Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 3 Maret 2020

## MENGGAGAS  KEMAJEMUKAN  HUKUM  DI  INDONESIA  (KOMPETISI LEGALITAS HUKUM AGAMA, HUKUM ADAT, DAN HUKUM NEGARA)

## Muhammadun
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC) Email:  muhammadunabdillah77@gmail.com

## Abstrak
Keragaman  hukum  di  Indonesia  khususnya  hukum  keluarga,  tidak  terlepas  dari sikap  keterbukaan  masyarakat  nusantara  terhadap  penyebaran  kebudayaan  asing di  kepulauan  nusantara.  Sikap  keterbukaan  masyarakat  ini  dalam  meresapi penyebaran  kebudayaan  asingi  berimplikasi  terhadap  perubahan-perubahan kebudayaan  masyarakat  pribumi  itu  sendiri,  yani  dalam  kebudayaan  terdapat beberapa  norma  hukum.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  tentang pluralisme hukum di Indonesia, yang meliputi hukum Agama (Islam), hukum Adat, serta  hukum  Negara.  Ketiga  hukum  inilah  yang  dijadikan  sebagai  hukum  positif masyarakat Indonesia belakangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris  yakni  penelitian  hukum  tentang  pemberlakuan  maupun  pelaksanaan ketetapan  hukum  normatif  dengan  cara  in  action.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  perseteruan-perseteruan  yang  ada,  pada  dasarnya  bukanlah  dipicu  oleh masyarakat  pribumi,  namun  lebih  disebabkan  oleh  kebudayaan-kebudayaan  asing yang masuk di barisan kepulauan ini.
Kata kunci : Hukum, Keragaman hukum, pluralisme hukum

## Pendahuluan
Di  awal  pembentukan  negara,  Indonesia  didaulat  sebagai  negara  yang berkeadilan  serta  berkemanusiaan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pancasila  dan Pembukaan UUD 1945. Dengan merujuk dari penjalasan di atas, dapat diartikan bahwa di  zaman  dulu  Indonesia  ialah  negara  yang  dibentuk  untuk  menjadi  negara  hukum (Gunawan,  2018).  Dalam  tulisannya  tentang  Tradisi  Hukum  Indonesia,  Ratno  Lukito mencatat  bahwa  jauh  hari  sebelum  berbagai  hukum  diadopsi  atau  diserap  oleh masyarakat  Nusantara,  masyarakat  yang  mendiami  butiran-butiran  kepulauan  ini dipercaya  sudah  memiliki  aturan  hukum  yang  berasal  dari  nilai-nilai  kebiasaan  lokal atau  adat-istiadat  masyarakat  Nusantara  (Hukum  Adat)  (Lukito  &  Adnan,  2008). Kedatangan para pedagang bangsa India, pedagang bangsa Arab, dan pedagang bangsa Eropa ke beberapa titik nusantara, memberikan wajah baru terhadap perilaku sehari-hari masyarakat  pribumi,  tidak  terkecuali  tentang  permasalahan  hukum.  Disamping  misi perdagangan,  bangsa  India  membawa  dan  memperkenalkan  ajaran  Hinduisme  kepada masyarakat  pribumi,  bangsa  Arab  membawa  dan  memperkenalkan  ajaran  Islamisme (Karim,  Fahsin,  &  Maya,  2007)  dan  bangsa  Eropa  melalui  VOC  ( Veerenidge Ostindische  Compagnie )  dan  para  kolonialnya  membawa  dan  memperlihatkan  sistem hukum civil  law kepada  masyarakat  nusantara  (Sedryawati,  2007).  Menariknya,  dari
ketiga peradaban besar dunia di atas, hanya ajaran Islam yang mampu berelektika atau berdialog  dengan  norma  masyarakat  pribumi,  sehingga  hukum  Islam  dan  hukum  adat dipraktikkan secara bersamaan oleh masyarakat nusantara. Setelah ratusan tahun Islam dan  adat  istiadat  masyarakat  nusantara  berelektika,  masyarakatpun  menjadikan  Islam dan  adat  istiadat  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  satu  sama  lain,  yang kemudian menjadi karakteristik dari masyarakat nusantara (masyarakat yang beragama dan  berbudaya).  Fakta  tentang  kesatuan  tentang  Islam  dan  adat  dalam  masyarakat nusantara  ini  misalnya  bisa  dilihat  pada  masyarakat  Minangkabau,  yang  oleh  Taufik Abdullah  dibahasakan  sebagai intraksionis adat  dan  Islam  dalam  masyarakat Minangkabau,  ungkapan  yang  sangat  populer  dalam  masyarakat  Minangkabau  adalah jargon,  “ Adat  besandi  syarak,  syarak  besandi  adat ”  atau  dengan  ungkapan  lain    adat didasari oleh syariah dan syariah didasari oleh adat (Abdullah, 1966).
Kedatangan bangsa Eropa ke beberapa titik nusantara melalui misi perdagangan dan  kolonialisasinya,  dengan  orientasi  awal  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan sebesar-besarnya  terhadap  alam  nusantara.  Setelah  bangsa  Eropa  khususnya  Belanda berhasil  menguasai  sepenuhnya  beberapa  kawasan  nusantara,  pemerintahan  kolonial memperkenalkan  sistem civil  law ,  yang  bertujuan  untuk  mensentralisasikan  hukum  di bawah  kekuasaan  pemerintahan  kolonial,    tentu tujuannya  adalah  untuk  memperlancar dan  mempertahankan  hegomoni  politik  kolonial,  sehingga  segala  kepentingan  para kolonialis  dapat  berjalan  dengan  baik.  Melalui  sistem  sentralisasi  hukum  yang diperkenalkan  dari pemerintahan kolonial Belanda yang terkadang berbenturan dengan keinginan  dan  norma  masyarakat  nusantara,  menyebabkan  kebijakan  pemerintahan Hindia Belanda terkadang dianggap sebagai musuh bagi masyarakat pribumi dan harus ditentang.  Semakin  hari,  penetangan  dan  perlawanan  masyarakat  nusantara  terhadap pemerintahan  kolonial  semakin  kencang,  yang  secara  langsung  mengantarkan masyarakat Indonesia menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat (Karim et al., 2007). Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintahan Indonesia banyak mengadopsi hukum yang  ditinggalkan  oleh  pemerintahan  Hindia  Belanda  sebagai  basis  dari  sentralisasi hukum (hukum negara), yang digunakan untuk menjalankan regulasi sementara negara sebelum  terciptanya  peraturan  atau  hukum  baru.  Disamping  itu,  masyarakat  Indonesia terus  mempraktikkan  ajaran  agama  dan  adat  istiadat  dalam  kehidupannya  sehari-hari, yang  secara  langsung  memicu  terjadinya  pluralisme  hukum  dalam  masyarakat Indonesia, yakni hukum adat, agama serta negara.

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  empiris.    Pendekatan  ini  dalam  konteks  penelitian  hukum  ialah tentang  pemberlakuan maupun  pelaksanaan  ketetapan  hukum  normatif,  dengan  cara in action atas tiap-tiap kejadian hukum khusus yang berlangsung di warga setempat. Jenis Penelitiannya  ialah  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  tentang  keadaan yang tepat dan berkenaan dengan menjelaskan alasan kenapa hal itu terjadi.

## Hasil dan Pembahasan
Keberagaman  hukum  di  Indonesia  khususnya  hukum  keluarga,  tidak  terlepas dari sikap keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap penyebaran (Karim et al., 2007) kebudayaan  asing  di  kepulauan  Nusantara.  Sikap  keterbukaan  masyarakat  Nusantara dalam  meresapi  penyebaran  kebudayaan  asing  ini  berimplikasi  terhadap  perubahan- perubahan  kebudayaan  masyarakat  pribumi  itu  sendiri,  yang  di  dalam  kebudayaan  itu terdapat  berbagai  norma  hukum.  Penerimaan  kebudayaan  asing  ini  kemudian  secara otomatis  akan  mendorong  hidupnya  norma  lokal  serta  norma  asing  di  masyarakat Nusantara.  Dipraktikkannya  lebih  dari  satu  hukum  oleh  masyarakat  Indonesia  (hukum adat, agama  serta Barat), inilah yang para ahli hukum sebut sebagai pluralisme hukum (Nurtjahjo & Fuad, 2010).
Pluralisme  hukum  di  Indonesia  dimulai  pada  masa  pemerintahan  Hindia Belanda.  Fakta  masyarakat  pribumi  yang  mempraktikkan  berbagai  hukum,  menuntut pemerintahan Hindia Belanda guna memberlakukan hukum yang sepadan untuk seluruh masyarakat  Pribumi.  Isu  mengenai  kebijakan  pemerintahan  Hindia  Belanda  dalam memberlakukan satu hukum yang tepat untuk masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat untuk masyarakat pribumi. Dengan ini, muncul berbagai diskusi mengenai hukum adat serta Islam, baik diskusi verbal ataupun berupa tulisan. Diskusi para ahli ini diakui merajuk pada pertanyaan mengenai apakah hukum  adat  atau  hukum  Islam  yang  diberlakukan  untuk  masyarakat  Pribumi.  Dalam diskusi  ini  muncul  berbagai  pendapat  ahli  hukum,  baik  secara  ahli  hukum  Belanda ataupun  Indonesia,  diantara  mereka  ada  yang  memotret  dengan  kacamata  konflik (hukum  Adat  serta  hukum  Islam  terus  bertarung),  serta  tidak  sedikit  juga  yang memandang dengan lensa fungsional (hukum Adat serta hukum Islam saling berkaitan).
1. Hukum adat versus hukum Islam (pendekatan konflik)
Hangatnya posisi hukum adat  serta hukum Islam pada masyarakat nusantara menghasilkan  perselisihan  yang  cukup  menarik  dunia  akademis  di  tanah  air.  Tidak hanya  itu  yang  dapat  dirasakan,  namun  yang  urgen  ialah  mampu  terbukanya  ruang diskusi-diskusi  yang  berkelanjutan  bagi  generasi-generasi  bangsa  ini.  Ratno mengatakan kajian mengenai hukum adat di mulai sejak pemerintahan  VOC (1602- 1800)  yang  diawali  oleh  Marooned  (1754-1836),  Raffles  (1781-1826),  Crawford (1783-1868),  dan  Muntinghe  (1773-1827)(Lukito,  2003).  Seiring  dengan  derasnya desas-desus  modernisasi  hukum  yang  semakin  kencang  terhembus  oleh pemerintahan  Hindia  Belanda,  mendorong  munculnya  berbagai  diskusi  serta spekulasi  para  ahli  hukum  mengenai  “hukum  apa  yang  tepat  untuk  diberlakukan untuk  masyarakat  pribumi”,  yang  dipercaya  diskusi  para  ahli  ini  berkisar  pada dominasi  antara  hukum  Adat  serta  hukum  Islam.  Diskusi  pertama  dimulai  dengan teori receptie in complexu yang dicetuskan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927). Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia  di tahun 1870-1887. Teori ini mengatakan bahwa untuk orang Islam berlaku seluruhnya hukum Islam, sekalipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan.  Ungkapan  Van  den  Berg  ini  berdasar  dari  pernyataan  yang
menyatakan  hukum  Islam  sudah  berlaku  di  masyarakat  asli  Indonesia  sejak  1883 yang diperkuat dengan adanya regeering reglement , serta compendium freijer tahun 1706 perihal hukum perkawinan serta kewarisan Islam (Habiburrahman, 2011). Teori ini  menghendaki  bahwa  untuk  masyarakat  pribumi  yang  beragama  Islam diberlakukan hukum Islam.
Teori  ini  dicetuskan  oleh  Van  den  Berg berdasarkan  pengamatan  pribadinya terhadap masyarakat di berbagai kerajaan Islam nusantara, serta hasil pengamatannya yakni  semua  hukum  Islam  sudah  diterima  secara  menyeluruh  oleh  umat  Islam. Sehingga,  teori  ini  menyatakan  hukum  Islam  berlaku  seutuhnya  untuk  umat  Islam, karena  hukum  adat  telah  menyesuaikan  diri  dengan  hukum  Islam  (Adil,  2011). Sehingga, teori ini menghendaki yakni untuk orang Islam berlaku seutuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku  di masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang  diperkuat  dengan  adanya regeering  reglement ,  serta  hukum  perkawinan  dan kewarisan Islam dalam Compendium freijer tahun 1706 (Habiburrahman, 2011).
Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai hukum Islam dari pada hukum adat,  ternyata  terdapat  kritikan  dari  seorang  sarjana  asal  Belanda  yang  bernama  C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap serta mengamati perilaku masyarakat nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan,  akan tetapi hukum  adatlah  yang  lebih  dominan  daripada  hukum  Islam.  Sehingga  Hurgronje menarik  kesimpulan  bahwa  hukum  Islam  dapat  diberlakukan  apabila  telah  diterima oleh  masyarakat  hukum adat,  pendapatnya  kini  kemudian  dia  jadikan  sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai receptie (Habiburrahman, 2011). Munculnya teori receptie yang  diperkenalkan  oleh  Christian  Snouck  Hurgronje  (1857-1936)(Hasan,
2014).  Kemudian  dikembangkan  oleh  C.  Van  Vollenhoven  serta  Ter  Haar  di  atas, dengan  tujuan  agar  mengkritisi  atas  teori receptie  in  complexu -nya  Vab  den  Berg. Snouck Hurgronje dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda   mengenai soal-soal  hukum  Islam  serta  anak  negeri  tahun  1898.  Ia  pernah  belajar  ke  Mekkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur (1884-1885). Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya De Atjehers dan De Gojoad.
Inti  dari  teori  Snouck  ini  bahwa  bagi  masyarakat  pribumi  pada  dasarnya  berlaku hukum  adat,  serta  hukum  Islam  akan  berlaku  apabila  norma-norma  hukum  Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  teori receptie -nya  Snouck  ini  ditelaah kembali  kebenarannya  oleh  Hazairin.  Hazairin  menyimpulkan  bahwa  tidak  benar hukum  Islam  itu  bergantung  kepada  hukum  Adat,  karena  hukum  Islam  itu  adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori receptie exit , teori ini  bertujuan  untuk  membantah  teori receptie Snouck  di  atas.  Menurut  Hazairin, Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  mandiri  dan  lepas  dari  pengaruh  hukum  lainnya. Berdasarkan  pandangannya,  Hazairin  memiliki  kesamaan  pandangan  dengan  Van den  Berg  yang  menginginkan  hukum  Islam  diberlakukan  sepenuhnya  bagi masyarakat  Islam  (pribumi).  Beberapa  tahun  kemudian,  teori  Hazairin  ini
deikembangkan oleh muridnya yang bernama Sayuti Thalib, dan menghasilkan teori receptie  a  contrario .  Teori  ini  mengklaim  bahwa  teori receptie yang  diperkenalkan oleh  Snouck  merupakan  atau  sebagai  teori  iblis.  Inti  dari  teori  Sayuti  adalah  bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam (Hasan, 2014).
2. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pendekatan Fungsional)
Pada  dasarnya  teori  fungsional  budaya  ini  muncul  dari  metode  penelitian yang  menitik  beratkan  fokus  kajiannya  terhadap  proses-proses  kebudayaan,  yang sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam  suatu  budaya  (Kaplan  &  Robert,  2012).  Kemudian  aktifitas  akademis  ini diperkuat  oleh  Malinowki  dalam  kajiannya  terhadap  proses  kebudayaan  dalam masyarakat  Trobriand.  Ketika  masyarakat  Trobriand  melakukan  aktifitas  ritual tertentu,  yang  secara  fungsional  adalah  untuk  mengurangi  kecemasan  mereka terhadap  hal-hal  yang  tidak  difahami  dalam  menjalani  kehidupannya  (Kaplan  & Robert,  2012).  Sehingga,  analisis  fungsional  membangun  asumsi  yang  bertumpu pada  analogi  organisme,  dalam  arti  bahwa  memahami  sistem  budaya  sebagai organisme yang bagian-bagiannya tidak saja sebatas saling berhubungan antara satu sama lain, namun saling memelihara, menjaga stabilitas dan melestarikan kehidupan unsur-unsur  atau  organisme  yang  ada  dalam  kebudayaan  itu.  Dalam  melestarikan stabilitas  sistemnya,  kebudayaan  harus  memiliki  syarat-syarat  fungsional  yang berfungsi  untuk  menjaga  eksistensinya,  atau  dalam  bahasa  Malinowski  adalah kebutuhan biologis individual (Coulson, 1959).
Dalam  konteks  kajian  adat  dan  Islam,  salah  satu  tulisan  yang  menggunakan teori  fungsional  ini  dalam  melihat  dialektika  antara  Islam  dan  budaya  lokal  adalah Noel  James  Coulson.  Dalam  tulisannya  berjudul Muslim  Custom  and  Case  Law , Coulson  berpendapat  bahwa  Islam  dan  budaya  lokal  berkolaborasi  dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas  anggotanya  adalah  beragama  Islam,  di  antaranya  adalah  masyarakat muslim Maroko, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di  Nigeria,  Yaman  dan  masyarakat  Jawa  (Coulson,  1959).  Di  Indonesia,  ada beberapa pakar hukum Islam dan hukum adat yang mengkaji ulang mengenai desas- desus  antara  hukum  adat  dan  Islam.  Namun,  kajian  belakangan  ini  lebih  condong melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga sistem  hukum  itu.  Misalnya,  Taufik  Abdullah  melihat  bahwa  masyarakat Minangkabau  mempraktikkan  hukum  Adat  dan  hukum  Islam  secara  bersamaan sehingga lebih membahasakannya sebagai intraksionis antara hukum adat dan hukum Islam  atau  dua  menara  hukum  (mimbar  hukum)  (Abdullah,  1966)  John  R.  Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara  bersamaan  dengan  basis  pluralisme  hukum,  namun  yang  menarik  dari tulisannya adalah negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian
diberlakukan dalam kancah negara. Seiring dengan ini, Bowen lebih membahasakan sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum adat, Islam dan negara (Salim,  2005).  Ratno  Lukito  melihat  secara  umum  masyarakat  Muslim  Indonesia mempraktikkan  ketiga  hukum  itu  secara  bergumulan,  sehingga  dalam  pembuatan hukum,  negara  harus  mampu  mengkanter  hukum  adat  dan  hukum  Islam  (Lukito, Stokhof,  &  Meij,  1998).  Beberapa  tahun  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Hasby melalui  konsep  Fiqih  Indonesia-nya  telah  berusaha  untuk  melibatkan  hukum  Adat sebagai  bagian  dalam  mengambil istinbat dalam  hukum  Islam  yang  berbasis masyarakat muslim Indonesia, sehingga dalam pembuatan hukum negara, negarapun harus mengakomodir kedua hukum itu (Lukito, 2003).
Wujud  kajian  fungsional  John  R.  Bowen  ini  diungkapkan  dalam  tulisannya yng  berjudul Islam,  Law  and  Equality  in  Indonesia  an  Anthropology  of  Public Reasoning .  Bowen  melihat  masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  sangat pluralistic yang  selalu  hidup  bersama-sama  meskipun  beragama  budaya,  suku  dan agama.  Ada  beberapa  ciri  khas  masyarakat  Indonesia  menurut  Bowen  di  antaranya adalah  bangsanya  yang  memiliki  berbagai  macam  perbedaan,  mempunyai  kekuatan dalam  beragama,  bersuku  dan  berbudaya  yang  sangat  signifikan  dalam  perdebatan manusia,  masyarakat  yang  selalu  menjunjung  tinggi  toleransi  dan  selalu  menerima perbedaan,  setia  terhadap  kondisi  politik  dan  bangsanya  selalu  menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat yang pluralistik tinggi (Salim, 2005).
Bowen sempat kebingungan melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang  begitu  pluralistik  dan  sangat  sulit  untuk  dibayangkan  bagaimana  beragamnya budaya  hukum  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Indonesia,  baik  dari  segi agama, politik  maupun  kesenian  yang  selalu  saling  menerima  dengan  yang  lainnya.  Dalam perjalanan  politik  Indonesia  terutama  ketika  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda, adat  dikategorikan  sebagai  budaya  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat    untuk menyelesaikan  atau  mencari  jalan  keluar  terhadap    perkara-perkara  tradisional  atau tingkah  laku  sehari-hari  yang  dianggap  melanggar  ketentuan  kelompok  atau dipergunakan berkisar pada permasalahan mengenai substansi hukum. Sedangkan hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah ter counternya hukum adat tersebut oleh hukum  Islam  atau  hukum  Negara,  yang  kemudian  pada  akhir-akhir  ini  kata-kata lokal dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai nasional, namun lebih bersifat masyarakat  adat  yang  meliputi  orang-orang  yang  tinggal  di  kawasan  norma-norma tertentu (Salim, 2005).
Pluralisme  masyarakat  Indonesia  yang  dibuktikan  melalui  jiwa  kepedulian terhadap  kebudayaannya  yang  selalu  menjaga  keseragaman  dalam  bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan kelompoknya, dan  bagi  masyarakat  laki-laki  dan  perempuan  akan  berkolaborasi  dalam  satu kelompok  apabila  mereka  sudah  melakukan  pernikahan.  Semua  kalangan  selalu mengindahkan  budaya-budaya  yang  ada  baik  yang  datang  dari  kalangan  Islam, Kristen maupun individu-individu yang mengatasnamakan dirinya modernis. Mereka memiliki  daya  tarik  yang  tajam  untuk  mempraktikkan  dan  melestarikan  kearifan
budaya  lokal  yang  ada.  Sehingga  dengan  realita  inilah  Bowen  mengatakan  bahwa Indonesia datang untuk memberikan saran kepada semua kalangan untuk memahami kembali  budaya-budaya  masyarakat  Islam  secara  komprehensif,  Islam  tidak  cukup hanya  dibaca  sebatas  pada  masyarakat  Arab,  Persia  dan  Turki,  namun  Islam  harus dibaca  juga  melalui  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  Islam  dan masyarakatnya pemeluk terbesar Islam (Salim, 2005)
Jika  Bowen  lebih  suka  menunjukkan  persatuan  dan  ada  hubungan  yang harmonis  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam,  maka  Taufik  Abdullah  lebih  suka menunjukkan  segi  kerancauan  makna  hukum  adat  masyarakat  Minangkabau, meskipun  masyarakat  memandang  hukum  adat  dengan  hukum  Islam  terjadi pembauran  satu-sama  lain.  Masyarakat  Minangkabau  memandang  hukum  adat dengan dua dimensi,  yakni  ; pertama, adat  diartikan  sebatas  pada  kebiasaan- kebiasaan  lokal  ; kedua, adat  diartikan  sebagai  keseluruhan  struktur  dalam  sistem kemasyarakatan  atau  semua  sistem  nilai  yang  dijadikan  sumber  etika  dan  norma lokal.  Walaupun  ada  juga  masyarakat  yang  menggabungkan  kedua  makna  itu (Abdullah, 1966)
Posisi  adat  dan  Islam  pada  masyarakat  Minangkabau  mampu  menempati tempat  yang  sangat  penting,  sehingga  kedua  budaya  hukum  ini  dipandang  oleh masyarakat  setempat  sebagai  suatu  konsep  yang  terintegrasi  satu  sama  lain.  Dalam adat  masyarakat  Minangkabau  dikenal  beberapa  tempat  aktifitas  sosial,  diantaranya adalah masajik (masjid) yang difungsikan sebagai tempat unutk melakukan aktifitas peribadatan  bagi  masyarakat  Minangkabau, balai dipergunakan  sebagai  tempat berlangsungkan  aktifitas  duniawi  dan  dijadikan  juga  tempat  musyawwarah  serta tempat  pengurusan  keadministrasian  sosial  bagi  masyarakat.  Dalam  realitas masyarakat  Minangkabau,  balai  adat  ini  merepresentasikan  atau  menyimbolkan bahwa  prinsip-prinsip  adat  terintegrasi  dengan  ajaran-ajaran  agama  atau  hukum agama.  Bentuk  mengenai  kesatuan  adat  dan  agama  dalam  pandangan  masyarakat Minangkabau  ini  bisa  dilihat  pada  beberapa  ajaran  yang  diresapi  oleh  masyarakat setempat, misalnya: adat dilandasi agama, dan agama dilandasi adat (adaik basandi sjarak, sjarak basandi adaik), ungkapan lain yakni agama yang mengkonsepkan dan adat  yang  mempraktikkan (agamo  mangato,  adat  mamakai) .  Ungkapan  ini menunjukkan bahwa adat dan agama pada masyarakat Minangkabau sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dicerai beraikan. Hubungan timbal balik antara hukum adat  dan  hukum  Islam  di  Minangkabau  inilah  yang  disimpulkan  sebagai  hubungan intraksionisme (Abdullah, 1966).
Ratno  menyimpulkan  bahwa  sehubungan  dengan  harmonisasi  hukum  ini, Hasbi  sempat  membangun  argumentasi  melalui  wacana  besarnya  yakni  “Fiqih Indonesia”,  inti  dari  wacana  besarnya  ini  adalah  mereformasi  fikih  Syafi’i  yang bercorak Hijazi atau Misri dan berkarakter masyarakat Mesir menjadi fikih Indonesia yang  bercorak  ke-Indonesiaan  dan  berkarakter  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri. Tentu saja reformasi hukum Hasbi harus berdasarkan penggalian dan pengembangan dari  empat  mazhab  terkemuka  (mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali).
Sedangkan  Hazairin  dalam  wacana  besarnya  yakni  “Madzhab  Nasional  Indonesia”, berkeinginan  membangun  mazhab  nasional  berdasarkan  pembaharuan  dari  mazhab Syafi’i  berdasarkan  kondisi  lokal  masyarakat  Indonesia.  Ratno  Lukito menyimpulkan, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa adat istiadat masyarakat Indonesia  harus  menjadi  pertimbangan  dalam  pembuatan  Hukum  Islam  Indonesia, kedua  ide  ini  membuka  jalan  baru  bagi    bersatu  padunya  antara  nilai-nilai  yang berasal dari adat istiadat dengan hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum (Wahyudi, 2007).
Dalam rangka mengupayakan untuk mengharmonisasikan antara hukum adat dengan hukum Islam atau Negara, dibutuhkan kedewasaan para penafsir dan pihak- pihak  yang  berwenang.  Seperti  yang  ditegaskan  oleh  Ratno  bahwa,  selama  ini  para sarjana  selalu  memandang  hukum  adat  dengan  hukum  Islam  dengan  pendekatan konflik,  sehingga  ini  berimplikasi  terhadap  hasil  dari  sudut  pandang  yang  mereka gunakan.  Tidak  benar  bahwa  hukum  Islam  “cuek”  atau  tidak  mau  tahu  tentang hukum  adat,  dalam  kenyataannya  bahwa  Islam  selalu  melestarikan  adat-adat  dan budaya-budaya  sebelumnya  yang  dipandang  baik.  Misalnya  budaya khitanan (sunatan)  yang  hingga  saat  ini  masih  dirasakan  oleh  umat  Islam,  penting  untuk diketahui  bahwa  tradisi  sunatan  ini  bukanlah  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  nabi Muhammad.  Namun,  budaya  ini  diperkenalkan  oleh  nabi  Ibrahim  yang  kemudian diwariskan  kepada  umat  Nabi  Muhammad.  Tentu  bukan  perkara  ini  saja  yang merupakan  budaya  lama  yang  dipertahankan  olehnya,  tetapi  masih  banyak  budaya- budaya  lain  yang  bisa  dianalisa  sendiri  oleh  pembaca  yang  budiman  (Lukito  et  al., 1998).
Jika  dikaji  secara  komprehensif  kolaborasi  antara  sumber  hukum  Islam  dan adat  istiadat  setempat,  sungguh  akan  menghasilkan  kebudayaan  yang  lebih sempurna.  Beberapa  abad  yang  lalu,  Rasulullah  telah  membuktikan  hal  ini  melalui hadis  taqriri ,  secara  singkat  teori  ini  menjelakan  bahwa  segala  perbuatan  sahabat yang  disetujui  dan  tidak  ditegur  oleh  Rasulullah  maka  hal  itu  disahkan.  Sehingga, melalui praktek ini sangat relevan apa yang diungkapkan oleh M.B. Hooker, seorang guru besar di Australian National University, Canberra Australia, mengatakan bahwa hukum  itu  bukanlah  sekedar  yang  eksis  di  dalam  teks,  tetapi  juga  termasuk  fakta- fakta  hukum  yang  secara  terus  menerus  atau  tekun  dipraktekkan  oleh  masyarakat. Melihat argumentasi di atas, hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya teks  hukum  untuk  dikolaborasikan  dengan  budaya  hukum  yang  dipraktekkan  yang berasal  dari  adat  istiadat  lokal  untuk  mencapai  target  yang  maksimal  dalam mempraktekkan budaya hukum baru yang dibawa oleh teks.
Islam  dan  budaya  masyarakat  nusantara merupakan  satu  kesatuan  yang  sulit untuk  dipisahkan,  meskipun  dalam  proses  akulturasi  kebudayaan  yang  sangat kompleks  pada  masyarakat  nusantara.  Tidak  sekedar  budaya  Islam  yang berakulturasi  dengan  masyarakat  nusantara,  namun  terdapat  juga  beberapa kebudayaan-kebudayaan  lain,  seperti  China,  India,  Arab  dan  barat.  Namun,  dari semua  kebudayaan-kebudayaan  yang  ada,  sepertinya  hanya  budaya  Islam  yang
diterima  secara  utuh  oleh  masyarakat  nusantara.  Dalam  proses  akulturasinya,  Islam masuk ke nusantara secara alami tanpa paksaan yang di awali melalui perdagangan, hal  ini  disebabkan  karena  Indonesia  merupakan  lintas  atau  jalur  perdagangan  di kawasan  Asia.  Islam  telah  berkontribusi  besar  dalam  pembinaan  moral  bangsa Indonesia  baik  dalam  bentuk  teologis,  antropologis  maupun  kosmologis.  Bentuk teologis Islam telah membentuk masyarakat Indonesia yang berke-Tuhan-an, hal ini tertuang  dalam  sila  pertama  kenegaraan  bangsa  Indonesia.  Dalam  antropologisnya, Islam  berhasil  mencerdaskan  masyarakat  Indonesia  dalam  bercocok  tanam  dan sebagainya.  Dalam  kosmologis,  Islam  menanamkan  tingkat  kepedulian  bangsa Indonesia terhadap flora dan fauna yang ada (Karim et al., 2007).

## Kesimpulan
Keberadaan  hukum  adat,  agama,  dan  negara  merupakan  realitas  yang  sangat penting  dalam  pendewasaan  masyarakat Indonesia.  Keterbukaan  masyarakat  nusantara terhadap  berbagai  kebudayaan  asing  yang  melakukan  penyebaran  kebudayaan  tidak pernah  dilawan  oleh  masyarakat  Nusantara,  ini  menunjukkan  begitu  dewasanya  nenek moyang  bangsa  Indonesia.  Perseteruan-perseteruan  yang  ada,  pada  dasarnya  bukanlah dipicu oleh masyarakat pribumi, namun lebih disebabkan oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk di barisan kepulauan ini. Misalnya perseteruan antara hukum adat dan hukum Islam, bukan disebabkan oleh keinginan masyarakat pribumi untuk melegalkan hukum  adat  yang  ada,  namun  lebih  disebabkan  oleh  keinginan  pemerintahan  Hindia Belanda  untuk  mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakat  pribumi.  Masyarakat  pribumi tidak  pernah  menetapkan  bahwa  hukum adat  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  lebih khusus  bagi  masyarakat  adat  Indonesia  yang  memeluk  agama  Islam.  Namun  mereka lebih  bahagia  mengatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  selalu  sejalan  dengan  hukum Islam,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  ungkapan  beberapa  masyarakat  adat  yang  mengatakan bahwa  hukum  Islam  sebagai  petunjuk  dan  hukum  adat  adalah  sebagai  pelaksana  dari petunjuk hukum Islam itu. Demikian yang dapat disampaikan, tentu dalam tulisan yang sederhana ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya mohon dimaklumi.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, Taufik. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. Indonesia , (2), 1–24.
Adil.  (2011). Simboer  Tjahaya .  https://lektur.kemenag.go.id/web/koleksi-252-simboer- tjahaya.
Coulson,  Noel  James.  (1959).  Muslim  custom  and  case-law. Die  Welt  Des  Islams ,
6 (1/2), 13–24.
Gunawan,  Mohammad  Sigit.  (2018).  Rekonstruksi  Negara  Hukum  Pancasila  Dalam Penyelenggaraan  Kekuasaan  Di  Indonesia  Berdasarkan  UUD  1945  Rekonstruksi Negara  Hukum  Pancasila  Dalam  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Di  Indonesia Berdasarkan Uud 1945. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 3 (2), 58–69.
Habiburrahman.  (2011). Rekonstruksi  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia . Kementerian Agama RI.
Hasan,  Yunani.  (2014).  Politik  Christian  Snouck  Hurgronje  Terhadap  Perjuangan Rakyat Aceh. Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah , 3 (4), 48–50.
Kaplan,  David,  &  Robert,  A.  (2012). Manner.  Teori  Budaya,  Terj.  Landung Simatupang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Karim,  M.  Abdul,  Fahsin,  Faal,  &  Maya,  Artika.  (2007). Islam  Nusantara .  Pustaka Book.
Lukito,  Ratno.  (2003). Pergumulan  Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia .  Yogyakarta: Manyar Media.
Lukito, Ratno, & Adnan, Ainur Rofiq. (2008). Tradisi Hukum Indonesia . Teras.
Nurtjahjo, Hendra, & Fuad, Fokky. (2010). Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi . Salemba Humanika.
Salim,  Arskal.  (2005).  John  Bowen,  Islam,  law  and  equality  in  Indonesia:  an anthropology of public reasoning. The Australian Journal of Asian Law , 7 (2), 187– 197.
Sedryawati,  Edi.  (2007). Budaya  Indonesia  “Kajian  Arkeologi,  Seni,  dan  Sejarah.” Jakarta: Raja Grafindo.
Wahyudi,  Yudian.  (2007). Ushul  fikih  versus  hermeneutika:  Membaca  Islam  dari Kanada dan Amerika . Pesantren Nawasea Press.