## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta

## Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: iqbalputrap12@gmail.com

## Abstract
Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the  Notary  has  attribution  authority  and  can  delegate  it  to  staff  but  the  deed  read  by  the  staff  can  be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by  the  Notary  Public,  the  Notary's  responsibility  if  the  deed  is  read  by  the  staff,  namely  receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.

## Keywords: notary; responsible; reading of the deed

## Abstrak
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan  artikel ini adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya  mulai  dari  pembuatan,  pembacaan  sampai  dengan  penandatanganan,  pembacaan  akta  wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi  akta  yang  dibacakan  oleh  staf  bisa  dianggap  batal  demi  hukum.  Simpulan  dari  artikel  ini  yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima  sanksi  administratif  atau  sanksi  dari  kode  etik  Notaris  dan  jika  terdapat  kesalahan  yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.

## Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Notaris  merupakan  salah  satu  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  akta otentik.  Pengertian  Notaris  itu  sendiri  yaitu  Notaris  merupakan  Pejabat  Umum  yang  diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  bahwa Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang- undang  lainnya.  Tugas  dari  seorang  Notaris  adalah  mengkonstatir  hubungan  hukum  antara  para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.  Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007). Selain itu, Notaris juga mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan  Notaris  adalah  kewenangan  yang  diperoleh  secara  atribusi,  yaitu  pemberian kewenangan  yang  baru  kepada  suatu  jabatan  berdasarkan  suatu  peraturan  perundang-undangan atau  aturan  hukum.  Notaris  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yakni UUJN,  yang  berarti  juga  kewenangan  tersebut  sebatas  apa  yang  diberikan  oleh  UUJN  (Adjie, 2011). Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN.
Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dalam pembuatan akta Notaris harus memperhatikan data-data yang ada  di  lapangan  dan  didasarkan  pada  fakta  yang  ada.  Hal  yang  terpenting  lainnya  bagi  Notaris dalam  melaksanakan  kewajibannya  yang  sering  menimbulkan  pertanyaan  dan  penyimpangan dalam  pelaksanaannya  yaitu  terkait  dengan  pembacan  akta  yang  diatur  dalam  Pasal i 16  ayat i (1) huruf i m Undang-Undang i Nomor 2 Tahun i 2014 dimana i Notaris wajib untuk membacakan Akta i di hadapan para  penghadap  dengan i dihadiri  oleh i paling  sedikit i 2  (dua) orang i saksi,  atau i 4  (empat) orang saksi i khusus untuk i pembuatan Akta i wasiat di i bawah i tangan, dan i ditandatangani pada i saat itu i juga oleh penghadap, i saksi, dan i Notaris. Dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakselarasan atau  perbedaan  antara  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN-P  dengan  kenyatannya,  dimana  banyak Notaris  yang  mewakilkan  pembacaan  akta  kepada  staff  nya  untuk  membacakan  akta  dihadapan penghadap, sedangkan dalam UUJNP yang wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap yaitu  Notaris  itu  sendiri.  Ketika  Notaris  tidak  menjalankan  kewenangannya  dan  kewajibannya maka  akan  mendapatkan  sanksi i yang  tegas i sebagaimana  yang i telah  diatur i dalam  Undang- undang i ataupun Kode Etik Notaris. Berdasarkan i latar belakang i permasalahan diatas i maka artikel ini i akan membahas i mengenai tanggung jawab Notaris terkait dengan pembacaan akta dnegan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta”.
Teori i yang  digunakan i oleh  artikel i ini  untuk i menjawab  permasalahan i yang  ada  dalam artikel ini yaitu teori i tanggung jawab i hukum. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa  tanggung  jawab  hukum  yaitu:  “seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia
bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan  (Kelsen,  2007). Sedangkan  pengertian  lain  dari  tanggung  jawab  hukum  adalah  jenis  tanggung  jawab  yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum (Salim, 2013). Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability  itu  sendiri  lebih  mengarah  ke  pada  pertanggungjawaban  hukum  yaitu  tanggung  gugat akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  sedangkan  istilah  responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab  dimaknai  dalam  arti  liabilty  yaitu  sebagai  suatu  konsep  yang  terkait  dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011). Teori ini akan digunakan untuk membahas terkait dnegan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewajibannya yaitu khususnya dalam hal pembacaan akta.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  artikel  ini  akan  membahas permsalahan terkait dnegan bagaimana tanggung jawab Notaris  terkait dengan kewajiban dalam pembacaan akta dihadapan penghadap?
Beberapa artikel yang telah ada diantaranya, artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap  Kewajibannya  Dalam  Hal  Pembacaan  Akta”  merupakan  artikel  yang  dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, untuk membuktikan keaslian dari artikel ini maka artikel ini akan dibandingkan dengan artikel penelitian yang mempunyai tema yang sama yaitu terkait dengan kewajiban  Notaris  dalam  hal  pembacaan  akta.  Penelitian  pertama  berjudul  “Tanggung  Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap” ditulis oleh i Muhammad  Tiantanik i Citra i Mido,  dimana  penelitian  tersebut  memfokuskan  topik pembahasannya  terkait  dengan  alasan i Notaris  menyerahkan i kewajiban  membacakan i akta kepada i staf  Notaris i di  hadapan i penghadap,  implikasi i hukum  terhadap i akta  Notaris i yang dibacakan i oleh karyawan atau staf i Notaris di i hadapan i penghadap, dan i bagaimana tanggung i jawab perdata i Notaris terhadap i akta yang i dibacakan oleh karyawan atau staf i Notaris di i hadapan i penghadap (Mido, 2018). Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap” yang ditulis oleh I i Wayan Arya i Kurniawan, dimana  artikel  ini  lebih  memfokuskan  topik  pembahasannya  mengenai  kedudukan i akta notaris i yang i tidak dibacakan i oleh notaris i dihadapan para i penghadap (Kurniawan, 2018).
Artikel  dari  Dwi  Merlyani  dengan  judul  penelitian  “Kewajiban  Pembacaan  Akta  Otentik Oleh  Notaris  Di  Hadapan  Penghadap  Dengan  Konsep  Cyber  Notary”,  dimana  artikel  ini memfokuskan  pada  topik  pembahasan  terkait  dengan  menganalisis i filosofi  mengenai pembacaan i akta otentik i oleh notaris i di hadapan i penghadap. Berdasarkan artikel penelitian tersebut diatas jika dibandingkan dengan pembahasan artikel ini yaitu memfokuskan pembahasannya hanya terkait dengan i tanggung jawab i Notaris terkait dengan kewajiban dalam i pembacaan i akta dihadapan penghadap,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  artikel  yang  berjudul  “Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap  Kewajibannya  Dalam  Hal  Pembacaan  Akta”  mempunyai  perbedaan  dengan  artikel penelitian  diatas  yang  mempunyai  tema  yang  smaa  tetapi  mempunyai  topik  pembahasan  yang berbeda maka artikel ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  artikel  ini  yaitu  penelitian  normatif.  Penelitian Hukum Normatif merupakan salah satu dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto,  2003).  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian i hukum  normatif i adalah  suatu i proses  untuk i menemukan  suatu i aturan  hukum,  prinsip- prinsip i hukum, maupun i doktrin-doktrin hukum i guna menjawab i isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada i penelitian hukum i jenis ini, seringkali i hukum dikonsepkan i sebagai apa i yang tertulis i dalam  peraturan i perundang-undangan  atau i hukum  dikonsepkan i sebagai  kaidah i atau norma i yang merupakan i patokan berperilaku i manusia yang dianggap i pantas. Data yang digunakan dalam i penelitian  normative  yaitu i berupa  buku-buku,  peraturan i perundang-undangan,  keputusan- keputusan  pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka  (Ashofa, 1996). Dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,  Kode  Etik  Notaris  dan  peraturan i lain  yang i terkait,  bahan i hukum  sekunder i berupa literature-literatur  seperti i buku,  artikel  ataupun  jurnal,  dan i lainnya,  terakhir  bahan i hukum tersier i seperti  internet,  ataupun i kamus  hukum i dan  sejenisnya.  Teknik i pengumpulan  data i yang digunakan i yaitu  studi i dokumen.  Metode  analisis i data  yang i digunakan  oleh  artikel  ini  untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Notaris  Terkait i Dengan  Kewajiban i Dalam  Pembacaan  Akta i Dihadapan Penghadap i
Notaris i dalam  menjalankan i jabatannya  mempunyai  suatu  kewenangan dan  kewajiban yang harus  dipenuhi  dan  dilaksanakan i sesuai  dengan i peraturan  yang i ada  yaitu  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang i Nomor  2 i Tahun  2014 i Tentang  Perubahan i atas  Undang-Undang  Nomor i 30 Tahun i 2004  Tentang Jabatan  Notaris  atau  biasa  disingkat  dnegan  UUJN.  Kewenangan  Notaris  itu sendiri  diatur  dalam  Pasal  15  UUJN  sedangkan i Kewajiban  Notaris i diatur  dalam i Pasal  16 i UUJN. Kewajiban  Notaris  yang  sering  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya  yaitu  sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam i Pasal 16 i ayat (1) i huruf m i UUJN dimana i Notaris dalam i menjalankan jabatannya i wajib  untuk  membacakan  Akta i di  hadapan i penghadap i dengan  dihadiri i oleh  saksi  paling sedikit sejumlah 2 (dua) orang saksi, atau i 4 (empat) i orang saksi yang khusus i untuk pembuatan i Akta wasiat i di  bawah i tangan,  dan i ditandatangani  pada i saat  itu i juga  oleh i penghadap,  saksi,  dan i Notaris. Pembacaan i akta dinilai snagat penting karena berkaitan dengan pembuktian khususnya kekuatan dari pembuktian  formil  itu  sendiri,  dimana  akta  notaris  tersebut  harus  mempunyai  dan  memberikan kepastian hukum terkait dengan pernyatan ataupun kepastian dari segala i hal yang i dicantumkan serta yang  diuraikan i dalam  akta i tersebut i merupakan  kebenaran i dan  sesuai i dengan  keinginan i atau  hal yang i dikehendaki oleh para penghadap. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti  lain  terkait  dengan  pembacaan  akta  masih  terdapat  penyimpangan  di  lapangan,  dimana pembacaan  akta  yang  umumnya  dan  seharusnya i dibacakan  oleh i Notaris  di i hadapan  penghadap i dan saksi i tetapi akta dibacakan oleh staff Notaris, hal ini menimbulkan ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan aturan yang ada.
Pembacaan i akta Notaris yang i dilakukan oleh i staf notaris atas perintah Notaris i dikatakan sah dan dapat dilakukan karena Notaris mempunyai i kewenangan atribusi i yang bersumber i dan diberikan i langsung  oleh i undang-undang,  serta i diangkat  secara i delegasi  oleh i pejabat i pemerintah dalam i hal  ini i yaitu  Kementerian i Hukum  dan i Hak  Asasi i Manusia  untuk i menjalankan  tugas  dan jabatannya.  Wewenang i atau  sering i pula  ditulis i dengan  istilah i Kewenangan  merupakan i suatu tindakan i hukum  yang i diatur  dan i diberikan  kepada i suatu  jabatan  yang  berdasarkan i peraturan perundang-undangan i yang berlaku i guna mengatur i jabatan yang i bersangkutan  (Adjie, 2008). Notaris dalam menjalankan tugasnya atau jabatannya i mempunyai hak i serta wewenang i untuk memberikan i perintah kepada salah satu i stafnya untuk i menjalankan wewenangnya i termasuk dalam i hal pembacaan  akta,  dengan  ketentuan  jika  akta  tersebut  dibacakan  oleh  staf  atau i asisten    Notaris, maupun i akta  tersebut i dibacakan  tetapi i tidak  semua i yang  dibacakan i dan  akta i dibacakan  tapi i bukan oleh i Notaris  itu i sendiri  melainkan i dibacakan  oleh i karyawan  atau i asisten  Notaris i atau  apabila i para
pihak i yang  berkehendak i untuk  tidak i dibacakan,  notaris i tidak  boleh i mencantumkan  dalam i bagian penutup i akta bahwa i notaris i telah i membacakan i akta dan i para penghadap i telah  mengerti i isi dari i akta tersebut.  Hal i ini  akan i berakibat  pada i akta  yangdibuat  oleh i notaris    tersebut  tidak i sesuai  dengan i apa yang i dikehendaki oleh i penghadap, atau i para penghadap i mungkin i tidak memahami i isi i akta, sehingga i akan  menimbulkan i salah    pengertian i dan  multitafsir  mengenai i isi  dari i akta  yang i dibuat notaris i tersebut,  akibatnya i salah  satu i pihak  dalam i akta  bisa i melakukan  wanprestasi i atau  akta i tidak dapat i dipergunakan sebagaimana i mestinya.
Perlu  digaris  bawahi  terkait  dengan  kepastian  hukum  dari  akta  serta  tanggung  jawab  Notaris terkait dengan kewajibannya. Pembacaan akta merupakan serangkaian dari proses pembuatan akta oleh Notaris, dimana akta Notaris mempunyai kepastian hukum, jika dalam proses pembacaan akta ini tidak dilakukan  oleh  Notaris  maka  menyalahi  atau  menyimpangi  aturan  yang  ada  maka  kedudukan  akta Notaris tersebut dapat diragukan kepastian hukumya. Maka dari itu pembacaan akta harus dilakukan oleh Notaris sendiri tanpa mewakilkan kepada stafnya. Tujuan dari i pembacaan akta i oleh Notaris itu sendiri  yaitu  agar  Notaris  paham  dan  bisa  memastikan  isi  dari  akta  tersebut  pada  para  penghadap. Akibat dari pembacaan akta i yang dibacakan i oleh staf i atau selain Notaris i yaitu akta i tersebut dianggap telah cacat i hukum i dan mempunyai i kekuatan hukum i setara dengan i akta bawah i tangan serta bisa batal demi  hukum.  Akta  otentik i yang  hanya i mempunyai  kekuatan i pembuktian  dibawah i tangan tersebut i tidak menjadi i masalah sepanjang i dalam akta i tersebut hanya i mengatur mengenai perjanjian i yang  telah  disepakati i oleh  para i pihak  yang i telah  mengakui i kebenaran  semua i perbuatan yang i dilakukan dalam i akta i tersebut. Tetapi i hal ini i akan bermasalah i ketika akta i yang dibuat i tersebut i merupakan  syarat  dari  lahirnya  suatu i hubungan  hukum i yang  telah i ditentukan  dan ditetapkan  oleh i Undang-Undang (Kartikosari,  2017).  Akta  Notaris  dalam  pembuatannya  harus memenuhi  unsur  yang  ada  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  yaitu i Suatu  akta i otentik  adalah i suatu akta i yang  dibuat i dalam  bentuk i yang  telah  ditentukan  oleh i Undang-Undang  atau  oleh  di hadapan i pejabat umum i yang berwenang i untuk itu i di tempat i akta itu i dibuat.
Jika  Notaris  mewakilkan  pembacaan  akta  kepada  staf  maka  notaris  telah  melanggar kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Notaris wajib bertanggung jawab  jika  hal  tersebut  membuat  kerugian  bagi  para  penghadap  karena i akta i tersebut merupakan i tanggung  jawab i penuh  dari i Notaris.  Notaris  akan  dikenai  sanksi  berupa  sanksi administrarif.  Pengaturan i sanksi  administratif i dalam  UUJN i yaitu  dengan i menempatkan i teguran tertulis i pada  urutan i pertama  pemberian i sanksi,  merupakan  suatu  peringatan  kepada  Notaris  dari
Majelis  Pengawas  yang  jika  tidak  dipenuhi  ditindak  lanjuti  dengan  pemberhentian  sementara,  jika sanksi  seperti  ini  tidak  dipenuhi  juga  oleh  Notaris  yang  bersangkutan,  maka  dapat  dijatuhi  sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat  ringannya  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris,  dalam  arti  bahwa  penerapan  sanksi  tersebut sifatnya gradual atau berjenjang. Sedangkan pengaturan tentang sanksi dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari  keanggotaan  perkumpulan  dan  onzetting  (pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpulan.  Terkait dengan teori tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pelaku perbuatan hukum  wajib bertanggung jawab atas semua hal yang  dilakukan  olehnya  ataupun  hal  yang  merupakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undnag Jabatan Notaris. Jika terjadi kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh  Notaris  dalam  menjalankan  kewajibannya  khususnya  dalam  hal  pembacaan  akta  dan menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus bertanggung jawab secara perdata dengan menerima  sanksi  administratif  ataupun  mengganti  kerugian  jika  kesalahan  tersebut  menimbulkan kerugian bagi para pihak.

## D. SIMPULAN
Simpulan  dari  hasil  pembahasa  artikel  diatas  terkait  dengan  tanggung  jawab  Notaris  terhadap kewajibannya dalam hal pembacaan akta yaitu Notaris wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal  16  UUJN  termasuk  kewajiban  dalam  membacakan  akta  yang  wajib  dan  harus  dilakukan i oleh Notaris i sendiri dan tidak i boleh dilimpahkan kepada staf ataupun karyawan Notaris walaupun Notaris mempunyai  kewenangan  atribusi  tetapi  jika i pembacaan i akta  tersebut  dilakukan  oleh  staf i maka akta i tersebut bisa diragukan kepastian hukumnya dan jika terjadi kesalahan dalam akta tersebut pada saat  pembacaan  akta  maka  akta  tersebut  dinilai  cacat  hukum.  Jika  kesalahan  dalam  akta  tersebut menyebabkan  kerugian  maka  Notaris  wajib  bertanggung  jawab.  Tanggung  jawab  Notaris  terkait dengan  pembacaan  akta  yang  dilakukan  oleh  stafnya  yaitu  dengan  tanggung  jawab  perdata  dimana Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  atau  sanksi i kode  etik i Notaris  dan  mengganti  kerugian para pihak jika merugikan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Adjie, H. (2011). Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Ashofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
Azheri, B. (2011). Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kelsen, H. (2007). General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia. Kie, T. T. (2007). Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada.
Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Salim. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Kartikosari, H. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jurnal Panorama Hukum , Vol. 2 (No. 2), p. 167–184.
Kurniawan, I. W. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. Jurnal Acta Comitas , Vol. 3 (No. 3), p. 489–499.
Merlyani, D. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Jurnal Reportorium , Vol. 9 (No. 1), p. 36–47.
Mido, M. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Jurnal Lentera Hukum , Vol. 5 (No. 1), p. 171–188.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris .