JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.114

## Kolusi Pintu Korupsi : Perlu Pendekatan Etika Administrasi dan Norma Hukum
Budiman Widodo 1* , Winarti 2
1) Master of Public Administration of Universitas Surakarta
2) Faculty of Social and Political Science of Universitas Slamet Riyadi
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 05/10/2022 Accepted 03/11/2022

## Abstract
Corruption  prevention  should  be  done  earlier  starting  from  its  entrance,  collusion.  Collusion  so  far belongs to the classification of ethical violation but touches inadequately the violation of legal norm, because collusion practice can be done during the occupation process. It is this that gives the actor of collusion an opportunity of using the aspects that are not touched by the existing norms of law. This research used qualitative analysis method through observation, interview, and literature review. The result of research shows that corruption by means of collusion is categorized into ethical violation only. Collusion  case  is  conducted  in  the  process  of  electing  the  officials,  before  the  election  of  legislative members or regional leaders. Intersection occurs between prospect public official and capital power.
Keywords: Collusion, ethical violence, capital power

## Abstrak
Pencegahan Korupsi harus dilakukan sedini mungkin, diawali dari pintu masuk yaitu Kolusi. Selama ini  kolusi  tergolong  klasifikasi  pelanggaran  etika,  kurang  menyentuh  aspek  pelanggaran  norma Hukum, karena praktek kolusi bisa dilakukan saat masih dalam proses menjadi pejabat. Hal inilah yang menjadi celah pelaku kolusi dengan memanfaatkan ketidak terjangkauan oleh norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi literatur.  Hasil penelitian ini menunjukkan korupsi dengan cara kolusi hanya dikategorikan sebagai  pelanggaran  Etika,  kasus  kolusi  di  lakukan  pada  saat  proses  menuju  terpilihnya  pejabat, yakni  saat  masa  sebelum  pileg,  pilkada.  Terjadinya  titik  temu  kepentingan  antara  calon  pejabat publik dengan kekuatan modal.
Kata Kunci : Kolusi, pelanggaran etika, kekuatan modal
*) Penulis Korespondensi E-mail : budimanwidodo5@gmail.com

## PENDAHULUAN
Problem  Korupsi  di  Indonesia tidak ada tanda-tanda penurunan baik dari  sisi  kuantitas  apalagi  kualitas. Kualitas Korupsi di Indonesia menunjukkan  tingkat  kecanggihan yang  cenderung  mengikuti  tren teknologi  informasi  yang  semakin canggih,  saat  ini.  Data  korupsi  oleh KPK  era  superbody  menunjukkan selama  tahun  2002-2018  terjadi  247 kasus,  dan  pada  tahun  2019  melalui operasi  tangkap  tangan  sebanyak  16 kasus  korupsi,  16  kasus  yang melibatkan pejabat publik. Pada tahun 2022  terjadi  korupsi  oleh  pejabat publik  setingkat  Bupati  yang  juga tidak  pernah  jera  walaupun  telah menanda  tangani  fakta  intregitas untuk  tidak  melakukan  korupsi. Korupsi  telah  melanda  di  tiga Lembaga  baik  dilembaga  penegak hukum legislative maupun eksekutif.
Efektivitas  pendekatan  legal formal  yang  selama  ini  lebih menekankan  pada  Tindakan  Represif (penindakan)  perlu  kajian  lebih mendalam. Upaya Tindakan pencegahan  preventif,  perlu  metode yang  lebih  mengarah  pada  deteksi dini,  dimana  bibit  …Korupsi  telah dilakukan  semenjak  awal  terjadi Korupsi, dimana pelaku korupsi telah merancang sejak awal dan mempunyai  target  jangka  Panjang untuk  melakukam  Korupsi.  Para pelaku korupsi sudah mempersiapkan strategi dan eksekutor korupsi melalui jalur  formal,  dimaksudkan  untuk membentuk  jejating  yang  rapi  dan lolos  dari  jeratan  hukum.  Untuk  itu pendekatan  legal  formal  harus menyentuh  mulai  dari  pintu  masuk terjadi  nya  korupsi.  Payung  hukum legal formal yang relatif lemah dalam pencegahan korupsi kurang mendapat porsi  perhatian  dari  para  pembuat Undang-undang.
Sulitnya  menangani  masalah korupsi  di  Indonesia,  karena  para pelaku  korupsi  melihat  “celah”  tidak tersentuhnya  hukum  oleh  pelaku, dalam  hal  ini  dengan  melakukan “KOLUSI”  .  Dimana  sejak  awal  kolusi ini  telah  dibangun  melalui  jaringan yang  sistematis.  Para  pelaku  dengan target akhir Korupsi, penyalahgunaan wewenang  yang  lebih  dianggap Tindakan yang bersifat etis dan tidak tersentuh  hukum.  Ananlisis  penulis dalam  focus  penelitian  empirik  ini adalah,  para  pelaku  merancang penyalahgunaan  wewenang  dalam jangka panjang dengan mempersiapkan  para  pejabat  public maupun  calon  pejabat  publik  sejak dini.  Mereka  berusaha  membangun relasi sejak awal sebelum korupsi itu sendiri  dilakukan.  Contoh  bagaimana kasus pelanggaran ETIKA oleh pejabat public  setingkat  pimpinan  KPK  baru- baru ini. Penelitian ini tidak mengarah pada perkara kasus dan penangannanya, akan tetapi mengarah  pada  analsiis  mengapa pelaku korupsi tidak pernah jera, dan berusaha untuk bisa lolos dari jeratan hukum yakni dengan cara melakukan ‘KOLUSI”. Model kolusi (bukan kolaborasi)  antara  pelaku  bisnis  dan pejabat publik sah-sah saja sepanjang demi  menjaga  kelangsungan  relasi publik,  namun  dalam  prakteknya pemanfaatan kepentingan antar kedua belah pihak yang harus dicegah sejak awal. Payung hukum terjadinya relasi yang mengarah pada saling memanfaatkan  dan  menjurus  kearah terjadinya  penyelewengan  jabatan oleh  pejabat  public  dalam  jangka panjang  akan  merugikan  masyarakat.
Disamping terjadinya kompetisi pelaku bisnis yang saling menjatuhkan atau hanya untuk memperkuat bisnis mereka, yang pada akhirnya relasi ini akan  membutuhkan  biaya  tinggi  dan
masyarakat lah yang akan menanggungnya.  Contoh  praktek relasi  antara  perusahaan  farmasi dengan  dokter  dengan  pemeberian bonus mengikuti seminar Internasional dengan biaya akomodasi  tentu  akan  menaikkan biaya distribusi dan promosi sehingga harga  obat  juga  naik  dan  masyarakat lah  yang  ikut  menanggung.  Upaya mencegah  terjadinya  relasi  antara pelaku usaha dan pejabat public yang mengarah pada terjadinya penyalahgunaan  wewenang,  perlu aturan  payung  hukum  yang  pasti secara etika telah diatur pejabat public tidak  boleh  berhubungan  langsung dengan  orang  yang  mempunyai kepentingan pribadi untuk mempengaruhi  kepentingan  yang berhubungan  dengan  kepentingan public karena kedudukan dan jabatan nya, namun secara normatif belum ada sangsi hukum yang tegas. Pada  prinsipnya  efektivitas penanganan korupsi harus komperhensif mulai dari hulu sampai hilir. Pencegahan harus dimulai sedini mungkin, tutup pintu masuk terjadinya  korupsi  yakni  cegah terjadinya “KOLUSI” dengan membuat payung hukum yang mengatur bahwa praktek  Kolusi  bisa  dijerat  secara hukum, tidak hanya sebatas pelanggaran  etika  yang  akhirnya mendapatkan  sangsi  Administrasi. Model praktek kolusi yang memanfaatkan celah tidak mendapatkan sangsi hukum dan sulit membuktikan secara material ditambah  kepiawaian  dari  pelaku, membuat  bibit  terjadinya  korupsi semakin  tumbuh  subur.  Statement memberantas korupsi dengan melakukan  kegiatan  pencegahan, harus masuk sampai wilayah mencegah  terjadinya “KOLUSI”  yang merupakan  pintu  masuk  terjadinya Korupsi.
Sasaran
kolusi selalu
mengincar  para  pejabat  public maupun calon pejabat publik pileg dan pilkada,  maupun  para  penegak hukum, dengan kalangan swasta yang memiliki kemampuan finansial. Praktek  jual  beli  jabatan  dengan menggunakan  kekuatan  finansial pihak ketiga  patut  juga  mendapatkan porsi  perhatian  yang  tinggi.  Peluang terjadi  kolusi  sangat  potensial,  pada saat-saat  ada  rekrutmen  pejabat publik di Lembaga-lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif. Peluang  terjadinya  “KOLUSI”
pejabat  publik  maupun  calon  pejabat publik dengan pemilik modal dimulai menjelang  saat  dilakukan  pemilu, seperti  yang  terjadi  menjelang  tahun 2018,  berpeluang  terjadi  pada  tahun menjelang pemilu 2024. Persiapan=persiapan  yang  dilakukan oleh para kandidat, terbaca oleh para pemilih  modal,  untuk  mengamankan proyek  Bisnis  mereka  dikemudian hari.  Relasi  publik  antar  keduanya, sudah mulai bergerak secara individu, maupun beregerak dengan tim sukses mereka.  Srategi,  ini  dipandang  cukup ampuh  untuk  menggolokan  kandidat mereka. Sepintas gerakannya dilakukan  secara  rapi  ini  tidak terdeteksi  dan  seakan-akan  tidak merugikan  secara  langsung  yang berdampak  pada  masyarakat  luas. Padahal  pepatah  yang  mengatakan “Tidak ada yang gratis di d unia Politik dan  Bisnis”,  pas  sekali  untuk mengobservasi  kondisi  ini,  alias terjadinya  titik  temu  kepentingan politik  dan  bisnis,  yang  hanya menguntungkan  pihak-pihak  yang berusaha  melanggengkan  kekuasaan dan  kedudukan  mereka,  teori  soapa yang kuat akan menang dan membuat nilai-nilai substansi demokrasi tercedarai dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Penelitian ini bertujuan, mengungkap  persoalan  korupsi  di Indonesia  yang  bertumpu  pada penindakan dan cenderung mengabaikan  pencegahan,  bahkan kurang  disadari  bahwa  pintu  masuk terjadinya  korupsi  itu  adalah  adanya
“KOLUSI”  dimana  kolusi  ini  ibarat “tangan  setan”  yang  sulit  terdeteksi karena perilaku kolusi sangat sistematis  dan  terencana  serta  tidak secara langsung melakukan perbuatan korupsi.  Secara  harafiah  selama  ini Kolusi lepas perhatian dibanding dua saudara  kembarnya  yakni  Nepotisme dan korupsi kecenderungan melakukan Nepotisme banyak berkurang  dengan  adanya  “Good Governance” yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan partisipasi  ,  sedangkan  perilaku Korupsi  secara  normatif  cenderung berkurang (seharusnya), karena banyaknya  lembaga  pengawasan  dan sistem pelaporan yang sedikit banyak dapat  menghambat  motivasi  untuk melakukan korupsi, namun kenyataannya  korupsi  di  Indonesai terbilang  masih  tinggi.  Untuk  itu penelitian ini diharapkan memberikan sinyal  pada  hulu  korupsi  berupa
“KOLUSI’  yang  harus  mendapat  porsi perhatian  yang  lebih  selama  ini perilaku korupsi cenderung tersembunyi dan lebih mengarah pada pemberian  sangsi  yang  bersifat Administratif (ETIKA) tidak menyentuh  sangsi  yang  bersifat Normatif pada hal “KOLUSI” merupakan  awal  terjadinya  Korupsi. Kolusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan  jabatan  dan  atau kekuatan pengaruhnya berupa kekuatan finansial yang dimiliki untuk mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh  pejabat  publik  secara  tidak langsung,  namun  terencana  dan sistematis  sehingga  dalam  jangka
waktu  tertentu  berdampak  buruk dalam  kegiatan  masyarakat.  Karakter kolusi  adalah  siapa  memanfaatkan siapa, untuk merealisasikan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dari uraian tersebut diatas, disini akan penulis ajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Mengapa upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia cenderung Represif berupa penindakan,  padahal  hulu  korupsi adalah  “KOLUSI”  .  Kolusi  dilakukan secara sistematis yang selalu melibatkan  Kapasitas  pejabat  publik dan  kekuatan  finansial.  Akankah “KOLUSI” tetap berjalan tanpa adanya tindakan hukum ? Dan hanya dikenai sangsi Etika Administras?”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini berusaha  untuk  mendiskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan fenomena korupsi  di  Indonesia  yang  lebih berorientasi  pada  pasca  terjadinya korupsi, adanya pintu awal terjadinya korupsi berupa kolusi kurang mendapatkan perhatian yang memadai, dengan melakukan observasi  dan  interview  mendalam. Informan metode analisis menggunakan grounded ,  dimana  key informan  yang  telah  ditetapkan dilakukan  interview  mendalam,  dari hasil jawaban kemudian dianalisis dan di  interpresikan  berdasarkan  kaidah- kaidah  etika  dan  norma  hukum informan kunci adalah yang berposisi sebagai caleg, pengusaha dan pembuat kebijakan. Data primer dianalisis dari sudut etika dan norma peraturan.

## HASIL DAN DISKUSI
Meningkat menjelang tahun 2024 yang akan dilakukan pileg, pilpress dan pilkada perlu diantisipasi sejak dini.
Pada  tahun  2022,  kontalasi  kenaikan suhu  politik  sudah  mulai  nampak.  Para kandidat sudah mulai mempresentasikan di  area  ruang-ruang  publik  melalui pemasangan  baliho  hingga  perilaku pejabat  publik  yang  kebanyakan  dari partai politik sudah melakukan Gerakan menuju  pileg,  pilpres  maupun  pilkada 2024.  Sampai-sampai  presiden  harus memperingatkan pembantu mereka yang baru  diangkat  belum  genap  satu  bulan menggunakan media yang jelas berhubungan  dengan  kewenangan  tugas kementriannya,  untuk  kegiatan  yang berbau kampanye. Menengok pengalaman 4 sampai 5 tahun yang lalu disaat  menjelang  pemilu  fenomena serupa terjadi pada tahun 2018, menejelang 2019, dimana terjadi peningkatan kasus korupsi yang signifikan.  Tercatat  103  kasus  korupsi oleh  kalangan  legislative,  angka  ini meningkat  lima  tepat  dibandingkan tahun  sebelumnya.  Tingginya  kasus korupsi  yang  terjadi  pada  tahun  politik dimana  pileg  dan  pilkada  serentak dilakukan  pada  tahun  2018.  Ada hubungan yang signifikan antara korupsi dengan proses politik dikalangan pejabat publik  dari  Lembaga  eksekutif  juga menunjukkan tren meningkat tercatat 32 kasus yang dilakukan oleh
Gubernur/Walikota/Bupati dan atau wakilnya dari tahun sebelumnya sebanyak  20  kasus.  Ada  kenaikan sebesar  60%  antara  2017  dengan  tahun 2018.  Secara  Nasional  kasus  korupsi yang  melibatkan  Bupati,  walikota  atau gubernur dipandang cukup besar mendekati angka 10 partai. (Kompas, 19 Maret 2020). Penelitian ini menetapkan tiga key person, yaitu caleg, pengusaha dan  pembuat  kebijakan.  Diantara ketiganya  tidak  berkolusi  secara triangle,  namun  bersegi  dua  dimana pengusaha  memainkan  peran  kunci diantara caleg dan pembuat kebijakan.
Antara pengusaha dan caleg membangun  relasi  politik-bisnis, sedangkan pengusaha dengan pembuat kebijakan membangun relasi Bisnis-penguasa. Namun pada dasarnya  kedua – duanya  melakukan praktek  kolusi  dengan  maksud mengamankan  kepentingan  masing- masing,  baik  kepentingan  untuk mendapatkan  keuntungan  melalui jabatan  publik  yang  sudah  dipegang maupun  yang  diusahakan  untuk mendapatkan  jabatan  publik  yang dapat  mempengaruhi  kelangsungan Bisnis mereka. Bertemunya  dua  kepentingan yang saling bersinergi dalam melakukan Kolusi, seakan-akan berjalan sesuai koridor dan lepas dari perhatian  publik,  sehingga  membuat pratek ? Kolusi tidak tersentuh norma hukum  atau  hanya  bersifat  norma etika  semata.  Kolusi  yang  mereka bangun  sangat  sistematis  sehingga membuatu para “KOLUSI’  melenggang untuk  mencapai  tujuan  masing- masing  yakni  melenggengkan  bisnis dengan  mendapatkan  “Back  Up”  dari pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif.  Praktek  kolusi  merupakan cara  yang  ampuh  untuk  menajaga eksistensi para pelaku kolusi baik dari kalangan  pengusaha,  calon  pejabat publik dan pembuat kebijakan. HaSil  observasi  dilanjutkan wawancara mendalam dengan maksud untuk mendapatkan informasi  yang  mengarah  pada perbuatan  kolusi.  indepthinterview karena  kalau  melakukan  wawancara hanya  akan  mendapatkan  jawaban yang  standar.  Melalui  interview mendalam disertai investigasi ringan, analisis peneliti menemukan cara-cara kolusi yang terencana untuk menggolkan  kepentingan  masing- masing  meskipun  hasil  wawancara yang peneliti lakukan tidak menjamin, bahwa  kelak  calon  legislatif  akan terpilih  menjadi  anggota  anggota legislatif,  namun  peneliti  setidaknya mendapatkan informasi telah
terbangun  kolusi  sejak  awal  jauh sebelum  proses  politik  itu  terjadi. Kolusi  antara  calon  legislatif  dengan pengusaha,  keduanya  membangun kerjasama yang mengarah keperbuatan kolusi, hasil penelusuran dan  wawancara  kami  kepada  calon legislatif  (meskipun  belum  secara resmi  ditetapkan  oleh  parpolnya) sebagai berikut :
”Ada calon legislatif partai Y di Kabupaten  X,  si  calon  merupakan mantan kades dan   tokoh masyarakat dan berambisi mebcalonkan  sebagai  caleg  pada tahun 2024 nanti. Hasil wawancara tersembunyi secara langsung. Responden mengatakan  akhir-akhir  ini  sibuk mengadakan pertemuan (konsoledasi)  sebagai  caleg  2024.  Si calon mengatakan ia hanya  diajak oleh  kolegannya  yang  berproksi sebagai  pengusaha  hebatnya  dari wilayah  Kabupaten lain yang berbeda dengan domisili si calon”. Sampai  disini  peneliti  sudah  diajak berpikir  keras,  pertanyaan  saya strategi  yang  mereka  lakukan  dan target apa yang hendak diraih oleh si calon  dan  pengusaha.  Yang  memang jeli  melihat  yang  notabene  tidak mampunyai  masa  diwilayah  si  calon.
Sampai disini peneliti belum menemukan jawaban sejenak kemudian saya terssadar, bahwa yang dibutuhkan si calon adalah dukungan dana dari pengusaha. Pileg butuh dana yang  besar,  pengusaha  mempunyai dana  untuk  membiayai  si  calon.  Tapi prinsip  usaha  tidak  ada  yang  gratis dan tidak mau rugi, akhirnya peneliti menemukan  praktek  kolusi  mereka yakni, kebetulan saat itu si calon masih jadi  kades  desa  A,  memberikan  ijin prinsip  usaha  di  wilayah  desanya kepada pengusaha untuk membuka/mandirikan “pertashop” di desanya dengan konsensi keuntungan
akan  diberikan  kepada  sebuah yayasan  yang  dianggap  mempunyai masa poyensial calon partai pengusung  mereka.  Sampai  disini sudah  peneliti  baca  arah  kerjasama yang “kolusi” dengan tujuan mendapatkan  simpati  dukungan  dari masa yayasan yang mereka bantu. Jika terpilih  jadi  anggota  legislatif  nanti sebagai  imbal  jasa  si  pejabat  publik terpilih  akan  memuluskan  usaha pengusaha yang telah membantu dana pada  saat  proses  pileg.  Generalisasi perilaku kolutif antara pejabat publik dengan  pengusaha  dalam  konteks relasi  bisnis-politik  tidak  selamanya berjalan  paralel,  namun  fenomena kolusi  ini  sudah  menjadi  rahasia umum  dan  merupakan  bagian  dari kehidupan dunia politik-ekonomi kita. Strategi  ini  di  pandang  cukup  ampuh untuk memenangkan kompetisi dipanggung  politik.  Pertanyaannya adalah bagaimana kepentingan publik terkalahkan  oleh  deal-deal  pejabat publik  dengan  pengusaha  yang melakukan kolusi.
Kolusi  pejabat  publik  dengan pengusaha yang bersifat relasi bisnis- pengusaha,  juga  berjalan  beriringan hanya  tekanan,  relasi  pengusaha dengan  penguasa  lebih  bersifat memperoleh  keuntungan  tanam  sial. Dengan  adanya  peraturan  dari  KPK  , dimana pejabat tidka boleh menerima “gravitivikan”  maka  baik  penguasa maupun pengusaha berusaha mesiasatinya  dengan  bentuk-bentuk realsi  humanis,  seperti  melalui kegiatan-kegiatan  olahraga  dengan fasilitas  “wah”  dari  pengusaha  yang melibatkan  para  pejabat  public.  Olah raga  favorit  pejabat  publik  yang memrlukan  biaya  tinggi,  banyak dikreasi  oleh  penguasah,  disamping untuk  membangun  realsi  bisnis,  juga bertujuan  untuk  memebri  fasilitas kepada  pejabat  yang  tentunya  tidak terdeteksi  oleh KPK.  Kolusi  dini  yang
terjadi  seperti  diatas  adalah  bentuk prakek  kolusi  yang  dilakukan  secara rapi,  dan  lolos  dari  masalah  hukum,
karena memang tidak ada pelanggaran  hukum  didalamnya. Paling banter hanya alas an persoalan Etika semata. Relasi humanis yang mengarah pada perbuatan kolusi adalah bentuk- bentuk simpati dari kalangan pengusaha  kepada  pejabat  public, dengan pemberian hewan-hewan atau tanaman  bernilai  tinggi,  atau  bahkan bentuk  hadiah  lain  sekedar  buah tangan,  sudah  merupakan  bibit-bibit terjadinya  kolusi.  Deklarasi  “Good Go vernment”  dimana  ada  edaran peruahaan instansi dan pejabat public tidak  boleh  memberi  atau  menerima bingkisan  pada  hari-hari  Raya tertentu,  mencerminkan  bahwa  KPK sudah  mengundus  arah  terjadinya korupsi  dini.  Namun  dalam  praktek nya  masih  banyak  yang  dapat mensiasati  peraturan  yang  ada. Pertanyaannya  adalah  sejauh  mana komitmen  bangsa  ini  untuk  hidup bersih dari korupsi, mengingat angka korupsi di Indonesia tidak menunjukan  tanda-tanda  menurun, baik  dari  sisi  kuantitas,  kualitas  dan tingkatan  awal  pelaku  korupsi  oleh pejabat publik. Setingkat Bupati/walikota, atau bahkan Gubernur,  sinyalemen  selama  ini dikarenakan biaya politik yang tinggi , sekarang ada istilah untuk balik modal atau bahkan adanya politik balas jasa kepada pendukung fungsional sebelum  dilakukan  pilkada  atau rekrutmen  pejabat  publik.  Dimana pada  saat  seperti  ini  adalah merupakan  momen  untuk  terjadinya kolusi,  yaitu  membangun  jaringan pelaku  usaha  dengan  calon  pejabat publik dengan deal-deal tertentu.

## KESIMPULAN
1. Kolusi merupakan pintu awal atau hulu terjadinya korupsi, sebetulnya  kolusi  merupakan bentuk  pelanggran,  akan  tetapi penyelesaian kasus etika Administrasi  dan  tidak  sampai pada penyelesaian secara hukum. Untuk  itu  Penyelesaian  kasus kolusi  tidak  hanya  sebatas  pada pelanggaran  Etika  Administrasi, karena  perbuatan  Kolusi  sudah mengarah pada perbuatan Korupsi . 2. Perilaku  kolusi  bisa  terjadi diantara  calon  pejabat  public dengan  orang  yang  memiliki kemampuan finansial dan dimanfaatkan  untuk  membiayai proses  terpilihnya  calon  pejabat public  atau  pejabat  publik. Karena,  Tingginya  biaya  politik menciptakan peluang untuk masuknya  kekuatan  finansial dengan  menimbulkan  terjadinya kolusi  untuk  itu  biaya  politik harus ditekan. 3. Terjadinya symbiosis mutualisme antara  calon  pejabat  publik dengan  pemilik  modal  karena bertemunya  kepentingan  yang bermuara  pada  titik  yang  sama.
Karena,  Kepentingan  penguaha adalah bagaimana usahanya amankan  menguntungkan,  untuk mendekati  sudah  mendidik  sejak awal  untuk  mendekati  calon pejabat  (dengan  harapan  jadi) untuk memperlancar dan menyamankan  bisnis  mereka. Untuk mempersempit ruang terjadinya  kolusi  maka  relasi bisnis-politik harus dihindari.
4. Kolusi  dilakukan  untuk  saling mendukung  dalam  jangka  waktu yang  Panjang  dengan  target mengamankan  bisnis  nya  atau bahkan mendapat imbalan kemudahan berusaha bila bentuk
calon  pejabat  publik  menjadi pejabat publik. Sampai pada tahap ini  belum  terjadi  korupsi,  kolusi merupakan  embiro  terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Penanganan korupsi harus dilakukan sejak awal dan dimulai dari  hulu,  dengan  mencegah terjadinya  kolusi  antara  calon pejabat dengan pemilih modal.

## PENGHARGAAN
Ucapan  terimakasih  kepada Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar dan Yayasan Perguruan Tinggi Swasta
Surakarta yang telah mendukung dana kepada  ketua  tim  penelitian  dan pengabdian kepada msyarakat dengan Nomor 900/528/2016, Nomor 016/C.06/YPTS/VIII/2016. REFERENSI Buku: Badjuri,  Achmad.  2011.  Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga  Anti  Korupsi  di Indonesia.  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi (JBE). 18 (1) : 84-96. Buku  Panduan  DosenPembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2016, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Komeristek DIKTI, Jakarta. Denhardt,  Janet  V.&  R.B.Denhardt, 2003 The New Public Serving not Steering  Amonk New York, M.E. Sharpe Giddens,  A,  1986,  Kapitalisme  dan Teori Sosial Modern (Terjemahan  1  ,  V1  Press, Jakarta) Handoyo  Eko.  2009.  Pendidikan  Anti Korupsi. Semarang: Widyakarya
Press.
Hunt,  Alan,  1978.  The  sociological
Movement  In  Law,  Billing  and Son  Ltd, Worcester&London. Kumorotomo,  w,  2008,Akuntabilitas Birokrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. [10]Kurniawan,  Teguh.  2009. Peranan  Akuntabilitas  Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam  Pemberantasan  Korupsi di Pemerintahan. Bisnis&Birokrasi,  Jurnal  Ilmu Administrasi  dan   Organisasi. Paramitha  1992,  Etika  Administrasi
Negara,  Rajagratindo  Persada,
Jakarta. Quah, Jon ST, 1982, Korupsi Birokrasi :  Pengalaman  Lima  Negara ASEAN.        Company  Lexington, massachusetts, Toronto. Prof.  Dr.  Andi  Hmazah,  SH,  1982, Delik-delik Tersebar diluar KUHP, Penerbit  Pradnya.
Susilo  (editor),  “Praktek  Suap”,
Ensiklopedia  Dunia  (Jakarta:
Dunia Aksara, t.th., 120) Jurnal: Bedner, Adriaan. 2010. “An Elementary  Approach  to  the
Rule of Law”, Hague Journal on Rule of Law , 2: 48-74, 2010. Lubis,  Todung  Mulya.  2015.  Indek
Prestasi  Korupsi  Indonesia. Bahan  Presentasi .  Jakarta  : Tranparency International Indonesia. Neneng  Siti  Maryam,  Jurnal  Ilmu Politik  dan  Komunikasi  Vol  V1 No. 1/Juni 2016 Thontowi Jawahir, “Prospek Pemberantas Korupsi: Perimbangan  Kewenangan  KPK dengan Institusi Penegak Hukum”,  Jurnal  Pemerintahan.
Jilid  1  No  2  Tahun  2008. Yogyakarta: Fisipol UMY.
Undang-Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang  Pemberantas  Tindak Pidana
Korupsi.
[19]Rasul, Sjahruddin.  Penerapan  Good Governance  di  Indonesia  dalam upaya  Tindak  Pidana  Korupsi. Mimbar  Hukum.  21  (3)  :  409- 628.
Sulistyowati, Reformasi Hukum Untuk Siapa, Kompas, 9 Oktober 2019
Surat kabar: Tribun  Jabar,  2016.  Jabar  Provinsi Paling  Korup,  Ini  nama-nama
Kepala  Daerah  di  Jawa  Barat yang terjerat Korupsi http://jabar.tribunnews.com/-
2018/04/18/jabar-provinsi- paling-korup-ini-nama-nama- kepala-daerah-di-jawa-jawa- barat-yang-terjerat- korupsi?page=all Kompas,  19 Maret 2021. Hal 1