## PROSEDUR DAN SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh: Musfianawati, S.H., M.H.

## Abstract
Procedures and systems changes to the Constitution of the Republic of Indonesia starting  before  the  declaration  of  Indonesian  independence,  precisely  on  Current Investigation  Agency  Preparation  for  the  independence  of  Indonesia  to  draft  the Constitution  of  the  State  of  Indonesia.  The  general  principle  of constitutional  changes carried out according to the procedure set by the Constitution itself, the way is usually called  the  'verfassung  anderung'  And  change  procedure  that  is  not  regulated  in  the Constitution that are revolosioner commonly referred to isti-lah 'verfassung wandlung' , The  Constitution  is  divided  into:  the  Constitution  in  the  form  of  written  and  unwritten constitution  in  the  form  (written  constitution  and  no  written  constitution);  Flexible  and Rigid Constitution Constitution (consti-tution flexible and rigid constitution); High degree Constitution and the constitution degree is not high (supreme constitution and not supreme consti-tution);  The  union  constitution  and  constitutional  unity  (federal  constitution  and unitary  constitution),  the  Constitutional  presidential  system  of  government  and constitution,  the  parliamentary  system  of  government  (executive  and  parliamentary executive presidential constitution)
Four system changes the Constitution, namely: constitutional changes made by the holder  of  legislative  power,  but  according  to  the  constitution  tertentu.Perubahan restrictions by the People through referendum.Perubahan this constitution apply to nega- ra union carried out by a number of states. Constitutional amendments do a convention or carried  out  by  a  special  state  institution  formed  for  a  change.  Judging  from  its  shape, constitutional changes can be made by: Through the renewal of a script that is if a change in the text regarding certain matters, through the replacement of the manuscript old with a new  script,  if  material  changes  are  fundamental  and  pretty  much,  through  manuscripts additional  (annex  or  addendum)  were  apart  from  the  original  text  of  the  Constitution, which called the text amendment to the Constitution the establishment of the Constitution, the  draft  Constitution  drawn  up  by  the  committee  designer  BPUPKI  there  are  no provisions on charter change.
Keywords : procedure changes , the constitution , the State unitary

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam kajian hukum Tata Negara, dikenal  adanya  dua  cara  perubahan Undang-Undang Dasar  (UUD)  sebagai konstitusi  yang tertulis.  Pertama, perubahan  yang  dilakukan  menurut prosedur yang diatur oleh undang-undang dasar  sendiri,  cara  ini    biasa  disebut dengan  ‘ verfassung  anderung’ . Kedua prosedur  perubahan  yang  tidak  diatur dalam Undang-Undang Dasar  yang bersifat  revolosioner yang  biasa  disebut dengan  istilah  ‘ verfassung  wandlung’ .
UUD  dikatakan  sah  sebagai  konstitusi dan  agar  prosedur  perubahannya konstitusional  tidak  ditentukan  secara ‘ pre-factum ’ tetapi bersifat ‘ post factum’ .
Ditinjau dari bentuknya,
perubahan Undang-Undang Dasar  itu dapat  dilakukan  dengan  (a)  melalui pembaharuan naskah, (b)melalui penggantian naskah lama dengan naskah baru,  atau  dilakukan  (c)  melalui  naskah tambahan  (annex  atau  addendum)  yang terpisah  dari  naskah  asli  UUD,  yang menurut  tradisi  Amerika Serikat  disebut dengan  amandemen.  Jika  perubahan dalam  teks  menyangkut  hal-hal  tertentu, maka  hal  itu  dapat  disebut  dengan pembaharuan    naskah,  tetapi  apabila materi  perubahannya  bersifat  mendasar dan  cukup  banyak,  maka  perubahan  itu
disebut sebagai penggantian naskah  dari yang  lama  menjadi  yang  baru.  Cara ketiga  yang  dikembangkan  dalam  tradisi Amerika Serikat, yaitu perubahan  dalam naskah terpisah dengan naskah asli UUD, yang  biasa  disebut  dengan  naskah amandemen  UUD.  Cara  ketiga  inilah yang diikuti oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat
dalam melakukan  perubahan  atas  UUD  1945, walaupun  materi  perubahannya  lebih banyak dari naskah aslinya.
Undang-undang Dasar tahun 1945 yang disahkan  dan berlaku pada tanggal 18 agustus 1945 adalah konstitusi Negara Republik  Indonesia    yang  dimaksudkan seperti  yang  diistilahkan  sendiri  oleh Soekarno  sebagi Undang-Undang Dasar kilat ‘revolutie  grondwel’ ,  sebagai undang-undang  dasar  yang  bersifat sementara.  Bahkan    dua  bulan  setelah proklamasi kemerdekaan, ketika dibentuk kabinet Parlementer  pertama  di  bawah Perdana  Menteri  Syahrir,  UUD  1945 yang  menganut Presidensial  (quasi)  itu tidak  diberlakukan  dalam  praktek penyelenggaraan  Negara.  Keadaaan  ini terus  berlangsung  sampai  terbentuknya Republik  Indonesia Serikat sebagai hasil perundingan  Konferensi Meja Bundar di Denhaag yang memberlakukan Konstitusi  Republik  Indosesia  Serikat (RIS) tahun 1949.
Konstitusi  RIS  hasil  kesepakatan dengan Belanda itu pada pokoknya masih bersifat  sementara.  Pasal  186  Konstitusi RIS  menegaskan  bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya  menetapkan  konstitusi Republik  Indonesia  Serikat  yang menggantikan  konstitusi  sementara  ini. Akan  tetapi  Republik  Indonesia  Serikat ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17  Agustus  1950,  kembali  ke  Negara Republik Indosesia dengan mengesahkan berlakunya    konstitusi  baru  yang  diberi nama  Undang-Undang  Dasar Sementara tahun  1950. Pasal  134  UUDS  ini  juga menentukan  bahwa  konstituante  dan pemerintah  yang  membuat Undang- Undang Dasar bersifat tetap.
Konstituante resmi dibentuk pada tanggal 10  Nopember  1956  di  gedung  Merdeka Bandung.  Pada  waktu  melantik  para anggota  konstituante  itu,  presiden Soekarno menyampaikan pidato resminya  dengan  judul  :”Susunlah Konstitusi  yang  benar-benar  Konstitusi Res Publika”
Usaha  konstituante  membuat UUD  baru  itu  tidak  kunjung  selesai, sampai  pada  tanggal  22  April  1959 Presiden  Soekarno  kembali  berpidato  di depan  Konstituante  yang  bersidang  di Bandung  dengan  Judul  :  Res  Publika! Sekali  lagi Res  Publika!.  Dalam pidatonya  itu  Presiden  Soekarno
mengusulkan  kepada  Konstituante  agar kembali  memberlakukan  UUD  1945. Namun,  setelah  diadakan  pungutan sampai tiga kali, tidak diperoleh mufakat. Karena  alasan  adanya  keadaan  darurat, presiden sukarno mengeluarkan keputusan  yang  disebut  dengan  Dekrit, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 yang  pada intinya adalah membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian sampai diberlakukannya  kembali  pada  tanggal  5 juli  1959,  UUD  1945  sendiri  , sebenarnya  memang  belum  sempat diterapkan dengan sebaik-baiknya .Bahkan setelah itupun, sampai berakhirnya  kepemimpinan  Presiden sukarno  pada  tahun  1967,  UUD  1945 memang  belum  pernah  memperoleh kesempatan  untuk  diterapkan  secara tepat. Inilah yang mendorong munculnya orde  baru  yang  pada  mulanya    berusaha keras  untuk  menegakan  UUD  1945 dengan  murni  dan  konsekwen,  demikin jargon  yang dikumandangkan sejak awal orde  baru.  Akan  tetapi  perjalanan kemudian , UUD 1945 yang singkat dan soepel  itu  cenderung  disalah  gunakan dengan penafsiaran-penafsiran oleh pihak penguasa  secara sepihak.Bahkan  karena siklus kekuasaan selama 32 tahun hanya berputar  disekitar  Presiden  Soeharto,
UUD 1945 mengalami proses sakralisasi luar  biasa,  yang  tidak pernah  disentuh oleh perubahan sama sekali 1 .
Akhirnya  UUD  1945  menjadi instrument  politik  yang  ampuh  untuk membenarkan  berkembangnya    otoritari- anisme  yang  menyuburkan  praktek- praktek korupsi, kolosi dan nepotisme di sekitar  kekuasaan  presiden.  Dimasa reformasi menyeluruh menyusul
berakhirnya kekuasaan
presiden
Soeharto, agenda perubahan  UUD 1945 itu menjadi suatu keniscayaan. Reformasi politik  dan  ekonomi  yang  menyeluruh tidak  mungkin  dilakukan tanpa  diiringi oleh  reformasi  hukum.  Akan  tetapi reformasi  hukum  yang  menyeluruh tidakakan  mungkin  dilakukan  tanpa didasari oleh agenda reformasi ketatanegaraan  yang  mendasar  dan  itu
berarti
diperlakukan adanya constitutional reform yang tidak setengah hati.
Sekarang  UUD  1945  memang sudah mengalami perubahan yang sangat substantive.
Perubahan
pertama ditetapkan pada 19 Oktober  tahun 1999, dan perubahan ke dua pada  18 Agustus 2000,  ke  tiga  tahun    9  November  2001 dan perubahan ke empat  pada tanggal 10 Agustus  tahun  2002.  UUD  1945  telah
1 Jimly  Ashiddiqie,  dalam  sekapur  sirih  buku hukum  konstitusi  karya  Taufiqurrohman syahuri,hal.ix-xiii
mengalami  beberapa  kali  perubahan tersebut,  apakah  dalam  pelaksanaan ketatanegaraan  kita  sudah  sesuai  dengan harapan yang dicita-cita bangsa Indonesia.  Apabila  masih  ada  ketidak sesuai  dengan    harapan  masa  depan Indonesia  bagi  masyarakatnya,    masih ada  peluang  untuk  perubahan  yang selanjutnya,  hal  ini  sebagaimana  dalam pasal 37 UUD 1945 hasil amandemen ke empat.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan    uraian  yang  telah disebutkan  pada  latar  belakang  di  atas, permasalahan  yang  akan  dikaji  pada tulisan ini adalah
1. Bagaimanakah    prosedur  dan sistem perubahan  konstitusi  dalam  sejarah konstitusi negara Indonesia ?
2. Apakah sistem perubahan konstitusi, dapat di implemasikan dalam tatanan hukum  tata  pemerintahan    negara Indonesia?

## 2.PEMBAHASAN

## a. Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi  dalam  sejarah Konstitusi Negara Indonesia
Pembentukan Dokuritsu  zyunbi tyoosakai  atau  Badan  Penyelidik  Usaha- usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
merupakan  realisasi  pemerintah  Jepang kepada  bangsa  Indonesia  oleh  perdana menteri  jepang  Kuniako  kaiso  yang diumumkan  di  depan  sidang  istimewa  “ the  Imperal  diet”  pada  tanggal  7 september  1944 yang  bunyinya  sebagai berikut 2 . “ Adapun  dai  nippon teikoko sejak  dari  dulu  sebelum  pecaahnya peperangan  timur  raya  sudah  mulai berikhtiyar  untuk  membebaskan  bangsa indonesia  yang  berkeluh  kesah  dalm tindakan  pemerintah  hindia  belanda dahulu  ;  maka  demi  yang maha  mulia menurunkan  sabdanya  untuk  membinasa kan      serikat  dan  inggris,    serentak memajukan  angkatan  perang  ,  baik  di darat,  di  laut  maupun  di  udara  ,  untuk menghancurleburkan musuh yang jahanam itu , dan segera mereka disapu bersih dari seluruh asia timur raya”.
Sejak  saat  itu  indonesia dianggap saudara muda. Untuk memenuhi  keinginan  yang  sangat  di idam-idamkan    oleh  bangsa  indonesia bertahun-tahun itu, maka menurut tujuan dasar Dai Nippon teikoku sudah diadakan perjanjian  untuk  memerdekakan  Hindia Timur.
Pidato  perdana  mentri jepang tersebut  diterima sejak  tanggal  8 september  1944  rakyat  Indonesia
2 Moh.  Tolchah  Mansur  dalam  sri  sumantri  M, prosedur dan sistem Perubahan konstitusi,alumni, 2006, hal 26
diperbolehkan  menyanyikan  indonesia raya  dan  mengibarkan  bendera  merah putih 3 .  Namun  Pernyataan  pidato  P.M. Kuniaki Kaiso tersebut tidak menyatakanadanya pernyataan yang tetap dan  pasti  kapan  kemerdekaan bangsa indonesia akan  diberikan.
Dibalik  janji  kemerdekaan  itu terdapat  maksud  tertentu dari  pihak pemerintah jepang, janji itu dimaksudkan agar  bangsa  indonesia  dapat  membantu bala  tentara  jepang  dealam  menghadapi sekutu 4 . BPUPKI  itulah  yang  kemudian membentuk dasar negara yang direncanakan diperuntukkan  bagi  negara indonesia  merdeka  atas  pemberian pemerintah  jepang.  Negara  indonesia pada akhirnya merdeka tetapi bukan atas pemberian  jepang  tetapi  atas  hasil perjuangan bangsa indonesia.
BPUPKI dilantik oleh Gunseikan  pada  tanggal  28  mei  1945 yang  mempunyai  62  anggota  biasa 5 . Tugas  badan  ini  adalah  melakukan penyelidikan  ke  arah  tercapainya kemerdekaan  dan  menyusun  unndang- undang  dasarnya.  Badnan  penyelidik mengadakan  sidangnya  pada  tanggal  29 mei  sampai  dengan  16  juli  1945,  yang
3 H.J.de Graaf, ibid
4 A.G.  Pringgdigdo,  Sejarah pembentukan  UUD RI,  sebagaimana  dikutip  oleh  taufiqurohman sauri dalam Hukum konstitusi ,Jakarta, Ghalia Indonesia, Mei 2004, hal 109
5 Muh  yamin,  naskah  persiapan  UUD  dalam  Sri sumantri, ibid
terbagi  dalam  dua  sidang,  yaitu  sidang pertama  dilaksanakan  pada  tanggla  29 mei sampai dengan 1 juni 1945,  sedang sidang  yang  ke  2  pada  tanggal  10  juli sampai  dengan  16  juli  1945.  Dealam sidang  yang I  BPUPKI  sepakat  bahwa mendirikan  negara  indonesia  tidak didasarkan  atas  golongan,  baik  itu bangsawan,  kaya  atau  kelompok  agama. Maka disepakati bahwa negara indonesia adalah  “buat  semua”.  Dalam  sidang BPUPK  Ir  Soekarno  mengemukakan serta menjelaskan dasar negara indonesia yang  dimaksud  terdiri  dari  lima  sila, Yaitu: 6 (a) Kebangsaan  Indonesia;  (b)
Internasionalisme,  atau  Perikemanusiaan (c) Mufakat  ,  atau  Demokrasi (d) Kesejahteraan sosial (e) Ketuhanan ynag berkebudayaan
Setelah  sidang  I  berakhir  Ketua BPUPKI  membentuk  panitia  kecil  yang mempunyai tugas meneliti serta mempelajari usul-usul  yang disampaikan oleh  anggota,  melakukan  inventarisasi dan diberinama kemudian menyusunnya. Hasil  penelitian  ini  akan  disampaikan oleh panitia kecil pada saat agenda sidang ke II tanggal 10 Juli 1945. Dalam laporan tersebut  yang  dihasilkan  oleh  panitia sembilan 7 disampaikan tentang
6 Ibid, hal 32-34
7 Ibid, hal 33 Anggota panitia sembilan ini terdiri dari  Ir.  Soekarno  sebagai  ketua,  anggota- anggotanya  Drs.  Moh.  Hatta,Mr.  Muh. Yamin,Mr.A. Subarjo. Mr. A.A. Maramis. Kiai
“rancangan pembukaan” yang oleh Moh. Yamin  diberi  nama piagam  jakarta  atau Jakarta Charter dan  oleh  Dr.  Soekiman disebut gentlemen  agreement. Piagam Jakarta  tersebut  dirumuskan  dan ditetapkan  dijakarta  tanggal  22  juli 1945.Hasil panitia kecil tersebut meliputi pokok  pokok  masalah: Permintaan Indenesia  merdeka  dengan  selekas- lekasnya, Tentang dasar negara, Masalah Univikasi dan Federasi, Bentuk Pemerintah  dan  kepala  negara, Tentang warga  negara, Masalah  pemerintahan  di daerah, Masalah agama dan hubungannya dengan  negara, Maslah  pembelaan;  dan Maslah keuangan.
Sesuai  dengan  pokok-pokok masalah  yang  telah  disusun  oleh  panitia kecil diusulkan agar BPUPKI mengambil keputusan  dlam  empat  hal,  yaitu: Pertama:  Penetapan  bentuk  negara  dan penyusunan hukum dasar  negara, Kedua: Meminta  kepada  pemerintah  jepang selekas-lekasnya  mengesahkan  hukum dasar, Ketiga: Meminta kepada pemerintah jepang  agar  diadakan  badan persiapan selekas mungkin yang tugasnya menyelengarakan negara indonesia merdeka di atas hukum dasar  yang telah
Abd.
Kahar Moezakir,Wachid hasim,Abikoesno  Tjokrosoejoso,  dan  Haji agus  salim.  Lihat  juga  Mohammad  Hatta et.al., log cit hlm 31
disusun, Keempat:  tentang  pembentukan tentara kebangsan dan tentang keuangan 8
Apabila  diteliti  dalam  naskah rancangan Uud yang disusun oleh panitia perancang  ternyata  tidak  terdapat ketentuan  mengenai  perubahan  UUD, walaupun  demikian hal itu bukan berarti tidak asa pikiran tentang maslah tersebut. Sebagai bukti , bahwa hal perubahan Uud juga  dikemukakan  Mr.S. pidato  Mr.S. Kolopaking pada  sidang  paripurna BPUPKI  pada  tanggal  11  Juli  1945. 9
Dalam sidang tersebut Mr.S. Kolopaking mengatakan  antara  lain  sebagai  berikut: (1) UUD  harus  sesingkat  mungkin, sebaiknya  hanya  terdiri  dari15  atau  16 pasal  saja,  (2) Agar  dapat  disesuaikan dengan jaman,Undang-undang  dasar tersebut  supaya  gampang  diubah,  Untuk itu harus diadakan pasal tersendiri.
Pada  tanggal  14  juli  sampai dengan  16  juli  BPUPK  mengadakan sidang  lagi  dalam  kesempatan  ini  yang telah  berbicara  27  orang  tokoh pergerakan kemerdekaan, baik dari tokoh islam, kebangsaan maupun golongan lain. Rancangan  hukum  dasar  yang  disusun BPUPKI  terdiri  dari  42  pasal,  termasuk didalamnya  pasal  tentang  peralihanyang terdiri  dari  5  pasal  dan  i  pasal  aturan tambahan. Dalam rancangan ini tidak ada pasal  yang  mengatur  tentang  perubahan
8 Ibid, hal 33-35 9 Ibid, hal 36-39
konstitusi. Rancangan  hasil  panitia perancang  setelah  diadakan  perubahan disana-sini  atas  usul  anggota  rapat  pada akhirnya  ditetapkan  36  pasal  tidak termasuk    pasal  tambahan  dan  aturan peralihan  .Hukum  dasar  hasil yang menghasilkan pernyataan bahwa
Rancangan
Undang-Undang dasar dengan perubahan-perubahannya diterima  dengan  sebulat-bulatnya    oleh sidang. Hal ini dilihat pada saat BPUPKI mengesahkan  hukum  dasar  itu.  K.R.T. Radjiman  pada  tanggal  16  juli  1945, antara  lain  menyatakan 10 : “ Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi,  saya  ulangi  lagi,  Undang-undang Dasar  ini  kita  terima  dengan  sebulat- bulatnya.  Bagaimanakah  tuan-tuan? Untuk  penyelesaiannya  saya  minta dengan  hormat  supaya  yang  menerima berdiri.(saya  lihat  tuan  yamin  belum berdiri).  Dengan  suara  bulat  diterima Undang-undang dasar ini. Terima Kasih tuan-tuan. (tepuk tangan)
Jadi  Jelas  sekali  bahwa  undang- undang dasar tersebut bukan lagi sebuah rancangan undang-undang dasar melainkan  undang-undang    dasar tetap. 11 Dengan  jatuhnya  filipina  ke
10 Sekretariat Negara Republik  Indonesia, Risalah sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  28  mei 1945 -22 agustus 1945, Jakarta: sekneg
11 Dalam  rapat  PPKI    tanggal  18  agustus  1945 hukum  dasar  hasil  karya  BPUPKI  dijadikan
tangan  angkatan  bersenjata  amerika serikat  pihak  angkatan  laut  jepang  tidak lagi  dapat  menentang  kebijaksanan politik  yang  hendak  memberikan kemerdekaan  kepada  bangsa  indonesia. Sebagaimana  dalam  rapat  dewan  perang tertinggi  jepang  tanggal  17  juli  1945, dalam usulan menteri luar negeri Jepang , Shigenori  Togo  yang  akhirnya  diterima sebuah  resolosi  yang  salah  satu  nya menyebutkan  bahwa di  jawa  harus dibentuk  panitia  Persiapan  kemerdekaan indonesia  selekas-lekasnya.  anggota panitia tersebut  harus  dari  seluruh nusantara.
Sebagai  tindak  lanjut  keputusan tersebut  kepada  marsekal  hisaichi terauchi diperintahkan untuk merealisasikan  resolosi  tersebut.  PPKI terdiri dari 21 orang yang terdiri dari 13 orang mewakili jawa, 3 orang  mewakili sumatera, 2 orang mewakili sulawesi dan masing-masing  orang  anggota  yang mewakili  Kalimantan,  Kepulauan  sunda kecil,  dan  maluku. 12 Irsoekarno  dan  drs moh.  Hatta  dipilih  menjadi  ketua  dan wakil ketua
Pada  tanggal  14  agustus  utusan Indonesia  yang datang dari Dalat tiba di jakarta,  sehari  sebelum  diadakan konferensi  yang  dipimpin  oleh  letnan
rancangan  UUD  Negara  RI,  jadi  bukan merupakan keputusan rapat BPUPKI
12 H.J.De  Graaf  dalam  Sri  soemantri ,  Prosedur dan perubahan sistem Konstitusi , op.cit
Yosiuchi  nagano hirosima  dijatuhi  bom atom,  dan  ketika  delegasi  indonesia menuju  saigon,  bom  atom  juga  di jatuhkan di nagasaki. Walaupun demikian marsekal  hisaichi  terauchi  dan  para pejabat  militer  jepang    di  jakarta  belum mengetahui.
Pada  tanggal  15  agustus  1945 Kabinet  kataro  Suzuki  mengundurkan diri    dan  diganti  oleh  kabinet    Higashi umi  yang  mempunyai  kewajiban melaksanakan  perintah  sekutu  untuk penyerahan  jepang  tanpa syarat.  Dalam suasana  demikian  Para  pejabat  jepang tidak  tahu  lagi  mau  berbuat  apa  untuk melaksanakan  pemberian  kemerdekaan kepada  negara  Indonesia.  Ditinjau  dari segi apapun jepang sudah tidan mungkin lagi memberikan  kemerdekaan  kepada Indonesia .
Dengan adanya penyerahan jepang  kepada  amerika  serikat  dan terlambatnya  tentara pendudukan berada dikepulauan  Indoneisa  terutama  jawa, merupakan  suatu  berkah  rahmat  dari Allah  yang  maha  esa,  Sehingga  bangsa Indonesia dengan segala  daya dan upaya, menyatakan sendiri  kemerdekaan    pada tanggal  17  agustus  1945    melalui proklamasi yang diadakan di pegangsaan timur  ,ditandatangani  oleh  Ir.  Soekarno dan  Drs.  Moh.  Hatta,  atas  nama  bangsa Indonesia. Sehari  setelah  proklamasi kemerdekaan  yaitu  tanggal  18  agustus
PPKI
mengadakan rapat untuk menetapkan  Undang-Undang  Dasar. Adapun  bahan  yang  digunakan  adalah Rancangan pernyataan indonesia Merdeka,  Rancangan  Pembukaan UUD dan  rancangan  UUD  yang  diterima  oleh BPUPKI.
Ada  satu  Materi  konstitusi    yang tidak  diatur  dalam  Rancangan  Undang- Undang  dasar,  yaitu  tentang perubahan Undang-Undang  Dasar yang  selalu terdapat  dalam setiap  konstitusi.Dalam hal  ini, Iwa  Kusuma  sumantri menyatakan  sebagi  berikut: 13 “ tuan-tuan yang  hadir  semua,  yang  terhormat! Berhubung  pertanyaan  dari  pimpinan  , maka benarlah bahwa ini adlah undang- undang  dasar  yang  kilat,  akan  tetapi, meskipun  demikian  ada  syarat-syarat dari  suatu  undang-undang  yang  tidak boleh  kita  lupakan.  Nanti  saya kemukakan  beberapa  pasal,  yang  saya harap tidak akan menimbulkan perbantahan  karena  maksudnya    ialah sedikit  memperbaiki  bangunanya  saja. Salah  satu  yang  akan  saya  tambahkan yang  saya  usulkan,  yaitu  tentang perubahan Undang-undang dasar. Disini belum  ada  artikel  tentang  perubahan undang-undang Dasar    dan  itu  menurut pendapat saya masih perlu diadakan”.
13 Sekretariat Negara Republik  Indonesia, Risalah sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  28  mei 1945 -22 agustus 1945, Jakarta: sekneg
Usulan  yang  dikemukakan  oleh Iwa  kusumasumantri  tersebut diakui kebenarannya  oleh  supomo,  Untuk  itu kemudian diusulkan rancangan BAB XVI yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut: (1) Untuk mengubah  undang-undang Dasar    sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah  anggota  Majelis  Permusya- waratan  rakyat  harus  Hadir. (2) Putusan diambil  dengan  persetujuan  sekurang- kurangnya  2/3 dari pada Yang hadir. 14
Sebagai  materi  konstitusi  usulan tentang  bab  perubahan  Undang-undang Dasar  ini  tidak  mengalami  kesulitan, artinya  PPKI  setuju  hal  itu  diatur  dalam undang-undang  dasar.  Akhirnya,  tanpa mengalami  kesukaran  dan  dalam  waktu yang  singkat  Rancangan  undang-undang dasar beserta aturan peralihan dan aturan tambahannya diterima oleh PPKI sebagai UUD RI. Selain menetapkan UUD, pada tanggal  18  agustus  1945  PPKI  juga memilih presiden dan wakil presiden, dan atas usul Otto Iskandardinata, Ir soekarno dan  Drs.  Moh.  Hatta  dipilih  menjadi Presiden dan wakil presiden. 15
Setelah  ditetapkannya  undang- undang dasar 1945 hasil rancangan PPKI menjadi  undang-undang  dasar  ,  ternyata undang-undang  dasar  1945  mengalami beberapa kali berubahan, antara lain: (1) Perubahan  undang-Undang dasar Negara
15 Ibid. Hlm 53
RI menjadi Konstitusi Rebublik Indonsia serikat 1949 (2) Perubahan  Konstitusi Republik  Indonesia  Serikat ke  Undang- Undang  dasar  sementara  tahun  1950 (3) Perubahan  Undang-Undang    Dasar Sementara 1950 dengan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden 5 jui 1959.
Empat  tahun  setelah  Indonesia merdeka  dan  setelah  ditetapkannya undang-undang  dasar  1945  yang ditetapkan  oleh  panitia  persiapan Kemerdekaan indonesia yaitu tanggal 18 agustus  1945,  pemerintah  Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental  atas  bentuk  negara,  sistem pemerintahan,  dan  Undang-Undang dasarnya,  hal  ini  terjadi  karena pemerintah  belanda  yang  pernah menjajah  Indonesia  ingin  berkuasa kembali  di  Indonesia  setelah  Jepang menyerah  pada  sekutu.  Belandda Berusaha  mendirikan  Negara-negara sumatera  timur,  negara  Indonesia Timur, negara pasundan dan negara Jawa  Timur. Untuk  memaksakan  kehendaknya  itu belanda melakukan agresi militer I tahun 1947  dan  agresi  Militer  II  tahun  1948. Kondisi
tersebut
mengundang
keprihatinan dunia sehingga Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB)
mendesak pemerintah  Belanda  dan  Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan, yang kemudian dikenal dengan konferensi Meja
Bundar yang
berlangsung  daari  tanggal  23  agustus 1949  sampai  dengan  2  Nopember  1949, yang dihadiri oleh perwakilan indonesia, BFO  (Bijeenkomst voor  Federal Ovrlag) 16 .  Dan  Nederland  serta  sebuah komisi perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia. Dalam konferensi ini menghasilkan  tiga  persetujuan  pokok, yaitu: Mendirikan  Negara  Republik Indonesia serikat, Penyerahan Kedaulatan kepada Indonesia serikat 17 , Didirikan Uni antara  republik  Indonesia  serikat  dan Kerajaan Belanda
Selama berlangsungnya Konferensi  Meja  Bundar  di Den  Haaq, dibentuk  panitia  ketatanegaraan    dan hukum  tata  negara,  yang  antara  lain membahas rancangan konstitusi sementara  Republik    Indonesia  serikat 18 . Hasil  perundingan  tersebut  kemudian diumumkan    secara  resmi  dalam keputusan  presiden  republik  indonesia serikat  no  48  tahun  1950,  tanggal  1 januari  1950,  ditanda  tangani  oleh perdana  menteri  Moh.  Hatta  untuk Presiden republik Indonesia Serikat, yang memutuskan  mengumumkan  dengan menempatkan  dalam  lembaran  Negara
16 Ibid, hlm 120-121
17 Kata penyerahan kurang tepat, karena indonesia telah  menyatakan  merdeka  pada  tanggal  17 agustus  1945,  menurut  joenarto ,  kata  yang tepat  adalah  pengakuan  kedaulatan,  Joenarto Op. Cit hal. 62
Republik indonesia serikat dan Konstitusi republik Indonesia.
Dasar  pertimbangan  dikeluarkan keputusan presiden ini adalah sebagaimana  yang  tertulis  dalam konsideran  menimbang  sebagi  berikut:
” bahwa  naskah  undang-undang  dasar sementara  berisi  konstitusi  republik indonesia  serikat,    yang  disetujui  oleh delegasirepublik  indonesia  dan  delegasi daerah daerah bagaian dlam perhubungan pertemuan untuk permusyawaratan  federal  di  Sche veningen  telah  disetujui  pula  oleh pemerintah  republik  indonesi  dan pemerintah  masing-masing  bagaian tersebut,  demikian  pula  oleh  Komite Nasional  pusat  dan  dewan  Perwakilan rakyat  dari  masing-masing  Daerah bagaian”
Dengan  banyaknya  lembaga negara sebagai repesentatif rakyat, yaitu: Pemerintah republik Indonesia,
Pemerintah masing-masing daerah bagian, Komite Nasional indonesia Pusat, Dewan  Perwakilan  rakyat  dari  masing masing daerah bagian menyetujui piagam perjanjian  itu, seperti disebut dalam teks menimbang  dalam  konsideran  di  atas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  cara perubahan konstitusi  di  Indonesia  dari UUD 1945  ke    UUD  KRIS  telah memenuhi  standar  cara  perubahan modern,  sebagaimana  yang  diajarkan
oleh  C  F  Strong Yaitu    Perubahan konstitusi yang dilakukan suatu konvensi atau  dilakukan  oleh  lembaga  negara khusus  yang  dibentuk  untuk  keperluan perubahan. Cara ini dapat dilakukan oleh negara  yang  berbentuk  serikat  maupun yang  berbentuk  kesatuan,  apabila  ada kehendak  untuk  mengubah  konstitusinya maka  dibentuk  lembaga  khusus  yang tugas    dan  wewenangnya  hanya mengubah  konstitusi.  Usul  perubahan bisa  berasal  dari    pemegang  kekuasaan perundang-undangan maupun dari lembaga khusus, Apabila lembaga khusus itu  telah  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,maka  dengan  sendirinya dia bubar.
Dalam konsideran tersebut di atas disebutkan  bahwa  Konstitusi  Republik Indonesia  serikat  adalah  konstitusi  yang bersifat  sementara,  dalam  konstitusi tersebut telah disediakan lembaga khusus yang  berwenang  membentuk  konstitusi yang  bersifat  tetap.  Lembaga  tersebut adalah  Konstituante,  sebagaimana  dalam bab  V  pasal  186  yaitu: “Konstituante (sidang  pembuat  konstitusi),  bersama- sama  dengan  pemerintah  selekas- lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia  serikat  yang  mengantikan konstitusi sementara ini” 19
Namun demikian ,ketentuan pasal 186  tidak  pernah  dilakukan,  karena konstituante berdasarkan  pasal  188  yang terdiri atas dewan Perwakilan rakyat dan senat  sebagai  anggota  biasa  serta ditambah  anggota  luar  biasa  belum terbentuk. Perubahan Konstitusi republik Indonesia  serikat  sementara  dapat dilakukan  melalui  pasal  190-191  pada bagaian  I. Dengan  berdirinya  Negara republik  indonesia  serikat  pada  tanggal 27  desember  1949,  dengan  Konstitusi Republik  Indonesia  serikat  sebagai undang-undang  dasarnya,  dan  bentuk negaranya berubah dari kesatuan menjadi federal  dan  sistem  pemerintahannya berubah  dari  presidensial  menurut UUD 1945 berubah menjadi Parlementer, UUD
1945  hanya  berlaku  di  di  Republik Indonesia  di  Yogjakarta  sesuai  dengan perjanjian Renville 20 .
b. Perubahan  Konstitusi    Republik Indonesia  Serikat  ke  Undang-
Undang  dasar  sementara  tahun 1950
20 Isi perjanjian renville :1. hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta,  dan Sumatera sebagai bagian  wilayah Republik  Indonesia 2. Disetujuinya  sebuah  garis  demarkasi  yang memisahkan  wilayah Indonesia dan  daerah pendudukan Belanda 3. TNI harus  ditarik mundur  dari  daerah-daerah  kantongnya  di wilayah  pendudukan  di Jawa  Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta, http://id.wikipedia.org /wiki/Perjanjian_Renville.
Negara
federal Republik indonesia  Serikat  tidak  berusia  lama, bangsa  Indonesia  kembali  memilih bentuk  negara  kesatuan  di  bawah konstitusi  baru,  yang  diberi  nama Undang-undang dasar Sementara Republik  Indonesia.    Proses  perubahan konstitusi Republik  Indonesia  serikat menjadi Undang-Undang dasar sementara  dilakukan  secara  formal dengan  Undang-undang  federal  no.  7 tahun1950 21 .
Dasar  dari  perubahan  undang- undang  dasar  sementara  republik indonesia  adalah  pasal  127a,  pasal  190, dan  pasal  191    ayat  (2)  konstitusi Republik Indonesia serikat.
Perubahannya  mencakup  mukaddimah dan  bentuk  negara,  yaitu  dari  bentuk negara federal ke bentuk negara kesatuan republik Indonesia.
Adanya  UU  no  7  tahun  1950 tersebut  diawali  dengan  ditandatangani piagam  persetujuan  oleh  pemerintah republik indonesia serikat dan pemerintah republik indonesia tanggal 19 Mei 1950, untuk  bersama-sama  melaksanakan negara  kesatuan  sebagai  wujud  dari negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Proklamasi    17  Agustus  1945,  untuk  itu diberlakukan  sebuah  Undang-undang
21 Lembaran  Negara  Republik  serikat  tahun  1950 no.  56,  lihat  taufiqqurohman  syahuri,  op.  Cit hlm 125-127
dasar Sementara  pada tanggal 15 agustus 1950 22
Cara  perubahan  yang  dilakukan dari  Konstitusi  Republik  Indonesia serikat  menjadi  Undang-undang  dasar Sementara  ini  sesuai  dengan  pendapat George Jellinek, yaitu ada dua cara untuk membedakan    perubahan  konstitusi yakni: 23 (a) Yang  Disebut  Verfassungs- anderung  ,  yakni  cara  perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja sesuai  cara  yang  ditentukan  dalam konstitusi. (b) Melalui  prosedur  yang disebut  verfassungs-wandelung,  yakni perubahan  konstitusi    dilakukan  tidak sesuai dengan  cara  formal  yang ditentukan  dalam  konstitusi  sendiri, melainkan melalui jalur istimewa.
Cara perubahannya sesuai dengan yang disebut Verfassung–anderung, yakni cara  perubahannya  konstitusi  yang dilakukan  dengan  sengaja  sesuai  cara yang  ditentukan dalam  konstitusi.
Undang-undang dasar sementara bertahan  selama  delapan  tahun  lebih (1950-1959), sesuai dengan sifatnya yang sementara,  maka  didalam  pasalnya terdapat    ketentuan  hukum  yang mengatur  lembaga  pembentuk  undang- undang  dasar  tetap  yang  disebut konstituante  seperti  yang  tercantum
dalam  Bab  V  pasal  134  sampai  dengan pasal 139 24 .
Konstituante  bersama  dengan pemerintah selekasnya menetapkan UUD RI  menggantikan  UUDS  1950.  Anggota konstituante  dipilih  melalui  pemilihan umum.untuk menetapkan undang-undang dasar  baru,  sidang  konstituante  harus dihadiri  2/3  anggota,  dan  penetapan putusannya  harus  didukung  oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggota yang  hadir.  Untuk  melaksanakan ketentuan  itu  dilaksanakan  pemilihan umum  yang  pertama.  Dalam  pemilihan umum tersebut perolehan suara terbanyak ternyata hanya didapat oleh empat partai peserta  pemilu,  yaitu  Partai  Nasional Indonesia  (PNI), Majelish  Syuro muslimin Indonesia( Masyumi), Nahdatul Ulama  (NU),  dan  Partai  komunis Indonesia  (PKI). 25 Selain  untuk  mengisi anggota  konstituante,  pemilu  ini  juga untuk mengisi anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR). Badan Konstituante yang sudah terbentuk berkat pemilu yang demokratis, ternyata sampai tahun  1959  belum  dapat  menghasilkan Undang-undang  Dasar  .  Kondisi  yang demikian  kemudian  melahirkan  dekrit presiden 5 Juli 1959.
24 Tiga  Undang-Undang  dasar  RI,  sinar Grafika,Jakarta,1992,op. cit
25 Log.cit, hlm 128-130
Dalam  dekrit  presiden tersebut antara  lain  disebutkan: “undang-undang dasar  1945  dinyatakan  berlaku  kembali dengan keyakinan bahwa piagam Jakarta 22  juni  1945  menjiwai  Undang-Undang dasar  1945  dan  adalah  merupakan  satu rangkaian  kesatuan    dengan  konstitusi tersebut”
Undang-undang dasar 1945 dekrit presiden mencakup  pembukaan,  pasal- pasal dalam batang tubuh dan penjelasan. Berbeda  dengan  Undang-undang  dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945,  tidak  termasuk  penjelasan 26 . Perubahan konstitusi yang berdasarkan  dekrit  ini  merupakan kegagalan  konstituante  dalam  menyusun konstitusi,  kegagalan  tersebut  pasti  ada penyebabnya,  hal  tentang  apa  penyebab kegagalan  konstituante  dalam  menyusun konstitusi akan penulis sampaikan dalam bab lain.
Undang-undang  dasar  1945 pasal  (37)  sebelum  amandement: Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota  Majelish  Permusyawaratan Rakyat  harus  hadir. Putusan  diambil dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya 2/3  daripada  jumlah  anggota  yang  hadir. undang-undang  dasar  1945    dalam  hal perubahan konstitusinya mengatur  dua
hal,  yaitu: (1) Ketentuan  mengatur kewenangan  MPR  menetapkan  undang- undang  dasar. Dasarnya  adalah  pasal  3 UUD 1945 yaitu MPR menetapkan UUD dan GBHN, (2) Ketentuan mengatur cara perubahan  undang-undang  dasar  terdiri persyaratan quorum  dan  pengesahan perubahan berdasarkan  pasal  37  ayat  1 dan 2 tersebut di atas. Kalau kita analisa, ketentuan yang mengatur  tentang sahnya perubahan  dibutuhkan  2/3  dari  anggota yang  hadir  dan  disetujui  oleh  2/3  dari yang  hadir,  artinya  kehadiran  yang diprasaratkan  adalah  2/3  kali  2/3  sama dengan  4/9  sama  dengan  44,4%  suara dari  seluruh jumlah  anggota  majelish. Kalau  melihat  prasarat  ini  artinya perubahan  ini  adalah  masuk  dalai prasarat kehadiran masuk dalam klafikasi mudah  karena  hanya  disetujui  oleh kurang dari 50 %. Namun kalau melihat dari  segi  persyaratan  sidang  harus quorum , yang artinya harus dihadiri oleh 2/3  dari  jumlah  anggota  atau  sama dengan 66,6 % maka dikatakan ini adalah masuk klasifikasi rumitatau rijid.
Di  dalam Pasal  37 UUD 1945 hasil amandemen keempat pasal: (1) Usul perubahan  pasal-pasal  undang-undang dasar  diagendakan  dalam  sidang  Majelis Permusyawaratan Rakyat Apabila diajukan  sekurang-kurangnya  1/3  dari jumlah anggota Majelis permusyawaratan rakyat. (2)  Setiap  usul  perubahan  pasal-
pasal  undang-undang  dasar  diajukan secara  tertulis  dan  ditunjukkan  dengan jelas  bagaian  yang  diusulkan  untuk diubah  beserta  alasannya. (3) Untuk mengubah  pasal-pasal  undang-undang dasar,  sidang  Majelis  permusyawaratan rakyat  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya 2/3  dari  jumlah  anggota  majelis permusyawaratan  rakyat. (4)  Putusan untuk  mengubah  pasal-pasal  undang- undang dasar dilakukan dengan
persetujuan  sekurang-kurangnya lima puluh  persen  plus  satu dari  seluruh anggota majelis permusyawaratan Rakyat. (5)    Khusus  tentang  bentuk Negara  Kesatuan  Republik  indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 27
Dari  bunyi  tersebut  dinyatakan bahwa  untuk  mengubah  undang-undang dasar adalah wewenang majelis permusyawaratan  rakyat.  Perkataan mengubah  harus  diartikan  dalam hubungannya  mengubah  undang-undang dasar (to  amend  the  constitution)  serta perubahan undang-undang dasar (Constitutional  amendment).  Mengubah mengandung    arti  menjadi  lain,  sedang perubahan  diartikan  hal  berubahnya sesuatu;pertukaran  peralihan 28 . Menurut
27 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen,Indra  Nolind,  Pustaka  tanah  air, Bandung, 2011
28 Kamus umum bahasa indonesia, Ibid, hal 115
Jhon  M.  Echols  dan  Hassan  Sadli 29 menyebutkan bahwa “amendment” adalah  “amandemen” Dengan  mengikuti pendapat  tersebut mengubah  undang- undang  dasar  adalah    sama  dengan mengamandemenkan undang-undang dasar. Mengubah/ mengamandemenkan konstitusi mengandung  arti    bukan  saja mengubah salah satu atau beberapa pasal yang  ada  menjadi  lain  bunyinya melainkan juga menambah 30 .
Menurut pasal (1) undang-undang dasar hasil  amandemen  yang  berbeda dibanding  dengan  UUD  1945  sebelum amandemen  adalah  adanya  tahapan urutan, yaitu bahwa usul perubahan dapat dilakukan  bila  diusulkan  oleh  sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, artinya  bahwa  dalam  prasarat  itu  mudah karena bia ada usulan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota Majelish  maka    dapat  diagendakan perubahan Undang-undang  Dasar. begitu juga  dalam  pasal  (2)  menyatakan  bahwa Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal undang-undang  dasar  diajukan  secara tertulis  dan  ditunjukkan  dengan  jelas bagaian  yang  diusulkan  untuk  diubah beserta alasannya.
Hal ini berarti  bahwa usulan itu bisa  saja  berasal  dari  masyarakat,  tetapi
29 Jhon M. Echols dan Hasssan Sadli, An English- Indonesian Dictionary 1974, Hlm 26, ibid
30 Ibid, hlm 169
dalam  pasal  37  ini  tidak  diatur    apakah masyarakat atau  pemerintah  mempunyai hak  usul  perubahan  UUD,  namun demikian karena  tidak  menyebut darimana asal usulan tersebut ini artinya ada  peluang  bagi    warga  negara, pemerintah,  mahkamah  konstitusi  atau lembaga  negara  lain  untuk  mengajukan usulan  perubahan  konstitusi  kepada MPR,  apakah  usulan  itu  dapat diagendakan  dalam  sidang  majelis, tergantung  apakah  mendapat  dukungan minimal 1/3 dari jumlah anggota majelis.
Demikin  juga  hal  tentang  usulan perubahan  undang-undang  dasar tidak diatur dalam pelaksanaannya untuk diatur dalam  UU,  artinya  bahwa  setiap  usulan perubahan  masuk  lewat  satu  jalan  yaitu MPR yang jadi masalah  apabila rumusan perubahan  yang  diajukan  oleh  Majelis ternyata  tidak  sesuai  dengan  aspirasi rakyat.
Dalam  pasal  (3)  yaitu Untuk mengubah  pasal-pasal undang-undang dasar,  sidang  Majelis  permusyawaratan rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 2/3  dari  jumlah  anggota  majelis permusyawaratan rakyat. Untuk pasal ini tidak  berbeda  dengan  bunyi  pasal  37 sebelum  amandemen. Pasal    37  hasil amandemen  mensyaratkan  bahwa  yang menjadi  keputusan  adanya  perubahan harus didukung oleh 50% ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota Majelish. Hal ini
berari  bahwa  prasarat  ini  lebih  sulit dibanding  dari  pasal  37  UUD  sebelum amandement.
Undang-undang  dasar  di  dalam pasal  37  ayat  5  menyatakan,  khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. masalah  pembatasan  dalam undang-undang  dasar    1945 hanya tentang  bentuk  negara,  sedang  untuk pembatasan  bunyi  pasal  yang  lain  tidak ada,  maka  hal  ini menyebabkan timbulnya  persoalan,  artinya  bahwa apakah  pasal  yang  lain  bisa  dilakukan perubahan  atau  tidak. Dan  apakah pembatasan dalam bunyi pasal 5 tersebut tidak  menimbulkanpensakralan  baru tentang bentuk negara kesatuan. Bisa saja pada  masa  datang  warga  negara Indonesia  menghendaki  bentuk  negara yang berbeda, artinya persoalan ini tentu tidak mudah.

## 3. PENUTUP
Dari  Seluruh  uraian  di  atas menunjukkan  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan, yaitu:
1. Sejarah  perubahan  konstitusi  bangsa
Indonesia  telah  membawa enam pengenalan  konstitusi yaitu : Hukum dasar  yang  disahkan  oleh  Dokuritsu Zyumbi  Tyosakai  atau  Badan Persiapan  Usaha-Usaha  Persiapan
Kemerdekaan  indonesia  (BPUPKI) pada  tanggal  16  Juli  1945. Undang- Undang  Dasar  Republik Indonesia yang  disahkan  oleh  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada tanggal  18  agustus  1945  yang  terdiri aatas  pembukaan  dan  pasal-pasal. Konstitusi  republik  Indonesia  Serikat tahun  1949. Undang-Undang  Dasar sementara  republik  Indonesia  tahun 1950. Undang-Undang  dasar  1945 hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang terdiri  atas,  pembukaan,  pasal-pasal dalam  batang  tubuh,  dan  penjelasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia    tahun  1945 beserta perubahan-perubahannya yang terdiri  atas  pembukaan,  dan  pasal- pasal, tanpa penjelasan.
2. Pembahasan  atas  usul  perubahan  itu menjadi agenda resmi dan pengesahan perubahan  pasal-pasal  UUD  1945 mensyaratkan  harus  disetujui  oleh
50%  ditambah  satu  dari  jumlah anggota  MPR,  Usul  perubahan  tidak termasuk  mengubah  bentuk  negara kesatuan.  Dengan  tahapan  tersebut maka cara perubahan UUD 1945 yang diatur  dalam  pasal  37  hasil amandement ke empat telah mengikuti cara  perubahan  konstitusi  pada umumnya. Dilihat  dari    jumlah minimal  quorum  dapat  disimpulkan bahwa ketentuan pasal hasil
amandemen  keempat  ini  lebih  sulit dibanding pasal 37 sebelum perubahan, karena dalm pasal 37 hasil amandemen  mensyaratkan,  putusan untuk mengubah undang-undang dasar harus  disetujui  oleh  50  %  ditambah satu  dari  jumlah  anggota  MPR, berbeda dengan  pasal  37  UUD  1945 sebelum amandement yang mensyaratkan  2/3  dari  jumlah  yang hadir.  Jadi  lebih  banyak    dari  2/3 anggota  MPR  yaitu    44,5  %.  Jika jumlah  anggota  yang  hadir  melebihi quorum  dapat  disimpulkan  perubahan UUD  1945  menurut  pasal  37  hasil amandemen  lebih  mudah,  daripada pasal yang sebelum hasil amandemen.Apalagi  usul  perubahan hanya  dibutuhkan  1/3  dari  jumlah anggota MPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Jhon M. Echols dan Hasssan Sadli, An English- Indonesian  Dictionary Jakarta, Gramedia, 1974,
K.C.  Wheare,  Modern  Constitutions, london,  Oxford    University
press , 1975,
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan
Bahasa  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia II, Jakarta, 1983
Peaslee,  Amos  J.,Constitutions  of Nations,  III-Europe,  Volume Revised  third    Edition,1968, Martinus  Nijhoffs  The  Hague, Netherlands  and  Volume  IV-The Americas  second  Part,  Revisen Third1970,    Edition,  Martinus
Nijhoff,
The Hague,
Netherlands.
Sri  soemantri, Prosedur  dan  Sistem
perubahan  konstitusi ,  Bandung,
Alumni,2006 Sekretariat Negara
Republik Indonesia, Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, 28  mei  1945 -22 agustus 1945, Jakarta: sekneg Strong;  C.F.    modern  Political constitutions  ,    sidgwick  & jackson , Ltd, London,1973,
Taufiqurrohman  Syahuri, Hukum konstitusi , Galilia  Indonesia,
2004, Bogor,
Tiga Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia,Sinar Grafika, 1992

## BIODATA PENULIS
Musfianawati, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember  (UIJ)  dan  memperoleh gelar  Magister  Hukum (M.H.)  dari Fakultas Hukum Universitas Jember.