Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC) Volume 6, No. 2 (2023) 100-113 p-ISSN: 2654-7201 e-ISSN: 2808-6902

## EMPAT PILAR DASAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS PERSPEKTIF ISLAM
Ilin Solehudin 1 , Andri Nurjaman 2 , Nurul Alamin 3
1 SMAN 10 Kota Bandung, Indonesia
2 SMP Yayasan Atika Sunda Kota Bandung, Indonesia
3 Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia E-mail: ilinsolehudin10@gmail.com , andrienurjaman99@gmail.com , nurulalamin02@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas  menjadi  kunci  utama  dalam  menghadirkan  tatanan pemerintahan yang baik bagi suatu daerah, sehingga dapat melahirkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan  bagi  masyarakat.  Sistem  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas  tersebut, tampaknya  masih  menjadi  sebuah  harapan  dan  masih  jauh  dari  kenyataan.  Salah  satu  buktinya masih  banyak  ditemukan  Kepala  Daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  atau  pemimpin  institusi pemerintahan  lainnya  yang  terlibat  melakukan  tindakan  penyelewengan  kekuasaan  seperti  halnya pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan  studi  dan  penelitian  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas.  Pada  artikel  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  library research atau studi  pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis menegaskan bahwa ada empat pilar dasar internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, yaitu  sipat:  Shiddiq,  Tabligh,  Amanah  dan  Fathonah  yang  disingkat  menjadi  STAF.  Empat  sifat  ini dapat membentuk pribadi baik seseorang dalam berbagai situasi dan posisi, termasuk bagi seorang Kepala Daerah, Birokrat, Abdi Negara dan posisi jabatan penting lainnya. Empat pilar dasar tersebut selain  untuk  personal  seorang  pimpinan  institusi  pemerintahan,  konsep  STAF  tersebut  juga  bisa diterapkan dalam sistem dan manajemen pengelolaan pemerintahan. Maka, dengan memiliki empat pilar dasar tersebut akan  mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Kata kunci: Empat Pilar, Pemerintahan, Bersih, Berkualitas

## ABSTRACT
Clean and quality government is the main key in  presenting a  good governance  order for a region, so that it can give birth to justice, prosperity and happiness for the community. This clean and quality government  system  still  seems  to  be  a  hope  and  is  still  far  from  reality.  One  of  the  proofs  is  that there  are  still  many  Regional  Heads  in  West  Java  Province  or  leaders  of  other  government institutions  who  are  involved  in  committing  acts  of  abuse  of  power  such  as  corruption  crimes. Therefore,  the  authors  conduct  studies  and  research  to  create  a  clean  and  quality  government.  In this scientific writing, the research method used is library research or literature study. Based on the results obtained, the author emphasizes that there are four basic internal pillars for creating a clean and  quality  government,  namely  attitude:  Shiddiq,  Tabligh,  Amanah  and  Fathonah  which  is shortened  to  STAF.  These  four  characteristics  can  shape  a  person's  good  personality  in  various situations  and  positions, including for a Regional  Head, Bureaucrat, Servant of the State and other important  positions.  The  four  basic  pillars  aside  from  being  a  personal  leader  of  a  government institution,  the  STAF  concept  can  also  be  applied  to  government  systems  and  management.  So, having these four basic pillars will encourage the realization of clean and quality governance.
Keywords: Four Pillars, Governance, Clean, Quality

## PENDAHULUAN
Politik atau dalam Islam disebut dengan siyasah adalah hubungan manusia dengan lingkup masyarakat,  dan  manusia  adalah  subjek  utama  dalam  kehidupan  perpolitikan  tersebut  (Nambo, 2005).  Politik  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam  telah  meletakan  dasar  dan  prinsip  dalam
menjalankan  kehidupan  politik,  diantaranya  harus  dijalankan  dengan  berkeadilan,  musyawarah, jujur dan amanah (Adnan & Usman, 2022).
Namun  dalam  realita  di  lapangan,  dasar  dan  prinsip  yang  telah  diajarkan  dalam  Islam banyak  yang  tidak  diaplikasikan  dalam  menjalankan  roda  politik.  Dalam  artian  banyak  terjadi penyimpangan,  seperti  maraknya  tindak  pidana  korupsi  oleh  para  elite  politik.  Hal  inilah  yang kemudian mencitrakan politik sebagai tempat yang kotor dan negatif.
Fenomena  sikap  dan  prilaku  kurang  baik  juga  terlihat  di  beberapa  layanan  publik  di berbagai  institusi  pemerintahan.  Bentuk  penyimpangan  tersebut  bisa  terlihat  dengan  banyaknya perilaku  mempersulit,  superior,  pengabaian,  perlakukan  khusus,  sebagai  calo,  korupsi,  suap- menyuap dan perilaku menyimpang lainnya (Hasniati, 2013).
Solusi  untuk  menekan  banyaknya  berbagai  kasus  penyimpangan  di  dunia  politik, khususnya  di  berbagai  institusi  atau  lembaga  pemerintahan  mutlak  dilakukan.  Islam  telah menyodorkan  solusi,  diantaranya  adalah  dengan  meneladani  empat  sifat  Nabi  ( shiddiq,  tabligh, amanah dan fathonah ,  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  STAF)  dalam  mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Empat  sifat  tersebut  harus  ditiru  oleh  seluruh  umat  manusia,  terlebih  lagi  untuk  para pemimpin  yang  mengurusi  urusan  kepemerintahan  dan  kenegaraan.  Kepemimpinan  sendiri merupakan aktifitas untuk mempengaruhi banyak orang yang diarahkan untuk mencapai sesuatu (Kayo,  2005).  Sedangkan  dalam  Islam,  kepemimpinan  identik  dengan  kata khalifah yang  artinya pengganti atau wakil (Sakdiah, 2016).
Dalam  mewujudkan  cita-cita  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas,  para  pemimpin mutlak untuk mempunyai ahlak yang mulia. Ajaran moral atau ahlak yang mulia ini merupakan inti dari ajaran Islam yang bersumber dari Al- Qur’an dan Hadits. Ajaran moral tersebut telah diamalkan dan  dicontohkan  langsung  oleh  Baginda  Nabi  Muhammad  Saw.  Oleh  karena  itu,  umat  manusia khususnya  umat  Islam  harus  mencontoh  keteladanan  sifat  dan  pribadi  Nabi  dalam  menjalan berbagai kehidupan di dunia, termasuk dalam mengelola pemerintahan yang pada saat ini banyak terjadi penyelewengan. Dengan membumikan sifat-sifat Nabi dalam menjalan roda pemerintahan, maka  cita-cita  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas  akan  bisa  dicapai (Alamsyah,  2017).  Empat  sifat  Nabi  di  atas,  selain  untuk  personal  seorang  pemimpin  institusi pemerintahan, juga bisa diterapkan dalam sistem dan manajemen dalam mengelola institusi atau lembaga pemerintahan.
Adapun ulasan literatur ataupun kajian pustaka mengenai empat sifat Nabi sebagai empat pilar  dasar  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas,  diantaranya; pertama artikel  ilmiah  dengan  judul  “ Karakteristik  Kepemimpinan  dalam  Islam  (Kajian  Historis  Filosofos) Sifat-Sifat Rasulullah ” yang ditulis oleh Sakdiah dalam Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33 tahun 2016. Artikel ini berisi mengenai karakter kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. serta urgensi nilai- nilai  sifat  utama  Nabi  Muhammad  sebagai  karakter  kepemimpinan.  Tentu  artikel  ini  berbeda
dengan  artikel  yang  akan  penulis  tulis,  yaitu  berfokus  pada  kajian  empat  pilar  dasar  dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Kedua ,  artikel  dengan  judul  “ Membumikan  Sifat  Rasul  dalam  Kepemimpinan  Pendidikan: Memposisikan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  Panutan  dalam  Kepemimpinan  Pendidikan ”  yang ditulis  oleh  Yosep  Aspat  Alamsyah  dalam  Jurnal  Al-Idarah:  Jurnal  Kependidikan  Islam  Volume  7 Nomor  2  tahun  2017.  Artikel  ini  berisi  mengenai  mempraktekkan  sifat-sifat  Nabi  dalam  praktek kepemimpinan  pendidikan.  Jelas  artikel  tersebut berbeda  dengan  artikel yang  ditulis  oleh  penulis dengan fokus kajian empat pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Ketiga , artikel dengan judul “ Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP):  Meneladani  Sifat  Rasulullah  Saw. ”  yang  ditulis  oleh  Wisnu  Widya  Asmara  dalam  Jurnal Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 6 Nomor 2 tahun 2022. Artikel ini berisi mengenai sifat-sifat  Rasul  yang  digunakan  sebagai  teladan  dalam  optimalisasi  kode  etik  APIP.  Artikel  ini lebih  spesifik  pada  kode  etik  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP),  sedangkan  tulisan yang sedang digarap oleh penulis lebih bersifat global yaitu empat pilar dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Dari latar belakang di atas, permasalahan atau rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana  implementasi  empat  pilar  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan berkualitas.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menjelaskan  implementasi  empat  pilar tersebut dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Uraian  lengkap  ini  dimaksudkan  sebagai  solusi  dan  sumber  informasi  kepada  semua pemimpin  dan  jajaran  di  berbagai  institusi  atau  lembaga  pemerintahan  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  membuat  sebuah  artikel  dengan judul “ Em pat Pilar Dasar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  memposisikan  empat  sifat  Nabi  sebagai  empat  pilar  dasar  dalam  mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  pustaka  atau library  research .  Penelitian  pustaka  adalah  ringkasan  tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori dan informasi lalu mengorganisasikan penelitian terdahulu ke dalam topik yang dibutuhkan (Creswell, n.d.).
Penelitian  pustaka merupakan  salah  satu  jenis  penelitian kualitatif-deskriptif.  Sumber  data dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  berasal  dari  data  sekunder  yaitu  dari  berbagai  referensi seperti  kitab,  buku,  penelitian  terdahulu,  jurnal  dan  situs  dalam  internet.  Adapun  teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi yaitu kumpulan tulisan atau catatan dalam jumlah  yang  signifikan  dari  bahan  tertulis.  Teknis  analisis  data  menggunakan  kondensasi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Islam sebagai Solusi Terbaik
Islam  adalah  sebuah  agama  yang  memiliki  ajaran  universal  dan  memuat  berbagai pedoman  bagi  segala  sesuatu.  Pedoman  tersebut  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu.  Risalah Islam  lahir  untuk memberikan  sebuah konsep  bagi  semua golongan  umat  manusia  dan berbagai aspek  kehidupan.  Al- Qur’an  dan  Al-hadits  adalah  pedoman  dan  pegangan  umat  manusia  yang bersifat mutlak dan final (Wasehudin, 2018).
Menjalankan  ajaran-ajaran  Islam  adalah  sesuatu  yang  sangat urgent dalam  menjalani kehidupan  beragama,  bermasyarakat  dan  bernegara,  karena  Islam  sendiri  telah  mengajarkan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  segala  bidang  kehidupan,  termasuk  dalam  mengelola sistem pemerintahan agar melahirkan kebermamfaatan dan kebaikan (Hasniati, 2013). Umat Islam harus  meyakini  bahwa  ajaran  dan  syariat  yang  dibawakan  oleh  Rasulullah  Muhammad  Saw. adalah  ajaran  yang  akan  menuntun  umat  manusia  pada karakter  dan  etika  yang  baik  dan mulia. Karakter  dan  etika  tersebut  tercermin  dari  sifat-sifat  Rasulullah  Saw.  sendiri.  Maka  dalam  ajaran Islam,  karakter  dan  etika  adalah  inti  ajarannya.  Termasuk  dalam  menjalani  pekerjaan,  haruslah memakai  etika  yang  baik  menurut  ajaran  Islam  dan  Negara.  Maka,  etika  dan  pekerjaan  ini  tidak bisa dipisahkan.
Dalam  fakta  historis,  Nabi  Muhammad  SAW  telah  berhasil  membentuk  masyarakat  yang Islami  sekaligus  telah  berhasil  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas  sesuai dengan  tuntunan  syariat  Islam.  Nabi  Muhammad  SAW  menggunakan  proses  evolusi  sosio- kultural, artinya Nabi Muhammad tidak langsung secara cepat mengubah Mekah, namun dilakukan secara  bertahap,  baik  di  Makkah  selama  13  tahun  ataupun  di  Madinah  selama  10  tahun. Setelahnya  hijrah  ke  Madinah,  Nabi  Muhammad  Saw.  melakukan  ijtihad  politik  dalam mempersatukan semua elemen masyarakat melalui piagam Madinah. Piagam inilah yang menurut Ibnu  Hisyam  sebagai  Undang-Undang  dasar  Negara  dan  pemerintahan  Islam  yang  pertama.  Di Madinah tersebut, Nabi Muhammad SAW mempunyai posisi selain sebagai pemimpin agama juga sebagai  pemimpin  Negara.  Pada  perkembangan  selanjutnya  Nabi  Muhammad  Saw.  berhasil merebut  kembali  Makkah  dengan Fathul  Makkah nya  pada  tahun  kedelapan  Hijriyah  (Sakdiah, 2016).
Menurut  Robert  N  Bellah  menyatakan  bahwa  masyarakat  Arab  dibawah  kepemimpinan Nabi  Muhammad  SAW  telah  melahirkan  sebuah  kemajuan  dalam  kompleksitas  sosial  dan  politik (Bellah, 2000). Sedangkan menurut Philip K Hitti mengatakan bahwa dari komunitas keagamaan di Madinah  kemudian  lahir  sebagai  Negara  Islam  yang  dibangun  oleh  kaum anshor dan  kaum muhajirin, oleh  karena  itu,  Nabi  Muhamad  menjalankan  sebagai  pemegang  fungsi  keagamaan sekaligus pemegang otoritas kepala Negara (Hitti, 1970).
Empat Pilar Dasar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas Perspektif Islam
Empat  pilar  dasar  yang  dimaksud  adalah  empat  sifat  Nabi  Muhammad  SAW  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas.  Rasulullah  Muhammad  SAW  memiliki banyak sifat yang terpuji, diantara sifat wajib bagi seorang utusan Allah ada empat yaitu; shiddiq, tabligh,  amanah dan fathonah .  Keempat  sifat  tersebut  merupakan  cerminan  dari  kandungan  isi dalam  Al- Qur’an,  sehingga  pantas  Rasulullah  disebut  dengan  Al-Qur’an  berjalan.  Keempat  sifat tersebut  patut  untuk  dijadikan  teladan  bagi  umat  manusia  dalam  menjalani  berbagai  bidang kehidupan,  termasuk  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas.  (Asmara  & Hamidah, 2022)

## A.  Shiddiq
Nabi  Muhammad  Saw.  banyak  mempunyai  sifat  yang  terpuji,  salah  satu  sifat  wajib  bagi Nabi  Muhammad  Saw.  yang pertama adalah shiddiq yaitu  benar  atau  bersikap  jujur  baik  dalam perkataan maupun dalam  perbuatan, baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan  (Abdullah & Mardian, 2021), serta mustahil berbuat berdusta (Khan, 2002) .
Dalam bersikap jujur ini, Nabi Muhammad Saw. sendiri menyerukan untuk selalu bersikap dan  memiliki  sifat  jujur.  Rasulullah  SAW  bersabda  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  yang artinya sebagai berikut:
“ Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini  adalah:  bila  berbicara  jujurlah,  tepatilah  janji  apabila  kalian  berjanji,  apabila  kalian  dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengamb il yang haram)”.
Dalam  hadits  lain  pun,  Nabi  Muhammad  Saw.  menekankan  kepada  umatnya  agar  selalu berbuat  jujur  dan  menjauhi  berbohong  dalam  berbicara.  Adapun  hadits  diatas  jika  diterapkan dalam  kondisi  pemerintahan  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa  Barat  hari  ini,  maka  pemangku kebijakan  sebagai  seorang  pimpinan  dan  sistem  serta  manajemen  pemerintah  haruslah menjalankan dan mengelola fungsi pemerintahan yang bersih dan berkualitas dengan melakukan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas atas semua institusi pemerintahan (Sakdiah, 2016).
Dengan sifat shiddiq tersebut, Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi seorang pemimpin yang sangat dipercaya oleh rakyatnya. Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berbicara dengan kata- kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw.  selalu  konsisten.  Oleh  karena  itu,  Islam  telah  memberikan  solusi  terbaik  terhadap permasalahan dalam permasalahan pemerintahan hari ini dengan maraknya kasus tindak korupsi, penyelewengan  kekuasaan  dan  lain-lain,  solusinya  yaitu  dengan  meneladani  sifat  Nabi  yang pertama  yaitu shiddiq yang  harus  selalu  berkata  dan  berbuat  jujur  dalam  memimpin,  mengurus dan mengelola roda pemerintahan.
Sifat shiddiq ini  akan  berimplikasi  yang  sangat  signifikan  dalam  menjalankan  sebuah pekerjaan,  termasuk  dalam  mengelola  sistem  pemerintahan.  Maka,  menerapkan  sifat shiddiq ini akan melahirkan sifat jujur dan menjauhi segala bentuk perbuatan manipulasi dan penyembunyian
kebenaran.  Kejujuran  inilah  yang  kemudian  membentuk  integritas  seseorang  sebagai  pemimpin dan manajemen serta sistem dalam mengelola pemerintahan. Integritas yang bersamaan dengan sifat shiddiq ini nantinya akan mampu menciptakan keadilan.
Pemimpin  dalam  institusi  pemerintah  yang  memiliki  sifat  jujur  pasti  akan  menjalankan tugasnya dengan baik, sebaliknya pemimpin yang berdusta tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan  baik.  Memiliki  pemimpin  yang  jujur  akan  membuat  nyaman  bekerja  para  bawahannya, apalagi  masyarakat.  Manajemen  dan  sistem  pemerintahan  juga  harus  dikelola  dengan  jujur, karena  pola  pemerintahan  yang  sistem  dan  manajemennya  memiliki  banyak  kedustaan  akan berakibat  buruk  kepada  institusi  atau  lembaga  pemerintahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  penting sekali  menciptakan  budaya,  suasana  kerja,  sistem  dan  manajemen  yang  sehat  dalam  sebuah lembaga apalagi lembaga atau institusi pemerintah (Mozumder, 2018).
Lembaga  atau  institusi  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  yang  jujur  akan  berpengaruh  juga pada mudahnya menjalin kerjasama atau bermitra dengan lembaga-lembaga lain. Kemitraan dan kerjasama  antar  lembaga  atau  institusi  akan  berjalan  dengan  mudah  dalam  mengejar  tujuan lembaga  tersebut  dengan  kejujuran  dan  saling  percaya.  Kepemimpinan  yang  diselimuti kebohongan  dan  fitnah  akan  merusak  iklim  lembaga  itu  sendiri  dan  merusak  kepercayaan  baik lembaga lain ataupun masyarakat.
Pemimpin  yang  loyal  harus  didasari  pada  kejujuran,  maka  hal  ini  akan  mengikuti  aturan konstitusi  dan  menghindari  perbuatan  inkonstitusional.  Pemimpin  yang  baik  dan  jujur  akan memproduksi  kepemimpinannya  dalam  sebuah  produk  kebijakan  yang  diambil,  bisa  berupa petunjuk  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis  yang  akan  mengikat  semua  orang  dalam  sebuah institusi.  Pengambilan  keputusan  harus  berdasarkan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan,  itulah prosedur kerja di institusi yang menjalankan dan mengamalkan sifat shiddiq- nya Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Masyarakat  sendiri  membutuhkan  pemerintah  yang  jujur.  Kejujuran  yang  dibutuhkan masyarakat  adalah  kejujuran  yang  betul-betul  refleksi  dari  hati  nurani  yang  bersih  dan  jernih, bukan  kejujuran  yang  dibuat-buat  apalagi  hanya  pencitraan.  Jika  pemerintah  sebagai  pelayan masyarakat  dalam  menjalankan  tugasnya  penuh  dengan  kebohongan,  maka  akan  melahirkan kerugian  bagi  masyarakat  itu  sendiri. Oleh karena  itu,  pemimpin  yang memiliki  sifat shiddiq akan mampu  mempertanggungjawabkan  semua  tugas-tugasnya,  baik  kepada  Allah  SWT  maupun kepada masyarakat dan pribadinya sendiri (Musyirifin, 2020).
Sifat shiddiq atau  jujur  juga  penting  dalam  mengelola  pemerintahan  yang  tidak  hanya ditekankan  kepada  seorang  pimpinan  institusi  pemerintah.  Namun  juga  sistem  dan  manajemen yang  dibuat  haruslah  berdasarkan  pada  kejujuran.  Prinsip  kejujuran  tersebut  harus  menjadi budaya dalam sistem pengelolaan pemerintah dengan sikap saling percaya dan tolong menolong. Maka  jika  sistem  dan  manajemen  dalam  mengelola  pemerintahan  tersebut  berlandaskan kejujuran, hal ini akan menciptakan clean and good government yang telah dicita-citakan tersebut akan tercapai.
Sistem  dan  manajemen  dalam  pengelolaan  pemerintah  yang  jujur  akan  melahirkan clean and  good  government tadi  selanjutnya  akan  menciptakan  prinsip  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi.  Transparansi  berarti  terbukanya  berbagai  informasi  kepada  masyarakat.  Sedangkan akuntabilitas adalah kapasitas sebuah institusi pemerintahan dalam mencapai visi dan misinya dari mulai  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi.  Lalu  partisipasi  berarti  masyarakat  diajak  untuk mengawasi kinerja dalam sebuah institusi pemerintah.
Apalagi  dalam  mengelola  dana  pemerintah,  hal  ini  harus  sangat  berlandaskan  integritas yang  tinggi,  memiliki  kejujuran  dan  terbukanya  sistem  yang  transparan.  Maka  kejujuran  dan transparansi adalah kata kunci utama dalam pengelolaan sistem pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan Negara dengan baik.

## B.  Tabligh
Nabi  Muhammad  Saw.  adalah  penyampai  risalah  Tuhan  yang  telah  disampaikan  kepada umatnya (Nawawi, 1993). Oleh karena itu, salah satu istilah yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW  adalah mundhir (pemberi  peringatan)  (Ridho,  1983).  Istilah mundhir ini  kemudian  bertugas untuk menyampaikan risalah Allah yang disebut dengan istilah Tabligh .
Nabi  Muhammad  Saw.  diutus  serta  diangkat  menjadi  pemimpin  yang  bertugas menyampaikan wahyu dan memuat berbagai informasi mengenai syariat dan ajaran Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi seorang manajerial yang handal.
Tabligh sendiri  merupakan  sifat  wajib  bagi  rasul  yang kedua dan  memiliki  arti menyampaikan.  Rasul  tidak  akan  mengajarkan  sesuatu  kecuali  sudah  terlebih  dahulu melakukannya.  Sifat  ini  juga  berarti  Rasul  tidak  pernah  menyembunyikan  suatu  informasi  untuk kepentingan  umat  dan  agamanya.  Bahkan  Rasulullah  tidak  pernah  menyembunyikan  satu informasi pun untuk kepentingan pribadinya (Sakdiah, 2016).
Dalam  mengelola  pemerintahan,  sikap tabligh ini  atau  tidak  menyembunyikan  informasi atau  dalam  perkembangan  hari  ini  disebut  dengan  transparansi  (keterbukaan)  sangatlah  penting dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan di lingkungan pemerintahan. Tabligh adalah sebuah keahlian  yang  mesti  dimiliki  seorang  pemimpin  dalam  menyampaikan  dan  transparan  tanpa mengubah  isi  pesan.  Karena  dengan  adanya  transparansi  ini,  masyarakat  bisa  mengetahui berbagai  hal,  termasuk  kinerja  para  pemimpin,  apakah  memihak  rakyat  atau  sebaliknya.  Maka hemat  penulis,  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas,  akuntabilitas  yang berkaitan  dengan  keterbukaan  atau  transparansi  mutlak  dilakukan  oleh  para  pemimpin  di  semua instansi pemerintahan.
Ciri  dari  pemimpin  yang  menerapkan  sifat tabligh ini  akan  selalu  memegang  terhadap kebenaran  dan  idealisme  dalam  perjuangan  dengan  selalu  berkata  benar.  Sehingga  masyarakat dibawah  pemimpin  yang tabligh ini  akan  mengajak  untuk  mendengar  hati  nuraninya,  karena  hati nurani  selalu  mengajak  kepada  kebenaran,  bukan  pada  hawa  nafsu.  Pemimpin  seperti  ini  juga akan  mengajarkan  untuk  mempelajari  dan  memahami  kebenaran  kepada  bawahan  dan
masyarakatnya. Adapun posisi sifat tabligh ini dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berkualitas adalah sebagai kontrol pemimpin terhadap institusi yang dipimpinnya.
Sifat tabligh adalah  sikap  akuntabilitas  dalam  ajaran  Islam  yang  wajib  dilakukan  sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia baik kepada Allah Swt. maupun kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas  bagi  seorang  pemimpin  dalam  mengelola  dan  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih dan  berkualitas  berarti  memiliki  keahlian  dalam  mempertanggungjawabkan  atau  untuk menjelaskan  dan  membuktikan  terhadap  tugas-tugas  yang  telah  dijalankannya  dengan  baik. Tabligh dalam  sistem  dan  manajemen  pengelolaan  pemerintah  juga  berarti  menekan  prinsip transparansi.  Hal  ini  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008  mengenai keterbukaan informasi publik. Transparansi dalam mengelola sistem pemerintahan sangat penting sekali, karena  transparansi tersebut dapat mewujudkan partisipasi dari masyarakat. Transparansi atau  keterbukaan  informasi  adalah  hak  semua  warga  negara,  dengan  adanya  transparansi  atau keterbukaan  tersebut  masyarakat  akan  mengetahui  kinerja  pemerintahan  yang  menjadi  harapan masyarakat dan masyarakat pun akan mengetahui keberpihakan dari pemerintah.
Jadi  sifat tabligh Nabi  Muhammad  Saw.  yang  hari  ini  disebut  dengan  istilah  transparansi dalam  sistem  pengelolaan  pemerintahan  adalah  salah  satu  indikator  untuk  mewujudkan good government atau  dalam  artikel  ilmiah  ini  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan berkualitas.  Jika  transparansi  ini  terus  ditingkatkan,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  penegakan hukum  dan  pemberantasan  tindakan  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Maka  sistem  dan menejemen  pengelolaan  pemerintah  haruslah  transparan,  sehingga  masyarakat  pun  akan berpartisipasi  dalam  mengawasi  kinerja  pemerintah.  Dalam  pelayanan  publik  misalnya,  sikap transparansi  sangat  penting  sekali  untuk  dijadikan  prinsip  dalam  pelayanan  publik  tersebut. Transparansi atau keterbukaan pelayanan publik dimulai dari transparansi proses penyelenggaraan  publik,  transparansi  pada  prosedur  dan  pelayanan  yang  mudah  dipahami,  dan transparansi mengenai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi.

## C.  Amanah
Amanah adalah  salah  satu  sifat  wajib  yang  ketiga  bagi  seorang  Rasul  atau  utusan  Allah Swt. Amanah kepada  para  Nabi  atau  Rasul  tersebut  diberikan  oleh  Allah  untuk  menyampaikan kebenaran. Amanah tersebut memiliki akar kata yang sama dengan kata “iman” yang mengandung arti  keamanan  atau  ketentraman. Amanah sebagai  salah  satu  dari  sifat  Nabi  Muhammad  Saw. bermakna dapat dipercaya dan mustahil khianat atau berbuat curang. Hal ini bisa diibaratkan jika seseorang  diberikan  barang  atau  jabatan  yang  dititipkan  kepadanya,  maka  orang  tersebut  tidak akan membuat seseorang yang memberikannya khawatir atau takut,  bahkan akan merasa tenang dan  yakin  (Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  2009).  Orang  yang  memiliki  sifat amanah berarti orang yang terpercaya dan dapat dipercaya serta tidak melakukan kecurangan.
Maka  seseorang  dalam  memangku  jabatan  dalam  pemerintahan,  mutlak  memiliki  sifat amanah ,  yaitu  harus  dapat  dipercaya  dan  mampu  melahirkan  ketentraman  serta  keamanan  bagi
masyarakat  melalui  berbagai  program  pemerintahan.  Jika  semua  para  pemangku  jabatan  di pemerintahan  memiliki  integritas  yang  baik  dengan  menerapkan  sifat  Nabi  Muhammad  Saw.  ini, maka besar kemungkinan angka penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan akan menurun serta tindakan korupsi pun akan berkurang.
Pentingnya menanamkan sikap dan sifat amanah ini merupakan perintah Allah SWT yang diserukan dalam Al- Qur’an Surah al-Nisa ayat 58 yang berbunyi:
ِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَا  ِساَّنلا  َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو ۙاَهِلْهَا ىٰٰٓلِا ِتٰن ٰمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَا ْمُك ُرُمْأَي َ هاللّٰ َّنِا اَّمِعِن َ هاللّٰ َّنِا ۗ ِلْدَعْلا ا ًرْي ِصَب ۢاًعْيِمَس َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ  ٖهِب ْمُكُظِعَي
Artinya:
“ Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  Maha Mendengar, Maha Melihat ”.
Dalam  ayat  diatas  mengandung  pengertian  yang  luas,  bahwa  setiap  muslim  memiliki kewajiban untuk menjaga amanah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain bahkan dengan  Allah  Swt.  (Kattani,  2016).  Dalam  tafsir  al- Azhar  menyebutkan  bahwa  kata  “Allah memerintahkan”  menunjukan  kepada  seseorang  yang  mengurusi  pemerintahan,  memiliki tanggung jawab dan integritas yang baik atas amanah yang diberikan.
Telah  disinggung  diatas,  bahwa  lawan  kata  dari amanah adalah khianat atau  tidak  dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam Islam orang yang diberikan amanah haruslah orang yang benar- benar menjaga amanah tersebut. Amanah memerlukan kepercayaan agar lahir suatu kondisi hati yang tenang dan yakin atas suatu amanah yang dititipkan, baik yang bersifat materi ataupun non- materi  (Shihab,  2017).  Menjaga  amanah  ini  adalah  salah  satu  kewajiban  yang  telah  Allah  Swt. perintahkan kepada semua manusia, apalagi menjaga amanah yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat.  Jika  pemerintah  mampu  menjaga  amanah  dengan  baik,  maka  akan  melahirkan keadilan  yang  menyeluruh  serta  tentunya  mampu  melahirkan  pemerintahan  yang  bersih  dan berkualitas.  Pemimpin  harus  senantiasa  menjaga  amanahnya  dengan  mengelola  pemerintahan dengan baik dan untuk kebaikan masyarakat.
Amanahnya  para  pemimpin  bisa  dilihat  dari  dua  bentuk  perilaku;  yaitu  ucapan  dan perbuatan  dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amanah  dalam  ucapan berarti  semua  ucapannya adalah  mengandung  kebenaran  sehingga  melahirkan  sifat  terpercaya  dan  dipercaya.  Pemimpin yang amanah akan berbicara sesuai dengan data dan fakta yang bisa menentramkan masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan fitnah kepada masyarakat itu sendiri.
Pemimpin dalam pemerintah yang amanah juga akan memiliki tindakan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemimpin yang amanah juga akan melakukan sesuai dengan janji dalam  berbagai  ucapannya.  Pemimpin  yang  seperti  ini  akan  menganggap  bahwa  jabatan  yang diembannya adalah titipan dari Allah Swt. Dan masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal.  Ciri  dari  pemimpin  yang amanah adalah memiliki transparansi, akuntabilitas dan akseptabilitas.
Sebaliknya, pemimpin atau pejabat publik yang khianat adalah pemimpin yang tidak dapat dipercaya,  ucapannya  penuh  dengan  kebohongan  dan  tidak  bisa  memegang  kebenaran. Perbuatan  pemimpin  yang  khianat  akan  bersikap  menghalalkan  segala  cara  dalam  mencapai tujuan-tujuan  pribadinya  serta  tidak  adanya  konsistensi  dalam  janji-janjinya  kepada  masyarakat. Ciri  pemimpin  yang  seperti  ini  biasanya  adalah  melakukan  politik  uang,  manipulasi  dan  suap. Karakter seorang pemimpin model ini adalah tamak dan rakus. Alhasil, upaya dalam mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas karakter  pemimpinnya  mutlak dan  harus memiliki  sifat Nabi Muhammad Saw. yaitu amanah baik dalam perkataan maupun dalam segala perbuatannya. Sifat  amanah  dalam  menjalan  roda  pemerintahan  ditunjukkan  dengan  sikap  dan  rasa tanggungjawab,  hormat,  sopan  santun,  dan  menunjukan  hasil  yang  optimal.  Implikasi  dari pemimpin yang memiliki sifat amanah adalah mengutamakan prinsip keadilan.
Sedangkan  amanah  dalam  sistem  dan  menejemen  pengelolaan  pemerintah  adalah menjalankan  dan  mengelola  pemerintah  dengan  baik  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dan hakikatnya  untuk  melahirkan  kepuasaan  dan  kebermamfaatan  bagi  masyarakat.  Sistem  dan menejemen  yang  dibuat  haruslah  sesuai  dengan  ketetapan  yang  telah  disepakati,  tidak  berlaku curang dan culas, mejauhi berbagai tindakan suap dan korup. Hal ini juga tidak hanya ditekankan bagi  seorang  pemimpin  institusi  pemerintan,  namun  semua  elemen  yang  terlibat  didalam  sistem pengelolaan  roda  pemerintah,  haruslah  memiliki  intergritas  yang  tinggi  dalam  menjalankannya. Maka dengan memiliki integritas yang tinggi dan budaya amanah dalam sistem pengelolaan akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualias.

## D.  Fathonah
Nabi  Muhammad  Saw.  diberikan  kecerdasan  yang  luar  biasa  oleh  Allah  Swt.  baik  dalam segi  memimpin  atau  dalam  hal  lainnya  (Hasymi,  1978).  Kecerdasan tersebut  tidak  hanya  dipakai untuk  menjelaskan  risalah  dan  berdakwah,  namun  juga  dipergunakan  untuk  memimpin  umat manusia.  Oleh  karena  itu,  Nabi  Muhammad  Saw.  melakukan  cara-cara  yang  cerdas  dalam memberikan  petunjuk,  nasehat,  bimbingan,  pendapat  dan  pandangan  untuk  umatnya.  Dalam kepemimpinan yang cerdas ini, Nabi Muhammad Saw. mengembangkan sistem kapabilitas dalam mengelola  pemerintahannya,  dalam  artian  bahwa  Nabi  Muhammad  Saw.  menempatkan  para sahabatnya  dalam  posisi  tertentu  sesuai  dengan  keahliannya  masing-masing.  Tentunya  hal  ini sesuai  dengan  ajaran  Islam,  bahwa  manusia  harus  memiliki skill atau  kemampuan  dan kompetensi,  sehingga  jika  seseorang  berkeinginan  untuk  menangani  suatu  permasalahan,  orang tersebut harus mempunyai kompetensi dalam menyelesaikannya.
Kecerdasan  dan  kepandaian  Nabi  Muhammad  Saw.  tersebut  disebut  dengan  istilah fathonah yang  merupakan  sifat  wajib  bagi  Rasul  yang keempat . Fathonah sendiri  juga  diartikan sebagai  kebijaksanaan  yang  meliputi  kepintaran  dan  kecerdasan  dalam  sikap  dan  ilmu,  memiliki dedikasi, berdisiplin, mampu membedakan yang baik dan buruk serta mampu dalam memutuskan suatu persoalan dengan solusi yang terbaik.
Pemimpin  yang  memiliki  kecerdasan  mampu  melihat  dengan  cepat  akar  masalah  yang sedang terjadi dan tindakan apa yang akan diambil. Seorang pemimpin harus memahami bentuk tugas  yang  diembannya  dan  harus  mampu  memberikan  keputusan  yang  cepat,  tepat  dan  benar (Sakdiah,  2016).  Menurut  Marshall  G.  Hodgson  yang  dikutip  oleh  Nurkholis  Madjid  menyebutkan bahwa kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dalam memimpin umat manusia adalah dengan  membebaskannya  dari  kebodohan  dan  kegelapan  dengan  landasan  cinta  kasih  (Khan, 2002).  Maka  kecerdasan  yang  dilandasi  dengan  spiritual  yang  kuat  adalah  modal  utama  dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional harus tertanam di dalam  jiwa dan karakter para pemangku jabatan di berbagai  instansi  pemerintahan  saat  ini.  Agar  mampu  menghilangkan  segala  bentuk penyelewengan  dalam  mengelola  institusi  pemerintah.  Seorang  pemimpin  yang  memiliki kecerdasan  berarti  memiliki  intelektualitas  yang  baik,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  visi,  misi,  rencana program kerja dan strategi pelaksanaan yang disusunnya (Alamsyah, 2017).
Adapun  sifat fathonah dalam  sistem  dan  menejemen  pengelolaan  pemerintah  adalah melakukan  kebijakan  sistem  dan  menejemen  yang  efetif  dan  efesien  dalam  merancang  dan menjalankan  program  bagi  semua  elemen  didalam  sistem  pengelolaan.  Kecerdasan  pengelolaan akan  membuat  masyarakat  senang,  karena  budaya  dalam  sistem  yang  efektif  tersebut,  artinya sistem yang dibuat dengan sederhana dan tidak menyulitkan masyarakat.

## SIMPULAN
Empat sifat Nabi  Muhammad SAW diatas, merupakan ajaran moral yang bersifat normatif dan  dogmatis.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas,  harus mengimplementasikan  empat  sifat  Nabi  Muhammad  Saw.  tersebut  sebagai  empat  pilar  dasar dalam menjalankan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Bahkan keempat pilar  dasar  tersebut  harus  diterapkan  ke  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Hal  tersebut  sudah  jauh-jauh  hari  dicontohkan  langsung  oleh  Nabi  Muhamad  Saw. selama 23 tahun di dalam masa kerasulan. Ajaran-ajaran moral diatas juga bisa diadopsi menjadi sebuah  peraturan  perundang-undangan  untuk kemajuan  negara-bangsa  dan  agama  di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

## SARAN
Rekomendasi  yang  dibuat  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua; Pertama, untuk  seorang  pimpinan  diberbagai  institusi  pemerintahan  harus  bisa  mengimplementasikan keempat  sifat  Nabi  Muhammad  Saw.  di  atas  sebagai  empat  pilar  dalam  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dan  berkualitas. Kedua bagi  sistem  dan  menejemen  pengelolaan pemerintah  juga  harus  dibuat  sesuai  dengan  karakter  dari  empat  sifat  Nabi  Muhammad  Saw. tersebut.  Maka  jika  pimpinan  dan  sistem  serta  manajemen  pengelolaan  pemerintah  sudah diaplikasikan atau terimplementasi dalam pengelolaan pemerintah akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan harapan dan cita-cita dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.  G.,  &  Mardian,  S.  (2021).  Telaah  Literatur  Kode  Etik  Auditor: Perspektif  Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah . Jurnal Akuntansi Syariah, 4 (1).
Adnan, M., & Usman, M. I. (2022). Etika Politik dalam Al- Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-
Nisa/4: 58). Pappasang: Jurnal Studi Al- Qur’an-Hadis Dan Pemikiran Islam, 4(2).
Alamsyah,  Y.  A.  (2017). Membumikan  Sifat  Rasul  dalam  Kepemimpinan  Pendidikan: Memposisikan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  Panutan  dalam  Kepemimpinan  Pendidikan. Al-Idarah: Jurnal Kepemimpinan Islam, 7(2).
Asmara, W. W., & Hamidah. (2022). Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Meneladani Sifat Rasulullah Saw. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6 (2), 271 –291. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233
Bellah, R. N. (2000). Beyond Belief terjemahan Rudy Harisyah Alam . Jakarta: Paramadina.
Creswell, J. (n.d.). Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches) .
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (2009). Etika  Berkeluarga,  Bermasyarakat,  Dan Berpolitik . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an.
Hasniati, H. (2013). Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan Dalam Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam. Al-Fikr, 17(1), 190 –203.
Hasymi, A. (1978). Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang . Jakarta: Mutiara.
Hitti, P. K. . (1970). History of The Arabs . London: McMilan.
Kattani, A. H. al. (2016). Tafsir Al-Munir . Jakarta: Gema Insani.
Kayo, R. . K. P. (2005). Kepemimpinan Islam dan Dakwah . Jakarta: Amzah.
Khan, A. W. (2002). Rasulullah Di Mata Sarjana Barat . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Mozumder, N. (2018). A Multilevel Trustbased Model of Ethical Public Leadership .
Musyirifin,  Z.  (2020).  Implementasi  Sifat-Sifat  Rasulullah  dalam  Konseling  Behavioral. Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 11 (2), 151 –159. https://doi.org/10.15548/jbki.v11i2.2088
Nambo,  A.  B.  (2005).  Memahami  Tentang  Beberapa  Konsep  Politik  (Suatu  Telaah  Dari  Sistem Politik). Mimbar , 2 (15), 262 –263.
Nawawi, H. (1993). Kepemimpinan Menurut Islam . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ridho, M. R. (1983). Wahyu Illahi kepada Nabi Muhammad . Bandung: Pustaka Jaya.
Sakdiah, S. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah. Jurnal Al-Bayan, 22(33), 29 –49.
Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Mishbah . Jakarta: Lentera Hati.
Wasehudin,  W.  (2018). Perspektif  Al- Qur’an  dan  Undang-Undang  Tentang  Guru  Profesional.
TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, 5(1).