## DOI: 10.46730/japs.v3i2.77

## Resolusi Konflik Sengketa Lahan Hutan Tanaman Industri (Hti) Di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Tarisa wulandari 1 , Abdul Sadad 2
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Email: tarit2771@gmail.com Kata kunci Abstrak Resolusi, Konflik, Sengketa lahan Dewasa  ini  pemerintah  Indonesia  masih  belum  mampu menyelesaikan  permasalahan  konflik  lahan  yang  terjadi  di Indonesia. Ragam konflik yang terjadi dibeberapa wilayah salah satunya di kawasan konsensi Hutan Tanam Industri (HTI). Salah satu  daerah  yang  terjadi  konflik  sengketa  lahan  Hutan  Tanam Indsutri  (HTI)  adalah  Kampung  Mandiangin  dengan  pihak swasta seperti PT. Arara Abadi. Permasalahan tersebut diawali dari  adanya  klaim  antara  masyarakat  dan  pihak  swasta. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  melalui pendekatan  fenomenologis.  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya menggunakan teknik analisis dari (Cresswell, 2007). Penelitian  ini  menggunakan  teori  Resolusi  yang  dikemukakan oleh  Fisher  dalam  (Fina,  2017)  yaitu  Negosiasi,  Mediasi,  dan Arbitrasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  upaya  KPHP sebagai  pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  kepentingan  terhadap keduanya belum sampai ketahap menemukan hasil, dikarenakan salah  satu  pihak  yang  berkonflik  tidak  mengikuti  jalannya proses.  Sehingga  tahapan  berikutnya  belum  dijalankan  dan upaya  yang  dilakukan  KPHP  kepada  Kampung  Mandiangin belum dapat berjalan maksimal. Keywords Abstact Resolution, Conflict, Land dispute Currently,  the  Indonesian  government  is  still  not  able  to solve the problems of land conflicts that occur in Indonesia. Various conflicts that occur in several areas, one of which is  in  the  concession  area  of  Industrial  Planting  Forests (HTI).  One  of  the  areas  where  industrial  forest  land disputes  (HTI)  are  conflicted  is  Mandiangin  Village  with private  parties  such  as  PT.  Eternal  Arra.  The  problem begins with a claim between the community and the private sector.  This  study  uses  qualitative  research  through  a phenomenological  approach.  Data  collection  in  this  study
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
used observation, interviews and documentation techniques.  Furthermore,  using  the  analysis  technique  of (Cresswell,  2007).  This  study  uses  the  Resolution  theory proposed  by  Fisher  in  (Fina,  2017)  namely  Negotiation, Mediation,  and  Arbitration.  The  results  showed  that  the efforts of KPHP as a third party who had no interest in the two  had  not  yet  reached  the  stage  of  finding  results, because  one  of  the  conflicting  parties  did  not  follow  the course  of  the  process.  So  that  the  next  stage  has  not  been carried  out  and  the  efforts  made  by  KPHP  to  Mandiangin
Village have not been able to run optimally.

## Pendahuluan
Konflik  adalah  suatu  kondisi  yang  terjadi  ketika  dua  pihak  atau  lebih menganggap  adanya  perbedaan  yang  tidak  selaras  di  antara  keduanya.  Munculnya sebuah  konflik  tidak  bisa  ditentukan  kapan  terjadinya,  bagaimana  proses terbentuknya  konflik  dan  tentunya  tidak  pernah  direncanakan  oleh  pihak  manapun. Konflik  yang  seringkali  terjadinya  di  dasari  sebab  adanya  perbedaan  kepentingan, tujuan serta perbedaan yang mendasar seperti halnya nilai-nilai, agama, ras, suku dan budaya.  Menurut  Bartos  &  Wehr  dalam  Reza  (2013)  hipotesisnya  dalam  teori  ini konflik  pada masyarakat merupakan sesuatu  yang tidak dapat  dielakkan,  maka yang perlu  diketahui  apakah  konflik  itu  wujud  dan  bagaimana  kewujudan  serta  tahap kekerasannya.  Menurut  Bernard  Raho  dalam  Wandi  (2019)  teori  konflik  yang menjelaskan  bahwa  perubahan  sosial  tidak  terjadi  melalui  proses  penyesuaian  nilai- nilai  yang  membawa  perubahan,  tetapi  terjadi  akibat  adanya  konflik  yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik merupakan suatu  kenyataan  hidup,  tidak  terhindarkan  dan  sering  bersifat  kreatif.  Karena  hal  itu ahli sosiolog memandang konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan manusia.
Konflik  yang  terjadi  dapat  menyebabkan  perpecahan  dalam  sebuah  Negara, terutama  dalam  konflik  sosial  antar  masyarakat  (Srikandi  et  al,  2019).  Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.Konflik sosial adalah  perseteruan  atau  benturan  fisik  dengan  kekerasan  antara  dua  kelompok masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas yang  mengakibatkan  ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosail  sehingga  mengganggu stabilitas  nasional  dan  menghambat  pembangunan  nasional.  Menurut  Ramsbotham, dkk  dalam  (Irawan,  2016) resolusi  konflik  merupakan  suatu  proses  panjang  agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum dikatakan selesai dengan hanya  menghasilkan  suatu  kesepakatan  (agreement)  tapi  juga  harus  menuju perubahan kondisi yang konstruktif. Artinya resolusi konflik tidak hanya upaya untuk
mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi leih jauh dari itu, resolusi konflik berarti menstruktur ulang atau mentransformasi hub ungan pihak- pihak yang berkonflik.
Menurut  Morton  Deutch  dalam  bukunya, The  Resolution  of  Conflict dalam (Tisa, 2017) resolusi konflik merupakan sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental  dalam  memahami  sifat  -sifat  politik,  meneliti  strategi  terjadinya konflik,  kemudian  membuat  resolusi  terhadap  konflik.  Dengan  demikian penyelesaian  konflik  atau  resolusi  konflik  sesungguhnya  adalah  proses mendiskusikan  sebuah  atau  serangkaian  isu,  mencapai  kesepakatan,  dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Menurut  Ralf  Dahrendrof  dalam  Gamin  2014  resolusi  konflik  yang  efektif  sangat bergantung  pada  tiga  faktor.  Pertama,  kedua  pihak  harus  mengakui  kenyataan  dan situasi  konflik  diantara  mereka.  Kedua,  kepentingan  yang  diperjuangkan  harus terorganisir  sehingga  masing-masing  pihak  memahami  tuntutan  pihak  lain.  Ketiga, kedua  pihak  menyepakati  aturan  main  yang  menjadi  landasan  dalam  hubungan interaksi diantara mereka.
Kampung  Mandiangin  merupakan  salah  satu  kampung  yang  berada  di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kampung ini di kepalai oleh seorang Penghulu. Kampung  ini  terletak  berada  di  tepi  sungai  Mandiangin  yang  bermuara  ke  Sungai Minas.  Kampung  Mandiangin  melewati  daerah  Perawang  dan  Minas,  dimana  kedua daerah  tersebut  harus  melewati  hamparan  kawasan  konsesi  Hutan  Tanaman  Indsutri (HTI)  dengan  jarak  mencapai    20-30  KM.  Kampung  Mandiangin  memiliki  potensi Sumber Daya Alam salah satunya Perkebunan Karet  dan Perkebunan Kelapa Sawit. Perkebunan  karet  dan  kelapa  sawit  tersebut  ditanam  di  kawasan  konsensi  Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  milik  PT.  Arara  Abadi.    Perkebunan  tersebut  merupakan salah  satu  bentuk  mata  pencaharian  pokok  masyarakat  Kampung  Mandiangin. Melihat  dari  uraian  terkait  konflik  yang  terjadi  di  Kampung  Mandiangin  dengan Perusahaan  Arara  Abadi  dalam  memanfaatkan  lahan  Hutan  Tanam  Industri  (HTI) maka  perlu  adanya  pihak  ketiga  yang  membantu  dalam  menyelesaikan  konflik tersebut  layaknya  pemerintah.  Dalam  melakukan  penyelenggaraan  penyelesaian konflik  ysng  berkesesuaian  dengan  legalitas  hukum  yang  berlaku  maka  diperlukan pihak  yang  mengerti  pula  akan  cara  ataupun  startegi  penyelesaian  konflik  tersebut salah satunya pihak KPHP Minas Tahura.
KPHP  Minas  Tahura  merupakan  salah  satu  badan  penyelenggaraan  serta perancang  dalam  penyelesaian  terkhususnya  permasalahan  hutan  dan  lahan  yang ditetapkan dibeberapa daerah tertentu yang telah di amanahkan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH)  yang  menyebabkan  perlu  adanya  strategi  khusus  dalam mencapai  tujuan badan organisasi  atau KPHP layaknya melakukan penyelenggaraan pengelolaan  hutan  yang  meliputi:  tata  hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan
hutan,  pemanfaatan  hutan,  penggunaan  kawasan  hutan,  rehabilitasi  dan  reklamasi hutan  dan  perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam.  Untuk  dapat  memastikan penyelenggaraan hutan secara baik,  maka  KPHP Minas Tahura menjadi  badan yang betanggung  jawab  memberikan  fasilitas  dalam  menyelesaikan  permasalahan  konflik lahan  salah  satunya  yang  terjadi  Kampung  mandiangin  dalam  mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang baik.  Sehingga peneliti tertarik untuk dapat melihat  bagaimana  strategi  yang  akan  dilakukan  oleh  KPHP  Minas  Tahura  Dalam memfasilitasi penyelesaian permansalahan konflik lahan Hutan Tanam Industri (HTI) pada  masyarakat  Kampung  Mandiangin  dengam  Perusahaan  Arara  Abadi  yang berkesesuaian  dengan  aturan  yang  berlaku  hingga  mampu  mengontrol  hubungan sosial antara masyarakat dengan perusahaan.
Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  menjelaskan  bahwa Pembangunan  HTI  merupakan  kegiatan  jangka  panjang  yang  meliputi  aspek  teknis, ekonomi-sosial  dan  manajerial  sehingga  memerlukan  tenaga-tenaga  ahli  terutama  di bidang perencanaan hutan, silvikultur dan pengelolaan hutan. Silvikultur adalah ilmu pembinaan  hutan,  dalam  rangka  memelihara  dan  membina  hutan  agar produktivitasnya  meningkat  dan  lestari.  Sehingga  luas  tanaman  yang  dibuat  dalam jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  No.7  tahun  1990  tentang  Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri,    dimana  penggunaan  lahan  konsensi    HTI yang  diberikan  kepada  masyaraka  trans  dan  koperasi  untuk  dapat  mengelola  lahan tersebut seluas sepersepuluh dari luas areal yang ditetapkan. Sebelumnya pada tahun 1992  Perusahaan  Arara  Abadi  masuk  ke  kawasan  Hutan  tanaman  Industri  (HTI). Perusahaan Arara Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak sebagai afiliasi dari Sinar  Mas  Group  yang  didirikan  pada  tahun  1996  dan  bergerak  di  bidang  Hutan Tanaman Industri. Lahan tersebut sebelumnya dihuni oleh masyarakat trans. Kawasan Hutan  Tanam  Industri  (HTI)  diberikan  oleh  pihak  pemerintah  kabupaten  kepada pihak Perusahaan Arara Abadi untuk di pergunakan dengan baik.
Menurut  penuturan  Pemangku  Adat  setempat  bahwa  lahan  yang  memiliki sertifikat berjumlah 60 Hektar untuk masyarakat Trans, sedangkan 450 Hektar untuk Koperasi  Mandiangin.  Selebihnya  lahan  hanya  hak  guna  pakai  masyarakat  setempat tanpa  adanya  surat  hak  milik  lahan.  Penggunaan  lahan  tanpa  kepemilikan  dengan batasan  yang  jelas  menyebabkan  adanya  konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat. Sehingga penetapan sepersepuluh pemberian lahan Hutan Tanam Industri (HTI) tidak sepenuhnya  di  implementasikan  dengan  baik.  Ketidakpastian  batasan  penggunaan lahan  yang  digunakan  oleh  masyarakat  diwilayah  konsesi  Kawasan  Hutan  Tanam Industri  (HTI)  yang  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak.  Hutan  Tanaman  Industri pada  mulanya  diprakarsai  untuk  mensejahterakan  masyarakat  kampung  dengan memanfaatkan  potensi-potensi  Sumber  Daya  Alam  yang  dimiliki  oleh  Kampung Mandiangian  sebagai  pengembangan  ekonomi  dari  masyarakat  itu  sendiri.
Pengelolaan  Hutan  Tanam  Industri  yang  baik  akan  menghasilkan output yang  baik pula.  Adanya  konflik  tersebut  akan  menghambat  perkembangan  potensi  wilayah dalam meningkatkan sumber daya alam serta mata pencaharian masyarakat setempat.
Penyebab  terjadinya  konflik  sengketa  lahan  antara  kedua  belah  pihak  sudah berlangsung  lama  sehingga  permasalahan  yang  berkepanjangan  ini  pun  belum menemukan solusi yang tepat, adanya kesenjangan serta tidak adanya bukti kuat atas keaslian  sertifikat  lahan  milik  masyarakat  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan tindakan  pengosongan  lahan  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  terima  bahwa lahannya  diambil  alih  atau  bahkan  sebagian  masyarakat  tidak  ingin  melakukan  pola kemitraan/kerjasama (bagi hasil luas lahan), ganti rugi serta hukum (pengadilan) yang telah ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Pola kemitraan/kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat berupa bagi hasil, namun masyarakat tidak  menyetujui  kesepakatan  yang  dibuat  sebab  masyarakat  merasa  bahwa  pola  itu tidak berkesusuain yang mana jika masyarakat memiliki lahan dengan luas sekitar 7 hektar,  pihak  perusahaan  meminta  bagian  5  hektar  untuknya  sisa  2  hektar  untuk masyarakat maka begitu masayrakat tidak menyetujuinya. Adapun langkah alternatif lainnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  berupa  Pola  ganti  rugi  yang  ditolak oleh masyarakat disebabkan karena ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan tidak disepakati.
Selain  itu,  adanya  perbedaan  pendapat  yang  terjadi  antara  masyarakat  dan perusahaan  mengenai  batasan  penggunaan  tanah  menyebabkan  perlu  adanya  jalan pengadilan  yang  diambil  dalam  memberikan  kepastian  legalitas  penggunaan  lahan yang tidak akan menyebabkan kerugian disalah satu pihak, hingga penggunaan lahan tersebut  dapat  dimaksimalkan.  Sehingga  perlu  adanya  strategi  yang  dilakukan  oleh Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Minas  Tahura  sebagai  pihak  legal dalam memberikan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan pada pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampung Mandiangin. Selain itu, dalam  rangka  mencapai  kesepakatan  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak  yang  terlibat konflik.  Namun  adakalanya  diselesaikan  oleh  pihak  lain  di  luar  sengketa  secara damai.  Jika  tidak  teratasi  melalui  proses  di  luar  pengadilan,  maka  sengketa  ini dilakukan  melalui  proses  litigasi  di  dalam  pengadilan  atau  sengketa  ini  dibawa  ke “meja  hijau”.  pengadilan  pernah  dilakukan  antara  pihak  masyarakat  dengan  pihak swasta  namun  yang  memenangkan  sengketa  lahan  ialah  pihak  perusahaan  akibat masyarakat yang terkendala oleh biaya yang tidak mencukupi.
Sehingga  untuk  dapat  menyelesaikan  konflik  sengketa  lahan  yang  terjadi  di Kampung  Mandiangin  tidak  dapat  terselesaikan  dengan  pihak  swasta  dimulai  dari metode  kemitraan/kerjasama,  ganti  rugi  hingga  ketahap  pengadilan.  Maka  dari  itu diperlukan  adanya  resolusi  konflik  dalam  menyelesaikan  permasalahan  konflik sengketa  lahan  yang  terjadi  di  Kampung  Mandiangin  Kecamatan  Minas  Kabupaten
Siak.  Adapun  beberapa  indikator  yang  digunakan  dalam  Resolusi  Konflik  yaitu Mediasi,  Negoisasi,  dan  Arbitrasi  ketiga  indikator  itu  merupakan  cara  penyelesaian konflik  sengketa  lahan.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada  Kampung  Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa yang dilakukan beruapa melalui Mediasi, Negoisasi dan Arbitrasi.
Pentingnya  sebuah  resolusi  konflik  dalam  permasalahan  sengketa  lahan  ini guna  memecahkan  masalah  mengurangi  pertikaian  dari  kedua  belah  pihak,  maka perlu  diadakannyas  pertemuan  antara  pihak  perusahaan  dengan  masyarakat  yang dihadiri  oleh  KPHP  sebagai  pihak  ketiga  atau  penengah  dalam  membantu  mencari resolusi  konfliknya.  Konflik  yang  terjadi  antara  Perusahaan  Arara  Abadi  dengan masyarakat  kampung  mandiangin  dapat  diselesaikan  apabila  salah  satu  pihak memberikan pelaporan kepada Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas  Tahura  untuk  dilakukan  mediasi  menyepakati  penggunaan  lahan  di  wilayah konsesi  kawasan Hutan  Tanaman  Industri (HTI), dimana KPHP Minas Tahura yang bertanggung jawab atas penyelesaian wilayah tersebut.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  kualitatif  (Semiawan, 2010).  Alasan  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenolois  agar  peneliti  dapat  lebih  melihat  secara  mendalam  dan  menangkap aspirasi  masyarakat  serta  menganalisis  solusi  yang  tepat  dari  KPHP  Minas  Tahura Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Sengketa  Lahan  Hutan  Tanam  Industri  (HTI)  di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
Teknik  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  dari Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Dokumentasi. Adapun analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan phenomenological  analysis dari  Cresswell (2016),  Menurut  Creswell,  ada  6  langkah  analisis  data  dalam  pendekatan fenomenologi, yaitu:
1. Menggambarkan pengalaman pribadi mengenai fenomena yang diteliti.
2. Mengembangkan daftar pernyataan penting.
3. Mengambil pertanyaan yang signifikan kemudian mengelompokkannya ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut “unit makna” atau tema.
4. Menulis  deskripsi  tentang  “apa”  yang  dialami  narasumber  dengan  fenomena tersebut (ini disebut deskripsi tekstural).
5. Menulis  deskripsi  tentang  “bagaimana”  pengalaman  itu  terjadi  (ini  disebut deskripsi struktural).
6. Menulis  deskripsi  gabungan  dari  fenomena  yang  menggabungkan  deskripsi tekstural  dan  struktural.  Bagian  ini  adalah  “esensi”  dari  pengalaman  dan merupakan aspek dari studi fenomenologi.

## Hasil dan Pembahasan
Resolusi  konflik  adalah  cara  untuk  menciptakan  sebuah  solusi  konflik  yang dapat  menguntungkan  pihak-pihak  yang  berkonflik  (Handoyo,  2015).  Resolusi konflik  merupakan  proses  untuk  mencapai  suatu  keluaran  konflik  dengan  metode resolusi  konflik.  Metode  resolusi  konflik  ialah  proses  manajemen  konflik  yang digunakan  untuk  menghasilkan  suatu  keluaran  konflik  (Busroh  et  al,  2015).  Metode resolusi  konflik  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  pengaturan  sendiri  oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga ( third  party  intervention)  (Prihatin  et  al,  2077).  Resolusi  konflik  melalui  pengaturan sendiri  terjadi  jika  para  pihak  yang  terlibat  konflik  berupaya  menyelesaikan  sendiri konflik  mereka.  Sedangkan  Intervensi  pihak  ketiga  terdiri  atas  resolusi  melalui pengadilan,  proses  administrative  dan  resolusi  perselisihan  alternatif (alternative dispute resolution) . Pihak ketiga dalam pemecahan konflik adalah orang yang relative netral  yang membantu  para pihak yang berselisih  menyelesaikan perbedaan mereka. Maka ada terdapat empat dasar pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:
1. Mediator  merupakan  pihak  ketiga  yang  netral  yang  mana  sebagai  memfasilitasi solusi  negoisasi  dengan  menggunakan  alasan  dan  bujukan,  menyarankan alternative dan semacamnya.
2. Arbitrator  merupakan  pihak  keitga  dengan  kewenangan  mendiktekan kesepakatan.  Arbitrasi  dapat  bersifat  sukarela  diminta  oleh  pihak  atau  dipaksa oleh hokum atau kontrak.
3. Conciliator  merupakan  pihak  ketiga  yang  dipercaya  untuk  menyediakan  saluran komunikasi  informal  antara  negosiator  dengan  lawannya.  Umumunya  pada konsiliator bertindak lebih banyak dari pada sekedar saluran komunikasi. Mereka juga  terikaat  dalam  menemukan  fakta,  menginterprestasikassn  berita,  dengan membujuk orang yang berselisih untuk membangun kesepakatan.
4. Consultant  merupakan  pihak  ketiga  yang  terampil  dan  tidak  memihak  yang berusaha  memfasilitasi  pemecahan  masalah  melalui  komunikasi  dan  analisis dibantu oleh pengetahuan manajemen konflik. Tidak seperti pihak ketiga lainnya, konsultan  tidak  berusaha  menyelesaikan  masalah,  namun  lebih  berusaha memperbaiki hubungan  diantara pihak yang tardampak konflik sehingga  mereka dapat mencapai penyelesasian sendiri. Konsultan berusaha membantu para pihak memhami dan saling bekerjasama dengan yang lainnya.
Untuk  lebih  jelas  mengenai  permasalahan  ini,  maka  penulis  akan  membahas dan  menganalisis  hasil  wawancara  mengenai  konflik  ini  melalui  teori  Resolusi
Konflik yang dikemukakan oleh Fisher dalam (Fina, 2017) dengan indicator sebagai berikut : negosiasi, mediasi, arbitrasi.
Negosiasi  adalah  suatu  proses  pemecahan  masalah  secara  sukarela  antara pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  menyelesaikan  masalah  mereka  oleh  mereka sendiri.  Negosiasi  menurut  pemahaman,  sikap  dan  keterampilan  yang  baik  dalam menyelesaikan  konflik.  Negosiasi  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  sejauh  mana penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  KPHP  dengan  pihak  swasta  serta masyarakat  yang  bersangkutan  tanpa  melibatkan  pihak  lain.  proses  Negoisasi  yang telah dilakukan antara kedua belah pihak belum menemukan solusi yang tepat khusus untuk  masyarakatnya.  Sebab  metode-metode  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan kepada masyarakat masih berdampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri.
Pola  kemitraan  yang  ditawarkan  berupa  pembagian  hasil  luas  lahan,  seperti jika masyarakat memiliki 7 hektar lahan maka perusahaan menginginkan bagiannya 5 hektar sedangkan untuk masyarakat sisanya 2 hektar dari 7 hektar yang dimilikinya. Pola ganti rugi berupa tawaran harga perusahaan kepada masyarakat untuk membeli lahannya namun dengan harga yang cukup miring jauh dari standard dan Pola hukum (pengadilan)  berupa  kasus  konflik  sengketa  lahan  antara  perusahaan  dengan masyarakat  Kampung  Mandiangin  akan  ditempuh  melalui  jalur  hukum  untuk menyelesaikannya  apabila  tidak  menemukan  solusi  yang  tepat,  jalur  hukum  pilihan terakhir  untuk  menyelesaikannya.  Namun,  proses  pengadilan  yang  ditempuh  dalam menyelesaikan  konflik  sengketa  lahan  ini  membuat  masyarakat  kalah  sebab  tidak memiliki  biaya  yang  cukup  banyak  untuk  mengikuti  proses  hukum  yang  ada.  Dari ketiga  proses  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  kepada  masyarakat  pun  belum mampu  untuk  meyakinkan  masyarakat,  sehingga  upaya  perusahaan  untuk menyelesaikan  permasalahan  ini  dengan  masyarakat  Kampung  Mandiangin  masih belum maksimal.
Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang  membantu  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  mengidentifikasi  dan memecahkan  masalah  mereka  (Busroh,  2017).  Pihak  ketiga  yang  disebut  mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi (Nugroho et al, 2019). Mediasi dalam  penelitian  ini  merujuk  pada,  bagaimana  proses  penyelesaian  konflik  antara Kampung  Mandiangin  dengan  pihak  swasta  tetapi  dibantu  oleh  pihak  ketiga  untuk meluruskan  dan  menemukan  solusi  dalam  konflik  lahan  tersebut.  dijelaskan  bahwa dari pertemuan yang difasilatorkan pihak KPHP pun masih belum menemukan solusi yang  tepat  dari  permasalahan  konflik  sengketa  lahan  ini.  Sebab  masyarakat  yang masih bersikeras lahan yang telah mereka kelola sejak beberapa puluhan tahun yang lalu  sudah  memiliki  kelegalitas  yang  sah  dimata  hukum  menurut  pandangan masyarakat  itu  sendiri,  karena  mereka  membelinya  dari  bathin  limo  sebagai pemangku  adat  tertinggi  terdahulunya.  Sehingga  cukup  sulit  jalan  yang  ditempuh
untuk  menyelesaikan  konflik  sengekta  lahan  ini,  dari  pihak  perusahaan  mengklaim bahwa  lahan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  juga  miliknya  mereka  juga  punya  hak atas  kepemilikan  lahan  tersebut.  Kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  sama-sama bersikeras dengan hak dan pendiriannya mengakui lahan miliknya hingga cukup sulit untuk KPHP melakukan mediasi.
Arbitrasi  merupakan  suatu  strategi  resolusi  konflik  yang  juga  melibatkan suatu pihak ketiga yang netral (Rahawarin, 2018). Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai  otoritas  untuk  menentukan hasil atau solusi  konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrasi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana  keterlibatan  pihak  ketiga  atau  pihak  arbiter  yang  membantu  dalam menyelesaikan  konflik  antara  PT.  Arara  Abadi  dengan  Masyarakat  Kampung Mandiangin. Arbitrasi yang dimaksud disini merujuk pada pengadilan. bahwa proses yang  ditempuh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  sudah  sampai  pada  tahap  akhir yaitu  pengadilan.  Namun,  pihak  yang  memenangkan  memilki  bukti  sangat  kuat mengenai kelegalitasan keaslian surat. Proses ini cukup memakan waktu yang banyak dan biaya yang cukup banyak pula sehingga dari masyarakat merasa cukup keberatan dengan  pilihan  membawa  permasalahan  ini  kejalur  hukum.  Sesuai  dengan konsekuensi  dan  kesepekatan  bersama  maka  mau  tidak  mau  proses  ini  akan  tetap berlanjut apabila kedua cara seperti Negoisasi dan Mediasi tidak berjalan dengan baik atau  maksimal.  faktor-faktor  penghambat  yang  didapat  dalam  resolusi  konflik  ini adalah  Menunda  waktu  penyelesaian  dan  tidak  adanya  bukti  kepemilikan  sertifikat lahan masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas  mengenai  Resolusi Konflik Hutan Tanaman Industri (HTI) Di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten  Siak,  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  yaitu  setelah  masing-masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik yang terjadi  di  Kampung  Mandiangin  belum  maksimal  penyelesaiannya  karena  terdapat beberapa penawaran oleh kedua belah pihak baik masyarakat atau perusahaan berupa mediasi.  Namun,  proses  ini  masih  menggantung  sebab  pihak  swasta  mengklaim bahwa lahan yang sebagian dikelola oleh masyarakat miliknya sedangkan masyarakat juga  mengklaim  bahwa  lahan  yang  dikelolanya  milik  pribadi  dengan  legalitas  yang dimiliknya yang dibelinya dari bathin limo sebagai ketua adat Kampung Mandiangin terdahulu. Penawaran berupa pola kemitraan/kerjasama (pembagian hasil), pola ganti rugi dan pola hukum (pengadilan) juga sampai saat ini masih tahap pembagian hasil hanya  beberapa  masyarakat  yang  menyetujui  pola  kemitraan/kerjasama  (pembagian hasil)  selebihnya  masyarakat  tetap  bersikeras  mengklaim  lahan  miliknya  dengan mengacuhkan  penawaran-penawaran  yang  telah  diajukan  perusahaan.  Maka,  dari resolusi konflik sengketa lahan yang ditawarkan terdapat pencapaian yang dihasilkan
dari  ketiga  indikator  seperti  Negoisasi,  Mediasi  dan  Arbitrasi  masih  pada  tahap mediasi sedangkan untuk pola yang ditawarkan masih pada pola kemitraan/kerjasama (pembagian  hasil)  yang  disetujui  sebagian  dari  masyarakat  yang  bersengketa  lahan. Hingga pencapaiannya dari permasalahan ini  belum maksimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  juga  faktor  penghambat  yang mempengaruhi  resolusi  konflik  sengketa  lahan  hutan  tanam  industri  (HTI)  di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak
a. Penundaan waktu penyelesaian
Penyelesaian  sengketa  lahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  masih  belum ada  kata  sepakat  yang  menyebabkan  konflik  lahan  ini  terus  terulang  yang mengakibatkan banyak lahan masyarakat yang menjadi korbannya.
b. Tidak adanya bukti kepemilikan sertifikat lahan masyarakat
Masyarakat  yang  telah  lama  menetap  di  kampong  mandiangin  bahkan sebelum  perusahaan  masuk  sudah  memiliki  surat  dari  BATHIN  yang  mana surat  ini  sering  dipertanyakan  legalitasnya  apabila  di  lakukan  gugatan kepengadilan yang menyebabkan masyarakat  yang hanya memiliki surat dari BATHIN serin kalah dalam pengadilan.

## Referensi
Busroh,  F.  F.  2017.  Mediasi  Sosial  Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Lahan  Milik
Masyarakat Adat Di Indonesia. Lex Jurnalica , 14 (1), 146053.
Busroh,  Firman  Freaddy,  SH.,  M.  H.  2015. Kebijakan  Pemerintah  dalam Menyelesaikan  Konflik  Agraria  antara  Perusahaan  Perkebunan  dengan Masyarakat . 1 , 113–140.
Creswell,  Jhon  W.  2016.  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gamin, G., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan konflik  penguasaan  kawasan  hutan  melalui  pendekatan  gaya  sengketa  para pihak  di  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lakitan. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan , 29278.
Handoyo.  2015. Resolusi  Konflik  Di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  Riau  Indonesia  : Tinjauan  Relasi  Pemangku  Kepentingan. Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, Dan Perubahan Iklim.
Hidayat,  H.  2015. Pengelolaan  Hutan  Lestari:  Partisipasi,  Kolaborasi  dan  Konflik . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Irawan, Y. (2016). Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan .
Nugroho,  Susanti  Adi.  2019. Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Vol.1, Jakarta : Prenadamedia Group
Prihatin,  P.  S.,  &  Syaprianto,  S.  2017.  Implementasi  Kebijakan  Dalam Menyelesaikan  Konflik  (Studi  Di  Area  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup) Di Kabupaten Pelalawan. SISI Lain Realita , 2 (2), 54-75.
Rahawarin,  Y.  2018.  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengatasi  Konflik  Masyarakat Dsi  Desa  Kumo  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara. Jurnal Administrasi Publik , 4 (63).
Reza, Veni (2013 ). Konflik Majikan dan Pembantu Rumah Tangga di Malaysia.
Rusdiana, A. 2015. Manajemen Konflik . Bandung. Pustaka Setia
Semiawan, C. R. 2010. Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
Srikandi,  S.,  &  Ubaidullah,  U.  2019.  Faktor-Faktor  Penyebab  Konflik  dan Penyelesaian  Sengketa  Lahan  Antara  Masyarakat  Kecamatan  Trumon  Timur Dengan  PT.  Asdal. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu Politik , 4 (1).
Tisa, F. R. (2017). Resolusi Konflik antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung  (Pt.  Bnil)  dengan  Masyarakat  Serikat  Tani  Korban  Gusuran  Bnil (Stkgb) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.
Wandi,  A.  2019. Resolusi  Konflik  Agraria  Di  Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari Kabupaten  Sumedang. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik.  Vol  01  No  01 Halaman 1-70. ISSN : 2665-8223
Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik.