Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
Eko Hari Suryono 1 , Negina Kencono Putri 2 ,Umi Pratiwi 3
Universitas Jenderal Soedirman
muslimmuda2012@gmail.com

## ABSTRACT
This study isentitledthe analysis factorseffectofthefinancial report, theaccessibility of financial report, andthetransparencyofbudgettothe financial accountabilityofvillage fund in Kebumen regency. This study aimedtoexaminetheeffectofthefinancial report, theaccessibility of financial report, andthetransparencyofbudgettothe financial accountabilityofvillage  fund  in  Kebumen  regency.  The  population  in  this  study  isvillgaes  in  Kebumen  regency.  Purposive sampling  techniqueused  in  this  study  as  many  as  82villages.  Data  collection  in  this  study  using  a questionnairesurveyandinterviews. The data were processedusingmultiple linear regressionanalysis. The resultsofthis study indicatethatthefinancial  report,  theaccessibility  of  financial  report,  andthetransparencyofbudgethave  a  positiveeffectonthe financial accountabilityofvillage fund in Kebumen regency.. Hope this study canbeapplied in Kebumen regencytoimprovethe financial  accountabilityofvillage  fund  throughimprovedthefinancial  report,  theaccessibility  of  financial  report, andthetransparencyofbudget
Keywords: Financial Accountability of Village Fund, Financial Report, Accessibility,Transparency.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  salah  satu  ujung  tombak organisasi  pemerintahan  dalam  mencapai keberhasilan  dari  urusan  pemerintahan  yang asalnya  dari  pemerintahan  pusat.  Perihal  ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga  program  dari  pemerintah  lebih  cepat tersampaikan.  Desa  mempunyai  peran  untuk mengurusi  serta  mengatur  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  yang  salah  satu  pasalnya  menjelaskan bahwa  desa  memiliki  kewenangan  dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.
Pada  penyelenggaraan  pemerintah  desa  masih mengalami  kendala  khususnya  dalam  hal keuangan.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor seperti  sumber  pendapatan  yang  rendah  baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga program yang tidak didukung  oleh  pemerintah  di  tingkat  atasnya. Untuk  mengatasi  perihal  tersebut  pemerintah membuat  program  yang  bertujuan  untuk menyejahterakan  masyarakat  desa  dengan memberikan  dana  bantuan  berupa  Alokasi Dana Desa (Fajri dkk, 2014).
Selain  Alokasi  Dana  Desa  pada  tahun  2015 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 bahwa salah satu
sumber  pedapatan  Desa  berasal  dari  alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara maka  Pemerintah  meluncurkan  program  Dana Desa yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa.  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat.
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanaakan secara periodik. Dengan digelontorkannya Dana Desa dari APBN yang cukup  besar,  maka  pemerintah  desa  sebagai lembaga publik semakin dituntut atas akuntabilitasnya dalam  pengelolaan  dana  desa tersebut.
Salah satu faktor terciptanya akuntabilitas Dana Desa  adalah  melalui  penyajian  laporan keuangan pemerintah desa. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik  dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerinrtah  desa.  Dalam  penggunaan    Dana Desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa merupakan  alat  bagi  pemerintah  pusat  dan daerah  untuk  menilai  kineja  pemerintah  desa. Serta  bagi stakeholder seperti  masyarakat, laporan  tersebut  sebagai  wujud  akuntabilitas horizontal yang merupakan hak bagi masyarakat  untuk  memperoleh  informasi. Penyajian laporan keuangan atas kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga publik merupakan  salah  satu  bentuk  akuntabilitas.
Kinerja laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program  mampu  mewujudkan  akuntabilitas publik  (Cunningham&  Harris,  2001:  159-162 dalam Setyoko,2010).
Akuntabilitas  yang  efektif  tergantung  kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban  maupun  laporan  temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai  laporan  keuangan  (Mulyana,  2006). Dalam demokrasi yang terbuka, akses diberikan  oleh  media  seperti  surat  kabar, majalah, radio, stasiun televisi,website (internet);  dan  forum  yang  memberikan perhatian langsung terhadap masyarakat ( Shende  dan  Bennett,2004  dalam  Mulyana, 2006).  Akuntabilitas  berkaitan  dengan  bentuk pertanggungjawaban  lembaga  publik  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Semakin  baik  pencapaiannya  maka  akan semakin  mudah  akses  terhadap  bentuk pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam media laporan keuangan.
Selain adanya aksesibilitas, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan.  Transparansi  merupakan  salah satu prinsip dari goodgovernance . Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga-lembaga pemerintahan dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai  agar  dapat  dimengerti dan dipantau. Transparansi pengelolaan anggaran  adalah  syarat  untuk  mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam  hal  alokasi,  distribusi  dan  pemerataan anggaran pembangunan berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasar warga (Anisa, 2012). Dengan demikian, adanya transparansi
anggaran diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam penggunaan  danadesa.  Tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menguji  secara  empiris  pengaruh  penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan  dana  desa;  untuk  menguji  secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan  terhadap  akuntabilitas  keuangan danadesa;  dan  untukmenguji  secara  empiris pengaruh tansparansi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA KonsepNew PublicManagement (NPM)
Menurut Mahmudi (2007), New PublicManagement (NPM)  merupakan  teori manajemen  publik  yang  beranggapan  bahwa praktik  manajemen  sektor  swasta  lebih  baik dibandingkan  dengan  praktik  manajemen sektor publik. Sedangkan,
menurut
Friedrichsmeier, New PublicManagement (NPM)  merupakan  suatu paket ide, filosofi politik, upaya metode, teknik dan sebagainya  yang digunakan untuk mereformasi administrasi publik, serta Golembiewski mengatakan New
PublicManagement (NPM)  sebagai liberation yaitu  upaya  pembebasan  manajemen  publik dari  kungkungan  konservatisme  administrasi klasik  dengan  memasukkan  prinsip-prinsip sektor  privat  ke  sektor  publik  (Nahdiyah, 2013).
Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  dapat disimpulkan bahwa New PublicManagement (NPM) adalah suatu teknik manajemen publik untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan cara memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke dalam sektor publik.

## Penyajian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  sektor  publik merupakan  representasi  terstruktur  posisi keuangan  akibat  transaksi  yang  dilakukan. Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik merupakan komponen penting untuk menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan  informasi  kepada  publik,  salah satunya  adalah  informasi  akuntansi  berupa laporan keuangan.
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
PenyajianPenyajian
laporan keuangan merupakan  halyang  sangat  penting,  menurut Diamond (2002),pengungkapan atas informasi ini merupakan suatuelemen dasar dari transparansi  fiskal  dan  akuntabilitas.Dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010)  dinyatakanbahwa neraca mencantumkan sekurang- kurangnyapos-pos berikut: kas dan  setara  kas; investasijangka  pendek;  piutang  pajak  dan bukan  pajak;persediaan;  investasi  jangka panjang;  aset  tetap;kewajiban  jangka  pendek; kewajiban jangkapanjang; dan ekuitas dana.Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai : (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  secara  periodik;  (b)  manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan  suatu  entitas  pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Pengertian  aksesibilitas  dalam  kamus besar  bahasa  Indonesia  adalah  hal  yang  dapat dijadikan  akses  atau  hal  dapat  dikaitkan. Pentingnya  penerapan  akuntansi  keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas  keuangan  daerah  (Sukhemi, 2012). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan  kemudahan  bagi  seseorang  untuk memperoleh  informasi  mengenai  laporan keuangan  (Mulyana,2006).  Laporan  keuangan harus  dapat  dimengerti  dan  tersedia  bagi mereka  yang  tertarik  dan mau  berusaha  untuk memahaminya
(Henly
etal , 1992
dalamRohman, 2009).
Transparansi Anggaran
Nilai Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan publik  secara  langsung  dapat  diperoleh  oleh mereka  yang  membutuhkan  (Mardiasmo, 2002). Transparansi merupakan suatu kebebasan  untuk  mengakses  aktivitas  politik
dan  ekonomi  pemerintah  dan  keputusan- keputusannya.  Akuntabilitas  mengandung  arti pertanggungjawaban,  baik  oleh  orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan- pilihan  dan  tindakan-tindakannya.  Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahan (Shende dan Bennett, 2004 dalam Mulyana, 2006). Pembuatan  laporan  keuangan  adalah  suatu bentuk kebutuhan teransparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah  atas  aktivitas  pengelolaan  sumber daya  publik.  Transparansi  informasi  terutama atas inormasikuangan  dan  fiskal harus dilakukan  dalam  bentuk  yang  relevan  dan mudah dipahami (SchiavoCampoandTomasi,1999 dalam Mardiasmo, 2006). Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan  tetapi,  dua  istilah  yang  pertama  adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas
memerlukan transparansi (SchiavoCampoandTomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas Laporan Keuangan Osborne  (1992)  dalam  Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang
berhubungan  dengan  pelayanan  apa,  siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana,  dan  bagaimana.  Pertanyaan  yang memerlukan  jawaban  tersebut  antara  lain,  apa yang  harus  dipertanggungjawabkan,  mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa  pertanggungjawaban  diserahkan,  siapa yang  bertanggung  jawab  terhadap  berbagai bagian  kegiatan  dalam  masyarakat,  apakah pertanggungjawaban  berjalan  seiring  dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.  Konsep  pelayanan  ini  dalam akuntabilitas  belum  memadai,  maka  harus diikuti  dengan  jiwa enterpreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.
Akuntabilitas  dan  keadilan  merupakan  atribut yang  terpisah.  Akan  tetapi,  dua  istilah  yang pertama  adalah  tidak  independen,  sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett (2004) dalam Mulyana  (2006)).Akuntabilitas  keuangan  desa adalah  pertanggungjawaban  pemerintah  desa
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat  diakses  oleh  berbagai  pihak  yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

## Dana Desa
Menurut
PeraturanPemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  juga  didefinisikan  pada PeraturanPemerintah  Nomor  43  tahun  2014, Peraturan  Menteri  Dalam  Negreri  Nomor  113 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri KeuanganNomor  93  Tahun  2015.  Dana  Desa dikeluarkan pemerintah berdasarkan ketentuarn pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, yang  menyebutkan salah satu surmber pendapatan  Desa  berasal  dari  alokasi  APBN sehingga  pemerintah  menganggarkan  Dana Desa secara nasional dalam APBN.
Gambar 1. Model Penelitian
Pengembangan Hipotesis Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Kebumen
Pada  era  demokrasi  setiap  aktivitas penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitasdimaksudkan  untuk  memastikan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan, serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin&Heintzman,  2000).  Di  samping  itu, akuntabilitas  merupakan  salah  satu  metode untuk melakukan pengendalian atas organisasi publik (Mulgan, 2000).
Ketersediaan  laporan  keuangan  atas  kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah  merupakan  salah  satu  bentuk akuntabilitas.  Kinerja  laporan  keuangan  yang baik,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  suatu
program  mampu  mewujudkan  akuntabilitas publik (Cunningham& Harris, 2001: 159  -162 dalam  Setyoko,2010).  Demikian  pula  halnya ketersediaan  laporan  keuangan  program  dana desa, merupakan bentuk akuntabilitas administrasi  keuangan  program  dana  desa. Melalui  laporan  administrasi  keuangan  yang transparan dan akuntabel, pemerintah kabupaten maupun masyarakat dapat melakukan  penilaian  terhadap  pelaksanaan program dana desa.
Dalam penggunaan  dana desa, laporan realisasi penggunaan  danadesa  merupakan  alat  bagi pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menilai kineja pemerintah desa. Serta bagi stakeholder seperti  masyarkat,  laporan  terseburt  sebagai wujud akuntabilitas horizontal yang merupakan hak  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh informasi. Berdasarkan  penjelasan  tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:
Penyajian laporan keuangan
Akuntabilitas keuangan dana desa Aksesibilitas laporan
keuangan
TransparansiAnggran
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
𝑯 𝟏 : Penyajian laporan keuangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas keuangan dana desa.
Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Dana Desa
Kemampuan Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan  pertanggungjawaban  maupun  laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi  yang  terbuka,  akses  diberikan  oleh media  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio, stasiun  televisi,  dan  website  (internet);  dan forum  yang  memberikan  perhatian  langsung terhadap  masyarakat  ( Shende  dan  Bennett, 2004 dalam Mulyana,2006).Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka  hipotesis  kedua penelitian ini adalah:
𝑯 𝟐 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas keuangan dana desa.
Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Dana Desa
Transparansi  dibangun  atas  dasar  arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga- lembaga  pemerinahan  dan  informasi  perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia harus  memadai  agar  dapat  dimengerti  dan dipantau.  Transparansi  pengelolaan  anggaran adalah  syarat  untuk  mengukur  akuntabilitas pengelolaan  keuangan,  khususnya  adalah  hal alokasi,  distribusi  dan  pemerataan  anggaran pembangunan berdasarkan kebutuhan pemenuhan hak-hak dasar warga (Anisa, 2012). Dengan demikian, adanya transparansi anggaran diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam penggunaan  Dana  Desa.  Berdasarkan  uraian tersebut  maka  hipotesis  ketiga  penelitian  ini adalah:
𝑯 𝟑 : Transparansi
anggaran berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas keuangan dana desa.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di  Kabupaten  Kebumen.  Pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling yaitu:
a. Desa  yang  membuat  laporan  realisasi penggunaan dana desa. b. Desa yang menyampaikanlaporan realisasi penggunaan danadesa tepat waktu. c. Tidak mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Definisi Operasional dan Pengukuran

## Variabel
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel dependen,  tiga  variabel  independen  yang dijelaskan sebagai berikut: a. Variabel Dependen (Y) Akuntabilitas keuangan merupakan
pertanggungjawaban  lembaga-lembaga  publik untuk menggunakan dana publik ( publicmoney ) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan  dan  kebocoran  dana,  serta mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan  kinerja  keuangan  organisasi kepada  pihak  luar  (Syahrudin  Rasul,  2003), dengan indicator yang diadopsi dari penelitian Mustofa (2012) sebagai berikut:
Perencanaan
Pelaksanaan Pelaporan, Pertanggungjawaban Pengawasan. b. Variabel Independen (X) 1) Penyajian LaporanKeuangan( 𝑿 𝟏 )
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keungan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  daerah digunakan  untuk  membandingkan  realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,mengevaluasievektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menetukan  ketaatannya  terhdap  peraturan perundang
undangan (Bandariy,
2011).Demikian juga halnya dengan
laporankeuangandana  desa  harus  menyajikan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keuangan selama satu periode pelaporan.Dalam penelitian ini, indicator yang digunakanmengadopsi pada penelitian Bandariry (2011)yang telah disesuaikan sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
b) Laporan Kekayaan Milik Desa.
2) Aksesibilitas Laporan Keuangan ( 𝑿 𝟐 )
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Aksesibilitas  merupakan  kemudahan  berbagai pihak  pengguna  laporan  keuangan  untuk mengetahui informasi keuangn daerah. Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  yang baik  akan mewujudkan  komunikasi pula  antar publik  dan  pemerintah.  Proses  inilah  yang mendukung  peggunaan  informasi  keuangan daerah yang efektif (Bandariy, 2011).Indikator pernyataan  ini  diadopsi  dari  penelitian Bandariry (2011),antara lain:
a) Keterbukaan.
b) Kemudahaan akses.
c) Ketersediaan informasi.
