INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4364-4375 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan Reklamasi (Studi Kasus : Kawasan Reklamasi Kampoeng Air Jangkang)
Dwi Mardyanti 1 ✉ , Tri Mulyani Sunarharum 2
Pascasarjana Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Gadjah Mada Email: dwimardyanti99@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berlakunya  Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  pertambangan  umum  sebagai wujud dari kebijakan otonomi daerah menimbulkan eksplorasi kegiatan pertambangan besar-besaran dimana  masyarakat  berlomba-lomba  menjadi  penambang  yang  tanpa  disadari  ekplorasi  tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan seperti meningkatnya lahan kritis dan menimbulkan kolong – kolong besar. Sehingga guna mengurangi dampak tersebut maka perusahaan wajib  menyerahkan rencana  reklamasi  selama  5  tahun  sekali  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan reklamasi tersebut telah berhasil atau tidak,dimana hal itu bisa ditinjau berdasarkan dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya reklamasi dengan berdasarkan  persepsi  masyarakat.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan berdasarkan  studi  literatur,  kuisioner  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi dengan  spss  sebagai  alat  bantu  analisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kebijakan reklamasi  tersebut  hanya  memberikan  dampak  pada  aspek  sosial  ekonomi  sebesar  16,5%.  Dampak terhadap aspek sosial berkenaan dengan persepsi masyarakat mengenai lahan ex tambang. Sedangkan untuk  dampak  aspek  ekonomi  belum  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  mengingat  kawasan  tersebut belum  terbuka  untuk  umum  dan  masih  sedikit  masyarakat  dilibatkan.  Sehingga  dengan  demikian kebijakan  reklamasi  kampoeng  air  jangkang  dinilai  belum  efektif  karena  manajemen  kelola  dalam kawasan masih kurang baik mengingat masih banyak area dalam kawasan yang belum dimanfaatkan secara optimal mengingat kebijakan reklamasi tersebut telah diterapkan sejak 2013.Dalam hal ini, perlu adanya  perbaikan  dalam  manajemen  kelola  di  kawasan  reklamasi  kampoeng  air  jangkang,  serta masyarakat harus lebih banyak  dilibatkan lagi. Sedangkan untuk  pemerintah daerah bersama aparat desa bisa berperan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terkait kawasan reklamasi tersebut. Kata kunci : Reklamasi, sosial ekonomi, persepsi masyarakat

## Abstract
The enactment of Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning general mining management as a form of  regional  autonomy  policy  has  led  to  massive  exploration  of  mining  activities  where  people  are competing to become miners who unwittingly have an impact on the environment such as increasing critical land and causing large pits. In order to reduce these impacts, companies are required to submit a reclamation plan every 5 years in accordance with applicable regulations. This research is intended to determine whether the reclamation policy has been successful or not, where it can be reviewed based on the impact caused after the implementation of reclamation based on community perceptions.This research  is  a  quantitative  descriptive  research  based  on  literature  studies,  questionnaires  and documentation. This research uses regression analysis with spss as an analysis tool. Based on the results of the study, it was found that the reclamation policy only had an impact on the socio-economic aspect of 16.5%. The impact on social aspects is related to the community's perception of ex-mining land. Meanwhile, the impact on economic aspects cannot be felt by the community considering that the area is not yet open to the public and there are still few people involved. Thus, the reclamation policy of kampoeng air jangkang is considered ineffective because the management in the area is still not good considering that there are still many areas in the area that have not been optimally utilised considering that  the  reclamation  policy  has  been  implemented  since  2013.In  this  case,  there  needs  to  be improvements in management in the kampoeng air jangkang reclamation area, and the community must  be  more  involved.  Meanwhile,  the  local  government  and  village  officials  can  play  a  role  in controlling and supervising the reclamation area.
Keywords: Reclamation, socio-economic, community perception

## PENDAHULUAN
Pulau  Bangka  merupakan  salah  satu  daerah  yang  hingga  kini  masih  aktif  dalam kegiatan  pertambangan  timah  dan  merupakan  salah  satu  penghasil  timah  terbesar  di Indonesia. Saat ini area pertambangan timah sudah dikuasai bukan hanya PT. Timah Tbk, tetapi  pertambangan  lainnya  dilakukan  oleh  smelter  swasta  dan  penambang  dari masyarakat yang disebut tambang inkonvesional (Wijayani, 2020).
Tambang  inkonvesional  merupakan  salah  satu  tambang  yang  bisa  dikategorikan pertambangan rakyat dengan ciri illegal, namun cukup signifikan dalam kontribusi produksi timah di Bangka. Berdasarkan data terakhir Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juli 2020, sumber daya timah di pulau Bangka mencapai 10,05 miliar ton dengan cadangan 6,81 miliar ton (CnbcIndonesia,2021).
Operasi  penambangan  bukan  hanya  dilakukan  di  darat  melainkan  juga  terdapat operasi penambangan timah di laut. Sehingga dikhawatirkan akan mengancam ekosistem laut mengingat Pulau Bangka selain berpotensi dari segi pertambangan juga berpotensi dari  segi  pariwisata.  Pada  dasarnya,  kegiatan  penambangan  ini  mampu  menghasilkan
keuntungan financial dari nilai ekonomi bijih timah dan membantu ekonomi masyarakat namun bisa juga memberikan dampak negative terhadap lingkungannya.
Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 4 tentang MINERBA, yang memberikan kebebasan ruang gerak kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  mengambil  kebijakan  daerah  terkait  kegiatan pengelolaan pertambangan bijih timah, sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah no  6  tahun  2011  tentang  pengelolaan  pertambangan  umum,  mengakibatkan  jumlah “kolong” eks tambang semakin meningkat. Explorasi kegiatan pertambangan secara besar - besaran  ini  mengakibatkan  banyaknya  penyulundupan  timah  dan  rusaknya  lahan  yang berbentuk lobang besar yang disebut “kolong” (Sari & Buchori, 2015).
Dampak negatif dari penambangan timah adalah adanya lubang-lubang yang disebut kolong, kolong ini ditinggalkan begitu saja oleh para penambang timah karena dianggap tidak produktif lagi. Saat musim hujan, lubang ini akan menampung air, sehingga saat curah hujan  meningkat,  air  yang  tidak  tertampung  akan  meluap  ke  pemukiman  warga  dan infrastruktur seperti jalan raya akan lebih rentan rusak. Selain itu, penambangan timah skala kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem mulai dari pesisir hingga hutan, bahkan sebagian hutan  lindung  dan  hutan  konservasi  menjadi  sasaran  penambangan  timah,  baik  legal maupun ilegal. Kegiatan penambangan timah rakyat juga menyebabkan kelangkaan kayu dan  air  sungai  menjadi  keruh  karena  digunakan  untuk  mencuci  bijih  timah.  Kegiatan penambangan  timah  ini  juga  menyebabkan  pendangkalan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) akibat  pembuangan  sisa  lumpur  galian  tambang  ke  sungai  dan  menjadi  salah  satu penyebab banjir (HS, 2016).
Mengacu dari adanya perubahan dan masalah tersebut, kegiatan reklamasi menjadi salah  satu  hal  yang  dibutuhkan,  karena  Reklamasi  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan,  agar  dapat  berfungsi  dan  berdaya  guna  sesuai  peruntukannya. Pembangunan  berwawasan  lingkungan  menjadi  suatu  kebutuhan  penting  bagi  setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam (Baskoro, 2021). Selain bertujuan untuk mencegah erosi dan untuk menjaga kestabilan lahan agar tetap produktif, reklamasi ini juga diharapkan mampu menambah value lingkungan.
Reklamasi merupakan salah satu bentuk tanggungjawab oleh PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan yang aktif dalam kegiatan penambangan timah di pulau Bangka. Hal ini  juga  sesuai  dengan    Undang  Undang  No  4  Tahun  2009  dan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 2 ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  Setiap  izin  usaha  penambangan  harus  menyerahkan
rencana reklamasi lahan per lima tahun satu kali. Saat ini reklamasi pasca tambang timah baik di Bangka maupun Belitung masih terus digalakan oleh pemerintah dan PT timah Tbk. Salah satu kegiatan reklamasi yang dilakukan di Pulau Bangka adalah Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Kecamatan Merawang.
Kampoeng reklamasi Desa Air Jangkang Kecamatan Merawang merupakan salah satu proyek kegiatan reklamasi tahun 2013, yang mana dalam kegiatan tersebut memanfaatkan eks  tambang  timah  menjadi  lokasi  wisata  keluarga  dan  agrowisata  dengan  konsep  4E; education, ecology, environment, dan economy. Beberapa areal sudah menjadi kawasan hijau dengan konsep agrowisata. Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan kebijakan reklamasi yang  dilakukan  di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dinilai tidak efetif karena  masih  terdapat  kegiatan  TI  (tambang  inkonvensional)  yang  ditemukan  di  lahan reklamasi PT Timah Tbk dan adanya kegiatan illegal loging yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Sari & Buchori, 2015). Namun saat ini, kebijakan terkait reklamasi pasca tambang masih  terus  digalakan  oleh  PT.  Timah  Tbk  selaku  perusahaan  yang  bertanggungjawab dalam kegiatan pertambangan.
Kampoeng  Reklamasi  Desa  Air  Jangkang  Kecamatan  Merawang  saat  ini  dinilai potensial jika dijadikan sebagai obyek pariwisata di pulau Bangka. Bahkan PT. Timah sendiri sebagai  pemilik  lahan  berupaya  agar  kawasan  kampoeng  reklamasi  air  jangkang  bukan hanya sebagai obyek wisata saja tetapi mampu memberikan manfaat bagi sosial ekonomi masyarakat.  Adanya  reklamasi  tentu  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi masyarakat,  misalnya  dengan  adanya  reklamasi  ini  menimbulkan  sengketa  antara masyarakat bermata pencaharian sebagai penambang dengan PT. Timah Tbk berkenaan dengan kepemilikan lahan maupun pelaku kegiatan tambang mengingat pada penelitian terdahulu  mengungkapkan  bahwa  masih  ada  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat sekitar yang menjadi kendala dalam proses pra reklamasi sebelumnya.
Pemanfaatan  lahan  bekas  tambang  sebagai  kampoeng  reklamasi  didasarkan  pada indicator  dari  tahapan  pra  reklamasi  lahan  bekas  tambang,  tahap  pelaksanaan  program terhadap  pembangunan  Kampoeng  Reklamasi  dan  keberhasilan  serta  dampak  sosial ekonomi masyarakat terhadap keberadaan Kampoeng Reklamasi menyatakan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar area reklamasi hal ini berdasarkan diniali dari persepsi masyarakat sekitar (Tambang, 2021).
Dampak positif dari adanya penerapan kebijakan reklamasi ini adalah  PT. Timah Tbk melibatkan masyarakat riding panjang, serta stakeholder dari beberapa komunitas penggiat lingkungan seperti Animal Lovers Bangka Island (ALOBI) dan Yayasan O2 pelawan dalam proses pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di kawasan tersebut. Dampak sosial
dimasyarakatnya setelah kawasan kampoeng air jangkang dikembangkan sebagai obyek wisata  adalah  menimbulkan  rasa  solidaritas  di  masyarakat  desa  riding  panjang  karena Kampoeng  Reklamasi  ini  tidak  hanya  diminati  masyarakat  sekitar  atau  masyarakat  lokal tetapi masyarakat luas dengan disediakan tempat berkumpul bersantai sambil menambah wawasan  di  Wisata  Kampoeng  Reklamasi  yang  menjadi  sarana  masyarakat  untuk  saling berinteraksi. Dampak ekonominya adalah memberikan peluang bagi masyarakat dalam hal mata pencaharian ataupun penyediaan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan masyarakat. bahkan masyarakat diberikan kebebasan untuk memanfaatkan lahan reklamasi sebagai lahan pertanian (Baskoro, 2021).
Merujuk  dari  adanya  dampak  yang  ditimbulkan  baik  itu  dampak  positif  maupun dampak  negatif,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  hubungan  antara  kebijakan reklamasi tersebut terhadap dampak bagi masyarakat terutama dampak sosial ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  berdasarkan kuisioner,  studi  literatur  dan  dokumentasi.  Penentuan  variabel  dalam  penelitian  ini berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  direduksi  sehinga  memperoleh  empat  variabel didalam penelitian ini yaitu : penataan ruang, kelembagaan, sosial, ekonomi.
Gambar 1 Peta Kecamatan Merawang
Jumlah responden  dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan
masyarakat Kecamatan Merawang maupun masyarakat yang sudah pernah mengunjungi kawasan reklamasi kampoeng air jangkang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan  bantuan  spss,  dengan  tujuan  untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh  antara aspek sosial ekonomi terhadap penerapan kebijakan reklamasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan  reklamasi  air  jangkang  merupakan  salah  satu  langkah  dan  inisiatif  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  sebagai  wujud  dari dampak aktivitas penambangan. Melalui aktivitas penataan kawasan reklamasi kampoeng air jangkang sebagai kawasan pasca tambang, mampu memberikan dampak yang baik dan  diharapkan  mampu  diperluas  ke ex  tambang  timah  lainnya.  Adapun  karakteristik responden dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Reponden berdasarkan jenis kelamin
Tabel 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Laki – laki 52 52% 2. Perempuan 48 48% Jumlah 100 100%
Sumber : Data Olahan, 2023

## b. Responden berdasarkan usia
Tabel 2 Responden Berdasarkan Usia
Sumber : Data Olahan, 2023
c. Responden berdasarkan pekerjaan
No.
Rentang Usia (Tahun) Jumlah 1. 20 – 25 47 2. 26 – 30 40 3. 31 – 35 11 4. 36 – 40 2 Jumlah 100

## Sumber : Data Olahan, 2023
Hasil dari penelitian menunjukkan nilai signifikasi (sig) sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikasi dari uji F dalam hal ini < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang  diestimasi  layak  dan  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  kebijakan  reklamasi mempengaruhi  aspek  sosial  ekonomi  masyarakat.  Namun  ternyata  setelah  diuji  t menunjukkan bahwa hasil nilai t hitung untuk variabel sosial sebesar 4.071 sedangkan nilai t tabel untuk α = 0.05 (5%) dengan derajat kebebasan 100 (n – 2= 100 – 2= 98) sebesar 1.984, berarti t hitung > t tabel (4.071 > 1.984) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kontribusi antara penerapan kebijakan reklamasi dengan aspek sosial masyarakat. sedangkan  untuk  variabel  ekonomi  sebesar  0.017  <  1.984  berarti  tidak  ada  pengaruh kontribusi antara penerapan kebijakan reklamasi dengan aspek ekonomi masyarakat.
Hasil penelitian selanjutnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi aspek sosial ekonomi terhadap penerapan kebijakan reklamasi. Hasil analisis menunjukan bahwa  nilai  R2  (koefisien  determinasi)  atau  R  square  sebesar  0.165  atau  16.5%.  dengan demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  penerapan  kebijakan  reklamasi  mempengaruhi kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  hanya  sebesar  16.5%  dan  selebihnya  83.5  % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan uji regresi dengan bantuan spss diperoleh persamaan, Y = 34.172 + 0.589X1 + 0.027X2 + 𝜀𝑖 .  Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien arah regresi (b) bertanda positif sebesar 0,589 dan 0,027, serta koefisien konstanta (a) sebesar 34.172. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai 𝛽 0 = 34.172 yang  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  penerapan  kebijakan  reklamasi  konstan  maka dampak sosial dan ekonomi sama dengan 34.172. sedangkan jika nilai dari variabel sosial
No. Pekerjaan Jumlah 1. Pelajar/Mahasiswa 39 2. PNS 12 3. Karyawan Swasta 11 4. Wiraswasta 21 5. Nelayan 3 6. Penambang 9 7. Petani/Kebun 5 Jumlah 100
(x1)  adalah  0.589  berarti  menunjukkan  jika  aspek  sosial  meningkat  satu – satuan,  maka penerapan  kebijakan  reklamasi  (Y)  akan  naik  sebesar  0.589.    sedangkan  untuk  aspek ekonomi  sebesar  0.027  yang  artinya  jika  aspek  ekonomi  meningkat  satu-satuan  maka penerapan kebijakan reklamasi akan naik sebesar 0.027.
Hasil  dari  uji  regresi  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan reklamasi di Kawasan Kampoeng Air Jangkang Desa Riding Panjang hanya mempengaruhi pada  aspek  sosial  masyarakat  sedangkan  untuk  aspek  ekonomi  tidak  berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung pada aspek sosial yang bernilai lebih besar daripada t tabelnya, masing-masing   4,071 > 1,984 sedangkan untuk nilai t  hitung pada aspek ekonomi memiliki nilai lebih kecil daripada t tabelnya. Studi kasus mengenai kebijakan reklamasi  kampoeng  air  jangkang  pada  kenyataannya  hanya  memberikan  pengaruh terhadap  aspek  sosial  masyarakat  sedangkan  aspek  ekonomi  dinilai  masih  belum memberikan dampak apapun. Pengaruh yang diberikan dari kebijakan reklamasi kampoeng air  jangkang  dari  segi sosial masyarakat berkenaan dengan  pola pikir  dan  pengetahuan masyarakat.
Selain  dari  pola  pikir  masyarakat,  kawasan  ini  bisa  dikatakan  belum  memberikan pengaruh ekonomi bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Bangka bisa dipicu berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka itu sendiri. Berdasarkan data PDRB dari tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa tiga sektor utama perekonomian Kabupaten Bangka yaitu (1) industri pengolahan, (2) pertanian,kehutanan dan perikanan, serta (3) pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor utama ini nantinya akan dikembangkan menjadi core business di Kabupaten  Bangka.  Ketiga  sektor  utama  perekonomian  itu  secara  tidak  langsung bersinggungan  dengan  aktivitas  pertambangan  yang  ada  di  Kabupaten  Bangka,  untuk industi  pengolahan  itu  lebih  kepada  pengolahan  non  migas  sedangkan  pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu next step yang akan dilakukan bila mana potensi bijih timah di Bangka mulai menurun baik itu dari kuantitas, kualitas maupun harga jualnya.
Namun  kembali  lagi  kenapa  kebijakan  reklamasi  kampoeng  air  jangkang  ini  tidak dirasakan  oleh  masyarakat  terkait  perubahannya  dari  segi  ekonomi  karena  masyarakat sudah memliki alternatif pekerjaan yang  dirasa menjanjikan contohnya mencoba  beralih profesi  ke  bidang  pertanian,  perikanan,  perkebunan  dan  industri  pengolahan.  Itulah mengapa dari hasil  analisis regresi menghasilkan  simpulan bahwa  keberadaan reklamasi kampoeng air jangkang ini tidak memberikan perubahan yang sangat signifikan pada aspek sosial ekonomi di masyarakat.

## SIMPULAN
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reklamasi kampoeng air jangkang ini hanya memberikan perubahan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sebesar 16,5%. Dampak terhadap aspek sosial berkenaan dengan persepsi masyarakat mengenai lahan ex tambang. Sedangkan untuk dampak aspek ekonomi belum bisa dirasakan oleh masyarakat karena  kawasan  tersebut  masih  belum  terbuka  untuk  umum  dan  masih  dalam  tahap pembenahan. Sehingga dengan demikian, kebijakan reklamasi tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena belum memberikan dampak sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat.  Selain  itu,  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  kawasan  mengingat masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan reklamasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, I. (2020). Upaya Konservasi Mineral Dan Proyeksi Masa Depan Pertambangan Timah Di Indonesia. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI, 1(1), 863 – 874.
Asparita, V. (2021). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang  Sebagai  Kampoeng  Reklamasi  Air  Jangkang  di  Desa  Riding  Panjang Kabupaten Bangka. Jurnal Agribisnis Vol 14. No 1, 1613-1623.
Baskoro,  R.  (2021).  Dampak  Sosial  Ekonomi  Kampoeng  Reklamasi  PT.  Timah  Dalam Menunjang  Pengembangan  Sektor  Pariwisata  di  Desa  Riding  Panjang  Kabupaten Bangka. Jurnal Studi Inovasi Vol. 1 No.2 , 70-76.
Dalam, P., Tanah, P., Ditinjau, T., Implementasi, D., Pertambangan, P. P., Pertanahan, A. D. A. N., Tinggi, S., Nasional, P., & Nasional, B. P. (2018). Laporan Hasil Penelitian.
Erman,  E.  (2010).  Aktor,  Akses  Dan  Politik  Lingkungan  Di  Pertambangan  Timah  Bangka.
Jurnal Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 36(2), 71 – 101.
Faisal. (2021). Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi di Desa Mapur Kabpuaten Bangka (Studi Kasus Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba). Jurnal Belo Vol. 7 No. 2, 199-212.
Fajriani, S. B. (2015). Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Kekerasan Pelecehan Seksual di Aceh. Majelis Pendidikan Daerah Aceh, 50-65.
Ferdiana.  (2020).  Komunikasi  Pariwisata  Pertambangan  Kabupaten  Bangka. JURNAL INOVASI, 42-50.
Fitri Wahyuni. (2017). Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung. Jurnal Administratio Fisip Unila, 89 – 103.
H, R. D. (n.d.). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
Hambali, R., & Wahyuni, S. (2021). The potential for land erosion due to primary tin mining in Bangka Island. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 926(1).
Harahap, F. R. (2016). Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka. Jurnal Society, Volume VI Nomor I, 61-69.
Haryadi, D. (2018). Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung. JUrnal Hukum Progresif : Volume XII/No.2, 2083-2101.
HS, Y. (2016). Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir. Prodi Manajemen Bencana, 3(1), 57 – 73.
Huda,  M.  C.  (2013).  Pengaturan  Perizinan  Reklamasi  Pantai  Terhadap  Perlindungan Lingkungan Hidup. Perspektif, 18(2), 126.
Indra,  C.  A.  (2014).  Implikasi  Terbitnya  Regulasi  Tentang  Pertimahan  Terhadap  Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka. Society, 2(1), 26 – 41.
Japar,  J.  M.  (2020).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Program  Reklamasi  Pantai  Di  Kota Makassar. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 7(2), 205. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.17912
Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. https://doi.org/10.4135/9781071878781
Kurniawan,  Ali.  R;  Surono,  W.  (2013).  Model  Reklamasi  Tambang  Rakyat  Berwawasan Lingkungan :  Tinjauan  Atas  Reklamasi  Lahan  Bekas  Tambang  Batu  Apung  Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, 9(September), 165 – 174.
Linanda, A., & Mukti, H. (2017). “Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda.” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2),
66.
Mahdi,  I.  (2017).  Reklamasi  Teluk  Jakarta  :  Sebuah  Perspektif  Kekuasaan  dalam  Ekonomi Politik. JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 4 NO 1, 38-45.
Mayasoni,  L.  (2022).  Metode  Mengukur  Efektivitas  Kebijakan  Publik. Jurnal  Sosial  Politik Integratif, 2(3), 169 – 173. Mongabay Situs Berita Lingkungan. (n.d.). Retrieved from https://www.mongabay.co.id/sistem-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/
Nifsiah,  D.,  &  Yogyakarta,  U.  M.  (2019). Upaya  Reklamasi  Pasca  Tambang  Timah  di Kabupaten Bangka Tengah Tahun. January 2017.
Nomor, V. V, & Kolondam, H. F. (2020). Pengaruh Reklamasi Pantai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi  Nelayan  (Studi  Kasus  Kelompok  Nelayan  Di  Kawasan  Megamas). Jurnal Administrasi Publik, 5(85), 19 – 30.
Oktorina, S. (2018). Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia). Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan, 4(1), 16 – 20.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020).  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara. Pemerintah Republik Indonesia, 036360, article 112.
Pirwanda, F., & Pirngadie, B. H. (2015). Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kabupaten Belitung. Jurnal Planologi Unpas, 2(3),
177 – 194.
Pratama,  S.  (2018).  DIMENSI  EKONOMI  POLITIK   DALAM  KONFLIK  TATA  KELOLA PERTAMBANGAN  (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016).
Jurnal Wacana Politik, 3(1), 40 – 53.
PT.SUCOFINDO.  (2023,  January  12).  Bagaimana  Tahapan  Reklamasi  Yang  Ramah Lingkungan. Remediasi.
Puspasari, R., & Turni, S. (2017). Di Teluk Jakarta Impact Analysis of Land Reclamation To Environment  and  Fisheries  in  Jakarta  Bay. Jurnal  Kebijakan  Perikanan  Indonesia, 9(November), 85 – 94.
Rizki,  A.  N.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Kewajiban  Lingkungan  Atas  Reklamasi  Dan  Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 6(1), 37 – 54. https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117
Sari,  D.  P.  (2015).  Efektivitas  Program  Reklamasi  Pasca  Tambang  Timah  di  Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Jurnal  Pembangunan Wilayah & Kota, Biro  penerbit Planologi Undip, 299-312.
Sawitri,  D.  (2006).  PROFESI  PERENCANA  DALAM  PERENCANAAN  PARTISIPATIF. Mimbar Volume XXII No. 1 , 15 - 32.
Sintong,  M.  (2011).  Pemanfaatan  Lahan  Bekas  Tambang  untuk  Tempat  Rekreasi  dengan Reklamasi Di Sungai Bingai Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai. Jurnal Geografi, 3(2), 11 – 18.
Sipil,  D.  T.,  Muhammadiyah,  U.,  &  Utara,  M.  (2019). 342-Article  Text-722-1-10-20200123. 12(September), 83 – 91.
Sudirman, A. (2018). Pengaruh Reklamsi Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Lasusua (Studi Kasus: Kecamatan Lasusua).
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
Suryaningtyas,  D.  T.  (2020). Reklamasi  Lahan-lahan  Bekas  Tambang :  Beberapa
permasalahan  terkait  sifat-sifat  tanah  dan  solusinya  Reklamasi  Lahan-lahan  Bekas Tambang : Beberapa Permasalahan Terkait Sifat-Sifat Tanah dan Solusinya Efthotd : January.
susilo rahardjo, g. (2013). pemahaman individu teknik nontes. jakarta: kencana.
Syauqi, A., Sudrajat, J., Anbiyak, N., Hutahaean, B., & Adnis, R. (2020). Kampoeng Reklamasi:
A case study of the designation reclamation type of an ex-tin minein Bangka Island,
Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 413(1), 3 – 8.
Syahputra, I. (2018). Strategi Media Relations Perusahaan Pertambangan Timah dan Agenda Setting Media di Bangka Belitung. Jurnal Kajian Komunikasi, 6(1), 91.
Tambang, L. (2021). ISSN No 2086-7956 E-ISSN No 2615-5494 PERSEPSI MASYARAKAT DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH SEBAGAI KAMPOENG  REKLAMASI  AIR  JANGKANG  DI  DESA  RIDING  PANJANG  KABUPATEN BANGKA COMMUNITY PERCEPTION AND SOCIAL-ECONOMIC IMPACTS ON THE . 14(2086)
Wagiu, M. (2011). Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado. Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis, 7(1), 12.
Wijayani, I. (2020). BANGKA. 14(1), 42 – 50.
Wijaya, T. (2021). Integration, Synergy and Harmony of Mining Activity with Tourism Sector : Utilization of Tin Tailing and Mine Reclamation Program in The Special Economic Zones. Mine Closure, Qualified Mining Consultans LLC.
Yogie  Wirdaningsi  Adi,  A.  N.  I.,  Widodo,  S.,  &  Nurwaskito,  A.  (2017).  Analisis  Reklamasi Tambang  Batukapur  Di  Kecamatan  Bungoro  Kabupaten  Pangkep  Provinsi  Sulawesi Selatan. Jurnal Geomine, 5(2), 68 – 75.
Yulianti.  (2020).  Analisa  Pertambangan  Timah  Di  Kepulauan  Bangka  Belitung. Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 1, 54-62.
Zulkifli  Aspan.  (2017).  Advokasi  Litigasi  Kasus  Reklamasi  Pantai  Makassar  (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). Amanna Gappa, 25(2), 9 – 24.