AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## TINJAUAN FIKIH TERHADAP KETENTUAN IKRAR TALAK DI HADAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM UU NO. 1/1974
Zainul Mu'ien Husni

## UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
zainul.muin@gmail.com
Abstrak: Kewenangan  talak  dalam  syariat  Islam  ada  di  tangan  suami.  Hal  ini  karena  laki-laki  dinilai  paling  mampu mengendalikan  dirinya  dan  berpikir  seksama  sebelum  bertindak,  sehingga  diharapkan  tidak  sembarang menjatuhkan talak hanya karena persoalan kecil dengan istrinya. Sebagai pemegang otoritas talak, maka apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ungkapan eksplisit yang tidak ada makna lain kecuali talak maka talak telah jatuh, bahkan meski dengan maksud bercanda sekalipun. Penulis menyimpulkan Pertama, Bahwa ketentuan  ikrar  talak  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  1/1974  dan  KHI  adalah  legal  syar’i.  Kedua,  Bahwa mematuhi UU No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum Muslim Indonesia.
Kata kunci : kewenangan talak; tinjauan fikih; khi; UU No. 1/1974

## PENDAHULUAN
Suatu  ketika,  di  tahun  2014  yang  lalu,  seorang  kawan  dekat  saya  bertandang  ke  rumah  untuk berkeluh kesah dan minta solusi soal anak perempuannya yang telah berkali-kali diceraikan oleh suaminya dan  belakangan  si  suami  menyesal  dan  ingin  rujuk.  Setelah  meminta  penjelasan  secukupnya  mengenai perceraian tersebut akhirnya saya katakan bahwa antara kedua suami-istri itu telah terjadi talak tiga dan, oleh karena itu, si suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah si istri menikah dengan laki- laki lain kemudian diceraikan dan telah menjalani iddah talak. Alasan saya karena dari satu talak ke talak yang  lain  telah  disela  dengan  rujuk  sehingga  memenuhi  kriteria  talak  tiga  yang  diatur  dalam  QS.  Al- Baqarah: 229.
Tetapi  agaknya  pasangan  tersebut  tidak  mengiyakan  begitu  saja  penjelasan  saya.  Belakangan  saya tahu  bahwa  si  suami  coba  menghubungi  seorang  kenalannya  yang  kebetulan  hakim  agama  di  Pengadilan Agama  Situbondo.  Ternyata  jawaban  yang  dia  peroleh  cukup  mengejutkan,  yaitu  biar  pun  seribu  kali seorang  suami  melontarkan  kata  talak  terhadap  istrinya  tidak  berdampak  hukum  apa-apa  jika  tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama dan pasangan itu tetap utuh sebagai suami-istri.
Sejak  itu  saya  merasa  termotivasi  untuk  mengkaji  secara  intensif  sejauh  mana  kontradiksi  antara fiqh  dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  masalah  talak  dan  sejauh  mana kemungkinan mencari titik temu antara keduanya.
Satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa perkawinan dilakukan untuk mencari ketenangan hidup ( sakinah ) sesuai dengan QS. Al-R ū m:21. Namun demikian tidak semua pasangan nikah berhasil membangun
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
harmonitas yang didambakannya dalam rumah tangganya dan Islam tidak menutup mata pada kenyataan tersebut. Oleh karena itulah ia menawarkan syariat perceraian ( ţ al ā q , talak). Talak bukanlah solusi untuk setiap persoalan dalam rumah tangga, melainkan alternatif terakhir manakala rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan.  Itulah  mengapa  Rasul  Allah shallallahu  alaihi  wa  sallam menyebut  talak  sebagai  perbuatan halal yang paling dimurkai Allah:

## قﻼطلا ﷲ ﱃإ لﻼﳊا ضغبأ
مكاﳊا هححصو هجام نباو دواد وبأ هاور)

## (
Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak . 1
Kewenangan talak  dalam syariat Islam ada di  tangan suami. Hal ini karena laki-laki dinilai paling mampu  mengendalikan  dirinya  dan  berpikir  seksama  sebelum  bertindak,  sehingga  diharapkan  tidak sembarang  menjatuhkan  talak  hanya  karena  persoalan  kecil  dengan  istrinya.  Sebagai  pemegang  otoritas talak, maka apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ungkapan eksplisit yang tidak ada  makna  lain  kecuali  talak  maka  talak  telah  jatuh,  bahkan  meski  dengan  maksud  bercanda  sekalipun. Mengenai hal ini Rasul Allah bersabda:
ٌثﻼث ِج ﱡد ُه ﱠن ِج ﱞد َهو َز ﻼطلاو حاكنلا : دج نﳍ ﱠرلاو ق ْج ةع
(ةريره ﰊأ نع مكاﳊاو هجام ناو يذمﱰلاو دواد وبأ هاور)
