E-ISSN:
2684-883X

## PENERAPAN  HUKUM  TATA  NEGARA  DARURAT  DALAM    PERSPEKTIF BENCANA NONALAM

## Ananda Siti Nurbaiti
Universitas Madako Tolitoli, Indonesia Email: anandasitinb2@gmail.com

## Abstrak
Dalam  perspektif  Hukum  Tata  Negara  terdapat  perbedaan  antara  hukum  dalam  keadaan normal  dan  hukum  dalam  keadaan  darurat,  pada  saat  negara  berada  pada  keadaan  tidak normal maka diberlakukan HTN Darurat, agar sistem hukum yang mengatur keadaan darurat dapat  diatur  lebih  komprehensif  agar  terjamin  perlindungan  pada  saat  negara  dalam  kondisi darurat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  konsep  pengaturan  HTN  Darurat  dalam persepektif bencana nonalam berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  penelitian  ini  dikaji  secara  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (Statutte Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  berdasarkan  UUD  1945  keadaan  bahaya  dan  kegentingan yang memaksa diatur dalam pasal 12 dan 22, aturan tersebut masih ditafsirkan secara luas dan sempit  mengenai  keadaan  bahaya  dan  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  pada  tingkat undang-undang.  Keadaan  darurat  bencana  nonalam  khususnya,  belum  menggunakan  konsep HTN  Darurat  padahal  bencana  nonalam  merupakan  suatu  hal  yang  sama  berbahayanya dengan  bencana  alam,  dan  dipandang  perlu  untuk  dilakukan  rekonseptualisasi  pada  sistem hukum dalam keadaan darurat dari berbagai ketentuan perundang-undangan.
Kata Kunci : HTN Darurat, Bencana Nonalam, Keadaan Darurat.

## Abstract
In  the  perspective  of  Constitutional  Law,  there  is  a  difference  between  the  law  in  a  normal state  and  the  law  in  an  emergency,  when  the  state  is  in  an  abnormal  state,  the  Emergency HTN is enforced, so that the legal system that regulates emergencies can be regulated more comprehensively  so  that  protection  is  guaranteed  when  the  state  is  in  an  emergency  state. This study aims to find the concept of Emergency HTN regulation in the perspective of non- natural disasters based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, this study is studied  normatively  using  a  statutory  approach  (Statutte  Approach)  and  a  conceptual approach  (Conceptual  Approach).  The  results  of  this  study  show  that  based  on  the  1945 Constitution, the state of danger and compelling emergency is regulated in articles 12 and 22, the  regulation  is  still  interpreted  broadly  and  narrowly  regarding  the  state  of  danger  and matters  of  compelling  emergency  at  the  legal  level.  Non-natural  disaster  emergencies,  in particular, have not used the concept of Emergency HTN even though non-natural disasters are  as  dangerous  as  natural  disasters,  and  are  considered  necessary  to  reconceptualize  the legal system in emergencies from various legal provisions.
Keywords: Emergency HTN, Non-Natural Disasters, Emergencies
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasar  atas  hukum  dengan  menjamin  keadilan kepada  seluruh  warga  negaranya.    Mengingat  Negara  tidak  selalu  berada  dalam  keadaan biasa,  kadangkala  terjadi  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat  diprediksi  dan  bersifat  mendadak (Sasongko,  2022).  Pengaturan  hukum  darurat  sangat  diperlukan  agar  Pemerintahan  tidak bertindak  secara  sewenang-wenang,  sebab  dalam  pemerintahatan  darurat,  pemerintah dimungkinkan untuk  bertindak dalam hal  yang sifatnya luar biasa, untuk  mengatasi keadaan darurat  karena  hukum  seharusnya  memiliki  sarana  undang-undang  baik  dari  segi  kesediaan norma,  yang  harus  sejalan  dengan  pemahaman  konstitusi,  dan  ketentuan  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Keadaan  tersebut  biasa  menimbulkan  keadaan  yang  tidak  biasa,  ketika  terjadi  situasi darurat  maka  pengaturan  hukum  yang  ada  terkadang  tidak  dapat  menjangkau,  maka  negara membutuhkan ketentuan khusus untuk mengatasi masalah tersebut, agar negara tidak terhenti karena  kondisi  diluar  keadaan  normal  (Fransisco,  2020).  Dalam  perspektif  Hukum  Tata Negara  terdapat  perbedaan  antara  hukum  dalam  keadaan  normal  dengan  hukum  dalam keadaan  darurat  (Riewanto,  2019).  Jimly  Asshiddiqie  dalam  bukunya  menjelaskan  tentang dualism  konstitusional,  dimana  artinya  sistem  hukum  yang  pertama  dalam  keadaan  normal berlaku  dalam  keadaan  normal  untuk  melindungi  hak-hak  dan  kebebasan  rakyat,  serta  yang kedua berlaku untuk situasi dalam keadaan darurat, hukum yang berlaku disebut Hukum Tata Negara Darurat (state of emergency) (Asshiddiqie & Safa’at, 2006).
Hukum yang bersifat  tidak normal  hanya berlaku dalam keadaan tidak normal,  artinya dalam  kondisi  tertentu  atau  diluar  keadaan  normal  memerlukan  pengaturan  yang  bersifat khusus  (Prasetyowati,  Prananingtyas,  &  Saptono,  2017).  Mengingat  negara  Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap situasi darurat, hal ini dapat terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, adanya keanekaragaman suku, budaya dan agama, serta adanya kekayaan alam yang melimpah.  Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya situasi darurat yang  harus  dialami  oleh  Indonesia,  namun  besarnya  kemungkinan  kondisi  darurat  di Indonesia  tidak  dibarengi  dengan  dimilikinya  regulasi  hukum  kedaruratan  yang  cukup  baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Regulasi hukum darurat di Indonesia saat ini, masih mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang  23  Tahun  1959  tentang  Pencabutan  Undang-Undang  No.  74  Tahun  1957 yang  berdasar  pada  UUD  NRI  1945,  padahal  regulasi  mengenai  kedaruratan  ketika  terjadi bencana nonalam merupakan hal yang sangat penting untuk diatur, dimana bencana nonalam merupakan rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah  penyakit  (Ilma,  2020).  Salah  satu  contoh  konkret  dari  terjadinya  bencana  nonalam adalah  adanya  Pandemi  Covid-19  (yang  dinyatakan  sebagai  darurat  kesehatan)  dan menyebabkan  kematian  pada  200.000  jiwa  penduduk  Indonesia.  Maka  berdasarkan  latar belakang  tersebut,  Penulis  tertarik  untuk  meneliti  seperti  apakah  penerapan  HTN  darurat dalam perspektif bencana nonalam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari berlakunya hukum tata Negara darurat

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  dengan  mengkaji  permasalahan dalam  penelitian  hokum  yang  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum  yang  melatar belakanginya  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statutte  approach) dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  HTN  darurat  serta menggunakan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dengan  menganalisis  bahan
hukum  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Suyanto, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bencana Nonalam dari Perspektif HTN Darurat
Berdasarkan  UU  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau faktor  nonalam  maupun  faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis,  dan selanjutnya  pada  Pasal  1  ayat  (3)  dijelaskan  bencana  nonalam  adalah  bencana  yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  nonalam  yang  antara  lain  berupa  gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit,
Apabila  terjadi  bencana  nonalam  seperti  epidemi  dan  wabah  penyakit  maka  dapat  di Negara  Indonesia  dapat  digunakan  konsep  HTN  Darurat.  HTN  darurat  merupakan serangkaian  pranata  dan  kewenangan  negara  secara  luar  biasa  dan  istimewa  dalam  waktu yang  sesingkat-singkatnya,  dan  dapat  menghapuskan  suatu  keadaan  darurat  atau  keadaan bahaya yang mengancam  kedalam kehidupan biasa menurut  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Michael, 2020).
Saat ini bencana alam di kategorikan dalam HTN darurat karena bencana alam termasuk salah  satu  hal  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara  sebagaimana biasaanya,  bencana  alam  berpotensi  besar  mehilangkan  dan  memusnahkan  atau  paling minimal  membuat  tidak  berfungsi  untuk  sementara  salah  satu  unsur-unsur  suatu  Negara, yakni wilayah (laut, udara, dan darat), penduduk, dan kegiatan pemerintah (Ardianto, Fahmal, &  Bima,  2023) sedangkan  pada  bencana  nonalam  belum  ada  satu  regulasi  khusus  yang menjelaskan sejauh mana bencana nonalam terjadi sehingga HTN darurat dapat diberlakukan.

## Keadaan Bahaya dan Kegentingan yang Memaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945
Praktik penyelenggaraan negara sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan  kenegaraan,  di  mana  sistem  hukum  yang  biasa  digunakan  tidak  mampu mengakomodasi  kepentingan  negara  atau  masyarakat  sehingga  memerlukan  pengaturan tersendiri  untuk  menggerakkan  fungsi-fungsi  negara  agar  dapat  berjalan  secara  efektif  guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak  semula  haruslah  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan  keadaan  yang  bersifat  tidak normal  agar  negara  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara  (Effendi, 2020)
Berdasarkan  Pasal  12  UUD  NRI  1945  disebutkan  Presiden  menyatakan  keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU, dan selanjutnya Pasal 22 UUD NRI 1945 disebutkan:
1) Dalam  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2) Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam persidangan berikut;
3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Presiden  dalam  kewenangan  menetapkan  Perpu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, walaupun Presiden dituntut untuk  bertindak  cepat  dan  demi  keamanan  dan  keselamatan  negara  (Marwiyah,  2015). Peraturan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan Negara dan pemerintahan dalam keadaan darurat disebut emergency legislation .
Apabila  dipandang  dari  segi  isinya  pengaturan  tersebut  merupakan legilsfatif  act atau undang-undang,  namun  karena  keadaan  darurat  tidak  memungkinkan  untuk  membahasnya bersama-sama dengan parlemen, maka kepala pemerintahan eksekutif menetapkannya secara sepihak tanpa didahului oleh persetujuan parlemen, yaitu dalam bentuk peraturan khusus yang disebut martial law , emergency law , atau emergency legislation .
Penggunaan  Pasal  22  UUD  1945  dalam  praktik  penyelenggaran  pemerintahan  di Indonesia,  ditemukan  3  (tiga)  alasan  yang  mendasar,  yaitu:  adanya  unsur  yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu.  Ketiga  unsur  tersebut  merupakan  persyaratan  logis  untuk  memberlakukan  atau mengkategorikan  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  untuk  melakukan  tindakan  hukum untuk  mengantisipasi  keadaan  yang  ada,  agar  fungsi-fungsi  kenegaraan  dapat  berjalan, dimana  presiden  mempunyai  kewenangan  membentuk  Perppu  sesuai  diamanatkan  Pasal  22 UUD NRI 1945 (Imbawani, 2014).
Hukum Tata Negara merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara ketika  dihadapi  oleh  situasi  darurat,  sebagaiman  dalam  Pasal  12  UUD  1945  sebagai konsideran, melainkan hanya memuat pasal 22 UUD 1945, padahal Pasal 12 merupakan pintu menuju perubahan rezim hukum, yang semula rezim hukum normal berubah menjadi aktivasi rezim hukum darurat, sedangkan hal ihwal kegentingan yang memaksa memiliki karakteristik berbeda dengan keadaan bahaya/darurat.

## Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif Bencana Nonalam
Keadaan darurat mengakibatkan negara serta pemerintahannya tidak dapat berlangsung dengan  efektif,  karena  hukum  dan  segala  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat negara dalam keadaan normal (ordinary condition) tidak dapat berlaku secara efektif, karena tidak  dapat  menjawab  segala  persoalan  yang  timbul  selama  keadaan  darurat  itu  berlangsung karena suatu keadaan darurat itu sangat sulit untuk dapat diprediksi (Ritonga, 2017).
Pengaturan kedaruratan saat ini sesuai dengan amanat Konstitusi pada Pasal 5 dan Pasal 22  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  mengatur  mengenai  UU/  Perpu  Undang-Undang  adalah produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  persetujuan betsama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak oleh  Presiden,  tanpa  harus  ada  persetujuan  dari  DPR.  Namun  Perppu  sifatnya  hanya sementara, karena Presiden mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU (Nazriyah, 2010).
Unsur-unsur  utama  dalam  HTN  darurat  yakni  a)  adanya  bahaya  negara  yang  patut dihadapi  dengan  upaya  luar  Biasa;  b)  upaya  biasa,  pranata  yang  umum  dan  lazim  tidak memadai untuk digunakan menanggapi atau menanggulangi bahaya yang ada; c) kewenangan luar  biasa  yang  diberikan  dengan  hukum  kepada  pemerintah  negara  untuk  secepatnya mengakhiri  bahaya  darurat  tersebut  kembali  kedalam  kehidupan  normal;  dan  d)  wewenang luar  biasa  dan  HTN  darurat  hanya  untuk  sementara  waktu  saja  sampai  keadaan  darurat  itu dipandang sudah tidak membahayakan lagi (Jurdi, 2019).
Bentuk-bentuk pengaturan hukum yang berlaku atau dapat diberlakukan dalam keadaan darurat,  harus  meliputi  a)  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  untuk memberlakukan keadaan darurat; b) peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam situasi dari  darurat.  Salah  satu  syarat  untuk  dapat  menyatakan  suatu  keadaan  dalam  bahaya,  ialah terdapat  suatu  keadaan  yang  mengkhawatirkan  bagi  berlangsungnya  kehidupan  Negara  dan masyarakat,  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  1959  Tentang  Pencabutan  UU No.  74  Tahun  1957  dan Penetapan  Keadaan  Bahaya,  telah  dirumusankan  unsur-unsur  untuk dapat  dinyatakan  sebagai  keadaan  darurat,  yang  berbunyi  “Presiden/panglima  tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara  Republik Indonesia dalam  keadaan  bahaya  dengan  tingkatan  keadaan  darurat  sipil  atau  keadaan  darurat  militer atau keadaan perang.
Keadaan  darurat  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  yaitu  adanya  kejadian  yang berasal  dari  luar  (eksternal)  maupun  dari  dalam  suatu  negara  (internal)  (Matompo,  2014) . Kesesuaian  antara  jenis  kedaruratan  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  akibat  dari  hukum kedaruratan yang dipilih sangat penting. Adanya kesesuaian membuat kebijakan penanganan kedaruratan  fokus  kepada  masalah  yang  dihadapi  dengan  harapan  kedaruratannya  segera berakhir. Salah satu asas penting dalam kedaruratan adalah asas kesementaraan yang memuat pesan  bahwa  darurat  harus  dilakukan  dengan  batas  waktu  tertentu,  jika  memungkinkan kedaruratan harus segera berakhir tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang.
Semakin lama berlakunya keadaan darurat pada umumnya menimbulkan kekhawatiran yang  mendasar.  Bukan  saja  khawatir  akan  lahirnya  dampak  yang  lebih  luas  atau penyalahgunaan  kekuasaan,  melainkan  juga  melebar  pada  tercederainya  HAM  (Prasetio, 2021).  Adapun  syarat  materiil  untuk  penetapan  perpu  yaitu  1)  adanya  kebutuhan  yang mendesak untuk bertindak; 2) Waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu; dan  3)  Tidak  tersedia  alternatif  lain  atau  menurut  penalaran  yang  wajar  alternatif  lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perpu merupakan satu- satunya cara untuk mengatasi keadaa tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun  1957  dan  Penetapan  Keadaan  Bahaya,  telah  dirumuskan  unsur-unsur  untuk  dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat, yang dimana berbunyi:
Presiden/panglima  tertinggi  angkatan  perang  menyatakan  seluruh  atau  sebagian  dari wilayah  NRI  dalam  keadaan  bahaya  dengan  tingkatan  keadaan  darurat  sipil  atau  keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:
1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah NRI terancam oleh  pemberontakan,  kerusuhan-kerusuhan  atau  akibat  bencana  alam,  sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NRI dengan cara apapun juga;
3) Hidup  Negara  dalam  keadaan  bahaya  atau  terdapat  keadaan-keadaan  khusus  ternyata  ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  bencana  nonalam  dapat  juga  digolongkan  sebagai penyebab timbulnya keadaan darurat, dengan berbagai persyaratan bahwa dampak pada waktu dimulainya,  saat,  dan  setelah  peristiwa  bencana  nonalam  itu  terjadi  telah  memusnahkan, menghilangkan  atau  paling  tidak  membuat  tidak  berfungsi  untuk  sementara  elemen-elemen/ unsur-unsur  suatu  Negara  yakni  wilayah  (laut,  udara,  dan  darat),  penduduk,  dan  pemerintah sebagai syarat untuk suatu peristiwa bencana alam di kategorikan keadaan darurat/ bahaya.
Dalam  penanganan  Pandemi  Covid-19  yang    dilakukan  oleh  Pemerintah  berdasarkan konsep HTN Darurat, pemerintah mengambil kebijakan legislativ model, dengan menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan, dengan berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945  yakni  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa.  Maka  secara  hukum  paradigma  dibalik Penanganan  Pandemi  COVID-19  Pemerintah  menggunakan  hukum  normal  bukan  hukum darurat  sebagaimana  ketentuan  yang  secara  eksplisit  diatur  pada  Pasal  12  UUD  NRI  1945. Segala tindakan yang dilakukan bersifat emergency de facto.
Padahal kondisi darurat tidak hanya bencana alam, adapun bencana nonalam yang dapat terjadi  kapan  saja  dan  memiliki  tingkat  kedaruratan  yang  sama  seperti  bencana  alam,  maka penerapan HTN darurat dalam perspektif bencana nonalam sangat memerlukan sistem norma hukum  yang berlaku pada saat terjadi keadaan bahaya  atau keadaan darurat,  dimana norma- norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan yang tidak normal atau luar biasa tersebut, hanyalah norma hukum yang secara khusus mengatur keadaan darurat, agar kekuasaan negara serta keselamatan warga negara dapat terselamatkan.
Dalam  menerapkan  HTN  darurat  pada  perspektif  bencana  nonalam  dibutuhkan rekonseptualisasi mengenai hukum keadaan darurat dari berbagai ketentuan, khususnya pada UU yang mengatur mengenai bencana nonalam seperti dalam UU No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan  Bahaya,  UU  Nomor  24  Tahun  2007  Penanggulangan  Bencana  dan  UU  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengingat terdapat ketidakkonsistenan konsep keadaan  darurat  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  menjadi  hal  yang  sangat  penting untuk  dilakukan,  mengingat  pemerintah  selaku  pelaksana  kebijakan  politik  negara mempunyai  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, memimpin  atau  mengatur  warga  negaranya,  memberi  petunjuk  dan  arah  serta mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi dan melindungi masyarakatnya baik dalam keadaan normal ataupun negara dalam keadaan tidak normal.

## KESIMPULAN
HTN Darurat merupakan serangkaian pranata dan kewenangan negara secara luar biasa dan  istimewa  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya  dan  bersifat  sementara,  tujuan
dilakukannya  adalah  untuk  mengatur  negara  saat  berada  dalam  keadaan  tidak  normal. Ketentuan  kedaruratan  diatur  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  22  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang dimana  secara  praktis  pengertian  keadaan  bahaya  dan  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa dalam  konteks  kedaruratan  negara,  masih  sering  ditafsirkan  secara  multitafsir  dalam penggunaanya  dan  disisi  lain  pada  tingkat  undang-undang  memiliki  masing-masing  konsep pengertian kedaruratan yang justru tidak memasukkan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar hukum.  Pada penerapan HTN darurat  dalam  perspektif bencana nonalam seperti gagal teknologi,  epidemi  dan  wabah  penyakit  dibutuhkan  rekonseptualisasi  mengenai  hukum keadaan  darurat  dari  berbagai  ketentuan,  khususnya  pada  UU  yang  mengatur  mengenai bencana  nonalam,  mengingat  bencana  nonalam  bisa  terjadi  kapan  saja  dan  sama  daruratnya dengan bencana alam.

## BIBLIOGRAFI
.Ardianto, Ardianto, Fahmal, A. Muin, & Bima, Muhammad Rinaldy. (2023). Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum  Tata Negara Darurat. Journal of  Lex Theory (JLT) , 4 (1), 41– 55.
Asshiddiqie,  Jimly,  &  Safa’at,  Muchamad  Ali.  (2006). teori  Hans  Kelsen  tentang  hukum . Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
Effendi,  Basri.  (2020).  Tafsir  Konstitusi  Negara  Dalam  Keadaan  Darurat  (State  Of Emergency)  Dalam  Menghadapi  Darurat  Kesehatan  Masyarakat. Jurnal  Transformasi Administrasi , 10 (1), 67–79.
Fransisco,  Wawan.  (2020).  Interaktif  masyarakat  terhadap  hukum  dalam  kehidupan  normal baru pasca COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151–164.
Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 2 (2), 133–166.
Imbawani,  Djoko.  (2014).  Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Media Hukum , 21 (1), 15.
Jurdi, Fajlurrahman. (2019). Hukum tata negara Indonesia . Kencana.
Marwiyah,  Siti.  (2015).  Kewenangan  Konstitusional  Presiden  Terhadap"  Hal  Ihwal Kegentingan  Yang  Memaksa". Kewenangan  Konstitusional  Presiden  Terhadap"  Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" , 44 (3), 296–304.
Matompo,  Osgar  S.  (2014).  Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum , 21 (1), 16.
Michael, Tomy. (2020). Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia. Mimbar Keadilan , 13 (2), 163–172.
Nazriyah,  Riri.  (2010).  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menguji  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (3), 383–405. Prasetio,  Rizki  Bagus.  (2021).  Pandemi  Covid-19:  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat dan Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (2), 327–346.
Prasetyowati, Hanifah, Prananingtyas, Paramita, & Saptono, Hendro. (2017). Analisa Yuridis Larangan  Perjanjian  Integrasi  Vertikal  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Praktek  Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–12.
Riewanto,  Agus.  (2019).  Strategi  Hukum  Tata  Negara  Progresif  Mencegah  Politik  Uang Pemilu Serentak. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 111–125. Ritonga, A. Anshari. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. Jakarta: Pustaka El Manar , 423 , 14.
Sasongko,  Andy.  (2022).  Penerapan  Fungsi  Hukum  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha  Negara  (Berdasarkan kajian Filsafat  Hukum). Journal of  Law, Society, and Islamic Civilization , 10 (2), 105. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943 Suyanto,  S.  H.  (2023). Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris Dan Gabungan . Unigres Press.
Copyright holder: Ananda Siti Nurbaiti (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: