FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Geblagan, Tamantirto, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Email: serinsry@gmail.com
Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sri Sulastri 1 Ane Permatasari 2 1,2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 SDGs Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 9 No. 2 Tahun 2023 DOI: 10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4
Abstract. The COVID-19 pandemic has had a major impact on various aspects of Indonesian people's lives. This impact has affected various sectors such as social, education, tourism, and also the economy that is undergoing a drastic decline. This economic decline has not only occurred on a national scale, but also in areas including the Yogyakarta Special District province. Therefore, the DIY Government has undertaken various policies and efforts to mitigate the impact of the spread of Covid-19 and collaborate with  various  parties.  The  study  aims  to  analyze  the  management  of  the  post-COVID-19  pandemic economic crisis in Yogyakarta Special District using the concept of agile governance. There are six (six) principles of agile governance: good enough governance, business driven, human focused, based on quick  wins,  systematic  and  adaptive  approach,  and  simple  design  and  continuous  refinement.  This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The result in this study is that the DIY Government has been agile, precise, responsive, and agile in dealing with the post-Covid-19 pandemic  economic  crisis.  This  is  proved  by  six  very  well-fulfilled  principles  of  agile  governance, demonstrated  by  public  participation,  transparency  of  information,  and  the  clear  vision  of  the  DIY government in the post -COVID-19 pandemian economic crises.  In addition, there is a programme of incentive assistance to UMKM perpetrators and there is monitoring and evaluation of the program so that it can run with maximum efficiency. However, there is a note in the principle section based on quick wins, namely by improving information services so that all communities can access them easily. Keywords: agile governance, economic krisis, covid-19 pandemic
Abstrak. Pandemi  COVID-19  telah  berdampak  besar  pada  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat Indonesia. Pengaruh ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan juga  perekonomian  yang  mengalami  penurunan  drastis.  Penurunan  ekonomi  ini  tidak  hanya  terjadi dalam skala nasional, tetapi juga di daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu,  Pemerintah  DIY  telah  melakukan  berbagai  kebijakan  dan  upaya  untuk  mengurangi  dampak penyebaran  Covid-19  dan  berkolaborasi  dengan  berbagai  pihak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  penanganan  krisis  ekonomi  pasca  pandemi  COVID-19  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dengan menggunakan konsep agile governance . Terdapat 6 (enam) prinsip agile governance yaitu good enough  governance,  business  driven,  human  focused,  based  on  quick  wins,  systematic  and  adaptive approach, dan simple design and continuous refinement . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pemerintah DIY telah agile , precise ,  r esponsive ,  dan agile dalam  menangani  krisis  ekonomi  pasca  pandemi  Covid-19.  Hal  ini dibuktikan dengan enam prinsip agile governance yang sangat terpenuhi dengan baik, terbukti dnegan adanya  partisipasi  masyarakat,  transparasi  informasi,  dan  visi  yang  jelas  dari  Pemerintah  DIY  dalam krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 .  Selain itu juga terdapat program pemberian bantuan insentif kepada  para  pelaku  UMKM  dan  adanya  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  sehingga  dapat berjalan dengan maksimal. Namun, ada catatan di bagian prinsip berdasarkan quick wins, yaitu dengan meningkatkan layanan informasi agar semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
Kata Kunci: Agile Governance , Krisis Ekonomi, Pandemi Covid-19
Received: 26/05/2023            Revised: 19/09/2023          Accepted: 24/09/2023

## PENDAHULUAN
ada  penghujung  tahun  2019,  seluruh  masyarakat  dunia  digemparkan dengan sebuah penyakit menular dari China. Penyakit tersebut menyerang organ  pernafasan  yang  dapat  mengakibatkan  batuk,  flu,  demam,  sesak nafas hingga kematian. Kasus pertama penyakit ini terdapat di Kota Wuhan dan menyebar dengan cepat keseluruh dunia (WHO, 2020). Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization  (WHO)  secara  resmi  mengumumkan  bahwa  penyakit  menular  tersebut bernama Coronavirus  Disease atau COVID-19 .  Jika  penyakit  ini  menyerang  pernafasan manusia maka akan mengakibatkan gangguan pada saluran pernafasan seperti SARS dan MERS (Utama, 2021). Seiring berjalannya waktu penyakit ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di belahan dunia salah satunya Indonesia.
Pada  awal  bulan  Maret  tahun  2020,  Presiden  Joko  Widodo  secara  resmi mengumumkan adanya kasus COVID-19 yang pertama kali di Indonesia. Bersamaan dengan pengumuman  tersebut,  kasus COVID-19 di  Indonesia  semakin  meningkat  dan  menyebar dengan cepat. Berdasarkan data, pada bulan Maret 2020 kasus positif COVID-19 mencapai angka 1.528 kasus (Nugraheny, 2020). Kemudian, data di bulan April 2020 mencapai 10.118 kasus. Sedangkan, lonjakan tertinggi terdapat pada bulan Mei 2020 yang mencapai 26.473 kasus  (Hakim,  2020).  Lonjakan  yang  sangat  tinggi  setiap  bulannya  menjadikan  wabah COVID-19 ini  bukanlah  fenomena  yang  patut  diabaikan.  Melihat  kondisi  tersebut, Pemerintah  dituntut  untuk  bergerak  cepat  dan  gesit  dalam  menangani  kasus COVID-19 . Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020.  Aturan  ini  menyebabkan  adanya pembatasan melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja di rumah, kegiatan ajar mengajar di rumah, ibadah di rumah, dan menerapkan protokol kesehatan (Nasruddin, 2020).
Pandemi COVID-19 ini  telah  mempengaruhi  berbagai  bidang  kehidupan  penduduk Indonesia.  Pengaruh  tersebut  memberikan  dampak  yang  dapat  dirasakan  di  berbagai bidang  seperti  sosial,  pendidikan,  pariwisata,  dan  tidak  luput  juga  ekonomi  yang mengalami penurunan drastis (Putra, 2020). Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi di skala nasional, tetapi juga di skala daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun Pemerintah DIY telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak  penyebaran COVID-19 seperti  melakukan  PSBB  dan  kesiapan  tenaga  medis,
P
perekonomian di DIY masih belum terkendalikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi  triwulan  III  yang  melambat  dibandingkan  dengan  triwulan  sebelumnya. Lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian DIY mengalami kontradiksi  mencapai  angka  6,74  persen  dengan  pencapaian  dibawah  pertumbuhan ekonomi  nasional  (BPK  RI,  2021).  Di  tengah  kondisi  pandemi COVID-19 yang  terus meningkat  dan  berubah-ubah,  Pemerintah  DIY  dituntut  untuk  cepat  dan  tepat  dalam mengambil  kebijakan.  Hal  ini  sependapat  dengan  prediksi  Bank  Indonesia  yang menyatakan bahwa perekonomian DIY pada tahun 2021 akan tumbuh kisaran 5,4 persen hingga  6,2  persen  dan  untuk  mencapai  angka  tersebut,  perlu  kerjasama  dan  kolaborasi serta sinergi seluruh stakeholders baik itu Pemerintah, Instansi Kesehatan, Dunia Usaha, maupun Masyarakat DIY (Humas Provinsi Jogja, 2021).
Konsep Agile  Governance dapat  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  mengatasi permasalahan COVID-19 di  DIY.  Kata agile memiliki  arti  gesit,  sedangkan governance memiliki  arti  tata  kelola  pemerintahan.  Jadi, agile  governance adalah  tata  kelola pemerintahan  yang  gesit  dan  memiliki  kemampuan  dalam  mengikuti  perkembangan zaman  dan  tuntutan  masyarakat. Agile  Governance menurut  Holmqvist  &  Pessi  (2016) dalam  (Padmaningrum,  2021)  diartikan  sebagai  kemampuan  sebuah  lembaga  atau organisasi dalam merespon secara cepat perubahan yang datang dengan tiba-tiba dalam mencapai tujuan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah-ubah. Agile Governance disebut juga sebagai konsep pemerintahan yang cerdas karena memiliki keunggulan  dalam  melakukan  simplifikasi  terhadap  sistem  birokrasi  dan  fokus  pada kecepatan dan kemudahan dalam mengelola pemerintahan (Firhansyah, 2021).
Pengertian agile  governance Menurut  Huang,  Pan,  dan  Ouyang  (2014)  adalah kemampuan  sebuah  organisasi  atau  lembaga  dalam  menggunakan  anggaran  secara efisien dan dapat melihat peluang atau keuntungan dengan cergas sehingga menghasilkan suatu  kebijakan  atau  upaya  yang  solutif  dan  inovatif. Agile  governance juga  diartikan sebagai  pemerintahan  yang  cepat,  tangkas,  dan  tanggap  dalam  merespons  perubahan yang  tidak  terduga.  Menurut  Menurut  Alexandre  J.  H.  de  O.  Luna,  Philippe  Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, dan Hermano P. de Moura dalam menjalankan konsep agile governance memiliki enam prinsip yang dapat digunakan, antara lain yaitu:
1. Good Enough Governance (tata kelola pemerintah yang baik), tata kelola pemerintahan yang baik ini harus menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan organisasinya.
2. Business  Driven (Berlandaskan  pada  bisnis),  dalam  mengambil  kebijakan,  keputusan, dan tindakan sebuah bisnis harus menjadi alasan.
3. Human Focused (Fokus pada manusia), kebijakan yang diambil haruslah berfokus pada perasaan manusia seperti dihargai dan dilibatkan untuk berpartisipasi.
4. Based  on  Quick  Wins (Berdasarkan  keberhasilan  cepat),  dalam  sebuah  keberhasilan harus diapresiasi dengan tujuan dapat dijadikan motivasi untuk melakukan hasil yang lebih baik
5. Systematic and Adaptive Approach  (Pendekatan  yang  sistematis  dan  adaptif),  dalam sebuah  kelompok  harus  mampu  meningkatkan  kompetensinya  sehingga  berubah menjadi lebih sistematis dan adaptif pada suatu perubahan.
6. Simple Design and Continuous Refinement (Desain yang sederhana dan berkelanjutan), dalam sebuah kelompok harus mampu menghasilkan upaya dengan cepat dan tepat sehingga dapat memberikan solusi yang berkelanjutan.
Seiring  berjalannya  waktu  Pemerintah  Indonesia  pun  mulai  mengimplementasikan konsep agile  governance dalam  tata  kelola  pemerintahannya.  Beberapa  penelitian diantaranya penelitian Rengga Vernanda (2020) membahas tentang kesiapan Pemerintah Negara  Indonesia  dalam  menuju agile  governance. Dalam  penelitiannya  menghasilkan bahwa  sebelum  pemerintah  Indonesia  menuju  konsep agile  governance Pemerintah Indonesia  perlu  melakukan  perbaikan  dalam  sektor  teknologi  informasi.  Hal  ini dikarenakan  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  masih  tertinggal  dalam pembangunan TIK dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (Vernanda & Negar,  2009) . Hal  ini  senanda  dengan  penelitian  (Ilham  et  al,  2020)  yang  membahas tentang  kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  menuju  konsep agile  governance. Dalam penelitiannya menyoroti Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang menciptakan inovasi dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dengan menerapkan konsep dari agile governance .  Dalam  menerapkan  konsep  tersebut  Pemerintah  Banyuwangi  selalu melibatkan  pihak  atau  instansi  lain  salah  satunya  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan Persandian  yang  bertujuan  sebagai leading sector pengembangan inovasi  pemerintahan berbasis  teknologi.  Selain  itu,  dalam  menerapkan  konsep agile  governance Pemerintah
Banyuwangi berfokus pada aspek manajer, transparansi, inovasi, koordinasi terstruktur, egaliter, otonom dan berjejaring, dan komunikasi terbuka.
Sagala dkk (2020) menulis tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani  kasus COVID-19. Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  kolaborasi  dari  seluruh sektor Pemerintahan sangat penting sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan salah satu  caranya  adalah  dengan  menerapkan  konsep agile  governance dalam  tata  kelola pemerintahan.  Hal  ini  bertujuan  agar  konsep agile governance dapat  memberikan perlakuan yang tepat dalam menjalankan kebijakan (Sagala et al, 2020). Hal senada juga diungkapkan  melalui  penelitian  Apriliyanti  dkk  (2021)  yang  membahas  tentang implementasi kebijakan Pemerintah di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari konsep agile governance. Penelitian yang dilakukan di Pemerintahaan Surabaya ini menghasilkan bahwa terdapat  desentralisasi,  dimana  strategi  dari  Pemerintahan  Pusat  dapat  memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh daerah dan dalam konsep agile governance , Based  on  Quick  Wins sangat  dominan  dalam  penelitian  ini,  dimana  kebijakan  yang  telah dibuat  dapat  memikat  kebijakan  lainnya.  Dengan  kebijakan  itu,  Kota  Surabaya  dinilai mampu  melalui  gelombang  pertama  terjadinya  pandemi  COVID-19  walaupun  dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa budaya Arek Suroboyo yaitu budaya Cangkrukan atau nongkrong bersama yang dapat mengakibatkan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19 (Apriliyanti, 2021). Dalam penelitian Ja’faar Muhammad dkk (2022) membahas tentang upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan dalam menghadapi Pandemi COVID- 19 . Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat sentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  dalam  upaya  penanganan COVID-19 yang  lebih  condong  pada  tata kelola pemerintahan yang (Jafar, 2022).
Kebijakan  tentang agile  governance juga  diimplementasikan  pada  sektor  teknologi informasi,  seperti  penelitian  oleh  Farhan  Rahmawan  dkk  (2021)  meneliti  tentang Implementasi  Prinsip Agile  Governance Melalui  Aplikasi  PIKOBAR  di  Provinsi  Jawa  Barat sebagai kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 (Halim et al., 2021). Di sektor lain yaitu kesehatan, Winda Kusumawati (2021) membahas tentang konsep agile governance di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tulungagung  dalam  menghadapi  Pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa bahwa konsep agile governance berjalan dengan baik  dan  dapat  diterapkan  (Kusumawati,  2021).  Penelitian  senada  juga  dilakukan  oleh Nurul Siti dkk (2022) yang menggunakan prinsip agile governance yang diterapkan di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung  dalam  melakukan  pelayanan  publik (Siti et al, 2022).
Adapun  penelitian  mengenai agile  governance di  berbagai  negara.  Salah  satunya penelitian yang dilakukan oleh Thailana (2017) yang membahas tentang penerapan konsep agile governance di Negara Brazil pada masa Pandemi COVID-19 . Penelitian ini menghasilkan bahwa  konsep  dari agile governance diimplementasikan  dalam  peningkatan  kinerja    dan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Brazil. Penelitian yang sama juga dilakukan di Negara Belanda dalam penelitian Marijn Jenssen dan Haiko Van Der Vort (2020). Dalam penelitian  tersebut  berfokus  penanganan  Pandemi COVID-19 yang  menghasilkan  bahwa terdapat  perbedaan  secara  praktis  dan  teoritis  terhadap  konsep agile dan adaptive governance (Vort, 2020).
Dari semua penelitian terkait penerapan agile governance di masa pandemi COVID-19 dapat  disimpulkan  bahwa  masih  minim  artikel  yang  membahas  tentang  konsep agile governance yang digunakan dalam penanganan krisis ekonomi di pasca pandemi COVID-19 . Melihat dengan adanya prinsip-prinsip dalam agile governance yang dinilai mampu dalam mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  salah  satunya  penurunan ekonomi  di  suatu  daerah  akibat  adanya  pandemi COVID-19 .  Oleh  karena  itu,  peneliti memiliki  posisi  untuk  mengisi  kekosongan  tersebut  karena  kajian  tentang  penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Selain untuk memperluas kajian tentang konsep agile governance penelitian ini juga akan berguna untuk  mengembangkan  kajian-kajian  lainnya.  Maka  kebaruan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  “Implementasi  Konsep Agile  Governance Dalam  Penanganan  Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode kualitatif  ini  merupakan  jenis  penelitian  yang  hasil  temuannya  tidak  diperoleh  melalui prosedur  statistik  atau  dalam  bentuk  hitungan.  Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  kondisi  suatu  konteks  dengan  mengarahkan  pada pendeskripsian  secara  rinci  dan  mendalam  mengenai  potret  kondisi  yang  natural  (Fadli, 2021). Oleh karena itu, pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat digunakan  untuk  menjelaskan  tujuan  dari  penelitian.  Selain  itu,  dengan  menggunakan
penelitian  kualitatif  juga  dapat  menggambarkan  secara  mendalam  dan  sistematis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  deskriptif bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  dan  gambaran  terkait  fenomena  penelitian. Penelitian  dengan  metode  ini  juga  dapat  menggambarkan  secara  mendalam  dan sistematis  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  (Fadli,  2021).  Sumber  data  dari penelitian ini berasal dari data kepustakaan atau studi literatur . Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  kajian  pustaka  atau literature  review .  Kemudian  data  yang  telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992: 16).  Teknik  tersebut  terdiri  dari  beberapa  tahapan  antara  lain  yaitu  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  literature  review  pada  artikel dan  berita  terkait  dengan  topik  permasalahan.  Kemudian  data  direduksi  agar  agar  data yang  telah  dikumpulkan  oleh  peneliti  dapat  spesifik  terhadap  topik  permasalahan. Selanjutnya  data  disajikan  dengan  menganalisis  data  menggunakan  konsep agile governance menurut Menurut Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do  E.  Pedrosa,  Humberto  R.  de  Almeida  Neto,  dan  Hermano  P.  de  Moura.  Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Fenomena  Krisis  Ekonomi  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki julukan Daerah Istimewa.  Hal tersebut dikarenakan bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Selain  itu,  Yogyakarta  juga  menjadi  salah  satu  kota  yang  memiliki  tingkat  kebahagiaan tinggi. Dilansir dari dari data BPS tahun 2021, tingkat kebahagiaan di DIY mencapai angka 71,70.  Angka  tersebut  merupakan  tingkat  kebahagiaan  tertinggi  di  Pulau  Jawa  (Helen, 2023).
Namun,  disamping  menjadi  kota  dengan  kebahagiaan  tertinggi  DIY  juga  menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan kecilnya jumlah Upah Minimum Provinsi  (UMP).  Berdasarkan    Surat  Keputusan  Gubernur  DIY  No.  372/KEP/2021  Upah
Minimum  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  hanya  sebesar  Rp1.840.915,53.  UMP tersebut menjadi nilai terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah.
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  Indonesia  pada  awal  Maret  2020  memberikan dampak  yang  signifikan  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  termasuk  juga  Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat dari adanya pandemi ini, Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan  kebijakan  yang  tepat  agar  memutuskan  rantai  penyebaran  COVID-19. Pemerintah DIY mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilisasi sosial berskala besar dan kebijakan  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut memberikan  dampak  bagi  kehidupan  masyarakat  DIY  salah  satunya  mengalami  krisis ekonomi.  Menurut  Afarat  (2009)  dalam  (Sari,  2016)  krisis  ekonomi  merupakan  sebuah peristiwa  yang  mencakup  seluruh  sektor  perekonomian  pasar  dunia  mengalami keruntuhan atau berada dalam situasi gawat yang dapat mempengaruhi berbagai sektor. Krisis  ekonomi  merupakan  kondisi  dimana  perekonomian  di  suatu  negara  atau  daerah mengalami penurunan secara drastis. Jika suatu negara telah menghadapi kondisi tersebut maka  akan  mengalami  penurunan  Produk  Domestik  Bruto  atau  PDB,  lemahnya  harga saham  dan  properti,  inflasi  yang  mengalami  fluktuasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang lambat.
Pandemi COVID-19 telah mengganggu perputaran ekonomi Indonesia termasuk DIY. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh belanja barang atau  jasa  (consumption)  dan consumption merupakan  salah  satu  pendongkrak  terbesar pemasukan  ekonomi  jika  dibandingkan  dengan  produk  domestik  bruto  (PDB).  Namun, sejak  adanya  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  jumlah  konsumsi  mengalami penurunan  yang  sangat  drastis  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  penurunan (Zubaidah, 2021). Selama masa pandemi Covid-19 , kondisi perekonomian di DIY mengalami kontradiksi hingga 2,69 persen di akhir tahun 2020. Dengan adanya kontradiksi tersebut memberikan  imbas  yang  besar  bagi  lemahnya  kinerja  diberbagai  usaha,  terutama  pada sektor pariwisata. Disisi lain dengan kondisi perekonomian yang menurun menyebabkan adanya  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  serta  tingkat  kemiskinan  yang  semakin melonjak.
Dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  perekonomian  di  DIY  sangatlah  besar  dan melanda segala sektor. Pada sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup drastis, akibatnya banyak hotel, restoran, dan tempat wisata yang tutup baik sementara maupun
tutup  permanen  karena  bangkrut.  Menurut  Asosiasi  Biro  Perjalanan  Wisata  Indonesia (ASITA)  DIY  menjelaskan  bahwa  sektor  pariwisata  DIY  pada  tahun  2020  mengalami kerugian sekitar 27 Miliar yang disebabkan oleh tidak tercapainya target kunjungan wisata (Prayudi,  2020).  Sedangkan  pada  sektor  pertanian  dan  industri  masih  memberikan  nilai yang cukup dominan dalam perekonomian DIY karena masih dapat memberikan andil yang sedikit  lebih  maju  selama  masa  pandemi  COVID-19.  Sementara  pada  sektor  penyediaan makan minum dan konstruksi mengalami penurunan selama masa pandemi.
Kondisi perekonomian di DIY sebenarnya tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah masa pandemi COVID-19 karena masih pada kuadran II namun tetap pada pertumbuhannya  mengalami  penurunan.  Artinya  pertumbuhan  ekonomi  di  DIY  dapat mampu dioptimalkan dengan cepat meskipun mengalami kendala dalam daya saing skala nasional (BPS Yogyakarta, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat dari Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19 . Salah satu konsep yang tepat digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY yaitu dengan konsep agile governance atau pemerintah yang cergas.
Penerapan  Prinsip Agile  Governance dalam  Menangani  Krisis  Ekonomi  Pasca  Pandemi COVID-19 di DIY
Kasus COVID-19 yang  terus  menerus  mengalami  peningkatan  memberikan  dampak yang  signifikan  di  berbagai  sektor  termasuk  sektor  perekonomian  yang  mengalami penurunan  drastis.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dituntut  dapat  mengambil  kebijakan, keputusan, dan tindakan yang cepat dan tepat. Salah satunya dengan menerapkan konsep agile  governance .  Menurut  Menurut  Alexandre  J.  H.  de  O.  Luna,  Philippe  Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, dan Hermano P. de Moura dalam menjalankan konsep agile governance memiliki enam prinsip yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan antara lain yaitu good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, dan simple design and continuous refinement .
Good Enough Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)
Pada  prinsip good  enough  governance ini  mengutamakan  bagaimana  tata  kelola pemerintahan yang benar dan baik dengan beberapa indikator:
1. Partisipasi masyarakat
Pada proses pemulihan perekonomian, partisipasi masyarakat Yogyakarta diikutsertakan dalam pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibantu dengan sinergi bersama antara Pemerintah dengan sektor swasta dengan pengelolaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) (Rusqiyati, 2022). Selain itu,  masyarakat  juga  ikut  serta  dalam  penerapan  aturan  untuk  menjaga  protokol kesehatan,  melakukan  vaksinasi COVID-19 di  wilayah  terdekat  guna  untuk  mengurangi dampak  penyebaran  virus  korona,  dan  mengelola  sumber  daya  alam  yang  untuk  untuk dijadikan bahan produksi UMKM .
2. Transparansi
Adanya  transparansi  data  kasus COVID-19 di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdapat dalam laman website corona.jogjaprov.go.id memberikan informasi yang ter update secara berkala  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  mengenai  perkembangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta terdapat laporan perekonomian di DIY yang berguna untuk mengetahui fluktuasi ekonomi di DIY.

## 3. Visi Strategis
Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat  diperlukan.  Hal  ini  bertujuan  agar  Pemerintah  memiliki  target yang  akan  dicapai.  Pemerintah  DIY  memiliki  perencanaan  dalam  jangka  pendek  berupa percepatan  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19 .  Hal  ini  agar  dapat  mengurangi  dampak penyebaran virus di DIY. Sedangkan rencana jangka panjang yang dilakukan Pemerintah DIY  adalah  dengan  melakukan  program  penanggalan  kemiskinan  untuk  perbaikan ekonomi.  Dalam  Surat  Edaran  Wakil  Gubernur  DIY  No.  456/7087  tahun  2021  tentang Inventarisasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  anggaran  yang  dialokasikan  untuk program  tersebut  senilai  Rp273  Miliar  733  Juta  sehingga  membantu  dalam  penurunan tingkat kemiskinan di DIY. Dengan program tersebut tingkat kemiskinan di DIY mengalami penurunan  dari  12,8  persen  menjadi  11,91  persen  (Pemda  DIY,  2022).  Selain  itu  untuk memperbaiki  perekonomian  di  DIY,  pemerintah  DIY  melakukan  pemberdayaan  UMKM serta  memberikan  bantuan  sembako,  perkembangan  wirausaha  baru,  dan  pelatihan peningkatan pertanian (Listyadewi, 2020).
Maka,  dapat  disimpulkan  berdasarkan  prinsip good  enough  governance , menunjukkan  hasil  yang  sangat  baik  karena  terdapat  partisipasi  dari  masyarakat,
transparansi informasi, dan visi yang jelas dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 .
Business Driven (Berlandaskan pada bisnis)
Prinsip business  driven berfokus  pada  pemecahan  masalah  yang  muncul  dan  pada saat  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  DIY.  Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha, salah satunya yaitu UMKM. Untuk memulihkan kembali sektor UMKM Pemerintah DIY memberikan insentif dan stimulus bagi pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah DIY juga memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan  lapak online yaitu  pelaksanaan  SiBakul.  SiBakul  yaitu  Sistem  Informasi Pembinaan  Koperasi  dan  Pelaku  Usaha  yang  memiliki  banyak  manfaat,  seperti  dapat melakukan  promosi  secara online ,  mendapatkan  pelatihan  dan  pendampingan, free ongkos kirim (ongkir), dan pelayanan jasa konsultasi usaha (Putri, 2022). Harapan dengan adanya SiBakul ini dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM lapak online . Maka dapat disimpulkan  berdasarkan  prinsip business, menunjukkan  hasil  yang  sangat  baik,  berupa program pemberian bantuan insentif kepada para pelaku UMKM  dan bantuan sembako kepada masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di DIY.
Human Focused (Fokus pada manusia)
Prinsip human  focused mengutamakan  pada  pelaksanaan  Pemerintah  DIY  dalam menangani  krisis  ekonomi  pasca  pandemi COVID-19. Pemerintah  Daerah  bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam menggerakan perekonomian DIY. Selama dua tahun  terakhir  Pemerintah  Daerah  DIY  dan  Dinas  Koperasi  dan  UKM  DIY  telah  berhasil membangkitkan  perekonomian  DIY  hingga  Rp50  Miliar.  Hal  tersebut  dihasilkan  dari  jual beli produk UMKM DIY melalui aplikasi SiBakul dengan program bebas ongkos kirim. Bebas Ongkos  Kirim  ini  merupakan  perwujudan  Pemerintah  DIY  dalam  memberikan  bantuan sebesar  Rp6  Miliar  untuk  membantu  UMKM.  Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2022 pertumbuhan ekonomi DIY mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen hingga 5,7 persen. Selain  itu,  bersama  dengan  Dinas  Kesehatan,  Pemerintah  Daerah  DIY  melakukan  upaya percepatan atau akselerasi program vaksinasi COVID-19 dengan sasaran khususnya adalah warga dengan lanjut usia sebagai kelompok prioritas penanggulangan virus COVID-19 di DIY (Agus, 2021).
Berdasarkan  prinsip human  focused menunjukkan  hasil  yang  sangat  baik  karena Pemerintah  DIY  saling  gotong  royong  dan  berkolaborasi  dengan  berbagai  instansi  dan stakeholder dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Based on Quick Wins (Berdasarkan keberhasilan yang cepat)
Prinsip based  on  quick  wins berfokus  pada  pelayanan  transparansi  kepada masyarakat  terkait  informasi  penanganan  kasus COVID-19 dan  laporan  perekonomian  di DIY.  Pemerintah  DIY  telah  memberikan  layanan  informasi  terkait  penanganan COVID-19 dalam laman website corona.jogjaprov.go.id memberikan informasi yang ter update secara berkala  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  mengenai  perkembangan COVID-19 di Daerah  Yogyakarta.  Untuk  laporan  perekonomian  di  Daerah  Istimewa  dapat  diakses melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi DIY yang berguna untuk mengetahui fluktuasi ekonomi di DIY. Jika berdasarkan pada prinsip based on quick wins, menunjukkan hasil  yang  baik  tetapi  terdapat  catatan  untuk  Pemerintah  DIY.  Dimana  perlu  melakukan perbaikan  seperti  informasi COVID-19 dan  perekonomian  di  DIY  yang  dapat  berbentuk aplikasi  agar  dapat  di instal dan  memudahkan  pengguna  dalam  mengakses  informasi tersebut.
Systematic and Adaptive Approach (Pendekatan yang sistematis dan adaptif)
Prinsip systematic  and  adaptive  approach mengutamakan  pada  evaluasi  program atau  kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  DIY  dalam  menangani  krisis  ekonomi  pasca pandemi COVID-19. Salah  satunya  pada  program  penerapan  SiBakul  yang  dilakukan Pemerintah DIY terdapat berapa evaluasi (Ridyadhotul, 2021), antara lain, yaitu:
1. Evaluasi Input ,  pada  evaluasi  ini  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  cukup memadai,  anggaran  yang  dialokasikan  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), dan sarana prasarana yang belum cukup memadai.
2. Evaluasi  Proses,  dalam  proses  sosialisasi  lebih  diutamakan  kepada  pelaku  UMKM sedangkan  kepada  masyarakat  masih  kurang  dan  proses  bisnis  yang  kurang  efisien waktu.
3. Evaluasi Output , program SiBakul telah memiliki banyak peserta yaitu berjumlah 1.965 peserta dengan jumlah produk sebesar 3.092 produk dengan harga yang beragam.
4. Evaluasi Outcome , sektor UMKM DIY selalu mengalami peningkatan permintaan dan diimbangi juga dengan perluasan pasar dan omzet usaha.
Maka,  dapat  disimpulkan  dalam  prinsip systematic  and  adaptive  approach menunjukkan  hasil  yang  sangat  baik  karena  adanya  evaluasi  dalam  program  yang dijalankan oleh Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan program.
Simple Design and Continuous Refinement (Desain yang sederhana dan berkelanjutan)
Prinsip simple  design  and  continuous  refinement berfokus  pada,  jika  adanya peningkatan  perekonomian  di  DIY  maka  diperlukan  langkah  baru  yang  tepat  untuk mempertahankan perekonomian agar tetap meningkat. Pemerintah DIY telah melakukan upaya  dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  program  pemberdayaan  UMKM  DIY  guna memulihkan ekonomi di DIY akibat pandemi COVID-19 . Selain itu,  Pemerintah DIY memiliki lima prioritas pembangunan di tahun 2022 untuk membantu memulihkan perekonomian (Humas  DIY,  2022)  antara  lain  yaitu  (1)  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dengan  indikator  yang  tepat,  sehat,  bermoral,  dan  berpendidikan,  (2) pembangunan  infrastruktur  untuk  layanan  publik,  (3)  pengembangan  di  sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, kuliner, dan pendidikan, (4) menciptakan pembangunan yang merata di berbagai penjuru DIY, dan (5) menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good  governance. Maka  dapat  disimpulkan,  berdasarkan  prinsip simple  design  and continuous  refinement menunjukan  hasil  yang  sangat  baik  dengan  adanya  kebijakan pembangunan  infrastruktur    dan  pemberdayaan  UMKM  DIY  serta  adanya  lima  fokus Pemerintah  Daerah  DIY  yang  menjadi  strategi  dalam  pemulihan  perekonomian  daerah pasca pandemi COVID-19.

## KESIMPULAN
Dengan dihadapkan pada krisis ekonomi pasca Pandemi COVID-19, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk cepat dan tepat dalam menangani krisis ekonomi.  Jika  Pemerintah  tidak  cepat  dan  tepat  dalam  menangani  hal  tersebut,  maka Negara  Indonesia  akan  menghadapi  krisis  ekonomi  yang  lebih  buruk.  Oleh  karena  itu, konsep agile  governance memiliki  peran  yang  penting  dan  sangat  diperlukan  dalam menghadapi krisis ekonomi pasca Pandemi COVID-19, karena agile governance merupakan konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  cerdas  karena  memiliki  keunggulan  dalam melakukan  simplifikasi  terhadap  sistem  birokrasi  dan  fokus  pada  kecepatan  dan kemudahan  dalam  mengelola  pemerintahan.  Jika  Pemerintah  Indonesia  berhasil  dalam
menerapkan  konsep agile  governance maka  Pemerintah  akan  lebih  cepat  dan  tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah DIY telah agile atau cepat, tepat, tanggap, dan gesit dalam menangani krisis  ekonomi  pasca  pandemi COVID-19 .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  keenam  prinsip agile governance yang terpenuhi dengan sangat baik. Namun ada catatan di bagian prinsip based on quick wins yaitu dengan memperbaiki layanan informasi agar seluruh masyarakat dapat mengaksesnya  dengan  mudah.  Pemerintah  DIY  juga  telah  menerapkan  kebijakan  yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan dapat diatasi dengan baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan membantu dalam pemulihan ekonomi DIY, pemanfaatan teknologi  dengan  adanya  situs  SiBakul,  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  atau  instansi lain,  melakukan  evaluasi  dalam  menjalankan  program,  dan  adanya  kebijakan  untuk mempertahankan  keseimbangan  ekonomi  sehingga  dapat  mengurangi  dampak  dari pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus. (2021, April 15). Dorong Vaksin Lansia, Pemda DIY Lakukan Kolaborasi Hingga Jemput Bola.  Krjogja.Com.  https://www.krjogja.com/amp/berita-lokal/read/268550/dorong- vaksin-lansia-pemda-diy-hingga-jemput-bola
Apriliyanti,  K.  (2021).  Narasi  Budaya  Arek  Suroboyo  dan  Pandemi  Covid-19  Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. Jurnal Transformative , 7 .
BPK RI. (2021, January 18). Dampak Dari Pandemi COVID-19, Perekonomian di DIY Alami Kontraksi  6,74  %.  Yogyakarta.Bpk.Go.Id.  https://yogyakarta.bpk.go.id/dampak-dari- pandemi-covid-19/
BPS  Yogyakarta.  (2021,  April  28  ).  Analisis  Pertumbuhan  dan  Perubahan  Struktur Perekonomian  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebelum  dan  Selama  Masa  Pandemi Covid-19:  Pendekatan  54  Kategori  dan  Sub  Kategori  Usaha.  Yogyakarta.Bps.Go.Id. https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2021/04/28/814d6f552338d3ef9649bb30/an alisis-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur-perekonomian-daerah-istimewa- yogyakarta-sebelum-dan-selama-masa-pandemi-covid-19-pendekatan-54-kategori- dan-sub-kategori-usaha.html
Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana, I. W. (2020). Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Jember .
Fadli,  M.  R.  (2021). Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif . 21 (1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.
Firhansyah, M. (2021, February 15). Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel--agile-governance-dalam- perspektif-pelayanan-publik-propartif
Hakim.  (2020,  May  31).  Update:  Sebaran  700  Kasus  Baru  Covid-19  pada  31  Mei.
Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/31/16302061/update- sebaran-700-kasus-baru-covid-19-pada-31-mei
Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 7 (1), 48–67.
Helen.  (2023,  January  23).  Yogyakarta  jadi  Provinsi  Termiskin  tapi  Penduduknya  Hidup Bahagia.  Pramborsfm.Com.  https://www.pramborsfm.com/amp/news/yogyakarta- jadi-provinsi-termiskin-tapi-penduduknya-hidup-bahagia
Humas DIY. (2022, July 26). Pembangunan Infrastruktur diharapkan Bantu Pertumbuhan Ekonomi DIY. Jogjaprov.Go.Id. https://jogjaprov.go.id/berita/pembangunan- infrastruktur-diharapkan-bantu-pertumbuhan-ekonomi-diy
Humas Provinsi Jogja. (2021, April 07). Sinergi Dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi DIY.
Jogjaprov.Go.Id.  https://jogjaprov.go.id/berita/sinergi-dan-inovasi-untuk-pemulihan- ekonomi-diy
Jafar,  M.  (2022).  Adaptive,  Agile  atau  Robust  Governance  untuk  Menjaga  Ketahanan Daerah  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19  Studi  Dokumen  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2020-2022. Jurnal Transformative , 8 .
Kusumawati, W. (2021). Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam Menanggani Covid-19. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences , 2 .
Listyadewi. (2020). Peran Sektor Swasta dalam respon terhadap COVID-19: Studi Kasus di Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 9 , 218–224.
Nasruddin,  R.  (2020).  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (  PSBB  )  dan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 . https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569
Nugraheny. (2020, April 07). Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak
Saling Beri Edukasi.
Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/0629/531/update-per-31-maret-1528- kasus-covid-19-masyarakat-diajak-saling-beri-edukasi
Nurul  Siti  Ambia  Zahra,  Nanang  Suparman,  S.  A.  (2022).  Penerapan  Prinsip  Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 .
Padmaningrum.  (2021).  Penyederhanaan  Birokrasi  Melalui  Agile  Governance  Menuju Layanan Prima. Jurnal Ivet Teacherpreneur , 2 , 54–64.
Pemda DIY. (2022, June 23). Langkah DIY Turunkan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah. Jogjaprov.Go.Id. https://jogjaprov.go.id/berita/langkah-diy-turunkan- angka-kemiskinan-dan-kesenjangan-antar-wilayah
Prayudi,  M.  A.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Pariwisata  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Perhotelan) , 3 , 14–20.
Putra,  M.  W.  P.  (2020).  PENGARUH  COVID-19  TERHADAP  KEHIDUPAN  EKONOMI  DAN SPIRITUAL KEAGAMAAN. Jurnal Sosial Keagamaan , 1 , 144–159.
Putri, A. Z. (2022). Pendampingan Peran Digital Marketing dan Pemasaran dalam Upaya Keberlangsungan Hidup pada UMKM yang tergabung dalam SiBakul. Jurnal Dharma Bakti , 5 , 235–246.
Ridyadhotul, R. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program SiBakul Markethub Free Ongkos Kirim (Studi pada Dubas Koperasi dan UKM DIY) . Universitas Gadjah Madha.
Rusqiyati,  E.  A.  (2022,  August  22).  BPD  DIY  menyalurkan  dana  CSR  untuk  mendukung penanggulan kemiskinan. Jogja.Antaranews.Com. https://jogja.antaranews.com/amp/berita/572301/bpd-diy-menyalurkan-dana-csr- untuk-dukung-penanggulan-kemiskinan
Sari,  P.  K.  (2016).  Identifikasi  Penyebab  Krisis  Moneter  dan  Kebijakan  Bank  Sentral  di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 2 , 337– 338.
Saut Sagala, Arief Rosyidie, Amesta K. Ramadhani, Danang Azhari, Alma N. Annisa, R. N. V. dan  M.  D.  M.  (2020).  Covid-19  in  Indonesia  An  Analysis  of  DKI  Jakarta’s  Covid-19 Pandemic Response and its Goverance During the New Normal Period. Altantis Press ,
Utama,  A.  (2021,  May  20).  Virus  Baru:  Coronavirus  dan  Penyakit  SARS.  Lipi.Go.Id/. lipi.go.id/berita/virus-baru-:-coronavirus-dan-penyakit-sars/176
Vernanda, R., & Negar, L. A. (2009). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance Rengga Vernanda  Indonesia  ’  s  Readiness  Towards  Agile  Governance. Konferensi  Nasional Ilmu Administrasi , 1–6.
Vort,  M.  J.  dan  H.  Van  Der.  (2020).  Agile  and  Adaptive  Governance  in  Crisis  Response Lessons  from  the  COVID-19  Pandemic. International  Journal  of  Information Management .
WHO. (2020, March 11). WHO Director-General’s Opening Remaks at The Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Www.Who.Int. https://www.who.int/speeches/detail/who- director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march- 2020
Zubaidah, T. (2021). KRISIS EKONOMI BANGSA INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19. : : Jurnal Nasional Indonesia , 1 , 103–111.