Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 4 Desember 2023 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  426 - 434
Potensi dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Halal di Indonesia
A. Ika Fahrika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone, Indonesia
Siradjuddin
Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Ahmad Efendi
Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Penulis Korespondensi A. Ika Fahrika
Ikafahrika05@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received 05  Jul  - 2023 Accepted 18 Nov - 2023 Available Online 15 Dec  – 2023 All  products  entering,  circulating  and  being  traded  in  Indonesia must  be  certified  halal  according  to  existing  laws  in  Indonesia. Therefore,  product  manufacturers,  including  manufacturers  from abroad,  are  very  eager  to  demonstrate  the  halalness  of  their products because of the large population in Indonesia, where the majority of people are Muslims. An institution or organization must have the resources needed to drive its operations. Human resources or  HR  in  adequate  numbers  and  with  qualifications  and competencies appropriate to the work being carried out is one of the  important  resources  that  an  organization  must  have.  Human Resources  include  halal  auditors,  halal  slaughterers,  halal  tour guides, and other human resources related to the development of the halal industry in Indonesia.
Keyword : Human Resources, Halal Industry.

## 1. PENDAHULUAN
Tercantum  dalam  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bhawa dijamin untuk  hak semua warga negara untuk mempraktikkan  keyakinan  dan  beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah  Muslim,  negara  mempunyai  tanggung jawab untuk menjaga, dan menjamin kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakan oleh  masyarakat  Indonesia  serta  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  yang  diterbitkan  untuk  mengatur Penjaminan Produk Halal dan membuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal  4  Undang-Undang  ini  secara  spesifik menetapkan  adanya  sertifikat  halal  yang  di keluarkan  untuk  barang  yang  masuk,
menyebar,  dan  diperdagangkan  di  pasar  pada wilayah Indonesia itu sendiri. Dalam Undang- undang ini juga menetapkan bahwa implementasinya harus dilakukan dalam waktu lima tahun setelah diumumkan. Melalui revisi yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2020  mengenai  Cipta  Kerja,  dan  juga pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014 membahas  tentang  Jaminan  Produk  Halal menegaskan  bahwa  bisnis  mikro  dan  kecil harus  memiliki  sertifikat  halal  untuk  produk yang  dihasilkan.  Namun,  berbagai  studi  yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi  undang-undang  ini  belum berjalan dengan baik dan masing kurang dalam kehidupan  nyata.  Banyaknya  barang-barang yang tidak memiliki sertifikat halal masih dapat masuk,  terdistribusikan,  dan  dijual  didalam wilayah Indonesia itu sendiri.(Arisandi, 2020)
Produk  yang  memenuhi  persyaratan halal utamanya berlaku untuk produk makanan. Hal  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang yakni  no.  18  Tahun  2012  terkait  Pangan,  dan menegaskan  pentingnya  memberikan  jaminan kehalalan produk.
Menurut  Ketua  Himpunan  Peternak Unggas  Lokal  Indonesia  (Himpuli),  Ade  M. Zulkarnaen,    bahwa    sudah  melakukan  survei diberbagai daerah supermarket di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Hasil survei telah  menunjukkan  bahwa  sembilan  puluh persen ayam yang dijual di supermarket tidak halal  atau  sehat.  Salah  satu  penyebab  ayam tidak halal adalah proses penyembelihan yang tidak  disertifikasi  halal.  Selain  itu,  sertifikasi halal  dari  MUI  tidak  tercantum  pada  produk yang  dijual.    Selain  itu,  daging  hewan  dan unggas yang beredar di masyarakat tidak halal, menurut  Ibnu  Ariefyanto,  Kabid  Pertanian Dinas  Ketahanan  Pangan  (DKP)  Kota Tangerang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta bahwa  hewan  tersebut  disembelih  oleh  orang non  muslim  dan  proses  penyembelihan  tidak dilakukan  oleh  orang  muslim. Selain  itu, ditemukan  bahwa  hampir  sembilan  puluh persen  pimpinan  atau  pengusaha,  bahkan tukang  sembelih  (kaum),  yang  berpartisipasi dalam  RPH-U/RPH-R  tidak  memahami  arti halal  dan  persyaratan  yang  terkait  dengan penyembelihan  halal.  Akibatnya,  diperlukan sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  juru penyembelih  halal  yang  memahami  syarat syariah  dalam  Islam  sehingga  proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Auditor Halal
Untuk  memperoleh  sertifikat  halal, suatu  perusahaan  harus  mengikuti  sertifikasi halal  prosedur  yang  memerlukan  beberapa langkah  yang  perlu  dilewati  (Vanany  et  al., 2018). Menurut Sahir Jais (2022), Audit halal terdiri  dari  audit  kecukupan    (audit dokumentasi) dan di tempat mengaudit.
Auditor  halal  merupakan  pelaku penting dalam hal ini audit di tempat dan tindak lanjut  audit  menentukan  apakah  bahan  baku, proses,  dan  anggotanya  mengikuti  prinsip- prinsip hukum Islam. Ruang lingkup pekerjaan halal  auditor  adalah  memeriksa  profil perusahaan dokumentasi, implementasi Sistem Jaminan  Halal  (HAS)  untuk  skala  besar  dan industri  menengah,  serta  pelaksanaan  Halal Internal,  sistem  pengendalian  untuk  industri
kecil  dan  mikro,  bahan  baku,  utilitas, penyimpanan, pelabelan dan pengemasan, alur pemrosesan,  logistik,  personel,  kebersihan tempat,  dan  sanitasi.  Selain  itu,  halal  auditor harus  memenuhi  syarat  syariah  atau  memiliki latar  belakang  teknologi  pangan  melakukan audit (Sahir Jais, 2022). Menurut Sahir Jais, tim audit yang efektif biasanya terdiri dari dua (2) anggota atau lebih. Itu persyaratan bagi seorang auditor Muslim yang kompeten secara teknis Pengetahuan syariah dan prinsip halal, dilatih  dalam  audit  halal  dan  terkait  halal penting,  juga  memiliki  keterampilan  yang diperlukan  dan  pengalaman  untuk  melakukan audit  secara  efektif.  Atribut  pribadi  yang diperlukan  adalah  etika,  ulet,  akuntabel,  jeli, perseptif, serbaguna, tegas, dan komunikatif.

## 2.2. Juru Sembelih Halal
Istilah  “dhabh”  digunakan  ketika  hewan diperbolehkan dan diwajibkan untuk disembelih,  “dhabh”  adalah  istilah  Arab  yang berarti “menyembelih.”
Hukum  Islam  telah  menetapkan  beberapa aturan  dan  ketentuan  tentang  tindakan penyembelihan  dan  tentang  hewan  yang  akan disembelih disembelih. Aturan-aturan itu harus dipatuhi  sampai  akhir  dengan  produk  yang murni halal sampai konsumen terakhir.
Penganut Islam berhati-hati dalam memakan  apa  yang  halalan  Tayiban  yang artinya, “diperbolehkan. Diperbolehkan penyembelihan  binatang  tidak  sama  dengan mematikan.  Mematikan  binatang  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  seperti dipukul,  disabet  dengan  senjata,  disiram dengan  air  panas  atau  dibakar.  Namun  cara- cara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW  dan  termasuk  tindakan  kejam.  Adapun yang  dimaksud  penyembelihan  binatang  ialah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi  pada  leher  binatang  yang  disembelih dengan menggunakan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara`. Maka dari itu dalam melakukan penyembelihan harus  dilakukan  dengan  baik  dan  benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Sesungguhnya  Allah  menetapkan  supaya berbuat  baik  terhadap  segala  sesuatu.  Apabila kamu  membunuh,  bunuhlah  dengan  baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah  dengan  baik  dan  hendaklah mempertajam  pisaunya  dan  memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. (HR. Muslim). Sebagai orang yang
beriman,  kita  tidak  boleh  menyembelih binatang  secara  sembarangan.  Kita  harus mengikuti  tata  cara  dan  ketentuan-ketentuan syarat  dalam  menyembelih  binatang.  Adapun mengenai  penyembelihan  hewan  sebenarnya sudah  diatur  dalam  Fatwa  MUI  Nomor  12 Tahun  2009  tentang  Standar  Sertifikasi Penyembelihan Halal.

## 2.3. Penyelia Halal
Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan  penyelia  halal  adalah  “orang  yang bertanggung  jawab  terhadap  PPH”.  Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 PP ini disebutkan  definisi  terkait  dengan  Proses Produk  Halal,  yakni:  “Proses  Produk  Halal yang  selanjutnya  disingkat  PPH  adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian Produk.”  Kemudian  terkait  dengan  penyelia halal  terdapat  mekanisme,  prosedur,  dan  tata cara  penyelenggaraan  pelatihan  dan  standar kompetensi. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal  56  Peraturan  Pemerintah  ini,  yaitu: “Mekanisme,  prosedur,  dan  tata  cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi  penyelia  Halal  diatur  dalam Peraturan BPJPH.”

## 2.4. Pemandu Wisata Halal
Selain  itu  peran  pemandu,  tidak  kalah krusialnya dalam menyukseskan pembangunan industri  wisata  halal.  Bagaimanakah  cara mereka  berpakaian,  menentukan  tarif  jasa selama  memandu  bagaimanapun  harus  ada transparansi  agar  pengunjung  mempunyai kepastian yang menenangkan dan menyamankan.  Tarif  jasa  ini  bukanlah  tidak mungkin  dilakukan  tanpa  melalui  jasa  travel sehingga  akan  menimbulkan  kerawanan ketidakjujuran  yang  berpotensi  merugikan salah  satu  pihak  yang  bertransaksi.  Atau dengan kata lain, sumber daya manusia (SDM) pemandu  wisata  syariah  (halal  tourism) bagaimanapun wajib paham dan melaksanakan nilai-nilai  syariah  dalam  tugasnya,  antara  lain professional, memahami dan mampu melaksanakan  fikih  pariwisata,  berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, menarik, dan bertanggung jawab (Fatwa MUI 2016). Dengan demikian, SDM yang berkiprah di bidang halal tourism  niscaya  harus  memahami  kebutuhan
dasar wisatawan Muslim. Selain juga, mereka harus  memahami  dan  menguasai  pelayanan yang profesional.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  kepustakaan digunakan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian  yang  menggunakan  literatur,  baik berupa  buku,  artikel,  maupun  hasil  penelitian sebelumnya  (Hasan,  2008).  Adapun  dalam Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan sekunder, Data primer berasal dari tesis, jurnal ilmiah,  dan  makalah  lain,  dan  data  sekunder berasal  dari  buku  teks,  dan  sumber  lainnya. Analisis  isi  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertimbangkan kembali.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  diskusi  ini,  hasil  penelitian  akan dianalisis  berdasarkan  teori  dan  penelitian sebelumnya. Bagian penting yang akan dibahas dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

## 4.1.  Produk  Bersertifikat  Halal  dan  Lembaga Otorisasi
Berdasarkan ketentuan yang tercantum  pada  Pasal  1  Angka  10  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal,  tercantum bahwa  sertifikat  halal  merupakan  pengakuan yang  sah  atas  kehalalan  suatu  produk  yang diberikan  oleh  BPJPH  berdasarkan  standar yang  telah  ditetapkan.  Proses  sertifikasi  halal meliputi  serangkaian  langkah  pemeriksaan yang  memverifikasi  kesesuaian  bahan  baku, proses  produksi,  dan  sistem  kehalalan  produk di  dalam  perusahaan  sesuai  dengan  standar yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  (MUI,  2021b).  Setelah melalui  pemeriksaan  dan  pengujian  sesuai dengan  prinsip  hukum  Islam  (syariah)  yang ditetapkan oleh MUI, dengan demikian produk dapat dianggap halal. BPJPH, yang merupakan lembaga  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diberdayakan oleh Kementerian Agama RI  untuk  mengelola  sertifikat  halal.  Sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  tersebut, BPJPH  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan  bahwa  produk  yang  beredar, didistribusikan,  dan  dijual  di  Indonesia  telah memenuhi  persyaratan  kehalalan.  Tugas  dan fungsi  BPJPH  meliputi  pendaftaran  halal, sertifikasi  halal,  verifikasi  halal,  penetapan
standar  halal,  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan  terkait,  serta  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  kehalalan  produk. Berdasarkan  Pasal  33,  MUI  menetapkan halalnya suatu produk melalui rapat fatwa halal dan  menyerahkannya  kepada  BPJPH  sebagai patokan  bagi  BPJPH  untuk  menerbitkan sertifikat halal. Menurut pasal-pasal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal, proses  sertifikasi  halal,  dan  lembaga  yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dan peran penting auditor halal sangat jelas.

## 4.2. Auditor Halal
Salah satu fungsi penting dan utama Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal atau  disebut  BPJPH  dalam  menjalankan jaminan  produk  halal  ini  yakni  pemeriksaan maupun  pengujian  kehalalan  produk  yang diproduksi,beredar  dan  diperjual  belikan. Proses penetapan sertifikat halal suatu produk didasarkan  pada  hukum  Islam.  Dalam  proses penerbitan  sertifikat  halal,  BPJPH  menunjuk Auditor  Halal  dari  Lembaga  Pemeriksa  Halal atau  LPH  sebagai  penguji  yang  tentunya objektif  dan  tranparansi  terhadap  kehalalan produk tersebut.
Kemudian, BPJPH
berkonsultasi  dengan  fatwa  MUI  (penetapan) tentang status kehalalannya sebelum menerbitkan  sertifikat  halal.  Oleh  karena  itu, auditor  halal  LPH  adalah  titik  utama  dan berperan  penting  untuk  pengecekan  dan/atau pengujian  kehalalan  produk.  Oleh  karena  itu, pentingnya  bagi  para  pihak  yang  memangku kepentingan  memiliki  tanggung  jawab  yang besar untuk mempelajari keseimbangan antara jumlah produk yang akan disertifikasi halal dan ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memenuhi  syarakat  yang  dijadikansebagai auditor halal, baik dalam hal kunatitas maupun skill  yang  dimilikinya,  selama  melakukan inspeksi  produk  halal.  Sumber  daya  manusia lainnya  baik  dari  pihak  di  BPJPH  dan  MUI tentunya  diperlukan  untuk  melaksanakan sertifikasi  halal  ini.  Dengan  demikian,  ada kebutuhan akan auditor halal yangbertanggung jawab  dan  berdedikasi  penuh  maupun  yang berpengalaman.

## 4.3. Alur Kerja Proses Sertifikasi Halal
Proses  sertifikasi  halal,  menurut  yang telah  di  tetapkan  UU  No.  33  Tahun  2014, melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:
(1)  Pemilik  usaha  mengajukan  permohonan sertifikasi halal kepada Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara (BPJPH);
(2)  BPJPH  memeriksa  semua  dokumen  dan menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). (3)  Auditor  Halal  dari  LPH  memeriksa  lalu menguji produk.
(4) Hasilnya disampaikan kepada BPJPH.
(5)  BPJPH  menyampaikan  hasilnya  kepada Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  agar menetapkan  bahwa  produk  itu  halal  menurut syariat Islam.
(6)  MUI  menetapkan  status  kehalalan  produk melewati proses musyawarah fatwa halal, dan hasilnya  kemudian  disampaikan  kepada BPJPH.
(7)  BPJPH  menerbitkan  sertifikat  halal  atas penetapan kehalalan produk dari sumber yang jelas.
Dari alur kerja di atas, dapat dikatakan bahwa auditor halal dari LPHmerupakan  salah satu  unsur  yang  paling  penting  dalam menentukan kehalalan produk yang terdistribusi  di  wilayah  Indonesia.  Meskipun MUI  secara  hukum  mengatur  kehalalannya suatu  produk  melalui  rapat  fatwa  halal,  yang dibicarakan  di  sini  adalah  hasil  pemeriksaan ataupun  pengujian  yang  objektif,  transparansi dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  yang dilakukan oleh auditor halal dengan mempertimbangkan  hukum  dan  syariat  Islam. Namun,  BPJPH  hanya  dapat  menerbitkan sertifikat halal secara resmi setelah diputuskan oleh  MUI.  Dengan  alur  kerja  saat  ini,  MUI terlibat  dalam  proses  sertifikasi  halal  yang berfungsi  sebagai  Lembaga  Pemeriksa  Halal (LPH)  dan  bertugas  menentukan  atau menetapkan  fatwa  halal.  Majelis  Ulama Indonesia  memberikan  izin  dan  diangkat sebagai  LPH  oleh  BPJPH  karena  kemampuan MUI untuk menyediakan auditor halal dan lab halal.

## 4.4. Kebutuhan Ketersediaan Auditor Halal
Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  muslim  terbesar  di  dunia  tentunya Indonesia  memiliki  pasar  yang  berpotensi perkembangan dan kemajuan bagi produk halal baik  di  wilayah  Indonesia  itu  sendiri  maupun dapat  di  perdagangkan  melalui  pasar Internasional.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi setiap  produk-produk  Indonesia    memiliki sertifikasi  halal,  agar  bisa  survive  dengan produk dari luar negeri yang juga aktif dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk
memperoleh pangsa pasar Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, produk domestik harus segera disertifikasi halal. Menurut Permata, F.E., dan Nursalika  menyatakan  bahwa  jika  jumlah auditor  halal  terpenuhi  dari  segi  kualitas  dan kuantitasnya  ,  proses  sertifikasi  halal  akan berhasil.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  ketersediaan  auditor  halal,  baik  dalam jumlah  maupun  kapasitas  dengan  memenuhi syarat  syariah  ,  sangat  penting  untuk menjamindan  mendorong  kemajuan  kehalalan produk.

## 4.5. Juru Sembelih Halal
Pembunuhan  sangat  berbeda  dengan penyembelihan.  Binatang  akan  dapat  dibunuh dengan berbagai cara, seperti dipukul, disiram air  panas,  disabet  menggunakan  senjata, ataupun dibakar. Namun demikian, Rasulullah SAW  tidak  menganjurkan  metode-metode  ini dan  termasuk  tindakan  yang  kejam.  Sebagai negara  dengan  mayoritas  beragama  Islam penyembelihan  binatang  sangat  dianjurkan dengan menggunakan pisau, atau alat lain yang tajam  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam untuk  menghentikan  makanan,  minuman, nafas,  dan  urat  nadi  dari  leher  hewan.  Oleh karena  itu,  penyembelihan  harus  dilakukan dengan benar sesuai ajaran Islam. Sebagaimana yang disabdakan  oleh nabi Muhammad SAW:
“ Sesungguhnya  Allah  SWT  telah menetapkan upaya agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Apabila engkau henak menyembeih  sembelilah  dengan  baik.  Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesengan terhadap binatang yang di sembelih ’ . (HR. Muslim).
Karena  kita  adalah  manusia  yang beriman dan kita dilarang untuk menyembelih hewan  secara  sembarangan.  Sebaliknya,  kita sangat  di  anjurkan  menyembelihnya  dengan langkah  yang  benar  dan  mengikuti  ketentuan yang ada. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun  2009  tentang  Standar  Sertifikasi Penyembelihan Halal mengatur penyembelihan hewan.
Menurut penelitian Ade
M. Zulkarnaen, yang menyatakan bahwa sembilan puluh persen ayam yang dijual di supermarket tidak  halal  dan  tidak  sehat  dan  tentunya  tidak bermanfaat  karena  tidak  memiliki  sertifikasi halal  dari  MUI,  serta  penelitian  Ibnu Ariefyanto,  yang  menyatakan  bahwa  daging dan  unggas  yang  beredar  di  masyarakat  tidak
halal  karena  disembelih  bukan  oleh  orang muslim  dan  proses  menyembelihnya    yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  syariat Islam  ,  Ditemukan  pada  studi  bahwa  hampir sembilan  puluh  persen  pimpinan  atau pengusaha bahkan tukang sembelih.
Di  Indonesia,  juru  sembelih  harus memiliki  sertifikat  halal  untuk  menjamin kehalalan  pada  setiap  produk.  Hal  ini disebabkan oleh fakta bahwa, negara Indonesia yang  memiliki  populasi  Muslim  terbesar  di dunia.,  kebutuhan  akan  makanan  halal  sangat tinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan produk yang dihasilkan, juru sembelih harus didorong untuk berdedikasi  dan  transparansi  penuh  dengan memiliki  sertifikat  kompetensi.  Sebenarnya, aturan  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal sudah ada sejak lama dan beberapa pihak telah melakukannya, meskipun belum sepenuhnya.
Menurut  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No.  196/2014 tentang  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia dalam kategori pertanian, kehutanan, dan  perikanan,  jasa  penunjang  peternakan  di bidang penyembelihan hewan halal, diperlukan kemampuan berikut oleh seorang penyembelih sebagai berikut :
1.   Melaksanakan ibadah yang diwajibkan
2.   Menentukan syarat hukum Islam
3.   Kesehatan dan kesamanan saat kerja harus diterapkan;
4.   Komunikasi yang efektif;
5.   Koordinasi pekerjaan;
6.   Higiene sanitasi harus diterapkan;
7.  Prinsip kesejahteraan hewan harus diterapkan;
8.  Peralatan penyembelihan harus disiapkan;
9.    Pemeriksaan fisik hewan harus dilakukan;
10.  Mempersiapkan spesifikasi binatang untuk disembelih;
11.  Metode  ketika    menyembelih  harus diterapkan
12.  Status kematian hewan harus ditentukan.
Kompetensi  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga) kategori  berdasarkan  uraian  tentang  unit kompetensi  di  atas.  Kategori  pertamayakni mencakup  kompetensi  yang  berkaitan  dengan syariat,  yaitu  kemampuan  untuk  memahami dan melaksakan ajaran agama Islam. Kategori kedua  melipti  kompetensi  yang  berkaitan dengan teknik penyembelihan dan manajemen
penyembelihan.  Kategori  ketiga  mencakup kompetensi  yang  berkaitan  dengan  ruang lingkup manajemen penyembelihan.

## 4.6. Penyelia Halal
Penyelia halal merujuk pada "individu yang  bertanggung  jawab  atas  Penjaminan Produk Halal" sebagaimana dijelaskan menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 4 peraturan tersebut,  proses  produksi  barang  halal dijelaskan  sebagai  berikut:  "Proses  Produksi Barang  Halal  adalah  program  yang  dirancang untuk memastikan bahwa produksi barang halal mematuhi  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  peraturan yang  mengatur  pengadaan  bahan  baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian barang."  Selanjutnya,  terdapat  mekanisme, prosedur,  standar  operasional,  dan  tata  cara yang  mengatur  pelatihan  bagi  penyelia  halal. Sesuai dengan alur yang ada dengan ketentuan yang  telah  di  putuskan  yaitu  Pasal  56  bahwa Peraturan  Pemerintah  yang  berlaku  saat  ini, yang menyatakan bahwa "Mekanisme, rancangan  prosedur,  dan  prosedur  operasional standar  untuk  penyelia  halal  diatur  dalam Peraturan BPJPH". Di samping itu, dalam hal Penyelia  Halal  untuk  Pengguna  Usaha  Mikro dan  Kecil,  pemerintah  berupaya  untuk memfasilitasi  adanya  pengawas  halal  untuk setiap  pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  sesuai yang  disebutkan  dalam  Pasal  58,  khususnya sebagai berikut:17” (1) Penyelia Halal juga bisa berasal  dari  organisasi  kemasyarakatan  dalam rangka  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha kecil dan setempat. (2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  bisnis  halal  dapat juga  berasal  dari  orang  yang  sukses menjalankan  bisnis,  instansi  pemerintah, organisasi  bisnis,  atau  orang  terkena  dan meimiliki skill di bidangnya.
(3).  Selain  ketentuan  tersebut  kehalalan produksebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), organisasi yang berafiliasi dengan masyarakat umum,  instansi  pemerintah,  dunia  usaha,  atau tokoh agama dapat memberikan fasilitas seperti akses  pelatihan  produksi  produk  halal  atau sertifikasi  kemahiran  produk  halal.  untuk dimiliki  UMK,  apalagi  dengan  adanya pernyataan  kehalalan  diri  dari  UMK  dengan tingkat  resiko  yang  dapat  diterima,  karena
penyelia halal ini akan melakukan pengawasan untuk proses produksi produk halal UMK.
Dengan  adanya  kesempatan  untuk melakukan perbaikan pada peraturan yang ada hingga  pengesahan  Undang-Undang  Cipta Kerja,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  memiliki  waktu  untuk mengoptimalkan penyempurnaan dalam peraturan  baru  tersebut.  Menurut  Penulis, BPJPH  mampu  melakukan  diskusi  dengan akademisi serta mengumpulkan informasi dan menjaring  ide  dari  masyarakat  umum  karena regulasi produk halal yang berlaku saat ini juga akan  berlaku  untuk  masyarakat  umum. Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas, penulis  telah  menyatakan  bahwa  sertifikasi halal  bagi  UMK  harus  memperhatikan  self- declaration dan sertifikasi itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  perlu  dikembangkan suatu  sistem  khusus  untuk  meningkatkan kuantitas  penyelia  halal  tanpa  mengorbankan standar  kualitas.  Namun,  seperti  yang  dicatat oleh banyak ahli bahasa, saat ini ada beberapa ketidakpastian mengenai jumlah penyelia halal di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  BPJPH  dan Dinas  UMK  atau  Kementerian  Koperasi  dan UMK  dapat  memisahkan  diri  dalam  hal pelatihan UMK, sehingga kebutuhan pengawasan  halal  dapat  dipenuhi  secara independen oleh organisasi tersebut. Pada saat yang  sama,  kerjasama  dengan  organisasi masyarakat  dan  perguruan  tinggi  juga dimungkinkan,  dengan  pemahaman  bahwa kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan  kontribusi  dalam  penyediaan pengawas halal untuk UMK.

## 4.7. SDM Untuk Pariwisata Halal
Salah  satu  segmen  dalam  sektor pariwisata yang menitikberatkan pada prinsip- prinsip  Islam  adalah  pariwisata  halal. Pariwisata  ini  ditujukan  untuk  wisatawan Muslim  (ramah  Muslim),  tetapi  juga  dapat dinikmati  oleh  wisatawan  non-Muslim. Sebagai contoh, dalam pariwisata halal terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti hotel yang menyediakan fasilitas untuk ibadah bagi  orang  Islam,  menawarkan  makanan  dan minuman  yang  halal,  serta  memiliki  kolam renang  dan  spa  dengan  tempat  yang  terpisah antara pria dan wanita.. Di samping itu, pihak yang  menyediakan  layanan  transportasi  juga harus mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah selama perjalanan. Ini dapat dilakukan dengan
menyediakan  fasilitas  tempat  ibadah  di  dalam pesawat,  memberikan  informasi  mengenai waktu  salat,  menyajikan  makanan  dan minuman  yang  halal,  serta  menyediakan hiburan yang bersifat Islami.
Pariwisata  halal,  juga  dikenal  sebagai pariwisata berbasis syariah, dapat didefinisikan sebagai  bentuk  pariwisata  yang  menyediakan layanan keramahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip  syar'i.  Pasar  produk  dan  jasa  dalam pariwisata berbasis syariah melibatkan pelanggan  dari  berbagai  latar  belakang,  baik Muslim  maupun  non-Muslim.  Hal  ini disebabkan oleh kenyataan
bahwa menggunakan produk dan jasa yang berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  syariah memiliki  dampak  positif  terhadap  kesehatan dan  peningkatan  gaya  hidup.  Pariwisata berbasis  syariah  telah  menciptakan  aktivitas ekonomi  yang  melibatkan  berbagai  sektor, yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah yang  diyakini  dapat  menciptakan  pendapatan yang signifikan, serta mempengaruhi ekonomi dan perilaku masyarakat di sekitarnya.
Dalam  menghadapi  perubahan  besar yang merupakan awal dari  kemajuan industri 4.0  mengharuskan  kita  beradaptasi  dan dampaknya  yang  relevan  terhadap  aktivitas manusia juga komunitas global, pengembangan sumber  daya  manusia  (SDM)  di  bidang pariwisata  halal  menjadi  sangat  penting. Terutama  dalam  sektor  ini  yang  mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya.
Sebab  itu,  sumber  daya  manusia sebagai  komponen  yang  krusial  dalam mendorong  kemajuan  pariwisata,  perlu memperhatikan  tiga  aspek  penting  guna meningkatkan  produktivitasnya  yaitu  sebagai berikut :
1. Aturan ketika melayani wisatawan, seperti di  tempat  rekreasi,  dapat  berbeda  antara satu  destinasi  dan  destinasi  lainnya, tergantung pada pengetahuan dan wawasan  yang dimiliki;
2. Pengetahuan  dan  pengaplikasian  tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melayani wisatawan;
3. Terakhir, menunjukkan
dan menumbuhkan  sikap  atau  perilaku  yang positif terhadap industri.
Sebab target segmentasi pasar pariwisata  halal  yang  ada  Indonesia  adalah wisatawan  yang    banyak  berasal  dari  luar negerri  seperti  tetangga  negara-negara  asia yaitu  Timur  Tengah,  sehingga  sangat  penting
bagi  pelaku  wisata  dan  masyarakat  untuk memahami  tentang  wisata  halal.  Selain  itu, sangat penting untuk memiliki skill berbahasa Inggris  dan  berbahasa  Arab,agar  komunikasi bisa berjalan efektif dan tidak terkendala serta memiliki  kemampuan  teknologi  yang  cukup dan mengikuti kemajuan era saat ini.
Di  perlukan  beberapa  perhatian mengenai  pengelolaan  SDM  dalam  dalam manajemen fungsi, yaitu:
1. Perencanaan Dalam  hal  perencanaan,  pemerintah  dan instansi  terkait  harus  mencapai  arah  dan tujuan  politik.  Mereka  yang  bertanggung jawab  harus  dapat  menetapkan  tujuan, arah,  dan  implementasi  yang  jelas  dalam manajemen  sumber  daya  manusia  dan pariwisata  halal.  Di  antaranya  dari  pihak Kementrian Pariwisata, MUI, dan BPJPH 2. Regulasi, pengembangan dan implementasi  sumber  daya  manusia  dan wisata  halal  menjadi  fokus.  Indonesia sudah  memiliki  lembaga  khusus  yang melibatkan  berbagai  kementerian  dan lembaga, antara lain Kementerian Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal.  Lembaga  Penjamin  Produk  Halal, pemerintah daerah seperti destinasi wisata, perusahaan pariwisata dan entitas lainnya secara  aktif  bergerak  dalam  pengelolaan wisata halal. Perlu diketahui bahwa wisata halal  lebih  dari  sekadar  sertifikasi makanan dan minuman halal. Membimbing  pemerintah  daerah,  bisnis pariwisata  dan  masyarakat  dalam  peran mereka  sebagai  pemangku  kepentingan industri  pariwisata  memerlukan  pedoman yang  jelas  tentang  tindakan  yang  perlu diambil  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Contoh nyatanya adalah Peraturan Daerah Pariwisata Halal No. 2 Tahun 2016, yang dapat diterapkan oleh provinsi lain dengan mempertimbangkan kondisi lokal.
3. Pengendalian: Agar pembangunan pariwisata halal berhasil, semua komuntas memiliki  peranan  penting  seperti  warga, pelaku  industri  wisata,  pemerintah  pusat, dan  jajarannya  untuk  menyadari  tugas serta kewenangan masing-masing. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik dan  saling  mengawasi  dalam  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Mengingat perubahan  yang  cepat  dalam  pola kehidupan  di  zaman  kemajuan  industri
4.0,  pemerintah  perlu  berperan  sebagai menyumbangkan ide mendorong terebentiknya  inovasi  kedepannya  untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Sesuai dengan konstitusi yang menetapkan tanggung  jawab  pemerintah  untuk melindungi
kepentingan bangsa,
pemerintah  dapat  menggunakan  fasilitas hukum sebagai pengelola perubahan sosial untuk merespons n\modifikasi positif yang terjadi.  Oleh  sebab  itu,  perbaikan  demi kepentingan  warga  harus  dilakukan dengan dedikasi penuh.
Dengan  memberikan  dukungan  bagi masyarakat  Indonesia  untuk  meningkatkan kemampuan  diri,  mereka  akan  dapat  berperan aktif dalam periode perubahan industri 4.0. Hal ini akan membuka kesempatan unlimited bagi mereka  untuk  merasakan  manfaat  dari kemajuan pariwisata halal, yang sangat terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

## 5. KESIMPULAN
Setiap produk yang
diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di seluruh wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  sertifikat halal  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, produsen,  termasuk  produsen  luar  negeri, sangat  bersemangat  untuk  menunjukkan kehalalan produk mereka. Ini disebabkan oleh fakta  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia yang besar, yang terdiri dari populasi muslim, memiliki  pangsa  pasar  yang  signifikan. Produsen  Indonesia  juga  diwajibkan  untuk mensertifikasi produk mereka.
Oleh sebab itu, diperlukan langkah tepat untuk memajukan sumber daya manusia yang terkait dengan  pengembangan  industri  halal  di Indonesia, seperti pelatihan auditor halal, juru sembelih  halal,  pemandu  wisata  halal,  dan peran lainnya.

## 6. REFERENSI
Aboebaker,  Nimitha,  and  Renjini  D.  2020.
“ Modal Manusia dan Niat Wirausaha: Lakukan  Pendidikan  dan  Pelatihan Kewirausahaan yang Disediakan oleh Universitas untuk Nilai Tambah ”
Angraeni, (2019, 1 Februari). Kehilangan 15,8
juta  wisman  di  Indonesia  pada  2018 1549007622 Majalah MSDA
(Performance  Resource  Management) 8, 1 (2020): 1-13 12 of 13.
Anugera,  K.,  &  Sudarmayasa,  I.  W.  (2017). “ Pembangunan  Pariwisata  Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia  di  Gorontalo ”.  JUMPA Volume 4 Nomor 1 Juli 2017, 33-46.
Arissandi,
Muhammad Rifa’i. 2020.
Implementasi  Undang-Undang  RI No.33  tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  (Studi  Kasus  Produk Makanan  di  Bintang  Swalayan Ponorogo). http://etheses.iainponorogo.ac.id , accessed on 9 July 2022, 23:50 Cakrawala,  28(2):73–83.  Ahmed,  Halic  dan Rodrigue  Fontaine,  Federico  Ruslan.
2011. "Kepemimpinan  Islam  di Universitas Islam Internasional Malaysia." Jurnal Ekonomi Internasional, Manajemen dan Akuntansi 2(2): 121–3.. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  N0,  108/DSNMUI/X/2016 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
Fuji  Pratiwi,  “SDM  Wisata  Halal  Harus Profesional,”  dalam  Republika,  edisi 23 Mei 2017,
KNKS.  2018.  “ Masterplan  Ekonomi  Syariah Indonesia 2019- 2024 .” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan   Pembangunan Nasional: 1–443. Melisa S. Cardonn. 2021. “ Menuju Perubahan Teologis dalam Kewirausahaan: Bagaimana Agama Dapat Mengaktifkan Penelitian Transformatif di  Bidang  Kita .”  Journal  of  Business Venturing 36(5): 106139. MUI,  L.  (2021a).  “” Auditor  Halal  LPPOM MUI,  Profesional  dan  Berintegritas ”. In www.halalmui.org . MUI,  L.  (2021b).  “ Mengenal  Auditor  Halal, Bagaimana Peran dan Fungsinya ”. In www.halalmui.org, downloaded Permata,  F.  E.,  &  Nursalika,  A.  (2020).
“ Jumlah Auditor Halal Dinilai Sangat Minim ”. In www.republika.co.id . Sabrina, R. (2021). “ Manajemen Sumber Daya Manusia” . UMSU Press.
Schlephorst,R.2020. " Penugasan internasional karyawan  dan  niat  kewirausahaan: Peran mediasi modal manusia, modal sosial, dan prospek karir." International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research 26(6): 1259-79. Smith, Brett R., Jeffrey
McMullen.Research  26(6):  1259–79. Smith, Brett R., Jeffery S. McMullen.