## VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

## Idil Akbar
Universitas Padjadajaran, Bandung, Indonesia Email: idil.akbar@unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik didalam  memandang fungsi  negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi covid 19. Saat ini, Indonesia sedang menuju upaya untuk menyelesaikan pandemi covid 19  dengan  menjalin  kontrak  pembelian  vaksin  covid  19  dengan  tiga  produsen vaksin asal RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Harapannya wabah covid  19  bisa  tertangani  segera  untuk  memulihkan  warga  dan  ekonomi  negara. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik dari Caporaso dan  Levine,  terutama  dalam  melihat  relasi  kekuasan  dan  negara  terhadap mekanisme  pasar,  sehingga  akan  terlihat  apakah  negara  dan  pemerintah menjalankan fungsinya sebagai bagian dari solusi atau justru menciptakan masalah baru  dibalik  vaksinasi  covid  19. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  analitik.  Data  dikumpulkan  secara  sekunder  dan dianalisis  melalui  tahapan  berupa  pengorganisasian  data,  pembacaan  dan pencatatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran.
Kata kunci : covid 19; vaksinasi; negara; pasar; ekonomi politik

## Abstract
This  study  aims  to  explain  how  the  political  economy  perspective  views  the functions of the state and government in the Covid 19 vaccination plan. Currently, Indonesia is trying to overcome the COVID-19 pandemic by entering into contracts to  purchase covid  19 vaccines  with three vaccine producers from China, namely Cansino, G42 . / Sinopharm and SinoVac. The hope is that the Covid 19 outbreak can be handled immediately to  restore the economy and citizens. This study uses Caporaso  and  Levine's  political  economy  theory,  especially  in  looking  at  the relationship between power and state mechanisms against the market, so that it will be seen whether the state and the government are carrying out their functions as part  of  the  new  solution  or  problem  behind  the  covid  19  vaccination.  analytic descriptive. Data were analysed using the stages of organizing data, reading and recording, as well as descriptions, clarifications, and interpretations.
Keywords: covid 19; vaccination; state; market; political economy

## PENDAHULUAN
Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai  langkah  preventif  penyediaan  vaksin.  Upaya  preventif  ini  juga  sebagai respon  dimana  semua  negara  berlomba-lomba  memperebutkan  vaksin  ini  agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali (Ihsanuddin, 2020).
Dalam bahasa sederhana tentang pembelian barang sebelum barang ada atau sedang berproses ini dikenal dengan istilaj ijon. Indonesia meng- ijon vaksin covid 19  dari  China  melalui  tiga  perusahaan,  yakni  Cansino,  G42/Sinopharm  dan SinoVac. Konon, vaksin dari ketiga perusahaan ini sudah melakukan tes tahap tiga di berbagai negara.
Presiden  Joko  Widodo  dalam  pidatonya  di  sidang  umum  PBB  pada  23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan ( game changer ) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020). Sikap optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil nantinya.
Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu  banyak  orang,  setelah  dilanda  pandemi  covid  19.  Virus  ini  berhasil memaksa  setiap  orang  menahan  diri  dari  aktivitas  sosial.  Virus  ini  juga  berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; Budiardjo,  2008).  Pemerintah  juga  mengatur  ketertiban  terhadap  masyarakat berdasarkan  sistem  hukum  yang  diselenggarakan  dan  karenanya  diberikan kekekuasaan memaksa (MacIver, 1926 dalam Budiardjo, 2008).
Meski  ada  kerangka  pengamanan  diri  dan  orang  lain  yang  terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya,  tetapi  itu  bukan  dianggap  solusi  untuk  menjalankan  aktivitas  sosial secara  bebas.  Dalam  persoalan  inilah  Indonesia  bahkan  diprediksi  akan  menjadi
sentrum  pandemi  covid  19  setelah  Wuhan  (Sari,  2020)  sebagai  penilaian  atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.
Pada  pertengahan  November  2020,  tercatat  lebih  470  ribu  orang  yang terkonfirmasi positif covid 19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta  lebih  di  penghujung  Januari  2021.  Dari  sejumlah  orang  yang  terkonfirmasi positif,  yang  meninggal  lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh  lebih dari 852 ribu orang (covid19.go.id, 2021).
Gambar 1.
Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19

## Sumber: covid19.go.id
Sejauh  ini,  kemungkinan  orang  yang  terkonfirmasi  akan  cenderung  terus naik.  Karena  itu,  kewajiban  pemerintah  untuk  selalu  menjaga  kesehatan  warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas.
Gambar 2.

## Kasus Covid 19 di seluruh Indonesia
Sumber: covid19.go.id
Dengan  fakta  di  atas,  membeli  vaksin  dan  melakukan  vaksinasi  covid  19 memang  menjadi  jalan  paling  rasional  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran. Namun, bagaimana respon masyarakat atas usaha pemerintah yang membeli vaksin meski  masih  dalam  tahap  uji  klinis?  Akhir  Oktober  2020,  Kemenkes  RI  merilis hasil  survey,  bersama Indonesian  Technical  Advisory  Group  on  Immunization (ITAGI) tentang respon masyarakat atas rencana melaksanakan vaksinasi covid 19. Hasilnya, 64,8%  masyarakat bersedia divaksinasi, 7,6% menolak dan 26,% masih ragu (CNNIndonesia, 2020).
Setiap  orang  sepakat  bahwa  vaksinasi  adalah  sesuatu  yang  krusial dilakukan.  Pemerintah  juga  sedang  gencar  melakukan  sosialisasi  pentingnya vaksinasi ini untuk memutus rantai penyebaran covid 19. Namun, mengapa respon masyarakat tidak menyentuh angka maksimal? Katakanlah 99% (plus minus MoE jika  menggunakan  sampling  1%  -  asumsi  penulis)  mau  divaksinasi  untuk menggambarkan  bahwa  tidak  ada  penolakan  dan  keraguan  orang  Indonesia terhadap  niat  pemerintah  memberikan  vaksin  covid  19  ini?  Apakah  orang-orang masih  relatif  belum  meyakini  sepenuhnya  vaksin  tersebut  nanti  berefek  terhadap peningkatan imunitas tubuh dari serangan covid 19?
Ataukah,  semua  ini  terkait  kepercayaan  ( trust )  masyarakat  terhadap pemerintah  Indonesia  yang  lemah.  Sebagaimana  disampaikan  Chris  Miller
dalam COVID-19 Crisis: Political and Economic Aftershocks bahwa sejak wabah Covid-19 merebak telah terjadi krisis kepercayaan ( Problem of Trust ) warga negara terhadap  kekuasaan.  Miller  mencontohkan  sejumlah  kepala  negara  seperti  Moon Jae In (Korea Selatan), Shinzo Abe (Jepang), dan Donald Trump (AS) mendapat banyak  kritik  atas  ketidakmampuan  mereka  menangani  virus  dan  membiarkan korban terjangkit terus bertambah (Miller, 2020).
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  oleh  Nicholas Walliman  dinilai  sebagai  sebuah  analisis  penelitian  terhadap  kata-kata  yang berkaitan  dengan  ide,  gagasan,  kepercayaan,  perasaan,  kebiasaan  dan  perilaku manusia (Walliman, 2011). Analisis yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana  perspektif  ekonomi  politik memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literatur  (sekunder)  dengan menelaah sumber  –  sumber dari berbagai  literatur seperti  jurnal, buku, dokumen, website,  media,  dan  lain  sebagainya.  Sementara,  teknik  analisis  data  dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan Creswell (2014) yang memfokuskan analisa  data  melalui  pengorganisasian  data,  pembacaan  dan  pencatatan,  serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran (Agustino, 2020).

## PEMBAHASAN
Pemerintah Indonesia juga mendapat banyak kritik atas penanganan covid 19, dan itu belangsung hingga ke tahap pembelian covid 19 ini. Mengapa? Sebab, kebijakan yang diambil ini terkesan tergesa-gesa tanpa disertai pembuktian empiris akan  kekhasiatan  lanjutan  vaksin.  Terkesan  pula  bahwa  ada  niatan  mencari keuntungan ekonomis dengan memaksakan penggunaan produk ini menggunakan tangan  kekuasaan  dan  kepentingan  negara.  Benarkah  demikian?  Mari  kita  telaah sedikit untuk melihat bagaimana perspektif ekonomi politik memandang fenomena ini. Sehingga, tidak sekedar mesimplifikasi persoalan kedalam dikotomi perdebatan yakin  atau  ragu;  mau  atau  tidak;  atau  (dalam  kacamata  pemerintah)  butuh effort sosialiasi yang lebih intens.
Diakui  atau  tidak,  terpaan  pandemi  covid  19  ini  sangat  kuat  menampar kemapanan banyak negara. Covid 19 dalam laporan organisasi internasional akan menjadi  pemicu  resesi  global  (Inman,  2020). Ini  ibarat  fenomena  yang  terjadi  di awal abad ke-20 saat dunia diguncang wabah Spanish Influenza dan menyebabkan jutaan orang menemui kematian. Penyakit ini juga menimbulkan great depression dan mampu menghentikan perang dunia I (Keagen, 2020; Whiting, 2020).
Perubahan  besar  juga  terjadi  di  era  yang  lebih  kontemporer  seperti mewabahnya  virus  yang  menyebabkan  sakit Swine  Flu .  Flu  jenis  ini  bermula  di Amerika  Serikat,  dan  ditetapkan  sebagai  pandemi  oleh  WHO  pada  tahun  2009. Seperti halnya covid 19, flu jenis ini juga telah menyebabkan jatuhnya korban sakit dan  meninggal  dunia.  Akibat  ekonomi  yang  ditimbulkan  cukup  besar  dan mengakibatkan kontraksi ekonomi global  yang serius  (Aubin, 2009). Flu  ini  ikut membidani  lahirnya  sistem  nasional  pelayanan  vaksin,  khususnya  di  Amerika Serikat (Calmes & McNeil, 2009; Purwanto & Emilia, 2020).
Vaksin  19  jika  dipandang  dalam  kacamata  ekonomi  politik  bukan  hanya sekedar  obat  atau  alat  peningkat  imunitas  tubuh  dari  penularan  covid  19  semata. Vaksin  covid  19  juga  berasosiasi  dengan  kepentingan  ekonomi  politik  banyak negara.  Didalamnya  terkandung  dominasi  kekuasaan  bahkan  hegemoni  dan infiltrasi kepentingan pasar suatu negara.
Dengan kata lain, vaksin 19 berkorelasi terhadap kepentingan negara dalam kerangka  menciptakan  sumber-sumber  kekayaan  baru  dan  meningkatkan pendapatan. Keberadaan vaksin 19 juga - meminjam istilah Caporaso dan Lavine (2015) - merupakan bentuk dari “kekuasaan yang terkondisikan”. Sebab dalam hal ini  negara  membangun  relasi  kekuasaan  dengan  entitas  swasta  (perusahaan, kapitalis dan organisasi pekerja dan konsumen) untuk sama-sama memproduksi dan mendistribusikan kekayaan.
Kekuasaan yang terkondisi pada dasarnya merupakan situasi dalam tatanan sosial yang bekerja sedemikian rupa sehingga memuaskan kebutuhan dari beberapa kalangan  tertentu  dan  menyesatkan  kesaadran  dari  kalangan  lain,  dan  mengira bahwa  kepentingan  dari  kalangan  yang  diuntungkan  adalah  sama  dengan kepentingan mereka sendiri (Caporaso & Levine, 2015).
Negara,  dengan  demikian,  bukanlah  aktor  tunggal  yang  netral.  Negara adalah ensambel atau  kelompok  kelembagaan  (Hameiri  &  Jones,  2016), yang mencerminkan  dan  menanamkan  hubungan  kekuasaan  yang  berkembang  secara historis.  Negara  mendistribusikan  kekuasaan  dan  sumber  daya.  Kebijakan- kebijakan negara mencerminkan bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang paling berkuasa  menyepakati  pembagian  kekuasaan  dan  akses  pada  sumber  daya (Choiruzzad, 2020).
Kekayaan  biasanya  dihubungkan  dengan  uang,  tanah,  kepemilikan  atas rumah  dan  barang-barang  konsumsi,  serta  berbagai  macam  investasi.  Namun, menurut  Caporaso  dan  Levine,  kekayaan  yang  dimaksud  lebih  tepatnya  adalah kepemilikan  dan  kendali  terhadap  kapital  produktif.  Kepemilikan  dan  kendali terhadap  kapital  produktif  akan  membuat  kapitalis  menguasai  banyak  orang (Caporaso & Levine, 2015).
Bagaimana  dengan  Indonesia?  Sayangnya,  dalam  batasan  kepentingan secara besar, Indonesia adalah negara konsumen. Jikapun Indonesia masuk didalam konteks  menciptakan  kekayaan  yang  terkondisikan  itu  lebih  kepada  agar  vaksin covid 19 bisa diterima dan diproses didalam masyarakat sendiri. Irisan seperti itu tidak bisa menempatkan negara sebagai entitas produksi, tetapi hanya sebatas pada entitas  distribusi.  Itulah  mengapa,  pemerintah  sejauh  ini  masih  terus  melakukan sosialisasi agar vaksin covid 19 bisa didistribusikan secara luas ke masyarakat dan diserap untuk difungsikan secara luas pula.
Sejauh  ini,  vaksin  covid  19  yang  akan  didatangkan  oleh  pemerintah Indonesia, porsi terbesarnya adalah impor (Bbcnews, 2020). Meski ada penyertaan perusahaan  dalam  negeri  (BUMN)  didalamnya,  khususnya  dalam  aspek  transfer teknologi dan pengetahuan ( transfer of technology and knowledge ) namun produksi secara  massif  masih  terbatas  dan  butuh effort yang  konsisten.  Dengan  kondisi begini,  Indonesia  tidak  memiliki  tawar  menawar  yang  kuat,  meski  pangsa  pasar Indonesia sangat besar. Di tengah wabah covid 19 yang terus meningkat, Indonesia tidak punya pilihan selain menerima apa adanya.
Dalam  logika  kekuasaan  seperti  ini  memang  Indonesia  dalam  kedudukan yang kurang menguntungkan. Di mata negara produsen covid 19, Indonesia berada
dalam posisi tawar  yang  lemah,  yang kemudian kelemahan diri  ini dimanfaatkan oleh negara lain untuk menawarkan dengan posisi harga yang tinggi (Caporaso & Levine, 2015).
Dalam  kondisi  yang  membutuhkan,  ditambah  kelangkaan  produk  dan permintaan  yang  sudah  pasti  tinggi,  maka  mekanisme  pasar  memang  berlaku. Persoalan di dalam negari adalah bagaimana agar ketersediaan terhadap vaksin juga terjaga.  Maka,  langkah  untuk  membeli  di  awal  dan  menjalin  kontrak  pembelian dengan perusahaan asing menjadi pilihan pemerintah.
Fungsi pemerintahan  memang seperti  itu, yakni  memiliki tanggung  jawab domestik  untuk  menjamin  kebutuhan  masyarakat  (Rasyid,  2000).  Namun, pemerintah  tak  seharusnya  hanya  memikirkan  soal  ketersediaan.  Ada  hal  krusial lain yang tak kalah genting, yakni memastikan bahwa pemerintah tidak menjadikan rakyat sebagai pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan bertindak  selayaknya  perusahaan  yang  berupaya  memperoleh  kekuasaan  pasar ( market power ) (Caporaso & Levine, 2015).
Pemerintah diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan  tujuan  bernegara  dan  mengkonstruksikan  tujuan  penyelesaian  covid  19 dengan  memaksakan  logika  pasar  kepada  rakyat  (Chabibi,  2019).  Jika menggunakan  logika  pasar,  maka  pasar  memiliki  kekuasaan  “mengendalikan” negara  untuk  menyediakan  semua  komoditas  yang  mendukung  keberlangsungan pasar  (kapitalisme).  Dukungan  tersebut  berupa  pembangunan  infrastruktur, kebijakan kompetisi dan segala urusan yang terkait dengan kepentingan pasar.
Oleh karena itu, negara harus memiliki prinsip-prinsip didalam penentuan regulasi  terkait  mekanisme  pasar,  yaitu:  (1)  mengenai  efisiensi,  pasar  harus dibangun  secara  sosial  melalui  serangkaian  peraturan  yang  disepakati  atau diberlakukan  dalam  permainan.  (2)  tidak  ada  mekanisme  pemasaran  alami  atau spontan  sehingga  perlu  diatur  sebaik  mungkin  oleh  pemerintah.  (3)  prinsipnya sederhana,  kalau  pasar  itu  menggunakan  prinsip eqilibrium maka  ia  adalah  hasil dari kepatuhan terhadap sebuah peraturan  (Boyer  & Drache, 1996). Dengan kata lain, negara harus mengambil peran besar untuk memastikan kebijakan lebih terarah dan tuntas.
Pemerintah  harus  melihat  kondisi  saat  ini  dimana  rakyat  masih  dalam kondisi  terpuruk  akibat  dampak  covid  19  ini.  Kenormalan  baru  hanya  merubah budaya  keseharian  perilaku  dan  aktivitas,  tanpa  bisa  merubah  keadaan  ekonomi masyarakat  pada  kenormalan  yang  layak.  Lantas,  apakah  negara  tidak  boleh sepenuhnya  mendapatkan  keuntungan?  Mungkin  pertanyaan  ini  bisa  dijawab dengan  pertanyaan  pula,  apakah  negara  tega  menghitung  keuntungan  di  tengah- tengah penderitaan rakyat yang terdampak covid 19?

## KESIMPULAN
Perspektif ekonomi politik berbasis negara pada dasarnya menempatkan negara sebagai sentrum dari berbagai kepentingan kelompok (swasta) dan masyarakat menjadi kepentingan nasional. Kresner dalam Caporaso dan Levine (2015) menjelaskan bahwa negara dalam hal ini sebagai institusi yang bertanggung jawab menetapkan nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan kegunaan bagi masyarakat.
Empirisnya, perlakuan negara dari vaksin covid 19 adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses induksi nilai. Dengan kata lain, secara sederhana, pemerintah sekali lagi, harus melihat kondisi masyarakat lebih terbuka dan melihat pula kemampuan objektif masyarakat saat ini. Jika tidak mungkin, maka pemerintah perlu berkorban dalam kondisi rugi sekalipun (Rosyida, 2020). Jika sudah ada keselarasan nilai seperti itu, maka 100% kesadaran masyarakat akan tumbuh atas kegunaan vaksin.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:
Pengalaman Indonesia. Junal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270.
Aubin, D. (2009). Swine flu dampens economy . Reuters. https://uk.reuters.com/article/uk-financial/swine-flu- dampens-economy- idUKTRE53Q0TP20090427
Bbcnews.  (2020). Covid-19:  Indonesia  targetkan  impor  vaksin  pada  Desember, relawan: “uji klinis belum selesai kok sudah pesan vaksin jadi?” Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54723381
Boyer,  R.,  &  Drache,  D.  (1996). States  Against  Market;  The  Limits  of Globalization . London: Routledge.
Budiardjo,  M.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Calmes, J., & Jr, D. G. M. (2009). Swine Flu Is Widespread in 46 States as Vaccines Lag .  Gainesville.Com.  https://www.gainesville.com/news/20091025/swine- flu-is-widespread-in-46-states-as-vaccines-lag
Caporaso,  J.  A.,  &  Levine,  D.  P. (2015). Teori-Teori  Ekonomi  Politik (2nd  ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chabibi,  M.  (2019).  Pertaruhan  Politik  Negara  Atas  Mekanisme  Pasar  (  Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls ). Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Ecenomic (IIJSE) , 1 (2), 16–28.
Choiruzzad, S. A. B. (2020). Memahami ekonomi politik penanganan COVID-19 . The  Conversation.  https://theconversation.com/memahami-ekonomi-politik- penanganan-covid-19-137224
CNNIndonesia. (2020). Survei: Hanya 64,8 Persen Masyarakat RI Mau Divaksin Corona .
Cnnindonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031162756-20-564421/survei- hanya-648-persen-masyarakat-ri-mau-divaksin-corona
Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  (Terj) (3rd  ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gerth, H. H., & Mills, C. W. (1958). From Max Weber: Essays in Sociology . New York: Oxford University Press.
Hameiri, S., & Jones, L. (2016). Rising powers and state transformation: The case of  China. European  Journal  of  International  Relations , 22 (1),  72–98. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354066115578952
Ihsanuddin. (2020). Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis . Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/15243391/jokowi-jelaskan- alasan-pemerintah-beli-vaksin-covid-19-yang-belum-lolos-uji?page=all.
Inman, P. (2020). A hundred years on, will there be another Great Depression? The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2020/mar/21/100-years-on- another-great-depression-coronavirus-fiscal-response
Keagen, W. (2020). We forget that flu once plagued the economy as coronavirus does today . The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2020/may/03/flu-once-plagued- economy-coronavirus-war-great-depression KemenkesRI. (2020). Situasi Covid 19 . Kemenkes RI. https://www.kemkes.go.id/index.php
MacIver, R. M. (1926). The Modern State . New York: Oxford University Press.
Miller,  C.  (2020). Covid19  Crisis:  Political  and  Economic  Aftershock .  Foreign Policy  Research  Institute.  https://www.fpri.org/article/2020/03/covid-19- crisis-political-and-economic-aftershocks/
Purwanto, E. A., & Emilia, O. (2020) (ed). New Normal Sebagai Jalan Tengah?: Kesehatan vs. Ekonomi dan Alternatif Kebijakan Dalam Pandemi COVID-19. In New  Normal:  Perubahan  Sosial  Ekonomi  dan  Politik  Akibat  COVID-19 . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan . Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
Rosyida, N. Z. (2020). Pemerintah Dituding Cari Untung Lewat Vaksin Covid-19 Berbayar,  Erick  Thohir  Buka  Suara .  Portaljember.Pikiran-Rakyat.Com. https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16717451/pemerintah- dituding-cari-untung-lewat-vaksin-covid-19-berbayar-erick-thohir-buka- suara.
Sari, H. P. (2020). Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah Artikel ini . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut- berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir
Walliman, N. (2011). Research Methods; The Basics . London: Routledge.
Whiting, K. (2020). A science journalist explains how the Spanish flu changed the world . World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-how-spanish-flu- changed-world/
https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19