Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  360 - 369

## ANALISIS DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT
PANDEMI COVID-19
Oleh : Eka Chyntia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe Email: eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id Eko Gani PG Universitas Malikussaleh Email: eko.yakuza@gmail.com Mulia Andirfa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe Email: andirfa@stie-lhokseumawe.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 Perppu No. 1 of 2020 provides a new instrument to minimize the impact of the Covid-19 pandemic on the village economy. Article 2 Paragraph (1) letter (i) of the regulation states that it is necessary to prioritize the use of budget  allocations  for  certain  activities  (refocusing),  adjustment  of allocations, and/or cutting/delaying the distribution of budget transfers to regions  and  village  funds,  with  certain  criteria.  Furthermore,  in  the explanation of the Perppu it is stated that what is meant by "prioritizing the use of village funds" is that village funds can be used, among others, for direct cash assistance (BLT) for the poor in villages and activities to handle  the  Covid  19  pandemic.  The  problem  that  is  the  focus  of  this research is how the impact of distributing BLT to the Paloh Lada gampong community in supporting the family economy. And also the effectiveness of the implementation of BLT as well as obstacles in economic recovery in the village. This study aims to see whether BLT can ease the economy of  the  community  affected  by  COVID-19  and  whether  the  BLT  that  has been provided can support the economy of families and villages in Paloh Lada Village, especially in Dewantara District. The research method used is the interview method either directly or by distributing google form. The sample is the Paloh Lada village community who are included in the BLT recipient  category  during  the  covid-19  pandemic.  Data  were  analyzed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study show that  the  community  is  greatly  helped  by  the  BLTDD  provided  by  the Government  through  the  Village  Fund.  The  community's  economy  is slowly starting to bounce back after the COVID-19 pandemic.
Keyword : BLTDD, Community
Economy, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah selama  masa  pandemi  covid-19  menjadi  salah satu  solusi  yang  diharapkan,  agar  dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang mengalami atau yang terdapak akibat  adanya  Virus  covid-19.  Di  Tahun  2020 Pemerintah  telah  mengeluarkan  PERPU  No.1 Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan. Terbitnya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun, 2020) memberikan instrumen baru  untuk  meminimalkan  dampak  pandemi Covid-19  terhadap  perekonomian  desa.  Pada
Pasal  2  Ayat  (1)  huruf  (i)  peraturan  tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran untuk kegiatan tertentu ( refocusing ), penyesuaian  alokasi,  dan/atau  pemotongan/ penundaan  penyaluran  anggaran  transfer  ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya  dalam  penjelasan  Perppu  tersebut disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “pengutamaan  penggunaan  dana  desa”  adalah dana  desa  dapat  digunakan  antara  lain  untuk bantuan  langsung  tunai  bagi  penduduk  miskin di  desa  dan  kegiatan  penanganan  pandemi Covid 19
Selama  masa  pandemi  covid-19  BLT telah  di  bagikan  kepada  masyarakat  miskin melalui  beberapa  tahapan.  Dimana  tiga  bulan petama  masyarakat  penetima  BLT  menerina bantuan sebesar Rp 600.000/bln dan tiga bulan berikutnya  sebesar  Rp  300.000/bln.  Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli  masyarakat  saat  ini  yang  mulai  menurun, khususnya  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan. Dengan  adanya  daya  beli  masyarakat  yang meningkat,  sedikit  banyak  bisa  membantu memulihkan  perekonomian  masyarakat  yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat  terendah  dapat  bergerak,  maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian  di  tingkat  nasional.  Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa  dilakukan  agar  dana  tersebut  secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan  dan  segera  digunakan  untuk dapat  mencukupi  kebutuhan  keperluan  hidup sehari-hari (Sofi, 2021).
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah  dalam  meminimalisir  dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya diketemukan masalah  adanya  protes  masyarakat  terhadap aparat  desa  yang  dianggap  tidak  mampu melaksanakan  kebijakan  BLT  Dana  Desa dengan baik, bahkan di beberapa desa berujung kepada perusakan kantor desa (Herdiana et al., 2021).  (Nafida  Arumdani,  Salsabella  Nanda Rahmania,  2021)  juga  mengunggkapkan terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyaluran BLT-DD di berbagai daerah,  adanya  sistem  tebang  pilih  oleh perangkat  desa  menyebabkan  pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa semakain menjadi  sorotan  warga  yang  merasa  tidak  di perlakukan  secara  adil.  Selain  itu,  kebijakan
program  tersebut  juga  menuai  protes  karena penyaluran dan pencairannya dinilai membingungkan  bagi  masyarakat  (Dewi  & Andrianus, 2021). Dari permasalahan- permasalahan  yang  timbul  di  berbagai  daerah selama  penyaluran  BLT  dana  desa  di  masa pandemi covid-19 berlangsung, peneliti tertarik untuk melihat bagaimanakah dampak penyaluran  BLT  kepada  masyarakat  gampong Paloh  Lada  dalam  menunjang    perekonomian keluarga. Dan juga efektifitas pelaksanaan BLT serta  kendala  dalam  pemulihan  ekonomi  di desa.  Apakah  BLT  dapat  meringankan perekonomian  masyarakat  yang  terdampak covid-19 dan apakah BLT yang telah di berikan dapat  menunjang  perekonomian  keluarga  dan desa  di  gampong  Paloh  Lada  khususnya  pada Kecamatan  Dewantara  Kabupaten  Aceh  Utara di provinsi Aceh.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang terkait dengan penelitian ini:
Penelitian yang dilakukan oleh (Sasuwuk  et  al.,  2021)  tentang  kebijakan penyaluran  BLT-DD  selama  masa  pandemi  di
Desa Sea
Kabupaten Minahasa mengungkapkan  bahwa  program  BLT-DD  ini masih  belum  berjalan  baik  karena  terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Febriaty  &  Mistia,  2021)  Implementasi penerimaan  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Pada Masa  Pandemi  Covid-19  telah  berjalan  cukup baik  dan  dinilai  tepat  sasaran,  akan  tetapi jumlah nilai yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  sehati-hari dikarenakan  masih  tingginya  harga  bahan pokok  serta  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan kesehatan  mereka  menyebakan  masyarakat miskin dikelurahan tanah enam ratus  berharap jumlah  BLT  yang  lebih  baik  lagi.  (Tumbel  et al., 2021) dalam penelitiannya tentang dampak kebijakan program BLT di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa mendapatkan bahwa  diketahui Pemerintah  Kelurahan  Kurang  Tepat  sasaran dalam  pendataan  penerima  program  Bantuan Lansung Tunai Sehingga masi ada masyarakat yang  kurang  mampu  yang  tidak  terdampak dalam  Kebijakan  Ini  ,Perlunya  kesadaran masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai sehingga  dana  yang  di  dapatkan  dari  program
BLT  bisa  sedikit  membantu  Kondisi  Ekonomi
Masyarakat ,Pemerintah harus meninjau kembali  Masalah-masalah  publik  yang  sering muncul  pada  program  BLT  sehingga  program Bantuan  Langsung  Tunai  dapat  terealisasi secara optimal kepada Masyarakat.
Efektifitas  adalah  suatu  keadaan  yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan  manajemen  dalam  mencapai  tujuan yang di tetapkan (Chyntia et al., 2021). (Ajefri, 2017) efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan  seberapa  jauh  targer  (kuantitas, kualitas  dan  waktu)  yang  telah  dicapai  oleh manajemen,  yang  mana  target  tersebut  sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas menurut Ravianto  (2014)  adalah    seberapa  baik  suatu pekerjaan  yang  dapat  dilaksanakan,  seberapa jauh  orang  itu  dapat  membuat  keluaran  sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian berikutnya menurut  Schermerhorn  (2003),  efektivitas merupakan  suatu  pencapaian  target  keluaran (output)  yang  akan  dinilai  dengan  cara menyandingkan  antara  output  anggaran  biasa disingkat  dengan  OA  (seharusnya)  dengan output  realisasi  biasa  disingkat  dengan  OS (sesungguhnya). Jika nilai OA lebih besar dari nilai  OS  maka  pekerjaan  tersebut  akan  dinilai efektif.
Menurut  Harbani  Pasolong  (2012:51) efektivitas  pada  dasarnya  berasal  dari  kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan  sebab  akibat.  Efektivitas  dapat dipandang  sebagai  suatu  sebab  dari  variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan  sebelumnya  dapat  tercapai  atau dengan  kata  sasaran  tercapai  karena  adanya proses  kegiatan.  Tingkat  efektivitas  dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau  target  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut  itulah  yang  dikatakan  efektif,  namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak  tercapai  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak efektif.
Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan
kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak  program  penanggulangan  kemiskinan yang  terbagi  menjadi  tiga  klaster  Wynandin Imawan (2008:8). Program Bantuan Langsung Tunai  masuk  dalam  klaster  I,  yaitu  Program Bantuan  dan  Perlindungan  Sosial.  Termasuk dalam  klaster  I  adalah  Program  Beras  Miskin
(Raskin),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.
