DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis  Yuridis  Ketentuan  Negara  Tuan  Rumah  Dalam Kegiatan Foreign  Direct    Investment (FDI)  Berbentuk Joint Venture
Ratu Ayu Sacha Maharani 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, ra.sachamaharani@gmail.com
Corresponding Author: ra.sachamaharani@gmail.com
Abstract: In  2023,  Indonesia  is  expected  to  continue  attracting  foreign  direct  investment through  joint  ventures.  The  Indonesian  government  has  actively  promoted  foreign  direct investment  (FDI)  and  facilitated  Joint  Ventures  to  attract  foreign  capital  and  expertise. Foreign  Direct  Investment  (FDI)  is  a  direct  investment  made  by  foreign  companies  in  the host  country.  One  common  form  of  FDI  is  a  joint  venture,  where  a  foreign  company  and  a local company work together to form a new entity that will operate in the host country. In this context, juridical analysis refers to research and evaluation of the legal provisions applicable in  the  host  country  related  to  FDI  activities  in  the  form  of  joint  ventures.  This  analysis involves  understanding  the  legal  regulations  governing  the  formation,  operation  and termination of joint ventures, as well as the legal protection provided to the parties involved in these activities. Juridical analysis of the host country's provisions for FDI activities in the form of joint ventures is important to understand the applicable legal framework and ensure compliance  with  existing  regulations.  This  can  also  help  the  parties  involved  in  the  joint venture to protect their rights and interests and minimize any legal risks that may arise.
Keyword: Foreign  Direct  Investment,  Host-State  Obligations,  Obligations  of  the  host  state, Joint Venture, Law of the Republic of Indonesia Number: 25 of 2007 Concerning Investment.
Abstrak: Pada  tahun  2023,  Indonesia  diperkirakan  akan  terus  menarik  investasi  asing langsung  melalui joint  venture .  Pemerintah  Indonesia  telah  secara  aktif  mempromosikan Foreign  Direct  Investment (FDI) dan memfasilitasi joint  venture untuk menarik modal dan keahlian  asing. Foreign  Direct  Investment (FDI)  merupakan  investasi  langsung  yang dilakukan  oleh  perusahaan  asing  di  negara  tuan  rumah.  Salah  satu  bentuk  FDI  yang  umum adalah joint  venture ,  di  mana  perusahaan  asing  dan  perusahaan  lokal  bekerja  sama  untuk membentuk  entitas  baru  yang  akan  beroperasi  di  negara  tuan  rumah.  Dalam  konteks  ini, analisis  yuridis  mengacu  pada  penelitian  dan  evaluasi  terhadap  ketentuan  hukum  yang berlaku di  negara tuan rumah terkait dengan kegiatan FDI berbentuk joint  ventur e. Analisis ini  melibatkan  pemahaman  terhadap  peraturan  hukum  yang  mengatur  pembentukan, operasional, dan pengakhiran joint venture , serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Analisis yuridis terhadap ketentuan negara tuan rumah dalam kegiatan FDI berbentuk joint venture penting untuk memahami kerangka
hukum  yang  berlaku  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  ada.  Hal  ini  juga dapat  membantu  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam joint  venture untuk  melindungi  hak  dan kepentingan mereka serta meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul.
Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Kewajiban Negara Tuan Rumah, Kewajiban Negara Tuan  Rumah,  Ventura  Bersama,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  penanaman  modal  di  dalam  suatu  negara  merupakan  bentuk  atas penyelenggaraan  dalam  sektor  perekonomian  dan  upaya  dalam  peningkatan  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. 1 Salah satu bentuk penanaman modal adalah penanaman modal asing atau Foreign Direct  Investment (FDI). Pada tahun 2023, Indonesia diperkirakan  akan  terus  menarik  investasi  asing  langsung  dalam  jumlah  besar  karena  iklim investasi  yang  baik  sehingga  mendukung  keberlangsungan  kegiatan Foreign  Direct Investment (FDI) serta  Indonesia kaya akan sumber daya  alam  yang melimpah dan menjadi daya tarik bagi para investor asing.
Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan reformasi untuk menarik Foreign Direct  Investment (FDI)  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  mencakup penyederhanaan  prosedur  atas  kegiatan  investasi,  pemberian  insentif  perpajakan,  perbaikan infrastruktur,  dan  peningkatan  kemudahan  berusaha. 2 Regulasi  dan  kepatuhan  hukum menjadi  suatu  urgensi  bagi  para  investor  untuk  mengimbangi  kegiatan  berinvestasi  yang didukung dan di imbangi dengan adanya regulasi dari pemerintah. 3 Bentuk upaya pemerintah dalam  mendorong  pertumbuhan  investasi  melalui  Undang  Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang    Penanaman  Modal  (UUPM).  Pemerintah  indonesia  telah  melakukan  simplifikasi regulasi terhadap kegiatan Foreign Direct  Investment (FDI) untuk meningkatkan kemudahan berusaha investor asing dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.
Kegiatan Foreign  Direct    Investment (FDI)  di  Indonesia  telah  memberikan  dampak yang  signifikan  atas  kemajuan  perekonomian  di  negara  ini.  Data  realisasi  investasi  pada Januari  sampai  dengan  Maret  (Triwulan  I)  tahun    2023  yang  diambil  dari  Kementrian Investasi/BKPM  terdapat  peningkatan  sebesar  16,5%  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  dan  dalam  periode  2023  ini  menyerap  384.892  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI). Nilai  tersebut  menunjukkan  kepercayaan  dunia  usaha  kepada  Indonesia  yang  masih  terjaga. Adapun  realisasi  investasi  di  Indonesia  khususnya  untuk Foreign  Direct  Investment (FDI) pada  Kuartal  I  2023  naik  menjadi  Rp  177  triliun. 4 Realisasi  ini  memberikan  kontribusi terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  serta  menjadi  alat  ukur  meningkatnya  tingkat  kepercayaan investor  asing  atau  penanam  modal  asing  kepada  Indonesia,  serta  memahami  potensi  yang dimiliki  Indonesia.  Pada  tahun  2023,  Indonesia  diperkirakan  akan  terus  menarik  investasi
1 Ivon  Sri  Putri  Indiarti,  Susilowati  S  Dajaan,  Sulistyowati  Suryanti,  ―Analisis  terhadap  Perlindungan  Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia terkait Kepastian Hukum dalam Izin Penguasaan Hukum atas Tanah‖, Jurnal Universitas Padjadjaran.
2 https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect  diakses  pada  9 oktober 2023. 21:00 WIB.
3 Miguel Solanes, Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration , America: ECLAC, 2007, hlm. 72.
4 Pada  Kuartal  I  2023,  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  merilis  data  realisasi investasi  periode  Januari  sampai  dengan  Maret  (Triwulan  I)  2023  yaitu  sebesar  Rp  328,9  triliun.  Angka tersebut meningkat 16,5% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2022 dan menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 384.892 orang.
asing  langsung  melalui joint  venture .  Pemerintah  Indonesia  telah  secara  aktif mempromosikan  penanaman  modal  asing  (FDI)  dan  memfasilitasi Joint  Venture untuk menarik modal dan keahlian asing. Negara ini menawarkan berbagai insentif dan keuntungan bagi investor asing, seperti keringanan pajak, penyederhanaan peraturan, dan akses ke pasar konsumen yang besar. Selain itu, letak Indonesia yang strategis di Asia Tenggara dan sumber daya  alamnya  yang  melimpah  menjadikannya  tujuan  menarik  bagi  perusahaan  asing  yang mencari peluang ekspansi.
Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) memiliki bentuk kerjasama yang bervariasi, salah  satunya  adalah  perusahaan  berbentuk Joint  Venture.  Joint  Venture seringkali  lebih disukai oleh investor asing karena memberikan peluang untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan  mitra  lokal  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  pasar  domestik. Foreign  Direct Investment (FDI)  dapat  membawa  banyak  manfaat  bagi  negara-negara  berkembang  seperti Indonesia,  dan  memberikan  kontribusi  atas  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi. Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) dapat meningkatkan tingkat produktivitas dimana, para  Investor  asing  sering  kali  memperkenalkan  mesin,  peralatan,  dan  teknik  manajemen modern yang dapat meningkatkan efisiensi industri lokal. Hal ini menyebabkan peningkatan output pekerja  dan  peningkatan  tingkat  produktivitas  secara  keseluruhan  dalam perekonomian.  Tingkat  produktivitas  yang  lebih  tinggi  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan output serta daya saing yang baik dalam pasar domestik dan internasional.  Manfaat  lain  dari Foreign  Direct  Investment (FDI)  adalah  terbukanya    akses terhadap  pasar  baru.  Investor  asing  membawa  jaringan  dan  saluran  distribusi  mereka  yang sudah  mapan,  sehingga  memungkinkan  perusahaan  lokal  mengakses  pasar  global  dengan lebih  mudah,  sehingga  menghasilkan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih tinggi.
Negara  penerima  penanaman  modal  asing  berperan  sebagai  negara  tuan  rumah/ host state .  Dimana  dalam  prakteknya  negara  tuan  rumah/ host  state liberalisasi  aturan  terkait Foreign  Direct  Investment (FDI)  dan  menerapkan  kebijakan  lain  untuk  menarik  investasi. Melalui  kebijakan  negara  tuan  rumah  atas  kegiatan Foreign  Direct  Investment (FDI)  untuk memusatkan perhatian terhadap dampak Foreign Direct Investment (FDI) secara keseluruhan khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan proses-proses peningkatan kesejahteraan lainnya, serta pada sektor-sektor terkait agar mendapatkan manfaat secara keseluruhan.
Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) mengacu kepada 2 (dua) jenis aturan, yaitu hukum  nasional  dan  hukum  internasional  agar  kegiatan  penanaman  modal  dapat  terlaksana secara  efektif  dan  efisien.  Maka  terhadap  ketentuan  negara  tuan  rumah  dalam  kegiatan foreign direct investment (FDI) berbentuk joint  venture di Indonesia akan dilakukan analisis yuridis  dengan  menggunakan  metode  kepustakaan  ( library  research ),  jurnal-jurnal,  serta kajian  komprehensif  (harmonisasi)  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## METODE
Bentuk penelitian dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  analisis  atas permasalahan  dalam  penelitian  melalui  pendekatan  asas-asas  hukum  dan  mengacu  pada norma-norma  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Terkait  Negara    Tuan  Rumah  Dalam  Kegiatan Foreign  Direct  Investment (FDI) Di Indonesia Pada  kegiatan foreign  direct  investment  (FDI) melekat  suatu  substansi  pokok perlindungan  terhadap  investasi  dimana  hal  ini  mengacu  kepada  2  (dua)  jenis  aturan  yaitu
hukum  nasional  dan  hukum  internasional  sebagai  aturan  dasar  atas  keberlangsungan pelaksanaan  kegiatan  penanaman  modal.  Perjanjian  khusus  ( special  treaty/agreement ) menjadi satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dengan peraturan atas keberlangsungan foreign direct investment (FDI). Dalam kegiatan investasi asing kerangka hukumnya ditentukan oleh perjanjian  investasi,  perjanjian  hak  asasi  manusia,  dan  norma-norma  lain  yang  mengikat secara  hukum  yang  telah  disetujui  oleh  negara  asal  dan  negara  tuan  rumah.  kegiatan penanaman  modal  asing  di  suatu  negara  terdapat  hak  tidak  terbatas  dan  melekat  pada  suatu negara sebagai tuan rumah/ host state untuk mengontrol masuknya investasi asing.
Konsep  ―tuan  rumah‖  memiliki  etimologi  yang  rumit  namun  keduanya  dalam analoginya  seperti  tamu  dan  musuh  dalam  lingkup  internasional,  gambaran  tentang  tuan rumah  disini  adalah  ―negara  tuan  rumah‖.  Negara  sebagai  subjek  dan  objek  hukum internasional  itu  sendiri  dan  bukan  sekadar  sebuah  organisasi  keanggotaan  namun  sebuah entitas  yang  menjalankan  kontrol  efektif  atas  suatu  wilayah  geografis.  Menurut  M. Sornarajah  Hak  tidak  terbatas  dari  negara  untuk  mengontrol  masuknya  investasi  asing dinyatakan oleh Dewan Penasihat dalam istilah-istilah berikut: 5
―Salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  kekuasaan  tertinggi  di  setiap  negara  yaitu  adanya hak  untuk  menolak  mengizinkan  orang  asing  untuk  memasuki  negara  bagian  itu,  untuk menetapkan  syarat-syarat  apa  saja  yang  dikehendakinya  untuk  mengizinkan  orang  asing masuk dan untuk mengusir atau mendeportasi orang asing dari negara bagian itu, sesuka hati, bahkan dari negara, dengan senang hati, bahkan orang asing yang bersahabat, terutama jika ia menganggap  kehadirannya  di  negara  menentang  perdamaian,  ketertiban,  dan  pemerintahan yang baik, atau kepentingan sosial atau materialnya.‖ Negara sebagai tuan rumah/ host state memiliki  hak  untuk  mengendalikan  masuknya  segala  bentuk  penanaman  modal  asing  tidak terbatas,  dikarenakan  hal  ini  merupakan  hak  yang  berasal  dari  kedaulatan.  Masuknya penanaman modal asing apapun dapat dikecualikan oleh suatu negara. Namun, suatu entitas yang  berdaulat  dapat  menyerahkan  hak-haknya  bahkan  hanya  karena  masalah  internal melalui  perjanjian. 6 Beberapa  perjanjian  regional  dan  bilateral  kini  memberikan  hak  masuk dan  pendirian  penanaman  modal  kepada  warga  negara  dari  negara  yang  mengadakan perjanjian 7 . Standar yang ditetapkan dalam perjanjian investasi menjadi karakter utama dalam konteks arbitrase investor asing-Negara dan dimasukkan dalam perjanjian investasi bilateral (BITs). Indonesia sudah meratifikasi persetujuan World Trade Organization (WTO ). Dalam WTO  terlampir  GATT,  TRIPs,  dan  GATs.  Dalam  perjanjian  ini  terlampir  prinsip-prinsip perlakuan dasar yang menjadi kewajiban bagi negara penerima investasi sebagai tuan rumah, prinsip-prinsip tersebut adalah:
National  Treatment :  Dengan  kata  lain,  tidak  boleh  ada  perlakuan  yang  tidak adil/diskriminatif  terhadap  produk  domestik  maupun  impor.  Dengan  adanya  prinsip diharapkan  dapat  mencegah  adanya  diskriminasi  terhadap  produk  impor  setelah  masuk  ke dalam wilayah suatu negara.
