## DIPLOMASI PERUBAHAN IKLIM INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19
Seftina Kuswardini 1 , Sannya Pestari Dewi 2 , Frindhy Wara Limaran 3 123 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta
1 seftina@amikom.ac.id, 2 sannya.pestari.dewi@amikom.ac.id,
3 frindhy.waralimaran@amikom.ac.id

## Abstract
The existence of the COVID-19 pandemic that has hit all regions of the world, including  Indonesia,  has  had  a  significant  impact  on  people's  mobility.  The economic impact is the most felt during this pandemic, especially the reduction in  industrial  and  manufacturing  activities,  but  the  reduction  in  industrial activity is considered to have a good impact on environmental security because it  can  reduce  the  amount  of  gas  emissions.  This  situation  should  be  a  good opportunity  for  Indonesia  in  its  efforts  to  tackle  climate  change.  However, during the implementation of COP-25, it failed to reach an agreement in article 6 of the Paris Agreement and could not describe concrete actions from climate action and Indonesia only managed to take points on the oceanic issue at the meeting, while Indonesia is a pioneer country for climate change action in the G countries. -20. This raises the question of the extent of Indonesia's diplomatic efforts and commitment to climate change. This study aims to see and analyse the direction of Indonesia's climate diplomacy during the COVID-19 pandemic. The Indonesian Pavilion was a form of Indonesian diplomacy during COP-26 in the midst of the Covid-19 pandemic.
Keywords: Diplomacy, climate change, pandemic, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  telah  berlangsung  hampir  dua  tahun.  Mobilitas global mengikuti perubahan akibat adanya penyebaran virus Covid-19 yang cukup  massive.  Di  masa  awal  pandemi,  krisis  perubahan  iklim  dianggap mendapatkan  peluang  untuk  menurunkan  resikonya.  Data  menunjukkan bahwa  karantina  wilayah  dan  pengalihan  aktivitas  publik  ke  rumah menurunkan  emisi  gas  dunia  sampai  pada  angka  17%  di  berbagai  negara, bahkan 43% penurunantersebut berasal dari sector transportasi dan industri
(Suryani,2020).  Kondisi  ini  memberikan  hal  positif  bagi  target  penurunan emisi gas yang disepakati melalui Penjanjian Paris pada tahun 2015. China sendiri  mendapatkan  hal  baik  dari  adanya  virus  Covid-19  dengan  adanya peningkatan atas kualitas udara bersih sekitar 11.4% di hampir 337 kota. Di Italia,  Spanyol  dan  Inggris  emisi  gas  Nitrogen  Dioksida  juga  berkurang selama masa karantina wilayah. Oleh karenanya, penelitian dari Universitas Lund menyebutkan bahwa jika perubahan ini terus terjadi sampai pandemic berakhir, maka akan memberikan dampak terhadap tingkat emisi gas yang akan  terus  menurun  dan  menghambat  terjadinya  pemanasan  global (Pudjiastuti,Sopian,& Hadi, 2020).
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pandemic Covid-19 memiliki relevansi terhadap isu lingkungan. Namun, perubahan ini bersifat sementara dan tidak berjangka panjang, sebab aktivitas manusia tidak dapat berhenti sepenuhnya.  Kehadiran  kebiasaan  baru  membuat  ruang-ruang  publik kembali  terbuka,  sedangkan  pemerintah  masih  terus  berfokus  pada penanggulangan  wabah  virus  Covid-19.  Diketahui  bahwa  tahun  2021  ini merupakan  tahun  terpenting  bagi  dunia  untuk  menargetkan  penurunan suhu bumi agar tak lebih dari 1,5 derajat Celcius berdasarkan kesepakatan pada  perjanjian  Paris  (Djalal,  2021).  Sedangkan,  pandemic  covid-19 menggantikan focus negara-negara dunia kepada penanganan dampak dari wabah  ini  ke  berbagai  sector.  Kemajuan  global  terhadap  rezim  lingkungan seperti  terganti  dengan  virus  Covid-19,  padahal  pandemi  dan  krisis lingkungan  saling  memberikan  kontribusi  terhadap  keberadaan  satu  sama lainnya. Pandemi terlihat seperti menurunkan permintaan terhadap minyak, besi  dan  logam,  tapi  pasokan  bahan  baku  mengalami  peningkatan permintaan  dikarenakan  transformasi  ruang  pribadi  menjadi  ruang  publik (Pudjiastuti,Sopian,&  Hadi,  2020).  Pada  akhirnya,  pandemic  Covid-19 memunculkan  krisis  lingkungan  lainnya  yang  berdampak  terhadap perubahan iklim.
Seperti  contoh  Indonesia  mengalami  peningkatan  terhadap  sampah plastic  dan  medis  di  masa  pandemic  Covid-19,  meskipun  terdapat
penurunan emisi maksimum hingga 18.2% dan angka gas Nitrogen Dioksida di  ibukota  negara  tropis  ini  menurun  mencapai  40%  dari  tahun  2019 (Suryani,  2020.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pandemi  tidak  menghentikan dampak  terhadap  perubahan  iklim  secara  signifikan.  Perubahan  iklim kembali  tergeser  oleh  fokus  perekonomian  yang  menurun  akibat  pandemi Covi-19. Perundingan terkait komitmen negara-negara terhadap perubahan iklim  juga  terpengaruh  akibat  pandemi  ini.  Perjalanan  rezim  lingkungan semakin melambat dari targetnya di Perjanjian Paris.
Pengaruh Indonesia terhadap isu perubahan iklim ini cukup krusial, sebab  Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  berkomitmen  untuk menurunkan emisi gasnya dari 26% menjadi 29% di tahun 2030 mendatang. Faktanya  ditemukan  bahwa  Dewan  Nasional  Perubahan  Iklim  di  Indonesia telah digantikan oleh Badan REDD+ yang sampai saat ini tak menunjukkan fungsinya pada tingkat pengatur kebijakan nasioal terhadap perubahan iklim (Djalal,  2021).  Diplomasi  Indonesia  terhadap  perubahan  iklim  tampak menurunkan  eksistensi  di  internasional  selama  masa  pandemi  covid-19 terlihat dengan kemunculan Menteri Luar Negeri tanpa adanya Presiden pada pertemuan  Perjanjian  Paris  di  tahun  2020.  Hal  ini  bearti  Indonesia mengalami  kemunduran  pada  keterlibatannya  terhadap  penanganan perubahan iklim global. Indonesia yang seharusnya memberikan sumbangsih  terhadap  perdagangan  karbon  dunia,  di  awal  pandemi  seperti mengalihkan arah diplomasinya. Komitmen Indonesia dinantikan oleh dunia menjelang  pertemuan  Conference  of  Parties  Konferensi  Tingkat  Tinggi Perubahan Iklim ke-26 di Glassgow, sebab Indonesia dinilai sebagai bridge- builder dan problem-solver bagi negara berkembang dalam negosiasi dengan negara maju. KTT Perubahan Iklim ke-26 ini cukup penting bagi dunia sebab pertemuan ini adalah bentuk evaluasi dari komitmen setiap negara terhadap perubahan  iklim,  selain  itu  pertemuan  ini  sebagai  wadah  bagi  negara berkembang  meminta  pertanggung  jawaban  dari  negara  maju  terhadap kenaikan emisi gas akibat industry negara maju. Indonesia selama ini turut aktif  dalam  negosiasi  terkait  tuntutan  dari  negara  maju  terhadap  negara
berkembang.  Sehingga,  arah  diplomasi  Indonesia  dalam  perubahan  iklim menjadi  sorotan  dunia,  khususnya  dalam  keterlibatan  negara  berkembang pada komitmen perjanjian Paris di masa Pandemi Covid-19.
Dari  jabaran  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  akan menjelaskan  mengenai  Bagaimana  diplomasi  perubahan  iklim  yang dilakukan Indonesia di masa Pandemi Covid-19?. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  menganalisis  arah  diplomasi  perubahan  iklim  Indonesia  di masa  Pandemi  Covid-19,  megidentifikasi  aktor-aktor  yang  berperan  dalam diplomasi  perubahan  iklim  Indonesia,  memprediksi  respon  internasional terhadap  arah  diplomasi  perubahan  iklim  Indoensia  pada  pertemuan  KTT Perubahan Iklim ke-26, dan menjelaskan korelasi antara pandemi Covid-19 dengan krisis perubahan iklim.

## Tinjauan Pustaka
Posisi Indonesia yang masuk dalam kategori salah satu negara dengan lahan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia menjadikan hal tersebut menjadi perhatian bagaimana Indonesia akan tetap memberikan kontribusi dalam  aspek  keamanan  lingkungan.  Deforestasi  dan  degradasi  hutan Indonesia  mengakibatkan  pada  penyumbangan  emisi  gas  pada  atmosfir dalam  jumlah  besar.  Dalam  upaya  menanggulangi  kerusakan  lingkungan Indonesia  melakukan  diplomasi  lingkungan  hidup  yaitu  secara  bilateral bekerjasama  dengan  Norwegia  dalam  REDD+  Agreement  yang  bertujuan untuk menurunkan emisi gas.
Dalam kerjasama ini kedua negara memainkan peran maisng-maisng berdasarkan  kepentingan  nasional  keduanya.  Indonesia  berperan  dalam mengimplementasikan  upaya  mengatasi  deforestasi  dan  degradasi  hutan agar  tercipta  perbaikan  lingkungan  hidup  untuk  masa  yang  akan  datang. Nowegia sebagai negara yang menyumbangkan dana kepada Indonesia dalam menjalankan  implementasi  pengurangan  emisi  gas  sekaligus  membangun citra baik dalam hal dukungan perbaikan lingkungan global. Dengan adanya kerjasama  kedua  negara  tersebut  maka  kepentingan  kedua  negara  telah
tercapai  dengan  menurunnya  emisi  gas  Indonesia  dan  citra  baik  yang didapatkan Norwegia sebagai negara maju yang mempunyai fokus terhadap linkungan (Pramesthi, 2019).
Selain menjalin kerjasama dengan Norwegia, Indonesia juga menjalin kerjasama  dengan  Jepang  dalam  hal  pengurangan  gas  rumah  kaca  (GKR). Indonesia  dan  Jepang  menjalin  kerjasama  bilateral  dalam  isu  perubahan iklim  dengan  bentuk  Joint  Credit  Mechanism  (JCM)  yang  mana  didalam kerjasama tersebut berisi tentang inisiasi Jepang dalam mendukung negara- negara  berkembang  untuk  mengurangi  gas  rumah  kaca.  Mekanisme  yang dijalankan  yaitu  dengan  cara  Jepang  memberikan  subsidi  terhadap perusahan-perusahan swasta dinegaranya yang menanamkan investasi dan mengadakan  proyek  rendah  karbon  sekaligus  transfer  teknologi  dan implementasinya di negara berkembang salah satunya Indonesia.
Dalam kerjasama ini Indonesia maupun Jepang memiliki kepentingan dan  tujuan  yang  sangat  jelas  keduanya  sebagai  anggota  UNFCCC  ingin menjalankan  kewajiban  untuk  melakukan  pengurangan  gas  rumah  kaca. Jepang sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca memiliki program secara  internal  domestik  maupun  ekternal  dengan  mendukung  negara- negara  berkembang  dalam  menjalankan  proyek  dan  industri  ramah lingkungan  yang  meliputi  sektor  energi,  industri,  transportasi,  deforestasi, dan  pertanian.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  paru-paru  dunia menyambut baik kerjasama JCM bersama Jepang sebagai bentuk komitmen dalam penanganan  perubahan iklim dan mendukung upaya negara-negara maju dalam membantu negara-negara berkembang mewujudkan pengurangan emisi gas rumah kaca (Liana, 2019).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keberadaan  rezim  perubahan  iklim merupakan  wadah  bagi  negera-negara  dalam  menjalankan  komitmennya. Paris  Agreement  perupakan  bentuk  optimisme  internasional  dalam mendorong negara maju dan negara berkembang dalam memperbaiki situasi perubahan  iklim  dunia.  Selain  implementasi  kerjasama  bilateral  dalam perubahan  iklim  diperlukan  juga  kontribusi  dan  peran  organisasi  regional
sebagai  bentuk  tanggungjawab  bersama  untuk  menjaga  iklim  dikawasan. Melihat  peran  ASEAN  sebagai  organisasi  kawasan  dalam  mengatasi  isu perubahan  iklim,  terdapat  dinamika  yang  mana  semakin  hari  komitmen ASEAN  semakin  terlihat  dalam  mendorong  negara-negara  Asia  Tenggara dalam mengurangi dan membatasi emisi gas nya. Dimulai pada 1977 Asean Environmental Programme (ASEP) yang berisi tentang kesepakatan mengenai lingkungan  hidup  dan  dilanjutkan  dengan  berbagai  bentuk  program  lain namun hal tersebut masih dalam bentuk yang tidak mengikat. Sampai pada Jakarta Declaration on Environment and Development 1997 untuk pertama kalinya menghasilkan kesepakatan dalam bentuk dokumen. Negara-negara ASEAN  menunjukan  komitmen  nya  dengan  aktif  dalam  keanggotaan UNFCCC  dan  Paris  Agreement,  hal  tersebut  merupakan  dorongan  adari deklarasi  ASEAN  dalam  mendukung  isu  perubahan  iklim  dan  mengurangi emisi gas rumah kaca (Andreas, 2020).
Secara  garis  besar,  pemerintah  Indonesia  telah  berusaha  mematuhi komitmennya  dengan  Paris  Agreement  melalui  Kerjasama  Joint  Creditting Mechanism  dengan  Jepang,  namun  pada  implementasinya,  projek Jakabaring  yang  menjadi  pilot  project  dari  Kerjasama  tersebut  mengalami masalah finansial pada pengembangannya dikarenakan kurangnya insentif dari  pemerintah.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  adanya  kesenjangan yang tinggi antara retoris pemerintah dan realitanya. Ini diperlihatkan dari ratifikasi  yang  dilakukan  Indonesia  terhadap  Paris  Agreement,  namun kurangnya  kordinasi  antara  pemerintah  Indonesia  dan  sektor  swasta, termasuk  masyarakat  sipil,  serta  dominasi  dari  perusahaan  yang menghasilkan  karbon  tinggi  masih  mempengaruhi  diplomasi  iklim pemerintah Indonesia (Robertua & Sihura, 2020).
Efektivitas  diplomasi  iklim  bisa  dilihat  dari  komitmen  negaranya dengan  melakukan  sinkronisasi  perspektif  internasionalnya  terhadap perubahan  iklim  dengan  perspektif  nasional.  Penelitian  ini  menggunakan Gambia sebagai studi kasus, Gambia merupakan negara yang tergolong Least Developed  Country  (LDC),  negara  yang  masih  kekurangan  pengaruh  dan
kapasitas  untuk  mengakses  diskusi-diskusi  ataupun  negosiasi  di internasional  untuk  perubahan  iklim  berdasarkan  kondisi  negaranya  di internasional.  Namun,  pada  kenyataannya  negara  ini  berhasil  melakukan bentuk  diplomasi  iklim  yang  efektif  dibandingkan  negara  berkembang diatasnya.    Komitmen  Gambia  dinilai  efektif,  sebab  negara  ini  berhasil menjadikan  masalah  perubahan  iklim  sebagai  kepentingan  nasionalnya, sehingga  rencana  pembangunan  dan  pendekatan  dengan  media  negara  ini berfokus  kepada  diplomasi  iklim  (Jallow  &  Craft,  2014).  Upaya  yang dilakukan  oleh  Gambia  dapat  dijadikan  referensi  untuk  negara-negara berkembang dalam diplomasi iklim, termasuk Indonesia sebab peluang bagi Indonesia  mengakses  kapasitas  program  perubahan  iklim  di  dunia internasional akan lebih mudah dibandingkan negara LDCs.
Dengan  adanya  kerjasama  bilateral  maupun  multilateral  yang dilakukakn  Indonesia  dalam  melakukan  diplomasi  perubahan  iklim,  maka tidak  dapat  diragukan  lagi  Indonesia  berkomitmen  dalam  menjalankan implementasi  penanganan  perubahan  iklim  baik  secara  bilateral  maupun dalam  kerangka  regional.  Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai perkembangan  diplomasi  perubahan  iklim  Indonesia  pada  masa  Pandemi Covid-19.  Selain  itu  juga  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  seberapa  jauh keadaan pandemi membawa perubahan iklim terhadap lingkungan Indonesia dan memberikan pengaruh terhadap diplomasi iklim Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Komitmen Indonesia terhadap Pengendalian Perubahan Iklim
Indonesia telah menjadi bagian dari rezim perubahan iklim global sejak kemunculan  protokol  Kyoto  sampai  dengan  digantikannya  oleh  Perjanjian Paris.  Indonesia  cenderung  aktif  dalam  forum-forum  internasional  terkait perubahan  iklim.  Indonesia  sejak  tahun  2016  telah  meratifikasi  Perjanjian Paris  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  diikuti  dengan laporan  pertama  kontribusi  Nationally  Determined  Contribution  (NDC). Diawal  laporan,  Indonesia  berkomitmen  untuk  menunrunkan  emisi  Gas Rumah  Kaca  (GRK)  pada  tahun  2030  sebesar  29%  dan  41%  melalui
kerjasama internasional. Sebagai pioneer dalam aksi lingkungan, Indonesia menunjukkan  komitmen  lainnya  dengan  tercapainya  49  dari  67  indikator MDGs pada akhir tahun 2015,  bahkan komitmen terhadap pembangunan rendah  karbon  tertuang  dalam  RPJMN  2020-2024  melalui  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan dokumen NDC Indonesia, komitmen penurunan emisi sebesara 29% untuk scenario business as usual di tahun 2030. Strategi yang dilakukan oleh Indonesia dicantumkan dalam Peraturan  Presiden  Nomo  61/2011  untuk  memberikan  kejelasan  hukum terhadap ambisi target penurunan emisi gas tersebut. Di tahun 2017, upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  semakin  meluas  dengan  mengesahkan Perataturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen Ekonomi  Lingkungan  Hidup  (IELH).  Skema  ini  memberikan  pendanaan terhadap  pemulihan  lingkungan  hidup;  penanggulangan  pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan, serta konservasi. (Nurbaya, 2019).
