## Potret Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing pada Masa Pandemi Covid-19

## Portrait of Annual SPT Reporting through E-Filing during the Covid-19 Pandemic
Khy’sh Nusri Leapatra Chamalinda 1 , Fariyana Kusumawati 2
1,2 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received
Revised
Publish
Keywords:
E-filing, SPT, Tax Payer, Covid-19 Pandemic
DOI: 10.xxxx

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  describe  and  explore  the  annual  SPT  reporting  service  for individual  taxpayers  through  e-filing  at  KPP  Pratama  Bangkalan  with  tax volunteers during  the  Covid-19  pandemic,  as  well  as public  responses in this case individual  taxpayers  regarding  SPT  reporting  services.  Annual  individual taxpayers  through  e-filing  at  KPP  Pratama  Bangkalan  during  the  Covid-19 pandemic.  The  method  in  this  research  is  qualitative  with  a  case  study  approach. The  results  of  the  study  indicate  that  the  preparation  and  implementation  of  the annual tax return reporting service through e-filing during the covid-19 pandemic has gone very well. Annual SPT reporting services during the pandemic are carried out  through  virtual  Integrated  Service  Places  (TPT).  Various  preparations  for  the implementation  of  SPT  reporting  services  have  been  carried  out,  both  by  KPP
Pratama  Bangkalan  and  tax  volunteers.  In  the  process  of  SPT  reporting  services, they still face various obstacles. Various efforts have been made, so that this virtual TPT  service  can  run  optimally.  In  addition,  the  response  of  taxpayers  to  KPP services is that it has been going well. Taxpayers who report their Annual SPT are served as much as possible even though they are virtual.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menggambarkan serta mengeksplorasi tentang pelayanan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-filing pada  KPP  Pratama  Bangkalan  bersama  relawan  pajak  di  masa  pandemi  Covid-19, serta  tanggapan  masyarakat  dalam  hal  ini  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi  melalui  e-filing  pada KPP  Pratama  Bangkalan  di  masa  pandemi  Covid-19.  Metode  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa persiapan hingga pelaksanaan pelayanan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak melalui  e-filing  di  masa  pandemi  covid-19  sudah  berjalan  sangat  baik.  Pelayanan pelaporan SPT Tahunan pada masa pandemi dilaksanakan melalui Tempat Pelayanan Terpadu  (TPT)  virtual.  Berbagai  persiapan  untuk  pelaksanaan  pelayanan  pelaporan SPT  telah  dilakukan,  baik  oleh  KPP  Pratama  Bangkalan  maupun  relawan  pajak. Dalam  proses  pelayanan  pelaporan  SPT,  masih  menghadapi  berbagai  hambatan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan,  agar  pelayanan  TPT  virtual  ini  dapat  berjalan maksimal.  Selain  itu,  tanggapan  wajib  pajak  terhadap  pelayanan  KPP  yaitu  sudah berjalan  baik.  Wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  dilayani  semaksimal mungkin walaupun secara virual.

## I. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  menyumbang  sekitar  84%  dari  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Salah  satu  sumber  penerimaan  atau  pemasukan  keuangan  negara  Indonesia  ialah  pajak.  Pajak menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  didefinisikan  sebagai  “kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imba-  lan  secara  langsung,  serta  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Laporan  kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP,  2020)
* Corresponding author: nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id

## InFestasi
Vol 17 No. 2 Desember 2021 Hal.119-132
menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.069,97 triliun atau 89,25% dari target  APBN  tahun  2020  yaitu  sebesar  1.198,82  triliun.  Capaian  tersebut  lebih  tinggi  dari  pencapaian penerimaan  pajak  tahun  sebelumnya  tahun  2019  yaitu  84,44%.  Pencapaian  penerimaan  pajak  tentunya tidak lepas dari dukungan, komitmen, dan kerjasama antara otoritas pajak dengan wajib pajak (Darmayasa et al., 2020).
Pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan masalah global yang serius yaitu adanya pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi ini dampaknya hampir dirasakan oleh seluruh sektor. Tidak hanya sektor  kesehatan,  sektor  ekonomi  pun  turut  terdampak  adanya  pandemi  tersebut.  Pemberlakuan pembatasan  kegiatan  masyarakat  merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah  untuk  mengendalikan peningkatan virus Covid-19 (Covid19.go.id, 2021). Diberlakukannya pembatasan aktivitas tersebut, dapat berimbas pada aktivitas bisnis dan perekonomian. Selain itu, pada tahun 2020 juga merupakan masa yang berat  bagi  seluruh  dunia  dan  memberikan  tantangan  yang  luar  biasa,  tak  terkecuali  bagi  DJP  sebagai institusi  penghimpun  penerimaan  negara.  Salah  satu  upaya  pemerintah  adalah  memberikan  sejumlah insentif  pajak,  yang  diharapkan  dapat  mendukung  penguatan  transformasi  ekonomi  dan  pemulihan ekonomi  nasional  (Kemenkeu.go.id,  2020).  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani  menyatakan  bahwa  DJP  di tahun  2020  dihadapkan  pada  kondisi  dimana  harus  lebih  maksimal  mengumpulkan  penerimaan  pajak, namun  di  sisi  lain  juga  mendukungan  dan  membantu  wajib  pajak  dalam  mendapatkan  insentif  pajak (Kemenkeu.go.id, 2020).
Meningkatnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor untuk mendukung penerimaan pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan  dapat  terus  meningkat.  Syakura  &  Baridwan  (2014)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  dipengaruhi  oleh  kepatuhan  pajaks. Meskipun  rendahnya  kepatuhan  pajak  masih  menjadi  masalah  yang  kerap  terjadi,  namun  DJP  telah melakukan  berbagai  upaya,  salah  satunya  yaitu  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Sejalan  dengan penelitian  Susmita  &  Supadmi  (2016)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Untuk  mendukung  tercapainya  target  pajak salah satunya dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dimana DJP salah satunya telah mengembangkan aplikasi yang mempermudah wajib pajak dalam proses pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam bentuk aplikasi DJP online (Dwianika  et  al.,  2018).  Selain  itu,  wujud  implementasi  moderenisasi  sistem  perpajakan  yang dilakukan  oleh  DJP,  salah  satunya  yaiu  menyediakan  layanan e-filling. SPT  tahunan  untuk  wajib  pajak orang  pribadi  (WPOP)  batas  pelaporannya  paling  lambat  tiga  bulan  setelah  akhir  tahun  pajak.  Dengan tersedianya  layanan e-filing ,  diharapkan  mempermudah  dalam  melaporkan  SPT  Tahunan  wajib  pajak orang  pribadi  (1770,  1770S,  1770SS)  maupun  badan  (1771)  secara online dan real  time .  Harapannya  wajib pajak  dapat  menyampaikan  SPT  Tahunan  secara online tanpa  harus  datang  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP).  Berkaitan  dengan  layanan  e-filing,  penelitian  Agustiningsih  &  Isroah  (2016)  menyatakan  bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pandemi  Covid-19  juga  berdampak  pada  layanan  tatap  muka  kepada  wajib  pajak.  Pembatasan layanan  tatap  muka  di  lingkungan  unit  kerja  DJP  dilakukan  untuk  mengantisipasi  penyebaran  Covid-19 dimulai  pada  16  Maret  2020  sampai  14 Juni  2020,  dan  dievaluasi  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan. Pelayanan  tatap  muka  dihentikan  sementara  pada  Tempat  Pelayanan  Terpadu  (TPT)  di  KPP/KP2KP, Layanan  di  Luar  Kantor  (LDK),  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  diseluruh  wilayah  Indonesia (DJP,  2020).  Termasuk  pelaporan  SPT  tahunan  maupun  masa  tidak  diterima  secara  langsung  melalui KPP/KP2KP, melainkan pelaporan SPT tahunan dapat melalui e-filing / e-form dan untuk SPT masa dapat melaui  pos  tercatat.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  DJP  dalam  meminimalisir  penularan  Covid-19. Penghentian  layanan  tatap  muka  di  unit kerja  DJP  tahun  2021  masih  berlangsung.  Akan  tetapi,  terdapat wajib pajak yang masih bergantung pada konsultasi tatap muka dengan pegawai pajak dalam melaporkan SPT tahunan PPh (DJP, 2020). Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat wajib pajak belum mengerti atau belum memahami bagaimana menggunakan e-filling sebagai sarana melaporkan SPT.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  DJP  melakukan  inisiasi  pembentukan  Tax  Center  dengan  menjalin kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi.  Salah  satu  program  yang  diluncurkan  adalah  relawan  pajak. Diharapkan program ini dapat mendorong serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya  (Yasa  et  al.,  2021).  Relawan  pajak  ( tax volunteer )  berperan  dalam  mengabdi  kepada  masyarakat melalui  kegiatan  pendampingan  pelaporan  SPT  (Dwianika  &  Sofia,  2019).  Organisasi  mitra  di  seluruh Indonesia  yang  menaungi  program  ini  ialah  Tax  Center  (Yasa  et  al.,  2021).  Salah  satu  Tax  Center  yang
menjadi  mitra  DJP  yaitu  Tax  Center  pada  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Trunojoyo  Madura (FEB  UTM).  Tax  Center  FEB  UTM  juga  telah  melaksanakan  program  relawan  pajak  sejak  tahun  2019. Rekrutmen  relawan  pajak  pun melalui berbagai  tahapan  yaitu  dimula  dari  pengumuman  rekrutmen,  tes online seputar pajak, tes wawancara, sampai dengan pelatihan bagi calon relawan pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yasa  et  al.,  (2021)  bertujuan  mengungkap  persepsi  wajib  pajak terhadap  kepuasan  pendampingan  yang  dilakukan  relawan  pajak.  Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik wawancara dalam pengumpulan data. Hasil penelitian tersebut  menunjukan  bahwa  kegiatan  pendampingan  oleh  relawan  pajak  terhadap  waib  pajak  dalam membantu pengisian SPT tahunan orang pribadi sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari kepuasan wajib pajak  setelah  mendapatkan  pendampingan  oleh  relawan  pajak.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan Agustiningsih & Isroah (2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, penerapan e-filing dan kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Perbedaan penelitian  terdahulu  tersebut  dengan  penelitian  ini  yaitu  penulis  menggunakan  metode  penelitian  studi kasus, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaporan SPT Tahunan pada masa pandemi covid- 19.
Selain  itu,  program  relawan  pajak  FEB  UTM  mulai  diadakan  tahun  2019  dan  ditugaskan  untuk asistesi  SPT  Tahunan  WP  OP  khusus  1770S  dan  1770SS  secara  tatap  muka  di  KPP  Pratama  Bangkalan. Namun di tahun 2021, ada perbedaan metode pendampingan/asistensi pelaporan SPT Tahunan terhadap wajib  pajak  yang  disebabkan  adanya  pandemi  Covid-19.  Pada  KPP  Pratama  Bangkalan,  pembatasan layanan tatap muka pun dilakukan, dan pelayanan pelaporan SPT Tahunan dilakukan pada loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) virtual . Sistem TPT virtual ini baru dilaksanakan KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2021. Selain itu, penerimaan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2017- 2020 pada  KPP  Pratama  Bangkalan  terus  mengalami  peningkatan.  Dimana  pada  tahun  2017  penerimaan SPT  sebanyak  30.459,  tahun  2018  mencapai  32.114,  tahun  2019  sebanyak  33.223,  dan  di  tahun  2020 meskipun ditengah pandemi covid 19 penerimaan SPT Tahunan mencapai 46.429. Hal ini menjadi alasan peneliti  melakukan  penelitian  pada  KPP  Pratama  Bangkalan,  dan  menjadi  keterbaruan  penelitian  ini karena belum banyak di eksplorasi pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan TPT virtual.
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta mengekplorasi pelayanan  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi  melalui e-filing pada  KPP  Pratama Bangkalan  bersama  relawan  pajak  di  masa  pandemi  Covid-19,  serta  menggambarkan  tanggapan  wajib pajak mengenai pelayanan pelaporan SPT Tahunan WP OP melalui e-filing di masa pandemi covid-19 pada KPP  Pratama  Bangkalan.  Kontribusi  penelitian  ini  antara  lain  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  evaluasi bagi  KPP  dan  unit  kerja  di  lingkungan  DJP  dalam  memberikan  pelayanan  bagi  wajib  pajak  khususnya secara  virtual  pada  masa  pandemi  covid-19.  Selain  itu,  diharapkan  bagi  relawan  pajak  untuk  dapat meningkatkan dan memaksimalkan dalam melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan bersama KPP, dan bagi  wajib  pajak  untuk  tetap  patuh  melaporkan  SPT  Tahunan  meskipun  di  masa  pandemi  covid-19, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

## II. TELAAH LITERATUR
Teori  atribusi  ( atribution theory )  digunakan  untuk  menggambarkan  serta  mengekplorasi  pelayanan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-filing pada KPP Pratama Bangkalan bersama relawan  pajak  di  masa  pandemi  Covid-19,  serta  menggambarkan  tanggapan  masyarakat  dalam  hal  ini wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  pelayanan  tersebut.  Teori  atribusi  dikembangkan  oleh  Fritz  Heider tahun 1958 yang mengargumentasikan bahwa perilaku atau tindakan seseorang ditentukan oleh kombinasi antara  kekuatan  internal  yaitu  faktor-faktor  yang  berasal  dari  diri  seseorang  (misalnya  kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi), dan juga kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang (misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat) (Suartana, 2010). Selain itu, teori atribusi menjelaskan bagaimana individu dapat menjelaskan penyebab dari perilaku yang ada  disekitar  mereka  (Weiner,  2010).  Teori  atribusi  dengan  penelitian  ini  relevansinya  berkaitan  dengan penentuan sikap wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh atribusi internal maupun eksternal. Intensi wajib pajak untuk menggunakan e-filling dalam  pelaporan  SPT,  erat  kaitannya  dengan  perilaku  wajib  pajak  yang  disebabkan  oleh  dorongan
eksternal.  Kepatuhan  wajib  pajak  disebabkan  pula  oleh  atribusi  eksternal  melalui  peran  relawan  pajak yang dipercayai mampu memberi kontribusi positif.
Kepatuhan  pajak  menjadi  hal  yang  penting  untuk  ditingkatkan.  Terjadinya  ketidakpatuhan  pajak secara  bersamaan  dapat  menimbulkan  upaya  penghindaran  pajak  yang  berdampak  pada  berkurangnya penerimaan  serta  penyetoran  dana  pajak  ke  kas  negara  (Putri  &  Setiawan,  2017).  Kepatuhan  pajak  ( tax compliance) dapat  didefinisikan  sebagai  kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap  perpajakan perpajakan di suatu negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut self assessment system. Dimana kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting untuk meningkatnya penerimaan pajak dan pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Pasalnya, self  assessment  system menunjukkan  bahwa pemerintah memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Berdasarkan  penelitian  Susmita  &  Supadmi  (2016)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan,  sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Sejalan dengan penelitian  Putri & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Umumnya,  kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi  dua  yaitu  1) Pertama , kepatuhan  secara  administratif  atau  secara  formal  (sejauh  mana  wajib  pajak  patuh  terhadap  persyaratan prosedural  dan  administrasi  pajak,  termasuk  mengenai  syarat  pelaporan  serta  waktu  untuk menyampaikan dan membayar pajak), dan 2) Kedua , kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada  perhitungan  jumlah  beban  pajak  secara  benar  (DDTC.go.id,  2020). Kepatuhan  dapat  diidentifikasi berdasarkan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  wajib  pajak  untuk melaporkan  SPT secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan (DDTC.go.id, 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh Yasa et al., (2021) bertujuan untuk menggali persepsi wajib pajak atas kepuasan pendampingan yang dilakukan oleh relawan pajak di lokasi penempatan relawan pajak. Teknik penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling dengan  teknik wawancara  dalam  pengumpulan  data  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan pendampingan  wajib  pajak  oleh  relawan  pajak  dalam  membantu  pengisian  SPT  tahunan  orang  pribadi sangat  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kepuasan  wajib  pajak  setelah  mendapatkan  pendampingan  oleh relawan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih & Isroah (2016) bahwa penerapan e-filing ,  tingkat  pemahaman  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  tersebut  adalah penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus,  dan  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pelaporan SPT Tahunan pada masa pandemi covid-19.
Pesatnya perkembangan teknologi, sejalan dengan kebutuhan wajib pajak yang  terus berkembang. Berkaitan  dengan  kebutuhan  wajib  pajak,  dalam  hal  ini  DJP  perlu  untuk  senantiasa  memperhatikan kepuasan wajib pajak agar peningkatan kepatuhan tercapai (Artawan et al., 2020). Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJP. Melakukan beberapa terobosan baru serta penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan dan layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, merupakan hal yang perlu DJP lakukan.  Salah  satu  wujudnya  dapa  dijumpai  pada  layanan-layanan  elektronik  berbasis  teknologi informasi,  diantaranya  adalah: e-faktur, e-registration, e-SPT, e-billing , e-filling, dan  lain  sebagainya. E-filing merupakan suatu cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real  time melalui  internet  pada website DJP  (http://www.pajak.go.id)  atau  Penyedia  Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Untuk penyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi (1770, 1770S, 1770SS)  maupun  SPT  tahunan  PPh  badan  (1771),  wajib  pajak  dapat  mengisi  dan  menyampaikan  laporan SPTnya pada aplikasi e-filing di DJP online . Disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-filing untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S. Selain itu, penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770  maupun  1771, e-filing di  DJP online menyediakan  fasilitas  penyampaian  SPT  berupa  ungggah  SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-FORM. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke KPP.
Beberapa tahun terakhir, DJP telah mendorong pembentukan relawan pajak. Hal tersebut tidak lain bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  serta  salah  satunya  untuk  mendorong  kegiatan penyuluhan  perpajakan.  Kegiatan  relawan  ini  dilaksanakan  sebagai  bentuk  edukasi  perpajakan  yang melibatkan  pihak  ketiga  (DJP,  2021).  Program  ini  menyasar  para  mahasiswa  baik  yang  mempunyai  latar
belakang  ilmu  perpajakan  maupun  non-perpajakan.  Konsep  program  relawan  pajak  ini  melibatkan tax center atau  Program  Studi  Perpajakan  yang  ada  di  berbagai  kampus,  baik  perguruan  swasta  atau perguruan  negeri.  Penerapannya  adalah  melibatkan  mahasiswa  yang  berperan  sebagai  relawan  pajak  di berbagai KPP di Indonesia, khususnya KPP di sekitar kampus. Peran serta relawan pajak secara mendasar adalah  membantu  asistensi  pelaporan  SPT  Tahunan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  terlibat  dalam beberapa kegiatan peyuluhan yang diselenggarakan oleh KPP. Program relawan pajak mulai dilaksanakan sejak  tahun  2017,  dengan  melakukan piloting standardisasi  proses  bisnis  yang  meliputi  pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan relawan pajak (Edukasi pajak.go.id, 2020).
Setiap  tax  center  di  suatu  Perguruan  Tinggi  pada  umumnya  mempunyai  peranan  dalam mengembangkan  berbagai  kegiatan  dengan  karakteristik  masing-masing,  termasuk  dalam  melaksanakan kegiatan program relawan pajak. Kegiatan relawan pajak pada Tax Center FEB UTM dikoordinasikan oleh pengurus  tax  center  yang  juga  merupakan  Dosen  di  lingkungan  FEB  UTM.  Selain  itu,  relawan  pajak nantinya  akan  tersegmentasi  menjadi  empat  petugas  (Edukasi  pajak.go.id,  2020)  yaitu  pertama  sebagai petugas  pengawas,  dimana  relawan  pajak  bertugas  melakukan  pengawasan  pengelolaan  dan  membantu relawan pajak lainnya. Kedua, sebagai petugas asistensi yaitu relawan pajak bertugas melakukan kegiatan asistensi.  Ketiga,  sebagai  petugas  registrasi  yaitu  relawan  bertugas  melakukan  kegiatan  registrasi. Keempat,  sebagai  petugas  pendukung  yaitu  relawan  pajak  bertugas  melaksanakan  fungsi  pendukung, seperti dukungan peralatan, publishing , sosial media, pembuatan email , dan sebagainya.

## III. METODE PENELITIAN
Menurut  Creswell  (2014)  pendekatan  studi  kasus  merupakan  strategi  penelitian  dimana  peneliti menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara cermat. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang  telah  ditentukan.  Pemilihan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  bertujuan  untuk mendapatkan  “kedalaman”  pemahaman  tentang  pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  WP  OP  melalui e- filing pada  KPP  Pratama  Bangkalan  bersama  relawan  pajak  di  masa  pandemi  covid-19.  Selain  itu, paradigma  penelitian  yang  digunakan  adalah  paradigma  interpretif,  dimana  merupakan  cara  pandang yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang mengapa realita itu terjadi (Kamayanti, 2016).
KPP Pratama Bangkalan dipilih karena di KPP Pratama Bangkalan TPT virtual baru dilaksanakan pada tahun 2021 serta penerimaan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2017- 2020 pada KPP Pratama Bangkalan terus mengalami peningkatan. Informan penelitian ini adalah Pegawai KPP Pratama Bangkalan, Relawan pajak Tax Center FEB UTM tahun 2021 dan Wajib pajak orang pribadi (WPOP). Adapun kriteria informan dijabarkan sebagai berikut:
1) Pegawai  KPP  Pratama  Bangkalan.  Pegawai  seksi  pelayanan  dipilih  sebagai  informan  pada penelitian  ini  karena  berhubungan  langsung  saat  memberikan  pelatihan  bagi  relawan  pajak  dan mendampingi saat asistensi pelayanan berlangsung.
2) Relawan  pajak  Tax  Center  FEB  UTM  tahun  2021.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  pelayanan  pajak  yang  dilakukan  saat  pandemi covid-19. Wawancara dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pertanyaan kepada relawan pajak.
3) Wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP),  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Bangkalan yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai, yang telah melaporkan SPT Tahunan 2020 di  tahun  2021  menggunakan e-filing dan  memanfaatkan  layanan  pajak  secara  virtual/datang langsung ke KPP sehingga menjadi informasi tambahan bagi penulis.
Penggunakan data primer pada penelitian berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung  dengan  informan  sebagai  objek  dalam  peneltian  ini  yaitu  pegawai  KPP  Pratama  Bangkalan, relawan pajak FEB UTM tahun 2021, dan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, juga terdapat sumber data sekunder  yang  mengacu  pada  hasil  penelusuran  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  pelaporan  SPT Tahunan melalui e-filing . Adapun sumber data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan adalah literatur,  UU  KUP,  UU  PPh,  serta website pajak  seperti  www.pajak.go.id,  www.ortax.org,  instagram  KPP Pratama Bangkalan dan sebagainya.
Umumnya  dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  mengumpulkan  berbagai  jenis  data  dan memanfaatkan  waktu  untuk  mengumpulkan  informasi  di  lokasi  penelitian  (Creswell,  2014).  Prosedur pengumpulan data penelitian ini (Creswell, 2014) yaitu: 1) Observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan
untuk  melakukan  pengamatan  terhadap  fenomena  yang  akan  diteliti.  Dalam  pengamatan  ini,  peneliti merekam/mencatat  perilaku  maupun  aktivitas  individu  di  lokasi  penelitian  baik  secara  terstruktur maupun semiterstruktur; 2) Wawancara: peneliti mewawancarai informan secara tatap muka langsung dan juga secara virtual, serta menggunakan wawancara semi terstruktur;  dan 3) Dokumentasi: Selama proses peneltian,  peneliti  dapat  mengumpulkan  dokumen-dokumen  kualitatif.  Dengan  kata  lain,  dokumentasi merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.
Meriam  (1998)  dan  Marshall  &  Rossman  (1988)  dalam  (Creswell,  2014)  menyatakan  bahwa  dalam penelitian  kualitatif  yaitu  pengumpulan  dan  analisis  data  harus  berlangsung  secara  serempak  atau bersamaan.  Analisis  data  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang  terus  berkelanjutan  selama  penelitian berlangsung  (Creswell,  2014).  Stake  mengungkapkan  terdapat  4  bentuk  analisis  data  beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus yaitu: 1) Pengumpulan kategori; 2) Interpretasi langsung; 3) Peneliti  membentuk  pola  dan  mencari  kesepadanan  antar  dua  kategori  atau  lebih,  serta  4)  Peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaporan  SPT  tahunan  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  dilaksanakan  paling  lambat  tiga  bulan setelah  akhir  tahun  pajak.  Hal  tersebut  telah  tertuang  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  KUP. Dengan adanya layanan e-filing , wajib pajak dapat menyampaikan/melaporkan SPT secara elektronik yang dilakukan  secara online dan real  time melalui  internet  pada website DJP  (http://www.pajak.go.id)  atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke KPP. Informasi dari Bapak Agus (pegawai KPP Pratama Bangkalan  seksi  pelayanan)  dan  juga  instagram  KPP  Pratama  Bangkalan  (@pajakbangkalan),  untuk pelaporan  SPT  Tahunan  Tahun  2020  di  tahun  2021,  KPP  Pratama  Bangkalan  menyediakan  layanan asistensi pengisian SPT Tahunan secara virtual melalui zoom. Zoom dapat diakses oleh wajib pajak pada laman  bit.ly/asistensivirtualspt  serta  id  6446442021  dan  passcode  644  2021,  sedangkan  wajib  pajak  juga dapat mengakses tutorial pengisian SPT Tahunan pada laman bit.ly/spt2021. Hal ini ditujukan bagi wajib pajak  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  secara  virtual.  Tidak  hanya  itu,  bagi  wajib  pajak  yang  ingin datang langsung ke KPP, juga bisa dengan terlebih dahulu mengisi aplikasi kunjung pajak yaitu di alam kunjung.pajak.go.id.  Penambahan  menu  layanan  aplikasi  kunjung  pajak  ini  ditujukan  untuk  wajib  pajak dalam  pengambilan  tiket  antrean  layanan,  khusus konsultasi  terkait SPT  Tahunan.  Jangka  waktu booking antrean untuk seluruh layanan ini adalah 3 hari kerja.
Pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  tahun  2021  oleh  KPP  Pratama  Bangkalan  melaksanakan pelayanan  melalui  TPT  virtual.  KPP  bersama  relawan  pajak  mengacu  pada  pedoman  petugas  asistensi virtual  yang  diberikan  oleh  Seksi  Pelayanan  KPP  Pratama  Bangkalan.  Dalam  pedoman  tersebut,  petugas asistensi virtual dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: 1) Host Pengarah Pelayanan, 2) Petugas Loket Virtual, 3) Petugas Efin, dan 4) Petugas Pemeriksaan Efin. Dalam melaksanakan tugasnya, relawan pajak berada pada posisi kedua yaitu  sebagai Petugas Loket Virtual. Sebelum asistensi SPT Tahunan di arahkan ke Petugas Loket  Virtual,  wajib  pajak  setelah  join  melalui  zoom,  terlebih  dahulu  akan  diarahkan  ke  Host  Pengarah Pelayanan. Selain itu, menurut Inge (salah satu relawan pajak), pada tahun 2021 terdapat 31 relawan pajak pada Tax Center FEB UTM. Perekrutan relawan pajak pada Tax Center FEB UTM dilakukan melalui proses yang  bertahap.  Mulai  dari  pengumuman  perekrutan,  tes  online  terkait  wawasan  perpajakan,  tes wawancara, pelatihan calon relawan pajak, hingga pengukuhan bagi relawan pajak tahun 2021. Relawan pajak  mulai  bertugas  asistensi  bersama  KPP  Pratama  Bangkalan  secara  virual  pada  bulan  Maret  hingga April  2021.  Asistensi  pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  WP  OP  oleh  relawan  pajak  khusus  untuk melayani wajib pajak dengan kategori karyawan yang menggunakan jenis SPT Tahunan 1770S dan 1770SS.
Pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  oleh  KPP  Pratama  Bangkalan  bersama  relawan pajak membutuhkan berbagai persiapan. Berikut penjelasan Bapak Agus:
“Tentunya persiapannya dimulai dari pembentukan tim Satgas SPT Tahunan. Untuk tahun 2021 ini kita  libatkan  seluruh  pelaksana  bahkan  seluruh  pegawai  account  representative  (AR)  juga  sampai seluruh komponen di KPP Pratama Bangkalan kita libatkan. Hal tersebut mengacu pada kondisi jam kerja yang terbagi dalam Work From Home (WFH) dan  Work  From Office (WFO) yang nantinya diharapkan juga ikut melayani Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT Tahunannya. Selain itu
kita  juga  melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  tentang  e-filing  kepada  masyarakat.  Kita  juga mempersiapkan  TPT  (Tempat  Pelayanan  Terpadu)  secara  virtual.  Persiapan  selanjutnya  yaitu koordinasi dengan Tax Centre FEB UTM yang tentunya untuk mengajak para relawan pajak untuk berkolaborasi  atau  bekerjasama  sesuai  dengan  fungsinya  dan  nantinya  dilibatkan  pada  tim penerimaan  SPT  Tahunan  secara  virtual.  Sesungguhnya  kita  banyak  membutuhkan  tenaga  untuk melakukan  pelayanan  pada  penyampaian  SPT  Tahunan  ini  namun  jika  hanya  mengandalkan pegawai  KPP  saja  kemungkinan  besar  tidak  optimal.  Sebelumnya  kita  juga  berinovasi  dengan melakukan trial terlebih dahulu dengan melibatkan relawan pajak atau semacam pemberian pelatihan dan  pembekalan  berupa  pedoman  kepada  relawan  pajak  agar  siap  dalam  melayani  wajip  pajak nantinya. Yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana”.
“Awalnya kita tetap mengharapkan wajib pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri dengan e-filing. Namun kita juga melihat kondisi masyarakat disini memang tingkat kesadaran serta pengetahuannya  yang  masih  kurang,  akhirnya  kita  running  dengan  TPT  (Tempat  Pelayanan Terpadu) virtual itu. Kita sebelumnya juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat berupa spanduk, leaflet dan brosur serta mengirim surat juga kepada dinas-dinas di kabupaten Sampang dan Bangkalan terkait fasilitas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) virtual ini. Dengan berjalannya waktu tim  yang  sudah  dibentuk  serta  dengan  relawan  pajak  kita  jadwalkan  dan  kita  siagakan  di  Zoom Meeting dengan waktu sesi pertama yaitu dari jam 8 sampai jam 12 siang lalu dilanjutkan dari jam 12  sampai  jam  4  sore  dengan  pembagian  15  orang  untuk  masing-masing  sesi  (belum  termasuk relawan  pajak),  kemudian  Wajib  Pajak  dipersilahkan  masuk  untuk  melakan  pelayanan perpajakannya”.
Terlihat  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  KPP  untuk  persiapan  pelayanan  pelaporan  SPT Tahunan  dengan  e-filing  melalui  TPT  virtual.  Persiapan  antara  lain  dimulai  dengan  pembentukan  Tim Satgas  dengan  melibatkan  seluruh  pelaksana  bahkan  seluruh  pegawai  pajak  di  bagian Account Representative (AR), dan seluruh komponen KPP Pratama Bangkalan juga dilibatkan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat (berupa spanduk, leaflet dan brosur serta mengirim surat juga kepada dinas-dinas di kabupaten Sampang dan Bangkalan) terkait fasilitas TPT virtual. Persiapan koordinasi dilakukan bersama Tax Center FEB UTM beserta relawan pajak. Memberikan pelatihan dan pembekalan, salah satunya berupa pedoman  TPT  Virtual  kepada  relawan  pajak.  Juga  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  (laptop, komputer, headseat, internet, zoom dan sebagainya). Selain itu, TPT virtual disiagakan melalui zoom yang dalam sehari terdapat 2 shift (pagi dan siang) dan sekitar 15 orang yang bertugas.
Relawan  pajak  FEB  UTM di  tahun  2021  terdapat  31 orang  yang  terdiri  dari  26 mahasiswa  Jurusan Akuntansi,  4  mahasiswa  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  dan  1  mahasiswa  Jurusan  Manajemen. Tanggapan relawan pajak berkaitan dengan pelayanan pelaporan SPT tahunan wajib pajak melalui e-filing pada KPP Pratama Bangkalan di masa pandemi covid-19, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian.  Dalam  kuesioner  penelitian,  disajikan  beberapa  pertanyaan  berkaitan  dengan  persiapan, pelaksanaan, hambatan, upaya, dan saran berkaitan  dengan asistensi  pelayanan pelaporan SPT tahunan wajib pajak melalui e-filing oleh relawan pajak bersama KPP Pratama Bangkalan di masa pandemi covid- 19.
Persiapan  juga  dilakukan  oleh  Tax  Center  FEB  UTM  bersama  KPP  Pratama  Bangkalan  untuk membekali  relawan  pajak  pada  saat  nantinya  melakukan  asistensi  pelaporan  SPT  Tahunan.  Pelayanan pelaporan  SPT  ini  dilakukan  secara  virtual,  mengingat  di  tahun  2021  pandemi  covid-19  belum  berakhir. Kuesioner penelitian disebar kepada 31 relawan, dan hanya 29 kuesioner yang  kembali. Dari 29 relawan pajak,  79,3%  menyatakan  bahwa  persiapan  pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  melalui  TPT  virtual bersama KPP Pratama Bangkalan tahun 2021 berjalan sangat baik.

## Gambar 1. Respon Relawan Pajak terhadap Persiapan TPT Virtual Sumber: Data Diolah, 2021
Penjelasan Nike dan Ainun (relawan pajak) berkaitan dengan persiapan pelaporan SPT Tahunan bersama KPP Pratama Bangkalan, yang menjelaskan bahwa:
“Persiapan  sebelum  melakukan  asistensi  (jauh  sebelum  relawan  pajak  bertugas),  KPP  memberikan pelatihan  secara  virtual,  KPP  juga  memberikan  kesempatan  bagi  perwakilan  Relawan  Pajak  untuk mendapat  pengarahan  secara  langsung  di  KPP.  Lalu  sharing  pengarahan  yang  didapat  dengan teman-teman  Relawan  Pajak  yang  lain  secara  virtual.  KPP  memberikan  kesempatan  untuk melakukan training asistensi  pada perwakilan Relawan Pajak. Melakukan praktik asistensi bersama pengelola Tax Center dan Relawan Pajak Persiapan sebelum bertugas saat melakukan asistensi. KPP memberikan  breafing  atau  informasi  yang  harus  dilakukan  ketika  telah  memberikan  asistensi  pada WP” (Nike)
“Secara  pribadi  saya  menyiapkan  persiapan  sebagai  berikut  untuk  asistensi  yaitu  1.  Menyiapkan laptop,  jaringan  internet  dan  aplikasi  zoom  termasuk  virtual  background  2.  Menyiapkan  lampiran dokumen  pendukung  seperti  contoh  bukti  potong  1721-A2  dan  bukti  potong  final  apabila  pelapor kebingungan  saat  menunjukkan  data  3.  Menyiapkan  website  djponline.pajak.go.id  4.  Menyiapkan kalimat  pembuka  untuk  menyapa  pelapor  secara  sopan  5.  Menyiapkan  beberapa  pertanyaan  untuk tujuan pelaporan” (Ainun)
Tidak hanya KPP, relawan pajak pun juga turut melakukan persiapan untuk pelayanan pelaporan SPT  Tahunan  secara  virtual.  Sejalan  dengan  penjelasan  relawan  pajak  tersebut,  persiapan  yang dilakukan  antara  lain  yaitu  relawan  pajak mengikuti  pembekalan  dan  pelatihan  terkait  pelaporan  SPT Tahunan  baik  dari  KPP  Pratama  Bangkalan  dan  juga  Tax  Center , memahami  pedoman  TPT  virtual, mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  (laptop,  komputer, headseat, internet,  zoom  dan  sebagainya),  serta melakukan sharing dengan  relawan  pajak  lainnya. Selain  tahap  persiapan,  dari  segi  pelaksanaan  pun 44,8%  menyatakan  bahwa pelaksanaan  asistensi  pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  bersama  KPP Pratama Bangkalan tahun 2021 berjalan sangat baik.
Gambar 2. Respon Relawan Pajak terhadap Pelaksanaan TPT Virtual

## Sumber: Data Diolah, 2021
Hal  tersebut  sejalan  dengan  penjelasan  Ameliatus  dan  Farida  (relawan  pajak)  yang  menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan  sangat  baik  dan  profesional.  Meskipun  dalam  masa  pandemi  dan  harus  dilakukan secara online, kami masih dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunanan mereka. Selain  memperoleh  pengalaman,  saya  sebagai  relawan  pajak  dapat  memperoleh  ilmu  baru  saat berhadapan langsung dengan orang lain” (Ameliatus)
“Menurut saya cukup  baik karena disaat pandemi ini kita masih bisa menjadi produktif, meskipun kadang  terhalang  oleh  sinyal  dan  jarak  tempat  yang  jauh  sehingga  terkadang  menjadi  salah  satu kendala miss komunikasi” (Farida)
Berbagai  persiapan  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Bangkalan  dan  juga  relawan pajak  tersebut,  tentunya  diharapkan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  melaporkan  SPT Tahunan. Mulai dari persiapan pembentukan tim satgas dengan melibatkan seluruh pelaksana, melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  fasilitas  TPT  virtual,  persiapan  koordinasi  dilakukan  bersama  Tax Center  FEB  UTM  beserta  relawan  pajak,  memberikan  pelatihan  dan  pembekalan  (salah  satunya  berupa pedoman  TPT  virtual)  kepada  relawan  pajak,  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana,  serta  menyusun
jadwal  penugasan  tiap  shift.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  atribusi  eksternal  bagi  wajib  pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT Tahunan meskipun dimasa pandemi covid-19.
Pelaksanaan pelayanan  pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara virtual oleh KPP Pratama  Bangkalan  bersama  relawan  pajak  dilaksanakan  pada  bulan  Maret  hingga  April  2021.  Dalam pelaksanaannya  sudah  berjalan  sangat  baik,  namun  dalam  proses pelayanannya masih  menghadapi berbagai hambatan dan berbagai upaya sudah dilakukan. Berikut penjelasan Bapak Agus:
“Penyusunan  tim  satgas  kami  terkendala  dalam  pembagian  jadwal  WFH  dan  WFO  kapan  harus melakukan  tugasnya  masing-masing  dan  bergabung  dalam  tim  pelayanan.  Dalam  prakteknya ternyata  masih  banyak  masyarakat  yang  masih  belum  paham  mengenai  e-filing  virtual,  meskipun telah  dilakukan  sosialisasi  di  jauh  hari  sebelumya  tetapi  masyakakat  tetap  datang  ke  kantor  untuk melakukan  pelayanan  perpajakannya.  Selain  itu  wajib  pajak  yang  melakukan  TPT  virtual  kadang kala terkendala sinyal jadi sempat beberapa kali yang agak kesusahan untuk berkomunikasi dengan baik  putus-putus  dan  sebagainya  ketika  masuk  dalam  zoom  meeting.  Dan  juga  kadang  terkendala sinyal atau jaringan internet. Kemudian terkait dengan kendala relawan sendiri yaitu terakit koneksi yang digunakan serta hambatan dalam pengisian e-filing dan juga jenis SPT yang bisa di handle oleh relawan pajak sendiri sementara hanya yang karyawan yaitu jenis SPT 1770 S dan 1170 SS saja.”
“Upaya  yang  dilakukan  dalam  penyusunan  tim  satgas  yaitu  kami  harus  pintar-pintar  dalam mengatur pembagian jadwal  agar tim satgas tetap menjalankan tugas  fungsi utamanya disandingi dengan tugas menjadi tim pelayanan. Upaya lain yang kami lakukan yaitu akhirnya kita membuat inovasi  baru  lagi  bagaimana  cara  mengatasi  wajib  pajak  yang  tetap  datang  ke  kantor  untuk melakukan pelayanan perpajakannya. Misal seperti protokol kesehatannya bagaimana atau teknisnya seperti  apa  jadi  kita  dalam  setiap  pelaksanannya  selalu  berunding  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan yang kemungkinan akan terjadi. Pada akhirnya  disepakati oleh kebijakan pimpinan kami bahwasannya KPP Pratama Bangkalan tetap menerima Wajib Pajak yang datang langsung ke kantor namun tetap kita batasi. Pertama dimulai dari volume wajib pajak yang kita dibatasi, jadi filter awal yaitu  didepan  gerbang  satpam  kemudian  kita  buatkan  ruang  tunggu  di  luar  gedung  dan  masuk kedalam untuk melakukan pelayanan secara virtual. Kita juga siapkan sarana dan prasarana seperti beberapa  laptop  dan  PC  untuk  dipakai  wajib  pajak  supaya  bisa  TPT  virtual  dengan  petugas  atau relawan pajak. Terkait kendala yang dialami relawan pajak sendiri kita dari petugas sudah siap untuk meng-back up segala kendala apapun yang dialami oleh relawan pajak misal ada yang kurang jelas dalam pengisiannya atau kendala koneksi yang dapat di dikoordinasikan melalui whatsapp group.
Dimasa pandemi covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, KPP Pratama Bangkalan berharap wajib pajak dapat memanfaatkan adanya pelayanan TPT virtual untuk mencegah penyebaran virus covid- 19.  Namun,  kenyataan  dilapangan  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  datang  langsung  ke  KPP  untuk melaporkan  SPT  Tahunannya.  Hal  tersebut  karena  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  belum  paham mengenai  pelaporan  SPT  Tahunan  melalui  e-filing  maupun  memanfaatkan  TPT  virtual.  Upaya  yang dilakukan KPP saat wajib pajak tetap datang ke kantor yaitu menerapkan protokol kesehatan, membatasi volume wajib pajak per harinya, dan  mempersiapkan sarana dan prasarana seperti laptop dan PC untuk dipakai  wajib  pajak  agar  tetap  bisa  TPT  virtual  dengan  petugas  atau  relawan  pajak.  Untuk  kendala pembagian jadwal satgas yang WFH dan WFO, upaya yang dilakukan yaitu mengatur pembagian jadwal agar  tim  satgas  tetap  menjalankan  tugas  fungsi  utamanya  disandingkan  dengan  tugas  menjadi  tim pelayanan.  Selain  itu,  jika  relawan  pajak  mengalami  kendala  saat  pelayanan,  petugas  sudah  siap membantu secara virtual dan dikoordinasikan melalui whatsapp group yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang sama juga dihadapi oleh relawan pajak. Dari 29 relawan pajak, 96,6% menyatakan bahwa terdapat hambatan yang relawan pajak pada saat pelaksanaan asistensi pelayanan pelaporan SPT Tahunan secara  virtual  bersama  KPP  Pratama  Bangkalan.  Hambatan  yang  sering  dihadapi  relawan  pajak  antara lain  adalah  jaringan  internet  yang  kurang  stabil,  wajib  pajak  yang  kurang  memahami  teknologi,  dan wajib pajak lupa password.
Gambar 3. Respon Hambatan yang Dihadapi Relawan Pajak dalam pelaksanaan TPT Virtual Sumber: Data Diolah, 2021
Menghadapi berbagai hambatan saat pelayanan pada TPT virtual, relawan pajak juga melakukan upaya untuk mengatasinya. Novita dan Ameliatus (relawan pajak) menjelaskan upaya yang dilakukan:
“1.  Mencari  tempat  yang  sinyalnya  kuat  2.  Jika  WP  lupa  password/  email  membuatkan password dan email baru 3. Jika WP kesusahan membaca bukti potong, akan dipandu membaca dengan  mengshare  screen  contoh  bukti  potong  dan  meminta  bantuan  petugas  di  KPP  untuk membimbing” (Novita)
“Apabila relawan pajak yang mengalami kendala sinyal, maka melaporkan kepada pegawai KPP Pratama  Bangkalan  agar  bisa  diambil  alih.  Lalu  bila  kendalanya  adalah  WP  yang  tidak  dapat menggunakan  teknologi,  saya  meminta  wp  untuk  memanggilkan  pegawai  yang  ada  di  kantor KPP  untuk  membantu  beliau.  Bila  WP  lupa  nomor  effin  atau  password,  maka  dapat  meminta kepada  KPP.  Jika  WP  tidak  memiliki  akun  email,  maka  relawan  pajak  akan  membantu membuatkan” (Ameliatus)
Pelayanan  pelaporan  SPT  secara  virtual  dilakukan  di  masing-masing  daerah  relawan  pajak bertempat  tinggal.  Jaringan  internet  yang  tidak  stabil  menjadi  hambatan  utama  yang  sebagian  besar dihadapi  oleh  relawan  pajak  (96,4%).  Upaya  yang  dilakukan  relawan  pajak  antara  lain  mencari  tempat yang jaringan internet yang stabil, berkoordinasi dengan petugas pelayanan saat mengalami kendala yang tidak  bisa  diatasi  sendiri  melalui whatsapp  group ,  serta  berusaha  membantu  wajib  pajak  jika  mengalami kendala (seperti lupa password, no efin, dan tidak memiliki akun email). Adapun beberapa saran relawan pajak  untuk  pelaksanaan  asistensi  pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  bersama  KPP  Pratama Bangkalan ke depannya. Farida dan Septian (relawan pajak) menjelaskan:
“Mungkin  untuk  tahun  berikutnya  relawan  bisa  melaksanakannya  di  kantor  KPP  lagi  dan diberi  ruangan  khusus  untuk  pelayan  secara  virtual  agar  segala  kendala  bisa  langsung terbackup dan tidak saling menunggu” (Farida)
“Kiranya  kedepan  ada  penyuluhan  bukan  hannya  terhadap  pihak  relawan  pajak  namun  juga masyarakat  supaya  kepatuhan  pajak  tidak  terhambat  akibat  ketidakpahaman  WP  terhadap teknologi.” (Septian)
Pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  pada  masa  pandemi,  kedepannya  diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi. Relawan pajak berharap dapat melakukan pelayanan di KPP secara langsung meskipun pelayanan  kepada  wajib  pajak  tetap  dilakukan  secara  virtual.  Hal  tersebut  agar  relawan  pajak dapat berkoordinasi lebih mudah dengan petugas pelayanan saat mengalami kendala. Selain itu, sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  teknologi  dan  TPT  virtual  dapat  lebih  ditingkatkan.  Hal  tersebut  bertujuan agar pelayanan pelaporan SPT dapat berjalan lancar serta efektif meskipun di masa pandemi covid-19.
Dimasa pandemi covid-19 saat ini, dimana pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara virtual menjadi  tantangan tersendiri.  Tidak hanya bagi pegawai pajak dan relawan pajak, namn  juga bagi  wajib pajak.  Masih  terdapat  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  dengan  cara  mendatangi  KPP  secara langsung.  Hal  tersebut  disebabkan  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  belum  memahami  dan  mengerti
bagaimana  melaporkan  SPT  Tahunan  mengunakan  e-filing  dan  memanfaatkan  TPT  virtual.  Penjelasan Putri  (bukan  nama  sebenarnya,  berprofesi  sebagai  pegawai  negeri  sipil)  mengenai  pelayanan  pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2020 di masa pandemi:
“Awal mulanya saya diberi peringatan oleh pihak kantor. Jadi di kantor itu sudah ada daftarnya siapa  saja  yang  belum  melaporkan  kewajiban  pajaknya  kalau  tidak  salah  itu  hari  terakhir pelaporan  di  bulan  maret.  Setelah  itu  saya  datang  langsung  ke  KPP  untuk  pelaporan  SPT tahunannya mbak. Karena saya belum mengerti menggunakan e-filing”
“Untuk  pelayanannya  sendiri  pertama  saya  datang,  saya  langsung  diberi  nomor  antrean  oleh bapak  satpam  disana.  Setelah  itu  saya  diarahkan  menuju  ke  ruang  pelayanan.  Setelah  sampai diarahkan kembali untuk mengisi e-filing secara online dengan dibantu oleh pegawai pajak secara virtual. Untuk pegawainya sendiri sangat ramah kepada wajib pajak. Kondisi KPP Pratama saat itu  ramai  namun  tidak  terlihat  ramai  karena  suasananya  sangat  kondusif  serta  tertata  dengan baik. Saya sangat merasa terbantu karena saat pengisian e-filing saya hanya disuruh membacakan isi  bukti  potongnya  lalu  petugas  pajak  yang  disana  yang  membantu  untuk  mengisikan.  Waktu yang  saya  habiskan  disana  pun  hanya  sebentar  karena  diarahkan  dengan  baik  sehingga  cepat sekali pelayanannya.
Dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2020, Putri mendatangi KPP secara langsung. Hal tersebut dilakukan  karena  belum  memahami  penggunaan  e-filing  untuk  pelaporan  SPTannya.  Menurutnya pelayanan pegawai pajak sudah baik. Pada saat pelaporan SPT Tahunan, Putri merasa sangat terbantu dan dilayani  dengan  baik  oleh  petugas  pajak.  Pada  saat  pelaporan  SPT  Tahunan,  Putri  juga  mengalami hambatan. Namun, hambatan tersebut sudah dibantu oleh petugas pajak dan terselesaikan dengan baik. Sejalan dengan pernyataan Putri sebagai berikut:
“Kendalanya  sendiri  itu  di  bukti  potong  yang  diberikan  itu  tulisannya  terlalu  kecil,  jadi  saya sangat  kesusahan  untuk  membacanya.  Selain  itu  akses  untuk  masuk  ke  DPJ  online  juga kesusahan,  misal  kendala  seperti  lupa  password  …  Untuk  hambatan  yang  saya  alami  sendiri petugas  KPP  Pratama  langsung  tanggap  saat  saya  meminta  pertolongan.  Bapak  satpam  disana sangat  membantu  saya,  jadi  bapak  satpam  yang  membantu  membacakan  isi  formulirnya,  saya sembari mengisinya, benar-benar di arahkan dengan baik. Untuk kendala akses masuk DJP online sangat teratasi dengan baik karena dibantu dan dipandu oleh petugas disana. Bahkan pada saat kita  ngantri  disaat  ada  kursi  kosong  malah  di  didatangi  serta  ditarahkan  harus  kemana selanjutnya oleh beberapa pegawai KPP sendiri”
Saat  melaporkan  SPT  Tahunan,  Putri  menghadapi  beberapa  hambatan.  Kesulitan  membaca  bukti potong  dan  lupa  password  akun  djp  onlinenya  merupakan  hambatan  yang  dihadapi  saat  pelaporan. Hambatan  tersebut  segera  teratasi  karena  langsung  dibantu/dipandu  oleh  petugas  pelayanan/pegawai pajak dan juga dibantu oleh satpam yang saat itu sedang bertugas. Pelaporan SPT Tahunan berjalan baik dan  wajib  pajak  merasa  terbantu  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  pajak.  KPP  Pratama Bangkalan juga berharap dapat terus memaksimalkan pelayanannya, berikut penjelasan Bapak Agus:
“Dengan adanya sosialisasi yang kita gencar selama satu tahun ini harapan salah satunya yang tidak kalah penting yaitu kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam  penyampaian  SPT  Tahunan  bisa  lebih  bagus  lagi,  terutama  melalui  e-filing.  Jadi  seperti konsep  yang  dibuat  awal  oleh  DJP  dan  KPP  yaitu  konsep  wajib  pajak  yang  mandiri  bisa melakukan kewajiban pajaknya dimanapun tanpa harus datang ke KPP. Jika pandemi belum usai dan  kebijakan  pemerintah  mengenai  pembatasan  tetap  berlanjut,  KPP  akan  terus  running  lagi TPT  virtual  yang  tentunya  kita  tetap  melibatkan  relawan  pajak  dari  Tax  Centre  FEB  UTM namun  dikemas  dengan  konsep,  sarana  dan  prasarana  serta  teknis  pelaksanaan  yang  lebih disempurnakan lagi.
Sosialisasi  penyampaian  SPT  Tahunan  melalui  e-filing  terus  gencar  dilakukan  oleh  KPP  Pratama Bangkalan  dan  juga  di  unit  lingkungan  kerja  DJP.  Harapannya  wajib  pajak  dapat  melaporkan  SPT Tahunannya tanpa harus datang langsung ke KPP dan kesadaran wajib pajak dapat meningkat. Mengingat di tahun 2021 pandemi covid-19 belum berakhir dan diharapkan semua lapisan masyarakat bekerjasama untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Jika pandemi belum usai dan kebijakan pemerintah mengenai
pembatasan tetap berlanjut, KPP Pratama Bangkalan akan tetap melaksanakan TPT virtual yang tentunya melibatkan relawan pajak dari Tax Centre FEB UTM. Kedepan harapannya dapat dikemas dengan konsep, sarana dan prasarana serta teknis pelaksanaan yang lebih disempurnakan lagi.
Teori  atribusi  mengargumentasikan  bahwa  perilaku  seseorang  ditentukan  oleh  kombinasi  antara kekuatan  internal  dan  eksternal.  Relevansi  teori  atribusi  dengan  penelitian  ini  yaitu  terletak  pada penentuan  sikap  patuh  atau  tidak  patuh  oleh  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Kekuatan  internal  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  seperti  kepribadian,  persepsi  diri, kemampuan, dan motivasi. Intensi wajib pajak untuk menerapkan maupun menggunakan e-filling dalam pelaporan SPT, juga erat kaitannya dengan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh dorongan eksternal. Dorongan  eksternal  antara  lain  seperti  kondisi  sosial,  nilai-nilai  sosial,  lingkungan,  dan  pandangan masyarakat. Kepatuhan  wajib pajak disebabkan pula oleh atribusi eksternal melalui peran relawan pajak dan pegawai pajak yang dipercayai mampu memberi kontribusi positif.

## V. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN
Pelayanan  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi  melalui  e-filing  pada  KPP  Pratama Bangkalan bersama relawan pajak dimasa pandemi di tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri. Pelayanan pada  KPP  dilakukan  melalui TPT  (Tempat  Pelayanan  Terpadu)  virtual.  Dimulai  dari  tahapan  persiapan. Persiapan KPP antara lain dimulai dengan pembentukan tim satgas dengan melibatkan seluruh pelaksana, melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  fasilitas  TPT  virtual,  persiapan  koordinasi  dilakukan bersama  Tax  Center  FEB  UTM  beserta  relawan  pajak,  memberikan  pelatihan  dan  pembekalan  (salah satunya berupa pedoman TPT virtual) kepada relawan pajak, mempersiapkan sarana dan prasarana, serta menyusun  jadwal  penugasan  tiap  shift.  R elawan  pajak  pun  juga  turut  melakukan  berbagai  persiapan, antara lain yaitu relawan pajak mengikuti pembekalan dan pelatihan terkait pelaporan SPT Tahunan baik dari  KPP  Pratama  Bangakalan  dan  juga  Tax  Center , memahami  pedoman  TPT  virtual,  mempersiapkan sarana  dan  prasarana,  serta  melakukan sharing dengan  relawan  pajak  lainnya.  Dari  tahap  persiapan  dan pelaksanaan, menurut relawan pajak sudah berjalan sangat baik, meskipun dalam proses pelayanan masih menghadapi berbagai hambatan.
Hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Bangkalan antara lain yaitu masih terdapat wajib pajak yang datang langsung ke KPP, pembagian jadwal satgas yang wfh dan wfo, kadang terkendala sinyal, dan relawan pajak mengalam  kendala saat asistesi  pelayanan.  Upaya yang dilakukan KPP  yaitu  menerapkan protokol  kesehatan,  membatasi  volume  wajib  pajak  per  harinya,  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana seperti laptop dan PC untuk dipakai wajib pajak agar tetap bisa TPT virtual dengan petugas atau relawan pajak,  mengatur  pembagian  jadwal  agar  tim  satgas  tetap  menjalankan  tugas  fungsi  utamanya,  dan  jika relawan  pajak  mengalami  kendala  petugas  sudah  siap  membantu  secara  virtual  dan  dikoordinasikan melalui whatsapp group .  Hal  yang  sama  juga  dihadapi  oleh  relawan  pajak.  Dari  29  relawan  pajak,  96,6% menyatakan  bahwa  terdapat  hambatan  yang  relawan  pajak  pada  saat  pelaksanaan  asistensi  pelayanan pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  bersama  KPP  Pratama  Bangkalan.  Hambatan  yang  sering dihadapi relawan pajak antara lain adalah jaringan internet yang kurang stabil, wajib pajak yang kurang memahami teknologi, dan wajib pajak  lupa password. Upaya yang dilakukan relawan pajak antara lain mencari  tempat  yang  jaringan  internet  yang  stabil,  berkoordinasi  dengan  petugas  pelayanan  saat mengalami kendala yang tidak bisa diatasi sendiri melalui whatsapp group , serta berusaha membantu wajib pajak jika mengalami kendala (seperti lupa password atau no efin, dan tidak memiliki akun email).
Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan secara virtual, namun dapat teratasi dengan baik. Selain itu, tanggapan wajib pajak terhadap pelayanan KPP juga sudah berjalan baik. Wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  Tahunan  berusaha  dilayani  semaksimal  mungkin.  Keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini hanya sebatas menggambarkan pelayanan pelaporan SPT Tahunan dimasa pandemi covid-19 dari sudut pandang wajib pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya dengan menambah informan  penelitian  seperti  pegawai  pajak  (seksi  ekstensifikasi)  dan  memperluas  cakupan  wajib  pajak, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan komprehensif. Juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan  metode  kuantitaif.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  evauasi  bagi  KPP Pratama  Bangkalan  dan  unit  kerja  di  lingkungan  DJP  dalam  meningkatkan performance pelayanan
pelaporan  SPT  Tahunan  secara  virtual  bersama  relawan  pajak,  meskipun  pelayanan  virtual  di  masa pandemi  ini  menjadi  tantangan  tersendiri.  Adapun  bagi  wajib  pajak  diharapkan  dapat  memanfaatkan layanan pajak secara virtual semaksimal mungkin dan tetap patuh melaporkan SPT Tahunan meski dimasa pandemi covid-19.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  didukung  oleh  LPPM  Universitas  Trunojoyo  dengan  Hibah  Riset  Mandiri  2021,  Nomor 3179/UN46.4.1/PT.01.03./2021

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Yogyakarta. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 5 (2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729 Artawan,  I.  G.  P.,  Widnyana,  I.  W.,  &  Kusuma,  I.  G.  A.  T.  (2020).  The  Effect  of  Service  Quality  to  Build Taxpayer Trust and Satisfaction on Increasing Taxpayer Compliance in Gianyar Regency. International Journal of Contemporary Research and Review , 11 (09), 21868–21883.
https://doi.org/10.15520/IJCRR.V11I09.842 Covid19.go.id.  (2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, 9  - 22 Februari 2021 .  https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat- ppkm-berbasis-mikro-9-22-februari-2021
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed .  Yogyakarta :  Pustaka Belajar.
Darmayasa,  I.  N.,  Wibawa,  B.  P.,  &  Nurhayanti,  K.  (2020).  E-Filling  dan  Relawan  Pajak  dalam Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 4 (2),  208–227. https://doi.org/10.33603/JKA.V4I2.3949 DDTC.go.id. (2020). Apa Itu Kepatuhan Pajak? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757 DJP. (2020a). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 .
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN DJP 2020.pdf DJP.  (2020b). Saluran  Komunikasi  Pelayanan  SPT  Tahunan  di  Lingkungan  Kanwil  Suluttenggomalut . https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/saluran-komunikasi-pelayanan-spt-tahunan-di- lingkungan-kanwil-suluttenggomalut DJP. (2021). Terima Kasih Relawan Pajak, Ini Harapan ke Depan . https://pajak.go.id/id/artikel/terima-kasih- relawan-pajak-ini-harapan-ke-depan
Dwianika,  A.,  Nurhidayah,  F.,  &  Azizah,  N.  N.  (2018).  Relawan  Pajak :  Tidak  Hanya  Sekedar  Mengerti Pajak (Motivasi Layanan dan Kepuasan WPOP/UMKM). Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat , 14–20.
Dwianika,  A.,  &  Sofia,  I.  P.  (2019).  Relawan  Pajak:  Bagaimana  Pelatihan  Pajak  Mempengaruhi  Kepuasan Wajib  Pajak  pada  Masyarakat  Urban?  (Studi  pada  Tax  Centre  Universitas  Pembangunan  Jaya). Keberlanjutan , 4 (2), 1176. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191
Edukasi pajak.go.id. (2020). Nota Dinas Relawan Pajak . http://edukasi.pajak.go.id/images/relawan_pajak/ND_RELAWAN_2020.pdf
Kamayanti,  A.  (2016). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi  Pengantar  Religiositas  Keilmuan .  Malang : Yayasan Rumah Peneleh. Kemenkeu.go.id.  (2020). Penerimaan  Pajak  Capai  Rp1.019,56  Triliun  atau  85,65%  dari  Target . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85- 65-dari-target/
Putri,  K.  J.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan  Dan Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , 6 (3), 136–148. Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Keprilakuan Teori dan Implementasi . Denpasar : Andi Offset.
Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1239–1269. Syakura,  M.  A.,  &  Baridwan,  Z.  (2014).  Determinan  Perencanaan  Pajak  dan  Perilaku  Kepatuhan  Wajib
Pajak Badan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2), 185–201. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 . (n.d.). Retrieved October 6, 2021, from https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007 Weiner, B. (2010). Attribution Theory. The Corsini Encyclopedia of Psychology . https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0098
Yasa, I. N. P., Artini, N. M. A. S. P., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak
Atas Pendampingan Relawan Pajak. Jurnal Akuntansi Bisnis , 14 (1).
https://doi.org/10.30813/JAB.V14I1.2453