 Tahun  2010  pengganti  PP  No.  24 Tahun 2005 mekanisme dan laporan keuangannya sudah
berbasis  akrual,  tindak  lanjut  dari
PP  no.  71  Tahun  2010  lahir Permendagri  No.  64  Tahun  2013 .kemudian  menyikapi  hal  tersebut kita  di  Pemda  sudah  memberikan kebijakan  akuntansi  awalnya  buat kebijakan  akuntansi  dari  Perwako no.15  tahun  2014  karena  memang berbasis akrual  maka  direvisi menjadi  perwako  no. 66  tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari permendagri no. 64 Tahun 2013”.
Pemerintah  daerah  sendiri  sudah  harus melaksanakan  SAP  berbasis  akrual
paling  lambat  1  Januari  2015.  Hal  itu juga dibenarkan oleh narasumber:
“Dimulai  sekitar  tahun  2015 sejak diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual”.
Dimana  adanya  perbedaan  antara cash basic dengan accrual  basic jika  dilihat dari  akuntansinya.  Berikut  pernyataan yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang Akuntansi sebagai berikut:
“Terkait perbedaannya jika dilihat dari akuntansinya, accrual  basic  ketika  sudah  ada transaksi  itu  langsung  dicatat berbeda  dengan  cash  basic yang  mana  ketika  kas  masuk atau  kas  keluar  saja  yang  baru dicatat”.
Kemudian  agar  implementasi  SAP berbasis  Akrual  dapat  berjalan  dengan baik  maka  diperlukan  persiapan  dalam implementasi, berikut penuturan narasumber:
“Untuk  mendukung penerapan akuntansi  berbasis  akrual,  kita  itu sebenarnya sudah  menggangarkan kegiatan  Bimtek,  dimana  Bimtek ini  mengundang  SKPD  terkait yang  ada  di  Pemda  Kota  Padang kemudian dilakukan pelatihan supaya  masing-masing  SKPD  bisa menerapkan  laporan  keuangan sudah berbasis akrual”.
Dalam  implementasi  SAP  berbasis akrual  pasti  akan  ada  keunggulan  serta kelemahan didalamnya. Dimana narasumber mengatakan bahwa: “Keunggulannya yaitu memudahkan  dalam  pencatatan karena  semua  transaksi  sudah harus dicatat, sudah adanya sistem sehingga mendukung untuk menyusun laporan keuangan walau sistem  sendiri  belum  bisa  sinkron semuanya  tapi  berangsur-angsur dengan  sistem  dapat  melakukan pencatatan, jurnal, hingga menghasilkan  laporan  keuangan.
Sedangkan kelemahannya  yaitu adanya  penambahan  kerja  yakni yang  hanya  4  laporan  dibuat menjadi 7 laporan”. Kemudian terkait hambatan implementasi  SAP  berbasis  akrual, narasumber mengatakan sebagai berikut:
“Pertama, dalam penggunaan sistem  dimulai  dari  perencanaan ketika  rekening  yang  dimasukkan salah  maka  akan  sulit  karena larinya  bukan  hanya  ke  neraca tetapi juga ke Laporan Operasional (LO) misalnya belanjamodal dengan prasaranajalan  itu  sudah  ada anggarannya  seperti  foto  tapi kalau  kamera  untuk  foto  itu  sudah diluar  konteks  ketika  membahas belanja  modal  sehingga  membuat harus  mapping.  Kedua,  adanya perbedaaan pedoman antara penyusunan APBD dengan pelaporan dikarenakan penyusunan APBD sendiri menggunakan  Permendagri  13 sedangkan pelaporan menggunakan  PSAP  PP  No.  71 Tahun  2010.    Ketiga,  kesulitan bagi daerah untuk mapping penyunan dengan pelaporan karena  penyunan  APBD  tidak mengacu  pada  PSAP  PP  No.  71 Tahun 2010”.
Dari  hambatan  diatas  narasumber  juga menyampaikan jalan keluarnya bahwa:
“Untuk  jalan  keluarnya  dengan merubah  PP  No.  58  kemudian otomatis permendagri 13 berubah karena  ruh  dari  permendagri  13 itu  PP.  64  dan  terakhir  ketika rapat di Semarang sudah disampaikan  dan kita  diskusikan akuntansi  ini  dan  katanya  sudah dilakukan  revisi  dan  Insyaallah awal  tahun  2019  sudah  lahir pengganti  PP.  No  58  itu  sudah mengakomodir dan sudah
disesuaikan  dengan  PP.  No.  71, karena  memang  PP  no.  71  ini produknya  departemen  keuangan PP no. 58 produknya departemen dalam negeri ini harus dimapping/sinkronkan dengan keluarnya dimapping/sinkronkan dengan  keluarnya  Permendagri
64”.
Jika dalam menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja terdapat hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah dalam  penerapan  akuntansi berbasis akrual. Berikut Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual: 1. Komitmen dari Pimpinan Seorang pemimpin yang
mempunyai  komitmen  dan  keyakinan kuat akan adanya suatu perubahan maka dapat membawa  organisasinya  kearah yang  lebih  baik,  sehingga  secara otomatis  individu  yang  berada  didalam organisasi  tersebut  akan  merasa  optimis dan  yakin  dengan  apa  yang  mereka kerjakan.
Agar  dapat  menunjang  kinerja dan  kemajuan  organisasi  dimana  tempat mereka  bekerja  perubahan  itu  dapat dipercaya dapat menunjang hal itu, maka bagi  setiap  pemimpin  telah  sepatutnya memiliki  komitmen  kuat  dan  rasa optimis  tersebut.  Ditambah  dengan penetapan  PP  No.  71  tahun  2010, penerapan  sistem  akuntansi  pemerintah berbasis akrual memiliki dasar hukum. Jika  ada  sumber  daya  yang  mendukung maka suatu perencanaan dan penganggaran  yang  telah  disusun  demi memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan tercapai.  Sumber  daya  ini  diperlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang  direncanakan  dan  dianggarkan dapat  berjalan. Mekanisme  pengelolaan tersebut  yakni atribut  aturan  yang menjadi  panduan  dalam  mengarahkan pengelolaan  sumber  daya  pada  tujuan serta sasarannya.
Perangkat  aturan  atau  dasar hukum  ini  ditetapkan  dalam  rangka mengukur  kebutuhan  publik  dan  alokasi sumber  daya  yang  hendak  dilakukan. Dalam  mengukur  kebutuhan  alokasi sumber  daya  ini,  perlu  didukung  oleh regulasi  yang  memadai  sehingga  dapat berjalan  dengan  lancar  dan  efektif  juga mendorong  berlakunya  praktek  yang baik, tertib, dan
akuntabel (Bastian,2010:87).
Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah (SAPD),  dan  Bagan  Akun  Standar (BAS),  yang  diatur  lebih  lanjut  melalui peraturan  kepala  daerah.  Kepala  Bidang Akuntansi mengungkapkan bahwa:
“Kalau komitmen kita jelas berkomitmen, karena memang dulu tahun  2009  mendapatkan  opini disclaimer, kemudian kita
berkomitmen  untuk  mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik. Dengan  rencana  aksi  (action planner)  ketika  sudah  kita  buat kita  komunikasikan  dan  pimpinan kepala  daerah  ketika  komitmen tersebut  jalan  dari  disclaimer selanjutnya menjadi WDP kemudian WTP sudah 5 kali dan 4 kali berturut- turut”. Terkait sistem, prosedur dan kebijakan  akuntansi  berbasis  akrual narasumber kembali
menegaskan sebagai berikut:
“Kita sesuaikan dengan PP no. 71 Tahun  2010  selagi  sudah  dibikin perwakonya  kebijakan  akuntansi No. 66 sesuai dengan permendagri dimana  tindak  lanjut  dari  PP.  no. 71  dari  Permendagri  64  Tahun 2013  dan  kita  sesuaikan.  Sesuai, tapi  memang  kalau  kita  lihat  dari beberapa daerah untuk penyusutan pasti  beda  ada  yang  5 tahun,  tiap daerah  punya  kebijakan  sendiri kemudian  kita  sendiri  melakukan penyusutan  setiap  tahunnya  ada juga  didaerah  lain  perbulan,  dan
itu  tergantung  kebijakan  masing- masing.”
2. Sumber Daya Manusia Upping dan Oliver (2008) mengungkapkan bahwa akuntansi
berbasis  akrual  merupakan  konsep  yang ada  akibat  munculnya  NPM,  dimana akuntansi  berbasis  akrual  merupakan konsep  turunan  dari  NPM  karena akuntansi  berbasis  akrual  merupakan tatanan  sistem  manajemen  sektor  swasta yang  diadopsi  sektor  publik  sebagai  alat pengukuran kinerja.
Faktor  penting  bagi  keberhasilan penerapan  SAP  berbasis  akrual  yakni Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkompeten, karena SDM  yang bekerja dan turun langsung menjalankannya. Untuk menerapakan basis akrual,
diperlukan pemahaman khusus
mengingat  SAP  ini  tergolong  baru  di pemerintahan.  Agar  dapat  menentukan keberhasilan  implementasi  basis  akrual ini  maka  diperlukan  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  setiap  individu.  Berikut pernyataan  yang  diberikan  oleh  kepala bidang akuntansi sebagai berikut:
“Dis ini  sudah  siap  SDM-nya walaupun sebenarnya kita campuran  tidak  semua  berlatar belakang  akuntansi.  Tapi  jalan keluarnya dengan mendiklat disamping pelatihan pasti dilakukan. Setiap tahun ada dilakukan  pelatihan  untuk  staff sudah cukup memadai SDM dalam membantu penerapan SAP berbasis akrual.” Diperlukan pelatihan secara berkala  bagi  SDM  untuk  lebih  melatih dan  membiasakan  diri  menjalankan akuntansi berbasis akrual. Pelatihan juga penting  agar  dapat  menghasilkan  SDM yang berkompeten dan mampu menguasai  sepenuhnya  basis  akrual tersebut.

## 3. Aspek Teknologi
Penggunaan  software  IT  dapat mengadopsi  software  yang  digunakan
perusahaan komersial atau entitas pemerintah  dapat  merancang  sistem  IT sendiri  untuk  diaplikasikan.  Terdapat kompleksitas  implementasi  akuntansi berbasis akrual, sehingga dapat dipastikan  bahwa  penerapan  akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan
sistem akuntansi  dan  IT based  system yang lebih rumit.
Mengenai ketersediaan dukungan teknologi  dan  sistem  informasi  ini, berikut penuturan staff subbidang akuntansi:
“Sudah,  aplikasi  SIPKD  yang digunakan  bukan  SIMDA  karena itu  untuk  Aset  tapi  manual  juga ada. Adapun  item-item  SIPKD:
Menu Anggaran (untuk perencanaan), menu penatausahaan dan pelaporan (membuat laporan keuangan), menu pertanggungjawaban (menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah).  Tetapi  data  master juga ada hanya yang dipergunakan  3  menu  tersebut saja.”
Namun  terdapat  kendala  tentang  aspek teknologi  yang  akan  diterapkan  seperti yang  dituturkan  oleh  staff  subbidang akuntansi:
“Sudah lama diterapkan pada saat cash  basic,  kendalanya  hanya error  ketika  jaringan  tidak  baik tetapi dalam pelaksanaannya sendiri sudah ada pelatihan sehingga tidak ada kendala.”
Berdasarkan  Hasil  wawancara tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dari segi  aspek  teknologi  masih  terdapat kendala  terkait  teknologi  yang error ketika  jaringan  tidak  baik,  namun  masih bisa  di  atasi  oleh  Kepala  BPKAD.  Hal ini  selaras  dengan  yang  dituturkan kepala bidang akuntansi:
“Sekarang  sudah  pakai  sistem, yang mana sistem tersebut mendukung
bagaimana kita
menyusun laporan keuangan walaupun  sistem  tersebut  belum bisa klop semuanya tapi berangsur-angsur  bahwa  dengan sistem  pencatatan,  jurnal,  hingga
sampai laporan keuangan.” 4. Aspek Dana Pemeliharaan
Dibutuhkan pendanaan yang cukup  dalam  implementasi  basis  akrual, bukan  untuk  investasi  awal saja  tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini
dikarenakan  penerapan  basis  akrual sendiri  memerlukan  pembaruan  yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak. Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  Kepala Bidang  Akuntansi  (Isyrin  Ishak, S.Sos, M.Si) mengatakan bahwa:
“Kita  menggunakan  SIPKD  dari anggaran, penatausahaan dan pelaporan, serta pertanggung- jawaban  untuk  hal  itu  maka adanya  dilakukan  upgrade  data dan upgrade sistem untuk pemeliharaan sistem tersebut,
dimana  yang  sebelumnya  versi  63 menjadi  versi  64  dan  untuk upgrade  versi  tersebut  pastinya diperlukan  biaya,  dimana  untuk anggarannya sendiri itu pasti ada. Kemudian dengan adanya upgrade tersebut  diperlukan  lagi  pelatihan untuk sistem baru tersebut”.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  dalam  hal  ini  Walikota  dan Kepala  Dinas  BPKAD  Kota  Padang mengenai  aspek  pemeliharan,  sudah  ada anggaran  yang  ditetapkan untuk  dana pemeliharaan
sehingga
dapat mendukung  dalam  penerapan  SAP berbasis akrual. 5. Aspek Regulasi Regulasi  adalah  adanya  suatu kebijakan atau peraturan yang
dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah.
Sesuai  hasil  wawancara  yang  dituturkan oleh kepala bidang akuntansi:
”Tindak lanjut setelah dilakukan  regulasi  yakni  akan mengembangkan  bagan  akun standar”. Kepala bidang akuntansi menyatakan  bahwa  dasar  hukum  yang digunakan  dalam  menyusun  regulasi SAP  berbasis  akrual  yakni  PP  No.  71
Tahun  2010 yang  dimana  bentuk regulasi  dibuat  oleh  pemerintah  daerah dengan  keluarnya  Perwako  66  Tahun 2015  dimana  tindak  lanjut  dari  regulasi sendiri  dengan  mengembangkan  bagan akun standar.

## 6. Aspek Prosedur
Aspek  Prosedur  disini  telah berbasis  akrual  dari  segi  pencatatan, persiapan  dokumen  serta  menyusun laporan keuangan.
Hal  itu  didukung  dengan  pernyataan staff Sub Bidang Akuntansi:
“Prosedur sendiri itu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.  Dimana  prosedurnya dimulai jurnal, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuain, penyesuaian,  neraca  saldo  setelah penyesuaian, terakhir laporan keuangan. Untuk dokumennya sendiri  berupa  kwitansi,  faktur, pesanan barang, dsb”.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari aspek  prosedur  pun  BPKAD  telah mengimplementasikan  berbasis  Akrual dan  sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintah.

## 7. Aspek Kebijakan Akuntansi
Setiap  daerah  berbeda  dalam  desain kebijakan pada penyusutan aset tetap ada yang 5 tahun namun di  BPKAD Padang sendiri  itu  dilakukan  per  tahun  dan  ada juga didaerah lain per bulan. Selanjutnya untuk  metode  penyusutan  digunakan metode garis lurus (straight line method), menurut metode tersebut beban penyusutan ditetapkan secara
konstan/tetap  selama  periode  waktu tertentu  (berdasarkan  umur  ekonomis dan  atau  umur  penggunaaan  aset  tetap) dan dihitung dari nilai perolehan. Hal  itu  didukung  dengan  pernyataan Kepala Bidang Akuntansi:
“ Setiap  daerah  memiliki  kebijakan akuntansinya  dalam  penyusutan berbeda-beda  ada  yang  5 tahun dan  ada  juga  yang  per  bulan. Pada BPKAD kota Padang sendiri itu dilakukan per tahun penyusutannya”. Kemudian  dilihat  dari  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  Pemda  kota Padang kebijakan akuntansi untuk pencatatan persediaan menggunakan metode  Masuk  Pertama  Keluar  Pertama (MPKP)  atau First  In  First  Out (FIFO) dan  setiap  periode  dinilai  dengan  biaya perolehan  terakhir  dan  persediaan  pun dicatat  dengan  metode  perpetual  dan periodik.

## 8. Aspek Pelaporan
Aspek  pelaporan  disini  sebagai penyampai  dan  penyedia  informasi keuangan pada BPKAD kota Padang. Berdasarkan  informasi  dari  wawancara implemetasi  SAP  berbasis  akrual  pun telah  terealisasi.  Namun  ada  kendala yang  di  tuturkan  oleh  Kabid  Akuntansi BPKAD kota Padang:
“Ketika penganggaran menggunakan permendagri 13 tetapi ketika pelaporan menggunakan  PP.  71  tahun  2010 sehingga  kode  rekeningnya  pun berbeda  hal  itu  membuat  harus  di mapping karena memang penganggarannya  sendiri  tidak mengacu pada PSAP inilah kesulitan bagi setiap daerah”.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  diuaraikan  pada  bab  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Aspek  Komitmen  Pimpinan. Seluruh pimpinan  sudah  berkomitmen  (action planner).
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak semua berlatar belakang
akuntansi tetapi sudah ada pelatihan.
3. Aspek Teknologi. Menggunakan
SIPKD yang mendukung SAP
berbasis akrual.
4. Aspek  Dana  Pemeliharaan.  Adanya dana  pemeliharaan  untuk upgrade
SIPKD.
5. Aspek Regulasi. Mengeluarkan Perwako no. 66 tahun 2015.
6. Aspek  Prosedur. Jurnal,  buku  besar, neraca  saldo  sebelum  penyesuaian, penyesuaian,  neraca  saldo  setelah penyesuaian, dan laporan keuangan.
7. Aspek
Kebijakan Akuntansi. Penyusutan  per  tahun,  metode  garis lurus, dan metode MPKP atau FIFO. 8. Aspek  Pelaporan. Berbeda  kebijakan antara penganggaran dengan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah sebagai berikut: 1. Perlunya  dilakukan  perubahan  atau revisi  terhadap  Peraturan  Pemerintah sehingga tidak ada perbedaan pedoman  antara  penyusunan  APBD dengan pelaporan.
2. Perlunya  peningkatan  dalam  anggaran untuk pembiayaan
BIMTEK, pelatihan,  sosialisasi,  perjalanan  dinas dalam  daerah  dan  anggaran  untuk peningkatan konektifitas jaringan
SIPKD di BPKAD Kota Padang.
3. Perlunya  peningkatan  kualitas  SDM dengan kegiatan BIMTEK dan sosialisasi.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran dan rekomendasi  yang  diharapkan  dapat menyempurnakan  implementasi  SAP berbasis akrual di BPKAD Kota Padang. Adapun saran-saran sebagai berikut:
1. Memperbaiki  beberapa  aturan  yang masih  tidak  sesuai  antara  peraturan penganggaran dengan pelaporan. 2. Perlunya  perekrutan  pegawai  yang berlatar belakang pendidikan akuntansi agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.
3. Perlunya peningkatan konektifitas
jaringan SIPKD sehingga dapat
melancarkan dalam implementasi SAP berbasis akrual.
4. Terus  dilakukannya  pelatihan  dan pendampingan terhadap pengelola sehingga  dapat  menyiapkan  laporan keuangan  yang  berkualitas  baik  dan terus mendapatkan opini WTP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyaruddin.
(2017). Tantangan keberhasilan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual. Binus  University, (August).
Arfianti,  D.  (2011).  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Batang). Skripsi. Arif,  Bahtiar,  Muchlis, dan  Iskandar. 2002 Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian,  Indra.  2010  .Akuntansi  Sektor
Publik. Jakarta: Erlangga.
Diaz,  Agnes  Apriani.  (2016).  Penerapan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan pemda provinsi ntt artikel ilmiah.
Herwiyanti,  E.,  Sukirman,  S.,  &  Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(1), 13 – 23. https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-
https://databoks.katadata.co.id/datapublis h/2017/10/03/bpk-91-persen- pemprov-mendapat-wajar-tanpa- pengecualian (akses13 Oktober,
2017).
https://www.google.com/amp/s/yunusmo h a.wordpress.com/2016/03/18/ beberapa- catatan- tentang- permendagri-64- tahun-2013- mengenai- penerapan-sap- berbasis-akrual- pada- pemerintah-daerah/amp/.
kampus4u.blogsopot.com/2015/06/p erbeda an-sap-berbasis-kas-
menuju.html. Maryati,  U.  (2010).  PEMERINTAH DAERAH  (Studi  Pada  Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mashuri,Mila.https://milamashuri.wordp ress.co./seminar- akuntansi/implementasi standar- akuntansi-pemerintahan-sap- berbasis-akrual/ (akses 26 Februari, 2015).
Maula, F. (2017). Evaluasi Dan
Tantangan Pemerintah Dalam Menerapkan  Akuntansi  Berbasis Akrual Sebagai Wujud Pencapaian Good  Governance  (Studi  Pada Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten  Bantaeng). Makassar. Skripsi.pekanbaru.tribunnews.com (akses 21 September, 2018). pekanbaru.tribunnews.com (akses22 Mei, 2018). Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka Setia. Rahayu, Rinda. (2017). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan  PP  No.71  Tahun  2010 Ditinjau Dari Aspek SDM, Sarana Prasarana Dan Teknologi Informasi (Pada Pemerintah Kota Sawahlunto Dan Kota Padang). Tesis. Reza,Fiki.https://www.kompasiana.com/ fikireza/5736cd6fbe61340b1a370b/s atu-tahun-indonesia-bersama-akrual- basis (akses 15 Mei, 2016).repository. upi. edu. Risnaningsih.  (2016).  IMPLEMENTASI DAN KENDALA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  BERBASIS  AKRUAL Writer: Universitas Tribhuwana TunggadewiMalang, XI (2). Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A.  (2016).  Implementasi  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual  di  Kabupaten Jombang. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan, 18(1), 59 – 69. https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-
70
Sekaran.  2011  .Metodologi  Penelitian
Untuk  Bisnis. Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono.  2014  .Metode  Penelitian Kuantitatid  dan  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syarienda, Y.,  &  Fahlevi,  H.  B.  (2018).
Problematika  Penerapan  Akuntansi Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.
www.bpkp.go.id  (akses  Agustus  18, 2014).
www.google.co.id/amp/s/monitor.co.id/n asional/inilah-daftar-penerimaan- opini-wtp-terbaik-dari-bpk/amp/.
Yani,  O.,  Singkali,  F.,  Ekonomi,  F.,  & Petra, U. K. (2014). Dinas
Pendapatan Dan  Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara
Abstract :, 4(2), 1 – 15.