## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
Oleh :
Firda Yunita Dewi Email : yunitafirda19@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Sieldy Aprilia Utami Email : sieldyaprilia96@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Tama Bahtiar
Email : tamabahtiar1@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Aborsi  masuk  dalam  masalah  yang  serius.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  meningkatnya jumlah aborsi setiap tahunnya. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku  aborsi,  juga  harus  dibarengi  dengan  adanya  perlindungan  hokum.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  hak  asasi  yang  dimilikinya.  tujuan  penulisan  ini  untuk  menguraikan problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat  perkosaan.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan ini ialah  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain  yang  lebih  jelas  lagi  diluar  dari regulasi yang sudah  ada.  Dengan  adanya  aturan  atau regulasi baru yang lebih jelas lagi, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aborsi, Perkosaan.

## Abstract
Abortion is in serious trouble. This is indicated by the increasing number of abortions every year. In addition to law enforcement against women as perpetrators of abortion, it must also be accompanied by legal protection. This is inseparable from their human rights. The purpose of  this  paper  is  to  describe  the  legal  problems  regarding  how  to  protect  women  as perpetrators  of  abortion  due  to  rape.  The  research  methodology  used  in  this  paper  is  a normative  juridical  research  type,  using  a  conceptual  approach  and  a  statutory  approach. The  results  showed  that  to  realize  legal  protection  for  women  victims  of  rape  who  have abortions,  the  state  has  an  obligation  to  form  laws,  government  regulations  or  other regulations that are  clearer than the existing regulations.  With the new rules or regulations that  are  clearer,  legal  protection  for  women  as  perpetrators  of  abortion  due  to  rape  is expected to be fulfilled properly.
Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape.

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Aborsi  atau  dikenal  dengan  istilah abortus dalam  bahasa  latin  tidak  lagi sebagai  masalah  medis  atau  masalah kesehatan belaka, akan tetapi juga termasuk dalam  masalah  yang  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana. 1 Aborsi  atau  yang lazim disebut sebagai pengguguran kandungan  telah  ada  dan  dikenal  sejak dimulainya  sejarah  peradaban  manusia. Dalam  kamus  hukum,  aborsi  merupakan proses  dihentikannya  atau  digagalkannya suatu kehamilan atau digugurkannya cabang bayi yang sedang atau masih berada didalam  perut  sang  ibu  dengan  jalan  yang bersifat  melawan  hukum. 2 Aborsi  juga dapat  didefinisikan  sebagai  perbuatan memaksa  untuk  melahirkan  bayi  atau  janin sebelum waktunya.
Permasalahan  aborsi  telah  menjadi  hal yang  konkret  dan  bukan  rahasia  lagi  untuk dibicarakan.  Siapa  saja  dapat  menjadi pelaku  aborsi  dan  aborsi  juga  dapat  di- lakukan  dimana  saja.  Pada  hakikatnya aborsi  termasuk  suatu  kejadian  yang semakin berkembang pesat didalam kehidupan  bermasyarakat.  Aborsi  dianggap
1 Moh  Saifulloh, Aborsi  Dan  Resikonya  Bagi Perempuan  (Dalam  Pandangan  Hukum  Islam) , Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Vol.4, (2011) , hlm. 13-14.
2 M.  Marwan. Kamus  Hidum  Dictionary  of  Law Complete  Elitum ,  Reality  Publisher,  Surabaya, 2009, hlm. 10.
sebagai fenomena yang tersembunyi karena  dalam  praktiknya  aborsi  itu  tidak terlihat  dan  tidak  tampil  dipermukaan, melainkan  lebih  condong  dilakukan  secara tertutup  atau  diam-diam  oleh  masyarakat maupun pelaku aborsi itu sendiri. 3
Terdapat  dua  bentuk  aborsi  yang dikenal  dalam  masyarakat,  yaitu abortus spontan (terjadi  secara  alamiah)  dan abortus provocatus (sengaja karena sebab – sebab  tertentu. 4 Abortus  provocatus terbagi lagi  menjadi  dua  yaitu abortus yang sifatnya illegal (yang  dikenal  dengan abortus provocatus criminalis ) serta abortus yang  sifatnya legal (yang  dikenal dengan abortus  provocatus  medicinalis ). 5 Aborsi illegal atau abortus  provocatus criminalis diartikan  sebagai  proses  peng- guguran  kandungan  dengan  tindakan- tindakan illegal dan  tidak  didasarkan  pada indikasi medis maupun keadaan darurat.
Aborsi  yang  dilakukan  dengan  maksud untuk  membuat  janin  yang  dikandungnya menjadi  tidak  bernyawa  karena  kehamilan akibat  hubungan  seksual  diluar  perkawinan merupakan  contoh  dari abortus  provocatus
3 Yuli  Susanti, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku Tindak  Pidana  Aborsi  (Abortus  Provocatus) Korban  Perkosaan ,  Syiar  Hukum  Vol.14  No.79,
(2012), hlm. 291.
4 Mufliha  Wijayati, Aborsi  Akibat  Kehamilan  Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro- Live Dan Pro-Choice , Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No.43, (2015), hlm. 47.
5 Aji  Mulyana, Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Akibat  Tindak  Pidana Abortus  Provokatus  Criminalis, Jurnal  Wawasan Yuridika Vol.1, (2017), hlm. 139-140.
criminalis.  Sedangkan  aborsi legal atau abortus  provocatus  medicinalis merupakan proses  pengguguran  kandungan  dengan tindakan-tindakan legal dan  dilakukan  oleh seorang  dokter  yang  didasarkan  pada indikasi  medis  dan  keadaan  darurat. Indikasi medis yang dimaksud dalam hal ini apabila  aborsi  tidak  segera  dilakukan  maka akan  sangat  membahayakan  keselamatan ibu.
Ada  banyak  alasan  mengapa  seorang perempuan melakukan tindakan aborsi baik yang  dilakukan  secara legal ataupun illegal . 6 Alasan-alasan yang melatar- belakangi  dilakukannya  aborsi  dapat  di- sebabkan  karena  alasan  ekonomi  (kesulitan biaya  hidup  sehingga  tidak  lagi  memiliki keinginan  untuk  menambah  jumlah  anak), alasan  psikologi  (kehamilan  yang  diakibat- kan  karena  terjadinya  perkosaan  atau kehamilan  karena incest atau  hubungan saudara  sedarah),  alasan  usia  (kehamilan yang  menimpa  perempuan  yang  masih muda  dan  belum  siap  dengan  kehamilan- nya),  alasan  kesehatan  (kehamilan  yang dalam  perjalanannya  menimbulkan  pe- nyakit yang membahayakan jiwa sang ibu), alasan  penyakit herediter (dimana  janin yang dikandung terdeteksi mengalami cacat
6 Salim  Fauzi, Tindakan  Yang  Dilakukan  Terhadap Kejahatan  Abortus  Provocatus  Menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana, DE  LEGA LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.4,  (2019),  hlm. 119-120.
fisik), dan sebagainya. 7
Sejauh  ini,  beberapa  penduduk  di Indonesia  menganggap  pengguguran  kan- dungan  atau  aborsi  termasuk  dalam  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dapat  di- pidana.  Aborsi  dipandang  sebagai  per- buatan  yang  mengakibatkan  hilangnya nyawa  seseorang.  Akan  tetapi,  menurut hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, tindakan  aborsi  dapat  dipandang  benar untuk  dilakukan  apabila  aborsi  yang dilakukan  tersebut  tergolong  aborsi  dalam bentuk abortus  provocatus  medicinalis . Adapun  bentuk  aborsi  yang  dikategorikan sebagai  suatu  tindak  pidana  adalah  aborsi yang masuk dalam bentuk abortus provocatus criminalis . 8
Ketentuan  Pasal  28A  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada pokoknya  menyatakan  bahwa “setiap orang  memiliki  hak  untuk  hidup  dan mempertahankan hidupnya” . Apabila dilihat  dalam  inti  dari  bunyi  pasal  tersebut, sebenarnya  ibu  yang  sedang  mengandung dan  anak  yang  sedang  dikandungnya  juga memiliki  hak  hidup  dan  mempertahankan kehidupannya  serta  dilahirkan  oleh  ibu
7 Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado), Lex et Societatis Vol.2, (2014), hlm. 56.
8 Angelina  V  Achmad, Kajian  Yuridis  Terhadap Tindak  Pidana  Aborsi  Yang  Dilakukan  Oleh Dokter  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan ,  Lex  Crimen Vol.4, (2015), hlm. 7.
yang  mengandungnya  dalam  kondisi  yang selamat  dan  sehat.  Terhadap  seorang perempuan  dan  siapa  saja  yang  melakukan tindak  pidana  aborsi  maka  wajib  padanya dilakukan  upaya  penegakan  hukum.  Hal tersebut didasarkan pada persamaan kedudukan  bagi  pria  dan  wanita  dalam hukum  dan  pemerintahan  yang  telah tercantum dan termuat pada bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 9
Selain  upaya  penegakan  hukum  guna memberi  efek  jera  terhadap  pelaku  aborsi, perempuan yang melakukan aborsi sekalipun  juga  perlu  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum dibutuhkan  karena  berkaitan  dengan  hal psikologi  dimana  perempuan  yang  me- lakukan  aborsi  dengan  alasan  apapun khususnya  perkosaan  tentunya  sedang mengalami  kegalauan  melanjutkan  atau menghentikan  kehamilan  (terutama  bagi kehamilan tidak diinginkan/perkosaan), shock ,  malu, insecure ,  khawatir  yang  be- rlebihan,  putus  asa,  penyesalan  hingga merasa bersalah, bahkan sampai menimbul- kan  trauma. 10 Sebab,  yang  menjadi  unsur utama  terjadinya  perkosaan  ialah  adanya paksaan,  sehingga  berpengaruh  terhadap
9 Sri  Widoyati  Wiratmo  Soekito, Anak  dan  wanita dalam  hukum ,  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (1983), hlm.
52.
10 Mufliha Wijayati, Op. Cit ., hlm. 51.
psikologi si korban. 11
Berbicara  mengenai  penegakan  hukum dan perlindungan hukum penulis menyimpulkan  bahwa  kedua  hal  tersebut adalah  dua  hal  yang  berbeda  walaupun penegakan  hukum  merupakan  salah  satu upaya  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  korban.  Namun,  dalam  hal  ini perlindungan  hukum  yang  dimaksud  lebih dititik beratkan pada dekriminalisasi perbuatan  aborsi  terhadap  perempuan  yang menjadi  korban  perkosaan  untuk  meng- hindari  reviktimisasi  terhadap  korban  per- kosaan  akibat  penegakan  hukum  yang  ada. Sejauh  ini,  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  yang  melakukan  aborsi  dinilai masih  minim.  Hal  ini  terjadi  karena  yang paling  diutamakan  bukanlah  perlindungan hukumnya, melainkan penegakan hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dengan  didasarkan  pada  uraian  yang tersebut  diatas,  penulis  membahas  prob- lematika  hukum  mengenai  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan?

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini   ialah  tipe  penelitian yuridis  normatif,  dengan  menggunakan
11 Abdul  Wahid  (Drs.), Perlindungan  terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan, Refika Aditama, (2001), hlm. 109.
pendekatan konseptual ( conceptual approach )  dan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Adapun sumber  bahan  hukumnya  terdiri  dari sumber  bahan  hukum  primer  seperti  UUD 1945,  KUHP,  KUHAP,  UU-HAM,  UU- Kesehatan  dan  sumber  bahan  hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, artikel dan buku.  Regulasi  mengenai  perempuan  yang melakukan  aborsi  termuat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai Lex  Generalis nya  dan  dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (untuk  selanjutnya  disebut  UU- Kesehatan) sebagai Lex Spesialis nya.

## PEMBAHASAN
Perkosaan  sejatinya  dapat  digolongkan kedalam  bentuk  kejahatan  yang  disertai dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.  Yang  dapat  dirugikan  dalam tindak  pidana  perkosaan  ialah  si  korban atau perempuan yang bersangkutan. Perem- puan  sebagai  korban  perkosaan  seringkali mengalami  ketakutan  yang berlebihan, rasa was-was  dan  merasa  tidak  aman.  Bahkan bisa  saja  korban  perkosaan  ini  mengalami mimpi buruk dan depresi sampai percobaan bunuh  diri.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mengembalikan kondisi perempuan sebagai korban perkosaan.
Perlindungan  hukum  berarti  mem- berikan perlindungan terhadap hak individu guna  memperoleh  perlakuan  dan  per- lindungan  yang  sama  didepan  hukum. Selain  memperoleh  sanksi  hukum  dari perbuatan  yang  dilakukannya,  perempuan sebagai  pelaku  aborsi  juga  berhak  mem- peroleh  perlindungan  hukum.  Lebih-lebih terhadap perempuan sebagai korban perkosaan. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk  mengembalikan  kondisi  si  perempu- an  sebagai  korban  perkosaan  kembali seperti  keadaan  semula  sebelum  perkosaan itu terjadi.
Aturan  mendasar  terhadap abortus di Indonesia  sebenarnya  sudah  diatur  didalam suatu  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  seperti  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  yang dikenal dengan KUHP secara khusus dalam Pasal  299,  346,  347,  348  dan  349  KUHP. Ketentuan  bunyi pasal-pasal  tersebut  sudah jelas  mengatur  mengenai  adanya  larangan untuk  dilakukannya  aborsi  atau  peng- guguran  kandungan  dengan  pertimbangan alasan  apapun,  termasuk  juga  dalam  aborsi yang  dilakukan  karena  keadaan  terpaksa (darurat)  yang diakibatkan perkosaan,  yang dilakukan  oleh  perempuan  sebagai  pelaku aborsi  dan  siapa  saja  yang  turut  serta memberikan  bantuan  untuk  dilakukannya
aborsi. 12
Ketentuan  mengenai  aborsi  didalam KUHP  sudah  serius  dan  sangat  mencukupi dalam  memberikan  larangan  tindakan aborsi  dalam  upaya  penegakan  hukum. 13
Ketentuan  mengenai  aborsi  yang  dimuat dalam  KUHP  sudah  secara  tegas  dan  jelas melarang  dilakukannya  aborsi  tanpa  ada pengecualian sehingga sedikit kemungkinan diberikannya perlindungan hukum terhadap pihak  yang  melakukan  maupun  pihak  yang terlibat dalam tindakan aborsi. 14
Seorang  perempuan  dilarang  untuk melakukan  aborsi  dalam  bentuk  apapun, yang  diikuti  dengan  tanpa  menyediakan alternatif  teknologi  yang  aman  guna meminimalisir  resiko  yang  dapat  menga- kibatkan  kematian  pada  wanita  hamil. 15
Tindakan  medis  yang  ditempuh  untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan  dengan berbagai  alasan  apapun yang  melatarbelakanginya  tetap  dilarang dan  diancam  pidana  dikarenakan  ber- benturan  dengan  norma  yang  tumbuh  dan hidup  dalam  masyarakat,  yakni  norma
12 Paulinus Soge, Pengaruh Perkembangan Kehidupan  Masyarakat  Terhadap  Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia , (2008), hlm. 148.
13 Lukman  Hakim  Nainggolan, Aspek  Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang- Undangan  Di  Indonesia ,  Jurnal  Equality  Vol.40,
(2006), hlm. 94.
14 Arrie  Budhiartie, Legalisasi  Abortus  Provocatus Karena  Perkosaan  Sebagai  Implementasi  Hak Asasi  Perempuan  (Analisis  Yuridis  Pasal  75  UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ), Jurnal Penelitian  Universitas  Jambi:  Seri  Humaniora 43397 Vol. 13, (2011), hlm. 64.
15 Yuke Novia Langie, op. Cit., hlm. 54.
kesopanan, kesusilaan, hukum dan agama. 16
Karena  sudah  dirumuskan  sedemikian rupa didalam KUHP, maka dua orang yang dapat  dikenakan  sanksi  pidana  terhadap perempuan  sebagai  korban perkosaan  yang melakukan tindakan aborsi ialah perempuan yang bersangkutan itu sendiri dan siapa saja yang  membantu  perempuan  itu  untuk melakukan  tindakan  aborsi.  Perempuan  itu dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  me- lakukan  aborsi  dengan  sengaja.  Dan seseorang  yang  membantunya  melakukan tindakan aborsi juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Seorang  perempuan  sebagai  korban perkosaan  yang  melakukan  aborsi  akan mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban terhadap laki-laki yang  melakukan  perkosaan  kepada  dirinya. Hal ini disebabkan karena masih belum ada kejelasan pengaturan penegakannya apabila tidak diketahui siapa laki-laki yang melaku- kan  perkosaan  terhadap  dirinya.  Berbeda jika  si  perempuan  sebagai  korban  me- ngetahui  siapa  laki-laki  yang  melakukan perkosaan  terhadap  dirinya,  akan  dengan mudah  dijatuhi  sanksi  pidana  diluar  dari pidana aborsi yang dilakukannya.
Aborsi  yang  secara  tegas  dipandang sebagai  tindak  pidana  dalam  KUHP, terhadap  ketentuan  tersebut  disimpangi
16 Wiwik  Afifah, Perlindungan  Hukum  Bagi Perempuan  Korban  Perkosaan  Yang  Melakukan Aborsi ,  DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.  9,  (2013), hlm. 104.
pengecualian  untuk  dapat  dilakukannya aborsi sebagaimana yang diatur dalam UU-

## Kesehatan.  Sesuai  dengan  berlakunya  asas
Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali (aturan  hukum  yang  bersifat  khusus mengesampingkan  aturan  hukum  yang bersifat umum) terhadap ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU-Kesehatan sebagai Lex  Specialis mengesampingkan ketentuan-ketentuan  dalam  KUHP  sebagai Legi Generalis nya.
Apabila  didalam  KUHP  sudah  secara tegas  dan  nyata  diatur  larangan  melakukan tindak  pidana  aborsi  tanpa  terkecuali, sebaliknya  justru  UU-Kesehatan  memberi- kan  adanya  pengecualian  yang  secara khusus diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU-Kesehatan. Keberadaan pasal- pasal  ini  merupakan  bentuk  dari  per- lindungan  hukum.  UU-Kesehatan  sebenar- nya  juga  melarang  dilakukannya  tindakan aborsi,  tetapi  larangan  itu  diberikan pengecualian  asalkan  harus  memenuhi syarat-syarat tertentu seperti indikasi medis dalam keadaan darurat dan kehamilan  yang disebabkan  karena  perkosaan  sebagaimana yang  telah  dimuat  pada  ketentuan  Pasal  75 ayat (2) dalam UU-Kesehatan. 17
Alasan-alasan  seperti  tercantum  dalam ketentuan  Pasal  75  ayat  (2)  baik  huruf  a maupun  huruf  b  UU-Kesehatan  haruslah
17 Meliza  Cecillia  Laduri, Penegakan  Hukum Terhadap  Tindakan  Aborsi  Menurut  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Lex Crimen Vol.5, (2016), hlm. 151.
didahului  dengan  konseling  atau  konsultasi dengan orang yang berwenang atau dikenal dengan  “konselor”.  Konselor  haruslah memiliki  sertifikat  sebagai  konselor  yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan  Pasal  76  yang  memberikan batasan  usia  kehamilan  untuk  dapat  di- lakukannya aborsi yaitu 6 minggu terhitung mulai  hari  pertama  datang  bulan  terakhir. 18
Aturan  mengenai  aborsi  dalam  UU- Kesehatan  sebenarnya  sudah  dipertegas dalam Pasal 35 dan 37 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai  aturan  pelaksana  UU-  Kesehatan. Sehingga  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa kedudukan PP Nomor 61 tahun 2014 adalah sebagai petunjuk untuk memperjelas bagaimana  suatu  norma  yang  terkandung dalam undang-undang itu dilaksanakan. 19
Dalam  Pasal  31  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  61  tahun  2014  tentang kesehatan reproduksi, tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan a. indikasi kedarura- tan  medis,  atau  b.  kehamilan  akibat  per- kosaan. Dalam Pasal 31 Ayat (2) dijelaskan bahwa  huruf  B  pada  Pasal  31  Ayat  (2) huruf  b  dapat  dilakukan  apabila  usia kehamilan  paling  lama  40  hari  dihitung sejak  hari  pertama  haid  terakhir,  dari kententuan  PP  Nomor  61  Tahun  2014 tentang  Kesehatan  Reproduksi  maka  dapat
18 Arrie Budhiartie, op. Cit., hlm. 65.
19 Mufliha Wijayati, op. Cit., hlm. 53.
disimpulkan  bahwa  aborsi  akibat  dari perkosaan  dapat  dilakukan  tetapi  usia kehamilan  tidak  boleh  lebih  dari  40  hari dihitung  sejak  hari  pertama  haid  terakhir. Dengan  adanya  aturan  tersebut  maka memunculkan  perlindungan  hukum  bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, dan  dengan  adanya  aturan  tersebut  aborsi yang  dilakukan  mendapatkan  perlindungan dari negara.
Berlakunya  UU-Kesehatan  yang  di- pertegas dengan PP  Nomor 61 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus untuk diberikannya perlindungan hukum terhadap perempuan  sebagai  pelaku  aborsi,  terutama karena  kehamilan  akibat  perkosaan.  Semua perempuan  memiliki  hak  asasi  yang  sama yaitu untuk memperoleh layanan kesehatan, hak  asasi  untuk  hidup  dan  juga  mem- pertahankan hidupnya. Dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hal itu.  Jika  terdapat  keadaan-keadaan  yang menempatkan  seorang  perempuan  pada posisi  kurang  baik  (tidak  sehat  dan  tidak sejahtera)  terhadap  dirinya  wajib  diberikan layanan kesehatan dan perlindungan hukum yang  memadai  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkannya.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  sebagai  pelaku  aborsi  secara umum  diatur  dalam  Pasal  50-68  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  atau  yang  dikenal dengan  KUHAP.  Pada  pasal  tersebut
terdapat  ketentuan  mengenai  pemberian perlindungan hukum bagi tersangka maupun terdakwa guna menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Jaminan pemberian perlindungan hukum  terhadap  perempuan  termasuk dalam  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Selain dijamin dengan UU-Kesehatan yang memberikan  pengecualian  terhadap  di- lakukannya  aborsi,  berlakunya  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  atau  yang  selanjutnya disebut  UU-HAM  juga  termasuk  payung hukum  dalam  memberikan  jaminan  per- lindungan  hukum.  Mengenai  hak  asasi perempuan  dalam  UU-HAM  ini  diatur dalam  bagian  kesembilan  Pasal  45-51 mengenai hak wanita.
Meskipun  tidak  disebutkan  secara  jelas tentang  hak  menentukan  dirinya  sendiri dibidang  reproduksi,  tetap  dapat  dianalisa dengan  menggunakan  pasal-pasal  yang terkait.  Contohnya  dalam  Pasal  45  UU- HAM yang menyatakan bahwa “ hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia ”.  Adanya  aturan  tersebut  semakin memperjelas bahwa pada hakikatnya perempuan  memiliki  hak  asasi  yang  sama dengan  hakikat  laki-laki,  hal  ini  berguna untuk mempertegas bahwa pada hakikatnya manusia  memiliki  hak  yang  sama  tanpa memandang jenis kelamin.
Selain  diatur  dalam  KUHP,  UU- Kesehatan  dan  UU-HAM,  juga  diatur dalam  UUD’1945  dalam  Pasal  28  H  ayat (3) juncto Pasal  28  I  ayat  (4),  yang menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama  atas  pemberian  jaminan  sosial  untuk mengembangkan dirinya secara penuh guna mewujudkan  pribadi  yang  bermanfaat  bagi banyak  hal,  dengan  didukung  oleh  negara terutama  pemerintah  yang  memiliki  ke- wajiban  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  pemenuhan  hak  asasi  manusia. Secara  tidak  langsung,  pasal  tersebut  juga memberikan jaminan terhadap perlindungan hak  asasi  perempuan  sebagai  manusia. Salah  satu  hak  yang  dapat  dijamin  contoh- nya mengenai hak reproduksi. Hak reproduksi  wanita  atau  perempuan  pada pokoknya  dimaksudkan  bahwa  seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan sendiri kapan dirinya akan hamil dan kapan dirinya  memiliki  kesiapan  untuk  punya anak lagi.
Kehamilan  akibat  perkosaan  tentunya melanggar  hak  reproduksi  perempuan sebagai korban. Hal ini membawa pengaruh besar  terhadap  kesiapan  fisik  dan  psikis perempuan  sebagai  calon  ibu.  Terutama bagi  perempuan  yang  sedang  hamil  karena terjadinya  perkosaan.  Pada  kondisi  ini tentunya  seorang  perempuan  tidak  akan sanggup  dan  siap  memikul  bebannya sendiri.  Seharusnya  seorang  perempuan memiliki  kebebasan  dan  berhak  untuk
menentukan  sendiri  tentang  kehamilan  dan kehidupan reproduksinya.
Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan  terhadap  perempuan  sebagai pelaku  aborsi  akibat  perkosaan  ialah pengembalian kondisi jiwa akibat terjadinya  perkosaan  dengan  paksaan  dari pihak  lain  (tekanan  psikologi),  pemberian hak  restitusi  atau  kompensasi  terhadap terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  sifatnya berat, pemberian ganti rugi oleh pemerintah dan  negara  bagi  pelaku  tindak  pidana  pada kondisi  perekonomian  yang  kurang  dan keadilan dalam proses penyelesaian hukumnya.  Para  penegak  hukum  dalam mengadili  perkara  aborsi  akibat  terjadinya perkosaan tidak semata-mata hanya didasarkan  pada  regulasi  saja,  melainkan juga  harus  memperhatikan  latar  belakang perbuatan itu dilakukan. Jadi harus dibuktikan  perkosaannya  terlebih  dahulu, kemudian barulah tindakan aborsinya.
Apabila suatu regulasi peraturan perundang-undangan  menginginkan  untuk memberikan  pengecualian  terhadap  tinda- kan  aborsi  yang  disebabkan  karena  per- kosaan,  maka  pengecualian  yang  dimaksud haruslah  benar-benar  diuraikan  secara  jelas dan  tegas  untuk  menghindari  penyalah- gunaan  tindakan  tersebut  oleh  oknum  yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana telah ditentukan  dalam  UU-  Kesehatan  yang memperbolehkan  aborsi  itu  dilakukan terhadap  kehamilan  yang  terjadi  akibat
perkosaan  dengan  syarat  bahwa  pelak- sanaan  tindakan  aborsi  haruslah  dilakukan oleh  pihak  yang  ahli  dan  berpengalaman (dalam  hal  ini  adalah  tenaga  medis kesehatan) dengan tetap memperhatikan apa yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang dan agama yang dianutnya.
Disinilah  negara  memegang  peranan penting  dalam  mewujudkan  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  sebagai  pelaku aborsi  akibat  perkosaan  dan  mengakui secara  utuh  mengenai  hak-hak  reproduksi yang  dimilikinya  dengan  diberikan  adanya suatu  regulasi  atau  aturan  yang  signifikan mengenai  apa  yang  terkait  dengan  per- lindungan hukum. Dalam praktiknya, perlindungan  hukum  yang  diberikan  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Perlindu- ngan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai pelaku  aborsi  akibat  perkosaan  masih memerlukan  perhatian  khusus  melalui pengaturan-pengaturan  yang  lebih  jelas guna  menghindari  terjadinya  aborsi  yang membahayakan  dan  untuk  memenuhi  hak reproduksi  perempuan  dan  hak  asasinya. Oleh karena itu, selain dikenai sanksi akibat perbuatannya,  ia  juga  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  asas hukum.

## KESIMPULAN
Aborsi merupakan  masalah serius  yang semakin  berkembang  dalam  kehidupan manusia.  Setiap  perempuan  menempatkan aborsi  sebagai  solusi  satu-satunya  untuk meniadakan Kehamilan yang Tidak Diinginkan  (KTD),  terutama  akibat  per- kosaan.  Larangan  aborsi  dimuat  dalam KUHP dan terdapat pengecualiannya dalam UU-Kesehatan.  Selain  adanya  penegakan hukum  terhadap perempuan  sebagai  pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum terhadap  perempuan  sebagai  pelaku  aborsi sudah  dijamin  dalam  beberapa  regulasi, misalnya  dalam  KUHAP,  UU-Kesehatan yang  diperjelas  dengan  PP  Nomor  61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, UU-HAM dan di UUD NRI Tahun 1945.
Dalam pemenuhan perlindungan hukum,  negara  memiliki  peranan  penting. Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mem- bentuk undang-undang, peraturan  pe- merintah  atau  regulasi lain  yang  lebih  jelas lagi  diluar  regulasi  yang  sudah  ada mengenai  aborsi  dari  kehamilan  akibat perkosaan  demi  terwujudnya  dekriminali- sasi atas tindakan  tersebut. Dengan adanya aturan  atau  regulasi  baru,  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  sebagai  pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Soekito  SWW, Anak  dan  wanita  dalam hukum, Lembaga Penelitian, Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi dan Sosial, 1983.
Wahid  (Drs.)  A, Perlindungan  terhadap korban  kekerasan  seksual:  advokasi atas  hak  asasi  perempuan, Refika Aditama, 2001.
Jurnal :
Achmad  AV, Kajian  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan  Oleh  Dokter  Menurut
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Lex Crimen Vol.4, (2015)
Afifah  W, Perlindungan  Hukum  Bagi Perempuan  Korban  Perkosaan  Yang Melakukan  Aborsi ,  DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum Vol. 9, (2013)
Budhiartie A, Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai  Implementasi  Hak  Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan ), Jurnal Penelitian Universitas  Jambi:  Seri  Humaniora
43397 Vol. 13, (2011)
Fauzi S, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan
Abortus
Provocatus  Menurut  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana, DE  LEGA
LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.4,
(2019)
Laduri  MC, Penegakan  Hukum  Terhadap
Tindakan  Aborsi  Menurut  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009 ,  Lex Crimen Vol.5, (2016)
Langie  YN, Tinjauan  Yuridis  Atas  Aborsi Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Di  Kota Manado), Lex  et  Societatis  Vol.2, (2014)
Marwan  M, Kamus  Hukum  Dictionary  Of
Law Complete Edition , Reality
Publisher, Surabaya, 2009. Mulyana A, Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  Dan  Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis, Jurnal Wawasan Yuridika Vol.1, (2017) Nainggolan  LH, Aspek  Hukum  Terhadap Abortus
Provocatus
Dalam Perundang-  Undangan  Di  Indonesia ,
Jurnal Equality Vol.40, (2006) Saifulloh  M, Aborsi  Dan  Resikonya  Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam) , Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Vol.4, (2011) Soge P, Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap
Pengaturan  Hukum  Tentang  Aborsi Di Indonesia , (2008)
Susanti  Y, Perlindungan  Hukum  Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan ,  Syiar  Hukum  Vol.14
No.79, (2012)
Wijayati M, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak  Diinginkan  (Ktd):  Kontestasi Antara  Pro-  Live  Dan  Pro-Choice , Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No.43, (2015)

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Firda  Yunita  Dewi,  S.H adalah  seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum Universitas  Jember  Tahun  2020.  Saat  ini tengah  menempuh  Program  Magister  Ilmu Hukum di Universitas Jember.
Sieldy  Aprilia  Utami,  S.H adalah  seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum
Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018. Saat  ini  tengah  menempuh  Program Magister  Ilmu  Hukum  di  Universitas Jember.
Tama  Bahtiar,  S.H adalah  seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum Universitas  Jember  Tahun  2020.  Saat  ini tengah  menempuh  Program  Magister  Ilmu Hukum di Universitas Jember.