## Perkembangan Politik Islam Kontemporer
Nursyamsu
STAI Darul Kamal NW Lombok Timur nursyamsu.8485@gmail.com
Abstract: This  article  talks  about  Islam  and  politics  are  two interesting words to be discussed Islamic literatures. Many of the modern  Islamic  thinkers  and  modern  neo,  which  tries  to  give  an explanation of the relationship between Islam and politics.Religious  and  political  discourse,  particularly  power management  (religio-political  power)  has  actually  been  growing since  the  middle  of  the  century.In  this  article  will  discuss  the contemporary  Islamic  thinkers  view  sperti  Jamaluddin  Al- Afghani, Rashid Rhido,  al-Maududi, Hasan Al-Bana etc.Besides, in this article see the political developments in the Islamic world, including the political history of Islam in Indonesia.

## Keywords: Development of Contemporary Islamic Politic
Abstrak: Artikel ini membahas tentang  Islam dan politik dua kata yang menarik untuk diperbincangkan (discose) dalam khazanah Islam. Banyak dari  para  pemikir  Islam  modern  dan  neo  modern,yang  mencoba memberikan sebuah penjelasan hubungan antara Islam dan politik.Diskursus  agama  dan  politik,  khususnya  pengelolaan  kekuasaan ( religio-political  power )  sebenarnya  telah  berkembang  sejak  abad tengah.  Dalam  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  pandangan  pemikir Islam  kontemporer  sperti  Jamaludin  Al-Afghani,  Rasyid  Rhido,  al- Maududi,  Hasan  Albana  dll.  Disamping  itu  dalam  artikel  ini  melihat perkembangan  politik  di  dunia  Islam  termasuk  sejarah  politik  Islam  di Indonesia.
Kata kunci: Pemikiran, Politik, Islam kontemporer.

## Pendahuluan

## Pengertian Politik Islam
Politik  merupakan  cara  dan  upaya  menangani  masalah-masalah  rakyat dengan  seperangkat  undang-undang  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan mencegah hal-hal  yang merugikan bagi kepentingan manusia. 1 Dengan demikian Kata politik diambil dari bahasa Yunani dan atau latin politicosatau politicus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota.
1 Fauzan, Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda, (Tangerang: Binamuda, 2008), 5.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mengartikan  kata  politik  sebagai  “segala urusan  dan  tindakan  (kebajian,  siasat,  dan  sebagainya)  mengenai  pemerintahan Negara  atau  terhadap  Negara  lain.”Juga  dalam  arti  “kebajikan,  cara  bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).” 2
Dalam  kamus  bahasa  Arab  modern,  kata  politik  biasanya  diterjemahkan dengan  kata siyasah .Kata  ini  terambil  dari  akar  kata sasa-yasusu yang  biasa diartikan  mengemudi,  mengendalikan  mengatur,  dan  sebagainya.  Dari  akar  kata yang sama ditemukan kata sus yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.
Pengertian  politik  dalam  fiqih  Islam  diantaranya  menurut  ulama Hanbaliyah,  politik  adalah  sikap,  perilaku  dan  kebijakan  kemasyarakatan  yang mendekatkan  pada  kemaslahatan,  sekaligus  menjauhkan  dari kemafsadahan . Sedangkan  Ulama  Hanafiyah  memberikan  pengertian  lain,  yaitu  mendorong kemaslahatan  makhluk  dengan  memberikan  petunjuk  dan  jalan  yang menyelamatkan meraka di dunia dan akhirat.
Sedangkan  menurut  ulama  Syafi’iyah  mengatakan,  politik  harus  sesuai dengan  syari’at  Islam,  yaitu  setiap  upaya,  sikap  dan  kebijakan  untuk  mencapai tujuan  umum  prinsip  syari’at. 3 Dalam  Al-Qur’an  tidak  ditemukan  kata  yang berbentuk  dari  akar  kata  sasa-yasusu,  namun  ini  bukan  berarti  Al-Quran  tidak menguraikan  sol  politik.  Sekian  banyak  ulama  Al-Qur’an  yang  menyusun  karya ilmiah  dalam  bidang  politik  dengan  menggunakan  Al-Qur’an  dan  sunah  Nabi sebagai  rujukan.Bahkan  Ibnu  Taimiyah  (1263-1328)  menamai  salah  satu  karya ilmiahnya dengan As-Siyasah Asy-Syar’iyah (politik keagamaan).
Uraian  Al-Qur’an  tentang  politik  secara  sepintas  dapat  ditemukan  pada ayat-ayat  yang berakar hukum. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang  dalam  rangka  perbaikan”.  Dari  akar  kata  yang  sama  terbentuk  kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata  sasa-yasusu-sais-siyasat,  yang  berarti  mengemudi,  mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.
2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran , (Mizan: Bandung, 1996), 416.
3 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa FIQIH SOSIAL, LKiS, cet I 1994, Yogyakarta, 209-210.
Politik  adalah  sesuatu  dan  agama  adalah  sesuatu  yang  lain.  Dan sesungguhnya  sistem  pemerintahan  dan  pembentukan  negara  adalah  atas  dasar manfaat-manfaat  amaliyah,  bukan  atas  sesuatu  yang  lain.Berbagaikemajuan,  di pergerakan-pergerakan  sosial-politik.  Dan  muncul  tantangan    yang  menyebabkan berbagai  aturan  normatif  yang  semula  dianggap  mapan  kini  mulai  ditanyakan kembali. Salah satunya adalah hukum Islam dengan berbagai implikasi dan peran sosio-historisnya  yang  mendominasi  pradaban  Islam.  Muhammad  Abid  Al-Jabiri, seorang  sarjana  kontemporer  Arab  menyatakan  bahwa  dalam  kurun  waktu  yang sangat  panjang  kaum  Muslim  didominasi  oleh  peradaban  fiqh.  Maka  pernyataan ini  setidak-tidaknya  sebagaimana  Schaht 4 menyinggung  problematika  kaum Muslimin,  lebih  dihadapkan  kepada  peran  dan  dinamika  hukum  Islam  dari  pada theologi.Baginya teologi tidak berperan secara aktif dalam membentuk peradaban Muslim.
Perihal  tentang  dinamika  yang  dimainkan  kaum  Muslim  selanjutnya sebagaimana  Fazlurrahman 5 menyatakan  bahwa  pangkal  pergolakan      dalam pemikiran  Islam  adalah    bermula  dari  politik  kemudian membias pada  persoalan theologi  dan  fiqh.  Permasalahan  yang  bermula  timbul  adalah  kesadaran  kaum Muslimin  terhadap  persoalan  politik  belum  menjadi  wacana  yang  mandiri  dan hampir-hampir  belum  menyentuh  sama  sekali  terhadap  orientasi  politik secaranyata  sebagai  gerakan  untuk  menyatakan  sebuah  pembaharuan,  maka artikulasi  yangmudahditerima  kaumMuslimsebagaiwahana  perlanjutantersebut adalah fiqh. 6
Politik  bukanlah  persoalan  yang  harus  ditempatkan  dalam  wilayah  fiqh ansich ,  akan  tetapi  kepentingan  diskursus  yang  meletakkan  ukuran  rasio  dengan aspek transenden dalam diskursus politik. Menariknya diskursus politik daritarik- ulur antara nilai transenden dengan kenyataan produk manusia sendiri yangharus
4 LihatJoseph Schacht, introduction to Islamic Law, (Boston Clorendon Pres, 1967), 15.
5 Lihat  Fazlurrahman, Islam ,  alih  bahasa  ahsin  Muhammad,  (Bandung:  Penerbit    pustaka,  1986),  62.
Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh  al- Mazahib al-Islamiyyah , (Kairo: dan al-kutub al-Islamiyyah,t,t), 93.
6 Untuk melihat hubungan antara siyasah yang didefinisikan sebagai politik dengan fiqhlihat Azyumardi Azra, “ Siyasah,  Syari ’ ah  dan  Historiografi,  Refleksi  sejarah  Islam ” ,  dalam  Muhammad  Wahyuni  Nafis dkk.(ed). Kontektualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995, 452-463.
ditentukan  sendiri  tanpa  campur  tangan  Tuhan.  Kondisi  inilah  yang  telah mewarnai diskursus dalam pemikiran politik yang berbasis keagamaan.
Peradaban  Islam  tetapi  juga  pada  peradaban-peradaban  dunia  yang  lain. Selanjutnya  untuk  mengenali  interaksi  tentang  Barat  dan  Islam  dalam  wacana yang saling mengadakan penetrasi sistem sosial, budaya dan sekaligus peradaban, maka  wajah  barat  lebih  bersifat agresif-hegemonic .  Sementara  disisi  lain  kaum Muslim lebih menampakkan perlawanan yang lebih bersifat radikal-transendental.
Alternatif  perlawanan  seperti  ini  dianggap  sangat  relevan  dan  strategis, karena  lebih  dekat  dalam  nuansake- ilahi -an,  dimana  penilaian  ini  harus  diakui oleh kaum Muslim sebagai sumber yang bersifat mutlak.
Kaum Muslimin tidak mau didikte oleh barat dalam segala lini kehidupan kalau  harus  mengeliminasi  pola tauhid yang  bakuitu. 7 Namun  demikian pemandangan penolakan itu tidak serta merta didukung fakta yang aktual-rasional untuk  mengakuinya  sebagai  keunggulan  yang  harus  diterima  dan  justru  harus ditolak  dengan  segala kekuatan  yang ada bahwa hal  tersebut sesungguhnya tidak Islami.
Dengan segala upaya kaum Muslim berusaha untuk menyelesaikan  sendiri bahwa Islam telah menyediakan seperangkat tata-nilai yang lengkap bukan hanya pada  masalah  duniawi  saja  tetapi  juga  ukhrawi.  Barangkali  inilah  yang    menjadi platform perjuangan  kaum  Muslimin  untuk  menggali  identitasnya  sendiri  tanpa harus berususah-payah mendapatkannya pada orang lain.

## Perkembangan Politik Islam
Keberadaan  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dari  agama,  dalam  batas   tertentu harus  terlibat dalam urusan kenegaraan,  agama  sebagai  simbol  tercermin  dalam lembaga  Negara.  Sebagaimana  semangat  pan-islamisme  yang  dibawa  oleh Jamaluddin al-Afghani dan sayid Rasyid Ridha.
7 Pola tauhid dalam Islam telah dianggap baku sebagai dasar perilaku Muslim. Untuk  selanjutnya lihat Abu al- ‘ A ’l a-Maududi, khilafah dan kerajaan , alih bahasa Ali Ihsan Fauzi, (Bandung :Mizan, 1988), 43. juga  Fazlurrahman, tema-tema  pokok  al-Qur ’ an, alih  bahasa  Ahsin  Muhammad,  (Bandung:  Penerbit Pustaka, 1985), 83.
Islam  sebagai  agama  yang Rahmatan  Lil  ‘Alamin. Hal  demikian menunjukkan bahwa dalam Islam , doktrin agama merupakan bagian integral yang mendasari tingkah laku manusia. Sebagai mana kehidupan Nabi SAW. Pada awal sejarah lahirnya Islam telah banyak fakta-fakta dan bahkan konsensus- konsessus politik.  Sistem  pemerintahan  pada  masa  Nabi  dan  dua  Khalifahnya  disebut  oleh Thaha  Husein  sebagai  sistem  pemerintahan  yang  bercorak  Arab  murni  yang batasan-batasannya  ditentukan  oleh  agama,  boleh  jadi  juga  turut  menumbuhkan pemahaman  bahwa  pemerintahan  Nabi  dan  kedua  Khalifahnya  sebagai pemerintahan yang Ilahiah dan sakral. Menurut Thaha, Al-Qur’an tidak mengatur sistem  pemerintahan  secara  umum  maupun  khusus.  Dengan  demikian pemerintahan Nabi dan Khalifah di Madinah bukan pemerintahan yang didasarkan kepada  wahyu, melainkan insan, dalam arti dibangun sesuai dengan kepentingan temporal, sehingga tidak pantas jika dipandang sakral.
Dimana  selain  beliau  memiliki  otoritas  spiritual  yang  mutlakdari  Allah SWT  dalam  bentuk  kenabian,  beliau    juga    mempunyai    otoritas    sosial-politik sebagai pemimpin Negara. Prinsip demokrasi yang beliau tampilkan pada periode ini hadir dengan terbentuknya piagam Madinah yang  sangat mengedepankan nilai keadilan dan kesamaan hak serta kedudukan di depan hukum. Setelah Nabi wafat sistem  kepemimpinan  demokratis  tersebut  berlanjut  ke  masa    pemerintahan Khulafaur-Rasyidin ,  dan  baru  mengalami  distorsi  menjadi  sistem  dinasti (Malkiyyat/kerajaan) pada periode berikutnya.
Sistem  dinasti  ini  berlangsung  selama  beberapa  periode,  yaitu  pada  masa pemerintahan dinasti Umaiyyah dan Abbasiyah yang menerapkan sistem monarki dalam  kelanjutan  sebuah  kepemimpinan.  Meskipun  periode  ini  merupakan  akhir dari  demokrasi  klasik,  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pada  masa pemerintahan  inilah  Islam  memiliki  suatu  periode  yang  dapat  menstabilkan kehidupan politik dan intelektual yang paling cemerlang.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  beberapa  aktor  pembaharu  dalam  dunia politik  Islam  banyak  bermunculan  guna  menawarkan  sistem  pemerintahan  yang releven.  Seperti  Jamaludinal-Afgani,  Muhamad  Abduh,  Rasyid  Rida,  Ali  Abdul Raziq dan pembaharu lainnya dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang banyak
ditemukan dari rasionalisasi sejarah masyarakat itu adalah karya al-Mawardi yang berjudul al-Ahkamal-Sultaniyyah 8 . Dibawah berbagai kecurigaan pemikir modern, karya  ini  muncul  bukan  saja  berbagai  gambaran  sosial-budaya    tetapi  sebagai karya acuan dan standar politik Muslim. 9
Sejalan  dengan  karya  tersebut  telah  muncul  karya  lain  yang  hampir mengimplikasikan  sama    atas  persoalan-persoalan  yang  dibangun  al-Mawardi kalaulah  mungkin  justru  memperkuat  dan  melengkapinya  dengan  unsur-unsur senti  mengkelompok  dan  mungkin  dengan  nuansa  mistis  ke  daerahan. 10 Agama dan  Negara  dapat  diasumsikan  telah  terpisah  secara  teoritis  walaupun  suasana konflik antar berbagai sekte keagamaan dalam Islam.
Diantara  pandangan  pembaru  atau  pemikir  Islam  tentang  sistem pemerintahan  Islam  adalah :  Pertama, memandang  bahwa  khalifah  tradisional tidak  bersifat  mandat  dan  tidak  secara  ketat  berdasarkan  syari’ah.  Dengan demikian  umat  Islam  bebas  memilih  mengambil  bentuk  pemerintahan  yang dianggap  ideal. Kedua, bahwa  Islam  tidak  menentukan  norma-norma  politik apapun,  sehingga  umat  Islam  bebas  memilih  cara  yang  bisa  diterima  untuk menangani masalah keduniawian mereka.
Bersamaan  dengan  kontroversi  mengenai  sistem  pemerintahan  yang  ideal tersebut,  disisi  lain  muncul  gerakan  Islam  modern  di  bawah  bendera  Ikhwanul Muslim  yang  didirikan  oleh  Hassan  al-Banna.  Menurutnya  pembaharuan  harus dimulai  dengan  perjuangan kemerdekaan  dari kolonoalisme, dengan  membangun Negara  dan  system  pemerintahan  yang  kuat  berdasarkan  prinsip  Islam,  serta memperjuangkan   kemakmuran dan keadilan sosial  berdasarkan Syari’ah.
Betapapun telah terjadi dinamika khilafiah dalam konteks tersebut, namun satu  tawaran  yang  pasti  tentunya  bahwa  prinsip  dan  sistem  Negara  yang    ideal adalah system  yang didasarkan pada semangat kemanusiaan sebagaimana prinsip dasar  Syari’ah  Islam.  Langkah    ini    walaupun    tidak  diketahui  seketika  namun
8 LihatAbuHasanibnMuhammad al-Mawardial-Basri, al-Ahkamal-Sultaniyyah, (Beirut:Daral- Fikr,t.t.)
9 W.Montgomery Watt, Islamik politicalThought, (EdinburghuniversityPres,1968). Hlm.101 10 Untuk      melihat      suasasa      mistis      Persian      Ibn      Taimiyyah mendefenisikanSultansebagaibayanganTuhandibumi( zilluAllahfial-ard ) Selanjutnya lihat Taqiyuddin Ibn Taqiyuddin al-Siyasah al- Syar ’ iyyah, (kairo:Daral:Fike,t.t), hlm.208
secara  berangsur-angsur  akan  dapat  dipahami  dan  diterima  oleh  kalangan  umat Islam.  Maka  yang  harus  ditegaskan  kembali  adalah  bahwa  kesatuan  prinsip  dan sistem  politik  dalam  Islam  lebih  diasumsikan  dalam  pengertian  untuk  berbeda sebagaimana yang didefinisikan orang Barat.
Dalam  pranata  praktis  memang  bentuk  dan  sistem  pemerintahan  dalam Islam  sesungguhnya  tidak  harus  berlambangkan  Islam,  namun  secara  substansi berasaskan  Islam,  sebagaimana  yang  terdapat  pada  banyak  Negara  dewasa  ini. Dan  landasan  yang  sangat  subtansial  dipakai  dalam  pengertian  ini  akan  merujuk pada sistem nilai. Bagi pendalaman materi ini maka ide sekularisme menjadi tidak relevan,  karenanya  yang  menjadi  relevan  menurut  Nurcholis  Madjid  adalah sekularisasi. Perhitungan  ini  tentunya lebih ditekankan oleh  peran  pemikiran dan terlembagakan dalam konsep ijtihad.
Sejarah  politik  Islam  di  Indonesia  yang  dimulai  sejak  zaman  penjajahan kolonial Belanda.Setelah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dengan  demikian  jepang  mempunyai  pengaruh  terhadap  nasib  bangsa  Indonesia termasuk  nasib  politik  Islam.  Lintasan  sejarah  perkembangan  dan  pemikiran politik Islam di Indonesia diwarnai dengan sejarah partai Masyumi. Setelah partai Masyumi  turut  andil  dalam  perkembangan  dan  pemikiran  politik  Islam  di Indonesia,  setelah  memasuki  pentas  kemerdekaan  maka  yang  menjadi  problem pelik adalah persoalan ideologi apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia.
Perdebatan  yang  sangat  sengit  mengenai  dasar  negara,  maka  lintasan sejarah  perkembangan  dan  pemikiran  politik  Islam  di  Indonesia  selanjutnya adalah  fenomena  politik  Islam  multi  partai  dan  munculnya  wacana  darul  Islam atau  negara  Islam.Yang  dimaksud  multi  partai  adalah  munculnya  partai-partai Islam  baru di  luar partai Masyumi  yang pada akhirnya dalam  pentas politik juga menjadi pesaing partai Masyumi termasuk Partai NU.
Untuk  menyajikan  periodesasi  sejarah  perkembangan  dan  pemikiran politik  Islam  di  Indonesia,  Islam  Cendekia  membagi  periode  perkembangan politik  Islam  ke  dalam  lima  periode,  yaitu 11 :1.  Politik  Islam  Masa  Kolonial
11 http://www.islamcendekia.com/2014/01/sejarah-perkembangan-dan-pemikiran-politik- islam-di-indonesia.html
Belanda.  2.  Politik  Islam  Masa  Pendudukan  Jepang.  3.  Politik  Islam  Masa  Pra Kemerdekaan dan  Fenomena Masyumi.  4. Politik  Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara. 5. Politik Islam Masa Multi Partai dan Fenomena Darul Islam.
Paska  runtuhnya  rezim  orde  baru  atau  rezim  Soeharto  dengan  datangnya era  reformasi  kemudian  mulai  menjamurnya  partai-partai  Islam  seperti  Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amin Rais, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Gus Dur, Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza mahendra, PKNU, dan lain-lain.

## Macam Politik
Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam:
1. Siyasah Dusturiah
Siasah Dusturiah merupakan segala bentuk teori-teori tentang politik tata  Negara  dalam  Islam  termasuk  masalah  perundang-undangan  Negara harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  Syari’at  secara  konstitusional  tercermin dalam  prinsip-prinsip  Islam  yang  ada  al-Qur’an  dan  sunah  Nabi,  baik mengenai  akidah,  ibadah,  akhlak,  muamalah,  maupun  berbagai  macam hubungan yang lain.
Pada  prinsipnya  undang-udang  dasar  adalah  jaminan  atas  hak  asasi manusia  setiap  anggota  masyarakat  dan  persamaan  kedudukan  semua orang  di  mata  hukum  tanpa  membeda-bedakan  status  sosial,  kekayaan, pendidikan,  dan  agama  sehingga  tujuan  dibuatnya  peraturan  perundang- undangan  adalah  kemaslahatan  manusia  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.
2. Siyasah Dauliyah
Siyasah dauliah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang  system  hukum  internasional  dan  hubungan  antar  bangsa.  Pada awalnya  Islam  hanya  memperkenalkan  satu  system  kekuasaan  dibawah risalah Nabi  Muhammad SAW dan berkembang  menjadi  system  khilafah
atau kekhilafahan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisah dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu;
a. Darussalam ,  yaitu  Negara  yang  ditegakkan  atas  dasar  syariat  Islam dalam  kehidupan.b. Darul-Harbi ,  yaitu  Negara  non  Islam  yang kehadirannya  mengancam  kekuasaan  Negara-negara Islam  serta menganggap musuh terhadap warga negaranya yang menganut Islam.
c. Darul-sulh , yaitu Negara non Islam yang menjalin persahabatan dengan Negara-negara  Islam,  yang  eksistensinya  melindungi  warga  Negara  yang menganut agama Islam.
Antara Darussalam dan Darul  Sulh terdapat  persepsi  yang  sama tentang  batas  kedaulatannya,  untuk  saling  menghormati  dan  bahkan menjalin  kerja  sama  dengan  dunia  internasional.  Keduanya  saling  terkait oleh  konveksi  untuk  saling  menyerang  dan  hidup  bertetangga  secara damai, sementara hubungan antara darus-salam dengan darul-harb selalu diwarnai  sejarah  hitam.  Masing-masing  selalu  memperhitungkan  terjadi konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak berada dalam  posisi  pemrakarsa  meletusnya  perang.  Perang  dalam  hal  ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan.
Perang  dalam  rangka  memperingati  serangan  musuh  di  dalam  Islam memperoleh  pengakuan  yang  sah  secara  hukum,  dan  termasuk  dalam kategori  jihad.  Jihad  dalam  bentuk  perang  didalam  mempertahankan  diri atau  tindakan  balasan.  Dalam  arti  terbatas  di  dalam  rangka  menaklukan lawan  bukan  untuk  membinasakan  dalam  arti  pembantaian  atau pemusnahan.  Oleh  karena  itu,  mereka  yang  menyerah,  tertawan,  para wanita,  orang  tua,  dan  anak-anak,  orang-orang  cacat,  tempat-tempat ibadah  dan  sarana  serta  prasarana  ekologi  rakyat  secara  umum  harus dilindungi.
3. Siyasah Maaliyah
Siyasah  maaliyah merupakan  politik  yang  mengatur  sistem  ekonomi dalam  Islam.  Politik  ekonomi  Islam  yang  menjamin  terpenuhinya kebutuhan  primer  setiap  rakyat  dan  tercukupinya  kebutuhan  pelengkap
sesuai  kadar  kemampuanya.  Untuk  itu,  semua  kebijakan  ekonomi  Islam harus  diarahkan  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  asasi  dan terpenuhinya  kebutuhan  pelengkap  pada  setiap  orang  yang  hidup  dalam Negara  Islam,  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Karena  income  Negara  untuk terealisasinya  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  Negara  melalui  zakat, kharraj, jizyah, dan denda serta segala bentuk incame yang sesuai dengan syari’at Islam. 12

## Politik Islam Kontemporer
Pemikiran  Politik  Islam  kontemporer  mulai  tampak  ketika dunia  Islam dalamkeadaan  terjajah oleh kekuatan  barat.Paratokoh   pembaharu  Islam  seperti Jamaludin  al-Afghani   untuk  mengumandangkan   produksi   pemikiran  dalam mensikapi dan menggalang umat Islam dalam menghadapi.
Keabsahan  teori  politik  Islam  kontemporer  tentunya  tidak  bisa  terlepas dari  ideologis  Barat.  Begitu  juga  dengan  demokrasi,  perlindungan  Hak  Asasi Manusia (HAM)  dan konstitusionalisme, juga tidak terlepas dari intervensi Barat masuk  dalam  dunia  Islam.  Dengan  perkembangan  paham  kebangsaan  yang kemudian  mengilhami  terbentuknya  Negara-Negara  Bangsa  yang  modern  dan sekuler.  Keadaan  ini  kemudian  memancing  timbulnya  berbagai  konflik  jika diantara  penguasa  dan  warga  Negara  atau  kekuasaan  dan  kebangsaan  yang kemudian muncul sebagai infrastruktur kebebasan yang tak dapat dielakkan. 13
Ketika  kekuasaan  raja-raja  meram  bahke  suatu  Negeri  beserta  seluruh rakyatnya  yang  hanya  berkuasa  atas  teritori  tententu  dan  dalam  urusan-urusan duniawi saja mulai terjadi persoalan tentang dan dalam urusan-urusan raja. Yang dipertanyakan  adalah  darimana  raja  memiliki  kekuasaan  atas  teritori  dan  urusan keduniawian.  Persoalan  itu  tidak  muncul  ketika  teori  ketuhanan  dan  wacana kedaulatan masih berlaku bagi penguasa Negara-negara atau raja-raja.
Sebab  dengan  teori  ketuhanan,  raja  yang  berkuasa  dianggap  memiliki legitimasi  sebagai  wakil  Tuhan  atau  pelaksana  kekuasaan  Tuhan  yang  harus
12 http://fikriyudin.blogspo t.co.id/2014/05/politik-dalam-perspektif-al-quran.html
13 Lihat  Moh.Mahfudh  MD,”Politik    Hukum: Perbedaan  Konsepsi  Antara  Hukum  Barat  dan Hukum Islam, al- Jami’ah, No, 63, Vol, VI, 1999, 29.
dipatuhi seperti halnya Paus digereja. Namun setelah raja-raja dan kaisar itu tidak lagi  berkuasa  atas  urusan-urusan  rohani  umatyang  universal  dan  melintasi  garis teritori  dan  kebangsaan  maka  mulai  timbul  pertanyaan  tentang  dasar  legitimasi bagi seorang raja atau kaisar.
Kekuasaan  raja-raja  ditimbulkan  oleh  konflik  yuris  diksiantara  Negara- negara  dangereja  (Paus)  yang  berkuasa  pada  abad-abad  ke-13  dan14.  Pada  satu pihak  raja  dengan  lambang  kekuatan  nasionalnya  melakukan  ekspansi  untuk melebarkan  kekuasaannya  atas  wilayah-wilayah  lain  beserta  penduduknya  yang sebangsa.  Sedangkan  Paus  berusaha  menegakkan  kekuasaan  politik  gerejanya tanpa  membedakan  kebangsaan  dan  wilayah  yang  didiaminya.  Benih  skularisasi itu sendiri telah dimulai dari pertanyaan Paus Gregoris VII yang pada tahun 1075.
Raja-raja  atau  kaisar  mengusai  pemerintahan  suatu  teritori  tertentu  dalam masalah duniawi walaupun demikian  raja tetap di bawah paus dan pendeta.Hal ini kemudian menimbulkan persoalan tentang legitimasi kekuasan raja dalam masalah diniawi.  Jika  semula  kekuasaan  itu  tidak  ada  lagi,  karena  urusan  perintah  Tuhan atau  pembinaan  rohani  masyarakat  dilakukan  oleh  Paus  dan  para  pendeta  atau gereja-gereja kekuasaan itu kini menjadi sekuler. 14
Dikatakan  bahwa  raja  berkuasa  bukan  karena  anugrah  Tuhan  melainkan karena  manusia  yang  membuat  kesepakatan  atau  perjanjian  masyarakat  ( social contract ).  Didalam  rasionalisasi  ini  disebutkan  bahwa  raja  berkuasa  karena  ada perjanjian  masyarakat  yang  memberi  kekuasaan  duniawi  kepada  raja  untuk mengatur  perbedaan  kepentingan  yang  kerap  kaliber  benturan  ketika  manusia masih  dalam  status  naturalis.  Dengan  teori  ini  tadinya  penduduk  yang  dikuasai secara  mutlak  oleh  raja  menjadi  berani  menyatakan  statusnya  sebagai  warga negara  yang  melalui  suatu  kontraksosial  yang  konstitusional  dan  legal  memberia manat kepada mereka yang dipercaya dapat menata dan mengolah kehidupan para warga Negara itu.
Dengan  rasionalisasiini  kekuasaan  raja  dan  pemerintah  itu  adalah  rakyat dengan kedaulatannya.Teori kedaulatan rakyat yang kemudian disamakan dengan
14 Lihat  Moh.  Mahfudh  MD., ” Politik  Hukum:perbedaan  konsepsi  antarahukumBaratdanHukumIslam , al- Jami ’ ah, ..., 31.
konsep  demokrasi  dengan  dasar  teori  Suara  rakyat  suara  Tuhan  ( voxpopuli, voxdei) . 15 Dalam  perkembangannya  teori  kedaulatan  tersebut  dalam  praktiknya mengalami berbagai para dokseksistensi. Abual-‘A’laal-Maududi, 16 sebagai salah seorang  intelektual  Muslim  yang  berusaha  menguraikan  ajaran  Barat  tentang kedaulatan rakyat.
Sudut  pandang  theologis,  al-Maududi  hendak  mereka  mulang  pemikiran- pemikiran  politik  Muslim  sebelumnya  menyebutkan  adanya  keterkaitan  antara agama dan Negara dalam kerangka syar’i . Asumsial-Maududi berpijak pada asas Islam  yaitu Tauhid. Segala perilaku sosial-politik harus didasarkan pada asas ini, maka tidaka da hukum kecuali hukum Allah.
Al-Maududi  sangat  memahami  praktek  yang  memberlakukan  hukum  besi oligarki ( the ironlawofoligarchy ), yaitu sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk  menentukan  berbagai  kebijakan  politik,  sosial  dan  ekonomi  tanpa  harus menanyakan  bagaimana  sesungguhnya    aspirasi  rakyat  yang  sebenarnya. Disamping itu al-Maududi juga memahami bahwa suara mayoritas yang biasanya menentukan  sistem  demokrasi  sebagai  teori  kedaulatan  rakyat  ( people sovereignty ).
Pemerintahan  Islam  bukan  untuk  dikuasai  oleh  kaum  agamawan  tertentu atau  kaum  ulama’,  namun  dikuasai  oleh  seluruh  masyarakat  Muslim  itu  sendiri. Dan  bahwa  Islam  memberikan  kedaulatan  terbatas  pada  rakyat  telah  jelas  diatur dalam  teori  politik  Islam  sebagai  bahan  penyeimbang  stabilitas  politik.  Namun demikian  Islam  menegaskan  bahwa  pemerintah  tidak  boleh  menggunakan kedaulatan  rakyat  itu  dengan  semaunya,  karena  ada  norma-norma  dan  nilai-nilai Ilahi yang harus menjadi rujukan politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat melalui para wakilnya.
Dalam  tataran  ini  al-Maududi  kemudian  menciptakan  istilah theo- democracy dalam teori politiknya. Dengan kata lain,kedaulatan rakyat terbatas di bawah  pengawasan  Tuhan.  Interaksi  agama  dalam  pengertian  yang  sangat  luas,
15 Lihat Moh. Mahfudh  MD ., ” Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara hukum  Barat dan  hokum Islam, al-Jami ’ ah , No, 63, Vol, VI, 1999, hlm, 32.
16 Untuk  diskusi  tentangteori  politik  Maududi,lihatnya  dalam  karyanya khilafah  dan kerajaan, alih bahasa Ali Ihsan Fauzi.(Bandung: Mizan,1988).
maka  akan  ditemukan  aturan-aturan  terbatas  pada  pengertian  agama  yang dipahami  sebagai  ajaran  Muhammad  SAWyang  hanya  terkait  dengan  urusan- urusan  ibadah  semata.  Dengan  demikian,  maka  sekat-sekat  tersebut  sangat  jelas membatasi Universalitas Islam itu sendiri. Dalam pengertian apapun agama hanya akan  menjadi  sumber  keresahan  karena  telah  menciptakan  diskriminasi  kelas maupun imagi. Bila hal itu dirangkai menjadi konsep yang permanen maka agama justru meniadakan makna peradaban itu sendiri. Dan agama menjadi tragedy bagi pengikutnya sendiri. Dan hal tersebut merupakan paradok yang harus dihapuskan dari imagi manusia yang paling dalam.
Gerakan  Islam  Politik  menyebut  bahwa  berpolitik  dengan  basis  ideologi agama akan sangat mempengaruhi kebijakan, tentu didalamnya kebijakan negara. Sebab  politik  akan  semakna  dengan  siasat  ( siasah )  dan  seni  dalam  mengatur Negara.  Relasi,  baik  dalam  konteks  individu  dengan  individu,  satu social  group dengan social  group lain,  bangsa  satu  dengan  bangsa  lain,  dapat  disebut  sebagai kegiatan politik. Jadi menurut kelompok ini, bagaimana pola relasi semacam itu, harus dilakukan tanpa menggunakan piranti ideologi keagamaan.
Menurut  Ali  Abdul  Raziq  Agama  Islam  terbebas  dari  khilafah  yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya.
Menurut Khallaf kekuasaan negara dapat didelegasikan kepada, kekuasaan membuat  undang-undang  ( al-sulthat  at-tasyri‟iyat ),  kekuasaan  peradilan  atau kekuasaan  kehakiman  ( al-sulthat  al-qadhaiyat ),  dan  kekuasaan  melaksanakan undang-undang ( al-sulthat al-tanfiziyat )  dapat disebut juga kekuasaan  legislatif, eksekutif dan yudikatif.

## Kesimpulan
Perkembangan  politik  Islam  dilihat  dari  dinamisnya  Islam  itu  sendiri.politik Islam  itu  berkembang  dan  menimbulkan  kontroversi,  Misalnya  berkaitan  dengan sistem  pemerintahan  yang  digunakan  oleh  pemimpin-pemimpin  Islam.  Rasulullah sendiri memimpin umat Islam yang berada di makkah dan madinah bersumber dari al- Qur’an  walaupun  di  dalam  al - Qur’an  sendiri  tidak  termaktub  sistem  negara  atau sistem pemerintahan. Akan tetapi gejolak perpolitikan itu mulai pada masa khalifah ar-Rasyidin  sampai  khalifah-khalifah  yang  menggunakan  politik  dinasti  bani  seperti bani umaiyah, bani abbasiyah dan lain-lain.
Sejak kekhalifahankhalifah ar-rasyidin terutama kekhalifahan Usman dan Ali sudah mulai benih-benih pertikaian politik dalam Islam itu muncul dan berkembang. Sampai  pada  kekhalifahan  berbentuk  kerajaan  bukan  lagi  ditunjuk  oleh  perwakilan umat  islam  sebagaimana  pemilihan  khalifah  ar-rasyidin.  Politik  dalam  arti  siyasah dengan  demikian  para  pemikir  membagi  politik  Islam  menjadi  dua  diantaranya pertama SiyasahDusturiyah dan yang kedua siyasah dauliyah .
Selanjutnya politik Islam muncul istilah sekuleralisme yang ingin memisahkan antara negara dan agama sebagaimana sistem politik dan pemerintah di dunia barat. Ada negara mayoritas Islam yang menganut sistem negaranya menjadi negara sekuler adalah  Turki,  begitu  juga  dengan  negara-negara  barat  atau  negara  non  muslim menganut  negara  sekuler.  Akan  tetapi  menurut  kebanyakan  pemikir-pemikir  islam kontemporer  menyebutkan  bahwa  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dari  agama  ibarat mata uang.
Di  Indonesia  salah  satu  negara  yang  tidak  menganut  sistem  negara  sekuler dan tidak negara agama akan tetapi negara hukum. Walaupun demikian partai-partai Islam  dan  partai  nasionalis  berkembang  dengan  perjuangan  yang  sama  yaitu  ingin menjadikan negara indonesia menjadi negara yang maju. Partai-partai politik yang ada ingin  menjadikan  negara  maju  berasaskan  pancasila,  tidak  ingin  menjadikan  negara agama dan negara sekuler.

## Daftar Pustaka
Abu Zahra, Muhammad,Tarikh al-mazahib al-Islamiyah, Beriut:Dar al- fikr, t.t. Azra,  Azyumardi,  siyasah,  syari’ah,  dan  historiografi,  Dalam  Muhammad wahyudi  Nafis  (ed),kontekstualisasi  Ajaran  Islam,  Jakarta  IPHI  dan paramadina, 1995
Esposito,  john  L.  dan  John  O.  Voll,  Demokrdiasi  dan  Negara-negaraMuslim, Bandung: Mizan, 1995
Fauzan, Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda, (Tangerang: Binamuda, 2008),
Gaffar,  afan,  Islam  dan  Demokrasi,  dalam  Muhammad  WahyuniNafis  (ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta IPHI dan Paramadina, 1995 Maududi, Abu Al-‘A’la, khilafah dan Kerajaan, Alih bahasa Ahsin Muhamad, Bandung: Mizan, 1986
Mawardi,  Abu  hasan  Ibn  Muhammad  ,  al-ahkam  al-sultaniyyah,  Beirut,  Dar  Al- fikr,t.t.
Mahfudz,    Muhammad    MD.,    “Politik    Hukum    Perbedaan    Konsepsi  antara Hukum Barat dan Hukum Islam, al-jami’ah, No 63. Vol. VI, 1999.
Mahfudh, MA. Sahal, Nuansa FIQIH SOSIAL, LKiS, cet I 1994, Yogyakarta. Hal
: Taqiyuddin      Ibn      Taqiyuddin      al-Siyasah al- Syar’iyyah,(kairo:Dar al:Fike,t.t),
Ibn taimiyyah, taqiyuddin, al-siyasah, Kairo. Dar al-kutub, t.t.
Raziq,  Ali  abd.,  khilafah  dan  pemerintahan  dalam  Islam,  alih  bahasaAhsin Muhammad, Bandung: penerbit pustaka, 1985
Rahman,    Fazlur,    Islam,    alih    bahasa    Ahsin    Muhammad,    Bandung:penerbit pustaka, 1986
Sadat,  Anwar,  “West  and  East,  Shall  They Meet,  dalam  Kemal  H. karpat,
politicalnand  social  Thought  in  the  contemporary  Middle  East,  New  York: CBS, 1982
Schacht , joseph, Intruduction to Islamic Law, Boston: Clerendon Press,1967 Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Quran, (Mizan: Bandung, 1996)
Watt,W.Montgomery,Islamic Political Thought, Edinburgh: EdinbrughUniv ersity Press, 1968
http://www.islamcendekia.com/2014/01/sejarah-perkembangan-dan-pemikiran- politik-islam-di-indonesia.html http://fikriyudin.blogspot.co.id/2014/05/politik-dalam-perspektif-al-quran.html