Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284

## Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS)

## Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur
Fuad Yanuar Akhmad Rifai 1) , Nuwun Priyono 2)
1) Ekonomi Islam/ STAI Al-Husain Magelang
2) Akuntansi/ FE Universitas Tidar
1) fyarc86@gmail.com

## Abstrak
BAZIS merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dalam sosial keagamaan dalam konsep agama islam disebut  dengan  amil  yaitu  pengumpul  zakat.  Seiring  perkembangan  jaman  bazis  bermotamorfosa  sebagai badan yang besar dalam pengumpulan zakat bahkan juga dalam pengumpulan dan penyaluran zakat sekaligus infaq  dan  sadaqoh.  Dalam  kegiatan  operasional  yang  berhubungan  dengan  pengumpulan  zakat  infaq  dan sadaqoh  maka  berhubungan  dengan  dana  masyarakat  maka  penguatan  kepercayaan  terhadap  bazis  paling obyektif adalah menggunakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas berdasarkan standar yang berlaku  yaitu  PSAK  109.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memaparkan  PSAK  109  sebagai  dasar  standar pelaporan  BAZIS  dan  sebagai  pedoman  yang  menyederhanakan  bahasa  dari  PSAK  109  agar  tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan , karena  dalam  masa  pandemik  mensyaratkan  protokol  kesehatan  tidak  diperbolehkan.  melakukan  penelitian lapangan maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam membahas tema ini. Hasil dari penelitian ini adalah pemaparan dengan bahasa sederhana terhadap pelaporan keuangan BAZIS yang sesuai dengan PSAK 109  agar  para  pegawai  BAZIS  itu  mampu  memahami  dan  membuat  laporan  keuangan  sehingga  upaya penguatan  transparansi  dan  akuntabilitas  tercapai  yang  berdampak  pada  meningkatnya  kepercayaan masyarakat.
Kata kunci : BAZIS, PSAK 109, Akuntabiltas, transparansi.

## Abstract
.BAZIS is a community institution which is engaged in religious social in the concept of Islamic religion called amil, the zakat collector. Along with the development of morphosis bazis as a large body in the collection of zakat even in the collection and distribution of zakat as well as infaq and sadaqoh. In operational activities related to the collection of zakat infaq and sadaqoh, then related to public funds, strengthening the trust for the  most  objective  bazis  is  to  use  transparent  financial  statements  and  accountability  based  on  applicable standards namely PSAK 109. The purpose of this study is to describe PSAK 109 as the basis for standards BAZIS  reporting  and  as  a  guideline  that  simplifies  the  language  of  PSAK  109  in  order  to  achieve  public confidence in BAZIS. The research method used is library research, because in the pandemic period requires that  health  protocols  are  not  allowed.  conducting  field  research  the  researchers  used  library  research  in discussing this theme. The results of this study are a simple language exposure to BAZIS financial reporting in accordance with PSAK 109 so that BAZIS employees are able to understand and make financial reports so that efforts to strengthen transparency and accountability are achieved so that public confidence is increased. Keywords: BAZIS, PSAK 109, Accountability, transparency.

## 1. PENDAHULUAN
Islam  adalah  ajaran  rahmatan  lill  alamin,  yang  tujuan  utamanya  sebagai  pembawa  kesejahteraan, keberkahan,  kedamaian  dan  keamanan  bagi  seluruh  umat  manusia  di  dunia.  Selain  itu,  islam  mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Terlebih lagi, Allah Swt telah memberikan sumber daya alam, dan yang lainnya dalam jumlah yang begitu melimpah untuk digunakan manusia sebagai khalifah di muka bumi.  Indonesia mayoritas pendudukannya beragama islam, sehingga memiliki potensi  yang dapat dikembangkan  menjadi  salah  satu  instrument  pemerataan  pendapatan,  khususnya  yang  masyarakat  muslim. Konsep tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban manusia mengeluarkan zakat.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan  secara  baik  dan  professional  ( good  zakat governance) ,  artinya  bahwa  zakat  seharusnya  dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
Pengelolaan  Zakat  menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  adalah  suatu  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengorganisasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
Potensi  zakat  yang  dapat  dihimpun  di  Indonesia  sebetulnya  sangat  besar,  karena  secara  demografis mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim. Potensi  zakat  nasional  sebenarnya  mencapai  Rp  217  triliun, namun sayangnya realisasi pengumpulan zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensi zakat yang ada. Pada  tahun  2011  berdasarkan  data  BAZNAS,  penerimaan  zakat  di  Indonesia  baru  sebesar  Rp.  1,7  triliun, kemudian penerimaan zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini.
Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau trust terhadap Badan  Amil  Zakat  Infaq dan  Shadaqah (BAZIS) yang rendah,  keempat  adalah  keterbukaan  yang  masih  kurang,  kelima  adalah  budaya  masyarakat  Indonesia  yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Menurut survei yang pernah dilakukan Public Interest  Research  and  Advocacy  Centre (PIRAC)  pada  tahun  2007  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor penyebab  terjadinya  penurunan  penyaluran  zakat  oleh  Muzakki  kepada  BAZNAS  dan  LAZ  adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  BAZIS  untuk  segera  melakukan  usaha  yang  maksimal  untuk  menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS saat ini.
Masih kurangnya kepercayaan umat terhadap BAZIS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan BAZIS untuk menumbuhkan kepercayaan umat  terhadap  kualitas  BAZIS  adalah  dengan  mengaplikasikan  suatu  sistem  akuntansi  yang  baik  dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh BAZIS akan menjadi lebih efektif,  efisien  dan  lebih  transparan  (jelas  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat)  serta  lebih  akuntabel  (dapat dipertanggungjawabkan).
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak / sedekah yang di gunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dan  menyalurkan  dana  zakat  dan  infak  /  sedekah.  PSAK  No.  109  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak / sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat.Semenjak di tetapkannya ED PSAK No. 109 pada 6 April 2010 tentang akuntansi zakat dan infak  / sedekah oleh  Ikatan  Akuntansi  Indonesia, masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkannya.  Beberapa  temuan  penelitian  tentang  organisasi  pengelola  zakat  yang  belum  menerapkan PSAK  No.  109  antara  lain:  LAZ  Dana  Peduli  Umat  Semarang  (Umi,  2011),Yayasan  Nurul  Hayat  (Ummu, 2013),  meskipun  terdapat  beberapa  organisasi  pengelola  zakat  yang  sudah  menggunakan  PSAK  No.  109 seperti LAZ Dana Peduli Umat samarinda (Indrayani, dkk. 2012) dan BAZNAS Kab. Sidoarjo (Miftahullah, 2011).
Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas  syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  sosial  selain  fungsi  komersial,  sehingga  komponen  laporan keuangan  yang  dimuat  dalam  PSAK  101  juga  memiliki  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  ZIS.  BAZIS yang  didirikan  khusus  hanya  untuk  mengelola  dana  ZIS,  maka  penyusunan  laporan  keuangannya  tidak
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
menganut PSAK 101 akan tetapi menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq dan shadaqah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam.
Zakat Infak Sadaqoh merupakan kegiatan menghimpun dana. Oleh karena itu rendahnya kepercayaan umat terhadap BAZIS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan laporan yang yang bisa dipercaya dan andal terhadap laporan keuangan tersebut, maka Ikatan Akuntansi  Indonesia  merumuskan  PSAK  109  tentang  akuntansi  zakat  infaq  dan  sedekah.  PSAK  109 yang mengatur  akuntansi  zakat  dan  infak/sedekah,  di  dalamnya  termuat  definisi-definisi,  pengakuan  dan pengukuran,  penyajian,  serta  pengungkapan  hal-hal  yang  terkait  dengan  kebijakan  penyaluran  hingga operasionalisasi  zakat  dan  infak/sedekah.  PSAK  ini  mendorong  penguatan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan zakat infaq dan sedekah pada badan /lembaga yang mengelolanya. Dengan adanya laporan yang sesuai standar maka diharapkan potensi ZIS akan meningkat seiiring kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS. Maka penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan studi literatur pada penerapan PSAK 109 pada BAZIS.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  potensi  zakat  belum  maksimal  yang  dihimpun  BAZIS  karena pertama  adalah  faktor  kesadaran  masyarakat  yang  kurang,  kedua  adalah  pemahaman  dan  sosialisasi  yang masih  kurang,  ketiga  adalah  faktor  kepercayaan  atau trust terhadap  Badan  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah (BAZIS)  yang  rendah,  keempat  adalah  keterbukaan  yang  masih  kurang,  kelima  adalah  budaya  masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Menurut survei yang pernah dilakukan Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh Muzakki kepada BAZNAS dan LAZ adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  BAZIS  untuk  segera  melakukan  usaha  yang  maksimal  untuk  menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS saat ini.(PIRAC,2007)
Masalah trust menjadi sangat penting karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat BAZIS tidak akan  berkembang  kalau  tidak  berkembang  bagaimana  akan  mengumpulkan  ZIS  itu  sendiri.  Rendahnya kepercayaan  umat  terhadap  BAZIS  akan  berimbas  pada  gagalnya  optimalisasi  potensi  zakat  saat  ini.  Oleh karena  itu,  salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  BAZIS  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  umat  terhadap kualitas BAZIS adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh BAZIS akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih  transparan  (jelas  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat)  serta  lebih  akuntabel  (dapat dipertanggungjawabkan).  Maka  pada  penelitian  ini  difokuskan  pada  kajian  literatur  pada  PSAK  109  dalam menyusun  laporan  keuangan  sebagai  pertanggung  jawaban  paling  obyektif  daripada  laporan  lain.  Karena bahasa moneter jauh lebih bisa dipercaya dengan bukti-bukti yang lengkap daripada laporan lisan. Akan tetapi BAZIS  di  Indonesia  belum  banyak  yang  menyusun  laporan  keuangan  secara  standar  PSAK  109  itu  yang menjadi  permasalahan,  bahkan  BAZIS  milik  pemerintah  yang  disebut  BAZNAS  pun  banyak  yang  belum menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK 109.
Laporan keuangan dapat dinyatakan akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas  syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  sosial  selain  fungsi  komersial,  sehingga  komponen  laporan keuangan  yang  dimuat  dalam  PSAK  101  juga  memiliki  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  ZIS.  BAZIS yang  didirikan  khusus  hanya  untuk  mengelola  dana  ZIS,  maka  penyusunan  laporan  keuangannya  tidak menganut PSAK 101 akan tetapi menggunakan pedoman PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq dan shadaqah, yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tentu hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  PSAK  109  dapat  menggunakan  PSAK  yang  terkait  sepanjang  tidak bertentangan dengan syariah islam.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Zakat,  infaq,  dan  shadaqah  (ZIS)  diyakini  merupakan  ibadah  yang  berperan  strategis  dalam mendorong pemerataan kemakmuran masyarakat suatu negara. Zakat, infaq dan shadaqah dapat memberikan
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan kedermawanan secara finansial. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria sebagai penerima (mustahiq).
Zakat,  infaq,  dan  shadaqah  merupakan  bagian  dari  kedermawanan (filantropi) dalam  konteks masyarakat muslim.Zakat merupakan kewajibanbagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Swt  yang  telah  diberikan  kepadanya  sehingga  seorang  hamba  rela  menyisihkan  sebagian  hartanya  untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.
Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah  harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu (Mu’is, 2011: 22).
Menurut PSAK No. 109, pengertian z akat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan  ketentuan  syariah  untuk  diberikan  kepada  yang  berhakmenerimanya (mustahiq).  Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencangkup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan.
Menurut  PSAK  109 shadaqah adalah  harta  yang  diberikan  secara  sukarela  oleh  pemiliknya  baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu’is, 2011: 23).
Definisi dari ketiga istilah diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah adalah: bahwa zakat berati kewajiban atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pengeluaran pada waktu tertentu juga, sedangkan infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, ada yang wajib dan yang sunnah, kemudian kalau shadaqah  dapat bermakna infaq, zakat, dan kebaikan materi maupun non materi.

## Zakat Lembaga Pengelola
Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001: 6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan shadaqah.  Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang  undang  nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundangundangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001: 11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:
a) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’ah islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana- dana yang menjadi sumber  utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur’an danhadist.
b) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaq.
c) Biasanya memiliki dewan syari’ah dalam struktur organisasinya

## Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pengertian Akuntansi Zakat
Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi  secara  umum  menurut American  Accounting  Association adalah  suatu  proses  pencatatan, pengklasifikasian,  pemrosesan,  peringkasan,  penganalisaan,  dan  pelaporan  kejadian  atau  transaksi  yang bersifat keuangan.
Dalam  pengertian  lain,  akuntansi  didefinisikan  sebagai  suatu  aktivitas  jasa  untuk  memberikan informasi  kuantitatif  terutama  yang  bersifat  finansial  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi tersebut  untuk  pembuatan  keputusan  (Soemarso,  2002:  3).  Adapun  kosa  kata  syariah  dalam  bahasa  arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok- pokok atauran hukum yang digariskan oleh Allah Swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya yaitu ibadah didunia (Nurhayati, 2009: 14).
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284

## Tujuan akuntansi zakat
Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk: pertama memberikan informasi yang diperlukan  untuk  mengelola  secara  tepat,  efisien,  dan  efektif  atas  zakat,  infaq,  shadaqah,  hibah,  dan  wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola  zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen ( management control ) untuk kepentingan internal organisasi. Kedua memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang menjadi wewenangnya;  dan  memungkinkan  bagi  lembaga  pengelola  zakat  untuk  melaporkan  kepada  publik (masyarakat)  atas  hasil  operasi  dan  penggunaan  dana  publik  (dana  ummat).  Tujuan  ini  terkait  dengan akuntabilitas ( accountability ).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena dalam masa pandemik mensyaratkan protokol kesehatan tidak diperbolehkan melakukan penelitian lapangan maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam  membahas  tema  ini.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  suatu  penelitian  yang  digunakan  dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen,  buku,  majalah,  kisah-kisah  sejarah,  berita,  dan  sebagainya.  Sedangkan  menurut  ahli  penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  dilakukan  dengan  penelusuran  terhadap  literasi  yang  berkaitan dengan  tema  dan  masalah  yang  diangkat,  literasi  yaitu  artikel,  jurnal,  berita  maupun  diskusi  secara online /daring tentang pelaporan keuangan BAZIS dengan standar PSAK 109.
Dalam uji validitas peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Analisis dilakukan dengan 4 tahap, antara lain
1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Display data
4. Kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat
Kerangka  dasar  standar  akuntansi  zakat  merujuk  pada  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

## 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
2) Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah Untuk tujuan ke-4 sudah tercakup dalam Lembaga zakat itu sendiri sebagai fungsi sosial. Asumsi dasar akuntansinya sebagai berikut:
1) Dasar akrual Dasar  akrual disini menggambarkan keadaan entitas. Berapa besar aset dan kewajiban entitas.  Sedangkan  untuk  pengakuan  pendapatan  atau  beban  yang  berbasis  akrual  mengindikasikan bahwa  informasi  dicatat  tidak  hanya  pada  saat  kas  diterima,  tetapi  pada  saat  kejadian.  Zakat  harus diberikan oleh muzakki secara tunai tidak boleh dalam bentuk piutang atau utang. Hal ini disebabkan zakat harus dimiliki mutlak oleh muzakki.
2) Kelangsungan  usaha  Lembaga  zakat  didasari  atas  usaha  yang  kontinyu.  Tidak  ada  niatan  untuk melikuidasi atau beroperasi sebatas pada periode tertentu saja.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:
1) Dapat  dipahami  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  harus  mudah  dipahami  oleh pemakai.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
2) Relevan  Informasi  harus  relevan  agar  berguna  dalam  pengambilan  keputusan.  Ini  terkait  dengan prediksi dan penegasan. Masa lalu juga dapat menjadi informasi yang berguna.
a) Materialitas Kesalahan dapat memengaruhi relevansi dalam mengambil keputusan.
3) Keandalan
a) Penyajian jujur Penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting.
b) Substansi mengungguli bentuk Subtansi dalam traksaksi lebih diutamalan dari formalitas akad.
c) Netralitas Tidak memihak pada salah satu pihak.
d) Pertimbangan  sehat Perlu digunakan pertimbangan  yang  sehat misalnya dalam  hal  adanya utang atau piutang yang macet. Prinsip kehati-hatian harus digunakan.
e) Kelengkapan Informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya.
4) Dapat dibandingkan Secara tren tahunan  harus dapat dibandingkan dan dengan  Lembaga  zakat lain juga harus dapat dibandingkan agar memudahkan dalam penilaian.
Yang  perlu  diperhatikan  adalah  Lembaga  zakat  merupakan  lembaga  nirlaba  yang  tidak  fokus  pada optimalisasi laba, namun pada pelayanan. Rerangka akuntansi yang terdapat pada KDPPLKS dapat digunakan karena bersifat umum, namun harus didasari pada basis nirlaba.

## Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109
1. Pengakuan awal zakat
Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh  amil sesuai dengan  prinsip  syariah  dan  kebijakan  amil.  Jika  muzakki  menentukan mustahiq  yang  harus  menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
2. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat
Jika  terjadi  penurunan  nilai  aset  zakat  nonkas,  jumlah  kerugian  yang  ditanggung  harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
(a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
3. Penyaluran zakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
4. Pengakuan awal infaq/shadaqah
Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atautidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:
a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
b) Nilai  wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan  nilai wajar aset  nonkas yang diterima menggunakan hargapasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/shadaqah yang diterima diakui  sebagai  dana  amil  untuk  bagian  amil  dan dana  infaq/shadaqah  untuk  bagian  penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 5. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah
Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai  wajar  saat  penerimaannya  dan  diakui sebagai  aset  tidak  lancar  infaq/shadaqah.  Penyusutan  dari  aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaanaset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segeradisalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset inidapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yangmemiliki  umur  ekonomi  panjang,  seperti  mobil ambulance.  Aset  nonkas  lancar  dinilai  sebesar  nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan  nilai  aset infaq/shadaqah  tidak  lancar  diakui  sebagai:  (a)  pengurang  dana  infaq/shadaqah,  jika terjadi bukan  disebabkan  oleh  kelalaianamil;  (b)  kerugian  dan  pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal.   Hasil  dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.
1. Penyaluran infaq/shadaqah
Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.
Penyaluran  infaq/shadaqah  kepada  amil  lain  merupakan  penyaluran  yang  mengurangi  dana infaq/shadaqah  sepanjang  amil  tidak  akan  menerima  kembali  aset  infaq/shadaqah  yang  disalurkan  tersebut. Penyaluran  infaq/shadaqah  kepada  penerima  akhir  dalam  skema  dana  bergulir  dicatat  sebagai  piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.
2. Dana non halal
Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidaksesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yangberasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip  dilarang.  Penerimaan  nonhalal  diakui  sebagai  dana  nonhalal,  yang  terpisah  dari  dana  zakat,  dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuaidengan syariah.

## Komponen Laporan Keuangan PSAK: 109
Komponen laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan pedoman PSAK 109 terdiri dari:
1) Neraca (laporan posisi keuangan)
2) Laporan perubahan dana
3) Laporan perubahan aset kelolaan
4) Laporan arus kas
5) Catatan atas laporan keuangan

## Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi BAZIS dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga  merupakan  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  dari  manajemen/pengelola  atas  aktivitas  pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011):
1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisiasi,
2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih,
3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya,
4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, fan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya,
5) Usaha jasa suatu organisasi.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
Laporan  keuangan  amil  zakat  dapat  menjadi  media  komunikasi  antara  lembaga  amil  dengan  pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggung jawaban operasional dari suatu lembaga amil  yaitu  kegiatan  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  (ZIS).  Supaya  laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan  laporan  keuangan  lembaga  amil  ZIS  mengacu  kepada  PSAK  No.  109,  dan  apabila  ada  hal-hal yang  tidak  diatur  dalam  PSAK  109  maka  dapat  menggunakan  PSAK  terait  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  Islam.  Komponen  laporan  keuangan  dalam  PSAK  109  terdiri  dari  laporan  posisi keuangan  (Neraca),  Laporan  Perubahan  Dana,  Laporan  Perubahan  Aset  Kelolaan,  Laporan  Arus  Kas  dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana  infak/sedekah,  dana  amil  dan  dana  nonhalal  secara  terpisah  dalam  neraca  (laporan  posisi  keuangan). Bentuk  laporan  keuangan  untuk  amil  atau  BAZIS  berdasarkan  PSAK  No.  109  di  antaranya  adalah  sebagai berikut :
1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan)

## Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX”

## Per 31 Desember 2XX9
Keterangan Rp Keterangan Rp Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang Efek Aset tidak lancar Aset tetap
Akumulasi penyusutan Aset
Jumlah asset xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

## Kewajiban

## Kewajiban jangka pendek
Biaya yang masih harus dibayar

## Kewajiban jangka panjang
Kewajiban imbalan kerja
Jumlah kewajiban Kewajiban Saldo Dana Dana Zakat Dana infak/sedekah Dana amil Jumlah Saldo dana Jumlah kewajiban dan saldo Dana
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284

## 2. Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” Keterangan Rp DANA ZAKAT Penerimaan Penerimaan dari muzakki Muzakki entitas
Muzakki individual
Hasil penempatan Jumlah penyaluran dana zakat Penyaluran Fakir-miskin Riqob Ghorim Muallaf Sabilillah Ibnu Sabil Amil
Jumlah Penyaluran dana zakat Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir DANA INFAK/SEDEKAH Penerimaan Infak/sedekah terikat atau muqoyyadah Infak/sedekahtidak terikat atau mutlaqah Hasil pengelolaan Jumlah penerimaan dana infak sedekah Penyaluran Amil Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) Jumlah penyaluran dana infak sedekah Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir

## DANA AMIL Penerimaan
Bagaian amil dari dana zakat
Bagaian amil dari dana infak/sedekah
Penerimaan lainnya Jumlah penerimaan xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
(xxx) (xxx)
(xxx)
( xxx ) xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284

## 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

## BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX9 Keterangan Saldo Awal Penam- bahan Pengura- ngan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyisihan Saldo Akhir Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx Dana infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah) xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx

## 4. Laporan arus kas
Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.
5. Catatan atas laporan keuangan
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.
Sularno  (2010)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  OPZ  milik  pemerintah  daerah  (BAZDA) Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai kendala sumber daya manusia yang mana masih merangkap jabatan sehingga OPZ ini hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Mungkin juga, permasalahan seperti ini tidak hanya di Yogyakarta saja bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Hal ini sangat tidak kondusif bagi pengelola ZIS dalam seluruh hal organisasi baik itu manajerial maupun laporan keuangan. Menurut penelitian dari Kristin dan Khoirul (2011) menghasilkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ  DPU  DT  Cabang  Semarang  dilakukan  berdasarkan  nilai  dasar  tunai (cash  basic) dimana  model pencatatan  transaksi  akuntansi  yang  membukukan  semua  pendapatan  yang  sudah  diterima.  Dalam  proses pelaporannya  LAZ  DPU  DT  Cabang  Semarang  hanya  membuat  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri  seperti  tanah  dan  bangunan,  sehingga  LAZ  DPU  DT  Cabang  Semarang  belummelakukan  5  (lima) laporan  keuangan  menurut  PSAK  109  diantaranya  adalah  neraca,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Senada  dengan  hasil  penelitian  diatas,  hasil  penelitian  Fathonah  (2013)  dan  menunjukkan  bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten samasama menggunakan metode cash basic
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284
atau  basis  kas,  yaitu  pencatatan  dari  seluruh  transaksi  hanya  dilakukan  pada  saat  mengeluarkan  kas  dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan penyaluran zakat.
Hasil  penelitian  lain  dari  Metari  (2013),  menunjukan  bahwa  secara  keseluruhan  dari  penerapan akuntansi  yang  dilakukan  oleh  Dompet  Dhuafa  Cabang  Makassar  telah  sesuai  dengan  PSAK  109  dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh Dompet Dhuafa Cabang Makasar, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keselurahan dana ziswaf yang terhimpun.
Hasil  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  dapat  diambil  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  muncul seperti  yang  dipaparkan  pada  pendahuluan  bahwa  sebagian  BAZIS  bahkan  BAZNAS  yang  ,  merupakan BAZIS milik pemerintah itu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana, sehingga cara  pelaporan  setiap  BAZIS  berbeda-beda.  Hal  tersebut  dikarenakan  salah  satunya  adalah  BAZIS  melalui manajer keuangannya atau karyawan yang mengelola keuangan belum mengetahui aturan standar mengenai cara  penyusunan  pelaporan  keuangan  yang  dipublikasi.  Padahal  pada  pasal  19  UU  No.  23  Tahun  2011, menyebutkan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  BAZIS  memiliki  kelemahan  tentang pengetahuan  hukum  pengelolaan  zakat,  infaq  dan  ahadaqah  dan  manajemen  pengelolaan  zakat,  infaq  dan shadaqah. Dan seharusnya karyawan yang mengelola keuangan harus memahami PSAK 109.
Solusi guna menyelesaikan permasalahan yang muncul ditas, diantaranya: Pertama struktur pengurus dan manajemen pengelolaan BAZIS harus professional karena yang diurusi melibatkan dana yang cukup besar bukan sekedar pekerjaan sampingan para pegawai BAZIS, bahkan bukan tidak mungkin perlunya perekrutan pengurus/karyawan  baru  dari  luar  agar  mampu  memperbaiki  sistem  dan  terciptanya  inovasi. Kedua pemaksimalan komunikasi Forum Organisasi Zakat (FOZ) untuk bersinergi sehingga saling bertukar ilmu dan informasi mengenai banyak hal, baik tentang regulasi pemerintah sampai dengan pelaporan terhadap muzaki dan  bersinergi  dengan  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  dan  akademi  sebagai  solusi  juga. Ketiga perlunya dirutinitaskan  kegiatan  pelatihan  akuntansi  ZIS  yang  berbasis  PSAK  109  yang  ditujukan  untuk  manajer keuangan atau staf keuangan BAZIS sehingga pelaporan keuangan dapat terstruktur dan rapi sehingga berefek pada meningkatnya accountability, transparancy, responsibiliti, fairness, dan indenpendensi . Keempat bagi BAZIS  yang  telah  memiliki  dana  amil  yang  cukup,  disarankan  memiliki  software  khusus  untuk  laporan keuangan sehingga memudahkan Accounting dalam pembuatan laporan keuangan.

## 5. PENUTUP
Hasil  penilitian  ini  menjabarkan  pelaporan  keuangan  BAZIS  sesuai  standar  dengan  penyederhaan bahasa dari PSAK 109 yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanpa mengurangi subtansi laporan keuangan BAZIS dari isi PSAK 109. Komponen laporan keuangan yang lengkap yang sesuai dengan pedoman PSAK 109 terdiri dari:
a. Neraca (laporan posisi keuangan)
b. Laporan perubahan dana
c. Laporan perubahan aset kelolaan
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
Dari penelitian ini bisa terlihat bahwa PSAK 109 sudah mengatur standar yang sangat relevan dengan baik  dan  terukur  sehingga  upaya  dari  transparansi  dan  akuntabilitas  dari  laporan  keuangan  BAZIS  dapat diperkuat  dengan  standar  PSAK  109  dan  secara  jelas  dipaparkan  urutan  laporan  keuangan  yang  mudah dipahami  oleh  masyarakat  dalam  rangka  memperkuat  kepercayaan  masyarakat.  Pengembangan  penelitian selanjutnya yaitu melakukan penelitian lapangan dengan benar-benar mendampingi BAZIS dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar PSAK 109.
Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284

## DAFTAR PUSTAKA
Andriana, Dewi Haqiqi dan Sayidah, Nur. 2018. PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH PADA  BADAN  AMIL  ZAKAT  NASIONAL  (BAZNAS)  KABUPATEN  BOJONEGORO .  Jurnal  Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Anshori, Ghofur Abdul, 2006, Hukum dan Pemberdayaan Zakat , Cetakan Pertama, Pilar Media, Yogyakarta. Fathonah.  (2013). Analisis  Penerapan  Akuntansi  Zakat  Pada  Organisasi  Pen  Gelola  Zakat  (Studi  Kasus Lazismu  Kabupaten  Klaten  Dan  Bazda  Kabupaten  Klaten) . Yogyakarta:  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Jakarta: IAI Kristin,  A.  &  Khoirul,  U.  Penerapan  akuntansi  zakat  pada  lembaga  amil  zakat  (Studi  Pada  Laz  DPU  DT Cabang Semarang). Jurnal IAIN Wali Songo, 7 (2). Kurniasari, Wiwin. Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). Jurnal Muqtashid. Vol.2, No.1 Juni 2011: STAIN Salatiga Mahmudi. (2009). Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat . Yogyakarta: PPPEI Press. Metari,  A . (2013) .  Analisis  penerapan  akuntansi  zakat,  infaq  dan  sedekah  pada  laz  (lembaga  amil  zakat) dompet dhuafa cabang Makassar. Makasar: Universitas Hasanuddin. Mu’is, F. (2011). Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat . Solo: Tinta Medina. Nurhayati, S. W. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi II) . Jakarta: Salemba Empat. PIRAC.  2007. Meningkat,  Kesadaran  dan  Kapasitas  Masyarakat  dalam  Berzakat. (Online),  ( http:// pirac.org/wp-content/uploads/2012/.../ Press-Release-Seminar-Zakat.pdf) . Sularno,  M.  (2010).  Pengelolaan  zakat  oleh  badan  amil  zakat  daerah  kabupaten/kota  se  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). Jurnal Ekonomi Isalam . 4 (1). Widodo, H. & Kustiawan, T. (2001) . Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.