Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERANAN AWIG-AWIG DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PAKRAMAN SELAT DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH

## A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra e-mail : agungmasadi@gmail.com

## ABSTRAK
Desa di Bali mempunyai tatanan yang khas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Desa Pakraman. Desa  dapat  memiliki  badan  usaha,  untuk  itu  pada desa-desa di Bali telah didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pendirian LPD sejalan dengan upaya pemerintah  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan  seluruh  kekuatan  ekonomi  nasional  terutama pengusaha  kecil,  menengah  dan  koperasi  termasuk  LPD  di  dalamnya  dengan  berbasiskan  ekonomi kerakyatan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh dari sejak awal memerankan awig-awig dalam pengelolaan LPD bersama Desa Pakraman untuk menjalin kepercayaan  dan  sanksi  pelanggaran  pinjaman.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Bagaimanakah  peranan awig-awig Desa Pakraman Selat  dalam  memberdayakan  Lembaga  Perkreditan Desa (LPD) ? 2) Apakah sanksi yang  diberikan bila terjadi kredit  macet di LPD Desa Pakraman Selat?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu:  Penelitian  perpustakaan  dan  Penelitian  lapangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Peranan  awig- awig  Desa Pakraman Selat  dalam  memberdayakan  Lembaga  Perkreditan  Desa  sangat  berperan  dimana dalam aktivitas LPD senantiasa awig-awig yang  dijadikan pedoman sehingga masyarakat yang  memiliki pinjaman  di  LPD  akan  berusaha  melunasi  pinjamannya  karena  takut  akan  sanksi adat yang  tertuang dalam a wig-awig Desa Pakraman Selat, dan Sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa Pakraman Selat  Sanksi adat yang  dikenakan  apabila  terjadinya  kredit  macet  di  LPD  Desa Pakraman Selat adalah dengan danda arta atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa.
Kata Kunci: peranan awig-awig, lembaga perkreditan desa

## Abstract
Villages in Bali have a distinctive structure, as regulated in the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003  concerning  Pakraman  Village.  Villages  can  have  a  business  entity,  for  this  reason,  in  villages  in Bali, a Village Credit Institution (LPD) has been established. The establishment of the LPD is in line with the  government's  efforts  to  empower  the  community  and  all  national  economic  forces,  especially  small and  medium  entrepreneurs  and  cooperatives  including  the  LPD  based  on  a  people's  economy.  The Village  Credit  Institution  (LPD)  of  Pakraman  Selat  Village,  Belega  Village,  Blahbatuh  District  has played  awig-awig  from  the  start  in  managing  the  LPD  with  Pakraman  Village  to  establish  trust  and sanctions for loan violations. The formulations of the problems in this study are: 1) What is the role of the village  of  Pakraman  Selat  awig-awig  in  empowering  the  Village  Credit  Institution  (LPD)?  2) What  are the  sanctions  given  if  there  is  bad  credit  at  the  LPD  Desa  Pakraman  Selat?  This  type  of  research  is empirical research. Sources of data used in the preparation of this study are: library research and field research. The  result  of  this  research  is  that  the  role  of  awig-awig  Desa  Pakraman  Selat in  empowering the  Village  Credit  Institution  plays  a  very  important  role  in  the  activities  of  the  LPD  which  is  always awig-awig  which  is  used  as  a  guide  so  that  people  who  have  loans  in  the LPD  will  try  to  pay  off  their loans for fear of customary sanctions contained in awig. -awig Desa Pakraman Selat, and the sanctions given if there is bad credit at the Pakraman Selat Village LPD The customary sanctions imposed in the event of bad credit in the Pakraman Selat Village LPD are danda arta or collateral / collateral used  to seek credit will be auctioned and then become village treasury.
