## SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai)
Syamsul Arif 1 , A. Intan Cahyani 2, Muhammad anis 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ariefdwianandasyam@gmail.com

## Abstrak:
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah  (Teseng)  Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Sangiasseri Kecamatan  Sinjai  Selatan  Kabupaten  Sinjai)”,  dengan  sub  masalah  yaitu:
Bagaimana  sistem  bagi  hasil  penggarapan  sawah  (Teseng)  di  Kelurahan Sangiasseri  Kecamatan  Sinjai  Selatan  Kabupaten  Sinjai?  Bagaimana  pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini  menggunakan  jenis  deskriptif  yaitu  berupa  penelitian  lapangan  (file  research) dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  empiris. Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  para  petani  penggarapan  sawah  di kelurahan  Sangiasseri. Observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  digunakan sebagai  metode  pengumpulan  data.  Analisis  data  dilakukan  dalam  tiga  tahap: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hal  ini  dikenal  dalam ajaran  Islam  sebagai  Muzara`ah  dan  Mukharabah,  karena  hasil  penelitian  ini dipraktikkan  oleh  masyarakat  Kelurahan  Sangiasseri,  sehubungan  dengan pembagian  hasil  usahatani  padi  (teseng)  yang  diketahui  menunjukkan diperbolehkannya  Syara . ’ Di  mana  Muzara’ah  yaitu  mengelolah  tanah  di  atas sesuatu  yang  dihasilkannya  dan  benihnya  berasal  dari  pemilik  tanah.  Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama  ini  di  bolehkan  dalam  Islam  karena  adanya  saling  tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini  telah dilakukan oleh baginda Rasulullah saw, dan para sahabat-sahabatnya..Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya  orang  (antara  kedua  belah  pihak)  yang  ingkar  dalam  perjanjian  tersebut. Serta  disarankan  kepada  setiap  pemilik  lahan , terutama  mereka  yang  lahannya tidak  terolah  (lahan  tidur)  agar  dapat  memberikan  kepada  orang  lain  untuk dimanfaatkan  produktifitasnya,  sehingga  dapat  menunjang  perekonomian  orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri.
Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  "The  Sharing  System  for  Cultivating  Rice Fields  (Teseng)  according  to  Islamic  Law  (Case  Study  in  Sangiasseri  Village,
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
South  Sinjai  District,  Sinjai  Regency)",  with  sub-problems  namely:  How  is  the profit  sharing  system  for  cultivating  rice  fields  (Teseng)  in  Sangiasseri  Village, Sub-district South Sinjai, Sinjai Regency? What is the view of Islamic law on the profit  sharing  system  for  cultivating  rice  fields  (teseng)?  This  study  uses  a descriptive  type  in  the  form  of  field  research  (file  research)  with  the  research approach used is an empirical approach. The data sources for this research are the farmers who cultivate the rice fields in the Sangiasseri village,. Observations, interviews, and documentation are used as data collection methods. Data analysis was performed in three phases: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This is shown by the results of this study, as has been practiced by the community  in  Sangiasseri  village  about  sharing  the  results  of  cultivating  rice fields (teseng) it is permissible by syara' because it is known in Islamic teachings as  Muzara'ah  and  Mukharabah,  where  Muzara'ah  is  managing  land  in  for something  it  produces  and  the  seed  comes  from  the  owner  of  the  land.  As  for Mukhabarah, it is the same as Muzara'ah, only the seeds come from the manager. This  cooperation  is  allowed  in  Islam  because  of  mutual  help  between  one individual and another. And this profit sharing has been practiced by the Prophet Muhammad,  and  his  companions.  The  implication  in  this  research  is  that  in  a profit-sharing cooperation agreement, an agreement should be made on paper or in writing so that it has legal force, because we do not know that there are people (between  the  two  parties)  who  break  the  agreement.  It  is  also  recommended  to every  land  owner,  especially  those  whose  land  is  not  cultivated  (uncultivated land) so that they can give it to others for their productivity use, so that they can support the economy of others and for the land owners themselves.
Keywords: Profit Sharing System, Cultivation of Rice Fields, Islamic Law

## A. PENDAHULUAN
Tuhan menciptakan manusia untuk saling berkontribusi antar sesama dimana manusia  tidak  dapat  begantung  pada  diri  sendiri.  Setiap  tindakan  yang dilakukan  tentu  saling  berhubungan  dan  membutuhkan  bantuan  orang  lain dalam  segala  urusan  kepentingan  hidup.  Hal  ini  dilakukan  baik  dalam  jual beli,  bercocok  tanam,  sewa  menyewa,  dan  hal  lainnya.  Kehidupan  ekonomi berfungsi  untuk  melakukan  kegiatan  produksi,  konsumsi,  dan  distribusi. Seiring  dengan  pertumbuhan  populasi  manusia,  kegiatan  perekonomian juga mengalami  perkembangan.  Perkembangan  ekonomi  pada  hakikatnya  bukan hanya  sekedar  usaha  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  saja, tetapi diharapkan  dapat  memperbaiki  dan  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemerataan  pembangunan.  Petanian  merupakan  sektor  yang  yang  sangat berpengaruh terhadap perekonomian ” serta sebagai sarana penyerapan tenaga
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
kerja,  sumber  penghasilan  negara  melalui  kegiatan  ekspor,  penyuplai  bahan industri dan penaanggulangan  kemiskinan.. Pada umumnya atau kebanyakan mata  pencaharian  daerah  pedesaan  adalah  bertani,  tetapi  mata  pencaharian berdagang,  juga  ada  karena  petani  tidak  lepas  dari  kegiatan  usaha.  Petani  di pedesaan  berusaha  kompoten  dalam  bermacam-macam  keahlian  memelihara tanah,  bercocok  tanam  dan  sebagainya. 1 Dalam  pedesaan  petani  mengelola persawahan  itu  tidak  sendiri  terkadang  pemilik  lahan/sawah  kepada  petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka. 2
Hampir  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  berprofesi  sebagai  petani sehingga mereka ” ingin bercocok tanam akan teteapi tidak memiliki lahan’dan modal.  Demikian  pula  di  Sulawesi  Selatan  kabupaten  Sinjai  yang penduduknya  sebgaian  besar  adalah  petani.  Oleh  karena  itu,  sebagai  sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan  pertanian,  maka  diadakanlah  suatu  bentuk  perjanjian  antara  pemilik lahan  dengan  petani  penggarap  dengan  menerapkan  sistem  bagi  hasil  dari lahan  pertanian  yang  akan  digarap.  Perjanjian  bagi  hasil  tanah  pertanian merupakan  perbuatan  hubungan  hukum  yang  diatur  dalam  hukum  adat. Perjanjian  bagi  hasil  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  antara  seorang  yang berhak  atas  suatu  bidang  tanah  pertanian  dari  orang  lain  yang  disebut penggarap,  berdasarkan  perjanjian  dimana  penggarap  diperkenankan mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan  dengan  pembagian  hasilnya  antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama. 3
1 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial , (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 131.
2 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam, diterjemahkan  oleh  Soeroyo  dan  Nastangin (Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005), h. 260.
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan, (Jakarta: djambatan, 1997), h. 116
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
Dalam  hukum  Islam,  bagi  hasil  dalam  bidang  pertanian  dibagi  menjadi  tiga akad/perjanjian  yaitu Musaqa,  Muzara’ah dan Mukhabarah . 4 Musaqah adalah  suatu  akad  dimana  pemilik  menyerahkan  dan  mempekerjakan  orang lain  untuk  menggarap  lahan  yang  sudah  ditanami  pohon  dan  memelihara pohon  yang  digarap  dengan  perjanjian  bagi  hasil  yang  telah  disepakati sebelumnya. Sedangkan Muzara’ah , adalah suatu akad dalam pertanian yanag dilakukan  dengan  pemilik  lahan  dan  penggarap,  di  mana  pemilik  lahan memberikan  benih  atau  bibit  kepada  si  penggarap.  Adapun  Mukhabarah adalah  bentuk  kerjasama  antara  pemilik , tanah  dan  petani  dengan  perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara  keduanya , menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.
Masyarakat  kelurahan  Sangiasseri  sendiri  mengenal  transaksi  kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah Teseng . Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  menggarap  sawahnya,  maka disuruhlah  orang  lain  untuk  menggarap  sawahnya  tersebut.  Demikian  juga bagi masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka  tidak  mempunyai  lahan  untuk  diolah,  maka  meminta  izin  kepada pemilik  lahan  agar  dapat  memanfaatkan  lahan  yang  kosong  tersebut.  Jadi dalam  transaksi  ini  tidak  hanya  semata  untuk  memenuhi  kebutuhan,  tetapi juga saling tolong-menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap. Transaksi  penggarapan  lahan  pertanian  sawah  dilaksanakan  dengan bertemunya  pemilik lahan  dengan  calon penggarap  dalam  rangka  penggarap meminta  izin  bahwa  dia  akan  menggarap  dan  menanami  lahan  pertanian sawah  tersebut.  Setelah  hal  tersebut  disepakati  dan  dibolehkan  oleh  pemilik lahan,  maka  penggarap mulailah  untuk  mengolah  lahan  pertanian  sawah itu. Akan  tetapi,  ketika  pemilik  lahan  memberikan  izin  kepada  orang  yang  akan menggarap  sawahnya  itu,  diantara  mereka  tidak  ada  membuat  perjanjian secara tertulis dan dalam akad juga tidak ditentukan secara jelas berapa lama
4 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2008), h. 14.
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
waktunya  penggarap  akan  memanfaatkan  lahannya  itu,  serta  pembagian hasilnya terkadang juga tidak disebutkan secara jelas.
Sebagian  besar  masyarakat  yang  melakukan  perjanjian  bagi  hasil  sawah memakai  sistem  lama  yaitu  mengikuti  aturan  adat  atau  kebiasaan  yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun.  Selama  ini  hanya  didasarkan  atas  kepercayaan  dan kesepakatan  antara  pemilik  sawah  dan  penggarap.  Kepercayaan  inilah  yang kemudian  menjadi  dasar  utama  bagi  seorang  penggarap  untuk  mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya. 5
Walaupun  selama  ini  pola  hubungan  kerjasama  seperti  itu  dibangun  atas prinsip  kepercayaan  dan  kekeluargaan,  tetapi  tidak  selamanya  berjalan dengan lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya tersebut seringkali terjadi  sengketa  dan  perselisihan  diantara  pemilik  sawah  dengan  penggarap. Jika  hal  ini  terus  berlanjut  secara  terus-menerus  tanpa  adanya  aturan  yang mengatur  atau  tidak  adanya  sistem  bagi  hasil  yang  jelas,  tentu  akan  bisa menyebabkan  kesalahpahaman  dan  ketidakpuasan  antara  penggarap  sawah dengan pemilik sawah.
Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng ) Menurut Hukum Islam di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” Penelitian ini dirasa sangat penting karena sistem bagi hasil (akad) telah berjalan sejak zaman Rasulullah Saw hingga terus-menerus berkembang sampai ” sekarang

## B. Metode Penelitian
Pemelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian  lapangan  (field  research).  Penelitian  lapangan  (field  research) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari para
5 Rosmiyati,  Rosmiyati,  M.  Tahir  Maloko.  “ Akad  Muzara’ah  Pertanian  Padi  Dalam Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 3 Nomor 2 Desember 2021.
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
masyarakat  atau  informan  baik  yang  melakukan  sistem  penggarapan  sawah (teseng)  ataupun  yang  tidak  melakukannya,  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  data-data  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  penelitian  ini. Dimana  pada  penelitian  ini  memerlukan  banyak  referensi  dari  literatur- literatur  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  dari  judul  skripsi  yang kemudian menggeneralisasikan langsung dengan keadaan di lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Yang Digunakan Di Kelurahan Sangiasseri
Bagi  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati  tempat  yang  penting  dalam kehidupan  mereka  sendiri.  Apalagi  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan  yang  mayoritas  bermata  pencaharian  sebagai  petani.  Oleh karena  itu,  tanah  (dalam  hal  ini  tanah  garapan)  memegang  peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik petani maupun pemiliknya. Bagi  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati ” tempat  yang  penting  dalam kehidupan  mereka  sendiri.  Apalagi  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan  yang  mayoritas ” bermata  pencaharian  sebagai  petani  dan peternak. Oleh karena itu, tanah (dalam hal ini tanah garapan) memegang peranan  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  petani  maupun pemiliknya.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  skema  bagi  hasil  tidak hanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga terjadi antara petani  yang  satu  dengan  petani  yang  lain  di  wilayah  yang  sama,  seperti yang  terjadi  di  Kelurahan  Sangiasseri. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa skema bagi hasil tidak hanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga terjadi antara petani yang satu dengan petani yang lain di wilayah yang sama, seperti yang terjadi di Kelurahan Sangiasseri.
Orang-orang  yang  tinggal  di  wilayah  kehidupan  nyata  tertentu  dan berinteraksi  dengan  orang  lain  sangat  dipengaruhi  oleh  adat  dan kebiasaan  umum  masyarakat. 6 Mirip  dengan  sistem  bagi  hasil  di
6 Robert  L.  Helibroner,  Terbentuknya  Masyarakat  Ekonomi (Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara, 1994), h. 22.
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
Kelurahan  Sangiaseri  di  Kecamatan  Sinjai  Selatan  yang  merupakan sistem  hukum  adat  terhadap  bagi  hasil  untuk  hidup  dalam  masyarakat, telah  sah  dan  masih  penting  bagi  sektor  pertanian.  Pentingnya  dalam menunjang perekonomian masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  penulis,  tampak  bahwa  perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani bersifat lisan dan berdasarkan rasa saling percaya dengan anggota masyarakat lainnya. Sistem bagi hasil yang  dilaksanakan  pada  dasarnya  bertumpu  pada  kesepakatan  bersama berdasarkan  adat  istiadat  setempat  yang  diwariskan  secara  turun- temurun,  dan  adat  tersebut  merupakan  hukum  yang  dapat  dipatuhi masyarakat meskipun tidak tertulis. 7
Meskipun  peraturan  sistem  bagi  hasil  itu  bersifat  tidak  tertulis  namun karena  sistem  bagi  hasil  itu  sudah  dianut  dan  dilakukan  secara  turun temurun  maka  masing-masing  pihak  antara  petani  pemilik  modal  dan petani  penggarap  sudah  saling  mengetahui  cara-cara  sistem  bai  hasil tersebut. Begitupun sangsi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sangsi  sangat  adat  dan  tidak  tertulis,  namun  sebagaimana  warga  desa pada  umunya  yang  masih  sangat  memegang  teguh  adat  dan  perjanjian yang  dilakukan  tidak  ada  warga  desa  yang  beranimelanggar  perjanjian. Sangsi-sangsi  yang  diberikan  apabila  salah  satu  menyalahi  sistem perjanjian itu berupa sangsi pengucilan dari masyarakat, peringatan dari tokoh  adat  maupun  berupa  petani  pemilik , modal  yang  ada  pada  desa tersebut  tidak  ada  lagi  yang  mau  melakukan  perjanjian  dengan sipelanggar perjanjian yang ada.
Dalam  hal  perjanjian  bagi  hasil,  terdapat  beberapa  bentuk-bentuk  kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sebagai berikut:
1. Pembiayaan dari pemilik lahan
Jika semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah, misalnya benih, pupuk, obat-obatan,  dll,  pemilik  tanah  mendapat  dua  bagian  dari  produksi  dan
7 Akmal (32), Kepala Kelurahan Sangiasseri, Wawancara, 16 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
petani yang bertindak sebagai pengelola lahan mendapat satu ” bagian,atau sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  perjanjian  sebelum  dilakukan penanaman.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  narasumber  pada  penelitian , pemilik  tanah  tidak  perlu  ikut  serta  dalam  pengelolaan  atau  pengolahan tanah  pertanian,  hanya  sebagai  pengawas  atau  pengawas , pengolahan tanah ” pertanian. Dalam hal ini petanilah yang mengelola lahan pertanian, seperti  penanaman,  penyiraman,  perawatan  dan  pemupukan,  hingga berhasil. 8
Bentuk kerja sama seperti ini biasanya dijalankan oleh  petani penggarap yang  tidak  mempunyai  tanah  atau  modal  dalam ’ pelaksanaan  pertanian. Petani  yang  memiliki  lahan  kecil,  perjanjian  kerja  sama  dengan  sistem bagi  hasil  lebih  menguntungkan  dibanding  sistem  sewa,  sebab  gagal panen memiliki resiko sangat tinggi dimana ditanggung ” oleh kedua belah pihak.  dengan  begitu  penggarap  rugi  tenaga  dan  waktu  sedangkan pemilik modal, rugi atas biaya yang dikeluarkan.
2. Pembiayaan dari petani sebagai penggarap
Jika  petani  menanggung  biaya  (benih  dari  petani),  petani  menerima  dua bagian,  pemilik  tanah  menerima  satu  bagian,  atau  pembagian  dilakukan sesuai dengan keseimbangan yang telah disepakati sebelumnya . .
Dalam hal ini petanilah yang secara aktif mengelola dan mengoperasikan lahan  pertaniannya  sampai  selesai,  dan  pemilik  lahan  memberikan  atau mengalihkan  lahan  pertanian  tersebut  kepada  petani  hanya  untuk budidaya dan budidaya sebagai areal produksi . . 9
3. Pembiayaan ditanggung bersama-sama
Perjanjian  kerjasama  ini  didasarkan  pada  kesepakatan  antara  para  pihak bahwa  pemilik  tanah  hanya  akan  menyediakan  benih  sedangkan kebutuhan lainnya ditanggung ” bersama, seperti; Pembelian pupuk, obat- obatan,  dll.  Namun,  perjanjian  ini  membutuhkan  kepercayaan,  karena masing-masing  pihak  hanya  mencatat  jumlah  yang  dibayarkan  oleh
8 Muh Nur Ali (80), Pemilik Lahan, Wawancara, 16 Desember 2021
9 Arman (29), Petani Penggarap, Wawancara, 17 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
pemilik real estat dan jumlah , yang dikeluarkan oleh pengelola. Biaya ini akan  digabungkan  kemudian ” untuk  menghitung  total  biaya  yang dikeluarkan untuk menjalankan pertanian.
Perjanjian  seperti  itu  biasanya  terjadi  untuk  modal  yang  baik  pemilik tanah  maupun  petani  dianggap  tidak  cukup  untuk  mendanai  agribisnis. Oleh karena itu, pengaturan ini dibuat agar agribisnis dapat dilaksanakan atau  diproses.  Mirip  dengan  pembagian  hasil  dengan  jumlah  modal masing-masing  pihak  atau  kesepakatan  bersama  (pemilik  tanah  dan petani). 10
Dari  uraian ” di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  kerjasama  antara pemilik  modal  dan  penyewa  dilatarbelakangi ” karena  tidak  mampu mengelolah  tanahnya  atau  kekurangan  waktu.  Bentuk  kerjasama  ini dilakukan  untuk  menjalankan  usaha  agribisnis  dengan  menggarap  tanah milik sendiri. Di mana, kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi  modal  maupun  pengolahan.  Dalam  hal  ini,  pemilik  tanah mempercayakan  tanahnya  kepada  petani  untuk  menjalankan  usaha pertanian, menjadikannya tanah yang sangat produktif, dan membagikan hasilnya  berdasarkan  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat transaksi.
b. Faktor  Penyebab  Dilakukannya  Bagi  Hasil  Penggarapan  Sawah (Teseng) Di Kelurahan Sangiasseri
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  peneliti  menemukan  beberapa  faktor yang  menyebabkan  masyarakat  melakukan  kerjasama  antara  pemilik lahan pertanian yaitu:
1. Pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya.
Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk bertani atau menggarap sawah. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap  dengan  melakukan  perjanjian  terlebih  dahulu  sebelum
10 Abdul Asikin (73), Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
memberikan  sawahnya  untuk  digarap.  Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti bersama Muh. Nur Ali sebagai pemilik lahan mengatakan:
“saya  mempunyai  lahan  pertanian  (sawah),  akan  tapi  saya  sudah  tidak mampu  menggarapnya  mungkin  karena  faktor  usia  saya,  jadi  saya memberikan lahan yang saya miliki kepada orang yg mau menggarapnya nanti  hasilnya  bisa  dibagi  sesuai  kesepakatan  yang  telah  disetujui bersama.” 11
Adapun Abdul Asikin, sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:
“saya  memiliki  lahan  pertanian  akan  tetapi  saya  sudah  tidak  bisa menggarapnya  sehingga  saya  berikan  kepada  orang  yang  mau menggarapnya  sehingga  saya  tidak  perlu  susah  lagi  untuk  mengolah lahan  tersebut  karena  sudah  ada  yang  mau  mengolahnya  dan  hasilnya nanti bisa dibagi sesuai kesepakatan.” 12

## 2. Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan,  faktor  yang  juga  mempengaruhi masyarakat  melakukan  kerja  sama  bagi  hasil  dalam  pertanian  yaitu disebabkan  karena  pemilik  lahan  bertempat  tinggal  jauh  dari  lahannya, Abdul Hanis mengatakan:
“saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah dan saya juga tidak bisa  sering  kesana,  jadi  saya  percayakan  saja  kepada  orang  yang  mau menggarapnya  dan  hasilnya  bisa  dibagi,  sehingga  saya  tidak  perlu  lagi pergi kesana.” 13
Selain  wawancara  dengan  narasumber  diatas  adapula  narasumber  lain yaitu Anas juga mengatakan:
“saya punya beberapa lahan ada yang dekat dari rumah dan adapula yang jauh  jadi  lahan  yang  cukup  jauh  itu  saya  percayakan  saja  kepada  orang lain  yang  membutuhkan  lahan  untuk  bertani  untuk  menggarapnya, sehingga hasilnya bisa dibagi” 14
11 Muh Nur Ali (80), Pemilik Lahan, Wawancara, 16 Desember 2021
12 Abdul Asikin (73), Petani dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021
13 Abdul Hanis (52), Petani dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021
14 Anas (64), Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
Lahan  yang  jauh  dari  rumah  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  masyarakat , melakukan  kerja  sama  agar  lahannya  tetap dapat  menghasilkan.  Lahan  yang  jauh  dari  rumah  dapat  mengakibatkan tanaman  yang  ditanam  tidak  terurus  karena  harus  membutuhkan  waktu untuk  sampai  kelokasi  tersebut.  Oleh  karna  itu,  agar  tidak  mengalami kerugian  maka  diadakanlah , kerja  sama  ini  untuk  saling  membantu  dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.
3. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya.
Pemilik  lahan  kewalahan  dalam  menggarap  lahannya  dikarenakan lahan yang  dimiliki  cukup  banyak  dan  tidak  bisa  menggarap  lahannya  secara bersamaan,  sehingga  harus  mempekerjakan  orang  agar  lahan  tersebut tetap  bisa , menghasilkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Abdul Latief sebagai pemilik lahan mengatakan:
“saya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri lahan yang saya miliki, jadi  saya  tawarkan  saja  kepada  orang  yang  membutuhkan  untuk menggarap  lahan  saya  dan  hasilnya  nanti  kita  bagi  sesuai  kesepakatan diawal perjanjian.” 15
Sama  halnya  yang  dikatakan  oleh  Amri,  sebagai  pemilik  lahan  ia mengatakan:
“saya  memiliki  cukup  banyak  lahan  sehingga  membuat  saya  tidak  bisa menggarap semua lahan yang saya miliki, jadi saya melakukan kerjasama bagi hasil (teseng) dengan orang yang membutuhkan lahan untuk bertani serta hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya” 16
4. Petani yang memilik modal namun tidak memiliki lahan.
Petani  yang  memiliki  modal  untuk  membiayai  usahanya  namun  tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat  melakukan  kerja  sama , untuk  saling  membantu  agar  petani yang  memiliki  modal  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya.
15 Abdul Latief (66), Petani Peggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara, 17 Desember 2021
16 Amri (63), Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara, 19 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
Berdasarkan  penjelesan  dari  Arman  sebagai  petani  penggarap mengatakan:
“saya  tidak  punya  lahan  untuk  digarap,  tapi  saya  punya  modal  sedikit yang  cukup  untuk  biaya  penggarapan  sawah.  Jadi  saya  minta  lahan kepada orang yang punya lahan cukup luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.” 17
Selain  wawancara  tersebut,  adapun  manurut  Mansur.  R  sebagai  pemilik modal dan petani penggarap yang mengatakan bahwa:
“saya  memiliki  modal  untuk  menggarap  lahan  pertanian/sawah  akan tetapi saya tidak memiliki lahan sehingga saya bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan ataupun orang mempunyai banyak lahan untuk saya garap sawahnya dan hasilnya nanti bisa dibagi bersama.” 18
5. Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja.
Petani yang benar benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal, jadi yang dia lakukan hanya menggarap saja  untuk  modal  dan  lahannya  dari  sipemilik  lahan.  Berdasarkan wawancara dengan Saing selaku petani penggarap mengatakan:
“karena  saya  tidak  punya  modal  dan  lahan  untuk  saya  kerja  jadi  saya melakukan  kerja  sama  dengan  orang  yang  mau  memodali  saya  untuk bertani.” 19
Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik lahan  dengan  perjanjian  bahwa  setelah  panen  nanti  bagi  hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelumnya.
Dari  beberapa  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil,  terjadi  karena  dilatarbelakangi  oleh  adanya  pemilik  lahan  yang tidak  dapat  menggarap  sendiri  lahannya , atau  tidak  ada  waktu  untuk mengerjakannya,  selain  itu  di  lain  pihak  petani  penggarap  yang  tidak mempunyai  lahan  pertanian  untuk  menjalankan  usaha  pertanian,  maka
17 Arman (29), Petani Penggarap, Wawancara, 20 Desember 2021
18 Mansur. R (35), Petani Penggarap, Wawancara, 20 Desember 2021
19 Saing (60), Petani Penggarap, Wawancara, 18 Desember 2021
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
diadakanlah  kerja  sama  ini,  di  mana  kedua  belah  pihak  saling membutuhkan baik dari segi permodalan , dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik  lahan  memberikan  lahannya  kepada  penggarap  untuk menjalankan  suatu  usaha  pertanian  sehingga  menjadi  lahan  yang menghasilkan,  dengan  pembagian  hasilnya  berdasarkan  perjanjian  atau kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan  perjanjian  yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

## c. Praktik  Sistem  Bagi  Hasil  Penggarapan  Sawah  (Teseng)  Di Kelurahan Sangiasseri Menurut Hukum Islam
Pembolehan  bagi  hasil  didalam  ketentuan  hukum  Islam  didasarkan kepada  perbuatan  Nabi  Muhammad  SAW  dan  juga  pernah  dipraktikkan pula  oleh  para  sahabat  beliau.  Imam  Al-Bukhari  dan  Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. 20
Dalam  hukum  Islam,  bagi  hasil  dalam  usaha  pertanian di  kenal  dengan muzara’ah dan mukharabah . Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di  atas  sesuatu  yang  dihasilkannya  dan  benihnya  berasal  dari  pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal  dari  pengelola.  Kerjasama  ini  di  bolehkan  dalam  Islam  karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Sebagaimana firman Allah swt:
اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ َّنِاۗ َ هاللّٰ
Terjemahnya:
”Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
20 Pasaribu, Hukum Perjanjian. h. 62
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Amat  berat siksa- Nya.” 21 (QS. Al-Maidah/5/2)
Jika  ditinjau  dari  rukun-rukun  dan  syarat muzara’ah dan mukharabah yang  telah  ditetapkan  oleh  Jumhur  Ulama,  maka  sistem  bagi  hasil penggarapan  sawah  (teseng)  ini  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, perjanjian dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  (pemilik  lahan  dan penggarap). Kedua, para  pihak  saling  ridha  dengan  nisbah  bagi  hasil masing-masing. Ketiga, adanya  saling  percaya  dan  itikad  baik  dari masing-masing  pihak. Keempat, tidak  ada  paksaan  dari  pihak  manapun ketika  diadakan  perjanjian. Kelima, bagi  hasil  dengan  prinsip kekeluargaan.
Di  Kelurahan  Sangiasseri  Kecamatan  Sinjai  Selatan  sendiri  sebagai lokasi  penelitian,  Sistem  bagi  hasil  yang  muncul  adalah  petani  pemilik modal memberikan modal atau tanahnya kepada petani penggarap” untuk ditanami  dan  dipelihara.  Ketika  benih  berasal  dari  pemilik  modal,  itu sangat  tergantung  pada  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Pemilik  modal mengalihkan tanahnya  kepada  penggarap  dan  pembeli  benih,  setelah  itu petani penggarap”sendiri yang mengelola benih dan merawatnya sampai panen tiba. Biaya pupuk, obat-obatan, irigasi, dll ditanggung oleh petani penggarap/itu  sendiri.  (Muzara,ah).  Sistem  bagi  hasil  yang  terjadi  saat panen  biasanya  ada  pemilik  modal  yang  menghitung/mengeluarkan pembelian benih dan biaya pemeliharaan lainnya terlebih dahulu.
Untuk  mengkaji  sistem  bagi  hasil  penggarapan  sawah  (teseng)  di Kelurahan  Sangiasseri  Kecamatan  Sinjai Selatan menurut  hukum  Islam, maka peneliti dalam hal ini meninjau dari pandangan tokoh agama Islam yang ada di Kelurahan Sangiasseri.
Hal  tersebut  dijelaskan  pula  oleh  imam  dikelurahan  Sangiasseri  tentang bagi  hasil  yaitu,  beliau  mengatakan  bahwa  manusia  di  dalam  hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya,
21 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 58.
Syamsul Arif, A. Itan Cahyani, Muhammad Anis
seperti  makan,  minum,  tempat  tinggal  dan  pakaian.  Jika  sakit membutuhkan  pengobatan,  jika  letih  membutuhkan  penyegaran  atau rekreasi,  untuk  meningkatkan  martabat  kemanusiaan  dibutuhkan  pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja seperti dengan melakukan kerjasama yang  bisa  saling  menguntungkan. 22 Sebagaimana  dengan  firman-Nya yang berbunyi:
ِ هاللّٰ ِلْضَف  ْنِم ا ْوُغَتْبا َو  ِض ْرَ ْلَا ىِف ا ْو ُرِشَتْناَف ُةوٰلَّصلا ِتَي ِضُق اَذِاَف ُرُكْذا َو َن ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَّل ا ًرْيِثَك َ هاللّٰ او
Terjemahnya:
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 23 (QS. Al-Jum’ah/62/10)
Islam  adalah  agama  Allah  yang  memberikan  pedoman  kepada  umat manusia  secara  menyeluruh  dalam  memenuhi  kehidupan  umatnya. Ketinggian  tata  nilai  Islam  jauh  berbeda  dengan  agama  lain.  Islam memiliki  kekuatan  hukum,  sangat  tidak  adil  bila  petunjuk  kehidupan yang  lengkap ini  dipisah-pisahkan  antara  bagian  yang  satu  dengan  yang lainnya. 24
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  menjalankan  aktivitas  seperti biasanya  menjalankan  ibadah,  kerjasama,  tolong-menolong  sesama manusia  dalam  kehidupan  yang  harmonis  dan  tentram.  Begitu  pula dengan  menjalankan  kegiatan  bermuamalah  hendaknya  berdasarkan  tata cara  yang  baik  karena  mancari  ridho  Allah  SWT.  Allah  swt memerintahkan  hamba-Nya  untuk  bertebaran  (bermuamalah)  di  muka bumi  untuk  mencari  karunia  Allah. 25 Dalam  bermuamalah,  kebaikan-
22 Rahman  (64),  Imam  Lingkungan  Caile  Kelurahan  Sangiasseri,  Wawancara,  17 Desember 2021
23 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 244.
24 Mahmud  Abu  Daud,  Garis-garis  Besar  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1984), h. 15.
25 Ashar  Sinilele,  dkk,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Hasil  Tani  Secara Tebasan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2 (September 2020), h. 60
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
kebaikan  manusia  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  mendasar  dan harus  di  perhatikan,  hal  ini  sesuai  dengan  syariat  dan  hukum  Islam . 26
Syariat  Islam  menganjurkan  kepada  manusia  agar  menjalankan  segala aktivitas berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh  Allah SWT dan Rasulnya.
26 M.  Tahir  Maloko,  Andi  Intan  Cahyani,  Risaldi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan  Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1 (April 2020), h. 27.
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis

## D. Penutup
Sistem  bagi  hasil  pertanian  (Teseng)  yang  digunakan  diantaranya  yaitu menggunakan  sistem  kerjasama  seperti  pembiayaan  dari  pemilik  lahan, pembiayaan dari petani sebagai penggarap dan pembiayaan yang ditanggung bersama-sama.  Faktor  penyebab  diadakannya  sistem  bagi  hasil  pertanian (Teseng)  diantaranya  yaitu:  Pemilik  lahan  tidak  mampu  menggarap sawahnya,  Lahan  yang  dimiliki  jauh  dari  tempat  tinggalnya,  Pemilik  lahan kewalahan  dalam  menggarap  lahannya,  Petani  yang  memilik  modal  namun tidak  memiliki  lahan  dan  Petani  yang  benar-benar  menjadi  penggarap  saja. Praktik  Sistem  Bagi  Hasil  Penggarapan  Sawah  ( Teseng )  di  Kelurahan Sangiasseri Menurut Hukum Islam bagi hasil dalam usaha pertanian di kenal dengan muzara’ah dan mukharabah .  Dimana Muzara’ah yaitu  mengelolah tanah  di  atas  sesuatu  yang  dihasilkannya  dan  benihnya  berasal  dari  pemilik tanah.  Adapun Mukhabarah sama  seperti Muzara’ah hanya  saja  benihnya berasal dari pengelola.
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Aziz,  Moh.  Saifullah, Fiqih  Islam  Lengkap, (Surabaya:  Terbit  Terang Surabaya, 2010)
Al-mishri,  Abdul  Sami, Pilar-pilar  Ekonomi  Islam ,  diterjemahkan  oleh Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis data , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
Ghazali,  Abdul  Rahman, Fiqih  Muamalat ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010)
Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif ; (Malang: UMM Press, 2005)
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- Udang pokok Agraria , isi dan Pelaksanaan, (Jakarta: djambatan, 1997)
Huda, Qamarul, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Teras, 2011)
Karim,  Adiwarman  Azwar, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008)
Karim,  Adiwarman  Azwar, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Dharma art, 2015)
Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012)
Masroen,  Hasrun,  dkk, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jilid  4,  cet.  6,  (Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman,  Analisis  Data  Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992)
Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian, (Jakarta: Erlangga, 1985)
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002)
Mujieb, M. Abdul, Kamus Istilah Fiqih , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)
Nasrun, Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
Nasution, S. Metode Naturalistik Kualitatif , (Bandung: Tarsinto, 1996)
Parlindungan,  AP. Undang-undang  Bagi  Hasil  di  Indonesia, (Bandung:  CV. Mandar Maju, 1989)
Pasaribu,  Chaeruman  dan  Suhrawardi  K. Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
Rahman,  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam, diterjemahkan  oleh  Soeroyo  dan Nastangin (Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005)
Ruslan,  Rosadi, Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi, (Cet,V; Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2008)
Sabiq,  Sayyid, Fikih  Sunnah ,  diterjemahkan  oleh  Drs.  H.  Kamaluddin  A. Marzuki, Jilid 11 (Bandung: Alma’arif, 1987)
Sadiah,  Dewi, Metode  Penelitian  Dakwah, (Cet.  1,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2015)
Suhartono, Irawan, Metode Penelitian social, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
Supranto,  J. Metode  Riset,  Aplikasinya  dalam  Pemasaran, (Jakarta:  Lembaga Penerbit FEUI, 1998)
Syafei, Rahmat, Fiqih Muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh , (Bogor: Kencana, 2003)
Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980)
Wirdjopoero,  Soerojo, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat, (Jakarta:  PT. Gunung Agung, 1984)
Zuhdi,  Masjfuk, Masail  Fiqhiyah  (Kapita  Selekta  Hukum  Islam), (Jakarta:  PT. Toko Gunung Agung, 1996)

## Jurnal
Rosmiyati,  Rosmiyati,  M.  Tahir  Maloko.  “ Akad  Muzara’ah  Pertanian  Padi Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah” El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  Volume  3  Nomor  2  Desember 2021.
Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis
Maloko,  M.  Tahir,  Andi  Intan  Cahyani,  Risaldi,  “ Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pelayanan  Jasa  Dan  Penerapan  Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar”,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1, April 2021.
Sinilele,  Ashar,  dkk,  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  JUal  Beli  Hasil  Tani Secara Tebasan” , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2, September 2020.

## Websites
http://secercahcahaya06.blogspot.com/2014/12/muzaraahmukhabarah-dan- musaqah.html (diakses pada 10 Mei 2020)