## PENGUATAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MARITIM INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional)

## Anugerah Yuka Asmara
Pappiptek-LIPI Email: a.yuka.asmara@gmail.com
Diterima 6 September 2012 - Disetujui 23 November 2012

## ABSTRAK
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya di perbatasan antar negara. Beberapa pelanggaran batas laut negara yang telah ditetapkan  melalui  zona  ekonomi  ekslusif  (ZEE)  tiap  tahun  marak  terjadi.  Misalnya  penangkapan  ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang di bawah laut oleh beberapa perusahaan asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara, dan minimnya penggunaan iptek dalam pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Tujuan penelitian dalam studi ini ialah : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Norwegia dalam menguatkan posisi wilayah laut negaranya sekaligus pengelolaan sumber daya laut yang ada di dalamnya dan 2) Mengelaborasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan negara Norwegia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan literatur atau studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik (best practices) dari keberhasilan  suatu  negara  dalam  mengimplementasikan  program.  Hasil  tinjauan  dari  berbagai  literatur menunjukkan  bahwa  pembelajaran  kebijakan  pengelolaan  kelautan  dari  Norwegia  sebagai  salah  satu negara yang memiliki geografi laut cukup luas patut menjadi contoh bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan secara geografis dan sistem pemerintahannya memiliki kemiripan di antara keduanya, meskipun Indonesia sebagai negara maritim terluas di dunia memiliki tantangan lebih berat dari pada Norwegia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia.

## Kata Kunci:  kebijakan, pemerintah, Iptek, pengelolaan, kelautan, perbatasan
Abstract:    Reinforcement  The  Exclusive  Economic  Zone  Within  Managing  The    Indonesian  Maritime Resource in Interstate Boundary Area (Learning From The Government Policy of Norway in Terms of The Regulation, Utilisation For Science and Technology, Institutional Management, and International Cooperation). By: Anugerah Yuka Asmara.
Indonesia is an archipelago country which has the various issues in managing the living marine resource  especially  in  interstate  boundary.  The  violations  of  the  interstate  sea  boundary  which  are determined by economic exclusive zone (EEZ) increasingly occur up to now. Such as, illegal fishing by the strange fishers, the crude oil explorations which bring about ocean pollution in interstate boundary area, and the lack of use science and technology within managing the living marine resources in Indonesia. The research objective of this study is to: 1) Determine and describe the policy of the Government of Norway in strengthening the country’s position as well as marine areas marine resources therein and 2) Elaboration of the steps the Government of Indonesia to take some lessons from the success of the Norwegian state. The method used is through literature or literature approach. This research is a qualitative-descriptive. Data analysis technique used is to take the best practices (best practices) of a country’s success in implementing
the  program.  The  learning  of  policy  for  the  maritime  resource  from  Norway  as  a  geographically  large maritime country can became a precedent for Indonesia. It is caused between Indonesia and Norway have the similarity in the geographic area and in the government system, although  Indonesia as the world’s largest maritime countries have more severe challenges from Norway who is geographically smaller than Indonesia.
Keywords: policy, government, science and technology, managing, ocean, boundary

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara maritim terbesar dunia dengan wilayah hampir 70% perairan laut (Riyadi, 2004), mempunyai panjang  garis  pantai  81.000  km  dan  luas laut  sekitar  3,1  juta  km 2 (Darsono, 1999), masih menyisakan beberapa permasalahan klasik sektor kelautan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Bahkan penentuan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Filipina, India, dan Vietnam masih belum disepakati secara utuh (belum terselesaikan) dikarenakan perbedaan kesepakatan internasional yang dipakai masing-masing negara (Indonesia Maritime Institute, 2010; Wibowo, 2011; Songa, 2012). Permasalahan perbatasan laut dengan negara lain merupakan hal esensial karena menyangkut berbagai potensi kelautan yang terkandung di dalamnya.
Suatu pengelolaan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pertama-tama harus mengedepankan kedaulatan negara untuk dimanfaatkan sebagai cara memakmurkan dan  mensejahterakan  rakyat  dan  negara. Secara prinsip ZEE sudah mencakup berbagai unsur yang meliputi pertahanan negara, pengelolaan sumber daya laut dan pengakuan secara internasional walaupun masih terbatas (Koesdinar, 2010). Prakteknya batas kelautan NKRI yang diatur dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE)  masih  menemui  kendala  (Djalal, 2010). Hal ini terbukti dengan maraknya pelanggaran batas-batas negara Indonesia seperti penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing (Rudyanto, 2004; Sutardjo, 2012). Illegal  fishing merugikan negara sebesar Rp  80  triliun  dengan  rincian  potensi  ikan
yang hilang Rp 30 triliun dan kehilangan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun (Indonesia Maritime Institute, 2010).
Persoalan batas negara lain ialah penambangan lepas pantai oleh beberapa perusahaan tambang asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara Indonesia (Kementerian BUMN, 2012). Kasus kebocoran ladang minyak dan gas lepas pantai yang terjadi di Laut Timor pada tanggal 21 Agustus 2009 oleh operator kilang minyak PTT Exploration and Production (PTTEP) Australia merupakan contoh pencemaran lingkungan laut lintas batas yang melibatkan 3 negara, yaitu Indonesia, Timor Leste dan Australia (Sitompul, 2011). Menurut  Direktur  Eksekutif  Walhi  NTT, Carolus pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar  Kabupaten  Sabu  Raijua  dan  pantai selatan  Pulau  Timor.  Sekitar  7000  nelayan di  perairan  sekitar  kehilangan  pekerjaan. Tumpahan  minyak  itu  mencemari  sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara  mencapai  290  miliar  rupiah (Indonesia Maritime Institute, 2010).
Di Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kelautan amat tertinggal dibanding dengan negara lain. Riset-riset ilmiah kelautan yang ada belum mampu berkontribusi banyak bagi masyarakat dan memberi saran kebijakan praktis di bidang pembangunan  kelautan  (Wismono,  2008). Minimnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia menjadi salah satu
hambatan utama saat ini. Fakta ini menjadi salah satu faktor belum maksimalnya penetapan zona ZEE sejak tahun 1945 diakibatkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur dan Iptek, sehingga dengan mudahnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia masuk kewilayah kedaulatan Indonesia secara bebas (Indonesia Maritime Institute, 2010).
Beberapa negara maju telah berupaya melakukan penyelesaian masalah kelautan dan pengelolaan sumber daya laut dengan berdasar pada hasil-hasil riset atau ilmu pengetahuan (Benito, 2003; Hoel, 2005; Wismono, 2008; Koesdinar, 2010). Bahkan di negara kepulauan Norwegia, suatu lembaga riset kelautan ternama telah mampu menghasilkan beberapa temuan  ilmiah  yang  menjadi  referensi kuat dalam penguatan kelembagaan dan kerjasama internasional di bidang kelautan (Hoel,  2005).  Pembelajaran  dari  negara Norwegia  dapat  menjadi  contoh  bagi pembelajaran di Indonesia dalam menguatkan ZEE sebagai wilayah kedaulatannya dan pengelolaan sumber daya hayati laut.  Menguatkan  hal  ini  Riyadi  (2004) mengemukakan  bahwa  belajar  dari  negara lain dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang dapat memberikan kontribusi ekonomi nasional lebih besar dari sektor lain, meskipun memilki luas laut yang  lebih  kecil.  Pembelajaran  Indonesia dalam mengelola laut dari negara Norwegia bukanlah hal mudah mengingat kompleksitas permasalahan kelautan yang dihadapi. Studi ini berupaya memberikan alternatif pemecahan permasalahan Indonesia di sektor perikanan dan kelautan dengan mengambil nilai-nilai yang bisa diterapkan di Indonesia melalui kebijakannya.
Tujuan  penelitian  dalam  studi  ini ialah : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan  Pemerintah  Norwegia  dalam menguatkan posisi wilayah laut negaranya sekaligus pengelolaan sumber daya laut yang  ada  di  dalamnya;  2)  Mengelaborasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam  mengambil  beberapa  pelajaran  dari keberhasilan negara Norwegia tersebut.

## METODOLOGI

## Kerangka Pikir Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif.  Menurut  Mukhtar (2000) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dimulai dari isu kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan.
Penelitian ini berangkat dari berbagai isu kelautan di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga. Isu-isu ini  telah  lama  menjadi trending topics di sektor maritim mengingat wilayah perbatasan adalah hal esensial bagi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Belajar dari upaya-upaya terbaik Pemerintah Norwegia yang merupakan salah satu negara kepulauan  dan  juga  berbatasan  langsung dengan negara-negara Uni Eropa dan Rusia menjadi hal penting bagi Pemerintah Indonesia. Ternyata Pemerintah Norwegia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan wilayah negaranya, akan tetapi juga mampu mengelola sumber daya kelautannya di wilayah laut perbatasan dengan negara-negara tetangga di sekitarnya.
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.
Figure 1. Analytical Framework.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan ialah data sekunder berupa buku, jurnal/artikel ilmiah, working papers, media massa, dan beberapa dokumen lain  pendukung  (Soekanto dalam Adiyanto et al., 2007). Studi ini menggunakan berbagai sumber  data  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  dan berbagai artikel tentang kelautan, khususnya penguatan wilayah zona ekonomi eksklusif.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik (best  practices) dari keberhasilan suatu negara dalam mengimplementasikan program. Best Practices dalam hal ini ialah ialah pembelajaran dari Norwegia dalam mengelola sumber daya laut di perbatasan.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  disebut  juga  sebagai penelitian literatur atau studi pustaka, karena penelitian ini tidak secara langsung mengambil data di lapangan, melainkan tinjauan dari berbagai literatur dan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Data yang diambil dari berbagai sumber terpercaya dan relevan dengan studi ini.

## REZIM KELAUTAN NORWEGIA DAN IMPLIKASI BAGI MANAJEMEN ZEE
Konservasi dan Perlindungan Lingkungan
Tantangan  global  seperti  perubahan iklim (climate  change) mengakibatkan permasalahan konservasi sumber daya laut seperti  penurunan  jumlah  ikan  dan  polusi laut.  Masalah  jumlah  ikan  yang  menurun ditanggulangi oleh Norwegia melalui kebijakan konservasi dan aturan ketat dari pemerintah. Hal ini cukup berhasil dibanding negara lain yang melakukan hal sama seperti Kanada atau Uni Eropa. Dasar pengambilan kebijakan ini diambil dari temuan lembaga riset kelautan yang menyimpulkan adanya “safe biological limits” di Norwegia (Hoel, 2005)
Pendekatan Pencegahan ( Precautionary Approach )
Pendekatan pencegahan (precautionary approach) merupakan pengembangan sumber hayati laut berkelanjutan yang diawali pada tahun 1995 berdasar persetujuan stok ikan UN. Pendekatan telah dilakukan oleh di Norwegia di area Timur Laut Atlantik yang bersandar pada saran ilmiah (scientific advice) dengan dua parameter yaitu : 1) stok telur ikan dan 2) tingkat penurunan atau pertumbuhan stok  ikan  yang  disepakati.  Tantangannya, meskipun ada perjanjian tahun 2002 antara Rusia dengan Norwegia untuk menerapkan pendekatan ini (seperti total allowable catches) , akan tetapi Rusia dalam regulasi perikanannya belum menyebutkan nilai- nilai pendekatan ini. Akan tetapi, beberapa pengelola sumber daya laut meminta agar pendekatan ini dipertahankan. Penerapan pendekatan ini mengartikan bahwa ilmu pengetahuan telah memberi peran penting dalam proses pembuatan keputusan yang didorong dan dintegrasikan dengan proses politik (Hoel, 2005).

## Manajemen Berbasis Ekosistem
Sebagian besar manajemen perikanan lama masih bertujuan menghasilkan panen maksimal.  Dalam  perspektif  manajemen berbasis  ekosistem  ini,  tujuan  utama  ialah meminimalisir dampak negatif pemanenan ikan pada eksosistem secara keseluruhan, dan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim pada produksi perikanan. Melalui World Summit of Sustainable Development tahun 2002, Norwegia memberikan beberapa cara penerapan ini, meskipun beberapa negara yang ikut pertemuan tersebut belum melakukannya. Di Norwegia, perkembangan manajemen  ini  secara  signifikan  terjadi  di dunia ilmu pengetahuan, terkait dengan reorganisasi institut riset kelautan (marine research  institute). Insitut ini sebelumnya diorganisasi ke dalam 4 sektor : manajemen sumber daya, akuakultur, manajemen area pantai, dan lingkungan laut. Saat ini, lembaga riset ini memiliki 19 kelompok riset yang
bertugas menyampaikan hasil-hasil penelitian secara advisori ke customers seperti Menteri Perikanan dan ke Menteri Lingkungan Hidup (Hoel, 2005).
Selain manajemen berbasis ekosistem, Pemerintah Norwegia mengembangkan pendekatan  ekosistem  untuk  manajemen kelautan  di  sisi  lain.  Manajemen  kelautan mengelola bagaimana kepentingan industri minyak di lepas pantai diseimbangkan dengan kepentingan industri perikanan dan kelestarian lingkungan hidup yang tertuang dalam The Management Plan For The Barents Sea (MPBS) . Kerja MPBS ini diatur oleh komite inter-agen yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup yang didukung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa agen pemerintah lain yang relevan (Hoel, 2005).
Untuk mengimplementasikan pendekatan precautionary dan  manajemen  berbasis ekosistem, di tahun 2003 Pemerintah Norwegia menunjuk suatu komite untuk membuat draf Undang-Undang  Sumber  Daya  Laut  baru. UU ini dilengkapi pada tahun 2005 yang ber tujuan:  a) memperluas legislasi sumber daya hayati laut agar dapat menjadi pertimbangan; b) memodernisasi regulasi perikanan berdasar kebutuhan industri perikanan dan masyarakat umum, serta menyederhanakan kerangka regulasi;  3)  mempertimbangkan  kewajiban lingkungan internasional yang telah dilakukan Norwegia. Selanjutnya komite ini berupaya mengembangkan kriteria pengembangan area terlindung kelautan (Hoel, 2005).

## Hak Pembagian Sumber Daya Hayati Laut
Pembentukan ZEE dan pengembangan rezim kontinental memacu redistribusi global akan sumber daya laut, karena selama ini akses dan kontrol masih menjadi wewenang negara panta. Kriteria untuk distribusi kekayaan secara  internasional  dan  juga  domestik masih  belum  jelas.  Hukum  konvensi  laut atau The Law of the Sea Convention (LOSC) tidak memberi kriteria spesifik untuk berbagi sumber daya dan distribusi hak. Praktiknya, hak negara pantai dapat dideskripsikan sebagai hak untuk mengelola sumber daya hayati.
Ini relatif masih benar sepanjang sumber daya terletak di dalam wilayah hukum satu negara. Tetapi ketika, sumber daya terbagi dengan negara lain, atau berada diantara batas-batas perairan internasional, hal ini menjadi lebih rumit (Hoel, 2005).
Tahun 1995, ada perjanjian persediaan ikan PBB untuk memperbaiki situasi ini dengan memberikan dua kategori hak yaitu : hak untuk berpartisipasi dalam manajemen dan hak untuk berbagi di dalam sumber daya. Kasus Norwegia, yang memiliki stok ikan besar di wilayah zona ZEE-nya, apa hanya dibagikan dengan negara lain yang di berada di wilayah perbatasan perairan internasional saja ? Norwegia mengatasi persoalan tersebut dengan mendistribusikan hak bagi perikanan melalui kerjasama dengan Rusia (pembagian 50-50), dengan EU (pembagianya cukup kompleks), dan dengan beberapa negara pantai melalui  perjanjian Herring (pembagiannya cukup kompleks). Perjanjian pembagian ini didasarkan pada sejarah wilayah perikanan, distribusi geografis, stok ikan dan faktor politik. Intervensi politik misalnya penggunaan kekuasaan oleh EU meminta agar Norwegia dapat  menambah  akses  penjualan  ikan  ke pasar Eropa (Hoel, 2005).

## PENERAPAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

## Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Pada 13 Desember 1957, pemerintah mendeklarasikan Wawasan Nusantara, dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Meskipun pada  awalnya  deklarasi  di  Jenewa-Swiss belum mendapat pengakuan internasional, deklarasi ini tetap di pertahankan Indonesia (Basuki et al., 2009). Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan di bagian dalam kepulauan Indonesia otomatis menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, ketentuan pengukuran 3 mil dari garis pantai setiap pulau  diubah  menjadi  12  mil.  Lebih  lanjut pada April 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima menjadi bagian konvensi hukum laut internasional hasil Konferensi PBB tentang hukum  laut  yang  ketiga  (UNCLOS).  Selain
pengukuran 12 mil, juga ditetapkan tentang kawasan ZEE yang cakupannya mencapai 200 mil dari garis pantai setiap pulau. Untuk kawasan ZEE, kewenangan hanya sebatas mengelola dan memelihara kekayaan alam saja, sementara di wilayah 12 mil Indonesia punya kedaulatan penuh di daratan, perairan wilayah, dan bahkan terhadap tanah di bawah permukaan air dan ruang udara yang ada di atasnya (sovereign rights) (Yudanto, 2010). ZEE adalah zona dengan luas 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa (Indonesia Maritim Institute, 2010).
Lingkup peraturan internasional, dalam  Bab  IV  Pasal  47  ayat  (1)  UNCLOS 1982 diatur mengenai mekanisme penarikan garis pangkal kepulauan bagi negara-negara kepulauan (archipelagic state) . Dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2)UNCLOS 1982 diatur mengenai status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial, dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Sementara lingkup peraturan perundang-undangan Nasional, UU  RI  No  17/1985  tentang  Pengesahan UNCLOS  1982,  UU  RI  No  17  Tahun  1985 merupakan pengesahan (ratifikasi) Negara Republik  Indonesia  atas  UNCLOS  ( United Nations Convention on the Law of the Sea ) 1982  yang  terdiri  atas  dua  pasal  dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985.  Dalam  undang-undang  ini  diatur mengenai status Indonesia sebagai negara kepulauan, penetapan laut teritorial Indonesia, dan metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic  straight  baseline) (Adiyanto, 2007).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 21 Butir (21), zona ekonomi eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
Pemanfaatan Iptek Dalam Pengambilan Ke -

## putusan di Sektor Maritim
Dutton dkk (2001) mengungkap bahwa tingkat pengetahuan formal mayoritas masyarakat Indonesia di bidang pesisir dan pengelolaan sumber daya laut masih amat rendah, yang mengakibatkan pengambilan keputusan di bidang tersebut belum dapat optimal. Lakitan (2012) menguatkan bahwa Ketidakmampuan Indonesia memahami potensi apalagi untuk mengelola sumber daya kelautan terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi kelautan yang belum berkembang di Indonesia.  Ternyata hanya 11% yang diperankan oleh institusi dalam negeri yang melaksanakan kegiatan riset, termasuk perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), atau badan penelitian dan pengembangan pada berbagai kementerian.
Hasil  penelitian  Wismono  (2008); Indonesia  Maritime  Institute  (2010); Sugeha (2012) mengungkap bahwa minimnya pemanfaatan ilmu pengetahuan di Indonesia dikarenakan hasil-hasil riset perikanan-kelautan masih minim, yang disebabkan antara lain penelitian kelautan yang belum mengarah sebagai bahan pengambilan kebijakan  (bersifat  sektoral  dan  tidak kontinyu), kecilnya biaya riset (justru biaya riset menurun) dan juga kurang ketertarikan pengambil kebijakan sendiri dalam mendorong riset perikanan-kelautan.
Bercermin dari Norwegia, yang mana riset amat penting dalam memberikan nilai tambah sektor kelautan di negara ini (Benito et  al., 2003). Pentingnya ilmu pengetahuan atau hasil-hasil riset kelautan- perikanan sebagai input dalam pengambilan keputusan di Indonesia merupakan hal esensial untuk mengatasi berbagai permasalahan. Beberapa pernyataan dukungan iptek untuk mendukung  manajemen  kelautan  antara lain:
1.  Indonesia harus berkomitmen dalam pengembangan kelautan sebagai bagian  penting  dalam  pembangunan negara secara keseluruhan. Komitmen berinvestasi tidak hanya diartikan dalam pengalokasian  dana,  tetapi  juga  dalam peningkatan  dan  perbaikan  SDM  dan infrastruktur  didukung  Iptek  yang  maju serta dari segi peraturan perundang- undangan dan penetapan garis batas yang jelas. Faktor terakhir tersebut amat penting  agar  keabsahan  penetapan garis  batas  ZEE  tidak  hanya  diterima sepihak,  tetapi  juga  diakui  secara internasional. Iptek yang ada sekarang akan dapat membantu melakukan hal itu dengan akurat dan dapat memudahkan komunikasi  antar  negara  menjadi  lebih mudah dan cepat (Koesdinar, 2010).
2.  Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Indonesia saat ini memerlukan manajemen  yang  terintegrasi  dengan iptek (Rudyanto, 2004).
3.  Usaha untuk mendapatkan manfaat dari laut harus disertai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan. Untuk dapat mengetahui dan menentukan besarnya potensi tersebut sebagai dasar yang rasional dalam pengelolaannya, maka perlu  dilakukan  kegiatan  penelitian ilmiah kelautan (Wismono, 2008).
4. Kegiatan  penelitian  dan  pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan  optimasi  pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung  jawab.  Tujuan  program  ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan  teknologi  sebagai  basis  kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran termanfaatkannya Iptek hasil penelitian dan pengembangan oleh para  pemangku  kepentingan  (Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014).
Dalam pengambilan keputusan (decision making) oleh pemerintah pasti ada unsur politis dan unsur-unsur kepentingan dari berbagai  kelompok  (Setyodarmodjo,  2005; Wibawa, 2011). Sebagaimana di Norwegia, pengambilan keputusan di sektor kelautan- perikanan ini mendapat dukungan politis dari parlemen. Kusumastanto (2010) menguatkan agar  politik    kelautan  seharusnya  juga menjadi  komitmen  partai  politik  sehingga kesadaran berbangsa yang berwawasan bahari mampu mewarnai keputusan politik dalam rangka menggerakan segenap daya dan  upaya  untuk  kemajuan  pembangunan kelautan nasional. Dengan demikian, fungsi DEKIN untuk ”mengkoordinasikan”  maupun sebagai lembaga konsultasi dan memfasilitasi semua komponen masyarakat  madani ( civil society )  dan institusi negara yang bergerak dalam bidang kelautan benar-benar dapat terimplementasikan.

## Manajemen Kelembagaan Maritim
Salah  satu  kendala  di  kelembagan Indonesia hampir di seluruh aspek ialah masih  bekerja  secara  sektoral,  hal  ini  juga berlaku pada kinerja kelembagaan di sektor kelautan yang cenderung belum efektif, tujuan program ego-sektoral, dan lemahnya koordinasi antar kelembagaan (Kusumastanto, 2006; Kusumastanto, 2010). Kompleksitas persoalan pengelolaan sumber daya kelautan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas lembaga dan personel yang memadai, serta regulasi dan kebijakan publik yang tegas dan implementatif  (Lakitan, 2011).
Sejauh  ini  birokrasi  dalam  bidang kelautan maupun bidang lainnya baik di level upper structural , middle structural maupun bottom structural terkungkung dalam suasana birokrasi yang kaku, munculnya rent-seeking di kelembagaan, arah kebijakan pembangunan kelautan  masih  berjalan  sendiri-sendiri, kebijakan  lebih  bersifat  sektoral.  Belum ada suatu mekanisme kelembagaan yang mampu mensinergikan dan memadukan kebijakan pembangunan kelautan. Dampaknya, penanganan suatu kasus dalam pembangunan
kelautan acapkali menimbulkan konflik kepentingan ketimbang solusi integral. (Kusumastanto, 2010).
Belajar  dari  Norwegia,  kelembagaan kelautan yang tersentral kuat antar sektor serta didukung komitmen politik parlemen dapat menjadi contoh bagi Indonesia sebagai. Di dalam Renstra KKP Tahun 2010-2014, pada prioritas pertama ialah pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola; pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan  kinerja  secara  terpadu,  penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Penerapan di  dalam  Renstra  ini  juga  sejalan  dengan apa yang dikemukakan oleh Kusumastanto dalam Kusumastanto (2010) tentang ocean governance . Beberapa kelembagaan di Indonesia yang perlu dikuatkan dalam tatakelola ini antara lain: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan PPK, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Bappenas, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Menko  Ekuin,  Kementerian  Pertahanan, TNI AL, dan Kepolisian RI (Polisi Perairan).
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan melalui penciptaan dan penguatan networking , baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah, antar instansi/lintas  sektor,  komunitas  bisnis, kerjasama internasional (bilateral, multilateral, dan regional) (Renstra KKP, 2010-2014). Di tingkat domestik, kelembagaan maritim harus dipadukan antara berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa (Rudyanto, 2004). Penjelasan di atas amat jelas, bahwa komitmen kelembagaan kelautan yang tersentral kuat (bukan otoriter) amat diperlukan demi tujuan integrasi kelautan nasional.

