NIKAH SIRI DAN PROBLEMATIKANYA

## DALAM HUKUM ISLAM
Dwi Putra Jaya 212

## Abstract
Marriage recording aims to realize marital order in society.  It is an effort regulated by legislation,  to  protect  the  dignity  and  sanctity  (mitsaq  al-ghalidz)  of  marriage,  and  more particularly of women in domestic life. Through the marriage certificate proven by the marriage certificate, each of which the husband and wife shall obtain a copy, in the event of a dispute or quarreling between them, or one irresponsible, the other may make any legal remedy in order to retain or obtain the rights of the individual, respectively. Because by the deed, the husband and wife have authentic proof of their legal deeds. Among Islamic societies there are still two views on the existing legal or regulatory norms, especially marriage rules. Thus, when looking at the reality of Muslims in particular, there are still many cases of unregistered marriages. Thus there is a dichotomy between religious law and state law. The type of this research is library research (library research).
Keywords: Nikah siri, Problem, Islamic Law
212 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Dehasen  Bengkulu  dan  Dosen  DLB  IAIN  Bengkulu  fakultas
Syari’ah
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 1. Pengertian Nikah Pernikahan merupakan
sunatullah  yang  umum  dan  berlaku pada  semua  mahkluknya,  baik  pada manusia,  hewan  maupun  tumbuh- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di  pilih  oleh  Allah  SWT  sebagai  jalan bagi  mahkluknya  untuk  berkembang biak dan melestarikan hidupnya 213 .
Perkawinan  merupakan  satu
perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena
dengan perkawinan dapat mengurangi  maksiat  penglihatan,
memelihara  diri  dari  perbuatan  zina. Dan  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ,  perlu  diatur  dengan  syarat dan  rukun  tertentu,  agar  tujuan disyari’atkannya  perkawinan  bisa tercapai.
Nikah  menurut  bahasa  adalah al-jam’u dan  a l-dhamu yang  artinya kumpul 214 . Makna nikah ( Zawaj ) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij, yang
artinya  aqad  nikah.  Juga  bisa diartikan ( wathu al zaujah ) bermakna
213 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh
Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.
9 214 H.MA  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fiqh Munakahat ,  (Rajawali  Pers,  Grafindo  Persada,
2009), h.  7.
menyetubuhi  istri.  Defenisi  yang hampir  sama  dengan  di  atas  juga dikemukakan  oleh  Rahmad  Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang  merupakan masdar  atau  asal  kata  dari  bahasa Arab  dari  kata  kerja  ( fiil  madhi ) nakaha, sinonimnya tazawwaja
kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai
perkawinan.  Kata  nikah  sering  juga dipergunakan  sebab  telah  masuk dalam bahasa Indonesia 215 .
Dari  sudut  ilmu  bahasa  atau semantik perkataan perkawinan berasal  dari  kata  kawin  yang merupakan  terjemahan  dari  bahasa Arab,  nikah.  Di  samping  kata  nikah, dalam  bahasa  Arab  lazim  juga dipergunakan  kata ziwaaj untuk maksud  yang  sama.  Kata  nikah mengandung  dua  pengertian,  yaitu dalam  arti  sebenarnya  ( haqiqat )  dan dalam  arti  kiasan  ( majaz ).  Dalam pengertian  yang  sebenarnya  kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan  dalam  arti  kiasan  berarti aqad  atau  mengadakan  perjanjian perkawinan 216 .
Para ilmu fiqh sendiri, yaitu para imam,  masih  berbeda  pendapat
215 Rahmad  Hakim, Hukum  Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.
216 Kamal  Muchtar, Azas-Azas  Hukum  Islam Tentang  Perkawinan, (Jakarta:  Bulan  Bintang, Cet Pertama, 1974), h.11.
tentang  arti  kiasan  tersebut,  apakah dalam  pengertian wathaa atau dalam pengertian aqad sebagaimana yang disebut di atas, imam Asy- Syafi’i misalnya,  memberikan  pengertian nikah itu dengan mengadakan perjanjian  perikatan,  sedangkan  Abu Hanifah  mengartikan watthaa atau setubuh 217
Kekuatan  untuk  bersetubuh  ini tidaklah selalu ada pada seorang dan lagi  tidak  merupakan  suatu  syarat untuk  hidup  bersama.  Ini  terbukti dari kenyataan bahwa diperbolehkannya  suatu  perkawinan yang  dinamakan “In  Extrimis”, yaitu pada  waktu  salah  satu  pihak  sudah hampir meninggal dunia.
Menurut  hukum  Islam  yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad  yang  menghalalkan  pergaulan dan  membatasi  hak  dan  kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  yang  antara  keduanya bukan  muhrim.  Apabila  ditinjau secara  rinci,  perbuatan  pernikahan atau  perkawinan  adalah  aqad  yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan  perempuan  yang  menjadi  sebab sahnya  sebagai  suami  istri  dan dihalalkan  hubungan  seksual  dengan
217 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia , (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.
tujuan  mencapai  keluarga  yang penuh  kasih  sayang,  kebajikan  dan saling  menyantuni,  keadaan  seperti ini disebut sakinah 218 .
Menurut  hukum  perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan  adalah  laki-laki  dan perempuan  yang  menurut  dalam nash  al-Quran  terdapat  beberapa kaidah  dasar  yang  wajib  dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat  menjadi  suami  istri  yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam
Islam..
Perkawinan adalah suatu
perjanjian  yang  suci  antara  seorang laki-laki  dengan  seorang  wanita untuk membentuk keluarga bahagia 219 .  Jadi  perkawinan  itu adalah  suatu  aqad  (perjanjian)  yang suci  untuk  hidup  sebagai  suami  istri yang  sah,  membentuk  keluarga bahagia  dan  kekal,  yang  unsur utamanya adalah:
a. Perjanjian  yang  suci  antara seorang  pria  dengan  seorang wanita.
218 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h. 2. 219 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,
Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), h.  45.
b. Membentuk  keluarga  bahagia dan sejahtera ( ma’ruf , sakinah, mawaddah dan rahmah).
c. Kebahagian  yang  kekal  abadi penuh kesempurnaan baik
moral material maupun spiritual.
