1 Correspondence email: wiman.rizkidrajat@unsoed.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi April 2023, 12 (2): 363- 386

## GENTRIFIKASI DI DESA WISATA KARANGSALAM, BATURRADEN, JAWA TENGAH
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4

## Abstract
Karangsalam Village is a tourist village that relies on natural tourism and has become widely known since 2016. The existence of this natural tourism has led to massive capital penetration since 2017. Since 2017 in the north of the natural tourism vehicle in Karangsalam village there have been 47 cafes and an Entertainment area. This study aims to trace the forms and impacts of  gentrification  that  occurred  in  the  tourist  village  of  Karangsalam, Baturraden,  Central  Java  through  tourism.  The  method  used  in  this research  is  descriptive  qualitative.  The  primary  data  in  this  study  were obtained  by  conducting  in-depth  interviews  with  informants  from cafes/entertainment  venues  around  the  Karangsalam  tourist  village  and several tourism village administrators. The findings obtained are that there has  been  gentrification  in  the  Karangsalam  tourist  village  which  was initiated  by  capital  penetration  in  the  form  of  building  cafes/entertainment venues.  This  phenomenon  shifted  land  use  in  Karangsalam  village  from what  should  prioritize  Karangsalam  residents  by  the  mandate  of  Law Number  6  of  2014  concerning  Village  Administration,  to  utilization  that prioritizes the economic benefits  of  carriers  of capital  entering the village. The  conclusion  from  these  findings  is  the  discovery  of  the  impact  of gentrification  in  the  form  of  internal  migration  of  citizens,  rising  land prices, and inequality of employment.

## Keywords: Gentrification, Tourist village, Banyumas

## Abstrak
Desa Karangsalam merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam dan  mulai  dikenal  secara  luas  sejak  tahun  2016.  Keberadaan  wisata  alam tersebut menyebabkan terjadinya penetrasi modal secara besar-besaran sejak tahun 2017. Terhitung sejak tahun 2017 di utara wahana wisata alam di desa Karangsalam  berdiri  47  kafe  dan  tempat  hiburan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  melacak  bentuk  dan  dampak  gentrifikasi  yang  terjadi  di  desa  wisata Karangsalam,  Baturraden,  Jawa  Tengah  melalui  pariwisata.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Data  primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  melalukan  wawancara  mendalam dengan  informan  yang  berasal  dari  kafe/tempat  hiburan  yang  berdiri  di sekitar  desa  wisata  Karangsalam  dan  beberapa  pengurus  desa  wisata. Temuan  yang  didapatkan  adalah  terjadi  gentrifikasi  di  desa  wisata Karangsalam  yang  diinisiasi  oleh  penetrasi  kapital  berupa  pembangunan kafe/tempat  hiburan.  Fenomena  tersebut  menggeser  pemanfaatan  lahan  di desa Karangsalam dari yang seharusnya mengutamakan warga Karangsalam sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
Pemerintahan  Desa,  menjadi  pemanfaatan  yang  lebih  mengedepankan manfaat  ekonomi  para  pembawa  masuk  modalke  dalam  desa.  Kesimpulan dari  temuan  tersebut  adalah  ditemukannya  dampak  dari  gentrifikasi  berupa migrasi internal warga, kenaikan harga tanah, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan.

## Kata Kunci: Gentrifikasi, Desa Wisata, Banyumas

## PENDAHULUAN
Dalam  data  yang  dirilis  di  laman  jatengprov.go.id,  Jawa  Tengah memiliki  818  desa  wisata  (https://indonesiakini.go.id/berita/818-desa- wisata-di-jateng-kembali-bangkit-pascapandemi,  30  September  2022). Kebanyakan  potensi  yang  ditawarkan  oleh  desa  wisata  adalah  wisata  alam dan kearifan lokal. Keberadaan desa wisata secara tersirat dijelaskan dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Desa.  Pada Pasal  76  dijelaskan  mengenai  Aset  Desa.  Menurut  Pasal  76  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Desa,  yang dimaksud  dengan  aset  desa  dapat  berupa  bangunan,  hutan  desa,  mata  air milik  desa,  pemadian  umum,  dan  aset  desa  lainnya.  Pengelolaan  aset  desa tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (1). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwan  pengelolaan  aset  desa  harus  melibatkan  asas  kepentingan  umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai  ekonomi.  Asas  tersebut  harus  terlaksana untuk  menjamin  amanat  dalam  Ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa pengelolaan  kekayaan  milik  desa  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat  desa  serta  meningkatkan pendapatan desa.
Inti  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Desa  adalah  pengertian  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Logika  tersebut  merupakan  semacam  logika  konsensus  otonomi pemanfaatan  asset  desa  dalam  berbagai  pendirian  desa  wisata.  Suyadnya (2022)  memberikan  contoh  dalam  penelitiannya  mengenai  kolaborasi  pola penetapan suatu wilayah menjadi desa wisata di Bali yang kerap melibatkan 3  (tiga)  aktor  yaitu  pemerintahan  di  atas  pemerintahan  desa  (bisa pemerintahan kabupaten, provinsi, atau pusat), investor (baik lokal maupun asing) dan dimediasi oleh pemerintahan desa.
Masing-masing  aktor  tersebut  memiliki  peran  masing-masing. Pemerintahan  di  atas  pemerintahan  desa  bekerja  sesuai  dengan  ambiguitas dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Desa. Meskipun  pemerintahan  desa  disebut  sebagai  pemerintahan  yang  otonom, pada  kenyataannya  hal  tersebut  tidak  sepenuhnya  terjadi.  Pada  Pasal  7 disebutkan bahwa pemerintahan di atas pemerintahan desa dapat turut serta dalam penataan desa. Pasal tersebut berimplikasi luas karena membuat desa pada kenyataannya hanya menjadi wilayah otonom terbatas dalam berbagai hal, mulai dari pemerintahan hingga pemanfaatan aset.
Investor  baik  lokal  dan  asing  memainkan  peranan  dalam mempenetrasikan  modal  kapital.  Peran  investor  sangat  vital  untuk memainkan terma “meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa  serta  meningkatkan  pendapatan  Desa”  yang  kerap  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagai asas  utama  dalam  pemanfaatan  aset  desa.  Dan  yang  terakhir  adalah pemerintahan  desa  sebagai  mediator  yang  melegalkan  pemanfaatan  aset desa sebagai desa wisata.
Akibat buruk dari pemanfaatan aset desa sebagai desa wisata adalah terjadinya  gentrifikasi.  Mulanya  gentrifikasi  adalah  studi  mengenai pergeseran  ruang  kelas  menengah  yang  mendesak  ruang  kelas  bawah  di ruang  urban  perkotaan.  Glass  (2016)  merupakan  tokoh  yang  pertama  kali memperkenalkan  istilah  tersebut  pada  studi  kasusnya  mengenai  perluasan perumahan  kelas  menengah  yang  menghimpit  dan  mendesak  perumahan kelas pekerja di London. Beberapa penelitian setelah istilah tersebut muncul selalu mengedepankan kait kelindan antara kota  dan penetrasi  kapital  yang
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
akhirnya  menghasilkan  gentrifikasi.  Secara  spesifik  beberapa  penelitian yang  dilakukan  terkait  gentrifikasi  yang  terjadi  di  kota-kota  di  Indonesia adalah  (Sholihah  &  Heath,  2018)  dan  (Widianto  &  Keban,  2020)  yang membahas  gentrifikasi  yang  terjadi  di  wilayah  Yogyakarta.  Keduanya mengedepankan  penetrasi  kapital  dalam  bentuk  pembangunan  hotel  di wilayah Malioboro. Gentrifikasi pada wilayah tersebut memberikan dampak buruk  bagi  masyarakat  sekitar  berupa  pembaruan  fungsi  ruang, perubahan/pemindahan  ruang,  berkurangnya  lapangan  pekerjaan,  dan berkurangnya hunian murah.
