Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## MOTIF DAN ORIENTASI POLITIK GENERASI MILENIAL PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Ferra Martian 1 , Ahmad Nada K. 2 Atie Rachmiatie 3
Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman No. 59, 40117, Kota Bandung, Indonesi a, (022) 4203368 fmartian20@gmail.com
___________________________________________________________________________

## ABSTRAK
Generasi milenial dianggap apatis untuk berkiprah dalam dunia politik. Namun terdapat partai yang mewadahi sekelompok anak muda yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  motif  dan  orientasi  politik  generasi  milenial  dari  PSI.  Metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  fenomenologi.  Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  motif  politik  mereka  dianggap  sebagai  kewajiban  mendasar  dan kebutuhan  integral  dalam  kehidupannya.  Anti  korupsi  dan  anti  intoleransi  merupakan  salah satu  motif  yang  memotivasi  mereka  untuk  terlibat  dalam  politik  praktis  dengan  gaya  baru milenial.  Lima  tahun  PSI  berdiri,  membuat  mereka  yakin  bahwa  milenial  saat  ini  mampu mendobrak  antitesa  dan  pakem-pakem  lama  dari  generasi  sebelumnya  ( baby  boomer generation ). Politisi dari generasi milenial ini memegang teguh ideologi Pancasila dengan asas nasionalis,  yang  memiliki  nilai  dasar  perjuangan  kebajikan,  keragaman,  keterbukaan,  dan meritokrasi.
Kata Kunci: Motif Politik, Orientasi Politik, Politisi Milenial

## MOTIVES AND POLITICAL ORIENTATION OF MILENIAL GENERATIONS INDONESIA SOLIDARITY PARTY

## ABSTRACT
Millennials generation are considered apathetic to take part in the political world. But there is a party that houses a group of young people, Indonesian Solidarity Party (PSI). This study aims to examine the motives and political orientation of the millennial generation of the PSI. The  research  method  uses  a  qualitative  approach  with  the  study  of  phenomenology.  Data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The results showed that their political motives were considered as fundamental obligations and integral needs in their lives.  Anti-corruption  and  anti-intolerance  is  one  of  the  motives  that  motivates  them  to  get involved  in  practical  politics  with  a  new  millennial  style.  Five  years  PSI  was  established, making  them  believe  that  millennials  are  currently  able  to  break  the  old  antithesis  and standards  of  the  previous  generation  (baby  boomer  generation).  Politicians  from  this millennial generation uphold the Pancasila ideology with the nationalist principle, which has the basic values of the struggle for virtue, diversity, openness, and meritocracy.
Keywords: Political Motives, Political Orientation, Millenial Politicians.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## PENDAHULUAN
Generasi milenial menentukan wajah bangsa ke depan. Kehadiran milenial dalam kontestasi  politik  begitu  diperhitungkan. Motif yang dimiliki tentu beragam, namun pada  umumnya  mereka  hadir  untuk menyuarakan  aspirasi  dan  sebagai  agen perubahan.
The  motives  leading  individuals  to select  and  relay  content  can  be clustered into two groups: on the one hand,  those  that  have  to  do  with psychological  factors,  and  on  the other, those that refer to the features of  the  content  itself (Cappella  et  al., 2015).
Menurut  data  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat  63  juta  milenial,  atau  penduduk usia  20-35  tahun  (Indonesia  Millenial Report,  2019).  Periode  usia  milenial dimulai  dari  periode  20  tahun.  Besarnya jumlah  penduduk  milenial  saat  ini  dapat menjadi sebuah tantangan ataupun peluang, terutama  bagi  target  Indonesia  yaitu menembus  status  negara  berpendapatan tinggi di tahun 2045 dan menaikkan standar bagi  masyarakat  Indonesia.  Kuncinya adalah dengan memahami orientasi politik milenial serta mendorongnya agar menjadi roda  penggerak,  di  antaranya  menjadi penggerak perubahan dalam bidang politik (Charles, 2001)
Berdasarkan riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dari data  DCS  KPU,  sebanyak  21  persen  atau 930  calon  legislatif  (caleg)  berusia  21-35 tahun, sebanyak 68 persen atau 3.013 caleg berusia  36-59  tahun.  Sedangkan  caleg berusia 60 tahun ke atas jumlahnya sedikit, yakni 11 persen atau 499 caleg. Dari ketiga rentang  usia,  persentase  caleg  usia produktif terhitung lebih banyak dibandingkan usia milenial. Namun, hal ini merupakan sebuah kabar baik dan dianggap angin  segar  dalam  panggung  kontestasi politik Indonesia (Karus, 2019).
Partai Solidaritas Indonesia merupakan  partai  yang  relatif  baru menempati  posisi  terbanyak  generasi milenial  anggotanya  yang  merupakan partai politik berhaluan tengah di Indonesia.  PSI  didirikan  tahun  2014 diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie.  PSI  cenderung  beranggotakan anak muda, perempuan, dan lintas  agama. Komponen  yang  khas  disuarakan  adalah terkait  antikorupsi  dan  anti-intoleransi. Tokoh-tokoh  partai  ini  menggunakan media  sosial  secara  aktif  untuk  mengajak warga muda berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Politisi  PSI  membawa platform tentang  solidaritas,  pluralitas  beragama, suku,  dan  bangsa.  Politisi  PSI  mengklaim akan  mengisi  tokoh-tokoh  partai  dengan anak  muda  dan  tidak  ingin  adanya “mantan”  politisi  partai  lain  yang memasuki  partai  ini.  Terdapat  aturan bahwa  pengurus  partai  dibatasi  maksimal berusia  45  tahun,  dan  saat  ini  pengurus daerah  rata-rata  berumur  20-30  tahun. Selain itu, politisi PSI tidak mau bertumpu kepada  seorang  tokoh  untuk  mengangkat nama partai, seperti partai politik yang ada selama ini. PSI mengklaim memiliki sistem untuk  menunjang  transparansi  sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dan operasional partai. PSI menjadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.
PSI  dianggap  sebagai  angina  segar dalam  kontestasi  politisi  milenial  di Indonesia. PSI mencoba membawa perubahan kondisi politik, khususnya bagi anak-anak muda yang sudah tidak percaya pada partai lama. Milenial dan perempuan dianggap  PSI  selama  ini  kurang  terwakili kepentingannya  di  dunia  politik.  Terlebih milenial  dan  perempuan  pada  umumnya tidak banyak yang melek politik (Kompas.com,  PSI,  “Grace  Natalie  dan Citra  Partai  Anak  Muda”,  22  Februari 2018). Hal  ini  juga  ditunjang  oleh  sebuah
fakta bahwa penguasaan medan pertarungan para caleg perempuan, menurut  pengamat  politik,  relatif  rendah sehingga  tingkat  keterpilihan  mereka  di parlemen  kerap  tidak  pernah  mencapai harapan minimal 30%. (BBC Indonesia, 1 April 2019).
Menurut hasil Focus Group Discussion (FGD)  dalam  IDN Research Institute 2019  dalam  riset  tersebut,  berita politik  di  Indonesia  dianggap  hal  yang berat  karena    mereka  tidak  terbiasa  akan terpaan  berita  demikian.  Milenial  justru lebih  senang  dengan  berita-berita  ringan seputar lifestyle atau  hiburan.  Lembaga Pew  Research  Center menjelaskan  di  era generasi  milenial  ini , berbagai  peristiwa sering meninggalkan kesan mendalam pada generasi  milenial  juga  mengembangkan pola  pikir.  Generasi  milenial  dinilai  lebih peka  dalam  menyikapi  suatu  hal,  namun sayangnya  terkadang  tergesa-gesa  dalam memustuskan  sebuah  perkara.  (Taylor, Paul  Keeter,  Scott,  2010).  Atas  dasar  hal inilah  politisi  PSI  memiliki  kesadaran untuk ‘ mendobrak ’ pakem-pakem komunikasi  politik  yang  lama,  yang dianggap  tidak  efektif  dalam  menampung aspirasi milenial. Agar milenial menyadari bahwa politik merupakan hal yang integral dalam kehidupan.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Komunikasi politik
menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam  masyarakat,  komunikasi  politik ibarat  darah  yang  mengalir.  Aliran  darah tersebut diibaratkan para politisi (komunikator). Ketika aliran darah itu mati, maka  komunikasi  politik  dianggap  tidak berjalan  dengan  baik.  Nimmo  melukiskan dengan  singkat  bahwa  politik  adalah pembicaraan,  atau  kegiatan  politik  adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang  secara  kolektif  yang  mengatur  hajat hidup  dalam  tatanan  yang  kompleks  yaitu negara.  Bila  orang  mengamati  konflik dalam  ranah  politik,  mereka  menurunkan makna  perselisihan  melalui  komunikasi. Bila  orang  menyelesaikan  perselisihan mereka,  penyelesaian  itu  adalah  hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi (Nimmo, 1989).
Komunikasi politik adalah komunikasi  yang  disengaja  oleh  aktor politikus  untuk  menyampaikan  pesan politik  guna  mencapai  tujuan  komunikasi dalam arti menghasilkan efek komunikasi, maka  negara  dalam  hal  ini  sebagai  aktor utama  tidak  hanya  dalam  proses  ekonomi tetapi  juga  proses  politik,  perlu  memiliki desain  besar  komunikasi  politik  yang benar-benar efektif. Itu termasuk perumusan  pesan  dan  pemilihan  media
yang  sesuai  untuk  setiap  audiens  yang dituju. (Dewi dalam Jurnal MediaTor, Vol 10 (2), Desember 2017, p. 137 )
Kecenderungan  milenial  saat  ini terhadap  isu  politik  terkadang  hanya sebatas mengajukan aspirasi dengan mengikuti  demo-demo  hingga  orasi.  Ada pula  yang  menjadi volunteer ,  aktivis,  dan menyuarakan aspirasi melalui media sosial. Pendekatan  politik  kaum  milenial  pada umumnya menggunakan pendekatan pragmatis.  Pencarian  mereka  untuk  solusi mungkin hanyalah penangkal untuk keberpihakan yang intens dalam politik saat ini.  Di  sisi  lain,  kesediaan  kaum  milenial untuk berpindah antar lembaga berdasarkan apa  yang  dianggap  paling  efisien.  Jenis komitmen yang dimiliki seharusnya adalah komitmen jangka panjang dan kolektif yang diperlukan  dengan  tindakan  demokratis dalam  penyelesaian  masalah. Kendala utama yang harus diatasi oleh para pembuat kebijakan  bukan  hanya  kaum  milenial, tetapi  berlaku  untuk  badan  politik:  fungsi dan kepercayaan lembaga-lembaga demokrasi  negara.  Jadi,  ketika  para pembuat  kebijakan  mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan generasi milenial  yang  dianggap  lebih advance (Gilman, Elizabeth, (2014).
Rendahnya  ketertarikan  milenial terhadap  isu-isu  politik  tidak  lepas  dari
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
stigma  yang  dimiliki.  Meskipun  begitu, tingkat kesadaran milenial dan partai yang diketahuinya  berbeda  terhadap  masing- masing  partai.  Adapun  persentse  partai politik  yang  paling  dikenal  di  antaranya PDI  Perjuangan  (93,9  persen),  Partai Golkar  (93,9  persen),  Partai  Gerindra  (91 persen).  Sedangkan,  partai  yang  kurang begitu  dikenal  oleh  milenial  adalah  Partai Berkarya (16,2 persen), PKPI (15,4 persen), dan  Partai  Garuda  (2,3  persen).  Tingkat awareness tersebut  belum  tentu  sama dengan  nilai  keterpilihan  (elektabilitas) partai politik. Namun, tidak dapat dipungkiri  bahwa  kesadaran  merupakan gerbang awal untuk melihat potensi raihan elektoral  partai  politik.  Dengan  semakin terasa kontestasi pemilu 2019, partai politik khususnya kandidat milenial dengan tingkat  kesadaran  yang  rendah  harus  lebih agresif untuk menjalin komunikasi kepada milenial  (Indonesia  Millenial  Report, 2019).  Melihat  kondisi  interaksi  antara generasi milenial dengan politik yang tidak telalu “sehat”, perlu dikaji bagaimana motif dan  orientasi  para  politisi  milenial  yang selama ini aktif dalam partai politik.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  menggunakan studi fenomenologi dengan teori dari Alfred Schutz melalui proses tipikasi berdasarkan
kesamaan tujuan yang menjadi sebuah alat klasifikasi  untuk  menempatkan  fenomena ke  dalam  tipe-tipe  khusus.  Konsep fenomenologi Schutz bertolak pada makna tindakan  yang  dikembangkan  oleh  Weber. Ketika Weber menggunakan istilah “ motive ” ini berarti bahwa kalimat (a) “ in- order-to ”  dari  sebuah  aksi  atau  tindakan, orientasi  dari  tindakan  tersebut  terhadap kejadian  di  masa  depan,  namun  menurut Alfred Schutz sebelum masuk pada tahapan “ in-order-to ”,  terlebih  dahulu  ada  tahapan (b) “ because ” dari setiap aksi, adalah telah terjadi di masa lampau (Kuswarno, 2009).
Paradigma  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis.  Dalam  pemilihan  subjek penelitian peneliti menggunakan purposive sampling. Informan berasal dari PSI dengan rentang  usia  20  –  40  tahun.  Selain  itu, informan  merupakan  anggota  DPRD Daerah  Pemilihan  Bandung  I  dan  Ketua DPP  PSI  Jakarta  dan  menjadi  bagian  dari struktur  dan  aktif  dalam  partisipasi  politik semenjak PSI dibentuk. Berikut merupakan nama-nama informan dalam penelitian ini; 1) Sumardy Ma, MM. Ketua DPP PSI, CEO Buzz&Co. 2) Yoel Yosaphat, S.T. Anggota DPRD  Kota  Bandung  2019-2024,  dan  3) Ariyo  Bimmo,  S.H.,  LL.M.  Kandidat Legislatif  DPR-RI  Dapil  Jawa  Barat  1,
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Ketua  Koalisi  Indonesia  Bebas  TAR (KABAR), Aktivis Reformasi Peradilan Alasan  peneliti  memilih  rentang usia  20  –  40  tahun,  berdasarkan  sumber Badan  Pusat  Statistika  mengenai  statistik gender  tematik  merujuk  pada  pendapat How  &  Strauss,  2000,  Martin  &  Tulgan, 2002,  dan  Oblinger  &  Oblinger,  2005 milenial  atau Generation  X adalah  berusia 20  –  40  tahun  dengan  menuliskan  tahun 1980  –  2000,    1980  –  1999,  dan  1980  - 1995.  (Budiati,  et  al,  2018).  Begitu  pula meninjau  keanggotaan  PSI  yang  memiliki kriteria usia 20 – 40 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Motif Politik Politisi Milenial
Partai  ini  memiliki  2  (dua)  landasan platform yang diperjuangkan yaitu antikorupsi dan anti intoleransi. 1 Maraknya korupsi  di  Indonesia  yang  telah  menjadi budaya,  politisi  PSI  bersuara  perihal anggaran. Kerap kali politisi PSI mendapat kritikan  dari  partai  lainnya.  Motif  politisi PSI  dalam  melawan  anti  korupsi  tidak  lain karena  dewasa  ini  tidak  jarang  muncul berbagai  konfik  agama  yang  disebabkan intoleransi.  Politisi  PSI  mengungkapkan salah satu contohnya ialah dengan
1 Landasan Perjuangan PSI. Diakses dari psi.id Tanggal 07 Juli 2019 Pukul 13.00 WIB.
munculnya  kaum Tafkir atau  kaum  yang mudah meng- kafir- kan orang-orang membuat para politisi PSI gusar. Politisi PSI meyakini  hal  tersebut  adalah  salah  satu tanda  yang  akan  merusak  keberagaman. Maka  tujuan  politisi  PSI  berpartisipasi dalam  politik  praktis  adalah  membumikan keberagaman  dan  kesetaraan  hingga  tidak tercipta diskriminasi dalam bentuk apapun.
Partisipasi  politik  generasi  milenial kini semakin marak. Generasi milenial lebih tertarik  dengan  aktivitas  politik  lapangan yang bersifat sukarelawan dan terjadi hanya pada situasi-situasi tertentu. (Matto, Martin, 2011). Berbagai motif dimiliki para politisi milenial dalam memilih untuk terlibat dalam politik  praktis  diantaranya  melarikan  diri, mencari tantangan baru dan relaksasi, harga diri,  prestise,  petualangan,  interaksi  sosial, manfaat,  dan  juga  minat.  (Komalasari  dan Ganiarto, 2019).
Adapun  pendekatan  yang  dilakukan dalam  mengembangkan  motif  masing- masing  politisi  yaitu  melalui affirmative action.  Affirmative action merupakan salah satu  jenis  “ fast-track  policies ”  (True,
Parashar,  &  George,  2012)  yang  dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi  politik  kaum  milenial.    Dasar
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
pemikiran  kebijakan  ini  adalah  agar  kaum milenial  dapat  memiliki  kekuatan  untuk dapat  mempengaruhi  ( influential  voice ) berbagai institusi yang didominasi oleh para orang  tua  atau  senior,  maka  secara kuantitatif,  kaum  Milenial  harus  mencapai apa  yang  disebut  sebagai  “ critical  mass ”.
Temuan penting lainnya dari studi Dahlerup (2005) diterapkan afirmasi politik ini untuk memperjuangkan  kaum  perempuan  di parlemen, yaitu bahwa kuota minimal 30% perempuan  mendapatkannya.  Kondisi  ini bisa  analog  dengan  kebijakan  yang membantu  kaum  milenial  untuk  mendapat tempat  di  parlemen  yang  diraih  secara objektif,  rasional  dan  sesuai  etika  dan aturan. Intinya “affirmative action” merujuk pada  konsep  “ positive  discrimination ” dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka meningkatkan  representasi  kaum  milenial. Dijelaskan pula oleh para advokat kebijakan affirmative  action  bahwa  penerapan  quota ini merupakan “ a transitional measure that will  lay  the  foundation  for  a  broader acceptance of women’s (milenial generation) representation… ” (True,
Parashar,  &  George,  2012).  Sebagaimana yang diperjuangkan oleh para politisi PSI di mana  salah  satunya  menyoroti  peran perempuan  saat  ini  yang  dinilai  tidak mendapatkan hak-haknya khususnya dalam bidang  pekerjaan.  Idealnya  para  pekerja
perempuan  mendapatkan  fasilitas  yang menunjang  agar  merasakan  kenyamanan dan  keamanan  dalam  bekerja  diantaranya: fasilitas day care yang dekat dengan tempat mereka  bekerja,  ruang  laktasi  kantor  yang mudah ditemukan karena selama ini para ibu yang  menyusui  akhirnya  mencari  toilet untuk  melakukan pumping tentu  hal  ini dinilai  tidak  higienis  dan  baik  bagi kesehatan, selain itu juga dibutuhkan sarana transportasi yang aman. Sehingga perempuan  bisa  bekerja  dengan  aman  dan tidak  perlu  khawatir  dengan  kondisi anaknya.
Aspek  lain  yang  disoroti  oleh  para politisi  PSI  adalah  peran influencer dan YouTuber milenial. Saat ini, influencer dan YouTuber milenial  sangat  banyak  kita temui. Sayangnya pekerjaan yang dilakukan oleh  mereka  masih  dianggap  sekadar passion belaka. Padahal politisi PSI menilai aktivitas  yang  mereka  lakukan  saat  ini merupakan  sebuah  kreativitas  yang  patut mendapat apresiasi dan dijadikan pekerjaan yang memiliki nilai sebagaimana pekerjaan- pekerjaan  formal  lainnya.  Tentu  ini merupakan  harapan-harapan  yang  terus diperjuangkan, sebab untuk dapat membuat sebuah  kebijakan  bukan  hal  yang  mudah. Demi terciptanya kebijakan-kebijakan yang selaras dengan apa yang diharapkan, politisi PSI  memberanikan  diri  untuk  terjun  dalam
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
dunia  politik,  karena  bagi  mereka  politik adalah  aspek  integral  dalam  kehidupan. Bukan  hanya  berbicara  kekuasaan  dan jabatan,  melainkan  berbicara  mengenai perubahan dalam mencapai kebajikan.
Politisi  PSI  tentu  tidak  begitu  saja tertarik politik begitu saja tanpa ada sebab. Sikap  apolitis  pun  pernah  dimiliki  hampir seluruh politisi PSI sejak belum bergabung dalam kepartaian. Hal itu tentu tidak mudah dijalani  tanpa  ada  sebab,  latar  belakang informan yang sebelumnya adalah seorang karyawan di sebuah pabrik (Yoel Yosaphat), aktivis peradilan (Ariyo Bimmo),  dan entepreneur (Sumardy  Ma).
Namun setelah melihat sosok kebanggaannya, diskusi dengan rekan yang sudah berjuang lebih dulu dalam kontestasi politik,  serta  melihat  keadaan  rakyat  yang membuat  mereka  memiliki  tekad  untuk berjuang bersama menjadi agen perubahan.
Tentu  tidak  mudah  menjadikan  satu frame politik  dengan  latar  belakang  yang berbeda. Namun kecenderungan politik para politisi  PSI  muncul  diantaranya  karena melihat  sosok  Jokowi,  selain  itu  karena cerita teman, dan ingin mendekatkan politik dengan kebajikan. Hal-hal tersebut membuat  milenial  sadar  pentingnya  politik di  mana  perlu  adanya role  model politisi milenial  yang  menduduki  parlemen  agar mampu mengubah aturan atau pranata yang
dianggap  tidak  ideal  hingga  pencapaian tertingginya  yaitu  mengubah  tatanan  180 derajat.  Maka  untuk  mengentaskan  stigma yang menerpa mereka, mereka hadir sebagai pendobrak dan sebagai antitesa dari generasi sebelumnya ( baby boomer generation ).
Keinginan menguasai dan sikap otoritarian bisa juga akibat dari will to power dari  seorang  individu  yang  kuat  dan  penuh energi,  atau  dari  kelemahan  psikologis, kekacauan diri dalam batin; ketidakmampuan untuk memperoleh penghormatan dari orang lain.  yang  tersembunyi  di  balik  sikap  yang persis sebaliknya. Kepribadian otoritaritarian didefinisikan  oleh  konformitas  yang  sangat kuat,  kepatuhan  buta  kepada  sistem-sistem nilai tradisional, dengan tidak mempertanyakan kepatuhan kepada otoritas, oleh penglihatan yang disederhanakan dalam universe sosial  dan  moral  yang  dibagi  ke dalam  kategori  yang  jelas  (baik  dan  buruk, salah  dan  benar,  hitam  dan  putih),  di  mana segala-galanya  dibagi  secara  teliti,  diatur, dan  dibatasi.  Suatu universe yang  lemah harus mendapatkan tempat di bawah karena dari  segala  segi  mereka  lebih  rendah,  dan nilai  orang  ditentukan  oleh  kriteria  yang disandarkan  pada  kondisi  sosial  atau  suara terbanyak (Duverger, 2010).
Berdasarkan temuan penelitian atau hasil  wawancara  dengan  para  informan,
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dapat  digambarkan  bahwa  motif  politik mereka  sejalan  dengan platform atau  visi partai PSI.
Dalam  ranah  politik  di  Indonesia, para  politisi  PSI  mengklaim  bahwa partainya  menjadi  yang  pertama  dalam menyuarakan  anti  korupsi  dan  anti intoleransi. Namun, gagasan yang dicanangkan  dan  praktik  yang  dilakukan PSI  sebenarnya  mirip  dengan  dua  partai rujukannya di luar Indonesia yang didirikan lebih  dahulu  ketimbang  PSI. Aam  Aadmi Party (AAP)  didirikan  secara  resmi  pada November  2012  di  India  dengan  target memenangkan  Pemilu  Legislatif  Delhi 2013.  Lahir  dari  gerakan  protes  India Melawan  Korupsi  (IAC),  AAP  memiliki ambisi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai  bahan  kampanye  (Abdulsalam, 2018).

## Political  Manner  dan  Temperamen

## Politik Politisi Milenial
Temperamen  politik  adalah  kategori- kategori yang berlaku untuk menghasilkan individu-individu  menurut  perilaku  dan sikap-sikapnya secara keseluruhan.
Kontroversi  muncul  pada  hakikat  unsur- unsur  yang  menjadi  komponen  dari  tipe psikologis  partai  yang  berbeda-beda. Tempramen  tersebut  diperoleh  melalui hubungan-hubungan psikososial.
Tempramen yang muncul merupakan hasil dari conflict  of  interest masing  masing politisi.
Heymans & Wierzma dalam Duverger (2010:  184)  berpendapat  bahwa political manner terdiri  dari  tiga  komponen psikologis diantaranya emotive, active, dan primary. Heymans & Wierzma mengemukakan  sikap  yang  tercermin dalam  partai  politik  salah  satunya  adalah choleric. Sikap  yang  tertarik  kepada pergolakan-pergolakan politik dan perjuangan untuk merebut kekuasaan; yang pertama  biasanya  para  pemimpin  yang otoritarian,  dan  kedua  lebih  merupakan orang-orang yang membentuk opini publik. Sikap yang lahir dari konflik antara prinsip realitas  dan  prinsip  kesenangan.  Akan tetapi  suatu  jenis  kekuasaan  muncul  tidak timbul  dari  prinsip  kesenangan  melainkan lebih  cenderung  pada  prinsip  melihat realitas yang ada.
Emotive , menurut Heymans& Wierzma emotive berkaitan dengan perasaan emosional;  agresif,  asertif  atau  bisa  juga pasif.  Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian yang dielaborasi dengan teorinya, sikap PSI yang terdiri dari tiga hal termasuk ke dalam komponen emotive. Di  mana  para  politisi memiliki  ambisi  yang  cuku  besar  dalam menyebarkan platform atau ideologinya.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Active, berkaitan dengan sebuah ambisi keberanian  dan  kelantangan  seseorang dalam partisipasi politik. Berdasarkan hasil temuan  penelitian,  sebagaimana  yang dilakukan  Grace  Natalie,  seorang  politisi perempuan  yang  memiliki  wajah good looking dan  kemampuan  retorika  lantang.
Hal ini memberikan kesan bahwa
perempuan  memiliki  peran  yang  krusial dalam kehidupan politik.
Primary, hal ini berkaitan dengan “yang utama”  di  mana  menempatkan  sesuatu dengan eksklusif atau berbeda dengan yang lainnya.  Sebagaimana  yang  tercermin  dari para  politisi  PSI,  menjadi  terdepan  tentu menjadi  sebuah  harapannya  namun  mereka mengklaim  bahwa  mereka  akan  turut berbahagia  ketika  partai  lain  mengikuti perjuangannya,  bukan  berarti  menjadi copycat namun  hal  ini  menjadi  suatu  tanda positif,  bahwa  politisi  PSI  dapat  memberi sebuah  contoh  yang  positif  bagi  partai lainnya.
Gambar 1. Political Manner dan Temperamen Politik Politisi Milenial
Berdasarkan penjelasan political manner di  atas,  politisi  PSI  memiliki Choleric yang  terdiri  dari  tiga  komponen ini  membentuk  suatu  sikap  temperamen politik dan menjadi sikap yang khas dalam sebuah tubuh partai politik.

## Orientasi Politik Generasi Milenial
Politik,  kekuasaan,  identik  dengan negarawan. Berpikir politik berarti berpikir hakikat  “ada  di  balik  ini  semua?”.  Pada dasarnya, milenial harus mampu mengindra  apa  yang  akan  terjadi  minimal situasi saat ini, dan maksimal berpikir jauh ke  depan.  Sesungguhnya  jiwa  negarawan tidak  terletak  pada  materi,  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  ketiga  informan. Bahwa siapapun dapat menjadi negarawan, dan  masing-masing  kita  adalah  sebagai pemimpin,  minimal  bagi  diri  kita  masing- masing.  Maka  sudah  seharusnya  milenial memaksimalkan perannya dalam memantaskan  kapasitas  ilmu,  moral- spiritual,  mental  dan  fisik  kita  agar  sesuai dengan  kapasitas  pemimpin  atau  sosok negarawan  ideal  seperti  yang  ditunjukkan Allah  SWT  melalui  perjalanan  Thalut. Sebagaimana yang tertuang dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 247:
Nabi  mereka  mengatakan  kepada mereka:  “Sesungguhya  Allah  telah mengangkat  Thalut  menjadi  rajamu.” Mereka menjawab: “Bagaimana
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Thalut  memerintah  kami,  padahal kami  lebih  berhak  mengendalikan pemerintahan  daripadanya,  sedang diapun  tidak  diberi  kekayaan  yang cukup banyak?”  Nabi  berkata: “Sesungguhnya  Allah  telah  memilih
rajamu  dan  menganugerahkannya ilmu  yang  luas  dan  tubuh  yang perkasa. “Allah memberikan
pemerintahan  kepada  siapa  yang dikehendaki-Nya.  Dan  Allah  Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. ( QS.  Al-Baqarah  [2]:
247 ).
Ayat  tersebut  menunjukkan  sosok milenial yang ideal, di mana sosok tersebut bukan  dinilai  dari  harta  yang  dimiliki, melainkan  keluasan  ilmu  dan  kekuatan fisik. Menurut informan Sumardy bahwasanya milenial itu adalah orang yang memiliki  kecepatan  merespons,  terlebih saat  ini  kita  berada  dalam  situasi  di  mana teknologi berkembang sangat pesat sehingga  dirinya  mengatakan  “ we  can’t stop  technology!” ,  begitu  pula  dengan ungkapan informan Bimmo bahwa kecepatan untuk berpindah dari satu tempat ke  tempat  lain  ( multi  tasking )  hanya mampu  dilakukan  oleh  milenial  jika mereka memaksimalkan perannya. Berikut digambarkan  model  peran  dan  fungsi politisi milenial:

## Gambar 2. Multi Tasking Politisi Milenial
Salah  satu  proses  untuk  mencapai tujuan  politik  itu  dilakukan  melalui political  branding, yakni  bentuk  kegiatan yang  terkait  dengan  proses  membangun kesepahaman bersama ( mutual understanding ) dan itikad baik ( good will ) dari  publik  internal  dan  publik  eksternal sebuah  institusi  atau  organisasi  politik, pada prosesnya sejumlah isu dan dinamika khusus  yang  dikekola  guna  mendapatkan perhatian  para  pemilih  ( voters ),  serta memiliki  orientasi  pada  pengumpulan dukungan  seluas  mungkin  dari  kahalayak melalui  berbagai  saluran  yang  bisa dimanfaatkan, baik saluran formal maupun informal  (Heryanto,  2012). Terdapat perbedaan antara para politisi dulu dengan saat ini. Partisipasi politik politisi sebelumnya  ( baby  boomer  generation ) terbilang  masih  konvensional  dengan melakukan  aksi  demontrasi  turun  ke  jalan untuk  menyampaikan  aspirasi.  Meski  aksi ini  masih  juga  dilakukan  namun  dengan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
jumlah  yang  sedikit.  Partisipasi  politik dewasa ini lebih banyak dilakukan melalui internet  dan  media  online  sebagaimana yang  dilakukan  oleh  politisi  PSI.  EACEA (2012) menyebut partisipasi politik generasi  milenial  kini  memiliki  sifat  yang cenderung lebih individual, spontan, berdasarkan isu tertentu dan kurang terkait dengan  perbedaan  sosial  (Juditha  dan Darmawan, 2018).
Aktivitas  politik  yang  dilakukan para  politisi  milenial  PSI  terdiri  dari  1) relasi  politik  dengan  publik  ( political relations with public ), 2) paradigma politik situasional ( the grunigian politic paradigm ), 3) hype politik ( political hype ),
4)  persuasi  politik  ( political  persuasion ), manajemen  hubungan  politik  ( political relationship  management ),  6)  manajemen reputasi politik ( politic reputation management ),  7)  hubungan  public  politik ( political relation in public ), 8) pembangunan  komunitas  politik  ( political communication building ).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan uraian  persuasi  politik  di  atas,  politisi  PSI memiliki cara persuasi politik diantaranya; 1)  paradigma  politik  situasional  ( the grunigian political paradigm ), 2) manajemen  hubungan  politik  ( political relationship management ), hubungan
publik politik ( political relation in public ), dan pembangunan komunitas politik ( political community building ).
Paradigma  politik  Grunigian  ( the Grunigian political paradigm ), pendekatan ini  banyak  dipraktikan  di  Eropa,  yakni bagaimana menciptakan pemahaman bersama  ( mutual  understanding )  antara organisasi dan publiknya. Menurut Grunig dan Hunt (1984), tindakan pokoknya adalah pada  bagaimana  mengembangakan mutual benefit (keuntungan  bersama).  Prasyarat utamanya  harus  ada two-way  symmetrical communication.
Manajemen hubungan politik ( political relationship management ), tujuan pendekatan ini adalah memberi tekanan dan lobi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini memaksimalkan  ide  dan  kontak  terhadap individu-individu  aktivis  organisasi  yang menjadi  bagian  dari  kebijakan  komunitas. Hubungan publik politik ( political relation in  public ),  merupakan  perspektif  yang banyak digunakan di Eropa, yang fokusnya adalah  “ working  in  public ”  dengan  cara memberi  perhatian  lebih  pada  penanganan isu-isu  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  dan kebebasan berbicara ( Freedom of Speech ).
Pembangunan  komunitas  poltik ( political community building ), pendekatan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
ini  lazimnya  digunakan  di The  Mid  West
America. Fokusnya pada upaya menciptakan  dan  mengatur  rasa  memiliki komunitas ( sense of community ).
Pendekatan komunitas ini dianggap cocok, terutama untuk mengurangi konflik.
Menciptakan  harmoni  dalam  komunitas, sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  politisi PSI  dalam  menyampaikan  opini  di  depan khalayak. Di hadapan publik, semua politisi PSI  diperkenankan  untuk  menyampaikan gagasannya,  tidak  hanya  orang  tertentu saja. Sehingga mereka mengklaim, metode ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggungjawab seluruh anggota dalam setiap partai politiknya.

## SIMPULAN
Keterlibatan  politisi  milenial  PSI dalam politik praktis adalah sebuah bentuk aktualisasi diri dengan turut serta memperjuangkan  anti  korupsi  dan  anti intoleransi.  Berpegang  pada  semangat Bhineka  Tunggal  Ika yaitu:  transparan, jujur,  pantang  menyerah,  mendobrak pakem-pakem  lama  yang  dianggap  usang, dan bersaing menurut kompetensi sehingga mampu menunjukkan sikap bangga berpolitik.  Politisi  milenial  PSI  berusaha hadir  dengan  semangat  dan  gaya  politik baru  sebagai  pendobrak  dan  antitesa  dari generasi  sebelumnya  ( baby  boomer ).
Tujuannya  adalah  agar  tercipta  Undang- Undang,  aturan,  dan  pranata  yang  dapat mengkoordinasikan  aspirasi  masyarakat khususnya untuk generasi milenial, tercipta good  image anggota  dewan  atau  DPRD serta tercipta kesetaraan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
Pengalaman  politik  selama  lima tahun,  membawa  para  politisi  milenial  ini memerlukan upaya khusus dalam membangun relasi politik dengan milenial. Tentu  hal  ini  bukan  sesuatu  yang  mudah, namun  mereka  dapat  belajar  melalui kesalahan-kesalahan  politik  yang  selama ini sering terjadi di Indonesia, atau dengan benchmarking pengalaman  orang  lain.
Kuncinya  adalah  adaptasi,  karena  dengan adaptasi politisi dapat mengasah kemampuan  dalam  merespons  suatu  fakta baru. Untuk itu, dibutuhkan adalah adanya insight skill, specialist skill, generalist skill. Untuk  mencapai professional  skill politisi milenial PSI menggunakan pendekatan dan dalam technology  savvy,  enthusiasm, blended learning, passionable, self- development, dan push the limit.
Sebagai  saran  diperlukan  kajian lebih lanjut tentang tipikasi politik generasi milenial  yang  lebih  berkualitas  dengan menggunakan teknologi komunikasi/ digital/  media  sosial  untuk  meng- counter
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
kecepatan  penyebaran  informasi  tentang makna,  motif,  dan  pengalaman  politik generasi  milenial.  Disamping  itu  perlu penelitian  lebih  lanjut  dari  perspektif  lain baik dari segi tingkat kritisi, kesadaran dan terhadap  keilmuan  lainnya.  Sehingga memperkaya  khazanah  ilmu  komunikasi politik  yang  berkaitan  dengan  generasi milenial.  Secara  praktis,  disarankan  agar badan  publik  atau  negara  memfasilitasi peran  dan  fungsi  milenial  dalam  segi pendidikan  politik  yang  mengandung edukasi dan kaya akan  literasi komunikasi politik.  Diperlukan  adanya  edukasi  yang luas tentang informasi politik dan perkembangan  politik  generasi  milenial baik  dalam  partai  maupun  dalam  bidang akademik
secara masif
dan berkesinambungan. Sehingga dengan perlahan  mampu  mengentaskan  pemikiran apolitis pada generasi milenial.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’anul Karim
Abdulsalam,  Husein.  (2018).  Tirto.id; Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Perancis  dan  India. Diakses  Tanggal  20 Mei 2019 Pukul 05.20 WIB.
Ardianto,  Elvinaro.  (2010). Metodologi
Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif  dan  Kualitatif. Bandung:
Simbiosa.
Cappella, J. N., Kim, H. S., & Albarracín,
D.  (2015).  Selection  and  Transmission Processes for Information in the Emerging Media Environment: Psychological Motives  and  Message  Characteristics. Media Psychology , 18(3), 396–424. doi:10.1080/15213269.2014.941112. Dahlerup,  D.,  &  Freidenvall,  L.  (2005). “Quota  as  a  ‘Fast  Track’  to  Equal Representation
for
Women”. International Feminist Journal of Politics. 7(1): 26-48. Dewi,  Evie  Ariadne  Shinta.  (2017). Political Communication, and Institutionalization, of Democracy.
MediaTor,  Vol  10  (2),  Desember  2017, 133-142.
Duverger, Maurice. (2010). Sosiologi  Politik. Jakarta: Grafindo Persada.
Elisabeth,  Adriana.  (2016). Grand  Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015  – 2025 ). LIPI. Buku Obor.
Fosse,  Ethan.  (2015).  Cultural  Continuity and the Rise of the Millennials: Generational  Trends  in  Politics,  Religion and  Economic  Values (Kelangsungan
Budaya  dan  Bangkitnya  Milenium:  Tren Generasi dalam Politik, Agama, dan Nilai- Nilai  Ekonomi). ProQuest  Dissertations and Theses , 215.
Gilman, Hollie Russon. Stokes, Elizabeth. (2014). The Civic and Political Participation of Millennials (Kewarganegaraan  dan  Partisipasi  Politik
Milenial). Millenials Rising, New Amerika ,
57-60.
Hanafi,
Ridho Imawan. (2018).
Kemunculan  dan  Tantangan  Partai  Politik Baru Pada Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Vol.15, No.2, Desember 2018,
p. 197-213.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, September 2020, hlm.159-173 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Heryanto,  Gun  Gun.  Rumaru,  Shulhan. (2013). Komunikasi  Politik  sebuah Pengantar. Bogor:
Ghalia Indonesia.
Indah  Budiati,  SST,  M.Si  Dr.  Yuni Susianto, S.Si, M.Si Dr. Windhiarso Ponco Adi  P,  S.Si,  M.Eng  Sofaria  Ayuni,  S.Si, MM Henri Asri Reagan, SST, M.Si. Putri Larasaty, SST Nia Setiyawati, SST Aprilia Ira Pratiwi, SST Valent Gigih Saputri, SST. (2018).  Statistik  Gender  Tematik. Profil Generasi  Milenial  Indonesia. Kerjasama. Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
Badan Pusat Statistik.
Juditha,  Christiany.  Darmawan,  Eko. (2018).  Penggunaan  Media  Digital  dan Partisipasi  Politik  Generasi  Milenial.
Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik .  Vol.  22  (2),  Desember  2018:  91- 105.
Karus  Lucius.  Forum  Masyarakat  Peduli Parlemen Indonesia. (2019), Jumlah Caleg Generasi Milenial, parlemenindonesia.org, diakses tgl 07 Juli 2019.
Komalasari, Farida. Ganiarto, Eko. (2019). Determinant Factors
Ofindonesian Millennials Revisit Intention. Firm Journal of Management Studies . Vol. 4 No. 2. 177- 199.
Kuswarno, Engkus. (2009). Fenomenologi (Fenomena  Pengemis  Kota  Bandung).
Bandung: Widya Padjajaran.
Lawson,  D  &  J  Garrod.  (2002). The Complete A-Z Sociology Handbook. Penguin: Boston
Matto,  Elizabeth  C.  Martin,  Kimberly  D. (2011).  Passing  the  Torch:  Millennials’ Attitudes  Towards  Civic  and  Political Engagement (Melewati Obor: Sikap
Milenial  terhadap  Warga  Sipil  dan Keterlibatan  Politik). Center  of  American Progress.
McNamee,  Stephen  J.  (2004). The Meritocracy Myth. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Nimmo, Dan. (1989). Komunikasi Politik: Khalayak  dan  Efek .  Bandung:  Remadja Karya.
Papacharissi,  Z.,  &  Rubin,  A.  M.  (2000). Predictors  of Internet  use.  Journal  of Broadcasting  &  Electronic  Media ,  44(2), 175–196. doi:10.1207/s15506878jobem4402_2.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Taylor, Paul  Keeter,  Scott.  (2010).
Millennials: A Portrait of Generation Next (Milenial:  Potret  Generasi  Selanjutnya).
Pew Research Center , 141.
The  Charles  F.  Kettering  Foundation. (2001).  Students  Talk  Politics. CIRCLE: (The Center for Information & Research on
Civic Learning & Engagement), 1-52. Utomo,  William  Putra.  2019,  Memahami Perilaku Millenial Indonesia . IDN Research Institute, 94, https://cdn.idntimes.com/content- documents/indonesia-millenial-report-
2019-by-idn-times.pdf.
Young, Michael. (2001). Down with Merotocracy. The Guardian.
-------------------. (1958). The Rise of Meritocracy. McGraw Hill: London.