Volume 2 Nomor 1 Juni 218
ISSN (Cetak) : 2598-9804 Page: 99-115

## UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN APARAT  DESA KEPADA PUBLIK
Nur Hidayati
Jurusan Manajemen Universitas Islam Kadiri nur.hidayati.nh17@gmail.com

## Abstract
Efforts  to  improve  the  quality  of  service  village  officials  are  needed,  so  that  in carrying out the obligations as village officials can be optimal. The phenomenon that occurs there are still officials with a background of junior high education and less  optimal  in  providing  services.  The  research  was  conducted  in  Purwoasri village Purwoasri district Kediri, using qualitative research method that is trying to understand certain situation and background as it is, conducting interview with some  informant.  The  result  of  the  research  shows  that  the  quality  of  village officials in providing public services is not good, so it is necessary to improve the quality  of  service  by  improving  work  discipline,  mental  attitude  and  behavioral change,  and  the  need  for  prerequisite  standard  for  educational  background  for village officials and training service.
Keywords : quality, public service, village officials.

## Abstrak
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan aparat desa sangat diperlukan, sehingga dalam menjalankan kewajiban sebagai aparat desa  bisa optimal. Fenomena yang terjadi masih terdapat aparat dengan latar belakang pendidikan SMP dan kurang optimal  dalam  memberikan  pelayanan.  Penelitian  dilakukan  di  desa  Purwoasri kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri, dengan menggunakan metode  penelitian kualitatif    yaitu  berusaha  memahami  situasi  dan  kondisi  sebagaimana  adanya, melakukan wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas aparat desa dalam memberikan pelayanan publik kurang baik, sehingga diperlukan  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  dengan  meningkatkan  disiplin kerja,  sikap  mental  dan  perubahan  perilaku,  serta  diperlukan  prasyarat  untuk latar belakang pendidikan bagi aparat desa dan diperlukan  pelatihan pelayanan.
Kata kunci : kualitas, pelayanan publik, aparat desa.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Otonomi  daerah  yang  diselenggaran  oleh    pemerintah    pusat  kepada pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  meingkatkan  berbagai  program pembangunan  diseluruh  wilayah  tanah  air  termasuk  program  yang diprioritaskan  adalah  di  daerah  pedesaan.  Karena  desa  merupakan  basis pertumbuhan,  dan lumbung produksi serta berbagai penyediaan bahan baku untuk  berbagai  keperluan  baik  pangan  maupun  bahan  untuk  industri.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Pembangunan yang dilakukan di desa harus mendapat  dukungan  yang kuat dari  pemerintahan  desa,  yaitu  kepala  desa  beserta  aparat  desa  dan masyarakat.  Pemerintahan  desa  sebagai  pelayan  masyarakat  atau  publik, harus  memiliki  kemampuan  kinerja  yang  baik,  serta  masyarakat  yang mendukung  program-program  desa.  Sehingga  keduanya  saling  mendukung dan  saling  mengisi  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan  yang  ada  di  desa. Tugas dan fungsi utama pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik yaitu masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa yang  terdiri  dari  kepala  desa  dan  aparat  desa  sebagai  pelaksana  tugas, diharapkan  dapat  melaksanakan  program-program  desa  dengan  baik sehingga tercipta kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di desa.
Kinerja  aparat  desa  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  pelayanan publik.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  menyebutkan bahwa  Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indinesia.
Kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  Desa  Purwoasri dilaksanakan  oleh  aparatur  desa  dengan  jumlah  10  (sepuluh)  orang  yang terdiri  dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Penyelenggaraan  pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kualitas  pelayanan  segenap  aparatur  desa  kepada  publik  tidak  lambat,  tidak berbelit-belit, efisien dan efektif, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik.
Fenomena yang terjadi di Desa Purwoasri dalam hal pelayanan aparat desa  yang  sering  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  karena  kualitas dalam pelayanan publik masih rendah. Dalam melayani surat menyurat yang masih  lambat,  pengaturan  pengairan/irigasi  pada  pertanian  yang  tidak merata,  pengaturan  penyaluran    pupuk  bersubsidi  yang  tidak  tepat  sasaran dan  permasalahan-permaslahan  lain  di  desa  yang  masih  sering  dikeluhkan oleh masyarakat.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Keluhan warga dalam mengurusi surat-surat keterangan di kantor desa menemui  kendala  terlalu  lama  harus  menunggu  sehinga  terjadi  ketidak efisienan  waktu,  kadang  warga  harus  menunda  untuk  mendapatkan  tanda tangan dari kepala desa, karena kepala desa tersebut sedang tidak berada di kantor  desa.  Keluhan  juga  terjadi  dalam  hal  ketidak  tepatan  dalam penyaluran  pupuk  bersubsidi,  yaitu  yang  mendapatkan  pupuk  bersubsidi rata-rata  adalah  petani  yang  mampu,  namun  karena  memiliki  hubungan kekerabatan  yang  baik  dengan  perangkat  desa,  sehingga  lebih  diutamakan daripada petani yang kurang mampu.
Dalam pengaturan pengairan/irigasi persawahan, sering terjadi ketidak adilan  dalam  hal  penggiliran  pengairan  sawah,  perangkat  desa  lebih mendahulukan  sawah  milik  warga  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan baik  daripada  petani  lain,  sehingga  terjadi  ketidak  efektifan  dalam melakukam pelayanan publik. Selain itu masih ada aparat pemerintah  yang kurang  memahami  dalam  mengoperasikan  komputer,  sehingga  waktu pelayanan menjadi lama.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  rumusan permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  meningkatkan kualitas layanan aparat desa kepada publik?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya meningkatkan pelayanan kualitas aparat desa kepada publik.
4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  aparat  desa,  sehingga  diharapkan bisa  memberikan  kontribusi  teori-teori  ilmu  sosial,  khususnya  ilmu Administrasi Negara dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
b. Manfaat Praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
pemerintah  desa,  khususnya  bagi  pemerintah  di  Desa  Purwoasri Kecamatan  Purwoasri  Kabupaten  Kediri  dalam  upaya  meningkatkan kualitas pelayanan aparat desa.

## B. KAJIAN TEORI
1. Konsep Kualitas
Menurut   Prof.   Drs.   A.L.   Tampi   dalam   makalah   "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, menjelaskan   kualitas dapat diartikan dengan mutu  atau  juga  dalam  bahasa  praktis  disamakan  dengan  kata  bobot,  nilai, dan  lain-lain. 1 Berangkat  dari  pengertian  ini  dapat  diperjelas  lagi  dengan hal-hal  menyangkut  derajat  kepandaian,  derajat  kecerdasan,  derajat kemampuan  atau  kualitas  yang  dilengkapi  dengan  vitalitas  (keunggulan), kelebihan  intelegensi,  bertindak  humanitas  dan  dengan  bersifat  moralis Maka  dalam  pengertian  teknis  operasional,  adalah  mutu  dari  orang  atau orang-orang  yang  memiliki  keahlian,  kecerdasan,  keterampilan  dan berpandangan luas serta berkemauan untuk maju dan berhasil (sukses).
Sedangkan  menurut  Feigenbaun  kualitas  adalah  sesuatu  yang diputuskan oleh pelangan. 2 Goetsch  dan  Davis  dalam  Tjiptono  mengatakan kualitas  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan produk,   manusia,  proses dan lingkungan  yang  memenuhi  harapan. 3 Juran dalam  Mauludin  menyatakan  kualitas  merupakan  perwujudan  atau gambaran-gambaran hasil-hasil yang mempertemukan  kebutuhan-kebutuhan dari  pelanggan  dalam  memberikan   kepuasan. 4

## 2. Kosep Pelayanan Publik
Sinambela  dkk  mengemukakan  pelayanan  publik  adalah  sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat
1 Tampi. A.L. Makalah "Peningkatan  kualitas manusia Indonesia" (1983).
2 Feigenbaun, Kendali Mutu Trepudu. (PT. Erlangga Jakarta. 1993), 10.
3 Tjiptono. Sumberdaya Berkualitas, (Penerbit Pradnya Paramita Jakarta. 1997), 18.
4 Mauludin, Kualitas Sumberdaya Manusia, (Penerbit PT Gramedia Jakarta. 2003), 28.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
pada  suatu  produk  secara  fisik.  Sedangkan  menurut  Departemen  Dalam Negeri  (Pengembangan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  2004)  bahwa pelayanan  publik  adalah  pelayanan  umum,  dan  definisi  pelayanan  umum adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  tercipta  kepuasan barang dan jasa.
Dari uraian di atas pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-cara tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  interpersonal  dengan  begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Konsep Desa
Soetardjo  Kartodihardjokoesoemo  yang  dikutip  oleh  Surjadi mengatakan  Desa  adalah  suatu  daerah  kesatuan hukum  dimana  bertempat tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan  pemerintahan sendiri. 5 Menurut  P.J.  Bouman,  desa  adalah  suatu  bentuk  kuno  dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal,  kebanyakan  yang  termasuk  didalamnya  hidup  dari  pertanian, perikanan    dan    sebagainya    usaha-usaha    yang    dapat  dipengaruhi    oleh hukum  alam  dan  kehendak  alam. 6 Dan  dalam  tempat  tinggal  itu  terdapat banyak ikatan-ikatan  keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah- kaidah sosial.
Selanjutnya  J.B.A.F  Mayor  Polak  mengemukakan  bahwa  desa mempunyai  3 ( tiga)  ciri  khas  yaitu  sifat  kekeluargaan  diantara    penduduk,
5 Sutardjo Kartohadikusumo. 1975, Desa Dan Pembangunan Desa, (PT Sinar Mas. Jakarta), 15.
6 Bouman  P.J.  Sosiologi Suatu Pengantar, (CV.  Rajawali Jakarta. 1971), 12.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
sifat  kolektif  dalam  pembagian tanah, sifat  kesatuan ekonomi    yang   dapat memenuhi    kebutuhan  sendiri. 7 Sedangkan  dalam  Kepres  No.  72  tahun 2005  tentang  Desa  disebutkan  bahwa  “Desa“  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwewenang  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara   Kesatuan Republik  Indonesia.
Pemerintah Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam amandemen UU No. 32 Tahun 2004 bab XI tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri kepala desa  dan perangkat  desa. Adapun  perangkat desa  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa  lainya.  Dalam penjelasan  pasal  202  ayat  (2)  UU  No.  32  Tahun  2004  disebutkan bahwa   yang  dimaksud  dengan  perangkat  desa   lainnya   dalam  kesatuan ini adalah perangkat pembantu kepala  desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana  teknis  lapangan  seperti  kepala  unsur-unsur  kewilayahan  seperti kepala  disusun  atau  dengan  sebutan  lain.  Penyelenggaraan  pemerintahan desa  merupakan  sub  sistem  dan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  (menurut  H.A.W.  Widjaya  2008:  46).  Dan  salah satu  kewenangan  sangat  penting  adalah  kewenangan  yang  dilakukan pemerintah desa dan perangkat desa.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif, dimana metode ini  tidak  bermaksud  untuk  mencari  hubungan  sebab  akibat  dari  sesuatu melainkan berusaha  memahami situasi dan latar  tertentu sebagaimana adanya. Prosedur pendekatan kualitatif  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata
7 Mayor Polak J.B.A.F. Sosiologi. Suatu Pengantar Ringkas, (Penerbit Gunung Mulia Jakarta. 1976), 67.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang di amati. 8

## 1. Teknik Pengumpulan Data
a. Library  Research yaitu  penulis  mengunakan  fasilitas  perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian   ini dengan  membaca  literatur-literatur  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian yang dilakukan.
b. Field  Work  Research yaitu  penulis  mengadakan  penelitian  langsung  di lapangan  terhadap  obyek  penelitian  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Observasi  diadakan  secara  partisipatif,  dimana  peneliti langsung membaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

## D. PEMBAHASAN
1. Kualitas Aparatur Pemerintah  Pembangunan  D esa
Keberhasilan  suatu  Pemerintah  Desa  ditandai  dengan  keberhasilan para penyelenggara pemerintah  desa  termasuk  aparat   pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan.  Upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  Pemerintah  Desa merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan    secara    terus  menerus dan  berkesinambungan  sehingga    dapat    mewujudkan    kualitas    pelayanan publik. Salah  satu yang  menghambat pelayanan  publik  di daerah  pedesaan disebabkan   kurangnya   pemahaman   dan   kesadaran   aparat   pemerintah desa terhadap  bidang  pelayanan  tersebut  antara  lain  rendahnya  kualitas aparat  sehingga  sistem    pelayanan  tidak maksimal.
Sistem  pelayanan  yang  maksimal dapat  terukur  dan  teraplikasikan dengan    baik    apabila    didukung    dengan    perangkat  sebagai    pelaksana yang    mampu    memahami    tugas-tugasnya.  Kendala    yang  dihadapi  oleh pemerintah  desa  dalam  proses  pelayanan  antara  lain  keluhan  masyarakat dan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa,   mulai dari sistem  pelayanan  yang sangat  lamban,  tidak transparan,  tidak  tepat  waktu,
8 Moleong Lexy.L.J.  1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya Bandung.  Sinambela, Lijan Poltak. 2010.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
memberi    janji    yang  tidak  pasti,  mengutamakan    teman  yang  memiliki hubungan kekerabatan atau karena  faktor tertentu seperti  ada uang  pelicin. Rendahnya  kualitas  pelayanan  disebabkan  rendahnya  tingkat  pengetahuan dan skill aparat desa, rendahnya  disiplin  kerja  serta  kurangnya kesadaran dan tanggungjawab  dalam melaksanakan tugas.
Penulis  melakukan  wawancara  d engan  salah  satu  warga  yang dianggap  tokoh  dalam  masyarakat  Desa  Purwoasri,  yaitu  Bapak  A.H. Penulis  menanyakan    tentang  bagaimana    sistem  pelayanan    yang dilakukan  oleh    aparat  pemerintah  desa  di  Desa  Purwoasri.  Dari  hasil wawancara  diperoleh  bahwa  sistem  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh aparat pemerintah Desa Purwoasri hingga saat  ini  dapat  dikatakan  sudah cukup  baik  terutama yang berkaitan dengan pelayanan surat menyurat atau surat  pengantar  ke  kecamatan,  Kartu  Keluarga  dan  berbagai  persyaratan surat  izin  lainnya.  Hanya  saja  yang  menjadi  kendala  adalah  sering  kali kepala desa  tidak  berada  ditempat. Sehingga proses  pelayanan  seringkali tertunda  karena  dengan  alasan harus ditandatangani oleh Kepala Desa.
Dalam  proses  pelayanan  penggunaan  keuangan  yang  berkaitan dengan  syarat  administrasi  bisa  dijangkau  oleh  masyarakat  terutama  saya sebagai  pelaku  pelayanan  publik.  Dalam  proses  pelayanan  di  Kantor  Desa aparat  selalu  bersikap  ramah  dengan  mengutamakan  sistem  kekeluargaan. Dalam  hal  alokasi  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  di  Desa  Purwoasri  tidak tepat  sasaran,  seseorang  petani  yang  seharusnya  mendapatkan  pupuk subsidi  sering  terlewatkan  tidak  mendapatkan  pupuk  tersebut  dengan alasan  pupuk  bersubsidi  sudah  habis  dibagi  ke  para  petani.  Padahal  yang terjadi  sesungguhnya  adalah  pupuk  bersubsidi  tersebut  sebagian  besar diberikan  kepada  petani  yang  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan aparat.  Selain  itu  berkaitan  dengan  pembagian  air  atau  pengaturan  irigasi dirasakan oleh petani  adanya ketidak adilan dalam pembagiannya. Aparat lebih  mengutamakan  petani  yang  mempunyai  hubungan  kekerabatan. Selain  itu  ada  beberapa  aparat  dalam  melakukan  pelayanan  lebih mengutamakan  kepada  warga  yang  memberikan  uang  pelicin  atau

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
pungutan liar.
2. Peningkatan  Kualitas Kepemimpinan  Kepala Desa
Dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan    di  daerah    pedesaan    akan tergantung    pada    efektifitas    kepemimpinan    kepala    desa.    Kepala  desa sebagai  unsur  dari  aparat  pemerintah  desa  juga  melekat  padanya  sebagai seorang  pemimpin  yang  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  yang  cukup besar. Kepala  desa  disamping  sebagai  pemimpin  juga  memiliki  fungsi sebagai  seorang  manajer harus  memiliki  kapasitas,  kapabilitas,  pro  aktif, memiliki  kemampuan  untuk mengatur  suatu organisasi.
Organisasi  pemerintahan  desa  dapat  berfungsi  dengan  baik  ketika seorang  kepala  desa  memiliki  kemampuan  untuk  mengatur  suatu organisasi. Keberhasilan kepala desa dalam menjalankan  kepemimpinannya akan  tergantung  pada  partisipasi  masyarakat  serta  bawahannya  (perangkat desa).  Karena  tanpa  adanya  bawahan  atau  dukungan  dari  masyarakat, maka kepala desa tidak akan dapat menjalankan program-programnya.
Seorang kepala desa tentu harus memiliki kemampuan  dalam:
a. Membangkitkan  kepercayaan  dan  loyalitas    kepada    bawahan  atau masyarakat.    Kepercayaan    dan    loyalitas    seperti    ini    harus    perlu dimiliki, karena   tanpa  adanya   dukungan   maka  tidak  akan  mungkin kepala  desa mampu mempengaruhi  bawahan atau masyarakatnya,
b. Seorang  kepala  desa  juga  harus  memiliki  kemampuan  dalam mengaplikasi berbagai potensi yang dimiliki dalam masyarakat,
c. Seorang kepala desa tentu harus mendapat simpati, disenangi, dikagumi, dihormati,  serta  dijunjung  tinggi  oleh  para  bawahan  maupun masyarakatnya,
d. Kepala desa merupakan salah seorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan  motivasi kepada para bawahan atau masyarakatnya,
e. Kepala    desa    harus  memiliki    kepercayaan    diri,    integritas    pribadi, kematangan  emosional,  agresivitas  ,  tahan  terhadap  tekanan,  energik dan antusiasme.
Dengan  demikian    berbagai  karakteristik    yang  disebutkan    di  atas

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
perlu  dimiliki  oleh  seorang  kepala  desa.  Hasil  penelitian  melalui wawancara  dengan  informan  S,  penulis  menanyakan    bagaimana  upaya bapak   dalam    melaksanakan  berbagai  kepemimpinan  yang  ada  di  desa. Menurut  S   bahwa  kepemimpinan A sebagai kepala Desa Purwoasri, sudah melakukan berbagai   kegiatan   pembangunan   yang  ada di desa,  terutama dalam  kaitan  dengan  proses  perencanaan    dan  pelaksanaan    program. Selama  ini  dalam  proses  pelaksanaan  atau  pengajuan  proyek-proyek pembangunan  telah  disesuaikan  berdasarkan  usulan  dari  masyarakat. Artinya  melalui  kepemimpinannya  masyarakat  dapat  dilibatkan  dalam proses perencanaan  dan pelaksanaan  program pembangunan.   Realiasi   dari proses    perencanaan    pembangunan    dapat    dikelompokan  dalam    bidang kegiatan   pengembangan,   bidang   ekonomi,   dan  bidang  sosial   budaya. Bidang  pengembangan    melalui  kepemimpinan    kepala  desa  dapat diaplikasikan    dalam  kegiatan    yakni  pembuatan  parit    atau  saluran  air  di pinggiran  sawah,  perbaikan  jalan  dari  jalan  yang  awalnya  tanah  berdebu dibuat jalan paving.
Dalam  proses  penyelenggaraan    program  pembangunan    maka kepala  desa  juga  mengambil  suatu  kebijakan  yang  sifatnya  strategis terutama  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Sebab  sebagai  seorang kepala  desa  dan  sebagai  wakil  pemerintah  dalam  kaitan  dengan pelaknsanaan  program  pembangunan  tentu  harus  memiliki  kemampuan yang    tinggi.  Selain  itu  yang  menjadi  titik  perhatian  program kepemimpinan  kepala  desa  yakni  melalui  upaya  untuk  menggali  potensi desa khususnya dalam skala prioritas pembangunan dibidang  pertanian.
Menurut  kepala  desa  A,  salah  satu  program  kepemimpinan  yang  dia lakukan  adalah  membangkitkan    semangat    partisipasi    masyarakat    dalam kegiatan    pembangunan    desa.  Partisipasi  masyarakat  dapat  diaplikasikan lewat  sumbangan  pemikiran  melalui  proses  pengambilan  keputusan, membangkitkan  partisipasi  tenaga  lewat  kegiatan  kerja  bakti  maupun pelaksanaan  proyek-proyek  pembangunan  desa,  partisipasi  harta  benda berupa  sumbangan    masyarakat    dalam    kegiatan    pembangunan  tempat