Nyoman  Tri  Prayoga  et  al.  (2013)  memaparkan  gentrifikasi  yang terjadi  di  wilayah  Tembalang,  Semarang.  Dalam  penelitian  tersebut dijelaskan  gentrifikasi  yang  terjadi  akibat  dari  pembaruan  fungsi  ruang berupa  pembangunan  kampus  Universitas  Diponegoro  yang  dimulai  dari tahun  1995.  Akibat  dari  pembaruan  ruang  tersebut  adalah  berupa pemindahan  ruang  dari  masyarakat  terdampak  yang  berefek  pada ketimpangan  akses  ekonomi  dan  meningkatnya  angka  kriminal  di  sekitar wilayah  tersebut.  Hudalah  et  al.  (2016)  menunjukkan  bahwa  kemunculan gentrifikasi  di  daerah  Bandung  diakibatkan  karena  adanya  transisi  cepat proses demokratisasi dan desentraslisasi. Transmisi tersebut membawa efek yang  sangat  fatal  berupa  hampir  hilangnya  kontrol  pemerintah  terhadap penguasaan dan kapitalisasi lahan.
Selama beberapa dekade, studi-studi mengenai gentrifikasi bergerak dalam  satu  paradigma  yang  menyatakan  bahwa  fenomena  tersebut  hanya bisa terjadi di wilayah urban perkotaan. Shin et al. (2016) merupakan salah satu  peneliti  pertama  yang  menyatakan  bahwa  gentrifikasi  bukanlah merupakan  fenomena  pergantian  pengguna  lahan  biasa.  Secara  spesifik gentrifikasi merujuk pada sebuah proses transformasi area hunian di wilayah perkotaan  yang  umumnya  dihuni  masyarakat  miskin,  menjadi  kawasan  elit yang terdiri dari properti hunian pekerja kelas menengah dan properti untuk keperluan  komersial  seperti  kompleks  pertokoan,  perkantoran,  atau  sarana akomodasi.  Dalam  logikanya,  karena  melibatkan  transformasi  ruang  yang diikuti  transformasi  kelas,  locus  gentrifikasi  suatu  saat  nanti  akan  meluas
tidak  hanya  terjadi  di  wilayah  perkotaan,  namun  akan  merambah  wilayah perdesaan.
Liang & Bao (2015) dan Chan et al. (2016) memperkuat pendapat di atas.  Bahwa  seiring  menyempitnya  ruang  yang  harus  digentrifikasi  di wilayah  perkotaan,  arah  gentrifikasi  berubah  dan  mengalami  transformasi menuju wilayah perdesaan. Hal menarik dari transformasi pola  gentrifikasi wilayah  perkotaan  dengan  wilayah  perdesaan  adalah  pada  modus  operandi kapital  yang  digunakan.  Apabila  di  wilayah  perkotaan  gentrifikasi menggunakan  modus  yang  dapat  dikatakan  tersurat  melalui,  misalnya, pembangunan  fisik  wilayah  perkotaan  kumuh  menjadi  wilayah  kelas menengah, maka gentrifikasi di wilayah perdesaan terjadi melalui pariwisata atau turisme.
Gant  (2016)  menawarkan  pilihan  jawaban  untuk  menjawab pertanyaan  bagaimana  pariwisata  menjadi  modus  operandi  ampuh  yang digunakan  untuk  menggentrifikasi  wilayah  perdesaan.  Pertama  karena gentrifikasi  merupakan  sesuatu  yang  melekat  pada  proses  kapitalisasi. Sehingga  di  manapun  terjadi  penetrasi  kapital  pada  sebuah  wilayah,  pasti akan  terjadi  gentrifikasi;  baik  di  desa  maupun  di  kota.  Kedua  karena gentrifikasi  sesungguhnya  merupakan  proses  untuk  meningkatkan  status ekonomi  yang  sangat  penting  bagi  wilayah  pinggiran.  Sehingga,  untuk meningkatkan  daya  tarik  suatu  wilayah  pinggiran  diperlukan  model-model “menyolek  diri”  dengan  gentrifikasi.  Dan  secara  khusus,  apa  yang  dijual dari  wilayah  pinggiran  adalah  pemanfaatan  lahan  yang  tidak  didadapatkan di wilayah urban perkotaan; pariwisata.
González-Pérez  (2020)  menambahkan  bahwa  gentrifikasi  wilayah perdesaan melalui pariwisata akan cenderung membawa manfaat yang salah bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena, pertama pariwisata dan  kebutuhan  berwisata  bukan  merupakan  kebutuhan  yang  melekat  pada masyarakat  di  wilayah  perdesaan.  Kedua  intesifikasi  lahan  wilayah perdesaan  melalui  pariwisata  pada  kenyataannya  tidak  akan  berhasil mengubah  sifat  melekat  masyarakat  perdesaan  dari  kelas  pekerja  menjadi kelas  menengah.  Dan  ketiga  kedua  hal  tersebut  hanya  akan  menggeser
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
masyarakat  urban  perkotaan  untuk  menemukan  ruang  baru  melalui pariwisata  dan  tidak  memberikan  manfaat  ekonomis  apapun  pada masyarakat perdesaan. Karena mereka hanya menjadi “penonton” semata.
Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, tulisan ini bertujuan untuk memotret gentrifikasi  yang terjadi di desa Karangsalam sebagai desa wisata.  Penelitian  tersebut  menjadi  penting  karena  selama  ini  gentrifikasi dianggap sebagai fenomena sosial yang hanya dapat terjadi pada masyarakat urban  perkotaan  melalui  pembangunan  fisik  untuk  meniadakan  wilayah yang  dianggap  perlu  untuk  disesuaikan  dengan  kebutuhan  perkotaan modern.  Namun,  pada  kenyataannya  seiring  dengan  semakin  meluasnya pembangunan  fisik  di  wilayah  urban  perkotaan,  gentrifikasi  kini  menyasar wilayah  perdesaan  melalui  metode  yang  lebih  subtil  yaitu  melalui pariwisata. Fenomena yang terjadi di desa Karangsalam menjadi perlu untuk diteliti  karena  desa  tersebut  secara  faktual  mengalami  gentrifikasi  melalui pembangunan  desa  wisata.  Selain  itu  dampak-dampak  sosial  dari gentrifikasi  juga  dirasakan  secara  signifikan  oleh  warga  desa  Karangsalam yang  seharusnya  menjadi  fokus  utama  dari  desa  wisata  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif.  Logika  berpikir  kualitatif  adalah  logika  induktif.  Artinya penyimpulan  fenomena  yang  bersifat  umum  dibangun  dari  logika-logika fenomena  yang  bersifat  khusus.  Fenomena  umum  dalam  logika  penelitian ini  adalah  desa  wisata  merupakan  bentuk  gentrifikasi  dan  tidak  selalu memberikan  keuntungan  bagi  warga  desa  terlibat.  Sedangkan  logika khususnya adalah kasus yang terjadi di desa Karangsalam.
Data  primer  pertama  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara mendalam  dengan  10  (sepuluh)  informan  dari  kafe/tempat  hiburan  di  desa Karangsalam.  Pengumpulan  data  kemudian  diolah  untuk  menemukan  fakta mengenai  waktu  berdiri,  penggunaan  lahan  desa  dan  pelibatan  masyarakat setempat  di  kafe/tempat  hiburan.  Data  primer  selanjutnya  berasal  dari  5
(lima)  informan  dari  kelompok  sadar  wisata  dan  BUMDES.  Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
No Inisial Informan Karakteristik Informan 1 O (35 tahun) Pengelola Gurau 2 I (usia tidak disebutkan) Pengelola Warung Tenda Bintang 3 E (40 tahun) Pengelola Pandava 4 G (29 tahun) Pengelola Wadas Kamulyan 5 A (23 tahun) Pengelola Lembah Patih 6 R (usia tidak disebutkan) Pengelola Warung Watu Gede 7 A (26 tahun) Pengelola Warung Kebon 8 R (19 tahun) Pengelola Duduk Melingkar 9 Y (29 tahun) Pengelola Kedai Santai 10 S (45 tahun) Pengelola Kedai Khasanah Sidamulih 11 W (64 tahun) Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan 12 P (48 tahun) Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan 13 K (50 tahun) Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan 14 S (38 tahun) Mantan pengurus BUMDES desa Karangsalam 15 Sr (41 tahun) Mantan pengurus BUMDES desa Karangsalam
Tabel 1: Inisial dan Karakteristik Informan
(Sumber: data peneliti diolah)
Waktu  pengumpulan  data  dimulai  dari  bulan  November-Desember 2022.  Data  terkumpul  kemudian  diolah  melalui  kondensasi  dan  tabulasi. Selanjutnya  dilakukan  reduksi  data  untuk  menemukan  data  yang  paling tepat  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian  yaitu  keterkaitan  antara keberadaan  desa  wisata  dengan  penetrasi  kapital  yang  menyebabkan terjadinya  gentrifikasi  di  desa  Karangsalam.  Data  sekunder  berasal  dari tinjauan pustaka mengenai kasus-kasus serupa yang terjadi baik di Indonesia atau  di  belahan  dunia  lain  melalui  jurnal  akademik.  Masing-masing  data kualitatif  yang  bersifat  primer  dan  sekunder  kemudian  digabungkan  untuk menarik  kesimpulan  yang  menunjukan  fakta  terjadinya  gentrifikasi  di  desa Karangsalam secara mendalam, mulai dari modus operandi, bentuk, hingga dampaknya terhadap warga desa.
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Bentuk Gentrifikasi di Desa Karangsalam
Desa  Karangsalam  merupakan  desa  yang  terdapat  di  wilayah administratif  Kecamatan  Baturraden,  Kabupaten  Banyumas,  Provinsi  Jawa Tengah. Profil desa Karangsalam pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
No Profil Keterangan 1 Luas wilayah 510 km 2 2 Jarak ke ibukota kecamatan 5.0 km 3 Ketinggian 460.0 mdpl 4 Luas hutan negara 371.0 Ha 5 Jumlah dusun 2 6 Jumlah penduduk 2706 orang 7 Kepadatan penduduk 530.6/km 2
Tabel 2: Profil desa Karangsalam Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2022)
Desa  Karangsalam  awalnya  merupakan  desa  pada  umumnya  di wilayah  Kecamatan  Baturraden.  Secara  umum,  wilayah  Kecamatan Baturraden bagian utara memiliki lanskap yang masih hijau karena berada di kaki  Gunung  Slamet.  Desa  Karngsalam  memutuskan  untuk  mulai memaksimalkan  potensi  lanskap  desanya  pada  tahun  2015.  Pada  tahun tersebut,  pemerintahan  desa  bersama  beberapa  warga  memutuskan  untuk membuka sebuah curug menjadi destinasi wisata secara luas (https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa- wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata- nusantara).
Gambar 1: Tangkapan google earth Desa Karangsalam, Baturraden
Pada  awal  pembukaan  destinasi  tersebut,  desa  Karangsalam  masih menggunakan  dana  kolektif  yang  dikumpulkan  oleh  desa  dan  masyarakat setempat. Sampai pada akhirnya alokasi dana desa bisa mulai dipergunakan mulai  tahun  2016.  Untuk  mengakomodasi  pengunjung  yang  datang  warga desa  diberdayakan  untuk  menyediakan  sarana  pendukung  seperti  warung makan  dan  hunian  sementara  semacam  wisma.  Awalnya  tercatat  hanya terdapat 6 (enam) wisma dan 14 (empat belas) warung makan yang dikelola oleh  masyarakat  sekitar  (BPS  Kabupaten  Banyumas,  2016).  Pembukaan destinasi  wisata tersebut  ternyata memberikan efek  yang baik.  Hal  tersebut dibuktikan dengan tercatatnya kunjungan sekitar 4000 wisatawan pada satu tahun awal pembukaan destinasi wisata
tersebut (https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa- wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata- nusantara).
Respon  terhadap  destinasi  wisata  yang  baik  membuat  pemerintah desa Karangsalam dan masyarakat desa membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) Tirta Kamulyan. Tujuan utama dibentuknya pokdarwis tersebut adalah  untuk  mengakomodasi  dan  mengembangkan  wisata  di  desa Karangsalam  secara  luas  (Istiqomah,  2019).  Untuk  melakukan  tujuan tersebut  pokdarwis  Tirta  Kamulyan  mulai  membuka  beberapa  destinasi wisata lain seperti Curug Moprok, Curug Pabela, Kedung Pete, dan Sendang Bidadari.  Selain  itu  beberapa  wisata  buatan  dengan  mengandalkan  lanskap alam juga turut dibangun. Yang paling terkenal adalah camping alam Umbul Panggok  (CAUB).  Pengelolaan  destinasi-destinasi  wisata  tersebut  berada dalam  pengelolaan  terpadu  berupa  BUMDes  Dekade  Maju  desa Karangsalam yang melibatkan pokdarwis dan pemerintahan desa (Aprilia et al.,  2022).  Peningkatan  jumlah  destinasi  wisata  di  desa  Karangsalam  juga diikuti  dengan  peningkatan  sarana  pendukung  dalam  jumlah  sebagai berikut:
No Tahun Sarana pendukung Warung/Kedai Makan Hotel/Wisma 1 2017 14 6 2 2018 16 6 3 2019 18 8
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
4 2020 22 10 5 2021 26 14 6 2022 47 16
Tabel 3: Peningkatan sarana pendukung wisata di desa Karangsalam 2017-2021
Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2017-2022)
Peningkatan  pembangunan  sarana  pendukung  wisata  di  desa Karangsalam  berpusat  pada  dibukanya  wahana  wisata  Curug  Telu.  Seperti yang  telah  dipaparkan  di  atas,  pembukaan  desa  wisata  mendorong terbentuknya  pokdarwis.  Mulanya  pokdarwis  tersebut  dibentuk  untuk mengantisipasi  animo  turisme  yang  tercipta  di  Desa  Karangsalam  melalui Curug  Telu.  W  (64  tahun)  yang  merupakan  mantan  pengurus  pokdarwis menyatakan dinamika yang terjadi pada awal pembukaan Curug Telu:
“Awal pembukaan nggih terus pada bikin kelompok. Istilahnya pokdarwis dan Bumdes. Dari dua kelompok tersebut para orang yang istilahnya mau ngurusi wisata awalnya dapat lumayan. Sebagai contoh dari tiket masuk itu bisa dipotong sekitar 7.14% buat yang mau jaga atau markir. Terus kalau dari Bumdes itu mau motong  sekitar  9.36%  buat  yang  mau  ngurusi  wisata  ini.  Terus  juga  akhirnya dibikinkan ruang buat warga asli yang kira-kira mau usaha di sini. Ya siapa saja boleh  dagang  di  sini.  Itu  dijamin  sama  desa  (Pemerintahan  desa)”  (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2022).
