Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial
Zainal Arifin aripinbxc@gmail.com
Pahlefi pahlefi@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 4 Juli 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

## Abstract
The  purposes  of  this  study  are:  1)  To  find  out  and  analyze  the  form  of  seller's  good  faith  in buying  and  selling  online  through  social  media.  2)  To  find  out  and  analyze  the  legal consequences  of  sellers  who  do  not  have  good  intentions  in  online  buying  and  selling transactions through social media. Problem formulation: 1). What is the form of seller's good faith  in  online  buying  and  selling  transactions  through  social  media.  2).  What  are  the  legal consequences  for  sellers  who  do  not  have  good  intentions  in  online  buying  and  selling transactions through social media. Research method: the research method used is normative juridical  law  research.  The  results  of  the  study  are:  1)  Good  intentions  in  starting  activities, namely  delivering  goods  according  to  the  agreement,  providing  correct  information  on  the conditions and guarantees of goods or services. 2). As a result of the law against sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media, the seller has an obligation to provide compensation, or replace goods that are not in accordance with the agreement as the buyer's rights.
Keywords : Good Faith, Online Buying and Selling Transactions and Social Media

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Rumusan masalah: 1).Bagaimana bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2).Bagaimana akibat
Volume 3 Nomor 1
Februari 2022     Halaman 92 - 110
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
hukum  terhadap  penjual  yang  tidak  beriktikad  baik  dalam  dalam  transaksi  jual  beli  secara online melalui media sosial. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Niat baik dalam kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan, memberitahukan informasi secara benar  adanya  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  atau  jasa.  2).Akibat  hukum  terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau penggantian barang yang tidak sesuai kesepakatan sebagai hak pembeli.
Kata Kunci : Iktikad Baik, Transaksi Jual Beli Online dan Media Sosial

## A. Pendahuluan
Eksistensi  internet  merupakan  salah  satu  institusi  arus  utama  budaya  dunia  lebih ditegaskan lagi dengan adanya perniagaan elektronik yang di prediksikan sebagai “bisnis besar masa  depan”  ( the  next  big  thing ).  Jaringan  internet ini  bukan  saja  sudah  mekstrim  budaya negara-negara  maju  namun  juga  menjadi  modal  transaksi  termasuk  Indonesia.Transaksi jaringan  internet  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Pada  umumnya,  makna  transaksi seringkali  direduksi  sebagai  perjanjian  jual  beli  antara  pihak  yang  bersepakat  untuk  itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya iyalah suatu perikatan  ataupun  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  para  pihak.  Dengan  demikian transaksi  melalui  jaringan  internetpada  dasarnya  adalah  hubungan  yang  dilakukan  melalui jaringan internet dengan memadukan system jaringan elektronik berbasis computer yang di fasilitasi oleh keberadaan jaringan internet. 1
Perkembangan teknologi untuk Indonesia pada saat ini berkembang sangat pesat tidak di pungkiri semua aktivitas dilakukan melalui media sosial, contohnya seperti jual beli online, karena lebih efesien atau lebih memudahkan masyarakat tanpa harus keluar rumah dan tatap muka.  Namun  saat  ini  kebanyakan  masyarakat  tidak  memperhatikan  itikad  baik  sebelum melakukan jual beli online. Perdagangan jaringan internet harus melihat ketentuan UU Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Pasal  1  angka  2  ditentukan  bahwa  "Transaksi Jaringan  Internet  adalah  prilaku  yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".
1 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.
Dengan perubahan dan peningkatan teknologi informasi yang canggih dan begitu luas sehingga  menciptakan  inovasi  baru  yaitu  jual  beli  sehingga  menimbulkan  pandangan masyarakat baru yaitu perdagangan dan pembelian secara online. Perdagangan dan pembelian Jual beli secara online karena meningkatnya kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih  berbelanja  segala  kebutuhan  melalui  jual  beli  online.  Berbelanja  secara  online memiliki  banyak  kemudahan  contohnya  seperti  pembeli  tidak  perlu  datang  ke  toko  untuk berbelanja  melainkan  berbelanja  melalui  online,  harga  juga  lebih  murah  sehingga mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam belanja secara online.
Semua  transaksi e-commerce yang  memenuhi  syarat  Pasal  1320  diakui  sebagai perjanjian  dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Pasal  ini  terkait  juga  dengan  pasal  1337  yang menyangkut  kausa  yang  dilarang  (bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum). Dalam  transaksi e-commerce dimana  para  pihak  tidak  bertemu  secara  langsung  unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapanDalam  kegiatan  perniagaan,  transaksi  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang  bersepakat  untuk  itu.  Padahal,  dalm  perspektif  yuridis,  terminologi  transaksi  tersebut pada  dasarnya  ialah  keberadaanya  suatu  perikatan  ataupun  hubungan  hukum  yang  terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dan  hubungan  hukum  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  bukan  perbuatan  hukumnya  secara formil.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai  perikatan  tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.
Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan computer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan  jaringan  computer  global  atau  internet.  Dalam  lingkup  keperdataan  khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan yang lahir sesuai sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.
Menggunakan jaringan internet semua tempat-tempat yang biasa di pergunakan dalam transaksi  secara  langsung  menurun,  konsumen  bisa  melihat  dan  membandingkan  mengenai barang dan harga barang tersebut. Belanja secara online tidak hanya memberikan keuntungan
kepada konsumen, tetapi perkembangan ini juga mempermudah produsen dalam memasarkan produk. Tetapi pada saat ini pembelian barang melalui media sosial belum ada dokumen yang menjamin  akan  keaslian  dari  barang  yang  akan  di  jual  melalui  media  sosial.  Isu  yang  sering terjadi,  terkadang  penjual  sengaja  menyesatkan  konsumen  karena  meningkatnya  hasil  dari penjualan secara online. Karena pada saat ini banyak kasus kasus dari pembelian yang dipesan contoh halnya foto barang tidak ada kesamaan terhadap barang aslinya yang diterima karena disini  penjual  hanya  memikirkan  diri  sendiri  dan  tidak  memikirkan  konsumen  disebabkan pihak penjual hanya memikirkan keuntungan dan tidak memperhatikan pentingnya itikad baik dalam transaksi jual beli online.
Hingga sampai saat ini, sangat banyak dan hampir semua barang-barang menjadi objek perdagangan melalui media sosial dalam transaksi elektronik dengan menggunakan jaringan internet  seperti  shopee,    karena  internet  merupakan  media  yang  paling  efektif  saat  ini. Melakukan  jual  beli  melalui  media  sosial  yang  sesuai  dapat  melanggar  hukum  yang mengandung  asas  iktikad  baik  dalam  pelaksanaanya.  Dalam  Pasal  17  ayat  2  UU  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  bahwa  “  pihak  yang  melakukan  jual  beli  online  harus beritikad baik pada saat jual beli melalui media sosail ”
Pada  saat  penyelenggaraan  transaksi  elektronik,  selanjutnya  di  PP  Nomor  71  Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektoronik yang melibatkan para pihak sebagai suatu perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat 1  bahwa  "Transaksi  melalui  jaringan  internet  yang  dilakukan  para  pihak  dapat  berakibat hukum  kepada  para  pihak".  Jaringan  system  elektronik  adalah  terhubungnya  dua  atau  lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka. Penerima adalah subyek hukum yang menerima informasi elektronik dari pengirim sedangkan pengirim adalh subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
b. Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional
c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum
d. Memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang  untuk  mengembangkan
pemikiran  dan  kemampuannya  dibidang  teknoligi  informasi  secara  bertanggung  jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia.
Berdasarkan    uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  perjanjian  dalam  traksaksi elektornik salah satu asas yang harus dipenuhi dengan iktikad baik. Terdapat perjanjian jual beli dalam pasal 1457-1540 KUHPerdata, yaitu adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan terciptanya  suatu  perikatan  bagi  para  pihak  untuk  menjadi  pedoman  sehingga  perjanjian tersebut  dapat  dilaksanakan.  Iktikad  baik  dengan  mengacu  pada  Pasal  1338  Ayat  3  KUH Perdata menentukan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Yang harus melihat syarat sahnya persetujuan ada empat syarat yaitu kecakapan para pihak, mereka yang  mengikatkan  diri,  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab yang  halal.  Ketentuan  pasal  ini  mempersoalkan  pada  tataran  pelaksanaan  suatu  perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Ketentuan pasal ini juga sudah dikenal sebagai  pasal  yang  paling  tidak  jelas  (Satrio,  1992 :  365).  Sebabnya  adalah suatu  itikad  baik merupakan pengertian yang abstrak, dan kalaupun orang mengerti ap aitu itikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.
Berdasarkan  pernyataan di atas, sehingga dikatakan bahwa  iktikad baik merupakan bentuk  dari  kepercayaan  yang  menjadi  unsur  penting  dalam  transaksi  perdagangan  online, disebabkan dalam pemasaran lewat media sosial proses transaksi dilakukan tanpa melakukan pertemuan  secara  langsung  para  pihak  seperti  jual  beli  pada  umumnya  atau  secara konvensional.
Mengenai  asas  kepercayaan  dalam  iktikad  baik,  sebagaimana  dirumuskan  dalam
Lokakarya  Hukum  Perikatan  yang  diselenggarakan  oleh  badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Departemen  Kehakiman  dari  tanggal  17-19  Desember  1985  telah  berhasil  dirumuskan  8 hukum  perikatan  nasional,  yaitu  kepercayaan,  persamaan  hukum,  keseimbangan,  kepastian hukum, moral,  kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan 2 . Adapun yang dimaksud dengan asas kepercayaan yaitu:
Para  pihak  harus  dapat  menumbuhkan  rasa  percaya  antara  penjual  dan pembeli,dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian yang akan memenuhi prestasi di kemudian  hari  karena  tanpa  tumbuhnya  rasa  kepercayaan  antara  penjuak  dan
2 Niru  Anita  Sinaga, Peranan  Asas-asas  Hukum  Perjanjian  dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian . Binnamullia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 11
pembeli maka perjanjian ini tidak akan terjadi 3
Dengan semakin majunya perkembangan isu hukum atau permasalah yang terjadi pada saat  ini  mengenai  jual  beli  secara  online  permasalahan  terkait  dengan  iktikad  baik  dalam transaksi elektronik sebagaimana dikutip dari jurnal I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya mengatakan bahwa:
Tidak  bisa  dihindari  lagi,  di  samping  pesatnya  kemajuan  teknologi,  salah  satunya seperti  jual  beli  online  melalui  media  sosial,  tetapi  pada  kenyataannya  banyak perselisihan dua pihak. Karena dalam penjualan atau pembelian ini dilakukan secara tidak  langsung  ataupun  tidak  bertatap  muka  melainkan  melalui  bio  chat  wa  atau secara  langsu  telphone,Dan  seringkali  terjadi  kasus  ketidaksamaan  antara  barang yang di pesan karena pihak penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang yang akan dipasarkannya. Selain dari penjual yang tidak beritikad baik terdapat juga pihak  konsumen  yang  tidak  beritikad  baik  contohnya,  barang  yang sudah dipesan dan barang sudah dikirim setengah perjalanan ke alamat pembeli namun tiba-tiba pembeli membatalkan pesanannya dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak penjual sehingga berdampak buruk bagi pihak penjual. 4
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  sehingga  dikatakan  dalam  pelaksanaan  jual  beli  dalam media elektronik dengan salah satunya menggunakan media sosial seperti contohnya facebook, dan Shopee yang selama ini sering merugikan konsumen atau pembeli barang melalui media elektronik,  Pada  kenyataannya  seringkali  pihak  penjual  ataupun  pembeli  mengalami permasalahan,  salah  satu  contoh  yang  sering  terjadi  pembeli  yang  sudah  melakukan pembayaran namun penjual tidak mengirimkan barang yang telah di sepakati seperti barang dikirim tidak sesuai dengan foto ataupun barang dating tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Pada zaman yang modern pada saat ini mayoritas masyarakat membeli dan menjual segala keperluan melalui media sosial, namun banyak sekali yang belum memperhatikan itikad baik dalam penjualan atau pembelian melalui media sosial itu seperti apa, salah satu permasalahan
3 Ibid
4 I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya. Op. Cit, hal. 4
yang  terjadi    pembeli/konsumen  menerima  pesanan  yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan informasi  yang  tertera  di  produk  barang  tersebut  atau  barang  pesanan  dikirim  tidak  sesuai dengan pesanan dan penjual berjanji akan mengganti barang, namun tidak di ganti sehingga tidak melaksanakan itikad baik pada saat transaksi jual beli online.
Adapun  ketertarikan  penulis  untuk  menganalisis  terkait  dengan  iktikad  baik  dalam perjanjian  dalam  sistem  transaksi  elektoronik  karena  penulis  berpendapat  masih  belum jelasnya bentuk konkrit dari iktikad baik dalam transaksi jual beli melalui media sosial. Karena, sebagaimana diketahui bahwa itikad baik dengan mengarah ke Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dapat diartikan pada kewajiban dalam melakukan perjanjian yang sewajarnya. Sehingga dalam melaksanakan  suatu  perjanjian,  atau  setelah  perjanjian  di  ciptakan  dengan  sah.  Tetapi,  jika dalam melaksanakan perjanjian dari sebelah pihak tidak mengarah pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata,   dengan  begitu  tidak  bisa  merubah  pelaku  yang  sudah  sepakat  pada  saat  perjanjan dikarenakan dalam perjanjian itu memiliki akibat yang mengikat untuk kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan segala sesuatu. Apabila dibandingkan perikatan  dengan  perjanjian  maka  selain  perjanjian  merupakan  sumber  perikatan  selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan  melaksanakan  sesuatu  hal,  sedangkan  perjanjian  sesudah  merupakan  suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak yang dikatakan melaksaanakan suatu peristiwa tersebut. Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur essensialia dan  bukan naturalia dan  bukan essensialia .  Pada  prinsipnya,  penawaran  menjadi batal jika ditolak oleh pihak lain, dan sebelum penerimaan penerimaan, penawaran tersebut dapat ditarik kembali. Prinsip tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu apakah perjanjian
itu  sudah  atau  belum  lahir,  bila  penawaran  telah  diberikan  atau  dikirimkan,  tetapi  belum sampai.
Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif.
Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apakah syarat subjektif perjanjian  (kesepakatan  dan  kecakapan  pihak-pihak)  cacat  atau  tidak  dipenuhi  maka perjanjian  itu  dapat  di  mintakan  pembatalan  oleh  salah  satu  pihak.  Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam bab 2 buku III KUH Perdata tentang penafsiran  persetujuan.  Bila  kehendak  yang  satu  dinyatakan  dan  diterima  dengan  jelas  bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihah.
Lain halnya bila perjanjian diterima dengan “isi” yang lain maka perlu dicari apa sebenarnya maksut pihah-pihak. Yang di maksud dengan ‘’maksud para pihak’’ adalah apa yang disepakati para  pihak.  Karena  sepakat  adalah  hasil  pertemuan  kehendak  maka  dalam  peristiwa  itu sebenarnya yang dicari adalah apa isi kehendak mereka. Perlu diingatkan disini bahwa yang dicari adalah yang disepakati para pihak bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak.
Oleh  sebab  itu,  ketertarikan  penulis  mengkaji  mengenai  iktikad  baik  dalam  transaksi elektronik,  untuk  mengkaji  bagaimana  bentuk  dari  iktikad  baik  perjanjian  jual  beli  secara online mengingat bahwa asas iktikad baik tersebut mungkin saja berlaku pada saat pertukaran informasi atau pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, dengan kata lain apakah pemberian informasi yang tidak benar dalam pertukaran informasi dalam dokumen elektronik yang dibuat
oleh  para  pihak  dapat  dikatakan  pihak  dalam  perjanjian  telah  melakukan  pelanggaran  asas iktikad  baik  sehingga  berpengaruh  atau  berakibat  hukum  pada  pelaksanaan  perjanjian tersebut.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian hukum dalam jurnal hukum yang ditulis I Gede
Krisna  Wahyu  Wijaya  dan  Nyoman  Satyayudhaa  Danannjaya,  dalam  penulisan  mengkaji mengenai  asas  iktikad  pada  pembuatan  suatu  perjanjian  secara  online  karena  perdagangan secara online masih menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan diantaranya para pihak tersebut tidak bertemu langsung (tatap muka) tetapi hanya melalui media online saja, yang berakibat pada pelaksanaan perjanjian tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  sehingga  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  mengenai bagaimana iktikad baik dalam transaksi jual beli yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini dengan judul “ Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial ”.
a. PEMBAHASAN
1. Bentuk Iktikad Baik Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial
Hakekat nya tidak di pungkiri bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat salah satunya perdagangan melalui internet, yang harus melihat itikad baik ketika melakukan jual beli  supaya  tidak  menimbulkan  kerugian  kepada  salah  satu  pihak.  Bahwa  dalam  transaksi elekronik  bercirikan  bahwa  penjual  dan  pembeli  tidak  saling  bertemu  langsung  atau  tatap muka dan hanya melakukan transaksi melalui telepon atau saling bertukar informasi melalui hubungan komunikasi melalui pesan singkat dalam media social seperti Whatsapp dan barang yang  menjadi  objek  yang  dipedagangkan  tidak  disaksikan  secara  langsung  atau  nyata  maka dalam  pelaksanaan  perjanjian  elektronik  haruslah  mengedepankan  iktikad  baik  antar  dua pihak dalam melakukan  jual beli secara online, berdasarkan kentuan Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa “Orang yang melakukan transaksi melalui media sosial harus bersifat jujur pada saat komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dan jelas.”.
Menciptakan  kepercayaan  masyarakat  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan pemasaran dan perdagangan melalui jaringan internet harus berdasarkan itikad baik sehingga akan  menimbulkan  pengaruh  besar  terhadap  pelaku  usaha  guna  untuk  menciptakan kepercayaan konsumen/pembeli agar konsumen tidak berfikiran negativ mengenai transaksi ini. Berikut ini bentuk itikad baik dengan melihat pada berikut ini:
a. Memberikan  informasi  kepada  konsumen  secara  online.  Informasi  yang  dimaksud  yaitu bentuk gambar barang, warna barang, ukuran barang, pihak penjual memberikan testimony dari  hasil  penjualan  sehingga  akan  menjadi  referensi  untuk  konsumen/pembeli  lainnya. Berkaitan dengan Pasal 9 UU ITE yang menentukan “penjual perdagangan yang menjual dan memasarkan  produk  melalui  jaringan  internet  wajib  menyediakan  informasi  yang dilengkapi  serta  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang ditawarkan”. Dalam hal terdapat ketentuan hukum lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  maka informasi elektronik di anggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin  keuutuhannya,  di  pertanggungjawabkan,  diakses,  dan  ditampilkan,  sehingga menerangkan  suatu  keadaan.  Infromasi  dan  transaksi  elektronik  diselenggarakan  oleh penyelenggaraan  sistem  elektronik  secara  andal,  aman,  dan  beroperasi  sebagiamana mestinya
b. Memberikan identitas, sehingga dengan begitu akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap  usaha  penjual.  Identitas  penjual  ini  yang  akan  dijadikan  sebagai  petunjuk  jika terjadi hal yang tidak di inginkan `terkait dengan jual beli tersebut.
c. Penjual  memiliki  niat  yang  baik  dalam  melakukan  pengiriman  barang  sesuai  dengan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut
d. Kewajiban  pelaku  usaha  agar  tetap  memberikan  kesempatan  pembeli  mengembalikan barang yang tidak sesui dengan yang di inginkan
Kewajiban  pihak  penjual  meliputi  penyerahan  barang  yang  dijadikan  objek  jual  beli  dan menjamin  cacat  tersembunyi  atas  barang  yang  dijualnya,  serta  menjamin  aman  hukum  bagi pembeli  dari  gangguan  pihak  lain.  Kewajiban  utama  si  pembeli  ialah  membayar  harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH  Perdata).  Yang  dimaksud  dengan  “harga”,  tentulah  berupa  sejumlah  uang.  Jika  tidak demikian, misalnya berupa barang juga maka perjanjian nya bukan jual beli, ,melainkan tukar
menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk jasa maka perjanjian bernama perjanjian kerja. Dalam perjanjian jual beli, di satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam- macam uang, tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun jual beli itu dilakukan di Indonesia.
Penyelenggara  sistem  elektronik  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  sistem elektronik  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik  yang diselenggarakan.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan Tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  tidak  beroperasi  sebagiamana  mestinya.  Setiap penyelenggaraan  sistem  elektronik  harus  mengoprasikan  sistem  elektronik  yang  memenuhi persyaratan minuman sebagai berikut :
a. Dapat  menampilkan  kembali  informasi  elekronik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaran sistem elektronik yang telah berlangsung
b. Dapat melindungi koetentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
c. Dapat  beroprasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik
d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol  yang  dapat  dipahami oleh  pihak  yang  bersangkutan  dengan  penyelenggraan  sistem elektronik tersebut
e. Memiliki  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan,  dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan  bentuk  iktikad  baik  penjual  dalam transaksi  jual  beli  melalui  media  online  akan  terlihat  dimulai  dari  barang  yang  ditawarkan lengkap atas informasi barang yaitu mengenai kondisi dan kualitas barang secara benar setelah itu  iktikad  baik  akan  terlihat  apabila  setelah  pembeli  selesai  melakukan  transaksi  atau pembayaran atas barang yang telah disepakati. Pentingnya iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online karena hal tersebut merupakan kewajiban dari penjual karena penjual telah memperoleh haknya berupa pembayaran atas barang yang dijual atau dengan kata lain
pembeli  telah  melaksanakan  kewajibannya  dengan  telah  membayar  atas  barang  yang  dibeli sehingga  pembeli  berhak  atas  barang  yang  telah  disepakati  setelah  pembeli  melaksanakan kewajibannya.
Pada saat jual beli online dapat dikemukakan bahwa iktikad baik menjadi sebagai suatu keharusan para pihak dalam melakukan transaksi khususnya bagi penjual, karena hubungan hukum  yang  tercipta  antara  penjual  dan  pembeli  lebih  menguntungkan  penjual.  Hal  ini dikarenakan  penjual  terlebih  dahulu  menerima  hak  kemudian  melaksanakan  kewajiban sedangkan pembeli berada dalam posisi sebaliknya atau terlebih dahulu melakukan kewajiban baru  setelahnya  menerima  hak.  Pentingnya  iktikad  baik  tersebut  juga  didasarkan  pada kenyataan bahwa adanya jeda waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti walaupun telah terjadi kesepatakan sebelumnya dan juga barang yang diterima pembeli tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembeli pada saat penawaran, sehingga ada kekhawatiran pembeli bahwa barang yang diterimanya sebagai hak tidak sesuai kesepakatan..
Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang asas itikad, yang menjelaskan “Perjanjian wajib  dilakukan  menggunakan  itikad  baik”. Penjual  dan  pembeli  pada  saat  melakukan pembelian  dan  penjualan  dengan  menggunakan  jaringan  media  sosial  harus    beritikad  baik pada  saat  melakukan  perdagangan  jual-beli  melalui e-commerce ,  itikad  baik  tercermin  dari pihak  penjual  dan  pembeli.  Berdasarkan  penilaian  Subekti  itikad  baik  adalah  salah  satu  hal yang paling penting di hukum perjanjian. Itikad baik sudah jelas memperlihatkan bahwa hal itu merupakan aspek yang penting sehingga wajib dimiliki penjual dan pembeli dalam melakukan perjanjian, termasuk perjanjian jual beli dengan jaringan internet.
Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata dalam ketentuannya, segala sesuatu berdasarkan peraturan  dalam  suatu  perjanjian  dalam  ketentuan  KUHPerdata  wajib  dilaksankan.  Secara umum mempergunakan KUHPerdata diterapkan, dan perjanjian dalam jaringan internet diakui
manfaatnya.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Penjual Yang Tidak Beriktikad Baik Dalam Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial
Pada teknologi informasi contohnya jual beli dengan jaringan internet seperti shopee, facebook  dan  media  lainnya,  keuntungan  yang  tampak  nyata  dan  menjadi  pertimbangan pembeli  adalah  tanpa  adanya  halangan  jarak  dan  dapat  dilakukan  dimana  saja  selama keberadaanya dapat mengakases internet. Tetapi kemudahan transaksi jual beli secara online melalu  media  sosial  dalam  transaksi  elektronik  akan  berakibat  hukum  bagi  yang melakukannya.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  45  ayat  1  PP  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik.  Transaksi  elektoronik  yang  menentukan bahwa  “Transaksi  Elektronik  yang  dilakukan  para  pihak  memberikan  akibat  hukum  kepada para pihak”.
Melakukan perjanjian jual beli hal yang harus dilakukan mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdata  bahwa  “perjanjian  dibuat  sebagaimana  ketentuan  undang-undang  bagi  yang membuat perjanjian tersebut”, atau disebut pula sebagai asas yang mengikat suatu persetujuan yang  berarti  bahwa  dalam  membuat  kesepakatan,    wajib  terpenuhi  perjanjian  tersebut dikarenakan perjanjian terdapat janji-janji yang harus terpenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana UU.
Perbuatan melanggar hukum dikatakan sebagai “perbuatan yang tidak diperbolehkan”. Dalam hal itu oleh Wirjono Prodjodikoro (1996: 12), berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat. Kata “perbuatan melanggar  hukum”  mengandung  pengertian  yang  lebih  sempit,  yaitu  tidak  hanya  perbuatan yang  langsung  melanggar  hukum,  tetapi  juga  perbuatan  yang  secara  langsung  melanggar peraturan lain diluar hukum, berupa peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.  Dalam  lingkup  publik,  maka  hubungan  hukum  tersebut  akan  mencakup  hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan.
Akibat hukum terhadap penjual disebabkan karena beberapa hal, seperti akibat hukum karena penjual tidak menginformasikan hal yang benar terhadap barang yang dijualnya,. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  yang  menentukan  bahwa  “penjual  yang  memasarkan  produk  melalui sistem elekronik harus menyertakan informasi yang lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan”.  Yang  dimaksud  informasi  yang  lengkap  dan  benar seperti  informasi  yang  berisi  identitas  pelaku  usaha  serta  status  subjek  hukum  dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, dan juga informasi lain yang menjelasakan barang atau jasa yang tersedia contohnya yaitu alamat pelaku usaha dan penjelasan deskripsi barang tersebut.
Atas  dasar  tidak  dilaksakannnya  iktikad  baik  oleh  penjual  dalam  transaksi  jual  beli media  sosial    maka  penjual  akan  menerima  dampak  dari  akibat  hukum  bagi  dirinya,  akibat hukum  yang  dimaksud  yaitu  sanksi  bagi  penjual  atas  informasi  yang  tidak  benar  dengan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu “Apabila pelaku yang tidak mempunyai wewenang, mempublikasikan  informasi-informasi  yang  tidak  benar        sehingga  dapat  menyebabkan kerugian pembeli”
Mengingat hukum jual beli ini bersifat lengkap sebagaimana telah di singgung di muka, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan menghapuskan tanggungjawab  aman  hukumnya  kepada  pembeli  (Pasak  1493  KUH  Perdata).  Akan  tetapi dengan Batasan yang diatur dalam :
a. Pasal  1494  KUH  Perdata  :  Meskipun  telah  dijanjikan  bahwa  si  penjual  tidak  akan menanggung  suatu  apapun,  namun  ia  tetap  bertanggung  jawab  tentang  apa  yang  berupa akibat  dari suatu  perbuatan  yang  dilakukan  olehnya  segala  perjanjian  yang  bertentangan dengan ini adalah batal.
b. Pasal  1495  KUH  Perdata :  Si  penjual  dalam  hal  adanya  janji  yang  sama,  jika  terjadi  suatu penghukuman  untuk  menyerahkan  barang  yang  dijual  kepada  seorang  lain,  diwajibkan mengembalikan  harga  pembelian,  kecual  apabila  si  pembeli  pada  waktu  pembelian dilakukan,  mengetahui  tentang  adanya  penghukuman  untuk  menyerahkan  barang  yang dibelinya  atau  jika ia  telah  membeli  barangnya dengan  pernyataan  akan memikul sendiri untung ruginya
Apapun alasannya, bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada oranglain, maka si pembeli berhak menuntut kempali dari penjual :
a. Pengembalian uang harga pembeliaan
b. Pengembalian  hasil  hasil  jika  di  wajibkan  ia  menyerahkan  hasil-hasil  itu  kepada  pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan
c. Biaya  yang  dikeluarkan  sehubungan  dengan  gugatan  si  pembeli  untuk  di  tanggung, begitupula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal
d. Penggantian  kerugian  beserta  biaya  perkara  mengenai  pembelian  dan  penyerahannya sekadar itu telah di bayar oleh pembeli
Berdasarkan  Pasal  11  UU  Perlindungan  konsumen  perbuatan  penjual  yang  dilarang pada  saat  melakukan  penjualan    seperti  cara  obral  atau  lelang,  tidak  boleh membohongi/menyesatkan  pihak  konsumen  seperti  menyatakan  barang  atau  jasa  tersebut dibuat telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang atau jasa tersebut seakan- akan sempurna tidak ada cacat sedikit pun, menyatakan bahwa barang tersebut asli tetapi tidak benar keasliannya.
Mengenai syarat perbuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka syarat dari perbuatan  melawan hukum itu, yaitu
a. Harus ada perbuatan
b. Yang melawan hukum
c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian d. Harus ada kesalahan
e. Harus ada kerugiaan
Perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal berikut ini :
1. Melanggar ak subyektif orang lain yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif adalah :
- Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik
- Hak atas harga kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum di sini diartikan sebagai kewajiban  yang  berdasarkan  hukum,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  (termasuk perbuatan pencuriaan, penipuan, atau penggelapan)
3. Bertentangan  dengan  kaidah  kesusilaan,  yaitu  semua  norma  yang  ada  dalam  masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.
4. Bertentangan  dengan  kepatutan  yang  berlaku  dalam  lalu  lintas  masyarakat  terhadap  diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi :
a. Perbuatan yang merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak
b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain
Mengenai  akibat  hukum  untuk  pelaku  usaha  yang  tidak  beriktikad  baik  dalam memberikan informasi  barang yang diperdagangkan secara online, maka secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ditentukan bahwa “kewajiban pelaku usaha ”:
a. Memiliki itikad baik pada saat menjalankan usahanya;
b. Pelaku  usaha  memberitahukan  mengenai  informasi  yang  sesuai  dengan  yang  ada, penyampaian  secara  terbuka  terhadap  bentuk  serta  kualitas  barang  atau  jasa  dan memberikan  kejelasan  mengenai  cara  menggunakannya,  perbaikan  barang  dan pemeliharaan barang tersebut;
c. Melakukan pelayanan pembeli secara benar dan jujur apa adanya;
d. Memberikan jaminan kualitas yang diperjualkan dengan melihat syarat nilai mutu barang dan/atau jasa yang dipergunakan;
e. Memberikan waktu kepada konsumen untuk melihat barang/jasa serta memberikan garansi dari barang yang di  perjualbelikan;
f. Menyediakan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian    terhadap konsumen yang disebabkan dari barang yang dibeli tidak sesuai
Akibat dari  penjual yang tidak beriktikad baik dalam transaksi jual beli secara online berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (pasal 1248 KUH Perdata) menyebabkan unsur-unsurnya berupa :
1. Biaya (kosten) segala pengeluaran (biaya) yang nyata – nyata sudah dikeluarkan,
2. Rugi  (schadein)  ialah  kerugian  karena  kerusakan  biring  milik  kreditur  akibat  kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya.
3. Halnya  keuntungan  (interessen)  ialah  kerugian  yang  berupa  hilangnya  keuntungan  yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi  dari  modal,  kemudian  pembeli  (debitur)  lalai  (batal  membelinya),  maka  kelebihan modal itu yang dituntut oleh penjual.
Sebagaimana  dikutip  dari  AZ  Nasution  yang  menerangkan  bahwa  penyelesaian sengketa pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua kelompok cara:
a. Melalui penyelesaian secara damai
Dalam  penyelesaian  secara  damai    dimaksudkan  penyelesaian  sengketa  antar  para  pihak secara  musyawarah  mufakat.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai  dimaksudkan penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak bertujuan agar bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan lebih cepat. 5
Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan  secara  sukarela  di  luar  pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
Pada  penyelesaian  di  luar  pengadilan menggunakan  arbitrase  dan mediasi bertujuan untuk memenuhi kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian yang  diderita  konsumen  dalam  hal  ini  pembeli.  Untuk  memenuhi  tujuan  tersebut  maka diperlukan  adanya  jaminan  tertulis  dari  pihak  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  penjual  bahwa perilaku yang merugikan konsumen dalam hal ini pembeli  itu tidak akan terjadi lagi. 6
b. Melalui lembaga atau instansi yang berwenang
Penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau instansi yang memiliki wewenang dalam hal  ini  adalah  penyelesaian  sengketa melalui  peradilan  umum atau melalui  lembaga  yang khusus  dibentuk  Pasal  49  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang salah
5 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen , Cet Ke 2,Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 123
6 Ibid , hal. 125
satu  kewenanganya  akan  berakibat  bagi  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  penjual  dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha.

## C. KESIMPULAN
1. Bentuk  dari  iktikad  baik  tersebut  bisa  diterapkan  dengan  memperlihatkan  beberapa  hal yaitu :
a. Niat baik dalam bentuk kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut
b. Memberitahukan  informasi  secara  apa  adanya  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang atau jasa.
2. Akibat  hukum  dari  penjual  yang  tidak  beriktikad  baik  pada  perdagangan  melalui  media sosial sehingga penjual berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian  apabila  tidak  bertikad  baik  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  dengan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan , Citra Adityya Bakti, Bandung, 2000
Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen , Cet Ke 2,Diadit Media, Jakarta, 2002 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004
E.S.  Wiradipradja  dan  D.  Budhijanto ,  Perspektif  Hukum  Internasional  tentang  Cyber  Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar, Elips 11, Jakarta, 2002
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009
Muhamad Syafuddin, Hukum Kontrak ,: Mandar Maju, Bandung,  2012
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta, 2010
Prattama  Agus  Eka , Sistem  Informasi dan  Implementasi Informatika  Bandung,  Bandung,
2014
Ratna Artha Wandari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
R. Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 2002
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003
Tim Litbang Wahana Komputer, Bagaimana E-Commerce ANDI, (Yogyakarta 2001
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Mandar Maju, Bandung, 2000
Yahya  Ahmad  Zein, Kontrak  Elektronik  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  E-Commerce, Mandar Maju, Bandung, 2009

## B. Karya Ilmiah/Jurnal
I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online . Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum
M. Maik Jovial Dien. Konseptualisasiasas Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Melalui Media Elektronika (E-Commerce) Ditinjau Dari Ajaran Moral . Vol.1 No. 1, 2017
Niru  Anita  Sinaga, Peranan  Asas-asas  Hukum  Perjanjian  dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian . Binnamullia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

## D. Internet
https://www.scribd.com/
https://lenterakecil.com/pengertian-media-online/