## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BANK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Marsitiningsih Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: marsitiningsih61@gmail.com

## ABSTRACT
The  legal  relationship  between  the  bank  and  the  customer  exists  because  of  the depositary agreement. The law creates rights and obligations. Business activities carried out by  banks  authority  so  greater  the  supervision.  To  overcome  this,  then  the  arrangement  and other  financial  institutions  so  one  becomes  the  financial  services  authority  (OJK)  in  Law number  21  of  2011.  There  are  two  different  functions  in  one  bank  institution  of  Indonesia Bank that is regulation and supervision function, fuction of monetary authority, so the bank Indonesia  prioritizes  monetary  policy  instruments  rather  than  strengthening  the  regulatory and supervisory fuctions. Bank supervision in the financial services authority is supervision on the health of  banks, determination  of  bank status  and prudential  principles. The right of customers  to  get  protection  of  their  rights,  especially  customer  education  and  dispute resolution.  Law  number  21  of  2011  regulates  OJK  authorized  to  undertake  consumer  and community  harm  prevention  measures,  perform  customer  complaint  services  and  safeguard measures by defending and fiing a lawsuit to obtain a change.
Keyword: Legal protection; Consumer; Globalization

## ABSTRAK
Hubungan  hukum  antara  Bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana  lahir  karena perjanjian penyimpanan dana. Adanya hubungan hukum lahirlah hak dan kewajiban.Meluasnya  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  bank  berakibat  besarnya  pengaturan untuk bank yang pada giliranya semakin besar pula biaya pengawasannya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengaturan dan pengawasan bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi satu atap dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21  tahun  2011.  Adanya  dua  fungsi  yang  berbeda  dalam  satu  lembaga  Bank  Indonesia  yaitu fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  sekaligus  fungsi  otoritas  moneter  menyebabkan  Bank Indonesia  cenderung  lebih  menggunakan  instrument  kebijakan  moneter  dari  pada memperkuat  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan.  Fungsi  pengawasan  bank  dari  Bank Indonesia  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  meliputi  pengawasan  terhadap  tingkat  kesehatan bank,  penetapan  status  bank  dan  prinsip  kehati-hatian.  Terkait  dengan  hak-hak  nasabah, nasabah  memperoleh  perlindungan  hak-haknya  khususnya  pendidikan  nasabah  dan penyelesaian  sengketa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011,  OJK  diberi kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat, melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen  dan  tindakan  perlindungan  dengan  melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Globalisasi

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Globalisasi dewasa ini, telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi  dan  transaksi  antara  konsumen
dan pelaku usaha, ditandai dengan semakin banyaknya  para  pelaku  usaha  yang beroperasi di pasar internasional dan pasar domestic ( local ). Obyek dan bidang yang dijadikan transaksi bisnis antara konsumen
dan pelaku usaha berkenaan dan berkaitan dengan  berbagai  aspek  yaitu  aspek ekonomi,  sosial  budaya,  politik,  hukum dan  teknologi. 1 Korelasi  antara kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha yang  relevan  dengan  aspek  –  aspek tersebut menunjukan pentingnya konsumen  diberikan  perlindungan  hukum secara  khusus  dalam  bentuk  Undang- Undang.
Perkembangan pasar keuangan yang  pesat  di  era  globalisasi  dan berkembangnya dinamika produk keuangan  di  pasar  keuangan  domestic maupun  internasional  membawa  implikasi pada  perubahan  struktur  pasar  keuangan yang  semakin  kompleks,  sehingga  dalam operasionalnya  memerlukan  pengawasan oleh  lembaga  yang  memiliki  tugas  utama sebagai  lembaga  pengawas  jasa-jasa  di sektor  keuangan.  Institusi  pengawasan terpadu  dibentuk  dengan  maksud  untuk menciptakan  lembaga  pengawas  yang terintegrasi  bagi  perbankan,  pasar  modal, dana  pensiun,  asuransi  serta  lembaga keuangan lainnya dalam rangka mengurangi  tingkat  risiko  di  sektor keuangan dan mengantisipasi
berkembangnya universal product , meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar  praktek  bisnis  keuangan,  dan mengurangi  kejahatan  di  bidang  keuangan .
Selain  lembaga  keuangan  bank, terdapat juga lembaga keuangan non bank, yaitu  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan, lembaga penjaminan, pagadaian, perusahaan  perasuransian,  lembaga  yang menyelenggarakan program jaminan social dan  kesejahteraan  yang  bersifat  wajib, serta industry keuangan non bank lainnya.
Untuk  mewujudkan  perekonomian nasional  yang  mampu  tumbuh  secara
1 Wahyu sasongko, ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Universitas lampung,2007,hlm1
berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan yang  terselenggara  secara  teratur,    adil, transparan,  dan    akuntabel,  serta  mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil, dan  mampu  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dalam  pasal  4  Undang  –  Undang Otoritas  jasa  keuangan  (  UU  OJK  ) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem  keuangan  yang    tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan    mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat 2 .
Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi  informasi  serta  inovasi  financial telah  menciptakan  sistem  keuangan  yang sangat  komplek,  dinamis,  dan  saling terkait  antar-  subsektor  keuangan  baik dalam  hal  produk  maupun  kelembagaan. Beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian Otoritas jasa Keuangan diantaranya pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang terintegrasi  (  konglomerasi  ),  praktek perlindungan  konsumen  yang  sama  di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral  hazard dan  belum optimalnya perlindungan konsumen  sektor jasa keuangan.
Perlindungan  konsumen  di  sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan
sistem perlindungan konsumen  yang  andal,  meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan
menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan sehingga
mampu
2 Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.1/POJK.07/2013
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat pada sektor jasa keuangan.
Hal  nyata  yang  diharapkan  antara lain Pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan  aspek  kewajaran  dalam menetapkan  biaya  atau  harga  produk  dan/ atau  layanan, fee-based  pricing minimum yang  tidak  merugikan  konsumen,  serta kesesuaian  produk  dan  /  atau    layanan yang  ditawarkan  dengan  kebutuhan  dan kemampuan konsumen.
Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan  dengan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  konsumen  untuk  meningkatkan kepercayaan  konsumen. Market  conduct adalah perilaku Pelaku Usaha jasa keuangan  dalam  mendesain,  menyusun dan
menyampaikan informasi, menawarkan,  membuat  perjanjian  atas produk dan / atau layanan serta penyelesaian  sengketa    dan  penanganan pengaduan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, upaya  perlindungan  konsumen  dan  /  atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan  utama  ,  yaitu  meningkatkan kepercayaan  dari  investor  dan  konsumen dalam  setiap  aktifitas  dan  kegiatan  usaha di  sektor    jasa  keuangan  ( Market confidence ), dan memberikan kesempatan untuk  perkembangan  bagi  Pelaku  Usaha jasa  keuangan  secara  adil,  efisien  dan transparan  dan  di  sisi  lain  Konsumen memiliki  pemahaman  hak  dan  kewajiban dalam  berhubungan  dengan  Pelaku  Usaha jasa  keuangan  mengenai  karakteristik, layanan, dan produk ( Level Playing Field ).
Dalam  jangka  panjang,  industry jasa keuangan sendiri  juga akan mendapat manfaat  yang  positif  untuk  memacu peningkatan  efisiensi  sebagai  respon  dari tuntutan  pelayanan  yang  lebih  prima terhadap pelayanan jasa keuangan.
Konsumen  adalah  pihak  –  pihak yang  menempatkan  dananya  dan  /  atau
memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada  perbankan,  pemodal  di  Pasar  Modal, pemegang  Polis  pada  perasuransian,  dan peserta  pada  Danapensiun,  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan 3 .
Kabar  soal  bocornya  data  yang berujung raibnya uang di rekening nasabah bank  kembali  terjadi.  Terkait  hai  itu Otoritas  jasa  Keuangan  (  OJK  )  akan melihat kasus per kasus. Dewan
Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyebut  kasus  kebocoran  dana  nasabah bisa  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  yaitu dari sisi industry dan dari sisi konsumen. 4
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran  konsumen  akan  hak  –  haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

## B. PERMASALAHAN
Sistem  perlindungan  konsumen yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan  Konsumen  (  Undang  – Undang nomor 8 tahun  1999 ) melibatkan tiga pihak yaitu ; konsumen, pelaku usaha, dan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dipahami karena sebagaimana diatur dalam konstitusi  Undang  –  Undang  Dasar  1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia  didirikan  bukan  hanya  untuk melindungi  rakyatnya,  tetapi  juga  harus dapat  menciptakan  Negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Untuk  itu  ,  maka  Negara melalui pemerintah harus aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di  berbagai  bidang  dan  sektor,  termasuk penyelenggaraan  perlindungan  konsumen.
Bertolak dari hal tersebut maka permasalah dalam artikel ilmiah ini adalah bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi
3 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4 Tirta Segara, Tribun Sumsel, 16 maret 2018 , hlm 2
konsumen    bank  menurut  Undang  – Undang  nomor  21  tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

## II. PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  konsumen  adalah rakyat  Indonesia  yang  posisinya  lemah  di hadapan pelaku usaha. Melalui perlindungan  konsumen,  kepentingan  dan hak  –  hak  konsumen  dapat  terlindungi, sehingga akan  berpengaruh  terhadap kesejahteraan  rakyat..Dengan  keterlibatan pemerintah,  maka  ada  hubungan  segitiga antara  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah . Diharapkan pemerintah dapat menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif, sekaligus menjaga hubungan yang seimbang  antara  konsumen  dan  pelaku usaha. 5 Negara sesungguhnya adalah penyelenggara  perlindungan  konsumen.
Melalui pemerintah peraturan perundang – undangan perlindungan konsumen dirancang  dan  dibuat  sekaligus  dilakukan pengawasan terhadap peleksanaan penyelenggaraan.  Peran  pemerintah  dalam perlindungan  konsumen  selain  bertindak sebagai regulator juga melakukan pengawasan  dan  penegakan  atas  regulaasi yang  diberlakukan  itu  .  jika  ada  yang mengganggu  kepentingan  dan  hak  –  hak konsumen, maka pemerintah dapat menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan .
Dalam  pasal  1  angka  1  Undang  –
Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan bahwa  Perlindungan  Konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Sedangkan  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan  /  atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat  ,  baik  untuk kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak
5 Wahyu sasongko, Op cit,hlm 117
untuk  diperdagangkan  (  pasal  1  angka  2 UU no.8 tahun 1999 )…
Perlindungan konsumen bertujuan :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan,  dan  kemandirian konsumen  untuk  meningkatkan diri,
b. Mengangkat harkat dan martabat  konsumen  Dengan cara  menghindarkannya  dari ekses negative pemakaian barang dan / jasa,
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
d. Menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsure  kepastian hukum dan keterbuaan informasi  serta  akses  untuk mendapatkan informasi, e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
f. Meningkatkan  kualitas  barang dan  /  atau  jasa  yang  menjamin kelangsungan  usaha  produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan
konsumen 6
Dalam  pasal  4  UU    Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen adalah sbb:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan  /  atau jasa;
6 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia,2011,Raja Grafindo Persada,jkt,hlm, 12
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan  / atau jasa serta mendapatkan barang dan  /  atau  jasa  tersebut  sesuai Dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang
benar,jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan  / ataujasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan  /  atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. Hak untuk
mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan  /  atau penggantian,  apabila  barang  dan/ atau jasa  yang diteima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya 7
Sedangkan  kewajiban  pelaku  usha meliputi : beritikad baik dalama melakukan kegiatan usahanya; memberikan  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dana pemeliharaan; memperlakukan atau melayanai  konsumen  secara  benar  dan jujur  serta  tidak  diskriminatif;  menjamin mutu    barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
7 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, 2013, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlmn 34
barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku; memberi  kesempatan  kepada  konsumen untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang- barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  memberi  kompensasi, ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Perjanjian  antara  lembaga  perbankan dengan  nasabah  penyimpan  dana  akan melahirkan hubungan hukum antara kedua belah  pihak,  terciptanya  hubungan  hukum akan  melahirkan  hak  dan  kewajiban  baik dari pihak bank maupun nasabah penyimpan  dana  .  Hak  ternyata  tidak hanya  mengandung  unsur  perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Hal ini tampak apabila seseorang mempunyai simpanan di sebuah bank,  maka  hukum  akan  memberikan  hak kepada  orang  yang  menyimpan  dana, dalam  arti  bahwa  kepentingan  nasabah penyimpan dana mendapatkan perlindungan hukum. 8
Akan  tetapi  perlindungan  itu  tidak hanya  ditujukan  terhadap  kepentingan penyimpan  dana  saja,  melainkan  juga kehendak  dari  penyimpan  dana  terhadap simpanan  yang  ada  pada  bank.  Atas  dasar hal  tersebut  maka  pemilik  simpanan berhak  dan  dapat  melakukan  penarikan dana  simpanannya  atau  memberi  kuasa kepada  orang  lain  untuk  melakukan penarikan dana dalam hubungannya dengan perlindungan hukum itu. Prof.DR.Satjipto Rahardjo,SH berpendapat
8 Hermansyah dalam Atonius Suhadi AR :Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan, Simur Cahaya Majalah Ilmiah FH Univ.Sriwijaya no 42 tahun xv mei 2010, hlm 1963
bahwa  hukum  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak  dalam  rangka  kepentingannya tersebut. 9
Lembaga  perbankan  adalah  suatu lembaga  yang  kelangsungan  usahanya tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat,  sehingga  dunia  perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan
perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat,  terutama  kepentingan  dari nasabah bank yang bersangkutan.
Hakekat  perlindungan  hukum  nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan  di  suatu  bank  tertentu  terhadap suatu kerugian. Risiko menderita kerugian dari  nasabah  penyimpan  dana  ini  akan terjadi apabila bank dilikuidasi, bank beku operasi,  bank  take  over. 10 Perlindungan hukum  ini  juga  merupakan  upaya  untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Marulak Pardede mengemukakan bahwa  dalam  sistem  perbankan  Indonesia, mengenai  perlindungan  terhadap  nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2 ( dua) cara yaitu :
a. Perlindungan  secara  implicit  ( implicit  deposit  protection ),  yaitu perlindungan  yang  dihasilkan  oleh pengawasan,  dan  pembinaan  bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya
kebangkrutan bank, yang diperoleh melalui  antara  lain  ;  peraturan perundangan  di  bidang  perbankan, memelihara tingkat kesehatan bank,  melakukan  usaha  sesuai dengan  prinsip  kehati-hatian,  cara pemberian kredit yang tidak merugikan  bank  dan  kepentingan
9 Ibid , hlm 1964
10 Yunus Husein dalam Antonius Suhadi AR, ibid hlm 1965
nasabah serta menyediakan informasi  risiko  pada  nasabah.
Dalam rangka memberikan
perlindungan kepada nasabah penyimpan  dana,  dalam  pasal  29 ayat  (5)  UU  no.  10  tahun1998 ditentukan bahwa
untuk kepentingan  nasabah,  bank  wajib menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi  nasabah  yang  dilakukan oleh bank.
b. Perlindungan  secara  eksplisit  ( explicit  deposit  protection ),  yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu  lembaga  yang  menjamin simpanan  masyarakat,  sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti  dana  masyarakat  yang disimpan  pada  bank  yang  gagal tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah penyimpan  dana  di  bank,  telah  ada political  will dari  pemerintah,  terbukti dengan  telah  diundangkannya  Undang- Undang  nomer  24  tahun  2004  tentang Lembaga Penjaminan simpanan, disamping  perlindungan  hukum  yang diatur  dalam  Undang-Undang  no.10  tahun 1998 tentang perbankan.
Meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan bank berakibat besarnya pengaturan untuk bank yang pada gilirannya semakin besar pula biaya untuk pengawasannya.  Untuk  mengatasi  hal tersebut menjadikan pengaturan dan pengawasan  bank,  perusahaan  sekuritas, perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  jasa lainnya dalam satu atap dengan dibentuknya Otoritas jasa Keuangan ( OJK ) melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, karena selama ini Bank Indonesia memiliki banyak kendala dalam menjalankan  kewenangannya.  Diharapkan dengan  adanya  OJK  mampu  untuk
mengurangi kendala-kendala yang dimiliki oleh  Bank  Indonesia  karena  nyatanya Bank  Indonesia  tidak  mampu  sepenuhnya untuk mengontrol perbankan.
Kelahiran  Otoritas  Jasa  Keuangan sebagai  otoritas  tunggal  dalam  pengaturan dan  pengawasan  jasa  keuangan  termasuk perbankan, menimbulkan diskursus. Argumentasi  bagi  yang  setuju  harus dipisahkannya pengawasan perbankan dari Bank  Indonesia  adalah  untuk  menghindari konflik kepentingan. 11 . Adanya dua fungsi yang  berbeda  dalam  satu  lembaga  Bank Indonesia  yaitu  fungsi  pengaturan  dan pengawasan  sekaligus  fungsi  otoritas moneter akan menyebabkan Bank Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan instrument kebijakan moneter  berupa  bantuan  likuiditas  untuk menyehatkan  kondisi  keuangan  dari  bank- bank yang diawasinya dari pada memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasannya  dengan  mengedepankan pendekatan  prudensial  (  peraturan  kehati- hatian ) 12
Menurut Darwin
Nasution, pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan merupakaan upaya untuk mereformasi dan mengintegrasikan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  bagi  semua  sektor  jasa keuangan  secara  keseluruhan  agar  lebih kredibel dalam rangka mewujudkan pertumbuhan  sektor  keuangan  yang  kuat dan sehat sehingga mampu mengantisipasi setiap perkembangan sektor keuangan baik secara domestik atau global.
Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan dan  pengawasan    di  sektor  perbankan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6 angka  a,    Otoritas  Jasa  Keuangan mempunyai  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank,
11 Andika Hendra Mustaqim dalam Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan , Setara Press,2017,halm 111
12 Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, Setara Press,2017, hlm 111
kesehatan  bank,  aspek  kehati-hatian  bank, dan pemeriksaan bank.
Fungsi  pengawasan  bank  dari  Bank Indonesia  kepada  Otoritas  Jasa  Keugan meliputi  pengawasan  terhadap  tingkat kesehatan  bank,  penetapan  status  bank, penerapan  Good  Corporate  Governance pada suatu bank, penyelenggaraan kegiatan  usaha  bank,  perizinan  dan pencabutan  izin  usaha  bank,  merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, pemeriksaan bank secara berkala, penerapan  manajemen  risiko  dan  prinsip kehati-hatian.  Terkait  dengan  hak-hak nasabah, nasabah memperoleh perlindungan hak-haknya khususnya tentang pendidikan nasabah dan penyelesaian sengketa.  Hal  tersebut  sesuai dengan  tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan  yaitu agar keseluruhan kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat, 13 baik  di  sektor  perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  dengan tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan tersebut. 14
Untuk  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan  untuk  melakukan  tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Tindakan pencegahan
kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi : 15
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik  sektor  jasa  keuangan,
layanan, dan produksinya;
13 Pasal 4 UU OJK
14 Pasal 6 UU OJK
15 Pasal  28 UU OJK
b. Meminta  lembaga  jasa  keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi  merugikan  masyarakat, dan
c. Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Yang termasuk tindakan pelayanan pengaduan konsumen meliputi: 16 a. Menyiapkan perangkat yang
memadai untuk
pelayanan pengaduan konsumen yang
dirugikan  oleh  pelaku  usaha  di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat  mekanisme  pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku  usaha  di  Lembaga  Jasa Keuangan, dan
c. Memfasilitasi
penyelesaian
pengaduan konsumen yang dirugikan  oleh  pelaku  usaha  di Lembaga di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Adapun tindakan pembelaan hukum meliputi : 17 a. Memerintahkan  atau  melakukan tindakan  tertentu  kepada  Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan
Lembaga Jasa Keuangan;
b. Mengajukan gugatan untuk
memperoleh kembali
harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan  kerugian,  baik  yang berada  di  bawah  penguasaan  pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan  pihak  lain  Dengan itikad  tidak  baik dan  untuk
16 Pasal 29 UU OJK
17 Pasal 30 UU OJK
memperoleh  ganti  kerugian  dari pihak  yang  menyebabkan  kerugian pada  konsumen  dan/atau  lembaga jasa  keuangan  sebagai  akibat  dari pelanggaran atas peraturanperundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal  31  UU  OJK  menyebutkan  bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan  konsumen  dan  masyarakat diatur  dengan  Peraturan  OJK.  Peraturan dimaksud adalah Peraturan Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.  Peraturan  OJK    Perlindungan konsumen  pasal  3-12  menentukan  bahwa informasi  dan  edukasi  yang  diberikan harus  memuat  karakteristik,layanan,  dan produk  institusi  keuangan  .  Melalui  upaya ini,  informasi  akan  hak-hak  konsumen dapat diperoleh konsumen, sehingga diketahui  apa  saja  yang  menjadi  hak-hak nasabah. 18 Akibatnya keputusan yang diambil  oleh  konsumen  menjadi  tepat  dan sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  dana kebutuhannya.  Selanjutnya,  pasal  14  ayat (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan menentukan  bahwa  pemberian  informasi dan  penyelenggaraan  edukasi  kepada konsumen  merupakan  kewajiban  yang harus diberikan oleh lembaga jasa keuangan  dalam  rangka  meningkatkan literasi kuangan konsumen.
Tindakan  pencegahan  kerugian  oleh OJK juga dapat dilakukan dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan  kegiatan  usahanya  apabila kegiatan  usaha  yang  dilakukan  lembaga jasa keuangan tersebut berpotensi merugikan  masyarakat..  Di  samping  itu, OJK  juga  dapat  melakukan  tindakan  lain berkaitan  dengan  tindakan  pencegahan kerugian, selama tindakan tersebut diperlukan  sebagai  tujuan  pencegahan kerugian konsumen serta tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan
18 Uswatun Hasanah, op cit , hlm 115
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan  telah  mengatur  bahwa  tindakan pencegahan kerugian
konsumen merupakan  tindakan  pertama  yang  harus dilakukan  oleh  lembaga  jasa  keuangan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen,  sehingga  sengketa  antara  jasa keuangan dengan konsumen dapat dihindari.  Tindakan  pencegahan  kerugian tersebut  dilakukan  dengan  cara  pemberian informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan,layanan,  dan  produknya  dapat diartikan  sebagai  pemberian  hak  atas pendidikan  nasabah  yang  diadopsi  oleh Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan untuk  memberikan  perlindungan  hak nasabah  atas  pendidikan  terkait  dengan perbankan. 19
Hak  nasabah  atas  informaasi  dan edukasi  tersebut  juga  sebagai  landasan dasar  masyarakat  sebelum  melakukan transaksi dan menggunakan jasa-jasa  yang telah  disediakan  oleh  bank agar masyarakat tidak salah dalam memilih jasa yang  ditawarkan  oleh  bank  sesuai  dengan yang dibutuhkan.
Di  dalam  POJK  tentang  Perlindungan Konsumen  disebutkan  bahwa  pemberian informasi  kepada  nasabah  dan  masyarakat merupakan  sebuah  kewajiban  dari  pihak bank.  Informasi  tersebut  mulai  dari informasi  mengenai  produk  dan/atau layanan  yang  akurat,  jujur,  dan  tidak menyesatkan,  informasi  yang  terkini  dan mudah diakses, informasi tentang penerimaan,  penundaan  atau  penolakan permohonan  produk  dan/atau  layanan, ringkasan  informasi,  informasi  mengenai biaya  yang  harus  ditanggung,  sampai informasi  tentang  perubahan  manfaat, biaya,  risiko,  syarat  dan  ketentuan  yang tercantum dalam dokumen dan/atau
19 Uswatun Hasanah, ibid , hlm 116
perjanjian  mengenai  produk  dan/atau layanan lembaga jasa keuangan.
Penyelenggaraan edukasi juga
merupakan kewajiban yang harus diberikan  oleh  bank  terhadap  masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan  kepada  konsumen  dan/atau masyarakat.  Dengan  adanya  pendidikan dan  informasi  secara  benar  dan  jelas menjadi  faktor  pencegah  terjadinya  suatu sengketa antara para pihak yang melakukan  transaksi  /  perjanjian,  yaitu antara  pihak  bank  dengan  konsumen pengguna jasa keuangan. Apabila informasi  yang  diberikan  pihak  bank terhadap  masyarakat  secara  benar  dan jelas,  maka  kesepakatan  dalam  perjanjian yang  dilakukan  antara  bank  dengan nasabah  tersebut  akan  menjadi  lebih mudah.  Namun  apabila  informasi  yang diberikan  oleh  pihak  bank  terhadap masyarakat tidak benar, maka kesepakatan itu tidak sah.
Ketika  upaya  pencegahan  kerugian konsumen ini tidak berhasil dan konsumen merasa  dirugikan  oleh  lembaga  jasa keuangan,  maka  tindakan  yang  dilakukan oleh konsumen adalah melakukan pengaduan. Tugas Otoritas  Jasa  Keuangan dalam bidang pelayanan pengaduan konsumen dilakukan dengan cara menyiapkan  perangkat-perangkat yang memadai dan mekanisme-mekanisme dalam  pelaksanaan  pelayanan  pengaduan oleh  nasabah  yang  dirugikan  oleh  pihak bank    serta  memfasilitasi  penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan.
Pengertian pengaduan menurut pasal 1 angka  12  POJK  nomor  1/POJK.07/2014 tentang  Lembaga  alternative  Penyelesaian sengketa  di  sektor  Jasa  Keuangan  (  POJK PAPS  )  adalah  penyampaian  ungkapan ketidakpuasan  konsumen  yang  disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian  financial  pada  konsumen  yang diduga  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian  lembaga  jasa  keuangan  dalam
kegiatan  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau produk.
Tujuan
dilakukannya tindakan pengaduan konsumen adalah untuk dilakukannya penyelesaian pengaduan konsumen  oleh  pihak  lembaga  jasa keuangan.Hal itu disebabkan karena mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian pengaduan terhadap konsumen merupakan kewajiban  yang  harus  dimiliki  dan dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan. 20 Setelah  menerima  pengaduan konsumen,  Pelaku  Usaha  jasa  keuangan wajib  melakukan  : 21 Pemeriksaan internal  atas  pengaduan  secara  kompeten, benar,  dan  objektif;  melakukan  analisis untuk  memastikan  kebenaran  pengaduan dan  menyampaikan  pernyataan  maaf  dan menawarkan  ganti  rugi  atau  perbaikan produk  dan/atau  layanan,  jika  pengaduan konsumen benar.
Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian  pengaduan,  konsumen  dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian  di  luar  pengadilan  dilakukan melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (LAPS).  Dalam  penyelesaian sengketa  tidak  dilakukan  melalui  LAPS, konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi
penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang dirugikan oleh Pelaku usaha jasa Keuangan.
Di dalam pasal 40 POJK Perlindungan
Konsumen mengatur mengenai pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa keuangan antara lain : (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi  sengketa  antara  pelaku  usaha jasa  keuangan  dengan  konsumen  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan;  (2)  Konsumen dan/atau  masyarakat  dapat  menyampaikan
20 Pasal 31 ayat (1) POJK Perlindungan konsumen
21 Pasal 38 POJK Perlindungan Konsumen
pengaduan  yang  berindikasi  pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang- undangan  di  sektor  jasa  keuangan  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan;  (3)  Pengaduan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,  dalam  hal  ini  Anggota  Dewan Komisioner  yang  membidangi  Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  dilakukan  terhadap  pengaduan yang  berindikasi  sengketa  di  sektor  jasa keuangan dengan ketentuan harus memenuhi  persyaratan sebagai  berikut : 22
(!) Konsumen mengalami kerugian financial  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku usaha  di  bidang  perbankan,  pasar  modal, dana  pension,  asuransi  jiwa,  pembiayaan, perusahaan  gadai,  atau  penjaminan  paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  Pelaku  usaha  jasa  keuangan  di bidang  asuransi  umum  paling  banyak sebesar  Rp.750.000.000,00  (tujuh  ratus lima  puluh  juta  rupiah);(2)  konsumen mengajukan  permohonan  secara  tertulis disertai Dengan dokumen pendukung yang berkaitan  dengan  pengaduan;  (3)  Pelaku usaha  jasa  keuangan  telah  melakukan upaya  penyelesaian  pengaduan  namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian  tersebut  atau  telah  melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam POJK  ini;  (4)  Pengaduan  yang  diajukan bukan merupakan sengketa   sedang dalam proses  atau  pernah  diputus  oleh  lembaga arbitrase  atau  peradilan,  ataulembaga mediasi  lainnya;  (5)  Pengaduan  yang diajukan bersifat keperdataan; (6) Pengaduan  yang  diajukan  belum  pernah difasilitasi  oleh  OJK  dan  (7)  Pengajuab penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan  pelaku  jasa  keuangan  kepada konsumen.
22 Pasal 41 POJKPerlindungan Konsumen
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan  yang dilaksanakn oleh Otoritas
Jasa Keuangan merupakan upaya mempertemukan  konsumen  dan  pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permaslahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian  .  Otoritas  Jasa  Keuangan menunjuk  fasilitator  untuk  pelaksanan fungsi  penyelesaian  pengaduan.  Otoritas Jasa  Keuangan  memulai  proses  fasilitas setelah  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa keuangan  sepakat  untuk  difasilitasi  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  dituangkan dalam perjanjian yang memuat : kesepakatan  untuk  memilih  penyelesaian pengaduan  yang  difasilitasi  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  dan  persetujuan  untuk patuh  dan  tunduk  pada  aturan  fasilitasi yang  ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan.
Pelaksanaan  proses  fasilitasi  sampai denngan ditandatannganinya
Akta
Kesepakatan  dilakukan  dalam  jangka waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan menandatangani perjanjian fasilitas.
Jangka  waktu  fasilitas  dapat  diperpanjang sampai  dengan  30  (tiga  puluh)  hari  kerja berikutnya  berdasarkan  Akta  kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa keuangan.
Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan  dalam  berita  acara  hasil fasilitas  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang ditandatangani  oleh  konsumen  dan  pelaku usaha jasa keuangan.
Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan  (UU  OJK)  menentukan  bahwa untuk perlindungan konsumen dan
masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang  melakukan  pembelaan  hukum yang  meliputi  :    memerintahkan  atau melakukan tindakan tertentu kepada
Lembaga
Jasa Keuangan untuk menyelesaiakan pengaduan konsumen
yang  dirugikan  Lembaga  Jasa  Keuangan dimaksud  ;  mengajukan  gugatan    untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak  yang  dirugikan  dari  pihak  yang menyebabkan  kerugian  baik  yang  berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan  kerugian  dimaksud  maupun di  bawah  penguasaan  pihak  lain  dengan itikad  tidak  baik,  dan  atau  ;  untuk memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran atas  peraturan  perundang-undanngan  di sektor  jasa  keuanngan.  Ganti  kerugian sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf  b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak yang dirugikan.

## III. PENUTUP
Perlindungan  konsumen  di  sektor jasa keuanngan bertujuan untuk menciptakan
sitem perlindungan konsumen  yang  andal,  meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan
menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga  mampu meningkatkan  kepercayaan  masyarakat pada sektor jasa keuangan.
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk :
1. Melakukan  tindakan  pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat,
2. Melakukan  pelayanan  pengaduan konsumen,
3. Tindakan  perlindungan  Dengan melakukan pembelaan dan
mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi.
Dalam  pasal  31  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan  menyebutkan bahwa  ketentuan  mengenai  perlindungan konsumen  dan  masyarakat  diatur  Dengan Peraturan  Otoritas  Jasa  keuangan  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  nomor  1  /POJK.07/2013,  di dalam  pasal  3  –  12  menetukan  bahwa informasi  dan  edukasi  yang  diberikan harus  memuat  karakteristik,  layanan,  dan produk  institusi  keuangan.  Melalui  upaya ini,  informasi  akan  hak-hak  konsumen dapat diperoleh konsumen sehingga diketahui  apa  saja  yang  menjadi  hak-hak nasabah.  Akibatnya,  keputusan yang diambil  oleh  konsumen  menjadi  tepat  dan sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  dan kebutuhanya.  Hal  itu  sesuai  dengan  hak- hak  konsumen  yang  diatur  dalam  pasal  4 Undang-Undang  nomor  8  tahun  1998 tentang  Perlindungan  konsumen  yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai  hak  atas  edukasi,  pendidikan konsumen  dan  penyelesaian  sengketa konsumen.
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan hukum bagi Konsumen  di  Indonesia,  2011,
Raja Grafika Persada, Jakarta. Uswatun  Hasanah,  Hukum  Perbankan, 2017, Setara Press, Malang Wahyu  sasongko,  Ketentuan-ketentuan
Pokok hukum Perlindungan konsumen, 2007, UNILA Lampung
Zulham,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, 2013,  Kencana  Presada  Media Grup, Jakarta Simbur  Cahaya,  Majalah  Ilmiah  Fakultas Hukum  Universitas  Sriwijaya, 2010, Palembang Undang-Undang  nomor  8  tahun  1998 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  nomor  21  tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Konsumen Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan.