## UPAYA MEWUJUDKAN DYNAMIC GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO
Bimantara Nur Alim 1

## Abstrak
Bertambahnya jumlah layanan kependudukan  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  berdampak  pada  pelayanan  yang  terkesan  tidak  terorganisir dengan baik. Tujuan penelitian ini menganalisi dynamic governance dalam pelayanan public dengan  memperhatikan  elemen  culture  dan  capabilities  yang  meliputi  thinking  ahead, thinking  again,  dan  thinking  across.  Melalui  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif menunjukkan  bahwa  kurang  meratanya  kompetensi  dan  kurang  banyaknya  tenaga  kerja menyebabkan  gagasan  thinking  ahead  belum  dapat  direncanakan  dengan  lebih  matang. Elemen kapabilitas yang dapat dijalankan dengan baik yaitu thinking again dimana instansi selalu  meninjau  evaluasi  kinerja  pegawai  dan  menganalisa  respon  masyarakat  terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, thinking across menjadi elemen kapabilitas yang juga telah dijalankan  dengan  baik  dengan  mempelajari  keberhasilan  daerah  lain  dalam menyelenggarakan mal pelayanan publik lalu mengadopsinya.
Kata kunci: dynamic governance , kapabilitas, pelayanan publik

## Abstract
The increase in the number of population services at the Sidoarjo Regency Population and Civil  Registration  Service  has  an  impact  on  services  that  seem  not  well  organized.  The purpose  of  this  study  is  to  analyze  dynamic  governance  in  public  services  by  paying attention  to  elements  of  culture  and  capabilities  which  include  thinking  ahead,  thinking again, and thinking across. Through a qualitative descriptive research approach, it shows that the lack of even distribution of competence and the lack of a large number of workers means  that  the  idea  of  thinking  ahead  cannot  be  planned  more  thoroughly.  Elements  of capability  that  can  be  executed  well  are  thinking  again  where  agencies  always  review employee  performance  evaluations  and  analyze  community  responses  to  organizational performance.  Furthermore,  thinking  across  is  a  capability  element  that  has  also  been implemented well by studying the success of other regions in organizing public service malls and then adopting them..
Keywords: dynamic governance, capability, public service
1 Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga, Surabaya

## PENDAHULUAN
Dalam menjawab tantangan zaman maka birokrasi sebagai penyelengara pelayanan publik harus  mencerminkan  tata  kelola  Pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  dan  efisien  sesuai amanat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik.  Pemerintah bukan  lagi  instansi  yang  bertindak  dengan  kehendak  sendiri  dalam  menyelenggarakan pelayanan.  Perlu  ada  pemahaman  apa  yang  diinginkan  masyarakat  untuk  dapat mewujudkan  pelayanan  prima.  Keinginan  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan yang maksimal merupakan hak sebagai warga negara, oleh sebab itu Pemerintah perlu memiliki pemikiran cerdas dalam memenuhi harapan publik.
Birokrasi  merupakan  tonggak  utama  pemerintah  untuk  melaksanakan  pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk pembenahan kualitas  pelayanan.  Di  Indonesia,  kegagalan  reformasi  masih  terjadi  dikarenakan penegakan  hukum  yang  lemah,  dan  kurangnya  akuntabilitas,  serta  sulitnya  keinginan pejabat  untuk  berubah  (Turner,  Prasojo,  &  Sumarwono,  2022).  Jika  hal  ini  terus  terjadi maka birokrasi akan sulit berkembang dan hanya sebatas melaksanakan tugas pekerjaan tanpa memikirkan perasaan publik yang menerima layanan.
Cita-cita  birokrasi  di  Indonesia  dapat  dilihat  pada road  map  grand  design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perjalanan reformasi birokrasi direncanakan dan dipantau setiap  lima  tahun  sekali.  Dimulai  dari  rentang  waktu  2010-2014,  2015-2019,  dan  2020- 2024.  Dengan  jangka  lima  tahun  dapat  dilihat  sampai  sejauh  mana  sasaran  yang  telah dicapai  dan  apa  saja  kekurangan  yang  perlu  dibenahi.  Setiap  sasaran  memiliki  tujuan masing-masing dan saling terhubung mulai dari 2010 hingga 2024. Selanjutnya di tahun 2025  birokrasi  diharapkan  menjadi  instansi  penyelenggara  pelayanan  publik  secara profesional dan berintegritas. Dengan adanya road map birokrasi dapat memberikan alur serta  skema  yang  harus  dilakukan  untuk  membuat  birokrasi  Indonesia  yang  berstandar kelas dunia.
Sejalan  dengan  perjalanan  reformasi  birokrasi,  instansi  pemerintah  harus  dapat memperkuat  kapabilitas  dalam  menghadapi  perubahan  lingkungan  yang  dinamis. Kapabilitas  memiliki  karakteristik  seperti  dapat  merasakan  perubahan,  melihat  peluang, dan dapat membuat perubahan organisasi (Schoemaker, Heaton, & Teece, 2018).
Kemudian,  Da  Cunha  Bezerra,  Gohr,  &  Morioka  (2020)  menerangkan  kapabilitas  erat kaitannya dengan hubungan kolaborasi, penyerapan pengetahuan, inovasi, dan motivasi. Berkaitan  dengan  institusi  Pemerintah,  aspek  kapabilitas  hendaknya  terus  ditingkatkan untuk  menciptakan  Pemerintah  yang  berkelanjutan.  Untuk  meningkatkan  kapabilitas Pemerintah  pada  dasarnya  tentu  membutuhkan  waktu,  oleh  sebab  itu  dalam  mengejar ketertinggalannya,  Pemerintah  dapat  mempelajari  keberhasilan  organisasi  dalam menciptakan inovasi (Hartley & Rashman, 2018).
Instansi sektor publik harus mampu berdaptasi dengan segala tuntutan perubahan yang serba cepat. Perubahan lingkungan tentu merubah perilaku masyarakat menjadi lebih tidak terduga.  Masyarakat  di  era  sekarang  memiliki  mobilitas  yang  tinggi  sehingga  selalu menginginkan segalanya teratasi dengan mudah dan cepat, termasuk dalam hal pelayanan publik (Wardani, 2019). Tren dan tantangan pelayanan publik menjadi bagian yang perlu diperhatikan  untuk  menciptakan  pelayanan  berkualitas  kepada  masyarakat,  bersamaan dengan  itu  maka  kemampuan  instansi  menjadi  dasar  agar  pelayanan  publik  dapat  terus berinovasi dan meningkatkan nilai kompetitif. Beberapa kendala yang  ada perlu disikapi dengan bijak dan memerlukan tindakan nyata untuk mengatasinya.
Kecenderungan  sikap  reaktif  setelah  terjadi  masalah  menjadi  ciri  khas  dalam Pemerintah. Cara bertindak dengan pendekatan seperti itu dapat menimbulkan tumpukan masalah  di  kemudian  hari.  Dampaknya  terhadap  Pemerintah  yaitu  bertambahnya  beban yang harus ditanggung karena harus dapat secepat mungkin menyelesaikan masalah yang terjadi. Di sisi lain Pemerintah harus tetap bekerja memberikan pelayanan publik. Dapat dibayangkan Pemerintah memiliki pekerjaan yang disebabkan kurang antisipasi terhadap permasalahan yang akan datang. Untuk itu kapabilitas Pemerintah perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan di masa mendatang.
Di  era  yang  serba  cepat  menuntut  Pemerintah  bertindak  secara  dinamis  agar memiliki  kualitas tata  kelola  yang  baik. Tata  kelola  Pemerintah  cenderung  berubah  dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya perubahan lingkungan,
oleh karena itu perlu adanya pendekatan dinamis untuk menyikapinya (Colm, Ordanini, & Bornemann,  2020).  Paling  tidak  pemerintah  perlu  berkaca  bahwa  masih  terdapat kekurangan pada pelayanan publik.
Tentu kekurangan yang terjadi tidak lepas dari kekurangan Pemerintah untuk membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan publik. Pendekatan dinamis dalam institusi
pemerintahan  dapat  dihubungkan  dengan dynamic  governace. Menurut  Neo  dan  Chen (2007), dynamic  governance adalah  kemampuan  Pemerintah  untuk  menyesuaikan kebijakan dan program secara berkelanjutan sehingga kepentingan jangka dapat tercapai dengan  memperhatikan  elemen  c ulture dan capabilities  (think  ahead,  think  again,  think across) disertai faktor pendorong di dalam diri sumber daya manusia seperti able people dan agile  processes. Faktor  eksternal  juga  menjadi  pengaruh  untuk  sukses  tidaknya program  yang  dibentuk.  Perhatian  yang  dapat  ditekankan  pada  pemikiran dynamic governance yaitu pemerintah seharusnya dapat memikirkan tindakan jangka panjang untuk menghadapi  permasalahan-permasalahan  yang  dinamis.  Perubahan  dunia  yang  sangat cepat  dapat  membuat  ketidakpastian  terkait  kondisi  di  masa  kini  ataupun  di  masa mendatang.
Berbagai  macam  situasi  yang  dihadapi  Pemerintah  berpotensi  menimbulkan permasalahan  yang  baru.  Jika  Pemerintah  bersifat  statis  maka  dapat  menyebabkan tidak berkembangnya  organisasi,  oleh  sebab  itu dynamic  governance diperlukan  agar  setiap proses  kebijakan  dapat  adaptif  untuk  merespon  situasi  di  masa  depan  (Rahmatunnisa, 2019). Di samping itu, dunia selalu berkembang karena pengaruh teknologi yang semakin maju, begitu pula dengan kebijakan akan selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sumber  daya  manusia  yang  cakap  akan  cepat  menyesuaikan  dengan  perkembangan teknologi  dan  dapat  membantu  berkembangnya  organisasi.  Hal  yang  dibutuhkan  agar organisasi  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  cakap  yaitu  dengan  memberikan  ruang berdasarkan kompetensinya sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan  yang dinamis (Andhika, 2017). Menyikapi hal tersebut, dynamic governance masih sangat relevan untuk dikaji pada fokus pelayanan publik.
Salah  satu  pelayanan  publik  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  adalah  pelayanan administrasi kependudukan. Perhatian publik tidak akan pernah lepas dari pelayanan ini, hal  ini  dikarenakan  masyarakat  membutuhkan  pelayanan  administrasi  untuk  keperluan identitas  diri.  Kemudian,  masyarakat  membutuhkan  Kartu  Tanda  Kependudukan  (KTP) serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah kewarganegaraan dan domisili. Semua layanan tersebut diselanggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat  dari  fungsinya  dapat  dibayangkan  bahwa  instansi  pelayanan  administrasi kependudukan merupakan pelayanan esensial di dalam suatu negara.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo termasuk instansi yang
selalu  berupaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  walaupun  masih  terdapat beberapa  kekurangan  yang  perlu  dilakukan  perbaikan.  Instansi  pelayanan  administrasi kependudukan  di  wilayah  Sidoarjo  masih  memiliki  kekurangan  di antaranya  kejelasan komunikasi kepada masyarakat apabila terdapat kebijakan dan program baru dan kendala lainnya  yaitu  sumber  daya  infrastruktur  yang  belum  memadai  untuk  ukuran  instansi pelayanan yang memiliki pengunjung yang banyak (Firnanda & Prabawati, 2020).
Penelitian lainnya menyebutkan bahwa sarana dan prasarana untuk pelayanan yang berkaitan  dengan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  Sidoarjo  masih  mendapatkan respon yang kurang baik di masyarakat (Mahknunah & Choiriyah, 2021). Di samping itu, beberapa  perubahan  telah  dilakukan  seperti  mengembangkan  aplikasi  untuk mempermudah alur pelayanan, namun masih ada kekurangan dari sisi kemampuan pegawai dalam  merespon  pelayanan  (Rahmadanik,  2021).  Jika  dipikirkan  kembali,  Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah yang memiliki banyak penduduk sehingga sangat tidak mudah untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi. Tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 berjumlah 2.082.801 Jiwa ( jatim.bps.go.id ).
Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta empiris yang dijelaskan pada studi terdahulu membuktikan bahwa tidak mudah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang benar- benar optimal. Beberapa permasalahan dapat terjadi dari unsur internal seperti kemampuan organisasi dalam menyampaikan komunikasi dan merespon permohonan pelayanan, lalu unsur eksternal seperti jumlah masyarakat yang sangat banyak dalam mengakses pelayanan sehingga  menjadi  tidak  terorganisir.  Catatan  permasalahan  ini  menjadi  kendala  dalam upaya  meningkatkan  pelayanan  sehingga  perlu  dilakukan  analisa  lebih  jauh  agar  dapat menemukan solusi yang lebih tepat. Mobilitas masyarakat yang tinggi ditambah dengan dinamisnya  lingkungan  pada  masa  ini  menjadi  tantangan  untuk  Pemerintah  agar  dapat menyelesaikan dan bertindak dengan tanggap.
Permasalahan layaknya komunikasi dan respon adalah masalah yang sangat banyak ditemui  pada  instansi  pelayanan,  namun  masalah  tersebut  sangatlah  fundamental  yang dapat  menjadi  budaya  dan  berdampak  pada output yang  dihasilkan  seperti  tidak  dapat memberi  jaminan  waktu  yang  tepat  untuk  memproses  pelayanan,  serta  ketepatan  waktu untuk mendapatkan produk yang diharapkan.
Studi-studi  terdahulu  pada  fokus  pelayanan  publik  membuat  perhatian  peneliti untuk menganalisa terkait pelayanan publik yang dihadapkan pada situasi dan kondisi
lingkungan  yang  dinamis.  Pelayanan  publik  yang  diteliti  terkait  dengan  administrasi kependudukan  karena  banyak  sekali  masyarakat  yang  mengakses  pelayanan  ini  untuk kebutuhan  administratif.  Penelitian  ini  berusaha  menjawab  permasalahan dynamic governance dalam pelayanan publik. Tujuan dari penelitian  yaitu  menggambarkan  upaya  untuk  mewujudkan dynamic  governance pada pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo. Adapun  manfaat  akademis  yang  dapat  diharapkan  yaitu  memberi  sumbangan  keilmuan teoritis untuk rujukan penelitian selanjutnya, serta memberi wawasan tentang tata kelola pemerintahan  yang  dinamis  dengan  fokus  pelayanan  publik  dengan  fakta  empiris  yang terjadi  di  lapangan.  Kemudian,  maanfaat  praktis  yang  dapat  diharapakan  yaitu  mampu menjadi petunjuk instansi pelayanan publik khususnya terkait administrasi kependudukan dalam  mempertimbangkan  kebijakan,  meningkatkan  kemampuan  perencanaan,  dan meningkatkan  kapabilitas  pegawai  sehingga  dapat  beradapatasi  dengan  perubahan lingkungan yang dinamis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dapat menemukan lebih dalam tentang makna dan nilai dibalik fenomena sosial dengan tujuan dapat memberikan penjelasan secara luas ketika mengungkapkan permasalahan (Neuman, 2014). Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran situasi dan kondisi yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dengan teknik pengumpulan  data  bersumber  dari  data  primer  berupa  wawancara  mendalam,  dan  data sekunder  berupa  laporan  resmi  dan  artikel-artikel  ilmiah.  Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian memiliki beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Ridder, Miles, Michael Huberman, & Saldaña, 2014). Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, dengan memusatkan data-data yang diperoleh  dari  informan  sehingga  validitas  dalam  penelitian  dapat  akurat  (Cresweell, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjalanan menuju dynamic governance memegang acuan pada bagaimana culture
yang hadir di dalam organisasi dan capabilities sumber daya manusia untuk mengatasi berbagai kondisi permasalahan yang terjadi (Neo & Chen, 2007). Pembahasan penelitian mengerucut pada culture dan capabilities yang terdiri dari thinking ahead, thinking again, dan thinking across, dimana kedua unsur tersebut menjadi poin penting untuk dilakukan analisis  sehingga  dapat  diketahui  rincian  peristiwa  secara  empiris.  Pembahasan  antara budaya  dan  kapabilitas  juga  menghasilkan  temuan  yang  menarik  karena  dapat  menjadi pembelajaran dalam menjalankan dinamika di pemerintahan.

## Culture
Setiap  organisasi  memiliki culture atau  budaya  tersendiri  untuk  melaksanakan aktivitas  dan  program  kerjanya.  Budaya  organisasi  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang principle yang mengarah dalam sistem meritokrasi yang berjalan di pemerintah. Kemudian dapat juga dilihat dari sudut pandang beliefs yang berpedoman pada state activavism, long term, relevance (Neo & Chen, 2007). Berbagai sudut pandang yang melekat dalam budaya organisasi seperti principle dan beliefs memberikan gambaran bahwa prinsip yang terletak pada  aturan  dan  keyakinan  di  dalam  diri,  seperti  sikap  serta mind  set, harus  berjalan berdampingan.  Untuk menciptakan budaya organisasi yang cemerlang sebenarnya tidak mudah,
Berkaitan dengan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perlu adanya proses panjang agar dapat menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sikap profesionalisme sudah ditunjukkan oleh aparatur  dengan  mentaati  segala  aturan  baik  dari  regulasi  maupun  instruksi  pimpinan, walaupun  terdapat  hambatan  dari  sisi  tenaga  dan  waktu  yang  disebabkan  banyaknya tuntutan untuk menyelesaikan tugas pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
Dengan  adanya  meritokrasi  birokrasi  di  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  membuat  jalannya  roda  pemerintahan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil menjadi  lebih tertata  karena  didukung  oleh  sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kompetensinya, meskipun tidak semua  sektor terisi dengan rata yang menyebabkan masih belum optimalnya beberapa sektor pelayanan. Di samping  itu  kurangnya  aparatur  yang  tersedia  mengharuskan  instansi  melakukan rekrutmen tenaga kontrak. Proses rekrutmen tenaga kontrak seharusnya juga dilalui dengan standar meritokrasi, agar mendapatkan sumber daya yang cakap sehingga dapat mengikuti ritme pekerjaan untuk melayani publik. Tindakan awal yang dilakukan dalam membentuk
budaya organisasi dari sisi principle dapat dikatakan sudah mematuhi aturan dasar.
Selanjutnya  budaya  organisasi  dipengaruhi  dari beliefs atau  keyakinan  dalam  diri aparatur  untuk  dapat  senantiasa  memberikan  kontribusi  terhadap  tugasnya.  Berbicara tentang  organisasi  publik  maka individu yang  bekerja  harus  memiliki  sifat  dan  karakter kuat untuk melayani masyarakat, hal ini tentunya dapat menjadi bagian dari state activism. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa para aparatur yang bekerja sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Instansi  sudah  mendorong  para  pegawai  untuk  dapat  bekerja  sesuai  aturan  dan mengutamakan pelayanan prima dengan menandatangani maklumat pelayanan. Tindakan ini  merupakan  contoh  baik  untuk  membangun  profesionalisme  dan  integritas  aparatur. Kemudian  organisasi  berharap  dengan  adanya  maklumat  pelayanan  serta  arahan  yang diberikan pimpinan dapat dipatuhi, agar organisasi dapat tumbuh menjadi lebih baik.
Pada praktiknya pimpinan sudah memiliki pemikiran yang matang untuk merancang pelayanan  publik  dengan  penuh  inovasi  berbasis  teknologi.  Namun  hal  itu  tidak  mudah karena dibutuhkan anggaran yang banyak serta sumber daya yang siap sehingga kualitas pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dapat  berjalan  optimal. Untuk saat ini, instansi secara bertahap membangun budaya kerja dengan teknologi mulai dari mengoptimalkan website, sistem online, hingga membuat aplikasi pelayanan. Di sisi lain  permasalahan  yang  masih  terjadi  berkaitan  dengan  gangguan server sehingga mengganggu  jalannya  pelayanan,  serta  beberapa  masyarakat  yang  masih  belum sepenuhnya mengerti alur dari pelayanan online.
Melihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang  datang  untuk  memohon  pelayanan  publik membuat Dinas Kependukan dan Pancatatan Sipil perlu menambah waktu kerja. Hal ini terlihat dari observasi yang dilakukan peneliti dimana para petugas sudah siap memberikan atau mengatur pengunjung yang datang di pagi hari walaupun jam pelayanan belum dibuka. Kemudian  para  pegawai  juga  tetap  bekerja  di luar  waktu  kerja  untuk  menyusun  dan mengorganisir  permohonan  data  kependudukan.  Para  Kepala  Bidang  memberikan pernyataan  bahwa  jika  hanya  bekerja  berlandaskan  jam  kerja  maka  tugas-tugas  mereka tidak  akan  selesai.  Di sisi  lain  pada  saat  jam  kerja  terdapat  masyarakat  yang  langsung menghadap  karena  memiliki  permasalahan  hukum  penerbitan  dokumen  kependudukan. Permasalahan ini lazimnya tidak dapat diselesaikan di front office sehingga mengharuskan bertemu dengan aparatur yang memiliki jabatan struktural untuk mendapatkan solusi.
Dengan kata lain para aparatur sudah berusaha membangun relevansi terhadap kebutuhan masyarakat,  walaupun  sangat  disayangkan  instansi  masih  terkendala  dengan  ketepatan waktu  untuk  menerbitkan  dokumen,  di sisi  lain  masyarakat  selalu  menginginkan  untuk cepat diterbitkan.
Kendala nyata yang terjadi dalam budaya organisasi  di antaranya pemikiran sumber daya manusia untuk orientasi jangka panjang. Setiap organisasi dapat memiliki kendala ini dikarenakan  dinamika  lingkungan  yang  cepat  berubah,  lalu  perubahan  itu  membawa kebiasaan  baru  yang  bahkan  dapat  menjadi  hal  yang  harus  digunakan.  Contohnya penggunaan  teknologi  informasi.  Kemampuan  berpikir  yang  dimiliki  individu  dapat terbentuk  karena  budaya  kerja,  apabila  dikaitkan  dengan  Pemerintah  hal  ini  memang dirasakan susah karena terdapat aturan birokrasi. Adapun catatan permasalahan birokrasi di Indonesia yaitu berkaitan dengan etika dan moral yang belum sepenuhnya dimiliki para aparatur  dalam  menjalankan  tugas  negara  sehingga  berdampak  pada  kurangnya  kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Rahman & Bakri, 2019). Permasalahan etika dan  moral  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  kendala  besar  yang  dimiliki  birokrasi  dan diperlukan  keyakinan  serta  komitmen  yang  kuat  untuk  menimbulkan  kesadaran  dalam melayani masyarakat.

## Capabilities
Kapabilitas dalam diri aparatur sipil negara dapat dianalogikan sebagai roda yang ikut mendorong pelayanan publik. Kemampuan melihat situasi di masa kini dan strategi untuk  di  masa  depan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kemajuan  pelayanan  publik  di organisasi. Hal ini menunjukkan perlu adanya capaian dalam meningkatkan kemampuan inovasi untuk mengimplementasikan atau mengembangkan terobosan yang lebih baru dari sebelumnya.  Pembahasan  penelitian  mengarah  pada  kapabilitas  terkait thinking  ahead, thinking again, dan thinking across dimana ketiga elemen tersebut dipengaruhi oleh able people dan agile processes.

## 1. Thinking Ahead
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  instansi pelayanan publik yang dapat kita langsung persepsikan bahwa organisasi tersebut memiliki cara  kerja  yang  tidak  fleksibel  dan  terikat  dengan  aturan  birokrasi.  Tidak  salah  jika anggapan seperti itu masih melekat di dalam benak khalayak umum karena pada dasarnya organisasi Pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan serta dasar
hukum yang terstruktur mulai dari pusat hingga ke daerah. Secara tidak langsung apabila aturan-aturan yang mengikat pada pelayanan cenderung rigid maka aparatur beserta tenaga kerja  lainnya  akan  memiliki  ruang  terbatas  untuk  menumbuhkan  kreativitas.  Kejadian seperti inilah yang harus dihindari dan disikapi dengan bijak agar tidak menjadi penyakit di birokrasi.
Kemampuan organisasi untuk dapat melihat perkembangan dinamika lingkungan dan kondisi masyarakat di masyarakat merupakan bagian dari thinking ahead (Neo & Chen, 2007).  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  pembahasan  terkait  budaya organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kendala pada sumber daya yang  bersifat long  term, kondisi  tersebut  dapat  memiliki  keterkaitan  dengan  elemen thinking ahead . Umumnya para Pejabat memiliki rancangan dan inovasi untuk membawa perubahan,  namun  perubahan  yang  ingin  dilakukan  harus  menyesuaikan  dengan  aturan birokrasi.
Persediaan blanko e-KTP yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat, pada praktiknya pihak instansi sudah melakukan mobilisasi ke pusat dalam upaya mendapatkan blanko dalam jumlah yang banyak dikarenakan sudah banyak daftar tunggu KTP yang siap dicetak. Namun, pihak pusat juga memiliki aturan dalam pendistribusian blanko sehingga pembagian  dilakukan  berjenjang  di  setiap  daerah.  Berkaca  pada  kondisi  ini  maka  pihak dinas  harus  menunggu,  lalu  dampaknya cetak e-KTP  tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  sehingga  instansi  hanya  terfokus  mengerjakan  rutinitas  yang  ada  dan  tidak mengembangkan  rencana  ke  depan  karena  masih  menunggu  selesainya  kewajiban penerbitan dokumen.
Adapun  terobosan  yang  sangat  diapresiasi  yaitu  pembuatan  aplikasi  PLAVON (Pelayanan  Via  Online  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil)  yang  sudah diimplementasikan  sejak  Agustus  2021.  Aplikasi  tersebut  memberikan  harapan  baru kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar mendapatkan pelayanan cepat dan akurat. Jika kita  membicarakan  terkait  hal  positifnya  tentu  pelayanan  menjadi  lebih  mudah  dan sistematis.  Namun  ada  baiknya  kita  melihat  lebih  dalam  bagaimana  jalannya  aplikasi apabila digunakan oleh penduduk yang sangat banyak, maka kendala yang sering dihadapi yaitu sistem error . Kejadian yang wajar jika berurusan dengan teknologi informasi yaitu adanya error dalam sistem, namun itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena kebutuhan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dapat dikatakan non-stop. Instansi
perlu menyadari bagaimana hal ini dapat diatasi tanpa mengganggu jalannya pelayanan. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan juga merupakan bagian tindakan berpikir ke depan agar  permasalahan  akses  terhadap  sistem  tidak  sering  terulang.  Selain  itu,  Kementerian Dalam  Negeri  pun  sering  kali  terjadi  permasalahan  pada server yang  menyebabkan gangguan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah. Apabila gangguan  dari  pusat  maka  sangat  susah  untuk  menghindarinya  dan  tentu  mendapat tanggapan kurang baik dari publik.
Pada dasarnya inovasi Plavon yang telah dibuat menjadi bagian awal dari pemikiran masa depan yang dihadirkan oleh instansi untuk menunjang pelayanan berbasis teknologi. Harapannya  bukan  hanya  sekedar  hadir  namun  juga  dapat  menjadi  aplikasi  yang  benar- benar  berkelanjutan  dengan  berbagai  inovasinya.  Peneliti  sangat  mengapresiasi  terkait inovasi yang dihadirkan tetapi juga ingin mengkritisi dengan bijak agar pihak instansi dapat terus mengembangkan aplikasi tersebut dengan pembaharuan yang inovatif di masa depan. Sangat  disayangkan  apabila  terobosan  dan  langkah-langkah  yang  telah  dibangun  masih terkendala dengan error- nya sistem.
Temuan  yang  menarik  pada  pembahasan  ini  juga  perihal  bagaimana  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tidak  hanya  sekedar  berurusan  dengan  pelayanan publik  terkait  penerbitan  dokumen,  namun  juga  memiliki  tugas  untuk  memberikan pengertian,  sosialisasi,  dan  konsultasi  kepada  masyarakat  terkait  pentingnya  melakukan update data kependudukan. Pentingnya melakukan pembaharuan data dimaksudkan agar berupaya dan sering melakukan introspeksi diri agar komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat dapat dipahami dan dimengerti.
