## SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA

## Dr. Manpan Drajat, M.Ag
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta

## ABSTRAK
Madrasah  berasal  dari  kata  darasa  yang  berarti  tempat  duduk  untuk  belajar.  Dalam konteks  Indonesia  istilah  madrasah  ini  telah  menyatu  dengan  istilah  sekolah  formal  atau perguruan  di  bawah  binaan  Departemen  Agama.  Madrasah  telah  marak  di  Indonesia sebagai  lembaga  pendidikan  sejak  awal  abad  20,  hal  itu  berbarengan  dengan  munculnya Ormas  Islam,  semisal  Muhammadiyah,  NU,  dan  lain-lain.  Perkembangan  madrasah  pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri  sejak  3  Januari  1946.  Lembaga  inilah  yang  secara  intensif  memperjuangkan  politik pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Departemen  Agama  dapat  dikatakan  sebagai  representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen agama  menjadi  andalan  yang  secara    politis  dapat  mengangkat  posisi  madrasah  sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.
DOI 10.5281/zenodo.1161729
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com
Vol. 1, No.1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,  P-ISSN :2614-4883 Kata Kunci : Madrasah, Pendidikan Islam, Departemen Agama,

## PENDAHULUAN
Madrasah  merupakan isim  makan dari  kata darasa yang  berarti  tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrsah ini telah menyatu dengan  istilah  sekolah  formal  atau  perguruan  di  bawah  binaan  Departemen Agama.  Tetapi  tidak  demikian  dalam  sejarahnya.  “Madrasah  merupakah  tahap ketiga  dari  perkembangan  sejarah  pendidikan  Islam  dari  urutan  pertama  yaitu masjid, tahap kedua yaitu Masjid- khan dan kemudian madrasah”. (Asari: 1994:45). Masjid pada awal-awal perkembangan Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat
ibadah seperti shalat saja, akan tetapi mesjid digunakan juga sebagai tempat yang muliti  guna.  Selain  fungsi  utamanya  untuk  beribadah,  mesjid  juga  digunakan untuk sentral kegitan masyarakat muslim saat itu. “Dengan demikian bahwa pada awal-awal  perkembangan  Islam,  masyarakat  muslim  saat  itu  telah  memperluas fungsi  mesjid  tidak  hanya  untuk  beribadah  sholat,  akan  tetapi  juga  digunakan untuk  lembaga  pengajaran,  rumah  pengadilan,  aula  pertemuan  bagi  tentara,  dan rumah penyambutan duta” (Maksum, 1999:54). Sebelum lahirnya madrasah, masjid merupakan  tempat  yang  umum  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk melakukan semua kegiatan di atas.
Ketika  rasul  dengan  para  shahabatnya  hijrah  ke  Madihan,  salah  satu program  pertama  yang  dia  lakukan  adalah  pembangunan  sebuhah  mesjid  yang belakangan  terkenal  sebagai  Masjid  Nabi.  Di  masjid  inilah  sekelompok  sahabat yang bergelar ashhab al-shuffah menghabiskan waktu mereka untuk beribadah dan belajar.

## PEMBAHASAN

## 1.  Madrasah Dalam Sejarah Islam
Praktik  nabi  menjadi  preseden  bagi  para  khalifah  dan  pengusaha  muslim sesudahnya, dan pembangunan masjid berlanjut terus di daerah-daerah kekuasan muslim. Setiap kota memiliki sejumlah masjid, sebab pembangunannya tidak saja dilakukan oleh pengusaha secara resmi, tetapi juga oleh para bangsawan, hartawan dan swadaya masyarakat pada umumnya.
“Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid Kuffah, Basrah  dan  Damskus”  (Asari,  1994:34).  Fungsi  masjid  sebagai  rumah  ibadah  dan sebagia  lembaga  pendidikan  berjalan  secara  harmonis.  Pada  umumnya  masjid memang  dibangun  sebagi  tempat  ibadah,  dengan  fungsi  akademis  sebagai sekunder. Akan tetapi, tak jarang pula masjid dibangun dengan niat awal sebagai lembaga  pendidikan  tanpa  mengabaikan  fungsinya  sebagai  tempat  ibadah. Sejumlah masjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama syaikh yang mengajar di dalamnya.  Beberapa  bahkan  secara  khusus  dibangun  untuk  seorang  sarjana  yang nantinya akan mengelola kegiatan pendidikan di masjid tersebut. Sekedar contoh sebut saja Masjid  Al-Syafi’i, Masjid Al-Syamargani dan Masjid Abu Bakar Al-Syami, masing-masing  merujuk  pada  nama  sarjana  yang  mengajar  di  dalamnya  (Asari, 1994:34).
Tahap kedua dari sejarah pendidikan Islam adalah masjid- khan, yaitu masjid yang  dilengkapi  dengan  bangunan  asrama  atau  pondokan  bagi  para  siswa  untuk belajar yang masih berdampingan dengan mesjid.
Ada  beberapa  teori  yang  menyatakan  mengenai  peran  mesjid  sebagai tempat  pendidikan  dipertimbangkan  dan  mulai  dipikirkan  adanya  asrama  atau khan  sebagai  tempat  pemondokan  bagi  para  siswa.  Diantara  pertimbangan  itu

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 197
adalah:
“Pertama, kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah mengganggu fungsi utama  lemabaga  itu  sebagai  tempat  ibadah. Kedua, berkembangnya kebutuhan  ilmiah  sebagai  akibat  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan. Dengan  berekembangnya  ilmu  pengetahuan,  banyak  ilmu  tidak  bisa  lagi sepenuhnya  diajarkan  di  masjid. Ketiga, timbulnya  orientasi  baru  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Sebagian  guru  mulai  berfikir  untuk mendapatkan rizki melalui kegiatan pendidikan. Ada diantara pengajar yang pekerjaannya  sepenuhnya  memang  mengajar,  oleh  karena  itu  dibangunlah lembaga  lain  karena  jaminan  itu  tidak  mungkin  diperolehnya  di  masjid (Maksum, 1999: 56).
Berbeda dengan mesjid pada umumnya, mesjid-khan ini dilengkapi dengan bangunan asrama untuk tempat tinggal para siswa yang akan menuntut ilmu dari berbagai  penjuru  kota.  Secara  umum  kata khan berarti  penginapan,  motel  atau yang sejenisnya. Menurut Maqdisi seperti yang dikutif oleh Asari (1994:41) bahwa “dalam sejarah kebudayaan Islam, khan bisa pula berarti bangunan yang berfungsi sebagai  gudang  atau  pusat  perdagangan  dan  ada  pula khan yang  secara  finansial didukung  oleh  wakaf  dan  penghasilannya  dimanfaatkan  untuk  berbagai kepentingan sosial”.
Memahami  istilah  lembaga  pendidikan  mesjid- khan maka  makna  yang paling  tepat  untuk  memahami  kata khan adalah  asrama.  Pembangunan  khan  ini berkaitan  erat  dengan  kependulian  umat  Islam  masa  itu  terhdap  para  penuntut ilmu,  khususnya  merek  ayang  beerasal  dari  luar  daerah.  Sebelumnya,  seorang mahasiswa  luar  kota  harus  bersusah  payah  mengurus  sendiri  tempat  tinggalnya selama  masa  belajaranya. Khan adalah  jawaban  terhadap  persoalan  ini, khan biasanya dibangun berdampingan dengan masjid, atau setiaknya pada lokasi yang tidak jauh dari masjid dan tetap mengesankan satu komplek terpadu.
Setelah  dua  tahap  perkembangan  di  atas,  barulah  muncul  madrasah  yang khususu diperuntukkan sebagai lemabaga pendidikan. Madrasah dengan demikian menyatukan  kelembagaan  masjid  biasa  dengan  masjid- khan. Kompleks  madrasah terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan dan masjid.
Pengertian madrasah yang dimaksud dalam fase ini tidak dimaksud seperti pengertian  madrasah  yang  dipahami  selama  ini  dalam  konteks  masyarakat Indonesia  yaitu  pendidikan  untuk  tingkat  dasar  dan  menengah  (Madrasah Ibtidaiyah,  Madraah  Tsanawiyah  dan  Madrasah  Aliyyah),  akan  tetapi  madrasah pada  fase  ini  merujuk  pada  pendidikan  tinggi  yang  berkembang  pada  fase  pra modern. Akan  tetapi madrasah dalam arti perguruan tinggipun tidak  sama  persis atau tidak bisa disamakan dengan pengertian perguruan tinggi sekarang ini karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal dijelaskan oleh Hasan Asari (1999:44) sebagai berikut:
“Ciri-ciri lembaga pendidikan ini (madrasah) tidak dapat dicocokkan secara
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com
Vol. 1, No. 1, January 2018
E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
persis  dengan  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  ada  sekarang.  Dan  hal  ini menimbulkan  kesulitan  besar  dalam  penerjemahan  kata  “madrasah”  itu sendiri. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa- bahasa  barat  menerjemahkan  kata  “madrasah”  secara  bervariasi,  misalnya: ‘ schule’ atau ‘ hochschule’ (Jerman), ‘ school’ , ‘ college’, atau ‘ academy’ (Inggris).
“Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  mulai  didirikan  dan berkembang  di  dunia  Islam  sekitar  abad  11-12  M  (abad  ke  5  H),  khsusunya  ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan Nidzamiyyha di Baghdad”  (Ainurrafiq  dkk,  2005:31).  Sebuah  lembaga  pendidikan  yang  bertujuan menyebarkan  pemikiran  Sunni  untuk  menghadapi  tantangan  pemikiran  Syi’ah, menyediakan  tenaga-tenaga  pengajar  dari  kalangan  Sunni  dan  meneyebarkannya ke  berbagai  daerah,  serta  membentuk  kelompok  pekerja  Sunni  untuk berpartisipasi menjalankan pemerintahan.
Akan  tetapi  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  madrasah  didirikan  jauh sebelum abad ke 5 Hijrah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abd Rahim Ghanimah  dalam  Karyanya Al- Jami’ah  Al -Islamiyah  Al-Kubra yang  dikutip  oleh Maksum (1999:60) sebagai berikut: “Kata madrasah belum dijumpai pada sumber- sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriyah. Akan tetapi banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan  bahwa madrasah telah beridiri sejak abad ke- 4 Hijriyyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur”.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Asari  (1994:  48)  mengutip pendapatnya Ahmad Amin dalam karangannya Dhuha’ Al -Islam yang merujuk pendapatnya Al- Dzahabi sebagai berikut:
“Hal  ini  tidak  bisa  dipertahankan,  sebab  penelitian  belakangan membuktikan  bahwa  bahkan  sebelum  berdirinya  Dinasi  Saljuq  sekalupun “madrasah”  telah  dikenal  secara  luas  di  daerah  Nisyapur-yang  di  bawah naungan  Dinasi  Samaniyah  (204-395H/819-1005M)  berkembang  menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan terbesar di dunia Islam sepanjang abad ke-4 H/10 M. Daerah yang terkenal sebagai tempat kelahiran madrasah ini telah memiliki banyak madrasah sebelum era Nizam Al-Mulk”.
Namun  demikian  tidak  disangkal  bahwa  pengaruh  Madrasah  Nizahmiyyah melampaui  pengaruh  madrasah-madrasah  yang  didirikan  sebelumnya.  Bahkan Ahmad  Syalabi  (1954:116)  “menjadikan  pendirian  Madrasah  Nizamiyah  sebagai pembatas untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya”.

## 2.  Perkembangan Madrasah di Indonesia
Banyak  teori  yang  berpendapat  tentang  sejarah  munculnya  madrasah  di Indonesia, tetapi sangat sulit dipastikan kapan istilah madrasah digunakan sebagai
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
salah satu jenis pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Namun dapat dipastikan bahwa madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20.
Namun  demikian  perkembangan  madrasah  awal  abad  20  tidak  bisa disamakan dengan perkembangan madrasah di Timur Tengah saat itu yang sama- sama  sedang  berkembang.  “Perkembangan  madrasah  di  Timur-Tengah  sudah memasuki masa modern yang sudah mengadopsi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum” (Maksum, 1999:98). Sementara sebelum abad 20 tradisi pendidikan  Islam di  Indonesia  belum  mengenal  istilah  madrasah,  kecuali  pengajian  Al-Quran, masjid,  pesantren,  surau,  langgar  dan  tajug.  Dalam  praktek  pendidikannya  tidak menggunakan  sistem  kelas  seperti  sekolah  modern,  namun  sistem  penjenjangan dilakukan dengan melihat kitab yang diajarkan.
Munculnya  madrasah  pada  abad  20  ini  ada  juga  yang  meperkirakan berbarengan  dengan  munculnya  Ormas  Islam,  semisal  Muhammadiyah,  NU,  dan lain-lain.  Mengapa  madrasah  muncul  pada  masa  kolonial  Belanda  sekitar  awal abad  ke-20,  bukan  sebelumnya,  Ada  dua  analisis: pertama, karena  beberapa  kali usulan Volksraad (Dewan Rakyat) agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata  pelajaran  di  perguruan  umum  selalu  ditolak  oleh  Belanda.  Belanda  bahkan memberlakukan  ordonansi Indische  Staatsregeling pasal  179  ayat  2  yang menyatakan bahwa “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan  dengan  menghormati  keyakinan  agama  masing-masing.  Pengajaran agama  hanya  boleh  berlaku  di  luar  jam  sekolah”(Djaelani  1982:36-37).  Sampai dengan  akhir  pemerintahan  Belanda  di  Indonesia,  pengajaran  agama  di  sekolah umum  atau open  baar  orderwijs tidak  pernah  menjadi  kenyataan.  Hal  ini menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah di luar kebijakan Belanda yang  memberi  muatan  pelajaran  agama  Islam  lebih,  namun  berbeda  dengan komposisi  materi  PAI  di  pesantren  dan  sejenisnya  yang  telah  ada  sebelumnya. Lembaga tersebut adalah madrasah.
Dari  berbagai  literatur  tentang  munculnya  madrasah  di  Indonesia,  dapat dijelaskan  bahwa  paling  tidak  ada  dua  faktor  yang  melatarbelakangi  munculnya madrasah  di  Indonesia.  Dua  faktor  tersebut  yaitu  yang pertama adalah  adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir di mana banyak pelajar-pelajar  Indonesia  yang  belajar  di  Timur-Tengah  setelah  kembalinya  dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air.
Kedua, adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang  menjajah  Indonesia  saat  itu.  Pemerintah  melakukan  standar  ganda dalam politik  etiknya.  Pemerintah  penjajah  hanya  mengembangkan  pendidikan  yang memiliki  manfaat  bagi  pemerintah  penjajah  saja.  Perbaikan  pendidikan  berbasis Islam  justru  mereka  khawatirkan  berdampak  buruk  bagi  kepentingan  penjajah. Pada  awalnya  pemerintah  penjajah  akan  menggunakan  “tradisi  pendidikan” pribumi  untuk  menerapkan  pendidikan  dalam  rangka  politik  etiknya  akan  tetapi
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
hal  ini  tida  terjadi,  hal  ini  diungkapkan  oleh  A.  Steenbrink yang  di  kutip  oleh  H. Maksum (1998:93) dinyatakan bahwa:
“Dalam  membahasa  penelitian  yang  diperintahkan  Gubernur  Jenderal  Fort van  der  Capellen  1819,  seorang  sarjana  Belanda  Brugmen  menduga  bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan  Islam  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Hal  ini  dimungkinkan dengan  alasan  politik  asosiasi  Hindia  Belanda.  Tetapi  hal  ini  dalam kenyataannya tidak terbukti.”
Hal tersebut tidak terlaksana karena pada tataran teknis usulan tersbut sulit untuk direalisasikan karena, tradisi pendidikan Islam saat itu dianggap tidak layak diadopsi  baik  dari  sisi  kurikulum,  manajerial  atau  metodenya.  Pada  akhirnya pemerintah  Hindia  Belanda  memilih  bentuk  persekolahan  sebagaimana  yang sudah  dikembangkan  jauh  sebelumnya  khususnya  dalam  rangka  misionaris (Maksum: 1999:93).

## 3. Tumbuhnya Madrasah pada Masa Penjajahan
Pertama  kali  penjajah  menginjakkan  kakinya  di  bumi  nusantara,  mereka menjumpai  bahwa  sebagian  besar  penduduknya  beragama  Islam  yang  telah disebarkan oleh para wali, dan pada saat itu pula sudah bentuk-bentuk pendidikan yang  dikelola  oleh  masyarakat  muslim  dengan  menekankan  pada  aspek-aspek pendidikan  agama  Islam.  Pendidikan  ini  berlangsung  di  rumah-rumah,  tajuk, mesjid,  langgar  yang  di  asuh  oleh  seorang  yang  merasa  terpanggil  untuk menyampaikan  ajaran-ajaran  Islam  kepada  masyarakat  kemudian  berkembang menjadi sebuah pondok pesantren.
Dalam perkembangannya, pesantren ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para  sultan  dan  dianggap  sangat  berjasa.  Akhirnya  tidak  sedikit  pesantren  yang mendapat  perhatian  khusus  dari  sultan  berupa  bantuan.  “Salah  satu  contohnya adalah  Pesantren  Tegalsari  yang  merupakan  hadiah  sultan  bagi  para  kyai  yang dianggap  telah  banyak  jasanya  (Shaleh,  2004:13).  Sampai  pada  abad  19  Pondok Pesantren  Tegalsari  menjadi  pondok  terkemuka  yang  santrinya  berasal  dari berbagai penjuru tanah air..
Ketika rombongan dagang VOC dan kemduian pemerintah kolonila Hindia Belanda menguasai wilayah nusantara sejak tahun 1671, dalam jangka waktu yang cukup  lama  mereka  membiarkan  saja  kegiatan-kegiatan  pendidikan  termasuk pesantren  berjalan  apa  adanya.  Namun  tatkala  keperluan  akan  tenaga  terampil tingkat rendahan mulai meningkat, pemerintahan kolonial juga menyelenggarakan pengajaran melalui sistem persekolahan yang diselenggarakan sangat diskriminatif, terutama bila hal itu menyangkut penduduk pribumi.
Sistem persekolah pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni Sekolah Kelas Satu ( Hollands
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
Inlandsche Scholl/HIS ) dan Sekolah Kelas Dua ( Standard School ). Sekolah-sekolah ini  diselenggarakan  untuk  tujuan  mencetak  pegawai-pegawai  pemerintah,  juga pegawai  perdagangan  dan  perusahaan.  Dalam  politik  pendidikan  pemerintah Hindia Belanda, pendirian sekolah-sekolah ini merupakan langkah susulan setelah sebelumnya  pemerintah  hanya  menyediakan  pendidikan  bagi  kalangan  Belanda sendiri.
Karena berbagai alasan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengembangkan  sistem  persekolahan  untuk  rakyat  luas  dengan  biaya  murah. Mulai  saat  ini  rakyat  yang  pada  awalnya  hanya  memperoleh  pendidikan  dari lembaga-lembaga  pendidikan  tradisional  termasuk  dari  pesantren,  akhirnya memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  dibuat  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  ini.  Dengan  munculnya  gerakan  ini  dan  respon  dari masyarakat yang cukup bagus, maka dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tradisional adanya “saingan” dalam pendidikan.
Perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang begitu gencar  dan  diterima  oleh  rakyat  Indonesia  telah  menggugah  para  tokoh  Islam untuk  menanggapi  fenomena  ini.  Meskipun  pemerintah  Hindia  Belanda memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  warga  pribumi  untuk  memperoleh pendidikan,  namun  masih  nampak  kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif. Bagaimanapun kebijakan ini tidak akan membuat cerdas bangsa Indonesia, karena kesempatan  pendidikan  yang  diberikan  oleh  penajajah  hanya  sampai  pada pendidikan  dasar.  Hal  ini  tentu  sangat  bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip Islam  yang  diyakini  oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia  yaitu  kesempatan memperoleh  hak yang  sama  dan  kesetaraan.  Kesempatan ini  juga  harus    menjadi momen  bagi  tokoh  Islam  saat  itu  untuk  memberikan  yang  lebih  baik  dalam pendidikan  Islam  baik  dari  sisi  metode,  kurikulum,  materi,  struktruktur kelembagaan,  manajerial  dan  sebagainya  agar  pendidikan  Islam  dapat  diterima oleh  masyarakat  dan  mampu  bersaing  dengan  sekolah  yang  didirikan  oleh pemerintah Hindia Belanda.
Bersamaan  dengan  hal  itu,  pemerintah  Belanda  tida  begitu  respon  dengan perkembangan  pendidikan  Islam,  mereka  menganggap  percuma  merespon  dan memberikan  kebijakan  tertentu  terhadap  pendidikan  Islam  karena  pendidikan Islam  di  anggap  pendidikan  moral  keagamaan  yang  memeberikan  motivasi spiritual dan mungkin bisa membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan.
Dipicu  oleh  semangat  Pan  Islamisme  dan  gerakan  pembaharuan  Islam  di Timur  Tengah  dan  Mesir  yang  imbasnya  merambah  ke  tanah  air  melalui  pelajar- pelajar yang kembali setelah menyelesaikan studinya, baik dari Mesir maupun yang telah bermukim di Makkah dan Madinah dengan tujuan belajar agama selama dua, empat sampai enam tahun. Mereka membangkitkan gerakan pembaruan di bidang pendidikan  Islam.  Di  Sumatera  muncul  antara  lain  Madraah  Adabiyah  yang
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
didirikan di Padang oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1908. Pada tahun 1915 madrasah  ini  berubah  menjadi  HIS  Adabiyah.  Sementara  itu  pada  tahun  1910 Syaikh M. Taib Umar juga mendirikan Madrasah Shcoel di Batusangkar, sedangkah H.  Mahmud  Yunus  pada  tahun  1918  mendirikan  Diniyah  Schoel  sebagai  lanjutan pada Madrasah Schoel.
Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah  oleh  Tengku  Daud  Beureuh.  Madrasah  Al-Muslim  oleh  Tengku  Abdul Rahman  Munasah  Mencap,  Madrasah  Sarul  Huda  dan  banyak  madrasah  lainnya. Hal  serupa  terjadi  juga  di  Sumatera  Timur,  Tapanuli,  Sumetera  Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain-lain.
Organisasi  Islam  yang  bergerak  dalam  bidang  pendidikan  banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam diantaranya:
1)  Muhammadiyyah  (1912)  mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Muallimin/Mu’allimat, Muballighin/Muballighat dan Madrasah Diniyah
2)  Al-Irsyad  (1913),  mendirikan  Madrasah  Awaliyah,  Madrasah  Ibdtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis.
3)  Matlaul  Anwar  di  Menes  Banten  mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah.
4)  Pesatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (Perti)  (1928)  mendirikan  madrasah  dengan berbagai  nama,  diantaranya  Madrasah  Tarbiyah  Islamiyah,  Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyah Syariah.
5)  Nahdhatul  Ulama  (1926)  mendirikan  Madrasah  Awaliyah,  Madrasah Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  Muallimin  Wustha  dan  Muallimin  Ulya.  (Shaleh, 2004:20)
Pada  masa  kesultanan,  madrasah  memperoleh  dukungan  dan  bantuan, bahkan ada yang didirkan atas nama sultan sehingga madrasah dapat tumbuh dan berkembang  dengan  mutu  lulusan  dan  kualitas  penyelenggaraan  yang  baik. Namun  di  masa  kolonial,  sesuai  dengan  tugas  kolonialisme,  madrsah dikatergorikan  sebagai  sekolah  liar,  bahkan  pemerintah  kolonial  telah mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  membatasi  bahkan  mematikan  sekolah partikelir termasuk madrasah.
Kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  sendiri  terhadap  pendidikan  Islam pada  dasarnya  bersifat  menekan  karena  kekhawatiran  akan  timbulnya  militansi kaum    muslimin  terpelajar.  Pada  tahun  1882  pemerintah  Belanda  membentuk suatu  badan  khusus  yang  bertugas  mengawasi  kehidupan  beragama  dan pendidikan  Islam  yang  disebut  Priesterraden  (Zuhairini,  1995:  149).  Atas  nasihan badan inilah maka pada tauhun 1905 pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan  Islam  mengeluarkan  kebijakan  yang  disebut  dengan  Ordonasi  Guru. Kebijakan  ini  mewajibkan  guru-guru  agama  untuk  memiliki  surat  izin  dari
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
pemerintah. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan  sedemikian  rupa  sehingga  pendidikan  agama  tidak  menjadi  faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.
Dalam  perkembangannya,  Ordonansi  Guru  sendiri  mengalami  perubahan dari  keharusan  guru  agama  mendapatkan  surat  izin  menjadi  kehaursan  guru agama  itu  cukup  melapor  dan  memberitahu  saja.  Selain  Ordonansi  Guru, pemerintah  Hindia  Belanda  juga  pada  tahun  1932  mengeluarkan  peraturan  yang dapat memberantas dan menutup sekolah yang tidak ada izinya, atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan ini disebut Ordonansi Sekolah Liar ( Wilde School Ordonanite ). Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan  pendididkan  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari pemerintah.  Laporan-laporan  mengenai  kurikulum  dan  keadaan  sekolah  harus diberikan seara berkala. Ketidak lengkapan laporan sering dijaidkan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu.
Kebijajakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penajajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penajajah Belanda, tetapi kebijakan  dasar  pemerintah  penajajah  Jepang  berorientasi  pada  penguatan kekuasannya di Indonesia.
Untuk  memperoleh  dukungan  dari  umat  Islam,  pemerintah  Jepang mengeluarkan  kebijakan  yang  menawarkan  bantuan  dana  bagi  sekolah  dan madrasah.  Berbeda  dengan  kolonial  Belanda,  pemerintah  Jepang  membiarkan dibukanya  kembali  madrasah-madrasah  yang  pernah  ditutup  pada  masa pemerintahan  sebelumnya.  Namun  demikian,  pemerintah  Jepang  tetap mewaspadai  bahwa  madrasah-madrasah  itu  memiliki  potensi  perlawanan  yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.

## 4.  Madrasah pada Masa Awal Kemerdekaan
Ditengah-tengah  berkobarnya  revolusi  fisik,  pemerintah  RI  tetap membina pendidikan  agama  pada  khususnya.  Pembinaan  pendidikan  agama  itu  secara formal  institusional  dipercayakan  kepada  Departemen  Agama  dan  Departemen P&K  (Depdikbud).  Oleh  karena  itu  maka  dikeluarkanlah  peraturan-peraturan bersama antara keuda departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah  umum    (negeri  dan  swasta).  Adapun  pembinaan  pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Pendidikan Agama sendiri.
Pendidikan  agama  Islam  untuk  sekolah  umum  mulai  diatur  secara  resmi oleh  pemerintah  pada  bulan  Desember  1946.  Sebelum  itu  pendidikan  agama sebagai  pengganti  pendidikan  budi  pekerti  yang  sudah  ada  sejak  zaman  Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.
Perkembangan  madrasah  pada  masa  awal  kemerdekaan  sangat  terkait dengan  peran  Departemen  Agama  yang  mulai  resmi  berdiri  sejak  3  Januari  1946.
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.  Oreintasi  usaha  Departemen  Agama  dalam  bidan  pendidikan  Islam bertumpu pada aspirasi ummat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah- sekolah,  di  samping  pada  pengembangan  madrasah  itu  sendiri.  Secara  lebih spesifik,  usaha  ini  ditangani  oleh  satu  bagian  khusus  yang  mengurusi  masalah pendidikan  agama.  dalam  salah  satu  dokumen  disebutkan  bahwa  tugas  bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi (1) Memberi pengajaran agama  di  sekolah  negeri  dan  partikular  (2)  memberi  pengetahuan  umum  di madrasah,  dan  (3)  mengadakan  pendidikan  guru  agama  (PGA)  dan  pendidikan hakim Islam negeri (PHIN).
Dengan  tugas-tugas  seperti  di  atas,    Departemen  Agama  dapat  dikatakan sebagai  representasi  umat  Islam  dalam  memperjuangkan  penyelenggaraan pendidikan  Islam  secara  lebih  meluas  di  Indonesia.  Dalam  kaitannya  dengan perkembangan  madrasah,  Departemen  tersebut  menjadi  andalan  yang  secara politis  dapat  mengangkat  posisi  madrasah  sehingga  memperoleh  perhatian  yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha  yang  dirintis  oleh  sejumlah  tokoh  seperti  KH.  Ahmad  Dahlan,  KH. Hasyim  Asyari,  KH.  Ilyas,  Mahmud  Yunus  dll.  Departemen  Agama  secara  lebih tajam  mengembangkan  program-program  perluasan  dan  peningkatan  mutu pendidikan.
Perkembangan  madrasah  yang  paling  spektakuler  pada  masa  orde  lama adalah  dengan  didirikannya  Pendidikan  Guru  Agama  (PGA)  dan  Pendidikan Hakim  Islam  negeri  (PHIN)  (Maksum,  1999:124).  Hal  ini  dianggap  sepektakuler karena berdirinya kedua lembaga pendidikan Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madarasah karena: Pertama, Pendidikan ini akan mencetak tenaga- tenaga  profesional  dalam  pengembangan  agama  Islam, kedua, Pendidikan  Guru Agama akan mencetek calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Khusus mengenai PGA, akarnya memang sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi dengan pendidirian PGA oleh  Depertemen  Agama,  kelanjutan  madrasah  di  Indonesia  mendapat  jaminan yang lebih strategis. PGA menghasilkan guru-guru agama yang secara praktis akan menjadi  motor  bagi  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pendidikan  madrasah. Ketersediaan  guru  yang  disuplai  oleh  lembaga  tersebut  semacam  menjamin perkembangan madrasah di Indonesia.
Dari  catatan  Mahmud  Yunus  yang  dikutip  oleh  Ainurrofik  (2005:44) diperoleh  data  bahwa  “sejarah  perkembangan  PGA  pada  masa  itu  bermula  dari program  Departemen  Agama  yang  ditangani  oleh  Abdullah  Sigit  sebagai penanggungjawab  bagian  pendidikan”.  Pada  tahun  1950  bagian  ini  membuka  dua lembaga  pendidikan  yang  dikatakan  sebagai  madrasah  profesional  keguruan, yaitu : Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sekolah ini terdiri dari dua jenjang yaitu jenjang  jangka  panjang  yang  selama  lima  tahun  yang  diperuntukkan  bagi  siswa
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729
lulusan SR/MI dan jenjang jangka pendek yang hanya ditempuh selama dua tahun yang  diperuntukkan  bagi  lulusan    SMP/Madrasah  Tsanawiyah.    Pada perkembangan selanjutnya SGAI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan SGHI berubah menjadi Sekolah Hakim Guru Agama (SHGA).

## KESIMPULAN
Madrasah berasal dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam  konteks  Indonesia  istilah  madrasah  ini  telah  menyatu  dengan  istilah sekolah  formal  atau  perguruan  di  bawah  binaan  Departemen  Agama.  Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke 5 H), khsusunya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al- Mulk mendirikan Nidzamiyyha di Baghdad.
Madrasah  telah  marak  di  Indonesia  sebagai  lembaga  pendidikan  sejak  awal abad  20,  hal  itu  berbarengan  dengan  munculnya  Ormas  Islam,  semisal Muhammadiyah,  NU,  dan  lain-lain.  Perkembangan  madrasah  pada  masa  awal kemerdekaan  sangat  terkait  dengan  peran  Departemen  Agama  yang  mulai  resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi  umat  Islam  dalam  memperjuangkan  penyelenggaraan  pendidikan Islam  secara  lebih  meluas  di  Indonesia.  Dalam  kaitannya  dengan  perkembangan madrasah  di  Indonesia,  Departemen  Agama  menjadi  andalan  yang  secara   politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Airnurrofiq Dawam, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, Listafariska, 2005 Djaelani  Timur, Kebijaksanaan  Peminaan  Kelembagaan  Agama  Islam ,  Dirjenaga, Jakarta, 1982
Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam , Mizan, 1994; Bandung Maksum, Sejarah dan Perkembangannya , Logos Wacana Ilmu, 1999. Jakarta Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Bumi Aksara, 1995. Jakarta
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Manpan Drajat
Sejarah Madrasah di Indonesia
DOI 10.5281/zenodo.1161729