## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan

## (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu)
Baiq Reinelda Tri Yunarni 1 , Mintasrihardi 2 , Yeni Setiawati 3
1 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 5-08-2019 Disetujui: 25-08-2019
Abstrak: Masalah  kemiskinan  sampai  saat  ini  menjadi  masalah  yang berkepanjangan.  Salah  satu  program  penanggulangan  kemiskinan  yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  keluarga  harapan  merupakan  program pemberian  bantuan  sosial  berupa  uang  tunai  kepada  keluarga  sangat  miskin yang  memenuhi  syarat.  Program  keluarga  harapan  diharapkan  mampu mengatasi kemiskinan pada masyarakat.
Penelitian  ini  berjudul  “Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  dlam Mengurangi  Angka  Kemiskinan  di  Desa  Daha  Kecamatan  Hu’u  Kabupaten Dompu”  dalam  penelitian  ini  peneliti  mendeskripsikan  bagaimana  tingkat efektivitas  program  keluarga  harapan  dan  faktor  pendukung  maupun  faktor penghambat  dari  program  PKH  di  Desa  Daha.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Sumber  data  penelitian  adalah  data  primer  dan  sekunder. Tekhnik  analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sosialisasi  Program  Keluarga Harapan  di  Desa  Daha  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  efektif,  dilihat  dari jumlah  penduduk  miskin  setiap  tahunnya  semakin  berkurang  dengan  jumlah penduduk  yang  semakin  meningkat.  Program  keluarga  harapan  dijalankan sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  SOP  yang  digunakan  pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Dompu. Sosialisasi awal sudah dilakukan dengan baik, pemuktahirn data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja fasilitas untuk pendamping PKH masih kurang.

## Abstract
The problem of poverty to date has been a prolonged problem. One of the poverty reduction programs is the family hope program. Hope family program is a program of providing social assistance in the form of  cash to poor  people  who  fulfill  the  requirements.  In  this  study  the  researcher deskibed  how  the  level  of  effectiveness  of  family  programs  is  hope  and supporting  factors  and  inhibiting  factor  in  implementing  family  planning programs.  Hope  family  program  are  expected  to  be  able  to  overcome poverty in society.
This  study  entitled  “the  effectiveness  of  family  programs  in reducing poverty in Daha sub-District of Hu’u District Dompu”in this study

## Kata Kunci:
1. Efektivitas
2. Program
3. Keluarga Harapan
4. Kemiskinan
5. Desa Daha
Keywords:
1. Effectiveness
2. Program
3. Family Hope
4. Poverty
5. Daha Village

## 194 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 193-207
the  researcher  describet  how  the  effectiveness  of  family  programs  is  hope and supporting factors as well as inhibiting factors of the PKH program in the village of Daha. This type of reseach is qualitative descriptive research. Data obtained throught interviews, observation and documentation. Sources of research data are primary and secondary data. Data analisys techniques include data reduction, data presentation, and conclusions and verification.
The  result  of  the  study  showed  that  the  socialization  of  family planning  programs  in  the  village  of  Daha  had  been  carried  out  well  and effectively,  judging  from  the  number  of  poor  people  every  year  decreasing with  the  increasing  population.  The  family  program  is  carried  out  in accordance with he duties and authority of the SOP used in the guidelines from the central and regency of Dompu, the intial outhreach has been done well, updating the data is always carried out by assistansts et each meeting, ferivication  of  education  and  health  has  been  carried  out  properly,  only PKH facilitsting facilities still not enough.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat  ini  terdiri  dari  17.508  pulau,  sekitar  6000 diantaranya  di  huni,  terbagi  menjadi  34  provinsi, lima  diantaranya  memiliki  status  yang  berbeda. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota. Ada  sekitar  300  kelompok  yang  berbeda  etnis pribumi  di  Indonesia,  dan  742  bahasa  dan  dialek yang  berbeda.  (Badan  Pusat  Statistik,  2010). Dengan  populasi  sebesar  ini  membuat  Indonesia memiliki  banyak  sekali  persoalan-persoalan  rumit yang  terjadi  di  mayarakat  seperti  kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Masalah seperti ini sering terjadi  di  sebuah  negara  yang  memiliki  jumlah penduduk yang besar.
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  sebagaimana  yang  sudah tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  yang  mengamanatkan  bahwa Negara  berkewajiban  untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan umum  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang  yang  telah  dibuat  memang sudah  baik  dan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat Indonesia, namun kenyataan yang terjadi dilapangan sampai saat ini belum sesuai dengan apa yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tersebut. Seperti  yang  kita  lihat  disekitar  kita  masih  banyak sekali  masyarakat  Indonesia  yang  hidup  miskin bahkan  sangat  miskin  dan  membuat  mereka  tidak mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  setiap
harinya.  Kemiskinan  merupakan  sebuah  konsep yang  amat  relative  sehingga  sangat  sulit  untuk didefinisikan.  Itulah  sebabnya  kebanyakan  dari mereka  tidak  berani mendefinisikan  kemiskinan  itu secara eksplisit. Meskipun demikian sekalipun amat umum,  beberapa  diantara  mereka  menuliskan  juga definisi kemiskinan itu.
Menurut  Cambers  (dalam  Nasikun  2001) Kemiskinan  adalah  suatu  kesatuan  konsep  yang memiliki  lima  dimensi  yaitu,  (a)  Kemiskinan Proper yaitu  kondisi  ketidakmampuan  pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok  yang  tidak  memiliki  pendapatan,  akan tetapi  dapat  berlaku  pada  kelompok  yang  telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi  kebutuhannya.  (b)  Ketidakberdayaan (powerless) Rendahnya  kemampuan  pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.  (c)  Kerentanan  menghadapi  situasi darurat (state  of  Emergency) Seseorang  atau sekolompok  orang  yang  disebut  miskin  tidak memiliki  kemampuan  untuk  menghadapi  situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan  alokasi  pendapatan  yang  cukup untuk  menyelesaikannya.    (d)  Ketergantungan (dependence) Lemahnya  kekuatan  sosial  dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan  tingkat  ketergantungan  terhadapa pihak lain sangat tinggi. (e) Keterasingan (isolation) dimensi  keterasingan  yang  dimaksudkan  oleh Chambers  adalah  faktor  lokasi  yang  menyebabkan seseorang  atau  sekelompok  orang  menjadi  miskin.
Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat  miskin  merupakan  masyarakat  yang selalu  berada  pada  kondisi  ketidakberdayaan  atau ketidakmampuan  mereka  dalam  hal  memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau  akses  sumber  daya  sosial-ekonomi  (3) menentukan  nasibnya  sendiri  dan  senantiasa mendapatkan  perlakuan  diskriminatif,  dan  (4) membebaskan  diri  dari  mental  dan  budaya  miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.
Sebagai  penyelenggara  negara  pemerintah wajib  menjalankan  amanah  undang-undang  untuk mengentaskan  kemiskinan.  Usaha-usaha  yang dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk menanggulangi  kemiskinan.  Peran  pemerintah sangat  berarti  dalam  mengurangi  kemiskinan  pada masyarakat  karena  memiliki  kewenangan  dan kemampuan  dalam  hal  tersebut.  Program-program pembangunan  yang  mempunyai  sasaran  pada penduduk  miskin  adalah  sangat  beragam,  baik ditinjau  dari  segisektor  program  pembangunan, sector  alokasi  anggaran,  maupun  sector  instansi penyelenggara pelaksana program dan penanggungjawab program.
Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan kemiskinan  sekaligus  pengembangan  kebijakan dibidang  perlindungan  sosial,  “tahun  2007 Pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Yaitu  program  bantuan tunai  bersyarat  atau  disebut  dengan Conditional Cash Transfers (CCT) ” Menurut Hendratno (dalam Eka  Suwinta  2016)  Karakter  utama  program  CCT adalah mensyaratkan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima program dan dilaksanakan dibeberapa  Negara  dan  cukup  berhasil  dalam menanggulangi  kemiskinan  yang  dihadapi  negara- negara tersebut.
Program  Keluarga  Harapan telah dijalankan diberbagai Propinsi yang ada di Indonesia, terutama sekali  di  provinsi-provinsi  yang  sangat  miskin seperti  Papua,  NTT,  Aceh,  NTB  dan  lain sebagainya.  (BPS  2018).  Provinsi  NTB  merupakan provinsi  yang  miskin  kedelapan  dari  sepuluh provinsi  miskin.  Provinsi  NTB  memiliki  beberapa Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kota Mataram, Kabupaten  Lom  bok  Barat,  Kabupaten  Lombok Tengah,  Kabupaten  Lombok  Utara,  Kabupaten Lombok  Timur,  Kabupaten  Sumbawa  Barat,
Kabupaten  Sumbawa,  Kabupaten  Dompu  dan  Kota Bima. (Badan Pusat Statistik, NTB 2018).
Kabupaten  Dompu  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  yang  memiliki  delapan  kecamatan  di antaranya adalah Kecamatan Hu’u, Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompu, Kecamatan Kempo, Kecamatan Kilo,  Kecamatan  Manggelewa,  Kecamatan  Pekat, Kecamatan  Woja.  Dari  delapan  kecamatan  tersebut yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  Kecamatan Hu’u.  Kecamatan  Hu’u  merupakan  kecematan paling  selatan  di  kabupaten  Dompu  dan  terdapat beberapa  Desa.  Salah  satunya  yaitu  Desa  Daha. Penduduknya  adalah  mayoritas  petani,  buruh, TKI/TKW.  Profesi  seperti  ini  tentu  memiliki pendapatan  yang  sangat  sedikit  dan  tidak  tetap. Sehingga  untuk  membiayai  kehidupan  sehari-hari akan  mengorbankan  beberapa  aspek  yang  penting seperti pendidikan dan kesehatan akan diminimalkan  pengeluarannya  karena  kedua  aspek ini di zaman sekarang cukup tinggi biayanya.
Desa Daha merupakan salah satu desa  yang menerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan. Program  Keluarga  Harapan  diharapkan  dapat menjadi  sebagai  solusi  baik  dalam  skala  besar maupun  dalam  skala  kecil  yaitu  di  desa.  Dalam upaya  memutus  rantai  kemiskinan  bagi  RTSM (rumah  tangga  sangat  miskin)  terutama  pada masyarakat Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dimana kepesertaan PKH tidak hanya dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  penerima PKH saja, tetapi memberikan perubahan pola hidup dan  perilaku  yang  menyangkut  pendidikan  dan perbaikan  kesehatan  dapat  berdampak  luas  kepada masyarakat Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.
Penelitian  ini  difokuskan  kepada  Efektifitas Program  Keluarga  Harapan  dalam  mengurangi angka  kemiskinan  pada  masyarakat  sangat  miskin yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.  Dari  adanya  PKH  (Program  Keluarga Harapan) masyarakat akan merasa beban kehidupanya berkurang. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan  di  Desa  Daha  Kecamatan  Hu’u Kabupaten Dompu” . Tinjauan Pustaka a. Efektivitas
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  Efektivitas  secara  umum  menunjukan sampai  berapa  jauh  tercapainya  suatu  tujuan  yang terlebih  dahulu  telah  ditetapkan.  Susilo  Martoyo (2002:5)  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  suatu
kondisi  atau  keadaan  yang  dimana  dalam  memilih tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  sarana  atau peralatan  yang  digunakan,  disertai  dengan  suatu kemampuan  yang  dimiliki  adalah  tepat.  Sehingga tujuan  yang  diinginkan  yang  dapat  dicapai  dengan hasil  yang  memuaskan.  Sedangkan  menurut Mardiasmo  (2008)  efektivitas  adalah  ukuran berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  mencapai tujuannya,  dan  apabila  tujuannya  telah  mencapai keberhasilan  maka  organisasi  tersebut  dikatakan telah berjalan dengan efektif.
Pengertian  Efektivitas  menurut  Sondang  P. Siagian  dalam  bukunya  (2001:24)  memberikan pengertian  efektivitas  sebagai  berikut  “efektivitas adalah  memanfaatkan  sumber  daya,  sarana  dan prasarana  dalam  jumlah  tertentu  dan  secara  sadar dan  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya”.  Jadi  efektivitas  menunjukan keberhasilan  dari  segi  tenrcapai  tidaknya  sasaran yang  telah  ditetapkan,  jika  suatu  hasil  kegiatan mendekati  sasaran  berarti  semakin  dekat  dengan keefektifitasannya.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  efekivitas  adalah  tercapainya suatu  tujuan,  dan  apabila  suatu  pekerjaan  dapat diselesaikan sesuai dengan rencana baik dari waktu, biaya, maupun mutu maka dikatakan tujuan tersebut sudah efektif.
b. Pendekatan Efektivitas
Menurut  Martani  dan  Lubis  (1987:55) menyebutkan ada tiga pendekatan utama yaitu:
a) Pendekatan sumber, yakni mengukur efektivitas dari  input.Pendekatan  mengutamakan  adanya keberhasilan organisa untuk memperoleh sumber  daya,  baik  fisik  maupun  non  fisik  yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
b) Pendekatan  proses,  yaitu  untuk  melihat  sejauh mana  efektivitas  pelaksanaan  program  dari sebuah  kegiatan  internal  atau  mekanisme organisasi.
c) Pendekatan  sasaran,  yaitu  merupakan  pusat perhatian  atau output, mengukur  keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.
Menentukan  pencapaian  tujuan  organisasi dapat dilihat dari model pendekatan tradisional dan pendekatan balanced scoecad . Pendekatan tadisional  melihat  bahwa  organisasi  membawa sumber  daya  dari  lingkungan,  sumber-sumber tersebut di transformasi menjadi output dan dikirim kembali ke lingkungan.  Model ini menghubungkan antara hubungan output, input atau kegiatan internal, pendekatan  tradisional  didasarkan  pada  tujuan, berbasis sumber daya, atau indikator proses internal
yang  masing-masing  memiliki  sesuatu  yang diutamakan,  namun  masing-masing  seperti  tunggal dan ketergantungan pada angka-angka finansial.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pendekatan  adalah  lebih  mengutamakan adanya  keberhasilan  suatu  organisasi  untuk memperoleh  sumber  daya  baik  dari  fisik  maupun non  fisik  untuk  melihat  sejauh  mana efektivitasnya dari sebuah program atau kegiatan.

## c. Pengukuran Efektifitas
Efektivitas  akan  menjadi  lebih  jelas  apabila memiliki  arah  dan  tujuan  untuk  mencapai  sesuatu yang  diinginkan.  Penerapan  makna  efektivitas untuk  organisasi  berarti  tercapainya  tujuan-tujuan organisasi  sesuai  dengan  yang  telah  diterapkan melalui  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilaksanakan. Menurut  Siagian  (2008),  mengemukakan  bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi mencakup tentang.
a) kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  adanya tujuan ang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target yang ingin dicapai.
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, pemerintah  kampung  diharapkan  memiliki strategi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan pemerintahan
c) Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan  yang mantap, pemerintah diharapkan mampu melakukan  proses  analisis  yang  tepat  dalam melihat kondisi di masyarakat maupun pemerintah itu sendiri
d) Perencanaan yang matang, perlu dibuat perencanaan  yang  benar-benar  matang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  tidak merugikan  kedua  belah  pihak,  baik  itu  pihak masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.
e) Penyusunan program yang tepat, setelah adanya proses  analisis  yang  tepat  dan  baik  maka  akan dibuatlah  penyusunan  program  yang  sesuai dengan  keadaan  lapangan  dan  melalui  proses perencanaan yang tepat maka akan menghasilkan  penyusunan  program  yang  tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga  pemerintah  desa  diharapkan  mampu memberikan  pelayanan  publik  yang  maksimal kepada masyarakatnya.
f) Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  selain mekanisme  kerja  yang  matang  dan  tepat  yang telah  dijelaskan  diatas  maka  perlu  didukung dengan  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  baik digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang baik
g) Sistem  pengawasan  dan  pengendalian  yang bersifat mendidik. Perlu adanya sistem
pengawasan  dan  pengendalian  dari  pemerintah sehingga  mampu  memberikan  kritik,  saran  dan informasi yang berguna dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
Tercapainya  tingkat  efektivitas  yang  tinggi perlu  memperhatikan  kriteria-kriteria  efektivitas sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Ricard  M. Steers (1985:46) adalah produktivitas, kemampuan, berlaba dan kesejahteraan pegawai.
Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan bahwa pengukuran suatu efektivitas harus memiliki arah  dan  tujuan  yang  jelas  apabila  strategi  maupun rencana  yang  matang  sesuai  dengan  penyusunan program  yang  tepat  dalam  tersedianya  sarana  dan prasarana  kerja  sesuai  sistem  pengawasan  dan pengendalian yang bersifat mendidik.
d. Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah Program  perlindungan  sosial  yang  memberikan bantuan  uang  tunai  kepada  Rumah  Tangga  Sangat Miskin  (RTSM)  dengan  syarat  dapat  memenuhi kewajiban  terkait  pendidikan  dan  kesehatan.  PKH bertujuan  untuk  mengurangi  beban  rumah  tangga sangat miskin dan diharapkan dapat memutus mata rantai  kemiskinan  antar  generasi  berikutnya  agar dapat keluar dari kemiskinan.PKH bukan merupakan  lanjutan  program  Subsidi  Langsung Tunai  yang  sudah  berlangsung  selama  ini  dalam rangka  membantu  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM) mempertahankan  daya  beli  pada  saat  pemerintah melakukan  penyesuaian  harga  BBM.  PKH  lebih dimaksudkan  sebagai  upaya  membangun  sistem perlindungan  sosial  kepada  masyarakat  miskin dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai  kemiskinan  yang  terjadi  selama  ini.  PKH merupakan  program  bantuan  dan  perlindungan sosial  yang  termasuk  dalam  klaster  I  strategi penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  yang berkaitan  dengan  pendidikan,  kesehatan  dan pemenuhan  dasar  bagi  lansia  dan  penyandang disabilitas berat. “Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium .  Lima  komponen  tujuan Millenium Development  Goals  (MDGs) yang  akan  terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan,  pendidikan  dasar  kesetaraan  jender, pengurangan  angka  kematian  bayi  dan  balita, pengurangan  angka  kematian  ibu  melahirkan (Permensos  No  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan)
e. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Tujuan Program Keluarga Harapan mengacu pada  Peraturan  Menteri  Sosial  (Permensos)  Nomor
1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan pasal 2 yaitu:
a. Untuk  meningkatkan  taraf  hidup  keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan rentan.
c. Menciptakan perbahan peilaku dan kemandirian Keluarga  Penerima  Manfaat  dalam  mengakses layanan  kesehatan  dan  pendidikan  serta kesejahteaan social.
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan,
e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan  frmal  kepada  keluarga  penerima manfaat.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan  dari  PKH  adalah  untuk  meningkatkan  taraf hidup  keluarga  penerima  manfaat  melalai  akses pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  social, untuk  membantu  meringankan  beban  pengeluaran keluarga  miskin,  menciptakan  perubahan  perilaku, mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  maupun memperkenalkan manfaat dan jasa keuangan formal pada masarakat miskin.
f. Sasaran Program Keluarga Harapan
Adapun  Sasaran  dari  Program  Keluarga Harapan  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan yang  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan  dengan  kriteria  anak  SD/MI,  atau sederajat,  anak  SMP/MTs  atau  sederajat,  anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sai 21 tahun  yang  belum  menyelesaikan  wajib  belajar  12 tahun.  Sejak  tahun  2016  terdapat  penambahan komponen  kesejahteraan  social  dengan  criteria lanjut  usia  diutamakan  mulai  dari  60  (enam  puluh) tahun,  dan  penyandang  disabilitas  diutamakan penyandang disabilitas berat.
Ditegaskan  dalam  Permensos  1  tahun  2018 tentang Program Keluarga Harapan menurut pasal 3. Bahwa  sasaran  PKH  yaitu  keluarga  dan/atau seseorang  yang  miskin  dan  rentan  serta  terdaftar dalam  data  terpadu  program  penanganan  fakir miskin,  memiliki  komponen  ksehatan,  pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

## g. Penyaluran  Bantuan  Program  keluarga Harapan
Penyaluran  bantuan  PKH  diberikan  kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran  bantuan  diberikan  empat  tahap  dalam

## 198 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 193-207
satu  tahun.  Nilai  bantuan  merujuk  surat  Keputusan Direktur Jenderal Perlindunagn dan Jaminan Sosial Nomor  26/LJS/12/2016  tanggal  27  Desember  2016 tentang  Indeks  dan  Komponen  Bnatuann  Sosial Program  Keluarga  Harapan  Tahun  2017,  sebagai berikut:
1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
4. Bantuan  Wilayah  Papua  dan  Papua  Barat  Rp. 2.000.000
Pada  Tahun  2018  Kementerian  Sosial  RI mengeluarkan  regulasi  baru  tentang  PKH,  yaitu Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  tahun  2018 tentang  Program  Keluarga  Harapan.  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  1  tahun  2018  tentang Program  Keluarga  Harapan  ditetapkan  di  Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8  Januari  2018,  dan  diberlangsungkan  serta diundangkan  oleh  Kemenkumham  dalam  Berita Negeri RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.
h. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH
Mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  PKH secara non tunai meliputi meliputi:
1. Pembukaan Rekening penerima bantuan Sosial;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS);
4. Proses penyaluran bantuan PKH;
5. Penrikan dana bantuan sosial PKH; Rekonsulitasi  hasil  penyaluran  bantuan sosial PKH;
6. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  penyluran bantuan sosial;
i. Hak dan Kewajiban  Peserta PKH
Agar  dapat  memperoleh  bantuan  tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan  anak  dan  kesehatan  keluarga  terutama ibu  dan  anak.  Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:
a. Kesehatan
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  dalam protokol  pelayanan  kesehatan  seperti  di  bawah ini:
1) Anak Usia 0-6 Tahun:
a) Anak  usia  0-28  hari  (neonatus)  harus  diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
b) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG,  DPT,  Polio,  Campak,  Hepatitis  B)  dan ditimbang  berat  badannya  secara  rutin  setiap bulan.
c) Anak  usia  6-11  bulan  harus  mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun,  yaitu  bulan  Februari  dan  Agustus. Anak  usia  12–59  bulan  perlu  mendapatkan imunisasi  tambahan  dan  ditimbang  berat badannya secara rutin setiap bulan.
d) Anak  usia  5-6  tahun  ditimbang  berat  badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya  dan  atau  mengikuti  program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD/Early Childhood Education)apabila di
lokasi/posyandu  terdekat  terdapat  fasilitas PAUD.
2) Ibu Hamil dan Ibu Nifas:
a) Selama  kehamilan,  ibu  hamil  harus  melakukan pemeriksaan  kehamilan  di  fasilitas  kesehatan sebanyak  4  (empat)  kali,  yaitu  sekali  pada  usia kehamilan  0-3  bulan,  sekali  pada  usia kehamilan  4-6  bulan,  dua  kali  pada  kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
b) Ibu  melahirkan  harus  ditolong  oleh  tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
c) Ibu nifas harus melakukan
pemeriksaan/diperiksa  kesehatan  dan  mendapat pelayanan  KB  pasca  persalinan  setidaknya  3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.
b. Pendidikan
Peserta  PKH  diwajibkan  memenuhi  persyaratan berkaitan  dengan  pendidikan  yakni  kehadiran  di satuan  pendidikan  minimal  85%  dari  hari  sekolah dalam  sebulan  selama  tahun  ajaran  berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini: 1) Apabila  dalam  keluarga  terdapat  anak  yang berusia  5-6  tahun  yang  sudah  masuk  sekolah dasar  dan  sejenisnya,  maka  yang  bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
2) Jika  memiliki  anak  berusia  7-15  tahun,  anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau  SMP/MTs/SMLB/Paket  A  atau  SMP/MTs Terbuka).
3) Jika  memiliki  anak  usia  15-18  tahun  yang belum  menyelesaikan  pendidikan  dasar,  maka Peserta  PKH  diwajibkan  mendaftarkan  anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan  program  Wajib  Belajar  12 tahun atau pendidikan kesetaraan.
4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka  diwajibkan  untuk  mengikuti  pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
5) Apabila  anak  tersebut  bekerja,  atau  disebut Pekerja  Anak  (PA)  atau  telah  meninggalkan sekolah  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  maka
data  anak  tersebut  akan  didaftarkan  dan disampaikan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Dinas  Pendidikan  di  tingkat  Kabupaten/Kota untuk  mendapatkan  Program  Pengurangan Pekerja Anak.
6) Apabila  anak  tersebut  terpaksa  di  jalanan,  atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan  di  tingkat  Kabupaten/Kota  untuk mendapatkan  Program  Kesejahteraan  Sosial Anak.
c. Lansia 70 Tahun Keatas
1) Pemerikasaan  kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan yang  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
2) Mengikuti kegiatan sosial (day care)
d. Penyandang Disabilitas Berat
1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
2) Pemerikasaan  kesehatan  dapat  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  melalui  kunjungan  rumah (home care) Bila  persyaratan di atas  kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka  mereka  akan  memperoleh  bantuan  secara teratur  dan  memiliki  hak-hak  sebagai  anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:
a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan program.
b) Mendapatkan  layanan  dan  fasilitas  kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
c) Terdaftar  dan  mendapatkan  program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
d) Bagi  lansia  diatas  70  tahun  dan  penyandang disabilitas  berat  mendapatkan  pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Dari  uraian  diatas  tentang  hak  dan kewajiban  peseta  PKH  dapat  disimplkan  bahwa, peseta  PKH  mempunyai  kewajiban  yang  harus dipenuhi baik dibidang kesehatan maupun di bidang pendidikan.Di bidang kesehatan peserta PKH wajib mendapatkan  pemeriksaan  rutin,  imunisasi  dan pemberian vitamin. Sedangkan dibidang pendidikan, peserta  PKH  yang  berusia  5-6  tahun  wajib didaftarkan  namanya  di  TK.  Kemudian  apabila terdapat anak peserta PKH  yang bekerja yang akan meninggalkan  sekolah  maka  namanya  akan dilaporkan  kepada  dinas  terkait.  Sedangkan  hak
peserta  PKH  ialah  setiap  peserta  PKH  berhak mendapatkan uang tunai yang besarannya disesuaikan  dengan  ketentuannya,  dan  berhak mendapatkan  pendidikan  bagi  seluruh  anggotanya, kemudian bagi lansia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.
j. Mekanisme Pelaksanaan PKH
Penyaluran  dana  bantuan  tunai  bersyarat adalah  kegiatan  utama  PKH  yang  terdiri  dari  6 (enam)  tahap  kegiatan  berkelanjutan  yang  saling terkait satu sama lain, keenam tahap tersebut dapat dilihat  pada  skema  proses  utama  pelaksanaan  PKH sebagai berikut: (Badan Pusat Statistik 2012). a. Penyediaan  data  calon  Peserta  PKH  (mulai tahun  2012  bersumber  dari  Basis  Data Terpadu/berdasarkan data dari BPS).
b. Penetapan  lokasi  dan  penentuan  calon  Peserta PKH (Penetapan Sasaran).
c. Pengecekan keabsahan, kebenaran, dan perubahan data calon Peserta PKH (Validasi). d. Pembayaran  dana  tunai  yang  terdiri  dari:    a.) Pembayaran  pertama  setelah  validasi  bagi peserta  baru  dilakukan.  b.)  Pembayaran selanjutnya  berdasarkan  hasil  verifikasi  bagi peserta lainnya.
e. Verifikasi kepatuhan kewajiban.
f. Pemutakhiran data.
Penyaluran  dana  bantuan  tunai  bersayarat dilakukan sesuai dengan pedoman umum  yang telah ditetapkan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme  pelaksanaan  PKH yaitu  dengan menyediakan  data  setiap  calon  PKH,  penetapan lokasi  dan  penentuan  calon  peserta  PKH,  perlu  di cek keabsahan/kebenaran dan perubahan data calon PKH,  pembagian  dana  tunai,  verifikasi  kepatuhan kewajiban serta pemutahiran data. Penyaluran dana PKH  nya  dilakukan  sesuai  pedoman  umum  yang telah ditetapkan.
k. Kemiskinan
Dalam  bukunya  Indra  Maipita  (2014) mendefinisikan  kemiskinan  adalah  suatu  kondisi ketidakmampuan  secara  ekonomi  dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi  ketidakmampuan  ini  ditandai  dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  baik  berupa  sandang, pangan,  maupun  papan.  Kemampuan  pendapatan yang  rendah  bukan  saja  berakibat  pada  tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan  memenuhi standard  hidup  rata-rata  seperti  standar  kesehatan masyarakat dan standar pendidikan

## 200 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 193-207
Kemiskinan merupakan istilah yang menyatakan  tidak  adanya  kenikmatan  hidup  dan persediaan  kebutuhanpun  tidak  sebanding.  Istilah ini  didefinisikan  sebagai  suatu  titik  kehilangan untuk  pemeliharaan  efisiensi  secara  fisik.  Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau  kesempatan  yang  dimiliki  kelompok  tersebut dalam mengakses sumber daya  pembangunan. Dari banyaknya  definisi  kemiskinan  kemudian  dikaji kembali  dan  diperluas  berdasarkan  permasalahan- permasalahan  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan kemiskinan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat  miskin  merupakan  masyarakat  yang selalu  berada  pada  kondisi  ketidakberdayaan  atau ketidakmampuan  mereka  dalam  hal  memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau  akses  sumber  daya  sosial-ekonomi  (3) menentukan  nasibnya  sendiri  dan  senantiasa mendapatkan  perlakuan  diskriminatif,  dan  (4) membebaskan  diri  dari  mental  dan  budaya  miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.
a) Faktor-Faktor Kemiskinan
Terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan erjadinya  kemiskinan.  Berdasarkan  menyelusuran yang  dilakukan  oleh  Muhadjir  (2005:11-15) terdapat empat factor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu:
1. Faktor Budaya (Cultural Factor)
Kemiskinan tidak diebabkan oleh faktor luar melainkan  dari  dalam  diri  orang  atau  mayarakat miskin  sendiri.  Pandangan  ini  disampaikan  oleh kalangan  konservatif  yang  menyatakan  bahwa orang  dalam  keadaan  miskin  karna  dalam jebakan  budayanya  sendiri,  yang  kemudian diwariskan  secara  turun  temurun.  Budaya  hidup miskin  dianggap  sebagai  produk  sosial  kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang koersif dimana individu larut atau tidak  berdaya  didalamnya  karena  memang tidakmemiliki kekuatan untuk melawan.
2. Faktor Struktural (structural Factor)
Kelompok  miskin  dalam  pandangan  para ahli  lebih  disebabkan  oleh  berbagai  kebijakan Negara  yang  bukan  saja  tidak  menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Pandangan  ini  beranggapan  bahwa  Negara  pada dasarnya  merupkan  kepanjangan  tangan  dari kalangan  kapitalis  yang  selanjutnya  membentuk dan melanggengkan “capital culture” milik para kaptalis. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi  dari  negara  akan  selalu  menunjuan
keberpihakannya  kepada  kelompok  kepentingn yang  dipresentasikan  secara  langsung  atau  tidak langsung, sadar atau tidk sadar mengesampingkan kepentingan masyarakat miskin.  Keberadaan  masyarakat  miskin  sudah pasti tergilas oleh kebijakan negara. Perkembangan  masyarakat  menuju  ke  system yang  dihegemoni  oleh  kekuatan  modal  akan menjadikan  kelompok  misikin  semakin  terjebak kedalam lingkungan kemiskinan.

## 3. Konflik sosial atau Perang
Konflik  sosial  dan  politik  yang  terjadi diberbagai  belahan  dunia  termasuk  Indonesia dalam beberapa tahun terkhir menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan  terhadap  menurunnya  produktivitas masyarakat  bukan  hanya  enggannya  para investor untuk menanamkan modalnya melainkan  juga  terjadi  pelarian  modal  keluar negeri.  Akibatnya  lapangan  kerja  terbbatas,  dan pengangguran  meningkat  yang  diakibatkan  oleh PHK.
4.Faktor Alam (Natural Factor)
Latar  belakang  factor  kemiskinan  dari kelompok  ini  adalah  ddari  pendkatan  fisik, ekologi  dan  pendekatan  yang  menyalahkan individu  atau  orang  miskin.  Terdapat  tiga  jenis sebagai  penyebab  kemiskinan  alamiah,  yaitu:  1) kondisi  alam  yang  kering,  tandus  dan  tidak memiliki  sumber  alam  yang  dapat  dimanfaatkan secara  ekonomi,  serta  keterisolasian  wilayah pemukiman  penduduk,  2)  bencana  alam  seperti tanah  longsor,  gempa  bumi  dan  wabah  penyakit baik  menyerang  manusia  maupun  sumber  mata pencaharian  penduduk,  dan  3)  kondisi  fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi yang menjadikan seseorang tidak memiliki kemampuan bekerja secara layak.
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat dirumuskan  bahwa  faktor  kemiskinan  bukan  hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar. Dari dalam karena  yaitu  fisik  lemah,  kerentanan  dan  faktor budaya  seperti  watak  malas,  oreantasi  hidup  yang hanya  yang  hanya  berdasarkan  kebutuhn pragmatis dan  cenderung  mengabaikan  masadepn,  kemanjaan terhadap  lingkungan akibat ssubunya lahan sehingga  merasa  tak  perlu  kerja  keras.  Faktor  luar utamanya disebabkan oleh negara tidak memberikan  keberpihakan  yang  kuat  kepada kelompok masyarakat yang rentan dan termarjinalkan  atau  pada  tingkat  tertentu  ikut
melanggengkan  nilai-nilai  sosial  yang  eksploitatif dan diskriminatif.
b) Bentuk dan Jenis Kemiskinan
Masalah  kemiskinan  dan  faktor  penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan  bahwa  kemiskinan  tidak  hanya sekedar  tidak  dapatnya  seseorang  atau  sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional.
Berdasarkan permasalahan
tersebut kemiskinan  memiliki  4  bentuk  yakni  sebagai berikut: (Suryawati 2004:80-81) a. Kemiskinan absolut
Kemiskinan  absolut  adalah  suatu kondisi  dimana  pendapatan  seseorang  atau sekelompok  orang  berada  dibawah  garis kemiskinan,  sehingga  kurang  mencukupi  untuk memenuhi  kebutuhan  standar  untuk  pangan, sandang,  kesehatan,  perumahan  dan  pendidikan yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup.  Garis  kemiskinan  diartikan  sebagai pengeluaran  rata-rata  atau  konsumsi  rata-rata untuk  kebutuhan  pokok  berkaitan  dengan pemenuhan  standard  kesejahteraan.  Bentuk kemiskinan  ini  paling  banyak  dipakai  sebgai konsep  untuk  menentukan  atau  mendefinisikan kriteria  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang disebut miskin.
b. Kemiskinan relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk  kemiskinan  yang  terjadi  karena  adanya pengaruh  kebijakan  pembangunan  yang  belum menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga  menyebabkan  adanya  ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau  oleh  program-program  pembangunan seperti  ini  umumnya  dikenal  dengan  istilah daerah tertinggal.
c. Kemiskinan kultural
Kemiskinan  yang  mengacu  pada  sikap, gaya  hidup,  nilai,  orientasi  sosial  budaya seseorang  atau  masyarakat  yang  tidak  sejalan dengan  etos  kemajuan  masyarakat  modern. Kebiasaan  seperti  ini  dapat  berupa  sifat  malas, pemboros  atau  tidak  pernah  hemat,  kurang kreatif  dan  relatif  pula  bergantung  pada  pihak lain.
d. Kemiskinan struktural
Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan yang  disebabkan  karena  rendahnya  akses terhadap  sumberdaya  yang  pada  umumnya terjadi  pada  suatu  tatanan  sosial  budaya  ataupun
sosial  politik  yang  kurang  mendukung  adanya pembebasan  kemiskinan.  Bentuk  kemiskinan seperti  ini  juga  terkadang  memiliki  unsur deskriminatif.
Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti  yang  telah  di  jelaskan  diatas  dapat dipahami  bahwa  kemiskinan  yang  merupakan ketidakberdayaan  dan  ketidakmampuan  mampu menumbuhkan  prilaku  dan  mentalitas  miskin yang  bermuara  pada  hilangngya  kemerdekaan dalam  berusaha  dan  menikmati  kesejahteraan secara bermartabat.
Setelah  mengenal  bentuk  kemiskinan berikut  ini  adalah  jenis  kemiskinan  berdasarkan sifatnya: (Jarnasi, 2004:8-9)
a. Kemiskinan alamiah
Kemiskinan  alamiah  adalah  kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber  daya  alam  dan  minimnya  sarana  umum (jalan  raya,  listrik,  air  bersih).Umumnya  kondisi ini  dialami  oleh  daerah  yang  belum  terjangkau oleh  pembangunan  sehingga  menjadi  daerah tertinggal.
b. Kemiskinan buatan
Adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh sistem  modernisasi  atau  kemiskinan  yang membuat  masyarakat  sulit  untuk  menguasai sumber  daya  alam,  sarana  umum,  dan  fasilitas ekonomi  secara  merata.  Kemiskinan  seperti  ini adalah  dampak  negative  ari  pelaksanaan  konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya  dijalankan  di  negara-negara  sedang berkembang.  Sasaran  untuk  mengejar  target ekonomi  tinggi  mengakibatkan  tidak  meratanya pembagian  hasil-hasil  pembangunan  dimana sektor industry misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan  dibandingkan  ereka  yang  bekerja  di sektor pertanian.
Ciri-ciri  kemiskinan  yang  hingga  saat  ini masih  dipakai  untuk menentukan  kondisi  miskin adalah:
1. Tidak  memiliki  faktor  produksi  sendiri  seperti tanah,  modal,  peralatan  kerja  dan  keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3. Bekerja pada lingkup kecil dan modal kecil atau disebut  juga  bekerja  dilingkungan  informal sehingga  mereka  ini  terkadang  disebut  juga setengah menganggur.
4. Berada  dikawasan  pedesaan  atau  dikawasan yang  jauh  dari  pusat-pusat  pertumbuhan regional  atau  berada  pada  kawasan  tertentu  di perkotaan (slum area).
5. Memiliki  kesempatan  yang  relative  rendah dalam  memperoleh  bahan  kebutuha  pokok mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  efektivitas  program  Keluarga harapan  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  di Desa  Daha  Kecamatan  Hu’u  Kabupaten  Dompu merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu suatu  metode  penelitian  untuk  mengetahui  keadaan saat  penelitian.  “Metode  penelitian  adalah  metode yang  dilandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014).
Sedangkan  menurut  Dafid  Williams  (1995) dalam (Moleong, 2006) “bahwa penelitian kualitatif adalah  pengumpulan  data  alamiah,  dan  dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, jelas  definisi  ini  memberikan  gambaran  penelitian kualitatif  mengutamakan  latar  alamiah,  metode alamiah,  dan  di  lakukan  oleh  orang  yang mempunyai perhatian alamiah”.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan  pendekatan penelitian deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  dalam mangurangi  angka  kemiskinan  dalam  penelitian  ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif.Yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur  data  atau  informasi  yang  diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Desa Daha  Kecamatan  Hu’u  Kabupaten  Dompu  dan penelitian  ini  akan  dilaksanakan  pada  April2019 sampai  selesai.  Kehadiran  peneliti  dalam  rangka melaksanakan penelitian berperan sebagai instrumen  kunci  yang  langsung  melibatkan  diri kedalam subjek dalam jangka waktu penelitian yang ditentukan oleh peneliti.
Data  adalah  sekumpulan  bukti  atau  fakta yang  dikumpulkan  dan  disajikan  untuk  tujuan tertentu.  Informasi  atau  keterangan,  baik  kualitatif maupun  kuantitatif  yang  menunjukkan  fakta. Sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang berkaitan dengan  fokus  penelitian  dan  merupakan  hasil
pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian.  Data-data  tersebut  merupakan  bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan pengamatan pada masyarakat Desa Daha yang berkaitan dengan fokus penelitian b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  bahan  tambahan yang  berasal  dari  sumber  tertulis  dan  digunakan sebagai  informasi  pendukung  dalam  analisis  data primer.  Data-data  yang  dapat  dijadikan  informasi yakni  berupa  surat-surat,  koran,  artikel  dan  data- data  lainnyayang  berkaitan  dengan  efektifitas program keluarga harapan dalam mengurangi angka kemiskinan
Teknik pengumpulan data merupakan langkah  yang  paling  utama  dalam  melakukan penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian adalah  mendapatkan  data.  Untuk  mendapatkan kelengkapan  informasi  yang  sesuai  dengan  fokus penelitian  maka  yang  akan  dijadikan  teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:
Metode Observasi
Yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan  yang  berkenaan  dengan  topik  penelitian kelokasi  penelitian,  dalam  hal  ini  adalah  di  Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.
Menurut  Kartono  dalam  (Gunawan,  2013) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang  fenomena  sosial  dan  gejala-gejala  psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
Observasi  ini  dilakukan  dengan  mengamati kegiatan  mengurangi  angka  kemiskinan  di  Desa Daha  yang  meliputi  berbagai  agenda  yang  telah dijadwalkan  di  Desa  Daha,dengan  tujuan  untuk mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat.
Pengamatan ini dilakukan selama kunjungan di  Desa  Daha  dan  tidak  hanya  sekali,  tetapi dilakukan selama pengumpulan data berlangsung.Pengamatan  ini  juga  dilakukan  untuk mengamati berbagai hal yang ditemui dilingkungan Mayarakat penerima PKH.
Metode Wawancara
Dalam  buku  Afifuddin,  Beni  Ahmad Saebani  (2009:131)  wawancara  adalah  metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada  seseorang  yang  menjadi  informan  atau responden  dengan  cara  bertanya  secara  bertatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman  wawancara  atau  tanya  jawab  secara langsung, menurut patton, dalam proses wawancara menggunakan pedoman umum wawancara, interview  dilengkapi  dengan  pedoman  wawancara
yang  sangat  umum  serta  mencantumkan  isu-isu yang  diliput  tanpa  menentukan  urutan  pertanyaan bahkan tidak berbentukan yang eksplisit.
Wawancara  atau  interview  terdiri  atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut:
1) Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, seperti  menggunakan  pedoman  wawancara, berarti  telah  mengetahui  data  dan  menentukan fokus serta merumuskan masalahnya.
2) Wawancara semistruktur yaitu wawancara  yang sudah  cukup  mendalam  karna  ada  gabungan antara  wawancara  yang  berpedoman  pada pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan dan  pertanyaan  yang  lebih  luas  dan  mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada. 3) Wawancara  tidak  terstruktur  yaitu  wawancara yang  lebih  bebas,  mendalam,  dan  menjadikan pedoman  wawancara  sebagai  pedoman  umum dan garis besarnya saja.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  tidak  terstruktur. Maksud  digunakan  wawancara  tidak  terstruktur penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  informasi awal tentang berbagai isu atau permasalah yang ada pada  objek.  Sehingga  peneliti  dapat  menentukan secara  pasti  permasalahan  atau  variabel  yang  akan diteliti.  Tehnik  ini  digunakan  untuk  mencari informasi  atau  jawaban  terutama  pada  masyarakat yang  mendapat  bantan  PKH.Dimana  tersusun pertanyaan  dan  kata-kata  dalam  setiap  pertanyaan dapat  diubah  saat  wawancara  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan.
Pengumpulan  data  dengan  tehnik  ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan  dari  informasi  yang  terkait  dengan rumusan  masalah  efektifitas  program  keluarga harapan dalam meengurangi angka kemiskinan. Metode Dokumentasi
Menurut  Afifuddin  (2009:143)  metode dokumentasi  adalah  tehnik  pengumpulan  data  dan informasi  melalui  pencarian  dan  penemuan  bukti- bukti.Dokumen  berguna  dapat  memberikan  latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, salah  satu  bahan  dokumenter  adalah  foto.Foto bermanfaat  sebagai  sumber  informasi  karena mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.
Dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh data  yang  telah  tersedia  dalam  bentuk  arsip  atau buku  yang  mendukung  penelitian.Pengumpulan data  yang  diperoleh  dari  hasil  laporan-laporan  dan keterangan  tertulis,  tergambar,  terekam  maupun
tercetak  yaitu  struktur  organisasi,  dan  gambaran umum Desa Daha.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  dokumen- dokumen  dan  hasil  observasi  dalam  penelitian  ini dihimpun  dan  dideskripsikan.  Tahap-tahap  data, yaitu sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu  maka  perlu dicatat  secara  teliti  dan  rinci,  seperti  telah dikemukakan, semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk  itu  perlu  segera  dilakukan  analisis  data melalui reduksi data.Reduksi data berarti merangkum,  memilih  hal-hal  pokok,  fokus  pada hal-hal  penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan demikian  data  yang  direduksi  akan  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya  dan  mencari  bila  diperlukan.  Reduksi data  dapat  dibantu  dengan  peralatan  elektronik seperti  komputer  mini,  dengan  memberikan  kode pada aspek-aspek tertentu.

## b. Penyajian Data
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mendisplaikan  data  kalau  dalam penelitian  kualitatif  penyajian  data  ini  dapat dilakukan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  phiechard, pictogram  dan  sejenisnya.  Melalui  penyajian  data tersebut,  maka  terorganisasikan,  tersusun  dalam pola  hubungan,  sehingga  akan  mudah  dipahami. Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data  bisa dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, hubungan antara kategori, flowchard dan sejenisnya. c. Kesimpulan ( conlclusion)
Langkah  ke  tiga  dalam  penelitian  kualitatif menurut milles dan huberman adalah  penarikan keseimpulan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data yang  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang ditemukan  pada  tahap  awal,  didukung  oleh  bukti- bukti  valid  dan  konsisten  saat  penelitian  kembali kelapangan  pengumpulan  data,  maka  kesimpulan yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  dijawab  pada rumusan  masalah  yang  dirumuskan  sejak  awal tetapi  mungkin  juga  tidak,  karena  seperti  telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan  akan  berkembang  setelah  peneliti  berada dilapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Efektivitas Program Keluarga Harapan
Pemaparan  hasil  wawancara  ini  disusun secara  berurutan  menurut  urutan  Informan  yang diwawancarai, yaitu Kepala Desa Daha, Pendamping PKH Desa Daha, dan Peserta PKH. Dibawah  ini  dijelaskan  bagaimana  tingkat efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa Daha.
Salah satu ukuran efektifnya suatu program dengan  adanya  manfaat,  dalam  hal  ini  adalah Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  atau  Peserta Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Berkaitan dengan manfaat yang didapatkan dari program ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan.
Berdasarkan data yang diperoleh Pemerintah dan masyarakat Desa Daha Kecamatan Hu’u  Kabupaten  Dompu  merasakan  manfaat untuk  memperbaiki  perekonomian  masyarakat  di Desa  Daha,  Dimana  angka  kemiskinan  tiap tahunnya menurun walau jumlah warga meningkat.
Program  Keluarga  Harapan  yang  selanjutnya disebut  PKH  adalah  program  pemberian  bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  yang  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan  kemiskinan,  sejak  tahun  2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.
Adapun  manfaat  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  kepada  masyarakat,  khususnya  Desa  Daha Kecamatan Hu’u sebagai berikut :
1. Merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan  perhatian  yang  besar  kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
2. Untuk  jangka  pendek  memberikan income effect kepada  rumah  tangga  miskin  melalui pengurangan  beban  pengeluaran  rumah  tangga sangat miskin.
3. Untuk  jangka  panjang  dapat  memutus  ratai kemiskinan antar generasi melalui: peningkatan kualitas  kesehatan/nutrisi,  pendidikan  dan kapasitas  pendapatan  anak  dimasa  depan  dan memberikan  kepastian  kepada  si  anak  akan masa depannya ( insurance effect ).
4. Mengurangi pekerja anak.
5. Mempercepat  pencapaian  MDGs  (melalui peningkatan  akses  pendidikan,  peningkatan kesehatan  ibu  hamil,  pengurangan  kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender).
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peserta  PKH  atau  warga  sangat  miskin,  ia  sangat merasakan manfaat dari adanya PKH terutama pada bidang pendidikan yaitu untuk membeli perlengkapan  sekolah  dan  fasilitas  kesehatan. Disamping  itu  juga  manfaat  dari  Program  PKH  ini dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  tahun  2018  ini  sesuai dengan target yang diharapkan. Pemerintah menyatakan  realisasi  penyaluran  dana  bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) hingga 30 November 2018 telah mencapai 96%.
Penyaluran bantuan PKH hingga 30 November 2018 telah sesuai target yang diharapkan yaitu  mencapai  96%,  sehingga  program  ini memberikan  keuntungan  kepada  keluarga  sangat miskin,  ibu  hamil  dan  anak  baik  dalam  bentuk fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Masyarakat  Desa  Daha  merasa  terbantu  dan kebutuhannya  tercukupi  baik  dengan  adanya fasilitas  kesehatan  untuk  ibu  hamil  dan  anak  serta fasilitas  layanan  pendidikan  juga  disabilitas  dan lanjut usia untuk kesejahteraan sosialnya.
Sukses  dan  tidaknya  program  penyaluran bantuan  PKH  tidak  terlepas  dari  prosedur,  sarana prasarana,  dan  pengawasan  dan  pengendalian  dari level  tertinggi  sampai  terendah  yang  dilakukan dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
Di  tahun  2019  Kementrian  Sosial  dan Kepolisian RI telah mentandatangini  MOU sebagai bentuk  kerja  sama  antara  Kemensos  RI  dan Kepolisian  RI  untuk  sama-sama  mengawasi jalannya  Program  Keluar  Harapan  (PKH),  dan khususnya  ditingkat  Desa  akan  di  awasi  oleh Babinkantipmas dan Babinsa yang bertugas di desa tersebut.

## Sumber Daya Manusia
Adapun  jumlah  Pendamping  yang  bertugas dikcamatan  Hu’u  sebanyak  3  orang.  Satu  orang mendampingi  sekitar  tiga  desa  dengan  jumlah peserta  PKH  antara  450-500  orang.  Sedangkan jumlah  warga  yang  mendapatkan  bantuan  PKH  di Desa  Daha  adalah  sebanyak  174  orang  yang termasuk ibu  hamil,  bayi  dan  balita,  juga  anak  SD, SMP, maupun SMA.
Jumlah  bantuan  yang  diterima  berbeda-beda. Misalnya  Ibu  Hamil/Nifas/Balita  bantuan  tetap sebanyak  Rp  500.000  ditambah  Rp  bantuan berdasarkan  komponen  sebanyak  1.000.000  per tahun,  maka  yang  didapat  sebanyak  Rp  1.500.000 per  tahun  ,  Anak  SD  bantuan  tetap  Rp  500.000  di tambah  bantuan  berdasarkan  komponen  sebanyak
Rp  450.000  per  tahun,  anak  SMP  bantuan  tetap sebanyak Rp 500.000 ditambah bantuan berdasarkan  komponen  sebanyak  Rp  750.000  per tahun,  anak  SMA  bantuan  tetap  sebanyak  Rp 1.000.000  per  tahun  ditambah  bantuan  berdasarkan komponen Rp 500.000 per tahun.
Jika  misalnya  dalam  1  keluarga  terdaftar mempunyai  anak  SD  dan  SMP  maka  jumlah bantuannya tinggal ditambahkan saja antara bantuan anak  SD  dan  SMP  dan  di  tambahkan  dengan bantuan tetap nya sebanyak Rp 500.000.

## Kondisi Sosial dan Ekonomi
Kondisi  ekonomi  suatu  keadaan  dimana kedudukan ataupun posisi seseorang individu,  yang ditinjau  dari  segi  sosial  seperti  pendidikan  dan ekonomi  seperti  pekerjaan,  pendapatan  atau penghasilan.  Perkembangan  keadaan  sosial  sering dikaitkan  dengan  sebuah  program  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Salah  satu  yang  dilakukan  oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk  mengetahui  pelaksanaan  kebijakan  Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan di Desa Daha  maka  peneliti  melihat  dari  segi  sosial  dan ekonomi  masyarakat  di  desa  ini.  Oleh  karena  itu peneliti  juga  mengajukan  pertanyaan  mengenai kondisi  kemiskinan  yang  dialami  oleh  masyarakat penerima  bantuan  PKH.  Keadaan  ekonomi  serta sosial  masyarakat  Desa  Daha  saat  ini  sudah  baik. Karena  dilihat  tidak  adanya  warga  yang  kelaparan serta tidak memiliki tempat tinggal.
Komunikasi Antar Organisasi Komunikasi antar organisasi sangat diperlukan  untuk  mengembangkan  organisasi. Komunikasi  merupakan  proses  yang  melibatkan individu  satu  dengan  individu  yang  lainnya. Berkaitan dengan komunikasi, peneliti memberikan pertanyaan  bentuk  komunikasi  seperti  apa  yang dilakukan pendamping dalam menjalankan tugasnya, kepada informan selaku Pendamping Komunikasi yang dilakukan oleh pendamping  PKH  kepada  masyarakat  penerima bantuan PKH  yaitu dengan mengadakan pertemuan pada  setiap  bulannya  untuk  mensosialisasikan tentang  PKH  itu  sendiri,  dan  memberikan penjelasan terkait bantuan PKH secara rinci kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Komunikasi yang    dilakukan  antara  Pendamping  PKH  dengan Peserta  PKH  sudah  berjalan  dengan  baik.  Karena pada  setiap  bulannya  diadakan  pertemuan  untuk memberikan  sosialisa  antara  pendamping  dan peserta PKH.
b. Keberhasilan PKH dalam mengurangi Kemiskinan di Desa Daha
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dilihat telah  berhasil  dalam  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  miskin  dan  dapat  mengurangi  jumlah penduduk  miskin  di  Desa  Daha.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dari  Sumber  Informan  yaitu  Bapak Suhaemin selaku kepala Desa daha yang menyatakan  bahwa  Program  Keluarga  Harapan dapat  memberikan  banyak  dampak  positif  kepada masyarakat  seperti  halnya  sudah  banyak  nya  anak- anak  yang  berpendidikan  tinggi  minimal  tingkat SMA hingga Sarjana. Dan banyaknya ibu-ibu hamil yang merasa sudah tercukupi akses kesehatannya.
Tingkat  keberhasilan  PKH  itu  sendiri  dapat dilihat  dari  berbagai  sisi  baik  dari  Pernyataan Kepala  Desa,  pernyataan  dari  pendamping  PKH, pernyataan  dari  Peserta  PKH  maupun  dari  data jumlah penduduk Miskin di Desa Daha.
Berikut  adalah  tabel  data  penduduk  Desa Daha dari Tahun 2010 hingga tahun 2018.
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Desa Daha Jumlah Penduduk Jumlah Kemiskinan Tahun 2.794 orang 583 orang 2010 2.805 orang 572 orang 2011 2.811 orang 566 orang 2012 2820 orang 552 orang 2013 2822 orang 545 orang 2014 2830 orang 533 orang 2015 2833 orang 531orang 2016 2854 orang 523 orrang 2017 2866 orang 508 orang 2018

## Sumber: Bapak Suhaemin Kepala Desa Daha
Dari data penduduk diatas dapat dilihat dan di simpulkan  bahwa  di  Desa  Daha  Program  keluarga Harapan  sudah  di  distribusikan  dengan  baik  dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga  dapat  dibilang  sudah  Efektif  meskipun  masih ada  beberapa  faktor  penghambat  jalannya  proram tersebut  tetapi  jika  dilihat  dari  pengurangan  angka kemiskinan  pada  tiap  tahunnya.  Rentang  8  tahun
terakhir  rata-rata  jumlah  penduduk  meningkat  8.75 orang sedangkan kemiskinan menurun sekitar 9.125 orang.  Maka  dapat  dikatakan  sudah  efektif  sekitar 92 %.
c. Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Faktor  pendukung  yang  paling  utama  adalah adanya  dukungan  dari  pemerintah  desa  terkait pelaksanaan  PKH,  dan  Faktor  penghambatnya adalah tidak adanya dukungan dari pemerintah desa Sumber  finansial  yang  cukup  dan  adanya koordinasi  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dalam Program  PKH  di  Desa  Daha.  Selanjutnya, antusiasnya  warga  dan  sangat  mendukung  program tersebut. Selain itu antuasiasnya pendamping dalam memenuhi  pertemuan  tiap  bulannya  dan  antusias dari  aparatur  Desa  maupun  KPM  itu  sendiri” sumber: Ibu Naimah selaku peserta PKH
Dari  tiga  pernyataan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung dari implementasi  PKH  yaitu  sumber  finansial  yang cukup  sehingga  dapat  menunjukan  kesuksesan tujuan  dari  Program  Kelurga  Harapan  tersebut. Faktor pendukung brikutnya adalah adanya koordinasi  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dalam Program  PKH  di  Desa  Daha  sudah  bagus.  Hal  ini terbukti  dari  adanya  dukungan  dari  pihak-pihak yang  terkait  dan  para  peserta  PKH  juga  sangat antusias  dan  mendukung  program  tersebut.  Faktor pendukung  lainnya  adalah  adanya  peran  dari pendamping PKH, bahwa pendamping PKH adalah orang  yang  berhubungan  langsung  dengan  para penerima PKH tersebut.
Faktor  penghambatnya  adalah  terkadang  tidak tidak  adanya  dukungan  dari  pementah  desa  dan tidak  adanya  sarana  prasarana  seperti  HP  android dan  Laptop  yang  akan  mempermudah  pekerjaan kami,  factor  penghambat  lainnya  adalah  terkadang kami kesulitan untuk menyampaikan kepada peserta PKH,  dikarenakan  desa  dampingan  kami  sekitar tiga  sampai empat  desa,  yang  jumlah  penduduknya yang mendapat PKH sekitar 400-500 peserta.
Dari  data  yang  diperoleh  maka  dapat disimpulkan  Faktor  penghambat  dari  Efektivitas PKH  di  Desa  Daha  ini  adalah  terkadang  tidak adanya  dukungan  dari  Aparatur  desa  mengenai program PKH. Terkadang aparat tidak memberikan respon  pada  program  ini.  Faktor  penghambat lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk pendamping  PKH  seperti  HP  android  dan  Laptop guna  untuk  mempermudah  dalam  mengimput  data dan  mengakses  Program  itu  sendiri.  Faktor
penghambat  lainnya  yaitu  kesulitan  pendamping PKH  untuk  menjelaskan  kepada  peserta  PKH dikarenakan  setiap  1  orang  pendamping  PKH mendamping  3-4  Desa  yang  kurang  lebih  terdapat kurang lebih 400-500 peserta PKH. Untuk itu demi mencapai  efektifnya  program  PKH  itu  sendiri diharapkan  semua  pihak  turut  mendukung  program tersebut, agar tujuan dari program tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.
d. Analisis Hasil Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  diajukan dalam skripsi ini sebagai panduan dalam menganalisis hasil penelitian, maka ada permasalahan  yang  akan  dijawab  melalui  hasil wawancara  dari  beberapa  informan  serta  data  yang diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  yaitu  di Desa Daha Kecamatan Hu’u. Adapun permasalahan yang  ingin  dijawab  dalam  skripsi  ini  adalah bagaimana  efektifitas  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dan  faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  pelaksanaan  program  ini  dalam  mengurangi angka  kemiskinan  di  Desa  Daha  Kecamatan  Hu’u Kabupaten Dompu.
Dari  segi  pemahaman  informan  terhadap Program  Keluarga  Harapan  di  Desa  Daha bahwasanya pemahaman informan tentang Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) sudah  cukup  baik  serta  masyarakat  yang  menerima bantuan  PKH  sudah  menguasai  tentang  PKH  di Desa  Daha  dibuktikan  dari  penjelasan  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  ketika  diberikan  sebuah  arahan setiap kegiatan yang berhubungan dengan PKH para KPM mau melaksanakannya salah satu contohnyanya gotong royong.

## Simpulan
Dari  analisis  yag  telah  dilakukan  dapat ditarik kesimpulan bahwa Penelitian ini menemukan  Efektivitas  program  keluarga  harapan (PKH)  di  Desa  Daha  telah  berjalan  dengan  baik. Seluruh  rangkaian  atau  proses  kegiatan  mulai  dari sosialisasi  awal,  refleksi  kemiskinan,  pelaksanaan program,  monitoring  program  semuanya  berjalan dengan  baik.  Dalam  melaksanakan  penelitian  di Desa  Daha  peneliti  dapat  menyatakan  bahwa pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa  Daha  untuk  merubah  pola  pikir  masyarakat desa, yang semula mereka tidak begitu memperhatikan  kesehatan  dan  pendidikan  anak, dengan  adanya  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) keluarga  penerima  manfaat  sudah  mulai  aktif  dan mulai  sadar  akan  pentingnya  pendidikan  dan
kesehatan  bagi  anak-anak  mereka  guna  menatap masa depan yang lebih baik.
a. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh antusias pendamping PKH, faktor pendukung lainnya adanya dukungan dari Aparat  Desa  dan  antusian  masyarakat  Desa Daha  itu  sendiri.  Faktor  penghambatnya  tidak adanya  dukungan  dari  aparat  desa,  tdak  adanya kesadaran  dari  masyarakat  dan  tidak  adnya fasilitas  yang  menunjang  untuk  pendamping PKH.

## Saran
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti,  sehubungan  dengan Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Desa  Daha  peneliti  akan  memberikan  beberapa masukan, yaitu:
1. Diharapkan  kepada  Aparatur  Desa  Selaku Kepala Desa dan jajaran ke bawahnya agar dapat selalu  mendukung  jalannya  program  PKH  ini. Agar program ini berjalan dengan baik,
2. Dalam  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Daha  sudah cukup  baik  namun  lebih  baik  lagi  jika penambahan  pendamping,  dilakukan  agar  dapat membantu pendamping PKH agar lebih maksimal,
3. Untuk  warga  yang  menjadi  peserta  PKH diharapkan  agar  selalu  mengikuti  pertemuan rutin  setiap  bulannya  agar  dapat  memahami dengan jelas tentang Prgram Keluarga Harapan, 4. Diharapkan kepada peserta PKH yang mendapatkan  bantuan  PKH  di  Desa  Daha  harus menggunakan  dana  tersebut  dengan  sebaik- baiknya jangan malah disia-siakan dan digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  dapat merugikan  para  peserta  sendiri,  terlebih  lebih seharusnya dana yang mereka dapatkan dipergunakan  untuk  kebutuhan  pendidikan  dan kesehatan  agar  cita-cita  dan  tujuan  PKH  dapat terwujud.
Daftar Pustaka
[1] Afifuddin, 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
[2] Ayu  Andira.,  2018.  “Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan
Kesejahteraan  masyarakat  di  Kota  Samarinda Utara”  Diunduh  Melalui:  ejournal.IP.Fisip- unmul.ac.id. (09-07-19)
[3] Chambers,  Robert.,  1995. Proverty  and Livelihoo  :  Whose  Reality  Counts. Discussion Paper 347
[4] Clara  Theby.,  2017.  “Implementasi  Program Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Tamalate
Kota Makassar” Dunduh Melalui:
Journal.unismuh.ac.id. (10-07-19)
[5] Eni  Ardianti.,  2017.  ”Implementasi  Program Keluarga  Harapan  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit  Bestari  Kecamatan  Tanjung  Pinang”. Diunduh  Melalui:  repository.umrah.ac.id.  (09- 07-19)
[6] Gibson,  Et.Al.,  1996. Organisasi,  Perilaku, Struktur, Proses . Jakarta: Bina Rupa Aksara
[7] Gunawan., 2013. Metode  Penelitian  Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara [8] Jogiyanto,  H.  M.,  1985. Program  Komputer Untuk Analisa Ekonomi .  Yogyakarta: Andi
[9] Jogiyanto.,  2002. Dasar  Ilmu  Komputer Pprograman  System  Informasi  dan  Integrasi Buatan . Andi, Jogyakarta
[10] Jones, O, Charles., 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
[11] Kasim,  Azhar.,  1993. Pengukuran  Efektivitas
Dalam Organisasi . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
[12] Maipita,  Indra.,  2014.  Mengukur  Kemiskinan dan  Distribusi  Pendapatan.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN
[13] Mardiasmo., 2008. Perpajakan. Andi.. Yogyakarta
[14] Martani  Husein,  Lubis.,  1987. Teori  Orgaisasi Pusat  Antar  Ilmu-Ilmu  Sosia. Universitas Indonesia
[15] Martoyo,  Susilo.,  2002. Manajemen  Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta [16] Muhadjir.,  2005. Memanusiakan  Rakyat  : Penanggulangan  Kemiskinan  Sebagai  Arus Utama  Pembangunan. Yogyakarta  :  Benang Merah
[17] Moleong., 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya [18] Nasikun.,  2001. Diktat  Mata  Kuliah  Isu  dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan . Magister  Administrasi  Pubik.  Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
[19] Petunjuk  Tekhnis  Penyaluran  Bantuan  Sosial Non  Tunai  Program  Keluarga  Harapan. Diunduh Melalui: https//pkh.kemsos.go.id. (10- 07-19)
[20] Permensos  No  1  tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan. Di unduh melalui: https://www.jogloabang.com .
[21] Rusydi.,  2016.  “Pengaruh  Program  Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pastisipasi Pendidikan di  Kecamatan  Indrajaya  Kabupaten  Pidie” Diunduh Melalui:  https//journal.unimal.ac.id. (10-07-19)

## 208 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 193-207
[22] Siagian,  Sondang  P.,  2008. Manajemen  Suber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
[23] ………,,  2001. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
[24] Sumaryadi.,  2005. Efektivitas  Implementasi
Kebijakan  Otonomi  Daerah. Jakarta:  Citra Utama
[25] Sters, M, Ricard., 1985. Efektivitas Orgnanisasi.
Jakarta: Erlangga .
[26] Sugiyono., 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
[27] Suryawati.,  2004. Teori  Ekonomi  Micro  UPP.
AMP YKPN. Yogyakarta. Jarnasy Artikel/Modul/Diktat
[1] Suwinta,  Eka.,  2016.  “Implementasi  Program
Keluarga Harapan”. melalui: jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. (Jumat,12-07-
2019)
[2] Urika  Tri  Astari.  2018. Efektivits  Program
Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Pandak
Bantul. Melalui:  Journal.student.uny.ac.id. (09- 07-19Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No  43  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan  UU Desa.