Pada  perjalanannya,  isu  perubahan  iklim  telah  menjadi  perhatian Indonesia sejak keikutsertaan dalam pertemuan di Rio tahun 1992, setelah itu Indonesia ikut meratifikasi kerangka kerja UNFCC melalui UU Nomor 6 Tahun1994, hingga meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Upaya tersebut  semakin  optimis  dengan  target  29%  penurunan  emisi  gas  rumah kaca  secara  mandiri,  dan  14%  dari  pihak  lain.  Tidak  hanya  itu,  target tersebut dibarengi dengan adanya sistem inventaris gas rumah kaca nasional berbasis web dengan tujuan mengakomodasi data tentang kegiatan lembaga terkait, termasuk dari tingkat daerah. Wujud lain dari upaya Indonesia dalam merespon  perubahan  iklim  ini  terlihat  dari  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dan  Norwegia  tentang  nilai  ekonomi  karbon (carbon  pricing) . Pemerintah  Indonesia  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pengendalian Perubahan  Iklim  (Ditjen  PPI)  dibawah  naungan  Kementerian  Lingkungan Hidup mengadakan Pojok Iklim selama Februari 2019 sampai dengan Juni 2020. Pojok iklim ini merupakan kegiatan diskusi berkala setiap Rabu yang dilakukan  dengan  menghadirkan  pakar  terkait  serta  kementerian  lainnya
untuk membahas upaya penurun emisi gas rumah kaca. Program lain yang diupayakan oleh Ditjen PPI adalah Festival Iklim dan Kampung Iklim. Festival Iklim merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas dan stakeholder terkait  tentang  pengendalian  perubahan  iklim,  sedangkan Kampung Iklim adalah desa binaan yang masyarakatnya telah melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Meskipun untuk kegiatan Festival Iklim masih dilakukan secara daring di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 (Patrianti, Shabana, & Tuti, 2020).
Selain  dengan  Norwegia,  komitmen  Indonesia  dalam  pengendalian perubahan  iklim  juga  terwujud  dalam  kerjasama Joint  Credit  Mechanism (JCM) dengan Jepang. Kerjasama ini biasa dilakukan Jepang dengan negara- negara  berkembang  untuk  mendanai  proyek-proyek  pembangunan  rendah karbon,  secara  khususnya  kerjasama  ini  menargetkan  akan  ada  transfer teknologi  dalam  pelaksanaan  proyek  tersebut.  Kerjasama  ini  merupakan implementasi dari pasal 6 dari Perjanjian Paris yaitu mengenai pencapaian ambisi  aksi  adaptasi  dan  mitigasi  terhadap  perubahan  iklim  (Hasanah, 2019).  Berdasarkan  data  Ditjen  PPI,  saat  ini  terdapat  delapan  agenda kerjasama  dan  pendanaan  dari  organisasi  luar,  seperti  UNDP  dan  Bank Dunia  untuk  mengatasi  pengendalian  perubahan  iklim.  Indonesia  juga sedang berusaha menjalankan mekanisme REDD+ ( Reducing Emissions from Forest  Deforestation  and  Degradation) untuk  konservasi,  manajemen  hutan berkepanjangan,  dan  peningkatan  stok  karbon  hutan.  Indonesia  juga bekerjasama  dengan  Uni  Eropa  melalui  program Support  to  Indonesia’s Climate Change Response (SICCR) sejak tahun 2016 ( Aisya, 2019).
Upaya-upaya diatas merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap pengendalian  perubahan  iklim  sejak  Indonesia  mengeluarkan  laporan pertama  terkait  NDC  Indonesia.  Target  Indonesia  sendiri  cukup  signifikan mencapai  70%  secara  keseluruhan  dengan  mandiri  dan  kerjasama internasional. Hal ini menampilkan tanggungjawab Indonesia ditengah krisis terkait lingkungan sendiri masih menjadi salah satu hambatan pencapaian target  tersebut,  khususnya  deforestasi  dan  lahan.  Dilema  Indonesia  dalam
berkomitmen  terhadap  NDC  lainnya  adalah  komoditas  kelapa  sawit. Indonesia mengandalkan ekspor kelapa sawit terutama ke negara-negara di Eropa. Masalah alih fungsi lahan kelapa sawit ini menjadi sorotan bagi Eropa, sebab  ini  menghilangkan  serapan  emisi  gas  rumah  kaca.  Hal  ini  yang menyebabkan  pemenuhan  NDC  Indonesia  cenderung  melambat,  selain  itu penyesuaian kebijakan hingga ke tingkat daerah juga menjadi kendala bagi Indonesia  untuk  berkomitmen  penuh  terhadap  perubahan  iklim,  Terutama di  masa  pandemic  Covid-19,  kendala  terkait  pemenuhan  NDC  ini  semakin terlihat  sebab  kebanyakan  kebijakan  harus  tertunda  dikarenakan penyesuaian  terhadap  pandemic  Covid-19.  Kemudian,  Indonesia  berusaha untuk tetap menjalankan peran sebagai pioneer dalam aksi iklim pada COP- 26 di Glassglow dengan melaksanakan beberapa program pengendalian iklim menjelang  negosiasi  COP-26  agar  mencapai  kesepakatan  nyata  dari implementasi Perjanjian Paris.

## Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia pada masa Pandemi Covid-19
Indonesia  tidak  pernah  berhenti  untuk  turut  serta  dalam  memenuhi komitmen  partisipasi  nya  pada  isu  perubahan  iklim.  Sepanjang  masa pandemi  covid-19  2020  hingga  2022  tidak  mengahalangi  Indonesia memberikan  kontribusi  baik  dalam  bentuk  dukungan  dan  kerangka  kerja terkait  perubahan  iklim.  Pada  tahun  2020  dimulai  dengan  kerjasama  Uni Eropa  dan  Indonesia  dalam  agenda  Pekan  Diplomasi  Iklim  2020  yang dilaksanakan  di  Indonesia.  Dengan  mengusung  tema  “Act  Today  for  Our Tomorrow”  merupakan  sebuah  aksi  kampanye  global  dan  kerjasama kolaboratif dalam mendukung perubahan iklim yang lebih baik.
Kegiatan  tersebut  dalam  bentuk  pertukaran  pengetahuan  melalui webinar dan juga konservasi hutan magrove di Jakarta. Tidak hanya menjadi tuan rumah bagi Pekan Diplomasi negara-negara Uni Eropa, Indonesia juga berencana  meningkatkan  upaya  mitigasi  perubahna  iklim  dengan  cara menjadikan  kebijakan  iklim  bagian  dari  rencana  jangka  panjang  dan menengah pembangunan nasional. Kebijakan tersbeut telah tertuang dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024
yaitu  mengenai  program  pembangunan  rendah  karbon  ketahanan  iklim (BAPPENAS, 2020).
Rencana aksi mitigasi iklim juga dipaparkan Indonesia pada Konferensi Perubahan  Iklim  COP26  UNFCCC  di  Glasgow  2021.  Melalui  Pavilliun Indonesia  dengan  melibatkan  lebih  dari  3000  peserta  yg  hadir  secara langsung  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  keberhasilan  soft  diplomacy Indonesia  di  putaran  COP26  UNFCCC.    Salah  satu  komitmen  Indonesia dalam  COP26  UNFCCC  yang  dipaparkan  adalah  arah  Indonesia  untuk mencapai  Net  Sink  FoLU  pada  tahun  2030  yaitu  penyerapan  lebih  tinggi dibanding  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  pada  sektor  kehutanan  dan penggunaan lahan. Sektor kehutanan dan lahan berperan hingga 60% dari komitmen  Indonesia  untuk  mencapai  penurunan  emisi  GRK  pada  tahun 2030  yaitu    sebesar  41%  dari  bussines  as  usual  beserta  dukungan internasional (Rusyanto 2021).
Tepat  pada  KTT  COP26  digelar  Indonesia  melalui  Presiden  Republik Indonesia menyampaikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam menjalankan  komitmennya  sebagai  negara  pihak.  Adapun  upaya-upaya tersebut  yaitu  deforestasi  yang  turun  sangat  signifikan  selama  dua  puluh tahun terakhir, rehabilitasi hutan mangrove mencapai 600 hektar terluas di dunia, kasus kebakaran hutan yg turn sangat signifikan yaitu mencapai 82% dan  perbaikan  lahan  kritis  yangmenjapai  tiga  juta  lahan  dalam  9  tahun. Sedangkan  untuk  melanjutkan  upaya  mitigasi  tersebut  Indonesia merencanakan  beberapa  langkah  seperti  pemanfaatan  energi  terbarukan, pengembangan industri berbasis energi bersih, pengembangan penggunaan mobil  listrik  dan  pembangunan  lingkungan  industri  hijau  di  wilayah Kalimantan  dan  akan  menjadi  kawasan  industri  hijau  terbesar  di  dunia. Untuk mewujudkan rencana net zero carbon Indonesia meminta dukungan negara-negara  maju  sebagai  game  changer  dalam  hal  pendanaan  dan transfer teknologi (SETKAB 2021).
Bukan  hanya  dalam  COP26  UNFCCC  saja  Indonesia  menunjukan komitmennya untuk meredam emisi gas rumah kaca dan pengendalian iklim
nasionalnya.  Indonesia  juga  berencana  akan  mengangkat  isu  lingkungan dalam  pertemuan  G20  2022.  Tiga  hal  yang  diusung  Indonesia  dalam pertemuan G20 mnegenai isu lingkungan yaitu supporting more sustainable recovery,  enhancing  land-and  sea-based  actions  to  support  environment protection and climate objectives, enhancing resource mobilization to support environment  protection  and  climate  objectives.  Ketiga  isu  tersebut merupakan  bentuk  komitmen  Indonesia  terhadap  perbaikan  iklim  yang berkelanjutan (Henry, 2022).
Indonesia  mendapatkan  dukungan  dari  negara-negara  peserta  G20 dalam  menjabarkan  lebih  spesifik  mengenai  enam  agenda  isu  lingkungan meliputi,  kerusakan  lahan,  hilangnya  keanekaragaman  hayati,  keberadaan sampah di laut, pengelolaan air, efesiensi konsumsi sumberdaya, keuangan berkelanjutan  dan  perlindungan  laut.  Indonesia  juga  mendapatkan dukungan  dari  negara-negara  anggota  mengenai  upaya  perbaikan  dan konservasi  hutan  mangrove  dan  lahan  gambut  secara  besar-besaran  yang saat  ini  sedang  dijalankan.  Pembahasan  mengenai  Iklim  pada  agenda  G20 diharapkan  oleh  para  delegasi  menjadi  sebuah  bentuk  dukungan  terhadap COP26  UNFCCC  yang  telah  digelar  sebelumnya.  Paling  penting  yaitu  para negara delegasi G20 memberikan dukungan terkait mobilisasi terkait dana, riset,  teknologi  dan  peningkatan  kapasitas  terhadap  isu-isu  lingkungan (KEMLU 2022).
Berdasarkan  Updated  NDC  Indonesia  di  tahun  2021,  Indonesia berfokus  kepada  lima  sektor  mitigasi  perubahan  iklim  yakni  kehutanan, energi,  limbah,  pertanian,  dan  IPPU  (Proses  Industri  dan  Penggunaan Produk) dan pengalokasian dana untuk target NDC terbaru Indonesia sekitar 4,1% dari anggaran negara. Upaya ini juga dibantu melalui NDC Partnership dengan  Pemerintah  Jerman,  Worl  Resources  Institutes,  dan  Bank  Dunia dalam program Build Back Better dengan Low Carbon Development Initiative (BAPPENAS,  2021).  Indonesia  memperlihatkan  kepada  internasional terutama negara-negara G-20 bahwa Indonesia masih stay dalam komitmen
Perjanjian  Paris  meskipun  kondisi  domestik  masih  baru  pulih  dan beradaptasi dari pandemi Covid-19.

## Respon Internasional Pada KTT Perubahan Iklim ke-26
Berakhirnya pertemuan global terbesar untuk penanganan perubahan iklim  COP26  di  Glasglow,  Scotland,  Britania  Raya  akhir  taun  2021  lalu menghasilkan  berbagai  paket  keputusan  negara-negara  sebagai  bentuk komitmen  dan  dukungan  mereka  dalam  mencapai  net  zero  emission. Diantaranya  dua  hasil  utama  dari  COP26  yaitu  penandatanganan  dan ratifikasi pakta iklim Glasgow, serta finalisasi buku aturan Paris Agreement. Komitmen  negara-negara  yang  masih  berlangsung  sampai  dengan  masa pandemi,  salah  satunya  adalah  pelaksanaan  nationally  determined contributions  (NDC).  Bentuk  lanjutan  dari  pelaksanaan  NDC  sebagai komitmen  negara-negara  pada  UNFCCC  berupa  peningkatan  kerangka transparansi  di  bawah  Paris  Agreement,  menggunakan  mekanisme akuntabilitas  dengan  tujuan  mempromosikan  implementasi  rencana  dan aliran dukungan untuk aksi iklim nasional. Sistem pelaporan NDC terbaru ini dibuat menjadi lebih ketat dari sebelumnya yaitu setiap dua tahunan, di mana  pihak  negara-negara  ini  diminta  memberikan  informasi  terkait  emisi dan  serapan  gas  rumah  kaca  nasionalnya  masing-masing,  kemudian kemajuan dalam penerapan serta pencapaian NDC, sumber daya keuangan, pengembangan  dan  transfer  teknologi,  juga  peningkatan  kapasitas  yang disediakan  dan  diterima  (UNFCCC,  2021).  Negara-negara  maju  di  COP26 mengupayakan pemberian bantuan biaya kepada negara-negara berkembang untuk  menekan  emisi  gas  rumah  kaca,  dengan  menyediakan  sebesar  100 miliar dollar setiap tahunnya. Komitmen lain yang telah disepakati bersama dan segera menjadi agenda kerja masing-masing negara adalah penghentian bertahap penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan subsidi bahan bakar fosil (UNFCCC, 2021). Upaya penghentian dan pengurangan bertahap ini  akan  diganti  dengan  energi  bersih  terbarukan  seperti  tenaga  surya  dan angin  yang  pasti  hampir  di  setiap  wilayah  dunia  tersedia.  Sejumlah  42 pemimpin  negara  telah  menyampaikan  bahwa  mereka  akan  mengakhiri
penggunaan  energi  batu  bara,  penetapan  tanggal  serta  penutupan  dana publik internasional untuk batu bara pun telah ditetapkan (UKCOP26, 2021).
Berdasarkan hasil ringkasan laporan dari kepresidenan COP26 (2021), terdapat  beberapa  komitmen  kerja  sama  negara-negara  untuk  mencapai tujuan  iklim,  bersama  dengan  sektor  swasta,  organisasi  internasional  dan masyarakat  sipil,  yaitu: pertama, lebih  dari  40  pemimpin  dunia  bergabung dalam  the  Glasgow  Breakthrough  Agenda,  sebuah  rencana  10  tahun  kerja sama  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  hijau  dan  pertumbuhan  global, menjadikan  teknologi  serta  solusi  bersih  sebagai  pilihan  yang  terjangkau, mudah  diakses,  menarik,  sebelum  tahun  2030,  dimulai  dengan  listrik, transportasi  darat,  baja,  hidrogen,  dan  pertanian, kedua, lebih  dari  120 negara  yang  mencakup  sebesar  90%  hutan  dunia,  mendukung  deklarasi pemimpin Glasgow terkait penggunaan lahan dan hutan, dengan komitmen mereka  untuk  bekerja  secara  kolektif  sebagai  upaya  menghentikan  serta mengembalikan  hutan  yang  hilang  dan  degradasi  lahan  pada  tahun  2030, didukung oleh komitmen dana publik terbesar untuk hutan konservasi, juga global  roadmap  sebagai  upaya  membuat  75%  rantai  pasokan  komoditas hutan berkelanjutan, ketiga, diumumkannya kemitraan transisi energi yang adil  untuk  mendukung  usaha  dekarbonisasi  Afrika  Selatan,  melalui kolaborasi  kuat  antara  ekonomi  yang  sedang  berkembang  dengan  mitra internasional,  dan keempat, peluncuran  ikrar  metana  global,  melihat  lebih dari 100 negara yang telah berkomitmen secara kolektif untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30% di tahun 2030 (UKCOP26, 2021).
Krisis iklim ditengah pandemi sejatinya menjadi tantangan baru bagi negara-negara dunia, di mana tanggung jawab mereka sebagai negara untuk melindungi  warganya  bertambah  dari  wacana  lingkungan  menjadi permasalahan kesehatan pula. Maka dari itu, bersama dengan WHO, pada pertemuan  COP26  lalu,  terdapat  50  negara  berkomitmen  mengembangkan sistem kesehatan yang tahan akan iklim dan rendah karbon. Negara-negara tersebut  beberapa  diantaranya  merupakan  negara  yang  rentan  terhadap bahaya  kesehatan  akibat  dari  perubahan  ekstrem  iklim,  serta  mereka
diantaranya  adalah  negara  penghasil  karbon  tertinggi  dunia.  Sejumlah  45 negara  telah  berkomitmen  untuk  mengubah  sistem  kesehatan  mereka menjadi berkelanjutan dan rendah karbon, bahkan telah terdapat 14 negara yang menetapkan tanggal target pencapaian net zero emission sebelum tahun 2050  (WHO,  2021).  Diantaranya  negara-negara  yang  telah  berkomitmen dalam mencapai sistem kesehatan berkelanjutan dan rendah karbon, yaitu Argentina,  Fiji,  Malawi,  Spanyol,  Uni  Emirat  Arab,  AS,  serta  39  negara lainnya.  Kemudian,  negara-negara  dengan  komitmen  meningkatkan  sistem ketahanan  iklim  sekaligus  sistem  kesehatan  mereka  diantaranya Bangladesh,  Ethiopia,  Maladewa,  Belanda,  dan  45  negara  lainnya  (WHO, 2021).
Nampak dari hasil pertemuan COP26 bahwa banyak kesepakatan yang dirasa  akan  efektif  dalam  aksi  krisis  iklim,  tetapi  tidak  sepenuhnya  upaya dari negara-negara tersebut membuahkan hasil manis, bahkan hanya untuk penurunan emisi gas rumah kaca melalui NDC masing-masing. Berdasarkan laporan terbaru yang diterima UNFCCC pada 2021 lalu, ditegaskan Kembali bahwa dari NDC 192 negara, diperkirakan akan terjadi peningkatan cukup besar, yaitu sekitar 16% dalam emisi gas rumah kaca global di tahun 2030, dibandingkan pada tahun 2010. Perbandingan hasil penemuan Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC),  memperkirakan peningkatan tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu sekitar 2.7°C pada akhir  abad  ini,  kecuali  terdapat  tindakan  cepat  dari  negara-negara  dalam meresponnya  (UNFCCC,  2021).  Tidak  seluruhnya  pemerintahan  di  setiap negara-negara  bersungguh-sungguh  pada  komitmen  mereka  untuk  segera melakukan  tindakan  pencegahan  perubahan  iklim,  terutama  dengan melakukan  perombakan  kebijakan  lingkungan  mereka  serta  upaya penghentian berkala penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, metana, dan lainnya).  Terlebih  lagi  pada  situasi  pandemi  yang  secara  bersamaan menimbulkan  resesi  dan  perubahan  fungsi  sosial  pada  masing-masing negara di dunia.
Sebagai salah satu negara dengan kontribusi penting karena besarnya potensi alam yang Indonesia miliki, menjadikan Joko Widodo selaku kepala negara terus berupaya berkontribusi dalam penanganan aksi iklim. Langkah- langkah  Indonesia  dalam  menghadapi  krisis  iklim  di  masa  pandemi  sama seperti negara-negara lainnya, salah satunya terkait optimalisasi pelaksanaan NDC. Dipaparkan oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dalam pertemuannya dengan Alok Sharma, Presiden  COP26  UNFCCC,  bahwasanya  berdasarkan  perhitungan  angka emisi  karbon  dari  segala  sektor  melalui  NDC,  diperkirakan  Indonesia  akan mencapai karbon netral dan dapat menyimpan karbon sebanyak 140 juta ton khususnya di sektor kehutanan, pada tahun 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  2021).  Namun,  terdapat  tantangan  serta  hambatan bagi  Indonesia  dalam  upayanya  mengelola  pergantian  sumber  energi  fosil menjadi  energi-energi  terbarukan  yang  berkelanjutan,  di  mana  disitu diperlukannya  investasi  dan  dukungan  teknologi  melalui  kerja  sama  oleh berbagai pihak, agar dapat memenuhi kebutuhan alternatif dari aksi iklim. Selaku presidensi COP26, Alok Sharma mengapresiasi setiap tindakan yang sudah  Indonesia  lakukan  sebagai  bentuk  penanganan  perubahan  iklim. Melalui  kunjungan  langsungnya  ke  Jakarta,  Alok  berupaya  memperkuat komitmen  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  Inggris  dalam mencegah  kenaikan  suhu  bumi  menjadi  dibawah  1.5°C.  Apresiasi  Alok terhadap Indonesia kembali hadir saat Jokowi melalui upayanya, menekan laju  deforestasi  hutan  menjadi  yang  terendah  sepanjang  sejarah  nasional, serta langkah-langkah terstrukturnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, di mana hal tersebut berkontribusi besar pada penurunan emisi karbon  Indonesia  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  2021). Menurut  hasil  siaran  pers  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI (2021), pemerintahan Inggris juga menawarkan kepada Indonesia program Investment  in  Nature  and  Forests (INAFOR)  melalui  kerangka nature  based solutions sebagai  bentuk  dukungan  dan  upaya  mendorong  keberhasilan Indonesia  dalam  menurunkan  emisi  dari  aktivitas  deforestasi  serta  lahan gambut.  Pemerintah  Inggris  menyampaikan  bahwa  Indonesia  merupakan
salah satu elemen penting keberhasilan Inggris sebagai tuan rumah COP26, karena Indonesia merupakan negara superpower di bidang perubahan iklim. Kepercayaan  tersebut  berlanjut  hingga  kerja  sama  dalam  dialog Forestry, Agriculture and Commodity Trade (FACT) yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

## KESIMPULAN
Kegagalan  pencapaian  kesepakatan  di  COP-25  membawa  Indoenesia terus  berperan  aktif  menyuarakan  kepentingan  terkait  pengendalian perubahan  pada  pertemuan  COP-26.  Sejak  tahun  1992,  Indonesia  telah berusaha  berkomitmen  terhadap  perubahan  iklim  dengan  mengikuti pertemuan  di  Rio,  kemudian  meratifikasi  kerangka  kerja  awal  UNFCC, sampai  dengan  meratifikasi  Perjanjian  Paris.  Upaya  Indonesia  tersebut semakin diperkuat dengan laporan target NDC Indonesia melalui kerjasama internasional  menjadi  salah  satu  bentuk  komitmen  Indonesia  pada  isu perubahan  iklim.  Menjelang  COP-26,  Indonesia  juga  aktif  melakukan diplomasi  dengan  negara-negara  anggota  G-20  melalui  diskusi  interaktif menghadirkan  pakar  dan  menampilkan  bentuk-bentuk  adaptasi-mitigasi yang telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Paviliun Indonesia menjadi  wadah  bagi  negara-negara  untuk  bernegosiasi  menuju  pertemuan COP-26.  Diplomasi  Indonesia  dalam  perubahan  iklim  terus  konsisten meskipun cenderung lamban, dikarenakan harmonisasi kebijakan sebelumnya  dengan  kebijakan  yang  berbasis  lingkungan.  Ditengah perdebatan produk kelapa sawit di Eropa terkait dengan masalah alih fungsi lahan, Indonesia tetap berusaha memenuhi komitmennya dengan Perjanjian Paris  serta  mewadahi  kepentingan-kepentingan  negara  berkembang  pada COP-26.  Hambatan  Indonesia  terhadap  penerapan  kebijakan  perubahan iklim  masih  dalam  tahap  integrasi  kebijakan  ke  level  daerah  dan  berbagai sektor  serta  pendanaan  yang  tidak  bisa  ditanggung  negara  sendiri. Dukungan  pendanaan  internasional  terutama  negara  maju  kepada  negara berkembang masih menjadi isu yang diupayakan Indonesia pada forum COP-
26,  agar  pencapaian  dalam  kesepakatan  di  setiap  pertemuan  COP-26 memberikan implementasi kerja nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas  Pramudianto,  2016,  Dari  Kyoto  Protocol  1997  Hingga  Paris Agreement:  Dinamika  Diplomasi  Perubahan  Iklim  Global  dan  ASEAN Menuju 2020, Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 18 No. 1 76-91 Mei 2016 E-ISSN 2579-8251
Bakry,  U.  S.  (2016).  Pedoman  Penulisan  Skripsi  Hubungan  Internasional. Deepublish hal. 60
BAPPENAS,  2020,  Pekan  Diplomasi  Iklim  2020  dimulai  Dengan  Ajakan Unyuk  Beraksi  Hari  Ini  Untuk  Masa  Depan  Kita,  tersedia  dalam https://bappenas.go.id/berita/pekan-diplomasi-iklim-2020-dimulai- dengan-ajakan-untuk-beraksi-hari-ini-untuk-masa-depan-kita, diakses pada 15 Agustus 2022
BAPPENAS.  (2021).  Updated  Ndc  Indonesia  Untuk  Masa  Depan  Yang Tangguh Iklim. Available at:
http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk- masa-depan-yang-tangguh-iklim/ (Accessed : 20 Agustus 2022)
Carver, D. (2022) What  were  the outcomes of COP26? (Online). Available at: https://commonslibrary.parliament.uk/what-were-the-outcomes-of- cop26/ [Accessed: 28 Juni 2022]
Djalal, Dino Patti. (2021). “Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia”. Kompas,
25 Januari 2021, Jakarta tersedia dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/25/diplomasi- perubahan-iklim-indonesia, diakses pada 16 Oktober 2021
European  Commission.  (2021) COP26: EU helps deliver outcome  to keep  the Paris Agreement targets alive (Online). Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6021 [Accessed: 28 Juni 2022]
Hasanah,  L.,  2019.  Kerja  Sama  Indonesia-Jepang  dalam  Joint  Credit Mechanism  (JCM)  pada  Pembangunan  Rendah  Karbon  di  Indonesia. Padjadjaran Journal of International Relations, 1(2), pp.142-155.
Henry, 2022, Isu Lingkungan Yang dibahas di Pertemuan Kedua EDM-CSWG
G20 di Jakarta, tersedia dalam https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4991525/3-isu-lingkungan- yang-dibahas-di-pertemuan-kedua-edm-cswg-g20-di-jakarta,diakses pada 16 Agustus 2022
Iriani, M.L., 2022. The Energy Transition Dilemma in European Union (EU) Region). Jurnal Dinamika Global, 7(1), 122-135.
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/980/335
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021)  Presiden  COP-26 UNFCCC:  Indonesia  Climate  Super  Power  (Online).  Available  at: http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5878/presiden-cop-26- unfccc-indonesia-climate-super-power [Accessed: 1 Juli 2022]
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021)  Presiden  COP-26 Glasgow  untuk  Iklim:  Indonesia  Negara  Penting  (Online).  Available  at: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4041/presiden-cop-26- glasgow-untuk-iklim-indonesia-negara-penting [Accessed: 1 Juli 2022]
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi. (2021)  Presiden  Jokowi  Sampaikan  Komitmen  Indonesia  dalam Penanganan  Perubahan  Iklim  di  COP26  (Online).  Available  at: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden- jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-dalam-penanganan- perubahan-iklim-di-cop26 [Accessed: 27 Juni 2022]
KEMLU, 2022, Delegasi G20 EDM CSWG Dukung Komitmen Global Tangani Permasalahan  Lingkungan  dan  Perubahan  Iklim,  tersedia  dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/3438/siaran_pers/delegasi-g20- edm-cswg-dukung-komitmen-global-tangani-permasalahan- lingkungan-dan-perubahan-iklim, diakses pada 18 Agustus 2022
Liana Hasanah, Viani Puspitasari, 2019, Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Joint  Credit  Mechanism  Pada  Pembangunan  Rendah  Karbon  di Indonesia, Padjajaran Journal of International Relations e-ISSN: 2684- 8082  Vol.  1  No.  2,  Agustus  2019  (142-155)  doi:  10.24198/padjir. v1i2.26131
Nurbaya,  Siti  dkk.  (2019).  Trilogi  Indonesia  Menghadapi  Perubahan  Iklim: Urgensi, Politik Dan Tata Kelola Perubahan Iklim. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
Patrianti,  T.,  Shabana,  A.  and  Tuti,  R.W.,  2020.  Komunikasi  Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Government Risk Communication On Greenhouse Gas Emission  Reduction  To  Tackle  Climate  Change.  Jurnal  Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 24(2), pp.156-170.
Pramesthi  Cahyani  Hedhi  Ningsih,  2019,  Diplomasi  Lingkungan  Hidup Indonesia-Norwegia  Melalui  REDD+Agreement,  Insignia  Journal  of International  Relations  Vol.  6,  No.2,  November  2019,  83-93  P-ISSN: 2089-1962; E-ISSN: 2597-9868
Pudjiastuti, S. R., & Hadi, N. (2020). The Effect of Corona Virus on the Global Climate.  JHSS  (Journal  of  Humanities  and  Social  Studies),  4(2),  130- 136.
Rusyanto,  2021,  Libatkan  Lebih  Dari  1000  Pengunjung  Paviliun  Indonesia
Dukung Diplomasi Perubahan
Iklim, tersedia dalam https://investor.id/international/270802/libatkan-lebih-dari-10000- pengunjung-paviliun-indonesia-dukung-diplomasi-perubahan-iklim, diakses pada 15 Agustus 2022
Sari,  S.  &  Nirmala,  M.P.  (2019).  Kerjasama  Indonesia-Uni  Eropa  dalam Mengoptimalkan Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+): Studi Kasus Hutan Ulu Masen Aceh Tahun 2013-2017. Jurnal Dinamika Global, 4(2), 249-268. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/133
SETKAB,  2021,  Presiden  Jokowi  Sampaikan  Komitmen  Indonesia  Dalam Penanganan Perubahan
Iklim di COP26, tersedia dalam https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia- dalam-penanganan-perubahan-iklim-di-cop26/, diakses pada 16 Agustus 2022
Suryani,  A.  S.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Lingkungan Global. Info Singkat, 12 tersedia dalam https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII- 13-I-P3DI-Juli-2020-236.pdf, diakses pada 17 Oktober 2021
UN Climate Change Conference UK. (2021) COP26 WORLD LEADERS SUMMIT- PRESIDENCY SUMMARY (Online). Available at:
https://ukcop26.org/cop26-world-leaders-summit-presidency- summary/ [Accessed: 1 Juli 2022]
UN Climate Change Conference UK. (2021) STATEMENT ON INTERNATIONAL PUBLIC  SUPPOT  FOR  THE  CLEAN  ENERGY  TRANSITION (Online). Available  at:  https://ukcop26.org/statement-on-international-public- support-for-the-clean-energy-transition/ [Accessed: 1 Juli 2022]
UN  Environment  Programme.  (2021) COP26  ends  with  agreement  but  falls short on climate action
(Online).
Available at:
https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop26-ends- agreement-falls-short-climate-action [Accessed: 28 Juni 2022]
UNFCCC.  (2021) COP26  Outcomes:  Transparency  and  Reporting (Online). Available at: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris- agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-transparency- and-reporting#eq-8 [Accessed: 29 Juni 2022]
UNFCCC.  (2021) The  Glasgow  Climate  Pact  –  Key  Outcomes  from  COP26 (Online).  Available  at:  https://unfccc.int/process-and-meetings/the- paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26 [Accessed: 29 Juni 2022]
UNFCCC.  (2021) Update  NDC  Synthesis  Report:  Worrying  Trends  Confirmed (Online). Available at: https://unfccc.int/news/updated-ndc-synthesis- report-worrying-trends-confirmed [Accessed: 29 Juni 2022]
WHO. (2021) Countries commit to develop climate-smart health care at COP26
UN climate
conference (Online).
Available at:
https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to- develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference [Accessed: 29 Juni 2022]