## Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Tutik Nurul Ramadhan, Bambang Sugiri, dan Yuliati goldenscraf01@gmail.com Universitas Brawijaya

## Abstract
The regulation of wiretapping in Indonesia still contains many problems, such as provisions regarding wiretapping which are scattered in various laws and regulations. One example and its consequence is the decision of the Constitutional Court 70/PUU- XVII/2019 which annuls the provision regarding the requirement for a permit to the KPK supervisory board. This study aims to describe and analyze the dynamics of wiretapping arrangements in laws and decisions of the Constitutional Court. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and case studies in court decisions. The results show that in Indonesia there are no standard provisions regarding wiretapping procedures, all provisions in special crimes regulate wiretapping materials with different procedures and standards. The Constitutional Court’s constitutional considerations state that wiretapping is part of the criminal justice system which is a criminal procedural law regime that limits human rights, so it must have regulatory legal certainty and must also be specifically regulated in the provisions of the law.

## Pendahuluan
Pembentukan regulasi tidak menjadi otoritas mutlak para pembentuk UU (Presiden dan DPR), ada pola ketergantungan pembentuk UU terhadap
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.34204                                                                                         e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 9 March 2022; Accepted 27 October 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords:
Regulations;
Wiretapping; Laws;
Constitutional Court Decisions.
Copyright © 2022 Tutik Nurul Ramadhan, Bambang Sugiri, dan Yuliati. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Pengaturan penyadapan di Indonesia masih banyak mengandung permasalahan, seperti ketentuan mengenai penyadapan yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh dan akibatnya adalah putusan MK 70/PUU-XVII/2019 yang membatalkan ketentuan tentang keharusan izin kepada dewan pengawas KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis dinamika pengaturan penyadapan dalam undang-undang dan putusan MK. Riset ini mempergunakan metode riset yuridis normatif yang berpendekatan    perudang-undangan serta studi kasus dalam putusan pengadilan. Hasil riset menampilkan bahwasanya tidak di Indonesia tidak ada ketentuan baku mengenai prosedur penyadapan, seluruh ketentuan dalam tindak pidana khusus mengatur materi penyadapan dengan prosedur dan standart yang berbeda-beda. Pertimbangan konstitusional MK menyatakan bahwa penyadapan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan rezim hukum acara pidana yang membatasi hak asasi manusia, sehingga harus memiliki kepastian hukum regulasi dan juga harus diatur secara spesifik dalam ketentuan undang-undang. Kata Kunci: Regulasi;
Penyadapan; Undang-Undang; Putusan MK.
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
Mahkamah Konstitusi pada pembentukan undang-undang yang substansinya pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 20022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. juga ditegaskan, bahwa salah satu sumber dari pembentukan undang-undang adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. 1 Untuk pembentukan UU ini, dipahami terdapat relasi yang terbangun melalui pola saling dukung-mendukung terhadap substansi undang- undang khususnya dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang agar tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2
Regulasi penyadapan adalah satu dari sekian regulasi yang banyak diberikan pertimbangannya oleh MK melalui putusannya. Terhitung sampai hari ini, setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai regulasi penyadapan di Indonesia. Mengingat regulasi penyadapan di  Indonesia  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  undang-undang  yang  berdiri secara mandiri, tetapi tersebar di undang-undang yang bersifat lex specialis , maka putusan-putusan MK di atas adalah menguji terhadap undang-undang yang tidak sejenis, tetapi tetap berkaitan dengan penyadapan. 3
Model pengaturan penyadapan di Indonesia hari ini masih menggunakan model distribusi peraturan yang menjadikan regulasi penyadapan tidak berada dalam satu regulasi tunggal. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis penyadapan yang dijadikan sebagai satu dari sekian strategi untuk membongkar suatu tindak
1 Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 20022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:  Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2 Agen Nia Dara, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).[42–43].
3 Reda Manthovani, Penyadapan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Pustaka Kemang 2014).
pidana yang berkerah putih. Kejahatan kerah putih memiliki modus operandi yang rumit dengan rangkaian kerumitan baik orang yang terlibat atau jenis perbuatan yang dilakukan. 4 Orang yang terlibat dalam kejahatan kerah putih, umumnya melibatkan lebih dari 1 (satu) orang. Keterlibatan banyak orang itu, juga melibatkan kelompok antar satu dengan lainnya yang sebelum kejahatan itu dilakukan, umumnya tidak memiliki keterkaitan, atau tidak saling mengenal yang keberadaan kelompok-kelompok tersebut tersebar di beberapa wilayah.
Investigasi awal dalam hukum acara pidana memerlukan penelitian terhadap satu persatu dugaan tindak pidana yang melibatkan banyak orang/kelompok tersebutyang  notabene hal itu adalah satu jenis kerumitan dalam kejahatan kerah putih. Kerumitan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan, umumnya kelompok-kelompok pelaku kejahatan kerah putih ini terbilang profesional untuk ‘mengaburkan’ perbuatannya agar tidak terdeteksi sebagai perbuatan pidana, menghilangkan barang bukti, hingga memusnahkan hal apapun agar perbuatan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dari kedua jenis kerumitan itu, dipahami bahwa modus operandi kejahatan kerah putih dilakukan sangat profesional oleh orang/kelompok. 5
Hukum, yang dalam hal ini adalah hukum acara pidana harus menyesuiakan terhadap perkembangan modus operandi yang begitu canggih. 6 Charlles Samford, mengatakan: “ Law’s function managing the problem the complexity and contingency of expereince” , (fungsi hukum diantarnaya memberi pengaturan kerumitan permasalahan serta pengalaman peristiwa yang dijumpai dalam masyarakat). 7
4 Hwain Christianto, ‘Tindakkan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ (2016) 5 Jurnal Hukum Prioris.[89].
5 Redha Manthovani, Penyadapan vs Privasi: Tinjauan Yuridis, Kasus, Dan Komparatif (Bhuana Ilmu Populer 2015).
6 Eddy Os. Hiariej, yang mengutip Andi Hamzah, mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dari hukum acara pidana, yaitu: 1. Mencari kebenaran materil; 2. Melindungi hak-hak kemerdekaan orang serta warga negara; 3. Orang dalam keadaan yang samadan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula; 4. Mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal; 5. Mempertahankan perdamaian, keamanan kemansusiaan dan mencegak kejahatan. Lihat dalamEddy O. S. Hiariej., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2016).[19].
7 Charlles Sampford dalam Artidjo Alkautsar, Korupsi Politik Di Negara Modern (UII Press 2015).[27].
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
Hukum senantiasa menghadapi beragam kondisi cukup rumit. Kesukaran itu, misalnya terilustrasikan melalui unsur pemberantasan delik yang perlu mengesampingkan hak dasar yang dipunyai individu, misalnya perbuatan tindak menyadap. Dalam kebijakan hukum pidana, penyadapan dikategorikan sebagai “ reaction to crime” sebagaimana dikatakan oleh Peter Hoefnagels. Lengkapnya ia mengatakan: “ Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime” (politik hukum pidana yaitu wujud respons sosial kepada kejahatan yang terorganisir dengan rasional). 8 Sebagai reaksi atas kejahatan yang komplek dan rumit, diperlukan pengesampingan terhadap hak-hak dasar seperti penyadapan dalam rangka memberikan kemanfaatan yang lebih. Tidak bisa dielak, unsur kebermanfaatan atas tindakan menyadap yaitu memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan suatu kejahatan, namun dalam waktu bersamaan pun tindakan menyadap merupakan perbuatan yang tidak memperhatikan hak dasar manusianya, terutama right of privacy . 9 10
Penyadapan ataupun intersepsi umumnya yaitu gangguan kepada komunikasi yang memberi pelanggaran terhadap HAM, terutama right of privacy individu saat melangsungkan kegiatan komunikasi. Definisi penyadapan dicantumkan di berbagai UU, misalnya UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah denga Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disampaikan bahwasanya: “ intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,
8 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum (Setara Press 2014).[17]. 9 Dalam unsur filsafat hukum, perbuatan menyadap yang berdasarkan kepada UU, sebagai reaksi hukum kepada zaman yang kian berkembang. Bernard Arief Shidarta memberi penjelasan yaitu hukum tercipta oleh dan di dalam sejarah, selain itu mleaksanakan proses yang menyejarah- kan. Maka pembentukan sistem hukum tersebut secara otomatis sebagai sistem terbuka yang din- amis. Bernard L. Tanya pun menerangkan, bahwasanya hukum yaitu dokumen manusia historis, yang  merefleksikan  jejak  konflik  manusia  historis.  Maknanya,  hukum  dalam  masa  tertentu,  bisa menimbulkan pemikiran hukum yang terlahir untuk masa berikutnya. Lihat dalam Bernar Arief Shi- darta, Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum (Genta Publishing 2014).[23]. Bandingkan juga dengan Markus Y Hage Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Genta Publishing 2013).[221].
10 Lihat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Se- tiap orang berhak atas perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan dari ancaman ketaku- tan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi ”. 11 Selain dari ketentuan tersebut, konsep penyadapan juga terdapat dalam pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, 12 mengatur bahwasanya: “P enyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah ”. Pada kebijakan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, pembentuk undang-undang menyadari bahwa perbuatan penyadapan itu adalah perbuatan untuk mendapatkan “informasi dengan cara tidak sah”. Frasa tidak sah ini menegaskan bahwa sebenarnya penyadapan adalah perbuatan melanggar hukum, karena hakikatnya adalah melakukan intervensi/masuk ke dalam ranah privat warga negara yang sifatnya otonom, tidak boleh dipublikasikan dan diakses oleh siapapun. Akan tetapi, penyadapan berubah menjadi perbuatan yang sah, oleh karena tujuannya adalah untuk penegakan hukum yang memberikan tujuan hukum lainnya, berupa kemanfaatan untuk masyarakat luas. 13
Pengesampingan hak privasi untuk kepentingan umum, dalam rezim hukum Indonesia adalah sesuai yang diperbolehkan. Hak konstitusional warga negara (hak privasi), tidak berlaku mutlak. 14 Akan tetapi pembatasan tersebut harus didasarkan pada undang-undang, yang tidak hanya berkepastian, namun juga berkeadilan. Jaminan atas hak privasi dicantumkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang memberi amanat: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”.
11 Lihat Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12 Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
13 Andi Rachmad, ‘Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’ (2016) II Jurnal Hukum Samudra Keadila.[239-245].
14 Aisyah Sharifa Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, ‘Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan’ (2017) Tahun ke-4 Jurnal Hukum & Pembangunan.[290].
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
Untuk memahami lebih jauh tentang konstitusionalitas dari regulasi penyadapan, maka dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai bagaimana MK memaknai regulasi penyadapan dari sisi UUD 1945. Konstitusionalitas penyadapan tidak hanya berkaitan boleh/tidaknya aparat penegak hukum melakukan penyadapan, melainkan juga mengenai bagaimana ‘bentuk’ dari regulasi penyadapan yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, urgensi dari penelitian ini untuk menemukan ratio decidendi dari MK yang kemudian nantinya akan menjadi sumbangan pemikiran dalam pembenahan regulasi penyadapan di masa mendatang.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, artikel ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penyadapan yang tersebar dalam undang- undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu riset yang terfokus guna melakukan pengkajian norma ataupun kaidah dalam hukum positif. 15 Riset hukum normatif yaitu pelaksanaan riset yang terfokuskan guna melakukan pengkajian kaidah ataupun norma dalam hukum positif. Pendekatan pada riset ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan kasus (case approach). Perundang-undang yang dikaji pada riset berikut adalah segala peraturan yang memuat ketentuan mengenai penyadapan. Sedangkan pendekatan kasus dalam hal ini adalah menggunakan putusan MK, yakni Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Putusan MK  20/ PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan MK. No. 5/PUU-VIII/2010 Metode interprestasi yang dipakai pada riset berikut yakni, interprestasi sistematik, gramatikal, serta futuristik.
15 Johny Ibrаhim, Teori Dаn Metodologi Penelitiаn Hukum Normаtif (Bаyumediа 2011).[295].
Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Distribusi Pengaturan Penyadapan dalam Undang-Undang
Bentuk dari tindakan menyadap yaitu Informasi Elektronik. Kemudian hal yang dimaksudkan dari informasi elektronik yaitu suatu kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbataskan dalam suara, tulisan, peta, gambarn, foto, surel, rancangan, EDI, teleks, telegram, telecopy, angka, tanda, huruf, simbol, kode akses, maupun perforasi yang sudah dilakukan pengolahan dan mempunyai makna ataupun bisa dimengerti oleh individu yang bisa mengertinya ( vide pasal 1 ayat (1)
UU ITE. Kemudian apakah informasi elektronik (yang terkait ini berarti hasil tindakan menyadap) sebagai instrumen pembuktian secara sah berdasarkan KUHAP? Selaras dengan kebijakan Pasal 5 UU ITE, sehingga hasilnya atas perbuatan penyadapan yaitu instrumen pembuktian secara legal. Kebijakan ini diberi pengaturan pada pasal 5 UU ITE, dengan bunyi:  Ayat (1): “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Ayat (2): “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Ayat (3): “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.” Ayat (4): “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.” Melalui keseluruhan penjabaran tersebut, sehingga diperoleh pemahaman, bahwasanya hasil atas perbuatan menyadap, yaitu sebagai instrumen pembuktian secara legal berdasarkan hukum.
Guna memperoleh instrumen bukti yang legal atau sah berdasarkan hukum (perbuatan menyadap), berarti perbuatan menyadap guna memperoleh hasil sadapan, “harus” dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, misalnya kejaksaan,
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
kepolisian, serta instansi penegak hukum yang lain sesuai ditetapkan dari Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Kebijakan ini sesuai dengan Putusan MK No. 20/PUU- XIV/2016, yang mana Mahkamah memutuskan perkara itu melalui    putusan konstitusional bersyarat. Ada pesan penting dalam putusan ini, dan kaitannya dengan keragaman ketentuan penyadapan, yakni putusan ini memberikan kebijakan aturan yang terbuka disesuaikan dengan jenis dari tindak pidana yang bersangkutan, tentang bagaimana prosedur mendapatkan alat bukti. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, bahwa ketentuan penyadapan saat ini memiliki ketentuan yang beragam dan tidak sama antara satu jenis tindak pidana dengan lainnya.
Tabel 1. Beberapa Regulasi yang Memberi Kewenangan Penyadapan Bagi Aparat
Penegak Hukum No Undang-Undang Pasal Bunyi Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 430 (2) “Pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang peja- bat telepon atau orang lain yang diberi tugas peker- jaan telepon untuk keperluan umum, memberi ket- erangan kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan oleh perantaraan lembaga itu.” 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika 55 huruf c “Penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropi- ka. Jangka waktu untuk penyadapan paling lama berlangsung paling lama 30 hari.” 3 Undang-Undang No- mor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomuni- kasi 42 (2) “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mer- ekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Un- dang-undang yang berlaku.” (3) “Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 16
16 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan MK No 012-016-019/PUU- IV/2006. Bahwa pembatasan HAM melalui penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM., bukan dengan Peraturan Pemerintah
Media Iuris, 5 (3) 2022: 529-556 4 Undang-Undang No- mor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi 26 “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disi- dang pengadilan terhadap tindak pidana korup- si, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Un- dang-Undang ini.” Penjelasan : Pasal 26 Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyada- pan ( wiretapping ) 5 Undang-Undang No- mor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pem- berantasan Korupsi 12 (1) “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;” 6 Undang-Undang No- mor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerin- tah Pengganti Un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 31 ayat (1) huruf b (1) “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: a) membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; b) menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.” 7 Undang-Undang No- mor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 31 ayat (1) 1. “Berdasarkan bukti permulaan yang cuk- up penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digu- nakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.” 2. “Tindakan penyadapan sebagaimana dimak- sud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun” 8 Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 31 ayat (1) “intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Doku- men Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi mau- pun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektro- magnetis atau radio frekuensi” 9 Undang-Undang No- mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 75 huruf i “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narko- tika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;”
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
penjelasan: pada kebijakan ini yang dimaksudkan dari pen- yadapan yaitu aktivitas maupun rangkaian akti- vitas menyelidiki dan menyidik yang diseleng- garakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN mempergunakan peralatan elektronik selaras terhadap perkemban- gan teknologi kepada perbincangan maupun pros- es mengirim pesan dengan gawai atau alat berko- munikasi elektronik yang lain. Mencakup yaitu memantau elektronik melalui metode diantaranya:
a. memasang transmitter di orang/mobil/ benda/ yang dapat dilakukan pelacakan ke- beradaan b. memasang transmitter pada kamar atau ruang target guan mendengarkan maupun merekam seluruh prebincangan
c. intersepsi internet
d. pelacak lokasi target atau tersangkanya
e. menggandakan pager, SMS, maupun fax
f. CCTV.
Perluasan  definisi  penyadapan  ini  bermkasud guna mencegah berkembangnya teknologi in- formasi yang dipakai para pelaku delik narko- tika maupun delik Prekursor Narkotika untuk pengembangan jariangan baik internasional dan juga nasional dikarenkan berkembangnay teknologi mempunyai potensi digunakan oleh pelaku kejahatan yang begitu memberi untuk baginya. Guna menuntaskan jaringan atau sind- ikat Narkotika serta Prekursor Narkotika sehing- ga sistem telekomunikasi ataupun komunikasi perlu dapat ditembuskan oleh penyidiknya, men- cakup melakukan pelacakan kehadiran jaringan atau sindikat itu. 77 1. “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.” 2. “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.” 3. “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (4) Tata cara peny- adapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 10  Undang-Undang No- mor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pi- dana Korupsi 28 ayat (1) “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidan- gan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasar- kan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Media Iuris, 5 (3) 2022: 529-556 11 Undang-Undang No- mor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 7 “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangka- pan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur da- lam undang-undang” Penjelasan:
Yang dimaksudkan dari “kekuasaan yang sah” berarti aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melaksanakan tindakan menyelidiki dan menyidik berlandaskan pada UU. Saat pros- es menyelidiki dan menyidik ini pun mencakup pula kegiatan penyadapan. 12 Undang-Undang No- mor 8 Tahun 2010 Ten- tang Pencegahan dan Pemberantasan Tin- dak Pidana Pencucian Uang 44 ayat (1) “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: merekomendasikan kepada instansi penegak hu- kum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentu- an peraturan perundang-undangan;” 13 Undang-Undang No- mor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudi- sial 20 “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehor- matan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komi- si Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya du- gaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hu- kum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).” 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Un- dang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Korupsi 12, 12B, 12D “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi ber- wenang melakukan penyadapan”
“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pas- al 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.” “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Ko- rupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Penga- was sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyada- pan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.” “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pen- gawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan” “Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengal Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pem- berantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.”
Sumber: Diolah mandiri oleh penulis.
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...

## 2. Distribusi Pengaturan Penyadapan dalam Undang-Undang
Penyadapan, mulanya dari rezim tindak pidana (KUHP) adalah bersifat delik tentang sanksi atas pejabat yang melampui kewenangan dan melakukan penyalahgunaan atas informasi yang ia milikinya. Dari rezim ini, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang diperbolehkan untuk investigasi hukum acara pidana melalui UU No. 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika, ketentuan ini tergolong sebagai ketentuan pertama yang mengatur tentang dibolehkannya penyadapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 17
Dalam ketentuan tersebut, yang dibolehkan melakukan penyadapan hanyalah penyidik Polri terhadap segala hal/masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Dalam ketentuan ini tidak ada ketentuan mengenai pengawasan/izin dari peradilan untuk melakukan penyadapan. Seluruhnya bergantung pada inisiasi dan didasarkan pada langkah-langkah polri. Dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika hanya dijelaskan mengenai: penyelenggaraan teknik penyidikan penyarahan yang dikontrol serta teknik pembelian tersembunyi dan penyadapan perbincangan dengan telepon maupun alat berkomunikasi elektronika yang lain sekadar bisa dilaksanakan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara RI ataupun pejabat yang ditunjuk. Yang memberikan perintah izin penyadapan dalam delik di UU ini yakni Kapolri. Dalam kondisi itu, terbilang sistem penyadapan masih belum memiliki perangkat yang ideal, selebihnya hanya mengatur tentang rentang waktu penyadapan selama-lamanya 30 hari. 18
Kemudian, ketentuan penyadapan terdapat dalam UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi. Pada aturan ini, penyelenggaraan jasa telekomunikasi 19 yang bukan merupakan bagian dari penegak hukum dapat melakukan rekaman informasi tentang segala hal yang dilakukan pengiriman atau diperoleh.
17 Agus Suntoro, ‘Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi’ (2020) 17 Jurnal Legislasi Indonesia.[25].
18 Jawahir Thontowi, ‘Penyadapan Dalam Hukum International Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia’ (2015) 22 Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM. [183]. 19 Terdiri adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Lihat dalam pasal 1 huruf d.
Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi memiliki kuasa untuk memberi informasi hasil rekaman tersebut atas:
1.  permintaan tertulisnya Jaksa Agung maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia bagi suatu delik; dan
2.  permintaan penyidik bagi delik selaras terhadap UU yang diberlakukan. Teknis tentang permintaan dan prosedur mendapatkan hasil rekaman yang dilakukan oleh penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada tahun 2006, keberadaan pasal ini kemudian dibatalkan oleh MK, melalui putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006. MK memberi penegasan bahwasanya batasan HAM dengan tindakan menyadap wajib diaturkan melalui UU agar mencegah tindakan menyalahgunakan kewenangan yang melawan HAM, bukanlah dengan PP atau peraturan pelaksanana.
Pendapat MK dalam putusan tersebut, merujuk kepada putusan MK No. 006/PUU-I/2003. MK memberikan pertimbangan, bahwa undang-undang yang secara spesifik itu sekurang-kurangnya mengatur tentang:
1.  Lembaga/aparat penegak hukum yang berwenang;
2.  Perintah mengeluarkan penyadapan; dan
3.  Waktu penyadapan, apakah ketika sudah ada bukti permulaan yang cukup atau dapat dilakukan sebelum itu yang artinya penyadapan dilakukan sebelum ada bukti dan berfungsi memperkuat bukti permulaan yang cukup.
Lengkapnya, MK mengatakan:
“... untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud” . Pertimbangan hukum Mahkamah tersebut adalah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan. alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU tersebut membuka ruang terhadap penyidik delik korupsi untuk melakukan penyadapan. UU ini disebut sebagai hukum pidana materil dari delik korupsi, sehingga pada UU ini tidak tercantum aturan yang rigid mengenai teknis penyadapan.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada pada UU No. 20 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. UU ini disebut sebagai hukum pidana formil dari tindak pidana korupsi, meski ia dijuluki sebagai hukum pidana formil dari delik korupsi, namun pada UU ini ketentuan penyadapan bersifat ‘minimalis’, yakni hanya menegaskan tentang kewenangan KPK yang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekan pembicaraan. Tidak ada dalam aturan ini ketentuan tentang prosedur penyadapan, siapa yang berhak mengizinkan penyadapan, hingga bagaimana pengelolaan alat bukti hasil penyadapan. Undang-undang yang diundangkan pada tahun 2002, aturan ini masih tergolong minimalis dibanding dengan UU No. 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika yang didalamnya ada perintah jabatan terlebih dahulu sebelum melakukan penyadapan oleh Kapolri. 20
Berjarak waktu 18 tahun dari tahun 2002, keberadaan undang-undang ini kemudian direvisi melalui UU No. 19 Th. 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perubahan ini, ketentuan penyadapan termasuk menjadi salah satu materi perubahan yang
20 Fianusman Laia, ‘Penyadapan Yang Dilakukan KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2020) 8 Jurnal Education and Development.[156-160].
terbilang signifikan. Meski dalam proses perubahannya diwarnai dengan gonjang- ganjing, pada tanggal 17 Oktober 2019 UU ini tetap diundangkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada materi perubahannya, ketentuan penyadapan banyak mengalami perubahan: jika sebelumnya, tidak ada tentang mekanisme izin penyadapan, dalam undang-undang terbaru terdapat mekanisme izin kepada lembaga baru, yakni dewan pengawas yang merupakan bagian integral dari institusi KPK sebelum melakukan peyadapan. Kemudian, dalam undang-undang terbaru juga diatur mengenai durasi waktu penyadapan, yakni 6 bulan serta bisa dilakukan perpanjangan hanya satu kali bagi rentang waktu yang serupa. Selain izin dewan pengawas yang merupakan skenario baru dalam ketentuan penyadapan, dalam undang-undang ini juga terdapat skenario baru yakni adanya ketentuan tentang pemusnahan hasil sadapan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ketentuan itu adalah baru dan satu-satunya hanya ada di UU No. 19 Th. 2019 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Th. 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tidak berselang lama dari tahun 2019, pada tanggal Mei 2021, ketentuan mengenai mekanisme izin kepada dewan pengawas dalam penyadapan oleh KPK dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan utama dibatalkannya ketentuan tersebut oleh MK, keberadaan dewan pengawas dinilai sebagai intervensi terhadap aparat penegak hukum, dimana dewan pengawas bukanlah bagian dari pro justitia . Melalui putusan 70/PUU-XVII/2019, yang dimohonkan oleh Fathul Wahid, dkk, dengan kuasa hukumya dari Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH-UII), MK membatalkan keberadaan norma tersebut, dengan pertimbangan lengkapnya sebagai berikut: 21
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh
21 Lihat dalam pertimbangan hakim putusan 70/PUU-XVII/2019.[333].
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab, tindakan- tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/ barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan criminal justice system. Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum). Dengan kata lain, dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat extralegal/ ekstra yudisial yang diberikan kewenangan yudisial/pro Justitia, karena keberadaan lembaga yang bersifat extra-legal dengan kewenangan demikian tersebut merupakan ancaman bagi independensi lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan eksistensi prinsip negara hukum.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Th. 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU ini memiliki skema baru dalam ketentuan penyadapan, yakni adalah harus didasarkan terlebih dahulu adanya bukti permulaan yang cukup, baru kemudian penyidik bisa melalukan tindakan penyadapan. Dengan tidak ada kehadiran
bukti permulaan yang cukup, maka penyidik tidak diperbolehkan melaksanakan penyadapan, dan apabila hasil sadapan di dapat sebelum terdapat pembuktian permulaan yang cukup, berarti berimplikasi pada alat bukti hasil penyadapan tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena melanggar prosedur. Ketentuan lainnya tentang penyadapan, dalam undang-undang ini juga terdapat konsep baru yakni perizinan ketua pengadilan negeri sebelum melaksanakan tindakan penyadapan, dan jangka waktunya yakni 1 tahun, waktu yang lama dibandingkan dengan UU No. 5 Th. 1997 mengenai Psikotropika, yang sekadar 30 hari.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada pada UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebijakan penyadapan pada UU ini hampir sama seperti UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni harus didasarkan kepada pembuktian permulaan yang memadai terlebih dahulu, dan juga dibutuhkan izin ketua pengadilan negeri.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya tidak diatur mengenai penyadapan dalam rezim tindak pidana tertentu, melainkan lebih pada kedudukan hasil penyadapan sebagai instrumen pembuktian digital atau elektronik yang bisa dipakai jadi pembuktian saat sidang. Selebihnya, dalam aturan ini mengkriminalkan tiap individu yang tanpa hak melakukan penyadapan, serta dikenai pidana penjara selama-lamanya 10 tahun maupun denda sebesar Rp 800.000.000,00.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pada ketentuan undang-undang ini, penyadapan hampir serupa dengan UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 5 Th. 1997 mengenai Psikotropika. Dimana, penyadapan baru bisa dilaksanakan manakala telah terdapat pembuktian permulaan yang memadai. Dalam undang-undang ini juga diperlukan izin melalui
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
ketua pengadilan negeri. Dan durasi penyadapan paling lama 3 bulan, durasi yang sama dengan UU No. 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika. Akan tetapi pada UU ada hal baru dibanding dengan penyadapan di beberapa undang-undang lainnya, yakni diperbolehkannya menyadap tanpa seizin ketua peradilan terlebih dahulu, apabila pada kondisi terdesak, dan setelah penyadapan tersebut dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib meminta perizinan terhadap ketua pengadilan negeri atas upaya menyadap yang dilakukan pada kondisi terdesak tersebut. Undang- undang inii bersifat lex specialis karena yang menjadi penyidik adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU ini, ketentuan penyadapan hanya bersifat penegasan/keabsahan alat bukti, ditegaskan bahwa alat bukti hasil penyadapan harus didapatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sama dengan undang-undang ini, keberadaan Undang-Undang No. 48 Th. 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, di dalamnya juga memberi pengaturan tentang penegasan bahwasanya tidak suatu individu pun bisa dikenai penahanan, penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan secara legal dalam hal dan berdasarkan metode yang diaturkan di UU. Hal yang dimaksudkan dari “kekuasaan yang sah” yaitu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melaksanakan tindakan menyelidik maupun menyidik mengacu pada UU. Di proses menyelidiki dan menyidik ini mencakup pula ada tindakan penyadapan.
Ketentuan penyadapan berikutnya, ada pada UU No. 8 Th. 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada UU ini, PPATK bisa memberi anjuran terhadap instansi penegak hukum terkait pentingnya melaksanakan pengintersepsian ataupun penyadapan atas informasi elektronik maupun dokumen elektronik selaras terhadap kebijakan aturan UU.
Kebijakan penyadapan berikutnya, ada dalam UU No. 18 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial. Pada undang- undang dijelaskan bahwasanya, sebagai rangka mempertahankan dan menegakkan
kehormatan, perilaku hakim, keluhuran martabat. Komisi Yudisial bisa meminta bantuan terhadap aparat penegak hukum guna menyadap maupun merekam pembicaraan terkait terdapat asumsi pelanggaran Kode Etik maupun Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Permintaan atas penyadapan oleh KY tersebut, wajib ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang perbandingan ketentuan penyadapan, berikut penulis paparkan dalam tabel berikut:
Tabel 2. 22 Perbandingan ketentuan penyadapan dalam beberapa undang-undang berdasarkan, delik/adminstrasi, perintah penyadapan dan durasi penyadapan Undang- Undang Sifat Pengaturan Perintah Penyadapan Durasi Penyada- pan Sebagai Delik/ administrasi Bagian/ Penunjang Pro Justitia Izin Pengadilan Tanpa Izin Pengadilan Kitab Un- d a n g - U n - dang Hukum Pidana Sebagai delik Antisipasi terh- adap penyalah- gunaan jabatan -- -- -- -- Undang-Un- dang No- mor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika -- Bagian dari Pro Justitia -- Non – Izin Pengadilan Perintah ter- tulis Kepala Kepolisian Negara Re- publik Indo- nesia atau p e j a b a t yang ditun- juknya. Maksimal 30 hari Undang-Un- dang Nomor 36 Tahun
1999 Tentang Telekomuni- kasi -- Penunjang Pro Justitia Penyeleng- garan jasa telekomuni- kasi ‘dapat’ memberikan i n f o r m a s i hasil sada- pan atas permintaan aparat ber- wenang. -- -- --
22 Febriansyah Ramadhan, “Prinsip Fair Trial Dalam Regulasi Penyadapan Di Indonesia,” dalam Dimensi Keadilan Pluralitas , (UMM Press 2021).[143].
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
Undang-Un- dang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang P e m b e r a n - tasan Tindak Pidana Ko- rupsi -- Bagian dari Pro Justitia. P e n y - idik dapat melakukan penyadapan dalam pen- egakan tin- dak pidana korupsi. -- -- -- Undang-Un- dang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pem- berantasan Korupsi Bagian dari Pro Justitia. KPK ber- w e n a n g melakukan p e n y a d a - pan dalam penegakan tindak pi- dana korup- si. L e m b a g a k h u s u s : KPK -- Non – Izin Pengadilan Dari tahun 2003 sejak undang-un- dang ini d i s a h k a n , tidak ada s k e m a izin. KPK m e m i l i k i kelulasaan p e n y a d a - pan tanpa skema kon- trol ekster- nal/seperti izin. Baru pada UU KPK 2019 terbaru, ha- rus ada izin pengadilan. Tidak ber- jarak lama, UU KPK 2019 yang mewajibkan izin pen- y a d a p a n pada dewan pengawasa dibatalkan oleh MK, b e r u b a h menjadi ha- nya sekedar pemberita- huan saja/ laporan, ti- dak sampai pada skema izin. --
Media Iuris, 5 (3) 2022: 529-556 Undang-Un- dang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang P e n e t a p a n P e r a t u r a n Pemerintah P e n g g a n t i Undang-Un- dang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pem- berantasan tindak pidana terorisme. Bagian dari Pro Justi- tia. Dapat dilakukan p e n y a d a - pan, dengan syarat adan- ya bukti permulaan yang cuk- up. Harus ada izin ketua pengadilan negeri ter- lebih dahu- lu. -- 1 tahun Undang-Un- dang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang P e m b e r a n - tasan Tindak Pidana Per- d a g a n g a n Orang Bagian dari Pro Justi- tia. Dapat dilakukan p e n y a d a - pan, dengan syarat adan- ya bukti permulaan yang cukup. Harus ada izin ketua pengadilan negeri ter- lebih dahu- lu. Undang-Un- dang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang I n f o r m a s i dan Transak- si Elektronik Hasil Penyada- pan sebagai alat bukti elektronik, dan juga pen- yadapan tan- pa izin sebagai tindak pidana/ delik. -- -- -- -- Undang-Un- dang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bagian dari
Pro Justitia. D a p a t dilakukan p e n y a d a - pan, dengan syarat adan- ya bukti permulaan yang cukup. L e m b a g a k h u s u s : BNN Harus ada izin ketua pengadilan negeri ter- lebih dahu- lu. Ketentu- an in bersfiat relatif, pen- yadapan di- bolehkan da- lam kondisi m e n d e - sak tanpa ada izin,
akan tetapi s e t e l a h n - ya harus m e m b e r i - kan laporan pada Ketua Pengadilan Negeri. -- 3 bulan
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
Undang-Un- dang Nomor 46 Tahun
2009 Penga- dilan Tindak Pidana Ko- rupsi Bersifat pene- gasan/admin- istratif tentang keabsahan alat bukti. Alat buk- ti hasil peny- adapan harus didapatkan ber- dasarkan keten- tuan peraturan perundang-un- dangan -- -- -- -- Undang-Un- dang Nomor 48 tahun 2009 Tentang K e k u a s a a n Kehakiman Bersifat pene- gasan/admin- istratif tentang keabsahan alat bukti. Alat buk- ti hasil peny- adapan harus didapatkan ber- dasarkan keten- tuan peraturan perundang-un- dangan -- -- -- -- Undang-Un- dang No- mor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pember- antasan Tin- dak Pidana P e n c u c i a n Uang Penunjang Pro Justitia PPATK se- kedar mem- berikan re- komendasi pada aparat pro justi- tia untuk melakukan p e n y a d a - pan. Bersi- fat menun- jang kinerja aparat. -- -- -- Undang-Un- dang Nomor 18 Tahun 2011 Ten- tang Peru- bahan Atas Undang-Un- dang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudi- sial KY meminta aparat pro jus- titia melakukan p e n y a d a p a n ,
dalam rangka pengungkapan p e l a n g g a r a n kode etik. Per- mintaan itu wa- jib ditindalanju- ti. -- -- -- --
Undang-Un- dang Repub- lik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Pe- r u b a h a n Kedua Atas Undang-Un- dang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pem- berantasan Korupsi -- Bagian dari Pro Justitia. KPK ber- w e n a n g melakukan p e n y a d a - pan dalam penegakan tindak pi- dana korup- si.
L e m b a g a k h u s u s :
KPK
-- N on – Izin Pengadilan C u k u p memberita- hu Dewan Pengawas bahwa su- dah dilak- sanakannya p e n y a d a - pan 6 bulan, d a p a t diperpan- jang kem- bali.
Sumber: dikutip dari Febriansyah Ramadhan.

## Berikutnya, penulis uraikan pertimbangan MK:
Tabel 3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Regulasi Penyadapan No Putusan MK Pemohon Pertimbangan Hakim (ratio decidendi) 1 Nomor 70/PUU- XVII/2019 Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, dkk. Penyadapan yang dilaksanakan KPK wajib memper- oleh perizinan tertulis dari Dewan Pengawas. Berkai- tan terhadap kebijakan itu, Mahakamah lebih dulu bisa melakukan pertimbangan terkait kedudukan De- wan Pengawas didasarkan UU 19/2019. Dewan Pen- gawas dengan inheren yaitu bagiannya atas internal KPK yang mempunyai tugas selaku pengawas untuk menghindari adanya tindakan menyalahgunakan wewenang. Merupakan suatu komponen atas KPK, Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewenan- gan penyelenggaraan tugas beserta kewenangan KPK
KPK untuk melakukan tugas dan wewenang yudisial sifatnya independen serta bebas atas pengaruhnya kekuasaan mana saja, mencakup di dalam saat KPK melaksanakan penyadapan yang merupakan wujud perampasan kemerdekaan individu (hak privasi), se- bagai bagiannya atas perbuatan pro Justitia . Terdapat kebijakan yang mewajibkan KPK guna meminta per- izinan terhadap Dewan Pengawas sebelum dilak- sanakan penyadapan tidak bisa dinyatakan merupa- kan penyelenggaraan checks and balances dikarenakan umumnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sesuai wewenang yang dipunyai Pimpinan KPK serta dikarenakan tidak mempunyai wewenang yang berkaitan terhadap pro Justitia.
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
2 20/PUU- XIV/2016 Drs. Setya Novanto • Tindakan menyadap guna kepentingan hukum per- lu dilakukan didasarkan atas mekanisme hukum yang ditetapkan UU. • Bahwasanya aktivitas serta wewenang penyadapan sebagai sesuatu yang begitu sensitif dikarenakan pada satu sisi sebagai batasan HAM dan pada sisi lainnya mempunyai unsur kepentingan hukum maka dari itu tindkaan menyadap perlu dirancang melalui regulasi yang sesuai terhadap UU. • Pasal 31 ayat (1) UU ITE dan penjelasannya sudah ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain dan tehadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau mel- awan hukum dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam PAsal 46 ayat (1) UU ITE. • Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa control dan dalam konteks penegakan hukum yang paling berwenang memberikan izin melakukan penyadapan sekaligus melaksanakan cheks and bal- ances terhadap kewenangantersebut adalah penga- dilan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh UU. • Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah menggunakan salah satu parame- ter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan nama bewijsvoering 3 Nomor 012-016- 019/PUU- IV/2006 Drs. Mulya- na Wiraku- sumah, dkk. “... untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan ke- wenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat pera- turan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud” . Pertimbangan hukum Mahka- mah itu yaitu selaras terhadap bunyi kebijakan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang mengungkapkan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mahkamah mempersepsikan harus untuk mengingkatkan lagi bunyi pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 itu oleh dikarenakan penyada- pan serta perekaman perbincangan sebagai batasan ke- pada HAM, yang mana batasan seperti itu sekadar bisa dilaksanakan dengan UU, sesuai ditetapkan dari Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. UU yang dimaksudkan tersebut kemudian wajib merukumskan, diantaranya siapakah yang mempunyai kewenangan menerbitkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apa- kah perintah penyadapan serta perekaman perbincan- gan tersebut baru bisa diterbitkan sesudah didapatkan pembuktian permulaan yang memadai, yang bermakna bahwasanya penyadapan serta perekaman perbincan- gan tersebut guna menyempurnakannya, instrumen pembuktian atau justru penyadapan serta perekaman perbincangan tersebut telah bisa dilaksanakan guna mencarikan bukti permulaan yang memadai.
Media Iuris, 5 (3) 2022: 529-556 4 Nomor 5/PUU- VIII/2010 A n g g a r a , S.H, dkk. • Melakukan penimbangan bahwasanya hakikatnya penyadapan ( interception ) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam perkembangannya penyada- pan sering kali digunakan untuk membantu proses hukum tertentu, seperti penyelidikan kasus-kasus kriminal dalam mengungkap aksi teror, korupsi, dan tindak pidana narkoba. Penyadapan yang diperbole- hkan ini dikenal juga sebagai lawful interception (pen- yadapan yang legal/sah di mata hukum. • penyadapan mencakup tiga aspek yakni: a) proses penghambatan atau merekam informasi, b) kegiatan melanggar hukum dan oleh karenanya harus dila- rang, c) hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Peja- bat Kepolisian yang bewenang. • Menimbang bahwa Mahkamah menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif men- genai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pen- gaturan mengenai penyadapan masih tersebar di be- berapa Undang-Undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkink- an terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
• Bahwa dalam penyadapan terdapat prinsip velox et exactus yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan aku- rat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perun- dang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar rights of privacy orang lain.
• bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, dalam kaitannya yang satu dengan yang lain, menge- nai dalil Pemohon atas Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 adalah tepat dan beralasan menurut hukum.
Sumber: Diolah mandiri oleh penulis

## Kesimpulan
Penyadapan dalam hukum positif Indonesia sampai hari ini masih belum memiliki regulasi yang bersifat sentral ( lex generalis ) yang diatur dalam undang- undang secara khusus dan mandiri. Hal ini menjadikan pembentuk undang-undang tidak memiliki persepsi yang baku dalam penyusunan regulasi penyadapan, yang salah satu contoh dan akibatnya adalah putusan MK 70/PUU-XVII/2019 yang
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
membatalkan ketentuan tentang keharusan izin kepada dewan pengawas KPK. Menurut penulis, MK konsisten dalam memberikan pertimbangan mengenai regulasi penyadapan, dimana konsistensi itu tergambar dari pendapat MK yang menyatakan bahwa penyadapan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan rezim hukum acara pidana yang membatasi hak asasi manusia, sehingga harus memiliki kepastian hukum regulasi dan juga harus diatur secara spesifik dalam ketentuan undang-undang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Artidjo Alkautsar, Korupsi Politik Di Negara Modern (UII Press 2015).
Bernar Arief Shidarta, Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum (Genta Publishing 2014).
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Genta Publishing 2013).
Eddy O. S. Hiariej., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka 2016).
Johny Ibrаhim, Teori Dаn Metodologi Penelitiаn Hukum Normаtif (Bаyumediа 2011).
Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum (Setara Press 2014).
Ramadhan Febriansyah, ‘Prinsip Fair Trial Dalam Regulasi Penyadapan Di Indonesia’, Dimensi Keadilan Pluralitas (UMM Press 2021).
Reda Manthovani, Penyadapan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Pustaka Kemang 2014).
Redha Manthovani, Penyadapan vs Privasi: Tinjauan Yuridis, Kasus, Dan Komparatif (Bhuana Ilmu Populer 2015).

## Jurnal
Agen Nia Dara, Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).
How to cite: Tutik Nurul Ramadhan, Bambang Sugiri, dan Yuliati, ‘Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.
Agus Suntoro, ‘Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ (2020) 17 Jurnal Legislasi Indonesia.
Andi Rachmad, ‘Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’ (2016) II Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda Aisyah Sharifa, ‘Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan’ (2017) Tahun ke-4 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Fianusman Laia, ‘Penyadapan Yang Dilakukan KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2020) 8 Jurnal Education and Development.
Hwain Christianto, ‘Tindakkan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ (2016) 5 Jurnal Hukum Prioris.
Jawahir Thontowi, ‘Penyadapan Dalam Hukum International Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia’ (2015) 22 Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
Tutik Nurul, et.al: Dinamika Regulasi Penyadapan...
--This page is intentionally left blank--