Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak | 17 Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 1 June 2020
Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010
Perspektif Hukum Perdata Islam
Andi Muslimah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone andimuslimah@gmail.com
Rusdiawan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar rusdiawan@gmail.com

## Abstract
The purpose of the study was to determine the validity of the status of the child who was born outside of marriage after the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010, perspective of Islamic Civil Law and To find out the impact of the civil  relationship  of  children  born  outside  of  marriage  after  the  decision  of  the Constitutional  Court  No.  46  /  PUU  -  VIII  /  2010,  perspective  of  Islamic  Civil  Law. From the results  of  the study, the validity of  the  status  of  the child born outside the marriage after  the decision of  the Constitutional Court No. 46 / PUU  - VIII /  2010, only constitutes general legal rules (lex generalis) in regulating the status and position of  children.  Meanwhile,  there  are  other  rules  that  are  more  specific  in  nature  (lex specialis)  such  as  the  Civil  Code  and  the  Law  on  Religious  Courts  which  are complemented  by  Compilation  of  Islamic  Law.  at  least  two  important  points  can  be taken  from  the  decision  of  the  Constitutional  Court.  First,  the  civil  relations  in  the above decisions have nothing to do with nasab. Secondly, it relates to the purpose of protecting  the  rights  of  children.  As  for  the  impact  of  the  existence  of  a  child relationship after the decision of the Constitutional Court depends on the legality of the  marriage  of  both  parents.  Both  legally  and  legally  valid  by  law  have  a  civil relationship  in  terms  of;  nasab,  livelihood,  inheritance  rights,  and  guardianship. However, children born of zina will only have a civil relationship with their father in terms  of  maintenance,  protection,  living.  But  it  is  not  related  to  nasab  relations, inheritance rights, or guardianship.
Keywords: Decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010
18 | Andi Muslimah dan Rusdiawan

## A. Pendahuluan
Asal-usul  keluarga  terbentuk  dari  suatu  perkawinan  (laki-laki  dan perempuan)  yang  erat  kaitannya  dengan  filsafat  hidup.  Oleh  sebab  itu  Islam memberikan perhatian yang serius terbukti didalam al-Qur‟an banyak ditemukan ayat- ayat  hukum  yang  mengatur  tentang  hidup  kekeluargaan  (baik  berupa  ayat-ayat perintah maupun larangan). sehingga pembentukan keluarga diluar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa.
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dijelaskan  bahwa  perkawinan merupakan  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah Allah  SWT  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah 12 .  Dari  penjelasan  tersebut diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera,  dan  bahagia 13 ,  Atau denga kata lain sakinah, mawaddah, warahmah.
Persoalan  nasab  dalam  kajian  Hukum  Islam  di  Indonesia  akhir-akhir  ini menjadi  menarik  dan  penting  untuk  diperhatikan,  khususnya  setelah  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi tentang  status  anak  di  luar  nikah,  sehingga  banyak  kalangan  berpendapat  bahwa putusan  tersebut  dipahami  dapat  menjadi  pintu  dilegalkannya  zina  meskipun Mahkamah  Konstitusi  tidak  bermaksud  melegalkan  perzinaan  tetapi  hanya  untuk memberikan perlindungan hak keperdataan kepada anak.
Diskursus lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 itu  sendiri  berkenaan  dengan  permohonan  penyanyi  dangdut  Aisyah  (Machica) Mochtar  dan  anaknya  M.  Iqbal  Ramadhan  dalam  uji  materiil  ( judicial  review )  atas pasal  2  ayat  (2)  tentang  pencatatan  pernikahan  dan  pasal  43  ayat  (1)  UU  Nomor  1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, telah mengundang komentar dan  diskusi
12 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007 ) h. 228
13 Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan di Indonesia, buku I (Makassar: Berkah Utami,
publik.  Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak uji materi atas Pasal 2 ayat (2), tetapi mengabulkan  uji  materi  atas  pasal  43  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  yang dipandangnya  bertentangan  dengan  UUD  1945,  sepanjang  dimaknai  menghilangkan hubungan  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  melalui  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya 14 .
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa „Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya‟ 15 .  Namun  sejak  adanya  Putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.  Dari  dampak  yang  ditimbulkan  itulah  yang  menjadikan  penulis  tertarik menuangkannya kedalam sebuah penelitian.
Adapun Rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut Bagaimana keabsahan status nasab anak yang lahir diluar nikah pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU  –  VIII/2010,  perspektif  Hukum Perdata Islam dan Bagaimana dampak dari adanya hubungan perdata anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam.

## B. Tinjauan Pustaka
Dalam  ensiklopedi  Islam  disebutkan  bahwa  nasab  adalah  pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah 16 .
14 http//www.bolmerhutasoit.wordpress.com/ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin . Diakses pada tanggal 17 Desember 2013
15 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. cit, h. 17
16 Abdul Aziz Dahlan,,dkk, Ensiklopedi Islam , Jilid. IV, (Cet. III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 ) h. 13

## 20 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
Muhammad  Ali  ash-Shabuni  dalam  Pembagian  waris  menurut  Islam  berpendapat bahwa  Nasab  adalah  legalitas  hubungan  kekeluargaan  yang  berdasarkan  pertalian darah,  sebagai  salah  satu  akibat  dari  pernikahan  yang  sah,  atau  nikah  fasid,  atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara‟ bagi hubungan seorang  anak  dengan  garis  keturunan  ayahnya  sehingga  dengan  itu  anak  tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu  berhak  mendapatkan  hak-hak  sebagai  akibat  adanya  hubungan  nasab.  Seperti hukum waris, perwalian dan nafkah 17 .
Menurut Abdul Manan, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara dari tiga sebab. Pertama, dengan cara al - Firasy yaitu berdasarkan kelahiran  karena  adanya  perkawinan  yang  sah.  Kedua,  dengan  cara iqrar yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ketiga, dengan cara al-bayyinah yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si Fulan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darahnya dengan ayahnya dan Anak yang  tidak  diketahui  hubungan  ayahnya  dengan  sendirinya  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibunya  yang  melahirkannya  dan  bisa  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ayahnya, jika ayahnya itu memang mengakuinya 18 .
Dengan  kehadiran  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010 telah melahirkan respons yang beragam, respon-respon kontroversial yang melahirkan polemik  yang  berkepanjangan.  Dalam  waktu  belakangan  ini,  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  masih  banyak  mendapat  pertentangan  serta  masih  hangat  untuk dibicarakan dan didiskusikan.
17 Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam, Terjemah. AM. Basmalah ( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 39
18 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006), h. 76
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010  oleh  sebahagian kalangan  dinilai  sebagai  sebuah  aturan  yang  melindungi  hak-hak  anak.  Pernyataan demikian  memang  benar  adanya.  Dengan  adanya  putusan  tersebut,  kepentingan  dan hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari ayah biologisnya bisa ia terima. Tidak ada  seorang  anak  pun  yang  dilahirkan  dimuka  bumi  harus  dipersalahkan  dan diperlakukan diskriminatif karena ulah atau cara pernikahan kedua orang tuanya 19 .
Dari  berbagai  respon  yang  bermunculan,  respon  yang  cukup  berpengaruh adalah respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena ia merupakan lembaga yang memiliki pijakan dasar yang kuat sekaligus sebagai representasi umat Islam Indonesia. Tepatnya tertanggal 10 maret 2010 MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  Dan  Perlakuan  Terhadapnya,  untuk  menyikapi putusan Mahkamah Konstituusi No. 46/ PUU-VIII/2010.
Di dalam fatwanya pada bagian ketentuan umum, Majelis Ulama  Indonesia memutuskan  enam  ketetapan.  Pertama,  anak  hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan nasab,  wali  nikah,  warisan  dan  nafkah  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, wali nikah, warisan dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung  dosa  perzinahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mengakibatkan kelahirannya. Keempat, Pezina dikenakan hukuman Hadd oleh pihak yang berwenang, untuk  kepentingan  menjaga  keturunan  yang  sah  ( hifz  an - nasl ).  Kelima,  pemerintah berwenang  menjatuhkan  hukuman ta’zir terhadap  laki-laki  pezina  yang mengakibatkan  lahirnya  anak  dengan  mewajibkannya  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup  anak  tersebut  dan  memberika  harta  setelah  ia  meninggal  melalui wasiyat wajibah. Keenam, hukuman ta’zir yang dimaksud bertujuan untuk melindungi anak,
19 Dadan Muttaqien dan Muhammad Arif Zuhri, op. cit , h. 32

## 22 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya 20 .
Alasan  utama  hadirnya  fatwa  MUI  ini  adalah  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  menjadi  kontroversial  karena  membuka  peluang  untuk  dipahami adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Hubungan perdata yang dimaksud dalam hukum islam adalah terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali 21 . Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipahami dapat menjadi pintu dilegalkannya zina.
Dalam menanggapi  berbagai  respon atas putusan tersebut,  terkhusus  respon dari  Majelis  Ulama  Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pernyataan  atau penjelasan resmi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinaan. Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  putusan  tersebut  tidak  terkait  sah  atau  tidaknya perkawinan,  tetapi  hanya  untuk  memberikan  perlindungan  hak  keperdataan  anak sehingga harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinaan merupakan dua rezim hukum yang berbeda 22 .
Dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tersebut  ada  hal  penting  yang ditawarkan sebagai jalan keluar atas masalah status hukum anak zina. Solusi tersebut adalah  melalui  kebijakan  pemerintah  dengan  menetapkan ta’zir .  Ada  dua  hal  yang terkandung  dalam ta’zir tersebut.  Pertama,  laki-laki  yang  mengakibatkan  kelahiran anak di luar nikah tersebut harus menanggung kebutuhan hidup anak tersebut. Kedua, mewajibkannya memberikan harta tinggalan melalui wasiyat wajibah.
20 Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.
21 Dadan Muttaqien dan Muhammad Arif Zuhri, op. cit , h. 33
22 http//news.detik.com/read/2012/03/07/143010/1860279/10/penjelasan- resmi-mk-kami- tidak-melegalkan-zina?nd992203605,diakses 19 desember 2013

## C. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan data- data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam judul penelitian ini, yaitu:

## 1. Metode Pengumpulan Data
Dalam  metode  pengumpulan  data  ini,  penulis  menggunakan library  research, yaitu  mengumpulkan  data-data  lewat  buku-buku  perpustakaan  atau  karya  ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Pada  penelitian  kepustakaan,  data  atau  bahan  yang  di  peroleh  adalah  data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
a. Bahan Hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
1) Dalil al-Qur‟an dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan dan nasab.
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.
3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
4) Peraturan Perundang-undang RI.
b. Bahan  Hukum sekunder yaitu,  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi:
1) Kepustakaan,  yaitu  buku-buku  yang  ada  kaitannya  dengan  perkawinan dan  nasab,  serta  dampak  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  status anak diluar nikah.
2) Materi  yang  di  download  dari  internet  sebagai  pelengkap  ( suplement ) yang  ada  kaitannya  dengan  dampak  putusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap pengakuan anak diluar nikah.
c. Bahan  Hukum tertier yaitu,  bahan  hukum  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  skunder  yang meliputi:
24 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
a) Penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal atas perundang- undangan.
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
c) Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.

## 2. Metode Pengelolahan dan Analisis Data
Data-data  yang  dikumpulkan,  baik  data  primer  maupun  data  skunder, kemudian  diolah  melalui  metode  kualitatif,  yaitu  pengolahan  gagasan,  ulasan, pandangan  dari  berbagai  ahli  tentang  masalah  yang  berhubungan  dengan  dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah kemudian diterapkan kedalam pembahasan ini.
Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara berpikir Deduktif yaitu  mengumpulkan  data-data  yang  bersifat  umum  untuk  kemudian  di  tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sebagai salah satu contoh dari tulisan ini akan dikaji dan diteliti keabsahan suatu pernikahan dengan melihat secara umum rukun dan syarat- syarat pernikahan, baik di dalam fikih klasik maupun di dalam Hukum Perdata Islam yang berlakukan di Indonesia (hukum positif). Sehingga melahirkan suatu hubungan nasab yang sah pula, sebagai kesimpulan khusus yang dihasilkan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Status  Nasab  Anak  yang  Lahir  diluar  Nikah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, Perspektif Hukum Perdata Islam.
Menurut hukum Pernikahan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974  pasal  42:  adalah  dalam  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat pernikahan yang sah. Dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak  yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang
sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Kedua  adalah  anak  di  luar  nikah,  yang  dimaksud  dengan  anak  luar  nikah adalah  anak  yang  dibuahi  dan  dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang  sah,  sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:
1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah  institusi  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada asasnya putusan hakim tidak boleh  didiskusikan  apalagi  disalahkan,  inilah  asas  yang  berlaku  secara  universal. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut secara mutatis mutandis berlaku otomatis sebagaimana perubahan undang-undang.
Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  Permohonan  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti  H. Mochtar  Ibrahim dan Muhammad  Iqbal  Ramadhan bin  Moerdiono dengan putusan No. 46/PUU-VIII/2010.
Mengenai keberadaan anak di luar pernikahan (pasal 43 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui  hubungan

## 26 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
seksual  maupun  melalui  jalan  lain  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi.  Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya pernikahan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan  seorang  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.
Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang  telah melakukan suatu  hubungan  dengan  seorang  perempuan  terlepas  dari  tanggung  jawab.  Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar pernikahan mendapat stigma yang tidak baik di  tengah  masyarakat.  Seorang  anak  yang  seperti  itu  mesti  mendapat  perlindungan hukum dari Negara walaupun status pernikahan orang tuanya masih dipersengketakan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  bunyi  pasal  43  ayat  (1)  UU  Nomor  1  tahun  1974  harus  dibaca:
“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” 23 .
Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 itu selengkapnya dapat  diambil  beberapa  poin  mengenai  tujuan  pengubahan  Pasal  43  ayat  (1)  UU Pernikahan,  yaitu  :  Menjamin  hak-hak  anak  untuk  mendapat  pengasuhan, pemeliharaan,  pendidikan  dan  biaya  penghidupan,  perindungan  dan  lain  sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.
Penulis  sependapat  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam mempertimbangkan keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa
23 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Luar Nikah
pencatatan  pernikahan  legal  meaningnya  adalah  sebagai  syarat  administatif pernikahan, tidak menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Tujuan dari pencatatan adalah  untuk  kemaslahatan,  dimana  dengan  adanya  pencatatan  tersebut  hubungan pernikahan akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Hanya  saja  pasal  tersebut  terkesan  kurang  mengikat,  Karena  bisa  dipahami bahwa nikah tetap sah tanpa adanya pencatatan. Untuk memberikan kekuatan mengikat maka redaksinya seharusnya berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan” sebagaimana  telah  diakomodir  dalam  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Inpres.  Nomor  1  tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Solusi  lain  yaitu  dengan  menggambungkan pasal 1 dan 2 menjadi satu pasal.
Sesuai  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  Konstitusi  yang  telah  kita kemukakan  sebelumnya,  pertimbangannya  sangat  logis  dan  bertujuan  untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar pernikahan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, Perspektif Hukum Perdata Islam
Berdasarkan  putusan  tersebut,  Jika  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan pernikahan secara agama dengan seorang perempuan,  tetapi  tidak  memiliki  legalitas  disebabkan  pernikahan  tersebut  tidak dicatatkan  sesuai  dengan  ketetuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagaimana disebutkan diatas pada putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan aturan umum ( lex generalis ) maka ia termasuk anak yang memiliki status hubungan perdata, meliputi hubungan  nasab,  hak-hak  waris,  perwalian,  bahkan  nafkah  yang  merupakan  aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya ( lex specialis ).
Adapun  Jika  seorang  anak  telah  dihukumkan  sebagai  anak  yang  lahir  di  luar pernikahan yang sah (anak zina), berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka  ia

## 28 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
termasuk  anak  yang  memiliki  status  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  dalam  hal perlindungan,  pemeliharaan  serta  nafkah  dan  tidak  terkait  hubungan  nasab.  Maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :
1. Hubungan Nasab
Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak yang lahir dari hasil zina  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya.  Oleh  karena  putusan  tersebut dimaknai  sebagai  hubungan  perdata  dalam  hal  perlindungan  anak,  bukan  dalam  hal nasab. Aturan mengenai nasab terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  yang  telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat  dinisbahkan  kepada  ayah/bapak  alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

## E. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Setelah  diuraikan  pada  bab-bab  sebelumnya  tentang  Dampak  putusan Mahkamah Konstitusi no. 46 UU-VIII / 2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah  perspektif  Hukum  Perdata  Islam,  maka  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Adapun  keabsahan  status  nasab  anak  yang  lahir  diluar  nikah  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU  –  VIII/2010,  hanya  merupakan  aturan hukum  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis )  dalam  mengatur  status  dan kedudukan  anak.  Sementara  itu,  ada  aturan  lain  yang  sifatnya  lebih  khusus ( lex specialis ) seperti KUHPerdata dan UU Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. setidaknya ada dua poin penting yang bisa
diambil  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Pertama ,  hubungan  perdata dalam  putusan  diatas  tidak  ada  kaitanya  dengan  nasab. Kedua ,  berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak.
b. Adapun  dampak  dari  adanya  hubungan  perdata  anak  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi tergantung dari keabsahan nikah kedua orang tuanya. Baik  sah  secara  peraturan  perundang-undangan  maupun  sah  secara  agama memiliki  hubungan  perdata  dalam  hal;  nasab,  nafkah,  hak  waris,  dan perwalian. Akan tetapi anak yang lahir dari akibat zina maka hanya memiliki hubungan  perdata  dengan  ayahnya  dalam  hal  pemeliharaan,  perlindungan, nafkah. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  selanjutnya  penulis  mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Terkait dengan putusan itu, direkomendasikan agar pemerintah memberikan kemudahan  layanan  akta  kelahiran  kepada  anak  hasil  zina,  tetapi  tidak menasabkannya kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Mengharapkan  pemerintah  dengan  putusan  MK  tersebut  membuat sinkronisasi  hukum  dan  peraturan  perundang  undangan  yang  berkaitan dengan  perkawinan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  sehingga  tidak menimbulkan  pendapat/  opini  yang  tumpang  tindih  yang  menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

## F. Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Abu Zahrah, Muhammad, Al Ahwal Al Syahsiyah , Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1957

## 30 | Andi Muslimah dan Rusdiawan
Ancok, Djamaluddin, Psikologi Islami Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al-Usyratu Wa Ahkamuhaa  Fii  at-Tasyriyhy  il-Islamy, Terjemah  oleh:  Abdul  Majid  Khon, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009
Dahlan,  Abdul  Aziz,  dkk, Ensiklopedi  Islam ,  Cet.  III,  Jilid.  IV,  Jakarta:  PT  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
Departemen  Agama  RI, al-Qur’an  dan  Terjemahnya, Surakarta:  Media  Insani Publishing, 1999
Hasan, M. Ali, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 1997
http//news.detik.com/read/2012/03/07/143010/1860279/10/penjelasan-resmi-mk- kami- tidak-melegalkan-zina?nd992203605,diakses 19 desember 2013
http//www.bolmerhutasoit.wordpress.com/ Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin . 17 Desember 2013
http//www.gatra.com, Mahfud MD Vonis MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tak Bicarakan Nasab , 16 Maret 2012
http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715 -analisis-hukum-putusan- mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010-tentang-status-anak-luar- kawin.html, tgl-13-feb-2012
http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/karya_ilmiah/artikel-dosen/ menakar- kekuatan-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-tahun-2010 , diunduh pada hari Rabu, 18 Desember 2013, pukul 10:30
Al-Jaziry, Abdu Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah , Jus, IV , Mesir: al- Maktab al-Tijariah al-Kubra, 1969