Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN (STUDI HUKUM ADAT MASYARAKAT (KUOK) KABUPATEN

## KAMPAR
Oleh :

## Zulwisman
Dosen HTN Fakutlas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan  pada  masyarakat  adat  (Kuok)
Kabupaten  Kampar  terbilang  cukup  efektif.
Hukum  adat  memiliki  potensi  untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Faktor  Pendukung  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup  yang  berkelanjutan  dimana  daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan  perlindungan  dan  pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan daerah Perlindungan  Terhadap  Hak  Ulayat  dan Masyarakat Adat. Tingkat Kesadaran masyarakat  Desa  Marangin  Kecamatan  Kuok Kabupaten  Kampar  masih  kurang  ,dari  hasil wawancara  dengan  kepala  desa  dan  aparat desa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan :rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan  khususnya  perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat . The  Role  of  Customary  Law  in  the management and sustainable
environmental protection of the indigenous peoples  (Kuok)  Kampar  is  quite  effective. Customary  law  has  the  potential  to manage  and  protect  the  environment  of indigenous  people  were  living  sustainably and continuously. Supporting factors in the management and sustainable environmental  protection  which  the  area has  used  this  authority  to  provide protection  and  recognition  of  Indigenous People,  as  seen  from  the  enactment  of  the Protection  Against  areas  and  Indigenous Land  Rights.  The  level  of  awareness  of villagers  Marangin  Kampar  District  of Kuok  was  still  less,  from  interviews  with village  heads  and  village  officials,  there were  several  factors  that  caused:  lack  of public  awareness  in  the  management  and sustainable environmental protection, especially  protection  and  management  of communal land.
Kata kunci : Masyarakat Adat, Hukum Adat, Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan
Secara  ekologis,  manusia  merupakan  salah  satu  subsistem  dalam ekosistem lingkungan hidup. Dengan demikian manusia adalah satu kesatuan terpadu  dengan  lingkungannya  dan  dianta-ranya  terjalin  suatu  hubungan fungsional   yang   sedemikian  rupa.Dalam  hubungan  fungsional  tersebut
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Manusia akan selalu bergantungpada  lingkungan  yang  sekaligus  dipengaruhi  dan  mempengaruhi dan pada akhirnya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. 1
Kini  kelangsungan  lingkungan  hidup  sedang  berada  di  persimpangan dan  pihak yang selama ini  dianggap  mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar adalah masyarakat  adat/tradisional. Naman  dari hasil penelitian beberapa  dekade  ini  terbukti  pihak  yang  mengakibatkan  kerusakan lingkungan  dalam  skala  yang  besar  dan  masif  tidak  dilakukan  oleh masyarakat  tradisional  tetapi  oleh  industri  besar  dan  negara  yang kebijakanyannya tidak mengidahkan perlindungan  atas lingkungan.
Ridha  Saleh,  dalam  bukunya  “ Ecocide:  Politik  Kejahatan  lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ” menyatakan bahwa gejala eksploitasi yang  massif  terhadap  sumberdaya  alam  secara  terbuka,  menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide.  Depresi  ekologi  saat  ini  lebih  disebabkan  oleh  pengarahan pembangunan  yang  tidak  memperhatikan  kelangsungan  lingkungan  hidup dan masa depan generasi. 2
Perkembangan  kepedulian  lingkungan  pada  masyarakat  global  dan kesadaran  pemerintah  indonesia  atas  keberadaan  lingkungan  sebagai penopang  pembangunan  negara,  telah  mendorong   pengembangan pengaturan  hukum  lingkungan.  Dari  konsep  pengelolaan  lingkungan  hidup menuju Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat berbagai hal  baru  dalam  pengaturan  hukum  lingkungan  hidup  Indonesia  yang  perlu dipahami bersama agar dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
1 Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup  di  Indonesia ,  Media  Pemajuan  Hak  Asasi  Manusia,  No.  10/Tahun  II/12  Juni  2002, Jakarta diakses pada http://www.huma.or.id.
2 Anonim, Hak  Rakyat  atas  Lingkungan  Hidup, diakses  pada  tanggal  20  April  2013  dari http;//wodpress.com/ 2015/11/adat.jpg.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Lingkungan  hidup  dipahami  sebagai  suatu   kesatuan  ruang  dengan semua  benda,    daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain. Selanjutnya   menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa  Pengelolaan  lingkungan hidup  adalah  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
Ketentuan  tersebut  kemudian  di  tegaskan  pada  pasal  2  Undang- Undang   Nomor   32  Tahun   2009  menyatakan  bahwa  Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,   pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum dan selanjutnya dalam  Pasal 4   mengatur tentang  Ruang Lingkup  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum. 3
Pengelolaan  lingkungan  hidup  bukan  semata-mata  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  Swasta  dan  masyarakat  juga  sangat  penting  peran sertanya dalam melaksanakan  kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap  orang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  berperan  serta  dalam  rangka pengelolaan  lingkungan  hidup,  sehingga  dapat  tercapai  kelestarian  fungsi lingkungan hidup.
Maman Djumantri menyatakan Secara generic dapat dikatakan bahwa “pembangunan adalah proses pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  agar  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin”.
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Terlepas  dari  bagaimana  proses  dan  cara  melaksanakannya,  tujuan  akhir pembangunan adalah kesejahteraan sosial (lahir maupun batin) bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Jika  pembangunan  ditujukan  untuk  seluruh  rakyat (bangsa)  Indonesia,  seyogya-nya  menyertakan  juga  lapisan  masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang tersebar, terpencil dan marjinal.
Masyarakat  Adat  merupakan  istilah  umum  yang  dipakai  di  Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada  empat jenis masyarakat asli yang ada  di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal  Masyarakat  Hukum  Adat,  tetapi  dalam  perkembangan  terakhir, masyarakat  asli  Indonesia  menolak  dikelompokkan  sedemikian  mengingat perihal  adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. 4
Pengertian  ini  tidak  merujuk  kepada  defenisi  secara  tertutup  tetapi lebih  kepada  kepada  kriteria,  agar  dimaksudkan  untuk  memberikan kesempatan  yang  besar  kepada  komunitas  untuk  melakukan  self identification/  mengidentifikasikan  dirinya  sendiri  Pengertian  Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 dan masih  dipakai  sampai  saat  ini  adalah:  "Komunitas-komunitas  yang  hidup berdasarkan  asal  usul  leluhur  secara  turun-temurun  di  atas  suatu  wilayah adat,  yang  memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembag Secara singkat dapat dikatakan  bahwa  secara  praktis  dan  untuk  kepentingan  memahami  dan memaknai  Deklarasi  ini  di  lapangan,  maka  kata  "masyarakat  adat"  dan "masyarakat/penduduk  pribumi"  digunakan  silih  berganti  dan  mengandung makna  yang  sama.  Pandangan  yang  sama  dikemukakan  dalam  merangkum konsep  orang-orang  suku  dan  populasi/orang-orang  asli  dari  Departemen
4 H.Maman  Djumantri, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (  Masyarakat  Adat  ) yang Semakin Terpinggirkan , Jakarta, 2005, hlm. 37.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989). 5
Sem  Karoba  menyatakan  dalam  bukunya yang  menerjemahkan Deklarasi  Masyarakat  Hak  Asasi  Adat  (atau  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hak  Asasi  Masyarakat  Adat,  atau  disebut  juga  Deklarasi Masyarakat  Adat)  menyatakan  "secara  praktis  ternyata  mereka  yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim.
Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang  merasa  dirinya  sedang  ditangani  dan  dilayani  lewat  Deklarasi  ini mengidentifikasi  diri  mereka  sebagai  bumiputra  (indigenous).  Dalam Konvensi  ILO  dan  Deklarasi  ini  sendiri  disebutkan  bahwa  identifikasi  diri sendiri  dari  masyarakat  merupakan  kunci  dalam  menempatkan  sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Idenfitikasi diri merupakan hak dasar yang  dijamin  dalam  berbagai  hukum  universal  yang  sudah  berlaku  sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak  sejarah  dengan  masyarakat  sebelum  masa  invasi  dan  penjajahan,  yang berkembang  di  daerah  mereka,  menganggap  diri  mereka  beda  dengan komunitas  lain  yang  sekarang  berada  di  daerah  mereka  atau  bukan  bagian dari  komunitas  tersebut.  Mereka  bukan  merupakan  bagian  yang  dominan dari  masyarakat  dan  bertekad  untuk  memelihara,  mengembangkan,  dan mewariskan  daerah  leluhur  dan  identitas  etnik  mereka  kepada  generasi selanjutnya,  sebagai  dasar  bagi  kelangsungan  keberadaan  mereka  sebagai suatu  sukubangsa,  sesuai  dengan  pola  budaya,  lembaga  sosial  dan  sistem hukuma adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. 6
5 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,Rajawali Press, Jakarta,2012.
6 H.Maman  Djumantri, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat  Adat) yang Semakin Terpinggirkan , Jakarta, 2005.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  akan  memanfaatkan  apa yang  tersedia  di  sekitar  lingkungannya  untuk  itu  manusia  akan  berusaha untuk  beradaptasi  agar  melahirkan  keseimbangan  dan  keteraturan  dalam masyarakat  dan  lingkungan.  salah  satunya  adalah  di  berlakukannya  sistem- sistem  pengendalian  sosial  yang  berupa  norma  &  hukum  (adat)  yang merupakan  produk  dari  masyarakat  tersebut.  Dalam  kelompok  masyarakat tradisional  indonesia  atau  dikenal  dengan  masyarakat  adat  dan norma/hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  tradisional  ini  dikenal dengan hukum adat. 7
Menurut  Van  Apeldoorn  perkataan  adat  semata-mata  adalah peraturan tingkah laku, kaidah-kaidah yang meletakan kewajiban-kewajiban, Peraturan tingkah laku yang dikatakan oleh Van Apeldoorn sebagai adat yang di  anut  oleh  masyarakatnegeri  diwariskan  oleh  nenek  moyang  atau  datuk- datuk yang telah membentuk masyarakat negeri itu untuk  digunakan sebagai contoh   kehidupan  bagi  keturunan-keturunan  mereka.  Selanjutnya pudjosewojo  melihat  adat  sebagai  tingkah  laku  yang  oleh  dan  dalam  satu masyarakat (sudah, sedang, akan diadakan). 8
Peraturan  tingkah  laku  yang  menjadi   adat  istiadat  dari  suatu masyarakat  adat  ini  dalam  perkembanganya  menjadi  suatu  norma  hukum adat. Hukum adat untuk disebut hukum harus mengandung sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya, Menurut Soepomo,  hukum adat  adalah hukum yang  hidup karena  ia  menjelmakan hukum yang nyata dari masyarakat, ia terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri  dan  hukum  adat  berurat  akar  pada  kebudayaan  teradisional.  jadi hukum  adat  merupakan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam
7 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat , Pradya Paramitha, Jakarta,2008.hlm. 23.
8 Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup  di  Indonesia ,  Media  Pemajuan  Hak  Asasi  Manusia,  No.  10/Tahun  II/12  Juni  2002, Jakarta diakses pada http://www.huma.or.id.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat  adat  karena  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  dan dinamika masyarakat adat.
Menurut  Hazairin  masyarakat  hukum  adat  adalah  kesatuan-kesatuan masyarakat  yang  mempunyai  kelengkapan-kelengkapan  untuk  sanggup berdiri  sendiri,  yaitu  mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan  penguasa  dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua  anggotanya...,  bentuk  hukum  keluargannya  (patrilineal,matrilineal, atau bilateral), semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. 9
Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat berangkat dari hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada  1992  dengan  dikeluarkannya Rio  Declaration  on  Environment  and Development (1992).  Dalam  Prinsip  ke-22  dinyatakan  bahwa  masyarakat hukum  adat  mempunyai  peranan  penting  dalam  pengelolaan  dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka.  Oleh  karenanya,  negara  harus  mengenal  dan  mendukung  penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pencapaian  pembangunan  yang berkelanjutan ( sustainable development ).
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui eksisktensinya oleh negara dalam  pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat  adanya  pengakuan  dan  penghormatan  yakni  selama  masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. 10
Kekayaan  pengetahuan  masyarakat  adat   di  Indonesia  sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang sejalan dengan perkembangan
9 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,Rajawali Press, Jakarta ,2012.
10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
peradaban  manusia.  Proses  perkembangan  tersebut  memunculkan  banyak pengetahuan  dan  tata  nilai  tradisional  yang  dihasilkan  dari  proses  adaptasi dengan  lingkungannya.  Sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  manusia,  salah  satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan  lahan,baik  sebagai  tempat  tinggal  maupun  tempat  untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya. 11
Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan,  penggunaan  dan  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  kelestarian  lingkungan,  masyarakat  adat  ini  dengan pengetahuan  lokalnya  (indigenus  knowledge),  dengan  kekuatan  memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai pengetahuan  yang  di  turunkan  dari  generasi  kegenerasi  sebagai  bagian  dari adaptasi terhadap lingkungannya.
Menurut  Wahyu  bahwa  kearifan  local,  dalam  terminology  budaya, dapat  diinterpretasikan  sebagai  pengetahuan  local  yang  berasal  dari  budaya masyarakat,  yang  unik,  mempunyai  hubungan  dengan  alam  dalam  sejarah yang panjang, beradaptasi dengan system ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan  local  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pengetahuan  local,  yang  unik yang  berasal  dari  budaya  atau  masyarakat  setempat,  yang  dapat  dijadikan dasar  pengambilan  keputusan  pada  tingkat  local  dalam  bidang  pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan  beragam  kegiatan  lainnya  di  dalam  komunitas-komunitas.   Selanjutnya Wahyu  juga  menyatakan  bahwa  kemampuan  memaknai  kearifan  local  oleh individu, masyarakat  dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya  hidup  dan  kebijakan  secara  berkesinambungan  dalam  mengelola
11 Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Pradya  Paramita,  Jakarta,  2000: 52.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
sumberdaya  alam  dan  lingkungan  dapat  diharapkan  untuk  menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. 12
Pengakuan  secara  yuridis  atas  keberadaan  masyarakat  hukum  adat dan kearifan lokalnya serta  hak-haknya dapat dilihat dalam  Pasal  1 ayat 30 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa  kearifan lokal adalah  nilai-nilai  luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara  lain  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari. Selanjutnya  pada  pasal  67  ayat  (1b)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan  menyatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  diakui keberadaanya  berhak  melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan  berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 13
Pengetahuan  masyarakat adat  dalam sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa (menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan mereka) dan dekat sekali dengan alam.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  akurat  dan  relevan  dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai Berikut :

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  adalah  di  Desa  Marangin  Kecamatan  Kuok Kabupaten  Kampar,  sedangkan  waktu  penelitian  adalah  selama  6 (enam) bulan.
Populasi dan cara penentuan Sampel
12 H.Maman Djumantri, Ruang Untuk Masyarakat  Lokal Tradisional ( Masyarakat Adat ) yang Semakin Terpinggirkan , Jakarta, 2005.
13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Penulis  menggunakan  metode  sampling  dengan  cara  Purposive sampling  yaitu  dalam  menetapkan  sampel  ditentukan  atau  dipilih berdasarkan  pertimbangan  tertentu,  adapun  pertimbangan  itu  adalah mengingat sulitnya dijumpai secara keseluruhan Populasi.
Jenis dan Sumber Data
Ditinjau dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong kepada  penelitian  yang  menggunakan Observation  Roseach dengan cara  survey,  dimana  penulis  langsung  kelokasi  penelitian  dengan mempergunakan  alat  pengumpul  data  yaitu  wawancara,  sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas  dan  rinci  tentang  peranan  Hukum  Adat  dalam  pengelolaan  dan perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten kampar.
Data dan Sumber Data yang digunakan adalah :
a. Data Primer
Data  yang  diperoleh  Langsung  dari  sumber  pertama  dan observasi Langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan b. Data Sekunder
Data  yang  mencakup  Dokumen-Dokumen  resmi,  Peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  yang  relevan  dengan  Penelitian  yang  akan dilakukan.
c. Data Tersier
Data  yang  mendukung  data  Primer  dan  data  sekunder  seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  Tanya  jawab  yang
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
penulis lakukan secara langsung kepada kepala Desa Kuok dan Perangkat Kuok.
Konsep Operasional
Data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan Menggunakan  uraian  kalimat  serta  dalam  bentuk  tabel  untuk menjelaskan peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  pada  masyarakat  adat  (Kuok) Kabupaten kampar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Hukum  Adat  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan Lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten kampar.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  atau  yang  biasa  disebut  UUPPLH, keberadaan  dan  pengakuan  atas  hak  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat semakin  diperhatikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pasal  63  Ayat  (1)  huruf  (t), ayat  (2)  huruf  (n)  dan  ayat  (3)  huruf  (k)  yang  menerangkan  wewenang  dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. 14
Dalam ayat (1) huruf (t) disebutkan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: …. t. menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan  keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;…” 15
Selanjutnya  pada  ayat  (2) “Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  pemerintah  provinsi  bertugas  dan  berwenang:  ….  n. menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan  keberadaan
14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup 15 ibid
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;…”
Dan  terakhir  pada  ayat  (3) “Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: … k.  melaksanakan  kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan  keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;…”
Dengan pasal ini, setiap tingkat pemerintah memiliki kewenangan dan pembagian  kewenangan  yang  jelas  dalam  menjaga  hak  masyarakat  hukum adat  dan  kearifan  lokal,  terutama  yang  terkait  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  kemudian  diperkuat  dalam  Pasal  70 tentang  peran  masyarakat,  ayat  (3)  tentang  tujuan  peran  masyarakat  dalam huruf  e.  yang  berbunyi “  Mengembangkan  dan  menjaga  budaya  dan kearifan  lokal  dalam  rangka  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup” .  Dari poin  ini,  pengakuan  dan  akomodasi  atas  hukum  adat  dan  kearifan  lokal bukan  saja  kewenangan  pemerintah  tetapi  juga  dari  pihak  masyarakat  itu sendiri. 16
Dalam menindaklanjuti pengaturan Undang-Undang Pengelolaan dan perlindungan  Lingkungan  hidup  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Kampar telah melahirkan Peratuan Daerah Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan  warganya,  dimana  kewenangan  ini memperbolehkan  masyarakat  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya
16 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut  bagi kelangsungan  hidupnya. Masyarakat  dan  sumber  daya  yang  dimaksud  memiliki  hubungan  secara lahiriah  dan  batiniah  turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara  masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 17
kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  daerah  Kabupaten Kampar,  tumbuh  dan  berkembang  secara  turun  temurun  selama  berabad- abad  sepanjang  sejarah  telah  memberikan  sumbangan  yang  cukup  berharga bagi  perjuangan  kemerdekaan  dan  kelangsungan  di  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  memiliki  bermacam  ragam  harta pusaka  diantaranya  Tanah  Ulayat  yang  turun  temurun  dipelihara keutuhannya  dan  dimanfaatkan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  warganya secara merata 18 .
Sehingga  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 sebagai dasar perlindungan hukum adat  dan  kepemilikan  atas  tanah  ulayat  oleh  masyasrarakat  Kampar  secara umum dan masyarakat kuok secara khusus.
Luas tanah ulayat masyarakat adat Kecamatan kuok sebelumya adalah 20.000 Ha,dan dari luas tersebut 16.000 Ha adalah hutan Murni yang masih terjaga hingga kini dimana masih terdapatnya berbagai tumbuhan asli seperti mahoni, gaharu, dan berbagai keanekaragaman hayati, sisanya adalah 4.000 ha yang diserahkan ke anak kemenakan oleh pemangku adat sebagai bentuk realisasi  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  yang  menyatakan  Fungsi  Hak Tanah  Ulayat  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis. 19
Tanah  ulayat  yang  diserahkan  ke  anak  kemenakan  tidak  bisa diperjualbelikan  dan  dapat  diserahkan  dalam  hal  pengelolaannya  secara
17 Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup  di  Indonesia ,  Media  Pemajuan  Hak  Asasi  Manusia,  No.  10/Tahun  II/12  Juni  2002, Jakarta diakses pada http://www.huma.or.id
18 Peraturan Daerah Kampar No 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat 19 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Marangin, sabtu 24 Oktober 2015.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
turun temurun dalam garis keluarga ,dan tidak dibenarkan prilaku membakar dan  apabila  ketentuan  ini  terjadi  pelangaran-pelangaran  oleh  anggota persekutuan  maka  diberikan  sanksi  pengambilan  kembali  tanah  ulayat  oleh pemangku  adat  dan  tidak  mendapatkan  lagi  hibah  untuk  selamanya. termasuk  Perbuatan  berupa  mentelantarkan  atau  tidak  memanfaatkan  Hak Tanah  Ulayat  berturut-turut  selama  3  (tiga)  tahun  yang  dilakukan  oleh anggota  persekutuan  atau  pihak  ketiga,  dikenakan  sanksi  adat  berdasarkan Hukum  Adat  yang  berlaku  berupa  pencabutan  hak  untuk  penggunaan  atau pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku oleh penghulu suku. 20
Agar  tanah  ulayat  menjadi  produktif  dapat  juga  diberikan  hak  pola kemitraan  pada  Pihak  Ketiga.Untuk  memenuhi  hal  tersebut  dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  setempat,  dan  penghulu  suku mempunyai  kewenagan  penting  yaitu  Memberikan  rekomendasi  tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan hak ulayat kepada pihak ketiga berupa  Hak  Guna  Usaha  atau  Hak  Pakai  sesuai  dengan  ketentuan  Adat setempat.  Bagi  Pemegang  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Pakai,  jika  sampai jangka waktunya, maka hak tanah tersebut kembali kepada Hak Tanah Ulayat dan  penggunaan  selanjutnya  harus  dilakukan  berdasarkan  persetujuan  baru dari masyarakat Hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4 ayat  (2).  Pengalihan  atau  Pelepasan  Hak  Tanah  Uiayat  kepada  anggota persekutuan  adat  tetap  memberlakukan  ketentuan  Hukum  Adat  setempat (Adat diisi, Limbago dituang). namun di desa Marangin pemangku adat dan anggota  persekutuan  tidak  sepakat  untuk  diberikan  kepada  pihak ketiga,karena  ditakukan  problem  dikemudian  hari  dan  hal  ini  telah
20 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Marangin
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
ditegaskan dalam peraturan daerah dimana Pemangku Adat memegang atau menguasai  Tanah  Ulayat  tidak  dapat  mengalihkan  atau  melepaskan  haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuat adat istiadat setempat. 21
Apabila  diatas  tanah  ulayat  yang  diserahkan  dalam  bentuk  hibah keanggota  persekutuan  dan/atau  pihak  ketiga  terdapat  tumbuhan  (kayu) seperti  kempas,  gaharu,  dan  mahoni  yang  keberadaannya  adalah  dilindungi maka anak kemenakan yang merupakan anggota persekutuan dan atau pihak ketiga  tidak  dibenarkan  melakukan  penebangan,termasuk  menjual  untuk kepentingan  pribadi,  keberadaan  kayu  tersebut  hanya  dibenarkan  untuk kepentingan  umum  atau    persekutuan  dalam  bentuk  perbaiki  (meloteng) rumah    dan  harus  sudah  mendapat  sertifikat  Surat  Keterangan  Asal  Usul Kayu  (SKAU)  termasuk  di  kawasan  hutan  alami  16.000  Ha  yang  peneliti sebutkan diatas. 22
Hukum  adat  di  Kampar  secara  umum  dan  Kuok  secara  Khusus memiliki  peraturan  yang  sangat  ketat  tentang  hutan  larangan  adatnya terutama hasil hutan yang berupa kayu.Mereka  menyadari betapa besarnya potensi hutan tersebut yang tidak ternilai harganya. Karena itu mereka para ninik  mamak  dan  masyarakat  adat  telah  memperkenalkan  sejak  dini  fungsi dan manfaat hutan serta dampaknya jika hutan tersebut rusak kepada anak- kemenakannya.Jika terjadi perusakan hutan larangan adat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama penebangan/pencurian kayu, maka orang tersebut akan diproses menurut hukum adat yang berlaku.
Berikut  ini  mekanisme  pemberian  sanksi  terhadap  para  pencuri kayu/perusak hutan adalah: 23
1. Laporan dari penjaga hutan/anak-kemenakan yang melihat adanya pencurian kayu kepada ninik mamak.
21 Peraturan Daerah No 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat 22 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marangin, Sabtu 24 Oktober 2015 23 ibid
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
2. Pelapor dan ninik mamak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Dibentuk  kelompok  untuk  mencari  pelaku  dan  kayu  yang  telah  di curi.
4. Setelah  data  dan  fakta  ditemukan  tentang  pelaku,  Ninik  Mamak akan menemui mamak (paman) dari pelaku.
5. Mamak  (paman)  diberi  waktu  paling  lama  3  minggu  untuk membawa  kemenakan  menghadap  kepada  Ninik  Mamak  di Kerapatan Adat.
6. Pelaku  diminta  keterangan  dan  pengakuan  di  depan  para  Ninik Mamak tentang kejadian pencurian kayu.
7. Para  Ninik  Mamak  akan  melakukan  perundingan  untuk memutuskan perkara.
8. Setelah  melakukan  perundingan,  maka  ninik  mamak  akan menjatuhkan sanksi/hukuman kepada pelaku.
Setiap  Pemangku  Adat  dan  warga  masyarakat  adat,  berkewajiban melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dan  kepemilikan  Tanah Ulayatnya  maka  di  desa  marangin  telah  bekerjasama  dengan  BKSDA Kabupaten  Kampar  dan  Provinsi  dalam  bentuk  pengawasan  rutin  sekali dalam dua bulan dan melakukan berbagai sosialisasi serta telah dihirkan pula sebuah  Organisasi  masyarakat  yang  dinamakan  Masyarakat  Mitra  Polhut sebagai  wujud  peningkatan  pemahaman  masyarakat/anggota  persukutuan akan Lingkungan hidup. 24
Dan  didalam  prakteknya  tetap  terdapat  berbagai  pelanggaran  dalam pengelolaan  dan  pelastarian  tanah  ulayat  seperti  jual  beli  secara terselubung,dikarenakan  alas  hak  atas  hibah  adalah  dalam  bentuk  hibah bawah  tangan,serta  dalam  pengelolaannya  sebahagian  masyarakat  atau anggota persekutuan masih melakukan aktifitas pembakaran. 25
24 Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Marangin 25 ibid
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Tahun  2012  pernah  terjadi  Pembalakan/pencurian  batang  kempas yang  dilakukan  oleh  anak-kemenakan.  Pelaku  berdalih  telah  meminta  izin kepada  ninik  mamak  padahal  ninik  mamak  tidak  pernah  mengizinkannya. Pelaku disaat itu dikenai sanksi pemangku adat dan dipenjarakan berdasakan hukum Negara
2. Faktor  pendukung  dan  kendala  dalam  pengelolaan  dan perlindungan  Lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan  pada masyarakat Adat (Kuok) Kabupaten Kampar.
Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup  yang  berkelanjutan  pada  masyarakat  (kuok)  kabupaten  Kampar adalah  Berdasarkan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  yang  telah perbaharui dengan UU No 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah, diberikan  kewenangan  kepada  Kabupaten/Kota  untuk  merumuskan  dan membuat  kebijakan  daerah  yang  memberi  ruang  yang  lebih  besar  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  Masyarakat  Adat  dan  hak  atas kepemilikan tanah ulayat.
Beberapa  daerah  telah  menggunakan  wewenang  tersebut  untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini  terlihat  dari  dikeluarkannya  Perda-Perda  Perlindungan  Terhadap  Hak Ulayat  dan  Masyarakat  Adat,  seperti  Perda  Lebak  No.  13  Tahun  1990 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy Di  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Lebak  yang  dilanjutkan  dengan  Perda Kabupaten  Lebak  N0.  32  Tahun  2001  Tentang  Perlindungan  Atas  Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Terhadap Keberadaan Desa Adat Desa Pakraman, dan Perda Kabupaten  Kampar  No.  12  Tahun  1999  Tentang  Tanah  Hak  Ulayat. Kesemua  Perda  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  tersebut  mempunyai tujuan  agar  Adat-istiadat  asli  Masyarakat  Adat  dapat  dilestarikan  dan
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dipertahankan  sehingga  mampu  menunjang  Kebudayaan  Nasional Indonesia, 26
Dan terdapat beberapa Kendala dalam Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan  Hidup  yang  berkelanjutan  pada  masyarakat  Adat  kecamatan Kuok secara umum dan desa Marangin secara khusus yang diantanya : 27
1. Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat yang Rendah
Kesadaran  masyarakat   dalam  pelestarian  lingkungan  sangat  mutlak dibutuhkan,  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.32 Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,menyatakan Masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; pelaksanaannya dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kemandirian,  keberdayaan masyarakat  dan  kemitraan;  menumbuhkembangkan  kemampuan  dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  social;  memberikan  saran pendapat; menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
Kenyataan  yang  ada  saat  ini,  apa  yang  diamanatkan  dalam  undang- undang tersebut, belum benar-benar diterapkan baik oleh masyarakat itu  sendiri.  kesadaran  masyarakat  untuk  melestarikan  lingkungannya masih sangat rendah.
dengan  Kesadaran  masyarakat  tentang  pelestarian  lingkungan  masih rendah, tercermin dari kegiatan sehari-hari misalnya masih melakukan
26 Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  kebijakan  penanganan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT) yaitu, menggali potensi yang terdapat pada masyarakat dan ruang tempat tinggal masyarakat adat  tersebut  sehingga  terjadi  proses  peningkatan  peranan  pembangunan  dan  peningkatan pemberdayaan  masyarakat  yang  sejalan  dengan  kearifan  tradisional  setempat  dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.
Aan  Kusdinar,    “Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Lebak  Dalam  Penanganan  Komunitas Adat  Terpencil  Baduy.”,    (Prosiding  Seminar  Pengembangan  Kawasan  Tertinggal  Berbasis Komunitas  Adat  Terpencil,  Direktorat  Pengembangan  Kawasan  Khusus  dan  Tertinggal Bappenas, Jakarta, 2004), hlm. 7.
27 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marangin.
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
penebangan  ilegal  dan  pengrusakan  hutan  tanpa  penanaman kembali,serta masih pelakukan pembakaran dalam pengelolaan.
2. Penebangan Liar ( Illegal Logging )
Penebangan  liar  atau  illegal  logging  disektor  kehutanan  dewasa  ini sudah  demikian  dominan  dalam  praktek  pengelolaan  hutan  /hutan adat  di  indonesia  secara  umum  dan  khusus  di  Kuok  sehingga  tidak heran  kalau  saat  ini  banyak  media  baik  elektronik  maupun  cetak banyak  melansir  berita  tentang  peristiwa  illegal  logging.  Bahkan banyak  pihak  yang  meyakini  bahwa  kalkulasi  volume  kayu  yang bersumber dari praktek illegal logging justru jauh lebih besar dari pada yang  berasal  dari  leggal  logging.  Yang  lebih  memprihantinkan  lagi, sektor publik kehutanan tidak mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi  masalah  ini  karena  banyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam upaya  penanganan  kegiatan  malpraktek  ini.  Maka  diperlukan  adanya penerapan  hukum  adat  sebaikan  mungkin  sebagai  nilai-nilai  kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
3. Penyelundupan Kayu ( Illegal Trade ) Penyelundupan kayu atau illegal trade  merupakan  kegiatan  yang  langsung  berkaitan  dengan  praktek illegal  logging.  Praktek  penyelundupan  kayu  sebagai  kelanjutan  dari kisah  kompleksitas  dan  ruwetnya  masalah  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya hutan adat
4. Kebakaran Hutan (Forest Fire)
Bencana  kebaran  hutan  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab PEnutupterjadinya kerusakan hutan. Sebagaimana diketahui, bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  peristiwa  rutin  yang  hampir sering  terjadi  di  setiap  musim  kemarau.  Dalam  perspektif  kerusakan hutan,  kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab tingginya laju kerusakan hutan adat
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
5. Penyebab  struktural,  yaitu  kombinasi  antara  kemiskinan,  kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Penelitian ini menemukan bahwa tanah ulayat/hutan adat merupakan bagian  dari  kehidupan  masyarakat  adat  Indonesia  cara  umum  dan Masyarakat  adat  Kuok  secara  khusus.  Hukum  adat  memiliki  potensi untuk  mengelola  dan  melindungi  Lingkungan  hidup  masyarakat  adat secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara  adat  bersifat  lebih  fleksibel  dan  umumnya  dilakukan  melalui musyawarah.  Dan  hukum  adat  Masyarakat  adat  Kuok  cukup  efektif untuk melindungi Lingkungan hudup yang berkelanjutan.
b. Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa tentang Pengelolaan Lingkungan sebagai  masih  tergolong  Kurang  baik,  yang  mana  hal  ini  terlihat  dari pelanggaran atas hukum adat dalam pengelolaaan tanah ulayat/hutan adat  di  kecamatan  Kuok  dan  desa  Marangin  secara  khusus.  Ketika Kesadaran  Masyarakat  Desa  tentang  Pengelolaan  tanah  ulayat/hutan adat  sudah  bagus  maka  dengan  sendirinya  penembangan  Liar, penyelundupan kayu dan kebakaran hutan berkurang dan hilang.

## E. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Zulwisman
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Anonim, Hak  Rakyat  atas  Lingkungan  Hidup, diakses  pada  tanggal 20 April 2013 dari http;//wodpress.com/ 2015/11/adat.jpg
H.Maman  Djumantri, Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional (Masyarakat  Adat)  yang  Semakin  Terpinggirkan ,  Jakarta, 2005.
Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Pradya  Paramita,Jakarta , 2000.
Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat ,  Pradya  Paramitha,
Jakarta,2008. Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,Rajawali Press, jakarta,2012.
Sandra  Moniaga, Hak-hak  Masyarakat  Adat  dan  Masalah  serta Kelestarian  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia ,  Media  Pemajuan Hak  Asasi  Manusia,  No.  10/Tahun  II/12  Juni  2002,  Jakarta diakses pada http://www.huma.or.id .

## 2. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom  kabupaten  dlam  lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).