INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9018-9027 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak
Indra 1 ✉ , Waskito 2
Universitas Negeri Padang Email: indra090378@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi  bangsa, apalagi  bagi bangsa  yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk itu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan senjata bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa baik maka  baik  pulalah  generasi  penerusnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperlihatkan  pentingnya peranan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  dalam  keterbukaan  informasi  publik. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode literatur dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan kajian dan materi dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, artikel, peraturan, maupun sumber lainnya  yang  berkaitan  dengan  pentingnya  peranan  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi. Terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik  tidak  terlepas  dari  peran  pentingnya  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID).  Dimana  informasi  dan  dokumentasi  kegiatan  dan  pelaporan keuangan di sekolah telah terbuka dan diketahui publik, sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah serta pelaporan keuangan dari kegiatan tersebut. Kata Kunci: Pejabat Pengelola, Informasi, Dokumentasi

## Abstract
Education  is  the  most  important  investment  for  a  nation,  especially  for  a  developing  nation. Development can only be carried out by humans who are prepared through education. Education is a weapon for the progress of the nation. If a nation's education is good, then the next generation will also  be  good.  This  research  aims  to  show  the  importance  of  Information  and  Documentation Management Officers (PPID) in public information disclosure. The method used is to use the literature method by first collecting study materials and materials from various sources, namely books, journals, articles, regulations, and other sources related to the importance of information and documentation management officials. The realization of public information openness cannot be separated from the important role of the Information and Documentation Management Officer (PPID). Where information and documentation of activities and financial reporting at the school are open and known to the public, so that the public can know the extent of the activities that have been carried out at the school as well as the financial reporting of these activities.
Keywords: Management Officer, Information, Documentation

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi dan Dokumentasi Republik Indonesia tahun  2021. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau  pelayanan  Informasi  di  Badan  Publik.  Transparansi  dan  Hak  Informasi  yaitu bagaimana organisasi memastikan transparansi dalam penyediaan informasi kepada pihak eksternal dan internal. Ini termasuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kebijakan terkait.
Dalam hal ini, Rogers mengatakan bahwa Organisasi adalah sistem stabil yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama mencapai tujuan bersama melalui hierarki pangkat dan  pembagian  tenaga  kerja  (Rogers  dan  Agarwala-Rogers,  1976,  hal.  26).  Organisasi adalah  diciptakan  untuk  menangani  tugas-tugas  rutin  dan  untuk  memberikan  stabilitas pada  hubungan  manusia  (Rogers,  1983).  Sekolah  sebagai  tempat  keberadaan  berbagai inovasi dalam organisasi, maka PPID adalah sebuah inovasi dalam keterbukaan informasi publik. Sekolah sebagai salah satu lembaga formal dan lembaga publik serta merupakan sebuah organisasi, perlu mempertahankan keberadaannya dengan sebuah inovasi dalam organisasi.
Sekolah  adalah  salah  satu  lembaga  publik,  harus  melaksanakan  amanat  undang- undang, yaitu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Jasrianto,  2015).  Oleh  karena  itu  PPID  memiliki  peran  kunci  dalam  memastikan  bahwa
informasi dan dokumen yang dimiliki oleh suatu entitas dikelola dengan baik, diakses secara transparan, dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Maka SMKN 1 Kecamatan Luak  sebagai  salah  satu  lembaga  publik  dibidang  pendidikan,  perlu  melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID.
Para pakar pendidikan menyatakan bahwa fungsi utama sekolah adalah pembinaan dan  pengembangan  semua  potensi  individu  terutama  pengembangan  potensi  fisik, intelektual dan moral setiap peserta didik Sugiarta, Mardana, (2019). Maka sekolah harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia. Pendidikan merupakan investasi yang paling utama  bagi  bangsa,  apalagi  bagi  bangsa  yang  sedang  berkembang  Irianto,  H.  A. (2017). Pembangunan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia  yang  dipersiapkan  untuk  itu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan senjata bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu  bangsa  baik  maka  baik  pulalah  generasi  penerusnya.  Sementara  itu,  baik  atau tidaknya pendidikan di suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan serta orientasi sistem pendidikan  tersebut.  Semakin  jelas  pendidikan  itu,  maka  semakin  tampak  pula perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.
PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi sebagai penjabat yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Azis, A. (2018).. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit  karena  dilayani  lewat  satu  pintu.  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID)  adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan, pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau  pelayanan  informasi  di  badan  publik.  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu  (PPID  Pembantu)  adalah  pejabat  yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
Seperti yang sudah disebutkan bahwa PPID ini dilatar belakangi oleh suatu Undang- Undang yakni Undang Undang No.14 Tahun 2008. Dunia perundangundangan Indonesia mulai mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi sejak 2008. PPID adalah sebutan  yang  digunakan  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan
laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugastugas PPID berkaitan erat  dengan  pengarsipan,  pengelolaan  pustaka,  dokumentasi  kegiatan,  dan  pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Melihat  pentingnya  peranan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) SMKN  1  Kecamatan  Luak,  maka  metode  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode literatur  dengan  terlebih  dahulu  mengumpulkan  bahan  kajian  dan  materi  dari  berbagai sumber  yaitu  buku,  jurnal,  artikel,  peraturan,  maupun  sumber  lainnya  yang  berkaitan dengan  pentingnya  peranan  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi.  Observasi adalah metode observasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk proses pengumpulan informasi  yang  berkaitan  dengan  sekolah.  Metode  Dokumentasi  adalah  teknik  yang digunakan untuk memahami prosedur langkah demi langkah pengumpulan informasi dari sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penelitian Terdahulu
Muhammad  Arifin,  (2016),  dengan  judul  penelitiannya,  Pelaksanaan  Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan, Dinas Bina Dinas Bina Marga  dan Perairan Kabupaten Kampar dinilai belum menerapkan asas keterbukaan,  yaitu  masih  banyak  dari  seluruh  hasil  kegiatan  dan  kinerja  tidak  dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terkait tidak ditanggapinya pemohon informasi oleh OPD Kabupaten Kampar.
Fara  Merian  Sari,  Citra  Mutiara  Dewi  (2022),  dengan  judul  penelitian,  Keterbukaan Informasi  Publik  dalam  Penyelenggaran  Pemilu  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. Hasil penelitiannya menjelaskan, bahwa Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  Riau  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  membangun  sistem keterbukaan informasi publik yang reliable. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan.
Lani L. A. Alou, Daud M. Liando (2021), dalam penelitiang yang berjudul, Efektivitas Program  Pengelolaan  Informasi  Dan  Dokumentasi  Di  komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi Sulawesi  Utara.  Hasil  penelitian  adalah  efektivitas  program  pengelolaan  informasi  dan
dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi  belum efektif, disebabkan oleh keterlambatan pelayanan, personel  pengelola  yang  memiliki  rangkap  beban  kerja,  anggaran  yang  tersedia  untuk kegiatan  sangat  terbatas  sehingga  menghambat  upaya  pengembangan  pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Aliffasha  Putri  Ramadhanty  (2023),  judul  penelitiannya,  Strategi  pejabat  pengelola informasi  dan  dokumentasi  dalam  melaksanakan  keterbukaan  informasi  publik  (studi  di komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020). Hasil penelitiannya, Masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi.
Variabel Penelitian Terdahulu
1. Pelaksanaan  Keterbukaan  Informasi  Publik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar
2. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaran Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau
3. Efektivitas  Program  Pengelolaan  Informasi  Dan  Dokumentasi  Di  komisi  Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
4. Strategi  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  dalam  melaksanakan keterbukaan informasi publik (studi di komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020)
5. Strategi  pejabat  pengelola  informasi  dan  dokumentasi  dalam  melaksanakan keterbukaan informasi publik di SMKN 1 Kecamatan Luak
Keberhasilan dan Kegagalan
Program  keterbukaan  informasi  ini  melalui  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID),  karena  masih  berlangsung,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  belum ditemui kegagalan, karena masih terus dikembangkan dan masih terus berproses hingga saat ini.
Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Penelitian Terdahulu
1. Keberhasilan
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Riau  dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable
2. Kegagalan/Belum Maksimal
a. Belum  menerapkan  asas  keterbukaan,  yaitu  masih  banyak  dari  seluruh  hasil kegiatan  dan  kinerja  tidak  dapat  diketahui  oleh  publik  serta  beberapa  kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi
b. Penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan
c. Keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran  yang  tersedia  untuk  kegiatan  sangat  terbatas  sehingga  menghambat upaya  pengembangan  pengelolaan  informasi  dan  dokumentasi  yang  sesuai dengan harapan masyarakat.
d. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi
Pentingnya peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan  sosialnya  serta  merupakan  bagian  penting  bagi  ketahanan  nasional. Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan  pengawasan publik  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik  lainnya  dan  segala  sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam konteks penyelenggaran informasi publik, menurut Mustofa, Syahrul. (2020 hal : 25) keterbukaan informasi berarti adalah kesedian suatu badan publik negara atau badan publik non  negara untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan berbagai bidang lainnya yang merupakan kepentingan  publik.  Pengelolaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Menurut  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  pasal  1  (3),  Badan  Publik adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/  atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya  disebut PPID
adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Tujuan
1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program  kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  .  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupari bangsa
7. meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan  Badan  Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Mekanisme memperoleh informasi
1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format  informasi  serta  cara  penyampaian  informasi  yang  diminta:  oleh  Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam  hal  permintaan  disampaikan  secara  langsung  atau  melalui  surat  elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam  hal  permintaan  disampaikan  melalui  surat,  pengmman  nomor  pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  yang  berisikan  :  a. informasi  yang  diminta  berada  di  bawah  penguasaannya  ataupun  tidak;  b.  Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila  informasi  yang  diminta  tidak  berada  di  bawah  penguasaannya  dan  Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c.
penerimaan  atau  penolakan  permintaan  dengan  alasan  permintaan  diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal  suatu  dokumen  mengandung  .materi  yang  dikecualikan,  maka  informasi  yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan· Publik yang bersangkutan dapat memperpan jang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  berikutnya  dengan  memberikan alasan secara tertulis.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

## Analisis Inovasi Yang Telah Dilakukan
Dampak Positif
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik
Dimana  informasi  dan  dokumentasi  kegiatan  dan  pelaporan  keuangan  di  sekolah telah  terbuka  dan  diketahui  publik,  sehingga  publik  dapat  mengetahui  sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah serta pelaporan keuangannya.
Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-  tanda  yang mengandung nilai,  makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan  perkembangan  teknologi  Informasi  dan  komunikasi  secara  elektronik  ataupun nonelektronik. (Perki Nomor 1 Tahun 2021)
Informasi menurut pendapat C. Suprapti adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Aliffasha Putri Ramadhanty, 2023 : 20)
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik lainnya  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  Informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Perki Nomor 1 Tahun 2021)
1. Semakin terbukanya informasi badan publik saat ini akan menghindari rasa curiga dan wasangka oleh publik.
2. Bagi  siswa,  adanya  keterbukaan  informasi,  siswa  dapat  mengakses  informasi  dan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan, prestasi siswa dan sekolah
3. Bagi guru, dapat mengakses informasi dan dokumentasi sekolah.

## Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Menurut Subardjono (2012) berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  :  1)  adanya  persepsi  negatif  terhadap  UU  KIP;  2) kurang  siapnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  mengelola  dan mendokumentasi  informasi  sehingga  siap  diakses  oleh  publik;  3)  terbatasnya  sarana prasarana  pendukung  serta  kesiapan  lembaga  dalam  menangani;  4)  dari  sisi  Undang- undang  No.  14  Tahun  2008  ini  mengandung  kebingunan  bagi  pejabat  yang  akan mengimplementasikannya  mengingat  terdapat  beberapa  pasal  yang  dikecualikan  dan mekanisme pengujian konsekuensi informasi yang bisa diakses publik dan informasi yang dikecualikan, serta masih ada kebingungan dalam mekanisme pelayanan informasi (Domai, Tjahjanulin. Hermawan. Yuliani, Leny. (2015 hal 7-8).

## Dampak Negatif
1. Banyak  terjadi  kasus-kasus  pemerasan  terhadap  institusi  atau  perorangan  tidak memberi kontribusi tertentu, maka akan disebarkan/dipublikasikan informasi negatif yang  dimiliki  institusi  atau  perorangan,  sehingga  citranya  akan  menurun  bahkan terjadi pembunuhan karakter.
2. Pemanfaatan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  betanggung  jawab  untuk  mengambil keuntungan,  seperti  mencari  informasi  yang  seharusnya  bersifat  tertutup  atau informasi yang dikecualikan.
3. Di  Era  informasi  saat  ini,  membuat  membludaknya  informasi  yang  terkadang informasi-informasi  tersebut  belum  jelas  sumber  dan  kebenarannya,  sementara informasi tersebut sudah tersebar luas di masyarakat.
4. Pihak-pihak  tertentu  yang  memanfaatkan  informasi  tersebut  sering  mengambil keuntungan  dari  apa  yang  terjadi  demi  mendapatkan  citra  yang  baik  bagi kepentingannya.
5. Informasi-informasi  yang  negatif  dan  sudah  tersebar  di  masyarakat/publik,  sering menimbulkan kegaduhan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mempercayai mana lembaga/institusi/perorangan yang benar dan mana yang salah.

## SIMPULAN
Terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik  tidak  terlepas  dari  peran  pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana informasi dan dokumentasi kegiatan dan pelaporan keuangan di sekolah telah terbuka dan diketahui publik, sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah
serta pelaporan keuangan dari kegiatan tersebut.  Pengelolaanya oleh Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  menjadikan  inovasi  dalam  organisasi  sangat memperkokoh keberadaan sekolah sebagai lembaga formal dan sebagai lembaga publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  A.  (2018).  Strategi  Media  Relation  Hubungan  Masyarakat  Pemerintah  Kabupaten Luwu  Timur  sebagai  Sarana  Informasi  Publik. Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar. Retrieved from http://repositori. uin-alauddin. ac. id/8635.
Domai, Tjahjanulin. Hermawan. Yuliani, Leny. (2015). Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola informasi & Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Brawijawa Press.
Mustofa, Syahrul. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Guepedia. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.
Rogers, M. Everett. (1983). Diffusion Of Innovations. The Free Press. London.
Rahmadhanty, A.P. Skripsi. (2023). Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Lampung.
Irianto,  H.  A.  (2017). Pendidikan  sebagai  investasi  dalam  pembangunan  suatu  bangsa. Kencana.
Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., & Adiarta, A. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). Jurnal Filsafat Indonesia, 2(3), 124-136.
Jasrianto, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpendik) Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies, 4(1), 1 – 14.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.