## Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap
Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)
Elza Ramona 1* , Peppy Angraini 2 , Al Amin 3
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta – Indonesia
2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Falah, Jambi – Indonesia
3 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi – Indonesia ¹121201022001@student.uin-suka.ac.id, 2 peppyangrainizi@gmail.com, ³al.amin07@uinjambi.ac.id
Keywords: Gender Equality, Sexuality,
Reproduction, SRHR Abstract
In achieving gender equality, the problem of social construction with the growth of patriarchal culture is still the main obstacle to voicing women’s rights, including equality of sexual and reproductive  rights  for  women  or  Sexual  and  Reproductive Health and Rights (SRHR), hindered by religious interpretations that  are  still  gender  biased.  Both  traditional  and  rational interpreters  adhere  to  the  interpretation  that  subordinates women. This cannot be separated from the point of view used by the interpreters, the goals, and the social, cultural, economic, and  political  conditions  in  which  the  interpreters  live.  This patriarchal interpretation is what one pesantren kiai, known as a male feminist, Husein Muhammad, is trying to reconstruct. Born and raised in a pesantren, Husein’s background led him to the women’s fiqh program (fiqh al-Nisa), which advocates for women’s sexual and reproductive rights from an Islamic gender- equitable  perspective.  Therefore,  using  a  descriptive-analytic method (tick description), this article attempts to look at Sexual and Reproductive Health and rights (SRHR) from the perspective of gender equality promoted by Husein Muhammad. Kata-kata Kunci: Kesetaraan Gender, Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, SRHR Dalam mencapai kesetaraan gender, problem konstruksi sosial dengan  tumbuh  suburnya  budaya  patriarki  masih  menjadi kendala  utama  dalam  menyuarakan  hak-hak  perempuan. Termasuk  kesetaraan  hak  seksualitas  dan  reproduksi  bagi perempuan  atau Sexual  and  Reproductive  Health  and  Rights (SRHR),  terhalang  oleh  tafsir  agama  yang  masih  bias  gender. Tafsir  yang  mensubordinasi  perempuan  dianut  baik  mufasir tradisional  maupun  rasional.  Hal  itu  tidak  lepas  dari  sudut pandang  yang  digunakan  para  mufasir,  tujuan,  dan  kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik tempat mufasir itu hidup. Tafsir patriarkis inilah yang coba direkonstruksi oleh salah satu kiai
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Dikirim : May 29, 2023 Direvisi : October 15, 2023 Terbit : October 24 , 2023
pesantren  dan  dikenal  sebagai  feminis  laki-laki,  yaitu  Husein Muhammad.  Latar  belakang  Husein  yang  lahir  dan  besar  di pesantren membawanya pada program fiqh perempuan ( fiqh al-Nisa ) yang menyuarakan hak-hak seksualitas dan reproduksi perempuan  dalam  perspektif  Islam  yang  adil  gender.  Oleh karena  itu,  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analitik ( tick  description ),  artikel  ini  mencoba  melihat  Sexual  & Reproductive  Health  &  Rights  (SRHR)  dalam  sudut  pandang kesetaraan gender yang diusung oleh Husein Muhammad.

## Pendahuluan
Term “kodrat” dan “bukan kodrat” bagi laki-laki dan perempuan seringkali disalah presepsikan. Perbadaan gender sebagai kodrat karena beranggapan bahwa perempuan sudah dikodratkan memiliki tubuh yang lemah, sedangkan laki-laki memiliki tunuh yang kuat. Masih banyak yang sulit untuk melihat hal tersebut sebagai hasil konstruksi sosial. Pada kenyataannya tidak semua perempuan lemah dan tidak pula semua laki-laki itu kuat. Dalam hal-hal tertentu, konstruksi sosial menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi salah satu pihak, umumnya dialami oleh perempuan (Wiasti, 2017). Akibatnya belum terpenuhi secara layak hak-hak dasar perempuan, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun bidang kesehatan.
Dalam putusan ICPD atau I nternational Conference for Population & Development di Kairo pada 1994 menghasilkan paradigma pembangunan baru yakni Sexual & Reproductive health & Rights (SRHR). Adapun beberapa agenda SRHR ini adalah; kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik, bencana alam, ketahanan pangan dan gizi, dan akses pada sumber daya alam (Candraningrum, 2015). Paradigma SRHR terhadap pembangunan ini kemudian menghasilkan tujuh prinsip (Muhammad et al., 2011) terkait kesehatan reproduksi dan seksual melalui International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 dan merumuskan 12 hak-hak terkait reproduksi dan seksual (Apriando, 2015). Pentingnya menetapkan hak-hak reproduksi dan seksual sebagai paradigma utama dalam pembangunan bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat. Ketimpangan gender diakibatkan oleh perbedaan relasi kuasa dan juga tafsir agama. Seringkali tafsir agama yang berbalut patriarki menjadi momok utama dalam hal kesetaraan, antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam ranah seksualitas. Seksualitas menjadi bagian privat yang tidak boleh serta merta dibicarakan di ruang publik, terutama jika ini menyangkut seksualitas pada

## Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin
perempuan. Dalam kajian keIslaman, feminisme dan seksualitas menjadi dua hal yang kontroversi dan sensitif untuk dibicarakan (Riyani, 2021).
Agaknya agama, Islam misalnya, seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam permasalahan ketidakadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tafsir-tafsir keagamaan yang dikemukakan oleh para pemuka agama menjadi legitimasi langgengnya ketidakadilan gender, dan hal itu dianggap mewakili pandangan resmi Islam (Fakih, 2013). Hal ini juga didukung oleh tafsir agama yang tidak ramah terhadap perempuan, dan seringkali terkesan mendiskreditkan perempuan sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang setara dengan laki-laki. Lebih lanjut menurut Fakih, interpretasi ajaran agama sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang digunakan oleh penafsirnya, yang seringkali berkaitan dengan seberapa keuntungan spiritual dan material yang bisa diperoleh (Fakih, 2013). Tafsir terhadap agama ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi, politik, budaya dan ideology, dan semuanya saling berkaitan satu sama lainnya. Kesetaraan yang berkeadilan gender terhadap laki-laki dan perempuan akan sulit ditemui jika tidak ada penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan secara tidak seimbang dan terkesan membenci kaum perempuan atau bersikap misoginis (Maula, 2020).
Menyangkut hak kesehatan reproduksi dan seksual pada perempuan jika merujuk kepada tafsir agama yang tidak ramah dan tidak berkeadilan gender akan sangat sulit untuk diwijudkan. Adapun salah satu agenda SRHR sendiri adalah kesetaraan gender, bagaimana agenda ini dapat dicapai jika paradigma masayarakat melalui pemuka-pemuka dan penafsir agama tidak berkeadilan gender. SRHR lebih lanjut banyak menyoal hak-hak reproduksi dan seksual perempuan yang tentu saja bertentangan dengan faham-faham keagamaan yang berbalut patriarki. Di Indonesia, ajaran Islam terkait seksualitas lebih dominan dibandingkan ajaran lainnya (Riyani, 2021). Yang paling umum adalah hadis yang menyebutkan keharusan perempuan untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dalam institusi pernikahan lebih dikenal luas dan diajarkan ke berbagai kalangan, dibandingkan dengan hadis yang menyebutkan tugas laki-laki (suami) untuk memenuhi kebutuhan seksual perempuan. Menyangkut hal tersebut kepuasan seksual hanya boleh dinikmati oleh laki-laki saja, yang mewujud sebagai suami dalam institusi pernikahan.
Dalam masyarakat patriarkal, agama dan negara turut serta menyokong langgengnya perbedaan relasi kuasa dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Awalnya perempuan dianggap rendah karena proses penciptaannya, yang disebut-sebut diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Tradisi ini terus
dipercaya secara turun temurun melintas generasi, bahkan pada masyarakat Islam sendiri. Sebab penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki menyebabkan diri perempuan sebagai entitas yang tidak utuh, bahkan tidak dapat disamakan dengan laki-laki yang diciptkan secara utuh. Pada tahap ini perempuan harus menerima dirinya adalah entitas yang tidak utuh, dan tidak setara dengan laki- laki. Keberadaan perempuan dianggap sesuatu yang lain atau liyan (abjek) dan perempuan harus menjadikan dirinya sebagai objek (Beauvoir, 2016), bukan subjek yang setara dengan laki-laki. Al-Quran sendiri terkait penciptaan manusia, tidak pernah menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Setidaknya penciptaan manusia dapat ditelusuri dari Q.S: an-Nisa:1, dan Q.S: al-Mu’minun: 12-14. Berturut-turut an-Nisa berbicara tentang penciptaan manusia Adam dan Hawa secara bergantian, kemudian pada surah al-Mu’minun ayat 12-14 disebutkan proses penciptaan manusia, al-Quran menyebutkan manusia diciptkan dari saripati dari tanah dan seterusnya. Selaras dengan dua surat sebelumnya, Q.S: at-Tin: 4 menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah penciptaan yang sangat sempurna (Hamidah, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada indikasi ayat al-Quran yang menyebutkan bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki.
Kepercayaan yang diilhami oleh mayoritas masyarakat Muslim ini bersumber pada kitab Taurat (dalam Bible disebut Perjanjian Lama atau Old Testament) . Ayat terkait penciptaan perempuan dari tulang rusuk ini dapat ditelusuri dalam kitab Kejadian 2: 21-24. Secara gamblang Kejadian menyebutkan perempuan sebagai bagian dari laki-laki ditemukan pada ayat ke 23, “Lalu berkatalah manusia itu: inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki”. Kitab ini menyebutkan secara gamblang menyebabkan penafsiran terhadap ayat-ayat ini juga menjadi terkesan membenci perempuan. Simone de Beauvoir menyebutkan beberapa tokoh yang menuliskan terkait entitas perempuan, seperti Aristoteles dan St. Thomas. Aristoteles menyebutkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berkualitas dan sifat yang dimilikinya sebagai suatu ketidaksempurnaan dari alam. Sedangkan St. Thomas berpendapat berdasar Kitab Kejadian menyebutkan perempuan sebagai laki-laki yang tidak sempurna dan makhluk yang tercipta secara tidak sengaja (Beauvoir, 2016).
Dalam masyarakat Islam sendiri, problematika tafsir terhadap ayat-ayat hak- hak reproduksi dan seksualitas masih bias gender. Sebuah keniscayaan kemudian
bagi mufassir untuk menawarkan paradigma baru dalam memproduksi makna al-Quran dengan nuansa feminis, mengingat adanya pluralitas makna ayat al- Quran. Pandangan tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa al-Quran telah mendudukkan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah SWT. Pembeda di antara keduanya (laki-laki dan perempuan) hanyalah ketakwaan. Hal itulah yang kemudian menjadi perhatian Husein Muhammad sebagai seorang kiai pesantren yang sudah lama bersentuhan dengan karya-karya mufasir klasik (Tobroni, 2017). Dalam salah satu tulisannya, “Gagasan Tafsir Feminis”, Husein Muhammad menyebutkan bahwa (Muhammad, 2016):
Situasi perempuan tidak semata-mata diakibatkan oleh faktor-faktor budaya, melainkan berkolaborasi secara mutualistik dengan produk pemikiran dan tafsir-tafsir keagamaan, terutama para ahli fiqh. Posisi subordinat perempuan sudah sejak lama dianut oleh mayoritas ahli tafsir terkemuka, baik para ahli tafsir tradisional maupun yang paling rasional sekalipun. Beberapa di antaranya adalah al-Zamakhsyari, Fakhr al-Din al-Razi, Ibnu Katsir, dan lain-lain, termasuk Kiyai Nawawi Banten, ulama terkemuka Indonesia, untuk menyebut beberapa saja dari banyak sekali para penafsir kitab suci al-Qur ’ an. Mereka percaya pada keunggulan laki-laki sebagai sesuatu yang kodrati.
Keyakinan bahwa kodrat perempuan di bawah laki-laki pada gilirannya melahirkan pandangan bahwa perempuan berkewajiban melayani laki-laki dan tidak bisa atau tidak boleh menjadi kepala rumah tangga. Cara pandang demikian, kemudian membawa implikasi lebih jauh terhadap nasib kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan sekehendaknya. Laki-laki adalah pemilik hak kontrol dan hak menentukan atas segala tindakan perempuan, bukan hanya pada wilayah domestik, tetapi juga pada wilayah publik (Muhammad, 2015).
Satu doktrin Islam yang sering digunakan untuk memberikan justifikasi atas keunggulan laki-laki atas perempuan, misalnya, adalah kata-kata Nabi Muhammad Saw., yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang lemah dan kurang akal dan agamnya. Kekurangan akal perempuan ditunjukkan dengan kesaksian mereka dalam transaksi ekonomi. kekurangan dalam hal agama ditunjukkan melalui pengurangan dan pembebasan perempuan dari tugas dan kewajiban agama, misalnya dalam menjalankan peribadatan. Hal terakhir ini, adakalanya berkaitan dengan fungsi biologis perempuan, baik itu menstruasi, hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, dalam pandangan muslim konservatif perempuan adalah separuh dan di bawah laki-laki. Eksistensi biologis, seksualitas
perempuan, dan fungsi-fungsi reproduksi mereka, oleh para penafsir agama ditarik ke arah fungsi-fungsi sosial. Dibedakan dengan laki-laki hampir dalam seluruh dimensi kehidupan (Ghazali, 2002). Berangkat dari distingsi di atas, dalam artikel ini membahas lebih jauh tentang bagaimana Husein Muhammad memandang dan merumuskan hak-hak seksualitas dan reproduksi perempuan menggunakan sudut pandangnya sebagai kiai pesantren yang berkeadilan gender. Hal tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut, karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, suara dan narasi berkeadilan terkait hubungan Islam sebagai sebuah agama dengan hak seksualitas dan reproduksi perempuan masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. 1
Riset tentang pemikiran Husein Muhammad sendiri dalam literatur-literatur sebelumnya sudah banyak dijumpai. Literatur yang mengkaji pemikiran Husein Muhammad dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu Pertama , riset yang membahas pemikiran Husein Muhammad tentang Hukum Islam, seperti tulisan Fahrub, Alhaa, dan Achadi (2023), Mutimmah dan Safiullah (2022), Ahrijon, dan Rohmansyah (2022), Khoiri (2022), Zulaiha dan Busro (2020), Gumiandari dan Nafi’a (2019), Warits (2017). Kedua , riset yang membahas pemikiran Husein Muhammad tentang pernikahan dan pernikahan anak, seperti tulisan Jannah dan Hamidah (2022), dan Rizal (2020). Ketiga , riset yang membahas tafsir gender dan feminis Islam, seperti tulisan Vera (2023), Arofi (2021), Efendi dan Nikmah (2021), Hajar dan Umayah (2020), Najib (2020), Zulaiha dan Busro (2020), Khazanah (2019), Zulaiha (2018), Rabiatun (2018), Malichah, Sariyatun, dan Joebagio (2018). Keempat , riset yang membahas seksualitas perempuan, seperti tulisan Hasan (2022) yang membahas pandangan Husein Muhammad tentang otonomi tubuh perempuan. Tulisan Hikmalisa dan Iballa (2022) mengkaji perspektif kesetaraan dan keadilan gender Husein Muhammad tentang khitan perempuan. Adapula tulisan Syaifudin (2020) yang berfokus pada pandangan Husein Muhammad tentang hak menolak kehamilan bagi perempuan. Lainnya, yaitu tulisan Tobroni (2017) yang mengelaborasi pemikiran Husein Muhammad terhadap makna seksualitas dalam ayat-ayat yang bernuansa feminis. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sudah sangat banyak literatur- literatur yang membahas pemikiran Husein Muhammad. Meskipun demikian,
1 Fenomena Childfree misalnya, lihat tulisan Rafida Ramelan and Rama Amanda Amelia, “Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam,” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (December 31,  2022):  124–37.  Imam  Syaifudin,  “Pandangan  Perempuan  Tentang  Hak  Menolak  Kehamilan  Perspektif  KH. Husein Muhammad,” Sakina: Journal of Family Studies 4, no. 3 (December 31, 2020): 1–10.
kajian-kajian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda. Oleh karena itu, riset ini dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang membahas seksualitas perempuan. Kecenderungan penelitian ini bertolak pada kajian-kajian terdahulu yang dalam penelusuran peneliti belum ada kajian yang secara khusus membahas mengenai “Perspektif Kesetaraan Gender Husein Muhammad Terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)”.
Artikel ini menggunakan metode deskriptif analitik ( tick description ). Metode deskriptif analitik merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan memaknai subyek serta memberikan semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (Harahap, 2020). Melalui penelusuran karya-karya Husein Muhammad, baik dalam bentuk buku artikel jurnal maupun artikel media online dan sumber-sumber pendukung lainnya. Adapun sumber primer yang digunakan dalam artikel ini, antara lain buku Islam Agama Ramah Perempuan , Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas , Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender . Artikel “Gagasan Tafsir Feminis”, “Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang”.

## SRHR dan Kesetaraan Gender
Kesehatan dan hak seksual dan reproduksi (SRHR) sangat penting untuk hasil kesehatan di semua negara. Seks dan reproduksi menentukan kebutuhan kesehatan yang unik dan spesifik untuk perempuan sepanjang hidup. SRHR mencangkup akses dan layanan terhadap kontrasepsi, aborsi aman, perawatan persalinan, pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual termasuk HIV, pendidikan seksualitas dan pencegahan serta pengobatan bagi penyintas kekerasan termasuk perkosaan (Sen & Govender, 2015). Kesehatan seksual dan reproduksi perempuan terkait dengan berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kesehatan, hak privasi, hak atas pendidikan, dan larangan diskriminasi. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) keduanya secara jelas menunjukkan bahwa hak kesehatan perempuan mencakup kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Reporter Khusus Hak atas Kesehatan ( The Special Rapporteur on the Right to Health ) berpendapat bahwa perempuan
berhak atas pelayanan kesehatan reproduksi, serta barang dan fasilitas yang terdiri atas tersedia dalam jumlah yang memadai, dapat diakses secara fisik dan ekonomis, dapat diakses tanpa diskriminasi, dan berkualitas baik (OHCHR, n.d.).
Kesehatan reproduksi juga terkait dengan isu non biologis seperti pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan. Disebutkan dalam Deklarasi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) bahwa ada 4 hak reproduksi bagi perempuan, yaitu kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesehatan masyarakat, hak untuk mengambil keputusan terkait reproduksi, dan hak atas kesetaraan serta keadilan antara laki-laki dan perempuan, hak atas keamanan seksual dan reproduksi. Banyak faktor terkait pelaksanaan prokreasi perempuan yang masih tertinggal, salah satunya faktor gender. Isu gender berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, seperti ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan reproduksi serta sikap dan perilaku di lingkungan yang cenderung mengutamakan laki-laki. Stigma yang muncul di masyarakat Indonesia terhadap penyakit reproduksi pada perempuan. Penyakit yang sama yang diderita laki-laki dan perempuan memiliki efek yang berbeda dalam masyarakat untuk perlakuan diskriminasi secara fisik dan seksual (Fachriyah et al., 2021).
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip hak seksual, sebagai berikut (Mulia,
2015):
1.  Hak atas kenikmatan seksual tanpa kekhawatiran akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh.
2.  Hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya.
3.  Hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan Kesehatan seksual.
4.  Hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh.
5.  Hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa paksaan.
6.  Hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan Kesehatan reproduksi dan seksual.
7.  Hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.

## Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin

## Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Dalam Islam
Manusia sebagai makhluk seksual, dan setiap kehidupannya berhubungan dengan seksualitas. Maka pemenuhan hak seksual setiap individu baik laki- laki maupun perempuan menjadi bagian penting dalam memenuhi hak-hak asasi manusia. Perempuan sebagai manusia juga memiliki hak untuk mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, menjaga kesehatan tubuhnya, beserta organ reproduksinya. Islam sebagai agama rahmah bagi semua makhluk dan sekalian alam juga memperhatikan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Serta tidak membeda-bedakan jenis kelamin dari segi penciptaannya dan kewajibannya taat kepada Tuhan. Berangkat dari hal ini, perempuan dan laki-laki hendaknya memiliki akses yang setara baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, serta kesehatan, kesehatan seksual dan reproduksi seksual.
Seksualitas menjadi terma yang sangat dominan dibicarakan dalam khazanah keilmuan Islam, disampaikan dari generasi ke generasi. Namun, pembicaraan ini hanya sebatas peran perempuan dalam memuaskan hasrat seksual laki-laki, dalam hal ini yang berstatus sebagai suami. Sebagai fenomena sosial, seksualitas diatur secara luas di mana Islam sebagai agama yang berlaku (Dialmy, 2010). Sejalan dengan pendapat Abdessamad Dialmy, Husein Muhammad juga berpendapat bahwa seksualitas adalah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia (Tobroni, 2017). Untuk menyalurkan hasrat atau birahi manusia ini al-Quran sudah menjelaskan caranya secara gamblang, yakni melalui institusi pernikahan. Namun sekali lagi, dalam institusi pernikahan inilah kemudian hadir tafsir-tafsir yang bersifat androsentrisme terkait peran perempuan dalam institusi pernikahan termasuk di dalamnya permasalahan seksualitas perempuan.
Permasalahan seksualitas yang dianggap sebagai paten agama dan diatur langsung oleh Tuhan melalui kitab suci tentu saja tidak serta merta terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor sehingga memunculkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam hal seksualitas ini. Tobroni (2017) dalam artikelnya menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa permasalahan seksualitas ini terjadi atas dasar ketidakadilan; pertama, tradisi Islam dalam fiqh yang menempatkan perempuan sebagai pelayan kebutuhan seksual laki- laki dan pembangkit birahi seksual. Kedua, kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban industri modern. Ketiga, tradisi lokal, khususnya di Jawa yang menempatkan perempuan sebagai kemuliaan laki-laki.
Padahal seyogianya institusi pernikahan adalah wadah di mana kesenangan (seksual) menjadi bagian penting dalam kehidupan suami dan istri. Para ahli fiqih dalam pembaharuan Islam menganjurkan hendaknya suami tidak mencapai kenikmatan seksual sebelum istrinya mendapatkannya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Tarmidzi bahwa suami dilarang menggauli istrinya seperti binatang, dan menganjurkan suami mendahulukan kenikmatan kepada istri (Dialmy, 2010; Ramadhan, 2021). Berdasar hadis tersebut juga dapat dilihat bagaimana Islam memerintahkan menjaga relasi suami dan istri yang dilandaskan cinta kasih tanpa ada kekerasan dan pemaksaan bahkan terkait kenikmatan seksual. Lebih lanjut terma seksualitas tidak hanya berbicara persoalan kenikmatan seksual semata, tetapi lebih luas seksualitas mencakup di antaranya kebiasaan seksual, identitas dan seksual, peran sosial, kepribadian, hubungan, biologis, perasaan dan pikiran (Muhammad et al., 2011).
Selanjutnya Islam juga mengatur kesehatan reproduksi perempuan, seperti dikemukakan di muka, beberapa prinsip hak-hak terkait seksualitas dan reproduksi perempuan harus dilaksanakan untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan dan setara. Memastikan hak-hak perempuan terpenuhi, baik hak aksesnya terhadap ruang publik dan sebagai warga negara, juga hak perempuan terhadap seksualitas dan hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sama-sama memastikan terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Karena, hak-hak perempuan adalah bagian dari hak- hak asasi manusia (Muhammad, 2021). Terkait hal tersebut, perempuan sebagai manusia memiliki hak untuk menjaga kesehatan tubuh dan alat reproduksinya, sama seperti laki-laki. Hak untuk menjaga kesehatan tubuh dan alat reproduksinya ini juga berkaitan dengan hak perempuan untuk menolak sunat atau mutilasi alat kelamin terhadap perempuan dan anak perempuan.
Terkait sunat terhadap perempuan ini erat kaitanya dengan seksualitas dan kesucian. Di dalam Islam meskipun tidak ada ayat Quran yang menyebutkan pentingnya sunat, namun kesepakatan para ulama mengkategorikan sunat (circumcision) sebagai sesuatu hal yang diharuskan atau wajib, atau setidaknya sunah bagi laki-laki (Schneider, 2014). Meskipun perintah sunat atau khitan tidak secara gamblang diatur di dalam Quran, sunat perempuan menurut beberapa ulama juga merupakan kewajiban. Perempuan dikenai alasan yang sama seperti pada laki-laki untuk menjaga kesucian. Meskipun, beberapa cendikiawan Muslim tidak sependapat dengan hal ini. Beberapa ulama menyebut bahwa Rasulullah berkata kepada Ummu ‘Atiyya al-Ansariyya seorang perempuan dari Madinah
bahwa jangan membuang organ intim perempuan, karenanya itu baik untuk perempuan dan memberikan kenikmatan bagi dirinya serta laki-laki (suaminya) (Schneider, 2014). Tentu saja redaksi ini tidak dapat diterima secara luas, karena hal tersebut disampaikan oleh perempuan. Lebih lanjut menurut Syeikh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan perintah sunat terhadap peremuan adalah dhaif (lemah) tidak ada yang shahih (Muhammad, 2009).
Silang pendapat para ulama terkait sunat perempuan masih terjadi sampai hari ini. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani seperti yang dikutip oleh Husein dalam Fiqh Perempuan (2009) ada dua pendapat ulama terkait sunat, pertama, wajib bagi laki- laki dan perempuan. Padangan perempuan ini berdasarkan pada pandangan Imam Syafi’I dan sebagai besar ulama mazhab Syafi’i. Kedua, sunat perempuan tidak wajib. Pandangan kedua ini merupakan pandangan mayoritas ulama dan sebagian ulama mazhab Syafi’i. Di Indonesia sendiri praktik sunat perempuan dipandang sebagai sebuah kewajiban. Karena perempuan yang tidak disunat dipandang sebagai sebuah aib dalam keluarga (Sa’dan, 2016), pandangan ini tentu saja sebagai salah satu upaya untuk mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan dengan pelabelan ‘liar dan tidak terbendung’. Pelanggengan dominasi seksualitas perempuan melalui sunat perempuan ini selain disokong oleh sebagian besar ulama, sebelumnya juga didukung oleh keputusan Kementerian Kesehatan RI tahun 2010. Putusan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/ Menkes/Per/XI/2010. Meskipun peraturan ini kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Melalui Peraturan Menteri tahun 2014 ini negara melihat tidak adanya manfaat kesehatan yang ditimbulkan dari pelaksanaan sunat terhadap perempuan yang sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh badan kesehatan dunia (WHO).
Selanjutnya perempuan memiliki hak untuk menolak hubungan seksual. Namun cendikiawan Muslim menyatakan pembangkangan ( nusyuz ) istri (dalam institusi pernikahan) jika melakukan penolakan berhubungan seksual. Hal tersebut bersumber pada hadis shahih yang menyatakan jika istri menolak berhubungan seksual makan akan dilaknat oleh malaikat (Muhammad, 2009, 2021). Atau pada hadis lainnya yang menyatakan kesiapan istri jika diminta untuk berhubungan seksual meskipun sedang di dapur (Muhammad, 2009). Ini menunjukkan ketidakramahan penafsiran terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Pada hadis pertama terdapat redaksi yang menyebutkan ‘jika suami marah’, hal ini menunjukkan sikap suami dalam memperlakukan istri. Islam mengatur relasi antara suami dan
istri harus penuh cinta dan kasih, seperti yang dikatakan dalam al-Quran dalam QS. al-Baqarah:228, dan QS. Ar-Rum: 21. Hubungan seksual yang tidak disetujui kedua belah pihak, baik suami maupun istri, menurut Umar bin Abdullah merupakan awal dari perselisihan antara pasangan dalam pernikahan. Sehingga untuk menghindari perselisihan ini hubungan seksual atau pertemuan antara dua cairan dalam satu waktu merupakan puncak dari kenikmatan yang merupakan dasar dari kasih sayang (Dialmy, 2010).

## Husein Muhammad dalam Kajian Gender
Husein Muhammad adalah seorang tokoh feminis laki-laki yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak seksual dan reproduksi perempuan. Ia kemudian berinisiatif membentuk sebuah usaha dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual berbasis Islam di pondok pesantren, melalui Institut Fahmina di Cirebon, Jawa Barat. Husein sendiri memberikan pengertian kesehatan reproduksi sebagai keadaan fisik yang tidak berpenyakit serta dapat menjalankan alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya dengan baik serta keberlangsungan fungsi-fungsi dari reproduksi tersebut. Kesehatan tidak hanya menyoal jasmani atau fisik, namun termuat pula di dalamnya kesehatan mental, rohani, serta akal yang baik utuh dari beragam keadaan lain yang dapat mengganggu kesehatan (Syaifudin, 2020).
Husein Muhammad merupakan sosok kiai yang unik, selain dikenal sebagai sosok penghafal Quran dan sangat menguasa ilmu-ilmu Islam tradisional, akan tetapi ia juga mengenal beberapa pemikiran modern yang digunakannya dalam menyuarakan pembelaan pada perempuan di even-even nasional maupun internasional (Zulaiha & Busro, 2020). Menurut Zulaiha dan Basro, pemikiran Husein jika ditelusuri dibentuk oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Ketertarikan dan minat besar Husein Muhammad pada kajian di bidang nahwu , balaghah , fiqh dan ushul fiqh , serta tampil menjadi kiai pesantren pertama di Indonesia yang memulai perjuangannya membela perempuan dengan mengadopsi metode taqlid al-Manhaji saat menguraikan pendapatnya menjadi faktor internal yang membentuk pemikiran Husein. Adapun faktor eksternal yang membentuk pemikiran Husein Muhammad berangkat dari latar belakangnya yang lahir dan besar di lingkungan pesantren (Rabiatun, 2018). Husein lahir dari keluarga pesantren yang cukup terbuka dengan segala perubahan yang terjadi. Di sisi lain, Husein telah mengalami pergolakan intelektual, karena ia hidup dalam rentang waktu yang mana
Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin
budaya patriarki begitu mengakar di sekitarnya. Dalam bukunnya, Islam Agama Ramah Perempuan , Husein mengatakan (Muhammad, 2021):
“Saya dulu juga menolak gagasan keadilan dan kesetaraan, karena saya masih menganggap bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Waktu itu saya masih konservatif dan masih takut terhadap gagasan tersebut.”
