Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Abu Sahman Nasim, Misbahuddin, Lutfi Bakence, Adam Basirun, Hisbullah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abusahman@iain-ternate.ac.id

## Abstract
This study examines the Constitution of Islamic law before independence and and the Constitution of Islamic law after independence since independence 1945 until now. This study uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Constitution of Islamic law in the state of Indonesia has undergone significant changes and developments,  although in  the mid-independence period  the development  of  the Constitution of Islamic  law  has  broken  through  and  influenced  to  enter  into  the  constitutions  of  the  state  of  Indonesia periodically and continuously, but after mid-independence, there was a change 4, this opens up the space for the development of Islamic law in the constitutions of the Indonesian state to make significant progress so that some products of legislation can be considered for inclusion in legislation that can also affect the constitutional legal system in Indonesia.
Keywords: Law, Islam, Constitution

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang konstitusi hukum Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sejak kemerdekaan  1945  sampai  sekarang.  Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  konstitusi  hukum  Islam  dalam  negara  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan  yang  sangat  signifikan,  walaupun  pada  masa  pertengahan  kemerdekaan  perkembangan konstitusi hukum Islam telah menerobos serta mempengaruhi untuk masuk kedalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia secara berkala dan berkelanjutan, namun setelah pertengahan kemerdekaan, terjadi perubahan 4 kali amandeme UUD 1945, hal ini yang membuka ruang perkembangan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara  Indonesia  mengalami  kemajuan  yang  signifikan  sehingga  beberapa  produk  undang-undang  dapat menjadi  pertimbangan  untuk  masuk  dalam  materi  perundang-undangan  yang  dapat  pula  berpengaruh  sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum, Islam, Konstitusi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Pada awal masuknya agama Islam berdasarkan literatur sejarah, secara umum pergerakannya mengalami perubahan sedikit demi sedikit, hal ini sebagaimana yang dialami oleh Negara Indonesia dari waktu ke waktu mengalami penyesuaian secara signifikan yang ada kaitannya dengan perubahan pembentukan  konstitusi  yang  mensinerjikan Living  Law sebagai  kebutuhan  hukum  untuk  mengatur masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia  telah  mempengaruhi  langkah dan kebijakan  pemerintah  sejak  tahun  1945-1999,  walaupun dalam periode tertentu perkembangan hukum Islam yang telah dilegalkan mengalami stagnan, namun secara  umum  telah  mempengaruhi  materiil  peraturan  perundang-undangan  negara  Indonesia  secara bertahap sesuai momentum dan kebutuhan masyarakat dari waktu-kewaktu.
Selanjutnya, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa konstitusi negara republik Indonesia mendapat  persetujuan  untuk  di  amandemen  UUD  1945  menjadi  UUD  RIS,  dan  UUDS  1950,  yang kemudian  terjadi  prokontra  sehingga  dikembalikan  lagi  pada  awal  pembentukan  UUD 1945  sebagai konstitusi yang legal (resmi). Namun dari waktu-kewaktu dapat berubah sesuai kebutuhan negara dan masyarakat. Hal ini  terjadi pada tahun 1999 seiiring dengan terjadinya revormasi yang menuntut proses amandemen  secara  bertahap.  Tuntutan  reformasi  tersebut  telah  membuahkan hasil  yang positif  yang dibuktikan  dengan  telah  terjadinya  persetujuan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengamandemen  UUD 1945 yang lebih komprehemsif dan fleksibel sesuai kebutuhan internal dan eksternal yang berdampak pada politik hukum dan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. 1 Hal ini tersebut telah menunjukkan sebelum  kemerdekaan,  Indonesia  saat  itu  sudah  memiliki  konstitusi  dan  telah  dikenal  sejak  zaman Yunani Kuno dengan berbagai pengaruh pola pemikiran para filsuf yang terkenal seperti Palato yang mengenalkan teori kontrak sosial saat itu, sehingga diadopsi sebagai teori yang dapat dijadikan sebagai cikal bakal munculnya konstitusi pada masa dahulu sampai pada masa sekarang. 2 maka apabila dilihat dari referensi sejarah, adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat atau suatu negara, maka  akan mempengaruhi  kebutuhan  kebutuhan  hukum.  Oleh  karena  itu  dibuthkan  suatu  produk  hukum  yang responsif terhadap kebutuhan negara dan masyarakat.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis  normatif  adalah  pendekatan  penelitian  menggunakan  kepustaakaan  (Library  Research)  yang memperoleh  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  literature,  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian.
Analisis  terhadap  bahan  hukum  dilakukan  penulis  dengan  cara  menggali,  menganalisis,  dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pemenuhan hak  atas  pangan  sehingga  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  akan  ditemukan  beberapa spesifikasi peraturan perundang-undangan yang menunjang analisis pembahasan dari hasil penelitian.
1 . M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013): 12, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.
2 . Sonia Ivana Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017 | 29 1, no. 1 (2017): 6, https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  yaitu  Teknik  ini  digunakan  untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini  dilakukan  dilapangan  dan  observasi  yaitu  Teknik  pengumpulan  ini  merupakan  teknik  yang digunakan  dengan  melakukan  pengamatan  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  untuk  melihat fakta- fakta yang terjadi di lapangan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Sebelum Kemerdekaan
Pengaturan Ketika jalur perdagangan berlahan-lahan masuk ke wilayah Nusantara dengan berbagai  diplomasi  VOC  yang  dikenal  sebagai  pusat  perdagangan  antar  bangsa-bangsa  sebagai tempat perputaran ekonomi yang lama kelamaan tumbuh dan berkembang sampai hampir menguasai seleruh nusantara serta tujuannya adalah untuk menguasai dan melakukan penjajahan secara massif. Walaupun  demikian  interfensi  pemerintah  kolonial  belanda  dipastikan  tidak  mengganggu  dan mempengaruhi  eksistensi Hukum Islam yang telah tumbuh dan berkembang dan mengakar dalam kehidupan  terutama  di  dalam  sistem  kerajaan  Islam  yang  secara  turun-temurun  telah  dilakukan masyarakat Islam pada umumnya di wilayah nusantara. Namu keberadaan VOC semakin tajam dan kokoh  serta  mencengkeram,  mempengaruhi  sector  ekonomi  dan  perdagangan  nusantara  yang bermuara pada proses penjajahan terhadap wilayah Nusantara. Walaupun demikian, mereka tidak mampu mempengaruhi dan menekan lajunya perkembangan dan keutuhan hukum Islam yang telah menjadi  sandaran  hukum  dan  pedoman  hidup.  VOC  dijadikan  sebagai  alat  dan  sarana  kekuatan dalam upaya penghapusan hukum Islam, namun yang mereka lakukan secara terus-menerus, namun hanya mereka mampu lakukan dalam bidang hukum pidana. Pemerintah Kolonial telah melakukan interfensi  secara  massif  terhadap  keberadaan  Lembaga  Peradilan  Agama  sebagai  (pelaksanaan hukum perdata Islam) telah dilaksanakana pada tahun 1820, M. Prinsip dasar tersebut sebagaimana tertuang  pada  Stbl.  1820 No. 24 Pasal  13  yang  diperjelas  oleh  Stbl.  1835  Nomor  58  yang  isinya antara lain; Apabila telah terjadi suatu sengketa antara masyarakat Jawa diantara mereka dan lainnya mengenai  persoalan  perkawinan,  harta  benda  maupun  sengketa  sejenis,  maka  dapat  diputuskan menurut  hukum  Islam,  maka  para  pendeta,  harus  memberikan  putusan,  tetapi  gugatan  untuk mendapatkan beban biaya yang muncul dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh pendeta tersebut haruslah dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan biasa yang berkompeten. Maka selanjunya atas usul L.W.C.  van  den  Ber g  (1845-1927),  berdasarkan  teori Reception  in  Complexu, yaitu  gagasan pemikiran dan pola pemahaman secara teagas mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia mengikuti agamanya.
Instruksi pemerintah kolonial Belanda telah  menguatkan secara formal dalam perundang- undangan yang lebih konkrit menguatkan pelaksanaan hukum Islam secara masif yaitu; Stbl. 1882 Nomor  152  tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama  di  Jawa,  dan  Madura  dengan  nama Priesterraden (Pengadilan  Pendeta),  Sedangkan  kompetensi  untuk  daerah  luar  Jawa,  dan Madura masih  diserahkan  kepada  peraturan  Adat yang  menjadi domain  maupun  Swapraja.  Hal  ini  terjadi karena  Jawa  dan  Madura,  dianggap  sebagai  penggagas  suatu  proyek  dalang  rangka  melakukan stretegi untuk menguasai beberapa wilayah ternetu di Nusantara atau seluruhnya.
Meskipun  Pengadilan  Agama  telah  diatur  secara  formal  sebagai  pengadilan  negara, sebagaimana Pengadilan Gubernamen , tetapi dalam kenyataan, keduanya tidak didudukkan secara sama. Pengadilan Gubernamen mendapat subsidi anggaran yang cukup untuk para pegawai yang di
bayar oleh negara, sedangkan Pengadilan Agama hanya ketua saja yang dibayarkan karena posisi kedudukan ketua adalah sebagai penghulu landraat. Namun, untuk bidang hukum perdata terdapat pengecualian, karena telah dijalankan lama dan cukup mapan, tetap dibiarkan hidup, berjalan, dan di tangani sendiri oleh Peradilan Agama. Sedangkan kepala Pendeta diaggap sama dengan Ulama, kompetensi  Pendeta  dibiarkan  leluasa  memutuskan  perkara  tertentu  dalam  bidang  khusus perkawinan  dan  kewarisan.  Namun  disisi  lain  mengadakan  aturan  pemisahan  antara  kopetensi peradilan masalah keduniaan ( wereldlijke rechtspraak ) seperti yang telah dilakukan oleh pengadilan Gubernamen dan  Pengadilan  Agama. 3 Perdebatan  dikalangan  para  pendahulu  terhadap perkembangan  konstitusi  telah  terjadi  diskusi  panjang  hingga  berkelanjutan  sampai  abad pertengahan.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut,  selanjutnya  Herman  Heller,  membagi  pengertian konstitusi menjadi 3 bagian diantaranya:
a. Die  Politische  verfassung  als  gesellschaftlich  wirklichkeit .  Konstitusi-konstitusi tersebut  mencerminkan  pola  kehidupan  politik  suatu  masyarakat  pada  kenyataannya mengandung pengertian politis dan sosiologis.
b. Die  Verselbstandigte  rechtsverfassung .  Konstitusi-konstitusi  adalah  satu  kesatuan kaidah yang telah hidup dalam suatu masyarakat, yang mengandung pengertian yuridis.
Die  geshereiben  verfassung .  Naskah  konstitusi-konstitusi  yang  telah  dibukukan  sebagai perundang-undangan  tertinggi  yang  diberlakukan  dalam  suatu  negara.  Dalam  hal  ini  menurut argumentasi  Heller  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945,  merupakan komponen  bagian  dari  pengertian  konstitusi.  Maka  dengan  demkian,  dapat  disimpulkan  bahwa konstitusi  meliputi  aspek  yang  berkaitan  dengan  konstitusi  tidak  tertulis  atau  merupakan  norma- norma yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat sebagai  kebutuhan yang selalu dipergunakan dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4
2. Konstitusi Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia Sejak Kemerdekaan 1945-Sekarang
a. Perekembangan Konstitusi Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sejak 1945-1949.
Proses  pembentukan  institusi  Departemen  Agama  Republik  Indonesia  pada  situasi menjelang  kemerdekaan  pada  tanggal  11,  Juli  1945  situasi  dan  kondisi  dalam  proses persidangan  oleh  BPUPKI, yang  kawal oleh Muhammad  Yamin  dan  sekaligus  mengusulkan pembentukan  departemen  yang  istimewa,  yang  akan  memberikan  pelayanan  kepada  seluruh umat Islam di  Indonesia. Usulan tersebut langsung direspon dan disetujui untuk disidangkan melalu PPKI, pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, walaupun pada tanggal 19 tersebut hanya 27 anggota PPKI tersebut tidak menyetujui disahkannya Lembaga Departemen  Agama  secara  khusus.  Namaun  Ki  Hajar  Dewantara  adalah  salah  satu  diantara anggota  PPKI  yang  sangat  tidak  setuju  urusan  agama  menjadi  tugas  Kementerian  Dalam Negeri.
Namun  disisilain,  pada  tanggal  22  Juni  1945  terobosan  panitia  kecil  telah mengagendakan  pertemuan  BPUPKI  beranggotakan  9  orang,  yakni  Abikusno  Tjokrosujoso,
3 .  Sumadi  Matrais,  “Kemandirian  Peradilan  Agama  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Peradilan Agama,” JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 15 JANUARI 2008 15, no. 1 (2008): 6–7, https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6.
4 . Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.”
Abdul  Kahar  Muzakkir,  Agus  Salim,  Wahid  Hasjim  sebagai    perwakilan  Agama  Islam), Soekarno,  Mohammad  Hatta,  Achmad  Subarjo,  Muhammad  Yamin,  dan  A.A  Maramis perwakilan  nasionalis,  telah  menandatangani  dan  melakukan  mufakat  secara  bersama  dalam forum  resmi  dengan  nama  Piagam  Jakarta  ( The Jakarta Charter ).  Secara  keseluruhan  isi kandungan dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah, yakni: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, hal itu senada juga denagn  isi  pembukaan  UUD  1945  yang  kita  kenal  sekarang.  namun  berbeda  pada  bagian rumusan  sila  pertama  Pancasila.  Yakni  pada  pembukaan  UUD  1945  yang  berlaku  sekarang, sebutan tujuh kata tersebut telah dihapus, dan digantikan dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal  tersebut  jelas  terlihat  nuansa  kompromi  diantara  golongan  kebangsaan  dan golongan Agama Islam. Sehingga Indonesia sejak merdekaan sampai sekarang, bukan menjadi negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Namun telah terjadi perpaduan antara keduanya. Maka berdasarkan hal tersebut, Wahid Hasjim menegaskan bahwa, hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai presiden dan wakil presiden di negara Republik ini. Namun secara tegas beliau juga menegaskan bahwa Islam harus diterima sebagai agama negara. 5
Selanjutnya  kabinet  yang  dikenal  dengan  Kabinet  Hatta  I  ini,  K.H.  Masjkur memberlakukan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1948  tentang  Susunan  dan  Kekuasaan Badan-badan  Kehakiman  dan  Kejaksaan  yang  diatur  dalam  pasal  35  ayat  (2),  “menyatakan bahwa  perkara-perkara  perdata  antar  umat  Islam  diperiksa  dan  diputuskan  menurut  hukum Islam  oleh  pengadilan  dengan  formasi  satu  orang  ketua  hakim  beragama  Islam,  dan  2  orang anggota hakim yang ahli agama Islam”. Namun berbeda dengan peradilan tingkat kasasi, yang diatur dalam pasal 53, “Semua hakim yang dimaksudkan itu diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama persetujuan Menteri Kehakiman”. Torobosan K.H. Majkur telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1948 tentang bantuan kepada perguruan agama, dan urusan  haji  Indonesia.  Namun  dihentikan  sementara  oleh  pemerintah  sesuai  Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penghentian ibadah haji pada saat darurat perang. 6
Kemudian pada tanggal 11 November 1946, usulan pembentukan Kemenag diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh KH Abudardiri, KH Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Selanjtnya usulan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas  itu  mendapat  dukungan  M.  Natsir,  Muwardi,  Marzuki  Mahdi,  dan  Kartosudarmo telah  memperoleh  persetujuan  BP-KNIP  di  sidang  plenonya,  mereka  menghendaki  supaya bahwa Negara Indonesia telah merdeka, maka janganlah urusan agama hanya disambillalukan dalam  tugas  Kementerian  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  atau  departemen- departemen  lainnya,  tetapi  hendaki Kementerian  Agama berdiri  sendiri.  Dan  kemudian  telah telah  direalisasi  pada  03  Januari  1946  pemerintah  mengeluarkan  ketetapan  NO.1/S.D,  yang berbunyi:  “Presiden  Republik  Indonesia,  mengingat  usul  Perdana  Menteri  dan  BP-KNIP,
5 . Bahtiar Effendi, Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1988). h, 88-89
6 .  Humas  Kemenag  Jakarta  Kanwil  Kemenag  Pusat,  “Sejarah  Dibentuknya  Kementerian  Agama  RI,” Kanwil Kemenag DKI , 2018, https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334.
“memutuskan mengadakan Departemen Agama”, maka selanjutnya mengangkat H. M. Rasjidi sebagai Menteri Agama RI yang pertama.
Dari  tahun  1945-1950,  landasan  idiil  pendidikan  ialah  UUD  1945  dan  falsafah Pancasila.  Namun  pertengahan  Tahun  1949  terbentuknya  negara  Republik  Indonesia  Serikat yang mengatur negara Indonesia wilayah timur menganut sistem pendidikan kolonial Belanda, namun  sejak  tanggal  17  Agustus  1950  telah  dibentuk  kembali  NKRI,  kemudian  Presiden Soekarno  mengeluarkan  Dekrit  sebagai  payung  hukum  penguatan  kemabli  UUD  1945.  Di tengah-tengah  berkobarnya  revolusi  kemerdekaan  (1945-1950),  pemerintah  Republik Indonesia tetap mengakomudir pendidikan agama yang diatur khusus dalam Undang-undang Nomor  4  Tahun  1950.  Selanjutnya  program  sekolah  negeri  juga  berlakukan  penguatan pendidikan agama, dengan opsi kepada orang tua murid, memilih anak mereka wajib mengikuti pelajaran agama atau tidak mengikuti. Namun pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  Bersama Menteri  Agama  (pendis.kemenag.go.id).  maka  selanjutnya  pemerintah  tetap  terus  berupaya melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  memajukan  pendidikan  nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. 7
Dari  penjelasan  tersebut  telah  menunjukkan  bahwa  proses  negosiasi  dan mengintegrasikan  wacana  hukum  Islam  masuk  dalam  konstitusi-konstitusi  negara  Indonesia masih  sangat  sulit,  namun  secara  umum  diperlukan  upaya  peranan  pemerintah  untuk melegalkan hukum yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang secara masif dalam kehidupan masyarakat, termasuk pelaksanaan Pendidikan Islam dapat dipertimbangkan sebagai penguatan konstitusi negara Indonesia.
b. Perkembangan  Hukum  Islam  dalam  Konstitusi-konstitusi  negara  Indonesia  pada  masa  1950- 1999.
Pada  tanggal  19  Mei  1950,  telah  disepakati  secara  resmi  dan  dibuktikan  dengan tandatangan sebagai pengesahan Piagam Persetujuan diantara Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk  segera  kembali  dalam  bentuk  Negara  Kesatuan.  RIS  bagian  negara  Timur  dan  negara bagian Sumatera Timur telah memberikan mandat penuh kepada Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangakan  Perdana  Menteri  Abd.  Halim  sebagai  perwakilan  Republik  Indonesia  telah melakukan  rancangan  Undang-undang  Dasar  Sementara  (UUDS),  dan  melahirkan  Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Maka lahirnya peraturan ini dapat menekan para pelaku korupsi, dengan diperkuat oleh Peraturan Penguasa Militer,  tanggal  9  April  1957,  Nomor  Prt/  PM/06/1957,  pada  tanggal  27  Mei  1957,  Nomor Prt/PM/03/1957 dan pada tanggal 01 Juli 1957, Nomor Prt/PM/011/1957. Hal ini merupakan suatu  istilah  korupsi  sebagai  istilah  hukum  mengenai  perbuatan  yang  dapat  merugikan keuangan  dan  perekonomian  negara. 8 Dalam  proses  pembinaan  hukum  nasional  sebagai keselarasan  terhadap  produk  hukum  yang  terus  mengalami  penyesuain,  namun  dalam penyusunan hukum nasional belum mengakomudir hukum Islam bidang jinayah (pidana Islam) selama ini belum mendapat peluang untuk diberlakukan sebagai upaya hukum lain yang hidup
7 .  Bashori, “Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam Di Indonesia,” Insani Vol. 23, no. No. 1 (2018): 96–100.
8 .  Marcella  dkk  Nanang, Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Perundang-Undangan  Di  Indonesia , Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia , 2010, https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700.
dan berkembang dalam masyarakat. Namun hanya mengikuti keputusan pemerintah ditengah ketidakstabilan  negara  Indonesia  pada  saat  itu. Selanjutnya  ada beberapa  produk perundang- undangan  yang  diusulkan  sebagai  kebutuhan  masyarakat  Negara  Republik  Indonesia  yang beragama Islam dianggap patut dibahas dan dijadikan sebagai hukum dasar mengatur hak dan kewajiban  maka  lahirlah  berbagai  macam  perundang-undangan  yang  memperkuat perkembangan hukum Islam di Indonesia diantaranya:
1. Lahirnya produk yang telah dilegalisasi dalam bentuk  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana bunyi pasal 1 menyatakan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuannya adalah dapat membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa. 9 Untuk  itu,  patutlah  menguatkan  proses  implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Tentang  ketentuan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974. 10 Sedangkan  menurut  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pada  pasal (2) berbunyi; “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan”; yaitu suatu akad yang kuat/ mitṣāqān ghalīdhān yang secara tegas menganjukan untuk selalu taat melaksanakan ibadah dan perintah Allah Swt. 11
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, siyasah syar’iyyah telah mempengaruhi produk  perundang-undangan di  Indonesia  walaupun  pada  saat  itu  terkesan  lambat,  tetapi  telah berlaku  secara  umum  kemudian  telah  mendapat  suatu  tanggapan  yang  baik  dari  masyarakat Indonesia terutama umat muslim, karena ketentruan telah diatur dalam ketentuan al-Qur’an dan al-Hadis belum secara tegas menyebut pentingnya pencatatan perkawinan, maka dengan lahirnya undang-undang  perkawinan  tersebut,  dapat  dikatakan  pula  persoalan  modern  hukum  Islam  di Indonesia  yang  secara  khusus  mengatur  kemaslahatan  rumah  tangga  sehingga  legal  dalam administrasi negara.
2. Lahirnya  kekuasaan  absolut  Undang-undang  Peradilan  Agama,  Nomor  7  Tahun  1989, sebagai  tolak  ukur  perkembangan  hukum  Islam  yang  dapat  dijadikan  dasar  menunjang proses  perkembanagan  hukum  nasional.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  negara  Indonesia berdasarkan  hukum  yang  berfalsafah  Pancasila  yang  memberikan  perlindungan  kepada agama serta penganut agamanya, namun tetap berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama  kedalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Muhammad  Hatta  menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, Syariat Islam berdasarkan al- Qur’an  dan  Hadits  dapat  dijadikan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia. 12 Oleh karena itu. lahirnya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 merupakan langkah kebijakan yang maju karena kebutuhan dasar yang telah hidup dan berkembang dalam  masyarakat  sehingga  diperlukan  kebijakan  politik  hukum  untuk  menyelesaikan
9 .  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Tentang  Perkawinan,” Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985
Tentang
Jalan 2003,
no. 1 (1974): 2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
10 . Studi Putusan et al., “Implementasi Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Kom,” E-Journal Komunikasi Yustisia 5, no. 2 (2022): 197.
11 . Impres No. 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Focusindo mandiri, 2013). h, 9.
12 . A Havizh et al, “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Diktum Volume 14, (2016): 93.
sengketa keperdataan bagi warga Negara yang beragama Islam. Hal ini menujukkan bawa keberpihakan  pemerintah  kepada  masyarakat  Islam  yang  akan  menyelesaikan  persoalan keperdataan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang beragama Islam.
3. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai produk peraturan dasar yang dapat dijadikan sebagai sandaran penguatan hukum formil dan materil KHI yang telah mendapat respon positif  oleh  pemrintah  negara  Indonesia  berdasarkan  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Dasar pemberlakuan KHI dapat dijadikan sebagai pedoman  dalam  upaya  melakukan  penyelesaian  perkara  yang  telah  diajukan  ke  jalur Peradilan Agama. Hal itu disebabkan karena latarbelakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian  perkara  yang  diajukan  ke  Peradilan  Agama.  Namun  demikian  hakim memiliki  kebebasan  untuk  berkreasi  sepanjang  hakim  tidak  menemukan  rujukan  dalam hukum tertulis. Selanjutnya peranan KHI telah mendapatkan pengakuan resmi dari para Ulama  dari  berbagai  unsur.  KHI  telah  diprakarsa  oleh  pemerintah  berdasarkan  surat keputusan  Bersama  anatara  ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Menteri  Agama  RI. Berdasarkan  hal  tersebut,  keberadaan  KHI  telah  mendapatkan  tempat  dalam  konstitusi negara Indonesia, dan secara resmi KHI adalah hasil karya konsensus (ijma’) para ulama- ulama  perwakilan  diberbagai  golongan  mewujudkan  lokakarya  nasional  sebagai  uoaya untuk  mendapatkan  legalisasi  dari  pemerintah  sebagai  penguasa  Negara  Republik indonesia 13 Gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam telah mengalami kemajuan yang cepat  dan  telah  mempengaruhi  di  berbagai  negara  negara  yang  mayoritas  maupun minoritas  penduduknya  beragama  Islam  termasuk  Indonesia. 14 Hal  ini  telah  dibuktikan dengan  adanya  modernisasi  perkembangan  hukum  keluaraga  Islam  di  Indonesia  yaitu sebagaimana yang tertuang dalam KHI). 15
Menurut  Ismail  Suny  bahwa,  keberadaan  hukum  keluarga  Islam  telah  jelas,  dan  tegas bahwa, bidang perkawinan, bidang kewarisan, dan bidang perwakafan bagi pemeluk agama Islam sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  yang  berlaku  adalah  hukum  Islam,  maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya sehingga mendapat persetujuan penetapan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Pendapat tersebut dikutip dari A. Hamid S. Attamimi. Dan  selanjutnya  beliau  mengatakan  bahwa  Instruksi  Presiden  tersebut  dasar  hukumnya  adalah sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu;  “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara” maka selanjutnya apakah dinamakan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, yang kedudukan hukumnya sama. Namun selanjutnya yang menjadi dasar, dan landasan KHI ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22  Juli  1991  Nomor  154  Tahun  1991  tentang  pelaksana  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 1  Tahun  1991.  Maka  apabila  dilihat  dari  tata  hukum  nasional,  KHI dihadapkan  pada  dua pandangan;  pertama,  sebagai  hukum  tidak  tertulis  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  penggunaan instrumen  hukum  berupa  Inpres  yang  tidak  termasuk  dalam  rangkaian  tata  urutan  peraturan
13 .  Edi  Gunawan,  “Eksistensi,  Kompilasi,  Hukum  Islam,” Https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/ index.php/, no. Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam (n.d.): 6–7.
14 . Mhd. Abduh Saf, “Islam Dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern,” Al-Hukama‟,The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 (2013): 557–60.
15 .  Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  Di  Dunia  Muslim :  Studi  Sejarah,  Metode,  Pembaharuan  Materi  Dan  Status  Perempuan  Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009).47
perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law and rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law ,  sebagaimana  diatur  dalam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  sebagai  salah  satu  produk political power yang pada akhirnya masyarakat sebagai objek pengguna KHI yang dapat menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum yang tertulis. 16 Hal ini terjadi karena dalam naskah undang-undang perkawinan belum mengatur secara terperinci substansi materiilnya, maka para  Ulama,  Tokoh  Agama,  Para  Ilmuan  mendesain  formulasi  muatan  KHI  pada  persoalan  yang bersifat  khusus  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  perkawinan.  Namun  sampai  sekarang, formulasi amandemen UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan selama kuranglebih 4 tahun terhitung sejak tahun 1999, tauhn 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.
Padan  tahun  1999  yang  pertama  lahir  adalah  Undang-undang  khusus  yang  Pengelolaan Zakat  tahun  1999,  namun  terdapat  beberapa  tempat  pengelolaan  zakat  seperti  yang  dikelolah langsung oleh  badan  amail  zakat  di  setiap  masjid,  maupun  beberapa  yayasan  Islam,  bahkan  pula dibawah pengawasan Negara. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat 1999 merupakan langkah baru dalam manajemen pemetaan pengelolaan Zakat di nnegara Indonesia terdiri dari dua bentuk manajemen pengelolaan  Zakat  yaitu;  pertama  dikenal  dengan  nama  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  yang merupakan prakarsa lahir dari ide dan gagasan masyarakat muslimin dan muslimah warga negara Indonesia,  dan  kedua  dikenal  dan  disebut  Badan  Amil  Zakat  (BAZ),  lembaga  ini  dibentuk  oleh Pemerintah untuk mengelola Zakat di negara Indonesia. 17
Pemerintah Indonesia saat ini, melihat sebagai kewajiban atau perintah ajaran agama Islam, oleh karena itu pemerintah menganggap potensi produk Zakat dapat mendorong umat Islam untuk selalu memiliki kepedulian social, dan merupakan sarana distribusi kekayaan kepada yang berhak menerima, sehingga tidak terjadi penumpukan harta kekayaan pada kelompok sosial tertentu. Oleh karena  itu,  umat  Islam  yang  mempunyai  harta  melimpah  wajib  memiliki  kepedulian  yang  tinggi terhadap sesame umat Islam, dengan syarat ketentuan telah mencapai nisab, dan haul.
Selanjutnya  perkembangan  konstitusi  hukum  Islam  menerobos  masuk  kedalam  materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem   Pendidikan   Nasional yang  menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada hal-hal substansi yang dapat diperbaiki yaitu:  segera memperbaiki, menganti, pasal yang tidak relevan,  menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam UU ini sehingga selaras dengan dinamika,dengan mengevaluasi, mengontrol dan memperbaiki  regulasi turunan dari pelaksanaan  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara berkala agar dapat mengakomodir  dinamika perkembangan zaman dan teknologi. 18 Sejalan dengan perubahan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  upaya  untuk  perbaikan,  terhadap  penyelarasan penyelenggaraan  Pendidikan  formal  tersebut  dapat  pula  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dunia Pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral mapun spiritual  sehingga  dapat  meningkatkan  mutu  Pendidikan  sesuai  dengan    amanah  UUD  1945,  dan Pancasila.
16 .  Abdul Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 58
17 .  Adanan  Murrah  Nasution, Pengelolaan  Zakat  Di  Indonesia , Journal  of  Islamic  Social  Finance Management , vol. 1, 2021, https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589.
18 . Abdul Rahman, “Analisis Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia” 4, no. 20 (2021): 98.
Berikut ini munculnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional  (PROPENAS)  Tahun  2000-2004,  yang  diperkuat  dengan  ketetapan  MPR  Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, secara terang dan tegas menetapkan  arah  kebijaksanaan  pembangunan  hukum,  maka  program  penyusunan  rancangan undang-undang  (RUU)  Wakaf  tersebut  adalah inhern sebagai  upaya  penataan  sistem  hukum nasional,  sebagaimana  diatur  dalam  GBHN  bersifat  menyeluruh,  terpadu,  dan  selaras,  serta menghormat    hukum  agama  dan  hukum  adat.  Oleh  karena  itu  pada  tanggal  15  Desember  2006, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai kelanjutan aturan Pelaksana Undang-undang  Nomor  41  Tahu 2004,  tentang  Wakaf.  Kesemua  peraturan  perundangan  tersebut dikeluarkan  dalam  rangka  untuk  memberikan  payung  hukum  didalam  menyelesaikan  problem perwakafan  serta  manajemen  pengelolaannya. 19 Seiring  dengan  hal  tersebut,  perkembangan konstitusi hukum Islam digerakkan oleh Kantor Urusan Agama yang ada distiap daerah perkotaan maupun pedesaan. Kekuasaan KUA sebagai pejabat yaitu pembuat akta ikrar wakaf yang diberikan wewenang oleh Menteri Agama. Oleh karena itulah, kewenangan KUA dalam hal yang berkaitan dengan tanah wakaf hanya sebatas pendataan administratif saja serta sebagai pejabat pembuat akta ikrar  wakaf.  Maka  selanjutnya  proses  pengelolaan  tanah  wakaf  dapat  dikuasakan  penuh  oleh nadzir. 20 Upaya  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  lembaga  perwakafan  tersebut  menunjukkan betapa  pentingnya  lembaga wakaf  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi umat diperuntukkan bagi hal-hal yang mengandung suatu kebaikan dan kemaslahatan masyarakat luas yang bersifat produktif selama tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam.
Maka selanjutnya perkembangan konstitusi hukum Islam telah mengalami perubahan yang cukup  signifikan  diantaranya  telah  terjadi  proses  perubahan  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), yang kekuasaan absolutnya telah menjadi domain kewajiban PA di era Reformasi dengan kekuasaan menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, zakat, wakaf, infaq  dan  sedekah  serta  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Dengan  demikian,  pada  masa  reformasi  PA mengalami perluasan kewenangan mengadili mengikuti paradigma separation of power , status dan kedudukan PA dilepaskan dari politik hukum eksekutif kementerian Agama, untuk dimasukkan ke dalam  peradilan  satu  atap  ( one  roof  system )  yang  diawasi  oleh  Mahkama  Agung  bersama  badan peradilan lainnya. 21
Selanjunya upaya yang dialakukan oleh para ulama dan lembaga-lembaga Islam serta umat Islam untuk menganalisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagai  refleksi  dalam  upaya  penguatan  fungsi Peradilan Agama yang independen dengan cara memperkokoh serta memperluas wilayah kekuasaan Peradilan Agama yaitu membentuk peradilan khusus di wilayah  Nangroe Aceh Darussalam, dengan
19 .  Salmawati  Salmawati,  “Eksistensi  Tanah  Wakaf  Dalam  Pemanfaatannya  Untuk  Kemajuan Kesejahteraan Umum,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
4, no. 2 (2019): 160, https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106.
20 .  Trisno  Wardy  Putra  and  Resti,  “Penerapan  Pengelolaan  Tanah  Wakaf  Di  Kelurahan  Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar,” CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman 7, no. 2 (2021): 250.
21 .  Malik  Ibrahim  et  al.,  “Asy-Syir’ah  Penyatuatapan  Sistem  Pembinaan  Peradilan  Di  Indonesia  Era Reformasi Dan Pengaruhnya Terhadap Otoritas Peradilan Agama,” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 52, no. 2 (2018): 262–63.
kewengan kekuasaan absolut untuk mengadili problematika ekonomi syariah, mengadili sengketa hak milik bagi orang-orang yang beragama Islam, serta dihapuskannya hak opsi. Hal tersebut telah memberikan peluang konstitusi hukum Islam menegalami kemajuan yang sangat signifikan di era reformasi sebagai terobosan pembentukan hukum Islam yang telah disetujui dan diakui oleh nnegara untuk  masuk  dalam  lembaran  negara  sebagai  penguatan  hukum  ketatanegaraan  Indonesia  yang diawali oleh adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat  (1),  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan selanjutnya pada ayat (2), bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha  negara,  dan  Mahkamah  Konstitusi. 22 Hal  ini  merupakan  langkah  maju  dibidang  peradilan agama yang terus mengalami perkembangan dan perubahan yang kekuasaan absolutnya mmenjadi bertambah dan luas eksistensinya.
Perjalanan  selanjutnya,  terbentuk  lagi  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah yang  telah  hadir  mewarnai  pergerakan  ekonomi  di  negara  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  prestasi yang baik, karena fungsi umum perbankan syariah hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang tidak  secara  definitif,  dan  komprehensif  mengatur  aktifitas  bank  berdasarkan  prinsip  syariah. Peranan perbankan memiliki komitmen pembangunan dan menunjang ekonomi negara sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan.  Pertumbuhan  dan perkembnagan Ekonomi Islam di Indonesia pada reformasi sudah mulai dikenal dan disetujui oleh umat Islam dan masyarakat lain, mengingat telah dibukanya perbankan syariah yang telah merubah paradikma  masyarakat  mengerti  sistem  operasional  perbankan  syariah  sebagai  upaya  mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 telah memicu berdirinya perbankan Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia. 23
Bersarkan  uraian  tersebut,  apabila  dilihat  dari  pengaruh  dan  dorongan  undang-undang perbankan syariah kemudian dipengaruhi dari dasar hukum berdirinya Islamic Development Bank (IDB),  sehingga  menjadi  domain  yang  dianggap  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi Syariah  di  indonesia  yang  tumbuh  dan  berkembang  secara  massif  dan  terstruktur  secara  berkala. Maka selanjutnya lahir prodak hukum yang baru sebagai penguatan investasi yaitu pada bulan Mei 2008, pemerintah telah melegalkan mengundang-undangkan Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga  (SBDN)  atau  Undang-undang Sukuk Negara  ( Sovereign  Sukuk ),  hal  ini  patut  diberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah yang berhasil mensahkan undang-undang Sukuk Negara ini. Disisi  lain,  dapat  dikatakan  terlambat,  karena  perkembangan Sukuk di  Indonesia  sesungguhnya sudah dimulai oleh pihak swasta, meskipun pengaruhnya masih kecil. Maka seiring dengan lajunya perkembangan pasar keuangan syariah internasional, serta pasar keuangan syariah di Indonesia juga mengalami tumbuh dan berkembang dengan pesat. Maka pengaruh perkembangan industri keuangan syariah dapat mempengaruhi tumbuh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembiayaan syariah yang salah satunya Sukuk atau obligasi syariah sebagai upaya pendorong penguatan sektor
22 .  Linda Firdawaty,  “Analisis  Terhadap  Undangh-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang No.  50  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Peradilan  Agama,” AL-‘ADALAH  Vol.  X,  No.  2 ,  no.  2  (2011):  213, https://books.google.com/Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5125/1/Buku  %3B  Progres  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia Pasca.
23 . Humas Kemenag Jakarta Kanwil Kemenag Pusat, “Sejarah Terbentuknya Kementerian Agama RI,” Kanwil Kemenag DKI , 2018, 1.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
keuangan  syariah. 24 Disisi  lain  perkembangan  ekonomi  Islam  semakin  eksis  dan  terkenal  di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan hukum sebagai penguatan konstitusi  hukum  Islam  di  berbagai  produk  ekonomi  termasuk  perubahan  politik  hukum  yang dianggap  mempercepat  langkah  strategi  dengan  lahirnya  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  mengatur  tentang  asas  dan  tujuan Pengelolaan zakat berasaskan pada;  1) syariat Islam, 2) Amanah, 3) kemanfaatan, 4) keadilan, 5) kepastian  hukum,  6)  terintegrasi,  dan  yang  ke,  7)  akuntabilitas. 25 Dari  hasil  perubahan  tersebut, perkembangan hukum Islam dalam pengelolaan zakat telah mengalami perubahan dan penyesuaikan berkaitan  dengan  peningkatan  kesejahteraan  sehingga  pemerintah  menganggap  penting  untuk mangatur tata cara pengelolaannya dengan baik sehingga dapat juga membantu pemerintah untuk mengantisispasi angka penurunan kemiskinan di Indonesia.
Berikut ini merupakan langkah maju konstitusi hukum Islam, yang setiap waktu mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat,  sebagai  payung  hukum  yang  mengatur  dan  menyelesaikan  segala  persoalan  hukum  yang dihadapi  masyarakat  Islam  Aceh.    Maka  berikut  ini  dapat  dikemukakan  salah  satu  contoh  dalam hukum pidana adat Gayo yang telah diatur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo yang termuat pada Bab VIII mengenai sanksi adat pada pasal 19  telah  dicantumkan  bahwa  sanksi  adat  secara  tegas  dapat  dijatuhkan  terhadap  para  pelaku perbuatan ikhtilat sumang . Sumang adalah di nasehati, kemudian Bersih Lante , (bersih kerpe, bersih bumi) dengan cara minta maaf, sedangkan kenduri (potong kambing). Dari ketentuan-ketentuan adat yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengkaji tentang ikhtilat yang ada di Gayo. Maka istilah Ikhtilath adalah  perbuatan  mesra  seperti  bercumbu,  sentuh-sentuhan,  berpelukan,  dan  berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang hukum jinayat pasal 25 (2014:10). Ikhtilath adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan, baik sistem bergaul setiap hari antara pria dan wanita menurut hukum adat serta pendekatan hukum syariat Islam, bahwa persoalan duduk berduaan baik di dalam rumah maupun diluar  rumah  atau  dengan  berduaan  ditempat  sunyi.  Maka  hukum  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Hukum  Jinayat  dijelaskan  bahwa:  Pasal  25  ayat  (1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukkan jarimah Ikhtilat , diancam dengan ‘ Uquba t’ cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau sepadan dengan denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30  (tiga  puluh)  bulan.  Sedangkan  pada  ayat  (2)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilat , diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 26 Setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  25  dengan  anak  yang  berumur  diatas  10  (sepuluh)  tahun, diancan  dengan ‘ Uqubat Ta’zir cambuk  paling  banyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  gram  emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 27 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah
24 . Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam,” Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2019): 75, https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120.
25 Nurasari, Implementasi  Dan  Implikasi  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat  Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat(Studi  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Lampung) , Tesis , 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘ Uqubat Ta’zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan. 26
Dilihat  dari  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Aceh  saat  ini,  telah  menunjukkan  bahawa, pengaruh regulasi hukum adat yang bernafaskan Islam selanjutnya diimplementasikan kepada selain masyarakat  Aceh,  namun  dapat  diimplementasikan  pada  masyarakat  Islam  yang  ada  diseluruh Indonesia sehingga, dalam kenyataannya telah mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan hukum.
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (enam belas) tahun, diperkuat dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan  Anak  didefinisikan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Kemudian  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang  salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  tersebut  adalah  terdapat pembedaan  perlakuan  antara  pria  dan  wanita  itu  berdampak  pada  persoalan  tertentu  termasuk menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusional  warga  negara,  termasuk  hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia, minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria  dan  wanita,  yaitu  19  (sembilan belas)  tahun.  Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah    siap  (matang)  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 27
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  dari  perubahan  ini adalah untuk mensinkronkan peraturan perundang-undangan dan lajunya pertumbuhan penduduk, serta mengharmonisasi kemaslahatan hukum Islam bidang perkawinan dimasa yang akan datang..

## KESIMPULAN
Hukum  Islam  dalam  konstitusi-konstitusi  negara  Indonesia  sebelum  masa  kemerdekan  masih bersifat khusus dan tidak berlaku secara umum, namaun dalam perkembangannya telah mempengaruhi politik hukum diberbagai kerajaan-kerajaan Islam terbesar di wilayah nusantara, yang telah tumbuh dan berkembang  mempengaruhi  sendi  kehidupan  ( living  law )  yang  nyata  dalam  pemberlakuan,  dan penerapan  hukum  Islam  secara  parsial,  namun  pengaruhnya  sangat  kuat  karena  telah  tumbuh  subur mandarah daging dan telah berinteraksi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi  Hukum  Islam  pada  masa  kemerdekaan  sampai  saat  ini,  telah  mengalami perkembangan yang signifikan, namun apabila dilihat kacamata hukum, potensi penyelarasan lahirnya
26 .  Jamhir  Jamhir,  “Penyelesaian  Kasus  Jarimah  Ikhtilat  Di  Gayo  Menurut  Hukum  Islam,” Jurnal Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial 5,  no.  2  (2020):  55–56, https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454.
27 . Lembaran Negara RI, “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan,” Ww.Peraturan.Go.Id 1, no. 2 (2019): 1–3, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378.
muatan hukum formil dan materil terhadap produk perundang-undangan seyogyanya bermuatan politik sehingga terus hidup dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, maka diperlukan penyesuaian dengan tata hukum ketatanegaraan yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga cepat  atau  lambat  regulasi  perkembangan  hukum  Islam  terus  mengalami  perubahan  dalam  politik hukum tatanegara sebagaimana yang terlihat saat ini, termasuk pengaruh norma-norma hukum Islam telah  mempengaruhi  produk-produk  aturan  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  secara  umum maupun  secara  khusus  telah  menjawab  beberapa  kebutuhan  umat  Islam  dan  kebutuhan  masyarakat lainnya.

## DAFTAR REFERENSI
A Havizh et al. “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum Diktum Volume 14, (2016): 93.
Abdul  Gani  Abdullah.  Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia.  Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Abdul  Rahman.  “Analisis  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia” 4, no. 20 (2021): 98.
Bahtiar  Effendi.  Islam  Dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  Dan  Praktik Politik  Islam  Di  Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1988.
Barus, Sonia Ivana. “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.” UBELAJ,  Volume  1  Number  1,  April  2017  |  29  1,  no.  1  (2017):  6. https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010.
Bashori.  “Sejarah  Perundang-Undangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia.”  Insani  Vol.  23,  no.  No.  1 (2018): 96–100.
Gunawan, Edi. “Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam.” Https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/ index.php/, no. Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam (n.d.): 6–7.
Ibrahim, Malik, Tulus Warsito, Sidik Jatmika, and Ulung Pribadi. “Asy-Syir’ah Penyatuatapan Sistem Pembinaan  Peradilan  Di  Indonesia  Era  Reformasi  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Otoritas Peradilan Agama.” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 52, no. 2 (2018): 262–63.
Impres No. 1 Tahun 1999. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Focusindo mandiri, 2013.
Indonesia,  Republik.  “Undang-Undang  Tentang  Perkawinan.”  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  1985  Tentang  Jalan  2003,  no.  1  (1974):  2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
Jamhir, Jamhir. “Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam.” Jurnal Justisia : Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial  5,  no.  2  (2020):  55–56. https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454.
Kanwil  Kemenag  Pusat,  Humas  Kemenag  Jakarta.  “Sejarah  Dibentuknya  Kementerian  Agama  RI.” Kanwil Kemenag DKI, 2018. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334.
Khoiruddin  Nasution.  Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  Di  Dunia  Muslim :  Studi  Sejarah,  Metode,  Pembaharuan  Materi  Dan  Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
Lembaran Negara RI. “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan.” Ww.Peraturan.Go.Id 1, no.
2 (2019): 1–3. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378.
Linda  Firdawaty.  “Analisis  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama.” AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2, no. 2 (2011): 213. https://books.google.com/books/Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca.
Matrais,  Sumadi.  “Kemandirian  Peradilan  Agama  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Peradilan Agama.”  JURNAL  HUKUM  NO.  1  VOL.  15  JANUARI  2008  15,  no.  1  (2008):  6–7. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6.
Maula Nasrifah. “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam.” Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2019): 75. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120.
Mhd. Abduh Saf. “Islam Dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern.” Al-Hukama‟,The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 (2013): 557–60.
Nanang,  Marcella  dkk.  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.  Tindak
Pidana Korupsi Dalam
Perundang-Undangan
Di Indonesia, 2010.
https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700.
Nasution,  Adanan  Murrah.  Pengelolaan  Zakat  Di  Indonesia.  Journal  of  Islamic  Social  Finance Management. Vol. 1, 2021. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589.
Nurasari. Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat(Studi  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Lampung). Tesis, 2020.
Putra,  Trisno  Wardy,  and  Resti.  “Penerapan  Pengelolaan  Tanah  Wakaf  Di  Kelurahan  Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar.” CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman 7, no. 2 (2021):
250.
Putusan,  Studi,  Nomor  Pdt,  G  P  N  Sgr,  Komang  Putrayasa,  Si  Ngurah  Ardhya,  and  Komang Febrinayanti  Dantes.  “Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Terkai  Putusan  Perceraian  Tanpa  Akta Perkawinan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Kom.” E-Journal Komunikasi Yustisia 5, no. 2 (2022): 197.
Salmawati,  Salmawati.  “Eksistensi  Tanah  Wakaf  Dalam  Pemanfaatannya  Untuk  Kemajuan Kesejahteraan  Umum.”  JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum)  4,  no.  2  (2019):  160. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106.
Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013): 12. https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.