Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 108-116. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Analisis Terhadap Putusan Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka)
Analysis of Decisions Dropping Criminal Sanctions Under Minimal Threats (Study of Decision Number: 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka)

## Abdul Rahman
Universitas Halu Oleo E-mail: abdulrahmanrahman245@gmail.com
Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions by judges against  the  perpetrators  of  molestation  of  minors  and  to  determine  the  legal considerations by judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of child molestation  in  decision  number  284/Pid.Sus/2017/PN.Kka.  This  research  was carried out in Kolaka Regency by selecting the agency related to this case, namely the Kolaka District Court. the technique of gathering legal material is by searching cases, laws and regulations and studying literature, then analyzed qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results showed that the imposition of criminal sanctions by the Kolaka District Court judge was not in accordance with the minimum limit stipulated in Law Number 35 of 2014, so that the  judge's  decision  was  contrary  to  statutory  regulations.  In  addition,  legal considerations by judges in imposing sanctions on child criminal offenses is in this case the defendant and the victim committed sexual intercourse on the basis of like and like while in the explanation of the law above, it does not regulate the imposition of  criminal  sanctions  specifically  on  the  basis  of  like  and  liking.  Another consideration  is  the  Circular  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia Number 1 of 2017 as a guideline for the implementation of duties for the court. On the fifth point concerning minimal criminal imprisonment against child and adult offenders, then if the perpetrator is an adult while the victim is a child, judging by casuistically,  the  panel  of  judges  can  drop  the  criminal  below  the  minimum  with
special  consideration  that  there  is  peace  and  the  re-creation  of  harmonizing relations between the perpetrator/the family of the perpetrator with the victim/the victim's family by not demanding each other anymore.
Keywords: Criminal Sanctions; Minimal Threats; Molestation
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana oleh hakim  terhadap  pelaku  pencabulan  anak  di  bawah  umur  dan  untuk  mengetahui pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pencabulan  anak  pada  putusan  nomor  284/Pid.Sus/2017/PN.Kka. penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Kolaka  dengan  memilih  instansi  yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Kolaka. teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara telusur perkara, peraturan perundang-undangan dan  studi  kepustakaan,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kolaka tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  sehingga  putusan  hakim  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan. Selain itu, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap  pelaku  pidana  anak  adalah  dalam  kasus  ini  terdakwa  dan  korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sementara dalam penjelasan undang-undang di atas, tidak mengatur penjatuhan sanksi pidana terkhusus kasus atas  dasar  suka  sama  suka.  pertimbangan  lainnya  adalah  adanya  Surat  Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku anak dan orang dewasa, maka apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak, dilihat secara kasuistik, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus yaitu ada  perdamaian  dan  terciptanya  kembali  harmonisasi  hubungan  antara pelaku/keluarga  pelaku  dengan  korban/keluarga  korban  dengan  tidak  saling menuntut lagi.
Kata kunci: Sanksi Pidana; Ancaman Minimal; Pencabulan

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya  karena  tanpa  adanya  hukum  tidak  dapat  dibayangkan  akan  seperti  apa nantinya negara ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan
dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan  melanggar  norma  dimana  yang  menjadi  korban  adalah  perempuan  baik  dewasa maupun  anak  di  bawah  umur.  Pencabulan  termasuk  dalam  penggolongan  jenis  tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Nomor 2 dan 3. 1 Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual  (Pencabulan)  terhadap  anak  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan: 2 “Setiap  orang  yang  melanggar  ke tentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal  82  ayat  (2):  “Dalam  hal  tindak  pidana  se bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1).”  Menurut  Pasal  76E  “Setiap  Orang  dilarang  me lakukan  Kekerasan  atau ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul.”
Pertimbangan  hakim  juga  menentukan  berat  ataupun  ringannya  pemidanaan, karena  sering  kali  persoalan  yang  dilontarkan  masyarakat  adalah  terlalu  ringannya pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu  putusan  penting  untuk  diselidiki.  Kemudian  apakah  kemandirian  kekuasaan kehakiman  mempunyai  implikasi  terhadap  penegakan  hukum  oleh  hakim  di  muka persidangan. Sudah jelas implikasinya besar karena sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan obyektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan Sahlan
1 Pasal 290 Nomor 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:
Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum  waktunya  untuk dikawin,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  atau  bersetubuh  di  luar perkawinan dengan orang lain.
2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
Said , seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Malang dalam tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya buka sekedar memenjara tapi juga dapat mencabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya, adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan, selain itu hakim juga  merupakan ultimum  remedium yang  menjadi  senjata  pamungkas  bagi  semua ketidakberesan,  karena  itu  ada  ungkapan  yang  cukup  ekstrem  bahwa  semua  bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya semuanya akan menjadi beres 3
Tindak pidana pencabulan dalam hal ini adanya pelaksanaan Penerapan Hukum atau  Penjatuhan  Sanksi  kepada  para  pelaku  pencabulan  anak  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang.  Salah  satu  putusan  kasus  pencabulan  yang  terjadi  di Kabupaten Kolaka, yakni Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka. Hakim Pengadilan Negeri  Kolaka  mengadili  pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  dan  menjatuhkan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Putusan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sanksi pidana yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 82 ayat (1) berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)” .

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian tentang Analisis Terhadap Putusan Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni menggunakan  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana.  Dalam  penelitian tentunya memerlukan bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan sebuah aturan, prinsip-prinsip hukum , maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. 4
3 Bambang  Sutiyoso,  Sri  Hastuti  Puspitasari, “Aspek -Aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia” ,  dikutip  dari  Sahlan  Said, Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman  Pengalaman  Praktek  Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur Dan Kendalanya , Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 87.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. 5

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak  Pada  Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka
Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa:
1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kek erasan  memaksa  anak  bersetubuh dengannya”
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primer.
3. Menyatakan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak bersetubuh dengannya”
4. Menjatuhkan  Pidana  kepada  terdakwa  dengan  Pidana  penjara  selama  2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Terkait  penjatuhan  sanksi  Pidana  Pelaku  Tindak  pidana  Pencabulan,  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  dalam  konsiderans  tentang  perlindungan  anak menyebutkan agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab, dalam penjatuhan sanksi pidana perkara anak seharusnya mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban.  Dan  pihak lain yang  terkait  untuk bersama-sama  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restorative, melainkan  pelaku  dan  korban  atas  perbuatan  tersebut  dapat  di  pertanggungjawabkan dengan  seksama.  Bila  dikaitkan  dengan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara anak  yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum,  telah  lebih  dahulu  mengenal  istilah penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan jalan damai dari pihak pelaku dan korban yang mana dengan ini bisa dijadikan sebagai landasan sosiologis untuk penerapan diversi itu sendiri.
Tidak mudah bagi hakim untuk membuat suatu putusan terhadap setiap perkara yang ditanganinya, tidak terkecuali dalam memutuskan tindak pidana asusila terhadap anak. Hal ini sebagaimana yang pendapat dari Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno
5 Yulianto  Ahmad  &  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 48.
Mertokusum o yang menyebutkan bahwa “idealnya putusan harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan”. 6 “Ketiga unsur tersebut semestinya oleh  hakim  harus  dipertimbangkan  dan  diterapkan  secara  proporsional  sehingga  pada akhirnya  dapat  dihasilkan  putusan  yang  berkualitas  dan  memenuhi  harapan  bagi  para pencari  keadilan ” 7 . Pemidanaan  berarti  “terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai dengan  ancaman  yang ditentukan dalam pasal  tindak pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa ”. 8
Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku Pencabulan terhadap anak apabila  dikaitkan  dengan  penjatuhan  pidana  di  bawah  batas  minimal  dari  ketentuan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Hakim  di Pengadilan  Negeri  Kolaka,  terlihat  bahwa  hakim  tidak  memosisikan  dirinya  sebagai corong undang-undang. Hal ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan  Batas  Minimal  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 284/PID.SUS/2017/PN.Kka
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Pidana  terhadap  terdakwa  selama  2 Tahun  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  minimum  yang  telah  diatur  dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Khususnya pasal  81  yakni  Pidana Penjara paling singkat 5  (lima)  tahun.  Dan  paling  lama  15  (lima belas)  Tahun.  Hakim  mempunyai  pandangan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tidak menjelaskan Penjatuhan sanksi Pidana terkhusus kasus suka sama suka.
Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada  perkara  nomor  284/Pid.Sus/2017/PN.Kka)  adalah  majelis  Hakim  menilai  bahwa untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa haruslah berdasarkan kualitas perbuatan, motif  perbuatan,  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut  dan  harapan  kedua belah pihak atas terjadinya peristiwa pidana.
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 15.
7 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan , Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 6.
8 M. Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 354.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas  bagi  pengadilan.  Pleno  Kamar  melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:
1. Rumusan pleno kamar Pidana;
2. Rumusan pleno kamar Perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan.
Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana Minimal terhadap pelaku tindak Pidana Anak dan Orang dewasa tetapi korbannya adalah Anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah Anak, Maka dilihat  secara  Kasuistik,  Majelis  Hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  di  bawah  Minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:
1. Ada  perdamaian  dan  terciptanya  kembali  harmonisasi  hubungan  antara pelaku/keluarga  pelaku  dengan  korban/keluarga  korban,  dengan  tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
2. Harus  ada  pertimbangan  hukum  dilihat  dari  aspek  yuridis,  filosofis, Sosiologis, Edukatif, Preventif, Korektif, Represif, dan rasa keadilan.
Dengan  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2017,  Maka Majelis  Hakim  dapat  menjadikan  dasar  pertimbangan  untuk  menjatuhkan  putusan perkara pidana anak pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis  dapat simpulkan  bahwa  Penjatuhan  Pidana  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kolaka  dengan putusan pidana 2 (dua) Tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  subsider  pidana  kurungan  3  (tiga)  bulan  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 10 (sepuluh) Tahun Penjara. Dengan putusan tersebut Hakim menjatuhkan Pidana  kepada  terdakwa,  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  batas  Minimum  yang  diatur
dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni Pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan Paling lama 15 (lima belas) Tahun dan Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah). Sehingga Putusan Hakim bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  adapun Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  Pelaku  Pidana Anak pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka adalah dalam kasus ini terdakwa dan  korban  melakukan  persetubuhan  atas  dasar  suka  sama  suka  sementara  dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur penjatuhan  sanksi  pidana  terkhusus  kasus  atas  dasar  suka  sama  suka.  Pertimbangan lainnya adalah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017,Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Berdasarkan rumusan pleno kamar  pidana  pada  poin  kelima  tentang  Penjatuhan  Pidana  Minimal  terhadap  Pelaku Pidana Anak dan Orang dewasa, Tetapi korbannya adalah Anak, Maka apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah Anak, Dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat  menjatuhkan  Pidana  di  bawah  minimal  dengan  Pertimbangan  Khusus  yaitu  ada perdamaian  dan  terciptanya  kembali  harmonisasi  hubungan  antara  Pelaku/Keluarga pelaku dengan Korban/Keluarga Korban dengan tidak saling menuntut lagi, bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ahmad,  Yulianto  &  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Harahap,  M.  Yahya ,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1996. Said,  Sahlan, Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman  Pengalaman  Praktek  Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur Dan Kendalanya , Seminar 50 Tahun Kemandirian
Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia  Di  Universitas  Gadjah  Mada  Tanggal  26 Agustus 1995, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan , Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.