## MENCARI HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN MONETER DENGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
Muhammad Yusuf

## Abstrak
Kemiskinan masih tetap menjadi masalah dunia yang belum terselesaikan. Meskipun  jumlah  penduduk  miskin  tidak  merata  jumlahnya  di  setiap  Negara, namun  kemiskinan  masih  tetap  menjadi  permasalahan  mendasar  di  sejumlah Negara  berkembang  dan  Negara  miskin  tentunya.  Berbagai  langkah  kebijakan telah dikeluarkan setiap Negara untuk mengurangi kemiskinan.
Kemiskinan itu sendiri berakar dari besarnya jumlah angka pengangguran. Di Indonesia kemiskinan sangat terlihat di daerah yang miskin sumber daya alam serta jumlah penduduk yang besar dalam suatu daerah. Pengendalian moneter dan inflasi  menjadi  salah  satu  langkah  yang  di  ambil  pemerintah  dalam  mengurangi angka  kemiskinan.  Mempertahankan  daya  beli  masyarakat  menjadi  tolak  ukur utama dalam mengurangi angka kemiskinan. Di dalam penelitian ini akan diteliti efektifitas kebijakan moneter itu sendiri dalam mengurangi angka kemiskinan.
Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan

## Pendahuluan
Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  ekonomi  global  yang  belum terselesaikan  hingga  saat  ini,  terutama  di  negara-negara  berkembang.  Di Indonesia,  jumlah  orang  miskin  tidak  banyak  berkurang  dalam  tiga  puluh  tahun terakhir,  dari  sekitar  50  juta  jiwa  di  tahun  1976  menjadi  40  jiwa  di  tahun  2006, seperti  dapat  dilihat  pada  grafik  1.  Dalam  kurun  waktu  teresebut,  jelas  sekali bahwa  pengentasan  kemiskinan  belum  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Kondisi kemiskinan  ini  diperburuk  dengan  adanya  peningkatan  ketimpangan  pendapatan, paling tidak sejak 2002, saat Indonesia mulai mencoba menggeliat keluar dari krisis. Akselerasi  pembangunan  pasca  krisis  dipandang  belum  menyentuh  golongan bawah.  Oleh  karena  itu  tak  pelak  lagi  bahwa  kemiskinan,  bersama  dengan distribusi  pendapatan,  merupakan  fokus  perhatian  semua  pihak,  untuk  semua tingkat strata masyarakat.
Grafik 1: Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Diantara  banyak  kebijakan  yang  diambil,    kebijakan  moneter  diakui sebagai  sebuah  instrumen  modern  yang  ampuh  untuk  mengelola  ekonomi. Dinamika  kebijakan  suku  bunga  bank  central,  turut  menentukan  kondisi perekonomian  nasional.  Karena  posisi  kebijakan  moneter  memiliki  peran strategis,  hal  ini  menjadi  menarik  sekaligus  penting  untuk  mengetahui hubungnannya dengan permasalahan kemiskinan.
Persoalan  inilah  yang  coba  diteliti  dalam  kesempatan  ini.  Secara  spesifik,  kajian  ini mencoba  membedah  pengaruh  kebijakan  moneter  terhadap  kemiskinan  dan  ketimpangan pendapatan,  baik  dalam  kaitannya  dengan  siklus  bisnis  ( business  cycle )  maupun  dalam  jangka waktu yang lebih panjang dengan melibatkan data provinsi di Indonesia.
Berbagai kajian mengenai kebijakan moneter dan kemiskinan hampir selalu berfokus  pada  perspektif  jangka  pendek.  Serta  sebagai  bagian  dari  keseluruhan kebijakan  ekonomi  makro  pada  sisi  permintaan  ( demand-side  policy ).  Kebijakan moneter dalam batas tertentu memang mungIdn menstabilkan siklus bisnis melalui pengaruhnya  pada  variabel  output,  pengangguran,  dan  inflasi  dalam  jangka pendek.  Artinya,  jika  tingkat  kemiskinan  bereaksi  terhadap  variabel-variabel tersebut,  kebijakan  moneter  dapat  diarahkan  untuk  mempengaruhi  kemakmuran golongan miskin. Disamping itu, karena inflasi dapat mengubah distribusi asset dari kreditur  ke  debitur,  kebijakan  moneter  juga  dapat  mempengaruhi  distribusi pendapatan.
Estimasi  perilaku  siklikal  ( cyclical  behaviour )  kemiskinan  dan ketimpangan  pendapatan  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  akan  turun  jika pengangguran  turun.  Turunnya  pengangguran  ini  diyakini  bisa  dicapai  dengan
Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter (M. Yusuf) 159 melaksanakan  kebijakan  suku  bunga  rendah.  Namun  tidak  ditemukan  bukti adanya  efek  dari  tingkat  pengangguran  terhadap  distribusi  pendapatan.  Lebih lanjut,  didapat  hasil  bahwa  naiknya  inflasi  (juga  sebagai  dampak  kebijakan moneter longgar) akan menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan dampak inflasi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan tidak dapat dideteksi.
Dengan  menggunakan  data  regional  ke-26  provinsi  di  Indonesia, ditemukan  hubungan  negatif  penting  antara  tingkat  kemiskinan  dengan  inflasi rata-rata  dan  instabilitas ekonomi makro. Hubungan ini secara kuantitatif besar dan secara statistik  signifikan. Hasil  ini  jelas  konsisten dengan  pemahaman  bahwa  dalam  jangka panjang pengendalian inflasi dan variabilitas output melalui kebijakan moneter yang berhati- hati akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi mereka yang berada di bagian bawah distribusi pendapatan.  Inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil merupakan prakondisi penting  bagi  usaha-usaha  untuk  menggerakkan  sisi  penawaran  dalam  perekonomian ( supply-side  policy ).  bergeraknya  sisi penawaran  memililki  sifat  yang  tidak  inflatoir sehingga  turut  berkontnbusi  pada  rendahnya  inflasi  dan  stabilnya  ekonomi  makro  di periode berikutnya.
Selanjutnya, dengan membagi ke-26 provinsi yang dimiliki menjadi subsampel provinsi  ber-PDRB  tinggi  dan  subsampel  provinsi  ber-PDRB  rendah,  diperoleh  hasil  yang mempertajam temuan di atas. Pengaruh inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro , terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi ber-PDRB kecil lebih besar dibandingkan pengaruh sejenis di seluruh provinsi. Hasil lain yang mengejutkan adalah tidak ditemukannya pengaruh inflasi jangka panjang maupun instabilitas ekonomi makro , terhadap tingkat kemakmuran di provinsi- provinsi ber-PDRB besar.
Disamping  itu  inflasi  jangka  panjang  dan  instabilitas  ekonomi  micro berpengaruh lebih besar terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di provinsiprovinsi ber-PDRB kecil dibanding pengaruh yang sama dalam Skala nasional. Hubungan ini ternyata  juga  tidak  ditemukan  di  provinsi-provinsi  ber-PDRB  besar.  Temuan  ini menunjukkan  adanya  kerentanan  provinsi-provinsi  kecil  terhadap  kemiskinan  dan ketimpangan pendapatan terhadap inflasi maupun terhadap instabilitas. Kerentanan ini bisa disebabkan oleh tiga hal. Pertama adalah struktur ekonomi yang lebih kaku, misalnya karena  dominannya  sektor  pertanian  dimana  pendapatan  masyarakat  sangat  sensitif terhadap  gejolak  harga  produk  pertanian.  Kedua  adalah  masih  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  ( human  capital )  sehingga  mobilitas  masyarakat  baik  antar

## 160 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176
sektor  maupun  antar  daerah  sangat  terbatas.  Ketiga,  golongan  miskin  biasanya memperolah  pendapatan  yang  dihitung  secara  nominal  tanpa  mekanisme  indeksasi sehingga sama sekali tidak terlindung dari efek negatif inflasi. Kebijakan moneter yang berhati-hati akan meningkatkan insentif investasi sehingga akan menggerakkan penawaran agregat  ( aggregate  supply )  yang  pada  gilirannya  akan  lebih  menurunkan  inflasi  dan menumbuhkan investasi di periode berikutnya.
Pemeriksaan  kekuatan  hasil  ( robustness  check )  dilakukan  dengan  membagi data  26  provinsi  yang  dimiliki  menjadi  beberapa  subsampel  berdasarkan  pulau. Pembagian  ini  menggambarkan  variasi  regional  yang  erat  kaitannya  dengan karakteristik  infrastruktur  dan  struktur  ekonomi  di  tiap  daerah.  Hasil  analis  yang diperolah  tidak  berubah,  yaitu  semakin  tinggi  inflasi  jangka  panjang  di  suatu provinsi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di provinsi tersebut, dan semakin tinggi  instabilitas  ekonomi  makro  di  suatu  provinsi,  semakin  tinggi  pula  tingkat kemiskinan provinsi tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa untuk tingkat inflasi atau level  stabilitas  ekonomi  makro  yang  sama,  provinsi-provinsi  di  Maluku,  Nusa Tenggara  dan  Irian  Jaya  memiliki  tingkat  kemiskinan  paling  tinggi  sedangkan provinsi-provinsi  di  Jawa  dan  Kalimantan  adalah  yang  paling  rendah  tingkat kemiskinannya. Dengan hasil hu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati  ( prudent )  adalah  kebijakan  moneter  yang  berpihak  pada  si  miskin ( propoor ).
Kemiskinan  merupakan  masalah  fenomenal  sepanjang  sejarah  Indonesia. Kemiskman  dapat  berupa  kelaparan.  Kemiskinan  berarti  ketiadaan  rumah,  tidak memliki  fasilitas  berobat,  tidak  mendapatkan  pendidikan,  tidak  punya  pekerjaan, khawatir  tentang  masa  depan  dan  hidup , hanya  untuk  hari  ini.  Dengan  kata  lain, kemiskinan  memiliki  banyak  wajah,  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dan  dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Tetapi  yang sudah pasti " poverty is a situation people want to escape ".
Kemiskinan  merupakan  masalah  dalam  pembangunan  yang  bersifat multidimensional,  yang memilliki hubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan  aspek  lainnya.  Seringkali  pemikiran  mengenai  kemiskinan  lebih  banyak menekankan  pada  segi-segi  emosional  atau  perasaan  yang  diselimuti  oleh  aspek moral  dan  kemanusiaan,  ataupun  masih  bersifat  partisan  karena  bersangkut  paut
Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter (M. Yusuf) 161
dengan  alokasi  sumber  daya,  sehingga  usaha  memahami  hakekat  kemiskinan  itu sendiri menjadi kabur.
Masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat terdiri dari:
1. Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkaan  oleh  struktur yang  membelenggu  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  melakukan kemajuan.
2. Kemiskinan  natural  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  pemiskinan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat.
3. Kemiskinan  absolut  struktural  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh ketidakterpenuhinya kebutuhan hidup standar minimum suatu komunitas.
4. Kemiskinan  relative  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  struktur  yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan.
Menurut  Bank  Dunia  (2003),  penyebab  dasar  kemiskinan  adalah:  (a)
kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (b) terbatasnya ketersediaan  bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (c) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (d) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang  kurang mendukung; (e)  adanya  perbedaan  sumber  daya manusia dan perbedaan antara  sektor  ekonomi  (ekonomi  tradisional  versus  ekonomi  modern);  (f)  rendahnya produktivitas dan tingkat  pembentukan modal  dalam. masyarakat, (g) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (h) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik ( good governance ), (i) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Pendapatan  penduduk  tidak  selalu  merata,  bahkan  yang  sering  terjadi  justru  sebaliknya. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regional tersebut terbagi secara tidak merata (ada yang kecil, sedang dan besar) dikatakan ada ketimpangan dalam pendapatannya.  Semakin  besar  perbedaan  pembagian  pendapatan  regional  tersebut  berarti  semakin besar pula ketimpangan pendapatan. Terdapat berbagai ukuran kesenjangan regional mulai dari yang paling sederhana hingga paling rumit.
Kebijakan  moneter  yang  ekspansif  merupakan  kebijakan  yang  terkait  siklus  bisnis  yang berjangka  pendek,  sehingga  kemiskinan juga  sering  dikatakan  memiliki  siklus  jangka  pendek. Siklus jangka pendek dari kemiskinan tersebut membuat  sejumlah pihak berkesimpulan bahwa kebijakan moneter yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah kebijakan moneter
162 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176
yang longgar  ( ekspansif ). Namur perlu  disadari  bahwa  opini ini  telah  mengabaikan fakta  penting  bahwa  efek  siklikal  kebijakan moneter longgar terhadap pengangguran pada dasarnya bersifat temporer. Kebijakan moneter longgar hanya dapat menghasilkan boom sementara, sehingga kemiskinan hanya berkurang sementara saja.
Pada saat pengangguran telah mencapai tingkat terbentu, kemiskinan akan meningkat kembali. Di lain pihak, kebijakan moneter ekspansif secara alami akan meingkatkan  inflasi.  Jika  di  periode  berikutnya  kebijakan  moneter  yang  ketat ( kontraktif ) digunakan untuk menurunkan inflasi tersebut, maka akan timbul  efek merugikan  terhadap  kemiskinan  yang  akan  menghilangkan  penurunan  kemiskinan sementara  yang  terjadi  di  periode  boom  sebelumnya.  Di  banyak  situasi  usaha disinflasi tersebut justru akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan  sebelum  diberlakukannya  kebijakan  moneter  longgar  pada  periode sebelumnya.
Dalam  jangka  panjang,  kebijakan  moneter  umumnya  secara  langsung mempengaruhi inflasi rata-rata (inflasi jangka panjang) dan fluktuasi peminntaan aggregat (stabilisas ekonomi makro). Oleh karena itu, pertanyaan yang penting dari perspektif pengambil kebijakan moneter adalah apakah terdapat hubungan antara inflasi  jangka  panjang  dan  stabilitas  ekonomi  makro  dengan  kemiskinan  dan ketimpangan pendapatan.
Saat  ini  terdapat  konsensus  global  dimana  para  otoritas  moneter  di  dunia menempatkan pencapaian stabilitas harga sebagai  prioritas.  Implikasinya  hamper semua  kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai inflasi  yang rendah dan situasi ekonomi  makro  yang  stabil.  Oleh  karena  itu  menjadi  wajar  apabila  kinerja ( performance )  dari  kebijakan  moneter  direpresentasikan  dengan  seberapa  besar tingkat inflasi dan tingkat stabilitas ekonomi makro.
Berbagai penelitian yang mengkaji kemungkinan hubungan antara kebijakan moneter dan investasi, output maupun kemiskinan umumnya mengukur kebijakan moneter  bukan  dalam  bentuk  parameter  operasional  kebijakan  moneter,  seperti pertumbuhan jumlah uang beredar  atau  kenaikan  suku  bunga, namun  dalam bentuk besaran kinerja kebijakan moneter  ( monetary policy performance ) seperti inflasi, stabilitas  ekonomi  makro  atau  pengangguran.  Penelitian  ini  mengikuti  konvensi tersebut  dengan  menghitung  sejumlah  ukuran  kinerja  kebijakan  moneter,  untuk
kemudian  dicari  bagaimana  pengaruhnya,  bila  ada,  terhadap  tingkat  kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia.
Secara  teoritis  kebijakan  moneter  longgar  ( ekspansif )  akan  menurunkan pengangguran, meningkatkan output dan meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Namun diyakini  pula  bahwa  dampak  kebijakan  ekspansif  ini  hanya  bersifat  sementara  karena  adanya fluktuasi business cycle dan tidak disukainya inflasi yang tinggi. Sehingga kebijakan moneter ini tidak dapat menghasilkan boom permanen. Di lain pihak, kebijakan moneter yang berhati-hati, konsisten  dan  kredibel  adalah  kebijakan  yang  dapat  mengendalikan  inflasi  dalam jangka panjang dan menstabilkan fluktuasi permintaan agregat. Rendahnya inflasi dalam jangka panjang serta stabilnya ekonomi makro merupakan situasi positif yang mendorong investasi sehingga dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperbaiki distribusi  pendapatan,  sehingga  kesejahteraan  orang  miskin  dapat  meningkat  secara permanen.

## Pembahasan

## Analisis Jangka Pendek
Dalam  jangka  pendek  secara  umum  terlihat  kecenderungan  adanya hubungan  positif  antara  perubahan  tingkat  pengangguran  nasional  dan  perubahan  tingkat kemiskinan nasional, seperti tercermin pada grafik 2. Dalam dua puluh tahun terakhir, mayoritas dari hubungan tersebut tampak terletak di kuadran satu dan tiga, yang masing masing  berasosiasi  dengan  peningkatan  pengangguran  yang  diikuti  naiknya  tingkat kemiskinan,  dan  penurunan  pengangguran  yang  diikuti  turunnya  pula  tingkat kemiskinan. Kedua jenis hubungan tersebut merupakan gambaran business cycle di perekonomian  nasional.  Dilain  pihak,  hubungan  perubahan  inflasi  jangka  pendek dengan perubahan tingkat kemiskinan dalam grafik 3 terlihat kurang jelas. Hal ini sebagian karena adanya observasi outliers pada tahun 1997, 1998 dan 1999. Di tahun 1997, inflasi yang naik diiringi dengan tingkat kemiskinan yang meningkat tajam yang menunjukkan terjadinya awal  suatu  krisis.  Pada  1998  inflasi  meroket  dan  dibarengi  juga  dengan  meningkatnya kembali tingkat  kemiskinan secara substansial. Baru di tahun 1999 tampak adanya penurunan inflasi cukup besar yang diiringi penurunan tingkat kemiskinan, sebagai tanda berakhirnya krisis.  Meskipun  demikian,  pengamatan  yang  jeli  akan  menuntun  kita  melihat  bahwa mayoritas observasi ada di kuadran dua, yang berasosiasi dengan meningkatnya inflasi
(yang  kemungkinan  besar  adalah  dampak  kebijakan  permintaan yang ekspansif) yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan.
Grafik  2: Dinamika  Hubungan  Perubahan  Pengangguran  dan  Perubahan Kemiskinan Nasional
Note:**Signifikan di 5% *Signffikan di 10% Variabel dependen adalah perubahan tingkat kemiskinan Ketiga angka pada tiap variabel beturut-turut adalah koefisien  estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.
Untuk  memberi  gambaran  yang  lebih  akurat  mengenai  pola  yang  diteliti  dilakukan analisis dengan teknik regresi yang mengacu pada (1), (2) dan (3). Hasil analisis ditampilkan pada tabel 1 dan 2. Data 1997, 1998 dan 1999 yang memiliki  karakteristik berbeda diperhitungkan secara spesial. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam jangka pendek (satu tahun) terdapat hubungan positif yang  sigmfikan  antara  perubahan  tingkat  pengangguran  dan  perubahan  tingkat  kemiskinan. Dengan koefisien estimasi yang hampir satu (0.992), terlihat adanya one-to-one mapping antara penurunan pengangguran (misalnya sebagai dampak kebijakan moneter yang longgar) dengan membaiknya tingkat kemiskinan. Ekonomi yang membaik sebagai dampak suatu kebijakan ekspansif yang ditandai dengan menurunnya jumlah orang tanpa pekerjaan dalam jangka pendek berasosiasi dengan semakin sedikitnya orang miskin. Di sisi lain, tingkat inflasi menunjukan hubungan yang negatif (-0.130)  dengan  tingkat  kemiskinan.  Inflasi  yang  meningkat  sebagai  akibat  kebijakan moneter yang longgar akan mendorong permintaan agregat yang berperan positif menurunkan tingkat kemiskinan.
Kedua penemuan di atas sesuai dengan teori yang chterina banyak khalayak, dimana kebijakan moneter  yang ekspansif ( kontraktif ) menaikkan (menurunkan) aktivitas ekonomi. Namun secara alamiah, salah satu dari dua kebijakan tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara terus menerus,
Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter (M. Yusuf) 165
karena  terdapatnya  fluktusi  siklus  bisnis  ( business  cycle )  dalam  ekonomi  makro. Kondisi  ini  terlihat  dari  terdapatnya  dua  kelompok  besar  observasi  pada  gambar  1, masing-masing di kuadran 1( boom ) dan 3 ( recession ).
Lebih jauh lagi, dampak kebijakan moneter longgar berupa inflasi yang tinggi hampir selalu  tidak  disukai  Inflasi  yang  terlalu  tinggi  cenderung  menyebabkan ketidakstabilan, suatu hal tidak menyenangkan baik bagi pelaku bisnis maupun rumah tangga.  inflasi  yang  meningkat  pada  suatu  saat  umumnya  akan  direspon  dengan  kebijakan disinflasi, yang tentu saja akan membalikkan atau efek penurunan kemiskman yang telah dicapai  di  penode  sebelumnya.  Bahkan  bisa  terjadi  kebijakan  disinflasi  justru menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kondisi sebelum kebijakan moneter yang longgar diberlakukan.
Selanjutnya,  hubungan  antara  aktivitas  ekonomi  (tercermin  dari  inflasi  dan tingkat  pengangguran)  dan  distribusi  pendapatan,  sebagai  tolok  ukur  lain kesejahteraan orang miskin, dipresentasikan pada tabel 2. Terlihat bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan tingkat pengangguran dan  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Dengan  kata  lain  inflasi  jangka  pendek  tidak berasosiasi  dengan  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Kebijakan  moneter  yang  ekspansif dalam jangka pendek dapat  menurunkan tingkat  kemiskinan (walaupun tidak secara permanen) namun tidak memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan.
Tabel 2: Perubahan Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Ekonomi Makro
Note:    Signifikan  di  5%  *Sigdfikan  di  10%  Variabel  dependen  adalah  perubahan koefisien  Gini  Ketiga  angka  pada  tiap  variabel  berturut-turut  adalah  koefisien estimasi, nilai absolut t-Statistik dan p-value.
166 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176

## Analisis jangka Panjang
Grafi.k 4 menampilkan scatter plot dari tingkat kemiskinan terhadap inflasi jangka panjang  dan  terhadap  variabilitas  permintaan.  Dari  ke-26  provinsi  yang  ada,  terlihat  adanya beberapa  provinsi  yang  memiliki  karakteristik  berbeda  (outliers).  Provinsi- provinsi tersebut adalah NAD dan Maluku,  yang merupakan daerah  dimana konflik pernah/sedang  berlangsung.  Disamping  itu  terdapat  juga  provinsi  DKI,  Kaltim  dan  NTT  yang merupakan daerah dengan kekhususan sumber daya(adowment). DIG dan Kaltim memilki sumber daya berlimpah sedang NTT sangat minim.
Grafik 4: Inflasi jangka Panjang, Instabilitas Ekonomi Makro dan Tingkat kemiskinan Dalam  estimasi  regresi  yang  dilakukan,  didefinisikan  lima  dummy  yang masing-masing  berasosiasi  dengan  tiap  provinsi  outlier  tersebut.  Grafik  5  dan  6 menggambarkan hubungan kemiskinan dan inflasi jangka panjang serta hubungan kemiskinan dan variabilitas  permintaan,  tanpa  outliers.  Tingkat  kemiskinan  provinsi  yang  dipakai  adalah  pada tahun 2005, inflasi jangka panjang di tiap provinsi didekati dengan inflasi rata-rata provinsi tersebut dalam kurun waktu 1984-2004, sedangkan variabilitas  permintaan  (instabilitas ekonomi makro) provinsi merupakan standard deviasi dan pertumbuhan PDB nominal provinsi tersebut dalam kurun waktu yang sama..
Grafik 5: inflasi Jangka Panjang
Grafik 6: Kemiskinan dan Instabilitas Ekonomi Makro
Secara grafis terlihat indikasi adanya hubungan positif antara inflasi jangka panjang dan tingkat kemiskinan. Provinsi yang mampu menstabilkan inflasi pada tingkat  yang  rendah  dalam  waktu  lama  cenderung  memiliki  tingkat  kemiskinan yang juga rendah. Sebaliknya daerah dengan laju kenaikan harga yang tinggi dalam jangka  panjang  tampaknya  memilki  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi.  Hubungan positif  juga  ditemukan  antara  tingkat  instabilitas  ekonomi  makro  dan  tingkat kemiskinan. Wilayah  yang pertumbuhan ekonominya lebih stabil secara rata-rata akan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari wilayah dengan tingkat pertumbuhan yang lebih fluktuatif. Kedua kemungkinan hubungan positif tersebut secara lebih detil diselidiki dengan analisis regresi yang menggunakan spesifikasi (4), (5) dan (6) dan hasilnya ditampilkan pada tabel 3.
Tabel 3 - Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro

## 168 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176
Note.  **Signifikan  di  5%  *Signifikan  di  10%  Variabel  dependen  adalah  tingkat kemiskinan  tahun  2005  Ketiga  angka  pada  tiap  variabel  berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.
Tampak dari tabel 3 bahwa inflasi jangka panjang  yang tinggi berasosiasi dengan  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi,  sementara  kondisi  ekonomi  makro  yang tidak stabil juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kedua hubungan di atas secara ekonomi dan statistik sangat signifikan, kecuali saat kedua variabel, inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro diikutsertakan bersama-sama. Pada situasi ini, pengaruh inflasi jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan secara statistik menjadi tidak signifikan. Di sisi lain, penggunaan dummy untuk data outliers dikuadran oleh hasil estimasi koefisien dummy yang hampir semuanya signifikan.
Hasil yang juga menarik adalah untuk tingkat inflasi dan tingkat instabilitas ekonomi makro yang sama, tingkat kemiskinan provinsi NAD, Maluku dan NTT (daerah  konflik  atau  bersumber-daya  sangat  rendah)  lebih  tinggi  dari  rata-rata nasional.  Sedangkan  tingkat  kemiskinan  provinsi  DKI  dan  Kaltim  (daerah bersumber-daya  sangat  tinggi)  lebih  rendah  dari  rata-rata  nasional.  Dari  hasil  ini terlihat bahwa daerah-daerah dengan situasi tidak kondusif atau memiliki kapasitas rendah  cenderung  memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  tingkat  kemiskinan  di  wilayah  yang  kondusif  atau  memiliki  kemampuan ekonomi  yang  lebih  baik.  Implikasinya,  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan yang  utamanya  terjadi  di  daerah-daerah  kurang  maju,  kebijakan  moneter  di  tiap daerah  tersebut  idealnya  diarahkan  untuk  menekan  inflasi  secara  konsisten dalam jangka panjang.
Selanjutnya dilakukan analisis mengenai dampak inflasi jangka panjang dan instabilitas  ekonomi makro  terhadap tingkat  ketimpangan  pendapatan  di  berbagai daerah  di  Indonesia.  Pada  grafik  7  ditunjukkan  scatter  plot  data  regional  yang menggambarkan  hubungan  antara  koefisien  Gini  dengan  inflasi  jangka  panjang  dan  instabilitas ekonomi makro. Dan kedua gambar tersebut terlihat bahwa beberapa provinsi memiliki karakteristik khusus  (outliers),  yaitu  DIY  (koefisien  Gini  tertinggi),  Kalteng  (kombinasi  inflasi  tinggi  dan koefisien Gini tinggi), NTT (endowment sangat rendah) dan DKI (endowment sangat tinggi). 4  Robustness  check  yang  dilakukan  dengan  memakai  ukuran  tingkat  kemiskinan  alternatif, yaitu proporsi penduduk dengan jumlah pengeluaran per bulan di bawah Rp.150.000,- pada tahun 2005, menghasilkan temuan yang secara kualitatif sama.
Grafik  7: Inflasi  jangka  Panjang,  Instabilitas  Ekonomi  Makro  dan Ketimpangan pendapatan
Grafik  8  dan  9  menunjukkan  keteraturan  penyebaran  hubungan  antara  inflasi  rata-rata  dan ketimpangan  pendapatan  serta  antara  var i abilitas  permintaan  dan  ketimpangan  pendapatan. Terlihat  adanya  indikasi  hubungan  positif  antara  inflasi  jangka  panjang  dan tingkat  ketimpangan  pendapatan  serta  antara  instabilitas  ekonomi  makro  dan ketimpangan pendapatan.
Grafik 8: Inflasi jangka Panjang dan Ketimpangan pendapatan
Analisis  regresi  yang  dilakukan  seperti  ditampilkan  dalam  tabel  4 menyelidiki keabsahan kemungkinan pola tersebut.  Inflasi jangka panjang  yang  tinggi secara signifikan berasosiasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil juga berpengaruh negatif terhadap tingkat  ketimpangan  pendapatan,  namun secara statistik tidak sigmfikan. Penggunaan dummy untuk data outliers dikuatkan oleh hasil estimasi koefisien dummy yang hampir semuanya signifikan mengacu pada Model 1, untuk  inflasi  dan  instabilitas  ekonomi  makro  yang  sama,  tingkat  ketimpangan  pendapatan provinsi DIY dan NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan provinsi DKI dan Kalteng memiliki tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah dari rata-rata nasional.
Tabel 4 : Tingkat Ketimpanan Pendapatan Dan Ekonomi Makro
Note: ** Signifikan di 5% *Signifikan di 10% Variabel dependen adalah koefisien Gini tahun 2005 Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi nilai absolut t-stabstik, dan p-value.
Berdasarkan  temuan  dalam  analisis  jangka  panjang  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi makro secara signifikan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sedangkan kebijakan moneter yang secara  konsisten  menghasilkan  inflasi  rendah  dalam  jangka  panjang  berasosiasi,  juga  secara signifikan,  dengan  membaiknya  distribusi  pendapatan  di  masyarakat  (tingkat  kesenjangan menurun).

## Efek Asimetris Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Kemiskinan
Untuk  menyelidiki  kemungkinan  efek  asimetris  secara  regional  dari  inflasi  jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro, selanjutnya didefinisikan dua subsample berdasarkan besarnya ukuran perekonomian masing-masing provinsi. Secara lebih spesifik, kedua subsampel tersebut  didefinisikan  sesuai  nilai  PDRB  pada  2005,  dimana  subsampel  1  adalah  provinsi dengan PDRB di bawah Rp 10 Triliun dan subsampel 2 adalah provinsi dengan PDRB di atas Rp 10 Triliun. Gambaran kedua subsampel tersebut tampak pada grafik 10. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan spesifikasi (4) dan (5).
Grafik 10: Inflasi jangka Panjang dan Ketimpangan pendapatan
Tabel 5: Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber-PDRB < 10 Trilyun
Note. **Signifikan di 5% *Signifikan di 10%
1. Variabel dependen adalah tingkat kemiskman tahun 2005
2. Ketiga angka pada tiap variabel bertumt-tarot adalah koefisien estimasi,nilai absolut  t- statistic, dan p-value
3. Subsampel ber-PDRB kecil berisi provinsi-provinsi:
Tabel 6: Tingkat Ketimpangan  Pendapatan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber PDRB < 10 Trilyun
Note: *Signifikan di 5% *Signifikan di 10%
4. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
5. Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasinilai absolut t-statistic, dan p-value
6. Subsampel ber-PDRB kecil berisi provinsi-provinsi
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  pengaruh  inflasi  jangka  panjang  pada  tingkat kemiskinan  di  kelompok  provinsi  dengan  PDRB  kecil  (koefisien  5,435)  lebih  besar  dari keseluruhan provinsi (koefisien 3,132 pada tabel 3). Pengaruh instabilitas  ekonomi makro pada tingkat kemiskinan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil (koefisien esfimasi 1,507) juga lebih besar dari kelompok nasional (koefisien  esfimasi  1,295  pada  tabel  3).  Ini  menunjukkan bahwa  kinerja  kebijakan  moneter  (inflasi  jangka  panjang  dan  instabilitas  ekonomi  makro) berdampak  lebih  besar  pada  tingkat  kemiskinan  di  kelompok  provinsi  dengan  PDRB  kecil dibandingkan  secara  nasional.  Masyarakat  dengan  ekonomi  kurang  maju  merasakan dampak  inflasi  dan  instabilitas  ekonomi  makro  secara  lebih  merugikan  ketimbang masyarakat yang termasuk kelompok maju.
Beralih  ke  distribusi  pendapatan  (tabel  6),  tampak  pengaruh  inflasi  jangka  panjang pada tingkat ketimpangan pendapatan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil (koefisien 1,958) lebih besar dari kelompok nasional (koefisien 1,454 pada table 4). Pengaruh instabilitas ekonomi makro  pada  tingkat  ketimpangan  pendapatan  di  kelompok  provinsi  dengan  PDRB  kecil
174 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176
(koefisien 0,434) juga lebih besar dan kelompok nasional (koefisien 0,194 pada tabel 4). Kedua basil ini menunjukkan kinerja kebqakan moneter (inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi  makro)  berdampak  lebih  besar  pada  tingkat  ketimpangan  pendapatan  di  kelompok provinsi dengan PDRB kecil dibandmgkan di kelompok keseluruhan provinsi (sampel lengkap).
Tabel 7: Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber-PDRB > 10 Trilyun
Note:
1. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
2. Ketiga  angka  pada  tiap  variabel  berturut-turut  adalah  koefisien  estimasi,  nilai absolut t-statistik, dan p-value.
Tabel 8: Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Ekonomi  Makro - Subsampel ber-PDRB > 10 Trilyun
Note:
3. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
4. Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value
Tabel 7 dan 8 menampilkan hasil regresi yang menyelidiki kemungkinan pengaruh antara inflasi jangka panjang  dan mstabihtas ekonomi makro terhadaptingkat kemiskman dan tingkat  ketimpangan  pendapatan  untuk  subsampel  provinsi  ber-PDRB  tinggi.  Terlihat  bahwa koefisien estimasi yang diperoleh semuanya secara statistik tidak berbeda dengan nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa di kelompok provinsi dengan PDRB tinggi, kinerja kebijakan moneter (inflasi jangka  panjang  dan  instabilitas  ekonomi  makro)  ternyata  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  dan  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  merupakan penemuan penting. Tampaknya kemampuan ekonomi suatu daerah yang mapan, yang biasanya berasosiasi dengan struktur ekonomi yang lebih maju, sumber daya manusia yang lebih unggul maupun  kapasitas  fiskal  yang  tinggi,  mampu  membuat  daerah  tersebut  tetap  tegar  (resilient) terhadap dampak negatif inflasi dan instabilitas ekonomi makro.
Analisis kedua subsampel di atas menuntun kits pada kesimpulan bahwa efek negatif inflasi rata-rata atau variasi permintaan agregat terhadap kesejahteraan golongan miskin bersifat asimetris.  Efek  kenaikan  inflasi  atau  instabilitas  terhadap  kenaikan  tingkat  kenuskman atau tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi provinsi dengan tingkat ekonomi rendah  lebih  tinggi  dan  efek  sejenis  secam  nasional,  sementara  efek  tersebut  tidak ditemukan secara signffikan di provinsi provinsi dengan tingkat ekonomi tinggi.
Temuan mi menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent), yaitu kebijakan moneter yang diarahkan pada tercapainya inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi  makro  yang  stabil  secara  berkesinambungan,  merupakan kebijakan yang secara relatif  lebih  menguntungkan  provinsi-provinsi  kurang  maju.  Selanjutnya  karena  tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung ditemukan di berbagai wilayah yang kurang maju tersebut, kebijakan moneter  yang prudent  tampaknya  merupakan  kebijakan  moneter  yang  berpihak pada golongan miskin.

## Penutup
Kebijakan moneter yang ekspansif dapat menurunkan tingkat kemisikinan dalam  jangka  pendek.  Namun  adanya  fluktuasi business  cycle dan  tidak disukainya inflasi yang tinggi membuat efek positif yang dihasilkan hanya bersifat
176 Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013: 157-176
temporer. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah dan stabilitas ekonomi makro yang  baik  berasosiasi  secara  sigmfikan  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  lebih rendah  dan  distribusi  pendapatan  yang  lebih  baik.  Kebijakan  moneter  yang berhati-hati
(menjaga  kestabilan  harga  dan  kondisi  ekonomi  makro)  memiliki  efek positif  yang  permanen  dalam  menurunkan  tingkat  kemiskman  dan  meratakan distribusi pendapatan.
Selain  itu,  untuk  subsampel  kelompok  provinsi  dengan  PDRB  kecil  dan subsampel  kelompok  provinsi  kurang  maju,  hubungan  jangka  panjang  tersebut sangat lebih kuat. Untuk subsampel dengan PDRB besarr dan subsampel kelompok provinsi  maju,  hubungan  tersebut  hampir  tidak  terlihat.  Berdasarkan  sejumlah temuan  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  moneter  yang berhati-hati  (prudent)  adalah  kebijakan  moneter  yang  berpihak  pada  kelompok miskin (pro-poor).

## Bibliografi
Albanesi,  S,  2007,  Inflation  and  inequality,  Journal  of  Monetary  Economics  Vol.  54 2007
Easterly, W, Fischer, S, 2001, Inflation and the Poor, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 33, No. 2 (May 2001, Part 1)
Loungani, P, Sheets, N, 1997, Central Bank Independence, Inflation, and Growth inTransition Economies, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 29, No. 3 (Agustus 1997)
Romer,  C.  D,  Romer,  D.  H,  1999,  Monetary  Policy  and  the  Well-Being  of  the Poor, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, First Quarter 1999.