DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 22 Juni  2024, Revised: 28 Juli 2024, Publish: 29 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat
Rr. Dijan Widijowati 1
1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id
Corresponding Author: dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id
Abstract: One  of  the  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  that  currently  must  receive  legal protection is a brand. A brand is an image or name that can be used to identify a product or company in the market. The problems raised in this study are 1) What legal measures can be taken  by  PT  Ewindo  for  counterfeiting  Servo  brand  tomato  seeds?;  and  2)  How  is  the application  of  criminal  sanctions  for  perpetrators  of  counterfeiting  Servo  brand  tomato seeds?  This  legal  research  is  a  normative  legal  research.  This  research  is  descriptive  and uses a normative legal approach method. Based on the research that has been conducted, it can be concluded: 1) The legal measures taken by PT Ewindo for counterfeiting Servo brand tomato seeds are by making demands either administratively, civilly or criminally against the perpetrators of counterfeiting the Servo brand; and 2) The application of criminal sanctions for  perpetrators  of  counterfeiting  the  Servo  tomato  seed  brand  is  by  providing  criminal sanctions  based  on  the  provisions  in  Article  100  of  Law  Number  20  of  2016  concerning Trademarks  and  Geographical  Indications  and  Article  115  of  Law  Number  22  of  2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems.
Keyword: Criminal Acts, Trademark Counterfeiting, Trademarks.
Abstrak: Salah  satu  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)    yang  saat  ini  harus  mendapat perlindungan hukum  adalah merek. Merek   merupakan suatu  gambar  atau nama  yang dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  suatu    produk  atau  perusahaan  di  pasaran.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Ewindo  atas  pemalsuan    benih  tomat  merek  Servo?;  dan  2)    Bagaimana  penerapan  sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?  Penelitian  hukum ini merupakan penelitian  hukum  normatif.Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan  metode pendekatan    yuridis  normatif.  Berdasarkan    penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan : 1)  Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek  Servo  adalah  dengan  melakukan  tuntutan  baik  secara  administrasi,  perdata  maupun pidana kepada pelaku pemalsuan merek Servo; dan 2) Penerapan sanksi  pidana bagi  pelaku pemalsuan  merek  benih  tomat  Servo  adalah  dengan  memberikan  sanski  pidana  berdasarkan ketentuan  dalam    Pasal  100  Undang-Undang  Nomr  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  dan  Pasal  115  Undang_undang  Nomor  22  Tahun  2019    tentang  Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Merek, Merek.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  salah  satu langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2025 akan memasuki era pasar bebas. 1 Salah  satu    konsekuensi  era  pasar  bebas  ini  adalah  negara  dan  masyarakat  Indonesia  akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk, baik barang maupun jasa dari orang atau perusahaan luar  negeri.  Sebaliknya,  masyarakat  Indonesia  juga  dapat  menjual  produk  barang  dan/atau jasanya  ke luar negeri secara bebas.
Salah  satu  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)    yang  saat  ini  harus  mendapat perlindungan hukum  adalah merek.  Merek   merupakan  suatu  gambar  atau nama  yang dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  suatu    produk  atau  perusahaan  di  pasaran. 2 Hal  ini dikarenakan  pada  era  perdagangan  bebas,  merek  merupakan  salah  satu  basis  dalam perdagangan  modern.  Dikatakan  basis  karena  merek  dapat  dijadikan    dasar  perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai standar mutu, lambang dan  sarana untuk menembus  berbagai  pasar  dan  diperdagangkan  dengan  jaminan    untuk  menghasilkan  suatu keuntungan  yang  besar.  Merek  akan  memudahkan  konsumen  untuk  membedakan  antara produk yang satu dengan produk yang lain yang akan dibeli oleh konsumen berkaitan dengan kualitas,  kepuasan,  kebanggaan  dan  atribut  lainnya  yang  melekat  pada  merek.    Seiring dengan pesatnya perdagangan  barang dan/atau jasa, merek memiliki peranan  yang semakin penting. 3
Merek  memegang  peranan  penting  dalam  dunia  pedagangan  karena  dengan  adanya merek  maka  suatu  produk  akan  dikenal  oleh  konsumen.  Hal  ini  dikarenakan  merek merupakan  tanda pengenal bagi produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Keberadaan  merek  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  baik  dari  sisi  produsen  maupun  dari  sisi konsumen.  Merek  dilihat  dari  sisi  produsen  merupakan  jaminan  bagi  produk  yang dihasilkannya,  terutama  berkaitan  dengan  kualitas  produknya.    Produsen  menggunakan merek untuk mempromosikan produknya dan memperluas pasar, sedangkan bagi konsumen, merek  diperlukan  untuk  menentukan  produk  yang  akan  dibeli.  Semua  produk  baik  barang dan/atau  jasa  pasti  mempunyai  merek  tertentu,  baik  produk  yang  bagus  atau  tidak.  Merek yang sudah terkenal  akan mutunya seringkali ditiru, dipalsukan atau dibajak oleh  produsen lain yang melakukan persaingan curang..
Merek  mempunyai  nilai  atau  ekuitas  yang  menjadi  tolak  ukur    dari  produk  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini dapat dimengerti karena  hal pertama yang akan dilihat  oleh  konsumen  sebelum  membeli  suatu  produk  adalah  merek  dari  produk  tersebut. Merek  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  dunia  perdagangan    karena  mampu melindungi reputasi yang dibangun  oleh suatu  perusahaan. Pengusaha melalui merek dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas  ( guarantee of quality ) barang dan/atau  jasa yang  dihasilkan  dan  mencegah  tindakan  persaingan    yang  tidak  jujur  dari  pengusaha  lain yang mempunyai itikad buruk dengan maksud membonceng reputasinya ( passing of ). 4
1 Prasetyo  Hadi  Purwandoko, Problematika  Perlindungan  Merek  di  Indonesia, Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2015, Hlm. 8.
2 Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomi, Hak Kekayaan Intelektual  - Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2011, Hlm. 131.
3 Julius  Rizaldi, Perlindungan  Kemasan  Produk  Merek  Terkenal    terhadap  Persaingan  Curang, Bandung, 2009, Hlm. 3.
4 Rahmi  Janed, Hukum  Merek  (Trade  Mark  Law ) dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi  Ekonomi, Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2015, Hlm. 3.
Perlindungan  merek  saat  in  diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang    Merek  dan  Indikasi  Geografis.    Pasal  1  angka    Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang    Merek  dan  Indikasi  Geografis  memberikan  definisi  tentang  merek  sebagai berikut  :  “Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara    grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warma,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih    unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang    Merek  dan  Indikasi  Geografis,    hak  atas  merek  diperoleh  setelah    merek tersebut terdaftar. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek dan untuk mendapatkan  hak atas merek, dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran merek, yaitu : 5 1. Sistem  deklaratif  ( first  to  use ),  yaitu  bahwa  pemakaian  pertamalah  yang  berlaku  untuk menentukan  terciptanya suatu hak atas merek.
2. Sistem  konstitutif  ( first  to  files ),  yaitu    bahwa  hak  atas  merek  akan  tercipta  karena pendaftarannya  oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang    Merek  dan  Indikasi  Geografis menggunakan    sistem  konstitutif,  oleh  karena  itu  berdasarkan  sistem    konstitutif, perlindungan hukum  terhadap kepemilikan suatu merek  didasarkan pada pendaftarannya.
Dunia hukum mengenal ungkapan yang menyebutkan bahwa di mana ada masyarakat, di  situ    ada  hukum  ( ubi  societas  ibi  ius ),  namun  pada  kenyataannya  tidak  semua  orang mentaati  hukum.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  orang  yang  melanggar  hukum  dengan melakukan berbagai kejahatan dan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana  tertentu  bagi  orang  atau  subjek  hukum  lainnya  yang  melanggar  aturan  tersebut 6 . Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  Hukum  Pidana  (yuridis  normatif). Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti  yuridis  normatif  adalah  perbuatan  seperti  yang terwujud ( in-abstracto ) dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah  perbuatan  manusia    yang  menyalahi  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  secara konkret. 7
Salah  satu  dampak  negatif  dari  perkembangan    ilmu  pengetahuan  dan  teknologi adalah meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya jenis  kejahatan  atau  tindak  pidana,  pesatnya  perkembangan  cara    melakukan  kejahatan ( modus operandi ) maupun alat yang digunakan.  Salah satu tindak pidana  yang berkembang dengan cepat sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah  tindak pidana di bidang merek,  diantaranya pemalsuan merek tertentu.Pemalsuan di bidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan pemalsuan merek dapat dimasukkan  ke dalam kejahatan penipuan  karena memberikan gambaran seakan-akan suatu produk merupakan produk asli.
Beberapa jenis pemalsuan hak atas merek yang sering terjadi di Indonesia, antara lain adalah : 8
1. Memalsukan  asal  produksi,  misalnya  tertera  tulisan Made  in  Hongkong, padahal sebenarnya buatan Taiwan.
5 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Pembaharuan  Hukum  Merek  di  Indonesia  (Dalam  Rangka  WTO, TRIPs), Bandung :  Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 83.
6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm. 59.
7 Tri  Andrisman, Hukum  Pidana,  Asas-asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2007, Hlm. 80.
8 Rachmat  Eka  Purnama,    Zulkifli  Makkawaru,    Almusawir, Analisis  Hukum  Tindak  Pidana  terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Kota Makassar, Journal of Legality of Law, Desember 2022, Hlm. 160.
2. Sengaja  menyamarkan  daya  pembeda  produksi,  misalnya  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK) merek Aqua dengan Aquaria.
Kasus pemalsuan merek  yang diangkat dalam penelitian ini adalah   pemalsuan benih tanaman,  dalam  hal  ini  adalah  benih  tomat.  Tanaman,    dalam  negara  agraris  mempunyai peranan  yang sangat penting, oleh karena itu benih tanaman  tentunya mempunyai  peranan yang  sangat  penting  baik  bagi    pertumbuhan,  penanaman  tumbuhan  maupun  dari  segi ekonomi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang  Sistem  Budidaya  Pertanian  Berkelanjutan,  menyebutkan  bahwa  :  “Benih    Tanaman adalah  tanaman  atau  bagiannya  yang  digunakan  untuk    memperbanyak  dan/atau mengembangbiakkan tanaman”
Benih  merupakan  variabel  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan budidaya  yang  dilakukan  oleh  para  petani.  Penggunaan  benih  unggul  berkualitas  yang  asli dan bersertifikat serta pemanfaatan teknologi budidaya yang tepat menjadi kunci keberhasilan budidaya dan peningkatan produktivitas pertaniaan nasional.
Kasus  ini  bermula  dari  keluhan  seorang  petani.di  Makassar  pada  bulan  April  2021 pada  PT  PT  East  West  Seed  Indonesia  (PT  Ewindo)  yang  merupakan  pemegang  hak  atas merek  Servo  (Cap  Panah  Merah),  yaitu  merek  benih  tomat.    PT  Ewindo  selaku  produsen benih  telah  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  tahun  memiliki  komitmen  untuk  menyediakan  benih hortikultura  yang  berkualitas  baik.  Petani  (Mustati)  yang  menjadi  korban  awalnya menanyakan benih cabai kepada pelaku melalui media online aplikasi Messanger Facebook dengan  akun  ALZIZ  BENIH  UD  alias  UD  BENIH  alias  ALZIZ  UD.  Mustati  kemudian membayar  melalui  transfer  kepada  pelaku  (Deden  Rohimat).    Setelah  barang  dikirim  dan diterima,  ternyata  barang  yang  dikirim  tidak  sesuai  dengan  pesanan  karena  benih  yang dikirim  bukan  benih  cabai  tapi  benih  tomat    yang  menggunakan  merek  Servo  (Cap  Panah) milik PT Ewindo  yang dipalsukan.
Petani  tersebut    karena  curiga    akan  keaslian  benih  tomat  tersebut  mendatangi distributor  PT  Ewindo  yang  berada  di  Makasar.  Pemeriksaan    keaslian  benih  tersebut berlanjut  hinggga  ke  kantor  pusat  di  Purwakarta,  selanjutnya  terbukti  bahwa  benih  tersebut adalah  merek  servo  yang    sengaja  dipalsukan  oleh  pelaku  dengan  maksud    merusak  citra merek servo yang telah dikenal luas di kalangan petani. Tindak pidana pemalsuan mrek benih servo tidak hanya merugikan PT Ewindo tetapi juga merugikan petani  Praktik  tindak pidana pelanggaran  merek  ini  sngat  merugikan  nama  baik  PT  Ewindo  dan  diperkirakan  merugikan petani  senilai  Rp.  600  Miliar.  Pelaku  tindak  pidana  adalah  sekomplotan  orang  yang melancarkan  aksi  dari  dari  Rancaekek  sampai  Ciparay,  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat dengan  memanfaatkan  media  sosial  dan market  place untuk  menjalankan  aksinya  sehingga petani yang menjadi korban tidak hanya di Jawa Barat tetapi seluruh Indonesia.
Permasalahan   yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1)  Apa upaya hukum  yang dilakukan  oleh  PT  Ewindo  atas  pemalsuan    benih  tomat  merek  Servo?;  dan  2)    Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?.

## METODE
Penelitian  hukum ini merupakan  penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  kepustakaan  atau  bahan  sekunder. 9 Penelitian terhadap  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum    dalam  penelitian  hukum  normatif  digunakan sebagai  alat  untuk  menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta  :  Raja Grafindo, 2011, Hlm. 14.
Penelitian ini bersifat deskriptif  yaitu peneltian yang menggambarkan  suatu kondisi atau  keadaan  yang  sedang  berlangsung  yang    bertujuan    untuk  dapat  memberikan  data mengenai  objek  penelitian  sehingga    mampu  menggali  hal-hal    yang  bersifat  ideal    yang selanjutnya akan dianalisis  berdasarkan teori hukum  atau peraturan perundang-undangan. 10 Peneltian  ini  menggunakan  metode  pendekatan    yuridis  normatif  karena  mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum  yang berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya  Hukum yang  Dilakukan oleh  PT Ewindo atas  Pemalsuan   Benih  Tomat  Merek Servo
Setiap    pengusaha  sangat  peduli  pada  nama  dan  simbol  yang  digunakan  dalam menjalankan  bisnis  dan  pemasaran  atas  produk  barang  dan/atau  jasanya.    Simbol-simbol tersebut  akan  membantu  untuk  menunjukkan  asal  barang  dan/atau  jasa  serta  perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan/atau jasa.  Nama-nama tersebut  dikenal  sebagai  merek  ( trademark ),  nama  usaha  ( business  name ),    dan  nama perusahaan ( company name ).  Merek ( trademark ) sebagai kekayaan intelektual  adalah tanda untuk  mengidentifikasi  asal  barang  dan/atau  jasa  ( an  indication  of  origin )  dari  suatu perusahaan.  Merek  juga  merupakan  sarana    pemasaran  dan  periklanan  ( marketing  and advertising  advice ),  memberikan  informasi  tertentu  kepada  konsumen  mengenai  barang dan/atau jasa  yang diproduksi.
Perusahaan  yang  satu  dengan  perusahaan  lainnya  tentu  akan  bersaing  dalam menciptakan  produk  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diperdagangkan.  Kompetisi  atau persaingan  dalam  perdagangan  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  baik  karena  dapat meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas    suatu  produk,  memperlancar  produksi,    yang  pada akhirnya  akan  memberikan  keuntungan  bagi  produsen  dan  konsumen.    Namun,  apabila persaingan  tersebut  sampai  pada  suatu  kondisi    di  mana  seorang  pengusaha  merasa produknya  tersaingi  atau  berusaha  untuk  menjatuhkan  pesaingnya  dengan  cara  yang  tidak jujur  maka  hal  tersebut  akan  menjadi  awal  terjadinya  pelanggaran  hukum  karena  akan menjurus  pada  persaingan  curang.  Permasalahan  yang  terkait  merek  erat  hubungannya dengan persaingan  yang tidak jujur ( unfair competition ).  Praktik-praktik perdagangan  yang tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut : 1. Praktik  Peniruan  Merek  Dagang;  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara    meniru  merek  terkenal ( well  known  trade  mark )  yang  sudah  ada  sehingga  merek  barang  dan/atau  jasa    yang diproduksinya  secara pokoknya sama dengan  merek atas barang dan/atau jasa yang sudah terkenal  (untuk  barang  atau  jasa  sejenis),  dengan  maksud  menimbulkan  kesan  kepada masyarakat  seolah-olah  barang  yang  diproduksinya  sama  dengan  produk  yang  sudah terkenal tersebut.
2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang; Hal ini dilakukan oleh pengusaha yang  beritikad tidak baik  dengan  cara  memproduksi  barang  dan/atau  jasa  dengan  menggunakan  merek    yang sudah terkenal yang bukan haknya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkaitan dengan sifat dan asal usul merek.  Perbuatan  ini  masuk  dalam  persaingan  tidak  jujur  apabila  pengusaha mencantumkan  keterangan  tentang  sifat    dan  asal-usul  barang    yang  tidak  sebenarnya untuk  mengelabui  konsumen  seakan-akan    produk  tersebut  memiliki  kualitas    yang  baik karena berasal dari daerah penghasil barang  bermutu.
Pelaku  (Deden  Rohimat)  dalam  hal  ini  melakukan  praktik  pemalsuan  merek  dagang dengan menjual benih tomat yang menggunakan merek Servo (Cap Panah Merah) yang sudah
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, Hlm. 223.
dikenal  oleh  petani  sebagai  merek  benih  tomat  yang  berkualitas.  Hal  ini  tentunya  sangat merugikan petani  dan PT Ewindo. Deden Rohimat dalam hal ini telah menjual produk palsu karena  salah  satu  kategori  dari  merek    palsu  adalah  apabila    produknya  sama  tapi  dengan sengaja  menggunakan  merek  yang  sama  atau  yang  telah  terdaftar  .milik  orang  lain.  produk yang  dijual  oleh  Deden  Rohimat  dalam  hal  ini  sama  dengan  produk  yang  dijual  oleh  PT Ewindo,  yaitu  benih  tomat.    Tindakan  pemalsuan  suatu  merek  dapat  terjadi  ketika  suatu produk  palsu  atau  produk  dengan  kualitas  lebih  rendah  ditempel  dengan  merek  yang  sudah terdaftar  atau  merek  terkenal.  Tindakan  pemalsuan  benih  tomat  merek  Servo  (Cap  Panah Merah) dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Deden Rohimat dan komplotannya yang dapat mengakibatkan  kerugian pada  pemegang  merek        yang  telah  lebih  dulu  terdaftar,  dalam  hal  ini  adalah  PT  Ewindo. Tindak pidana pemalsuan merek juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi.
Benih  Tomat  milik  PT  Ewindo,  yaitu  Servo  (Cap  Panah  Merah)  dalam  hal  ini dipalsukan  oleh  sekelompok  orang    yang  beritikad  tidak  baik.  Tindakan  sekelompok  orang yang  memalsukan  benih  tomat  merek  Servo  milik  PT  Ewindo  tentunya  sangat  merugikan petani,  karena  di  kalangan  petani,  benih  tomat  Servo  (Cap  Panah  Merah)  milik  PT  Ewindo dikenal memiliki kualitas yang baik. Merek Servo milik PT Ewindo merupakan merek yang sudah  didaftarkan  ke  Dirjen  HKI,    oleh  karena  itu  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  benih tomat merek Servo milik PT Erwindo berhak mendapat perlindungan hukm.
Upaya    hukum  yang  dilakukan  oleh  PT  Ewindo  dalam  melindungi  hak  atas  merek Servo  (Cap  Panah  Merah)  untuk  bibit  tomat  yang  diproduksinya  dapat  dilakukan  dengan melakukan  tuntutan  pada  pelaku  pemalsuan  bibit  tomat  merek  Servo,  baik  administrasi, perdata maupun pidana.,  sebagai berikut :
1. Tuntutan  secara  Administrasi;  PT  Ewindo  dapat  menunutut  pelaku  pemalsuan  merek secara administrasi. Tindakan administras dapat dilakukan oleh Kantor  Merek.
2. Tuntutan secara Perdata; Tuntutan secara perdata yang dilakukan oleh PT Ewindo berupa permintaan  ganti  rugi  pada  pelaku  pemalsuan  merek    Servo    didasarkan  pada  ketentuan dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis yang menyebutkan :
a. Pemilik Merek terdaftar  dan/atau penerima  Lisensi  Merek terdaftar dapat  mengajukan gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara    tanpa  hak  menggunakan    Merek  yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya  untuk barang dan/atau jasa  yang  sejenis,  berupa  :  Gugatan  ganti  rugi  dan/atau  Penghentian  semua  perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat pula diajukan oleh Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
Hak  Merek  bersifat  kebendaan,  oleh  karena  itu  hak  tersebut  dapat  dipertahankan oleh siapa saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahunn 2016    tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dapat  diketahui  bahwa    terdapat  2  (dua) macam  bentuk  tuntutan  gugatan,  yaitu    permintaan  ganti  rugi  dan  penghentian  dari pemakaian  merek  tersebut.    Ganti  rugi  harus  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  ganti  rugi immateriil  disebabkan oleh pemakaian merek yang tanpa hak sehingga pihak yang berhak atas merek tersebut menderita kerugian secara moril.
3. Tuntutan  secara  Pidana;  Tuntutan  secara  pidana  didasarkan  pada  ketentuan  dalam  Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Trk adahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pendaftaran  Merek  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas merek  namun tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan  kemanfaatan karena  masih  banyak  merek  yang  didaftarkan  bukan  oleh  pemilik  merek  sebenarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan
delik  aduan.  Delik  aduan  bersifat  pribadi    sehingga  suatu  delik  memenuhi  syarat  untuk dituntut  jika  ada  pengaduan.  PT  Ewindo  sebagai  pemilih  hak  atas  benih  tomat  merek Servo (Cap Panah Merah) telah mengadukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan  pemalsuan  merek  miliknya  yang  dilakukan  oleh  Deden  Rohimat  dan komplotannya.
Kepolian  Daerah  (Polda)  Jawa  Barat  pada  akhirnya  berhasil    membongkar  praktik tindak  pidana  pemalsuan  merek  Servo,  yang  merupakan  merek  atas  benih  tomat  yang dimiliki  oleh  PT  Ewindo  sebagai  produsen  benih  tomat.  Praktik  pemalsuan  ini  sangat merugikan PT Ewindo selaku produsen benih  yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menyediakan  berbagai  benih  hortikultura    yang berkualitas kepada para petani.

## Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Merek Benih Tomat Servo
Tindak pidana dapat  menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban tindak pidana,  baik  kerugian  materiil,  penderitaan  fisik  dan  penderitaan  psikis.    Kerugian  materiil merupakan kerugian yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak  pidana.  Penderitaan  fisik  merupakan  penderitaan  yang  terletak  pada  fisik  korban, sedangkan penderitaan psikis adalah penderitaan yang berkaitan dengan mental korban tindak pidana.  Adanya  tindak  pidana  dapat  mengakibatkan  pelaku  tindak  pidana  diancam  dengan pidana.  Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada  pelaku tindak pidana.
Undang-undang  telah mengatur bahwa  seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih  harus  dibuktikan    apakah  ia  mempunyai  kesalahan  atau  tidak.  Asas  dalam pertanggungjawaban  pidana  adalah Actus  non  facit    reumnisi  sist  rea ,  yang  artinya  tidak dipidana jika tidak ada kesalahan oleh karena itu, untuk mengetahui  apakah suatu perbuatan dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana  atau  tidak,    maka  ada    unsur-unsur  yang  harus dipenuhi, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.  Unsur obyektif terdiri dari perbuatan atau akibat, sedangkan unsur  subyektif   adalah  suatu  kehendak  atau tujuan  yang terdapat  dalam jiwa pelaku. Unsur subyektif dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (  (KUHP)  membuat  penggolongan  tindak pidana  dari  berbagai  undang-undang  yang  berkaitan  denan  Hukum  Pidana,  yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran yang terdiri dari :
1. Buku I memuat Ketentuan Umum ( Algemeneleerstrukken ), yaitu  Pasal 100 – 103.
2. Buku II memuat tentang Kejahatan ( misdrijven ), yaitu   Pasal 104- 488.
3. Buku III memuat tentang Pelanggaran ( overtredingen ), yaitu Pasal 489 – 569.
Tndak  pidana  pemalsuan  merek  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  termasuk  dalam  kelompok  kejahatan.  Pemalsuan  merek  merupakan  tindak  pidana yang   sudah diatur   dalam  Pasal  254  – 256 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Pemalsuan merek dalam KUHP terdiri dari membubuhi cap negara yang palsu atau tanda asli yang  diperintahkan  oleh  undang-undang  palsu  pada  barang  emas  atau  perak,    membubuhi tanda  tera  yang  palsu  pada  barang  yang  wajib  ditera  dan  membubuhi  cap  lain  dari  pada tersebut  yang  dalam  Pasal  254  dan  255  pada  barang  atau  pembungkusnya  dengan  maksud memakai  atau  menyuruh  orang  lain  untuk  memakai  barang  tersebut  seolah-olah  barang  itu asli dan tidak dipalsukan.
Terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu : 1. Pembajakan Merek ( Trademark Piracy )
Pembajakan  merek  terjadi  ketika  suatu  merek,  umumnya  adalah  merek  terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak lain. akibatnya ketika pemilik merek yang asli mendaftarkan mereknya, pemilik tersebut akan mendapati penolakan oleh
kantor  merek  setempat  karena  dianggap  serupa  dengan  merek  yang  sudah  didaftarkan sebelumnya.

## 2. Pemalsuan ( Conterfeiting )
Pemalsuan dapat terjadi ketika  suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah    ditempel  dengan  merek  terkenal.  pemalsuan  merek  terkenal  di  Indonesia  banyak terjadi terutama   pada merek-merek garmen luar negeri.
Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi karena pemalsu merek tidak  hanya  menipu  dan  merugikan  konsumen  dengan  produk  palsunya  tetapi  juga merusak reputasi pengusaha asli.
3. Peniruan label dan kemasan suatu produk ( Imitations of Labels and Packaging )
Pelanggaran merek yang mirip pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk.  Bdanya,  pada  pemalsuan    merek  label  dan  kemasan  produk,    yang  digunakan adalah  tiruan  dari  yang  asli  sedangkan  pada  peniruan  label,  yang  digunakan  adalah miliknya  sendiri  dengan  menggunakan  namanya  sendiri.    Pelaku  peniruan  bukanlah krimial  tetapi  lebih  pada    pesaing  yang  melakukan  perbuatan  curang.  Pelaku  peniruan berusaha  mengambil  keuntungan  dengan  cara  membuat  produknya  mirip  dengan  produk pesaing  atau  menggunakan  merek  yang  sangat  mirip  ( similar )    sehingga  dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat
Suatu  tanda  dapat  dikatakan  sebagai  merek    ketika  memenuhi  syarat  mutlak  berupa adanya  daya  pembeda  yang  cukup,  yaitu    tanda  yang  dipakai  mempunyai    kekuatan  untuk membedakan  barang    dan/atau  jasa  yang  diproduksi  suatu  perusahaan  dengan  perusahaan lainnya.      Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis telah  memberikan  ancaman  pidana  kepada  setiap  orang  yang  menggunakan    merek  yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya.
Deden  Rohimat  dan  komplotannya  telah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  merek karena telah menjual benih tomat dengan merek Servo, oleh karena itu perbuatannya diancam dengan  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan    yang  diatur  dalam  Pasal  100  Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa : 1. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidan  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda    paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
2. Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek    yang  mempunyai  persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2), yang  jenis  barangnya  mengakibatkan    gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup dan/atau    kematian  manusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Selain  dituntut    pidana  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  100  Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Deden Rohimat dan komplotannya juga dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Undang_undang Nomor 22 Tahun 2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian  Berkelanjutan  yang  menyebutkan  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  yang mengedarkan  benih  unggul  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  mutu,  tidak  bersertifikat, dan/atau  tidak  berlabel    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat    (4)  dipidana  dengan pidana  penjara    paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  dipidana  denda    paling  banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
Pemberian  sanksi  pidana  pada  Deden  Rohimat  dan  komplotannya  yang  telah melakukan  pemalsuan  terhadap  benih  tomat  merek  Servo  (Cap  Panah  Merek)  milik  PT Ewindo  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  P  Ewindo  kepada  para  petani  yang selama  ini  menggunakan  benih  tomat  merek  Servo  (Cap  Panah  Merah).  PT  Ewindo memberikan  apresiasi  yang  sangat  besar  pada  pihak  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Jawa  Barat yang  telah  berhasil  membongkar  tindak  pidana  pemalsuan  merek  Servo    yang  berpotensi menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar  pada  petani  dan  juga  pada  program  ketahanan pangan pemerintah.

## KESIMPULAN
Upaya    hukum  yang  dilakukan  oleh  PT  Ewindo  dalam  melindungi  hak  atas  merek Servo  (Cap  Panah  Merah)  untuk  bibit  tomat  yang  diproduksinya  dapat  dilakukan  dengan melakukan  tuntutan  pada  pelaku  pemalsuan  bibit  tomat  merek  Servo,  baik  administrasi, perdata maupun pidana.,  sebagai berikut : 1. Tuntutan secara Administrasi
PT Ewindo dapat menunutut pelaku pemalsuan merek secara administrasi. Tindakan administras dapat dilakukan oleh Kantor  Merek.
2. Tuntutan secara Perdata
Tuntutan  secara  perdata  yang  dilakukan  oleh  PT  Ewindo  berupa  permintaan  ganti rugi  pada  pelaku  pemalsuan  merek    Servo    didasarkan  pada  ketentuan  dalam  Pasal  83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Tuntutan secara Pidana
Tuntutan secara pidana didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Trk adahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Deden  Rohimat  dan  kelompoknya  telah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  merek karena telah menjual benih tomat dengan merek Servo, oleh karena itu perbuatannya diancam dengan  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan    yang  diatur  dalam  Pasal  100  Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang_undang Nomor 22 Tahun 2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

## REFERENSI
Julius  Rizaldi, Perlindungan  Kemasan  Produk  Merek  Terkenal    terhadap  Persaingan Curang, Bandung, 2009. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008. Prasetyo Hadi Purwandoko, Problematika Perlindungan Merek di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
Rachmat Eka Purnama,  Zulkifli Makkawaru,  Almusawir, “Analisis Hukum Tindak Pidana terhadap  Pemalsuan  Merek  Dagang  di  Kota  Makassar” ,  Journal  of  Legality  of  Law ,( Desember 2022), 160.
Rahmi  Janed, Hukum  Merek  (Trade  Mark  Law ) dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  –  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta :Raja Grafindo, 2011.
Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs), Bandung :  Citra Aditya Bakti, 2007. Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  Simon  Butt,  Tomi  Suryo  Utomi, Hak  Kekayaan  Intelektual    - Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2011. Tri  Andrisman, Hukum  Pidana,  Asas-asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana Indonesia, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2007.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2019 .