## KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN CSR UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Optimization Review Of CSR Utilization For Productive Activities In Efforts To Improve People's Welfare In Central Kalimantan Province

## Muhamad Yusuf *
Raden Biroum Bernandianto
Farid Zaky Yopiannor
Muhammad Jailani Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya,
Central Kalimantan, Indonesia
email: yusuf.quratayun@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengakaji  optimalisasi  pemanfaatan  CSR  untuk  kegiatan produktif  dalam  upaya  meningkatkan  sejahteraan  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Kajian  ini  dilakukan  karena  pemerinah  sadar  tidak  akan  mempu  membiayai seluruh  kegiatan  pembangunan  dengan  konsidi  pertumbuhaan  ekonomu  yang  belum maksimal. Untk itu, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta yang lebih sistematik dan  berkelanjutan  perlu  dikebangkan  dan  dioptimalkan  salah  satunnya  melalui  skema pemanfataan  dana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau Coprorate  Social  responsibility (CSR).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan  metode  kualitatif  yang  didukung dengan  data  kuantitatif.  Pendekatan  kualitatif  diasumsikan  relevan  untuk  menjaring seluruh  pandangan  stakeholders  terkait  CSR.  Studi  akan  mengambil  Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai objek kajian. Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki Perda  yang  mengatur  CSR  dan  memiliki  kelembagaan  berupa  forum  CSR.  Pemilihan objek  kajian  ini  juga  didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan  praktis  terkait  dengan potensi ketersediaan dan akses data serta banyaknnya Perusahaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil  kajian  ini  menunjukkan  Kebijakan  CSR  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin Timur  dalam  tataran  implementasi  masih  lemah.  Hal  ini  diakibatkan  kurang  adanya kesepahaman  antar  stakeholder  dalam  memahami  tata  kelola  CSR  yang  baik  dan berkelanjutan.  Amanat  dari  Peraturan  Daerah  No.21  tahun  2014  Kabupaten Kotawaringin  Timut  tentang  CSR  adalah  pembentukan  Forum  CSR.  Namun  demikian dalam  perjalanannya  Forum  CSR  belum  bisa  bergerak  secara  fleksibel  karena keterbatasan program kerja dan anggaran. Sehingga Forum CSR sampai dengan sekarang belum  bisa  secara  optimal  menjembatani  pemerintah  dengan  pihak  perusahaan  terkait tata kelola program CSR.

## Kata Kunci:
Kajian
Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Kesejahteraan Masyarakat
Keywords :
Study Optimization Social responsibility Community Welfare

## Accepted
January 2018

## Published
April 2018

## Abstract
This research aims to families the optimization of CSR for productive activities in the effort to increase  the  Community's  welfare  in  the  province  of  Central  Kalimantan.  This  study  is  done because  Pemerinah  aware  will  not  be  able  to  finance  all  development  activities  with  the economic  growth  that  is  not  maximized.  That  is  the  increase  of  government  and  private cooperation  that  is  more  systematic  and  sustainable  need  to  be  flown  and  optimized  for misalignment through the scheme of fund-raising of Corporate Social responsibility (CSR).
This  study  uses  a  qualitative  method  approach  that  is  supported  by  quantitative  data.  The qualitative approach is assumed to be relevant to capture the entire stakeholder's view of CSR. The  study  will  take  East  Kotawarakan  regency  as  the  object  of  study.  East  Kotawarwants Regency already has a Perda that regulates CSR and institutional of CSR Forum. The selection of the object of this study is also based on some practical considerations related to the potential availability and access to data and many of the companies in the East Kotawarwants regency in the Central Kalimantan provincial government environment.
The results of this study showed the CSR policy by the East Kotawarwants District government in the implementation of weak. This is due to the lack of understanding between stakeholders in understanding good and sustainable CSR governance. The mandate from local regulation No. 21,  2014  Regency  of  Kotawarwant  Timut  about  CSR  is  the  establishment  of  CSR  Forum. However,  in  its  journey,  the  CSR  forums  have  not  been  able  to  move  flexibly  due  to  limited employment and budget programs. So that the CSR Forum until now can not optimally bridge the government with the company related to the governance of the CSR program.
Yusuf  M,dkk.  2018.  Kajian  Optimalisasi  Pemanfaatan  CSR  Untuk  Kegiatan  Produktif  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Sejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah

## PENDAHULUAN
Derap  langkah  pembangunan  Kalimantan  Tengah  di masa depan semakin besar dalam rangka meningkatkan daya  saing  terhadap  provinsi-provinsi  lainnya.  Dalam rangka  mewujudkan  hal  tersebut  Pemerintah  Provisi Kalimantan  Tengah  berupaya  keras  meningkatkan pembangunan  di  segala  bidang.  Namun  disadari bersama bahwa gerak pembangunan memerlukan biaya yang  tidak  sedikit,  disisi  lain  kemampuan  pembiayaan pembangunan pemerintah relatif terbatas.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  dicita-citakan,  faktanya belum  mampu  menghasilkan  efek  menetes  ke  bawah (trickle  down  effect) untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.  Pemerintah  Kalimantan  Tengah,  melalui  motto Kalteng  Berkah,  menjadi  motor  penggerak  ( driven force )  pembangunan  dalam  bentuk  sebagai  pelaku langsung dan atau dengan jalan menciptakan peluang di berbagai  bidang  melalui  penetapan  kebijakan  regulasi yang dapat menarik investasi.
Pemerintah  sadar  tidak  akan  mampu membiayai  seluruh  kegiatan  pembangunan  dengan kondisi  pertumbuhan  ekonomi  yang  belum  maksimal. Partisipasi  sektor  swasta  dalam  mencapai  tujuan pembangunan  merupakan  sebuah  keniscayaan  menjadi alternatif  pilihan  rasional.  Upaya  mengoptimalkan sumber  pendanaan  Non-APBD  dan  non-APBN  dapat menjadi solusi potensial meringankan beban pembangunan  daerah.  Untuk  itu,  peningkatan  kerja sama pemerintah dan swasta yang lebih sistematik dan berkelanjutan  perlu  dikembangkan  dan  dioptimalkan, salah satu diantaranya melalui skema pemanfaatan dana tanggung  jawab  sosial  perusahaan Corporate  Social Responsibility (selanjutnya ditulis CSR).
Suharto  (2006)  mengatakan  bahwa  dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an  dan  semakin  populer  terutama  setelah Elkington  (1997)  mengembangkan  tiga  komponen penting  Pembangunan  Berkelanjutan  (S ustainable Development) ,  yakni  pertumbuhan  ekonomi  ( economic
growth) ,  perlindungan  lingkungan  ( environmental protection) ,  dan  keadilan  sosial  ( social  equity) .  Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit,  planet  dan  people .  Perusahaan  yang  baik  tidak hanya  memburu  keuntungan  ekonomi  belaka  ( profit ). Melainkan  pula  memiliki  kepedulian  terhadap kelestarian  lingkungan  ( planet )  dan  kesejahteraan masyarakat ( people ).
Potensi  dana  CSR  di  Kalimantan  Tengah sebenarnya cukup besar, mengingat banyaknya investor yang  menanamkan  investasinya.  Sektor  perkebunan merupakan  salah  satu  bidang  investasi  yang  menjadi leadin g  sector  saat  ini.  Pengembangan  subsektor perkebunan  merupakan  salah  satu  prioritas  program pembangunan  daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah, dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  potensi  SDA serta nilai tambah dan efek berganda positif (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kemakmuran  rakyat  dan  kelestarian  lingkungan  hidup. Tercatat  perkebunan  kelapa  sawit  yang  dieksplorasi oleh perkebunan besar sebanyak 341 unit dengan luas 4.068.022  ha  (Sumber:  Indonesian  Development Forum, 2017).