Most-Favored  Nation (MFN)  :  Prinsip  MFN  menyatakan  bahwa  setiap  keuntungan, keringanan, atau preferensi yang diberikan kepada satu negara anggota WTO harus diberikan secara otomatis kepada semua negara anggota WTO lainnya. Dengan kata lain, negara tidak boleh membedakan perlakuan antara negara-negara anggota WTO dalam hal tarif, bea cukai, atau kebijakan perdagangan lainnya.
Fair  and  Equitable  Treatment: Sebagai  sebuah  prinsip  dalam  perdagangan internasional, dimana suatu negara diharuskan untuk memberikan kondisi perdagangan yang
5 Attorney-General for Canada v. Cain (1906) AC 542 at 546.
6 G.  S.  Goodwin-Gill, International  Law  and  the  Movement  of  Persons  Between  States. America.  Oxford University Press  (1978).
7 Sornarajah, M. (2021). The international law on foreign investment . Cambridge university press.  hal.88.
sama kepada semua negara lainnya, tanpa adanya diskriminasi atau preferensi yang diberikan kepada satu negara dibandingkan negara lainnya.
Meskipun sebagian besar BIT tidak memuat ketentuan yang mengharuskan negara tuan rumah memperlakukan investor asing sesuai dengan hukum internasional, dalam prakteknya negara-negara  yang  membuat  perjanjian  tersebut  menunjukkan  kesediaan  mereka  untuk mengatur  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  investor  asing  di  wilayah  mereka  sesuai  dengan perjanjian internasional. 8 Dapat dikatakan National Treatment merupakan prinsip dasar bagi negara  tuan  rumah/ host  state ,  agar  keberlangsungan  kegiatan  ini  dapat  terlaksana  dengan tingkat  persaingan  yang setara antara pihak asing maupun domestik. 9 Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, prinsip National Treatment dapat dilihat dalam beberapa pasal pada yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berbunyi 10 :
―Dalam  menetapkan  kebijakan  dasar  penanaman  modal  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) , Pemerintah a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional‖.
Dan pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 selengkapnya sebagai berikut:
―(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.‖
Frasa  yang terkandung didalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai tuan  rumah/ host  stat melakukan  implementasi  atas  prinsip National  Treatment  post establishment , dimana prinsip ini mulai berjalan dengan sendirinya. 11 Melalui Pasal-Pasal ini sebagai  bentuk  implementasi  dari  Prinsip National  Treatment dan Most  Favoured  Nations yang  tertuang  dalam  WTO Agreements Pasal  III:  4  GATT,  XVII  GATS,  dan  Pasal  3  TRIP Agreements . 12
Prinsip National  Treatment menjadi  aturan  dasar,  dan  sebagai  perlindungan  hukum terhadap  investor  asing  yang  dibubuhkan  secara  eksplisit  melalui  undang-undang  yang berlaku    disetiap  negara.  Beberapa  contoh  dari National  Treatment yang  tersirat  dalam lingkup hukum internasional bisa dilihat dalam:
1 Calvo Doctrine sebagai prinsip hukum internasional yang dikembangkan oleh ahli hukum Argentina  Carlos  Calvo  pada  akhir  abad  ke-19.  Hal  ini  didasarkan  pada  gagasan  bahwa investor  asing  tidak  boleh  mempunyai  hak  atau  keistimewaan  yang  lebih  besar dibandingkan  investor  domestik  di  negara  tuan  rumah.  Doktrin  tersebut  menegaskan bahwa perselisihan antara investor asing dan negara tuan rumah harus diselesaikan melalui sistem  hukum  lokal,  bukan  melalui  intervensi  diplomatik  atau  arbitrase  internasional. Prinsip ini diterapkan dalam negara-negara Amerika Latin.
2 The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property menyatakan bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama terhadap karya-karya seni dan literatur  dari  negara-negara  anggota  lainnya  seperti  yang  diberikan  kepada  karya-karya
8 Giorgio  Sacerdoti  dengan  Pia  Ancconci,  Mara  Valentine,  Anna  De  Luca.  ‗‘General  Interest  of  host  states  in international investment law. United Kingdom: Cambridge University Press (2014).
9 World  Bank  Group,  ― Comparative  gap  analysis:  Indonesia’s  current  obligations  under  international investment agreements (IIAs) vs. the obligations under the investment chapter of the Trans Pacific Partnership Agreement (TPP)”, hal.10.
10 Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
11 Desky Setiawan, ―Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia‖, Jurnal Dharmasisya, Vol. I No. 3 (2021), hlm. 1203.
12 Sayidin  Abdullah,  ―Politik  Jukum  Penanaman  Modal  Asing  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Penaman Modal 2007 dan Implikasinya terhadap Pengusaha Kecil‖, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No 4, (2014), hlm. 564.
nasional.  Artinya,  jika  suatu  karya  dilindungi  di  negara  asalnya,  maka  negara-negara anggota lainnya juga harus memberikan perlindungan yang sama terhadap karya tersebut. Pasal ini bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dalam melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran hak cipta di antara negara-negara anggota.
3 National  Treatment  on  Internal  Taxation  and  Regulation mengacu  pada  prinsip memperlakukan entitas dalam dan luar negeri secara setara dalam hal pajak dan peraturan di  dalam batas negara.  Prinsip  ini  sering  diterapkan  dalam  konteks  perdagangan  dan investasi  internasional,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  perlakuan  yang  adil  dan  tidak diskriminatif terhadap bisnis dalam dan luar negeri.
Dalam Foreign Direct Investment (FDI), prinsip National Treatment mencakup tujuan memperlakukan  individu,  perusahaan,  atau  produk  asing  dengan  perlakuan  yang  sama baiknya dengan perlakuan terhadap individu, perusahaan, atau produk dalam negeri. Prinsip ini sering diterapkan dalam konteks perjanjian perdagangan dan investasi internasional untuk memastikan  perlakuan  yang  setara  dan  non-diskriminasi  antara  entitas  dalam  dan  luar negeri. 13
Pada  intinya  peraturan  negara  tuan  rumah  mengacu  pada  kerangka  hukum  dan kebijakan  yang  diterapkan  oleh  suatu  negara  untuk  mengatur  aktivitas  entitas  asing  yang beroperasi  dalam  yurisdiksinya.  Peraturan  ini  dirancang  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap undang-undang setempat, melindungi kepentingan negara tuan rumah, dan menjaga keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  entitas  asing  dan  negara  tuan  rumah.    Hak  untuk mengatur merupakan dasar dari setiap dan seluruh aktivitas pengaturan yang dapat dilakukan oleh negara tuan  rumah. Prinsip  ini merupakan landasan  yang memungkinkan negara untuk menjalankan  kekuasaan  kedaulatannya  dan  menerapkan  tindakan  terhadap  investasi  demi kepentingan  kesejahteraan  masyarakat. 14 Oleh  karena  itu,  negara-negara  yang  menjadi  tuan rumah  dapat  meningkatkan  kredibilitas  mereka  dalam  menghadapi  investor  asing  dan menarik  lebih  banyak  FDI  dengan  mengikat  tangan  mereka  melalui  penandatanganan perjanjian internasional.
Persyaratan  maupun  pembatasan  sebagai  bentuk  kontrol  yang  diberikan  negara mengacu  pada  asas  atau  dasar-dasar  penanaman  modal  dalam  hukum  Indonesia.  Asas penanaman modal di Indonesia bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  hal  ini  mencakup  kerangka  hukum  dan  peraturan yang  mengatur  pendirian,  pengoperasian,  dan  perlindungan  investasi  di  Indonesia  yang diselenggarakan atas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama dan  tidak  juga  membedakan.  Prinsip-prinsip  ini  sangat  penting  bagi  investor  domestik  dan asing  karena  prinsip-prinsip  ini  memberikan  panduan  tentang  cara  menjalankan  aktivitas bisnis dan melindungi investasi mereka dalam sistem hukum Indonesia.
Selanjutnya control  by  the  host  state mengacu  pada  otoritas  dan  kekuasaan  yang dijalankan oleh negara berdaulat atas wilayah, sumber daya, dan penduduknya. Ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk kontrol politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Konsep kendali negara tuan rumah sangat relevan dalam hubungan dan hukum internasional, karena konsep ini menentukan sejauh mana suatu negara dapat mengatur dan memerintah di dalam wilayahnya ( territorial principle ). Dalam konteks hukum internasional, pengendalian negara tuan  rumah  seringkali  dikaitkan  dengan  prinsip  kedaulatan.  Kedaulatan  mengacu  pada  hak eksklusif  suatu  negara  untuk  menjalankan  otoritas  atas  wilayah  dan  penduduknya  tanpa campur  tangan  pihak  luar.  Prinsip  ini  diabadikan  dalam  Piagam  PBB  dan  menjadi  dasar sistem negara-bangsa modern.
13 UNCTAD, ― National Treatment ‖ UNCTAD Series on issues in International Investment Agreement , (Geneva: UNCTAD, 1999). hal 3-4.
14 Crina Baltag, ‗Investment Arbitration and Police Powers: Emerging Issues‘ (2020).
Maka  kedudukan  tuan  rumah/ host  state tidak  terlepas  dari  hak-hak  dasar  seperti  hak untuk  mengatur,  dan  kewajiban,  seperti  kewajiban  untuk  tidak  mengganggu  investasi investor, berdasarkan hukum, sebagai akibat dari kendalinya atas wilayah geografis tertentu. Negara  mempunyai  wewenang  untuk  menentukan  kondisi  di  mana  perusahaan  asing  dapat beroperasi  di  wilayah  mereka.  Hal  ini  mencakup  pemberian  atau  penolakan  izin,  penetapan kerangka peraturan, dan penerapan pembatasan kepemilikan atau partisipasi asing di sektor- sektor tertentu. Aspek lain dari control by the host state berkaitan dengan pengelolaan sumber daya  alam.  Negara  mempunyai  hak  untuk  mengeksploitasi  dan  mengelola  sumber  daya alamnya demi kepentingan warga negaranya. Hal ini termasuk mengatur  kegiatan ekstraksi, menetapkan  standar  lingkungan,  dan  menegosiasikan  perjanjian  dengan  perusahaan  asing untuk  eksploitasi  sumber  daya.  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melindungi wilayah  dan  warga  negaranya  dari  ancaman  eksternal.  Hal  ini  termasuk  mempertahankan angkatan  bersenjata,  menetapkan  kebijakan  pertahanan,  dan  mengendalikan  masuk  dan keluarnya individu dan barang.
Menurut  M.Sornarajah  ‗‘Setidak  –  tidaknya  dapat  dilakukan  dengan  melakukan Jaminan  atas  pengambilalihan  atau  perampasan  oleh  Negara  penerima  atau Host  Country , Jaminan  terkait  penyelesaian  sengketa,  Insentif  atas  Pajak  dan  Non-Pajak  kepada  Investor Asing,  Filtering  atau  penyaringan  atas  masuknya  Investor  Asing,  Kewajiban  untuk menggunakan  jasa  dari  pengusaha  lokal,  Kewajiban  untuk  menjaga  lingkungan.‘‘  Terkait pengendalian berdasarkan ‗‘Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing‘‘ berikut adalah beberapa ketentuan yang umumnya diterapkan:
1. Kebijakan  Investasi:    Negara  tuan  rumah  biasanya  memiliki  kebijakan  investasi  yang mengatur  persyaratan  dan  prosedur  untuk  penanaman  modal  asing.  Kebijakan  ini  dapat mencakup  sektor-sektor  yang  terbuka  untuk  investasi  asing,  persyaratan  perizinan, mekanisme pengajuan investasi, dan perlindungan hukum terhadap investor asing. Pelaksanaan  kegiatan  penanaman  modal  didasari    kebijakan-kebijakan  yang bervariasi  disamping ‗‘Undang-undang  No.25 Tahun 2007‘‘  (UUPM) kebijakan tersebut meliputi  ‗‘Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2007  tentang  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  ‗‘Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Daftar  Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  Yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman  Modal‘‘,  ‗‘Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pemberian  Intensif  dan  Pemberian  Kemudahan  Penanaman  Modal  di  Daerah‘‘, ‗‘Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  untuk  Penanaman Modal  di  Bidang-Bidang  Usaha  Tertentu  dan/atau  Daerah-Daerah  Tertentu,  Peraturan Presiden  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Bidang Penanaman Modal‘‘, dan lain sebagainya.
2. Perlindungan  Hukum:  Negara  tuan  rumah/ host  state menyediakan  perlindungan  hukum terhadap investor asing melalui undang-undang atau perjanjian bilateral atau multilateral . Perlindungan ini mencakup hak-hak investor, seperti hak kepemilikan, hak atas repatriasi keuntungan, perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi yang adil, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap investor asing di Indonesia, selain itu guna memberikan kepercayaan kepada para investor asing. Dalam kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) pemerintah meratifikasi perjanjian Bilateral  Investment  Treaty (BIT) dengan berbagai  negara asal  investor.  Dalam Bilateral Investment  Treaty (BIT)  mencakup  peraturan-peraturan  terkait  penanganan  negara  tuan rumah/ host  state atas  investasi  yang  diizinkan  dengan  adanya  ketetapan  peraturan substansial dan transparan serta adanya peraturan terkait penyelesaian sengketa jika terjadi
klaim  bahwa  suatu  peraturan  ini  telah  dilanggar. 15 Pada  Perjanjian  investasi  mencakup beberapa  prinsip  terkait  investasi,  yaitu:  Prinsip A  national  treatment  clause ,  A most favoured nation clause . 16
3. Fasilitas  dan  Insentif:  Untuk  mendorong  investasi  asing,  negara  tuan  rumah  dapat memberikan fasilitas  dan insentif kepada investor. Fasilitas ini dapat  berupa pembebasan pajak atau keringanan pajak, kemudahan perizinan, infrastruktur yang baik, akses ke pasar yang luas, dukungan teknis atau keuangan, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor, dan fasilitas fiskal, 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  sampai  dengan  ayat  (6)  diatur  dengan Peraturan Menteri Keuangan. 18
4. Pembatasan dan Kontrol: Meskipun negara tuan rumah berupaya untuk menarik investasi asing,  mereka  juga  dapat  menerapkan  pembatasan  dan  kontrol  tertentu.  Hal  ini  dapat meliputi  sektor-sektor  yang  terbatas  bagi  investor  asing,  persyaratan  kepemilikan  saham lokal,  batasan  pada  transfer  teknologi  atau  kekayaan  intelektual,  atau  persyaratan  kerja lokal. ‗‘Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal mengenai Pengesahan Dan Perizinan  dijelaskan  bahwa  para  investor  yang  hendak  melakukan  kegiatan  penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 5 UUPM, yaitu‘‘ 19 :
a. Penanaman  modal  dalam  negeri  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan  usaha  yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penanaman  modal  asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
c. Penanam  modal  dalam  negeri  dan  asing  yang  melakukan  penanaman  modal  dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2) Membeli saham; dan
3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lingkungan Bisnis: Negara tuan rumah juga dapat mempengaruhi investasi asing melalui kondisi  lingkungan  bisnis  yang  ada.  Faktor-faktor  seperti  stabilitas  politik,  keamanan, kestabilan  ekonomi,  korupsi,  birokrasi  yang  efisien,  dan  perlindungan  hak  kekayaan intelektual dapat mempengaruhi minat investor asing dalam berinvestasi di suatu negara.
6. Kemitraan  Publik-Priva t :  Dalam  beberapa  kasus,  negara  tuan  rumah  dapat  menjalin kemitraan  publik-privat  dengan  investor  asing  untuk  mengembangkan  proyek-proyek strategis. Kemitraan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan,  pengembangan,  dan  pengelolaan  proyek-proyek  tersebut.  Berdasarkan Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  dan/atau International  Standard  for Industrial  Classification (ISIC)  telah  ditetapkan  daftar  standar  klasifikasi  bidang  usaha atau  jenis  usaha  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  meliputi  jenis  usaha  tertutup  ataupun terbuka dalam sektor penanaman modal.
7. Pengawasan dan Regulasi: Negara tuan rumah juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur kegiatan penanaman modal asing agar terlaksananya kegiatan penanaman modal berlandaskan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi pemantauan
15 Sam Suhaedi. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumni, 1968), hlm. 55-56.
16 RETNOWATI,  M.  R.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Perjanjian  Investasi  Online. UNKNOWN. Google Scholar.
17 PENJELASAN  ATAS  UNDANG  UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  25  TAHUN  2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.
18 Lihat Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang  No.25 Tentang Penanaman Modal Tahun 2007.
19 Lihat Pasal 21 Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007.
investasi  asing,  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran,  dan  perlindungan  kepentingan publik.
Stabilitas rezim hukum dan bisnis yang berlaku di negara tuan rumah telah dianggap sebagai  hal  yang  penting  dengan  adanya  elemen  stabilitas,  koherensi,  dan  prediktabilitas dapat dianggap bersama sebagai bagian dari satu konsep. Terlebih lagi, seperti yang akan kita  lihat,  hal  ini  harus  diapresiasi  dengan  mempertimbangkan  unsur-unsur  lain,  seperti perlindungan terhadap harapan sah investor asing dan transparansi. 20
Regulasi Foreign  Direct  Investment (FDI)  Berbentuk  Perusahaan Joint  Venture Di Indonesia
Dalam Black’s  Law  Dictionary  joint  venture merupakan  suatu  badan  hukum  ( legal entity )  dalam  bentuk  perserikatan  ( in  the  nature  of  partnership )  yang  diperjanjikan  dalam usaha  bersama  sebagai  suatu  transaksi  khusus  dalam  mencari  kemanfaatan  bersama  yang secara  bersama-sama  menjalankan  usaha  komersial. Joint  venture memerlukan  persamaan kepentingan  dalam  menjalankan  pokok  urusan,  adanya  hak  dan  kewajiban  untuk mengarahkan  pengurusan  dengan  kebijakan  tertentu,  yang  dapat  diubah  melalui  perjanjian, untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama. 21
Dalam  bisnis  internasional joint  venture digunakan  dalam  berbagai  macam  perjanjian kerja  sama  yang  terdiri  dari  pihak  asing  dan  domestik  beberapa  di  antaranya  adalah; Perjanjian  Produksi  Bersama  ( Co  Production  Agreement ),  Perjanjian  Lisensi (Licensing Agreement ), Perjanjian Bagi Hasil ( Production Sharing Agreement ), dan Kontrak Manajemen ( Management Contract ) juga disebut joint venture dalam arti luas. 22
Bentuk  usaha Joint  Venture dapat  dilihat  melalui  (2)  dua  pola,  yang  pertama  adalah pendirian/pembentukan badan hukum, dan pola yang kedua adalah bentuk kontrak kerja sama ( contractual joint venture ). 23 Yang menjadi pembeda dari  bentuk  usaha joint venture dapat dilihat  dari  subjeknya  dengar  tidak  membedakan  apakah  dalam  rangka  PMA  atau  PMDN, maka bentuk joint venture dapat diklasifikasikan melalui bentuk kerja samanya yaitu:
1 Antara  orang  dan/atau  badan  hukum  Republik  Indonesia  (RI)  dengan  orang  dan/atau badan hukum Republik Indonesia (RI).
2 Antara  orang  dan/atau  badan  hukum  RI  dengan  orang  dan/  atau  badan  hukum asing/lembaga internasional.
Dalam  UUPM  Bentuk  kerja  sama  ini  dilandaskan  klasifikasi  dengan  alasan-alasan tertentu, baik politis maupun ekonomis, klasifikasinya dapat dilihat dari penjelasan berikut 24 : 1. Kerja sama dalam bentuk joint venture . Dalam hal ini para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia);
2. Kerja  sama  dalam  bentuk joint  enterprise .  Di  sini  para  pihak  bersama-sama  dengan modalnya (modal  asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru  yakni badan hukum Indonesia;
3. Kerja  sama  dalam  bentuk  kontrak  karya,  serupa  dengan  perianjian  keria  sama  dalam bidang  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  yang  telah  ada  sebelum  UUPM  diundang- undangkan.
20 Rudolf  Dolzer,  Christoph  Schreuer.  ‗‘ Principles  of  International  Investment  Law  (2nd  Edition)’’. America: Oxford Public International Law (2012). Hal. 133.
21 Lihat pengertian Joint venture dalam Black's Law Dictionary.
22 Ankie  Hoogelt  with  Anthony  B.  Puxty,  Multinational  Enterprise,  an  gEncyclopedic  of  Concepts  and  Terms,  1st  ed. (London: The Macmillan Press Ltd., 1987), pp. 137.
23 Adolf  Warouw,  "Beberapa  Masalah  Dalam  Rangka  Joint  Venture  di  Indonesia",  makalah  disampaikan  pada  seminar  I Pusat Studi Hukum Dagang tentang "Joint Venture", FHUI, Jakarta, 8-9 Agustus 1975, hal, 1.
24 Ismail  Suny.  ‗‘Tinjauan  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing    dan  Kredit  Luar Negeri‘‘. Jakarta: Pradnya Paramita (1968). Hal. 108.
Joint Venture merupakan suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata didasarkan atas suatu perjanjian. Kerja sama ini, dapat juga disebut Contract  of  Cooperation ,  yakni  tidak  membentuk  suatu  badan  hukum  yang  baru seperti  pada joint  enterprise .  Selain  itu,  bentuk  dari  kerja  sama  tersebut  terbagi  lagi  yang disebut non  equity  joint  ventures seperti technical,  assistance,  technical  service  contracts, franchise and brand-use agreements , serta management contracts.
Syarat  utama  berlangsungnya  kegiatan Foreign  Direct  Investment (FDI)  di  Indonesia sepenuhnya telah  atur dalam peraturan perundang-undangan dimana pada  ‗‘Pasal  5 ayat (2) dan (3) UU Penanaman Modal jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal‘'  wajib  dalam  bentuk  badan  hukum  Perseroan Terbatas atau biasa dikenal dengan sebutan PT PMA, disebutkan bahwa:
PMA  wajib  berbentuk  perseroan  terbatas  (―PT‖)  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-undang,  serta  dilakukan dengan‘‘: 25
1 Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
2 Membeli saham; dan
3 Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam  prakteknya  pendirian  perusahaan Joint  Venture di  Indonesia  berlandaskan ketentuan  yang sama,  yaitu mengacu kepada ‗‘Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal‘‘. Namun terhadap pengaturan bentuk perusahaan joint venture diatur oleh Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Undang-undang  ini  memberikan  kerangka hukum bagi kegiatan penanaman modal di  Indonesia dan menetapkan prinsip-prinsip umum dan prosedur untuk mendirikan joint venture . Regulasi  terhadap  kegiatan Foreign  Direct  Investment (FDI)  berbentuk Join t Venture sama  seperti  jenis Foreign  Direct  Investment (FDI)  lainnya,  dimana  untuk  mendirikan perusahaan Joint  Venture di  Indonesia  investor  asing  harus  mematuhi  persyaratan  dan prosedur  tertentu.  Hal  ini  termasuk  memperoleh  izin  dan  izin  yang  diperlukan  dari  otoritas terkait, seperti BKPM dan kementerian atau lembaga sektoral lainnya seperti ketentuan yang sudah  diatur  dalam  ‗‘Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal‘‘ (UUPM)  dan  ‗‘Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2016  tentang  Daftar  Bidang  Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka‘‘ dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal  dimana  didalam  regulasi  ini  mengatur  pembentukan  perusahaan joint  venture sesuai dengan sektoralnya, selanjutnya pada persyaratan yang lebih spesifik ditentukan pada sektor maupun industri perusahaan joint venture beroperasi.
Untuk  pengaturan  mengenai  jumlah  maksimum  atas  kepemilikan  asing  yang diperbolehkan dalam sektor tertentu dilampirkan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterbitkan  oleh  BKPM.  DNI  menguraikan  sektor-sektor  yang  sepenuhnya  tertutup  bagi investasi asing atau tunduk pada pembatasan tertentu atas batas kepemilikan sahamnya. 26 Pelaksanaan Joint  Venture antara  para  pihak  terkait  dalam  kegiatan  usaha  nya dilandaskan kepada dokumen dasar pelaksanaan atas Perjanjian Usaha Patungan (JVA) atau Joint Venture Agreement dan anggaran dasar ( statutes) yang terlampir mengenai hak-hak dan kewajiban bagi para mitra joint venture maupun para pemegang sahamnya . Dalam kegiatan Foreign  Direct  Investment (FDI)  berbentuk Join t Venture jenis  perjanjian  mengacu  kepada hukum nasional negara dimana perusahaan Joint Venture didirikan . Pendirian Joint venture dilandasi  dengan adanya kontrak kerjasama, untuk kedudukan joint  venture dalam  keterlibatannya  pada  sektor foreign    direct  investmen t  di  Indonesia
25 Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Penanaman Modal jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
26 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal .
dikategorikan  sebagai  perusahaan  patungan  yang  didalamnya  terdiri  dari  pemegang  saham asing  dan  domestik  yang  terikat    dalam  perjanjian  kerjasama  usaha  patungan.  Karena  pada pendirian  atas  bidang  usaha  ini  didasarkan  pada  ketentuan  UUPM  maka  terhadap  investor asing  yang  akan  menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  menjadi  wajib  baginya  untuk membentuk  Perseroan  Terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia. 27 Implikasi  dari  pendirian Perseroan  Terbatas  oleh  pihak  asing  ini  menurut  Rudhi  Prasetya  ‗‘Segala  perbuatan  yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum itu semata-mata berlaku hukum Indonesia, yaitu hukum  yang berlaku terhadap subyek hukum  yang berupa badan hukum itu.‘‘ Maka secara keseluruhan  selanjutnya  atas  segala  kegiatan  yang    akan  dilakukan  oleh  perusahaan  ini mengacu  kepada  hukum  dan  segala  perundang-undangan  di  Indonesia  maka  tiap-tiap  pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di dalamnya harus tunduk dengan ketentuan  yang ada di Indonesia.
Dalam  hukum  perjanjiannya, joint  venture  agreement agar  menjadi  suatu  perjanjian yang sah secara hukum harus memuat segala persyaratan  sahnya suatu perjanjian agar dapat mengikat tiap-tiap pihak yang terlibat didalamnya. Syarat sah perjanjian ini dilandasi dengan ketentuan hukum perdata yaitu dalam pasal 1320 KUHper disebutkan bahwa 28 :
‗‘Syarat-syarat  sahnya  perjanjian  adalah  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu serta suatu kausa yang sah.‘‘
Kedudukan  perjanjiannya  sama  seperti  perjanjian  komersial  pada  umumnya  dimana dalam kontrak investasi tidak hanya mengatur mengenai alokasi dan persebaran risiko, namu terdapat  muatan  aturan-aturan  dasar  dan  hak-hak  yang  dimiliki  bagi  masing-masing  pihak, serta kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati kedua belah pihak. Karena perjanjian joint  venture  adalah  suatu  perjanjian  yang  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  perdata,  maka harus  juga  dipenuhi  persyaratan-persyaratan  menurut  Hukum  Perjanjian,  agar  kontrak  atau perjanjian patungan itu mengikat para pihak, yaitu 29 :
1 Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2 Para_pihak cakapi untuk membuat suatu perikatan;
3 Perikatan Tersebut harus mengenai suatu hal tertentu;
4 Perikatani itu harus imengenai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum.
Dalam  ‗‘Undang-undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal‘‘,  mengenai penanaman  modal  asing  yang  akan  dilakukan  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  modal  asing  seluruhnya  maupun  berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam negeri  atau joint  venture .  Adapun  cara  yang  dilakukan  dalam  hal  penanaman  modal  asing dalam bentuk joint  venture dapat  berupa mengambil bagian saham  atas pendirian perseroan terbatas,  membeli  saham,  maupun  cara  lainnya  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. 30
Regulasi Foreign  Direct  Investment (FDI)  berbentuk  perusahaan Joint  Venture di Indonesia mengacu pada kebijakan dan aturan yang mengatur investasi langsung dari investor asing  dalam  bentuk  kemitraan  dengan  perusahaan  lokal  di  Indonesia. Joint  venture adalah bentuk  kerjasama  antara  investor  asing  dan  perusahaan  lokal  untuk  melakukan  kegiatan bisnis  bersama  dengan  tujuan  membagi  risiko,  sumber  daya,  dan  pengetahuan.  Pendirian Foreign Direct Investment (FDI) berbentuk perusahaan Joint Venture di  Indonesia mengacu kepada peraturan berikut:
1. Wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) jika ada unsur modal asing. 31
27 Ridwan  Khirandy,  Kompetensi  Absolut  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  Perusahaan  Joint  Venture,  Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007, hal. 43.
28 Lihat Pasal 1320 KUHPer.
29 Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.
30 Indonesia, Undang-undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007., ps. 1. jo. ps 5.
31 Lihat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
2. Bagi joint  venture PMA,  modal  dalam  negeri  minimal  51%  dari  total  modal  perusahan patungan (Joint venture Company) tersebut. Namun persentase kepemilikan ini bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada bidang usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan joint  venture tersebut  mengingat  Pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  Daftar  Negatif Investasi (Negative  Investment  List) yang  di  dalamnya  disebutkan  prosentase  maksimal modal  asing  yang  boleh  masuk  pada  bidang  usaha  tertentu.  Adapun  bidang  usaha  yang terbuka bagi penanaman modal asing tersebut serta batasan maksimal kepemilikan modal asing  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Daftar  Negatif investasi. 32
3. Ada  sejumlah  bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  perusahaan joint  venture sesuai  daftar Negatif Investasi yang terbaru. 33
4. Perusahaan joint venture PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap (IUT) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
5. Perusahaan joint  venture PMA  secara  berkala  menyampaikan  Laporan  Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM.
Di  Indonesia,  regulasi  FDI  berbentuk  perusahaan Joint  Venture diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  berikut  adalah  beberapa  poin penting dalam regulasi tersebut:
1. Persyaratan Modal Minimum: Menurut regulasi, joint venture harus memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Persyaratan ini dapat berbeda tergantung  pada  sektor  industri  dan  tingkat  keterlibatan  investor  asing.  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  telah  mengatur  secara  umum  bahwa  investor  asing  dapat menanamkan modalnya dengan cara,  Investor asing menanamkan modal asing 100% atau seluruhnya, atau Investor asing bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.
2. Pembagian Kepemilikan: Regulasi juga mengatur pembagian kepemilikan antara investor asing  dan  perusahaan  lokal.  Biasanya,  investor  asing  diizinkan  memiliki  maksimum persentase kepemilikan tertentu dalam joint venture, sedangkan sisanya harus dimiliki oleh perusahaan lokal atau warga negara Indonesia.
3. Izin dan Persetujuan: Sebelum membentuk joint venture , investor asing harus memperoleh izin  dan  persetujuan  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  atau  lembaga terkait  lainnya  di  Indonesia.  Proses  ini  melibatkan  pengajuan  dokumen-dokumen  seperti proposal bisnis, rencana investasi, dan perjanjian kerjasama.
4. Perlindungan Hukum: Regulasi FDI di Indonesia juga menjamin perlindungan hukum bagi investor  asing  dalam joint  venture .  Investor  asing  memiliki  hak  yang  sama  dengan perusahaan  lokal  dalam  hal  kepemilikan,  penggunaan  tanah,  dan  perlindungan  kekayaan intelektual.
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Regulasi juga mengatur pembagian keuntungan dan kerugian  antara  investor  asing  dan  perusahaan  lokal  dalam joint  venture. Biasanya, pembagian ini ditentukan berdasarkan persentase kepemilikan masing-masing pihak .
Dalam kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) berbentuk perusahaan joint venture di Indonesia  tidak  luput  atas  kemungkinan  terjadinya  perselisihan  atau  sengketa.  Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel adalah ―Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu  yang bernilai‖. 34 Proses  penyelesaian  sengketa disini mengacu kepada penyelesaian sengketa atas kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) dimana dalam mengantisipasi perselisihan antar pihak nasional dengan pihak asing. Pasal 32 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  secara  garis  besar  telah
32 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi.
33 Pasal 77 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007.
34 Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 65.
menyatakan mengenai penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui cara-cara sebagai berikut 35 : 1 Musyawarah iMufakat;
2 Arbitrase;
3 Pengadilan;
4 ADRi( Negosiasi,iMediasi, dani Konsiliasi )
5 Khususi  untuki  sengketa  antara  pemerintahiidengan  ipenanamimodali  dalam  inegeri, sengketai diselesaikani melaluii arbitrasei maupun pengadilan, dan
6 Khususi  untuk  sengketai  antara  pemerintah  dengan  penanam  modal  asing diselesaikan melalui Arbitrasei Internasional yang disepakati.
Adanya unsur internasional dalam kontrak joint venture memberikan suatu konsekuensi hukum  dimana joint  venture  agreements bukan  hanya  suatu  perjanjian  yang  berlandaskan hukum perdata semata-mata. Akan tetapi, bukan juga merupakan tindakan administratif yang semata-mata  tunduk  kepada  hukum  publik  nasional  suatu  negara.  Namun, joint  venture agreements dianggap sebagai suatu kontrak dengan asas sui generis atau quasi international agreements .  Oleh  karena  sifat  kuasi  internasional  perjanjian  kerjasama  ( joint  venturei Agreement ),  tidak  hanya  hukum  perdata  saja  yang  berlaku  ( applicable  law )    namun keberlakuan  sistem  hukum  lain  keberadaannya    dapat  menjadi  hukum  yang  berlaku  dengan dilandaskan asas lex causae.
Dalam  penyelesaian  sengketa  antara  pihak  asing  dan  domestik,  pilihan    penyelesaian lewat  arbitrase  dalam  keberlakuannya  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Dimana dalam International Convention on The Settlement  of  Dispute (ICSID)  yang diratifikasi  dan disematkan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  mengenai  segala  bentuk  regulasi atas penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi. Disamping Arbitrase ICSID, terdapat Arbitrase  ICCi ( Internationali Chamber ofi Commerce )  yang bisa dijadikan opsi lain dalam penyelesaian  sengketa.  Dan  untuk  penyelesaian    sengketa  dalam  negeri  bisa  dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam  kegiatan foreign  direct  investment  (FDI) melekat  suatu  substansi  pokok perlindungan  terhadap  investasi  dimana  hal  ini  mengacu  kepada  2  (dua)  jenis  aturan ( tripartite  relationship) yang  wajib  ditaati,  yaitu  hukum  nasional  dan  hukum  internasional agar dapat  terlaksananya kegiatan penanaman modal  secara  efektif dan  efisien. Elemen lain yang  selalu  melekat  adalah  perjanjian  khusus  ( special  treaty/agreement ),  dimana  PIB  tidak dapat  dipisahkan  keterkaitannya  dengan  inti  peraturan  tentang foreign  direct  investment (FDI). Setelah  terjadi treaty Indonesia  sebagai  penerima  investasi  asing  ( host  state )  harus memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  investor  asing  sesuai  dengan  norma-norma dan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berlaku.
Sebagai  konsekuensi  terlibatnya  unsur  hukum  internasional  dalam joint  venture agreements merupakan suatu  kontrak sui  generis atau quasi international agreements . Oleh karena  sifat  kuasi  internasional  ini,  maka  atas  perjanjian  kerja  sama  ( joint  venture Agreement ),  bukan  hanya  hukum  dari  negara  pemberi  izin  saja  (perdata)  yang  berlaku ( applicable  law ).  Akan  tetapi,  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  sistem  hukum  lain  dapat pula  merupakan lex  causae di  samping  kaidah-kaidah  hukum  internasional  termasuk  asas- asas hukum yang berlaku umum ( general principles of law ).
35 Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## REFERENSI
Abdullah,  Sayidin.  ―Politik  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil.‖ FIAT JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  4  (Agustus  14,  2015):  546–570. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/320.
Acconci,  Pia,  Mara  Valenti,  dan  Anna  De  Luca. General  Interest  of  Host  States  in International Investment Law . Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Baltag,  Crina.  ―Investment  Arbitration  and  Police  Powers:  Emerging  Issues.‖ European Investment Law and Arbitration Review Online 5, no. 1 (2020): 392–399. Dolzer,  Rudolf,  dan  Christoph  Schreuer. Principles  of  International  Investment  Law  (2nd Edition) . America: Oxford Public International Law, 2012. Goodwin-Gill,  Guy  S. International  Law  and  the  Movement  of  Persons  Between  States . America: Oxford University Press, 1978.
Hoogvelt,  Ankie,  dan  Anthony  G  Puxty. Multinational  Enterprise:  An  Encyclopedic Dictionary of Concepts and Terms . London: The Macmillan Press Ltd, 1987. Indiarti, Ivon Sri Putri, Susilowati S. Dajaan, dan Nyulistiowati Suryanti. ―Analisis terhadap Perlindungan  Investor  Asing  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia terkait  Kepastian  Hukum  dalam  Izin  Penguasaan  Hukum  atas  Tanah.‖  Universitas Padjadjaran, 2019.
Khirandy, Ridwan. ―Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture.‖ Jurnal Hukum 26, no. 24 (2007). Pemerintah  Pusat. Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  Daftar  Negatif Investasi , 2010.
Retnowati,  Maria  Rosalia.  ―Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Perjanjian  Investasi Online.‖ University of Surabaya, 2017.
Setiawan, Desky. ―Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia.‖ Jurnal Dharmasisya 1, no. 3 (2021): 1199–1214. Solanes, Miguel. Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration . America: ECLAC, 2007.
Sornarajah,  M. The  International  Law  on  Foreign  Investment .  Cambridge:  Cambridge University Press, 2021.
Suhaedi, Sam. Pengantar Hukum Internasional . Bandung: Alumni, 1968. Suny,  Ismail. Tinjauan  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing  dan Kredit Luar Negri . Jakarta: Pradnya Paramita, 1968. UNCTAD. National  Treatment:  UNCTAD  Series  on  Issues  in  International  Investment Agreement . Geneva: UNCTAD, 1999. Warouw, Adolf. ―Beberapa Masalah Dalam Rangka Joint Venture di Indonesia.‖ In Seminar I Pusat Studi Hukum Dagang tentang “Joint Venture” FHUI , 1975. World  Bank.  ―Comparative  Gap  Analysis :  Indonesia‘s  Current  Obligations  Under International Investment Agreements (IIAs) vs. The Obligations Under the Investment Chapter  of  the  Trans  Pacific  Partnership  Agreement  (TPP)  (English).‖ The  World Bank . Last modified 2018.
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents- reports/documentdetail/202111540822026864/comparative-gap-analysis-indonesia-s- current-obligations-under-international-investment-agreements-iias-vs-the- obligations-under-the-investment-chapter-of-the-trans-pacific-partnership-agreement- tpp.
———.  ―Indonesia  Economic  Prospects  (IEP).‖ The  World  Bank .  Last  modified  2023. Diakses Oktober 9, 2023.
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic- prospect.