## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Endra Wijaya 2 Diestyana Ramadhina
Affiliation 1,2 Universitas Pancasila
Email endra.wijaya333@yahoo.co.id
Date Submission 11 November 2023
Date Accepted 25 January 2024
Date Published 25 January 2024
DOI
10.52249

## KURIKULUM DARURAT DI
MASA

## PANDEMI:  KEBIJAKAN  PEMERINTAH, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

## Abstract
This  study  discusses  government  policies  in  the  form  of  an Emergency  Curriculum  implemented  during  the  Covid-19 pandemic.  The  substance,  implementation  and  some  critiques  of the Emergency Curriculum are discussed in this study. This study uses  empirical  legal  research  methods  (non-doctrinal),  and  uses secondary  and  primary  data.  Data  in  the  form  of  information obtained  through  interviews  with  relevant  sources,  namely  the Emmaus  Elementary  School,  Depok,  and  Commission  X  of  the House of Representatives of the Republic of Indonesia, were also used in this study. The data were then analyzed qualitatively using several  approaches,  including  conceptual  and  comparative approaches.  This  study  concludes  that  the  policy  taken  by  the government in the form of an Emergency Curriculum is one of the efforts of the state to continue to fulfill the right to education for children  in  Indonesia  during  the  Covid-19  pandemic.  In  its implementation,  the  substance  of  the  Emergency  Curriculum modified  several  substance  points  from  the  2013  National Curriculum.  During  the  implementation  of  the  Emergency Curriculum  for  about  two  years,  several  obstacles  were encountered, such as technical difficulties and coordination among stakeholders.
Keywords: Central  Government’s  Policy,Emergency Curriculum,The Right to Education

## Abstrak
Kajian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bentuk  Kurikulum  Darurat  yang  diterapkan  pada  saat pandemi  Covid-19  yang  lalu.  Substansi,  penerapan  dan beberapa kritik terhadap Kurikulum Darurat dibahas dalam kajian  ini.  Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  empiris  (nondoktrinal),  dan  dengan  menggunakan data  sekunder  dan  primer.  Data  berupa  informasi  yang diperoleh  melalui  wawancara  kepada  narasumber  yang relevan,  yaitu  pihak  Sekolah  Dasar  Emaus  Depok,  dan Komisi  X  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, juga  digunakan  dalam  kajian  ini.  Data  tersebut  lalu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan,  antara  lain  pendekatan  konseptual  dan komparatif.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  kebijakan yang diambil pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat merupakan  salah  satu  upaya  dari  negara  untuk  tetap memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, substansi Kurikulum Darurat memodifikasi beberapa poin substansi dari  Kurikulum  Nasional  2013.  Dalam  penerapan Kurikulum Darurat selama kurun waktu sekitar dua tahun
masih  dijumpai  beberapa  kendala,  seperti  kendala  teknis maupun koordinasi di antara stakeholders.
Kata  Kunci:  Hak  atas  Pendidikan,Kebijakan Pemerintah Pusat,Kurikulum Darurat

## PENDAHULUAN
Masa pandemi Covid-19 memang sudah berlalu dan dapat ditangani, namun bukan berarti  wabah  penyakit  benar-benar  sudah  hilang.  Untuk  waktu  yang  akan  datang  masih sangat mungkin muncul lagi wabah lainnya dan bisa pula akan sampai pada status pandemi seperti halnya Covid-19. Keadaan seperti itu tentunya memerlukan antisipasi, termasuk di dalam  bidang  pendidikan,  karena  wabah  penyakit  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di banyak negara, termasuk Indonesia (Hafeez, Kazmi & Tahira, 2022,Haryati, et al. , 2021,Mallon & Martinez-Sainz, 2021,O’Keeffe & McNally, 2021,Winter, et al. , 2021).
Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi semua anak sebagai generasi penerus  bangsa  dan  sekaligus  sebagai  kekuatan  milik  bangsa  Indonesia  dalam  mencapai tujuan-tujuan  negara.  Alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merinci beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia;  memajukan  kesejahteraan  umum;  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  dan keadilan sosial (Jasin, 2009,Sujatmoko, 2010,Pahlawan, 2018).
Kemudian melalui beberapa pasalnya, UUD NRI 1945 telah pula memberikan jaminan konstitusional mengenai hak-hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Secara konstitusional, hak atas pendidikan bagi anak dijamin melalui Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan.” Ditegaskan  juga  bahwa,  “Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya.” Oleh karena itu, dalam memenuhi hak atas pendidikan, maka  negara  melalui  pemerintah  wajib  memberikan,  memenuhi,  dan  memfasilitasi pendidikan  seluas-luasnya  secara  merata  dan  seimbang  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia (Machali, 2012,Rosser, 2015,Sujatmoko, 2010).
Jaminan konstitusional mengenai hak memperoleh pendidikan bagi anak diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan  melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Tapi  kenyataannya,  terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  proses  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi anak-anak Indonesia. Faktor-faktor itu, antara lain dapat berupa besarnya biaya pendidikan, keadaan ekonomi masyarakat, kurang meluasnya ketersediaan satuan pendidikan, adanya bencana,  termasuk  wabah  penyakit,  dan  lain-lain  (Husna, et  al. ,  2019,Jatiningsih, et  al. , 2021,Tan, 2021).
Sehubungan dengan faktor-faktor tersebut, bencana sering menjadi faktor penghambat bagi pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Salah satu contohnya ialah seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan adanya pandemi Covid-19. Bahkan, pandemi Covid- 19 ini telah memberikan banyak dampak dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya (Haryati, et al. , 2021,O’Keeffe &
McNally,  2021,Winter, et  al. ,  2021).  Sebagaimana  telah  diketahui,  Covid-19  menyebar  ke seluruh penjuru dunia dan sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO)  pada  9  Maret  2020.  Pademi  Covid-19  mengakibatkan  dampak  yang  signifikan terhadap  pelaksanaan  pendidikan  di  banyak  negara  (Diningrat, et  al. ,  2020,Hall, et  al. , 2021,O’Keeffe & McNally, 2021). Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak dari kehadiran pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak bulan Maret 2020.
Untuk  menangani  problem  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  khususnya  di  bidang pendidikan,  pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  memprioritaskan  penyelenggaraan proses  belajar  mengajar  dari  rumah  dan  dengan  beberapa  penyesuaian  pada  kurikulum. Proses  belajar  mengajar  itu  juga  ditekankan  agar  dilaksanakan  secara online .  Kebijakan tersebut, pada awal masa pandemi, dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat  Penyebaran Coronavirus  Disease (Covid-19).  Selanjutnya,  Surat  Edaran  itu  diikuti dengan terbitnya kebijakan Kurikulum Darurat sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  719/P/2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
Dengan adanya kebijakan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran jarak jauh secara online dan dengan adanya beberapa penyesuaian kurikulum, hal ini tentunya bisa berdampak pada upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak, seperti dalam  hal  keefektivitasan  dalam  proses  belajar  mengajar  tersebut  (Herawati, et  al ., 2022,Sholihah, et al. , 2021). Belum lagi sejumlah kendala juga ikut bermunculan saat metode pembelajaran jarak jauh diterapkan di masa pandemi Covid-19, seperti problem pengadaan gadget bagi peserta didik dan juga keterbatasan jaringan sinyal internet di beberapa daerah (Diningrat, et  al. ,  2020,Seran  &  Mardawani,  2022).  Hal-hal  tersebut  tentu  penting  untuk dicermati oleh para stakeholders pendidikan di Indonesia, sehingga untuk ke depannya, jika terjadi keadaan yang memang membutuhkan diadakannya pembelajaran jarak jauh, maka proses belajar mengajarnya bisa berlangsung lebih efektif.
Sehubungan dengan topik proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan  Kurikulum  Darurat,  sudah  ada  beberapa  kajian  yang  dilakukan  oleh  para peneliti sebelumnya mengenai hal tersebut. Kesiapan sekolah dalam menerapkan Kurikulum Darurat di masa pandemi Covid-19. Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian tersebut ialah bahwa sekolah yang menerapkan Kurikulum Darurat telah berupaya untuk mempersiapkan dan melaksanakannya dengan baik, walaupun memang masih ada beberapa kendala yang muncul. Kajian dari Haryadi dan Mahmudah juga menyimpulkan bahwa Kurikulum Darurat dapat dianggap sebagai salah satu langkah yang baik untuk mempertahankan berjalannya proses  pembelajaran  di  tengah  keadaan  yang  serba  terbatas  akibat  pandemi  Covid-19 (Haryadi dan Mahmudah,2021).
Kurikulum  Darurat  memang  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi.  Hal  itu  dikarenakan satuan  pendidikan  diberi  ruang  yang  luas  untuk  mendesain  struktur  kurikulum,  kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran sendiri sesuai kebutuhan di masa pandemi Covid-19. Namun  demikian,  fleksibilitas  yang  diberikan  kepada  sekolah  tetaplah  berorientasi  pada pengembangan  pengetahuan,  karakter,  dan  peningkatan  keterampilan  para  peserta  didik (Munajim, Barnawi, dan Fikriyah,2020).
Peneliti  sebelumnya  masih  belum  melihat  kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk Kurikulum Darurat di masa pandemi Covid-19 sebagai suatu kebijakan yang diambil dalam kerangka  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi  anak.  Selain  itu,  kajian-kajian  mengenai Kurikulum Darurat yang telah ada juga belum mengungkapkan perihal kritik atau evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dimaksud, terutama kritik yang berasal dari lembaga yang berwenang lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  kali  ini  difokuskan  pada  persoalan bagaimana hak atas pendidikan bagi anak dipenuhi dalam masa pandemi Covid-19 melalui serangkaian  kebijakan  pemerintah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Kurikulum  Darurat. Adapun  jika  dirinci  dalam  bentuk  pertanyaan  penelitian,  maka  kajian  ini  akan  berupaya membahas sekaligus menjawab permasalahan: bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19? Apa saja kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  kebijakan  Kurikulum  Darurat,  dan  evaluasi  apa sajakah yang perlu dicermati terkait dengan kebijakan tersebut?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yuridis  empiris  (nondoktrinal)  dengan  bersandarkan  pada  data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan terutama mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kurikulum Darurat, sedangkan data primernya  mengacu  kepada  beberapa  informasi  yang  peneliti  peroleh  melalui  wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu pihak Sekolah Dasar Emaus Depok dan Komisi X Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  Data  tersebut  lalu  dianalisis  oleh  peneliti  secara kualitatif  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan,  antara  lain  pendekatan  konseptual dan komparatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hak atas Pendidikan bagi Anak
UUD NRI 1945 melalui Pembukaannya pada alinea ke-4 menegaskan bahwa salah satu tujuan  dari  Negara  Indonesia  ialah  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Penegasan tujuan negara itu kemudian diturunkan ke dalam beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang secara  substansi  memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap  pemenuhan  hak  atas pendidikan.  Substansi  mengenai  hak  untuk  mengembangkan  diri,  termasuk  hak  atas pendidikan, diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 31 UUD NRI 1945. Ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menjamin, memfasilitasi dan memenuhi hak untuk  mengembangkan  diri  atau  mendapatkan  pendidikan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia (Jasin, 2009,Machali, 2012,Sihombing & Hadita, 2021,Sujatmoko, 2010).
Jaminan konstitusional mengenai hak atas pendidikan bagi anak kemudian diatur lebih lanjut, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga melalui Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Penegasan  lantas  dicantumkan  melalui  Pasal  49  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan bahwa, “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada  anak  untuk  memperoleh  pendidikan.”  Pada  level  internasional,  dalam Article  26 paragraph (1) The Universal Declaration of Human Rights juga memberikan penegasan mengenai
hak atas pendidikan, yaitu bahwa, “ Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and  professional  education  shall  be  made  generally  available  and  higher  education  shall  be  equally accessible to all on the basis of merit. ” Selain The Universal Declaration of Human Rights , dalam konteks hukum internasional, hak atas pendidikan bagi anak juga diatur dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , dan The United Nations Convention on the Rights of the Child. Kajian dari Lundy  (2012)  mengungkapkan  bahwa  melalui Article  13  The  International  Covenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights ditegaskan  negara  memiliki  kewajiban  untuk menyediakan  atau  menyelenggarakan  pendidikan  dasar  secara  luas,  dan  juga  untuk mengembangkan  berbagai  bentuk  pendidikan  menengah  kepada  warga  negaranya. Selanjutnya, di dalam The United Nations Convention on the Rights of the Child , sebagaimana diungkapkan dalam kajian dari Clair, Miske, dan Patel (2012), ditegaskan pula perihal hak atas pendidikan bagi anak, yaitu bahwa “ all girls and boys in the world are entitled to the right to survival; the right to development (including the right to be educated); the right to protection from all forms of abuse, neglect, and exploitation; and the right to participation in matters that affect their lives and that prepare children to take on increasing roles of responsibility as they mature. ” Dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  negara  di  bidang  pendidikan,  terdapat  suatu asas tanggung jawab untuk pemenuhan pendidikan oleh negara yang memuat tiga prinsip penting,  yaitu: pertama ,  negara  menjamin  bahwa  terpenuhinya  hak  konstitusional  atas pendidikan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa. Ke dua , negara  mencegah  dilakukannya  segala  bentuk  kegiatan  dalam  wilayah  yurisdiksinya yang dapat menimbulkan rintangan atau bahkan yang mengarah pada gagalnya pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Ke tiga , melindungi negara terhadap dampak kegiatan negatif pelaksanaan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berlangsung di wilayah dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf, 2013).
Kajian  dari  Affandi  (2017)  telah  merinci  asas  tanggung  jawab  negara  dalam  bidang pendidikan  berdasarkan  beberapa  instrumen  hukum  nasional  dan  internasional  menjadi beberapa bentuk tanggung jawab negara, antara lain yaitu:
a. Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
b. Tanggung  jawab  dalam  memberikan  kesempatan  atau  akses  yang  sama  kepada  semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.
c. Tanggung  jawab  dalam  melakukan  tindakan  percepatan  pencapaian  pendidikan  bagi semua warga negara.
d. Tanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas  namun terjangkau secara merata kepada semua warga negara.
e. Tanggung  jawab  dalam  menyediakan  anggaran  pendidikan  untuk  mewujudkan pendidikan bagi semua warga negara.
f. Tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan.
g. Tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua warga negara.
h. Tanggung  jawab  dalam  menyiapkan  berbagai  kebijakan  untuk  menunjang  pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

## Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Anak di Masa Pandemi Melalui Kurikulum Darurat
Dalam  menghadapi  masa  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  untuk  mengupayakan pemenuhan  hak  atas  pendidikan,  pada  tanggal  4  Agustus  2020,  pemerintah  menerbitkan Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  719/P/2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Kurikulum  pada  Satuan  Pendidikan  dalam  Kondisi  Khusus.  Kondisi  khusus dalam hal ini merupakan suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang dalam hal ini tertuju kepada pandemi Covid-19, sehingga satuan pendidikan  dapat  menggunakan  kurikulum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembelajaran bagi para peserta didik (Indonesia, 2020).
Dalam  pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 719/P/2020, terdapat tiga opsi kurikulum yang dapat diberlakukan bagi satuan pendidikan, yakni  tetap  berdasarkan  pada  Kurikulum  Nasional,  Kurikulum  Darurat,  atau  melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri yang dilakukan oleh sekolah. Kurikulum Darurat merupakan  salah  satu  opsi  kurikulum  yang  disiapkan  dan  disediakan  oleh  pemerintah dengan menyederhanakan kompetensi dasar Kurikulum Nasional 2013 dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19.
Kebijakan Kurikulum Darurat dirancang sedemikian rupa dengan menyediakan buku, modul pembelajaran kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), serta  memberikan  asesmen  belajar  kepada  satuan  pendidikan  sebagai  suatu  acuan pembelajaran  agar  mencapai  keefektifan  kurikulum  dengan  berfokus  pada  kompetensi esensial  dan  kompetensi  prasyarat  untuk  kelanjutan  pembelajaran  di  tingkat  selanjutnya. Sehingga  pemberlakuan  Kurikulum  Darurat  diharapkan  tidak  memberikan  dampak perbedaan capaian belajar di antara seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan memberikan kelonggaran untuk mencapai target asesmen pembelajaran.
Untuk mempermudah sekolah dan tenaga pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar,  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  kurikulum  pada  satuan  pendidikan dalam kondisi khusus berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020.  Teknis  pelaksanaan  dari  kurikulum  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  itu  bisa  dilakukan  secara online dan offline .  Pada  masa  awal pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar memang cenderung banyak dilakukan secara online .
Namun pada praktiknya, kebijakan pemerintah terkait kegiatan belajar mengajar secara online atau  dengan  metode  pembelajaran  jarak  jauh  yang  disertai  dengan  penyesuaian kurikulum  memang  menghadapi  beberapa  kendala.  Misalkan  saja  dalam  hal  ketersediaan gadget dan kuota internet, atau karena keterbatasan ekonomi orang tua peserta didik yang mengakibatkan  beberapa  siswa  masih  kesulitan  untuk  memiliki  gadget  untuk  digunakan dalam  proses  belajar  mengajar.  Begitu  juga  soal  pemahaman  dan  praktik  atas  Kurikulum Darurat, di mana para guru masih belum memiliki pemahaman yang relatif memadai dan seragam  mengenai  Kurikulum  Darurat  tersebut  (wawancara  dengan  J.  Sembiring,  Kepala Sekolah Dasar Emaus Depok, 2021).
Di sinilah terjadi semacam kontradiksi. Di satu sisi, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh secara online dengan penyesuaian kurikulum dapat menjadi suatu langkah preventif dari pemerintah  untuk  mengatasi  penyebaran  Covid-19  di  klaster  sekolah  sambil  tetap
memfasilitasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak. Tetapi di sisi yang lain, hal itu juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi para siswa, karena beberapa di antara mereka masih memiliki keterbatasan dalam mengakses materi belajar yang dilakukan secara online . Kebijakan  Kurikulum  Darurat  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  dan  Perbedaannya dengan Kurikulum Nasional 2013
Konsep kurikulum bisa dipahami dalam beberapa makna, yakni: pertama , kurikulum sebagai  produk  (sebagai  hasil  pengembangan  kurikulum). Ke  dua ,  kurikulum  sebagai program (alat yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan). Ke tiga , kurikulum sebagai hal-hal  yang  diharapkan  akan  dipelajari  oleh  siswa  (sikap,  keterampilan  tertentu),  dan ke empat ,  kurikulum  dipandang  sebagai  pengalaman  siswa  (Izzan  &  Saehudin,  2016).  Dari perspektif hukum, Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  memberikan  penjelasan  bahwa  “Kurikulum  adalah  seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan tertentu.”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kurikulum  dapat dipahami  sebagai  seperangkat  rencana  atau  pedoman  yang  dilakukan  oleh  lembaga pendidikan  dan  dikembangkan  secara  dinamis  sesuai  dengan  kebutuhan,  tuntutan,  dan perubahan di masyarakat dengan harapan dapat memberikan suatu landasan, substansi, dan menjadi suatu kaidah dalam pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tantangan  dan  tuntutan  perkembangan  zaman.  Poin  kebutuhan  serta  perubahan  di masyarakat tentunya juga perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum, karena bisa saja akan  ada  perubahan-perubahan  keadaan  yang  perlu  direspons  juga  dengan  penyesuaian kurikulum,  seperti  halnya  pada  peristiwa  pandemi  Covid-19,  di  mana  pada  akhirnya menuntut  adanya  penyesuaian  atau  perubahan  dalam  kurikulum  maupun  metode  proses belajar mengajar di sekolah.
Di Indonesia kurikulum dibentuk oleh pemerintah sejak Proklamasi Kemerdekaan, dan telah mengalami perubahan sebanyak dua belas kali, yakni pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975,  1984,  1994,  1997,  2004,  2006,  2013  dan  2013  revisi  (Setiawan, et  al. ,  2020).  Namun semenjak hadirnya Covid-19 di Indonesia, penerapan Kurikulum Nasional 2013 dipandang berpotensi  menyulitkan  para  tenaga  pendidik  dan  siswa  dalam  melaksanakan  kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengatasi sulitnya penerapan Kurikulum Nasional 2013 pada  masa  pandemi  Covid-19,  pemerintah  lantas  mengeluarkan  kebijakan,  yakni  dengan menerapkan  kurikulum  kondisi  khusus  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  719/P/2020.  Dalam  penerapannya,  berdasarkan Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  719/P/2020,  satuan  pendidikan atau  sekolah  dapat  memilih  tiga  opsi  kurikulum  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah,  yakni tetap  berdasarkan  pada  Kurikulum  Nasional,  Kurikulum  Darurat,  atau  melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga dengan diberikan  alternatif  kurikulum  itu,  maka  satuan  pendidikan  diberikan  fleksibilitas  dalam menyelenggarakan  pendidikan  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menuntaskan  seluruh  capaian kurikulum karena adanya keadaan khusus berupa pandemi Covid-19.
Kurikulum  Darurat  merupakan  salah  satu  opsi  kurikulum  yang  disediakan  oleh pemerintah  dengan  menyederhanakan  kompetensi  dasar  Kurikulum  Nasional  2013  yang disusun  dan  dilaksanakan  oleh  satuan  pendidikan  dengan  tujuan  untuk  mengatasi
permasalahan pemenuhan hak pendidikan di masa pandemi Covid-19. Kurikulum Darurat ditujukan untuk menyederhanakan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran di satuan pendidikan  sehingga  tenaga  pendidik  dan  para  siswa  diwajibkan  untuk  fokus  pada kompetensi  dasar  esensial  dan  kompetensi  prasyarat  untuk  kelanjutan  pembelajaran  di tingkat selanjutnya.
Dalam praktiknya, Kurikulum Nasional 2013 diterapkan dengan model pembelajaran berbasis  aktivitas  dengan  pendekatan  ilmiah  dan  tematik  integratif  sehingga  para  siswa diharapkan dapat lebih inovatif, kreatif, dan produktif. Kurikulum Nasional 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan  warga  negara  yang  beriman,  produktif,  kreatif,  inovatif,  dan  afektif  serta  mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sehingga berdasarkan hal tersebut para siswa diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan aktivitas observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan hasil yang diperoleh atau diketahui setelah menerima suatu materi pelajaran (Rahmawati, 2018; Setiawan, et al. , 2020; Widodo & Nugroho, 2019).
Kurikulum Nasional 2013 diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia sejak tahun pelajaran  2013/2014  (Alawiyah,  2013;  Setiadi,  2016).  Namun  sejak  awal  tahun  2020,  saat Indonesia  mengalami  pandemi  Covid-19,  penerapan  Kurikulum  Nasional  2013  harus mengalami  penyesuaian,  sehingga  pemerintah  mengantisipasi  dan  mengambil  kebijakan dalam  bidang  pendidikan  dengan  memberlakukan  kebijakan  kurikulum  dalam  kondisi khusus.  Di  masa  pandemi  Covid-19,  Kurikulum  Darurat  merupakan  opsi  yang  banyak diterapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah, yaitu sebanyak 31,5% dari sekolah yang ada di  Indonesia.  Penerapannya  pun  dilakukan  secara  sukarela  oleh  pihak  sekolah  (Wibowo, 2022). Satuan pendidikan lebih memilih Kurikulum Darurat karena dipandang lebih mudah diterapkan  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19 dan tetap dilandasi dengan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum Nasional 2013 (Munajim, et al. , 2020). Beberapa  bentuk  penyelenggaraan  Kurikulum  Darurat  bagi  satuan  pendidikan dilakukan melalui (Novianti, 2020): pertama , penyesuaian kompetensi dasar yang dilakukan dengan cara memilih kompetensi-kompetensi yang esensial atau penting untuk saat ini; ke dua ,  menyiapkan  modul  pembelajaran  khusus  oleh  pemerintah  agar  siswa  dapat  belajar mandiri;  dan ke  tiga ,  pengadaan  video  pembelajaran  oleh  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berisi materi-materi pembelajaran.
Jika dibandingkan, antara Kurikulum Nasional 2013 dan Kurikulum Darurat terdapat beberapa perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:]
Tabel 1
Perbandingan Beberapa Substansi Kurikulum Nasional 2013 dan Kurikulum Darurat
Kurikulum Nasional 2013 Kurikulum Darurat Kurikulum  dalam  Sistem  Pendidikan Indonesia  yang  ditetapkan  sebagai Kurikulum Nasional. Kurikulum  yang  berlaku  pada  kondisi khusus,  namun  tetap  mengacu  pada Kurikulum Nasional 2013. Berbentuk  kurikulum  tetap  dan  telah berlaku selama kurang lebih enam tahun. Berbentuk  kurikulum  sementara  dan berlaku sampai akhir tahun ajaran (dapat diperpanjang  apabila  kondisi  khusus belum berakhir).
Konten  kurikulum  dinyatakan  dalam bentuk  kompetensi  inti  kelas  dan kompetensi  dasar  mata  pelajaran  yang harus  dicapai  oleh  siswa  dan  sudah direncanakan serta disusun oleh pemerintah. Kompetensi  dasar  tetap  berdasarkan pada  Kurikulum  Nasional  2013,  tapi disusun lebih sederhana oleh pemerintah. Satuan  pendidikan  diwajibkan  untuk fokus  pada  kompetensi  dasar  esensial dan  kompetensi  prasyarat  yang  disusun oleh  satuan  pendidikan.  Siswa  tidak diwajibkan  untuk  menuntaskan  seluruh capaian kurikulum.
Syarat  kelulusan  siswa  ialah  ujian nasional  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah,  dan  ujian  sekolah  yang diselenggarakan  oleh  sekolah.  Ujian nasional  dan  ujian  sekolah  pada umumnya berbentuk soal pilihan ganda dan esai. Ujian nasional ditiadakan. Tiga hal yang menjadi  syarat  kelulusan  siswa,  yaitu: mampu menyelesaikan program pembelajaran  selama  masa  pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap  semester,  memperoleh  nilai  sikap (perilaku)  minimal  baik,  dan  mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah.
Ujian  sekolah  dapat  diselenggarakan sendiri  oleh  sekolah  sebagai  penentu kelulusan siswa, dan dapat dilaksanakan dalam  bentuk  portofolio,  penugasan,  tes secara offline atau online , dan/atau bentuk kegiatan penilaian lain.
Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan terkait.

## Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah mengenai Penerapan Kurikulum Darurat di Masa Pandemi Covid-19
Sehubungan  dengan  kebijakan  pemerintah  mengenai  penerapan  Kurikulum  Darurat sebagai opsi kurikulum dalam masa pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui beberapa anggotanya sudah mengajukan tanggapan atau kritik. Hal  itu  merupakan  wujud  dari  fungsi  pengawasan  DPR  RI  terhadap  pemerintah, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20A  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Untuk  menjalankan  fungsi pengawasan,  masing-masing  Komisi  di  DPR  berwenang  untuk  mengawasi  mitranya  di pemerintahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  dan  adapun  yang  berwenang  untuk mengawasi  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  adalah  Komisi  X DPR RI. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19, Komisi X DPR  RI  berwenang  untuk  mengawasi  kebijakan  Kurikulum  Darurat  yang  dirancang  dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar tetap sesuai dengan hukum dan tetap dapat memenuhi hak atas pendidikan yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ferdiansyah selaku Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golongan Karya, dia menyatakan bahwa kebijakan Kurikulum Darurat yang  dirancang  oleh  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  hampir tidak  siap  untuk  diterapkan  bagi  satuan  pendidikan.  Menurutnya,  “Kebijakan  Kurikulum Darurat  yang  dirancang  oleh  Kementerian  dinilai  “agak  tergagap-gagap”  atau  dikatakan hampir  tidak  siap  sehingga  berdampak  pada  belum  optimalnya  kebijakan  Kurikulum Darurat untuk memenuhi hak atas pendidikan” (wawancara dengan Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golongan Karya, 2021).
Untuk  mengatasi  keadaan  tersebut,  Komisi  X  DPR  RI  melaksanakan  pengawasan terhadap  kebijakan  Kurikulum  Darurat  agar  tidak  menimbulkan learning  loss dengan melaksanakan  koordinasi  langsung  dengan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan  Teknologi.  Koordinasi  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  (wawancara  dengan Ferdiansyah, 2021):
a. Rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. Rapat  dengar  pendapat  dengan  Pejabat  Eselon  I  dari  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
c. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menangani kurikulum agar  kebijakan  Kurikulum  Darurat  dapat  diterapkan  dengan  baik  dan  tetap  dapat memenuhi hak serta kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Sejalan dengan pernyataan Ferdiansyah, Ledia Hanifa Amalia selaku Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pendapatnya bahwa kebijakan Kurikulum Darurat dalam masa pandemi Covid-19 memang dimaksudkan untuk memenuhi hak atas pendidikan di tengah kondisi sulitnya penyelenggaraan pendidikan akibat Covid- 19. Namun sangat disayangkan bahwa kualitas dalam penerapan kebijakan tersebut belum maksimal. Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI juga sudah mengunjungi sekolah-sekolah  untuk  memantau  dan  mengawasi  secara  langsung  penerapan  Kurikulum Darurat  (wawancara  dengan  L.H.  Amalia,  Anggota  Komisi  X  DPR  RI  dari  Fraksi  Partai Keadilan Sejahtera, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferdiansyah juga terungkap bahwa penerapan Kurikulum  Darurat  masih  menghadapi  kendala  bagi  satuan  pendidikan  atau  sekolah, khususnya  bagi  daerah-daerah  yang  minim  jaringan  internet  dan  listrik.  Menurut Ferdiansyah, “Saat ini salah satu hal yang juga krusial dalam penerapan kebijakan Kurikulum Darurat  secara online dan hybrid adalah  kurangnya  fasilitas  komunikasi  siswa  sebagai penunjang  kegiatan  belajar  mengajar,  tidak  tersalurkannya  aliran  listrik  yang  berdampak pula  pada  kekuatan  sinyal  di  beberapa  daerah.  Hal  ini  misalnya  dapat  ditinjau  di  daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, yakni dari 19 kecamatan sudah  dipastikan  terdapat  11  kecamatan  yang  tidak  memiliki  atau  lemah  sinyal.  Maka kurikulum ini harus dibuat pedomannya dengan melihat situasi dari masyarakat, baik sosial budaya, ekonomi, geografis, dan kondisi lainnya” (wawancara dengan Ferdiansyah, 2021).
Selain  itu,  Amalia  juga  memberikan  pendapatnya  bahwa  kendala  yang  dialami  oleh satuan  pendidikan  atau  sekolah  dalam  menerapkan  Kurikulum  Darurat  pada  umumnya adalah  minimnya  aksesibilitas  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Amalia  juga  berpendapat bahwa masih ada beberapa hal lagi yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera diatasi dan dievaluasi dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Darurat, antara lain sebagai berikut  (wawancara  dengan  L.H.  Amalia,  2021): pertama ,  Kurikulum  Darurat  merupakan bentuk  kurikulum  yang  disederhanakan  dari  Kurikulum  Nasional,  maka  hal  ini  akan berdampak pada kurangnya pemahaman materi yang mendalam bagi anak. Saat ini kegiatan belajar  mengajar  juga  agak  terbatas  waktunya.  Begitu  pun  dengan  metode online ,  belajar dengan  menggunakan  gadget  memerlukan  energi  ekstra  dan  cenderung  mudah  merasa jenuh. Ke dua , dalam menerapkan Kurikulum Darurat, baik secara offline atau online , peserta didik  atau  siswa  akan  cenderung  pasif.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  kehilangan
keterampilan komunikatif, sosial, dan keberanian pada diri siswa. Ke tiga , ternyata juga masih banyak guru di satuan pendidikan atau sekolah yang masih belum mengerti konsep kebijakan Kurikulum Darurat secara utuh.
Kendala-kendala tersebut, menurut Amalia, mungkin bisa diminimalisasi, antara lain dengan dilakukannya pembekalan secara massif dan sistematis kepada para guru mengenai Kurikulum  Darurat  beserta  dengan  metode-metode  pembelajarannya  yang  di  dalamnya memadukan metode secara online dan offline . Pedoman untuk penerapan Kurikulum Darurat yang  relatif  detail  dan  lengkap  juga  perlu  dibuat.  Pembekalan  dan  penerbitan  pedoman seperti  itu  tentunya  harus  digagas  dan  dikoordinasikan  oleh  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (wawancara dengan L.H. Amalia, 2021).
Kendala  tidak  adanya  konsep  atau  pedoman  khusus  secara  menyeluruh  mengenai penerapan  Kurikulum  Darurat  memang  dapat  dikonfirmasi  dan  diamati  di  lapangan. Mengenai hal tersebut, sebagai salah satu contoh, peneliti juga telah memperoleh informasi melalui wawancara dengan seorang guru di Sekolah Dasar Emaus Depok, yang mana dia mengungkapkan bahwa di sekolahnya hanya diberikan modul secara soft file bagaimana cara pembelajaran dalam masa pandemi Covid-19, atau dalam kata lain, tidak diberikan materi khusus mengenai konsep atau pedoman penerapan Kurikulum Darurat (wawancara dengan Masriani,  guru  Sekolah  Dasar  Emaus  Depok,  2021).  Keadaan  tersebut  bisa  menunjukkan bahwa  peran  pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi,  memberikan  pemahaman  serta keterampilan  kepada  para  guru  di  satuan  pendidikan  atau  sekolah  mengenai  kebijakan Kurikulum Darurat memang masih belum maksimal.

## KESIMPULAN
Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengamanatkan agar hak atas pendidikan bagi anak harus terpenuhi walaupun terdapat kendala-kendala yang bisa menghambat pemenuhan hak tersebut,  misalnya  saat  terjadi  pandemi  Covid-19.  Walaupun  terdapat  kendala  dalam memenuhi hak atas pendidikan, maka tetap saja negara, terutama melalui tangan pemerintah, bertanggung jawab untuk menyediakan segala macam kebijakan dan upaya agar pendidikan tetap bisa diberikan kepada para peserta didik di Indonesia.
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  dalam proses  pendidikan  di  Indonesia  di  masa  pandemi  Covid-19,  maka  pemerintah  telah merancang  dan  menetapkan  kebijakan  Kurikulum  Darurat  sebagai  opsi  kurikulum  yang dapat  diterapkan  oleh  satuan  pendidikan.  Kebijakan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  719/P/2020.  Dalam implementasinya,  kebijakan  Kurikulum  Darurat  memang  masih  menghadapi  beberapa kendala, seperti kendala sosialisasi, koordinasi antara stakeholders , yaitu pihak sekolah serta peserta  didik,  pemerintah  dan  DPR  RI,  dan  juga  kendala  lain  yang  bersifat  teknis,  seperti jaringan internet.
Wabah  penyakit  akan  terus  bermunculan  dan  tidak  hanya  akan  berhenti  sampai  di pandemi  Covid-19  saja.  Oleh  karena  itu,  untuk  ke  depannya,  perlu  juga  untuk  digagas pengaturan  yang  sifatnya  lebih  antisipatif,  detail  dan  komprehensif  mengenai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat berada dalam keadaan pandemi atau keadaan darurat  tertentu.  Pengaturan  seperti  itu  diperlukan  agar  pemenuhan  hak  atas  pendidikan bagi  anak  tetap  dapat  dipenuhi  secara  maksimal  walaupun  terjadi  keadaan  pandemi  atau darurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, H. (2017). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. Jurnal  Hukum  Positum ,  1(2),  218-243. https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848
Alawiyah,  F.  (2013).  Peran  guru  dalam  kurikulum  2013. Aspirasi ,  4(1),  65-74. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v4i1.480
Clair,  N.,  Miske,  S.  &  Patel,  D.  (2012).  Child  rights  and  quality  education:  child-friendly schools  in  Central  and  Eastern  Europe  (CEE). European  Education , 44(2),  5-22. http://dx.doi.org/10.2753/EUE1056-4934440201
Diningrat,  S.  W.  M.,  Nindya,  M.  A.  &  Salwa.  (2020).  Emergency  online  teaching:  early childhood  education  lecturers'  perception  of  barrier  and  pedagogical  competency. Cakrawala Pendidikan , 39(3), 705-719. https://doi.org/10.21831/cp.v39i3.32304 Hafeez, M., Kazmi, Q. A. & Tahira, F. (2022). Challenges faced by the teachers and students in online learning during covid-19. Cakrawala Pendidikan , 41(1), 55-70.
https://doi.org/10.21831/cp.v41i1.35411
Hall, T., Byrne, D., Bryan, A., Kitching, K., Chróinín, D. N., O’Toole, C. & Addley, J. (2021). Covid-19 and education: positioning the pandemic; facing the future. Irish Educational Studies , 40(2), 147-149. https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1915636 Haryadi, D. & Mahmudah, F. N. (2021). Implementasi kurikulum darurat covid-19. Evaluasi , 5(2), 94-110. http://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.595
Haryati, S., Sukarno & Purwanto, S. (2021). Implementation of online education during the global covid-19 pandemic: prospects and challenges. Cakrawala Pendidikan , 40(3), 604- 612. https://doi.org/10.21831/cp.v40i3.42646
Herawati, R., Tjahjono, H. K., Qamari, I. N., Wahyuningsih, S. H. (2022). Teachers’ willingness to  change  in  adapting  to  online  learning  during  the  covid-19  pandemic. Cakrawala Pendidikan , 41(2), 425-436. https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43233
Husna,  F.,  Yunus,  N.  R.  &  Gunawan,  A.  (2019).  Hak  mendapatkan  pendidikan  bagi  anak berkebutuhan khusus dalam dimensi politik hukum pendidikan. Salam , 6(2), 207-228. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454
Izzan,  A.  &  Saehudin.  (2016). Hadis  pendidikan:  konsep  pendidikan  berbasis  Hadis. Bandung: Humaniora.
Jasin,  J.  (2009).  Perlindungan  hukum  atas  hak  asasi  anak  memperoleh  pendidikan. Jurnal Legalitas , 2(3), 130-142. https://doi.org/10.33756/jelta.v2i3.669
Jatiningsih, O., Habibah, S. M., Wijaya, R. & Sari, M. M. K. (2021). Peran orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak pada masa belajar dari rumah. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 10(1), 147-157. http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.29943 Lundy, L. (2012). Children’s rights and educational policy in Europe: the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Oxford Review of Education , 38(4), 393-411. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2012.704874
Machali, I. (2012). Islam memandang hak asasi pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam , 27(1), 1- 20. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492
Mallon,  B.  &  Martinez-Sainz,  G.  (2021).  Education  for  children’s  rights  in  Ireland  before, during  and  after  the  pandemic. Irish  Educational  Studies ,  40(2),  285-294. https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1932552
Munajim, A., Barnawi & Fikriyah. (2020). Pengembangan kurikulum pembelajaran di masa darurat. Dwija Cendekia , 4(2), 285-291. https://doi.org/10.20961/jdc.v4i2.45288 Novianti,  D.  E.  (2020).  Kurikulum  dan  pembelajaran  di  masa  pandemi  covid-19  apa  dan bagaimana? Prosiding  Nasional  Pendidikan:  LPPM  IKIP  PGRI  Bojonegoro ,  1(1),  70-75. https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/Prosiding/article/view/1014
O’Keeffe, C. & McNally, S. (2021). ‘Uncharted territory’: teachers’ perspectives on play in early childhood  classrooms  in  Ireland  during  the  pandemic. European  Early  Childhood Education Research Journal , 29(1), 79-95. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1872668 Pahlawan,  Muhamad  Rezky.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  telaah  berdasarkan  hak  asasi  manusia. Jurnal  Surya  Kencana  Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 9(1), 125-138.
http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1180
Rahmawati,  A.  N.  (2018).  Identifikasi  masalah  yang  dihadapi  guru  dalam  penerapan kurikulum  2013  revisi  di  SD. Indonesian  Journal  of  Primary  Education ,  2(1),  114-123. https://doi.org/10.17509/ijpe.v2i1.14227
Rosser,  A.  (2015).  Law  and  the  realisation  of  human  rights:  insights  from  Indonesia’s education sector. Asian Studies Review , 39(2), 194-212.
http://dx.doi.org/10.1080/10357823.2015.1025462
Seran, E. Y. & Mardawani. (2022). Efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi covid- 19  pada  jenjang  sekolah  dasar  di  kota  Sintang. Caruban ,  5(1),  1-9. http://dx.doi.org/10.33603/.v4i2.5683
Setiadi, H. Pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. (2016). Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan , 20(2), 166-178. http://dx.doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173
Setiawan,  A.,  Widjaja,  S.  U.  M.,  Kusumajanto,  D.  D.,  Wahyono,  H.  (2020).  The  effect  of curriculum 2013 on economics learning achievement: motivation as mediating variable. Cakrawala Pendidikan , 39(2), 444-459. https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.30279 Sholihah,  H.,  Halimah,  A.  H.,  Komalasari,  I.  &  Hidayati,  Y.  (2021).  Pemenuhan  hak-hak pendidikan  anak  pada  masa  pandemi  covid-19  perspektif  Undang-Undang Perlindungan Anak. Ta’allum , 9(1), 53-90. https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.1.53- 90
Sihombing,  E.  N.  A.  M.  &  Hadita,  C.  (2021).  Persamaan  hak  atas  pendidikan  terhadap penerapan sistem zonasi. Jurnal HAM , 12(2), 179-192.
http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192
Sujatmoko,  E.  (2010).  Hak  warga  negara  dalam  memperoleh  pendidikan. Jurnal  Konstitusi , 7(1), 181-211. https://doi.org/10.31078/jk718
Tan,  W.  (2021).  Pemenuhan  hak  pendidikan  anak  suku  Laut  di  pulau  Kelumu  kabupaten
Lingga. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan , 9(3), 559-572. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.948
Wibowo, E. A. (2022). Kurikulum darurat dipakai 31,5 persen sekolah di Indonesia selama pandemi.  https://nasional.tempo.co/read/1559816/kurikulum-darurat-dipakai-315- persen-sekolah-di-indonesia-selama-pandemi
Widodo,  N.  &  Nugroho,  S.  (2019).  Peningkatan  pemahaman  kurikulum  2013  bagi  guru sekolah dasar. Jurnal Berdikari , 7(2), 171-186. https://doi.org/10.18196/bdr.7270 Winter, E., Costello, A., O’Brien, M. & Hickey, G. (2021). Teachers’ use of technology and the impact of Covid-19. Irish Educational Studies , 40(2), 235-246.
https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1916559
Yusuf, Muh. (2013). Tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan bagi warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.