## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 88-104 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## 88

## Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan
Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone
Ririn Yulandari Abbas 1,2 , Syahruddin Nawi 1 & Dachran S. Busthami 2 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: ririnyulandari52@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 010-07-2021 Revised: 27-07-2021 Accepted: 01-08-2021 Published: 25-08-2021
Keywords: Age Limit; Minimum; Marriage
Kata Kunci: Batas Usia; Minimal; Perkawinan
Abstract. The  research  objective  to  analyze  the  effectiveness  of implementing  the  minimum  age  limit  for  marriage  in  Bone  Regency based  on  Law  Number  16  of  2019  concerning  amendments  to  Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the factors that influence it. The  research  method  in  this  study  uses  the  type  of  empirical  research. The  results  of  this  study  indicate  that:  (1)  the  effectiveness  of implementing  the  minimum  age  limit  for  marriage  in  Bone  Regency based  on  Law  Number  16  of  2019  concerning  amendments  to  Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is less effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the implementation of the minimum age limit for marriage in Bone Regency are factors of legal substance, legal structure, legal culture, society, facilities and infrastructure, promiscuity, economy, and educational factors.
Abstrak. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan batas usia  minimal  perkawinan  di  Kabupaten  Bone  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhinya.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  (1)  efektivitas  pelaksanaan  batas  usia  minimal  perkawinan  di Kabupaten  Bone  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  berjalan  kurang  efektif;  (2)  faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di  Kabupaten  Bone  yaitu  faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum, budaya  hukum,  masyarakat,  sarana  dan  prasarana,  pergaulan  bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.
Coresponden author:
* Email: ririnyulandari52@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Selama  empat  puluh  lima  tahun  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu,  terdapat  beberapa  pihak  terutama  dikalangan  pemerhati  perlindungan  anak berpendapat  bahwa  ada  yang  tidak  sesuai  lagi  untuk  diterapkan  di  dalam  undang- undang perkawinan tersebut khususnya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  berbunyi  “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  sudah  mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (Hidayati,  2019) .  Ketentuan  tersebut  memungkinkan  terjadinya  perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di  definisikan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun (Lasmadi,  Sasi  Wahyuningrum  &  Sutra Disemadi, 2020). . Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak atau  sering  disebut  sebagai  perkawinan  di  bawah  umur,  pemerintah  mengeluarkan peraturan  baru  yakni  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 (Fauzia & Amanita, 2020) .
Perubahan  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia    minimal  untuk  melakukan  perkawinan.  Perbaikan  norma  menjangkau  dengan menaikkan  batas  usia  minimal  perkawinan  bagi  wanita,  Pasal  7  ayat  1  yang  berbunyi “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun” (Supianto & Budiman, 2020) . Dalam hal ini batas usia minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan berkualitas (Sitorus, 2020) . Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16  (enam  belas)  tahun  bagi  wanita  untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi mungkin  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Indrawati  &  Santoso,  2020). Adanya  regulasi  mengenai  batasan  usia  minimal perkawinan, diharapkan agar anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih  panjang  sehingga  kelak  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia.  Meskipun  demikian,  undang-undang  tetap  memberikan  peluang  melakukan perkawinan  di  bawah  umur.  Artinya,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui Pengadilan (Hartono, 2019) .
Berdasarkan  hal  tersebut,  ternyata  masih  banyak  realitas  yang  tidak  sesuai  dan bertentangan dengan undang-undang. Terjadi kesenjangan antara aturan yang berlaku dan fakta realitas hukum  yang terjadi di lapangan dan dalam kehidupan bermasyarakat (Sutyawati,  2013) .  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  yang  substansi  perubahannya adalah terkait dengan batas usia menikah yang dibolehkan. Semangat Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  adalah  untuk  pencegahan  perkawinan  anak (Baehaqi,  2016) . Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur
yang terjadi dan tidak mengindahkan tentang batas usia minimal perkawinan yang telah diatur  dalam  undang-undang  dan  peraturan  yang  terkait,  sehingga  terjadi  gap  dalam masyarakat yang secara jelas menyimpang dari aturan yang telah dipaparkan diatas.
Pandemi  Covid-19  membawa  masalah  baru  dengan  meningkatnya  jumlah  pernikahan dini  di  Indonesia.  Pada  Januari-Juni  2020,  34.000  permohonan  dispensasi  pernikahan dini  (di  bawah  19  tahun)  diajukan,  97%  diantaranya  dikabulkan.  Padahal  sepanjang 2019,  hanya  terdapat  23.700  permohonan.  Persoalan  pernikahan  dini  telah  menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Beragam fakta melatarbelakangi perkawinan di bawah umur. Beberapa diantaranya sebagai solusi ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini (Hidayati, 2021) .
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat ada tiga kabupaten/kota di Sulsel yang persentase pernikahan anak perempuan berusia di bawah 16 tahun lebih dari 23%. Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun  2018,  disebutkan  ketiga  kabupaten  tersebut  yakni  Bone,  Soppeng,  dan  Wajo (Bosowa).    Tiga  kabupaten/kota  yang  memiliki  persentase  wanita  yang  melakukan perkawinan  pertamanya  pada  usia  kurang  dari  16  tahun  tertinggi  adalah  Kabupaten Bone  (27,49%),  Wajo  (24,76%),  dan  Soppeng  (23,90%).  Hasil  Survei  Sosial  Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 di Susel menyatakan, persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya di bawah usia 16 tahun sebesar 17,24%.
Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sedikitnya 33 anak usia dini atau anak di bawah  umur  mengajukan  permohonan  dispensasi  perkawinan  di  Kantor  Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Watampone setiap bulan.  Jumlah tersebut dari Januari hingga Juli tahun  2019.  Per  tahun  angka  pernikahan  dini  dari  permohonan  dispensasi  di  Bone mencapai  sekitar  100  kasus.  Adapun  pada  tahun  2018  sebanyak  100  kasus.  Di  tahun yang  berbeda,  Pengadilan  Agama  (PA)  Kelas  1A  Watampone  menerima  laporan dispensasi  kawin  hingga  Juli  2020  sebanyak  145  perkara.  Untuk  jumlah  perkara  yang diputus 136 perkara. Pada tahun 2020 selama 1 tahun penuh, Pengadilan Agama kelas 1A  Watampone  menerima  176  perkara  dispensasi  kawin.  Sementara  jumlah  yang dikabulkan sebanyak 164 perkara.
Singkatnya,  angka  dispensasi  perkawinan  Anak  di  Kabupaten  Bone  mengalami peningkatan  dari  tahun  2019  sebanyak  104  kasus  menjadi  139  kasus  sampai  Agustus tahun  2020.  Data  SUSENAS  2018  menunjukkan,  prevalensi  perkawinan  anak  di  Sulsel lebih tinggi dari rata-rata Prevalensi Nasional. Sebab itu, sebagai daerah dengan jumlah penduduk  terbanyak  kedua  setelah  Kota  Makassar  serta  angka  perkawinan  anak tertinggi  dari  beberapa  daerah  lainnya  di  Sulsel,  Kabupaten  Bone  patut  mendapatkan perhatian  khusus  dari  pihak  Pemerintah  dan  Non  Pemerintah  untuk  menekan  angka perkawinan  anak  di  bawah  umur.  Prevalensi  perkawinan  anak  di  Sulawesi  Selatan adalah 14,10% yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (11,21%).
Menurut  penulis,  meskipun  sudah  ada  regulasi  baru  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  batas  usia  minimal  perkawinan  yang  dibolehkan  yakni  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  yang  diharapkan  untuk  mencegah perkawinan  anak,  akan  tetapi  tampaknya  regulasi  tersebut  belum  berjalan  dengan efektif.  Fenomena  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa  mengindahkan  batas  usia perkawinan masih banyak terjadi dalam realitas hukum kehidupan masyarakat. Selain karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan
pada remaja, masih banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut yakni; faktor ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan yang rendah disinyalir menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosial ( social legal research )  atau  biasa  disebut  dengan  penelitian  empiris.  Penulis  akan  melakukan penelitian  berdasarkan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  realitas  hukum  dalam masyarakat.  Penelitian  ini  mengkaji  fenomena  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yang berhubungan  dengan  Perkawinan,  lebih  khusus  mengenai  batas  usia  minimal perkawinan  serta  pemberian  izin  dispensasi  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Bone  banyaknya  fenomena  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  khususnya melaksanakan perkawinan dibawah ketentuan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

## PEMBAHASAN
A. Efektivitas  Pelaksanaan  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  di  Kabupaten  Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
1.  Pandangan  Informan  Mengenai  Efektivitas  Pelaksanaan  Batas  Usia  Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone
Penuturan  berikut  ini  menggambarkan  persepsi  informan  terkait  pelaksanaan  batas usia minimal perkawinan yang peneliti ambil dari  data hasil wawancara dan pengisian kuesioner  (angket)  pada  masyarakat  Kabupaten  Bone.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di beberapa  instansi  terkait  di  wilayah  Kabupaten  Bone,  hal  tersebut  guna  untuk mendapatkan  informasi  dan  data  yang  valid.  Adapun  beberapa  instansi  dan  informan dalam penelitian ini antara lain, yakni:
1.  Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Kamis,  3  Juni  2021  dengan Bapak Abdurahim Riduang, S. Ag., M. HI. selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat  yang  terletak  di  Jalan  Kesehatan,  Kelurahan  Bajoe.  Beliau  menuturkan  bahwa “Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang    perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  masih  banyak  warga  yang  melanggarnya. Jangankan  pada  usia  16  tahun  (Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)  banyak  yang melanggar,  terlebih  lagi  setelah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  disahkan. Sampai  sekarang  untuk  regulasi  tersebut  masih  banyak  yang  melanggarnya,  dalam artian masih banyak oknum yang coba menabraknya (tidak mematuhi).”
Beliau  juga  menuturkan  bahwa  “Jika  ada  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan perkawinannya  di  KUA  namun  belum  memunuhi  syarat  usia  untuk  melangsungkan perkawinan,  kami  melakukan  penolakan.  Karena  hal  tersebut  sesuai  dengan  prosedur dan  diamanatkan  oleh  Undang-Undang.  Kami  hanya  menjalankan  kewajiban  dengan menyarankan  untuk  meminta  dispensasi  kawin  di  Pengadilan.  Tapi,  jika  masyarakat tersebut tetap tidak mau, berarti terbuka peluang untuk melakukan nikah siri.”
Sebelumnya,  pihak  KUA  menanyakan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  yang  ingin melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur,  terkait  dengan  alasannya  yakni  sangat mendesak  atau  tidak.  Kemudian  pihak  KUA  memberikan  edukasi  dan  saran  kepada pihak tersebut.
Terkait  dengan  alasan  yang  sangat  mendesak  dalam  hal  ini  terjadi  kehamilan  di  luar nikah namun pihak tersebut masih di bawah umur, pihak KUA memberikan saran untuk meminta  rekomendasi  ke  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Bone  sebagai  syarat  untuk  meminta  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan Agama.
Tabel 1  Data  Perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tanete  Riattang
Timur Nomor Tahun Jumlah Perkawinan Jumlah Perkawinan Anak Perempuan Laki-Laki 1. 2017 37 (November s/d Desember) 2 0 2. 2018 407 5 8 3. 2019 435 5 (Sebelum) 17 (Sesudah) 1 (Sebelum) 0 (Sesudah) 4. 2020 332 10 4 5. 2021 157 (Januari s/d 3 Juni) 4 2 Total 1.368 43 15
Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang Timur tahun 2021.
Berdasarkan tabel tersebut di atas, data perkawinan di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur selama dalam kurun waktu 5 Tahun terlihat bahwa total perkawinan sebanyak 1. 368.  Jumlah  perkawinan  anak  untuk  perempuan  sebanyak  43  orang  dan  jumlah perkawinan  anak  laki-laki  sebanyak  15  orang.  Pada  tahun  2019  jumlah  perkawinan anak  sebelum  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  disahkan  yakni  5  orang perempuan dan satu laki-laki. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan jumlah  perkawinan  anak  perempuan  yakni  17  orang  dan  laki-laki  tidak  ada,  hal  ini meenunjukkan  bahwa  perubahan  regulasi  mengenai  batas  usia  minimal  perkawinan sangat berpengaruh terhadap angka perkawinan anak. Data perkawinan anak pada tabel tersebut  artinya  mempelai  sudah  mendapatkan  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan Agama,  sehingga  perkawinannya  dapat  dicatatkan.  Setelah  mengambil  izin  dispensasi kawin  di  Pengadilan  Agama,  pihak  terkait  dapat  kembali  ke  KUA  untuk  meminta pelayanan sesuai dengan prosedur dan menerbitkan buku nikah.
Berdasarkan  penuturan  dari  Bapak  Abdurahim,  ternyata  masih  banyak  terjadi perkawinan di bawah umur terlebih lagi di daerah pesisir khususnya Suku Bajo. Ada 8 (delapan) Kelurahan untuk wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Bajoe  paling  banyak  terjadi  perkawinan  di  bawah  umur.  Walaupun  dalam  data  tidak terpampang, namun fakta yang ada praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di wilayah  tersebut.  Karena  rata-rata  masyarakat  memang  masih  meminta  saran  kepada pihak  KUA  jika  ingin  menikahkan  anaknya  di  bawah  umur,  tapi  pihak  KUA  hanya memberikan  saran  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,  sehingga  pihak  yang  ingin menikahkan anaknya tersebut tidak dicatatkan.
Selama  menjadi  petugas  KUA,  beliau  tidak  pernah  membantu  menaikkan  usia  calon mempelai agar dapat dicatatkan dalam akta nikah dan tidak ingin terlibat dalam proses perkawinan  anak  (dibawah  umur)  yang  menyalahi  aturan  yang  ada.  Hal  tersebut dilakukan untuk menghindari risiko dan tidak ingin bertanggung jawab jika kelak terjadi hal  yang  tidak  diinginkan.  Beliau  mengatakan  bahwa  “Jika  ada  warga  yang  meminta untuk dinikahkan anaknya oleh KUA, kami menolak. Jadi, biasanya yang menikahkan itu adalah  wali  dari  mempelai.  Makanya  saya  berpesan  kepada  penghulu,  bahkan  pihak kelurahan ‘tolong, kalau ada perkawinan yang di luar Undang-Undang dan tidak sesuai dengan aturan, jangan ki layani.’ Karena kalau terjadi akan berakibat hukum, misalnya nanti terjadi percekcokan, pada saat melahirkan terjadi pendarahan yang menyebabkan ibu  atau  bayi  meninggal  dunia  karena  menikah  di  bawah  umur,  yang  dimintai pertanggungjawaban  dan  persaksian  pasti  pihak  yang  menikahkan.  Hal  tersebut  yang berusaha  untuk  kita  hindari  karena  memang  harus  mengikuti  aturan  yang  ada.  Kita tidak  mau  menikahkan  calon  mempelai  di  bawah  umur  jika  tidak  ada  izin  dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.”
Mengenai  manipulasi  data,  susah  untuk  dilakukan  bahkan  sudah  tidak  ada  lagi dikarenakan sudah berbasis online sejak 2014. Untuk aplikasi SIMKAH (Sistm Informasi Manajemen  Nikah)  Web  diluncurkan  Kementerian  RI  pada  8  November  2018.  Adapun keunggulan dari aplikasi ini antara lain yaitu; dilengkapi banyak fitur (untuk membuat akta,  buku,  dan  kartu  nikah),  mudah  digunakan  (cukup  masukkan  Nomor  Induk Kependudukan/NIK),  mudah  mengakses  secara  online  (pendaftaran  nikah),  tidak mudah  dipalsukan,  antar  KUA  terkoneksi  secara realtime ,  dan  terintegrasi  nasional. Sehingga,  jika  ada  pihak  yang  mencoba  untuk  memanipulasi  data,  akan  sangat  sulit karena aplikasi ini secara otomatis mendeteksi data yang diinput.
Menurut  Bapak  Abdurrahim  selaku  Kepala  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Timur mengatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  jika  dipersentasekan  hasilnya  60%, artinya regulasi tersebut kurang efektif.
1.  Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Senin,  7  Juni  2021  dengan Bapak H. Ambo Tuo, S. Ag., M.H.  selaku Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat yang terletak di Jalan Poros Leppangeng - Watampone, Watang Palakka. Beliau bekerja sebagai petugas KUA sejak tahun 2005 di beberapa kecamatan yakni; Cina, Awangpone, Palakka,  Ponre,  dan  Bontocani.  Dan  sejak  tahun  2020  beliau  menjabat  sebagai  Kepala KUA di Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Pemberlakuan  batasan  usia  minimal  perkawinan  sebagai  syarat  pelaksanaan perkawinan  di  wilayah  hukum  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  sebagian mematuhinya  dan  sebagian  tidak.  Artinya  yang  tidak  mematuhi  berarti  menikah  di bawah  tangan  (nikah  siri),  yang  mematuhinya  yakni  masyarakat  yang  melakukan perkawinan  melalui  KUA  dengan  sesuai  prosedur.  Batasan  usia  sebelum  disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih banyak yang melanggar, terlebih lagi saat Undang-Undang  tersebut  disahkan.  Menurut  beliau,  usia  ideal  untuk  melangsungkan perkawinan yaitu pada usia 21 tahun ke atas.
Batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  belum  dianggap  mampu mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di  bawah  umur.  Karena
meskipun  Undang-Undang  melarang,  namun  masih  banyak  masyarakat  yang melanggarnya.  Meskipun  demikian,  jika  ada  masyarakat  yang  datang  untuk mendaftarkan  diri/anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  untuk  melangsungkan perkawinan,  pendaftaran  tersebut  ditolak  oleh  pihak  KUA.  Sebelumnya,  berkas  dari pihak  yang  bersangkutan  diperiksa  terlebih  dahulu,  jika  ternyata  tidak  memenuhi syarat, maka dilakukan penolakan. Pihak KUA kemudian menyarankan untuk meminta rekomendasi  kepada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Bone  sebagai  syarat  untuk  meminta  izin  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama.
Beliau  menuturkan  bahwa    tidak  pernah  membantu  menaikkan  usia  kawin  calon mempelai agar dapat dicatatkan dalam akta nikah kendatipun yang bersangkutan belum cukup umur. Hal tersebut dilakukan di karenakan menyalahi aturan yang ada dan beliau tidak  berani.  Mengenai  manipulasi  data  untuk  saat  ini  sangat  sulit  dilakukan  bahkan hampir tidak ada lagi karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web berbasis online.
Tabel 2  Data  Perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tanete  Riattang
Barat Nomor Tahun Jumlah Perkawinan Jumlah Perkawinan Anak Perempuan Laki-Laki 1. 2020 302 10 1 2. 2021 217 (Januari s/d 16 Juni) 2 0 Total 519 12 1
Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang Barat tahun 2021.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  data  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat selama  2  tahun  terakhir,  jumlah  perkawinan  sebanyak  519.  Jumlah  perkawinan  anak perempuan  sebanyak  12  orang  dan  jumlah  perkawinan  anak  laki-laki  ada  1  orang. Meskipun pada tabel jumlah perkawinan anak terbilang sedikit, namun disinyalir masih ada  praktik  perkawinan  anak  yang  terjadi.  Beliau  menuturkan    bahwa  masyarakat  di wilayah  hukum  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  rata-rata  mengajukan  izin dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  jika  terjadi  penolakan  di  KUA.  Untuk mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama tidak susah, tetapi sekarang ini yang susah adalah meminta rekomendasi dari perlindungan anak, karena jika tidak ada  rekomendasi  dari  P2TP2A  Kabupaten  Bone,  maka  izin  untuk  mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak diproses.
Pihak  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  sering  melakukan  sosialisasi  hukum perkawinan  ke  tengah-tengah  masyarakat,  khususnya  mengenai  batas  usia  minimal perkawinan.  Untuk  meminimalisir  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  dari  ketentuan batas  usia  minimal  perkawinan  dan  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau perkawinan di bawah umur, diperlukan sinergi dari berbagai elemen. Stakeholder yang bisa  berpartisipasi  atau  dianggap  wajib  dan  penting  yakni  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, aparat penegak hukum dalam hal ini TNI/Polri dan pihak Pengadilan Agama, serta tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.  Karena  meskipun  sosialisasi  dilakukan  dengan  gencar-gencarnya,  namun  jika kesadaran  masyarakat  yang  kurang,  tentu  saja  hal  tersebut  sulit  untuk  diwujudkan dengan maksimal.
Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Abdul Kahar M, S.E. selaku pengelola data di KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Ibu Dra. Ratna selaku Staf Tata Usaha KUA Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  pada  hari  Senin,  7  Juni  2021.  Menurutnya,  tingkat perceraian  paling  tinggi  itu  terjadi  pada  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di  bawah umur.  Mengenai  manipulasi  data  untuk  saat  ini  sangat  sulit  dilakukan  bahkan  hampir tidak ada lagi karena sudah ada aplikasi SIMKAH Web berbasis online. Pihak KUA tidak pernah  melakukan  manipulasi  data  dikarenakan  tegak  terhadap  Undang-Undang, siapapun  pasti  tidak  bisa,  dan  aplikasi  SIMKAH  Web  bersinergi  dengan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap efektif dengan pertimbangan usia 19 tahun sudah matang untuk melangsungkan perkawinan. Ketika dikonfirmasi mengenai tingkat efektivitas  pelaksanaan  batas  usia  minimal  perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan, keduanya menjawab kurang efektif tetapi mendekati efektif. Dalam artian, pihak KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat cepat tanggap jika ada regulasi baru yang masuk dan siap untuk disosialisasikan.
Kendati  demikian,  pihaknya  mendukung  adanya  regulasi  mengenai  batas  usia  untuk melangsungkan  perkawinan  dengan  alasan  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan anak  yang  dapat  menyebabkan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  dan  risiko kesehatan yang dapat terjadi pada perempuan.
Penulis  menyimpulkan  hasil  wawancara  dari  ketiga  informan  bahwa  batasan  usia minimal  perkawinan  di  wilayah  hukum  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat  sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih kurang efektif.

## 2.  Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Selasa,  8  Juni  2021  dengan Bapak  Abd.  Wahid  Arif,  S.  Ag.,  M.Pd.I.  selaku  Kepala  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang yang  terletak  di  Jalan  Sungai  Kapuas,  Kelurahan  Bukaka.  Beliau  mulai  bekerja  sebagai petugas  KUA  sejak  tahun  2004  dan  menjabat  sebagai  Kepala  KUA  Kecamatan  Tanete Riattang  pada  bulan  Oktober  tahun  2019.  Pemberlakuan  batasan  usia  minimal perkawinan  sebagai  syarat  pelaksanaan  perkawinan  dilakukan  dengan  cara mensosialisasikan aturan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  sehingga  dapat  mematuhinya, walaupun masih ada yang tidak mematuhinya.
Menurut  beliau,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  harus  ditinjau  kembali. Karena  pada  saat  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  belum  disahkan  yakni  usia perempuan  16  tahun  dan    usia  laki-laki  19  tahun,  masih  banyak  masyarakat  yang melanggarnya. Terlebih lagi pada saat Undang-Undang tersebut mulai diberlakukan, di mana  usia  perempuan  dan  laki-laki  dipersamakan  yakni  19  tahun,  tetapi  tetap  masih banyak  masyarakat  yang  melanggarnya.  Meskipun  demikian,  undang-undang  tersebut dianggap  mampu  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di bawah umur. Beliau menambahkan bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yakni 20 tahun.
Jika ada warga yang ingin mendaftarkan diri/anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan  perkawinan,  maka  pihak  KUA  mlakukan  penolakan  sesuai  dengan
prosedur.  Pihak  KUA  membuatkan  penolakan  sebagai  alasan  dan  syarat  untuk mendapatkan  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan  Agama.  Sebelumnya,  pihak  KUA menanyakan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  di bawah  umur,  terkait  dengan  alasannya  yakni  sangat  mendesak  atau  tidak.  Kemudian pihak KUA memberikan edukasi dan saran kepada pihak tersebut.
Terkait  dengan  alasan  yang  sangat  mendesak  dalam  hal  ini  terjadi  kehamilan  di  luar nikah namun pihak tersebut masih di bawah umur, pihak KUA memberikan saran untuk meminta  rekomendasi  ke  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Bone  sebagai  syarat  untuk  meminta  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan Agama.
Tabel 3 Data Perkawinan Di bawah Umur Kurang 19 Tahun di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tanete Riattang Nomor Tahun Jumlah Perkawinan Jumlah Perkawinan Anak Perempuan Laki-Laki 1. 2017 396 67 5 2. 2018 410 71 11 3. 2019 471 27 3 4. 2020 407 10 4 Total 1.684 175 23
Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Tanete Riattang
Berdasarkan  tabel  di  atas,  data  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  dalam kurun  waktu  4  tahun  terakhir  terlihat  bahwa,  jumlah  perkawinan  sebanyak  1.684. Jumlah perkawinan anak perempuan sebanyak 175 orang dan jumlah perkawinan anak laki-laki  sebanyak  23  orang.  Data  perkawinan  anak  pada  tabel  tersebut  artinya mempelai  sudah  mendapatkan  izin  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan  Agama,  sehingga perkawinannya  dapat  dicatatkan.  Setelah  mengambil  izin  dispensasi  kawin  di Pengadilan Agama, pihak terkait dapat kembali ke KUA untuk meminta pelayanan sesuai dengan prosedur dan menerbitkan buku nikah. Meskipun demikian, disinyalir masih ada praktik perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang.
Hampir  semua  masyarakat  datang  untuk  mengkonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada pihak KUA jika ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Jika ada masyarakat yang meminta untuk dinikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka pihak KUA menolak karena ha tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan tentu saja mempunyai risiko. Jika terjadi demikian, 50% masyarakat melakukan dispensasi kawin dan 50% melakukan perkawinan di bawah tangan. Mengenai manipulasi data, tentu hal tersebut  sudah  tidak  bisa  dilakukan  karena  sudah  ada  aplikasi  SIMKAH  Web  yang terintegrasi dengan data pribadi. Dalam hal ini validasi data pribadi yakni Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  dari  Disdukcapil,  dan  data  pendukung  berupa  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Sehingga tidak ada manipulasi data.
Pihak KUA melakukan sosialisasi dan himbauan terkait hukum perkawinan khususnya batasan  usia  minimal  perkawinan  agar  dapat  menumbuhkkan  kesadaran  masyarakat. Untuk  meminimalisir  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  dari  ketentuan  batas  usia minimal  perkawinan  dan  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di bawah  umur,  diperlukan  sinergi  dari  berbagai  elemen. Stakeholder yang  bisa
berpartisipasi atau dianggap wajib dan penting yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak, dan UNICEF.
Pihak KUA melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan isu perkawinan anak  atau  perkawinan  di  bawah  umur  sehingga  mampu  mendukung  berjalannya Undang-Undang  Perkawinan  khususnya  mengenai  ketentuan  batas  usia  minimal perkawinan,  Pihak  yang  terkait  antara  lain;  Pengadilan  Agama,  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  KUA  Kecamatan  Tanete  Riattang  yang didampingi oleh Ibu Fatmawati, S. Pd. I. selaku Pengadministrasi KUA Kecamatan Tanete Riattang  dan  Ibu  Hardiyanti,  S.  Sos.  selaku  Operator  SIMKAH  Web  KUA  Kecamatan Tanete  Riattang,  menyimpulkan  bahwa  regulasi  batas  usia  minimal  perkawinan  di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanete Riattang telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, meskipun masih ada beberapa hal yang membuat regulasi tersebut berjalan kurang efektif.

## 3.  Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Rabu,  16  Juni  2021  dengan Bapak Jamaluddin, S., Ag.  selaku Kepala KUA Kecamatan Palakka yang terletak di Jalan Poros Watampone - Makassar, Ureng. Beliau mulai bekerja di KUA sejak tahun 2003 di Kecamatan  Tellu  Limpoe  sebagai  Pegawai  Pencatat  Nikah  sampai  tahun  2012. Setelahnya beliau bekerja di beberapa KUA Kecamatan yakni; KUA Kecamatan Lamuru tahun  2012-2017,  KUA  Kecamatan  Amali  tahun  2017-2019,  dan  saat  ini  menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Palakka mulai tahun 2019 sampai sekarang.
Beliau  menuturkan  bahwa  pemberlakuan  batasan  usia  minimal  perkawinan  sebagai syarat  pelaksanaan  perkawinan  sebagian  besar  masyarakat  mematuhinya,  meskipun masih  banyak  pula  masyarakat  yang  melanggarnya.  Batasan  usia  yang  diatur  oleh negara sebagai syarat perkawinan sudah bagus dan memang pantas untuk diberlakukan. Usia minimal 20 tahun merupakan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan.
Regulasi  mengenai  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  sudah dianggap mampu untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Namun,  perlu  adanya  sanksi  tegas  jika  ada  pihak  yang  berusaha  melanggar  untuk memaksimalkan  kinerja  pemberlakuan  regulasi  tersebut.  Beliau  menuturkan  bahwa tidak  pernah  membantu  menaikkan  usia  kawin  calon  mempelai  agar  dapat  dicatatkan dalam  akta  nikah  kendatipun  yang  bersangkutan  belum  cukup  umur.  Hal  tersebut dilakukan  di  karenakan  menyalahi  aturan  yang  ada  dan  beliau  tidak  berani.  Mengenai manipulasi  data  untuk  saat  ini  sangat  sulit  dilakukan  bahkan  hampir  tidak  ada  lagi karena  sudah  ada  aplikasi  SIMKAH  Web  berbasis  online.  Pihak  KUA  tidak  pernah melakukan  manipulasi  data  dikarenakan  tegak  terhadap  Undang-Undang,  dan  aplikasi SIMKAH  Web  bersinergi  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil).

## Tabel 4 Data Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka
Nomor Tahun Jumlah Penolakan 1. 2020 18 2. 2021 5 (Januari s/d 16 Juni) Total 23
Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Palakka tahun 2021.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  data  jumlah  penolakan  selama  tahun  2020  dan  2021 sebanyak  23.  Artinya,  pihak  KUA  mengeluarkan  keterangan  penolakan  kepada masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  atau  melangsungkan  perkawinan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Meskipun  belum  ada Mou secara  tertulis,  namun  diharapkan  semua  lapisan  dapat bersinergi  untuk  mendukung  berjalannya  Undang-Undang  Perkawinan  khususnya mengenai  ketentuan  batas  usia  minimal  perkawinan. Stakeholder yang  dianggap  wajib dan penting untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur adalah semua  pihak,  mulai  dari  tingkat  bawah  seperti;  desa,  kelurahan,  sampai  tingkat  atas seperti; kecamatan dan kabupaten, serta saling bersinergi antar instansi untuk bekerja sama.
Penutup dari wawancara dengan Bapk Jamal, beliau mengatakan bahwa regulasi batas usia  minimal  perkawinan  telah  berlangsung  efektif  di  wilayah  hukum  KUA  Kecamatan Palakka  sebagai  syarat  pelaksanaan  perkawinan.  Karena  pihak  KUA  telah  melakukan sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang.  Data  menunjukkan  efektif,  tapi  tidak  bisa dipungkiri bahwa fakta di lapangan masih banyak ditemui praktik perkawinan di bawah umur.
4.  Kantor  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Bone
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Selasa,  8  Juni  2021  dengan Bapak  Agung  Rachmadi,  S.  Sos.,  M.M.  selaku  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bone yang terletak  di  Jalan  A.  Mapanyukki,  Watampone.  Selain  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  memuat  tentang  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  merupakan  dasar  dan  dijadikan  acuan  bagi  pihak P2TP2A  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada  anak  yang  ingin  meminta  izin dispensasi kawin di Pengadian Agama.
Menurutnya  usia  minimal  perkawinan  yang  diatur  oleh  negara  tersebut  sudah  sangat cocok  dan  dianggap  mampu  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau perkawinan  di  bawah  umur.  Meskipun  memang  masih  ada  peluang  bagi  masyarakat untuk  melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan  (nikah  siri).  Usia  20  tahun  ke  atas dianggap  sebagai  usia  ideal  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  anak,  pihak  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bone  melakukan  sosialisasi,  yakni  sosialisasi
tentang  pencegahan  perkawinan  anak.  Selain  sosialisasi,  ada  Surat  Edaran  dari  Bupati Bone tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan MoU yang sudah ditandatangani oleh 13  instansi  tentang  pencegahan  perkawinan  anak.  Dari  13  instansi  tersebut  yakni; Pemerintah Kabupaten Bone itu sendiri, ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama, termasuk  Dinas  Sosial,  Dinas  Pendidikan,  itu  ada  semua  yang  berkaitan  dengan  anak. Berdasarkan surat edaran, hal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun terakhir.
Tabel 5  Data Pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin dari Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Nomor Tahun Jumlah Rekomendasi Pemberian Rekomendasi Dispensasi Memberikan Izin Tidak Memberikan Izin 1. 2020 205 29 176 2. 2021 36 (Januari s/d 16 Juni) 20 16 Total 241 49 192
Sumber data: Hasil olahan data primer P2TP2A Kabupaten Bone tahun  2021.
Berdasarkan tabel di atas, data pemberian rekomendasi dispensasi selama tahun 2020 dan tahun 2021 berjumlah 241 rekomendasi. Rekomendasi memberikan izin sebanyak 49  dan  rekomendasi  tidak  memberikan  izin  sebanyak  192.  Prosedur  pemberian rekomendasi  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  syarat,  yakni  harus  ada  pengantar  dari desa/kelurahan  dan  KUA  yang  surat  keterangannya  berisi  penolakan,  serta melampirkan data pendukung seperti; Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah. Pihak  P2TP2A  juga  sebelum  memberikan  rekomendasi  harus  memeriksa  berkas  dari pemohon (anak) yang meminta rekomendasi.
Pemberian  rekomendasi  tidak  serta  merta  didapatkan  begitu  saja.  Menurut  Bapak Agung  bahwa  rekomendasi  ada  2  (dua)  yakni;  Rekomendasi  memberikan  izin  dan Rekomendasi  tidak  memberikan  izin.  Rekomendasi  memberikan  izin  hanya  diberikan jika  ada  alasan  sangat  mendesak  disrtai  dengan  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup. Alasan  sangat  mendesak  yang  dimaksud  adalah  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah. Namun demikian, tidak hanya melalui lisan, harus disertai bukti yang mendukung yakni surat  keterangan  yang  mmbuktiksn  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan undang-undang  dan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat  mendesak  untuk dilaksanakan, dalam hal ini harus ada bukti visum dari dokter yang menerangkan bahwa memang  anak  tersebut  hamil  berserta  usia  kehamilannya.  Selain  alasan  sangat mendesak, pihak P2TP2A tidak mengeluarkan rekomendasi memberikan izin.
Menurut Bapak Agung perlu ada sinergi dan kerja sama dari semua elemen. Mulai dari masyarakat  sampai  instansi  terkait  yang  dianggap  mampu  mencegah  terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Tambahnya regulasi mengenai batas usia  minimal  perkawinan  telah  berlangsung  efektif,  karena  pihak  P2TP2A  sudah melaksanakan  amanat  peraturan  yakni  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

## Tabel 6. Pengadilan Agama Watampone Kelas I.A
Nomor Tahun Jumlah Penolakan 1. 2020 18 2. 2021 5 (Januari s/d 16 Juni) Total 23
Sumber data: Hasil olahan data primer KUA Kec. Palakka tahun 2021
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  Rabu,  19  Mei  2021  dan  hari Jumat, 18 Juni 2021 dengan Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I.A yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Watampone. Sejak tahun 1995 beliau sudah menjabat sebagai Hakim, sebelumnya beliau pernah menjadi hakim di beberapa daerah yakni; di Poso, Pinrang, dan Bulukumba.
Beliau  menuturkan  bahwa  pemberlakuan  batasan  usia  minimal  perkawinan  sebagai syarat  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  sudah  pantas diberlakukan dengan alasan untuk supaya tercapainya Program Wajib Belajar 12 Tahun, sehingga perkawinan diharuskan dan diharapkan sesudah tamat dari proses pendidikan agar  dapat  terwujud  rumah  tangga  yang  harmonis,  di  mana  istri  dan  suami  dapat menjalankan  hak  dan  kewajibannya  dengan  baik.  Menurut  beliau,  usia  ideal  untuk melangsungkan  perkawinan  tergantung  kasuistis  karena  ideal  yang  sesungguhnya adalah setelah lulus dari perguruan tinggi.
Regulasi  mengenai  batas  usia  minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan  sudah dianggap mampu untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Untuk  mendukung  hal  tersbut,  Pemerintah  Kabupaten  Bone  melakukan  Program  ‘ Lisu Massikola’ yang dimulai pada tahun 2021 ini. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  di  luar  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Mengenai  dispensasi  kawin,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 dijadikan  dasar  dalam  memberikan  izin  dan  untuk  melaksanakan  amanat  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  mengenai  batas  usia  minimal  perkawinan.  Untuk mendapatkan  izin  dispensasi,  harus  dengan  alasan  sangat  mendesak  dan  disertai dengan  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.  Sebelumnya,  harus  mendapatkan rekomendasi  pemberian  izin  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak,  dalam  hal  ini  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Bone.  Menurut  beliau  sebelum  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2019 disahkan, angka izin dispensasi di Pengadilan Agama meningkat pesat, namun setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disahkan angka dispensasi kawin menurun.
Wawancara  juga  dilakukan  dengan  Panitera  Muda  bagian  Hukum  yakni  Bapak    Drs. Jamaluddin  pada  hari  Senin,  21  Juni  2021.  Beliau  mulai  bekerja  di  Pengadilan  sejak tahun  1992,  pernah  bekerja  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  pada  tahun  1997,  dan menjabat sebagai Panitera Muda bagian Hukum di Pengadilan Agama Watampone sejak tahun 2015 sampai sekarang.
Regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sudah sangat pantas untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di  bawah  umur  dan  sesuai dengan  perkembangan  manusia  itu  sendiri.  Menurutnya,  beliau  sependapat  dengan Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 untuk usia ideal melangsungkan perkawinan.
Tabel 7 Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Nomor Tahun Jumlah Dispensasi Kawin 1. 2018 184 2. 2019 228 3. 2020 178 4. 2021 25 (Januari s/d Mei) Total 615
Sumber data: Hasil olahan data primer Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tahun 2021.
Berdasarkan tabel di atas, data dispensasi kawin selama kurun waktu 4 tahun terakhir berjumlah 615. Terlihat bahwa antara tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan angka  dispensasi  kawin  sebanyak  44.  Antara  tahun  2019  dan  tahun  2020  angka dispensasi  kawin  terjadi  penurunan  sebanyak  50,  dan  tahun  2020  dan  tahun  2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 153. Ada beberapa alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, yakni sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan setelah disahkannya PERMA  tersebut.    Sebelum  adanya  PERMA,  permohonan  dispensasi  meningkat  dan setelah  adanya  PERMA  permohonan  dispensasi  menurun.  Untuk  mencegah  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur,  pihak  Pengadilan  Agama  tetap  bekerja  sama  dengan lembaga  yang  terkait.  Pengadilan  Agama  tetap  berkoordinasi  dengan  Kementerian Agama,  pemerintahan  setempat,  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
Menyimpulkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jamal,  regulasi    batas  usia  minimal perkawinan telah berlangsung efektif di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone. Meskipun  demikian,  beliau  mengatakan  jika  berdasarkan  data  memang  sudah  efektif terbukti dengan angka dispensasi yang semakin menurun, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jika ditelusuri faktanya masih banyak praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Bone.

## 2. Pendapat Masyarakat Kabupaten Bone Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupate Bone
Data  di  bawah  ini  menggambarkan  persepsi  informan  terkait  pelaksanaan  batas  usia minimal perkawinan yang peneliti ambil dari  data pengisian kuesioner (angket) pada masyarakat  Kabupaten  Bone.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mendukung  validitas  data yang penulis butuhkan. Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada  masyarakat  Kabupaten  Bone  yang  memiliki  kriteria  yang  sudah  ditentukan sebelumnya.

## Tabel 8 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Undang-Undang Tentang Perkawinan
Nomor Uraian Frekuensi  (Jumlah Responden) Persentase (%) 1. Tidak Mengetahui 50 70% 2. Mengetahui 21 30% Jumlah (n) 71 100%
Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui Undang-Undang  Perkawinan  adalah  sebanyak  50  orang  atau  sebesar  70%  dan responden  yang  menjawab  mengetahui  sebanyak  21  orang  atau  30%.  Data  tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bone yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perilaku  masyarakat  yang  disinyalir  karena  kurangnya  sosialisasi  dari  berbagai  pihak terutama penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Undang- Undang Tentang Perkawinan.
Tabel  9  Pengetahuan  Masyarakat  Tentang  Batasan  Usia  Sebagai  Syarat  Pelaksanaan
Perkawinan Nomor Uraian Frekuensi  (Jumlah Responden) Persentase (%) 1. Tidak Mengetahui 10 14% 2. Kurang Mengetahui 18 25% 3. Mengetahui 43 61% Jumlah (n) 71 100%
Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui adalah  sebanyak  10  orang  atau  sebesar  14%,  menjawab  kurang  mengetahui  sebanyak 18 orang atau 25%, dan menjawab mengetahui sebanyak 43 orang atau 61%. Sehingga, dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  banyak  masyarakat  mengetahui  adanya  batasan  usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan.
Tabel  10 Pengetahuan  Masyarakat  Tentang  Adanya  Perubahan  Batasan  Usia  Minimal Perkawinan
Nomor Uraian Frekuensi  (Jumlah Responden) Persentase (%) 1. Tidak Mengetahui 17 24% 2. Kurang Mengetahui 28 39% 3. Mengetahui 26 37% Jumlah (n) 71 100%
Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone tahun 2021.
Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui tentang adanya perubahan batasan usia minimal perkawinan adalah sebanyak 17 orang atau  sebesar  24%,  menjawab  kurang  mengetahui  sebanyak  28  orang  atau  39%,  dan menjawab  mengetahui  sebanyak  26  orang  atau  37%.  Sehingga,  dapat  disimpulkan
bahwa  masih  ada  masyarakat  yang  kurang  mengetahui  tentang  adanya  perubahan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan batasan usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone.
Tabel 11  Pernyataan  Masyarakat  Tentang  Efektivitas  Regulasi  Mengenai  Batas  Usia
Minimal Perkawinan di Kabupaten Bone Nomor Uraian Frekuensi (Jumlah Responden) Persentase (%) 1. Tidak Efektif 17 24% 2. Kurang Efektif 48 68% 3. Efektif 6 8% Jumlah (n) 71 100%
Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat Kabupaten Bone  tahun 2021.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  data  tentang  derajat  efektivitas  pelaksanaan  batas  usia minimal  perkawinan  di  Kabupaten  Bone    tampak  bahwa  responden  yang  menjawab tidak  efektif  adalah  sebanyak  17  orang  atau  sebesar  24%,  menjawab  kurang  efektif sebanyak  48  orang  atau  68%,  dan  menjawab  efektif  sebanyak  6  orang  atau  8%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan di  Kabupaten Bone berjalan kurang efektif .

## SIMPULAN
1. Efektivitas  pelaksanaan  batas  usia  minimal  perkawinan  di  Kabupaten  Bone berdsarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  batas  usia  minimal perkawinan  di  Kabupaten  Bone  yaitu;  faktor  hukumnya  sendiri,  penegak  hukum, sarana  dan  prasarana,  masyarakat,  budaya,  pergaulan  bebas,  ekonomi,  dan  faktor pendidikan.

## SARAN
1. Perlunya  sinergi  dari  berbagai  elemen  untuk  bekerja  sama  dari    tingkat  desa, kelurahan,  dan  kabupaten  untuk  mensosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  khususnya  mengenai  batas  usia  minimal  sebagai  syarat  untuk melangsungkan perkawinan.
2. Meminimalisir  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan  di  bawah ketentuan batas usia minimal perkawinan dengan cara; memobilisasi warga untuk mengubah  norma  yang  mengabadikan  perkawinan  anak,  mengatasi  norma  sosial dan  budaya  masyarakat,  memberikan  pemahaman  mengenai  legalitas  perkawinan untuk jangka panjang, dan meningkatkan cakupan layanan pendidikan formal yang memadai, selain keharusan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

## DAFTAR BACAAN
Baehaqi,  J.  F.  (2016).  Pengaruh  Islam  dan  budaya  dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , 11 (2), 219-246.
Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Terkait  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Dialektika Hukum , 2 (2), 129- 147.
Hartono, H. (2019). K2onsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum , 11 (1), 74-96.
Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. Khuluqiyya , 3 (1), 71-87.
Hidayati,  N.  F.  (2019).  Konstruksi  ‘iddah  dan  ihdad  dalam  kompilasi  hukum  islam (KHI). MISYKAT:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Al-Quran,  Hadist,  Syari'ah  dan  Tarbiyah , 4 (1), 163-189.
Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  Terhadap  Batas  Usia  Melakukan  Perkawinan. Amnesti  Jurnal Hukum , 2 (1), 39-42.
Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma  Dalam  Menjangkau  Batasan  Minimal  Umur  Perkawinan. Gorontalo  Law Review , 3 (1), 1-16.
Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan , 13 (2), 190-199.
Susylawati,  E.  (2013).  Eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia. Al- Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , 4 (1), 124-140.
Supianto,  S.,  &  Budiman,  N.  T.  (2020).  Pemahaman  Masyarakat  terhadap  Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. JURNAL RECHTENS , 9 (1), 77-90.