## Ketahanan Ekonomi Nasional Masa dan Pasca Covid-19 Melalui Penguatan UMKM Indonesia
( National Economic Resilience During and Post-Covid-19 Through Strengthening Indonesian MSMEs )
Arman 1* , Ni Nyoman Sawitri 2 , Asep Saefuddin 3 ,
1 Program Studi Agribisnis, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia
2 Program Studi Manajemen,  Universitas Bhayangkara, Jakarta, Indonesia,
3 Departemen Statistik, IPB University, Bogor, Indonesia,
Email: arman@universitas-trilogi.ac.id

## Abstrak
Krisis Coronavirus  disease -19  (Covid-19)  berdampak  pada  kinerja  ekonomi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) pada tingkat lokal dan nasional. Pelaku UMKM berusaha untuk bertahan dari terpaan krisis tersebut melalui efisiensi  usaha  dan  program  penyelamatan  ekonomi  nasional  (PEN).  Makalah  ini  bertujuan  (1)  mengkaji  daya  tahan UMKM terhadap gelombang krisis (2) formula kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya saing UMKM. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Data  bersumber  dari  Lembaga Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Bank  Indonesia  (BI),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jurnal ilmiah nasional dan internasional dan sumber media. Secara Perlahan kondisi UMKM mulai bangkit dari krisis Covid-19 melalui kebijakan program PEN yang berjalan pada bulan september-desember 2020, pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik pada triwulan IV 2020 sebesar  -2,19 persen (yoy), lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (yoy). Penyaluran program PEN untuk UMKM berhasil  dan  efektif  menjaga  daya  tahan  UMKM  dari  terpaan  krisis  Covid-19.  Pemerintah  perlu  menjaga  momentum ekonomi,  melalui  sinergi  UMKM  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  digitalisasi  dan global  supply  chain UMKM serta peningkatan anggaran PEN untuk UMKM. Disisi lain, pemerintah masih memiliki tugas yang berat untuk memangkas biaya logistik yang relatif masih tinggi bila dibandingan dengan beberapa negara ASEAN.
Kata kunci : Ketahahan Ekonomi, PEN, UMKM

## Abstract
The Coronavirus disease-19 (Covid-19) crisis has an impact on the economic performance of Micro, Small and Medium Enterprises  (MSMEs)  at  local  and  national  levels.  MSME  actors  are  trying  to  survive  the  crisis  through  business efficiency and the national economic rescue program (PEN). This paper aims to (1) examine the resilience of MSMEs against a wave of crisis (2) the right policy formula to strengthen the competitiveness of MSMEs.  This research uses descriptive  qualitative  method  using  secondary  data.  The  data  is  sourced  from  the  Ministry  of  Small  and  Medium Enterprises  Cooperatives,  Bank  Indonesia  (BI),  the  Central  Statistics  Agency  (BPS),  the  National  Planning  and Development Agency (Bappenas), national and international scientific journals and media sources. Slowly, the condition of MSMEs began to rise from the Covid-19 crisis through the PEN program policy which ran in September-December 2020, economic growth was better in the fourth quarter of 2020 by -2.19 percent (yoy), better than the growth in the third quarter 2020 by -3.49 percent (yoy). The distribution of the PEN program for MSMEs was successful and effective in maintaining the resilience of MSMEs from the Covid-19 crisis. The government needs to maintain economic momentum, through the synergy of MSMEs with State-Owned Enterprises (BUMN), digitalization and the MSME global supply chain as well as increasing the PEN budget for MSMEs. On the other hand, the government still has a tough task to cut logistics costs which are still relatively high when compared to several ASEAN countries.

## Keywords: Economic Resilience, PEN, UMKM
.
Pendahuluan 1
Peran UMKM menjadi sangat strategis karena kontribusi terhadap  PDB  dan  tenaga  kerja  sangat  besar.  UMKM mampu  eksis  dari  terjangan  badai  krisis  ekonomi  1997- 1998,  krisis  keuangan  global  2008-2009  dan  krisis
* Corresponding Author
pandemi  Covid-19  tahun  2020-2021.  BPS  (2014) pertumbuhan tenaga kerja krisis 1997-1998 sebesar -1,96 persen, Tahun 2008-2009 sebesar 2,64 dan krisis covid 19 sebesar  1,3  persen  (Rafei  et  al.,  2021).  Krisis  ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 mengakibatkan kontraksi  ekonomi  hingga  mencapai  13  persen,  inflasi
yang sangat tinggi dan nilai rupiah terpuruk. Krisis 1997- an  bukan  hanya  krisis  ekonomi  tetapi  juga  mengalami krisis politik yang disertai dengan suksesi kepemimpinan nasional  yaitu  lahirnya  presiden  baru  tahun  1998  dan perubahan  konfigurasi  politik.  Era  reformasi  mengubah sistem  perpolitikan  yang  lebih  demokratis  dan  terbuka. Krisis  politik  dan  ekonomi  yang  disertai  perubahan konfigurasi politik berdampak besar terhadap dunia usaha skala  besar,  tetapi  tidak  banyak  memberikan  pengaruh UMKM, khususnya sektor perkebunan dan kehutanan.
Tahun 2008-2009, krisis keuangan global dan penurunan harga  komoditas  pertanian  menerpa  Indonesia,  namun badai krisis tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.  Krisis  keuangan  global  menyebabkan  harga komoditi  UMKM  pada  sektor  yaitu  karet,  kelapa sawit/CPO  ( cruide  palm  oil )  dan  kakao  turun  (Bappenas 2009).  Saat  krisis  terjadi  usaha  mikro  dan  kecil  mampu menampung  limpasan  tenaga  kerja  dari  usaha  menengah dan usaha besar (Bappenas, 2009).
Krisis yang melanda tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2009 mampu diatasi oleh pemerintah secara bertahap  dengan  menggunakan  instrumen  fiskal  dan kebijakan  “pelonggaran  regulasi”.  Meskipun  krisis tersebut  menghasilkan  dampak  yang  berbeda,  tetapi kebijakan  ekspansif  fiskal  mampu  memecahkan  dan mengatasi persoalan tersebut. Tentu saja tidak hanya fokus difiskal,  pemerintah  juga  menjaga  kepastian  suku  bunga dan  nilai  rupiah  agar  stabilitas  ekonomi  bisa  tercapai dengan  baik.  Kombinasi  kebijakan  fiskal  dan  moneter serta “kebijakan pelonggaran regulasi” mampu mengantarkan  UMKM  tetap  eksis  terhadap  ekonomi nasional (Bappenas, 2009; Tambunan, 2020)
Krisis Covid-19 yang melanda dunia, terutama Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Hampir seluruh kegiatan ekonomi memperoleh dampak yang besar terhadap “virus mematikan”  tersebut.  Indonesia  mengalami  kontraksi yang cukup dalam hingga pertumbuhan ekonomi sebesar - 2,7  persen.  Sementara  pertumbuhan  Tahun  2019-2020 year-on-year (yoy) trilwulan I  –IV) mengalami kontraksi yaitu  -12,77,  -21,31,  -18,92  dan  -17,51  (Ayuni  et  al., 2022).  Krisis  ekonomi  akibat  Covid-19  menyebabkan seluruh  aktivitas  ekonomi  terhenti  karena  seluruh negara membatasi  (hingga lock  down )  aktivitas  sosial,  ekonomi dan  pemerintahan  untuk  mencegah  penyebaran  wabah virus tersebut.
Fachrizah et al., (2021) melakukan survei dampak Covid- 19  terhadap  UMKM  tahun  2020.  Hasil  survei  tersebut menemukan masalah finansial yang dialami oleh UMKM akibat  wabah  virus  Covid-19.  Jumlah  usaha  mikro  yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji buruh  sebesar 30  persen,  sementara  jumlah  usaha  kecil  dan  menengah yang  kesulitan  masing-masing  sebesar  70  persen  dan  65 persen.  Selanjutnya,  jumlah  usaha  mikro  yang  kesulitan membayar utang sebesar 30 persen sedangkan usaha kecil dan  usaha  menengah  kesulitan  membayar  utang  masing- masing  sebesar  40  persen.  Selanjutnya  sekitar  lebih  40 persen  usaha  mikro,  lebih  30  persen  usaha  kecil  dan  50 persen usaha menengah menghadapi masalah biaya tetap. Hasil  ini  menunjukkan  UMKM  menghadapi  masalah biaya  operasional,  biaya  tetap  dan  utang.  Ketiga
pembiayaan  ini  sangat  memengaruhi  kegiatan  produksi UMKM.
Keterbatasan  keuangan  dan  pembiayaan  menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah kesulitan untuk mempertahankan  jumlah  tenaga  kerja.  Bappenas  (2020) menyebutkan  jumlah  usaha  kecil  dan  menengah  yang melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (termasuk merumahkan sementara) masing-masing sebesar 72 persen dan 76,5 persen, sementara usaha mikro sebesar 31 persen. Penurunan jumlah tenaga kerja pada masa pandemi Covid- 19 mulai berlangsung pada bulan maret-april 2020. Pada bulan  tersebut  sebagian  besar  UMKM  mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Pemerintah  memberikan  respon  secara  berbeda  terhadap dampak  krisis  melalui  kebijakan  fiskal,  moneter  dan regulasi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada krisis  Covid-19  adalah  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)  melalui  kebijakan  fiskal,  moneter  dan  regulasi. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para  pelaku  usaha  untuk  menjalankan  usaha  pada  masa pandemi  Covid-19.  Secara  rinci  kebijakan  dan  program pemerintah mengatasi krisis tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Dampak krisis Tahun 1998, 2009, Covid-19 dan kebijakan pemerintah
Uraian Krisis 1998 Krisis global 2009 Krisis  Covid- 19 Dampak Nasional Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 13 persen Ekonomi tumbuh 4,5 persen Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi 2,7 persen UMKM UMKM, pertanian dan sektor  informal tumbuh dan berkembang Industri yang mengalami kontraksi industri makanan dan minuman, produk tekstil,  alas  kaki, furnitur dan rotan olahan. Sebagian  besar UMKM mengalami dampak, terutama industri menengah  dan besar Kebijakan pemerintah Peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri, debirokratisasi, deregulasi, jaringan pengaman sosial yaitu operasi pasar khusus, padat
karya,  bantuan keluarga miskin,
pembiayaan usaha kecil
menengah
Penurunan tarif PPh  Badan  dan orang pribadi, Subsidi pajak karyawan  migas dan minyak goreng,  potongan harga  tarif  listrik dan Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Penundaan angsuran pokok, dan suku bunga UMKM, insentif  pajak UMKM, Penjaminan modal kerja dan Bantuan Presiden  untuk UMKM. Politik Terjadi perubahan konfigurasi politik Politik stabil Politik masih relatif stabil dan  mendapat dukungan  dari parlemen
Uraian Krisis 1998 Krisis global 2009 Krisis  Covid- 19 Inflasi Hiper inflasi Relatif stabil Stabil
Sumber:  (Bappenas,  2009;  Fachrizah  et  al.,  2021;  BI, 2015; Kurniasih et al., 2021)

## Kajian Teori
Keunggulan  utama  UMKM  adalah  memiliki  fleksibilitas terhadap  perubahan  pasar,  sumber  inovasi,  pengelolaan sumber  daya  manusia  yang  mudah  karena  jumlah karyawan  yang  sedikit  dan  hubungan  yang  dekat  antara pemilik dan karyawan, memiliki motivasi yang lebih kuat dan tingkat kontrol yang tinggi. Sisi lain, kelemahan usaha adalah inefisiensi, sebagai akibat dari biaya produksi yang tinggi  per  unit  produk,  volume  penjualan  yang  lebih rendah,  kurangnya  spesialisasi,  risiko  pasar  yang  lebih besar  karena  hanya  memiliki  satu  atau  beberapa  produk dan kesulitan penyediaan dana (Petkovska, 2015). UMKM berperan dan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di  Jawa  Timur  (Anugerah  &  Nuraini,  2021).  Wibawa  & Yusnita,  (2019)  menyatakan  peran  UMKM  memiliki pengaruh  yang  lebih  luas  terhadap  ekonomi  lokal  dan nasional meliputi; (1) pemain penting dalam pengembangangan  ekonomi  lokal;  (2)  penyerap  tenaga kerja;  (3)  sarana  pengentasan  kemiskinan;  serta  (4) UMKM sebagai pemerataan perekonomian rakyat kecil.
Peran  UMKM  ditunjukkan  dengan  banyaknya  pelaku usaha  dan  ragam  usaha  yang  berbasis  UMKM.  Jumlah UMKM  yang  tercatat  pada  lembaga  Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 64,19 juta unit yang terdiri; (1)  jumlah  usaha  mikro  lebih  dari  63,35  juta  unit  usaha (89,04 persen), (2) jumlah usaha kecil lebih dari 783 ribu unit usaha (4,84 persen) dan (3) jumlah usaha menengah sebesar  lebih  dari  60  ribu  unit  usaha  (3,13  persen) (Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha Kecil  Dan  Menengah  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan  Menengah  Tahun  2020–2024,  2021).  Jumlah  yang besar  tersebut  menyebabkan  UMKM  mampu  menyerap tenaga  kerja  dalam  jumlah  yang  besar  yaitu  97  persen meliputi; (1) jumlah tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro sebesar lebih 107 juta orang, (2) usaha kecil sebesar 5,8 juta orang dan (3) usaha menengah sebesar 3,77 juta orang  (Fachrizah  et  al.,  2021).  Jumlah  tenaga  kerja  dan jumlah usaha yang sangat besar menyebabkan kontribusi UMKM  terhadap  perekonomian  mencapai  61,07  persen. Peran  UKM  dalam  kancah  perdagangan  internasional masih  relatif  kecil,  dimana  kontribusinya  masih  berkisar 14,37 persen (Agung Bayu Purwoko et al., 2020).
Sayangnya pencatatan keuangan UMKM sangat sederhana,  yaitu  hanya  terkait  dengan  pembelian  bahan baku  serta  sebagian  biaya  yang  mereka  keluarkan  saja. Sehingga  sangat  sulit  untuk  mengetahui  seberapa  besar biaya keseluruhan yang dibutuhkan dalam sekali produksi, dan menentukan laba usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha  UMKM  belum  menerapkan  pencatatan akuntansi  yang  baik  dan  memadai  (Savitri  &  Saifudin, 2018).  Damayanti  &  Rompis  (2021)  menyatakan ketersediaan laporan keuangan membantu proses
pencatatan  akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan sederhana.
Sitharam  &  Hoque  (2016)  membagi  kendala  UMKM  di Afrika Selatan kedalam lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan teknologi, kompetensi  dan  keterampilan  manajerial,  serta  akses  ke keuangan.  Faktor  eksternal  meliputi,  regulasi,  ekonomi makro, persaingan dan globalisasi. Persaingan merupakan faktor lingkungan eksternal memengaruhi kinerja UKM.
Persoalan  utama  UMKM  adalah  kurang  berdaya,  kurang modal  usaha,  kompetensi  dan  keterampilan  rendah  dan rendahnya informasi (Muriithi, 2017; Adisa et al., 2014). Di  Indonesia,  tiga  kendala  utama  bagi  lembaga pembiayaan  untuk  menjalankan  peranannya  dalam pengembangan UMKM, yaitu (1) sulitnya menilai UMKM yang feasible dan bankable yang  memenuhi  persyaratan yang  ditetapkan  dalam  pemberian  kredit;  (2)  Animo UMKM  yang  rendah  terhadap  upaya  pembinaan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  dan  (3)  Sebagian besar  UMKM  belum  melakukan  pemisahan  keuangan antara  keuangan  pribadi  dengan  usaha  (Kementerian Perdagangan, 2013). Permasalahan lainnya dalam UMKM adalah bahan baku dan modal. Ada jenis usaha yang bahan bakunya tidak mudah diperoleh di pasar. Oleh karena itu strategi  pengembangan  usaha  UMKM  lebih  ditekankan pada pemenuhan bahan baku (Hartono & Hartomo, 2016).
Pemerintah Malaysia membangun management framework dengan melibatkan 26 lembaga, 2 kementerian dan  9  lembaga  perbankan  untuk  memberikan  bantuan keuangan  UMKM  dalam  bentuk  pinjaman  lunak,  hibah, pembiayaan  ekuitas,  modal  ventura,  skema  penjaminan dan insentif pajak (Muhammad et al., 2009). Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan  teknologi  UMKM  dan  skema  kebijakan nasional  pembelajaran  antarperusahaan  yang  telah mengembangkan  teknologi  untuk  meningkatkan  daya saing UMKM (Albaladejo, 2001).
Tambunan  (2019)  pengembangan  UMKM  di  Indonesia melalui:  (1)  pelatihan  yang  berfokus  pada  pemasaran online,  kewirausahaan,  manajemen,  dan  peningkatan kualitas  produk  dan  efisiensi  bisnis;  (2)  penyediaan fasilitas  pendanaan  alternatif  dengan  suku  bunga  rendah disertasi  dengan  kemudahan  akses;  dan  (3)  memberikan bantuan  langsung  di  tempat  produksi  untuk  pengusaha baru di tahun-tahun pertama mereka menjalankan bisnis. UMKM  harus  memperkuat  orientasi  pembelajaran  dan inovasi  mereka  untuk  meningkatkan  kinerja  bisnis (Suliyanto  &  Rahab,  2011).  Lembaga  pembiayaan  perlu membantu promosi dengan mengikutsertakan UMKM ke pameran, konsultansi mengenai pengembangan usaha dan memfasilitasi  keberadaan  tempat  usaha  (Kementerian Perdagangan, 2013). Lebih lanjut pengembangan UMKM harus didukung dengan strategi pengembangan pemasaran terkait  dengan  (1)  omzet  penjualan  dari  sisi  produk  dan pemasaran;  (2)  kemitraan  dengan  perusahaan  besar;  (3) hubungan  kerjasama  dengan  pemasok,  ritel  modern  dan pemerintah;  (4)  daya  saing;  (5)  teknologi  informasi sebagai  sarana  promosi  dan  memperluas  jaringan  pasar; (6) mutu produk yang lebih sehat dalam rangka kompetisi harga;  (7)  mutu  SDM  dalam  hal  manajemen  dan
pemasaran;  dan  (8)  rantai  pasok  bahan  baku  dan  produk jadi  secara  efektif  dan  efisien  (Dewi,  2018).  Saluran pemasaran  memiliki  prioritas  tertinggi  sebagai  alternatif strategi  penguatan  inovasi  wirausaha  di  wilayah  pesisir. Dengan  saluran  pemasaran  yang  baik  dapat  mengubah pembeli  potensial  menjadi  pesanan  yang  menghasilkan laba,  karena  saluran  pemasaran  tidak  hanya  melayani pasar  tetapi  juga  membentuk  pasar.  Hal  ini  dapat membangkitkan  motivasi  mereka  untuk  menghasilkan produk  dan  layanan  baru  sebagai  pengembangan  usaha (Hasanah, 2021). Entrepreneurial marketing berpengaruh positif  terhadap  kinerja  pemasaran  dan  daya  saing. Selanjutnya  kinerja  pemasaran  berpengaruh  positif terhadap daya saing (Rusminah, 2019).
UMKM  memerlukan  strategi  pengembangan  produk, pasar  dan  penetrasi  pasar  yang  disertai  penguatan  sisi internal  dan  eksternal  serta  dukungan  pemerintah. Teknologi yang sederhana, pengetahuan yang rendah dan tenaga  kerja  yang  terampil  pada  UMKM  pangan memberikan  pengaruh  internal  UMKM.  Sementara pengaruh  sisi  eksternal,  pelanggan  baru,  loyalitas pelanggan  fluktuasi  harga  bahan  baku  (Ginting,  2018). Secara parsial dukungan pemerintah, pemasaran UMKM, dan  jenis  usaha  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap keberlanjutan usaha (Nandita, 2018).
Hidayah  (2019)  menyatakan  kelompok  usaha  dan pemerintah memiliki peran untuk mengatasi ketersediaan dan  akses  modal  usaha,  harga  bahan  baku  yang  tinggi, jumlah tenaga kerja semakin berkurang, rendahnya harga jual  produk,  tidak  adanya  pembukuan  usaha,  masih rendahnya  peran  kelompok  pengusaha  UMKM  dan pemerintah  dalam  pengembangan  usaha  (Mursid,  2017). Tingkat  kepercayaan  dan  norma  sosial  melalui  jaringan pelaku UMK memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kinerja UMK yaitu output produksi, proses internal dan kemampuan sumber daya. Rasa percaya yang kuat dan jaringan yang baik dengan pihak ekseternal usaha memberikan kemudahan pelaku usaha untuk memperoleh dukungan  finansial  maupun  nonfinansial.  Jaringan usaha mampu  meningkatkan  inovasi  dan  daya  kreatif    dan meningkatkan  akses  pengetahuan  pelaku  usaha  ((Analia, 2019).
Pengembangan UMKM harus didukung dengan pembiayaan,  baik  dari  pemerintah  maupun  swasta. Penentu  aksesibilitas  UMKM  pada  sumber  pembiayaan formal dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, kepemilikan surat tanah, umur, posisi pemilik, keikutsertaan pengusaha dalam pelatihan, total pendapatan, pengalaman usaha dan modal  usaha  memengaruhi  aksesibilitas  Industri  Kecil Rumah  Tangga  (IKRT)  nonpangan  dan  pangan  pada sumber  pembiayaan  formal  (Azriani,  2014).  UMKM seringkali  kurang  peduli  persyaratan  formal  perusahaan, disisi  lain  kelengkapan  syarat  formal  hukum  sangat dibutuhkan  untuk  mengajukan  kredit  dan  pembiayaan usaha baik dari pemerintah dan lembaga keuangan. (Anita, 2014).  Peran  Koperasi  terhadap  UMKM  yaitu  pinjaman modal, akses teknologi yang lebih modern, memberi akses informasi  dan  promosi  dan  pendampingan  dan  pelatihan usaha (Anggara, 2015).

## Standarisasi Manajemen Risiko UMKM
Pengendalian mutu UMKM dipengaruhi oleh keterampilan  sumber  daya  manusia,  bahan  baku  dan peralatan (Watumlawar, 2017). Manajemen mutu produk UMKM  yaitu  pengolahan  bahan  baku,  penyimpanan bahan  baku,  dan  proses  produksi  (Khairi,  2017).  Dewi 2017)  menyatakan  UMKM  perlu  mengoptimalkan penerapan standar melalui Good Manufacturing Practices (GMP). Produk UMKM yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena  penerimaan  dan  kepercayaan  pasar.  Ini  yang menyebabkan  produk  UMKM  memiliki  jangkuan  pasar yang  lebih  luas  karena  sudah  terstandarisasi  dan tersertifikasi (Pari, 2020).
Standarisasi  mendorong  UMKM  memiliki  daya  saing dengan produk luar. UMKM diharapkan memiliki produk yang  harganya  terjangkau  tetapi  memiliki  kualitas  yang terjamin (Prasatya, 2017). Selain produk yang terstandarisasi,  UMKM  perlu  mengembangkan  desain eyecathing .  Pengembangan  desain  berbasis kansei eyecathing merupakan  instrumen  untuk  membangun persepsi  konsumen  terhadap  suatu  produk  (Azrifirwan, 2017).  UMKM  perlu  menyusun risk  register beserta bentuk  pencegahan  dan  penangaanannya    terhadap berbagai  kemungkinan  risiko  yang  bisa  muncul (Qintharah,  2016).  UMKM  perlu  membangun  lini  bisnis baru  tetapi  tetap  mempertahankan core bisnis  sehingga tidak menyulitkan pada proses adaptasi usaha, modal dan sumber daya (Oktora, 2017).
Standarisasi dan business coaching perlu didukung dengan kepemimpinan  UMKM  yang  kuat.  Kepemimpinan  yang kuat  memberikan  pengaruh  manajemen  pelaksanaan  dan manajemen risiko yang baik. UMKM yang tidak didukung dengan  kepemimpinan  yang  baik  sulit  mengembangkan dan  menjalankan  usaha.  Kepemimpinan  merupakan bagian penting untuk mengembangan orientasi kewirausahaan  sehingga  memberikan  pengaruh  terhadap inovasi, proaktif dan kompetitif (Wulandary, 2018).

## Pengembangan Digitalisasi UMKM
Pengembangan Digital Technology (DT) mampu menjaga kelangsungan  bisnis  selama  gangguan  ekstrem  dan guncangan  masyarakat  global  akibat  Covid-19.  Oleh karena itu, UMKM harus dibekali kemampuan mengembangkan  DT  sebagai  sistem  kerja  dalam organisasi  UMKM  (Papadopoulos  et  al.,  2020). Pengembangan  DT  dan  sistem  informasi  memberikan kemudahan  tenaga  kerja  UMKM  mengambil  keputusan yang lebih efisien dalam organisasi yang saling berasosiasi serta  mendorong  tenaga  kerja  dapat  mengembangkan kreativitas yang efisien dan multiskilled pada lingkungan UMKM (Mumford, 2003).
Pengembangan  DT  memiliki  keeratan  dengan  Strategi Knowladge Management (KM) yang harus dikembangkan dan  diselaraskan  melalui  partisipasi  aktif  manajemen puncak. Praktik KM selayaknya tidak hanya berada pada perusahaan skala besar tetapi mesti hadir pada skala usaha yang  lebih  kecil  yaitu  UMKM  (Pillania,  2008).  KM berperan  penting  mengatur  dan  mentransfer  sistem informasi dalam sistem kerja informasi  (Nasser H. Zaied
et  al.,  2012).  Klapper  (2006)  penggunaan  saluran elektronik  dapat  memangkas  biaya  dan  menyediakan layanan  UKM  yang  lebih  besar  di  pasar  negara berkembang.
Potensi  indonesia  mampu  berkembangan  pesat  bila menggunakan  DT  dan  KM.  Ipsos  (2021)  menyatakan terdapat 73 persen konsumen yang menilai belanja online lebih  mudah  dibandingkan  belanja offline .  Sementara  itu terkait pemilihan merek, 59 persen konsumen di Indonesia tidak  setuju  bahwa  merek  global  memiliki  produk  lebih baik dari merek lokal. Lebih jauh 87 persen konsumen di Indonesia  memilih  membeli  produk  lokal  dibandingkan produk  global.  Ini  artinya  pasar  lokal  dapat  berkembang bila UMKM memanfaatkan 73 persen pasar dengan sistem digital dan KM.
Praktik e-commerce mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  karena  dapat  menghemat  biaya  transaksi, menghilangkan  batasan  ruang  dan  waktu,  mengurangi biaya  pengiriman,  meminimalkan  hambatan  transportasi, memudahkan  komunikasi  penjual  dan  pembeli,  dan mengurangi  biaya  periklanan  dan  transportasi  (Bahtiar, 2020).  Hasil  riset  tercatat  Gojek  telah  memberikan kontribusi sebesar Rp249 triliun dalam rangka membantu perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan 1,6 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)  Indonesia  pada  tahun  2020  (UI  &  Walandouw, 2019).  Tingkat  penggunaan  internet  dengan  mengadopsi digital  marketing  yang  semakin  tinggi  berpengaruh terhadap  manfaat  pemasaran,  namun  harus  didukung dengan pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  manfaat  digital  marketing  dan keberhasilan (kinerja) usaha (Afifah, 2018).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif (Elliott  &  Timulak,  2005).  Sumber  data  berasal  dari dokumen  Lembaga  Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil dan Menengah, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS),  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bappenas),  hasil  penelitian  dari  lembaga  pemerintah, Jurnal  ilmiah  nasional  dan  internasional,  hasil  penelitian dalam  bentuk  tesis  dan  disertasi,  peraturan  dan  undang- undang  yang  terkait  serta  sumber  media.  Data  sekunder selanjutnya dielaborasi dan diformulasi untuk menjelaskan dan  menguraikan  ketahanan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  pada  saat  Covid-19  mewabah diberbagai belahan dunia, khususnya di indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Masa krisis UMKM terjadi pada bulan Maret-April 2020, setelah  bulan  April  kondisi  UMKM  perlahan  mulai bangkit.  Setelah  kebijakan  program  Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan pada bulan september- desember  2020,  geliat  UMKM  mulai  kembali  membaik (Bappenas, 2020). pertumbuhan Industri Mikro dan kecil Tahun 2019-2020 year-on-year (YoY) trilwulan I hingga triwulan  IV  mengalami  kontraksi  yaitu  -12,77,  -21,31,  - 18,92  dan  -17,51  (BPS,  2020a).  Kurniasih  et  al.  (2021)
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19 persen (YoY) tetapi lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (YoY).  Meskipun  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia terkontraksi 2,07 persen Tahun 2020 tetapi tren perbaikan ekonomi  terjadi  pada  triwulan  IV  2020  pada  hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha.

## Daya Tahan UMKM
Dampak pembukaan kembali aktivitas ekonomi menyebabkan turning  point pertumbuhan  ekonomi. Semula  pertumbuhan  tahun  2020  ekonomi  triwulan  II sebesar  -5,32  persen  (YoY)  meningkat  menjadi  -3,49 persen  (YoY).  Meskipun  terkontraski,  pertumbuhan ekonomi  pada  triwulan  lebih  baik  dari  pada  triwulan  III yaitu -2,19 persen (YoY). Hasil ini menunjukkan program PEN  mampu  berjalan  efektif.  Membaiknya  kembali perekonomian  pada  triwulan  IV  menunjukkan  program pemerintah  terhadap  pemulihan  ekonomi  UMKM berdampak  baik.  Secara  keseluruhan  perekonomian indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,7 persen. Pada triwulan II pertumbuhan ekonomi tumbuh hingga 7 persen tahun 2021 (Ayuni et al., 2021).
UMKM  secara  berlahan  mampu  keluar  dari  krisis  dan mulai tumbuh di triwulan IV tahun 2020 dan awal tahun 2021.  PEN  pemerintah  dinilai  berhasil  karena  mampu menggenjot perekonomian UMKM. Tahap awal, pemerintah  meluncurkan  program  subsidi  bunga  hingga Rp34,15  triliun,  insentif  pajak  (PPh  21  DTP)  sebesar Rp28,06  triliun  dan  penjaminan  modal  kerja  Rp5  triliun (Fachrizah et al., 2021)
Pemerintah  juga  memberikan  bantuan  berupa penundaan cicilan pokok selama 6 bulan disertai dengan pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan memotong beban cicilan rumah  sebesar  50  persen  selama  3  bulan.  Bunga  kredit dibebankan  sebesar  hanya  6  persen  selama  3  bulan pertama  dan  3  persen  selama  3  bulan  berikutnya.  Usaha menengah  dibebankan  sebesar  3  persen  selama  3  bulan pertama  dan  2  persen  selama  3  bulan  berikutnya (Fachrizah et al., 2021).
Penjaminan  kredit  bagi  UMKM  yang  meminjam  hingga Rp10  miliar  diserahkan  kepada  perusahaan  milik  negara yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Ini bertujuan untuk membantu  UMKM  yang  mengalami  kesulitan  modal untuk  mengakses  pendanaan  perbankkan  dan  keuangan lainnya.  Pemerintah  memberikan  perlindungan  melalui penjaminan  kredit  modal  kerja  sebesar  Rp5  triliun.  Ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan pelaku usaha sektor rill.
Kepala Mandiri Institute, Wicaksono, (2021) pada laman media  online  nasional  kontan  menyatakatan  hasil  survei persepsi  PEN  terhadap  UMKM.  Terdapat  46  persen responden  UMKM  menyatakan  program  PEN  sangat membantu  pembiayaan  operasional  dan  sebanyak  37 persen  pelaku  UMKM  program  tersebut  membantu. Hanya  17  persen  responden  yang  menyatakan  program PEN  tidak  membantu  UMKM.  Hasil  ini  menunjukkan program  PEN  pemerintah  83  persen  pelaku  UMKM
merasakan  manfaat  dari  program  PEN  pemerintah. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas  Indonesia  pada  laman  antarnews.com  (2021) menyatakan  99  persen  UMKM  pendaftar  PEN  telah memperoleh  bantuan  dari  pemerintah.  Bantuan  presiden yang menyasar UMKM yang unbankable sebesar Rp21,86 triliun  telah  terealisasi  akhir  2020.  Kebijakan  dapat diteruskan setalah Covid 19.
Kurniasih et al. (2021) menyatakan kinerja ekspor februari 2021  mencapai  USD15,27  miliar,  naik  8,56  persen dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  2020.  Kenaikan harga  produk  UMKM  yang  naik  pada  sektor  pertanian adalah  minyak  kelapa  sawit  dan  karet.  Sektor  pertanian tumbuh  sebesar  3,16  persen  pada  periode  tersebut. Komoditas  yang  mengalami  kenaikan  ekspor  adalah tanaman  obat,  aromatik  dan  rempah-rempah,  hasil  hutan bukan  kayu  dan  lada  hitam.  Sementara  komoditas  yang mengalami penurunan ekspor adalah sarang burung walet, kopi, ikan segar, mutiara hasil tangkap dan mutiara hasil budidaya.  Industri  pengolahan  berbahan  dasar  pertanian yang  mengalami  peningkatan  ekspor  adalah  kimia  dasar organik yang bersumber dari hasil hutan.
Tahun  2021  dan  pasca  Covid  19,  pemerintah  menjaga momentum  ekonomi,  dengan  menitikberatkan  penguatan UMKM, Sinergi UMKM dengan BUMN, digitalisasi dan global  supply  chain  UMKM.  Skema  pendanaan  UMKM digenjot untuk memperkuat UMKM nasional melalui (1) peningkatan  porsi  pendanaan,  (2)  peningkatan  plafon kredit, (3) peningkatan besaran kredit dan (4) tingkat suku bunga  yang  kompetitif.  Semula,  porsi  pendanaan  hanya menjangkau  sekitar  18-20  persen  akan  ditingkatkan menjadi lebih 30 persen UMKM. Program ini diharapkan dapat menyasar UMKM yang belum mendapat pendanaan dari  pemerintah  agar  bisa  meningkat  produktivitasnya pasca  Covid-19.  Klasterisasi  sentra  UMKM  menjadi faktor  penting  untuk  menyalurkan  pendanaan  agar  lebih tepat  sasaran.  UMKM  yang  memiliki  daya  tahan  dan prospek membangun ekonomi daerah dan nasional, namun belum  tersentuh  pendanaan  dari  pemerintah,  perlu memperoleh pendanaan untuk meningkatkan economic of scale dan economic of scope (Fitrama et al., 2021).
Sumber  keuangan  dari  perbankan  masih  sering  menjadi kendala bagi UMKM karena berisi persyaratan yang relatif ketat. Ketentuan formalitas hukum, agunan dan jenis usaha seringkali  menghambat  UMKM  untuk  memperoleh sumber pembiayaan dari perbankan. Panduswanto (2015) kredit  UMKM  menghasilkan output yang  tidak  elastis (tidak  berdampak  besar  terhadap  output  produksi UMKM).  Pengaruh  kenaikan  kredit  pada  skala  UMKM relatif  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap output UMKM.  Pemerintah  perlu  lebih  cermat untuk  membantu  UMKM  keluar  dari  krisis  Covid-19 melalui  sumber  pembiayaan  yang  lebih  mudah  tetapi terukur dan tidak melanggar aturan. Sumber pembiayaan merupakan  salah  satu  instrumen  untuk  menjaga momentum ekonomi saat krisis dan pasca Covid-19.
Salah  satu  instrumen  pembiayaan  UMKM  untuk mengatasi  krisis  Covid-19  adalah  model  pembiayaan tanpa  bunga.  Yulianto  (2021)  keunggulan  model pembiayaan tanpa bunga adalah penilaian kelayakan usaha
berbasis tanpa bunga yang adaptif merespon risiko usaha yang  sulit  diprediksi.  Model  ini  menghilangkan  risiko pemilik  usaha  yang  menanggung  secara  penuh  risiko usahanya, sementara pemilik modal tidak hanya berperan mengambil  keuntungan  dari  bunga  hasil  pinjaman. Pemilik modal dan pemilik usaha mengedepankan prinsip win-win collaboration , melalui kontrak kesepakatan, yang meliputi  nisbah  (proporsi)  multi  kondisi,  pembagian nisbah  (proporsi)  berdasarkan  perhitungan  hasil  akhir usaha, dan klausul Partnership Nisbah Agreement (PNA). Pembiayaan  tanpa  bunga  selayaknya  sudah  selayaknya menjadi instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan  memitigasi  segala  risiko  yang  dibebankan  kepada UMKM selaku debitor. Pembiayaan tanpa bunga melalui kerjasama  ( partnership )  merupakan  momentum  untuk menjaga  daya  tahan  UMKM  dan  pertumbuhan  ekonomi saat krisis dan pasca Covid-19.

## UMKM dan Global Supply Chain
Biaya Global Supply Chain di Indonesia tergolong tinggi di negara ASEAN ( Association of Southeast Asian Nation ) yaitu  sebesar  24  persen  terhadap  PDRB  Nasional.  Nilai tersebut  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  biaya logistik  Vietnam  (20  persen  terhadap  PDRB),  Thailand (15 persen terhadap PDRB), Malaysia (13 persen terhadap PDRB)  dan  Singapura  (8  persen  terhadap  PDRB). Peringkat  indonesia  berdasarkan Logistic  Performance Index (LPI) Tahun 2018 berada pada posisi ke 46. Posisi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41) tetapi lebih tinggi dari pada Filipina (60). Posisi indonesia terus membaik  yaitu  berada  pada  peringkat  53  tahun  2014 manjadi  peringkat  46  tahun  2018.  Meskipun  demikian pemerintah  masih  perlu  berupaya  keras  untuk  menekan biaya  logistik.  Mencontoh  negara  vietnam  yang  berhasil melewati  malaysia  dalam  upaya  menekan  biaya  logistik. Peringkat  indeks  kinerja  logistik  di  beberapa  negara ASEAN tersaji pada Gambar 1.
(Arvis et al., 2010) menjelaskan terdapat 6 indikator untuk mengukur kinerja logistik yaitu (1) Efisiensi pengelolaan bea  cukai  dan  perbatasan  izin,  (2)  Kualitas  infrastruktur terkait  perdagangan  dan  transportasi,  (3)  Kemudahan mengatur harga internasional, (4) Kompetensi dan kualitas layanan  logistik,  (5)  Kemampuan  untuk  melacak  dan tracing kiriman  dan  (6)  Frekuensi  pengiriman  terhadap penerima  barang.  Efisiensi  pengolaan  bea  cukai memberikan  pengaruh  pada  masa  waktu  tunggu  barang yang semakin efisien.
Setidaknya  ada  3  hal  penting  untuk  meningkat  kinerja UMKM  terkait  dengan  manajemen  logistik  yaitu  (1) efisiensi  biaya  logistik,  (2)  kualitas  layanan  logistik  dan (3)  kinerja  logistik  dari  sisi  waktu.  Secara  rinci perbandingan LPI tersaji pada Gambar 1.
Gambar 1. Logistic Performance Index , 2018 Sumber: Arvis et al., 2010.
Sinaga  (2021)  menyatakan  praktik  manajemen  rantai pasok  UMKM  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap keunggulan bersaing yaitu keunggulan bersaing pada kualitas produk, inovasi produk, dan time to market. Lebih jauh, manajemen rantai pasok dapat berjalan secara efektif  dan  efisien  bila  didukung  dengan  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  meliputi  information, transaction,  interaction  dan  customization.  Hubungan kerjasama  dengan  supplier,  berbagi  informasi,  kualitas informasi,  dan  peramalan  dapat  berjalan  dengan  baik dengan  sistem  rantai  pasok  yang  baik.  Selanjutnya manajemen rantai pasok berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, dan time to market. Semakin intensif penggunan sarana teknologi informasi dan komunikasi semakin besar positif  pengaruhnya  terhadap  praktik  manajemen  rantai pasok dan keunggulan bersaing perusahaan. Pengaruhnya terhadap  keunggulan  bersaing  mampu  meningkatkan kinerja  perusahaan  terutama  pada  pangsa  pasar, pertumbuhan penjualan, margin laba penjualan, dan posisi keunggulan.  Ini  menunjukkan  manajemen  rantai  pasok UMKM  memiliki  peran  strategis  untuk  mempercepat UMKM  keluar  dan  mengatasi  krisis  Covid-19  dan memperkuat UMKM pasca Covid 19.

## Sinergi  Penta-Helix  untuk  Membangun  UMKM Berbasis Digital
BUMN  telah  mengupayakan  UMKM  sebagai  mitra supplier  atau  vendor  untuk  memenuhi  perusahaan  plat merah negara. Program BUMN tersebut diberi nama Pasar Digital  UMKM  (PaDi  UMKM).  BUMN  membolehkan dan  memberikan  kesempatan  kepada  UMKM  sebagai supplir  untuk  nilai  proyek  kurang  dari  Rp14  miliar (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.,  2021).  Program  PaDi  UMKM  merupakan upaya  dari  BUMN  meningkatkan  peran  UMKM  dan membangun  sinergi  dengan  UMKM.  Lebih  lanjut, keterlibatan  UMKM  merupakan  upaya  BUMN  untuk meningkatkan  produk  lokal  terserap  pada  pasar  dalam negeri. BUMN diharapakan dapat menjadi pelopor utama pendorong  produk  lokal  (memiliki  TKDN  hingga  100 persen) dalam negeri.
Sinergi  Penta  helix  yang  melibatkan  BUMN,  UMKM, Pemerintah,  Universitas  dan  masyarakat  dapat  semakin
memperkuat posisi UMKM sebagai pelopor pembangunan dan  kinerja  ekonomi  nasional.  Pemerintah  perlu  menata kembali  koordinasi  dan  kerjasama  antar  K/L  untuk memperkuat  UMKM.  Program  yang  dijalanakan  oleh kementerian Koperasi dan UKM tidaklah cukup jika tidak mendapat  dukungan  penuh  dari  K/L  lainnya.    Sinergi tersebut terutama dalam pengembangan UMKM meliputi: (1)  Kementerian  telekomunikasi  diharapkan  dapat berperan mendorong dan melatih UMKM mengembangkan IoT (Internet of Things), (2) Kementerian  perindustrian  terlibat  dalam  industri pengolahan  dalam  rangka  mendorong  nilai  tambah,    (3) BUMN melalui perusahaan milik negara sebagai offtaker produk  yang  dihasilkan  UMKM,  (4)  Kementerian Keuangan  mendorong  peningkatkan  dan  pengelolaan anggaran serta jaminan usaha, (5) perbankan memberikan pelatihan  dan  keterampilan  UMKM  dalam  pengelolaan keuangan  dan  (6)  Kementerian  Industri  Kreatif mendorong komunitas kreatif, kesenian dan budaya untuk berperan aktif. Selain BUMN memberikan peran UMKM sebagai  vendor  di  beberapa  perusahaan  negara,  BUMN perlu  bekerjasama  dengan  kementerian  telekomonikasi dan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mengembangkan Bisnis  digital  IoT.  Pembangunan  UMKM  berbasis  IoT akan  memudahkan  K/L  memperoleh  data  yang  berbasis real time.
UKM  selaku  mitra  BUMN  dan  Pemerintah  perlu mengembangkan usahanya berbasis digital. Pembangunan data  berbasis  digital  akan  memberikan  kemudahan  bagi stakeholder untuk mengecek dan mengevaluasi perkembangan UMKM dari waktu kewaktu yang bersifat real  time.  Selanjutnya  peran  penta-helix  mendorong keterlibatan  perguruan  tinggi  dan  lembaga  pendidikan untuk menghasilkan inovasi teknologi yang berguna pakai bagi perkembangan inovasi UMKM.

## Pembangunan  UMK  berbasis  IOT  untuk  Ketahanan Ekonomi
Terdapat  5  keuntungan  pengembangan  UMKM  berbasis Internet of Things (IoT) di antaranya adalah (1) real time marketing,  (2)  efisiensi  beban  sumber  daya  dan  mudah mengontrol  dan  mengevaluasi  UKM,  (3)  pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data, (4) meningkatkan kualitas  data  UMKM  dan  (5)  memudahkan  komunikasi antarstakeholder. Pemahaman yang tinggi dalam penggunaan  IoT  dan  TIK  (Teknologi  Informasi  dan Komunikasi), khususnya penggunaan sarana seluler, dapat memberikan kesesuaian dan kemudahan pelaku usaha. Hal ini  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  usaha, pertumbuhan usaha, kualitas dan daya saing (Yanti, 2018). Pelaku usaha UMKM sudah harus memulai mengembangkan usahanya berbasis IoT dan e-commerce. Insani  (2021)  menyatakan  program  pelatihan  terkait  e- commerce  harus  menjadi  program  utama  pemerintah untuk memberikan kemudahan pelaku UMKM mengadopsi teknologi. Pemerintah memberikan pendampingan  on  line  marketing  dan  e-commerce  untuk memastikan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan e-commerce  secara  terintegrasi.  Perusahaan  yang menggunakan e-commerce dapat menekan biaya opersasional  dan  meningkatkan  jangkauan  usaha  dan
kapasitas  produksi.  Penggunaan  e-commerce  sebagai media  promosi  UMKM  disertai  dengan  penerapan Standard  Operational  Procedure  (SOP)  dan  menerapkan GMP  (Good  manufacturing  Practices)  merupakan instrumen  strategis  untuk  menjaga  adaptasi  UMKM  saat pandemi Covid-19 (Madyaratry, 2021).

## Simpulan dan Implikasi Penelitian

## Simpulan
Kondisi UMKM memiliki daya tahan yang baik terhadap krisis Covid-19. Perlahan UMKM mulai bangkit melalui kebijakan  program  PEN  yang  berjalan  pada  bulan september-desember  2020.  Pertumbuhan  ekonomi  sudah lebih  baik  pada  triwulan  IV  2020  sebesar  -2,19  persen (yoy), lebih baik dari pada pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar  -3,49  persen  (yoy).  UMKM  secara  berlahan mampu keluar dari krisis dan mulai tumbuh di triwulan IV tahun 2020 dan awal tahun 2021. Pemerintah meluncurkan program  subsidi  bunga  hingga  Rp34,15  triliun,  insentif pajak  (PPh  21  DTP)  sebesar  Rp28,06  triliun  dan penjaminan  modal  kerja  Rp5  triliun.  Tahun  2021  dan Pasca  Covid-19,  pemerintah  menjaga  momentum ekonomi,  melalui  sinergi  UMKM  dengan  BUMN, digitalisasi, sinergi perguruan tinggi dengan UMKM dan global  supply  chain  UMKM.  Skema  pendanaan  UMKM digenjot untuk memperkuat UMKM nasional melalui (1) peningkatan  porsi  pendanaan,  (2)  peningkatan  plafon kredit, (3) peningkatan besaran kredit dan (4) tingkat suku bunga yang kompetitif.

## Implikasi
Kebijakan  klasterisasi  sentra  UMKM  memiliki  penting untuk  menyalurkan  pendanaan  PEN  lebih  tepat  sasaran. UMKM  yang  memiliki  daya  tahan  dan  prospek membangun  ekonomi  daerah  dan  nasional.  Pemerintah masih memiliki tugas yang berat untuk memangkas biaya logistik yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN.

## Referensi
Adisa,  T.  A.,  Abdulraheem,  I.,  &  Mordi,  C.  (2014).  The Characteristics and Challenges of Small Businesses in  Africa:  an  Exploratory  Study  of  Nigerian  Small Business  Owners. Romanian  Journal  of  Petroleum
& Gas Technology , III (4), 1–14. https://www.researchgate.net/profile/Toyin-
Adisa/publication/271530384_The_characteristics_ and_challenges_of_small_businesses_in_Africa_A n_exploratory_study_of_Nigerian_small_business_ owners/links/54cf33fc0cf24601c09309b3/The- characteristics-and-challenge
Afifah,  A.  N.  (2018). Penerapan  Digital  Marketing  Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil  Dan  Menengah  Sektor  Kreatif  di  Indonesia dan Malaysia . Institut Pertanian Bogor.
Agung Bayu Purwoko, Deswita, E. M., Siburian, Sutarto,
I. G., A, J., Husman, Kinanti, K. A., Khulasoh, L., Tutuarima, M. T., Rahmawaty, M., Martami, M. M.,
Fitrama, R., Primayudha, R., Rachmanira, S., R, S. N.,  Atharinanda,  S.,  &  Yanfitr.  (2020). Bersinergi Membangun  Optimisme  Pemulihan  Ekonomi; aporan  Perekonomian  Indonesia  2020; Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documen ts/LPI_2020.pdf
Albaladejo, M. (2001). Determinants and policies to foster the competitiveness of SME clusters: Evidence from Latin America (No. 71; QEHWPS71). http://workingpapers.qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehw ps/qehwps71.pdf
Analia, D. (2019). Peran Modal Sosial Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Padang Sumatera Barat . Institut Pertanian Bogor.
Anggara,  C.  (2015). Strategi  Pengembangan  Koperasi Guna  Menggerakkan  Perekonomian  Masyarakat (Studi  Kasus  Dua  Koperasi  di  Kabupaten  Bogor) . Institut Pertanian Bogor.
Anita.  (2014). Pengaturan  Prinsip  Know  Your  Costumer oleh  Bank  dalam  Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah: Studi UMKM Pakaian Jadi di Pasar Tanah Abang . Universitas Indonesia.
Anugerah,  F.  N.,  &  Nuraini,  I.  (2021).  PERAN  UMKM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI PROVINSI  JAWA  TIMUR. Jurnal  Ilmu  Ekonomi
JIE , 5 (1), 27–41. https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772
Arvis, J.-F., Alina Mustra, M., Ojala, L., Shepherd, B., & Saslavsky, D. (2010). Connecting to Compete 2010 . World Bank. https://doi.org/10.1596/24599
Ayuni,  S.,  Larasaty,  P.,  Pratiwi,  A.  I.,  Meilaningsih,  T., Ihsan,  M.,  Yulianingsih,  E.,  &  Riyadi.  (2021). Laporan Perekonomian Indonesia; Dampak Adanya Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) Terhadap  Perekonomian  Indonesia  Di  Masa Pandemi . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/download.html?n rbvfeve=ZjNlY2U3MTU3MDY0NTE0NzcyYjE4
MzM1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvL mlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDkvMTcv ZjNlY2U3MTU3MDY0NTE0NzcyYjE4MzM1L2x hcG9yYW4tcGVyZWtvbm9taWFuLWluZG9uZX NpYS0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnoa
Ayuni,  S.,  Setiyawati,  N.,  Ihsan,  M.,  Yulianingsih,  E., & Meilaningsih,  T.  (2022). Laporan  Perekonomian Indonesia  2020 (S.  Ayuni  (ed.)).  Badan  Pusat Statistik.
Azriani, Z. (2014). Aksessibilitas Dan Partisipasi Industri Kecil Dan Rumah tangga Pada Sumber Pembiayaan Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Usaha  Dan Kesejahteraan  Rumahtangga  Di  Kabupaten  Bogor Jawa Barat . Institut Pertanian Bogor.
Azrifirwan.  (2017). Pengembangan  Model  Desain Kemasan  Minuman  Ringan  Berbasis  Kansei Engineering . Institut Pertanian Bogor.
Bahtiar,  R.  A.  (2020).  Potensi,  Peran  Pemerintah,  dan
Tantangan  dalam  Pengembangan  E-Commerce  di
Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges  of  E-Commerce  Development  in Indonesia]. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik ,
11 (1), 13–25. https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485
Bappenas.  (2009). Buku  Pegangan;  Penyelengaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Bappenas.
BI.  (2015). Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) . Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Document
s/Profil Bisnis UMKM.pdf
BPS. (2014). Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2013 . https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/t abel-perkembanganumkm-pada-periode-1997-- 2013.html
Damayanti, R., & Rompis, A. I. (2021). Penguatan Peran UMKM melalui Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan. Magistrorum  et  Scholarium:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (3), 379–390. https://doi.org/10.24246/jms.v1i32021p379-390
Dewi,  A.  R.  R.  (2017). Strategi  Peningkatan  Mutu  Dan Keamanan  Pangan  Olahan  Pertanian  Melalui Penerapan  Good  Manufacturing  Practices  Pada Umkm  Pangan  Berdaya  Saing  Di  Kota  Bandung. Institut Pertanian Bogor.
Dewi,  M.  (2018). Strategi  Pemasaran  UMKM  dalam Meningkatkan  Daya  Saing  di  Pasar  Ritel  Modern Carrefour (Kasus PT MadaniFood, Jakarta) . Institut Pertanian Bogor.
Elliott,  R.,  &  Timulak,  L.  (2005).  Descriptive  and interpretive approaches to qualitative research. In J. Miles & Paul Gilbert (Eds.), A handbook of research methods for clinical and health psychology (pp. 147– 159). Oxford University Press. http://www.mkc.ac.in/pdf/study-
material/sociology/4thSem/Methods-Tradition- 2.pdf
Fachrizah, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., Daniswara, R. V.,  Pathonangi,  R.,  &  Machmud,  T.  Z.  (2021).
LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  DAMPAK  COVID-19  BAGI USAHA  MIKRO,  KECIL,  DAN  MENENGAH (UMKM) .
www.kompak.or.id.
https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/ 599/id/2022laporan-analisis-kebijakan- penanggulangan-dampak-covid-19-bagi-usaha- mikro-kecil-dan-menengah-umkm.pdf
Fitrama,  R.,  Wijayanti,  R.,  Galuh,  R.,  Anggraini,  Y.  A., Sinaga,  K.  J.,  Tamba,  R.  U.,  Utami,  A.  A.  P.  S., Nugroho, I. A., Ayustira, Y. Z., Rienellda, L., Ulfa, D.  F.,  Rahman,  F.,  Anita,  Ekasari,  N.,  Lim,  C., Raihan, A. M., Satya, J., Fatma, Z., Ardini, D., … Pratita.,  P.  (2021). Sinergi  Kebijakan  Untuk
Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi . Bank Indonesia.
Ginting,  A.  P.  (2018). Strategi  Pengembangan  Umkm Pangan  Berdaya  Saing  Di  Kota  Bandung .  Institut Pertanian Bogor.
Hartono,  H.,  &  Hartomo,  D.  D.  (2016).  FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN  UMKM  DI  SURAKARTA.
Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen , 14 (1),  15. https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678
Hasanah,  R.  U.  (2021). Model  Penguatan  Inovasi Wirausaha  Di  Wilayah  Pesisir .  Institut  Pertanian Bogor.
Hidayah, U. (2019). Sinergisitas Bumdes Dan Umkm Alas Kaki  Di  Desa  Pagelaran  Dalam  Mendukung Pembangunan Ekonomi Perdesaan . Institut Pertanian Bogor.
Insani, F. (2021). Kajian Pengembangan Kawasan UMKM Digital Pengolah Makanan di Kota Bekasi . Institut Pertanian Bogor.
Ipsos. (2021). Qualitative research into the consumption of food
with
expired
‘use by’ dates . https://doi.org/10.46756/sci.fsa.qfy700
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020–2024, Pub. L. No.
Nomor 5 Tahun 2021, 1 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/177838/permenk op-ukm-no-5-tahun-2021
Kementerian  Perdagangan.  (2013). Analisis  Peran Lembaga  Pembiayaan  Dalam  Pengembangan UMKM .
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41024626/an alisis-peran-lembaga-1425035886- libre.pdf?1452395710=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DPeran_Lemba ga_Pembiayaan_Dalam_Pengemban.pdf&Expires= 1695814082&Signature=d0zmivwna- OdFglpTpy87SAEKHoE
Khairi,  I.  (2017). Efektivitas  Penerapan  Dan  Strategi Pengembangan  Sistem  Manajemen  Mutu  Produk Bakso (Studi Kasus Dua Umkm Kabupaten Bogor) . Institut Pertanian Bogor.
Klapper,  L.  (2006).  The  role  of  factoring  for  financing small and medium enterprises. Journal of Banking &
Finance , 30 (11), 3111–3130.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.001
Kurniasih, A., Ayuni, S., Larasaty, P., Anam, C., Riyadi, Hastuti,  A.,  Saputri,  V.  G.,  Pratiwi,  A.  I.,  & Meilaningsih,  T.  (2021). Laporan  Perekonomian Indonesia 2020; Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi (W. P. A. P & S. Ayuni (eds.)). Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/publication/download.html?n rbvfeve=YmU3NTY4YWQ0OTY4MjlmMzVjZW E0YjI3&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvL mlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMDkvMTYv YmU3NTY4YWQ0OTY4MjlmMzVjZWE0YjI3L2 xhcG9yYW4tcGVyZWtvbm9taWFuLWluZG9uZX
NpYS0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnoa
Madyaratry,  L.  H.  (2021). Peningkatan  Keberlanjutan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Keripik Pisang  di  Provinsi  Lampung .  Institut  Pertanian Bogor.
Muhammad,  M.  Z.-,  Char,  A.  K.,  Yasoa’,  M.  R.  bin,  & Hassan,  Z.  (2009).  Small  and  Medium  Enterprises (SMEs)  Competing  in  the  Global  Business Environment:  A  Case  of  Malaysia. International Business Research , 3 (1).
https://doi.org/10.5539/ibr.v3n1p66
Mumford,  E.  (2003). Redesigning  human  systems .  IRM Press.
Muriithi,  S.  M.  (2017).  African  small  and  medium enterprises  (SMEs)  contributions,  challenges  and solutions. European  Journal  of  Research  and Reflection  in  Management  Sciences , 5 (1),  38–48.
http://repository.daystar.ac.ke/bitstream/handle/123 456789/3613/African Small and Medium Enterprises %28SMES%29 Contributions%2C Challenges and Solutions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Mursid,  S.  (2017). Pengaruh  Modal  Sosial  Terhadap Kinerja  Inovasi  Umkm  Agribisnis  Di  Kabupaten Bogor . Institut Pertanian Bogor.
Nandita,  B.  (2018). Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Keberlanjutan Usaha Umkm Pengolahan Buah Dan Pengolahan Susu . Institut Pertanian Bogor.
Nasser H. Zaied, A., Soliman Hussein, G., & M. Hassan, M. (2012). The Role of Knowledge Management in
Enhancing Organizational Performance. International  Journal  of  Information  Engineering and Electronic Business , 4 (5), 27–35. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2012.05.04
Oktora,  K.  (2017). Pengembangan  UMKM  Melalui  New Product  Development  Berbasis  Scrap .  Universitas Indonesia.
Panduswanto,  P.  (2015). Pengaruh  Peningkatan  Jumlah Pemberian  Kredit  Mikro,  Kecil  dan  Menengah terhadap Pertumbuhan Output UMKM di Indonesia . Universitas Hasanuddin.
Papadopoulos,  T.,  Baltas,  K.  N.,  &  Balta,  M.  E.  (2020).
The use of digital technologies by small and medium enterprises  during  COVID-19:  Implications  for theory  and  practice. International  Journal  of
Information Management , 55 , 102192.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102192
Pari,  F.  (2020). Pendekatan  Strukturasi  Adaptif  Dalam Komunikasi Inovasi Standar Nasional Indonesia Di Kalangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah .  Institut Pertanian Bogor.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., Pub. L. No. 12, 1 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres- no-12-tahun-2021
Petkovska,  T.  (2015).  The  role  and  importance  of innovation  in  business  of  small  and  medium enterprises. Economic Development , 1 (2), 55–74.
Pillania,  R.  K.  (2008).  Strategic  issues  in  knowledge management  in  small  and  medium  enterprises. Knowledge Management Research & Practice , 6 (4),
334–338. https://doi.org/10.1057/kmrp.2008.21
Prasatya,  F.  A.  (2017). Faktor  Keberhasilan  Usaha UMKM  Jajanan  Asing  Kaki Lima  Di  Kota  Serang . Institut Pertanian Bogor.
Qintharah,  Y.  N.  (2016). Perancangan  Penerapan Manajemen  Resiko  Studi  Kasus  pada  UMKM Saripakuan (CV Jarwal Maega Buana) . Universitas Indonesia.
Rafei,  Y.  D.,  Safrida,  I.  N.,  Ningrum,  J.,  Adam,  S.  Y., Sukamto, A., & Fadillah, I. Ji. (2021). Industri Mikro dan  Kecil  di  Masa  Pandemi  Covid  19,  2020 (F. Diliana  Bonita  (ed.)).  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/publication/download.html?n rbvfeve=ZDJmZjk3Y2MzNjVlOThlZWRkNGZhZ Ddm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLml kL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDgvMjUvZD JmZjk3Y2MzNjVlOThlZWRkNGZhZDdmL2luZH VzdHJpLW1pa3JvLWRhbi1rZWNpbC1kaS1tYXN hLXBhbmRlbWktY292aWQtMTkt
Rusminah, S. (2019). Pengaruh Entrepreneurial Marketing  dan  Kinerja  Pemasaran  terhadap  Daya Saing  pada  UMKM  sentra  songkok  di  Kabupaten Lamongan Jawa Timur . Institut Pertanian Bogor.
Savitri,  R.  V.,  &  Saifudin,  .  .  (2018).  PENCATATAN AKUNTANSI  PADA  USAHA  MIKRO  KECIL DAN  MENENGAH  (STUDI  PADA  UMKM  MR. PELANGI  SEMARANG). JMBI  UNSRAT  (Jurnal
Ilmiah  Manajemen  Bisnis  Dan  Inovasi  Universitas Sam Ratulangi). , 5 (2).
https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808
Sitharam,  S.,  &  Hoque,  M.  (2016).  Factors  affecting  the performance  of  small  and  medium  enterprises  in KwaZulu-Natal,  South  Africa. Problems  and Perspectives  in  Management , 14 (2),  277–288. https://doi.org/10.21511/ppm.14(2-2).2016.03
Suliyanto,  S.,  &  Rahab,  R.  (2011).  The  Role  of  Market Orientation  and  Learning  Orientation  in  Improving Innovativeness  and  Performance  of  Small  and Medium  Enterprises. Asian  Social  Science , 8 (1). https://doi.org/10.5539/ass.v8n1p134
Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. Journal of Global Entrepreneurship Research , 9 (1),
18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4
Tambunan,  T.  (2020).  MSMEs  IN  TIMES  OF  CRISIS.
EVIDENCE  FROM  INDONESIA. Journal  of Developing Economies , 5 (2), 91.
https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848
UI, L., & Walandouw, P. . (2019). Hasil Riset LD FEB UI Tahun 2018: GOJEK Sumbang Rp 44, 2 Triliun ke Perekonomian Indonesia .
Watumlawar,  F.  T.  (2017). Analisis  Pengendalian  Mutu Pada  Proses  Produksi  Pemindangan  Ikan  Di UMKM Cindy Group . Institut Pertanian Bogor.
Wibawa,  D.  P.,  &  Yusnita,  M.  (2019).  Peran  UMKM sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan. Holistic  Journal  of  Management Research , 2 (2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/hjmr.v8i2
Wicaksono,  T.  Y.  (2021). Mandiri  Institute :  Sektor UMKM Lebih Adaptif Hadapi Pandemi . https://bankmandiri.co.id/en/news- detail?primaryKey=47753943&backUrl=/web/gues
t/news
Wulandary,
A.
(2018). Pengaruh Orientasi
Kewirausahaan  Terhadap  Kinerja  Usaha  Industri Umkm  Abon  Ikan  Di  Kota  Makassar .  Institut Pertanian Bogor.
Yanti, V. A. (2018). Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Bandung Dan Bogor . Institut Pertanian Bogor.
Yulianto, K. (2021). Rancang Bangun Model Pembiayaan Tanpa Bunga Untuk Meningkatkan Daya Saing Agroindustri Tapioka . Institut Pertanian Bogor.