## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA UNTUK MENUJU TATA KELOLA DESA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERBASIS TIK
Rahimi Fitri 1) , Arifin Noor Asyikin 2) , Agus Setiyo Budi Nugroho 3) 1,2,3 Prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Banjarmasin
1 Rahimi_fitri@poliban.ac.id, 2 arifin@poliban.ac.id, 3 agus_sbn@poliban.ac.id

## Abstrak
Pengembangan  Sistem  Informasi  Desa  (SID)  berbasis  TIK  sebagai  salah  satu  alat  bantu  bagi perangkat  desa  dalam  melayani  masyarakat  merupakan  bagian  dari  implementasi  e-Government sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Amanat  Inpres  No.  6  tahun  2001  tentang  telematika  dalam pemerintahan  dan  Inpres  No.  3  tahun  2003  tentang  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  secara elektronis di Indonesia.  SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul ketika pengelolaan  data  desa  seperti  proses  administrasi  data  desa,  pengelolaan  data  surat  menyurat,  serta pengelolaan data penduduk desa. Selain itu SID dapat digunakan oleh perangkat desa untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).
Pengembangan  SID  dalam  penelitian  ini  dengan  menerapkan  tahapan  metode  siklus  hidup pengembangan  perangkat  lunak  atau  istilah  lainnya  adalah  software  development  life  cycle  (SDLC) dengan tahapan analisis, perancangan, pengkodean, uji coba dan implementasi.
Pengembangan  SID  ini  diharapkan  dapat  memberikan  inovasi  bagi  kantor  pemerintahan  desa untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  perangkat  desa  ditinjau  dari  segi  kualitas  pelayanan  terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas.
Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, e- Government , Good Governance ,  Perangkat desa.

## Abstract
The development of ICT-based Village Information System (VIS) as one of the tools for village apparatus in  serving  the  community  is  part  of  the  implementation  of  e-Government  as  stated  in  the  Inpres Presidential Decree no. 6 of 2001 on telematics in government and no. 3 of 2003 on the implementation of  electronic  governance  in  Indonesia.  SID  is  used  to  solve  problems  that  often  arise  when  the management  of  village  data  such  as  village  data  administration  process,  data  management correspondence, and data management of villagers. In addition VIS can be used by village apparatus to support village decision making as well as input in village development planning. The system is expected to be used by villages to establish good village governanceThe development of VIS in this research by applying the stages of life cycle method of software development or other term is software development life cycle (SDLC) with stages of analysis, designing, coding, testing and implementation.VIS development is expected to provide innovation for village government offices to improve the performance of village apparatus in terms of quality of service to the community, productivity, responsiveness, responsibilitas and productivity.
Keywords: village information sistem, e-Government, Good Governance, Village officials

## 1.  PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  ITE  No.  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  transaksi elektronik  dan  amanat  Inpres  No.  3  tahun  2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara  elektronis  di  Indonesia,  menuntut  setiap lembaga atau instansi publik untuk
mengimplementasikan  e-Government dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.
Desa  sebagai    pemerintahan  administratif terkecil di Indonesia (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2015)  yang  bertugas  untuk  melaksanakan pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  bagian dari  penerapan  e-government  di  Indonesia (Mayowan, 2016), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi  dalam  mengelola  data  administrasi kependudukan desa.
Pengelolaan  sistem  pemerintahan  desa dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi dapat memberikan manfaat diantaranya  mendukung  pengambilan  keputusan (Saymote,  2014),  sebagai  masukan  dalam perencanaan pembangunan desa (Mayowan, 2016) serta menjadi sarana pertanggungjawaban perangkat desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel,  dan mandiri dan akan mengurangi kesenjangan digital dan  mendorong  peningkatan  perekonomian masyarakat (Praditya, 2014).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pengelolaan  pemerintahan  merupakan  penerapan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  (INPRES RI)  Nomor  6  tahun  2001  tentang  Telematika (Telekomunikasi,  Media  dan  Informatika)  yang menyatakan  bahwa  aparat  pemerintah  harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung  good  governance  dan  mempercepat proses  demokrasi,  serta  penerapan  Inpres  RI Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  e-Government. Hal  ini  merupakan  salah  satu  bukti  keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  melalui  e-  government (Raihan,  Amin  and  Dama,  2017)  untuk  menuju kantor  pemerintahan  desa  dapat  memberikan layanan  public  yang  cepat,  tepat  sasaran  dan melaksanakan  visi  pemerintah  yang  tertuang dalam yaitu Inpres No. 3 tahun 200 yaitu menuju good government..
Penerapan  e-Government  desa  memerlukan suatu  perencanaan  yang  matang  dan  menyeluruh sehingga  penerapan  TIK  bisa  berjalan  sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  pada saat telah diimplementasikan. Tanpa perencanaan yang  baik  seringkali  penerapan  teknologi informasi  akan  terjebak  menjadi  penyelesaian yang  tidak  optimal  dengan  investasi  yang  tidak sesuai  dengan  hasil  yang  diharapkan  (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2016)
Saat  ini  beberapa  desa  yang  berada  di Kalimantan  selatan,  didalam  sistem  pelayanan administrasi  kependudukan  desa  masih  banyak yang  bersifat  konvensional,  sehingga  berakibat kepada  perangkat  desa  maupun  penduduk  desa, dimana  pada  proses  pengelolaan  daya  sering terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh manusia, pemborosan waktu dan biaya.
Sistem  Informasi  Desa  (SID)  merupakan bagian  dari  implementasi  e-Government  yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada  saat  pengelolaan  data  desa  seperti administrasi  desa,  pengelolaan  surat  menyurat, serta  pengelolaan  penduduk  desa  yang  meliputi penduduk  asli  dan  penduduk  pendatang.  Desa berhak  untuk  mendapatkan  akses  informasi melalui  system  informasi  desa  yang  telah dikembangkan.  Sistem  ini  merupakan  sistem informasi  tepat  guna  dengan  tujuan  untuk memajukan  masyarakat  dengan  mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa.
Saat  ini  telah  dikembangkan  banyak  produk system  informasi  desa  yang  telah  dikembangkan seperti ntara  lain  SIDeKA    (Sistem  Informasi Desa    dan  Kawasan)    yang    diinisialisasi    dan dikembangkan  oleh    BP2DK    (Badan    Prakarsa Pemberdayaan  Desa   Dan   Kawasan),   dan   SID (Sistem Informasi Desa) yang dikembangkan oleh Combine Institute (Susanto and Proboyekti, 2016) Pada  penelitian  ini  akan  dikembangkan system  informasi  desa  yang  dibuat  berdasarkan kebutuhan  desa  bamban  selatan  kabupaten  hulu sungai selatan provinsi Kalimantan selatan. Dalam pengembangan  dan  penerapan  system  informasi desa diperlukan beberapa factor pendukung yaitu sumberdaya  manusia  yang  memiliki  keahlian minimal  yaitu  mampu  mengoperasikan  computer dan beberapa aplikasi sederhana seperti mengoperasi  website,  Microsoft  office  (Susanto and  Proboyekti,  2016),  selanjutnya  factor pendukung  lainnya  adalah  financial  dan  fasilitas penunjang,
Pengembangan  SID  ini  diharapkan  mampu memberikan  inovasi  bagi  kantor  pemerintahan desa  khususnya  desa  bamban  selatan  kabupaten hulu  sungai  selatan  provinsi  Kalimantan  selatan sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas.

## 2.  METODE PENELITIAN
pengembangan Sistem informasi desa dalam penelitian ini merupakan sebuah transformasi dari manual  menuju  terkomputerisasi  maka  dalam penyusunan  dibutuhkan  upaya-upaya  sistematis yang  menyangkut  subyek,  obyek  dan  metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut.
Penelitian  dilaksanakan  pada  desa  bamban selatan  kabupaten  hulu  sungai  selatan  provinsi Kalimantan  Selatan.  pengembangan  sistem
informasi  desa  menggunakan  metode  software development  life  cycle  (SDLC)  dengan  tahapan analisis,  perancangan,  pengkodean,  uji  coba  dan implementasi  (Fitri  and  Asyikin,  2015)(Rozaq, Hardinto and Ramadani, 2016). Berikut ini adalah uraian  tugas  dari  masing-masing  langkah penelitian yang disusun dalam sebuah rancangan penelitian secara umum seperti berikut ini.

## a. Analisa Kondisi Eksisting.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut  (Asyikin,  et  al.,  2015;  Asyikin,  et  al., 2016)
1. Website Desa Website desa merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan e-government secara sistematik yang melalui tahapan yang realistic dan terukur.  Pembuatan  website  desa  merupakan tahapan  pertama  dalam  pengembangan  e- government  dengan  sasaran  agar  masyarakat dapat  memperoleh  akses  informasi  dan  layanan kantor pemerintahan desa.
2. Aplikasi  Sistem  Informasi  dan  Administrasi Pedesaan (SIAP)
Merupakan  aplikasi  yang  diperuntukan  bagi layanan  Administrasi  di  Pemerintahan  Desa sesuai  dengan  amanat  pada  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka Pemerintah  Desa  berkewajiban  untuk  memiliki sebuah Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi dan  administrasi  pedesaan  diklasifikasikan menjadi :
- Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi Publik Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada  didalam  system  adalah  sistem  data kependudukan  desa,  pengaduan  masyarakat, bisnis dan investasi, publikasi info umum dan pemerintahan, Sistem Statistika Kependudukan  Desa  dan  sistem  administrasi persuratan desa. - Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi Bisnis
Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada  didalam  system  adalah  Sistem  Potensi Desa
- Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi Bisnis Untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada  didalam  system  adalah  Sistem  keuangan dan system pengelolaan data aparatur desa. Sistem  aplikasi  dikembangkan  dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan  seperti yang  telah  didefinisikan
dan dikelompokkan  dalam  Kerangka Fungsional Sistem  Kepemerintahan  tersebut  di  atas.
Sistem  e-Government desa memiliki lingkup fungsi  yang    cukup    besar  (menyangkut    semua hal   yang    berhubungan    dengan    pemerintahan) sehingga    dalam  proses  pengembangannya hampir    dapat    dipastikan    melibatkan  banyak vendor,    sehingga  diperlukan    mekanisme komunikasi  baku  antar sistem,  sehingga  masing masing  sistem aplikasi  dapat  saling  bersinergi untuk  membentuk  layanan  e-Government  desa yang  lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun aplikasi diperlukan standarisasi  kebutuhan  pengembangan  system aplikasi yang dapat menjamin bahwa komunikasi antar  system  tersebut  dapat  dilakukan  oleh siapapun vendor pengembang system.
Berikut  ini  adalah  standar  kebutuhan  system aplikasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  system aplikasi pada e-government desa:
1. Reliable Menjamin  bahwa  sistem  aplikasi  akan  dapat berjalan    dengan    handal,  robust  terhadap kesalahan  pemasukan  data,  perubahan  sistem operasi dan bebas bug
2. Integrateable Menjamin    bahwa    sistem    aplikasi mempunyai  fitur  untuk  mudah diintegrasikan dengan  sistem  aplikasi lain,  khususnya untuk kegiatan transaksi.
3. Scalable Menjamin  bahwa  sistem  aplikasi  akan  dapat dengan  mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama    penambahan    fitur    baru, penambahan    user    dan  kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
4. User Friendly Menjamin    bahwa    sistem    aplikasi    mudah dioperasikan  dengan  antar  muka  pengguna yang  biasa digunakan di  pemerintahan.

## b. Analisa Kebutuhan sistem
Analisa kebutuhan sistem terdiri dari :
1. Analisa Kebutuhan fungsional Analisa  kebutuhan  fungsional  dari  perangkat lunak yang akan dibangun adalah :
a. Sistem mampu mengelola data profil desa
b. Sistem  mampu  mengelola  data  pegawai perangkat desa
c. Sistem mampu mengelola data penduduk
d. Sistem  mampu  menampilkan  statistik kondisi masyarakat desa
e. Sistem mampu mengelola surat masuk
f. Sistem mampu mengelola surat keluar
g. Sistem  mampu  mengelola  modul  untuk pengelolaan  data  dokumen  tentang kepemilikan lahan
h. Sistem  mampu  mengelola  data  aktivitas program  kerja  dan  keterlibatan  warga, baik  secara  personal,  keluarga,  rumah tangga, maupun kelompok/organisasi.
2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional Kebutuhan  non  Fungsional  dari  perangkat
lunak :
a. Sistem yang dibangun user friendly
b. Sistem  terjamin  keamanannya  dengan adanya manajemen user
c. Perancangan Sistem
Dalam  perancangan  sistem  akan  dilakukan beberapa  tahapan  yaitu  pemodelan  data,  dan perancangan user interface
a) Pemodelan Data
Pemodelan  data  akan  digunakan  untuk merangcang  basis  data  yang  digunakan dalam pengembangan sistem informasi desa. Gambar 1 berikut ini adalah gambaran umum relasi  antar  tabel  yang  digunakan  dalam sistem informasi desa
Gambar 1. Design Basis Data
b) Perancangan user interface
Gambar 2 berikut ini adalah rancangan antar muka front end sistem informasi desa
Gambar 2. Design Tampilan Front End Sistem Informasi Desa
Gambar  3.  berikut  ini  adalah  rancangan antarmuka  back  end  sistem  informasi  desa  pada desa bamban selatan.
Gambar 3. Rancangan  Antar Muka Back End

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan rancangan sistem yang telah dibahas sebelumnya maka pada tahapan ini adalah tahapan  pembangunan  sistem.  Pengguna  dalam sistem  ini  diklasifikasikan  menjadi  3  pengguna yaitu :
1. Administrator Administrator  terdiri  dari  admin  dan  master admin. 2. Operator
Peran  yang  diperlukan  untuk  pengoperasian sistem informasi adalah sebagai berikut. Seorang petugas kantor desa bisa saja merangkap beberapa peran,dan  sebaliknya  suatu  peran  bisa  saja diberikan kepada beberapa petugas, sesuai dengan skala kantor desa dan deskripsi tugas mereka. Berikut ini penjelasan peran dari ketiga pengguna tersebut :
1. Administrator, memiliki peran sebagai berikut
a. Merencanakan,  mengkoordinasikan  dan melaksanakan  langkah-langkah  keamanan untuk  melindungi  informasi  dalam  sistem informasi terhadap
kerusakan, pemodifikasian atau akses yang tidak sah.
b. Merancang  dan  membangun  deskripsi database  secara  fisik  dan  logis  dan menentukan pengidentifikasi dari database untuk  sistem  manajemen  atau  orang  lain secara langsung dalam pengkodean deskripsi
c. Menguji program atau database, memperbaiki  kesalahan  dan  membuat modifikasi yang diperlukan
d. Menentukan  pengguna  dan  tingkat  akses pengguna  untuk  setiap  segmen  dari database
e. Melakukan perbaikan jika terjadi error atau kerusakan pada SID.
f. Meng-onlinekan website desa.
g. Melakukan  backup  database  desa  dan folder desa secara rutin.
h. Menyiapkan perangkat-perangkat
pendukung (laptop, PC, jaringan)
i. Melakukan update berita
j. Mengelola berita
k. Melakukan verifikasi data sebelum dientri.
l. Mengentri data penduduk dan desa.
m. Mengedit  data  yang  sudah  dientri  (jika terjadi kesalahan data)
n. Membantu menyelesaikan data yang sama (double).
2. Operator, mempunyai peran sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID
b. Mengubah dan menambah artikel terbaru
c. Mengelola komentar.
d. Mencetak laporan data kependudukan.
e. Memasukan bahan artikel.
f. Memasukan  bahan  untuk  menu  (menu statis dan dinamis).
g. Mengelola data penduduk dan profil desa.
h. Melakukan  backup  database  desa  dan folder desa secara rutin.
Pembahasan  berikut  ini  akan  menampilkan cuplikan  gambar  dari  sistem  informasi  desa bamban selatan.
A. Tampilan Admin Gambar 4 berikut ini adalah tampilan awal admin yaitu halaman login.
Gambar 4. Tampilan Login Admin
Pada halaman ini admin memasukkan data login, jika  login  yang  dimasukkan  salah  maka  pesan gagal akan ditampilkan.
B. Tampilan Home dari Admin
Gambar  5  berikut ini  adalah  halaman  home  dari halaman admin sistem informasi desa (SID) desa bamban selatan.
Pada  halaman  ini  pengguna  dapat  memilih beberapa  fitur  seperti  melihat  identitas  desa, melihat  identitas  pemerintah  desa  dan  informasi tentang sistem informasi desa.
Gambar 5. Tampilan Halaman Home
C. Tampilan Halaman Penduduk Gambar  6  merupakan  tampilan  halaman kependudukan  yang  berisi  fitur  wilayah kependudukan,  keluarga,  penduduk,  Rumah tangga, Kelompok dan calon pemilih.
Gambar 6. tampilan halaman kependudukan
D. Tampilan halaman Cetak Surat Pada  halaman  ini  terdapat  fitur  untuk  cetak surat  masuk,  surat  keluar,  master  surat,  dan
panduan penggunaan fasilitas ini seperti pada gambar 7.
.
Gambar 7. Tampilan Halaman Cetak Surat

## E. Tampilan Front End Sistem Informasi Desa
Gambar 8 berikut ini merupakan tampilan front end yang diakses oleh masyarakat umum.

## Gambar 8. Tampilan Front End

## 4.  PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  system  telah berhasil  dirancang  dan  dibangun  berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan yaitu :
a) Sistem mampu mengelola data profil desa
b) Sistem  mampu  mengelola  data  pegawai perangkat desa c) Sistem mampu mengelola data penduduk d) Sistem mampu menampilkan statistik kondisi masyarakat desa e) Sistem mampu mengelola surat masuk
f) Sistem mampu mengelola surat keluar
Kesimpulan  menyajikan  ringkasan  dari  uraian mengenai  hasil  dan  pembahasan,  mengacu  pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan  pokok-pokok  pikiran  baru  yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## Saran
Sistem
dapat dikembangkan dengan
menambahkan  fitur-fitur  terkait  pengelolaan kegiatan  masyarakat  seperti  karangtaruna,  pkk, posyandu dan lain-lain

## 5.  REFERENSI
Asyikin,  A.  N.,  Fitri,  R.  and  Nugroho,  A.  S.  B.
(2015), Pengukuran  Tingkat  Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1 , Jurnal Poros Teknik, 7(2), pp. 61–67. Available at: http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/poros teknik/article/view/215/209%0A.
Asyikin,  A.  N.,  Fitri,  R.  and  Nugroho,  A.  S.  B.
(2016), Masterplan  Teknologi  Informasi Dan Komunikasi (TIK) Kantor Pemerintah Desa ,  Jurnal  POROS  TEKNIK,  8(2),  pp. 61–67. Available at: http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/poros teknik/article/view/368/339%0A. Fitri,  R.  and  Asyikin,  A.  N.  (2015), Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan  Metode  Cosine  Similarity , Jurnal  POROS  TEKNIK,  7(2),  pp.  88–94. Available at: http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/poros teknik/article/view/218/212%0A.
Mayowan,  Y.  (2016), Penerapan  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  Di  Desa ,  e-
Journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 10(1), pp. 14–23.
Raihan, A. H., Amin, M. J. and Dama, M. (2017),
Efektivitas  Kebijakan  Penerapan  Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan (SI- Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara , eJournal Ilmu Pemerintahan, 5(3), pp. 1205–1218.
Rozaq, A., Hardinto, R. K. and Ramadani (2016), Penerapan  Model  E-Commerce  Guna Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Kecil Dan  Menengah  Produk  Sasirangan  Kota Banjarmasin ,  Jurnal  Positif,  I(2),  pp.  1–7.
Available at:
ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Positif/artic le/view/213/249.
Saymote,  A.  (2014), Develop  a  Village
Information  System  (VIS)  Application
Using  Visual  Basic  (VB)  Programming , International Journal Computer Technology & Applications (IJCTA), 5(3), pp. 916–922.
Susanto, B. and Proboyekti, U. (2016), Identifikasi Digital  Literacy  untuk  mengukur  kesiapan
Jurnalisme  Warga ,  Annual  Research Seminar  2016,  2(1),  pp.  33–38.  Available at: http://ars.ilkom.unsri.ac.id.