Effectiveness  Of  The  Internal  Audit  Function  By  Field  Of  Supervision  On  The South Sulawesi High Court

## Efektifitas  Fungsi  Audit  Internal  Oleh  Bidang  Pengawasan  Pada  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Gustaf Rogers Silalahi 1* , Abd. Rahman Mus 2 , Ratna Sari 3
Universitas Muslim Indonesia 1,2,2 rogersilalahi493@gmail.com
* Coresponding Author

## ABSTRACT
This  study  aims  to  assess  the  inspection  carried  out  by  the  supervision  section  of  the  Assistant  to  the supervision  section  of  the  South  Sulawesi  high  prosecutor  in  analyzing  the  audit  process  by  internal auditors, identifying, and assessing the effectiveness of the inspectors as an internal audit function in the South Sulawesi high prosecutor's work unit consisting of 23 state prosecutors and 9 branches of the State Prosecutor using indicators from APIP regarding the elements of internal audit effectiveness. This study uses  a  qualitative  approach  with  data  sources  from  interviews  and  document  analysis.  The  results showed that the internal audit process carried out by the Assistant internal examiner of the supervision section of the South Sulawesi high prosecutor's office was inadequate, because the follow-up process on the findings of the examination had not been carried out. In addition, the internal audit carried out by the  Assistant  to  the  supervision  section  of  the  South  Sulawesi  high  prosecutor's  Office  has  not  been effective because there are still of indicators for assessing the effectiveness of internal audits that have not  been  met,  such  as  Inappropriate  leadership,  objective  staff,  competent  staff,  audit  professional standards have not been fully implemented and a very busy audit schedule.
Keywords : Internal Audit, Assistant to the supervision of the High prosecutor's Office of South Sulawesi the Examination Unit

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  pemeriksaan  yang  dilakukan  Bagian  Pengawasan  pada  Asisten Bagian  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dalam  menganalisis  proses  pelaksanaan  audit oleh  pemeriksa  internal,  mengidentifikasi  serta  menilai  efektivitas  pemeriksa  sebagai  fungsi  audit internal pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 Kejaksaan Negeri dan 9 Cabang    Kejaksaan  Negeri  dengan  menggunakan  indikator  dari  APIP  mengenai  elemen-elemen efektivitas  audit  internal.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  sumber  data  dari wawancara  dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  audit  internal  yang  dijalankan oleh pemeriksa internal Asisten Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memadai, dikarenakan  belum  dilaksanakannya  proses  tindak  lanjut  atas  temuan  pemeriksaan.  Selain  itu,  audit internal  yang  dijalankan  Asisten  Bagian  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  efektif karena  masih  terdapat  sejumlah  indikator  penilaian  efektivitas  audit  internal  yang  belum  terpenuhi seperti kepemimpinan yang belum sesuai, staf yang objektif, staf yang kompeten, standar profesi audit yang belum dijalankan sepenuhnya dan jadwal audit yang sangat padat.
Kata  Kunci  : Audit  internal,  Asisten  Bagian  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan,  Satuan Pemeriksa

## 1. Pendahuluan
Seiring  dengan  perubahan  paradigma  yang  menyertai  proses  reformasi,  isu  hangat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  pengawasan  terhadap  kinerja  pelayanan pemerintah.  Banyak  hal  yang  berkaitan  dengan  kinerja  layanan  pemerintah,  salah  satunya adalah audit internal. Pada frame birokrasi, mekanisme audit internal pemerintah adalah oleh
Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  seperti  Inspektorat  Jenderal  di  Kementerian dan mekanisme pengawasan melekat oleh atasan langsung.
Literatur  terbaru  menunjukkan  bahwa  fungsi  audit  internal  telah  mengalami pergeseran  dalam  menanggapi  perubahan  dalam  praktek  bisnis  global.  Perubahan  tersebut menciptakan  peluang  bagi  audit  internal  untuk  memberikan  nilai  tambah  melalui  layanan konsultasi kepada manajemen dan membantu dewan direksi untuk mengelola risiko (Mihret dkk., 2010; Lenz dkk., 2015).
Audit  internal  sangat  penting  bagi  kelangsungan  suatu  organisasi  atau  perusahaan maupun  pada  pemerintahan.  Audit  internal  adalah  kegiatan assurance dan  konsultasi  yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan  operasi  organisasi.  Audit  internal  membantu  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas  pengelolaan  risiko,  pengendalian,  dan  proses governance (Setianto,  dkk,  2004). Efektivitas  audit  internal  yang  diharapkan  memiliki  faktor  yang  berkontribusi  seperti kompetensi  dari  tim  internal  audit,  independensi  dari  internal  audit,  dukungan  manajemen, dan kualitas audit internal (Rudhani, et al, 2017).
Selama ini masih sering terjadi praktik- praktik korupsi yang terjadi di daerah, baik di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/  kota.  Hal  ini  mengindikasikan  fungsi  pengawasan  dan kontrol  di  tingkat  daerah,  provinsi  maupun  kabupaten/  kota  serta  pusat  masih  lemah  yang berakibat pada maraknya praktik tindak pidana korupsi (Rahadhitya dan Darsono, 2015).
Tugas  dan  fungsi  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dalam  Bidang  Pengawasan dipimpin oleh Asisten Bidang Pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan  Tinggi.  Lingkup  bidang  tugasnya  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian  pelaksanaan  pengawasan  atas  kinerja  dan  keuangan  intern  Kejaksaan,  serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan KepalaKejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  PER/05/M.PAN/2008, menjelaskan auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  pengawasan  pada  instansi pemerintah,  lembaga  dan  atau  pihak  lain  yang  di  dalamnya  terdapat  kepentingan  negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor tersebut melakukan tugas dan fungsinya untuk dan  atas  nama  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP).  Sedangkan  APIP  adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
Kejaksaan  Agung  menetapkan  satu  orang  pejabat  serta  satu  mantan  pejabat  di Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Pemprov  Sumsel)  terkait  dugaan  korupsi  dana  hibah dan bantuan sosial pada 2013 dengan dua tersangka pada kasus ini  masih berstatus sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Kasus  dugaan  korupsi  dana  hibah  dan  Bansos  Provinsi  Sumatera Selatan  mulai  diselidiki  Kejaksaan  Agung  setelah  menemukan  adanya  perubahan  anggaran. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun, namun diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan  pertanggungjawaban  terdapat  dugaan  pemotongan,  peruntukan  fiktif,  dan ketidaksesuaian peruntukan. Atas dugaan korupsi ini, negara di indikasi merugi sebesar Rp 2,3 triliun (Sumber: palembang.tribunnews.com, di akses 18 April 2017).
Kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip Good Governance yang menuntut adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan  efisiensi,  akuntabilitas,  bervisi  strategis,  saling  keterkaitan  sesuai  dengan  prinsip  dasar yang  dikemukakan  oleh United  Nation  Development .  Dengan  demikian  penerapan  konsep pemerintahan  negara  merupakan  tantangan  tersendiri  sehingga  dibutuhkan  peranan inspektorat  guna  menjalankan  fungsi  pengawasan  atas  efisiensi  dan  efektifitas  kerja  system pengendalian manajemen yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
Berdasarkan laporan triwulan IV Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah masih ada satuan kerja yang melakukan penyerapan anggaran presentase nya dibawah 95% yang artinya adalah  APIP  pada  wilayah  kerja  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  melakukan pengawasan  terhadap  pernyerapan  anggaran  secara  optimal  sehingga  perlu  dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis terkait hal tersebut.. Oleh karena itu, dibuatlah standar yang  dapat  menyelaraskan  kinerja  setiap  APIP  yaitu  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern  Pemerintah  (SA-APIP)  kemudian  pada  tahun  2014  Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah Indonesia  (AAIPI)  membuat  Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (SAIPI)  sebagai  bukti pelaksanaan  amanat  PP  Nomor  60  Tahun  2008  yang  dibuat  untuk  menjadi  ukuran  mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit dan bersifat wajib dipedomani oleh auditor internal pemerintah.
Audit  internal  adalah  aktivitas  independen,  keyakinan  obyektif,  dan  konsultasi  yang dirancang  untuk  menambah  nilai  dan  meningkatkan  operasi  organisasi.  Audit  internal  ini membantu  organisasi  mencapai  tujuannya  dengan  melakukan  pendekatan  sistematis  dan disipilin  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektifitas  manajemen  resiko,  pengendalian, dan  proses  tata  kelola  (Rahman  et  al.,  2018).  Apabila  suatu  organisasi  telah  mampu melaksanakan  pengendalian  internal  dengan  baik  maka  dengan  begitu  akan  lebih  terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. (Alwing et al., 2022).
Kontribusi  audit  internal  yang  signifikan  pada  organisasi  dalam  memberikan  nilai tambah  sebagaimana  dibahas  sebelumnya  tidak  akan  terwujud  kecuali  adanya  fungsi  audit internal  yang  efektif  pada  organisasi  (Onumah  dan  Krah,  2012).  Pada  aspek  lingkup  audit menunjukan  bahwa  audit  internal  bertanggung  jawab  atas  kepatuhan  seluruh  pengelolaan bisnis  dan  operasional  perusahaan  serta  kepatuhan  atas  regulasi  pemerintah  dan  regulasi perusahaan publik yang berlaku, dengan menjalankan peran internal control yang efektif bagi perusahaan  melalui  pengelolaan  fungsi  audit  internal.  Selain  itu,  audit  internal  juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa atau layanan konsultasi kepada direksi, dewan komisaris dan unit bisnis/ unit kerja dan pemberian assurance mengenai kelayakan pelaporan keuangan,  mengawal  implementasi  pengendalian  internal  dan  memberikan  dukungan  dalam meningkatkan pelaksanaan good corporate governance.
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  merasa  tertarik  melakukan  penelitian  untuk mengetahui  bagaimana  keberadaan  Satuan  Pemeriksa  Internal  (SPI)  berdampak  terhadap kinerja  di  Kejaksaan  tinggi  Sulawesi  Selatan,  dengan  judul “Efektifitas  Fungsi  Audit  Internal oleh Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”.
2. Tinjauan Pustaka Teori Keagenan ( Agency Theory ) Teori keagenan ( agency theory ) merupakan salah satu teori organisasi yang terbilang cukup lama dan telah banyak digunakan sebagai basis penelitian ekonomi hingga saat ini. Teori keagenan  memandang  organisasi  sebagai  sebuah  jaringan  yang  terikat  oleh  kontrak.  Teori tersebut  berkembang  dari  dasar  pemisahan  antara  struktur  kepemilikan  dan  fungsi  kontrol (Ittonen, 2010).
Teori  keagenan  pada  audit  internal  muncul  dari  premis  yang  menyatakan  bahwa agent  memiliki  informasi  yang  lebih  lengkap  dari  principal  dan  asimetri  informasi  tersebut berpengaruh  terhadap  kemampuan  principal  untuk  memonitor  perilaku  oportunis  dari manajemen (Adams, 1994).

## Teori Kelembagaan
DiMaggio  &  Powell  (1983)  menyatakan  bahwa,  sebagai  akibat  dari  tekanan kelembagaan,  organisasi  akan  mengadopsi  karakteristik  serupa  melalui  keinginan  untuk mengorganisir  diri  dengan  cara  yang  mirip  dengan  organisasi  lain  di  lingkungan  yang  sama.
Dalam  kasus  audit  internal,  peningkatan  profesionalisasi  tersebut  dapat  timbul  dengan sendirinya meskipun auditor internal mempelajari audit internal di perguruan tinggi dan pada akhirnya  mendapatkan  kualifikasi  sebagai Certified  Internal  Auditor (CIA),  atau  dengan mendirikan organisasi sebagai bagian dari IIA di lingkungannya.

## Teori Akuntabilitas
LAN  &  BPKP  (2010)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  salah  satu karakteristik penting dalam konsep good corporate governance . Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan  seseorang  atau  organisasi  atau  penerima  amanat  untuk  memberikan pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang  memberikan  amanat  tersebut.  Secara  umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.
Dalam  konteks  audit  internal,  sesuai  dengan  teori  akuntabilitas  bahwa  fungsi  audit internal  akan  membantu  organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran yang  telah  ditetapkan,  dengan  cara  memperluas  fungsi  audit  internal  melalui  layanan konsultasi  dan assurance yang  dirancang  untuk  memberikan  nilai  tambah  bagi  organisasi dengan mengevaluasi operasi dan menyarankan perbaikan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

## Audit Internal
Moeller  (2005)  menyatakan  definisi  audit  internal  sebagai  fungsi  penilai  independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas- aktivitas yang ada sebagai bentuk pelayanan kepada organisasi. Boynton, et al (2002) berpendapat bahwa tujuan audit  internal  ialah  untuk  membantu  manajemen  memberikan  tanggung  jawab  yang  efektif kepada organisasi.
Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini  atas  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan  wajib  menggunakan  Standar  emeriksaan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Peran yang dimiliki oleh audit internal saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari  yang  semula  berdasar  kepada  audit  kepatuhan  ( compliance )  menjadi  lebih  berorientasi kepada  kepuasan  manajemen  sebagai  klien  lewat  aktivitas-aktivitas  yang  memberikan  nilai tambah bagi perusahaan (Yuliatma, 2011).
Tahapan  audit  umum  menurut  Taylor  dan  Glezen  (1997)  dalam  BPKP  (2009)  yang selanjutnya  diadaptasi  untuk  audit  operasional  antara  lain,  Persiapan  audit,  Evaluasi  sistem pengendalian manajemen, Pengujian substantif dan pengembangan temuan serta Pelaporan dan tindak lanjut.

## Teknik Audit
Pengumpulan  bukti  dalam  kegiatan  audit  mempunyai  urutan  langkah  yang  harus ditempuh  oleh  auditor  disebut  dengan  prosedur  audit.  Menurut  Boynton  (2002)  dalam kegiatan  audit  terdapat  sepuluh  jenis  teknik  audit  antara  lain  Prosedur  Analitis,  Inspeksi, Konfirmasi,  Permintaan  Keterangan,  Perhitungan,  Penelusuran,  Pemeriksaan  Bukti Pendukung,  Pengamatan,  Pelaksanaan  Ulang,  Teknik  Audit  Berbantuan  Komputer  dan  Bukti Audit
Tidak  seluruh  informasi  yang  didapatkan  bermanfaat  bagi  audit.  Oleh  karena  itu, informasi yang didapatkan harus dipilih agar dapat digunakan sebagai bukti  audit.  Informasi dapat  dijadikan  bukti  audit  apabila  memenuhi  persyaratan  (1)  relevan;  (2)  kompeten;  (3) cukup;  dan  (4)  material  (BPKP,  2009).  Menurut  Boynton  (2002)  kecukupan  atas  bukti  audit dipengaruhi oleh faktor-faktor   berikut (1) materialitas dan risiko; (2) faktor-faktor ekonomi; dan (3) ukuran dan karakteristik populasi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode natural  setting (kondisi  alamiah)  atau  sering  disebut  studi  kasus.  Lokasi  yang  dijadikan  tempat  penelitian adalah Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Data riset yang dikumpulkan dalam riset ini berupa data primer melalui Wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek riset, yakni Asisten Bidang Pengawasan, Para Pemeriksa pada Bidang Pengawasan  dan  Para  Fungsional  Auditor.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diolah  yaitu dokumen yang terkait dalam kegiatan audit antara lain dokumentasi penugasan, piagam audit, rencana  strategis,  PKPT  (program  kerja  pemeriksaan  tahunan),  PKP,  LHP  (laporan  hasil pemeriksaan), dan dokumen-dokumen pemeriksaan lainnya.
Adapun pihak yang menjadi informan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Asisten Pengawasan,
2. Para Pemeriksa pada Bidang Pengawasan dan
3. Para Auditor pada Bidang Pengawasan.
Adapun bagan mengenai proses analis data akan digambarkan dalam flowchart sebagai berikut:

## Gambar 1. Flowchart Proses Analisis Data

## 4. Hasil dan Pembahasan
Wawancara sebagai narasumber yang memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan audit  internal  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan.  Berikut  daftar  partisipan  yang  telah diwawancara adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Nama Partisipan No Bidang Waktu Wawancara Lama Wawancara Kode Partisipan Kode Wawancara 1 Fungsional Auditor Pertama 05-06-2023 00:55:39 FAP IP2 2 Asisten Pengawasan 22-05-2023 00:37:32 AP IP1 3 Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan 05-06-2023 00:38:34 PKPP IK1
Berikut hasil penghitungan kesesuaian pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

## Penilaian Fungsi Audit Internal yang dijalankan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Menilai  pelaksanaan  audit  internal  berdasarkan  pada  konsep  audit  internal  yang diungkapkan  oleh  Ratliff  (2002)  yang  menyebutkan  adanya  sembilan  tahapan  yang  harus dijalankan  agar  audit  internal  dikatakan  dapat  memenuhi  kriteria  memadai.  Tahapan  terdiri atas:
1. Pemilihan auditee ( selection of auditee )
2. Persiapan audit ( audit preparation )
3. Survei pendahuluan
4. Deskripsi dan analisis pengendalian internal ( description and analysis internal control )
5. Pengembangan pengujian ( expanded testing )
6. Temuan dan rekomendasi ( finding and recommendation )

## Proses Audit Internal oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan terhadap Satuan Pemeriksa Internal audit yang dijalankan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) proses  yakni  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan.  Adapun  proses  tersebut  akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Perencanaan Audit
Perencanaan  audit  dimulai  dengan  persiapan  konsep  rencana  tahunan  oleh  Kejaksaan Tinggi  Sulawesi  Selatan  yang  disusun  oleh  Satuan  Pemeriksa  Internal.  Penyusunan  konsep tersebut  merupakan  tahap  pemilihan  Satuan  Kerja  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan seperti inspeksi umum dan inspeksi khusus pada wilayah kerja  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan.  Berikut  merupakan  Ilustrasi  mengenai  tahap perencanaan audit di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan digambarkan dalam bagan arus berikut:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Satuan Pemeriksa Internal Surat Perintah (Usulan)
Gambar 2. Flowchart perencanaan audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Berdasarkan  gambar  2  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  perencanaan  audit  yang dilakukan  Satuan  Pemeriksa  Audit  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  telah  memenuhi  dua tahapan awal proses audit internal, yakni tahap pemilihan satuan kerja dan persiapan audit. Satuan  Pemeriksa  Internal  telah  melakukan  pemilihan  satuan  kerja  berdasarkan  pemilihan sistematis  dengan  membuat  pertimbangan  kebutuhan  dan  skala  prioritas,  kemudian  tetap memperhitungkan  permintaan  atau  masukan  dari  satuan  kerja,  dan  pertimbangan  adanya permintaan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Adapun  tahap  persiapan  audit  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Pemeriksa  Internal Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  telah  mencakup  penentuan  tujuan  dan  bidang  audit sebagaimana  tercantum  dalam  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan,  melaksanakan komunikasi pendahuluan dengan pemberitahuan awal kepada satuan kerja yang akan diaudit, serta persetujuan program audit oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## b. Proses Pelaksanaan
Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT)  dalam  pelaksanaannya  belum  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  sehingga  penyusunan  dan  pelaksanaan  PKPT hanya  mengulang  seperti  tahun  yang  sebelumnya.  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum membuat  skala  prioritas  untuk  kegiatan  audit  internal  dikarenakan  setiap  Satker  di  daerah memiliki  kuantitas,  kualitas,  dan  risiko  yang  berbeda-beda  sehingga,  bidang  Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengetahui mana yang harus didahulukan untuk diperiksa dan berapa jumlah tim yang dibutuhkan
Berikut  merupakan  Ilustrasi  tahapan  pelaksanaan  audit  pada  Asisten  Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang digambarkan dalam flowchart :
Satuan Pemeriksa Internal Satuan Kerja Terkait
Gambar 3. Flowchart pelaksanaan audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  di  bagian  proses  pelaksanaan  audit, dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pelaksanaan  audit  oleh  Satuan  Pemeriksa  Internal  Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mencakup 4 tahapan dalam pelaksanaan  audit  internal  yakni  pendahuluan,  laporan  dan  analisis  pengendalian  internal, pengembangan pengujian lewat pemeriksaan dokumen serta temuan dan rekomendasi.
Satuan  Pemeriksa  Internal  mengadakan  penjadwalan  pertemuan  dan  kunjungan langsung dengan Satker yang akan diaudit. Pada tahap berikut Satker akan mempresentasikan
kondisi  satker  dan  mempersiapkan  dokumen  terkait  sebagai  bahan  bagi  Satuan  Pemeriksa Internal  untuk  menyusun  laporan  analitis  yang  merupakan  gambaran  umum  satker.  Setelah proses  tersebut,  Satuan  Pemeriksa  Internal  akan  mengembangkan  pengujian  dengan melakukan  pemeriksaan  terhadap  catatan  dan  dokumen  untuk  menelusuri  masalah  atau temuan di satker tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang dianggap tepat.
c. Tahap Pelaporan
Tahap  terakhir  dalam  siklus  audit  internal  adalah  tahap  pelaporan.  Tahap  tersebut berjalan setelah pemeriksaan satker selesai dilakukan dan draf hasil audit telah disusun dan dikirimkan  sebagai  pedoman  pada  satker  tersebut.  Tahapan  pelaporan  audit  Asisten  Bidang Pengawasan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan digambarkan dalam flowchart dibawah ini: Penyusunan Laporan Hasil Audit
Gambar 4. Flowchart Pelaporan Audit SPI Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Selama  proses  pengumpulan  data,  peneliti  berhasil  menemukan  beberapa  temuan terkait  dengan  proses  audit  internal  yang  dijalankan  oleh  Satuan  Pemeriksa  Internal  serta kondisi  ketidaksesuaian  dengan  standar  profesi  audit  internal  yang  dikenal  dengan  sebutan APIP.

## Pemaparan Temuan
Beberapa  temuan  dapat  dijadikan  pertimbangan  untuk  menilai  apakah  proses  audit internal  yang  telah  berjalan  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  telah  sesuai  dengan  teori berlaku umum dan standar audit yang ada untuk digunakan menyusun rumusan kesimpulan, sebagai berikut:

## a. Belum adanya Prosedur Pemantauan atas Tindak Lanjut ( Follow Up )
Tindak  lanjut  atas  pemeriksaan  belum  dilakukan  oleh  SPI  Bidang  Pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  sehingga  disimpulkan  bahwa  penanganan  temuan  dan rekomendasi  selama  ini  berjalan  belum  memadai.  Suatu  temuan  dan  rekomendasi  yang dicantumkan ke dalam laporan audit sebelumnya telah melewati beberapa proses antara lain konfirmasi,  klarifikasi  dan  pertimbangan  khusus.  Tujuannya  adalah  agar  informasi  yang dihasilkan  berdasarkan  fakta,  bersifat  relevan,  cukup  signifikan  dan  dianggap  layak  untuk mendapakan perhatian khusus oleh Satuan Kerja terkait khususnya Pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
SPI Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam hal ini hanya sebatas melaporkan  temuan  pemeriksaan  dan  meneruskan  ke  Asisten  Bidang  Pengawasan  untuk mengevaluasi  atau  memastikan  bahwa  tindak  lanjut  tersebut  dilaksanakan  oleh  Satker  yang diperiksa.  Tanggung  jawab  pemantauan  pelaksanaan  rekomendasi  disampaikan  kembali kepada Asisten Pengawasan tanpa ada pelaporan tindak lanjut, dan tidakan yang dilakukan jika rekomendasi  tidak  dijalankan  bergantung  pada  kebijakan  Pimpinan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan.

## b. Jadwal Penugasan Auditor SPI yang padat
Banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang harus diperiksa menyebabkan surat tugas yang  diterbitkan  pun  banyak  dan  jadwalnya  saling  tumpang  tindih.  Dari  wawancara  yang dilakukan  dengan  partisipan  diketahui  bahwa  setiap  bulan  seorang  auditor  dapat mendapatkan  lima  sampai  dengan  enam  surat  tugas  dan  seringkali  jadwal  pemeriksaan  di suatu objek pemeriksaan akan sama dengan objek pemeriksaan yang lain. Hal itu tentu akan menyulitkan  auditor  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  dan  membuat  pelaporan.  Hal-hal tersebutlah yang dapat menyebabkan penyampaian LHP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadi  terlambat.  Keterlambatan  penyampaian  LHP  menyebabkan  informasi  yang  disajikan menjadi tidak relevan dan akurat karena waktu - pemeriksaan sampai ke pelaporan yang cukup lama.
Padatnya  jadwal  kegiatan  audit  tersebut  juga  menyebabkan  kegiatan  untuk  saling mengawasi menjadi berkurang. Setiap auditor dituntut untuk menyelesaikan kegiatan auditnya sehingga kegiatan untuk mereviu kertas kerja dan kinerja auditor lainnya serta menyupervisi auditor tidak dapat dilaksanakan karena setiap auditor sudah dibebani dengan kegiatan audit. Di  samping  itu,  pengendali  teknis  yang  bertugas  untuk  mengawasi  kinerja  auditor  juga  ikut melakukan pemeriksaan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Selain  itu,  setiap  surat  tugas  terdiri  dari  tim  yang  berbeda-beda,  sehingga  ketika seorang  auditor  mendapatkan  lima  surat  tugas  berarti  auditor  tersebut  melaksanakan  lima kegiatan  audit  dengan  tim  yang  berbeda.  Pada  saat  inilah  akan  terjadi  kesulitan  dalam koordinasi  jadwal  pemeriksaan  sehingga  waktu  yang  dijadwalkan  untuk  melakukan pemeriksaan menjadi kurang karena auditor memiliki tugas pemeriksaan yang banyak, jadwal yang saling berbenturan, dan anggota tim yang berbeda.
c. Penyusunan Program Kerja Audit dan Realisasinya Tidak Tepat Waktu
Pada saat inilah akan terjadi kesulitan karena SPI Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan pertemuan sehingga tidak  hanya  realisasi  jadwal  kegiatan  yang  dapat  mundur  dan  tidak  tepat  waktu,  tetapi  juga kemampuan penyusunan rencana dan pelaksanaan audit menjadi terbatas.

## Penilaian  Efektivitas  Fungsi  Audit  Internal  Oleh  Spi  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Ada  9  elemen  yang  digunakan  dalam  menilai  efektifitas  aktivitas  audit  internal  pada Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  mengenai  kesesuaian  pelaksanaan  audit  internal  oleh Satuan  Pemeriksa  Internal  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan menurut SAIPI dan Panduan IIARF akan dijabarkan sebagai berikut:

## a. Independensi Organisasional
Karakteristik  independensi  organisasional  yang  pertama  adalah  terkait  dengan hubungan pelaporan dan memastikan bahwa tidak adanya gangguan atau campur tangan dari pihak  lain  terhadap  SPI.  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan diketahui hanya memiliki tanggung jawab pelaporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  sebagai  pemimpin  tertinggi  dan  meneruskan  laporan  ke  Kejaksaan  Agung  RI  sebagai pengawas  internal.  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  hanya memiliki hubungan pelaporan kepada satu pihak, yakni Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan pemimpin tertinggi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
b. Mandat Resmi
Berdasarkan hasil pengumpulan data, SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diketahui memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi dan hal lain yang berhubungan dengan pemeriksaan. Akses tersebut antara lain peninjauan langsung terhadap aktivitas  pelayanan,  data  kepegawaian,  data  inventaris  sarana  dan  prasarana,  dokumen anggaran,  dan  catatan-catatan  lain  yang  terkait.  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan telah mendapatkan akses yang tak terbatas terhadap seluruh data dan informasi  baik  itu  yang  sifatnya  fisik,  personal,  maupun  dalam  bentuk  dokumen  sehingga elemen ketiga penilaian efektivitas audit internal telah terpenuhi.

## c. Pendanaan yang memadai
Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi bahwa pendanaan yang dibutuhkan untuk  operasional  unit  satuan  pemeriksaan  internal  pada  Asisten  Bidang  Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  selama  pertanggungjawaban  yang  dilaporkan  ke  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi Selatan  telah  sesuai  dengan  realisasi  dan  ketentuan  yang  berlaku.  SPI  akan  mengajukan proposal  kegiatan  atau  pengadaan  kepada  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan untuk dilakukan reviu dan otorisasi. Hal tersebut telah diatur dalam dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyebutkan sejumlah prosedur pendanaan untuk beberapa kebutuhan antara lain mencakup pengajuan usulan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan lain-lain.

## d. Kepemimpinan yang Kompeten
Berdasarkan  informasi  yang  dihimpun  oleh  peneliti,  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  memiliki  seluruh  karakteristik  kepemimpinan  yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Asisten Bidang Pengawasan  yang  merupakan  seorang  Jaksa  yang  tidak  memiliki  Standar  Auditor  Internal Pemerintah.  Setelah  dikonfirmasi  kepada  yang  bersangkutan,  ketua  SPI  mengaku  bahwa  ia tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun pengalaman sebagai seorang auditor. Selain itu,  ketika  peneliti  bertanya  mengenai  perbedaan  tugas  antara  ketua  dan  anggota  jawaban yang diberikan semakin menguatkan temuan sebelumnya.
e. Staff Objektif
Faktor  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  karena  adanya  perbedaan  kemampuan objek  yang  diperiksa  ini  hanya  berdasar  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  para partisipan dan belum dilakukan observasi secara langsung terhadap objek pemeriksaan audit itu  sendiri  ,  untuk  memastikan  bahwa  memang  terjadi  perbedaan  atas  kemampuan  objek pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya.

## f. Staf yang kompeten
Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  auditor  dalam  melaksanakan  tugasnya  dirasa  masih kurang atau belum memadai, hal ini terlihat dari masih banyak anggota tim yang lama dalam mengerjakan tugasnya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan hasil penugasan dan simpulan yang  diberikan  tidak  berdasarkan  hasil  analisis  atau  observasi  yang  baik.  Perbedaan  latar belakang  pendidikan  juga  dapat  mengindikasikan  bahwa  kompetensi  dan  kemampuan  yang dimiliki auditor masih kurang, kompetensi yang kurang ini akan mempengaruhi kinerja auditor dalam  melaksanakan  auditnya  sehingga  membuat  hasil  setiap  tim  berbeda  dan  dapat menyebabkan  banyak  terjadinya  human  error  dalam  pembuatan  laporan,  faktor  penyebab ketidaksesuaian  karena  kurangnya  kemampuan  auditor  ini  hanya  berdasar  pada  analisis wawancara yang dilakukan kepada para partisipan.
Diperlukan  evaluasi  terhadap  kriteria  kualifikasi  auditor  secara  berkala  agar  tidak  terjadi kendala  dalam  pelaksanaan  auditnya.  Dengan  memiliki  kemampuan  yang  sama  pada  setiap auditor,  akan  membantu  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasannya.  Selain  itu,  auditor  harus  diberikan  banyak  pelatihan  untuk  meningkatkan kompetensinya  sehingga  mampu  melaksanakan  audit  dalam  segala  bidang  dan  fungsi pengawasan (supervisi dan reviu) terhadap kinerja auditor harus ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian.
g. Fasilitas
Kurangnya  kendaraan  akan  mengganggu  jalannya  pengawasan  mengingat  Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daerah jangkauan yang cukup luas, karena di tahun 2016 ini banyak
surat tugas yang dikeluarkan berarti akan ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor sehingga kekurangan kendaraan ini juga dapat menjadi salah satu faktor kegiatan audit belum berjalan dengan optimal.
Belum adanya standar dan kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA serta belum  memadainya  tempat  penyimpanan  KKA  menyebabkan  hal-hal  seperti  tidak mengumpulkan  KKA  dan  tidak  memperoleh  bukti  yang  memadai  terjadi.  Hal  tersebut mengakibatkan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  tidak  kompeten  dan  LHP  yang  dihasilkan bukan didasari pada evaluasi dan analisis informasi yang tepat. Selain itu apabila KKA dibiarkan untuk  tidak  dikumpulkan  maka  hal  ini  mengakibatkan  auditor  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi Selatan belum memiliki kecakapan profesional.

## h. Standar Profesi Audit ( Professional Audit Standards )
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen,  serta  sebagaimana  penjelasan terkait temuan dari elemen penilaian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar tersebut sehingga SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  dapat  mematuhi  standar  audit  seluruhnya. Ketidaksesuaian  itu  akan  dirangkum  secara  lebih  singkat  terhadap  standar-standar  sebagai berikut:
1).  Persyaratan profesionalisme auditor dan SPI (Integritas)
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  temuan  penelitian,  independensi auditor SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa dari hasil wawancara  diketahui  Asisten  Bagian  Pengawasan  bahkan  penanggung  jawab  pemeriksa pada SPI Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak memiliki latar belakang  dan  pengalaman  di  bidang  audit,  memiliki  sertifikat  audit,  dan  merupakan lulusan sarjana hukum. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar persyaratan profesionalisme SPI tidak dapat terpenuhi.
2).  Lingkup kerja audit
Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, dapat diketahui bahwa SPI Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  baru  sebatas  melakukan audit  di  bidang  operasional  dan  belum  melaksanakan  tindak  lanjut  atas  hasil  dari pemantauan  keuangan.  Pemeriksaan  yang  berjalan  di  Satker  sejauh  ini  baru  sebatas pemeriksaan  kinerja  pelayanan  dengan  membandingkan  antara  standar  pelayanan minimal  dan  standar  prosedur  operasional  dengan  realisasi  pelaksanaan.  Keterbatasan tersebut  disebabkan  adanya  kesulitan  personel  SPI  dalam  menyelesaikan  pemeriksaan dalam waktu yang singkat (hanya satu hari kerja). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persyaratan lingkup kerja audit belum dapat terpenuhi.
3).  Pelaksanaan dan pelaporan audit
Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian  dalam  tahap  pelaporan  yaitu  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  menjalankan  proses  pemantauan  terhadap  tindak  lanjut rekomendasi  audit.  Proses  yang  berjalan  selama  ini  hanya  sebatas  melaporkan  kepada Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tindak lanjut oleh Satker hanya melalui konfirmasi saja dan tidak berbentuk laporan. Berdasarkan hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi  Selatan  belum  dapat  sepenuhnya  melaksanakan  standar  pelaksanaan  dan pelaporan audit.

## 5. Penutup
Berdasarkan  uraian  pada  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan audit internal oleh Satuan Pemeriksaan Internal Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan memadai karena tidak
sepenuhnya sesuai dengan teori proses audit secara umum dan Standar Profesi Audit Internal (SPPIA) yang dikeluarkan Institute of Internal Auditors .
Selain  itu,  Peran  Satuan  Pemeriksaan  Internal  (SPI)  Asisten  Bidang  Pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  belum  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  efektif  karena belum  mampu  memenuhi  keseluruhan  indikator  penilaian  efektivitas  audit  internal.  Fasilitas yang kurang memadai menunjang PKPT di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  saran  –  saran  yang  dapat  diberikan kepada  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  untuk  perlu  melakukan  upaya  perekrutan yang  memadai  agar  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  auditor  SPI  dapat  lebih  kompeten, independen,  dan  objektif.  Bagi  SPI  Internal  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan auditor eksternal yakni BPK  dan  Inspektorat  untuk  meningkatkan  kualitas  audit  kinerja  serta  laporan  hasil pemeriksaan.  Untuk  SPI  Asisten  Bidang  Pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  perlu melakukan  evaluasi  terhadap  pengendalian  internal  untuk  dapat  meningkatkan  proses  tata kelola  pada  Satuan  Kerja  yang  diperiksa,  melakukan  supervisi  terhadap  pelaksanaan  tindak lanjut, serta mengelola arsip dan dokumentasi pemeriksaan lebih baik.

## Daftar Pustaka
Adams, M. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing Journal Vol 9. Al-  Twaijry,  dkk.  2003.  The  Development  of  Internal  Audit  in  Saudi  Arabia:  An  Institusional Theory Perspective. Critical Persice in Accounting, PP: 507-531
Ardiyani,  S.,  Hartati,  S.,  Natoen,  A.,  &  Hadi,  A.  (2017).  Peranan  Audit  Internal  Terhadap Penerapan Good Government Governance Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya, 58, 156–166.
Arena,  M.  &  Azzone,  G.  (2009).  Identifying  organizational  drivers  of  internal  audit effectiveness. International Journal of Auditing, Vol. 13 No. 1, pp. 43-60. Asosiasi  Auditor  Intern  Pemerintah  Indonesia.  (2014).  Standar  Audit  Intern  Pemerintah Indonesia.
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014b). Pedoman Telaah Sejawat. Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Badara, M.S., dan Saidin, S.Z. (2013). Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level. Journal of Social and Development Sciences, 16-23. Boynton, e. a. (2002). Modern Auditing, Buku 1 Edisi 7 . Jakarta: Erlangga
Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. Australian Accounting Review No. 54 Vol. 20 Issue 3 , pp 296.
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed  (Vol. Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.
Dittenhofer,  M.  2001.  Internal  Auditing  Effectiveness:  an  expansions  of  present. Managerial Auditing Journal, 16/8, 443- 450.
Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review Vol.14 No. 1 , 57-74.
GAO-07-731G,  Government  Auditing  Standards:  July  2007  Revision.  This  is  the  Government Auditing  Standards  2011.  Outlines  Standards  that  Contain  Requirements  for  Auditor Reporting on Internal Control. https://www.gao.gov/products/gao-12-331g . Huong, T. T. (2018). Factors Affecting the Effectiveness of Internal Audit in the Companie: Case Study in Vietnam. The International Conference on Business Management , 1-12 Institute  of  Internal  Auditors.  (2016,  10  10).  Definition  of  Internal  Auditing.  Diambil  kembali dari The Institute of Internal Auditors: http://www.theiia.org .
Keputusan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  Nomor:  Kep-108 /K/D2/2009,  Pedoman  Pendampingan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pada  Satuan  Kerja Di Lingkungan Kejaksaan RI LAN dan BPKP. (2010). Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1. Akip . Jakarta. McCall, S. (December 2002). The Auditor as Consultant. The Internal Auditor Journal Vol. 59, No. 6, pp 37.
Moeller, R. (2005). Brink's Modern Intern Auditing, Sixth Edition . New Jersey:John Wiley and Sons, Inc.
Republik  Indonesia.  (2008).  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengen- dalian Intern Pemerintah.
Rahadhitya, R., & Darsono. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Audit Internal. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4; no. 4, 1-12
Rudahani, I. H., Vokshi, N. B., & Hashani, S. (2017). Factors Contributing to the Effectiveness of Internal  Audit:  Case  Study  of  Internal  Audit  in  the  Public  Sector  in  Kosovo. Journal Accounting, Finance and Auditing Studies 3/4, 91-108
Setianto, H., dkk. (2004). Standar Profesi Audit Internal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit
Tjahjono,  M.  E.,  &  Adawiyah,  D.  R.  (2019).  Pengaruh      Kompetensi      Auditor,  Pengalaman Auditor  Dan  Motivasi  Auditor  Terhadap  Kualitas  Audit  (Studi  Empiris  Pada  Auditor  di Inspektorat Provinsi Banten). Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(2). https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/967/640 .
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/05/M.PAN/03/2008, Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, 2008 Sari Ratna, dkk. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Etika Auditor Kualitas. https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/967/640 .
Srivastava,  A.  and  Thomson,  S.B.  (2009)  Framework  Analysis:  A  Qualitative  Methodology  for Applied Policy Research . Journal of Administration and Governance, 4, 72-79. Sawyer, D. (2003). Sawyer's Internal Auditing - The Practice of Modern Internal Auditing, Fifth Edition. Florida: The Institute of Internal Auditing
Vinten, G. (1994). The Behavioral Aspects of Quality Assurance. Quality Assurance in Education, Vol. 2, Iss 1 , pp 5.
Wibowo, H. (2019). Lingkup fungsi audit internal dan pengaruhnya terhadap efektivitas audit internal  (studi  pada  Kementerian  Keuangan). Indonesian  Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik,  4(3), 243–266. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.129 .