## PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN : PEMILIHAN LANGSUNG VERSUS PEMILIHAN PERWAKILAN

## “ ELECTION OF REGIONAL HEADS IN THE PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION : DIRECT ELECTION VERSUS ELECTION OF REPRESENTATIVES ”

## Wira Purwadi
Institut agama Islam Negeri Manado Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 e-mail Wira.purwadi@iain-manado.ac.id

## Abstrak
Pemilihan  kepala  daerah  salah  satu  bentuk  demokrasi  di  daerah  untuk  memilih  gubernur,  walikota/bupati,  dalam  sistem ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan  gagasan  untuk  mengubah  model  pemilihan  kepala  daerah  dari langsung  ke  pilkada  perwakilan. Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  bagaimana  pemilihan  kepala  daerah  langsung  dalam  Perspektif  ketatanegaraan  dan  bagaimana  pemilihan kepala daerah tidak langsung dalam Perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif (labrary reaserch)atau penelitian pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki banyak masalah sehingga perlu penataan kembali mekanismenya, membenahi regulasinya,  membangun  integritas  dan  perilaku  penyelenggaraan  Pilkada.  Pilkada  perwakilan  tidak  bertentangan  dengan konstitusi dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 kepala daerah di pilih secara demokratis, pilkada perwakilan bisa meminimalisir masalah-masalah yang  muncul dari pilkada langsung . Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah; Pemilihan Langsung; Pemilihan Perwakilan

## Abstract
Election  of regional  heads  is  a form  of  democracy  in  the  regions  to elect  governors,  mayors  / regents, in  the constitutional system there are two models of local elections namely direct elections and representative elections. The current election model in Indonesia is direct election but many problems and negative impacts arise from this model so that ideas and ideas emerge to change the regional head election model from direct to representative elections. The purpose of this study is to find out how direct regional head elections are in the Perspectives of statehood and how indirect regional head elections are in the Perspectives of state administration. The research method uses the type of normative research (labrary reaserch) or library research relating to statutory regulations. The results of this study indicate that the direct election of regional heads has many problems that need to rearrange the mechanism, fix the regulations, build the integrity and conduct of the elections. Representative elections do not conflict with the constitution in article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution
of regional  heads  elected democratically,  representative elections  can  minimize  the problems  that arise  from direct elections
Keywords : Regional Head Election; Direct Election; Representative Election.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia  mengalami  perkembangan  yang sangat dinamis, sehingga menimbulkan begitu banyak  permasalahan.  Pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  di  anggap  sebagai koreksi dan jawaban dari permasalahan yang muncul  dari  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  perwakilan  atau  Pilkada  tidak langsung.
Akhir  tahun  2014  di  masa  presiden susilo  Bambang  Yudoyono  masyarakat dikagetkan dengan Pilkada tidak langsung, 25 september  2014  DPR  melaksanakan  rapat paripurna  untuk  mengesahkan  RUU  Pilkada hal ini tentu menjadi perdebatan yang hangat. Perbedaan  pendapat  antara  fraksi-fraksi  di DPR  mengenai  pilkada  langsung  dan  tidak langsung  memaksa  dilaksanakannya  voting sehingga  dengan  226  anggota  menyetujui pilkada  tidak  langsung,  artinya  rapat paripurna  mengesahkan  pemilihan  kepala daerah tidak langsung
Setelah  DPR  mengesahkan  Undang- undang pilkada terjadi gelombang penolakan baik dari elemen masyarakat atau elit politik, kelompok yang tidak sepakat dengan pilkada tidak langsung mengusulkan kepada presiden untuk  mengeluarkan  PERPPU,  pilkada  tidak langsung  dianggap  tidak  demokrasi  dan menghilangkan  ruh  demokrasi,  sementara yang  pro  terhadap  pilkada tidak langsung
beranggap bahwa pilkada tidak langsung sah secara konstitusional.
Perdebatan  pilkada  langsung  dan  tidak langsung memaksa Presiden susilo Bambang Yudhoyono  mengeluarkan  PERPPU  No.  1 tahun 2014 artinya PERPPU ini membatalkan Undang-undang pilkada sebelumnya.  UU No. 8  tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi dasar  hukum  penyelenggaran  Pilkada langsung dan dilaksanakan secara serentak.
Pada  dasarnya  Pilkada  langsung  atau Pilkada  tidak  langsung  keduanya  sah  secara konstitusional, munculnya opsi dan gelombang untuk pilkada tidak langsung dari mayoritas  fraksi-fraksi  DPR  dikarenakan banyaknya  dampak  negative  dari  pilkada langsung.  Pilkada  langsung  yang  di  anggap mampu menjawab permsalahan pilkada tidak langsung  tidak  mampu  menjawab  dan memberikan solusi terhadap proses demokrasi  tersebut.  Sebagaimana  dapat dilihat dan dirasakan, bahwa efek negatif dari pesta  demokrasi  di  DKI  Jakarta  pada  2017 lalu, telah membawa dampak munculnya dua kelompok  besar  masyarakat  yang  penuh persaingan dan penuh gejolak tetapi aktivitas politik itu tetap berlangsung sesuai agenda 1

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  di  yang  di kemukakan di latar belakang maka penelitian ini  bertjuan  untuk  mengetahui  bagaimana
1 Marulak  Pardede,  Legitimasi  pemilihan  kepala/wakil kepala daerah Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 127 - 148
pemilihan  kepala  daerah  langsung  dalam Perspektif  ketatanegaraan  dan  bagaimana pemilihan  kepala  daerah  tidak  langsung dalam Perspektif ketatanegaraan

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  jenis penelitian  normatif  (library  reaserch)  atau penelitian  pustaka  yang  berkaitan  dengan peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

## Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Perspektif Ketatanegaraan
Demokrasi  merupakan  konsep  yang ideal  yang  di  praktikan  hampir  di  seluruh dunia,  negara-negara  lebih  memilih  konsep demokrasi karena mampu memberikaan rasa keadilan  yang  hakiki  kepada  setiap  warga negara,  karena  konsep-konsep  kuno  dahulu merupakan  konsep  yang  tidak  menjunjung nilai-nilai  kemanusiaan.  Dalam  konsep demokrasi  yang  berdaulat  adalah  rakyat, artinya  kekuasaan  tertinggi  ada  di  tangan rakyat.
Setiap negara mengganggap negaranya menganut  sistem  demokrasi,  di  Indonesia pernah  ada  konsep  demokrasi  terpimpin, bahkan negara seperti China yang berpaham komunis mengaku sebagai negara demokrasi. Karena  tujuan  dari  demokrasi  adalah  untuk rakyat,  maka  setiap  negara  akan  memilihi konsep  yang  di  anggap  ideal  untuk mensejahterakan dari pada rakyatnya.
Prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  kenegaraan,  sehingga  setiap peraturan  perundang-undangan  yang  di tetapkan  dan  di  tegakkan  mencerminkan perasaaan  keadilan  yang  hidup di  tengah-
2 Jimly  Asshiddiqie,  konstitusi  &  Konstitusionalisme indonesia, jakarta:sinar grafika, 2014 hal 132
3 Pendapat  Robert  Dahl  di  kutip  oleh  Sirajuddin  Dan Winardi  2015.  Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Malang Setara Press, hal, 279
4 Istilah  Jiwa  Zaman  digunakan  dalam  literature  yang mengulas  tentang  perubahan  konstitusi,  salah  satunya
tengah  masyarakat 2 .  Begitu  juga  setiap kebijakan  yang  di  putuskan  oleh  penguasa mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat. Untuk  mencapai  itu  semua  maka  konsep demokrasi  yang  dalam  hal  ini  rakyat mempunyai kedudukan tertinggi di manifestasikan  dalam  bentuk  memilih penguasa atau pun wakil rakyat.
Menurut  Robert  A.  Dahl  Demokrasi memiliki  7  ciri-ciri  hakiki  yaitu:  1).  Pejabat yang  di  pilih,  2).  Pemilihan  yang  bebas  dan fair,3).  Hak  pilih  yang  mencakup  semua,  4). Hak  untuk  menjadi  calon  semua  jabatan,  5). Kebebasan  pengungkapan  diri  secara  lisan dan  tertulis,  6).  Informasi  alternatif, 7.)Kebabasan membentuk asosiasi 3 Melihat  ciri-ciri  hakekat  demokrasi maka bisa di simpulkan bahwa adanya proses pemilihan  langsung  yang  benar-benar melibatkan  rakyat,  di  mana  pemimpin  harus berasal dari pada rakyat dan rakyat lah yang mempunyai  hak  untuk  memilih  langsung kepala daerahnya, karena setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama, mempunyai  hak  untuk  memilih  dan  pilih sehingga  akan  menghasilkan  kepala  daerah yang  lahir  dari  rakyat  yang  benar-benar memahami dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi daerah.
Harus  diakui  bahwa,  pasca  reformasi konstitusi  sebagai  ikhtiar  konstitusional untuk  menemukan  format  konstitusi  yang sesuai  dengan  jiwa  zaman 4 Indonesia  pada saat  itu,  Indonesia  mencoba  menegakkan pelembagaan  sistem  demokrasi  yang  dicita- citakan,  meskipun  menurut  Saldi  tak  jarang terlihat inkonsisten. 5
Salah  satu  praktek  demokrasi  modern adalah pemilihan kepala daerah yang di pilih secara langsung oleh rakyat. Di indonesia ada pemilihan umum yaitu memilih presiden dan
adalah  Novendri  M.  Nggilu,  2014,  Hukum  dan  Teori Konstitusi  (Perubahan  Konstitusi  yang  Partisipatif  dan Populis), Yogyakarta: UII Press, hlm. 5
5 Lihat Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2019, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil  Presiden  Dalam  Pemilu  Serentak,  Jambura  Law Review Vol. 1 No.(1), hlm. 99
wakil  presiden  serta  memilih  anggota legislatif  yang  di  pilih  secara  langsung  oleh rakyat. Yang satunya adalah pemilihan kepala daerah  yaitu  gubernur,  walikota  dan  bupati. Dalam  sejarahnya  pemilihan  kepala  daerah langsung  di  indonesia  di  mulai  setelah  di sahkannya  UU  NO.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah.
Secara  konstitusi  adanya  pemilihan langsung  berdasarkan  pasal  1  ayat  2  UUD 1945  yang  berbunyi  kedaulatan  adalah  di tangan  rakyat  dan  di  laksanakan  menurut Undang-  undang  dasar  artinya  rakyat  yang memiliki  kedaulatan  sehingga  pertanggung jawaban  penyelenggaraan  negara  untuk mensejahtarakan  rakyat  dan  di  laksanakan menurut  Undang-undang  Dasar  bermakna bahwa  dalam  pelaksanaan  nya  harus  sesuai dengan amanat dari UUD bukan berdasarkan keingingan  individu  penguasa.  Karena sebelum  amandemen  kedaulatan  di  tangan rakyat  tetapi  di  pegang  sepenuhnya  oleh Majelis  permusyawaratan  rakyat  sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia.
Agar  kedaulatan  rakyat  ini  tercapai maka  rakyat  sendiri  lah  yang  harus  memilih pemimpin  nya,  baik  presiden  atau  kepala daerah  sehingga  dalam  UUD  1945  pasal  18 ayat  (4)  menyatakan  bahwa ”Gubernur, Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai Kepala  Pemerintahan  Daerah  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dipilih secara demokratis. Walaupun dalam pasal ini tidak di atur secara eksplisit bahwa rakyat yang harus memilih langsung tetapi berbicara demkoratis di  kenal  sebagai  bentuk  atau  mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara  dijalankan  atau  di  selenggarakan sebagai  upaya  mewujudkan  kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk  di  jalankan  oleh  pemerintah  negara tersebut 6 .  Dengan  demikian  demokrasi modern menitik  beratkan  pada  demokrasi
6 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan Makassar :
Identitas Universitas Hasanuddin, 2013Hal 71
7 Anthon
Raharusun.
https://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilka
langsung  walaupun  dalam  teori  ada demokrasi perwakilan tetapi sistem pemilihan  langsung  menjadi  sangat  penting sebagai  sarana  rakyat  dalam  dalam  memilih dan  menyeleksi  kepala  daerah  yang  yang mempunyai  integritas  dan  mengetahui masalah yang ada di daerah.
Secara  yuridis,  dasar  pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  dilakukan  secara demokratis  (langsung)  dapat  ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang  menyatakan  bahwa ”Gubernur, Bupati dan  Walikota  masing-masing  sebagai  Kepala Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Kabupaten, dan  Kota  di pilih  secara  demokratis”.  Apabila kita  mencermati  amanat  konstitusi  tersebut, maka pemilihan kepala daerah tersebut tidak disebutkan  secara  tegas  mengenai  apakah pemilihan  kepala  daerah  tersebut  termasuk didalamnya pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati  dan  Wakil  Walikota  dipilih  secara demokratis dalam satu pasangan calon Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah.  Namun demikian, setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  kemudian  ditafsirkan  termasuk  di dalamnya  adalah  gubernur,  bupati,  dan walikota  memiliki  pasangan  seorang  wakil yang juga dipilih sebagai satu pasangan calon. Hal  mana  telah  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  56  UU  No  32  Tahun  2004  ditentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih  dalam  satu  pasangan  calon  yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia, jujur  dan  adil.  Pasangan  tersebut  harus diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai politik seperti halnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. 7
Pemilihan  kepala  daerah  langsung pernah  diintroduksi  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 23 ayat (1)
da-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem- ketatanegaraan-indonesia
dinyatakan,”Kepala Daerah  dipilih  menurut aturan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang”. Di  bagian  Penjelasan  ditegaskan bahwa “Kepala Daerah haruslah seorang yang dekat  kepada  dan  dikenal  oleh  masyarakat Daerah  yang  bersangkutan,  dan  karena  itu Kepala  Daerah  haruslah  seorang  yang mendapat  kepercayaan  dari  rakyat  tersebut, dan  diserahi  kekuasaan  atas  kepercayaan tersebut. Berhubungan dengan itu, maka jalan satu-satunya  untuk  memenuhi  maksud tersebut ialah bahwa Kepala Daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan.” Pemilihan  kepala  daerah langsung belum dilaksanakan sampai Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957 dicabut. 8
Setelah reformasi semangat desentralisi di gaungkan karena sentralisai di anggap tidak berhasil  memajukan  daerah,  banyak  daerah tertinggal  dan  tidak  berkembang  sehingga munculnya  Undang-undang  No.  22  Tahun 2009  yang  di  revisi  menjadi  Undang-undang No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  dalam  aturan  ini  terjadi  perubahan hukum  yang  signifikan  dengan  berubahnya sistem  pemilihan  kepala  daerah  yang langsung  di  pilih  rakyat  yang  semulanya  di pilih oleh DPRD.
Dalam  perkembanganya  banyak  hal ternyata yang belum diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan  uji  materi  terhadap  Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dari putusan yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi sebagian besar mengabulkan permohonan uji materi  tersebut.  Misalnya  saja  tentang  calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus  diajukan  oleh  partai  politik  atau
8 Prihatmoko,  J.J.  2005. Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung,  Filosofi,  Sistem  dan  Problema  Penerapan  di Indonesia. Pustaka  Pelajar  dan  Lembaga  Penelitian, Pengembangan  dan  Pengabdian  Masyarakat  LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang. Semarang.
gabungan  partai  politik.  Pihak  yang  ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  tanpa  melalui  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  tertutup kesempatannya. Masalah penggantian kepala daerah  yang  berhenti  atau  mengundurkan diri, belum diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004. Perdebatan yang tidak kalah  peliknya  adalah  tentang  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  tergolong  dalam rezim  pemilu  atau  bukan.  Dilihat  dari  azas- azas  yang  digunakan,  dan  penyelenggara pemilihan  kepala  daerah,  maka  pemilihan kepala  daerah  termasuk  rezim  pemilu.  Jika termasuk dalam kelompok pemilu, maka ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32  tahun  2004  yang  harus  diamandemen berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 9
Pilkada  langsung  juga  mengalami perubahan  setelah judicial  review UU  No  32 tahun 2004 di kabulkan Mahkama Konstitusi mengenai  calon  independent  berdasarkan putusan Nomor 005/ PUU-VII/2007 di mana calon  kepala  daerah  bisa  mencalonkan  diri tanpa di usung oleh partai politik, tetapi untuk mencalonkan  kepala  daerah  independent harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan seperti dalam pencalonan harus membuktikan  dukungan  awal  dengan  foto copy  KTP  sebagaimana  yang  di  jelaskan dalam  UU  No  12  Tahun  2008  tentang pemerintahan daerah.
Masyarakat hampir saja kehilangan hak untuk  memilih  ketika  DPR  mengesahkan  UU pilkada  yang  mana  kepala  daerah  di  pilih secara  tiadak  langsung,  tetapi  Pilkada langsung  tetap  dilaksanakan  di  negeri  ini setelah
DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada
9 Darmono di kutip oleh Widayati, Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah, jurnal Pandecta Volume 5. Nomor 2. Juli 2010, hal 114
intinya adalah pemerintah
tetap melaksanakan  mekanisme  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung.  Hal  ini  semakin diperkuat  dengan  PERPPU  yang  disetujui menjadi  Undang-Undang  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 10

## Kelebihan  dan  kekurangan  Pilkada langsung
Pertimbangan  yang  melandasi  pilkada langsung adalah pertama, Sistem pemerintahan sesuai UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Kedua, dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah perlu  ditekankan  prinsip-prinsip  demokrasi. Ketiga, dalam rangka pengembangan kehidupan  demokrasi,  keadilan,  pemerataan, kesejahteraan  rakyat,  hubungan  yang  serasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta antar  daerah  unuk  menjaga  keutuhan  NKRI, Kedudukan kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis. 11
Mengapa  pilkada  harus  di  pilih  secara langsung pertama pemilihan  langsung  lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang  sesuai  dengan  kehendak  mayoritas rakyat yang ada di daerah, alasan itu muncul karena kadang kalah akan berbeda keinganan partai  politik  dan  keinginan  rakyat,  rakyat tidak  lagi  memilih  berdasarkan  pilihan partainya  melainkan  melihat  sosok  calon kepala  daerah  tersebut, kedua pilkada langsung  akan  menjadi  sarana  control  dan evaluasi  publik  terhadap  seluruh  kebijakan kepala  daerah,  ketika  kepala  daerah menyampaikan  kampanye  politik,  visi  dan misi  kepada  rakyat  dan  rakyat  memilih berdasarkan kampanye politiknya maka akan
10 Eko  Noer  Kristiyanto,  Rekonstruksi  Sistem  Pemilihan Gubernur  Dan  Pemilihan  Bupati/  Walikota  Di  Indonesia, jurnal penelitian politik vol 12, No 2 Tahun 2015
ada tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh kepala daerah untuk memenuhi janjinya dan mana kala kepala daerah tidak memenuhi janjinya  atau  kebijkan  yang  di  anggap merugikan  masyarakat  maka  rakyat  yang menjadi  kontrol  terhadap  kepala  daerah tersebut.
Selama  perhelatan  pilkada  langsung begitu  banyak  masalah  dan  konflik  yang muncul  bahkan  pilkada  langsung  di  anggap telah  mencederahi  proses  demokrasi,  ada beberapa  kekurangan  dari  pilkada  langsung yaitu
Pertama munculnya  konflik  horisontal antar rakyat, hampir setiap adanya perhelatan pilkada  di  daerah  selalu  di  sertai  dengan konflik,  mulai  dari  proses  kampanye  sampai setelah penetepan pemenang pilkada, di mana para calon kepala daerah kadang belum bisa menerima kekalahan dan para pendukungnya juga belum bisa menerima kekalahan apalagi kalau  terindikasi  adanya  kecurangan  tidak sedikit penyelenggara pilkada menjadi tujuan amuk  masa  pendukung  calon  kepala  daerah bahkan beberapa kali kantor KPU di rusak.
Kedua praktek money politik atau politik uang  yang  selalu  menjadi  momok  bagi penyelenggara  Pilkada,  untuk  memenangkan pilkada  maka  tidak  sedikit  calon  kepala daerah  membeli  suara  rakyat  dengan  uang sehingga suara rakyat tergadai bahkan dalam bebarapa  kasus  hanya  dengan  uang  lima puluh  ribu  rupiah  bisa  mempengaruhi  suara rakyat.  Memang  ketika  pemilihan  kepala dearah sebelum reformasi ada praktek money politik  tetapi  secara  sembunyi  berbeda dengan  sekarang,  money  politik  terjadi dengan terang-terangan bahkan tidak sedikit masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan  siapa  yang  memberikannya uang.
Mahar  politik  juga  sempat  mencuat  di karenakan setiap calon yang akan menjadi
11 Wawan S, dkk, Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. Jurnal Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Desember 2015 , hal 303
kepala  daerah  harus  di  usung  oleh  partai politik  sehingga  partai  politik  memberikan syarat  kepada  calon  kepala  daerah  untuk membayar sejumlah uang kepada partai atau kita  kenal  dengan  mahar  politik.  Sehingga untuk mencalonkan diri membutuhkan biaya yang  besar  dan  yang  menjadi  calon  tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketiga melalui  proses  pilkada  langsung banyak  kepala  daerah  yang  terjerat  kasus korupsi,  bukan  berarti  bahwa  ketika  kepala daerah  di  pilih  oleh  DPRD  tidak  akan melakukan  korupsi,  alasannya  bahwa  untuk menjadi  calon  kepala daerah  harus membutuhkan  biaya  yang  besar  mulai  dari mahar  politik  sampai  pada  biaya  kampanye, sehingga  calon  kepala  daerah  berusaha mencari  biaya  kampanye  dengan  cara meminjam  dll,  maka  ketika  terpilih  dia  akan berusaha  untuk  mengembalikan  biaya  yang keluar dengan cara korupsi.
Keempat kontrak  politik  antara  calon kepala  daerah  dan  penyandang  dana, beberapa calon tidak mempunyai dana untuk proses  pencalonan  sehingga  terjadilah kontrak  politik  dengan  penyandang  dana untuk  membantu  dalam  proses  pemilihan dengan  syarat-syarat  tertentu  atau  kontrak politik, contohnya ketika calon kepala daerah itu  terpilih  maka  akan  ada  bagi-bagi  proyek kepada  penyandang  dana  tersebut,  sehingga ketika  terjadi  benturan  kepentingan  rakyat dan  kepentingan  penyandang  dana  akan memberi  peluang  kepala  daerah  tidak berpihak kepada rakyat.
Kelima,  pemborosan  biaya  yang  di akibatkan biaya operasional penyelenggaraan pilkada  langsung,  walaupun  sekarang  untuk meminimalisir anggaran pilkada di laksanakan  dengan  cara  serentak  seluruh  di indonesia, tetap saja biaya yang di keluarkan begitu  besar,  tidak  sedikit  anggara  yang  di keluarkan baik kepada penyelenggara seperti
KPU,  Bawaslu  dan  untuk  TNI-POLRI  dalam rangka pengamanan pemilu
Selain dari kekurangan di atas masalah yang  muncul  dari  pilkada  langsung  adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan data ICW 12 Pemantauan dilakukan  terhadap  kasus  korupsi  kepala daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  sepanjang  2004  hingga  2018. Peneliti ICW Egi Primayoga menyebut, dalam kurun waktu 14 tahun, ada 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani  oleh  KPK  artinya  bahwa  kepala daerah  yang  di  pilih  langsung  oleh  rakyat tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat dengan beberapa alasan inilah sehingga arus perubahahan  kembali  ke  pemilihan  kepala daerah  tidak  langsung  di  gaungkan  bahkan pada  tahun  2014  terjadi  perdebatan  dalam paripurna  di  DPR  mengenani  RUU  pilkada, bahkan hasil akhirnya 226 anggota legislatif di DPR menyetujui pilkada tidak langsung.
Keluarnya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada di laksanakan  secara  serentak  dengan  tujuan untuk  menghentikan  ritual  demokrasi  yang tiada hentinya setiap tahun, sehingga dengan pilkada  serentak  di  jalankan  akan  membuat efesiensi  waktu  dan  biaya  yang  besar, mengingat  begitu  banyak  masalah-masalah yang  di  timbulkan  oleh  pemilihan  kepala daerah.
Pilkada serentak juga bukan merupakan jawaban atas permasalahan pesta demokrasi di  daerah  tetapi  suatu  batu  loncotan  untuk menuju  pilkada  yang  berkualitas  dan efesiensi,  sehingga  di  perlukan  penataan kembali  mekanismenya,  membenahi
12 https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018- 104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di- jawa-timur.html
regulasinya,  dan  membangun  integritas  dan perilaku  penyelenggaraan  Pilkada,  partai politik dan pasangan calon agar Pilkada dapat terselenggara  tidak  hanya  dari  aspek prosedural,  tetapi  jauh  lebih  dalam  dari  itu adalah  membangun  Pilkada  yang  lebih substantif,  berintegritas,  aman,  lancar, berlangsung fairness dan  terpilih  kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mensejahterakan  rakyatnya  dan  memajukan daerahnya.  Dalam  kaitan  ini,  maka  langkah perbaikan  Pilkada  serentak  kedepan  juga tidak     terlepas     dari      perbaikan      dari sisi electoral system dan electoral process 13
Selain  itu,  juga  diperlukan  penataan kelembagaan  penyelenggara  yang  mandiri atau independen serta peningkatan kesadaran peserta Pilkada dan warga negara agar  tidak  terjebak  pada  permainan  dan pragmatisme  kekuasaan  yang  merugikan kepentingan  bangsa  dan  negara.  Sifat kemandirian  atau  independen  ini  sangat diperlukan karena pada hakikatnya
pelaksanaan  Pilkada  serentak  melekat  baik pada  kelembagaan  maupun  fungsi  yang dijalankan.
Selain itu, kemandirian penyelenggara  Pilkada  juga  harus  tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pertangungjawabannya. Penyelenggara Pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum
(KPU)  provinsi  dan  KPU  kabupaten/kota maupun  Bawaslu  dan  Panwaslu,  harus independen  dalam  menjalankan  tugasnya masing-masing,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 14

## Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung Dalam Perspektif Ketatanegaraan
Dalam teori demokrasi di kenal dengan dua  model  demokrasi  langsung  ( direct democracy )  dan  demokrasi  tidak  langsung atau      demokrasi      perwakilan indirect democracy . Dari beberepa pandangan tentang
13 Anthon Raharusun, Op Cit.
14 Ibid
ahli  mengenai  apa  yang  di  maksud  dengan demoraksi  dari  berbagai  sudut  pandang  dan pendekatan dapak di tarik kesimpulan bahwa Inti  dari  demokrasi  adalah  menghendaki adanya  keikutsertaan  rakyat  atau  warga negara  dalam  aktivitas  penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan 15 Tujuan demokrasi bukan hanya bagaimana  rakyat  ikut  serta  dalam  aktivitas penyelenggaraan  negara  tetapi  tujuan  nya adalah bagaimana rakyat memiliki kekuasaan yang  tertinggi,  artinya  setiap  aktivitas pemerintah harus mensejahtraan rakyat. Pola demokrasi  langsung  seperti  yang  di  kenal  di zaman  yunani  kuno  itu  pun  tidak menggambarkan  demkorasi  langsung  yang adil  karena  hanya  kaum  bangsawan  atau orang-orang  tertentu  saja  yang  ikut mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan  negara,  kaum  budak  atau perempuan  tidak  di  libatkan  dalam  proses demokrasi langsung.
Demokrasi  yang  langsung  melibatkan rakyat  dalam  mengambil  kebijakan  negara tidak bisa lagi di adopsi pada negara- negara modern  karena  luasnya  wilayah  dan  jumlah penduduk  dalam  suatu  negara,  demokrasi langsung  hanya  bertahan  di  negara  swiss sampai  saat  ini  dengan  penyelenggaraan referendum  sehingga  cara  yang  bagus  dan efesien untuk sekarang dengan menggunakan model  demokrasi  tidak  langsung.  Maksud bahwa  dalam  proses  penyelenggaran  negara rakyat harus mempunyai wakil-wakil yang di pilih  sebagai  anggota  badan  perwakilan rakyat seperti lembaga DPR,DPRD. Yang akan membawa  dan  memperjuangan  aspirasi masyarakat.
Menjadi  pertanyaan  apakah  dalam proses pemelihan kepala daerah harus di pilih langsung oleh rakyat atau di pilih oleh anggota DPRD,  sampai  sekarang  pilkada  di  pilih langsung oleh rakyat dan di laksanakan secara serentak  di  seluruh daerah,  tetapi  bukan
15 B. Hestu Cipto Handoyo, hukum tata negara menuju konsolidasi sistem demokrasi, yogjakarta, cahaya atma pustaka 2015, Hal 104
berarti bahwa model pemilihan langsung yang sekarang  merupakan  model  yang  sempurna dan harus di pertahankan.
Secara yuridis dalil  pemilihan langsung kepala daerah tidak tertulis secara eksplisit di konstitusi  negara  indonesia  dalam  pasal  18 ayat  (4)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa “
Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing  sebagai  kepala  pemerintahan daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih secara demokratis. Rumusan “secara demokratis bermakna multitafsir, tergantung bagaimana  UU  menterjemahkannya.  Pada awalnya,  pemilihan  dilakukan  dengan mekanisme keterwakilan oleh DPRD dan saat ini sistem pemilihan berganti kembali secara langsung  oleh  rakyat.  Pada  dasarnya  kedua sistem  pilkada  tersebut  sama-sama  tidak bertentangan  dengan  Dasar  Negara  dan Konstitusi.  Apabila  pilkada  dilakukan  secara langsung,  maka  demokrasi  yang  digunakan adalah  demokrasi  secara  murni,  dimana pelaksanaan  pilkada  dilakukan  oleh  rakyat, dari  rakyat  dan  untuk  rakyat  berdasarkan nilai-nilai  Dasar  Negara  Indonesia  yaitu Pancasila.  Disisi  lain,  sistem  pilkada  secara tidak  langsung  juga  merupakan  perwujudan dari  pelaksanaan  demokrasi  Pancasila. Perbedaannya,  demokrasi  yang  diterapkan adalah  demokrasi  keterwakilan,  dimana pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  oleh anggota DPRD setempat. Anggota DPRD disini juga merupakan perwujudan rakyat Indonesia.  Dengan  demikian,  pemilihan secara  tidak  langsung  tidak  bertentangan dengan  demokrasi  Pancasila,  sebagaimana tercermin  dalam  sila  keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
permusyawaratan perwakilan” 16
Putusan  MK  No.  72-73/PUU-II/2004 yang telah memberi tafsir pilkada demokratis sesuai  konstitusi  merupakan open  legal policy pembentuk  Undang-undang.  Artinya bahwa mengenai pasal 18 ayat (4) UUD 1945
16 Wawan S, dkk, Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Berdasarkan
tergantung law  maker atau  pembentuk undang-undang  karena  bentuk  pilkada langsung dan tidak langsung secara sah secara konstitusi,  bahkan  apabila  dalam  konstitusi negara  indonesia  di  atur  secara  eksplisit mengenai  pilkada  langsung  ini  akan bertentangan  dengan  pasal  yang  lain  yang mengatur  tentang  daerah  istimewa  seperti jogjakarta  yang  mana  kepala  daerah  jogja  di angkat secara turun temurun.
Pada  tahun  2004  muncul  ide  untuk mengubah  model  pilkada  langsung  dengan pilkada  tidak  langsung,  ketika  dalam  rapat paripurna  untuk  mengesahkan  RUU  pilkada terjadi perdebatan yang begitu alot sehingga di lakukan voting di mana mayoritas fraksi di DPR  memilih  pilkada  di  laksanakan  tidak langsung atau di pilih oleh DPRD, tidak bisa di pungkiri bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai  pilkada  langsung  dan  tidak langsung di pengaruhi oleh iklim politik pada saat  itu,  ada  pendapat  bahwa  adanya perbedaan  pendapat  antara  fraksi  yang tergabung  dalam  koalisi  merah  putih  dan koalisi  indonesia  untuk  kepentingan  politik. Artinya  bahwa  fraksi  DPR  yang  tergabung dalam  KMP  menginginkan  pilkada  langsung bukan  karena  masalah  yang  timbul  dari pilkada langsung tersebut melainkan, apabila pilkada  di  pilih  oleh  DPRD  maka  secara otomatis 90 persen kepala daerah yang ada di indonesia  akan  berasal  dari  koalisi  merah putih  begitu  juga  sebaliknya  KIH  bertahan dengan  model  pemilihan  langsung  karena nanti akan sedikit kepala daerah yang berasal dari partai yang tergabung dalam KIH.
Pilkada  langsung  juga  di  anggap bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD  1945  dalam  sila  ke  4  dengan  adanya pilkada  langsung  tidak  telah  meninggalkan permusyawaratan dan perwakilan begitu juga setelah  amandemen  UUD  1945  sampai dengan  tahun  2004  model  pemilihan  kepala daerah masih di pilih oleh DPRD tetapi dengan
Demokrasi Pancasila. Jurnal Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Desember 2015 , hal 306
adanya UU No. 32 tahun 2004 maka pilkada di laksanakan secara langsung. Padahal kehendak pembuat UUD 1945 memaknai kata demokratis pada pasal 18 ayat (4) itu adalah pemilihan  perwakilan  tetapi  dengan  dalih pemilihan  presiden  secara  langsung  maka pilkada  pun  di  laksanakan  secara  langsung sehingga  tanpa  kita  sadari  kita  telah meninggalkan nilai-nilai pancasila. Kita tidak boleh  menyamakan  negara  kita  dengan negara  lain,  demokrasi  kita  berbeda  dengan demokrasi  negara  lain.  Negara  kita mempunyai  pancasila  sehingga  demokrasi kita pun harus bermodel demokrasi pancasila.
Pilkada  yang  di  pilih  oleh  DPRD  bukan berarti melanggar konstitusi atau menghilangkan  ruh  demokrasi  tetapi  justru akan  kembali  pada  ruh  pancasila  yang sesungguhnya.  Terlepas  dari  kepentingan politik  ketika  RUU  pilkada  tidak  langsung  di setujui  oleh  DPR  tetapi  di  anulir  dengan  di keluarkannya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 , memang  model  pilkada  langsung  di  anggap tidak  berhasil  dan  menimbulkan  begitu banyak  masalah-masalah  yang  sangat  serius mulai dari pada di sahkannya UU No. 32 tahun 2004 sampai sekarang.
Melihat  permasalahan  yang  muncul akibat  pilkada  langsung  sejogyanya,  pilkada langsung  bukan  merupakan  harga  mati  dan merupakan  model  pilkada  yang  baik  tetapi pilkada tidak langsung atau di pilih oleh DPRD bisa  menjadi  jawaban  atau  solusi  atas permasalahan yang ada, karena pilkada tidak langsung  juga  tidak  bertentangan  dengan konstitusi  sehingga  model  ini  hanya  pilihan politik  pembentuk  undang-undang  (political choice  for  law  maker)  karena  berubahnya model pilkada dari DPRD ke Pilkada langsung merupakan  koreksi  terhadap  model  pilkada yang  lama,  sehingga  dengan  melihat permasalahan  yang  ada  maka  model  pilkada langsung  harus  di  koreksi  dan  dikembalikan ke model pilkada tidak langsung atau di pilih oleh DPRD.

## Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Tidak Langsung
Setiap  system  mempunyai  sisi  positif dan  negatifnya,  sama  halnya  dengan  pilkada langsung  dan  pilkada  tidak  langsung  dalam perjalanannya  memiliki  kelebihan  dan kekurangan, Pilkada langsung dianggap tidak menyelesaikan permasalahan didaerah sehingga perlu untuk mengembalikan system pilkada yang dipilih oleh DPRD, Pilkada tidak langsung  memiliki  banyak  kelebihan  dalam hal  anggaran,  berbeda  dengan  pilkada langsung yang menghabiskan banyak anggaran negara. Ketika pilkada dilaksanakan secara  tidak  langsung  maka  anggaran  yang diperuntukkan  untuk  pesta  demokrasi tersebut  bisa  alokasikan  untuk  kepentingan negara yang lain.
Pilkada tidak langsung akan memberikan iklim politik yang stabil, karena rakyat  tidak  terlibat  langsung  dalam  proses pemilihan tersebut, konflik-konflik horizontal antara pendukung akan terhindarkan sehingga pilkada akan berjalan dengan aman Pilkada tidak langsung akan menghindari praktek money politik, tidak ada lagi  rakyat  yang  memilih  kepala  daerahnya karena faktor uang, Calon kepala daerah tidak akan  lagi  melibatkan  pengusaha-pengusaha sebagai  penyandang  dana  untuk  membantu proses  kampanye  sehingga  kontrak  politik antara  pengusaha  dan  calon  kepala  daerah akan terhindarkan
Pilkada  tidak  langsung  juga  akan menghasilkan  kepala  daerah  yang  memiliki power dan hubungan yang kuat dengan partai politik  yang  ada  di  DPRD  sehingga  akan memudahkan kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Pilkada tidak langsung memiliki kekurangan di antaranya, akan muncul kepala daerah  yang  bukan  berasal  dari  daerah tersebut  dan  tidak  mengetahui  masalah- masalah yang ada di daerah tersebut sehingga apa yang  menjadi  kebutuhan  dan  kengingan
rakyat  tidak  terpenuhi,  begitu  juga  kepala daerah  yang  di  pilih  oleh  DPRD  akan melahirkan  oligarki  kekuasaan  sehingga kepala  daerah  yang  terpilih  akan  merasa berhutang  budi  kepada  partai  politik  yang mendukungnya  di  DPRD,  keadaan  ini  akan memberi  dampak  negatif  kepada  jalan pemerintahan  di  daerah  pasalnya  akan berbenturan  antara  kepentingan  rakyat  dan kepentingan  partai  politik  maka  kepala daerah akan dilematis menentukan kebijakannya  dan  ada  peluang  untuk  lebih mendahalukan  kepentingan  partai  politik yang mendukungnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung Dalam Perspektif Ketatanegaraan di
indonesia  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi  menuju  kedaulatan  rakyat sesuai  yang  di  amanatkan  oleh  UUD  1945, Pilkada  langsung  telah  berlangsung  mulai  di sahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sampai  sekarang,  dari  perheletan  pilkada langsung begitu banyak masalah dan konfllik yang  muncul,  Pilkada  serentak  juga  bukan merupakan jawaban atas permasalahan pesta demokrasi  di  daerah  tetapi  suatu  batu loncotan  untuk  menuju  pilkada  yang berkualitas  dan  efesiensi,  sehingga  di perlukan  penataan  kembali  mekanismenya, membenahi  regulasinya,  dan  membangun integritas  dan  perilaku  penyelenggaraan Pilkada.
Pemilihan  Kepala  Daerah  Tidak Langsung  Dalam  Perspektif  Ketatanegaraan tidak  melanggar  atau  bertentangan  dengan konstitusi atau menghilangkan ruh demokrasi tetapi justru akan kembali pada ruh pancasila yang  sesungguhnya.  putusan  MK  No.  72- 73/PUU-II/2004  yang  telah  memberi  tafsir pilkada demokratis sesuai konstitusi merupakan open  legal  policy pembentuk Undang-undang.  Artinya  bahwa  mengenai pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  tergantung law
maker atau  pembentuk  undang-undang karena  bentuk  pilkada  langsung  dan  tidak langsung secara sah secara konstitusi.

## REFERENSI Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  2014. Konstitusi  & Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta:Sinar Grafika.
Handoyo,  B.  Hestu  Cipto.  2015. Hukum Tata Negara  Menuju  Konsolidasi  Sistem Demokrasi ,  Yogjakarta:  Cahaya  Atma Pustaka
Ilmar,  Aminuddin.  2013. Hukum  Tata Pemerintahan , Makassar: Identitas

## Universitas Hasanuddin
Novendri  M.  Nggilu.  2014. Hukum  dan  Teori Konstitusi  (Perubahan  Konstitusi  yang Partisipatif  dan  Populis) ,  Yogyakarta:  UII Press.
Prihatmoko,  J.J.  2005. Pemilihan  Kepala Daerah  Langsung,  Filosofi,  Sistem  dan Problema  Penerapan  di  Indonesia. Pustaka Pelajar dan Lembaga Penelitian,
Pengembangan dan Pengabdian
Masyarakat  LP3M)  Universitas  Wahid Hasyim Semarang.
Sirajuddin  dan  Winardi.  2015. Dasar-Dasar Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Malang: Setara Press

## Makalah
Tome,  Abdul  Hamid.  2015.  Konstitusi  Bagai Istana Pasir, Kumpulan Makalah Seminar Nasional  Hukum.  Jakarta  ;  Universitas Indonesia

## Koran
Kaluku,  Julisa.  2018.  “Supremasi  Hukum  Era Digitalisasi”. Kompas ,  22  September 2018.

## Jurnal
Eko  Noer   Kristiyanto.   2015. Rekonstruksi

## Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan
Bupati/  Walikota  Di  Indonesia ,  Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2
Marulak  Pardede.2018. Legitimasi  Pemilihan Kepala  Wakil  Kepala  Daerah  Dalam Sistem  Pemerintahan  Otonomi  Daerah. Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE,  ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni
Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2019, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden
Dalam  Pemilu  Serentak,  Jambura  Law Review Vol. 1 No.(1)
Widayati.  2010. Tinjauan  Konstitusional
Terhadap  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah ,  Jurnal  Pandecta  Volume  5. Nomor 2. Juli
Wawan  S,  dkk.  2015. Tinjauan  Yuridis Perbandingan  Sistem  Pilkada  Langsung Dan  Tidak  Langsung  Berdasarkan Demokrasi  Pancasila .  Jurnal  Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Desember

## Website
Anthon Raharusun. 2017. Pilkada serentak dan  penguatan  demokrasi  dalam  Sistem ketatanegaraan indonesia.
https://www.peradi.or.id/index.php/inf oterkini/detail/pilkada-serentak-dan- penguatan demokrasi-dalam-sistem- ketatanegaraan-indonesia , diunduh 9 juli
2015
Nur Habibie. Data 2014-2018 : 104 Kepala
Daerah  Tersandung    Korupsi,   Paling Banyak di Jawa Timur.
https://www.merdeka.com/peristiwa/d ata-2004-2018-104-kepala-daerah- tersandung-korupsi-paling-banyak-di- jawa-timur.html . diunduh 9 juli 2015