## ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA SOSIALISASI PANCASILA
Hotrun Siregar
Pascasarjana S-3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta Jl. Ampera Raya No.1, RT.1/RW.6, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 Email: hotrunsiregarpahu@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  how  BPIP  uses  social  media  as  a  means  of  socializing  Pancasila.  The research  method  used is a qualitative approach  with  primary data  collection techniques in  the form  of  direct  observation  of  BPIP's  social  media.  The  findings  show  that  BPIP  has  not  been optimal  in  optimizing  the  use  of  various  social  media  platforms.  This  is  more  because  the management  of  various  social  media  platforms  seems  to  be  less  coordinated  between  the management unit and the person in charge of the content or materials in the effort to socialize and foster  the  Pancasila  ideology.  Weak  governance  between  units  causes  the  use  of  social  media platforms  as a means  of socializing Pancasila which does not  inspire followers  to  interact  and participate in a dialogical manner in their social media accounts, and BPIP's social media reach does not appear to have spread widely.
Keywords: Utilization; Social Media; Socialization; Pancasila.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  bagaimana  BPIP  melakukan  pemanfaatan  media  sosial  sebagai  sarana sosialisasi  Pancasila.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  primer  berupa  observasi  langsung  terhadap  media  sosial  milik  BPIP. Temuan menunjukkan bahwa BPIP belum maksimal dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai  platform  media  sosial.  Hal  lebih  disebabkan  oleh  manajemen  pengelolaan  berbagai platform  media  sosial  tampaknya  kurang  terkoordinasi  antara  unit  pengelola  dengan penanggungjawab konten atau materi yang ada dalam upaya sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila.  Lemahnya  tatakelola  antar  unit  menyebabkan  pemanfaatan  platform  media  sosial sebagai  sarana  sosialisasi  Pancasila  kurang  memantik  pengikutnya  untuk  berinteraksi  dan berpartisipasi  secara  dialogis  dalam  akun  media  sosialnya,  dan  jangkauan  media  sosial  BPIP tampak belum menyebar secara luas.
Kata Kunci: Pemanfaatan; Media Sosial; Sosialisasi; Pancasila.

## A. Pendahuluan
Pada  tahun  2018,  Presiden  Republik Indonesia, Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018  tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi
Pancasila  (BPIP).  Perpres  tersebut  menjadi momentum titik awal dan permulaan lahirnya
sebuah badan yang bertugas bidang pembinaan ideologi Pancasila pasca reformasi tahun 1998. Dalam  melaksanakan tugasnya,  melalui  Deputi  Hubungan  Antar Lembaga,  Sosialisasi,  Komunikasi,  dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
“Pelaksanaan  sosialisasi  Pancasila  atau menyebarluaskan pemahaman,
penghayatan,  dan  pengamalan  Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal,  reklame,  forum  diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya”. 1
Dalam  kaitan  itu,  terkait  bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dan dapat dilakukan secara operasional dalam penyelenggaraan  sosialisialisasi  selanjutnya diperkuat  melalui  Peraturan  BPIP  Nomor  1 Tahun 2018 bahwa  Deputi Hubungan Antar Lembaga,  Sosialisasi,  Komunikasi,  dan Jaringan menyelenggarakan fungsi sebagaimana bunyi nomenklatur yang tertuang  dalam  Perpres  Nomor  7  Tahun 2018. 2
Bertolak dari fungsi di atas maka dapat dikemukakan bahwa dalam proses sosialisasi dan  pembinaan  ideologi  Pancasila,  BPIP dituntut untuk berperan aktif dalam memanfaatkan  berbagai  media,  termasuk media  sosial.  Penggunaan  media  sosial sebagai  sarana  sosialisasi  dan  pembininaan nilai-nilai  Pancasila  dapat  dipahami  bahwa secara  kontekstual  pemerintah  menyadari pesat dan dimaisnya perkembangan teknologi  komunikasi  kontemporer.  Pola komunikasi  masyarakat  telah  mengalami transformasi yang cukup signifikan sehingga dengan hanya menggunakan media
konvensional  saja  dipandang  tidak  lagi memadai.  Proses  sosialisasi  pembinaan ideologi Pancasila  sejatinya  dilakukan dengan pendekatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melalui jejaring media sosial.
Dinamika  dan  perubahan  itu  telah membawa  dampak  pada  aktivitas  sosial masyarakat  secara  menyeluruh,  khususnya kalangan generasi muda atau tepatnya kaum milenial.  Apabila  sebelumnya  masyarakat harus  berupaya  untuk  mencari  informasi melalui media cetak dan elektronik, kini telah berpindah kepada sumber informasi berbasis internet. Masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan informasi hanya dengan memasukkan kata kunci  di  aplikasi browser mereka. Transformasi tersebut juga berpengaruh  terhadap  pemanfaatan  situs- situs  yang  berada  di  Internet  untuk menyampaikan  ide,  gagasan  dan  informasi bahkan  kritik.  Hampir  seluruh  kegiatan masyarakat  baik  individu  atau  kelompok dapat  dipastikan  mengunggahnya  di  media sosial. (Novianti et al., 2020: 50)
Setidaknya,  tercatat  beberapa  jenis media  sosial  yang  umum  dan  banyak digunakan  oleh  publik  yaitu  Facebook, Instagram,  Twitter,  dan  Youtube.  Data berikut ini membuktikan pesatnya penggunaan media sosial di Indonesia.
Gambar 1 Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Sumber: www.wearesocial.com , 2021.
1 Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pasal 23 poin d.
2 Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Organisasi dan Tata Laksana pasal 85 poin d, yang
menyakatan “Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan  pemahaman,  penghayatan,  dan pengamalan  Pancasila  melalui  media  massa,  media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya”.
Dari data pengguna media sosial  yang sudah  dipublikasi  oleh  salah  satu  media ternama  Internasional,  yaitu we  are  social menyatakan  bahwa  jumlah  pengguna  aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 Juta orang.  Hal  ini  merupakan  nilai  yang  sangat besar, mengingat Indonesia juga dianugerahi jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang melimpah.  Berangkat  dari  hal  tersebut menuntut  pemerintah  pusat,  daerah,  dan berbagai  lembaga  atau  kementerian  untuk berupaya menciptakan terobosan baru, yaitu pemanfaatan  teknologi  digital  berupa  media sosial  dalam  upaya  pelayanannya.  Dalam konteks  ini,  BPIP  sebagai  lembaga  negara yang  memperoleh  mandat  dari  presiden untuk menyelenggarakan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat mencoba untuk berupaya melakukan transformasi tersebut dengan cara membuat  kanal-kanal  media  informasinya pada  media  sosial,  baik  Facebook,  Twitter, Instagram, dan Youtube.
Pokok permasalahan yang menjadi titik tekan  dari  berbagai  platform  media  sosial yang  sudah  digunakan  oleh  BPIP  dalam menyelenggarakan  sosialisasi  yaitu,  apakah sudah sejalan dengan  fungsi dan tujuan dari pengadaan  media  itu  sendiri?  Pokok persoalan  tersebut  mengantarkan  tulisan  ini pada sejumlah pertanyaan terkait bagaimana mekanisme  pengelolaan  akun  media  sosial tersebut  berlangsung,  selanjutnya  jenis konten apa saja yang diposting dalam media sosial tersebut, apakah masyarakat membuka diri  atau  terlibat  aktif  berinteraksi  dalam merespon  konten  yang  diposting  dalam media  sosial  tersebut,  bagaimana  pihak pengelola  merespon  umpan  balik  dari pengikut akun media sosial tersebut, apakah pemanfaatan  media  sosial  tersebut  sudah efektif dalam pembinaan idelogi Pancasila?
Berbagai penelitian terdahulu menyebutkan  bahwa  media  sosial  sudah mulai diterapkan dan digunakan oleh instansi pemerintah  untuk  menyebarkan  informasi kepada masyarakat. (Bertung & Tony, 2017: 2) Studi yang dilakukan oleh Ita Suryani yang membahas  “Pemanfaatan  Media  Sosial
Sebagai  Media  Pemasaran  Produk  dan Potensi Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015”  pada  twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi  Jawa  Barat  menemukan  bahwa ternyata  dalam  aktivitas  penggunaan  media sosial  sudah  lebih  dari  media  pemasaran. Pemanfaatan  media  sosial  bahkan  sudah menjadi pendukung aktivitas bisnis, mempermudah  dan  memperkuat  fungsi komunikasi yang dijalin kepada masyarakat/publik. (Suryani, 2014: 128) Temuan  lain  dapat  dilihat  pada penelitian  Mohammad  Ribhul  Azeem  dan Ahmad  Toni  tentang  “Strategi  Humas Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  dalam  Pengelolaan  Jejaring Media  Sosial”.  Penelitian  ini  menemukan bahwa media sosial memiliki beberapa aspek penting  yang  mampu  untuk  meningkatkan UKM  di  Indonesia  apabila  mampu  dikelola secara  baik  dengan  memperhatikan  umpan balik,  pengembanan  fokus  dan  pemanfaatan bahasa. (Azeem & Toni, 2018: 115)
Sementara  Aulia  Luqman  Aziz  dan Detha  Alfrian  Fajri  melaporkan  hasil penelitian tentang Studi Sederhana Pemanfaatan  Instagram  oleh  Kementerian Pariwisata  Republik  Indonesia  menemukan bahwa belum adanya dampak yang signifikan dalam  pengelolaan  media  sosial  Instagram oleh  Kementerian  Pariwisata  RI.  Hal  ini dibuktikan dengan jumlah komentar yang ada menunjukkan  jumlah  yang  tergolong  sangat minim,  kemudian  banyaknya  komentar  dari masyarakat  yang  cenderung  diabaikan  dan tidak direspon oleh pengelola. (Aziz & Fajri, 2019: 22)
Akhirnya,  Fuqoha  dkk.,  tiba  pada sebuah  kesimpulan  bahwa  interaksi  sosial sebagai bentuk konstruksi sosial di era digital menghadirkan  perubahan  dengan  sarana- sarana  interaksi  yang  berbasis  teknologi. Komunikasi  sebagai  sarana  interaksi  sosial dengan  new  media  menghadirkan  media sosial  sebagai  salah  satu  sarana  komunikasi yang lebih efisien di era teknologi informasi. Sehingga,  saat  ini  masyarakat  lebih  dikenal dengan istilah network society yang merujuk
pada  masyarakat  pengguna  internet  atau teknologi  informasi  sebagai  sarana  dalam berinteraksi  sosial.  Mewujudkan  nilai-nilai Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara merupakan keharusan yang
merupakan  landasan  dasar  serta  motivasi dalam berperilaku. (Fuqoha, 2020: 25)
Bertolak dari berbagai temuan penelitian di atas, dalam pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh instansi pemerintah  menunjukkan  dinamika  yang berbeda. Penggunaan media sosial diharapkan  sejatinya  tidak  hanya  sekedar memberikan  konten  atau  informasi  saja, namun  dapat  membawa  sebuah  implikasi yang positif dari publik mengenai keberadaan media  sosial  milik  instansi  tersebut.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  pemanfaatan  media  sosial milik  BPIP  dalam  pembinaan  ideologi Pancasila kepada masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  primer  diperoleh  melalui observasi  langsung  terhadap  akun  media sosial  milik  BPIP  RI  dengan  menelaah konten yang dipublikasi dan keterlibatan para pengikut akun tersebut. Kemudian untuk data sekunder menggunakan studi literatur berupa dokumen  peraturan  perundang-undangan, buku,  jurnal  hasil  penelitian,  dan  media online. Menurut Usman dan Akbar sebagaimana  dikutip  oleh  Heri  Juanda menjelaskan bahwa dalam metode pendekatan  kualitatif  cenderung  untuk menafsirkan makna terhadap interaksi maupun  tingkah  laku  objek  penelitian menurut  perspektif  peneliti  itu  sendiri. (Juanda,  2017:  14)  Kemudian  metode  studi kepustakaan  atau  studi  literatur,  menurut Nazir  sebagaimana  dikutip  pula  oleh  Heri Juanda berpendapat bahwa metode ini sering digunakan  untuk  mencari  data  pendukung yang  bertujuan  untuk  mengkaji  seberapa terkait  teori  dengan  fenomena  yang  ada. (Juanda, 2017: 14)

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Media  Sosial  Dalam  Perspektif Komunikasi Pemerintahan
a. Media Sosial
Riese,  Pennisi  &  Major  (2010) sebagaimana  dikutip  oleh  Ita  Suryani menyatakan  media  sosial  dikategorikan sebagai strategi komunikasi dua arah melalui sebuah  media  baik  tulisan,  audio,  foto, maupun  video  yang  ditransmisikan  melalui sambungan  internet.  Media  sosial  pun merupakan  sebuah platform media  baru berbasis teknologi komunikasi yang kemudian didukung oleh teknologi informasi dalam  mentransmisikan  pesan. (Suryani, 2014:  128)  Kehadiran  media  sosial  bagi publik sangat berpengaruh khususnya dalam merubah  kebiasaan  masyarakat.  Pada  masa lalu,  masyarakat  menggunakan  perangkat telepon  genggam (seluler) hanya  untuk sekedar  menelepon,  berkirim  pesan  singkat, dan  melihat  waktu  saja,  namun  kondisi sekarang menjadi berubah.
Dalam  penggunaan  perangkat seluler biasanya  yang  dibuka  oleh  penggunanya salah  satu  diantaranya  adalah  media  sosial. Dari beberapa jenis media sosial yang umum digunakan  masyarakat,  setidaknya  dapat dikelompokkan  kedalam  dua  jenis,  yaitu layanan  jejaring  sosial (social  network) dan layanan perpesanan (chatting network). Dari berbagai layanan tersebut yang paling umum digunakan  masyarakat  yaitu  Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, dan Whatsapp. Namun  dalam  praktiknya,  layanan social network atau  jejaring  sosial  dinilai  lebih relevan  digunakan  oleh  berbagai  individu maupun  organisasi  untuk  berbagi  media berupa  foto,  video,  dan  audio,  diantaranya yaitu  Facebook,  Instagram,  Twitter  dan Youtube.
Salah  satu  yang  menjadi  faktor penyebab derasnya penggunaan media sosial adalah karena sebuah pola komunikasi yang sangat  kuat  antara  pemilik  akun  dan  teman yang  mengikuti,  sehingga  berdampak  pada rasa  kepuasan  individu  apabila  memiliki teman  yang  mengikuti  dan  mampu  berbagi
berbagai  cerita  didalamnya.  Oleh  karena  itu media  sosial  kerap  kali  digunakan  oleh individu maupun organisasi untuk
menciptakan
branding , sebagai
meningkatkan  popularitas  dan  ketertarikan antara pengikut dengan pemilik akun.
Branding tersebut juga mampu memperbaiki pencitraaan individu/organisasi untuk  semakin  dipercaya  oleh  pengikut  dan orang-orang  disekitarnya.  Hal  tersebut  yang membuat  berbagai  individu  dan  organisasi untuk  meningkatkan  kualitas  dirinya  dalam ranah  media  sosial.  Hingga  menyebabkan apa  yang  ditampilkan  di  media  sosial,  tidak berlaku  untuk  dikehidupan  nyatanya  hanya karena  fokus  terhadap branding tersebut. Atmoko  sebagaimana  dikutip  oleh  Aziz  & Fajri, bahwa media sosial memiliki beberapa unsur/bagian  yang  biasanya  diisi  agar foto/video  yang  diunggah  terkesan  lebih informatif, diantaranya adalah (Aziz & Fajri, 2014: 22):
a) Caption ,  yang diartikan sebagai  hal  yang menegaskan apa masksud dari foto/video yang akan diunggah. Sehingga pesan yang disampaikan dapat termaksud dengan baik oleh pengguna lainnya.
b) Hastag , merupakan sebuah varian berupa label  dengan  dicirikan  tanda  pagar  (#) yang  bertujuan  untuk  mensortir  kategori- kategori tertentu dalam media sosial.
c) Location ,  digolongkan  menjadi  fitur tambahan  dalam  media  sosial,  karena dengan fitur location ini kita dapat berbagi dimana  posisi  sang  pemilik  akun  berada saat ini dengan memanfaatkan teknologi.
b. Komunikasi Pemerintahan:

## Optimalisasi Media Sosial
Komunikasi pemerintahan erat kaitannya dengan komunikasi publik/komunikasi massa, yang dapat dimaknai sebagai strategi untuk
menyampaikan  informasi  yang  ditujukun kepada  khalayak  ramai.  (Indah,  2021:  4) Kemudian apabila meminjam pendapat milik Grunig  & Hunt  dalam  Indah  yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilaksanakan
oleh
organisasi/instansi/lembaga pemerintah dengan  publik  bukan  hanya  mempublikasi saja, akan tetapi mencakup pula terkait fungsi manajemen  komunikasi strategis yang diadalmnya yaitu perencanaan dan  evaluasi. Selain itu untuk dapat mencapai hal demikian maka  perlu  upaya  yang  terencana  untuk membentuk  opini  publik  sehingga  tercipta komunikasi yang efektif. Dalam pemanfaatan komunikasi melalui media sosial upaya untuk mencapai  efektifitas  dalam  berkomunikasi tersebut berada pada media yang digunakan. Hal  tersebut  dilatarbelakangi  karena  sebuah informasi  yang  disampaikan  harusnya  dapat secara optimal mudah dipahami oleh publik, sehingga  informasi  yang  disampaikan  dapat diterima secara baik oleh komunikan. Dalam studi pemanfaatan sosial media pemerintahan instansi  pemerintahan  di  berbagai  negara sudah mulai mencoba/mengeksplorasi penggunaa  media  sosial  dalam  pemberian informasi kepada publik.
