## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## KAJIAN HUKUM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA DENGAN SKEMA CSR DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI DKI JAKARTA
Arie Faizal Rajab Fakultas Teknik Universitas Indonesia arie.faizal11@ui.ac.id
Harsanto Nursadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia harsanto@ui.ac.id

## Abstrak
Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendesak karena infrastruktur  merupakan  merupakan  sektor  yang  berdaya  ungkit  tinggi  untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Untuk mempercepat laju pembangunan terutama  di  bidang  infrastruktur,  Pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah strategis  dan  mencari  alternatif  pembiayaan  selain  menggunakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Nasional/Daerah  (APBN/D)  yang  cenderung  terbatas. Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  dan  kota  yang  sangat  padat  telah mencoba melakukan alternatif pembiayaan infrastruktur pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan jembatan simpang susun semanggi dengan skema di  luar  APBD.  Kedua  infrastruktur  tersebut  dibangun  dengan  skema  yang  berbeda namun  dengan  mengandalkan  swasta  untuk  menjadi  tulang  punggung  pendanaan secara  finansial.  Pembangunan  RPTRA  menggunakan  dana  CSR  sementara pembangunan  simpang  susun  Semanggi  menggunakan  dana  kontribusi  kelebihan KLB  atau  disinsentif  atas  pelanggaran  pemafaatan  ruang.  Tujuan  dari  pembuatan kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  dan  implementasi  pembiayaan pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  melalui  skema  CSR  maupun pengenaan disinsentif tersebut, apakah telah sesuai dasar hukum yang berlaku, baik di  tingkat  nasional  maupun  di  tingkat  daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Data diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  studi  literatur  dengan  menganalisis  peraturan perundangan, kebijakan dan literatur terkait dengan pembiayaan pembangunan. Dari hasil kajian didapatkan bahwa meskipun mengedepankan keterlibatan pihak swasta kedua  skema  tersebut  memiliki  konsep  yang  berbeda,  namun  telah  memiliki  dasar hukum yang cukup kuat di tingkat nasional maupun daerah.
Kata  Kunci   : Pembiayaan  Pembangunan;  CSR;  Disinsentif;  Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

## Abstract
Adequate  infrastructure  development  is  an  urgent  need  because  infrastructure  is  a highly leveraged sector to accelerate the process of national development. To accelerate the pace of development, especially in the infrastructure sector, the Government needs to  take  strategic  steps  and  look  for  alternative  financing  other  than  using  the National/Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBN/D),  which  tends  to  be limited. DKI Jakarta Province as the nation's capital and a very densely populated city has tried to do alternative infrastructure financing for the construction of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) and the Semanggi Interchange Bridge with a scheme outside  the  APBD.  The  two  infrastructures  were  built  under  different  schemes  but relying  on  the  private  sector  to  become  the  backbone  of  financial  funding.  The construction  of  the  RPTRA  uses  CSR  funds,  while  the  construction  of  the  Semanggi Interchange  uses  excess  KLB  contribution  funds  or  disincentives  for  violations  of spatial  use.  The  purpose  of  making  this  study  is  to  find  out  the  legal  basis  and implementation of financing for infrastructure development carried out through the CSR scheme and the imposition of these disincentives, whether they are in accordance with the applicable legal basis, both at the national and regional levels. The method used in  this  research  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  Data  were obtained  from  interviews  and  literature  studies  by  analyzing  laws,  policies  and literature related to development financing. From the results of the study it was found that although prioritizing the involvement of  the private sector the two schemes have different concepts,  they  already  have  a fairly  strong  legal  basis  at  the  national  and regional levels.
Keywords: Development  Financing;  CSR;  Disincentives;  Space  Utilization Violation

## 1. PENDAHULUAN
Pada  era  saat  ini,  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  merupakan kebutuhan  mendesak  karena  infrastruktur  merupakan  merupakan  sektor  yang berdaya  ungkit  tinggi  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  nasional. Pemerintah dituntut  untuk  mewujudkan pemenuhan  infrastruktur  dalam lingkup terkecil  sampai  dengan  lingkup  nasional  dalam  upaya  untuk  peningkatan perekonomian,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  juga  dalam  peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam dunia global.
Untuk  mempercepat  laju  pembangunan  terutama  di  bidang  infrastruktur, Pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah  strategis  yang  dapat  mendorong keikutsertaan pelaku usaha atau pengembang dalam penyediaan infrastruktur yang pada akhirnya juga dapat mendorong iklim investasi yang lebih baik.
Pemerintah  baik  itu  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  melakukan berbagai cara untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, namun Pemerintah seringkali  mengalami  berbagai  macam  kendala  dalam  menyediakan  infrastruktur ini.  Salah  satu  kendala  yang  paling  menonjol  dalam  upaya  pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  keterbatasan  keuangan pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya sumber alternatif pendanaan yang tidak hanya bersumber dari anggaran Pemerintah saja, namun dengan dengan pengadaan
proyek  infrastruktur  melalui  kontribusi  sektor  swasta  dengan  skema  lain  seperti skemas CSR ataupun skema pembiayaan lainnya.
Provinsi  DKI  Jakarta  yang  merupakan  daerah  otonom  sekaligus  daerah ibukota  yang  sangat  padat  memiliki  banyak  program  pembangunan  infrastruktur yang  strategis,  guna  menunjang  proses  pemerataan  dan  keadilan  dengan memperhatikan  aspek  sosial  dan  lingkungan.  Salah  satu  kegiatan  pembangunan infrastruktur  yang  dilaksanakan  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan jembatan simpang susun  semanggi.  Kedua  infrastruktur  tersebut  dibangun  dengan  skema  yang berbeda  namun  dengan  mengandalkan  swasta  untuk  menjadi  tulang  punggung pendanaan secara finansial sebagai alternatif pendanaan menggunakan APBD.
Pendanaan RPTRA menggunakan skema CSR dengan mendorong peran aktif dari  swasta  tidak  hanya  untuk  melakukan  pembangunan  infrastruktur  tersebut namun  juga  turut  serta  dalam  mengatasi  masalah  sosial  dengan  membangun interaksi sosial yang melibatkan warga setempat untuk menggunakan infrastruktur tersebut.  Keterlibatan swasta  yang menjadi mitra  pemerintah untuk  menyediakan infrastruktur  publik  yang  dinikmati  oleh  masyarakat  luas  harus  selaras  dengan program  pemerintah  sehingga  dapat  memberikan  banyak  manfaat  bagi  pihak pemerintah maupun masyarakat.
Dalam  hubungannya  dengan  upaya  swasta  ikut  serta  mengurangi permasalahan-permasalahan  terutama  permasalahan  sosial  yang  timbul  di masyarakat, corporate  social  responsibility (CSR)  yang  merupakan  sebuah  konsep bahwa  organisasi  terutama  perusahaan  mempunyai  bentuk  tanggung  jawab terhadap  sosial  dan  lingkungannya  dan  menjadi  titik  temu  antara  kepentingan pemerintah dalam menyediakan infrastuktur terutama dalam penyediaan fasilitas- fasilitas sosial dan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan pada perusahaan.
Berbeda  dengan  pembangunan  RPTRA,  pembangunan  jembatan  Semanggi sebagai  jembatan  lengkung  terpanjang  yang  pernah  ada  di  Indonesia  ini  menjadi bagian penting dari infrastruktur yang direvitalisasi untuk mendukung perhelatan Asian  Games  ke-18  pada  tahun  2018  lalu.  Skema  yang  dapat  digunakan  untuk pembiayaan pembangunan dalam pembangunan infrastruktur ini adalah pengenaan disinsentif karena adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan ke pihak swasta.
Tujuan  dari  pembuatan  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  hukum pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  melalui  skema  CSR maupun pengenaan disinsentif tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta dalam hal pembangunan wilayah serta untuk mengetahui  bagaimana  skema  kerjasama  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan dilakukan apakah telah sesuai dasar hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  dan  penjelasan  deskriptif  yang  menggunakan  data  primer  dari wawancara  dengan  pemangku  kepentingan  terkait  dan  data  sekunder  berupa peraturan, kebijakan, buku, jurnal ilmiah, dan berita dari media yang kredibel dan dapat  dipertanggungjawabkan. Metode  wawancara yang digunakan  adalah metode tanya-jawab yang tidak terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara lengkap dan sistematis untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Esterberg  dalam  Sugiyono  (2015)  dalam  Amilia  (2021)  menyatakan  bahwa wawancara dilakukan dengan metode tanya-jawab atau pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi atau ide sehingga dapat dijabarkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna pada topik tertentu. Pendekatan deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk  mendeskripsikan  fenomena  yang  sudah  ada,  baik  itu  fenomena  alamiah maupun rekayasa manusia, dengan data yang diperoleh disajikan apa adanya dan diuraikan dengan jelas tanpa manipulasi.

## 3.  PEMBAHASAN
a.  Dasar Hukum Pembangunan RPTRA di Jakarta Dalam tingkat undang-undang, dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:
1)   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Mengatur diantaranya  tentang sumber  keuangan daerah baik berupa pajak  dan  retribusi  daerah  maupun  dana  perimbangan  yang  merupakan asas otonomi daerah dan merupakan konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah.
2)   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam  undang-  undang  ini  diatur  mengenai  kewajiban  perseroan dalam  rangka  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  bertujuan
“ mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  Perseroan  itu sendiri,  komunitas  setempat,  dan  masyarakat  pada  umumnya ”. Untuk melaksanakan  kewajiban  Perseroan  tersebut,  kegiatan  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan  yang  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran.
3)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas PP ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanaya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Dalam tingkat daerah, dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:
4)   Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) Menjadi  dasar  dan  pedoman  penyelenggaraan  TSLDU  dalam  rangka optimalisasi  program  pembangunan  di  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  agar penyelenggaraan  TSLDU  di  DKI  Jakarta  dapat  terkoordinasi,  sehingga kepastian  hukum  bagi  perusahaan  dapat  terwujud  secara  terpadu  dan berdaya guna, meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat dan lingkungan  serta  agar  pemerataan  pembangunan  dapat  terwujud.  Ruang Lingkup TSLDU di dalam Pergub ini meliputi :
a)   Bina Sosial dan Budaya;
b)   Bina Ekonomi;
c)    Bina Fisik Lingkungan; dan
d)   Penanggulangan Bencana.
TSLDU  dapat  berupa  kegiatan  langsung  kepada  masyarakat  atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.
5)  Peraturan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 139 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Mengatur  zona,  sub  zona,  yang  dapat  dibangun  RPTRA,  menjelaskan kegiatan yang ada di RPTRA, dan membatasi luasan RPTRA tidak lebih dari 160m 2 (seratus enam puluh meter persegi).
6)   Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kebutuhan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Standardisasi  sangat  diperhatikan  dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana serta kebutuhan lainnya agar dapat menjalankan program RPTRA dengan baik. Selain fasilitas penunjang tentunya juga dibutuhkan sumber daya manusia yang baik agar dapat mengelola RPTRA sesuai dengan standard yang ada.
7)  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  40  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  196  Tahun  2015  tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Disusun  dalam  rangka  optimalisasi  peran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan mitra kerja dalam pengelolaan  RPTRA  dan  berisikan  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab dalam pengelolaan RPTRA.
8)   Peraturan   Gubernur   Provinsi   DKI   Jakarta   Nomor   123   tahun   2017 Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Mengatur  tata  kelola  RPTRA  di  tiga  tingkatan  yaitu  Tim  Pembina  RPTRA Tingkat  Provinsi,  Tim  Pelaksana  RPTRA  Tingkat  Kota/Kabupaten Administrasi,  Pengurus  RPTRA  Tingkat  Kelurahan.  Serta  mengatur mekanisme  pengelolaan  RPTRA  termasuk  serah  terima  aset  dari  pihak swasta ke pemerintah.
a.   Dasar Hukum Penggunaan Pembangunan Simpang Susun Semanggi 1)   UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Merupakan  dasar dari  penyelenggaraan penataan ruang  di  Indonesia yang  bertujuan  untuk “ mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan ”.
2)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang Merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  ketentuan  pasal-pasal  yang telah  ditetapkan  pada  UUPR  Nomor  26  Tahun  2007  diantaranya pelaksanaan perencanaan tata ruang.
3)   Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Merupakan rencana rinci dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan  penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan kota, serta menjadi acuan  bagi  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  lebih  rinci  dari  kegiatan pemanfaatan  ruang  yang  diatur  dalam  RTRW,  acuan  bagi  kegiatan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  dan  acuan  bagi  penerbitan  izin pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta.
4)   Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2010  tentang Bangunan Gedung Mengatur  mengenai  persyaratan  peruntukan  dan  intensitas bangungunan  gedung  serta  kewajiban  akan  kesesuaian  fungsi  antara bangunan  yang  didirikan  dengan  peruntukan  yang  ditetapkan  dalam rencana kota yang menjadi dasar pemberian izin bangunan.
5)   Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan Pergub  ini  disusun  dengan  maksud  sebagai  dasar  hukum  dan pedoman  dalam  pengenaan  kompensasi  terkait  pelampauan  KLB  dengan tujuan “ membatasi,  mengendalikan  dan  menjaga  kesesuaian  fungsi  ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang ”.
b.   Skema dan Implementasi CSR dalam Pembangunan RPTRA di Jakarta Pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) di Jakarta diawali melalui gagasan Gubernur Jokowi pada tahun 2013 yang ingin menghadirkan taman-taman bermain yang dapat digunakan oleh anak dengan standar fasilitas yang baik, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang  berada di kawasan  taman  tersebut.  Konsep  pembiayaan  taman  RPTRA  di  Jakarta mengadopsi  skema  pembiayaan  yang  pernah  diterapkan  pada  saat  Jokowi bertindak  sebagai  walikota  di  Solo  untuk  menghadirkan  taman-taman  serupa yaitu  dengan  melibatkan  pihak  swasta  dengan  skema  CSR  ( Corporate  Social Responsibility).
Untuk  mendasari  pelibatan  pihak  swasta  dalam  pembangunan  RPTRA  ini, Gubernur  menerbitkan  Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  112  tahun  2013 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Dunia  Usaha  (TSLDU)  yang berisikan  ruang  lingkup  pelaksanaan  TSLDU  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dimana salah  satunya  pembangunan  bina  fisik  lingkungan  menjadi  salah  satu  target dari penyaluran dana TSLDU ini.
RPTRA  yang  dibangun  diharapkan  dapat  menjadi  ruang  terbuka  yang memadukan  kegiatan  dan  aktivitas  warga  dengan  mengimplementasikan  10 (sepuluh)  Program  Pokok  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  dengan Program  Kota  Layak  Anak.  Saat  ini  terdapat  sebanyak  322  RPTRA  di  seluruh wilayah  DKI  Jakarta  dengan  253  RPTRA  dibangun  dengan  pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan 69  RPTRA  lainnya  dibangun  menggunakan  dana  yang  berasal  dari corporate social responsibility (CSR) (Kusuma, Dewi 2021). Kerjasama antara pemerintah dan  perusahaan  diharapkan  mampu  membuat  perencanaan  secara terkoordinasi sehingga dapat melibatkan masyarakat sebagai stakeholder utama dan  mensinergikan  perusahaan  sebagai  stakeholder  penunjang  pembangunan RPTRA.

## Table 1. Klasifikasi Stakeholder dalam Pengembangan RPTRA
Stakeholder Penunjang Stakeholder Kunci Stakeholder Utama • Perusahaan Swasta • Perusahaan Setempat • Masyarakat Sekitar Terkait Contoh : Sinarmas Land, • Suku Dinas PPAPP • Pasukan Pink RPTRA Tbk. • Suku Dinas Pariwisata & Kebudayaan Jakarta Barat • Tim Penggerak PKK Kelurahan
Sumber : Rakhmat Hidayat, Ayuningtyas Suciani Utari (2018)
Namun  meskipun  berperan  sebagai stakeholder penunjang,  pihak  swasta berperan  tidak  hanya  pada  tahapan  awal  pembangunan  RPTRA  saja  yang diawali  melalui  kerja  sama  dengan  pemerintah  melalui  perjanjian  kerjasama, tetapi  ada  3  (tiga)  tahapan  besar  yang  dijalin  melalui  kerja  sama  ini  yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pembangunan sehingga RPTRA dapat menjadi infrastruktur kota yang berdampak baik dan luas pada aktivitas sosial dan lingkungan masyarakat.
Sumber : Kusuma, Dewi (2021), hasil wawancara yang telah diolah penulis Gambar 1.  Tahapan Kerja dalam CSR
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  diketahui  alur  kerja  sama  antara perusahaan dengan pemerintah yaitu tahap perencanaan dimulai dengan pihak pemerintah  mengajak  pihak  swasta  untuk  berpatisipasi  dalam  pembangunan melalui  sistem  CSR.  Pihak  swasta  diminta  untuk  dapat  menginventarisir kebutuhan masyarakat dan memperkirakan jumlah biaya untuk pembangunan RPTRA  tersebut  sesuai  dengan  kemampuan  dan  dana  CSR  yang  dimiliki  oleh perusahaan. Standarisasi kebutuhan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak secara umum sebenarnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2016. Hal ini disusun dalam rangka optimalisasi dan keseragaman penyelenggaraan  RPTRA  dan  menjadi  pedoman  bagi  perencanaan  kebutuhan sarana dan prasarana di RPTRA.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  optimal  dan  berdayaguna,  pihak pemerintah akan menjadi jembatan antara masyarakat dan swasta dalam proses penjaringan  masukan  atau  aspirasi  untuk  mendapatkan  hasil  yang  sesuai dengan  keinginan  masyarakat,  selain  itu  pemerintah  juga  mengurus  segala proses perizinan yang dibutuhkan dalam pembangunan RPTRA tersebut selagi pihak  swasta  melakukan  perencanaan  dan  penyusunan  RABSelanjutnya pada tahap  pelaksanaan  selain  pihak  swasta  bertanggung  jawab  penuh  dalam melakukan pembangunan RPTRA, pihak swasta juga diberikan tanggung jawab untuk  memberikan  pelatihan  kepada  masyarakat  sebagai  pengelola,  sebagai pengguna,  dan  sebagai  penggerak  agar  aktivitas  di  RPTRA  dapat  menjadi aktivitas yang dapat  membangun  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  positif di kawasan  setempat,  sementara  pemerintah  pada  tahap  ini  melakukan pengawasan dan pendampingan.
Tahap  terakhir  atau  setelah  proses  pembangunan  RPTRA  selesai,  pihak swasta  akan  melakukan  pengelolaan  secara  penuh  1-2  tahun  setelah  RPTRA tersebut  selesai  dibangun  sampai  dengan serah terima aset  dilakukan kepada pemerintah sebagai pengelola selanjutnya. Hal ini juga sudah dituangkan pada Pasal  16  Peraturan  Gubernur  Nomor  123  tahun  2017  bahwa  sarana  dan prasarana yang ada di RPTRA merupakan aset daerah, hibah dan/atau bantuan dari  pihak  ketiga  merupakan  penerimaan  barang  daerah  yang  dicatat  sebagai aset daerah dan diberi tanda papan kepemilikan aset, serta pada pasal 13 yang berbunyi  dalam  mengelola  sarana  dan  prasarana  di  RPTRA  dapat  melakukan kemitraan  dengan  pihak  ketiga.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan pembangunan RPTRA, Gubernur menerbitkan Pergub Provinsi DKI Jakarta  Nomor  139  tahun  2016  tentang  Pemanfaatan  Ruang  Dalam  Rangka Kegiatan  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  yang  berisikan  ruang  lingkup kegiatan yang ada di dalam RPTRA dan di zona tata ruang apa saja RPTRA dapat dibangun.
Hal  ini  menjadi  penting  karena  banyak  anggapan  pada  zona-zona  hijau (budidaya)  termasuk  di  antaranya  hijau  rel  kereta,  pembangunan  berupa pembangunan fisik lingkungan tidak dapat dilakukan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.  Sementara hampir sebagian besar lahan yang  dimiliki  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  digunakan  untuk membangun RPTRA  merupakan  zona  hijau atau taman.  Hal ini menimbulkan polemik dan membuat pihak swasta ragu untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan RPTRA ini. Dengan diterbitkannya Pergub tersebut dapat menjadi dasar hukum dan menjadi pembatasan terhadap luas RPTRA dan pembatasan terhadap peruntukan zona yang dapat digunakan untuk RPTRA. Dari  tahun  2017  hingga  2020  telah  dibangun  kurang  lebih  323  RPTRA  di seluruh Jakarta. Pada  tahun 2019  sendiri, pemerintah membangun sejumlah 16 RPTRA dan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan antara lain sekitar 40 miliar ribu rupiah. Rinciannya berupa sekitar Rp 8,7 miliar dianggarkan di Sudin Jakarta Pusat, Rp 14,9 miliar di Sudin PRKP Jakarta Utara, Rp 4 miliar di Sudin PRKP Jakarta Barat, Rp 5,2 miliar di Sudin PRKP Jakarta Selatan, kemudian Rp 5,2 di Sudin PRKP Jakarta Timur, dan Rp 2,4 miliar di Sudin PRKP  Kepulauan Seribu. Maka total anggaran yang telah dikeluarkan adalah Rp 40,4 miliar (Sari, Nursita 2019).
Total dari 323 RPTRA yang telah dibangun 69 RPTRA dibangun menggunakan dana CSR, sementara 254 RPTRA dibangun menggunakan dana APBD dengan rekapitulasi rincian perwilayah kota dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2. Rekapitulasi Pembangunan RPTRA 2016-2020
RPTRA Kota Administrasi Jumlah JP  JU  JB  JS  JT  Kep. 1000 RPTRA CSR 15  13  12  16  11 2 69 RPTRA APBD 35  64  46  46  56 7 254
Sumber: Kusuma, Dewi (2021)
c.   Skema Kompensasi dalam pembangunan Simpang Susun Semanggi
Pembangunan simpang susun semanggi juga menggunakan pendanaan yang tidak bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta karena dana yang digunakan merupakan  bentuk  pengenaan  kompensasi  atas  pelanggaran  pemanfaatan ruang  yang  dikenakan  kepada  PT.  Mitra  Panca  Persada  (MPP)  sebesar  579 milyar.  Dana  tersebut  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta, sebagai kompensasi karena PT. MPP telah merubah bentuk bangunan yang  digunakannya  dan  tidak  sesuai  dengan  peruntukan  dan  fungsinya sehingga  Pemerintah  DKI  mengenakan  kompensasi  kepada  PT.  MPP  dengan membangun   infrastruktur   berupa   fasilitas   umum   yakni   pembangunan jembatan  Simpang  Susun  Semanggi,  sebagaimana  hal  ini  telah  diatur  dalam Pasal  20  ayat (2)  dan  ayat (3)  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2010 tentang Bangunan Gedung.
Kesepakatan  pemerintah  DKI  Jakarta  dengan  PT.  MPP  merupakan  bentuk disinsentif, karena pembangunan gedung wisma sudirman yang digunakan oleh PT.  MPP  merupakan  kawasan  yang  terbatas  pengembangannya,  sehingga pengenaan  kompensasi  ini  bersumber  karena  adanya  kelebihan  pemanfaatan ruang  (KLB)  oleh  PT.  MPP ini,  yang tidak  bersesuaian  dengan  Rencana Detail Tata  Ruang  (RDTR)  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  mengatur  tentang  batas-batas bangunan dan gedung guna menyelaraskan tujuan dari penataan ruang. Berdasarkan  Pasal  38  ayat  (3)  UU  Nomor  26  Tahun  2007,  disinsentif merupakan  salah  satu  instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam menjamin  keberhasilan  perencanaan  tata  ruang  dan  merupakan  perangkat untuk “ mencegah,  membatasi  pertumbuhan,  atau  mengurangi  kegiatan  yang tidak  sejalan  dengan  rencana  tata  ruang  yang  dapat  berupa  pengenaan  pajak yang  tinggi  yang  disesuaikan  dengan  besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  untuk mengatasi  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  pemanfaatan  ruang,  dan/atau pembatasan  penyediaan  infrastruktur,  pengenaan  kompensasi,  dan  penalti ”. Disinsentif  diberikan  untuk  kegiatan  pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  yang dibatasi pengembangannya sebagaimana Pasal  177 ayat (1)  UU tersebut, yang kemudian diklasifikasikan menjadi “ disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal ” . Disampaikan pada UUPR bahwa “ Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang,  yang  mana  hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  dalam  konsep pengendalian  pemanfaatan  ruang  harus  bersesuaian  dengan  peruntukan perencanaan,  pemanfaatan,  dan pengendalian pemanfaatan ruang  sesuai  yang telah ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota .”
Lebih lanjut, pada Pasal 59 ayat (5) PP Nomor 15 Tahun 2010 disampaikan pula  bahwa  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  merupakan  dasar  rencana pembangunan  bangunan  dan  lingkungan,  sehingga  keterpaduan  antara Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   (RTRW)   dan   RDTR   dalam   perencanaan
pemanfaatan ruang telah menjadi satu  landasan hukum dalam keberlangsungan kegiatan pemanfaatan ruang.
Dalam mengatur keberlangsungan kegiatan pemanfatatan ruang di daerah, RDTR  mengatur  pembatasan  mengenai  intensitas  pemanfaatan  ruang.  Salah satu komponen intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana disampaikan dalam Pasal  613  ayat  (1)  Perda  RDTR  Provinsi  DKI  Jakarta  ialah  Koefisien  Lantai Bangunan  (KLB).  Selanjutnya,  disebutkan  bahwa  pengertian  Koefisien  Lantai Bangunan  adalah “ angka  persentase  perbandingan  antara  luas  seluruh  lantai bangunan  dan  gedung  dan  luas  lahan  perpetakan  atau  lahan  perencanaan ”, sehingga  pembangunan  bangunan  dan  gedung  dengan  pemanfaatan pemanfaatan  haruslah  bersesuaian  dengan  persyaratan  pembangunan kepadatan gedung baik secara horizontal ataupun vertikal. Pada konsideran menimbang huruf b Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016  disebutkan  bahwa  hadirnya  Peraturan  Gubernur  ini  mengakomodir pelampauan  Koefisien  Lantai  Bangunan,  dengan  cara  dikenakan  kompensasi bagi  bangunan  yang  melampaui  batas  pengembangannya  sebagai  salah  satu instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Selanjutnya,  bahwa  pengenaan kompensasi merupakan bentuk disinsentif hal tersebut tercantum pada Pasal 644 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 UUPR  yang  berbunyi: “ Pengendalian  pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif  dan disinsentif, serta pengenaan  sanksi ”. Hal ini menjadi landasan hukum  pemerintah Provinsi DKI dalam  memberikan  kompensasi  kepada  PT.  MPP  yang  menambah  bangunan secara vertikal yang pada kenyataannya melebihi batas pengembangan gedung tersebut. Pasal  177  ayat  (2)  Undang-Undang  Penataan  Ruang  menyebutkan  bahwa
“ Pemberian  disinsentif  fiskal  dapat  berupa  pengenaan  pajak  yang  tinggi  dan pengenaan disinsentif  non fiskal dapat berupa kewajiban  memberi kompensasi, pensyaratan  khusus  dalam  perizinan,  kewajiban  memberi  imbalan  dan/atau pembatasan  penyediaan  prasarana  dan  sarana ” .  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pengenaan  kompensasi  yang  dikenakan  kepada  PT.  MPP adalah bentuk dari disinsentif non fiskal, yaitu berupa pembangunan jembatan simpang  susun  semanggi  dengan  hasil  pengenaan  kompensasi  dikarenakan pelampauan  nilai  Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB)  atau  dengan  kata  lain karena  ada  satu  bentuk  pelanggaran  atau  ada  pembangunan  yang  tidak bersesuaian dengan rencana tata ruang. Dilihat   dari   perspektif   lain   hal   ini   dapat   dipandang   sebagai   bentuk kelonggaran atas batas  pengembangan  bangunan  gedung secara vertikal yang kemudian  mengakibatkan  pelampauan  batas  koefisien  lantai  bangunan sehingga  batasan  tersebut  tidak  terlalu  menjadi  arahan  yang  rigid  dalam pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan dalam penataan ruang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat dijadikan alat atau jalan keluar yang  memudahkan  pihak  swasta  dalam  melakukan  pelanggaran  pemanfaatan ruang  yang  dapat  mengakibatkan  arahan  dan  batasan-batasan  yang  tertuang dalam  rencana  tata  ruang  menjadi  tidak  terlalu  berarti  dan  dapat  dipandang bertolak belakang dengan maksud ditetapkannya disinsentif sebagai instrumen pengendalian  pemanfaatan  ruang  yaitu  untuk  mencegah,  membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

## 3. PENUTUP
Untuk   menghadirkan   infrastruktur   yang   berdaya   guna   dan   bermanfaat terdapat beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.  Diantaranya  adalah  melalui  skema  CSR  dan  pengenaan  kompensasi disinsentif  atas  pelanggaran  pemanfaatan  ruang.  Skema  ini  telah  diterapkan  di Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  hasil  pembangunan  RPTRA  melalui  skema CSR  dan pembangunan  simpang  susun  Semanggi  melalui  skema  pengenaan  kompensasi disinsentif atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
Kedua skema tersebut telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dari level pusat dan daerah. Di level daerah, dasar hukum yang ditetapkan memang disusun untuk menaungi dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena belum diaturnya  beberapa  hal  teknis  yang  dapat  menjadikan  celah  dan  tanda  tanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Secara garis besar kedua skema tersebut melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan pembiayaannya namun dapat dikatakan sangat berbeda secara konsep dan penerapannya.
Ditetapkannya  skema  pengenaan  disinsentif  atas  pelanggaran  pemanfaatan ruang dapat menjadi solusi dan alternatif pembiayaan pembangunan namun di sisi lain  dapat  menjadi  kelemahan  dan  celah  dalam  instrumen  pengendalian pemanfaatan ruang itu sendiri karena dapat menjadi alat bagi pihak swasta untuk melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amila,    V.  A.  (2021). Penerapan  Pedoman  Akuntansi  Koperasi  terhadap  Penyajian Laporan Keuangan  Koperasi  Pegawai  Pos  Indonesia  (Studi  Kasus  Koperasi Pegawai   Pos  Indonesia   Jakarta   Timur ),   Doctoral   dissertation,   Sekolah Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia Jakarta
Hidayat,  Rahmat  dan  Utari  Ayuningtyas.  (2018). Dari  Krisis  Ruang  Publik  ke Kemitraan Intersektoral: Studi Kasus di RPTRA Kalijodo, Jakarta. Jakarta Kusuma,  Dewi (2021) Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan  Anak  Dan  Pengendalian Penduduk  Provinsi  Dki  Jakarta ,  2021,  Hasil  wawancara  melalui  aplikasi whatsapp
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Undang  Nomor  7  Tahun  2010  tentang Bangunan Gedung
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha
Peraturan   Gubernur   Provinsi   DKI   Jakarta   Nomor   123   tahun   2017   tentang Pengelolaan  dan  Kebutuhan  Sarana  dan  Prasarana  Ruang  Publik  Terpadu Ramah Anak
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  139  Tahun  2016  tentang Pemanfaatan Ruang  Dalam Rangka Kegiatan Ruang  Publik  Terpadu Ramah Anak.
Peraturan   Gubernur   Provinsi   DKI   Jakarta   Nomor   210   Tahun   2016   tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan Peraturan   Gubernur   Provinsi   DKI   Jakarta   Nomor   213   Tahun   2016   tentang Standardisasi Kebutuhan Ruang PublikTerpadu Ramah Anak
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  196  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
Peraturan  Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Sari,                                                  Nursita                                                  (2019), https://pemilu.kompas.com/read/2019/01/28/16584901/dki-bangun- rptra-pakai-apbd-anggarannya-rp-40-miliar?cv=1  diakses  pada  7  Desember 2021
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas