Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi Normatif dan Perbandingannya)

## Aullia Vivi Yulianingrum
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur *koresponden author avy598@umkt.ac.id

## Sunariyo
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## Bayu Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRACT
The comparison of coal mining management policies between China, the United States and Indonesia lies  in  the  products  of  the  laws  and  regulations  made.  China  and  the  United  States  place  more emphasis on regulation of worker protection or safety. Indonesia in mining management contains policies  on  work  safety,  the  environment  but  are  not  accompanied  by  nuances  of  linkage  and integration of rules so that there are imbalances and contradictions as well as conflicts in each of these policies. The United States federal government in managing coal mines is far ahead of China by authorizing the United States Occupational Safety and Enforcement Administration to prioritize safety training jobs, coal mine personnel, and miners. While in China, the ratio of personnel who have received safety training in coal mines is quite low, especially on a small scale, but they have not been  subject  to  civil  penalties.  The  supervisory,  technical,  safety  and  security  factors  in  the  mine supervisor  are  not  included  in  state  regulations.  Coal  mining  management  policies  include environmental  management  regulations,  preserving  nature  and  harmonizing  nature  not  only  as  a priority for worker safety. But in terms of mining management policies, especially safety and security.
Keywords: Policy, Coal Mining, Comparative Law

## ABSTRAK
Perbandingan  kebijakan  pengelolaan  pertambangan  batubara  antara  negara  Cina,  Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada produk peraturan perundang-undangan yang dibuat. Negara Cina dan  Amerika  Serikat  lebih  menekankan  pada  regulasi  perlindungan  atau  keselamatan  pekerja. Indonesia  dalam  pengelolaan  pertambangan  memuat  kebijakan  tentang  keselamatan  kerja, lingkungan  namun  tidak  disertai  nuansa  keterkaitan  dan  keterpaduan  aturan  sehingga  terjadi ketimpangan  dan  kontradiktif  serta  konflik  dalam  setiap  kebijakan  tersebut.  Pemerintah  federal Amerika Serikat dalam pengelolaan tambang batubara, jauh lebih maju dari negara tiongkok dengan memberi wewenang kepada Administrasi Penegakan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat untuk mementingkan  pekerjaan  pelatihan  keselamatan,  personel  tambang  batu  bara,  dan  penambang. Sementara di Cina, rasio personel yang telah menerima pelatihan keselamatan di tambang batu bara cukup  rendah,  terutama  dalam  skala  kecil,  tetapi  mereka  belum  dikenai  hukuman  sipil.  Factor pengawasan,  teknis,  keselamatan  dan  keamanan  ada  pada  pengawas  tambang  tidak  masuk  dalam regulasi  negara.  Kebijakan  pengelolaan  pertambangan  batubara  meliputi  regulasi  pengelolaan lingkungan,  memelihara  alam  dan  menselaraskan  alam  tidak  hanya  prioritas  pada  keselamatan
pekerja. Tetapi dalam hal kebijakan pengelolaan pertambangan terutama keselamatan dan keamanan (Security and safety).
Kata kunci: Kebijakan, Pertambangan Batubara, Perbandingan Hukum .

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan  dan  penguasaan  sumber daya  alam  di  Indonesia  tertuang  di  dalam konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  bumi,  air dan kekayaan alam di dalamnya di kuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat. 1 Ini  yang kemudian menjadi landasan filosofis sekaligus landasan yuridis diterbitkannya aturan dibawahnya tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.
Pada masa reformasi, Pemerintah Daerah di  Indonesia  baik  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota  diberikan  wewenang  dalam  urusan Pemerintah yang lebih konkrit dalam melaksanakan  pembangunan  daerah  yang disebut  otonomi  daerah.  Otonomi  Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
Pada  tahun  2016  di  Indonesia  melalui dinas  yang  terkait  dengan  pertambangan  di tingkat  Daerah  baik  Kabupaten  atau  Kota  di ambil alih urusan terkait sebagian sumber daya alam oleh Pemerintah Provinsi yang
1 Rachman,  I.  N.  (2016).  Politik  Hukum Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 195-212.
2 Wijayanti,  S.  N.  (2017).  Hubungan  Antara Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik
menentukan  bahwa  penyelenggaraan  urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Provinsi.  Di dalam  peraturan  tersebut  tidak  menyebutkan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di  Daerah  Kabupaten/  Kota. 3 Keberadaan Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  maupun Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara bagi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun  daerah  selalu  mengklaim  bahwa keberadaan  pertambangan  batubara  di  suatu daerah bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat  sekitar.  Jika  diamati  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  pertambangan sebagaimana  dipaparkan  oleh International Energy  Agency  ( IEA), dalam  kurun  waktu lebih dari satu dasawarsa setengah, pertumbuhan  sektor  pertambangan  batu  bara Indonesia  merupakan  produsen  batu  bara keempat  terbesar  di  dunia  serta  pengekspor batu bara termahal terbesar di dunia. Indonesia kini menyumbang 8 persen dari produksi batu bara termahal tersebut dan walaupun menurun 9,8 persen pada tahun 2019, tetap menyumbang lebih dari 36 persen dari ekspor
Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186-199.
3 Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (3), 257-314.
batu bara termahal dunia. 4 Hal ini menjadikan Negara Indonesia berperan besar dalam emisi gas  rumah  kaca  melalui  Pembangkit  Listrik Tenaga  Uap  Batubara.  Pada  tahun  2019, Indonesia memproduksi hampir 469,3 juta ton (Mt)  batu  bara,  yang  mana  99,4  persen merupakan  batu  bara  sub-bitumen (steaming coal )  atau  dalam  tingkatan  produksi  keempat terbesar  setelah  Tiongkok,  Amerika  Serikat, Arab  Saudi  dan  India.  Indonesia  mengekspor 78,5  persen  dari  keseluruhan  produksi  batu baranya  sehingga  menjadikan  Indonesia sebagai pengekspor batu bara yang berkualitas tinggi di dunia. 5 Berikut data jumlah produksi batubara dan inventaris undang-undang sumber daya alam di berbagai Negara di dunia:
Gambar 1: Jumlah produksi batubara dunia dan inventaris undang-undang sumber daya alam
Data diolah dari sumber money.kompas.com tanggal 28 Agustus 2022
Berdasarkan  fenomena  diatas  dapat dijelaskan  secara  singkat  bahwa  pemerintah Indonesia saat ini memberi peluang besar pada para pemilik modal dalam penguasaan sumber
4 Jahn, U., Mayer, D., Heidenreich, M., Dahl, R., Castello, S., Clavadetscher, L., ... & Van Otterdijk, K. (2000, May). International Energy Agency PVPS Task 2:  Analysis of the operational performance of the IEA Database  PV  systems.  In 16th  European  Photovoltaic
daya alam mineral dan batu bara, namun hal itu justru berdampak pada hak hidup dan hak atas tanah dari masyarakat sekitar yang tereksploitasi  besar-besaran  oleh  perusahaan tambang.  Padahal  pemerintah  seharusnya menerapkan  regulasi  yang  matang  untuk menjada dan melindungi kepentingan masyarakat.
Pengelolaan kebijakan pertambangan pada umumnya dan batubara pada khususnya tidak  hanya  berlangsung  di  negara  Indonesia saja, negara lainpun juga memiliki kepentingan  terhadap  pengelolaan  sumber daya  alam.  Pengelolaan  pertambangan  batu bara di beberapa negara selain Indonesia dapat pula ditemui pada negara yang memiliki sistem ekonomi  yang  diklasifikasikan  menjadi  tiga sistem negara menganut ideologi sosialis yaitu Negara  Tiongkok.  Negara  yang  menganut sistem kapitalisme yaitu Amerika Serikat dan Negara  yang  menggunakan  ideologi  Syariat Islam Yaitu Arab Saudi. Guo Wei-Ci,WuChao dalam  penelitiannya  tentang Comparative Study on Coal Mine Safety between China and the  US  from  a  Safety  Sociology  Perspective mengungkapkan bahwa sosiologi keselamatan memandang  ilmu  dan  teknologi  keselamatan sebagai  fenomena  sosial  dan  konstitusi  sosial dan menganggap manusia, masyarakat, teknologi  dan  alam  sebagai  objek  penelitian terpadu.  Tidak  hanya  bagaimana menerapkan
Solar  Energy  Conference  and  Exhibition,  Glasgow, United Kingdom (p. 5).
5 PKDI,  P.  (2018).  Prosiding  Seminar  Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN) 2018. SIEN 2018 .
metode  rekayasa  untuk  teknologi  untuk melakukan  perencanaan  dan  pengelolaan sosiologi  sendiri  yang  dieksplorasi,  tetapi menyelidiki ke dalam koordinasi pengembangan manusia, masyarakat dan alam. Kebijakan mineral di negara Asia mengidentifikasi  peran  pemerintah  sebagai regulator  dan  bukan  produsen.  Modifikasi yang  dilakukan  kebijakan  mineral  adalah liberalisasi rezim fiskal; meningkatkan hubungan  antara  hak  eksplorasi  dan  hak pengembangan; meningkatkan transferabilitas hak  mineral  antara  pihak;  memberikan kewajiban untuk mengurangi dampak operasi penambangan pada lingkungan dan komunitas local.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini  bermaksud ingin  mendeskripsikan  bagaimana  kebijakan pengelolaan  pertambangan  batu  bara  pada negara  penganut  sistem  sosialis  ataupun kapitalis yang kemudian akan dikomparasikan dengan  kebijakan  pengelolaan  pertambangan di Indonesia sistem demokrasi

## II. METODE PENELITIAN
Permasalahan  akan  dikaji  melalui metode  penelitian  hukum  normatif  karena fokus  kajian  pada  norma  hukum  yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  melalui Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan
6 Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). Comparative study  on  coal  mine  safety  between  China  and  the  US from a safety sociology perspective. Procedia Engineering , 26 , 2003-2011.
Batubara.  Undang-Undang  Minerba  dan Undang-Undang  Pemda  merupakan  bahan hukum  primer.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder  merupakan  referensi  kepustakaan meliputi literatur buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Mmetode analisis secara  kualitatif  dengan  tehnik  pengumpulan data  adalah  studi  literatur.  Dimana  penulis mencoba  mengkaji  kebijakan  pengelolaan pertambangan  batu  bara  yang  ada  di  negara dengan Cina, Amerika Serikat unutk menemukan pranata hukum yang berbeda pada setiap negara dan urgensinya serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum itu. Sehingga  ditemukan  harmonisasi  hukum, pembaruan  hukum  maupun  penentuan  asas- asas umum dari hukum.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Istilah  dan  Urgensi  tentang  Sosiologi
Keselamatan Model Sosiologi keselamatan (keselamatan bagi para penambang) merupakan  pendekatan  yang  efektif  untuk dikaji yang tidak ternilaikan masalah keselamatan yang kompleks. 6 Seperti diungkapkan dalam pernyataan di bawah ini:
“Safety sociology views safety science and technology  as  a  social  phenomenon  and social  constitution  and  regards  “human, society,  technology  and  nature”  as  a unified research object. Not only is how to apply engineering methods to technology to conduct the planning and management of sociology of its own being explored, but
it  probes  into  the  coordination  of  the development  of  human,  society  and nature. It is argued by many scholars that when  investing  the  causes  of  safety accidents, the focus has now shifted away from technical level to other factors such as  decision-making,  supervisory  factors and organizational culture. This change in emphasis has resulted in safety sociology frameworks  and  accident  investigation schemes being developed that investigate and categorize the organizational factors
and psychological precursors
surrounding the accident in an attempt to develop a more complete understanding of the  circumstances  and  hence  aid  in  the development  of  effective  prevention strategies”
Sosiologi  keselamatan  memandang  ilmu dan  teknologi  keselamatan  sebagai  fenomena sosial  dan  konstitusi  sosial  dan  menganggap manusia,  masyarakat,  teknologi  dan  alam sebagai objek penelitian terpadu. 7 Tidak hanya bagaimana  menerapkan  metode  rekayasa untuk teknologi untuk melakukan perencanaan dan  pengelolaan  sosiologi  sendiri  yang dieksplorasi,  tetapi  menyelidiki  ke  dalam koordinasi pengembangan manusia, masyarakat dan alam. 8 Banyak ahli berpendapat  bahwa  ketika  menginvestasikan penyebab  kecelakaan  keselamatan,  fokusnya kini  telah  bergeser  dari  tingkat  teknis  ke faktor-faktor lain seperti pengambilan keputusan,  faktor  pengawasan  dan  budaya organisasi . 9 Perubahan  dalam  penekanan  ini telah  menghasilkan  kerangka  kerja  sosiologi
7 Islam, J. A. D. F. Reaktualisasi Filsafat Manusia Ali Syari’ati Di Era Revolusi Teknologi Abad Ke-21.
8 Op.cit. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011) hal 753- 755
9 Anzolin,  G.,  &  Pietrobelli,  C.  (2020).  Local content  policies:  Why  mining  need  consistent  policy
keselamatan dan skema investigasi kecelakaan yang  dikembangkan  yang  menyelidiki  dan mengkategorikan  faktor-faktor  organisasi  dan prekursor  psikologis  di  sekitar  kecelakaan dalam upaya untuk mengembangkan pemahaman  yang  lebih  lengkap  tentang keadaan  dan  karenanya  membantu  dalam pengembangan  pencegahan  yang  efektif strategi. 10
Pendapat  dari  Wu  Chao  menitikberatkan bahwa  pengelolaan  pertambangan  batu  bara saat ini sepatutnya tidak terpaku pada orientasi kemampuan  teknologi  dalam  memproduksi batubara  sebesar  besarnya  dengan  penawaran ekonomi yang menjanjikan. Maka pengelolaan pertambangan  batu  bara  perlu  diatur  dalam kebijakan  yang  terstruktur  dan  sistematis mengingat  unsur-unsur  yang  terlibat  dalam pengelolaan  batubara  selain  dari  teknologi juga  manusia  dan  alam  adalah  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Wu  Chao menyebutkan  bahwa  regulasi  pengelolaan pertambangan  batu  bara  hanya  memfokuskan pada  keselamatan  kerja  pada  manusia khususnya.  Pihak  pengelola  pertambangan batubara  yang  membawa  dampak  secara ekonomi  das  sosial,  menyatakan  dapat menekan kerugian besar dari insiden kecelakaan manusia ketika melakukan pekerjaan. Sehingga hal ini perlu dikomparasikan dengan pengelolaan kebijakan
packages  to  support  capabilities  development. The Extractive Industries and Society .
10 Log.cit. Wei-Ci,  G.,  &  Chao,  W.  (2011)  hal. 678
pertambangan  batubara  pada  negara  lain seperti Amerika Serikat
3.2 Studi Komparasi Pengelolaan Kebijakan Pertambangan Negara

## Amerika Serikat dan Tiongkok
Dengan terbukanya gagasan dari terhadap pengelolaan  kebijakan  dan  penyelenggaraan pertambangan batubara maka Amerika Serikat merupakan    salah  satu  negara  yang  menjadi studi komparasi mengingat negara ini menjadi produsen  dan  bahkan  konsumen  batubara terbesar di dunia tetapi dalam hal pengelolaan kebijakan pertambangan terutama keselamatan dan  keamanan (Security  and    safety) dalam pengelolaan  tambang  batu  bara  jauh  lebih maju dari Negara Tiongkok. Dalam beberapa tahun  terakhir,  produksi  batubara  tahunan  di Amerika Serikat tetap 1,0 miliar ton atau lebih dengan kematian tahunan dalam 30 di bawah kendali. 11 Sehingga  negara  Amerika  Serikat lebih  memprioritaskan  pengelolaan  kebijakan terkait pertambangan batubara pada keselamatan  dan  keamanan.  Hal  yang menyebabkan  pentingnya  keselamatan  dan keamanan  dalam  penambangan  batubara adalah  sering  terjadinya  kecelakaan  kerja. Sehingga insiden kecelakaan dalam
pengelolaan pertambangan di Amerika Serikat bagi Pemerintah Amerika Serikat
11 Barber,  C.  V.  (1999). Menyelamatkan  sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat . Yayasan Obor Indonesia.
12 Wei-Ci,  G.,  &  Chao,  W.  (2011).  Op.cit.  hal. 743-745
sesungguhnya dipengaruhi dan memperhatikan lima faktor antara lain :
1. Dari  segi  rekayasa  nilai  keselamatan dalam kategori sosiologi keselamatan.
2. Investasi  keselamatan  tambang  batubara mengacu  pada  biaya  total  dalam  semua aktivitas manusia.
3. Materialistis.
4. Finansial  untuk  menjamin  proses  normal produksi keselamatan.
5. Aktivitas  operasi  lainnya  di  tambang batubara. 12
Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah federal Amerika Serikat memberi wewenang  kepada  Administrasi  Penegakan dan  Keselamatan  Kerja  (MESA)  untuk menganggarkan  dalam  pembiayaan  dan penyelengaraan secara terpadu pada penegakan  hukum  dan  dukungan  standar hukum  oleh  Administrasi  Keselamatan  dan Kesehatan  Penambangan  (MSHA)  dalam rangka  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan para penambang. 13
Bagi  negara  Amerika  Serikat  untuk menekan  biaya  terhadap  insiden  kecelakaan dan kerugian dalam pengelolaan pertambangan  lebih  penting  untuk  menekan pembiayaan yang lebih besar dari pendapatan dengan  cara  mengadakan  penyelengaraan pendidikan keselamatan sangat penting untuk mengutamakan keselamatan. Hal ini
13 Koh NaitoNaito, K., Otto, J., & Pring, G. 1999, November. Environmental regulation of exploration and mining  operations  in  Asian  countries.  In  Natural resources forum (Vol. 23, No. 4, pp. 323-334). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
merupakan  langkah  yang  tepat  menuju penerapan  strategi  sumber  daya  manusia, inovasi  teknologi,  dan  pelatihan  personel keselamatan. Amerika Serikat sangat mementingkan pekerjaan pelatihan keselamatan  pemerintah  terkait,  personel tambang  batu  bara,  dan  penambang. 14 . Hal diatas bukanlah tanpa  alasan, laporan investigasi kecelakaan dan manual keselamatan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa  85%  kecelakaan  disebabkan  oleh perilaku penambang yang tidak aman. Menurut  Undang-Undang  Kesehatan dan Keselamatan Tambang Batu Bara Federal, jika  penambang  ditemukan  tidak  cukup menerima  pelatihan  keselamatan,  Menteri Tenaga  Kerja  atau  perwakilan  lainnya  dapat mengumumkan pekerja tersebut membahayakan  bagi  penambang  lainnya, membutuhkan penarikan segera dari tambang batu bara dan melarangnya masuk ke tambang batubara sampai pelatihan keselamatan diterima  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Program  pelatihan  dan  pengaturan pelatihan penambang batubara harus dilakukan  di  bawah  persyaratan  hukum  dan
peraturan dan penambang memenuhi kualifikasi pelatihan yang menjadi catatan dan menjadi dokumentasi jejak rekam pada masing-masing perusahaan  tambang  batu  bara  di  Amerika Serikat.
Mengurangi  resiko  kecelakaan  kerja  dan memperkuat sisi aturan khsusnya keselamatan dan  keamanan  merupakan  tujuan  adanya pelatihan keselamatan dalam industri pertambangan di Amerika Serikat menjadikan negara  ini  jauh  lebih  kuat  dengan  pelatihan keselamatan  diberlakukan  sesuai  dengan hukum. Sementara  di  Cina,  rasio  personel yang telah menerima pelatihan keselamatan di tambang  batu  bara  cukup  rendah,  terutama dalam skala kecil, tetapi mereka belum dikenai hukuman sipil. Perbandingan terhadap perhatian  tentang  pengelolaan  kebijakan pertambangan  batu  bara  dari  kedua  negara dapat dilihat pada Tabel. 1:

## Tabel 1.
Komparasi Terhadap Perhatian Terhadap Tentang Pelatihan    Keselamatan dan Diseminasi di Tiongkok dan Amerika
Serikat Negara Nilai dan sikap Bentuk Popularitas Sumber Ameri ka Serik at Sikap positif, "Saya ingin aman" Yang beragam dan tepat sasaran dengan penekanan pada praktik dan lulus penilaian Secara sukarela menawarkan pelatihan pada awal penam bang memasuki tambang batubara; Diseminasi mendalam di tingkat organisasi Anggaran keuangan khusus tersedia,
pelatihan keselamata n khusus dan administras i
pendidikan ditetapkan dibawah M HSA China , Sikap negatif "I ngin aku aman"
Menjadi formalitas belaka; ku rang keteguhan Penegakan wajib pelatihan keselamatan sampai terjadi kecelakaan Kurangnya sumber daya, dana pelatihan khusus, dan otoritas tidak tersedia
3.3 Perbandingan  Regulasi  Pengelolaan
Kebijakan  Pertambangan  Batu  Bara antara  Negara  Amerika  Serikta  dan Negara Tiongkok
Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan  lebih  dari  sepuluh  undang- undang terkait tentang pengelolaan pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan  undang-undang  federal  pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal  dari  apa  yang  akan  menjadi  evolusi lanjutan  dari  undang-undang  federal  yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan  pertambangan. Begitu  pula  dengan Undang-Undang  Kesehatan  dan  Keselamatan Tambang  Batu  Bara  Federal  yang  umumnya disebut  sebagai  Undang-Undang  Batubara, lebih  komprehensif  dan  lebih  ketat  daripada undang-undang  federal  sebelumnya  yang mengatur  industri  pertambangan . 15 Undang- undang batu bara mencakup tambang batu bara permukaan  dan  bawah  tanah  dalam  ruang lingkupnya, mensyaratkan dua inspeksi tahunan  dari  setiap  tambang  batu  bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan kelebihan dari aturan ini adalah  optimalisasi  dan  pengawasan  secara ketat dalam penegakan federal di tambang batu bara. Standar keselamatan untuk semua tambang  batubara  diperketat,  serta  standar kesehatan.
15 Ibid . Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal 823
16 Ni,  J.  I.  N.  (2011).  Analysis  of  coal  mine accident  characteristics  and micro  fac-tors  in
Kemudian pada Undang-Undang
Keselamatan dan Kesehatan Tambang Federal saat  ini  mengatur  kegiatan  MSHA. Dalam Undang-Undang
Tambang mengubah Undang-Undang  Batubara  dalam  sejumlah cara yang signifikan, dan mengkonsolidasikan semua  peraturan  kesehatan  dan  keselamatan federal  dari  industri  pertambangan,  batubara serta  pertambangan  non-batubara,  di  bawah skema perundang-undangan tunggal. Undang- Undang  Tambang  memperkuat,  mempertegas dan  memperluas  hak-hak  penambang  dan meningkatkan  perlindungan  penambang  dari pembalasan  karena  menggunakan  hak-hak tersebut.
Pada Negara Tiongkok, Regulasi operasional pertama pada keselamatan tambang  batubara  diterbitkan  pada  tahun 1950. 16 Kemudian  disusul  undang-undang lainnya,  peraturan  dan  standar  yang  berturut- turut diumumkan pada masalah keamanan oleh industri  tambang  batubara  dan  departemen terkait lainnya. Beberapa undang-undang yang terkat dengan pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Keselamatan  Tambang tahun  1992  dengan  tujuan  melindungi keselamatan tambang batubara dan pekerja tambang.
2. Undang-Undang Batubara 1995 menandai berakhirnya  sejarah  hukum  Tiongkok tanpa undang-undang batu bara khusus.
China. Journal of Safety Science and Technology , 7 (6), 104-106.
3. Peraturan pengawasan keselamatan tambang  tahun  2000  memberikan  dasar hukum  untuk  pengawasan  keselamatan dan inspeksi industri tambang batu bara.
4. Undang-undang  keselamatan  produksi tahun 2002, hukum komprehensif pertama dengan  penekanan  pada  keselamatan  di tempat kerja.
Sistem  legislasi  tambang  batubara  di Amerika  Serikat  lebih  lengkap  dengan karakteristik  operabilitas  yang  kuat  dan regulasi  yang  masuk  akal. Undang-undang  di Cina  banyak  yang  harus  disebutkan,  tetapi undang-undang  ini  terlalu  dangkal  dan ambigu, dengan operabilitas seminggu. Sistem hukum  saat  ini  di  Tiongkok  tidak  memiliki vonis  hukuman  dan  tidak  efektif  dalam penerapannya.
Perbandingan karakteristik regulasi masing-masing negara yang dapat dilihat pada Tabel 2:
Tabel 2. Perbandingan Sistem Undang- Undang di Cina dan AS
. Ameri ka Serika t Seluruh sistem ketat dan integral; peratura n pendukung dan detail implementasi tersedia. Klausul hukum yang jelas dan layak; spesifi kasi organisasi, personel dan tanggung jawab; peratu ran dan standar teknis hingga tingkat hukum. Pengawasan pihak ketiga - Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk tugas pengawasan. Cina Berorientasi "Hukum Keselamatan Produksi"; kuran gnya peraturan yang mendukung yang menghasilkan kurangnya Standar yang jauh dari memenuhi kebutuhan produksi, status hukum yang tidak memadai dari beberapa
Mekanisme tidak sehat; " Pengaw asan negara, pengendalian lokal, pengisian perusahaan ", pengawasan
17 Op.cit. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal
operabilitas dalam praktek dan efek pembatasan yang buruk pada perilaku produksi keselamatan.
ketentuan; sis tem pengawasan keselamatan pertambanga n tidak ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Keselamatan Produksi; sta ndar keselamatan tidak termasuk dalam hukum. pihak ketiga tidak dilakukan.
Hal  yang  lain  menjadi  sorotan  adalah pelaksanaan  dari  regulasi  yang  sudah  ada maka berkaitan dengan pengawasan. Amerika Serikat  dan  Tiongkok  memiliki  masa  yang kelam terkait pengelolaan kebijakan pertambangan batubara. Melihat latar belakang  tersebut,  bahwa  setelah  kecelakaan tambang  batu  bara  yang  paling  parah  pada tahun  1907,  Kongres  Amerika  Serikat menetapkan Bureau  of  Mines sebagai  agen baru di bawah Departemen Dalam Negeri pada tahun 1910. 17
Biro  tersebut  bertanggung  jawab  untuk melakukan penelitian dan mengurangi kecelakaan di industri pertambangan batubara. Kemudian  didirikan  Departemen Tenaga  Kerja  yang  bertanggung  jawab  atas keselamatan dan manajemen produksi keselamatan  kerja. Lembaga  Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tambang (MSHA)  adalah  agen  Departemen  Tenaga Kerja  Amerika  Serikat  yang  mengelola ketentuan  Undang-Undang  Keselamatan  dan Kesehatan Tambang Federal (Undang-Undang
Tambang)  untuk  menegakkan  kepatuhan dengan  standar  keselamatan  dan  kesehatan wajib sebagai sebuah cara untuk menghilangkan kecelakaan fatal, untuk mengurangi  frekuensi  dan  tingkat  keparahan kecelakaan  non  fatal,  untuk  meminimalkan bahaya kesehatan dan untuk mempromosikan peningkatan keselamatan dan kondisi kesehatan di tambang-tambang nasional. Sejak itu, Amerika Serikat telah membentuk sistem pengawasan yang lebih lengkap.
Penambangan  diatur  oleh  MSHA  yang mempekerjakan hampir satu inspektur keselamatan yang tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan dengan Perusahaan Pertambangan  atau  industri  tambang  untuk setiap  empat  tambang  batubara. Tambang batubara  bawah  tanah  diinspeksi  secara menyeluruh  setidaknya  empat  kali  setahun oleh inspektur MSHA. Selain itu, penambang dapat  melaporkan  pelanggaran,  dan  meminta inspeksi tambahan.
