## ISLAM DAN NEGARA
Abd. Mannan 1
Abstrak: Hubungan  agama  dan  negara  telah  menjadi  faktor kunci  dalam  sejarah  peradaban  umat  manusia.  Hubungan  antara keduanya  telah  melahirkan  kemajuan  besar  dan  menimbulkan malapetaka  besar.  Tidak  ada  bedanya,  baik  ketika  negara  ber- tahta di atas agama pra abad pertengahan, ketika negara di bawah agama  di  abad  pertengahan   atau  ketika  negara  terpisah  dari agama  setelah  abad  pertengahan,  atau  di  abad  modern  sekarang ini.  Secara  garis  besar  para  sosiolog  teoretisi  politik  Islam  me- rumuskan  teori-teori  tentang  hubungan  agama  dan  negara  serta membedakannya  menjadi  tiga  paradigma  yaitu  paradigma integralistik,  paradigma  simbiotik,  dan  paradigma  sekularistik. Pada era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai  pemerintahan,  paling tidak  mengerucut  ke  dalam tiga kelompok, yaitu kelompok konservatif yang menolak sistem politik barat, kelompok modernis  yang menerima secara selektif atau  dengan  penyesuaian  tertentu,  dan    kelompok  sekuler  yang menerima dengan sepenuhnya.
Kata kunci: Islam, agama, negara

## Pendahuluan
Agama, sebagaimana dinayatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang  sebagai  instrumen ilahiah untuk  memahami  dunia.  Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang  paling  mudah  untuk  menerima  premis  semacam  ini.  Alasan utamanya  terletak  pada  cirinya  yang  paling  menonjol,  yaitu  sifatnya yang  ”hadir  di  mana-mana”.  Ini  sebuah  pandangan  yang  mengakui
1 Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

## Abd. Mannan
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 186
bahwa  di  mana-mana,  kehadiran  Islam  selalu  memberikan  panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. 2
Hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah merupakan titik awal kehidupan  umat  Islam  yang  bebas  dan  merdeka  di  bawah  pimpinan Nabi.  Hal  tersebut  juga  menandai  pertama  kali  lahirnya  kehidupan bernegara  dalam  Islam.  Namun  pada  saat  itu  Islam  bukanlah  satu- satunya  komunitas  di  Madinah.  Di  antara  penduduk  Madinah  juga terdapat  komunitas-komunitas  lain,  seperti  orang-orang  Yahudi  dan suku-suku  arab  yang  belum  bisa  menerima  Islam.  Dengan  kata  lain, umat  Islam  merupakan  bagian  dari  suatu  masyarakat  Madinah  yang majemuk. 3
Komunitas  masyarakat  Madinah  yang  baru  terbentuk  tentunya ingin  untuk  tumbuh,  mempertahankan  komunitasnya,  dan  melakukan aktifitas  keduniawian.  Dalam  usaha  memenuhi  keinginan  tersebut, tentu  dihadapkan  kepada  banyak  masalah  yang  kompleks  dalam  ber- bagai  bidang  dan  tentunya  membutuhkan  penanganan  secara  intensif. 4 Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  mengatur  kehidupan  dan  hubungan antara  komunitas-komunitas  yang  merupakan  komponen-komponen masyarakat  yang  majemuk  di  Madinah,  Rasulullah  menetapkan  un- dang-undang  tertulis  sesuai  dengan  kesepakatan  dari  seluruh  elemen masyarakat  Madinah,  yang  mana  undang-undang  tersebut  tertuang dalam Piagam Madinah. 5
Hubungan agama dan negara telah menjadi  faktor kunci  dalam sejarah  peradaban  umat  manusia.  Hubungan  antara  keduanya  telah melahirkan kemajuan besar dan menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada  bedanya,  baik  ketika  negara  bertahta  di  atas  agama  pra  abad pertengahan, ketika negara di  bawah  agama di abad pertengahan   atau ketika  negara  terpisah  dari  agama  setelah  abad  pertengahan,  atau  di abad modern sekarang ini.
2 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 6-7.
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1993), 10.
4 Team  Kajian  Abituren, Simbiosis  Agama  dan  Negara:  Rekonstruksi  Syariat  dalam Konteks Kenegaraan (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiien, 2007), 43.
5 Sjadzali, Islam dan Tata Negara , 10.

## Islam dan Negara
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
Wacana  tentang  agama  dan  negara,  seolah  tidak  akan  pernah ada  habisnya.  Dua  buah  institusi    ini    merupakan    hal    yang    sangat penting  bagi  masyarakat  khususnya  yang  ada  dalam wilayah kedua- nya.  Agama  sebagai  sumber  etika  moral  mempunyai  kedudukan  yang sangat vital karena  berkaitan  erat  dengan  perilaku  seseorang  dalam interaksi  sosial  kehidupannya,  yang mana  agama  dijadikan  sebagai alat  ukur    atau  pembenaran  ( justifikasi )  dalam  setiap  langkah kehi- dupan,  baik  itu  interaksi  terhadap  sesama  maupun  kepada  sumber agama  tersebut. Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan  yang mencakup  seluruh  aturan  mengenai  tata  kemasyarakatan  yang    mem- punyai  kewenangan  dalam  memaksakan  setiap  aturan  yang dibuat- nya  pada  masyarakat  itu.  Di  sini  bisa  saja  aturan  yang  dibuat  oleh negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakatnya (agama)  tetapi  bisa  juga  apa  yang  ditetapkan  negara    itu    berlawanan atau    tidak    sejalan    dengan    agama    tergantung    bagaimana    sistem yang dianut  oleh  sebuah  negara  tersebut,  yang  kemudian  menim- bulkan  benturan-benturan  antara agama  dan  negara.  Persinggungan antara  agama  dan  negara  menimbulkan  suatu  hubungan yang  ka- dang-kadang    saling    menguntungkan    dan    bisa   jadi    saling    mencu- rigai  dan  bahkan  bisa juga saling menindas.
Diperlukan  pemikiran  yang  mendalam  tentang  konsepsi  yang jelas  dalam  hubungan  antara  negara  dan  agama,  jika  diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang majemuk terpelihara di kawasan ini. 6 Dengan demikian, permasalahannya menjadi jelas bagi kita semua. Benarkah asumsi dasar, bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam sebuah bentuk kenegaraan ter- tentu? 7
Berdasarkan  paparan  serta  untuk  menjawab  pertanyaan  sebe- lumnya, penulis berinisiatif melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat  tema  “  Islam  dan  Negara”  dengan  mengumpulkan  infor- masi berbagai pendapat ahli tentang pola hubungan antara keduanya.
66 Abdurrahman  Wahid, Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita:  Agama  Masyarakat Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 9.
7 Ibid., 13.

## Abd. Mannan
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 188

## Pengertian Negara
Secara  literal,  istilah  negara  merupakan  terjemahan  dari  kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman), dan etat (bahasa  Prancis).  Kata state,  staat, dan etat diambil  dari  kata bahasa Latin, yaitu status atau statum , yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. 8
Secara singkat dapat diambil pemahaman bahwa negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang  yang hidup dalam wilayah  tertentu  dengan  tujuan  sama  yang terikat  dan  taat  terhadap perundang-undangan  serta  memiliki  pemerintahan  sendiri.  Negara  di- bentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup  dan memenuhi kebu- tuhan mereka.
Namun,  untuk  memberikan  pemahaman  lebih  dalam  lagi  ten- tang  pengertian  negara  perlu  diketahui  bahwa  banyak  sekali  para  ahli yang  telah  memberikan  rumusan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan negara sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  negara  berarti  organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah  dan  ditaati  rakyat. 9 Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  negara adalah  suatu  daerah  teritorial  yang  rakyatnya  diperintah  ( governed ) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari wrga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaanya (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. 10
Sedangkan, beberapa ahli yang telah memberikan rumusan ten- tang pengertian negara di antaranya sebagai berikut:
1. Soenarko,  negara  adalah  organisasi  masyarakat  yang  mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya se- bagai souverien (kedaulatan). 11
8 Radian  Syam  dan  Nurdin  Muhamad, Pendidikan  Kewarganegaraan (Jakarta:  Dian Rakyat, tt), 8.
9 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (tk: Aneka Ilmu, tt), 587.
10 Miriam  Budiarjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008), 49. 11 Syam dan Nurdin Muhamad, Pendidikan Kewarganegaraan , 9.

## Islam dan Negara
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
2. G. W. Fried Rich Hegel, negara adalah organisasi yang merupakan penjelmaan seluruh individu, untuk it unegara memiliki kekuasaan tertinggi  yang  tidak  dimiliki  organisasi  lain.  Hanya  negralah  yang memberikan  kepada  manusia  tentang  independensi  dan  hak-hak peribadi. 12
3. Roger  H.  Saltou,  Negara  adalah  agen  ( agency )  atau  kewenangan ( authority ) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 13
Berdasarkan  pemaparan  para  ahli  tersebut  dapat  dipahami bahwa  negara  merupakan  organisasi  masyarakat  dalam  suatu  wilayah tertentu, dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang- undangan  serta  memiliki  pemerintahan  sendiri.  Dengan  tujuan  untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## Hubungan Agama dan Negara
Negara  dan  agama  merupakan  persoalan  yang  banyak  menim- bulkan  perdebatan  yang  terus  berkelanjutan  di  kalangan  para  ahli. Ketegangan  perdebatan  tentang  hubungan  agama  dan  negara  ini diilhami  oleh  hubungan  yang  agak  canggung  antara  Islam,  sebagai agama  ( din )  dan  negara  ( daulah ),  agama  dan  negara  merupakan  suatu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lem- baga politik dan sekaligus lembaga agama.
Secara  garis  besar  para  sosiolog  teoretisi  politik  Islam  me- rumuskan  teori-teori  tentang  hubungan  agama  dan  negara  serta  mem- bedakannya  menjadi  tiga  paradigma  yaitu  paradigma  integralistik, paradigma  simbiotik,  dan  paradigma  sekularistik. Pertama, paradigma integralistik.  Paradigma  ini  menerangkan  bahwa  agama  dan  negara menyatu  ( integrated ),  negara  merupakan  lembaga  politik  dan  keaga- maan sekaligus, politik atau negara ada dalam  wilayah agama. Karena agama  dan  negara  menyatu  maka  akibatnya  masyarakat  tidak  bisa membedakan  mana  aturan  negara  dan  mana  aturan  agama.  Karena  itu rakyat  yang  menaati  segala  ketentuan  dan  peraturan  negara  dalam
12 Team, Simbiosis Agama dan Negara , 2. 13 Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , 48.

## Abd. Mannan
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 190
paradigma  ini  dianggap  taat  kepada  agama,  begitu  juga  sebaliknya. 14
Agama  dan  negara  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipi- sahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lembaga  yang  menyatu,  dengan bahasa  lain  keduanya  bagaikan  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipi- sahkan.
Kedua, paradigma  simbiotik.  Dalam  paradigma  ini  agama  dan negara  berhubungan  secara  simbiotik,  yaitu  suatu  hubungan  yang  ber- sifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memer- lukan  negara  karena  dengan  negara,  agama  dapat  berkembang,  seba- liknya,  negara  juga  memerlukan  agama  karena  dengan  agama  dapat berkembang  dalam  bimbingan  etika  dan  moral  spiritual. 15 Negara  dan agama tidak saling mengatasi atau membawahi, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak.
Ketiga, paradigma  sekularistik.  Paradigma  ini  memisahkan agama  atas  negara  dan  memisahkan  negara  dari  agama.  Dengan  pe- ngertian ini secara tidak langsung akan menjelaskan bahwa paradigma ini  menolak  kedua  paradigma  sebelumnya.  Dalam  konteks  Islam, paradigma  ini  menolak  pendasaran  negara  kepada  Islam,  atau  paling tidak  menolak  determinasi  Islam  pada  bentuk  negara  tertentu. 16 Lebih jelasnya, negara dan agama terpisah masing-masing mempunyai fungsi sendiri dan wilayah sendiri. Agama di wilayah privat (pribadi), sedang- kan negara di wilayah publik (sosial).
Banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  para  ulama  dalam  rangka pencarian  konsep  tentang  relasi  Islam  dan  negara,  pada  dasarnya mengandung dua maksud. Pertama, untuk  menemukan idealitas  Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan, “Bagaimana bentuk negara Islam?“. Pendekatan ini  bertolak  dari  suatu  asumsi  bahwa  Islam  memiliki  konsep  tertentu tentang  negara. Kedua, untuk  melakukan  idealisasi  dari  perspektif Islam  terhadap  proses  penyelenggaraan  negara  (menekankan  aspek praktis dan substansial), yakni mencoba menjawab pertanyaan, “Bagai- mana  isi  negara  menurut  Islam?“.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada
14 Marzuki  Wahid  &  Rumaidi, Fiqh  Madzhab  Negara:  Kritik  Atas  Politik  Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), 2.
15 Ibid., 24-26.
16 Ibid., 28.

## Islam dan Negara
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi  hanya  menawarkan  prinsip-prinsip  dasar  tentang  etika  dan moral. 17
Walaupun  kedua  maksud  tersebut  berbeda  dalam  teroritisasi pendekatan,  namun  keduanya  mempunyai  tujuan  yang  sama,  yakni menemukan  rekonsiliasi  antara  idealitas  agama  dan  realitas  politik dalam  upaya  menemukan  formulasi  koherensi  yang  tepat  antara keduanya.  Dengan  demikian,  dalam  proses  pencarian  konsep  negara dan  hubungannya  dengan  agama,  para  pemikir  politik  Islam  berha- dapan dengan dua tantangan yang saling tarik-menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dijawab dan tantangan idealitas agama yang harus dipahami. 18 Dengan begitu, perbedaan konsepsi  diantara mereka lebih  banyak  berada  pada  tataran  metodologis,  yang  pada  giliran berikutnya menentukan perbedaan substansi pemikiran.
Pada  era  kontemporer,  anggapan  para  pemikir  politik  Islam mengenai  pemerintahan,  paling  tidak  mengerucut  ke  dalam  tiga  ke- lompok. Pertama, kelompok konservatif, yang berasumsi bahwa Islam adalah  entitas  yang  serba  lengkap (perfect) ,  seluruh  umatnya  hanya tinggal  mempraktikkan  secara  konsekuen  dan  bertanggungjawab, kapan dan di manapun mereka berada. Sistem pemerintahan dan politik yang digariskan Islam tak lain hanya sistem yang pernah dilaksanakan oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  empat al-khulafā’  ur-rasyidun. Kelompok  ini  secara  spesifik  terbagi  lagi  ke  dalam  dua  aliran  yakni tradisionalisme dan fundamentalisme. 19 Agama  dan  negara  ibarat  dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
17 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru (Jakarta: Logos, 2001), 43- 44. 18 M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam“, dalam Abu Zahra (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 52.
19 Kalangan tradisionalis ,  adalah  mereka  yang  tetap  ingin  mempertahankan  tradisi pemerintahan  ala  Nabi  dan  keempat  khalifah,  dan  tokoh  sentral  dari  kalangan  ini adalah Muhammad Rasyid Ridha. Kalangan fundamentalis , adalah mereka yang ingin melakukan  reformasi  sistem  sosial,  sistem  pemerintahan  dan  negara  untuk  kembali kepada  konsep  Islam  secara  total  dan  menolak  konsep  lainnya,  dan  Abu  al-A‟la  al- Maududi  adalah  salah  satu  tokoh  utamanya.  Lihat,  Masykuri  Abdilah, Gagasan  dan Tradisi  Bernegara  dalam  Islam:  Sebuah  Perspektif  Sejarah  dan  Demokrasi  Modern (tk: tp, 2000), 103.

## Abd. Mannan
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
Kedua, kelompok  modernis.  Kelompok  ini  memandang  bahwa Islam  mengatur  masalah  keduniaan  (termasuk  pemerintahan  dan  ne- gara) hanya pada tataran nilai dan dasar-dasarnya saja dan secara teknis umat bisa mengambil  sistem lain  yang dirasa bernilai  dan bermanfaat. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad „Abduh, Muhammad Husain  Haikal dan Muhammad As‟ad. 20 Negara  dan  agama  tidak  sa- ling mengatasi atau membawahi, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak.
Ketiga, kelompok  sekuler.  Yang  memisahkan  Islam  dengan urusan  pemerintahan,  karena  mereka  berkeyakinan  bahwa  Islam  tidak mengatur  masalah  keduniawian  termasuk  pemerintahan  dan  negara. Tokoh  aliran  ini  yang  paling  terkenal  adalah  „Ali  „Abd  ar-Raziq. 21 Negara dan  agama  terpisah, masing-masing mempunyai  fungsi  sendiri dan wilayah sendiri. Agama di wilayah privat (pribadi), sedangkan ne- gara di wilayah publik (sosial).
Terlepas  dari  segala  perbedaannya,  ketiga  kelompok  ini  sama- sama  berusaha  merespon  tantangan  sistem  politik  dan  pemerintahan barat,  seperti  nasionalisme,  demokrasi,  liberalisme  dan  sebagainya, serta  nilai-nilai  dasar  yang  melatarinya  seperti  persamaan,  kebebasan, pluralisme  dan  sebagainya.  Respons  mereka  bisa  berupa  penolakan total,  penerimaan  seratus  persen  atau  penerimaan  dengan  penyesuaian di sana-sini.

## Penutup
Negara  merupakan  organisasi  masyarakat  dalam  suatu  wilayah tertentu, dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang- undangan  serta  memiliki  pemerintahan  sendiri.  Dengan  tujuan  untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Secara  garis  besar  para  sosiolog  teoretisi  politik  Islam  me- rumuskan  teori-teori  tentang  hubungan  agama  dan  negara  serta  mem- bedakannya  menjadi  tiga  paradigma  yaitu  paradigma  integralistik, paradigma  simbiotik,  dan  paradigma  sekularistik.  Pada  era  kontem- porer,  pandangan  para  pemikir  politik  Islam  mengenai  pemerintahan, paling  tidak  mengerucut  ke  dalam  tiga  kelompok.  Kelompok  pertama (konservatif), misalnya, menolak sistem politik barat. Kelompok kedua
20 Ibid.
21 Ibid.

## Islam dan Negara
Islamuna Volume 1 Nomor 2 Desember 2014
(modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu. Sedang kelompok ketiga (sekuler) menerima dengan sepenuhnya. ***

## Daftar Pustaka
Abdilah,  Masykuri. Gagasan  dan  Tradisi  Bernegara  dalam  Islam:
Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern. tk. tp, 2000.
Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara; Transformasi  Pemikiran  dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.
Muhamad,  Nurdin.  dkk. Pendidikan  Kewarganegaraan. Jakarta:  Dian Rakyat, tt.
Rumaidi. dkk. Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2001.
Senja, Ratu Aprilia. dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. tk. Aneka Ilmu, tt.
Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah,  dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press, 1993.
Syamsuddin, M. Din. Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: Logos, 2001.
_____. “Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah  Pemikiran Politik  Islam“, dalam  Abu  Zahra  (ed.). Politik  Demi  Tuhan: Nasionalisme  Religius  di  Indonesia. Bandung:  Pustaka  Hidayah, 1999.
Team  Kajian  Abituren. Simbiosis  Agama  dan  Negara;  Rekonstruksi ‘Syariat’ Dalam Konteks Kenegaraan. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2007.
Wahid,  Abdurrahman. Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita;  Agama Masyarakat Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.