3) Transparansi Anggaran ( 𝑿 𝟑 )
Transparansi  dibangun  atas  dasar  arus informasi yang bebas, seluruh proses lembaga- lembaga  pemerinahan  dan  informasi  perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,  dan informasi  informasi  yang tersedia harus memadai  agar  dapat  dimengerti dan dipantau. Transparansi pengelolaan anggaran  adalah  syarat  untuk  mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya
dalah  hal  alokasi,  distribusi  daan  pemerataan anggaran  pemangunan  berdasarkan  kebutuhan pemenuhan  hak-hak  dasar  warga  (Anisa 2012).Indikator  pernyataan  ini  diadopsi  dari penelitian Anisa (2012),antara lain:
a) Keterbukaan proses.
b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
c) Mekanisme dan akses penyampaian pendapat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi  penelitian  ini  merupakan Populasi dalam penelitian ini adalah 449 Desa di  Kabupaten  Kebumen.  Metode  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling .Setelah dilakukan purposive  sampling untuk  memilih  sampel maka dihasilkan 82desa.

## Statistik Deskriptif
Pengujian  statistik  deskriptif  dalam  penelitian ini  dilakukan  terhadap  variabel  akuntabilitas keuangan  dana  desa,  penyajian  laporan keuangan,  aksesibilitas laporan keuangan,  dan transparansi anggaran. Hasil pengujian statistik deskriptif  terhadap  masing-masing  variabel ditunjukan dalam tabel 1.
Tabel 1 . Hasil Statistik Deskriptif Jawaban Responden
Variabel N Min Max Mean Std. Dev. Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (Y) Penyajian Laporan Keuangan (X 1 ) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 2 )
Transparansi Anggaran (X 3 ) 82 82 82 82 3,40 3,60 3,50 3,33 5,00 4,95 5,00 5,00 3,98 4,10 3,88 3,98 0,3664 0,2947 0,2815 0,3824 Analisis  Regresi  Berganda Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang tersaji sebaagai berikut :
Tabel2.Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel Koefisien Regresi Nilai t hitung Nilai t tabel Signifikasi
Penyajian Lap. Keuangan (X 1 ) Aksesibilitas Lap. Keuangan
(X 2 ) Transparansi Anggaran (X 3 ) 0,403 0,499 0,655 3,759 2,862 4,686 1,664 1,664 1,664 0,000 0,000 0,000 Konstanta = -4.026 Adj R Square =0,650 F hitung = 51,172 F tabel =2,72 Sig. F =0,000
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = -4,026 + 0,403 X 1 + 0,499 X 2 + 0,655 X 3 + e
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Keterangan :
Y = Akuntabilitas Keuangan Dana Desa X 1 = Penyajian Laporan Keuangan X 2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan X 3 = Transparansi Anggaran e = error

## Uji Goodness of Fit
BerdasarkanTabel  2  dapat  diketahui  nilai F hitung (51,172) keseluruhan variabel lebih besar dari nilai F tabel 2,72dan nilai F sig . lebih kecil dari 𝛼 (0,000<0,05). Dengan demikian, dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau fit .

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan perhitungan statistik pada Tabel 2 maka dapat diperoleh hasil yang menunjukkan Adjusted  R  Square ( Ad  R 2 )  sebesar  0,650. Artinya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan transparansi  anggaran  dapat  menjelaskan akuntabilitas keuangan dana desa sebesar 65%. Dan sisanya sebesar 35% (diperoleh dari 100% - 65%) ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan.

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa hipotesis  pertama  yang  diajukan,  penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, hipotesis kedua yang diajukan, aksesibilitas  laporan keuangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas keuangan  dana  desa  di  Kabupaten  Kebumen. Serta,  hipotesis  ketiga  yang  diajukan  adalah transparansi  anggaran  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  keuangan  dana  desa  di Kabupaten Kebumen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dijabarkan  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten  Kebumen.  Hal  ini menunjukkan bahwan semakin baik penyajian  laporan  keuangan  maka semakin meningkatkan akuntabilitas  keuangan  dana  desa. Penyajian  laporan  keuangan  yan baik dari para pihak yang
bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa akan membuat akuntabilitas laporan keuangan dana desayang baik pula.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dana desa di Kabupaten  Kebumen.  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin mudah  akses  yang  yang  diberikan terhadap  laporan  keuangan  akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa.Aksesibilitas laporan keuangan  merupakan  kemudahan bagi  seseorang  untuk  memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. 3. Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan  dana  desa  di  Kabupaten
Kebumen.Hal  ini  menunjukkan bahwan  semakin  transparan  dalam proses  penyusunan  anggaran  akan semakin
meningkatkan akuntabilitas keuangan dana desa.
Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, dapat  diperoleh  implikasi  penelitian  sebagai berikut:
1. Penyajian laporan keuangan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  keuangan  dana  desa. Pihak-pihak  pemerintah  desa  yang memiliki wewenang untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan  program  dana  desa sebaiknya  lebih  memperhatikan kembali mengenai penyajian
laporan  keuangan  dana  desa  agar setiap pelaporannya dapat disampaikan secara tepat waktu dan dapat  terserap  seluruh  anggaran yang  telah direncanakan. Hal tersebut  dapat  diupayakan  dengan melakukan pencatatan seara teratur,
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
disiplin, dan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Meskipun pelatihan administrasi telah dilakkan oleh pemerintah kabupaten akan  lebih  efektif  lagi  jika  peran pendamping desa dapat diberdayakan untuk terus mengawasi  dan  membimbing  desa dalam penyusunan laporan keuangan  dana  desa.  Serta  dengan dikembangkannya Sistem Informasi Desa (SID) harapannya dapat segera diterapkan  di  seluruh  desaagar laporan  keuangan  dapat  disajikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  keuangan  dana  desa.
Dalam  pelaksaannya  pemerintah desa  di  Kabupaten  Kebumen  telah menginformasikan  kegiatan  dan pendanaan  program  dana  desa kepada  masyarakat  dalam  berbagai forum  yang  rutin  diadakan.  Serta telah melaksanakan instruksi Bupati Kebumen untuk menampilkan
APBDes dalam sebuah banner agar dapat  diketahui  oleh  masyarakat. Namun  akan  lebih  baik  lagi  bila perkembangan pelaksanaan program dana desa dalam pelaporan realisasinya  dapat  dipublikasikan secara rutin melalui media informasi sebagaimana yang tercantum  dalam  Permendagri  No.
113  tahun  2014  pasal  40,  baik melalui papan pengumuman, radio, internet  dan  sarana  lainya  yang tersedia  di  desa.  Serta  dengan  SID yang  tengah  dikembangkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kebumen diharapkan  juga  mampu  mampu menyajikan  informasi  pengelolaan keuangan  dana  desa  yang  mudah diakses oleh masyarakat luas.
3. Transparansi anggaran menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  keuangan  dana  desa. Transparansi  merupakan  salah  satu prinsip goor  governance yang menghendaki pemerintah dijalankan mengikuti
prinsip-
prinsip  pengelolaan  yang  baik. Wewenang yang dimiliki pemerintah merupakan amanah tyang  diperoleh  dari  masyarakat.
Mengingat amanah tersebut, pemerintah  desa  diharapkan  lebih transparan dalam hal anggaran dana desa untuk melaksanakan pengelolaan  keuangan  desa  yang akuntabel. Dengan adanya Musrembangdes  diharapakan  dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat  desa  untuk  ikut  serta menyampaikan aspirasi guna perencanaan  pembangunan  yang dibiayai melalui program dana desa. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran aktif  BPD  sebagai  perwakilan masyarakat desa untuk terus memantau proses pelaksanaan program dana desa.
Beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini serta  saran  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan bagi  peneliti  selanjutnya  agar  penelitian  yang dihasilkan bisa lebih baik diantaranya:
1. Pendekatan  survei  yang  digunakan memiliki keterbatasan seperti terdapat  kemungkinan  responden tidak memahami maksud
pernyataan  atau  tidak  jujur  dalam memberikan  jawabannya.  Untuk penelitian  selanjutnya  diharapkan menggunakan metode kualitatif. 2. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti
berpengaruh  sebesar  57,9%,  hal tersebut  mengindikasikan  bahwa masih  ada  variabel-variabel  lain sebesar 42,1% yang tidak termasuk dan  tidak  diteliti  dalam  penelitian ini.
Sehingga selanjutnya
diharapkan  dapat  menggunakan variabel lain yang berpotensi memliki pengaruh terhadap akuntablitas  keuangan  dana  desa seperti menambahkan variabel sistem  informasi  desa  (SID)  yang mulai  diterapkan  di  Kabupaten Kebumen.
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional

## Daftar Pustaka
Anisa, Sri Ninduhita Harmei. 2012. Persepsi User  atas  Faktor  –  Faktor  yang berpengaruh  terhadap  Akuntablitas Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kebumen). Skripsi . Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Aucoin,  Peter&Heintzman,  Ralph,  2000, “The  DialecticsofAccountabilityfor
Performance inPublicManagementReform”. International
ReviewofAdministrativeSciences , Vol. 66, No. 1, hal. 45-55. Bandariry, Himmah. 2011. Pengruh Penyajian  laporan  Keuangan  daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Lapran  Keuangan  Daerah. Skripsi . Universitas Diponegoro. Semarang. Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is AccrualAccountingRequired?. IMF Working Paper . FiscalAffairs Department.
Fajri,  Rahmi.  Setyowati,  Endah.  dan Siswidiyanto.  2014.  Akuntabilitas
Pemerintah  Desa  Pada  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya, Malang. Komisi Pemberntasan Korupsi. 2015. KPK Temukan  14  Potensi  Persoalan Pengelolaan Dana Desa . www.kpk.go.id diakses  tanggal  12
Juni 2015.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . ANDI. Yogyakarta
Mardiasmo.  2006.  PewujudTransparansi dan  Akuntaabilitas  Publik  Melalui
Akuntabilitas  Sektor  Publik:  Suatu Sarana GoodGovernance. Jurnal
Akuntansi Pemerintah . Vol. 2, No. 1, hal. 1 – 17.
Mulgan, R. 2000. “ Accountability: An Ever- ExpandingConcept ?”. JournalPublic Administration .  Vol.  78,  No.  3 ,  hal. 555 – 576.
Mulyana,  Budi.  2006.  Pengaruh  Penyajian Neraca  Daerah  dan  Aksesibiliitas
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah . Vol. 2,
No. 1, hal.65-78.
Mustofa,  Anies  Iqbal.    2012.  Pengaruh
Penyajian  Laporan  dan  Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang . Nahdiyah,  Laily.  2013.  Manajemen  Publik dalam Persperktif New PublicManagement  (NPM)  di  Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT)  Daerah  Istimewa
Yogyakarta (DIY). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Peraturan  Bupati  Kebumen  Nomor    27 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pembagian, Besaran Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2015. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  KeuanganNomor  93 Tahun  2015  t entang  Tata  Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemenfaatan, Dan Evaluasi-Dana-Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan PemerintahRepublik IndonesiaNomor  71  Tahun  2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah.
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Rasul,  Syahrudin,  2003. Pengintegrasian Sistem  Akuntabilitas  Kerja  Kinerja dan  Anggaran  dalam  Perspektif  UU NO.  17/2003  Tentang  Keuangan
Negara . PNRI. Jakarta. Rohman, Abdul. 2009. Aksesiilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan  Daerah  (Studi  pada  Kota dan Kabupaten Tegal). Jurnal AkuntansiUniversitas Tarumanegara .Th  XIII/03/Sep  2009 hal 252-264. Setyoko, Paulus Israwan. 2010. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program  Alokasi  Dana  Desa  (Add) (Studi Pada Lima Desa Di Kabupaten
Purbalingga).  Universitas  Jenderal Soedirman. Purwokerto. Sukhemi. 2012. Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas
Keuangan  Daerah. Akmenika  Jurnal Akuntansi  dan  Manajemen .  :  286- 293.
Suliyanto.  2011. Ekonometrika  Terapan  : Teori dan Aplikasi dengan SPSS . CV Andi Offset. Yogyakarta.
RincianAnggararn Transfer Ke Daerah Dan Dana  Desa  ditetapkan  Alokasi  Dana Desa, APBN 2015.
Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa