## KEDUDUKAN KHULUK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN INDONESIA DAN FIKIH ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)
Nouvan Moulia 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: teungku.gampong@gmail.com

## Abstract
Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife in order to form a sakinah family, mawaddah, wa rahmah. However, under certain circumstances the marriage may end with a divorce suit filed by the wife, usually the lawsuit is filed because the  wives  are  no  longer  able  to  bear  the  behavior  of  her  husband  who  has  exceeded  the limit  of  patience.  In  this  research,  the  writer  tries  to  analyze  one  of  the  decision  of  the Religious  Court  about  the  divorce  and  the  position  of  the  decision  according  to  Islamic jurisprudence perspective, the decision to be analyzed is the decision of Religious Court of Pasir  Pengaraian  numbered  273/Pdt.G/2015/PA.Ppg.  This  research  is  a  normative- empirical  legal  research,  that  is  research  done  by  reviewing  written  regulations  and  its aspects.  The  approach  used  in  this  research  is  the  approach  of  legislation,  conceptual approach,  and  comparative  approach.  From  this  research  note  that  the  divorce  lawsuit contained in the KHI is not entirely the same as the divorce lawsuit contained in the UUP and  PP  9/1975.  According  to  the  juristic  law  the  consequences  of  divorce  due  to  khuluk differ  from  divorce  because  taklik  talak,  either  from  the  way  it  works  to  the  legal consequences. Meanwhile, according to KHI different how it works but the same due to the law.
Keywords: Divorce suit, khuluk, taklik talak, iwad
1 Dosen  FISIP  Universitas  Teuku  Umar,  sedang  tugas  belajar  pada  Pascasarjana  UIN  Ar-Raniry Banda Aceh.

## 1. PENDAHULUAN
Islam  mensyariatkan  pernikahan  lengkap  dengan  aturan-aturannya,  mulai  dari  cara memilih  pasangan  sampai  kepada  aturan  memutuskan  tali  perkawinan  jika  keadaan mengharuskan  demikian.  Tujuan  utama  pernikahan  dalam  Islam  adalah  untuk  menjaga stabilitas  masyarakat,  mewujudkan  kebahagian  dalam  bingkai  rumah  tangga,  menjaga akhlak mulia, serta menjaga keberlangsungan umat manusia. Pernikahan merupakan sebuah akad perjanjian yang kuat ( mithāqan ghalizan ) 2 guna mewujudkan sebuah struktur keluarga yang  diakui  oleh  negara,  agama,  dan  masyarakat.  Dalam  surat al - Nur ayat  32,  Allah  swt berfirman yang artinya:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan,  jika  mereka  miskin  maka  Allah  akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pernikahan  yang  sah  mengandung  sejumlah  implikasi,  baik  bagi  suami,  istri  maupun keturunan  yang  akan  dilahirkan  kelak.  Masing-masing  harus  menyadari  dan  memahami akan kewajiban serta hak satu sama lain. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan  adalah  suatu  akad  yang  sangat  kuat  meliputi  lahir  dan  batin  sebagai  sepasang suami istri. Disamping itu pernikahan juga merupakan suatu ibadah, dan  perempuan  yang sudah  menjadi  istri  merupakan  amanah  Allah  kepada  suami  yang  harus  dijaga  dan diperlakukan dengan baik.
Namun,  akhir-akhir  ini  sering  diberitakan  di  media,  baik  media  elektronik  maupun media cetak, istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Berita-berita tersebut kadang ramai  diperbincangkan  sebab  si  penggugat  atau  tergugat  adalah  para  tokoh  masyarakat yang seharusnya menjadi panutan, atau para artis yang notabene menjadi trend setter bagi sebagian  masyarakat.  Biasanya  gugatan  tersebut  diajukan  karena  para  istri  sudah  tidak tahan  lagi  dengan  kelakuan  suaminya  yang  telah  melampaui  batas  kesabaran.  Untuk  itu, dalam  penelitian  ini  penulis  berupaya  menganalisis  salah  satu  putusan  Pengadilan  Agama tentang cerai gugat dan kedudukan putusan tersebut menurut perspektif fikih Islam, analisis ini  menjadi  penting  karena  putusan  Pengadilan  Agama  merupakan law  in  action -nya hukum  Islam,  khusunya  bidang  hukum  keluarga  ( ahwal  syakhsiyyah )  yang  telah berpenetrasi  menjadi  hukum  positif  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun putusan  yang  akan  dianalisis  adalah  putusan  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian  yang bernomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg.
2 Surat al - Nisā‟ ayat 21.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan-peraturan  tertulis  dan  aspek-aspeknya. 3 Peraturan-peraturan  yang  dimaksud  adalah  peraturan  mengenai  cerai  gugat  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia,  KHI,  dan  fikih  Islam.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Landasan Yuridis Gugat Cerai
Pengaturan  masalah  perceraian  di  Indonesia  secara  umum  terdapat  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP),  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (PP  9/1975). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan  pengadilan.  Selain  itu,  Pasal  39  ayat  (1)  UUP  mengatakan  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang  diajukan  oleh  suami  atau  istri  atau  kuasanya  ke  pengadilan  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975). Adapun bagi  pasangan  suami  istri  yang  beragama  Islam,  mengenai  perceraian  tunduk  pada Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yang berlaku  berdasarkan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
Istilah  cerai  gugat  yang  terdapat  dalam  KHI  tidak  sepenuhnya  sama  dengan  Istilah yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Dalam  UUP  dan  PP  9/1975  disebutkan  bahwa  gugatan  cerai  dapat  diajukan  oleh suami atau istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 yaitu:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  istri  atau  kuasanya  kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”
Sedangkan  gugatan  cerai  menurut  KHI  hanyalah gugatan  yang  diajukan  oleh  istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  pada Pengadilan  Agama,  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat tinggal  penggugat  kecuali  istri  meninggalkan  tempat  kediaman bersama tanpa izin suami.”
b. Dalam KHI mengenal dua macam gugatan cerai, yaitu: pertama, gugatan cerai yang diajukan  oleh  istri  tanpa  kewajiban  membayar  tebusan,  macam  yang  pertama  ini sama dengan gugatan cerai yang diatur dalam UUP dan PP 9/1975. Kedua, gugatan cerai  dengan  kewajiban  membayar iwad ,  yaitu istri  membayar  sejumlah  tebusan
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52
kepada  suami  untuk  kemudian  menceraikannya,  gugatan  cerai  ini  disebut  khuluk. Khuluk tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam UUP dan PP 9/1975.

## 1. Gugat Cerai  dalam Perspektif Fikih
Sejauh  penelusuran  penulis  tidak  ditemukan  istilah  gugat  cerai  dalam  kitab-kitab fikih, namun di sana disebutkan bahwa istri boleh mengadukan suami kepada hakim untuk kemudian  diputuskan  perkaranya.  Perbuatan  istri  yang  secara  khusus  meminta  cerai  dari suami  dalam  kitab-kitab  fikih  disebut  khuluk.  Dalam al-Mawsu‟ah  al-Fiqhiyyah  al- Kuwaytiyyah disebutkan  bahwa  secara  etimologi  khuluk  merupakan  kata  benda  dari  kata
( ْ لَخلا ْ ع ) yang artinya mencabut atau menarik. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih,  khuluk  didefinisikan  dengan  pengertian  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  latar belakang  mazhab  masing-masing  dan  dipengaruhi  oleh  pandangan  mereka  dalam  melihat khuluk itu sendiri, apakah ia termasuk kategori  talak atau fasakh. Menurut  ulama  mazhab Hanafi,  khuluk  adalah  perbuatan  suami  mengambil  harta  dari  istrinya  untuk  memutuskan hubungan  pernikahan  dengan  mengucap  lafal  khuluk.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama fikih  khuluk  adalah  perceraian  dengan  tebusan  yang  diberikan  kepada  suami  dengan  lafal talak atau khuluk. 4

## A. Dasar Hukum Khuluk
Dasar hukum  khuluk  terdapat  dalam Alquran dan hadis.  Dalam surat  al-Baqarah  ayat 229 Allah swt berfirman yang artinya:
“… Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami-istri)  tidak  dapat  menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan  oleh  istri  untuk  menebus  dirinya .  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim .”
Muhammad „Ali al-Sabuni menyatakan ayat di atas menjadi landasan ketentuan talak raj‟i dan kebolehan khuluk. 5
Dalam Sahih al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu „Abbas ra bahwasanya istri dari Tsabit bin Qays datang menjumpai Rasulullah saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, ini tentang Tsabit bin Qays, sesungguhnya aku tidak mempermasalahkan akhlak dan agamanya, akan tetapi  aku  membenci  kekufuran  dalam  Islam.  Lalu  Rasulullah  saw  bersabda:    “Apakah kamu  mau mengembalikan kebunnya?” ia menjawab:  “Iya” lalu Rasulullah saw bersabda kepada  Tsabit  “Terimalah  kebun  tersebut  kemudian  talaklah  ia  dengan  satu  talak”  (HR: Bukhari). 6
4 Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , al-Mawsu„ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah , jil. XIX, Cet. II, Kuwait: Dar al-Salasil, 1990, hlm. 234.
5 Muhammad 'Ali al-Sabuni, Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam , Jil. I, Cet. III, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980, hlm. 338.
6 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jil. VII. cet. I, T.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H, hlm. 46. Nama wanita yang disebut dalam riwayat di atas adalah Jamilah binti Ubay bin Salul, sebab ia meminta cerai dari suaminya
Para  ulama  fikih  sepakat  bahwa  khuluk  jika  terjadi  dengan  lafal  talak  atau  suami berniat  talak,  maka  akibat  hukum  dari  perbuatan  tersebut  adalah  sama  dengan  talak. Hukum  khuluk  secara  umum  adalah  boleh,  baik  diawali  perselisihan  atau  tidak, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis riwayat Ibnu „Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. 7
Menurut  para  ulama  fikih,  khuluk  akan  berlaku  jika  diucapkan  dengan  kata  "khuluk" atau  kata  yang  berasal  dari  akar  kata  khuluk  itu  sendiri,  atau  kata  lain  yang  maknanya menjurus  ke  pengertian  khuluk,  seperti  kata  saling  membebaskan  ( ةأرابملا ) atau menebus ( تيذفلا ). 8
B. Syarat dan Rukun Khuluk Rukun khuluk adalah sebagai berikut: 9
a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan c. Iwad (tebusan) d. Sighat
Adapun syarat-syarat  yang terdapat dalam setiap rukun khuluk tersebut di atas adalah sebagai berikut: 10
Pertama: Suami; syarat suami yang menceraikan istrinya dalam khuluk adalah seperti yang berlaku dalam talak yakni berakal sehat, balig, bertindak atas kehendaknya sendiri dan disengaja.
Kedua: Istri, seorang istri yang akan melakukan khuluk adalah istri yang berada dalam wilayah  suaminya,  dalam  arti  istri  tersebut  masih  berada  dalam  kekuasaan  suami  dan apabila istrinya telah dicerai maka masih dalam „ iddah raj‟i. Kemudian syarat seorang istri tersebut selanjutnya adalah istri yang telah dapat bertindak atas harta, yakni ia harus sudah balig, berakal  sehat,  tidak berada dibawah  pengampuan (pengawasan) dan patut bertindak atas  harta,  jika  tidak  memenuhi  syarat  tersebut,  maka  yang  melakukan  khuluk adalah walinya dengan menggunakan hartanya sendiri.
Ketiga: Iwad atau tebusan;  iwad  adalah  sesuatu  yang  diterima  suami  dari  istrinya sebagai  tebusan  untuk  mengkhuluknya. 11 Mayoritas  ulama  fikih  menempatkan  iwad
adalah  karena  suaminya  tidak  tampan,  lihat:  Ibnu  Hajar  al-'Asqalani, Fath  al-Bari ,  Jil.  IX,  Beirut:  Dar  al- Ma'rifah, 1379 H, hlm. 398-401.
7 Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , Op.Cit. , Jil. XIX, hlm. 240.
8 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jil. II, Cairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.t, hlm.  193.
9 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan , Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006, h. 234. Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , al-Mawsu„ah al-Fiqhiyyah , Op.Cit. , Jil. XIX, hlm. 244.
10 Amir Syarifudin, Ibid. , hlm. 235-238.
sebagai  rukun  yang  tidak  boleh  ditinggalkan.  Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  khuluk boleh tanpa iwad adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah  karena  khuluk termasuk  salah  satu  bentuk  dari  putusnya  perkawinan,  maka  boleh tanpa iwad sebagaimana dalam talak. 12
Mengenai bentuk iwad para ulama sepakat bahwa iwad adalah sesuatu  yang berharga dan dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadis tentang istri Tsabit di atas. Jika barang yang  dijadikan  iwad itu  barang  haram  maka  suami  tidak  sah  menerimanya  dan  istrinya tetap tertalak ba‟in. 13 Sedangkan mengenai nilai, para ulama berbeda pendapat, segolongan ahli  fikih berpendapat  bahwa  suami  tidak  boleh  mengambil  iwad lebih  banyak  dari  mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan zahir hadis tentang istri Tsabit.  Sedang  bagi  ulama  fikih yang  menyamakan  kadar  harta  dalam  khuluk dengan semua  alat  tukar  yang  digunakan  dalam  muamalat,  maka  kadar  harta  tersebut  didasarkan atas dasar kerelaan. 14
Keempat:  Sighat, yaitu  ucapan  cerai/khuluk  yang  disampaikan  oleh  suami  dengan menyebut  adanya  iwad atau  tebusan,  bila  tidak  menyebutkan  iwad,  maka  menjadi  talak biasa.  Para  ulama  fikih berpendapat  bahwa  khuluk harus  menggunakan  lafal  khuluk  atau dengan  kata  yang  asalnya  dari  kata  khuluk atau  dengan  lafal yang  menunjukan  makna khuluk seperti kata mubara‟ah (melepas diri) atau fidyah (tebusan). Adapun lafal khuluk ada tujuh macam menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu:
“Aku khuluk engkau, aku bai‟n engkau, aku bebaskan engkau, aku pisah dari kau, ceraikan dirimu  dengan  membayar  sekian,  aku  jual  dirimu  untukmu  sendiri,  dan  belilah  dirimu sendiri”
Menurut mazhab Maliki lafal khuluk ada empat yaitu: “khuluk, fidyah, perdamaian, dan saling membebaskan diri ( mubara‟ah )”
Sedangkan  menurut  mazhab  Syafi‟i  dan  Hambali,  lafal  khuluk  terbagi  kepada  dua macam, yaitu secara terang dan jelas ( sarih ) dan secara kiasan ( kinayah ). Lafal sarih yang disepakati dikalangan mereka  ada dua  yaitu:  lafal  khuluk  atau kata  yang  berasal dari  akar kata  khuluk  itu  sendiri,  kemudian  lafal  tebusan  ( ةاَ داَ ف م لا )  atau  kata  yang berasal  dari  akar  kata  tebusan  itu,  karena  lafal  tersebut  terdapat  dalam  Alquran.  Ulama mazhab  Hambali  menganggap  lafal  fasakh  juga  sebagai  lafal  khuluk  yang  jelas  ( sarih )
11 Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , Op.Cit. , Jil. XIX, hlm. 254
12 Amir Syarifudin, Op.Cit. , hlm. 237.
13 Al-Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah , Jil.  II, Op.Cit. ,  hlm.  192-193. Wizarah  al-Awqaf  Wa  al-Syu‟un  al- Islamiyyah , Loc. Cit. , jil. XIX, hlm. 254.
14 Al-Sayyid  Sabiq, ibid ,  Jil.  II,  hlm.  192-193 . Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al- Muqtasid, Jil. IV, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996, hlm. 357.
karena menurut  mereka  hakikat khuluk  adalah fasakh.  Sedangkan menurut  ulama  mazhab Syafi‟i, lafal fasakh dan jual ( عيب ) termasuk lafal kinayah untuk khuluk. 15
Contoh lafal yang diucap menggunakan kata khuluk , dan tebusan ( fidyah ) , misalnya: “Aku khuluk kamu  dengan iwad sebuah  mobil,  atau  aku  cerai  kamu  dengan tebusan sebuah  mobil”.  Contoh  khuluk  dengan  lafal  kiasan/sindiran  ( kinayah )  misalnya:  “Aku bebaskan kamu dengan sepuluh juta rupiah”.
Kelima, syarat  pada  rukun  yang  terakhir  adalah  adanya  alasan  terjadinya  khuluk. Menurut jumhur ulama,  khuluk  secara umum  adalah boleh, baik  diawali  perselisihan atau tidak.  Namun  Ibnu  Munzir  berpendapat  bahwa  khuluk  hanya  sah  apabila  terjadi  karena kekhawatiran  tidak  dapat  menegakkan  hukum-hukum  Allah.  Alasan  yang  digunakan  Ibnu Munzir  adalah dhahir ayat  al-Baqarah:  229  yang  menyatakan  “ ada  kekhawatiran  tidak dapat  menegakkan  hukum-hukum  Alla h”  adalah  sebab  dibolehkannya  khuluk,  jika  tidak demikian,  maka  tidak  boleh  mengambil  kembali  apa  yang  telah  diberikannnya  kepada istrinya sebagai mahar. 16

## C. Hikmah Disyariatkannya Khuluk
Khuluk  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  mempunyai  tujuan  yang  bijaksana  yaitu untuk  melindungi  istri  dari  kesulitan  dan  kemudaratan.  Artinya  ketika  istri  merasa  sudah tidak  kuat  lagi  bersama  suaminya  dan  ingin  berpisah  karena  khawatir  apabila  kehidupan rumah  tangga  tetap  dilanjutkan  dengan  suaminya  itu  akan  memudaratkan  si  istri  serta  ia khawatir tidak dapat  memenuhi hak-hak suami  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan tidak dapat  menegakkan  hukum-hukum  Allah,  maka  syariat  membolehkan  istri  untuk  meminta pisah dari suaminya dengan cara Khuluk.
Pada  hakikatnya  khuluk  bukan  perkara  yang  dianjurkan  dalam  syari‟at  Islam,  sama halnya  seperti  talak,  namun  dibolehkan  untuk  tujuan  menolak  kemudaratan  dan  sebagai solusi terakhir yang jika tidak tempuh ditakutkan istri akan melanggar hukum-hukum Allah swt. 17

## 3. Anilisis Putusan Pengadilan
Pada  tanggal  tanggal  08  Juli  2015  bertepatan  dengan  tanggal  21  Ramadan  1436  H, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, kabupaten Rokan Hulu, Riau, telah mengadili perkara gugat  cerai  antara  sepasang  suami  istri  yang  secara  agama  dan  hukum  telah  sah  menikah pada tanggal 04 Januari 2007, pernikahan ini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah 002/02/I/2007.
15 Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , Op.Cit. , Jil. XIX, hlm. 258.
16 Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu‟un al-Islamiyyah , Ibid , Jil. XIX, hlm. 240. Amir Syarifudin, Op.Cit. , hlm. 238.
17 Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam , Terj. Faisal Saleh, et.al . Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm.  378-379.  Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  Cet.  III,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  group, 2008, hlm. 227.
Penggugat  berusia  31  tahun,  beragama  Islam  dan  bekerja  sebagai  PNS  (Kasir  pada RSUD  Rokan  Hulu).  Penggugat  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Rokan  Hulu,  dan pendidikan  formal  terakhirnya  adalah  tamat  SMA.  Sedangkan  tergugat  adalah  suaminya sendiri  yang  saat  itu  berusia  33  tahun,  beragama  Islam,  dan  bekerja  sebagai  PNS  (Staf Pemadam Kebakaran Rokan Hulu). Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dan pendidikan formal terakhirnya adalah tamat SMA.
Alasan atau dalil penggugat untuk menggugat cerai suaminya adalah, bahwa memang keadaan rumah tangga penggugat  dan tergugat  semula berlangsung harmonis.  Akan tetapi sejak  April  2013  tergugat  pergi  meninggalkan  penggugat  dan  sudah  tidak  memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, karena itu penggugat tidak sabar dan tidak rela lagi bersuamikan tergugat. Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah berlangsung, sighat taklik talak tersebut adalah sebagai berikut:
“Sewaktu-waktu saya:
(1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
(2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
(3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
(4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;”
Berdasarkan  sighat  taklik  talak  tersebut,  hakim  menyatakan  bahwa  tergugat  telah terbukti  melanggar  sighat  taklik  talak  poin  1,  2,  dan  4  yang  telah  diucapkannya,  dan penggugat telah menyatakan sikap tidak rela dan tidak sabar lagi, serta telah menyerahkan uang  sebesar  Rp  10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  sebagai  iwad,  maka  dengan  itu  hakim menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
Majelis  Hakim  yang  diketuai  oleh  Fithriati.  AZ,  S.Ag,  didampingi  oleh  Zulkifli Firdaus, S.H.I., dan Zulfikri S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sari, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti, berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti  beralasan  hukum,  hal  ini  berdasar  kepada  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di atas  dan  alal-alat  bukti  yang  telah  diajukan  dalam  persidangan,  kemudian  memberikan putusan sebagai berikut ini:
1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan  talak  satu  khuluk  tergugat    terhadap  penggugat  dengan  iwad  berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian  untuk  mengirimkan salinan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu,  di  tempat  perkawinan  penggugat  dan  tergugat  dilangsungkan  dan  kepada
Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Rambah,  Kabupaten Rokan Hulu di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  seluruhnya sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Perkara tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan sudah inkracht. Setelah mendalami putusan tersebut lebih cermat, penulis menyimpulkan  dua hal sebagai berikut:
a. Majelis  Hakim  memutuskan  perceraian  ini  dengan  menjatuhkan  talak  satu  khuluk tergugat terhadap penggugat dengan tebusan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).    Perceraian  dengan  menjatuhkan  talak  satu  khuluk  tergugat  terhadap penggugat karena ia telah membayar tebusan bagi tergugat, menurut penulis sudah tepat, sesuai dengan Pasal 1 huruf (i) KHI, dan Pasal 119 ayat (2).
b. Ketentuan tebusan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar oleh penggugat  bagi  tergugat  adalah  berdasarkan  sighat  taklik  talak  yang  pernah diucapkan  tergugat  setelah  akad  nikah  berlangsung,  yaitu  tulisan  yang  tercantum pada bagian akhir Buku Nikah.
Setelah  melakukan  penelusuran,  penulis  menemukan  bahwa  ketentuan  iwad  sebesar Rp.  10.000,  (sepuluh  ribu  rupiah)  yang  tercantum  pada  Buku  Nikah  pasangan  suami-istri muslim,  ternyata  berbeda  jauh  dengan  ketentuan  iwad  khuluk  yang  disepakati  jumhur ulama  fikih,  menurut  jumhur  ulama  fikih  iwad  dalam  khuluk  adalah  sesuatu  yang  layak dijadikan mahar atau dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadis tentang istri Tsabit di atas. 18 Penulis merasa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) pada zaman sekarang tidak layak lagi untuk dijadikan atau dinilai sebagai mahar. Oleh sebab itu menurut penulis ketentuan  iwad  (tebusan)  Rp.  10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  yang  tertuang  dalam  sighat taklik  talak  yang  terdapat  pada  setiap  Buku  Nikah  pasangan  muslim  tidak  patut  lagi dijadikan sebagai iwad khuluk pada zaman sekarang. Karena iwad khuluk menurut jumhur ulama  fikih  yang  juga  berpedoman  kepada  hadis  Nabi  saw  adalah  sesuatu  yang  layak dijadikan  mahar.  Sedangkan  Rp.  10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  zaman  sekarang  tidak  bisa dikatakan  layak  menjadi  mahar  pernikahan.  Sehingga  iwad  tersebut  semestinya  tidak dicantumkan  lagi  dalam  setiap  Buku  Nikah  pasangan  suami-istri  muslim.  Kalau  memang sighat  taklik  talaknya  tetap  harus  ada,  maka  pada  poin  keempatnya  disarankan  tidak  lagi mencantumkan iwad yang harus dibayar istri bagi suaminya.
Konsekuensi  tidak  disebutkannya  iwad  dalam  sighat  taklik  talak  pada  Buku  Nikah pasangan suami-istri muslim adalah jika semua atau salah satu janji yang disebutkan dalam sighat  taklik  talak  itu  terpenuhi,  kemudian  istri  tidak  rela  dan  mengadukan  halnya  ke
18 Al-Sayyid  Sabiq, Op.Cit. ,  Jil.  II,  hlm.  192-193. Wizarah  al-Awqaf  Wa  al-Syu‟un  al-Islamiyyah , Op.Cit. , Jil. XIX, hlm. 254.
Pengadilan Agama dan  pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, maka cerai yang jatuh adalah talak bai‟n sughra bukan talak khul‟i.
Konsekuensi selanjutnya adalah berbedanya masa tunggu ( „iddah ). Dalam  kitab-kitab fikih diterangkan bahwa cerai karena terpenuhinya taklik talak tidak sama masa tunggunya dengan  cerai  karena  khuluk.  Jika  cerai  karena  talak  maka  iddahnya  adalah  3  kali  suci, sedangkan  jika  istri  diceraikan  dengan  khuluk  maka  iddahnya  hanya  satu  kali  suci, ketentuan  ini  berdasarkan  riwayat  al-Nasa‟i  bahwasanya  al-Rubayyi‟  binti  Mu‟awwiz  ra telah mendapat kabar bahwa Tsabit bin Qays bin Syammas telah memukul istrinya Jamilah binti  „Abdullah  bin  Ubay  sampai  patah  tulang  tangannya.  Lalu  saudara  laki-laki  Jamilah mendatangi  Rasulullah  saw  dan  melaporkan  kejadian  ini,  setelah  menerima  laporan  ini Rasulullah saw mengirim utusan kepada Tsabit bin Qays untuk menyampaikan bahwa Nabi telah bersabda:
“Ambillah  apa  yang  diberikan  istrimu  untukmu  lalu  lepaskanlah  jalannya”  Tsabit menjawab  “baik”,  setelah  itu  Rasulullah  saw  memerintahkan  Jamilah  binti  „Abdullah  bin Ubay untuk beriddah satu kali suci kemudian pulang kepada keluarganya. (HR. al-Nasa‟i) 19 Pengaruh  perbedaan  masa  tunggu  (iddah)  tersebut  adalah  kepada  masa  halal  bagi penggugat  jika  ingin  menikah  lagi  pasca  perceraiannya  dengan  suami  pertama.  Tetapi dalam  KHI  Pasal  155  disebutkan  bahwa  “Waktu  iddah  bagi  janda  yang  putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak”

## 4. SIMPULAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terdahulu  penulis  menyimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Istilah gugatan perceraian yang terdapat dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan istilah gugatan perceraian yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975.
2. Gugatan  perceraian  yang  diatur  dalam  UUP  dan  PP  9/1975  dapat  diajukan  oleh suami  maupun  istri.  Sedangkan  gugatan  perceraian  menurut  KHI  hanya  dapat diajukan oleh istri.
3. KHI  memperkenalkan  dua  macam  gugatan  perceraian, pertama: sama  dengan gugatan  perceraian  yang  diatur  dalam  UUP  maupun  PP  9/1975,  yaitu  gugatan perceraian  yang  diajukan  oleh  istri  tanpa  kewajiban  membayar  tebusan, kedua: gugatan perceraian dengan kewajiban membayar tebusan (iwad) bagi suaminya.
4. Dalam  fikih  Islam,  konsekuensi  cerai  karena  khuluk  berbeda  dengan  cerai  karena taklik  talak,  baik  dari  cara  kerjanya  sampai  kepada  akibat  hukumnya.  Sedangkan dalam KHI beda cara kerjanya namun sama akibat hukumnya.
b. Saran
Iwad  Rp.  10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  yang  tercantum  dalam  sighat  taklik  talak pada setiap Buku Nikah pasangan muslim sepatutnya dihilangkan saja, karena uang sebesar
19 Al-Nasa‟i, al-Sunan  al-Sughra ,  Jil.  VI,  Cet.  II,  Heleb:  Maktabah  al-Matbu‟at  al-Islamiyyah,  1986, hlm. 186.
sepuluh  ribu  rupiah  tidak  patut  lagi  dijadikan  sebagai  iwad  khuluk  pada  zaman  sekarang. Demikian juga dengan cerai karena taklik talak, tidak memerlukan adanya iwad.

## 5. REFERENSI

## Buku
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media group. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti. Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Jil. VII. Cet. I, T.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
Ali  Ahmad  Al-Jarjawi, Indahnya  Syariat  Islam ,  Terj.  Faisal  Saleh, et.al .  Jakarta:  Gema Insani.
Al-Nasa‟i, al-Sunan  al-Sughra ,  Jil.  VI,  Cet.  II,  Heleb:  Maktabah  al-Matbu‟at  al- Islamiyyah, 1986.
Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jil. II, Cairo: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t.t Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan , Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006. Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari , Jil. IX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Jil. IV, Cet.  I, Beirut:  Dar al- Kutub al-„Ilmiyyah, 1996.
Muhammad  'Ali  al-Sabuni, Rawa'i  al-Bayan  Tafsir  Ayat  al-Ahkam ,  Jil.  I,  Cet.  III,  Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980.
Wizarah  al-Awqaf  Wa  al-Syu‟un  al-Islamiyyah , al-Mawsu„ah  al-Fiqhiyyah  al- Kuwaytiyyah , Jil. XIX, Cet. II, Kuwait: Dar al-Salasil, 1990.

## Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain
Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam, “Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Pdf.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  tahun  1990  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pdf.
Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Pdf.