Pada  kenyataannya  tantangan  mendasar  yang dihadapi  Pemerintah  sekarang  ini  adalah  bahwa investasi tersebut masih belum memberikan kontribusi yang  siginifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Sumber Daya Alam (SDA)  yang  melimpah  belum  dapat  memberikan  nilai tambah  optimal  bagi  kepentingan  masyarakat Kalimantan Tengah. Hamparan hutan yang luas beserta kekayaan  mineral,  flora  dan  fauna  didalamnya  yang dimiliki  belum  mampu  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakat.
Pelaksanaan  CSR  di  sektor  perkebunan cenderung  masih  berada  pada  tahap  pembagian keuntungan  yang  dipergunakan  untuk  menjawab gejolak  lingkungan  sekitar  atau  hanya  sebagai ‘pemadam’  sementara  masyarakat  yang  merasakan dampak  kehadiran  perusahaan.  Pelaksanaan  program
CSR  yang  dilakukan  selama  ini  dilakukan  berdasarkan pemahaman  yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  imparsial dan  cenderung  berjalan  sendiri-sendiri.  Berdasarkan pemahaman  awal  dari  perusahaan  boleh  jadi  mereka sudah  melaksanakan  program  tersebut  namun kendalanya  adalah  tidak  efektif  dan  cenderung  tidak tepat sasaran, koordinasinya masih lemah dan dampak yang  masih  belum  signifikan  membentuk  kemandirian pada  masyarakat.  Hal  tersebut  bisa  jadi  karena pendekatan CSR yang dipakai masih terjebak pada pola yang  bersifat  karitatif  dan  charity,  sekali  membantu, setelah  itu  selesai.  Program  seperti  ini  tidak  akan berkelanjutan  dan  justru  mencipatakan  mentalitas meminta bagi masyarakat sasaran program.
Konsep  pemberdayaan  sangat  penting  untuk memberikan  perspektif  positif  terhadap  orang  miskin yang  dipandang  sebagai  orang  yang  serba  kekurangan. Melalui  pemberdayaan  masyarakat  dapat  mewujudkan penyediaan  sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat. Maka, melalui kajian ini  akan  mencoba  mengidentifikasi  dan  menggali  lebih mendalam  bagaimana  pelaksanaan  program  CSR  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Kajian  ini  juga  akan menelaah  lebih  mendalam  terkait  peluang  integrasi program  CSR  dengan  program  pembangunan  daerah serta  potensi  program  tersebut  menjadi  role  model pemanfaatan  CSR  perusahaan-perusahaan  di  Provinsi Kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan metode  kualitatif  yang  didukung  dengan  data kuantitatif.  Pendekatan  kualitatif  diasumsikan  relevan untuk  menjaring  seluruh  pandangan  stakeholders terkait  CSR.    Studi  akan  mengambil  Kabupaten Kotawaringin  Timur  sebagai  objek  kajian.  Kabupaten Kotawaringin  Timur  sudah  memiliki  Perda  yang mengatur  CSR  dan  memiliki  kelembagaan  berupa forum CSR. Pemilihan objek kajian ini juga  didasarkan pada  beberapa  pertimbangan  praktis  terkait  dengan
potensi  ketersediaan  dan  akses  data.  Kemudahan tersebut  menyebabkan  penelitian  ini  berjalan  dengan efisien  berdasarkan  waktu  dan  biaya  yang  telah ditetapkan.
Sumber  data  kajian  dikumpulkan  dari  pemangku kepentingan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  CSR, yaitu  Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur, DPRD  Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  Badan  usaha, Asosiasi  pengusaha  perkebunan,  masyarakat  dan Forum  CSR  Kabupaten  atau  Provinsi.  Data  juga diperoleh  dari  kelembagaan  CSR  yang  sudah  berjalan dan  bisa  menjadi  rujukan  ( best  practice ),  data  juga didukung  dengan  literatur  terbaru  tentang  konsep dasar dan prinsip CSR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  pada  praktik  CSR  oleh  beberapa  Perusahaan Perkebunan  swasta  di  lokasi  penelitian  menunjukan bahwa    komitmen  perusahaan  perkebunan  swasta  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur  terhadap  pemangku kepentingan  (stakeholder)  khususnya  masyarakat terdekat wilayah operasional cukup besar.  Perusahaan terus  berupaya  meningkatkan  program  CSR  untuk menciptakan  hubungan  kerjasama  yang  harmonis  dan berkesinambungan dengan lingkungan sekitar. CSR bagi perusahaan merupakan tanggungjawab sosial perusahaan  terhadap  peningkatan  nilai  dan  kualitas hidup  stakeholder  sehingga  penting  untuk  terus berupaya  meningkatkan  manfaat  bagi  karyawan, supplier,  konsumen,  media  massa,  dunia  pendidikan dan  tentu  saja  yang  utama  adalah  masyarakat  desa binaan.
Implementasi   konsep   Triple   Bottom   Line   pada Program      CSR  dalam  penelitian  ini,  berdasarkan indikator  jenis  program  kegiatan  dan  asas keberlanjutan  atau  sustainibility  serta  manfaatnya  bagi stakeholders,  menunjukan  bahwa  kegiatan-kegiatan CSR  yang  telah  dilaksanakan  secara  umum  telah mencakup    keadilan    pada    tiga  unsur    utama    yaitu profit,  people  dan planet  serta  aspek keberlanjutan
Yusuf  M,dkk.  2018.  Kajian  Optimalisasi  Pemanfaatan  CSR  Untuk  Kegiatan  Produktif  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Sejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah
program    yang  dinilai  telah  sesuai  dengan  prinsip pembangunan  keberlanjutan,    yang  menyebutkan bahwa  manusia  dan  lingkungan  merupakan    bagian yang  integral  dalam  sebuah  roda  perputaran bisnis perusahaan.
Tanggung  jawab  ekonomi  (Profit)  Perkebunan  Besar Sawit  di  Kotawaringin  Timur  selaku  pihak  investor tetap mengedepankan unsur bisnis.  Kepedulian social perusahaan  merupakan  bagian  dari  usaha  menjaga stabilitas  hubungan  dengan  masyaraat  sosial  setempat dalam  rangka  menjamin  situasi  investasi  yang  kondusif yang  pada  akhirnya  akan  menghasilakan  profit  bagi perusahaan.
Terhadap  perspektif  tanggung    jawab    lingkungan (Planet),    program-program    CSR  Perusahan  Besar Sawit  bidang  lingkungan  secara  nyata  telah  banyak dilakukan  untuk  menyelamatkan  dan  melestarikan lingkungan.  Mereka  berkomitmen  mewujudkan  kelapa sawit  lestari  (sustainable  palm  oil).  Kegiatan standarisasi  praktek  operasional  sesuai  Prinsip  dan Kriteria  Roundtable  On  Sustainable  Palm  Oil  (RSPO) senantiasa diterapkan. Beberapa perusahaan berpandangan bahwa mereka tidak sekadar membangun  perkebunan,  melainkan  membangun masyarakat  perkebunan  di  Indonesia,  bersama  dengan para petani kelapa sawit yang merupakan mitra usaha. Temuan lain di lapangan juga menunjukan bahwa upaya untuk  selalu  memberikan  produk  yang  berkualitas dengan  efektif  dan  efisien  dilakukan  dengan memberdayakan  seluruh  karyawan  melakukan  inovasi dan  perbaikan  berkesinambungan  secara  terstruktur dengan  menerapkan  Total  Quality  Management.    Hal ini  merujuk  kepada  menuju  cita-cita  "Menjadi Perusahaan  Berkelas  Dunia"  yang  diterjemahkan kedalam 3 kategori yaitu berkelas dunia dalam praktek pengelolaan perkebunan, organisasi dan komitmen. Tanggung    jawab    sosial    (people)    secara    nyata dilaksanakan    oleh  Perusahaan  Besar  Sawit  sebagai obyek  penelitian  melalui  aktifitas  CSR  bidang pendidikan,  kesehatan,  program  kemitraan  serta
infrastruktur dan bencana.  Beberapa praktik CSR yang dilakukan  selama  ini  pada  dasarnya  menggambarkan bahwa kepedulian dari sisi social berjalan cukup baik.

## A. Kebijakan CSR Kotawaringin Timur
Khusus  Pemerintah    Kabupaten  Kotawaringin Timur  merespon  CSR  dengan  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2014  dan Peraturan  Bupati  yang  secara    khusus  mengatur pelaksanaan CSR.
Perda  tersebut  dianggap  sangat  akomodatif karena  akan  membantu  pemerintah  Kabupaten Kotawaringin  timur  dalam  rangka  melaksanakan pembangunan dengan dukungan program-program CSR  dimana  Kabupaten  Kotawaringin  Timur merupakan  kabupaten  yang  paling  banyak perusahaan  besar  swasta  sektor  perkebunan beroperasi.  Hal  tersebut  menunjukan  ada  potensi besar  yang  bisa  diperoleh  dari  dana  CSR perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur  khususnya  sektor  perkebunan  untuk membantu  dan  mendukung  pemerinah  dalam membangun masyarakat melalui program-program yang  kadangkala  tidak  cukup  ter-cover  dengan APBD Kotawaringin Timur.
Berdasarkan hasil observasi motivasi pembuat kebijakan  yaitu  Dewan  Permusyawaratan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Kotawaringin  Timur dalam  perumusan  PERDA  ini  adalah  untuk mengakomodasi  segala  kepentingan  shareholder maupun  stakeholder  yang  ada  di  Kotawaringin Timur.  Dalam  persepktif  ini  juga  bisa  dilihat kemunculan  PERDA  karena  Kotawaringin  Timur merupakan kabupaten dengan iklim investasi  yang sangat  baik,  hal  ini  bisa  dilihat  bahwa  di Kotawaringin  Timur  terdapat  banyak  perusahaan besar swasta sektor perkebunan
Realitas  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur untuk  mengajak  peran  serta  dunia  usaha  dalam
mensinergikan  dengan  program  pemerintah menjadi  tantangan  tersendiri,  sebab  praktik  CSR yang  dlaksanakan  oleh  perusahaan  masih berorientasi pada lingkungannya sendiri dan masih terjebak  pada  aspek  pencitraan  (branding) perusahaan  saja.  Pola  perusahaan  dalam  praktk CSR  lebih  pada  ‘tebar  pesona’  daripada  ‘tebar karya’.  Sehingga  untuk  mengarahkan  program CSR,  kepada  masalah-masalah  sosial  (pendidikan, kesehatan, kebudayaan) belum banyak perusahaan yang  perhatian  ke  arah  sana  dikarenakan  masih terjadi  multitafsir  dari  berbagai  stakeholder terkhusus perusahaan dalam memahami peraturan terkait  CSR  yang  telah  diterbitkan  oleh pemerintah.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara Peraturan
Daerah (PERDA) yang sudah diterbitkan  oleh  Pemerintah  ini  masih  belum  bisa berjalan  optimal.  Para  stakeholder  terkait  masih sama-sama  mencari  pola  yang  tepat  dalam pengelolaan  program  CSR.  Sehingga  setelah beberapa  tahun  PERDA  ini  belum  memberikan kontribusi  positif  terkait  pengelolaan  program CSR  di  Kotawaringin  Timur.  Karena  memang  di dalam  PERDA  tersebut  belum  mengatur  secara jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  program CSR.
B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  pelaksanana Program CSR
Praktik  pelaksanaan  program  CSR  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur  selama  ini    masih belum  dapat  dikatakan  tepat  guna  dan  tepat sasaran. Pelaksanaan CSR masih masih menghadapi beberapa kendala, seperti tidak semua perusahaan membuat  laporan  pelaksanaan  CSR  secara transparan  kepada  pemerintah.  Hal  terebut berdampak  pada  sulitnya  koordinasi  dan sinkronisasi  program  antara  pemerintah  dengan perusahaan.  Upaya  koordinasi  pelaksanaan
program  yang  dilakukan  pemerintah  sering terhambat  oleh  tipe  perusahaan  yang  sulit  untuk diakses informasinya.
Temuan  penelitian  di  lapangan  menunjukan praktik-praktik  pelaksanaan  CSR  oleh  Perusahaan besar  swasta    dipengaruhi  oleh  beberapa  kondisi, sebagai berikut :
1) Sesuai  regulasi  yang  berlaku  dan  filosofis bahwa  CSR  merupakan  bentuk  kepedulian social  perusahaan  terhadap  lingkungan  dan masyarakat  sekitarnya,  maka  selama  ini perencanaan program kegiatan CSR dilakukan sendiri  oleh  perusahaan  tanpa  melibatkan secara  nyata  dan  sistimatik  pemerintah  dan masyarakat  setempat  sebagai  stakeholder. Kondisi  ini  memunculkan  situasi  dimana program  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan dan atau  sejalan  dengan  program  pembangunan pemerintah setempat.
2) Terkait  kondisi  tersebut,  didapati  bahwa perencanaan  dan  pelaksanaan  program  CSR Perusahaan  tidak  secara  sistimatik  diwajibkan memberikan  laporan  secara  berkala  kepada Pemerintah  setempat  (misalnya  Kecamatan). Seluruh  stakeholder  menyatakan  bahwa mereka  tidak  tahu  secara  pasti  program kegiatan  CSR  Perusahaan  yang  direncanakan maupun dilakukan, kecuali terkadang
mendapatkan informasi yang sifatnya insidentil.
3) Perusahaan  tidak  memiliki  kewajiban  untuk membuat  laporan  pelaksanaan  CSR  kepada pemerintah  daerah  setempat  (Desa  dan Kecamatan),  sehingga  menyulitkan  koordinasi dan  sinkronisasi  program  antara  pemerintah dan  perusahaan.  Sedangkan  upaya  koordinasi pelaksanaan  program  CSR  yang  dilakukan pemerintah  seringkali  mengalami  hambatan teknis.
Yusuf  M,dkk.  2018.  Kajian  Optimalisasi  Pemanfaatan  CSR  Untuk  Kegiatan  Produktif  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Sejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah
4) Menyangkut  besaran  dana  CSR  perusahaan sulit  untuk  diakses  informasinya.    Perusahaan cenderung  enggan  menampilkan  nilai  dana CSR  yang  dialokasikan.  Hal  ini  terjadi  karena berdasarkan  regulasi  tidak  terdapat  ukuran pasti  jumlah  dana  yang  harus  dianggarkan perusahaan    dalam  kegaiatan  CSR.    Jumlah yang  patut  dan  layak  untuk  kegiatan  CSR mengakibatkan  besaran    dana    yang dikeluarkan    perusahaan  tidak  sama  antara yang  satu  dengan  lainnya.  Perusahaan perkebunan  besar  sawit  umumnya  adalah Perseroan  Terbatas  non  BUMN  yang  hanya dikenakan  kewajiban  melakukan  tanggung jawab  social  perusahaan  namun    tidak  ada aturan  dari  pemerintah  tentang  berapa besaran  dana  CSR  yang  harus  dikeluarkan. Besar  kecilnya    dana  CSR  yang  dikeluarkan tergantung  kehendak  perusahaan  itu  sendiri.
Jika  perusahaan  sangat  peduli  terhadap tanggung  jawab  sosialnya,  maka  besaran  dana CSR  tentu  besar,  namun  jika  kurang  peduli maka  besaran  dana  CSR  yang  dikeluarkan perusahaan juga sedikit.
5) Keberadaan  Forum  CSR  yang  telah  ada selama  ini  cenderung  mati  suri  dan  kurang berperan  mengoptimalkan  program  kegiatan CSR  dalam  rangka  menunjang  pembangunan. Beberapa pengusaha
menyampaikan
seharusnya  Forum  CSR  ini  merupakan ranahnya  perusahaan,  dimana  melalui  forum ini mereka dapat saling berkomunikasi sesame perusahaan dan dengan stakeholder.
Ketidaksepahaman terhadap keberadaan Forum  CSR  yang  terjadi  menyebabkan Perusahaan kurang tertarik aktif di dalamnya.
6) Kendala lain dalam pelaksanaan program CSR adalah  bahwa  pihak  perusahaan  terkesan kurang percaya untuk memberikan pendanaan langsung  kepada  pemerintah.  Kekurang
percayaan  itu  dapat  dipahami  karena ketiadaan  badan  pelaksana  yang  bertugas mengelola  CSR  serta  tidak  adanya  petunjuk teknis  payung  hukum  yang  mengaturnya.. Demikian    juga    pihak    pemerintah,    belum ada    regulasi  yang    mengatur  tentang pengelolaan  tingkat  daerah  akan  kesulitan untuk  mengelola  dana  CSR  perusahaan.  Pola sharing  dana  juga  mengalami  kendala  karena pola  keuangan  seperti  itu  sulit  untuk dipertanggungjawabkan. Rentan untuk bersinggungan dengan pihak aparat hukum.

## KESIMPULAN
Sebagian  besar  perusahaan  perkebunan  swasta  di Kabupaten  Kotawaringin  Timur  telah  melaksanakan program  CSR,  memiliki  pandangan  yang  positif terhadap CSR, serta memiliki konsep CSR-nya masing- masing.  Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya  masih secara  parsial,  belum  tepat  sasaran,  belum  transparan terkait  pelaporan  program.  Dalam  koordinasi  dan sinkronisasi dengan program pemerintah daerah masih belum terjalin baik.
Kebijakan CSR oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tataran implementasi masih lemah. Hal ini diakibatkan kurang adanya kesepahaman antar  stakeholder  dalam  memahami  tata  kelola  CSR yang  baik  dan  berkelanjutan.  Amanat  dari  Peraturan Daerah  No.21  tahun  2014  Kabupaten  Kotawaringin Timut  tentang  CSR  adalah  pembentukan  Forum  CSR. Namun  demikian  dalam  perjalanannya  Forum  CSR belum  bisa  bergerak  secara  fleksibel  karena keterbatasan  program  kerja  dan  anggaran.  Sehingga Forum CSR sampai dengan sekarang belum bisa secara optimal  menjembatani  pemerintah  dengan  pihak perusahaan terkait tata kelola program CSR.
Faktor pendukung dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten  Kotawarigin  timur  adalah  perangkat regulasi yang sudah lengkap, seperti Peraturan Daerah
No.21  Tahun  2014,  Peraturan  Bupati  sampai terbentukya  Forum  CSR.  Namun  demikian  dalam realitasnya  eksekusi  teknis  terkait  Perda  tersebut masih  lemah  dan  eksistensi  Forum  CSR  masih terkendala program kerja ataupun anggaran. Di sisi lain terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi  pelaksanaan  program  CSR  oleh perusahaan  besar  swasta,  antara  lain  :  pemahaman masyarakat  yang  masih  rendah  tentang  CSR,  program CSR  belum  sistematis  dan  sejalan  dengan  kebutuhan pembangunan  daerah,  belum  terdapat  system pelaporan  perencanaan  dan  pelaksanaan  CSR  secara berkala  dan  transparan.  Sementara  pola  sharing  dana berupa uang masih sulit untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika CSR disinergikan dengan  perencanaan  daerah  kemudian  diberikan kepada pemerintah daerah berupa hibah bentuk fisik.

## REFERENSI
Astri,  H.  2012. The  Influence  of  Corporate  Social Responsibility  Toward  the  Improvement  of  Quality of Life in Indonesia . Pusat Pengkajian, Pengolahan Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat  Jenderal DPR RI.
Azheri,  B.  2011. Corporate  Social  Responsibility:  Dari Voluntary  Menjadi  Mandatory. Jakarta:  Rajawali Press.
Bank, W. 2006 . From Curse to Blessing Natural Resources and  Institutional  Quality. Washington,  DC:  The World Bank.
Dahlsrud, A. 2008. How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental
Management No. 15.
Epstein,  M.  J.  2008. Making  Sustainability  Work  Best Practices  in  Managing  and  Measuring  Corporate Social,  Environmental  and  Economic  Impact . Green Leaf Publishing.
Fox,  T.  2004. Corporate  Social  Responsibility  and Development:  In  the  quest  of  an  agenda development, 47 (3). 29-36.
Jalal. 2011. Pembangunan Berkelanjutan, Corporate Social Responsibility  dan  Pengembangan  Masyarakat. Jakarta: Lingkar Study CSR Indonesia.
Kiroyan,  N.  2009. CSR  Compliance  and  Business Opportunities .  Materi  presentasi  disampaikan pada  pertemuan  Amerika  Chamber  in Indonesia.
Kotler,  P.,  &  Nancy,  L.  2005. Corporate  Social Responsibility,  Doing  the  most  Good  for  Your Company and Your Cause. Canada: John Willey & Sons Inc.
Moon,  J.,  &  Vogel,  D.  2009. Corporate  Social Responsibility,  Government  and  Civil  Society. New York: Oxford University Press.
O'Riordan, Fairbrass, L., & Jenny. 2006. Corporate Social Responsibility  (CSR)  Models  and  Theories  in Stakeholder  Dialogue. Paper  Presentation  In Corporate Responsibility Research Conference. Prajarto,  N.,  &  Radityo,  M.  2012. Lihatlah  CSR-nya.
Yogyakarta: FISIPOL UGM.
Radyati,  M.  2008. CSR  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi Lokal. Jakarta: Indonesia Business Links.
Sachs,  J.,  &  Warner.  2001. The  Curse  of  Natural Resources. European  Economic  Review,  45  (4- 6), 827-838.
Saidi,  Z.,  &  Abidin,  H.  2004. Menjadi  Bangsa  Pemurah: Wacana  dan  Praktek  Kedermawanan  Sosial  di Indonesia. Jakarta: Piramedia.
Steurer, R. 2010. The Role of Governments in Corporate Social  Responsibility:  Characterising  Public  Policies on  CSR  in  Europe .  Institute  of  Forest, Environmental  and  Natural  Resource  Policy, Discussion Paper 2-2010.
Suharto, E. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kaiam Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerja
Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Yusuf  M,dkk.  2018.  Kajian  Optimalisasi  Pemanfaatan  CSR  Untuk  Kegiatan  Produktif  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Sejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah
Tania,  S.  2012. Corporate  Social  Responsibility  di Indonesia:  Prinsip  dan  Aplikasi. Yogyakarta:
FISIPOL UGM.
Visser, W. 2010. CSR 2.0 and the New DNA of Business.
Journal of Business Systems, Governmence and Ethics Vol. 5, No. 3, 7.
Visser, W. 2011. The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the  new  DNA  of  Business. Journal  of  Business
System.
Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR.
Gresik: Fascho Publishing.