## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 227-244 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*
Mufidah, 1 Rizal Maulana, 2 Lia Fauziyyah Ahmad 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623
Abstract:
The  settlement  of  violations  of  criminal  law  in  customary  courts  is  deemed  useful  in combating  prison  obesity  through  a  restorative  justice  method  that  focuses  on  Indonesian ideals of harmony, balance (evenwicht or harmonie), which promotes the sustainability of communal life. Therefore, all kinds of customary law recognition must involve acceptance and the granting of legal standing based on the actuality of its application. This research is qualitative  in  nature,  conceptual  in  its  method,  and  normative  in  nature.  Examining positive  legal  norms  in  the  form  of  statutory  rules  and  applicable  customary  law  norms yields the data source. This study reaches the following conclusions: (1) customary courts are not considered non-formal courts outside the judiciary by the Supreme Court in parallel with other judicial bodies; and (2) customary courts are a real framework that contains the principles  of  restorative  justice  that  focus  on  resolving  criminal  cases  outside  of  court  so that each party can accept the value of justice.
Keywords: Adat; Customary Justice; Restorative Justice
Abstrak:
Penyelesaian  pelanggaran  hukum  pidana  dalam  peradilan  adat  dirasa  efektif  dalam mengatasi  obesitas  lapas  melalui  pendekatan restorative  justice yang  secara  subtantive teoritik  bersandar  pada  nilai-nilai  yang  berkarakter  keindonesiaan  keharmonisan, keseimbangan  ( evenwicht atau harmonie ), yang  menjamin  sustainabilitas  kehidupan bersama.  Oleh  sebab  itu,  segala  bentuk  pengakuan  hukum  adat  harus  dilakukan  melalui penerimaan dan pemberian status keabsahan  terkait eksistensi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan jenis kualitatif dan pendekatan konseptual dan yuridis normatif . Sumber data diperoleh dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat yang berlaku. Kesimpulan yang  dapat  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  peradilan  adat  tidak  dianggap  sebagai peradilan non formal di luar peradilan di bawah Mahkamah Agung sejajar dengan badan peradilan  lainnya  (2)  Peradilan  adat  merupakan  kerangka  nyata  yang  memuat  pinsip- prinsip restoratif  justice yang  fokus  pada  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan agar nilai keadilan dapat diterima oleh masing-masing pihak.
Kata Kunci: Adat; Peradilan Adat; Restorative Justice
* Manuscript  received  date:  January  1 8,  2022,  revised:  February  22,  2022,  approved  for publication: August 30, 2022.
1 Mufidah adalah  dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan. Email: mufidah@uinjkt.ac.id
2 Rizal  Maulana adalah  Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan.
3 Lia  Fauziyyah  Ahmad adalah  Mahasiswa  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan.

## A. PENDAHULUAN
Stabilitas  setiap  interaksi  masyarakat  pada  dasarnya  dapat  dicapai  dengan adanya  peraturan  hukum  baik  bersifat  mengatur  ( relegen/anvullen  recht )  atau  hukum yang  bersifat  memaksa  ( dwingen  recht ) 4 kepada  setiap  anggota  masyarakat  untuk menaati,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Marcus  Tullius  Cicero “ubi  societa  ibi  ius” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. 5 Kemudian hal lain yang juga menjadi  penting  dalam  menjaga  stabilitas  interaksi  masyarakat  adalah  bahwa  setiap hubungan  kemasyarakatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan dalam  hukum  yang  telah  disepakati  dan  berlaku  di  dalam  lingkup  masyarakat tersebut, baik yang bersifat hukum tertulis maupun yang tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat.
Hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang eksistensinya terdiri dari kaidah  sosial  yang  hidup  yaitu  kaidah  agama,  kaidah  kesusilaan,  kaidah  kesopanan juga  kaidah  hukum  yang  menjadi  pedoman  atau  yang  memiliki  fungsi  untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan  orang  lain  dan  dirinya  sendiri. 6 Hukum  adat  merupakan  hukum  tertua yang telah hidup sebagai sistem hukum sederhana yang lahir dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri, namun demikian undang-undang tidak mengakui peradilan adat sebagai  salah  satu  lembaga/badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  kekuasaan kehakiman,  meskipun  kenyataannya  lembaga  peradilan  adat  sudah  ada  dalam masyarakat dan hidup ratusan tahun  lalu dan masih dipertahankan oleh masyarakat.
Eksistensi  Masyarakat  adat  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata  sebagai komponen pembentuk Republik Indonesia dan merupakan cermin dari kemajemukan Indonesia.  Berdasarkan  data  survei  masyarakat  adat  di  Indonesia  terdiri  dari  kurang lebih  70  juta  Masyarakat  Adat  yang  terbagi  menjadi  2.371  komunitas  adat  yang tersebar  di  sekitar  31 Provinsi  yang  ada  di  Indonesia. 7 Adapun  data sebaran  tersebut adalah sebagai berikut:
4 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 48.
5 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.16.
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Yogyakarta: Liberti, 1991), hal.3.
7 Melani Kristina Andriarsi, Sebaran Masyarakat Adat,
https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat,  Diakses  Pada  20  Januari 2022
Sebagaimana data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia setidaknya terdapat 27% dari total jumlah penduduk Indonesia keseluruhan yaitu 273,5 Juta jiwa berdasarkan data survei tahun 2020.
Pasal 18 B ayat 2 menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.”
Fungsi  dan  perang  peradilan  adat  adalah  suatu  keniscayaan  bagi  masyarakat adat sebagai salah satu lembaga penegak hukum, namun Peradilan adat hanya diakui secara  material  saja,  dimana  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  adat  harus menjadi  salah  satu  nilai  yang  diperhitungkan  oleh  hakim  untuk  memutus  perkara, demikian  juga  hasil  putusan  peradilan  adat  yang  dianggap  tidak  sebanding  dengan putusan peradilan nasional.
Hal  lain  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah  dalam  menformalkan  sistem peradilan  adat  adalah  upaya  meminimalisir  obesitas  lapas  yang  merupakan  terminal akhir  bagi  putusan-putusan  perkara  pidana  yang  sampai  detik  ini  belum  memiliki solusi ideal, oleh sebabnya dapat dikatakan bahwa peradilan adat memiliki peran yang sangat  tepat  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative justice .
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  sistem  database  Pemasyarakatan ditemukan  angka  yang  sangat  mengejutkan  berkaitan  dengan  obesitas  lapas  (over capacity)  di  seluruh  Indonesia8,  dalam  jumlah  keseluruhan  obesitas  lapas  secara nasional mencapai 97% dari jumlah kapasitas yang tersedia sebagai berikut 9 :
Esensi  peradilan  adat  sendiri  adalah  peradilan  yang  memiliki  kerangka restorative  justice  yang  secara  subtantive  teoritik  bersandar  pada  nilai-nilai  yang berkarakter keIndonesiaan seperti keserasian, keselarasan, keharmonisan, keseimbangan (evenwicht  atau  harmonie), perdamaian  yang  menjamin  sustainabilitas kehidupan  bersama. 10 Dalam  peradilan  adat  dalam  kerangka    restorative  justice  juga
8 http://smslap.ditjenpas.go.id , Diakses pada 20 Januari 2022
9 Faisal Zavier, Tidak hanya di Lapas Tangerang Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi di Hampir Semua Provinsi, https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni- penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi, Diakses pada 25 Januari 2022
10 Muhammad  Jamin,  Eksistensi  Peradilan  Desa  (Adat)  berdasarkan  Undang-undang  Desa, (Surakarta: UNS Press, 2016) hal. 3
mempertimbangkan kepentingan semua komponen yang terlibat dalam perkara yang terjadi baik korban, pelaku, masyarakat, sehingga hukuman yang diterima oleh korban bukan  hanya  sekedar  hukuman  fisik  semata  yang  berakibat  pada (over  capacity) di lapas, namun juga merumuskan secara bersama hukuman yang dapat diterima pelaku sebagai suatu pendekatan yang lebih humanis dan logis.
Restorative justice yang nilai-nilainya telah hidup di dalam peradilan adat saat ini  pun  telah  dikembangkan  dalam  proses  peradilan.  Sebagaimana  kasus  Agus  yang dalam  beberapa  pekan  ini  membuat  haru  publik  dengan  penghentian  tuntutan  oleh Jaksa  karena  korban  telah  memaafkan  Agus  yang  telah  mencuri  Sepeda  motor majikannya demi menghidupi ibunya. 11 Padahal kerangka restoratif justice telah lama di praktekkan dalam proses peradilan adat yang ada di Indonesia. Untuk itu Penulis meniat untuk menulis mengenai “Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia.”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif sebagai  metode  ilmiah  dianggap  relevan  untuk  menggali  mengenai  Peradilan  adat sebagai  kerangka restoratif  justice dalam  penyelesaian  hukum  pidana  di  Indonesia. Dengan  penelitian  kualitatif  akan  memperkaya  hasil  penelitian,  disamping membangun  pengetahuan  melalui  pemahaman  dan  penemuan  melalui    gambaran yang  kompleks. 12 Dalam  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  memiliki  tugas  sebagai instrument  kunci.    Oleh  karena  itu  peneliti  harus  memiliki  bekal  teori  dan  wawasan yang  luas,  daya  analisis  dan  konstruksi  argumen  secara  objektif  terhadap permasalahan yang dikaji. 13 Hakikat penelitian kualitatif ini adalah mengamati hukum adat dengan interaksi perkembangannya yang dikaitkan dengan restoratif justice . 14
Bogdan  dan  Biklen  mengemukakan  bahwa  karakteristik  dari  penelitian kualitatif, yaitu (1) alamiah,  (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data  dengan  induktif,  dan  (4)  makna  sangat  penting  dalam  penelitian  kualitatif. 15 Selain  itu  penelitian  ilmiah  ini  juga  menggunakan  pendekatan  filosofis,  konseptual, dan  peraturan  perundang-undangan.  Pertama,  pendekatan  filosofis,  merumuskan secara jelas, sistematis, dan komprehensif terhadap konsepsi mengenai restoratif justice , kedua  pendekatan  konseptual  dilakukan  untuk  mengembangkan restoratif  justice dengan hukum adat, secara sistematis, logis dan kritis. Sehingga, diperoleh paradigma baru  dalam  kajian restoratif  justice secara  integratif  dengan  hukum  adat.  Ketiga
11 Reza  Gunadha, Video  Haru  Agus  yang  Maling  Demi  Hidupi  Ibunya  Divonis  Bebas,  Dimaafkan Korban  Lalu  Sujud , https://www.suara.com/news/2022/01/28/203115/video-haru-agus-yang-maling-demi- hidupi-ibunya-divonis-bebas-dimaafkan-korban-lalu-sujud , Diakses 29 Januari 2022.
12 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5
14 Ibid, hal.51 15 Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, Qualitative Reseach  for Eduication (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) hal.28
pendekatan  Perundang-undangan  untuk  meninjau  sejauh  mana  hukum  adat diterapkan di Indonesia.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Untuk  sampai  pada  pembahasan  yang  berkaitan  dengan  kerangka  restoratif justice  sebagai  salah  satu  prinsip  yang  digunakan  sistem  peradilan  adat  dalam penyelesaian perkara pidana, kiranya pembahasan pada tulisan ini dibagi atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

## 1. Peradilan Adat dan Kerangka Restoratif
Konsep peradilan adat dalam konstitusi dimuat dalam Pasal 18 B ayat (2) ini, di mana  kedudukan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  diakui  dan  dihormati  oleh  NKRI,  walaupun  disertai  dengan  syarat- syarat  tertentu.  Negara  juga  menghormati  “identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional”,  mengingat  masyarakat  hukum  adat  lebih  menyukai  mekanisme  ini daripada  mekanisme  peradilan  formal 16 adalah  memiliki  organ  yang  berfungsi mengadili. 17
Esensi  peradilan  adat  adalah  peradilan  yang  berasaskan  perdamaian  di lingkungan masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal. 18 Legal spirit dari asas ini sesungguhnya  sesuai  dengan  karakterisitik  hukum  adat  yang  cenderung mengutamakan  keseimbangan (evenwicht  atau  harmonie) kehidupan  kosmis.  Konsep keadilan  restoratif  ini  merupakan  akar  dari  peradilan  adat,  nilai-nilai  dan  instrumen yang  ada  dalam  peradilan  adat  diindahkan  dalam  prinsip  yang  terkandung  dalam keadilan restoratif. 19
Pertimbangan tersebut secara substansi perlu sosialisasi tentang peradilan adat dan  keadilan  restoratif  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  keadilan  restoratif  yang dibentuk  berdasarkan  asas-asas  pembentukan  sistem  hukum  nasional,  serta  adanya struktur  organisasi  pelaksana  dalam  peradilan  adat  yang  melaksanakan  sistem keadilan restoratif. Jenis peradilan adat dianggap sebagai suatu sistem peradilan yang lahir,  berkembang  dan  dipraktikkan  oleh  komunitas-komunitas  masyarakat  hukum adat  di  Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  negara. 20 Mengingat latar  belakang  masyarakat  di  Indonesia  yang  beragam  berikut  sosial  budaya  yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep pada sistem peradilan
16 Andrea  Woodhouse, Vilage  Justice  In  Indonesia  Studi  Kasus  Tentang  Akses  Terhadap  Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa , (Jakarta: Social Development Unit, World Bank, 2004), hal. 7.
17 Zen Zanibar, Masyarakat Hukum Adat, dalam Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Keterkaitannya  dengan  Pemekaran  Wilayah,  (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Juni 2008), hal. 7.
18 Ade  Saptomo, Hukum  dan  Kearifan  Lokal  Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara ,  (Jakarta:  PT. Grasindo, 2010), hal 95-109.
19 Zulfa, E. A, Keadilan Restoratif , (Jakarta: Badan penerbit FH UI, 2009), hal 39.
20 Hedar  Laujeng, Mempertimbangkan  Peradilan  Adat  Seri  Pengembangan  Wacana ,  (Jakarta:  HuMa, 2003), hal 1.
adat  terhadap  pemutusan  perkara  baik  perkara  perdata  atau  pidana  dalam penyelesaian sengketa adalah fungsionaris dari masyarakat hukum adat setempat.
Ahli  kriminologi  berkebangsaan  Inggris  Tony  F.Marshall  dalam  tulisannya mengemukakan  bahwa  defenisi  dari  restorative  justice  adalah  Keadilan  restoratif dalam  peradilan  adat  tercermin  dari  bentuk  mekanisme  hukum  adat  yang  berlaku dalam masyarakat, di mana terdapat pandangan yang berbeda, yaitu setiap kejahatan ataupun  pelanggaran  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  tidak  dipandang  sebagai kejahatan  ataupun  pelanggaran  terhadap  negara,  melainkan  persoalan  sosial masyarakat. 21
“Restoraative  Justice  is  a  proses  whereby  all  the  parties  with  a  stake  in  a  particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications  for  the  future.” Restorative  justice  adalah  sebuah  proses  dimana  semua pihak  yang  berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk menyelesaikan  secara  bersama-sama  bagaimana  menyelesaikan  akibat  dari pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan  masa  depan.  Menurut  Bagir  Manan,  bahwa penegakan  hukum  indonesia  bisa  dikatakan  “communis  opinio  doctorum”,  yang artinya  bahwa  penegakan  hukum  yang  sekarang  dianggap  telah  gagal  dalam mencapai  tujuan  yang  diisyaratkan  oleh  Undang-Undang. 22 Oleh  karena  itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiokultural  dan  bukan pendekatan normatif.
Permasalahan  penerapan  hukum  adat  dan  fungsionalisasi  lembaga  peradilan adat  dalam  kenyataannya  kerap  dibenturkan  dengan  hukum  formal.  Kenyataan  ini berangkat  dari  realitas  sejarah  dimana  dekade  kolonialisme  menyebabkan  hukum Eropa  mendominasi  bentuk  dari  sistem  hukum  dibanyak  negara  di  dunia. 23 Rezim sosiologis  yang  mendasari  kerja  dalam  sistem  peradilan  pidana  menjadikan  segala perkembangan  dan  segala  pemikiran  dalam  masyarakat  dapat  diserap  dalam  proses suatu  perkara  pidana. 24 Meskipun  dalam  kerangka  normatif  banyak  dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat.
Bersamaan  dengan  hal ini  secara  sosiologis  peradilan  adat  dipandang  sebagai instrumen penting dalam kehidupan, hal ini dikarenakan kesatuan masyarakat hukum
21 I  Ketut  Sudantra.  “Pengakuan  Peradilan  Adat  dalam  Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman”. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
22 Rudi  Rizky  (ed), Refleksi  Dinamika  Hukum  (Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir ,  Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4 23 Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegara- negara  yang  masih  menerapkan  hukum  adatnya.  Hal  ini  juga  dipaparkan  oleh  Dinnen  dalam  Sinclair Dinnen,  Interfaces  Between  Formal  and  Informal  Justice  Sistem  to  Strengthen  Access  to  Justice  By Disadvantaged  Sistem,  Makalah  disampaikan  dalam  Practice  In  Action  Workshop  UNDP  Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal. 2-4
24 Roeslan  Saleh, Hukum  Pidana  Sebagai  Konfrontasi  Manusia  dengan  Manusia ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14
adat yang jumlahnya ribuan tersebar di wilayah-wilayah Indonesia menjaga eksistensi peradilan  adat  dalam  masyarakat  dengan  berbagai  istilah,  struktur  dan  mekanisme peradilan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala-kepala  komunitas  ini  dan  dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat.
Hematnya  kehadiran  peradilan  adat  sangat  penting  dan  strategis  dalam kehidupan  masyarakat  hukum  adat  dan  desa  adat  di  Indonesia,  mengingat  keadilan restoratif yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Lebih lanjut Mohammad Jamin mempertegas terkait peradilan adat sebagai berikut: “ The customary courts are very important to the heart of not only Papuans but also various other indigenous community,  the  contemporary  politics  of  law  unifies  all  court  systems.  The  current  politicsof law has neglected the important fact about legal pluralism in Indonesia” . 25

## 2. Overcrowding dan Kegagalan dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan
Rutan  dan  Lapas  merupakan  fasilitas  yang  digunakan  oleh  negara  untuk melakukan  penahanan  bagi  tersangka/terdakwa  dan  napi  dalam  tahapan  penegakan hukum  yang  berbeda.  Rutan  diperuntukkan  bagi  tahanan  (tersangka/terdakwa)  yang harus  ditahan  selama  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan di Indonesia. 26 Sedangkan Lapas diperuntukkan bagi napi yang menjalani pidana  penjara  untuk  melaksanakan  pembinaan  napi  atau  warga  binaan pemasyarakatan  di  Indonesia.  Saat  ini  kedua  fasilitas  tersebut  di  seluruh  wilayah Indonesia  seringkali  mengalami  overcrowding.  Persoalan  overcrowded  Rutan  dan Lapas menjadi fenomena umum di Indonesia.
Situasi Overcrowding yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah.  Overcrowding  ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti  tidak  akan  terpenuhinya  hak  dasar  dari  setiap  tahanan/narapidana  termasuk keluarganya  maupun  Negara  sebagai  pihak  yang  menyelenggarakan,  yang  mana permasalahan  ini  sudah  terjadi  bertahun  tahun  di  Indonesia.  Namun  seakan  sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. 27
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  mengalami  transformasi  konseptual  dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) 28 menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  sejak  tahun  1963. 29 Pidana
25 Mohammad Jamin, I Nyoman Nurjaya, Mohal Ridwan, Rachmad Safa ‟ at, “The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People’s Needs (A Study Of  The  Papua  Special  Autonomy  Act)”, Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization ,  ISSN  (Paper)  2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.
26 Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
27 Rully  Novian  dkk, Strategi  Menangani  Overcrowding  di  Indonesia:  Penyebab,  Dampak  Dan Penyelesaiannya , (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta, 2018), hal. 4.
28 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia ,  (Sinar  Grafika:  Jakarta, 2010), hal. 31.
2929 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum , (Angkasa: Bandung, 1965), hal. 161.
penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan  dan  perbaikan  narapidana  untuk  dikembalikan  lagi  ke masyarakat, 30 yang  didasarkan  pada  nalar  pembinaan (treatment,  rehabilitation, correction) . 31
Peningkatan  jumlah  penghuni  LP  dan  Rutan  yang  mengakibatkan overcrowded tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Kondisi  tersebut  jauh  dari  harapan  untuk  dapat memenuhi tuntutan dari standard minimum rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidak-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur. 32
Bersamaan  dengan  kondisi  overcrowded  tersebut,  sejumlah  LP  dan  rutan mengalami  persoalan  pembinaan  terhadap  narapidana.  Semakin  besar  jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada  pendekatan  keamanan  dengan  konsekuensi  pendekatan  pembinaan  atau rehabilitasi  terhadap  narapidana  kurang  memperoleh  perhatian. 33 Lebih  dari  itu,  hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka overcrowding di  Indonesia  adalah  kehendak  negara  yang  serta  merta  masih  berorientasi pemenjaraan  dalam  setiap  proses  politik  pembuatan  hukum  yang  memuat  ketentuan pidana.

## 3. Sketsa Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Peradilan Adat
Berbicara tentang penyelesaian perkara adat melalui keadilan restoratif sebagai contoh  perkara  pidana  dalam  sistem  peradilan  adat  tentu  berbeda  dengan penyelesaian  dalam  ketentuan  hukum  nasional,  di  mana  setiap  kejahatan  dan pelanggaran  yang  dilakukan  dan  terjadi  dalam masyarakat  dipandang dan  dimaknai sebagai  suatu  kejahatan  ataupun  pelanggaran  terhadap  negara,  dan  negara  melalui aturan perundang-undangan lebih mengedepankan sanksi hukum berupa pidana dan pemidanaan dalam penyelesaianya.
Dalam  konsep  masyarakat  hukum  adat,  kejahatan  menciptakan  kewajiban untuk  membenahi  rusaknya  hubungan  akibat  terjadinya  suatu  tindak  pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian dan pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan
30 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  (Citra  Aditya  Bakti:  Bandung, 2002), hal. 238.
31 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana , (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1987)), hal. 151.
32 Lidya  Suryani  Widayati,  “Rehabilitasi  Narapidana  dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Negara Hukum , Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hal. 212
33 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan , (Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta, 2003), hal. 69.
keberlangsungan  usaha  perbaikan  tersebut. 34 Karena  dalam  mekanisme  hukum  adat yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dalam  hukum  adat  terdapat  pandangan  berbeda, yaitu  setiap  kejahatan  ataupun  pelanggaran  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  tidak dipandang  sebagai  kejahatan  ataupun  pelanggaran  terhadap  negara,  melainkan persoalan  sosial  masyarakat,  yang  meletakan  proses  penyelesaiannya  melalui keterlibatan  masyarakat.  Para  pihak  (pelaku  dan  korban)  serta  keluarga  dengan mekanisme musyawarah dan mufakat serta penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat. 35 Kendati demikian tetap memperhatikan instrumen yang terkandung dalam  konstitusi,  sehingga    tidak  berkembanganya  hukum-hukum  adat  atau  lokal yang fasistik. 36
Peradilan  adat  dapat  berperan  untuk  mendayagunakan  kearifan  lokal  sebagai resolusi  konflik  melalui  mekanisme  pranata  lokal  dan  informal.  Pranta  lokal  sendiri ialah  suatu  sistem  tata  kelakuan  dalam  hubungan  yang  berpusat  kepada  aktifitas- aktifitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat lebih menyukai mekanisme ini daripada mekanisme peradilan formal. 37
Lebih  lanjut  penyelesaian  perkara  adat  terlebih  pidana  juga  harus memperhatikan  konsep  yang  berkaitan  dengan  asas-asas  pokok,  diantaranya  asas kerukunan,  kepatutan  dan  keselarasan  yang  menjadi  pedoman  dalam  mencarikan pemecahan  terhadap  persoalan  adat  yang  dihadapi.  Asas  kepatutan  sendiri merupakan  asas  yang  menekankan  perhatian  kepada  cara  menemukan  jawaban tentang  bagaimana  kualitas  suatu  perkara  dan  status  para  pihak  dapat  diselamatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi perselisihan adat atau reaksi adat. 38
Mekanisme  penyelesaian  perkara-perkara  pidana  dan  perdata  juga menentukan dalam sidang adat yang diadiri oleh kepala adat, tetua adat, dan pemuka agama  sebagai  tokoh-tokoh  yang  dihormati.  Selain  itu  kepala  adat  sangatlah  penting dan  berperan  penting  atau  menonjol  karena  kedudukannya  sebagai  pemimpin musyawarah.  Lebih  lanjut  menurut  Soepomo  kepala-kepala  adat  mempunyai  tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan hukum yang berkenaan dengan aktivitas- aktivitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg) dan melakukan pembetulan hukum apabila hukum itu dilanggar (repressieve rechtszorg) . 39
Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat juga memperhatikan kepala adat sebagai fungsi pelaksana dari peradilan adat. Struktur pemerintahan adat (kepala adat)  pada  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  pun  sangat beragam,  sehingga  beragam  pula  lembaga  yang  bertugas  menyelenggarakan  fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh di
34 Eva  Achjani  Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  Dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  di  Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. II Agustus 2010, hal 188.
35 Mohal Kosnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini , hal 45.
36 Herlambang  P.  Wiratraman,  “Perkembangan  Politik  Hukum  Peradilan  Adat”, Jurnal  Mimbar Hukum Vol. 30, No 3, (Oktober 2018), hal 490-505.
37 Sudikno  Mertokusumo, Sejarah  Peradilan  Dan  perundang-Undangannya  Di  Indonesia  Sejak  1942 Dan Apakah Kemanfatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta : Liberty. 1983), hal 2-3.
38 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat , (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1983), hal 67.
39 Soepomo, R., Bab-bab tenang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64.
wilayah  Bali  berupa  desa  Pakraman  (desa  adat). 40 Penyelesaian  peradilan adat  dalam sistem Hukum Nasional mampu memberikan dampak positif.

## D. KESIMPULAN
Implementasi  penyelesian  sengketa  dalam  tindak  pidana  peradilan  adat  tidak keluar dari bingkaian prinsip peradilan keadilan restorative. keadilan restoratif sendiri fokus  pada  pemulihan  hubungan  baik  antara  pelaku  kejahatan  dengan  korban kejahatan,  sehingga  hubungan  antara  pelaku  kejahatan  dengan  korban  kejahatan sudah  tidak  ada  dendam  lagi.  Hal  ini  menunjukkan  jika  secara  historis  sistem peradilan adat dan lokal di Indonesia secara tidak langsung mendukung memperluas dan  memperkuat  jaminan  penyelenggaraan  peradilan  adat  dalam  konteks  sistem hukum di Indonesia.
Konsep  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  peradilan  adat  menggunakan pendekatan  keadilan restoratif akan  memberikan impact yang  baik.  Selain  itu dikukuhkan  oleh  lembaga  penegak  hukum  sebagai  pihak  yang  secara  langsung berurusan dengan sengketa-sengketa yang terjadi masyarakat, terutama pada daerah- daerah yang memiliki basis hukum adat.
Penyelesaian  perkara  pidana  ringan  melalui  peradilan  adat  adalah  bukti keberadaan  peradilan  adat  hingga  saat  ini  menjadi  institusi  yang  masih  menjadi pilihan  masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kemudahan.  Kemudahan  yang dimadsudkan antara lain yaitu, Jarak tempuh yang mudah dijangkau oleh masyarakat: Biaya murah; Tidak menimbulkan dendam. Dengan demikian peradilan adat menjadi pengalaman  keadilan  satu-satunya  bagi  masyarakat,  dan  berdampak  pada  stabilitas sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat  miskin.  Meskipun  peradilan  adat  sebagai  suatu institusi  non  formal  sebagaimana  diketahui  terdapat  celah  kelemahan  dalam  sistem peradilan adat atau non-negara, mengingat peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya.

## REFERENSI:

## Buku
Abdurrahman, Peradilan  Adat  dan  Lembaga  Adat  Dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia , (Mataram: Sarasehan Peradilan Adat Konggres Masyarakat Adat Nusantara II, 20 September 2003)
Achyani, Eva, Zulfa, Keadilan Restoratif, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009)
Agus,  Yoachim,  Tridiatno,  Keadilan  Restoratif,  (Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2015)
Asikin, Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
40 Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi Bali, 2013, Data Bali Membangun 2012.
Asshiddiqie, Jimly, Pembaharuan Hukum, (Angkasa: Bandung, 1965)
B.  Ter  Haar,  Peradilan  Pengadilan  Negeri  Menurut  Hukum  Tidak  Tertulis,  (Jakarta: Bhratara, 1972)
Barda,  Nawawi  A  dan  Muladi  dan,  Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  (Alumni: Bandung, 1984)
Bogdan, Robert C. and sari Knop Biklen, Qualitative Reseach for Eduication (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982)
Budiardjo, Miriam, Masalah Kenegaraan, (Jakarta: Gramedia, 1982)
Chazawi,  Adami,  2002,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta
Dewa  Gede,  I,  Atmadja,  S.H.,  M.S.  Dr.  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  S.H.,  M.H.  Teori- teori Hukum, Setara Press Malang 2018
Ermidi, Budi dan Sularto, Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Tujuan  Pemidanaan,  (Bandung:  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, 2001).
Gawing, Laurensius, Peradilan Adat di Indonesia, (Jakarta: CV Miswar, 2006)
Hadikusuma, Hilman, Hukum Ketatanegaraan Adat, (Bandung: Alumni, 1981)
Hadikusuma,  Hilman,  Hilman,  Peradilan  Adat  Di  Indonesia,  (Jakarta:  CV.  Miswar, 1989)
Handbook on Restorative justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 8. Dalam  buku  Eva  Achjani  Zulfa.  2009,  Keadilan  Restoratif,  Badan  Penerbit  FH UI, Jakarta
Hans-Joerg Albrecht, “Prison Overcrowding: Finding Effective Solutions Strategies and Best  Practices  Against  Overcrowding  in  Correctional  Facilities,”  in  Strategies and  Best  Practices  Against  Overcrowding  in  Correctional  Facilities  (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI), 2012)
Hooker,  M.B.,  Adat  Law  in  Modern  Indonesia,  (Kuala  Lumpur:  Oxford  University Press, Kuala Lumpur, 1978)
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1
Jamin,  Muhammad,  Eksistensi  Peradilan  Desa  (Adat)  berdasarkan  Undang-undang Desa, (Surakarta: UNS Press, 2016)
Kleden, Ninuk, Wacana Politik dan Transisi Budaya, (Probonegoro: LIPI Press, 2006)
Kosnoe,  Moh.,  Catatan-Catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini,  (Surabaya: Airlangga University Press, 1978)
Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawancara  Nusantara  Hukum  dan  Pembangunan,  (Bandung:  PT.  Alumni, 2002)
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)
Laudjeng, Hedar, Mempertimbangkan Peradilan Adat, (Jakarta: HUMA, 2003)
Laujeng,  Hedar,  Mempertimbangkan  Peradilan  Adat  Seri  Pengembangan  Wacana, (Jakarta: HuMa, 2003)
Mahadi,  Uraian  Singkat  Tentang  Hukum  Adat  Sejak  RR  Tahun  1854,  (Bandung:
Alumni, 1991)
Mahfud, Moh. MD, Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi, (Bali: Seminar Awig-Awig II, 30 Sep 2010)
Marshall, Tonny F. dalam buku Marlina (2), Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010, USU Press, Medan
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberti, 1991)
Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Dan perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak  1942  Dan  Apakah  Kemanfatannya  Bagi  Kita  Bangsa  Indonesia (Yogyakarta: Liberty. 1983)
Moleong,  Lexy  J.,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2000) cet. 18
Muhammad,  Bushar,  Pokok-Pokok  Hukum  Adat,  (Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita,
1983)
Nawawi,  Barda, Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana,  (Citra Aditya  Bakti:
Bandung, 2002)
Novian,  Rully  dkk,  Strategi  Menangani  Overcrowding  di  Indonesia:  Penyebab, Dampak  Dan  Penyelesaiannya,  (Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR): Jakarta, 2018)
Nurcholis,  H.,  Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  Otonomi  Daerah,  (Jakarta:  Grasindo,
2005)
Peters, A.A.G., Hukum dan Perkembangan Sosial, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990)
Pristiwati,  Rita, Pola  Pembinaan  Narapidana Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A Wanita  Tanjung  Gusta  Medan,  Tesis,  (Universitas  Sumatera  Utara:  Medan, 2009) hlm. 98.
Rato, Dominikus, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2011)
Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi)  Universitas Indonesia: Jakarta, 1987)

## Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia
Resolusi  Majelis  Umum  PBB,  The  Nelson  Mandela  Rules,  ed.  Padmono  Wibowo (Jakarta: Penerbit Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2017).
Rizky,  Rudi  (ed),  Refleksi  Dinamika  Hukum  (Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008
Saleh,  Roeslan,  Hukum  Pidana  Sebagai  Konfrontasi  Manusia  dengan  Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
Saptomo,  Ade,  Hukum  dan  Kearifan  Lokal  Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2008)
Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)
Sidang Umum PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules)
Sirtha,  I  Nyoman,  Aspek  Hukum  Dalam  Konflik  Adat  di  Bali,  (Denpasar:  Udayana University Press, 2008)
Soekanto,  Soerjono,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)
Soepomo, R., Bab-bab tenang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)
Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003)
Sudantra,  I  Ketut,  Pengakuan  peradilan  adat  dalam  politik  hukum  kekuasaan kehakiman. Swasta Nulus, 2016
Sudantra,  I  Ketut,  Pengakuan  Peradilan  Adat  dalam  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman,  Swasta  Nulus  Bekerjasama  dengan  Pusat  Pelayanan  Konsultasi Adat dan Budaya Bali, 2016
Sudantra,  I  Ketut,  Wayan  P.  Windia  &  Putu  Dyatmikawati,  Penuntun  Penyuratan Awig-awig,  (Denpasar:  Udayana  University  Press  bekerjasama  dengan  Bali Santi, 2011)
Sudantra,  Ketut,  &  Wayan  P.  Windia,  Sesana  Prajuru  Desa  Tata  Laksana  Pimpinan Desa Adat di Bali, (Denpasar: Udayana University Press, 2012)
Sudantra,  Ketut,  Pengakuan  Peradilan  Adat  dalam  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman, (Bali: Udayana University Press, 2004)
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
Sudjijono,  Seri  Hukum  Kepolisian  Polri  dan  Good  Governance,  (Surabaya:  Laksbang Mediatama, 2008)
Sujatno,  Adi  dan  Sudirman,  Didin,  Pemasyarakatn  Menjawab  Tantangan  Zaman,
Cetakan Kedua, (VETLAS Production: Jakarta, 2008)
Suriyaman, A. Mustari Pide, Hukum Adat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)
Tim  Juctice  for  The  Poor  World  Bank,  Menemukan  Titik  Keseimbangan:
Mempertimbangkan  Keadilan  Non-Negara  di  Indonesia,  (Jakarta:  Justice  for The Poor World Bank Sub Office, 2009)
Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad Ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
Tri,  Purnomo,  Pembinaan  terhadap  Narapidana  Residivis  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Lubuk  Linggau,  (Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2009).
Van Ness, G., Daniel W, Jihnstone, G, Hand Book of Restorative, (Portland OR: Willan Publishing, 2007)
Wahyuni,  Fitri,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  PT  Nusantara  Persada Utama, 2017
Waicang,  Elly,  Sistem  Pemerintahan  Adat  dan  Lokal  Di  Indonesia:  Peluang  dan Tantangan, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2002)
Woodhouse, Andrea, Vilage Justice In Indonesia Studi Kasus Tentang Akses Terhadap Keadilan,  Demokrasi  dan  Pemerintahan  Desa,  (Jakarta:  Social  Development Unit, World Bank, 2004)
World  Bank,  Forging  The  Middle  Ground:  Engaging  Non-state  Justice  in  Indonesia, (Jakarta: World Bank, 2009)
Yarisetou, Wiklif, Tiatiki, Konsep dan Praktek, (Jayapura: Arika Publisher, 2009)
Zulfa, E. A, Keadilan Restoratif, (Jakarta: Badan penerbit FH UI, 2009)

## Jurnal
Achjani,  Eva,  Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  Di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. II, Agustus 2010
Amalia,  Nanda,  Mukhlis,  dan  Yusrizal, “Model Penyelesaian  Sengketa  dan  Peradilan Adat di Aceh”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 1 (Januari 2018)
Cribb, Robert, “Legal Pluralism and Dutch Criminal Law and Colonial Order”, Jurnal Indonesia 90, (Oktober 2010)
Devy,  Noveria,  Irmawanti  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Hukum Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

## Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia
Faiz, Arfan, Muhzili, Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan  Peradilan  Informal  Bagi  Masyarakat  Adat.  Jurnal  Rechtvinding, (Jakarta 2013)
Jamin, Mohammad, I Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, Rachmad Safa ‟ at, “The Politics of  Law  Formula  Of  Customary  Court  Recognition  Which  Responds  To  The Indigenous  People’s  Needs  (A  Study  Of  The  Papua  Special  Autonomy  Act)”, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013
Latifah,  Marfuatul,  “Overcrowded  pada  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia:  Dampak  dan  Solusinya”,  Info  Singkat:  Kajian Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan  Strategis,  Vol.  XI,  No.10/II,  Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Mei 2019
Latimer,  J.,  “The  Effectiveness  of  Restorative  Justice  Practices:  A  MetaAnalysis”.  The Prison Journal, Vol. 85 No. (2)
Mahdayeni,  Muhammad  Roihan  Alhaddad,  Ahmad  Syukri  Saleh,  Manusia  dan
Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, volume 7, nomor 2: Agustus 2019
Maryani,  Desi,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia”,  Jurnal  Hukum  Sehasen,  Vol.1  No.1 Tahun 2015
Maxwelland,  Gabriel,  H.  Hayes,  “Restorative  Justice  Developments  in  the  Pacific Region:  A  Comprehensive  Survey”,  Contemporary  Justice  Review,  Vol.  9  No. (2), 2006
Rahman, Fathor, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di  Indonesia  (Melacak  Berlakunya  Kembali  Peradilan  Adat  Di  Indonesia  Dan Relevansinya  Bagi  Upaya  Pembangunan  Hukum  Nasional)”,  Jurnal  Hukum Samudra Keadilan, E-ISSN: 2615-7845, Vol. 13, No 2, (Juli-Desember 2018)
Sambas,  Nandang,  “Kebijakan  Legislasi  Sistem  Pemidanaan  Sebagai  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.19, No. 3, 2012
Suhariyono  AR,  Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Suatu  Undang-undang,  Jurnal Legislasi  Indonesia,  9  Nopember  2009,  Revisi:  10  Nopember  2009,  Revisi Terakhir: 14 Desember 2009
Suryani,  Lidya,  Widayati,  “Rehabilitasi  Narapidana  dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII
Warman,  Kurnia,  “Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Realitas  Pembangunan  Hukum Agraria  Indonesia”,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  6  Nomor  4,  November  2009, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
Wenzel,  Michael,  Tyler  G.  Okimoto,  Norman  T.  Feather,  Michael  J.  Platow, “Retributive  And  Restorative  Justice”,  Law  and  Human  Behavior  Journal, (October, 2008)
Wiratraman,  Herlambang  P.,  “Perkembangan Politik Hukum  Peradilan Adat”, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30, No 3, (Oktober 2018)
Wojkoswka,  Ewa,  “How  Informal  Justice  System  Can  Contribute”,  Paper,  United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, (Desember 2006)

## Internet
Gunadha,  Reza,  Video  Haru  Agus  yang  Maling  Demi  Hidupi  Ibunya  Divonis  Bebas,
Dimaafkan Korban Lalu Sujud, https://www.suara.com/news/2022/01/28/203115/video-haru-agus-yang-maling- demi-hidupi-ibunya-divonis-bebas-dimaafkan-korban-lalu-sujud,  Diakses  29 Januari 2022.
http://smslap.ditjenpas.go.id, Diakses pada 20 Januari 2022
Kamus Online Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/adat (diakses Pada 06 Juli 2022)
Kristina, Melani, Andriarsi, Sebaran Masyarakat Adat,
https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat- adat, Diakses Pada 20 Januari 2022
Tim Merdeka, Dibalik Lapas yang penuh sesak, https://www.merdeka.com/khas/dari- balik-lapas-yang-penuh-sesak.html, Diakses pada 25 Januari 2022
Zanibar,  Zen,  Masyarakat  Hukum  Adat,  dalam  Lampiran  Laporan  Diskusi  Terbatas Kedudukan  Hukum  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Keterkaitannya dengan  Pemekaran  Wilayah,  (Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, 3 Juni 2008)
Zavier, Faisal, Tidak hanya di Lapas Tangerang Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi di Hampir  Semua  Provinsi,  https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas- tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi,
Diakses pada 25 Januari 2022

## LAINNYA
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM,  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI, Pelaksanaan  Standard  Minimum  Rules  (SMR)  di  Lembaga  Pemasyarakatan, (Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta, 2003)
Bappeda  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  Pemerintah  Provinsi  Bali,  2013,
Data Bali Membangun 2012.
Dinnen, Sinclair, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access  to  Justice  By  Disadvantaged  Sistem,  Makalah  disampaikan  dalam
Practice  In  Action  Workshop  UNDP  Asia-Pasific  Rights  and  Justice  Initiative, (Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003)
Kenyataan  ini  bukan  hanya  ada  di  Indonesia  akan  tetapi  juga  menjadi  permasalahan dinegara-negara  yang  masih  menerapkan  hukum  adatnya.  Hal  ini  juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal  Justice  Sistem  To  Strengthen  Access  to  Justice  By  Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia- Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003
Lampiran  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded  Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan
Mulyadi, Lilik, “Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara”, Makalah, untuk Dialog  Nasional  Bersama  Perkumpulan  HuMa  dan  Mahkamah  Agung,  Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.
Oktarina,  Herly,  Reformulasi  Pola  Pembinaan  Residivis  Tindak  Pidana  Pencurian  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kota  Bengkulu,  Thesis,  (Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2012)
Pasal  14  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.01.PL.01.01  Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Pasal  44  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor:  M.01.PL.01.01  Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Rahardjo, S., Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. In Lokakarya Hukum Adat, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)
Sri,  Della,  Wahyuni,  Pluralisme  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia: Masalah  dan  Tantangan  Ke  Depan,  Konferensi  Asosiasi  Filsafat  Hukum Indonesia ke-3, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme- Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum-Indonesia.pdf.
Sudantra,  I  Ketut,  Pelaksanaan  Fungsi  Hakim  Perdamaian  Desa  dalam  kondisi Dualisme  Desa  Pakraman  di  Bali,  Tesis,  (Denpasar:  Program  Pascasarjana Universitas Udayana, 2007)
Sudantra,  I  Ketut.  “Pengakuan  Peradilan  Adat  dalam  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman”.  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya
Takdir, S.H., M.H. Mengenal Hukum Pidana, Laskar Perubahan, 2013
Tamanaha, B. Z. 2008, “Understanding legal pluralism: past to present, local to global”.
Sydney Law Review 30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (Jakarta: Epistema Institute, 2012)
Sulistyowati  Irianto,  Sejarah  dan  Perkembangan  Pemikiran  Pluralisme  Hukum  dan Konsekuensi  Metodologisnya,  Disampaikan  dalam  pelatihan  Pluralisme Hukum. yang diselenggarakan oleh Huma, 28  - 30 Agustus 2003, Sebelumnya disampaikan dalam Simposium Internasional hurnal Antropologi Indonesia ke- 3:  "Membangun  kembali  Indonesia  yang  Bhineka  Tunggal  Ika:  Menuju Masyarakat Multikultural. 16 - 19 Juli 2002.