## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 943-948 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata

## Abdul Hariss*, Nur Fauzia
Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence email: abdulhariss94660@gmail.com
Abstrak. Seseorang penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan subjek hukum manusia lainnya. Oleh karena  itu,  pemerintah  berkewajiban  untuk  mewujudan  hak-hak  yang  tercantum  dalam  konvensi,  menggunakan  peraturan perundang-undangan,  termasuk  cara  memenuhi  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  setiap  aspek  kehidupan  seperti  : penghidupan  yang  layak,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain  sebagainya  sama  seperti  manusia  yang  normal  lainnya.  Seorang  autis atau  yang  dalam  istilah  psikologi  disebut  autisme,  termasuk  dalam  kategori  seorang  penyandang  disabilitas  mental.  Seseorang dikatakan autisme  jika  mengalami ketidaknormalan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, perkembangan dalam hal kualitas kesanggupan  melakukan  hubungan  sosial  dan  emosional  dalam  lingkungan  hidup  sosial  masyarakat.  Seseorang  dikatakan menyandang autisme yaitu seseorang yang memiliki karakter khusus pada orang seumumnya tidak dengan memperlihatkan pada ketidaksanggupan  mental (psikis), emosi (afeksi)  atau  fisik  (jasmani).  Kata  autis  yakni  “auto”  berarti  maka semua  yang  terarah pada  perseorangan.  Menurut  keterangan  yang  tidak  sulit  dipahami,  autisme  ialah  suatu  ketidaknormalan  pada  otak  yang menyebabkan  berkurangnya  atau  hilangnya  kesanggupan  seseorang  untuk  melakukan  komunikasi,  berkaitan  pada  sesama  dan tanggapan yang diberikan pada sekitar atau lingkungannya.
Kata kunci: Kecakapan Bertindak; Disibalitas; Autisme
Abstract. A person with a disability has the right to be treated the same as other human legal subjects. Therefore, the government is obliged to realize the rights listed in the convention, using laws and regulations, including how to fulfill the rights of persons with  disabilities  in  every  aspect  of  life  such  as:  a  decent  living,  education,  health  and  so  on,  just  like  humans  who  live  with disabilities.  other  normal.  An  autistic  person  or  what  in  psychological  terms  is  called  autism,  is  included  in  the  category  of  a person  with  a  mental  disability.  A  person  is  said  to  be  autistic  if  he  experiences  abnormalities  in  carrying  out  a  legal  act, development in terms of the quality of the ability to carry out social and emotional relationships in the social environment of the community.  A  person  is  said  to  have  autism,  namely  someone  who  has  a  special  character  in  people  generally  not  by  showing mental (psychic), emotional (affective) or physical (physical) disabilities. The word autism, namely "auto" means everything that is directed at the individual. According to information that is not difficult to understand, autism is an abnormality in the brain that causes a decrease or loss of a person's ability to communicate, relate to others and respond to the environment or environment.

## Keywords: Acting Skills; Disability; Autism

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUDS  1945)  mengakui  dan menaati  serta  menjunjung  tinggi  derajat  dan  tingkat harkat  kemanusiaan.  Hak  dasar  yang  secara  kodrat terikat  pada  pribadi  manusia  itulah  dikatakan  hak  asasi manusia,  memiliki  sifat  umum  dan  kekal,  juga terlindungi, dimuliakan, dan dipegang teguh oleh Negara Republik  Indonesia  (RI),  sampai  menjadi  tempat berlindung  dan  cara  memajukan  hak  asasi  manusia kepada  kumpulan  orang  rentan  terkhusus  orang  yang menyandang disabilitas perlu dilakukan peningkatan. 1
Pada  Tanggal  13  Desember  Tahun  2006  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah mengeluarkan  Resolusi  Nomor  A/61/106  mengenai Konvensi  tentang  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas
1 Penjelasan  atas  konsideran  dalam  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas ).
(Convention on the Rights of Persons  with Disabilities) . Menurut  Resolusi  PBB  ini,  orang  yang  menyandang disabilitas  ialah  sebagai  orang  yang  tidak  sanggup menanggung  oleh  pribadinya  sendiri,  semua  atau beberapa,  yang  dibutuhkan  perseorangan  normal dan/atau  aktifitas  sosial,  sebagai  hasil  dari  kekurangan mereka,  baik  itu  sifat  yang  dibawa  sejak  lahir  ataupun bukan, pada hal kesanggupan fisik atau mentalnya.
Konvensi  bertujuan  sebagai  pemajuan,  pelindung dan  menanggung  seluruh  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  fundamental  bagi  seluruh  orang  yang menyandang disabilitas dan guna melakukan peningkatan  pemberian  hormat  atas  tingkat  harkat kemanusiaan  yang  melekat  pada  mereka.  Pada  Tanggal 30 Maret Tahun 2007 Pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani konvensi ini di New York.
Selanjutnya,  pada  Tanggal  10  November  2011 Pemerintah Indonesia menandatangani dan mengesahkan konvensi  tersebut  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas . Hal ini
memperlihatkan kesungguhan dan komitmen Pemerintah Indonesia  untuk  menaruh  rasa  hormat,  memberi  rasa dilindungi dan menunaikan hak orang yang menyandang disabilitas  dengan  harapan  pada  akhirnya  menaikkan taraf kesejahteraan seseorang penyandang disabilitas .
Oleh sebab itu orang yang menyandang disabilitas mempunyai  hak  untuk  lepas  dari  perlakuan  yang  kejam atau  penyiksaan,  tidak  memiliki  rasa  kemanusiaan, menganggap  rendah  harga  diri  manusia,  lepas  dari pemerasan  ( eksploitasi ),  kekejaman  dan  perlakuan semena-mena,  serta  mempunyai  hak  untuk  memperoleh pemberian  hormat  atas  mutu  mental  dan  fisiknya menurut  kesamaan  dengan  orang  lain,  termasuk  di dalamnya  hak  untuk  memperoleh  rasa  dilindungi  dan bantuan  sosial  dalam  rencana  kemandirian,  serta  dalam kondisi mendesak.
Tanggal  15  April  Tahun  2016  Pemerintah Indonesia  menindaklanjuti  ratifikasi  dari  konvensi tersebut dengan memberlakukan rencana dalam Undang- Undang  Perihal  Orang  Yang  Menyandang Disabilitas menjadi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Orang  Yang  Menyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat  UUPD)  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  2016 Nomor  69.  UUPD  ini  sekaligus  membatalkan  dan membuat  pernyataan  bahwa  Undang-Undang  No.  4 Tahun 1997 tentang Orang yang menderita ketidaknormalan/kurang normal tidak berlaku lagi.
Menurut  Pasal  1  UUPD  yang  dimaksud  sebagai orang yang menyandang (menderita) disabilitas , yakni  : penyandang  yang  menderita disabilitas ialah  diantara beberapa  orang  yang  menjalani  (mengalami)  fisik terbatas,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  yang  dalam  melakukan  hubungan dengan  sekitar  bisa  terhambat  dan  sulit  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
Berdasarkan definisi dari ketentuan ini, penyandang disabilitas diklasifikasikan  menjadi  4 (empat) Pasal 4 ayat 1 berikut;
1. Jenis/Laku  Orang  Yang  Menyandang  (Menderita) Disabilitas yaitu:
a. Orang  Yang  Menyandang Disabilitas Jasmani (fisik);
b. Orang  Yang  Menyandang Disabilitas Ilmu Pengetahuan (intelektual);
c. Orang  Yang  Menyandang Disabilitas Batin (mental); dan/atau
d. Orang Yang Menyandang Disabilitas Sensorik .
2. Jenis/Laku  Orang  Yang  Menyandang  (Menderita) Disabilitas yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  bisa  terjadi secara  sendiri,  berpasangan,  atau  bermacam-macam dalam  jangka  waktu  lama  yang  ditentukan  oleh tenaga medis menurut ketetapan perundang- undangan.
Salah satu kategori orang menyandang disabilitas mental  adalah autisme ,  sebagaimana  yang  disebutkan
dalam  UUPD  pada  bagian  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1) huruf c bahwa: Maksud dari “Orang Yang Menyandang (Menderita) Disabilitas Mental ” ialah adanya ketidaknormalan  yang  terjadi  pada  kegunaan  cara berpikir, emosi, dan tingkah laku, diantaranya yakni: 1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas , dan ketidaknormalan kepribadian; dan 2. Disabilitas perkembangan  yang  akan  mempengaruhi pada kesanggupan hubungan sosial di antaranya autis dan hiperaktif .
Berdasarkan  ketentuan  ini, autis atau  yang  dalam istilah  psikologi  disebut autisme ini,  termasuk  ke  dalam kategori  seseorang  penyandang disabilitas mental. Seseorang termasuk dikatakan autisme jika ia mengalami ketidaknormalan pada perkembangan perihal tingkat  baik  buruknya  kepandaian  hubungan  sosial  dan emosional,  komunikasi,  dan  kesanggupan  yang  kurang dalam  minat  disertai  pengulangan  gerak-gerak  tanpa tujuan. 2
Orang  yang  dikatakan  menyandang  (menderita) autisme yaitu  seseorang  yang  memiliki  karakter  sendiri (berkarakter  khusus)  lain  pada  orang  seumumnya  tidak dengan  memperlihatkan  pada  ketidaksanggupan  psikis (mental),  afeksi  (emosi)  atau  jasmani  (fisik).  Autis berasal  dari  kata  “ auto ”  yang  berarti  maka  semua  yang mengarah  pada  perseorangan. 3 Pendefinisian  yang  tidak susah  (mudah)  dipahami, autisme merupakan  hal menyebabkan ketidaknormalan pada otak yang berakibat kemampuan  seseorang  berkurang  untuk  melakukan komunikasi,  melakukan  hubungan  dengan  sesama  dan tanggapan yang diberi pada sekitar (lingkungannya). 4 Di  antara  kepunyaan  (hak-hak)  orang  yang menyandang disabilitas teratur pada UUPD dimuat Pasal 9  yang  menerangkan  bahwa  hak  perlakuan  adil  dan  hak hukum  tempat  berlindung  orang  yang  menyandang disabilitas yakni hak:
a. Atas perbuatan yang sama di hadapan hukum;
b. Ditetapkan sebagai subjek hukum;
c. Mempunyai  dan  memperoleh  warisan  harta  bergerak atau tidak bergerak;
d. Menguasai kendali perihal keuangan atau menentukan  seseorang  guna  menjadi  wakil  dalam persoalan keuangan dan kepentingannya;
2 M.  Sugiarmin, Bahan  Ajar  tentang  Anak  Autis , Fakultas  Pendidikan  Luar  Biasa  Universitas  Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 9.
3 Dalam Kamus Lengkap Psikologi , Autisme didefinisikan sebagai (1) cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan  personal  atau  oleh  diri  sendiri,  (2)  menanggapi dunia  berdasarkan  penglihatan  dan  harapan  sendiri,  menolak realitas, dan (3) keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri, Chaplin, 2005, Hal. 46.
4 Hartono,  B., Aspek  Neurologik  Autisme  Infantil. Seminar  &  Work-shop  on  Fragile-X  Mental  Retardation, Autism  and  Related  Disorders ,  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2002, Hal. 27.
e. Mendapat  akses  pada  perihal  melayani  jasa perbankan dan nonperbankan;
f. Mendapat ketersediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;  pada  pelaksanaan  melindungi  dari  semua paksaan, kekejaman, perbuatan menganiaya, diskriminasi , dan/atau penyitaan  atau pengalihan hak milik;
g. Menentukan  orang  untuk  mewakili  kepentingannya dalam  hal  keperdataan  di  dalam  dan  di  luar pengadilan; dan
h. Memperoleh  perlindungan  atas  hak  kekayaan intelektualnya.
Definisi perihal kesanggupan tidak terurai dengan jelas  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Tidak  ada  pengklasifikasian  mengenai seorang  yang  sanggup  (cakap)  dalam  hukum,  yang  ada hanya  tentang  ketidakcakapan,  sebagaimana  yang dimuat  dalam  pasal  1330  KUHPerdata,  bahwa  yang dimaksud tidak cakap, antara lain:
1. Orang-orang  yang  belum  sampai  umur  (kanak- kanak);
2. Mereka yang sedang di taruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan,  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  undang- undang,  dan  pada  umumnya  semua  orang  yang  oleh undang-undang  dilarang  untuk  membuat  persetujuan tertentu.  Perbandingan  yang  dipakai  dalam  penilaian rancangan dan standar cakap ialah silogisme dari apa yang  dikatakan  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata  di atas,  dikatakan  sebagai  orang  yang  sanggup  (cakap) yakni yang bisa melakukan pernyataan setuju dengan dasar  penilaian  sudah  cukup  umur  (dewasa)  dan bukan  berada  pada  pengampuan.  Sehingga  dapatlah disimpulkan  bahwa  kesanggupan  (kemampuan) dalam  melakukan  tindakan  adalah  kemampuan melakukan  suatu perbuatan hukum yang menyatakan setuju (kesepakatan) dengan syarat sudah cukup umur (dewasa) dan bukan berada pada pengampuan.
Dari  sisi  lain  UUPD  Pasal  9  secara  implisit mengakui  bahwa  orang  yang  menyandang  disabilitas autisme  sebagai  pokok  subyek  hukum  dan  mempunyai bermacam  hak  keperdataan  seperti  manusia  pada umumnya.  Sedangkan  penyandang  disabilitas  autisme pada  umumnya  adalah  subjek  yang  sedang  berada  di bawah  pengampuan  orang  lain,  Sehingga  apabila mengacu  pada  ketentuan  ini,  maka  penyandang disabilitas  dapat  dikategorikan  tidak  sanggup  untuk melakukan perbuatan hukum perdata  atau privat, karena berada di bawah pengampuan orang lain.
Persamaan  konsep  kecakapan  bertindak  antara Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang penyandang  disabilitas  dan  KUHPerdata  menimbulkan kontradiksi  dengan  semangat  perlindungan  hukum  atas hak  penyandang  disabilitas  yang  dilindungi  oleh  UUPD itu sendiri, khususnya hak keperdataan bagi penyandang disabilitas  autisme,  karena  secara  teoritis  menjadi
kendala  bagi  penyandang disabilitas  autisme untuk menjalankan  atau  melaksanakan  secara  langsung (mandiri)  hak-hak  keperdataan  yang  dimilikinya  seperti manusia normal lain pada umumnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  jelaskan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah  kriteria  kecakapan  bertindak  bagi penyandang disabilitas  autisme menurut  hukum perdata ?
2. Apakah akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh  seorang  penyandang disabilitas sebagai  subjek hukum perdata ?

## METODE
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tetentu dengan jalan menganalisanya. 5

## Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan beberapa Pendekatan, antara lain; Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach), yaitu  penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mempelajari aturan terkait  “Kriteria  Kecakapan  Bertindak  Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata”.

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  tergolong sebagai  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem norma  yang  dibangun  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan pengadilan,  peranjian,  serta  doktrin  (ajaran). 6 Penelitian ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan argumentasi  hukum  sebagai  dasar  penentu  apakah  suatu peristiwa  telah  benar  atau  salah  serta  bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. 7

## Sumber Bahan Hukum
Penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  termasuk dalam  kategori  penelitian  normatif  atau  disebut  juga sebagai  penelitian  kepustakaan  ( library  research ), sehingga  bahan  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum Pustaka atau Data Sekunder, yang terdiri dari:
5 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi ke -1, Cetakan ke-5, 2009, Hal. 18.
6 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cetakan  IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007,Hal.33.
7 Ibid, Hal. 36.
1. Bahan  hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang mengikat, diantaranya
Peraturan Perundang- undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undangan  yang  digunakan,  antara  lain  : Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bahan  hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer. 8 dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan buku-buku,  literatur  karya  ilmiah  para  ahli  hukum, hasil  penelitian,  jurnal,  dan  lain  sebagainya  yang berkaitan  erat  dengan  bahan  hukum  primer  dan  isu hukum yang dihadapi, sebagai referensi.
3. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer  dan  sekunder,  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  kamus  umum  (KBBI)  maupun  kamus hukum, Ensiklopedia, Internet dan lainnya.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum penelitian ini lakukan melalui  studi  pustaka  ( library  Research )  adalah  teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan, dan  laporan-laporan  yang  terkait  dengan  masalah  yang dipecahkan.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian  ini  bersifat deskriptif-analitis ,  yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek,  set  kondisi,  sistem  pemikiran,  ataupun  kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat,  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kriteria  Kecakapan  Bertindak  Bagi  Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata
Kewenangan perdata atau privat sebagai hak asasi yang terikat dalam seseorang. Hak perdata ialah ciri-ciri orang  yang  tidak  bisa  lenyap  atau  hilang.  Ciri-ciri  itu baru  akan  hilang  jika  orang  tersebut  meninggal  dunia. Hak perdata ialah kodrati yang sudah Tuhan berikan. 10 Setiap  manusia  pribadi  atau natuurlijke  persoon sebagai  subyek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  sanggup mengamalkan haknya ditanggung oleh ketentuan hukum yang  berlaku.  Dalam  hukum  perdata,  subjek  hukum (persoon) terbagi  menjadi  dua,  yaitu  orang (natuurlijke
8 Zainuddin Ali, Op.Cit., Hal.25.
9 M. Nazir, Metode  Penelitian ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 54
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 3-4
persoon) dan  badan  hukum (recht  persoon). Jadi  setiap penyandang  hak  dan  kewajiban  disebut  sebagai  subjek hukum,  namun,  tidak  semua  dari  penyandang  hak  dan kewajiban tersebut mampu atau cakap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri.
Secara  subyektif,  kecakapan  bertindak  adalah orang  yang  diperbolehkan  bertindak  dan  menambatkan diri,  yaitu  mereka  yang  mampu  melakukan  tindakan (handelingsbekwaam) dan  mampu  bertindak  sesuai konsekuensi  hukum. 11 Lebih  spesifik,  Pasal  1330 KUHPerdata  telah  merincikan  bahwa  :  yang  tidak mampu atau tidak sanggup melakukan pernyataan setuju ialah  mereka  yang  masih  kanak-kanak  (belum  cukup umur)  dan  berada  pada  pengampuan,  dan  juga  diantara beberapa  orang  perempuan  yang  telah  diikat  dalam ikatan pernikahan.
Seseorang  yang  menyandang disabilitas  autisme yaitu orang yang menderita suatu gangguan perkembangan  mental  yang  terjadi  pada  bagian  otak tertentu  yang  secara  kualitatif  berupa  :  persepsi, kecerdasan  ( kognisi ),  emosi,  dan  perilaku  yang  dialami seseorang  sejak  masa  anak-anak  (fase  usia  6  bulan-3 tahun) sampai masa pertumbuhannya berakhir dan tidak menutup  kemungkinan  kondisi  autistik  itu  berlanjut hingga fase usia dewasa.
Hal ini menunjukan bahwa  secara implisit UUPD membenarkan  sesungguhnya  orang  yang  menyandang disabilitas  autisme sebagai  subyek  hukum  dan berwenang  atas  hak-hak  keperdataan  seperti  manusia (natuurlijk persoon) pada umumnya.

## Hak Seseorang Yang Menyandang Disabilitas
Pada  bagian  penjabaran  untuk  Pasal  4  huruf  c UUPD  dijelaskan  bahwa autisme merupakah  salah  satu jenis  disabilitas,  yaitu disabilitas pada  kemajuan  yang mempunyai  pengaruh  terhadap  kesanggupan  korelasi (interaksi)  sosial.  Hak-hak  seseorang  yang  menyandang disabilitas diatur  dalam  UUPD  Pasal  9  yang menerangkan  bahwa  hak  atas  perlakuan  adil  dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas .

## Pengampuan
Pengampuan  adalah  kondisi  pada  seseorang ( curandus )  yang  disebabkan  oleh  perilaku  pribadinya teranggap  tidak  mampu  atau  di  dalam  berbuat  hal  tidak sanggup  melakukan  sendiri  (pribadi)  dalam  lalu  lintas hukum.  Atas  dasar  hal  itu,  orang  tersebut  dengan keputusan  hakim  dimasukkan  ke  dalam  golongan  orang yang  tidak  cakap  bertindak.  Orang  tersebut  diberi  wakil menurut Undang-undang yang disebut sebagai pengampu (curator). 12
11 Herlin Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 110
12 http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/layanan- publik/pengampuan
Dasar hukum dari pengampuan adalah KUHPerdata  bab  XVII  pasal  433  yang  kemudian diuraikan dalam pasal 434-461. Kriteria orang di bawah pengampuan  menurut  Pasal  433,  yaitu:  Seseorang  yang sudah  cukup  umur  (dewasa),  yang  kerap  pada  keadaan dungu,  sakit  jiwa  (pikirannya  tidak  normal)  atau  buta, sudah  sepatutnya  ditaruh  pada  pengampuan,  meski sesekali ia terkadang mampu melakukan sesuatu dengan akalnya.

## Akibat  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata, diantara syarat sahnya  perjanjian  adalah  kesanggupan  atau  kemampuan melaksanakan  suatu  perikatan.  Selanjutnya  dalam  Pasal 1330  KUHPerdata  juga  telah  diterangkan  mengenai subyek  hukum  yang  termasuk  tidak  mampu  untuk melakukan  pernyataan  janji,  yaitu  orang  yang  masih kanak-kanak  atau  belum  dewasa  (genap  21  tahun)  dan orang  yang  berada  pada  pengampuan.  Namun,  oleh sebab  penyandang  disabilitas  autisme  adalah  manusia pribadi  atau natuurlijke  persoon ,  maka  penyandang disabilitas autisme juga termasuk subyek hukum perdata seperti  manusia  lainnya,  sehingga  tetap  memiliki  hak- hak  keperdataan  yang  tidak  dapat  dicabut  oleh  hukum apapun  sampai  orang  tersebut  meninggal  dunia.Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas autisme adalah subjek hukum yang hanya memiliki hak- hak  keperdataan  tetapi  tidak  memiliki  kecakapan bertindak  untuk  menjalankan  sesuatu  yang  diperbuat hukum.
Pasal  1320  KUHPerdata  menentukan  syarat bahwa  diantara  beberapa  pihak  sebagai  subyek  hukum yang  akan  melakukan  perjanjian  patut  patuh  terhadap kriteria  kesanggupan  (kecakapan)  berdasar  aturan hukum, diantaranya ialah kesanggupan dalam melaksanakan perikatan, yang juga dapat diinterpretasikan  sebagai  kesanggupan  (kemampuan) untuk  menjalankan  suatu  yang  diperbuat  oleh  hukum, dan  salah  satu  syarat  kecakapan  untuk  melakukan perbuat  hukum  adalah  sudah  cukup  umur  dan  bukan berada  pada  pengampuan  atau  dengan  kata  lain  subjek hukum (natuurlijk persoon) wajib mempunyai kemampuan  untuk  melaksanakan  perbuatan  hukum secara  mandiri,  sehingga  para  pihak  dalam  suatu hubungan  hukum  dapat  saling  mendukung  hak  dan kewajibannya sendiri.
Lalu, untuk memperoleh kepastian hukum tentang ketidakcakapan seseorang yang diduga sebagai penyandang disabilitas  autisme diperlukan  penetapan dari  pengadilan  negeri  terlebih  dahulu,  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  32  UUPD.  Oleh  sebab  itu, penyandang disabilitas  autisme bisa  saja  melakukan perbuatan hukum sepanjang belum atau tidak dinyatakan sebagai  subjek  hukum  yang  tidak  sanggup  untuk melaksanakan perbuatan hukum oleh penetapan
pengadilan negeri. Namun, sebaliknya apabila seseorang penyandang disabilitas  autisme telah  dinyatakan  tidak cakap  oleh  penetapan  pengadilan  negeri  terkait,  maka secara  yuridis  mengakibatkan  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh penyandang disabilitas autisme sebelumnya itu dapat dinyatakan batal demi hukum oleh otoritas yang berwenang.

## SIMPULAN
Bersumber  dari  hasil  pengkajian  pada  penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa:
1. Seseorang yang menyandang disabilitas autisme pada dasarnya  ialah  subyek  hukum  ( natuurlijke  persoon ) yang  memiliki  hak-hak  keperdataan  seperti  manusia lainnya.  Tetapi,  Orang  yang  menyandang disabilitas autisme ialah subjek hukum yang tidak menyanggupi ukuran kesanggupan (kriteria kecakapan) yang diatur Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga ketidakcakapan itu mengakibatkan  penyandang disabilitas  autisme tidak menyanggupi  diantara  empat  syarat  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai keabasahan  suatu  pernyataan  janji  yang  harus dipenuhi  secara  menyeluruh  oleh  setiap  subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga bisa  disimpulkan  bahwa  dikatakan  sebagai  orang penderita  dan  mengalami disabilitas  autisme adalah subjek hukum yang hanya memiliki hak keperdataan, tetapi  tidak  memiliki  kecakapan  bertindak  untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Secara yuridis, diperlukan penetapan dari pengadilan negeri  terlebih  dahulu  untuk  memperoleh  kepastian hukum  tentang  ketidakcakapan  seorang  penyandang disabilitas  autisme ,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  32  UUPD.  Oleh  sebab  itu,  penyandang disabilitas  autisme bisa  saja  melakukan  perbuatan hukum  perdata,  sepanjang  tidak  diterangkan  tidak mampu melalui ketetapan pengadilan negeri. Namun, apabila penyandang disabilitas autisme tersebut telah diterangkan tidak mampu sesuai ketetapan pengadilan  negeri  terkait,  maka  konsekuensi  yuridis dari perbuatan hukum perdata yang telah dilakukannya  sebelum  putusan  itu  diterbitkan  dan diterima  adalah  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum oleh otoritas atau lembaga yang berwenang.

## Saran
Adapun  masukan  yang  bisa  diberikan  dari  hasil kajian ini yaitu sebagai berikut :
1. Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya mengakomodir perlindungan hukum bagi penyandang  disabilitas  autisme  dalam  UU  No.  08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU HAM)  dan  Konvensi  CPRD  ( United  Nations Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities )  yang  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah Indonesia. Meski demikian, mengingat bahwa secara
kondisional  /keterbatasan  mental  seseorang  yang menyandang disabilitas  autisme ialah  orang  yang tidak  sanggup  untuk  melaksanakan  haknya  secara mandiri  dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka  peran aktif  keluarga,  kerabat,  hingga  lingkungan  sosial tetap diperlukan oleh penyandang disablitas autisme , baik  dalam  bentuk  pembinaan  maupun  dalam  hal pengampuan,  khususnya  agar  hak-hak  keperdataan penyandang  disabilitas  autisme  dapat  terlaksana sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kemudian,  agar  terjadi  persetujuan  yang  sah  dalam hubungan hukum perdata, khusunya hukum perjanjian,  maka  para  pihak  perlu  memperhatikan ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Oleh  sebab  itu, sebelum  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  yang disinyalir  atau  terindikasi  sebagai  penyandang disabilitas autisme , perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu  tentang  dugaan  tersebut  melalui  diagnosa medis  dan  secara  yuridis  melalui  penetapan pengadilan  negeri. Sehingga, jika dugaan itu  terbukti benarberdasarkan  diagnosa  medis  dan  penetapan pengadilan  negeri,  maka  perjanjian  dapat  dilakukan melalui  pengampuan  atau  perjanjian  itu  dapat  untuk tidak dilakukan sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Hartono,  B.,  2002. Aspek  Neurologik  Autisme  Infantil. Seminar  &  Work-shop  on  Fragile-X  Mental Retardation,  Autism  and  Related  Disorders , Universitas Diponegoro, Semarang Herlin Budiono, 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/layanan- publik/pengampuan M.  Nazir,  2003. Metode  Penelitian ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia M.  Sugiarmin,  2005. Bahan  Ajar  tentang  Anak  Autis , Fakultas  Pendidikan  Luar  Biasa  Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2007. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2011  tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With  Disabilities (Konvensi  mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas ) Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi ke -1, Cetakan ke-5