## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483

## Peneraparan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia
Aditya Pane 1 , Mimi Atika Rahma 2 , Ranti Nadila 3
Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu
1 martispane2017@gmail.com , 2 mimiatika66@gmail.com, 3 rantinadila08@gmail.com

## ABSTRACT
An employment agreement as a preliminary means before an employment relationship takes place, must be implemented as well as possible, in the sense of reflecting justice for both the employer and  the  worker,  because  both  will  be  involved  in  an  employment  relationship.  The  purpose  of  this research is to find out the form and content of a fixed-term work agreement in its implementation and how the protection for workers/laborers in a fixed-term work agreement is implemented according to Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The research method used is a qualitative method. It is  necessary  to  emphasize  the  limitations  that  must  be  fulfilled  by  those  who  make  employment agreements, especially employers, so that material regarding conditions that are very detrimental to the worker is taken into account, for example the existence of clauses in the term of the employment relationship and other materials that are often not realized will be very detrimental, especially to the recipient of the work. .
Keywords: Employment Agreement, Certain Time, In Indonesia.

## ABSTRAK
Sebagai sarana untuk meletakkan dasar bagi hubungan kerja di masa depan, kontrak kerja formal harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan rasa saling percaya dan hormat dari semua pihak  yang  terlibat.  Ini  termasuk  pemilik  bisnis  dan  juga  karyawan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mempelajari  kekhususan  kontrak  kerja  waktu  tetap  dan  bagaimana  perlindungan terhadap  pekerja  dan  pengusaha  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  Indonesia  (UU  No.  13  Tahun 2003 tentang Standar Ketenagakerjaan). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Perlu ditetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyusun kontrak kerja, khususnya pemberi kerja, untuk memastikan bahwa  materi-materi  yang berkaitan dengan  syarat-syarat  kerja,  seperti  klausul-klausul  dalam  hubungan  kerja  dan  materi-materi lainnya sering kali terabaikan. tidak menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya kepada pihak- pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja , Waktu tertentu , Di Indonesia .

## PENDAHULUAN
Mengingat  meningkatnya  angkatan  kerja  dan  terbatasnya  kesempatan  kerja, penting  bagi  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  ini  dengan  mendorong  peningkatan sumber  daya  manusia,  sehingga  meningkatkan  daya  saing  dan  inovasi.  Pendekatan  ini akan  memberdayakan  pencari  kerja  untuk  menjadi  mandiri  dan  memberanikan  mereka untuk terjun dalam usaha kewirausahaan.
Mengingat banyaknya jumlah individu yang mencari peluang kerja, penting untuk mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang melekat atas pekerjaan yang menguntungkan  dan  memuaskan.  Oleh  karena  itu,  menjadi  tugas  pemerintah  untuk menjamin tersedianya tempat kerja yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, khususnya  Pasal  27  Ayat  2,  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  mempunyai hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang manusiawi.”
Kasus  pelanggaran  PKWT  tidak sejalan  dengan UUD NRI  Tahun  1945  Pasal  28D, khususnya  pasal  1  yang  menjamin  hak  setiap  orang  untuk  diakui,  dilindungi,  dan diperlakukan sama di hadapan hukum, serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya. pelanggaran  hukum.  Selain  itu,  pasal  2  memberikan  hak  kepada  setiap  orang  untuk mencari  upaya  hukum  ketika  mereka  yakin  bahwa  mereka  telah  dirugikan,  sedangkan pasal  3  menjamin  bahwa  individu  mempunyai  hak  untuk  mencari  upaya  hukum  ketika mereka yakin bahwa mereka telah dirugikan.
Ada tren yang berkembang di kalangan dunia usaha untuk mengadopsi perjanjian jual  beli  listrik  (power  purchase  agreement/PPA)  sebagai  langkah  penghematan  biaya dalam proses produksi mereka. Tren ini bertolak belakang dengan kebijakan yang selama ini diterapkan dunia usaha, seperti sistem kontrak yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Energi.
Kasus pelanggaran PKWT terus terjadi di tempat kerja, sehingga berdampak buruk terhadap produktivitas dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Penghentian pekerjaan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjukkan kemahiran melalui penggunaan bahasa dan  alat  bantu  visual  pada  papan  reklame  yang  terletak  di  pinggir  jalan,  dengan  tujuan untuk  menghilangkan  jejak  perjanjian  kontrak  dan  praktik  penggunaan  tenaga  kerja eksternal. Kesulitan ini dapat diperiksa dari sudut pandang karyawan atau pemilik bisnis untuk  mendapatkan  pemahaman  komprehensif  tentang  masalah  yang  sedang dipertimbangkan.
Hubungan  pekerja-majikan  adalah  hubungan  yang  berkembang  setelah penandatanganan  kontrak  yang  menguraikan  persyaratan  kerja,  termasuk  kompensasi, tunjangan,  dan  prosedur  pemutusan  hubungan  kerja.  Oleh  karena  itu,  hubungan  hukum antara pekerja dan pemberi kerja bersifat kontraktual, tergantung pada adanya perjanjian kerja tertulis.
Hubungan  kerja  terjalin  ketika  pemberi  kerja  dan  pekerja  atau  subkontraktor menandatangani kontrak untuk bekerja sama. Pekerja, atau buruh, adalah siapa pun yang menerima  pembayaran  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain  untuk  melakukan  pekerjaan. Perjanjian kerja, atau "perjanjian kerja", adalah kontrak antara pekerja atau "buruh" dan pemberi  kerja  atau  "pemberi  pekerja"  yang  menetapkan  menguraikan  syarat-syarat hubungan kerja, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sebagai  sarana  untuk  meletakkan  dasar  bagi  hubungan  kerja  di  masa  depan, kontrak kerja formal harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan rasa saling percaya dan  hormat  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Ini  termasuk  pemilik  bisnis  dan  juga karyawan.Di dunia Barat, kehidupan sehari-hari dalam sebuah  komunitas adalah medan pertempuran  di  mana  kebutuhan-kebutuhan  individu  saling  bersaing  satu  sama  lain. Sebaliknya,  konsep  komunitas  di  Indonesia  adalah  tempat  di  mana  orang-orang  bekerja sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama;  dalam  hal  ini  pemenuhan  kebutuhan  pokok anggotanya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
Dalam masyarakat Indonesia seperti ini, misalnya seperti yang didefinisikan oleh prinsip-prinsip  pokok  yang  menyatakan  bahwa  perekonomian  dianggap  sebagai  usaha patungan  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  kekeluargaan,  permasalahan  redistribusi kekayaan  di  masa  depan  tidak  hanya  sekedar  melindungi  pihak-pihak  yang  secara ekonomi  lemah  dari  ancaman  ekonomi.  pihak  yang  lebih  kuat  untuk  mencapai keseimbangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditetapkan  peraturan  dan  batasan  antara  bekerja dan beribadah.
Pada era pembangunan nasional saat ini, tenaga kerja manusia merupakan sumber daya  unggulan  dalam  kehidupan  nasional.  Undang-undang  Konstitusi  yang  mengatur ketenagakerjaan  telah  terbuka  sejak  Undang-Undang  Dasar  diundangkan  pada  tahun 1945.  Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk  bekerja  dan  mendapat  imbalan  yang baik  bagi  kesejahteraan  manusia,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  27  Ayat  2  UUD 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1945 (UUD 1945).
Banyak  permasalahan  dan  kekurangan  dalam  penyelenggaraan  negara  kita, Republik  Indonesia.  Ketika  jumlah  orang  yang  mencari  pekerjaan  meningkat,  jumlah pekerjaan  yang  tersedia  menurun,  dan  jumlah  pekerja  yang  memenuhi  syarat  dan berpengalaman yang tersedia untuk pekerjaan tersebut menurun.
Menerapkan  dan  memperbarui  kontrak  kerja  adalah  salah  satu  cara  untuk memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  karyawan.  Dengan  adanya perjanjian  kerja  diharapkan  pengusaha  tidak  lagi  memperlakukan  pekerja  secara  tidak adil, mengambil keputusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pekerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak  terhadap  pihak  lain  dijabarkan secara  rinci  dalam  kontrak  kerja.  Dengan  demikian,  kedua  belah  pihak  terikat  oleh ketentuan kontrak kerja masing-masing dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  dalam  menjalankan  hubungan  bisnisnya.  Perjanjian  untuk  bekerja  sama,  baik secara informal maupun formal. Hubungan kerja, yang diwujudkan melalui kontrak kerja, dimaksudkan  untuk  menjelaskan  hak  dan  tanggung  jawab  pemberi  kerja  terhadap pekerjanya di kedua sisi perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis sumber sekunder  seperti  undang-undang,  keputusan  pengadilan,  dan  pendapat  pengadilan melalui sumber primer seperti buku dan artikel jurnal..

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Perjanjian Kerja
Kontrak  mencakup  komitmen  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  kontrak.  Seperti  halnya  dalam  kontrak  kerja,  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  bisnis  adalah  perusahaan  itu  sendiri  dan  karyawannya.  Menurut  ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pekerja  didefinisikan  sebagai  orang  perseorangan  yang  melakukan  kegiatan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
ketenagakerjaan,  baik  dalam  lingkup  hubungan  hukum  dengan  suatu  badan  atau  orang perseorangan yang mempekerjakannya. Dalam konteks sekarang, istilah “buruh” mengacu pada individu yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang.
Ketika  suatu  masalah  muncul  dalam  hubungan  kerja,  menjadi  tantangan  untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi tersebut kepada semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan dan atasan mereka. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemahiran  sosial  dalam  lingkungan  profesional.  Karena  adanya  prediktabilitas  yang melekat  pada entitas  yang  lebih  kuat  yang  ingin mendominasi  entitas  yang  lebih  lemah, seperti yang dicontohkan oleh frasa Latin “homo homini lupus,” Berdasarkan premis ini, sangat  penting  bagi  pemerintah  untuk  berkolaborasi  dalam  mengatasi  masalah ketenagakerjaan  dengan  menerapkan  dan  menegakkan  peraturan  terkait.  perundang- undangan  dan  peraturan.  Penegasan  ini  mempunyai  keabsahan  tertentu  sehubungan dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  dan  kesehatan  masyarakat.  Meski demikian,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pemerintah  sudah  mempertimbangkan  dengan baik  kebutuhan  para  pelaku  usaha,  termasuk  cita-cita  mereka  untuk  mensejahterakan usahanya.
Sudikno  Mertokusumo  menegaskan,  terjalinnya  suatu  perjanjian  yang  mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada syarat-syarat yang dapat diterima bersama, dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Yang dimaksud dengan “Perjanjian”  secara  hukum  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  orang  yang  mengikatkan  dirinya  pada  orang  atau kelompok  lain.  Oleh  karena  itu,  makna  dan  cakupan  definisi  tersebut  bersifat  luas  dan mencakup semua hal.
Perjanjian  kerja,  juga  dikenal  sebagai  "Arbeidsovereenkomst"  dalam  bahasa Belanda,  adalah  perjanjian  kontrak  yang  dapat  dilaksanakan  secara  hukum  antara pemberi  kerja  dan  pekerja.  Selanjutnya,  penjelasan  yang  lebih  tepat  mengenai  kontrak kerja  disajikan  pada  pasal  1601a  KHUPerdata.  Perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian kontrak  dimana  salah  satu  pihak  berkomitmen  untuk  melakukan  tugas  atau  jasa  untuk pihak  lain,  mengikuti  petunjuk  yang  diberikan  oleh  pihak  tersebut,  dalam  jangka  waktu yang telah ditentukan. jangka waktu, dan sebagai imbalan atas kompensasi moneter.
Perjanjian  kerja  merupakan  suatu  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pemberi  kerja  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban para  pihak,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003. Berbagai pandangan para ahli mengenai penafsiran kontrak kerja meliputi: sudut pandang selanjutnya:
Menurut  Antologi  Kontrak  Profesor  Subekti,  pengertian  perjanjian  kerja  adalah suatu perjanjian kontrak antara pekerja dan pemberi kerja, yang ditandai dengan adanya upah atau gaji tertentu yang disepakati dan terjalinnya hubungan antara kedua pihak.
Dalam  bukunya  tentang  Hukum  Perselisihan  Perburuhan,  A.  Ridwanhalim,  S.H. memberikan  pengertian  “kontrak  kerja”  sebagai  perjanjian  antara  pemberi  kerja  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
pekerja.  Perjanjian  ini  biasanya  mencakup  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  diterima bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat.
Dalam  risalahnya  tentang  kontrak  kerja,  Wiwohosoedjono,  S.H.,  menjelaskan bahwa  kontrak  kerja  adalah  suatu  perjanjian  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu hubungan kerja, dimana salah satu pihak bertindak  sebagai  pekerja  atau  buruh,  dan  pihak  yang  lain  bertindak  sebagai  pemberi kerja. .
Menurut  Profesor  R.  Iman  Soepomo,  seorang  pakar  hukum  dagang  di  Indonesia, terdapat  kesamaan  antara  kontrak  kerja  dan  lembaga  perkawinan  dalam  hal  sifat interpretasinya.  Perjanjian  kerja,  juga  dikenal  sebagai  perjanjian  kerja,  mengacu  pada perjanjian  kontrak  di  mana  satu  pihak,  yang  disebut  sebagai  buruh,  setuju  untuk memberikan tenaga kerja atau layanan kepada pihak lain, yang dikenal sebagai pemberi kerja, dengan imbalan kompensasi berupa uang.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  perjanjian  kontrak  biasanya  melibatkan  partisipasi dua  entitas,  dimana  satu  entitas  berperan  sebagai  penerbit  arahan  dan  entitas  lainnya bertanggung  jawab  melaksanakan  arahan  ini  dengan  imbalan  remunerasi.  Istilah "subordinasi" digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual yang kontras.
Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kontrak  standar  dan  perjanjian  kerja.  Pembagian  daya  tawar  yang  adil  serta  pembagian hak  dan  tanggung  jawab  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  kontrak  biasa disebut  dengan  istilah  “derajat”.  Menurut  wacana  yang  ada,  terdapat  kemiripan  antara kontrak  kerja  dan  perjanjian  pinjaman,  karena  keduanya  menggambarkan  saling pengertian dimana salah satu  pihak berkomitmen untuk memberikan jasa kepada pihak lainnya. sebagai imbalan atas remunerasi yang telah diatur sebelumnya.

## Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja
Setelah  memenuhi  kriteria  tertentu,  suatu  kontrak  dapat  dianggap  sah,  sehingga menetapkan  keberlakuan  ketentuan-ketentuannya  sebagai  kewajiban  yang  mengikat secara hukum bagi para pihak dalam kontrak. Oleh karena itu, agar suatu kontrak dapat memperoleh  pengakuan  hukum,  kontrak  tersebut  harus  mematuhi  kriteria  yang ditetapkan  oleh  kerangka  hukum  yang  relevan.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Konsep-konsep tersebut di atas juga terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kontrak Kerja, yang mengatur bahwa kontrak dibuat berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
1. Kesepakatan sukarela kedua belah pihak;
2. Kapasitas atau wewenang yang diperlukan untuk terlibat dalam proses hukum.
3. penting  untuk  mempertimbangkan  kehadiran  tenaga  kerja  yang  diantisipasi.  Selain itu,  penting  untuk  diketahui  bahwa  pekerjaan  yang  diharapkan  tidak  boleh bertentangan  dengan  standar  kesopanan,  moralitas,  dan  legalitas  yang  diterima secara universal.
Agar suatu kontrak menjadi sah, pihak-pihak yang terlibat harus dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau campur tangan pihak luar dalam bentuk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
apa pun. Tidak ada ketidakjujuran atau penipuan yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, konsensus muncul sebagai aset terpenting.
Dalam kerangka suatu kontrak yang mempunyai kekuatan hukum, yang dimaksud dengan “orang” atau “badan hukum” adalah orang perseorangan atau badan-badan yang berperan  dalam  menegakkan  hak  dan  kewajiban  hukum.  Ketika  suatu  barang  atau tindakan dianggap halal, itu berarti mematuhi peraturan hukum dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat dan prinsip etika.
Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa azas, yaitu:
a. Azas kebebasan berkontrak atau open system (freedom of contract). Azas  utama  dalam  perjanjian  adalah  azas  keterbukaan  (open  system),  maksudnya adalah  setiap  orang  bebas  melakukan  perjanjian  apa  saja  dengan  siapa  saja.  Dalam perjanjian kerja azas kebebasan berkontrak maupun azas yang utama.
b. Azas konsensual atau azas kekuasaan bersepakat Maksud dari azas ini adalah bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Artinya  yang  paling  utama  adalah terpenuhinya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian.
c. Azas kelengkapan atau optimal system Maksud  Azas  ini  adalah  apabila  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian, berkeinginan lain, mereka menyingkirkan pasal-pasal yang ada pada undang-undang. Akan tetapi jika secara tegas ditentukan di dalam suatu perjanjian, maka ketentuan pada undang-undanglah yang dinyatakan berlaku.

## Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja
Berdasarkan  penjelasan  pengertian  tentang  perjanjian  kerja  yang  dijelaskan sebelumnya dapat ditentukan unsur-unsur dari perjanjian kerja yaitu:
a. Adanya unsur work atau pekerjaan.
Dalam  kontrak  kerja  apa  pun,  pekerjaan  yang  dijanjikan  (“objek”  kontrak)  harus dilaksanakan  oleh  pekerja;  majikan  dapat  memaksa  pekerja  hanya  dengan  izin tertulis dari mereka. Dalam bagian yang jelas dan ringkas, KUHPerdata menyatakan: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya: hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya. Karena sifat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sangat bersifat pribadi, undang-undang menyatakan bahwa kontrak kerja menjadi batal demi hukum setelah karyawan tersebut meninggal dunia.
b. Adanya unsur perintah (Commend)
Karyawan yang berkomitmen penuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya harus  mengikuti  arahan  majikannya  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan ketentuan  kontraknya.  Berikut  perbedaan  antara  hubungan  kerja  dan  lainnya. hubungan  antara  dokter  dan  pasiennya,  kolega,  dan  pasiennya,  misalnya.  Ini  bukan hubungan profesional karena dokter dan perawat yang bersangkutan tidak mengikuti instruksi yang jelas dari pasien atau klien.
c. Unsur waktu (Time)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
Transaksi bisnis ini harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja terkait atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Unsur upah (pay)
Faktanya,  ada  yang  berpendapat  bahwa  motivasi  utama  seorang  karyawan  untuk bekerja di pemilik bisnis adalah janji mobilitas ke atas. Oleh karena itu, jika tidak ada tanda bahaya, hubungan tersebut bukanlah sebuah hubungan.
Yang  dimaksud  dengan  istilah  “upah”  adalah  selisih  antara  apa  yang  menjadi  hak pegawai dengan apa yang sebenarnya diterimanya atas pekerjaan yang dilakukannya. Apabila  seorang  pegawai  diwajibkan  menepati  suatu  janji  dengan  melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan atasannya (manajer atau pemilik usaha), maka pihak yang  bertanggung  jawab  menepati  janji  tersebut  juga  harus  melaksanakannya.  Janji ini  dapat  berupa  kompensasi  uang.  Perjanjian  kerja  (upah)  adalah  hubungan  yang mengikat secara hukum antara pemberi kerja dan pekerja. Bonus yang bersifat tidak wajib  tidak  dianggap  sebagai  bentuk  pemerasan  jika  diberikan  kepada  karyawan. Pembayaran  upah  dilakukan  dalam  bentuk  tunai  tanpa  penundaan.  Namun  hal  itu tidak menutup kemungkinan pemberian hadiah pemberontakan dalam bentuk fisik.

## Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja
Kontrak  kerja  dapat  berbentuk  tertulis  maupun  lisan  (Pasal  5  Pasal  1  UU  No.  13 Tahun  2003).  Bentuk  tertulis memberikan  kepastian  mengenai hak  dan  tanggung  jawab para pihak, yang akan sangat membantu jika terjadi perselisihan. Perjanjian kerja yang dibuat tertulis sekurang-kurangnya memuat:
a) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
b) Nama, jenis kelamin, umur dan alamt pekerja/buruh;
c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
d) Tempat Pekerjaan;
e) Tanggung jawab bersama dalam kontrak kerja Menuliskan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  sangatlah  penting.
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  akibat-akibat  yang  tidak  diinginkan sehubungan dengan pemutusan kontrak kerja. Kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu tidak  dapat mencantumkan  masa  percobaan sebagai  syaratnya.  Masa  percobaan  adalah waktu  yang  diberikan  untuk  menilai  kinerja  dan  keandalan  karyawan  dalam pekerjaannya. Masa percobaan berlangsung selama tiga bulan, yang dalam jangka waktu tersebut  pemilik  usaha  dapat  mengakhiri  hubungan  kerja  secara  sepihak  (tanpa persetujuan figur otoritas terkait). Karena kontrak kerja biasanya bersifat jangka pendek, kontrak tersebut tidak mengizinkan adanya masa percobaan apa pun. Pengusaha dilarang melakukan  pembayaran  pajak  di  bawah  batas  minimum  yang  diamanatkan  undang- undang selama masa percobaan.
Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  disusun  untuk  pekerjaan  yang  sesuai jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaan  yang  akan  terjadi  dalam  waktu  tertentu,  seperti yang disebut dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun:
a. Pekerjaan yang telah selesai atau pekerjaan yang pada dasarnya telah selesai;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
b. Pekerjaan  yang  akan  selesai  dalam  jangka  waktu  yang  wajar  (tidak  lebih  dari  tiga tahun).
c. Bekerja dengan kecenderungan musik
d. Pekerjaan yang terkait dengan produk utama yang belum dirilis, aktivitas sampingan eksperimental, atau produk tambahan eksperimental.
Mengingat  hal-hal  di  atas,  jelas  sekali  bahwa  kontrak  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu atau berdasarkan kontrak hanya diperbolehkan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijelaskan di atas, dan tidak untuk pekerjaan yang sedang berlangsung..

## Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja
Ketika  salah  satu  pihak  mempunyai  hak  dan  pihak  lainnya  tidak,  maka  terjadi keseimbangan  antara  keduanya;  jika  salah  satu  pihak  mempunyai  hak  maka  pihak  lain juga mempunyai tanggung jawab.
a. Kewajiban-kewajiban pihak pekerja/Buruh
- Kewajiban  para  pihak  yang  mengadakan  hubungan  kerja  diatur  dalam  Pasal  1603, 1203a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata.
- Karyawan  wajib  menyelesaikan  pekerjaannya,  dan  pekerja  bertanggung  jawab  atas pekerjaannya  sendiri,  meskipun  dapat  didelegasikan  tugas  dengan  berkedok wewenang  atasan.  Hal  ini  mengingatkan  kita  bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan pegawai mempunyai kualitas yang sangat personal karena berkaitan dengan masalah keterampilan atau kompetensi.
- Karyawan  wajib  mengikuti  seluruh  kebijakan  dan  prosedur  perusahaan  agar  lebih jelas.
- Jika seorang karyawan melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan, baik karena kelalaian  atau  kedengkian,  maka  karyawan  tersebut  diwajibkan  oleh  hukum  untuk membayar biaya penggantian harta benda yang rusak. Pelanggaran terhadap hukum dapat menimbulkan akibat (Azas demnum in iura datum).
b. Kewajiban-kewajiban majikan / pengusaha Berikut  adalah  kewajiban-kewajiban  majikan  /  pengusaha,  dalam  hukum ketenagakerjaan :
- Kewajiban membayar upah. Kewajiban yang utama adalah pembayaran upah sebagai akibat langsung pelaksanaan perjanjian oleh pekerja. Pembayaran upah ahrus dilakukan tepat waktu. Pembayaran upah diatur pula jika si pekerja berhalangan karena alasan tertentu misalnya alasan sakit, menjalankan cuti, melakukan tugas negara dan lain sebagainya.
- Kewajiban untuk memberikan istirahat/cuti.
Pihak  majikan  atau  pengusaha  diwajibkan  untuk  memberikan  istirahat  kepada  pekerja. Seperti istirahat antara jam kerja selama 4 jam terus menerus dan waktu tersebut tidak termasuk  jam  kerja.    Selain  itu  pengusaha  juga  berkewajiban  untuk  meberikan  cuti tahunan  kepada  pekerja  secara  teratur.  Hak  atas  cuti  ini  penting,  tujuannya  untuk menghilangkan  kejenuhan  pekerja  dalam  melakukan  pekerjaan.  Dengan  demikian, diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
itu  pekerja  juga  berhak  atas cuti  panjang  selama 2  bulan setelah  bekerja  terus-menerus selama  6  tahun  pada  suatu  perusahaan  (Pasal  79  ayat  2  Undang-Undang  No  13  Tahun 2003).
- Tugasnya mengawasi pelayanan kesehatan dan pengobatan
Menurut Pasal 1602x KUHPerdata, pekerja yang diwajibkan bertempat tinggal di tempat majikannya  harus  diberikan  pelayanan  kesehatan  oleh  majikannya.  Seiring  dengan meluasnya  cakupan  undang-undang  ketenagakerjaan,  tugas  ini  juga  melampaui  individu yang  bekerja  di  lingkungan  non-perumahan.  Program  Jamsostek  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Asuransi  Santunan  Tenaga  Kerja menjamin pemberian santunan atas penyakit, cedera, dan kematian yang diderita pekerja.
- Penting untuk mengirimkan surat pemberitahuan resmi.
- Kewajiban  tersebut  di  atas  bermula  dari  ketentuan  Pasal  1602a  KUHPerdata  yang mengamanatkan  bahwa  suatu  badan  usaha  wajib  menyampaikan  surat pemberitahuan  yang  diberi  tanggal  dan  ditandatangani.  memiliki  nilai  signifikan sebagai  referensi  bagi  pihak  yang  mencari  pekerja  baru.  Surat  keterangan  tersebut memungkinkan  pihak  yang  mencari  pekerja  untuk  memperlakukan  calon  pekerja sesuai dengan pengalaman kerjanya, meskipun pemutusan hubungan kerja diinisiasi oleh pekerja itu sendiri.
- Kewajiban  hukum  sehubungan  dengan  perlakuan  adil  terhadap  kedua  gender  di tempat kerja

## KESIMPULAN
perjanjian  kerja  pihak-pihak  itu  adalah  pekerja  dan  pemberi  kerja  (pengusaha  / majikan).  Dalam  undang-undang  No.  25  tahun  1997  tentang  ketenagakerjaan menyebutkan  pekerja  adalah  “tenaga  kerja  yang  bekerja  diluar  maupun  didalam hubungan orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh”.Dalam perjanjian kerja hanya satu pihak yang memberikan perintah sedangkan pihak lain menjalankan perintah tersebut  dengan  mendapatkan  upah.  Kedudukan  yang  tidak  sama  ini  disebut  sebagai subordinasi.
Dalam  hukum  perjajian  kerja  juga  tidak  boleh  ada  paksaan  ada  dua  belah  pihak baik pengusaha maupun pekerja yang dipekerjaan disuatu perusahaan karena sudah ada aturan yang berlaku juga.
Dalam  Unsur-Unsur  Perjanjian  Kerja  harus  jelas  apa  aja  yang  termasuk  dalam unsurnya yaitu :
a) Adanya unsur work atau pekerjaan.
b) Adanya unsur perintah
c) Unsur waktu (Time)
d) Unsur upah (pay)
Dan  sudah  diatur  juga  pasal  14  undang-undang  No.  25  tahun  197  tentang ketenagakerjaan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   669-679  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5483
perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  atau  kontrak  bahwa  perjanjian  kerja  untuk waktu tertentu atau kontrak hanya dapat dilakukan untuk jenis dan sifat pekerjaan seperti disebutkan diatas dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Dalam suatu perjanjian kerja juga harus ada Kewajiban Pihak-Pihak yang mempunyai kewajibannya masing-masing yaitu :
a) Kewajiban-kewajiban pihak pekerja
b) Kewajiban-kewajiban majikan / pengusa

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Khakim,  Dasar  Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Citra    Aditya  Bakti, Bandung 2009
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 F.X.Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Cakrawala,Jakarta, 2006
F.X.  Djumialdji  Dan  Wiwoho  Soedjono,  Hukum  Perjanjian  Perburuhan  Dan  Hubungan
Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta 1982 Himpunan Perundang Undangan Ketenagakerjaan, Jakarta, 2009 Himpiunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan,Nuansa Mulia, 2009 Niniek Suparni, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala R.Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Putra Abadirin, 1999
Rocky Marbun, Jangan Mau Diphk Begitu Saja, Visi Media, Jakarta 2010 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1990 Tim Pengajar, Bahan Ajar Hukum Ketenagakerjaan,Manado,2008 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Subekti,  R.,  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta:  Pradya Paramita, 2004.
Sudono, Agus, Perburuhan Dari Masa Ke Masa, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997. Sunggono,  Bambang,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2005.
“UU No. 13/2003 'kebiri' pekerja,” Pikiran Rakyat, 9/8/2004.