Literature Study
SEWA GUNA DENGAN HAK OPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

## Abstract
Moh. Ulumuddin, 1
Ahmad Insya’ Ansori 2
1, 2 Sekolah Tinggi Agama Islam At- Tahdzib Jombang, email:
mohammadulumuddin
@gmail.com ahmadinsyaansori@gma il.com
Background. Operationally,  finansial  lease  transaction  focuses  more  on the  financing  aspect  of  the  Lessor  given  to  the  lesse,  where  the  lesse  will bear all aspects of maintenance and responsibility for the goods he rents.
Aim. This  study  aims  to  examine  financial  leases  in  the  perspective  of Islamic law.
Methods. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach  that  uses  the  literature  study  method  as  the  completion methodology. With the object of research, the Leasing case is seen from the point of view of Islamic law, and how Islam answers these problems.
Results. From the point of view of Islamic law, finance leasing transactions tend to be similar to the concept of ijarah or ijarah vomitiyah bi al-tamlik which  is  used  as  the  basis  for  making  the  DSN  MUI  fatwa  on  shari'ah leasing.  This  fatwa  provides  an  overview  of  the  legal  basis,  rights  and obligations of the Lessor, Lessee and other parties involved in this contract. Applicatively, as long as it does not harm either party, the financial leasing law is basically allowed.
Keywords : financial, lease, law, islam

## PENGANTAR
Sejak  diberlakukannya  Surat  Keputusan  Bersama  tiga  Menteri  yaitu  Menteri  Keuangan, Menteri  Perindustrian  dan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  Kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor  32/M/SK/2/1974  dan  Nomor  30/Kpb/I/1974,  tertanggal  7  Pebruari  1974,  sewa  guna  dengan hak  opsi  atau  biasa  disebut  dengan leasing merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  yang  melibatkan lesse (pemilik ekonomis) dari barang yang telah disewanya dan Lessor merupakan seorang atau badan hukum yang menanggung resiko atas rusak atau musnahnya barang yang disewakan. 1
Secara  operasional  transaksi  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  aspek  pembiayaan Lessor yang diberikan kepada lesse , dimana lesse akan menanggung seluruh aspek pemeliharaan dan tanggungan atas  barang  yang  disewanya.  Dalam  hal  perjanjian  sewa  masih  berlaku,  asas  kepemilikan  barang secara substansial dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, oleh karena itu perusahaan pembiayaan wajib memastikan  dalam  substansi  perjanjian  pembiayaan lesse untuk  tidak  menyewakan  pembiayaan kembali barang yang telah disewakan. Untuk meminimalisir terjadinya praktek terhadap barang yang telah  di  sewakan  kemudian  disewakan  kembali.  Secara  teoritis,  terdapat  perbedaan  mendasar  antara ijarah  dan leasing ,  baik  dalam  objek,  metode  pembayaran,  perpindahan  kepemilikan, lease  purchas maupun sale  and  lease  back . 2 Oleh  karena  itu,  penting  kiranya  pembahasan  teoritis  tentang leasing dalam perspektif hukum Islam.

## REVIEW LITERATUR

## Pengertian Leasing
Secara bahasa istilah leasing biasa diterjemahkan dengan “sewa guna atau sewa pakai” dalam perkembangannya,  objek  tidak  sekedar  menyediakan  bahan  baku  atau  jasa  saja,  tetapi  sudah  berupa mobil,  rumah  dan  lain-lain.  Istilah leasing berasal  dari  bahasa  Inggris to  lease yang  berarti
1 Nur Dinah Fauziyah et al, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018), 163.
2 Fransiska,  “Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing),” Law,  Development  and  Justice  Review 4,  No.  2 (June 28, 2022): 171–82, https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13580.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
“menyewakan.” 3 Istilah  ini  berbeda  dengan  istilah  rent/rental,  yang  masing-masing  mempunyai hakikat yang tidak sama. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di  Indonesia,  yaitu  sejak  tahun  1974,  atas  persetujuan  Menteri  Keuangan  telah  berdiri  delapan perusahaan leasing di  Indonesia  yang  statusnya  sebagai  lembaga  keuangan  non-bank. 4 Faktor-faktor yang  menyebabkan leasing tumbuh  begitu  cepat,  oleh  karena  merupakan  suatu  system  yang  sesuai dengan  arah  perekonomian  masa  kini,  yang  sangat  menguntungkan  menurut  pandangan  dari  segi manajemen.  Kalau  ditinjau  dari  segi  perekonomian  nasional,  maka leasing telah  memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Dalam buku seri literasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  istilah leasing disebutkan  bahwa  sewa  guna  ( leasing )  merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan penyewa guna  usaha  ( lesse )  dalam  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  dengan  kesepakatan  dan  pembayaran dilaksanakan secara bertahap (angsuran).
Dalam  perkembangannya, leasing ini juga  ada  yang  berbentuk leasing syari’ah  sebagaimana Surat  Keputusan  Bersama  tiga  Menteri  yaitu  Menteri  Keuangan,  Menteri  Perindustrian  dan  Menteri Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  Kep-122/MK/IV/1/1974,  Nomor  32/M/SK/2/1974  dan  Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974 merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease ) maupun sewa guna tanpa hak opsi ( operating lease ) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha ( Lessee ) selama jangka waktu tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara  berkala  disertai  dengan  hak  pilih  bagi  perusahaan  tersebut untuk  membeli  barang-barang  modal  yang  bersangkutan  atau  memperpanjang  jangka  waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.
Dalam  POJK  Nomor  29  tahun  2014  disebutkan  bahwa  kegiatan leasing ada  dua,  yaitu:  (1) Sewa pembiayaan ( finance lease ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan  pembiayaan  untuk  digunakan  debitur  selama  jangka  waktu  tertentu,  yang  mengalihkan secara  substansial  manfaat  dan  risiko  atas  barang  yang  dibiayai,  dan;  (2)  Jual  dan  sewa  balik  ( lease and leaseback ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali. 5
Adapun finance  lease dilakukan  dalam  rangka  penyediaan  barang  oleh  perusahaan pembiayaan  untuk  digunakan  oleh  debitur  selama  jangka  waktu  tertentu,  yang  mengalihkan  secara substansial  manfaat  dan  risiko  atas  barang  yang  dibiayai. 6 Dalam  hal  perjanjian  sewa  pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan ( finance lease ) berada pada perusahaan  pembiayaan.  Perusahaan  pembiayaan  wajib  memastikan  dalam  perjanjian  pembiayaan bahwa debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang sudah disewa-pembiayaankan kepada pihak lain.Selama masa sewa pembiayaan perusahaan pembiayaan harus menempelkan plakat atau  etiket  pada  barang  yang  disewa-pembiayaankan  dengan  mencantumkan  nama  dan  alamat perusahaan  pembiayaan  serta  pernyataan  bahwa  barang  dimaksud  terikat  dalam  perjanjian  sewa pembiayaan ( finance lease ).

## Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Leasing
Dalam  setiap  transaksi leasing terdapat  paling  tidak  lima  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu: 7 Pertama, Lessor ,  yaitu  pihak  yang  menyewakan  barang  dan  dapat  terdiri  dari  beberapa  perusahaan. Lessor disebut  juga  investors,  equity,  holders,  owner,  participants  atau  frusters. Lessor merupakan perusahaan  yang  menyediakan  jasa  pembiayaan  kepada  pihak Lessee dalam  bentuk  barang  modal. Lessor dalam  financial lease bertujuan  untuk  mendapatkan  kembali  biaya  yang  telah  dikeluarkan
3 Nur Dinah Fauziyah et al, Ibid ..
4 Sumadi,  “Menakar  Transaksi  Leasing  dalam  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah,” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 02 (July 24, 2018): 126, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.262.
5 Nur Dinah Fauziyah et al, Ibid .. h. 164.
6 Ibid .. 7 Aprilianti, “Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 3 (2011), https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
untuk  membiayai  penyediaan  barang  modal  dengan  mendapatkan  keuntungan.  Sedangkan  dalam operating lease , Lessor bertujuan  mendapatkan  keuntungan  dari  penyediaan  barang  serta  pemberian jasa-jasa  yang  berkenaan  dengan  pemeliharaan  serta  pengoperasian  barang  modal  tersebut;  Kedua, Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari Lessor . Lessee dalam  financial lease bertujuan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  berupa  barang  atau peralatan  dengan  cara  pembayaran  angsuran  atau  berkala.  Pada  akhir  kontrak, Lessee memiliki  hak opsi  untuk  membeli  barang  tersebut  berdasarkan  nilai  sisa.  Dalam  operating lease , lease dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi Lessee terhadap kerusakan; Ketiga, Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada Lessee dengan pembayaran secara tunai oleh Lessor . Dalam mekanisme financial lease , supplier langsung menyerahkan barang kepada Lessee tanpa melalui pihak Lessor sebagai  pihak  yang  memberikan  pembiayaan.  Sebaliknya,  dalam  operating lease ,  supplier menjual  barangnya  langsung  kepada Lessor dengan  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  yaitu  secara  tunai  atau  berkala;  Keempat,  Bank,  terlibat  secara  tidak  langsung  dalam kontrak  tersebut,  namun  pihak  bank  memegang  peranan  dalam  hal  penyediaan  dana  kepada Lessor terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan Lessor diperoleh melalui kredit  bank.  Pihak  supplier  juga  kemungkinan  menerima  kredit  dari  bank  untuk  memperoleh  barang yang nantinya dijual sebagai objek leasing kepada Lessee atau Lessor . Untuk leasing syariah bank yang menyediakan  dana,  wajib  melalui  bank  dengan  prinsip  syariah  juga,  dan;  Kelima,  Asuransi, merupakan  perusahaan  yang  akan  menanggung  risiko  terhadap  perjanjian  antara Lessor dengan Lessee .  Di  mana  dalam  hal Lessee dikenakan  biaya  asuransi  dan  apabila  terjadi  sesuatu,  maka perusahaan  akan  menanggung  risiko  dari  barang  yang  di leasing kan  sebesar  sesuai  dengan  perjanjian. Untuk usaha leasing syariah, objek yang diasuransikan wajib diasuransikan  pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga 8 .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang menggunakan  metode  studi  pustaka  sebagai  metodologi  penyelesaiannya.  Dengan  Objek  penelitian kasus Leasing dilihat dari sudut pandang hukum Islam, dan bagaimana Islam menjawab permasalahan tersebut.  Menurut  Best,  seperti  yang  dikutip  Sukardi  adalah  metode  penelitian  yang  berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya

## PEMBAHASAN
Finance  Lease (Sewa  Guna  Usaha  dengan  Hak  Opsi)  merupakan  suatu  bentuk  cara pembiayaan, Lessor yang  mendapatkan  hak  milik  atas  barang  yang  disewakan  menyerahkan  kepada Lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Dalam praktiknya  transaksi  finance lease dibagi  lagi  setidaknya  dua  bentuk. 9 Pertama ,  Sewa  guna  usaha langsung  ( Direct  Finance  Lease ). 10 Dalam  bentuk  transaksi  ini, Lessor membeli  barang  modal  dan sekaligus menyewaan kepada Lessee . Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan Lessee dan lesse pula  menentukan  spesifikasi  barang  modal,  harga,  dan  suppliernya. Kedua ,  Jual  dan  sewa  kembali ( Sale And Lease Back ), Lessee membeli dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau eximpor) termasuk  membayar  biaya  bea  masuk  dan  impor  lainnya.  Kemudian  barang  modal  tersebut  dijual kepada Lessor dan  selanjutnya  diserahkan  kembali  kepada Lessee untuk  digunakan  bagi  keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha 11 .
Dalam  perjanjian  kontrak, Lessee bersedia  untuk  melakukan  serangkaian  pembayaran  atas penggunaan suatu asset yang menjadi objek Lessee . Lessee pun berhak memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunkan barang tersebut sedangkan hak miliknya tetap pada Lessor . Dengan demikian berarti Lessee telah  menanam  modal.  Dalam  perjanjian  finance lease ini  biasanya  tidak  dapat  di
8 Sumadi, Ibid .
9 Nur Dinah Fauziyah et al, Ibid . 10 Ainun Naim, Akuntansi Keuangan 2 (Yogyakarta: BPFE, 1992).
11 Aprilianti. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
batalkan  atau  diputuskan  ditengah  jalan  oleh  salah  satu  pihak,  kecuali  bila  pihak Lessee tidak memenuhi perjanjian atau kontrak.
Tehnik  finance lease biasanya  disebut  juga  dengan fill  pay  out  leasing yang  artinya  suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara Lessor dengan Lessee 12 . Pada leasing jenis ini Lessee menghubungi Lessor untuk  memilih  barang  modal  yang  dibutuhkan,  memesan,  memeriksa,  dan memelihara  barang  modal  tersebut.  Selama  masa  sewa, Lessee membayar  sewa  secara  berkala  dari jumlah  seluruhnya  ditambah  dengan  pembayaran  nilai  sisa.  Lebih  ringkas,  sebagaimana  gambaran kontrak leasing berikut ini :

## Transaksi Dasar Leasing
Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada akhir kontrak, Lessee mempunyai hak pilih  untuk  membeli  barang  modal  sesui  dengan  nilai  sisa.  Istilah leasing dalam  keuangan  Islam dikenal  dengan  Ijarah,  adapun  pengertian  Ijarah  dalam  POJK  Nomor  10  /POJK.05/2019  tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan yaitu  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri.  Secara operasional gambaran tentang mekanisme financial lesse sebagaimana berikut :

## Mekanisme financial lesse
Pertama, Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka  waktu  pengiriman,  jaminan  purnajual  atas  barang  yang  akan  di- lease ;  Kedua, Lessee melakukan negoasiasi dengan Lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, Lessee dapat  meminta lease quotation yang  tidak  mengikat  dari Lessor .  Dalam lease quotation ini  dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain keterangan barang, cash security deposit , residual value , asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya; Ketiga, Lessor mengirimkan  letter  of  offer  atau  commitment  letter  kepada Lessee yang  berisi  syarat- syarat  pokok  persetujuan Lessor untuk  membiayai  barang  modal  yang  dibutuhkan Lessee tersebut. Apabila Lessee menyetujui  semua  ketentuan  dan  persyaratan  dalam  letter  of  offer,  kemudian Lessee menandatangani  dan  mengembalikannya  kepada Lessor .  Keempat,  Penandatanganan  kontrak leasing setelah  semua  persyaratan  dipenuhi Lessee .  Kontrak leasing tersebut  sekurang-kurangnya  mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing , opsi bagi Lessee , penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing , perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan  sebagainya.  Kelima,  Pengiriman  order  beli  kepada  supplier  disertai  instruksi  pengiriman  barang kepada Lessee sesuai  dengan  tipe  dan  spesifikasi  barang  yang  telah  disetujui;  Keenam,  Pengriman barang  dan  pengecekan  barang  oleh Lessee sesuai  pesanan.  Selanjutnya Lessee menandatangani  surat
12 Sumadi. Ibid .
Lessor Lessor Kontrak Leasing Angsuran (lease payment) 7 8 5 2 3 4 9 6 Lessor Lessor Lessor 1
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier; Ketujuh, Penyerahan dokumen oleh supplier  kepada Lessor termasuk  faktur  dan  bukti-bukti  kepemilikan  barang  lainnya;  Kedelapan, Pembayaran  oleh Lessor kepada  supplier,  dan;  Kesembilan,  Pembayaran  angsuran  ( lease payment) secara  berkala  oleh Lessee kepada Lessor selama  masa  sewa  guna  usaha  yang  seluruhnya  mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya
Penting  untuk  digaris  bawahi,  bahwa  pembiayaan  ini  biasa  menggunakan  dua  opsi  akad: Pertama , menggunakan Ijarah ,  akad  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  penyaluran  dana  untuk pemindahan hak guna atau manfaat apa suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dengan  penyewa  tanpa  diikuti  pengalihan  kepemilikan  barang  itu  sendiri.  Dalam  menggunakan transaksi  ini,  hak  penyewa  menerima  objek  ijarah  dalam  keadaan  baik  dan  siap  dioperasikan  serta menggunakannya sesuai dengan persyaratan persyaratan yang diperjanjikan. Sedangkan kewajibannya membayar sewa dan biaya lainnya yang diperjanjikan kemudian mengembalikan objek ijarah apabila tidak  mampu  membayar  sewa. 13 Konteks  ini  berdasarkan  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  Ijarah.  Sedangkan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  meliputi  penyediaan  objek  ijarah menanggung  biaya  pemeliharaan  objek  ijarah  dan  menjamin  objek  ijarah  yang  disewakan  tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. 14 Kedua, menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bi Al- Tamlik .  akad  ini  merupakan  penyaluran  dana  untuk  pemindahan  hak  guna  atas  suatu  barang  dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut pada penyewa setelah selesai masa sewa 15 .  Dalam  pelaksanaannya  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi  sewa  wajib  membuat  waad yakni janji pemindahan kepemilikan objek ijarah pada akhir masa sewa. Waad ini dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi penyewa dan apabila wa dilaksanakan maka pada akhir sewa dibuat akad pemindahan kepemilikan 16 .
Dalam akad ijarah Fatwa MUI di atas mendasar pada pada surat az-Zukhruf ayat 32.
ا َضْعَب اَىْعَفَرَو ۙاٍَْوُّذلا ِةىٍَٰحْلا ىِف  ْمُهَتَشٍِْعَّم  ْمُهَىٍَْب اَىْمَسَق  ُه ْحَو  ََۗكِّبَر  َتَمْحَر  َنْىُمِسْقٌَ ْمُه ََ ٍٍ ْعَب ََْىَف ْمُه َن ْىُعَمْجٌَ اَّمِّم ٌزٍَْخ َكِّبَر  ُتَمْحَرَوَۗ اًٌِّزْخُس اًضْعَب ْمُهُضْعَب َذِخَّتٍَِّل ٍت ٰجَرَد Artinya:  “Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kamilah  yang  menentukan penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia,  dan  Kami  telah  meninggikan  sebagian  mereka  atas sebagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat  memanfaatkan  sebagian  yang  lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (az-Zukhruf: 32).
Representasi  dari  ayat  ini  dalam  pandangan  Syekh  Al-Showi  bahwa  apakah  mereka  yang membagi-bagi  rahmat  rabbmu?  yang  dimaksud  dengan  rahmat  adalah  kenabian  (Kami  telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi  kekayaan  (atas  sebagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang- orang  yang  miskin  (sebagai  pekerja)  maksudnya, pekerja  berupah ;  huruf  “Ya”  di  sini  menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf  Sin-nya  (Dan  rahmat  Rabbmu)  yakni  surga  Rabbmu  (lebih  baik  daripada  apa  yang  mereka kumpulkan) di dunia.
Dalam  pandangan  lain,  Imam  Qatadah  dan  Al-Dahhak  mengatakan  bahwa  makna  yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka dapat menguasai sebagian yang lain; pendapat ini semakna dengan  pendapat  di  atas.  Kemudian  Allah  berfirman:  Dan  rahmat  Tuhanmu  lebih  baik  daripada  apa
13 Veithzal  Rivai  and  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking:  Sistem  Bank  Islam  Bukan  Hanya  Solusi Menghadapi  Krisis  Namun  Solusi  dalam  Menghadapi  Berbagai  Persoalan  Perbankan  &  Ekonomi  Global: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi , Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
14 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.”
15 Rivai and Arifin, Islamic Banking .
16 Majelis Ulama Indonesia. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
yang mereka kumpulkan. Artinya, rahmat Allah kepada makhluk-Nya lebih baik bagi mereka daripada harta benda dan kesenangan duniawi yang ada di tangan mereka. Firman Allah: Dan sekiranya bukan karena  hendak  menghindari  manusia  menjadi  umat  yang  satu.  Yakni  seandainya  tiada  keyakinan  di kalangan  kebanyakan  manusia  yang  tidak  mengerti  bahwa  pemberian  Kami  akan  harta  benda merupakan  bukti  yang  menunjukkan  kecintaan  Kami  kepada  orang  yang  Kami  beri  harta  itu,  yang karenanya lalu mereka bersatu dalam kekafiran demi harta itu.
Dalam  konteks  ini,  pendapat-pendapat  para  mufassir  di  atas  cenderung  memaknai  ayat  ini kearah pekerjaan. Ayat di atas relevan dengan ayat 26 surat al-Qasas yang menyatakan bahwa :
ًِْمَ ْلْا ُّيِىَقْلا  َتْزَجْأَتْسا ِهَم َزٍَْخ َّنِاۖ ُيْزِجْأَتْسا ِتَبَآٌٰٰ اَمُهى ٰذْحِا  ْتَلاَق ُن
Artinya:  “Dan  salah  seorang  dari  kedua  (perempuan)  itu  berkata,  “Wahai  ayahku!  Jadikanlah  dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (al-Qasas: 26)
Ayat  ini  cenderung  memberikan  pesan ُيْزِجْأَتْسا  ِتَبَآٌ  اَمُهاَذْحِا  ْتَلاَق yang  menunjukkan disyariatkanya ijarah (upah). Yang mana, hal tersebut memang sudah barang tentu disyariatkan oleh semua  agama.  Mengacu  pada  kebutuhan  manusia  itu  sendiri,  berikut  kepentingan  mereka  untuk merealisasikanya lewat ijarah (upah). Di sisi lain, ayat ini memberikan gambaran tersendiri, mengenai kriteria  pekerja  yang  ideal untuk  dipekerjakan.  Yang  setidaknya  mengacu  kepada  dua  kategorisasi. 17 Pertama,  memilki  kekuatan  secara  fisik,  yang  sangat  membantu  dalam  hal  merealisasikan  perintah. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  kesaksian  gadis  putri  Nabi  Syu’aib  tersebut.  Kedua,  memiliki  sifat amanah.
“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu kerjakan, sebelum sering keringat mereka.”(H.R. Abu Ya’la, Ibnu Majah, as-Tabrani dan at-Tirmidzi)
Dalam  konteks  pembiayaan  ijarah. Ketentuan  yang  dijadikan  Objek  paling  tidak  mempunyai beberapa ketentuan  sebagaimana berikut: 18 Pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; Kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; Ketiga, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); Keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah; Kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; Keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;  Ketujuh,  sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah  kepada  LKS  sebagai pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula  dijadikan  sewa  atau  upah dalam Ijarah; Kedelapan, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan  Objek  kontrak,  dan;  Kesembilan,  kelenturan  ( flexibility )  dalam  menentukan  sewa  atau  upah  dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Ijarah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1) Besarnya harga sewa (ujrah) atas objek ijarah  dan  cara  pembayaran  ditetapkan  menurut  kesepakatan  yang  dibuat  dalam  akad  secara  tertulis. Sejalan dengan kajian tentang pembiayaan ijarah, akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik juga mendasar pada ketentuan yang sama  namun ada perbedaan yang spesifik terletak dalam ketentuan pembiayaan Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan  akad  Ijarah  terlebih dahulu.    Akad  pemindahan  kepemilikan,    baik    dengan    jual    beli    atau  pemberian,  hanya    dapat dilakukan  setelah  masa  Ijarah selesai. Serta janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad    Ijarah    adalah    wa'ad    ( دﻋو ),    yang    hukumnya    tidak  mengikat.  Apabila  janji  itu  ingin dilaksanakan,  maka  harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan  yang  dilakukan  setelah  masa  Ijarah selesai.’ 19
Dalam pelaksanaan ijarah al-muntahiyah bi al tamlik, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa ( mu'ajjir ) wajib membuat wa'ad, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek ijarah al-muntahiyah
17 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , 4 th ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
18 Majelis Ulama. Indonesia. (2000). Ibid.
19 Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
bi  al-tamlik  pada  akhir  masa  sewa.  Wa'ad  yang  dibuat  pemberi  sewa  bersifat  tidak  mengikat  bagi penyewa  ( musta’jir )  dan  apabila  wa'ad  dilaksanakan,  maka  pada  akhir  masa sewa  wajib  dibuat  akad pemindahan kepemilikan. Perbedaan Ijarah dengan Leasing Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan leasing . Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada ihwal sewa  menyewa.  Menyamakan  ijarah  dengan leasing tidak  sepenuhnya  benar  pula.  Karena  pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing , tapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya.  Sedikitnya  ada  lima  aspek  yang  membedakan  antara  ijarah  dan leasing ,  yaitu objeknya,  metode  pembayarannya,  perpindahan  kepemilikan, lease purchase,  dan  sale  and lease backlos. 20
Secara umum karakteristik lesing sepanjang tidak merugikan salah satu pihak maka hukumnya boleh,  baik  dilaksanakan  secara  syari’ah  maupun  konvensional.  Sebagaimana  kaidah  dasar  dalam bermu’amalah yang menyatakan bahwa “asal dari setiap transaksi hukumnya boleh.”

## KESIMPULAN
Dalam sudut pandang hokum Islam, transaksi finance leasing cenderung mirip dengan konsep ijarah  atau  ijarah  muntahiyah  bi  al-tamlik  yang  dijadikan  dasar  pembuatan  fatwa  DSN  MUI  tentang leasing syari’ah.  Fatwa  ini  lebih  memberikan  gambaran  tentang  dasar  hokum,  hak  dan  kewajiban Lessor ,  lesse  maupun  pihak  lain  yang  terkait  dalm  kontrak  ini.  Secara  aplikatif,  sepanjang  tidak merugikan salah satu pihak, maka hokum finansial leasing pada dasarnya boleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianti,  (2011).  Perjanjian  sewa  guna  usaha  antara Lessee dan Lessor . Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum 5, 3. 315-323. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340. Fauziyah,  N.  D.,  et  al.  (2018). Bank  dan  lembaga  keuangan  syari’ah .  Malang:  Literasi  Nusantara Abadi.
Fransiska. (2022). Perjanjian sewa guna usaha ( Leasing ). Law, Development and Justice Review 4, 2, 171-82. https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13580.
Majelis  Ulama.  Indonesia.  (2000).  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.
Karim, A. A. (2010). Bank Islam analisis fiqih dan keuangan . 4 th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Naim, A. (1992). Akuntansi keuangan 2 . Yogyakarta: BPFE.
Rivai, V., & Arviyan, A. (2010). Islamic Banking: Sistem Bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis  namun  solusi  dalam  menghadapi  berbagai  persoalan  perbankan  &  ekonomi  global: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi . Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara. Sumadi.  (2018).  Menakar  transaksi leasing dalam  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 4, 02, 126. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.262.
20 Karim, Bank Islam analisis fiqih dan keuangan .