E-ISSN : 2723-1771

## ANALISIS PEMANFAATAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TOMAN KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Abubakar Sidik 1 , Gelin Nepi Rianas 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: abubakar_uin@radenfatah.ac.id, gelin.nepi@yahoo.com

## ABSTRACT
The people of Toman Village are generally rubber farmers, apart from gardening vegetables. The Family Hope Program assistance is used by the community for gardening capital and business capital. In Toman Village, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency, the community who received assistance from  the  Family  Hope  Program  totaled  63  families  who  received  assistance  from  the  Family  Hope Program.  This  type  of  research  is  classified  as  a  descriptive  qualitative  research,  the  results  of  the research are that there are several PKH fund assistance programs that are less targeted and less effective. This can be proven by PKH recipients who do not meet the recipient requirements that have been regulated and determined by the government. Then it is also proven by the results of interviews that there are still PKH  recipients  who  do  not  use  the  aid  funds  in  accordance  with  the  obligations  expected  by  the government. Thus, viewed from the perspective of Islamic economics, the target approach and use of PKH have not met the requirements of justice.
Keywords: The Family Hope Program, government, Justice.

## ABSTRAK
Masyarakat Desa Toman pada umumnya petani karet selain itu berkebun sayur-sayuran. Bantuan Program Keluarga Harapan ada digunakan masyarakat untuk modal berkebun dan modal usaha. Di Desa Toman Kecamatan  Tulung  Selapan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan Program  Keluarga  Harapan  Berjumlah  63  Keluarga  yang  mendapatkan  bantuan  Program  Keluarga Harapan. Tipe penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitiannya bahwa program bantuan dana  PKH  ada beberapa  kurang  tepat  sasaran  dan  kurang  tepat  guna. Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan penerima PKH yang belum sesuai dengan syarat-sayarat penerima yang telah diatur dan ditentukan pemerintah. Kemudian juga dibuktikan dengan hasil wawancara masih adanya penerima PKH yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan demikian  ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan teori keadilan sasaran dan kegunaan PKH ini termasuk dalam kategori belum memenuhi syarat keadilan.
Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pemerintah, Keadilan.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  dari  terhambatnya  pelaksaan  pembangunan
nasional.  Masalah  kemiskinan  menjadi  sentral  yang  harus  segara  ditanggulagi  dalam  upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaiaman tercantum dalam Undang-undang 1945. Kemiskinan juga  merupakan  masalah  multidimensi  yang  berkaitan  dengan  ketidakmampuan  akses  secara ekonomi, politik dan sosial. Kemisikinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibatkan  pada  tidak  terpenuhinya  hak-hak  manusia.  Dampak  yang  timbul  akibat  dari kemiskinan bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan. (Dehani, 2021)
Berdasarkan data Tahun 2020 menggambarkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96% dari total populasi. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan  kembali  naik  saat  pemerintah  mencabut  subsidi  BBM,  namun  secara  bertahap kemiskinan di Indonesia terus turun hingga maret 2019 sampai menjadi 9,41% dari data tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan program apakah yang mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia. (www.kemsos.go.id)
Program  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  saat  ini  masih  terus  gencar  dilakukan berbagai  macam  program  permberdayaan  dilaksanakan  hal  ini  untuk  meningkatkan perekenomian masyarakat kearah yang lebih baik. Hal ini tentu terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia  yang  masih  berada  pada  kondisi  miskin.  Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  melakukan  berbagai  cara  untuk  membrantas  kemiskinan,  salah  satunya  dengan mengeluarkan  kebijakan  pro  masyarakat  miskin  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan  ketentuan  memehuni  kriteria  tercantum  dalam  Peraturan Menteri (permen) Nomor 1 Tahun 2018 mengenai ketentuan umum program kelurga harapan.
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan 3 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali,  dan  setiap  keluarga  mendapatkan  bantuan  yang  disesuaikan  dengan  jumlah  anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penerimah bantuan. Masyarakat yang menerima bantuan akan  mendapatkan  bantuan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetepkan  dan  dengan  syarat masyarakat  yang  menerima  bantuan  harus  memenuhi  kewajbannya  yaitu  rajin  memeriksakan kesehatan ibu  hamil  dan  balita  dan  bagi  anak  yang  masih  sekolah  harus  memenuhi  kehadiran 85%, ini dapat dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan pendamping PKH dan selanjutnya di  input  oleh  operator  PKH  agar  kemudian  diproses  untuk  dapat  menentukan  bantuan  yang diperoleh  oleh  setiap  keluarga.  Dan  bagi  masyarakat  penerima  bantuan  PKH  yang  tidak memenuhi kewajiban maka akan dikenakan sanksi yaitu pengurangan bantuan atau dicabut dan daftar  penerima  bantuan  PKH.  Dengan  dilakukan  program  ini  diharapkan  bisa  meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pedindidkan sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lewat kualitas pendidikan dan kesehatan bisa berhasil (Suleman, 2020).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sejak  tahun  2011  lalu  telah  hadir  di  desa  Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kehadiran program bantuan sosial ini bagi masyarakat setempat seperti angin segar ditengah kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius dan perlu di minimalisir. Masyarakat Desa Toman pada umumnya petani karet tetapi ada juga yang berkebun sayur-sayuran. Bantuan Program Keluarga Harapan ada digunakan masyarakat untuk modal berkebun dan modal usaha. Di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga  Harapan  Berjumlah  63  Keluarga  yang  mendapatkan  bantuan  Program  Keluarga Harapan.
Masyarakat  Desa  Toman  sebagai  penerima  dana  bantuan  PKH  ini  banyak  yang  tidak menggunakan untuk keperluan anak sekolah. Kemudian juga banyak orang tua sebagai penerima tidak mementingkan kebutuhan bayi nya dan juga untuk lansia tidak  juga menggunakan untuk kebutuhan makanan bergizi dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Banyak diantara  penerima  dana  bantuan  PKH  ini  yang  menggunakan  dana  nya  untuk  keperluan  lain seperti misalnya membayar kredit atau membayar hutang, digunakan untuk jalan-jalan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan anjuran.

## METODOLOGI PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  desa  Toman,  desa  yang  berada  dalam kecamatan Tulung Selapan,  kabupaten Ogan omering Ilir keberadaan dusun Toman sejak Zaman kerajaan Sriwijaya, tipe penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan mengguankan data primer  dan  sekunder  dengan  tekhnik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara dengan  kriteria  informan  sebagai  penerima  PKH  dan  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. penggunaan  Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus  mata rantai  kemiskinan,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  serta  merubah  perilaku  RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM di Desa Toman  Kecamatan  Tulung  Selapan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Melalui  wawancara
penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui beberapa proses yaitu:  (a)  Diawali  dari  pengiriman  data  ke  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten,  BPS membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (b). Data tersebut akan diolah tim  nasional  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  tingkat  Kabupaten,  Kecamatan,  yang difasilitasi  oleh  Bupati,  Camat,  Kepala  Desa  dan  BPS  memberikan  data  untuk  disimpan  Dinas Sosial  dan  PT  Bank  Mandiri.  (c)  Selanjutnya  Dinas  Sosial  mengverifikasi  data  yang  akan menerima bantuan PKH ke PT Bank Mandiri, Dinsos memberikan data penerima PKH beserta kartu  Kompensasi  bantuan  kepada  Pendamping  PKH  tingkat  Koordinator  Kecamatan.  (d) Koordinator  kecamatan  memberikan  kartu  penerima  bantuan  PKH  kepada  pendamping  desa Program Keluarga Harapan. (e) Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada kepala  Desa.  (f)  Kepala  desa  memberikan  kartu  kompensasi  bantuan  kepada  warga  yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan. (g) Pembukaan rekening penerima PKH oleh PT Bank Mandiri. (h) Untuk pengambilan dana dilakukan di Bank Mandiri dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan jumlah yang  telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang Penggunaan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Masyarakat di Desa Toman  Kecamatan  Tulung  Selapan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  yang  terdiri  dari  beberapa informan. (i) Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan  wawancara  dengan    Agun  (pelaksana  PKH)  bahwa  pelaksanaan  bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan data yang ada dengan peserta PKH kurang lebih 210 dari tahun 2017.
“Kalau masalah tujuan kita ngikuti ketetapan pusat dengan ada jangka pendek dan ada jangka panjangnya kalo jangka pendeknya disegi kesehatannya PKH itu harus hidup sehat hidup bersih dan jangka panjang rata-rata mereka ini mendapatkan KIS jadi kalo mau berobat sudah tidak bayar lagi gratis. Sasaran PKH adalah keluarga yang berdasarkan kategori miskin karena PKH ini bantuan yang bersyarat balita, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas.
Program  Kelurga  Harapan  (PKH)  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat kepada  keluarga  atau  seseorang  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

## Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan wawancara dengan Irga ( pendamping PKH) sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu ya sudahnya turun ke pendamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhiran data yang dilakukan 3 bulan  sekali  diterima.  Tugas  yang  dilakukan  yang  pertama  yaitu  tadi  sosialisasi,  memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhiran data yang dilakukan 3 bulan sekali Hal ini sejalan dengan jawaban dari Mustika yang mengatakan bahwa :
“Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia  dan  kewajiban  peserta  PKH  memeriksakan  kesehatan  untuk  anak  balita  dan  mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lansia.
Pendamping  PKH  bertujuan  memastikan  anggota  keluarga  penerima  manfaat  PKH menerima  hak  dan  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  dan  persyaratan  penerima manfaat  PKH.  Memfasilitasi  keluarga  penerima  manfaat  PKH  mendapatkan  program  bantuan komplementer  di  bidang  kesehatan,  pendidikan  subsidi  energi,  ekonomi,  perumahan,  dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

## Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan  wawancara  dengan  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  Wiwin yang  mengatakan  bahwa  mulai  mendapatkan  Bantuan  Program  Keluarga  Harapan  Dari  Tahun 2017 dengan mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam)  tahun  sampai  sekarang.  Akan  tetapi  Wiwin  tidak  sering  mengikuti  kegiatan  sosialisasi karena  tidak  ada  kegiatan  PKH,  dan  kewajiban  peserta  PKH  Wiwin  (penerima  manfaat  PKH) melaksanakannya.  Manfaat  dan  perubahan  yang  dirasakan  sangat  membantu  mencukupi keperluan anak sekolah dan balita.
Menurut  Seridah  (penerima  manfaat  PKH)  yang  dari  tahun  2017 mendapatkan  bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.600.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, Kaen mengatakan bahwa program ini  sangat  membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  balita  dan  mengikuti  kegiatan  program posyandu  setiap  bulannya,  lebih  lanjut  Serinda  menjelaskan: “PKH  dapat  berkontribusi  untuk mengurangi kemiskinan meskipun tidak secara cepat, namun setidaknya ada sebuah usaha untuk mengurangi  kemiskinan.  Peserta  PKH  tetap  berusaha  bekerja  meskipun  sudah  mendapat
bantuan,    karena    untuk    menunjang  proses  pengentasan  kemiskinan  mungkin  sangat  sulit dilakukan karena bantuan PKH hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.
Berdasarkan wawancara dengan Sesi (penerima PKH) yang mendapatkan bantuan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan PKH sangat membantu  perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Berdasarkan wawancara dengan Tunak (penerima PKH) bahwa : “Tidak masalah bagi saya untuk melakukan kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti kegiatan di  posyandu,  tapi  kegiatan  di posyandu itu membosankan  dan  sangat  menyita  waktu.  Bagaimana  tidak, jika seharusnya saya  bisa  melakukan  pekerjaan  lain  namun  saya  harus  menunggu  lama  di  pos  dan  anak  saya terkadang rewel.
Sedangka Lilis (penerimah PKH) mengatakan juga : “Saya harus meninggalkan pekerjaan di  rumah  dan  membawa  anak  saya  ke  posyandu.  Sesampainya  di  posyandu,  saya  masih  harus fokus  menunggu  lama  dalam  antrian.  Jadi  terkadang  saya  tinggal  begitu  saja  setelah  saya menimbangkan anak saya. Karena ya gimana, anak saya rewel terus.
Itot mendapatkan bantuan komponen dari tahun 2017 komponen kesehatan anak berusia 0 (nol)  sampai  dengan  6  (enam)  tahun  dengan  jumlah  bantuan  Rp.600.000  setiap  3  bulan  sekali pengambilan dalam setahun. Kewajiban PKH untuk memeriksakan kesehatan ke posyandu tetapi jarang saya hadir dikarnakan anak saya sudah umur 4 tahun hanya menimbang berat badan saja jarang saya hadir.
Sumri 50 tahun (lima puluh) mendapatkan bantuan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa PKH dapat membantu kebutuhan pokok di mana saya tidak dapat bekerja dikarnakan faktor usia dan tidak bisa mengikuti kegiatan atau program dari PKH. Bantuan pkh hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan belum bisa dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Mastiana yang mendapatkan PKH dari tahun 2017. Pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengerti apa kewajiban penerima PKH dan tujuan PKH, dia mengatakan bahwa jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya  bertujuan  untuk  pengentasan  kemiskinan  yang  berupa  bantuan  tunai  bersyarat  tetapi belum  dapat  dikatakan  sebagai  pengentasan  kemiskinan  karena  bantuan  PKH  hanya  dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH belum sesuai dengan aturan dan ketetapan PKH.
Ria mendapatkan bantuan kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dari  tahun  2015  dengan  jumlah  bantuan  Rp.600.000  setiap  3  bulan  sekali  pengambilan  setiap tahunnya. Dengan adanya bantuan PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan bisa
dikatakan  sebagai  pengentasan  kemiskinan.  Kewajiban  PKH  memeriksakan  kesehatan  ke posyandu setiap bulannya saya selalu hadir.
Haya  62  (enam  puluh  dua)  tahun  memdapatkan  bantuan  kriteria  lansia  dimana  dengan faktor  usia  ibu  Haya  sehingga  tidak  bisa  bekerja  lagi  dengan  adanya  PKH  dapat  membantu perekonomiannya walaupun hanya 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Yanti 69 (enam puluh sembilan) tahun mendapatkan bantuan dengan kriteria lansia. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia  dimana  untuk  bekerja  saja  mereka  tidak  mampu  lagi.  Menurut  Pitot  (penerima PKH)mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun  dengan  jumlah  bantuan  Rp.600.000  setiap  3  bulan  sekali  pengambilan  dalam  setahun. Kewajiban peserta PKH memeriksakan Kesehatan anak tetapi saya jarang hadir dalam posyandu.
Bahwa  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  belum  terlaksana  dengan  baik,  karena sebagian peserta PKH tidak memeriksa kesehatan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan tidak mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti untuk usia 60 (enam puluh) tahun ke atas setiap bulannya. Seharusnya pihak pendamping melihat faktor  usia  dari  peserta  PKH  dan  membuat  program  yang  lebih  relevan  untuk  komponen kesejahteraan  sosial  terutama  untuk  lansia  dan  untuk  komponen  kesehatan  anak  usia  0  (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun peserta PKH mempunyai kesadaran untuk memeriksakan anaknya ke posyandu dan pendamping PKH untuk lebih membuat kegiatan penyuluhan tentang manfaat kesehatan, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima.

## Perspektif Ekonomi Islam
Dalam  ekonomi  Islam  terdapat  prinsip-prinsip  yang  merupakan  bangunan  ekonomi Islam  dan  didasarkan  pada  lima  nilai  universal,  salah  satunya  keadilan  (Adl)  yaitu  perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kebutuhan. Masalah keadilan  ini  banyak  dibicarakan  dalam  al-Qur‟an  dalam  berbagai  konteks.  Kata  “adil” disebutkan dalam al-Qur‟an sebanyak 28 kali, al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk akata kerja (fi’il) maupun kata benda (isim), kemidan kata al-wazn dalam bentuk katakerja (fi’il) dan  kata  benda  (isim)  diebutkan  20  kali  dalam  al-Qur‟an.  Kata  al-Hukm  dengan  berbagai variasinya disebutukan sekitar 150 kali.
Keadilan  menurut  al-Farabi  kebaikan-kebaikan  tertinggi  yang  diupayakan  manusia untuk  diolah  dan  ditanam  dalam  dirinya dan  merupakan  pondasi  yang  di  atasnya ditegakkan tatanan  politik.  Keadilan  versi  Ibnu  Rusydi  adalah  suatu  kebajikan  yang  merupakan  kualitas
dari kejujuran dan pengendalian diri. Orang-orang yang adil adalah orang –orang yang memiliki dan  mengamalkan  kualitaskualitas  di  atas,  dan  orang-orang  yang  benar-benar  adil  adalah orangorang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan.
Dalam  surat  al-Infithar  ayat  7  kata  ‘adala  berarti  membuat  seimbang    artinya seinbangnya susunan tubuh manusia yang sempurna. Makna keadilan di sini bersifat fisik yakni mengarah  kepada  keseimbangan  susunan  tubuh  manusia.  Karena  susunan  tubuh  seperti  itu  , maka  jadilah  manusia  menajdi  makhluk  yang  paling  sempurna.  Susunan  tubuh  seperi  itu memiliki  fungsi  dan  peran  masing-masing  sesuai  dengan  posisinya.Kata  adil  dalam  surat  al- Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata ta’dilu berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu satandar tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, starifikasi sosial, bahkan agama sekalipun.
Kata  muqsithun  terdapat  dalam  surat  al-Maidah  ayat  ayat  42,  Potongan  ayat  di atas”Allah mencinta orang-orang yang adil”. Jadi keadilan dalam ayat di atas yaitu keadilan yang terhimpun dalam alQur‟an dan tercakup dalam Syari‟at Islam. Ini sama dengan makna muqsithun  dalam  surat  al-Hujurat  ayat  9  dan  al-Mutahinah  ayat  8,  yakni  orang-orang  yang berlaku adil.
Seperti  yang  telah  dibahas  pada  hasil  penelitian  bahwa  Pada  pemerintahan  Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup  bersama.Adapun  keadilan  tersebut  didasari  dan  dijiwai  oleh  hakikat  keadilan kemanusiaan  yaitu  keadilan  dalam  hubungannya  manusia  dengan  dirinya  sendiri,  manusia dengan  manusia  lainnya,  manusia  dengan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  serta  hubungan manusia dengan Tuhannya.
Dilihat dari teori keadilan (Adl) dalam Islam yaitu perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai  dengan  tempatnya  dan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dan  dari  hasil  wawancara  tidak mengandung  unsur  keadilan  karena  adanya  kurang  tepat  sasaran  penerimah  bantuan  Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Santoso (2014), keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.
Keadilan  distributif  menurut  Aristoteles  berfokus  pada  distribusi,  honor,  kekayaan,  dan barang-barang  lain  yang  sama-sama  bisa  didapatkan  dalam  masyarakat.  Dengan mengesampingkan  apa  yang  ada  dibenak  Aristoteles  ialah  distribusi  kekayaan  dan  barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
Lebih  lanjut  John  Rawls  menegaskan  pandangannya  terhadap  keadilan  bahwa  program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap orang.  Kedua, mampu mengatur  kembali  kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Toman Kecamatan  Tulung  Selapan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  ini  belum  tepat  sasaran.  Pada pemilihan penerima PKH yang termasuk dalam kategori lanjut usia dimana usia penerima tidak benar-benar  lanjut  atau  dapat  dikatakan  masih  mampu  dalam  segala  bidang.  Kemudian  juga sebagian  dari  peserta  tidak  mengerti  apa  kewajiban  penerima  PKH  dan  tujuan  PKH,  dia mengatakan bahwa jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang  berupa  bantuan  tunai  bersyarat  tetapi  belum  dapat  dikatakan  sebagai  pengentasan kemiskinan  karena  bantuan  PKH  hanya  dapat  digunakan  sebagai  kebutuhan  pokok  saja,  tetapi tidak  semua  penerima manfaat  mengalokasikan  bantuan  PKH  belum  sesuai  dengan  aturan  dan ketetapan PKH. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa program PKH ini belum tepat guna. Hal ini terjadi misalnya pada penerima PKH yang tidak memeriksakan kesehatan setiap bulan, tidak menggunakan dana untuk keperluan anak sekolah serta menggunakan dana hanya untuk keperluan yang lain yang tidak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan.
Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hal  ini  bertentangan  dengan  teori keadilan  yang  dikatakan  Santoso  (2014)  dimana  adil  terutama  mengandung  arti  bahwa  suatu keputusan  dan  tindakan  didasarkan atas norma-norma  objektif.  Keadilan  pada  dasarnya  adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.
Dari  penjabaran  temuan-temuan  diatas  maka  dapat  dikatakan  hasil  penelitian  ini menyebutkan bahwa program bantuan dana PKH ini dari tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

## Abubakar Sidik, Gelin Nepi Rianas
Hal ini dapat dibuktikan dengan penerima PKH yang belum sesuai dengan syarat-syarat penerima yang  telah  diatur  dan  ditentukan  pemerintah  sebagai  contoh  salah  satu  narasumber  yang mendapatkan  PKH  lansia  masih  berusia  dibawah  60  tahun.  Kemudian  juga  dibuktikan  dengan masih  adanya  penerima  PKH  yang  tidak  menggunakan  dana  bantuan  tersebut  sesuai  dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah sebagai contoh salah satu narasumber yang mengaku tidak  memeriksakan  anaknya  ke  puskesmas  setiap  bulan.  Dengan  demikian  maka  ditinjau  dari teori keadilan maka sasaran dan kegunaan PKH ini termasuk dalam kategori ketidakadilan.

## SIMPULAN
Penggunaan Dana Batuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Toman Kecamatan Tulung  Selapan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  ini  kurang  tepat  guna  dana  bantuan  PKH  dan kurang  tepat  sasaran  penerima  manfaat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  penerima  PKH  yang belum sudah sesuai dengan syarat-sayarat penerima yang telah diatur dan ditentukan pemerintah. Kemudian juga dibuktikan dengan masih adanya penerima PKH yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah. Adanya kurang tepat sasaran  penerima  manfaat  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  dalam  Perspektif Ekonomi Islam belum memenuhi syarat keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. (2006).
Iqbal. Pokok  –  Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta  :  Ghalia Indonesia.2002.
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). Maya  Dehani,  dkk. Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Kecamatan    Bogor  Selatan Kota Bogor. “Jurnal”.
Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Jakarta: Remaja. Rosda Karya. 2014. Muhtadin “ Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan  (Studi  Kasus  Desa  Jati  Sawit  Lor  Kecamatan  Jatibarang  Kabupaten Indramayu)” . IAIN Syeikh Nur Jati Cirebon.
Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah  Indonesia Terhadap Perbankan Syariah , (Yogyakarta : UII Press, 2005).
Muhammad, Kebijakan  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta  :  Salemba  Empat, 2002).
Ruslan Abdul Ghofur , Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar,
2013).
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Syahputra Adisanjaya Suleman  Risna Resnawaty. Program Keluarga Harapan (PKH) Antara Perlindungan Sosial Dan Pengetasan Kemiskinan. “Jurnal”.
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian – Bisnis  Ekonomi Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015.
Kementrian Sosial, (On-line) https//www.kemsos.go.id/unduh/2020.
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Ketentuan umum Program Kelurga Harapan, diakses 15 Maret 2022.
Kementerian  Sosial  RI, Panduan  Umum  Program  Keluarga  Harapan ,  (Jakarta  :  Kemeterian Sosial, 2013).
Penanggulanganan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2010.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Direktorat  Jaminan  Sosial,  Direktorat  Jaminan  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial    Kementrian RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2013).
Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Abubakar Sidik, Gelin Nepi Rianas