Budaya patriarki memberikan inspirasi bagi Husein untuk perjuangannya dengan melahirkan pola-pola berpikir yang bersandar sepenuhnya pada metodologi “baru” dalam memahami teks al-Quran, dengan semangat pembebasan bagi perempuan atau laki-laki. Metodologi baru itu dirancang untuk mengubah dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil menuju metodologi yang ramah pada perempuan dan kemanusiaan pada umumnya dengan selalu merujuk pada kitab Suci al-Quran (Zulaiha & Busro, 2020).
Dalam pandangan dan pemikiran Husein, pengaruh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan dampak yang signifikan. Ia berguru dan dekat dengan sosok Gus Dur. Kedekatannya dengan tokoh besar ini dituliskan secara lengkap dalam bukunya Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gusdur dan pada beberapa artikel dalam media online Mubadalah.id yang ditulisnya. Wacana gender di komunitas NU dimulai dari Badan Otonom (Banom) dan sayap kultural NU aktif mendiskusikan wacana-wacana kritis. Muslimat dan Fatayat sebagai badan otonom NU mengusung isu-isu gender sebagai program utamanya. Selain itu LSM yang dikelola oleh kader muda NU juga memiliki perhatian besar pada wacana ini. Misalnya P3M (Pusat Pengembangan Pesantren di Masyarakat), yang di sinilah Husein Muhammad berkenalan dengan isu gender pada tahun 1993 (Zulaiha & Busro, 2020). Tepatnya, ketika ia diundang oleh P3M yang saat itu dipimpin oleh Masdar Farid Masudi dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama (Muhammad, 2021). Keikutsertaan Husein mengantarkannya pada gagasan-gagasan Islam yang langsung bersentuhan dengan realitas sosial yang selama ini tidak diperoleh Husein di pesantren umumnya. Gagasan-gagasan Husein kemudian berubah menjadi lebih progresif dengan menggerakkan program fiqh perempuan ( fiqh al-Nisa ) (Zulaiha, 2018).

## SRHR Dalam Perspektif Husein Muhammad
Sebagai seorang kiai yang menguasai dengan baik kitab kuning (fiqh klasik), dan turut serta dalam khazanah keilmuan Islam di pondok pesantren. Tentu
tidak mudah untuk menafsirkan ulang sumber hukum Islam (fiqh) dalam ranah berkeadilan gender dan menjunjung hak asasi manusia yang berkemanusiaan. Terkait fiqh, Husein menjelaskan bagaimana terma fiqh yang kadang disalahartikan sebagai sumber ajaran Islam sejak zaman Rasulullah. Padahal ada dua terma yang muncul dalam sumber hukum Islam, yakni syariah dan fiqh. Syariah merupakan himpunan hukum-hukum Tuhan yang dituangkan ke dalam al-Quran dan sunah. Tuhan adalah otoritas tunggal atas syariah dan Rasulullah adalah otoritas tunggal atas penafsiran wahyu yang bersifat mengikat (Muhammad, 2021).
Lebih lanjut Husein Muhammad menjelaskan fiqh merupakan produk nalar manusia yang mengacu pada al-Quran dan Sunah untuk menjelaskan persoalan manusia dengan mempertimbangkan sosio-kulturalnya (Muhammad, 2021). Namun teks-teks keagamaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam ini kerap kali ditafsirkan secara timbang dan tidak setara. Penafsiran yang tidak berkeadilan dan tidak setara gender ini merujuk kembali kepada penjelasan – fiqh sebagai nalar manusia dengan mempertimbangkan sosio-kultural – tentu saja menjadi alasan utama penafsiran ini seringkali mendiskreditkan jenis kelamin tertentu, perempuan dalam hal ini.
Dewasa ini fiqh yang harus dikembangkan adalah fiqh yang berkeadilan gender, fiqh yang tidak menimpangkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah persoalan SRHR. Seksualitas perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan tidak lagi dilihat dari luar dirinya, namun harus dilihat dari dalam dirinya sendiri (Muhammad et al., 2011). Pembicaraan kesetaraan juga agaknya dapat dilihat secara progresif, tidak lagi memakai kacamata patriarki. Dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan setara, pembacaan ulang terhadap teks keagamaan ini menjadi penting dilakukan. Terutama terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara menurut Husein Muhammad memiliki hak-hak yang harus dipenuhi terkait organ reproduksi dan seksualnya (Nuroniyah, 2022).
Sampai hari ini kita masih mengikuti pandangan-pandangan ulama fiqh yang memperlihatkan bagaimana superioritas laki-laki atas perempuan, baik atas ruang dan akses perempuan, juga terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Penafsiran seperti ini menempatkan perempuan seakan-akan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri (Muhammad, 2021). Dominasi ini seperti sudah dikemukakan di muka, banyak ditemukan dalam relasi suami istri dalam institusi pernikahan. Husein Muhammad mengemukakan berdasarkan rumusan sebagian ulama dan mazhab
Sebagaimana perempuan berhak menuntut pelayanan dan mendapatkan kenikmatan seksual dari laki-laki (suami), perempuan juga berhak menolak hubungan seksual, ditengah-tengah gempuran tafsir perempuan harus siap ketika laki-laki – dalam hal ini suami – meminta dilayani dalam hal seksual. Beberapa penafsir cukup progresif dalam menjelaskan hadis tentang kewajiban istri untuk melayani kebutuhan seksual suami, jika tidak memiliki alasan segala sesuatu untuk menolaknya, tidak ada halangan, dan tidak dalam mengerjakan kewajiban (Muhammad, 2021). Sebagaimana harusnya kepuasan seksual dalam institusi pernikahan hendaknya dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencapai ini otoritas tubuh perempuan harus dikembalikan kepada dirinya sendiri tanpa ada dominasi dari pihak manapun, atau ideology apapun. Terkait otoritas tubuh, reproduksi dan seksualitas perempuan ini, perempuan berhak dan turut serta dalam pemenuhan strandar kesehatan reproduksi dan seksualitas, perempuan berhak dan turut serta menolak praktik sunat terhadap perempuan.
Terkait sunat perempuan ini, Husein Muhammad sepakat bahwa sunat terhadap perempuan tidak mendatangkan manfaat bagi perempuan. Menurutnya, sunat perempuan jika dilihat dari segi kebutuhan seksual dapat mengurangi kenikmatan seksual dan bahkan dapat menimbulkan trauma psikologis yang berat dan lama (Muhammad, 2009). Tentu saja pandangannya terkait sunat perempuan ini tidak serta merta hadir begitu saja, perdebatan ulama terkait disarankannya sunat perempuan ini dan hadis-hadis yang seringkali dikemukakan juga mendasari penolakan Husein atas sunat perempuan. Hikmalisa dan Iballa (Hikmalisa & Iballa, 2022) dalam artikelnya menyebutkan bahwa Husein Muhammad dalam menanggapi hadis yang menyebutkan diwajibkan serta dianjurkannya sunat bagi perempuan melihat sejarah dan konteks turunnya hadis tersebut. Jikalau hadis tersebut shahih maka dapat melalui interpretasi bahwa ajaran Islam saat turunnya hadis tersebut ingin mengorganisasi, mengevaluasi, serta mengkrtik kebiasaan masyarakat Jahiliyah sebelum datangnya Islam.
Hal terbaru yang diperjuangkan oleh Husein Muhammad terkait pelarangan praktik sunat terhadap perempuan ini melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Semarang dan Jepara. Melalui KUPI II, Husein beserta peserta kongres
Syafi’ i mengatakan bahwa akad nikah adalah ikatan yang mengandung kebolehan kenikmatan seksual atas laki-laki dan perempuan. Menurutnya, menurut definisi ini perempuan sebagai istri berhak untuk menuntut pelayanan seksual dari suami, dalam porsi yang adil dan dikehendaki bersama.
lainnya menyepakati setidaknya tiga hal terkait perempuan, diantaranya pertama, menyorot persoalan kekerasan seksual, dan perkosaan yang mana perempuan acapkali menjadi korban disudutkan dan distigma. Putusan ini meminta negara memprioritaskan regulasi yang berpihak kepada korban. Kedua , pelarangan praktik sunat terhadap perempuan, dan menyebut praktik ini mengandung mudharat atau keburukan bagi perempuan. Putusan ini meminta negara untuk menyusun regulasi yang tegass melarang P2GP atau Praktik pemotongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan tanpa pertimbangan medis. Ketiga , pemakasaan perkawinan anak adalah kezaliman bagi perempuan. Terkait hal ini, KUPI meminta negara bisa memastikan adanya regulasi untuk menghentikan praktik perkawinan anak (Mayasari, 2022).
Namun, fatwa yang dihasilkan melalui KUPI II ini mendapat respon penolakan dari Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura melalui Bahtsul Masa’il FMPP Se-Jawa Madura XXXVIII. Dalam Bhtsul Masa’il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura tersebut memandang bahwa tidak semua sunat/khitan berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara tepat dan oleh tenaga professional, seperti menyayat colum yang menutupi klitoris, sebagaimana prosedur sunat/khitan yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian prosedur aman pelaksanaan sunat terhadap perempuan juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 (Dinu et al., 2023). Meskipun terkait Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 terkait pelaksanaan sunat perempuan sudah dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Melalui Peraturan Menteri tahun 2014 ini, negara melihat tidak adanya manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan sunat terhadap perempuan. Artinya, peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 tentu sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk memperbolehkan praktik sunat perempuan dari segi medis.
Lebih lanjut, perempuan juga berhak menentukan dirinya mau untuk hamil atau tidak. Terkait hal ini, perempuan tentu saja berhak menentukan kehamilannya, mengingat risiko hamil dan melahirkan yang masih sangat tinggi bagi perempuan. Dalam ICPD ke 15 mengungkapkan bahwa kematian ibu melahirkan di Indonesia termasuk dalam 12 besar negara di Asia. Pada tahun 2005 saja kematian ibu melahirkan mencapai 15% dari jumlah kepadatan penduduk Indonesia, dengan 89% dari perempuan sudah menikah dan 11% dari perempuan single (Candraningrum, 2015). Menurut Husein Muhammad, jika istri tidak mengehendaki kehamilannya maka suami juga harus mempertimbangkannya (Muhammad, 2009, 2021).

## Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin
Terakhir menyangkut hak kesehatan reproduksi perempuan, yakni hak perempuan untuk melakukan aborsi. Terkait permasalahan ini, ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang memperbolehkan dengan beberapa syarat ada juga yang melarang praktik ini dilakukan. Pandangan yang memperbolehkan perempuan melakukan aborsi datang dari Syeikh al-Hashkafi dari mazhab Hanafi. Seorang perempuan diperbolehkan untuk menggugurkan kandungannya sebelum usia kandungan 120 hari atau masih berbentuk embrio. Diperbolehkannya perempuan melakukan aborsi ini oleh para ahli fiqh masih mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan ibu semata (Mulia, 2015), lebih lanjut menurut Husein aspek sosial, ekonomi, politik dan psikologis belum mendapatkan perhatian dari para mufassir.

## Simpulan
Penafsiran teks-teks keagamaan yang masih terikat dengan budaya patriarki dan faham androsentrisme (melihat sesuatu dari sudut pandang maskulin) termasuk soal kesetaraan tentu tidak akan menemukan titik temu. Perempuan kerap kali menjadi objek misoginis tafsir-tafsir keagamaan yang tidak ramah gender, perempuan diekspolitasi ruang, dirinya, tubuh dan seksualitasnya. SRHR yang dicanangkan sebagai paradigma pembangunan baru suatu negara juga tidak semudah itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat dengan budaya patriarki yang sangat kuat, dan dibalut dengan teks-teks keagamaan yang tidak ramah.
Hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual yang ditujukan kepada perempuan bertujuan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, selanjutnya menunjukkan agama juga turut serta mendukung penghormatan dan pengakuan atas entitas perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara. Melalui pembacaan ulang tafsir-tafsir yang tidak ramah terhadap perempuan, Husein Muhammad berusaha mendobrak ketabuan perihal tubuh perempuan, membawanya serta dalam lingkup agama yang ramah dan Rahim, Islam. Pembacaan ulang ini menunjukkan eksistensi Islam dalam menjaga setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan, setiap manusia adalah setara, dan menunjukkan perempuan juga memiliki hak yang sama (sesuai dengan kebutuhan tubuhnya) seperti laki-laki.

## Daftar Pustaka
Ahrijon, & Rohmansyah. (2022). Keabsaan Imam Shalat Perempuan Bagi Jama’ah Laki-laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak , 4 (2), 183–197.
Apriando, T. (2015). Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang Pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights).
Jurnal Perempuan , 20 (3), 45–60.
Arofi, M. F. (2021). Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi
Pustaka Buku Fiqh Perempuan). Journal Islamic Studies , 1 (1), 1–28.
Beauvoir, S. de. (2016). Second Sex . Narasi.
Candraningrum, D. (2015). SRHR (Hak & Kesehatan Reproduksi & Seksual) dan Perubahan Iklim. Jurnal Perempuan , 20 (3), 4–5.
Dialmy, A. (2010). Sexuality and Islam. The European Journal of Contraception Adn Reproductive Healthcare , 15 (1), 160–168. https://doi.org/https://doi. org/10.3109/13625181003793339
Dinu, A. S., Muhammad, Ahmad, Muhammad, & Jamil, M. A. Al. (2023). Hasil Keputusan Komisi A Bahtsul Masa’il FMPP Se-Jawa Madura XXXVIII .
Efendi, U. H., & Nikmah, S. (2021). Pemahaman Hadis Perspektif Gender: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim. Riwayah: Jurnal Studi Hadis , 7 (2), 385–411.
Fachriyah, F., Sukmawan, R. F., & Purba, T. S. K. (2021). Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Gender. Edukasi Pernikahan Bagi Remaja Untuk Mencegah Pernikahan Dini Serta Menurunkan AKI Dan AKB Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045 , 73–83.
Fahrub, A. W., Alhaa, D., & Achadi, M. W. (2023). Gender Equality In Women’s Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education. AL-WIJDÃN Journal of Islamic Education Studies , 8 (1), 124–149. https://ejournal.uniramalang.ac.id/index. php/alwijdan/article/view/1604
Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Tranformasi Sosial . Pustaka Pelajar.
Ghazali, A. M. (2002). Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda . Rahima.
Gumiandari, S., & Nafi’a, I. (2019). Husein Muhammad’s Progressive Thinking About Female Jurisprudence: A Descriptive Analytical Study. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 144–161.
Hajar, S., & Umayah. (2020). Tafsir Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perspektif Husein Muhammad. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis , 8 (2), 283–
284.
Hamidah, T. (2011). Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender . UIN-Maliki Press.
Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif . Wal Ashri Publishing. Hasan, A. F. (2022). Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember , 3 (1), 1–5.
Hikmalisa, & Iballa, D. K. M. (2022). Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender Husein Muhammad Dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman , 8 (1), 86–109.
Jannah, S., & Hamidah, T. (2022). Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. Transformatif , 6 (1), 88–98.
Khazanah, F. (2019). Awareness On Islamic Feminism: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 19 (2), 175–194.
Khoiri, M. (2022). Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad.
Urnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 11 (5),
432–443. http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/ view/2303
Malichah, N. E., Sariyatun, & Joebagio, H. (2018). Pemikiran Husein Muhammad Tentang Perempuan, Islam, dan Negara. Graduate Forum , 300–321.
Maula, B.S. (2020). “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak 2 (2), 164-181.
Mayasari, L. D. (2022). 8 Rekomendasi Hasil KUPI II: Mewujudkan Peradaban Yang Berkeadilan . Mubadalah.Id.
Muhammad, H. (2009). Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender . LKiS.
Muhammad, H. (2015). Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Persepektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 5 (1), 67–86.
Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Muhammad, H. (2016). Gagasan Tafsir Feminis. Jurnal Islam Indonesia , 6 (2), 1–19. Muhammad, H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan . IRCiSoD.
Muhammad, H., Mulia, M., & Wahid, M. (2011). Fiqh Seksualitas . Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
Mulia, M. (2015). Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita . Opus Press.
Mutimmah, & Safiullah, B. (2022). Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum , 3 (5),
446–462. https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/155
Najib, M. A. (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 8 (1), 203–228.
Nuroniyah, W. (2022). “Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian atas Aturan Puasa bagi Perempuan Haid dalam Fikih sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 16 (1), 59-76.
OHCHR. (n.d.). Sexual and Reproductive Health and Rights . OHCHR. Retrieved April 9, 2023, from http://www.ohcr.org/en/women/sexual-and-reproductive- health-and-rights
Rabiatun, A. (2018). Wacana kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an dan Hadis
Menurut Husein Muhammad. Raushan Fikr , 7 (1), 15–23. https://doi. org/10.24090
Ramadhan, R. M. (2021). Tinjauan UU No.33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga. ISTI’DAL:
Jurnal Studi Hukum Islam , 8 (1), 45–67.
Riyani, I. (2021). Islam, Women’s Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire .
Routledge.
Rizal, F. (2020). Hak Kawin Muda dalam Islam Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman , 8 (2), 260–
273.
Sa’dan, M. (2016). Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Kermeutika Fazlur Rahman. Buana Gender , 1 (2), 115–128.
Schneider, I. (2014). Women in the Islamic World: From Earliest Times to the Arab Spring . Markus Wiener Publichers.

## Elza Ramona, Peppy Angraini, Al Amin
Sen, G., & Govender, V. (2015). Sexual and Reproductive Health and Rights in Changing health Systems. Global Public Health , 10 (2), 228–242. https://doi.or
g/10.1080/17441692.2014.986161
Syaifudin, I. (2020). pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad. Sakina: Journal of Family Studies , 4 (3).
Tobroni, M. (2017). Makna Seksualitas dalam Al Quran menurut Husein Muhammad. Al-A’raf , 14 (2).
Vera, S. (2023). Landasan Pemikiran Kajian Feminis di Indonesia menurut Husein Muhammad. Gunung Djati Confrence Series , 89–97.
Warits, A. (2017). Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan Hukum Bagi Perempuan (Telaah Kritis Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad).
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) , 486–503. http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/50/51
Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sunari Penjor: Journal of Anthropology , 1 (1), 29–42.
Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat relasi Gender. Al-Bayan: Jurnal Sudi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir , 3 (1), 1–11. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125
Zulaiha, E., & Busro. (2020a). Prinsip Liberalisme Dalam Metofologi Tafsir Feminis: Pembacaaan Pada Karya-Karya Husein Muhammad. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora , 18 (1), 25–48.
Zulaiha, E., & Busro. (2020b). Tadisi bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam , 19 (2), 205–218. https://doi.org/10.14421. musawa.2020.192-205-2018