Departemen  Politik  dan  Studi  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro,  Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Email: htardianto@live.undip.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.13, No. 2, 2022 doi: 10.14710/politika.13.2.2022.349-368
Membangun Resiliensi  Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan  Jaring  Pengaman  Sosial  Menghadapi Pandemi Covid-19
Hendra Try Ardianto, 1 Wijayanto, 2 Rina Martini, 3 Yoga Putra Prameswari 4
1,2,3 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia
4 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah (FITRA Jateng), Indonesia
Recieved: (24 Agustus 2022) Revised: (26 Oktober 2022) Published: (31 October 2022)
Kata Kunci:
jaring pengaman sosial; resiliensi warga; pandemi covid-19; dana desa

## Pendahuluan
erdasarkan  penelitian  Pusat  Penelitian  Kependudukan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  per  20  April  2020,  pandemi  Covid  19  telah menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) rata-rata secara nasional  sebesar  15,6%  yang  terdiri  atas  1,8  %  PHK  dengan  pesangon  dan  13,8  PHK tanpa diberi pesangon.  Jumlah tersebut adalah rata-rata nasional, dengan kasus Bali- Nusa  Tenggara  sebagai  daerah  tertinggi  (39,9%)  dan  disusul  Banten  sebagai  daerah dengan PHK tertinggi kedua (24,8%). Selain itu, kasus PHK mayoritas adalah meraka yang berada direntang usia  15-24 tahun (Ngadi, Meilianna dan Purba, 2020: 44-45).
B

## Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diinisiasi  pemerintah  desa  mampu  meningkatkan  resiliensi  warga  dalam  menghadapi situasi  krisis  akibat  pandemi  Covid  19.  Selama  ini,  program  JPS  dianggap  banyak  pihak hanya  sebagai  proyek  jangka  pendek  untuk  meredam  masalah  sesaat,  serta  berpotensi tinggi tidak tepat sasaran. Namun, penelitian penulis di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul  menunjukkan  praktik  terorganisir  dan  sistematis  pada  program  JPS  mampu membangun  resiliensi  warga.  Dalam  mengerjakan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode single case  study ,  yang  mengandalkan  penggalian  data  berupa desk  study dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengorganisasian yang cermat,  Pemerintah Desa (Pemdes) Panggungharjo dapat menginisiasi program JPS yang terukur dan terencana, bahkan dapat menjadi role model bagaimana  mengelola  JPS  yang  tepat  sasaran  dan  efektif  dan  dapat berkontribusi  membangun  ketahanan  sosial  di  dalam  masyarakat.  Artikel  ini menyimpulkan  bahwa  kunci  sukses  program  JPS  dalam  mewujudkan  resiliensi  warga adalah  sinergi  antar  modalitas  dan  inovasi  yang  terus  menerus  diperbaharui  dalam penyelenggaraan program.
Tidak  hanya  pekerja  di  sektor  formal  saja  yang  terkena  imbas,  pekerja  bebas ( serabutan )  baik  sektor  pertanian  maupun  non-pertanian  mengalami  masalah  yang serupa. Ada 58% pekerja bebas tidak mendapat pendapatan selama pandemi, dan 28% pekerja bebas berkurang pendapatannya sebesar 30% (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian  DPR  RI,  2020:  6).  Kondisi  ini  tentu  saja  membawa  dampak  penurunan kesejahteraan warga secara umum. Baik sektor formal maupun informal, keduanya mengalami dampak negatif yang luar biasa akibat pandemi Covid 19.
Kondisi di atas kemudian direspon dengan adanya kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah pusat. Tidak kurang dari 110 triliun rupiah digelontorkan pemerintah pada tahun 2020 untuk mengadakan program-program JPS, diantaranya bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, pemotongan tarif listrik dan air,  hingga  berbagai  program  subsidi  (Smeru,  2020).  Hampir  sebagian  besar kementerian memiliki program JPS terkait dengan pandemi Covid 19 ini. Program ini memang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kebertahanan  warga,  terutama  kelompok yang  paling  rentan  terimbas  kebijakan  pembatasan  sosial  dan  melemahnya  sektor ekonomi akibat pandemi Covid.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  (Permen  DPDTT)  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020,  muncul  ketentuan  baru  yang  mendorong penggunaan  Dana  Desa  antara  25-35%  untuk  kebutuhan  Bantuan  Langsung  Tunai- Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa)  dalam  rangka  mitigasi  dampak  pandemi  Covid  19. Setelah  ada  Permen  DPDTT  tersebut,  desa-desa  harus  bekerja  ekstra  untuk merealokasikan dana desanya. Mereka harus melakukan revisi angggaran dana desa hingga melaksanaakan sekaligus distribusi BLT-Dana Desa langsung ke masyarakat.
Sejauh  ini,  beberapa  riset  menunjukkan  memang  menunjukkan  penilaian positif  saat  melihat  penggunaan  dana  desa  untuk  mitigasi  dampak  Covid  19.  Riset Smeru  (2020)  yang  dilakukan  terhadap  32  desa  yang  berada  di  16  kabupaten  di  18 provinsi menunjukkan bahwa desa telah memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyalurkan dana desa meskipun terdapat banyak kendala terkait prosedur formal yang  sulit  dipenuhi  desa  untuk  merealisasikan  program  jaminan  sosial  selama pandemi  Covid  19.  Tidak  hanya  itu,  sebagian  besar  riset  dengan single  case  study tentang  re-alokasi  Dana  Desa  untuk  mitigasi  dampak  pandemi  Covid  19  juga menunjukkan penilaian yang cukup efektif dan tepat sasaran (Rahayu & Sugiri, 2021; Ayu, Siahainenia, Kudubun, 2020; Azhari & Suhartini, 2021; Maun, 2020).
Pertanyaannya  kemudian,  apakah  program-program  JPS  dari  dana  desa  ini memang  mampu  meningkatkan  resiliensi  warga  di  desa  dalam  menghadapi  situasi krisis  akibat  pandemi  Covid  19.  Hal  inilah  yang  belum  banyak  diulas  di  beberapa penelitian. Selain karena ada potensi seringkali muncul dalam program JPS adalah distribusi yang seringkali tidak tepat sasaran (Mufida, 2020: 164), dalam beberapa hal “kemurahatian”  negara  dalam  program  JPS  dinilai  malah  mereduksi  etos  kerja, mengurangi  dorongan  untuk  bangkit,  meruntuhkan  ikatan  komunitas,  hingga
membebani keuangan negara dalam jangka panjang (Runde, 2020). Tidak hanya itu, Mudhoffir & Hadiz (2021) menilai program kebajikan negara semacam itu hanyalah mengaburkan  masalah  ketimpangan  struktural  dan  menjadi  solusi  apolitis  yang mengabaikan isu-isu fundamental politik dan sistemik di dalam masyarakat.
Dari  paparan  di  atas,  maka  menjadi  menarik  untuk  melihat  secara  langsung bagaimana praktik mitigasi bencana di tingkat desa yang di motori oleh pemerintah desa. Untuk itu, penulis mengangkat rencana penelitian tentang bagaimana Pemdes Panggungharjo,  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menciptakan program jaring pengaman sosial di desanya, kemudian menguji apakah program tersebut mampu membangun resiliensi warganya dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi.
Ada beberapa alasan mengapa desa ini dipilih sebagai objek penelitian. Pertama, Pemdes Panggungharjo tercatat sudah memiliki beberapa program jaring pengaman sosial sebelumnya. Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), desa  ini  sudah  mencanangkan  dan  mengelola  program  JPS,  khususnya  di  bidang pendidikan  dan  kesehatan.  Kedua,  ketika  awal  masa  pandemi  Covid  19,  Pemdes Panggungharjo  sudah  berani  merealokasikan  Angggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan mitigasi krisis akibat pandemi Covid 19, bahkan jauh sebelum  ada  instruksi  pemerintah  pusat  melalui  Permen  DPDTT  Nomor  6  Tahun 2020.
Panggungharjo  sendiri  merupakan  salah  satu  desa  penyangga  kawasan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi di sekitar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul terutama pada sektor industri, jasa, dan perdagangan yang cukup pesat, dalam banyak hal  telah  menggantikan  sektor  pertanian  dan  agrobisnis.  Hal  ini  yang  menjadi penyebab  banyak  keluarga  di  Panggungharjo  yang  meninggalkan  sektor  pertanian sebagai  mata  pencaharian  utama.  Perkembangan  kawasan  industri  di  Desa Panggungharjo kemudian menciptakan karakter kemiskinan baru dengan beberapa ciri utama kemiskinan perkotaan, antara lain : ketiadaan tanah (landless), pekerjaan (jobless), dan hunian (homeless). Akibatnya, permasalahan kesejahteraan sosial selalu mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat.
Karakter  penduduk  desa  semacam  ini,  memiliki  kerentanan  yang  tinggi terhadap  situasi  krisis  khususnya  pandemi  Covid  19.  Mereka  yang  sudah  terlanjur bekerja  di  sektor  industri,  jasa,  dan  perdagangan,  mendapat  masalah  serius  karena ketiga  sektor  tersebut  mengalami  kelesuan  akibat  kebijakan  pembatasan  fisik  (dan sosial). Banyak dari sektor tersebut harus mem-PHK atau merumahkan pegawainya. Tidak  itu  saja,  sebagaimana  disinggung  sebelumnya,  pekerja  bebas  dari  Desa Panggungharjo  juga  banyak  yang  kehilangan  dan  penurunan  pendapatan  yang signifikan. Kondisi semacam inilah yang kemudian merespon Pemdes Panggungharjo untuk  menciptakan  model  jaringan  pengaman  sosial  yang  baru  yang  lebih  cocok dengan kondisi terkini. Apa yang dilakukan Pemdes Panggungharjo dan dampaknya terhadap resiliensi warga inilah yang akan diteliti dalam rencana riset ini .

## Resiliensi dan Jaring Pengaman Sosial
Pandemi  Covid-19  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  bencana  non-alam. Hal  ini  sejalan  dengan  definisi  bencana  sebagai  peristiwa  yang  mengganggu  dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materil, hingga dampak psikologis (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Dari sini, bisa dimengerti bahwa sesungguhnya pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk bencana yang lain. Dikarenakan ini adalah bencana, maka perlu melakukan proses mitigasi agar dampak negatifnya dapat direduksi.
Kunci  sukses  sebuah  mitigasi  bencana  terletak  pada  bagaimana  integrasi  di antara stakeholder dalam  merancang  bagaimana  respon,  perencanaan,  dan pengelolaan  mengatasi  bencana  (Chen  et  al,  2006).  Ini  artinya,  posisi stakeholder , terutama  aktor  dari  pemerintah  sangat  signifikan  dalam  upaya  mitigasi  akibat pandemi Covid-19. Salah satu upaya mitigasi dalam mengatasi persoalan pandemi ini adalah  dengan  mengeluarkan  program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  merupakan  bantuan  non-kontribusi  yang diberikan  oleh  suatu  pihak  (umumnya  negara)  untuk  meningkatkan  kehidupan keluarga  yang  dianggap  rentan  atau  individu  yang  berada  dalam  kemiskinan  dan kemelaratan  (World  Bank,  2018).  Disebut  non-kontribusi  karena  pihak  atau  orang yang  mendapatkannya  tidak  harus  melakukan  sesuatu  (kontribusi)  terlebih  dahulu untuk memperolehnya. Selama kriteria yang ditentukan oleh negara terpenuhi, maka orang  tersebut  bisa  mendapat  bantuan  itu.  Dalam  konteks  Indonesia,  menurut Yohandarwati, dkk. (2003), kebijakan ini dijalankan guna memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kelompon rentan, terutama bagi kelompok miskin (the poor) dan kelompok sangat miskin (the poorest).
Tidak hanya menjadi pengamanan bagi orang miskin, JPS juga idealnya dapat menjadi  pemantik  bagi  pengembangan  keluarga  miskin  untuk  bisa  mendapatkan pendapatan lainnya. Bantuan dari negara berupa JPS bisa diberikan kepada kelompok miskin untuk digunakan secara produktif maupun diinvestasikan secara tepat, seperti untuk  pendidikan,  pembelian  aset  usaha,  pengembangan  jaringan  sosial,  maupun sesuatu yang bisa untuk meningkatkan pendapatan (Devereux, 2002). Ini artinya, ada 2 maksud ideal yang diarahkan dari program sejenis JPS ini, yakni untuk perlindungan minimal  agar  tetap  bisa  bertahan,  serta  untuk  dikembangkan  kepada  hal  yang produktif. Dalam konteks penelitian ini, program JPS akan diuji apakah stimulus itu dapat membantu meningkatkan resiliensi warga, mengingat krisis semacam pandemi Covid 19 ini masih dan akan mencul lagi di masa datang.
Oleh  karena  itu,  perlu  sekiranya  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan resiliensi warga. Resiliensi secara sederhana dapat dipahami sebagai keadaan dimana individu mampu beradaptasi terhadap suatu kondisi sulit atau krisis (Lee, dkk, 2013).
Lebih  lanjut,  Bretherton  dan  Ride  (2011:  7)  mengembangkan  konsep  resiliensi  yang lebih luas, yang bertitik tolak pada komunitas ( community resilience ),  yakni “kapasitas masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat, terutama untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman sehingga struktur fisik, sosial, dan politik yang baru dapat selaras  dengan  kondisi  lingkungan”.  Dari  2  definisi  di  atas,  maka  dapat  diartikan bahwa  resiliensi  terkait  dengan  kemampuan  warga  atau  komunitas  untuk menghadapi masalah yang mengganggu kondisi normal, bahkan menjadikan masalah sebagai bagian dari normalitas.
Untuk  itu,  resiliensi  bukan  terkait  dengan  mengatasi  masalah  dengan meniadakan  masalahnya,  tetapi  menjadikan  masalah  itu  sebagai  bagian  dari normalitas  baru  yang  harus  dikelola.  Hal  ini  relevan  dalam  analisis  penelitian  ini, mengingat  pandemi  Covid  19  ini  mengharuskan  manusia  untuk  memberlakukan adaptasi  baru  terhadap  situasi  krisis  yang  terjadi.  Dititik  ini,  maka  peneliti  akan melakukan  analisis,  apakah  program  JPS  yang  diinisiasi  pemerintah  desa  dapat mendorong  terwujudnya  resiliensi  warga  terhadap  kondisi  krisis,  ataukah  hanya menjadi program kerja business as usual , inilah sisi yang akan dielaborasi lebih detail dalam penelitian.
Dalam melakukan riset ini, penulis menggunakan metode single case study yang mengandalkan pada pendalaman terhadap kasus yang diangkat. Adapun kasus yang diangkat adalah kebijakan program JPS yang diinisiasi Pemdes Panggungharjo. Untuk mengerjakan  metode  tersebut,  peneliti  menggabungkan  model  studi  kepustakaan terhadap sumber-sumber informasi sekunder maupun studi lapangan yang mencakup wawancara  mendalam  dan  observasi.  Studi  kepustakaan  memiliki  tujuan  untuk mengumpulkan data tentang identifikasi karakteristik subjek yang diteliti, sedangkan studi  lapangan  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  para  aktor  atau stakeholder yang terlibat dalam kasus yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah Desa Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.

## Inisiatif Jaring Pengaman Sosial oleh Pemerintah Desa
Panggungharjo  merupakan  sebuah  desa  yang  mengalami  pertumbuhan ekonomi pesat selama 2 dekade terakhir. Lokasi desa ini berada di kawasan sub-urban Yogyakarta yang mulai mengalami pergeseran lanskap tata ruang desa dari kawasan agraris  menuju  non-agraris.  Hal  ini  terjadi  sebagai  dampak  dari  pertumbuhan  dan perluasan kawasan perkotaan Yogyakarta, dimana setidaknya 2% lahan pertanian di Panggungharjo  telah  dikonversi  menjadi  kawasan  permukiman  dan  area  komersil setiap  tahunnya.  Begitu  pula  dengan  mata  pencaharian  warga  yang  juga  mulai meninggalkan kehidupan agraris dan memasuki pekerjaan di sektor formal, seperti industri, jasa, dan perdagangan. Pada tahun 2018, pendapatan sektoral warga sebesar 102,43 milyar rupiah, dimana 73% bekerja dari sektor jasa dan perdagangan, sedangkan 27% sisanya masih bekerja di sektor pertanian.
Peralihan  mata  pencaharian  penduduk  desa  ini  meniscayakan  munculnya kerentanan  sosial  ekonomi.  Persoalan  kerentanan  warga  di  kawasan  sub-urban mempunyai  beberapa  ciri  khas,  antara  lain  ketiadaan  tanah (landless), ketiadaan pekerjaan (jobless), ketiadaan  hunian (homeless), dan  ketidaklayakan  hunian. Kerentanan  sosial  ekonomi  dan  persoalan  kesejahteraan  warga  selalu  menjadi  isu penting  dalam  diskursus  tata  kelola  pemerintahan,  tidak  terkecuali  bagi  Pemdes Panggungharjo.  Sebagai  manifestasi  negara  di  tingkatan  paling  bawah,  Pemdes Panggungharjo  mengupayakan  kesejahteraan  yang  nyata  bagi  warganya,  salah satunya melalui kebijakan jaminan sosial. Kebijakan ini merupakan respon terhadap situasi ketidakpastian (uncertainty) dan kerentanan (vulnerability) sosial ekonomi yang sedang dan akan dialami oleh warga desa. Menariknya, kebijakan jaminan sosial di Panggungharjo ini sebetulnya telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Pada  tahun  2013,  Pemdes  Panggungharjo  mewujudkan  komitmen  politiknya terkait kebijakan jaminan sosial melalui Surat Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial atau Bapel JPS. Konsideran yang digunakan dalam pendirian Bapel JPS adalah Undang- Undang  Dasar  1945  Amandemen  Keempat  Pasal  34,  yakni  fakir  miskin  dan  anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1) dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2); serta Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (UU  SJSN).  Selain  kedua produk yuridis formal tersebut, tidak ada lagi regulasi yang mengatur tentang jaminan sosial di tingkat desa sehingga pendirian Bapel JPS dapat dikatakan sebagai diskresi lurah.
Inisiasi kebijakan jaminan sosial ini berasal dari gagasan Lurah Panggungharjo terpilih, Wahyudi Anggoro Hadi (selanjutnya ditulis Wahyudi), yang didasari pada 3 (tiga)  konteks.  Pertama,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  masa  lalu  hanya dimaknai  sebatas  layanan  administrasi  saja.  Wahyudi  berupaya  membangun kesepahaman bersama bahwasanya pemerintah desa merupakan bagian dari solusi atas persoalan warga terkait pemenuhan hak dan kebutuhan dasar, khususnya melalui pendirian Bapel JPS. Kebijakan jaminan sosial ini sebangun dengan janji politik yang tersurat dalam visi kepemimpinannya, yakni membangun kepercayaan warga demi meningkatkan  kapasitas  sosial  yang  kondusif.  Kedua,  jaminan  sosial  yang  sudah diimplementasikan  oleh  pemerintah  pusat  belum  banyak  meng-kover  sampai  ke tingkat desa, padahal masyarakat sangat membutuhkan jaminan sosial tersebut. Oleh sebab  itu,  Lurah  Panggungharjo  menginisiasi  kebijakan  jaminan  sosial  bagi  warga yang  kurang/tidak  mampu.  “Sebenarnya  (yang  dilakukan)  Bapel  JPS  itu  ya  sama dengan  BPJS,  lagipula  programnya  pun  sama”,  ujar  Pujiyanto,  Ketua  Bapel  JPS (Wawancara  peneliti,  2  September  2022).  Ketiga,  kebijakan  jaminan  sosial  menjadi bagian  dari  upaya  menghentikan  praktik  klientelistik  di  desa.  Beberapa  pengusaha
atau  perusahaan  yang  membuka  bisnis  di  Panggungharjo  biasanya  memberikan hadiah  (gratifikasi)  kepada  lurah,  mulai  dari  Rp  5.000.000,00  –  Rp  15.000.000,00 sebagai  bentuk  dari  fasilitasi  usaha.  Namun,  Wahyudi  memanfaatkannya  untuk program pemerintah desa dan meminta perusahaan mengarahkan investasi apapun ke program sosial (Hestiwiningsih, 2017:75). Pada titik ini, kecerdasan Wahyudi layak diapresiasi  karena  mampu  mengubah  barang  gratifikasi  menjadi  sumbangan  resmi untuk pembiayaan jaring pengaman sosial. Hal ini dilakukan Wahyudi karena sedari awal telah mengusung prinsip anti politik-uang sebelum dan setelah terpilih menjadi lurah.
Sebagai  lurah,  Wahyudi  menganalogikan  program  JPS  di  desanya  sebagai “bukan  sekadar  jaring,  tetapi  baskom”.  Maksudnya  adalah  memastikan  kelompok paling rentan dapat disentuh oleh program JPS desa, khususnya yang tidak terjaring oleh program JPS pemerintah pusat. Misalnya, warga desa yang tidak mendapatkan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  Penerima  Bantuan  Iuran  (BPJS  PBI), Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  dan  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda), maka Pemdes Panggungharjo akan menjadi “baskom” terakhir yang akan memberikan jaminan sosial tersebut. Oleh sebab itu, warga desa Panggungharjo yang merasa membutuhkan jaminan sosial, berhak mengakses layanan Bapel JPS. Dengan adanya Bapel JPS, Pemdes Panggungharjo ingin memberikan kepastian jaminan sosial bagi  warganya,  melalui  skema  pembiayaan  publik,  mulai  dari  APBDesa  maupun sumbangan dari pihak lain, termasuk swasta.
Pada fase awal implementasi kebijakan jaminan sosial, Pemdes Panggungharjo mengalami banyak tantangan dan hambatan. Pertama, tingkat penerimaan perangkat desa  terhadap  kebijakan  jaminan  sosial  ini  masih  rendah.  Perangkat  desa  masih banyak  yang  menganggap  penyelenggaraan  jaminan  sosial  bukan  bagian  dari tanggung-jawab mereka. Kedua, sosialisasi jaminan sosial kepada warga juga kurang berjalan lancar. Pemdes Panggungharjo selalu menginformasikan layanan JPS kepada warga  saat  rapat  kerja  dan  kunjungan  wilayah.  Oleh  sebab  itu,  poin  penting  dari keberlanjutan kebijakan jaminan sosial di Panggungharjo sampai saat ini terletak pada komitmen politik dan konsistensi dalam menyosialisasikannya kepada warga.
Bapel JPS mempunyai 2 kategori jaminan sosial, yakni JPS Pendidikan dan JPS Kesehatan. Salah satu manifestasi penting dari JPS Pendidikan adalah “Satu Rumah Satu Sarjana”, yakni sebuah program yang membantu pembiayaan warga sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Skema pembiayaannya melalui berbagi biaya atau sharing cost ,  yang  mana  50%  bagian  akan  ditanggung  Pemdes  Panggungharjo,  sedangkan separo sisanya berasal dari pihak kampus yang diambilkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).  Bapel  JPS  telah  mengimplementasikan  nota  kesepahaman dengan  2  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta,  yakni  Akademi  Teknologi  Kulit Yogyakarta  dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kesehatan  AKBIDYO.  Selain  kedua  kampus tersebut,  Bapel  JPS  hanya  dapat  memberikan  bantuan  pendidikan  tunai  dengan besaran maksimal Rp 1.000.000,00 per tahun. “Di kami (Bapel JPS), sistemnya gotong
royong,  desa  punya  (sumber  daya)  berapa,  sehingga  orangtua  yang  akan mengusahakan  sisanya”,  jelas  Pujiyanto,  Ketua  Bapel  JPS  (Wawancara  peneliti,  2 September 2022).
Setidaknya,  ada  2  layanan  JPS  Pendidikan.  Pertama,  layanan  beasiswa pendidikan yang diberikan kepada warga yang mempunyai kepemilikan aset keluarga yang  terbatas,  dalam  bentuk  asuransi  pendidikan  yang  dikelola  oleh  penyedia  jasa asuransi  swasta,  tetapi  premi  asuransinya  ditanggung  oleh  Pemdes  Panggungharjo. Oleh sebab itu, Bapel JPS melakukan kerjasama dengan penyedia jasa asuransi swasta. Kedua, layanan bantuan pendidikan tunai yang diberikan kepada warga desa dengan kondisi  ekonomi  pra-sejahtera/rentan.  Menurut  Pujiyanto,  salah  satu  kendala  dari implementasi jaminan sosial di Panggungharjo adalah ketersediaan anggaran. Hampir seluruh anggaran belanjanya berasal dari Dana Desa (DD), dan bukan dari donatur. Dalam setahun, Bapel JPS mengelola anggaran sekitar 80 juta rupiah yang digunakan untuk bantuan pendidikan tunai sekitar 30 juta rupiah, program “Satu Rumah Satu Sarjana”, sekitar 20 juta rupiah, dan kesehatan sekitar 30 juta rupiah. Pada tahun 2017 lalu,  setidaknya  18  warga  mendapatkan  bantuan  dana  pendidikan,  dengan  jumlah total  penyaluran  sebesar  Rp  25.955.000,00  (Meidy,  2017).  Dari  tahun  2013,  penerima manfaat JPS Pendidikan sebanyak 8-10 orang/tahun untuk beasiswa pendidikan, dan 3-4 orang/tahun untuk bantuan pendidikan (wawancara peneliti, 20 Mei 2020).
Sedangkan untuk JPS Kesehatan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu JPS Kesehatan (Umum) dan JPS Kesehatan Ibu dan Anak; serta mempunyai beberapa layanan dasar, sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1 Layanan JPS Kesehatan
Pelayanan JPS Kesehatan (Umum) Pelayanan JPS Kesehatan (Ibu dan Anak) § Layanan luar gedung;
§ Biaya  konsultasi  dan  pemeriksaan medis;
§ Biaya tindakan medis kecil/sederhana;
§ Biaya  pembelian  obat  sesuai  Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau obat  yang  tersedia  di  PP-JPS Kesehatan  sesuai  dengan  indikasi medis;
§ Biaya pelayanan kegawatdaruratan;
§ Homecare /layanan  kunjung  rumah pasien oleh perawat desa.
§ Pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 (tujuh) kali;
§ Persalinan normal gratis;
§ Pemeriksaan nifas sebanyak 2 (dua) kali;
§ Imunisasi  lengkap  untuk  bayi sebanyak 5 kali.

## Sumber
: diolah oleh penulis
Kepesertaan  warga  dalam  JPS  Kesehatan  terbagi  dalam  3  kategori,  yakni  (1) Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI),  yaitu  peserta  yang  menerima  bantuan  pembayaran iuran dari Pemdes Panggungharjo ataupun pembiayaan publik lainnya, seperti: Zakat,
Infaq,  Shodaqoh,  Sumbangan/Donasi,  dan  Dana  CSR  di  sekitar  Panggungharjo;  (2) Penerima Bantuan Iuran KUPAS (PBI-KUPAS), yaitu peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Panggung Lestari”; dan terakhir  (3)  Mandiri,  yaitu  peserta  yang  mendaftar  dan  membayar  iurannya  secara mandiri.
Warga yang mempunyai kepesertaan JPS Kesehatan kluster 1, tidak dibebankan iuran  premi.  Pemdes  Panggungharjo  melalui  Bapel  JPS  akan  membayarkan  premi kesehatan  sebesar  50%,  sedangkan  sisanya  dikerjasamakan  dengan  CSR  penyedia layanan  kesehatan  di  Panggungharjo.  Merujuk  data  Bapel  JPS  Panggungharjo  per Maret  2020,  penerima  manfaat  JPS  Kesehatan  (Umum)  sebanyak  30-an  orang, sedangkan JPS Kesehatan (Ibu dan Anak) sebanyak 15 orang. Selain itu, perawat desa telah  mendampingi  73  orang  Lansia  di  Panggungharjo.  Pada  sisi  lainnya,  Bapel  JPS Panggungharjo telah melunasi tunggakan JPS bagi keluarga miskin sebanyak 3 (tiga) keluarga.
Sejak  tahun  2015  pula,  Bapel  JPS  Panggungharjo  telah  bekerjasama  dengan Rumah Sehat BAZNAS mengadakan layanan pengobatan gratis bagi pemegang JPS Kesehatan  melalui  Kartu  Sehat  yang  meliputi:  poli  umum,  poli  gigi,  pemeriksaan laborat, penanganan kegawatdaruratan, pelayanan KB, cek kehamilan, dan pelayanan obat  atau  farmasi  lainnya.  Layanan  kesehatan  gratis  tersebut  dapat  diakses  seluruh anggota  keluarga  pemegang  Kartu  Sehat  dengan  batasan  usia  maksimal  23  tahun, belum  menikah,  dan  belum/tidak  bekerja.  Kartu  Sehat  dapat  diperoleh  dengan mendaftarkan  diri  di  Bapel  JPS  atau  melalui  kader  kesehatan  pedukuhan  dengan melampirkan persyaratan, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga  (KK).  Selanjutnya,  Bapel  JPS  akan  memverifikasi  faktual  dengan mengunjungi rumah pemohon.
Pembiayaan  jaminan  sosial  ini  diambilkan  dari  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD), terutama dari pendapatan BUMDesa. Pemdes Panggungharjo tercatat mempunyai 5 (lima)  unit  bisnis  BUMDesa,  yaitu:  1)  Kampung  Mataraman  Resto  dan  Café;  2) The Plataran;  3)  Bank  Sampah/Jasa  Pengelolaan  Sampah;  4)  PT  Panggung  Lestari (manufaktur  minyak nyamplung bagi  bahan  dasar  kosmetik;  dan  5)  Pasardesa.id. Dengan  keberadaan  Dana  Desa  sebagai  konsekuensi  logis  dari  implementasi  UU Desa, semakin meringankan pembiayaan program jaminan sosial yang dikelola Bapel JPS. Sedangkan sebelum adanya Dana Desa, Pemdes Panggungharjo setidaknya harus mengalokasikan sekitar 30% dari PAD.
Kemampuan  Pemdes  Panggungharjo  dalam  melakukan  jaminan  sosial  tidak luput  dari  kepemimpinan  politik  Wahyudi.  Sosok  Lurah  Panggungharjo  tersebut mempunyai  kapasitas,  inovasi,  komunikasi,  dan  jaringan  yang  sangat  mumpuni sebagai pemimpin politik di desa. Komitmen politik dan anggaran sebagai pemimpin politik  bisa  dinilai  sangat  baik.  Keberpihakan  terhadap  kelompok  pra-sejahtera, miskin, dan rentan tertuang dalam RPJMDesa Panggungharjo Tahun 2013 – 2018, pada misi kedua, poin d (meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan); e
(meningkatnya  akses  masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan  yang  berkualitas);  f (terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi  sehingga  ketahanan  pangan,  kesehatan  dan  pendidikannya  terancam),  g (meningkatnya  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  dan  kondisi kegawatdaruratan  yang  lain),  dan  h  (meningkatnya  respon  pemerintah  desa  dalam menghadapi kebencanaan dan kegawatdaruratan yang lain).
Komitmen politik terhadap kelompok miskin dan rentan yang tertuang dalam RPJMDesa  diikuti  dengan  komitmen  anggaran  yang  ada  didalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Dalam  APBDesa  Panggungharjo  Tahun 2016  –  2018  terdapat  beberapa  program  kegiatan  desa  yang  responsif  terhadap kelompok rentan/miskin. Pada APBDesa 2016, terdapat mata anggaran Belanja untuk Warga  Miskin  dalam  Bapel  JPS  senilai  Rp  100.000.000;  selanjutnya  pada  APBDesa 2017 terdapat mata anggaran Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu,  dan  Anak  Keluarga  Miskin  senilai  Rp  50.740.000  dan  Fasilitasi  Kesehatan Masyarakat  senilai  Rp  5.340.000;  dan  terakhir  pada  APBDesa  2018  terdapat  mata anggaran Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu, dan Anak Keluarga Miskin senilai Rp 71.040.000 dan Fasilitasi Kesehatan Masyarakat senilai Rp 11.040.000.

## Transformasi JPS di Tengah Pandemi Covid-19
Pandemi  Covid-19  secara  tiba-tiba  melahirkan  situasi  ketidakpastian  yang menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sektor industri dan jasa mengalami pukulan telak dari situasi ketidakpastian tersebut. Hampir sebagian besar orang yang bekerja di kedua sektor tersebut mengalami PHK ataupun “dirumahkan” sementara. Padahal sebagian besar penduduk Panggungharjo bekerja di kedua sektor tersebut,  dan  tentu  mengalami  kerentanan  secara  ekonomi.  Implikasinya, perekonomian  di  desa  bergerak  pelan.  Tidak  hanya  ekonomi,  aspek  sosial  juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang menjadi arena “geguyuban” (interaksi dan dialog) antar warga desa juga harus dibatasi. Pertemuan warga yang biasanya bertatap muka berubah drastis, digantikan dengan  teknologi  informasi  berbasis  internet.  Meminjam  bahasa Ž i ž ek  (2020), pandemi  Covid-19  telah  mendekonstruksi  tata  norma  dan  gaya  hidup  bagi  banyak orang, tidak terkecuali bagi warga Panggungharjo.
Pemdes  Panggungharjo  merespon  situasi  ketidakpastian  itu  dengan pembentukan Panggungharjo Tanggap Covid-19 (PTC-19), melalui Surat Keputusan Lurah  Desa  Panggungharjo  Nomor  18  Tahun  2020.  Keberadaan  PTC-19  bertujuan untuk mengurangi kerentanan maupun dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang disebabkan  pandemi  Covid-19.  PTC-19  meluncurkan  aplikasi  berbasis  web  yang bernama  sama,  yakni  PTC-19;  yang embedded dengan  Sistem  Informasi  Desa  (SID) Panggungharjo.  Melalui  aplikasi  ini,  Pemdes  Panggungharjo  dapat  mengetahui
kondisi  kesehatan  warganya,  baik  orang  yang  berkunjung,  sedang  berkunjung, ataupun  tinggal  di  desa  lebih  dari  24  jam.  Warga  diminta  mengisi  formulir http://bit.ly/Laporpanggungtanggapcovid19 untuk melaporkan kondisi kesehatannya. Dalam  upaya  mitigasi  klinis  Covid-19,  PTC-19  banyak  dibantu  relawan  tenaga kesehatan, mulai dari dokter spesialis paru, dokter spesialis anestasi, dan sanitarian epidemologi dari Puskesmas Sewon 2.
Dalam konteks mitigasi dampak ekonomi, Pemdes Panggungharjo memonitor kondisi  ekonomi  warga  dengan self-assessment secara  daring  dengan  tujuan  agar kondisi ekonomi warga, baik yang terdampak/tidak terdampak; dapat dipantau dan dilindungi  oleh  pemerintah  desa,  sebagaimana  diatur  dalam  Maklumat  Lurah Panggungharjo Nomor 360/097. Sebelumnya, Lurah Panggungharjo sudah melakukan pertemuan awal dalam format Musyawarah Desa (Musdes) pada 3 Maret 2020, melalui WhatsApps Group bersama  14  perwakilan  padukuhan,  Kelompok  Pegiat  (Pokgiat) LPMD,  Ketua  RT,  perwakilan  kelompok  perempuan,  dan  kelompok  rentan  lain. Penyelenggaraan  Musdes  bertujuan  untuk  tata  laksana  dan  tata  kelola  program mitigasi dampak ekonomi pandemi Covid-19.
Selanjutnya,  PTC-19  melakukan  mitigasi  dampak  ekonomi  pandemi  Covid-19 dengan menerbitkan formulir daring http://s.id/mitigasiekonomi yang dibagikan pada beberapa platform digital,  seperti WhatsApps Group dan  SID  Panggungharjo  untuk mendapatkan  hasil  pemetaan  sebaran  kelompok  rentan  ekonomi.  Tidak  hanya  itu, mitigasi dampak ekonomi secara daring digunakan juga sebagai baseline data dalam menentukan skala prioritas penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran  dan  sesuai  kebutuhan.  Dalam  mitigasi  dampak  ekonomi  secara  daring terdapat 7 penilaian yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat, antara lain: jenis  pekerjaan,  besaran  pendapatan,  pola  konsumsi,  dana  cadangan,  aset,  jaminan sosial, dan keberadaan sebagai kelompok rentan.
PCT-19  membagi  kehilangan  sumber  pendapatan  warga  desa  menjadi  2 kelompok,  yaitu  :  (1)  kehilangan  sumber  pendapatan  warga  yang  menggantungkan penghidupan  ekonominya  dari  usaha  mikro/kecil,  seperti:  warung,  angkringan, pedagang  keliling,  tukang  jahit,  tukang  sol  sepatu,  tukang  cukur,  usaha  jasa  cuci- setrika atau laundry , dan ojek daring; dan (2) kehilangan sumber pendapatan warga yang  menggantungkan  penghidupan  ekonominya  dari  pekerjaan  dengan  pihak lainnya, seperti : buruh tani, buruh pabrik, tenaga lepas harian, tukang batu, karyawan tidak tetap dan sopir mobil rental yang dirumahkan. Kedua kelompok diatas disebut sebagai kelompok rentan. Pemetaan dampak melalui social economic mapping terhadap kelompok  rentan  tersebut  menghasilkan  2  temuan  penting  terkait  problem  pokok dalam  situasi  pandemi  Covid-19,  yaitu  :  (1)  munculnya  kerawanan  pangan,  dan  (2) berkurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  berimplikasi  pada  meningkatnya  jumlah pengangguran  di  masyarakat.  Selanjutnya,  PCT-19  melalui  Pusat  Pengendalian Operasi  Penanggulangan  Bencana  (Pusdalops-PB)  memberikan  paket  bantuan pangan dengan proyeksi awal sebanyak 4.000 paket, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini.

## Tabel 2 Jumlah Penerima Manfaat PTC-19
Sumber : PTC-19
Keterangan:
1. Kelompok  sangat  rentan  yang  tidak  memperoleh  Program  Keluarga  Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memperoleh bantuan sebanyak 5 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
2. Kelompok  sangat  rentan  yang  memperoleh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 3 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
3. Kelompok  rentan  yang  tidak  memperoleh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dan/atau  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  akan  memperoleh  bantuan sebanyak 4 paket, dimulai dari minggu kedua April 2020.
4. Kelompok rentan yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 2 paket, dimulai dari minggu pertama April 2020.
5. Kelompok  cukup  rentan  yang  tidak  memperoleh  Program  Keluarga  Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memperoleh bantuan sebanyak 2 (dua) paket, dimulai dari minggu ketiga April 2020.
6. Kelompok  cukup  rentan  yang  memperoleh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dan/atau BPNT akan memperoleh bantuan sebanyak 1 (satu) paket, dimulai dari minggu ketiga April 2020.
7. Satu Paket Bantuan Desa, terdiri dari 5 kilogram beras, ½ kilogram tepung terigu, 1 kilogram telur ayam, 1 kilogram gula, dan 1 liter minyak goreng.
Selanjutnya,  muncul  aturan  Juknis  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  dari Dana  Desa  (BLT-DD)  melalui  Permendes  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2020,  dimana  aturan  baru  ini  selaras  dengan  prakarsa  desa Panggungharjo  melalui  PTC-19.  Menurut  aturan  Juknis  tersebut,  sasaran  penerima BLT-DD  pada  masa  pandemi  Covid-19  adalah  keluarga  miskin  non  penerima  PKH yang  kehilangan  pekerjaan,  belum  terdata,  ataupun  mempunyai  anggota  keluarga yang  sakit  kronis.  Dengan  cara  seperti  ini,  JPS  yang  diinisiasi  oleh  Pemdes Panggungharjo tetap bisa eksis dan mampu merespon situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

## Membangun Resiliensi di Tengah Pandemi
Di  Panggungharjo,  penyaluran  BLT-DD  dilakukan  melalui platform pasardesa.id. Tidak hanya itu, Pemdes Panggungharjo mengubah bentuk penyaluran bantuan BLT-DD, dari semula tunai menjadi non tunai. Melalui pasardesa.id, Pemdes Panggungharjo berupaya agar uang bantuan itu dapat berputar lebih lama di desa, sehingga  manfaat  ekonominya  menjadi  lebih  luas.  Dengan  begitu,  daya  beli masyarakat akan meningkat sehingga menggerakkan ekonomi yang sempat dihantam pandemi  Covid-19.  Dalam  membangun  ekosistem  pasardesa.id,  Pemdes Panggungharjo  mengajak  Desa  Ngestiharjo,  Wirokerten,  Guwosari,  dan  Sriharjo  di Kab Bantul. Dari 158 pedagang yang terlibat dalam platform pasardesa.id sebanyak 158 pedagang, yang terdiri dari 70 orang berasal dari Panggungharjo, 48 dari Sriharjo, 34 dari Guwosari, 5 dari Ngestiharjo, dan 1 dari Wirokerten.
Kebijakan Bapel JPS, PTC-19, dan pasardesa.id sebenarnya merupakan bentuk dari bangunan resiliensi warga di Panggungharjo, sekaligus respon atas keterbatasan dan  persoalan  yang  muncul  akibat  pandemi.  Singkatnya,  Bapel  JPS  merespon persoalan pemenuhan jaminan sosial warga, PTC-19 merespons dampak klinis selama dan saat berlangsungnya COVID-19, dan pasardesa.id merespon pelambatan ekonomi di  desa.  Ketiganya  menjadi  solusi  kebijakan  ditengah  situasi  yang  serba  terbatas. Namun  dalam  situasi  serba  terbatas  itu,  resiliensi  warga  dapat  dibangun  dengan merajut modalitas sosial, sumberdaya manusia, dan ekonomi yang ada di desa melalui partisipasi  publik  dan  kebijakan  berbasis  data.  Partisipasi  publik  dan  kebijakan berbasis  data  memungkinkan  terjadinya trust diantara  keduanya.  Hal  itu  yang menyebabkan proses resiliensi dapat terjadi di Panggungharjo.
Tabel 2. Modalitas Proses Resiliensi di Panggungharjo Modalitas Manifestasi Sosial § Nilai kerelawanan, kegotong-royongan, dan solidaritas di masyarakat desa; § Kepemimpinan transformatif; § Jaringan Ekonomi § Keleluasaan  ruang  fiskal  dalam  APBDesa,  khususnya PADesa. Sumberdaya manusia § Aparat Desa
§ Relawan
Sumber : diolah peneliti
Ketiga  modalitas  di  atas  memainkan  peran  penting  bagi  sukses  tidaknya program JPS dalam membangun resiliensi warga. Modal sosial berupa kepemimpinn transformatif,  jaringan  sosial  yang  kuat,  dan  solidaritas  yang  tinggi  antar  warga merupakan prasyarat dasar bagi terselenggaranya inisiatif JPS di tingkat desa. Di sisi lain, keleluasaan fiskal dalam APBDesa juga sangat penting bagi proses pembiayaan JPS. Tanpa adanya keleluasaan itu, banyak desa tidak akan berani mengambil inisiatif karena akan berpotensi dianggap melakukan mal-administrasi. Selain kedua hal itu, keberadaan aparat desa yang reformis dan jaringan relawan merupakan sumberdaya yang mendorong bagi upaya keluar dari situasi krisis. Inilah kunci sukses bagaimana program  JPS  Desa  Panggungharjo  dapat  berjalan  maksimal,  bahkan  mengisi  celah kosong  yang  ditinggalkan  oleh  program-program  pemerintah  di  tingkat  yang  lebih atas.
Sebagaimana  diketahui,  pemerintah  supra  desa  sebenarnya  telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial. Namun, tata kelola data sebagai landasan  penting  dari  program  jaminan  sosial  seringkali  mengalami  jalan  buntu. Tidak  jarang,  rezim  data  dari  program  jaminan  sosial  tersebut  menghambat  atau mempersulit warganegara untuk memperoleh hak-haknya atas jaminan sosial. Alih- alih  mendapatkan  jaminan  sosial,  banyak  warganegara  dengan  kondisi  pra- sejahtera/miskin  yang  tidak  mendapatkan  satu  pun  jaminan  sosial.  Beranjak  dari situasi/kondisi  tersebut,  entitas  desa  yang  bersinggungan  langsung  dengan warganegara, harus dapat menghadirkan jaminan sosial. Oleh karena itu, desa harus menjadi  penjamin  sosial  terakhir  manakala  jaminan  sosial  di  tingkat  supra  desa mengalami disfungsi.
Awalnya, Pemdes Panggungharjo mengalami kesulitan ketika memasukkan dan mengintegrasikan data kemiskinan/pra-sejahtera warganya ke pemerintah supra desa, baik  kabupaten,  propinsi,  hingga  pusat.  Padahal,  warga  bersangkutan  benar-benar keluarga pra-sejahtera/miskin. Oleh sebab itu, menurut Lurah Panggungharjo dalam
perencanaan  program,  aspek  kemanusiaan  harus  sebagai  prioritas  sehingga  data kependudukan tidak lagi menjadi pertimbangan utama (Wawancara peneliti, 20 Mei 2020).  Inisiasi  kebijakan  PTC-19  dilatarbelakangi  oleh  aspek  kemanusiaan  tanpa mengabaikan  aspek  akuntabilitas,  hukum,  sosial,  dan  seterusnya.  PTC-19  muncul dengan modifikasi sistem untuk memobilisasi sumber daya sosial. Pembiayaan awal PTC-19 berasal dari urun daya yang berhasil menggalang dana publik sebesar 100 juta rupiah, belum termasuk sumbangan barang.
Selama 1 (satu) dekade terakhir, Pemdes Panggungharjo menjadikan kedaulatan atas data dan informasi sebagai entry point dalam agenda pembangunan desa. Bahkan, sejak tahun 2015, Pemdes Panggungharjo mengembangkan data dan informasi spasial, mulai  dari  data  administrasi  kependudukan,  biofisik  (permukiman,  infrastruktur, fasilitas  umum,  dan  elektrifikasi),  ekonomi  (UMKM),  dan  sosial  (PMKS).  Pemdes Panggungharjo menyebut penggunaan data dan informasi sebagai basis kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan desa sebagai kebijakan berbasis data.
Dalam pelaksanaan jaminan sosial, Pemdes Panggungharjo melalui Bapel JPS telah mulai mengimplementasikan kebijakan berbasis data, melalui penguasaan basis data  yang  akurat.  Salah  satunya  terlihat  dari  program  JPS  Pendidikan.  Warga Panggungharjo  dapat  mengajukan  permohonan  JPS  Pendidikan  melalui  Bapel  JPS, dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain: fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  surat  permohonan  kepada  Lurah Panggungharjo, surat pengantar dari RT/Dukuh, serta rincian biaya pendidikan yang ditanggung. Selanjutnya, Bapel JPS akan mem-verifikasinya, dan setelah dinyatakan layak,  dokumen  akan  diteruskan  kepada  Lurah  Panggungharjo.  Jika  Lurah Panggungharjo menyetujui dokumen permohonan, Bapel JPS akan melakukan survei lapangan ke rumah pemohon, sembari membawa instrumen kuesioner. Menurut staf administrasi  Bapel  JPS  Panggungharjo,  Adhitya  Nur  Hafnie,  kriteria  untuk mendapatkan bantuan JPS Pendidikan (Meidy, 2017), antara lain:
1. Pendapatan keluarga dibawah Rp 1.000.000,00
2. Mempunyai tanggungan 3-4 orang;
3. Tinggal di rumah sewa;
4. Kepemilikan/tidaknya kendaraan pribadi;
5. Kepemilikan/tidaknya harta benda berlebih (semisal, emas);
6. Kondisi perabotan rumah tangga;
7. Kepemilikan/tidaknya binatang ternak.
Ketujuh kriteria di atas memiliki bobot yang berbeda-beda. Bobot terendah adalah -3 dan  tertinggi  +5  dari  setiap  jawaban  di  masing-masing  kriteria.  Adapun  seseorang dianggap layak menerima JPS Pendidikan apabila skornya melampaui angka 60.
Dari  hasil  survei  lapangan,  Bapel  JPS  akan  mendiskusikan  terlebih  dahulu secara  internal.  Sebelum  memutuskan  seseorang  mendapatkan  bantuan,  Bapel  JPS akan  memeriksa  terpenuhi  tidaknya  kriteria  sebagai  penerima  manfaat/tidak, kesesuaian  pengisian  kuesioner  dengan  temuan  di  lapangan,  kesesuaian  pengajuan bantuan dengan pagu anggaran yang dimiliki Bapel JPS.  Jika semua prasyarat tersebut telah  terpenuhi,  maka  dokumen  permohonan  akan  diserahkan  kepada  Bendahara guna  pencairan  dana.  Selanjutnya,  Bapel  JPS  akan  mengunjungi  sekolah  untuk membayarkan biaya pendidikan warga tersebut.
Bagan 1 Alur Pengajuan Permohonan JPS Pendidikan di Panggungharjo
Sumber : diolah peneliti
Saat  pandemi  Covid-19,  Pemdes  Panggungharjo  juga  melakukan  kebijakan berbasis data ketika melakukan mitigasi kesehatan dan sosial ekonomi. Menariknya, Pemdes  Panggungharjo  melakukan  kebijakan  berbasis  data  menggunakan  internet dan aplikasi, terlebih karena kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan survei tatap muka. Cara operasionalisasi platform mitigasi dampak ekonomi ini adalah warga  mengirimkan  datanya,  kemudian  akan  dilakukan  pembobotan  untuk menentukan  skala  prioritas  penerima  manfaat.  Jawaban  warga  desa  mempunyai bobot berbeda-beda. Bobot terendah adalah kurang dari/sama dengan 17, sedangkan bobot  tertinggi  adalah  95.  Pemdes  Panggungharjo  membagi  rentang  bobot  tersebut dalam 4 tingkatan, yaitu : Sangat Rentan, Rentan, Cukup Rentan, dan Tidak Rentan. Tidak  kurang  dari  2.461  dari  3.777  warga  Panggungharjo  yang  melapor  telah diklasifikasi  menggunakan  pemetaan  mitigasi  daring  dan  luring  (Kafa,  2020). Gambaran dari tingkatan kerentanan warga desa ini yang kemudian menjadi dasar penentuan skala prioritas.
Dokumen Permohonan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Survei ke Rumah dan Sekolah Pemohon Permohonan JPS Pendidikan Disetujui, Jika Sesuai Kriteria
Bagan 2 Tipologi Kerentanan Ekonomi Warga Panggungharjo terhadap Pandemi Covid-19
Sumber : PTC-19
Jika  warga  desa  yang  mempunyai  bobot  kurang  atau  sama  dengan  17,  maka Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Tidak Rentan”. Warga desa yang  mempunyai  bobot  nilai  lebih  dari  17  tetapi  kurang  dari  36,  Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Cukup Rentan”. Warga desa yang mempunyai  bobot  nilai  lebih  dari/sama  dengan  36  namun  kurang  dari  56,  Pemdes Panggungharjo menganggap yang bersangkutan “Sangat Rentan”.
Kebijakan berbasis data yang cukup akseleratif terlihat pula dalam penyaluran BLT-DD melalui pasardesa.id, sebuah platform e-commerce milik BUMDesa Panggung Lestari, Desa Panggungharjo. Landasan hukum terkait penyaluran BLT-DD melalui pasardesa.id  sudah  cukup  jelas,  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  desa,  salah satunya  Permendes  Nomor  6  Tahun  2020.  Bahkan,  pasardesa.id  sudah  menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sendiri. Ditinjau dari model pendataannya, hampir sama dengan bantuan ekonomi yang digagas Pemdes Panggungharjo melalui PTC-19 sebelumnya.
Proses  pendataan  dimulai  dengan  penyebaran  informasi  yang  dilakukan relawan  PTC-19,  melalui platform Google  Form .  Upaya  ini  diambil  dikarenakan  2 pertimbangan, yakni 1) penyebaran informasi melalui media sosial cenderung masif, cepat,  mudah,  efektif,  dan  efisien,  dan  2)  pandemi  Covid-19  yang  belum  usai,  pun penyebaran  virusnya  semakin  cepat.  Relawan  PTC-19  akan  memverifikasi  dan memvalidasi data yang sudah terkumpul. Selanjutnya, data itu akan dibawa ke Dukuh untuk  proses  validasi  lanjutan.  Kemudian,  data  dari  Dukuh  akan  divalidasi  lagi  di tingkat RT tentunya dengan menambahkan exclusion error atau kesalahan karena tidak
memasukkan  penerima  manfaat  yang  seharusnya  dalam  data.  Data  akan dikembalikan  ke  Dukuh,  dan  dikumpulkan  lagi  ke  PTC-19.  Proses  penentuan  dan penetapan penerima manfaat dari BLT-DD dilakukan dalam forum konsultasi publik yang bertajuk Musdes.
Pemdes Panggungharjo
melakukan perekayasaan sosial secara berkesinambungan,  sehingga  kebijakan  berbasis  data  dapat  diimplementasikan dalam kebijakan strategis desa. Dari kebijakan berbasis data yang sederhana, terlihat dalam  kebijakan  jaminan  sosial  (melalui  Bapel  JPS);  berlanjut  dalam  kebijakan berbasis  data  yang  lebih  akseleratif,  terlihat  dalam  PTC-19  dan  pasardesa.id.  Oleh karenanya, perkembangan teknologi yang semakin masif dan pandemi Covid-19 yang menimbulkan situasi ketidakpastian, tentunya mengubah tatanan norma dan relasi antar  manusia,  termasuk  dalam  tata  kelola  data  pemerintahan.  Perkembangan teknologi  yang  semakin  masif  menjadi  instrumen  penting  dalam  mengakselerasi layanan publik, tetapi yang perlu dicatat adalah penguatan atas rekayasa sosialnya. Kebijakan berbasis data dalam konteks resiliensi warga di Panggungharjo dibangun melalui verifikasi dan validasi data yang berlapis, guna meminimalkan exclusion error , inclusion error , and double data; sehingga apapun kebijakan yang diambil pemerintah niscaya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  tulisan  ini menyuguhkan sebuah analisis yang menunjukkan bahwa program jaring pengaman sosial yang diinisiasi pemerintah desa dapat berlangsung tepat sasaran dan memberi manfaat bagi terwujudnya resiliensi warga pada situasi krisis yang disebabkan oleh pandemi  Covid-19.  Tidak  banyak  desa  yang  memiliki  program  JPS,  bahkan  dalam banyak hal program JPS seringkali dinilai sebagai program reaksioner jangka pendek dan tidak tepat sasaran (Mufida, 2020; Runde, 2020). Sebaliknya, penelitian penulis terhadap  inisiasi  JPS  di  Desa  Panggungharjo,  Kabupaten  Bantul  menunjukkan temuan yang berbeda. Program JPS dapat hadir sebagai proyek jangka panjang dan berhasil secara tepat sasaran membantu menguatkan resiliensi warga ditengah situasi krisis sekalipun.
Keberhasilan  program  JPS  ini  didukung  oleh  adanya  kepemimpinan transformatif  dari  lurah,  yang  didukung  oleh  jaringan  sosial  dan  solidaritas  antar warga, ditambah dengan keleluasaan fiskal dalam APBDesa, serta adanya sumberdaya seperti  aparat  desa  yang  reformis  dan  relawan  yang  siap  bekerja  menyukseskan program JPS. Tidak hanya itu, inovasi yang terus menerus diperbaharui merupakan prasyarat  penting  bagi  tercapainya  resiliensi  warga.  Inovasi  tersebut  setidaknya termanifestasikan  pada  2  hal.  Pertama  adalah  demokratisasi  data,  yakni memperbaharui data terus menerus secara akurat agar seluruh bantuan dapat tepat
sasaran. Kedua adalah inisiasi pasardesa.id yang memastikan dana bantuan kepada warga  tetap  berputar  menghidupkan  perekonomian  warga  sekitar.  Beberapa  hal  di atas  merupakan  pembelajaran  penting  terkait  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, bahkan bagi tingkat pemerintahan yang lebih atas.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Geraldo  Tritama  Hadikusumo  dan Firhandika Ade Santury atas bantuannya selama proses pengalian data dan penelitian lapangan.

## Pendanaan
Artikel  ini  hasil  penelitian  dari  skema  penelitian  pembinaan  yang  dibiayai  FISIP Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Diponegoro  Nomor 0155/UN7.5.7.2/HK/2022.

## Daftar Pustaka
Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa  Jekawal  Kabupaten  Sragen  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Analisa Sosiologi, 9(2).
Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Proaksi, 8(2), 354-362.
Bretherton, D. & A. Ride (ed.) .(2011). Community Resilience in Natural Disasters. New York: Palgrave Macmillan.
Chen,  L.C.,  Liu,  Y.C.,  &  Chan,  K.C.  (2006).  Integrated  Community-Based  Disaster Management  Program  in  Taiwan:  A  Case  Study  of  Shang-An  Village.  Nat. Hazards, 37, 209–223.
Devereux, S. (2002). Can Social Safety Nets Reduce Chronic Poverty? Dev Policy Rev.
20(5):657-675. doi:10.1111/1467-7679.00194.
Kafa, M. Z. (2020). Lurah Desa Panggungharjo Luncurkan Aplikasi Tanggap COVID- 19  via  Media  Sosial  dan  Grup  WA.  (http://www.panggungharjo.desa.id/lurah- panggungharjo-luncurkan-aplikasi-tanggap-covid-19-via-media-sosial-dan- grup-wa/). Diakses pada 26 April 2020 Pukul 13:46WIB
Lee, J. H., Nam, S. K., Kim, A. R., Kim, B., Lee, M. Y., and Lee, S. M. (2013). Resilience: a Meta-Analytic  Approach.  J.  Counsel.  Dev.  91,  269–279.  doi:  10.1002/  j.1556- 6676.2013.00095.x
Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 9(2).
Meidy,  E.  (2017)  Bapel  JPS,  Penyaluran  Bantuan  Dana  Pendidikan  Warga  Kurang Mampu. https://www.panggungharjo.desa.id/penyaluran-bantuan-dana-
pendidikan/diakses pada 10 September 2022, pukul 15.37 WIB
Mudhoffir, A. M., & Hadiz, V. R. (2021). Indonesia's “Third-Wave” Democratic Model?.
In Routledge Handbook of Illiberalism (pp. 753-764). Routledge.
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Bantuan  Sosial  Di  Tengah  Pandemic  Covid
19. ADALAH, 4(1). Ngadi, N., Meliana, R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia, 43-48. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2020). Ketenagakerjaan Indonesia:
Menghadapi  Pandemi,  Menjelang  Bonus  Demografi.  Diakses  dari: https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis- apbn-public-55.pdf
Rahayu, R. D. & Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis, 130-137.
Runde D. 2020. Social Safety Nets and Developing Countries: a Chance to Get it Right.
Diakses dari: https://www.forbes.com/sites/danielrunde/2016/08/29/social- safety-netsand-developing-countries-a-chance-to-get-it-right/?sh=69319b281156. Smeru (2020). Jaring Pengaman Sosial dalam Krisis Covid 19: Apa yang Saat ini Perlu Dilakukan  Pemerintah?.  Catatan  Kebijakan  No.  3/Mar/2020.  Diakses  dari https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb_covid19jps-in_0.pdf.
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. World Bank. 2018. The State of Social Safety Nets 2018. Washington, DC (US): World Bank.
Yohandarwati, Rosalin, L. N., Sugihamretha, I. D. G., Sanjoyo, Kiswanti, U., Pawoko, G., Puspasari, S., &  Fithriyah.  (2003). Sistem Perlindungan Dan   Jaminan   Sosial (Suatu   Kajian   Awal). Jakarta: Bappenas.
Ž i ž ek, S. (2020). Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. John Wiley & Sons.

## Tentang Penulis
Hendra  Try  Ardianto adalah  dosen  Departemen  Politik  dan  Studi  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema demokrasi, kebijakan publik, dan masyarakat sipil.
Rina  Martini adalah  adalah  dosen  Departemen  Politik  dan  Studi  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema birokrasi dan otonomi daerah.
Wijayanto adalah  adalah  dosen  Departemen  Politik  dan  Studi  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki minat kajian pada tema politik digital dan kajian media.
Yoga  Putra  Prameswari adalah  peneliti  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi Anggaran  Jawa  Tengah  (FITRA  Jateng).  Penulis  memiliki  minat  kajian  pada  tema politik anggaran, kebijakan publik, dan desa.