Dengan  meningkatnya  animo  turisme  di  desa  Karangsalam,  Curug Telu  menjadi  pusat  ekonomi  yang  membuat  banyak  orang  dari  luar  desa Karangsalam tertarik untuk mencoba peruntungan dengan mengeruk uang di sekitarnya. Hal tersebut menjadi tren pada tahun 2017. Alasan tren tersebut terjadi menurut W adalah karena pemerintahan desa hanya memiliki kontrol restriksi  atau  pembatasan  penggunaan  lahan  desa  di  dalam  kawasan  Curug Telu  saja.  Tidak  di  kawasan  di  luar  Curug  Telu.  Dalam  wawancara dinyatakan:
“Kalau yang di sini ya memang harus orang sini, mas. Tapi yang di atas (kawasan di atas Curug Telu) lah itu bebas. Itu udah kena sama orang luar semua, mas.  Ya  mulai  awal-awal  2017  itu  tahu-tahu  banyak  yang  ngeliat-liat.  Eh,  jarak berapa  bulan  jadi  kafe.  Aslinya  tak  kira  sih  cuma  satu  dua.  Lah,  terus  kok  tahu- tahu  sekarang  banyak  banget.  Ya  wong  anu  bebas.  Masa  desa  mau  ngelarang orang buka usaha”. (Wawancara dilakukan tanggal  11 Desember 2022).
Gambar 2: Wahana Wisata Curug Telu (Sumber: dokumentasi penulis)
Kenaikan  jumlah  kafe  dan  tempat  hiburan  milik  pribadi  secara signifikan di sekitar wahana wisata Curug Telu terlihat dalam tabel berikut:
No Nama Kafe/tempat hiburan Tahun berdiri Kepemilikan lahan 1 Gurau 2017 Pribadi (beli) 2 Warung Tenda Bintang 2017 Pribadi (beli) 3 Pandava 2018 Pribadi (beli) 4 Wadas Kamulyan 2020 Pribadi (beli) 5 Lembah Patih 2020 Pribadi (beli) 6 Warung Watu Gede 2020 Pribadi (warisan) 7 Warung Kebon 2020 Pribadi (beli) 8 Duduk melingkar 2021 Sewa (pada pribadi) 9 Kedai Santai 2021 Sewa (pada pribadi) 10  Kedai Khasanah Sidamulih 2021 Sewa (pada pribadi)
Tabel 3: Nama Kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar Curug Telu (Sumber: data peneliti diolah, Desember 2022)
Melalui  tabel  di  atas  dapat  dibaca  tren  bahwa  sejak  tahun  2017 hingga  tahun  2021  terjadi  peningkatan  pembangunan  kafe  dan  tempat hiburan  di  sekitar  Curug  Telu.  Dari  kesepuluh  kafe/tempat  hiburan  yang diwawancarai  kesemuanya  memiliki  tipe  kepemilikan  lahan  pribadi  dari tanah  yang  dibeli  kepada  masyarakat  desa  Karangsalam  setelah  desa tersebut  menjadi  desa  wisata.  Meskipun  terdapat  3  (tiga)  kafe  yang menyewa  lahan,  tetapi  sewa  lahan  yang  dilakukan  bukan  merupakan  pola sewa  terhadap  aset  desa.  Melainkan  sewa  kepada  tanah  pribadi  yang memang menjadi aset terbengkalai atau tidak terpakai.
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
Gambar 3: Lanskap bangunan kafe di atas wahana wisata Curug Telu (Sumber: dokumentasi penulis)
Dorongan  untuk  membangun  kafe/tempat  hiburan  di  sekitar  Curug Telu juga merupakan sebuah konsensus, yaitu karena adanya wahana wisata yang tengah ramai dan mereka tertarik untuk mencoba peruntungan dengan mengeruk  uang  di  sekitarnya.  Dalam  wawancaranya,  kesepuluh  informan menyatakan sebagai berikut:
“Ya, kita  sih  nggak bisa  bilang  sepenuhnya  ramai  gara-gara  curug.  Karena  kan Karangsalam itu global. Lagian nggak cuma di sini, kan? Banyak juga wisata lain. Tapi  ya  kalau  curug  ramai,  kita  juga  ikut  ramai  juga.  Intinya  mungkin  pengin ngasih  opsi  aja  biar  nggak  pada  bosen  ke  curug  terus”  (Informan  O,  35  tahun, Gurau. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).
“Kalau dari daerah Curug Telu ya itu bener. Lah, bangunan-bangunan ini ada ya gara-gara  itu  (Curug  Telu)”  (Informan  I,  usia  tidak  disebutkan,  Warung  Tenda Bintang. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
Gambar 4: Kafe Duduk Melingkar (Sumber: dokumentasi penulis)
“Ya,  ya,  agak  bingung  sebenarnya,  mas.  Mungkin  karena  ada  curug  terus  jadi jalannya  diperbaiki  buat  ke  atas,  ya?  Itu  mungkin  hubungannya.  Tapi  buktinya kayaknya curug ya sekarang sepi. Ya nggak sepi. Tapi nggak aktif banget. Lagian juga wisata kan banyak banget sekarang, mas” (Informan E, 40 tahun, Pandava. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
“Banget, mas. Kaya sekarang mungkin ya kerena CAUB, ya. Kan anu sama-sama punya desa. Kalau curug mungkin udah turun sekarang. Tapi ya buktinya ngaruh, mas.  Wong  nyedotnya  nggak  cuma  dari  sekitaran  sini.  Dari  mana-mana” (Informan  G,  29  tahun,  Wadas  Kamulyan.  Wawancara  dilakukan  20  Desember 2022).
Gambar 5: Javana Kafe (Sumber: Dokumentasi penulis)
“Beberapa  emang  gitu,  mas.  Kan  gini,  sini  jualan  produk  di  bawah  ada  wisata. Jadinya  yang  dari  sana  terus  pada  mampir  ke  sini.  Jadinya  ngaruhnya  di  situ” (Informan A, 23 tahun, Lembah Patih. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
“Fifty-fifty, lah (50%-50%). Ya karena aku sebenere usaha apa-apa sendiri, mas. Kalau  ada  yang  wisata,  terus  mbelok.  Terus  cocok  sama  masakanku.  Jadi  kesini lagi.  Gitu”  (Informan  R,  usia  tidak  disebutkan,  Warung  Watu  Gede.  Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
“Ya jelas itu, sih. Karena ada spot (Curug Telu) kan jadi pada ketarik ke sini. Jadi ya anu gara-gara ada spot itu. (Informan A, 26 tahun, Warung Kebon. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
“Ada, mas. Ya karena memang kita pasarnya buat wisatawan. Yang dateng ke sini yang  mampir.  Bukan  warga  asli  sini”  (Informan  R,  19  tahun,  Duduk  Melingkar. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
Gambar 6: Tempat hiburan Gurau (Sumber: Dokumentasi penulis)
“Bener. Dari awal Curug Telu terus menjalar ke utara. Yang jadi pelanggan atau minimal orang yang dateng ke sini ya pengunjung wisata” (Informan Y, 29 tahun, Kedai Santai. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).
“Ya  gara-gara  dibikin  CAUB  sama  Curug  jadi  sini  buka  terus  ikut  rame” (Informan  S,  45  tahun,  Kedai  Khasanah  Sidamulih.  Wawancara  dilakukan  20 Desember 2022).
Temuan  data  di  atas  menjelaskan  bahwa  proses  gentrifikasi  terjadi secara  gradual  atau  bertahap  di  desa  Karangsalam.  Proses  pertama  yang membawa  gentrifikasi  ke  desa  tersebut  adalah  pariwisata  melalui pembukaan  wahan  wisata  Curug  Telu.  Seiring  dengan  berkembangnya wahana  tersebut,  terjadi  pembangunan-pembangunan  fisik  yang  telah menjadi  ciri  khas  dari  proses  tersebut.  Pembangunan  yang  terjadi  di  desa Karangsalam  akibat  pariwisata  berupa  kafe/tempat  hiburan.  Dalam praktiknya,  rangkaian  proses  tersebut  sayangnya  tidak  berhasil  melibatkan secara  penuh  masyarakat  desa  sesuai  yang  diamanatkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Rangkaian  proses  tersebut  senada  dengan  tawaran  jawaban González-Pérez  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  ketika  gentrifikasi  di wilayah  perdesaan  menjadi  sebuah  keniscayaan  melalui  pariwisata,  akan terjadi  pergeseran  ruang  bagi  masyarakat  urban  perkotaan.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  temuan  bahwa  terjadi  pelepasan  aset  tanah  untuk membangun  ruang-ruang  berupa  kafe/tempat  hiburan  di  desa  Karangsalam yang  peruntukannya  adalah  untuk  pengunjung  wahana  wisata  yang
kebanyakan  merupakan  masyarakat  urban  perkotaan  sekaligus  meletakan masyarakat asli perdesaan menjadi “penonton” belaka.

## Dampak Gentrifikasi di Desa Karangsalam
Gentrifikasi  merupakan  upaya  perubahan  fisik,  ekonomi,  dan kultural  terhadap  sebuah  ruang  (Pearman,  2019).  Perubahan  fungsi  ruang akibat  gentrifikasi  kerap  memberikan  beban  terhadap  kaum  minoritas  di manapunmereka  berada  (Hwang,  2016).  Secara  luas  dampak  sosial  dari gentrifikasi  terrangkum  dalam  istilah  segregasi  atau  pemisahan.  Zuk  et  al. (2018)  memberikan  contoh  dalam  artikelnya  bahwa  segregasi  atau pemisahan  tersebut  tidak  melulu  berbentuk  sesuatu  yang  tegas  seperti misalnya bentuk pemisahan perumahan antara pendatang dan penghuni asli sebuah  wilayah,  pemisahan  warga  berkulit  putih  dengan  warga  berkulit hitam,  atau  pemisahan  perumahan  orang  kaya  dengan  orang  miskin. Pemisahan  dapat  terjadi  dalam  bentuk  yang  lebih  subtil  berupa  hadirnya identitas  baru  yang  tegas  yang  melekat  pada  masing-masing  orang  dalam sebuah ruang.
Pengertian tentang gentrifikasi secara luas di atas pada kenyataannya ditemukan  selama  penelitian  di  desa  Karangsalam.  Secara  garis  besar ditemukan  pola-pola  segregasi  yang  terbukti  melalui  hasil  wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Pada  pindahan  artinya  pindahan  ke  dalam,  mas.  Kalau  sampai  pindah  dari Karangsalam  ya  belum  ada  kalo  gara-gara  wisata.  Mulai  agak  banyak  yang pindahan  ya  mungkin  mulai  2017an”  (Informan  P,  48  tahun,  Mantan  pengurus Pokdarwis. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).
“Ya  namanya  orang  desa  mungkin,  sih.  Nerima.  Yang  penting  masih  di  sini-sini aja  (desa  Karangsalam).  Terus ya itu tanahnya  pada  jadi  kafe-kafe  pinggir jalan naik  itu”  (Informan  K,  50  tahun,  Mantan  pengurus  Pokdarwis  .  Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).
“Yang  pinggir  jalan  anu  harganya  jadi  mahal-mahal  sejak  wisata.  Jadinya  jadi pada  dijualin  terus  agak  masuk-masuk  ke  gang  ya  nggak  papa”  (Informan  S,  38 tahun, Mantan pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).
“Mumpung  lah,  mas.  Asal  masih  di  sini  (desa  Karangsalam)  sama  bisa  nyambi kerja di sawah sama sedikit-sedikit ikut (cari kerja) dari wisata” (Informan Sr, 41 tahun, Mantan pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).
Temuan dari wawancara di atas menunjukan terdapatnya  pemisahan antara  ruang  yang  seharusnya  menjadi  ruang  tinggal  dengan  yang  menjadi
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
ruang  yang  digentrifikasi  atas  nama  desa  wisata.  Selain  pemisahan  ruang terbaca  pula  pemisahan  identitas  dimana  ruang  yang  digentrifikasi  adalah milik  pemodal,  sedangkan  ruang  yang  berada  jauh  dari  akses  jalan  utama adalah ruang tinggal milik masyarakat.
Selain  pemisahan  ruang,  bentuk  segregasi  lainnya  terbaca  melalui hasil wawancara berikut:
“Awal  banget  itu  2  juta/ubin  dapet.  Terus  bisa  sampai  22  juta/ubin  pas  lagi ramai-ramainya.  Tahun  2017  itu”  (Informan  Sr,  41  tahun,  Mantan  pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).
“Katanya sih pertamanya 2 sampe 2,5 juta/ubin lah, mas. Terus naik ini. Lah, katanya per ubin bisa sampai 20an juta. Orang ini belinya milyaran kata yang punya  dulu.  Tapi  kok  sekarang  itu  sepi.  Karena  covid-19  sama  tambah  udah bosen  kali,  mas.  Merosotnya  bisa  sampai  11  jutaan  sekarang  per  ubin. (Informan E, 40 tahun, Pandava. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).
Hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  menunjukan  bahwa ditemukan  dampak  gentrifikasi  lain  berupa  naiknya  harga  tanah  di  desa Karangsalam  pasca  menjadi  desa  wisata.  Hal  tersebut  memberikan  bukti bahwa  kembali  ditemukan  segregasi  antara  pemilik  tanah  di  desa Karangsalam  dengan  pelaku  usaha  yang  masuk  ke  desa  tersebut  melalui modal untuk mendirikan kafe/tempat hiburan.
Bentuk  segregasi  terakhir  yang  merupakan  dampak  sosial  dari gentrifikasi di desa Karangsalam ditemukan melalui wawancara berikut:
” tadinya  kalau  nggak  salah  ada  48  orang  anggotanya  (Pokdarwis).  Tugasnya  ya ngelola  wisata.  Apa  aja.  Mulai  dari  jualan  tiket  sampai  markir  di  curug.  Pas markir  agak  lumayan  tiap  Sabtu  Minggu,  tahu-tahu  itu  yang  dari  kabupaten (DLLAJR)  ikut  markir  di  sini.  Ya  pakai  seragam  sih,  mas.  Nggak  narik  bayaran juga. Tapi kan ya jadi lahane anak-anak ilang. Ini sekarang cuma tinggal 5 orang katanya  yang  mau  ngurusi  kumpulan  (Pokdarwis).  Lainnya  ya  akhirnya  mencar- mencar di kafe-kafe atas. Jadi apa aja yang penting kerja” (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2022).
Hasil  wawancara  dengan  informan  tersebut  memberikan  gambaran bahwa  warga  desa  Karangsalam  mengalami  segregasi  lain  berupa pengelompokannya  sebagai  angkatan  kerja.  Dalam  praktik  kesehariannya, para  warga  asli  desa  Karangsalam  lebih  dikelompokan  sebagai  angkatan kerja  tidak  terlatih.  Sedangkan  angkatan  kerja  profesional  atau  terlatih adalah  milik  mereka  yang  datang  ke  desa  Karangsalam  melalui  modal, pembangunan, dan proses gentrifikasi.

## Pembahasan

## Migrasi Internal Warga Desa
Migrasi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah  perpindahan penduduk  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya.  Ruang  yang  menjadi  obyek migrasi  adalah  ruang  yang  sangat  luas.  Mulai  dari  negara,  hingga  ruang- ruang  lain  yang  lebih  kecil.  Temuan  pada  hasil  di  atas  menunjukan terjadinya  migrasi  di  desa  Karangsalam.  Migrasi  yang  dimaksud  bukan merupakan  perpindahan  orang  yang  berada  di  desa  Karangsalam  menuju tempat  lain  seperti  desa  di  luar  Karangsalam,  atau  bahkan  sampai  seperti transmigrasi  ke  luar  pulau.  Melainkan  merupakan  perpindahan  dari  satu ruang  yang  sama  di  desa  Karangsalam.  Perpindahan  tersebut  dipicu  oleh adanya pariwisata. Warga desa yang memiliki aset berupa tanah di tepi jalan utama wilayah atas curug terpaksa berpindah dari ruang yang dianggap vital dan dapat dirias melalui proses gentrifikasi menuju ke ruang yang lebih jauh dari akses jalan utama.
Perpindahan  tersebut  menurut  salah  satu  informan  terjadi  pada  saat ketika  tiba-tiba  tahun  2017  desa  Karangsalam  mulai  menjadi  salah  satu destinasi utama wisata di Kabupaten Banyumas. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari lonjakan sebesar 18.89% dari 6480 pengunjung total pada tahun 2016  pengunjung  total  menjadi  8369  pada  tahun  2017  (BPS  Kabupaten Banyumas, 2017). Pola perpindahan tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah rangkaian yang utuh. Pertama, menurut (Wu et al., 2018) sebuah ruang bisa dianggap  merupakan  ruang  vital  yang  memiliki  nilai  surplus.  Kelompok kelas yang menentukan demikan adalah kelompok menengah ke atas, dalam hal  ini  adalah  para  pembawa  modal  untuk  pembangunan  kafe/tempat hiburan.  Kedua,  menurut  (Anguelovski  &  Connolly,  2019)  dan  (Doshi, 2020)  dengan  adanya  penetapan  fungsi  ruang  dari  satu  kelas,  kemudian yang  terjadi  selanjutnya  adalah  adanya  permintaan  perpindahan  sebuah kelas lain untuk kebaikan bersama, dalam hal ini kelas menengah ke bawah; warga  desa  Karangsalam.  Ketiga,  menurut  (Cuberos-Gallardo,  2022) perpindahan  tersebut  mendorong  perilaku  komunal  masyarakat  yang terdesak  oleh  penetrasi  kapital  yang  menyebabkan  terjadinya  pelepasan lahan  yang  bisa  dianggap  terjadi  secara  bersamaan  di  wilayah  atas  Curug Telu.
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4

## Kenaikan Harga Lahan Secara Signifikan
Migrasi  internal  yang  terjadi  di  desa  Karangsalam  berjalan  melalui proses  yang  minim  konflik.  Artinya  perpindahan  tersebut  tidak  sampai melibatkan  agen  yang  mempenetrasikan  keinginan  pemilik  modal  terhadap pemilik  tanah.  Dalam  berbagai  kejadian,  penggunaan  agen  yang mempenetrasikan  keinginan  tersebut  kerap  terjadi  melalui  penggunaan paramiliter  maupun  aparat  negara  itu  sendiri  (Anggraeni  et  al.,  2019). Perpindahan  yang  terjadi  di  desa  Karangsalam  adalah  karena  terjadinya kenaikan harga lahan ketika banyak warga desa memutuskan untuk melepas tanah.  Kenaikan harga lahan merupakan  fenomena  yang lazim terjadi pada proses  gentrifikasi.  Ortega  (2016)  menyebutkan  bahwa  proses  masuknya kelompok  kelas  menengah  ke  atas  dan  akumulasi  modal  memberi  dampak pada kenaikan harga jual properti di sebuah wilayah.
Meskipun  dalam  penggalian  data  penulis  tidak  menemukan konsensus harga tanah di desa Karangsalam sebelum dan sesudah masuknya investor  yang  membangun  kafe/tempat  hiburan,  namun  ditemukan  hasil berupa kenaikan tanah dalam taraf yang ekstrem di wilayah tersebut seperti yang  tercantum  dalam  wawancara  pada  bagian  hasil.  Temuan  tersebut membuktikan  bahwa  terjadi  kenaikan  harga  yang  tidak  masuk  akal  pada tanah di desa Karangsalam. Kenaikan tanah tersebut memicu migrasi warga desa  karena  mereka  menjual  tanahnya  yang  berada  di  wilayah menguntungkan seperti yang ditetapkan oleh kelas menengah ke atas, dalam hal  ini  para  investor  yang  hendak  membangun  kafe/tempat  hiburan  pada tahun 2017. Fakta bahwa setelah pandemi Covid-19 terjadi penurunan harga tanah  tidak  kemudian  memberikan  keuntungan  kembali  pada  warga  desa. Sebab,  harga  setelah  penurunan  masih  merupakan  harga  yang  tidak  masuk akal  apabila  dilihat  dari  harga  awal  tanah  di  tepi  jalan  utama  desa Karangsalam.
Fenomena tersebut membuat warga desa Karangsalam yang melepas tanahnya  tidak  mungkin  memiliki  akses  atau  kemampuan  ekonomis  untuk merebut  kembali  ruang  yang  awalnya  menjadi  milik  mereka. Marcuse (2016)  dan  Górczyńska  (2018)  menyatakan  bahwa  kenaikan  harga  tanah akibat  gentrifikasi  memberikan  efek  fatal  bagi  warga  di  wilayah  yang tergentrifikasi.  Mereka  menyebut  bahwa  permainan  harga  pada  wilayah
tergentrifikasi mengunci  warga kelas bawah atau yang tidak mampu secara ekonomi  untuk  berada  di  ruang  ketersingkiran,  baik  secara  akses  ekonomi maupun  secara  akses  fisik.  Hal  demikian  pula  yang  akan  dirasakan  oleh warga  desa  Karangsalam  karena  permainan  harga  tanah  di  wilayahnya akibat dari pariwisata.

## Ketidakmerataan Lapangan Pekerjaan
Dampak  terakhir  dari  gentrifikasi  di  desa  Karangsalam  adalah ketidakmerataan  lapangan  pekerjaan.  Fakta  tersebut  didapatkan  dari konsensus  hasil  wawancara  pemilik  kafe/tempat  hiburan  yang  menyatakan bahwa  mereka  sama  sekali  tidak  menggunakan  warga  desa  sebagai  tenaga terlatihnya.  Tenaga  terlatih  yang  dimaksud  adalah  tenaga  yang  memiliki kemampuan  tertentu  berkaitan  dengan  usaha  utama  kafe/  tempat  hiburan. Secara  spesifik  tenaga  terlatih  yang  dimaksud  adalah  tenaga  seperti  barista (penyaji  kopi),  pelayan  kafe,  tenaga frontline tempat  hiburan,  koki,  hingga manajer. Tenaga-tenaga terlatih lebih banyak datang dari luar wilayah desa Karangsalam.
Para  pemilik  kafe/tempat  hiburan  lebih  menggunakan  tenaga  tidak terlatih  yang  merupakan  warga  desa  Karangsalam  untuk  usaha  mereka. Jenis-jenis  tenaga  tidak  terlatih  yang  dimaksud  adalah  penjaga  malam, tukang parkir, dan tukang renovasi  ketika terjadi kerusakan. Tenaga-tenaga tidak  terlatih  yang  berasal  dari  warga  desa  bekerja  dalam  sistem  serabutan atau  tidak  pasti.  Mereka  hanya  akan  hadir  ketika  terjadi  kerusakan  pada kafe/tempat  hiburan,  kebutuhan  untuk  menjaga  malam,  dan  ketika  akhir pekan  pengunjung  wahana  wisata  meningkat  sehingga  diperlukan  tenaga untuk mengurai lalu lintas.
Pratiyudha  (2019)  menyatakan  bahwa  ketidakmerataan  lapangan pekerjaan akibat gentrifikasi merupakan akar dari permasalahan sosial pada tempat  yang  tergentrifikasi.  Nurwafi  (2015)  memberikan  contoh  praktik baik  dari  penggunaan  tenaga  kerja  di  desa  wisata  Nglanggeran.  Dalam penelitiannya  disebutkan  diperlukan  agen  yang  mampu  menjamin meratanya  lapangan  pekerjaan  di  sebuah  desa  wisata.  Hal  tersebut merupakan  sesuatu  yang  tidak  ditemukan  di  desa  Karangsalam.  Fakta tersebut  memperkuat  fenomena  ketidakmerataan  lapangan  pekerjaan  yang terjadi  di  desa  Karangsalam.  Warga  desa  yang  seharusnya  memiliki  akses
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
pada pekerjaan tenaga terlatih di kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar Curug  Telu  pada  kenyataannya  tersingkir  dengan  hanya  menjadi  tenaga tidak  terlatih.  Tenaga-tenaga  terlatih  justru  didatangkan  dari  luar  desa  dan tidak satupun melibatkan orang asli desa Karangsalam.

## KESIMPULAN
Tulisan ini berangkat dari argumentasi bahwa gentrifikasi merupakan fenomena  yang  hanya  dapat  terjadi  di  wilayah  perkotaan.  Namun,  seiring perkembangannya  fenomena  gentrifikasi  ternyata  telah  memiliki  wahana baru  berupa  wilayah  perdesaan.  Medium  yang  digunakan  oleh  fenomena gentrifikasi  untuk  memasuki  wahana  wilayah  perdesaan  adalah  pariwisata. Desa  Karangsalam  merupakan locus yang  dipilih  oleh  penulis  karena  desa tersebut  merupakan  desa  wisata  sejak  tahun  2016.  Meskipun  merupakan desa  wisata,  sebuah  desa  tetap  merupakan  wilayah  administratif  yang tunduk  pada  nomenklatur  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Desa.  Artinya,  pengelolaan  kekayaan  milik  desa  selalu dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
Bentuk  gentrifikasi  di  desa  Karangsalam  adalah  dengan  adanya peningkatan  jumlah  kafe/tempat  hiburan  di  sekitar  wahana  wisata  Curug Telu  yang  mulai  terjadi  tahun  2017.  Pembangunan  tersebut  juga  diikuti dengan  perubahan  kepemilikan  tanah  di  desa  Karangaslam.  Dampak  dari gentrifikasi  secara  umum  adalah  terjadinya  segregasi.  Bentuk  segregasi yang  ditemukan  membuat  terjadinya  pembelahan  antara  warga  desa Karangsalam  sebagai  warga  yang  terpinggirkan  dengan  pembawa  modal sebagai warga pendatang.
Terdapat tiga dampak dari gentrifikasi di desa Karangsalam. Pertama, adalah terjadi migrasi internal warga desa Karangsalam dari ruang tepi jalan utama  menjadi  lebih  masuk  ke  dalam  gang-gang.  Migrasi  internal  tersebut tidak  terjadi  melalui  pengerahan  paramiliter  atau  aparat  negara,  melainkan melalui lonjakan harga tanah luar bisa yang merupakan dampak kedua dari gentrifikasi di desa Karangsalam. Lonjakan harga tersebut tidak sepenuhnya
memberikan dampak positif, sebab fenomena tersebut mengunci warga desa Karangsalam  di  wilayah  pinggiran  sekaligus  menghapus  kemungkinan mereka  untuk  membeli  kembali  tanah  yang  dahulu  dijual.  Ketiga  adalah terciptanya  ketimpangan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan.  Dampak  ini timbul  akibat  dari  ketidakjelasan  fungsi  Pokdarwis  dan  komunikasinya dengan pemerintahan desa. Sehingga, tercipta dua jenis tenaga kerja di desa Karangsalam.  Warga  desa  Karangsalam  hanya  memiliki  akses  untuk menjadi tenaga kerja tidak terlatih seperti penjaga malam, tukang parkir, dan tukang  renovasi  yang  sifatnya  serabutan  atau  tidak  tetap.  Temuan-temuan tersebut  merupakan  bukti  bahwa  gentrifikasi  memberikan  dampak  sosial yang  buruk  bagi  desa  wisata  dalam  hal  ini  desa  wisata  Karangsalam  yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anguelovski,  I.,  &  Connolly,  J. J.  T.  (2019). Grabbed  Urban  Landscapes: Socio‐spatial  Tensions  in  Green  Infrastructure  Planning  in  Medellín . International Journal of Urban and Regional Research, 43(1), 133–156. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12725.
Aprilia et al. (2022). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Guna Meningkatkan  inerja  Bumdes  yang  Berkesinambungan  di  Desa Karangsalam  Lor  Kecamatan  Baturraden  Kabupaten  Banyumas. Call for  paper: “Rural  Tourism  and  Creative  Economy  to  Develop Sustainable Wellness” , 448–462.
BPS,  Kabupaten  Banyumas.  (2016) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka 2016
______________________.  (2017) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka 2017
______________________.  (2018) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka 2018
______________________.  (2019) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka 2019
______________________.  (2020) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka 2020
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
______________________.  (2021) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka
2021
______________________.  (2022) Kecamatan  Baturraden  dalam  angka
2022
Chan,  J.  H.,  Iankova,  K.,  Zhang,  Y.,  McDonald,  T.,  &  Qi,  X.  (2016). The Role  of  Self-gentrification  in  Sustainable  Tourism:  Indigenous Entrepreneurship at Honghe Hani Rice Terraces World Heritage Site, China .  Journal  of  Sustainable  Tourism,  24(8–9),  1262–1279. https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1189923 Cuberos-Gallardo,  F.  J.  (2022). Migration,  Gentrification  and  Housing Crisis:  The  Case  of  Peruvians  Living  in  Abasto  (Buenos  Aires) . International Migration, October, 1-13. https://doi.org/10.1111/imig.13068
Doshi, S. (2020). Greening Displacements, Displacing Green:
Environmental  Subjectivity,  Slum  Clearance,  and  the  Embodied
Political  Ecologies  of  Dispossession  in  Mumbai .  International  Journal of Urban and Regional Research, 43(1), 112–132.
https://doi.org/10.1111/1468-2427.12699
Gant,  A.  C.  (2016). Holiday  rentals:  The  New  Gentrification  Battlefront . Sociological Research Online, 21(3), 1-9.
https://doi.org/10.5153/sro.4071
Glass, I. B. (2016). “Introduction: Aspects of Change’. Edited by Center for Urban Studies, Fifth Edition. London: McKibbon & Kee.
González-Pérez,  J.  M.  (2020). The  Dispute  Over  Tourist  Cities:  Tourism Gentrification  in  The  Historic  Centre  of  Palma  (Majorca,  Spain).
Tourism Geographies, 22(1), 171–191. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1586986
Górczyńska,  M.  (2018). Mechanisms  of  Property  Ownership  Change  and Social  Change in  Inner-city  Warsaw  (Poland) .  Urban Studies, 55(13), 2803–2820. https://doi.org/10.1177/0042098017730006
Https://indonesiakini.go.id/berita/818-desa-wisata-di-jateng-kembali- bangkit-pascapandemi. (Diakses 19 Desember 2022).
Https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa- wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata-
nusantara. (Diakses 19 Desember 2022).
Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2016). Gentrifying the Peri-urban: Land  Use  Conflicts  and  Institutional  Dynamics  at  The  Frontier  of  An
Indonesian Metropolis . Urban Studies, 53(3), 593–608. https://doi.org/10.1177/0042098014557208
Hwang, J. (2016). While Some Things Change, Some Things Stay the Same: Reflections on  the  Study  of  Gentrification, City & Community, 15,
216-230. https://doi.org/10.1111/ cico.12188
Istiqomah. (2019). Edukasi Pokdarwis dalam Pengembangan  Wisata (Studi Kasus di Desa Karangsalam, Baturraden, Banyumas). Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
Liang,  Z.  X.,  &  Bao,  J.  G.  (2015). Tourism  Gentrification  in  Shenzhen, China: Causes and Socio-spatial Consequences . Tourism Geographies, 17(3), 461–481. https://doi.org/10.1080/14616688.2014.1000954
Marcuse,  P.  (2016). Gentrification,  Social  Justice  and  Personal  Ethics. International  Journal  of  Urban  and  Regional  Research ,  39(6),  1263– 1269. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12319
Nyoman  Tri  Prayoga,  I.,  Esariti,  L.,  &  Dewi,  D.  I.  K.  (2013). The Identification  of  Early  Gentrification  in  Tembalang  Area,  Semarang, Indonesia .  Environment  and  Urbanization  ASIA,  4(1),  57–71. https://doi.org/10.1177/1103308813478606
Nurwafi,  L.  (2015).  Institutional  Entrepreneurship  Pemuda  dalam Mengembangkan  Pokdarwis  Desa  Wisata  Nglanggeran,  Jurnal  Studi Pemuda, Vol. 4 (2), 218-230.
Ortega,  A.  A.  C.  (2016). Manila’s  Metropolitan  Landscape  of Gentrification:  Global  Urban  Development,  Accumulation  by Dispossession  &  Neoliberal  Warfare  Against  Informality. Geoforum, 70, 35–50. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.02.002
Pearman,  F.  A.  (2019). Gentrification  and  Academic  Achievement:  A Review  of  Recent  Research. Review  of  Educational  Research,  89  (1), 125-165. https://doi.org/10.3102/0034654318805924
Pratiyudha, P. (2019). Gentrifikasi dan Akar-akar Masalah Sosial Menakar. Reka Ruang, 2(1), 27–38.
Shin,  H. B.,  Lees,  L.,  &  López-Morales, E. (2016). Introduction: Locating
Wiman Rizkidrajat 1 , Tri Wuryaningsih 2 , Rili Windiasih 3 , Titis Perdani 4
Gentrification  in  The  Global  East .  Urban  Studies,  53(3),  455–470. https://doi.org/10.1177/0042098015620337
Sholihah,  A.  B.,  &  Heath,  T.  (2018). Traditional  Streetscape  Adaptability: Gentrification  and  Endurance  of  Business . Asian  Journal  of Behavioural Studies , 3 (13), 180-190.
https://doi.org/10.21834/ajbes.v3i13.155
Suyadnya, I. W. (2022). Tourism Gentrification in Bali, Indonesia: A Wake- up  Call  for  Overtourism . MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi , 26 (2). https://doi.org/10.7454/mjs.v26i2.13401
Widianto,  H.  W.,  &  Keban,  Y.  T.  (2020).  Gentrifikasi:  Dampak  Sosial-
Ekonomi  Pembangunan  Hotel  di  Malioboro  Kota  Yogyakarta. Jurnal PKS , 19 (2), 107–123. https://doi: 10.31105/jpks.v19i2.1937.
Wu,  Q.,  Edensor,  T.,  &  Cheng,  J.  (2018). Beyond  Space:  Spatial (Re)Production  and  Middle-Class  Remaking  Driven  by  Jiaoyufication in  Nanjing  City,  China . International  Journal  of  Urban  and  Regional Research , 42 (1), 1–19. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12568
Zuk,  M.,  Bierbaum,  A.  H.,  Chapple,  K.,  Gorska,  K.,  &  Loukaitou-Sideris, A.  (2018).  Gentrification,  Displacement,  and  the  Role  of  Public Investment. Journal of Planning Literature, 33, 31–44. 88541221771643. doi:10.1177/0885412217716439.