Penambang dengan keprihatinan seperti itu untuk keselamatan kerja mereka tidak dapat dihukum  dengan  ancaman  apa  pun  terhadap hilangnya pekerjaan. Dalam hal ini Pemerintah Amerika  mampu  membuat  sistem  terpadu terkait  pengelolaan  kebijakan  pertambangan batu bara pada negaranya. 18
Pada  negara  Tingkok  pengelolaan kebijakan  pertambangan  dilakukan  dengan mendirikan
Administrasi Pengawasan Keselamatan di bawah Kementerian 18 ibid. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal 828
Perindustrian. Berbeda dengan model pengelolaan  dengan  Amerika  Serikat,  bagi negara tiongkok, inspektur keselamatan dalam tambang  batu  bara  adalah  konversi  personil yang  relevan  di  industri  batubara  dan  badan- badan  pemantauan  divisi  bawahan  unit produksi keselamatan di tingkat administrasi. Dengan demikian mereka terkait erat  dengan  tambang  batu  bara  dan  sedang diintervensi  oleh  proteksionisme  lokal  atau penguasa  lokal,  yang  tidak  dapat  secara mandiri melakukan pekerjaan pengawasan. Didirikan  pada  tahun  2000, Administrasi  Negara  Tambang  Batubara Keselamatan bertanggung jawab atas negara. Pada tahun 2005, Administrasi Negara Keselamatan  Tambang  Batubara  dipindahkan tanggung  jawabnya  untuk  melaksanakan mandatnya  kepada  Administrasi  Negara Keselamatan  Kerja. 19 Perbandingan  kedua negara dapat dilihat pada Tabel 3:
Tabel 3. Situasi Agen dan Personel Pengawasan Keselamatan di Tambang Batu bara di Tiongkok dan Amerika Serikat
Negara Agensi Tanggal Pendiria n Jumlah Staf Jumlah Pengawas Hubungan Afiliasi Sup ervisor dan Tambang Batu Bara USA Departemen Tenaga Kerja (MESA- CMESA),
Administrasi Pengawasan Regional Pada 1978 23,17 1 949 (610 2 ) Tidak ada afiliasi dengan bat ubara
Tion gkok Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara  - Admin istrasi Negara Keselam atan Tambang Batubara Kantor Keamanan Tambang Batubara Daerah Pada tahun
2000 160 15 3 (2800 4 ) Konversi personil sistem batu bara
Catatan: 1) Data tahun 2000; 2) Jumlah pengawas keselamatan di tambang  batubara; 3) Ombudsman dari Administrasi Pengawasan Tambang Batubara; 4) Kekuatan resmi pengawas keselamatan di tambang batu bara nasional

## 3.4 Komparasi  Negara  Totalistik  dan Negara Pengatur
Dalam  analisa  tulisan  ini,  Tiongkok mengedepankan  istilah  negara  totalistik  yang merangkum  hubungan  antara  masyarakat  dan ekonomi di Tiongkok pada abad ke -20 seperti yang dikemukakan Tang Tsou dibawah ini:
“Totalism is a political system where the state recognizes no limits to its authority and  strives  to  regulate  every  aspect  of public and private life wherever feasible. Totalitarian  regimes  stay  in  political power  through  an  all-encompassing propaganda  disseminated  through  the state-controlled  mass  media,  a  single party that is often marked by personality cultism,  control  over  the  economy, regulation  and  restriction  of  speech,  and mass  surveillance.  As  typical  regulatory state,  the  US  relies  largely  on  market mechanism  to  allocate  resources  to pursue  the  enterprises’  independent operation, even if public services provided by  government  must  be  utilized,  the government  procurement  way  is  often adopted  to  achieve  this  end.  Regulatory state  emphasizes  on  separation  of operations  from  policy  making  and greater  use  of  free-standing  regulators. Government’s intervention in economy is implemented  by  independent  regulatory agencies, which  are  mainly  operated  by administrative  staffs  with  expertise  and professional regulation over industries in an open procedure in accordance with the law.”
Totalisme  adalah  sistem  politik  di  mana negara tidak mengakui batas otoritasnya dan
20 Tsou,  T.  (1995). Politik  Cina  di  atas: faksionalisme atau politik informal? Politik keseimbangan kekuatan atau permainan untuk memenangkan  semua  ?. The  China  Journal ,  (34),  95- 156.
berusaha  untuk  mengatur  setiap  aspek kehidupan  publik  dan  pribadi  di  mana  pun layak.  Rezim  totaliter  tetap  berada  dalam kekuasaan politik melalui propaganda menyeluruh  yang  disebarluaskan  melalui media massa yang dikendalikan oleh negara, satu  partai  yang  sering  ditandai  oleh pemujaan kepribadian, kontrol atas ekonomi, regulasi  dan  pembatasan  bicara,  dan pengawasan massa. 20
Sebagai negara peraturan khas, Amerika Serikat  mengandalkan  sebagian  besar  pada mekanisme  pasar  untuk  mengalokasikan sumber  daya  untuk  mengejar  perusahaan operasi  independen  bahkan  jika  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  harus dimanfaatkan,  cara  pengadaan  pemerintah sering  diadopsi  untuk  mencapai  tujuan  ini. Negara regulator menekankan pada pemisahan operasi  dari  pembuatan  kebijakan  dan penggunaan  yang  lebih  besar  dari  regulator yang  berdiri  bebas. 21 Pemerintah  intervensi dalam perekonomian dilaksanakan oleh badan pengatur independen, yang terutama dioperasikan  oleh  staf  administrasi  dengan keahlian dan regulasi profesional lebih industri di  suatu  prosedur  terbuka  sesuai  dengan hukum. Berikut tabel perbandingan karekristik negara  Tiongkok  (negara  totalistik)  dan Amerika  Serikat  (negara  pengatur)  dalam pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara yang dalam Tabel 4.
21 Feng,  Y.,  Wang,  J.,  Bai,  Z.,  &  Reading,  L. (2019).  Effects  of  surface  coal  mining  and  land reclamation on soil properties: A review. Earth-science reviews . 191 , 12-25. DOI : 10.1016/j.earscirev.2019.02.015

## Tabel 4. Karakteristik Negara Totalistik
dan Negara Pengatur
Negara totalistik Negara pengatur Rentang intervensi Komprehensif Selektif Sifat dari peraturan Instruksi administratif Hukum umum Implementasi peraturan Diatur Regulator dan yang diatur posisi yang diatur pelaksana Internal Eksternal Cara pelaksanaan Paternalistik, melalui persuasi dan hukuman administrasi
Modernistik, melalui hukuman denda dan pidana
Sejak berdirinya badan pengatur federal pertama,  badan  pengatur  memainkan  peran yang  semakin  meningkat  dalam  operasi ekonomi dan pembangunan sosial di Amerika Serikat.  Dari  paradigma  efisiensi  dan  tata kelola,  negara  pengatur  (pemerintah)  telah menjadi  pilihan  yang  tak  terhindarkan  bagi perkembangan  negara-negara  modern  untuk menangani  masalah  di  banyak  arena.  Dalam hal masalah keselamatan tambang, pemerintah Cina  harus  mengubah  mode  manajemen aslinya.  Hasil  dari  penyesuaian  strategis  ini untuk  beradaptasi  dengan  situasi  baru  adalah menyusutnya  pemerintah  intervensionis  dan bangkitnya pemerintah regulatori

## 3.5 Kebijakan  Pengelolaan  Pertambangan
Batu  Bara  Indonesia  berdasarkan ketentuan  Konsitusi  dan  peraturan perundangan Mineral dan Batubara Dalam  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat,  konstitusi  mengatur  bahwa  bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan
22 Op.cit. Arizona, Y. (2016). 257-314.
23 Soehino.  (2011). Hukum  tata  negara:  bunga rampai:  hukum,  politik,  demokrasi,  dan  pemerintahan
dipergunakan untuk sebesar‐besar kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  upaya  dalam rangka  kesejahteraan  masyarakat  adalah melalui  pembangunan  dengan  mengelola lingkungan. 22 Hal  tersebut  memungkinkan terjadinya  pemanfaatan  secara  berlebihan sehingga  mengakibatkan  pencemaran  dan perusakan lingkungan, sehingga dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  lingkungan harus  tetap  dibatasi  oleh  hak  setiap  orang mendapat  lingkungan  yang  bersih  dan kekuasaan  dalam  negara  bersumber  dari berbagai  macam  teori  diantaranya  teori kedaulatan  negara  yang  menegaskan  bahwa kedaulatan  ada  pada  negara.  negaralah  yang membuat  dan  menetapkan  hukum  dan  teori kedaulatan  hukum  kekuasaan  tertinggi  di dalam  suatu  negara  itu  adalah  hukum  itu sendiri.  Penguasa  maupun  rakyat  atau warganegara,  termasuk  negara  itu  sendiri semuanya  tunduk  kepada  hukum. 23 Dalam kaitannya dengan kekuasaan, negara diberikan tanggung  jawab  dalam  upaya  mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Secara internasional berdasarkan Prinsip  21 Declaration  of  the  United  Nation Conference  on  the  Human  Environment, Stockholm 1972  telah  dirumuskan  prinsip tanggung jawab negara ( state of responsibility ).  Lebih  lanjut  prinsip  ini kemudian  dikukuhkan  dan  ditegaskan  dalam
di  negara  Republik  Indonesia .  Fakultas  Ekonomika  & Bisnis UGM.
Prinsip  Kedua  Konferensi  di  Rio  de  Janeiro 1992  ( Declaration  of  the  United  Nation Conference  on  the  Human  Environment  and Development Rio de Janeiro 1992.) 24
Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan  terhadap  pengelolaan  sumber‐ sumber  daya  alam  di  wilayahnya  namun negara  berkewajiban  untuk  melindungi  dan melestarikan fungsi lingkungan dalam yurisdiksi  dan  hak  berdaulatnya  dari  bahaya kerusakan  dan  kehancuran.  Kedaulatan  dan hak  berdaulat  tersebut  merupakan  kekuasaan tertinggi bagi negara tersebut . 25
Maret Priyatna mengatakan: “Pembukaan  Undang‐Undang  Dasar 1945  alinea  keempat  menyatakan  bahwa negara  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum. Berkenaan  dengan  pernyataan  melindungi segenap  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwa negara  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap pelestarian  fungsi  dan  perlindungan  terhadap lingkungan baik sumberdaya manusia, sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  budaya. Adapun pendekatannya melalui konsep wawasan  nusantara  yang  menekankan  bahwa kebulatan  wilayah  nasional  dengan  segal  isi dan  kekayaannya  merupakan  satu  kesatuan wilayah,  wadah,  ruang  hidup  dan  kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan
24 Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju
milik bersama bangsa. Lebih lanjut Pasal 28 H ayat  (1)  Undang‐Undang  Dasar  1945 Amandemen Kedua.menegaskan bahwa setiap orang  berhak  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
Hak  mendapatkan  lingkungan  yang bersih  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  yang dilindungi  oleh  konstitusi  di  Indonesia  dan pencantuman.  Hak  asasi  manusia  dalam konstitusi  suatu  negara  merupakan  salah  satu ciri negara modern. Pada kenyataannya justru bertolak belakang dengan beberapa kebijakan dimana  lebih  dari  satu  dasawarsa  setengah pertumbuhan  sektor  pertambangan  batu  bara sebagaimana  dikutip  melalui Internasional Energy Agency (IEA) :
“More than a decade and a half of growth in  Indonesia’s  coal-mining  sector  has positioned  the  country  as  the  world’s fourth-largest  coal  producer  and  the largest exporter of thermal coal. Indonesia  now  accounts  for  8  percent  of the  world’s  thermal  coal  production  and despite  a  9.8  percent  decline  from  2014, still accounts for over 36 percent of global thermal coal exports” .
Moratorium konsesi tambang batubara yang diterapkan Pemerintah Indonesia, namun tidak  akan  menghambat  ekspansi  atau pengembangan tambang baru oleh perusahaan yang  sudah  mengantongi  konsesi  tambang. Pemerintah Indonesia tengah berupaya bergelut  dengan  banyaknya  tanah  yang  telah diserahkan  kepada  perusahaan-perusahaan
Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (3), 388-401.
25 Syahputra, I.,2021,
batubara  selama  rezim-rezim  terdahulu. Pemerintah  lokal  (kabupaten)  di  wilayah- wilayah  kaya  batu  bara  telah  menerbitkan ribuan  Ijin  Usaha  Pertambangan  (IUP), sebagian besar secara korup tanpa mempertahankan  pengawasan  administratif. Akibatnya,  banyak  perusahaan  tambang  kini tidak  memiliki  sertifikasi  Clean  and  Clear (CnC)  yang  bersifat  wajib.  Sertifikasi  Clean and  Clear  diperkenalkan  pada  tahun  2014 untuk  mengidentifikasi  penambang  yang berutang  royalti  serta  pajak-pajak  lainnya, serta  tidak  memenuhi  komitmen  eksplorasi dan  lingkungan  atau  pun  bermasalah  dalam aspek Konsesi tambang batu bara Indonesia. 26
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  telah  mengidentifikasi  4.023  dari 10.388  pemegang  IUP  yang  ijinnya  harus dicabut.  Masih  merupakan  misteri,  berapa konsesi  batu  bara  yang  pada  akhirnya  akan dibatalkan.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan- tujuan  ketahanan  pangan  Indonesia,  konsesi batubara  saat  ini  tidak  boleh  sampai diperbolehkan ditambang. Jika konsesi tersebut  betul  ditambang,  jalur-jalur  air  akan mengalami pengendapan, akan ada pencemaran  logam  berat,  air  tanah  akan kering, serta jutaan hektar lahan produktif akan menjadi  tandus  dan  tidak  dapat  digunakan untuk produksi pangan.
Dalam konstitusi Indonesia Pasal 5 Ayat 1,  2  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik
26 Nugraha, P., Gutami, B., & Juliani, H. (2017). Penerapan  Status  Clear  And  Clean  oleh  Kementerian
Indonesia 1945
Tentang Kekuasaan Pemerintahan  Negara,  menjelaskan  tentang berhaknya presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang, serta presiden juga yang  menetapkan  peraturan  undang-undang yang telah disetujui tersebut. Pasal 5 Ayat 1, 2 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan  Negara  menjelaskan  tentang berhaknya presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang, serta presiden juga yang  menetapkan  peraturan  undang-undang yang telah disetujui tersebut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  menjelaskan  bahwa  yang memegang  kekuasaan  dalam  membentuk undang-undang  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan berpartisipasi  mengisi  kebijakan  rancangan dalam  undang-undang  bersama  DPR.  Setiap rancangan tersebut akan dibahas oleh Presiden dan DPR agar mendapat persetujuan bersama. Rancangan  undang-undang  yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan  oleh  Pimpinan  DPR  kepada Presiden  untuk  disahkan  menjadi  undang- undang.
Selanjutnya Presiden membuat peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat PP untuk menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana mestinya  dan  dinyatakan  bahwa  peraturan
Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap Izin USAha Pertambangan. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1-19.
pemerintah  tidak  boleh  tumpang  tindih  atau bertolak  belakang  dengan  undang-undang, artinya PP bisa diibaratkan sebagai penggerak undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia. Sebagai  pengetahuan,  peraturan  pemerintah adalah  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dan ditandatangani oleh Presiden.
Sebagai sebuah landasan dasar bernegara, konstitusi Indonesia sesungguhnya merupakan falsafah kebangsaan guna memastikan  proses  perjalanan  pemerintahan, sekaligus  memuat  cita‐cita  bangsa  ke  depan. Sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya alam,  Indonesia  telah  mengatur  pengusahaan kekayaan alam tersebut sebagaimana tertuang dalam  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945. Konstitusi menegaskan bahwa cabang‐cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh  negara.  Demikian  pula  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar‐besarnya  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Negara  menguasai segala  sesuatu  yang  berada  di  dalam  wilayah kedaulatannya  dan  selanjutnya  mengatur sedemikian rupa semua potensi dan kepentingan  yang  ada  melalui  mekanisme hukum,  oleh  karena  itu  hak  menguasai  oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  pada  hakekatnya
27 Indah Dwi Qurbani Prosiding Konferensi dan Dialog  Negara  Hukum  dengan  tema”  Negara  Hukum Indonesia  ke  mana  Akan  Melangkah”  Jakarta,  9‐10
merupakan  suatu  perlindungan  dan  jaminan akan terwujudnya sebesar‐besarnya
kemakmuran rakyat. 27 Negara juga mempunyai  peranan  yang  besar,  hal  ini menunjukan bahwa negara mengatur sedemikian  rupa  segala  hak  dan  kewajiban yang ada dalam unsur- unsur negara itu sendiri termasuk  bumi  air  dan  kekayaan  alam  yang ada di Indonesia.
Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  Negara  dan  yang  mengusai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara,  yaitu  “...untuk  melindungi  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.  Secara  singkat  dikatakan  bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai”  oleh  negara  tidak  harus  diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh  usaha  swasta  atau  asing)  hanya  dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang- Undang  Dasar  1945.  Maksudnya  pemerintah benar-benar  memegang  kendali,  sehingga hakikat  penguasaan  negara  dapat  ditafsirkan sebagai makna “dikuasai oleh negara” berarti negara  sebagai  regulator,  fasilitator,  dan
Oktober  2012  pada  Panel  7  “Peran  Hukum  Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan” hal 665
operator  yang  secara  dinamis  menuju  negara hanya  sebagai  regulator  dan  fasilitator. Pendapat  semacam  itu  juga  diadopsi  oleh Mahkamah  Konstitusi.  Menurut  Mahkamah Konstitusi, makna dikuasai oleh negara adalah rakyat  secara  kolektif  mandat  kepada  negara untuk  mengadakan  kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk  tujuan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Mengingat  mineral  dan batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya  perlu  dilakukan  seoptimal mungkin,  efisien,  transparan,  berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar  memperoleh  manfaat  sebesar-besar  bagi kemakmuran  rakyat  secara  berkelanjutan. Guna  memenuhi  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut,  telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama  lebih  kurang  empat  dasawarsa  sejak diberlakukannya  telah  dapat  memberikan sumbangan  yang  penting  bagi  pembangunan nasional.  Dalam  perkembangan  lebih  lanjut,
undang-undang tersebut yang materi muatannya  bersifat  sentralistik  sudah  tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan  strategis,  baik  bersifat  nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi  oleh  pertambangan  mineral  dan batubara  adalah  pengaruh  globalisasi  yang mendorong  demokratisasi,  otonomi  daerah, hak  asasi  manusia,  lingkungan  hidup, perkembangan  teknologi  dan  informasi,  hak atas  kekayaan  intelektual  serta  tuntutan peningkatan  peran  swasta  dan  masyarakat. Untuk  menghadapi  tantangan  lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundangundangan baru di bidang pertambangan  mineral  dan  batubara  yang dapat  memberikan  landasan  hukum  bagi langkah-langkah  pembaruan  dan  penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan  pertambangan  mineral  dan batubara.  Undang-Undang  ini  mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Mineral  dan  batubara  sebagai  sumber daya  yang  tak  terbarukan  dikuasai  oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya  dilaksanakan  oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan  kepada  badan  usaha  yang berbadan  hukum  Indonesia,  koperasi,
perseorangan, maupun masyarakat setempat  untuk  melakukan  pengusahaan mineral  dan  batubara  berdasarkan  izin, yang  sejalan  dengan  otonomi  daerah, diberikan  oleh  Pemerintah  dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha  pertambangan  harus  memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar- besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat
mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan
menengah  serta  mendorong  tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam  rangka  terciptanya  pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan  Batubara  Indonesia  menyatakan  para pemegang  IUP  dan  IUPK  wajib  menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai  dengan  karakteristik  suatu  daerah atau keadaan  kearifan  lokal (local  Wisdom). Kemudian  pemegang  IUP  dan  IUPK  juga
wajib  menjaga  kelestarian  fungsi  dan  daya dukung  sumber  daya  air  yang  bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perbuatan melawan hukum merupakan  perbuatan  yang  ditimbulkan  oleh adanya  suatu  tindakan  dan  terdapat  aturan yang  mengatur  tindakan  tersebut.  Salah  satu contoh  pengelolaan  tambang  yang  diatur dalam  kebijakan  adalah  Sama  halnya  untuk reklamasi dan pasca tambang, terdapat aturan yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan  dan  harus  dilakukan,  karena apabila  tidak  dilaksanakan  maka  terdapat konsekuensi yang mengatur tindakan tersebut bila  memenuhi  kriteria  perbuatan  melawan hukum.  Dan  hal  ini  tidak  pernah  ditegakkan baik  bagi  penguasa  maupun  Penegak  Hukum sendiri.
Dalam  konteks  pelestraian  lingkungan, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  dan  hak  konstitusional bagi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Oleh karena  itu  negara,  pemerintah,  dan  seluruh pemangku  kepentingan  berkewajiban  untuk melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan  berkelanjutan  agar  lingkungan hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia serta makhluk hidup lain.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia terletak  pada  posisi  silang  antara  dua  benua dan  dua  samudera  dengan  iklim  tropis  dan
cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam  yang  tinggi  nilainya.  Di  samping  itu Indonesia mempunyai  garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang terpadu  dan  terintegrasi  antara  lingkungan laut,  darat,  dan  udara  berdasarkan  wawasan Nusantara.  Indonesia  juga  berada  pada  posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan  iklim.  Dampak  tersebut  meliputi turunnya  produksi  pangan,  terganggunya ketersediaan  air,  tersebarnya  hama  dan penyakit  tanaman  serta  penyakit  manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulaupulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas  ataupun  kualitas  tidak  merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan  sumber  daya  alam  yang semakin  meningkat.  Kegiatan  pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi  ini  dapat  mengakibatkan  daya dukung,  daya  tampung,  dan  produktivitas lingkungan  hidup  menurun  yang  pada akhirnya  menjadi  beban  sosial.  Oleh  karena itu,  lingkungan  hidup  Indonesia  harus
28 Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  teknologi  dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial
dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan,  dan  asas  keadilan.  Selain  itu, pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  dapat memberikan  kemanfaatan  ekonomi,  sosial, dan  budaya  yang  dilakukan  berdasarkan prinsip  kehati-hatian,  demokrasi  lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan  terhadap  kearifan  lokal  dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  menuntut dikembangkannya  suatu  sistem  yang  terpadu berupa suatu kebijakan  nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan  secara  taat  asas  dan  konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
Penggunaan  sumber  daya  alam  harus selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi Iingkungan hidup. 28 Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban melakukan  pelestarian  lingkungan  hidup  dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  untuk  membuat  kajian  lingkungan hidup  strategis  (KLHS)  untuk  memastikan bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan telah  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan  lain,  hasil  KLHS  harus  dijadikan
budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi , 2 (1).
dasar  bagi  kebijakan,  rencana  dan/atau program  pembangunan  dalam  suatu  wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung  dan  daya  tampung  sudah  terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan  rekomendasi  KLHS  dan  segala  usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup tidak diperbolehkan lagi.
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mengubah gaya  hidup  manusia.  Pemakaian  produk berbasis  kimia  telah  meningkatkan  produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan  yang  aman  dengan  risiko  yang kecil  bagi  lingkungan  hidup,  kesehatan,  dan kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Di  samping  menghasilkan  produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi  juga  menimbulkan  dampak, antara  lain,  dihasilkannya  limbah  bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke  dalam  media  lingkungan  hidup  dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk hidup  lain.  Dengan  menyadari  hal  tersebut, bahan  berbahaya  dan  beracun  beserta limbahnya  perlu  dilindungi  dan  dikelola dengan  baik.  Wilayah  Negara  Kesatuan
29 Deviani,  E.  (2012).  Penegakan  Hukum Lingkungan  Terhadap  Analisis  Dampak  Lingkungan (AMDAL)  Reklamasi  Pantai  di Kota  Bandar Lampung. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1).
Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian  dampak  secara  dini.  Analisis mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terus diperkuat  melalui  peningkatkan  akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan  lisensi  bagi  penilai  amdal dan  diterapkannya  sertifikasi  bagi  penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi  hukum  bagi  pelanggar  di  bidang AMDAL.  AMDAL  juga  menjadi  salah  satu persyaratan  utama  dalam  memperoleh  izin lingkungan  yang  mutlak  dimiliki  sebelum diperoleh izin usaha. 29
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  di  dalam  pengadilan  meliputi  gugatan perwakilan  kelompok,  hak  gugat  organisasi lingkungan,  ataupun  hak  gugat  pemerintah. 30
Undang-Undang ini juga mengatur:
a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
30 Indonesia,  P.  R.,  &  Nusantara,  W.  (1997). Undang  Undang  No.  23  Tahun  1997  Tentang: Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jakarta:  Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia .
b) kejelasan  kewenangan  antara  pusat  dan daerah;
c) penguatan  pada  upaya  pengendalian lingkungan hidup;
d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup, peraturan  perundangundangan  berbasis lingkungan  hidup,  anggaran  berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan  hidup,  dan  instrumen  lain yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi;
e) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f) pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
h) penguatan  demokrasi  lingkungan  melalui akses  informasi,  akses  partisipasi,  dan akses  keadilan  serta  penguatan  hak-hak masyarakat  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup;
i) penegakan  hukum  perdata,  administrasi, dan pidana secara lebih jelas; j. penguatan kelembagaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
j) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan  hidup  dan  penyidik  pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
Untuk  menjamin  terlaksananya  tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk  Pemerintah  dan  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  yang  memadai  untuk pemerintah daerah

## IV. KESIMPULAN
Kebijakan  pengelolaan  pertambangan batubara  pada  negara  Amerika  Serikat,  Cina dan  Indonesia  berorientasi  pada  materi  nilai ekonomi.  Pada  negara  Amerika  Serikat keselamatan  pekerja  menjadi  priorotas  tapi menselaraskan  alam  belum  ada.  Di  Negara Cina,  kebijakan  pengelolaan  pertambangan berorientasi  pada  factor  pengawasan,  teknis, keselamatan  dan  keamanan  yang  dilakukan oleh  pengawas  tambang  dan  tidak  masuk dalam  regulasi  negara.  Dan  pada  negara Indonesia  dalam  pengelolaan  pertambangan sudah  ada  1).  aturan  keselamatan  kerja  2). Aturan  lingkungan  3).  Aturan  tentang pengelolaan mineral dan batu bara 4). Aturan tentang  kehutanan  dan  agraria  tetapi  tidak memberikan  nuansa  dalam  komponen:  a). Keterkaitan dan kerterpaduan aturan sehingga timpang dan kontradiktif serta terdapat konflik antar  aturan  sumber  daya  mineral  dan batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Anzolin,  G.,  &  Pietrobelli,  C.  (2020).  Local content  policies:  Why  mining  need consistent  policy  packages  to  support capabilities  development. The  Extractive Industries and Society .
Barber,  C.  V.  (1999). Menyelamatkan  sisa hutan  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat .
Yayasan Obor Indonesia.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H.,
&  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum:  Normatif  dan  Empiris .  Prenada Media.
Islam,  J.  A.  D.  F.  Reaktualisasi  Filsafat Manusia  Ali  Syari’ati  Di  Era  Revolusi
Teknologi  Abad  Ke-21.IAIN  Surakarta
Press.
Jurnal: Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber  daya  alam  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (3), 257-314.
Deviani,  E.  (2012).  Penegakan  Hukum Lingkungan  Terhadap  Analisis  Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di  Kota  Bandar  Lampung. Fiat  Justisia:
Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1).
Feng,  Y.,  Wang,  J.,  Bai,  Z.,  &  Reading,  L.
(2019). Effects of surface coal mining and land  reclamation  on  soil  properties:  A review. Earth-science  reviews . 191 , 12-
25. DOI : 10.1016/j.earscirev.2019.02.015
Indah Dwi Qurbani Prosiding Konferensi dan Dialog  Negara  Hukum  dengan  tema” Negara  Hukum  Indonesia  ke  mana  Akan Melangkah”  Jakarta,  9‐10  Oktober  2012 pada  Panel  7  “Peran  Hukum  Dalam Mewujudkan  Keadilan  Lingkungan”  hal
665
Judkoff, R., & Neymark, J. (1995). International Energy Agency building energy simulation test (BESTEST)  and  diagnostic  method (No.
NREL/TP--472-6231). National Renewable Energy Lab.. Jahn,  U.,  Mayer,  D.,  Heidenreich,  M.,  Dahl, R.,  Castello,  S.,  Clavadetscher,  L.,  ...  & Van Otterdijk, K. (2000, May).
International  Energy  Agency  PVPS  Task 2: Analysis of the operational performance  of  the  IEA  Database  PV systems.  In 16th  European  Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition,
Glasgow, United Kingdom (p. 5).
Marennu,  S.  A.  (2019).  Analisis  Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. GOVERNMENT:
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 (1), 21-32.
Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  teknologi  dan pola  hidup  manusia  dalam  perspektif sosial budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi , 2 (1).
Nugraha, P., Gutami, B., & Juliani, H. (2017).
Penerapan  Status  Clear  And  Clean  oleh Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral terhadap Izin USAha Pertambangan. Diponegoro Law
Journal , 6 (2), 1-19.
Naito,  K.,  Myoi,  H.,  Otto,  J.,  Smith,  D.,  & Kamitani, M. (1998). Mineral projects in
Asian  countries:  Geology,  regulation, fiscal regimes and the environment. Resources Policy , 24 (2), 87-93.
Ni,  J.  I.  N.  (2011).  Analysis  of  coal  mine accident characteristics and micro fac-tors in  China. Journal  of  Safety  Science  and Technology , 7 (6), 104-106.
Priyanta,  M.  (2016).  Penerapan  Konsep Konstitusi  Hijau  (Green  Constitution)  di Indonesia  Sebagai  Tanggung  Jawab
Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal Konstitusi , 7 (4), 113-130.
Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Dalam Sistem  Hukum  Lingkungan  Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal  Ius  Kajian  Hukum
Dan Keadilan , 6 (3), 388-401. Ruslina,  E.  (2016).  Makna  Pasal  33  Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan
Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal
Konstitusi , 9 (1), 49-82. Rachman,  I.  N.  (2016).  Politik  Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 195-212.
Soehino.  (2011). Hukum  tata  negara:  bunga rampai:  hukum,  politik,  demokrasi,  dan pemerintahan di negara Republik
Indonesia .  Fakultas Ekonomika & Bisnis
UGM. Tsou,  T.  (1995). Politik  Cina  di  atas: faksionalisme atau politik informal? Politik keseimbangan kekuatan atau  permainan  untuk  memenangkan semua  ?. The  China  Journal ,  (34),  95- 156.
Wijayanti,  S.  N.  (2017).  Hubungan  Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186-199.
Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). Comparative study on coal mine safety between China and  the  US  from  a  safety  sociology perspective. Procedia Engineering , 26 , 2003-2011.

## Proceedings:
PKDI, P. (2018). Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN)
2018. SIEN 2018 .

## Undang-Undang:
Undang-Undang Negara RI Tahun 1945
Indonesia,  P.  R.,  &  Nusantara,  W.  (1997).
Undang  Undang  No.  23  Tahun  1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia .

## Internet:
Syahputra,  I.  (2021).  Kedaulatan  Hukum. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/IND RA%20SYAHPUTRA_201000360034
4.pdf .