Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 53-58| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3091.53-58

## SANKSI PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST COVID 19
I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia mademinggu21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, suarputradana98@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini,  dunia  terancam  wabahn  virus  covid-19  yang  menyerang  manusia  sehingga  pemerintah  Indonesia mengambil  kebijakan  serius  menanggulangi  penyebaran  virus  ini  dengan  melakukan  pembatasan  wilayah. Lahirnya kebijakan ini menimbulkan kejahatan,  salah satunya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test covid  19  dan  pengambilan  biaya  pengurusan  rapid  dengan  harga  yang  melambung  tinggi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaturan  terhadap  pemalsuan  surat  keterangan  medis  dalam  hukum  pidana Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid-19 oleh tenaga medis.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber data  yang  digunakan  adalah  data  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dan  data  diolah  dan  dianalisis menggunakan  metode  penanganan  bahan  hukum  yang  sistematis.  Hasil  penelitia  menunjukkan  bahwa Pemalsuan  surat  diatur  di  KUHP  pasal  263  sampai  dengan  pasal  267  selain  itu  diatur  juga  pada  pasal  7  kode etik kedokteran, selanjutnya Sanksi  terhadap pemalsuan surat  keterangan rapid test covid 19 dikenakan sanksi pidana  dan  sanksi  kode  etik  kedokteran  sanksi  administratif.  Apabila  dokter  terbukti  melakukan  sendiri pemalsuan  maka  pertanggungjawabannya  dipidana  paling  lama  4  (tahun)  dan  sanksi  administratif  jika dilakukan  oleh  rumah  sakit  dijatuhkan  korporasi  berupa  pidana  tiga  kali  dari  pidana  denda  yang  ditetapkan terhadap perseorangan Kata kunci: Pemalsuan Surat, Rapid Test Covid, Sanksi

## Abstract
Currently,  the  world  is  threatened  with  an  outbreak  of  the  Covid-19  virus  that  attacks  humans  so  that  the Indonesian government has taken a serious policy to tackle the  spread of this virus by implementing territorial restrictions. The birth of this policy has led to crimes, one of which is the crime of falsifying the Covid 19 rapid test  certificate  and  taking  rapid  management  fees  with  inflated  prices.  This  study  aims  to  explain  the arrangements  for  falsification  of  medical  certificates  in  Indonesian  criminal  law  and  explain  the  criminal sanctions  for  falsification  of  covid-19  rapid  test  certificates  by  medical  personnel.  This  study  employed  a normative research type with a statutory approach. Sources of data used are primary, secondary, and tertiary legal data, and the data is processed and analyzed using a systematic method of handling legal materials. The results of the research show that letter forgery is regulated in the KUHP articles 263 to article 267 besides that it  is  also  regulated  in  article  7  of  the  medical  code  of  ethics,  then  sanctions  against  falsification  of  covid  19 rapid test certificates are subject to criminal sanctions and administrative sanctions for medical code of ethics. If the doctor is proven to have committed forgery himself, then the liability shall be punished for a maximum of 4  (years),  and  administrative  sanctions  if  carried  out  by  the  hospital  will  be  imposed  by  a  corporation  in  the form of three times the criminal fine set against the individual.
Keywords : Letter forgery, Covid Rapid Test, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Hukum  dalam  masyarakat  harus  disesuaikan  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang muncul  di  masyarakat,  sekalipun  hukum  mengikuti  perkembangan  kehidupan  masyarakat  namun situasi  saat  ini  belum  bisa  menjadi  patokan minimal bagi kejahatan.  Kehidupan masyarakat saat ini banyak  dihadapkan  pada  permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  kerugian  baik  individu  ,masyarakat maupun  Negara  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan  tersebut (Legesan,  2012) .  Seharusnya hukum bisa berperan  penting  dalam  menegakkan  dan  menindak  kejahatan  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat  akan tetapi yang kita lihat dan yang kita ketahui masih banyak terjadi tindakan-tindakan kejahatan yang sangat meresahkan dan merugiakan seluluruh masyarakat.