## Kerjasama Internasional Dalam Penguatan ZEE Indonesia
Soegiarto dan Stel dalam Lakitan (2012) mencatat bahwa sudah sejak tahun 1970-an, Indonesia melakukan upaya untuk membangun kapasitas nasional sektor kelautan melalui berbagai kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam rangka menghasilkan personel yang berkualitas, membentuk lembaga yang kompeten, sarana kapal riset yang modern, kemampuan akses data via satelit, dan berbagai kompetensi kelautan lainnya.
Baru-baru ini kerjasama internasional Indonesia (bilateral, trilateral, multilateral) di sektor kelautan dalam penguatan ZEE diantaranya ialah :
1. Asia-Pasific Economic Development (APEC) dalam memerangi dan mengatasi illegal  fishing  (Indonesia  Maritime Institute, 2010) .
2. International  maritime  organizations terkait pencemaran penambangan minyak lepas pantai yang masuk wilayah Indonesia (Kementerian BUMN, 2011).
3. Kerjasama  bilateral  untuk  mengatasi Illegal Fishing, Trafficking dan Terorisme. dilakukan dalam kerangka Border Crossing  Agreement  (BCA) antara Pemerintah  RI  dan  Pemerintah  Filipina
(Berita Manado, 24 April 2012).
4. Indonesia dan Malaysia menandatangani nota  kesepahaman  atau  MoU  tentang keamanan teritorial laut di Bali (Menlu RI Natalegawa, 2012).
Beberapa contoh kerjasama internasional yang dapat dilakukan Indonesia cukup banyak dan baik dalam tataran dokumen perjanjian. Namun sampai saat ini masalah penyelesaian wilayah perbatasan melalui kerjasama  internasional/diplomasi  belum membuahkan  hasil  signifikan  (Marsetio, 2011;  Wibowo,  2011).  Mengingat  luasnya wilayah laut ZEE Indonesia dan adanya overlap dengan ZEE negara lain, maka perlu adanya tindakan tegas pemerintah Indonesia
dalam menetapkan garis batas ZEE dengan negara-negara yang berbatasan dengan NKRI. Penetapan batas ZEE ini harus diupayakan dengan aktif dan berkesinambungan untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari dengan berbagai negara (Koesdinar, 2010).
Kementerian Luar Negeri Indonesia harus proaktif untuk mulai melakukan pendekatan hingga membuat perjanjian seperti yang pernah dilakukan terhadap batas laut teritorial dengan Malaysia 1970, Singapura 1973 dan terakhir pada  2009  (Songa,  2012).  Bagi  Indonesia sikap pro-aktif merupakan komitmen politik pemerintah yang tercantum dalam Renstra KKP 2010-2014 bahwa optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan dan kelautan.
Sikap  pro-aktif  Indonesia  juga  harus didukung sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur serta anggaran yang memadai  (Djalal,  2010).    Argumen  yang baik tidak akan mampu dibangun di atas pondasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang rapuh.    Diplomasi  untuk  memperjuangkan harkat martabat bangsa juga tak akan dapat dimenangkan jika tanpa amunisi pemahaman tentang potensi sumber daya seluruh wilayah Indonesia dan potensi manusianya. Tentunya modal alamiah ini perlu dilengkapi dengan modal kecerdasan intelektual, yakni penguasaan teknologi (Lakitan, 2012).
Anggota  DPR,  Muradi  Darmansyah (2010) menegaskan bahwa dukungan pendidikan, pemahaman akan pejabat tentang ketegasan hukum laut, serta kesiapan teknologi menjadi  kunci  penting  dalam  penguatan ZEE. Keberanian dalam menegakkan hukum teritorial laut ialah mutlak bagi penguatan ZEE Indonesia menuju negara maritim yang kuat (Adiyanto, 2007; Tamin, 2007; Basuki, 2009;  Lakitan,  2012;  Sutardjo,  2012). UU RI No. 17 Tahun 1985 mengamanatkan perlunya penanganan secara serius penataan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga. Di laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua  Nugini,  dan  Timor  Leste.  Yaitu  laut
teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen (Basuki et al., 2009).

## TANTANGAN GLOBAL SEKTOR MARITIM DI INDONESIA
Tantangan  global  yang  ditandai dengan perubahan iklim dan berdampak pada perkembangbiakan ikan serta pertumbuhan biota laut secara alamiah akan mempengaruhi populasi ikan dan biota lain di  suatu  waktu  (Hoel,  2005).  Tiga  elemen penting  kebijakan  Pemerintah  Norwegia yaitu pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan, kelembagaan kelautan yang terintegrasi dan tersentralistik kuat, serta kerjasama internasional yang kuat khususnya dengan negara-negara tetangga menjadikan Norwegia dapat mengatasi berbagai tantangan kelautan akibat tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim yang berdampak pada sumber daya hayati laut,  percaturan politik, dan perkembangan iptek. Lantas bagaimana dengan Indonesia yang notabene lembaga riset dan temuan-temuan riset kelautan masih belum dioptimalkan, kelembagaan kelautan masih sektoral, dan kerjasama internasional kelautan/perbatasan laut yang masih belum menemui kepastian hukum  atau  justru  lebih  terlihat  sikap mengalah ke negara lain ?
Berdasar situasi Indonesia terkini, memang terlihat Pemerintah Indonesia telah melakukan 3 (tiga) terobosan sebagaimana yang dilakukan Norwegia yaitu 1) penerapan pendekatan  pencegahan,  2)  manajemen berbasis ekosistem, dan 3) pembagian hak sumber daya kelautan dengan negara lain. Meskipun demikian, potensi Indonesia untuk melaksanakan ketiga hal tersebut amat besar dan memungkinkan dapat dijalankan.

## Penerapan Pendekatan Pencegahan

## (Precautionary Approach)
Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut sampai saat ini masih berorientasi pada peningkatan produksi hasil
dari eksploitasi potensi sumber daya perikanan laut maupun budidaya untuk mengejar target pertumbuhan sektoral (Darsono, 1999). Kesepakatan untuk total allowable catches (TACs) antara Indonesia dengan negara lain masih  belum  nampak  jelas.  Renstra  KKP Tahun 2010-2014 menyebut bahwa sumber daya ikan di perairan Indonesia baik di laut maupun perairan umum cenderung mengalami degradasi dalam satu dekade terakhir ini yang disebabkan degradasi kualitas lingkungan pesisir, pencemaran perairan baik laut maupun tawar, destructive fishing , overfishing secara  ilegal,  dan  sejenisnya. Kegiatan illegal, unreported, and unregulated (IUU)  fishing yang  masih  terjadi  hingga saat ini (Kusumastanto, 2006; Muhammad, 2010;  Sutardjo,  2012),  hingga  merugikan negara  US  $  1,5-  4  milliar  atau  Rp.  11-30 Triliun  (Kurs  dolar  Rp.  8000  per  1  US  $). Bahkan di beberapa wilayah laut Indonesia terjadi overfishing di satu sisi dan underfisihing di sisi lain (Kusumastanto, 2006).
Pendekatan pencegahan yang diterapkan di Norwegia berasal dari hasil-hasil temuan lembaga riset maritim terkemuka di negara tersebut (Hoel, 2005). Konteks di Indonesia, belum maksimalnya kelembagaan riset- riset kemaritiman saat ini (Wismono, 2008; Lakitan, 2012), bukanlah alasan untuk tidak melakukan suatu “pendekatan pencegahan” terhadap eksplorasi potensi laut Indonesia, terlebih lagi yang dilakukan oleh kapal-kapal asing illegal .
Kecenderungan populasi ikan yang menurun serta semakin menipisnya kekayaan biota  laut  memerlukan  suatu  kebijakan ketat agar sumber daya hayati laut tersebut tidak  punah.  Kebijakan  pencegahan  harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pembuatan serta penerapan regulasi yang mengatur  dengan  pasti  jumlah  ikan  yang ditangkap serta bagaimana cara penangkapan ikan tersebut. Total allowable catches dapat menjadi salah satu alternatif terbaik saat ini dalam memecahkan persoalan tersebut.
Hasil-hasil temuan ilmiah yang telah ada dimaksimalkan sebagai bahan pembuatan
kebijakan  pencegahan  ini.  Kusumastanto (2006) dan Lakitan (2012) menegaskan bahwa peningkatan riset teknologi sebagai alat eksplorasi laut terus diupayakan agar penggunaan teknologi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi.

## Manajemen Berbasis Ekosistem
Pengelolaan laut secara sektoral tanpa memperhatikan pola perencanaan dan pengelolaan laut secara terpadu, pada akhirnya dapat menyebabkan degradasi sumber daya laut dunia dan di Indonesia (Indrawasih dalam Kartika, 2010). Mencontoh Norwegia, lembaga-lembaga riset kelautan di Indonesia dapat mereorganisasi dirinya ke riset di bidang manajemen sumber daya, akuakultur, manajemen area pantai, dan lingkungan laut. Konsepsi sektor kelembagaan riset Indonesia untuk pengembangan teknologi maritim berbasis ekonomi-ekologi yang dikemukakan oleh Lakitan (2012) ialah :
Ragam teknologi berasas keseimbangan ekonomi-ekologi perlu dijadikan asas pokok dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, termasuk untuk: (a) Teknologi penangkapan  ikan,  budidaya  ikan  dan biota laut, serta teknologi pengolahannya; (b) (Bio) teknologi untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua untuk program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota laut lainnya;  (c) Teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi terbarukan; dan (d)  Teknologi  konservasi  sumberdaya kelautan,  yang  dapat  juga  dilebarkan cakupannya pada potensi pengelolaannya untuk pariwisata bahari.
Lembaga-lembaga riset kelautan Indonesia sudah saatnya mendukung manajemen  kelautan  berbasis  ekosistem dengan menghasilkan temuan-temuan
yang memberi input bagi pengelola ataupun pengambil  kebijakan  kelautan  di  sektor lingkungan hidup, sosial-ekonomi, pengelolaan perikanan, masyarakat pesisir, dan sebagainya (Kusumastanto,  2006;  Wismono  2008). Dalam  Renstra  KKP  Tahun  2010-2014 menyatakan bahwa penelitian oseanografi ditujukan  untuk  kelestarian  sumber  daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi: a) peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut; b)pengelolaan meteorologi penerbangan dan  maritim  BMKG; c) penelitian dan pengembangan geologi kelautan; dan d) pengelolaan sumber daya ikan (SDI).

## Pembagian Hak Sumber Daya Kelautan
Bagi Indonesia, berbagai permasalahan batas laut yang belum selesai dengan negara tetangga, kerjasama hanya di lingkup keamanan batas laut, dan perjanjian pertukaran tawanan nelayan antar negara, kesemuanya belum merefleksikan aturan penggunaan bersama wilayah laut internasional di perbatasan, termasuk pemanfaatan sumber daya hayati di dalamnya. Damanik (2010) menyatakan, Pemerintah belum optimal melindungi sumber kekayaan laut Indonesia. Ditambah lagi dengan lemahnya diplomasi oleh Pemerintah terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Faktanya,  Indonesia  selalu  dirugikan atas pembagian sumber daya laut yang ada di wilayahnya sendiri seperti illegal, unreported and  unregulated  fishing (Kusumastanto, 2006; Muhammad, 2010; Sutardjo, 2012), yang hasilnya dibawa dan dimanfaatkan penuh oleh negara asing, pencurian biota laut semacam terumbu  karang,  bahkan  kerjasama  riset dengan negara lain, sebagaimana Wismono (2008) ungkapkan bahwa ada kecurigaan dari negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia saat melakukan joint researchs dengan  negara-negara  maju,  berbagai biota laut dibawa tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia (dicuri) untuk diteliti di  negara  maju  tersebut.  Selain  itu,  tidak sedikit pula tujuan negara maju meneliti di

## Indonesia hanya untuk kegiatan mata-mata
intelejen negaranya.
Pembagian hak sumber daya kelautan Indonesia dengan negara lain di wilayah perbatasan baru dapat dilakukan Indonesia jika penentuan batas-batas teritorial kelautan antar negara telah diselesaikan, iptek pengelolan sumber daya hayati laut telah teroptimalkan, serta  kelembagaan  manajemen  kelautan telah terintegrasi dan terkoordinasi kuat. Hal ini  diperkuat  oleh  anggota  DPR  RI  Muradi Darmansyah (2010) yang menilai bahwa dalam pengelolaan laut ZEE perlu mendapat dukungan, agar ekonomi maritim kedepan bisa terkelola optimal. Hal tersebut perlu dilakukan  kajian  akademis  dari  perguruan tinggi secara komperhensif serta perbaikan infrastruktur di bidang kelautan.
Jika kelautan sudah di tata kelola dengan baik (Kusumastanto, 2010), maka pemanfaatan sumber daya hayati laut dapat dibagi sesuai dengan kriteria pengelolaan yang telah dilakukan masing-masing negara (misalnya penggunaan teknologi, akses pasar, kesediaan stok sumber daya hayati, keterdekatan geografis dengan suatu negara) atau bagi hasil sesuai dengan nota kesepakatan sebelumnya atau bahkan melalui konsensus politik dengan negara lain sebagaimana Norwegia dengan negara-negara Uni Eropa dan Rusia.

## PENUTUP
Sebagai negara kepulauan yang wilayah geografisnya lebih kecil dari Indonesia, Norwegia telah melakukan beberapa  upaya guna menyelesaikan permasalahan di sektor kelautan-perikanan dan mengantisipasi masalah-masalah tersebut di waktu mendatang. Penetapan regulasi maritim yang ketat disertai dengan penegakan hukum yang tegas, pengambilan kebijakan yang didasarkan pada hasil-hasil temuan lembaga riset kelautan, manajemen kelembagaan yang tersentral dan terintegrasi,  serta  kerjasama  internasional terkait penetapan batas laut dan pengelolaan sumber daya di dalamnya, telah menjadikan Norwegia selangkah lebih baik dari negara- negara pulau yang ada di sekitarnya. Bahkan,
untuk menjawab tantangan global Norwegia telah mengantisipasi dengan upaya melakukan precautionary approach, manajemen kelautan berbasis ekosistem, dan pembagian hak sumber daya hayati laut dengan negara lain di wilayah laut perbatasan antar negara.
Indonesia, sebagai negara maritim terluas dunia memiliki tantangan lebih berat dari Norwegia yang secara geogragis lebih kecil dari Indonesia. Permasalahan, illegal fishing , penyelesaian batas antar negara yang belum selesai, pengelolaan sumber daya laut yang masih minim, serta pencurian biota laut untuk kepentingan riset dikarenakan kecilnya dukungan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di sektor ini. Hal ini bisa dilihat dari lemahnya penegakan hukum laut di wilayah perbatasan negara, minimnya penggunaan temuan-temuan ilmiah dalam pengambilan kebijakan kelautan-perikanan, kinerja  kelembagaan  kelautan  yang  masih sektoral,  dan  lainnya.  Meskipun  demikian, ada potensi besar untuk menyelesaikan permasalahan maritim di Indonesia yang belum dioptimalkan Pemerintah Indonesia saat ini.
Peningkatan riset kelautan-perikanan di Indonesia harus didukung dana/fasilitas yang memadai.  Hal  ini  bertujuan  agar  berbagai temuan tersebut dapat menjadi input dalam decision making di sektor kelautan-perikanan. Program “Reformasi Birokrasi” di sektor kelautan-perikanan dan sektor pemerintah lain  yang  tengah  menjadi  wacana  harus disegerakan saat ini untuk mendukung kegiatan riset yang lebih baik di sektor kelautan-perikanan.  Selain  itu,  kerjasama internasional Indonesia dengan negara lain harus didukung dengan kemampuan teknologi, sumber daya manusia, regulasi yang kuat, implementasi hukum yang baik, serta koordinasi kelembagaan dengan mekanisme formal. Ketiga upaya di atas dapat dilakukan dengan adanya kesungguhan pemerintah atau political will dari segenap jajaran pemerintah Indonesia yang didukung lapisan WNI. Kesungguhan ini pada akhirnya akan menumbuhkan harmonisasi isu maritim pada hubungan antara eksekutif dan legislatif
termasuk dengan pihak keamanan laut, penguasaha di sektor laut, serta masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanto,  E.,  E.  Eidman,  L.  Adrianto.  2007. Tinjauan  Hukum  Dan  Kebijakan Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar Indonesia  (Studi  Kasus  Pulau  Nipa). Buletin Ekonomi Perikanan Volume VII No. 2 Tahun 2007.
Anonim. 2010a. Alur Laut Kepulauan: Sebuah Konsekuensi Negara Kepulauan. ( http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1369 , diakses pada tanggal 31 Agustus 2012).
______. 2010b. Batas Laut Belum Jelas, Panaskan Hubungan Indonesia – Malaysia. ( http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1346 , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
______.  2010c.  Illegal  Fishing,  Teroris  Bagi Nelayan. ( http://indomaritimeinstitute. org/?p=798 , diakses pada tanggal 31 Agustus 2012).
______.  2010d.  Konflik  Batas  Laut:
Pertaruhan Harga Diri Bangsa. ( http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1341 ,
diakses  pada  tanggal  30  Agustus 2012). ______. 2010e. Maritime Policy :
Arsitektur  Negara  Maritim.  (  http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1263 , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
______. 2010f. Pencemaran Lingkungan,
Tumpahan  Minyak  dari  Celah  Timor Rusak Ekosistem Laut. ( http:// indomaritimeinstitute.org/?p=274 , diakses pada tanggal 31 Agustus 2012).
______. 2010f. ZEE Dalam Keterbatasan SDM  dan  Infrastruktur.  (  http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1320 , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
______. 2010g. Zona Ekonomi Eksklusif:
Potensi Maritim Tak Terjamah. ( http:// indomaritimeinstitute.org/?p=1361 , diakses  pada  tanggal  31  Agustus 2012).
______. 2012. Mengatasi Masalah Perbatasan,
Indonesia-Filipina  Joint  Patrol.(  http:// beritamanado.com/politik-pemerintahan/ mengatasi-masalah-perbatasan-indonesia- filipina-joint-patrol/94818/ , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
Basuki,  I.  E.  Sembiring,  D.  Safitriani,  D. Simanjuntak.  2009.  Sumber  Daya Laut Indonesia dan Pengelolaannya. Unpublished Report.
Benito, G. R.G. 2003. A Cluster analysis of the maritime sector in Norway. International Journal  of  Transport  Management  1 (2003).  03-215pp.
Damanik, M.R. 2010. Illegal Fishing, Teroris Bagi Nelayan.( http://indomaritimeinstitute. org/?p=798 , diakses pada tanggal 31 Agustus 2012).
Darsono, P. 1999. Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan.  Jurnal  Oseana.  XXIV(  4). hal 1 – 9.
Dutton,  I.  M,    K.S.  Hidayat,  T.  Gunawan,  F. Sondita, J. Steffen, D. Storey, R. Merril dan    Sylvianita.  2001.  Sikap  Dan
Persepsi Masyarakat Mengenai
Sumberdaya Pesisir Dan Laut Di Indonesia. Jurnal Pesisir dan Kelautan. 3 (3). Hal 45- 51.
Hoel,  A.H.  2005.  The  Performance  of Exclusive Economic Zones: The Case of Norway  dalam  Ebbin,  S.  A.,  A.H.Hoel, A.  K.  Sydnes.  2005.  Asea  Change:  The Exclusive Economic Zone And Governance Institutions For Living Marine Resources. Netherlands. Springer.
Kartika,  S.  2010.  Strategi  Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah (Studi  Empiris:  Kota  Tegal,  Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes).  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
______. 2011. Indonesia Usulkan Pencemaran
Laut Lintas Batas Akibat Eksplorasi Minyak Lepas Pantai Masuk dalam Regulasi IMO.
( http://www.bumn.go.id/bki/publikasi/ berita/indonesia-usulkan-pencemaran-
laut-lintas-batas-akibat-eksplorasi-minyak- lepas-pantai-masuk-dalam-regulasi-imo, diakses pada tanggal 3 September 2012).
Kusumastanto, T. 2006. Arah  dan Pendayagunaan Riset  Sosial  Ekonomi  Perikanan  dan Kelautan. Disampaikan dalam Workshop ”Pendayagunaan  Riset  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan”, Auditorium FPIK 2 Agustus 2006.
______. 2010. Kebijakan Tata Kelola Kelautan Indonesia.  Pusat  Kajian  Pesisir  dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor
Lakitan,  B.  2012.  Pengelolaan  Sumber
Daya Kelautan Berbasis Iptek Untuk Kemakmuran  Bangsa.  Makalah  kunci pada  Seminar  Nasional  Kelautan  VIII, Universitas  Hang  Tuah  Surabaya,  24 Mei 2012.
Marsetio.  2011.  Masalah  Perbatasan  Laut Berpotensi Konflik. (http://www.pikiran- rakyat.com/node/166764 , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
Muhammad, F.2010. Batas Laut Belum Jelas, Panaskan Hubungan Indonesia – Malaysia. ( http://indomaritimeinstitute. org/?p=1346 , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
Mukhtar, E. W. 2000. Konstruksi Ke arah Penelitian
Deskriptif. Avyrouz. Yogyakarta.
Nugroho, R. D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
Anonim. 2010. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Jakarta
Riyadi,  M.  2004.  Kebijakan  Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan. Disampaikan  pada  Sosialisasi  Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
Rudyanto, A. 2004. Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut. Disampaikan  pada  Sosialisasi  Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
Setyodarmodjo, S. 2005. Public Policy. Universitas Airlangga Press. Surabaya.
Sitompul, F.A. 2011. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap  Pencemaran  Lintas  Batas Akibat  Kebocoran  The  Montara  Well Head  Platform  Di  Laut  Timor.  Skripsi. Departemen Hukum Internasional. Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara. Medan.
Songa, W. W. 2012. Indonesia Harus Pro Aktif Tuntaskan Batas Laut. ( http://beritasore. com/2012/06/25/indonesia-harus-proaktif- tuntaskan-batas-laut, diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
Suhega, H.M. 2012. Dana Riset Cekak, Indonesia Sulit Bersikap Tegas. ( http://perikanan. dharmawangsa.ac.id/berita-888-dana- riset-cekak-indonesia-sulit-bersikap-tegas. html , diakses pada tanggal 3 September 2012).
Sutardjo, S.C. 2012. Indonesia Sasaran Pencurian Ikan. ( http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2012/05/04/08390294/Indonesia. Sasaran.Pencurian.Ikan , diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).
Tamin, Y. B.  2012. Kontribusi Hukum Bagi Wilayah Perikanan Indonesia dan Pemanfatannya. ( http://bunghatta.ac.id/artikel/165/ kontribusi-hukum-bagi-wilayah-perikanan- indonesia-.html, diakses pada tanggal 3 September 2012 ).
Wibawa, S. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Wibowo, T. 2011. Indonesia Belum Tuntaskan Perbatasan  Laut  di  8  Negara.  (  http:// news.detik.com/read/2011/06/23/23 2605/1667468/10/indonesia-belum- tuntaskan-perbatasan-laut-di-8-negara , diakses pada tanggal 31 Agustus 2012).
Wismono,  R.W.  2008.    Unifikasi  Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Yudanto, A.H. 2010. Wilayah Perairan Indonesia. (http://www. hankam.kompasiana. com/2010/09/04/wilayah-perairan- indonesia/,  diakses pada tanggal 30 Agustus 2012).