Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
TEORI KONTROL SOSIAL  DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK DENGAN DIVERSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN/ BULLYING DI INSTITUSI KAMPUS

## Derry Angling Kesuma
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail : kesumaderry@gmail.com

## Abstract
In persuasive efforts to tackle juvenile delinquency which has an impact on deviant behavior by bullying in campus institutions, it is carried out by using social control theory, where the stages  are  as  follows:  Direct  control  that  is  given  without  using  restrictive  tools  and  laws, Internalization control that is carried out from within consciously, Indirect control that relates to  influential  recognition  [identification]  with  parents  and  other  non-criminals  and  the availability of alternative means and values to achieve goals.
The  Process  of  Handling  Bullying  in  Campus  Institutions  with  Diversion  as  stipulated  in Article  1  point  7  of  the  Child  Criminal  Justice  System  Law  that  Diversion  is  an  effort  to transfer  the  settlement  of  children's  cases  from  the  criminal  justice  process  to  a  process outside of criminal justice. The concept of Diversion is based on Restorative law. Children as victims, the main focus of the Restorative approach lies in the recovery and compensation of losses. In the mediation process, victims and perpetrators must be accompanied by parents or guardians, community counselors (PK), and professional social workers.

## Keywords: Juvenile Delinquency; Social Contro; Diversion

## Abstra k
Dalam upaya persuasive untuk menanggulangi kenakalan remaja yang berimbas pada perilaku menyimpang  dengan  melakukan  penindasan/  perundungan/ bullying di  Lembaga  Kampus dilakukan  dengan  cara  menggunakan  teori  kontrol  sosial,  dimana  tahapannya  adalah  sebagai berikut  :  Kontrol  langsung  yang  diberikan  tanpa  mempergunakan  alat  pembatas  dan  hukum, Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang- orang  yang  bukan  pelaku  kriminal  lainnya  dan  Ketersediaan  sarana-sarana  dan  nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan.
Proses  Penanganan  Perundungan/  Penindasan  dan/  Bullying  Di  Institusi  Kampus  Dengan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi  sebagai  upaya pengalihan  penyelesaian  perkara  anak dari proses peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana.  Konsep  Diversi  ini  berlandas  pada  hukum  Restoratif.  Anak sebagai  korban,  fokus  utama  pendekatan  Restoratif  terletak  pada  pemulihan  dan  kompensasi kerugian.  Dalam  proses  mediasi,  korban  dan  pelaku  harus  didampingi  orangtua  atau  wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional.
Kata Kunci : Kenakalan Remaja; Kontrol Sosial; Diversi
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54

## PENDAHULUAN
Perundungan ( Bullying ) merupakan masalah yang merajalela di sekolah  dan  masyarakat  di  seluruh dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Perilaku ini  tidak  hanya  berdampak  pada kesejahteraan  mental  dan  emosional korban,  tetapi juga  menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menghadapi pelaku muda dari perilaku semacam  itu.  Di  Indonesia,  kerangka hukum yang mengatur hukuman terhadap pelaku penindasan/ perundungan dan/ bullying di  institusi kampus  dipandu  oleh  pertimbangan sosial,  psikologis,  dan  pedagogis, terutama seputar usia pelaku perundungan/ bullying dan  korban.
Baru-baru ini terjadi kasus penganiyaan yang menimpa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berinisial ALP  (19)  saat  menjadi  panitia  Diksar UKMK  Litbang.  ALP  mengalami kekerasan  fisik  hingga  mendapatkan perawatan  di  rumah  sakit.  Bahkan, korban dipaksa telanjang dan meminum  air  berasal  dari  kloset  oleh 10  orang  seniornya.  Kasus  ini  sudah dilaporkan  ke  Polda  Sumatera  Selatan (Sumsel)  dan  masih  dalam  tahap pemeriksaan.  Sementara  itu,  pihak rektorat  UIN  RF  Palembang  juga
melakukan  investigasi  terhadap  motif penganiayaan, namun belum memberikan  sanksi  apapun  kepada para pelaku. 1
Dalam kasus Perundungan (Bullying) , sebagian orang berpendapat bahwa perilaku bullying merupakan hal yang sepele atau bahkan normal dalam tahap  kehidupan  manusia  atau  dalam kehidupan sehari-hari, padahal senyatanya 2 Perundungan (Bullying) merupakan perilaku yang tidak normal, tidak sehat, dan secara sosial tidak bisa diterima. Bagi orang yang beranggapan bahwa  Perundungan (Bullying) adalah hal  sepele,  jika  dilakukan  secara  terus menerus  atau  berulang-ulang  pada akhirnya  dapat  menimbulkan  dampak yang  serius  bahkan  fatal.  Dengan membiarkan  atau  menerima  pelaku Perundungan  ( Bullying ),  menciptakan interaksi  sosial  yang  tidak  sehat  dapat menghambat  pengembangan  potensi diri secara optimal sehingga memandulkan potensi unggul. 3
Bentuk-bentuk Perundungan (Bullying) di sekolah menurut Yayasan
Sejiwa (seperti dikutip dari
1 https://regional.kompas.com/read/2022/10/11/ 162131778/kasus-penganiayaan-mahasiswa- uin-palembang-ini-tanggapan-pengamat, 2023
2 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran , Remaja Rosdakarya  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2016).
3 Abdul Majid
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
Muhammad),  dapat  dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:
1. Perundungan/ Bullying fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk,  menginjak  kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar  dengan  barang, serta  menghukum  dengan berlari  keliling  lapangan  atau
push up ;
2. Perundungan/ Bullying verbal, terdeteksi  karena  tertangkap oleh indera pendengaran,
seperti  memaki,  menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan  di  depan  umum, menuduh,  menyebar  gossip dan menyebar fitnah.
3. Perundungan/ Bullying mental atau  psikologis,  merupakan
jenis bullying paling berbahaya  karena  bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau
psikologis korban, tidak
tertangkap mata atau pendengaran,
seperti memandang  sinis,  meneror lewat pesan atau sms,
mempermalukan, dan
mencibir.
Dalam  Permendikbud  Nomor  82 Tahun  2015  tentang  Penanganan  dan
Penanggulangan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, memaparkan dalam menangani kekerasan dimulai dari penanggulangan terhadap: 4
1. Tindak  kekerasan  terhadap siswa;
2. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah;
3. Tindak kekerasan yang terjadi dalam kegiatan sekolah yang diluar sekolah,
4. Tawuran antar pelajar, pemberian sanksi, dan penanganan oleh sekolah.
Perilaku Perundungan /Bullying sebagai  salah  satu  bentuk  tindakan agresif merupakan masalah yang sudah mendunia dan salah satunya di Indonesia. 5 Perilaku Perundungan /Bullying sangat  rentan  terjadi  pada remaja putra dan putri dan dapat terjadi di berbagai tempat mulai dari lingkungan  pendidikan  atau  sekolah dan  tempat  kerja,  rumah,  lingkungan sekitar  tempat  bermain  dan  lain-lain. Prevalensi    perilaku  Perundungan / Bullying makin  meningkat  dan  telah menimbulkan  dampak  pada  korban
4 Kusuma  Sari,  Farida,  “Bullying  di  sekolah, Dominikus,” UPI .Vol.5, 2019: 5
5 Kusuma Sari
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
ataupun  pelaku bullying . 6 Perilaku Perundungan /Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat menyerang
karena adanya ketidakseimbangan  kekuatan  antara pihak  yang  terlibat  seperti  contohnya  : mengejek menyebarkan gosip menghasut mengucilkan menakut- nakuti intimidasi mengancam menindas memalak  hingga  menyerang  secara fisik seperti mendorong menampar atau memukul.
Menurut  Pasal  1  angka  16 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan Anak), kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”
6 Kusuma Sari
Tindakan menjauhi dan mengucilkan  seseorang  juga  termasuk tindakan  penindasan/  perundungan/ bullying , yang tidak hanya terjadi pada orang-orang  yang  saling  kenal  atau sering  bertemu  secara  langsung.  Di zaman yang sudah maju ini, penindasan/ perundungan/ bullying bisa dilakukan  lewat  telepon,  mengirim pesan  melalui  SMS  atau  email,  dan meninggalkan  komentar  buruk  di media  sosial.  Istilah  bullying  melalui gadget  (gawai)  biasa  dikenal  dengan istilah cyberbullying . Padahal sebenarnya  para  pem-bully  ini  akan tidak  disukai  oleh  orang-orang  yang tidak  setuju  dengan  tindakannya.  Dan alasan  lain  mereka  menindas  adalah karena mereka iri pada kelebihan target bullying  mereka  atau  merasa  terancam karena  kehadiran  seseorang.  Namun, ada  juga  orang  yang  melakukan  bully karena mereka masalah yang menyebabkan  mereka  menindas  untuk menyalurkan  amarah  mereka  kepada orang  lain.  Biasanya  pada  pem-bully tidak  menyadari  akibat  perbuatannya, sehingga tidak merasa bersalah. Banyak  ahli  percaya  bahwa  pelaku bullying  bisa  jadi  melakukan  hal  itu
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
karena  mereka  juga  pernah  mengalami hal yang sama di lingkungan lain. 7
Berdasarkan  pendapat  di  atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan  dalam  UU  perlindungan Anak,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam  melakukan  penelusuran terhadap  karya  ilmiah  ini,  maka permasalahan  yang  penulis  angkat adalah bagaimanakah upaya pencegahan  perundungan/ bullying di institusi kampus dengan teori kontrol sosial,  serta  bagaimana proses  penanganan  perundungan  di institusi kampus dengan diversi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  kualitatif  dengan  data-data yang  diajukan  dalam  penelitian  ini dijadikan bahan sekunder untuk menunjukkan  upaya  apasajakah  yang dapat  dilakukan  untuk  pencegahan perundungan/ bullying di  institusi kampus dengan teori kontrol sosial dan untuk mengetahui
7 Susan  Kezia  Valerrie  Siahaya,  Harly  Stanly Muaja,  Cevonie  M.  Ngantung,  “Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Penindasan  Atau Bullying  Disekolah,” Lex  Crimen Vol.  X/No. 3/Apr/2021: 236
bagaimanakah proses penanganan perundungan  di  institusi  Kampus dengan diversi.
Penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif  dengan  mengkaji  sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai  ketentuan-ketentuan  yang berhubungan dengan  upaya  apasajakah yang dapat dilakukan untuk pencegahan  perundungan/ bullying di institusi
kampus dengan
teori kontrol sosial dan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan  perundungan  di  institusi Kampus dengan diversi. Jadi penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan sumber  data  sekunder  dan  bahan hukum  primer  serta  bahan  hukum sekunder.

## PEMBAHASAN
A. Upaya  Pencegahan  Perundungan/
Bullying  di  Institusi  Kampus dengan Teori Kontrol Sosial
Tindakan  perundungan/ bullying terhadap  sesama,  terlebih  yang  terjadi di  lingkungan  institusi  pendidikan menjadi keprihatinan berbagai kalangan.  Sejak  dilakukan  penelitian tentang bullying di  Eropa  pada  tahun 1970,  hingga  kini  kasus  ini  sangat menarik  perhatian  dunia  pendidikan
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
maupun  masyarakat  luas.  Menurut Yahaya  dan  Ahmad    terhadap  survei tahun  2004  yang  dilakukan  oleh Departemen Pendidikan Jepang menyebutkan  bahwa  terdapat  24.898 kasus bullying di  sekolah.  Dari  jumlah tersebut,  12.307  kasus  terjadi  di Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS).  Pada tahun  2006,  di  Indonesia  terdapat  247 kasus  kekerasan  fisik  (29  kasus  terjadi di  sekolah),  426  kasus  kekerasan seksual  (67 kasus  di  sekolah), dan  451 kasus  kekerasan  psikis  (96  kasus  di sekolah).  Bahkan  dari  bulan  Januari sampai  Juni  tahun  2007,  Komisi Nasional Perlindungan Anak memperoleh laporan 326 kasus bullying terjadi di wilayah Jabodetabek. Hal  ini  menunjukkan  telah  terjadi peningkatan kasus bullying yang sangat besar. 8 Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan
Anak, kekerasan adalah setiap
perbuatan terhadap Anak yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
8 Mangadar Simbolon, “Perilaku Bullying Pada Mahasiswa  Berasrama,” Jurnal  Psikologi Volume 39, No. 2, Desember 2012: 233.
kemerdekaan  secara  melawan  hukum. Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan  dalam  UU  perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan/ bullying termasuk dalam  bentuk  kekerasan  terhadap anak. 9
Jenis perundungan/ bullying yang dilakukan oleh pelaku di sekolah masih didominasi  perundungan  yang  bersifat verbal  dan  sosial/relational.  Peristiwa terjadinya  perundungan  sangat  sering terjadi di ruang kelas. Tingginya angka perundungan  di  ruang  kelas  cukup memprihatinkan karena hal ini menunjukkan  bahwa  ruang  kelas  yang seharusnya  menjadi  ruang  yang  aman dan  nyaman  untuk  belajar  justru  telah menjadi ajang perundungan/ pembullyan . 10 Ruang  kelas  yang memberi  toleransi  terhadap  terjadinya perundungan  jelas  memberi  pengaruh buruk  kepada  komunitas  yang  ada  di dalamnya.  Siswa  mendapat  pengaruh buruk  dari  situasi  dan  suasana  kelas
9 Aspek  Pidana  dan  Perdata  dalam  Kasus Bullying Terhadap Anak - Klinik Hukumonline, 2023 10 Rika Saraswati, Venatius Hadiyono, “Pencegahan Perundungan/Bullying Di
Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum  Dan  Perubahan  Perilaku,” Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 970x | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020: 2
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
yang  penuh  dengan  perundungan. Pihak  kampus  seharusnya  mewaspadai kecenderungan  ini,  berubahnya  ruang kelas  yang  seharusnya  adalah  sebagai tempat  belajar  menjadi  ruang  untuk melanggengkan  praktek  perundungan tentunya tidak dapat dibenarkan. Pihak kampus harus menanamkan pendidikan dan  pengertian  anti  perundungan  di Lembaga perguruan tinggi-Nya, menanamkan budaya saling menghargai  dan  membangun  sistem untuk menekan terjadinya perundungan, misalnya  dengan  membuat  tata  tertib anti  perundungan  di  kampus  masing- masing.
Selain  ruang  kelas,  tempat- tempat  lain  seperti  halaman,  kantin, toilet dan tempat parkir telah digunakan oleh pelaku untuk membully para  korbannya.  Pihak  kampus  perlu mewaspadai bahwa terjadinya perundungan dalam kurun waktu enam bulan  terakhir  di  semua  sekolah  yang diteliti  cukup  banyak. 15 Alasan-alasan siswa  responden  dari  semua  sekolah yang  diteliti  ketika  merundung  siswa- siswi  lain  ternyata  memiliki  kemiripan satu  sama  lain.  Alasan-alasan  tersebut seperti:  bercanda,  asik.lucu,  kesal dengan sikap korban/korban menjengkelkan/korban dianggap
aneh/tidak  suka  dengan  korban,  ikut- ikutan,  kepuasan  sendiri,  membalas (karena dibully duluan) dan ikut-ikutan.
Dalam banyak kasus, perundungan  terjadi  karena  korban adalah pihak yang lemah, menunjukkan kualitas  yang  secara  psikis  dan  fisik membuat mereka menjadi sasaran. Para korban  perundungan  sering  terisolasi dan  kurang  mendapatkan  dukungan, sebagai  akibatnya  mereka  mengalami ketakutan,  kecemasan, 11 penurunan prestasi akademik, kurang percaya diri, dan  bahkan  ada  yang  memilih  untuk bunuh  diri.  Situasi  ini  menjelaskan karakteristik perundungan yang merupakan  bentuk  ketidakseimbangan kekuatan  yang  terjadi  dalam  waktu tertentu antara dua individu, dua group, atau  suatu  group  dan  seseorang  di mana  salah  satu  pihak  yang  memiliki kekuatan  lebih  akan  mengintimidasi atau  melemahkan  yang  lain. Tindakan tersebut disadari, diinginkan dan dengan sengaja dilakukan yang meliputi perkataan, fisik atau relasional yang  memberikan  kesenangan  bagi  si pelaku di atas
11 Rika  Saraswati  dan  V.  Hadiyono, Tata Ttertib  Sekolah  yang  Responsife  Antike- kerasan/Bullying  sebagai  Upaya  Pemenuhan Hak-Hak  Anak  Sekolah  di  Kota  Semarang , Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata,
Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing, 2015
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
kesakitan/kepedihan/kesedihan anak yang  lain, dan  tindakan  atau  kehendak untuk  menyakiti  korban  dilakukan secara berulang-ulang.
Ketidakseimbangan yang dihubungkan dengan kekuatan menunjukkan bahwa perundungan/ bullying
bukanlah perkelahian yang melibatkan dua pihak yang  setara.  Pelaku  bullying  bisa  saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat,  lebih  mahir  secara  verbal,  lebih tinggi  secara  status  sosial,  atau  berasal dari ras yang berbeda. Keinginan untuk mencederai ( desire to hurt ) menunjukkan  bahwa  dalam  bullying tidak  ada  kecelakaan  atau  kekeliruan, tidak  ada  ketidaksengajaan  dalam pengucilan korban.
Perundungan/ bullying berarti menyebabkan  kepedihan  emosional atau  luka  fisik,  melibatkan  tindakan yang  dapat  melukai,  dan  menimbulkan rasa  senang  di  hati  sang  pelaku  saat menyaksikan  penderitaan  korbannya. Selanjutnya, bullying tidak dimaksudkan  sebagai  peristiwa  yang hanya  terjadi  sekali  saja,  tapi  juga repetitif  atau  cenderung  diulangi,  dan ekskalasi  perundungan/ bullying akan semakin meningkat sehingga menimbulkan
teror.
Perundungan/ bullying adalah kekerasan  sistematik  yang  digunakan untuk  mengintimidasi  dan  memelihara dominasi.  Teror  bukan  hanya  sebuah cara untuk mencapai bullying tapi juga sebagai tujuan bullying . 12
Travis Hirschi mengembangan T eori Kontrol Sosial untuk dapat menjel askan dan  memberikan  solusi , mengapa  seseorang  dapat  taat  pada peraturan  dan  norma.  Menurut  Hirschi dalam  teorinya  menyatakan  bahwa teori kontrol sosial berpotensi menentukan perilaku seseorang, agar sesuai dengan norma- norma sosial di lingkungan tersebut. Hirschi  menjelaskan  bahwa  kontrol sosial / social bonds terdiri dari (empat) unsur  yang  mengikat  satu  sama  lain  , yaitu attachment, involvement, commit ment , dan belief , yangmana pengertiannya  dapat  dilihat  sebagai berikut : 13
1. Attachment diartikan sebagai keterikatan  seseorang  pada orang  lain  (orang  tua)  atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersa
12 Rika Saraswati
13 Yaumil  Navira  Andini  Putri, Pengaruh Kontrol  Sosial  Pada  Perilaku  Bullying , Universitas Binus, Jakarta, 2017.
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
ngkutan untuk melakukan kej ahatan.
2. Involvement berarti bahwa fre kuensi kegiatan seseorang ak an memperkecil kecenderung an yang bersangkutan  dimana dapat berpengaruh
untuk terlibat dalam kejahata n.
3. Commitment diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang  dalam  masyarakat antara  lain  dalam  bentuk pendidikan reputasi yang baik dankemajuan  dalam  bidang wiraswasta.
4. Belief merupakan  unsur  yang mewujudkan pengakuan seseorang  akan  norma-norma yang  baik  dan  adil  dalam masyarakat. Kasus bullying
tersebut
mengindikasikan  bahwa  kontrol  sosial yang  terdapat  pada jenjang  tinggi sekalipun belum bisa diterapkan apabila tiap individu yang melakukan perbuatan perundungan belum  mendapatkan  edukasi  yang cukup dan sistem sanksi yang tegas, hal tersebut dapat terulang kembali apabila kasus-kasus perundungan hanya dianggap sepele. Dengan adanya
kontrol  sosial  pada  setiap  lapisan individu,  maka  akan  berpengaruh pada setiap perilaku negatif terkait perundungan termasuk perundungan di lingkungan  Kampus.  Sebab,  adanya tindakan  pencegahan  seperti  halnya pemberian  edukasi  mengenai  dampak dari adanya perundungan atau bullying . Menurut  Bruce  C.  Cohen, 14
Kontrol  sosial  ialah  metode  atau  cara- cara yang digunakan untuk mendorong seseorang  agar  berperilaku  selaras dengan  kehendak-kehendak  kelompok luas  tertentu.  Sednagkan  Joseph  S. Roucek menyatakan Pengertian kontrol sosial  adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum diencanakan,  yang  memiliki  sifat mendidik,  mengajak,  bahkan  memaksa warga  masyarakat  agar  mematuhi kaidah-kaidah  dan  nilai-nilai  sosial yang berlaku.
Teori kontrol sosial secara sederhana  merupakan  suatu  usaha untuk  menjelaskan  perilaku  kenakalan remaja  dan  bukan  tindak  kejahatan yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Dalam  fase  masa  muda  banyak  hal yang  ingin  diketahui  dan  di  coba  oleh kaum  sebagai  saran  eksperimen  dan
14 Pengertian Kontrol Sosial, Teori, Fungsi dan 4 Contohnya (dosensosiologi.com), http, www. 2023
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
menambah  pengetahuan  akan  dunia yang sedang dialami.
Hal-hal baru yang ingin diketahuai remaja kadang kala menuntunnya  pada  arah  perilaku  yang kurang  sesuai  dengan  norm-norma sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Adanya  perilaku  menyimpang  dalam kehidupan yang disebabkan oleh beragam faktor yang
melatarbelakanginya. Berkurangnya
intensitas  komunikasi  serta pendekatan keluarga  terhadap  anaknya,  sehingga menyebabkan keterlepasan anak tehadap  figur,  orientasi  dan  referensi dalam  pembentukan  kepribadiannya  di lingkungan keluarga maupun di lingkungan  sekolahnya.  Kepribadian- kepribadian  yang  terbentuk  dalam dunia  sosialnya  ini,  kelak akan menentukan  dan  berpenaruh  besar terhadap  karirnya  dan  akan  menjadi kebiasaan dalam hidupnya.
Upaya  pencegahan  perundungan di  institusi  pendidikan  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia  melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor  35  Tahun  2014,  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015
tentang
Pencegahan dan
Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Di Lingkungan  Satuan  Pendidikan,  dan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Nomor  18  Tahun  2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah  Bagi  Siswa  Baru  yang menggantikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun  2014  tentang  Masa  Orientasi Siswa Baru.
Melalui  UU  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan Anak  2014).  Penambahan  penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi.  Pertimbangan  diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan dalam  UUD  1945”.  Ketentuan  ini menegaskan komitmen pemerintah untuk  melindungi  anak  Indonesia  dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi  yang  terjadi  di  berbagai ranah, baik domestik maupun publik.
Menurut  Pasal  1  UU  Nomor  35 Tahun  2014,  yang  dimaksud  dengan
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
kekerasan  adalah  “Setiap  perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  hak- hak anak di sekolah telah ditambahkan di  Pasal  9  dan  Pasal  25  UU Perlindungan  Anak  2014.  Pasal  9  ayat (1a)  setiap  anak  berhak  mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan  seksual  dan  Kekerasan  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau  pihak  lain.  Hak  anak  ini kembali  dipertegas  dengan  adanya ketentuan  yang  memberi  kewajiban kepada  masyarakat,  termasuk  di  sini adalah  para  akademisi  untuk  ikut  serta dalam memberikan perlindungan terhadap  hak-hak  anak  (Pasal  25). Pelaku  pelanggaran  atas  hak-hak  anak dapat  dipidana  penjara  dan  pidana denda.
Penambahan  ketentuan  tentang ‘kekerasan’dan  perlindungan  hak  anak di  sekolah  menjadi  sangat  penting karena selama ini UU Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  tidak
pernah  memberi  definisi  yang  jelas tentang  kekerasan  terhadap  anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan  oleh  anak)  di  sekolah  di Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat, sehingga mereka berpotensi menjadi  anak-anak  yang  berhadapan hukum. 15
Pemerintah  juga  menerbitkan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Nomor  18  Tahun  2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa
Baru.
Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  55  Tahun  2014 tentang  Masa  Orientasi  Siswa  Baru yang  dianggap  tidak  optimal  dalam pelaksanaannya.  Penerbitan  peraturan ini  merupakan  upaya  untuk  mencegah terjadinya perploncoan di masa pengenalan  siswa  baru. Perploncoan yang  sering  dilakukan  di  sekolah- sekolah/kampus pada hakekatnya merupakan benih terjadinya perundungan;  perploncoan  disadarai
15 Frensh, W., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C.  “Kebijakan    Kriminal    Penanggulangan Cyber    Bullying    Terhadap    Anak    Sebagai Korban,” USU Law Journal , 5(2), 2017: 34–45.
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
atau tanpa disadari sebenarnya merupakan  legitimasi  terhadap  tradisi senioritas  dan  senioritas  yang  menjadi penyebab  perundungan  terhadap  siswa di institusi pendidikan.
Dalam  upaya  persuasive  untuk menanggulangi kenakalan yang berimbas  pada  perilaku  menyimpang dengan melakukan perundungan/ bullying dilakukan dengan cara menggunakan  teori  kontrol  sosial, dimana  tahapannya  adalah  sebagai berikut  :  Kontrol  langsung  yang diberikan  tanpa  mempergunakan  alat pembatas  dan  hukum  ( Direct  kontrol imposedfrom  without  by  means  of restriction and punisment ); 16
1. Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar ( Internalized kontrol exercised  from  within  through conscience) ;
2. Kontrol  tidak  langsung  yang berhubungan
dengan pengenalan  [identifikasi]  yang berpengaruh  dengan  orangtua dan  orang-orang  yang  bukan
pelaku kriminal lainnya
( Indirect  kontrol  related  to
16 Daniela Kartika, Muhammad Zaky, “Analisis  Teori  Kontrol  Sosial  Travis  Hirschi terhadap  Pornografi  dan  Pornoaksi  di  Asrama POLRI  X  ,” Deviance  Jurnal  Kriminologi Volume 4 Nomor 2 Desember 2020: 165-176
affectional  identification  with parent  and  other  non-criminal persons );
3. Ketersediaan  sarana-sarana  dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan ( Availability of alternative to goal and values ).
Dalam  kontrol  sosial  ada  juga elemen-elemen  tambahan  yang  harus diperhatikan yaitu Kasih sayang ( Attachment ). Kasih sayang merupakan bentuk kemampuan manusia untuk turit serta  melibatkan  dirinya  terhadap orang-orang disekelilingnya. Jika kasih sayang  sudah  tebentuk,  diharapakan seseorang  akan  mampu  menjadi  orang perasa (peka) terhadap perasaan kehendak, bahkan pikiran orang lain.
Fungsi dari adanya kontrol sosial untuk menghindari prilaku perundungan/bullying di Lembaga kampus  dan  sekitarnya  adalah  sebagai berikut ; 17
1. Mempertebal keyakinan masyarakat  terhadap  norma  sosial. Proses penanaman keyakinan tehadap  norma  sosial  yang  baik sangat  diperlukan  dalam  rangka keberlangsungan tatanan bermasyarakat. Penanaman keyakinan akan contoh norma
17 Daniela Kartika
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
sosial yang  baik  ini  dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut; 18
1) Sugesti  sosial,  dilakukan dengan  cara  mempengaruhi
alam pikran seseorang
melalui cerita-cerita dongeng  maupun  kisah- kisah  nyata  dari  tokoh- tokoh  terkenal.  Kisah-kisah ini  khususnya  menyajikan tentang ketaatan tokoh- tokoh tersebut terhadap
norma-norma,  atau  hasil
karya  mereka  yang  sangat bermanfaat dalam meningkatkan  harkat  dan martabat  kehidupan  pada umunya. Jika seseorang
banyak membaca atau memahami  kisah-kisah  dari tokoh-tokoh  terkenal  itu, diharapkan  alam  pikiran mereka akan berubah sedikit  demi  sedikit  dan selanjutnya
mencontoh
perbuatan-perbuatan baik itu.  Di  sini  peran  ajaran agama sangat penting dalam mengarahkan anggota masyarakat tentang kebaikan suatu norma. 18 Daniela Kartika
2) Melalui lembaga
pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga, dengan lembaga-lembaga ini  seorang  anak  diarahkan untk meyakini norma- norma sosial yang baik.
3) Menonjolkan kelebihan norma-norma  dibandingkan dengan  norma-norma  pada masyarakat lainnya.
2. Memberikan  imbalan  kepada warga  yang  menaati  norma. Reward atau imbalan dalam hal ini  bias  berupa  pujian  dan penghormatan, hingga pemberian  hadiah  yang  berupa material. Pemberian imbalan ini memiliki  tujuan  agar  anggota masyarakat tetap pada tindakannya melakukan perbuatan  yang  baik  serta senantiasa  menjadi  figur  yang memberikan contoh baik kepada orang lain di sekitarnya
3. Mengembangkan  rasa  takut.
Memiliki  perasaan  takut  akan mengarahkan  seseorang  untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai mengandung resiko. Dengan  demikian,  orang  akan berkelakuan  baik  dan  taat  pada
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
tata  kelakuan  atau  adat  istiadat sebab  sadar  bahwa  perbuatan yang  menyimpang  dari  norma- norma  itu  akan  berakibat  tidak baik  bagi  dirinya  maupun  orag lain  disekitarnya.  Rasa  takut juga  diajarkan  dalam  agama. Dalam  agama  diajarkan  bahwa semua perbuatan yang
menyimpang  dari  ajarannya akan  mendapatkan  ganjaran (hukuman)  yang  setimpal  di akhirat nanti.
4. Mengembangkan  rasa  malu.
Setiap  individu  ata  anggota masyarakat  memiliki  “rasa malu”,  akan  tetapi  dengan ukuran dan kadar yang berbeda- beda  antara  satu  masyarakat dengan  masyarakat  lainnya. Budaya malu berkenaan dengan “harga diri”. Harga diri seorang individu  atau  masyarakat  akan turun jika seseorang melakukan kesalahan yang melanggar norma-norma  sosial  di  dalam suatu  masyarkat.  Masyarakat akan  menjadi  sangat  antusias mencela  stiap  anggotanya  yang melakukan
pelanggaran terhadap  norma.  Celaan  itu dengan sendiriya akan
menciptakan  kesadaran  untuk tidak  mengulangi  planggaran tersebut. Bila setiap pelanggaran  terhadap  norma dicela,  maka  dengan  sendirinya akan  timbul  “budaya  malu” dalam diri seseorang.
5. Menciptakan  Sistem  Hukum. Sistem hukum merupakan suatu aturan yang disusun scara resmi dan  disertai  aturan  tentang ganjaran atau sanksi tegas yang harus  diterma  oleh  seseorang yang  melakukan  penyimpangan (pelanggaran).
B. Proses Penanganan Perundungan/ Penindasan  dan/  Bullying  Di Institusi Kampus Dengan Diversi Pelaku  perundungan/  bullying melakukan  bullying  karena  mereka memiliki  kemampuan  empati  yang rendah. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati menyebabkan mereka kurang  mampu  untuk  melihat  dari sudut  pandang  orang  lain,  mengenali perasaan  orang  lain  dan  menyesuaikan kepeduliannya dengan tepat. Kurangnya  rasa  peka  akan  kondisi orang  lain  membuat  subyek  tidak memahami  akan  kondisi  korban  atau perasaan  sedih,  tidak  nyaman  dan perasaan  dihina  yang  dialaminya.  Hal
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
ini mengakibatkan subyek tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan korban  ketika  mereka  melakukan perundungan/ penindasan dan/ bullying . 19
Alasan-alasan
yang
menyebabkan munculnya perilaku perundungan/ penindasan dan/ bullying yaitu  dikarenakan  karaktersitik  korban yang  berbeda  dengan  pelaku,  sikap korban  yang  menentang  pelaku,  dan tradisi atau budaya perilaku penindasan/  bullying  di  sekolah  yang merupakan  faktor  lingkungan  dalam memunculkan  perilaku  perundungan/ penindasan  dan/ bullying .  Pelaku perundungan/ penindasan dan/ bullying memiliki  kecenderungan  empati  yang rendah. 20 Subjek  menunjukkan  tidak adanya  rasa  kasihan,  rasa  bersalah  dan keinginan  untuk  memahami  kondisi korban.  Sikap  empati  pelaku  bullying dapat  ditingkatkan  dengan  merubah persepsi atau pola pikir dan menempatkan  diri  pada  posisi  korban
19 Pythag  Kurniati,  Riska  Farasonalia,  Ika Fitriana ,  Fakta  di  Balik  Kasus  Bullying  Siswi SMP  di  Purworejo,  Berkebutuhan  Khusus,
Dimintai  Uang  hingga  Pelaku  Tak  Ditahan ", https://regional.kompas.com/read/2020/02/17/0 6060091/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi- smp-di-
purworejo-berkebutuhan- khusus?page=all, 2023
20 Waluyo,
Bambang, Viktimologi
Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
serta dapat ditingkatkan dengan terlibat aktif  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial sehingga lebih dapat memahami kondisi  orang  lain  terutama  kondisi korban pelaku perundungan/ penindasan dan/ bullying .
Dari  sisi  korban,  perundungan/ penindasan  dan/ bullying umumnya terjadi  pada  individu  yang  memiliki sikap sulit bergaul, tingkat percaya diri yang  rendah,  lemah,  tidak  memiliki keberanian untuk  bersikap tegas ketika diganggu  oleh  pelaku  dan  menentang pelaku. Perilaku perundungan/ penindasan  dan/ bullying juga  dapat diatasi  dengan  membuat  program intervensi bagi pelaku yang dilaksanakan oleh pihak sekolah/Kampus.  Program  intervensi ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan empati pada pelaku seperti melakukan konseling kelompok ataupun  workshop  untuk  mengurangi perilaku  bullying  dan  menumbuhkan sikap empati.
Adapun  penanganan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dalam kasus  perundungan/  penindasan  dan/ bullying di  sarana  Pendidikan    dapat juga  dilakukan  melalui  upaya  Diversi, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  7  UU  SPPA  bahwa  Diversi
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan pidana.  Konsep  Diversi  ini  berlandas pada  hukum  Restoratif.  Anak  sebagai korban, fokus utama pendekatan Restoratif  terletak  pada  pemulihan  dan kompensasi  kerugian.  Dalam  proses mediasi,  korban  dan  pelaku  harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja  sosial  profesional.  Namun, penerapan  atau  pelaksanaan  proses diversi  tidak  dapat  terhadap  semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga  penyidik  dalam  melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.
Terhadap pelaku penindasan yang terkategori perundungan/ bullying , maka  tidak  saja  dapat  di  jerat  secara pidana,  walaupun  negara  Indonesia mengakui
Adanya
penyelesaian permasalahan  dengan  menggunakan Diversi, tetapi seorang pelaku perundungan/ penindasan dan/ bullying juga  dapat  dikenai  dengan  pengaturan hukum  perdata.  Ini  karena  di  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  korban juga  memiliki  aspek  perdata  sebagai
hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  secara matril  atau  immateril  terhadap  pelaku atas  dasar  telah  melakukan Perbuatan Melawan  Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata    yang  berbunyi  :  “ Tiap perbuatan yang  melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Inti  dari  sistem  peradilan  pidana anak  adalah  mengutamakan  keadilan restoratif,  yaitu  penyelesaian  perkara pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan menekankan pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dan bukan pembalasan. 21
Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah  Diversi  dalam  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar
21 Fast,  Jonathan, Beyond  Bullying  (Breaking the  Cycle  of  Shame,  Bullying,  and  Violance). , (New York: Oxford University Press, 2016).
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
peradilan  pidana.  Diversi  ini  bertujuan untuk: 22
1. Mencapai  perdamaian  antara korban dan anak
2. Menyelesaikan  perkara  anak  di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi
5. Menanamkan  rasa  tanggung jawab kepada anak.
Menurut Perma  No.  4  Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,  musyawarah  diversi  adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja sosial  profesional,  perwakilan  dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai  kesepakatan  diversi  melalui pendekatan keadilan restoratif.
Kemudian,  fasilitator  adalah  hakim yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan untuk  menangani  perkara  anak  yang bersangkutan.
Jika  kesepakatan  Diversi  tidak dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai
22 Fast
pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai  dengan  Hukum  Acara  Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib
mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan Diversi.
Dalam  Perma  tersebut juga menjelaskan, Diversi diberlakukan terhadap  anak  yang  telah  berumur  12 tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun atau  telah  berumur  12  tahun  meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.  Perma  ini  juga  mengatur tahapan  musyawarah  Diversi,  di  mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan
kesempatan kepada: 23
1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan  hal-hal  yang berkaitan dengan perbuatan anak  dan  bentuk  penyelesaian yang diharapkan
3. korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan
23 Salmivalli,  Christina  and  Elisa  Poskiparta, Making  Bullying  Prevention  a  Priority  in Finnish  Schools:  The  KiVa  AntiBullying Program, New Directions For Youth
Development, 2011. P. 41-53.
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak memiliki  prinsip utama mengajak masyarakat untuk taat dan  menegakkan  hukum  dengan  tetap mempertimbangkan rasa keadilan.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan  untuk  melakukan  kekerasan terhadap  anak.  Perlindungan  terhadap pelaku  tindak  pidana  Bullying,  dimana pelaku  juga  memiliki  hak-hak  yang harus  dia  dapatkan,  perlindungan  yang dapat dilakukan dengan mengedepankan  diversi  dalam  upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana  Bullying  dan  menyampingkan sanksi  pidana,  apabila  dalam  diversi tidak  menemukan  kesepakatan,  maka pelaku  terutama  pelaku  anak  diadili dengan  tetap  memperhatikan  asas-asas yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam hubungannya dengan perilaku delinkuensi dan
siklus perundungan/  penindasan  dan/ bullying di  sekolah/Lembaga  Kampus, maka Upaya pencegahan dengan menggunakan  teori  kontrol  sosial dianggap sangat efektif dengan menggunakan    metode  pendisiplinan dan  pengajaran  yang  dilakukan  oleh pihak sekolah/kampus dapat mempengaruhi pola perilaku pelajar/mahasiswa, disamping interaksinya  dengan  teman  bermain/ bergaul.  Pelajar/  mahasiswa  yang mempunyai komitmen rendah terhadap sekolah/ kampus, juga berpotensi gagal dalam  bidang  akademis  dan  rentan mempunyai perilaku menyimpang, bahkan bullying .
Keterlibatan
( involvement )
pada kegiatan pendidikan dan yang bersifat konvensional  (ekstrakulikuler,  olah raga,  organisasi,  keagamaan,  dan  lain sebagainya), akan menempatkan seorang pelajar/ mahasiswa untuk tetap berperilaku  sesuai  dengan  harapan masyarakat.
Dalam  upaya  persuasive  untuk menanggulangi  kenakalan  remajayang berimbas  pada  perilaku  menyimpang dengan melakukan penindasan/ perundungan/ bullying dilakukan dengan cara menggunakan teori kontrol sosial,  dimana  tahapannya  adalah
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
sebagai  berikut  :  Kontrol  langsung yang  diberikan  tanpa  mempergunakan alat  pembatas  dan  hukum,  Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri  secara  sadar, Kontrol  tidak langsung  yang  berhubungan  dengan pengenalan [identifikasi] yang
berpengaruh  dengan  orangtua  dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal  lainnya  dan  Ketersediaan sarana-sarana  dan  nilai-nilai  alternatif untuk mencapai tujuan.
Proses Penanganan Perundungan/ Penindasan  dan/ Bullying di  Institusi Kampus  Dengan  Diversi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  7  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa Diversi  sebagai  upaya  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Konsep  Diversi  ini berlandas pada hukum Restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan  Restoratif  terletak  pada pemulihan  dan  kompensasi  kerugian. Dalam  proses  mediasi,  korban  dan pelaku harus didampingi  orangtua  atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Majid, Strategi  Pembelajaran , Remaja  Rosdakarya,  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying  Terhadap  Anak  - Klinik Hukumonline, 2023.
Daniela  Kartika,  Muhammad  Zaky, “Analisis  Teori  Kontrol  Sosial
Travis Hirschi terhadap
Pornografi  dan  Pornoaksi  di Asrama  POLRI  X  ,” Deviance Jurnal  Kriminologi Volume  4
Nomor  2  Desember  2020:  165- 176. Fast, Jonathan, Beyond Bullying
(Breaking  the  Cycle  of  Shame,
Bullying,  and  Violance), New York:  Oxford  University  Press, 2016.
Frensh,  W.,  Kalo,  S.,  Mulyadi,  M.,  &
Bariah, C. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan
Cyber    Bullying    Terhadap Anak    Sebagai    Korban,” USU Law Journal , 5(2), 2017: 34–45.
Kusuma  Sari,  Farida,  “Bullying  di sekolah,
Dominikus,” UPI .Vol.5, 2019: 5. Mangadar Simbolon, “Perilaku Bullying Pada Mahasiswa
Berasrama,” Jurnal  Psikologi Volume  39,  No.  2,  Desember 2012: 233.
Pythag Kurniati, Riska Farasonalia, Ika Fitriana ,  Fakta  di  Balik  Kasus
Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus,  Dimintai  Uang  hingga Pelaku Tak Ditahan ", https://regional.kompas.com/rea
Derry Angling Kesuma, Teori Kontrol Sosial dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak dengan Diversi dalam Upaya Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Kampus, Halaman 35-54
d/2020/02/17/06060091/7- fakta-di-balik-kasus-bullying- siswi-smp-di- purworejo- berkebutuhan-khusus?page=all,
2023.
Rika Saraswati dan V.  Hadiyono, Tata
Ttertib Sekolah yang Responsife Antike-kerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan
Hak-Hak Anak Sekolah  di  Kota
Semarang ,  Penelitian  LPPM-
Unika  Soegijaapranata,  Didanai oleh  DIKTI-Hibah  Bersaing, 2015
Rika  Saraswati,  Venatius  Hadiyono,
“Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan  Perilaku,” Jurnal
Hukum Politik Dan Kekuasaan, 970x,  Vol.  1,  No.  1,  Agustus
2020: 2.
Salmivalli, Christina and Elisa Poskiparta, Making  Bullying Prevention a Priority in Finnish
Schools: The KiVa AntiBullying
Program, New  Directions  For
Youth  Development,  2011:  41-
53.
Susan  Kezia  Valerrie  Siahaya,  Harly Stanly  Muaja,  Cevonie  M. Ngantung,  “Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Penindasan Atau  Bullying  Disekolah,” Lex
Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021: 236. Waluyo, Bambang, Viktimologi
Perlindungan Korban dan Saksi , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Yaumil Navira Andini Putri, Pengaruh Kontrol  Sosial  Pada  Perilaku
Bullying ,  Universitas  Binus,
Jakarta, 2017.