Kondisi dunia saat ini seperti yang kita ketahui bahwa mewabahnya sebuah virus menular yang menyerang  manusia  di  seluruh  dunia  yang  menyebabkan  terjadinya  pembatasan  wilayah  hampir diseluruh tempat dan kegiatan masyarakat dibatasi terutama ketika melakukan perjalanan keluar kota masyarakat  diharuskan membawa  surat  keterangan  sehat  atau  surat  keterangan rapid  test  covid  19 untuk  memastikan  tidak  terjangkitnya  virus.  Khususnya  di  Indonesia  pemerintah  mengambil kebijakan yang sangat serius  untuk  menanggulangi  penyebaran  wabah  virus  ini sehingga  pemerintah mengacu pada UU No 4 Tahun 1984 dan UU No 6 Tahun 2018 Pemerintah juga mengeluarkan SE No 7 Tahun 2020.
Kebijakan  pemerintah  terkait  penanggulangan  bencana  dunia  yaitu  Covid-19  menyebabkan perekonomian  tidak  bisa  berjalan  seperti  biasanya,  banyak  masyarakat  yang  tidak  bisa  bekerja dikarenakan  kebijakan  ini  sehingga  banyak  pula  masyarakat  yang  tidak  bisa  melangsungkan kehidupannya  karena  tidak  bisa  mencari  uang timbulah banyak kejahatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan umum. Pemalsuan surat keterangan rapid test Covid 19 merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini  Pemalsuan ialah suatu wujud tindak  pidana  atau  tindakan yang  melanggar  kepentingan  yang  sah  Pemalsuan  adalah  kesalahan  kepada  dua  norma  dasar keyakinan  yang  bisa  diklasifikasikan  sebagai  golongan  kriminal  penipuan (Suadnyani  &  Wirasila, 2021) .
Dalam  ketertiban  umum pelanggaran  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan yang  membahayakan ketertiban  Negara.  Kausalitas  perilaku  ini  dikaji  berdasarkan  metode  ilmiah  untuk  memperoleh kepastian  dan  kepastian  tindak  pidana  yang  telah  menarik  perhatian  semua  pihak  Surat  adalah lembaran kertas tempat dituliskan kata  frase dan kalimat  Kata frase dan kalimat ini terdiri dari huruf dan angka  yang  ditulis dalam  bentuk  apapun  dan  mengandung  makna  pemikiran  manusia (Ferdian, 2014) .
Pemalsuan  dalam  hukum  Indonesia  adalah  suatu  wujud  tindakan  kriminal  yang  diundangkan melalui  KUHP  Memang  pemalsuan  sertifikat  itu  sendiri  akan  menghasilkan  seseorang  partai  untuk merasa  kurang  beruntung (Ersan,  2017) .  Menurut  ketentuan  KUHP  pemalsuan  dibedakan  menjadi beberapa  jenis.  Kadang-kadang  akan  ada  sumpah  dan  pernyataan  palsu,  mata  uang  palsu  uang kertas  dan  uang  kertas  nasional, surat  palsu dan  terkadang  stempel  dan  merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh  para  pelaku  sebagai  kejahatan  Nilai-nilai  kejujuran  dan  keterbukaan  dalam  upaya  sekarang dengan  mudah  digeser  oleh  desakan ekonomi  pada pemenuhan  kebutuhan  hidup  hanya memuaskan keinginan  konsumtif  dan  prestise  di  masyarakat  Ini  telah diatur  dalam Pasal  266 KUHP  Pasal  267 KUHP dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun.
Ada  beberpa penelitian terdahulu  yang relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu Sukendar  Agus  H, (2016) mengungkapkan  dalam  pengurusan  surat  kesehatan  semua  dokter  harus  wajib  dan  tunduk kepada  aturan  yang  telah  berlaku,  pihak  rumah  sakit  dan  dokter  juga  diharpakan  patuh  dan  taat terhadap standar operating prosedur yang di terapkan berdasarkan amanat Undang-Undang. Penelitian yang  lain (Tjoanto,  2014) ; (Suharyo,  2020) mengungkapkan  bahwa  pidana  korupsi  di  Indonesia, penegak hukum belum efektif dalam melakukan pemeriksaan dan memastikan surat keterangan dokter asli  atau  palsu  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  profesional.  Akhir-akhir  ini belum ada solusi yang efektif untuk mengatasi oknum yang masih nekat melakukan tidakan korupsi melalui  pengurusan  surat  keterangan,  oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan pengaturan  terhadap  pemalsuan  surat  keterangan  medis  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan menjelaskan  sanksi  pidana  terhadap  pemalsuan  surat  keterangan rapid  test  covid  19 oleh  tenaga medis

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  dilakukan  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Hartono,  1994) .  Oleh  karena  itu pendekatan  yang  tepat  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini separti Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945, dan KUHP, bahan  Hukum sekunder  adalah bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman- pemahaman  dan  gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini, selanjutnya bahan hukum
tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  pedoman  dan  interpretasi  bagi  bahan  hukum  tingkat pertama  dan  kedua.  Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer  sekunder  dan  tersier  maka  teknik inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan  kemudian  diklasifikasikan  atau dikelompokkan  dan  didokumentasikan  dicatat  dikutip  diringkas  ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Setelah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  terkumpul  ini  akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis

## III. PEMBAHASAN DAN HASIL

## 1. Pengaturan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Medis dalam Hukum Pidana Indonesia
Kehadiran  Undang-Undang  pada  suatu  Negara  itu  memiliki  fungsi  guna  mengontrol  dan  juga mengayomi  masyarakat.  Secara  filosofis,  hukum  lahir  dikarenakan  terdapat  orang  dan  hukum  itu memiliki  fungsi  guna  mengontrol  kehidupan  masyarakat,  sehingga  kehidupan  orang  terbatasi  oleh norma-norma dan aturan hukum yang berlaku baik di ruang publik dan pribadi. Pada dasarnya hukum lahir  sebelum  masalah  muncul  harapannya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  masalah  yang  akan terjadi.  Sayangnya  hukum  tidak  dapat  melihat  dan  mengetahui  masalah  yang  akan  terjadi  dimasa depan.  Ada  banyak  masalah  yang  timbul  di  tengah-tengah  masyarakat  saat  ini  disebabkan  oleh banyak  faktor.  Kemiskinan  adalah  salah  satu  penyebab  masalah  tindakan  kriminal  yang  terjadi  di masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan.
Hukum pidana Indonesia telah mengatur pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu bentuk tindakan  kriminal  termasuk  kejahatan  dalam  KUHP  Pengaturan  terkait  pemalsuan  surat  keterangan medis  tidak  secara  tegas  diatur  oleh  Undang-Undang  akan  tetapi  didalam  pasal  267  268  KUHP mengatur  tentang  pemalsuan  surat  keterangan  dokter,  misalnya  bentuk  pencetakan  umumnya digunakan  atau  mengisi  formulir yang ada dengan menyalin konten sehingga seolah-olah isinya benar dan  tidak  salah  sedangkan  definisi  "huruf  palsu"  adalah  perubahan  dalam  cara  orang  yang  tidak berhak atas surat yang menghasilkan bagian atau semuanya ke yang lain berbeda dari isi huruf asli ini berarti  itu  berarti  surat  itu  sebelumnya  maka  Surat  ditambahkan  dikurangi  atau  mengubah  konten sehingga  surat  itu  tidak  lagi  sesuai  dengan  aslinya  seperti  dalam  surat  itu  ditulis  Rp  3  000  lalu ditambah nol satu sehingga itu berubah menjadi Rp 30 000 (Chazawi, 2002) .
Undang-Undang  No  29  Tahun  2004  tidak  disebutkan  secara  rinci,  jika  dokter  dianggap  tidak jujur  dalam  membuat  surat  yang  sehat  tetapi  dalam  Bab  VIII  Pasal  55  menyebutkan  tugas  dewan kehormatan  disiplin  medis  indonesia  ini  untuk  menegakkan  disiplin  untuk  dokter  dan  dokter  gigi dalam  praktik  medis  kemudian  menerima  keluhan  periksa  dan  putuskan  kasus  pelanggaran  disiplin dokter dan mengkompilasi pedoman dan prosedur untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin untuk  dokter.  Pemalsuan  surat  keterangan  medis  ini  tidak  hanya  melanggar  ketentuan-ketentuan KUHP  tetapi  juga  melanggar  Kode  Etik  Medis  Indonesia  Pemalsuan  surat keterangan rapid test covid 19 adalah tindakan yang melanggar peraturan yang  telah ditentukan  oleh pemerintah  Peraturan pemerintah yang dilanggar adalah sebagai berikut 1. Undang-Undang No 4 Tahun 1984
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2018  dan
3. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020
Pemalsuan surat keterangan medis pada masa pandemi saat ini adalah suatu tindak pidana yang sangat membahayakan  dan  merugikan  orang  banyak  selain  itu  juga  menghalangi  pemerintah  dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat

## 2. Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Tenaga Medis terhadap Pemalsuan surat Keterangan Rapid Test Covid 19 oleh Tenaga Medis
Sanksi  memainkan  peran  penting  dalam  kerangka  penegakan  hukum  (penegakan  hukum)  kepada pengacaranya  sendiri  dalam  Undang-Undang  secara  umum  sanksi  adalah  hukum  dalam  bentuk ibadah  karena  pelanggaran  aturan  hukum  dalam  bidang  hukum  yang  dikenal  sebagai  sanksi  sipil penjahat  dan  administrasi  Sanksi  perdata  adalah  sanksi  hukum  yang  diketahui  seseorang  dapat menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain  oleh  karena  itu  orang  yang  menyebabkan  kerugian  harus mengganti  kerugiannya.  Sanksi  pidana  terkait  pelanggaran  ketentuan  hukum  pidana  (kepentingan umum  ketertiban)  dan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  ketentuan  hukum  tata  usaha  pada  saat penyelenggara administrasi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (Husni, 2004) .
Sanksi juga merupakan hukuman bagi akibat yang melakukan tindak kriminal berupa kurungan penjara atau sejajar oleh hukuman lain dari pihak berkuasa dan pada  dasarnya  adalah  penjamin  bagi tingkah  laku  tingkah  laku  pelaku Sanksi diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia sendiri supaya  ia  boleh  dikaitkan  bahawa  sanksi  adalah  sejenis  tindakan  yang  bisa  mendidik  terhadap seseorang  yang  melakukan  kejahatan  perbuatan  atau  tindakan  kesalahan  yang  mengganggu  atau membahayakan  kepentingan  umum.  Sanksi  pada  pemalsuan  surat  keterangan Covid  19 oleh  tenaga medis  adalah  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  (Kodeki)  tetapi  sanksi  yang  diberikan  untuk pelanggaran  etika  obat  tergantung  pada  bobot  pemanggilan  etika  . Pelanggaran  etika  tidak menyebabkan  sanksi  formal  untuk  pelakunya  sehingga  pelakunya  hanya  diberikan  bimbingan  dari Dewan  Kehormatan  Etika  Kedokteran  (MKEK)  MKEK  Maksimal  memberikan  proposal  kepada Kantor  Regional  Kementerian  Kesehatan  (Kantor  Regional  dari  Kesehatan  Co)  provinsi  atau Kementerian  Kesehatan  untuk  memberikan tindakan administrasi sebagai tindakan pencegahan bagi kemungkinan pelanggaran pengulangan.
Sanksi atas pelanggaran etika kedokteran bergantung pada beratnya pelanggaran etika tersebut Namun apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan harus dididik agar pelanggaran yang sama  tidak  terulang  kembali  di  kemudian  hari  dan  sanksi  ini  menjadi  pelajaran  bagi  dokter  lain Sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa 1.  Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan
2.  Penundaan kenaikan gaji atau pangkat
3.  Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah
4.  Dicabut izin praktik dokter untuk sementara atau selama-lamanya
5.  Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegi diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilan
Pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis tidak secara tegas diatur  akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) Dalam hal pemalsuan  surat  keterangan rapid  test  covid  19 terjadi  suatu  pemalsuan  data  personal  dari  pasien secara disengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh tenaga medis bisa  dikenakan  sanksi  pidana  dan  sanksi  kode  etik  kedokteran  sanksi  administratif  dimana  dalam sanksi  pidana  mengacu  pada  pasal  267  ayat  (1)  KUHP  yang  ancaman  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun  Sedangkan  di  dalam  sanksi  kode  etik  kedokteran  memberikan  sanksi  yang  bertujuan untuk mendidik seperti sanksi administratif.
Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 harus dikaji secara mendalam apakah seorang dokter yang melakukannya sendiri dan apakah ada keterlibatan dari rumah sakit  tempat  dokter  itu  bekerja  ikut  terlibat  dalam  tindak  pidana  ini.  Apabila  seorang  dokter  yang melakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka pertanggungjawabannya dapat kita lihat dengan berpijak pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana Bentuk surat keterangan rapid test covid 19 medis adalah surat keterangan dari dokter sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal pemalsuan  Dimana seorang dokter terbukti akan dijatuhkan hukuman paling lama  empat  tahun.  Apabila  ada  keterlibatan  pihak  orang  ketiga  yakni  yang  dimaksud  adalah  pihak rumah  sakit  ikut  serta  melakukan  tindak  kejahatan  pemalsuan  maka  bisa  dikenakan  tindak  pidana korporasi dimana rumah sakit juga harus bertanggung jawab  terhadap  kejadian  tindak  kejahatan  ini pertanggungjawaban  rumah  sakit  yakni  berupa  pidana  denda  tiga  kali  lipat  yang  dijatuhkan  kepada individu.
Tindakan memalsukan surat itu menafsirkan semua bentuk tindakan yang dimaksudkan  untuk huruf yang ada dengan mengubah mengganti menghapus sebagian atau seluruhnya dari isi huruf Kita dapat  menemukan  ketentuan  ini  sehubungan  dengan  kode  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  menekankan seseorang  juga  dapat  dikatakan  mengambil  tindakan  pemalsuan  jika  pihak  lain  menggunakan  huruf seperti  isinya  dan  tidak  dipalsukan  (Martana,  2015).  Seseorang  yang  dihukum karena  memalsukan dokumen  dapat  dihukum  hingga  6  tahun  penjara  Pasal  267  (1)  mengatur  bahwa  dokter  dengan sengaja memberikan surat keterangan atau surat keterangan palsu bahwa tidak ada penyakit yang dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun. Rumah Sakit Indonesia merupakan anggota dari Persatuan  Rumah  Sakit  Indonesia  (RSUD)  Telah  menyusun  “Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia” (Kodersi)  yang  memuat  rangkuman  nilai-nilai  dan  norma  keluarga  yang  akan  dijadikan  pedoman bagi  semua  pihak  dan  melaksanakan  dan  manajemen  di  dalam  rumah sakit
Ketentuan Pasal 46 UU No 1  Terkait Resolusi Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter  yang berpraktek di  rumah sakit yang  menjadi  beban  pemilik  dan  pengelola  rumah sakit  Oleh karena itu  rumah sakit yang berbadan hukum diberi status hukum  "Person"  dan  "Recht  Soon"  dan  rumah  sakit  juga  mengenakan  hak  dan kewajiban  berdasarkan  tindakannya  Bergantung  pada  tingkat  kesalahan  perusahaan  atau  badan hukum sebagai badan hukum mungkin bertanggung jawab

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemalsuan  surat  keterangan  medis  yang dibuat oleh seorang dokter yang profesional mengenai keadaan tertentu yang  diketahuinya  dan  tidak bisa  dibuktikan  kebenarannya  Pengaturan terhadap pemalsuan surat keterangan medis dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XII buku  II KUHP  dari  Pasal  263  sampai  dengan  Pasal  276  KUHP  dalam  pemalsuan  surat  keterangan  medis diatur  juga  dalam  pasal  7  kode  etik  kedokteran,  selanjutnay sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid  test  covid  19 oleh  tenaga  medis  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  perdata  dan  sanksi administratif  dimana  sanksi  pidana  mengacu  pada  pasal  267  ayat  (1)  KUHP  yang  ancaman  pidana penjara  paling  lama  empat  tahun  sedangkan  dalam  sanksi  administratif  memberikan  sanksi  yang bertujuan  untuk  mendidik  Pertanggungjawaban  pidana  tenaga  medis  terhadap  pemalsuan  surat keterangan rapid  test  covid  19 oleh  tenaga  medis  bisa  kita  kaji  dengan  berpijak  pada Wetboek  van Strafrecht (KUHP)  Perbuatan  pemalsuan  surat  keterangan rapid  test  covid  19 yang  berkenaan  pada pasal  263  ayat  (1)  apabila  dilakukan  oleh  seorang  dokter  berkenaan  pada  pasal  267  ayat  (1)  KUHP jika ada keterlibatan dari pihak rumah sakit dalam pemalsuan ini termasuk tindak kejahatan korporasi yang  bisa  dipertanggungjawabkan  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan 3  (tiga)  kali  dari  pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan  saran  kepada  para  pihak  terkait  yaitu Kepada  pemerintah  diharapkan  dimasa  pandemi  covid  19  peran  pemerintah  dalam  menegakkan hukum  sangatlah  penting  selain  dipakai  sebagai  sarana  atau  wadah  beroganisasi  atau  hanya  sebagai penyelenggara  Negara  selain  itu  juga  diperlukan  pemerhatian  terhadap  persoalan-persoalan  hukum yang  ada  di  dalam  masyarakat  Seperti  yang  terjadi  pada  saat  ini  banyaknya  tindak  pidana  yang merugikan  semua  pihak  dan  pemerintah  seharusnya  lebih  selektif  dalam  menjalankan  suatu  aturan sehingga secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, selanjutnya diharapkan kepada  tenaga  medis  supaya  bersikap  kooperatif  pada  masa  pandemi  virus  covid  19  saat  ini  karena tenaga  medis  adalah  garda  utama  saat  menanggulangi  wabah  virus  covid  19.  Tenaga  medis seharusnya  bekerja  profesional  sesuai  dengan  kode  etik  yang  sudah  ditetapkan  dan  bekerja  sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membantu satgas kesehatan dan pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 2 . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ersan, P. (2017). Pemalsuan Surat dalam Pemilukada Serentak. Al-Qisth , 1 (2), 1–20. Ferdian, A. C. dan A. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Bandung: Alumni Bandung . Husni,  L.  (2004). Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Pengadilan   di  Luar  Pengadilan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Legesan, A. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. Lex Crimen , 1 (4), 9–23.
Martana, M. A. W. D. N. A. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. Journal Ilmu Hukum Unud , 5 (2), 1–5.
Suadnyani,  D.  A.  M.  D.,    Wirasila,  A.  A.  N.  (2021).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pemalsuan  Surat  Keterangan Sehat di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 9 (4), 692–702.
Suharyo.  (2020).  Aspek  Hukum  Surat  Keterangan  Dokter  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Covid-19). Jurnal Penelitian Hukum , 20 (3), 363–378.
Sukendar  Agus  H,  R.  dan  S.  H.  (2016).  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Atas  Kelengkapan  Informed  Consent
Pada Saat Operasi di Rs Premier Jatinegara Jakarta. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan , 2 (2), 229–240. Tjoanto, D. (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Lex Crimen , 3 (3), 65–74 .