## ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR (ATP-WTP)
PENUMPANG BUS KOTA SURABAYA RUTE P1

## PURABAYA – DARMO – PERAK
Farid Susanto, M. Ruslin Anwar, Achmad Wicaksono
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang Jalan Mayjen Haryono 167, Malang 65145, Indonesia -Telp (0341)580120 e-mail: farid_susanto@yahoo.com

## ABSTRAK
Di  samping  Biaya  Operasi  Kendaraan  (BOK)  yang  mempengaruhi  aspek  finansial  operator  angkutan  umum, penetapan biaya tarif angkutan umum juga harus memperhatikan daya beli dan kemauan membayar tarif dari pengguna jasa tersebut, dimana kemampuan tersebut dapat merupakan kemampuan berdasarkan pada persepsi pengguna yaitu WTP (Willingness To Pay) yang dapat didefinisikan sebagai kemauan membayar oleh pengguna jasa atas imbalan terhadap suatu barang atau jasa yang dinikmati sedangkan kemampuan secara rasional yaitu ATP  (Ability  To  Pay)  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  membayar  jasa  pelayanan  dari  sektor  transportasi yang dianggap layak atau ideal dari total pengeluaran untuk makanan dan non makanan atau dengan kata lain kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  ongkos  perjalanan  yang  dilakukannya.    Penetapan  besarnya  tarif angkutan  umum  seringkali  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara  operator  angkutan  umum  dengan masyarakat penumpang bus kota Surabaya. Permasalahan akan muncul apabila masyarakat memiliki ATP dan WTP  yang  lebih  rendah  dari  pada  besarnya  tarif  bus  kota  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Sehingga kondisi  tersebut  mempunyai  akibat  yang  merugikan  bagi  masyarakat  penumpang  bus  kota  Surabaya.  Terlebih bagi mereka yang termasuk masyarakat kelompok captive users yang mengandalkan angkutan umum dan tidak memiliki alternatif pilihan lain. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya analisis terhadap bertujuan untuk  meningkatkan  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  angkutan  umum  daripada  angkutan  pribadi. Seh ingga  judul  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ”Analisis  Kemampuan  dan  Kemauan  Membayar (ATP – WTP)  Penumpang  Bus  Kota  Surabaya  Rute  P1  Purabaya – Darmo – Perak”. Hasil  penelitian menunjukkan tidak seimbangnya permintaan dan penawaran penumpang bus kota P1 di Surabaya. Pendapatan operator relatif tidak mampu memenuhi biaya operasioanal apabila faktor muat dari rute tersebut kurang dari BEP  sedangkan  tarif  yang  berdasarkan  dari  ATP  dan  WTP    adalah  sebesar  Rp.  5.000.  dan  subsidi  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  penumpang  bus  kota  dengan  kendaraan  dan  sistem  pelayanan  yang  standar sebesar Rp. 4.800.611.00 pertahun pada keseluruhan armada pelayanan dengan standar yang ditetapkan.
Kata Kunci : Ability to pay, Angkutan Bus Surabaya,BOK, Subsidi, Willingness to pay.

## ABSTRACT
In  addition  to  Vehicle  Operation  Cost  (VOC)  which  always  influences  the  financial  aspect  of  public  transport operators, other consideration must be given upon the determination of tariff cost for public transport. The tariff must be consistent with ability to pay and willingness to pay of the user of transport. Willingness To Pay (WTP) is defined as the willingness of service users to pay in exchange for good or service they have enjoyed. Ability To Pay  (ATP)  is  the  ability  of an  individual  to  pay  service  given  by  transportation  sector  after  considering  it  as reliable or ideal if compared to food and non-food expenses. In other words, ATP is the ability of peoples to pay the charge for their journey. Problem occurs if peoples have lower ATP and WTP than the tariff of city bus set by the government. It leads passengers of Surabaya City Bus to suffer. Those who are classified as captive users will be adversely affected because they only rely on public transport without other alternatives for commuting. Taking this explanation into account, the analysis is conducted aiming to improve the interest of peoples to use public transport than personal transport. The title of research is “The Analysis of Ability and Willingness To Pay (ATP-WTP) among the Passengers of Surabaya City Bus at Route P1 Purabaya-Darmo- Perak”. Result of research indicates that demand and supply of the passengers of P1 Surabaya City Bus are not balancing. The income of these bus operators has not met their operational cost because occupation factor of this route is still less than BEP. Worsening the matter, the tariff decided on ATP and WTP is about Rp. 5,000. The subsidy given by  the  government  to  the  passengers  of  the  city  bus  which  complies  with  the  standards  of  vehicle  and  service system  is  reaching  for  Rp.  4,800,611.00  per  year.  This  number  is  covering  the  service  armada  as  long  as  the standard is respected.
Keywords: Ability To Pay, Surabaya City Bus, VOC, Subsidy, Willingness To Pay.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  kini  perkembangan  kepemilikan kendaraan  pribadi  adalah  berbanding lurus dengan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat. Hal  ini  terbukti  semakin  banyaknya  pengguna sepeda  motor  di  jalan  dan  menurunnya penumpang  angkutan  umum.  Dengan  semakin bertambahnya  jumlah  sarana  tidak  mungkin diikuti terus menerus oleh pembangunan jaringan jalan,  sehingga  menimbulkan  persoalan  lalu lintas  yaitu  kemacetan.Penetapan  besarnya  tarif angkutan  umum  seringkali  menimbulkan  konflik kepentingan  antara  operator  angkutan  umum dengan  masyarakat  pengguna  jasa  angkutan umum  Permasalahan  akan  muncul  apabila masyarakat  memiliki  ATP  dan  WTP  yang  lebih rendah  dari  pada  besarnya  tarif  angkutan  kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga kondisi tersebut mempunyai akibat yang merugikan  bagi  masyarakat  pengguna  jasa angkutan  umum.  Terlebih  bagi  mereka  yang termasuk  masyarakat  kelompok  captive  users yang  mengandalkan  angkutan  umum  dan  tidak memiliki alternatif pilihan lain.Melihat permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya, sebagai langkah awal perlu dilakukan kajian daya beli  masyarakat  atau  kemauan dan  kemampuan membayar dari pengguna jasa, dimana kemampuan tersebut didefinisikan sebagai kesediaan  membayar  oleh  pengguna  jasa  atas imbalan  terhadap  suatu  barang  atau  jasa  yang dinikmati  dan  kemampuan  secara  rasional dimana  kemampuan  seseorang  dalam  membayar ongkos  perjalanan  yang  dilakukannya  dan  biaya operasi  kendaraandapat  berjalan  dengan  efektif dan  efisien,  dan  memperlancar  transportasi  yang ada  di  Kota  surabaya  serta  memberikan keuntungan  bagi  para  pengusaha  dan  pengguna jasa  angkutan  umum.  Adapun  tujuan  penelitian ini adalah:
1. Mengetahui penawaran dan permintaan pelayanan angkutan umum;
2. Mengetahui tarif  angkutan  umum  yang mampu (Ability To Pay) dan mau (Willingnes To Pay) di bayar oleh masyarakat;
3. Mengetahui  perbaikan  dan  pengembangan angkutan umum kedepan .

## METODE PENELITIAN
Untuk  lebih  mengarahkan  pada  jalannya penelitian dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang cermat dan teliti, maka dibuatlah bagan  alir  penelitian  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaannya seperti dalam gambar berikut :
Gambar 1. Diagram alir penelitian

## Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
1. Statis
Dilakukan untuk memperoleh data load faktor untuk semua pengusaha angkutan kota.
2. Dinamis
Dilakukan  untuk  mengetahui  unjuk  kerja masing-masing trayek yang diperoleh.
3. Wawancara
Daftar  pertanyaan  yang  mengacu  pada kuesioner  dibuat  dan  ditujukan  kepada responden untuk dapat memberikan keterangan yang diperlukan yang
berhubungan dengan perjalanan menggunakan angkutan kota.
4. Kuesioner
Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis kuesioner yaitu :
a. Kuesioner  ATP  dan  WTP  :  mengetahui kemampuan  dan  kemauan  membayar  jasa angkutan kota.
b. Kuesioner  pemilihan  moda  :  mengetahui kondisi  yang  diinginkan  pengguna  jasa angkutan  kota  khususnya  dalam hal  tarif angkutan kota
5. Studi Pustaka
Mempelajari  buku-buku  referensi  yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

## Penentuan Jumlah Sampel
Untuk menentukan jumlah sampel,
digunakan rumus Slovin :
n = ( )² (1)
Dimana:
1 : Konstanta N : Ukuran sampel N : Ukuran Populasi
e :  Kelonggaran  ketelitian  yang  dapat  ditolerir (15% = 0,15)
Maka diperoleh :

## Tabel 1. Populasi dan Sampel
No Zona (Kecamatan) Populasi (N) Sample (n)
1 2 3 4
1 Gayungan 47.439 n = 697.038 1 + 697.038(0.1)² 2 Wonocolo 81.512 3 Wonokromo 187.645 4 Tegalsari 113.772 5 Genteng 67.659 6 Semampir 199.038 Jumlah 697.065 100

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Analisa Biaya Operasi Kendaraan Untuk memudahkan perhitungan biaya pokok, perlu dilakukan pengelompokan biaya dengan teknik pendekatan sebagai berikut :
a. Biaya  Langsung  :  biaya  yang  berkaitan langsung  dengan  produksi  jasa  yang dihasilkan  terdiri  dari  biaya  tetap  dan tidak tetap.
b. Biaya tidak langsung : biaya yang secara tidak  langsung  berhubungan  dengan produk  jasa  yang  dihasilkan,  terdiri  dari biaya tetap dan tidak tetap.
2. Analisa Tingkat Pendapatan Perhitungan pendapatan diperoleh dari pengoperasian  kendaraan  dengan  melihat rata-rata  jumlah  penumpang  per  rit  dengan mengalikan tarif yang berlaku.
3. Analisa Ability  to  pay (ATP)  dan Willingnes to pay (WTP)
Ability To Pay adalah kemampuan seseorang untuk  membayar  jasa  pelayanan  yang diterimanya  berdasarkan  penghasilan  yang dianggap ideal.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  ATP diantaranya :
a. Besar penghasilan
b. Kebutuhan transportasi
c. Total biaya transportasi
d. Intensitas perjalanan e. Pengeluaran total perjalanan
f. Jenis kegiatan
g. Prosentase  penghasilan  yang  digunakan untuk biaya transportasi.
Sedangkan  Willingness  To  Pay  adalah kesediaan  pengguna  untuk  membayar  atas jasa yang diterimannya. Dalam permasalahan transportasi  WTP  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor diantarannya
a. Produksi  jasa  angkutan  yang  disediakan oleh pengusaha
b. kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang diberikan pengusaha angkutan umum
c. Utilitas  pengguna  terhadap  angkutan umum tersebut
d. Penghasilan pengguna

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif Gambaran Responden
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak  100  responden.  Reponden diambil daripengguna  jasa  angkutan  bus  kota(captive) dan  responden  (Choice)  yang  berada  disekitar koridor Purabaya-Darmo-Perak. Berdasarkan data  yang  diperoleh  karakteristik  responden secara umum adalah sebagai berikut :

## Gambar 2. Umur responden
Gambar 3. Jenis kelamin responden 9% 39% 26% 20% 5% 0,2% Distribusi Responden Menurut Usia 11-20 th 21-30 th 31-40 th 41-50 th 51-60 th >60 th 46 54 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin laki-laki perempuan
Gambar 4. Pendidikan responden
Gambar 5. Pekerjaan responden
Gambar 7. Tujuan perjalanan Responden
Gambar 8. Pendapatan Responden
1.

## Analisis Persepsi Pengguna Angkutan
Berdasarkan hasil survai wawancara terhadap  pengguna  jasa  angkutan  Bus  diketahui bahwa  besarnya  tarif  yang  paling  dikehendaki oleh  pengguna  jasa  angkutan  Bus  adalah  Rp. 5000,- yaitu  93%,  sedangkan  7%  menghendaki tarif  Rp.  4000,- perbedaan  dan  fluktuatif  tarif yang  dikehendaki  oleh  pengguna jasa  tersebut bisa  dilihat  dari  beberapa  parameter  sebagai berikut:
Gambar 9. Tarif Berlaku
Gambar 10. Tarif Berlaku Gambar 11. Prosentase responden Pengeluaran Ongkos transportasi
3% 40% 17% 36% 4% Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan SMP SMA D3 S1/D4 S2/S3 35% 17% 20% 5% 23% 0% Pekerjaan Swasta PNS Wiraswasta TNI/POLRI Pelajar/Mahasiswa 54% 20% 6% 16% 4% Distribusi Responden Menurut Maksud Perjalanan bekerja belanja sekolah/kuliah sosial wisata 26% 60% 9% 4% 1% Distribusi Responden Menurut Penghasilan < 1juta 1juta - 2juta 2juta - 3juta 3juta - 4juta >4juta
93% 7% Cukup Murah 28% 61% 9% 2% Tarif  yang Diinginkan Penumpang Rp.4000 - Rp.4200 Rp.4300  - Rp.4500 Rp.4600 - Rp.4800 Rp.4900 - Rp.5100 3% 89% 8% Pengeluaran Ongkos Transport < Rp.5000 Rp.5000 - Rp.10000 Rp.10001 - Rp.15000

## Gambar 12. Prosentase Jarak
Mendapatkan Angkutan
Gambar 13. Prosentase Tarif Angkutan Naik
Gambar 14. Prosentase Jarak Halte Ketempat
Tujuan
Gambar 15. Prosentase Kenyamanan Bus
Gambar 16. Prosentase Keamanan Bus
Gambar 17. ProsentaseKemudahan

## Mendapatkan Bus
Gambar 18. ProsentaseWaktu Tunggu Bus
53% 29% 5% 9% 3% 1% Jarak untuk Mendapatkan Angkutan 0 - 100 m 101 - 200 m 201 - 300 m 301 - 400 m 401 - 500 m 501 - 700 m 701 - 1000 m 16% 84% Tarif Angkutan Naik Setuju Tidak 46% 40% 10% 4% Jarak Halte Ketempat Tujuan 0 - 100 m 101 - 200 m 201 - 300 m 301 - 400 m 401 - 500 m 26% 74% Kenyamanan Bus Nyaman Tidak Nyaman
96% 4% Keamanan Bus Aman Tidak 22% 67% 8% 3% Kemudahan Mendapatkan Bus Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah 1% 3% 9% 9% 54% 24% Waktu Tunggu Bus 6- 10 menit 11 - 15 menit 16 - 20 menit 21 - 25menit 26 - 30 menit 31 - 60 menit 79% 21% Lama Tidaknya Waktu Tunggu Bus Lama Tidak Lama

## Analisis ATP

## Ability to pay
Pada  perhitungan  ATP  (ability  to  pay) masyarakat  untuk  angkutan  kota  variabel  yang diambil dari kuisioner adalah :
a. Pendapatan per bulan
b. Jumlah pengeluaran untuk transportasi c. Intensitas  terhadap  pengguna  angkutan kota
Rumus perhitungan  ATP  yang  digunakan sebagai berikut :

## ATP = It x Pp x Pt/Tt
(2)
Keterangan : It : Penghasilan per bulan Pp : Presentase budget untuk transportasi per bulan dari total    penghasilan Pt : Presentase lokasi biaya transportasi yang digunakan untuk angkutan Tt : Total panjang perjalanan
Gambar 18. Tarif ATP
Dari  analisa  ini  didapatkan  persamaan  tarif yang  sesuai  dengan  kempauan  pengguna  untuk trayek P1 sebesar Rp. 5.000,-

## Willingness to pay
Untuk  analisa  WTP  variabel  yang  harus diketahui  adalah  persepsi  dan  keinginan  dari masyarakat  untuk  membayar  tarif  angkutan  bus kota.  Dalam  hal  ini  kuantitas  dan  kualitas  dari pelayanan  jasa  yang  ditawarkan  angkutan bus kota tersebut.
Grafik WTP (willingness  to  pay)  Tarif Angkutan  bus  Dibandingkan  dengan Rata-Rata Tarif Angkutan bus

## Gambar 19. Tarif WTP

## Biaya operasional kendaraan
Biaya  operasi  kendaraan  menurut  pemilik kendaraanTabel  2.  Biaya  Operasi Kendaraan. Setelah komponen-komponen dari biaya operasional  kendaraan  (BOK)  diperoleh,  maka dapat dihitung biaya yang harus dikeluarkan oleh operator kendaraan bus kotauntuk satu kilometer perjalanan .

## Tabel 2. Biaya Operasi Kendaraan
Jenis Moda Trayek BOK per kendaraan – km BOK per penumpang per hari-km BOK perhari Bus P1 18729 4436 2661600

## Subsidi Angkutan Umum Bus Kota
Dalam penyelenggaraan  pengoperasian angkutan  umum  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  diantaranya  adalah  sarana  angkutan yang  harus  disediakan.  Sarana  angkutan  kota tersebut  harus  dapat  memberikan  kepuasan kepada  para  pengguna  jasa  baik  dari  segi
pelayanan yang  diberikan  maupun  tarif  yang dibebankan untuk 1 kali perjalanan. Hal tersebut akan  menimbulkan  dampak  positif  terhadap kemauan  masyarakat  untuk  lebih  memilih angkutan kota dari pada menggunakan kendaraan pribadi.
a) Sistem  pelayanan  angkutan  bus  kota bersubsidi
6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 9 % 1 8 % 2 6 % 4 7 % 5 9 % 9 3 % 9 6 % 1 0 0 % T A R IF (R p ) JUMLAH RESPONDEN (%) ATP Tarif Angkutan Bus
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan pelayanan  angkutan  kota  dengan  menggunakan angkutan dengan sistem transit.
b) Kebijakan subsidi untuk angkutan kota
Dari  analisa  diatas  dapat  diketahui  bahwa pemerintah  dalam  hal  ini  tidak  memberikan subsidi  bentuk  tarif  tetapi  membeli  pelayanan angkutan umum yang dijual oleh operator.Berikut  adalah  rekapitulasi  besaran subsidi pada setiap trayek terlihat pada Tabel 3
Tabel 3. Usulan Pelayanan Angkutan Bersubsidi No. Variabel Pelayanan 1 Jenis Bus Bus Besar 2 Fasilitas AC (Air Conditioner) di Kendaraan Tersedia 3 Lokasi Perhentian Angkutan Umum Halte 4 Headway 10 menit 5 Waktu Tunggu Kedatangan Bus 5 menit 6 Kecepatan Kendaraan 20 km/jam 7 Sistem Tarif Flat/Sama 8 Frekuensi 6 kend/jam 10 Kapasitas Muat 100%

## Tabel 4 Rekapitulasi Besaran Subsidi
No Uraian Trayek Total Biaya Pokok (Rp) Target Jumlah Pendapatan Bersih Jumlah Subsidi 1 2 3 4 5 I. Biaya Tidak Tetap Purabaya-Darmo-Perak 12.415.370.946 7.614.759.877,20 4.800.611.068,87 Jumlah  Subsidi  Biaya Tidak Tetap 4.800.611.068,87 II. Biaya Tetap 1 Gaji Pegawai - 2. THR/Tahun Baru Sebesar 1 Bulan Gaji - 3. Telephon dan Fax - 4. Listrik dan Air - 5. Karcis Bus - Jumlah Subsidi Biaya Tetap - Jumlah Biaya Subsidi 4.800.611.069 Pembulatan Jumlah Biaya Subsidi 4.800.611.000 Keterangan: (a) Biaya Tidak tetap
Biaya  Tidak  Tetap  Trayek Purabaya- Darmo-Perak  bersifat  fluktuatif  sesuai  dengan frekuensi pelayanan yang diberikan oleh operator,  sehingga  semakin  banyak  frekuensi pelayanan  atau  rit  maka  komponen  biaya  tidak tetap ini akan semakin  meningkat.  Dengan nilai 12. 415.370.946,00 rupiah Komponen biaya tidak tetap ini yang dijadikan acuan pemerintah dalam menghitung  besaran  subsidi  yang  dikeluarkan dengan mengacu jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemerintah
(b) Biaya Tetap Perhitungan  Biaya  Tetap trayek  Purabaya- Darmo-Perak  ini  bersifat  flat  tidak  dipengaruhi oleh  tinggi  rendahnya  frekuensi  pelayanan  bus kota.    Dalam  perhitungan  ini  beban  biaya  tetap pengeluaran  cenderung  sama  bergantung  besar kecilnya pengeluaran rutin dari operator tersebut. Karena biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap  hasil  produksi  yang  dihasilkan  maka perhitungan    biaya  operasional  ini  tidak memasukan  komponen  biaya  tetap  dan  itu menjadi beban bagi perusahaan/operator bus kota

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Penawaran  angkutan  umum  bus  kota Surabaya rute P1 pada kondisi over supply dengan ijin yang dikeluarkan 68 kendaraan,  dengan  kendaraan  operasi  38 kendaraan.
Permintaan penumpang
terhadap  bus  kota  Surabaya  rute  P1 Purabaya – Darmo – Perak  rata-rata mempunyai  load  faktor  69%,  frekuensi  2 kend/jam dengan waktu tunggu 18 menit;
2. Kemampuan  membayar  (ability  to  pay) masyarakat dan kemauan membayar (willingnes  to  pay)  penumpang  bus  kota Surabaya rute P1.
a. Kemampuanmembayar (ability to pay) ATP  penumpang  bus  kota  Surabaya rute P1 rata – rata adalah  Rp.5.000,- itu berarti kemampuan penumpang sebenarnya  sama  dengan  tarif  yang berlaku  sekarang,    responden  yang mampu  membayar  lebih  dari  rata-rata tarif  bus  kota  Surabaya  rute  P1  yang berlaku  sekarang  adalah  59,18  %  jauh
lebih  tinggi  dibanding  dengan  jumlah responden  yang mampu  membayar kurang  dari  rata-rata  tarif  bus  kota
Surabaya rute P1 yaitu hanya sebesar 7 %. b. Kemauan membayar (willingness to

## pay)
WTP penumpang  bus  kota  rute P1 rata
– rata  adalah    Rp.4.551,-hanya  6%
responden  yang  membayar  lebih  besar dari tarif yang berlaku saat ini dan 87 % responden yang membayar lebih rendah dari  tarif  yang  berlaku. Ini  berarti kemauan  penumpang  bus  kota  rute  P1 yang  berkenan  membayar  diatas  rata- rata  lebih  rendah.Hal  ini  diakibatkan kurang  maksimalnya  pelayanan  dan kenyamanan  yang  di  berikan  oleh operator  angkutan  umum,  dimana pelayanan dan kenyamanan ini merupakan parameter
seseorang
pengguna jasa angkutan mau membayar lebih dari nilai tarif rata-rata.
3. Perbaikan  dan  pengembangan  angkutan umum  kedepan  agar  mempunyai  daya saing  dengan  kendaraan  pribadi  maka dapat dilakukan hal-hal berikut:
a. Skema peningkatan pelayanan penumpang  bus  kota  rute  P1  dari operator  yang  selama  ini  melayani  bus kota rute P1 Purabaya – Darmo – Perak dengan  standar  pelayanan  16  jam operasi  waktu  tunggu  maksimal  5 menit, headway maksimal 10 menit dan frekuensi  6  kend/jam  dengan  biaya 12.415.370.946,- rupiah,  dengan  target perolehan  pendapatan  7.614.759.877,- rupiah.  Pemberian  subsidi  melalui penggatian biaya operasi kendaraan seat kosong
keseluruhan frekuensi pelayanan dengan jumlah bus yang ada sebesar  4.800.611.000,- rupiah  per tahun. b. Sesuai  dengan  hasil  analisis  ATP  dan
WTP  tarif  berlaku  tetap  5000  rupiah dan perhitungan biaya operasi kendaraan  dalam  analisis  penyusutan maka  kendaraan  yang  selama  ini berumur  lebih  dari  5  tahun  harus diganti agar kehandalan serta ketepatan waktu pelayanan dapat lebih terjamin.

## Saran
1. Dalam  penentuan  pelayanan  bus  kota penawaran  dan  permintaan  harus  seimbang dan  di  evaluasi  secara  periodik  sehingga
keseimbangan  dapat  tercapai.  Jumlah  bus kota yang berijin sebanyak 68 armada perlu dilakukan  rasionalisasi  sebanyak  17  armada dengan demikian 51 armada dapat dikembangkan  pada  rute-rute  yang  belum terlayani bus kota;
2. Pengembangan  angkutan  umum  untuk meningkatkan  kenyamanan  dan  efisiensi biaya operasional serta transparansi pelayanan  angkutan  umum  maka  ditetapkan dengan  pembayaran  e  money  (pemabayaran dengan sistem kartu pulsa (Flazz, E Money,
Brizzi).
3. Salah  satu  kebijakan  dalam  perbaikan angkutan  umum  khususnya  dalam  layanan adalah  bus  prioritas  pada  setiap  simpang sehingga akan mempercepat waktu perjalanan

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Perbuhungan  Darat. Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat
Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan  Penumpang  Umum  diwilayah Perkotaan  Dalam  Trayek  Tetap  dan
Teratur. Jakarta. (2002)

## Kementerian  Perhubungan: Peraturan  Menteri
Perhubungan  Nomor:  PM  81  Tahun 2014. Penyelenggaraan Angkutan Orang di  Jalan  Dengan  Kendaraan  Umum. Jakarta.
Kementerian  Perhubungan: Peraturan  Menteri perhubungan  Nomor:  PM  98  Tahun 2013. Standar Pelayanan Minimal Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek.
Kota Surabaya dalam Angka. 2012. Badan Pusat
Statistik. Surabaya.
Peraturan Walikota Surabaya No.49 Tahun 2013, Surabaya. Hayati, Amelia. 2006. “Penentuan Tarif
Angkutan  Umum  Bus  Kota  Damri Berdasarkan  Analisis  BPP,  ATP,  dan WTP Masyarakat”. Diskusi Rutin, Jurusan dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Bandung Harinaldi. 2005. Prinsip – Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains. Jakarta. Erlangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: Nomor 74 Tahun 2014. Tentang Angkutan Jalan. Jakarta.
Saaty,  T.  Lorie.  1990.  The  Analytical  Hierarchy Process:  Planning,  Priority  Setting,
Resources Allocation. Pittsburgh University Press.
Suhartono.  2003. Analisis  Keterjangkauan  Daya Beli  Pengguna  Jasa  Angkutan  Umum dalam  Membayar  Tarif  (Studi  Kasus: Pengguna  Jasa  Angkutan  Kota  di Kabupaten  Kudus). PILAR,  12(2):73 – 88.
Sukandar,  I. Analisis  Keterjangkauan  Tarif Angkutan Umum, 2002, Program Diploma IV Transportasi Darat. Jakarta.
Susantono,  Bambang.  2013.  Transportasi  dan Investasi:  Tantangan  dan  Perspektif Multidimensi. Kompas Media Nusantara, Jakarta.Sugiono,  DR. Statistika  Untuk Penelitian. 2002, Bandung. Penerbit Alfa beta.
Tamin,  Ofyar.Z.,  Rahman,  H.,  Kusumawati,  A., Munandar, A. S., Setiadji, B. H. Evaluasi
Tarif  Angkutan  Umum  dan  Analisis
Ability  to  Pay  (ATP)  dan  Willingness  to
Pay  (WTP)  di  DKI  Jakarta.1999 Jurnal Transportasi,  Forum  Studi  Transportasi antar Perguruan Tinggi. 1(2).
Undang-Undang  Republik  Indonesia: Nomor  22 Tahun  2009.  Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan. Jakarta.
Warpani, S. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung. Institut Teknologi Bandung.
Wahyuni,  Atik.  ,  Wicaksono,  A. Kajian  Ability To  Pay,  Willingness  To  Pay dan Willingness  To  Use  Calon  Penumpang Kereta  Api  Comutter  Malang Raya  di Malang  Raya. (2013), diunduh  dari atpw.files wordpress.com
Wicaksono,  dkk.  2006. Analisis  Kemampuan Membayar  Tarif  Angkutan  Kota  (Studi kasus  Pengguna  Jasa  Angkutan  Kota pada  Empat  Kecamatan  di Kota Semarang). PILAR, 15(1): 31- 35.