Korespondensi:  Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
Email tiasubekti@ub.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 1, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v%vi%i.10819
Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
Tia Subekti 1 , Irma Fitriana Ulfah 2
Ilmu Pemerintahan , FISIP, Universitas Brawijaya
Dikirimkan: 13 April 2021 Direvisi: 1 Maret 2022 Diterbitkan: 31 Maret 2022

## Pendahuluan
Masalah ketahanan lingkungan nampaknya belum menjadi isu strategis dalam penentuan arah pembangunan di Indonesia.  Berbagai aturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kelestarian lingkungan. Seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PP Nomor 27 Tahun

## INTISARI
Potret pembangunan pemerintah di berbagai level masih menunjukkan orientasi yang rendah terhadap aspek ketahanan lingkungan. Secara umum kajian terbaru  tentang lingkungan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum berperan dengan baik dalam mewujudkan  ketahanan  lingkungan.  Faktor  kepemimpinan,  regulasi,  serta  kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam ketahanan lingkungan. Namun tidak banyak yang mengintegrasikan problem lingkungan ke dalam kajian tentang anggaran. Padahal,  pembangunan  lingkungan  tanpa  adanya  pengelolaan  anggaran  berbasis lingkungan  adalah  keniscayaan.  Artikel  ini  menganalisis  bagaimana  dampak pengelolaan dana desa terhadap aspek ketahanan lingkungan di level desa. Pencarian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan  bahwa    masalah  lingkungan  belum  menjadi  isu  strategis  dalam penentuan pembangunan di level desa. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan belum  memperhatikan  aspek sustainability dan  lingkungan (green  budgeting). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang  akan  datang.  Seperti  ancaman  bencana  alam  dan  sektor  pertanian  sebagai perekonomian pokok masyarakat desa.

## KATA KUNCI
Ketahanan lingkungan, Dana Desa, Green Budgeting, Pembangunan, Sustainability
2012  tentang  Perizinan  Lingkungan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014 tentang Pengelolaan  Limbah  B3,  dan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  13 Tahun  2013  tentang  Audit  Lingkungan  Hidup.  Namun,  pada  saat  yang  sama  berbagai aktivitas  industri,  korporasi,  pertambangan  dan  lainnya  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Ditambah  lagi  masalah  ketahanan  lingkungan  masih  menjadi  isu  bagi kalangan atas. Berbagai perjanjian dan pertemuan bergengsi yang membahas tentang lingkungan pun selalu didominasi oleh kelompok-kelompok internasional. Isu ketahanan lingkungan  menjadi  bias  kelas.  Di  level  lokal  seperti  di  desa  misalnya,  ketahanan lingkungan belum menjadi perhatian yang cukup serius padahal keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat desa bergantung pada alam.
Salah satu bentuk ancaman kerusakan lingkungan yang paling nyata adalah krisis iklim.  Pada  tahun  2020  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  menunjukkan dampak krisis iklim terhadap bencana ekologis di Indonesia, yaitu: Pulau Pari Kepulauan Seribu dihantam banjir rob dua kali setahun pertama kali semenjak 65 tahun terakhir; Komunitas  nelayan  di  Nambangan  dan  Cumpat  Surabaya  dihantam  “angin  timur pamitan” yang merusak puluhan kapal; Desa Matawai Atu di Pesisir Sumba Timur NTT mengalami abrasi pantai hingga 100 meter; tenggelamnya dua pulau kecil yakni Betet dan Palau Gundul di Kabupaten Banyuasin.  Selanjutnya pada awal 2021 Indonesia telah mengalami 197 bencana alam pada kurun waktu 1-23 Januari (BNPB,2021). Diantaranya yang  terbesar  adalah  bencana  banjir  di  Kalimantan  Selatan  yang  mengakibatkan sedikitnya 875.165 jiwa mengungsi (Kompas.com,2021).
Krisis  iklim  dan  kerusakan  lingkungan  juga  berdampak  besar  pada  masalah ketahanan pangan secara global, nasional, dan juga lokal. Berbagai negara mengalami kekhawatiran  dan  ancaman  yang  sama  terhadap  masalah  ini.  di  Amerika  misalnya merujuk  pada  laporan  United  States  Environmental  Protection  Agency/  EPA menunjukkan  bahwa  perubahan  iklim  mengancam  pertanian,  peternakan,  dan perikanan.  Perubahan  iklim  mengancam  ketersediaan  makanan,  mengurangi  akses makanan,  dan  berdampak  pada  kualitas  makanan  (EPA,2017).    Di  Indonesia  dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, masalah ini menjadi problem serius yang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Berikut  adalah  kondisi  desa  dalam  kaitannya  dengan  masalah  lingkungan: pertama, desa  sebagai  garda  terdepan  dalam  merespon  ancaman  dan  dampak  dari bencana iklim, dan membuka peluang terwujudnya desa yang tangguh, selain tentunya sebagai pihak yang selama ini menjadi korban dari climate disaster / climate catastrophe . Kedua, dari  total  desa  di  Indonesia  yaitu  82.190  desa,  desa  yang  tergolong  rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan kategori sangat tinggi berjumlah 2.400 atau 2.92%,  dan  kategori  kerentanan  tinggi  sebesar  4.881  atau  5,94%. Ketiga, masyarakat desa umumnya bergantung pada penghidupan subsisten atau mata pencaharian skala kecil yang rentan terhadap variasi iklim dan memiliki infrastruktur yang tidak memadai atau  kurang  terjaga. Keempat, penguatan  kapasitas  adaptasi  dari  perubahan  iklim  di desa menjadi hal yang krusial dan mendesak. Upaya menekan dampak bencana terkait iklim pendekatan berbasis masyarakat pada tingkat desa kurang dipopulerkan sebagai aksi yang masif dan sistematis (Ari Muhamad, dan Suryani Amin, 2019)
Dalam  pembangunan  di  level  desa,  permasalahan  lingkungan  masuk  dalam penilaian IDM (Indeks Desa Membangun). IDM merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat  sejauh  mana  pembangunan  di  level  desa  dengan  melihat  3  indeks  utama sebagai berikut (Kemendes, 2020):
1. Indeks  ketahanan  sosial  (indikator  solidaritas  sosial,  memiliki  toleransi,  rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan,  keberdayaan  masyarakat,  dan  jaminan  kesehatan);  Dimensi Pendidikan  (indikator  akses  ke  pendidikan  dasar  dan  menengah,  akses  ke pendidikan  non  formal  dan  akses  ke  pengetahuan);  dan  dimensi  permukiman (indikator  akses  ke  air  bersih,  akses  ke  sanitasi,  akses  ke  listrik,  dan  akses  ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks  ketahanan  ekonomi  terdiri dari  dimensi  ekonomi  (indikator  keragaman produksi  masyarakat  desa,  tersedia  pusat  pelayanan  perdagangan,  akses distribusi/  logistic,  akses  ke  Lembaga  keuangan  dan  perkreditan,  Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks  ketahanan  lingkungan/  ekologi  terdiri  dari  dimensi  ekologi  (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).
Kabupaten Malang
Untuk  mencapai  pembangunan  di  level  desa,  pemerintah  memberikan  Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa ini memiliki beberapa tujuan antara lain: meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan perekonomian  desa,  dan  mengatasi  kesejangan  pembangunan  antar  desa.  Sebagai bentuk  penguatan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  ada  beberapa  perubahan penting dalam pengalokasian DD pada tahun 2020. Pada tahun 2019 pengalikasian DD terdiri  dari  alokasi  dasar  (72%),  alokasi  afirmasi  yang  ditujukan  untuk  desa  sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi (3%), dan alokasi formula (25%).  Pada tahun 2020 terjadi perubahan alokasi alokasi dasar (69%), alokasi afirmasi  (1,5%),  alokasi  kinerja  (1,5%),  dan  alokasi  formula  (28%).  Alokasi  kinerja  ini menjadi  hal  baru  dalam  pengelolaan  DD  tahun  2020.  Alokasi  kinerja  ini  terdiri  dari pengelolaan  keuangan  desa  (20%),  pengelolaan  DD  (20%),  output  DD  (25%),  dan outcome  pembangunan  desa  (35%).  Tujuan  untuk  mendorong  peningkatan  kinerja PADes,  mendorong  kinerja  pengelolaan  DD,  mendorong  kinerja  pengentasan kemiskinan  di  desa,  dan  mendorong  kinerja  peningkatan  status  desa  ( http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id).
Beberapa  kajian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa    sebagian  besar  desa  di Indonesia masih menggunakan DD untuk membangun infrastruktur, sarana kesehatan, serta fasilitas penunjang pendidikan. Namun, tidak banyak ditemukan penelitian yang mencoba melihat hubungan antaar DD dengan aspek lingkungan, salah satu penelitian yang pernah dilakukan adalah  penelitian pada  38 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa 30 desa di tahun 2017 lebih memilih proyek infrastruktur dan minim dalam  penggunaan  dana  untuk  aspek  lingkungan.  Alasan  utamanya  adalah ketidakpahaman mereka tentang perubahan iklim. Para penduduk desa lebih meyakini bahwa membangun jembatan akan lebih memberikan keuntungan ekonomi daripada menyelamatkan  lingkungan  (Silvia  Irawan,  2019).  Berangkat  dari  permasalahan tersebut,  menarik  untuk  melihat  bagiamana  pembangunan  lingkungan  di  level  desa dengan melihat dampak penggunaan Dana Desa pada aspek ketahanan lingkungan.
Kajian ini mengambil studi kasus pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.  Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Timur  yang
mempunya kerawanan bencana. Tingkat kerawanan bencana Kabupaten Malang berada pada skor 219 yang menunjukkan kerawanan tinggi. Selain itu, Kabupaten Malang juga menduduki peringkat 9 dalam kerawanan bencana di level nasional. Adapun kerawanan bencana yang terjadi adalah gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor (Su’ud dan Hadi, 2017).
Desa  Ngroto  sendiri  merupakan  desa  dengan  status  mandiri  dengan  IDM tertinggi di Kabupaten Malang yaitu 0.964.  Secara geografis Desa Ngroto terletak pada kecamatan dengan dataran tertinggi di Kabupaten Malang yang mencapai 1.157 mdpl. Desa  Ngroto  berada  pada  topografi  ketinggian  berupa  perbukitan  atau  pegunungan yaitu sekitar 1.100 m di atas permukaan air laut. Selain itu, Desa Ngroto dilalui oleh 5 sungai dan perbukitan. Kondisi topografi Desa Ngroto tersebut menyebabkan desa ini rawan bencana, seperti bencana longsor dan banjir.
Penelitian    ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Teknik  pencarian  data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung dan melihat bagaimana implementasi penggunaan Dana  Desa  di  Desa  Ngroto.  Berikutnya,  wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Desa Ngroto, Perangkat Desa Ngroto, dan masyarakat desa yang terdiri dari petani, pedagang, dan masyarakat umum lainnya.
Sementara  itu  dokumentasi  dilakukan  dengan  melihat  dan  menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti RPJM Desa Ngroto, Profil Desa  Ngroto,  Kabupaten  Malang  dalam  Angka  2020,  Kecamatan  Pujon  Dalam  Angka 2019, Perbup Malang No.6/ 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Perbup Malang No.37/ 2017 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Perbup Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Perbup Malang Nomor 3 Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  Dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, dan Perbup Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Berikutnya, teknik
analisis data dilakukan dengan model alir. Dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, kemudian analisis data dan penarikan kesimpulan.

## Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting)
Pengelolaan  anggaran  berbasis  lingkungan (green  budgeting) dijelaskan  oleh Cremins  dan  Kevany  sebagai  upaya  memasukkan  tujuan  iklim  dan  lingkungan  dalam proses  anggaran  (Badrudin  Kurniawan,dkk,  2020) . Green  budgeting mensyaratkan adanya penggunaan informasi tentang lingkungan dalam manajemen anggaran (Sunitha (2008)  dalam  Bency  S,2020).    Sementara  itu, menurut  Wilkinson  (dalam  Kautsar, 2010:1), green budgeting terjadi bila unsur kelestarian lingkungan  diprioritaskan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi  dalam pendapatan dan belanja  pemerintah,  inilah  paradigma  yang  dibangun  dalam    penganggaran  atau  bisa disederhanakan menjadi segala sesuatu yang terkait  dengan pendapatan dan belanja pemerintah  diupayakan  guna  menjaga  prinsip  kelestarian  lingkungan ( Faqih,  Abdul Fikri and Hadi, Sudharto P dan Purnaweni, Hartuti,2017).
Green budgeting memberikan jaminan tidak hanya pada generasi saat ini namun juga  keberlanjutan  hidup  generasi  di  masa  yang  akan  datang.  Ini  akan  membuat  kita peduli  tidak  hanya  kepada  manusia  tetapi  terhadap  keberlangsungan  hidup  semua makhluk  hidup  dan  sumber  daya  alam.  Oleh  karena  itu, green  budgeting tidak  hanya persoalan  alokasi  anggaran  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Ini  terkait  dengan mengintregrasikannya  pada  setiap  aspek  ekonomi  dan  memastikan  tidak  ada penggunaan  sumber  daya  alam  yang  sia-sia  (Bency  S,2020).  Penganggaran  berbasis lingkungan  adalah  aktivitas  perencanaan  penganggaran  lingkungan  yang  menjadi kewajiban  pemerintah  dan  parlemen  memperhatikan  dan  mengalokasikan  anggaran yang  memadai  untuk  membiayai  kegiatan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (Suwarli, 2015).
Green budgeting telah diterapkan di beberapa negara, diantaranya di Perancis. Mereka menggunakan perangkat pembuatan kebijakan anggaran untuk meningkatkan dampak  kebijakan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan. Green  budgeting dilakukan melalui penganggaran untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,
kesinambungan  fiskal  jangka  panjang,  penilaian  biaya-manfaat  lingkungan,  reformasi pajak lingkungan, dan penetapan harga karbon dan reformasi subsidi berbahaya. (OEDC, 2018)
Sementara  di  Cina  menyebut green  budgeting dengan  istilah green  finance (keuangan  hijau).  Tujuan  akhir  dari  reformasi  keuangan  hijau  adalah  untuk menghijaukan  seluruh  sistem  keuangan  dan  memobilisasi  modal  swasta  menuju investasi hijau dan menjauhi investasi padat sumber daya dan padat polusi. Kerangka strategis Cina untuk reformasi keuangan hijau terdiri dari empat bagian, yaitu strategi dan  tujuan  pembangunan  nasional  Cina,  "pasokan"  keuangan  hijau  (lembaga  dan instrumen), "permintaan" untuk keuangan hijau (kebutuhan investasi dan permintaan efektif), dan kondisi sistem yang memungkinkan . Keempat elemen tersebut merupakan sistem  holistik  yang  saling  terkait  dan  perubahan  di  satu  bagian  akan  menyebabkan perubahan  di  bagian  lain.  Visi  pemerintah  untuk  pembangunan  dan  lingkungan menetapkan kerangka kerja keseluruhan, tetapi kondisi pendukung (atau "pendorong") adalah kunci untuk mengubah kebutuhan investasi menjadi permintaan keuangan yang sebenarnya.  Titik  awalnya  adalah  untuk  menetapkan  kondisi  pendukung  yang  tepat, khususnya: 1) penetapan dan penegakan standar yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; 2) menetapkan harga yang tepat untuk sumber daya; dan 3) mengirimkan sinyal  kebijakan  yang  tepat.  (China  Council  for  International  Cooperation  on Environment and Development, 2015).
Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa green budgeting memastikan  tujuan  pembangunan  lingkungan  menjadi  aspek  yang  penting  untuk dipertimbangkan dalam siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga  pengawasan  anggaran. Green  budgeting memastikan  bahwa  penggunaan anggaran  negara  ditujukan  untuk  pembangunan  yang  memperhatikan  aspek keberlanjutan  lingkungan  kedepan  atau  bisa  dimaknai  sebagai  bentuk  investasi lingkungan jangka panjang.
Rendahnya Komitmen dan Pemahaman Aspek Lingkungan oleh Aparatur Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran
Aturan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Berdasarkan  peraturan tersebut  pada  pasal  2  disebutkan  tentang  asas  pengelolaan  keuangan  desa  yang meliputi  :  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin  anggaran.  Secara  yuridis,  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa  berada pada kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa  (PPKD)  yang  terdiri  dari  :  Sekretaris  desa;  Kaur  dan  Kasi;  dan  Kaur  Keuangan (Permendari Nomor 20 Tahun 2018 pasal 3 dan 4).
Pengelolaan  keuangan  desa  setiap  tahunnya  diatur  didalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki 3 sumber pendapat yang sah. Pertama, Pendapatan Asli Desa (PAD). Kedua, transfer dari pemerintah. Ketiga, pendapatan  lain  yang  sah.  Di  Level  desa,  pengelolaan  anggaran berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembangunan  yang  diatur  melalui  UU  No  6  tahun 2014 dimana  dijelaskan  bahwa  sejumlah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  desa,  antara lain; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Secara keseluruhan terkait dengan anggaran dan penggunaan anggaran dalam pembangunan desa akan disahkan melalui APBDes.
Dalam kategori penerimaan daerah, Dana Desa (DD) termasuk dalam kelompok transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa.  Berikut  adalah  realisasi penggunaan dana desa di Desa Ngroto selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2015-2019
No  Jenis Kegiatan Lokasi Jumlah Anggaran  Tahun 1 1. TPT Sungai Baluh Dusun Krajan RT 05 30.000.000 2015 Rest Area Mantung Dusun Lebaksari RT.30 175.000.000 TPT Jalan Poros Desa Dusun Krajan RT.09 15.000.000
TPT Jalan Desa Dusun Krajan RT.26 20.000.000 TPT/ Rehap Jembatan  Jalan ke Maron 8.592.000 Penyemiran Jalan Dusun Krajan RT.2 - 8 65.000.000 2
2. Rabat Jalan Dusun Maron RT.29
194.206.750 Tahun
2016
Pembangunan
Jembatan Jl.  Makam  /  Sungai Baluh 20.955.650 Taman Bermain PAUD  RT.17 28.227.500 TPT. Jalan Sungai Kandang RT 21 14.999.600 Pagar Sungai Baluh RT 05 17.492.625 Rabat Jalan Dusun Lebaksari 15.033.900 Drainase RT 02, 04 dan 05 74.370.200 Pembangunan Jalan (Agro  Wisata  Kebon Kopi) RT 33 88.584.730 Rehab Gedung BUMDesa Rt 17 24.950.000 Pagar Lap.Olah Raga Lapangan Olahraga 9.696.500 Tanggul Sungai Baluh / Bronjong Batu RT 01 10.075.100 Pengerukan Sungai Pucang RT 02, 08, 09, 14, 15 15.000.000 Pengadaan Tong sampah Jalan Poros Desa (Tengah) 19.345.500
3
3. Pembangunan Hanggar TPST Dusun Krajan 54,667,504.68 Tahun 2017 Rabat  Jalan  Krajan Maron Jl. Krajan Maron 102,646,356.84

## Kabupaten Malang
Dinding Saluran Maron Jl. Krajan Maron 27,599,897.52 Rabat Jalan Usaha tani Dusun Krajan RT 03 dan 08 126,099,076.80 Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT 04 45,578,621.88 Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT 08 dan 09 110,022,964.02 Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT 11 60,218,351.64 Pembangunan  Kanopi TK Khodijah Dusun Krajan RT 13 21,423,103.58 Pemb. Kanopi RA Dharma Wanita Dusun Krajan RT 14 21,423,103.58 Pemeliharaan Selokan Dusun Krajan RT 23 dan 24 25,218,770.20 Rabat Jalan Dusun Maron Rt 28 14,654,863.40 Pembangunan Wahana Permainan Anak Dusun Lebaksari Rt 30 111,757,470.26 Rabat Jalan RT 31 dan 32 23,051,695.60 4 4. Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Dusun Krajan 31.430.000 Tahun 2018
Pembangunan Tensheet  Jalan  Hot Mix RT 08, 09 Dusun Krajan 81.119.150 Pembangunan TPT Jalan Dusun Maron RT 28 Dusun Maron RT 28 111.185.515
Pembangunan Drainase RT 32 RW 14 Lebaksari Dusun Lebaksari RT 32 / 14 112.523.975 Rabat Jalan Usaha Tani Sawah Tulang Sawah Utara 154.858.000 Pembangunan  Rabat Jalan RT 15 Dusun Krajan RT 15 36.941.540 Pembangunan  Rabat Jalan RT 17 Dusun Krajan RT 17 27.291.550 Pembangunan  Rabat Jalan RT 26 Dusun Krajan RT 26 25.957.650 Pembangunan Jembatan RT 09 Dusun Krajan RT 09 6.512.444,52 4 5. Penyelenggaraan PAUD /TK Non Formal Milik Desa Desa Ngroto
34.200.000 Tahun 2019 Belanja APE dan sarana PAUD Desa Ngroto 17.500.000 Pavingisasi  Halaman PAUD TK TB PAUD PKK Tunas Bangsa  22.713.900 Penyelenggaraan Posyandu Desa Ngroto 66.720.000 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Desa Ngroto 5.583.000 Pemeliharaan  Sarana dan Prasarana Posyandu Desa Ngroto 45.745.000

## Kabupaten Malang
Rabat Jalan RT. 21 , 22 ( Sawah Selatan ) Dusun Krajan RT 21 56.707.000 Rabat  Jalan Maron  RT 28 Dusun Maron Rt 28 60.343.800 Rabat Jalan RT.16 Dusun Krajan RT  16 54.277.900 Rabat Jalan RT.01 dan 02 Dusun Krajan RT 01 dan 02 55.477.900 Pembangunan Tandon &  Pengeboran  Air Bawah Tanah Dusun Maron Rt 28 124.869.350 Rabat Sawah Utara Sawa Utara 280.724.400 Jembatan Dasawarsa Dusun Krajan 27.302.700 Jembatan RT 06 Dusun Krajan 14.053.350 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan  Sampah Desa TPST Desa 35.355.400 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Desa Ngroto 2.594.120
Sumber: RPJM Desa Ngroto
Merujuk pada data penggunaan DD Desa Ngroto 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan anggaran DD digunakan untuk pembangunan fisik atau  infrastruktur  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  pembangunan  gedung,  dan pengadaan barang. Belum banyak alokasi anggaran yang berorientasi terhadap aspek ketahanan  lingkungan.  Misalnya  alokasi  anggaran  untuk  masalah  bencana  alam  dan tanggap bencana belum ditemukan pada penggunaan anggaran 5 tahun terakhir.
Terwujudnya  ketahanan  lingkungan  bergantung  pada political  will dari pemerintah, karena ini berkaitan erat dengan keputusan atau pengambilan kebijakan tentang  arah  prioritas  pembangunan  yang  bersumber  dari  dana  desa.  Komitmen stakeholder dalam  penganggaran  berbasis  lingkungan  yang  rendah  salah  satunya
disebabkan oleh  rendahnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan, serta inkonsistensi antara dokumen RPJMD dan APBD  (Faqih, Abdul Fikri,dkk, 2017). Sebuah studi menunjukkan  bahwa kualitas pemerintah berpengaruh pada aspek pembangunan lingkungan.  Pemerintah  yang  bersih  dan  tidak  korup  cenderung  mendukung  adanya penggunaan anggaran untuk aspek lingkungan. Sementara itu, pemerintah yang korup cenderung tidak mendukung kebijakan lingkungan (Joakim Kulin & Ingemar Johansson Sevä 2019).  Ironisnya di Indonesia, kenaikan dana desa berimbas pada tingkat korupsi desa yang juga meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus, di 2016 41 kasus, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 96 kasus. Kasus korupsi ini melibatkan banyak pihak baik perangkat desa maupun kepada desa. ICW mencatat, jumlah kepada desa yang terjerat korupsi sebanyak 112 orang dari tahun 2015-2017. Kepala desa merupakan salah satu aktor dominan terkait dengan permasalahan korupsi ini. ICW pun menemukan terdapat beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk mengambil dana desa. Beberapa diantaranya  adalah  penggelembungan  anggaran,  penyalahgunaan  anggaran,  adanya proyek atau kegiatan fiktif, adanya laporan fiktif, dan adanya penggelapan (ICW, 2018). Kondisi ini menambah pesimis adanya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) di level desa.
Meningkatnya  kasus  korupsi  di  level  desa  semenjak  diberikannya  DD menunjukkan  kurangnya  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  desa.  Berikutnya, keberadaan lembaga pengawas di level desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lebih banyak menggunakan perannya sebagai alat legitimasi pemerintah desa. Kondisi ini  diperparah  dengan  minimnya  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat  untuk  turut menentukan arah pembangunan di level desa. Dampaknya, pembangunan di level desa bersifat elitis dan belum mensejahterakan masyarakat (Abdus Salam, 2021).
Komitmen  pemerintah  dalam  mengalokasikan  anggaran  untuk  kebutuhan lingkungan masih belum terlihat dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran DD mulai dari pusat hingga daerah. Secara nasional penggunaan Dana Desa ditujukan untuk: meningkatkan  pelayanan  publik    di  desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Sementara di  Kabupaten  Malang  sejauh  ini  prioritas  penggunaan  dana  desa  ditujukan  untuk:
pertama ,  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  melalui  pelayanan  sosial  dasar masyarakat. Kedua, peningkatan kesejahteraan desa melalui peningkatan Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  maupun  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Ketiga, penanggulangan  kemiskinan. Keempat, peningkatan  pelayanan  publik,  seperti pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  pelayanan  sosial.  Belum  ditemukan  indikator keberlanjutan  lingkungan  dalam  dua  prioritas  penggunaan  DD  baik  di  level  nasional maupun daerah.
Rendahnya komitmen pemerintah dalam memperhatikan masalah lingkungan pada  pengelolaan  anggaran  berdampak  pada  tidak  adanya  output  kinerja  Dana  Desa yang  berorientasi  terhadap  peningkatan  kualitas  lingkungan.  Berikut  adalah  output Dana Desa tahun 2015-2019:
Tabel 3. Output Dana Desa Tahun 2015-2019
Menunjang Aktivitas Ekonomi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat No. Rincian Output No. Rincian Output 1 1. Jalan Desa 201.899 Km 1 1. Penahan tanah  198.244 unit 2. Jembatan 1.181.659 M 2 2. Air Bersih 966.350 unit 3. Pasar Desa 9.329 unit 3 3. MCK 260.039 unit
4
4. BUMDES
38.140 kegiatan 4
4. Polindes
10.101 unit 5
5.
Tambatan Perahu
5.605 unit
5
5. Drainase 31.376.550 M 6
6.
Embung 4.265 unit 6 6. PAUD 53.002 kegiatan 7 7. Irigasi 69.274 unit 7
7.
Posyandu 26.271 unit 8 8. Sarana Olahraga  21.118 unit 8 8. Sumur 48.953 unit
Sumber: http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id,
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  pengelolaan  anggaran  pemerintah hanya memperhatikan aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat padahal aspek lingkungan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  aspek  ekonomi  dan  kualitas  hidup masyarakat.  Misalnya, aspek kualitas lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas  udara,  menurunya  polusi  udara,  manajemen  resiko  bencana,  keberlanjutan lingkungan, dan indikator yang berkaitan dengan problem iklim belum ditemukan dalam ouput capaian DD.
Green budgeting sejatinya tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan saat ini. Namun, bagaimana mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang menjamin keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Sehingga jika alokasi DD saat  ini  hanya  diwujudkan  dalam  bentuk  pengelolaan  sampah  tanpa  adanya  solusi pengurangan  sampah  misalnya,  itu  tidak    bisa  disebut  sebagai green  budgeting. Gagalnya  pemahamanan  terhadap  makna  dari sustainablity atau  ketahanan  di  masa yang  akan  datang  itulah  yang  belum  dimiliki  oleh  aparatur  pemerintah  desa.  Mereka cenderung  masih  memperhatikan  problem-problem  yang  kontekstual  saat  ini  terjadi dan memberikan solusi jangka pendek. Hasilnya, Indeks ketahanan lingkungan/ekologi dalam indikator IDM yang mencakup indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana paling rendah dibanding indeks ekonomi dan sosial. Skor IDM Desa Ngroto untuk indeks ketahanan lingkungan sebesar 0.8667.
Green  budgeting belum  banyak  disajikan  acuan  atau  tolok  ukur  dalam pengelolaan  keuangan  di  Indonesia.  Secara  umum  pengelolaan  keuangan  yang  baik hanya  diukur  dari  aspek good  governance, seperti:  partisipatif,  akuntabel,  dan transparan.  Pengelolaan  anggaran  di  Desa  Ngroto  pada  aspek good  governance menunjukkan  pengelolaan  anggaran  yang  baik.  Misalnya,  perencanaan  perumusan APBDes dilakukan melalui proses musyawarah dalam menentukan prioritas anggaran. Anggaran disusun secara tepat waktu dan transparan kepada masyarakat terkait dengan informasi  penggunaan  anggaran  (Achmad  Subekan,  2020).  Namun,  disisi  lain

## Kabupaten Malang
pengelolaan  anggaran  masih  menyisakan  problem  lingkungan  yang  memiliki  dampak jangka panjang.

## Tantangan Problem Lingkungan di Level Desa dan Ancaman ke Depan
Tidak adanya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran berbasis lingkungan dalam jangka panjang akan mengakibatkan ketimpangan terhadap pembangunan dan problem kerusakan lingkungan yang parah. Dalam konteks pembangunan, sebuah studi menunjukkan bahwa perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indeks  kualitas  lingkungan  hidup  (IKLH)  juga  menunjukkan  gambaran  bahwa  provinsi yang  maju  pada  pembangunan  manusia  cenderung  memiliki  lingkungan  yang  rusak. Salah  satu  faktor  penyebab  ketidakseimbangan  antara  dimensi  pembangunan  diduga karena belum komprehensifnya ukuran pembangunan berkelanjutan yang digunakan. Akibatnya evaluasi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan juga tidak berimbang antar  dimensi  pembangunan  (Oxtavianus,  Alex  Fauzi,  Akhmad  Hariyoga,  Himawan Sutomo, Slamet, 2014 ).
Ketimpangan  dalam  menentukan  arah  pembangunan  dalam  jangka  panjang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan di level desa. Di Desa Ngroto misalnya saat ini tengah mengalami problem serius dalam hal lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di  lapangan  terdapat  banyak  problem  lingkungan  yang  ada  di  Desa  Ngroto  sebagai berikut:
Pertama, limbah  ternak  warga.  Rendahnya  pemahaman  masyarakat  akan kesehatan lingkungan juga masih terlihat pada belum dikelolanya ternak warga dengan tepat. Warga mengelola ternak sapi secara mandiri di kandang yang masih satu rumah dengan  rumah  utama.  Limbah  ternak  sapi  juga  dialirkan  begitu  saja  melalui  sanitasi terbuka  dan  langsung  dialirkan  ke  sungai  secara  langsung.  Banyaknya  ternak  warga menjadikan sungai di sekitar desa hampir semua tercemar limbah kotoran sapi.
Kedua, pengelolaan sampah kurang memadai. Sejauh ini meskipun pemerintah mengalokasikan  anggaran  untuk  pembelian  mobil  pengangkut  sampah,  nyatanya  di lapangan kondisi pengelolaan sampah belum baik. Terlihat hanya lingkungan di sekitar kantor desa yang memiliki banyak tempat sampah. Sementara di dusun/RW yang lain
terlihat  masyarakat  masih  membuang  sampah  sembarangan.  Berikutnya,  mobil pengangkut sampah  hanya tersedia 1 unit dan tidak bisa menjangkau satu desa. Pokja sampah telah  dibentuk di  level desa, namun  kinerjanya  belum  maksimal  (wawancara dengan Pak Hari Perangkat Desa Ngroto, 2020).
Ketiga, aktivitas  pertanian  tidak  ramah  lingkungan.  Pertanian  menjadi pekerjaan  utama  masyarakat  di  Desa  Ngroto.  Komoditas  pertanian  utama  mereka adalah  menanam  sayur  seperti  seledri,  wortel,  kubis,  selada,  dan  jenis  sayur  lainnya. Selama  ini  warga  menggunakan  banyak  bahan  kimia  untuk  proses  pemupukan. Alasannya  adalah  dengan  menggunakan  pupuk  kimia  akan  menghasilkan  sayur  yang bagus, tidak dimakan ulat dan sayuran bisa tumbuh subur (Petani Desa Ngroto, 2020). Sehingga secara rutin petani melakukan penyemprotan pupuk kimia pada tanamannya. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petani,  mereka  tidak  memahami  akan  bahaya penggunaan  pupuk  kimia  terhadap  kesuburan  tanah  jangka  panjang.  Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman kelestarian lingkungan jangka panjang mengakibatkan aktivitas pertanian yang tidak sustainable.
Keempat, belum  ada  manajemen  resiko  bencana  alam.    Kondisi  berikutnya berkaitan dengan potensi bencana di Desa Ngroto.  Secara geografis Desa Ngroto berada di daerah pegunungan dengan 2 Gunung Api yang dekat dengan Ngroto yaitu Gunung Arjuno dan Gunung Kelud. Pada tahun 2012 Ngroto pernah terdampak letusan Gunung Kelud. Sementara bencana alam lain yang pernah terjadi adalah banjir dari luapan sungai yang  biasanya  merusak  lahan  pertanian  warga.  Kontur  tanah  pegunungan  dan perbukitan  juga  menjadikan  desa  Ngroto  rawan  longsor.  Namun,  karena  bencana tersebut  bukan  bencana  rutin  tahunan,    pemerintah  dan  masyarakat  tidak  banyak memperhatikan  hal  tersebut.  Pemerintah  desa  sejauh  ini  belum  mempersiapkan manajemen  risiko  bencana dengan  baik.  Di Desa  Ngroto tidak  ditemukan  peta  rawan bencana  maupun  peta  jalur  evakuasi  ketika  terjadi  bencana.  Sementara  itu  Pokja (kelompok  kerja)  yang  menangani  masalah  bencana  juga  belum  ada.  Tim penanggulangan  bencana  masih  bersifat  insidental  atau  dibentuk  jika  ada  bencana (wawancara dengan perangkat desa, 2020).
Belum adanya prioritas pembangunan pada aspek ketahanan lingkungan akan memicu munculnya potensi masalah di masa yang akan datang.  Secara nasional trend kebencanaan mengalami kenaikan dari 2018-2019. Pada tahun 2019, BNPB mencatat ada  3.768  kejadian  bencana,  sedangkan  pada  tahun  2018  terjadi  2.572  kejadian bencana.  Data  di  atas  memperlihatkan  kejadian  bencana  pada  2019  lebih  tinggi  dari kejadian  bencana  2018.  Selanjutnya,  grafik  perbandingan  antara  kejadian  bencana  di atas, diketahui sejak 2014 kejadian hidrometerologi jauh dominan dibandingkan dengan bencana geologi. Trend kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat dari  interaksi  dan  pengaruh  parameter-parameter  meteorologi  (cuaca,  kelembaban, suhu,  awan,  angin,  penguapan,  hujan,  penyinaran)  sangat  erat  kaitannya  dengan  isu perubahan iklim (Walhi,2020).
Banyaknya  problem  lingkungan di desa Ngroto  saat  ini  secara langsung akan memunculkan  banyaknya  potensi  ancaman  kerusakan  lingkungan  di  masa  yang  akan datang. Berikut adalah beberapa ancaman lingkungan yang bisa terjadi di Desa Ngroto di masa yang akan datang:
Tabel 4. Ancaman Lingkungan Kedepan di Desa Ngroto
No. Ancaman Kedepan Keterangan 1. Ancaman bencana alam Letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir 2. Rusaknya lahan pertanian Kualitas dan kuantitas panen menurun, kehilangan lahan pertanian, menurunnya kesuburan tanah 3. Alih fungsi lahan pertanian Berubahnya  lahan  pertanian  menjadi sektor industri lain 4. Perubahan iklim dan kualitas udara Arah pembangunan yang tidak
memperhatikan lingkungan akan meningkatkan  emisi  karbon  yang dalam jangka panjang akan
menyebabkan  menurunnya  kualitas udara dan perubahan iklim.
Sumber: hasil observasi di lapangan, 2020
Lebih  jauh  lagi  ancaman  kerusakan  lingkungan  kedepanyan  juga  akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di level desa. Masyarakat desa sebagian besar bekerja dan menggantungkan hidupnya pada alam, khususnya di sektor pertanian. Sehingga kerusakan lingkungan secara langsung akan menghilangkan tumpuan ekonomi masyarakat.  Hal  ini  akan  semakin  memperlebar  kesenjangan  kemiskinan  antara  desa dengan  kota.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) per  September  2020  menggambarkan, disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan saat ini masih tinggi. Tingkat Kemiskinan di kota sebesar 7,88 persen, sementara di desa sudah mencapai double digit yakni 13,20 persen (Republika.com, 2021). Banyaknya transfer dana dari pemerintah pusat kepada desa tanpa diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang tepat, khususnya pengelolaan anggaran  berbasis  lingkungan (green  budgeting) tidak  akan  memberikan  dampak pembangunan jangka panjang bagi desa terutama pada aspek ketahanan lingkungan.

## Penutup
Lingkungan  merupakan  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran tanpa memperhatikan faktor lingkungan hanya akan berdampak pada meningkatnya dampak buruk lingkungan dan mengancam kualitas  lingkungan  kedepan.  Pengelolaan  anggaran  berbasis  lingkungan  atau  lebih dikenal  dengan  istilah green  budgeting merupakan  salah  satu  sistem  pengelolaan anggaran  yang  memperhatikan  aspek  keberlanjutan  lingkungan. Dalam  praktiknya, green  budgeting belum  banyak  diterapkan  oleh  pemerintah  khususnya  dalam implementasi  penggunaan  anggaran.  Misalnya,  dalam  implementasi  Dana  Desa  (DD), pemerintah  desa  memiliki  pemahaman  yang  rendah  terhadap green  budgeting. Ini terlihat belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan lingkungan kedepan.  Studi di Desa Ngroto misalnya, penggunaan DD dalam aspek lingkungan hanya sebatas alokasi mobil  pengangkut  sampah.  Padahal  Desa  Ngroto  memiliki  permasalahan  lingkungan
yang  cukup  besar.  Seperti  masalah  limbah  ternak,  pengelolaan  sampah,  manajemen resiko bencana, dan aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman dan komitmen yang masih rendah dalam pengelolaan  anggaran  berbasis  lingkungan.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  memicu munculnya tantangan di masa yang akan datang pada desa-desa di Indonesia. Seperti, ancaman bencana alaman, perubahan iklim, rusaknya sektor pertanian, dan alih fungsi lahan. Jika dibiarkan terus menerus, pengelolaan anggaran yang tidak tepat guna akan berdampak  pada  meningkatnya  kesenjangan  kemiskinan  di  desa  dan  ketimpangan pembangunan.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  narasumber  yang  berkenan menjadi  informan  penelitian  ini  dan  pihak-pihak  yang  membantu  dalam  proses pencarian data dan observasi selama penelitian berlangsung.

## Pendanaan
Penulisan  jurnal  ini  dilakukan  atas  pembiayaan  penelitian  dari  Dana  PNBP,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya tahun 2020.

## Daftar Pustaka
Abdul Fikri , Faqih dan  Hadi, Sudharto P, Purnaweni, Hartuti.  (2017). Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/61564/
Bency  S.  2020.  Green  Budgeting:  An  innovative  apparatus  for  Corporate  Social Responsibility. Mukt Shabd Journal VOLUME - IX ISSUE - IV, APRIL 2020 ISSN NO : 2347-3150
Irawan, Silvia. (2019, Desember 16).  Dana Desa bisa digunakan untuk proyek perubahan iklim: Ini caranya. Diakses melalui https://theconversation.com/dana-desa-bisa- digunakan-untuk-proyek-perubahan-iklim-ini-caranya-128464.
Kulin,  Joakim  and  Ingemar  Johansson  Sev€a.  (2019).  The  Role  of  Government  in Protecting  the  Environment:  Quality  of  Government  and  the  Translation  of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences. International Journal of Sociology, 49: 110 – 129, 2019. Published with license by
Taylor  &  Francis  Group,  LLC.  ISSN:  0020-7659  print/1557-9336  online.  DOI: 10.1080/00207659.2019.1582964
Kurniawan,  Badrudin.  Muhammad  Farid  Ma’ruf,  Deby  Febr iyan  Eprilianto,  Eva  Hany Fanida. 2020. Green Budgeting Policy of Gresik Regency Government. Advances in Social Science, Education and Humanities Research Volume 473 Proceedings of the 3rd Inte Green Budgeting Policy of Gresik Regency Government National Conference on Social Sciences.
Mochamad, Ari, Suryani Amin. (2019, Desember 13). Ketahanan Iklim Bermula di Desa. Diakes  melalui    https://www.mongabay.co.id/2019/12/13/ketahanan-iklim- bermula-di-desa/
Oxtavianus,  Alex  Fauzi,  Akhmad  Hariyoga,  Himawan  Sutomo,  Slamet,  2014
Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Hubungannya  dengan  Modal  Sosial  di Indonesia diakses melalui https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69976
Salam,  Abdus.  2021.Dana  Desa  Membuat  Rakyat  Menderita  diakses  melalui https://kumparan.com/abdussalam/dana-desa-membuat-rakyat-menderita- 1vGpDliiSrf/full
Subekan, Achmat. 2020. Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa  Ngroto,  Kecamatan  Pujon,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur  .  Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1, No. 1, Maret 2020, pp. 47-60 47 ISSN 2721-2440
Su’ud , Mambaus, Mohamad dan Joni Samsul Hadi. 2017. Penilaian Kabupaten Malang Sebagai Kabupaten  Tangguh.  Prosiding  Pertemuan  Ilmiah  Tahunan  Riset Kebencanaan ke 4. Universitas Indonesia. 8-10 Mei 2017.
Suwarli. 2015. APBD Hijau dan Politik Penganggaran Tata Ruang . Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang, 3 – 4 Desember 2015

## Daftar Narasumber
Tabel 3.1 Daftar Informan Informan Jabatan Prayogi, SH Kepala Desa Ngroto Heri Purnomo Perangkat Desa Ngroto/ Kepala Urusan Keuangan Siono Perangkat Desa Ngroto/ Kepala Dusun Maron Roy Arifianto Pengelola BUMDES Ageng Yanti Masyarakat Desa Ngroto Muayah Masyarakat Desa Ngroto Sunarti Masyarakat Desa Ngroto
Lilik Masyarakat Desa Ngroto Nunik Masyarakat Desa Ngroto Karyadi Masyarakat Desa Ngroto Suli Masyarakat Desa Ngroto Kiyat Masyarakat Desa Ngroto Nur Masyarakat Desa Ngroto

## Tentang Penulis
Tia Subekti, S.IP., MA. Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya.  Bidang  riset  yang  digeluti  terkait  dengan  pemerintahan  daerah,  kebijakan sosial, dan pemerintahan desa.  Pada 3 tahun terakhir menulis beberapa  artikel yang dimuat  dalam  jurnal  nasional  sebagai  berikut    :    Menguji  Sistem E-Government Kota Malang  Menuju Smart  City (2018);    Penerapan  Model Smart  Village dalam Pengembangan  Desa  Wisata:  Studi  pada  Desa  Wisata  Boon  Pring  Sanankerto  Turen Kabupaten Malang (2019); Online Activism of Social Community in Handling Social Issues in The City Of Malang (2020).
Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M,Si. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB  Malang.  Karya  yang dihasilkan:  Gagasan  Hatta  Tentang Desa  dan  Demokrasi  Desa (2019), Feminization  Poverty  in  Tulusbesar  Village,  Tumpang  Sub-district,  Malang Regency (2019) . Menilik  Tantangan  Pembangunan  Kesehatan  di  Indonesia:  Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember (2020), When Different Elections Have Different Saliencies  for  Voters:  Most  Important  And  Consideration  (Evidence  From  Indonesian Voters ) (2020).