Volume 3, No. 2, Oktober 2017 http://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi ISSN: 2477-6289

## PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA TELANG DAN GILI
TIMUR - BANGKALAN
* Encik Muhammad Fauzan, Uswatun Hasanah Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura encik.fauzan@trunojoyo.ac.id
Received 10-July-2017, Publish 01-October-2017

## ABSTRAK
Pembentukan  Peraturan  Desa  bagi  pemerintahan  desa  sangat  menyulitkan  karena keterbatasan  sumber  daya  manusia  khususnya  pada  faktor  pendidikan  yang  rendah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa dapat  membentuk  peraturan  desa  untuk  melaksanakan  berbagai  kebijakan  Kepala  Desa. Berdasarkan  hal  ini  maka  tujuan  dari  pelaksanaan  pengabdian  ini  adalah  untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa. Maka untuk meningkatkan  dalam  merancang  peraturan  ini  maka  digunakan  metode  partisipasi  aktif dan  pendampingan  kepada  perangkat  desa  dan  anggota  BPD.  Partisipasi  aktif  adalah kegiatan  pelatihan  yang  mengutamakan  keaktifan  peserta  mempraktekkan  dalam merancang  peraturan  desa.  Sementara  pendampingan  dimaksudkan  untuk  memberikan masukan  dan  arahan  ketika  perangkat  desa  maupun  BPD  dalam  merancang  peraturan desa.  Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  pemerintahan  desa  pada  kedua  desa  tersebut  dapat menyusun rancangan peraturan desa terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Kata Kunci: pembentukan, peraturan desa, pendampingan, pelatihan, BUMDes.

## MAKING VILLAGE REGULATIONS IN VILLAGE OF TELANG AND GILI TIMUR - BANGKALAN

## ABSTRACT
Making  village  regulation  for  village  government  is  very  difficult  because  of  limited human  resources,  especially  in  the  case  of  low  education.  While  in  Law  Number  6  of 2014 concerning Villages, village government can form village regulations to implement various Village  Head  policies.  Based  on  this,  the  purpose  of  the  implementation  of  this service is to improve the ability of village officials in preparing village regulations. So to improve in designing this regulation, the method of active participation and assistance to village officials and BPD members is used. Active participation is a training activity that prioritizes the activeness of the participants in practicing in designing village regulations. While  assistance  is  intended  to  provide  input  and  direction  when  village  officials  and BPD  in  making  village  regulations.  The  result  of  this  activity  is  that  the  village government in the two villages can draft a village regulation related to the establishment of a Village-Owned Enterprise.
Keywords: Making,  Village  Regulation,  Assistance,  Training,  Village-Owned Enterprise.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih perlu untuk disosiliasikan  kepada  masyarakat  luas. Sosialisasi  bukan  hanya  menyampaikan adanya undang-undang baru akan tetapi memberikan  pemahaman  bagaimana melaksanakan  undang-undang  tersebut kepada pemegang peran yaitu pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan desa.  Membaca  perundang-undangan saja  tidaklah  cukup  dalam  menerapkan apa  kehendak  dari  amanah  undang- undang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu pendampingan  bagaimana  mewujudkan isi  dari  undang-undang  tersebut  yaitu khususnya  terhadap  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Keberadaan Desa dengan adanya UU  Desa  ini  menunjukkan  komitmen pemerintah  terhadap  pembangunan  di Desa.  Keberadaan  UU  Desa  juga  telah memberikan perlindungan dan pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum adat dan hak-hak tradisionalnya melalui sebuah sistem penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Oleh  karena  itu, penyelenggaraan  pemerintahan  desa memerlukan  tata  kelola  pemerintahan yang baik yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan  dan  evaluasi  sehingga terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat desa.
Pelaksanaan  pemerintahan  desa
masih  memerlukan  pendampingan  agar tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan amanah  undang-undang.  Berdasarkan hal  ini,  kami  perlu  menyusun  panduan penyelenggaraan  pemerintahan  desa sebagai  bentuk  sosialisasi  dan  pemecah masalah-masalah
dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Hal  ini  dikarena  bahwa  permasalahan- permasalahan  pada  desa  akan  semakin kompleks dengan perkembangan
pembangunan  nasional  dan  globalisasi yang tidak bisa kita hindari.
Desa  Telang  dan  Desa  Gili Timur  Kecamatan  Kamal  Kabupaten Bangkalan merupakan desa yang mempunyai  masalah  hukum  dalam pembentukan  peraturan  desa.  Kedua desa  ini  belum  memahami  betul bagaimana  untuk  membentuk  peraturan desa  yang  dapat  meningkatkankan kesejahteraan  masyarakat  pada  desa tersebut.Peraturan  Desa  yang  saat  ini dbutuhkan  oleh  kedua  desa  tersebut adalah peraturan desa terkait pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa yang  memang  sangat  diperlukan  bagi kedua desa tersebut. Permasalahan yang dihadapi kedua desa ini adalah
a) Kemampuan Pemerintah Desa menyusun rancangan Perdes mengenai BUMDes termasuk
menyusun  anggaran  dasar  maupun anggaran  rumah  tangga  dan  struktur organisasi masih rendah
b) Tingkat  kesadaran    masyarakat tentang  keberadaan BUMDes  masih rendah  padahal  BUMDes  merupkan unit  ekonomi  multi  sektor  yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa.
c) Tidak  adanya  dana  awal  untuk membentuk BUMDes menjadi kendala dalam pendirian BUMDes.
Permasalahan yang dihadapi kedua  desa  tersebut  maka  perlu  untuk dilakukan pendampingan untuk
menyelesaikan hal tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penyelesaian pembentukan  peraturan  desa  pada  Desa Telang dan Gili Timur.

## METODE PENELITIAN
Pembentukan peraturan desa ini dilaksanakan  di  Desa  Telang  dan  Gili Timur  Kecamatan  Kamal  Kabupaten Bangkalan.  Kedua  desa  ini  mengalami permasalahan  hukum  dalam  pem- bentukan  peraturan  desa  khususnya terkait  dengan  pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Terkait  hal  ini,  maka  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  dalam pembentukan  peraturan  desa  pada  dua desa ini dilakukan
dengan menggunakan  metode  pendampingan, pelatihan  dan  focus  group  discussion (FGD). Pendampingan merupakan kegiatan  ke  mendatangi  ke  kedua  desa tersebut  untuk  melihat  secara  langsung dan  membetulkan  dalam  pembentukan peraturan  desa  sehingga  menghasilkan peraturan desa  yang baik sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Metode pelatihan digunakan untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia pada kedua desa tersebut sehingga dapat secara  mandiri  membentuk  peraturan desa.  Dan  Metode  FGD  digunakan untuk  sebagai  fourm  diskusi  terbatas untuk  menyelesaikan  masalah-masalah khusus  atau  masalah  lain  terkait pembentukan  peraturan  desa  tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan FGD ini  diharapkan  pesoalan  yang  muncul segera  dapat  dicarikan  solusi  sehingga proses  pembentukan  peraturan  tersebtu dapat berjalan dengan baik.
Selain  itu,  dalam  melengkapi ketiga  metode  tersebut  juga  disusun buku panduan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pembentukan peraturan desa dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Panduan ini diharapkan dapat digunakan ketiga proses pendampingan, pelatihan dan FGD telah berakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengabdian untuk
menyelesaikan  masalah  hukum  yang dihadapi  oleh  kedua  desa  ini    menjadi hal  penting  karena  melihat  kondisi kedua desa tersebut memang membutuhkan pendampingan dan pelatihan  dalam  penyusunan  peraturan desa. Tujuan pendampingan dan pelatihan penyusunan peraturan desa ini untuk  membantu  pemerintahan  desa tersebut  dalam  menggali  potensi  desa
seperti  pembentukan  BUMDes  melalui peraturan desa.
BUMDes  merupakan  lembaga atu  institusi  yang  bersifat  ekonomis, yang  didirikan,  dimiliki  dan  dikelola oleh  pemerintah  desa.  Keberadaan BUMDes  dimaksudkan  sebagai  upaya memberikan  pelayanan  prima  terhadap kebutuhan  yang  menyangkut  hajat hidup orang banyak sekaligus menanggulangi  masalah  kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Selain itu, BUMDes  juga  dimaksudkan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa sehingga memperkuat kemandirian desa terutama  di  bidang  keuangan.  Dasar hukum  pendirian  BUMDes  adalah  UU Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  di dalamnya  menjelaskan  bahwa  desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat  kekeluargaan dan  gotongroyong  melalui  musyawarah desa.  BUMDes  dapat  menjalankan usaha  di  bidang  ekonomi,  dan/atau pelayanan  umum  dimana  manfaatnya adalah  semata-mata  tidak  lain  untuk pengembangan  usaha,  pembangunan, pemberdayaan, pemberian bantuan melalui  hibah  dan  bantuan  sosial  bagi desa sehingga kesejahteraan masayarakat desa dapat terwujudkan.
Bentuk  badan  hukum  badan usaha  milik  Nasional/Daerah  pada umunya  adalah  perseroan  terbatas contohnya  PT  BNI,  PT  PLN,  PT  KAI, PT Pos Indonesia, PT Bank Daerah, dll. Sangat  jarang  BUMN/D  yang  masih berbentuk perum, karena dianggap tidak sesuai  dengan  sistem  persaingan  usaha di  era  globalisasi  dan  swastanisasi (privatisasi), jarang pula yang berbentuk CV  karena  lebih  mengarah  kepada bentuk  perusahaan  perorangan  dan keluaraga/kelompok  yang  tidak  cocok dengan  usaha  milik  pemerintah  yang harus mengedepankan kepentingan publik. Mempertimbangkan ke- cenderungan  perkembangan  tersebut serta  visi  dan  misi  yang  harus  diemban
maka  BUMDes  sebaiknya  berbentuk PT.  sedangkan  pengelola  BUMDes Pengelola  BUMDes  terdiri  dari  dewan komisaris dan dewan komisaris.
Pengelola BUMDes dipilih dan ditetapkan  melalui  rapat  pemegang saham  dan  disetujui  oleh  pemdes  dan BPD.  Prose  pemilihan  diatur  dengan tata  tertib  yang  disussun  berdsarkan statute,  AD/ART,  Perdes  terkait,  dan akta notaries pendidikan BUMDes.
Adapun  yang  menjadi  prinsip dasar pertimbangan pendirian BUMDes adalah sabagai berikut:
a. Pemilihan jenis BUMDes sebaiknya mempertimbangkan  kebutuhan  dan potensi  ekonomi  yang  ada  di  desa. Secara  umum  jenis-jenis  kebutuhan masyarakat  desa  di  bidang  ekonomi adalah  Kebutuhan  kesehatan  fisik dan mental. Sebagai contoh, kebutuhan peningkatan gizi menuntut  adanya  pendapatan  tetap yang  mencukupi  untuk  membeli bahan  pangan  dengan  gizi  standart. Biaya  pendidikan  anak.  Sebagai contoh  banyaknya  anak  desa  yang putus sekolah untuk sebagian disebabkan  oleh  faktor  keuangan yang  pad  gilirannya  menjadikan tingkat pemahamandan pengetahuan warga desa rendah sehingga pengelolaan  asset-aset  desa  tidak optimal.
b. Usaha-usaha produktif yang dimiliki warga  banyak  tergantung  kepada pihak luar terutama dalam pematokan  harga  dasar  dan  wilayah jangkauan  pemasaran,  selain  karena akses  yang  kurang.  Hal  ini  juga diakibatkan oleh bentuk pengelolaan lembaga usaha yang tidak profesional.
c. Akumulasi  modal  yang  berputar  di desa  masih  sangat  jarang  ditangani secara kolektif dalam bentuk institusi  usaha.  Sedangkan  jenis- jenis  potensi  bidang  ekonomi  yang secara  umum  dimiliki  desa  antara lain:
d. Adanya  permintaan  bersama  dan sejenis dari kebutuhan warga (bahan,  pangan,  alat  pertanian, kebutuhan modal dll).
e. Adanya  sumberdaya  bersama  (asset desa,  modal  individu,  semangat gotongroyong, dll).
f. Adanya kepentingan bersama Potensi  desa  yang  dimaksud  di
atas  harus  dikelola  sepenuhnya  oleh masyarakat desa sebagai wadah aktivitas  perekonomi  masyarakat  yang dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan guna  memperkuat  pertumbuhan  dan pemerataan ekonomi desa. Sebagaimana potensi  ekonomi  desa  Telang  dan  Gili Timur    yang  perlu  digali  adalah    masih adanya  lahan  tidur,  lahan  tidak  efektif karena  ditinggal  pemiliknya  menjadi TKI,  banyaknya  jumlah  pengangguran, adanya rentenir, semuanya itu merupakan  potensi  yang  perlu  dicari jalan  keluarnya.  Oleh  karena  itu, keberadaan  BUMDes  menjadi  penting sebagai  wadah  pengembangan  potensi desa  untuk  meningkatkan  pendapatan masyarakat.  Beberapa  bidang  usaha yang  mungkin  dapat  dijalankan  oleh BUMDes yaitu: a. bidang Pertanian:
b. bidang peternakan;
c. bidang simpan pinjam;
d. bidang pengelolaan sampah;
e. bidang home industry; dan
f. bidang pasar.
Dalam  hal  perencanaan  dan pembentukannya,  BUMDes  dibangun atas prakarsa (inisiasi  masyarakat) serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatirf, partisipatif dan emansipatif. Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat  atas  keberadaan  BUMDes masih  rendah  sehingga  hal  itu  perlu dilakukan sosialisasi. Pemerintahan Desa  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan    masyarakat setempat, membina kehidupan masyarakat desa, dan meng-
koordinasikan    pembangunan  desa secara  partisipatif.  Di  samping  itu, Pemerintah Desa juga berwenang untuk mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa (Raperdes  )  mengenai  BUMDes  untuk dibahas  bersama  BPD. Sampai saat   ini Desa  Telang  dan  Desa  Gili  Timur belum didirikan BUMDes karena persyaratan  yang  harus  dipenuhi  yaitu penyusunan  Peraturan  Desa,  hal  ini disebabkan  pemerintah  desa  berlatar belakang bukan sarjana hukum sehingga keterbatasan ini memerlukan pemecahan  tersendiri.    Di  sisi  lain, kesempatan memperoleh pelatihan dalam  penyusunan  Peraturan  Desa mengenai  BUMDes  sangat  terbatas, sehingga  Pemerintah  Desa  belum  bisa melaksanakan  kewenangannya  yang berupa  pengajuan  Rancangan  Perdes tentang  BUMDes  tersebut.  Untuk  itu, pemerintah  Desa  perlu  diberi  bekal tentang  penyusunan  Perdes,  khususnya teknik  perancangan  Perdes  sebagai produk dari kewenangan yang dimilikinya  sebagai  landasan  hukum dalam pembentukan BUMDes.

## Pendampingan Pembentukan Perdes
Desa  Telang  dan  Desa  Gili  TImur sampai  saat  ini  belum  mempunyai peraturan  desa.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kedua  desa  tersebut  belum mempunyai pengalaman dalam membentuk  peraturan  desa.  Kegiatan pemdampingan  ini  ditujukan  kepada perangkat  desa  dan  anggota  BPD  agar mereka  mempunyai  rasa  percaya  diri dalam membentuk peraturan desa khususnya tentang BUMDes. Pendampingan  ini  dilakukan  karena tingkat  kesadaran    perangkat  desa  dan masyarakat  desa    tentang    keberadaan BUMDes    masih  rendah  padahal BUMDes merupkan unit ekonomi multi sektor  yang  pengelolaannya  dilakukan oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, kemampuan
Pemerintah  Desa  menyusun  rancangan Perdes  mengenai  BUMDes  termasuk
menyusun  anggaran  dasar  maupun anggaran  rumah  tangga  dan  struktur organisasi  masih  rendah.  Pemerintah Desa juga tidak adanya dana awal untuk membentuk  BUMDes  menjadi  kendala dalam  pendirian  BUMDes.  Padahal adanya  sumberdaya alam yang dimiliki oleh  desa,  hal  ini  sangat  rawan  sekali terjadi    intervensi  modal  dan  pasar  di pedesaan.  Kehadiran  BUMDes  ini sebagai  perusahaan  desa  diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi  desa  dan  menjadi  penangkal bagi  kekuatan  korporasi  asing  dan nasional.  .Di  samping  itu,  BUMDes juga  diharapkan  dapat  menciptakan lapangan  pekerjaan  baru,  menghasilkan barang dan jasa substitusi desa, meningkatkan perdagangan antar- pemerintah desa.
Dari  Pendampingan  ini  maka dihasilkan  suatu  draft  peraturan  desa tentang  pembentukan  BUMDes  dengan melihat  permasalahan  yang  dihadapi oleh kedua desa tersebut.

## Pelatihan  Pembentukan  Peratruran Desa.
Pelatihan  pembetukan  peraturan  desa diikuti  oleh  perwakilan  perangkat  desa dan  anggota  BPD.  Dalam  pelatihan  ini diberikan  dua  materi  utama  yaitu tentang  teknik  penyusunan  peratuan desa  dan  pemahaman  pengelolaan BUMDes.
Materi  pembentukan  peraturan desa diawali dengan memberikan pemahaman  terhadap  jenis  peraturan dalam pemerintahan desa. Jenis peraturan  di  Desa  terdiri  atas  Peraturan Desa,  peraturan  bersama  Kepala  Desa, dan peraturan Kepala Desa.
Terkait  dengan  peraturan  desa maka  Rancangan  Peraturan  Desa  wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap
Rancangan  Peraturan  Desa.  Peraturan Desa  dan  peraturan  Kepala  Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan
Berita  Desa  oleh  sekretaris  Desa. Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Desa,
Kepala  Desa  menetapkan  Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya. Selain materi diatas juga diberikan  materi  terkait  tata  kelola BUMDes. BUMDes merupakan lembaga  atu  institusi  yang  bersifat ekonomis,  yang  didirikan,  dimiliki  dan dikelola oleh pemerintah desa.
Keberadaan BUMDes  dimaksudkan sebagai  upaya  memberikan  pelayanan prima terhadap kebutuhan yang menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak sekaligus menanggulangi
masalah
kemiskinan  dan  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  di  desa.  Selain  itu, BUMDes  juga  dimaksudkan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa sehingga memperkuat kemandirian desa terutama di bidang keuangan.
Dasar hukum pendirian BUMDes adalah UU NO. 6 tahun 2014 tentang  Desa,  di  dalmnya  menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong melalui musyawarah  desa.  BUMDes  dapat menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi, dan/atau  pelayanan  umum  dimana manfaatnya  adalah  semata-mata  tidak lain untuk pengembangan usaha, pembangunan,
pemberdayaan,
pemberian  bantuan  melalui  hibah  dan bantuan  sosial  bagi  desa  sehingga kesejahteraan  masayarakat  desa  dapat terwujudkan.
Sumber: Foto dari Penulis (2016)
Gambar 1 Pendampingan awal untuk menggali permasalahan dalam pembentukan peraturan desa tentang BUMDes di Desa Gili Timur

## Sumber: Foto dari Penulis (2016)
Gambar 2 Pendampingan awal untuk menggali permasalahan dalam pembentukan peraturan desa tentang BUMDes di Desa Telang
Sumber: Foto dari Penulis (2016)
Gambar 3 Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Focus Group Discussion Pem- bentukan Peraturan Desa.
FGD  dilakukan  untuk  mendalami  dari hasil pelatihan sebelumnya. Tujuan dari
FGD ini adalah untuk lebih focus dalam terhadap  persolan  atau  kendala  dalam menyusun peraturan maupun pe- ngelolaan BUMDes.
Kegiatan FGD hanya melibatkan beberapa  orang  yang  terkait  dalam pembentukan peraturan desa dan orang- orang yang akan terlibat dalam pengelolaan  BUMDes.  Dengan  FGD akan  lebih  mendalam  dari  materi pelatihan  sehingga  muncul  solusi  atau dapat  memecahkan  persoalan-persoalan atau  kendala-kendala  dalam  menyusun peraturan desa.
Diskusi  dalam  FGD  ini  ternyata lebih  banyak  membahas  tentang    usaha apa yang akan dikelola BUMDes.  Oleh karena  itu,  tahapan  untuk  identifikasi potensi  desa  itu  sangat  penting  untuk menghasilkan  jenis  usaha  yang  cocok bagi  BUMDes  yang  akan  dibentuk. Setelah  tahapan  identifikasi  maka  yang didiskusikan  dalam  FGD  juga  terkait tahapan pembuatan studi kelayakan dan tahapan  penentuan  bentuk  institusi dalam BUMDes.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  dalam pembentukan  peraturan  desa  dapat dilakukan  dengan  tiga  kegiatan  yaitu pendampingan,  pelatihan  dan  focus group  discussion.  Selain  itu,  untuk menunjuang  ketiga  kegiatan  ini,  juga terdapat buku panduan penyelenggaraan pemerintahan  desa  sebagai  buku  saku bagi perangkat desa, BPD dan pengelola BUMDes.  Untuk  itu  perlu  pemerintah daerah  melakukan  bimbingan  teknis dalam  pembentukan  peraturan  desa  dan pembentukan BUMDes.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapan  terima  kasih  kepada Kemenristekdikti  Republik  Indonesia melalui  DRPM  yang  telah  mendanai program pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema Ipteks bagi Masyarakat(IbM) ini pada tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Mubyarto (1984) Pembangunan Pedesaan., P3PK UGM, Yogyakarta. Nurcholis,  Hanif  (2011)  Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan  Desa,  Erlangga. Jakarta. Silahuddin, M. 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Kementereian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta-Indonesia.
Sukriono,  Didik.  2010.  Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Politik Hukum  Pemerintah  Desa  di Indonesia.  Malang:  Setara  Press kerjasama  dengan  Pusat  Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan. Widjaja,  HAW.  (2002)  Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahann  Daerah.  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.