## KEBIJAKAN KLASTER INDUSTRI SEBAGAI STRATEGI  PEMBANGUNAN  EKONOMI WILAYAH
Mardiana 1 dan Dahlan Tampubolon 2
1 Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru
2 Pusat Studi Sosial Ekonomi, LPPM Universitas Riau,
Abstract: The cluster policy is an option for regions to spur regional development. Encouraging strong local industry is an attractive view for actors as a way of concentrating economic activity in the region. If the cluster policy is successful, it can contribute to job creation and the initiation of growth processes in the region. This makes cluster policy an attractive tool for regional economic policy. This article presents a case study from Riau Province as well as some theoretical considerations on the use of cluster policies.The industrial cluster in Riau is mainly for processing agricultural products for export purposes, except for the one in Pelalawan Regency with its Techno Park. The other five industrial clusters still prioritize the food industry group and processed palm oil products. In cases such as Buruk Bakul in Bengkalis Regency and Kuala Enok in Indragiri Hilir Regency, other political instruments are more likely to be the method of choice. Reliable resources are available, reviving through new production centers. In some cases, the efforts of the cluster policy did not achieve the optimal goal. Apart from Kuala Enok and Buruk Bakul, the Techno Park area in Pelalawan Regency is also not optimal, while the Tenayan area in Pekanbaru City has no industry or tenants who rent it.
Keywords: cluster policy, regional development, regional economy, political instruments
Abstrak: Kebijakan  klaster  menjadi  pilihan  bagi  daerah  untuk  memacu  pembangunan  wilayah. Mendorong industri lokal yang kuat merupakan pandangan yang menarik bagi para aktor sebagai cara untuk memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Jika kebijakan klaster berhasil, dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan inisiasi proses pertumbuhan di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan kebijakan klaster sebagai alat yang menarik bagi kebijakan ekonomi wilayah. Artikel ini menyajikan studi kasus dari Provinsi Riau serta beberapa pertimbangan teoritis tentang pemanfaatan kebijakan klaster. Klaster industri di Riau terutama untuk pengolahan hasil pertanian tujuan ekspor, kecuali yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan Techno Park-nya. Lima klaster industri lainnya masih memprioritaskan kelompok industri makanan dan produk olahan kelapa sawit. Dalam kasus seperti Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis dan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir, instrumen politik lain lebih cenderung menjadi metode pilihan. Sumber daya yang andal tersedia, menghidupkan kembali ekonomi regional melalui pusat-pusat produksi baru. Dalam beberapa kasus, upaya kebijakan klaster tidak mencapai tujuan yang optimal. Selain Kuala Enok dan Buruk Bakul, kawasan Techno Park di Kabupaten Pelalawan juga belum optimal, sedangkan kawasan Tenayan di Kota Pekanbaru belum ada industri atau tenant yang menyewa.
Kata kunci: kebijakan klaster, pembangunan wilayah, ekonomi wilayah, instrumen politik

## PENDAHULUAN
Klaster adalah fenomena umum di banyak industri. Kegiatan ekonomi seringkali cenderung menumpuk tidak hanya di kota-kota besar de- ngan ekonomi yang terdiversifikasi, tetapi juga di klaster-klaster industri tertentu, tetapi tidak selalu berada di kawasan perkotaan. Silicon Valey dan Holywood bisa dibilang contoh yang paling menonjol, tetapi ada banyak lagi dan kebanya- kan dari klaster kurang terlihat tetapi masih menawarkan tingkat dinamisme yang tinggi. Wilayah industri mewakili kelompok yang lebih kecil tetapi sangat energik (Bathelt dan Glückler 2012).
Perluasan globalisasi dan persaingan inter-
nasional membutuhkan pendekatan baru dalam pembangunan sosial ekonomi negara dan wila- yahnya. Meningkatkan daya saing dengan me- rangsang potensi ekonomi yang ada menjadi prioritas  pembangunan  ekonomi  di  banyak negara dan struktur bisnis. Oleh karena itu, dalam menghadapi peningkatan proses integrasi global  dan  percepatan  transformasi  sistem ekonomi yang disebabkan oleh alasan politik, ekonomi, serta kemajuan ilmiah dan teknis, diperlukan pendekatan baru untuk menjamin daya saing sistem ekonomi terintegrasi. Dalam hal ini, salah satu pendekatan tersebut adalah kebijakan  klaster,  yaitu  kemampuan  untuk mengimplementasikan potensi ekonomi secara
efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi asosiasi yang terintegrasi. Kebijakan klaster di luar negeri berfungsi sebagai salah satu bentuk organisasi struktural hubungan yang paling efektif di lingkungan internal kawasan, dalam teori dan praktik ekonomi pembangunan teritorial pen- dekatan  klaster  telah  memantapkan  dirinya sebagai salah satu pendekatan yang dominan.
Keuntungan dari kebijakan klaster adalah sangat mementingkan komponen ekonomi mikro dari pembangunan ekonomi, serta aspek spasial dan sosial dari pembangunan ekonomi. Selain itu, kebijakan klaster menggunakan instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan wilayah, yang terlihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing sistem produksi daerah, pertumbuhan pendapatan, dan lain-lain.
Kelebihan dari klasterisasi ekonomi adalah peran aktif otoritas publik dalam mengidentifi- kasi klaster, mempertahankan inisiatif klaster, mendorong pengembangannya dan memantau efektivitas proses klasterisasi. Kertas kerja ini membahas cara kebijakan pembangunan untuk menggunakan klaster. Ini proses untuk meng- uraikan mekanisme dasar klaster, instrumen untuk mempengaruhinya, dan pelaku yang dapat menjalankannya.  Muncul beberapa calon klaster di Riau dalam bentuk wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI) dan kawasan industri (KI) (Mardiana dan Tampubolon, 2021; Zamaya dan Tampubolon, 2021).
Klaster industri dianggap sebagai entitas inti pertumbuhan ekonomi dan inovasi di dunia modern. Dengan demikian, klaster dipandang sebagai elemen penataan pusat kegiatan ekonomi untuk perusahaan, daerah dan bahkan ekonomi nasional. Sejalan dengan pandangan inovasi sebagai fenomena sistemik, klaster telah menjadi terkenal tidak hanya di komunitas akademik tetapi juga di antara ahli strategi yang berusaha meningkatkan penciptaan nilai perusahaan dan regional selama globalisasi. Dengan demikian, klaster industri merupakan fenomena yang diteliti oleh para akademisi. Klaster dapat berkembang tidak hanya secara organik tetapi juga karena upaya yang ditargetkan oleh pembuat kebijakan dan praktisi, terutama melalui proyek klaster.
Diyakini bahwa upaya kebijakan yang ditargetkan dapat berkontribusi pada pertumbu- han klaster dan wilayah, bidang minat khusus ahli geografi ekonomi evolusioner (Cooke, 2012a; Fløysand,  Jakobsen,  &  Bjarnar,  2012; Malmberg & Power, 2006). Namun, telah di- klaim bahwa diskusi menyeluruh tentang kon- tribusi kebijakan klaster terhadap pembangunan daerah  yang  menguntungkan  masih  kurang (Cooke, 2012a; Uyarra & Ramlogan, 2012).
Tugas pokok kebijakan klaster di tingkat wilayah adalah: pengembangan konsep umum pembentukan dan pengembangan struktur klaster; pembagian  kekuasaan  di  bidang  kebijakan klaster; mendukung inisiatif klaster pengemba- ngan industri maju di wilayah; pengembangan infrastruktur klaster; pembentukan struktur dan tujuan anggota klaster dan lain-lain. Analisis pendekatan teoritis untuk pembentukan dan pengoperasian  kebijakan  klaster  telah  me- nunjukkan bahwa teori klaster didasarkan pada teori ekonomi sistem inovasi nasional (Vertakova dan Plotnikov, 2013; Kajikawa et al, 2010; Zhensan dan Hao, 2015).
Dinamisme klaster dapat ditelusuri kem- bali ke beberapa mekanisme yang dapat bekerja di dalamnya. Tidak semua dari klaster dapat diamati seperti sebagian besar klaster. Klaster yang telah berkembang dalam interaksi antar pengelola klaster.  Struktur sosial sebuah klaster merupakan arena di mana mekanisme klaster muncul. Meskipun kebijakan tidak dapat secara langsung menyebabkan mekanisme ini, kebijakan dapat memperkuatnya dengan intervensi yang ditargetkan.  Intervensi tersebut berupa instrumen kebijakan ekonomi yang ditargetkan secara sektoral dan spasial terhadap klaster yang akan dipromosikan.
Perhatian terhadap konsep klaster regional dan kebijakan klaster dalam struktur pemba- ngunan ekonomi, baik di luar negeri maupun Rusia meningkat terutama dalam satu dekade terakhir. Pengembangan klaster dalam kebijakan klaster diformalkan. Kebijakan klaster sebagai instrumen untuk menjamin daya saing pemba- ngunan ekonomi daerah, tersebar luas di hampir semua negara di dunia. Dari analisis kebijakan klaster di beberapa negara, terbentuk dua model dasar implementasinya (Tabel 1).

## Tabel  1.  Model  Kebijakan  Klaster
Pengalaman  negara  lain  dalam  meng- gunakan  kebijakan  klaster  dalam  kaitannya dengan pengelolaan pembangunan wilayah sangat beragam. Mencermati praktik kebijakan klaster di negara maju dan sedang membangun, perlu diperhatikan hal-hal penting berikut: belum ada pendekatan dan skema yang baku dan universal dalam pembentukan dan pengembangan klaster industri teritorial.
Setiap negara mengembangkan pende- katannya sendiri untuk pembentukan kluster dan pengelolaannya dan, dengan cara mereka sendiri, mengatur kegiatan badan-badan negara yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi nasional daya saing industri wilayah (Tabel 2). Tabel  2.  Implementasi  Kebijakan  Klaster dalam Pengalaman Dunia
Dari mempelajari pengalaman negara yang berbeda, diidentifikasi dua pendekatan dasar (arah) politik modern dalam mendukung klas- tering: ascending dan descending. Pendekatan bottom-up berfokus pada memastikan berfungsi- nya pasar secara efektif dan menghilangkan kekurangan pasar. Titik awalnya adalah inisiatif yang dihasilkan oleh pasar, sementara peme- rintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, tetapi tidak menetapkan prioritas nasional dan daerah yang tidak dapat dipecahkan dan dibatasi.
Menggunakan  pendekatan top-down pemerintah (dalam proses konsultasi dengan industri dan lembaga penelitian) menetapkan prioritas regional dan nasional, merumuskan visi yang merangsang untuk masa depan (sebelum proses dialog), memilih subjek untuk terlibat dalam dialog. Pendekatan ini tipikal dari negara- negara Nordik.

## METODE
Metode deskriftif digunakan untuk meng- analisis fenomena fisik dan sosial keberadaan dan kesiapan suatu wilayah untuk menjadi klaster. Dalam paradigma realisme kritis ada tiga domain keberadaan suatu wilayah menjadi klaster: real, aktual, dan empiris. Domain real terdiri dari semua objek fisik serta mekanisme yang terkait dengan objek dan kombinasi dari objek-objek tersebut. Domain aktual sebagai peristiwa yang muncul, baik secara resmi maupun tidak. Do- main empiris berisi indikator dari objek yang sudah ada dan wujud.
Domain real memiliki indikator lahan, jaringan listrik dan gas, isntalasi air baku dan air limbah, drainase pelabuhan, dan akses jalan. Domain aktual berupa hak penguasaan lahan dan domain empiris berupa izin prinsip, lokasi, ling-
Negara Model kebijakan klaster
Arah dukungan
Japan, South
Korea,Singapore, Sweden, France, Finland and Slovenia Regulasi ekonomi negara Peran utama memiliki klaster pengembangan kebijakan negara bagian (federal) yang aktif the  US,  the  UK, Australia, Canada Liberal Klaster  dianggap  sebagai unsur pasar. Peran pemerintah  federal  adalah menghilangkan hambatan untuk pengembangannya Negara Dukungan Negara Bisnis Tipe Klaster
Itali Memberikan insentif untuk ekspor. Menarik sumber daya investasi. Regulasi pasar tenaga kerja, mendorong
pertumbuhan kapasitas manusia. Konsentrasi perusahaan kecil dan menengah di daerah tertentu, digabungkan dalam asosiasi yang berbeda. Kerjasama perusahaan yang
fleksibel dan adil Furniture and interior, food, textile and other industries. Perancis Regulasi kegiatan inovasi yang ditargetkan. Stimulasi kegiatan penelitian untuk kebutuhan industri.
Alokasi anggaran bisnis padat pengetahuan. Pengurangan pajak atas investasi dalam inovasi. Konsentrasi perusahaan di sekitar perusahaan besar Perfumery and cosmetics, textile, food, wine and others. Amerika
Serikat Pengembangan kemitraan ilmiah dan teknologi. Pemberian kredit pajak dan perpajakan preferensial bagi perusahaan yang melaksanakan program inovasi. Keterlibatan modal awal.
Konsentrasi perusahaan di wilayah yang sama dan pemanfaatan potensi alam,
ilmiah, manusia
dan interaksi secara maksimal.
Teknologi informasi, industri perfilman, otomotif,
dirgantara Jepang Mendorong pengembangan daerah yang sangat terspesialisasi. Daya tarik teknologi maju asing Konsentrasi usaha kecil dan menengah di sekitar perusahaan besar Listrik, otomotif dan lain-lain. Finlandia Berinvestasi dalam pembangunan manusia. Terbentuknya tingkat perkembangan interaksi antara lembaga ilmiah dan industri Interaksi perusahaan besar, menengah dan kecil Kimia, percetakan, teknik, peralatan
listrik,
furnitur
Itali Memberikan
insentif untuk ekspor. Menarik sumber daya investasi. Regulasi pasar tenaga kerja,
mendorong pertumbuhan kapasitas manusia.
Konsentrasi perusahaan kecil dan menengah di daerah tertentu, digabungkan dalam asosiasi yang berbeda. Kerjasama perusahaan yang fleksibel dan adil Furniture and interior, food, textile and other industries.
Perancis Regulasi kegiatan inovasi yang ditargetkan. Stimulasi kegiatan penelitian untuk kebutuhan industri. Alokasi anggaran bisnis padat pengetahuan. Pengurangan pajak atas investasi dalam inovasi.
Konsentrasi perusahaan di sekitar perusahaan besar Perfumery and cosmetics, textile, food, wine and others.
Amerika Serikat Pengembangan kemitraan ilmiah dan teknologi. Pemberian kredit pajak dan perpajakan preferensial bagi perusahaan yang melaksanakan program inovasi.
Keterlibatan modal awal.
Konsentrasi perusahaan di wilayah yang sama dan pemanfaatan potensi alam, ilmiah, manusia dan interaksi secara maksimal.
Teknologi informasi, industri perfilman, otomotif, dirgantara
Jepang Mendorong pengembangan daerah yang sangat terspesialisasi. Daya tarik teknologi maju asing Konsentrasi usaha kecil dan menengah di sekitar perusahaan besar Listrik, otomotif dan lain-lain. Finlandia Berinvestasi dalam pembangunan manusia. Terbentuknya tingkat perkembangan interaksi antara lembaga ilmiah dan
industri Interaksi perusahaan besar, menengah dan kecil Kimia, percetakan, teknik, peralatan listrik, furnitur
kungan dan IUKI. Hak pengusaan dan rencana luas diukur dalam luasan hektar. Izin-izin diukur mlealui perkebangannya. Indikator fisik lainnya seperti pelabuhan menjadi indiaktor utama dalam penentuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembentukan dan Pengembangan Klaster
Analisis mengungkapkan bahwa kebijakan klaster dilaksanakan oleh program klaster nasio- nal dan daerah. Juga ditentukan bahwa elemen penting dari kebijakan klaster adalah identifikasi sumber keuangan dan orang-orang yang berta- nggung  jawab  atas  pelaksanaan  program- program ini.
Instrumen-instrumen dapat diterapkan oleh aktor kebijakan klaster yang didefinisikan dalam arti luas (tidak hanya pemerintah, tetapi juga aktor lain). Aktor-aktor ini dapat diringkas dalam kelompok a) bisnis, yang mengacu pada mereka yang secara aktif berkontribusi penggunaan instrumen kebijakan klaster untuk memenuhi syarat sebagai aktor kebijakan klaster , b) aso- siasi, c) aktor pemerintah di tingkat spasial, d) universitas, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lembaga penelitian, e) inisiatif klaster atau “lembaga untuk kolaborasi” (Sölvel, Lindqvist dan Ketels 2003) yang kemungkinan besar akan menjadi forum jaringan pusat kluster jika ada, dan f) aktor lain. Seringkali instrumen akan digunakan secara kolaboratif yang membutuhkan kontribusi dari berbagai aktor. Tabel 3 daftar aktor yang mungkin dari kebijakan klaster. Tabel  3. Aktor  Kebijakan  Klaster

## Sumber: Adaptasi dari Benner (2012)

## Kebijakan Klaster dan Strategi Klaster
Fitur umum dari evolusi klaster dan pe- ngembangan regional adalah bahwa mereka tidak  dapat  diprediksi  atau  proses  standar; mereka kompleks dan bertingkat, dan harus diperlakukan sesuai (Fløysand & Jakobsen, 2011). Namun, memfasilitasi proses tersebut dianggap mungkin, sehingga menarik untuk ‘membimbing’ dan mem-fasilitasi pembangunan daerah (Martin, 2010). Misalnya, dalam pe- ngaturan geografis, kerangka kerja untuk ‘spe- sialisasi cerdas’ didasarkan pada alasan bahwa adalah mungkin untuk merangsang keunggulan endogen (kompetitif) lokal dengan membangun kontinjensi sebelumnya dan (meng-untungkan) jalur pengembangan dengan meng-khususkan diri dalam sifat-sifat unik (regional). Pada saat yang sama, perdebatan akademis tentang evolusi klaster dewasa telah menempatkan penekanan utama- nya pada skala sebagai sumber pengembangan klaster (yang terkenal dengan label buzz global dan saluran pipa global; Bathelt et al., 2004).
Namun, seperti yang ditunjukkan, per-
Mekanisme level nasional tingkat daerah tingkat lokal
Bisnis perusahaan nasional perusahaan regional (termasuk UKM) cabang bisnis regional yang berkantor pusat di lokasi lain perusahaan lokal (termasuk UKM) cabang bisnis lokal berkantor pusat  di  lokasi lain Asosiasi asosiasi nasional Kadin dan hukum  swasta nasional asosiasi bisnis bisnis regional cabang  regional dari asosiasi nasional Kadin dan hukum swasta regional asosiasi bisnis lokal cabang lokal dari asosiasi nasional cabang Kadin dan hukum swasta lokal
Aktor pemerintah Kemendikbud Kemenperin Kemenristek BKPM Bank  negara (termasuk modal  ventura nasional) Sekretariat Daeah Disdikbud Disperindagkop UKM Bappedalitbang DPMPTSP Lembaga pembangunan ekonomi Bank umum daerah (termasuk  modal ventura daerah) Kadin dan hukum daerah Bagian perekonomian DPMPTSP Balitbang
ilmu publik lokal lembaga pembangunan ekonomi
bank daerah  dan BPR (termasuk
modal ventura lokal) Kadin dan hukum daerah cabang pusat pekerjaan lokal Universitas, lembaga
pendidikan dan pelatihan, dan lembaga penelitian LPPM PT Institusi penelitian nasional di bidang kebijakan klaster lembaga pendidikan dan  pelatihan nasional lainnya lembaga penelitian daerah di bidang kebijakan klaster dan yang relevan PT regional lembaga pendidikan  dan pelatihan  daerah lainnya lembaga penelitian  lokal di bidang kebijakan klaster dan yang relevan dengan klaster
PT lokal lembaga pendidikan  dan pelatihan lokal lainnya Inisiatif klaster Manajemen klaster regional manajemen klaster lokal Aktor lainnya konsultan nasional bank swasta nasional usaha  nasional khusus perusahaan modal konsultan daerah bank swasta daerah (termasuk modal ventura regional) khusus perusahaan modal cabang perdagangan regional serikat pekerja konsultan lokal bank swasta lokal (termasuk modal ventura
publik lokal perusahaan)
modal ventura lokal cabang perdagangan
lokal serikat pekerja
Mekanisme level nasional tingkat daerah tingkat lokal Bisnis perusahaan nasional perusahaan regional (termasuk UKM) cabang bisnis regional yang berkantor pusat di lokasi lain perusahaan lokal (termasuk UKM) cabang bisnis lokal berkantor pusat  di  lokasi lain Asosiasi asosiasi nasional Kadin dan hukum  swasta nasional asosiasi bisnis bisnis regional cabang  regional dari asosiasi nasional Kadin dan hukum swasta regional asosiasi bisnis
lokal cabang lokal dari asosiasi nasional cabang
Kadin dan hukum swasta lokal
Aktor pemerintah Kemendikbud Kemenperin
Kemenristek BKPM Bank  negara (termasuk modal  ventura nasional) Sekretariat Daeah
Disdikbud Disperindagkop UKM Bappedalitbang DPMPTSP Lembaga pembangunan ekonomi Bank umum daerah (termasuk  modal ventura daerah) Kadin dan hukum daerah Bagian perekonomian DPMPTSP Balitbang ilmu publik lokal lembaga pembangunan ekonomi bank daerah  dan BPR (termasuk modal ventura lokal) Kadin dan hukum daerah cabang pusat pekerjaan lokal Universitas, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lembaga penelitian LPPM PT Institusi penelitian nasional di bidang kebijakan klaster lembaga pendidikan dan  pelatihan nasional lainnya lembaga penelitian daerah di bidang kebijakan klaster dan yang relevan PT regional lembaga pendidikan  dan pelatihan  daerah lainnya lembaga penelitian  lokal di bidang kebijakan klaster dan yang relevan dengan klaster PT lokal lembaga pendidikan  dan pelatihan lokal lainnya Inisiatif klaster Manajemen klaster regional manajemen klaster lokal Aktor lainnya konsultan nasional bank swasta nasional usaha  nasional khusus perusahaan modal konsultan daerah bank swasta daerah (termasuk modal ventura regional) khusus perusahaan modal cabang perdagangan regional serikat pekerja konsultan lokal bank swasta lokal (termasuk modal ventura publik lokal perusahaan) modal ventura lokal cabang perdagangan lokal serikat pekerja
spektif evolusioner juga menyoroti ruang lingkup sebagai sumber penting pengembangan dan inovasi. Berdasarkan pembahasan teoretis di atas, telah konseptualisasikan tiga strategi ke- bijakan  untuk  pengembangan  klaster  yang matang: ‘monocropping’, ‘hubbing’ dan ‘blending’ (Tabel 4). Ini adalah strategi yang diidealkan, dan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa elemen dari semua strategi ini ada dalam proyek klaster.
Namun, strategi ini mungkin berguna untuk tujuan konseptual dan sebagai kerangka kerja analitis untuk menilai dimensi skala dan ruang lingkup dalam pengembangan proyek klaster dan kontribusinya terhadap pembaruan jalur regional. Tabel 4. Strategi Kebijakan, Evolusi Klaster dan Pembangunan Wilayah

## Monocropping
Strategi monocropping bertujuan untuk memperkuat klaster sebagai lingkungan khusus regional. Ini dalam banyak hal persepsi ‘klasik’ dari sebuah klaster dan sangat mirip dengan gagasan distrik Marshallian dan operasionalisasi gagasan Porter tentang klaster oleh pembuat kebijakan (Desrochers & Sautet, 2004; Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2003). Strategi ini meng- adopsi kriteria terkenal untuk ‘klaster sejati’ (Malmberg & Power, 2006), yaitu mendukung spesialisasi dalam area yang dibatasi secara regional. Strategi monocropping dimaksudkan untuk  mengembangkan  kepercayaan  antara perusahaan yang berlokasi bersama dan untuk meningkatkan tingkat spesialisasi dan ikatan klaster. Buzz lokal didukung dan dipelihara, dan strategi tersebut dapat mendorong pengembangan
kepercayaan dan ikatan sosial antar anggota klaster (Malecki, 2012). Ini juga dapat mem- fasilitasi pengembangan identitas klaster umum di antara anggotanya. Dengan kata lain, strategi ini diarahkan untuk merangsang, atau men- dorong, terjadinya eksternalitas Marshall dan ekonomi lokasi. Meskipun Marshall tidak secara eksplisit menyatakannya, hubungan dan/atau kerjasama dengan perusahaan di luar distrik dianggap minimal.
Monocropping  dapat  menjadi  penting untuk klaster yang muncul yang kekurangan jaringan dan ikatan (regional) yang kuat di antara anggotanya. Jika strategi tersebut digunakan untuk klaster yang matang, seperti proyek dalam program NCE, strategi tersebut dapat membantu peningkatan klaster melalui peningkatan fungsi dan organisasi yang efisien dari hubungan rantai nilai regional. Dengan demikian, strategi ini mencerminkan pandangan klaster sebagai rantai nilai (Humphrey & Schmitz, 2002) tetapi juga sangat diinformasikan oleh pemahaman Mar- shallian. Diyakini bahwa strategi ini, yang di- terapkan dalam klaster yang matang, terutama akan mengarah pada perluasan jalur regional, yaitu, lebih dari yang sama. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mendorong anggota untuk menjadi lebih ‘mirip’ dan mengkhususkan diri dalam sektor yang sama, yang seperti di- kemukakan di atas, dapat menghambat pemba- ngunan dan inovasi daerah dalam jangka panjang. Karena jaringan bersifat regional dan jangkauan pengetahuan serta afiliasi industri sempit (sehingga rentan terhadap pengaruh seperti fluktuasi pasar, regulasi politik, atau akses ke faktor input), strategi ini juga dapat menyebabkan penguncian regional yang negatif dalam jangka panjang.

## Hubbing
Seperti dibahas di atas, pemahaman umum tentang evolusi klaster, baik dalam literatur mau- pun program klaster, terkait dengan perluasan skala klaster.  Penamaan strategi ‘hubbing’ ini, biasanya digunakan untuk mengembangkan klaster ‘tradisional’ (khusus regional) melalui perluasan hubungan geografis, yaitu memperluas wilayah dampak geografis mereka. Ini telah ditangkap dengan sangat baik oleh kerangka berpengaruh dari buzz lokal dan jaringan pipa
Strate gi Ska la Kla ster Sko p Klas ter Ciri Uta ma Teori Penduku ng Sumbe r Evolusi Klaster Keumu ngkinan output regional Monocro pping Wilay ah Spesial isasi Homo gen (skala dan skop) Industrial disctrics/Ma rshallian districs Buzz lokal Ekstensi jalur
Hubbing Nasio nal Spesial isasi Homo gen (skala) Rantai  nilai, jejaring produksi global Internasio nalisasi Ekstensi jalur/ pembaruan jalur kecil
Blending Wilay ah Beraga m terkait Hetero gen/ agam terkait Platform inovasi wilayah, sistem inovasi wilayah, ragam terkait, spesialisasi smart Persilanga n industri Pembaruan jalur
global yang diusulkan oleh Bathelt et al. (2004). Seperti strategi monocropping, ini mencerminkan pandangan klaster sebagai rantai nilai (Humphrey & Schmitz, 2002) di mana gagasan utamanya adalah bahwa rantai nilai dapat ditingkatkan melalui perluasan skala geografisnya. Terkait dengan ini juga merupakan alasan bahwa perluasan tersebut harus spesifik sektor (yaitu, klaster terspesialisasi), karena strategi hubbing me- nekankan pentingnya membangun jaringan pipa eksternal berdasarkan bidang keahlian khusus sektor klaster. Dengan demikian, strategi hubbing berarti bahwa klaster membangun persimpangan baru atau titik berkumpul di luar area inti geografis asli klaster, dan terkait dengan pemanfaatan skala. Strategi-strategi tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dan selanjutnya mengem- bangkan klaster khusus melalui jalur pipa ekstra- regional dan pengembangan hubungan dengan pelaku khusus di luar klaster. Hal ini menyerupai gagasan jaringan pipa global sebagai pendorong inovasi dalam literatur klaster (Bathelt et al., 2004) dan fokus pada pembelajaran melalui menghubungkan aktor yang sangat kompeten dan terspesialisasi dalam sistem pendekatan inovasi sektoral (Malerba, 2002).
Strategi tersebut menyiratkan pengem- bangan ikatan ekstra-regional dengan mitra industri dan lingkungan penelitian yang relevan dan sangat kompeten, baik di tingkat nasional maupun internasional – dengan mengorbankan membangun hubungan dengan perusahaan di cabang terkait. Klaster juga dapat membangun ‘satelit’ atau ‘simpul’ di lingkungan yang relevan, baik  secara  nasional  maupun  internasional. Jaringan ekstra-regional ini akan mendorong klaster untuk berinovasi dan merangsang proses pembelajaran  dan  pengembangan.  Namun, ketika fokusnya adalah pada tingkat ekstra- regional, mungkin menjadi tantangan untuk mendorong dan mempertahankan buzz lokal.
Dipercaya percaya bahwa strategi klaster ini dapat berkontribusi baik pada pembaruan jalur regional maupun perluasan jalur regional. Ke- terkaitan eksternal dapat membawa dinamisme baru ke kawasan, merangsang proses inovasi. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa fokus yang kuat pada organisasi yang efisien
(yaitu, dasar pemikiran rantai nilai) dan ke- khususan sektor jalur pipa eksternal kemung- kinan besar akan mengarah ke ‘lebih sama’.

## Blending
Cara alternatif untuk memfasilitasi evolusi klaster yang matang adalah dengan memperluas cakupannya. Strategi blending berkaitan dengan kerjasama antara perusahaan terkait dan antara aktor terkait dan lingkungan dalam suatu wilayah. Ini terkait dengan pemahaman teoretis tentang varietas  terkait  (Frenken  et  al.,  2007), percabangan regional (Boschma & Frenken, 2011), dan platform inovasi regional (Cooke et al., 2010), tetapi juga mencakup aglomerasi fungsional (Crescenzi et al, 2013) karena me- nyoroti berbagai dimensi kedekatan (Boschma, 2014), seperti kognitif dan organisasi, daripada spesialisasi  industri  dan  (hanya)  kedekatan geografis. Strategi ini membawa kawasan ini ke depan. Ini adalah tentang memperkuat hubungan perusahaan  yang  dikelompokkan  ke  sektor terkait di suatu wilayah dan merangsang limpahan pengetahuan antara sektor dan aktor yang ber- beda, tetapi terkait, yaitu, menjembatani domain pengetahuan terkait dan mendorong inovasi lintas industri (Enkel & Gassmann, 2010). Dengan demikian, isu utamanya adalah untuk memastikan peningkatan klaster dan penguatan kemampuan inovasi perusahaan klaster dengan memfasilitasi ‘pencampuran’ atau ‘pencampuran’ kompetensi yang berbeda tetapi terkait. Akibatnya, strategi pencampuran berkaitan dengan perluasan lingkup industri  proyek  klaster  dengan  merangsang kerjasama dan pembelajaran antara perusahaan di  cabang  terkait  dan  perusahaan  dengan pengetahuan yang berbeda tetapi terkait. Dalam praktiknya, pencampuran menyiratkan pene- kanan yang lebih kuat pada dimensi regional dan, dengan demikian, terkait dengan konsep teoretis sistem inovasi regional (RIS) yaitu “infrastruktur kelembagaan yang mendukung inovasi dalam struktur produksi suatu wilayah” (Asheim et al, 2011).
Memfasilitasi ikatan lintas industri regio-nal dapat memperkuat kemampuan inovasi perusa- haan, meskipun ada risiko penguncian regional yang negatif jika hal ini tidak dikombinasikan dengan  pengembangan  hubungan  ekstra-
regional. Ada juga risiko bagi fasilitator dalam merangsang jaringan antara perusahaan yang tidak terkait di wilayah tersebut, yang dapat menjadi tidak produktif. Dasar pemikiran dari strategi ini adalah bahwa hal itu menghambat spesialisasi sektor tradisional (Cooke, 2012b) dan sebaliknya mendukung sistem yang lebih beragam dengan unsur-unsur kerjasama klaster internal dan jaringan lintas klaster antara sektor industri regional terkait. Ini juga memerlukan definisi yang lebih luas tentang apa sebenarnya klaster itu, yaitu, aglomerasi perusahaan dalam industri terkait dan bukan entitas khusus industri. Juga, inovasi tidak diragukan lagi terkait dengan aglomerasi (Crescenzi et al., 2007). Dengan demikian, ia memiliki elemen konsep klaster pembelajaran Hassink (2005):
sebuah  konsep  […]  yang  mampu  men- jembatani  kesenjangan  antara  pembe- lajaran regional, yang semakin melintasi batas wilayah dan negara akibat globalisasi jaringan  produksi,  dan  strategi  wilayah pembelajaran, yang berfokus pada UKM regional [usaha kecil dan menengah] aktif di berbagai klaster yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda.
Dengan memperluas cakupan klaster, dan merangsang kolaborasi antara perusahaan terkait dan diversifikasi ke pasar terkait, strategi ini memiliki potensi kuat untuk berkontribusi pada pembaruan regional. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini mengandaikan bahwa kola- borasi intraregional dilengkapi dengan hubungan ekstra-regional.
Untuk mencontohkan dan menguraikan kategorisasi informasi teori di atas, bagian be- rikutnya membahas bagaimana kemajuan kebi- jakan klaster Riau berkaitan dengan strategi kebijakan klaster.

## Studi Kasus dari Riau
Klaster industri di Riau terutama untuk pengolahan hasil bumi bertujuan ekspor, kecuali yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan  dengan Techno Park-nya.  Lima klaster industri lainnya masih  mengutamakan  kelompok  industri makanan, olahan hasil kelapa sawit. Pengolahan hasil  kelapa  sawit  serta  kebijakan  industri
Provinsi  Riau  menjadi  model  untuk  untuk kebijakan klaster semacam. Industri pertanian dan rantai nilainya mungkin merupakan promosi klaster di daerah pedesaan.
Kasus klaster industri di wilayah periferal tidak mengurangi kekuatan struktural lokal yang dipromosikan lebih lanjut dengan kebijakan klaster. Dalam kasus seperti Buruk Bakul di Kabupaten  Bengkalis  dan  Kuala  Enok  di Kabupaten Indragiri Hilir, instrumen politik lain lebih mungkin menjadi metode pilihan. Sumber daya yang memadai tersedia, menghidupkan kembali ekonomi wilayah-wilayah ini dengan pembangunan sentra-sentra produksi baru dapat menjadi pilihan. Namun tetap akan muncul sikap sangat skeptis tentang kemampuan kebijakan untuk menciptakan klaster baru tanpa mem- bangun  kekuatan  yang  ada  dalam  struktur ekonomi (Feser, 2008; Wrobel dan Kiese 2009).
Dalam beberapa kasus, upaya-upaya dari ke-bijakan klaster tidak mencapai tujuan optimal. Selain Kuala Enok dan Buruk Bakul, kawasan Techno Park di Kabupaten Pelalawan juga tidak optimal, sedangkan kawasan Tenayan di Kota Pekanbaru belum wujud industri dan tenan yang menyewanya. Kawasan Techo Park telah ber- mimpi menjadi Lembah Silikon berikutnya, dan beberapa di antaranya langsung terjun ke bisnis. Semua ini, terbungkus dalam ilustrasi yang menarik dengan nama futuristik, akan men- ciptakan kondisi yang tepat untuk mengungguli negara tetangga, untuk menjadi lokus pusat industri global yang baru.
Gambar 1. Klaster Industri di Riau
Keterengan: (1) Klaster Dumai, (2) Klaster Tanjung
Buton, (3) Klaster Tenayan, (4) Klaster Kuala Enok, (5) Klaster Buruk Bakul, dan (6) Klaster Tech Park
Menilik kesiapan klaster industri yang ada, terdapat kemungkinan bahwa beberapa potensi klaster akan muncul kembali bahkan di wilayah- wilayah yang baru dibangun.  Karena beberapa spesialisasi spasial mungkin terjadi seiring waktu. Kawasan Selatan Riau telah didahului oleh Kawasan  Industri  Kemingking  di  Tanjung Jabung.  Oleh karena itu, daripada membangun kawasan baru, lebih memungkinkan menetapkan klaster yang ada merupakan pendekatan yang lebih efisien untuk membiarkan ekonomi wilayah- wilayah baru berkembang selama bebe-rapa tahun dan kemudian memeriksa apakah dan potensi klaster mana yang muncul sementara itu. Potensi-potensi ini kemudian dapat ditargetkan oleh  kebijakan  klaster  dengan  memperkuat beberapa mekanisme klaster sejauh intervensi diperlukan. Dengan demikian, wilayah-wilayah baru  di  masa  depan  dapat  menjadi  contoh kebijakan  klaster  jika  potensi  klaster  telah muncul dengan sendirinya.
Untuk merangsang munculnya potensi klaster  (yang  dapat  ditunjukkan  di  banyak industri atau teknologi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang upaya untuk menargetkan industri atau teknologi tertentu di wilayah-wilayah baru sejak awal), menciptakan infrastruktur sosial yang memungkinkan akan sering menjadi pelengkap penting bagi infrastruktur fisik dalam pembangunan wilayah tersebut.
Melalui Tabel 5, dapat diperoleh gambaran perkembangan kebijakan klaster industri di Provinsi Riau hingga sekarang.  Inisiatif aktor non pemerintah lebih realistis untuk berkembang, dibandingkan dengan klaster atas kebijakan pemerintah  daerah.  Ini  tidak  berarti  bahwa kebijakan klaster hanya dapat diterapkan di lingkungan yang “sempurna”. Terutama di wilayah- wilayah berkembang. Kebijakan klaster, meskipun mungkin tidak seefektif di bawah kondisi politik dan  pemerintahan  yang  kaku,  masih  dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah klaster. Kebijakan klaster bukanlah strategi pembangunan yang komprehensif, namun bisa menjadi bagiansentral.
Konsekuensi lain menyangkut biaya pem- bangunan wilayah klaster baru: Sebelum memulai jalan seperti itu, potensi biaya dan manfaatnya harus dinilai dengan hati-hati. Ini harus mencakup perbandingan dengan biaya dan manfaat dari pendekatan alternatif. Dapat dibayangkan bahwa kebijakan untuk memperkuat potensi endogen dari pusat-pusat ekonomi yang ada di daerah pinggiran mungkin dalam beberapa kasus me- nunjukkan rasio biaya-manfaat yang lebih baik.
Lebih jauh lagi, kebijakan memang dapat memperbaiki kondisi di mana proses sosial da- lam klaster, yaitu mekanisme klaster, dapat ter- wujud. Ia dapat melakukannya dengan menetap- kan arena untuk mekanisme ini dengan men- ciptakan infrastruktur sosial. Aktor seperti bisnis atau asosiasi perdagangan, kamar dagang, atau inisiatif klaster dapat dibangun atau efisiensinya ditingkatkan dengan bantuan publik. Pendirian atau perluasan perguruan tinggi, lembaga pen- didikan dan pelatihan atau penelitian, sementara juga mengandung beberapa investasi infrastruktur fisik, adalah cara lain untuk membangun (tam- bahan) infrastruktur sosial. Meskipun tidak pasti bahwa dalam arena seperti itu mekanisme klaster akan terwujud, kemungkinan hal ini dapat me- ningkat, terutama jika intervensi publik dise- laraskan dengan kebutuhan dan kontribusi dari aktor swasta dan terutama dengan bisnis kon- stituen klaster.

## SIMPULAN
Kebijakan klaster industri berkontribusi pada evolusi klaster juga dapat memiliki peran penting dalam berkontribusi pada pembaruan jalur industri wilayah dan kemungkinan pengem- bangan industri baru yang terkait. Kebijakan klaster dimaksudkan untuk merangsang inovasi dan kemampuan adaptasi wilyah jangka panjang. Keterlibatan publik dalam pembentukan klaster industri menunjukkan peran kebijakan dalam memfasilitasi klaster juga dalam memperlakukan klaster industri untuk berkontribusi pada pe- ngembangan industri dan pembangunan wilayah dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi klaster industri harus menekankan pembangunan, pengembangan  infrastruktur  dan  platform inovasi, dan penguatan kompetensi dan pe-
ngembangan pengetahuan.
Klaster industri merupakan entitas penting dalam pembangunan ekonomi wilayah di Riau, sehinga  klaster  harus  diperlakukan  sebagai konstelasi regional dari aktor terkait meng- hubungkan  limpahan  pengetahuan  dengan pembaruan ekonomi, jalur pertumbuhan baru, dan pertumbuhan wilayah.  Dari studi kasus di Riau  tersebut  adalah  penting  menerapkan kebijakan klaster industri baik dalam konteks perkotaan maupun pedesaan. Mempertimbang- kan disparitas ekonomi perkotaan-pedesaan yang kuat, ini penting jika kebijakan klaster dimaksudkan untuk membuka efek menguntung- kan di seluruh wilayah. Ini bukan tugas sederhana, karena  kebijakan  klaster  mengandaikan beberapa bentuk potensi lokal yang sudah ada. Ini masih dapat berjalan jika kebijakan klaster tidak terbatas pada industri teknologi tinggi tetapi juga menargetkan industri manufaktur dan padat karya yang  dapat berlokasi  di lebih  banyak daerah pedesaan juga. Industri pertanian dan rantai nilainya mungkin merupakan kasus lain untuk promosi klaster di daerah pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asheim,  B.  T.,  Boschma,  R.,  &  Cooke,  P.
(2011). Constructing regional advantage:
Platform policies based on related variety and  differentiated  knowledge  bases.
Regional Studies, 45 , 893–904.
Bathelt,  H.  dan  Glückler,  J.  (2012): Wirtschaftsgeographie:  Ökonomische
Beziehungen in räumlicher Perspektive (Economic  Geography:  Economic Relationships in a Spatial Perspective) (3rd ed.). Stuttgart: Ulmer.
Bathelt,  H.,  Malmberg, A.,  &  Maskell,  P. (2004). Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation.Progress in Human
Geography, 28 ,31–56.
Benner, M. (2012) Cluster policy: Principles and a tolbox. SPACES online: Toronto and Heidelberg. In publication.
Boschma, R. (2014). Towards an evolutionary perspective  on  regional  resilience.
Regional Studies, 49 , 733–751
Boschma,  R.,  &  Frenken,  K.  (2011).
Technological relatedness, related variety and economic geography. In P. Cooke, B. Asheim,  R.  Boshcma,  R.  Martin,  D. Schwartz, & F. Tödtling (Eds.), Handbook of regional innovation and growth(pp. 187–198). Cheltenham: Edward Elgar. Cooke,  P.  (2012a). Complex  Adaptive
Innovation Systems. London: Routledge. Cooke,  P.  (2012b).  Knowledge  economy spillovers, proximity, and specialization. In B. T. Asheim  &  M.  D. Parrilli  (Eds.), Interactive learning  for innovation:  A key  driver  within  clusters  and innovation  systems (pp.  100–114). Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Cooke, P., De Laurentis, C., & Macneil, S.
(2010).Platforms  of  innovation. Cheltenham: Edward Elgar.
Crescenzi, R., Pietrobelli, C., & Rabellotti, R.
(2013). Innovation drivers, value chains and  the  geography  of  multinational corporations  in  Europe. Journal  of Economic Geography, 14 , 1053–1086. Crescenzi, R., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2007). The territorial dynamics of innovation: A  Europe-United  States comparative  analysis. Journal  of Economic Geography, 7 , 1–37 Desrochers, P., & Sautet, F. (2004). Cluster- based economic strategy, facilitation policy and the market process.The Review of Austrian Economics, 17 , 233–245.
Enkel, E., & Gassmann, O. (2010). Creative imitation: Exploring the case of cross- industry innovation. R&D Management, 40 , 256–270.
Feser, E. J. (2008): On building clusters versus leveraging  synergies  in  the  design  of innovation  policy  for  developing economies. In: Blien, U., Maier, G. (eds):
The  Economics  of  Regional  Clusters. Networks,  Technology  and  Policy.
Cheltenham: Edward Elgar: 185-207.
Fløysand, A., & Jakobsen, S.-E. (2011). The complexity of innovation: A relational turn. Progress  in  Human  Geography,  35, 328–344.
Fløysand, A., Jakobsen, S.-E., & Bjarnar, O.
(2012).  The  dynamism  of  clustering: Interweaving  material  and  discursive processes. Geoforum, 43 , 948–958.
Frenken,  K.,  Van  Oort,  F.,  &  Verburg,  T.
(2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional Studies, 41 , 685–697
Hassink, R. (2005). How to unlock regional economies from path dependency? From learning  region  to  learning  cluster. European  Planning  Studies,  13 ,  521– 535.
Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion  in  global value  chains  affect upgrading in industrial clusters? Regional Studies, 36 , 1017–1027.
Kajikawa,  Y.,  Takeda,  Y.,  Sakata,  I.,
Matsushima, K. (2010) Multiscale analysis of interfirm networks in regional clusters. Technovation, 30 (3), 68-180.
Malecki, E. J. (2012). Regional social capital: Why  it  matters. Regional  Studies,  46, 1023–1039.
Malerba,  F.  (2002).  Sectoral  systems  of innovation  and  production. Research Policy, 31 , 247–264.
Malmberg, A.,  &  Power,  D.  (2006).  True clusters. A  severe  case  of  conceptual headache. In B. Asheim, P. Cook, & R. Martin  (Eds.) Clusters  and  regional development.  Critical  reflec-tions  and explorations (pp.  50–69).  London: Routledge.
Mardiana,  dan  Tampubolon,  D.  (2021)
Pewilayahan dan penyebaran industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

## Economica 9 (2), 108-119
Martin, R. (2010). Roepke Lecture in economic geography–Rethinking  regional  path dependence: Beyond lock-in to evolution. Economic Geography, 86 ,1–27.
Sölvel, Ö., Lindqvist, G., Ketels, C.H.M. (2003) The  Cluster  Initiative  Grenbok. Stockholm: Ivory Tower.
Uyarra, E., & Ramlogan, R. (2012). Cluster
Policy:  A  Review  of  the  Evidence, Compendium  of  Evidence  on  the Effectiveness  of  Innovation  Policy Intervention. Manchester. University of
Manchester.
Vertakova, Y and Plotnikov, V. (2013) Russian and  foreign  experience  of  interaction between government and business. World Applied Sciences Journal, 28 (3), 411- 415.
Wrobel, M., Kiese, M. (2009): Aus den Augen, aus  dem  Sinn?  Zum  Verhältnis  von Clustertheorie und Clusterpraxis. (Losing sight? On the relationship between cluster theory and cluster promotion practice) In: Häußling,  R.  (ed):  Grenzen  von Netzwerken. (Limitations of Networks) Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften: 155-182.
Zamaya,  Y.  dan  Tampubolon,  D.  (2021) Kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah. Niara 12 (2), 101-111
Zhenshan, Y.P. and Hao, J.C. (2015) Economic clusters: A  bridge  between  economic andspatial policies inthe case of Beijing. Cities, 42 (B), 171-185