## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Andi Inar Sahabat

## Affiliation
Universitas  Nahdlatul  Ulama Gorontalo
Email chachawoman@gmail.com
Date Submission 30 August 2023

## Date Accepted
15 September 2023
Date Published 26 September 2023
DOI
10.52249

## OPTIMALIASI PELAKSANAAN PEMBERIAN  BANTUAN  HUKUM  BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Abstract
This research aims to find out how optimal the implementation of providing legal assistance is for suspects of narcotics crimes. This research uses empirical research methods, namely research based on empirical fact data in the field such as the results of interviews and  observations  taken  directly  from  observations  made  by researchers in the field. The results of the research show that the implementation of providing legal assistance by investigators and legal advisors to explain narcotics crimes has been very effective or in  accordance  with  procedures  based  on  law.  However,  in providing legal assistance there are still obstacles that hinder the provision of legal assistance, namely the refusal of suspects who do not  want  to  be  accompanied  by  legal  advisors  due  to  a  lack  of understanding regarding legal assistance and also other obstacles, namely  SKM  or  poverty  certificates  which  are  very  difficult  to obtain from the sub-district/village. This causes the provision of legal aid to be less than optimal.
Keywords: Narcotics  Crime,  Legal  Assistance Optimization, Suspects

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa optimal pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  dalam  bagi tersangka  tindak  pidana  narkotika.  Penelitian  ini mengunakan  metode    penelitian  empiris  yaitu  penelitian berdasarkan data-data fakta empiris dilapangan seperti hasil wawancara  dan  observasi  yang  diambil  langsung  dari pengamatan  yang  peneliti  lakukan  di  lapangan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penyidik  maupun penasihat  hukum  bagi  terangkan  tindak  pidana  narkotika sudah  begitu  efektif  atau  sudah  sesuai  prosedur berdasarkan  undang-undang.  Tetapi  dalam  pemberian bantuan hukum masih ada kendala yang menghambat dari pemberian bantuan hukum yaitu penolakan tersangka yang tidak mau di damping oleh penasihat hukum dikarenakan kurangnya  pemahaman  terkait  bantuan  hukum  dan  juga kedala  lainnya  yaitu  SKM  atau  surat  keterangan  miskin yang  begitu  sulit  didapatkan  dari  kelurahan/desa  yang menyebabkan  pemberian  bantuan  hukum  belum  begitu optimal.
Kata  Kunci:  Bantuan  Hukum,  Optimalisasi,
Tersangka, Tindak Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN
Dalam suatu negara hukum, proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Apabila  mengkaji  hukum  dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  nasional,  maka akan  terlihat  dengan  jelas  keterlibatan  hukum  secara  aktif  dan  meluas  ke  dalam bidang-bidang  kehidupan  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Pelaksanaan  pembangunan  nasional  dibidang  hukum  khususnya  dalam  rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  Rechtstaat  mengutamakan  hukum  positif dalam  berbangsa  dan  bernegara,  yang  menjadikan  hukum  sebagai  panglima  di negara ini, memiliki konsekuensi menyangkut segala aspek dalam kehidupan warga negaranya harus diatur oleh hukum.
Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM maka setiap orang berhak untuk memiliki perlakuan dan perlindungan yang setara oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Oleh sebab itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “ equality before the law ” (kedudukan  yang  setara  dalam  hukum)  dan  “ presumption  of  innocence ”  atau  juga dikenal sebagai prinsip praduga tak bersalah (Dinda Dinanti. Yuliana Yuli W,2016).
Penyelenggaraan  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  para penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta  menjamin  hak  warga  negara  akan  kebutuhan  akses  terhadap  keadilan  dan kesamaan  di  hadapan  hukum  (Duwi  Handoko,2020).  Bantuan  hukum  pula merupakan  pelayanan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  dan  pembelaan  terhadap  hak-hak  konstitusi  tersangka  /  terdakwa  sejak ditahan  sampai  diperolehnya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap. Yang  dibela  dan  diberi  bantuan  hukum  bukan  kesalahan  tersangka/terdakwa, melainkan  hak  tersangka/terdakwa  agar  terhindar  dari  perlakuan  dan  tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi, walaupun tersangka/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Angga & Arifin, 2019).
Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan  hak  tersangka  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  pada  awal pemeriksaan sesuai terhadap Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :
“Dalam  hal  seorang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai  haknya  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  atau  bahwa  ia  dalam
perkaranya  itu  wajib  didampingi  oleh  penasihat  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 56.”
Bantuan  hukum  menjadi  hak  tersangka  yang  menjadi  suatu  kewajiban  yang diberikan  penyidik  disebabkan  telah  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  56  ayat  (1) KUHAP  menyebutkan  bahwa  penyidik  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  sebagai pemberi bantuan hukum untuk tersangka yang diancam atas pidana penjara selama lima  tahun  atau  lebih.  Namun  demikian,  terdapat  pasal  yang  mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP
Kemudian untuk golongan yang mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak kepolisian (Moeljatno,2008). Berdasarkan ketentuan Pasal 60  KUHAP  mengatur  terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa  berhak menghubungi  juga  menerima  kunjungan  dari  pihak  yang  memiliki  hubungan kekeluargaan  dan  lainnya  dengan  tersangka  atau  terdakwa  untuk  memperoleh jaminan  bagi  penangguhan  penahanan  bagi  usaha  mendapatkan  bantuan  hukum (Indonesia, 2010).
Yang  dimaksud  dengan  mendapatkan  bantuan  hukum  adalah  sebelum tersangka diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasehat  hukumnya.  Sedangkan  yang  dimaksud  didampingi  penasihat  hukum, berdasarkan  ketentuan  pasal  115  KUHAP  adalah  penasehat  hukum  dalam mendampingi  tersangka  dilakukan  dengan  cara  menayksikan  dan  mendengar pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Cara  ini  dimaksudkan  agar  penasihat hukum mengetahui langsung bahwa pemeriksaan terhadap diri tersangka, penyidik betul betul memperhatikan hak hak tersangka (Wijanarko, 2021).
Apalagi  jika  diamati  bahwa  dirasakan  adanya  perubahan-perubahan  kondisi sosial  dalam  masyarakat  begitu  cepat,  berarti  bahwa  kejahatankejahatan  yang mungkin  terjadi  dalam  masyarakat  juga  sangat  cepat.  Oleh  karenanya  hendaklah ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan,  dengan  pengertian  bahwa  tidak  mungkin  terjadi  kejahatan  jika  tidak menimbulkan  korban,  meskipun  ada  beberapa  kejahatan  yang  tidak  menimbulkan korban  dipihak  lain  (crime  without  victim)  semisal  perjudian,  prostitusi  dan penyalahgunaan obat terlarang/narkotika (Mustofa, 2021).
Melihat  dari  jumlah  kasus  dan  tersangka  yang  telah  disebutkan  di  atas menjelaskan bahwa kasus tindak pidana narkotika di Polda Gorontalo mempunyai angka tersangka tindak pidana narkotika cukup tinggi dan dikenakan sebagian besar pada  Pasal  Narkotika  yang  diatas  5  (lima)  tahun  ancaman  hukuman  penjara.  Hal inilah  yang  menjadi  suatu  permasalahan  di  mana  bantuan  hukum  diperlukan terutama  bila  tersangkanya  dihukum  minimal  5  (lima)  tahun  hukuman  penjara bahkan  lebih.  Terhadap  tersangka  yang  tidak  mampu  (miskin),  sesuai  penjelasan
Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  dinyatakan  bahwa  penyidik  berkewajiban  untuk menyediakan  penasehat  hukum  terhadap  tersangka  yang  tidak  mampu  (miskin). Bantuan  hukum  sebagai  alat  untuk  membela  kepentingan  tersangka,  seharusnya dipergunakan  sebagaimana  mestinya  untuk  berjalannya  fungsi  maupun  integritas peradilan  yang  baik  bagi  mereka  yang  termasuk  golongan  miskin.  Oleh  sebab  itu, pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan optimal untuk tujuan tersangka yang tidak mampu dapat diberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  metode penelitian  ini,  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  dengan  tepat  ciri-ciri  suatu (individu, kelompok atau keadaan) dan menentukan frekuensi kejadiannya. Metode empiris  adalah  metode  yang  menggunakan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  masyarakat untuk  memperoleh  pengetahuan  (Tan,  2021).  Berdasarkan  jenis  dan  metode penelitian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  optimal pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya kepada tersangka tindak pidana narkotika apakah sudah begitu optimal atau tidak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum Bagi Tersangka Tindak Pidana Narkotika
Bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh seseorang  yang  berstatus  sebagai  terdakwa  dalam  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri.  Oleh  karenanya,  negara  wajib memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Bantuan  hukum  ini  diharapkan dapat mencegah perlakukan tidak manusiawi atas terdakwa yang tergolong miskin. Inilah  yang  dinamakan  due  process  of  law  atau  proses  hukum  yang  adil. Tersangka/terdakwa  dilindungi  haknya  sebagai  orang  yang  menghadapi  tuntutan hukum  dan  terdesak  karena  diadili.  Untuk  itu  patut  diberlakukan  praduga  tak bersalah (presumtion of innoncence).
Peraturan Kesehatan BNN Undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum meliputi :
asal 6 Pemberi Bankum berkewajiban:
a.  melakukan  penyelenggaraan  Bankum  berdasarkan  syarat  dan  tata  cara  yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
b.  menjaga  kerahasiaan  data,  informasi,  dan/atau  keterangan  yang  diperoleh  dari penerima  Bankum  terkait  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani,  kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Bankum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.
Pasal 7 Penerima Bankum berhak:
a. memperoleh Bankum; dan
b. mendapatkan  informasi,  data  dan  keterangan  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pasal 8 Penerima Bankum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bankum; dan
b. memfasilitasi  penyelenggaraan  Bankum  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan ini.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  bantuan  hukum  tidak  secara  jelas  dicantumkan dalam  Pasal  56  KUHAP.Undang-Undang  ini  hanya  menjelaskan  mengenai  hak tersangka  yang  mendapat  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Bantuan  hukum merupakan  bagian  dari  hak  yang  diterima  tersangka  untuk  mencari  keadilan.Hak tersebut  diperoleh  agar  mereka  yang  terkena  kasus  tindak  pidana  mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya diproses di pengadilan.
Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum  di  Polda  Gorontalo  Kota  adalah  proses  pemberian  bantuan  hukum  dari penyidik menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Gorontalo  yaitu  :  Pemeriksaan  Tersangka,  Penyediaan  Bantuan  Hukum, Pendampingan Hukum Oleh Pemberi Bantuan hukum (Iwan Wahyu Pujiarto, 2015).
Selain  itu,  agar  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Polda  Gorontalo berjalan  optimal  diharapkan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penyidikan,pemberi bantuan  hukum  selalu  berusaha  menjalin  hubungan  dengan  tersangka.  Pemberi bantuan  hukum  berhak  mengubungi  tersangka  dalam  semua  tingkat  pemeriksaan dan  berhak  melakukan  hubungan  pembicaraan  pada  setiap  saat,  asal  demi  untuk kepentingan  pembelaannya.  Setiap  hubungan  dan  pembicaraan  pemberi  bantuan hukum  dengan  tersangka  dilakukan  secara  bebas  tanpa  pengawasan  dari  pejabat penyidik.  Hubungan  ini  dimaksudkan  agar  tersangka  dapat  berkonsultasi  tentang perkara  yang  dihadapinya  dan  menemukan  solusi  yang  tepat  dalam  penyelesaian kasus hukum tersebut.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari masih ada tersangka pelaku tindak pidana narkotika yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi bantuan hukum.
Tabel 1.Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Polda Gorontalo
No. Kasus  Tindak  Pidana NARKOTIKA Jumlah 1. 2020 28 2. 2021 33 3. 2022 45
Dari  tabel  di  atas  adalah  sebagai  contoh  kasus  Tindak  Pidana  Narkotika bagaimana  pelaksanaan  bantuan  hukumnya.  Dan  berdasarkan  kasus  diatas  ,  tidak dapat  di  uraikan  secara  detail  dikarenakan  keterbatasan  ijin  untuk  melihat  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta kasus yang didampingi penasehat hukum dan tidak didampingi penasehat hukum dalam tindak Pidana Narkotika, yang hanya dijelaskan pada saat wawancara.
Berdasarkan  Pasal  56  ayat  (2)  KUHAP  dan  hasil  wawancara  peneliti  dengan penyidik :
“penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibanya. Namun  penunjukan  penasehat  hukum/pemberian  bantuan  hukumnya  sangat terlambat,  seharusnya  penyidik  pada  saat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kasus diatas sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP”
dan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pengguna Narkotika tahun 2021 yang Bernama andhika Bagaskara terkait bantuan hukum :
“saya  tidak  mengerti  atau  kurang  paham  dengan  bantuan  hukum  dengan pendampingan penasihat  hukum”
Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  tersangka  tidak  di  dampinginya  penasihat hukum  dikarenakan  kurangkanya  pemahaman  tersangka  tentang  adanya  bantuan hukum dan bahwa di damping penasihat hukum adalah suatu hak tersangka, maka apabila tersangka menolak menggunakan hak tersebut proses penyidikan tetap dapat dilakukan, dan munculnya pemahaman bahwa fungsi dari penasihat hukum dalam proses  penyidikan  hanyalah  sebatas  melihat  dan  mendengarkan  jalannya  proses penyidikan.
Jadi  dari  hasil  wawancara  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  tidak  di dampinginya  tersangka  selain  keterlambatan  penunjukan  penasihat  hukum  bahwa ada  juga  tidak  di  dampinginya  penasihat  hukum  di  karenakan  memang  dari tersangka itu sendiri tidak mau di damping akibat kurangnya pemahaman dari hak- hak tersangka adanya bantuan hukum dalam proses penyidikan (Asika Mahargini, 2016).
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  tidak  mampu sudah  dilaksanakan  secara  prosedur  sesuai  dengan  ketentuan  PERMA  Nomor  1 tahun  2014  tentang  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  namun  belum  dikatakan efektif  dan  untuk  mengukur  efektifitas  daripada  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor  hukum  itu  sendiri  yaitu  Undang-Undang  dan  peraturan  lain  yang  terkait dalam  hal  ini  sudah  mengatur  secara  jelas,  faktor  aparat  penegak  hukum  yakni Advokat  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  di  usahakan  selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Pos Bantuan Hukum dengan fasilitas  yang  layak  dan  memadai,  faktor  masyarakat  yang  sasarannya  yaitu masyarakat  Kota  Gorontalo  dan  sekitarnya  yang  ternyata  masih  banyak  yang
pemahaman  dan  kesadarannya  kurang  tentang  bagaimana  proses  bantuan  hukum oleh Advokat.
Menurut peneliti semua hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada tersangka hanya  bisa  terpenuhi  apabila  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  yang diberikan oleh advokat atau panasihat hukum telah dipenuhi oleh penyidik, karena dengan  terpenuhinya  hak  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  didampingi  oleh penasihat  hukum  maka  hak-hak  tersangka  yang  lain  dapat  dipenuhi  pula  dengan bantuan dari penasihat hukumnya (Sulistya, Tri, 2021).
Hal tersebut dapat terwujud karena seorang tersangka yang didampingi oleh penasihat  hukum  dalam  proses  penyidikan  maka  advokat  atau  penasihat  hukum akan berusaha untuk melindungi hak-hak orang yang didampinginya, sebagai contoh seorang  tersangka  ketika  dalam  proses  pemeriksaan  dalam  penyidikan  maka penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan  akan  melaksanakan  pemeriksaan  dengan cara yang manusiawi dan terhindar dari perbuatan yang mengejar pengakuan dan sampai  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dengan  kekerasan  untuk mendapatkan  pengakuan,  karena  dalam  proses  pemeriksaan  ada  pihak  lain  yang menyaksikan yaitu advokat atau penasihat hukum.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Polda  Gorontalo  adalah  proses pemberian  bantuan  hukum  dari  penyidik  menyediakan  bantuan  hukum  sampai tersangka menerima bantuan hukum, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Gorontalo terdiri dari pemeriksaan tersangka, penyediaan  bantuan  hukum  dan  terakhir  pendampingan  hukum  oleh  pemberi bantuan  hukum.  dalam  pemberi  bantuan  hukum  memiliki  prosedur  dan  tata  cara syarat  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  yang  sudah  di  atur  dalam  pasal  14 Undang-undang  bantuan  hukum.  dan  melakukan  sosialisasi  penyuluhan  bantuan hukum  kepada  Masyarakat  desa  agar  paham  mengetahui  adanya  bantuan  hukum yang diberi secara Cuma-Cuma atau gratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. DIVERSI: Jurnal Hukum, 4(2), 218-236.
Asika Mahargini. (2016). Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukumdengan Pendekatan Diversidan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta, Jurisprudence, Vol. 6, No. 1.
Dinda Dinanti. Yuliana Yuli W.(2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol 6 No 2. Hal. 2.
Duwi Handoko. (2020). Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia. Hawa dan Ahwa. Pekan Baru.
Fachrizal  Afandi.(2013).  Implementasi  Pengabdian  Masyarakat  Berbasis  Access  To Justice  Pada  Lembaga  Bantuan  Hukum  Kampus  Negeri  Pasca PemberlakuanUndang-undang Bantuan Hukum. Vol 2 No 1. Hal. 34.
Indonesia,  G.  (2010).  Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Iwan  Wahyu  Pujiarto,  (2015).  Pelaksanaan  Pemberi  Bantuan  Hukum  Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Vol 8 No 3. Hal 1.
KUHP
Moeljatno, (2008), Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Penerbit Rineka cipta. Mustofa,  M.  (2021). Kriminologi:  Kajian  sosiologi  terhadap  kriminalitas,  perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.
Sulistya,  Tri.  (2021).  “Rehabilitasi  Bagi  Pengguna  Narkoba  Dalam  Implementasi
Restorative Justice,” Diakses
dari https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasibagi-penyalahguna-narkoba-dalam- implementasi-restorative-justice/
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
Undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Wijanarko, D. S. (2021). Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 261-275.