## ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DAN PERBANKAN SYARI’AH

## Nur Eka Setiowati
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon e-mail : ndanishalia@yahoo.com

## Abstrak
Asean Economic Community (AEC) 2015 merupakan tujuan akhir integrasi ekonomi yang merupakan  program  kerjasama  negara -negara  ASEAN  termasuk  Indonesia  di  bidang ekonomi. Siap atau tidak industri perbankan syari’ah harus mampu menghadapi tantangan global  yang  diakibatkan  dari  perjanjian  kerjasama  ini.  Dengan  berbagai  peluang  dan tantangan  semua  pihak  harus  berupaya  keras  agar  industri  keuangan syari’ah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global, khususnya dalam menyambut AEC 2015.
Kata kunci : AEC 2015, Industri perbankan, perbankan syari’ah

## Abstract
Asean Economic Community (AEC) 2015 is the ultimate goal of economic integration of the cooperation  program  ASEAN  countries  including  Indonesia  in  economics.  Ready  or  not Islamic  banking  industry  must  be  able  to  face  the  global  challenges  resulting  from  this agreement. A wide range of opportunities and challenges all parties should strive hard to national  Islamic  finance  industry  is  getting  quality,  develop  sustainable  and  able  to compete in the global competition, especially in welcoming AEC 2015.
Keywords: AEC 2015, banking industry, syari’ah bank

## PENDAHULUAN
Asean  Economic  Community (AEC) atau  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) merupakan program kerjasama negara-negara ASEAN,  termasuk  Indonesia,  di  bidang ekonomi. AEC  adalah  realisasi  tujuan  akhir dari  integrasi  ekonomi  yang  dianut  dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan  negara-negara  anggota  ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi  ekonomi  melalui  inisiatif  yang  ada dan  baru dengan batas  waktu  yang  jelas. Dalam  mendirikan  Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA),  ASEAN harus  bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral  serta  kepatuhan  terhadap  sistem untuk  kepatuhan  dan  pelaksanaan  komitmen ekonomi  yang  efektif  berbasis  aturan. Program  kerjasama  yang  rencananya  akan dilaksanakan  pada  tahun  2015  ini  berbeda dengan program-program yang telah dilaksanakan  sebelumnya.  Pasalnya, ASEAN Economic  Community ini  menekankan  pada pasar  tunggal  yang  terbuka  sesuai blueprint yang berisi empat patokan AEC.
Keempat  patokan  tersebut  yaitu:(a)  a single  market  and  production  base,  (b)  a highly  competitive  economic  region,  (c)  a region  of  equitable  economic development, and  (d)  a  region  fully  integrated  into  the global  economy. 1 Intinya,  jika ASEAN Economic  Community berhasil  dijalankan, maka  negara-negara  ASEAN akan  memiliki jangkauan  pasar  yang  lebih  luas.  Arus ekspor-impor  barang  dan  jasa  maupun investasi antar  negara  ASEAN  akan  lebih terbuka,  sementara  tarif  dan  non-tarif  sudah tidak diberlakukan lagi.
Dengan diberikannya kemudahan untuk  bertransaksi  antar  negara  di  Asia Tenggara,  sebagai  konsumen,  kita  akan mempunyai  lebih  banyak  pilihan  produk- produk berkualitas yang berasal dari kesembilan  negara  ASEAN.  Namun,  yang
1 Halim  Alamsyah,” Perkembangan  dan Prospek  Perbankan  Syariah  Indonesia  Tantangan dalam Menyonsong MEA 2015” . Makalah, disampaian pada Milad ke -8 IAEI 13 April 2012, 1
perlu  kita  perhatikan  adalah  bagaimana produsen  lokal  Indonesia  mampu  bersaing dengan  negara-negara  ASEAN tersebut. Keterbukaan  pasar  ini  akan  membawa dampak positif jika kita mampu menghasilkan produk berkualitas yang menembus pasar  ASEAN. Namun, jika pada kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung  menjadi  konsumen,  tentu  hal tersebut tidak akan membawa dampak positif bagi  perekonomian  negara  kita.  Terutama mengingat Indonesia memiliki jumlah masyarakat  yang  terbesar  di  antara  negara- negara ASEAN lainnya.
Mengurangi  budaya  konsumerisme dan mengutamakan penggunaan hasil produksi masyarakat Indonesia menjadi salah satu  cara  bagi  kita  sebelum  terjun  dalam masyarakat  ekonomi  ASEAN.  Selain  itu, membekali diri dengan pengetahuan, keahlian  dan  keterampilan  tentu  dapat membantu Indonesia dalam persaingan pasar bebas  ASEAN. Dengan  keahlian  dan keterampilan  yang  dimiliki,  para  pemuda Indonesia  diharapkan  dapat  menjadi  tunas- tunas  pembangunan  ekonomi  bangsa  yang mandiri  dan  mampu  menghasilkan  produk- produk berkualitas dan dapat mengembangkan jaringan hingga  ke  negara lainnya.
AEC akan  membentuk  ASEAN sebagai  pasar  dan  basis  produksi  tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif  dengan  mekanisme  dan langkah- langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang  ada  inisiatif  ekonomi, mempercepat integrasi  regional  di  sektor-sektor  prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan  mekanisme  ASEAN. Bentuk Kerjasamanya adalah :
1. Pengembangan sumber  daya manusia dan peningkatan kapasitas.
2. Pengakuan kualifikasi profesional.
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan.
4. Langkah-langkah
pembiayaan perdagangan.
5. Meningkatkan infrastruktur.
6. Pengembangan  transaksi  elektronik melalui e-ASEAN.
7. Mengintegrasikan  industri  di  seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah.
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 2

## ASEAN  ECONOMIC  COMMUNITY DAN KEUANGAN SYARI’AH INDONESIA
Keuangan syari’ah Indonesia  dalam hal  ini  adalah  sektor  perbankan syari’ah dinilai  belum  siap  menghadapi ASEAN Economic  Community. Ada  dua  hal  pokok yang  menyebabkan  Indonesia dinilai  masih mengkhawatirkan  dalam  menghadapi  AEC. Tantangan  yang  pertama  adalah  ukuran keuangan syari’ah yang masih kecil, tantangan  yang  kedua  adalah  permasalahan currency (mata  uang  asing)  sebagai  penentu keefiseinsian  bisnis  yang  masih  fluktuatif. Untuk  itu  perlu dibuat Islamic  Corporation sehingga terjadi sinergi antara para stakeholder untuk  menghadapi  kekuatan pasar dari luar.
Indonesia memiliki potensi dan keunggulan-keunggulan dalam kaitan
pengembangan  bisnis  keuangan syari’ah .
Indonesia  sebagai  negara  dengan jumlah penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat bagi perkembangan  keungan syari’ah di  dunia. Hal  ini  bukan  merupakan  impian  yang mustahil,  karena  kemungkinan Indonesia menjadi global  player keuangan syari’ah sangat besar, diantaranya :
a. Jumlah  penduduk  muslim  yang  besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syari’ah . b. Peningkatan sovereign credit rating Indonesia  menjadi investment  grade yang akan  meningkatkan  minat  investor  untuk berinvestasi  di  sektor  keuangan  domestik termasuk sektor keuangan syari’ah . c. Memiliki sumber daya alam yang melimpah  yang  dapat  dijadikan  sebagai
2 Hayat ,” Globalisasi  Perbankan  Syariah Tinjauan  Teoritis  dan Praktis  dalam  Menghadapi MEA 2015. ” Jurnal, UIN Malang, 2012.
underlying transaksi  industri  keuangan syari’ah . 3
Pengembangan  keuangan  syari ’ ah  di Indonesia  lebih  bertumpu  pada  sektor  riil karena  lebih  bersifat market  driven dan dorongan buttom  up ini  juga merupakan keunggulan  tersendiri.  Berbeda  dengan perkembangan  keuangan syari’ah di Iran, Malaysia,  dan  Arab  Saudi  yang  lebih bertumpu pada sektor keuangan bukan sektor riil  serta  peran  pemerintah  yang  lebih dominan
Regulatory  Regime merupakan  salah satu struktur keunggulan  pengembangan keuangan syari ’ ah yang lain dimiliki indonesia  jika  dibandingkan  dengan  negara- negara  yang  lain. Di  Indonesia  kewenangan mengeluarkan  fatwa  keuangan syari’ah terpusat  pada  Dewan Syari’ah Nasioanl (DSN)-Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI  ) yang  merupakan  institusi  yang  independen. Sementara  di  negara  lain  fatwa  dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang  terjadinya  perbedaan  sangat  besar. Di  Malaysia    struktur  organisasi  fatwa  ini dibawah  Bank  Nasional  Malaysia  (BNM) sehingga lembaga ini dinilai kurang independen.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI’AH
Perkembangan  perbankan syari’ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan  eksistensi  ekonomi syari’ah . Bank Muamalat  sebagai  bank syari’ah pertama  dan  menjadi  pioneer  bagi  bank syari’ah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter  yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan
bank-bank konvensional  dan  banyak  yang  dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara  perbankan  yang  menerapkan sistem syari ’ ah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak  hanya  itu,  di  tengah-tengah krisis  keuangan  global  yang  melanda  dunia
3 Halim  Alamsyah,” Perkembangan  dan Prospek  Perbankan  Syariah  Indonesia Tantangan dalam Menyonsong MEA 2015 ” , 2.
pada  penghujung  akhir  tahun  2008,  lembaga keuangan syari’ah kembali  membuktikan daya  tahannya  dari  terpaan  krisis.  Lembaga- lembaga  keuangan syari’ah tetap  stabil  dan memberikan  keuntungan,  kenyamanan  serta keamanan  bagi  para  pemegang  sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syari’ah . Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan  bank  Muamalat  melewati  krisis yang  terjadi  pada  tahun  1998  dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat  dan  tidak  menerima  sepeser  pun bantuan  dari  pemerintah  dan pada  krisis keuangan  tahun  2008,  bank  Muamalat bahkan  mampu  memperoleh  laba  Rp.  300 miliar  lebih. Perbankan syari’ah sebenarnya dapat  menggunakan  momentum  ini  untuk menunjukkan  bahwa  perbankan syari’ah benar-benar  tahan  dan  kebal  krisis  dan mampu  tumbuh  dengan  signifikan.  Oleh karena  itu  perlu  langkah-langkah  strategis untuk merealisasikannya.
Langkah strategis pengembangan perbankan syari’ah yang  telah  di  upayakan adalah  pemberian  izin  kepada  bank  umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit  Usaha S yari’ah (UUS)  atau  konversi sebuah  bank  konvensional  menjadi  bank syari’ah .  Langkah  strategis  ini  merupakan respon  dan  inisiatif  dari  perubahan  Undang- undang RI  Nomor 10  tahun  1998 tentang Perbankan.  UU pengganti  UU No. 7  tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan  hukum  dan  jenis-jenis  usaha  yang dapat  dioperasikan  dan  diimplementasikan oleh bank syari’ah . 4
Bank
Indonesia, selaku  regulator
memberikan perhatian yang serius dan
bersungguh-sungguh dalam mendorong
perkembangan perbankan syari’ah . Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa
perbankan
syari’ah akan membawa
‘m aslaha t’ bagi peningkatan  ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama,bank syari’ah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa
4 OJK ,” Statistik  Perbankan  Syari ’ ah ” ,  Maret 2015
menggunakan underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global.  Secara makro, perbankan syari’ah dapat memberikan daya dukung terhadap  terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syari’ah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank sebagai pengelola dana.
Sampai dengan bulan Desember 2014, industri perbankan syari’ah telah mempunyai jaringan sebanyak 12  Bank Umum Syari’ah (BUS), 22 Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan 168 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.910 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Akselerasi pertumbuhan perbankan syari ’ ah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syari’ah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi  industri perbankan syari’ah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syari’ah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun. 5

## FAKTOR PENDUKUNG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI’AH
Beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja  industri perbankan syari’ah , baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan adalah  sebagai berikut:
5 OJK ,” Statistik  Perbankan  Syari ’ ah ” ,  Maret 2015
1. Ekspansi jaringan kantor perbankan syari’ah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan  akses menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syari’ah .
2. Gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syari’ah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
3. Upaya peningkatan kualitas layanan (service excellent) perbankan syari’ah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti  layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking maupun internet banking. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syari’ah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS  dan UUS yang menjadi anak usahanya. 4. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syari’ah ,
seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah ; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Sementara penerbitan sukuk oleh pemerintah sebagai implementasi dari UU Sukuk menambah
outlet penempatan dana perbankan syari’ah dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sedangkan pemberlakukan UU No.42 tahun 2009 merupakan ‘t ax neutralit y’ atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syari’ah dimana sebelumnya dikenakan pajak dua kali (double tax). Perlakuan pajak tersebut sangat merugikan perbankan
syari’ah karena membuat pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih mahal, sementara pembiayaan
murabahah mempunyai porsi yang dominan dengan rata-rata 56,8% dalam lima tahun terakhir. 6
FAKTOR PENGHAMBAT

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI’AH
Beberapa  penghambat yang harus diselesaikan agar perbankan syari’ah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Penghambat yang harus diselesaikan dalam jangka pendek (immediate) antara lain:
1. Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Inovasi  pengembangan produk dan layanan perbankan syari’ah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat.
3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Penghambat  perkembangan  perbankan
syari’ah dalam jangka panjang adalah:
1. Perlunya referensi nilai imbal hasil (rate of return) bagi keuangan syari’ah . Nilai imbal hasil yang dibagikan
(sharing) dalam sistem keuangan syari’ah , termasuk perbankan syari’ah , hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya,
referensi nilai  imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syari’ah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional.
2. Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam ‘ fiqh muamalah ’ . Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syari’ah di
6 Halim  Alamsyah,” Perkembangan  dan Prospek  Perbankan  Syariah  Indonesia Tantangan dalam Menyonsong MEA 2015”, 4.
beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman ‘ fiqh mu ’ amalah ’. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi ‘ fiqh muamalah ’ tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka.
3. Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syari’ah secara komprehensif. Banyak pihak yang mengkhawatirkan hadirnya kesepakatan AEC 2015 sebagai sebuah ancaman karena pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain. Kekhawatiran tersebut tidak beralasan jika memang kita mampu menunjukkan daya saing (competitiveness) yang tinggi. Apakah  industri perbankan
syari’ah Indonesia siap menghadapi AEC 2015? Berdasarkan laporan persaingan Bank Syari’ah Global  2013-2014, enam negara Islam mengalami pertumbuhan pasar perbankan secara  signifikan. Enam negara  tersebut adalah Qatar, Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat  Arab, dan Turki atau disingkat QISMUT. Selanjutnya  laporan yang  diumumkan dalam Konferensi Perbankan Syari’ah Global di Manama, Bahrain, aset di enam negara itu sebesar 78% dari seluruh perbankan syari’ah di dunia. Sedangkan total aset perbankan Syari’ah di dunia mencapai 1,72 triliun dolar AS. Angka ini meningkat dari jumlah aset pada 2012 yang  hanya  mencapai  1,54 triliun  dolar AS. 7
Bank Indonesia juga telah mempunyai Blue Print pengembangan perbankan syari’ah yang didalamnya terdapat beberapa  target diantaranya adalah empat tahapan pencapaian sasaran pengembangan perbankan syari’ah yaitu
Tahap
I    (2002-2004)
peletakan
7 Sharia competitive report 2013 -2014
landasan pengembangan,
Tahap II (2005-2009) peletakan struktur industri, Tahap III (2010-2012) pencapaian standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional,  Tahap IV (2013-2015) pencapaian pangsa yang signifikan
dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syari’ah
lainnya. Dan kembali  tahapan  pada buleprint tersebut masih belum tercapai.
Disebutkan  juga  target aset  perbankan syari’ah yang masih belum tercapai dengan total Aset yang belum  tercapai seperti yg telah disinggung sebelumnya.

## Tabel 1. Target Pencapaian Aset Perbank Syari’ah
Sumber: Blue Print Pengembangan Perbankan Syari’ah , Bank Indonesia.
Berbeda dengan Malaysia, apabila dilihat pada World Islamic Banking Competitivness Report tahun  2013-2014 market share perbankan Syari’ah di Malasyia sudah  mencapai  20%  dengan pertumbuhan aset  2.1 kali lebih cepat dari pertumbuhan perbankan konvensional (Sharia Competitivnes Report 2013-2014).
Tabel 3. Kecepatan Akselerasi
Perbankan Syari’ah
Sumber: World Islamic Banking Competitivnes Report 2013-2014
No Negara
Kecepatan Akselerasi
1 Qatar 1,8x lebih cepat dari konvensional 2 Indonesia 3.1x lebih cepat  dari konvensional 3 Saudi Arabia 3.6x lebih cepat  dari konvensional 4 Malaysia 2.1x lebih cepat dari konvensional 5 UEA 3x lebih cepat dari konvensional 6 Turki 1.6x lebih cepat dari konvensional Share 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Aset Bank Syari’ah 1.60 % 2.80 % 5 % 7 % 9 % 10 % 15%
Adapun perbankan Syari’ah di Malaysia yang  diketahui telah berdiri semenjak tahun  1983 atau  lebih cepat 9 tahun dari Indonesia,  dengan  berdirinya
Bank Islam
Malaysia  Berhard yang merupakan Bank Syari’ah pertama  di Asia  Tenggara  dengan 30 persen saham milik pemerintah federal  Malaysia, yang hingga tahun 2014 telah mempunyai 16 bank Islam milik  lokal maupun kepemilikan asing yang akan terus akan bertambah yang tersebar di seluruh negara bagian di Malaysia seiring  target Malaysia untuk menjadi pusat bank Islam di dunia.
Perbankan syari’ah di Indonesia masih jauh  dari harapan, itu dapat dilihat dari total asset perbankan
syari’ah Indonesia yang hanya memberikan 1% kontribusi bagi total asset perbankan syari’ah di  dunia,
berbeda dengan Malaysia yang sudah memberikan 8% kontribusi bagi aset
perbankan syari’ah secara global.
Kelemahan lainnya dalam menghadapi AEC 2015 adalah diferensiasi produk keuangan syari’ah di  Indonesia yang dinilai masih kurang.  Hal  ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan syari’ah di Indonesia,
khususnya perbankan syari’ah , yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga ‘ maqashid syari’ah’ .  Hal ini  berbeda dengan negara lain yang peranan produk-produk di sektor keuangan (pasar uang dan pasar modal) lebih dominan.  Secara esensi, struktur pengembangan keuangan syari’ah di Indonesia akan  lebih kuat dibanding dengan negara lain.
Kekurangan instrumen di pasar keuangan syari’ah tersebut berdampak pada pengelolaan  likuiditas perbankan syari’ah . Pengelolaan likuiditas perbankan syari’ah masih mengandalkan mekanisme Pasar Uang Antar Bank Syari’ah (PUAS) dengan menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah (SIMA), dan melakukan penempatan di instrumen yang diterbitkan oleh  Bank Indonesia, yakni
FASBI Syari’ah dan SBI Syari’ah . Masih sedikit sekali portofolio penempatan pada instrumen sukuk. Tingginya porsi pengelolaan likuiditas perbankan syari’ah pada instrumen bank sentral menyebabkan pengembangan pasar keuangan syari’ah menjadi terkendala dan mekanisme self adjustment menjadi kurang optimal. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara Syari’ah (SPNS) dan mekanisme transaksi ‘ komoditi murabahah ’ dapat menjadi suatu terobosan instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan syari’ah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya. Ketersediaan instrumen pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis yang berkelanjutan pada industri keuangan syari’ah . Para pakar yang tergabung dalam  IAEI dapat membantu  industri dalam melakukan inovasi produk keuangan syari’ah , khususnya untuk
perbankan syari’ah . Agar jangan sampai kekurangan instrumen keuangan syari’ah tersebut diisi oleh instrumen dari negara lain yang belum  tentu sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan perbankan
syari’ah domestik.
Kendala lainnya yang perlu
mendapat  perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi gap SDI dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Perlu disadari bahwa salah satu butir kesepakatan dalam MEA 2015 adalah freedom of movement for skilled and talented  labours. Hal ini merupakan tantangan yang serius, mengingat pusat- pusat pendidikan dan pelatihan keuangan dan perbankan syari’ah berada di  luar negeri seperti  Bahrain, Uni Emirat Arab, dan  Malaysia. Pelaku  industri perbankan syari’ah dapat bekerjasama mendirikan ‘ pusat pendidikan dan pelatihan perbankan syari’ah’ untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi gap tersebut daripada saling bersaing dan melakukan ‘ pembajakan pegaw ai’. IAEI tentunya dapat berperan dalam menyediakan tenaga
ahli untuk mengajar di pusat pendidikan dan pelatihan tersebut. Agar lebih terarah dan tepat guna, IAEI juga dapat membantu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan oleh industri perbankan
syari’ah sehingga strategi ‘ link and match ’ dapat dijalankan.

## PENUTUP
Perlu keterpaduan  langkah dari para praktisi, akademisi maupun  asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif dan  efisien karena dapat menghindari terjadinya redundancy dan suaranya menjadi lebih di dengar. Berbagai peluang dan tantangan di atas menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stake holders industri keuangan syari’ah sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan  tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syari’ah
nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global, khususnya dalam menyambut MEA 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedi Mulawarman, Aji ,  “ Masa Depan
Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi ” . Imanensi, Jurnal
Ekonomi,  Manajemen dan Akuntansi Islam, Vol. I No. 1 (September 2013).
Mutasowifi,
Ali, “ Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syari’ah di Pasar Nonmuslim ” , Jurnal Universitas Paramadina, Vol. III, No. 1 (September 2003).
Bank  Indonesia, Blue  Print Perkembangan
Perbankan Syari’ah 2015,  Jakarta:  BI, 2015. Alamsyah, Halim, “ Perkembangan  dan Prospek  Perbankan Syari’ah Indonesia Tantangan  dalam  Menyongsong  MEA 2015 ” . Makalah disampaikan  pada Milad ke - 8 IAEI 13 April 2012.
Hayat, “ Globalisasi Perbankan Syari’ah
Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  dalam Menghadapi MEA 2015 ” . UIN
Malang, Jurnal Studi Islamika, Vol. XI
No. 2, Desember 2012..
Imama ’ , Lely Shofa, “ Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan. Resensi Buku “Menjawab Keraguan Berekonomi
Syari’ah” , La-Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 2 (Desember 2008).
Laporan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK ), Statistik Perbankan Syari’ah (Maret 2015). Sharia Competitivnes Report 2013-2014 World  Islamic    Bank  Competitivnes  Report 2013 -2014