Ada tiga perkara yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan candanya pun menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk . 2
Al-Tirmidzi  setelah  menuturkan  hadits  ini  mengatakan:  “Ini  hadits  hasan  gharib.  Perilaku  para  ulama  dari kalangan sahabat Nabi sejalan dengan hadits ini.” 3
Berdasarkan  hadits  tersebut  maka  fiqh  Syafii  menetapkan  bahwa  bila  suami  mengungkapkan ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang tegas ( sharih ), maka pada saat itu juga talak telah jatuh dan  berimplikasi  hukum,  baik  dia  serius  atau  pun  sekedar  bercanda.  Sekedar  menyebut  contoh,  dalam Kifayat al-Akhyar , salah satu kitab babon Mazhab Syafii, Imam Taqiy al-Din al-Hisni 4 menulis:
ق ولف لا : ْنأ ِت ٌقلاط وأ ُم َط ﱠل ِلاط   وأ ةق ُق ُم   وأ ُةقلط ) مﻼلا ديدشتب ( َو َق ُقﻼطلا ع :راصتخﻹا ةياغ لح ﰲ رايخﻷا ةيافك) 2 / 85

## (
Seandainya suami berkata (pada istrinya): “Engkau talak” atau “engkau ditalak” atau “Wahai perempuan talak” atau
1 HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim (Lihat: Al-Shan’ani, Muhammad ibn Ismail, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram {Beirut: Dar al-Fikr, 1991}, III/323). Namun Syaikh Nasiruddin al-Albani memasukkan hadits ini dalam kategori hadits dha’if (Lihat: Al-Albani, Nasir al-Din, Dha’if Abi Dawud no. 2178 {Beirut: Dar al-Maarif, 2000}, II/223).
2 HR. Abu Dawud (2194), Al-Tirmidzi (1184), Ibn Majah (2039) dan Al-Hakim (II/198) dari Abu Hurairah.
3 www.saaid.net
4 Taqiyy  al-Din  Muhammad  Abu  Bakr  ibn  Muhammad  al-Husaini  al-Dimasyqi  (w.  829  H.),  ulama  fiqh  Mazhab  Syafii  dari Damaskus, Suriah.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
“Wahai perempuan yang ditalak”, maka jatuhlah talak itu . 5
Tetapi, lain fikih lain pula peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia di mana talak dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. 6
Bagi seorang Muslim, mematuhi ketentuan fiqh adalah kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Tetapi, di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, dia juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di negaranya, apalagi peraturan perundangan itu dibuat oleh wakil-wakil ummat Islam di lembaga legislatif. Akan tetapi masalahnya adalah adanya kontradiksi antara kedua hukum tersebut. Pada saat fiqh menganggap talak telah jatuh bersamaan dengan terucapnya kata talak oleh suami, undang-undang justru hanya  mengakui  sah  talak  yang  diikrarkan  oleh  suami  di  depan  sidang  pengadilan.  Itu  pun  baru  diakui berimplikasi hukum setelah terbitnya Surat Talak dari pihak pengadilan. Pertanyaan yang mengemuka di sini  adalah  di  mana  letak  perbedaan  antara  perspektif  fiqh  dan  perspektif  peraturan  perundangan  dalam masalah talak, kemudian bagaimana mengkompromikan antara kedua perspektif tersebut sehingga menjadi praktik hukum yang padu dalam kehidupan warga Muslim Indonesia.
Tulisan sederhana sederhana ini dimaksudkan untuk menguak jawaban dari pertanyaan di atas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kata ikrar dalam bahasa Indonesia, seperti kata asalnya dalam bahasa Arab, yaitu iqr ā r ) ِإ ْق َر ٌرا ( , berarti pengakuan. 7 Kata talak juga  berasal  dari  kata  Arab, ţ al ā q (ٌقَﻼَط) ,  yang  secara  etimologis  berarti  melepas ikatan, 8 tetapi kemudian menjadi istilah bagi apa yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan cerai , yakni pemutusan ikatan pernikahan dengan kata talak atau semisalnya. 9
Jadi, ikrar  talak berarti  pengakuan  talak.  Yang  dimaksudkan  dengan  istilah  ini  dalam  terminologi hukum di Indonesia adalah ungkapan talak atau cerai yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya di depan sidang pengadilan.
Berikut  ini  akan  diuraikan  permasalahan  talak  dalam  perpektif  fiqh  dan  perspektif  peraturan perundangan yang berlaku di Inonesia.
5 Al-Hishni,  Taqiy  al-Din  Abu  Bakr  ibn Muhammad  al-Husaini, Kifayat  al-Akhyar fi  Hall  Ghayat  al-Ikhtishar (Cairo:  Dar Ihya al- Kutub al-Arabiyyah, tt.), II/85.
6 Lihat: Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
7 Lihat: www.artikata.web.id , Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entry: ik.rar 8 Al-Zuhaili, Wahbah, Dr., Mausu’at a l-Fiqh al-Islami wa al-Qdhaya al-Mu’ashirah (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 2013), VIII/343. 9 Ibid .

