## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS HAK KELOMPOK TEKSTIL ALOR IKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Sariyat Muliadin 1* , Happy Yulia Anggraeni 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia Email: ariyasyariat@gmail.com, happianggraeni@yahoo.com
Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022 Accepted: December 24, 2022
Tenun Alor is one of the results of the crafts of the Alor community whose existence  is  recognised  in  the  past,  has  different  motifs  and  different patterns of the products of the other regions, has a particular philosophy in each motive, and is an icon of the region that is frequently used in various activities  at  the  local,  national  and  international  level.  Unfortunately,  the products  already  known  to  the  market  have  not  been  legally  protected  by intellectual property rights by the State. The aim of this research is to learn about the legal efforts undertaken by the Regional Government in order to promote wider legal protection against Geographical Indications of Alor Tea, as  well  as  to  describe  the  challenges  facing  to  preserve  Alor  tea.  This research  is  normative.  The  results  of  this  study  show  that  the  Provincial Government  has  sought  to  protect  Alor  Fabrics  in  the  Geographical Indication  System  because  the  results  of  the  research  show  that  legal protection  is  not  ideal.  One  example  is  the  lack  of  legal  certainty  about Geographical  Indications  of  Alor  fabrics.  Furthermore,  in  order  to  raise public  awareness  of  the  importance  of  legal  protection  of  Geographical Indications,  proper  and  effective  socialization  is  essential.  Effective socialization  campaigns  should  inform  people  about  the  importance  of protecting Geographical Indications and ofining the quality and originality of products.
Keywords: legal protection; geographical indication; alor ikat textile; IPR

## Abstrak
Tenun Alor merupakan salah satu hasil kerajinan tangan masyarakat Alor yang keberadaannya diakui secara turun-temurun, memiliki motif yang berbeda-beda dan pola yang berbeda dari produk anyaman dari yang lain daerah, memiliki filosofi tertentu dalam setiap motif, dan merupakan ikon daerah yang kerap diusung dalam berbagai kegiatan baik itu tingkat lokal, nasional dan internasional. Sayangnya produk  yang  sudah  dikenal  pasar  ini  belum  mendapat  legalitas  perlindungan  atas  hak  kekayaan intelektual  oleh  Negara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  upaya  hukum  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  guna  mendorong  perlindungan  hukum  yang  lebih  luas  terhadap Indikasi  Geografis  Tenun  Alor,  serta  menggambarkan  tantangan  yang  dihadapi  untuk mempertahankan  Tenun  Alor.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi telah berusaha melindungi Tenun Alor dalam sistem Indikasi Geografis  karena  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  belum  ideal.  Salah  satu contohnya adalah kurangnya kepastian hukum tentang Indikasi Geografis dari tenun Alor. Selain itu, untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  Indikasi Geografis  Tenun  Alor,  sosialisasi  yang  tepat  dan  efektif  sangat  penting.  Kampanye  sosialisasi  yang efektif  harus  memberi  tahu  orang-orang  tentang  pentingnya  melindungi  Indikasi  Geografis  dan pentingnya menjaga kualitas dan orisinalitas produk Tenun Alor.
Kata Kunci: perlindungan hukum; Indikasi Geografis; tekstil alor ikat; HAKI.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## I. PENDAHULUAN
Keanekaragaman  budaya  dan  alam  yang  kaya  di  Indonesia  adalah  salah  satu  daya tariknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki identitas yang unik berkat berbagai kreasi lokal yang  unik  (Purnawati,  2016).  Di  Kabupaten  Alor,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  di bagian timur Indonesia, karya asli daerah dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual karena dianggap  sebagai  produk  dari  pemikiran  dan  kemampuan  intelektual  manusia  (Alfons, 2017). Kain Tenun Alor telah dibuat oleh orang Alor sejak lama, seperti orang lain di NTT.
