Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363 Indonesia.
Email : dendymifta223@gmail.com
103

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 2, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14138

## Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius
Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi, Neneng Yani Yuningsih, Idil Akbar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363 Indonesia.
Dikirimkan: 25 April 2022 Direvisi: 29 September 2022  Diterbitkan: 30 September 2022

## INTISARI
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  bagaimana Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai  religius  yang  ditinjau  dari  teori Dynamic  Governance  dari  penelitian Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan  dengan  melalui  studi  pustaka,  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara purposive.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  berdasarkan  tiga  elemen  utama Dynamic Governance, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dekadensi moral yang setiap tahun meningkat, tidak efektifnya peraturan daerah tata nilai religius beserta program-program turunannya, serta masih adanya kelompok masyarakat yang  merasa  terdiskriminasi  di  Kota  Tasikmalaya.  Penulis  menyarankan  agar Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  untuk  mengevaluasi  peraturan  daerah  tata  nilai religus dan program-program turunannya, mengoptimalkan semua elemen dalam pemerintah  dan  masyarakat,  serta  mencari  alternatif  pendekatan  lain  selain pendekatan keagamaan dalam mengatasi permasalahan peningkatan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya .

## KATA KUNCI
Dinamika Pemerintahan, Nilai-Nilai Religius, Dekadensi Moral, Kota Tasikmalaya

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang penuh akan keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing di setiap daerah. Salah satu yang paling menarik adalah mengenai keanekaragaman budaya setempat yang sering disebut juga sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo 2015, 17).  Identitas  dan  kepribadian  ini  menyesuaikan  diri  dengan  pandangan  hidup masyarakat  sekitarnya  agar  tidak  menimbulkan  pergesaran  nilai-nilai.  Kearifan  lokal adalah  salah  satu  sarana  untuk  mengelola  kebudayaan  dan  mempertahankan  diri  dari kebudayaan asing yang tidak baik.
Salah satu bentuk dari kearifan lokal adalah nilai-nilai serta pedoman hidup yang berkembang di tiap-tiap daerah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.  Proporsi  penduduk  muslim  di  Indonesia  pun  mencapai  11,92%  dari  total populasinya di dunia (Katadata, 2021).
Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai serta pedoman hidup beberapa daerah di  Indonesia terpengaruh oleh agama Islam (religius) seperti halnya: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat (daerah suku Minang) serta beberapa daerah lain di pulau Jawa seperti contohnya Kota Tasikmalaya. Kota  Tasikmalaya  sendiri  terkenal  dengan  nilai  agamis  yang  menaunginya,  khususnya agama  Islam.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya  tahun  2020,  jumlah penganut agama Islam di Kota Tasikmalaya sekitar 98% dari total penduduk, ditambah dengan  banyaknya  pondok  pesantren,  ustadz,  serta  santri  yang  tersebar  di  10 Kecamatan. Selain itu, Kota Tasikmalaya juga memiliki visi dan misi yang juga agamis yakni “Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani”, serta misi (khususnya poin pertama)  yakni Mewujudkan  Tata  Nilai  Kehidupan  Masyarakat  Yang  Religius  dan Berkearifan Lokal.
Seiring berkembangnya waktu, terjadi perubahan dalam kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya, baik dalam segi budaya, tata nilai, serta perkembangan ekonomi yang terjadi. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif seperti halnya penggunaan teknologi yang semakin canggih, ada pula perubahan yang bersifat negatif yang dapat merusak kearifan  lokal  yang  telah  lama  berkembang  seperti  halnya  peningkatan  jumlah  kasus penyakit sosial yang diakibatkan oleh dampak buruk modernisasi (Satori & Nurohman, 2018).  Menariknya,  walaupun  Kota  Tasikmalaya  merupakan  kota  dengan  nilai-nilai religius yang termasuk tinggi di Indonesia, namun justru penyakit sosial di kota ini setiap tahun  malah  cenderung  meningkat.  Beberapa  contohnya  antara  lain  ;  kota  ini mendapatkan  peringkat  pengidap  Infeksi  Menular  Seksual  tertinggi  se-Priangan  Timur dan  peringkat  pengidap  AIDS  terbanyak  ke-13  di  Jawa  Barat.  Data  November  2019, jumlah kasus penderita HIV/AIDS positif mencapai 647 orang. Mirisnya, dari 647 kasus HIV/AIDS,  kebanyakan  kasus  ini  disebabkan  oleh  hubungan  sesama  jenis  (Fokusjabar,
2019). Angka kasus penyalahgunaan narkotika di sepanjang tahun 2019 juga mengalami kenaikan hingga mencapai 66 persen atau sebanyak 29 kasus dari tahun 2018 yang hanya  18  kasus  (Jabarnews,  2019).  Selain  itu,  Walikota  Tasikmalaya  Budi  Budiman ditangkap oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 (Kompas, 2020).
Praktik-praktik negatif ini membuat sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya menginginkan  perubahan  sosial  dan  perilaku  negatif  masyarakat  dikembalikan  pada kehidupan dan perilaku masyarakat yang religius Islami seperti sebelumnya (Nurohman 2018, 39). Oleh karena itu, tentu ada peran yang sangat besar dari pemerintah sebagai penampung kepentingan dan pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini agar masalah-masalah  dekadensi  moral  di  Kota  Tasikmalaya  bisa  diatasi.  Hal  itu  dimulai dengan  disahkannya  perda  Kota  Tasikmalaya  nomor  12  Tahun  2009  tentang Pembangunan  Tata  Nilai  Kehidupan  Kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain adanya hawa diskriminatif  karena  cenderung  memihak  terhadap  satu  agama  saja,  perda  ini  juga dianggap oleh Pemerintah Pusat merupakan kewenangannya karena mengurusi urusan agama. Oleh karena itu, akhirnya Menteri Dalam Negeri pada saat itu membatalkannya. Karena menimbulkan kontroversi, akhirnya peraturan daerah tersebut di revisi oleh perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota  Tasikmalaya.  Perda  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  peningkatan  tatanan kehidupan  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang  berharkat,  bermartabat  dan  berakhlak mulia  yang  berdasarkan  kepada  norma-norma  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat  Kota  Tasikmalaya  serta  mengatasi  persoalan  dekadensi  moral  di  Kota Tasikmalaya.  Secara  general,  peraturan  daerah  ini  mencakup  tujuh  poin  utama  yakni  : pencegahan terhadap perbuatan tercela; pemeliharaan keyakinan beragama; pengamalan ibadah; kegiatan perekonomian; pembangunan akhlak; pengembangan pendidikan; serta etika berpakaian.
Dalam melaksanakan perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai  Kehidupan  Yang  Religius  di  Kota  Tasikmalaya,  Walikota  Tasikmalaya  telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya yang berisi aturan pelaksana dalam  menjalankan  perda  tersebut.  Peraturan  Walikota  ini  pula  berisi  tentang pembentukan tim koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota  Tasikmalaya  yang  berfungsi  pula  untuk  mengefektifkan  perda  serta  memberikan tatacara  pengenaan  sanksi  administratif  terhadap  oknum-oknum  yang  melanggar peraturan daerah tersebut.
Berbagai  permasalahan  dalam  dinamika  pemerintahan  di Kota  Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius ini dapat dilihat dari perspektif Dynamic Governance (Neo and Chen 2007, 52) yakni: “Bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidak-menentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan  struktur  tersebut  tetap  relevan  dan  efektif  dalam  pencapaian  keinginan  jangka
panjang  masyarakat”.  Adapun  tiga  elemen  yang  merupakan  esensi  dasar  Dynamic Governance  tersebut  adalah  Culture  (budaya),  Capabilities  (kapabilitas  pemerintah)dan Change (perubahan).
Penelitian  terkait  dinamika  pemerintahan  telah  beberapa  kali  dilakukan sebelumnya.  Beberapa  kajian  terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu  antara  lain: Pertama, penelitian (Suwaryo 2010, 21-31) yang dimuat dalam Jurnal Governance, Vol 1 nomor 1, dengan judul Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dihindari dan pasti akan terjadi, oleh karenanya  perlu  diimbangi  oleh  dinamika  pemerintahan  sebagai  respon  terhadap perubahan  lingkungan.  Wujud  dari  dinamika  pemerintahan  adalah  adanya  perubahan dalam institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi serta perubahan  pola  pikir  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dengan  menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government dan good governance.
Kedua, penelitian selanjutnya tentang dinamika pemerintahan ditulis oleh (Prianto, 2017)dengan judul Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang.  Penelitian  ini  menggambarkan  mengenai  Paradigma  penyelenggaraan pemerintahan yang telah bergeser, dari government ke governance, dimana paradigma governance  ini  kemudian  mengakhiri  dominasi  negara  serta  meniscayakan  hadirnya aktor-aktor baru dalam penyelengaraan pemerintahan.
Ketiga, penelitian (Junus and Potabuga 2018, 1-9) yang dimuat dalam Gorontalo Journal of Government and Political Studies dengan judul Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Penelitian  ini  membahas  dinamika  tata pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah daerah tidak  dapat  dipisahkan  dari  konflik.  Konflik  biasanya  terjadi  secara  horizontal  atau vertikal, menyebabkan ketidakharmonisan.
Memperhatikan  kondisi  saat  ini  dimana  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  telah memiliki perda nomor 7 tahun 2014 namun dinilai kurang mampu menjangkau secara tegas  dan  efektif  terhadap  penyelenggaraan  kearifan  lokal  nilai-nilai  religius  dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya yang  mulai  berubah  sehingga  berpotensi  mengikis  nilai-nilai  religius  yang  telah  lama berkembang  di  Kota  Tasikmalaya.  Kedua,  belum  adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam  bentuk  peraturan  daerah  yang  cukup  melindungi nilai-nilai religius yang telah lama berkembang di Kota Tasikmalaya dari dekadensi moral yang  terus  berlangsung  setiap  tahun.  Ketiga,  belum  efektifnya  perda  nomor  7  tahun 2014 dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ekslusif terhadap satu penganut agama saja yakni agama Islam.
Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  dan menganalisis dinamika pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai religius yang telah lama berkembang di Kota  Tasikmalaya  yang  berpotensi  mengakibatkan  dekadensi  moral  pada  masyarakat Kota  Tasikmalaya  semakin  besar.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai media saran dan masukan dalam upaya memberikan sumbangsih pemikiran bagi para
pengambil  keputusan  di  pemerintahan  Kota  Tasikmalaya  dalam  menyelenggarakan kebijakan penerapan nilai-nilai religius secara lebih adil.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  (Suryabrata  2014,  76)  dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007). Metode dan pendekatan ini dipilih penulis untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan pemerintah Kota Tasikmalaya dengan digali secara terperinci untuk mendeskripsikan permasalahan secara lebih  mendalam  sehingga  dapat  diperoleh  suatu  informasi  mengenai  dinamika pemerintahan di Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kearifan lokal berupa nilai- nilai religius. Penelitian ini berlangsung sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan Juli 2021  yang  berlokasi  di  wilayah  Kota  Tasikmalaya.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi kepustakaan (Nazir 1988, 111) untuk mendapatkan informasi dari  telaah  literatur  yang  tersedia  seperti  peraturan-peraturan,  artikel,  serta  bahan kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  serta  studi lapangan  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh dengan  menggunakan  observasi  (Kartono  1980,  142),  wawancara  mengikuti  konsep Banister, dkk. 1994 (dalam Poerwandari 1998, 72-73), serta melakukan dokumentasi (Hikmawati 2017, 84).
Teknik  penentuan  informan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling, teknik ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memilih informan penelitian (Sugiyono 2018, 96). Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan  untuk  penelitian,  informan-informan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Bidang Hukum Setda Kota Tasikmalaya, anggota Kesbangpol,  akademisi  politik,  serta  FKUB  (Forum  Kerukunan  Umat  Beragama)  Kota Tasikmalaya yang dianggap peneliti cukup representatif menjelaskan Capabilities berupa Thinking  Ahead,  Thinking  Again,  dan  Thinking  Across;  Culture  berupa  Multi-racialism, Relevance, dan Prudence; serta Change sebagai resultan dari elemen Capabilities dan Culture  dalam  kaitannya  dengan  kondisi  dinamika  yang  terjadi  di  pemerintahan  Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kearifan lokal nilai-nilai religius. Supaya validasi data dapat dipercaya, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono 2018, 191) Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif, mengutip konsep yang  diberikan  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan, serta verifikasi (Sugiyono 2018, 133-142).

## Pembahasan
Dinamika Pemerintahan (Neo and Chen 2007, 52) merupakan sebuah proses dalam tata kelola  pemerintahan  yang  terkait  dengan  kapabilitas  pemerintah,  institusionalisasi budaya,  serta  perubahan.  Terkait  dengan  dinamika  pemerintahan  dari  segi  budaya, selama sebuah tatanan budaya dipersepsikan sebagai sesuatu yang terus bergerak dan sifatnya dinamis maka hal tersebut akan berdampak terhadap dinamika yang menuntut sistem pemerintahan untuk terus bergerak sejalan dengan dinamika budaya yang terus berkembang. Demikian juga dengan kapabilitas dan tantangan, dikarenakan kondisi di dalam pemerintahan selalu bergerak, maka implikasinya adalah harus adanya kapabilitas yang  terus  menerus  dikembangkan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara pemerintahan  untuk  menghadapi  tantangan  berupa  budaya  yang  terus  menerus berkembang tersebut. Kombinasi antara kapabilitas pemerintah dengan budaya tersebut akan menghasilkan konsekuensi logis berupa perubahan yang nantinya akan berujung kepada kebijakan yang adaptif.
Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam  penyelenggaraan  kearifan  lokal  khususnya terkait  nilai-nilai  religius  mengalami  berbagai  macam  dinamika  dalam  pelaksanaan kebijakannya. Hal ini dikarenakan Kota Tasikmalaya memiliki kearifan lokal berupa nilai- nilai  Islam  yang  termasuk  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lain  di Indonesia pada umumnya. Selain itu, perkembangan dunia yang semakin modern lambat laun mulai menggerus nilai-nilai religius masyarakat yang sudah bertahan lama di Kota Tasikmalaya.

## Elemen Capabilities
1. Aspek Thinking Again Kapabilitas pertama adalah Thinking Again (Mengkaji ulang) adalah kemampuan untuk meninjau  kembali  berbagai  kebijakan,  strategi  dan  program  yang  sedang  berjalan sehingga pada akhirnya kebijakan yang sudah dijalankan sebelumnya bisa diperbaiki dan dioptimalkan.
Dalam penanganan kasus dekadensi moral yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah menerbitkan perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya sebagai evaluasi dari perda Kota Tasikmalaya nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan  Kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  Ajaran  Agama  Islam  dan  Norma- Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya sebelumnya yang dibatalkan oleh Kemendagri (G.  Andriansyah,  wawancara  pribadi,  25  Maret  2021).  Namun  dalam  perjalanannya, selama kurang lebih 6 tahun perda ini berjalan kurang memiliki sanksi yang mengikat kepada  semua  elemen  masyarakat,  hal  ini  berdampak  pada  masih  tingginya  tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).
Hal penting yang harus dimengerti adalah Kota Tasikmalaya telah menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah- daerah  lain  di  wilayah  Priangan  Timur.  Hal  ini  memungkinkan  adanya  urbanisasi  yang cukup  masif  ke  Kota  Tasikmalaya.  Urbanisasi  yang  masif  ini  bisa  jadi  menjadi  latar belakang  peningkatan  dekadensi  moral  di  Kota  Tasikmalaya  oleh  para  pendatang  (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).
Selain  menerbitkan  peraturan  berupa  perda  tata  nilai  religius,  Pemerintah  Kota Tasikmalaya juga membuat beberapa program yakni : pertama, Gema Madani (Gerakan Masyarakat Berdaya  Saing,  dan  Inovatif Kota Tasikmalaya), program ini dilaksanakan untuk  mengaspirasi  kegiatan-kegiatan  pembangunan  di  tingkat  kelurahan  di  Kota Tasikmalaya.
Landasan hukum berjalannya program Gema Madani ini adalah Peraturan  Wali Kota    Tasikmalaya    nomor    8    Tahun    2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Gerakan Masyarakat  Mandiri,  Berdaya  Saing,  dan  Inovatif  (Gema Madani) di Kota Tasikmalaya. Program ini  berasal dari APBD Kota  Tasikmalaya dengan  pembagian dana pengembangan infrastruktur (I-Pasling) sebesar  40%, pengembangan ekonomi (I-Pakem) 30% dan pengembangan sosial budaya  (I-Pasbud)  30% (Permana 2020, 1).
Dalam  kasus  penanganan  dekadensi  moral  di  Kota  Tasikmalaya,  kegiatan  dari program  Gema  Madani  yang  terkait  adalah  kegiatan  I-Pasbud  (Pengembangan  Sosial Budaya).  Kegiatan  ini  diarahkan  salah  satunya  untuk  mengembangkan  potensi  sosial budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, seperti  halnya pengembangan seni budaya  tradisional,  pengembangan  budaya  literasi,  pengembangan  kawasan  sadar hukum, pengembangan kawasan ramah lingkungan dan hal lain yang sejenis.
Kedua,  program  Maghrib  Mengaji.  Program  ini  bertujuan  untuk  membentuk karakter dan keimanan anak-anak di wilayah Kota Tasikmalaya sejak sedari dini sehingga
generasi  muda  tidak  akan  mudah  terpengaruh  untuk  melakukan  hal-hal  yang  sifatnya negatif.  Namun,  kegiatan  maghrib  mengaji  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  2017  ini belum efektif terlaksana dengan baik (M. Yusuf diakses dari Fokusjabar.id, 2020)
Dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  sudah  sadar akan bahaya dekadensi moral yang mengancam daerahnya, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  berupa  perda  tata  nilai  religius  dalam menangani dekadensi moral yang meningkat ini tidak memiliki sanksi yang mengikat atau bahkan hukuman pidana terhadap masyarakat luas seperti Undang-Undang KUHP karena dalam muatannya hanya memberikan sanksi kepada instansi pemerintahan, swasta, dan lembaga pendidikan. Hal ini membuat perda tata nilai religius seakan menjadi sebuah perda  formalitas  yang  dibuat  untuk  menjadi  simbol  legitimasi  bahwa  daerah  Kota Tasikmalaya  adalah  daerah  yang  religius.  Selain  itu,  program-program  yang  menjadi pelengkap  peraturan  tata  nilai  religius  seperti  Gema  Madani  (Gerakan  Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif) dan Maghrib Mengaji sendiri masih perlu banyak yang dievaluasi.

## 2. Aspek Thinking Ahead
Kapabilitas kedua adalah Thinking Ahead (Berpikir ke depan) adalah kemampuan dalam mengidentifikasi  faktor  lingkungan  yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan pembangunan masa mendatang dengan memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat,  dan  menghindari  potensi  ancaman  yang  dapat  menghambat  kemajuan masyarakat. Elemen Thinking Ahead ini di latar belakangi oleh ketidakmenentuan kondisi di masa depan ( Future Uncertainties).
Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  di  dorong  untuk  lebih  bekerja  sama  dengan berbagai  unsur  elemen  masyarakat  secara  sinergis,  juga  akan  terus  mengoptimalkan perangkat-perangkat daerah (OPD) yang ada agar sesuai dengan kultur budaya di Kota Tasikmalaya.  Peran  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  terhadap  masyarakat salah satunya adalah dengan pemberian anggaran kepada kegiatan-kegiatan masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan karakter masyarakat (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).
Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  juga  tidak  dapat  bekerja  sendiri  untuk menyelesaikan masalah dekadensi moral. Elemen legislatif daerah sangat berperan besar dalam  pembuatan  peraturan  daerah.  Apa  yang  akan  dilakukan  oleh  DPRD  Kota Tasikmalaya  adalah  dengan  dengan  mengoptimalkan  pendidikan  dasar  di  Kota Tasikmalaya.  Bentuk  programnya  sendiri  adalah  dengan  membina  anak-anak  yang terlantar dan kurang mampu untuk dibina oleh pasantren yang banyak tersebar di Kota Tasikmalaya.  Pada  tahun  2020,  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya  mencatat  ada sekitar 270 pondok pesantren di Kota Tasikmalaya dengan 1.788 ustadz dan 40.021 santri.
Tabel 1. Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Ustadz di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Kecamatan Pondok Pesantren Ustadz Santri Kawalu 44 257 4.817 Tamansari 47 279 4.337 Cibeureum 38 298 9.705 Purbaratu 23 180 3.439 Tawang 11 71 2.344 Cihideung 26 187 5.868 Mangkubumi 41 214 3.660
Indihiang 9 62 1.018 Bungursari 18 139 2.810 Cipedes 13 101 2.023 Kota Tasikmalaya 270 17.88 40.021
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).
Selain  itu,  DPRD  Kota  Tasikmalaya  juga  bekerja  sama  dengan  Dandim  beserta Polres Kota Tasikmalaya untuk terus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan dekadensi  moral.  Hal  terakhir  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  lapangan pekerjaan  kepada  para  tuna  susila  agar  mereka  dapat  keluar  dari  pekerjaan  mereka, dengan tidak menggunakan cara-cara represif  (A. Tachsan, wawancara pribadi, 23 Maret 2021).
Terlihat  adanya  usaha  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dan DPRD  Kota  Tasikmalaya  dalam  menangani  masalah  dekadensi  moral  seperti meningkatkan sinergitas antar OPD, bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, serta mengoptimalkan program-program yang sudah ada agar dapat lebih optimal. Selain itu, faktor pendidikan dasar menjadi satu hal yang penting agar masalah dekadensi moral dapat  dikurangi.  Namun,  dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan,  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  belum  berusaha  untuk  memikirkan  kembali  produk  kebijakan  yang  telah dihasilkan yakni perda tata nilai religius apakah sesuai dengan tantangan zaman atau tidak ( future uncertainties), Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih terlihat memprioritaskan produk-produk kebijakan serta program-program baru dibanding dengan mengevaluasi perda tata nilai religius apakah sesuai perkembangan zaman atau tidak.
3 . Aspek Thinking Across Kapabilitas  terakhir  yakni Thinking  Across  (Belajar  dari  pengalaman  negara/organisasi lain)  adalah  kemampuan  untuk  mengadopsi  pikiran,  pendapat,  ide-ide  lain  di  luar kerangka  berpikir  ( mindset)  sendiri  yang  telah  melekat  dan  menjadi  dasar  melakukan sesuatu.  Dalam  menangani  masalah  dekadensi  moral  di  Kota  Tasikmalaya,  juga  untuk mempertahankan  kearifan  lokal  berupa  nilai-nilai  religius  yang  sudah  bertahan  lama, Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  telah  melakukan  beberapa  studi  banding  ke  beberapa daerah seperti halnya Jogjakarta yang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang kuat serta Aceh karena memiliki nilai agamis yang kental walaupun hal tersebut tidak bisa diadopsi sepenuhnya karena Aceh memiliki otonomi khusus (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).
Lembaga-lembaga lain seperti DPRD, Kesbangpol, serta FKUB Kota Tasikmalaya juga telah melakukan studi banding ke daerah-daerah lain seperti Madura, Purbalingga, Jogjakarta,  Surabaya  dan  Bali.  Namun, Thinking  Across  yang  diartikulasikan  dengan melakukan berbagai macam studi banding ke daerah-daerah lain belum dapat dikatakan berhasil, terbukti dengan peningkatan kasus kejahatan dari 2018-2020 yang cenderung meningkat.
Tabel 2. Jumlah Kejahatan di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2018-2020 Kecamatan 2018 2019 2020 Kawalu 19 16 62 Tamansari 14 17 32 Cibeureum 8 14 73 Purbaratu 3 4 - Tawang 36 60 118 Cihideung 54 71 72
Mangkubumi 38 58 76 Indihiang 17 11 47 Bungursari 27 11 - Cipedes 34 25 - Kota Tasikmalaya 251 287 480
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).
Elemen Culture 1 . Aspek Multi-Racialism Aspek Culture  yang  pertama  adalah  Multi-Racialism  (Berbagai  etnik  dan  kepercayaan) yang merupakan kumulatif dari berbagai suku, kepercayaan, serta pandangan hidup yang tumbuh subur di Kota Tasikmalaya yang mewarnai berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial  masyarakat  di  Kota  Tasikmalaya.  Dengan  keberagaman  ini,  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  harus  mampu  mewadahinya  dan  mengoptimalkan  keberagaman  tersebut guna mencapai visi dan misi Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya memiliki penduduk beragama yang beragam, dari 10 kecamatan yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya,  sekitar  98%  penduduk  di  Kota  Tasikmalaya  beragama Islam. Sisanya, 2% yang lain menganut beberapa agama seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta agama/kepercayaan lainnya.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Beragama di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya Kawalu 68.354 3.430 724 8 476 73 Tamansari 81.361 790 187 2 51 12 Cibeureum 61.294 1.500 468 1 155 45 Purbaratu 57.979 261 83 0 4 0 Tawang 97.993 54 32 0 5 4 Cihideung 69.101 243 26 4 5 0 Mangkubumi 77.557 290 51 0 3 0 Indihiang 97.140 577 145 5 34 0 Bungursari 59.194 661 114 0 6 1 Cipedes 44.993 51 12 1 0 1 Kota Tasikmalaya 714.966 7.857 1.842 21 739 136
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).
Untuk  mewadahi  keberagaman  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya, Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  melaui  Badan  Kesbangpol  Kota  Tasikmalaya  sudah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Tugas FKUB ini adalah untuk mewadahi aspirasi-aspirasi  dari  umat  beragama  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya.  Selain  itu,  Kota Tasikmalaya  Tasikmalaya  juga  memiliki  Forum  Pembauran  Etnis  yang  bertugas  untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari etnis-etnis yang beragam di Kota Tasikmalaya.
Namun,  dalam  perjalanannya  sebenarnya  Kota  Tasikmalaya  memiliki  sejarah kurang baik terhadap isu SARA, beberapa kali terjadi kerusuhan yang berbasiskan isu SARA terjadi di Kota Tasikmalaya, hal ini yang membuat sebagian kelompok masyarakat khususnya  beberapa  kalangan  etnis  Tionghoa  menarik  diri  dari  masyarakat  Kota Tasikmalaya yang lain (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).
Salah satu peristiwa tersebut pernah dituliskan oleh ( Tirto.id, 2019) dengan judul “Penyiksaan  Polisi  kepada  Santri  Memicu  Amuk  Rasial  di  Tasikmalaya  1996”  Dalam peristiwa tersebut, masalah yang dimulai dengan penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum  polisi  terhadap  beberapa  santri  yang  menindak  salah  satu  anak  dari  oknum
kepolisian setempat setelah ketahuan anak tersebut mencuri berubah menjadi kerusuhan berbasis rasial di Kota Tasikmalaya, toko-toko milik etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya dirusak  serta  dijarah  oleh  kerumunan  massa,  total  4  orang  meninggal  dunia  serta  15 lainnya luka-luka. Kerugian materil diperkirakan sejumlah kurang lebih 85 milliar.
Kota  Tasikmalaya  merupakan  daerah  yang  unik.  Unik  disini  berarti  masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki ciri khas tersendiri berkaitan dengan masalah-masalah etnis dan keagamaan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama  yang  bertugas  untuk  mewadahi  aspirasi-aspirasi  dan  pertemuan-pertemuan dari  tokoh-tokoh  agama  yang  beragam  di  Kota  Tasikmalaya.  Namun,  pertemuan- pertemuan  antar  tokoh  agama  ini  kurang  diimbangi  dengan  pertemuan-pertemuan antarumat  beragamanya,  hal  ini  yang  membuat  masih  ada  kalangan  tertentu  di  Kota Tasikmalaya  yang  masih  belum  bisa  membaur  terhadap  masyarakat  yang  lain  (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).

## 2. Aspek Relevance
Aspek culture  yang  kedua  adalah  Relevance  (Sesuai  dengan  kehendak  masyarakat) merupakan  kesesuaian  antara  visi  dan  misi  pemerintahan  dengan  kehendak  aspirasi masyarakat. Kesesuaian tersebut bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini berarti terkait dengan penyelenggaraan nilai- nilai religius.
Jika  melihat  kebijakan  yang  telah  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya berkaitan  dengan  kearifan  lokal  nilai-nilai  religius,  sebagai  penyesuaian  terhadap aspirasi-aspirasi dari masyarakat di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki perda tata nilai religius yang telah disahkan lebih dari 6 tahun yang lalu (pada tahun  2014).  Dalam  RPJMD  Kota  Tasikmalaya  juga  telah  disebutkan  bahwa  Visi  Kota Tasikmalaya adalah “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, dan Madani”. Jika melihat dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memenuhi aspek relevance (N. Kusnandar, wawancara pribadi, 18 Maret  2021).  Hal  ini  juga  diamini  oleh  Ketua  Komisi  1  DPRD  Kota  Tasikmalaya  (A. Tachsan, wawancara pribadi, 23 Maret 2021).
Namun bila dilihat dari sudut pandang lain, kebijakan berupa pembentukan perda tata nilai religius yang sesuai kehendak masyarakat ini bisa diuraikan lebih lanjut. Hal yang dapat diuraikan tersebut adalah pengkonsepsian terhadap masyarakat sendiri tidak bisa  dianggap  tunggal.    Masyarakat  adalah  kesatuan  dari  berbagai  kelompok  baik  itu etnis, ras, agama, serta lain semacamnya. Memang benar sebagian besar masyarakat di Kota Tasikmalaya beragama Islam (menurut data dari BPS sebanyak 98% pada 2020), namun hal ini tidak bisa dengan serta merta menegasikan unsur-unsur masyarakat lain selain yang beragama Islam, belum juga dengan kondisi bahwa tidak semua kalangan umat Islam di Kota Tasikmalaya sepakat akan nilai-nilai religius yang dijadikan sebuah perda. Selain itu, unsur masyarakat yang paling dominan terhadap pembentukan perda tata nilai religius adalah berasal dari kalangan Ajengan (ulama) di Kota Tasikmalaya (T. Nurohman, wawancara pribadi, 05 April 2021).
Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  juga  perlu  untuk  memasukan  unsur-unsur  dari kalangan lain selain unsur Islam dalam setiap pengambilan keputusan yang khususnya terkait  dengan  penyelenggaraan  nilai-nilai  religius  sehingga  produk  kebijakan  yang dihasilkan dapat diterima oleh semua kalangan. Juga jangan sampai adanya perda tata nilai religius ini hanya dijadikan sebagai simbol legitimasi agar dapat menjadi peluang untuk  menambah  anggaran  baru  untuk  membangun  sesuatu  yang  kurang  substansial seperti  monumen-monumen  keagamaan  tanpa  memikirkan  kondisi  beberapa  unsur masyarakat yang masih belum terwadahi.

## 3. Aspek Prudence
Aspek terakhir dari elemen Culture adalah Prudence (Bijaksana) merupakan sikap yang arif  dan  bijaksana  dalam  menghadapi  realitas  masyarakat  yang  beragam  di  Kota Tasikmalaya,  berupa  aneka  kepentingan,  perbedaan  cara  pandang  politik,  perbedaan suku, agama dan kepercayaan. Aspek bijaksana disini tidak boleh hanya memprioritaskan mayoritas  saja,  atau  bahkan  memprioritaskan  minoritas.  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya harus  mampu  secara  bijak  untuk  memahami  karakteristik  masyarakat  serta  mengelola keanekaragaman  di  Kota  Tasikmalaya  agar  perbedaan-perbedaan  dalam  masyarakat tidak memicu konflik yang akan mengakibatkan situasi di Kota Tasikmalaya menjadi tidak kondusif (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  menerbitkan  perda  Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya  sebagai  evaluasi  dari  perda  Kota  Tasikmalaya  Nomor  12  Tahun  2009 tentang  Pembangunan  Tata  Nilai  Kehidupan  Kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada Ajaran  Agama  Islam  dan  Norma-Norma  Sosial  Masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang dibatalkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  hal  ini  merupakan  langkah  bijak  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  dalam  mewadahi  berbagai  macam  unsur  (khususnya  agama)  dalam masyarakat.
Namun dalam pelaksanaanya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti halnya masih meningkatnya dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya. Pendekatan  yang  sampai  saat  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam menangani dekadensi moral di daerahnya-pun  masih hanya menggunakan pendekatan keagamaan (T. Nurohman, wawancara pribadi, 05 April 2021).
Sudah waktunya Pemerintah Kota Tasikmalaya memikirkan pendekatan alternatif lain dalam menangani masalah dekadensi moral ini agar kondisi ideal yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat tercapai, salah satunya dapat menggunakan pendekatan kemanusiaan yang lebih universal.
Elemen Change Dalam teori Dynamic Governance (Neo and Chen 2007, 12) setelah elemen capabilities dan elemen culture dilaksanakan, hasil dari bertemunya kedua elemen ini adalah change (perubahan). Perubahan merupakan konsekuensi dari dinamika pemerintahan yang terus dilakukan atas budaya yang berpengaruh terhadap kemampuan yang dinamis. Perubahan ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah adaptive policy (kebijakan yang adaptif). Selama lebih dari 6 tahun perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya berjalan, perda ini seakan tidak berpengaruh banyak terhadap penurunan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya. Perda yang seolah-olah menjadi adaptive policy untuk mempertahankan nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya ini malah tidak berbuat banyak. Hal ini dikarenakan perda tata nilai religius tidak memiliki sanksi yang tegas serta delik hukum pidana yang mengakibatkan penindakan terhadap perilaku-perilaku dekadensi moral tidak dapat efektif terlaksana. Paling jauh, perda ini hanya mampu memberikan sanksi administratif kepada instansi- instansi pemerintah; pihak swasta; serta lembaga pendidikan, namun masyarakat Kota Tasikmalaya secara umum tidak dapat diberikan sanksi.
Ada  perbedaan  persepsi  antara  apa  yang  dimaksudkan  oleh  teori Dynamic Governance dengan apa yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya khususnya terkait penyelenggaraan  kearifan  lokal  nilai-nilai  religius.  Perbedaannya  adalah  terletak  pada bagaimana  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mendefinisikan  elemen change  (perubahan). Jika dalam teori Dynamic Governance elemen change (perubahan) diartikulasikan dalam
pengertian  yang  positif,  berbeda  halnya  dalam  kasus  penyelenggaraan  kearifan  lokal nilai-nilai  religius  di  Kota  Tasikmalaya,  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  malah  melihat perubahan yang terjadi adalah perubahan yang bersifat negatif. Perbedaan pendefinisian elemen change ini pada akhirnya membuat perbedaan outcome yakni perbedaan dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif (adaptive policy).
Jika  teori Dynamic  Governance  perubahan  itu  harus  diadaptasi  sehingga menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Pemerintah Kota Tasikmalaya  justru  melihat  perubahan  yang  terjadi  lebih  bersifat  negatif  khususnya perubahan ini justru mengikis nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya. Hasilnya, bukannya beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  berubah,  Pemerintah  Kota Tasikmalaya malah mengantisipasi perubahan itu sendiri, hal ini bisa dilihat dari output kebijakannya, yakni perda tata nilai religius yang seakan menjadi alat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membendung arus modernisasi yang membahayakan nilai-nilai religius  di  Kota  Tasikmalaya.  Lalu,  dalam  perjalanannya  selama  lebih  dari  6  tahun berjalan, perda ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya, selain itu hawa diskriminatif perda tata nilai religius juga masih terasa walaupun sudah direvisi dari perda yang sebelumnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak mengevaluasi secara fundamental perda tata nilai religius dengan tidak menambahkan delik hukum. Hal ini bisa dimengerti karena jika Pemerintah Kota Tasikmalaya menambahkan delik hukum dalam perda tata nilai  religius,  tindakan  tersebut  mengafirmasi  pernyataan  dari  Pemerintah  Pusat sebelumnya yakni Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang mengurusi urusan keagamaan yang sebenarnya merupakan urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

## Penutup
Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai- Nilai Religius dilihat dari elemen Capabilities (kapabilitas pemerintah), Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan thinking again, thinking ahead, serta thinking across yakni dengan cara: Pertama, Thinking Again yang dilakukan adalah dengan mengganti perda yang ‘dianggap’ ekslusif yakni perda nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai  Kehidupan  Kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  Ajaran  Agama  Islam  dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya dengan menerbitkan perda nomor 7 tahun  2014  tentang  Tata  Nilai  Kehidupan  Yang  Religius  di  Kota  Tasikmalaya  yang dianggap lebih inklusif terhadap semua agama. Mirisnya, tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahun tetap saja meningkat. Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan kondisi  dimana  perda  tata  nilai  religius  tidak  memiliki  muatan  delik  pidana,  dengan demikian  perda  ini  tidak  bisa  secara  maksimal  mengatur  masyarakat.  Selain  itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang terkait dengan penguatan nilai-nilai dalam masyarakat seperti program Gema Madani dan Maghrib Mengaji yang dianggap tidak efektif karena menghabiskan anggaran yang besar namun minim efektifitas.
Kedua, Thinking Ahead yang dilakukan adalah dengan menyadari bahwa tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya pada waktu kedepan akan sangat membahayakan nilai-nilai kearifan lokal khususnya nilai religius yang telah menjadi image kota ini. Oleh karena  itu,  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  telah  melakukan thinking  ahead  dengan mengeluarkan perda tata nilai religius untuk menghadang dampak dari modernitas yang
kurang baik, Pemkot juga melakukan pengoptimalan OPD di setiap instansi di lingkungan Pemerintah  Kota  Tasikmalaya.  Selain  itu,  DPRD  Kota  Tasikmalaya  juga  melakukan pengoptimalan  terhadap  pendidikan  dasar  di  Kota  Tasikmalaya,  juga  bekerjasama dengan Dandim dan Polres setempat untuk mengatasi masalah-masalah tuna susila di Kota Tasikmalaya dengan cara-cara tegas namun tetap humanis.
Ketiga, Thinking Across yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta instansi-instansi  lain  di  Kota  Tasikmalaya  adalah  dengan  melakukan  studi  banding  ke beberapa tempat seperti Madura, Jogjakarta, Surabaya, Aceh, dan beberapa tempat lain di Indonesia. Walaupun harus diakui bahwa studi banding yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang diinginkan, hal ini bisa dilihat dari masih belum menurunnya tingkat dekadensi moral di Kota Tasikamalaya setiap tahunnya.
Elemen Culture juga telah diadopsi oleh pemerintah kota dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya. Aspek multi-racialism, relevance, dan prudence  dilaksanakan  dengan  cara  :  Multi-racialism  dilaksanakan  dengan  cara membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi- aspirasi elemen masyarakat untuk masalah keagamaan, selain itu di bentuk juga Forum Pembauran  Etnis  yang  berfungsi  untuk  mewadahi  keanekaragaman  etnis  di  Kota Tasikmalaya.  Aspek Revelance  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya adalah  dengan  mewadahi  unsur  mayoritas  masyarakat  di  Kota  Tasikmalaya  yang  pro terhadap  pembentukan  perda  tata  nilai  religius,  walaupun  dalam  pelaksanaanya  ada beberapa kalangan yang kurang sepakat dikarenakan mereka berpandangan perda tata nilai religius yang telah diganti ini masih tetap mengandung kesan diskriminatif dan juga hanya  bersifat  formalitas  tanpa  efek  yang  signifikan.  Lalu,  aspek Prudence  bagi Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  adalah  dengan  melihat  kondisi  sosial  masyarakat  Kota Tasikmalaya yang 98%- nya beragama Islam namun tetap berusaha untuk mengakomodir elemen-elemen minoritas lainnya. Untuk permasalahan dekadensi moral, Pemerintah Kota Tasikmalaya  sejauh  ini  menggunakan  pendekatan  keagamaan  untuk  meminimalisir kemerosotan  moral  di  wilayahnya,  walaupun  terbukti  tidak  efektif  menekan  laju peningkatan dekadensi moral.
Elemen terakhir adalah Change, Pemerintah Kota Tasikmalaya melihat perubahan khususnya  terkait  isu  nilai-nilai  religius  di  Kota  Tasikmalaya  dengan  perspektif  yang bersifat negatif, oleh karena itu perubahan tersebut harus diantisipasi. Berbeda halnya dengan perubahan (chenge) dalam teori Dynamic Governance yang dilihat dari perspektif yang  bersifat  positif,  oleh  karena  itu  perubahan  tersebut  harus  di  adaptasikan  agar kebijakan  yang  dihasilkan  akan  adaptif  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Hal  ini membuat outcame berupa kebijakan menjadi tidak adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi menjadi membatasi diri dengan perubahan zaman.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan terkait dinamika pemerintahan Kota  Tasikmalaya  dalam  penyelenggaraan  kearifan  lokal  nilai-nilai  religius  inilah, Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  diharapkan  untuk  dapat  mengkaji  kembali  Peraturan Daerah  Kota  Tasikmalaya  nomor  7  tahun  2014  tentang  Tata  Nilai  Kehidupan  Yang Religius  di  Kota  Tasikmalaya  apakah  masih  relevan  atau  tidak  untuk  digunakan; mempertimbangkan  menggunakan  pendekatan-pendekatan  lain  selain  pendekatan
keagamaan  dalam  menangani  kasus  peningkatan  dekadensi  moral,  misalnya  dengan pendekatan  kemanusiaan  yang  lebih  bisa  diterima  secara  universal  serta  lebih memperhatikan  elemen-elemen  minoritas  dengan  tetap  menjaga  harmonisasi  dengan elemen mayoritas. Terakhir, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga diharapkan untuk lebih terbuka  dengan  perubahan  yang  terjadi,  dengan  secara  berkelanjutan  beradaptasi dengan perkembangan zaman namun sekaligus juga menjaga kearifan lokal yang telah menjadi  wajah  Kota  Tasikmalaya  selama  ini.  Tentu  dalam  pelaksanaanya  tidak  akan mudah,  namun  jika  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk terus memperbaiki diri dan belajar, penulis berkeyakinan Kota Tasikmalaya akan menjadi kota yang jauh lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada kepada para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini; Bapak Arif Sumantri, M.Ag., Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya; Bapak Drs. Ate Tachsan, Ketua Komisi  1  DPRD  Kota  Tasikmalaya;  Bapak  Guruh  Andriansyah,  S.H.,  Kepala  Sub-bagian Dokumentasi  dan  Informasi  Sekretaris  Daerah  Kota  Tasikmalaya;  Bapak  Nanan Kusnandar, S.Pd., Kepala Sub-bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan  Konflik Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Tasikmalaya, serta Bapak Taufik Nurohman, S.IP., M.A., Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Agung. (2019). 647 Kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya Didominasi Seks Sesama Laki- laki.
Fokus Jabar. 08 Maret. Diakses di https://fokusjabar.co.id/2019/12/03/647-kasus-hiv-aids-di-kota-tasikmalaya- didominasi-seks-sesama-laki-laki/
Fajri, Y. K., Khaerah, N., & Razak, F. S. H. (2020). Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kota  Makassar.  Journal  of  Government  and  Politics (JGOP), 2(2), 104-112.
Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: RajaGrafindo Persada. Junus, Dikson & Sucipto Potabuga. (2018). Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Gorontalo: Journal of Government and Political Studies.
Kartono, K. (1980). Metodologi Penelitian Sosial. Alumni Bandung, 243. Kusnandar,  Viva  Budy.  (2021). RISSC:  Populasi  Muslim  Indonesia  Terbesar  di  Dunia.
Katadata. 23 April. Diakses di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi- muslim-indonesia-terbesar-di-dunia
Moleong, L.J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Neo,Boon Siong and Geraldine Chen. (2007). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. University of California: World Scientific.
Nurohman, T. (2020). Gerakan Penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. 3(1).
Permana,  D.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Program  Gerakan  Masyarakat  Mandiri, Berdaya  Saing,  dan  Inovatif  (Gema  Madani)  di  Kecamatan  Cihideung  Kota Tasikmalaya. Jurnal Syntax Transformation.
Poerwandari,  E.  K.  (1998). Pendekatan  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Psikologi. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2.
Prianto, A.L. (2017). Dinamika Tata Pemerintahan Daerah dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang.
Rachmawati.  (2020). Wali  Kota  Tasikmalaya:  Biarlah  Saya  Ditahan  KPK, tapi…Kompas.com.
13 Januari. Diakses di https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/11050041/wali-kota- tasikmalaya--biarlah-saya-ditahan-kpk-tapi-?page=all
Redaksi  Jabarnews.  (2019). Polres  Tasikmalaya  Sebut  Kasus  Kejahatan  2019  Masih Tinggi. Jabar News. 21 September. Diakses di https://www.jabarnews.com/sekolah-juara/polres-tasikmalaya-sebut-kasus- kejahatan-2019-masih-tinggi/
Satori, A., & Nurohman, T. (2018). Pergeseran Orientasi dan Ekspresi Elit Pesantren di Kota Tasikmalaya. JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo, 2(1), 17.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suryabrata,  S.  (2014). Metodologi  Penelitian  Cetakan  Ke  25. Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada. Universitas Tanjungpura Pontianak.
Suwaryo,  Utang.  (2010). Perubahan  Sosial  dan  Dinamika  Pemerintahan.  Jurnal Governance, 1 (1).
Teguh, Irfan (2019). Penyiksaan Polisi kepada Santri Memicu Amuk Rasial di Tasikmalaya 1996. Tirto.id. 17 April. Diakses di https://tirto.id/penyiksaan-polisi-kepada- santri-memicu-amuk-rasial-di-tasikmalaya-cKz4
Wibowo,  Agus.  (2015). Pendidikan  Karakter  Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Daftar Narasumber
Arif Sumantri, M.Ag., Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya, 14 April 2021. Pukul 10.10 WIB.
Drs. Ate Tachsan, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, 23 Maret 2021. Pukul 13.45 WIB.
Guruh Andriansyah, S.H., Kepala Sub-bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, 25 Maret 2021. Pukul 09.45 WIB.
Nanan  Kusnandar,  S.Pd.,  Kepala  Sub-bidang  Kewaspadaan  Dini  dan  Penanganan Konflik  Kantor  Kesatuan  Kebangsaan  dan  Politik  Kota  Tasikmalaya,  18 Maret 2021. Pukul 10.15 WIB.
Taufik Nurohman, S.IP., M.A., Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi, 05 April 2021. Pukul 15.50 WIB.

## Tentang Penulis
Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi adalah alumnus program sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Padjadjaran.
Neneng Yani Yuningsih adalah dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Padjadjaran.
Idil Akbar adalah dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Padjadjaran.