Keywords: the role of awig-awig, village credit institutions
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PENDAHULUAN
Dalam pergaulan hidup di masyarakat khususnya di Bali, dikenal adanya suatu wadah yang  disebut  dengan  desa  adat  yang  tujuannya  mengkoordinir  masyarakat  secara  bulat  di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Desa adat merupakan suatu lembaga yang mempunyai susunan  pengurus  sendiri,  dimana  sebagai  pimpinannya  disebut  dengan bendesa  adat . Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  huruf a menyebutkan bahwa:
“Desa Adat adalah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung  dibawah  camat  dan  berhak  menyelenggarakan  sangat  besar  dalam  bidang agama  dan  ideologi  negara,  sosial  cultural,  ekonomi  dan  pertahanan  keamanan. Dimana peranan desa adat merupakan komponen dalam menunjang rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara  Kesatuan Republik Indonesia”. 1
Peranan  desa pakraman program  pembangunan  desa.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari keberhasilan  pembangunan  mental  spritual  dan  fisik  yang  terjadi  di  Desa Pakraman Selat Desa  Belega  Kecamatan  Blahbatuh  yang  semuanya  dapat  diraih  tidak  lepas  dari  peran  serta desa  adatnya  bersama  masyarakat  berjuang  bekerja  keras  untuk  menyuseskan  program pembangunan desa. Di Bali dikenal adanya desa dinas juga ada yang namanya desa adat.
Sedangkan  berdasarkan  pasal  1  angka  4  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Desa Pakraman , desa Pakraman adalah   kesatuan masyarakat  hukum adat   yang otonom, yang dalam disebutkan bahwa  :
“Desa Pakraman adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Propinsi  Bali  yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak  mengurus  rumah  tangganya sendiri”.
Dari  pengertian  tersebut  nampaklah  desa Pakraman di  Bali  adalah  merupakan  suatu paduan  yang  kukuh  antara  agama  dan  kebudayaan.  Jalinan  desa  pakraman  yang  kukuh  kuat dengan  agama  dan  kebudayaan  merupakan  kekompakan  total  dari  suatu  kehidupan. Kekompakan  merupakan salah satu syarat untuk mencapai  suksesnya cita-cita pembangunan desa, khususnya desa Pakraman Selat.
Kekompakan ini bukanlah kekompakan lahiriah semata-mata, tetapi kekompakan yang didasari  dan  diwarnai  cinta  kasih  dan  pengabdian,  masyarakat  desa pakraman adalah merupakan suatu perkumpulan atau badan yang berjiwa memiliki Tri Pramana ( Bayu, Sabda, Idep ), dimana individu-individu tersebut larut dan melebur diri secara sukarela di dalam derap dan merupakan satu kesatuan total.
Desa adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali.  Desa pakraman memiliki  beberapa  hak  otonomi,  salah  satunya  adalah  otonomi  dalam sosial  ekonomi  yang  merupakan  kekuasaan  untuk  mengatur  hubungan  antar  kelompok masyarakat serta mengelola kekayaan desa pakraman Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan
1 Sukma  Arida,  2014 Mengelola  Konflik  Batasan  Wilayah Panduan  Bagi  Prajuru  Desa  Pakraman,  Uluangkep Press.hlm.6
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2002  tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa,  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun  2002.  Peraturan  daerah  ini  menggariskan  bahwa  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  merupakan  badan  usaha  keuangan  milik  desa  yang  melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa 2 .
Desa  dapat  memiliki  badan  usaha,  untuk  itu  pada  desa-desa  di  Bali  telah  didirikan Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD).  Pendirian  LPD  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan  seluruh  kekuatan  ekonomi  nasional  terutama pengusaha  kecil,  menengah  dan  koperasi  termasuk  LPD  di  dalamnya  dengan  berbasiskan ekonomi kerakyatan.Menurut Sukandia menyatakan bahwa :
”Pengaturan LPD harus  dikembalikan kepada identitas kultural desa pakraman, yaitu sifat otonomnya dalam  mengatur penyelenggaraan  kehidupan rumah tangganya (self- regulation) dalam  konteks  pluralisme  hukum,  dalam  bentuk  hak  pengaturan  sendiri dari suatu lingkungan sosial  yang  bersifat semi  –otonom ( the self regulation of semi- autonomous social field).” 3
Desa Pakraman Selat merupakan salah satu Desa Pakraman yang ada diwilayah Desa Belega Kecamatan Blahbatuh telah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD).  LPD sebagai salah  satu  wadah  kekayaan  desa,  menjalankan  fungsinya  dalam  bentuk  usaha-usaha  ke  arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa.  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa Pakraman Selat  Desa  Belega  Kecamatan Blahbatuh  dari  sejak  awal  memerankan awig-awig dalam  pengelolaan  LPD  bersama  Desa Pakraman untuk  menjalin  kepercayaan  dan  sanksi  pelanggaran  pinjaman.  Sehingga  LPD Desa Pekraman Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh berjalan lancar.
Awig-awig Desa Pakraman adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara  kehidupan  bagi  warga  desa  adat  beserta  sanksi  dan  aturan  pelaksanaannya. Awig-awig berasal dari kata wig yang artinya rusak sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. Awig- awig artinya  sesuatu  yang  menjadi  baik.  Konsepsi  inilah  yang  dituangkan  ke  dalam  aturan- aturan  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  sehingga  menimbulkan  suatu  pengertian, bahwa awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  aman,  tentram,  tertib,  dan  sejahtera  di  desa  adat. Awig- awig itu  memuat  aturan-aturan  dasar  yang  menyangkut  wilayah  adat,  krama  desa  adat, keagamaan serta sanksi.
Awig-awig desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan  mengendalikan  prilaku  warga  masyarakat  dalam  pergaulan  hidupnya  guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu awig-awig juga berfungsi untuk  mengintegrasikan  warga  masyarakat  dalam  suatu  persatuan  dan  kesatuan  yang hidup  bersama  sepenanggungan  dan  seperjuangan,  sedangkan  arti  penting awig-awig adalah  merupakan  pengikat  persatuan  dan  kesatuan  krama  desa  guna  menjamin
2 I Nyoman Nurjaya, I Nyoman Sukandia, dkk, 2011, Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Press, hal. 81
3 Ibid
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat. 4

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan    latar  belakang  di  atas,  di  rumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  1) bagaimanakah  peranan awig-awig Desa Pakraman Selat  dalam  memberdayakan  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)?  Dan  2)  apakah  sanksi  yang  diberikan  bila  terjadi  kredit  macet  di LPD Desa Pakraman Selat?

## METODE
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu penelitian  hukum  empiris  dibuat  untuk  mengetahui  peranan awig-awig dalam memperdayakan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Nazir  Muhamad metode  deskriptif  adalah  metode  dalam  meneliti  suatu  kelompok  manusia  suatu  objek  suatu kondisi  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  sekarang,  tujuan  penelitian deskriptif  ini untuk  membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis,  faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. 5 Sumber  data  yang  dipakai  dalam  penyusunan  skripsi  ini  melalui  dari  dua  (2)  tipe penelitian  yaitu  :  1)  Penelitian  perpustakaan  ( Field  Research ),  dan  2)  Penelitian  lapangan ( Library Research ). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  teknik    wawancara  yaitu  dengan  mewawancarai  nara  sumber yang terkait yaitu Ketua LPD Desa Pakraman Selat, Bendesa Desa Pakraman Selat, Tokoh Masyarakat Desa Pakraman Selat, Krama desa Pakraman Selat,  Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh  dan  teknik  studi  dokumentasi  dengan  cara  mengumpulkan  dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini data di analisis secara kualitatif atau juga sering dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif . Keseluruhan data yang terkumpul  baik  dari  data  primer  maupun  data  sekunder  diklarifikasikan  sesuai  dengan permasalahan  kemudian  di  analisis  dengan  teori  dan  konsep  yang  relevan,  sehingga  dapat menjawab  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  akhirnya  data  tersebut  disajikan  secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## PEMBAHASAN

## Awig-Awig Desa Pakraman  Dalam Memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Hukum sebagai kehendak yuridis manusia memicu kesadaran bersama dari kelompok masyarakat  untuk  membentuk  peraturan  bersama.  Ada  komitmen  dan  kesepakatan  yang
4 Majelis  Pembina  Lembaga  Adat  (MPLA)  Tingkat  I  Bali, Peranan  Nilai-Nilai  Adat  dan  Kebudayaan  Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat, Denpasar 1988, hal. 56
5 Nazir Muhamad, 2006,  ” Metode Penelitian ”. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.63
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
melampaui  orang  per  orang.  Karena  sifatnya  wajib,  kehendak  yuridis  ini  menuntut  orang- orang menaati aturan hukum yang sudah dibuat.
Dalam  perspektif  teori  hukum  yang  dikemukakan  H.L.A.  Hart,  pengakuan  berkaitan dengan  kaidah yakni kaidah pengakuan, kaidah perubahan, dan kaidah kewenangan. 6 Kaidah pengakuan  adalah  kaidah  yang  menetapkan  perilaku  dari  sebuah  masyarakat  hukum  tertentu yang harus dipatuhi. Jika dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945,  maka  pengakuan  bermakna  pemberian  status  hukum  kepada  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya 7
Mengurus rumah tangga sendiri  ini diwujudkan dengan  membuat aturan sendiri  yang sesuai desa, kala, patra yang dihimpun dalam sebuah awig-awig desa pakraman. Awig-awig adalah  aturan  yang  dibuat  oleh krama desa pakraman dan  atau Awig-awig berasal  dari  kata “wig” yang  artinya  rusak  sedangkan  “ awig ”  artinya  tidak  rusak  atau  baik.  Jadi awig-awig dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  menjadi  baik.  Secara  harfiah awig-awig memiliki  arti  suatu ketentuan  yang  mengatur tata  krama  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat  untuk  mewujudkan tata  kehidupan  yang  ajeg  di  masyarakat.  Sedangkan  dalam  Perda  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang  Desa Pakraman dan  Lembaga Adat ,  menyatakan  : Awig-awig adalah  aturan  yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam  pelaksanaan Tri  Hita  Karana sesuai  dengan  desa mawacara dan  Dharma  Agama  di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing. 8
Desa pakraman yang  didefinisikan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di provinsi  Bali  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan  tata krama pergaulan  hidup  masyarakat umat  Hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan kahyangan  tiga atau kahyangan  desa yang mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  yang  berhak  mengurus  rumah tangganya sendiri.
Awig-awig desa pakraman sebagai  bagian  dari  hukum adat yang  mencakup  norma- norma  dan  nilai-nilai  adat  yang  sangat  dipatuhi  dan  dipegang  teguh  oleh  masyarakat adat. Hukum adat ini berperan sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau  benar,  patut  atau tidak  patut,  pantas  atau tidak  pantas  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  di masyarakat. 9 Eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003  disebutkan  bahwa Hukum Adat ( awig-awig dan pararem ) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali  yang  bersumber  dari Catur  Dresta serta  dijiwai  oleh  Agama  Hindu  Bali. Catur  Dresta
6 Marhaendra  Wija  Atmaja,2014,  “Konstitusionalitas  Desa  Adat:  Memahami  Norma  Hukum  Desa  Adat  dalam  UUD NRI 1945” , Makalah disampaikan dalam Seminar  Nasional  Kedudukan  Desa  Adat  dalam Sistem  Ketatanegaraan  RI yang diadakan  Ikatan  Alumni  Universitas  Udayana  Komisariat  Fakultas  Hukum  bekerja  sama  dengan  Pusat  Kajian  Hukum  dan Ideologi (PKHI) dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar 28 Juni 2014
7 Ibid
8 Surpha,  I  Wayan,  2002, Eksistensi  Desa  Adat  di  Bali  Dengan  Diundangkannya  U.U.  No.  5  Tahun  1979  (tentang Pemerintahan Desa), PT. Upada Sastra, Denpasar, h. 50.
9 A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat. Dahulu, Kini, dan Akan Datang , Prenada Media Group, Jakarta, h.87
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yakni, SastraDresta yakni  ajaran-ajaran  agama, Kuna  Dresta yakni  nilai-nilai  budaya, Loka Dresta yakni pandangan hidup dan Desa Dresta yakni adat istiadat setempat. 10
Awig-awig desa pakraman sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  dari  kehidupan masyarakat Hindu di Bali memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep Tri Hita Karana . Tri  Hita  Karana merupakan  tiga  hubungan  yang  harmonis  yang  harus  dijalankan  manusia untuk  mencapai  kesempurnaan.  Hubungan  itu  terdiri  dari  hubungan  manusia  dengan  Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk bhakti . Hubungan manusia dengan manusia yang diwujudkan dalam bentuk tresna . Hubungan manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk Keseimbangan  dalam  melaksanakan bhakti,  tresna ,  dan sih ini  diwujudkan  dalam  perilaku sehari-hari. Karena itulah awig-awig menjadikan konsep Tri Hita Karana ini sebagai landasan filosofisnya.  Dengan  mengusung  konsep  ini krama diharapkan  berperilaku  yang  sesuai dengan ajaran agama Hindu, diantaranya tat twam asi , persaudaraan, keharmonisan, dan anti kekerasan  dalam  hidup  bersama.  Masyarakat  di  desa pakraman selalu  berusaha  bersikap seimbang  terhadap  alam  sekitarnya.  Hal  ini  didasarkan  oleh  kesadaran  bahwa  alam  semesta merupakan  sebuah  kompleksitas  unsur-unsur  yang  satu  sama  lain  terkait  dan  membentuk suatu  sistem  kesemestaan.  Dari  sini  ditemukan  bahwa  nilai  dasar  kehidupan  adat  di  Bali adalah nilai keseimbangan.
Penulisan awig-awig bukanlah  perkara  mudah,  karena  itu  memerlukan  pemikiran bersama  karena  hasilnya  akan  dipakai  bersama.  Substansi awig-awig menjadi  hal  yang penting untuk dibahas sebelum menuliskan awig-awig . Jangan sampai menuliskan awig-awig hanya untuk kepentingan praktis sesaat, misalnya keperluan lomba desa pakraman atau syarat mendapatkan dana dalam rangka pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Jika  yang  dilakukan  hanya  untuk  kepentingan  sesaat,  ada  kalanya  desa  pakraman menyalin  mentah-mentah  ( copy  paste ) awig-awig desa pakraman lain.  Hal  ini  tentu  sangat tidak  disarankan  karena  substansi awig-awig antara  satu  desa  pakraman  dengan  desa pakraman lain, walaupun secara geografis berdekatan.

## Sanksi yang Diberikan Bila Terjadi Kredit Macet di LPD Desa Pakraman Selat
Penerapan sanksi Awig-awig Desa Pakraman terhadap pelanggaran oleh krama Desa Pakraman Selat, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Sehingga  bila  terjadi  pelanggaran  terhadap ketentuan yang telah disepakati ( awig-awig ) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan  atau  disharmonis  skala  niskala  (dunia  akhirat).  Untuk  itu  perlu  adanya pemulihan  terhadap  ketidak  seimbangan,  dimana  pemulihan  ini  juga  dilaksanakan  secara skala dan niskala. Pelanggaran terhadap awig-awig .
Desa Pakraman, yang  berwenang  menangani  suatu  kasus  atau  masalah  di Desa Pakraman Selat  yaitu Prajuru beserta perangkat Desa Pakraman yang dibantu oleh Kelihan Banjar. Desa Pakraman lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama- sama  mengikatkan  dirinya  ke  dalam  satu  ikatan  kelompok  yang  bersifat  teritorial  dan
10 Windia Wayan P, 2002. Desa  Adat dan Desa  Dinas, Yayasan Tri Hita  Karana,  h. 50
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memudahkan  tercapainya  berbagai  kebutuhan  hidup  mereka  baik  yang  bersifat teritorial  dan memudahkan  tercapainya  berbagai  kebutuhan  hidup  mereka  baik  yang  bersifat  lahiriah maupun batiniah. Selain Desa Pakraman itu terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama tidak terlepas dari struktur organisasi maupun peraturan-peraturan( awig-awig ) yang hidup bagi krama desa .
Peranan Bendesa Desa Pakraman yang bisa mengatur tentang jalannya dari awig-awig yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan pemerintahan Desa Pakraman .  Kalau  dilihat  dari  sanksi  yang  ada  dan  termuat  dalam awig-awig ,  dimana terdapatnya  aturan-aturan  yang  mengikat  setiap  warganya  atau krama  Desa  Pakraman termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi adat yang dikenakan apabila terjadinya kredit macet di LPD Desa Pakraman Selat adalah dengan danda arta atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Peran awig-awig Desa Pakraman Selat dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa sangat  berperan  dimana  dalam  aktivitas  LPD  senantiasa awig-awig yang  dijadikan pedoman  sehingga  masyarakat  yang  memiliki  pinjaman  di  LPD  akan  berusaha  melunasi pinjamannya  karena  takut  akan  sanksi adat yang  tertuang  dalam  a wig-awig Desa Pakraman Selat.
2. Sanksi  yang  diberikan bila terjadi kredit  macet di LPD Desa Pakraman Selat Sanksi adat yang  dikenakan  apabila  terjadinya  kredit  macet  di  LPD  Desa Pakraman Selat  adalah dengan  danda  arta  atau  jaminan/agunan  yang  digunakan  untuk  mencari  kredit  akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa. Hal ini dijelaskan dalam awig-awig pada pellet 2 Pawos 70 Indik Pamidanda .

## Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, penulis sarankan sebagai berikut :
1. Kepada  Ketua  LPD  Desa Pakraman Selat  agar  dalam  memberikan  pelayanan  senantiasa bersikap adil dalam artian semua krama diberikan kesempatan meminjam dan sudah tentu sesuai dengan analisa kredit yang berlaku.
2. Kepada  Bendesa  Desa Pakraman Selat  penulis  sarankan  dalam  memberikan  pinjaman kepada  krama  di  luar  krama  Desa  Pa kraman Selat  agar  dijamin  oleh krama  desa pakraman selat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Suriyaman  Mustari  Pide,  2014, Hukum  Adat.  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang ,  Jakarta: Prenada Media Group.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Majelis  Pembina  Lembaga  Adat  (MPLA)  Tingkat  I  Bali, Peranan  Nilai-Nilai  Adat  dan Kebudayaan  Dalam  Menunjang  Pembangunan,  Proyek  Pemantapan  Lembaga  Adat, Denpasar 1988.
Marhaendra  Wija  Atmaja,2014,  “Konstitusionalitas  Desa  Adat:  Memahami  Norma  Hukum Desa  Adat  dalam  UUD  RI  1945”,  Makalah  disampaikan  dalam Seminar  Nasional Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan RI yang diadakan Ikatan Alumni Universitas  Udayana  Komisariat  Fakultas  Hukum  bekerja  sama  dengan  Pusat  Kajian Hukum dan Ideologi (PKHI) dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar 28 Juni 2014.
Nazir Muhamad, 2006,  ” Metode Penelitian ”. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurjaya,  I  Nyoman,  Sukandia,  I  Nyoman,  dkk,  2011, Landasan  Teoretik  Pengaturan  LPD Sebagai  Lembaga  Keuangan  Komunitas  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Bali,  Udayana University Press.
Sukma  Arida,  2014. Mengelola  Konflik  Batasan  Wilayah Panduan  Bagi  Prajuru  Desa Pakraman, Uluangkep Press.
Surpha,  I  Wayan,  2002, Eksistensi  Desa  Adat  di  Bali  Dengan  Diundangkannya  U.U.  No.  5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa), Denpasar: PT. Upada Sastra.
Windia Wayan P, 2002. Desa  Adat dan Desa  Dinas, Denpasar: Yayasan Tri Hita  Karana