## Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Imang Indah Ayuningrum 1* , Tjiptohadi Sawarjuwono 2

## Abstrak
Harmonisasi nilai- nilai filosofi Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe  Karyo”  untuk  membangun  konsep  penerapan Good  Government Governance (GGG) yang holistik di lingkungan pemerintahan menjadi tujuan utama tulisan ini. Saat ini masih banyak permasalahan seperti kecurangan dan  kebocoran  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  pembukuan  yang keduanya merupakan produk utama GGG. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalisme  aparatur  pemerintah  dan  mungkin  karena  konsep  GGG telah  menghilangkan  nilai-nilai  budaya  yang  melekat  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  konsep  holistik  dari  GGG  yang  dikolaborasikan  dengan  prinsip- prinsip  filosofi  Jawa.  Konsep  holistik  penting  dalam  penelitian  ini,  untuk merumuskan  bagaimana  GGG  dapat  diterapkan  dalam  lingkungan pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai filosofi Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pola pikir PNS agar dapat menerapkan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  filosofi  Jawa.  Tujuannya  agar  mereka  dapat bersinergi  dalam  membangun  bangsa  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintah, Falsafah Jawa

## Abstract
Harmonizing the values of Javanese philosophy "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo" to build a holistic concept of implementing Good Government Governance (GGG) in government circles is the main goal of this  paper.  Currently,  there  are  still  many  problems,  such  as  fraud  and leakage in budget management and accounting, both of which are the main products of GGG. This  happens  because of the lack of professionalism  of government  employees  and  maybe  because  the  concept  of  GGG  has eliminated the cultural values inherent in the life of the Indonesian people. This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  holistic  concept  from  GGG, which collaborates with the principles of Javanese philosophy. The holistic concept is important in this research, to formulate how GGG can be applied in  a  government  environment  harmonised  with  Javanese  philosophy's values.  The  results  of  this  study  are  expected  to  change  the  mindset  of government employees so that they can apply the values contained in the Javanese  philosophy.  The  goal  is  that  they  can  synergize  in  building  the nation and increase public trust in the government.
Keywords: Good Government Governance,  Javanese Philosophy.

## AFILIASI:
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Indonesia
*KORESPONDENSI: imangindahayuningrum@gmail.com
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v10i3.4372

## CITATION:
Ayuningrum, I. I., & Sawarjuwono, T. (2023). Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG. Jurnal Proaksi, 10(3). https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4372
Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 8 Juli 2023
Di Review: 19 Juli 2023
Diterima: 19 Agustus 2023

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

## PENDAHULUAN
Di  era  perubahan  yang  semakin  besar,  percepatan  globalisasi  dan  ketidakpastian  yang meningkat di semua negara, baik negara  maju  maupun  berkembang,  pemerintahan  perlu  mencari bentuk tata kelola baru yang lebih sesuai dengan jaman untuk mendapatkan keuntungan dalam daya saing ekonomi dan menciptakan pertumbuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan Good Goverment  Governance (GGG)  sejak  meletusnya  era  reformasi, dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran (Hasan et al., 2015) . Masyarakat menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga GGG dianggap sebagai salah satu alat reformasi yang wajib diterapkan dalam sistem pemerintahan yang baru saat itu.
Namun, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama hampir 24 tahun ini, penerapan GGG di Indonesia sebenarnya belum dinilai berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita- cita  reformasi  yang  dulu  digaungkan  oleh  para  pahlawan  reformasi  pada  tahun  1998 (Sari,  2018) . Karena dilihat dari sisi keadilan, masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan kesempatan, baik secara geografis maupun antar-klas sosial, bisa menjadi indikator kegagalan GGG dalam  mencapai  keadilan. (Handayani  dan  Nur,  2019) .  Dalam  sisi  transparansi,  kurangnya keterbukaan  dalam  pengambilan  keputusan (Andhika,  2017) .  akses  terbatas  masyarakat  terhadap informasi  penting,  dan  transparansi  yang  rendah  dalam  proses  kebijakan  publik  atau  tata  kelola perusahaan dapat menjadi masalah dalam menerapkan GGG.  Keberhasilan GGG sangat bergantung pada sistem kontrol dan pengawasan yang efektif. Jika mekanisme pengawasan lemah, terdapat celah untuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Dan kurangnya akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap  tindakan  yang  tidak  tepat  dapat  menyiratkan  kegagalan  dalam  penerapan  GGG.  Pada implementasinya masih banyak ditemukan tindakan fraud dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari GGG. (Pietersz, 2018) .
Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya sebuah konsep baru yang dibangun dari nilai- nilai kearifan lokal budaya Jawa. Menurut Djasuli (2018) , dalam tradisi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa terdapat sebuah falsafah jawa kuno yang memiliki makna penting dalam proses berorganisasi seperti di pemerintahan saat ini. Falsafah tersebut merupakan warisan budaya Jawa kuno (Lee et al., 2020) namun memiliki makna yang kaya akan budi dan akhlak, falsafah tersebut berbunyi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”. Dalam falsafah ini konsep diri yang memiliki budi dan akhlak mulia  baik  terhadap  diri  sendiri  maupun  sesama,  mendasari  manusia  dalam  menjalankan kehidupannya. Meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai budaya Jawa, konsep dekonstruksi dapat diartikan dan  disesuaikan  dengan  berbagai  nilai  kearifan  lokal  dari  daerah  lain  di  Indonesia.  Ini  dapat memastikan  inklusivitas  dalam  merumuskan  konsep  yang  mencerminkan  keragaman  budaya Indonesia.  Penggabungan  nilai-nilai kearifan  lokal  budaya  Jawa  dengan  konsep  dekonstruksi  dapat menciptakan perspektif yang berbeda dan  inovatif  untuk  mencapai  tujuan  GGG,  tanpa  melupakan nilai-nilai universal yang penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Konsep inilah, yang dimaksud Djasuli, (2018) yang nantinya mampu mengkonstruksi konsep lama  dari  penerapan  GGG  yang  saat  ini  dianggap  belum  sepenuhnya  berhasil  diterapkan.  Konsep dekonstruksi pada konsep Good Goverment Governance (GGG) yang diajukan berarti memecah dan mengurai elemen-elemen utama dalam GGG, untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan membentuk makna dan nilai-nilai tertentu. Pendekatan dekonstruksi dalam konteks GGG  bertujuan  untuk  membuka  ruang  kritis  dan  memperkaya  pemahaman  tentang  konsep  GGG, termasuk  bagaimana  nilai-nilai  kearifan  lokal  budaya  Jawa  dapat  memberikan  kontribusi  yang berharga dalam konteks organisasi dan pemerintahan.
Titik dekonstruksi GGG dalam konteks konsep "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo"  adalah  noto  Roso,  dalam  GGG  konvensional,  prinsip  transparansi  sering  menekankan  pada keterbukaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi kepada para pemegang saham dan publik. Namun,  dengan  dekonstruksi,  nilai  "Noto  Roso"  dari  kearifan  budaya  Jawa  dapat  diperluas  untuk

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
mencakup transparansi emosional dan komunikasi yang jujur antara manajemen dan karyawan, serta transparansi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan. Kemudian Among Roso, konsep ini menyoroti tentang kepekaan dan perhatian terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Dalam GGG konvensional, fokusnya sering kali pada pencapaian target keuangan dan  laba  perusahaan.  Namun,  dengan  dekonstruksi,  nilai  "Among  Roso"  dapat  mengarah  pada inklusivitas dan perhatian terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Mijil Tresno, dalam GGG tradisional, aspek etika sering ditekankan dalam keputusan  bisnis  dan  praktik  perusahaan.  Namun,  nilai  "Mijil  Tresno"  dari  kearifan  budaya  Jawa menegaskan pentingnya kasih sayang dan cinta dalam hubungan bisnis dan organisasi. Dekonstruksi ini dapat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholder-nya, serta  menekankan  etika  dalam  tindakan  bisnis.  Dan  Agawe  Karyo,  dalam  GGG  konvensional, akuntabilitas sering berfokus pada tanggung jawab keuangan perusahaan terhadap pemegang saham. Dengan  dekonstruksi,  nilai  "Agawe  Karyo"  menyoroti  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan,  serta  peran  perusahaan  dalam  menciptakan  manfaat  positif  bagi  masyarakat  dan lingkungan.
Dengan  pendekatan  dekonstruksi  diharapkan  dapat  memperbaiki  konsep  GGG  yang  ada dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dengan prinsip-prinsip universal GGG, sehingga  menciptakan  konsep  yang  lebih  inklusif  dan  diterima  secara  global (Nanda  et  al.,  2019) . Pendekatan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat  konsep  semakin  tidak  jelas,  tetapi  sebaliknya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai GGG yang relevan dengan  realitas  dan  kearifan  lokal  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  konsep  yang  dihasilkan  dapat mencerminkan  kesatuan  yang  harmonis  antara  nilai-nilai  lokal  dan  universal,  serta  dapat menginspirasi  pemikiran  dan  praktek  GGG  yang  lebih  berkelanjutan  dan  beretika  di  seluruh  dunia (Saribu, 2017) .
Hal  ini  mungkin  terjadi  karena  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  konsep  lama  tersebut menghilangkan nilai-nilai dari budaya yang selama ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena sejatinya nilai-nilai budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mengatur dan menuntun kehidupan manusia pada arah yang baik dan benar (Djasuli, 2018) . Untuk itu perlu adanya sebuah inovasi sebagai wujud re-konstruksi dari konsep lama agar dapat mengubah tata kelola  pemerintah  yang  saat  ini  belum  sepenuhnya  baik  menjadi  semakin  baik.  Seperti  yang disampaikan  oleh Lee  et  al.,  (2020) bahwa  kualitas  tata  kelola  pemerintah  sebagai  alat  untuk mengubah  dampak  negatif  memerlukan  adanya  inovasi.  Konsep  holistik  GGG  di  lingkungan pemerintah  yang  diharmonisasikan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  falsafah  Jawa  tersebut  dapat dianggap  sebagai  sebuah  inovasi  baru  yang  mampu  mengubah  tata  kelola  pemerintah  menjadi semakin baik (Arfan & Ishak, 2009) .
Penelitian-penelitian terkait GGG sebenarnya telah banyak dilakukan  namun dari beberapa penelitian  tersebut  memberikan  hasil  yang  masih  berbada-beda.  Beberapa  variabel  biasanya digunakan dan mempengaruhi GGG adalah  sistem akuntansi pemerintah (Manossoh, 2015), kualitas sumber daya manusia (Dewi & Muslimin, 2021); (Safkaur & Sagrim, 2019) , budaya organisasi (Hasan et al., 2015); (Bismantara & Wirakusuma, 2019); (Fery, 2019) , pengendalian internal (Amijaya, 2019) (Nanda et al., 2019) . Sementara penelitian (Reskia, 2022); Zai et al., (2020); (Safkaur & Sagrim, 2019); (Putra & Romli, 2020) menyebutkan bahwa GGG mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan (Asmawanti-S  &  Soya,  2023) ;  (Wiantara  &  Yadnyana,  2020); (Tullah  et  al.,  2018) dan  terhadap pencapaian kerja organisasi (Mardiasmo et  al., 2008); (Yudhasena & Putri, 2019); (Meiyanti et  al., 2019); (Supratiwi et  al., 2019); (Rahayu,  2016) .  Hasil  yang  berbeda  juga  disampaikan  oleh Saragih, (2017) bahwa  implementasi  akuntansi  pemerintah,  kualitas  informasi  akuntansi  serta  GGG  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  SKPD (Susilo  et  al.,  2022); (Gustianra  &  Serly,  2019) .  Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa berbagai variabel telah banyak digunakan dalam topik penelitian GGG.

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Dari penelitian-penelitan terdahulu yang pernah dilakukakan ingin meneliti lebih lanjut terkait konsep  GGG.  Dalam  tulisan  mengenai  konsep  holistik Good  Goverment  Governance di  lingkungan pemerintah  yang diharmonisasikan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  falsafah  Jawa  diatas  menjadi  tiga bahasan  yaitu  pertama  tentang  mak na  dari  falsafah  Jawa  “Noto  Roso,  Among  Roso,  Mijil  Tresno, Agawe  Karyo”,  kemudian  yang  kedua  tentang  konsep Good  Goverment  Governance di  lingkungan Pemerintah saat ini dan yang terakhir tentang harmonisasi prinsip- prinsip dalam falsafah Jawa : “Noto Roso,  Among  Roso,  Mijil  Tresno,  Agawe  Karyo  dengan  konsep Good  Goverment  Governance di lingkungan pemerintah. Dengan konsep ini diharapkan akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ini menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat sepenuhnya berhasil diterapkan.

## KAJIAN PUSTAKA
Makna Falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” meru pakan falsafah Jawa Kuno yang mengandung  makna  sangat  berarti  untuk  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan.  Makna  dari falsafah tersebut adalah suatu upaya mengatur, mengendalikan perasaan, emosi, kemauan diri sendiri sebelum  berbagi  rasa,  bersemangat  dan  menyamakan  persepsi  dengan  orang  lain  sehingga  akan timbul rasa saling menghormati dan saling mengasihi terhadap sesama manusia sebagai sendi dasar terciptanya rasa saling pengertian demi mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa yang besar ini (Mustofa, 2006) . Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” adalah:
1. Pengendalian Diri
Seseorang harus mampu mengukur, mengendalikan dan menjauhkan diri dari sikap egoisme yang  berlebihan.  Pengendalian  diri  juga  menuntut  sesorang  untuk  senantiasa  bersikap rendah hati, toleransi dan juga empati pada orang lain. Sikap ini harus dimiliki terutama oleh aparatur negara agar ia tidak menemui kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan orang lain.
2. Dedikasi Tinggi
Seseorang harus memiliki dedikasi tinggi artinya bahwa seseorang  tersebut harus mampu mematuhi  komitmennya  dan  mampu  melewati  segala  kesulitan  yang  mungkin  terjadi  di lingkungan kerjanya
3. Kemampuan Bekerja Sama
Kemampuan bekerja sama berarti bahwa seseorang mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai sesama serta mengakui kelebihan maupun kekurangan orang lain.
Falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” mengandung nilai-nilai luhur budaya Jawa, yakni nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, menghormati, satu visi dan misi serta mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lukow, 2013) . Sebuah konsep budaya Jawa yang terimplementasi dalam nilai kemanusiaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan dalam berpendapat atau memandang sesuatu, walaupun tidak untuk diperdebatkan (Lukow, 2013; Mardiasmo et al., 2008) . Dengan menjunjung nilai luhur dari falsafah ini manusia diharapkan mampu bertindak secara arif dan bijaksana dalam menyikapi segala perbedaan dan mencari titik temu demi mewujudkan  tujuan  bersama  dari  bangsa  ini  sehingga,  sebuah  kepemimpinan  dalam  pemerintah dapat menerapkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud tanggung jawab abdi negara terhadap masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  Indonesia.  Falsafah  tersebut  juga  memiliki  makna bahwa sebenarnya pemerintah juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses menghasilkan produk publik dengan   mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan (Mulyati, 2012) , jadi tidak

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
hanya dilayani saja tetapi juga harus dilibatkan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi juga harus ditingkatkan.
Untuk menghasilkan sebuah konsep holistik dari GGG yang diharmonisasikan dengan falsafah Jawa  dibutuhkan  input  dan  proses  berdasarkan  prinsip-prinsip  dari  falsafah  tersebut (Hutapea  & Widyaningsih, 2017) . Oleh karena itu, setiap pegawai pemerintah perlu mengetahui dan mengenal lebih dalam makna dari falsafah Jawa kuno yang berisikan tentang konsep diri bahwa manusia harus memiliki budi dan akhlak mulia baik terhadap diri sendiri maupun sesama sehingga mampu mengubah perilaku  dan  tindakan  para  pegawai  pemerintah  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  menjadi semakin  baik  dan  benar.  Dalam  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  diperlukan adanya sinergi dari semua aparatur pemerintah yang memiliki perilaku berintegritas serta etos kerja dan moral yang baik dalam membangun bangsa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lukow, (2013) bahwa good governance yang efektif menuntut adanya “alignement” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi (Hutapea & Widyaningsih,  2017) .  Hal  tersebut  dapat  berhasil  diterapkan  apabila konsep  holistik  dari  GGG  dijalankan  bersamaan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  falsafah  Jawa  ini diterapkan, karena  setiap aparatur pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep GGG sebagai bentuk profesionalime dan juga nilai-nilai budaya dimana ia dilahirkan (Segara, 2017). Dengan berbekal warisan budaya dari para leluhur diharapkan akan mampu menghasilkan  sebuah  pondasi yang kuat  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini menunjukkan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa dapat menjadi rekomendasi dalam re-kontruksi terhadap konsep GGG di lingkungan pemerintah Indonesia.
Konsep Good Goverment Governance di Lingkungan Pemerintah Saat Ini.
Secara  umum,  tata  kelola  organisasi  mencakup  serangkaian  proses,  aturan, regulasi, dan organisasi  yang  memengaruhi  pengelolaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  suatu  organisasi (Prabowo,  2019) ,  sedangkan Good  Government  Governance (Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik) adalah konsep yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang adil dalam berbangsa dan bernegara.
Good Goverment Governance (GGG) merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada  pembangunan  sektor  publik  oleh  pemerintah  yang  baik (Mardiasmo  et  al.,  2008) ,  dimana kondisi  ini  berupaya  untuk  menciptakan  suatu  penyelenggaraan  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung  jawab  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi,  efesiensi,  pencegahan  korupsi,  baik  secara politik maupun administrasi (Segara, 2017) .
Tujuan utama dari organisasi sektor publik sebenarnya ialah memberikan pelayanan kepada publik (public service) dan tidak berfokus dalam pencarian keuntungan seperti yang disampaikan oleh Azzindani & Irwan, (2020) bahwa GGG merupakan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perilaku masyarakat dan sikap aparatur pemerintah mempunyai pedoman dan karakteristik yang mampu  meningkatkan  iklim  transparansi,  akuntabilitas  serta  partisipasi  publik.  Namun  di  era masa kini, keluhan-keluhan terkait pelayanan publik semakin mengemuka, hal ini tentunya tidak lepas dari meningkatnya keilmuan, budaya dan peradaban manusia. Umumnya masyarakat seringkali belum mengetahui secara jelas dan detail seperti apa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta bagaimana kemampuan   pemerintah dalam  memberikan pelayanan yang layak kepada  masyarakat (Rohayatin  et  al.,  2017) .  Pada  era  peradaban  manusia  masa  kini,  organisasi  penyedia  jasa  yang berkualitas  merupakan  kata  kunci  yang  tidak  dapat  ditawar.  Peningkatan  kualitas  pelayanan pemerintah  terhadadap  masyarakat  merupakan  hal  penting  bagi  pemerintah  dalam  mencapai kepuasan kerja bagi masyarakat (Poetri et al., 2020) .
Penerapan  GGG  yang  juga  sejalan  dengan  tuntutan  reformasi  terhadap  aparatur  negara memerlukan perwujudan adminstrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan,  sehingga menuntut penggunaan konsep GGG sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, relevan, dan berhubungan dengan satu sama lainnya. Landsman (2007) ; (Wahyuningsih & Meiranto, 2021) mendefinisikan Good Governance sebagai kebijakan manajemen organisasi yang dirancang untuk mengelola sumber daya secara efisien, efektif dan hati-hati dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil dan responsibel. Mekanisme  tersebut  terdiri  dari  mekanisme  internal  dan  eksternal.  Proses  internal  berfokus  pada pengelolaan  sesuai  dengan  aturan  internal,  dan  proses  eksternal  berfokus  pada  hubungan  antar organisasi  dan  hubungan  dengan  pihak  luar  dalam  hal  ini  masyarakat  untuk  menjalin  hubungan kerjasama  yang  baik  tanpa  mengabaikan  prosedur  yang  ada.  Menurut  Organization  for  Economic Cooperation and Development prinsip dasar Good Government Governance menyebutkan 4 hal pokok yakni (Khairiah et al., 2018) : 1. Keadilan ( Fairness )
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena  itu, pemerintahan  yang  baik  mensyaratkan  lembaganya  dan  aparaturnya  untuk  mengelola berbagai  konflik  kepentingan  antara  masyarakat  dan  antara  pemerintah  sendiri  dan  negara secara maksimal sehingga memperoleh persetujuan maksimal dari seluruh elemen masyarakat atas kegiatan administrasi publiknya.
2. Tranparansi ( Transparency )
Meningkatkan  keterbukaan  (disclosure)  dari  kinerja  pemerintah    secara  teratur  dan  tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate). Transparansi bertumpu pada publisitas informasi politik. Semua warga negara berhak atas informasi tentang kebijakan Negara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri,  seperti informasi tentang penegakan kebijakan, pembuatan  kebijakan,  kegiatan  legislatif,  anggaran  administrasi,  ketentuan  hukum, pengeluaran publik dan informasi publik lainnya. Transparansi mensyaratkan bahwa informasi publik harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai sarana media sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik serta mengawasi  bagaiman  proses  administrasi  publik  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Semakin tinggi tingkat transparansinya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGG nya.
3. Dapat dikontrol ( Accountability )
Menciptakan  sistem  pengawasan  yang  efektif  didasarkan  atas  distribusi  dan  keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power). Akuntabilitas merupakan permintaan tanggung jawab  dari  setiap  orang  atas  perilaku  dan  yang  menjadi  wewenangnya  sendiri.  Dalam  hal wewenang publik, hal ini berlaku secara khusus pada tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi pada lembaga tertentu dan kewajibannya yang sesuai dengan tugasnya.
4. Tanggungjawab ( Responsibility )
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku  termasuk  tanggap  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  aparatur pemerintah  dan  lembaga  negara  harus  responsif  atas  pengaduan  masyarakat  secara  tepat waktu dan bertanggung jawab serta dilarang menunda tanpa sebab atau membiarkan masalah tidak  terselesaikan tanpa  tanggapan.  Apabila  diperlukan,  aparatur  pemerintah  harus  secara proaktif  meminta  pendapat  masyarakat,  menjelaskan  kebijakan  publik  kepadanya  serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Semakin besar  tingkat responnya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGGnya.
Good  Goverment  Governance mendasarkan  suatu  konsep  yang  berdasar  pada  proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu bentuk konsensus yang dicapai oleh pemerintah (Purnomosidi et al., 2015) , warga negara dan sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  suatu  negara.  Dalam  konsep  tersebut, negara  dalam  hal  ini  aparatur  pemerintah  berperan  penting  dalam  memberikan  pelayanan  demi

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
kesejahteraan  rakyat  dengan  sistem  peradilan  yang  baik  dan  sistem  pemerintahan  yang  dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Segara, (2017) yang menyatakan bahwa kehandalan pegawai untuk memberikan integritas pribadi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip- prinsip terbaik, akan menjadikan seorang pegawai pemerintah memiliki keunggulan sempurna dalam segala hal dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan terbaik. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa  baik-buruknya  pemerintahan  dapat  dinilai  dari  perilaku  aparaturnya  apakah  telah bersinggungan  dengan  semua  unsur  dalam  prinsip-prinsip  GGG  atau  tidak.  Upaya  untuk menghubungkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  pelayanan  publik  sebenarnya  bukan merupakan  hal  yang  baru.  Namun  keterkaitan  antara  konsep  GGG  dengan  konsep  Public  Services tentu  sudah  cukup  jelas  logikanya.  Argumentasi  lain  yang  membuktikan  betapa  pentingnya  Public Services  yaitu  keterkaitannya  dengan  tingkat  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  yang  sebaiknya  dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangatlah rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  konsep  holistik  dari GGG  yang berkolaborasi dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa. Strauss & Corbin, (2003) mengkualitatifkan peneliti sebagai intrumen paling penting dalam mengambil cara pandang terhadap sebuah penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memberikan pemahaman terhadap suatu data dari sudut pandang peneliti.  Oleh  karena  itu,  penelitian  kualitatif  perlu  subjektifitas  peneliti  dalam memberikan  pemahaman  terhadap  penelitian  yang  dilakukan  sehingga  fenomena  tersebut  akan muncul menjadi hal komprehensif yang mudah dipahami (Sujarweni, 2014) .
Untuk melengkapi metode kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak stakeholder terkait GGG dan bagaimana mereka merespons konsep dekonstruksi GGG yang diusulkan dalam penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana  stakeholder  memandang  konsep  GGG  yang  diubah  melalui  perspektif  holistik  dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa.
Penelitian  ini  mendiskripsikan  sebuah  konsep  holistik  yang  merekonstruksi  tata  kelola pemerintahan  yang  telah  dijalankan  saat  ini  yaitu  dengan  membuat  inovasi  dari  pelaksanaan  tata kelola di lingkungan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya (Wijaya, 2018) . Prinsip- prinsip dalam falsafah Jawa yaitu Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo dianggap sebagai sebuah input yang dapat dikolaborasikan bersama konsep GGG sehingga menghasilkan sebuah konsep holistik  yang  merekonstruksi  tata  kelola  pemerintahan  yang  telah  dijalankan  saat  ini.  Harapannya, dengan menegakkan nilai-nilai luhur falsafah Jawa dalam pelaksanaan tugas harian aparatur negara di  lingkungan  pemerintah  akan  membentuk  sebuah  konsep  tata  kelola  pemerintahan  baru  yang menjadi  output  dari  hasil  kolaborasi  ini  sehingga  mampu  mengubah  perilaku  dan  tindakan  para pegawai  pemerintah  menjadi  semakin  baik  dan  benar  sehingga  tugas  utama  pemerintah  dalam memberikan pelayanan publik ( public services ) terbaik dapat dicapai. Berikut konsep dari penelitian ini :

## PROSES
Harmonisasi prinsip- prinsip dalam falsafah Jawa dengan konsep GGG
INPUT
Prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa : “Noto Roso, Among Roso, Mijil
Tresno, Agawe Karyo”

## OUTPUT
Konsep holistik GGG baru yang dikolaborasikan
dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Gambar 1. Konstruksi Konsep Prinsip-Prinsip Dalam Falsafah Jawa Sumber : Data Primer, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Konsep Good  Government  Governance (GGG)  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi institusi pemerintahan di dunia. Namun, implementasi GGG di lingkungan  pemerintahan  di  Indonesia  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk  masalah  yang persisten seperti kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana nilai- nilai tradisional yang  terkandung  dalam  filsafat  Jawa  dapat  dipadukan  dengan  prinsip-prinsip  GGG untuk  menciptakan  pendekatan  holistik  bagi  pemerintah  Indonesia.  Selanjutnya,  penelitian  ini berfokus  pada  hasil  data  wawancara  dari  pihak  stakeholder  terkait  dengan  konsep  GGG  yang dipadukan  dengan  falsafah  jawa.   Pihak stakeholder  menanggapi  konsep  baru  harmonisasi  dengan nilai-nilai  Jawa  dengan  antusiasme  positif.  Narasumber  1  menyambut  gagasan  ini  sebagai  langkah inovatif untuk memperkuat implementasi GGG dalam pemerintahan. Narasumber 1 percaya bahwa menggabungkan  prinsip  GGG  dengan  nilai-nilai  Jawa  dapat  menciptakan  pendekatan  yang  lebih terintegrasi  dan  mendalam  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan.  Namun,  narasumber  2 menyatakan keprihatinan terkait perubahan budaya yang diperlukan dalam mengadopsi konsep baru ini.
Selain  itu,  pada  proses  harmonisasi,  narasumber  2  menyoroti  tantangan  dalam mengintegrasikan nilai-nilai Jawa ke dalam GGG. Narasumber 2 mengkhawatirkan adanya hambatan budaya  dan  kebiasaan  lama  yang  sulit  untuk  diubah.  Narasumber  2  menyarankan  perlu  adanya program  pelatihan  dan  penyuluhan  yang  intensif  kepada  pegawai  pemerintahan,  agar  mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Jawa secara tepat dalam tugas-tugas mereka. Narasumber 2 juga  menambahkan  perlunya  pendekatan  yang  sensitif  secara  budaya,  agar  konsep  baru  ini  dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
Pada sisi kontribusi, narasumber 1 menekankan pentingnya menambahkan nilai-nilai seperti "Gotong  Royong"  (kerja  sama  bersama)  dan  "Silih  Asah,  Silih  Asih,  Silih  Asuh"  (saling  mengasah, mengasihi, dan mengasuh) dalam harmonisasi. Narasumber 1 juga berpendapat bahwa menggali lebih dalam  nilai-nilai  filosofis  dari  Jawa,  seperti  "Rasa  Ing  Ngalaga"  (peduli  dan  menjaga),  dapat memberikan landasan etika yang lebih kokoh bagi pemerintahan yang berintegritas.
Dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, misalnya jika konsep ini diterapkan pada daerah lain. Pihak stakeholder menyatakan bahwa setiap daerah memiliki keberagaman budaya dan tradisi  yang  berbeda,  sehingga  pendekatan  harus  disesuaikan  dengan  konteks  lokal.  Pengenalan konsep  Jawa  di  daerah  lain  juga  akan  menghadapi  resistensi  dari  pihak  yang  cenderung mempertahankan  cara-cara  lama.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pendekatan  yang  fleksibel  dan komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengadopsi konsep tersebut. Selain itu, para narasumber  menyadari  bahwa  proses  harmonisasi  konsep  GGG  dengan  nilai-nilai  Jawa  tidaklah mudah  dan  ada  kemungkinan  menghadapi  kegagalan.  Tantangan  terbesar  adalah  mencapai kesepakatan  dan  konsensus di antara semua  stakeholder  terkait.  Pihak  stakeholder  juga  mengakui bahwa  perubahan  budaya  memerlukan  waktu  dan  upaya  yang  berkelanjutan.  Namun,  pihak stakeholder  tetap  optimis  bahwa  dengan  komitmen  dan  kerjasama  yang  kuat,  kegagalan  dapat diminimalisir,  dan  konsep  harmonisasi  ini  akan  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

## PEMBAHASAN
Kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan dalam berpendapat baik yang memang perlu diperdebatkan maupun yang tidak. Mengenai konsep dekonstruksi  atau  perubahan  terhadap  GGG,  peneliti  mengembangkan  perspektif  jawa  dengan mempertimbang kan nilai-nilai lokal dan budaya, seperti nilai-nilai kearifan lokal Jawa.  Pendekatan dekonstruksi  dalam  GCG  dengan  memasukkan  nilai-nilai  Jawa  adalah  salah  satu  cara  untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam tata kelola yang baik (Purnomosidi et al., 2015) . Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa ke dalam konsep GGG dianggap sebagai langkah menarik. Hal ini dianggap dapat meningkatkan etika dan kepekaan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong komunikasi yang lebih jujur dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam pepatah "Mijil Tresno" dan "Agawe Karyo" dianggap dapat memperkuat aspek sosial dan lingkungan dalam GGG.
Gambaran  kolaborasi  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  konsep  GGG  dengan  nilai kearifan yang terkand ung dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2. Konsep Holistik GGG dengan Prinsip-Prinsip Falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”
Sumber: Data Primer, 2023
Dengan  berbekal  warisan  budaya  dari  para  leluhur  diharapkan  aparatur  pemerintah  akan mampu menghasilkan sebuah pondasi yang  kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik (Reskia, 2022) . Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi nilai- nilai kearifan lokal falsafah Jawa “Noto Roso,  Among  Roso,  Mijil  Tresno,  Agawe  Karyo”  dapat  menjadi  rekomendasi  dalam  re -kontruksi terhadap konsep Good Goverment Governance di lingkungan pemerintah Indonesia saat ini. Namun, hal  ini  tentu  ada  hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi.  Narasumber  2  menyampaikan  bahwa harmonisasi GGG dengan nilai-nilai budaya lokal dapat menghadapi tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat diartikulasikan dengan jelas dan diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, diperlukan upaya  untuk  memastikan  bahwa  integrasi  nilai-nilai  lokal  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
nasional  dan  konstitusi  yang  lain  yang  telah  ada.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kesatuan bangsa dalam upaya mencapai  harmonisasi  GGG  yang  efektif.    Seperti  yang  disampaikan Stoker,  (1999) bahwa  dalam pengaturan urusan publik, ada alat dan teknik manajemen lainnya sehingga diharapkan Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  untuk  menggunakan,  mengarahkan  dan  membimbing  masyarakat  dalam urusan publik.
Untuk  memperkuat  harmonisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  dengan Good  Government Governance (GGG), pemerintah dapat mengambil beberapa langkah konkret seperti pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG. Langkah awal adalah dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada  aparat pemerintah, pejabat, dan  pegawai  negeri  tentang  pentingnya  integrasi  nilai-nilai  budaya  lokal  dalam  tata  kelola pemerintahan.  Komunikasi  yang  terbuka  dan  penguatan  kesadaran  tentang  nilai-nilai  ini  akan membantu membangun dukungan dan pemahaman yang lebih baik.
Pemerintah  juga  harus  melibatkan  para  tokoh  masyarakat,  budayawan,  dan  pemangku kepentingan  lainnya  yang  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pemerintah (Dermawan, 2022; FATHIA, 2021; Nanda et al., 2019) . Pendekatan partisipatif ini akan memastikan bahwa perspektif dan aspirasi dari  berbagai  kelompok  masyarakat  tercermin  dalam  kebijakan  dan  program  yang  dihasilkan. Pemerintah dapat menyusun kebijakan atau panduan tata kelola yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal Jawa (Agustina,  2020; Riana Mayasari, 2021) .  Hal  ini  dapat  mencakup  panduan  etika  dan  perilaku, kode etik, dan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan ini haruslah mengarah pada pengembangan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan berlandaskan pada keadilan sosial.
Hasil  wawancara  dengan  narasumber  1  mengemukakan  beberapa  langkah  konkret  untuk menghadapi tantangan harmonisasi GGG  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa.  Salah  satu  langkah tersebut  adalah  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  tokoh  masyarakat  dan budayawan,  dalam  proses  perumusan  kebijakan.  Dengan  melibatkan  mereka  dalam  pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam tentang nilai-nilai kearifan  lokal  Jawa.  Selain  itu,  sosialisasi  dan  pelatihan  tentang  nilai-nilai  ini  perlu  dilakukan  agar seluruh aparat pemerintah dapat memahami dan menginternalisasi makna serta pentingnya nilai-nilai budaya  ini  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka.  Langkah-langkah  ini  diharapkan dapat  membantu  dalam  mengimplementasikan  harmonisasi  GGG  dengan  lebih  efektif  dan memastikan  bahwa  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  terintegrasi  secara  konsisten  dalam  berbagai tingkatan pemerintahan.
Pemerintah  juga  dapat  melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  aparat  pemerintah tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan implementasinya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Pendidikan ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal,  serta  mendorong  penggunaan  nilai-nilai  ini  dalam  pengambilan  keputusan  sehari-hari. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi harmonisasi nilai-nilai kearifan  lokal  Jawa  dengan  GGG (Dewi  &  Muslimin,  2021;  Juwita  &  Prajameta,  2022;  Rahmatika, 2020) .  Evaluasi  ini  akan  membantu  mengukur  efektivitas  dan  dampak  harmonisasi  ini  dalam  tata kelola  pemerintahan  dan  dapat  menjadi  dasar  untuk  melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian  yang diperlukan. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, LSM, dan masyarakat  sipil  lainnya  untuk  mendapatkan  wawasan  lebih  mendalam  tentang  nilai-nilai  kearifan lokal  Jawa  dan  bagaimana  nilai-nilai  ini  dapat  diaplikasikan  secara  efektif  dalam  tata  kelola pemerintahan.
Dengan mengambil langkah konkret di atas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung  harmonisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  dengan  GGG,  sehingga  tata  kelola pemerintahan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
bermanfaat  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan.  Penelitian  ini  menegaskan  pentingnya harmonisasi  antara  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  dengan  prinsip-prinsip  GGG  dalam  konteks  tata kelola  pemerintahan.  Harmonisasi  nilai-nilai  budaya  lokal  dengan  nilai-nilai  universal  ini  dapat membentuk pondasi yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan  yang baik, inklusif, dan beretika di Indonesia. Dengan demikian, temuan ini memberikan pandangan yang kaya dan  berharga  dalam  pengembangan  kebijakan  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang bermanfaat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Good Government Governance sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti  hanya  sampai  pemahaman  saja,  melainkan  harus  benar-benar  diimplementasikan  dalam langkah  kongkret  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  pada  seluruh  pihak  yang  berkepentingan dengan  pemerintahan.  Implementasi  GGG  dalam  pemerintahan  secara  sederhana  adalah menerapkan prinsip  GGG kedalam  sistem  dan  pengelolaan  pemerintahan  daerah  dengan  baik  dan benar.  Purnomosidi  et  al.,  2012  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik  yang berkualitas mempunyai arti yang penting apabila pemberian pelayanan dilakukan secara sederhana, mudah dan dilakukan secara wajar dan profesional.
Namun sayangnya penerapan GGG di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita reformasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan  seperti  fraud,  korupsi,  kebocoran  anggaran  dan  lain  sebagainya  dalam penerapannya.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  profesionalitas  oleh  aparatur  pemerintah  dan mungkin  juga  disebabkan  karena  nilai-nilai  yang  terkadung  dalam  konsep  GGG  tersebut menghilangkan  nilai-nilai  budaya  yang  selama  ini  telah  melekat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia.  Jika  hal  ini  dibiarkan  tentunya  akan  merugikan  masyarakat  sebagai stakeholder  negara  dan  tentu  saja  akan  menurunkan  tingkat  kepercayaaan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Untuk itu perlu dibuat sebuah inovasi baru yaitu dengan mengkolaborasikan prinsip-prinsip falsafah  budaya  Jawa  dengan  konsep  GGG  yang  saat  ini  dijalankan.  Harapannya  dengan menggabungkan kedua konsep ini akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu mengubah perilaku dan tindakan aparatur pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat sepenuhnya berhasil diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Segara (2017) dalam penerapan Good Goverment Governanc, pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas  guna  mengembalikan  dan  memulihkan  kepercayaan  masyarakat  atas  dampak  negatif  dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta tindakan inefisiensi anggaran yang telah menjamur di  negeri  ini.  Konsep  holistik  GGG  di  lingkungan  pemerintah  yang  dikolaborasikan  dengan  prinsip- prinsip dalam falsafah Jawa diatas dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi semakin baik. Konsep holistik ini mutlak diterapkan oleh setiap aparatur pemerintah agar mereka mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep GGG sebagai bentuk profesionalime dan juga nilai-nilai budaya dimana ia dilahirkan. Dengan mewarisi budaya  dari  para  leluhurnya  diharapkan  aparatur  pemerintah  akan  mampu  menghasilkan  sebuah pondasi  yang  kuat  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  membuktikan  bahwa harmonisasi  nilai- nilai  kearifan  lokal  falsafah  Jawa  “Noto  Ro so,  Among  Roso,  Mijil  Tresno,  Agawe Karyo”  dapat  menjadi  rekomendasi  dalam  re -kontruksi  konsep Good  Goverment  Governance di lingkungan pemerintah Indonesia.

## SARAN
Saran Praktis :

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Dari  hasil  penelitian  ini  Penulis  menyarankan  kepada  Pemerintah  dalam  penerapan Good Goverment  Governance (GGG),  pemerintah  perlu  melakukan  perubahan  dan  perbaikan  dalam pelaksanaan  tugas sehingga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat atas dampak negatif dari  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  serta  tindakan  inefisiensi  anggaran  yang  telah menjamur di negeri ini. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan prinsip- prinsip dalam falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” diharapkan dapat menjadi sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi semakin baik. Dengan menerapkan konsep in diharapkan Pemerintah mampu menghasilkan sebuah pondasi  yang  kuat  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,,  dengan menegakkan  nilai-nilai  luhur  falsafah  Jawa  dalam  pelaksanaan  tugas  harian  aparatur  negara  di lingkungan  pemerintah  akan  membentuk  sebuah  tata  kelola  pemerintahan  baru  yang  mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (public services) terbaik dapat dicapai.

## Saran Teoritis :
Selidiki  lebih  lanjut  tentang  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  dan  bagaimana  nilai-nilai  ini tercermin  dalam  praktik  tata  kelola  pemerintahan.  Penelitian  mendalam  akan  memberikan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  implikasi  harmonisasi  nilai-nilai  ini.  Lakukan  studi perbandingan  dengan  negara-negara  atau  wilayah  lain  yang  telah  berhasil  mengimplementasikan harmonisasi  nilai-nilai  budaya  lokal  dengan  prinsip-prinsip  GGG.  Studi  perbandingan  dapat memberikan wawasan dan pembelajaran berharga dalam mengadopsi praktik terbaik.Lakukan kajian dampak  dari  harmonisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  Jawa  dengan  GGG  terhadap  tata  kelola pemerintahan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kajian  ini  dapat  memberikan  bukti  empiris  tentang manfaat  harmonisasi  ini.  Jalin  kerja  sama  yang  erat  antara  lembaga  akademis,  pemerintah,  dan masyarakat dalam mengembangkan  penelitian  dan  program  terkait  harmonisasi  nilai-nilai  kearifan lokal Jawa dengan GGG. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya dan relevan.

## REFERENCE
Agustina,  D.  N.  (2020). Analisis  pengaruh  audit  delay,  debt  default,  dan  disclouser  terhadap penerimaan opini audit going concern  (Studi  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). Repository UIN Jakarta . 12(1), 251-264. Amijaya,  H.  T.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Good Governemnt Governance ( Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat ). Jurnal Computech & Bisnis, 13(2), 70 – 80
Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 8 (2), 87-102.
Andrews, M. (2010). Good government means different things in different countries. Governance , 23 (1), 7-35.
Arfan, I. L., & Ishak, M. (2009). Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat .
Asmawanti S, D., & Soya, M. (2023). Analisis Bibliometrik Good Government Governance di Indonesia dari Tahun 2015-2020. Monex: Journal of Accounting Research , 12 (1), 21 – 38.
Azzindani, R. (2020). Pengaruh implementasi simda dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 3(1).
Bismantara, A. A. N. M., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Pada Hubungan Antara  Penerapan  Good  Government  Governance  dan  Kinerja  Pegawai.  E-Jurnal  Akuntansi, 1969. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p11
Ciborra, C., & Navarra, D. D. (2005). Good governance, development theory, and aid policy: Risks and challenges of e-government in Jordan. Information technology for development , 11 (2), 141-159.

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
De Vries, M. S. (2013). The challenge of good governance. Repository Redboud University Nijmegen.
7(4) 141-154.
Dermawan,  R.  (2022). Memahami  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dan  E-Government  dalam menangani Masalah Korupsi .
Dewi, M., & Muslimin, M. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (FRAUD)  PADA  SEKTOR  PEMERINTAHAN  (STUDI  KASUS  PADA  BADAN  PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK). Jurnal Proaksi , 8 (2), 596 – 610.
Djasuli, M.  (2018).  Kontruksi Etika Maduraisme  Dalam  Kode  Etik  Akuntan  Profesional:  Internalisasi Nilai “Gaik Bintang” Dalam Etika Profesi Akuntan. InFestasi , 14 (2), 126 – 132. FATHIA,  S.  N.  (2021). Analisis  Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Government Governance) Terhadap Tingkat Korupsi Di NegaraNegara Seluruh Dunia . Universitas Lampung. Fery, I. (2019). The Effect of Corporate Culture on Good Government Governance, Survey of Provincial, Regency and City Governments in the South Sumatra Region. Journal of Advance Research in Business Management and Accounting, 5(6), 1 – 11.
Gaudin, Jean- Pierre. 1999. Modern governance, yesterday and today: Some clariﬁcations to be gained from  French  government  policies.  International  Social  Science  Journal  50:  47 – 56.  (Chinese edition).
Gustianra,  V.,  &  Serly,  V.  (2019).  Pengaruh  Good  Government  Governance  dan  Ukuran  Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang Terdapat  pada  Indonesia  Governance  Indexs  Tahun  2014).  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi,  1(3), 1426 – 1442.
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , 11 (1), 1-11. Hasan,  I.,  Raymar,  S.,  &  Song,  L.  (2015).  Effects  of  corporate  and  country  governance  on  R&D investment:  Evidence  from  emerging  markets. The  Singapore  Economic  Review , 60 (01), 1550003.
Hutapea,  H.  L.,  &  Widyaningsih,  A.  (2017).  Pengaruh  good  government  governance  dan  ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah  daerah  (Studi  pada  pemerintah  provinsi  di  Indonesia). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 9 (1), 173 – 186.
Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good governance and public trust: Assessing the mediating effect of E-government in Pakistan. Lex Localis, 17(2), 299-320.
Jessop, Bob. 1999. The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development. International Social Science Journal 50: 29 – 45. (Chinese edition).
Juwita, R., & Prajameta, E. (2022). PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN  INTERNAL  TERHADAP  GOOD  GOVERNMENT  GOVERNANCE  DI  DIREKTORAT METROLOGI BANDUNG. LAND JOURNAL , 3 (2), 47 – 59.
Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11, 1-8.
Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). Model Pembelajaran Terpadu Dalam Penanaman Nilai-Nilai  Good  Governance  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Korupsi  Pada  Mahasiswa  Di  Kota Medan. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen , 1 (1).
Landsman, W. R. (2007).  Is fair value accounting  information  relevant  and  reliable?  Evidence  from capital market research. Accounting and Business Research, 37(sup1), 19 – 30. Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020 ). Country governance, corruption, and the likelihood of firms’ innovation. Economic Modelling , 92 , 326 – 338.
Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2021). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. Jurnal Proaksi , 8 (1), 38 – 49.

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (5), 130 – 142.
Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments  in  Indonesia:  the  challenges. Twelfth  Annual  Conference  of  the  International Research Society for Public Management .
Mulyati,  D.  (2012).  Manajemen  pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur  Eselon  III  dalam  rangka peningkatan kinerja individu. Universitas Pendidikan Indonesia .
Mustofa,  2006,  dalam  Binti  Muchsini,  Pengaruh  Adopsi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa-Bali, Thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 29
Nanda, N. F., Rasuli, M., & Taufik, T. (2019). Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada  Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi , 27 (3), 254 – 266.
Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. Sasi , 23 (2), 167- 188.
Poetri,  R.  I.,  Mantikei,  B.,  &  Kristiana,  T.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Motivasi  Kerja terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor BPPRD Palayangka Raya. Journal of  Environment  and  Management,  1(3),  179 – 186.  https://doi.org/https://doi.org/10.37304/ jem.v1i3.2561
Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. QISTIE, 11(2).
Purnomosidi, R. M., Triyuwono, I., & Kamayanti, A. (2015). Pembebasan etos akuntabilitas pelayanan publik: Sebuah analisis kritis Habermasian  atas kolonisasi lifeworld. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 19(1), 132 – 152.
Putra, V. D.  C., & Romli, R. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)  dan Good Government  Governance  terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  pada  Pemerintah Daerah Kota Bandung. Portofolio, 17(1), 37 – 54.Rahmatika, D. N. (2020). Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris . Deepublish.
Reskia, R. (2022). PENGARUH INTERNAL AUDIT, ANTI FRAUD AWARENESS, KOMITMEN ORGANISASI DAN  BUDAYA  ORGANISASI  TERHADAP  PENCEGAHAN  FRAUD  (Studi  kasus  PT.  Inti  Persada Nusantara). Jurnal Ekonomi Trisakti , 2 (2), 419 – 432.
Riana  Mayasari,  S.  E.  (2021). Buku  Monograf  Indikator  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dan  Model Penilaiannya . Deepublish.
Rohayatin, Ti., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab  Belum  Optimalnya  Kualitas  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  dalam  Birokrasi Pemerintah. Jurnal Caraka Prbu, 1(1), 22 – 46.
Safkaur, O., & Sagrim, Y. (2019). Impact of Human Resources Development on Organizational Financial Performance  and  Its  Impact  on  Good  Government  Governance.  International  Journal  of Economics and Financial Issues, 9(5), 29 – 37. https://doi.org/10.32479/ijefi.8508
Saragih, B. T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba  Dengan Good  Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 19 – 53
Sari, F. D. (2018). Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 3 (1), 1 – 15. Saribu,  A.  D.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-prinsip  Good  Goverment  Governance  terhadap Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Badan  Pengeloaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Media Studi Ekonomi , 20 (1).

## Ayuningrum dan Sawarjuwono
Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG
Segara,  L.  D.  (2017).  Analisis  Determinan  Good  Government  Governance  serta  Implikasinya  pada Kualitas LAKIP. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1), 1261 – 1276.
Stoker, J. (1999). The government deficit and the exchange rate. Review of International Economics,
7(4), 753 – 763. https://doi.org/10.1111/1467-9396.00198
Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss .
Supratiwi, W., Isnalita, I., & Octorizki, F. A. (2019). The Role of Good Government Governance on the Influence of E-Government Implementation Toward Local Government Performance. KnE Social Sciences, 3(11), 540. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4033.
Susilo, L., Elisabeth, M., Chika, T. M., & Meiden, C. (2022). PENGARUH FRAUD TRIANGLE TERHADAP DETEKSI  KECURANGAN  LAPORAN  KEUANGAN  META  ANALISIS  SKRIPIS  MAHASISWA. Jurnal Proaksi. Https://E-Journal. Umc. Ac. Id/Index. Php/JPK/Article/View/2813 . Thomas, G. W. (2012). Governance, good governance, and global governance: conceptual and actual challenges. In Thinking about global governance (pp. 168-189). Routledge. Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap  Kualitas  Laporan keuangan.  Balance  Vocation  Accounting  Journal,  2(1),  1 – 11.https://doi.org/https://doi.org/ 10.31000/ bvaj.v2i1.975
Vandenabeele,  W.,  Scheepers,  S.,  &  Hondeghem,  A.  (2006).  Public  service  motivation  in  an international comparative perspective: The UK and Germany. Public Policy and Administration ,
21 (1), 13 – 31.
Wahyuningsih,  I.,  &  Meiranto,  W.  (2021).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Regulasi Pemerintah  Terhadap  Pengungkapan  Informasi  Akuntansi  Lingkungan  (Studi  Empiris  pada Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun  2016-2019).  Diponegoro  Journal  of Accounting, 10(4).
Wiantara,  I.  W.  W.,  &  Yadnyana,  I.  K.  (2020).  The  Influence  of  Application  of  Good  Government Governance  Principles  and  Tri  Hita  Karana  Culture  on  Regional  Government  Performance. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 4(8), 74 – 82. www.ajhssr.com Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi).
Yudhasena,  I.  G.  I.,  &  Putri,  I.  G.  A.  M.  A.  D.  (2019).  Pengaruh  Good  Government  Governance,
Pengendalian  Intern,  dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD). E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 434. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17
Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan.  Jurnal Mutiara Akuntansi, 5(1), 1 – 10. http://e-journal.sarimutiara.ac.id/index.php/JMA
/article/view/1160.