INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9868-9881 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

## Klas Iia Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)
Agam Saputra Antonius 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2 , T. Riza Zarzani 3
Ilmu  Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia Email: agamsaputraantonius@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten  Deli  Serdang.  Jenis  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  bersifat  deskriptif  dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal approach).  Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.
Kata Kunci: Unsur Pidana, Pembinan Narapidana, Pidana Narkotika.

## Abstract
This research aims to look at the criminal elements and development of convicts in narcotics crimes (Study of the development of convicts in the Class IIA Pancur Batu Penitentiary, Deli Serdang Regency. This type of research is a descriptive research method with qualitative methods and a Sociological Juridical approach (social legal approach) The results of this research are that the correctional system can be achieved, namely forming correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and also not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, play an active role in development and live in a healthy manner. normal as good  and  responsible  citizens.  The  pattern  of  convict  development  consists  of  personality development and independence development.
Keywords: Criminal Elements, Prisoner Development, Narcotics Crime.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  hukum  sesuai  dengan    perkembangan  jaman,  hukum  berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan- perbaikan  di  segala  segi  kehidupan  manusia  demi  terwujudnya  tujuan  nasional.  Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945 (yang selanjutnya  disebut UUD 1945). Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam  lingkungan  yang  lebih  besar,  agar  didalamnya  terdapat  suatu  keserasian,  suatu ketertiban,  suatu  kepastian  hukum  dan  lain  sebagainya.  Untuk  dapat  menjamin  adanya kepastian hukum, peraturan-peraturan yang terkait masalah pidana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana Indonesia. Pengembangan konsep restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia. (Yasmirah,2021).
Definisi  hukum  pidana  meupakan  aturan  hukum  yang  mengikatkan  pada  suatu perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  suatu  akibat  berupa  pidana  (Sudarto, 1990:9).  Dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  hukum  pidana  menjadi  salah  satu  hal  yang menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak terutama masyarakat. Salahsatu prinsip utama dalam dalam penyelengaraan peradilan pidana terpadu dengan diakuinya suatu asas equality before the law. Namun implementasi asas ini hanya berorientasi pada masyarakat sebagai  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  baik  sebagai  saksi,  pelaku maupun  korban  khususnya  bagi  yang  dikenakan  status  tersangka,  terdakwa  maupun terpidana, padahal asas tersebut seharusnya juga berorientasi pada aparat penegak hukum khususnya hakim (Haryanto Dwiatmojo, 2012:1-126).
Selanjutnya tidak heran jika sebagian masyarakat menolak untuk menjadi saksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana sebab sebagai saksi bahkan korban sekalipun dalam kenyataannya  ini  kurang  mendapat  perhatian  penegak  hukum  (Haryanto  Dwiatmojo, 2011:187- 376). Namun kenyataan pengertian yang berkembang dalam masyarakat, pidana erat hubungannya dengan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang bersalah dimana sifatnya menderitakan dan tidak menyenangkan. Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana kini menjadi hal yang penting untuk  diperhatikan  sebab  terkait  akan  akhir  daripada  suatu  proses  perkara  pidana  yaitu
keputusan hakim yang mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau malah bebas dari hukum.
Adapun adanya unsur pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses  kebijakan  yang  mana  direncanakan.  Pemberian  pidana  benar-benar  terwujud direncanakan  melalui  beberapa  tahap,  yaitu:  tahap  penetapan  pidana  oleh  pembentuk undang-undang; tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; tahap pelaksanaan pidana  oleh  instansi  pelaksanaan  yang  berwenang  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1984:91).  Hakim  sebagai  tonggak  penegakan  hukum  pidana  dituntut  untuk  dapat memberikan  putusan  pemidanaan  yang  tepat,  dalam  mengenakan  pidana  pada  setiap kasusnya  tetap  di  dalam  suatu  koridor  hukum  pidana  dengan  KUHP  sebagai  ketentuan pokoknya hukum pidana materiil di Indonesia. Walaupun sebenarnya penyelesaian perkara pidana itu tidak harus melaui pengadilan sehingga penyelesaian perkara pidana dapat pula melaui jalur non litigasi sehingga model ini merupakan jalur alternatif di samping jalur utama litigasi (Agus Rahardjo, 2008:93).
Berikutnya  jika  dilihat  dari  fungsi  Lapas  yang  demikian  ini  sesungguhnya  sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan jaman dahulu dengan  dasar  hukum  Peraturan  Penjara  (Gestichten  Reglement  S.1917  No.  708).  Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga mempunyai beberapa sasaran srategis  di  dalam  hal  pembangunan  nasional.  Tujuan  tersebut  antara  lain  menyatakan bahwa  Lapas  mempunyai  fungsi  ganda  yakni  sebagai  suatu  lembaga  pendidikan  dan lembaga  pembangunan.  Pemidanaan  adalah  upaya  terakhir  dalam  proses  penegakan hukum pidana dan juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya yang mana  menggerakkan  manusia  melakukan  tingkah  laku  tertentu  seperti  yang  diharapkan masyarakat (Roeslan Saleh, 1983:1).
Adanya unsur dalam pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif (Niniek Suparmi, 2007:40). Akhir-akhir  ini  sering  mendengar  kabar  bahwa  narapidana  yang  sedang  menjalani pembinaan di suatu Lapas itu ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari tembok penjara. Akan tetapi di sisi yang lain dapat terlihat pula keberhasilan dari aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika, antara lain yaitu sejumlah 26.498 perkara tindak
pidana  di  bidang  narkoba  tahun  2012.  Itu  berarti  terdapat  peningkatan  sebanyak  12,61 persen keberhasilan POLRI menangani kasus narkoba dari tahun sebelumnya, yaitu 23.531 perkara.  Sedangkan  barang  bukti  yang  berhasil  disita  dan  jika  diuangkan  dengan  uang sebesar Rp920.710.292.657.
Adapun  kondisi  demikian  itu  tentu  saja  menjadi  menjadi  keprihatinan  bersama apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Memang masalah penegakan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang  ada,  seperti  moral,  perilaku  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  perlu  orientasi  dan  cara pandang baru dalam penegakan hukum (Mahrus Ali, 2010:210-229).
Para penghuni  Lapas Klas II A Pancur batu Deli Serdang, sering melakkan konsumsi oabat-obat terlaranga dalam bentuk narkotika. Uapa pencegahan penyalahgunaan oabat- obat terlarang selalu dilakuakn di Lapas Lapas Klas II A Pancur batu Deli Serdang. (Yasmirah, 2023).
Melihat dari fenomena diatas dan  berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, yang  menjadi  fokus  permasalahan  pelaksanaan  pidana  dan  pembinaan  narapidana  di lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Pancur  batu  Kabupaten  Deli  Serdang.  . Sehubungan dengan hal tersebut penuis mencoba membahas penelitian ini dengan judul, Unsur  Pidana  Dan  Pembinaan  Narapidana  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten Deli Serdang).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pembinaan
Pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu merupakan  suatu keprihatinan aktif yang nyata  dalam tindakan  yang menjunjung tinggi harkat  dan  martabat  orang  muda,  serta  mengangkat  harga  diri  dan  kepercayaan  diri mereka.  Dengan  melihat  pembinaan  sebagai  pelayanan,  seorang  pembina  tidak  akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperalat orangmuda. (Tangdilintin, 2008).
Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang  atau  dalam  pekerjaan  lain  yang  akandijabatnya  segera  (Ivancevich,  2008). Selanjutnya  sehubungan  dengan  definisi  tersebut,  Ivancevich  mengemukakan  sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja
organisasiPembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan  yang  sekarang  dilakukan.  Pembinaan  berorientasi  ke  masa  sekarang  dan membantu  pegawai  untuk  menguasai  keterampilan  dan  kemampuan  (konpetensi)  yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.
Pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat  memberikan  pemecahan  persoalan  yang  dihadapi  dengan  sebaikbaiknya,  dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  dapat  kembali  hidup  bermasyarakat.  Pelaksanaan sistem  pemasyarakatan  narapidana  dibimbing  dengan  pembinaan.  Pembinaan  yang dilakukan  diharapkan  dapat  merubah  narapidana  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.(Efendi, 2005).

## Pembinan Narapidana
Secara  bahasa  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  dari  narapidana adalah  orang  yang  sedang  menjalani  hukuman  karena  telah  melakukan  suatu  tindak pidana10, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian11 . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  tercantum  pada  Pasal  1  angka  32,  terpidana  adalah  seseorang  yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Adapun bentuk pembinaan Nrapidana tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :
a. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum,  mengingat  latar  belakang  pendidikan  yang  pernah  ditempuh  narapidana berbeda-beda.  Walaupun  seseorang  telah  manjadi  narapidana,  tidak  berarti  dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
b.  Program  keagamaan,  program  ini  diperlukan  guna  menyadarkan  diri  narapidana dengan  nilai-nilai  keagamaan.  Program  ini  juga  dapat  memberikan  pendidikan  bagi narapidana dalam bidang agama.
c.  Program  keterampilan  atau  pekerjaan,  dalam  praktiknya  sebagian  besar  narapidana yang  dipenjarakan  berkedudukan  sebagai  kepala  rumah  keluarga  yang  mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. “Dengan dipenjaraka nnya suami atau
istri, tentu kelaurga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan”
Pengertian Tindak Pidana.
Definisi  tentang  pidana  diantara  para  ahli  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain memberikan  pengertian  yang  berbeda-beda.  Menurut  Prof.Moeljatno,SH  menyebutkan bahwa: Perbuatan, pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.(Moeljatno, 1994). Dan begitupun pendapat And i Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sangsi atau  nestapa  yang  menderitakan  yang  berkaitan  dengan  pasal1  KUHP  (asas  legalitas) mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali.” (Hamzah, 1996). Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:
a. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
c. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang- undang.
Dalam pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:
a. Peristiwa pidana
b. Perbuatan Pidana c. Pelanggaran Pidana
d. Perbuatan yang dapat dihukum
e. Perbuatan yang boleh dihukum.(Sudrajat, 1994).
Persamaan  kata  tersebut  merupakan  pengertian  dari  kata  dalam  bahasa  belanda yakni delict atau straafbaar feit yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum  pidana  di  Indonesia  istilah  yang  lazim  digunakan  adalah  tindak  pidana.  Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah perumusan mengenai hal - hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa belanda yakni delict atau straafbaar feit yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana. Kata  tindak  pidana  lebih  praktis  dan  sering  dipergunakan.  Dengan  banyaknya  kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah
perumusan mengenai hal - hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana.

## Pengertian Narkotika
Selanjutnya dalam  etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Narke, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan.(Soedarto, 1996). Narkotika merupakan obat  yang  dipergunakan  dalam  bidang  kesehatan,  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan. Sebaliknya  narkotika  dapat  pula  menimbulkan  bahaya  yang  sangat  merugikan  apabila disalah-gunakan  atau  dipergunakan  tanpa  pembatasan  dan  tanpa  pengawasan  secara seksama. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun  semi  sintesis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan/perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  untuk  menimbulkan ketergantungan.(Bosu, 2002).
Berikutnya  berdasarkan  UU  No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  terdapat pengertian  narkotika  pada  pasal  1  angka  satu  yaitu:  "Zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  dibedakan  dalam  beberapa golongan". Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan  bagi  yang  menyalahgunakan.  Dalam  pengertian-pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  narotika  adalah  semua  zat  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman  baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  bersifat  deskriptif  dengan  metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal approach) (Sanapiah F, 1990:22). Penelitian  ini  berusaha  untuk  dapat  menggambarkan  secara  rinci  fenomena  sosial  yang menjadi  pokok  permasalahan  tanpa  melakukan  suatu  hipotesa  dan  perhitungan  cara statistik (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987:4). Deskriptif bukan dalam arti sempit artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah (I.S. Susanto, 1990:15).
Selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek nonhukum dalam bekerjanya hukum
di  dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis  yang  diteliti awalnya  adalah  data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (I.S. Susanto, 1990:52). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode interview (Burhan Ashshofa, 1996:59). Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2004:103).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Unsur pidana dan pembinaan narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lapas sampai lepas kembali ke tengah-tengah  masyarakat.  Pemasyarakatan  juga  berfungsi  untuk  menyiapkan  Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya ia akan merasa terasingkan.
Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan/  Bina  Tuna  Warga  No. KP.10.13/3/31,  Pemasyarakatan  sebagai  Proses,  maka  hendaknya  disalurkan  dalam  tahap demi  tahap  guna  mengindari  kegagalan  daripada  akibat-akibat  lain  yang  mana  tidak diinginkan. Tahaptahapnya sebagai berikut:
Pertama,  Hendaknya  narapidana  pada  waktu  akan  datang  ke  Lapas  dikenal  dan diketahui  dahulu  apa  kekurangan  dan  kelebihannya.  Sebab-sebab  sampai  ia  melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.
Kedua,  Bilamana  pembinaan  dari  narapidana  dan  hubungan  dengan  masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan  Pembinaan  Pemasyarakatan  sudah  dicapai  kemajuan  dalam  proses  maka  dapat dipindah ke Lapas medium security. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab lebih besar, lebih-lebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk  rasa  harga  diri,  untuk  mana  sehingga  masyarakat  timbul  kepercayaannya  dan merubah sikapnya terhadap narapidana.
Ketiga, Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut  Dewan  Pembinaan  Pemasyarakatan  proses  pemasyarakatan  telah  mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah  perlu  diperluas,  dimulai  dengan  usaha  asimilasi  narapidana  pada  kehidupan
masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Segala masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.
Keempat,  Akhirnya  jika  sudah  menjalani  2/3  dari  masa  pidana  yang  sebenarnya, sedikitnya 9  bulan dapat dilepaskan pelepasan bersayarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas. Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan maka Lapas bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga  sudah  harus  mengubah  orientasinya  dari  lembaga  konsumtif  menjadi  lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yaitu:
Adapun  yang  Pertama,  Pembinaan  Kepribadian:  pembinaan  kesadaran  untuk beragama;  pembinaan  berbangsa  dan  bernegara;  pembinaan  kemampuan  intelektual; pembinaan  kesadaran  terhadap  hukum;  pembinaan  mengintegrasikan  diri  dengan masyarakat.  Kedua,  Pembinaan  Kemandirian:  juga  keterampilan  untuk  mendukung  akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing; mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.
Sementara itu narapidana mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam  penjara,  narapidana  juga  dapat  mendapatkan  pendidikan  keagamaan  guna memperbaiki  mental  dan  jiwa  mereka.  Pembinaan  dan  juga  bimbingan  kemasyarakatan haruslah  selalu  ditingkatkan  melalui  pendekatan  mental  (agama,  Pancasila,  dan  lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.
Selanjutnya  pembinaan  Warga  Binaan  melalui  proses  pemasyarakatan  akan menempuh tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pembinaan itu dijabarkan sebagai berikut:
Adapun langkah Pertama, yaitu Pembinaan pada Tahapan Awal, ketika pertamakali datang Warga Binaan akan  di  daftarkan di Bagian Registrasi,  disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini para Warga Binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina
di lembaga pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan  kesadaran  beragama;  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara;  kesadaran  hukum  dan kemampuan  intelektual,  hal  tersebut  diadakan  di  dalam  program  criminon  Indonesia. Kemudian  diamati  dan  diteliti  mengenai  bakat  dan  minat  mereka  untuk  menentukan program pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi: 1. mapenaling atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan; 2. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 3. pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian;  4. penilaian pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal.
Langkah  Kedua, yaitu Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani  sidang  Tim  Pengamatan  Pemasyarakatan  (yang  selanjutnya  disebut  TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lajutan daripada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada pembinaan di tahap awal. Warga Binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah 1/2-2/3 masa pidana dan melalui sidang TPP lagi maka Warga Binaan akan melaksanakan program asimilasi. Dalam tahap lanjutan secara garis besar meliputi: 1. perencanaan program pembinaan lanjutan; 2. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 3. penilaian  pelaksanaan  program  pembinaan  lanjutan;  4.  perencanaan  dan  pelaksanaan program asimilasi. Ketiga, Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir  dari  proses  pembinaan.  Tahap  ini  dilaksanakan  setelah  tahap  lanjutan  dan  dijalani sampai  masa  pidananya  berakhir.  Dalam  tahap  ini  Warga  Binaan  telah  dirasakan  cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
Pada  pelaksanaan  suatu  pembinaan,  tidaklah  terlepas  dari  hambatan-hambatan yang ada. Disini mencoba untuk mengklasifikasikan hambatan  dalam proses pembinaan yang didapat kendala-kendala yang dihadapi  dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yakni :
Pertama,  Kurangnya  Kualitas  dan  juga  Kuantitas  Petugas  dari  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Haposan Silalahi, Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu.menyatakan Jumlah petugas pada umumnya sudah memenuhi untuk  melakukan  pembinaan,  namun  untuk  ahli  tenaga  medis  masih  sangatlah  kurang. Lapas narkotika hanya memilik 2 orang dokter dan juga 2 orang perawat, sehingga masih
sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mencapai 250 orang lebih. Tenaga medis sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan di Lapas Narkotika karena para narapidana sangat rentan terhadap penyakit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu  Kabupaten  Deli  Serdang  selalu  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik, terlebih lagi dalam hal kesehatan WBP. Walaupun saat ini status mereka sebagai WBP tapi hak-hak nya sebagai manusia harus tetap kita penuhi. Apalagi WBP yang sudah lansia, tentu butuh perhatian khusus karena lebih mudah sakit dibandingkan yang lain” ucap Haposan Silalahi, Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu. “Selain WBP juga menjadi prioritas kita dalam pelayanan  kesehatan.  Kita  juga  telah  melakukan  koordinasi/kerjasama  dengan  Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit di sekitar Medan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para WBP yang membutuhkan layanan kesehatan.
Kedua, Faktor Sarana dan Prasarana. Kurangnya sarana dan juga prasarana dalam bidang  olahraga  karena  hanya  terdapat  dua  lapangan  yang  cukup  kecil,  yang  satu digunakan untuk kegiatan upacara dan bola voly, dan yang mana satunya dipergunakan untuk  kegiatan  olahraga  badminton  dan  futsal.  Serta  kurangnya  lahan  untuk  program kemandirian  dimana  hanya  disediakan  bengkel  kerja,  lahan  perkebunan,  dan  perikanan yang kurang memadai, sebab masih banyak program kemandirian yang akan direncanakan untuk  masa  mendatang  namun  belum  memiliki  cukup  lahan  untuk  terealisasikannya program  tersebut  seperti,  bengkel  motor  dan  gypsum.  Adapun  rencananya  akan  ada kegiatan kerja baru, ada bengkel motor dan pembuatan gypsum, alat-alatnya sudah ada tapi belum tau tempatnya dimana mas, bengkel kerjanya tidak begitu luas.
Ketiga,  Faktor  dari  pihak  Pemerintah.  Pembinaan  narapidana  tidak  hanya tanggungjawab  dari  Lapas  saja  melainkan  juga  tanggungjawab  bersama  antara  Lapas, pemerintah,  dan  juga  masyarakat.  Disinilah  peran  pemerintah  sudah  cukup  baik  namun masih kurang dalam hal belum dibuatnya suatu pengaturan khusus tentang Lapas narkotika, sehingga  pembinaan  di  Lapas  Narkotika  masih  bertumpu  pada  Undang-Undang  No.  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana undang-undang ini masih bersifat umum.
Keempat,  Faktor  dari  para  Narapidana.  Adapun  dalam  pelaksanaan  program pembinaan  faktor  penghambat  itu  juga  bisa  berasal  dari  narapidananya.  Tidak  sedikit narapidana  yang  kurang  sadar  terhadap  pentingnya  pembinaan  ini  dikarenakan  sifat mereka yang cenderung malas. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari kalangan orang- orang yang mampu, mereka seakan bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Disamping itu juga kadang-kadang ada Warga Binaan yang berselisih dengan Warga Binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi  dengan  reward  and  punishment.  Narapidana  yang  memiliki  kelakuan  baik  akan
mendapatkan  penghargaan  yaitu  seperti,  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  dan  cuti menjelang  bebas.  Untuk  narapidana  yang  melanggar  tata  tertib  itu  akan  mendapatkan punishment.
Kelima,  Adanya  Faktor  Masyarakat.  Para  masyarakat  itu  seharusnya  juga  ikut berpartisipasi  dalam pelaksanaan pembinaan karena  tujuan utama dalam pembinaan ini adalah narapidana ini bisalah diterima lagi oleh masyarakat. Namun harapan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan, hanya sedikit saja masyarakat yang ingin berpartisipasi selebihnya mereka  hanya  bersikap  acuh  terhadap  narapidana.  Padahal  yang  dibutuhkan  oleh narapidana ini adalah perhatian dari sekeliling daerah lingkungannya.
Keenam, Adanya Faktor Dana. Faktor penghambat ini akan terjadi di hampir semua Lapas di Indonesia, memang untuk membuat suatu program pembinaan bagi narapidana itu tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, ketiadaan suatu anggaran biaya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana karena hampir semua hambatan di dalam keseluruhan proses pembinaan itu terbentur dalam hal anggaran dana atau biaya. Seelanjutnya  tidak terlepas dalam pelaksanan pembinaan ini yang juga memerlukan dana. Dengan  dana  yang  terbatas  membuat  Lapas  ini  mencari  jejaring  untuk  mendapatkan sponsor.  Tidak  banyak  yang  bisa  membantu,  sehingga  membuat  petugas  harus  ekstra efisien dalam menggunakan dana.  Sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  jadi  manusia  yang  seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga  bisa  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  berperan  aktif  dalam  hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

## SIMPULAN
Setleah dilakukan pembahasan di Bab IV, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu :
1. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Pancur Batu Deli Serdang kurang maksimal, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  mana  pelaksanaannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas Narkotika Klas IIA Klas IIA Pancur Batu Deli Serdang juga telah memenuhi hak-hak dari para narapidana. Sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai  yaitu  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  jadi  manusia  yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif
dalam  hal  pembangunan  serta  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggungjawab.
2. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana terdapat beberapa kendala, antara lain:
a. Adapun jumlah petugas medis yang dirasa masih kurang, karena masalah rehabilitasi kesehatan merupakan masalah yang harus diterapkan kepada narapidana narkotika, dan narapidana narkotika rentan terhadap penyakit;
b. Selanjutnya  partisipasi  narapidana  dalam  pembinaan  rendah,  diketahui  berapa narapidana  malas-malasan  dan  belum  menyadari  pentingnya  pembinaan  bagi mereka;
c. Adanya  program  pembinaan,  sudah  siap  untuk  dapat  dijalankan  namun  masih terkendala ruangan yang terbatas, kegiatan kerja yang sudah baik terhambat oleh keterbatasan lahan, terutama lahan perkebunan dan perikanan;
d. Sedikitnya anggaran biaya kegiatan pembinaan untuk seluruh kegiatan pembinaan yang  sudah  diprogramkan  yang  dalam  programnya  Lapas  Narkotika  ini  haruslah menjalin  kerjasama  dengan  para  pihak-pihak  lain  agar  dapat  menjalankan pembinaan dengan baik, dana yang ada harus digunakan efisien  dan efektif agar pembinaan tetap berjalan dengan baik;
e. Adanya  stigma  masyarakat  terhadap  narapidana  itu  masih  sangat  buruk  terlihat hanya  sedikit  saja  masyarakat  yang  ikut  membantu  dalam  program  pembinaan, kebanyakan  masyarakat  acuh  tak  acuh  dalam  proses  ini,  padahal  partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam program pembinaan karena setelah bebas perhatian masyarakat kepada para mantan narapidana tetap diperlukan agar mereka tidak terasing.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Ashshofaa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan,  2004,  40  Tahun  Pemasyarakatan:  Mengukir  Citra Profesionalisme. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasardasar dan Aplikasi, Malang: YA3 Malang. Gunakarya,  Widiada,  1988,  Sejarah  dan  Konsepsi  Pemasyarakatan,  Bandung:  Amrico.
Lamintang, PAF, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico.
M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994, hal. 1.
Moleong, Lexy J., 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
Saleh, Roeslan, 1983, Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1987, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali
Jurnal :
Ali, Mahrus, 2010, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007.
Dwiatmodjo,  Haryanto,  2011,  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
Dwiatmodjo, Haryanto, 2012, Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao, Jurnal Yudisial Vol. V No. 1 April 2012.
Mozin, N., & Saragih, Y. M. (2021). Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 7(2), 132-141.
Priyatno, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.  Rahardjo,  Agus,  2008,  Mediasi  sebagai  Basis  dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Vol. 20 Tahun 2008.
Saragih,  Yasmirah.  Mandasari.,  Silalahi,  H.,  Juventus,  B.,  &  Hakim,  F.  (2023).  Upaya Pencegahan  Terhadap  Penyalah  Gunaan  Obat  Obat  Terlarang  Di  Lembaga Permasyarakatan Kelas Iia Pancur Batu. Ensiklopedia of Journal, 5(4), 305-316.