Penelitian  milik  Chatfield  &  Reddick mengangkat  tentang  penggunaan  media sosial  di  Amerika  Serikat  dalam  hal sosialisasi dan pengembangan layanan publik dengan melibatkan penggunaan sosial media yang  bertujuan  untuk  mendulang  partisipasi secara  maksimal  agar  sosialisasi  pelayanan dapat  berjalan  maksimal  dan  secara  efektif dipahami  publik  untuk  mendukung  kondisi yang  diharapkan.  (Chatfield  &  Reddick, 2018:  259)  Selanjutnya  dalam  Susilo  Adi yang mencoba untuk mengangkat optimalisasi  pemanfaatan  media  sosial terhadap pengembangan wawasan
kebangsaan  melalui  konten-konten  yang disebarluaskan  di  media  sosial.  (Adi,  2021: 63)  Dengan  beberapa  penelitian  demikian kiranya telah menggambarkan bahwa komunikasi  publik  melalui  optimalisasi pemanfaatan  media  sosial  sudah  banyak dilakukan  baik  di  luar  negeri  maupun  di dalam  negeri  dalam  kaitannya  dengan sosialisasi yang hendak dilakukan pemerintah kepada publik.
Setiadi  sebagaimana  dikutip  oleh  Evi
Novianti et. al menjelaskan bahwa optimalisasi  media  sosial  dalam  proses
efisiensi  dan  efektifitas  dalam  menjalin hubungan komunikasi mampu menjadi motor dalam pembawa perubahan cara berkomunikasi  dari  metode  konvensional beralih  ke  media  digital  yang  menyebabkan komunikasi  berlangsung  efektif. (Novianti, 2020:  50) Kemudian Kartajaya menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Machyudin Agung dan  Susri  Adeni  bahwa  media  sosial merupakan sebuah percampuran ilmu sosiologi  dengan  teknologi  yang  kemudian mampu  mengubah  sistem  monolog  menjadi dialog  sehingga  mampu  menjadi  alat komunikasi  yang  konkret  antar  individu. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  media sosial  sangat  populer  karena  membantu  dan memfasilitasi  orang-orang  untuk  terhubung di  dunia  online  dalam  bentuk  komunikasi maya. (Harahap & Adeni, 2020: 17) Abdelsalam et.  al .    sebagaimana dikutip  oleh  Amalia et.  al. menyatakan bahwa dalam penggunaan media sosial, perlu beberapa  hal  yang  diperhatikan  yang bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dampak dari  media  yang  diberikan  tersebut  sudah tersampaikan  secara  optimal  atau  belum, diantaranya adalah ( Triantafillidou et.al ., 2016: 160 ):
1. Popularitas Akun. Bahwa untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan akun media  sosial  milik  pemerintah  dapat dilihat dari hal popularitas dan efektivitas sebuah  akun.  Hal  itu  dinilai  karena semakin  populernya  sebuah  akun,  maka secara  sederhana  menunjukkan  bahwa banyak publik yang tertarik dengan konten dan media yang ada dalam akun tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah pengikut,  dalam  akun  media  sosial  milik pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat vital dalam hal keberhasilan pemanfaatan sosial media yang dimiliki.
2. Jumlah Interaksi Akun Bahwa indikator keberhasilan akun media sosial milik pemerintah dapat dilihat dari jumlah  komentar  dan  suka  yang  ada  di halaman  akun  media  sosial  tersebut. Sehingga  dalam  penentuan  seberapa efektif  media  sosial  milik  pemerintah
dalam membagikan konten, yaitu dengan indikator  banyaknya  tingkat like dan komentar pada postingan tersebut.
3. Jangkauan dan Penayangan Media Jangkauan dan penayangan dari postingan yang  dimiliki  oleh  media  sosial  milik pemerintah,  dengan  mengatakan  bahwa semakin tinggi jangkauan dan penayangan konten  media  sosial,  maka  hal  tersebut menunjukkan bahwa media yang dibagikan tersebut memiliki manfaat bagi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konten yang dibagikan  sudah  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh publik.
Selain itu menurut Snead sebagaimana dikutip  dalam  Amalia berpendapat  bahwa untuk  menciptakan  keterlibatan  publik  yang tinggi, media sosial harus menayangkan jenis konten yang relevan dan menarik. ( Triantafillidou et.al .,  2016:  160 )  Karena apabila  konten  yang  disajikan  tersebut relevan  dengan  apa  yang  ada  dalam  media sosial tersebut, ditambah konten tersebut juga disampaikan  dengan  menarik  dan  interaktif akan  mengakibatkan  minat  dan  keterlibatan warga  negara  meningkat  dalam  postingan media sosial milik pemerintah.
Apabila  mengutip  pendapat  milik Gunawan  dalam  Susilo  Adi,  mengatakan bahwa  peluang  dalam  hal  optimalisasi pemaanfaatan  media  sosial  bagi  pemerintah adalah (Triantafillidou et.al .,  2016:  64) :  1) Media  Sosial  sebagai  media  yang  paling potensial  untuk  dilakukan  karena  sifatnya tanpa  batas,  interaktif  dan  multimedia, sehingga  akses  bagi  masyarakat  untuk menjangkaunya  sangat  mudah.  2)  Media Sosial  merupakn  media  demokratis  yang mendukung terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat maupun berekspresi sehingga dapat mendukung proses pendistribusian  informasi.  3)  Generasi Millenial  yang  dinilai  sudah  sangat  tanggap dan  adaptif  menggunakan  media  sosial sehingga  masyarakat  dengan  sangat  praktis memahami  komunikasi  yang  disampaikan oleh lembaga pemerintahan.

## 2. Platform  Media  Sosial  BPIP  dan Partisipasi Publik
Apapun  bentuk  dasar  Negara  yang dipakai oleh suatu Negara tidak akan bernilai apa-apa tanpa ditindaklanjuti dengan penerapan dan pengamalan secara sungguhsungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik oleh rakyat maupun oleh para  penyelenggara  Negara.  (Tjiptabudy, 2010:  5)  Tantangan  perubahan  komunikasi membuat BPIP turut serta dalam melakukan transformasi dalam mensosialisasikan Pancasila  kepada  khalayak.  Institusi  ini sudah  memiliki  beberapa  akun  resmi  di masing-masing  sosial  media.  Berdasarkan tugas  pokok  dan  fungsi,  Pusat  Data  dan Informasi (Pusdatin) BPIP memegang kendali  dalam  hal  pengelolaan  informasi pada  media  sosial  milik  BPIP.  Beberapa platform media  sosial  yang  dimiliki  oleh BPIP  adalah  Facebook,  Twitter,  Instagram dan Youtube.
Sesuai fungsi dan peranannya, dalam beberapa unggahan di akun tersebut berisikan konten-konten  informasi  dan  publikasi mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  sudah dilakukan oleh BPIP. Hal ini bertujuan untuk melaporkan sekaligus menggambarkan sejumlah  kinerja  yang  sudah  dilaksanakan oleh  Lembaga  tersebut.  Namun  untuk mengetahui  bagaimana  partisipasi  publik dalam rangka sosialisasi ideologi Pancasila di beberapa  akun  media  sosial  milik  BPIP, dapat dilihat pada tabel 1.
Tampilan  data  tersebut apabila dikaitkan  dengan  teori  yang  disampaikan oleh  Abdelsalam  sebagaimana  dikutip  oleh Amalia menyatakan bahwa dalam penggunaan media sosial beberapa hal  yang diperhatikan yaitu ( Triantafillidou et.al ., 2016: 161 ):
1. Popularitas  Akun.  Dalam  hal  popularitas akun, platform Youtube-lah yang menjadi gambaran  dari  optimalisasi  peran  media sosial dalam sosialisasi ideologi Pancasila.  Dengan  beberapa  konten youtube yang disajikan oleh BPIP berupa video  pelaksanaan  kegiatan  BPIP  dan video  informatif  mengenai  pembinaan ideologi  Pancasila,  mampu  menjadi  daya tarik  publik  untuk  berkontribusi.  Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  jumlah  suka dan komentar yang dinilai lebih kompetitif dibanding platform media sosial lainnya.
2. Jumlah  Interaksi  Akun.  Dalam  hal interaksi  akun,  yang  menjadi  titik  tekan adalah  jumlah  suka  dan  komentar  yang ada  dalam  sebuah  postingan.  Dengan demikian  akun  media  sosial  yang  dinilai lebih  optimal  dalam  hal  sosialisasi Pancasila  adalah  platform  Youtube. Ditunjukkan  dengan  jumlah  interaksi sebanyak  56,  diikuti  platofrm  Instagram dengan  49  interaksi,  kemudian  Twitter dan  Facebook  sama-sama  memiliki  6 interaksi.
3. Jangkauan  dan  Penayangan  Media.  Pada bagian  ini  sayangnya  tidak  mampu menjadi tolak ukur sempurna bagi seluruh media  sosial  yang  dimiliki  oleh  BPIP. Dikarenakan  hanya  Youtube  saja  yang mampu menunjukkan berapa penayangan yang  ada  dalam  media  yang  mereka bagikan,  sedangkan  Facebook,  Twitter, dan  Instagram  tidak  menginformasikan hal  tersebut.  Sehingga  menyebabkan Youtube  kembali  menjadi  platform  yang paling  unggul  dalam  bidang  ini.  Dan  hal ini  pula  menunjukkan  bahwa  masyarakat lebih  menyukai  sebuah  video  daripada foto-foto  atau  teks  yang  ada  dalam  akun sosial media BPIP.
Tabel.1 Analisis Media Sosial BPIP RI Tahun 2021
Akun Medsos Jumlah Pengikut Jumlah Posting Terakhir Jumlah Suka Postingan Terakhir Jumlah Komentar Postingan Terakhir Jumlah Penonton Postingan Terakhir Facebook 4.029 1,500 5 1 - Twitter 4.671 1.127 6 0 - Instagram 24,400 790 49 0 - Youtube 25,400 222 32 24 732 Sumber: Olahan Penulis, 2021.
3. Konten Media Sosial Dalam

## Sosialisasi Pancasila
Salah  satu  poduk  dari  media  massa online ini adalah ruang publik virtual. Ruang publik  virtual  menjadi  suatu  media  yang menarik  bagi  masyarakat  saat  ini,  karena ruang  ini  medianya  adalah  ruang  imajiner atau  maya  yang  bersifat  artifisial.  Melalui ruang publik virtual ini setiap individu dapat melakukan aktivitas sosial dengan cara yang baru. (Anggraini  dkk.,  2020:  204)  Oleh karena  itu,  banyak  orang  atau  lembaga berusaha  untuk  menampilkan  gambaran dirinya masing-masing sebaik mungkin, agar dapat  menciptakan  kesan  sesuai  dengan gambaran  yang  diciptakannya,  sehingga persepsi  orang  ketika  melihat  dirinya  akan menimbulkan  suatu  kesan  yang  positif. Apabila  citra  positif  melekat  sesuai  dengan kenyataannya,  merupakan  suatu  kelebihan yang dimiliki suatu obyek dan khalayak pun akan mengakui dan menerima sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. (Hikmat, 2018: 39)
Konten  media  sosial  menjadi  sangat penting sebagai alat untuk mengoptimalisasi tujuan  komunikasi.  Karena  dalam  konten tersebut  menjadi  alasan  mengapa  publik menyukai atau tidak suatu akun media sosial, disamping  karena  kebutuhan  publik  itu sendiri.  Pada  analisis  konten  kali  ini  akan menggunakan  akun  media  sosial  Youtube milik  BPIP  sebagai  tolak  ukur  dalam menentukan  seberapa  optimalnya  BPIP memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi dan  pembinaan  ideologi  Pancasila.  Dari konten video yang ada dalam kanal Youtube BPIP  rata-rata  memang  sudah  diisi  dengan video  seputar  sosialisasi  Pancasila,  baik berupa  diskusi  yang  dikemas  dalam  sebuah livestreaming atau  video  narasi  informatif yang  berisi  penjelasan-penjelasan  mengenai pentingnya ideologi Pancasila.
Namun  dari  beberapa  konten  video yang  dimiliki  BPIP,  menunjukkan  belum stabilnya  grafik  partisipasi  publik  dalam menonton  dan  berinteraksi  dalam  konten yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa publik belum  begitu  tertarik  dengan  konten  yang
disuguhkan  oleh  BPIP.  Mengingat  pada kanal  Youtube  BPIP  memiliki  25,4  ribu pelanggan/ subscriber seharusnya  konten- konten  yang  dimiliki  memiliki  tingkat partisipasi  yang  tinggi.  karena  menurut Snead bahwa untuk meningkatkan partisipasi publik  maka  konten  media  sosial  milik pemerintah  harus  dikemas  secara  menarik dan interaktif. (Hikmat, 2018: 160) Kemudian  dalam  konten  Facebook, Twitter  dan  Instagram  dengan username @BPIPRI  memiliki  konten  berupa  foto  dan tulisan  tentang  berbagai  macam  laporan kegiatan  maupun  aktivitas  yang  ada  dalam lingkungan  BPIP  itu  sendiri.  Walaupun dalam  media  sosial  tersebut  masih  terselip konten-konten  tentang  sosialisasi  Pancasila, namun  masih  belum  menunjukkan  tingkat partisipasi pengikut secara aktif. Pengikut di media  sosial  mereka  masih  sebatas  angka, karena  tidak  menampakkan  bahwa  dengan jumlah  pengikut  yang  sudah  cukup  besar tersebut, memiliki keterlibatan dan partisipasi  pengikut  yang  aktif.  Sehingga dengan  demikian  akun  media  sosial  milik BPIP dengan username @BPIPRI cenderung sebatas media formalitas.
Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan  oleh  BPIP  tampaknya  belum menunjukkan dampak yang maksimal karena apabila  diidentifikasi  secara  lebih  dalam konten atau media yang ditampilkan terkesan belum
menarik perhatian followers/subscribers .  Beberapa  penelitian terdahulu sudah mencoba untuk mengangkat bagaimana  mengoptimalkan  konten  media sosial dalam hal sosialisasi untuk meningkatkan engagement atau interaksi dari followers .  Penelitian  dari  Dimas  Krisna Aditya  (2022)  mencoba  untuk  membuat inovasi  baru  dalam  melakukan  sosialisasi tindakan  preventif  menghadapi  penularan Covid-19  bagi  pelajar  menggunakan  konten barupa  komik web  toon .  Studi  tersebut mencoba  untuk  mengambil  langkah  baru dalam  hal  pembuatan  konten  media  sosial dengan  menggunakan  karakter  komik. (Krisna,  2022:  246)  Penggunaan  karakter komik  menjadi  sebuah  daya  tarik  tersendiri
bagi  pengikut  untuk  memahami  maksud pesan yang disampaikan serta meningkatkan interaksi  antar followers/subscribers yang menandakan  tingkat  partisipatif  pengikut dalam akun sosial media tersebut naik berkat konten  menarik  yang  disuguhkan  kepada followers .  Dalam  hal  ini  berarti  BPIP  butuh sebuah  metode  baru  dalam  menampilkan konten  media  sosial  yang  kekinian  untuk dapat meningkatkan kapasitas interaksi yang terjadi antar pengikut. Selain itu dalam studi Rizqi  yang  mengangkat  tentang  Efektivitas Media  Sosial  Humas  dalam  penyebarluasan informasi program kerja pemerintah di Kota Bandung pula menunjukkan hasil demikian. (Utama,  2021:  158)  Sebelum  adanya pembenahan  dalam  aspek  konten  serta informasi  yang  disebarluaskan  kepada masyarakat,  atensi  yang  terjadi  dalam  akun media sosial milik pemerintah Kota Bandung cenderung  minim,  namun  setelah  adanya optimalisasi  konten  dengan  memperbaiki visualisasi  konten  yang  ada  dalam  halaman media sosial milik mereka terjadi peningkatan  dalam  hal  partisipatif  pengikut untuk  berinteraksi  didalam  halaman  media sosial tersebut.
Dilatarbelakangi  hal  demikian  maka Direktorat  Sosialisasi,  Komunikasi  dan Jaringan  BPIP  membuat  inovasi  atau terobosan baru berupa media sosial alternatif dalam  hal  penyampaian  sosialisasi  terhadap nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  Mimbar  Sopan. Mimbar  Sopan  sendiri  diilhami  dari  sebuah gagasan  dari  kata  ‘Mimbar’.  Mimbar dipahami sebagai media penyampaian informasi dalam sebuah kelompok masyarakat,  dimana  kanal  ini  merupakan tempat bagi seseorang untuk menyampaikan informasi  ataupun  pendapatnya.  Kemudian ‘Sopan’  sendiri  merupakan  akronim  dari Sosialisasi  Pancasila,  dalam  arti  bahwa tujuan akun ini merupakan media penyampaian informasi mengenai sosialisasi Pancasila sekaligus membawa pesan kepada khalayak  agar  dalam  memanfaatkan  media sosial mengedepankan etika. Mimbar Sopan ini tersedia di berbagai platform media sosial,
diantaranya  Facebook,  Instagram,  Twitter, dan Youtube.
Konten-konten  yang  disajikan  tentu sangat  berbeda  dengan  akun  media  sosial resmi  milik  BPIP  lainnya,  dimana  konten yang  tersedia  murni  merupakan  segala  hal yang berkaitan dengan  sosialisasi  Pancasila. Dalam konten yang tersedia di laman media sosial  Mimbar  Sopan  sudah  mulai  terdapat perbedaan  dengan  akun  media  sosial  resmi milik  BPIP.  Laman  media  sosial  Mimbar Sopan sudah mulai memperbaiki konten serta visualisasi  gambar  yang  disuguhkan  kepada pengikut  laman  tersebut.  Beberapa  konten tersebut  pula  bukan  hanya  sebatas  gambar namun  juga  terdapat  beberapa  video-video animasi didalamnya yang memiliki substansi yaitu mensosialisasikan Pancasila.
Pada studi yang menyelidiki optimalisasi  pemanfaatan  media  sosial  yang digunakan  oleh  BPIP  memberikan  bukti bahwa  media  sosial  yang  digunakan  belum mencapai taraf maksimal.  Hal ini dibuktikan dengan  komparasi  atau  perbandingan  antara beberapa platform media sosial yang dimiliki BPIP  dan  analisis  konten  dalam  salah  satu platform  media  sosial  yang  dimiliki  BPIP. Karena  media  atau  konten  yang  ditawarkan dalam  akun  media  sosial  milik  BPIP  tidak memenuhi  keinginan  masyarakat  yaitu berupa  konten-konten  kreatif  yang  mampu meningkatkan  ketertarikan  publik  untuk berpartisipasi  dalam  postingan  yang  ada. konten  memainkan  peran  penting  dalam keterlibatan  publik  terhadap  media  sosial dimiliki  pemerintah,  namun  BPIP  belum memenuhi  hal  demikian.  Walaupun  media milik  BPIP  memiliki  jumlah  pengikut  yang dikategorikan  banyak,  salah  satunya  yaitu kanal  Youtube  nya  yang  mencapai  angka 24,5 ribu pelanggan dan diisi dengan konten sosialisasi  Pancasila  yang  ada  didalamnya namun masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan dari peran partisipasi publik.
Merujuk  pada  hasil  Proyek  Perubahan PKN  II  LAN  RI  Direktur  Sosialisasi, Komunikasi  dan  Jaringan  BPIP,  M.  Akbar Hadiprabowo  mencoba  membuat  inovasi dalam  rangka  untuk  menyebarluaskan  nilai-
nilai Pancasila. Untuk itu, dibuat akun media sosial  “bayangan”  milik  BPIP  dengan harapan  dapat  digunakan  sebagai  alternatif dalam  mensosialisasikan  Pancasila  dan menangkal  narasi  negatif  yang  tersebar  di media sosial. (Hadiprabowo, 2021: 9) Akun  media  sosial  tersebut  adalah “Mimbar  Sopan”  (Sosialisasi  Pancasila), dengan mengisi konten-konten positif kepada masyarakat  yang  mencerminkan  nilai  dari Pancasila  dengan  menggunakan platform media  sosial  Instagram  dan  dicoba  dikemas secara  kreatif,  inovatif  dan  factual  sehingga mengundang  partisipasi  masyarakat  untuk ikut bersama membina ideologi Pancasila.
Adapun Mimbar Sopan ini merupakan akun yang dikelola langsung oleh Direktorat Sosialisasi,  Komunikasi  dan  Jaringan  BPIP. Hal yang menjadi salah satu perbedaan antara media  sosial  milik  BPIP  yang  dikelola  oleh Pusdatin  hadir  di  berbagai  platform  media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan  Youtube.  Meski  demikian,  kehadiran ‘Mimbar  Sopan’  sebagai  kanal  alternatif dalam pemanfaatan media sosial  tampaknya belum membuahkan hasil maksimal.
Kecenderungan ini dapat dilihat pada tabel 2 Kanal ‘Mimbar Sopan’ belum memberikan konten atau media yang mampu memikat banyak publik merupakan salah satu kekurangannya. Hingga saat ini keberadaannya masih dianggap sebelah mata oleh  publik  dan  tentu  berdampak  pada minimnya  interaksi  yang  ada  dalam  akun tersebut.  Jumlah  partisipasi  masyarakat menunjukkan  keadaan  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  media  sosial  milik  BPIP lainnya.  Kelemahan  lain  tampak  bahwa Youtube  Mimbar  Sopan  tersebut  tidak
menunjukkan data jumlah pelanggan ( subscriber )  terhadap  publik  sehingga  tidak menunjukan  transparansi  mengenai  kondisi akun tersebut kepada publik.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Berbagai platform media  sosial  milik BPIP,  Youtube  menjadi  media  yang paling  tinggi  partisipasi  pengikutnya. Namun  partisipasi  tersebut  dinilai masih belum maksimal apabila dibandingkan  antara  jumlah  pengikut dan jumlah penayangan dengan minimnya  keterlibatan  atau  partisipasi netizen.
b. BPIP dalam hal ini Direktorat Sosialisasi,  Komunikasi  dan  Jaringan mencoba  untuk  berinovasi  dalam rangka mengakselerasi pembinaan ideologi Pancasila dengan cara membuat akun media sosial baru diluar yang sudah ada yaitu ‘Mimbar’ Sopan. Kehadiran  Mimbar  Sopan  sebagai supporting  terhadap  platform  yang sudah  ada  diharapkan  menjadi  sebuah alternatif untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat.
c. Kehadiran Mimbar Sopan yang dikelola  secara  eksklusif  Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi tampaknya juga  belum  mampu  mengundang keterlibatan netizen untuk berinteraksi. Sebab,  kahadiran  akun  baru  tidak disertai  dengan  ketersediaan  SDM dalam mengelola akun tersebut.
Tabel 2. Analisis Media Sosial Mimbar Sopan
Sumber: Olahan Penulis, 2021.
AKUN MIMBAR SOPAN Jumlah Pengikut Jumlah Posting Jumlah Suka Jumlah Komentar Jumlah Penonton Facebook 1.554 98 6 0 - Twitter 629 89 6 0 - Instagram 736 99 0 0 - Youtube Tidak ditunjukkan 21 56 20 56
2. Saran
a. Pengelola  platform  BPIP  tidak  hanya memperhatikan intensitas dalam mengunggah  konten  sosial  media semata,  tetapi  lebih  pada  bagaimana konten  tersebut  mendorong  terjadinya
engagement /interaksi antara BPIP dengan netizen.
b. Kehadiran  akun  ‘Mimbar  Sopan’ sebagai alternatif
dalam mengakselarasi  sosialisasi  Pancasila dengan  konten-konten  yang  lebih menarik harus memperhatikan ketersediaan SDM. Diperlukan penambahan SDM baik secara kuantitas  maupun  kualitas  memiliki kompetensi  yang  memadai  dibidang pengelolaan platform media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Susilo dkk., (2021). Media Sosial: Peran dan  Kiprah  Dalam  Pengembangan Wawasan  Kebangsaan. Jurnal  Kajian
Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia . Vol. 9 No 4. Azeem  Ribhul,  Toni  Ahmad.  (20180. “Strategi Humas Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Dalam Pengelolaan Jejaring
Sosial”. Jurnal  Komunikasi ,  Vol.  10, No. 2.
Aziz, Aulia Luqman dan Detha Alfrian Fajri. (2019).  “Rupa  Pariwisata  Indonesia
Dalam  Dunia  Maya  (Studi  Sederhana Pemanfaatan Instagram oleh Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia”, dalam Jurnal Bina Wakya, Vol. 14, No. 3.
Dwi  Anggraini,  Muthiara  dkk.,  (2020). “Ruang  Publik  Virtual  Sebagai  Pintu Komunikasi  Government  to  Citizen (Studi  Kasus:  Perbandingan  Media Sosial  Pemerintah  Kota  Yogyakarta Dan Surabaya)”, dalam Jurnal Moderat ,  Volume  6,  Nomor  1, Februari.
Chatfield  A.  T  &  Reddick,  C.  (2018). “Networked governance to
corproduction  in  turbulance  times”.
Journal Government Information Quarterly . Vol 32. No 2. Indah, Happy (2021). “Crisis Communication of Indonesia
Government  During  Pandemic  Covid- 19  using  Social  Media” .  Journal IPTEK-KOM . Vol 23. No 1.
Fuqoha dkk., “Kebijakan Pemerintah Dalam
Aktualisasi  Pancasila  Melalui  Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif
Sosiologi  Komunikasi”,  dalam JDKP (Jurnal  Desentralisasi  Dan  Kebijakan Publik) E-ISSN:  XXXXXXX  Vol.  01 No. 01 (Maret 2020), hlm. 25.
Hikmat,  Mahi  M.,  (2018).  “Strategi Pemanfaatan  Media  Sosial  Untuk Meningkatkan  Citra  Positif  DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah”, dalam Jurnal  Common Volume  2  Nomor  1 Juni.
Hadiprabowo,  M.  Akbar.  (2021).  “Strategi
Akselerasi Pembinaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Pemuda Melalui Media
Sosial  Mimbar  Sopan” . Proyek Perubahan PKN II, Jakarta: LAN.
Harahap,  Agung  M.,  Adeni  Susri,  (2020). “Tren  Penggunaan  Media  Sosial Selama Pandemi di  Indonesia”, daalm Jurnal Professional FIS UNVED , Vol. 7, No. 2.
Krisna,  Dimas  A.  (2022).  “Sosialisasi
Tindakan Preventif Menghadapi Penularan Covid-19 Bagi Pelajar SMA
Menggunakan  Media  Komik  Web Toon”. Jurnal Senada . Vol 5, No. 1.
Novianti,  Evi et.  al .,  (2020).  “Pemanfaatan Media  Sosial  Dalam  Penyebaran Informasi  Program  Pemerintah  (Studi Kasus  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pangandaran)”, dalam
Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , Vol.
11, No. 1.

## M.  Rizqi  Utama,  dkk.,  “Efektivitas  Media
Informasi  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Kota  Bandung”.
Jurnal  Administrasi  Pemerintahan . Vol 1. No 2. 2021.
Juanda,  H.  (2017).  “Media  Sosial  Sebagai Penyebarluasan  Informasi  Pemerintah Aceh”, dalam Jurnal Peurawi , Vol. 1, No. 1.
Suryani,  Ita.  (2014).  “Pemanfaatan  Media
Sosial  sebagai  Media  Pemasaran Produk  dan  Potensi  Indonesia  dalam Upaya Mendukung ASEAN Community  2015”,  dalam Jurnal komunikasi , 1 Vol. 8, No. 2. Tjiptabudy, J. (2010). “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi”, dalam Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.
Triantafillidou, Amalia et.al ., (2016). “Greek Local  E-Government  2.0:  Drivers  and Outcomes  of  Social  Media  Adotion” dalam  Mehmet  Zahid  Sobacci, Social Media and Local Governments: Theory and Practice, Nilufer, Turkey: Springer International Publishing Swtizerland.
Suryadharma,  Bertung  dan  Toni  Dwi Susanto.  (2017).  “Faktor  Penerimaan Media  Sosial  Instansi  Pemerintah  di Indonesia”. Jurnal Teknologi Informasi , Vol. 2, No. 2.
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2018 Tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila.
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2018  Tentang  Organisasi  dan Tata Laksana.