Pernikahan  dapat  dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia  laki-laki  dan  perempuan yang  berisi  persetujuan  secara bersama-sama  menyelenggarakan kehidupan    yang  lebih  akrab menurut  syarat-syarat  dan  hukum susila  yang  dibenarkan  Tuhan pencipta alam. 220
Arti nikah menurut bahasa arab adalah  berhimpun  atau wata’ .
Menurut  syara’  adalah  suatu  aqad yang  memperbolehkan  seorang pria  dan  wanita  bergaul  bebas
( wata’ )  dan  dalam  upacara  aqad nikah dipergunakan kata-kata nikah tazwij atau terjemahannya.
Dalam
Undang-Undang
Republik  Indonesia  No.I  tahun 1994  pada  pasal  I  dinyatakan bahwa:  perkawinan  adalah  ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki  dan  seorang  wanita  sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal
220 Beni  Ahmad  Salbani, Fiqh  Munakahat , (Bandung; Pustaka Setia, 2009), h. 127.
berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa 221 .
Pengertian  perkawinan  seperti yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  No.1  Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:
 Perkawinan  adalah  ikatan lahir batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
 Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia yang kekal dan sejahtera.
 Ikatan  lahir  batin  dan  tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan  pada  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jadi menurut perundang- undangan,  perkawinan  itu  adalah ikatan  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan
perikatan ( verbind tennis ) 222 .
Menurut Kompilasi Hukum
Islam  dalam  pasal  2  pernikahan yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau
mitsaqan ghalidzan
untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2.    Dasar  Hukum Perkawinan 221 Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan , ... h. 12.
222 Djoko  Prakoso  dan  Iketut  Murtike, Asas- asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta;
Bina Aksara, 1987), h. 3
Sebagai akibat hukum, perkawinan  mempunyai  akibat hukum.  Adanya  akibat  hukum  ini penting sekali hubungannya dengan  sahnya  perbuatan  hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari  perkawinan  itu  juga  akan merupakan anak yang tidak sah.
Hukum  nikah  (perkawinan), yaitu hukum  yang  mengatur hubungan  antara  manusia  sengan sesamanya yang menyangkut penyaluran  kebutuhan  biologis antar jenis, dan hak serta
kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan  yang  merupakan sunnatullah  pada  dasarnya  adalah mubah tergantung tingkat maslahatnya.  Oleh  karena  itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi  maslahat  menjadi  tiga bagian :
a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt.
b. Maslahat  yang  disunnahkan oleh syar’i .
c. Maslahat Mubah. 223
223 H.M.A  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap ,... ,  h.
Dengan demikian, dapat diketahui  secara  jelas  tingkatan maslahat taklif perintah, taklif takhyir,  dan taklif larangan.  Dalam taklif larangan,  kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah  kemudaratan.  Disini perbedaan  tingkat  larangan  sesuai dengan kadar kemampuan merusak  dan  dampak  negatif  yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan  perkara,  haram  tentu lebih besar dibanding pada kerusakan  pada  perkara  makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan  kadar  kemafsadatannya, keharaman  dalam  perbuatan  zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan
keharaman merangkul  atau  mencium  wanita bukan  muhrim.  Meskipun  kedua- duanya sama-sama perbuatan haram.  Oleh  karena  itu,  meskipun perbuatan  itu  asalnya  adalah mubah,  namun  dapat  berubah menurut ahkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: a. Nikah Wajib b. Nikah Haram c. Nikah Sunnah d. Nikah Mubah
e. Nikah mubah Menurut pasal 26,
Dalam  buku  hukum  perkawinan bagian  kedua  tentang  hukum perkawinan pasal 3 yaitu:
a. Perkawinan itu hukumnya sunnah  menurut  pendapat kebanyakan ulama (jumhur).
b. Menurut  Daud  (Ahli  zahir), hukumnya  wajib  bagi  orang yang kuasa dan mampu.
c. Setengah  ulama  berpendapat, bahwa  hukum  perkawinan  itu ada  yang  wajib,  ada  yang sunnat  dan  ada  yang  haram. Perkawinan  itu  haram  bagi seseorang yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin. 224
Dewasa  ini  di  Indonesia  telah dibentuk  hukum  perkawinan  yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia  yakni  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan.  Undang-Undang  ini dimuat  didalam  Lembaran  Negara Republik  Idonesia  Tahun  1974 Nomor 1: Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  nomor  3019,  di  dalam bagian  umum  penjelasan  tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang  berkaitan  dengan  masalah perkawinan.
Sebelum  adanya  UU  No  1 tahun 1974 diberlakukan di Negara Republik  Indonesia  diundangkan
224 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’i,  Hanafi,
Maliki, Hambali (Hida Karya Agung, 1996), h. 3.
adanya usaha masyarakat Indonesia membuat UU yang sifatnya Nasional, hal ini mengugat masyarakat  Indonesia  heterogen dalam  segala  aspek.  Seperti  dalam aspek agama terdapat dua kelompok besar agama yang diakui yakni  agama  samawi  dan  agama non  samawi.  Hukum  perkawinan yang  berlaku  bagi  tiap-tiap  agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, dengan demikian hukum  perkawinan  secara  otentik di  atur  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974.
Menurut  hukum  adat  pada umumnya  di  Indonesia  perkawinan itu  bukan  saja  berarti  sebagai perkataan  perdata,  tetapi  juga merupakan  perikatan  adat  dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan  dan  ketetanggaan,  jadi terjadinya  suatu  ikatan  perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan- hubungan  keperdataan,  seperti  hak dan  kewajiban  suami  istri,  harta bersama,  kedudukan  anak,  hak  dan kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan,  baik  dalam  hubungan manusia kepada Tuhannya (Ibadah) maupun  hubungan  manusia  kepada
sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan  hidup  agar  selamat  di dunia dan selamat di akhirat.
Oleh  karena  itu  Ter  Haar dalam Hilman Hadikusuma menyatakan  bahwa  perkawinan  itu adalah  urusan  kerabat,  urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Ter  Haar:  1990:  158)  dan  begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan  sebagaimana  dikatakan Van  Vollenhoven  bahwa  dalam hukum  adat  banyak  lembaga- lembaga  hukum  dan  kaidah-kaidah hukum  yang  berhubungan  dengan tatanan  dunia  diluar  dan  di  atas kemampuan manusia 225 . Sejauh mana ikatan perkawinan  itu  membawa  akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang  kedudukan  suami  dan kedudukan    istri,  begitu  pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan,  anak  adat,  anak  asuh dan  lain-lain  dan  harta  perkawinan yaitu  harta  yang  timbul  akibat terjadinya  perkawinan,  tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.
225 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesa Menurut Perundang-Undangan
Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung; mandar Maju, 1990), h, 9
Perkawinan  menurut  hukum agama adalah perbuatan suci ( Sakramen  samaskara )  yaitu  suatu perkataan  antara  dua  pihak  dalam memenuhi  perintah  dan  anjuran Tuhan YME, agar kehidupan berkeluarga  dan  berumah  tangga serta berkerabat bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum  agama  telah  menetapkan kedudukan  manusia  dengan  iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan  dan  apa  pula  yang  tidak seharusnya  mereka  lakukan.  Oleh karena  itu  pada  dasarnya  setiap agama  tidak  dapat  membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.
Jadi perkawinan menurut agama  Islam  adalah  perikatan antara  wali  perempuan  (calon  istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud  dalam  pasal  1  UU  No.1 tahun  1974  atau  menurut  hukum Kristen.  Kata  wali  berarti  bukan saja  bapak  tetapi  juga  termasuk datuk (mbah), saudara-saudara pria, anak-anak  pria,  saudara-saudara bapak yang pria (paman) anak-anak pria dari paman, semuanya menurut garis  keturunan  pria  (p atrilineal ) yang  beragama  Islam.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan  dalam  Islam  berarti
pula  perikatan  kekerabatan  bukan perikatan perseorangan.
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 1.  Tujuan Perkawinan Perkawinan  adalah  merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah  Saw,  yaitu  penataan  hal ihwal  manusia  dalam  kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih dapat dilihat adanya  empat  garis  dari  penataan  itu yaitu:
a. Rub‟al  ibadat ,  yang  menata manusia selaku mahkluk dengan khaliknya
b. Rub‟al muamalat , yaitu menata manusia  dalam  lalu  lintas pergaulannya dengan sesamanya  untuk  memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c. Rub‟al munakahat , yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
d. Rub‟al  jinayat ,  yang  menata pengamanan  dalam  suatu  tertib pergaulan yang menjamin ketentraman 226 .
Zakiah  Darajat  dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu: 1. Mendapatkan dan
melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan  sahwatnya  dan menumpahkan kasih sayangnya.
226 Ali  Yafie, Pandangan  Islam  Terhadap
Kependudukan dan Keluarga Berencana , (Jakarta;  Lembaga  Kemaslahatan  Keluarga Nahdhatul ULama dan BKKBN, 1982),  h. 1.
3. Memenuhi  panggilan  agama, memelihara  diri  dari  kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima  hak  serta  kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk  membentuk  masyarakat yang  tentram  atas  dasar  cinta dan kasih sayang 227 .
Perkawinan  juga  untuk  menata keluarga  sebagai  subjek  untuk membiasakan pengalaman- pengalaman  ajaran  agama,  fungsi keluarga  adalah  menjadi  pelaksana pendidikan yang paling menentukan.  Sebab  keluarga  salah satu  diantara  lembaga  pendidikan informal,  Ibu  bapak  yang  dikenal mula  pertama  oleh  putra  putrinya dengan  segala  perlakuan  yang diterima  dan  dirasakannya  dapat menjadi dasar pertumbuhan
pribadi/kepribadian sang putra putri itu sendiri.
Perkawinan  pun  adalah  makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:
a. Membina  cinta  kasih  sayang yang  penuh  romantika  dan kedamaian
b. Understanding dan  toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan  atas  dasar  nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.
227 Zakiyah  Darajat  dkk, Ilmu  Fikih (Jakarta:
Depag RI, 1985),  Jilid 3, h. 64
Sulaiman  Al-Mutarraj,  dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan  bahwa  ada  15  tujuan perkawinan yaitu: 1. Sebagai ibadah dan mendekatkan  diri  pada  Allah Swt,  nikah  juga  dalam  rangka taat  kepada  Allah  Swt  dan
Rasul-Nya.
2. Untuk „iffah (Menjauhkan  diri dari  hal-hal  yang  dilarang, ihsan  (membentengi  diri  dan mubadho‟ah /bisa melakukan hubungan intim)
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
4. Menyempurnakan agama
5. Menikah  termasuk  sunnahnya para utusan Allah
6. Melahirkan  anak  yang  dapat memintakan  pertolongan  Allah
untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga. 7. Menjaga masyarakat dari keburukan,  runtuhnya  moral
perzinahan dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan
hubungan  intim,  menciptakan tanggung  jawab  bagi  suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah. 9. Mempertemukan  tali  keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga. 10. Saling mengenal dan menyayangi. 11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri 12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam  sesuai  dengan  ajarannya. Terkadang  bagi  orang  yang tidak  menghiraukan  kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu  tanda  kebesaran  Allah
Swt,  kita  lihat  orang  yang sudah menikah, Awalnya mereka  saling  tidak  mengenal satu sama lainnya, tetapi
dengan melangsungkan tali pernikahan  maka  hubungan keduanya  bisa  saling  mengenal dan sekaligus mengasihi.
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan. 15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan  menjaga  pendangan kepada hal-hal yang diharamkan 228 2. Hikmah Perkawinan
Islam mengajarkan dan menganjurkan  nikah  karena  akan berpengaruh  baik  bagi  pelakunya sendiri,  masyarakat,dan  seluruh umat  manusia.  Adapun  hikmah pernikahan adalah:
a. Nikah  adalah  jalan  alami  yang paling  baik  dan  sesuai  untuk menyalurkan  dan  memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi  segar,  jiwa  jadi  tenang, mata  terpelihara  dari  melihat yang  haram  dan  perasaan tenang  menikmati  barang  yang berharga.
b. Nikah  jalan  terbaik  untuk membuat  anak-anak  menjadi
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan, melestarikan  hidup  manusia, serta  memelihara  nasib  yang oleh  Islam  sangat  diperhatikan sekali.
c. Naluri  kabapakan  dan  keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam  suasana  hidup  dengan anak-anak  dan  akan  tumbuh pula  perasaan  ramah,  cinta  dan
228 Sulaiman  Al-Mufarraj, Bekal  Pernikahan,
Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah,  Sya’ir,  Wasiat, Kata Mutiara , Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta; Qistthi Press,2003), h. 5
sayang  yang  merupakan  sifat- sifat baik yang menyempurnakan  kemanusiaan seseorang. d. Menyadari tanggung jawab istri dan  menanggung  anak-anak menimbulkan  sikap  rajin  dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan  seseorang.  Ia  akan bekerja, karena dorongan tanggung  jawab  dan  memikul kewajibannya  sehingga  ia  akan banyak  bekerja  dan  mencari penghasilan yang dapat memperbesar  jumlah  kekayaan dan  memperbanyak  alam  yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
e. Pembagian  tugas  dimana  yang satu  mengurusi  rumah  tangga, sedangkan  yang  lain  bekerja diluar,  sesuai  dengan  batas- batas  tanggung  jawab  antara suami  istri  dalam  menangani tugas-tugasnya.
f. Perkawinan dapat membuahkan,  di  antaranya  tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan  rasa  cinta  antara keluarga dan memperkuat hubungan  masyarakat,  yang memang  oleh  Islam  direstui, ditopang, ditunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat  yang  kuat  lagi bahagia. C. Rukun dan Syarat Perkawinan Perkawinan dianggap sah apabila  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya. Rukun  nikah  menurut  Mahmud  Yunus merupakan  bagian  dari  segala  hal  yang terdapat  dalam  perkawinan  yang  wajib dipenuhi,  kalau  tidak  terpenuhi  pada saat  berlangsung,  perkawinan  dianggap batal.
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu dalam  rangkaian  pekerjaan  itu,  seperti membasuh  muka  untuk  wudhu  dan takbiratul ihram untuk sholat 229 .
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu  tidak  termasuk  dalam  rangkaian pekerjaan  itu.  Seperti  menutup  aurat untuk  sholat  atau  menurut  Islam  calon pengantin  laki-laki  atau  perempuan harus beragama Islam.
Sah,  yaitu  suatu  pekerjaan (ibadah)  yang  memenuhi  rukun  dan syaratnya 230 . Pernikahan yang didalamnya  terdapat  akad,  layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya  persetujuan  kedua  belah  pihak yang  mengadakan  akad.  Adapun  rukun nikah adalah:
a.   Mempelai laki-laki
b.   Mempelai perempuan
c. Wali
d.   Dua orang saksi
e. Sighat ijab Qabul 231 .
Dari  kelima  rukun  nikah tersebut, yang paling penting
229 Abdul  Hamid  Hakim, Mabadi  Awaliyah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke 1, Juz 1, h. 9;  Abd.  Rahman  Ghazaly, Fiqih  Munakahat , (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46
230 H.M.A  Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih Munakahat,.... , 2009. h. 12
231 Slamet  Abidin  dan  H.  Aminuddin, Fiqih Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.
68.
adalah  ijab  kabul  antara  yang mengadakan dengan yang menerima  akad.  Sedangkan  yang dimaksud dengan syarat perkawinan  adalah  syarat  yang berlainan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi  calon  mempelai,  wali,  saksi dan ijab Kabul.
Untuk memperoleh gambaran  yang  jelas  mengenai syarat  rukun  perkawinan  menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-
rukunnya, seperti dikemukakan
Kholil Rahman.
a.  Calon  mempelai pria, syarat-syaratnya: 1. Beragama Islam
2. Laki - Laki
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan
persetujuan
5.  Tidak  terdapat  halangan
perkawinan b.  Calon  mempelai
wanita, syaratnya:
1.  Beragama,  meskipun  Yahudi
atau Nasrani
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5.  Tidak  terdapat  halangan
perkawinan
c. Wali nikah,
syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perkawinan
4.  Tidak  terdapat  halangan
perwaliannya
d. Saksi Nikah
syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa e. Ijab kabul, syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan
dari wali
2.  Adanya  pernyataan  penerimaan
dari calon mempelai pria
3.  Memakai  kata-kata  nikah,  tazwij
atau  terjemahan  dari  kata  nikah
atau
tazwij
4. Antara ijab dan kabul bersambungan
5.  Antara  ijab  dan  qabul  jelas maksudnya 6.  Orang  yang  terkait  dengan  ijab qabul  tidak  dalam  sedang  ihram haji/ umrah
7.  Majelis  ijab  qabul  itu  harus
dihadiri minimum empat orang,  itu  calon        mempelai pria  atau  wakilnya,  wali  dan mempelai wanita atau
wakilnya,  dan  dua  orang
saksi 232 . Dalam buku fikih munakahat  kajian  fikih  nikah lengkap,  H.M.A  Tihami  dan
Sahrani,  syarat-syarat  calon mempelai  wali,  saksi  dan  ijab
Kabul adalah:
Syarat-syarat suami:
1. Bukan  mahram  dari  calon istri 2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 3. Orangnya  tertentu,  jelas
orangnya.
4. Tidak sedang ihram
Syarat-syarat istri:
232 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ,
h. 72
1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah. 2. Merdeka,  atas  kemauan sendiri 3. Jelas orangnya, dan 4. Tidak sedang berihram Syarat-syarat wali: 1. Laki-laki 2. Baligh 3. Waras akalnya 4. Adil 5. Dapat mendengar dan melihat 6. Bebas dan tidak dipaksa 7. Tidak  sedang  mengerjakan ihram 8. Memahami  bahasa  yang dipergunakan  untuk  ijab kabul 233 .
Rukun  dan  syarat-syarat perkawian  tersebut,  wajib  dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan  yang  dilangsungkan tidak  sah.  Disebutkan  dalam  kitab
Al-Fiqh „ala al-Mazhab al-
Arba‟ah ,  “ Nikah  Fasid yaitu  nikah yang  tidak  memenuhi  rukunnya. Dan  hukum nikah  fasid dan  nikah batil  adalah  sama,  yaitu  tidak  sah.
Kompilasi hukum Islam
menjelaskan  rukun  nikah  dalam pasal 14 yaitu:
1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul 234 .
233 Peunoh  Dali, Hukum  Perkawiann  Islam ,
(Jakarta; Bulan Bintang, 1995), h. 74. 234 Himpunan Peraturan Perundang- Undangan  Perkawinan, Direktorat  Jendral Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Departemen
Agama Republik Indonesia, 2009.
D. Syarat-syarat sahnya

## perkawinan
Pada  tanggal  2  Januari  1974 telah disahkan oleh presiden R.I, suatu Undang-Undang  No.1  tahun  1974 dengan  peraturan  pelaksanaannya  PP. No.9  tahun  1975.  Maka  terhadap segenap  warga  Negara  Indonesia  yang ingin  melaksanakan  suatu  perkawinan berlakulah  perkawinan  yang  jelas diatur  dalam  UU.  No.1  tahun  1974 dengan pelaksanaannya PP. No.9 tahun 1975 tersebut.
Menurut  Undang-undang  No.1 tahun  1974,  syarat-syarat  perkawinan diatur  dalam  pasal  1  sampai  pasal  12. Pasal  6  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 berbunyi:
1.    Perkawinan  harus  didasarkan  atas
persetujuan calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan  seseorang  belum mencapai  umur  21        (dua
puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orang tua
3.  Dalam  hal  salah  seorang  dari
orang tua telah meninggal atau dalam  keadaan  tidak  mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini
cukup diperoleh dari orang tua yang  masih  hidup  atau  dari orang tua yang mampu menyatakan  kehendak.  Maka izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang memelihara atau keluarga yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  garis  keturunan lurus  ke  atas  selama  mereka masih hidup dan dalam keadaan  dapat  menyatakan
kehendaknya.
4.  Dalam hal kedua orang tua telah
meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan  kehendak  maka
izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang memelihara atau keluarga yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  garis  keturunan lurus  ke  atas  selama  mereka masih hidup dan dalam keadaan  dapat  menyatakan kehendaknya.
5.      Dalam  hal  ada  perbedaan
pendapat  antara  orang-orang
yang  disebut  dalam  ayat  (2),
(3) dan (4), pasal ini atau salah
seorang  atau  lebih  diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam  daerah  hukum  tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut  dalam  ayat  (2),  (3)
dan (4) pasal ini.
Yang  dimaksud  dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah  adanya  persetujuan  bebas, tanpa ada paksaan lahir dan bahin dari pihak manapun untuk melaksanakan  perkawinan.  Syarat- syarat perkawinan yang ada dalam KUH  Perdata  adalah  diatur  dalam pasal 27, 28, 29 dan 35.
Pasal  27  KUH  Perdata
berbunyi:
Dalam waktu yang sama seorang laki-
laki hanya diperbolehkan mempunyai  satu  oang  perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan  hanya  satu  orang  laki- laki sebagai suaminya:. Pasal 28 KUH
Perdata berbunyi:
Seorang jejaka yang belum mencapai  umur  genap  delapan belas  tahun,  seperti  pun  seorang gadis  yang  belum  mencapai  umur genap  lima  belas  tahun,  tak diperbolehkan  mengikat  dirinya dalam  perkawinan,  sementara  itu dalam  hal  adanya  alasan-alasan yang  penting  presiden  berkuasa meniadakan  larangan  ini  dengan memberi dispensasi.
Pasal 35 KUH Perdata berbunyi: Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum  dewasa  harus  memperolah izin  dari  kedua  orang  tua  mereka. Jika  hanya  satu  saja  di  antara mereka memberi izinnya dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian  atas  diri  si  anak,  maka pengadilan  negeri  yang  sama dalam  daerah  hukumnya,  anak  itu mempunyai  tempat  tinggalnya, atas  permintaan  anak,  berkuasa memberi  izin  untuk  kawin  setelah mendengar atau memanggil dengan  sah  akan  mereka  yang izinnya  diperlukan,  dan  akan  para keluarga sedarah dan semenda 235 . Bagi  orang  Indonesia  yang
beragama Kristen, mengenai
235 Subekti dan Tjitrosudibio.R, KUH Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita,1970), h. 19-20.
syarat-syarat  perkawinannya  di atur  dalam  ordonani  perkawinan Indonesia  Kristen  (HOCI)  pada pasal-pasal 2, 3, 4, 9, 10 dan 11.
Adapun pasal-pasal tersebut  berbunyi  sebagai berikut; “Pasal 2 H OCI
berbunyi:
Sifat  mewujudkan  nikah  adalah  harus ada  kehendak  sendiri  (kebebasan persetujuan) dari kedua orang yang bakal jadi suami istri. Pasal 4 HOCI berbunyi: 1. Pemuda  yang  umurnya  belum cukup delapan belas tahun dan pemudi  yang  umurnya  belum cukup  lima  belas  tahun  tidak boleh menikah.
2. Jika  umur  mereka  yang  bakal menjadi  suami  istri  tidak diketahui  tidak  boleh  mereka nikah  kecuali  sekiranya  dapat ditentukan  dengan  kepastian bahwa  umur  mereka  sudah cukup  seperti  yang  tersebut dalam  ayat  (1)  pasal  ini,  dan sekali-sekali  tidak  boleh  kalau ternyata  mereka  belum  lagi membawa adat.
3. Kalau ada sebab musabab yang penting  maka  residen  kepada afdeling  di  tanah  gubernemen Jawa  dan  Madura  dan  Kepala
Gewest  di  daerah  yang  lain boleh  memberi  kelonggaran atau  kebebasan  (dispensasi)
atas larangan itu. Pasal 9 HOCI berbunyi: 1. Anak-anak yang belum dewasa yang  dilahirkan  dari  suatu
perkawinan kalau hendak menikah  diwajibkan  mendapat izin orang tuanya lebih dulu.
2. Jikalau  salah  seorang  daripada orang tuanya sudah meninggal atau tidak mungkin menyatakan kehendaknya, maka  hanyalah  dikehendaki izin  dari  orang  tuanya  yang seorang lagi itu.
Pasal 10 HOCI
berbunyi:
Jikalau  dalam  orang-orang tersebut dalam pasal 9 dan 10 yang dimestikan adanya izin dari mereka untuk nikah itu, terjadi perselisihan pendapat  atau  diantaranya  ada seorang  atau  lebih  dari  seorang yang tidak menyatakan kehendaknya,  maka  Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi  tempat  tinggal  anak  yang belum dewasa itu, atas permintaan anak  itu,  dapat  mengizinkan  anak itu  menikah  sesudah  mendengar atau memanggil dengan patut, wali atau  pemeliharanya,  begitu  pula keluarga  sedarahnya  dan  keluarga semendanya 236 .
Syarat-syarat  perkawinan yang  telah  disebutkan  dalam  UU No.1  tahun  1974,  HOCI  serta  KUH Perdata  pada  prinsipnya  adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan
236 Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, cet 6, 1993. jo. 36- 607 jo LN 1946, h. 136.
yaitu  dalam  masalah  umur  untuk kawin.
Dalam UU No.1 tahun 1974 batas umur untuk kawin pria adala 19 tahun sedang wanita  adalah 16 tahun,  bila  dibandingkan  dengan batas  umur  pada  HOCI  dan  KUH Perdata untuk pria adalah 16 tahun dan untuk wanita adalah 15 tahun. Dalam  HOCI  dan  KUH  Perdata prinsip monogamy adalah  mutlak, sedang  ditentukan  perkawinan nasional mengenai asas monogamy tidak  mutlak  adalah  diperlunak dengan  ketentuan  yang  ada  pada pasal 3 ayat (2) dan UU No.1 tahun 1974  dan  peraturan  pemerintah No.9 tahun 1975.
Pasal 3 ayat (2) UU No.1  tahun  1974  adalah
berbunyi:
Pengadilan dapat memberi izin kepada  seorang  suami  untuk beristri  lebih  dari  seorang  apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan 237 .
Jadi  dalam  UU  No.1  tahun 1974  pada  asasnya  perkawinan adalah  monogami,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  apabila seorang  suami  ingin  kawin  lagi dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum
237 Pedoman  Pejabat  Urusan  Agama  Islam,
(Departemen Agama, Jakarta: 2004), h. 481
perkawinan  dalam  hal  mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk meminta izin kawin lebih dari seorang (poligami).
Sahnya  suatu  perkawinan ditinjau  dari  sudut  keperdataaan, apabila  perkawinan  itu  sudah dicabut  atau  didaftarkan  pada kantor catatan sipil, selama perkawinan  itu  belum  terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap  sah  menurut  ketentuan hukum,  walau  telah  memenuhi prosedur  atau  tata  cara  menurut ketentuan agama.
Apabila  diteliti  ketentuan mengenai
sahnya suatu perkawinan  dalam  UU  perkawinan nasional adalah sebagai berikut:
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan-peraturan perundang-undangan yang
belaku.
Dalam  penjelasan  pasal  2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan  diluar  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undnagan
yang berlaku bagi golongan agama dan  kepercayaannya  itu  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.
Jadi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya
perkawinan  itu  adalah  ketentuan- ketentuan  hukum  Islam.  Hal  yang sama  yang  terdapat  pada  agama Nasrani  dan  Hindu  Bali  yaitu hukum  agama  merupakan  yang menjadi  dasar  dari  pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.
Hazairin menjelaskan masalah  tidak  ada  perkawinan  di luar hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu dalam buku yang berjudul Tinjauan mengenai  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
E. NIKAH SIRI

## DAN
PROBLEMATIKANYA Dalam  hukum  perkawinan
tidak  disebutkan  secara  khusus tentang  pernikahan  siri.  Namun sebagai  kenyataan,  pernikahan  siri
dapat dikaitkan dengan pelanggaran  seseorang  terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya  secara  resmi  di lembaga pencatat nikah.
Istilah  nikah  siri  adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang  secara  umum  telah  diserap dalam bahasa Indonesia.
Pernikahan  siri  yang  dalam  kitab
fiqh disebut ( ىزسلا  جاوشلا ) sebagai  rangkaian  dari  dua  kata yaitu  ( جوشلا )  dan  ( ىزسلا ).  Istilah nikah  ( جاوشلا )  merupakan  bentuk masdar  ( خوس )  yang  menurut bahasa berarti pernikahan.
Sedangkan istilah siri ) ىزسلا ) merupakan  bentuk  masdar  dari kata ) (
زس yang  secara  bahasa
berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka
padanan  kata az-zawaj dan as-siri ( ىزسلا  جاوشلا )  dapat  diartikan pernikahan  yang  dilakukan  secara sembunyi/rahasia 238
Kata ( ( زسلا ُ makna etimologinya perkara yang
dirahasiakan.  Bentuk  jamaknya
( ا
راَزْس َُ ). Bila dikatakan ( َش َّزَسَا َئْي ) berarti merahasiakan dan menyembunyikan.  Sedang  kata ( ةيِّز سلا ) artinya budak wanita yang menjadi hak milik dan kepentingan untuk melakukan hubungan badan. Berbentuk  dari wazan (format
kata) ةَيِلْع ف yang  berasal  dari  kata
238 Burhanuddin, Nikah Siri, Menjawab
Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri, h. 13
( ( زسلا .  Sebab  acapkali  seorang lelaki  merahasiakan  dan  menutup- nutupi  dari  istri  resminya  dan menempatkan  budak  wanita  itu  di rumah lain 239 .
Pengertian nikah siri secara terminologi  adalah  pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan.  Dalam  versi  lain pernikahan  yang  dilangsungkan tanpa tasyhir (pengumuman kepada publik).
Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat  Indonesia  sekarang  ini ialah  pernikahan  yang  dilakukan dengan  memenuhi  rukun  dan syarat  yang  ditetapkan  agama, tetapi  tidak  dilakukan  dihadapan pegawai  pencatat  nikah  sebagai aparat  resmi  pemerintah  atau perkawinan  yang  tidak  dicatatkan oleh  Kantor  Urusan  Agama  bagi yang  beragama  Islam  atau  di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama  Islam,  sehingga  tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Perkawinan  yang  demikian  di kalangan masyarakat selain dikenal dengan  istilah  nikah  siri  atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.
239 Muhammad  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup Rumah  Tangga  dalam  Islam, Cet,  I,  (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295
Nikah  siri  tidak  hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi  juga  telah  ada  pada  zaman sahabat.  Istilah  itu  berasal  dari ucapan  Umar  bin  Khattab  pada saat  memberitahu  bahwa  telah terjadi  pernikahan  yang  tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan.  Dalam  suatu  riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab ra menyatakan :
يجا لاو زسلا حاكن اذه
ول هش
تمجزل تمدقت تنك
”ini nikah siri, saya tidak membolehkannya  dan  sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti
akan saya rajam” 240 .

## A. Macam-Macam Nikah Siri
Ada beberapa macam jenis pernikahan  yang  berkaitan  dengan nikah siri yakni 241 :
1.   Nikah yang ditutup-tutupi
2.  Pernikahan  yang  dinyatakan
resmi  dengan  selembar  kertas
tertulis  antara            kedua
mempelai saja.
240 Yusuf  Ad-Duwairisy, Nikah  Siri,  Mut’ah dan Kontrak, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 125 241 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak , (Jakarta; Darul Haq, 2010), h. 122
3. Nikah Misyar
4. Nikah Mut’ah (Nikah Kontrak)
5. Nikah Mu’aqqad
6. Nikah Hibah
7. Nikah Friend
8. Pernikahan Muyassar (Pernikahan Simpel) 9. Nikah Wisata ( siyahi )
B. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri
Bila  diperhatikan  secara
mendalam, pernikahan bukan merupakan  masalah  sederhana yang mengikat antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan. Pernikahan  merupakan  kontrak atau  akad  yang  menimbulkan berbagai  akibat  hukum  lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan  melakukan  hubungan suami  istri  (seksual),  keharusan membina  rumah  tangga  yang harmonis,  memperoleh  keturunan yang  sah,  serta  memunculkan  hak dan  kewajiban  antara  suami  dan istri.
Kebanyakan
orang meyakini  bahwa  pernikahan  siri dipandang  sah  menurut  Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya,  meskipun  pernikahan tersebut  tidak  dicatatkan  secara resmi  di  lembaga  pencatatan negara.  Begitu  pula  sebaliknya, suatu  perceraian  dipandang  sah apabila telah memenuhi rukun dan
syarat-syaratnya meskipun
penceraian  itu  dilakukan  di  luar
sidang pengadilan.
Akibat kenyataan  tersebut,  maka  timbul semacam  dualisme  hukum  yang berlaku  di  negara  Indonesia,  yaitu dari  satu  sisi  pernikahan  harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA),  namun  di  sisi  lain  tanpa dicatatkan  pun  ternyata  tetap  sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.
1. Zina akibat ber- khalwat
2. Nikah untuk bercerai (Mut’ah) 242
3. Poligami
4. Kendala Birokrasi
5. Ingin  menjaga  diri  dari  perbuatan dosa.
6. Karena  calon  istrinya  mantan suami  PNS  atau  TNI  Polri  yang telah meninggal dunia.
7. Karena  kedua  mempelai  (calon suami atau calon istri) sudah sama- sama berusia senja.
C. Dampak Nikah Siri
Adapun dampak yang diakibatkan  oleh  pernikahan  siri ada  2  (dua),  yakni  dampak  positif dan dampak positif.
1.   Dampak negatifnya
adalah :
a. Berselingkuh  menjadi  hal  yang wajar
b. Banyaknya  timbul  poligami  yang terselubung
c. Tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya
242 As-Syibramilsy, Hsyiyah Nihayatil Muhtaj, di  dalam  kitab  Al-Minhaj,  (Mesir:  Musthafa  al- Baby al-Halaby, 1968), h, 214
d. Pelecehan  seksual  terhadap  kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan  nafsu  sesaat  yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga  timbulah  penyesalan, hawa  nafsu  selama  ini  mengebu- gebu  menjadi  hilang,  dan  pikiran jernih  justru  mendatangi  mereka.
Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab e. Pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keragu-raguan dan prasangka buruk menjadi terbuka
f. Nikah  siri  merupakan  jembatan guna  merampas  hak  istri  supaya melakukan  tawar  menawar  untuk melepaskan diri dari pernikahan ini dengan gugatan perceraian.
2.   Dampak positifnya adalah :
a. Meminimalisasi adanya seks bebas, serta berkembangan penyakit AIDS.
b. Pada  pernikahan  siri  tercapai tujuan  penting  dalam  pernikahan, yaitu  perlindungan  kehormatan suami.
c. Jumlah  biaya  yang  digunakan dalam  pernikahan  siri  biasanya lebih  ringan  dibandingkan  pada pernikahan resmi.
d. Pernikahan  siri  dapat  menghindari aturan-aturan  resmi  yang  berlaku pada  pernikahan  dan  norma- norma.
e. Karakter  nikah  siri  bersesuaian dengan watak pekerjaan seseorang lelaki dalam kondisi dimana pekerjaannya  menuntut  dirinya untuk  bepergian  jauh  kesuatu negara dalam jangka waktu tertentu.
f. Melalui  cara  nikah  siri  ini,  seorang wanita  mendapatkan  keuntungan finansial,  dalam  bentuk  menerima nafkah,  tempat  tinggal  dan  lain- lain.
g. Terkandung  pahala  dan  ganjaran bagi lelaki, terutama bila menjalaninya sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas kenikmatan biologis saja, apalagi seorang suami berperan untuk memelihara kehormatan  wanita  dan  dirinya sendiri.
h. Pernikahan siri bisa menjadi pendorong  bagi  remaja  untuk menikah,  karena  ringannya  biaya dan  mudahnya  prosedur  dengan peraturan-peraturan yang
mengikat.
i. Pernikahan ini berpotensi memberi andil  pengikisan  sekat  antara penolakan  terhadap  poligami  dan bertahan  dengabn  satu  istri  saja, sebab hukum asala dalam pernikahan  adalah  boleh  poligami apabila  mampu  dan  tidak  takut berbuat  curang  dan  memberika maklumat  kepada  kaum  wanita yang tidak rela menghadapi poligami,  supaya  terbuka  hatinya dan memahamkannya akan manfaat  poligami,  hukum  dan batasan-batasannya.
Kesimpulan Berdasarkan bahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Menurut  hukum  Islam  nikah  siri dibagi  dalam  dua  bentuk  yakni:
Pertama, pernikahan yang dilangsungkan  antara  mempelai laki-laki  dan  perempuan  saja tanpa  kehadiran  wali  dan  saksi- saksi  serta  mereka  merahasiakan perkawinan tersebut. Kedua, pernikahan yang berlangsung dengan  rukun-rukun  dan  syarat- syaratnya yang lengkap, akan tetapi
suami,  isteri,  wali  dan  saksi-saksi
merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Sedangkan
menurut  tinjauan  Undang-Undang
Nomor  I  Tahun  1974,  nikah  siri terkait  dengan  pernikahan  yang tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan Agama (KUA).
2.            Dilangsungkan  antara  mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadirian  wali  dan  saksi-saksi, atau  dihadiri  wali  tanpa  ada  saksi- saksi,  pernikahan  ini  adalah  batal (tidak  sah).  Bentuk  kedua  yaitu pernikahan  berlangsung  dengan rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya yang  lengkap,  seperti  ijab  qabul, wali  dan  saksi-saksi,  akan  tetapi (suami  istri,  wali,  dan  saksi-saksi)
satu  kata  untuk  merahasiakan pernikahan tersebut
dari pengetahuan  masyarakat.  Dalam hal  ini,  pada  kasus  istri  yang dipoligami  dengan  nikah  siri,  jika terpenuhi  semua  rukun  dan  syarat nikah,  maka  pernikahannya  tetap sah  dalam  pandangan  hukum Islam.
Daftar Pustaka
Abbas Mahmud, al-Aqqad,
Falsafah Al-qur’an , (Cairo Mesir: Dar al- Hilal, 1985)
Abdul  Hamid  Hakim, Mabadi Awaliyah ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1976), cet ke 1, Juz 1,
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih
Munakahat ,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2003)
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana , (Jakarta; Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul ULama dan BKKBN, 1982)
Asmin, Status  Perkawinan  Antar Agama:  Ditinjau  dari  Undang-Undang Perkawinan  No.1/1974 ,    (Jakarta:  Dian Rakyat, 1986)
As-Syibramilsy, Hsyiyah  Nihayatil Muhtaj, di  dalam  kitab  Al-Minhaj, (Mesir:  Musthafa  al-Baby  al-Halaby,
1968)
Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen  Agama  RI  Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) Beni Ahmad Salbani, Fiqh
Munakahat , (Bandung;  Pustaka  Setia, 2009)
Burhanuddin, Nikah Siri, Menjawab Semua  Pertanyaan  Tentang  Nikah  Siri (Jakarta: Pustaka Yustisia,  2010
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan
Terjemahnya (Semarang:
CV. Toha Putra, 1989) Djoko  Prakoso  dan Iketut  Murtike, Asas-asas Hukum Perkawinan di
Indonesia, (Jakarta;  Bina Aksara, 1987)
H. Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
H.MA  Tihami  dan  Sohari  Sahrani,
Fiqh Munakahat , (Rajawali Pers,
Grafindo Persada, 2009)
Hilman Hadikusuma, Hukum
Perkawinan Indonesa Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung; mandar Maju, 1990)
Himpunan  Peraturan Perundang-undangan Perkawinan (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009) Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , Sumur  Bandung,  hal  7  (Hukum
Perkawinan dan Perceraian di Iuly dina,
3). Cetakan ke-6, 1974 Hukum Perkawinan Indonesa Menurut  Perundang-Undangan  Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung;
mandar Maju, 1990)
Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,
Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut Hukum  Islam, (Jakarta  ;  Sinar  Grafika, 1995)
Kamal  Muchtar, Azas-Azas  Hukum Islam  Tentang  Perkawinan, (Jakarta:
Bulan Bintang, Cet Pertama, 1974)
Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan
Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,
(Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991)
Mahmud Yunus, Hukum
Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali (Hida Karya Agung, 1996)
Muhammad  Ali  Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, Cet,
I, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Ordonansi  Perkawinan  Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, cet 6, 1993. jo. 36-607 jo LN 194
Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2005)
Pedoman  Pejabat  Urusan  Agama Islam,  (Departemen  Agama,  Jakarta: 2004) Pedoman Penghulu (Jakarta: Departemen  Agama  RI  Direktorat Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam
Dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
Peunoh  Dali, Hukum  Perkawiann
Islam , (Jakarta; Bulan Bintang, 1995) Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan  Islam, (Bandung:  Pustaka
Setia, 2000)
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh
Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
Subekti dan Tjitrosudibio.R, KUH
Perdata , (Jakarta: Pradnya Paramita,1970)
Sudarsono, Hukum  Perkawinan
Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 1985)
Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal
Pernikahan,  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,
Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara , Alih Bahasa,  Kuais  Mandiri  Cipta  Persada (Jakarta; Qistthi Press,2003)
Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak , (Jakarta; Darul Haq, 2010)
Zakiyah  Darajat  dkk, Ilmu  Fikih (Jakarta: Depag RI, 1985),  Jilid 3