INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9711-9722 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Kebijakan Geopolitik & Geostrategis China Di Asia Pasifik Terhadap Indonesia
D R Isnaini 1 ✉ , A G Sunny² , Mulyadi³
The State Intelligence College, Sentul, 16810
Email: dhiaur.ri27@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia- Pasifik  merupakan  kawasan  strategis  yang  mempertemukan  negara-negara  super  power  (Amerika Serikat,  China,  Rusia,  dan  Jepang).  Hal  ini  memberikan  dampak  negative  maupun  positif  bagi perkembangan lingkungan strategis Indonesia, terutama jika berkaitan dengan kebijakan geopolitik dan geostrategis negara-negara superpower, khususnya China. Untuk menganalisis dampak tersebut, dalam riset ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa kebijakan geopolitik dan geostrategis China memberikan dampak negatif dan positif di Indonesia, tetapi yang perlu  di  waspadai  adalah  dampak  negatifnya  karena  berpotensi  menjadi  ancaman  bagi  stabilitas nasional Indonesia.
Kata Kunci : Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi

## Abstract
Indonesia has a strategic geographical position, especially in the Asia Pacific Region. The Asia-Pacific region is a strategic area that brings together super power countries (United States, China, Russia and Japan). This has had both negative and positive impacts on the development of Indonesia's strategic environment, especially when it relates to the geopolitical and geostrategic policies of superpower countries,  especially  China.  To  analyze  this  impact,  this  research  used  a  qualitative  descriptive approach. The research results show that China's geopolitical and geostrategic policies have had both negative and positive impacts on Indonesia, but what needs to be watched out for is the negative impact because it has the potential to be a threat to Indonesia's national stability Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat strategis khususnya dalam jalur perdagangan laut, yakni diantara Benua Asia dan Benua Australia serta terletak ditengah samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia.  Posisi  inilah  yang  memberikan  keuntungan Indonesia dalam Perdagangan internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki  iklim  tropis  karena  dilewati  oleh  garis  khatulistiwa  yang  menjadikan  tanah  di Indonesia sangat subur untuk bercocok tanam. Selain itu Indonesia juga memiliki tambang mineral yang potensial 10 s.d 50 tahun kedepan, dengan kualitas mineral terbaik berada di wilayah Indonesia Timur (Papua). Beberapa faktor tersebut yang membuat negara Adi Kuasa berebut  untuk  melakukan  Kerjasama  Bilateral  dengan  Indonesia,  dua  negara  adi  Kuasa tersebut adalah China dan Rusia. Banyaknya kejadian dan permasalahan global yang terjadi di  tahun  2020  sampai  saat  ini  berdampak  pada  dunia  internasional  sehingga  membuat percepatan  maupun  perlambatan  dibeberapa  bidang  secara  dinamis,  beberapa permasalahan tersebut antara  lain krisis finansial global dampak dari Pandemi Covid-19, konflik senjata antara Palestina-Israel, Bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, hingga adanya isu persaingan perdagangan yang melibatkan jalur sutra China yang melintang melalui selat malaka. Permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan berdampak secara global dan sering memunculkan situasi krisis kemanusiaan dalam skala regional.  Tiap  kepala  negara  dan  elite  global  harus  cepat  bertindak  dan  mengambil keputusan secara tepat agar terhindar dari permasalahan global terutama dampak Pandemi Covid-19.  Pengambilan  keputusan  Pimpinan  Negara  menjadi  point  penting  untuk menghindari hegemoni Amerika Serikat yang mendominasi. Saat ini Dunia secara perlahan meninggalkan konstelasi Global yang bipolar maupun unipolar. Secara perlahan Negara- negara  berkembang  berusaha  menyejajarkan  kekuatan  dan  mencari  legitimasi  kekuatan, sehingga berefek merubah tatanan system internasional menjadi multipolar.3
Perkembangan  lingkungan  strategis  yang  dinamis  memberikan  implikasi  positif maupun  negative  pada  bangsa  Indonesia.  Negara  di  Dunia  dituntut  untuk  saling bekerjasama,  namun  disisi  lain  persaingan  antar  negara  dalam  melindungi  kepentingan nasional juga semakin meningkat  Interdependensi antar Negara semakin menguat, ego sektoral dan premodialisme suatu suku bangsa mulai luntur dengan pengaruh akulturasi budaya baru sehingga menyebabkan hilangnya kekhasan suatu bangsa. Selain itu implikasi negative nyata yang timbul dari dinamika tersebut adalah adanya potensi ancaman yang timbul dan berdampak jelas pada stabilitas nasional.
Sementara  itu,  Kawasan  Asia-Pasifik  merupakan  kawasan  strategis  yang mempertemukan negara-negara superpower (Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang)
yang juga memiliki perkembangan pesat, bisa dilihat begitu banyak organisasi-organisasi dan kerja sama (bilateral ataupun multilateral) seperti Asossiation South East Asian Nations (ASEAN), Asean Regional Forum (ARF), Pacific Basic Economic Council, Asean Vision Group, Asean  Senior  Official  Meeting  (SMO),  East  Asian  Summit,  Shanghai  Cooperation Organization (SCO), Asia Pacific Economic Cooperation, Council on Security Cooperation in the  Asia  Pacific,  East  Asia  Latin  America  Cooperation  serta  Northeast  Asia  Security Cooperation  Dialogue  (Sambaugh  2003;  Acharya  2014).  Amerika  sudah  mulai  membidik Kawasan  Asia-Pasifik  sejak  era  Presiden  Barrack  Obama  dengan  memfokuskan  kekuatan politik,  militer  dan  ekonomimnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyeimbangkan  kekuatan diwilayah  Asia  dan  memanfatkan  potensi  yang  ada.  Karena  Amerika  tahu  bahwa  China merupakan  5 ancaman terbesar dalam persaingan Perdagangan Internasional. Pengaruh China dapat dilihat di Kawasan Asia-Pasifik dengan membaiknya sektor perekonomian dan infrastruktur  beberapa  negara  dikawasan  tersebut,  hal  ini  karena  campur  tangan  China dalam  mengalokasikan  anggaranya,  Bank  Dunia  memperkirakan  sekitar  US$500  miliar devisa  China  diinvestasikan  (Piutang)  dalam  proyek  jalur  sutra  hingga  2019  lalu,  yang tersebar di 50 negara berkembang.
Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkedudukan sebagai negara maritim paling strategis  di  Kawasan  Asia-pasifik  sedang  menghadapi  resiko  yang  problematis. Kekhawatiran Indonesia adalah wajar mengingat bahwa negara anggota ASEAN ini berada di zona konsentris persaingan geopolitik AUKUS dan China. Pada sisi lainnya, Indonesia juga dihadapkan  pada kalkulasi untuk memelihara hubungan  diplomatik secara  bilateral yang telah  terjalin  dengan  Australia,  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan  China  serta  berupaya mempertahankan upaya non-proliferasi nuklir di kawasan (Priyandita dan Herscovitch 2021). Namun,  sejauh  ini,  sikap  Indonesia  cenderung  berada  di  ‘dua  kaki’  dan  berusaha  untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji dampak kebijakan geopolitik dan geostrategis China di Asia Pasifik terhadap Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini    menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ilmiah  untuk  menggali  data  lebih  dalam  mengenai fenomena yang ada. Adapun desain metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek-objek sesuai dengan kenyataan digunakan  untuk  menyajikan  data  secara  deskriptif.  Sumber  data  menggunakan  artikel dalam jurnal maupun buku yang sudah diterbitkan untuk melakukan analisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN eopolitik dan Geostrategis China di Kawasan Asia Pasifik
China merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia Pasifik yang mengalami perkembangan cukup besar sehingga mampu menciptakan persaingan global di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2014, China menduduki status ekonomi negara dengan nilai GDP tertinggi di dunia, pada posisi kedua setelah AS, dengan volume GDP sebesar hampir 17 trilyun  dolar  AS.33  China  menunjukkan  kekuatan  ekonomi  nya  di  kancah  internasional melalui aktivitas ekspor dan impor yang seimbang dimana total volume perdagangan yang diperoleh sekitar 260 juta dolar AS di tahun 2013. China juga merupakan negara tertinggi penghasil gandum, batu bara, besi, baja, dan semen. Dominasi China dalam aspek ekonomi di  kawasan  dapat  menjadi  sebuah  ancaman  bagi  negara-negara  sekitar.  ASEAN mengungkapkan  bahwa  China  mampu  bergerak  dalam  hal  investasi  asing  dengan perolehan 50-70 persen FDI (Foreign Direct Investment) di Asia. Selain itu, ASEAN juga harus menghadapi kemampuan China sebagai produsen dengan berbiaya rendah terkemuka di dunia, tidak hanya dari segi tenaga kerja yang intensif untuk barang-barang tekstil, tapi juga berupa teknologi informasi, perangkat keras, dan elektronik.
Pada perkembangannya, China mampu menciptakan sebuah Bank yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, yaitu disebut dengan AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank). Bank ini  memiliki  tujuan  untuk  mendukung  konektifitas,  integritas,  dan  meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Adapun  tujuan  lainnya  adalah  seperti  untuk  memenuhi  kesenjangan  dalam  pembiyaan infrastruktur apabila bank multilateral lainnya tidak mampu memenuhi hal tersebut. Selain itu,  kerangka  kerjasama  ekonomi  juga  menjadi  perhatian  negara  China  agar  mampu menjalin interaksi dengan baik terkait kepentingan ekonomi yang ingin diperoleh di kawasan Asia Pasifik. China telah tergabung dalam kerjasama ekonomi dengan organisasi regional ASEAN  melalui  kerjasama  ASEAN-China  Free  Trade  Area  (ACFTA).  Dalam  ACFTA  ada terdapat  sebuah  peraturan  kerjasama  ekonomi  yang  dirancang  untuk  mempercepat implementasi ACFTA dengan pengurangan pajak untuk beberapa produk, khususnya pada produk pertanian, ternak, daging, ikan, produk susu, tanaman hidup, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, untuk negara-negara ASEAN memperoleh akses yang lebih cepat terhadap pasar China sebelum perjanjian tersebut terbentuk.
China juga tidak hanya terlibat dalam kerjasama dengan ASEAN, namun China telah terlibat  dalam  sebuah  kerjasama  perdagangan  multilateral  di  wilayah  Asia.  Kerjasama tersebut disebut dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang terdiri dari 10 negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, India, China, Jepang, dan Korea Selatan. Hal
ini sangat baik untuk kepentingan China karena kemampuan China yang dapat menawarkan akses pasar yang lebih luas ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini juga termasuk strategi yang tepat untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi Asia Pasifik serta sebagai bentuk penyeimbang kekuatan ekonomi AS melalui TPP nya di kawasan Asia Pasifik. Dalam kerjasama multilateral,  China  juga  ikut bergabung dalam ASEAN  Regional Forum (ARF) yang telah berdiri sejak tahun 1994. ARF bertujuan untuk membangun dialog bersama yang efektif terkait isu-isu politik dan keamanan kawasan Asia Pasifik. Adapun pembentukan ARF pada dasarnya merupakan sebuah langkah ASEAN dalam menghadapi kekuatan di luar kawasan,  seperti  Jepang,  India,  dan  tentunya  China  di  Asia  Pasifik.  Namun,  China  tetap menetapkan  kebijakannya  untuk  bergabung  dalam  forum  regional  tersebut  untuk mencegah konflik antar sub kawasan yang mampu membahayakan kedaulatan China serta untuk mencegah adanya persepsi bahwa China adalah ancaman bagi mereka di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, China juga menerima norma-norma penyelesaian konflik yang damai dan non-proliferasi nuklir yang terangkum dalam keikutsertaan China dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Kekuatan ekonomi China yang semakin meningkat juga diiikuti oleh perkembangan militer China di kawasan Asia Pasifik. Perolehan jumlah GDP yang besar memberikan China peluang  besar  untuk  meningkatkan  kekuatan  militer  nya  di  kawasan.  China  telah memaparkan  bahwa  anggaran  yang  dikeluarkan  untuk  kebutuhan  militer  mengalami kenaikan  hingga  mencapai  670,27  milyar  yuan  pada  tahun  2012.  Hal  ini  berarti  bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,2 persen atau 67 juta milyar yuan dari anggaran tahun sebelumnya. China terus berupaya dalam modernisasi seluruh perangkat pertahanan dalam segi kapabilitas militer yang terdiri dari armada angkatan laut, pesawat tempur,  kapal  selam,  rudal,  dan  kemampuan  radar.  Terlebih  lagi  penngkatan  kapabilitas pertahanan dipenuhi untuk mempersiapkan dalam menghadapi perselisihan antar negara kawasan Asia Pasifik di Laut China Selatan. China merupakan negara dengan jumlah kapal terbesar  di  Asia,  yang  telah  dipersiapkan  oleh  PLAN  (People’s  Liberation  Army  Navy) sebanyak lebih dari 300 kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, dan kapal patroli.
China  juga  menunjukkan  kekuatan  militernya  dengan  percobaan  uji  terbang  rudal baru yang dikenal dengan nama Dong Ning-3. Hal ini  diyakini Pentagon sebagai upaya China untuk mengahapi satelit AS di luar angkasa dengan tujuan untuk membatasi kekuatan militer  AS ataupun  intelijen  dan  pasukan navigasi.50 Dinamika politik  dalam  kawasan  ini semakin  kompleks  dengan  munculnya  China  sebagai  negara  besar  yang  mengalami peningkatan  cukup  pesat  terutama  dalam  urusan  ekonomi  dan  militer.  Dalam  kasus sengketa Laut China Selatan, pola tindakan China terlihat sangat agresif demi pemenuhan
kepentingan nasional nya. Klaim China atas wilayah ini dengan menggunakan “nine -dash line” yang dinilai oleh AS masih belum akurat titik koordinat serta legalitas gambaran klaim tersebut. Terlebih lagi penetapan klaim China ini hampir mencakup seluruh area di sekitar Laut China Selatan sehingga menuai reaksi dari beberapa negara yang ikut terlibat dalam kasus sengketa wilayah ini, yakni seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Selanjutnya, China berupaya melakukan peningkatan dalam reklamasi tanah dan pembangunan infrastruktur di pos penting Laut China Selatan, seperti di Pulau Spratly. Pos penting  ini  nantinya  akan  dilengkapi  dengan  pelabuhan,  komunikasi  dan  sistem pengawasan, fasilitas logistik, serta lapangan udara.
Laut China selatan sangat berperan penting terhadap geopolitik di Asia-Pasifik. Selain berbatasan dengan beberapa negara termasuk negara-negara ASEA dan Indonesia, Laut China Selatan selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan juga cadangan gas yang melimpah. Melihat posisi nya yang strategis sebagai jalur perdagangan dan juga memiliki nilai kekayaan alam serta potensi ekonomi disana, hal ini menjadi faktor pemicu sengketa maritim dan teritorial antar negara-negara di Kawasan tersebut, bahkan menjadi ketegangan antara China dan Amerika. Angkatan laut Amerika mengirimkan kapal- kapal  induk  patrol  ke  perairan  Laut  China  Selatan,  hal  ini  menjadi  provokasi  Amerika terhadap china, sementara Amerika dan china sudah terlibat perang dagang dan juga konflik permasalahan Covid 19. Kompleksitas permasalahan yang terus berkembang menyesuaikan dinamika  hubungan  internasional  Negara-negara  adi  Kuasa  ini  lah  yang  berdampak ancaman strategis pada Indonesia khususnya dalam perspektif Geopolitik dan Geostrategis. Meningkatnya kemungkinan persaingan antar negara besar hal ini tentu menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia yaitu bagaimana mencegah sengketa wilayah  maritim  ini  menjadi  sumber  instabilitas  regional.  Terlebih  lagi  China  mempunyai pengaruh besar di ASEAN, terutama semenjak dibangunnya jalur sutra baru atau proyek BRI (Belt  and  Road  Initiative)  China  membangun  berbagai  fasilitas  infrastruktur  guna mengamankan jalur perdagangan Internasionalnya termasuk  di Indonesia,  sementara itu Indonesia  juga  terlibat  perseteruan  dengan  China  terkait  dengan  perairan  di  Kepulauan Natuna, yaitu klaim sepihak China  bahwa daerah perairan Natuna  di Laut  China Selatan merupakan wilayah penangkapan ikan laut tradisional China. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia mengingat pengaruh besar China di ASEAN
Hubungan bilateral Indonesia-China telah berlangung sejak 1940-an sampai dengan saat ini, meskipun pada tahun 1965 s.d 1987 hubungan diplomatik kedua negara tersebut sempat dibekukan era Pemerintahan Soeharto karena adanya partai terlarang di Indonesia yang berasal dari China dengan membawa paham Komunis yang membawa dampak buruk,
perselisihan  SARA,  serta  perlakuan  Keji  terhadap  Petinggi  Negara  .  Rezim  Soeharto memberlakukan larangan berhubungan apapun  dengan China melalui Departemen  Luar Negeri-nya,  serta  memberlakukan  hukuman  pemecatan  bagi  pegawai  diplomat  yang melanggar. Hal ini berbanding terbalik dalam kurun 15 Tahun terakhir, khususnya jangka waktu 5 tahun era Pemerintahan Joko Widodo, saat ini hubungan bilateral Indonesia-China menjadi  sangat  komprehensif  dan  strategis.  Baik  dalam  Kerjasama  Bilateral,  Regional- ASEAN, Plurilateral-G20 (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) dan Multilateral-PBB. Meskipun demikian kedekatan ini memiliki efek like and dislike dari negara Maju di dunia, khususnya Negara Barat yang sebelumnya menjadi ujung tombak Kerjasama bidang ekonomi, pertahanan-keamanan, dan politik luar negeri.
Kebijakan dan Langkah berani yang diambil era Pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan Kerjasama dengan Negara luar antara lain penetapan Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa yang diberlakukan untuk 169 Negara. Dalam konsiderans Peraturan Presiden tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden terkait Bebas Visa, antara lain :
a.  Untuk  meningkatkan  hubungan  negara  Republik  Indonesia  dengan  negara  lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara lain, pemerintah wilayah  administratif  khusus  suatu  negara,  dan  entitas  tertentu  untuk  masuk  ke  wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;
b.  Untuk  memberikan  manfaat  yang  lebih  dalam  peningkatan  perekonomian  pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara dari 75 menjadi 169 Negara., pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan (Putri & Ma'arif, 2019) (Zhang, 2018) (Fuaddah, 2021) (Prabaningtyas & Prabandari, 2020) (Djalal, 2020) (Erdian, 2018) (R, 2015) dari kewajiban memiliki visa kunjungan.
Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan dan berpotensi menjadi  sumber  permasalahan karena banyaknya bandara di Indonesia yang berstatus  Pintu  masuk  International  sehingga  menyulitkan  dalam  pengawasan  mobilitas WNA,  ditambah  Mayoritas  system  penerbangan  melayani  Direct  Fligth  dari  China  ke Indonesia dengan paket wisata yang sangat murah (Subdsidi pengusaha China di daerah tujuan dan program pemerintah Indonesia-China) meskipun system pencatatan di Imirasi sudah  bisa  dilukan  secara  terkoneksi-online  untuk  mempermudah  pengecekan  petugas imigrasi, permasalahan lain yang mungkin timbul adalah berkurangnya penerimaan negara (Visa Tax, pedagang pribumi-nusantara tidak mendapat efek significant karena paket wisata
yang ada memanfaatkan pengusaha China didaerah wisata/Subsidi silang dan pembayaran yang  digunakan  berupat  e-payment  aplikasi  China  sehingga  tidak  ada  perputaran  uang yang real), potensi ancaman keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja.
Selain itu adanya bebas visa juga menimbulkan beberapa pelanggaran yang dilakukan WNA  antara  lain  Cyber  Crime,  penyalahgunaan  perizinan,  ancaman  terorisme, penyelundupan  narkoba,  Human  Trafficking,  penyalahgunaan  masa  aktif  visa  kunjungan Wisata (30 Hari-4 kali perpanjangan) yang dimanfaatkan untuk bekerja di Negara tujuan dan Infiltrasi Agen  Negara Lain untuk melaksanakan operasi Intelijen. Asas manfaat dan asas resiprokal pada selective policy juga masih perlu dievaluasi. Terkait dengan asas manfaat, kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus pengeboran oleh 5 (lima) warga negara  China  (Identitas  Tentara)  di  Lapangan  Udara  Halim  Perdana  Kusuma,  hal  ini merupakan  tamparan  keras  bagi  Pemerintah  Indonesia  khususnya  Direktorat  Jenderal Imigrasi bahwa masih lemahnya kemampuan personel, Sistem pendataan maupun peralatan pendukung  dalam  pengawasan  Orang  Asing  dan  perlengkapan/peralatan  pendukung dalam melakukan monitoring dan tracking. Alih-alih memberikan manfaat, 5 warga negara China itu malah melakukan kegiatan ilegal, perkembangan terakhir 5 orang warga negara China tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Permasalahan asas Resiprokal adalah tidak semua negara yang berada didaftar 169 Negara  bebas  Visa  kunjungan  di  Indonesia  juga  memberikan  kebijakan  bebas  Visa  bagi Warga Negara Indonesia yang berkunjung. Selain itu 169 Negara yang diberikan bebas Visa oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil pendataan yang ada, Sebagian besar negara tersebut Warganya bukan merupakan wisatawan yang sering melakukan perjalanan dengan destinasi wisata di Indonesia. Hal ini sangat perlu menjadi atensi khusus pemerintah agar mengeliminir kemungkinan timbulnya ancaman Intelijen asing. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk saling  bekerja  sama,  Indonesia  mulai  melangkah  dengan  menjalin  hubungan  Kerjasama dengan negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik maupun pariwisata. salah satunya adalah  China.  Namun,  semakin  lama  Indonesia  semakin  bergantung  kepada  China mengingat naiknya hutang Indonesia ke China secara signifikan serta mulainya penggunaan mata uang yuan dalam transaksi luar negeri. Hal ini tentu saja akan dapat membawa dampak ekonomi dan politik yang negative pada Indonesia.
Kerjasama bilateral antara Indonesia dan China semakin kuat dilihat beberapa tahun belakangan ini dari banyaknya Investor dari China dan juga gencarnya pendanaan proyek- proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh China di Indonesia dalam program
BRI (Belt and Road Intiatives) seperti pada gambar berikut.
Beberapa proyek BRI di Indonesia antara lain adalah Kereta Cepat Indonesia China, KRL, PLTA di Medan, pembangunan Industrial park, jalan tol, dan proyek lain. Sayangnya, tenaga-tenaga  kerja  Asing  dari  China  pun  banyak  yang  masuk  ke  Indonesia  semenjak hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  China  semakin  kuat  di  jaman  presiden  Joko Widodo  hal  ini  dikhawatirkan  akan  menjadi  rawan  konflik  dengan  pekerja  lokal.  Untuk proyekproyek  BRI  (Belt  and  Road  Intiatives)  Indonesia  disamping  harus  memperkerjakan tenaga asing dari china, Indonesia juga harus memesan bahan baku 70% dari China, tentu saja  hal  tersebut  semakin  memudahkan  China  untuk  perluasan  perusahaan  dan mendapatkan akses pasar. Alih-alih dapat mengembangkan perekonomian, Indonesia justru memberatkan  para  pelaku  industry  lokal  dan  lapangan  pekerjaan  yang  diharapkan masyarakat  juga  tidak  tersedia.  Hal  tersebut  membuat  Indonesia  juga  tak  sepenuhnya mendapat Transfer Technology dan juga Transfer Knowledge dari China. Untuk itu, sangat penting  bagi  Indonesia  untuk  segera  mengambil  langkah  strategis  dalam  menjalin hubungan Kerjasama dengan China. Hubungan Kerjasama China dan Indonesia dalam hal Infrastruktur tidak semata – mata karena tujuan Politik, Langkah ini di ambil oleh Pemerintah Indonesia  untuk  mewujudkan  program  pemerataan  pembangunan  di  Indonesia.  Namun yang kita ketahui Indonesia tidak mempunyai cukup modal untuk melaksanakan kegiatan
pemerataan pembangunan secara cepat di wilayah. Tentu saja hal ini sangat mendorong pemerintah Indonesia tertarik untuk bekerjasama dalam hal pengembangan infrastruktur dengan  China  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  mengalami  Urgensi Pembangunan demi memajukan perekonomian. Namun, melihat contoh-contoh Kerjasama China  dengan  negara-negara  lain,  Indonesia  harus  segara  mempertimbangkan  Kembali apakah  kerjasama  Infrastruktur  dengan  China  benar-benar  mendapatkan  implikasi  yang positif atau malah sebaliknya.
Hal yang sudah terlihat jelas adalah melemahnya perlawanan tegas ke China karena Indonesia sudah sangat bergantung terhadap China sehingga Indonesia merasa sungkan untuk bertindak tegas terhadap China yang semakin agresif di laut China Selatan dengan masuknya kapal-kapal penangkap ikan illegal dari laut China Selatan ke Indonesia. Semakin gencarnya isu melemahnya sikap Indonesia terhadap China, muncul lah sentimental rakyat Indonesia terhadap  China yang  sering kita  dengar  dengan AntiChina mengingat  sejarah Indonesia dengan China pada masa lalu. Hal ini memberikan kesempatan untuk melakukan tekanan – tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia dengan mengandalkan isu yang tersebar luas bahwa pemerintah Indonesia Pro China bahkan disebut sebut pemerintah ingin mengganti ideologi Negara Indonesia. Hal ini sangat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia  melihat  sikap  rakyat  Indonesia  yang  mulai  krisis  kepercayaan  terhadap kepemerintahan di Indonesia.

## SIMPULAN
Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan strategis yang mempertemukan negara- negara super power (Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang). Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkedudukan sebagai negara maritim paling strategis di Kawasan Asia-pasifik menghadapi resiko yang problematis. Kompleksitas permasalahan yang terus berkembang menyesuaikan dinamika hubungan internasional Negara-negara super power ini lah yang berdampak ancaman strategis pada Indonesia khususnya dalam perspektif Geopolitik dan Geostrategis.  Kebijakan  geopolitik  dan  geostrategis  China  di  Asia  Pasifik  di  antaranya dibangunnya jalur sutra baru atau proyek BRI (Belt and Road Initiative) dengan berbagai fasilitas infrastruktur guna mengamankan jalur perdagangan Internasionalnya termasuk di Indonesia, sementara itu Indonesia juga terlibat perseteruan dengan China terkait dengan perairan di Kepulauan Natuna, yaitu klaim sepihak China bahwa daerah perairan Natuna di Laut China Selatan merupakan wilayah penangkapan ikan laut tradisional China. Hal ini tentu berdampak  pada  kebijakan  pertahanan  Indonesia  mengingat  pengaruh  besar  China  di ASEAN. Selain itu, semakin lama Indonesia semakin bergantung kepada China mengingat
naiknya hutang Indonesia ke China secara signifikan serta mulainya penggunaan mata uang yuan dalam transaksi luar negeri. Hal ini tentu saja akan dapat membawa dampak ekonomi dan politik yang negative pada Indonesia. Adanya sentiment AntiChina juga memberikan kesempatan  untuk  melakukan  tekanan – tekanan  politik  terhadap  pemerintah  Indonesia dengan  mengandalkan  isu  yang  tersebar  luas  bahwa  pemerintah  Indonesia  Pro  China bahkan disebut sebut pemerintah ingin mengganti ideologi Negara Indonesia. Hal ini sangat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia melihat sikap rakyat Indonesia yang mulai krisis kepercayaan terhadap kepemerintahan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Djalal, D. P. (2020, Desember 31). Hubungan Indonesia-China, Pilar Stabilitas Kawasan Artikel ini  telah  tayang  di  Kompas.com  dengan  judul  “Hubungan  Indonesia -China,  Pilar Stabilitas Kawasan”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16172591 /hubungan-indonesia-china- pi. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com
/read/2020/12/31/16172591/hubungan-indonesia-china-pilar-stabilitas- kawasan?page=all
R,  U.  (2015).  Reposisi  Intelijen  Negara  Dalam  Badan  Intelijen  Negara  Pasca  Lahirnya UndangUndang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
Erdian. (2018, Februari 27). Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan  Selective  Policy  Keimigrasian  Indonesia.  Retrieved  from  Kanwil  Jawa  Barat Kemenkumham: https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/efektivitaspenerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan- dengan-selective-policykeimigrasian-indonesia-erdian
Prabaningtyas, R. F., & Prabandari, A. (2020, Desember). A Synergy of Political and Normative Motives  In  China’s  Humanitarian  Diplomacy  During  The  Covid -19  Pandemic.  Jurnal Penelitian Politik, 17, 159-178.
Zaedun,  S.  (2012,  Juli  11).  Teori  Universal  Geopolitik.  Retrieved  from  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura: https://fhukum.unpatti.ac.id/teori-universal-geopolitik/
China:  growth  rate  of  real  gross  domestic  product  (GDP)  from  2010  to  2022,  diakses  di https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth- rate-in-china
Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies,  diakses  di https://www.eastwestcenter.org/publications/meeting-china- challenge-ussoutheast-asian-regional-security-strategies
Humphrey  Wangke,  Penguatan  Pengaruh  Tiongkok  Di  Kawasan  Asia  Pasifik  Melalui Pembentukan  AIIB,  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015, hal 5
Muhammad  Azzam  Julda,  Respon  Cina  Mengahadapi  Amerika  Serikat  Dalam  Inisiasi TransPacific  Partnership  Di  Kawasan  Asia  Pasifik  Tahun  2009-2015,  diakses  di http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5443
Mochtar  Kusuma-Atmadja,  The  Emerging  Powers  in  Asia  with  Hegemonistic  Ambitions, Some Thoughts on ASEAN Security Co-operation, Contemporary Southeast Asia, vol. 12,  no.  3  (December  1990)  dalam  Amitav  Acharya,  2003,  Constructing  a  Security Community in Southeast Asia : ASEAN and The Problem of Regional Order, London and New York: Routledge. Hal 168
Zhang, C. (2018, May 29). The Belt and Road’s Impact. Fuaddah, M. N. (2021, Januari 21).
Hubungan Israel dan China: Seperti Apa Investasi China yang Maju Pesat di Bawah Kendali  Xi  Jinping  di  ‘Tanah  Yahudi’  Itu?  Retrieved  from  Intisari  Online: https://intisari.grid.id/read/032520559/hubungan-israel-dan-china-seperti- apainvestasi-china-yang-maju-pesat-di-bawah-kendali-xi-jinping-di-tanah- yahudiitu?page=all
Putri, S. Y., & Ma’arif, D. (2019, September). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 39 | September 2019, 39, 53-66.
Ainurrohman,  D.  (2020,  November  2).  DosenGeografi.com.  Retrieved  from dosengeografi.com: https://www.dosenpendidikan.co.id/geopolitik-adalah