## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 137-148
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Penguatan upaya pemulihan aset: Jalan menuju mitigasi korupsi di sektor publik
Rita Komalasari 1, a *, Cecep Mustafa 2, b
1 Universitas Yarsi. Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 13. Jakarta 10510. Indonesia.
2 University of Stirling. Stirling FK9 4LA, United Kingdom
a rita.komalasari161@gmail.com; b cecepmustafa161@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak :  Tulisan  ini  berupaya  menganalisis  secara  komprehensif  faktor  yang  menghambat  upaya  anti korupsi dan  pemulihan aset di Indonesia. Selain itu,  tulisan ini juga menganjurkan  pendekatan holistik, menekankan  tindakan  kolektif,  kepercayaan  pada  jabatan  publik,  dan  integrasi  perampasan  hak  sipil sebagai komponen penting dari strategi anti korupsi yang efektif. Tujuan utama dari pendekatan tersebut? adalah  berkontribusi  terhadap  masa  depan  Indonesia  yang  transparan  dan  bebas  korupsi.  Tulisan  ini menggunakan metode penyelidikan berbasis literatur untuk menyelidiki berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia  dalam  memberantas  korupsi  dan  memulihkan  aset  yang  diperoleh  secara  tidak  sah.  Analisis tulisan ini menunjukkan upaya antikorupsi dan pemulihan aset di Indonesia terhambat oleh meluasnya korupsi, melemahnya institusi, dan kurangnya kepercayaan terhadap pejabat publik. Penulis berpendapat bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pember- dayaan masyarakat, dan reformasi peraturan sangat penting. Selain itu, perampasan sipil, jika diintegrasi- kan secara efektif, dapat membantu pemulihan aset. Agar berhasil, upaya ini harus memprioritaskan pemu- lihan kepercayaan terhadap jabatan publik. Tulisan ini memberikan panduan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam mengatasi korupsi dalam konteks pembangunan berkelanjutan pada perekonomian negara berkembang.
Kata Kunci : Aset; Pemulihan; Sipil; Penguatan
How  to  Cite :  Komalasari,  R.,  &  Mustafa,  C.  (2024).  Strengthening  asset  recovery  efforts:  A  path  to mitigating  corruption  in  the  public  sector. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 10 (1),  137-148. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1042

## Pendahuluan
Indonesia, perekonomian yang sedang berkembang di Asia Tenggara, telah lama berjuang de- ngan pemberantasan korupsi di sektor publik, yang mengakibatkan keluarnya dana publik secara besar-besaran  dan  menghambat  pembangunan  sosial,  ekonomi,  dan  infrastruktur  (Mietzner, 2020). Meskipun Indonesia mempunyai rezim antikorupsi dan perampasan aset, implementasi praktisnya menghadapi banyak tantangan, terutama ketika mencoba memulihkan aset pejabat tinggi  publik  yang diperoleh secara  korup melalui  prosedur  hukum  pidana  tradisional.  Proses yang ada menuntut standar pembuktian yang tinggi, yang terbukti memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Menyadari keterbatasan undang-undang penyitaan aset yang berlaku saat ini, Indonesia siap untuk memperkenalkan terobosan baru dalam hal perampasan aset hukum pada proses pidana yang akan memasukkan perampasan sipil sebagai mekanisme tambahan. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara terhadap Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang ditandatangani pada tahun 2006 (McIntyre et al., 2023). Esai ini menggali pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat secara efektif menerapkan dan menegakkan mekanisme Non-Convic- tion  Based  Forfeiture  (NCBF),  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  54  (1)  (c)  UNCAC,  untuk meningkatkan upaya pemulihan aset dan berpotensi memitigasi korupsi. dalam sektor publik. Dengan  menggunakan  metode  penyelidikan  berbasis  literatur,  kami  mengeksplorasi  beragam tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  dan  permasalahan  mendasar  yang  berkontribusi  terhadap korupsi dan pemulihan aset yang tidak efektif.
Tulisan ini memberikan beberapa kontribusi baru dalam bidang upaya anti korupsi dan meka- nisme pemulihan aset di Indonesia.Studi ini menyelidiki secara mendalam tantangan-tantangan rumit yang dihadapi Indonesia, seperti korupsi yang meluas, lemahnya lembaga-lembaga publik,
disfungsi pemerintahan, dan mekanisme hukum yang tidak memadai. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif, kami menawarkan pandangan holistik mengenai hambatan-hambatan yang perlu diatasi dalam pemberantasan korupsi. Kami menekankan pen- tingnya partisipasi dan tindakan kolektif sebagai komponen penting dalam upaya antikorupsi. Perspektif ini menggarisbawahi perlunya melibatkan warga negara, masyarakat sipil, dan berba- gai pemangku kepentingan dalam memerangi korupsi secara aktif. Pendekatan ini dapat menum- buhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pemberantasan korupsi, menum- buhkan budaya integritas.
Tulisan ini menganjurkan pendekatan seimbang yang menggabungkan pembangunan infras- truktur,  rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  keterlibatan  aktif  dalam  reformasi peraturan, kebijakan, dan kapasitas di lembaga-lembaga publik. Pendekatan ini mengakui bahwa langkah-langkah  anti-korupsi  tidak  bisa  efektif  jika  dilakukan  secara  terpisah,  namun  harus mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan sistemis yang menjadi pemicu korupsi.Tulisan ini  menekankan  pentingnya  jabatan  publik  sebagai  posisi  kepercayaan  terhadap  sumber  daya negara. Dengan menyoroti konsep tersebut, Tulisan ini menyerukan adanya perubahan persepsi terhadap pelayanan publik, dengan menekankan tanggung jawab pejabat publik untuk bertindak demi kepentingan terbaik bangsa dan warga negaranya.Seiring dengan upaya Indonesia untuk menerapkan undang-undang 'hasil kejahatan' dengan ketentuan penyitaan perdata, Tulisan ini memberikan wawasan mengenai potensi manfaat dan tantangan dari mekanisme ini.Tulisan ini menawarkan  rekomendasi  praktis  untuk  penerapan  Non-Conviction  Based  Forfeiture  (NCBF) yang efektif, dengan memanfaatkan praktik terbaik internasional dan pembelajaran dari negara lain.. Studi kami menawarkan analisis komprehensif mengenai permasalahan yang menghambat upaya anti korupsi dan pemulihan aset di Indonesia, sekaligus memberikan solusi inovatif.Selain itu, Tulisan mengenai integrasi perampasan sipil sebagai mekanisme pemulihan aset ini berkon- tribusi  pada  wacana  yang  sedang  berlangsung  mengenai  peningkatan  langkah-langkah  anti- korupsi di negara-negara berkembang. Pada akhirnya, Tulisan ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap masa depan Indonesia yang lebih cerah dan transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Tulisan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa kesenjangan yang ada dalam literatur terkait upaya antikorupsi dan mekanisme pemulihan aset di Indonesia: Sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek spesifik dari upaya anti-korupsi atau mekanisme pemulihan aset secara terpisah (David-Barrett et al., 2020). Meskipun banyak Tulisan menganalisis aspek hukum dan kelembagaan dalam upaya anti korupsi, sering kali penekanan pada peran tindakan kolektif dan keterlibatan masyarakat sipil, warga negara, dan berbagai pemangku kepentingan masih ku- rang (Dewantara et al., 2021). Tulisan mengenai perampasan perdata sebagai mekanisme pemu- lihan aset ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai peningkatan lang- kah-langkah anti-korupsi dalam situasi serupa. Pada akhirnya, Tulisan ini bertujuan untuk meng- isi kesenjangan ini dan memberikan panduan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya menciptakan masa depan yang lebih transparan dan bebas korupsi di Indonesia.

## Metode
Tulisan ini menggunakan metode penyelidikan berbasis literatur untuk menyelidiki lanskap antikorupsi di Indonesia secara komprehensif. Metode ini melibatkan tinjauan kritis dan sintesis karya ilmiah, laporan, dan studi empiris yang ada terkait dengan langkah-langkah anti korupsi, pemulihan  aset,  dan  pemulihan  aset.  Hal  ini  memungkinkan  kita  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis tantangan, kesenjangan, dan peluang dalam kerangka anti korupsi saat ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menelaah secara sistematis temuan-temuan dari berbagai sumber. Proses ini memungkinkan kami memperoleh wawasan dan rekomendasi berbasis  bukti  untuk  pengembangan  strategi  antikorupsi  yang  holistik  di  Indonesia,  yang mengintegrasikan perampasan hak sipil dan pemulihan kepercayaan pada jabatan publik.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran Penyitaan Sipil
Seiring  dengan  upaya  Indonesia  untuk  memperkuat  sarana  anti-korupsinya,  pemberlakuan perampasan  hak  sipil  sebagai  komponen  inti  dari  undang-undang  'hasil  kejahatan'  menandai sebuah langkah maju yang menjanjikan. Penyitaan aset dengan atau tanpa pemidanaan mengacu pada proses hukum di mana pihak yang berwenang menyita aset yang diduga ada kaitannya de- ngan tindak pidana, meskipun belum ada pemidanaan terhadap pemilik aset. Tabel 1 merangkum praktik perampasan aset sipil di berbagai negara.
Tabel 1 . Praktek Perampasan Aset Sipil di Berbagai Negara
Negara Dasar hukum Kejahatan yang Ditargetkan Beban pembuktian Hak untuk Menantang di Pengadilan Sumber referensi Amerika Serikat Penggunaan yang luas Perdagangan narkoba Bukti yang lebih banyak Ya (Mughan et al., 2020) Britania Raya Hasil Undang- Undang Kejahatan 2002 Pencucian uang, penipuan Tautan yang dipercaya untuk menghasilkan Ya Zagaris, (2020) Australia Undang-undang penyitaan aset Perdagangan narkoba, korupsi Tidak selalu diperlukan Ya (Trinchera, 2020) Hongkong Sistem yang legal  Korupsi, pencucian uang Tidak selalu diperlukan Ya (Olujobi, 2021) Kanada Undang-undang penyitaan aset perdata Pelanggaran narkoba, kerah putih Keyakinan yang masuk akal Ya (Kamensky, 2021) Nigeria Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Korupsi, kejahatan keuangan Tidak selalu diperlukan Ya (Olujobi & Yebisi, 2023) Singapura Undang-undang penyitaan aset yang kuat Korupsi, pencucian uang Tidak selalu diperlukan Ya (Sihite & Mustofa, 2021)
Tabel 1 mengilustrasikan pendekatan yang dimaksudkan untuk mengganggu perusahaan kri- minal dengan menargetkan keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Hal ini telah diterapkan di berbagai negara, dan kasus-kasus tertentu menyoroti penerapannya: Di Amerika Serikat, perampasan aset sipil banyak digunakan. Lembaga penegak hukum dapat menyita aset, termasuk uang tunai, kendaraan, dan properti, jika mereka mencurigai adanya hubungan dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba (Mughan et al., 2020). Beban pembuktian biasa- nya lebih rendah dibandingkan kasus pidana, seringkali hanya memerlukan bukti yang lebih ba- nyak. Pemilik mempunyai hak untuk menggugat penyitaan di pengadilan. Inggris telah menerap- kan undang-undang penyitaan aset untuk menargetkan aset yang terkait dengan berbagai akti- vitas kriminal, termasuk pencucian uang dan penipuan (Zagaris, 2020). Aset dapat disita tanpa adanya pidana jika diyakini ada kaitannya dengan hasil pidana. Undang-Undang Hasil Kejahatan tahun 2002 memberikan kerangka hukum untuk proses ini. Australia memiliki undang-undang penyitaan aset serupa yang mengizinkan pihak berwenang untuk menyita aset yang diduga ber- asal dari atau digunakan dalam kegiatan kriminal (Trinchera, 2020). Undang-undang ini diguna- kan  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  perdagangan  narkoba,  kejahatan  terorganisir,  dan korupsi. Hukuman pidana tidak selalu diperlukan untuk penyitaan aset. Sistem hukum Hong Kong mengizinkan penyitaan aset yang terkait dengan kegiatan kriminal, termasuk korupsi dan pen- cucian uang  (Olujobi,  2021).  Pihak  berwenang dapat  memulai  proses  penyitaan  bahkan  tanpa hukuman pidana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengekang kejahatan terorganisir dan menghalangi kegiatan keuangan ilegal. Kanada telah menerapkan undang-undang penyitaan aset perdata untuk memberantas berbagai kejahatan, termasuk pelanggaran narkoba dan kejahatan
kerah putih (Kamensky, 2021). Pihak berwenang dapat menyita aset jika terdapat keyakinan yang masuk akal bahwa aset tersebut terkait dengan aktivitas kriminal. Hukuman pidana tidak selalu diperlukan.  Nigeria  menerapkan  tindakan  perampasan  aset  dalam  perjuangannya  melawan korupsi dan kejahatan keuangan (Olujobi & Yebisi, 2023). Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuang- an (EFCC) dapat menyita aset yang diduga merupakan hasil korupsi, meskipun tidak ada hukuman pidana (Bello & Cosmas, 2022). Singapura memiliki undang-undang yang kuat mengenai peram- pasan aset,  khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi dan pencucian uang (Sihite & Mustofa, 2021). Pihak berwenang dapat menyita aset yang diyakini terkait dengan keja- hatan ini tanpa memerlukan hukuman pidana. Contoh-contoh ini menggambarkan berbagai cara penyitaan  aset  dengan  atau  tanpa  hukuman  digunakan  untuk  memerangi  berbagai  kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain. dan kejahatan terorganisir. Namun, penerapan langkah-langkah tersebut berbeda-beda dalam hal kerangka hu- kum, beban pembuktian, dan perlindungan untuk melindungi hak-hak pemilik aset.  Menyeim- bangkan kebutuhan pemulihan aset dengan proses hukum dan perlindungan hak-hak individu masih menjadi tantangan utama dalam kasus-kasus ini.
Beban pembuktian yang diperlukan untuk kasus perampasan perdata berbeda-beda di setiap negara,  dan  hal  ini dapat  berdampak  signifikan  pada  hasil  kasus  tersebut.  Dalam  perampasan perdata, pihak berwenang berupaya menyita aset yang diduga terkait dengan aktivitas kriminal, meskipun belum ada hukuman pidana terhadap pemilik aset. Tabel 2 adalah beberapa standar umum mengenai beban pembuktian dalam kasus perampasan perdata yang diterapkan di banyak negara.
Tabel 2 . Beban Pembuktian Dalam Kasus Civil Forfeiture Di Berbagai Negara Negara Beban pembuktian Deskripsi Standar Implikasinya bagi Pemilik Properti Sumber referensi Britania Raya Bukti yang lebih banyak Kemungkinan lebih dari 50%. Lebih mudah bagi pihak berwenang untuk menyita aset (Haller, 2019) Amerika Serikat Kemungkinan penyebab Keyakinan atau kecurigaan yang masuk akal Standar perantara antara dominan dan tidak diragukan lagi (Yaffe, 2019) Amerika Serikat Bukti yang jelas dan meyakinkan Tingkat kepastian yang lebih tinggi Lebih menantang bagi pihak berwenang untuk menyita aset (Suarez, 2019) Britania Raya Perlindungan proses yang semestinya Perlindungan hukum bagi pemilik properti Melindungi hak-hak individu dalam kasus penyitaan (Bambauer & Roth, 2021)
Tabel 2 menggambarkan bahwa di banyak negara, proses perampasan perdata memerlukan beban  pembuktian  yang  lebih  rendah  dibandingkan  kasus  pidana.  Standar  yang  paling  umum adalah  “bukti  yang  lebih  banyak”,  yang  berarti  bahwa  pihak  berwenang  harus  menunjukkan bahwa kemungkinan besar (yaitu, lebih dari 50% probabilitas) bahwa aset yang dipermasalahkan terkait dengan kegiatan kriminal (Haller, 2019). Standar yang lebih rendah ini memudahkan pi- hak berwenang untuk berhasil dalam kasus penyitaan perdata.Amerika Serikat kegunaan standar "kemungkinan penyebab", yang mengharuskan pihak berwenang untuk menunjukkan keyakinan atau kecurigaan yang masuk akal bahwa aset tersebut terkait dengan kegiatan kriminal. Meskipun ambang  batas ini  lebih rendah  dibandingkan  dengan  “tanpa  keraguan” yang  digunakan  dalam kasus pidana, namun ambang batas ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar bukti yang lebih banyak (Yaffe, 2019).
Di beberapa negara, perampasan perdata mungkin memerlukan beban pembuktian yang lebih tinggi,  seperti  bukti  yang  jelas  dan  meyakinkan  (Suarez,  2019).  Standar  ini  menuntut  tingkat kepastian yang lebih tinggi, sehingga lebih sulit bagi pihak berwenang untuk menyita aset tanpa adanya hukuman pidana. Di beberapa yurisdiksi, terutama yurisdiksi yang memiliki perlindungan hukum terbatas, pihak berwenang mungkin tidak diharuskan memenuhi beban pembuktian ter- tentu untuk memulai perampasan aset (Lukito, 2019). Hal ini dapat menyebabkan potensi pelang- garan dan tantangan terhadap hak milik individu. Penting untuk dicatat bahwa beban pembuktian
dalam  kasus  perampasan  perdata  dapat  mempunyai  implikasi  yang  signifikan  bagi  pemilik properti. Beban pembuktian yang lebih rendah memudahkan pihak berwenang untuk menyita aset, yang berpotensi berdampak pada pemilik yang tidak bersalah. Sebaliknya, beban pembuk- tian  yang  lebih  tinggi  memberikan  persyaratan  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  untuk membenarkan penyitaan aset.
Negara-negara  dengan  sistem  hukum  yang  mapan  sering  kali  menyertakan  perlindungan proses hukum untuk melindungi hak-hak individu yang asetnya dapat disita (Bambauer & Roth, 2021).  Perlindungan  ini  dapat  mencakup  hak  untuk  menggugat  penyitaan  di  pengadilan,  asas praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah, dan kesempatan bagi pemilik yang tidak bersalah untuk  mendapatkan  kembali  propertinya.  Beban  pembuktian  dan  perlindungan  khusus  dalam kasus perampasan perdata bisa sangat bervariasi, dan kecukupannya masih menjadi bahan per- debatan  dan  upaya  reformasi  di  banyak  negara  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  tujuan penegakan hukum dan hak-hak individu.
Penyitaan perdata ( civil forfeiture ) memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk me- nyita dan mendapatkan kembali aset-aset yang terkait dengan korupsi, meskipun tidak ada hu- kum-an pidana. Meskipun demikian, efektivitas perampasan sipil bergantung pada penerapannya yang bijaksana. Penyitaan sipil memberikan beberapa keuntungan berbeda dalam pemberantas- an korupsi.
Tabel 3 . Tabel Perbandingan Proses Pidana dan Perampasan Perdata Aspek Proses Pidana Penyitaan Perdata Beban pembuktian Beban pembuktian yang tinggi tanpa keraguan Beban pembuktian yang lebih rendah, sering kali lebih banyak bukti Objektif Keyakinan terdakwa Pemulihan aset yang terkait dengan korupsi Proses Hukum Melibatkan pengadilan pidana formal Biasanya melibatkan proses hukum perdata Persyaratan untuk Keyakinan Diperlukan untuk penyitaan aset Penyitaan aset dapat dilakukan tanpa hukuman pidana Efek jera Berfokus pada hukuman dan rehabilitasi Menerapkan potensi hilangnya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebagai efek jera Kecepatan Proses Mungkin memakan waktu lama karena prosedur persidangan Umumnya lebih cepat karena beban pembuktian yang lebih rendah Perlindungan Hak Hak-hak terdakwa dilindungi melalui proses hukum Memerlukan pertimbangan yang cermat untuk melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan Pengawasan dan Akuntabilitas Tunduk pada pengawasan dan pengawasan yudisial Membutuhkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan
Yang pertama dan terpenting, hal ini berpotensi mempercepat proses pemulihan aset secara signifikan.  Berbeda  dengan  proses  pidana,  perampasan  perdata  seringkali memerlukan  beban pembuktian yang lebih rendah, sehingga menjadikannya alat yang ampuh bagi pihak berwenang yang ingin mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui cara-cara korupsi. Selain itu, peram- pasan hak sipil juga mempunyai efek jera yang besar. Prospek hilangnya keuntungan yang diper- oleh secara tidak sah dapat menghalangi calon pelaku kejahatan untuk melakukan praktik korup- si, sehingga berkontribusi terhadap pencegahan korupsi. Walaupun perampasan sipil ( civil for- feiture ) mempunyai potensi yang besar, keberhasilan penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa tantangan. Tantangan yang paling utama adalah perlunya me- mastikan adanya proses hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan. Kerangka hukum yang mengatur penyitaan perdata harus memiliki keseimbangan yang tepat antara mem- fasilitasi pemulihan aset dan melindungi hak-hak individu. Mekanisme pengawasan yang kuat, prosedur  yang  transparan,  dan  langkah-langkah  akuntabilitas sangat  penting  untuk  mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan.
Mencapai  keseimbangan  yang  rumit  ini  sangat  penting  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip keadilan sekaligus memberantas korupsi secara efektif. Memasukkan perampasan sipil ke dalam
kerangka  antikorupsi  di  Indonesia  merupakan  langkah  signifikan  menuju  peningkatan  upaya pemulihan aset. Keunggulannya dalam hal pemulihan dan pencegahan yang cepat menjadikannya sebagai tambahan yang berharga bagi perangkat anti-korupsi negara ini.
Namun  yang  terpenting  adalah  mekanisme  ini  diterapkan  secara  bijaksana,  dipandu  oleh kerangka hukum yang jelas, dan didukung oleh pengawasan yang ketat untuk melindungi dari potensi pelanggaran. Penyitaan perdata, bila dilaksanakan secara efektif, berpotensi menjadi alat pencegah yang kuat dan instrumen yang ampuh untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui  cara-cara  korupsi,  sehingga  berkontribusi  terhadap  tujuan  utama  Indonesia  untuk menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

## Pentingnya Kepercayaan pada Pejabat Publik
Kepercayaan menjadi landasan bagi upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Dalam kon- teks Indonesia, kepercayaan terhadap pejabat dan lembaga publik telah terkikis secara signifikan akibat  skandal  korupsi  dan  inefisiensi  dalam  pemulihan  aset.  Oleh  karena  itu,  pemulihan kepercayaan menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan upaya antikorupsi. Inti dari membangun kembali kepercayaan adalah pengakuan terhadap jabatan publik sebagai posisi yang dapat dipercaya. Pejabat publik, baik dipilih atau ditunjuk, memikul tanggung jawab untuk bertin- dak sebagai pengelola sumber daya negara dan penjaga kepentingan publik. Perspektif ini meng- garisbawahi pentingnya integritas, akuntabilitas, dan perilaku etis dalam pelayanan publik. Mene- gaskan kembali konsep jabatan publik sebagai posisi kepercayaan sangat penting untuk mem- bangun kembali kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini menggarisbawahi komitmen  pejabat  publik  untuk  memprioritaskan  kesejahteraan  bangsa  dan  warga  negaranya diatas keuntungan pribadi. Pergeseran persepsi ini dapat membantu memperbaiki pelanggaran kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta menumbuhkan rasa percaya baru terha- dap integritas pegawai negeri. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan terhadap jabatan publik berkaitan  dengan  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  lebih  luas.  Ketika  warga  negara  yakin bahwa  pejabat  publik  mereka  bertindak  demi  kepentingan  terbaik  mereka  dan  berkomitmen untuk menjunjung standar etika, mereka akan lebih aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi dan mendukung berbagai upaya yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengakuan terhadap jabatan publik sebagai posisi kepercayaan menjadi kunci utama dalam strategi komprehensif pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tabel 4 . Pendekatan Memulihkan Kepercayaan pada Kantor Publik di Berbagai Negara
Negara Pendekatan Pemulihan Kepercayaan Inisiatif dan Tindakan Utama Sumber referensi Amerika Serikat Peraturan etika yang ketat, undang-undang transparansi dan perlindungan pelapor. Kantor Etika Pemerintah memastikan standar etika; Persyaratan pengungkapan kepentingan keuangan bagi pejabat; Penekanan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan; (Del Mundo, 2019) Hongkong Kerangka hukum yang kuat untuk penyitaan perdata. Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC); Program pendidikan dan penjangkauan yang mempromosikan integritas; (Mcintyre & de Lange, 2022) Penekanan pada tata kelola yang etis. Peraturan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik; Nigeria Tindakan perampasan perdata untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi. Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC); Reformasi transparansi dan antikorupsi; Program perlindungan pelapor; (Ikpeze & Ofodile, 2023) Singapura Perundang-undangan yang komprehensif mengenai penyitaan aset yang terkait dengan korupsi secara sipil. Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB); Penekanan pada integritas dalam pelayanan publik. (Rifai & Tisnanta, 2022)
Pendekatan-pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi langkah-langkah  anti-korupsi  yang  efektif.  Tabel  4  ini  beberapa  contohnya:  Amerika  Serikat mempunyai sistem penyitaan perdata ( civil forfeiture ) yang sudah mapan yang memungkinkan
lembaga penegak hukum menyita aset yang dicurigai terkait dengan kegiatan kriminal, termasuk korupsi. Berikut adalah  tabel 4 yang merangkum pendekatan untuk memulihkan kepercayaan terhadap jabatan publik di berbagai negara:
Tabel  4  menggambarkan  mekanisme  yang  digunakan  untuk  memulihkan  aset  yang  terkait dengan pejabat korup dan organisasi kriminal. Untuk memulihkan kepercayaan pada jabatan pub- lik, AS telah menerapkan peraturan etika yang ketat, langkah-langkah transparansi, dan undang- undang perlindungan pelapor (Del Mundo, 2019). Badan-badan seperti Kantor Etika Pemerintah bekerja  untuk  memastikan  pejabat  publik  mematuhi  standar  etika  yang  tinggi.  Pejabat  publik diwajibkan untuk mengungkapkan kepentingan keuangannya, dan terdapat penekanan yang kuat pada  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  operasional  pemerintah.  Hong  Kong  memiliki kerangka hukum yang kuat untuk penyitaan sipil. Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) telah menggunakan  mekanisme  ini  secara  efektif  untuk  memulihkan  aset  yang  berasal  dari  korupsi (Mcintyre  &  de  Lange,  2022).  Hal  ini  memberikan  jalan  perdata  untuk  pemulihan  aset  tanpa memerlukan  hukuman  pidana.  Hong  Kong  sangat  menekankan  tata  kelola  yang  etis.  ICAC memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas baik di sektor publik maupun swasta. Badan  ini  melakukan  program  pendidikan  dan  penjangkauan  untuk  menumbuhkan  budaya integritas,  dan  terdapat  peraturan  ketat  yang  mengatur  perilaku  pejabat  publik.  Nigeria  telah menerapkan tindakan perampasan sipil untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi (Ikpeze & Ofodile, 2023). Badan-badan seperti Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah menggunakan alat ini untuk menyita aset individu dan pejabat publik yang korup. Nigeria telah memulai reformasi transparansi dan antikorupsi, termasuk pembentukan Dewan Presiden Lingkungan Bisnis yang Mendukung (PEBEC) dan program perlindungan pelapor. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan terhadap jabatan publik dengan mengede- pankan transparansi dan akuntabilitas. Singapura telah memberlakukan undang-undang kompre- hensif yang mengizinkan perampasan aset yang terkait dengan korupsi dan aktivitas kriminal lainnya secara perdata (Rifai & Tisnanta, 2022). Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) meng- gunakan ketentuan hukum ini untuk pemulihan aset. Singapura sangat mementingkan integritas dalam pelayanan publik. CPIB menyelenggarakan program pendidikan dan penjangkauan secara berkala untuk menanamkan budaya kejujuran dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Nega- ra ini mempunyai undang-undang anti korupsi yang ketat dan toleransi yang rendah terhadap praktik korupsi. Negara-negara ini menunjukkan bahwa menggabungkan mekanisme perampas- an sipil dengan fokus yang kuat pada pemulihan kepercayaan pada jabatan publik merupakan strategi yang efektif dalam memerangi korupsi. Pendekatan seperti ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan aset namun juga menciptakan lingkungan di mana pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tata kelola yang etis diprioritaskan.
Berbagi  informasi  dan  aset  antar  negara  merupakan  aspek  penting  dalam  kerja  sama internasional dalam berbagai konteks, khususnya di bidang penegakan hukum, kontra terorisme, dan pemberantasan kejahatan transnasional. Berbagi informasi dan aset memungkinkan negara- negara untuk bekerja sama mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai cara negara-negara berbagi informasi dan aset. Berikut adalah  Tabel  5  yang  merangkum  metode  dan  organisasi  yang  digunakan  untuk  informasi internasional dan pembagian aset.
Tabel 5 menggambarkan bahwa negara-negara seringkali membentuk saluran bagi lembaga penegak hukum mereka untuk berbagi informasi terkait investigasi kriminal. Hal ini termasuk pertukaran intelijen, bukti, dan data tentang kegiatan kriminal dan tersangka. Interpol, Organisasi Polisi  Kriminal  Internasional,  memfasilitasi  kerjasama  kepolisian  internasional.  Negara-negara anggota  berbagi  informasi  dan  meminta  bantuan  melalui  jaringan  global  Interpol  (Abiodun  & Abioro, 2020). Hal ini termasuk berbagi informasi mengenai buronan, orang hilang, dan modus operandi kriminal. Banyak negara telah membentuk Unit Intelijen Keuangan (FIU) yang bertukar informasi keuangan terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya (Sultan & Mohamed, 2023). Unit-unit ini berkolaborasi dengan mitra internasional mereka untuk melacak  aliran  keuangan  gelap.  Berbagi  informasi  sangat  penting  dalam  perang  melawan terorisme dan ekstremisme.
Tabel 5 . Informasi Internasional dan Pembagian Aset Metode/Organisasi Keterangan Inisiatif dan Tindakan Utama Sumber referensi Interpol Memfasilitasi kerjasama kepolisian internasional. Negara-negara anggota berbagi informasi tentang penjahat yang dicari, orang hilang, dan modus operandi kriminal. (Abiodun & Abioro, 2020) Unit Intelijen Keuangan  Pertukaran informasi keuangan terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya. Berkolaborasi dengan mitra internasional untuk melacak aliran keuangan gelap. (Sultan & Mohamed, 2023) Berbagi Informasi Kontraterorisme Pertukaran intelijen mengenai potensi ancaman, teroris yang diketahui, dan tren terorisme yang sedang berkembang. Mempromosikan upaya keamanan internasional dan kontra terorisme. Pembagian Aset Berbagi aset yang disita dalam kasus kejahatan transnasional atau korupsi. Termasuk dana yang dibekukan, properti yang disita, atau keuntungan haram. Bantuan dalam upaya repatriasi untuk mengembalikan aset ke negara asal demi kepentingan penduduk yang terkena dampak. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) Perjanjian formal yang memfasilitasi pemberian informasi dan aset untuk penyelidikan dan penuntutan pidana. Menguraikan prosedur dan ketentuan untuk meminta dan memberikan bantuan hukum. (White, 2023) Persatuan negara- negara Mengkoordinasikan upaya internasional untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara anggota. (Kopotun et al., 2022) Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) Organisasi antar pemerintah yang fokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Negara-negara anggota berkolaborasi untuk mengembangkan dan menerapkan langkah- langkah anti pencucian uang dan kontra pendanaan teroris. (Pavlidis, 2021) Perjanjian Bilateral/Multilateral Negara-negara mengadakan perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk berbagi informasi dan aset. Membina kerja sama dan kolaborasi internasional berdasarkan perjanjian tertentu. (Pfluke, 2019) Aliansi Berbagi Intelijen Aliansi atau koalisi untuk berbagi sinyal intelijen dan bekerja sama dalam masalah keamanan nasional. Meningkatkan kemampuan berbagi intelijen di antara negara-negara anggota. (Carpenter et al., 2022)
Negara-negara  sering  bertukar  informasi  intelijen  mengenai  potensi  ancaman,  teroris  yang diketahui,  dan  tren  terorisme  yang sedang  berkembang.  Dalam  kasus  kejahatan  transnasional atau korupsi, negara-negara dapat berbagi aset yang disita satu sama lain. Hal ini dapat mencakup dana  yang  dibekukan  di  rekening  bank  asing,  properti  yang  disita,  atau  keuntungan  haram lainnya. Apabila aset tersebut diyakini merupakan hasil kejahatan dan berlokasi di negara lain, maka  negara  yang  terkena  dampak  dapat  melakukan  upaya  repatriasi  aset.  Tujuannya  adalah mengembalikan aset-aset tersebut ke negara asalnya, sehingga dapat digunakan untuk kepenting- an masyarakat yang terkena dampak. Banyak negara telah menerapkan MLAT, yang merupakan perjanjian  formal  yang  memfasilitasi  pertukaran  informasi  dan  aset  untuk  investigasi  dan
penuntutan pidana (White, 2023). Perjanjian-perjanjian ini menguraikan prosedur dan ketentuan untuk meminta dan memberikan bantuan hukum.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  memainkan  peran  penting  dalam  mengkoordinasikan  upaya internasional  untuk  memerangi  berbagai  bentuk  kejahatan,  termasuk  korupsi,  perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir (Kopotun et al., 2022). Ini memfasilitasi dialog dan kerja sama antar negara anggota. Financial  Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang fokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris (Pavlidis, 2021). Negara- negara  anggota  berbagi  informasi  dan  berkolaborasi  untuk mengembangkan  dan  menerapkan langkah-langkah  anti  pencucian  uang  dan  pendanaan  kontra-terorisme.  Negara-negara  dapat mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral untuk berbagi informasi dan aset. Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan di mana pertukaran tersebut terjadi. Beberapa negara berpar- tisipasi dalam aliansi atau koalisi berbagi intelijen, seperti aliansi "Lima Mata" (terdiri dari Austra- lia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat). Aliansi ini fokus pada pertukaran sinyal intelijen dan kerja sama dalam masalah keamanan nasional (Pfluke, 2019). Berbagi informasi dan aset  sangat  penting  untuk  mengatasi  tantangan  global  yang  melampaui  batas  negara.  Hal  ini membantu  negara-negara  mengumpulkan  sumber  daya,  intelijen,  dan  keahlian  mereka  untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam mencapai tujuan bersama. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan penting terkait privasi data, kedaulatan, dan perlunya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa informasi dan aset bersama digunakan secara tepat dan sah.
Perlindungan terhadap pemilik yang tidak bersalah dalam konteks perampasan aset mengacu pada perlindungan hukum dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa individu yang tidak  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal  tidak  dirampas  secara  tidak  adil  atas  properti  mereka ketika aparat penegak hukum menyita aset yang diduga terkait dengan kejahatan. Perlindungan ini sangat penting untuk menegakkan hak-hak dan proses hukum individu yang asetnya mungkin secara tidak sengaja terjebak dalam proses penyitaan. Berikut adalah beberapa praktik umum yang dilakukan di banyak negara untuk melindungi pemilik yang tidak bersalah: Banyak sistem hukum yang menerapkan prinsip "praduga tak bersalah" dalam kasus perampasan aset. Artinya, orang-orang yang harta kekayaannya disita dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Hal ini  memberikan  beban  pembuktian  kepada  pemerintah  untuk  menghubungkan  aset  tersebut dengan  tindak  pidana.  Kerangka  hukum  seringkali  mencakup  perlindungan  prosedural  untuk melindungi hak-hak pemilik yang tidak bersalah. Perlindungan ini dapat mencakup hak untuk mendapat pemberitahuan dan kesempatan untuk diadili di pengadilan sebelum aset disita. Selain itu,  individu  mungkin  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  perwakilan  hukum  selama  proses penyitaan.
Banyak negara mengizinkan pemilik yang tidak bersalah untuk mengajukan klaim mereka atas aset yang disita dengan memberikan bukti bahwa mereka tidak terlibat atau mengetahui aktivitas kriminal  yang  terkait  dengan  aset  tersebut  (Carpenter  et  al.,  2022).  "Pembelaan  pemilik  yang tidak bersalah" ini memberikan jalan hukum bagi individu untuk mendapatkan kembali properti mereka. Prinsip hukum proporsionalitas mensyaratkan bahwa beratnya perampasan aset harus sepadan  dengan  pelanggaran  yang  dituduhkan.  Artinya,  penyitaan  aset  tidak  boleh  bersifat hukuman yang terlalu berat atau tidak proporsional dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Di beberapa yurisdiksi, pemilik yang tidak bersalah dapat mengajukan pembelaan dengan “itikad baik”, dengan alasan bahwa me reka memperoleh atau menggunakan aset yang dipermasalahkan dengan itikad baik dan tanpa sepengetahuan adanya aktivitas kriminal (Maatta, 2022). Pertahan- an  ini  dapat  melindungi  mereka  dari  perampasan  aset.  Banyak  sistem  hukum  memerlukan keputusan cepat atas kasus perampasan aset (Singh & Singh, 2022). Keterlambatan dalam proses hukum dapat merugikan pemilik yang tidak bersalah, dan penyelesaian yang cepat akan memasti- kan  bahwa  hak-hak  mereka  terlindungi.  Jika  ditentukan  bahwa  pemilik  aset  memang  tidak bersalah,  properti  tersebut  biasanya  dikembalikan  kepada  mereka.  Hal  ini  dapat  mencakup pendapatan atau bunga yang dihasilkan dari aset yang disita selama proses penyitaan.
Beberapa  kerangka  hukum  mencakup  pengecualian  hukum  untuk  jenis  properti  atau  aset tertentu  yang  kecil  kemungkinannya  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal.  Pengecualian  ini
mungkin  mencakup  tempat  tinggal  pribadi,  kendaraan,  atau  alat  perdagangan  penting.  Dalam beberapa kasus, pengadilan mengizinkan kelompok advokasi atau individu untuk menyampaikan laporan amicus curiae (teman pengadilan) untuk memberikan perspektif dan argumen tambahan mengenai tidak bersalahnya pemilik aset (Izarova et al., 2019). Transparansi dalam proses peram- pasan  aset  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemilik  yang  tidak  bersalah  mempunyai akses  terhadap  informasi  yang  relevan  dan  dapat  secara  efektif  mengajukan  klaim  mereka. Mekanisme  akuntabilitas  mungkin  ada  untuk meninjau  perilaku  lembaga  penegak hukum  dan jaksa dalam kasus penyitaan. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan khusus bagi pemilik yang tidak bersalah dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan efektivitas perlin- dungan ini bergantung pada  kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari upaya perlindungan ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara upaya pemerintah dalam mencari aset kriminal dan perlindungan hak dan properti individu.
Penggunaan teknologi untuk memantau aliran dana menjadi semakin penting di banyak nega- ra, terutama dalam konteks investigasi keuangan, upaya anti pencucian uang, dan pemberantasan kejahatan keuangan. Teknologi modern memungkinkan lembaga penegak hukum, lembaga ke- uangan, dan badan pengatur untuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan, mendeteksi aktivitas terlarang, dan mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Berikut bebe- rapa cara utama penggunaan teknologi untuk memantau aliran dana di banyak negara: Lembaga keuangan, seperti bank dan pemroses pembayaran, menggunakan sistem pemantauan transaksi canggih  yang  secara  otomatis  menandai  dan  menyelidiki  transaksi  yang  tidak  biasa  atau mencurigakan (Hassan et al., 2023). Sistem ini menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mengindikasikan pencucian uang atau penipuan. Alat analisis data besar digunakan untuk memproses data keuangan dalam jumlah besar dengan cepat. Alat-alat ini dapat mengidentifikasi tren, anomali, dan hubungan antar transaksi yang mungkin luput dari perhatian. Dengan menganalisis kumpulan data yang besar, peneliti dapat mengungkap pola aktivitas keuangan yang tersembunyi.
Teknologi Blockchain, yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin, menawarkan buku besar transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Alat analisis Blockchain digunakan untuk melacak pergerakan dana cryptocurrency dalam kasus kejahatan dunia maya, penipuan, dan pen- cucian uang (Hossain, 2023). Algoritma kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin diguna- kan untuk memprediksi dan mendeteksi perilaku keuangan yang mencurigakan. Sistem ini terus belajar dari data, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi keja- hatan keuangan. Teknologi Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Uji Tuntas Pelanggan (CDD): Tekno- logi KYC dan CDD mengotomatiskan proses verifikasi identitas pelanggan dan menilai risiko yang terkait dengan klien tertentu (Matthews, 2022). Mereka menggunakan teknik verifikasi identitas dan  database  tingkat  lanjut  untuk  memastikan  bahwa  lembaga  keuangan  berurusan  dengan pelanggan  yang  sah.  Solusi  teknologi  regulasi,  atau  RegTech,  membantu  lembaga  keuangan mematuhi  peraturan  yang  terus  berkembang  (Papantoniou,  2022).  Mereka  menyediakan  alat untuk pelaporan otomatis, penilaian risiko, dan pemantauan kepatuhan, menyederhanakan pro- ses mengikuti aliran dana sesuai dengan persyaratan hukum. Industri fintech mengembangkan teknologi inovatif untuk layanan keuangan, termasuk pemrosesan pembayaran, pinjaman peer- to-peer, dan platform crowdfunding. Teknologi ini menghasilkan sejumlah besar data keuangan yang dapat dipantau dan dianalisis untuk mengetahui aktivitas terlarang.
Banyak  negara  mendorong  kolaborasi  antara  lembaga  keuangan,  lembaga  penegak  hukum, dan badan pengatur dengan memfasilitasi pertukaran data. Jaringan berbagi informasi dan data- base memungkinkan akses real-time terhadap data keuangan, sehingga meningkatkan kemampu- an  untuk  mengikuti  aliran  dana  lintas  negara.  Melindungi  data  keuangan  dari  serangan  siber sangatlah penting. Alat keamanan siber yang canggih membantu melindungi lembaga keuangan dan  mencegah  akses  tidak  sah  yang  dapat  memfasilitasi  pencucian  uang  atau  penipuan.  Open Source Intelligence (OSINT): Penyelidik menggunakan alat OSINT untuk mengumpulkan infor- masi yang tersedia untuk umum dari internet dan media sosial  untuk mendapatkan wawasan tentang transaksi keuangan dan aktivitas individu atau entitas yang terlibat  (Böhm & Lolagar, 2021). Pemanfaatan teknologi untuk mengikuti aliran dana merupakan bidang dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi keuangan dan kejahatan dunia maya. Alat dan
strategi teknologi ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah kejahatan keuangan,  memastikan  integritas  sistem  keuangan,  dan  menegakkan  kepatuhan  terhadap peraturan.

## Simpulan
Kesimpulannya, integrasi perampasan hak sipil ke dalam kerangka antikorupsi di Indonesia memberikan jalan yang menjanjikan untuk mempercepat pemulihan dan pencegahan aset. Indo- nesia mempunyai potensi untuk mewujudkan era yang lebih transparan dan akuntabel dengan mengadopsi pendekatan multifaset yang menggabungkan perampasan hak sipil, reformasi per- aturan, dan pemulihan kepercayaan. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, bebas dari belenggu korupsi, dan pada akhirnya memberi- kan manfaat bagi warganya dan bangsa secara keseluruhan.
Rekomendasi Kebijakan: Kami merekomendasikan agar para pembuat kebijakan di Indonesia memprioritaskan penerapan undang-undang 'hasil kejahatan', dengan penekanan yang jelas pada pengawasan dan perlindungan yang kuat terhadap mekanisme perampasan hak sipil. Pada saat yang  sama,  harus  ada  upaya  terpadu  untuk  menanamkan  integritas  dan  akuntabilitas  dalam kantor-kantor publik, dengan menekankan peran mereka sebagai posisi yang dapat dipercaya. Kemitraan kolaboratif antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dapat membantu memajukan reformasi ini.
Keterbatasan: Penting untuk diketahui bahwa meskipun Tulisan ini memberikan analisis kom- prehensif mengenai lanskap antikorupsi di Indonesia, efektivitas langkah-langkah yang diusulkan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, politik, dan sosial tertentu di Indonesia. Lebih- lebih lagi,tantangan utamanya juga terletak pada kenyataan bahwa Indonesia belum mengesah- kan undang-undang tersebut.

## Referensi
Abiodun, T. F., & Abioro, T. (2020). Roles and challenges of international criminal police organization (Interpol) in investigation of crimes and maintenance of global security. Research Journal of Social Science and Management , 10 (3), 12 – 34.
Bambauer, J., & Roth, A. (2021). From damage caps to decarceration: Extending tort law safeguards to criminal sentencing. 101 Boston University Law Review , 101 , 1667. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3801237
Bello, D. M. F., & Cosmas, A. O. (2022). The role of Economic and Financial Crime Commission (EFCC) in combating corruption in Nigeria. Musamus Journal of Public Administration , 5 (1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4242894
Böhm, I., & Lolagar, S. (2021). Open source intelligence. International Cybersecurity Law Review ,
2 (2), 317 – 337. https://doi.org/10.1365/s43439-021-00042-7
Carpenter, D., McDonald, J., & Popovich, Z. (2022). The complex process of civil forfeiture. CrimRxiv . https://doi.org/10.21428/cb6ab371.3f24fe38
David-Barrett, E., Murray, A., Polvi, J., & Burge, R. (2020). Evaluating anti-corruption agencies: learning from the Caribbean. Journal of Development Effectiveness , 12 (1), 74 – 88. https://doi.org/10.1080/19439342.2020.1745869
Del Mundo, C. F. S. (2019). How countries seek to strengthen anti-money laundering laws in response to the Panama Papers, and the ethical implications of incentivizing whistleblowers. Northwestern Journal of International Law & Business , 40 (1), 87.
Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetiyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 18 (1), 70 – 81. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432
Haller, A. (2019). Legislative reform or legalized theft: Why civil asset forfeiture must be outlawed in Ohio. Cleveland State Law Review , 67 (2), 295.
Hassan, M., Aziz, L. A.-R., & Andriansyah, Y. (2023). The role artificial intelligence in modern
banking: an exploration of AI-driven approaches for enhanced fraud prevention, risk management, and regulatory compliance. Reviews of Contemporary Business Analytics ,
6 (1), 110 – 132. https://researchberg.com/index.php/rcba/article/view/153 Hossain, M. Z. (2023). Emerging trends in forensic accounting: Data analytics, cyber forensic accounting, cryptocurrencies, and blockchain technology for fraud investigation and prevention. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.4450488 Ikpeze, O. V. C., & Ofodile, O. M. (2023). Assets forfeiture and recovery in Nigeria. International Journal of Comparative Law and Legal Philosophy (IJOCLLEP) , 4 (2).
Izarova, I., Szolc-Nartowski, B., & Kovtun, A. (2019). Amicus Curiae: Origin, worldwide experience and suggestions for East European countries. Hungarian Journal of Legal Studies , 60 (1), 18 – 39. https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103 Kamensky, D. (2021). Globalization, COVID-19 pandemic and white collar crime: a new threatening combination. The Lawyer Quarterly , 11 (4). https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/487
Kopotun, I., Uvarov, V., Svoboda, I., Veklych, V., & Dovban, I. (2022). Coordination of the fight against organized crime resulted from corruption. Revista Amazonia Investiga , 11 (50), 260 – 271. https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.24 Lukito, A. S. (2019). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation. Journal of Financial Crime , 27 (1), 29 – 42. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116 Maatta, V. (2022). ISIL as salesmen? The roles of due diligence and the good faith purchaser in illicit artifact trafficking from the ISIL insurgency. Journal of National Security Law & Policy , 13 (1), 181.
Matthews, B. (2022). The need for customer due diligence to adapt to the digital era. Journal of Digital Banking , 7 (1), 37 – 45.
McIntyre, J.-L., Aslett, D., & Buitendag, N. (2023). Lifestyle audits in South Africa – overrated or X- factor? Journal of Financial Crime , 30 (4), 1078 – 1095. https://doi.org/10.1108/JFC-07- 2022-0172
Mcintyre, J.-L., & de Lange, L.-M. (2022). Establishing the skill set of the forensic Accountant to Investigate illicit enrichment – A South African perspective. Southern African Journal of Accountability and Auditing Research , 24 (1), 25 – 38. https://doi.org/10.54483/sajaar.2022.24.1.2 Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism, religious polarisation, and institutionalised corruption: How Indonesia’s democratic decline shaped its COVID -19 response. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 39 (2), 227 – 249. https://doi.org/10.1177/1868103420935561
Mughan, S., Li, D., & Nicholson-Crotty, S. (2020). When law enforcement pays: costs and benefits for elected versus appointed administrators engaged in asset forfeiture. The American Review of Public Administration , 50 (3), 297 – 314. https://doi.org/10.1177/0275074019891993
Olujobi, O. J. (2021). Recouping proceeds of corruption: is there any need to reverse extant trends by enacting civil forfeiture legal regime in Nigeria? Journal of Money Laundering Control , 24 (4), 806 – 833. https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2020-0107 Olujobi, O. J., & Yebisi, E. T. (2023). Combating the crimes of money laundering and terrorism financing in Nigeria: a legal approach for combating the menace. Journal of Money Laundering Control , 26 (2), 268 – 289. https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0143 Papantoniou, A. A. (2022). Regtech: steering the regulatory spaceship in the right direction? Journal of Banking and Financial Technology , 6 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.1007/s42786- 022-00038-9
Pavlidis, G. (2021). Financial action task force and the fight against money laundering and the financing of terrorism. Journal of Financial Crime , 28 (3), 765 – 773. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0124
Pfluke, C. (2019). A history of the Five Eyes Alliance: Possibility for reform and additions.
Comparative Strategy , 38 (4), 302 – 315. https://doi.org/10.1080/01495933.2019.1633186 Rifai, E., & Tisnanta, H. S. (2022). Role of law enforcement to prevent cyber laundering and asset recovery from overseas. International Journal of Cyber Criminology , 16 (1), 110 – 122. https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/ 79
Sihite, M. I., & Mustofa, M. (2021). Asset recovery policy strategy of corruption proceeds placed abroad within the perspective of the state as a victim. Technium Social Sciences Journal , 19 ,
15 – 38. https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3117 Singh, K., & Singh, M. (2022). Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in India and its impact on the economy. Jus Corpus Law Journal , 3 , 485.
Suarez, L. (2019). Guilty until proven innocent. Texas A&M Journal of Property Law , 5 (3), 1001 – 1019. https://doi.org/10.37419/JPL.V5.I3.10
Sultan, N., & Mohamed, N. (2023). Financial intelligence unit of Pakistan: an evaluation of its performance and role in combating money laundering and terrorist financing. Journal of Money Laundering Control , 26 (4), 862 – 876. https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2022-0060 Trinchera, T. (2020). Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime. Criminal Law Forum , 31 (1), 49 – 79. https://doi.org/10.1007/s10609- 020-09382-1
White, E. (2023). Closing cases with open-source: Facilitating the use of user-generated open- source evidence in international criminal investigations through the creation of a standing investigative mechanism. Leiden Journal of International Law , 37 (1), 1 – 23. https://doi.org/10.1017/S0922156523000444
Yaffe, G. (2019). When does evidence support guilt “Beyond a reasonable doubt”? In The Palgrave Handbook of Applied Ethics and the Criminal Law (pp. 97 – 116). Springer
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22811-8_5
Zagaris, B. (2020). Money laundering, bank secrecy, and asset recovery. IELR , 36 , 43.