Masyarakat  yang  memohon  pelayanan  terkadang  juga  belum  memahami  alur pelayanan online sehingga petugas harus menerangkan terlebih dahulu. Kemudian ada pula masyarakat yang datang untuk meminta kejelasan terkait pelayanannya yang tidak kunjung mendapatkan  respon  dari  aplikasi.  Kondisi  inilah  yang  membuat  para  pegawai  harus senantiasa  dapat  meningkatkan  kemampuan  komunikasi  publik.  Jika  dikaitkan  pada tantangan  masa  depan  maka  instansi  perlu  berpikir out  of  the  box agar  dapat  cepat mengedukasi masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan.
Kurang optimalnya elemen thinking ahead dapat disadari bahwa itu sesuatu yang wajar karena  dipengaruhi  oleh able  people dan agile  processes . Tidak  semua  sumber  daya manusia dapat memiliki kompetensi yang sama. Oleh sebab itu kompetensi merupakan
sesuatu  yang  bernilai  dan  suatu  unsur  yang  beorientasikan  jangka  panjang.  Peningkatan kompetensi  menjadi  hal  yang  selalu  diupayakan  oleh  instansi  agar  aparatur  sipil  negara agar  dapat  memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki  sebagai  tombak  dalam  memberikan pelayanan.  Kurang  meratanya  kompetensi  serta  ditambah  terbatasnya  jumlah  pegawai membuat instansi hanya terfokus mengerjakan rutinitas sehari-hari dan kurang mendalami aspek yang harus dilakukan di masa depan.
Tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang ide dan desain kontekstual tetapi juga dibutuhkan eksekusi yang matang untuk mewujudkannya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan dynamic  governance di  suatu  instansi  Pemerintah  yaitu komitmen, pengisian jabatan, pragmatisme dan kemampuan sumber daya (Mayarni, 2019). Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses untuk menghadirkan sumber daya unggul di setiap lini. Upaya itu selalu diusahakan karena instansi ingin menciptakan open government yang dapat membuat masyarakat lebih merasa termudahkan dalam mendapatkan akses pelayanan. Hal ini dapat memiliki dampak positif bagi  Pemerintah  karena  dapat  meningkatkan  nilai  transparansi  dan  kepercayaan  publik. Jika  kemampuan  aparatur  dapat  berjalan  berkelanjutan  maka  akan  semakin  banyak berkembang inovasi-inovasi pada kebijakan dan pelayanan.

## 2. Thinking Again
Perjalanan  menuju dynamic  governance memiliki  berbagai  rintangan  yang  harus dilampui.  Instansi  sangat  memerlukan  pemikiran-pemikiran  yang  peka  terkait permasalahan yang dihadapi agar mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang  dimiliki. Tindakan nyata yang perlu dilakukan yaitu menggunakan informasi dan respon masyarakat terkait apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan. Kemampuan   organisasi untuk bisa  menggunakan  data  aktual,  informasi  dan feed  back terhadap  masalah  yang mengganggu  kinerja  kemudian  meninjau  ulang  lagi  merupakan  langkah  yang  disebut thinking again (Neo & Chen, 2007). Dengan mengulas dan meninjau hasil kerja serta mau mendengarkan keluhan masyarakat termasuk tindakan yang hebat sebagai abdi negara.
Pemerintah  tidak  bisa  berjalan  sendiri  dalam  menjalankan  program  dan  kegiatannya, namun  perlu  pendekatan  yang  berpusat  pada  masyarakat  untuk  membuat  tata  kelola pemerintahan  yang  terintegrasi  (Kamil,  Roziqin,  &  Rahmawati,  2021).  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  pemikiran  terbuka terhadap pengukuran kinerja dan komentar-komentar yang dilontarkan masyarakat. Pihak
instansi selalu menganggap bahwa itu adalah masukan agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang.
Kepala Dinas menyatakan bahwa mereka tidak mungkin dapat membuat nyaman semua pihak, namun percayalah jika instansi selalu mengupayakan hal terbaik yang dapat mereka lakukan agar pelayanan dapat lebih berjalan optimal. Dalam rangka membuat organisasi menjadi lebih baik, pihak instansi juga meminta konsultan agar dapat memberi masukan dan penilaian sehingga organisasi dapat memiliki standar yang tinggi. Adanya penilaian yang  diberikan  dapat  memberikan  motivasi  lebih  kepada  pegawai  untuk  mengetahui indikator-indikator  apa  saja  yang  harus  diperbaiki.  Di samping  itu,  sebagai  bagian  dari instansi Pemerintah maka Dinas tentu memiliki sistem penilaian pegawai dalam bentuk e- Kinerja  yang  memonitor  hasil  dan  capaian  individu  terhadap  pekerjaannya.  Pencapaian kinerja inilah yang dievaluasi dengan seksama sehingga pegawai tetap on the track untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian bagi pegawai yang berhasil mendapatkan kinerja  baik  tentu  akan  mendapatkan reward, sebaliknya  yang  memiliki  kinerja  kurang akan mendapatkan punishment.
Setelah  melihat  dari  perspektif  internal  organisasi  mengenai  cara  untuk  meninjau kembali terkait pencapaian kinerja, ada baiknya melihat juga dari pandangan masyarakat terkait kinerja yang diberikan oleh instansi untuk pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  tidak  menutup  telinga  berkaitan  masukan-masukan  yang  diberikan oleh  masyarakat  baik  melalui  sosial  media,  media  cetak,  ataupun  keluhan-keluhan langsung yang disampaikan di lokasi kantor. Ketika berbicara terkait langkah yang cepat dan tepat untuk mendapatkan respon dari masyarakat di era teknologi, maka jawabannya adalah memanfaatkan sosial media dan website agar dapat mudah dijangkau oleh kalangan umum.  Merespon  hal  ini  instansi  telah  memanfaatkan  dengan  sebaik  mungkin  sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat mulai dari website, sosial media, aplikasi plavon , bahkan melalui email.
Hampir segala upaya dilakukan agar memudahkan masyarakat untuk menjangkau dan memberi informasi pelayanan serta memberi ruang agar masyarakat dapat menyampaikan keluh  kesahnya  melalui platform yang  disediakan.  Berasal  dari  itu  pula  pihak  instansi mendapatkan  berbagai  kumpulan  komentar  yang  baik  ataupun  tidak  menyenangkan, selanjutnya  kumpulan  komentar  tersebut  ditinjau  ulang  sebagai  bagian  dari  evaluasi terhadap kinerja organisasi.

## 3. Thinking Across
Dynamic  capability dalam  diri  aparatur  sipil  negara  bertujuan  untuk  menciptakan sumber  daya  manusia  yang  handal  dalam  melayani  masyarakat  dan  diharapkan  dapat menciptakan inovasi pelayanan, baik dengan membuat pelayanan yang belum pernah ada atau dapat juga meningkatkan pelayanan yang sudah ada dengan metode yang lebih baru. Tercapainya tujuan  pelayanan pada sektor publik menghadirkan robust democracy atau dapat  dimaknai  dengan  partipasi  masyarakat  yang  aktif  dan  deliberatif  sehingga  peran masyarakat  dalam  mendukung  kegiatan  Pemerintah  dapat  terjalin  dengan  harmonis (Thomas, 2014). Hal ini tentunya dapat dicapai apabila manajemen sektor publik dikelola dengan sebaik mungkin berdasarkan kebijakan dan sistem tata kelola yang tepat.
Peningkatan  pelayanan  yang  dihadirkan  melalui  inovasi  dapat  merujuk  pada best practice yang  telah  dilakukan  institusi  lain.  Kemampuan  organisasi  untuk  mempelajari gagasan  baru  suatu  kebijakan  atau  program  dari  pengalaman  orang  lain  kemudian mengadopsinya  merupakan  upaya thinking  across (Neo  &  Chen,  2007).  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  beserta  jajaran  Pemerintah Daerah  telah  menggunakan  mal  pelayanan  publik  sebagai  bukti  bahwa  pemerintah bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kualitas pelayanan. Mal pelayanan publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di satu tempat dan merupakan perluasan  fungsi  pelayanan  dari  beberapa  instansi  Pemeritah  untuk  memangkas  alur birokrasi (Haryani & Puryatama, 2020). Mal pelayanan publik yang  terletak di Kabupaten Sidoarjo  telah  diresmikan  sejak  Januari  2019.  Namun  untuk  kegiatan  pelayanan administrasi penduduk baru dapat di optimalkan di sana pada awal tahun 2020 karena perlu menunggu  kesiapan  infrastruktur  dan  sistem  pelayanan  kependudukan.  Hadirnya  mal pelayanan publik membuat masyarakat memiliki tujuan baru untuk mengurus pelayanan administrasi kependudukan sehingga pengunjung yang datang bisa terbagi ke kantor utama atau mengurus pelayanan di mal pelayanan publik.
Tujuan  utama  mal  pelayanan  publik  tidak  hanya  untuk  mengurus  pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi juga terdapat beberapa pelayanan lainnya yang mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo.  Mal  pelayanan  publik sebenarnya bukan hal baru lagi di Indonesia, namun keberadaan mal pelayanan menjadi terobosan  yang  mampu  membuat  masyarakat  memiliki  alternatif  lain  untuk  datang mengurus pelayanan publik, sehingga daerah lain patut menghadirkan mal pelayanan
publik  di  daerah  masing-masing.  Perlu  diketahui  infrastruktur  baik  dari  ruang  tunggu hingga  ruang  pelayanan  lainnya  di  Dinas  Kependukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sidoarjo  sangat  terbatas.  Banyaknya  pengunjung  yang  datang  tidak  sebanding  dengan ruang  pelayanan  yang  dimiliki  membuat  pengunjung  sering  merasa  tidak  nyaman. Pemandangan  yang  kurang  nyaman  juga  sering  tersaji  karena  masyarakat  cenderung bergerombol tidak teratur  mulai  dari  luar  halaman  hingga  ke  dalam  halaman.  Cerminan antren pelayanan dapat dilihat pada gambar 1, hal seperti ini tidak selayaknya terjadi namun harus dipahami kembali karena keterbatasan ruangan.

## Gambar 1. Antrean Permohonan Layanan

## Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019
Dalam  proses  pembentukan  mal  pelayanan  publik,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya untuk terus berkoordinasi agar mal pelayanan publik segera cepat dioperasikan. Kondisi ini tidak lepas dari kejenuhan masyarakat yang datang  ke  kantor  dinas  namun  tidak  cepat  terlayani  ditambah  rangnya  ruangan  untuk menunggu.
Pihak  instansi  telah  mempelajari  jika  adanya  mal  pelayanan  publik  maka  dapat membantu  pelayanan  menjadi  lebih  cepat.    Dengan  adanya  mal  pelayanan  publik    dapat mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  dan membuat  layanan  lebih  efektif  dan  efisisien  (Haryani,  Nugroho,  &  Nurhalima,  2022). Pembelajaran  terkait  mal  pelayanan  publik  menjadi  contoh  nyata  dalam  menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih baik. Hal ini tentunya menjadi pemicu semangat  instansi  Kota  Sidoarjo  tersebut  untuk  dapat  mengoptimalkan  pelayanan  di  mal pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Kualitas  suatu  pemerintah  dapat  terlihat  dari  kualitas  pelayanan  publik  yang diselanggarakan.  Dalam  konteks  pelayanan  publik,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya meningkatkan kinerja instansi dengan  harapan  dapat  meningkatkan  tata  kelola  pemerintah  dengan  orientasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya mewujudkan pemerintahan dinamis sudah berada  di  jalan  yang  tepat  dan  harus  lebih  berupaya  lagi  agar  hakekat dynamic capabilities pada sumber daya manusia benar-benar dimiliki.
Pada  proses  menjalankan dynamic  governance ,  budaya  organisasi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  sipil  sudah  memasuki  proses  yang  baik  untuk menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Unsur meritokrasi, state activism, relevance di dalam  budaya  organisasi  sudah  meresap  didalam  pemikiran  dan aktivitas  aparatur,  lau  budaya  untuk  berpikir  jangka  panjang  masih  dalam  proses karena diperlukan waktu agar semua sumber daya manusia memahami seutuhnya persoalan  pelayanan  publik . Kemudian  pengaruh  dari able  people dan agile processes sangat menentukan kapabilitas untuk menghadapi dinamika yang terjadi dalam pelayanan publik.
Kurang meratanya kompetensi dan kurang banyaknya tenaga kerja menyebabkan gagasan thinking ahead belum dapat direncanakan lebih matang, hal ini tidak lepas karena  aparatur  beserta  tenaga  kerja  lainnya  banyak  memfokuskan  pada  rutinitas pekerjaan  yang  sangat  banyak  dalam  menyelesaikan  permohonan  dan  penerbitan dokumen  kependudukan.  Elemen  kapabilitas  yang  dapat  dijalankan  dengan  baik yaitu thinking again dimana instansi selalu meninjau evaluasi kinerja pegawai dan menganalisa respon masyarakat terhadap kinerja organisasi. Pada konteks merespon tanggapan masyarakat, sosial media menjadi wadah yang paling diandalkan dalam menerima masukan serta kritikan, lalu disaring untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan.
Keterbukaan instansi dalam menerima masukan masyarakat menjadi poin positif sehingga  organisasi  mengalami  peningkatan  pelayanan.  Selanjutnya, thinking across menjadi  elemen  kapabilitas  yang  juga  telah  dijalankan  dengan  baik  sebab instansi mempelajari keberhasilan daerah lain dalam menghadirkan mal pelayanan publik lalu mengadopsinya untuk diimplementasi di Kabupaten Sidoarjo. Tindakan
menyelenggarakan  mal  pelayanan  publik  merupakan  langkah  yang  sangat  tepat karena  dapat  menyediakan  alternatif  tempat  yang  dikunjungi  untuk  mengurus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika, L. R. (2017). EVOLUSI KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH: SOUND GOVERNANCE,  DYNAMIC  GOVERNANCE  Dan  OPEN  GOVERNMENT. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 8 (2). https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867 Bezerra, M. C. da C., Gohr, C. F., & Morioka, S. N. (2020). Organizational capabilities towards  corporate  sustainability  benefits:  A  systematic  literature  review  and  an integrative  framework  proposal. Journal  of  Cleaner  Production ,  Vol.  247. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119114
Colm,  L.,  Ordanini,  A.,  &  Bornemann,  T.  (2020).  Dynamic  Governance  Matching  in
Solution Development. Journal of Marketing , 84 (1). https://doi.org/10.1177/0022242919879420
Cresweell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications, Inc .
Firnanda dan Prabawati. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Implementasi Kebijakan Kartu  Identitas  Anak  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sidoarjo , (2).
Hartley,  J.,  &  Rashman, L.  (2018).  Innovation and  inter-organizational  learning in  the context of public service reform. International Review of Administrative Sciences , 84 (2). https://doi.org/10.1177/0020852318762309
Haryani, T. N., Nugroho, R. A., & Nurhalima, I. (2022). Adoption of Public Service Mall in Kebumen Regency. KnE Social Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10568
Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 3 (1). https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.580
Kamil, M., Roziqin, A., & Rahmawati, Y. (2021). Dynamic Governance Model Within Integrated  Waste  Management  In  Malang  City:  Agile  People  And  Process  In
Actions. Jurnal Studi Pemerintahan , 12 (3). https://doi.org/10.18196/jgp.123140 Lawrence Neuman, W. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches W. Lawrence Neuman Seventh Edition. In Pearson New International Edition .
Mahknunah,  L.,  &  Choiriyah,  I.  U.  (2021).  Public  Satisfaction  Survey  On  The Availability Of Facilities And Infrastructure Of The Department Of Population And Civil Registration Of Sidoarjo District. Academia Open , 3 . https://doi.org/10.21070/acopen.3.2020.1131
Mayarni,  M.  (2019).  Implementation  Of  Dynamic  Governance  Concept  In  Regional Government Of Siak Regency. Iapa Proceedings Conference . https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.179
Neo,  B.  S.,  &  Chen,  G.  (2007).  Dynamic  governance:  Embedding  culture,  capabilities and  change  in  Singapore.  In Dynamic  Governance:  Embedding  Culture,
Capabilities and Change in Singapore . https://doi.org/10.1142/6458
Rahmadanik,  D.  (2021).  Pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid-19.
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 11 (1). https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2480
Rahman,  A.,  &  Bakri,  R.  (2019).  Penataan  Pengelolaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) melalui Dynamic Governance. Jurnal Konstituen , 1 (1). https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309
Rahmatunnisa,  M.  (2019).  Dialektika  Konsep  Dynamic  Governance. Jurnal  Academia Praja , 2 (02). https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116
Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Zeitschrift Fur Personalforschung , 28 (4).
Schoemaker, P. J. H., Heaton, S., & Teece, D. (2018). Innovation, dynamic capabilities, and leadership. California Management Review , 61 (1). https://doi.org/10.1177/0008125618790246
Thomas, N. L. (2014). Democracy by Design. Journal of Deliberative Democracy , 10 (1). https://doi.org/10.16997/jdd.187
Turner,  M.,  Prasojo,  E.,  &  Sumarwono,  R.  (2022).  The  challenge  of  reforming  big bureaucracy in Indonesia. Policy Studies , 43 (2).
https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301
Wardani,  A.  K.  (2019).  Urgensi  Inovasi Pelayanan  Bidang  Administrasi  Publik  di  Era Disrupsi. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2).