This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendudukan Jepang di Pontianak, 1941-1943

## Japanese Occupation in Pontianak, 1941-1943
Reyhan Ainun Yafi * , SMAN 1 Rasau Jaya, Kubu Raya, Indonesia Yusri Darmadi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII, Pontianak, Indonesia

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Pontianak  memiliki  komposisi  demografi  yang  multi-ras  dan  multi-bahasa  yang  dibuktikan  dengan  data bahwa pada pertengahan abad 20, komposisi etnis yang mendiami kota Pontianak yaitu Melayu, Banjar, Jawa, Sunda, Madura,  Minangkabau,  Batak,  Cina  dan  Dayak  (Alqadrie  &  Sastrowardoyo, 1984 ).  Keberadaan  beberapa  etnis  di Pontianak merupakan hasil migrasi yang dilakukan berdasarkan tiga faktor yang melatarbelakanginya: 1) sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Barat; 2) sebagai kota dagang; dan 3) sebagai kota pelabuhan  (Nurcahyani, Sulistyorini, & Hasanudin, 1999 ).  Hal  tersebut  dapat  terkonfirmasi  dengan  kehadiran  beberapa  kampung  yang  diberi  nama  sesuai dengan masing-masing etnis seperti Kampung Jawa Tengah, Kampung Banjar, Kampung Bugis, dan Kampung Arab.
Mata pencaharian perdagangan diminati oleh sejumlah etnis yang ada di Pontianak. Oleh karena itu, Pontianak juga  dikenal  luas  sebagian  masyarakatnya  sebagai  pedagang  sejak  abad  ke-19  (Hasanuddin, 2016 ).  Masyarakat berdagang  dengan  memanfaatkan  letak  strategis  Pontianak  dengan  melakukan  ekspor  komoditas  yang  dihasilkan seperti kelapa sawit, karet, lada dan hasil hutan lainnya. Di mana pelabuhan Pontianak menjadi tempat persinggahan kapal-kapal besar dan dijadikan kota dagang bagi bangsa Eropa, Cina dan pedagang-pedagang dari Nusantara lainnya (Nurcahyani et al., 1999 ).
Tabel 1. Mata pencaharian masyarakat Pontianak berdasarkan suku bangsa, 1900-1950.

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This study aims to analyze whether the socio-economic conditions of Pontianak people at the time of the arrival of Japanese troops were a factor in their unpreparedness to face attacks. The method used in this study is the historical method. The sources used were newspapers, among others, West Borneo Shimbun, Akcaya Daily, and Evening Post. The results showed that Pontianak society at the beginning of the arrival of the Japanese was very diverse in terms of war preparedness. Some of the residents of Pontianak City at that time were traders. They were busy trading and were unaware of the changing political situation of Asia in general and the Dutch East Indies in particular. The Japanese landing in Pontianak caused the destruction of the social and economic infrastructure of trade due to the mistakes of the Japanese army in dropping bombs on target targets. However,  the  destruction  was  also  triggered  by  the  lack  of  preparation  of  the  Dutch colonial government for the arrival of Japanese troops in Pontianak.
Submitted Revised Accepted Published 04/12/2023 14/12/2023 24/12/2023 28/12/2023

## KEYWORDS
Political consciousness; Japanese army; World War Two; Pontianak.
*CORRESPONDENCE AUTHOR reyainunyafi@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1991
Mata Pencaharian Suku Bangsa Pertanian/ Perkebunan Jawa, Madura, Melayu Cina Perdagangan Cina, Arab, Bugis, India, Melayu, Padang Pegawai Negeri Jawa, Melayu, Sunda Angkatan Bersenjata Jawa, Ambon, Batak, Manado Pengrajin Cina, Melayu, Bugis Guru Padang, Melayu Tukang Melayu, Cina Jasa Cina, Jawa Buruh Melayu, Cina
Sebagai  kota perdagangan  strategis,  Pontianak  merupakan  target pendaratan  utama  dan  serangan  terencana pasukan Jepang di wilayah Dutch Borneo (Gin, 2011 ; Huff, 2020 ; Jong, 1985 ). Namun, Pontianak juga menjadi daerah penting untuk meningkatkan produksi industri yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Alasan saat itu Jepang memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi untuk digunakan sebagai bahan bakar para pejuang perang Jepang. Kepadatan penduduk yang rendah juga menjadi kriteria  bagi  kaisar  Jepang  yang  menginginkan  Pulau  Kalimantan  menjadi  jajahan  Jepang,  jumlah  penduduk  Kota Pontianak saat itu sekitar 50.000 jiwa, 600 di antaranya adalah orang Eropa sehingga dengan mudah dalam menginvasi (Gin, 2011 ;  Heekeren, 1968 ).  Namun  demikian,  Pontianak  mengalami  guncangan  awal  yang  sangat  dahsyat  akibat ekspansi Jepang pada awal perang dunia kedua di Asia.
Tentu saja, dampak psikologis yang diperoleh masyarakat Pontianak akibat ekspansi Jepang menjadi masalah awal dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari  (Yafi,  Firmansyah,  &  Mirzachaerulsyah, 2021 ).  Tidak  hanya  itu,  kedatangan tentara Jepang membawa perubahan pada bidang sosial ekonomi masyarakat Pontianak saat itu. Dampak psikologis terlihat dari banyaknya masyarakat Pontianak yang meninggalkan kota Pontianak karena takut menjadi korban serangan lanjutan oleh pemerintah militer Jepang. Kota Pontianak digambarkan sebagai kota mati karena tidak ada kehidupan selain  korban  jiwa  yang  berjatuhan  sehingga  tak  ada  aktivitas  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Pontianak.  Selain  itu, masyarakat Pontianak mengalami trauma pasca penyerangan militer Jepang. Pemulihan dari pengalaman traumatis ini memerlukan waktu dan dukungan psikologis yang memadai.
Lebih lanjut terdapat beberapa penelitian terkait dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan selama pendudukan Jepang di setiap wilayah di Indonesia seperti, (1) penelitian yang dilakukan oleh Riady dkk (Riady, Ibrahim, and Martini, 2022 )  berjudul “Kehidupan Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Bogor  Pada  Masa  Pendudukan  Jepang  Tahun  1942- 1945” mengulas kehidupan masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang; (2) tesis yang ditulis oleh Istifaroh (Istifaroh, 2014 ) dengan judul “Kebijakan Pendudukan Pemerintah Jepang terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Rakyat Surabaya Tahun  1942- 1945” mengulas  pengaruh  kebijakan  kependudukan  pemerintah  Jepang  di  Surabaya  tahun  1942-1945. Apabila merujuk dari 2 contoh penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba mencari  kebaharuan dengan menganalisis dampak awal kedatangan Jepang dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Pontianak. Selain itu,  untuk  melihat  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  militer  Jepang  dalam  memulihkan  trauma  masyarakat Pontianak  pasca  penyerangan.  Adapun  manfaat  penelitian  ini  secara  teoritis  ditujukan  untuk  mengetahui  kondisi masyarakat  Pontianak  ketika  pendudukan  Jepang.  Secara  praktis  dapat  dijadikan  sumber  pengembangan  penelitian dengan topik yang sama untuk dikaji.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan beberapa proses penelitian diantaranya, pemilihan  topik,  pemilihan  sumber  (heuristik),  kritik  sumber  (verifikasi),  interpretasi  dan  penulisan  (historiografi) (Priyadi, 2012 ).  Dari sisi  pemilihan  topik  diambil  karena  belum  ada  penelitian  yang  menjelaskan  kondisi  masyarakat Pontianak pada awal pendudukan Jepang. Setelah itu, dilakukan seleksi sumber-sumber terkait literatur yang relevan seperti sumber buku tentang pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, buku Rode Zon Boven Borneo , arsip Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dan surat kabar seperti Borneo Barat Shinbun dan surat kabar internasional seperti Evening Post dan Canberra Times . Tentunya sumber-sumber yang telah diperoleh dianalisis terkait validitas dan keaslian sumber-sumber tersebut dengan kritik internal maupun kritik eksternal (Sjamsuddin, 2012 ). Setelah memeriksa sumber-sumber  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  kelayakan  beberapa  sumber  tersebut  untuk  digunakan  sebagai sumber primer dan sekunder dalam tulisan ini. Kemudian fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber yang dilalui pada tahap sebelumnya ditafsirkan secara kronologis, akurat dan faktual. Tahap terakhir yang dilakukan adalah penulisan sejarah yang menekankan aspek kronologis atau pembajakan dalam tulisannya (Kuntowijoyo, 2003 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Awal Penyerangan Jepang di Pontianak
Kesadaran masyarakat terkait politik dunia pada umumnya, dan Asia pada khususnya masih sangat minim ketika Jepang tiba  di  Pontianak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masyarakat  kota  Pontianak  yang pada  saat  itu  masih  disibukkan  dengan masalah  perdagangan  mulai  dari  terus  beroperasinya  pasar  terapung  dan  hilir  mudik  kapal-kapal  Bandong  untuk membawa  barang  dagangan  seperti  biasa  (Achmad, 1996 ).  Selain  itu,  sejumlah  orang  Belanda  yang  tertinggal  di Pontianak  semuanya pergi bekerja  seperti biasa, baik itu  kantor, sekolah  atau  lainnya.  Pagi berjalan  normal,  hingga
126 | Reyhan Ainun Yafi & Yusri Darmadi
sekitar  jam  12 siang  terdengar  suara  mesin  pesawat yang familiar,  karena  tiga pesawat  dronier  Belanda  rutin  lepas landas dari sungai dan mendarat di sana, sebagian besar tidak memperhatikannya (Heekeren, 1968 ).
Minimnya pengetahuan masyarakat Pontianak, diantisipasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan pengetahuan terkait bahaya perang. Pembekalan tersebut berupa sosialisasi terkait tanda-tanda bahaya berupa bunyi alarm  jika  terjadi  serangan  musuh.  Ketika  tanda  bahaya  berbunyi,  masyarakat  diarahkan  untuk  bisa  berlindung  di tempat-tempat yang telah dibangun pemerintah seperti di lahan rawa. Kalau tidak, seseorang harus pergi ke hutan karet di sekitarnya atau mencari tempat berlindung yang dilindungi oleh kasur di bawah tempat tidur. Selain itu, pada tanggal 18 Desember 1941 pemerintah Hindia Belanda di Pontianak menggunakan kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)  yang  biasanya  digunakan  untuk  menjamin  pasokan  beras  dari  Jawa,  melakukan  evakuasi  pertama  demi mengamankan adanya bahaya datangnya perang (Heekeren, 1968 ).
Sejumlah  antisipasi  yang  dilakukan  pemerintah  Hindia  Belanda  harus  memberikan  kesiapan  bagi  masyarakat Pontianak  terhadap  serangan  pasukan  Jepang.  Namun,  ketidaksiapan  justru  menjadi  gambaran  pemerintah  Hindia Belanda yang berdampak pada masyarakat Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah korban jiwa akibat serangan sembilan pesawat tempur milik tentara Jepang di Pontianak dengan bom berdaya ledak tinggi pada 19 Desember 1941 (Achmad, 1996 ; “Bombs on Borneo,” 1941 ; Yanis, 1983 ). Di mana Jepang menjatuhkan bom dengan sasaran awal kamp KNIL Belanda di Pontianak, namun meleset ke beberapa daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat Pontianak seperti Kampung Melayu, Kampung Bali, Jalan Toapekong dan Parit Besar  (Tony, 1996 ). Peristiwa ini disebut insiden kapal terbang sembilan (Yanis, 1983 ).
Rute  penyerangan  yang  dilakukan  tentara  Jepang di Pontianak  dibagi  menjadi dua.  Rute  pertama yang  dilalui adalah dari utara ke selatan kota Pontianak dengan sasaran tangsi KNIL Belanda di Pontianak. Setelah itu, tentara Jepang menuju rute kedua, yakni tenggara hingga barat laut Pontianak. Pada rute kedua ini, pemukiman Cina yang terletak di jalan  Parit  Besar  menjadi  daerah  paling  tragis  akibat  serangan  sembilan  pesawat  tempur  tentara  Jepang  dengan menjatuhkan bom dan menembakkan senapan mesin.

## Gambar 1. Peta Kota Pontianak 1948. Sumber: (Bruin, 1948 )
Menurut Bruder Bruno, yang merupakan seorang guru di Holland Chinese School (HIS) di Pontianak, ada 20 siswa tewas  di  sekolahnya  dan  beberapa  lainnya  terluka.  Sementara  itu,  menurut  Bruder  A.  Adikarjana,  ada  2.500  orang sebagai korban dengan sembilan bom yang dijatuhkan oleh Jepang (Effendy, 1982 ). Total korban tewas diperkirakan 300 dan jumlahnya meningkat dua kali lipat setelah banyak orang yang terluka parah meninggal (Bruin, 1948 ). Kesaksian dari kepala Rumah Sakit Katolik Roma di Pontianak, dr. Heilbrunn menyatakan bahwa total 150 orang meninggal, 180 orang luka-luka, 50 sampai 75 orang luka ringan dan meninggal di rumah sakit ± 50 orang (Heekeren, 1968 ).
Ada beberapa sumber surat kabar internasional yang juga menyampaikan berita tentang korban tewas akibat serangan pasukan Jepang di Pontianak. Menurut laporan yang dimuat dalam surat kabar Evening Post edisi 30 Desember 1941,  “serangan  udara  Jepang  di  Pontianak  menyebabkan  korban  tewas  sebanyak  128  orang” (“Conflict  In  Pasicif,”
1941 ).  Sementara  itu,  menurut  surat  kabar The  Canberra  Times edisi  10  Maret  1942  dengan  judul Japanese  Pilots: Machine-gun  School  Children menyebutkan  bahwa  “ketika  anak -anak  berlari  ketakutan  berteriak  minta  berlindung, tentara Jepang menembaki mereka dengan senapan mesin dari jarak dekat. Lebih dari 200 anak tewas dan 1000 terluka” (Times, 1942 ).
Serangan pasukan Jepang terhadap Pontianak yang menimbulkan banyak korban jiwa tidak lepas dari kesadaran pemerintah kolonial Belanda yang bertugas membunyikan alarm bahaya sehingga masyarakat Pontianak tidak sadar akan bahaya tersebut. Menurut kesaksian kepala sekolah dasar Eropa, F. J. Schippers melalui tulisannya, "saya pergi ke luar sejenak dan melihat 9 pesawat pengebom terbang tinggi di langit biru yang terang dalam formasi penerbangan. Mereka terbang dari Utara ke Selatan. Tidak ada alarm serangan udara. Oleh karena itu, semua orang menganggap bahwa ini adalah pesawat Belanda atau Sekutu" (Heekeren, 1968 ). Hal yang sama disampaikan oleh inspektur bea cukai di Pontianak, W. H. Bruin yang berada di pelabuhan bersama kepala pelabuhan, A. J. Tomei yang hanya mendengarkan peluit dan tidak ada sinyal bahaya yang terdengar sebelum bom pertama kali dijatuhkan. Nyonya Van der Werf juga bersaksi bahwa ada kesalahan dalam menandakan bahwa semuanya aman. Oleh karena itu, menimbulkan kegemparan di masyarakat Pontianak dan menimbulkan banyak kepanikan dan kerumunan di jalan sehingga menjadi incaran utama tentara Jepang.

## Kondisi Kota Pontianak Pasca Serangan Militer Jepang
Dihitung selama lebih dari satu bulan dihabiskan oleh Jepang untuk menyerang dan mendarat di Pontianak (Gin, 2011 ). Setelah  itu,  ada  yang  disebut  kekosongan  kekuasaan.  Beberapa  warga  di  Pontianak  seperti  tentara  KNIL,  pegawai Belanda, karyawan perusahaan Belanda dan warga setempat memilih mengungsi atau mengungsi dari Kalimantan Barat (Achmad, Rachman, Soedharto, & A, 1981 ). Pontianak digambarkan sebagai kota yang sepi. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang guru di Singkawang yang sedang berkunjung ke Pontianak saat itu, Bruder Emanuel Compiet. Saat itu tidak ada  tanda-tanda  kehidupan, hanya  ada seekor  ayam,  dan  tidak  ada  yang  lain. Orang-orang  tidak  terlihat.  Diperkuat dengan  pemberitaan  dalam  surat  kabar Borneo  Barat  Shinbun edisi  14  Oktober  1942,  “sebagian  besar  masyarakat Pontianak  memilih  menjauh  dari  kota  Pontianak  dengan  membuat  gubuk-gubuk  di  sekitar  kota  Pontianak  tanpa memandang pasang surut atau hujan deras yang terjadi” (Min, 1942d ).
Saat itu juga digambarkan kondisi kota Pontianak yang sempat hancur akibat serangan pasukan Jepang. Semua telah terbakar habis. Mulai dari kediaman perwira di sekitar kamp KNIL Belanda di Pontianak dengan dua rumah hancur terbakar dan sisanya masih ada. Sekolah Cina di Baliweg juga menjadi sasaran dijatuhkannya bom dan daerah belakang sekolah menjadi daerah tragis di mana semuanya telah terbakar habis. Di dekat sekolah ada sebuah truk yang dikendarai untuk mengumpulkan korban di balik puing-puing bangunan yang hancur. Selain itu, ada organisasi Luch Beschermings Dienst (LBD) yang melakukan kegiatannya untuk mengangkut sejumlah korban jiwa akibat serangan udara Jepang ke Rumah Sakit Misi yang terletak 2 km dari daerah yang dibom (Bruin, 1948 ). Oleh karena kondisi kota Pontianak yang tenang cenderung menciptakan ruang hampa, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terjadi pembobolan ke beberapa bekas gudang milik perusahaan Belanda dengan mengambil beberapa jenis barang seperti beras, barang kelontong, tekstil dan lain-lain. Pembobolan ini dikenal sebagai peristiwa "cap kapak".
Setelah mustahil melawan tentara Jepang dan ketika melihat tiga pasukan Jepang yang tiba lebih dulu di kapal penyeberangan  Pontianak,  tentara  kolonial  Belanda  di  Pontianak  melakukan  taktik  bumi  hangus  dengan  membakar sejumlah tempat strategis, salah satunya adalah perusahaan dagang besar milik pemerintah kolonial Belanda, Borneo Sumatra Maatschappij (Borsumij) yang terletak di weg penduduk (sekarang jalan Tanjungpura tepatnya di jalan kapten Marsan) (Iseki, 1987 ). Hal ini setidaknya dilakukan untuk menyulitkan  Jepang untuk dapat memanfaatkan aset yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda di Pontianak.
Kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  penyerangan  Jepang  di  Pontianak  menimbulkan  kemerosotan  dalam  segi perekonomian  masyarakat.  Dari  kondisi  yang  awalnya  masyarakat  Pontianak  sibuk  dalam  melakukan  perdagangan menjadi sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing karena trauma ada penyerangan susulan. Keselamatan menjadi yang utama daripada keuntungan dalam segi ekonomi.

## Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Saat Berkuasa di Pontianak
Terhitung lebih dari sebulan dihabiskan oleh Jepang untuk melakukan serangan. Setelah tidak ada serangan oleh Jepang, kota  Pontianak  lambat  laun  mulai  ramai  lagi  dengan  kembalinya  orang-orang  Pontianak  dari  tempat  pengungsian mereka. Sistem pemerintahan yang ada di Pontianak diambil alih oleh Jepang pada tanggal 29 Januari 1942 dan menjadi
128 | Reyhan Ainun Yafi & Yusri Darmadi
daerah terakhir bersamaan dengan Singkawang yang diinvasi (Achmad, 1996 ; Gin, 2011 ; Yafi et al., 2021 ). Setelah itu, berjalan  seperti  sebelumnya.  Para  pejabat  dipanggil  kembali  untuk  bekerja.  Posisi  yang  sebelumnya  dipegang  oleh pegawai Belanda digantikan oleh Jepang (Benda, 1956 ; Shigeru, 1996 ).
Kehidupan  di kota  Pontianak  menjadi hidup kembali dengan  orang-orang  yang berjualan  di  jalanan  meskipun pada saat itu barang sangat sulit didapat. Ditambah lagi dengan munculnya beberapa perusahaan yang beroperasi yang telah didirikan oleh Jepang sebelumnya di Pontianak seperti Mitsubishi, Sumitomo, Nomura dan lain-lain. Disebutkan dalam catatan redaksi surat kabar Borneo Barat Shinbun edisi 15 Juli 1942 di mana Kepala Gunsei-Bu Cabang Pontianak Kalimantan  Barat,  S.  Izumi memiliki  peran  yang sangat  besar  dalam  meyakinkan  masyarakat  Pontianak  untuk  dapat kembali percaya diri dan menjalankan pekerjaannya masing-masing seperti semula. Peran yang dimainkan adalah dalam bentuk  kesabaran  dan  penuh  percaya  diri.  Orang-orang  Pontianak  yang  sebelumnya  memilih  untuk  meninggalkan Pontianak perlahan-lahan kembali meramaikan kota setelah kepercayaan diri mereka sendiri dipulihkan dan melakukan pekerjaan mereka seperti sebelumnya (Min, 1942e ).
Dalam hal stratifikasi sosial, pemerintah militer Jepang tidak memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu  seperti  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda.  Jepang  menekankan  prinsip  kesetaraan  dan persatuan dalam kehidupan sosial. Baik dalam kebijakan terkait ekonomi, maupun pendidikan (Hudaidah & Karwana, 2022 ; Muslimin & Hudaidah, 2021 ; Rochim, 2017 ).
Dari segi pendidikan, beberapa sekolah baru didirikan oleh pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat, salah satunya Pontianak. Di mana diperbolehkan bagi semua golongan masyarakat untuk mengenyam pendidikan (Prabowo, 2019 ;  Yafi, 2022 ).  Sedangkan  segi  ekonomi,  simpati  masyarakat  Pontianak  hadir  ketika  pemerintah Minseibu mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi keseharian mereka seperti membagikan beras menggunakan kartu beras yang disesuaikan dengan jumlah orang di rumah, pembagian garam dan rokok dengan harga terendah. Bagi pedagang diperbolehkan memasukkan beras dan garam ke Pontianak bebas dari bea masuk dan pembuatan garam bebas cukai dan tidak terbatas (Min, 1942f ).
Beda  halnya  terkait  gerakan-gerakan  yang  berbau  organisasi  politik,  pendudukan  awal  Jepang  di  Pontianak sangatlah diperketat. Terdapat tiga belas organisasi pemuda yang ada sejak pemerintah Belanda berkuasa di Pontianak. Semua organisasi ini dibubarkan oleh Jepang di awal pendudukannya dan para pemimpin organisasi ditangkap dengan alasan  anti-Jepang  seperti  Pattisiana  ( ex-Hoofh  Comies dari  Pemerintah  Belanda),  Al  Ma'un,  Richard  ( ex-Hoofh Inspecteur  van  Politie dari  Pemerintah  Hindia  Belanda).  Hal  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  23  yang dikeluarkan oleh Otoritas Tentara Dai Nippon di Jakarta tentang Larangan Berkumpul dan Bersidang (Min, 1942c ).
Terkait  dengan  peraturan  larangan  tersebut  dijelaskan  dalam  rapat  di Hopbiro Kepolisian,  Surabaya  yang menghasilkan beberapa informasi terkait penegasan UU No. 23 diantaranya:
a) “ Sehubungan  dengan  terbitnya  UU  No.  23,  semua  organisasi  (politik,  sarekat  kerja  (buruh)  dan  lain-lain)  harus dibubarkan.  Untuk  mencegah  kesalahpahaman,  ditegaskan  sekarang  bahwa  semua  gerakan  perkumpulan  ini  tidak dihentikan sementara, tetapi mulai hari ini (27 Juli 1942) semua perkumpulan di seluruh Indonesia harus dibubarkan. ” b) Pimpinan semua organisasi tersebut harus segera mengirim surat kepada Kepala Polisi Afdeeling PID yang menyatakan bahwa organisasi tersebut telah dibubarkan. Organisasi di tingkat cabang cukup hanya Ketua Umum nya saja.
c) Untuk membubarkan perkumpulan, tidak boleh diadakan rapat, diputuskan oleh Ketua saja.
d) Semua  kekayaan  perkumpulan,  yang  dibubarkan,  dalam  bentuk  apa  pun,  dipegang  dan  dikuasai  oleh  Ketua Perkumpulan, sehingga ada keputusan lain tentang hal itu. Kekayaan cabang harus dipegang oleh Ketua cabang.
e) Perkumpulan-perkumpulan, yang diperbolehkan hanyalah majelis-majelis yang dimaksud dalam undang-undang No. 23. Tapi izin harus diminta dulu.
f) Perkumpulan-perkumpulan, yang sekarang dibubarkan, tidak boleh berkecil hati, tetapi mereka masih harus diberi kesempatan untuk mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah (ditujukan kepada Kepala Polisi Afdeeling PID) untuk mendirikan (kembali) perkumpulan-perkumpulan mereka. Tetapi pertemuan politik sepenuhnya dilarang.
g) Juga  organisasi  Koperasi,  yang  masih  memiliki  piutang,  harus  menghentikan  semua  transaksi  mereka.  Penagihan dan/atau pembayaran utang harus ditunda (“Larangan Sidang Dan Berkumpul,” 1942; Min, 1942c) .
Penahanan Jepang terhadap para pemimpin organisasi yang dianggap anti-Jepang bersifat sementara. Terbukti setelah  sembilan  hari  pendudukan  Jepang  di  Pontianak,  para pemimpin  ini  secara  sukarela  dibebaskan  oleh  Jepang dengan alasan telah bersumpah untuk mendukung Jepang (Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1991 ). Ketika mereka mengetahui bahwa Banjarmasin akan melakukan pengkhianatan di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Haga  akan  memberontak,  orang-orang  seperti  Pattiasina,  Panangian,  Adipati  yang  memiliki  sifat  bertarung  juga
berencana untuk memberontak. Namun hal itu tidak didukung sepenuhnya oleh etnis Tionghoa yang saat itu masih melihat kondisi yang ada (Halim, 1977 ; Koakimoto, 1944 ).
Pattisina dkk diam-diam menyusun strategi untuk menentang pemerintahan Jepang di Pontianak. Pada bulan Mei 1942, ada 22 orang bertemu dalam musyawarah yang terdiri dari perwakilan 13 organisasi yang telah dibubarkan oleh Jepang sebelumnya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menghilangkan perselisihan dan bersatu dengan tujuan melawan Jepang (Koakimoto, 1944 ). Akhirnya didirikan sebuah organisasi bernama Nissin-kwai tanggal 24 Mei 1942 yang berarti Badan Pengembangan Pemuda dan Masyarakat  (Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1991 ). Secara gamblang tertuang dalam Anggaran Dasar Nissinkai di surat kabar Borneo Barat Shinbun edisi 18 Juli 1942 yang berbunyi:
“ Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi bermaksud untuk mencapai Persemakmuran Asia Timur Raya.  Dan pasal 3 berbunyi cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  yaitu,  a)  melipatgandakan  (penebalan)  semangat  bekerja  sama  dalam  lingkungan kemakmuran  Asia  Raya  yang  dianjurkan  oleh  Nippon;    b)  memperkuat  semangat  persatuan  bangsa-bangsa  Asia  dengan menghormati budaya masing-masing kelompok; c) menghambat masuknya komintern di Asia, khususnya di Indonesia (Min, 1942a ). ”
Dalam  perjalanannya,  organisasi  ini  berusaha  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  Pontianak  yang  masih terpecah  belah  melalui  beberapa  organisasi  untuk  dapat  bersatu  dengan  organisasi Nissin-kwai .  Maksud  yang  ingin tentara Jepang lakukan adanya satu organisasi yaitu untuk dapat lebih nyaman memantau pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak. Tetapi kehidupan organisasi ini sangat singkat. Terbukti pada bulan Oktober 1942 organisasi ini dibubarkan oleh Pemerintah Minseibu Pontianak dengan alasan dalam berjalannya organisasi telah menyimpang dari tujuan awalnya dan dicap sebagai anti-Jepang (Koakimoto, 1944 ).
Terkait  dengan  penegasan  di  atas  memberikan  gambaran  sejauh  mana  pemerintah  militer  Jepang  dalam melaksanakan  segala  kebijakannya  bagi  masyarakat  Pontianak  tidak  melakukan  kegiatan  di  luar  koridor  yang  dicita- citakan oleh Jepang (Jong, 1985 ). Sehingga sangat mempengaruhi kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh masyarakat Pontianak.  Gerakannya  selalu  di  bawah  pengawasan  dan  tidak  bersifat  bebas  dalam  bergerak.  Meskipun  dalam peraturan  tentara  Jepang  disebutkan  bahwa  asosiasi  politik,  serikat  pekerja/  buruh  wajib  dibubarkan,  pada kenyataannya ada pengecualian di mana jika ada izin bisa berjalan.
Setelah  pengumuman  terkait  UU  No.  23,  beberapa  organisasi  yang  ada  mengajukan  pembubaran  dengan diwakilkan oleh ketuanya. Salah satu organisasi yang mengajukan pembubaran di Kalimantan Barat adalah Parindra. Dinyatakan dalam surat kabar Borneo Barat Shinbun edisi 9 September 1942 bahwa surat kabar itu adalah:
“ Pada tanggal 9 Kugatsu 2602, tuan Ranie Soelaiman selakoe Ketoea dari Madjelis Wilayah Parindra, Kalimantan Barat, telah menyampaikan kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang pembubaran Parindra di Indonesia dan Kalimantan Barat. Putusan ini diambil berdasarkan bunyinya UU No. 23 dari Otoritas Tentara Dai Nippon di Jakarta dan larangan bunyinya untuk berserikat dan berkumpul yang dimuat dalam surat kabar Asia Raya yang yang diterbitkan di Jakarta pada 27 Djoeli 2602 No. 49 (Min, 1942b ). ”
Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah Minseibu pada setiap hal yang berkaitan dengan urusan internal. Terutama tentang kehidupan masyarakat Pontianak itu sendiri. Hal ini disebutkan dalam Borneo Barat Shinbun edisi 7 November 1942 yang menyatakan bahwa “karena itu juga ternyata dimasa Pemerintah Minseibu sekarang ini, segala - galanya  yang  bersangkut-paut  dengan  urusan  negeri  dan  rakyat,  atau  pendek  kata  urusan  Keperintahan  mendapat penyelidikan yang seksama seb elumnya diambil keputusannya” (Min, 1942e ).
Hal yang sama berlaku untuk kebebasan dalam hal mengekspresikan pendapat melalui surat kabar. Pemerintah Jepang mengawasi dengan cermat isi surat kabar yang ingin diterbitkan. Ketika tidak sesuai dan menyimpang jauh dari cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah Jepang, tulisan tersebut tidak akan dipublikasikan. Bahkan untuk mengawasi segala macam tindakan masyarakat, pemerintah Jepang membentuk Departemen Propaganda ( sendenbu ) (Kurasawa, 2015 ). Terdapat beberapa surat kabar seperti Borneo Barat Shinbun , Seibu Borneo Shinbun , dan Borneo Simboen yang terbit langsung di bawah pemerintahan militer Jepang di kota Pontianak.

## SIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kondisi  masyarakat  Pontianak  pada  awal  kedatangan  Jepang menimbulkan banyak jatuhnya korban jiwa akibat serangan yang tidak disadari oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah penyerangan militer Jepang, kegiatan masyarakat Pontianak yang biasanya dilakukan tidak terlihat satu pun.

## 130 | Reyhan Ainun Yafi & Yusri Darmadi
Masyarakat Pontianak terlihat sibuk mencari daerah yang aman untuk berlindung sehingga kota Pontianak menjadi kota yang sepi dan terjadi beberapa pembobolan terhadap toko-toko kelontong yang tak berpenghuni. Kebijakan pemerintah militer  Jepang  yang  bersifat  menguntungkan  bagi  masyarakat  Pontianak  dilakukan  di  awal  kedatangannya.  Tetapi setelah  itu  banyak  kebijakan  yang  dilakukan  hanya  menguntungkan  pemerintah  militer  Jepang  saja  dibandingkan masyarakat Pontianak dengan alasan kebutuhan perang Asia Timur Raya.

## REFERENSI
Achmad, J. (1996). Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat Sebuah Kasus: Pembunuhan Massal . The Borneo Research Council Fourth Biennial International Conference Brunei Darussalam. Achmad, J., Rachman, A., Soedharto, & A, W. (1981). Sejarah Perlawanan Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat . Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Alqadrie, S. I., & Sastrowardoyo, P. (1984). Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak . Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Benda, H. J. (1956). The beginnings of the Japanese occupation of Java. The Journal of Asian Studies , 15 (4), 541 – 560. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2941923 Bombs on Borneo. (1941, December 20). Evening Post , p. 7. Bruin, W. H. (1948). Japans bombardement op Pontianak (Borneo) op 19 december 1941; oorlogsvoorbereiding . Effendy, M. (1982). Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat . Pontianak. Gin, O. K. (2011). The Japanese Occupation of Borneo, 1942-1945 . London dan New York: Routledge.
Halim, R. (1977, June 16). Mengenang Kembali 20.000 Korban Agresi Militer Jepang di Kalimantan Barat. Harian Umum Akcaya , p. 1.
Hasanuddin, H. (2016). Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda di Pontianak. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research , 8 (2), 203 – 218. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v8i2.73
Heekeren, C. van. (1968). Rode zon boven Borneo . Den Haag: Bert Bakker/Daamen. Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. Danadyaksa Historica ,
1 (2), 97 – 104. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243 Huff, G. (2020). World War II and Southeast Asia: Economy and Society Under Japanese Occupation . Cambridge: Cambridge University Press. Iseki, T. (1987). Nishi Boruneo j ūmin gyakusatsu jiken : kenshō “Ponteana Jiken.” Tokyo: Fuji Shuppan. Istifaroh, A. (2014). Kebijakan Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945 . Universitas Jember. Jong, L. D. (1985). Pendudukan Jepang di Indonesia (A. Bey, Ed.). Bekasi: PT Kesaint Blanc Indah Corp. Koakimoto, R. (1944, July 1). Komplotan Besar Jang Mendoerhaka Oentoek Melawan Dai Nippon Soedah dibongkar sampai ke Akar-Akarnja. Borneo Sinbun , p. 2.
Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah: Edisi Kedua . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Kurasawa, A. (2015). Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945 . Depok: Komunitas Bambu. Larangan Sidang dan Berkumpul. (1942, July 27). Asia Raya . Min, P. (1942a, July 18). Anggaran Dasar Dari Nis Sin Kwai. Borneo Barat Shinbun , p. 2. Min, P. (1942b, September 9). Pemboebaran Parindra di Kalimantan Barat. Borneo Barat Shinbun , p. 2. Min, P. (1942c, September 23). Larangan Bersidang dan Berkoempoel. Borneo Barat Shinbun , p. 2. Min, P. (1942d, October 14). Keamanan Dikota Pontianak dan Sekitarnja. Borneo Barat Shinbun , p. 2. Min, P. (1942e, November 7). Pemerentah Minseibu. Borneo Barat Shinbun , p. 3. Min, P. (1942f, November 11). Dari Kalangan Kyooiku. Borneo Barat Shinbun .
Muslimin, Y., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Journal of Practice Learning and Educational Development , 1 (3), 114 – 118. Nurcahyani, L., Sulistyorini, P., & Hasanudin. (1999). Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra . Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. (1991). Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950 .
Pontianak: Taurus.
Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Penduduk Jepang. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah , 2 (1).
Priyadi, S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Historiography: Journal of Indonesian History and Education , 2 (4), 487 – 502. Rochim, R. S. (2017). Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Surabaya Tahun 1942-1945 . Universitas Airlangga. Shigeru, S. (1996). The pangreh praja in Java under Japanese military rule. Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde , 586 – 608. Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Times, T. C. (1942, March 10). Japanese Pilots: Machine-gun School Children. National Library of Australia , p. Two. Tony, K. (1996). Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang . Universitas Sanata Dharma. Yafi, R. A. (2022). Pendidikan Masa Awal Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat Tahun 1942. In Dinamika Sejarah Perkembangan Pendidikan di Wilayah Indonesia . Klaten: Lakeisha.
Yafi, R. A., Firmansyah, A., & Mirzachaerulsyah, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Jepang Melakukan Propaganda Melalui Surat Kabar Borneo Barat Shinbun. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa , 10 (6). Yanis, M. (1983). Kapal terbang sembilan: kisah pendudukan Jepang di Kalimantan Barat . Yayasan Perguruan Panca Bhakti.
© Reyhan Ainun Yafi & Yusri Darmadi