## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM
KEBIJAKAN NASIONAL
Deny Guntara, S.H., M.H., Irma Garwan, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang deny.guntara@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 3 April; direvisi: 15 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Guru  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  menghasilkan  generasi  penerus bangsa yang berkualitas Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan ( agent of change ), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa wilayah guru seringkali mendapatkan perlakuan intimidasi dan bahkan sampai ada yang harus mendekam di dalam penjara akibat memberikan sanksi disiplin bagi peserta didik di sekolah.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  mengelaborasikan  antara  studi  kepustakaan  dan kajian  perundang-undangan  dengan  menyajikan  data  lapangan.  Hasil  pembahasan menegaskan guru memiliki posisi yang  sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga  kewibawaan  guru  harus  dikembalikan  sebagaimana  mestinya  dan  harus dapat  melindungi  guru  sebagai  seorang  pendidik.  Di  dalam  regulasi  yang  baru nantinya  harus  tercantum  mengenai  peran  pemerintah  dalam  memberikan  bantuan hukum  kepada  pemerintah,  batasan-batasan  sejauhmana  guru  dapat  memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik,  mengatur  ketentuan  yang  ada  diselaraskan  dengan  Undang-undang  tentang Perlindungan  Anak  dan  lainnya  yang  dapat  menunjang  pemberian  perlindungan hukum kepada guru.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Kebijakan.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## LEGAL PROTECTION OF PROFESSIONAL TEACHER IN NATIONAL POLICY
Deny Guntara, S.H., M.H., Irma Garwan, S.H., M.H., and Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
Teachers have a very strategic role in producing quality future generations. Teachers have a very vital position because they are agents of change, meaning the agents or main  figures  who  are  most  influential  in  improving  the  quality  and  quality  of education in Indonesia. In some areas teachers often get intimidation and even have to  spend  time  in  prison  due  to  disciplinary  sanctions  for  students  at  school.  This research  method  uses  qualitative  methods  with  a  normative  juridical  approach method  that  is  elaborating  between  library  studies  and  legislation  studies  by presenting field data. The results of the discussion confirmed that the teacher has  a very strategic position and has an important role so that the authority of the teacher must be returned accordingly and must be able to protect the teacher as an educator. In the new regulation, it must be stated about the role of the government in providing legal  assistance  to  the  government,  the  limits  on  the  extent  to  which  teachers  can impose sanctions, the right to immunity for teachers who sanction children/students, regulate  existing  provisions  harmonized  with  the  Law  concerning  Child  Protection and others that can support the provision of legal protection to teachers.
Keyword: Protection Legal, Professional Teacher Policy.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## A. Latar belakang
Guru  merupakan  pendidik  profesional  yang  memiliki  tugas  utama  mendidik, mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan  menengah. 1 Guru  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. 2
Berbagai  harapan  digantungkan  pada  aktifitas  pendidikan  yakni  kehidupan bangsa  cerdas,  berkualitas  beriman,  bertakwa,  dan  berakhlak  mulia  serta  menguasai ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.    Dilihat  dari  semua  harapan  tersebut  adalah  guru sebagai  pengemban  cita-cita  besar  tersebut,  karena  coretan  pena  serang  guru  adalah bangunan  karakter  bangsa  ini  ke  depan.  Jika  dilihat  dari  peran  dan  fungsinya memiliki  kedudukannya  dalam  posisi  strategis  dalam  pembangunan  nasional  di bidang  pendidikan,  sehingga  selayaknnya  dikembangkan  sebagai  profesi  yang bermartabat,  profesional  dalam  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 3
Di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan tujuan negara, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Tujuan  tersebut  tentu  saja  sangat  erat  kaitannya  dengan  peran guru. Guru memiliki posisi yang sangat vital karena sebagai agen perubahan ( agent of change ), artinya agen atau sosok utama yang paling berpengaruh  dalam peningkatan mutu  dan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Jika  mutu  dan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  sangat  baik  maka  akan  menghasilkan  generasi  penerus  bangsa  yang berkualitas baik dari sisi agama, akhlak, maupun keilmuan. 4
Peran guru  yang seharusnya  wajib untuk dihormati dan dihargai, saat ini telah mengalami  perubahan  dari  sebagian  masyarakat.  Posisi  guru  sudah  mengalami perubahan,  terutama  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini.  Jika  dulu  guru  sangat dipercaya oleh orang tua peserta didik untuk mendidik anaknya, tetapi sekarang orang tua peserta didik seakan tidak percaya lagi dengan tugas guru. 5
Di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu  setahun  belakangan  ini telah  terjadi  banyak  kasus  hukum  yang  melibatkan  guru.  Persoalan  utama  yang menjadi penyebab konflik adalah ketika guru menerapkan sanksi disiplin bagi peserta didiknya.  Guru  yang  memberikan  sanksi disebabkan  siswa  tersebut  telah  melanggar norma  agama,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  telah ditetapkan  sekolah.  Permasalahan  menjadi  kompleks  saat  peserta  didik  setelah mendapatkan  hukuman  dari  gurunya,  kemudian  melaporkan  hal  tersebut  kepada
1 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2 Idawati,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Profesi  Guru  dan  Anak  Didik”,  Jurnal  Justitia, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 190-200.
3 Harun, “Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif”, Jurnal Law and Justice, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 74.
4 Harpani Matnuh,  “Perlindungan  Hukum  Profesionalisme Guru”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Volume 7, Nomor 2, November 2017, hlm. 46-52.
5 Endang  Komara,  “Perlindungan Profesi Guru di  Indonesia”, Mimbar Pendidikan , Volume 1,  Nomor 2, September 2016, hlm. 153-157.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
orang  tuanya.  Sanksi  yang  diterapkan  oleh  guru  antara  lain,  mencubit,  memukul dengan tujuan pendisiplinan, memotong rambut siswa, push up , menghormat bendera dalam  kondisi  cuaca  panas,  membersihkan  toilet,  dan  lain  sebagainya.  Hukuman disiplin  yang  diberikan  kepada  siswa  harus  berpedoman  kepada  tata  tertib  sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (yang  selanjutnya  disingkat Undang-undang tentang Perlindungan Anak), namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa  masih  banyak  guru  yang  belum  mengetahui  dan  memahami  Undang-undang tentang Perlindungan Anak. 6

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimanakah  pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  guru  yang  ada pada saat ini?
2. Apa  urgensi  pembaruan  kebijakan  pemerintah  tentang  perlindungan guru di Indonesia?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  guru yang ada pada saat ini.
2. Untuk  mengkaji  urgensi  pembaruan  kebijakan  pemerintah  tentang perlindungan guru di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis- normatif.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  studi  lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini  dimaksudkan  agar  penelitian  ini  sejauh  mungkin  dapat  mengetahui  mengenai urgensi  pembaharuan  kebijakan  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  guru  di Indonesia secara detail yang bersumber dari beberapa aspek. 7 Untuk mengkaji pokok permasalahan,  penelitian  ini  mempergunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Salah  satunya  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Karena  yang  akan  diteliti adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Penelitian  ini  akan  lebih  menitikberatkan  pada  penelitian  hukum  normatif. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan.  Pendekatan  yang  bersifat  yuridis-normatif  tersebut  akan  dilakukan
6 Minal Ardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen)”, Jurnal  Edukasi ,  Volume  11, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 173-175.
7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  UI  Press,  2008),  hlm.  51.  Lihat  juga Holyness  N.  Singadimedja,  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
dengan  mempergunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier. 8

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Menurut  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen, Pasal 1  angka 1 menegaskan  bahwa  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 9
Kedudukan  guru  sebagai  tenaga  profesional  bertujuan  untuk  melaksanakan sistem  pendidikan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan peran  guru dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa tidak dapat diragukan  oleh  karena  itu  ketika  mutu  pendidikan  dinilai  kurang  memuaskan  maka orang  pertama  yang  dipersalahkan  adalah  guru.  Namun  pada  sisi  lain  hal  yang memprihatinkan  adalah  kurangnya  dukungan  dan  penghargaan  yang  diberikan  pada guru  dalam  menjalankan  profesionalismenya  oleh  peserta  didik,  orang  tua  peserta didik, masyarakat dan pemerintah terkait. 10
Agar seorang guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, seorang  guru  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
1. Memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan  promosi  dan  penghargaan  sesuai  dengan  tugas  dan  prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. Memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan  ikut  menentukan kelulusan, penghargaan.
8 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
9 Hendra  Nurtjahjo,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Pada  Jalur Pendidikan  Non Formal (PTK PNF) Melalui LKBH”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Volume 39, Nomor 4, Oktober-Desember 2009, hlm. 459-470.
10 Harpani Matnuh, Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru , o.p cit., hlm. 47
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  di  dalam  suatu  masyarakat  dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab- sebab  penduduk;  penemuan-penemuan  baru;  pertentangan  ( conflict );  atau  mungkin karena  terjadinya  suatu  revolusi.  Sedangkan  sebab-sebab  ekstern  dapat  mencakup sebab-sebab  yang  berasal  dari  lingkungan  alam  fisik,  pengaruh  kebudayaan masyarakat  lain,  peperangan,  dan  seterusnya.  Suatu  perubahan  sosial  lebih  mudah terjadi  apabila  suatu  masyarakat  sering  mengadakan  kontak  dengan  masyarakat  lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. 11
Perubahan-perubahan  tersebut  juga  mencakup  permasalahan  yang  terjadi  di dalam  dunia  pendidikan.  Permasalahan  yang  mendapat  perhatian  adalah  berkaitan dengan  maraknya  guru  yang  harus  berhadapan  dengan  hukum  saat  memberikan hukuman  pada  para  siswa/anak  didiknya.  Kegelisahan  para  guru  semakin  menjadi saat orang tua siswa melaporkan tindakan guru tersebut ke pihak kepolisian atas dasar telah terjadi kekerasan terutama dikaitkan dengan Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak. 12 Beberapa  kasus  yang  telah  sampai  ke  pengadilan,  ada  guru yang  harus  mendekam  di  dalam  penjara  karena  memberikan  sanksi  pendisiplinan kepada siswanya. Sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2008 tentang  Guru  sudah  diatur  mengenai  kebebasan  guru  untuk  memberikan  sanksi kepada peserta didiknya. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru  menyatakan  bahwa  guru  memiliki kebebasan  memberikan  sanksi  kepada  peserta  didiknya  yang  melanggar  norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang- undangan  dalam  proses  pembelajaran  yang  di  bawah  kewenangannya.  Sanksi  yang dimaksud  tersebut  dapat  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan  maupun tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat  mendidik  sesuai  dengan  kaedah  pendidikan, kode  etik  guru,  dan  peraturan  perundang-undangan. 13 Selain  itu,  menurut  peraturan ini  menegaskan  bahwa  pelanggaran  terhadap  peraturan  satuan  pendidikan  yang dilakukan  oleh  peserta  didik  dan  pemberian  sanksinya  berada  di  luar  kewenangan Guru,  dilaporkan  Guru  kepada  pemimpin  satuan  pendidikan  dan  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik, dilaporkan  Guru  kepada  pemimpin  satuan  pendidikan  untuk  ditindak  lanjuti  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
11 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.
12 Mia Kusuma Fitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”, Jurnal Legalitas , Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 41-50.
13 Bambang Setiadin, “Jaminan  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru”, Manajemen Pendidikan , Volume 24, Nomor 3, Maret 2014, hlm. 181-185.
14 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## F. Hasil Pembahasan
1.  Pengaturan  Hukum  tentang  Perlindungan  Guru  yang  Ada  Pada  Saat Ini
Lebih lanjut jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 terkait dengan  kebebasan  dan  kewenangan  sanksi  yang  bersifat  mendidik  dapat  oleh  guru kepada peserta didiknya perlu dipertegas untuk diketahui oleh setiap guru atau sanksi fisik yang dapat ditoleransi sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Muhajir  Effendy  bahwa  “sanksi  fisik  dapat  ditoleransi’  dalam  batas tertentu”.  Apakah  sanksi  fisik  yang  dimaksud  adalah  sanksi  yang  sesuai  dengan batas-batas  harkat  dan  martabat  sesuai  dengan  fase  perkembangan  peserta  didik seperti; push-up ,  lari  keliling  lapangan,  membersihkan  lingkungan,  memotong rambut, menulis atau membuat tulisan dan lain sebagainya. 15
Pada  saat  ini  guru  menghadapi  banyak  ancaman,  intimidasi,  perlakuan diskriminatif,  serta  berpotensi  dilaporkan  oleh  orang  tua  peserta  didik  jika memberikan  sanksi  pendisiplinan  bagi  peserta  didiknya.  Para  guru  menyebutkan bahwa kejadian seperti ini merupakan “kriminalisasi” terhadap guru. Banyaknya guru yang  mendapatkan  ketidakadilan  dari  pihak  orang  tua  siswa  serta  dari  hukum  itu sendiri,  membuat  guru  semakin  dalam  posisi  dilematis.  Sebagai  seorang  manusia, guru  juga  memiliki  hak  yang  harus  dilindungi,  hormati,  dipertahankan  dan  tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 16
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen sebenarnya  perlindungan  terhadap  guru  sudah  tercantum  di  dalam  Pasal  39.  Pada Pasal  39  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyrakat, organisasi  profesi  dan/atau  satuan  pendidikan  wajib  memberikan  perlindungan terhadap  guru  dalam  pelaksanaan  tugas.  Pada  ayat  (2)  kemudian  disebutkan perlindungan  yang  dimaksud  ayat  (1)  meliputi  perlindungan  hukum,  perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru  juga  sudah  memberikan perlindungan  kepada  guru.  Di  dalam  Pasal  40  disebutkan  bahwa  guru  berhak mendapat  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa  aman  dan jaminan  keselamatan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  satuan  pendidikan, organisasi  profesi  guru,  dan/atau  masayrakat  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing.  Namun  pada  praktiknya,  aturan  tersebut  sangat  sulit  untuk  bisa  diterapkan dalam kasus konkret.
Asas  legalitas  merupakan  salah  satu  prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  dalam penyelenggaraan  pemerintah  dan  kenegaraan  yang  berbasis  hukum.  Asas  legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.  Penerapan  asas  legalitas,  menurut  Indroharto  akan  menunjang  berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang  yang  berada  dalam  situasi  seperti  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  undang- undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam
15 Ibid . 16 Rohaniya,  “Perlindungan  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan”, http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/ karya/files/dikmen_3/ROHANIYA,M.Pd._17112016132006.pdf , diunduh pada tanggal 7 Maret 2019.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
undang-undang  tersebut.  Sementara  itu  kepastian  hukum  akan  terjadi  karena  suatu peraturan  dapat  membuat  semua  tindakan  yang  akan  dilakukan  pemerintah  itu  bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang  bersangkutan  sehingga  warga  masyarakat  bisa  menyesuaikan  dengan  keadaan tersebut. 17
2.  Urgensi  Pembaruan  Kebijakan  Pemerintah  tentang  Perlindungan Guru di Indonesia
Pemerintah  atau  administrasi  Negara  adalah  sebagai  subjek  hukum,  sebagai dragger  van  de  rechten  en  plichten atau  pendukung  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban.  Sebagai  subjek  hukum,  pemerintah  sebagaimana  subjek  hukum  lainnya melakukan  berbagai  tindakan  baik  tindakan  nyata  ( feitelijkhandelingen ) maupun tindakan hukum ( rechtshandelingen ) . Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat- akibat  hukum,  sedangkan  tindakan  hukum  menurut  R.J.H.M.  Huisman,  tindakan- tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu (tindakan hukum adalah yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan  hukum  ini  semula  berasal  dari  ajaran  hukum  perdata  yang  kemudian digunakan  dalam  hukum  administrasi  ( administratieve  rechtshandeling ).  Menurut H.J.  Romeijn,  tindakan  hukum  administrasi  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  yang muncul  dari  organ  administrasi  dalam  keadan  khusus,  dimaksudkan  untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi Negara. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum,  seperti  penciptaan  hubungan  hukum  baru,  perubahan  atau  pengakhiran hubungan hukum yang ada. 18
Permasalahan  yang  terjadi  dengan  guru  beberapa  waktu  belakangan  ini, menuntut  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  serta  sikap tegas  dari  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  guru.  Guru  merupakan agent  of  change yang memiliki  tugas  yang  sangat  berat  untuk  dapat  menghasilkan  insan  manusia  yang berkualitas dan berakhlak mulia.
Saat ini memang untuk melindungi guru sudah ada  Undang-undang Nomor 14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2008 tentang Guru, namun regulasi tersebut tidak dapat diaplikasikan dalam beberapa kasus yang telah terjadi. Regulasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum ada pedoman  teknis  perlindungan  sehingga  posisi  guru  menjadi  sangat  lemah.  Ketika mendapatkan  kasus,  guru  bingung  bagaimana  mereka  dapat  memperjuangkan  hak- haknya dan harus bagaimana. Disamping itu, pengaduan yang mereka sampaikan ke pemerintah  kadang  kurang  mendapatkan  perhatiannya  yang  responsif.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  guru  akan  sangat  rentan  mendapat  perlakuan  yang  tidak selayaknya baik dari anak didik maupun walinya.
17 M. Gary Gagarin Akbar, Hukum Administrasi Negara , (Karawang: FBIS Publishing, Karawang, 2018), hlm. 31-32.
18 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 110.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Pada  dasarnya  setiap  manusia  terlahir  sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan  Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati memiliki hak dasar kebebasan, hak hidup, hak untuk  dilindungi  dan  hak  yang  lainnya.  Jadi,  pada  hakikatnya  setiap  manusia memiliki  hak  untuk  dilindungi  termasuk  dalam  kehidupan  bernegara.  Dengan  kata lain,  setiap  warga  negara  akan  mendapat  perlindungan  dari  negara.  Hukum merupakan  sarana  untuk  mewujudkannya  sehingga  muncul  teori  perlindungan hukum.  Ini  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat  serta  hak-hak  asasi manusia  berdasarkan  ketentuan  hukum  oleh  aparatur  negara.  Dengan  begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah,  mengingat  Indonesia  yang dikenal sebagai negara hukum.
Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak  asasi.  Ini  artinya  pemerintah  atau  negara  wajib  memberikan perlindungan kepada guru.
Rasa  keadilan  dan  hukum  harus  ditegakkan  berdasarkan  Hukum  Positif  untuk menegakkan  keadilan  dalam  hukum  sesuai  dengan  realitas  masyarakat  yang menghendaki  tercapainya  masyarakat  yang  aman  dan  damai.  Keadilan  harus dibangun sesuai dengan cita hukum ( Rechtsidee ) dalam negara hukum ( Rechtsstaat ), bukan  negara  kekuasaan  ( Machtsstaat ).  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur: 19 a. Kepastian hukum ( Rechtssicherheit );
b. Kemanfaat hukum ( Zeweckmassigheit );
c. Keadilan hukum ( Gerechtigheit );
d. Jaminan hukum ( Doelmatigheit ).
Kegelisahan  yang  dirasakan  oleh  para  guru  dalam  melaksanakan  tugasnya membuat mereka tidak nyaman karena kasus-kasus  yang terjadi dapat saja menimpa siapapun.  Peran  guru  yang  sangat  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional, menuntut pemerintah untuk turut aktif memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  guru.  Hal  ini  dimaksudkan  agar guru  dapat  memaksimalkan  perannya  sebagai agent  of  change yang  bertujuan menghasilkan  anak  didik/peserta  didik  yang  berkualitas,  berilmu  pengetahuan  luas, dan berakhlak mulia.
Jika  mengkaji  tentang  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, maka kedua aturan ini belum dapat memberikan perlindungan  yang  maksimal  kepada  guru.  Banyak  ketentuan  yang  tidak  bisa diimplementasikan ke dalam kasus nyata. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan baru terkait dengan perlindungan guru, baik memperbaiki  Undang-undang atau  Peraturan  Pemerintah  yang  sudah  ada,  atau  membuat  peraturan  baru  berkaitan dengan perlindungan terhadap guru.
19 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Guru  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  dan  memiliki  peran  penting, sehingga  kewibawaan  seorang  guru  harus  dikembalikan  sebagaimana  mestinya  dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan bantuan  hukum  kepada  pemerintah,  batasan-batasan  sejauhmana  guru  boleh memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta  didik,  mengatur  ketentuan  yang  ada  diselaraskan  dengan  Undang- undang tentang Perlindungan Anak dan hal-hal lain yang dapat menunjang pemberian perlindungan  hukum  kepada  guru.  Dengan  adanya  aturan-aturan  tersebut,  maka  ini akan mempersempit ruang atau celah bagi pihak lain untuk dapat menuntut guru yang memberikan sanksi pendisiplinan “kriminalisasi guru”.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pengaturan  hukum  tentang  perlindungan  guru  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru.  Pada  aturan-aturan tersebut  sudah  tercantum  mengenai  hak,  kewajiban  seorang  guru, termasuk  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan terhadap guru.
b. Urgensi  pembaruan  kebijakan  tentang  perlindungan  guru  karena  guru memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  dan  memiliki  peran  penting, sehingga  kewibawaan  seorang  guru  harus  dikembalikan  sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik.
2. Saran
a. Sosialisasi  dan  edukasi  perlu  dijalankan  dalam  perlindungan  terhadap guru  dan  kebijakan  penegakan  kedisiplinan  merupakan  bagian  dari kebebasan  dalam  mimbar  akademik  yang  dapat  diatur  secara  fleksibel dalam  penerapannya  dengan  mengutamakan  kode  etik  profesi  yang  ada oleh stakeholders , walaupun pada praktiknya, aturan tersebut sangat sulit untuk bisa diterapkan dalam kasus konkret.
b. Di  dalam  regulasi  yang  baru  nantinya  harus  tercantum  mengenai bagaimana  peran  pemerintah  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada pemerintah,  batasan-batasan  sejauhmana guru  boleh  memberikan  sanksi, adanya  hak  imunitas  bagi  guru  yang  memberikan  sanksi  kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan UU Perlindungan  Anak  dan  hal-hal  lain  yang  dapat  menunjang  pemberian perlindungan hukum kepada guru. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka  ini  akan  mempersempit  ruang  atau  celah  bagi  pihak  lain  untuk dapat menuntut guru yang memberikan sanksi pendisiplinan.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Akbar, M. Gary Gagarin. Hukum Administrasi Negara . Karawang: FBIS Publishing, Karawang. 2018.
Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. HR., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. 2011.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008.
2.  Artikel Jurnal
Ardi, Minal. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)”. Jurnal Edukasi . Volume 11. Nomor 2. Desember 2013. Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Darmawati.  “Perceraian  Dalam  Perspektif  Sosiologi”. Sulesana  Jurnal  Wawasan Keislaman . Volume 11. Nomor 1. 2017.
Fitriana,  Mia  Kusuma.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pendidik  Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”. Jurnal Legalitas . Volume 1. Nomor 1. 2016. Harun. “Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif”. Jurnal Law and Justice. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2016.
Idawati.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Profesi  Guru  dan  Anak  Didik”. Jurnal Justitia . Volume 1. Nomor 2. 2014.
Iman,  Candra  Hayatul.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
Komara,  Endang.  “Perlindungan  Profesi  Guru  di  Indonesia”. Mimbar  Pendidikan . Volume 1. Nomor 2. September 2016.
Matnuh,  Harpani.  “Perlindungan  Hukum  Profesionalisme  Guru”. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan . Volume 7. Nomor 2. November 2017.
Nurtjahjo,  Hendra.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Pada Jalur Pendidikan Non Formal (PTK PNF) Melalui LKBH”. Jurnal Hukum dan Pembangunan . Volume 39. Nomor 4. Oktober-Desember 2009. Pahroji,  Dedi.  “Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. September 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perlindungan  Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional ∽ Deny Guntara, Irma Garwan, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Singadimedja,  Holyness  N.  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem Penulisan  Kepustakaan  Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
Setiadin, Bambang. “Jaminan  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak Profesi Bagi Guru”. Manajemen Pendidikan . Volume 24. Nomor 3. Maret 2014. Wulansari. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan  Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016. 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
________________.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. ________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Internet Rohaniya. “Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan”,
http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_3/ROHANIYA,M.Pd._ 17112016132006.pdf . Diunduh Pada Tanggal 7 Maret 2019.