Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4531

## PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL BESERTA DETERMINANNYA
Dian Imanina Burhany dian.imanina@polban.ac.id
Neneng Dahtiah Ahmad Syarief Politeknik Negeri Bandung

## ABSTRACT
Corporate  social  and  environmental  responsibility  (CSER)  disclosure  in  Indonesia  is  currently  not  optimal, including in banking sector, both sharia banks and conventional banks. Many things are determinants, including company characteristics and elements of corporate governance. This study aims to determine difference in CSER disclosure between sharia banks and conventional banks and their determinants. Determinants consist of company characteristics  which  include  company  size  and  profitability  as  well  as  corporate  governance  elements  which include board of director size, independent director, and audit committee. Research sample is  sharia banks and conventional banks that carry out CSER disclosure on website in 2018. Research data is secondary data accessed through the bank's website. Data is analyzed using content analysis, descriptive analysis, and multiple regression analysis. Study result found that statistically, there is no difference in CSER disclosure between sharia banks and conventional banks, but descriptively, disclosure in sharia banks is higher than conventional banks. Furthermore, determinant  that  influence  positively  is  company  characteristic  in  the  form  of  company  size  (assets),  while company  characteristic  in  the  form  of  profitability  and  corporate  governance  elements  in  the  form  of  board  of directos size, independent director, and audit committee have no effect on CSER disclosure.
Key words:  company  characteristic;  corporate  governance  element;  social  and  environmental  responsibility disclosure; sharia bank; conventional bank.

## ABSTRAK
Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di Indonesia saat ini belum maksimal, termasuk pada sektor perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Banyak hal yang menjadi determinan, di antaranya karakteristik perusahaan dan elemen tata kelola perusahaan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  pengungkapan  TJSL  antara  bank  syariah dan bank  konvensional  beserta  determinannya.  Determinan  terdiri  atas  karakteristik  perusahaan  yang meliputi  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  serta  elemen  tata  kelola  perusahaan  yang  meliputi ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit. Sampel penelitian adalah bank syariah dan  bank  konvensional  yang  melakukan  pengungkapan  TJSL  di website pada  tahun  2018.  Data penelitian  adalah  data  sekunder  yang  diakses  melalui website bank.  Data  dianalisis  menggunakan analisis konten, analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara statistik, tidak ada perbedaan pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konvensional, namun secara  deskriptif, pengungkapan TJSL pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan pada bank konvensional. Selanjutnya, determinan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL adalah karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan (aset), sedangkan karakteristik perusahaan berupa profitabilitas serta elemen tata kelola perusahaan berupa ukuran dewan direksi, direksi independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.
Kata kunci:   karakteristik perusahaan; elemen tata kelola perusahaan; pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; bank syariah; bank konvensional.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 307

## PENDAHULUAN
Paradigma  perusahaan  telah  bergeser dari  hanya  sekedar  memaksimalkan  laba yang  merupakan  aspek  ekonomi,  menjadi ikut  peduli  terhadap  aspek  sosial  dan lingkungan. Ini yang dikenal dengan istilah tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau corporate social responsibility (CSR). Tanggung jawab  sosial  meliputi  banyak  hal  seperti tanggung jawab terhadap karyawan, masya- rakat  sekitar,  lingkungan,  dan  berbagai pihak  lainnya.  Secara  umum  cakupannya adalah  aspek  sosial  dan  lingkungan  se- hingga sering juga disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Hal  ini  pada  awalnya  dipicu  oleh tekanan masyarakat yang mulai merasakan dampak  negatif  dari  keberadaan  perusaha- an.  Bisnis  dan  perusahaan  memang  men- ciptakan  kesejahteraan  dan  lapangan  kerja bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan dampak negatif khusus- nya terhadap lingkungan (Alimullah, 2006). Tekanan  juga  berasal  dari stakeholder lain seperti  pemerintah,  pelanggan,  organisasi non  pemerintah,  bahkan  karyawan  per- usahaan  sendiri.  Tekanan  tersebut  berbeda satu  sama  lain  tergantung  pada  kepenti- ngannya  masing-masing,  namun  intinya mereka  menginginkan  perusahaan  yang lebih  peduli  sehingga  dapat  mengurangi risiko mereka (Islam dan Deegan, 2008).
Karena  adanya  tekanan  tersebut,  per- usahaan  mulai  melakukan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  dengan mengalokasikan  dana  untuk  berbagai  akti- vitas  seperti  pemberian  layanan  kesehatan gratis  kepada  masyarakat,  pemberian  bea- siswa  kepada  pelajar  dan  mahasiswa, pelestarian  lingkungan,  perbaikan  fasilitas umum,  peningkatan  kesejahteraan  karya- wan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena  perusahaan  cenderung  ingin  me- muaskan stakeholder karena  membutuhkan dukungan  untuk  melanjutkan  operasinya, sebagaimana  dijelaskan  oleh stakeholder theory (Jensen  dan  Meckling,  1976;  Donal- dson, 1999).
TJSL harus diungkapkan agar stakeholer mengetahuinya.  Ini  memperluas  tanggung jawab  manajemen dalam  bidang  akuntansi. Informasi  akuntansi  yang  biasanya  hanya terbatas  pada  laporan  keuangan  saja  perlu dilengkapi lagi dengan informasi tambahan berupa pengungkapan TJSL. Pengungkapan TJSL adalah penyediaan informasi keuangan dan  non-keuangan  yang  berkaitan  dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan  sosialnya  (Guthrie et  al .,  2008).  Peng- ungkapan TJSL merupakan isu yang penting dalam  dunia  bisnis  saat  ini  (Waller  dan Lanis,  2009).  Melalui  pengungkapan  TJSL, perusahaan  dapat  mengomunikasikan  ke- pada stakeholder apakah  mereka  telah berperilaku sosial dan sejauh mana mereka menghormati  masyarakat  dan  lingkungan (Habbash,  2016).  Pengungkapan  TJSL  me- mainkan peran yang signifikan dalam bisnis karena dapat meningkatkan citra perusaha- an  dan  menyediakan  informasi  yang  ber- guna bagi pengambilan keputusan investasi (Friedman  dan  Miles,  2001;  Deegan  dan Blomquist,  2006).  Perusahaan  juga  meng- ungkapkan  informasi  TJSL  untuk  men- dapatkan  respek  dari  publik  atau  untuk melegitimasi  operasi  bisnisnya  (Deegan, 2002) sebagaimana dijelaskan oleh legitimacy theory .  Menurut  teori  ini,  perusahaan  me- lakukan suatu aktivitas untuk mengesahkan aktivitasnya  tersebut  agar  sejalan  dengan keinginan  masyarakat  (Brammer  dan Pavelin, 2006).
Saat  ini  tingkat  pengungkapan  TJSL perusahaan masih belum maksimal. Azim et al . (2011) melaporkan hanya 16% perusahaan publik  di  Bangladesh  yang  melakukan pengungkapan TJSL. Informasi lain, tingkat pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia hanya 33% (Retno dan Priantinah, 2012) dan tingkat pengungkapan lingkungan pada  perusahaan  pertambangan  umum hanya  49,70%  (Burhany,  2011).  Sementara itu,  sektor  perbankan  di  Bangladesh  hanya melaporkan  47,39%  informasi  TJSL  pada laporan  tahunannya  (Ullah  dan  Rahman,
308 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
2015).
Masih  rendahnya  pengungkapan  TJSL pada  umumnya  disebabkan  oleh  belum kuatnya  regulasi  sehingga  sifatnya  masih voluntary atau semi  voluntary (Buhr  dan Freedman,  2001;  Burhany,  2011).  Namun regulasi merupakan variabel eksternal yang tidak  dapat  dikendalikan  oleh  perusahaan. Maka  beberapa  peneliti  menguji  hubungan pengungkapan TJSL dengan beberapa varia- bel  internal  yang  meliputi  karakteristik perusahaan  dan  elemen  tata  kelola  per- usahaan.  Karakteristik  perusahaan  yang ditemukan  berhubungan  atau  berpengaruh terhadap  pengungkapan  TJSL  di  antaranya adalah  ukuran  perusahaan  (Hackston  dan Milne,  1996;  Tagesson et  al .,  2009;  Gianna- rakis, 2014;  Habbash, 2016) dan profitabilitas (Giannarakis, 2014). Namun Habbash (2016) menemukan  profitabilitas  tidak  berpe- ngaruh  terhadap  pengungkapan  TJSL. Sementara itu, elemen tata kelola perusaha- an yang berpengaruh terhadap pengungka- pan TJSL adalah ukuran dewan direksi (Esa dan  Ghazali,  2012;  Lone  dan  Khan,  2016), direksi  independen  (Khan,  2010;  Lone  dan Khan,  2016),  dan  komite  audit  (Said et  al ., 2009).  Namun  masih  terdapat  hasil  yang berbeda  yaitu  ukuran  dewan  direksi (Giannarakis,  2014),  direksi  independen (Habbash, 2016), dan komite audit (Habbash, 2016) ditemukan tidak berhubungan dengan pengungkapan TJSL.
Sektor  perbankan  mulai  menjadi perhatian  karena  dengan  keuntungan  dan dana yang dimiliki sebenarnya dapat mem- berikan  kontribusi  sosial  dan  lingkungan yang  besar.  Saat  ini  sektor  perbankan semakin  terlibat  dalam  inisiatif  perlindu- ngan  dan  pengelolaan  lingkungan  untuk mengurangi  emisi  karbon  dan  menjaga kelestarian  lingkungan  dengan  memper- kenalkan praktik yang disebut green banking (Shaumya  dan  Arulrajah,  2017).  Meskipun tidak  secara  langsung,  sektor  perbankan memiliki  andil  dalam  aspek  lingkungan. Penggunaan  energi  (listrik  dan  air)  dan kertas (yang berasal dari pepohonan), cukup tinggi pada sektor ini. Demikian juga dengan
kepedulian yang ditunjukkan dalam bentuk charity kepada  masyarakat membuktikan bahwa sektor ini memiliki andil yang besar dalam TJSL.
Regulasi  yang  berkaitan  dengan  TJSL untuk  bank  dan  lembagan  keuangan  lain telah ada saat ini. Pada tanggal 27 Juli 2017, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  me- ngeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keua- ngan  (POJK)  No.  51/POJK.03/2017  tentang Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  dan Perusahaan  Publik.  Pada  Pasal  1 dijelaskan bahwa:  “Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah  komitmen  untuk  berperan  serta dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanju- tan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat, maupun  masyarakat  pada  umumnya.” Selanjutnya  pada  Pasal  2  ayat  (1)  diatur bahwa:  “LJK,  Emiten,  dan  Perusahaan Publik  wajib  menerapkan  Keuangan  Ber- kelanjutan  dalam  kegiatan  usaha  LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.” Pada Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa: “LJK yang diwajib- kan melaksanakan TJSL wajib mengalokasi- kan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan  penerapan  Keuangan  Berkelanju- tan.”
Pada  POJK  ini,  pengungkapan  TJSL diatur  dalam  Pasal  10.  Pada  ayat  (1)  di- tetapkan  bahwa:  ”LJK,  Emiten,  dan  Per- usahaan  Publik  wajib  menyusun  Laporan Keberlanjutan.”  Pada  Pasal  12  ayat  (1)  di- sebutkan  bahwa:  ”LJK,  Emiten,  dan  Per- usahaan  Publik  wajib  mempublikasikan Laporan  Keberlanjutan  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  10 ayat  (1)”  dan  pada ayat  (2)  disebutkan  bahwa:  ”Publikasi Laporan  Keberlanjutan  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilakukan melalui  situs web LJK,  Emiten,  dan  Per- usahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.”
Beberapa  literatur  mengungkapkan bahwa  perhatian  sektor  perbankan  me- ngenai keberlanjutan agak lambat. Kolk et al .
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 309
(2001) menemukan bahwa sektor keuangan dan  jasa  umum  mengurangi  informasi lingkungan  karena  menganggap  dampak mereka  terhadap  lingkungan  tidak  seperti pada  sektor  manufaktur.  Meskipun  demi- kian,  sektor  perbankan  sudah  mulai  me- masukkan aspek lingkungan ini (Viganò dan Nicolai, 2009 dalam Vilar dan Simão, 2015). Pengungkapan  TJSL  pada  sektor  ini  juga telah  meningkat  dalam  beberapa  tahun terakhir  (Scholtens,  2009).  Peningkatan pengungkapan  tersebut  dipicu  oleh  pe- ningkatan pengeluaran bank untuk aktivitas TJSL (Ullah dan Rahman, 2015).
Selain bank konvensional, saat ini sektor perbankan  diramaikan  oleh  bank  syariah yaitu  bank  yang  menjalankan  operasinya berdasarkan  prinsip  syariah  dalam  agama Islam  yaitu  tidak  mengandung  bunga  atau riba.  Bank  syariah  menjadi  alternatif  yang cukup  diminati  dalam  era  modern  saat  ini dan menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam  dua  dekade  terakhir  (Farook et  al ., 2011).  Sebagai  negara  berkembang  dengan populasi  muslim  yang  besar,  Indonesia merupakan  pasar  yang  prospektif  untuk industri  berbasis  syariah  termasuk  bank syariah.  Saat  ini  ada  13  bank  syariah  dan puluhan unit usaha syariah yang beroperasi di  Indonesia.  Berdasarkan  pada  nilai-nilai Islami  tentang  keadilan  sosial  dan  akunta- bilitas, bank syariah memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan dan mengungkap- kan  TJSL    (Farook et  al .,  2011;  Ilyas,  2018). Penelitian  juga  menemukan  adanya  per- bedaan  signifikan  dalam  pengungkapan TJSL  antara  bank  Islam  atau  syariah  dan bank  konvensional  (Aribi  dan  Gao,  2010), cukup  tingginya  tingkat  pengungkapan aktivitas  TJSL  perusahaan  berbasis  syariah pada  laporan  tahunan    (Yahya et  al .,  2004; Haniffa dan Hudaib, 2007), dan pengungka- pan  TJSL  oleh  bank  Islam  atau  syariah umumnya tumbuh dengan baik di Malaysia dan Indonesia (Amran et al ., 2017).
Maka,  berdasarkan  uraian  yang  me- nunjukkan  masih  relatif  rendahnya  tingkat pengungkapan TJSL, adanya regulasi POJK
No.  51/POJK.03/2017  yang  mewajibkan lembaga keuangan untuk melaksanakan dan mengungkapkan TJSL,  serta masih adanya research  gap dari  penelitian  terdahulu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbedaan pengungkapan TJSL antara bank syariah  dan  bank  konvensional  beserta determinannya.  Kebaruan  penelitian  ini dibandingkan  penelitian  terdahulu  adalah pada  pengambilan  periode  pengungkapan TJSL  untuk  tahun  2018,  yaitu  setelah terbitnya  POJK  No.  51/POJK.03/2017. Dengan  demikian  dapat  dilihat  nantinya, apakah  dengan  adanya  regulasi  tersebut, determinan  yang  terdiri  atas  karakteristik perusahaan  yang  meliputi  ukuran  per- usahaan dan profitabilitas serta elemen tata kelola  perusahaan  yang  meliputi  ukuran dewan  direksi,  direksi  independen,  dan komite  audit,  berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan TJSL.

## TINJAUAN TEORETIS

## Stakeholder Theory
Stakeholder  theory digunakan  sebagai dasar untuk menganalisis kelompok kepada siapa perusahaan harus bertanggung jawab. Dalil  utama  teori  ini  adalah  bahwa  ke- berhasilan  perusahaan  sangat  bergantung pada  keberhasilan  manajemen  dalam mengelola hubungan dengan stakeholder -nya (Elijido-Ten,  2007).  Istilah stakeholder per- tama  kali  diperkenalkan  oleh  Stanford Research Institute untuk menjelaskan “suatu kelompok yang tanpa dukungannya, organi- sasi  akan  berhenti”    (Freeman,  1984  dalam Elijido-Ten,  2007).  Dengan  sudut  pandang ini  maka  anggapan  bahwa  keberhasilan perusahaan  hanya  bergantung  pada  maksi- malisasi  kesejahteraan  pemegang  saham ( shareholder )  menjadi  tidak  relevan  lagi, karena keberadaan suatu entitas perusahaan pada  dasarnya  merupakan  kontrak  antara perusahaan itu dan berbagai pihak lain yang disebut stakeholder (Jensen  dan  Meckling, 1976).
Stakeholder theory diturunkan dari socio- political  theory yang  menjelaskan  bahwa
310 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
tindakan  suatu  perusahaan  dilakukan  atas tekanan  sosial  dan  politik  yang  dihadapi. Untuk  menghadapi  tekanan  itu  maka perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi  agar  dapat  mengubah  persepsi stakeholder terhadapnya  (Patten,  2002). Stakeholder memiliki  hak  untuk  mendapat- kan  informasi  yang  lebih  spesifik  untuk kepentingan  pengambilan  keputusannya dan  perusahaan  harus  menyediakan  infor- masi itu. Informasi merupakan media utama yang  dapat  digunakan  organisasi  untuk mengelola  (atau  memanipulasi) stakeholder dengan  tujuan  untuk  memperoleh  duku- ngan  dan  penerimaan  atau  untuk  me- ngalihkan  penentangan  dan  penolakan (Gray et al ., 1995). Organisasi akan bertindak berdasarkan  tuntutan stakeholder -nya.  Jika stakeholder menuntut  perusahaan  untuk mengungkapkan  informasi  TJSL  maka organisasi  atau  perusahaan  akan  melaku- kannya (Vilar dan Simão, 2015).

## Legitimacy Theory
Sebagaimana  halnya stakeholder  theory , legitimacy  theory juga  diturunkan  dari socio- political  theory dan  digunakan  untuk  men- jelaskan mengapa suatu perusahaan melaku- kan  suatu  tindakan  tertentu  (Farache  dan Perks,  2010;  Gamerschlag et  al .,  2011).  Inti dari  teori  ini  adalah  bahwa  perusahaan memiliki  keinginan  untuk  tampil  sebagai perusahaan  yang  baik  yang  menggunakan sebagian  dari  sumber  dayanya  untuk memberi  manfaat  kepada  masyarakat  dan bukan  hanya  kepada  para  pemegang sahamnya.  Hal  ini  dilakukan  agar  mereka tidak  dikenakan  biaya  politik  jika  tinda- kannya  tidak  disukai  oleh  masayarakat (Deegan  dan  Rankin,  1996;  Hooghiemstra, 2000).  Dengan  melakukan  pengungkapan TJSL, perusahaan mencoba membentuk citra positif  dan  menunjukkan  identitas  ber- tanggung  jawab  secara  sosial.  Perusahaan ditekan  untuk  beroperasi  sesuai  dengan prinsip  sosial  dan  masyarakat  bertindak sebagai  pihak  yang  mengamati  tindakan tersebut. Adanya kontrak sosial semacam itu merupakan  salah  satu  cara  perusahaan
untuk  melegitimasi  operasinya.  Sebagai hasil  dari  tekanan  tersebut,  perusahaan melaporkan  jumlah  informasi  yang  lebih banyak  mengenai  TJSL  ketika  mereka menghadapi  sorotan  publik  dan  cenderung mengungkapkan  fakta  positif  dengan  nada memuji untuk melegitimasi perilaku mereka (Deegan dan Gordon, 1996).
Pengomunikasian  aktivitas  TJSL  men- jadi  saluran  untuk  menciptakan,  memulih- kan,  atau  mempertahankan  legitimasi perusahaan. Jadi, jika stakeholder theory lebih fokus pada dampak kelompok atau individu terhadap  perilaku  organisasi,  maka legiti- macy  theory mengintegrasikan  visi  bahwa masyarakat,  kebijakan  dan  ekonomi  tidak dapat  dipisahkan  (aspek  ekonomi,  lingku- ngan  dan  sosial  tidak  dapat  diinter- pretasikan secara terpisah). Membuat infor- masi  sosial  dan  lingkungan  tersedia  secara sukarela  merupakan  respon  terhadap  ke- beradaan  individu  atau  kelompok  yang tertarik  pada  perilaku  organisasi  (Moneva dan  Llena,  2000).  Sebuah  organisasi  akan mengidentifikasi stakeholder yang  paling signifikan dan secara positif mengondisikan persepsi  tentang  tindakannya,  agar  men- dapatkan  legitimasi  untuk  eksis  dan beroperasi (Vilar dan Simão, 2015).

## Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Secara  Umum  dan  Menurut Syariah
Isi  atau  konten  pengungkapan  TJSL sangat  bervariasi  antara  satu  perusahaan dengan perusahaan lainnya tergantung pada aktivitas TSJL yang dilakukannya. Perusaha- an  yang  memiliki  dampak  lingkungan seperti  perusahaan  manufaktur  dan  per- tambangan  biasanya  melakukan  lebih banyak  aktivitas  TJSL  pada  aspek  lingku- ngan,  sehingga  juga  mengungkapkan  lebih banyak  informasi mengenai  aspek  tersebut. Sedangkan perusahaan jasa lebih menekan- kan aktivitas dan pengungkapan TJSL pada aspek  sosial.  Hal  lain  yang  menyebabkan bervariasinya  konten  pengungkapan  TJSL adalah karena praktik ini merupakan konsep yang masih berkembang (Alam et al ., 2010).
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 311

## GRI  (Global  Reporting  Initiative)
Sustainability  Reporting  Guidelines yang  me- rupakan  pedoman  penyusunan  laporan keberlanjutan  (sering  juga  disebut  laporan CSR)  yang  identik  dengan  TJSL,  mem- berikan acuan pengungkapan yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, karyawan, hak asasi  manusia,  masyarakat,  dan  tanggung jawab  produk  (GRI,  2015).  Indikator  peng- ungkapan  TJSL  GRI  terus  direvisi  dan  saat ini  sudah  berada  pada  generasi  keempat atau  GRI  4.0.  Selain  laporan  keberlanjutan, tempat  pengungkapan  TJSL  lainnya  adalah laporan tahunan (Deegan dan Rankin, 1996; Guthrie et al ., 2008). Laporan tahunan dapat dipandang  sebagai  sarana  di  mana  per- usahaan  menyampaikan  citranya  kepada publik  melalui  laporan  yang  bersifat  suka- rela  (Guthrie  dan  Abeysekera,  2006).  Pada era  teknologi  informasi  saat  ini,  sebagian besar  perusahaan  menyediakan  laporan tersebut di website -nya.
Fondasi  teoritis  TJSL  yang  walaupun berasal  dari  Barat,  namun  sangat  mirip dengan  doktrin  syariah  Islam  tentang keadilan  sosial  dan  akuntabilitas  (Ilyas, 2018). Tujuan perusahaan beroperasi bukan semata-mata  untuk  mengejar  keuntungan tapi  juga  menjalankan fardhu  kifayah untuk bekerja  menuju  tujuan  mulia  seperti memerangi  kemiskinan  dan  mengangkat orang yang kurang beruntung dan tertindas (Yusuf  dan  Bahari,  2015).  Tanggung  jawab sosial  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada konsep  Islami  bahwa  manusia  harus menjaga  keseimbangan  dalam  kehidupan (Aribi  dan  Gao,  2010).  Cara  terbaik  men- jalankan  bisnis  dalam Islam  adalah  dengan meningkatkan  kepuasan  pelanggan  dan memperhatikan  relasi  sosial  (Rashid et  al ., 2013). Islam juga mengatur bahwa manusia harus menjaga kelestarian lingkungan (Aribi dan Gao, 2010).
Menerapkan  nilai-nilai  syariah  sudah dengan  sendirinya  menerapkan  indikator- indikator  dalam  TJSL  karena  praktik  TJSL konsisten  dengan  prinsip  dan  nilai  syariah atau  nilai  Islami  yang  ditetapkan  dalam  Al
Quran  (Dusuki  dan  Abdullah,  2007).  Al Quran  mengatur  agar  manusia  tidak membuat  kerusakan  di  muka  bumi  dan hidup  secara  harmonis  dengan  makhluk lainnya.  Dalam  Surat  Al  Qashash  ayat  (77) diserukan  kepada  manusia:  “Dan  carilah pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah  kamu  melupakan  bagianmu  dari (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat  baik  kepadamu,  dan  janganlah kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berbuat kerusakan.”
Nilai Islami mendukung perlunya bank syariah  melakukan  dan  mengungkapkan TJSL  (Farook et  al .,  2011).  Aribi  dan  Gao (2010)  menemukan  bahwa  ada  perbedaan signifikan dalam pengungkapan TJSL antara bank  Islam  atau  syariah  dan  bank konvensional.  Yahya et  al .  (2004);    Haniffa dan  Hudaib  (2007),  menemukan  tingkat pengungkapan  aktivitas  TJSL  perusahaan berbasis  syariah  pada  laporan  tahunan cukup  tinggi.  Amran et  al .  (2017)  me- nemukan  pengungkapan  TJSL  oleh  bank Islam  atau  syariah  umumnya  tumbuh dengan  baik  di  Malaysia  dan  Indonesia, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 1 : Ada  perbedaan  pengungkapan  TJSL antara  bank  syariah  dan  bank  konven- sional.
Karakteristik  Perusahaan  sebagai  Deter- minan  Pengungkapan  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan
Karakteristik  perusahaan  yang  terdiri atas beberapa elemen merupakan salah satu determinan  pengungkapan  TJSL.  Hackston dan  Milne  (1996);  Tagesson et  al .  (2009) menemukan  hubungan  positif  antara karakteristik berupa ukuran perusahaan dan jumlah  informasi  TJSL  yang  diungkapkan. Giannarakis  (2014)  menemukan  bahwa ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  ber- hubungan  positif  dengan  pengungkapan
312 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
TJSL.  Sementara  itu,  Habbash  (2016)  me- nemukan  ukuran  perusahaan  dan  umur perusahaan berpengaruh positif, sedangkan firm  leverage berpengaruh  negatif  terhadap pengungkapan TJSL. Penelitian lainnya oleh Kolk  (2003)  menemukan  tipe  industri  ber- pengaruh terhadap pengungkapan TJSL.
Perusahaan yang ukurannya lebih besar cenderung  melakukan  pengeluaran  TJSL yang  lebih  besar  pula  kemudian  meng- ungkapkannya.  Ini  disebabkan  karena perusahaan yang berukuran besar memiliki aset  yang  besar  pula  untuk  dialokasikan pada  aktivitas  TJSL  (Cowen et  al .,  1987). Umur  perusahaan  biasanya  sudah  ter- gambar pada ukuran perusahaan. Perusaha- an  dengan  profitabilitas  yang  lebih  besar dengan  sendirinya  memiliki  keleluasaan dana  untuk  disisihkan  ke  dalam  aktivitas TJSL  dan  mengungkapkannya. Financial leverage terjadi  akibat  perusahaan  meng- gunakan  sumber  dana  dari  utang  yang menyebabkan  perusahaan  harus  menang- gung  beban  tetap  berupa  bunga,  sehingga akan  berpengaruh  negatif  terhadap  peng- ungkapan  TJSL.  Pada  bank  syariah  tidak dikenal adanya bunga sehingga variabel ini tidak diteliti. Tipe industri dalam penelitian ini  adalah  homogen  sehingga  tidak  diteliti, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 2 :  Karakteristik  perusahaan  berupa  uku- ran  perusahaan  berpengaruh  positif terhadap  pengungkapan  TJSL  pada bank syariah dan bank konvensional.
H 3 :  Karakteristik  perusahaan  berupa  pro- fitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
Elemen  Tata  Kelola  Perusahaan  sebagai Determinan  Pengungkapan  Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
Tata  kelola  perusahaan  menyangkut organ-organ yang terkait dalam pengelolaan perusahaan.  Elemen  tata  kelola  yang  di- temukan  berhubungan  atau  berpengaruh positif  terhadap  luas  pengungkapan  TJSL adalah  yang  terkait  dengan  dewan  direksi.
Esa dan  Ghazali  (2012);  Giannarakis  (2014), menemukan  bahwa  ukuran  dewan  direksi berhubungan  positif  dengan  luas  peng- ungkapan  TJSL.  Lone  dan  Khan  (2016) menemukan  bahwa  ukuran  dewan  direksi, direktur  independen,  dan  direktur  wanita berpengaruh  positif  terhadap  pengungka- pan  TJSL.  Khan  (2010)  menemukan  bahwa direktur  non-eksekutif  dan  anggota  direksi berkebangsaan  asing  berpengaruh  positif terhadap  pengungkapan  TJSL.  Ukuran  de- wan direksi yang lebih besar (jumlah direksi lebih banyak) diyakini merupakan kekuatan yang  akan  mendorong  diungkapkannya TJSL. Direksi independen atau direktur non- eksekutif  juga  diyakini  merupakan  deter- minan  pengungkapan  TJSL  karena  berasal dari  luar  perusahaan  sehingga  dapat bersikap  lebih  tegas  dibandingkan  direksi yang berasal dari dalam perusahaan. Direk- tur wanita tidak relevan dalam penelitian ini karena  sebagian  besar  bank  masih  didomi- nasi oleh direktur pria. Direktur berkebang- saan  asing  hampir  tidak  ada  karena  bank yang diteliti adalah bank nasional.
Elemen  tata  kelola  perusahaan  lainnya yang berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL  adalah  komite  audit.  Said et  al .  (2009) menemukan  bahwa  komite  audit  ber- pengaruh positif terhadap luas pengungka- pan TJSL. Hal ini disebabkan karena komite audit  merupakan  organ  pengawas  yang diharapkan  dapat  mendorong  perusahaan melakukan best  practices termasuk  peng- ungkapan  TJSL,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 4 :  Elemen  tata  kelola  perusahaan  berupa ukuran  dewan  direksi  berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  TJSL pada  bank  syariah  dan  bank  konven- sional.
H 5 :  Elemen  tata  kelola  perusahaan  berupa direksi independen berpengaruh positif terhadap  pengungkapan  TJSL  pada bank syariah dan bank konvensional.
H 6 :  Elemen  tata  kelola  perusahaan  berupa komite  audit  berpengaruh  positif  ter- hadap  pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 313

## METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif komparatif yang mendeskripsikan variabel  pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah  dan  bank  konvensional  kemudian membandingkannya. Penelitian ini juga me- rupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh antar variabel.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  ini  terdiri  atas variabel independen karakteristik perusaha- an  yang  meliputi  ukuran  perusahaan  dan
profitabilitas,  tata  kelola  perusahaan  yang meliputi  ukuran  dewan  direksi,  direksi independen, dan komite audit, serta variabel dependen  pengungkapan  TJSL.  Operasi- onalisasi  variabel  independen  dilakukan dengan  merujuk  pada  penelitian  sebelum- nya oleh Said et al . (2009); Giannarakis (2014); Ullah  dan  Rahman  (2015);  Habbash  (2016), sedangkan variabel dependen merujuk pada indikator pengungkapan TJSL GRI 4.0 yang sejalan  dengan  indikator  pengungkapan yang  diatur  pada  POJK  Nomor  51/POJK. 03/2017.

## Tabel 1 Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Ukuran Perusahaan (X 1 ) Jumlah aset Profitabilitas (X 2 ) Return on assets (ROA) Ukuran dewan direksi (X 3 ) Jumlah direksi Direksi independen (X 4 ) Jumlah direksi independen dibandingkan jumlah seluruh direksi Komite audit (X 5 ) Jumlah anggota komite audit Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Y) Indeks pengungkapan berdasarkan GRI 4.0

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  bank umum yaitu bank syariah dan bank konven- sional di Indonesia. Jumlah bank syariah di Indonesia adalah 13 bank sedangkan jumlah bank  konvensional adalah  70  bank.  Sampel diambil  secara purposive yaitu  bank  syariah dan  bank  konvensional  yang  melakukan pengungkapan  TJSL  pada  laporan  tahunan atau  laporan  keberlanjutan  ( sustainability report ) tahun 2018 yang dipublikasikan pada website -nya.  Bank  syariah  yang  memenuhi kriteria  ini  adalah  sebanyak  11  bank  dan bank  konvensional  sebanyak  50  bank,  se- hingga  jumlah  sampel  keseluruhan  adalah 61 bank.

## Data dan Teknik Pengumpulan Data
Semua data penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui website bank yang bersangkutan.

## Metode  Analisis  Data  dan  Pengujian Hipotesis
Analisis  data  menggunakan  analisis konten  ( content  analysis ),  analisis  deskriptif, dan  analisis  regresi  berganda.  Analisis konten  dilakukan  dengan  mempelajari konten  atau  isi  laporan  keberlanjutan  atau laporan  tahunan  bank  untuk  menentukan adanya  indikator  atau  item  pengungkapan TJSL,  analisis  deskriptif adalah  untuk  men- deskripsikan  profil  variabel,  dan  analisis regresi  berganda  untuk  memprediksi  pe- ngaruh variabel independen terhadap varia- bel  dependen.  Model  persamaan  regresi berganda yang digunakan adalah:
Y =  0 +  1 X 1 +  2 X 2 +  3 X 3 +  4 X 4 +  5 X 5 +  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan uji-z  untuk  menguji  perbedaan  serta  uji-t untuk  menguji  pengaruh.  Sebelum  di- lakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari
314 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
analisis regresi berganda.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  data  variabel  pe- nelitian  disajikan  pada  Tabel  2.  Tabel  2 menunjukkan bahwa dari 61 bank, baik bank syariah maupun bank konvensional, ukuran perusahaan berdasarkan aset memiliki nilai minimun  Rp903  miliar,  nilai  maksimum Rp1.124   triliun, nilai rata-rata Rp8,29 triliun, dan  nilai  standar  deviasi  Rp193,5  triliun. Karena  nilai  rata-rata  lebih  kecil  daripada
nilai  standar  deviasi  maka  berarti  data variabel  ukuran  perusahaan  berdasarkan asset  sangat  bervariasi.  Sementara  itu, profitabilitas  berdasarkan  ROA  memiliki nilai  minimun  -0,1077  atau  -10,77%  (rugi), nilai maksimum 0,0550 atau 5,50%, nilai rata- rata 0,007289 atau 0,7289%, dan nilai standar deviasi  0,0247941  atau  2,47941%.  Karena nilai  rata-rata  lebih  kecil  daripada  nilai standar  deviasi  maka  berarti  data  variabel profitabilitas  berdasarkan  ROA  sangat bervariasi.

## Tabel 2 Statistik Deskriptif Data Variabel Penelitian
No. Kode Variabel Nama Variabel N  Minimum  Maksimum  Rata-rata Standar Deviasi 1. X 1 Ukuran Perusahaan- Aset 61  903 miliar rupiah 1.124 triliun rupiah 8,29 triliun rupiah 193,5 triliun rupiah 2. X 2 Profitabilitas-ROA 61 -0,1077 0,0550  0,007289  0,0247941 3. X 3 Ukuran Dewan Direksi 61 3 12 5,93 2,387 4. X 4 Direksi Independen 61 0,0000 1,0000  0,058102  0,1466333 5. X 5 Komite Audit 61 2 7 3,82 1,148 6. Y Pengungkapan TJSL 61 0,0516 0,5871  0,269907  0,1408662
Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)
Data  variabel  dewan  direksi  memiliki nilai minimum 3 (yang berarti bank tersebut memiliki  3  orang  direksi),  nilai  maksimum 12  (yang  berarti  bank  tersebut  memiliki  12 orang  direksi),  nilai  rata-rata  5,93  dan  nilai standar deviasi 2,387. Karena nilai rata-rata lebih  besar  daripada  nilai  standar  deviasi maka  berarti  data  variabel  dewan  direksi relatif  sama  atau  tidak  terlalu  bervariasi. Data  variabel  direksi  independen  memiliki nilai  minimum  0,0000  (yang  berarti  bank tersebut  tidak    memiliki  satu    orangpun direksi independen), nilai maksimum 1,0000 atau 1 (yang berarti semua direksi pada bank tersebut  adalah  direksi  independen  yang berasal dari luar), nilai rata-rata 0,058102 dan nilai standar deviasi 0,1466333. Karena nilai rata-rata  lebih  kecil  daripada  nilai  standar deviasi  maka  berarti  data  variabel  direksi independen sangat bervariasi. Data variabel independen  terakhir  yaitu  komite  audit
memiliki nilai minimum 2 (yang berarti bank tersebut  memiliki  2  orang  komisioner  di komite  audit),  nilai  maksimum  7  (yang berarti  bank  tersebut  memiliki  7  orang komisioner  di  komite  audit),  nilai  rata-rata 3,82 dan nilai standar deviasi 1,148. Karena nilai  rata-rata  lebih  besar  daripada  nilai standar  deviasi  maka  berarti  data  variabel komite  audit  relatif  sama  atau  tidak  terlalu bervariasi.  Akhirnya,  data  variabel  depen- den pengungkapan TJSL memiliki nilai mini- mum  0,0516  atau  5,16%  (yang  berarti  bank tersebut  mengungkapkan  informasi  tang- gung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 5,16%), nilai maksimum 0,5871 atau 58,71% (yang berarti bank tersebut mengungkapkan informasi  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan sebanyak 58,71%), nilai rata-rata 0,269907 atau 26,99% (yang berarti rata-rata bank  mengungkapkan  informasi  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  sebanyak
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 315
26,99%)  dan  nilai  standar deviasi  0,1408662 atau  14,09%.  Karena  nilai  rata-rata  lebih besar  daripada  nilai  standar  deviasi  maka berarti  data  variabel  pengungkapan  TJSL tidak terlalu bervariasi.
Deskripsi  Nilai  Indeks  Rata-rata  Peng- ungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan
Pada  Tabel  3  berikut  dideskripsikan nilai  indeks  rata-rata  pengungkapan  TJSL pada  bank  syariah  dan  bank  konvensional. Nilai ini diperoleh dari hasil analisis konten dengan  cara  membandingkan  pengungka- pan  yang  dilakukan  oleh  bank  dengan  155 standar  atau  indikator  pengungkapan menurut GRI 4.0.
Tabel 3 Nilai Indeks Rata-rata Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Standar Indikator Nilai Rata-rata BS BK PENGUNGKAPAN UMUM ( GENERAL ) PROFIL ORGANISASI ( ORGANIZATIONAL PROFILE ) G1 Nama organisasi 1,00 1,00 G2 Kegiatan, merek, produk, dan jasa 1,00 0,86 G3 Lokasi kantor pusat 1,00 0,68 G4 Lokasi operasi 0,91 0,58 G5 Kepemilikan dan bentuk hukum 1,00 0,90 G6 Pasar yang dilayani 1,00 0,64 G7 Skala organisasi 0,36 0,60 G8 Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya 1,00 0,52 G9 Rantai pasokan 0,73 0,36 G10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya 0,82 0,66 G11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan 1,00 0,70 G12 Inisiatif eksternal 0,91 0,68 G13 Keanggotaan asosiasi 0,55 0,46 Sub jumlah 11,27 8,64 STRATEGI ( STRATEGY ) G14 Pernyataan dari pembuat keputusan senior 1,00 0,88 G15 Dampak penting, risiko, dan peluang 0,09 0,46 Sub jumlah 1,09 1,34 ETIKA DAN INTEGRITAS ( ETHICS AND INTEGRITY ) G16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku 0,91 0,70 G17 Mekanisme untuk saran dan masalah etika 0,18 0,60 Sub jumlah 0,09 0,04 TATA KELOLA ( GOVERNANCE ) G18 Struktur tata kelola 1,00 0,78 G19 Mendelegasikan wewenang 0,36 0,52 G20 Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 0,00 0,30 G21 Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 0,00 0,32 G22 Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya 0,64 0,48 G23 Ketua badan tata kelola tertinggi 0,64 0,48
316 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331 G24 Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi 0,64 0,42 G25 Konflik kepentingan 0,36 0,38 G26 Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi 0,00 0,40 G27 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi 0,00 0,20 G28 Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi 0,36 0,48 G29 Mengidentifikasi & mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial 0,00 0,18 G30 Keefektifan proses manajemen risiko 0,64 0,60 G31 Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial 0,00 0,30 G32 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan 0,00 0,26 G33 Mengomunikasikan hal-hal kritis 0,00 0,30 G34 Sifat dan jumlah total hal-hal kritis 0,00 0,14 G35 Kebijakan remunerasi 0,64 0,46 G36 Proses untuk menentukan remunerasi 0,64 0,44 G37 Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi 0,09 0,16 G38 Rasio kompensasi total tahunan 0,64 0,24 G39 Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan 0,64 0,24 Sub jumlah 7,27 8,12 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN ( STAKEHOLDER ENGAGEMENT ) G40 Daftar kelompok pemangku kepentingan 0,36 0,30 G41 Perjanjian perundingan kolektif 0,27 0,26 G42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan 0,36 0,44 G43 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan 0,55 0,44 G44 Topik utama dan hal-hal yang diajukan 0,55 0,30 Sub jumlah 2,09 1,74 PRAKTIK LAPORAN ( REPORT PRACTICE ) G45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi 0,55 0,62 G46 Menetapkan isi laporan dan Batasan topik 0,36 0,38 G47 Daftar topik material 0,45 0,34 G48 Penyajian kembali informasi 0,36 0,26 G49 Perubahan dalam pelaporan 0,55 0,34 G50 Periode pelaporan 0,64 0,50 G51 Tanggal laporan terbaru 0,64 0,42 G52 Siklus pelaporan 0,64 0,46 G53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan 0,73 0,44 G54 Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI 0,36 0,26 G55 Indeks isi GRI 0,36 0,28 G56 Assurance /jaminan oleh pihak eksternal 0,36 0,36 Sub jumlah 6,00 4,62 Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Umum (A) 28,82 25,76 Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Umum (A : 56) 0,51 0,46
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 317

## PENGUNGKAPAN EKONOMI ( ECONOMIC )
KINERJA EKONOMI ( ECONOMIC PERFORMANCE ) EC1 Pendekatan manajemen 0,36 0,52 EC2 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 0,45 0,40 EC3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya 0,73 0,32 Sub jumlah 1,55 1,24 KEBERADAAN PASAR ( MARKET PRESENCE ) EC4 Pendekatan manajemen 0,09 0,38 EC5 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional 0,36 0,24 EC6 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal 0,09 0,22 Sub jumlah 0,55 0,84 DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG ( INDIRECT ECONOMIC IMPACTS ) EC7 Pendekatan manajemen 0,36 0,36 EC8 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan 0,36 0,40 EC9 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 0,18 0,22 Sub jumlah 0,91 0,98 PRAKTIK PENGADAAN ( PROCUREMENT PRACTICES ) EC10 Pendekatan manajemen 0,09 0,16 EC11 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 0,00 0,12 Sub jumlah 0,09 0,28 ANTI KORUPSI ( ANTI CCORUPTION ) EC12 Pendekatan manajemen 0,36 0,50 EC13 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi 0,27 0,44 EC14 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi 0,36 0,42 EC15 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 0,36 0,28 Sub jumlah 1,36 1,64 PERILAKU ANTI PERSAINGAN ( ANTI COMPETITIVE BEHAVIOR ) EC16 Pendekatan manajemen 0,09 0,08 EC17 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli 0,00 0,04 Sub jumlah 0,09 0,12 Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Ekonomi (B) 4,55 5,10 Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Ekonomi (B : 17) 0,27 0,30 PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN ( ENVIRONMENT ) MATERIAL EN1 Pendekatan manajemen 0,27 0,12 EN2 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume 0,18 0,12 EN3 Material input dari daur ulang yang digunakan 0,00 0,02 EN4 Produk reclaimed (diolah kembali) dan material kemasannya 0,00 0,02 Sub jumlah 0,45 0,28
318 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
ENERGI EN5 Pendekatan manajemen 0,27 0,16 EN6 Konsumsi energi dalam organisasi 0,18 0,16 EN7 Konsumsi energi di luar organisasi 0,00 0,04 EN8 Intensitas energi 0,09 0,10 EN9 Pengurangan konsumsi energi 0,27 0,20 EN10 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa 0,00 0,22 Sub jumlah 0,82 0,88 AIR ( WATER ) EN11 Pendekatan manajemen 0,18 0,16 EN12 Pengambilan air berdasarkan sumber 0,09 0,10 EN13 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air 0,00 0,02 EN14 Daur ulang dan penggunaan air kembali 0,00 0,08 Sub jumlah 0,27 0,36 KEANEKARAGAMAN HAYATI ( BIODIVERSITY ) EN15 Pendekatan manajemen 0,18 0,02 EN16 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung 0,00 0,02 EN17 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati 0,09 0,02 Sub jumlah 0,27 0,06 EMISI ( EMISSION ) EN18 Pendekatan manajemen 0,18 0,02 EN19 Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) 0,09 0,04 EN20 Pengurangan emisi GRK 0,09 0,06 Sub jumlah 0,36 0,12 AIR LIMBAH DAN LIMBAH ( EFFLUENTS AND WASTE ) EN21 Pendekatan manajemen 0,18 0,06 EN22 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan 0,00 0,06 EN23 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 0,09 0,14 EN24 Tumpahan yang signifikan 0,09 0,04 Sub jumlah 0,36 0,30 KEPATUHAN LINGKUNGAN ( ENVIRONMENTAL COMPLIANCE ) EN25 Pendekatan manajemen 0,09 0,12 EN26 Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup 0,00 0,08 Sub jumlah 0,09 0,20 PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK ( SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ) EN27 Pendekatan manajemen 0,09 0,02 EN28 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan 0,00 0,00 EN29 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil 0,00 0,02
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 319 Sub jumlah 0,09 0,04 Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Lingkungan (C) 2,73 2,24 Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Lingkungan (C : 29) 0,09 0,08 PENGUNGKAPAN SOSIAL ( SOCIAL ) KEPEGAWAIAN ( EMPLOYMENT ) SOC1 Pendekatan manajemen untuk kepegawaian 0,09 0,28 SOC2 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 0,82 0,44 SOC3 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu 0,27 0,30 SOC4 Cuti melahirkan 0,18 0,20 Sub jumlah 1,36 1,22 HUBUNGAN TENAGA KERJA-MANAJEMEN ( LABOR MANAGEMENT RELATION ) SOC5 Pendekatan manajemen untuk hubungan tenaga kerja 0,00 0,12 SOC6 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional 0,00 0,08 Sub jumlah 0,00 0,20 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ( OCCUPATIONAL- HEALTH-AND-SAFETY ) SOC7 Pendekatan manajemen untuk kesehatan dan keselamatan kerja 0,27 0,22 SOC8 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen pekerja untuk kesehatan dan keselamatan 0,45 0,30 SOC9 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan 0,18 0,26 SOC10 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka 0,36 0,28 SOC11 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh 0,45 0,24 Sub jumlah 1,73 1,30 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN ( TRAINING AND EDUCATION ) SOC12 Pendekatan manajemen untuk pelatihan dan pendidikan 0,27 0,34 SOC13 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan 1,00 0,44 SOC14 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan 1,00 0,46 SOC15 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier 0,73 0,36 Sub jumlah 3,00 1,60 KEANEKARAGAMAN DAN KESETARAAN KESEMPATAN ( DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY ) SOC16 Pendekatan manajemen untuk keanekaragaman dan kesetaraan kesempatan 0,00 0,12 SOC17 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan 0,00 0,16 SOC18 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki 0,73 0,38 Sub jumlah 0,73 0,66
320 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
NON DISKRIMINASI ( NON DISCRIMINATION ) SOC19 Pendekatan manajemen untuk non diskriminasi 0,00 0,06 SOC20 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan 0,09 0,08 Sub jumlah 0,09 0,14 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF ( FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING ) SOC21 Pendekatan manajemen untuk kebebasan berserikat dan perundingan kolektif 0,18 0,02 SOC22 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko 0,36 0,06 Sub jumlah 0,55 0,08 PEKERJA ANAK ( CHILD LABOR ) SOC23 Pendekatan manajemen untuk pekerja anak 0,09 0,04 SOC24 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak 0,09 0,04 Sub jumlah 0,18 0,08 KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA ( FORCED OF COMPULSORY LABOR ) SOC25 Pendekatan manajemen untutk kerja paksa atau wajib kerja 0,09 0,04 SOC26 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja 0,09 0,04 Sub jumlah 0,18 0,08 PRAKTIK KEAMANAN ( SECURITY PRACTICES ) SOC27 Pendekatan manajemen untuk praktik keamanan 0,00 0,06 SOC28 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia 0,18 0,18 Sub jumlah 0,18 0,24 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ( RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES ) SOC29 Pendekatan manajemen untuk hak-hak masyarakat adat 0,00 0,02 SOC30 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat 0,00 0,02 Sub jumlah 0,00 0,04 PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA ( HUMAN RIGHTS ASSESSMENT ) SOC31 Pendekatan manajemen untuk penilaian hak asasi manusia 0,00 0,06 SOC32 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak 0,09 0,02 SOC33 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia 0,00 0,00 SOC34 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusi 0,00 0,00 Sub jumlah 0,09 0,08 MASYARAKAT LOKAL ( LOCAL COMMUNITIES ) SOC35 Pendekatan manajemen untuk masyarakat lokal 0,09 0,10
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 321 SOC36 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan 0,09 0,44 SOC37 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal 0,00 0,10 Sub jumlah 0,18 0,64 PENILAIAN SOSIAL PEMASOK ( SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT ) SOC38 Pendekatan manajemen untuk penilaian hak asasi manusia 0,00 0,02 SOC39 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial 0,00 0,04 SOC40 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil 0,00 0,00 Sub jumlah 0,00 0,06 KEBIJAKAN PUBLIK ( PUBLIC POLICY ) SOC41 Pendekatan manajemen untuk kebijakan publik 0,00 0,08 SOC42 Kontribusi politik 0,00 0,28 Sub jumlah 0,00 0,36 KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN ( CUSTOMER HEALTH AND SAFETY ) SOC43 Pendekatan manajemen untuk kesehatan dan keselamatan pelanggan 0,09 0,04 SOC44 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa 0,09 0,00 SOC45 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa 0,00 0,00 Sub jumlah 0,18 0,04 PEMASARAN DAN PELABELAN ( MARKETING AND LABELING ) SOC46 Pendekatan manajemen untuk pemasaran dan pelabelan 0,18 0,12 SOC47 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa 0,27 0,12 SOC48 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa 0,00 0,02 SOC49 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran 0,00 0,12 Sub jumlah 0,45 0,38 PRIVASI PELANGGAN ( CUSTOMER PRIVACY ) SOC50 Pendekatan manajemen untuk privasi pelanggan 0,27 0,20 SOC51 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan 0,36 0,14 Sub Jumlah 0,64 0,34 KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI ( SOCIO ECONOMIC COMPLIANCE ) SOC52 Pendekatan manajemen untuk kepatuhan sosial ekonomi 0,00 0,18 SOC53 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi 0,00 0,10 Sub jumlah 0,00 0,28 Jumlah nilai rata-rata Standar Pengungkapan Sosial (D) 9,55 7,90 Nilai indeks rata-rata Standar Pengungkapan Sosial (D : 53) 0,18 0,15 Jumlah nilai rata-rata seluruh standar atau indikator pengungkapan (E) 45,64 41,00
322 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331 Jumlah nilai rata-rata ideal (seluruh standar atau indikator diungkapkan) (F) 155,00 155,00 Nilai indeks rata-rata Pengungkapan TJSL (E : F) 0,294 0264
Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)
Tabel 3 menunjukkan nilai indeks rata- rata pengungkapan TJSL pada bank syariah adalah  sebesar  0,294  atau  29,4%  yang  lebih tinggi  dibandingkan  nilai  indeks  rata-rata pada  bank  konvensional  sebesar  0,264  atau 26,4%.  Terlihat  pula  bahwa  bank  syariah memiliki  keunggulan  pengungkapan  TJSL pada tiga dari empat standar pengungkapan yaitu standar pengungkapan umum, standar pengungkapan  lingkungan,  dan  standar pengungkapan  sosial.  Pada  standar  peng- ungkapan  umum,  bank  syariah  memiliki nilai  indeks  rata-rata  0,51  dibandingkan bank  konvensional  0,46.  Pada  standar  pe- ngungkapan  lingkungan,  bank  syariah  me- miliki nilai indeks rata-rata 0,09 dibanding- kan  bank  konvensional  0,08.  Sedangkan pada  standar  pengungkapan  sosial,  bank syariah  memiliki  nilai  indeks  rata-rata  0,18 dibandingkan  bank  konvensional  0,015.  Ini menunjukkan bahwa bank syariah memberi- kan  perhatian  yang  besar  pada  standar pengungkapan  umum  terutama  pada  sub- standar  profil  organisasi  substandar  etika dan  integritas,  substandar  keterlibatan  pe- mangku kepentingan, dan substandar prak- tik  pelaporan.  Bank  syariah  juga  memberi- kan  perhatian  pada  standar  pengungkapan lingkungan    terutama    pada  substandar material, substandar keanekaragaman haya- ti,  substandar  emisi,  substandar  air  limbah dan  limbah,  dan  substandar  penilaian lingkungan pemasok. Demikian juga halnya dengan  standar  pengungkapan  sosial  ter- utama  pada  substandar  kepegawaian,  sub- standar  kesehatan  dan  keselamatan  kerja, substandar  pelatihan  dan  pendidikan,  sub- standar  keanekaragaman  dan  kesetaraan kesempatan,  substandar  kebebasan  ber- serikat  dan  perundingan  kolektif,  sub- standar   pekerja  anak,   substandar   kerja paksa atau wajib kerja, substandar penilaian hak  asasi  manusia,  substandar  kesehatan dan  keselamatan  pelanggan,  substandar
pemasaran  dan  pelabelan,  serta  substandar privasi  pelanggan.  Walaupun  secara  ke- seluruhan pengungkapan TJSL bank syariah lebih  unggul,  namun  bank  konvensional lebih unggul pada satu standar pengungka- pan  yaitu  standar  pengungkapan  ekonomi. Pada standar ini, nilai indeks rata-rata bank konvensional  adalah  0,30  dibandingkan bank  syariah 0,27. Keunggulan   ini   berasal dari  substandar  keberadaan  pasar,  sub- standar  dampak  ekonomi  tidak  langsung, substandar  praktik  pengadaan,  substandar anti  korupsi,  dan  substandar  perilaku  anti persaingan.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  berguna untuk  menghasilkan  suatu  model  untuk memprediksi  nilai  variabel  dependen  (Y) berdasarkan  perubahan  yang  terjadi  pada variabel  independen  (X).  Analisis  regresi menunjukkan  hasil  sebagaimana  disajikan pada  Tabel  4.  Berdasarkan  hasil  tersebut, dapat  dibentuk  model  persamaan  regresi sebagai berikut:
Y =  0,264+2,367/10KuadriliunX 1 -1,566X 2 -
0,011X 3 -0,192X 4 +0,014X 5 + 
Dari  model  persamaan  regresi  yang dihasilkan,  terlihat  bahwa  pengungkapan TJSL  dapat  diprediksi  oleh  lima  variabel independen, dengan pengaruh yang bervari- asi  dalam  bentuk  penambahan  maupun pengurangan.  Namun,  nilai  konstanta  se- besar  0,264  sudah  cukup  besar  dan  men- dekati  nilai  rata-rata  pengungkapan  TJSL berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  yaitu sebesar  0,269907.  Dapat  dikatakan  bahwa tidak terlalu banyak kontribusi dari variabel independen  karakteristik  perusahaan  dan elemen  tata  kelola  perusahaan  terhadap pengungkapan  TJSL.  Signifikansi  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen  pengungkapan  TJSL  akan  di- uraikan pada pengujian hipotesis.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 323
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta ( Constant ) 0,264 0,087 3,032  0,004 Ukuran Perusahaan-Aset 2.367E-16 0,000 0,325 2,013  0,049 Profitabilitas-ROA -1,566 2,222 -0,276 -0,705  0,484 Ukuran Dewan Direksi -0,011 0,011 -0,178 -0,982  0,330 Direksi Independen -0,192 0,124 -0,199 -1,544  0,129 Komite Audit 0,014 0,019 0,115 0,757  0,452 a. Dependent Variable : Pengungkapan TJSL Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

## Pengujian Asumsi Klasik
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa semua asumsi klasik telah terpenuhi. Grafik normalitas  menunjukkan  semua  data  ter- distribusi  secara  merata  di  sekitar  garis linear  yang  berarti  distribusi  data  adalah normal  dan  berarti  data  penelitian  ini memenuhi     asumsi      normalitas.     Grafik heteroskedastisitas  memperlihatkan  data yang  menyebar  secara  acak,  tidak  mem- bentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah angka nol pada sumbu Y, yang berarti tidak terjadi  heteroskedastisitas  pada  persamaan regresi  sehingga  model  regresi  layak dipergunakan untuk dasar prediksi. Hasil uji menunjukkan  nilai  VIF  ( variance  inflation factor ) yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabel independen yang berarti tidak ada multikolinearitas  di  antara  variabel  inde- penden. Hasil uji menunjukkan nilai Durbin Watson adalah 1,250 yang  berada di antara –2  sampai  +2,  yang  berarti  tidak  terdapat autokorelasi.
Pengujian  Hipotesis  Pertama  (Uji  Per- bedaan)
Uji  perbedaan  dilakukan  untuk  me- ngetahui  apakah  perbedaan  pengungkapan TJSL antara bank syariah dan bank konven- sional  signifikan  atau  tidak.  Pengujian dilakukan  dengan  membandingkan  nilai rata-rata  pengungkapan  TJSL  antara  kedua
jenis bank dengan menggunakan uji-z. Hasil analisis  perbedaan  nilai  rata-rata  disajikan pada  Tabel  5  berikut.  Tabel  5  memper- lihatkan  nilai  rata-rata  pengungkapan  TJSL untuk  bank  syariah  adalah  0,294436  yang berarti rata-rata bank syariah mengungkap- kan  29,44%  dari  155  indikator  pengungka- pan TJSL atau setara dengan 47 indikator.
Sedangkan    nilai  rata-rata  pengungka- pan  TJSL  untuk  bank  konvensional  adalah 0,264510 yang  berarti   rata-rata bank kon- vensional mengungkapkan  26,45%  dari   155 indikator  pengungkapan  TJSL  atau  setara dengan  41  indikator.  Karena  nilai  rata-rata pada kedua jenis bank lebih besar daripada nilai  standar  deviasi  maka  berarti  data variabel   pengungkapan    TJSL relatif sama atau tidak terlalu bervariasi.
Hasil ini sama dengan hasil perhitungan pengungkapan  TJSL  sebelumnya  yang disajikan  pada  Tabel  5  yaitu  sebesar  0,294 untuk  bank  syariah  dan  0,264  untuk  bank konvensional.  Selanjutnya  dilakukan  pe- ngujian  signifikansi  perbedaan  (pengujian hipotesis  pertama)  yang  hasilnya  ditunjuk- kan oleh Tabel 6.
Hipotesis pertama: H 01 : µ BS = µ BK Tidak  ada  perbedaan  peng- ungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
H a1 : µ BS  µ BK Ada  perbedaan  pengungka- pan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
324 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
Tabel 5 Hasil Analisis Perbedaan Nilai Rata-rata
Jenis Bank N Rata-rata Standar Deviasi Pengungkapan TJSL Bank Syariah 11 0,294436 0,0890697 Bank Konvensional 50 0,264510 0,1500468 Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)
Tabel  6  menunjukkan  nilai  t  yang dihasilkan  dalam  uji-z adalah  sebesar  0,874 dengan  signifikansi  untuk  uji  2  sisi  sebesar 0,390/2  =  0,195.  Karena  nilai  signifikansi 0,195 > 0,025 (yaitu nilai error atau  sebesar
0,05  dibagi  2),  maka  H 01 diterima  dan  H a1 ditolak.
Ini  berarti  tidak  ada  perbedaan  peng- ungkapan  TJSL  antara  bank  syariah  dan bank konvensional.

## Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi Perbedaan Nilai Rata-rata
z-test for Equality of Means t df Sig. (2-tailed) Pengungkapan TJSL Equal variances not assumed 0,874 24,440 0,390 Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2019)

## Pengujian Hipotesis Kedua sampai dengan Hipotesis  Keenam  (Uji  Signifikansi
Pengaruh)
Pengujian     hipotesis     kedua    sampai dengan hipotesis keenam dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis regresi berganda yang telah disajikan pada Tabel 4. Hipotesis kedua:
H 02 :  1 = 0  Karakteristik  perusahaan  be- rupa  ukuran  perusahaan  tidak berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional.
H a2 :  1 > 0  Karakteristik  perusahaan  be- rupa  ukuran  perusahaan  ber- pengaruh positif terhadap pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. Untuk  variabel  karakteristik  perusaha- an berupa   ukuran    perusahaan (aset), pada Tabel  4  terlihat  nilai  signifikansi  sebesar 0,049  yang  lebih  kecil  dari  sebesar  0,050. Dengan demikian maka H 02 ditolak dan H a2 diterima,  yang  berarti  ukuran  perusahaan (aset)  berpengaruh  positif  terhadap  peng- ungkapan TJSL pada bank syariah dan bank
konvensional.  Dengan  kata  lain,  semakin besar  ukuran  perusahaan  yang  dilihat  dari banyaknya aset, maka semakin banyak pula pengungkapan TJSL yang dilakukan.
Hipotesis ketiga:
H 03 :  2 = 0  Karakteristik  perusahaan  be- rupa  profitabilitas  tidak  ber- pengaruh  terhadap  pengungka- pan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
H a3 :  2 > 0  Karakteristik  perusahaan  be- rupa  profitabilitas  berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan TJSL  pada  bank  syariah  dan bank konvensional.
Untuk  variabel  karakteristik  perusaha- an berupa profitabilitas (ROA), pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,484 yang lebih  besar  dari  sebesar  0,050.  Dengan demikian maka H 03 diterima dan H a3 ditolak, yang  berarti  profitabilitas  (ROA)  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan  TJSL pada  bank  syariah  dan  bank  konvensional. Hipotesis keempat:
H 04 :  3 = 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa  ukuran  dewan  direksi
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 325
tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. H a4 :  3 > 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa  ukuran  dewan  direksi berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. Untuk  variabel  elemen  tata  kelola perusahaan  berupa  ukuran  dewan  direksi, pada  Tabel  4  terlihat  nilai  signifikansi sebesar 0,330 yang lebih besar dari  sebesar 0,050.  Dengan  demikian  maka  H 04 diterima dan H a4 ditolak, yang berarti ukuran dewan direksi  tidak  berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
Hipotesis kelima: H 05 :  4 = 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa direksi independen tidak berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. H a5 :  4 > 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa  direksi  independen  ber- pengaruh positif terhadap pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. Untuk  variabel  elemen  tata  kelola perusahaan  berupa  direksi  independen, pada  Tabel  4  terlihat  nilai  signifikansi sebesar 0,129 yang lebih besar dari  sebesar 0,050.  Dengan  demikian  maka  H 05 diterima dan  H a5 ditolak,  yang  berarti  direksi independen  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan bank konvensional.
Hipotesis keenam: H 06 :  5 = 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa  komite  audit  tidak berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional. H a6 :  5 > 0  Elemen  tata  kelola  perusahaan berupa  komite  audit  berpe- ngaruh  positif  terhadap  peng- ungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional.
Untuk  variabel  elemen  tata  kelola perusahaan berupa komite audit, pada Tabel 4 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,452 yang lebih  besar  dari  sebesar  0,050.  Dengan demikian maka H 06 diterima dan H a6 ditolak, yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap  pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional.

## Pembahasan
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan bahwa  rata-rata  bank  syariah  meng- ungkapkan  29,44%  standar  atau  indikator TJSL,  sedangkan  rata-rata  bank  konvensi- onal  mengungkapkan  26,45%.  Jadi,  ada perbedaan  sebesar  2,99%.  Hasil  pengujian statistik menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak  signifikan.  Walaupun  secara  statistik tidak signifikan, perbedaan secara deskriptif dapat  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai syariah  benar-benar  diterapkan  pada  bank syariah  sehingga  bank  syariah  pada umumnya melaksanakan aktivitas TJSL serta mengungkapkannya  pada  laporan  keber- lanjutan atau laporan tahunan. Hal ini patut diapresiasi  mengingat  umur  bank  syariah yang  lebih  muda  dibandingkan  bank konvensional,  jumlah  bank  syariah  yang lebih  sedikit  dibandingkan  bank  konven- sional, dan ukuran bank syariah yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional.
Jika  dilihat  secara  rinci,  bank  syariah memberikan  perhatian  yang  besar  pada standar  pengungkapan  umum  terutama pada  substandar  profil  organisasi,  sub- standar  etika  dan  integritas,  substandar keterlibatan  pemangku  kepentingan,  serta substandar praktik pelaporan. Hal ini sejalan dengan  prinsip  Islami  yang  menjunjung tinggi  keterbukaan,  menjaga  etika  dan integritas,  memperhatikan  relasi  sosial (dengan stakeholder ),  serta  menjalankan akuntabilitas dan transparansi (Rashid et al ., 2013).  Bank  syariah  juga  memberikan  per- hatian pada  standar pengungkapan lingku- ngan  terutama  pada  substandar  material, substandar  keanekaragaman  hayati,  sub- standar  emisi,  substandar  air  limbah  dan
326 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
limbah,  serta  substandar  penilaian  lingku- ngan  pemasok.  Ini  sangat  sejalan  dengan nilai  dan  prinsip  syariah  atau  Islam  yang mengatur  bahwa  manusia  harus  menjaga kelestarian  lingkungan  dan  tidak  membuat kerusakan  di  muka  bumi  (Aribi  dan  Gao, 2010). Demikian juga dengan standar peng- ungkapan  sosial  terutama  pada  substandar kepegawaian,  substandar  kesehatan  dan keselamatan kerja, substandar pelatihan dan pendidikan,  substandar  keanekaragaman dan  kesetaraan  kesempatan,  substandar kebebasan  berserikat  dan  perundingan kolektif,  substandar  pekerja  anak,  sub- standar  kerja  paksa  atau  wajib  kerja, substandar  penilaian  hak  asasi  manusia, substandar  kesehatan  dan  keselamatan pelanggan,  substandar  pemasaran  dan  pe- labelan, serta substandar privasi pelanggan. Standar  pengungkapan  ini  terkait  erat dengan  ajaran  Islam  untuk  menjaga  relasi sosial (Rashid et al ., 2013) dan menjalankan fardhu  kifayah untuk  bekerja  menuju  tujuan mulia  seperti  memerangi  kemiskinan  dan mengangkat  orang yang  kurang  beruntung dan tertindas (Yusuf dan Bahari 2015).
Secara  keseluruhan,  adanya  perbedaan seacara  deskriptif  ini  mengonfirmasi  per- nyataan  Ilyas  (2018)  bahwa  fondasi  teoritis TJSL sangat mirip dengan doktrin Islam atau syariah  tentang  keadilan  sosial  dan akuntabilitas.  Demikian  juga  dengan  Aribi dan  Gao  (2010)  bahwa    Islam  mengajarkan manusia  untuk  menjaga  keseimbangan dalam  kehidupan,  Dusuki  dan  Abdullah (2007)  bahwa  menerapkan  nilai-nilai  Islam atau  syariah  sudah  dengan  sendirinya menerapkan indikator-indikator dalam TJSL karena  praktik  TJSL  konsisten  dengan prinsip  dan  nilai  syariah  atau  nilai  Islami yang ditetapkan dalam Al Quran.
Dengan  hasil  pengujian  statistik  yang menunjukkan  tidak  adanya  perbedaan signifikan  pengungkapan TJSL antara  bank syariah  dan  bank  konvensional,  maka  hasil penelitian ini tidak mengonfirmasi Aribi dan Gao  (2010)  yang  menemukan  adanya perbedaan  signifikan dalam  pengungkapan TJSL  antara  bank  Islam  atau  syariah  dan
bank konvensional. Demikian juga, hasil ini tidak sejalan dengan Yahya et al . (2004) serta Haniffa  dan  Hudaib  (2007)  yang  menemu- kan  tingkat  pengungkapan  aktivitas  TJSL perusahaan  berbasis  syariah  pada  laporan tahunan  cukup  tinggi.  Adanya  perbedaan hasil  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh karena  nilai-nilai  Islam  atau  syariah  yang diterapkan  pada  bank  syariah  di  Indonesia belum  setinggi  yang  diterapkan  pada  bank Islam di Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan di  negara-negara  Timur  Tengah  di  mana penelitian sebelumnya dilakukan.
Namun  demikian,  hasil  penelitian  ini sudah  sejalan  dengan  Amran et  al .  (2017) yang  menemukan  bahwa  pengungkapan TJSL  oleh  bank-bank  Islam  atau  syariah umumnya tumbuh dengan baik di Malaysia dan  Indonesia.  Demikian  juga  dengan Scholtens  (2009)  yang  menemukan  bahwa pengungkapan TJSL pada sektor perbankan telah  meningkat  dalam  beberapa  tahun terakhir,  walaupun  dalam  penelitian  ini pengungkapan tersebut belum cukup tinggi. Masih  belum  maksimalnya  pengungkapan TJSL  ini  tidak  hanya  berlaku  pada  sektor perbankan  (Ullah  dan  Rahman,  2015), namun juga pada sektor bisnis lainnya yang ditemukan belum mencapai 50% (Azim et al ., 2011;  Retno  M.  dan  Priantinah,  2012; Burhany, 2011).
Pengungkapan  TJSL  yang  relatif masih rendah  terutama  ditemukan  pada  negara yang  belum  memiliki  regulasi  yang  ketat mengenai aktivitas dan pengungkapan TJSL sehingga  pelaksanaannya  lebih  berifat voluntary atau semi  voluntary. Jika  regulasi sudah ada dan mapan, maka kemungkinan besar nilai pengungkapan TJSL akan tinggi. Justifikasi  hasil  penelitian  ini  adalah, regulasi berupa  POJK Nomor 51/POJK.03/ 2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Ber- kelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan, Emiten,  dan  Perusahaan  Publik  baru diundangkan  pada  tanggal  27  Juli  2017, sehingga  belum  menampakkan  hasil  yang signifikan  dalam  implementasinya  meng- ingat  penelitian  ini  mengambil  data  tahun 2018.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 327
Hasil analisis dan pengujian selanjutnya menemukan bahwa dari lima variabel yang diduga  merupakan  determinan  peng- ungkapan  TJSL,  hanya  satu  yang  terbukti berpengaruh  terhadap  pengungkapan  TJSL yaitu  karakteristik  perusahaan  berupa ukuran  perusahaan.  Sedangkan  empat variabel  lainnya  yaitu  karakteristik  per- usahaan  berupa  profitabilitas  serta  elemen tata  kelola  perusahaan  berupa  ukuran dewan  direksi,  independen,  dan  komite audit,  tidak  berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan TJSL.
Dengan hasil ini maka dapat dijelaskan bahwa  semakin  besar  ukuran  bank  yang dilihat dari aset yang dimiliki, maka semakin banyak  pengungkapan  TJSL  yang  dilaku- kannya.  Ini  mencerminkan  bahwa  aktivitas TJSL  yang  dilakukan  juga  banyak.  Se- baliknya, semakin kecil ukuran  perusahaan atau semakin sedikit asetnya, maka semakin sedikit  pula  pengungkapan  TJSL  yang dilakukan,  yang  mencerminkan  bahwa aktivitas  TJSL  yang  dilakukan  juga  sedikit. Dengan  besarnya  aset  yang  dimiliki  maka bank akan menyisihkan aset tersebut untuk melakukan  aktivitas  TJSL  untuk  kemudian mengungkapkannya.  Besarnya  aset  men- cerminkan kemapanan suatu bank sehingga tidak  ragu  untuk  memberikan  perhatian kepada  TJSL.  Ukuran  perusahaan  sebagai determinan  pengungkapan  TJSL  yang  di- temukan pada penelitian ini mengonfirmasi kembali  Gray et  al .  (1995);    Hackston  dan Milne  (1996);  Tagesson et  al .  (2009); Giannarakis  (2014);    Habbash  (2016),  yang menemukan  bahwa  ukuran  perusahaan merupakan  determinan  positif  atau  ber- pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan TJSL.
Hasil  yang  menemukan  profitablitas bukan  determinan  atau  tidak  berpengaruh terhadap  pengungkapan  TJSL,  tidak  men- dukung  Giannarakis  (2014)  yang  me- nemukan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan pengungkapan TJSL. Namun hasil  ini  mendukung  Habbash  (2016)  yang menemukan profitabilitas perusahaan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.
Sementara  itu,  variabel  elemen  tata kelola  perusahaan  yang  ditemukan  tidak satupun  berpengaruh  terhadap  peng- ungkapan  TJSL,  menunjukkan  bahwa  pada bank  syariah  dan  bank  konvensional  yang diteliti,  elemen  yang  terdiri  atas  ukuran dewan  direksi,  direksi  independen,  dan komite  audit  tersebut  bukan  determinan pengungkapan  TJSL.  Dengan  kata  lain, ukuran  dewan  direksi  yang  besar  (jumlah direksinya  banyak),  direksi  independen yang  rasionya  lebih  tinggi  (lebih  banyak direksi  independen  pada  dewan  direksi), dan  komite  audit  yang  besar  (jumlah komisioner pada komite audit lebih banyak) bukan  merupakan  jaminan  bahwa  bank akan melakukan dan mengungkapkan lebih banyak TJSL. Elemen-elemen tersebut tidak memiliki  arti  apa-apa  jika  aset  perusahaan tidak  memadai  untuk  melakukan  aktivitas TJSL dan kemudian mengungkapkannya.
Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  Esa  dan Ghazali  (2012)  yang  menemukan  ukuran dewan  direksi  berhubungan  positif  dengan luas  pengungkapan  TJSL  serta  Lone  dan Khan  (2016)  yang  menemukan  ukuran dewan  direksi  dan  direktur  independen berpengaruh  positif  terhadap  pengungka- pan TJSL. Demikian juga dengan  Said et al . (2009)  yang  menemukan  komite  audit berpengaruh  positif  terhadap  luas  peng- ungkapan  TJSL.  Namun  hasil  ini  sejalan dengan  Giannarakis  (2014)  yang  menemu- kan  ukuran  dewan  direksi  tidak  ber- hubungan dengan pengungkapan TJSL serta Habbash  (2016)  yang  menemukan  direksi independen  dan  komite  audit  tidak  me- rupakan determinan atau tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL.
Bagaimanapun,  secara  keseluruhan, hasil  penelitian  ini  kembali  membuktikan kebenaran stakeholder  theory yang  men- jelaskan  bahwa  perusahaan  melakukan beberapa  hal  (termasuk  pengungkapan TJSL)  untuk  memuaskan stakeholder karena membutuhkan  dukungan  untuk  melanjut- kan operasinya (Jensen dan Meckling, 1976;
328 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
Gray et  al .,  1995;    Donaldson,  1999).  Demi- kian  juga  dengan legitimacy  theory yang menjelaskan bahwa perusahaan membutuh- kan legitimasi dari masyarakat agar mereka tidak dikenakan biaya politik jika tindakan- nya tidak disukai oleh masyarakat (Deegan dan  Rankin,  1996;  Hooghiemstra,  2000). Dengan  melakukan  pengungkapan  TJSL, perusahaan  mencoba  membentuk  citra positif  dan  menunjukkan  identitas  ber- tanggung  jawab  secara  sosial.  Pengomuni- kasian aktivitas TJSL menjadi saluran untuk menciptakan,  memulihkan  atau  memper- tahankan  legitimasi  perusahaan  termasuk pada  sektor  perbankan,  baik  bank  syariah maupun bank konvensional.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pem- bahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat  di- simpulkan bahwa: (1) Secara statistik, tidak ada  perbedaan  pengungkapan  TJSL  antara bank  syariah  dan  bank  konvensional. Namun  secara    deskriptif,  pengungkapan TJSL  pada  bank  syariah  lebih  tinggi dibandingkan  pada  bank  konvensional;  (2) Karakteristik  perusahaan  berupa  ukuran perusahaan  (aset)    merupakan  determinan yang  berpengaruh  positif  terhadap  peng- ungkapan  TJSL  pada  bank  syariah  dan konvensional;  (3)  Karakteristik  perusahaan berupa profitabilitas (ROA) serta elemen tata kelola  perusahaan  berupa    ukuran  dewan direksi,  direksi  independen,  dan  komite audit  bukan  merupakan  determinan  yaitu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL pada bank syariah dan konvensional.
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah: 1) Bank syariah dan bank konvensional perlu lebih meningkatkan lagi aktivitas  TJSL  yang  diikuti  dengan  peng- ungkapan  TJSL  karena  saat  ini  levelnya masih  rendah;  (2)  Pemerintah  melalui  OJK perlu  menindaklanjuti  POJK  No.  51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,  dan  Perusahaan  Publik,  dengan melakukan  pengawasan  secara  konsisten dan  ketat  beserta  mekanisme reward dan
punishment -nya  agar  aktivitas  dan  peng- ungkapan  TJSL  berjalan  dengan  maksimal dan  memberikan  manfaat  berkelanjutan yang  ditargetkan;  (3)  Peneliti  selanjutnya disarankan  untuk  melakukan  penelitian dengan  data  tahun  2019  setelah  POJK  No. 51/POJK.03/2017  berjalan  lebih  lama  serta mengeksplor  variabel  determinan  lainnya yang  mungkin  akan  terbukti  berpengaruh terhadap  pengungkapan  TJSL  pada  bank syariah dan bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  S.  M.  S.,  S.  M.  S.  Hoque,  dan  M.  Z. Hosen. 2010. Corporate Social Respon- sibility  (CSR)  of  MNCs  in  Bangladesh: A  Case  Study  on  GrameenPhone  Ltd. Journal of Patuakhali Science and Techno- logy University 2(1): 51–61.
Alimullah,  M.  M.  2006.  Dynamics  of Corporate  Social  Responsibility-Bang- ladesh  Context. Journal  of  AIUB  Bang- ladesh 3(1): 13–32.
Amran, A., H. Fauzi, Y. Purwanto, F. Darus, H. Yusoff, M. M. Zain, D. M. A. Naim, dan  M.  Nejati.  2017.  Social  Respon- sibility  Disclosure  in  Islamic  Banks:  A Comparative  Study  of  Indonesia  and Malaysia. Journal  of  Financial  Reporting and Accounting 15(1): 99–115.
Aribi,  Z.  A.  dan  S.  Gao.  2010.  Corporate Social  Responsibility  Disclosure:  A Comparison  between  Islamic  and Conventional  Financial  Institutions. Journal  of  Financial  Reporting  and Accounting 8(2): 72–91.
Azim, M. I., E. Ahmed, dan B. D’Netto. 2011.
Corporate Social Disclosure in Bangladesh :  A  Study  of  the  Financial
Sector. International  Review  of  Business Research Papers 7(2): 37–55.
Brammer, S. dan S. Pavelin. 2006. Voluntary Environmental  Disclosures  by  Large UK  Companies. Journal  of  Business Finance  and  Accounting 33(7–8):  1168– 1188.
Buhr,  N.  dan  M.  Freedman.  2001.  Culture,
Institutional Factors and Differences in
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 329
Environmental  Disclosure  Between Canada  and  the  United  States. Critical Perspectives  on  Accounting 12(3):  293– 322. Burhany, D. I. 2011. Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja  Lingkungan  dan  Pengungka- pan  Informasi  Lingkungan  serta
Dampaknya  terhadap  Kinerja  Keua- ngan  Perusahaan. Indonesian  Journal  of Economics and Business 1(2): 257–270. Cowen, S. S., L. B. Ferreri, dan L. D. Parker.
1987.  The  Impact  of  Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency- Based  Analysis. Accounting,  Organi- zations and Society 12(2): 111–122.
Deegan, C. dan B. Gordon. 1996. A Study of the Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations. Accounting Business Research (26): 187–199.
Deegan,  C.  2002.  The Legitimising  Effect  of Social and Environmental Disclosures – a  Theoretical  Foundation. Accounting, Auditing  &  Accountability  Journal 15(3): 282–311.
Deegan,  C.  dan  C.  Blomquist.  2006. Stakeholder  Influence  on  Corporate Reporting:  An  Exploration  of  the Interaction  between  WWF-Australia and  the  Australian  Minerals  Industry. Accounting,  Organizations  and  Society 31(4–5): 343–372.
Deegan,  C.  dan  M.  Rankin.  1996.  Do Australian Companies Report Environ- mental News Objectively?: An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by the Environ- mental  Protection  Authority. Account- ing,  Auditing  &  Accountability  Journal 9(2): 50–67.
Donaldson,  T.  1999.  Response:  Making Stakeholder  Theory  Whole. The  Aca- demy  of  Management  Review 24(2):  237– 241.
Dusuki, A. W. dan N. I. Abdullah. 2007. Why Do  Malaysian  Customers  Patronise Islamic  Banks? International  Journal  of
Bank Marketing 25(3): 142–160.
Elijido-Ten,  E.  2007.  Applying  Stakeholder Theory to Analyze Corporate Environ- mental  Performance:  Evidence  from Australian  Listed  Companies. Asian Review of Accounting 15(2): 164–184. Esa, E. dan N. A. M. Ghazali. 2012. Corporate Social  Responsibility  and  Corporate Governance in Malaysian Government- Linked  Companies. Corporate  Gover- nance: The international journal of business in society 12(3): 292–305.
Farache,  F.  dan  K.  J.  Perks.  2010.  CSR Advertisements:  A  Legitimacy  Tool? Corporate  Communications 15(3):  235– 248.
Farook, S., M. K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. Determinants  of  Corporate  Social Responsibility  Disclosure:  The  Case  of Islamic  Banks. Journal  of  Islamic Accounting  and  Business  Research 2(2):
114–141.
Friedman, A. L. dan S. Miles. 2001. Socially Responsible Investment and Corporate Social and Environmental Reporting in the  UK:  An  Explaratory  Study. British Accounting Review 33(4): 523–548. Gamerschlag,  R.,  K.  Möller,  dan  F.  Verbee- ten.  2011.  Determinants  of  Voluntary CSR  Disclosure:  Empirical  Evidence from  Germany. Review  of  Managerial Science 5(2): 233–262.
Giannarakis, G. 2014. Corporate Governance and  Financial  Characteristic  Effects  on the Extent of Corporate Social Respon- sibility  Disclosure. Social  Responsibility Journal 10(4): 569–590.
Gray,  R.,  R.  Kouhy,  dan  S.  Lavers.  1995. Corporate  Social  and  Longitudinal Study  of  UK  Disclosure. Accounting, Auditing  &  Accountability  Journal 8(2):
47–77.
GRI.  2015.  G4  Sustainability  Reporting Guidelines.
Guthrie, J. dan I. Abeysekera. 2006. Content Analysis  of  Social,  Environmental Reporting:  What  Is  New? Journal  of Human  Resource  Costing  &  Accounting
330 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 306 – 331
10(2): 114–126.
Guthrie, J., S. Cuganesan, dan L. Ward. 2008. Industry  Specific  Social  and  Environ- mental Reporting: The Australian Food and  Beverage  Industry. Accounting Forum 32(1): 1–15.
Habbash,  M.  2016.  Corporate  Governance and  Corporate  Social  Responsibility Disclosure:  Evidence  from  Saudi Arabia. Social  Responsibility  Journal 12: 740–754.
Hackston,  D.  dan  M.  J.  Milne.  1996.  Some Determinants  of  Social  and  Environ- mental  Disclosures  in  New  Zealand Companies. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal 9(1): 77–108. Haniffa, R. dan M. Hudaib. 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication  in  Annual  Reports. Journal of Business Ethics 76(1): 97–116.
Hooghiemstra,  R.  2000.  Corporate  Com- munication  and  Impression  Mana- gement  New  Perspectives  WHy Companies Engage in Corporate Social Reporting. Journal  of  Business  Ethics 27(1): 55–68.
Ilyas,  M.  2018.  Islamic  Work  Ethics  and Corporate  Social  Responsibility  in Business  Organizations . Academy  of Accounting  and  Financial  Studies  Journal 22: 1–6.
Islam,  A.  M.  dan  C.  Deegan.  2008. Motivations for an Organisation within a Developing Country to Report Social Responsibility  Information:  Evidence from  Bangladesh. Accounting,  Auditing and Accountability Journal 21(6): 850–874. Jensen,  M.  C.  dan  W.  H.  Meckling.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial  Beha- viour,  Agency  Costs  and  Ownership Structure. Journal of Financial Economics 19: 127–168.
Khan, H. U. Z. 2010. The Effect of Corporate Governance  Elements  on  Corporate Social  Responsibility  (CSR); Reporting: Empirical  Evidence  from  Private Commercial  Banks  of  Bangladesh. International  Journal  of  Law  and Management 52(2): 82–109.
Kolk,  A.  2003.  Trends  in  Sustainability Reporting  by  the  Fortune  Global  250. Business  Strategy  and  the  Environment 12(5): 279–291.
Kolk,  A.,  S.  Walhain,  dan  S.  V.  D.  Wate- ringen. 2001. Environmental Reporting by  the  Fortune  Global  250:  Exploring the Influence of Nationality and Sector. Business  Strategy  and  the  Environment 10(1): 15–28.
Lone, E. J. dan A. A. I. Khan. 2016. Corporate Governance  and  Corporate  Social Responsibility  Disclosure:  Evidence from Pakistan. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society 16(45): 785–797.
Moneva, J. M., dan F. Llena. 2000. Environ- mental  Disclosures  in  the  Annual Reports  of  Large  Companies  in  Spain. European Accounting Review 9(1): 7–29. Patten,  D.  M.  2002.  The  Relation  between
Environmental Performance and Environmental  Disclosure:  A  Research
Note. Accounting,  Organizations  and Society 27(8): 763–773.
Rashid, M., I. Abdeljawad, S. M. Ngalim, dan M.  K.  Hassan.  2013.  Customer-Centric Corporate  Social  Responsibility:  A Framework for Islamic Banks on Ethical Efficiency. Management Research Review 36(4): 359–378.
Retno  M.,  R.  D.  dan  D.  Priantinah.  2012. Pengaruh Good Corporate Governance Dan  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility  Terhadap  Nilai  Per- usahaan  (Studi  Empiris  Pada  Per- usahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Periode  2007-2010). Jurnal Nominal 1(1): 84–103.
Said, R., Y. Zainuddin, dan H. Haron. 2009. The  Relationship  between  Corporate Social  Responsibility  Disclosure  and Corporate  Governance  Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. Social  Responsibility  Journal 5(2):  212– 226.
Scholtens, B. 2009. Corporate Social Respon- sibility  in  the  International  Banking Industry. Journal of Business Ethics 86(2):
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan … – Burhany, Dahtiah, Syarief 331
159–175.
Shaumya,  S.  dan  A.  Arulrajah.  2017.  The
Impact  of  Green  Banking  Practices  on Banks  Environmental  Performance: Evidence  from  Sri  Lanka. Journal  of Finance  and  Bank  Management 5(1):  77– 90.
Tagesson, T., V. Blank, P. Broberg, dan S. O. Collin.  2009.  What  Explains  the Extent and  Content  of  Social  Disclosures  on Corporate  Websites? Corporate  Social Responsibility  and  Environmental  Mana- gement 16(March): 352–364.
Ullah,  M.  H.  dan  M.  A.  Rahman.  2015. Corporate  Social  Responsibility  Re- porting Practices in Banking Companies in  Bangladesh:  Impact  of  Regulatory Change. Journal  of  Financial  Reporting and Accounting 13(2): 200–225. Vilar,  V.  H.  dan  J.  Simão.  2015.  CSR
Disclosure  on  the  Web:  Major  Themes in  the  Banking  Sector. International Journal  of  Social  Economics 42(3):  296– 318.
Waller,  D.  S.  dan R.  Lanis.  2009.  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Disclosure of  Advertising  Agencies:  An  Explora- tory  Analysis  of  Six  Holding  Com- panies  Annual  Reports. Journal  of Advertising 38(1): 109–122. Yahya, M. A., A. A. Rahman, dan M. Tayib. 2004. The Relationship between Corpo- rate Social Disclosure and Islamic Unit Trust  Shareholdings. Accounting,  Com- merce and Finance: The Islamic Perspective Journal 9(1).
Yusuf, M. Y. dan Z. B. Bahari. 2015. Islamic Corporate  Social  Responsibility  in Islamic  Banking:  Towards  Poverty Alleviation.  In Ethics,  Governance  and Regulation in Islamic Finance 4: 73–90.