## UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bayangsari Wedhatami 1 , Budi Santoso 2

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk  mengetahui upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional  dengan  melalui  peraturan  daerah.  Secara  spesifik  ingin  menjelaskan arti  penting upaya perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional, menjelaskan kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional dan menjelaskan  materi muatan peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi budaya  tradisional. Metode pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif dengan  spesifikasi  deskriptif analitis.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa Ekspresi  budaya  tradisional  perlu mendapatkan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual.  Upaya  pemerintah  untuk melindungi  ekspresi  budaya  tradisional  dapat  dilakukan  dengan  membentuk kebijakan  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  di  daerah.  Pentingnya pembentukan  peraturan  daerah  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  adalah sebagai  kebijakan  daerah  yang  melindungi  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang kebudayaan.  Kedudukan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional sebagai  kebijakan  daerah  terhadap  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional harus tetap  mengacu pada kerangka  hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku.
Kata Kunci: Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Keanekaragaman  suku,  bahasa,  adat  dan  kepercayaan  yang  ada  di Indonesia,  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  akan  budaya tradisional. Indonesia memiliki 1.128 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 300 dialek bahasa daerah, lebih dari 3000 (tiga ribu)  tarian  asli  Indonesia,  dan  terdapat  berbagai  kesenian  lainnya  seperti lagu  tradisional,  alat  musik  tradisional,  seni  tradisional,  dan  lain sebagainya. 3
Budaya  tradisional  merupakan  suatu  karya  intelektual  yang  perlu mendapatkan  perlindungan.  Budaya  tradisional  adalah  identitas  dan  jatidiri bangsa Indonesia  yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Budaya  tradisional  merupakan  suatu  karya intelektual  yang  harus  dilindungi.  Salah satu  bentuk  karya  intelektual  dari budaya  tradisional  adalah  ekspresi  budaya  tradisional  atau expression  of folklore.
Instrumen  hukum  nasional  maupun  internasional  telah  berusaha mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional. Ditinjau dari  perspektif  hak  kekayaan  intelektual,  rezim  hak  kekayaan intelektual  yang  digunakan  di  Indonesia  sebagai  instrumen  perlindungan ekspresi  budaya  tradisional  adalah  rezim  hak  cipta.  Undang-Undang  Hak Cipta memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi seni dan budaya tradisional  Indonesia.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  10  ayat  (2) disebutkan  bahwa:  “negara  memegang  Hak  Cipta  atas  folklor  dan  hasil kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama,  seperti  cerita,  hikayat, dongeng,  legenda,  babad,  lagu,  kerajinan  tangan,  koreografi,  tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  mengatur  bahwa  ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  ciptaan: Buku, program  computer,  pamphlet,  perwajahan  (lay  out)  karya  tulis  yang diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis  lain; Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan
3 Kompilasi data dari www.wikipedia.com diakses tanggal 30 Desember 2013
Ciptaan  lain  yang  sejenis  dengan  itu; Alat  peraga  yang  dibuat  untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa  teks; Drama atau  drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan pantomime; Seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  seni  lukis,  gambar,  seni ukir,  seni  kaligrafi,  seni  pahat,  seni  patunng,  kolase,  dan  seni  terapan; Arsitektur; Peta; Seni  batik; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan,  tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat memberikan  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  secara maksimal.  Kelemahan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta    dan  persoalan  belum  adanya  data  nasional  yang  dapat  menunjukkan jumlah  seluruh  budaya  tradisional  yang  ada  di  Indonesia  menyebabkan terjadinya klaim oleh negara lain atas budaya tradisional milik Indonesia.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  memiliki  data  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  2644  karya  budaya  takbenda  di  Indonesia, namun  baru  77  yang  telah  ditetapkan  secara  resmi  sebagai  warisan  budaya takbenda  Indonesia,  termasuk  enam  diantaranya  telah  ditetapkan  lebih  dulu sebagai  Warisan  Dunia  oleh  UNESCO  yaitu,  Wayang,  Keris,  Batik, Angklung, Tari Saman dan Noken. 4
Kekayaan budaya asli Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain jumlahnya  mencapai  34  (tiga  puluh  empat)  jenis  budaya. 5 Beberapa  budaya tradisional  Indonesia  yang diakui oleh negara lain sebagai budayanya antara lain adalah Tari Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayange, Tari Pendet. 6
Kekayaan  yang  berbasis  budaya  tradisional  mempunyai  nilai  ekonomi yang sangat tinggi. Upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya traadisional tentunya  akan  mendorong  peningkatan  perekonomian  Indonesia  dan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah,  maupun  masyarakat  diperlukan  dalam  mengupayakan  perlindungan
4 Maya Sofia dan Tasya Paramitha, Upaya Pemerintah Agar Budaya Indonesia Tak Diklaim Negara Lain, diakses dari www.life.viva.co.id pada tanggal 22 Desember 2013
5 www.portalindonesiaku.blogspot.com, Data  Budaya  Indonesia  yang  Diklaim  Negara  Lain , diakses pada tanggal 23 Desember 2013
6 www.antaranews.com, Warisan  Budaya  Indonesia  Rawan Diklaim  Negara  Lain ,  diakses  pada tanggal 23 Desember 2013
terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia. Perlindungan yang maksimal terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  membutuhkan  kerjasama  yang  baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah baik pada tingkat  provinsi  atau  kabupaten/kota  perlu  merumuskan  suatu kebijakan daerah terkait perlindungan terhadap budaya tradisional.
Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang  akan  diteliti  adalah seputar  mengapa  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  perlu  diatur  dalam  peraturan  daerah,  bagaimana  kedudukan peraturan  daerah  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  dalam  instrumen hukum  hak  kekayaan  intelektual,  dan  hal  apa  yang  perlu  diatur  dalam peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional.
2. Metode Penelitian
Metode pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode  yuridis normatif dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis. Penulisan  hukum  ini  pertama-tama  mengkaji  segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  kekayaan intelektual,  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  dan pembentukan  peraturan  daerah. Hasil  penelitian  ini  akan  benar-benar menjadi suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan  yaitu upaya perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  dengan  pembentukan  peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual.
3. Kerangka Teori
Ada  dua  teori  yang  secara  filosofis  terkait  dengan  anggapan  bahwa hak  kekayaan  intelektual  adalah  suatu  sistem  kepemilikan.  Teori  tersebut dikemukakan oleh John Locke dan Hegel. Baik John Locke maupun Hegel berawal  dari  Teori  Hukum  Alam  yang  bersumber  pada  moralitas  tentang apa  yang  baik  dan  yang  buruk. 7 Teori  Hukum  Alam  dengan  salah  satu tokohnya  yaitu  Thomas  Aquinas  menganggap  hukum  sebagai  suatu  yang universal dan hidup dalam setiap sanubari seseorang. Hukum harus tunduk
7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 266
pada batasan-batasan moral yang bersifat Ketuhanan berdasarkan akal budi manusia. 8
John  Locke  mengajarkan  konsep  kepemilikan  (property)  kaitannya dengan hak asasi manusia dengan pernyataannya  “ Life, Liberty, Property .” Locke mengatakan bahwa milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di  sini  tidak  hanya  benda  yang  berwujud,  tetapi  juga  yang  abstrak,  yang disebut  dengan  hak  milik  benda  tak  berwujud,  yang  merupakan  hasil  dari intelektualitas manusia. 9
Hegel mengembangkan konsep tentang “ Right, Ethic and State ” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian. Pemikiran Hegel menjadi dasar pembenaran hak kekayaan intelektual bahwa ada sesuatu  yang lebih dalam kekayaan  (property)  dari  sekedar  perilaku  insting  manusia. 10 Pentingnya kekayaan  (property)  sebagai  salah  satu  cara  untuk  membangun, mengembangkan  dan  memahami  kepribadian  seseorang,  ekspresi  yang hendak  dikuasai,  sekaligus  menetapkan  batasan  antara  pribadi  lain  dan kekayaan lain dari masyarakat.
Penelitian  ini  juga  berdasar  pada  teori  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  dan  Hans Nawiasky.  Hans  Kelsen  dengan Stufentheorie menyebutkan  bahwa norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata  susunan,  dimana  norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber,  dan berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. 11 Sejalan dengan pemikiran  Kelsen  tentang  norma  yang  berlapis-lapis  dan  berjenjang,  Hans Nawiasky  mengemukakan  bahwa  selain  norma  itu  berlapis-lapis  dan berjenjang-jenjang,  norma  hukum  dari  suatu  negara  itu  juga  berkelompok- kelompok yang  terdiri  dari  kelompok Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental    Negara), Staatsgrundgesetz (Aturan  Dasar  Negara), Formell
8 W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, (Jakarta: CV Rajawali), hal 62
9 Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual , Al Mawarid edisi IX Tahun 2003, hal 6
10 Rahmi Jened, 2010, Hak Kekayaan Intelektual , Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga hal21
11 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2013) hal113
Gesetz (Undang- Undang  “formal”),  dan Verordnung  &  Autonome  Satzung (Aturan pelaksana dan aturan otonom). 12

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pentingnya  Pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional
Keanekaragaman  suku,  bahasa,  adat  dan  kepercayaan  yang  ada  di Indonesia,  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  akan  budaya tradisional. Kekayaan  budaya  tersebut  menyimpan  potensi  ekonomi  yang sangat  besar  sehingga  dapat  mendukung  proses  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan.  Tidak  mengherankan  bahwa  nilai  tersebut  telah menyebabkan  pihak  asing  berulangkali  memanfaatkan  tanpa  izin  dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.
Klaim  negara  lain  terhadap  budaya  tradisional  Indonesia  dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisonal  Indonesia  yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat  Indonesia  sendiri  tidak  mendapat  keuntungan  dari  karya intelektual  warisan  budaya  Indonesia  tersebut.  Sebagai  suatu  karya intelektual,  karya  seni  dan  budaya  tradisional  sudah  seharusnya mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya.
Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  satu  bentuk  hasil  berpikir manusia  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  sebuah  ciptaan  atau temuan.  Hal  yang  paling  mendasar  bagi  perlindungan  hak  kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya. 13
Hak  kekayaan  intelektual  memang  menjadikan  karya-karya  yang timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia  sebagai inti  dan objek  pengaturannya.  Karya  tersebut  di  dalamnya  terdapat  unsur
12 Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati, 2006, Ilmu Perundang-undangan- Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius hal 27
13 Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement , Bogor: Ghalia Indonesia hal 14
pembangunan  yang  berasal  dari  akal,  dan  dengan  ini  manusia  dapat mengembangkan  dan  memanfaatkannya  guna  kesejahteraan  hidupnya.  Hak kekayaan  intelektual  dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  apabila  temuan atau ciptaan tersebut digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial. 14
Dari  perspektif  hak  kekayaan  intelektual,  instrumen  perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia menggunakan rezim hak cipta. Hak cipta  adalah  bagian  dari  sekumpulan  hak  yang  dinamakan  hak  kekayaan intelektual  yang  pengaturannya  terdapat  dalam  ilmu  hukum  hak  kekayaan intelektual. Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang  berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. 15
Beberapa  instrumen  hukum  internasional  telah  mengatur  tentang  hak cipta  pada  umumnya  dan  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  pada khususnya.  Terdapat  beberapa  konvensi  Internasional  yang  yang  mengatur perlindungan  budaya  tradisional  antara  lain Berne  Convention,  The  Model Provision  1982,  dan  Refised  Draft  Provisions  for  The  Protection  of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore. 16
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, budaya  tradisional  termasuk  dalam  karya  ciptaan  yang  dilindungi.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Pasal  10  dan  Pasal  12. Pasal  10  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2002  mengatur  tentang  folklor  dalam  hal  pemegang  Hak  Cipta, yakni:
ayat  (1) “Negara  memegang  Hak  Cipta  atas  karya peninggalan  prasejarah,  sejarah,  dan  benda  budaya  nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil  kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama  seperti cerita,  hikayat,  dogeng,  legenda,  babad,  lagu,  kerajinan  tangan,
14 Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu hal. 43
15 Tim Lindsey,dkk (ed.), 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Bandung: PT Alumni hal. 96
16 WIPO  Publication, Consolidated  Analysis  of  The  Legal  Protection  of  Traditional  Cultural Expression/Expression of Folklore , May 2003, hal. 21-24
koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.” Selanjutnya Penjelasan  undang-undang  tersebut  memberikan  definisi  folklor sebagai  sekumpulan  ciptaan  tradisional,  baik  oleh  sekelompok maupun  perorangan  dalam  masyarakat  yang  menunjukkan identitas  sosial  dan  budayanya  berdasarkan  standar  nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita  rakyat,  puisi  rakyat;  2.  lagu-lagu  rakyat  dan  musik instrumen  tradisional;  3.  tarian-tarian  rakyat,  permainan tradisional;  4.  hasil  seni  antara  lain  berupa:  lukisan,  gambar, ukir-ukiran,  pahatan,  mosaik,  perhiasan,  kerajinan  tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.
Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh  undang-undang  ini  adalah  ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni,  dan  sastra,  yang  mencakup:  buku,  pogram  komputer,  pamflet, perwajahan  (lay  out)  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;  lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks;  drama  atau  drama musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan  pantomim;  seni  rupa  dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan  seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, masih  belum terfokus bagaimana  konsep  perlindungan  terhadap  ekspresi budaya  tradisional.  Hal  ini  diungkapkan  pula  oleh  P.V  Valsala  G  Kutty dalam  penelitiannya  tentang  Indonesia  yang  dipublikasikan  oleh  WIPO, bahwa 17 :
In  the  absence  of  detailed  regulations,  as  provided  for under  the  Copyright  Act,  there  is  a  vacuum  in  the  legal
17 P.V  Valsala  G  Kutty, National  Experiences  With  The  Protection  of  Expression  of Folklore/Traditional Cultural Expression , WIPO Publication hal. 31
framework  for  the  implementation  of  copyright  protection  for cultural  products  representing  communal  properties.  It  is  not clear  as  to  what  mechanism  will  be  developed  for  the commercial or other use of cultural products by foreigners, and whether  any  fair  uses  will  be  contemplated,  and  in  addition,  if any royalty will be prescribed to be paid for use of such cultural products.  If  such  a  mechanism  is  developed,  to  which  agency would payment be made?
Kelemahan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam melindungi  budaya tradisional  Indonesia,  memberikan  kontribusi  pada  lemahnya  perlindungan budaya  tradisional  di  Indonesia.              Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, maupun  masyarakat  harus  berkomitmen  untuk  melakukan  upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional.
Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya  tradisional  sebagai  aset  intelektual  daerah  menjadi  terbuka  seiring dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:
“ urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan daerah  provinsi  merupakan  urusan  dalam  skala  provinsi  yang meliputi  perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan;  ...;  dan urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan .”
Hal  serupa  juga  berlaku  bagi  Pemerintah  Kabupatan/Kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1).  Dari  ketentuan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  peranan  penting  dalam mengelola  potensi  ekspresi  budaya  tradisional  yang  ada  di  daerahnya,  dan diharapkan  pengelolaan  tersebut  dapat  berdampak  positif  terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota,  yang  merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  dalam Pasal  2  ayat  (4)  huruf  q  menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota  meliputi  bidang  urusan  kebudayaan  dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian  urusan  pemerintahan  di  bidang  kebudayaan  dan  pariwisata, khususnya  untuk  sub  bidang  kebudayaan  menjadi  tiga  urusan  yaitu  urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan  bidang  kebudayaan  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat dalam  angka  2  adalah  perlindungan  Hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota,  memiliki  urusan  dalam  hal  pelaksanaan  kebijakan nasional/provinsi  dan  penetapan  kebijakan  kabupaten/kota  mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga  diperlukan  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan ekspresi  budaya  tradisional  di  daerah  sebagai  implementasi  kebijakan daerah  mengenai  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di bidang kebudayaan.
2. Kedudukan Peraturan  Daerah tentang  Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional  Dalam  Instrumen  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia
Peraturan  daerah merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Setiap peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  memiliki  kedudukan  dan kekuatan hukum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  harus  tetap  bersumber  pada  peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan undang-undang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  harmonisasi  dan sinkronisasi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  dengan  yang lain.
Kedudukan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  adalah  sebagai  aturan  otonom  yang  mengatur  kebijakan perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang  kebudayaan.  Peraturan daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagai  aturan otonom  memang  tidak  diharuskan  memiliki  kesesuaian  substansi  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari  sistem  hukum  hak  kekayaan  intelektual  hendaknya  pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
Peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional tetap harus memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  mengatur  hukum hak  kekayaan  intelektual  pada  umumnya  dan  hak  cipta  pada  khususnya. Materi  muatan  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  tentang  perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan  hukum  kekayaan  intelektual  yang  diatur  dalam  Perjanjian TRIPs,  Konvensi  Berne,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta.
3. Materi  Muatan Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan  Ekspresi Budaya  Tradisional  Dalam  Instrumen  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual di Indonesia
Hal-hal pokok yang perlu diatur dalam batang tubuh peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional mencakup:
a. Pengertian
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu  merumuskan  batasan  definisi  yang  jelas  terhadap  istilah  ekspresi budaya tradisional. Istilah  pengetahuan  tradisional  dalam  peraturan daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  sebaiknya merumuskan  batasan  definisi  ekspresi  budaya  tradisional  dalam ketentuan  umum  yang  mendefinisikan  ekspresi  budaya  tradisional sebagai  kebudayaan  karya  intelektual  dalam  bidang  seni,  termasuk ekspresi sastra  yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
b. Lingkup ciptaan yang dilindungi
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan secara jelas lingkup ekspresi budaya tradisional yaitu bentuk ciptaan yang dilindungi dalam peraturan daerah. Peraturan daerah tentang  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  sebaiknya  mengatur secara  lebih  rinci  tentang  bentuk  ekspresi  budaya  tradisional  yang mendapatkan perlindungan.

## c. Kepemilikan ekspresi budaya tradisional
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu  merumuskan  secara  jelas  kepemilikan  ekspresi  budaya  tradisional sehingga  dapat  menentukan  siapa  saja  pihak  yang  berhak  untuk memperoleh manfaat dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.
Eksistensi  ekspresi  budaya  tradisional  tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat  adat  atau  komunitas  lokal  yang  mengembangkan  dan melestarikannya,  oleh  sebab  itu  pemilik  sah  ekspresi  budaya  tradisional adalah  masyarakat  adat  dan  komunitas  lokal  setempat.  Masyarakat  adat memiliki hak material maupun nonmaterial atas sumber daya tradisional
yang  dikelola  secara  komunal  berdasarkan  kepemilikan  bersama. Tidak ada  seorangpun  yang  berhak  memonopoli  secara  eksklusif  atas pemanfaatan  ekspresi  budaya  tradisional  serta  memperoleh  keuntungan dari  pemanfaatan  tersebut  tanpa  ijin  dari  pemilik  ekspresi  budaya tradisional.
Prinsip  hak  kepemilikan  dan  hak  pemangkuan  ekspresi  budaya tradisional  adalah  sebagai  berikut: Hak  milik  atas  sumber  daya  budaya tradisional  yang  berasal  dari  hak-hak  tradisional  yang  masih  hidup, dipegang  oleh  masyarakat  tradisional  termasuk  kesatuan  masyarakat hukum adat terkait; Hak penguasaan atas sumber daya budaya tradisional dalam  yurisdiksi  wilayah  suatu  bangsa,  dipegang  oleh  negara; Hak pengelolaan  atas  sumber  daya  budaya  tradisional  dipegang  oleh Pemerintah  sebagai  otoritas  di  tingkat  nasional,  atau  otoritas  di  tingkat bawahnya yang menerima delegasi kewenangan untuk itu.

## d. Pemanfaatan
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu mengatur mekanisme pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur  ketentuan  izin  pemanfaatan  atas  penggunaan  ekspresi  budaya tradisional  untuk  kepentingan  komersial.  Izin  akses  pemanfaatan  adalah izin  yang  diberikan  kepada  orang  asing  atau  badan  hukum  asing  atau badan  hukum  Indonesia  penanaman  modal  asing,  untuk  melakukan pemanfaatan kekayaan intelektual.
Setiap  orang  yang  akan  melakukan  pemanfaatan  untuk  tujuan komersial,  wajib  memiliki  izin  akses  pemanfaatan  dan  perjanjian pemanfaatan dari pemilik/pemegang kekayaan intelektual dan hak terkait atau dari Pemerintah Daerah. Setiap orang  yang  memanfaatkan ekspresi budaya  tradisional  untuk  kepentingan  komersial  wajib  melakukan pembagian  hasil  pemanfaatan  kepada  pemilik/pemegang  kekayaan intelektual dan hak terkait atau Pemerintah Daerah, kecuali diperjanjikan lain.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pemegang  Hak  Cipta  atas  ekspresi budaya  tradisional  dapat  menentukan  royalti  terhadap  pemanfaatan ekspresi  budaya  tradisional  oleh  pihak  asing. Pemanfaatan  oleh  pihak asing dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan, dengan mempertimbangkan  kepentingan  Daerah.  Royalti  tersebut  merupakan pendapatan Daerah, dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta mengatur pembatasan hak cipta atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain untuk  kepentingan  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

## e. Perlindungan
Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu  mengatur  sistem  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diberikan untuk unsur budaya  yang    memiliki  karakteristik  khusus  yang  terintegrasi  dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; dan  disusun, dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam lingkup tradisi.
Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan  cara: inventarisasi,  dokumentasi,  dan  pemeliharaan;  pencegahan dan/atau pelarangan; dan pembinaan.

## f. Larangan dan Sanksi
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu mengatur bahwa perlindungan atas ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Daerah dengan membatasi akses, pencegahan dan pelarangan kepada  pihak  asing  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  (folklore). Pemerintah Daerah melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklore)  yang  dimanfaatkan  oleh  pihak  asing,  berupa  pencegahan dan/atau pelarangan terhadap :
1) pemanfaatan  pengetahuan  tradisional  yang  dilakukan  oleh  badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;
2) pemanfaatan  ekspresi  budaya  tradisional  (folklore)  dan/atau pengetahuan  tradisional  yang  dilakukan  oleh  perorangan  dan/atau badan  hukum,  yang  dalam pelaksanaan  pemanfaatannya  tidak menyebutkan  dengan  jelas  asal  wilayah  ekspresi  budaya  tradisional (folklore)  serta  kustodiannya,  yang  menjadi  sumber  dan  pemilik ekspresi budaya tradisional (folklore) tersebut; dan/atau
3) pemanfaatan  ekspresi  budaya  tradisional  (folklore)  yang  dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang  dan  menimbulkan  kesan  tidak  benar  terhadap masyarakat  terkait,  atau  yang  membuat  masyarakat  merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.
Peraturan daerah tentang perlindungan  ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan ketentuan sanksi atas larangan. Pelanggaran terhadap larangan dalam konteks perlindungan ekspresi budaya tradisional masuk dalam  kategori  tindak  pidana  pelanggaran.  Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  merumuskan  bahwa  ketentuan  pidana  pada Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan  atau  denda  paling  namyak  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Perlu  memberikan Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  melalui pembentukan Peraturan Daerah. Perlindungan Ekspresi budaya tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jatidiri suatu bangsa. Selain itu  juga sebagai  implementasi  kebijakan  daerah  mengenai  mekanisme pemanfaatan  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang kebudayaan.
2. Kedudukan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  ekspresi  budaya tradisional  adalah  sebagai  aturan  otonom  yang  mengatur  kebijakan perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang  kebudayaan.  Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  akan  tetapi  sebagai  bagian  dari sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan  perlindungan ekspresi  budaya  tradisional  tetap  berada  pada  kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
3. Materi  muatan  peraturan  daerah  tentang  ekspresi  budaya  tradisional  perlu memuat tentang  pengertian  ekspresi  budaya  tradisional,  bentuk  ciptaan ekspresi budaya tradisional  yang mendapat perlindungan, kepemilikan atau pemegang  hak  cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional,  mekanisme pemanfaatan  ekspresi  budaya  tradisional,  sistem  perlindungan  ekspresi budaya tradisional, dan ketentuan larangan dan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Lutviansori,  2010, Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folklor  di  Indonesia,
Yogyakarta: Graha Ilmu
Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa  Media,
2013)
Hans  Nawiasky  dalam  Maria  Farida  Indrati,  2006, Ilmu  Perundang-undangan- Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius
Maya Sofia dan Tasya Paramitha, Upaya Pemerintah Agar Budaya Indonesia Tak Diklaim  Negara  Lain, diakses  dari www.life.viva.co.id pada  tanggal  22 Desember 2013
P.V Valsala G Kutty, National Experiences With The Protection of Expression of Folklore/Traditional Cultural Expression, WIPO Publication
Rahmi  Jened,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual,  Surabaya:  Penerbit  Universitas Airlangga
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
Suyud  Margono,  2010, Hukum  Hak  Cipta  Indonesia:  Teori  dan  Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement, Bogor: Ghalia Indonesia
Syafrinaldi, Sejarah  dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Al Mawarid edisi IX Tahun 2003, hal 6
Tim  Lindsey,dkk  (ed.),  2011, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar, Bandung: PT Alumni hal. 96
W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, (Jakarta: CV Rajawali),

## WIPO Publication, Consolidated Analysis of The Legal Protection of Traditional
Cultural Expression/Expression of Folklore, May 2003,
www.antaranews.com, Warisan  Budaya  Indonesia  Rawan  Diklaim  Negara  Lain, diakses pada tanggal 23 Desember 2013
www.portalindonesiaku.blogspot.com, Data  Budaya  Indonesia  yang  Diklaim Negara Lain, diakses pada tanggal 23 Desember 2013
www.wikipedia.com , “ Kompilasi ” diakses tanggal 30 Desember 2013