Volume 9 Nomor 1, April 2016 Hlm. 1-7 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935 Received: Januari 2016; Accepted: April 2016
Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah
Muthia Tri Ardiyanti,  Mohamad Djasuli, dan Gita Arasy Harwida Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang  Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dan Substansi Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan kelima informan dan dianalisa dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten  Sumenep  sebagai APIP belum  adanya  koordinasi  yang  baik. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang  berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan. Terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan baik di Inspektorat Kabupaten Sumenep ataupun penjelasan pengawasan di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih kearah penjelasan pemeriksaan. Serta belum sinkron antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Kata  kunci:  Peran,  Inspektorat  Kabupaten,  Pengawasan,  Pengadaan  Barang Milik Daerah

## ABSTRACT
The purpose of this study is to provide an overview of the role of the Inspectorate Sumenep existence in the procurement of goods belonging to local supervision. Informants in this study is the Chairman of the Section (Kasi) Government Oversight Assistant Superintendent for Development of Region I, II, III and IV and the substance of the Planning Inspectorate in Sumenep. Data were collected by interviews with five informants and analyzed with a phenomenological  approach. The  results  of  the  study  indicate  that  the  role  of  the Inspectorate  as APIP Sumenep lack of good coordination. Seen with answers regarding the supervision of local procurement have conducted four different informants, whereas the same tupoksinya. In practice not all belong to the area of procurement supervision carried out by the competent APIP, so monitoring is done more glued to the Working Paper Examination (CTF) that has been provided. There is ambiguity between good supervision and inspection duties in the Inspectorate Sumenep supervision or explanation on the laws and regulations applicable in Indonesia more towards explanation of the examination. As well as not synchronized between documents at Inspectorate Sumenep the legislation that became the benchmark of the Inspectorate in carrying out duties and functions.
Keywords: Roles, District Inspectorate, Monitoring, Procurement District Property
 Corresponding author : Address  : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan Email : mdjasuli@gmail.com 1 © 2016 LPPM-UTM

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya UU nomor 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang (oto- nomi daerah) untuk mengatur  segala urusan ke- bijakan rumah tangganya yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah. Adanya otono- mi daerah yang mengurus kebijakan  rumah tang- ganya masing-masing, sehingga  dalam praktiknya harus ada upaya pengawasan internal untuk memi- nimalisasi kemungkinan terjadinya peningkatan pe- nyelewengan anggaran. Implementasi dari otonomi daerah dan  desentralisasi fiskal adalah fungsi pen-
gawasan yang dilakukan oleh   Inspektorat Daerah. Pengawasan  tersebut  berfungsi  untuk memini- malisasi terjadinya kecurangan dalam urusan pe- nyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam  Neg- eri (Permendagri)  nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  dilaksanakan  oleh Aparat  Pengawasan In- tern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan
2 | Muthia Tri Ardiyanti, dkk : Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah kewenangannya.
Berkaitan dengan fungsi Inspektora Provinsi,  Kabupaten/Kota  secara  umum  diatur dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan  urusan pemer- intahan, Inspektorat  Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki  fungsi sebagai berikut: pertama,  peren- canaan program pengawasan;  kedua, perumusan kebijakan dan  fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan salah satu  kewenangannya dalam bidang pengawasan adalah pengadaaan ba- rang.  Sehubungan dengan  itu,  peran Inspektorat Kabupaten/Kota diperlukan untuk  mempersempit ruang gerak pelaku, khususnya yang ingin melaku- kan kecurangan  dalam pengadaan barang/jasa un- tuk kepentingan pribadinya.
Sebagaimana dijelaskan Tuana kotta (2010:431), pengadaan merupakan salah satu  sum- ber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK  dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dibuktikan  dengan  adanya  pemberitaan di  media elektronik dan media cetak  yang men- gungkap kasus kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang marak dilakukan oleh oknum pe- jabat negara. Wakil Ketua KPK Haryono Umar (2011) menyatakan bahwa  kecurangan dalam pengadaan bisa  diperkecil melalui pengetatan  pengawasan internal. Cara  meningkatkan peran pengawasan dalam pengadaan barang/jasa dapat  dimulai dari proses penganggaran (perencanaan)   sampai   den- gan  proses pengadaan itu selesai. Maka  dari itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai penga- was internal harus bersikap  tanggap apabila men- emukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan  barang milik daerah. Apalagi  Kabu- paten   Sumenep   masuk sembilan besar wilayah tertinggal di Pulau Jawa ( www.kompas.com ). Men- teri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faizal Zaini (2013)  menyatakan   bahwa penetapan kriteria daerah tertinggal dengan mempertimbang- kan enam  kriteria  dasar,   yaitu   perekonomian masyarakat,  Sumber  Daya Manusia (SDM), prasa- rana (infrastruktur), kemampuan keuangan (fiskal), aksesibilitas, dan  karakteristik  daerah. Dengan kata lain, Kabupaten Sumenep masih lemah dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dikarenakan lima dari  enam  kriteria wilayah tertinggal, diantaranya mempengaruhi keberhasilan dalam  menjalankan roda   pemerintahan. Jika Pemerintah Daerah lemah dalam menjalankan roda pemerintahan, maka tidak dapat dipungkiri kasus penyimpangan akan sering
terjadi termasuk pengadaan barang milik daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Inspektorat Kabupaten Sumenep  dalam  penga- wasan  pengadaan  barang milik daerah. Peneli- tian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep mengingat ditemukan kasus penyimpan- gan pengadaan barang milik  daerah dalam kurun waktu delapan tahun  terakhir, seperti: pengadaan mesin penggerak dan turbin di Dinas Pengairan; pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermo- tor dan  pembangunan gedung pengujian  kendara- an bermotor di Dinas Perhubungan ( www.tempo. com ); pengadaan  mobil dinas eselon  III di Pemda ( www.infokorupsi.com ); pengadaan alat mesin tan- gan traktor di Dinas Pertanian Tanaman Pangan; pengadaan Beras dan Distribusi  Raskin  di  tujuh kepulauan;  pengadaan kapal laut Dharma Bahari Sumekar I dan II; pengadaan dua unit kapal bekas ( www.kompas.com ); dan       pengadaan lahan Seko- lah Menengah  Atas  Negeri  (SMAN)  I  Batuan. Dengan terungkapnya kasus korupsi di lingkungan SKPD di Kabupaten Sumenep menjadi tanda tanya bagi peneliti. Dengan  adanya  fenomena  yang dise- butkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk men- getahui  eksistensi peran Inspektorat  Kabupaten Sumenep dalam  pengawasan pengadaan barang milik daerah.  Penelitian  ini  akan menjawab berja- lan atau tidak berjalannya suatu peran  Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal  dalam pengawasan pen- gadaan barang milik daerah di lingkungan  SKPD Kabupaten Sumenep

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif. Dalam  Bungin (2009:68), kualitatif bertujuan untuk menggambarkan,  meringkaskan berbagai kondisi,  berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas soial yang ada di  masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya me- narik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model,  tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi dari para inform- an secara mendalam tentang eksistensi peran Ins- pektorat Kabupaten Sumenep terhadap pengadaan barang milik daerah.

## Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggu- nakan metode pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2010:15), fenomenologi adalah pandan-
Jurnal Pamator, 9(2) April 2016: 1-7 | 3 gan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan in- terpretasi dunia. Peneliti menggunakan metode pen- dekatan  fenomenologi, karena  peneliti ingin me- neliti terkait dengan  fenomena yang benar-benar terjadi dalam  pengawasan  pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh  Inspektorat  Kabupaten Sumenep.

## Jenis Data Data Primer
Data  primer dalam  penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengajuan beberapa pertanyaan ten- tang pengawasan pengadaan barang milik daerah yang ditujukan  kepada informan (pihak terkait pengawas  pengadaan   barang) melalui wawancara ( interview )

## Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh Pro- gram Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) tahun 2013, Standar Operasional  Prosedur (SOP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

## Teknik Pengumpulan Data
Wawancara Bentuk wawancara dalam  penelitian ini adalah wawancara  tidak terstruktur ( unstructured  inter- view) .   Menurut   Esterberg (2002) dalam (Sugiyo- no,2010:233), pengertian wawancara tidak terstruk- tur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak  menggunakan pedoman wawancara  yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan den- gan berbincang-bincang  mengajukan pertanyaan kepada para  informan yang terlibat langsung di dalam  pengawasan        pengadaan barang milik daerah yang dilakukan  oleh  Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

## Observasi
Dalam Sugiyono (2010:226),  observasi adalah dasar semua ilmu  pengetahuan dimana para il- muwan hanya dapat bekerja  berdasarkan fakta  yang mengenai  dunia kenyataan  yang diperoleh  dari ob- servasi. Dalam penelitian ini  menggunakan me- tode   observasi tidak berperan serta ( non-partici- pant observation) yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hanya mempunyai  satu  fungsi yaitu melakukan pengamatan saja.
Rekaman Dalam penelitian ini, rekaman  yang dimaksud bertujuan untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data yang didapat dari  wawancara dengan para informan direkam menggunakan tape
recorder.

## Kriteria Informan dan Informan
Bungin (2009:108), Informan  adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, in- formasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Kabu- paten Sumenep  yang telah memiliki pengalaman dalam mengawasi pengadaan barang milik daerah minimal 2 tahun; (2) memiliki  tugas  sebagai  penga- was pengadaan   barang   milik  daerah; (3) memiliki pemahaman terhadap peran personal dalam penga- wasan pengadaaan barang milik daerah. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ket- ua  Seksi Pengawasan Pemerintahan  Bidang Pem- bangunan dari masing-  masing Irbanwil I, II, III dan IV karena sebagai APIP yang melakukan pen- gawasan dan pemeriksaan pengadaan barang milik daerah di lingkungan SKPD  dan  dinilai memiliki pengalaman yang banyak  terhadap apa saja yang berkaitan  dengan pengawasan pengadaan  barang milik daerah. Sedangkan informan pendukung ada- lah Subsatansi Bagian Perencanaan, karena dinilai memiliki pemahaman dalam perencanaan PKPT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  APIP  yang  Belum Terkoordinasi dengan Baik dalam    Pengawasan Pengadaaan Barang Milik Daerah Inspektorat Kabupaten  Sumenep memiliki garis komando dari Inspektur yaitu Inspektur Pembantu Wilayah yang dibawahnya  terdapat Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintahan Bagian Pemban- gunan. Dalam struktur  organisasi Inspektorat Ka- bupaten  Sumenep yang melakukan  pengawasan terhadap pengadaan barang milik daerah ada dalam ranah  Kasi Pengawasan Pemerintahan Bagian Pembangunan. Sehubungan  dengan itu, peneliti ingin melakukan  wawancara terahadap Bapak A, Ibu B, Bapak C dan Ibu D yang menjabat sebagai Kasi Pengawasan Pemerintah  Bagian  Pembangu- nan dari masing-masing Irbanwil I, II, III dan IV untuk mengetahui eksistensi peran Inspektorat Ka- bupaten  Sumenep dalam pengawasan  pengadaan barang milik daerah.
Dari hasil wawancara yang  dilakukan terhadap Bapak A  menyatakan pengawasan pen- gadaan  barang milik daerah hanya  menyesuaikan antara dokumen  kontrak dengan barang (output) karena jumlah SKPD di Kabupaten  Sumenep ada 47 belum lagi kecamatan atau desa. Dapat di- katakan selama ini, Bapak A hanya pada proses akhir saja (serah terima barang) tanpa adanya pen- gawasan mulai dari perencanaan proses pengadaan barang milik daerah. Seperti halnya pernyataan Ibu
4 | Muthia Tri Ardiyanti, dkk : Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah
D yang menyatakan pengawasan itu adalah PKPT. Tentu saja, pernyataan Ibu D tidak sesuai, karena PKPT adalah pedoman pengawasan bukan bentuk pengawasannya.   Dapat  dikatakan, Ibu D kurang memahami perannya sebagai APIP dalam penga- wasan  pengadaan barang milik daerah. Lain hal- nya dengan pernyataan Ibu B dan Bapak C memahami perannya sebagai APIP, karena sudah sesuai dengan Perpres nomor  70  tahun  2012 pasal 116. Ibu B menyatakan yang diawasi Pejabat Pem- buat Komitmen (PPK),  Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan  Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)  dengan melakukan   diskusi dan  Bapak C yang menyatakan pengawasan dimulai dari per- encanaan (deteksi dini) dan akan  mengkroscek dokumen yang disyaratkan panitia  pengadaan ke- pada penyedia barang. Dengan pernyataan keempat informan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pengawasan pengadaan barang milik daerah, pada- hal tupoksinya sama antara Irbanwil I, II, III dan IV. Dapat  disimpulkan, peran  keempat  informan sebagai APIP belum terkoordinasi dengan baik. Pada dasarnya pengawasan dilakukan un- tuk menghindari kemungkinan penyelewengan atas tujuan/target/output yang ingin  dicapai. Penga- wasan diharapkan  dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta adanya pen- gawasan yang dilakukan APIP diharapkan mampu mengurangi tingkat kerugian negara  akibat peny- impangan pengadaan barang milik daerah yang di- lakukan oknum pejabat. Keberhasilan pengawasan dapat diukur dengan  optimalisasi pengawasan yang  dilakukan APIP. Maksud dari  optimalisasi pengawasan yaitu kegiatan yang dilakukan secara seimbang dengan menilai kenyataan  yang sesung- guhnya mengenai  pelaksanaan tugas/kegiatan, apa sudah sesuai dengan kenyataan atau  tidak. Sep- erti yang dijelaskan dalamPermendagri nomor 23 tahun 2007  pasal 8, bahwasannya “ Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ber- pedoman pada PKPT ”.  Dengan   demikian, Bapak
A,  Ibu  B,  Bapak  C  dan  Ibu  D sebagai  Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpedoman kepada PKPT dan peneliti ingin mengetahui bentuk asli dari PKPT.
Bentuk asli  PKPT  tahun 2013yang se- lama ini menjadi acuan dalam  pelaksanaan pen- gawasan urusan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam PKPT terdapat jadwal atau matrik, namun didalamnya hanya  terdapat pembagian objek SKPD,  minggu keberapa, bulan apa dan  berapa kali kunjungan untuk  mengawasi dan memeriksa. Peneliti menganalisa PKPT kurang lengkap dalam menyajikan  jadwal,  karena tidak  ada  penjelasan
mengenai  jenis pengawasannya. Seperti yang kita ketahui, APIP bukan hanya  mengawasi pengadaan barang milik daerah, tetapi juga mengawasi semua urusan  Pemerintah Kabupaten Sumenep.  Dalam jadwal pengawasan terdapat  jumlah berkunjung ke SKPD masing-  masing Inpektur Pembantu Wilayah  I, II, III dan IV. Peneliti terkejut  meli- hat jadwal berkunjung untuk mengawasi  maksimal tiga  kali bahkan ada yang hanya satu kali, sedang- kan waktu melaksanakan pengawasan tidak cukup hanya satu kali melainkan secara  berkala. Peneliti berpendapat PKPT yang ada di Inspektorat Kabu- paten Sumenep masih bersifat umum. Hal ini dapat menyebabkan peran APIP menjadi belum terkoor- dinasi dengan baik,  karena PKPT tidak tersusun dengan rinci.

## Ambiguitas Antara Tugas  Pengawasan dan Pemeriksaan
Dijelaskan dalam  Permendagri  nomor  23  ta- hun  2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan  Pemerintah Daerah, dijelas- kan  pengertian pengawasan atas  penyelenggaraan pemerintah daerah  adalah proses kegiatan  yang ditujukan untuk menjamin agar Pemda berjalan  se- cara efisien  dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedan- gkan,  definisi pemeriksaan diatur dalam Undang- undang nomor  15 tahun  2004  tentang Pemeik- saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 ayat (1), adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan se- cara  independen,  obyektif,   dan  profesional ber- dasarkan standar  pemeriksaan, untuk menilai  ke- benaran, kecermatan, kredibilitas,  dan keandalan informasi mengenai  pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dari hasil pembahasan di bab sebelum- nya mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang  dilakukan masing-masing informan, pdapat dilihat pernyataan Bapak A, Ibu B, Bapak C dan Ibu D jawabannya  lebih mengarah kepa- da pemeriksaan  bukan pengawasan. Terlihat jelas ketika peneliti mengajukan  pertanyaan mengenai pendapat  keempat informan terkait  perbedaannya pengawasan dengan pemeriksaan. Berdasarkan  ha- sil  wawancara mengenai  perbedaan  pengawasan dan pemeriksaan. Bapak A  menyatakan  sulit membedakan antara pengawasan dengan pemerik- saan.  Berbeda dengan  Ibu  B  dan  Ibu  D  yang menyatakan  bahwa pengawasan sudah melekat atau menjadi satu dengan pemeriksaan. bayangan peneliti sebelumnya, pengawasan dimulai dari per- encanaan sampai serah terima barang atau proses pengadaan barang selesai, tetapi keempat informan
Jurnal Pamator, 9(2) April 2016: 1-7 | 5 saja sulit  untuk menjelaskan mana pengawasan dan mana pemeriksaan.
Untuk   menjawabnya peneliti men- emukan peraturan yang berlaku diatasnya, sep- erti: Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Permendagri nomor 70 tahun 2012 tentang Ke- bijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013, dan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketiga peraturan yang disebutkan diatas terdapat pasal yang membahas pengawasan pengadaan ba- rang namun penjelasannya pemeriksaan. Setelah peneliti membaca ketiganya, Permendagri  nomor 17  tahun  2007 pasal 83 ayat  (2), dijelaskan pen- gelola dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggu- naan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan pasal yang sama ayat (3), hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disam- paikan kepada Pengelola  untuk  ditindaklanjuti ses- uai ketentuan perundang- undangan. Selanjutnya, Permendagri nomor 70 tahun 2012 pasal 6 huruf c, dijelaskan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset. Serta Perpres nomor   70   tahun 2012 pasal 116ayat (1), K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan  di ling- kungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, peneliti memperoleh KKP ad- ministrasi pengelolaan barang daerah Sebagaimana kita ketahui dalam Permendagri  nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 4 ayat (2), dalam penge-
lolaan barang milik daerah terdapat 13 elemen di- dalamnya, salah satunya pengadaan.
Urutan  berkas  yang  diperlukan sudah komunikatif.  Bermula dari urutan pertama ada Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), pertan- yaannya apakah tiap SKPD memiliki RKBU atau tidak?.  Pernyataan Bapak A dan Bapak C  me- nyebutkan bahwa semua SKPD memiliki RKBU, namun berbeda dengan Ibu D yang menyatakan ti- dak semuanya memiliki RKBU, seperti UPT Seko- lah Dasar (SD), karena yang menyusun RKBUnya adalah Dinas Pendidikan. Dengan begitu, kemung- kinan barang yag tidak dibutuhkan UPT SD namun direncanakan oleh Dinas Pendidikan. Sejauh mana APIP memeriksa ketidak- lengkapan   berkas administrasi pengelolaan barang daerah, selaras pernyataan Bapak A, Bapak C dan Ibu D bahwa APIP akan tetap melakukan  pemerik- saan dengan menyesuaikan antara buku penerimaan barang, buku inventaris, buku pengadaan dengan barang yang ada, dan sejauh ini  jika  dokumen yang  dibutuhkan  tidak  lengkap, maka APIP akan merekomendasi kepada Instansi dalam Laporan Ha- sil Pemeriksaan (LHP). Seharusnya, audit internal menganut empat prinsip model baru audit internal, salah satunya perbaikan lembaga secara berkelan- jutan (performance improvement). Peran  APIP seharusnya memberikan perbaikan kinerja secara berkelanjutan (performance improvement). Terlihat dari paradigma definisi  Audit Internal  (YPIA,2011) sebagai berikut:
“Internal   auditing   is   an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an or- ganization’s operations. It helps organization ac- complish its objective by bringing a systematic,
6 | Muthia Tri Ardiyanti, dkk : Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah
disciplined approach to evaluate, and improve the effectiveness of risk management, control, and gov- ernance process” . Dari  definisi  diatas,  seharusnya Audit  In - ternal  tidak hanya sebagai pengawas saja, akan tetapi sebagai institusi yang menyelenggarakan misi assurance dan misi konsultan dengan mengede- pankan nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif dan penambahan  nilai (value added), ser- ta meningkatkan mutu dari organisasi. Selain  itu, masih menurut definisi tersebut audit internal juga membantu organisasi  untuk  mencapai tujuannya melalui evaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen resiko, pengawasan dan proses tata kelola. Sejauh ini dari hasil telaah peraturan pe- rundang- undangan seperti Permendagri nomor  23 tahun  2007,  Permendagri nomor   64   tahun   2007 Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2008 yang meru- pakan dasar hukum dari tata kelola pemerintah, be- gitu pula dengan PKPT dan SOP tidak ditemukan fungsi  maupun  definisi  audit  internal  yang  dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota seperti definisi yang telah diterangkan sebelumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil pembahasan dan telaah data di bab sebelumnya, maka  dapat ditarik simpulan dari penelitian ini adalah (1) Peran Inspektorat Kabu- paten Sumenep sebagai APIP belum adanya koor- dinasi yang baik. Terbukti dengan jawaban men- genai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan keempat informan berbeda-beda, padahal tupoksinya sama. PKPT sebagai  pedo- man APIP dalam melaksanakan pengawasan masih bersifat umum, kurang lengkap dalam menyajikan jadwal dan tidak ada penjelasan mengenai jenis pengawasannya. (2) Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik  daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah dise- diakan. (3) Terdapat  keambiguan   antara tugas pengawasan dan pemeriksaan, baik di Inspektorat Kabupaten Sumenep maupun di peraturan perun- dang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penjelasan pengawasan namun lebih kearah pemer- iksaan.  Serta belum sinkronnya  antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumenep mau- pun di peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran yang dapat diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut (1) Perlunya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan dokumen terkait yang menjadi acuan dari Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran dari peneliti, sebaiknya
Peraturan   Bupati diikuti sistem dan prosedur/SOP baik pengawasan, pemeriksaan, monitoring    atau evaluasi  dari tiap-tiap bidang atau  ruang lingkup pengawasannya dengan merujuk kepada peraturan- peraturan diatasnya tentang pengawasan ataupun peraturan lainnya  yang  sesuai  dengan bidang  pen- gawasannya. (2) Dalam penyusunan PKPT tahun berikutnya untuk matrik diharapkan lebih disusun secara terperinci dan lengkap, agar bisa terkoordi- nasi dengan baik dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. (3) Guna terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengadaan barang/jasa dapat diusulkan  dengan mengikutser- takan APIP pada program sertifikasi  dengan keahl - ian  tertentu,  seperti  sertifikasi  pejabat  pengadaan barang/jasa,  diadakannya pelatihan rutin dan so- sialisasi Peraturan terbaru tentang pengadaan  ba- rang/jasa pemerintah ataupun bidang- bidang lain yang diharapkan APIP dapat melaksanakan secara optimal. (4) Dengan adanya pelatihan rutin tentang akuntansi pemerintahan (akuntansi  sektor  publik) diharapkan PPK dapat melaksanakan tugasnya den- gan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Feni Fartiana. 2012. Studi Fenomenologi Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Mobil Di- nas) Tahun 2007 Dalam Penerapan    Sis- tem Pengendalian Internal  (COSO) Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
Skripsi . Madura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
Bungin, H.M.Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif:
Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan  Publik dan  Ilmu Sosial Lainnya . Edisi Pertama. Cetakan Ketiga.  Jakarta: Kencana.
Fabanyo, Suryanti. 2011. Daerah Kota Tidore Kepulauan. Skripsi . Makassar: Universi- tas Hasanudin.
Harwida, Gita Arasy. 2011. Konflik Peran dan Am - biguitas Peran Satuan Pengawas Intern (SPI). Bangkalan: Universitas Trunojoyo
Madura.
Harwida, Gita Arasy dan Carolina, Anita. 2013.
Mengulik Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam Mencegah Fraud di Pergu- ruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Bangkalan: Universitas Truno- joyo Madura.
Hutasuhut, Ririn  Yustari.  2012.  Pentingnya  Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan
Jurnal Pamator, 9(2) April 2016: 1-7 | 7
(Fraud) pada Inspektorat Pemerintahan Propinsi Sumatera  Utara  dan Inspektorat
Labuhan  batu Utara. Skripsi . Medan: Universitas Sumatera Utara. Mokodampit Jefri, Achmad Ruslan dan Marthen Arie . 2011. Optimalisasi    Fungsi Inspek- torat  Kota   Ternate dalam   Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ternate. Jurnal
Moleong,Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kuali- tatif . Cetakan Kedua  puluh   Delapan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden No- mor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam   Negeri   Nomor 64 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Ka- bupaten/Kota.
Republik Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Dalam   Negeri   Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pengawasan Pe- nyelenggaraan  Daerah.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Daerah Ka- bupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lem- baga Teknis Daerah.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Bupati Kabu- paten Sumenep Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No- mor 54 Tahun 2010 Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Uraian Kegiatan Pengawasan.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden No- mor 70 Tahun 2012 Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.

## Saleh, Via Fitria. 2013. Analisis Yuridis Pelaksanaan
Kewenangan  Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan   Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja Daerah Di Kota Makssar.
Skripsi . Makassar: Universitas Hasanu- din.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuanti- tatif, Kualitatif Dan R&B , Edisi Ke.11.
Bandung:Alfabeta.
Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Jakarta:Salemba
Empat.

## YPIA, 2011. Paradigma Baru audit Internal