Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Pengalihan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar
Tati Inayati*, Eny Fahrati
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*tatiinyati@gmail.com

## Abstract
This study was conducted with the aim of knowing thetax  potential and ability of the apparatus in managing PBB-P2 after the transfer from Central Tax to Local Tax in Banjar Regency, and the efforts made by the management to increase the acceptance of PBB-P2. This study  uses  quantitative descriptive analysys techniques.  The  data  used  in  this  study  are secondary data and primary data, secondary data is data on the target and realization of PBB- P2 and Local Tax. While the primary data is data on efforts to increase PBB-P2 revenues. The results of this study showed that the potential of PBB-P2 in Banjar Regency after the transfer in 2014 amounted to IDR6.111.956.879 while the target set by Regional Revenue Office was IDR3.700.000.000 or only 61% of the potential PBB-P2.  Analysis results of the apparatus ability  shows  the  contribution indicators in  9,23%,  w hich  means  that  the  level  of  PBB-P2 contribution to Local Taxes is still low. I ndicators of effectiveness is 116.43%, which means PBB-P2 is very  effective. T hen the  elasticity indicator shows  2.5 which  means that it  is elastic  or  the PBB-P2 growth  is  sensitive  to  GRDP  growth.  It  can  be  concluded  that  the  apparatus  is  quite  capable  in managing PBB-P2. Efforts made  by the  management to increase  the  acceptance of  PBB-P2 include providing counseling either through mass media or directly, and also through services with mobile and door-to-door programs.
Keywords: Potential; PBB-P2; Local Tax; Banjar Regency

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi pajak dan kemampuan pihak aparat dalam mengelola PBB-P2 pasca dialihkannya PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak  Daerah  di  Kabupaten Banjar,  serta  upaya  yang  dilakukan pihak  pengelola  untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  deskriptif kuantitatif. Data  yang  digunakan dalam penelitian ini  merupakan data  sekunder dan data primer, data sekunder yaitu data tentang Target  dan realisasi  PBB-P2  serta  Pajak Daerah, sedangkan data primer yaitu data tentang upaya yang dilakukan pengelola untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa potensi PBB-P2  di  Kabupaten Banjar pasca pengalihan yaitu tahun 2014 sebesar Rp6.111.956.879  sedangkan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp3.700.000.000, atau hanya sebesar 61% dari potensi yang ada. Untuk hasil analisis kemampuan aparat, dari indikator kontribusi menunjukkan angka rata-rata 9,23% yang artinya tingkat kontribusi PBB- P2  terhadap Pajak  Daerah masih rendah. Untuk indikator efektivitas menghasilkan a ngka 116,43% yang artinya PBB-P2  sangat efektif. Kemudian indikator elastisitas menunjukkan angka 2,5 yang berarti elastis atau pertumbuhan PBB-P2 peka terhadap pertumbuhan PDRB. Dapat  disimpulkan bahwa  aparat Cukup Mampu  dalam  mengelola  PBB-P2.  Upaya yang dilakukan pihak pengelola untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 diantaranya melakukan penyuluhan  baik melalui media massa maupun secara langsung, dan juga  melalui pelayanan dengan program mobil keliling maupun door to door . Kata Kunci : Potensi; PBB-P2; Pajak Daerah; Kabupaten Banjar PENDAHULUAN
Salah  satu  langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  menindaklanjuti kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal ialah dengan dialihkannya sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa pemerintah daerah dengan berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kebijakan daerah dapat memungut pajak daerahnya sendiri disesuaikan dengan potensi yang ada untuk pajak tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu Pajak Pusat yang kemudian dialihkan menjadi Pajak Daerah sehingga saat ini  pemungutan PBB-P2 diambil alih oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang mengelolanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  sendiri  merupakan pajak  yang  dikenakan untuk orang  atau  badan yang memiliki  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  kemudian  mendapatkan  keuntungan  dan mengalami  perbaikan kondisi  ekonomi  secara  pribadi  atas  manfaat  dari  bumi  dan  atau bangunan tersebut. PBB dikenanakan dengan dasar nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP didapat dari harga pasar di satu wilayah dan kemudian menteri keuangan bersama-sama dengan  pemeritah  daerah  kabupaten/kota  menetapkan  NJOP  tersebut  setiap  tahunnya. Pengisentifan dalam menangani dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat perlu dilakukan oleh pihak pengelola PBB karena pajak ini dapat mendorong adanya pembangunan. (Supramono & Damayanti, 2010).
Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat ke pajak daerah didasari dengan empat gagasan, yaitu: (1) PBB-P2 pada dasarnya lebih  bersifat lokal  dan objek  yang  dikenakan tidak  bergerak  ( immobile ), selain  itu  juga terdapat keterkaitan antara wajib pajak dengan orang yang mendapat keutungan dari pajak itu sendiri; (2) penyerahan PBB-P2 untuk dikelola secara penuh oleh daerah dengan harapan dapat mendongkrak  penerimaan PAD dan  membenahi struktur APBD.;  (3)  Kedepannya, dengan diserahkannya PBB-P2 kepada daerah diharapkan pelayanan terhadap wajib pajak dapat lebih baik  lagi,  dan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaannya;  (4) mengacu pada yang diterapkan oleh sebagian besar negara lain, PBB-P2 merupakan jenis local tax .
Melalui  Undang-undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten/kota telah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri PBB-P2 di daerahnya. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, yang mengatur tentang PBB- P2  di Kabupaten Banjar. Setelah itu  pemerintah Kabupaten Banjar mengadakan launching
pengalihan PBB-P2  menjadi Pajak Daerah pada tanggal  30 Desember 2013 dan kemudian PBB-P2 resmi di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sejak januari 2014. Kabupaten Banjar sendiri merupakan salah satu Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Kalimantan Selatan dengan total 20 kecamatan dan terdiri dari 290 Desa/Kelurahan. Berikut diagram  yang  menampilkan persentase luas  wilayah menurut Kabupaten/Kota di  Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Gambar 1
Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

## Tahun 2019
Dari  diagram  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Kabupaten Banjar  merupakan Kabupaten terbesar ke-3 yang ada di Provinsi Kalimanta Selatan dengan Presentase sebesar 12,05% dari total 38.744,23 km² luas Wilayah Kalimantan Selatan. Data itu  dapat menggambarkan luas wilayah potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjar. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya PBB-P2  dapat  menjadi  salah  satu  penyumbang kontribusi yang  cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik maka penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjar akan mencapai target yang maksimal. Sejak dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2014 lalu,  target dan realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan. Berikut gambar 1.2 yang menunjukkan grafik perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019.
Tanah Laut; 9,37 Kotabaru; 24,48 banjar; 12,05 Barito Kuala; 7,73 Tapin; 6,97 Hulu Sungai Selatan; 4,66 Hulu Sungai Tengah; 3,8 Hulu Sungai Utara; 2,3 Tabalong; 9,72 Tanah Bumbu; 12,92 Balangan; 4,85 Banjarmasin; 0,19
Banjarbaru; 0,96
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

## Gambar 2

## Grafik Target Dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Banjar Tahun 2015-2019
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar selalu meningkat dan dari tahun ketahun selalu melebihi target  yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jika dipantau dari perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banjar dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan. Dengan tercapainya target penerimaan PBB-P2 setiap tahun seperti tabel diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah selama ini pemerintah telah menetapkan target  sesuai  dengan  potensi  penerimaan PBB-P2  dan  apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat dinilai mampu untuk megelola PBB-P2 jika dilihat dari Kontribusi dan Efektivitas PBB-P2 dan Elastisitas Pajak Daerah.
Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah target yang ditetapkan oleh Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar? (2)  Bagaimana  tingkat  kemampuan Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten Banjar  dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  pasca pengalihan dari  Pajak  Pusat  menjadi  Pajak  Daerah?  (3)  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banjar  dalam  meningkatkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca pengalihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar.
Tujuan  Penelitian  yang  dikemukakan adalah:  (1)  Untuk  menganalisis  target  yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar. (2) Untuk
0 2.000 4.000 6.000 8.000 2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi
menganalisis  tingkat  kemampuan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bajar  dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  pasca pengalihan dari Pajak Pusat mejadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca pengalihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak Daerah
Secara umum, pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017), adalah kewajiban  untuk  seseorang  yang  mendapatkan  kedudukan  tertentu  dari  suatu  keadaan, kejadian, dan  perbuatan untuk memberikan sebagian  kekayaan kepada kas  negara.  Yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, meski tidak ada  jasa  timbal  balik  yang  diberikan  oleh  negara  secara  langsung  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum.

## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016) Pasal 1 ayat 11, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sendiri  merupakan pajak  yang  dipungut  atas  tanah  dan bangunan yang dimiliki seseorang atau badan yang memperoleh keuntungan  dan menikmati manfaat atas tanah dan bangunan tersebut. Menilik dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak yang harus dibayar dihitung  dari  keadaan objek yaitu  bumi  dan/atau bangunan. Sedangk an keadaan subjeknya tidak ikut menentukan.

## Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Menurut (Mahmudi, 2009) potensi merupakan kemampuan yang sesungguhnya sudah ada  dalam  suatu  hal,  namun  tidak  dapat  diperoleh  dengan  sendirinya.  Artinya  untuk mendapatkan kemampuan itu  secara  maksimal,  dibutuhkan  adanya upaya-upaya  seperti eksplorasi dan eksploitasi dalam hal sumber daya tambang dan perhitungan daya pajak ( tax effort ) dalam hal potensi pajak. (Wiyono, 2006) menyebutkan pengertian potensi ialah suatu
daya yang tersemat di dalam diri  sesuatu sehingga perlu direalisasikan agar dapat menjadi kekuatan nyata untuk sesuatu tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua pendapat tersebut  adalah  potensi  merupakan  kemampuan yang  telah  ada  di  dalam  suatu  hal  dan memerlukan upaya untuk merealisasikannya.

## Kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam Mengelola PBB-P2
Untuk menentukan tingkat  kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola PBB-P2 pasca dialihkan ke daerah terkhusus dalam fungsi penetapan dan penagihan, peneliti menggunakan tiga indikator sebagai berikut: (i)  Kontribusi PBB-P2  terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banjar, (ii) Efektivitas penerimaan PBB-P2, (iii) Elastisitas PBB-P2.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian A Dahri Adi Patra Ls dan Andika Rusli (2019) yang berjudul Analisis Potensi Pajak  Bumi  dan Bangunan   (PBB-P2)  Pasca  Pengalihan Dari  Pajak  Pusat  Menjadi  Pajak Daerah menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 Kota Palopo masih sangat rendah, pada sisi  lain  kemampuan aparat dalam mengelola PBB-P2  sangat efektif (tinggi),  dengan demikian  peran  dan  dominasi  PBB-P2  Kota  Palopo  sebagai  sumber  PAD  masih  sangat potensial untuk dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang.
Penelitian  Muzdalifah  (2018)  yang  berjudul  Potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)  menggambarkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarmasin cukup besar. Besarnya potensi penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin tahun 2018 adalah sebesar Rp28.550.753.211 mengalami peningk atan dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp24.910.454.029.
Penelitian Amelia Ika Pratiwi dan Mohammad Yavian Dwika Putra (2019) yang berjudul Efektivitas  Penerimaan  PBB-P2  serta  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada Peningkatan Penerimaan PAD Kota Batu menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap PAD Kota Batu selama lima tahun (2013-2017) menunjukkan hasil yang positif yaitu 104%. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKD antara lain dengan melakukan sosialisasi ke desa- desa maupun kelurahan yang ada di Kota Batu, melakukan aksi jemput bola yaitu mobling (mobil keliling) yang langsung turun ke desa-desa maupun kelurahan untuk melayani wajib pajak.

## METODE

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar Tahun 2014-2020.

## Jenis Penelitian
Jenis dari penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa kalimat atau kata serta data yang berbentuk angka seperti target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan sumber berdasarkan perolehan data sebagai berikut: (1) Data Primer, (2) Data Sekunder

## Definisi Operasional Variabel

## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki di Kabupaten Banjar.

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah adalah iuran  wajib  oleh orang  pribadi atau badan untuk daerah , yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Banjar.

## Produk Domestik Regional Bruto
Produk  Domestik Regional  Bruto  adalah  jumlah  nilai  tambah yang  dihasilkan dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didapat  dari: (1)  Dokumentasi, Peneliti menggunakan data target dan realisasi PBB-P2, Piutang PBB-P2, Pertumbuhan Ekonomi, dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. (2) Wawancara, Dalam hal ini peneliti bertanya kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar guna memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

## Teknik Analisis Data
Perhitungan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut (Muzdalifah, 2018) untuk menghitung potensi PBB-P2, rumus yang digunakan adalah:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 − 𝑃2 = 𝑋 ( ᵼ −1) + (𝑋 ( ᵼ −1) .ȳ) + ( 𝑄₍ᵼ₋₁₎ 𝐺₍ᵼ₋₁₎ )
Keterangan: Potensi PBB-P2ᵼ = Potensi PBB-P2 tahun tertentu X₍ᵼ₋₁₎ = Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya ȳ = Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir Q₍ᵼ₋₁₎ = Piutang PBB-P2 tahun sebelumnya

## G₍ᵼ₋₁₎
= Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya
Perhitungan  Kemampuan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banjar  Dalam Mengelola PBB-P2 Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Banjar
Rumus yang  digunakan untuk  menghitung kontribusi PBB-P2  terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
Kontribusi PBB − P2 = Realisasi Penerimaan PBB − P2

## Realisasi Penerimaan Pajak Daerah × 100

## Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjar
Untuk menghitung efektivitas penerimaan PBB-P2 di  Kabupaten Banjar, rumusnya adalah sebegai berikut:
Efektivitas PBB − P2 = Realisasi Penerimaan PBB − P2
Target penerimaan PBB − P2 × 100

## Elastisitas PBB-P2 di Kabupaten Banjar
Untuk mengetahui elastisitas PBB-P2 di Kabupaten Banjar, digunakan rumus sebagai berikut:

## Elastisitas PBB − P2 = Pertumbuhan PBB − P2 Pertumbuhan Ekonomi
Untuk menentukan tingkat kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam megelola PBB-P2 setelah dialihkan menjadi Pajak Daerah terkhusus dalam menjalankan fungsi penetapan dan penagihan, peneliti menggunakan asumsi sebagai berikut: (i) Mampu, jika hasil analisis perhitungan Kontribusi, Efektivitas, dan Elastisitas PBB-P2 menunjukkan Persentase yang tinggi  pula. (ii) Cukup, apabila hasil analisis perhitungan menunjukkan setidaknya dua dari tiga indikator diatas dengan persentase tinggi. (iii) Kurang, apabila dari hasil perhitungan, hanya satu dari tiga indikator yang menunjukkan persentase tinggi. (iv) Tidak Mampu, apabila dari hasil perhitungan, tidak ada satu pun dari tiga  indikator yang menunjukkan persentase tinggi.

## HASIL DAN ANALISIS

## Perhitungan Potensi PBB-P2
Perhitungan Potensi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi PBB-P2 di Kabupaten Banjar yang dapat diperoleh ditahun berikutnya. Perhitungan Potensi PBB -P2 di Kabupaten Banjar dihitung mulai dari satu tahun sebelum dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sampai dengan tujuh tahun setelah dialihkan menjadi Pajak Daerah, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
Tabel 1
Perhitungan Potensi PBB-P2 Kabupaten Banjar Tahun 2014-2020
t χ y ȳ X₍ᵼ₋₁₎.ȳ G Q Q₍ᵼ₋₁₎/G₍ᵼ₋₁₎ Potensi PBB- P2 2014 4.655.136.390 0,241  0,20 754.919.340 5,08   3.171.293.513    1.606.868.829    6.111.956.879 2015 5.206.560.280 0,118  0,18 848.873.526 4,39   3.522.062.142    624.270.377 6.128.280.293 2016 5.743.242.908 0,103  0,13 677.580.753 4,7   3.829.271.310    802.292.060 6.686.433.093 2017 5.753.816.482 0,002  0,12 667.204.010 4,66   4.044.675.379    814.738.577 7.225.185.495 2018 7.021.135.359 0,220  0,11 638.143.169 5,01   3.819.327.650    867.956.090 7.259.915.741 2019 7.142.444.819   0,017  0,09  601.104.054 4,52   4.265.093.930    762.340.848 8.384.580.262 2020 6.720.243.206 - 0,059  0,05 321.881.871   -1,96 - 943.604.852 8.407.931.542

## Sumber: Hasil Da ta Diolah
Dapat diketahui dari  tabel 5.3, untuk potensi PBB-P2  sendiri setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan persentase yang berbeda-beda baik target maupun realisasinya. Untuk potensi PBB-2  yang paling rendah ialah pada tahun 2014 sebesar Rp6.111.956.879, sedangkan untuk yang paling tinggi di tahun 2020 sebesar Rp8.407.931.542. Jika dihitung rata- rata pertumbuhan potensi PBB-P2 dalam kurun waktu 7 tahun ini adalah sebesar 6%.
Persentase target yang ditetapkan oleh pengelola PBB-P2 dari sejak dialihkan menjadi Pajak Daerah pun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2018, target yag dittetapkan oleh pengelola turun menjadi 74% dari potensi yang ada. Sedangkan untuk yang paling tinggi ada di tahun 2019 dan 2020 dengan persentase yang sama yaitu 81%. Hanya saja setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menetapkan target penerimaan PBB-P2 masih kurang dari potensi PBB-P2 yang ada di Kabupaten Banjar.
Untuk persentase realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun mengalami  fluktuasi, meski begitu persentasenya cenderung mengalami peningkatan. Persentase tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu mencapai 97% PBB-P2 terealisasi diterima dari potensi yang ada atau senilai Rp7.021.135.359.  Sedangkan  untuk  persentase  terendah  terjadi  pada  tahun  2014  yang
merupakan tahun pertama dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, persentase PBB-P2 yang  dapat  terealisasi  hanya  76%  dari  hasil  perhitungan  potensi  yaitu  sebesar Rp4.655.136.390.

## Perhitungan Kemampuan Mengelola PBB-P2

## Perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Banjar
Perhitungan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  dari  PBB -P2  di Kabupaten Banjar ini terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banjar. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Banjar ini dihitung dari tahun 2014-2020.
Tabel 2
Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 -2020
Ta hun Rea lisa si PBB-P2 Rea lisa si Pa jak Da erah Kontribusi 2014 Rp4.655.136.390    Rp50.937.836.670 9,14% 2015 Rp5.206.560.280    Rp50.709.287.768 10,27% 2016 Rp5.743.242.908    Rp62.166.292.235 9,24% 2017 Rp5.753.816.482    Rp66.632.374.970 8,64% 2018 Rp7.021.135.359    Rp72.021.842.947 9,75% 2019 Rp7.142.444.819    Rp80.830.944.474 8,84% 2020 Rp6.720.243.206    Rp76.869.290.687 8,74%

## Sumber: Hasil Da ta Diolah
Dari perhitungan tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, kontribusi PBB-P2  terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Banjar yang  paling  rendah terjadi  di  tahun 2017 dengan  persentase sebesar 8,64% dengan total penerimaan PBB-P2 sebesar Rp5.753.816.482. Sedangkan untuk kontribusi terbesar terjadi di tahun 2015 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp5.206.560.280.
Dari awal sejak dialihkannya PBB-P2 menjadi bagian dari Pajak Daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 kontribusi PBB-P2  terhadap Pajak Daerah hanya berkisar antara 8,% sampai dengan 10% saja  tiap  tahunnya. Dengan demikian dapat  diambil kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria indikator kontribusinya adalah apabila berkisar antara 0 -10% maka dianggap  sangat rendah, kecuali untuk tahun 2015 yang memiliki persentase kontribusi sebesar 10,27%, maka termasuk kedalam kategori rendah. Jika dihitung rata-rata dari kurun waktu tujuh  tahun  mendapatkan angka persentase 9,23%, ini  berarti  tingkat  kontribusi PBB -P2
terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Banjar berdasarkan kriteria indikator kontribusi adalah sangat  rendah.  Meski  bagitu  baik  realisasi  penerimaan  Pajak  Daerah  maupun  realisasi penerimaan PBB-P2 hampir selalu megalami peningkatan setiap tahunnya terkecuali ditahun 2015 yang mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014, dan juga  pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari tahun 2019.

## Perhitungan Efektivitas PBB-P2
Perhitungan  efektivitas bertujuan untuk  mengetahui  keberhasilan dalam  pemasukan PBB-P2 di Kabupaten Banjar. Efektivitas ini untuk mengukur hubungan antara hasil realisasi dan target  itu  sendiri. Perhitugan ef ektivitas dalam penelitian ini  dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
❖ Tabel 3
❖ Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Banjar
❖ Tahun 2014-2020 Ta hun Rea lisa si PBB-P2 Ta rget PBB-P2 Efektifitas 2014 Rp4.655.136.390 Rp  3.700.000.000 125,81% 2015 Rp5.206.560.280 Rp  4.000.000.000 130,16% 2016 Rp5.743.242.908 Rp  4.800.000.000 119,65% 2017 Rp5.753.816.482 Rp  5.500.000.000 104,61% 2018 Rp7.021.135.359 Rp  5.360.000.000 130,99% 2019 Rp7.142.444.819 Rp  6.800.000.000 105,04% 2020 Rp6.720.243.206 Rp  6.804.500.000 98,76%

## Sumber: Hasil Da ta Diolah
Dari tabel 5.5 diatas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, PBB-P2 dengan tingkat efektivitas paling rendah terjadi di tahun  2017  dengan  persentase 104,61% dan  nilai  realisasi  penerimaan PBB -P2  sebesar Rp5.753.816.482 dari target sebesar Rp5.500.0000.000. Sedangkan PBB-P2 dengan tingkat efektivitas paling tinggi terjadi di tahun 2018, yaitu dari target Rp5.360.000.000, penerimaan PBB-P2 yang dapat terealisasi adalah sebesar 130,99% atau senilai Rp7.021.135.359.
Dari awal sejak dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, realisasi penerimaan PBB-P2  selalu dapat mencapai target  yang telah ditetapkan oleh  pengelola  PBB-P2.  Jika  dilihat  dari  klasifikasi kriteria  efektivitas, dapat
disimpulkan bahwa selama enam tahun tersebut persentase efektivitas PBB-P2 lebih dari 100% dianggap  sangat  efektif. Untuk tahun  2020 persentase efektivitas PBB-P2  hanya sebesar 98,76% yang berarti efektif. Jika dihitung rata-rata dari kurun waktu tujuh tahun mendapatkan angka  116,43%, artinya efektivitas PBB-P2  di  Kabupaten Banjar berada di  tingkat  sangat efektif.

## Perhitungan Elastisitas PBB-P2
Analisis  Elastisitas  dilakukan untuk mengetahui tingkat  kepekaan penerimaan pajak terhadap perubahan pada faktor yang mempengaruhinya. Tingkat kepekaan tersebut didapat dengan cara menghitung data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaaan PBB-P2 dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Tabel 4 Perhitungan Elastisitas PBB-P2 Kabupaten Banjar
Tahun 2014-2020 Ta hun Pertumbuhan PBB- P2 Pertumbuhan PDRB Ela stisita s PBB-P2 2014 24,13% 5,08% 4,75 2015 11,85% 4,39% 2,70 2016 10,31% 4,70% 2,19 2017 0,18% 4,66% 0,04 2018 22,03% 5,01% 4,40 2019 1,73% 4,52% 0,38 2020 -5,91% -1,96% 3,02

## Sumber: Hasil Da ta Diolah
Dari  hasil  perhitungan menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDRB  terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjar pada tahun 2017 sebesar 0,04 dan tahun 2019 sebesar 0,38, atau lebih kecil dari  1 yang berarti  bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB per Kapita kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan PBB-P2. Meski begitu selain dua tahun tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2020 elastisitas pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banjar menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing-masing sebesar 4,75, 2,70, 2,19, 4,40 dan 3,02 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pertumbuhan PBB-P2 adalah elastis. Jika dihitung rata-rata maka besarnya angka elastisitasnya diperoleh angka 2,5, artinya selama delapan tahun apabila PDRB perkapita naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan PBB-P2 sebesar 2,5% atau bisa dikatakan elastis.
Dari perhitungan tiga indikator diatas, didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Perhitungan Kemampuan Mengelola PBB-P2 Indikator Ha sil Ketera ngan Kontribusi 9,23% Rendah Efektivitas 116,43% Sa nga t Efektif Ela stisita s 2,5 Ela stis
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tiga indikator, terdapat dua indikator dengan hasil yang memenuhi kriteria perhitungan yaitu efektivitas dan elastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa  Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Banjar  dapat  dinilai  Cukup Mampu  dalam mengelola PBB-P2 khususnya dalam menjalankan fungsi penetapan dan penagihan.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah yang dibuat dalam mengembangkan penerimaan PBB-P2. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan selanjutnya dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 sesuai dengan potensi dan dilihat dari keberhasilan kebijakan pemerintah yang ada.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan yang didapati penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain: (1) Keterbatasan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian, terlebih untuk mencari jurnal penelitian yang terbaru. (2)  Keterbatasan data yang diperlukan seperti data  NJOP  bangunan yang hanya tersedia di SISMIOP sehingga sulit untuk disalin oleh peneliti, sehingga penelitian ini hanya menggunakan perhitungan potensi dengan mengolah data yang ada. (3) Pembahasan dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada satu pajak saja yaitu PBB-P2, sehingga masih bisa ditambahkan beberapa jenis pajak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Berdasarkan  perhitungan  potensi  PBB-P2  di  Kabupaten  Banjar  setiap  tahunnya  terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan potensi sebesar 6%. Namun, dari hasil perhitungan  didapatkan  bahwa  target  penerimaan PBB-P2  yang  ditetapkan  oleh  Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Banjar  selalu  lebih  rendah dari  potensi  yang  ada.  Untuk
perhitungan persentase target dengan potensi yang ada paling rendah yaitu pada tahun 2014, PBB-P2 yang ditergetkan oleh pegelola sebesar Rp.3.700.000.000, atau hanya mencapai 61% dari potensi yang ada yaitu sebesar Rp6.111.956.879. Untuk yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 dan 2020, target yang ditetapkan oleh pengelola sebesar 81% dari potensi yang ada.  (2) Dari hasil analisis kemampuan aparat dalam mengelola PBB-P2 dengan tiga  indikator yaitu kontribusi  PBB-P2  terhadap Pajak  Daerah,  Efektivitas  PBB-P2,  dan  elastisitas  PBB-P2, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dua dari tiga indikator tersebut memenuhi kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabup aten Banjar dinilai cukup mampu dalam mengelola PBB-P2 khususnya untuk fungsi penetapan dan penagihan. (3) Badan Pendapatan  Daerah  selaku  pengelola  PBB-P2  telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk meningkatkan PBB-P2 di Kabupaten Banjar, diantaranya dalam hal penyuluhan dan pelayanan. Untuk penyuluhan, pihak Bapenda melakukan baik penyuluhan melalui media massa seperti instagram,  website  dan spanduk-spanduk di  beberapa titik  di  Kabupaten Banjar,  maupun penyuluhan secara langsung seperti dengan membuat stand di e vent-event seperti pameran. Sedangkan untuk pelayanan, pihak Bapenda membuat program Mobling atau mobil keliling di tiga kecamatan yang paling potensial, Door to door untuk wajib pajak yang nilai tagihannya mencapai Rp1.000.000.

## Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran  sebagai  berikut:  (1)  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banjar  dapat mempertimbangkan dalam menetapkan target agar dapat mencapai potensi PBB-P2 yang ada, sehingga  realisasi  penerimaan  PBB-P2  pun  ikut  meningkat  setiap  tahunnya. (2)  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat lebih meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa terkait dengan pentingnya membayar pajak yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Banjar. (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar juga dapat lebih banyak lagi melakukan peninjauan ke lapangan terkait potensi PBB-P2 agar dapat mendaftarkan  objek  pajak  yang  baru  atau  yang  belum  terdaftar.  (4)  Membuat  aplikasi pelayanan berbasis  online  untuk  memudahkan wajib  pajak  dalam  penyetoran pajak  dan memenuhi kewajiban pajaknya, serta dapat mengatasi  permasalahan beberapa wajib pajak yang enggan untuk menyetor langsung di kantor pelayanan karena harus mengantre dan tentu membutuhkan lebih banyak waktu. (5) Untuk semua wajib pajak, diharapkan dapat menyadari untuk taat membayar pajak atas bumi dan/atau bangunan   yang dimilikinya, dengan begitu tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang berupaya untuk membenahi perekonomian daerah,
tetapi wajib pajak juga memiliki andil yang besar dalam mengembangkan roda perekonomian daerah Kabupaten Banjar.

## BIBLIOGRAPHY
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Erlangga.
Muzdalifah. (2018). Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan ( Pbb-P2 ) Kota Banjarmasin. Ecoplan , 1 (1), 21–26.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016. (2016). Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah , 1–43. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/55TAHUN2016PP.pdf Resmi, S. (2017). Perpajakan . Salemba Empat.
Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia . CV Andi Offset.
Wiyono, S. (2006). Manajemen Potensi Diri . PT Grasindo.