Sampai  saat  ini,  proses,  metode  produksi,  alat,  dan  bahan  masih  sama.  Untuk membuat  benang,  biasanya  menggunakan  kapas  atau  kapuk.  Selain  itu,  benang  diwarnai dengan  pewarna  alami  yang  berasal  dari  biota  laut  dan  tumbuhan  (Padafing,  2019). Selanjutnya,  ikatan  motif  dibuat  untuk  membuat  setiap  pola  yang  diinginkan  pada  Kain Tenun  Alor.  Digunakan  gambar  hewan  darat,  seperti  gajah,  naga,  dan  moko,  atau  mas kawin  adat  Alor,  serta  hewan  laut,  seperti  ikan,  cumi-cumi,  dan  kura-kura.  Setelah  proses penenunan selesai, sepotong Kain Tenun Alor dibuat.
Tekstil  tenun  Alor  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi,  yang  diharapkan  dapat membantu kebutuhan keuangan rumah tangga dan meningkatkan standar hidup di wilayah sekitarnya  (Hidayati  &  Huriyah,  2021).  Hal  ini  juga  membantu  pembangunan  ekonomi daerah.  Oleh  karena  itu,  melestarikan  dan  mengembangkan  potensi  ekonomi  Kain  Tenun Alor sangat penting (Arliman, 2017). Dibutuhkan persiapan tambahan untuk pembuatan dan promosi  Kain  Tenun  Alor  karena  ada  kemungkinan  orang  akan  menggunakannya  untuk kepentingan mereka sendiri di masa depan (Jannah & Anggraini, 2021). Menjaga keaslian Kain Tenun Alor sangat penting. Hingga saat ini, Kain Tenun Alor belum dilindungi secara hukum (Qodriyatun, 2016).
Karena  Kain  Tenun  Alor  merupakan  karya  seni,  dapat  dilindungi  sebagai  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  (Lakalet,  2022).  Hal  ini  didasarkan  pada  pengertian  bahwa HAKI adalah hak milik berwujud atas sesuatu yang dibuat oleh pikiran atau rasio seseorang (Setiawan  &  Suwarningdyah,  2014).  Pada  dasarnya,  setiap  upaya  kreatif  berasal  dari gagasan  yang  dibuat  oleh  akal  budi  manusia.  Sama  seperti  seni  lain,  Kain  Tenun  Alor terlebih  dahulu  melalui  proses  pemikiran  untuk  menghasilkan  gagasan  kreatif  yang kemudian menjadi produk. Karya yang tercakup dalam HAKI adalah karya yang dibuat atau dibuat  oleh  kecerdasan  manusia.  Kerangka  kerja  HAKI  hukum  Indonesia  memungkinkan perlindungan karya intelektual dengan berbagai hak intelektual.
Secara  umum,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dibagi  menjadi  dua  kategori:  hak cipta  dan  hak  kekayaan  industri.  Kategori  pertama  mencakup  domain  seperti  seni,  sastra, dan  ilmu  pengetahuan  (Disemadi,  2021).  Pada  saat  yang  sama,  hak  kekayaan  industri termasuk  paten,  merek  dagang,  desain  industri,  rahasia  dagang,  perlindungan  varietas tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Namun, produk tertentu, seperti Kain  Tenun  Alor,  tidak  dapat  dilindungi  oleh  semua  jenis  HAKI  yang  telah  disebutkan. Kualitas Kain Tenun Alor harus memenuhi batasan-batasan komponen yang diatur secara khusus  agar  dapat  dilindungi  oleh  HAKI  (Sinaga,  2020).  Sebagai  contoh,  beberapa  jenis HAKI,  seperti  DTLST,  tidak  dapat  digunakan  karena  elemen-elemennya  harus  berupa elemen  aktif  dalam  produk  yang  terbuat  dari  bahan  semikonduktor  untuk  menghasilkan fungsi elektronik (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Hal yang sama berlaku untuk perlindungan varietas  tanaman,  di  mana  varietas  tanaman  yang  dilindungi  harus  memenuhi  syarat sebagai elemen yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman (Wuner, 2021).
Terutama  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra,  dan  memenuhi persyaratan  substantif  seperti  fiksasi,  yang  merupakan  representasi  fisik  dari  ciptaan, kreativitas,  yang  merupakan  kemampuan  intelektual  yang  tercermin  dalam  ciptaan,  dan orisinalitas,  yang  merupakan  keunikan  dan  sifat  unik  dari  ciptaan,  yang  dilindungi  oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Putra et al., 2019).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  merek  yang  digunakan  untuk membedakan  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  dan  memenuhi  persyaratan  substantif lainnya  diberi  perlindungan.  Persyaratan  tersebut  termasuk  memiliki  daya  pembeda,  yang berarti  tidak  sama  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  atau  diajukan  oleh  pihak  lain,  atau bukan nama atau lambang yang umum digunakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
tentang Indikasi Geografis juga melindungi tanda-tanda yang menunjukkan asal usul barang atau  jasa  yang  disebabkan  oleh  faktor  lingkungan  geografis,  termasuk  faktor  alam  dan manusia (Arifin & Iqbal, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, ciptaan tiga atau  dua  dimensi  yang  memiliki  kesan  estetis  dan  dirancang  dalam  pola  tiga  atau  dua dimensi  untuk  desain  industri  menerima  perlindungan  (Christy  &  Kanter,  2019).  Selain  itu, mereka  juga  harus  memenuhi  persyaratan  substantif  lainnya,  seperti  desain  industri  yang lebih baru, yang berarti berbeda dengan pengungkapan sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan pengetahuan yang tidak diketahui secara umum di bidang bisnis dan/atau teknologi.  Pengetahuan  ini  memiliki  nilai  ekonomi  karena  bermanfaat  bagi  operasi  bisnis. Informasi  harus  rahasia,  yang  berarti  hanya  diketahui  oleh  beberapa  orang  atau  tidak diketahui  oleh  masyarakat  umum,  agar  dianggap  sebagai  rahasia  dagang.  Selain  itu, informasi  tersebut  harus  dijaga  rahasia  oleh  pemilik  rahasia  dagang  dan  memiliki  nilai ekonomi  yang  dapat  digunakan  untuk  kemajuan  bisnis  dan  meningkatkan  keuntungan finansial. Karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan jenis perlindungan HAKI  yang  paling  tepat  untuk  melindungi  Kain  Tenun  Alor.  Selain  itu,  dengan mempertimbangkan  persyaratan  formal  dan  substantif  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang,  penelitian  lebih  lanjut  harus  melibatkan  pemeriksaan  sumber-sumber  terkait  dan bahan  hukum.  Selain  itu,  penulis  ingin  mengetahui  tentang  upaya  hukum  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  perlindungan  hukum  yang  lebih  luas  terhadap Indikasi  Geografis  Tenun  Alor,  serta  menggambarkan  tantangan  yang  dihadapi  untuk mempertahankan Tenun Alor.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  undang-undang.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berasal  dari  sumber  sekunder.  Data  diperiksa  menggunakan  pendekatan deskriptif-kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis,  yang menampilkan  data  dengan  tujuan  menganalisis  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  relevan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## C.1. Usaha  Pemerintah  Daerah  untuk  Meningkatkan  Perlindungan  Hukum Indikasi Geografis Tenun Alor
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  termasuk  dalam  struktur  sistem  Hak Kekayaan  Intelektual.  Ini  mencakup  metode  untuk  memperoleh  hak,  seperti  pendaftaran, dan  metode  untuk  melakukan  pelanggaran  hak,  seperti  sanksi  dan  penegakan  hukum. Perlindungan  hak  atas  Indikasi  Geografis  bergantung  pada  prinsip  pendaftaran  terlebih dahulu  (Alfarizi  &  Tien,  2021).  Artinya,  siapa  pun  yang  mendaftarkan  Indikasi  Geografis tersebut  dianggap  sebagai  pemiliknya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum, pendaftaran Indikasi Geografis sangat penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Tenun Alor,  termasuk  pendaftaran  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  pelatihan, penjangkauan  produk,  pemasaran,  dan  pemantauan.  Dinas  Perindustrian  Kabupaten  Alor saat ini mengerjakan tiga kelompok tenun: Tenun Gunung Mako, Tenun Masin, dan Tenun Malimau.  Selain  itu,  Pemerintah  Provinsi  juga  telah  mengambil  tindakan  hukum  dengan mendaftarkan hak cipta untuk berbagai topik yang terkait dengan Tenun Alor (Semuel et al., 2022).
Subjek  hukum  menerima  perlindungan  hukum  melalui  tindakan  pencegahan  dan represif  yang  dikomunikasikan  secara  lisan  atau  tertulis.  Dengan  kata  lain,  perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai penjabaran dari tujuan hukum, yaitu menjaga keadilan, ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan,  dan  kedamaian.  Upaya  preventif  bertujuan  untuk menghentikan  dan  membatasi  pelanggaran  terhadap  Indikasi  Geografis  dengan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
memberikan  hak  kepada  pemilik  Indikasi  Geografis  untuk  mengajukan  gugatan  jika  terjadi pelanggaran  terhadap  Indikasi  Geografis  atau  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengajukan gugatan  jika  haknya  dilanggar.  Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang  diberikan kepada  badan  hukum  secara  lisan  dan  tertulis.  Bisa  menjadi  pencegahan  atau  represif. Dengan kata lain, ide tentang perlindungan hukum tidak sesuai dengan fungsi hukum yang sebenarnya, yaitu memajukan perdamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan (Ridwan & Sudrajat, 2020).
Dalam  hal  perlindungan  hukum  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor,  Pemerintah  Provinsi harus  memastikan  bahwa  mereka  mengikuti  peraturan  dan  Undang-Undang  yang  berlaku untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara efektif (Rahjano, 2014). Upaya preventif seperti  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat membantu  mengurangi  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan  upaya  represif  seperti penegakan  hukum  dapat  membantu  menghukum  mereka  yang  melanggar  Hak  Kekayaan Intelektual.  Semua  tindakan  ini  akan  memastikan  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor  asli  dan mencegah penggunaan atau pencurian yang tidak sah.
Perlindungan  hukum  menunjukkan  bahwa  pemerintah  negara  hanya  mampu melakukan  tindakan  pencegahan,  tetapi  tidak  optimal  jika  dikaitkan  dengan  tindakan Pemerintah  Daerah  sendiri.  Dengan  memberikan  kesempatan  kepada  pemilik  Indikasi Geografis  untuk  mengambil  tindakan  hukum  jika  terjadi  pelanggaran,  tujuan  pencegahan adalah untuk mencegah dan membatasi pelanggaran Indikasi Geografis (Mustafa, 2022). Ini berarti  bahwa  pengusaha  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  jika  dianggap  haknya dilanggar.  Meskipun  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  operator  Tenun  Alor tidak  tahu  hak  dan  tanggung  jawab  hukum  mereka.  Karena  mereka  tidak  mengetahui  hak dan  tanggung  jawab  mereka.  Beberapa  pengusaha  menghargai  mengetahui  cara  cepat menghasilkan uang dari produk mereka jika diperlukan. Pengusaha Tenun Alor tidak akan memiliki  hak  untuk  menuntut  di  kemudian  hari  jika  hak  mereka  dilanggar  atau  Indikasi Geografis  Tenun  Alor  digunakan  secara  tidak  sah.  Akibatnya,  Pemerintah  Provinsi  harus mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin untuk mencegah orang lain melakukan kecurangan  yang  dapat  merugikan  karyawan  Tenun  Alor.  Penyalahgunaan  Indikasi Geografis Tenun Alor juga harus dicegah dengan langkah-langkah pencegahan (Novianti et al., 2018). Sistem ini mengatur kehidupan hukum di negara hukum.
Kajian  menunjukkan  bahwa  meskipun  Pemerintah  Provinsi  telah  berusaha  untuk melindungi Indikasi Geografis tenun di Alor, upaya tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal. Kurangnya informasi juga menyebabkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya hak istimewa inovasi berlisensi (Indrayani, 2020). Halaman ini harus membantu Pemerintah  Provinsi  menghubungi  pengusaha  untuk  memastikan  mereka  menyadari  hak dan tanggung jawab hukum mereka. Pelaku ekonomi menyadari hak dan kewajibannya dan kemudian  melakukan  berbagai  tindakan  hukum  untuk  memenuhi,  dan  meningkatkan kebutuhannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini (Satory, 2015).
Seperti  yang  disebutkan  di  atas,  perlindungan  hukum  atas  Indikasi  Geografis  hanya dapat diperoleh setelah pendaftarannya dilakukan. Akibatnya, sebagai pemegang hak atas Indikasi  Geografis  Tenun  Alor,  Pemerintah  Daerah  harus  segera  mengajukan  pendaftaran Indikasi  Geografis  Tenun  Alor  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  serta  ke Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Meskipun  prosesnya  membutuhkan  waktu  dan  memenuhi persyaratan  tertentu,  setelah  pendaftaran  selesai,  Pemerintah  Daerah  akan  memiliki  hak eksklusif  untuk  menggunakan  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor  (Novianti  et  al.,  2018).  Selain itu,  untuk  mencegah  kerugian  lebih  lanjut  dan  melindungi  reputasi  dan  kualitas  produk Tenun Alor, Pemerintah Daerah juga dapat mengambil tindakan hukum melalui pengadilan jika  ada  pihak  yang  menggunakan  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor  tanpa  izin  atau  dengan cara yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Syahrizal, 2013).
Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri tenun Alor tidak menyadari hak dan kewajiban hukum mereka (Arifardhani, 2020). Beberapa pelaku usaha hanya peduli bagaimana  produk  mereka  dapat  menghasilkan  pendapatan  cepat  ketika  mereka membutuhkan, karena mereka tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.  Pelaku  usaha  yang  terlibat  dengan  Tenun  Alor  mungkin  tidak  dapat  menggunakan
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
jalur hukum di masa depan jika ada pelanggaran hak atau penggunaan yang tidak sah dari Indikasi Geografis Tenun Alor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan segala upaya  untuk  mencegah  kecurangan  dari  pihak  ketiga  yang  dapat  merugikan  bisnis  Tenun Alor.  Untuk  mencegah  penggunaan  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor  yang  tidak  sah, perlindungan represif juga harus disiapkan.
Jenis  perlindungan  hukum  untuk  penunjukan  asal  suatu  produk  dikenal  sebagai Indikasi Geografis. Gagasan utama dari perlindungan hukum ini adalah bahwa pihak-pihak yang  tidak  memiliki  izin  dilarang  menggunakan  Indikasi  Geografis  dalam  kasus  di  mana mereka  dapat  menyesatkan  masyarakat  umum  tentang  wilayah  asal  produk.  Namun, Indikasi  Geografis  juga  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  nilai  produk  yang  dijual. Sebagai warisan turun temurun dengan pengerjaannya yang masih menggunakan peralatan tradisional,  Tenun  Alor  telah  mendapat  tempat  di  hati  banyak  orang.  Saat  ini,  Tenun  Alor dipakai tidak hanya pada upacara adat dan hanya oleh orang-orang tertentu. Selain itu, hari kamis  sekarang  ditetapkan  sebagai  hari  di  mana  pegawai  di  Instansi  Pemerintah  dan Instansi Swasta harus mengenakan tenun Alor.
Pemerintah Daerah juga telah mencoba mendaftarkan hak cipta untuk beberapa motif Tenun  Alor  dan  bahkan  Indikasi  Geografis,  tetapi  mereka  gagal  karena  beberapa persyaratan  dalam  buku  persyaratan.  Salah  satu  hambatan  yang  ditimbulkan  oleh  buku persyaratan  yang  disebutkan  di  atas  adalah  fakta  bahwa  referensi  tentang  sejarah  Tenun Alor tidak tersedia sebagai salah satu syarat Indikasi Geografis. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dari  lima  (lima)  kelompok  tenun  yang  didirikan  oleh  Dinas Perindustrian,  hanya  satu  kelompok,  yaitu  Kelompok  Tenun  Gunung  Mako,  menggunakan benang  yang  berasal  dari  kapas  dan  pewarna  alam  dari  tumbuh-tumbuhan  dan  biota  laut dalam proses pewarnaan benang; kelompok lain menggunakan benang pabrik.
Menurut data yang dikumpulkan melalui penelitian ini, Pemerintah Daerah sendiri telah mengembangkan  potensi  pendukung  untuk  mempertahankan  potensi  yang  ada  dan langkah-langkah  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Dengan  mempekerjakan  penenun  muda sebagai  karyawan,  menjadikan  kelompok  penenun  Gunung  Mako  sebagai  pusat  industri tenun adalah potensi yang akan didukung. Selain itu, Sekda menjelaskan bahwa koordinasi lintas  sektoral  telah  dilakukan  untuk  merencanakan  dukungan  yang  mungkin.  Ini  termasuk bekerja  sama  dengan  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Perkebunan  untuk  mendapatkan  bahan baku untuk kapas dan bahan pewarna alami lainnya. Sangat diharapkan koordinasi seperti ini  karena  Alor  memiliki  kawasan  konservasi  pewarna  alami.  Namun,  karena  keterbatasan anggaran  saat  ini,  penulis  melihat  bahwa  upaya  ini  hanya  berkonsentrasi  pada  membuat rencana baru untuk tahun berikutnya.

## C.2. Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Tenun Alor
Untuk  mendukung  penyediaan  kapas  dan  bahan  pewarna  alam  lainnya  yang diperlukan, Sekretaris Daerah telah bekerja sama dengan dinas pertanian dan perkebunan secara lintas sektor (Lakalet, 2022). Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran suatu program  atau  proyek  yang  melibatkan  banyak  pihak,  koordinasi  lintas  sektor  seperti  ini sangat  penting.  Dalam  hal  ini,  koordinasi  dengan  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Perkebunan dapat  membantu  memastikan  ketersediaan  bahan  baku  yang  diperlukan  untuk  produksi pewarna  alam  (Rahman,  2018).  Dengan  adanya  koordinasi  yang  baik  antar  sektor, diharapkan  dapat  tercipta  sinergi  yang  positif  untuk  membantu  pelaksanaan  program  atau proyek tersebut. Selain itu, hal ini dapat membantu mengurangi masalah atau kesulitan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan cagar alam di Alor.
Upaya-upaya  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  benar-benar  berkomitmen  untuk melindungi  produk  Tenun  Alor  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakatnya.  Namun demikian,  karena  kendala  keuangan  saat  ini  membuat  upaya  ini  tidak  mungkin  dilakukan, upaya ini terbatas pada proyek yang direncanakan untuk tahun-tahun mendatang. Meskipun berbagai  upaya  dilakukan  di  bawah  Undang-Undang  untuk  mempertahankan  Indikasi Geografis  Tenun  Alor,  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Akibatnya, Indikasi Geografis Tenun Alor tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai sebelum penelitian ini dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, Gardu Tenun Alor menghadapi masalah dalam hal koordinasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan dana, serta  masalah  dalam  mendapatkan  perlindungan  hukum  (Hukum  &  Dari  Eksploitasi Ekonomi,  2017).  Penulis  juga  menemukan  bahwa  tidak  ada  gambaran  tentang  sejarah Tenun  Alor  di  wilayah  ini,  serta  bahwa  layanan  SKPD  belum  digabungkan.  Sulit  untuk menemukan  kisah  tentang  penemuan  Tenun  Alor  karena  tidak  ada  penelitian  yang dilakukan. Salah satu persyaratan Buku Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis dapat dipenuhi dengan menggunakan penelitian ini sebagai acuan tertulis.
Untuk  membentuk  hukum  dan  peraturan  masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat sangat penting. Masyarakat harus sadar hukum dan mematuhi aturan (Rosana, 2014). Jika tidak, aturan itu tidak efektif (Ahmad, 2018). Tentang komponen yang menentukan apakah masyarakat  umum,  termasuk  profesional  hukum,  mengetahui,  memahami,  mengakui, menghormati,  dan  mematuhi  peraturan.  Orang-orang  yang  memiliki  Indikasi  Geografis Tenun Alor mengerti betapa pentingnya untuk melindunginya secara hukum.
Dengan  perlindungan  hukum,  Tenun  Alor  dapat  terus  berkembang  dan  menjadi produk yang semakin terkenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Salah satu kendala dalam postbook yang  disinggung  di  samping  penelitian  adalah  ketiadaan  referensi  sejarah  tenun Alor  sebagai  syarat  Indikasi  Geografis.  Menurut  penelitian  ini,  Pemerintah  Daerah  telah meningkatkan potensi keuangan untuk memenuhi potensi yang ada. Membangun komunitas tenun  Gunung  Mako  sebagai  pusat  industri  tekstil  dengan  mempekerjakan  penenun  muda adalah  salah  satu  fondasi  yang  bisa  diletakkan.  Selain  dari  itu,  budaya  hukum  dapat didefinisikan sebagai mentalitas individu daerah setempat yang terus-menerus dihargai oleh masyarakat  umum,  yang  menyimpulkan  bagaimana  hukum  berlaku,  kerumunan,  dan budaya  daerah  setempat  yang  sah  menyinggung  seperangkat  hukum  umum  inovasi berlisensi,  yang  salah  satunya  dapat  dibuat  masuk  akal  dari  cara  daerah  setempat berperilaku untuk mendapatkan keistimewaan inovasi berlisensi (Dimyati, 2014).
Sehubungan  dengan  itu,  studi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  besar  belum menyadari  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  produk  tenun  Alor  berdasarkan  Indikasi Geografis. Hal ini membuat masyarakat luas lebih tidak tahu tentang hal ini. Untuk Undang- Undang dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, mereka membutuhkan berbagai perangkat. Hukuman yang relevan adalah aturan kekuatan. Artinya, jika ketentuan Undang- Undang  menjungkirbalikkan  prinsip  supremasi  hukum,  setiap  orang  wajib  mengikuti  dan menerapkan aturan ini. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap hak kelompok tekstil Alor Ikat karena, menurut Soerjono Soekanto, variabel yang mempengaruhi kepolisian  sangat  stabil,  termasuk  apakah  individu  tertentu  mempengaruhi  kepolisian kebajikan,  peraturan,  dan  keistimewaan  hati  bagi  daerah  dan  kepolisian  (Soekanto  & Mamudji, 2022).

## IV. KESIMPULAN
Pemerintah  Provinsi  berusaha  melindungi  Tenun  Alor  dalam  sistem  Indikasi Geografis  karena  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  belum  ideal. Salah  satu  contohnya  adalah  kurangnya  kepastian  hukum  tentang  Indikasi  Geografis  dari tenun  Alor.  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  perlindungan  hukum  Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Tenun Alor. Pemilik hak cipta seperti paten, merek dagang, dan hak cipta memiliki hak HAKI. Hal ini sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal  atau  nasional  dan  mencegah  pelanggaran  hak  yang  tidak  sah.  Pemerintah  Daerah wajib  memainkan  peran  penting  dalam  mengkoordinasikan  upaya  untuk  melindungi  Hak Kekayaan  Intelektual  Tenun  Alor  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya perlindungan hukum HAKI Tenun Alor. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap  Tenun  Alor,  SKPD,  Kanwil  Hukum  dan  HAM,  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual, konsumen, dan pengusaha diharapkan dapat bekerja sama.
Selain  dari  itu,  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya perlindungan  Undang-Undang  terhadap  Indikasi  Geografis  Tenun  Alor,  sosialisasi  yang
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
tepat  dan  efektif  sangat  penting.  Kampanye  sosialisasi  yang  efektif  harus  memberi  tahu orang-orang  tentang  pentingnya  melindungi  Indikasi  Geografis  dan  pentingnya  menjaga kualitas dan orisinalitas produk Tenun Alor. Selain itu, penelitian tentang sejarah tenun Alor harus  dilakukan  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  buku  Indikasi Geografis.  Ini  akan  meningkatkan  perjuangan  untuk  melindungi  Hak  Kekayaan  Intelektual Tenun  Alor  dan  meningkatkan  reputasinya  di  dalam  dan  luar  negeri.  Diharapkan  bahwa tindakan  ini  akan  meningkatkan  kesadaran  publik  akan  pentingnya  melindungi  Hak Kekayaan  Intelektual  Tenun  Alor  secara  hukum  dan  mendorong  upaya  lebih  besar  untuk melindunginya.

## REFERENSI
Ahmad,  I.  (2018).  Rencana  dan  Strategi  Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat. Gorontalo Law Review , 1 (1), 15–24.
Alfarizi,  M.,  &  Tien,  M.  A.  (2021).  Harmonisasi  Prinsip  Perlindungan  Merek  Terkenal Konvensi  Paris  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis. Jurnal  Pro  Hukum;  Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas Gresik , 10 (2), 1–9.
Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.
Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (03), 301–311. Arifardhani,  Y.  (2020). Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Suatu  Pengantar (1st  ed.). Kencana.
Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 47–65.
Arliman,  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  UMKM  dari  Eksploitasi  Ekonomi  dalam  Rangka Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 387–402.
Christy,  C.,  &  Kanter,  E.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Atas Indikasi  Geografis  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016. Lex Administratum , 7 (4). Dimyati,  K.  (2014). Pemikiran  Hukum:  Konstruksi  Epistemologi  Berbasis  Budaya  Hukum Indonesia . Genta Publishing.
Disemadi,  H.  S.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54–71.
Hidayati, N., & Huriyah. (2021). Manusia Indonesia, Alam dan Sejarahnya (Ngalimun (ed.); 1st ed.). K-Media.
Hukum, P., & Dari Eksploitasi Ekonomi, U. . (2017). PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DARI EKSPLOITASI  EKONOMI  DALAM  RANGKA  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 387– 402. https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I3.194
Indrayani,  E.  (2020). E-Goverment:  Konsep,  Implementasi  dan  perkembangannya  di Indonesia (1st ed.). LPP Balai Insan Cendekia.
Jannah,  Q.  N.,  &  Anggraini,  P.  (2021).  Kearifan  Lingkungan  Masyarakat  Alor  dalam  Novel Swarna  Alor:  Impian  di  Langit  Timur  Karya  Dyah  Prameswarie. STILISTIKA:  Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sanstra , 14 (1), 84–94.
Lakalet,  L.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenun  Alor  dalam  Rezim  Indikasi Geografis. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (2), 103–112. Mustafa,  M.  E.  (2022). Aneka  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta,  Paten,  Merek  dan  Indikasi Geografis . Penerbit Alumni. Novianti, Kurnianingrum, T. P., & Rongiyati, S. (2018). Perlindungan Merek (T. H. Purwaka (ed.); 2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Padafing, A. (2019). Eksplorasi Etnomatematika dalam Mokodan Kain Tenun Motif Kui pada Kebudayaan  Masyarakat  Alor  Suku  Abui. MATH-EDU:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Matematika , 4 (1), 1–8.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Purnawati,  I.  G.  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  terhadap  Kerajinan Tradisional  untuk  Penguatan  Ekonomi  Wilayah. Pandecta  Research  Law  Journal , 11 (1), 31–46.
Putra,  J.  D.,  Budialim,  M.,  Djunita,  &  Budiman,  M.  Y.  (2019).  Speech  Composing  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Jurnal  Cendikia  Hukum (JCH) , 5 (1), 49–64.
Qodriyatun, S. N. (2016). Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). Kajian , 21 (2), 141–159.
Rahjano.  (2014).  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  atas  Pengetahuan  Tradisiondal  dan  ekspresi  Budaya  Tradisional Masyarakat Adat. Jurnal HAM , 5 (1), 1–14.
Rahman,  S.  (2018). Membangun  Pertanian  Dan  Pangan  Untuk  Mewujudkan  Kedulatan Pangan (1st ed.). Deepublish. Ridwan,  J.,  &  Sudrajat,  A.  S.  (2020). Hukum  Administrasi  Negara  dan  kebijakan  Layanan Publik (A. Malik (ed.); VI). Nuansa Cendekia. Rizkia,  N.  D.,  &  Fardiansyah,  H.  (2022). Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar (E. Damayanti (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61–84.
Satory,  A.  (2015).  Perjanjian  Baku  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Bisnis Sektor  Jasa  Keuangan:  Penerapan  dan  Implementasinya  di  Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (2). Semuel,  H.,  Mangonting,  Y.,  &  Hatane,  S.  E.  (2022). Makna  Kualitas  dan  Kinerja  Tenun Tradisional  Indonesia  Kolaborasi  Budaya  Nasional  dan  Budaya  Organisasi (S. Nurachma (ed.); 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
Setiawan,  B.,  &  Suwarningdyah,  N.  (2014).  Strategi  Pengembangan  Tenun  Ikat  Kupang Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 20 (3), 353–367.
Sinaga,  V.  S.  (2020).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Pentingnya  Hak  Kekayaan  Intelektual Pada  Kelompok  Tenun  Tradisional  “Bia  Berek”  Di  Desa  Kuneru  –  Atambua  (NTT). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8050
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . PT RajaGrafindo Persada.
Syahrizal,  D.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (E. Kemala (ed.); 1st ed.). Medpress Digital.
Wuner,  R.  E.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Tindak  Pidana  Terhadap  Hak  Varietas  Tanaman Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  Tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman. Lex Crimen , 10 (3).