## PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI WILAYAH UTARA KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Etih Henriyani
Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Galuh Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Kawasan  Agropolitan  Kabupaten  Ciamis  adalah  wilayah  utara  yang  meliputi  5  Kecamatan (Kecamatan  Cihaurbeuti,  Kecamatan  Lumbung,  Kecamatan  Panjalu,  Kecamatan  Panumbangan dan  Kecamatan  Sukamantri).  Adapun  komoditas  unggulannya  meliputi  :  Padi  sawah,  Jagung, Cabe, Teh, Kopi, Albasia, Rimba campuran, Ayam ras, Domba, Sapi,  Udang galah, Ikan gurame, dan  Ikan  nila.  Namun  sayangnya  kawasan  agropolitan  tersebut  belum  berkembang  karena terhambat  beberapa  faktor  seperti  :koordinasi  kelembagaan  antar  pelaksana  belum  berjalan dengan  baik,  kurangnya  sosialisasi,  kualitas  SDM  masyarakat  belum  mendukung,  kurangnya fasilitas,  dan  rendahnya  komitmen  pelaksana  yang  tercermin  dari  masih  kurangnya  kesadaran serta kesungguhan pelaksana karena tingginya sikap egosektoral antar dinas/instansi terkait.
Kata Kunci : Pengembangan Kawasan Agropolitan

## I. PENDAHULUAN
Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang memiliki  potensi  ekonomi  yang  cukup  tinggi, terutama  pada  sektor  pertanian.  Sehingga paradigma  pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten Ciamis dititikberatkan pada keselarasan pengembangan  pertanian  dengan  bertumpu  pada pengembangan sumber daya lokal. Adapun dasar kebijakan  yang  dijadikan  pertimbangan  dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis diawali  dengan  posisi Kabupaten  Ciamis  dalam  konteks  keruangan nasional  dan  kemudian  konteks  keruangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan PP No.47 Tahun 1997 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional),  terdapat 2 (dua) aspek  menonjol  yang berkaitan  dengan  keberadaan  Kabupaten  Ciamis, yaitu  penetapan  kawasan  andalan  dan  sistem pusat-pusat permukiman perkotaan :
1. Kabupaten  Ciamis  ditetapkan  sebagai PKL  (Pusat  Kegiatan  Lokal).  Definisi PKL  pada  Kabupaten  Ciamis  adalah sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan  yang  mempunyai  pelayanan satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan,  dengan  kriteria  penentuan pusat  jasa  keuangan/bank  yang  melayani satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan, pusat pengelolaan dan pengembangan  kegiatan  pertanian  dan perkebunan,  jasa  pemerintahan  untuk beberapa  Kecamatan,  bersifat  khusus yang  mendorong  perkembangan  sektor strategis.
2. Kabupaten  Ciamis  mencakup  Kawasan Andalan  Priangan  Timur  dan  sekitarnya (bersama-sama dengan Kabupaten Tasikmalaya  dan  Garut)  serta  Kawasan Andalan  Pangandaran  dan  sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian tanaman  pangan,  industri,  perkebunan dan kehutanan serta pariwisata. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJMD)  Tahun  2004  –  2019  yang salah satunya
adalah “Mewujudkan perekonomian  daerah  dan  masyarakat  yang tangguh  dan  berdaya  saing  berbasis  potensi- potensi  unggulan  lokal”.  Kebijakan  lainnya tercantum pada Keputusan Bupati Ciamis Nomor 520/Kpts.511-Huk/2007 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.
Kawasan  agropolitan  Kabupaten  Ciamis adalah wilayah  utara  yang  meliputi 5 Kecamatan (Kecamatan  Cihaurbeuti,  Kecamatan  Lumbung, Kecamatan  Panjalu,  Kecamatan  Panumbangan, dan Kecamatan Sukamantri ). Adapun komoditas unggulannya  meliputi  :  Padi  sawah,  Jagung, Cabe,  Teh,  Kopi,  Albasia,  Rimba  campuran, Ayam  ras,  Domba,  Sapi,  Udang  galah,  Ikan Gurame  dan  Ikan  nila.  Sedangkan  kelembagaan pada  tahap  produksi  telah  terbentuk  kelompok tani,  di  mana  terdapat  114  kelompok  tani  dan gabungan  kelompok  tani  yang  terdapat  di kawasan  Agropolitan  Kabupaten  Ciamis,  terdiri dari :
1. Bidang  pertanian  tanaman  pangan  59 kelompok
2. Bidang peternakan 29 kelompok
3. Bidang perikanan 13 kelompok
4. Bidang perkebunan 6 kelompok
5. Bidang kehutanan 7 kelompok.
Namun  demikian,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan  bahwa    kawasan  agropolitan  di wilayah utara Kabupaten Ciamis belum berkembang.  Untuk  itu,  penulis  merumuskan masalah  sebagai  berikut:  Faktor  Apa  saja  Yang Menghambat Pengembangan Kawasan Agropolitan  Di  Wilayah  Utara  Kabupaten Ciamis? II. KAJIAN TEORITIS 2.1. Konsep Agropolitan Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan  berdasarkan  aspirasi  masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga
mengembangkan  segala  aspek  kehidupan  sosial (pendidikan,  kesehatan,  seni-budaya,  politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan,  dan  pemberdayaan  pemuda  dan kaum  perempuan).  Menurut  Mahi  (2014  :  1), “Agropolitan  merupakan  bentuk  pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis  di  pedesaan)  dengan  sektor  industri  yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota- kota tertentu saja”.
Konsep pengembangan agropolitan pertama  kali  diperkenalkan  Mc.Douglass  dan Friedmann (1974, dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat  untuk  pengembangan  perdesaan.  Konsep ini  pada  dasarnya  memberikan  pelayanan perkotaan  di  kawasan  perdesaan  atau  dengan istilah  lain  yang  digunakan  oleh  Friedmann adalah “kota di ladang”. Dengan demikian petani atau  masyarakat  desa  tidak  perlu  harus  pergi  ke kota  untuk  mendapatkan  pelayanan,  baik  dalam pelayanan  yang  berhubungan  dengan  masalah produksi  dan  pemasaran  maupun  masalah  yang berhubungan  dengan  kebutuhan  sosial  budaya dan kehidupan setiap hari.
Pusat  pelayanan  diberikan  pada  setingkat desa,  sehingga  sangat  dekat  dengan  pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya  pertanian  maupun  kredit  modal kerja  dan  informasi  pasar.  Besarnya  biaya produksi  dan  biaya  pemasaran  dapat  diperkecil dengan  meningkatkan  faktor-faktor  kemudahan pada  kegiatan  produksi  dan  pemasaran.  Faktor- faktor  tersebut  menjadi  optimal  dengan  adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah  melayani  kawasan  produksi  pertanian  di sekitarnya di mana berlangsung kegiatan agribisnis  oleh  para  petani  setempat.  Fasilitas pelayanan  yang  diperlukan  untuk  memberikan
kemudahan  produksi  dan  pemasaran  antara  lain berupa input sarana  produksi (pupuk, bibit, obat- obatan, peralatan dan lain-lain), sarana penunjang produksi  (Lembaga  perbankan,  koperasi,  listrik, dan  lain-lain),  serta  sarana  pemasaran  (pasar, terminal  angkutan,  sarana  transportasi  dan  lain- lain).
Secara harfiah, “AGROPOLITAN” berasal dari  dua  kata  yaitu  (Agro  =  pertanian),  dan (Politan/Polis  =  Kota),  sehingga  secara  umum Program  Agropolitan  mengandung  pengertian pengembangan  suatu  kawasan  tertentu  berbasis pada  pertanian.  Agropolitan,  terdiri  dari  Kota Pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian  yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang  tidak  ditentukan  oleh  batasan  administrasi pemerintahan,  tetapi  lebih  ditentukan  dengan memperhatikan skala ekonomi  yang ada. Dengan kata  lain,  kawasan  agropolitan  adalah  kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan.
Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui  percepatan  pengembangan  wilayah  dan peningkatan  keterkaitan  desa  dan  kota  dengan mendorong  berkembangnya  sistem  dan  usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan)  dan  terdesentralisasi  (wewenang berada  di Pemerintah Daerah  dan  masyarakat)  di kawasan  agropolitan.  Dengan  berkembangnya sistem  dan  usaha  agribisnis  maka  di  kawasan agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (on  farm) saja  tetapi  juga  “ off  farm " nya,  yaitu  usaha  agribisnis  hulu  (pengadaan sarana  pertanian),  agribisnis  hilir  (pengolahan hasil  pertanian  dan  pemasaran)  dan  jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dan untuk memenuhi tujuan tersebut, pada dasarnya  kawasan  agropolitan  harus  memenuhi kriteria  sebagaimana  yang  diungkapkan  Mahi (2014 : 3), antara lain :
(1). Mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk
dikembangkan;
(2).  Mempunyai  keterkaitan  ke  depan  dan ke belakang;
(3).  Memiliki  dampak  sosial  yang  besar dan mendorong pengembangan wilayah yang  berbasis  pertanian sebagai sumber bahan baku;
(4).  Memiliki  produk-produk  unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif;
(5).  Memenuhi  prinsip-prinsip  efisiensi ekonomi  untuk  menghasilkan  output yang maksimal.
Masih  dalam  buku  yang  sama,  Mahi memperjelas bahwa strategi dan arah pengembangan agropolitan, meliputi : 1. Strategi pengembangan a. Pengembangan  sistem  dan  usaha agribisnis  melalui  pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha.
b. Pengembangan sarana dan prasarana publik berwawasan lingkungan.
c. Reformasi  regulasi  :  iklim  kondusif bagi usaha agribisnis.
2. Arah pengembangan a. Pemberdayaan masyarakat
b. Mengoptimalkan  manfaat  sumber daya alam
c. Peningkatan agribisnis komoditi unggulan d. Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian. e. Meningkatkan  pembangunan  dan pemeliharaan f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri g. Pengembangan kelembagaan keuangan h. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani. i. Peningkatan perdagangan/pemasaran j. Pengembangan pendidikan kemampuan pertanian k. Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna sesuai lokal. Dengan demikian, pengembangan kawasan agropolitan sebagai salah satu strategi pemberdayaan  petani  di  pedesaan  merupakan alternatif solusi yang perlu mendapatkan perhatian  secara  serius  dari  berbagai  pihak  yang terlibat dalam pengembangan masyarakat terutama yang berdomisili di pedesaan.
2.2.  Sistem Hirarki Kawasan Agropolitan
Kawasan  agropolitan  merupakan  kawasan yang  terbentuk  oleh  sistem  fungsional  desa-desa yang  ditunjukkan oleh adanya  hirarki keruangan desa  yakni  dengan  adanya  pusat  agropolitan
( central  place )  dan  desa-desa  di  sekitarnya. Kawasan  ini  sebagai  kawasan  pertanian  yang tumbuh  dan  berkembang  karena  berjalannya sistem  dan  usaha  agribisnis  di  pusat  kawasan ( central  place ),  yang  diharapkan  dapat  melayani dan  mendorong  kegiatan-kegiatan  pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya ( hinterland ) Menurut  Mahi  (2014  :  9), Central  Place kawasan agropolitan berfungsi sebagai :
(a).  Pusat  perdagangan  dan  transportasi pertanian;
(b).  Penyedia jasa pendukung pertanian,
(c). Pasar konsumen produk non pertanian (d). Pusat industri pertanian
(e). Penyedia pekerjaan non pertanian. Sedangkan kawasan pengembangan ( hinterland ) berfungsi sebagai :
(a). Pusat produksi pertanian (b). Intensifikasi pertanian
(c).  Pusat  pendapatan  perdesaan  dan permintaan  barang  dan  jasa  non pertanian, dan
(d).  Produksi  pertanian  siap  jual  dan diversivikasi pertanian. Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dikemukakan bahwa Kawasan agropolitan adalah kawasan  yang  terdiri  dari  atas  satu  atau  lebih pusat  kegiatan  pada  wilayah  perdesaan  sebagai sistem  produksi  pertanian  dan  pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya  keterkaitan  fungsional  dan  hierarki keruangan satuan sistem permukiman  dan sistem agribisnis.
Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efisiensi pelayanan  prasarana  dan  sarana  penunjang pertanian,  baik  yang  dibutuhkan  sebelum  proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses  produksi.  Upaya  tersebut  dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk,  lokasi  kegiatan  produksi,  lokasi  pusat pelayanan,  dan  peletakan  jaringan  prasarana. Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan  yang  berorientasi  pada  pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan  kegiatan  pengolahan  produk  pertanian. Pengembangan  kawasan  agropolitan  merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Perencanaan pengembangan kawasan
agropolitan dapat dilakukan dengan baik, apabila sebelumnya  melakukan  analisis  sistem  hierarki kawasan agropolitan dan analisis pola keterkaitan antara  Desa  Pusat  Pertumbuhan  (DPP, central place ) dengan daerah Hinterland -nya. Sebagaimana diketahui dalam konsepsi
pengembangan  kawasan  agropolitan,  bahwa dalam  satu  kawasan  agropolitan  terdiri  dari  satu desa  pusat  pertumbuhan  (DPP)  yang  akan melayani  beberapa  daerah  sentra  produksi  yang berada di sekitarnya ( hinterland ).
Analisis  sistem  hirarki  kawasan  ditujukan untuk mengkaji pola pergerakan barang, jasa dan informasi  dalam  kawasan  agropolitan  dan hubungannya  dengan  desa-desa  di  sekitarnya. Kampung/Desa  menjadi  pusat  pemerintahan  dan pusat  pelayanan  jasa  skala  Kecamatan  bagi kampung-kampung  lain  di  sekitarnya  (fungsi primer). Tingginya  frekuensi perjalanan  dan  arus pergerakan  kendaraan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  fisik  di  sepanjang  jalur  tersebut. Dengan  melakukan  pembangunan  Kawasan Berikat,  di  mana  di  dalamnya  didukung  sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai, seperti terminal  angkutan  umum  skala  regional  dan  Sub Terminal  Agribisnis  akan  menjadi  faktor penarik pertumbuhan  bagi  daerah-daerah  di  sekitarnya. Dengan  demikian  kampung  akan  menjadi kawasan pengembangan ekonomi skala regional.

## 2.3. Prioritas Program Pembangunan Kawasan Agropolitan
Prioritas pembangunan setiap unit Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran  dari  rumusan  tujuan  pembangunan yang dinilai perlu dan segera dilaksanakan. Akan tetapi  dilihat  dari  segi  kemampuan  penanganan pembangunan yaitu secara teknis dan kemampuan  pendanaan  sangat  sulit  kiranya secara  serentak  dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena itu adanya skala prioritas pelaksanaan pembangunan program dan proyek sesuai dengan tingkat  kepentingannya,  dan  diharapkan  mampu memberikan  rangsangan  pada  perkembangan pembangunan sektor/sub sektor lainnya.
Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan  tersebut,  maka  pembangunan Kawasan  Agropolitan  dilakukan  secara  bertahap dan  berkesinambungan  yang  diatur  menurut tahapan-tahapan  pembangunan  tahunan,  yaitu  : tahap  1  sampai  dengan  tahap  5.  Prioritas  utama yang  dipakai  untuk  menentukan  perkembangan fisik menurut urutan tahapan adalah perkembangan yang bersifat intensif dan ekspensif.  Menurut  Mahi  (2014 : 29-30), pokok- pokok  utama  dari  setiap  tahapan  tersebut  adalah sebagai berikut :
Tahap  I.  Pada  tahap  ini  pembangunan  diarahkan kepada :
1. Peningkatan  sarana  dan  prasarana  fisik lingkungan  (fasilitas  dan  utilitas)  guna mempersiapkan  dan  menciptakan  dasar- dasar terbentuknya struktur ruang
terutama  melalui  pembangunan  baru  dan peningkatan jaringan jalan.
2. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis  guna  mempersiapkan  produk unggulan agribisnis yang akan dikembangkan.
3. Penguatan  permodalan  dan  kelembagaan ekonomi  rakyat  guna  mempersiapkan kelembagaan yang kokoh  sehingga mampu  mengelola  kawasan  agropolitan secara mandiri.
Tahap II, pada tahap ini pembangunan diarahkan kepada :
1. Melanjutkan  peningkatan  sarana  dan prasarana  pendukung  kegiatan  sehingga terbentuk struktur dasar kawasan agropolitan dengan jaringan-jaringan jalan yang lebih memadai. 2. Upaya perbaikan lingkungan dan penanggulangan masalah-masalah lingkungan. 3. Pembangunan  fasilitas  dalam  rangka mengisi fungsi-fungsi yang telah ditetapkan  pada  pusat  kawasan  (DPP)
maupun daerah hinterland nya.
4. Upaya  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia guna mengisi dan melaksanakan pengembangan agribisnis secara terpadu.
5. Perluasan  jangkauan  akses  permodalan dan  kelembagaan  perekonomian  kepada masyarakat.
Tahap III, pada tahap ini dilanjutkan pembangunan dari tahap sebelumnya, meliputi: 1. Melanjutkan upaya perbaikan lingkungan.
2. Melanjutkan pembangunan jaringan jalan kolektor  primer  kota  dengan  jalan-jalan lokal  yang  terkait,  sehingga  bentuk  dan struktur  ruang  kawasan  relatif  menjadi lebih baik.
3. Melanjutkan  pengisian  ruang  kawasan sesuai  dengan  peruntukannya,  utamanya pada daerah hinterland .
4. Melanjutkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia dalam usaha pengembangan kemitraan.
Tahap IV, pada tahap ini dilanjutkan usaha-usaha pembangunan,  sehingga  dapat  terbentuk  struktur dan  pemanfaatan  ruang  kawasan  seperti  yang tertuang dalam rencana, termasuk diantaranya :
1. Memantapkan  kelembagaan  ekonomi rakyat  dan  lembaga  pengelola  kawasan serta pengembangan permodalan.
2. Melanjutkan  pengisian  ruang  kawasan sesuai dengan peruntukannya pada daerah hinterland (pengembangan  usaha agribisnis).
3. Melanjutkan pembangunan utilitas kawasan  sehingga  terpenuhi  kebutuhan dasar masyarakat secara optimal.
4. Menuntaskan peningkatan kualitas
sumberdaya  manusia  sehingga  memiliki daya saing yang tinggi. Tahap  V,  tahap  akhir  pembangunan  kawasan agropolitan adalah :
1. Menuntaskan upaya perbaikan lingkungan  dan  upaya  penanggulangan kerusakan lingkungan. 2. Menuntaskan pembangunan jaringan jalan secara keseluruhan.

## III. PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  mengenai  faktor- faktor yang menghambat pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Utara Kabupaten Ciamis,  terlebih  dahulu  penulis  paparkan mengenai  alokasi  ruang  di  kawasan  agropolitan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tabel 3.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Eksponensial Kawasan Agropolitan Ciamis Tahun 2009 – 2029 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 1. Cihaurbeuti 52.181 89.599 2. Lumbung 9.833 16.558 3. Panjalu 46.537 71.914 4. Panumbangan 61.776 91.878 5. Sukamantri 24.973 49.232 Jumlah 195.300 319.181 Sumber : Laporan BP4K Tahun 2010
Keterangan  :  Kecamatan  Lumbung  terdiri  dari  dua  desa  yaitu  Desa  Lumbung  dan  Desa Rawa.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Tabel 3.2.
Arahan Pelayanan Air Bersih Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis No Kecamatan Sistem PDAM dan Pengembangan Sistem Non PDAM (Perdesaan) 1. Cihaurbeuti Sistem penyediaan air bersih eksisting PDAM wilayah pelayanan Ciamis, melalui peningkatan debit produksi sumber air S.Cimuntur dan S.Citanduy. SAB perdesaan dengan  sumber  air dan  air  tanah  atau mata air, untuk pelayanan Kecamatan  Panjalu dan Cihaurbeuti. 2. Panumbangan 3. Lumbung Pembangunan  sistem  penyediaan  air  bersih  wilayah PALUPASU  (Panawangan,  Lumbung,  Panjalu  dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe). 4. Panjalu
5. Sukamantri
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Ciamis.
3. Pengembangan Irigasi
Tabel 3.3 Pengembangan Irigasi (Ha) No Kecamatan Peningkatan Status Pembangunan Tadah Hujan Irigasi ½ teknis Irigasi sederhana 1 Cihaurbeuti - 1.036 - 2. Lumbung 10 811 98 3. Panumbangan 410 266 55 4. Sukamantri - 467 373 4. Pengembangan Persampahan Wilayah TPA di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah : a. Wilayah  pelayanan  Kecamatan Lumbung
b. Wilayah  pelayanan  Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri. 5. Pengembangan Telematika
Guna memperluas jaringan sesuai dengan  tuntutan  perkembangan  wilayah,  maka kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis memiliki prioritas : a. Prioritas I, wilayah dengan peruntukkan  lahan  yang  penting dan  vital  bagi  perkembangan ekonomi  kota/desa,  termasuk  di dalamnya Kecamatan Panjalu.
b. Prioritas  II,  meliputi  kawasan yang  berkedudukan  sebagai  pusat pelayanan kawasan selain Kecamatan  Panjalu,  dan  kawasan perdesaan yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian.
c. Prioritas  III,  yaitu  pemerataan pelayanan  di  seluruh  kawasan perdesaan,  terutama  di  desa-desa pusat pertumbuhan. 6. Pengembangan Transportasi Berdasarkan rencana induk pengembangan kawasan, untuk kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis ruas jalan yang perlu peningkatan  kualitas  dan  dimensi adalah : a. Lokal primer : 1) PKL Panjalu – PPK Sukamantri 2) PKL Panjalu – PPK
Panumbangan.
b. Lingkungan primer :
1) PPK  Panawangan  –  PPK
Jatinegara. 2) PPK  Panumbangan  –  PPK Sukamantri – PPK Panawangan  –  perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang). 3) PPK  Cihaurbeuti  –  PPK
Panumbangan.
7. Pengembangan Terminal Pengembangan terminal ini meliputi : a. Pengoptimalan  terminal  tipe  C  di Kecamatan    Cihaurbeuti,  Panjalu,
Panumbangan dan Sukamantri.
b. Penyediaan  terminal  tipe  C  di Kawasan Lumbung yang disesuaikan  dengan  kebutuhan perkembangan kota. c. Penyediaan Terminal Sub Agribisnis di Kecamatan
Cihaurbeuti, Panjalu dan Sukamantri. Untuk merealisasikan berbagai pengembangan di atas, tentu sangat tergantung pada  dukungan  semua  pihak.  Jika  salah  satu komponen tidak berjalan, maka akan mengganggu  keseimbangan  komponen  yang lainnya  dan  menghambat  keseluruhan  proses yang  tengah  dilaksanakan.  Hasil  penelitian penulis menunjukkan ada beberapa faktor yang menghambat
pengembangan kawasan agropolitan  di  wilayah  utara  Kabupaten Ciamis, yakni :
1. Lemahnya koordinasi Kelembagaan
Karena keterbatasan dalam hal koordinasi, maka  antar  dinas terkait pun  masih saling mengandalkan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  setiap  sektor  berjalan  sendiri- sendiri. Di mana Dinas-Dinas terkait lebih fokus  dengan  program  dinasnya  masing- masing.  Padahal  dalam  aturan  pedoman teknis serta Rencana Induk Pengembangan,  tujuan  dan  sasaran  dari pengembangan kawasan agropolitan sangatlah  jelas  baik  dari  tujuan  jangka pendek,  tujuan  jangka  menengah  maupun tujuan jangka panjang.
2. Kurangnya sosialisasi
Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman  antar  pelaksana  maupun antara  pelaksana  dengan  masyarakat.
Sehingga pelaksana  di tingkat Kecamatan maupun  Desa  kurang  mengetahui  tentang arah serta tahapan-tahapan dari pengembangan  kawasan  agropolitan.  Dan yang  lebih  parahnya  lagi,  sebagian masyarakat  sampai  tidak  mengetahui bahwa  wilayahnya  ditetapkan  sebagai kawasan agropolitan.

## 3. Kurangnya dukungan SDM
Berkaitan  dengan  SDM  pelaksana,  secara umum  dari  pihak  dinas  sudah  cukup memadai.  Namun  untuk  SDM  pelaksana di  tingkat  bawah  belum  memadai  baik secara kualitas maupun kuantitas. Terlebih  lagi  untuk  SDM  masyarakat masih  relatif  rendah.  Di  mana  jumlah penduduk  berpendidikan  tamatan  Sekolah Dasar  (SD)  ke  bawah  masih  menempati porsi  lebih  besar  dibandingkan  tamatan pendidikan  di  atasnya.  Misalnya  saja  di Kecamatan  Panumbangan  yang  menjadi pusat kawasan agropolitan, jumlah penduduk yang berpendidikan SD
berjumlah  7.065  jiwa  atau  sekitar  71% dari  total  jumlah  penduduk  Kecamatan Panumbangan.
4. Kurangnya Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Infrastruktur  terutama  bidang  transportasi belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas  kawasan  agropolitan  di Kabupaten Ciamis, baik untuk pergerakan internal  maupun  eksternal.  Salah  satu indikatornya  adalah  rendahnya  angka indeks aksesibilitas di kawasan agropolitan tersebut, dimana nilai rata-rata indeks  aksesibilitasnya  hanya  mencapai
4,1%.
5. Rendahnya Komitmen Pelaksana Komitmen  pelaksana  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan agropolitan masih kurang. Seperti kurangnya  bantuan  pengajaran  maupun pelatihan  terhadap  para  petani  dalam memperkaya  pengetahuan  dan  teknologi yang  dimiliki  untuk  membudidayakan tanaman sawah/ladangnya. Kemudian masih  adanya  sikap  egosektoral  antar dinas/instansi  terkait,  yang  mana  mereka lebih fokus dan memprioritaskan program dan  kepentingannya  masing-masing.  Hal ini  mengakibatkan  kurang  terjalinnya kemitraan  antara  pemerintah,  masyarakat dan swasta.
IV. PENUTUP Tujuan jangka panjang dari pengembangan  kawasan  agropolitan  adalah  : Meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat  melalui  percepatan  pengembangan wilayah  dan  peningkatan  keterkaitan  desa  – kota dengan mendorong berkembangnya
sistem  dan  usaha  agribisnis  yang  berdaya saing,  berbasis  kerakyatan,  berkelanjutan  dan terdesentralisasi.  Adapun  faktor-faktor  yang menghambat
pengembangan kawasan agropolitan  di  Wilayah  Utara  Kabupaten Ciamis  Adalah  :  1).  Lemahnya  koordinasi Kelembagaan,  2)  Kurangnya  Sosialisasi,  3). Kurangnya  Dukungan  SDM,  4)  Kurangnya Fasilitas/Sarana  dan  Prasarana,  5).  Rendahnya Komitmen Pelaksana.
Untuk
itu, penulis
mencoba menyampaikan  saran  sebagai  bahan  masukan guna  mempercepat  terwujudnya  tujuan  dari pengembangan kawasan agropolitan di wilayah utara
Kabupaten Ciamis,
bahwa : Dinas/istansi/pihak-pihak  terkait  agar  lebih meningkatkan  lagi  sosialisasi  tentang  tujuan dan  sasaran  dari  pengembangan  tersebut disertai  dengan  komitmen  yang  tinggi  untuk melaksanakan  kebijakan  dengan  sungguh- sungguh. Selain itu, Dinas/Instansi terkait juga
perlu  untuk  meningkatkan  koordinasi  dan meminimalisir ego sektoral, kemudian meningkatkan kualitas SDM guna memperkuat jalinan kemitraan antara Pemerintah – masyarakat dan dunia usaha.
REFERENSI : BUKU :
- Mahi,  Ali  Kabul.  2014 AGROPOLITAN Teori  dan  Aplikasi .  Graha  Ilmu  :
Yogyakarta.

## DOKUMEN :
- Undang-Undang  RI.  No.  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  1997 tentang  RTRWN  (Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional).
- Keputusan  Bupati  Nomor  520/Kpts.511- Huk/2007  tentang  Penetapan  Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.
- Rencana Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMD)  Kabupaten  Ciamis  Tahun  2004 – 2019.

## SUMBER LAIN :
Etih  Henriyani  dkk.  2016. Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Miskin  Di  Wilayah  Utara Kabupaten  Ciamis. Laporan  Penelitian
LPPM Universitas Galuh Ciamis : Tidak diterbitkan.