## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KTP DI UPTD DUKCAPIL KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN
Mundikan 1 , Wim Syarifudin 2 , Devry Hernawan Surya Negara 3 , Samsudin 4 , Syahrial Siddik 5
1),2),3),4),5) Mahasiswa pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email: mundikan@gmail.com 1 , wimalfin@gmail.com 2 , vryhernawansuryanegara@gmail.com 3 , shiscaptik@gmail.com 4 , arialsyah83@gmail.com 5

## ABSTRACT
This  type  of  research  was  a  qualitative  approach  with a  descriptive  analysis  method,  with  locations This  research  was  conducted  inUPTD  Dukcapil,  Air  Salek  District,  Banyuasin  Regency.  Data  was collected  through  interviews  with  4  sources,  namely  the  Head  of  the  UPTD  Population  and  Civil Registry,  the  Air  Salek  Sub-district  Head,  the  Registrar  and  the  Dukcapil  UPTD  data  verifier,  the Village Head and staff in the Air Salek District. Techniques Data validity with credibility  standards. Data analysis techniques were data reduction, data presentation, verification.Based on the results of the  study,  several  things  were  found,  namely:  (1)  Implementation  of  the  Policy  for  Issuing  Family Cards (KK) and Identity Cards (KTP) at UPTD Dukcapil, Air Salek District, Banyuasin Regency, has implemented  policies  for  issuing  Family  Cards  and  Identity  Cards,  (2)The  socio-economic environment,  and policy  politics,  have  not  contributed  significantly  to  the  successful  implementation of  the  KK  and  KTP  issuance  policies  in  Banyuasin  Regency,  (3)  In  the  event  that  the disposition/attitude  of  the  implementor  does  not  yet  have  a  firm  attitude  to  implement  the  policy  in accordance with the stated policy objectives, (4)The implementation of the KK and KTP policies in the UPTD  Dukcapil,  Air Salek  District,  Banyuasin  Regency  was  the  indecisiveness  of  the  attitude  of  the Implementor  from  the  top  leadership  level  of  District  to  the  implementer  of  District,  to  implement policies in accordance with predetermined policy objectives. Things that needed to be done by UPTD Dukcapil,  Air  Salek  District,  Banyuasin  Regency,  were  to  increase  understanding  of  policy implementers, policies must have firmness and consistency, special authority over policy implementers so  that  in  implementing  policies  so  that  they  could  run  effectively.  Qualified  personnel/apparatus resources in realizing the work.

## Keywords: Policy Implementation, Family Card, KTP, UPTD Air Salek

## ABSTRAK
Jenis  Penelitan  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif,  dengan  lokasi Penelitian ini diadakan di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 narasumber, yaitu Kepala UPTD Kependudukan daan Catatan Sipil, Camat Air Salek, Petugas Register dan verifikator data UPTD  Dukcapil, Kepala Desa beserta  staf di Kecamatan Air Salek. Teknik Keabsahan data dengan standar kredibilitas. Teknik analisi data reduksi data,  penyajian  data,  verifikasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  diketahuan  beberapa  hal  yaitu: (1)Implementasi  Kebijakan  Penerbitan  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan  penerbitan  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk,  (2)Lingkungan  sosial ekonomi,  dan  politik  kebijakan,  belum  memberikan  kontribusi  yang  berarti  terhadap  keberhasilan implementasi  kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP  di    Kabupaten  Banyuasin,(3)Dalam  hal  disposisi/ sikap implementor belum memiliki sikap yang tegas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditentukan,  (4)Implementasi  kebijakan  KK  dan  KTP  di UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek  Kabupaten  Banyuasin    ini  adalah  ketidak-tegasan  sikap
Implementor  dari  tingkat  pimpinan  puncak  (Camat)  sampai  pelaksana  (Staf  dan  jajarannya),  untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Hal-hal yang perlu  dilakukan  UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek  Kabupaten  Banyuasin  peninggakatan pemahaman implemator kebijakan, kebijakan harus memiliki ketegasan dan konsistensi, kewenangan khusus terhadap para aparatur implementor kebijakan agar dalam melak.sanakan kebijakan agar dapat berjalan  secara  efektif.  Personil/sumber  daya  aparatur  yang  berkualitas  dalam  merealisasikan pekerjaan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Keluarga, KTP, UPTD Air Salek

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penelitian
Implementasi  kebjakan  penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan program kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuasin  Nomor  5  Tahun  2008    tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Daerah Kabupaten Banyuasin dan Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  80 Tahun  2008  tentang  Penjabaran  Tugas Pokok  dan  Fungsi    Kecamatan  di Kabupaten  Banyuasin.
Sehubungan  dengan  hal  yang  telah dikemukakan di atas, Undang-Undang No.
23 Tahun 2006 dinyatakan dalam Administrasi Kependudukan adalah:
“Setiap  penduduk  diwajibkan  melakukan pelaporan  atas  dirinya  kepada  aparat desa/kelurahan baik sebagai akibat terjadinya  mobilitas  penduduk  berupa perpindahan alamat maupun karena perubahan status kewarganegaraan, perkawinan,  meninggal,  dan  lain-lain” (Undang-Undang No.23 Tahun 2006).
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa setiap warga negara diwajibkan melaporkan semua kejadian  ataupun peristiwa  yang  terjadi  baik  menyangkut dirinya maupun yang menyangkut keluarga  dan  orang  lain  (mobilitas penduduk).  Untuk  itu,  dalam  rangka mempermudah  pembinaan,  penertiban  dan pengawasan serta memperlancar penyelenggaraan  implementasi  kebijakan penerbitan  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka pemerintah Kabupaten  Banyuasin  telah  mengeluarkan kebijakan  dengan  menetapkan  Peraturan Bupati    Kabupaten  Banyuasin  No.  80 Tahun  2008  Tentang  Tupoksi  dan  SOTK Kecamatan    yang  menyangkut  syarat- syarat  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK), Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Akte Kelahiran. Namun, dalam realitanya menunjukkan  bahwa  masih  ada  di  antara warga masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang status kependudukannya sudah terdaftar  di  Desa  dan  telah  masuk  dalam daftar  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda
Penduduk  dan  sudah  memenuhi  syarat tetapi  belum  memiliki  KK/  KTP.  Hal  ini sangat mempengaruhi akurasi data kependudukan pada laporan bulanan. Mencermati  realitas  tersebut  di  atas,  di mana penduduk merasa bahwa implementasi  kebijakan  penerbitan  Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Banyuasin belum  dilaksanakan  sebagaimana  yang diharapkan,  yang  menyangkut  tentang standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antara organisasi, sikap pelaksana dan lingkungan ekonomi  sosial  dan  politik,  sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi  kebijakan  penerbitan  Kartu Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  di Kabupaten Banyuasin.

## B. KAJIAN PUSTAKA,
1.1.  Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan  kebijakan  sampai  dicapainya hasil  kebijakan.  Jones  (1984:293-297) memberikan batasan policy implementation sebagai  suatu  kegiatan yang  dimaksudkan  untuk  mengoperasikan sebuah  program,  pilar  dari  penerapan program  ini  adalah:  1)  organisasi;  2) implementasi;  3)  penerapan.  Selanjutnya
Howlett & Ramesh, (1995:14-15), menyatakan bahwa implementai kebijakan adalah  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah  maupun  swasta,  baik  secara individu  maupun  kolektif,  dengan  maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan  dalam  kebijakan.  Sementara itu  Nugroho  (2009:494)  mengemukakan bahwa  “Proses  implementasi  kebijakan merupakan  kegiatan  penjabaran  suatu rumusan  kebijakan  yang  bersifat  makro (abstrak)  menjadi  tindakan  yang  bersifat mikro (kongkrit).
Aktivitas implementasi kebijakan pada  dasarnya  bersifat  kompleks  karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara  internal  maupun  secara  eksternal. Van  Mater  dan  Van  Vorn  (1975:46)
(dalam Wibawa, 1994:19-21)
memformulasikan
6 faktor yang
mempengaruhi  proses  dan  penampilan implementasi kebijakan. Model pendekatan  implementasi  kebijakan  yang dirumuskan  Van  Meter  dan  Van  Horn disebut  dengan A  Model  of  the  Policy Implementation
(1975) . Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan  kebijakan  yang  pada dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk meraih  kinerja  implementasi  kebijakan yang  tinggi  yang  berlangsung  dalam hubungan  berbagai  variabel.  Model  ini
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan  berjalan  secara  linear  dari keputusan  politik,  pelaksana  dan  kinerja kebijakan  publik.  Model  ini  menjelaskan bahwa  kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh beberapa  variabel  yang  saling  berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: (1)
Standar  dan  sasaran  kebijakan/ukuran  dan tujuan  kebijakan,  (2)  Sumber  daya kebijakan,  (3)  Karakteristik  organisasi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan, (5)  Disposisi/  Sikap  para  pelaksana,  (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

## 1.2. Administrasi Kependudukan
Administrasi  kependudukan  menurut Haryanto (2004:7) diartikan sebagai rangkaian  kegiatan  untuk  penataan  dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan penyediaan  data  penduduk  yang  dijalani melalui :
a. Pendaftaran Penduduk : Kartu identitas  dan  dokumen  kependudukan seperti  Kartu  Keluarga,  Kartu  tanda Penduduk  atau  KTP,  surat  nilah,akta- akta  atau  dokumen  kependudukan lainnya.
b. Pencatatan sipil.
c. Pengelolaan  Informasi  kependudukan dan  pendayagunaan  hasilnya  dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan metode analisis deskriptif sebagaimana  dijelaskan  Locke,  Spriduso dan Silferman dalam Cresweel (1994:147) bahwa  :  “ Qualitative research is interpretative  research.  As  such,  the biases,  values  and  judgment  of  the researches  become  stated  explicitly  in  the research report. Such opennes is considered to be useful and positive. ”
Dalam penelitian ini meneliti memfokuskan  pada  pengamatan  jalannya implementasi  kebijakan  penerbitan  Kartu Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  di UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek Kabupaten  Banyuasin.  Peneliti  ingin menggambarkan bagaimana kondisi implementasi  kebijakan  penerbitan  Kartu Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk    di UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek Kabupaten Banyuasin.
Penentuan informants dilakukan  menurut tujuan  tertentu,  artinya,  hanya  dipilih informan yang memenuhi syarat rich cases Tujuan  terpilihnya rich  cases ini  adalah untuk  memndapatkan  kasus-kasus  yang kaya  dengan  informasi  dan  memiih  orang yang memungkinkan peneliti mempelajarai  isu  sentral.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  UPTD
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Camat Air  Salek  di  Kabupaten  Banyuasin, Petugas  Register  dan  Verifikasi  data UPTD Dukcapil, dan Kepala Desa beserta Staf di  Kecamatan Air Salek.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ,yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  menarik  kesimpulan  dan verifikasi  merupakan  pemahaman  atas informasi  kemudian  mencari  makna  dari catatan  mengenai  keteraturan,  pola-pola, penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi,  alur sebab akibat serta proposisi.
Lokasi  penelitian  ini  diadakan  di UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek Kabupaten  Banyuasin dengan waktu penelitian  selama  6  bulan  dimulai  pada Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pembahasan  Tentang  Implementasi
Kebijakan  Penerbitan  KK  dan  KTP di  UPTD  Dukcapil Kecamatan  Air

## Salek Kabupaten Banyuasin
Implementasi  Kebijakan  Penerbitan KK  dan  KTP  di  UPTD  Dukcapil Kecamatan
Air Salek Kabupaten
Banyuasin menyangkut standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi  organisasi  pelaksana,  sikap
pelaksana  kebijakan,  serta  lingkungan sosial  ekonomi  dan  politik,  sebagaimana dikemukakan  oleh  (Van  Meter  dan  Van Horn 1975:462-474) bekerja secara stimulan  dan  berinteraksi  satu  sama  lain untuk  membantu  tujuan  implementasi kebijakan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan  kompleksitas  ini  dengan membahas  semua  implementasi  kebijakan tersebut  sekaligus.  Apakah  Implementasi Kebijakan  Penerbitan  KK  dan  KTP  di UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek Kabupaten  Banyuasin  cukup  tepat  dan mampu  mengatasi  berbagai  permasalahan yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan implementasi  tersebut.  Apakah  kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan untuk implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati serta Undang-undang yang berlaku.
Jumlah  penduduk  di  UPTD  Dukcapil Kecamatan  Air  Salek  sebagaimana  pada tabel berikut:
Tabel 1

## Jumlah Penduduk di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Tahun 2020
No  Nama Desa  Laki-laki  Perempuan  Jumlah
1 Desa Upang 1.349 1.337 2.686 2 Desa Upang Marga 1.242 1.242 2.484 3 Desa Sri Mulyo 2.003 1.801 3.804 4  Desa Sri Katon  1.476 1.406 2.882 5 Desa Sido Harjo 1.417 1.293 2.710
6 Desa Saleh Makmur 717 644 1.361 7 Desa Saleh Agung 1.336 1.318 2.654 8 Desa Saleh Mukti 1.379 1.298 2.677 9  Desa Bintaran  1.359 1.234 2.593 10 Desa Saleh Mulya 953 896 1.849 11 Desa Saleh Jaya 1.542 1.432 2.974 12 Desa Enggal Rejo 1.311 1.299 2.610 13 Desa Damar Wulan 1.233 1.153 2.386 14 Desa Air Solok Batu 456 389 845 Jumlah Total 17.773 16.742 34.515 1.2.Analisis Standar dan Tujuan
Kebijakan dalam Implementasi

## Kebijakan Penerbitan KK dan KTP
Suatu  kebijakan  harus  menegaskan standar  dan  tujuan  tertentu  yang  harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini  penting  dilakukan  karena  kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian  atas  tingkat  ketercapaian  tujuan. Untuk  mengetahui  peran  tujuan  kebijakan terhadap efektivitas implementasi kebijakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  digunakan  indikator  sebagai berikut:
Kejelasan dan Kondisi Tujuan

## Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  kurangnya  pemahaman  mereka, karena  pada  umumnya  hanya  mengetahui dari atasan langsung pada waktu apel pagi,
sedangkan mengenai teknis operasionalnya tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Sejalan dengan pendapat tersebut  diatas,  aparatur  di  lapangan, pengarahan  teknis  hanya  dilakukan  dalam rapat  teknis  yang  rata-rata  hanya  diikuti oleh  kepala  bagian  sebagian,  sementara para  pelaksana  di  tingkat  bawah  tidak diikutsertakan  dalam  rapat  teknis  tersebut. Para aparatur di lapangan dalam menjalankan  kebijakan  KK  dan  KTP hanya semata-mata melakasanakan kegiatan,  misalnya  kegiatan  pelayanan, implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  berdasarkan  intruksi  semata- mata. Para aparatur tidak memiliki inisiatif untuk  mencari  tahu  lebih  banyak  tentang tujuan  dan  saranan  dari  implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP, sehingga  pantaslah  isi  dan  tujuan  dari implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  di  Kabupaten  Banyuasin  dapat dipahami  oleh  para  aparatur  pada  level pelaksanaan di lapangan.

## Kejelasan dan Konsistensi Pengawasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa kejelasan  dan  konsistensi  pengawasan terhadap implementasi kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP  di  Kabupaten Banyuasin  belum  berjalan  efektif,  hal tersebut disebutkan oleh belum optimalnya
perangkat  hukum  dalam  melaksanakan kewenangannya sehingga
banyak persyaratan  administratif  yang  diabaikan oleh  aparat  pelaksana  di  lapangan  serta lemahnya sistem pengawasan yang meliputi pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan fungsional, pengawasan politik dan pengawasan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan  efektivitas  implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten    Banyuasin  seharusnya  segera dibentuk  tim  pengawas  daerah  sebagai konsekuensi  dari  pembentukan  komisi pengawas.  Komisi  pengawas  selayaknya dibentuk  dengan  keanggotaan  yang  terdiri dari  pemerintah  dan  anggota  masyarakat sehingga tercipta objektivitas.
1.3.Analisis  Sumber  daya  Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan

## Penerbitan KK dan KTP
Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya tujuan kebijakan adalah terbatasnya  sumber  baik  tenaga  maupun materil  dan  waktu  sehingga  dampak  yang diinginkan tidak tercapai. Untuk menjelaskan sumber daya kebijakan terhadap efektifitas implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP,  maka kajian  sumber  kebijakan  akan  meliputi personil  atau  staf  pelaksana,  pelimpahan,
informasi atau data, dana operasional  dan fasilitas  pendukung  yang  berhubungan satu  sama  lainnya,  dimana  kegagalan  atau lemahnya  satu  aspek  akan  mempengaruhi aspek yang antara lain:
1. Personil / Sumberdaya Aparatur Berdasarkan penelitian dapat diketahui  bahwa  dilihat  dari  kemampuan personil  terutama  penguasaan  peraturan perundang-undangan terkait, terdapat kecenderungan  bahwa  personil  yang  ada kurang  memahami  peraturan  perundang- undangan.  Pada  hal  pelimpahan  urusan  di daerah seperti dalam implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP merupakan  satu  sistem  dalam  konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Ketergantungan  pada  petunjuk  teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai standard operation procedure tampak dari kecenderungan  petugas,  sehingga  bersifat kaku.  Kurangnya  profesionalisme  aparat petugas  di  lapangan  baik  dari  aspek manajerial,  teknis  dan  administrative dalam  mengimbangi  urusan  implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP  dan pekembangan  penduduk  yang  menyebar cukup  luas,  dan  aparat  kurang  dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi,  dalam  mendukung  penciptaan kondisi  kerja  yang  kompetitif,  serta suasana yang kondusif dalam
mempercepat    implementasi  kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP.  Akan  sulit tercapai  dalam  implementasi  kebijakan penerbitan KK dan KTP tersebut.
2. Kewenangan Pengambilan Keputusan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tampak bahwa  kewenangan  yang  dimiliki  para pelaksana  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, instansi terkait,
Kecamatan, Desa, RT/RW memang sangat terbatas pada urusan administrative, namun  sebagian  pelayanan,  pembinaan dan  koordinasi  tetap  menjadi  tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil.  Kenyataan  di  atas disebabkan oleh kebjakan yang ada belum secara tegas mengatur pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasiyang  harus  dijalankan  oleh instansi terkait dalam implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP.
Kondisi  tersebut  relevan  dengan pendapat  para  pelaksana  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten    Banyuasin  bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  adalah  belum  optimalnya perangkat  hukum  untuk  dilaksanakan, khuusnya yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme kerja yang dimiliki
oleh  pihak  yang  terlibat  dengan  kebijakan KK dan KTP tersebut. Dampak ketidakjelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi yang harus dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  implementasi  kebijakan  penerbitan KK  dan  KTP  dilapangan  mengakibatkan adanya  tarik-menarik  kepentingan  antara unit  yang  dilimpahkan  dengan  UPTD Dukcapil  sebagai  implementasi  kebijakan penerbitan KK dan KTP.
3. Ketersediaan Informasi dan Data
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intensitas informasi dan komunikasi  antara  Dinas  dan  Instansi terkait  serta  antara  atasan  dan  bawahan dalam  organisasi  masih  sangat  terbatas, komunikasi  yang  sifatnya  rutin  dan teragendakan  belum  sepenuhnya  berjalan dengan  baik  dilakukan  selama  3–6  bulan sekali.  Terbatasnya  intensitas  informasi dan  kounikasi  antara  atasan  dan  bawahan dalam organisasi pelaksana mengakibatkan pemahaman para pelaksana kurang terhadap  apa  yang  harus  dikerjakan  dalam implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP,  serta  mempersulit  pelaksana  di lapangan untuk menerjemahkan bagaimana kebijakan harus dilakukan.
4.  Dukungan Fasilitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa salah  satu  penyebab  belum  efektifnya
implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  adalah  terbatasnya  dukungan sumber  daya  kebijakan  baik  menyangkut aparatur  atau  personil,  wewenang,  dana, maupun dukungan fasilitas sehingga aspek-aspek  tersebut  perlu  mendapat perhatian dari pemerintah pada khususnya.

## 1.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaksanakan memerlukan  organisasi  pelaksana,  sebab dengan  organisai  itulah  kewenangan  dan berbagai  umber  daya  yang  mendukung diberikan  guna  menerjemahkan  konteks implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan KTP. Untuk menjelaskan karakteristik organisasi  pelaksana  kebijakan  terhadap efektivitas implementasi kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP  di    Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Struktur Organisasi Pelaksana
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian bahwa  pengaruh  struktur  organisasi  dan tata kerja terhadap implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP ternyata berkaitan dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara para pelaksana kebijakan,  sehingga  dalam  operasionalnya UPTD Dukcapil dan instansi terkait relatif hanya  melaksanakan  fungsi  koordinasi. Oleh  karena  itu,  penataan  kembali  urusan
baik  aspek  personil,  perlengkapan  dan implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  akan  jauh  lebih  baik  dilakukan untuk  mendukung  pencapaian  sasaran  dan tujuan kebijakan.
2) Pembagian Tugas
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  justru  instansi  terkait yang  lebih  dominan  dalam  implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP terutama pada tahap implementasi penyelenggaraan.
3) Mekanisme  Penyelenggaraan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tampak bahwa mekanisme kerja yang terjadi justru kurang  mendorong  fungsi  pemerintah Kecamatan  dalam  implementasi  kebijakan KK  dan  KTP,  dimana  peran  Kecamatan sebagai  penyelenggara  kegiatan  kebijakan yang  dilakukan,  sedangkan  Dinas,  dalam hal  ini    UPTD  Dukcapil  hanya  sebagai koordinator  dari  implementasi  kebijakan KK dan KTP. Dengan demikian lemahnya mekanisme penyelenggaraan implementasi kebijakan KK dan KTP terhadap efektifitas implementasi kebijakan penyelenggaraan
administrasi kependudukan dapat diketahui dari mekanisme  penyelenggaraan  yang  masih tumpang tindih, bahkan terbatasnya laporan  terhadap  sejumlah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  dinas  maupun  instansi terkait di daerah.
4) Interaksi Antar Instansi
Berdasarkan  penelitian  bahwa  lemahnya interaksi  antara  instansi  yang  terlibat dalam penerapan kebijakan lebih disebabkan karena komunikasi yang kurang  terbuka  antara  para  pelaksana dengan  atasan  tertentu  seperti  masih kuatnya egosektoral  dan  dominasi  instansi terkait dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan tersebut.
5) Pengawasan dan sanksi Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  dalam  implementasi  kebijakan penerbitan KK dan KTP pengawasan yang ada  baik  langsung  maupun  fungsional belum  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini sesuai  keterangan  dari  Kepala  UPTD Dukcapil  Kecamatan  Air  Salek  bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  pengawasan  yang  ada  belum bersifat intens, dinas/instansi terkait masih jarang, bahkan jarang dilaksanakan, terkadang 3–6 bulan sekali dalam 1 tahun. Secara internal, keadaan ini sesuai dengan hasil wawancara informasi dari Staf UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin bahwa Penyelenggaraan
Kebijakan Kependudukan khususnya
pengawasan  belum  dilaksanakan  dengan baik  sehingga  penyalahgunaan  wewenang,
kurangnya motivai diri serta kecenderungan  membiarkan  kesalahan  di tingkat  bawah  belum  dibarengi  oleh tindakan/sanksi apapun.

## 1.5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana
Dalam  penelitian  ini  komunikasi dimaksud  adalah  komunikasi  berjenjang yaitu  antara  atasan  langung  dengan bawahan  (staf),  yaitu  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin memberikan wewenang  dan  arahan  kepada  Kepala UPTD  Dukcapil  beserta  perangkat  di bawahnya yang secara berjenjang menyampaikan pengiriman informasi berupa  perintah  dan  arahan  pelakasnaan program  kepada  personil  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan KTP yang dilimpahkan dengan prinsip koordinasi,  integrasi,  dan  sinkroniasi  baik secara  vertikal  maupun  horizontal  sesuai tugas pokoknya masing-masing.
Dari uraian di atas, untuk menjelaskan pengaruh  komunikasi  interorganisasi  dan kegiatan pelaksanaan implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP, adalah sebagai berikut:
1) Kejelasan Penyampaian Petunjuk
Berdasarkan  penelitian  bahwa,  untuk menjamin  suatu  kebijakan  agar  dapat
diimplementaikan sebagaimana yang diinginkan,  maka  petunjuk  pelaksana (Juklak)  tidak  hanya  harus  diterima  oleh para  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga  isi dari  komunikasi  tersebut  harus  jelas. Seringkali  instruksi  yang  diteruskan  pada implementor  bersifat  kabur  dan  umum serta tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program harus dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi  yang  disampaikan  dalam implementasi  kebijakan  akan  mendorong terjadinya  interpretasi  yang  salah,  bahkan mungkin  bertentangan  dengan  tujuan kebijakan.
2) Ketepatan Komunikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa komunikasi  yang  terjadi  antara  instani terkait dengan bawahan atau para pelaksana  belum  terlihat  intens  kecuali laporan yang bersifat bulanan dan triwulan,  sedangkan  komunikasi  yang sifatnya rutin dan teragenda belum terlihat dengan  baik.  Ketidaktepatan  komunikasi kepada  para  pelaksana  tampak  dari bawahan bekerja apa adanya yang penting tidak melangkahi wewenang yang diberikan.  Dengan  gambaran  di  atas tentunya  bawahan  dalam  melaksanakan tugas  hanya  berorientasi  pada  Tupoksi, pada hal tanggung jawab dalam implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  tidak  saja  menjadi  tanggung
jawab satu unstansi, tetapi tanggung jawab semua pihak.
3) Konsistensi Para pelaksana
Berdasarkan penelitian bahwa inkonsistensi  para  pelaksana  disebabkan oleh pertama, timbulnya beberapa persepsi dari pelaksana dalam implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP. Dimana  di  satu  pihak  masih  ada  yang memandang  kebijakan  tersebut  menjadi tanggung jawab instansi terkait, dalam hal ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  yang  berarti  masih  sama  dengan sebelum diberlakukannya kebijakan, padahal keberhasilan implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP merupakan tanggungjawab bersama instansi terkait sehingga berjalan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
4) Intensitas  Koordinasi  Antar  Instansi
Pelaksana
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pelakana  yang  teragendakan  secara  rinci terhadap efektifitas implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP menyulitkan  bagi  para  pelaksana  dalam mengetahui  dan  mengevaluasi  kinerja masing-masing unit organisasi dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin  timbul.  Dalam  konteks  ini  peran pemerintah  daerah  saling  menguatkan,
sehingga tidak mungkin saling mengesampingkan  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.
5) Intensitas Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intensitas komunikasi antara atasan dan  bawahan  maupun  dengan  instansi terkait  masih  sangat  terbatas,  komunikasi yang  sifatnya  rutin  dan  teragenda  belum berjalan dengan baik. Pengaruh terbatasnya  intensitas  komunikasi  antara atasan  dan  bawahan  dalam  organisasi pelaksana mengakibatkan pemahaman para  pelaksana  menjadi  kurang  jelas terhadap  apa  yang  harus  dikerjakan,  dan mempersulit pelaksana untuk menerjemahkan bagaimana kebijakan seharusnya dicapai.
6) Intensitas  Pelaksanaan  Perintah  dan Petunjuk
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa personil bagian yang mendapat pelimpahan  kewenangan  harus  patuh  dan tunduk  pada  petunjuk-petunjuk  instansi induk,  yang  berarti    pada  pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kurangnya aturan dan petunjuk pelaksanaan  secara  teknis  dari  pimpinan pada  bawahan  sangat  berpengaruh  pada itensitas  pelaksana  untuk  melaksanakan tugasnya.  Intensitas  pelaksanaan  perintah dan  petunjuk  dari  pemerintah  pada
pelaksana  dalam  mewujudkan  kebijakan antara  lain  diketahui  melalui  laporan  rutin bulanan  dan  triwulan  yang  menyangkut perkembangan  implementasi  kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dari  keenam  indikator  di  atas  dalam menjelaskan  peran  faktor  komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP disimpulkan  bahwa  proses  komunikasi masih  lamban,  serta  belum  mendukung pelaksanaan  kebijakan  yang  ada  karena penyampaian  informasi  belum  dilakukan secara  baik,  dari  sisi  pemerintah  daerah. Penyampaian  informasi  dari    UPTD Dukcapil  kepada  Kepala  UPTD  kurang jelas  serta  koordinasi  antar  instansi  terkait belum  berjalan  efektif  disebabkan  oleh berbagai  kendala,  antara  lain  rendahnya kesadaran  untuk  berkoordinasi  disebabkan ego  sektoral  lembaga  terkait,  belum adanya  kesepakatan  yang  mengikat  antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP  maupun  rendahnya  komitmen pihak-pihak  yang  terkait  untuk  mencapai tujuan kebijakan.

## 1.6. Disposisi / Sikap Implementor
Sikap para pelaksana adalah komitmen  untuk  melaksanakan  kegiatan
sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan.
Sikap para pelaksana kebijakan dipengaruhi  oleh  kondisi,  arah  respon pelaksana  terhadap  implementasi  program dan  intensitas  respon  mereka  terhadap kebijakan,  serta  kepekaan  pelaksana  atas dukungan  pemerintah  yang  menguasai sumber kewenangan hukum dan keuangan dari  unit  kerja  yang  bersangkutan.  Dari uraian  di  atas  maka  faktor  pelaksana sangat  mempengaruhi  kinerja  kebijakan, sehingga  di  tuntut  memiliki  loyalitas, keahlian, dedikasi dan pemahaman terhadap  tujuan  kebijakan.  Pengaruh  dari sikap pelaksana  dalam  implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP  pada UPTD  Dukcapil  KecamatanAir  Salek Kabupaten    Banyuasin  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1) Tanggungjawab  Dalam  Pelaksanaan Tugas
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa lemahnya  tanggung  jawab  para  pelaksana dalam  implementasi  kebijakan  penerbitan KK  dan  KTP  mengakibatkan  tujuan  yang ingin  dicapai  belum  optimal.  Hal  ini disebabkan oleh sistem pertanggungjawaban  dalam  implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP sebagai salah  satu  indikator  kinerja  belum  jelas. Terbatasnya standar  operation  procedure bagi  pelaksana  di  tingkat  KeKepala UPTDan.
2) Dukungan  Pelaksana  Terhadap  Tujuan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  secara umum  dalam  implementasi  kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP  tampaknya kurang  mendapatkan  respon  positif  dari instansi  terkait  yang  pada  awalnya terlibat dalam  tahap  persiapan.  Hal  ini  dibuktikan melalui  rendahnya  komitmen  instansi terkait dalam pelaporan, selain terbatasnya sumber  dana  dan  kewenangan  sehingga dalam  prakteknya  para  pelaksana  sangat bergantung  pada  instasni  terkait.  Dampak dari  rendahnya  komitmen  dinas/instansi terkait  untuk  melimpahkan  kewenangan dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP  secara penuh  mengakibatkan  kinerja  UPTD Dukcapil  KecamatanAir  Salek  belum optimal  dalam  menunjang  kelancaran implementasi kebijakan tersebut.

## E. KESIMPULAN  DAN  SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa
1. Implementasi Kebijakan Penerbitan
Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  di  UPTD  Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah mengimplementasikan kebijakan  penyelenggaraan  penerbitan Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda
Penduduk.  Namun  secara  empirik belum  sepenuhnya  berjalan  dengan efektif,  sehingga  kebijakan  tersebut belum memberikan dampak yang signifikan  terhadap output kebijakan, yaitu melaksanakan implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP sebagai  data  base  dalam  perencanaan pembangunan  yang  diperuntukan  bagi kepentingan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian  ini  juga  mengungkapkan bahwa  standar  dan  tujuan  kebijakan, sumber  daya,  karateristik  organisasi pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi pelaksana,  disposisi/sikap  pelaksana, lingkungan  sosial  ekonomi,  dan  politik kebijakan, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan  implementasi  kebijakan penerbitan KK dan KTP di   Kabupaten Banyuasin.
3. Dalam hal disposisi/ sikap implementor belum memiliki sikap yang tegas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Struktur birokrasi organisasi implementor kebijakan telah memiliki standar operasional  pelaksanaan  (SOP),  namun dalam tataran praktis belum
dilaksanakan sepenuhnya. Kondisi ekonomi,  sosial  dan  politik  sebagai bagian  dari  lingkungan  kebijakan  di Kabupaten  Banyuasin  kurang  optimal dalam mendukung terhadap implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan  KTP.  Hal  itu  ditandai  dengan kurang  adanya  kontrol  dari  badan legislatif dalam penyelenggaraan implementasi  kebijakan  penerbitan  KK dan KTP tersebut. Pelaksanaan komunikasi antara organisasi implementor kebijakan belum memberikan  kontribusi  yang  memadai terhadap implementasi kebijakan, karena  komunikasi  dan  koordinasi antara  implementor  belum  berjalan dengan  optimal.  Disamping itu,  standar dan tujuan kebijakan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh implementor kebijakan.
4. Implementasi  kebijakan  KK  dan  KTP di  UPTD  Dukcapil  Kecamatan  Air Salek Kabupaten Banyuasin  ini adalah ketidak-tegasan  sikap  Implementor  dari tingkat  pimpinan  puncak  (Camat) sampai pelaksana (Staf dan jajarannya), untuk  mengimplementasikan  kebijakan sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  yang telah  ditentukan.  Oleh  karena  itu dengan adanya ketegasan sikap implementor  dari  mulai  pendataan
sampai  kepada  implementasi  kebijakan penerbitan  KK  dan  KTP  akan  sangat menentukan  keberhasilan  implementasi kebijakan kependudukan tersebut.

## 2.  Saran
1. Guna  optimalisasi  penyelenggaraan implementasi  kebijakan  penerbitan KK  dan  KTP,  maka  tujuan  kebijakan harus memiliki ketegasan dan konsistensi  dalam  sikap  implementor sebagai  salah  satu  faktor  yang  turut menentukan
keberhasilan implementasi  kebijakan  KK  dan  KTP di  Kabupaten  Banyuasin.
2. Perlu peningkatan pemahaman
implementor Kebijakan terhadap
tujuan  kebijakan;  Perlu  pembinaan mental sumber daya aparatur implementor kebijakan penerbitan KK dan  KTP  dengan  ketegasan  yang bersumberkan  kepada  peraturan  yang telah  ditetapkan;  Perlu  diterapkan teknologi tepat guna secara menyeluruh  kepada  instansi  terkait dalam menunjang implementasi kebijakan  penerbitan  KK  dan  KTP. Perlu  dilakukan  intensitas  komunikasi dan  koordinasi  baik  antara  pengambil kebijakan dengan implementor instansi tekait maupun dengan masyarakat  yang  menjadi  sasaran kebijakan;
3. Perlu  diberikan  kewenangan  khusus terhadap  para  aparatur  implementor kebijakan  agar  dalam  melaksanakan kebijakan  agar  dapat  berjalan  secara efektif;  Perlu  ketegasan  sikap  para aparat  pelaksana  kebijakan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku;  Para aparat  pelaksana  kebijakan  harus konsisten terhadap tujuan implementasi  kebijakan  penerbitan KK  dan  KTP  di    UPTD  Dukcapil Kecamatan  Air  Salek  Kabupaten Banyuasin untuk mendukung program  kebijakan  pemerintah  dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Agar  tercapainya  tujuan  kebijakan sehingga dampak yang diinginkan bisa tercapai dan diperlukannya personil/sumber  daya  aparatur  yang berkualitas dalam merealisasikan pekerjaan  yang  sudah  ditetapkan dalam Implementasi Kebijakan
penerbitan KK dan KTP.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anwar,  2002. Teori  Pelayanan  Publik , Jakarta: Pt. Gramedia.
Barata, Atep Adya, 2003. Dasar- DasarPelayanan Prima , Jakarta: PT.
Elex Media Komputindo, Gramedia.
Creswell, Jhon W, 1994. Research Design: Qualitative & Quantitative
Approaches, London,  New  Delhi:
Sage Publications.
Davis, Kaith & Jhon W. Newstrom, 1996,
Human Behavior at Work:
Organizational Behavior , 7 th Edition. USA: McGraw-Hiil Inc.
Dwiyanto,  Agus,  2002, Reformasi  Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan UGM.
Dye,  Thomas  R.,  1981, Understanding Public  Policy .  Englewood  Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
Grindle, M.S. & Jhon W. Thomas, 1980b, Politic and policy Implementation in the  Third  Word .  New  Jersey: Princeton University Press.
Gana, 1999, Metode Penelitian Pendekatan
Kualitatif .Bandung: Primaco Akademika.
Hakim, Lukman, 1995. Manajemen Pelayanan  Publik ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Irfan Islami, 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Jones, Charles O.,1984, Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan).Jakarta:P.T. Raja Grafindo Persada.
Lewis,J.and R. Flynn,1978, The Implementation of Urban and Regional  Planning  Policies:  Final Report  of  A  Feasibility  Study  for
Department  of  the  Environment , London.
Nugroho, Riant, 2009, Public Policy (Edisi Revisi),  Jakarta:    P.T.  Elex  Media Komputindo.
Presman,  J.L.  &  Aaron  Wildavsky,  1978, Implementation:
How Great Expectation  in  Washington  are Dased in Oakland . London: California.
Ratminto,  2005, Manajemen  Pelayanan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ripley,  R.B.,  1984, Policy  Analysis  in Political Science . Chicago: Nelson – Hall Publishers.
Suprijadi, Anwar 2004. Kebijakan Peningkatan  Kompetensi  Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan ,  Disampaikan  pada
Peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XIII Kls.A dan B, Tanggal 19 Juli 2004. di Jakarta.
Suryaningrat.  Bayu  1989. Perumusan
Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan  di  Indonesia :  Jakarta: Bina Aksara.
Sutarto,  1989. Organisasi  Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi , CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
Supriyana, Tjahyana, 1992., Sistem dministrasi  Pemerintahan  Daerah . Jakarta: Bumi Aksara.
Van Meter, Donald S., and Van Horn, Carl
E,  1975, The  Policy  Implementation Process:  A  Conceptual  Framework .
Administration and Society.
Dokumen-dokumen :
dang  No.  23  Tahun  2006,  tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Pemerintah  No.37  tahun  2007, tentang  Pelaksanaan  UU.  No.23  Tahun 2006,
Tentang Administrasi Kependudukan.