## PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASYAKARAT PEDESAAN
(Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)

## Mardawani, Dimas Suryadi
STKIP-Persada Khatulistiwa Sintang Kalimantan Barat mardawani113@yahoo.co.id
Abstract: The research entitled: "District Heads Election Seen From the Perspective of Rural Society  (Phenomenological  Study  Jaya  Mandiri  village,  Kelam  Permai  sub-district,  regency of  Sintang)"  was  conducted    on  the  society  of  Jaya  Mandiri  village,  Kelam  Permai  sub- district, regency of  Sintang. The method used in  this research was descriptive qualitative in form  of  a  phenomenological  study.  The  data  collected  was  obtained  from  interviews, observation and documentation. Based on the results of data processing found that there were some  rural  communities  perspective  on  the  implementation  process  of  direct  democracy (Direct  Election)  held  in  Indonesia,  namely  1).  The  society  responds  positively  as  the constitutional  rights  and  negatively  as  the  interests  of  the  political  elite.  (2).  Community- acquired  political  socialization  government  (KPU),  the  political  elite  (team  successful candidate)  and  the  local  village.  (3).  The  reason  why  the  society  participate  at  the  election are  predominantly  due  to  the  proximity  of  kinship  socialization  conducted  by  the  candidate (the campaign), the ability to convince the public in the form of a political contract.
Keywords: district heads election, rural society
Abstrak : Penelitian ini dilaksanakan pada Masyarakat Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai  Kabupaten  Sintang,  dengan  judul:  “Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung Ditinjau Dari Perspektif  Masyakarat  Pedesaan (Studi Fenomenologis  Pada Masyarakat  Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang)”. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  bentuk  penelitian  studi fenomenologis.  Data  yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara, observasi  dan studi dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  ditemukan  bahwa  terdapat  beberapa perspektif  masayarakat  pedesaan  terhadap  pelaksanaan  proses  demokrasi  langsung  (Pilkada Langsung) yang dilaksanakan di Indonesia, yakni: (1).  Masyarakat menanggapi secara positif sebagai hak konstitusional dan secara negatif sebagai kepentingan elit politik. (2). Sosialisasi politik  diperoleh  masyarakat  pemerintah  (KPU),  para  elit  politik  (tim  sukses  calon)  dan perangkat  desa  setempat.  (3).    Alasan  keikutsertaan  masyarakat  memilih  calon  yang  paling dominan  adalah  karena  faktor  kedekatan  kekerabatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  calon (kampanye), kemampuan meyakinkan masyarakat dalam wujud kontrak politik.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Masyarakat Pedesaan

## PENDAHULUAN
Secara  umum  sebagai  makhluk  sosial (homosocius )  setiap  manusia  tidak  pernah lepas dari aktivitasnya pada proses politik. Lembaga  politik  yang  sah  terbentuk  sejak dikenalnya  kehidupan  yang  terorganisir yang  disebut  Negara.  Negara  adalah organisasi legal yang menaungi pelaksanakaan kegiatan politik yang kemudian  dinamakan  pemilihan  umum (pemilu). Pemilihan umum lansung dikenal sejak  demokrasi  langsung  pada  zaman Yunani  kuno. Namun  pada negara modern sistem  demokrasi  langsung  seperti  yang dilaksanakan  di  negara  kota  Yunani  Kuno dianggap tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Pada  abad  ke  20,  demokrasi langsung dilaksanakan dengan sistem yang berbeda lewat pemilihan langsung  sebagai salah  satu  pilihan  bagi  negara-negara  di dunia  khususnya  negara  Barat  yang berhaluan demokratis. Di Indonesia, pemilihan  umum  dimulai  dari  pemilu pertama  tahun  1955  untuk  memilih anggota  wakil  rakyat  sampai  pada  pemilu tahun  2015,  telah  menganut  dua  sistem yakni, demokrasi perwakilan dan demokrasi  langsung.    Jika  demokrasi perwakilan  yang  dipilih  oleh  rakyat  hanya wakil  rakyat  dan  presiden  dan  kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat, sedangkan  demokrasi  langsung  rakyat
memilih presiden atau kepala daerah dalam pemilihan langsung.
Masyarakat sebagai komunitas politik  ikut  serta  dalam  menentukan keberhasilan  dari  tujuan  sistem  politik  itu sendiri.  Dalam  analisis  politik  modern partisispasi  politik  meruapakan  suatu maslaah  yang  penting  dan  akhir-akhir  ini banyak  dipelajari  terutama  hubungannya dengan  Negara  berkembang.  Sebagai definisi  umum  dapat  dikatakan  bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang  atau kelompok orang untuk  ikut serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan
kebijakan ( public policy ). Sejak dilaksanakannya  demokrasi  langsung  atau pemilihan  langsung,  muncul  beragam masalah  dimasyarakat.  Proses  politik  yang demokratis  sebagai  hak  dan  kewajiban masyarakat kadang menjadi polemik tersendiri khusunya bagi masyarakat bangsa  Indonesia  yang  masih  belum  siap secara utuh dalam menjalankannya.
Sementara  itu  pada  masyarakat pedesaan,  apa  yang  terjadi  dimasyarakat yang berbeda dengan apa yang diharapkan dari  ensensi pemilu langsung yang sesungguhnya.  Proses  pemilihan  secara langsung, baik pemilihan legislatif, presiden  maupun  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  memunculkan  fenomena
baru  yang  terjadi  dimasyarakat.  Proses politik  praktis  yang  dilaksanakan  sering kali  mendapat  tanggapan  yang  jauh  dari yang seharusnya. Fenomena masih penyimpangan pelaksanaan pemilu misalnya  adanya money politik, black campaign ,  sikap  apatis  dan  jenis-jenis intervensi  lainnya  yang  dilakukan  oleh sebagian  elit  politik  membawa  dampak perspektif  yang  beragam  bagi  masyarakat. Proses  politik  yang  seharusnya  sebagai jembatan negara memberikan hak konstitusional  melalui  suara  secara  jujur dan adil kepada masyarakat dalam menentukan  pilihan  kadang  menjadi  jauh dari yang seharusnya. Masyarakat kehilangan  hak  bahkan  menjadi  apatis terhadap proses politik.
Hal  inilah  yang  terjadi  khususnya pada masyarakat pedesaan yang masih jauh dari  akses  pendidikan  politik  yang  benar. Antusiasisme masyrakat pada proses pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung belum  menunjukkan  bahwa  masyarakat melek  politik.  Antusiasisme  masyarakat baru  sampai  pada  tataran  konsep  dimana mereka seringkali menunjukkan sikap acuh tak  acuh,  bahkan  kadang  melahirkan konflik  internal  di  masyarakat  antara  yang berpartisipasi  pada  proses  pemilihan  dan kelompok  yang  acuh  tak  acuh  terhadap pemilihan.  Fenomena  pola-pola  pemikiran yang  masih  tampak  tradisional  dan konvensional sehingga tidak jarang
menjadikan  proses  pemilu  menjadi  tidak optimal
Melihat  fenomena  di  atas,  peneliti tertarik  untuk  mengetahui  lebih  mendalam terkait  dengan  judul  “Pemilihan  Kepala Daerah  Secara  Langsung  Ditinjau  Dari Perspektif   Pedesaan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten Sintang.  Secara  umum  berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah: “bagaimanakah  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara  Langsung  Ditinjau  Dari  Perspektif Masyakarat Pedesaan di Desa Mandiri Jaya Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten Sintang?”

## METODE PENELITIAN
Metode yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan bentuk penelitian study fenomenologis. Metode ini dipilih berdasarkan  permasalahan  yang  muncul dari  adanya  suatu  fenomena  yang  terjadi. Jumlah  responden  adalah  30  masyarakat yang  berasal  dari  3  golongan,  yakni  tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat  terdidik  (SMA  keatas)  serta golongan masyarakat biasa.
Dalam rangka membantu mekanisme kerja  peneliti  maka  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik observasi  langsung,  teknik    komunikasi langsung  dan  teknik  komunikasi  tidak
langsung.  Alat  pengumpul  data  berupa panduan  observasi,  panduan  wawancara dan angket.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif  memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal dari  proses  analisis  data  (Arikunto,  2000: 352).  Dalam  proses  analisis  data  kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu  catatan  lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi,  dan  penarikan  kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-21).
Proses  analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Analisis data dilakukan  secara  deskriptif  (descriptive analysis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: Tanggapan  masyarakat    Desa  Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung
Dari  hasil  pengolahan  hasil  angket dan  wawancara  mendalam  terhadap    30 responden  yang  berada  di  Desa  mandiri Jaya dapat dideskripsikan bahwa masyarakat  di  desa  tersebut  menanggapi pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  dalam  dua  golongan, yakni pertama golongan yang
menanggapinya secara positif, dan golongan kedua yang menanggapi kegiatan demokrasi tersebut secara negatif.
Golongan pertama dalam tanggapannya beranggapan bahwa kegiatan lima  tahunan  (pemilu  baik  legislatif maupun  pemilihan  kepala  daerah)  sebagai bagian  dari  pesta  rakyat  dan  program pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak konstitusional  masyarakat.  Golongan  ini secara  umum  telah  memahami  peran  dan fungsi  mereka  dalam  kegiatan  pemilu. Sebagian  besar  dari  golongan  ini  adalah para  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat yang  pendidikannya  SMA  keatas.  Ini berarti  bahwa  faktor  pendidikan  politik yang diterima sangat mempengaruhi perspektif seseorang terhadap proses politik  itu  sendiri  atau  dengan  perkataan lain, golongan ini telah cukup memperoleh pengetahuan yang baik tentang politik.
Sedangkan  golongan  kedua,  yang menanggapi  secara  negatif  terdiri  dari  dua jenis, pertama masyarakat yang beranggapan bahwa pesta demokrasi tersebut  hanya  sebatas  alat  bagi  para  elit politik  guna  memperdaya  masyarakat dengan janji-janji, sehingga mereka cenderung  hanya  sebagai  partisipan  yang mau  memilih  jika  ada  sesuatu  yang diberikan  secara  langsung.  Jenis  kedua, yaitu mereka  yang apatis atau masa bodoh terhadap pemilihan kepala daerah. Golongan  ini  umumnya  masyarakat  yang
sama  sekali  belum  pernah  mendapatkan pendidikan  yang  baik  tentang  politik. Masyarakat  pada  golongan  ini  tidak mengetahui  secara  benar  apa  pentingnya keikutsertaan  mereka  dalam  pemilihan. Pandangan mereka bahwa pesta demokrasi tersebut  hanya  sebatas  alat  bagi  para  elit dan masyarakat sama sekali tidak memahami peran mereka dalam pemilihan sehingga  mereka  menyerahkan  hak  pilih pada  orang  lain  dan  bahkan  cenderung golput.
Proses  masyarakat  mendapat  sosialisasi politik  dalam  pemilihan  kepala  daerah langsung di Desa Mandiri Jaya Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten Sintang.
Proses masyarakat mendapatkan sosialisasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  berdasarkan  informasi yang diperoleh dari responden dengan  alat pengumpulan  data  ada  dua,  yakni  dari pemerintah  (KPU),  dari  para  elit  politik (tim  sukses  calon)  dan  perangkat  desa setempat.  Mereka  memperoleh  informasi tentang  pemilukada  pada  saat  mendekati pelaksanaan  pemilu.  Kedatangan  panitia pemilu, para calon atau tim suksesnya dan perangkat  desa  biasanya  berkaitan  dengan beberapa  hal,  seperti  informasi  tentang pelaksanaan  pemilu,  mendata  penduduk yang ada, menginformasikan tentang siapa saja  calon  serta  memberikan  sosialisasi tentang bagaimana cara mencoblos.
Namun  disisi  lain,  diakui  oleh sebagian  responden  bahwa  tidak  semua masyarakat  mendapatkan  penjelasan  yang utuh terhadap apa fungsi dan peran mereka sebagai  warga  negara.  Sosialisasi  yang diberikan  masih  sebatas  pengenalan  akan siapa  calon,  kapan  pemilihan  dan  dimana pemilihan berlangsung.
Mengenai alasan mengapa masyarakat penting berperan dalam pemilihan  tersebut  tidak  semua  responden mendapatkan penjelasan. Semestinya pembelajaran dan sosialisasi pemilu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh  dan  wajib  dilakukan  agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk  teknis,  masyarakat  Indonesia masih  perlu  diberikan  pengertian  tentang bagaimana  memberikan  hak  suaranya dengan benar dan bukan karena dipegaruhi hal  lain  yang  tidak  menguntungkan masyarakat  itu  sendiri.  Pada  dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk  yang  benar  terkait  pamilu  bukan justru  mencari  keuntungan  semata  yang dapat  merugikan  masyarakat  sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan  politik  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab.
Kecenderungan masayarakat Desa Mandiri  Jaya  Kecamatan  Kelam  Permai Kabupaten  Sintang  dalam  menjatuhkan
pilihan  pada  salah  satu  calon  di  Pilkada Langsung.
Berdasarkan temuan penelitian terdapat beragam alasan responden menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat  dalam  memilih  calon  tertentu pada  pemilihan  kepala  daerah  langsung memberikan  alasannya  memilih  tersebut dapat  dideskripsikan  bahwa  yang  paling dominan  adalah  karena  faktor  kedekatan kekerabatan dengan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh calon (kampanye), keberanian  calon  memberikan  sesuatu  dan keyakinan  masyarakat  akan  kemampuan mengakomondasi  keinginan  dan  harapan masyarakat  yang  dinyatakan  dalam  wujud kontrak  politik  serta    kompetensi  atau kemampuan calon. Kedekatan kekerabatan tersebut  didasarkan  kepada  perspektif masyarakat  bahwa  putra  daerah  akan memberikan pembangunan maksimal didaerahnya.
Terdapat temuan dari hasil
wawancara,  bahwa  sebenarnya  pola  pikir masyarakat mengalami dinamika perubahan  pada  proses  pemilihan  kepala daerah  langsung,  khususnya  di  pemilihan bupati  Sintang,  bahwa  pada  pemilihan pertama  dan  kedua  masyarakat  masih memiliki kecenderungan memilih berdasarkan  pada  calon  yang  berani menjanjikan sesuatu, tetapi pada pemilihan ke  tiga  (yang  terakhir)  ini  mereka cenderung  melihat  pada  kompetensi  calon
dan keberanian calon memberikan kontrak politik.  Hal  ini  didasarkan  pada  perspektif masyarakat  bahwa  pemimpin  tidak  harus putra  daerah  akan  tetapi  siapapun  yang dianggap  mampu  membawa  perubahan kearah lebih baik akan dipilih.
Temuan  lain  yang  diperoleh  peneliti dilapangan  yakni  sebagian  masyarakat yang  golput  adalah  karena  kecenderungan proses  sosialisasi  yang  minim  tentang politik.  Sebagian  besar  masyarakat  tidak mendapatkan  akses  pendidikan  politik yang  benar,  baik  dari  pemerintah  (KPU), partai  politik,  maupun  tokoh  masyarakat setempat.  Responden  sebagian  mengakui bahwa  mereka  tidak  memahami  manfaat apa  yang  mereka  peroleh  jika  terlibat dalam  pemilihan.  Di  sini  juga  dapat dikatakan  bahwa  pemangku  kepentingan belum  secara  maksimal    memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  sistem perpolitikan  nasional,  terutama  dalam kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan  kinerja  para  pemangku  kepentingan dalam perhelatan politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh  besar  terhadap  peningkatan kualitas  demokrasi  dan  kinerja  sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu  ditingkatkan  kapasitas,  kualitas,  dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan  kehendak  rakyat  dan  meningkatkan kualitas demokrasi.
Hal  tersebut  di  atas  tidak  terlepas dari  konsep  perilaku  masyarakat  yang dipengaruhi  oleh  peran  stokholder  yang bertanggunjawab mensosialisasikan pemilu tersebut.  Sebagaimana  yang  dikemukan oleh  Budiarjo  (2009)  bahwa  perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan  tingkah  laku,  politik  dan warga  negara      yang  telah  saling  memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat,  antara  lembaga  pemerintah dan  antara  kelompok  masyarakat  dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian di  atas,  terdapat  beberapa  teori  yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut: Perkembangan Proses Politik di Indonesia.
Perkembangan  proses  politik  di Indonesia tidak terlepas  dari sistem politik yang  dianut  oleh  negara.  Fatoni  (2006:1)
menyatakan “proses politik mengisyaratkan  harus  adanya  kapabilitas
sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan  sistem  untuk  menghadapi kenyataan  dan  tantangan”.  Sistem  Politik di Indonesia mencakup kekeseluruhan kegiatan,  termasuk  pendapat,  prinsip, penentuan  tujuan,  upaya  mewujudkan tujuan,  pengambilan  keputusan,  skala prioritas,  dan  lain-lain  yang  terorganisir yang  dilaksanakan  oleh  negara  Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan
mempertahankan kekuasaan demi kepentingan  umum  dan  kebaikan  bagi rakyat. Pada umumnya terdapat 6 periodisasi proses politik di
Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: masa prakolonialisasi, masa kolonial,  masa  demokrasi  liberal,  masa demokrasi  terpimpin,  masa  demokrasi pancasila, dan masa reformasi.
Masa  prakolonialisasi  atau  masa kerajaan adalah masa proses pengakomondasian    tuntutan  kebebasan demokrasi  relatif  masih  rendah.  Sistem pemerintahan  kerajaan  atau  gaya  politik yang  dilkasanakan  oleh  negara  masih berbentuk  monarki  kerajaan  sesuai  betuk negaranya.  Karena  bentuk  negara  adalah kerajaan  maka  kepemimpinan  negara berada  di  tangan  raja,  pangeran,  atau silsilah  keluarga  kerajaan  secara  turun temurun.  Pada  masa  ini  tidak  ada  sistem demokratis atau hak-hak demokratis rakyat.
Masa kolonial atau masa penjajahan, pada  masa  ini  kapabilitas  sistem  politik banyak  namun  diambil  oleh  penjajah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat  tidak  harmonis,  sedangkan hubungan  horizontal  harmonis  sesama penjajah  atau  elit  pribumi.    Gaya  politik devide  at  impera atau  memecah  belah. Pada  masa  ini  pengaruh  kekuasaan penjajah sangat dominan, hak-hak masyarakat khususnya masyarakat pribumi
tidak  diperhatikan.  Pemerintahan  berjalan berdasarkan pada kekuasaan kaum kolonial. Tidak ada istilah demokratis pada masa itu.
Masa  demokrasi  liberal  kebebasan rakyat  dalam  berpartisipasi  tinggi  namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung aspirasi masyarakat belum tersedia. Politik masih  cenderung  berhaluan  ideologi. Stabilitas politik masih belum stabil karena diawal  kemerdekaan. Semua aparat  negara pada  masa  ini  sangat  loyal  kepada golongan atau partai.
Masa  demokrasi  terpimpin  hak politik masyarakat tidak tersalurkan dengan  baik.  Pemeliharaan  nilai-nilai demokratis  sangat  rendah  Kapabilitas politik sendiri sesungguhnya banyak potensi  namun  baru  sedikit  dimanfaatkan, integrasi  masyakat  sebagai  bagian  dari negara masih cenderung vertikal, sedangkan  integrasi  horizontal  timbul disintegrasi.  Semua  keputusan  politik cenderung  satu  arah  dari  pemimpin (negara) kepada masyarakat.
Masa demokrasi pancasila penyaluran  hak  politik  awalnya  seimbang namun  kemudian  tidak  terpenuhi  karena fusi kekuasaan orde baru. Dalam penerapan  kepemimpinan  negara  banyak terjadi  pelanggaran  HAM  walaupun    ada pengakuan  HAM.  Kapabilitas  sistem terbuka,  Integrasi  vertikal  atas  bawah,
sedangkan  integrasi  horizontal  terlihat. Gaya politik yang dianut intelek- pragmatik-dan konsep pembangunan.
Kepemimpinan teknokrat dan ABRI.   Sedangkan  untuk  keterlibatan militer  sangat  besar  dengan  dwifungsi ABRI.  Stabilitas  stabil.  Semua  aparat negara  pada  masa  ini  sangat  loyal  kepada pemerintah (Golkar).
Masa  reformasi  kebebasan  dan  hak- hak  rakyat  dalam  partisipasi  politik  secara langsung tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan  nilai-nilai  kebangsaan  dan upaya  penghormatan  HAM  tinggi.  Pola pemerintahan bersifat desentralisasi. Kapabilitas  sistem  politik  pada  masa  ini disesuaikan dengan otonomi daerah, integrasi  vertikal  dua  arah,  sedangkan integrasi  horizontal  muncul  kebebasan rakyat. Kepemimpinan sipil- purnawirawan-politisi.   Sedangkan  untuk keterlibatan  militer  dibatasi  dan  justru partisipasi  massa  tinggi.  Stabilitas  instabil sebagai  dampak  dari  sistem  demokratis yang  baru  dimulai.  Semua  aparat  negara pada  masa  ini  sangat  loyal  kepada pemerintah.  Pada  masa  inilah  muncul istilah  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung.
Pemilihan Kepala Daerah Secara

## Langsung
Pemilihan  secara  langsung  yang melibatkan  sepenuhnya  partisipasi  dan kebebasan rakyat lewat pemilihan
langsung  mulai  dikenal  kembali  pada dekade terakhir ini. Di Indonesia misalnya, setelah  berada  di  bawah  pemerintahan otoriter  selama  tiga  puluh  dua  tahun, politik Indonesia mengalami proses pembaruan  untuk  memberikan  kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat  Indonesia.  Periode  baru  ini dikenal sebagai periode Reformasi.
Ditandai  oleh  perubahan  struktural  seperti desentralisasi  kekuasaan  ke  daerah  dan pembatasan kekuasaan presiden memunculkan  perubahan  proses  politik melalui  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung.  “Secara  substansi,  pelaksanaan pilkada  langsung  dianggap  sesuai  dengan sistem  demokrasi  yang  dianut  Indonesia. Rakyat  diberikan  wewenang  luas  untuk memilih  secara  langsung  siapa  calon kepala  daerah  yang  mereka  kehendaki”. Kompas Nasional, 20 Februari 2015)
Dalam  pelaksanaan  pemilu  terdapat beberapa aturan yang mengatur mekanisme pemilihan,  termasuk  pemilihan  kepala daerah. Aturan mendasar tentang mekanisme  Pilkada  terdapat  dalam  Pasal 18  ayat  (4)  UUD  1945  yang  menyebutkan kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis. Amanat  konstitusi  tersebut  menjadi  salah satu  landasan  untuk  menentukan  aturan selanjutnya.  Sebelum  tahun  2005,  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). Namun sejak berlakunya
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  kepala daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat melalui  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  atau  disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Mulai  berlakunya  Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara  resmi  bernama  Pemilihan  umum Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah atau  disingkat  Pemilukada.  Pada  tahun 2011, keluar Undang-undang baru mengenai  penyelenggara  pemilihan  umum yaitu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011. Istilah yang digunakan pada Undang-undang  ini  adalah  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  peserta  pilkada  adalah pasangan  calon  yang diusulkan oleh partai politik  atau  gabungan  partai  politik. Ketentuan  ini  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  yang menyatakan  bahwa  peserta  pilkada  juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang membatalkan  beberapa  pasal  menyangkut peserta  Pilkada  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## Partisipasi Masyarakat Pedesaan
Masyarakat  desa  ialah  komunitas atau  kelompok  masyarakat  yang  berada pada  suatu  wilayah  yang  merupakan  satu kesatuan  masyarakat  hukum  pada  batas- batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  yang  dimana  corak masyarakatnya ditandai dengan kebersamaan dan kekeluargaan.
Koentjaraningrat (2005), berpendapat bahwa masyarakat di pedesaaan merupakan  sebuah  komunitas  kecil  yang memiliki  ciri-ciri  yang  khusus  dalam  pola tata kehidupan, ikatan pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, yaitu ; 1) para warganya  saling  mengenal  dan  bergaul secara  intensif,  2)  karena  kecil,  maka setiap  bagian  dan  kelompok  khusus  yang ada  di  dalamnya  tidak  terlalu  berbeda antara  satu  dan  lainnya,  3)  para  warganya dapat  menghayati  lapangan  kehidupan mereka dengan baik.
Pada  masyarakat  pedesaan  tersebut terdapat tatanan dimana keteraturan terbentuk  dari  suatu  sistem  partisipasi masyarakat  yang  dinamakan  politik.  Saat ini  partisipasi  masyarakat  desa  dalam proses  politik  masih  sangat  rendah.  Ini terlihat ketika masa-masa pemilihan umum,  masyarakat  masih  terkesan  apatis. Sehingga  haknya  sebagai  warganegara secara  konstitusional  tidak  dimanfaatkan. Analisa  ini  sejalan  dengan  pendapat
Samuel Beer dalam Affandi (2009: 7) yang menyatakan bahwa “hak suara itu ada tetati partisipasi  itu  tidak  lebih  dari  penilaian”. Perbuatan  seperti  ini  juga  sudah  banyak memicu  adanya  money  politik.  Mengingat keadaan orang desa  yang seperti ini, maka sudah  seharusnya  pemerintah  ataupun pihak-pihak  yang  berwajib  harus  bisa mengembalikan  citra  masyarakat  desa dengan asas kepemilihan yang “Luberjurdil”.  Bukan  hanya  dalam  sektor politik,  tetapai  faktor  pendidikan  orang desa  juga  merupakan  salah  satu  kendala yang harus segera diatasi.
Tingkat  pendidikan  secara  otomatis juga  mempengaruhi  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  partisipasi  politik.  Ketika pendidikan  masyarakat  itu  rendah  maka nantinya  tidak  akan  ada  inisiataif  untuk bisa  mempengaruhi  para  pejabat  dalam mengambil  keputusan,  sehinga  mereka akan  menerima  begitu  saja  keputusan- keputusan  yang  dikeluarkan  pemerintah setempat.  Sebagaimana  temuan  Pusida dalam  (Jurnal  Politico  Vol  1,  No  5  tahun 2014) pada penelitiannya bahwa Partisipasi politik  merupakan  hal  utama  dalam masyarakat desa yang berhubungan dengan pemerintah.
Di negara yang maju umumnya pada abad  ke-20  telah  menunjukan  praktek demokrasi  yang  sangat  luas,  dan  telah memberikan  hak  semua  warga  negara secara konstitusional untuk memilih
pemimpin-pemimpin politik mereka
melalui sarana pemilihan bebas. Demokrasi  dipandang  mengalami  suatu pertumbuhan  yang  paling  lamban,  lembut dan sulit yang secara kontinu terancam dan sering  ditentang  oleh  kelompok-kelompok dominan  yang  memiliki  harta  dan  hak istimewa  serta  yang  selalu  takut  akan bencana  otonomi  dan  serbuan  yang  tak teratur yang berasal dari massa tersebut ke dalam  politik,  (Husna,  2013).  Ini  akan semakin  jelas  jika  kita  mengkaji  masalah demokrasi dalam arti yang lebih luas yaitu sebagai suatu state of affairs dimana semua warga  berperan  serta,  dan  aktif  untuk mengambil  bagian  seluas  mungkin  dalam organisasi  dan  pengaturan  keseluruhan kehidupan sosial mereka.
Menurut Pusida (2014:3) “Partisipasi politik  merupakan  hal  utama  dalam masyarakat desa yang berhubungan dengan pemerintah.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa partisipasi  politik  adalah  keterlibatan secara  terbuka  dan  keikutsertaan.  Adapun tingkat  partisipasi  politik  itu  sendiri sesungguhnya sangat tergantung pada 3 hal pokok, yakni komunikasi politik, kesadaran politik dan pengetahuan masyarakat  terhadap  proses  politik  itu sendiri.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pengolahan data, analisis  data  dan  interpretasi  pada  bagian sebelumnya  dapat  disimpulkan  secara
umum  bahwa  :  “Proses  Pemilihan  Kepala Daerah  Secara  Langsung  Ditinjau  Dari Perspektif  Masyakarat  Pedesaan  di  Desa Mandiri  Jaya  Kecamatan  Kelam  Permai Kabupaten  Sintang  sebagian  besar  baik”. Secara  khusus,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
Tanggapan  masyarakat    Desa  Mandiri Jaya Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung.
Masyarakat  di  desa  Mandiri  Jaya menanggapi  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah secara langsung dalam dua golongan,  yakni  pertama  golongan  yang menanggapinya secara positif, dan golongan kedua yang menanggapi kegiatan demokrasi tersebut secara negatif. Golongan  pertama  dalam  tanggapannya beranggapan bahwa kegiatan lima tahunan (pemilu  baik  legislatif  maupun  pemilihan kepala  daerah)  sebagai  bagian  dari  pesta rakyat  dan  program  pemerintah  untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat.  Sedangkan  golongan  kedua, yang menanggapi secara negatif terdiri dari dua  jenis,  pertama  masyarakat  yang beranggapan bahwa pesta demokrasi tersebut  hanya  sebatas  alat  bagi  para  elit politik  guna  memperdaya  masyarakat dengan janji-janji, sehingga mereka cenderung  hanya  sebagai  partisipan  yang mau  memilih  jika  ada  sesuatu  yang diberikan secara langsung. Kedua,
masyarakat  sama  sekali  tidak  memahami peran  mereka  dalam  pemilihan  sehingga mereka menyerahkan hak pilih pada  orang lain.
Proses  masyarakat  mendapat  sosialisasi politik  dalam  pemilihan  kepala  daerah langsung di Desa Mandiri
Jaya Kecamatan  Kelam  Permai  Kabupaten Sintang.
Proses masyarakat mendapatkan sosialisasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  berdasarkan  informasi yang diperoleh dari responden dengan  alat pengumpulan  data  ada  dua,  yakni  dari pemerintah  (KPU),  dari  para  elit  politik (tim  sukses  calon)  dan  perangkat  desa setempat.
Sosialisasi  yang  diberikan  masih sebatas  pengenalan  akan  siapa  calon, kapan  pemilihan  dan  dimana  pemilihan berlangsung.  Mengenai  alasan  mengapa masyarakat penting berperan dalam pemilihan  tersebut  tidak  semua  responden mendapatkan penjelasan.
Kecenderungan masayarakat Desa
Mandiri  Jaya  Kecamatan  Kelam  Permai
Kabupaten  Sintang  dalam  menjatuhkan pilihan  pada  salah  satu  calon  dalam pilkada langsung
Berdasarkan temuan penelitian terdapat beragam alasan responden menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat  dalam  memilih  calon  tertentu pada  pemilihan  kepala  daerah  langsung
memberikan  alasannya  memilih  tersebut dapat  dideskripsikan  bahwa  yang  paling dominan  adalah  karena  faktor  kedekatan kekerabatan dengan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh calon (kampanye), keberanian  calon  memberikan  sesuatu  dan keyakinan  masyarakat  akan  kemampuan mengakomondasi  keinginan  dan  harapan masyarakat  yang  dinyatakan  dalam  wujud kontrak  politik  serta    kompetensi  atau kemampuan calon.
Terdapat temuan dari hasil wawancara,  bahwa  sebenarnya  pola  pikir masyarakat mengalami dinamika perubahan  pada  proses  pemilihan  kepala daerah  langsung,  khususnya  di  pemilihan bupati  Sintang,  bahwa  pada  pemilihan pertama  dan  kedua  masyarakat  masih memiliki kecenderungan memilih berdasarkan  pada  calon  yang  berani menjanjikan sesuatu, tetapi pada pemilihan ke  tiga  (yang  terakhir)  ini  mereka cenderung  melihat  pada  kompetensi  calon dan keberanian calon memberikan kontrak politik
Berdasarkan  uraian  dan  kesimpulan di  atas,  secara  umum    peneliti    sarankan agar  semua  pihak  terkait  khususnya pemerintah baik pemerintah pusat  maupun pemerintah  daerah,  partai  politik  (lembaga politik dan elit politik), lembaga pendidikan,  baik  formal  maupun  non formal  dan  tokoh  masyarakat  agar  dapat memaksimalkan  peran  dalam  memberikan
pendidikan  politik  yang  benar  kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang jauh dari akses modernisasi.
Pendidikan politik tidak hanya penting perannya bagi suksesnya pelaksanaan  demokrasi  politik  (Pilkada Langsung), akan tetapi juga sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang berkualitas.  Semakin  banyak  masyarakat yang  dewasa  secara  politik  akan  semakin kuatnya  sistem  politik  suatu  negara.
Dengan  semakin  berkembangnya  sistem politik,  maka  semakin  kuat  demokrasi yang ada di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Affandi,  I.  (2009). Bedah  Buku  Political Education  “Robert  Brownhill  dan Patricia  Smart”  Program  Studi PPKN  UPI .  Bandung:  Kencana
Utama
Arikunto Suharsimi. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Budiardjo, Miriam.2009, Dasar-dasar Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Efriza.  2012, Political  Explore,  Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung:
Alfabet.
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/2 0/09242961/Pilkada.secara.Langsug. adalah.Kemenangan.Rakyat.  Diakses tanggal 5 Desember 2015.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_ke pala_daerah_di_Indonesia  9  Provinsi Ini  Gelar  Pilkada  Desember  2015 Tempo.c  o.  Tanggal  18  Maret  2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah . Bandung: Mandar Maju.
Miles,  Mattew  B  dan  Hubermen,  Michael. 1992. Analisa  Data  Kualitatif:  Buku Sumber Tentang Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendy  (2007) . Jakarta: UI Press.
Nawawi  Hadari.  2007. Metode  Penelitian Bidang  Sosial,  Yogyakarta ;  Gadjah Mada University Press.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&B . Bandung: Alfabeta.