BLT  adalah    program    kompensansi jangka  pendek    yang    di    keluarkan    oleh pemerintah  dan  dengan tujuan   utama  sebagai stimulus  dalam  membantu  masyarakat  yang termasuk    miskin,  lebih  tepatnya  membantu rumah  tangga  yang  termasuk  miskin,  karena dampak    Covid-19    yang    sangat  berbahaya. Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  merupakan bantuan  pemerintah  akibat  dicabutnya  subsidi BBM dan dialihkan kepada masyarakat miskin agar kemiskinan di Indonesian berkurang. Nilai BLT-Dana  Desa  yang  diterima  sebesar Rp600.000  setiap  bulan  yang  memenuhi kriteria  dan  persyaratan  diberikan  selama  3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga  bulan  berikutnya.  Jika    kebutuhan  desa melebihi  ketentuan  maksimal    yang  dapat dialokasikan  oleh  desa,  maka  Kepala  Desa mengajukan  usulan  penambahan  alokasi  Dana Desa  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  kepada Bupati  sebagaimana  dalam  peraturan  Menteri Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang perubahan  peraturan    Menteri  Desa  PDTT Nomor  11  tahun  2019  tentang  prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga terkait  penyediaan  BLT  yang  bersumber  dari Dana Desa.
Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:
1. Membantu  masyarakat  miskin  agar  tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah  penurunan  taraf  kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan  tanggung  jawab  sosial bersama.
Persyaratan  dan  kriteria  calon  penerima  BLT- DD diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut  dengan  keluarga  miskin  baik  yang terdata  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  maupun  yang  tidak  terdata. Persyaratan dan kriteria terdapat di bawah ini:
 Tidak  mendapat  bantuan  dari  Program Keluarga  Harapan,  Badan  Pangan  Non Tunai,  BST,  dan  Program  Kartu  Prakerja dll.
 Mengalami  kehilangan  mata pencaharian.
 Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh.
Ekonomi  adalah  aktivitas  manusia  yang berhubungan  dengan  produksi,  distribusi, pertukaran,  dan  konsumsi  barang  dan  jasa. Ekonomi  secara  umum  atau  secara  khusus adalah  aturan  rumah  tangga  atau  manajemen rumah tangga (Musfi Yendra, 2021)
Kegiatan  ekonomi  dalam  masyarakat adalah  mengatur  urusan  harta  kekayaan  baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun  distribus  (Mulia,  2019).  Ekonomi masyarakat  adalah  sistem  ekonomi  yang berbasis  pada  kekuatan  ekonomi  masyarakat. Dimana  ekonomi  masyarakat  sendiri  adalah sebagian  kegiatan  ekonomi  atau  usaha  yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa  saja  yang  dapat  diusahakan,  yang selanjutnya  disebut  sebagai  usaha  kecil  dan menengah  (UKM)  terutama  meliputi  sektor pertanian,  perkebunan,  peternakan,  kerajinan, makanan  dan  sebagainya.    Tujuan  dari perekonomian  adalah  untuk  menyejahterakan dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat, serta  mencapai  kemudahan  dan  kepuasan. Dengan    terpenuhinya  kebutuhan    masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  lakukan  pada  bulan Februari  hingga  Agustus  2022  di  Gampong Paloh  Lada  Kecamatan  Dewantara  Kabupaten Aceh  Utara.  Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  warga  Gampong  Paloh  Lada  yang terdapat  di  7  dusun  yang  menerima  Bantuan Langsung  Tunai    Dana  Desa  selama  masa pndemi  covid-19  yaitu  sebanyak  258  kepala keluarga  pada  tahun  2020-2021.  Sampel penelitian  ini    sebanyak    100  orang  dan merupakan  kepala  keluarga  yang  terdaftar sebagai  penerima  BLT  selama  masa  pandemi covid-19.
Proses  pengambilan  data  penelitian menggunakan purposif    sampling dan  data penelitian  di  kumpulkan  menggunakan  tehnik wawancara,  dimana  peneliti  akan  melakukan wawancara  langsung  dan  juga  menyebarkan angket    berupa google  form yang  berisi pertanyaan-pertanyaan  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian ini. Informan penelitian  merupakan  orang-orang  yang  dapat memberikan  informasi  terkait  dengan  topik penelitian antara lain:
1) Camat Dewantara
2) Geuchik Gampong Paloh Lada
3) Kadus-Kadus
4) Masyarakat yang menerima BLT-DD Analisis  data  dilakukan  dengan  cara kualitatif dan kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Analisis  data  merupakan  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  telah  diperoleh  melalui  wawancara, catatan  lapangan,  serta  dokumentasi  dengan cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori-kategori  tertentu,  menjabarkan  ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah dan mempelajari, serta melakukan  penarikan  kesimpulan  yang  akan dilakukan melalui:
1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gampong Paloh Lada adalah salah satu gampong/desa  yang  terletak  di  Kecamatan Dewantara  Kabupaten  Aceh  Utara,  Provinsi Aceh, Indonesia. Kondisi Gampong Paloh Lada cukup  baik  jika  dilihat  dari  infrastruktur  yang ada  di  gampong.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari kondisi  jalan  yang  sudah  diaspal  sehingga memudahkan  akases  keluar  masuk  gampong. Gampong  Paloh  Lada  terletak  sejajar  dengan jalan lintas nasional Medan-Banda Aceh. Luas wilayah pada gampong ini adalah 250 Ha/bujur sangkar  dan  terdapat  7  (tujuh)  dusun  yaitu: Dusun  simpang  Tiga  KKA;  Dusun  Teungoh; Dusun  Arun;  Dusun  BTN  Arun;  Dusun  BTN Asean;  Dusun  ASEAN;  dan  Dusun  Madat. Dengan batas batas wilayah sebagi berikut:
 Sebelah utara berbatasan dengan Gampong  Uteen  Geulinggang  dan  Ulee Pulo;
 Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Pulo Rungkom dan Gampong Ulee Pulo;
 Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Paloh Gadeng/Uruong Bungen Pulo Rungkom;
 Sebelah  timur  berbatasan  denganTambon Baroh/  Tambon  Tunong  dan  Paloh Gadeng.
Jumlah  penduduk  pada  Gampong
Paloh Lada adalah sebanyak ± 7175 jiwa, jiwa dengan  jumlah  kartu  keluarga  ±  1512  KK dengan tingkat kesejahteran masyarakat sebagai  berikut:  108  kategori  keluarga  kaya, 488 kategori keluraga sedang, dan 818 kategori kelurga  miskin.  Mata  pencaharian  masyarakat Gampong  Paloh  Lada  adalah  PNS,  pedagang, karyawan  BUMN,  petani,  tukang  becak,  dan
lainnya.  Perekonomian  Gampong  Paloh  Lada secara  umum  dari  sektor  pertanian  namun dalam  pengelolaannya  masih  menggunakan sistem  tradisional  dan  dibantu  oleh  mesin (dalam  pengolahan  tanah  maupun  pemilihan komoditas produk pertaniannya).
Dampak  Penyaluran  BLT  Dana  Desa terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Paloh Lada
Program  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (BLTDD)  yang  disalurkan  oleh Gampong  Paloh  Lada  selama  masa  pandemi covid-19  dirasa  sangat  tepat  dan  membantu perekonomian masyarakat yang tekena dampak pandemi. Penyaluran BLTDD kepada masyrakat  Gampong  Paloh  dapat  membantu kebutuhan  rumah  tangga  bagi  mereka  yang mengalami  kesulitan  keuangan  selama  masa pandemi  covid-19,  salah  satu  masyarakat gampong Paloh Lada yang menerima BLTDD juga    menyampaikan  bahwa,  bantuan  yang  ia terima  dapat  ia  manfaatkan  untuk  menambah modal usaha yang sedang mengalami penurunan  selama  masa  pandemi.  Dana BLTDD  yang  di  dapatkan  oleh  masyarakat gampong  Paloh  Lada  juga  di  manfaatkan masyarakat  untuk  membayar  biaya  sekolah anak,  tagihan  rumah  tangga,  serta  kebutuhan hari-hari lainnya.
Gambar Penerima BLTDD Gampong Paloh Lada
Pada  gambar  1  dapat  disimpulkan bahwa, penerima dana BLTDD terbesar adalah ibu  rumah  tangga,  ini  di  tunjukkan  dengan jumlah persentase penerima BLTDD ibu rumah tanggan  pada  gampong  Paloh  Lada  sebesar 35,5%.  Jumlah  Ini  disebabkan  karena  jumlah Janda ditinggal mati/cerai yang masih memiliki tanggungan lebih banyak dari pada masyarakat yang  masih  memiliki  pasangan  di  Gampong Paloh Lada. Penerima BLTDD kedua terbanyak adalah petani, dan kemudian disusul oleh  profesi  pedagang.  Selama  masa  pandemi masyarakat    lebih  memilih  untuk  mengurangi
kegiatan  di  luar  rumah.  Sehingga  berdampak pada  penurunan  omset  penjualan  pedagang kecil  di  sekitas  pemukiman  warga.  Dampak penyaluran  BLTDD  di  gampong  Paloh  Lada dirasa  sangat membantu perekonomian  warga. Dengan  adanya  BLTDD  masyarakat  yang mengalami kesulitan baik itu dalam pemenuhan kebutuhan hari-hari atau kegiatan dagang dapat terbantu walaupun tidak secara menyeluruh.
Efektifitas  pelaksanaan  BLT  Dana  Desa serta  Kendala  yang  dihadapi    dalam pemulihan  ekonomi  pada  Gampong  Paloh Lada
Indikator untuk menilai efektifitas pada penelitian  ini  menggunakan  teori  efektifitas dari Makmur (2010) dalam (Nafida Arumdani, Salsabella  Nanda  Rahmania,  2021).  Indikator efektifitas  penelitian  ini  diuraikan  sebagai berikut:

## Ketepatan Waktu
Indikator  pertama untuk  menilai efektifitas dalam penelitian ini dalam pelaksanaan  BLTDD  adalah  ketepatan  waktu. Untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu  mutlak  diperlukan.  Waktu  yang digunakan  secara  tepat  akan  mempengaruhi tingkat  efektivitas  suatu  program  dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa,  terlebih  dahulu  dipaparkan  mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLTDD
(Maun, 2020).
Menurut  (BAPPENAS,  2020) berikut  adalah mekanisme  pendataan  keluarga  miskin  dan rentan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  serta penetapan hasil pendataannya:

## Proses Pendataan
 Perangkat Desa dapat menyiapkan data desa yang  didalanya  mencakup  dari  profil penduduk  berdasarkan  usia,  kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 Membentuk  dan  memberikan  surat  tugas pada  Relawan  Desa  atau  Gugus  Tugas COVID-19  untuk  melakukan  pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa.
 Jumlah  pendata  minimal  3  orang  dan  jika lebih harus berjumlah ganjil.
 Melakukan  pendataan  di  tingkat  RT/RW dengan  menggunakan  formulir  pendataan pada  Lampiran  2,  atau  menggunakan
aplikasi Desa Nelawan Covid 19 di tingkat dusun.  Serta  tetap  menerapkan  protokal kesehatan pada seluruh kegiata pendataan.

## Proses Konsolidasi dan Verifikasi
Relawan  Desa  dan/atau  Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan  dari  RT,RW  atau  dusun  dan melakukan  verifikasi  serta  tabulasi  data.
Dalam  proses  verifikasi  syarat  penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 Keluarga  miskin  penerima  PKH  atau penerima  BPNT  dikeluarkan  dari  daftar calon  penerima  BLT-Dana  Desa.  Data penerima  bantuan  PKH  dan  BPNT  ada dalam  DTKS  yang  bisa  didapat  dari  Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 Keluarga  miskin  penerima  Kartu  Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana  Desa.  Data  penerima  kartu  tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 Mengidentifikasi  keluarga  miskin  dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
 Melakukan  verifikasi  status  kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi
kependudukan  (adminduk)  yang  dimiliki oleh  desa  atau  dari  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  (Dinas  Dukcapil) kabupaten/kota.
 Relawan  Desa  dan/atau  Gugus  Tugas COVID-19  memastikan  keluarga  miskin dan  rentan  seperti  perempuan  kepala keluarga,  warga  lanjut  usia,  penyandang disabilitas  menjadi  prioritas/  tidak  boleh terlewat.
 Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan  mengidentifikasi  keluarga  miskin  dan rentan,  Relawan  Desa  dan/atau  Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan  lokasi  tempat  tinggalnya secara  manual  dan  digital  (share  location) jika memungkinkan.
 Bila  ditemukan  keluarga  miskin  calon penerima  BLT-Dana  Desa  yang  tidak memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK),  petugas  pendata  mencatat  dan memberikannya  kepada  kasi  pemerintahan atau  petugas  khusus  di  desa,  untuk selanjutnya  dibuatkan  Surat  Keterangan Domisili.  Calon  penerima  BLT-Dana  Desa yang  hanya  memiliki  surat  keterangan
tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
 Hasil  verifikasi  dan  pendataan  baru disampaikan  oleh  Relawan  Desa  dan/atau Gugus  Tugas  COVID-19  kepada  Kepala Desa.
 Daftar  calon  penerima  BLTDD  kemudian dilaporkan  dan  disahkan  oleh  Bupati/Wali Kota,  atau  dapat  diwakilkan  oleh  Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan  bahwa  data  penerima  BLT- Dana Desa harus sudah disahkan.

## Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
Penentuan  pilihan  adalah  tahapan selanjutnya  yang  dilakukan  dalam  menilai efektifiltas  penyaluran  BLTDD  di  gampong Paloh  Lada.  Menentukan  pilihan  tidak  dapat dilakukan  sembarangan,  perlu  adanya  proses sehingga dapat menemukan hal yang baik dan paling  baik.  Dengan  harapan  pilihan  tersebut tidak  mengecewakan  dan  tepat  sasaran. BLTDD  yang  disalurkan  di  gampong  Paloh Lada selama masa pandemi covid-19, ditujukan kepada  masyarakat  miskin  dan  terdampak pandemi  covid-19.  Besar  uang  yang  diterima oleh  masyarakat  yang  menerima  BLTDD  di gampong Paloh Lada adalah Rp600.000 dengan 4 (empat) tahapan selama setahun.
(BAPPENAS,  2020)  mengungkapkan  bahwa calon penerima dana BLTDD pemerintah desa harus  melalui  proses  validasi  dan  penetapan hasil  pendataan  terlebih  dahulu.  Dengan tahapan sebagai berikut:
 Dalam  proses  verifikasi  dan  validasi  data untuk menentukan calon penerima BLTDD  Kepala  desa  menfasilitasi  BPD untuk musyawarah desa dengan mengundang  perwakilan  dari  masyarakat sertapihak lain yang turut membantu.
 Berdasarkan dari hasil wawancara, kepala desa  beserta  BPD  menandatangani  daftar calon  penerima  BLT-Dana  Desa.  Pihak desa  menyalurkan  dana  BLTDD  pada bulan  pertama  merujuk  pada  daftar  yang telah ditanda tangani.
 Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima  BLT  Dana  Desa  yang  telah disahkan  pada  masyarakat,  baik  melalui papan informasi maupun pada tempat yang
strategis  dan  mudah  untuk  dijangkau. Dapat juga dengan memanfaatkan website desa untuk media informasi publik.
 Apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar calon penerima BLTDD, maka  pemerintah  desa  bersama  BPD memfasilitasi  musyawarah  desa  untuk membahas  keluhan  dari  masyarakat tersebut  dan  menyepakati  solusi  yang ditentukan.
Kriteria mengenai penerima
BLTDD  merupakan  keluarga  miskin  atau kurang  mampu  baik  yang  telah  terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak terdata ( exclusionerror ).  Menurut  Kementrian Desa disebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria calon penerima BBLTDD:
 Tidak mendapat
bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
 Mengalami  kehilangan  mata  pencaharian (tidak  memiliki  cadangan  ekonomi  yang cukup  untuk  bertahan  hidup  selama  tiga bulan kedepan).
 Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Berdasarkan  hasil  data  sekunder dan  wawancara  aparatur  gampong  Paloh Lada, didapatkan bahwa jumlah penerima BLTDD  gampong  Paloh  Lada  dilakukan sebanyak  4  (empat)  tahapan.  Dengan jumlah dana sebesar Rp 600.000/ tahapan selama  satu  tahun,  dan  jumlah  penerima BLTDD  Gampong  paloh  Lada  sebanyak 129 orang.
Tabel Rincian Penerima BLTDD Gampong Paloh Lada Tahap Jumlah Penerima Jumlah Uang yang Diterima I 129 Rp. 600.000 II 129 Rp. 600.000 III 129 Rp. 600.000 IV 129 Rp. 300.000 Wawancara yang dilakukan pada salah satu  aparatur  Gampong  Paloh  Lada  Bapak Razali  (Geuchik  Gampong  Paloh  Lada) mengemukakan  bahwa,  penerima  BLTDD selama dua periode yaitu tahun 2020 dan 2021
tidaklah sama. Ia mengatakan bahwa, “ mereka yang sudah dapat bantuan BLTDD di tahun  2020  maka  tidak  mendapatkan  lagi  di tahun  2021.  Ini  dilakuakan  sebagai  bentuk pemerataan  kesejahteraan  di  gampong  Paloh Lada.  Jumlah  yang  menerima  dana  bantuan BLTDD  di  tiap  tahun  dan  tahapannya  tetap sama cuma orangnya aja yang berbeda.”
Kriteria  lain  dalam  pemilihan  calon penerima  BLTDD  pada  gampong  paloh  lada juga ditentukan berdasarkan golongan- golongan tertentu, selain warga yang memiliki ekonomi  rendah,  warga  yang  tidak  memiliki rumah/menumpang, dan tidak memiliki pekerjaan  juga  menjadi  sasaran  tahapan ketepatan  penentuan  calon  BLTDD  gampong Paloh  Lada.  Dengan  demikian    hasil  pada tahapan ketepatan dalam menentukan pilihan di gampong  Paloh  Lada,  di  rasa  sudah  tepat  dan sesuai dengan prosedur.

## Ketepatan Sasaran
Tahapan terahir dalam menilai efektifitas pelaksanaan BLTDD pada gampong paloh  lada  adalah  ketepatan  sasaran.  Dalam menjalankan  proses  penyaliran  BLTDD, diperlukan koordinasi dalam lintas sektor/lintas tingkatan  pemerintahan.  (BAPPENAS,  2020) menguratakan  bagaimana  koordinasi  serta pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam membina  dan  mengawasi  pandataan  calon penerima BLTDD sebagai berikut:
1.  Pemerintah Pusat Melaksanakan  koordinasi  dan  memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan pelaksanaan  pendataan  calon  penerima  BLT Dana Desa.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
a) Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLTDD  melalui:
 Peningkatan  kapasitas  dan  bimbingan teknis  kepada  Dinas  PMD  kabupaten/ kota,  kecamatan  (Camat,  Pembina
Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD
dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/BPD;  Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap
pelaksanaan BLTDD. Memetakan ketersediaan  bantuan  sosial  dan  jaring pengaman  baik  yang  berasal  dari pemerintah  pusat  dan  daerah  serta
mengatur  jumlah  target  sasaran  serta waktu penyalurannya. Hasil Pendataan gampong  yang  telah  di  verifikasi  oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat    membantu  Pemerintah  Derah
Provinsi  untuk  dapat  menentukan berapa  jumlah  sasaran  bantuan  sosial Provinsi yang belum mendapat BLTDD, Bantuan sosial Kabupaten/Kota serta pemerintah pusat. 3.  Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas  Sosial,  Dinas  PMD,  Camat,  dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.  Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas  Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses  pemutakhiran  NIK  pada  DTKS sesuai dengan arahan
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
 Bupati/Wali  Kota  bersama  dengan Bappeda,  Dinas  Sosial  dan  instansi terkait  berkoordinasi  dengan  provinsi terkait  jumlah  target  sasaran  dan  waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada  di  daerahnya  (memastikan  tidak adanya  tumpang  tindih  data  dan penerima  BLT-Dana  Desa  dan  bantuan sosial lainnya).
 Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi  pendataan  penerima  BLT- Dana  Desa  dan  melakukan  pengawasan pendataan  calon  penerima  BLT-Dana Desa.
 Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 Dinas  PMD  dan  dinas  terkait  lainnya melakukan peningkatan kapasitas
dan/atau  memberikan  bantuan  teknis kepada  kecamatan  (Camat,  PTPD  dan Pendamping  Desa)  dan  pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 Jika  memungkinkan,  Dinas Sosial bekerja  sama  dengan  desa  melakukan
verifikasi  dan  validasi  secara  cepat dengan  melibatkan  Pusat  Kesejahteraan Sosial  (Puskesos)  serta  potensi  dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan.  Proses  pendataan  DTKS  di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan  NIK  kepada  Bappeda  dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
 Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP)  secara  berjenjang  memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19  melalui  APB  Desa  (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan  calon  penerima  BLT-Dana Desa  dilakukan  secara  efektif,  efisien, transparan, dan akuntabel.
 Kecamatan Membantu Bupati/Wali Kota melakukan  verifikasi  daftar  usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima  BLTDD  yang  diusulkan Kepala Desa.
 Camat  memantau  dan  mengevaluasi pelaksanaan  pendataan  calon  penerima BLTDD.
 Tim  kecamatan  (Camat,  PTPD  dan Pendamping Desa) memfasilitasi,
mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau  Gugus  Tugas  COVID-19 melakukan  percepatan  pendataan  dan penyaluran BLTDD.
Agar mengetahui apakah ketepatan  sasaran  yang  dilakukan  di gampong Paloh Lada dalam pelaksanaan penyaluran  BLTDD,  peneliti  telah mewawancarai Bapak Tarmizi , S.T yang merupakan  Kadus  Dususn  ASEAN,  ia mengatakan:
“warga  kami  sangat  terbantu dengan  adanya  penyaluran  BLT  dari gampong. Walaupun tidak dapat membantu  secara  maksimal  ya..  paling tidak  dapat  meringankan  warga  untuk kebutuhan  hari-hari  lah…,  terutama buat  janda-janda  yang  masih  memiliki tanggungan,  mereka  sangat  kesulitan, apalagi  masa  pandemi  ini.  Kami berharap  semoga  akan  terus  ada kebijakan  dari  pemerintah  untuk  terus
membatu  warga  yang  masih  kesulitan terutama  bagi  warga  yang  memiliki ekonomi rendah.”
Hal yang sama juga di uratakan oleh  beberapa  warga  yang  merasa terbantu  dengan  adanya  penyaluran BLTDD  di  gampong  Paloh  Lada. Bantuan BLTDD sudah tepat dan sesuai dengan  tujuan  awal  untuk  membantu masyarakat  dalam  membangun  kembali perekonomian  rumah  tangga  yang terpuruk selama masa pandemi covid-19.

## 5. KESIMPULAN
Penyaluran  dana  Bantuan  Langsung Tunai  dari  dana  desa  di  gampong  Paloh  Lada sudah  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini  di tunjukkan  dari  pembagian  BLT  yang  merata, karena  penerima  dana  Bantuan  di  desa  paloh Lada  selalu  berbeda  di  setiap  tahunnya. Pembagian  BLTDD  juga  di  sesuaikan  dengan dusun yang memiliki tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Dana Bantuan yang di berikan  sangat  membantu  perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19.
Penelitian  ini  dapat  menjadi  rujukan dan  sumber  informasi  bagi  peneliti  dan stakeholder.  Serta  peneliti  berharap  penelitian ini  kedepannya  dapat  di  kembangkan  dengan jumlah gampong yang lebih banyak sehinggga dapat dilihat perbandingannya.

## 6. REFERENSI
Ajefri,  F.  (2017).  Efektifitas  Kepemimpinan dalam  Manajemen  Berbasis  Madrasah.
Jurnal  Kependidikan  Islam , 7 (2),  100– 119. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/57118-ID-kepemimpinan-efektif- dalam-manajemen-ber.pdf BAPPENAS.  (2020). Panduan  Pendataan Bantuan  Langsung  Tunai–  Dana  Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020 . KOMPAK :
Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan Kesejahteraan  Kemitraan  Pemerintah Autralia-Indonesia. https://sikompak.bappenas.go.id/storage/ app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b15 9ae56b332087183.pdf
Chyntia, E., Andirfa, M., Tinggi, S., Ekonomi, I.,  Tiggi,  S.,  &  Hukum,  I.  (2021).
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING  PADA  PROGRAM  STUDI AKUNTANSI  SELAMA  PANDEMI
COVID-19 DI KOTA LHOKSEUMAWE. Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan , 4 (2), 71–76.
Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh  kebijakan  bantuan  langsung tunai  (BLT)  terhadap  kemiskinan  di indonesia  periode  2005-2015. MENARA: Ilmu , 15 (2), 77–84.
Febriaty,  H.,  &  Mistia.  (2021).  Evaluasi Penerimaan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan). Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 (1), 862–873. http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8 398
Herdiana,  D.,  Wahidah,  I.,  Nuraeni,  N.,  & Salam,  A.  N.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  ( BLT  )  Dana  Desa  Bagi  Masyarakat Terdampak  COVID-19  di  Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan Implementation  of  Village  Fund  Direct Cash  Assistance  Policy  for  Villagers Affected  by  COVID-19  in  Sumedang Regenc. Jurnal Inspirasi , 5 , 1–16.
Imawan,Wynandin.  2008.  Pendataan  Program Perlindungan  Sosial PPLS 2008. Jakarta:
Bappenas. Maun,  C.  E.  F.  (2020).  EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  DESA  BAGI  MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID- 19 DI
DESA TALAITAD
KECAMATAN  SULUUN  TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 9 (2), 1–16. Mulia, R. A. (2019). INFLUENCE OF PUBLIC
POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION
LEVEL  TO  PUBLIC  WELFARE  IN PADANG PARIAMAN DISTRICT . 10 (1),
37–56.
Musfi  Yendra,    and  W.  P.  M.  W.  (2021).
Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap
Perekonomian  Masyarakat. JIEE:  Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi , 1 (2), 14–22. Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania,
Z. N. danTukiman. (2021).
EFEKTIVITAS  BANTUAN  LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN
KREMBUNG  KABUPATENSIDOARJO . 2 (5), 874–885.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun. (2020).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan  Perek .  Peraturan. BPK.go.id. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/
135060/perpu-no-1-tahun-2020
Ravianto, J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara
Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19  Di  Desa  Sea  Kabupaten Minahasa. Jap , VII (108), 78–89.
Schermerhorn, J. R. 2003. Manajemen: Buku 1 Edisi  Bahasa  Indonesia  Manajemen  5e.
Yogyakarta: Andi.
Sofi,  I.  (2021).  Efektivitas  Bantuan  Langsung Tunai  Dana  Desa  Dalam  Pemulihan Ekonomi  Di  Desa. Indonesian  Treasury Review:
Jurnal
Perbendaharaan,
Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 6 (3), 247–262. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280
Tumbel,  R.,  Kiyai,  B.,  &  Mambo,  R.  (2021).
Dampak  Kebijakan  Program  Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi
Ekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran  kecamatan  kawangkoan  utara kabupaten minahasa , VII (110), 79–92.
Pasolong,  Harbani.  2012.  Teori  Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.