## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh : Joejoen Tjahjani, SH, MH

## Abstrak
Semakin  maraknya  pelaku  usaha  jasa  laundry  yang  mendirikan  usahanya  tanpa  adanya landasan hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal ini membuat  perbuatan  pelaku  usaha  tersebut  menjadi  menarik  untuk  dibahas  atau  di  kaji  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Skripsi  ini  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan normatif,  dengan  sumber  bahan  hukum  primer  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  Pasal  24, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  382,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1244, 1365, 1865, yang diperkaya dari bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur terkait baik yang berasal dari buku maupun yang berasal dari internet.
Dari  hasil study  yang dilakukan penulis, didapatkan kesimpulan  bahwa tanggung  jawab pelaku usaha adalah ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dengan merusak atau menghilangkan  barang  konsumen.  Dalam  upaya  mengganti  barang  yang  dirusakkan  atau dihilangkan, pelaku usaha harus membayar sesuai harga barang tersebut. Karena tanggung jawab pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak  dapat  menghindar  dari  aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Apabila  pelaku usaha menghindar dari perbuatan tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum  perlindungan  konsumen.  Sanksi-sanksi  tersebut  merupakan  sanksi  administrasi  yaitu pelaku usaha wajib membayar denda yang sudah ditetapkan dan izin usaha tersebut akan dicabut oleh  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen).  Sanksi  perdatanya  adalah  pelaku  usaha harus  mengganti  dalam  bentuk  pengembalian  uang,  penggantian  barang,  perawatan  kesehatan, pemberian santunan, dan ganti rugi tersebut diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Serta sanksi pidananya ialah pelaku usaha akan dikenakan hukuman penjara 2 sampai 5 tahun dan denda mulai dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 2.000.000.000 (dua milyar  rupiah).  Apabila  denda  tersebut  masih  belum  bisa  merubah  perilaku  pelaku  usaha,  maka akan  diberikan  hukuman  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci : Pelaku Usaha Laundry, Undang-undang nomor  8 tahun 1999

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  sekarang  ini, dimana  budaya  bangsa  asing  (barat)  lebih menonjolkan  budaya  materialistik  dengan begitu  mudah  telah  masuk  ke  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  perlahan mereka  mulai  mengetahui  kegunaan  dan fungsi alat elektronik. Masyarakat Indonesia pada  akhirnya  lebih  memilih  hidup  dengan cara  cepat,  efisien,  dan  murah.Saat  ini tampak  kegiatan  perekonomian  yang  sangat dominan dilakukan masyarakat adalah berdagang,  seperti  jual-beli,  dan  sewa- menyewa barang atau jasa.  Jenis usaha jasa, salah  satu  kegiatan  bisnis  yang  sedang diminati masyarakat Indonesia sekarang ini.
Walaupun keinginan setiap konsumen  berbeda,  tetapi  semua  konsumen
melakukan  hal  yang  sama  yaitu  konsumsi barang dan jasa. Hal ini memicu berkembangnya  pelaku  usaha  jasa  yang sangat  bermanfaat  bagi  orang-orang  yang sibuk dengan kegiatannya di kantor maupun kampusnya,  karena  dapat  meringankan  atau membantu orang-orang yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci dan setrika. Jasa laundry saat ini sedang diminati oleh  sebagian  masyarakatnya,  mengikuti trend  bisnis  kuliner  yang  sedang  populer. Walaupun  saat  ini  banyak  masyarakat  yang menjadi  pelaku  usaha  jasa  laundry,  hal  ini tidak membuat pelakunya menjadi putus asa, malah  menjadikan  pelaku  usaha  menjadi lebih  kreatif  serta  inovatif    untuk  dapat menarik konsumen datang ke tempatnya.
Pelaku  usaha  jasa  laundry  adalah penyedia  jasa  laundry  yang  menawarkan layanan  cuci  pakaian  termasuk  di  dalamnya jasa  cuci,  cuci  kering,  setrika,  dan  cuci kering  setrika.  Pihak-pihak  dalam  usaha laundry  ini  adalah  pihak  pelaku  usaha  jasa dan  pihak  masyarakat  sebagai  konsumen pemanfaat  jasa  laundry.  Hubungan  hukum yang terjadi di dalam kegiatan usaha laundry adalah  hubungan  antara  pelaku  usaha dengan  konsumen  sehingga  dapat  berlaku Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pelaku usaha sebagaimana di maksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 memberikan batasan pengertian sebagai  berikut  :  setiap  orang,  perorangan atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri  maupun  bersama-sama,  melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi. Sedangkan pengertian jasa menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 adalah  setiap  pelayanan  yang  berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya yang diartikan konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  kerugian  atas  kerusakan, pencemaran,  dan  kerugian  konsumen  akibat barang  atau  jasa  yang  dirusakkan  atau dihilangkan. Beranjak dari ketentuan tersebut  maka  pelaku  usaha  jasa  laundry sebagai  pelaku  usaha  bertanggung  jawab untuk  memberikan  ganti  kerugian  terhadap konsumen  yang  mengadakan  perjanjian penyelenggaraan  jasa  laundry  terhadapnya. Hubungan  hukum  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  jasa  laundry  di  samping  dapat didasarkan  kepada  UUPK  (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)  juga dapat dilihat
dari  sudut  ketentuan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat KUH Perdata). Tanggung  jawab  pelaku  usaha timbul  karena  adanya  hubungan  antara produsen  dengan  konsumen.Pelaku  usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang dan atau jasa yang digunakan oleh  konsumen  menimbulkan  kerugian, produknya cacat dan  berbahaya, dan bahaya terjadi  tetapi  tidak  diketahui  sebelumnya oleh  konsumen.Rumusan  tentang  tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen. Jasa laundry dalam penyelenggaraan  kegiatan  usahanya  masih sering menimbulkan peristiwa–peristiwa yang merugikan konsumennya selaku pengguna  jasa,  misalnya  seperti  kasus kehilangan  atau  tertukarnya  pakaian  yang sering  dialami  oleh  konsumen  pada  saat mencuci  pakaiannya  di  jasa  Laundry.  Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban  ganti  rugi  apapun  dari pelaku usaha jasa laundry tersebut, sehingga konsumen  sangat  dirugikan  oleh  sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggungjawab  atas  kerugian  akibat perbuatannya tersebut.
Seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  7 tentang  kewajiban  pelaku  usaha  yang meliputi  :  Beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya,  Memberikan  informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan  jaminan  barangdan/atau  jasa  serta memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan dan  pemeliharaan,  Memperlakukan  atau melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur serta  tidak  diskriminatif,  Menjamin  mutu barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang  berlaku,  Memberi  kesempatan  kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan, Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian
Istilah pelaku usaha sepadan dengan  pelaku  bisnis  dan  pelaku  ekonomi. Menurut  Sri  Redjeki  Hartono  pelaku-pelaku ekonomi  tersebut,  jika  distratifikasi  sesuai dengan kemampuan permodalannya, kemampuan  akses  pasar  dalam  dan  luar negeri serta jumlah tenaga kerjanya.
Pengertian  pelaku  usaha  yang  bermakna luas,  akan  memudahkan  konsumen  untuk menuntut  ganti  kerugian.  Konsumen  yang dirugikan  akibat  penggunaan  produk  tidak begitu  kesulitan  dalam  menemukan  kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang  dapat  digugat,  namun  akan  lebih  baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan  rincian  sebagaimana  dalam Directive ,  sehingga  konsumen  dapat  lebih mudah  lagi  untuk  menentukan  kepada  siapa ia  akan  mengajukan  tuntutan  jika  ia dirugikanakibat penggunaan produk Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak  yang  menderita  kerugian  (karena kematian  atau  cedera)  atau  kerugian  berupa kerusakan  benda  selain  produk  yang  cacat itu  sendiri.  Pelaku  usaha  yang  meliputi berbagai  bentuk/jenis  usaha  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, sebaiknya ditentukan  urutan-urutan  yang  seharusnya digugat  oleh  konsumen  manakala  dirugikan oleh pelaku usaha.
Pelaku  usaha  juga  mepunyai  hak dan  kewajibannya  yang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Hak pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 6  UUPK.  Pelaku  usaha  dan  konsumen merupakan  hubungan  yang  tidak  dapat terpisahkan,  melainkan  seperti  simbiosis mutualisme  yaitu  hubungan  yang  saling menguntungkan satu sama lain. Ini menjadikan pelaku usaha wajib memberikan kepuasan terhadap konsumen, dan
konsumen merasa terpuaskan atas hasil yang diberikan  oleh  pelaku  usaha.  Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Hubungan langsung terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena perjanjian yang  mereka  buat  atau  karena  ketentuan undang-undang.  Perjanjian  ini  diatur  dalam
KUHPer  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata) Pasal 1313 artinya ”Suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau  lebih” .  Untuk  sahnya  suatu perjanjian  diperlukan  empat  syarat,  sesuai Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata)
Ada  empat  hak  dasar  konsumen, yaitu : The right to safe products (Hak untuk mendapatkan  produk  yang  aman),  The  right to  be  informed  about  products  (Hak  untuk mendapatkan informasi tentang produk yang digunakan),  The  right  to  definite  choices  is selecting  products  (Hak  untuk  memilih barang  dengan  jelas  dan  teliti),  The  right  to be  heard  regarding  consumer  (Hak  untuk didegar sebagai konsumen)
Berdasarkan pendapat Radburg dalam buku Hukum Perlindungan
Konsumen  yang  ditulis  oleh  Ahmadi  Miru menyebutkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum  sebagai  “Tiga  ide  dasar hukum” atau “Tiga nilai dasar hukum”, yang berarti  dapat  dipersamakan  dengan  asas hukum.  Menurut  Friedman  dalam  buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis  oleh  Ahmadi  Miru  menyebutkan “In terms  of  law,  justice  will  be  judged  as  how law  treats  people  and  how  it  distributes  its benefits  and  cost” ,  dan  dalam  hubungan  ini Friedman  juga  mengatakan “Every  function of  law,  general  or  specific,  is  allocative” . Dan  menurut  Achmad  Ali  dalam  buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis  oleh  Ahmadi  Miru  menyebutkan “Kalau  dikatakan  tujuan  hukum  sekaligus mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum”
Setiap  pelaku  usaha  yang  ingin mendirikan  suatu  usaha,  hal  yang  harus dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  membuat
dan  mengurus  surat  ijin  usaha.  Mendirikan usaha  jasa  ataupunbadan  usaha,  pelaku usaha  harus  memiliki  landasan  hukum  yang jelas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor
7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati/Walikota.Tidak hanya landasan hukum  itu  saja,  melainkan  pelaku  usaha wajib  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang mewajibkan pelaku usaha mempunyai iktikad baik kepada konsumennya.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang
dipergunakan adalah yuridis normatif
(hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif  adalah  metode  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Oleh karena  itu  penelitian  hukum  ini  difokuskan untuk  mengkaji  penelitian  hukum  tentang kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum positif yang terkait dengan tanggung jawab  pelaku  usaha  jasa  laundry  menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan analisis (AnaliticalApproach), pendekatan ini maksudnya menganalisa tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Bahan Hukum Sekunder : Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu internet, sosial media, dan majalah.
Bahan Hukum Tersier : Berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia
Baik bahan primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2, yaitu : “Konsumen adalah setiap orang pemakai
barangdan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”
Penggunaan istilah “pemakai” dalam  rumusan  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) tersebut  sesungguhnya  kurang  tepat,  karena menimbulkan  kesan  barang  tersebut  bukan milik  sendiri,  walaupun  sebelumnya  telah terjadi transaksi jual beli. Hal lain yang juga perlu  dikritisi  bahwa  cakupan  konsumen dalam UUPK Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen
sesungguhnya  tidak  hanya  terbatas  pada subjek  hukum  yang  disebut  “orang”, melainkan  konsumen  akhir  yaitu  “badan hukum”.
Pengertian  konsumen  tidak  hanya dalam  arti  yang  sempit,  melainkan  dapat diartikan  lebih  luas  bila  dibandingkan dengan  2  (dua)  rancangan  undang-undang perlindungan  konsumen  lainnya.  Pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia, yang  menentukan  bahwa  :  “Konsumen adalah  pemakai  barang  atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”
Sedangkan  yang  kedua  dalam naskah akhir Rancangan Akademik Undang- Undang  tentang  Perlindungan  Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas  Indonesia  bekerja  sama  dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik  Indonesia  menentukan  bahwa,
“Konsumen  adalah  setiap  orang  atau keluarga  yang  mendapatkan  barang  untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. 1
Bahkan tidak hanya pengertian dari undang-undang saja,  melainkan dari definisi atau  pendapat  para  ahli  tentang  pengertian konsumen. Yang pertama pendapat  menurut Homby, beliau mengatakan bahwa : “Konsumen  (Consumer)  adalah  seseorang yang  membeli  barang  atau  menggunakan jasa;  seseorang  atau  suatu  perusahaan  yang membeli  barang  tertentu  atau  menggunakan jasa  tertentu;  sesuatu  atau  seseorang  yang menggunakan suatu persediaan atau
sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.” Menurut para ahli hukum, konsumen  adalah  sebagai  pemakai  terakhir dari  benda dan  jasa  yang diserahkan kepada mereka  oleh  penguasa.  Menurut  Philip Kotler,  pengertian  konsumen  adalah  semua individu  dan  rumah  tangga  yang  membeli atau  memperoleh  barang  atau  jasa  untuk  di konsumsi  pribadi.  Sedangkan  menurut  Aziz Nasution,  konsumen  pada  umumnya  adalah setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 2 Setiap hari kita melakukan pemilihan  atau  menentukan  skala  prioritas karena  kebutuhan  tak  terbatas,  sedangkan sumber  daya  yang  tersedia  sangat  terbatas. Konsep  pemilihan  ini  merupakan  perilaku mendasar  dari  konsumen.Konsep  dasar perilaku  konsumen  menyatakan  bahwa
konsumen  selalu  berusaha  untuk  mencapai utilitas  (utility)  maksimal  dalam  pemakaian barang  yang  dikonsumsinya.  Kegunaan (utility)  adalah  mengukur  seberapa  besar sebuah  barang  atau  jasa  dapat  memuaskan kebutuhan seseorang.
Kegunaan  atau  nilai  guna  suatu barang  dapat  didasarkan  dalam  hal  berikut ini  :  Nilai  guna  total  (total  utility)  adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen  dalam  mengonsumsi  sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Nilai  guna  maksimal  (marginal  utility) adalah  tambahan  kepuasan  yang  dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan  barang atau  jasa  yang  dikonsumsinya.  Nilai  guna yang  semakin  menurun  (diminishing  return) atau  pemenuhan  secara  vertical  yaitu  nilai guna  yang diperoleh konsumen untuk setiap tambah  konsumsi  yang  dilakukan  pada mulanya meningkat, tetapi sampai pada titik tertentu  akan  mengalami  penurunan.  Nilai guna  yang  sama  atau  pemenuhan  secara horizontal dikenal dengan Hukum Gossen II yang  menyatakan  bahwa  konsumen  akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga  nilai  guna  marginal  setiap  barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama, artinya unit  terakhir  dari  masing-masing  produk yang dikonsumsi memiliki nilai sama.
Menurut  Herman  Henrich  Gossen (1818-1859)  ekonomi  Jerman  yang  dikenal dengan Hukum Gossen I (Hukum kegunaan marginal  yang  menurun)  yang  bunyinya  : jika  pemenuhan  kebutuhan  akan  suatu  jenis barang  dilakukan  secara  terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun  semakin  lama  kenikmatan  tersebut semakin  menurun  sampai  akhir  mencapai batas jenuh.
Berdasarkan kesimpulan dari para  ahli  yang mendefinisikan  tentang  konsumen  bahwa ciri-ciri  konsumen  dibagi  menjadi  dua bagian yaitu : Personal Consumer (konsumen sendiri) : konsumen ini  membeli atau menggunakan barang atau jasa untukpenggunaannya sendiri. Organizational Consumer (konsumen organisasi) : konsumen  ini  membeli  atau  menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut
Perilaku  konsumen  dapat  diartikan sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan  dengan  pencarian,  pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian  produk  dan  jasa  demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.
Perilaku  konsumen  merupakan  hal-hal  yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan  pembelian  atau  mempercayakan barangnya  kepada  pelaku  usaha.  Pengertian perilaku  konsumen  tidak  hanya  sebatas  itu saja, melainkan menggunakan dan mengatur barang  atau  jasa  yang  mereka  anggap  akan memuaskan kebutuhan mereka.
Konsumen  pada  umumnya  lebih tertarik dengan pemasaran yang menawarkan  harga  murah,  pekerjaan  bagus dan hasil memuaskan. Tidak perlu pemasaran yang berlebihan dan membohongi masyarakat dengan menyebarkan  selebaran  tetapi  tidak  sesuai dengan  kenyataannya.  Di  karenakan  pelaku usaha  ingin  mendapatkan  keuntungan  yang banyak daripada  memikirkan  hasil kerjanya. Apabila  hasil  kerja  pelaku  usaha  bagus, maka  konsumen  pasti  akan  datang  lagi  dan mempromosikan  usaha  kita  kepada  orang lain  tanpa  kita  harus  mengeluarkan  biaya untuk  membuat  selebaran  atau  iklan  pada media  cetak  dan  media  elektronik.Serta konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya  yang  terbatas  seperti  uang,  waktu, tenaga  untuk  mendapatkan  barang  atau  jasa yang di inginkan.
Syarat-syarat  konsumen  menurut Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  dijelaskan  sebagai berikut  : Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya  melalui  pembelian  maupun secara cuma-cuma. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain  dan  makhluk  hidup lain.Tidak  untuk  diperdagangkan.  Tidak hanya syarat-syarat saja yang wajib diketahui  oleh  konsumen,  tetapi  hak  dan kewajiban sebagai konsumen. Berdasarkan  Pasal  6  UUPK  hak
konsumen  ialah  :  Hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Hak untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang
dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan.  Hak atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa.  Hak  untuk  didengar  pendapat dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang  digunakan.  Hak  untuk  mendapatakan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.  Hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Hak-hak  yang  disebutkan  diatas, maka  secara  keseluruhan  pada  dasarnya dikenal 10 (sepuluh)  macam  hak konsumen, yaitu : Hak atas keamanan dan keselamatan. Hak  untuk  memperoleh  informasi.  Hak untuk  memilih.  Hak  untuk  didengar.  Hak untuk  memperoleh  kebutuhan  hidup.  Hak untuk  memperoleh  ganti  rugi.  Hak  untuk memperoleh  pendidikan  konsumen.  Hak untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang bersih  dan  sehat.  Hak  untuk  mendapatkan barang  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang diberikannya.  Hak  untuk  mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.
Hak-hak  tersebut  diuraikan  sebagai berikut : Hak atas keamanan dan keselamatan  Hak  atas  keamanan  dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen  dalam  penggunaan  barang  atau jasa  yang  diperolehnya,  sehingga  konsumen dapat  terhindar  dari  kerugian  apabila mengonsumsi  suatu  produk.  Hak  untuk memperoleh  informasi  Hak  atas  informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen  dan  dapat  juga  merupakan  salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan  cacat  instruksi  atau  cacat  karena informasi  yang  tidak  memadai.  Hak  untuk memilih.  Hak  untuk  memilih  dimaksudkan
untuk memberikan kebebasan kepada konsumen  untuk  memilih  produk-produk tertentu  sesuai  dengan  kebutuhannya,  tanpa ada  tekanan  dari  pihak  luar.  Hak  untuk didengar.  Hak  untuk  didengar  merupakan hak  dari  konsumen  agar  tidak  dirugikan lebih  lanjut,  atau  hak  untuk  menghindarkan diri  dari  kerugian.  Hak  untuk  memperoleh kebutuhan hidup
Hak  merupakan  hak  yang  sangat mendasar,  karena  menyangkut  hak  untuk hidup.  Terutama  yang  berupa  hak  atas pangan,  sandang,  papan,  serta  hak-hak lainnya  yang  berupa  hak untuk  memperoleh pendidikan,  kesehatan,  dan  lain-lain.Hak untuk  memperoleh  ganti  kerugian.  Hak  atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan  keadaan  yang  telah  menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dimaksudkan  agar  konsumen  memperoleh pengetahuan  maupun  keterampilan  yang diperlukan agar dapat terhindar dari
kerugian dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan  konsumen  tersebut,  konsumen akan  dapat  menjadi  lebih  kritis  dan  teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
Hak  memperoleh  lingkungan  hidup yang  bersih  dan  sehat.  Hak  atas  lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai tukar yang diberikannya Hak yang dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak  wajar.  Karena  dalam  keadaan  tertentu konsumen dapat saja  membayar  harga  suatu barang  yang  jauh  lebih  tinggi  daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas  barang atau  jasa  yang  diperolehnya.  Hak  untuk mendapatkan  upaya  penyelesaian  hukum yang  patut  Hak  yang  dimaksudkan  untuk memulihkan  keadaan  konsumen  yang  telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
Adapun kewajiban konsumen yang dijelaskan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yaitu sebagai  berikut  :  Membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan  dan  keselamatan.  Beriktikad  baik dalam melakukan transaksi pembelian barang  dan/atau  jasa.  Membayar  sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut. Prinsip atau teori tentang kedudukan konsumen dapat diartikan menjadi  4  (empat)  bagian  yaitu  :  Let  the Bayer beware Artinya letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang,  maksudnya  kedudukan  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  berada  posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen  mendapatkan  perlindungan  yang berlebihan.Hambatannya  : -Konsumen tidak mendapatkan  akses  informasi  terhadap barang  dan  jasa  -Pengetahuan  yang  terbatas pada konsumen.
The Due care theory Artinya bahwa dalam  kedudukan  konsumen  dan  pelaku usaha  yang  harus  berhati-hati  adalah pengusaha.  Dalam  menawarkan  barang  dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen
dirugikan.  Konsumen  harus  membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW). The  Privity  of  Contract  Artinya  konsumen yang  kan  mendapat  ganti  rugi  dari  pelaku usaha  adalah  konsumen  yang  berikan kontraktual  dengan  pelaku  usaha.  Contoh  : Konsumen yang mendapatkan barang dengan  cara  adanya  perjanjian.  Orang  yang memiliki  barang  dengan  tanpa  perjanjian maka  konsumen  tidak  dapat  menuntut  ganti rugi  kedudukan  pelaku  usaha  setara  dengan konsumen.  Kemauan  pelaku  usaha  harus diikuti  oleh  konsumen.  Misal  perjanjian standart  yang  diterapkan  oleh  pelaku  usaha maka  konsumen  tidak  dapat  melakukan tawar  menawar  karena  yang  dijanjikan hanya  yang  besar  saja  sedangkan  masalah kecil dikesampingkan.
Kontrak  bukalah syarat  untuk mendapatkan perlindungan konsumen Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa  dalam  hubungan  perjanjian  itu  ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya  kontrak  ini  karena  adany transaksi  yang  bermacam-macam  dalam dunia  perekonomian  kecuali  untuk  jasa secara  ringkas  transaksi  konsumen  sangat luas  sekali.  Kewajiban  seperti  yang  diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban  ini  adalah  untuk  mengimbangi hak  konsumen  untuk  mendapatkan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen  secara  patut.  Hak  ini  akan  lebih mudah  diperoleh  jika  konsumen  mengikuti upaya  penyelesaian  sengketa  secara  patut. Hanya  saja  kewajiban  konsumen,  tidak cukup  untuk  maksud  tersebut  jika  tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku  usaha.  Seperti  diketahui  bahwa Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen menetapkan  tujuan  perlindungan  konsumen antara  lain  adalah  mengangkat  harkat kehidupan  konsumen,  maka  untuk  itu berbagai  hal  yang  membawa  akibat  negatif dari  pemakaian  barang  dan/atau  jasa  harus dihindarkan  dari  aktivitas  perdagangan pelaku usaha.
Dalam  menjalankan  sebuah  usaha, pelaku  usaha  perlu  memperhatikan  aturan- aturan  yang  telah  diatur  dalam  UUPK  yang telah  disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  pada tanggal  20  April  1999.  Pada  salah  satu aturan  yang  harus  diingat  dan  dipatuhi  oleh semua pelaku usaha, ialah tentang perbuatan yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Aturan  ini dibuat  untuk  melindungi  hak  konsumen, agar  pelaku  usaha  tidak  seenaknya  sendiri dalam menjalankan usahanya.
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  16  yang berbunyi : “Pelaku usaha dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  melalui pesanan  dilarang  untuk  : Tidak  menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu
penyelesaian sesuai dengan  yang dijanjikan.
Tidak  menepati  janji  atas  suatu  pelayanan dan/atau prestasi. Larangan  dalam  Pasal  16  UUPK menjadikan perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan  waktu  penyelesaian  sesuai dengan  yang  dijanjikan,  termasuk  tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, tidak saja dapat dituntut berdasarkan wanprestasi tetapi  lebih dari  itu dapat dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum.
Pada  Pasal  17  UUPK  (Undang-Undang Perlindungan  Konsumen)  berbunyi  :  Pelaku usaha  periklanan  dilarang  memproduksi iklan yang : Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,
kegunaan  dan  harga  barang  dan/atau  tarif jasa,  serta  ketetapan  waktu  penerimaan barang dan/atau jasa. Mengelabui jaminan/garansi  terhadap  barang  dan/atau jasa.  Memuat  informasi  yang  keliru,  salah, atau  tidak  tepat  mengenai  barang  dan/atau jasa;  pernyataan  yang  salah.  Tidak  memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa. Mengeksploitasi kejadian dan/atau sesorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang
bersangkutan.  Melanggar  etika  dan/atau ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai  periklanan.  Untuk  melindungi konsumen  agar  tidak  dirugikan  dari  segi mutu  barang,  maka  dapat  ditempuh  dengan berbagai cara, antara lain : Standar Mutu Berkenaan dengan pengawasan  kualitas/mutu  barang  dalam
World  Trade  Organization  (WTO)  telah dicapai persetujuan tentang  hambatan teknis dalam  perdagangan,  untuk  menjamin  aturan teknis  atau  standar  teknis  demi  keselamatan umum  dan  perlindungan  konsumen.  HaKI (Hak  atas  Kekayaan  Intelektual)/Merek Perlindungan  konsumen  di  bidang  mutu barang, juga dapat terjadi dengan
pemenuhan  ketentuan  tentang  Hak  atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dengan adanya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia,  yaitu  memiliki  arti persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  atau Trade  Related  Aspects  of  Intellectual
Property Rights (TRIPs) maka hal ini adalah satu langkah maju dalam bidang
perlindungan  HaKI  (Hak  atas  Kekayaan Intelektual) karena adanya persetujuan setiap anggota diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  di dalamnya. Daluwarsa  Di  samping  keamanan  produk pada saat proses produksi suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu. Berkaitan dengan pencantuman  tanggal  daluwarsa  pada  label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal daluwarsa  tersebut  bukan  merupakan  batas mutlak  suatu  produk  dapat  digunakan. Tanggal daluwarsa hanya merupakan perkiraan  produsen  berdasarkan  hasil  studi atau  pengamatannya,  sehingga  barang  yang sudah  melewati  masa  daluwarsanya  masih dapat digunakan sepanjang dalam kenyataannya  produk  tersebut  masih  aman untuk  digunakan.  Sebaliknya,  suatu  produk dapat  menjadi  rusak  atau  berbahaya  untuk digunakan  sebelum  tanggal  daluwarsa  yang tercantum pada  label produk tersebut pudar. Pengawasan  Produk  Impor  Selain  berbagai ketentuan yang bermaksud mencegah
terjadinya kerugian bagi masyarakat,
pemerintah  juga  melkukan  tindakan  segera yang  bermaksud  mengatasi  masalah  yang tealah  terjadi  atau  mencegah  terjadinya masalah  kesehatan  di  Indonesia  sebagai akibat  masuknya  barang-barang  berbahaya di Indonesia. Ketentuan perundang- undangan  di  bidang  perdagangan  tidak mengabaikan, bahkan sangat memperhatikan kepentingan perlindungan konsumen
Setiap  pelaku  usaha  pasti  akan mempunyai  masalah,  hanya  saja  cara mengatasi  masalah  tersebut  tiap  pelaku usaha pasti berbeda-beda. Agar pelaku usaha dapat  mngetahui  dan  memahami  masalah dan  saksi  yang  mereka  hadapi,  apabila mereka  melanggar  peraturan  yang  sudah ditetapkan  sesuai  UUPK.  Yang  pertama berdasarkan Pasal 60 UUPK sanksi administratif  yaitu  :  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  Pasal  19  ayat
2,  dan  ayat  3,  Pasal  20,  Pasal  25,  dan  Pasal 26.  Sanksi  administratif  berupa  penetapan
ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua  ratus  juta  rupiah).  Tata  cara  penetapan sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif sesungguhnya bermasalah. Selama ini pemahamn  terhadap  sanksi  administratif tertuju  pada  sanksi  yang  berupa  pencabutan izin usaha atau sejenisnya. Melalui pemahaman  praktik  di  lingkungan  peradilan umum  dalam  hal  menemukan  adanya pelanggaran yang memerlukan
dijatuhkannya  sanksi  administratif  kepada pelaku  usaha,  maka  dalam  putusannya memerintahkan  instansi  penerbit  izin  usaha untuk melakukan pecabutan izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.
Apabila ada dokumen yang bermasalah  seperti  sertifikat  tanah,  hakim Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  putusan yang berisi perintah kepada Badan Pertanahan untuk mencabut atau
membatalkan  sertifikat  yang  bersangkutan.
Jadi  dalam  hal  ini  pihak  pengadilan  tidak punya  kewenangan  menjatuhkan  sanksi administratif,  tetapi  memiliki  kewenangan untuk memerintahkan instansi yang berwenang  untuk  melakukan  pencabutan izin  usaha  atau  pembatalan  dokumen  yang telah diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
Seandainya  ada  dokumen  yang bermasalah  seperti  sertifikat  tanah,  hakim Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  putusan yang berisi perintah kepada Badan Pertanahan, untuk mencabut atau membatalkan  sertifikat  yang  bersangkutan. Dalam  hal  ini pihak pengadilan tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif,  tetapi  memiliki  kewenangan untuk memerintahkan instansi yang berwenang  untuk  melakukan  pencabutan izin  usaha  atau  pembatalan  dokumen  yang telah diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan. Pemahaman masyarakat dalam
praktik pengadilan ternyata dijungkir balikkan  oleh  ketentuan  Pasal  60  UUPK.
Disebabkan  karena  di  satu  sisi  dinyatakan BPSK berwenang menjatuhkan sanksi
administratif,  sementara  di  sisi  lain  ternyata yang  dimaksudkan  adalah  sanksi  perdata. Dari sis penggunaan istilah sanksi administratif, BPSK tidak memiliki kewenangan  oleh  karenanya  ia  bukan merupakan  instansi  penerbit  izin,  sehingga hak  atau  kewenangan  menjatuhkan  sanksi administratif oleh BPSK secara hukum tidak berdasar.  Tetapi  dari  sisi  substansi  pada dasarnya  adalah  sanksi  perdata,  sehingga mengenai  hal  ini  dapat  dipastikan  bahwa tidak ada pihak yang menyangsikan kewenangan tersebut. Ganti  rugi  dengan  dijatuhi  sanksi yang jumlahnya maksimum Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) merupakan  bentuk  pertanggung  gugatan terbatas,  sehingga  secara  keseluruhan  dapat dikatakan  bahwa  ganti  rugi  yang  dianut dalam  UUPK  menganut  prinsip  ganti  rugi subjektif terbatas.  Adanya pembatasan ganti rugi  atau  subjektif  terbatas  ditujukan  untuk kondisi  Indonesia  sebagai  negara  yang industrinya  masih  dalam  perkembangan dinilai tepat. Karena memberikan perlindungan  kepada  konsumen  juga  pelaku usaha masih terlindungi atau dapat terhindar dari kerugian yang mengakibatkan
kebangkrutan  akibat  pembayaran  ganti  rugi yang tanpa batas.
Sanksi  pidana  dapat  dikenakan apabila  pelaku  usaha  melanggar  peraturan, sesuai dengan Pasal 62 UUPK yang meliputi :  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal
17 ayat 1 huruf a,  huruf  b,  huruf c,  huruf e, ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan  Pasal  17  ayat  1  huruf  d  dan  huruf  f dipidana dengan pidana paling  lama 2 (dua) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).
Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
Sanksi  pidana  yang  berupa  denda sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  dalam KUHP  termasuk  dalam  jenis  hukuman pokok,  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam
Pasal 10 yang menentukan bahwa :Hukuman-hukuman pokok : Hukuman mati. Hukuman  penjara.  Hukuman  kurungan. Hukuman dendaHukuman. -hukuman tambahan: Pencabutan beberapa hak tertentu. Perambasan barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim
Adanya  sanksi  pidana  denda  yang dipandang  sekedar  ongkos  operasional produksi  atau  pemasaran,  akibatnya  pelaku usaha  sebagai  subjek  hukum  pidana  tidak menjadi  jera  atau  sanksi  pidana  denda  yang dimaksud  tidak  mengubah  perilaku  pelaku usaha.  Jika  hal  ini  terjadi  berarti  sanksi pidana  denda  saja,  masih  belum  cukup teristimewa  sanksi  denda  yang  jumlahnya kecil  sehingga  harus  ada  pertimbangan terhadap kemungkinannya memberikan sanksi  tambahan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  63  UUPK  yaitu  : “Terhadap  sanksi pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62  dapat  dijatuhkan  hukuman  tambahan, berupa  :  Perampasan  barang  tertentu.
Pengumuman keputusan hakim. Pembayaran ganti rugi. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Kewajiban penarikan barang dari peredaran. Pencabutan izin usaha. 3
Sedangkan  dalam  sanksi  perdata pelaku  usaha  wajib  membayar  ganti  rugi, dalam bentuk :
Pengembalian  uang  Penggantian  barang Perawatan  kesehatan  Pemberian  santunan Ganti  rugi  diberikan  dalam  tenggang  waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
Pelaku  usaha  dalam  menjalankan usahanya  pasti  akan  menemui  kendala  atau hambatan yang dapat membuat pelaku usaha harus  bertanggung  jawab  atas  kelalaian ataupun  kerusakan  barang  dan/atau  jasa yang  dilakukannya.  Bahwasannya  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) pasal yang  menggambarkan  sistem  tanggung jawab  pelaku  usaha  dalam  perlindungan konsumen  di  Indonesia.Dalam  Pasal  19 UUPK  ,  dijelaskan  bahwa  :  Pelaku  usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
Ganti  rugi  sebagaimana  yang dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pemberian ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dan  2  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanaya  unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dan  2  tidak  berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen
Berdasarkan  hal  ini, adanya produk barang  dan/atau  jasa  yang  cacat  bukan merupakan  satu-satunya  dasar  pertanggung jawaban  pelaku  usaha.  Bahwa  tanggung jawab  pelaku  usaha  meliuti  segala  kerugian yang  dialami  konsumen.  Lingkup  tanggung jawab  pembayaran  ganti  rugi  secara  umum, tuntutan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang dialami  oleh  konsumen  sebagai  akibat penggunaan  produk,  baik  yang  berupa kerugian  materi,  fisik,  maupun  jiwa,  dapat didasarkan  pada  beberapa  ketentuan  yang telah disebutkan.
Secara  garis  besarnya,  hanya  ada dua  kategori  yaitu  tuntutan  ganti  kerugian berdasarkan  wanprestasi  dan  tuntutan  ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar  hukum.  Maka  dari  itu  tuntutan ganti kerugian dibahas secara khusussebagai berikut ini : Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi  Dalam  penerapan  lingkungan hukum  privat,  terdapat  perbedaan  esensial
antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan  ganti  kerugian  yang  didasarkan pada  perbuatan  melanggar  hukum.  Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi,  maka  terlebih  dahulu  tergugat dengan  penggugat  terikat  suatu  perjanjian. Ganti  rugi  yang  diperoleh  karena  adanya wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban  utama  atau  kewajiban  tambahan yang  berupa  kewajiban  atas  prestasi  utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Dalam tanggung gugat berdasarkan  adanya  wanprestasi,  kewajiban untuk  membayar  ganti  kerugian  tidak  lain daripada  akibat  penerapan  klausula  dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum  yang  oleh  kedua  pihak  secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjian.
Tuntutan  Berdasarkan Perbuatan  Melanggar  Hukum Berbeda dengan  tuntutan  ganti  kerugian  yang didasarkan  pada  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian, tuntutan ganti rugi yang
didasarkan pada perbuatan melanggar hukum  tidak  perlu  didahului  dengan perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti rugi, maka  kerugian  tersebut  harus  merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi  harus  dipenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut  :  Ada  perbuatan  melanggar  hukum. Ada  kerugian.  Ada  hubungan  kausalitas antara  perbuatan  melanggar  hukum  dan kerugian.  Ada  kesalahan.  Dengan  unsur- unsur  di  atas,  maka  dapat  diuraikan sebagaimana dimaksudkan :Perbuatan Melanggar Hukum. Berbeda dengan pengertian  perbuatan  melanggar  hukum sebelum  tahun  1919  yang  diidentikkan dengan perbuatan melanggar undang- undang,  maka  setelah  tahun  1919  perbuatan melanggar  hukum  tidak  lagi  hanya  sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan  melanggar  hukum  tersebut  dapat berupa  :  Melanggar  hak  orang  lain. Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pembuat.  Berlawanan  dengan  kesusilaan baik.  Berlawanan  dengan  sikap  hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam
pergaulan  masyarakat  terhadap  diri  atau benda orang lain.
Bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pembuat,  sebagai  bentuk  kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban  hukum  yang  dimaksud  adalah kewajiban  menurut  undang-undang,  baik yang  termasuk  hukum  publik  maupun hukum  privat.  Berdasarkan  yurisprudensi melanggar  kewajiban  undang-undang  tidak begitu  saja  merupakan  perbuatan  melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu yaitu : Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam.
Kepentingan  itu  dilindungi  oleh  kewajiban yang  dilanggar.  Kepentingan  itu  termasuk yang  dilindungi  berdasarkan  Pasal  1365 BW.  Pelanggaran  tersebut  bersifat  tidak pantas  terhadap  si  penggugat  mengingat sikap  dan  perbuatannya  sendiri.  Tidak  ada alasan pembenar. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi,  maka  pelanggaran  atas  kewajiban hukum  merupakan  perbuatan  melanggar hukum.  Yang  menjadi  prinsip  pokok tanggung gugat adalah bahwa pihak tergugat berkewajiban  terhadap  pihak  penggugat, yaitu  kewajiban  untuk  bertindak  hati-hati dan  sedangkan  pihak  penggugat  harus membuktikan  bahwa  ia  telah  menderita kerugian akibat pelanggaran kewajiban. Kerugian  Dalam  menentukan  besarnya gantikerugian  yang  harus  dibayar,  pada dasarnya  harus  berpegang  pada  asas  bahwa ganti  kerugian  yang  harus  dibayar  sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya  tidak  terjadi  kerugian  atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan  sejauh  mungkin  orang  yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata  perjanjian  dilaksanakan  secara baik  atau  tidak  terjadi  perbuatan  melanggar hukum.  Walaupun  demikian,  menghitung besarnya  kerugian  sering  tidak  mudah sehingga  sering  ditetapkan  berdasarakan keadilan.  Ganti  kerugian  dalam  UUPK, hanya  meliputi  pengembalian  uang  tau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Hubungan  Sebab  Akibat.  Pada  tahun  1962, Koster  menyarankan  untuk  menghapus adequat  dan  menerima  toerrekening  naar redelijkheid, serta memasukkan toerrekening naar  redelijkheid  (dipertanggungkan  secara layak)  ini  dalam  B.W.  baru.  Faktor  penting yang  disebut  oleh  Koster  dalam  sarannya tersebut  adalah  :  Sifat  dari  kejadian  yang menjadi  dasar  pertanggung  gugatan.  Sifat kerugian.
Besar  kecilnya  kerugian  yang diperkirakan  akan  terjadi.  Beban  tidak seimbang  yang  dapat  timbul  bagi  pihak tergugat dari kewajibannya untuk membayar ganti  rugi,  serta  memperhatikan  keadaan keuangan  pihak  yang  dirugiakn.  Kesalahan. Berdasarkan  Pasal  1365  B.W.,  salah  satu syarat  untuk  membebani  tergugat  dengan tanggug gugat berdasarkan perbuatan melanggar  hukum  adalah  adanya  kesalahan. Kesalahan  ini  memilik 3 (tiga) unsur  yaitu : Perbuatan  yang  dilakukan  dapat  disesalkan. Perbuatan  tersebut  dapat  diduga  akibatnya  : Dalam arti objektif ; sebagai manusia normal dapat  menduga.  Dalam  arti  subjektif  ; sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
Dapat  dipertanggung  jawabkan  ; debitur  dalam  keadaan  cakap.  Pada  Negara Amerika  Serikat  untuk  pertama  kalinya konsumen hanya dapat diberikan perlindungan  hukum  jika terdapat hubungan kontrak dengan pelaku usaha, karena berlaku asas “no  privity-no  liability” ,  yang  berarti bahwa  pihak  ketiga  tidak  memiliki  dasar untuk menggugat apabila mengalami kerugian  akibat  penggunaan  produk  cacat, karena dasar gugatan hanya wanprestasi, dan tidak memungkinkan didasarkan pada alasan perbuatan  melanggar  hukum.  Dan  asas  ini juga  pernah  pertama  kali  ditinggalkan  atau runtuh  pada  tahun  1852,  intinya  adalah bahwa pelaku usaha bertanggung gugat juga terhadap  pihak  ketiga  atas  barang  yang sangat  berbahaya.  Tidak  diterapkannya  asas tersebut  pada  mulanya  hanya  dimaksudkan untuk  produk  yang  tergolong  berbahaya, karena jika kurang hati-hati dalam
memberikan etiket maka akan membahayakan hajat hidup manusia. Dengan ditinggalkannya asas tersebut  membawa  akibat  bahwa  siapapun yang  menjadi  korban  produk  cacat  berhak penuh mengajukan gugatan, termasuk bystander. Syarat pemakaian jaminan adalah bahwa  pada  saat  perjanjian  ditanda  tangani, jelas  bagi  pelaku  usaha  bahwa  barang tersebut di  maksudkan untuk tujuan tertentu dan  konsumen  percaya  pada  pengetahuan teknik  dan  keahlian  pelaku  untuk  membuat barang yang dipercyakan menjadi indah dan bersih  dengan tujuan  yang  diinginkan untuk digunakan Berdasarkan sistem tanggung jawab produk Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  yang  berbunyi  : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan
konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19 ayat  1, ayat  2, ayat  3, dan ayat  4, dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  atau  mengajukan  ke badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen.” Ketentuan Pasal 23 UUPK merupakan  suatu  hal  baru  dalam  dunia peradilan  di  Indonesia,  dan  dapat  dikatakan sebagai  langkah  maju  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan konsumen menuntut haknya atas ganti rugi terhadap pihak pelaku usaha.  Gugatan  sengketa  balik  dapat dilakukan  apabila  konsumen  mencemarkan nama  baik  pelaku  usaha  tanpa  adanya  bukti yang konkret dan jelas.
Terdapat  dalam  Pasal  28  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dijelaskan bahwa : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur  “kesalahan”  dalam  gugatan  ganti rugi  sebagaimana dimaksud pasal  19, pasal 22,  dan  pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung jawab pelaku usaha.”
Hal  ini  meberikan  konsekuensi  hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan  kerugian  bukan  merupakan kesalahannya  terbebas  dari  tanggung  jawab ganti  kerugian.  Ketetntuan  tentang  beban pembuktian  dalam  hukum  acara  hukum
perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting  dan  menentukan  dapat  tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena  pembebanan  pembuktian  yang  salah oleh  hakim  dapat  mengakibatkan  seseorang yang  seharusnya  memenangkan  perkara menjadi  pihak  yang  kalah  hanya  karena tidak  mampu  membuktikan  sesuatu  yang sebenarnya menjadi haknya.
Apabila asas umum beban pembuktian  diterapkan  dalam  kasus-kasus kerugian  konsumen  akibat  penggunaan barang,  maka  berarti  bahwa  baik  pelaku usaha maupun konsumen dibebani pembuktian.  Konsumen  harus  membuktikan :  Adanya  perbuatan  melanggar  hukum. Adanya  kesalahan  pelaku  usaha.  Adanya kerugian  konsumen.  Adanya  hubungan kausal  antara  perbuatan  melanggar  hukum dari pelaku usaha dengan kerugian konsumen.  Konsumen  hanya  dibebaskan dari  pembuktian  yang  demikian  apabila kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen tersebut diakibatkan oleh wanprestasi produsen. (Pasal 1244 B.W.)
Pembuktian  tanggung  gugat  pelaku usaha  karena  adanya  perbuatan  melanggar hukum  yang  berlaku  secara  umum  dalam hukum  pembuktian,  yaitu  membebankan kepada  penggugat  untuk  membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan  kerugiannya.  Namun  berhasil tidaknya pelaku usaha membuktikan bersalah  tidaknya  atas  kerugian  konsumen, sangat  menentukan  bebas  tidaknya  pelaku usaha  dari  tanggung  gugat  untuk  membayar ganti rugi terhadap konsumen.
Di  negara  maju,  pembuktian  pada umumnya  dibebankan  kepada  pelaku  usaha dan  hanya  hal-hal  tertentu  dibebaskan  dari tanggung gugat. Pembalikkan beban pembuktian  merupakan  salah  satu  bentuk pemberdayaan  konsumen,  terutama  jika telah  terjadi  kerugian  akibat  penggunaan barang,  karena  sekalipun  tanggung  gugat yang  diterapkan  adalah  tanggung  gugat berdasarkan  kesalahan,  namun  konsumen tidak  lagi  dibebani  untuk  membuktikan kesalahan  pelaku  usaha  melainkan  pelaku usaha yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.
Apabila  pelaku  usaha  tidak  mampu membuktikan  ketidak  bersalahannya,  maka dengan sendirinya dianggap bersalah,
sehinnga bertanggung gugat untuk membayar  ganti  rugi  yang  ditimbulkan. Pembalikan  beban  pembuktian  merupakan ketentuan  beban  bersifat  khusus  sebagai penyimpangan  atas  ketentuan  umum  bahwa penggugat  harus  membuktikan  kesalahan tergugat  dalam  kasus  perbuatan  melanggar hukum,  yang  telah  diatur  dalam  UUPK. Menurut  Hofmann,  perhitungan  tanggung gugat  dari  masing-masing  kesalahan  dari  si pelaku  dan  pihak  yang  dirugikan  dalam pihak  yang  dirugikan  turut  bersalah  dalam menimbulkan kerugian tiga pokok :
Dihapuskan  sama  sekali  tanggung gugat pada tiap kesalahan  sendiri dari pihak yang dirugikan. Tanggung gugat dihapuskan hanya  kalau  kesalahan  sendiri  lebih  besar daripada kesalahan pihak  lawan, kalau tidak maka  tanggung  gugat  sepenuhnya  pada pihak  lawan.  Pengurangan  tanggung  seperti yang didasarkan pad perbandingan kesalahan  Bukan  hanya  pelaku  usaha  saja yang  harus  bertanggung  jawab,  melainkan pemerintah  juga.  Seperti  yang  dijelaskan dalam  Pasal  29,  yaitu  :  Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen yang  menjamin diperolehnya  hak konsumen dan  pelaku  usaha  serta  dilaksanakannya kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan  perlindungan  konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan  oleh  menteri  dan/atau  mnteri teknis  terkait.  Menteri  sebagaimana  di maksud  pada  ayat  2  melakukan  koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk : Terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya hubungan  yang  sehat  antara  pelaku  usaha dan  konsumen.  Berkembangnya  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.  Meningkatnya  kualitas  sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan  pengembangan  di  bidang  perlindungan dengan  konsumen.  Ketentuan  lebih  lanjut
mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Dengan  demikian,  kewajiban  untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan kepada pelaku  usaha  melainkan  juga  konsumen. Pelaku  usaha  juga  harus  teliti  dan  melihat ulang  barang  yang  akan  di  cuci,  agar  tidak terjadi  suatu  masalah.  Agar  semua  pihak seprti pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN
Di  negara  maju,  pembuktian  pada umumnya  dibebankan  kepada  pelaku  usaha dan  hanya  hal-hal  tertentu  dibebaskan  dari tanggung gugat. Pembalikkan beban pembuktian  merupakan  salah  satu  bentuk pemberdayaan  konsumen,  terutama  jika telah  terjadi  kerugian  akibat  penggunaan barang,  karena  sekalipun  tanggung  gugat yang  diterapkan  adalah  tanggung  gugat berdasarkan  kesalahan,  namun  konsumen tidak  lagi  dibebani  untuk  membuktikan kesalahan  pelaku  usaha  melainkan  pelaku usaha yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Apabila  pelaku  usaha  tidak  mampu membuktikan  ketidak  bersalahannya,  maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehinnga bertanggung gugat untuk
membayar  ganti  rugi  yang  ditimbulkan. Pembalikan  beban  pembuktian  merupakan ketentuan  beban  bersifat  khusus  sebagai penyimpangan  atas  ketentuan  umum  bahwa penggugat  harus  membuktikan  kesalahan tergugat  dalam  kasus  perbuatan  melanggar hukum, yang telah diatur dalam UUPK.
Pelaku  usaha  sebelum  menjalankan usahanya  wajib  mematuhi  peraturan  yang sudah  ditetapkan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  undang- undang  tersebut  diatur  tentang  hak  dan kewajiban  pelaku  usaha  dan  konsumen, perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha, tanggung  jawab  pelaku  usaha,  dan  sanksi yang  harus  diterima  oleh  pelaku  usaha apabila melakukan pelanggaran.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha diatur  dalam  pasal  19  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Apabila  pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menyalahi  aturan  yang  sudah  ditetapkan, maka  pelaku  usaha  wajib  kenai  sanksi.  Dan sanksi yang diberikan ada 3, yaitu :
 Sanksi  Administrasi  :  Bila  terjadi pelanggaran, pelaku usaha wajib membayar denda yang sudah ditetapkan dan  izin usaha  akan dicabut oleh BPSK.
 Sanksi  Perdata  :  Pelaku  usaha  wajib membayarkan  ganti  rugi  dalam  bentuk pengembalian uang, penggantian barang,  perawatan  kesehatan,  dan pemberian  santunan  sesuai  kerugian konsumen  yang dirugikan. Pembayaran ganti  rugi  tersebut  haru  dibayarkan  7 hari sesudah transaksi.
 Sanksi  Pidana  :  Dalam  sanksi  pidana pelaku  usaha  akan  dikenai  hukuman kurungan  5  tahun  dan  denda  Rp 2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah) apabila  melanggar  Pasal    8,  Pasal  9, Pasal  10,  Pasal  13  ayat  2,  Pasal  15, Pasal 17  ayat 1 huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18. Serta dapat dikenakan penjara 2  tahun  dan  denda  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sanksi-sanksi tersebut akan
memberikan  pelajaran  dan  efek  jera  bagi pelaku  usaha  yang  tidak  mematuhi  segala aturan  sudah  ditetapkan  dan  melindungi konsumen yang dirugikan.

## SARAN
1. Sebelum  pelaku  usaha  menerima barang yang akan dicuci, sebaiknya barang-barang  tersebut  diteliti  dan dilihat terlebih  dahulu  supaya  tidak menimbulkan  fitnah  atau  kesalah pahaman dengan konsumen. 2. Apabila  pelaku  usaha  menemukan
benda yang berharga milik
konsumen,  pelaku  usaha  wajib menghubungi atau menyimpan benda  tersebut  hingga  konsumen datang untuk mengambilnya. 3.
Pelaku usaha wajib memberi pelayanan  yang  baik  dan  ramah,
agar konsumen senang untuk datang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
R.  Subekti,  Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh- metode-penelitian-normatif-dengan- penelitian-empiris/ diakses tanggal 28 Juni 2014
http://eprints.umk.ac.id/333/3/BAB_II.pdf diakses tanggal 11 Juni 2014
http://perlindungankonsumenkotamalang.blo gspot.com/ diakses  tanggal  8  Juni 2014
https://www.blogger.com/profile/072928420
88812107741 diakses  tanggal  8  Juni
2014 http://triyas18.blogspot.com/2012/05/perlind ungan-konsumen.html/ diakses tanggal 12 Juni 2014 http://wardayadi.wordpress.com/ diakses tanggal 14 Juni 2014
http://nuiysavira.blogspot.com/ diakses tanggal17 Juni 2014.