## 1. Ikrar Talak dalam Perspektif Fiqh
Seperti telah dikemukakan di atas, kewenangan talak dalam fikih Islam ada di tangan suami. Dengan demikian,  apabila  talak  yang  terucap  oleh  suami  telah  memenuhi  rukun-rukun  dan  persyaratannya  maka talak  sah  dan  berimplikasi  hukum.  Rukun-rukun  dan  persyaratan  talak  dalam  Mazhab  Syafii 10 adalah sebagai berikut:
a. Mu ţ alliq , yakni pihak yang menceraikan (suami).
Muthalliq  disyaratkan  harus mukallaf (baligh  dan  berakal  waras)  dan  dalam  kondisi  leluasa  (tidak karena dipaksa).
b. Adanya kehendak untuk mentalak.
Yang  dimaksudkan  adalah  adanya  kehendak  untuk  mengucapkan  kata-kata  talak  dengan  makna yang dikandungnya dan bukan dengan maksud makna lain yang tidak dikandungnya.
c. Muthallaqah, yakni pihak yang dijatuhi talak (istri).
Syaratnya  adalah  bahwa  saat  ditalak  dia  berstatus  istri  yang  sah,  meski  pun  belum  pernah berhubungan badan. Juga disyaratkan tidak dalam masa iddah 11 dari talak raj’iy .
d. Adanya kekuasaan ( wilayah ) atas istri yang ditalak.
e. Pola ( shighat ) talak.
Pola talak bisa berupa ucapan, tulisan atau isyarat.
(1) Ucapan talak ada dua kategori, pertama , ṣ ar ī h (tegas menunjuk pada makna perceraian yang dipahami oleh semua orang), yaitu talak (قﻼط) ,  pisah ( قارف ) dan lepas (حارس) . dan, kedua , kinayah (talak dengan kata sindiran). Talak dengan kategori pertama langsung  berimplikasi hukum pada saat terucap. Sedang talak kinayah, seperti ungkapan: Pulanglah kau ke keluargamu dan semisalnya, tidak berimplikasi hukum kecuali jika dimaksudkan talak.
(2) Talak dengan tulisan jika jelas-jelas menyebut nama istri dan tertuju kepadanya, milsalnya: Kepada istriku,  Fulanah  binti  Fulan,  dengan  ini saya  menceraikanmu ,  hukumnya  sama  dengan  talak sharih. Sebaliknya, jika tidak menyebut nama istri dengan jelas dan tidak tertuju kepadanya maka hukumnya sama dengan talak kinayah.
(3) Adapun talak dengan isyarat yang menunjuk pada makna talak yang jelas dan dipahami oleh semua  orang,  para  ulama  sepakat  menyatakan  berimplikasi  hukum.  Hanya  saja  para  ulama
10 Ibid, VIII/351-372.
11 Iddah adalah masa penangguhan sebelum dipastikan akan dirujuk atau dilepas sama sekali.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dari  Mazhab  Hanafiyah  memberi  batasan  bahwa  suami  yang  bisu  jika  bisa  menulis  maka tidak sah menceraikan dengan isyarat. 12
Dalam  paparan  di  atas  tidak  disebutkan  persaksian  sebagai  syarat  bagi  sahnya  talak.  Dengan demikian,  bila  talak  tergolong ṣ ar ī h  dan  rukun-rukun  dan  syaratnya  telah  terpenuhi  maka  talak  sah  dan berimplikasi hukum talak meski tanpa kehadiran saksi sekalipun.

## 2. Ikrar Talak dalam Peraturan Perundangan di Indonesia
Berbeda dengan fikih, peraturan perundan-undangan yang berlaku di Indonesia hanya menganggap sah talak yang diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ini tegas dinyatakan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
Hal senada juga dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 yang berbunyi:
Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
Di sini KHI menyebut pengadilan secara lebih spesifik menjadi Pengadilan agama. Lebih tegas lagi KHI pasal 123 menyatakan:
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan .
Selanjutnya prosedur talak diuraikan dalam KHI pada pasal-pasal 129, 130 dan 131.
Dari teks di atas jelaslah bahwa talak yang diperhitungkan hanyalah talak yang diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedang yang dijatuhkan di luar itu dianggap tidak berkonsekwensi hukum apa pun  dan  pasangan  yang  bersangkutan  tetap  utuh  sebagai  suami-istri.  Ini  lebih  diperkuat  lagi  dengan ketentuan tentang permulaan masa iddah bagi talak raj’i yang dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti ditegaskan dalam pasal 153 ayat (4):
Bagi  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu  tunggu  dihitung  sejak  jatuhnya  Putusan Pengadilan  Agama  yang  mempunyai  kekeuatan  hukum  tetap,  sedangkan  bagi  perkawinan  yang  putus  karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami .
12 Ibid , VIII/371.
Dari  semua  paparan  di  atas  diketahui  bahwa  ikrar  talak  dalam  perspektif  peraturan  perundangan tidak  sama  dengan  ikrar  talak  dalam  perspektif  fiqh.  Sebab,  talak  menurut  fiqh  adalah  kata  talak  atau semisalnya yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan leluasa. Bila kata talak itu telah terucap, sedang kata-katanya dalam kategori sharih, maka pada saat itu pula talak telah jatuh, bahkan meski  dengan  maksud  bercanda  sekalipun.  Sementara  menurut  peraturan  perundang-undangan,  ucapan talak  hanya  akan  berdampak  hukum  apabila  diikrarkan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama.  Sedang  yang dijatuhkan di luar itu tidak dianggap sebagai talak dan tidak berkonsekwensi hukum apa pun.
Masalahnya kemudian bagaimana seorang warga negara Muslim bersikap di antara dua ketentuan hukum yang secara tekstual terkesan paradoks ini. Ini mendesak untuk dijawab karena, di satu sisi, sebagai Muslim  dia  harus  konsisten  dengan  fiqh  sebagai  yurisprudensi  agama  yang  dianutnya,  sementara,  di  sisi lain,  sebagai  warga  negara  yang  baik  sejatinya  dia  juga  menaruh  komitmen  terhadap  kelestarian  hukum yang berlaku di negaranya. Bagian berikut coba menjawab pertanyaan ini.

## Hubungan Agama dengan Negara
Imam  Al-Mawardi  dalam Al-Ahkam  al-Sulthaniyyah 13 mengatakan  bahwa  negara  dibangun  untuk menjalankan  fungsi  kenabian  dalam  memelihara  eksistensi  agama    ( hirasat  al-din )  dan  mengelola  dunia ( siyasat al-dunya ).
Di  sini  Al-Mawardi  menyebut  dua  fungsi  kenabian  yang  harus  dijalankan  oleh  negara,  yaitu memelihara  eksistensi  agama  dan  mengelola  dunia.  Dalam  Islam,  agama  dan  negara  memang  ibarat  dua wajah  dari  satu  mata  uang  yang  sama.  Keduanya  saling  melengkapi  dan  saling  membutuhkan  satu  sama lain.  Negara  membutuhkan  legitimasi  agama  agar  keberadaannya  legal  dan  kuat.  Sebaliknya,  agama  juga membutuhkan  peran  aktif  negara  untuk  membumikan  ajaran-ajarannya  agar  menjadi  bagian  integral  dari kehidupan warga negara. Dalam hal ini peran yang bisa dilakukan oleh negara dalam konteks hirasat al-din adalah  memformalisasikan  hukum-hukum  syariah  menjadi  peraturan  perundangan  yang  mengikat  bagi segenap  warga  negara  atau  bagi  sekelompok  tertentu  dari  warga  negara.  Dalam  kerangka  inilah  UU  No. 1/1974 dan KHI bisa diterima sebagai formalisasi dari hukum fikih dalam bidang talak.
Jika  ditelisik  lebih  jauh  sebenarnya  tidak  ada  kontradiksi  krusial  antara  fiqh,  UU  dan  KHI  dalam masalah ini. Apa yang terjadi hanyalah bahwa UU dan  KHI mengatur prosedur talak menjadi lebih ketat daripada  fiqh.  Hal  ini  tak  lain  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  ( jalb  al-mashalih )  bagi  keluarga  Islam sendiri, yaitu:
13 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978), h. 5
1. Adanya  kepastian  hukum  bagi  keluarga  Islam  di  tengah  perbedaan  pendapat,  baik  antarmazhab maupun di internal Mazhab Syafii, khususnya yang berkenaan dengan masalah apakah adanya saksi merupakan syarat bagi sahnya talak atau tidak.
2. Adanya  jaminan  lebih  kuat  bagi  keutuhan  rumah  tangga,  karena  talak  tidak  lagi  semudah membalikkan kedua telapak tangan seperti halnya jika merujuk pada ketentuan fiqh saja.
Memang, para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali ( jumhur ) sepakat bahwa adanya saksi bukanlah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka, karena talak merupakan hak suami. Bila dia menggunakan hak tersebut dengan mengucapkan kata talak, meski dengan tanpa kehadiran seorang saksi, bahkan meski pun si istri tidak di hadapannya, atau dia hanya menuliskannya di sepucuk surat, maka talak sah  dan  berdampak  hukum. 14 Bahkan,  Al-Syaukani 15 dalam Nail  al-Authar 16 mengatakan  bahwa  Al-Muza’i dalam Taysir al-Bayan menuturkan bahwa hal tersebut telah menjadi ijma’ (konsensus) para ulama fiqh.
Masalahnya, dalam Alqur’an terdapat satu ayat yang memerintahkan adanya persaksian dalam talak dan rujuk, yaitu dalam surat Al- Ṭ al ā q:
َـب اذإف َل ْغ َن َجأ َل ُه ﱠن َأف ْم ِس ﱠنهوك ٍفورعﲟ ِراف وأ ْشأو ، فورعﲟ نهوق ِه ُد ْو َذ ا َو ْي ْدع ٍل : قﻼطلا) مكنم 2 (
Maka apabila mereka (para istri) telah samapai pada tempo (iddah) mereka maka tahanlah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah pada dua orang yang adil di antara kalian. 17
Berdasarkan  ayat  ini  Imam  Abu  Hanifah 18 berpendapat  bahwa  persaksian  atas  talak  hukumnya mandub (dianjurkan). 19 Sedang  Imam  Al-Syafi’i 20 berpendapat  bahwa  persaksian  hukumnya  wajib  dalam  rujuk, tetapi sunnah dalam talak. Pendapat yang sama dikemukaan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. 21
Di  pihak  lain,  berdasarkan  ayat  ini  pula,  kelompok Ahl  al-Dhahir (Mazhab  Dhahiri 22 )  berpendapat bahwa persaksian atas talak dan rujuk hukumnya wajib dan, dengan demikian, talak dan rujuk yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi tidak sah dan tidak berdampak hukum apa-apa. 23 Ini didasarkan pada dalil ushul  bahwa  perintah  itu  pada  prinsipnya  berimplikasi  hukum  wajib,  kecuali  jika  ada qarinah yang
14 Lihat: Abd al-Baqi Al-Sayyed, Dr.: www.zahereyah.com
15 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani (w. 1839 M.), seorang ulama fiqh terkemuka di Yaman.
16 Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar (Riyadh: Dar Zamzam, 1993), VI/300. Bandingkan dengan: Sayyed Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II/220.
17 QS. Al-Thalaq: 2
18 Abu Hanifah al-Nu’man ibn Tsabit (w. 150 H./767 M.), ulama fiqh dari generasi Tabi’ al-Tabi’in, pendiri  Mazhab Hanafi.
19 Lihat: Al-Syaukani, Fath al-Qadir al-Jami’ bayn Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), V/241.
20 Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii al-Mutthalibi al-Qurasyi (w. 204 H./820 M.), ulama ahli hadits dan ahli fiqh, pendiri Mazhab Syafii.
21 Ahmad ibn Hanbal (w. 855 M.), ulama ahli hadits pendiri Mazhab Hanbali.
22 Mazhab Dhahiri dinisbatkan kepada Imam Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Baghdadi al-Asbihani (w. 884 M.) yang dikenal dengan Dawud al-Dhahiri, salah seorang mujtahid Ahl al-Sunnah kenamaan.
23 Abd al-Baqi al-Sayyed, Dr., www.zahereyah.com
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
membelokkannya  dari  hukum  wajib.  Dalam  hal  ini,  qarinah  itu  tidak  ada,  sehingga  perintah  pada  ayat tersebut tetap pada hukum asalnya, yakni wajib. 24
Agaknya,  kelompok  Dhahiri  tidak  sendirian  dalam  pendapat  ini  karena  ternyata  sederet  nama beberapa  ulama  lain  berpendapat  senada,  antara  lain,  dari  kalangan  Sahabat  Nabi,  Imr ā n  ibn  al-Hu ṣ ain radhiyallahu anhu sebagaimana  diriwayatkan  Abu  Daw ū d  bahwa  ia  pernah  ditanya  tentang  seseorang  yang mentalak  istrinya  dan  kemudian  merujuknya  tanpa  ada  saksi,  baik  atas  talaknya  maupun  atas  rujuknya. Imran menjawab:
َط ﱠل ْق َت ﲑغل ُس ﱠن َجارو ، ة ْع َت َأ . ةنس ﲑغل ْش ِه ْد َـت ﻻو اهتعجر ىلعو اهقﻼط ىلع ُع ْد (دواد وبأ هاور )
Engkau  telah  menjatuhkan  talak  di  luar  (ketentuan)  Sunnah  dan  merujuk  juga  di  luar  ketentuan  Sunnah. Persaksikan perceraian dan rujuknya dan jangan diulangi lagi. 25
Putusan  yang  juga  dijatuhkan  oleh  Al ī ibn  Abi Ṭā lib radhiyallahu  anhu seperti  diriwayatkan  Abu Daw ū d dan Ibn M ā jah bahwa seseorang bertanya kepadanya tentang talak. Ali balik bertanya: Apakah telah kaupersaksikan talakmu itu kepada  dua orang  saksi yang adil sebagaimana diperintahkan Allah azza  wa  jall ?  Orang  itu menjawab tidak. Lalu Ali berkata:

## قﻼطب كقﻼط سيلف ، بهذا
( هجام نباو دواد وبأ هاور )
Pergilah, karena talakmu itu bukan talak . 26
Dari  generasi  Tabi’in  Said  ibn  al-Musayyib, 27 Ibn  Sirin, 28 Atha’, 29 mendukung  pendapat  ini. Demikian pula Ibn Juraij 30 dari generasi Tabi’i al-Tabi’in. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip dari Ibn Juraij bahwa Atha’ membaca ayat tersebut di atas lalu berkata:
ِر ﻻو قﻼط ﻻو حاكن ﰲ زوﳚ ﻻ َج َدهاش ﻻإ عا َع ا ْد ٍل ِم نوكي نأ ﻻإ لجو زع ﷲ لاق امك ْن ُع ْذ ٍر
Tidak  boleh  dalam  nikah,  talak  dan  rujuk  kecuali dua  orang  saksi  sebagaimana  difirmankan Allah  azza  wa  jall, kecuali karena ada alasan syar’i . 31
24 Ibid.
25 HR. Abu Dawud dalam Kitab Talak (1872).
26 HR. Abu Dawud (1870) dan Ibn Majah (2015) dua-duanya dalam Kitab Talak.
27 Abu  Muhammad  Said  ibn  al-Musayyib  al-Makhzumi  al-Qurasyi  (w.  94  H.)  salah  seorang  ulama  besar  generasi  Tabi’in  di Madinah.
28 Abu Bakr Muhammad ibn Sirin al-Bashri (w. 110 H.) ulama ahli tafsir, hadits, fiqh dan tafsir mimpi.
29 Atha’ ibn Abi Rabah Aslam ibn Shafwan (w. 114 H.) seorang ulama ahli fiqh dan hadits.
30 Abu al-Walid Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Juraij al-Qurasyi (w. 150 H.) ahli fiqh dan hadits dari generasi Tabi’it tabi’in.
31 Ibn Katsir, Ismail al-Qurasyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-Adhim (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1980), IV/379.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Dari kalangan Ahl al-Bait , Imam Abu Ja’far Muhammad al-Baqir,  sebagaimana dikutip Sayyed Sabiq 32
dari Al-Wasail, sebuah kitab fiqh Imamiyah, diriwayatkan pernah berkata:
ُقﻼطلا َأ يذلا َم َر ُﷲ ّزع هباتك ﰲ هب لجو َس يذلاو ﱠن ُلوسر َُﳜ نأ ملسو هيلع ﷲ ىلص ﷲ ِّل َي ُلجرلا اذإ ةأرﳌا نع ْتضاح َطو ُه ْتر َأ اهضيﳏ نم ْش َه َد َر ُج َل ْﲔ َع ْد َل ٌرهاط يهو هقيلطت ىلع ﲔ ِم ْن ِﲑغ ِﲨ َـت ﱂ ام اهتعجرب قحأ وهو ، عا ْـن َق ِض َةثﻼث ﱡلكو . ءورق ٍقﻼط ٌلط  اذه ﻼخ ام َل ْي َس َطب ٍقﻼ
Talak  yang  diperintahkan  Allah  dalam  Kitab-Nya  dan  disunnahkan  oleh  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wa sallam  adalah  bahwa  suami  menceraikan  istrinya  setelah  suci  dari  haidnya  dan  mempersaksikan  talaknya  itu kepada  dua  orang  laki-laki  yang  adil,  sedang  perempuan  itu  masih  dalam  keadaan  suci  (dari  haid)  dan  belum disetubuhi. Dan si suami berhak untuk merujuknya selama belum berlalu tiga kali suci. Talak dengan prosedur selain ini adalah batil dan bukan talak.
Imam Ja’far al-Shadiq juga diriwayatkan pernah berkata:
َم ْن َط ﱠل ُش ﲑغب ق قﻼطب سيلف دوه
Barangsiapa yang menceraikan istrinya dengan tanpa saksi-saksi, maka itu bukan apa-apa. 33
Dari kalangan ulama kontemporer banyak sekali yang mendukung pendapat ini, antara lain, Syaikh Muhammad Abduh 34 , Syaikh Ahmad Syakir 35 dalam Nidham al-Thalaq fi al-Islam , Syaikh Muhammad Nashir al-Din  al-Albani 36 ,  Syaikh  Muhammad  Abu  Zahrah, 37 ,  Syaikh  Jad  al-Haqq  Ali  Jad  al-Haqq, 38 Syaikh Muhammad al-Ghazali, 39 Syaikh Sayyed Sabiq, 40 Dr. Abd al-Rahman al-Shabuniy, 41 dan masih banyak lagi lainnya.
Jadi, masalah persaksian atas talak dan rujuk itu, di samping referensinya jelas dalam Alqur’an dan Sunnah,  juga  didukung  oleh  banyak  sekali  ulama  dari  lintas  generasi  salaf  maupun  khalaf,  muta’akkhirin sampai kontemporer, termasuk imam-imam Ahl Al-Bayt.
Jika  demikian  halnya  maka  benar  apa  yang  dikatakan  oleh  Sayyed  Sabiq bahwa  apa  yang  diklaim
32 Lihat: Sayyed Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fkr, 1977), II/221.
33 Abd al-Baqi al-Sayyed, Dr., Mas-alat al-Isyhad ala al-Thalaq , www.zahereyah.com
34 Dalam: Muhammad Omarah, Dr., Al-A’mal al-Kamilah li al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh , Vol. II/122.
35 Dalam: Ahmad Syakir, Syaikh, Nidham al-Thalaq fi al-Islam , hal. 95-96
36 Dalam: http://www.fatawaalalbay.com/fiqh/hn(08_04.rm) html
37 Dalam: Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah , hal. 369
38 Dalam: http://www.shams7.com/vb200m/show.php?UserID=9&SubjectID=12806
39 Dalam: Muhammad al-Ghazali, Syaikh, Qadhaya al-Mar-ah bayn al-Taqalid al-Rakidah wa al-Wafidah, hal. 184.
40 Dalam: Fiqh al-Sunnah , II/220-222 41 Dalam: Mada Hurriyyat al-Zaujain fi al-Thalaq fi al-Syariah al-Islamiyyah: Dirasah Muqarinah ma’a al-Shara-i’ al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwalal-Syakhshiyyah (disertasi), hal. 470.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
sebagai ijma’ oleh Al-Muza’i bukanlah ijma’ dalam terminologi ushul fiqh, melainkan ijma’ madzhabi yang tak lain adalah kesamaan pandangan antara imam-imam mazhab yang empat. 42
Kesepakatan  seperti  ini  bukanlah  ijma’  yang  merupakan hujjah dalam  agama.  Maka  tidak  perlu dirisaukan jika pun harus diambil satu keputusan hukum yang bertentangan dengannya lantaran landasan dalilnya  jelas  dan  kuat,  apalagi  ada  satu maslahah yang  menuntutnya.  Ini  kerap  terjadi  dalam  interaksi pemikiran fiqh Islam. Sebutlah sebagai contoh pendapat Ibnu Taimiyah bahwa talak tiga dalam satu majlis dihukumi  talak  satu.  Ini  jelas  menyalahi  mazhab  empat,  tetapi  para  ulama  justru  menilai  pendapat  Ibn Taimiyah jauh lebih unggul ( arjah ) lantaran dalilnya valid dan argumentasinya kuat.
Di sini dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mensyaratkan adanya saksi bagi sahnya talak dan rujuk  lebih  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  daripada  pendapat  yang  sebaliknya  karena dalilnya, baik dari Alqur’an maupun Sunnah, jelas dan valid dan argumentasinya kuat.
Persaksian  dalam  versi  fiqh  inilah  yang  diaplikasikan  oleh  UU  dan  KHI  menjadi  ikrar  di  depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian ketentuan ikrar tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada, melainkan  ada  legitimasinya  dalam  fiqh.  Apa  yang  terjadi  hanyalah  bahwa  UU  dan  KHI  mengatur  syarat tersebut menjadi lebih ketat, dan itu sah-sah saja karena masih dalam koridor jalb al-mashalih bagi keluarga Islam Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Jika demikian halnya maka mematuhi UU No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum Muslim Indonesia. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dan argumen berikut:
1. Firman Allah:
... مكنم رمﻷأ ﱄوأو لوسرلا اوعيطأو ﷲ اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اسنلا) : ء 59 (
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada Rasul dan para pemangku urusan di antara kalian... 43
2. UU  No.  1/1974  merupakan  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  wakil-wakil rakyat  di  DPR  RI. Anggota legislatif mewakili rakyat dalam mengupayakan terealisasinya kemaslahatan bagi mereka. Ini artinya bahwa telah terjadi kontrak politik antara ummat Muslim Indonesia dengan wakil-wakil mereka  di  DPR  RI  untuk  menjalankan  tugas-tugas  legislatif  yang  salah  satunya  adalah  membuat peraturan  perundangan  yang  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  mereka  lahir  dan batin sebagai warga negara.
42 Sayyed Sabiq, Ibid , II/222.
43 QS. Al-Nisa:59
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Kontrak politik tersebut adalah janji yang wajib ditepati sesuai dengan firman Allah:
يأ دوقعل  اوفوأ اونمآ نيذلا اه : ةدئاﳌا) 1 (
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. 44
Bila para wakil rakyat itu telah menjalankan amanat tersebut dengan baik dan dari tangan mereka lahir  peraturan  perundangan  yang  berpotensi  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  rakyat  pemilih  maka adalah kewajiban rakyat pula untuk mematuhinya.
3. Akan halnya hubungan antara fiqh dan peraturan perundangan, KH. Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani menulis dalam bab istisqa’ dari kitabnya Nihayat al-Zain sebagai berikut:
ُلاثتما بجو اﳕإو ِرمأ َأ اذإ هنﻷ كلذ ﰲ ه َم َر ٍبجاوب ََ ﱠك َد ُو ُبوج َذإو . ه َأ ا َم َر ٍبودنﲟ َو َبج ُﲟ رمأ نإو . ٍحاب ناك نإف ، ٌةحلصم هيف ٌةماع - َـتك ْر ِك ِبرش ﱡدلا َخ نا - ُﲟ رمأ اذإ ام فﻼﲞ . بجو َح ﱠ ر َةحلصم ﻻ حابم وأ هوركم وأ م ٌةماع هيف .
Melaksanakan perintah imam dalam semua itu (perintah istisqa dan semisalnya – pen.) menjadi wajib karena bila imam memerintahkan sesuatu yang  hukumnya wajib (secara syar’i), maka tingkat kewajibannya  semakin kuat.  Dan  jika  dia  memerintahkan  sesuatu  yang  hukumnya  sunnah,  maka  menjadi  wajib.  Dan  jika  ia memerintahkan  sesuatu  yang  hukumnya  mubah,  jika  di  dalamnya  terdapat  kemaslahatan  umum  –  seperti perintah berhenti merokok – maka menjadi wajib. Tidak demikian halnya apabila dia memerintahkan sesuatu yang hukumnya haram atau makruh atau mubah yang tidak mengandung kemaslahatan umum . 45
Menurut  hemat  Penulis,  ketentuan  UU  dan  KHI  yang  mewajibkan  pengikraran  talak  di  depan sidang  Pengadilan  Agama  termasuk  dalam  kategori  ketiga,  yakni  perkara  mubah  yang  mengandung kemaslahatan umum, sehingga hukumnya menjadi wajib secara syar’i.

## KESIMPULAN
Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  1/1974  dan  KHI  adalah  legal  syar’i.  Kedua,  Bahwa  mematuhi  UU  No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum Muslim Indonesia.
44 QS. AlMaidah:1
45 Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Syaikh Muhammad ibn Umar ibn Ali, Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.), h. 112.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Alqur’an al-Karim
Abu  Dawud,  Sulaiman  ibn  al-Asy’ats  ibn  Ishaq  ibn  Basyir  al-Azdisistani, Al-Sunan (Kairo:  Dar  al-Ma’arif, 1979).
Abu Zahrah, Muhammad, Syaikh, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Kairo: Maktabat Wahbah, 1981).
Ahmad Syakir, Syaikh, Nidham al-Thalaq fi al-Islam (Kairo: Maktabat Wahbah, 1995).
Al-Hishni,  Taqiy  al-Din  Abu  Bakr  ibn  Muhammad  al-Husaini, Kifayat  al-Akhyar  fi  Hall  Ghayat  al-Ikhtishar (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.)
Al-Albani, Nasir al-Din, Dha’if Abi Dawud no. 2178 (Beirut: Dar al-Maarif, 2000).
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978)
Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar (Riyadh: Dar Zamzam, 1993)
Al-Syaukani,  Muhammad  ibn  Ali, Fath  al-Qadir  al-Jami’  bayn  Fannay  al-Riwayah  wa  al-Dirayah  min  Ilm  al-Tafsir (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, Tarikh al-Khulafa (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1982) Al-Shan’ani, Muhammad ibn Ismail, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
Al-Zuhaili,  Wahbah,  Dr., Mausu’at a l-Fiqh  al-Islami  wa  al-Qdhaya  al-Mu’ashirah (Beirut:  Dar  al-Fikr,  Cet.  III, 2013)
Ibn  Katsir,  Abu  al-Fida  Ismail  ibn  Katsir  al-Qurasyi  al-Dimasyqi, Tafsir  al-Qur’an  al-Adhim (Beirut:  Dar  al- Ma’rifah, 1980).
Ibn Majah, Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rab’iy, Al-Sunan (Kairo: Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.).
Muhammad  Nawawi  al-Bantani  al-Jawi,  Syaikh  Muhammad  ibn  Umar  ibn  Ali, Nihayat  al-Zain  fi  Irsyad  al- Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.) http://www.fatawaalalbay.com/fiqh/hn(08_04.rm)
Omarah,  Muhammad,  Prof.,  Dr., Al-A’mal  al-Kamilah  li  al-Imam  al-Syaikh  Muhammad  Abduh (Kairo:  Dar  al- Syuruq, 2010).
Omarah, Muhammad, Prof. Dr., Al-Islam wa Nasy-at al-Ahzab al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Hilal, 1983)
Muhammad  Nawawi  al-Bantani  al-Jawi,  Syaikh  Muhammad  ibn  Umar  ibn  Ali, Nihayat  al-Zain  fi  Irsyad  al- Mubtadiin Syarh ala Qurrat al-Ain Bimuhimmat al-Din (Surabaya: Penerbit Bungkul Indah, tt.)
Sayyed Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977) www.artikata.web.id www. islamweb.net www.saaid.net www.zahereyah.com