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
beribadah  yaitu  masjid.  Lewat  kepemimpinan    kepala  desa    A,  partisipasi masyarakat  dapat  dikembangkan  dan    kesadaran    masyarakat    akan pentingnya  partisipasi  mulai  tumbuh secara nyata.
Senada dengan pendapat kepala desa A, penulis mewawancarai salah satu  anggota  masyarakat    yakni    informan    A.H.  Penulis    menanyakan tentang  bagaimana  pendapat A.H. tentang pola kepemimpinan kepala desa dalam  membangkitkan  partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan pembangunan  desa.  Menurut  A.H.  pola  kepemimpinan  kepala  desa  dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan adalah melalui pola kepemimpinan partisipatif, dimana kepala desa lebih mengutamakan prinsip keseimbangan  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Pola  keseimbangan tersebut    dapat    dilihat    dari    keikutsertaan    secara    bersama-sama    antara kepala  desa  dengan  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Kualitas  Aparat  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Administrasi Pemerintahan Desa
Secara    khusus    dapat    kita  lihat    dari  aspek    pemerintahan    desa, bahwa    peranan  administrasi  pemerintahan  desa,  telah  memegang  peranan penting.  Dikatakan  demikian  karena  desa  merupakan  lumbung    sumber data  dan  informasi  dari  semua  jajaran  instansi  serta  departemen  yang  ada memerlukan  data dan informasi dari desa itu sendiri.
Oleh karena itu keberhasilan  pelaksanaan tugas-tugas  pemerintahan desa juga akan  ditentukan oleh adanya  peranan  administrasi  pemerintahan desa itu  sendiri. Namun   harus   diakui   bahwa   pelaksanaan   administrasi pemerintahan desa yang dijalankan  selama  ini  belum  sepenuhnya  dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Padahal di  desa  telah  tersedia  tenaga-tenaga  yang  dapat  diharapkan  mampu mengemban tugas pemerintahan desa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di  desa-desa  masih  kekurangan  tenaga-tenaga  terampil  yang  mampu mengelola pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Proses  penyelenggaraan   UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu Undang-Undang  yang  mampu  menata  dan  menyelenggarakan sistem    pemerintahan  Desa  dan  sistem  administrasi    pemerintahan  desa secara seragam diseluruh Indonesia. Dari   segi   penataan   organisasi  dapat difahami   3 (tiga)   aspek   penting   yang   dapat diimplementasikan   dalam pelaksanaan administrasi  pemerintahan  desa,  antara  lain tentang struktur organisasi  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  6  tahun  2014  dalam  Pasal  26 ayat  (3),  dimana  kepala  desa  yang  mewakili    pemerintah    desa  untuk mengusulkan  struktur    organisasi    dan  tata  kerja  pemerintah    desa.  Bidang Personal    juga  telah  diatur  dalam  UU  No.  6  tahun  2014  pasal  25  tentang pemerintah  desa  yang  lebih  menekankan  pengadaan  personil  lewat  tugas kepala      desa      dalam      melaksanakan      rekruitmen  (pengadaan    personil lihat    pasal    26  ayat    (2)    b,    yakni    kepala    desa    mengangkat    dan memberhentikan  perangkat  desa.  Kemudian  bidang  proseduril  antara  lain dapat  dilihat dalam Undang-Undang   No. 6 tahun 2014 pada pasal  26 ayat (2)  d,  yakni  realisasinya  dapat  diaplikasikan  dalam  proses  penetapan peraturan  desa,  penetapan  APBD.  Dalam  bidang  proseduril  ini  pola penataan  administrasi  pemerintahan  desa  juga  pemerintah  desa  telah melaksanakan  fungsi  legislasi  terutama  dalam  kaitan  dengan  pembuatan peraturan desa.
Administrasi    pemerintahan    desa  merupakan    salah  satu  sarana  dari pemerintah  desa  dalam  hal  ini  perangkat  desa  dalam  melaksanakan tugasnya.  Untuk  meningkatkan  kualitas    dalam    pelaksanaan    administrasi pemerintahan  desa,  aparat  pemerintah  desa akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang tugasnya masing- masing.
Hasil    penelitian    tentang    peningkatan  kualitas  dalam  pelaksanaan administrasi  pemerintahan  desa,  khususnya  bagi  aparat  pemerintah  desa. Penulis akan mewawancarai informan S.W. guna  menanyakan  bagaimana pemahaman    S.W.  tentang  tingkat    pengetahuan    dan    ketrampilan    yang dimiliki    aparat    pemerintah    desa  dalam  proses  pengelolaan  administrasi pemerintahan  desa.  Menurut  S.W.,  tingkat  pengetahuan    dan    ketrampilan

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
yang  dimiliki    aparat  pemerintah    desa  dapat  dikatakan  cukup  baik  karena mereka  sudah  memiliki  pengalaman  dalam  mengelola  administrasi pemerintahan  desa.  Namun  apabila  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan terakhir  dari  para  perangkat  desa  tersebut  terdiri  dari:  SMA  ada  4  (empat) orang dan SMP ada 1 (satu) orang.
Dalam  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  juga  dikenal dengan  administrasi    umum,  administrasi  penduduk  dan  administrasi keuangan. Dalam administrasi  umum  di lokasi  penelitian  sesuai  dengan hasil  penelitian  yang  penulis peroleh dari wawancara dengan Kaur Umum Bapak  I.S.  telah  didapati  berbagai  jenis  administrasi  umum  antara  lain:  1) Buku Keputusan Desa, 2) Buku Keputusan Kepala desa, 3) Buku Kekayaan Desa,  4)  Buku  Agenda  Desa,  5)  Buku  Ekspedisi,  6)  Buku  Aparat Pemerintah Desa dan 7) Buku tanah desa.
Dalam  kaitan  dengan  administrasi  penduduk  maka  jenis-jenis  buku administrasi  penduduk  di  Desa  Purwoasri  antara  lain  berkaitan  dengan:  1) Buku Induk Penduduk yang merupakan buku secara lengkap mencatat data dari setiap penduduk. 2) Buku penduduk sementara,  yang merupakan buku yang mencatat data dari seorang pendatang. 3) Buku Perubahan  Penduduk yang    merupakan    buku    tentang    penduduk    yang    pindah,    mati,  datang maupun lahir. 4) Buku   perkembangan   penduduk,   yakni   buku   tentang perkembangan    setiap    akhir    bulan    pada    bulan    yang    bersangkutan.    5) Buku  Kartu  Keluarga  yakni  buku  tentang  kumpulan  dari  masing-masing anggota  keluarga.  6)  Buku  Kartu    Tanda    Penduduk,    dan    Buku    Jumlah Penduduk    yang  merupakan    buku    tentang  kumpulan  penduduk  setiap  3 (tiga)  bulan  sekali  pada  setiap  akhir  bulan  yang  bersangkutan,  pemerintah desa  berkewajiban  untuk    mencatat    keadaan    penduduknya    dalam    buku jumlah penduduk.
Selain  proses  pembukuan  yang  dijelaskan  di  atas  maka  pelaksanaan administrasi  pemerintahan  desa  juga  dikenal  dengan  administrasi    tentang Keuangan  Desa  yang memuat  tentang:  1)  Buku  Anggaran  Desa  yang menyangkut    anggaran    rutin    dan  anggaran  pembangunan.  2)  Buku  Kas

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Umum  yang  menyangkut  data  yang  berhubungan  dengan    keuangan    desa baik  yang  rutin  maupun  pembangunan  yang  tidak  rutin  dilaksanakan,  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dicatat    dalam    buku    kas    umum.    3). Buku    Kas  Pembantu,  yang  merupakan  buku  sebagai  alat  kontrol  terhadap keadaan keuangan tunai pada setiap kas desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa akan menjadi sangat  penting  dan  menentukan  dalam    proses    pendataan      dan  informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan. Selain  peningkatan  kualitas  dalam  proses  pengelolaan  administrasi pemerintahan  yang  dilakukan  dengan  mengikutsertakan  aparat  desa  untuk mengikuti  pelatihan  pelayanan  juga  harus  disertai  dengan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  seperti  pengadaan  komputer,  data  statistik  desa sebagai fungsi untuk mendapatkan  data dan informasi, baik dari pemerintah desa,  masyarakat  maupun  instansi  lainnya  yang  memerlukan  data  dan informasi  tersebut.  Hasil  wawancara  dengan  M.A.  sebagai  Kepala  Urusan (Kaur)  Pemerintahan    tentang  sarana    yang  menunjang  proses  pengelolaan administrasi  pemerintahan  desa maka telah tersedia 3 (tiga) unit komputer guna mempercepat proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

## E. PENUTUP
Dari  hasil  pembasan  dan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan:
1. Pemerintah  desa  sebagai  pelayan  masyarakat  harus  memiliki  kemampuan yang  berkualitas  baik  yang  dapat  mendukung  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  pembangunan.  Peningkatan  kualitas  seperti peningkatan dalam kaitan dengan pengembangan   sikap   mental, perilaku baik  bagi  aparat  pemerintah  desa.  Hasil  penelitian    membuktikan    bahwa peningkatan    kualitas    melalui    pengembangan  sikap    mental  dan  perilaku aparat pemerintah desa kurang baik dalam pelaksanaan tugas.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
2. Aparat  pemerintah  Desa  sebagai  ujung  tombak  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa      perlu      memiliki      nilai      dan      sikap      perilaku  yang dapat      diaplikasikan      dengan  kedisiplinan  yang  tinggi.  Disiplin  sebagai upaya  dalam  meningkatkan    kualitas  bagi  aparat  pemerintah    desa  .  Hasil penelitian  melalui  wawancara    dengan    informan    membuktikan    bahwa pelaksanaan  disiplin bagi aparat pemerintah desa menujukkan kurang baik, yang  dibuktikan  dengan  kurang  adanya  tanggungjawab  dalam  pelaksanaan tugas,  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Sehingga  disiplin  bagi aparat  pemerintah  desa  sangat  penting  untuk  dilakukan  dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
3. Peningkatan  kualitas  bagi  setiap  aparat  pemerintah  desa  harus  dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Pada kenyataannya  hasil  penelitian  membuktikan  dari  wawancara  dengan informan bahwa sebagian besar aparat  pemerintah  desa  dilihat  dari  latar belakang    pendidikannya  masih  belum  memadai,  yaitu  masih  terdapat perangkat  desa  yang  memiliki  pendidikan  terakhir  SMP.  Hasil  penelitian juga  membuktikan  bahwa  sebagian  besar  informan  menghendaki  diadakan persyaratan  minimal  dalam  pendidikan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap aparat  pemerintah  desa  dan  pelatihan  administrasi.  Sesuai  dengan  amanat UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  syarat  minimal  tentang pendidikan    sudah    ditentukan    dalam    pasal    50    ayat    (1).  Tetapi kenyataannya di lokasi penelitian belum sepenuhnya mampu direalisasikan, mengingat  kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam    mengabdikan diri  di  desa  belum  tumbuh  secara  nyata.  Karena  dengan  latar  belakang pendidikan  yang  memadai  bagi  setiap  aparat  pemerintah  desa  akan mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku  dalam melaksanakan tugas.
Adapun  saran-saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  sebagai berikut:
1. Aparat  pemerintah  desa  sebagai  unsur  staf  dalam  penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki   kualitas   yang   baik   dan   memadai   dalam pelaksanaan  tugas.  Melalui  penelitian  ini  disarankan  bahwa  untuk

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
meningkatkan  kualitas  bagi  setiap  aparat  pemerintah    desa  diperperlukan peningkatan    sikap  mental,  perubahan  perilaku  yang  baik,  dan  pendidikan formal sebagai prasarat  untuk merubah pola pikir dan wawasan bagi setiap aparat pemerintah desa.
2. Peningkatan  kualitas  bagi  setiap  aparat  pemerintah  desa  harus  didukung dengan  peningkatan  disiplin  kerja,  sikap  mental  dan  perubahan  perilaku. Melalui penelitian ini disarankan hendaknya aparat pemerintah  desa  dalam pelaksanaan    tugasnya    memiliki    kedisiplinan  yang  tinggi  serta  dilandasi dengan  pengabdian,  dedikasi  serta  pengabdian  yang  tinggi  dan  taat  pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diperlukan  prasyarat  latar  belakang  pendidikan  bagi  aparat  desa  dan diperlukan  pelatihan tentang pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bouman  P.J., 1971, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: CV.  Rajawali.
Feigenbaun, 1993, Kendali Mutu Trepudu , Jakarta: PT. Erlangga.
H.A.W.  Widjaya,  2008, Otonomi  Desa  Merupakan  Ootonomi  Yang  Asli  Bulat Dan Utuh , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kartohadikusumo,  Sutarjo,  1975, Desa  Dan  Pembangunan  Desa ,  Jakarta:  PT Sinar Mas.
Lexy.L.J.,  Moleong,    1996, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung: Rosdakarya.
Mauludin, 2003, Kualitas Sumberdaya Manusia , Jakarta: PT. Gramedia.
Pade, Stevanly Paulus, Pentingnya Kualitas Aparat Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara .
Polak  J.B.A.F.,  Mayor,  1976, Sosiologi.  Suatu  Pengantar  Ringkas ,  Jakarta: Gunung Mulia.
Sinambela,  Lijan Poltak, 2010, Reformasi Pelayanan Publik , Jakarta:  PT. Bumi Aksara.
Tampi. A.L., 1983, Makalah: Peningkatan kualitas manusia Indonesia .

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018
Tjiptono, 1997, Sumberdaya Berkualitas , Jakarta: Pradnya Paramita.
Yikwa,  Ariben, Peningkatan  Kualitas  Aparat  Pemerintah  desa  dalam Pembangunan Distrik  DIMBA kabupaten Lanny Jaya . Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik .