## BIOPOLITIK DAN GERAKAN LITERASI KOMUNIKATIF KAUM MUDA

## Andi Faisal
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar Email: andifaisal.paskori@gmail.com

## Abstrak
Bonus demografi saat ini sering digadang-gadang sebagai “peluang emas’ bagi bangsa untuk mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain. Pertambahan penduduk, terutama usia produktif, akan menjadi ukuran utama dalam meningkatkan produktivitas negara. Namun di Era Biopolitik modern, hal tersebut dapat menjadi “ancaman” bagi kehidupan demokrasi dan daya  kritik  masyarakat.  Tulisan  ini  mencoba,  meneroka  secara  kritis  bagaimana  rezim biopolitik  bekerja  dalam  mengontrol  dan  mengendalikan  kehidupan  sosial  politik masyarakat. Mulai dari persoalan kebudayaan di era pasca tradisi, politik emansipasi, dunia digital,  hingga  kehidupan  sosial  politk  ruang-ruang  publik,  akan  menjadi  sorotan  utama. Sebagai alternatif, gagasan literasi kaum muda menjadi tawaran dalam membaca/menulis beragam persoalan  bangsa tersebut yang berangkat dari akar kehidupan sehari-sehari.
Kata-kata Kunci : bonus demografi, biopolitik modern, literasi kaum muda, kehidupan sehari- hari, ruang publik

## BIOPOLITICS AND THE COMMUNICATIVE LITERACY MOVEMENT OF YOUTH

## Abstract
The current demographic bonus is often thought of as a "golden opportunity" for the nation to align itself with other nations. Population growth, especially productive age, will be a key measure in improving the country's productivity. But in the modern Biopolitical Era, it can be a "threat" to the democratic life and public criticism. This paper attempts, critically explores how biopolitical regimes work in controlling the socio-political life of society. Ranging from cultural issues in the post-tradition era, emancipation politics, the digital world, to the social life of public spaces/ spheres, will be the main focus. Alternatively, the idea of youth literacy becomes an offer in reading/ writing various issues of the nation that depart from the roots of everyday life.
Keywords :  demographic  bonus,  modern  biopolitics,  youth  literacy,  everyday  life,  public sphere
To cite this article (7 th APA style): Faisal ,  A. (2018).  Biopolitik  dan  Gerakan  Literasi  Komunikatif  Kaum  Muda  [Biopolitics  and  the Communicative  Literacy  Movement  of  Youth]. Journal  Communication  Spectrum, 8(1),  72-93. http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v8i1.1813

## Pendahuluan
Kelahiran  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  berdaulat  tak  terlepas  dari peranan  kaum  muda.  Para  pejuang kemerdekaan  dari  jaman  kolonialisme hingga  runtuhnya  otoritarianisme  Orde Baru tak lepas dari idealisme dan gerakan kaum muda. Kini di era kesejagadan, kaum muda  bangsa  kembali    (dianggap) mendapat momentumnya dengan adanya bonus demografi bangsa Indonesia.
Bonus demografi merupakan fenomena struktur penduduk yang menguntungkan  bagi  bangsa  dari  segi pembangunan  karena  usia  produktif  (usia 15  -64  tahun)  lebih  banyak  daripada  usia non  produktif  (0-14  tahun  dan  diatas  64 tahun). Hal tersebut berarti bahwa beban ketergantungan akan berkurang sementara nilai produktifitas akan
meningkat.
Menurut  data  Bank  Dunia  ( World
Bank ),  populasi  penduduk  Indonesia  dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat tahun 1960, penduduk  Indonesia  berjumlah  88,6927 juta  jiwa,  dan  terakhir  tahun  2012,  lalu terhitung mengalami kenaikan sebesar 36 persen menjadi 246,8642 juta jiwa. Dengan kenaikan  tersebut,  Indonesia  dianggap akan  menerima  bonus  demografi  dengan jumlah  penduduk  terbesar  keempat  di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia  tengah  memasuki  gerbang bonus  demografi  dengan  meningkatnya jumlah  calon-calon  usia  produktif  dan diperkirakan  akan  mencapai  puncaknya pada  tahun  2020  hingga  2035,  dan  jika
dikelola  dengan  baik,  maka  hal  tersebut akan menjadi keuntungan bagi negara.
Gambaran  selintas  bonus  demografi tersebut
memperlihatkan bahwa bagaimana peran kaum muda sebagai usia- usia  produktif  dimasa-masa  mendatang akan sangat vital bagi keberlangsungan dan keberdayaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan  meningkatnya  kuantitas  usia produktif,  maka  daya  produksi  negara diharapkan  juga  akan  bertambah,  yang pada  akhinya  berimplikasi  terhadap kemakmuran bangsa.
Pada satu sisi, bonus demografi akan menjadi “peluang” dan “kesempatan” bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa,  namun  pada  sisi  lain  yang  lebih “ideologis”, akan menjadi ‘alat” baru bagi negara  dalam  mengelola  dan  mengontrol bangsanya, mengingat perluasaan pengelolaan  negara  (politik  negara)  dan relasi  antar  negara  terus  semakin berkembang  dalam  wujud-wujud  yang baru.  Ulasan  mengenai  peluang  bonus demografi  telah  banyak  dipaparkan  oleh para  ahli  ekonomi  dan  demografi kependudukan.  Oleh  karena  itu  fokus pembacaan  dalam  tulisan  ini  akan  lebih banyak  menyoroti  dari  segi  ‘ideologis’ bagaimana  persoalan  politik  demografi beroperasi dalam rezim biopolitik modern.
Untuk  itulah, tulisan ini akan melihat dan  memetakan  secara  kritik  bagaimana rezim  biopolitik  bekerja  dalam  mengelola dan  mengontrol  populasi  bangsa,  dan sekaligus menawarkan beberapa tindakan- tindakan kecil-taktis ( small-tactical actions )  yang  berangkat  dari    persoalan kehidupan  sehari-hari  ( everyday  life culture )  dalam  perspektif  literasi  kaum
muda terhadap beragam persoalan bangsa. Bonus  Demografi  dan  Persoalan  Bangsa dalam Era Biopolitik Modern Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan sebelumnya bahwa adanya bonus
demografi  akan  menjadi  ‘peluang’  dan sekaligus  ‘peringatan  ( alert )  bagi  kaum muda  dalam  mempersoalkan  bangsanya. Untuk itu dibutuhkan pembacaan/ penulisan yang kritik dalam mempersoalkannya sehingga akan senantiasa terbuka ‘kemungkinan pembacaan-pembacaan  dan  penulisan-
penulisan’ baru dalam menyelaminya.
Jika  ditelisik  secara  kritis,    persoalan bonus  demografi  menyoal  bagaimana kehidupan  penduduk  (baca:  masyarakat) akan  menjadi  persoalan  krusial  dalam persoalan  kebangsaan  kita,  karena  tidak saja  menyangkut  bagaimana  “mengelola” dan  “mengontrol”  populasi  penduduk (natalitas/mortalitas/fertilitas),  tapi  juga bagaimana  mengelola  dan  mengontrol jalannya
kehidupan
bangsa
( governmentality ).  Persoalan  mengelola
dan  mengontrol  persoalan  hidup  dan kehidupan  (masyarakat/penduduk)  dalam wacana ilmu-ilmu sosial budaya kontemporer  sering  disebut  sebagai biopolitik ( biopouvoir/biopolitique ) i .
Istilah  biopolitik  secara  sederhana diartikan sebagai politik (tentang)
kehidupan  atau politics  of  life .  Dalam biopolitik,  persoalan  kehidupan  ( life ) dijelaskan  sebagai  persoalan  politik  (sub- politik)  dalam  rangka  mengatur  populasi demi  keberlangsungan  suatu  tatanan kehidupan bernegara ( governmentality ) ii .
Unsur-unsur kehidupan seperti kelahiran, kematian, kesehatan, perencanaan keluarga, usia harapan hidup,
penyakit,  dan  seterusnya  menjadi  faktor yang  independen,  objektif,  dapat  diukur, yang  menjadi  realitas  kolektif  yang  dapat secara epistemologis dan praktis dipisahkan  dari  makhluk  hidupnya  dan pengalaman  singularitas  individualnya. Pada konteks
tersebut, isu-isu “keberlangsungan  kehidupan”  kemudian menjadi  bagian  dari  pusat  strategi  kuasa. Kartu  Indonesia  Pintar,  Kartu  Indonesia Sehat,  Kartu  BPJS,    Beasiswa  BIDIK  MISI, merupakan  sebahagian  kecil  dari  praktik- praktik biopolitik ( biopower ).
Di  era  kapitalisme  lanjut  ( late capitalism ),  konsep  biopolitik  meluas  ke segala  aspek  kehidupan  dan  melampaui batas-batas  antar  negara.  Hadirnya  era baru  kapitalisme  telah  memunculkan  apa yang disebut sebagai Empire , yang dicirikan dengan menghilangnya batas-batas antara ekonomi,  politik,  dan  budaya-  antara produksi dan reproduksi-, bahkan cenderung tumpang tindih saling
mempengaruhi  satu  sama  lain iii . Empire tidak memiliki teritori pusat kekuasaan dan tidak  pula  bergantung  pada  batas-batas yang tetap, melainkan mencakup keseluruhan  tatanan  kehidupan. Empire adalah rezim biopower .
Peralihan  dari  masyarakat  disipliner ( disciplinary  society ) iv ke  masyarakat kontrol ( society of control ) v telah mengubah  tatanan  masyarakat  ke  dalam skala  yang  lebih  luas  dan  terinternalisasi dalam  diri  masyarakat  itu  sendiri.  Kuasa dilaksanakan  melalui  mesin-mesin  yang secara  langsung  mengorganisir  otak  kita (dalam sistem komunikasi, jaringan informasi)  dan  tubuh  kita  (dalam  sistem
kesejahteraan,  aktivitas  yang  dipantau) menuju  keadaan  yang  otonom  dari kehidupan.
Dunia  digital  misalnya,  adalah  salah satu  elemen Empire dalam  masyarakat kontrol  ( society  of  control )  yang  dapat dicirikan  dengan  adanya  intensifikasi  dan generalisasi dari perangkat-perangkat disipliner yang menormalisasi yang secara internal  menghidupkan  praktik-praktik kehidupan  dan  keseharian  kita.  Melalui smartphone , kita “dipaksa” dengan
‘sukarela’ untuk  selalu terhubungkan satu sama  lain  ( always  on )  sebagai  wujud ‘eksistensi’  kita  dalam  tata  dunia  global. “Tidak  sah  rasanya  hidup  ini  tanpa  selalu ‘ on ’ ( always on ) dan terkoneksi satu sama lain”  demikian  kira-kira  pesan  yang disampaikan  salah  satu  provider  layanan komunikasi. Dalam konteks tersebut, kuasa kemudian  diekspresikan  sebagai  sebuah kontrol  yang  meluas/terbentang  kepada kedalaman kesadaran dan tubuh populasi masyarakat,  dan  pada  saat  yang  sama melintasi keseluruhan relasi-relasi sosial.
Giorgio  Agamben  dalam Homo  Sacer (1995)  melihat  secara  kritis  bagaimana representasi biopolitik modern dalam tata kelola masyarakat, yang cenderung memisahkan  antara  mereka  yang  berada dalam zoe ( bare  life )  dan  mereka  yang berada  dalam bios ( political  existence ) vi . Kecenderungan tersebut berimplikasi terhadap  hak-hak  (warga)  dalam  suatu negara/populasi.  Kecenderungan  tersebut tidak saja bersifat politis semata tapi juga menyangkut ‘hak hidup’ seseorang sebagai seorang warga negara. Agamben
mengeritik  kecenderungan  tata  kelola masyarakat  modern  ( governmentality ) yang cenderung menciptakan garis
pemisah  antar  mereka  yang  layak mendapatkan  tempat  ( bios ),  dengan mereka yang tidak layak ( bare life ) vii .
Garis itu beragam mulai dari garis ras (mayoritas  vs  minoritas),  garis  agama (agama  mayoritas  vs  minoritas),  garis politik (aliran politik dominan vs minoritas), garis ekonomi (kelas atas vs kelas bawah), pendidikan  (berpendidkan  tinggi  vs  tidak berpendidikan),  dan  sebagainya.  Garis- garis  itu  memisahkan  masyarakat,  dan memecahnya ke dalam bagian-bagian yang saling berkonflik satu sama lain. Selain itu, garis-garis  tersebut  juga  menentukan diterima  tidaknya,  atau  hidup  matinya seseorang  dalam  masyarakat.  Contoh sederhana  misalnya  antara  mereka  yang memiliki    KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk) dengan yang tidak ber KTP, antara pribumi dengan  non  pribumi,  antara  “Pendatang” disuatu wilayah dengan penduduk setempat, antara pemegang kartu Jamkesda,  BPJS,  dengan  yang  membayar secara tunai, antara penyandang disabilitas,  anak-anak  dan  bukan,  dan sebagainya, Dari  beberapa  perspektif  tentang biopolitik tersebut tampak bahwa persoalan  (bonus)  demografi  bangsa Indonesia menjadi persoalan yang membutuhkan  keseriusan  dan  tantangan tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia  dalam menyongsong  bonus  demografi  tersebut yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi persoalan besar bagi negara di  masa  depan.  Di  satu  sisi,  “bonus” demografi  menjadi  peluang  kemajuan bangsa,  namun  di  sisi  lain  akan menunjukkan  bagaimana  rezim  biopolitik bekerja  dalam  menata  kehidupan  publik dari ranah sosial, politik, ekonomi, hingga
ranah  kultural,  yang  tentu  saja  tidak menutup kemungkinan akan memperlihatkan bias-bias biopolitk tersebut. Untuk  itu,  sikap  dan  jarak  kritis  akan terus menerus dibutuhkan agar tata kelola kehidupan akan dapat berjalan sebagaimana seharusnya, termasuk dalam menyoal “bonus demografi”.

## Memetakan Beragam Persoalan Bangsa
Dalam  beberapa  tahun  terakhir, terutama  awal  reformasi,  timbul  harapan akan  kebebasan  dan  bangkitnya  bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis yang  melanda  bangsa  akibat  krisis  multi dimensi  yang  menerpa.  Praktek-praktek cengkraman  otoritarianisme  Orde  Baru dituding  sebagai prime  drive krisis  multi dimensi  tersebut.  Kemudian  tumbangnya rezim  Suharto  (seakan)  menjadi  simbol berakhirnya praktik-praktik hegemoni dan totaliterianisme.
Kini,  dalam  era  pascareformasi,  asa tersebut  tampaknya  masih  jauh  dari realitas.  “Kemerdekaan”  yang  diperoleh dengan  susah  payah  oleh  kaum  muda tersebut dalam era liberalisme ( liberalism ) dan  pasar  bebas  ( free  market )  tersebut sepertinya tidak  sepenuhnya memberikan emansipasi dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan kebangsaan. Kemerdekaan  dari  penjajahan  Orde  Baru justru melahirkan
praktek-praktek hegemoni  yang  baru.  Kolusi,  Korupsi  dan Nepotisme  (KKN)  malah  makin  menjadi diera pascareformasi yang ditandai dengan kembalinya  pemain-pemain  lama  Orde Baru  yang  “berhasil”  mereposisi  dirinya dengan cara-cara yang baru viii .
Selain  itu,  atas  nama  kebebasan, praktek  konsumtivisme  dan  gaya  hidup telah  melampaui  batas-batas  realitas (hiperrealitas), belum lagi praktek-praktek fundamentalisme  makin  menguat  diera pasca reformasi ini, dan (celakanya) negara sama sekali tidak berdaya dalam mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan tersebut.

## Wacana  Kebudayaan  dalam  Era  Pasca Tradisi
Dalam  ranah  kebudayaan,  wacana tuntutan  (politis)  akan  ”identitas”  dan ”pilihan  hidup”  kembali  mengemuka menjadi  wacana  krusial  di  era  reformasi ketika persoalan ”keberagaman (identitas)” yang dahulunya dipolitisir atas nama stabilitas nasional untuk kepentingan  kuasa  Orde  Baru,  kemudian mendapat  ruang  dan  waktu  untuk didiskusikan,  didebat,  dan  dibicarakan kembali,  sebagaimana  yang  disinggung oleh Turner (dalam Davidson, 2010) bahwa dipenghujung abad duapuluh telah munculnya triad (tiga  serangkai)  hak-hak kewargaan  pascanasional  ( post-national citizenship  rights )  yaitu  hak  ekologis,  hak budaya,  hak  identitas  asli  (sebelum kolonialisme)  sebagai  bentuk  respons terhadap tuntutan hak-hak yang dominan pada  modernisme,  yakni  hak-hak  warga, hak suara, dan hak atas kesejahteraan ix .
Demikian  pula  maraknya  semangat perbincangan tentang persilangan
lokalitas-nasionalitas-globalitas adalah indikasi untuk  memikirkan ulang konsepsi ”kedirian”    dan  persoalan  ‘keberagaman’ yang  telah  mencair  dan  terpinggirkan sebagai  dampak  kuasa  negara,  yang kemudian  diperparah  oleh  gempuran ”politik  penyeragaman”  di  era  globalisasi saat ini.
Tentang wacana kebangkitan kebudayaan  ini,  Giddens  melihat  bahwa saat  ini  kita  tengah  berada  dalam  masa pasca tradisionalisme ( post-
traditionalism ) x .  Bukan  era  kematian  atau kepunahan  tradisi,  melainkan  sebaliknya era  kebangkitan  tradisi.  Akibat  gempuran globalisasi,  orang-orang  kembali  tertarik mewacanakan tradisi sebagai sesuatu yang harus diceritakan dan dilanjutkan kembali. Orang-orang  bersikap  lebih  refleksif  dan lebih “awas” terhadap gerak-geriknya, dan tindakan sosialnya lebih berorientasi ke diri ( self-orientation ) dalam rangka melanjutkan  proyek  kediriannya  ( self- actualisation ), sebab proses
perkembangan dan  massifikasi jaman yang berlangsung    cepat  dan  terus  berubah (akibat  proses  modernisasi/globalisasi) telah  menimbulkan  “kecemasan”  dan “ketidakpastian”  (baca:  resiko)  di  masa depan ( futur ) pada segala ranah kehidupan sehingga  fokus  diri  ( self-focus )  lebih dominan  karena  orang-orang  “berhati- hati” (karena tidak mau mengambil resiko) terhadap kehidupannya.
Hal tersebut kemudian mempengaruhi proyeksi tindakan sosialnya yang lebih dominan berorientasi ke  diri ketimbang berorientasi  ke  publik.
Dari  sini  kemudian  isu-isu  kepentingan publik  dan  politik  perlawanan  (terhadap ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, penggusuran, ketimpangan sosial, penjarahan,  dan  seterusnya)  menghilang dari agenda
perjuangan kelompok/komunitas  yang  bergerak  pada aras politik-politik kehidupan.
Hal  yang  cukup  ironis  adalah maraknya  gerakan-gerakan  dan  proyek- proyek  kedirian  di  era post-traditionalism
muncul  dalam  wujud  gerakan  revitalisasi kebudayaan  yang  marak  dilaksanakan  di sejumlah  perguruan  tinggi  dan  daerah  di Indonesia,  yang  disatu  sisi  membawa semangat  untuk  menggali  kekayaan  bumi nusantara  namun  disisi  lain  hanya “menyinggung  (baca:  menguntungkan)” segelintir  pihak  saja,  sebagaimana  yang disinggung  oleh  Gayatri  Spivak  dengan kalimat  “ Whose  voice  is  it ?”  dalam tulisannya Can the Subaltern Speak ? xi . Pada aras yang lain, di tengah maraknya gerakan revitalisasi  kebudayaan,  justru  basis-basis material kebudayaan seperti hutan, tanah, air,  dan sebagainya mengalami  kerusakan parah akibat komodifikasi yang luar biasa xii .
Karlina Supeli dalam pidato kebudayaannya ‘Kebudayaan dan Kegagapan  Kita’  (2013)  memberi  contoh bagaimana  hutan-hutan  di  Kalimantan
Timur  telah  beralih  menjadi  perkebunan raksasa  monokultur,  atau  telah  terbabat habis untuk kepentingan industri perkayuan,  dan  sisa-sisa  galian  tambang yang ada dibiarkan menganga meninggalkan kubangan raksasa xiii . Baginya, persekongkolan jahat (akademisi, pengusaha,  dan  pemerintah)  tengah memperebutkan  apa  saja  yang  dapat dijarah  dari  bangsa  ini.  Karlina  Supeli memperingatkan kita bahwa kearifan lokal terus disanjung sebagai tradisi yang perlu dirawat dan diwariskan, sementara rujukan  material-spiritualnya  kebudayaan justru mengalami kehancuran. Bagi Karlina Supeli, bukan tradisi itu sendiri yang ingin dibela,  melainkan  citra  tentang  tradisi  itu yang telah mengalami komodifikasi dalam wujud pertunjukan.
Matinya  Politik  Emansipasi  dan  Filsafat dalam Era Pasca Ideologi
Menjelang  berakhirnya  abad  ke-20, sosiolog  kenamaan  Zygmunt  Bauman memberi istilah liquid life (kehidupan yang cair)  atas  berbagai  fenomena  sosial  yang terjadi  di  masyarakat xiv .    Menurutnya,
masyarakat  masa  kini  telah  didikte  oleh
perubahan
mahacepat ditingkat permukaan, terutama oleh industri media, hingga terbentuk  modus kehidupan sosial yang  serba  individual,  semata-mata berorientasi diri, dan dangkal. Kedangkalan kehidupan  ini  kemudian  turut  merembes pada  persoalan  praktek  emansipasi. Praktek-praktek emansipatoris telah kehilangan  semangat  perjuangan  dan semangat  kepemimpinan  para  agen- agennya  (subjek)  karena  para  pelakunya berubah  menjadi  “idola-idola”  yang bekerja demi kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.
Nada serupa ditunjukkan oleh
Anthony  Giddens  dan  Ulrich  Beck,  yang menerangkan  bahwa  pokok  persoalan kemanusiaan  saat  ini  bukan  lagi  politik perlawanan, misalnya persoalan pertentangan antara kiri dan kanan, antara sosialisme  dan  kapitalisme,  melainkan lebih terkait dengan politik kehidupan dan kematian ( life politics ), atau tentang politik kehidupan (politik identitas, politik pilihan hidup,  politik  rekognisi)  daripada  politik emansipasi xv .
Lebih  lanjut  menurut  Giddens  dan Beck,  meredupnya  alternatif  perlawanan terhadap  kapitalisme  telah  mengubah secara  mendasar  pandangan  terhadap dasar-dasar masyarakat kontemporer dan segala  dinamika  di  dalamnya.  Arah  dan tujuan  awal    politik  dan  filsafat  telah mengalami  pergeseran  dan  perubahan signifikan  dari  tema-tema  pencarian kebenaran ( truth ), mengatasi
ketidakadilan, kemiskinan, melawan praktek-praktek dominasi, kemudian berubah menjadi sekadar persoalan pilihan makna  hidup,  identitas,  dan  politik perbedaan xvi .
Dengan demikian, esensi dan kedalaman  ontologis  persoalan  yang dihadapi masyarakat tidak perlu dipertanyakan  dan  dipermasalahkan  lagi. Perjuangan terhadap praktik-praktik ketidakadilan  tidak  lagi  dibutuhkan. Perlawanan  terhadap  segala  dominasi tidak  diperlukan  lagi.  Yang  dibutuhkan “hanyalah”  memperbaiki  segi-segi  dan hubungan  yang  bersifat  simbolik  dan permukaan dari masyarakat tersebut.
Bagi  Ulrich  Beck,  segala  hal  dalam masa  kini  telah  berada  dalam  kondisi kehilangan,  resiko,  bahaya,  pembusukan, sampah,  pada  diri  masyarakat.  Politik kontemporer lebih banyak berbicara dalam orientasi  dan  konteks  kedirian,  tentang siapa  saya,  apa  yang  saya  inginkan,  dan kemana  tujuan  saya,  yang  kesemuanya berbicara  tentang  beragam  tipe  politik kehidupan: kehidupan dan kematian xvii .
Begitu pula Giddens mengurai bahwa politik yang ada saat ini bukan lagi “politik emansipasi”, melainkan politik kehidupan. Politik kehidupan berbicara tentang isu-isu politik yang mengalir dari proses aktualisasi diri dalam konteks pasca tradisional, yang mana kecenderungan global telah memasuki  proyek-proyek  kedirian  secara mendalam,  dan  sebaliknya,  proses-proses kedirian  telah  mempengaruhi  strategi- strategi global xviii .
Pada  refleksi  terhadap  kondisi  tanah air  (bangsa),  kebebasan  yang  diperoleh pasca  lengsernya  Suharto  menandai  awal
bergejolaknya  politik  kehidupan  ( life politics )  pada  level  masyarakat  dengan beragam corak: dari corak sosial,  kultural (etnik),  hingga  agama.  Tumbuh  suburnya komunitas/kelompok
atau pun menguatnya  wacana  politik  identitas, politik perbedaan, dan politik rekognisi pun kemudian  perlahan-lahan  mewarnai  arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Atas nama kebebasan, setiap kelompok  sosial/kultural  menuntut  untuk dihormati  dan  diakui  keberadaan  dirinya oleh negara dalam setiap praktik sosialnya. Bahkan  tak  jarang  kelompok-kelompok tertentu  melampaui  wewenang  negara dalam  tindak  tanduknya.  Menjamurnya fenomena  politik  kehidupan  tersebut  tak lepas  dari  kegagalan    partai-partai  politik modern  yang  tak  mampu  mengakomodir “hasrat  kebebasan”  kelompok-kelompok masyarakat. Partai-partai politik masa kini terlalu  mengistimewakan  “konsensus” (jalan  tengah)  daripada  “disensus”  dan “perlawanan” dengan kekuasaan, sehingga semangat  tersebut  menemukan  ruangnya pada
gerakan-gerakan fundamentalis/partikuler  yang  mengambil identifikasi  diri  pada  kelompok-kelompok etnis, agama, nasionalis,
yang memunculkan  beragam  konflik  yang  tak dapat  dikelola  oleh  proses  demokrasi liberal.
Dari sisi lain, dalam dunia pendidikan kita fenomena menyeruaknya budaya anti intelektualisme  ( philistinism )  menjangkiti hampir sebahagian besar institusi-institusi pendidikan  tanah  air  yang  memberikan perhatian  berlebihan  terhadap interests material dan praktis. Dunia universitas dan lembaga  pendidikan  lainnya  di  Indonesia terus mengalami proses peluluhan
kegairahan  intelektual,  tergerus  oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme.  “Kedalaman  ilmu  dan wawasan humaniora dihindari, dan kedangkalan  dirayakan”  demikian  tulis Frank  Furedi xix .  Belum  lagi  perubahan beberapa  Universitas  menjadi  PTNBH semakin  membuat  biaya  pendidikan semakin tak terjangkau oleh kaum lemah, dan  keberadaan  universitas  menjadi semacam “komoditas” (aset) yang memiliki daya tawar untuk dilepas ke pasaran dalam logika untung rugi.
Para  sivitas  akademik  (terutama dosen)  tidak  lagi  berjarak  dan  “kritis” terhadap kehidupan kampus dan sosialnya karena  telah  kehabisan  napas  (exhaustik) akibat  tuntutan  kerja  beban  administrasi yang  luar  biasa,  ditambah  lagi  dengan kompensasi  “material”  (baca:  uang)  yang menggiurkan  yang  bakal  diperoleh  jika memenuhi target yang ditetapkan. Sebenarnya administrasi beserta
perluasaannya  hanya  lah  “instrumen” (media)  belaka  untuk  mencapai  tujuan ( ends ).  Namun  karena  capaian-capaian dunia pendidikan kontemporer bangsa kita diukur  berdasarkan  logika  dan  ukuran- ukuran  instrumental  yang  efektif  dan efisien, yang dapat terkuantifikasi,
sehingga  hal-hal  administratif  tersebut kemudian  menggantikan  dan  menjadi
tujuan (ends) itu sendiri.
Jadi instrumen telah
menenggelamkan  tujuan  (ends),  dan tujuan itu sendiri kemudian menjadi nomer kesekian, atau tidak substantif lagi. Hal lain, interaksi sistemik  dunia kampus tidak lagi dibangun  berdasarkan  interaksi  subjektif (antara  subjek  dengan  subjek)  melainkan interaksi  subjek-objek,  yang  mana  sivitas
akademik  menjadi  objek  dari  rezim  dunia sistem pendidikan yang ada, dan (celakanya)  sepertinya  dunia  kampus menikmati hal tersebut.
Pada  ranah  filsafat,  kelahiran  subjek- subjek politik kehidupan disinyalir distimulir oleh perspektif filsafat kontemporer  yang  banyak  menyoal “matinya” subjek ( human ) atau
berakhirnya  peran  subjek    sebagai pengusung emansipasi perubahan sejarah. Era  “kematian”    ( the  death  of )  atau ‘berakhirnya” ( the end of ) subjek ini (telah)
banyak “digadang-gadang”
oleh
tokoh/pemikir  pascastrukturalisme  dan posmodernisme.
Derrida  misalnya,  melihat  makna subjek  hanyalah  efek  dari  permainan penanda  ( jeu  du  signifiant / play  of signifier ).  Demikian  pula  Michel  Foucault secara terang-terangan
mengumandangkan  kematian  manusia (subjek),  yang  menurutnya,  yang  ada hanyalah  “subjektivisasi”  dari  berbagai wacana.  Tidak  ada  lagi  subjek  sebagai sebuah  entitas  utuh,  tunggal,  transparan, esensial, yang memiliki kesejatian tertentu di dalamnya. Yang ada hanyalah berbagai bentuk  percobaan  dan  praktik  kuasa (wacana) yang beroperasi secara simultan menentukan  apa  dan  bagaimana  subjek. Dengan  begitu,  subjek  tidak  pernah memiliki  sandaran  yang  tetap  dan  solid, keberadaannya  selalu  ditentukan  oleh praktek-praktek
diskursif
yang
berkembang sepanjang sejarah xx .
Hal  senada  disampaikan  pula  Louis Althusser yang melihat kemunculan subjek hanyalah  hasil  dari  interpelasi  ideologis semata.  Demikian  juga,  Francois  Lyotard dengan “Berakhirnya Narasi Besar”
( grandnarratives )  menandai  berakhirnya cerita-cerita  besar  manusia  tentang peradaban,  dan  masih  banyak  yang lainnya.
Dengan  berakhirnya  atau  matinya “subjek”,  maka  berakhir  pula  optimisme mengenai  peran  aktor  sebagai  agen perubahan masyarakat (sejarah). Pada titik ini, proyek emansipasi yang mengandaikan pentingnya  subjek,  kemudian  juga  harus mundur  ke  belakang.  Tanpa  konsepsi subjek,  proyek  emansipasi  tidak  lagi memiliki kesahihan untuk dijadikan agenda perjuangan, sebab setiap proses emansipasi mensyaratkan adanya manusia
( human ) sebagai subjek perubahan.
Alain  Badiou  dalam Infinite  Thought
(2004) menjelaskan bahwa akibat merebaknya wacana “kematian ( the death of )”  atau  “berakhirnya  ( the  end  of )” tersebut,  saat  ini  orang  telah  kehilangan “hasrat  akan  kebenaran”.  Tidak  ada  lagi hasrat  manusia  sebagai  makhluk  yang berpikir  (cogito)  untuk  menemukan kebenaran  ( truth ) xxi .  Tidak  ada  lagi pertanyaan  tentang  apa  yang  benar ( what’s  right ). Tak ada lagi momen untuk membedakan  antara  apa  yang  benar  dan apa yang salah.
Filsafat kontemporer telah kehilangan 4  dimensi  utamanya xxii .  Pertama,  dimensi revolusi.  Tak  ada  filsafat,  tanpa  ada keinginan untuk mengubah dan membebaskan dunia dari segala permasalahannya.  Kedua,  dimensi  logika, yaitu  kepercayaan  terhadap  kekuatan potensi logika dan akal budi manusia untuk memecahkan segala
problematika hidupnya.  Ketiga,  dimensi  universalitas, yakni  diarahkan dan berlaku untuk seluruh manusia (universal), dan keempat,
dimensi,  resiko,  dalam  arti  bahwa  filsafat yang membebaskan  menghendaki adanya komitmen dan keputusan terhadap sebuah sudut  pandang  meskipun  penuh  dengan resiko.  Keempat  dimensi  kemanusian tersebut  tengah  sekarat  dalam  dunia kapitalisme kontemporer saat ini. Orientasi kebenaran tidak lagi menjadi lokus utama filsafat kontemporer.
Dari  selayang  pandang  perspektif sosiologis  dan  filsafat  tersebut  tampak bahwa  bangsa  kita  Indonesia  telah kehilangan  dimensi  “politisnya”  ( the political ) xxiii dan kolektifnya/
kebersamaannya dalam menentukan arah perjuangan  sosialnya.  Politik  bangsa  tidak lagi  dimaknai  sebagai  sebuah  “politik kebersamaan”  melainkan  sebagai  proyek politik  kedirian  dan  politik  rutinitas/ prosedural (kekuasaan).
Politik  perbedaan  telah  mengubur politik  kesamaan,  sebagaimana  yang disinggung oleh Zlavoj Zizek (2003) bahwa: “The righ to be defended  today is not “the right to difference, but on the contrary and more than ever, the right to Sameness” xxiv . Pernyataan tersebut di atas mengingatkan kita kepada jalan pikiran Bung Karno, yang jauh sebelumnya, mengatakan:
“Kita  mendirikan  satu  negara kebangsaan Indonesia, negara nasional, nation  state .  Kebangsaan itu  adalah  kebangsaan  Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan  kebangsaan  Sumatra,  bukan kebangsaan Kalimantan, bukan kebangsaan  Sulawesi,  dan  lain-lain, melainkan kebangsaan Indonesia” xxv . Perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia  menjelang  kemerdekaan  telah memberi  pelajaran  berharga  yang  mana semua kelompok-kelompok
etnis mengusung  dan  meneriakkan  panji-panji kemerdekan,  dalam  rangka  bingkai  ke Indonesiaan. Jong Java, Jong celebes, Jong Borneo,  Jong  Sumatra,  terus  berjuang dengan  inisiatif  dan  caranya  masing- masing demi menegakkan Indonesia Raya. Dimensi  ke-Sama-an,  ke-Kita-an,  ke- Indonesia-an, inilah yang telah melampaui segala  dimensi  ke-perbedaan-an,  dan  ke- Aku-an,  hingga  mengantarkan  bangsa Indonesia  mencapai  misi  emansipatoris dan  humanistiknya  yang  membebaskan diri dari kolonialisme.
Dunia  Digital,  Ruang  Publik,  dan  Nasib Kebudayaan di Era Mediatisasi
Manfaat  penggunaan  dunia  digital (internet) bagi komunikasi atau
penggalangan  aktivisme  dalam  dunia keseharian kita telah menjadi bahan kajian baru  dalam  wacana  kontemporer  dengan beragam  perspektif.  Beragam  perspektif tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra. Beberapa  di  antaranya  melihat  kehadiran dunia  digital  (internet)  dapat  menjadi media  komunikasi  yang  berperan  sebagai ruang  bagi  publik  dalam  meningkatkan keterlibatan  warga  ( civic  engagement ) dalam persoalan-persoalan publik xxvi Selain itu,  beberapa  kajian  kritis  melihat keberadaan  dunia  digital  dalam  relevansi terhadap  dekandensi  (merosotnya)  nilai- nilai ruang publik dan kehidupan demokrasi xxvii .
Sejalan  dengan  perkembangan  dunia digital,  dunia  media  sosial  menjadi  media komunikasi  dan  informasi  baru.  Media-
media  sosial  seperti facebook,  twitter, whatsapp,  line ,  dan  sebagainya,  muncul dan  mulai  digemari  masyarakat  dari berbagai lapisan, dan interaksi komunikasi pun berubah, dari interaksi face to face ke interaksi  virtual.  Fenomena  media  sosial tersebut  dimanfaatkan  untuk  beragam kepentingan, dari hal yang sifatnya privasi hingga  hal  yang  bersifat  publik,  menjadi menu  sehari-hari  di  ruang-ruang  virtual media sosial. Media-media sosial tersebut memang  muncul  memenuhi  pergeseran selera  sebuah  generasi  yang  disebut  oleh Don  Tapscott  (2009)  sebagai  “ the  Net Generation ” xxviii , atau oleh John Palfrey dan Urs  Gasser  (2008)  sebagai  “ Digital Natives ” xxix .
Populasi smartphone (android) diperkirakan  telah  mencapai  lebih  dari  1 milliar di dunia. Para pengguna smartphone rata-rata mengecek ponselnya 150 kali dalam sehari, yang jika diakumulasi maka  dalam  satu  minggu  rata-rata  orang bisa  menggunakan smartphone nya  lebih dari  1.050  kali.  Negara  kita,  Indonesia,
berada  di  peringkat  kelima  daftar pengguna smartphone terbesar  di  dunia (sumber: kompas.com).
Kita mungkin boleh bangga dengan hal tersebut  jika  itu  semua  diperuntukkan dalam kerangka pengembangan kemampuan literasi dan ilmu pengetahuan, namun dalam kenyataannya, sebagian besar hal tersebut
(90  %)  digunakan  hanya  untuk  mengklik dan  membuka  media  sosial  ( facebook ), sekadar  untuk  ber selfie ria,  berkomentar, bergosip,  menyebar hoax ,  menebar kebencian,  dan  bentuk-bentuk  korupsi komunikasi  lainnya.  Media  sosial  telah menjadi  bagian  terbesar  dari  keseharian kita.
Sejak  bangun  di  pagi  hari  hingga menjelang tidur, handphone selalu berada di  samping  kita,  menemani  dan  menjadi pasangan  setia  kemana-mana.  Me- like , men- share , mem- posting , men- tweet , dan seterusnya  adalah  sederet  istilah  yang sudah akrab dan menjadi bagian intim dari diri  keseharian  kita.  Bahkan,  kata  Sherry Turkle, sudah menjadi the second self kita setelah  diri  sendiri xxx .  Fenomena  ‘ zombie social  media ’  tampaknya  perlahan-lahan mewabah  dan  menjadi  gaya  hidup  baru masyarakat Indonesia. Meng- update status lebih dari 5 kali sehari, dengan fokus diri  ( self  focus )  merupakan  kenikmatan ekstasi yang tiada tara.
Batas-batas  antara  ruang  privat  dan ruang  publik,  nilai  sosial,  budaya,  bahkan agama  (kesalehan),  telah  mengabur semua,  telah  terumbar  bebas  di  ruang- ruang  media  sosial,  demikian  pula  batas- batas  antara narsisme dan  informasi/ kepentingan  publik  telah hilang, yang ada hanya pleasure bermedia sosial.
Perspektif  ini  mungkin  berlebihan, mengingat  peranan  aktif  media  sosial dalam  membangun  kerja-kerja  aktivisme sosial  di  berbagai  lini  (lewat  media). Namun,  apakah  hal  tersebut  telah membentuk ruang publik yang sesungguhnya?  Hal ini akan menimbulkan persoalan krusial di dalamnya.
Dunia komunikasi digital telah mengubah kehidupan sosial kita. Tidak saja memediasi,  tapi  lebih  dari  itu,  telah memediatisasi  seluruh  aspek  kehidupan kita. Dunia sosial kita telah termediatisasi di  era  media  saat  ini.  Simpang  siur informasi, hoax , tidak saja membingungkan  kita  tapi  juga  membuat kita bersikap ambigu.
Konotasi telah menggantikan denotasi,  bahkan  telah  menjadi  denotasi baru. Ya, kehebatan manusia menciptakan teknologi  baru  informasi  &  komunikasi yang mencengangkan kita, namun sebagai “alat”, teknologi juga mengandung kemenduaan  (ambigusitas)  di  dalamnya, yang tak dapat dipungkiri juga melahirkan sikap mendua kita (ambigu) terhadapnya.
Seperti kata Karlina Supeli, kemenduaan mendasar teknologi di dalam rancangannya memaksa kita  mengikuti logika  cara  kerjanya  melalui kenikmatan gaya  hidup  yang  dihasilkan.  Sebuah paksaan yang membius xxxi . Namun terlepas dari  pro  dan  kontra  kita  terhadap  dunia media  sosial, toh kita  sudah  ‘terlanjur’ menikmatinya!
Gerakan Literasi sebagai Alternatif Membaca/ Menulis(kan) Bangsa
Membaca  untuk  Menulis  dan  Menulis untuk Membaca
Secara  sederhana,  membaca  adalah tindak  mengkonsumsi.  Mengkonsumsi bacaan mengasumsikan menerima bacaan (secara  pasif)  dan  mencoba  memahami apa  yang  terkandung  di  dalamnya.
Membaca dalam pengertian tersebut pada umumnya  dilakukan  oleh  orang  awam (umum). Namun, ada lagi tindak membaca yang  lain  yakni  membaca  secara  “kritik”. Membaca secara kritik biasanya dilakukan oleh mereka memiliki tingkat literasi yang tinggi/tertentu, yang dapat menjaga jarak dengan bacaannya.
Membaca secara kritik berarti mengkonsumsi  secara  produktif  makna-
makna  dalam  suatu  bacaan.  Jadi,  tindak membaca  juga  pada  esensinya  adalah tindak  memproduksi  (produksi),  yakni memproduksi  makna  baru  atas  sebuah teks  (bacaan).  Selain  itu,  membaca  juga adalah  mengambil  jarak  dan  sekaligus memberi sudut pandang tertentu terhadap apa yang sedang dibaca. Mempertanyakan, mempertimbangkan, meragukan,  menyetujui,  bahkan  menolak menjadi  elemen  krusial  dalam  tindak membaca.
Roland Barthes (1993) dalam tulisannya la mort de l’auteur xxxii menyatakan bahwa sang pembaca lah yang memiliki  otoritas  atas  makna  suatu  teks. Sang  pengarang  “hanya”  memediasi pembaca untuk  berdialog, dan keputusan terakhir  berada  ditangan  sang  pembaca.
Membaca (bacaan) menjadi “ruang interteks” terhadap bacaan-bacaan sebelumnya,  dan  “semua  teks  adalah interteks”  kata  Kristeva,  bahkan  menjadi
“ruang pertarungan” dari beragam bahasa (bacaan),  sebagaimana  yang  dieksplorasi Bakhtin/Volosinov (1973) xxxiii bahwa
bahasa  (teks)  menjadi  ruang  pertarungan antara kuasa yang ingin mendekat ke pusat ( centripetal )  dengan  kuasa  yang  ingin menjauh dari pusat ( centrifugal) .
Sementara membaca dianggap sebagai  tindakan  konsumsi  (secara  aktif dan  produktif),  maka  menulis  merupakan tindakan  produksi.  Sebuah  tindakan  yang memproduksi
‘kesetiaan’
(baca:
komitmen)  dan  sudut  pandang  terhadap sesuatu.  Sudut  pandang  dan  komitmen yang  berlaku  sebagai  sebuah  instrumen tindakan dalam suatu pertarungan
simbolik  untuk  menginterpretasi,  bahkan mengubah dunia. Tulisan yang “luar biasa”
tidak  saja  mampu  menginspirasi    namun juga dapat memprovokasi suatu tindakan.
Tulisan (dapat) menghadirkan “jejak”, jejak  yang  menandai  sebuah  kelahiran, kelahiran  sejarah  baru  atas  sebuah peristiwa, demikian pandangan Pramoedya  Ananta  Toer.  Seorang  penulis ulung, (biasanya) pastilah seorang
pembaca handal, namun seorang pembaca yang  mumpuni,  belum  tentu  seorang
penulis yang hebat. Hal tersebut bergantung kepada proses dan usaha yang dijalani.  Meskipun  demikian,  secara filosofis,  membaca  dan  menulis  adalah satu  kesatuan  yang  saling  terikat  dan membutuhkan  satu  sama  lain  ibarat sebuah mata koin antara satu sisi dan sisi lain sebelahnya.
Dengan  demikian,  “membaca  untuk menulis  dan  menulis  untuk  membaca” menjadi  sebuah  alternatif.  Membaca sebagai  sebuah  tindak  interpretasi  baru atas dunia membutuhkan tulisan (menulis) untuk  mewujudkannya,  dan  sebaliknya tulisan (menulis) sebagai sebuah instrumen tindakan  membutuhkan  tindak  membaca (bacaan)  untuk  menafsir  ulang  secara mumpuni dalam rangka  mengubah dunia.
Dalam  tataran  ini  lah, membaca  untuk menulis  dan  menulis  untuk  membaca menjadi  sebuah  praktik  emansipatoris, yang tidak  saja mencerahkan namun juga membebaskan.
Membaca  dan  Menulis(kan)  Bangsa  dari Kehidupan Sehari-hari
Membaca dan menulis(kan)
kehidupan  sehari-hari  ( everyday  life )
(dapat)  menjadi  sebuah  alternatif  dalam menginterpretasi  dan  mengubah  dunia. Kompleksitas kehidupan
sehari-hari
menjadi  lahan  subur  bagi  pengembangan dan eksplorasi pengetahuan dan sekaligus multiplisitas  tindakan.  Membaca  dan menuliskan kehidupan sehari-hari  sebagai bagian dari kegiatan literasi (Juditha, 2013) dapat  mencerahkan  dan  “membebaskan” dunia  dari  perangkat-perangkat  ideologis yang mencengkramnya.
Kajian  terhadap  kehidupan  sehari ( everyday  life  studies )  mulai  mendapat tempatnya  yang  “serius”  pasca  perang dunia II ketika gagasan-gagasan modernitas  beserta  segala  implikasinya mulai menjajah kehidupan keseharian dan secara kritis mulai dipertanyakan. Sebelumnya,  kajian  terhadap  persoalan sehari-hari dipandang negatif, main-main , dangkal, dan remeh temeh (trivial).
Kehidupan  sehari  hari  melingkupi seluruh  aspek  kehidupan  duniawi  yang mana kita berpikir, merasa, dan bertindak di dalamnya. Kehidupan sehar-hari seringkali  dianggap  bersinonim  dengan kehidupan  yang  habitual,  biasa,  repetitif, dan  duniawi.  Kehidupan  sehari-hari berhubungan  dengan  aspek  temporal, yang menunjukkan sesuatu yang berulang dari  hari  ke  hari,  tanpa  ada  sesuatu  yang unik  atau  singular  di  dalamnya.  Kegiatan harian seperti makan, tidur, berangkat ke kantor, kuliah, dan seterusnya, merupakan kegiatan sehari-hari.
Demikian  pula  kegiatan  mingguan seperti ke mall, olah raga, jalan-jalan, dan sebagainya, adalah contoh-contoh budaya sehari-hari  ( culture  of  everyday  life ). Persoalan  krusial  di  dalam  kehidupan sehari-hari adalah persoalan “ how to live ” dengannya  dalam  menyikapi  rutinitas, ordinary ,  habitual,  repetitif    kehidupan sehari-hari.
Budaya sehari-hari terkait erat dengan 3  hal,  yakni  waktu  ( time ),  ruang  (space), dan  modalitas  ( modality ) xxxiv .  Masalah
waktu ( time ) berhubungan dengan persoalan  repetisi,  yakni  bagaimana aktivitas  yang  dilakukan  secara  berulang setiap  waktu,  baik  dalam  waktu  siklus maupun  waktu  linear.  Tentang  ruang (s pace ), menyangkut bagaimana
“keberadaan”  kita  ketika  berada  di  suatu ruang  tertentu  (tempat).  Sementara
modalitas  ( modality )  berelasi dengan  soal “peristiwa/kebiasaan/prilaku ( habit )” dalam  kehidupan  sehari.  Ketiga  dimensi tersebut saling terkait satu sama lain.
Henri  Lefebvre  (1984;  2008)  melihat kehidupan  sehari-hari  menjadi  fenomena modern yang mulai muncul pada abad XIX. Kehidupan modern berbasis pada kalkulasi (perhitungan)  yang  segalanya  ditandai dengan hitung-hitungan dan angka-angka. Perhatian  Lefebvre  mengacu  kepada dampak  kapitalisme  dan  industrialisasi pada  persepsi  dan  pengalaman  manusia yang  mengakibatkan  terjadinya  proses massifikasi  dalam  kondisi-kondisi  modern yang begitu seragam dan repetitif xxxv .
Gagasan  kritis  Lefebvre  tentang everyday life tidak lepas dari
persentuhannya  dengan  Marxisme  yang menyoal  relasi-relasi  produksi  (kerja) manusia.  Dengan  berproduksi,  manusia meng’ada’.  Produksi  menjadi  upaya realisasi diri manusia baik dengan alamnya, dengan  dirinya  sendiri,  maupun  dengan lingkungan  sosialnya,  termasuk  dengan dan dalam kehidupan sehari-harinya.
Namun  dalam  kenyataannya,  dalam sistem kapitalisme modern, sistem
produksi  kapitalisme  dan  industrialisasi
tidak  merealisasikan  hakikat  kemanusian,
melainkan mengalienasinya
(mengasingkankannya),  baik  alienasi  dari diri  sendiri  maupun  dari  lingkungan sosialnya. Di sini Lefebvre
mengembangkan  gagasan  Marx  tentang alienasi.  Baginya,  alienasi  dapat  terjadi secara  ekonomis,  sosial,  politik,  ideologis dan  filosofis.  Oleh  karena  itu  kritik terhadap  kehidupan  sehari-hari  menjadi sangat relevan.
Lefebvre  melihat  bahwa  dengan menganalisis  kehidupan  sehar-hari,  maka akan    memungkinkan  mengeluarkan  hal yang  ‘luar  biasa’  dari  dalam  hal  yang ‘biasa’. Terdapat hal-hal yang  “luar biasa” dalam kehidupan yang tampaknya
habitual,  biasa,  repetitif,  trivial  dalam keseharian. Baginya, kehidupan sehari-hari telah mengalienasi manusia dari
kesejatiannya/otensitasnya.
Repetisi dan rutinitas sehari-hari telah “meninabobokan” dari kewaspadaan kritis ( aware )  akan  persoalan-persoalan  real sosial  (masyarakat)  yang  melingkupi kehidupan manusia. Untuk mengivestigasi dan  memeriksa  kehidupan  sehar-hari, jarak  kritis  dibutuhkan  antara  diri  dengan objek investigasi. “It is  impossible to seize the  everyday  as  such  if  we  accept  it,  in "living" it passively, without taking a step back !” tegas Lefebvre .
Mengikuti  pandangan  Guy  Debord dalam La  Société  du  Spectacle ( The Spectacle  of  Society, 1990) xxxvi ,  bagi Lefebvre, kehidupan sehari-hari masa kini telah  dikolonisasi  oleh  teknologi  baru dalam masyarakat konsumer dan
birokratis, sehingga terjadi proses alineasi yang  sangat  ekstrim.  Struktur  piramida
kebutuhan ala Abraham Maslow pun telah jungkir balik. Apa yang ada sekarang adalah semacam sistem representasi, yang sangat relatif dan peka, yang menjamin kehidupan sehari-hari  tetap  berjalan  tetap  stabil, meskipun dengan segala kekecewaan dan dramanya (simulasinya).
Kapitalisme telah menjajah kehidupan sehari-hari.  Untuk  mengubah  dunia,  kira harus  mengubah  kehidupan.  Mengubah kehidupan  yang  habitual,  repetitif,  rutin dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari, perlahan-lahan  akan  mengubah  dunia. Kritik  terhadap  kehidupan  sehari-hari dapat menjadi seni kehidupan ( art of living ) yang  menjadi  alternatif  perlawanan terhadap segala bentuk alienasi.
Untuk  menjadi renungan awal dalam menyoal  kehidupan  sehari-hari  adalah dengan
mengajukan pertanyaan- pertanyaan  mendasar  yakni  bagaimana kita  hidup/berada  (menjalani)  dalam ruang,  waktu,  dan  modalitas  tertentu dalam  beragam  praktik  kehidupan  sehari- hari  kita?  Marilah  kita  berpikir  keras, serius,  dan  menarik  napas  panjang  untuk memulainya.

## Strategi dan Taktik: the Ways of Making Do
Sementara  Henri  Lefebvre  banyak menyoroti  perihal  alienasi  dan  dominasi kapitalisme  terhadap  kehidupan  sehari- hari  dalam  masyarakat  kontemporer, maka  adalah  Michel  de  Certeau  yang melihat  kehidupan  sehari-hari  sebagai ruang resistensi dan subversi xxxvii .
Dalam The  Practice  of  Everyday  Life (1988),  Michel  de  Certeau  mengawali pemikirannya  dengan  mengatakan  ingin
menginvestigasi cara-cara bagaimana para ‘pengguna’ ( user ), -yang umumnya diasumsikan bertindak pasif dan diarahkan oleh sejumlah aturan-,  bekerja/bertindak. De  certeau  menggagas  “ the  ways  of making  do ”  dalam  menganalisis  beragam praktik-praktik  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Berangkat  dari  tesis  Michel  Foucault Surveiller  et  Punir ( Discipline  and  Punish ) (1975/1977) xxxviii tentang ‘disiplin’ (pengawasan)  yang  menyebar  secara menyeluruh  ke  dalam  beragam  aspek kehidupan  ( micro  pouvoir/micro  power ), ‘ ketimbang ’ menganalisis bagaimana bekerjanya  kuasa-kuasa  aparatus  dalam kehidupan  sosial,  maka  De  Certeau  lebih memilih untuk melihat dan mengeksplorasi bagaimana masyarakat meresistensi kuasa, prosedur  (langkah-langkah)  lazim/banal apa  (baik  dalam  tataran  mikro  maupun sehari-hari) yang digunakan dalam me’manipulasi’  mekanisme  disiplin  dan menyesuaikan dengan (kepentingan)
dirinya, dan cara-cara bagaimana ( ways of operating ) masyarakat dapat mengimbangi praktik kuasa yang beroperasi secara diam- diam dalam tata produksi sosial ekonomi.
Cara-cara tersebut ( ways of operating ) terwujudkan lewat praktik-praktik kehidupan sehari-hari, dan para “pengguna” (masyarakat)
mengapropriasikan  (mengambil)  kembali ruang-ruang sosial yang telah dikontrol dan diorganisir  oleh  kuasa  produksi  sosio kultural  dan  teknologi  disipliner,  dengan mengobarkan  “gerakan  gerilya/bawah tanah”  (klandestin)  secara  taktis,  kreatif, dan tersebar yang dipraktikan oleh individu maupun kelompok yang telah terperangkap dalam jaring-jaring kuasa.
De  Certeau  menggunakan  istilah “strategi”  dan  “taktik  (siasat)”  untuk menunjukkan  bagaimana  dua  logika tindakan saling bertaruh. Strategi merupakan  perhitungan  atau  manipulasi (kalkulasi)  yang  biasanya  dilakukan  oleh para “pemilik” modal (bisnis, tentara, kota, institusi  ilmiah)  sebagai  dasar  dalam melancarkan  praktik-praktik.  Rasionalitas politik, ekonomis dan ilmiah, terkonstruksi pada  model  strategis  ini.  Logika  strategi mempostulasikan  adanya  ruang/  wilayah yang  dapat  dibatasi/diklaim  sebagai miliknya  dan  berlaku  sebagai  basis bertindak terhadap relasi-relasi dunia luar baik yang berupa target maupun ancaman (pelanggan, kompetitor, musuh, objek dan tujuan  riset,  dan  lainnya)  yang  dapat dikelola.
Sementara taktik/ siasat adalah suatu perhitungan (kalkulasi) yang tidak ditentukan adanya batasan
“ruang/wilayah”  sebagai  basis  tindakan, dan tidak pula membutuhkan relasi dengan dunia luar. Yang ada hanyalah otonomi dan kebebasan  untuk  bertindak.  Logika  taktik bergerak  ditempat/wilayah  orang  lain ibarat  suatu  manuver  dalam  wilayah musuh,    menyusup  diam-diam,  secara fragmenter tanpa mengambil keseluruhan.
Strategi adalah kemenangan ‘ruang/wilayah’ terhadap
waktu,
sementara  taktik,  karena  tak  memiliki ruang/wilayah,    maka  bergantung  kepada waktu  (momentum),  dan  selalu  mencari “kesempatan  dalam  kesempitan”.  Selalu memanipulasi  peristiwa  (waktu)  agar menjadi sebuah kesempatan.  Taktik/siasat biasanya  dipraktikkan  oleh  mereka  yang tak  berdaya  ( the  weak ).  Mereka  yang  tak berdaya terus menerus berusaha
memperbaharui  tujuan-tujuannya  dengan memanfaatkan  apa-apa  yang  dimilikinya untuk mencapai
kepentingan- kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  sebuah taktik  sesungguhnya  merupakan  ‘seni memanipulasi  dan  menikmati’.  “Taktik adalah seni dari kaum tak berdaya ( the art of the weak )” tegas De Certeau, yang selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan.
Sehubungan dengan gerakan membaca dan menuliskan kebangsaan kita (literasi kebudayaan), pertanyaan mendasar  yang  perlu  diajukan  adalah apakah kita ‘jeli’ dan “ aware ” membaca/menuliskan  kehidupan  sehari- hari  kita  sebagai  ruang  “taktik/siasat” dalam  merespon  beragam  kompleksitas kebangsaan  kita?,  atau larut dalam kehidupan sehari-hari yang sering
dianggap familiar, repetitif, habitual?, atau kah  mengambil  jarak  kritis  terhadap berbagai  bentuk  alienansi  kehidupan sehari-hari?
Untuk  menjawabnya,  marilah  kita lebih  “mawas    diri”  menyelami  dan menghidupi  praktik  kehidupan  sehari-hari dengan  penuh  keseriusan.    Sebagai  soal untuk dipikirkan bersama, bagaimana kita membaca ‘kediaman kita’ (rumah keseharian,  rumah  kampung  halaman, rumah  bangsa)  yang  telah  kita  anggap “familiar”  dan  “habitual”  di  dalamnya, serta  hidup  dan  menghidupinya  secara repetitif di dalamnya?
Budaya  Sehari-hari:  dari  Dominasi,

## Resistensi, hingga Negosiasi
Dalam  memaknai  kehidupan  sehari- hari, peranan artikulasi sangatlah penting, sebab makna itu sendiri (kehidupan sehari-
hari)  selalu  merupakan  hasil  tindak artikulasi xxxix .  Disebut  artikulasi  karena makna  harus  terekspresikan,  akan  tetapi selalu  terekspresikan  dalam  konteks  yang spesifik,  momen  historis  yang  spesifik, dalam  wacana-wacana  yang  spesifik  pula. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari- hari  suatu  ekspresi  (makna)  selalu terkoneksi  kepada  dan  dikondisikan  oleh konteks yang melingkupinya.
Makna selalu ditentukan oleh konteks artikulasi, begitulah pemaparan  Volosinov (1973) xl .  Teks  dan  praktik  budaya  (sehari- hari)  bersifat  multiaksentual,  yakni  dapat diartikulasikan  dengan  aksen/  tekanan yang  berbeda,  oleh  orang  yang  berbeda, dalam  konteks  yang  berbeda,  dan  untuk kepentingan  yang  berbeda  pula.  Oleh karena  itu,  makna  merupakan  suatu produksi  sosial;  dunia  harus  diciptakan agar  bermakna.  Suatu  teks,  praktik,  atau bahkan  peristiwa  (kehidupan  sehari-hari), bukan merupakan sumber makna, melainkan  situs  dimana  artikulasi  makna- beragam makna- dapat terjadi.
Karena beragam makna dapat berasal dari  teks,  praktik,  atau  peristiwa  yang sama,  maka  makna  merupakan  situs potensial  bagi  konflik.  Dengan  begitu, maka  kemudian  ranah  kehidupan  sehari- hari  menjadi  situs  perjuangan  ideologis, suatu  ruang  inkorkoprasi  dan  resistensi, tempat hegemoni dimenangkan atau sama sekali lepas xli . Perspektif hegemoni melihat bagaimana  kehidupan  sehari-hari  selalu berada  dalam  proses  pusaran war  of
position (perang posisi) xlii . Proses
memaknai  melahirkan  perspektif  yang berbeda meskipun dengan hal yang sama. Hal  ini  kemudian  memunculkan  beragam posisi  terhadap  kehidupan  sehari-hari: dominasi, negosiasi, dan resistensi.
Demikianlah, keragaman praktik kehidupan  sehari-hari  menjadi  ruang pertarungan  ideologis,  sebagai  ruang perang  posisi,  yang  didalamnya  beragam makna  dapat  terjadi,  “ blend  and  clash ” kata  Roland  Barthes,  yang  pada  akhirnya akan memperlihatkan bagaimana
dominasi, resistensi, atau mungkin negosiasi  dapat  terjadi  terhadap  praktik kehidupan  sehari-hari,  yang  kesemuanya kembali kepada diri masing-masing bagaimana kita mengartikulasikannya atau pun  mereartikulasi-kannya  dalam  ruang dan waktu perspektif kita.

## Simpulan
Literasi  kebudayaan  sebagai  sebuah kapasitas  emansipatoris,  dalam  hal  ini kapasitas membaca dan menulis kebudayaan  “secara  kritik”  dalam  rangka praktik emansipatif, bagi
saya,
membutuhkan sudut pandang dan starting point (titik  berangkat)  dalam  menyoal persoalan-persoalan kebangsaan.
Sudut  pandang  dan  titik  berangkat tersebut  bertindak  sebagai  basis  dalam menyelami realitas kebudayaan yang hidup dan  dihidupi  oleh  masyarakatnya  (baca: anak muda). Kehidupan sehari-hari merupakan  basis  lahirnya  kebudayaan. Dalam  kehidupan  sehari-hari,  realitas kebudayaan (baca:
kebangsaan) dikonstruksi  dalam  beragam  praktik kehidupan.  Kuasa-  secara  diam-diam/ senyap-  bergerak  dari  ruang-ruang  privat hingga  ke  ruang-ruang  publik  kita, mengalienasi seluruh dimensi kehidupan.
Kehidupan  sehari-hari  pun  kemudian tidak dipertanyakan lagi, karena kita telah
“terperangkap”  dan  “terpenjara”  di dalamnya  oleh  siklus  keseharian  yang repetitif,  habitual,  dan  familiar,  yang cenderung meninabobokan
dan menimbulkan  kenikmatan.  Untuk  itu, gerakan  literasi  kritis  (membaca/menulis emansipatoris) dibutuhkan sebagai bentuk perlawanan  (kritik)  sekaligus  sebagai “siasat/taktik”  dalam menyoal kehidupan sehari-hari bangsa.
Dibutuhkan titik berangkat dan sudut pandang  (komitmen)  “yang  politis”  ( the political )  yang  senantiasa  berada  dalam “kesetiaan”  ( fidelity )  (perjuangan  tanpa akhir),  yakni  kesetiaan  kepada  yang  tak terhingga atau kesetiaan kepada yang tak terkalkulasikan, sebagaimana kalimat yang yang  menggetarkan  jiwa  salah  seorang patriot  terbaik  bangsa,  Robert  Wolter Mongisidi,  yang  menuturkan  kalimat saktinya “ Setia  Hingga  Akhir  dalam Keyakinan ” .  Kesetiaan  dalam  keyakinan yang terus berjuang hingga titik penghabisan  (militansi)  dalam  membaca dan menuliskan praktik-praktik emansipatoris kebudayaan dan kebangsaannya.

## Daftar Pustaka
Agamben,  G.  (1995). Homo  Sacer: Sovereign  Power  and  Bare  Life . Standford Univ. Press
Badiou,  A.  (2004). Infinite  Thought . Continuum
Barthes, R. (1993). Image, Music, Text . Hill & Wang
Bauman, Z. (2005). Liquid Life . Polity Press
Bohman,  J.  (2004).  Expanding  Dialogue: The  Internet,  the  Public  Sphere  and
Prospects for Transnational Democracy.  Dalam  Nick  Crosley  & John M Roberts (eds), After Habermas:  New  Perspectives  on  the Public Sphere (hal. 131-132). Blackwell
Publishing
Certeau,  M.  de.  (1988). The  Practice  of
Everyday Life . University of California
Press
Davidson,  J.  S.,  Henley,  D.  &  Moniaga,  S.
(2010). Adat  dalam  Politik  Indonesia .
Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia  &
KITLV-Jakarta.
Dean, J. (2003). Why the Net is Not a Public Sphere. Dalam Constellations, Volume 10,  No  1 (hal.  97-101) . Blackwell Publishing,
Debord, G. (1990). The Society of Spectacle . Zone Books
Felski, R. (1999). The Invention of Everyday
Life. Cool Moves, Journal of
Culture/Theory/Politics, 39 . Foucault,  M.  (1975). Surveiller  et  Punir . Gallimard
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish .
Pantheon Books Foucault,  M.  (2008). The  Birth  of Biopolitics: Lecturers at the College de France 1978-1979 . Palgrave Macmillan
Furedi,  F.  (2009).  Dalam  Yudi  latif,  2009,
Menyemai Karakter Bangsa . Kompas
Giddens,  A.  (1991). Modernity  and  Self- Identity:  Self  and  Society  in  the  Late Modern Age . Polity Press
Giddens,  A.  (1998). The  Third  Way:  the Renewal  of  Social  Democracy. Polity
Press
Gramsci,  A.  (2006). Selection  from  the
Prison Notebooks .
Hadiz,  V.  R.  (2005). Dinamika  Kuasaan Ekonomi Politik Pasca Suharto .  LP3S
Juditha,  C.  (2013).  Tingkat  Literasi  Media Masyarakat  di  Wilayah  Perbatasan Papua. Journal Communication Spectrum , 3(2), 107-120 Lefebvre,  H.  (1984). Everyday  Life  in  the Modern World .  Transaction
Lefebvre,  H.  (1991). Critique  of  Everyday Life: Introduction , Vol. 1 . Verso
Lefebvre,  H.  (2008). Critique  of  Everyday Life : Foundations  for  a  Sociology  of the Everyday , Vol. 2 . Verso
Lemke, T. (2011). Bio-Politics: An Advance Introduction. New  York  University
Press
Marchart,  O.  (2007). Post-Foundational Political  Thought:  Political  Difference in  Nancy,  Lefort,  Badiou  &  Laclau . Edinburgh University Press
Nasution,  I.  &  Agustinus,  R.  (eds)  (2006).
Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan
Politik  Identitas  dan  Modernitas. Brighten Institute
Palfrey, J. & Gasser, U. (2008). Born Digital:
Understanding the First Generation of
Digital Natives . Basic Books
Piliang,  Y.  A.  (2005). Transpolitika: Dinamika  Politik  di  dalam  Era Virtualitas . Jalasutra
Robet,  R.  (2010). Manusia  Politik:  Subjek Radikal  dan  Politik  Emansipasi di  Era Kapitalisme  Global  menurut  Slavoj Zizek . Marjin Kiri
Robet,  R.  &  Agustinus,  R.  (eds).  (2008). Kembalinya  Politik:  Pemikiran  Politik Kontemporer  dari  (A)rendt  Sampai (Z)izek . Marjin Kiri.
Sassi, S. (2001). The Transformation of the Public  Sphere.  Dalam  Barrie  Axford dan Richard Huggins (eds), New Media and Politics (hal. 100-101). Thousands Oaks
Spark,  C.  (2001).  The  Internet  and  the Global  Public  Sphere.  Dalam  W.L Bennet  dan  R.M.Entman  (eds), Mediated  Politics:  Communication  in the  Future  of  Democracy (hal.  105).
Cambridge University Press
Spivak, G. (1998). Can the Subaltern Speak? Dalam  Cary  Nelson  &  Lawrence Grossberg  (eds), Marxism  and  The Interpretation  of  Culture .  Macmillan
Education
Stack, J. D. (1996). The Theory and Method of  Articulation  in  Cultural  Studies. Dalam  David  Morley  &  Kuang-Hsing Chen  (eds), Stuart  Hall:  Critical
Dialogues in Cultural Studies ( hal. 112- 127).
Storey, J. (1996). Cultural Studies and The Study of Popular Culture: Theories and Methods
Supeli,  K.  (2013).  Kebudayaan  dan Kegagapan Kita. Dalam Mirwan Andan dan Martin Suryawijaya (eds), Imajinasi Kebudayaan : Kompilasi
Pidato  Kebudayaan  Dewan  Kesenian Jakarta  1998-2013 .  Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia
Tapscott, D. (2009). Grown Up Digital: How the  Net  Generation  is  Changing  Your World . McGrow Hill
Turkle,  S.  (2005). The  Second  Self .  MIT Press
i Uraian  pengantar  yang  cukup  lengkap  tentang biopolitik  dapat  dilihat  dalam  Thomas  Lemke (2011), Bio-Politics:  An  Advanced  Introduction , New York: New York Univ. Press, yang membahas beragam  perspektif  tentang  biopolitik  dari beberapa  pemikir  kontemporer,  seperti  Michel Foucault, Antonio Negri, Giorgio Agamben, Ulrich
Beck, Anthony Giddens, dan sebagainya
ii Michel  Foucault,  2008, The  Birth  of  Biopolitics: Lectures at the College de France 1978-1979 , New York: Palgrave Macmillan.
iii Lihat  Michael  Hardt  dan  Antonio  Negri,  2000, Empire , Cambridge: Harvard Univ Press
iv Istilah  ‘masyarakat  displiner’  mengacu  kepada gagasan Michel Foucault tentang munculnya praktek diskursif  dalam  rangka  membentuk  masyarakat modern. Selanjutnya lihat Foucault, 1991, Discipline and  Punish .  London:  Penguin  Books,  dan  juga Power/Knowledge:  Selecteds  Interviews  and  Other Writings 1972-1977 , New York: Pantheon Books
v Istilah  ‘masyarakat  kontrol’  mengacu  kepada gagasan  Gilles  Deleuze  dalam  artikelnya  “Postcript on  the  Societies    of  Control”  untuk  menandai berakhirnya  gagasan  tentang  era  masyarakat disipliner  (Michel  Foucault)  dalam  sistem  yang tertutup.  Bagi  Deleuze,  kontrol  masyarakat kontemporer  kini  hadir  dalam  sistem  yang  terbuka dan  mengambang  bebas  yang  dipicu  oleh perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan  produksi  dunia  farmasi  dan  medis, rekayasa molekuler, dan manipulasi genetika.
vi Lihat  Giorgio  Agamben,  1995, Homo  Sacer: Sovereign  Power  and  Bare  Life ,  California:
Standford Univ. Press
Volosinov,  V.  (1973). Marxism  and  The Philosophy  of  Language .  Harvard Univ. Press
Wattimena,  R.  A.A.  (2016). Demokrasi: Dasar  Filosofis  dan  Tantangannya .
Kanisius
Zizek, Z. (2003). Introduction. Dalam Peter Hallward, Badiou: A Subject to Truth . University of Minnesota Press
vii Lihat juga Reza AA Wattimena, 2016, Demokrasi: Dasar  Filosofis  dan  Tantangannya ,  Yogyakarta: Kanisius.
viii Vedi  R  Hadiz,  2005, Dinamika  Kuasaan  Ekonomi Politik Pasca Suharto ,  Jakarta: LP3S
ix Lihat  Jamie  S  Davidson,  David  Henley,  Sandra Moniaga,  2010, Adat  dalam  Politik  Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV- Jakarta.
x Anthony  Giddens,  1991, Modernity  and  Self- Identity: Self and Society in the Late Modern Age , Cambridge: Polity Press
xi Gayatri  Spivak,  1998,  “Can  the  Subaltern  Speak” dalam  Cary  Nelson  &  Lawrence  Grossberg  (eds) Marxism  and  The  Interpretation  of  Culture . London: Macmillan Education
xii Karlina Supeli, 2013, “Kebudayaan dan Kegagapan Kita”,  dalam Imajinasi  Kebudayaan : Kompilasi Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 1998- 2013 ,  disunting  oleh  Mirwan  Andan  dan  Martin Suryawijaya,  Jakarta:  Perhimpunan  Koalisi  Seni Indonesia
xiii Ibid, Karlina Supeli , Imajinasi Kebudayaan
xiv Zygmunt  Bauman,  2005, Liquid  Life ,  Cambridge: Polity Press
xv Anthony Giddens, 1994, Reflexive Modernization : Politics,  Tradition,  and  Aesthetics  in  the  Modern Social Order, Stanford: Stanford Univ. Press
xvi Ibid, Anthony Giddens , Reflexive Modernization
xvii Ulrich  Beck,  1992, Risk  Society:  Towards  a  New Modernity , London: Sage
xviii Anthony  Giddens,  1998, The  Third  Way:  the Renewal  of  Social  Democracy, Cambridge:  Polity Press
xix Frank  Furedi    dalam  Yudi  latif,  2009, Menyemai Karakter Bangsa , Jakarta: Kompas
xx Robertus  Robet,  2010, Manusia  Politik:  Subjek Radikal dan  Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek , Tangerang: Marjin Kiri
xxi Alain  Badiou,  2004, Infinite  Thought ,  London: Continuum
xxii Ibid, Alain Badiou , Infinite Thouhgt
xxiii Perlu  dibedakan  antara  “Politik”  ( the  politics ) dengan “Yang Politik” ( the political ). Terma Politik mengacu  kepada  politik  dalam  pengertian  politik praktis, politik prosedural, politik rutinitas, seperti Pemilu,  Penghitungan  suara,  KPU,  Baliho,  Poster, dan  seterusnya.  Sementara  “Yang  Politik” mengacu kepada pemikiran/filsafat politik tentang “usaha  bersama  untuk  mencapai  kepentingan bersama”.  Untuk  penjelasan  lebih  jauh  tentang “Politik” dan “Yang politik” ini dapat dilihat dalam Robertus  Robet  &  Ronny  Agustinus  (eds),  2008, Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer dari (A)rendt Sampai  (Z)izek , Jakarta: Marjin Kiri. Selain  itu,  dapat  juga  dilihat  dalam  Oliver Marchart,  2007, Post-Foundational  Political Thought:  Political  Difference  in  Nancy,  Lefort, Badiou & Laclau , Edinburgh: Edinburgh University Press
xxiv Pengantar  Zlavoj  Zizek  dalam  Peter  Hallward, 2003, Badiou:  A  Subject  to  Truth ,  Minneapolis: University of Minnesota Press
xxv Pernyataan Founding  Father bangsa  Indonesia tersebut  disampaikan  pada  saat  peringatan  hari Kesaktian Pancasila 1 Juni 1945. Untuk penjelasan selanjutnya,  lihat  Irfan  Nasution  &  Ronny Agustinus  (eds),  2006, Restorasi  Pancasila: Mendamaikan  Politik  Identitas  dan  Modernitas Bogor: Brighten Institute
xxvi Sassi  (2001)  melihat  telah  munculnya  bentuk- bentuk  baru  politik  akar  rumput  ( grassroots politics )  dan  ikatan  sosial  baru  yang  terbentuk pada  dan  melalui  dunia  virtual  (internet),  lihat Sinika  Sassi  “The  Transformation  of  the  Public Sphere” dalam Barrie Axford dan Richard Huggins (eds), New Media and Politics (London: Thousands Oaks & New Delhi, 2001) hal.100-101; Sementara
Spark    (2001)  menjelaskan  manfaat  internet sebagai alat politik, Collin Spark “The Internet and
the Global Public Sphere”, dalam W.L Bennet dan R.M.Entman (eds), Mediated Politics: Communication  in  the  Future  of  Democracy
(Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2001) hal. 105; dan Keane (1995) meyakini bahwa dunia Web akan  mampu  memberdayakan  komunitas online dari  para  warga  yang berpikiran  sama  dan mempromosikan  sebuah  demokrasi  yang  lebih baik dengan para pemilih yang  lebih tercerahkan
xxvii Sunstein (2001) dan Shapiro (1999) (dalam James Bohman, 2004) yang menyatakan bahwa fitur-fitur utama dari internet dan komunikasi yang berbasis komputer  umumnya  telah  menggerogoti  ruang publik  dan  interaksi  politik  yang  dibutuhkan  bagi deliberasi  demokrasi  yang  sesungguhnya  (lihat James  Bohman  (2004)  “Expanding  Dialogue:  The Internet,  the  Public  Sphere  and  Prospects  for Transnational  Democracy”  dalam  Nick  Crosley  & John  M  Roberts  (eds), After  Habermas:  New Perspectives  on  the  Public  Sphere (Malden: Blackwell Publishing, 2004) p. 131-132;
Jodi  Dean  menganggap  bahwa  dunia  internet bukanlah  merupakan  ruang  publik.  Alasannya adalah bahwa pertama, karakter komunikasi dunia maya  tidak  memperhatikan  norma-norma  ruang publik  yang  sesungguhnya,  yakni  transparansi, kesetaraan,  inklusivitas,  dan  rasionalitas  di dalamnya.  Kedua,  interaksi  yang  terjadi  telah termediasi  dan  digantikan  oleh  layar  monitor, sehingga acuannya bersifat tunggal belaka. Ketiga, ideologi  publisitas  yang  terdapat  di  internet hanyalah  merupakan  ideologi  budaya  teknologi yang disediakan oleh dunia kapitalisme (lihat . Jodi Dean “Why the Net is Not a Public Sphere” dalam Constellations, Volume  10,  No  1  (Malden: Blackwell Publishing, 2003) hal. 97-101;
Selain  itu,  John  Thompson  (dalam  Piliang,  2005) memperlihatkan sikap skeptik tentang
kemungkinan  sifat  deliberatif  dari  ruang  publik virtual di masa kontemporer. Menurutnya, bentuk ruang publik kontemporer yang telah diambil alih oleh    berbagai  media  komunikasi  (elektronik- digital),  yang  di  dalamnya  interaksi  tatap  muka sebagai ciri ruang publik, kini telah digantikan oleh interaksi  yang  dimediasi  oleh  berbagai  media (virtual),  yang  di  dalamnya  tidak  mungkin  lagi membangun  ruang  kritik  yang  terbebas  dari berbagai trik, manipulasi, simulasi, dan permainan citra. Fondasi dasar ruang publik yang
mengandaikan  adanya  klaim-klaim  komunikasi rasional (kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetaraan)  tidak  dapat  lagi  terbangun  di  dalam ruang  publik  elektronik-digital  dewasa  ini  yang sarat  dengan  manipulasi  dan  simulasi.  Akibat pengabaian  ciri  komunikasi  rasional  tersebut, maka  partisipasi  publik,  khususnya  partisipasi dalam  membangun  opini  publik  ( public  opinion ) akan  menjadi  sia-sia,  oleh  karena  opini  publik
tersebut telah menjadi bagian dari sistem produksi media  itu  sendiri,  yang  justeru  menghancurkan potensi ruang kritik yang sebelumnya menjadi ciri bangunan  demokrasi  modern.  (lihat  John Thompson  dalam  Yasraf  A  Piliang,  2005, Transpolitika:  Dinamika  Politik  di  dalam    Era Virtualitas , Yogjakarta: Jalasutra
xxviii Don  Tapscott, Grown  Up  Digital:  How  the  Net Generation  is  Changing  Your  World (New  York: McGrow Hill, 2009)
xxix Palfrey,  John  &  Urs  Gasser, Born  Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives (New York: Basic Books, 2008) hal.5
xxx Lihat  Sherry  Turkle,  2005, The  Second  Self , Cambridge: MIT Press
xxxi Karlina Supeli, 2013, Kebudayaan dan Kegagapan Kita
xxxii Artikel “The Death of the Author” termuat dalam kumpulan  tulisan  Roland  Barthes,  1993, Image,
Music, Text , London: Hill & Wang
xxxiii Lihat  Valentine  Volosinov,  1973, Marxism  and The  Philosophy  of  Language ,  Harvard:  Harvard Univ. Press. Nama Volosinov oleh sebahagian ahli dianggap  merupakan  nama  samaran  dari  Mikhail Bakhtin
xxxiv Rita  Felski  (1999)  “The  Invention  of  Everyday
Life” in Cool Moves , Journal of Culture/Theory/Politics,  Number  39,  London:
Lawrence and Wishart
xxxv Lihat  berturut-turut  Henri  Lefebvre,  1984,
Everyday  Life  in  the  Modern  World ,  New  York: Transaction; Critique of Everyday Life: Introduction , 1991, Vol. 1, London: Verso; Critique of Everyday Life : Foundations for a Sociology of the Everyday , 2008, Vol. 2, London: Verso
xxxvi Lihat Guy Debord, 1990, The Society of Spectacle , New York: Zone Books
xxxvii Lihat  Michel  de  Certeau,  1988, The Practice of Everyday Life , Berkeley: Univ. California Press xxxviii Michel Foucault, 1975, Surveiller et Punir , Paris: Gallimard  dan  terjemahan  Inggrisnya,  Michel Foucault,  1977, Discipline  and  Punish ,  London:
Pantheon Books
xxxix Istilah  artikulasi  dalam  kajian  budaya  ( cultural studies )  dipopulerkan  Stuart  Hall  dalam  melihat bagaimana elemen-elemen budaya  yang  berbeda dapat  disatukan  menjadi  satu  elemen  baru. Terinspirasi  dari  perspektif  Mikhail  Bakhtin tentang  bahasa,  teori  hegemoni  Antonio  Gramsi, dan  perspektif  wacana  (diskursif)  dari  Ernesto Laclau,  Stuart  Hall  kemudian  meletakkan  teori artikulasinya dalam konteks ideologis, sebagaimana  salah  satunya  terlihat  dalam tulisannya Encoding/Decoding . Untuk selengkapnya  dapat  dilihat  pada  Jennifer  Daryl Stack, “The Theory and Method of Articulation in
Cultural  Studies”  dalam  David  Morley  &  Kuang- Hsing  Chen, Stuart  Hall:  Critical  Dialogues  in Cultural Studies (1996) hal. 112-127
xl Valentin  Volosinov,  1973, Marxism  and  The Philosophy  of  Language ,  Harvard:  Harvard  Univ. Press
xli Untuk uraian lebih jauh, lihat John Storey, Cultural Studies and The Study of Popular Culture: Theories and Methods (1996) hal. 4
xlii Istilah perang posisi ( war of position ) merupakan istilah  yang  diperkenalkan  oleh  Antonio  Gramsci, sebagai  strategi  membangun  kekuatan  kelompok yang  lebih  besar  yang  terdiri  dari  berbagai kekuatan  sosial  yang  disatukan  oleh  konsepsi bersama  dalam  rangka  membangun  hegemoni. Selanjutnya  Antonio  Gramsci, Selections  from the Prison Notebooks (2006)