Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 184-188| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188
KEABSAHAN PERKAWINAN NGEROROD (KAWIN LARI) DI DESA KELUSA, KABUPATEN GIANYAR
I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Univeristas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Bayu.suta2511@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , sukadanaketut1966@gmail.com

## Abstrak
Hukum adat Bali dewasa ini mengenal dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu kawin dengan cara memadik (meminang)  dan  kawin  dengan  cara Ngerorod (kawin  lari).  Apabila  dalam  masa  pertunangan  mendapat  restu orangtua  dan  keluarga  kedua  belah  pihak,  maka  akan  dipilih  dengan  cara memadik. Sebaliknya  apabila  masa pertunangan  dirasa  kurang  mendapatkan  restu  dari  orangtua  dan  keluarga  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak, sedangkan  pasangan  ini  terlanjur  jatuh  cinta  dan  tidak  mungkin  lagi  dipisahkan  lagi,  maka ngerorod menjadi satu-satunya cara melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan Ngerorod (kawin lari) di desa Kelusa, dan untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam perkawinan Ngerorod di desa Kelusa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan  perkawinan ngerorod yang  biasa  terjadi  di desa  Kelusa yaitu si laki-laki dan perempuan membuat surat pernyataan bahwa si perempuan sudah sah ada di rumah  laki-yang  dia  cintai.  Keluarga  laki-  laki  mendatangi Bendesa Adat  beserta Kelian Adat  untuk membicarakan perihal perkawinan ngerorod tersebut, kemudian pihak laki-laki menjemput si perempuan sampai di depan rumahnya. Kemudian, penyelesaian  hukum  dalam  Perkawinan Ngerorod di  desa  Kelusa karena si wanita masih terikat ikatan perkawinan dengan orang lain , setelah melalui sangkep (rapat) oleh prajuru desa adat memberikan  sanksi  adat  serta  diarahkan  atau  diwajibkan  melakukan  perceraian  secara  sah  menurut  ketentuan Undang-Undang.
Kata Kunci: Hukum Adat Bali; Keabsahan; Perkawinan Ngerorod.

## Abstract
Today's  Balinese  customary  law  recognizes  two  ways  to  carry  out  a  marriage,  namely  marrying  by  memadik (engaging) and marrying by means of Ngerorod (kawin lari). If during the engagement period the parents and families of both parties have the blessing, the marriage will be done by memadik. Conversely, if the engagement period does not get the blessing of the parents and family of one or both parties, while the  couple has already fallen in love and it is no longer possible to be separated, then ngerorod is the only way to get married. This study  aims  to  determine  the  validity  of  the  Ngerorod  marriage  (kawin  lari)  in  the  village  of  Kelusa,  and  to determine the legal settlement of the Ngerorod marriage in the village of Kelusa. The research method used is an empirical legal research method with a sociology of law approach. The results showed that the legality of the ngerorod marriage that usually occurs in Kelusa village is that the man and the woman make a statement that the woman is legally in the house of the man she loves. The male family came to Bendesa Adat and Kelian Adat to  discuss  the  ngerorod  marriage,  then  the  man  picked  up  the  woman  in  front  of  her  house.  Then,  the  legal settlement  in  the  Ngerorod  Marriage  in  Kelusa  village  was  because  the  woman  was  still  married  to  another person, after going through a sangkep (meeting) by the traditional village prajuru giving customary sanctions and being directed or obliged to legally divorce according to the provisions of the Law.
Keywords: Balinese Customary Law; Validity; Ngerorod Marriage.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  adat  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  hubungan  antar  manusia dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  pengaturan  perkawinan.  Hukum  adat  Van Vollenhoven  adalah  kode  etik  yang  berlaku  untuk  kelompok  adat  dan  kelompok  asing  timur  yang dikenai  sanksi  di  satu  sisi.  Seringkali  dikatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  tanpa  modifikasi dan  ditujukan  kepada  kelompok  masyarakat  adat.  Perkawinan  menurut  agama  Hindu  sangat  mulia karena  salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mencapai  tujuan  niskala  (keimanan),  yaitu  cara melepaskan orang tua dan dosa-dosa luhur (nyupat) dengan membayar tiga utang, dan ketiga utang itu
harus dilunasi. Bayar melalui upacara, (Ritual) dilakukan sesuai dengan Hindu (filsafat) dan moralitas (moralitas) ( Windia, 2017 ). Oleh karena itu, nikah dan melahirkan adalah perintah agama yang luhur. Bagi umat Hindu, orang percaya pada hakikat pernikahan dari waktu ke waktu.
Menurut  umat  Hindu,  perkawinan  ngerrod  diyakini  masih  dianggap  sah,  dan  berdasarkan pertimbangan  hukum  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  1,  mengakui  adanya  sistem perkawinan ngerrod. 43 / PN.Dps / Pdt / 1976. Perkawinan Engelold membawa konsekuensi hukum pada perjanjian adat, yang harus didasarkan pada keyakinan agama dan prosedur administratif untuk memastikan  kepastian  hukum.  Dalam  perkawinan  diharapkan  keluarga  tetap  harmonis  hingga pasangan suami istri  meninggal  secara  terpisah.  Namun  yang  terjadi  di  Desa  Klusa  adalah  sepasang suami  istri  yang  kawin  secara  sah  dan  memiliki  keturunan  hamil  dengan  laki-laki  lain  tanpa mengetahui  suami  (istri)  sah  dari  perempuan  tersebut,  dan  kemudian  tanpa  mengetahui  laki-laki tersebut.  Pernikahan  rahasia.  Laki-laki  (suami  sah),  bendesa  adat,  kepala  desa.  Ini  sepertinya pernikahan poliandri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keabsahan Perkawinan Ngerorod (kawin  lari)  di  desa  Kelusa,  serta  untuk  mengetahui  penyelesaian  hukum dalam Perkawinan Ngerorod di desa Kelusa.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan pendekatan sosiologi hukum ( Soekanto & Memudji, 2003 ). Dalam penelitian ini menggunakan data hukum dalam bentuk  data  yang  digunakan  adalah  hasil  penelitian  di  lapangan  yaitu  di  desa  Kelusa  kecamatan Payangan  yang  diperoleh  dari  kepada  kepala  desa, bendesa adat  yang  menangani  langsung  kasus perkawinan ngerorod (kawin lari). Bahan sekunder, penelitian kepustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan  hukum  sekunder  dari  buku-buku  literatur,  jurnal-jurnal  hukum,  karya  para  sarjana,  dan  karya ilmiah  lainnya.  Pengumpulan  data  primer  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah dengan  wawancara  dengan  pihak  terkait.  Wawancara  dilakukan  dengan  para  informan  yang  ada kaitannya yaitu dengan kepala desa atau bendesa adat di Desa Kelusa Kecamatan Payangan. Adapun teknik pengumpulan data sekunder yang dipergunakan adalah teknik dengan cara studi dokumen dan pencatatan yang artinya bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasi sesuai dengan jenis bahan yang akan  digunakan  dalam  pembahasan  permasalahan.  Adapun  alasan  memilih  lokasi  tersebut  yaitu karena  di  Desa  Kelusa  yang  terjadi  pristiwa  wanita  yang  belum  sah  bercerai  secara  hukum nasional dan adat tetapi sudah melangsungkan perkawinan lagi. Setelah diperoleh data-data yang berhubungan dengan  permasalahan,  maka  data  tersebut  akan  diolah  serta  secara  kualitatif  yaitu  dengan  cara mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  –  uraian  kalimat. selanjutnya  dapat  ditarik  simpulan  secara  induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil simpulan secara khusus.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di desa Kelusa
Pernikahan  Engro  Lord  dapat  diartikan  sebagai  "lari  bersama",  pria  dan  wanita  yang  akan  menikah (biasanya  diam-diam)  berkumpul,  meninggalkan  rumah,  bersembunyi  dengan  keluarga  lain  (pihak ketiga),  dan  mengklaim  diri  mereka  sendiri  dalam teror.  Orang  tua  biasanya  tidak  mengetahui  jenis pernikahan  ini.  Sekalipun  mereka  sudah  menikah,  orang  tua  berpura-pura  tidak  tahu,  karena pernikahan lebih jarang digunakan dibanding yang lain. Cara ini diadopsi karena orang tua perempuan tidak setuju dengan hubungan anak perempuannya dengan suami laki-laki yang dituju. Terlepas dari baik  atau  tidaknya  perilaku  perkawinan ngerorod ,  bentuk  perkawinan  ini  masih  lazim  dilakukan  di Bali. Selama syarat umum perkawinan terpenuhi (misalnya batas usia tidak dilanggar atau gadis tidak dipaksa),  tidak  bisa  disalahkan.  Kalaupun  perkawinan  ngerorod  ini  beralasan  dalam  proses pelaksanaannya  tetap  harus  memperhatikan  norma-  norma  perkawinan  adat  ( Sudiyat,  1981 ).  Ada alasan  untuk  percaya  bahwa  pernikahan ngerorod semacam  ini  masih  berlangsung  di  masa  depan. Hingga  saat  ini  keberadaan  perkawinan  pranikah  semacam  ini  masih  diakui  keberadaannya,  dan karena  kebiasaan  tidak  bisa  dihilangkan  sewaktu-waktu.  Ini  adalah  bentuk  pernikahan  yang  paling umum.
Dalam  perkembangan  saat  ini,  meskipun  pihak  tersebut  mendapat  persetujuan  orang  tua, mereka  tetap  akan  melanjutkan  pernikahan  ngerorod,  bahkan  jika  mereka  segera  memberi  tahu
mereka  bahwa  mereka  akan  kawin  lari  bersama  untuk  menikah.  Perkawinan  Engrorod  didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu untuk menghindari besarnya biaya yang harus  ditanggung  dalam perkawinan  sejenis,  selain  itu  alasannya  terletak  pada  perbedaan  kebangsaan  atau  kasta.  Menurut agama Hindu, pernikahan ngerorod masih dianggap sah ( Made, 2006 ). Dalam awig-awig Desa  Adat Kelusa  masalah  perkawinan,  hal  ini terdapat pada palet 1 indik pawiwahan yang diatur pada pawos 57:
1. pawiwahan sane kapatutan ring desa adat kelusa, sekadi ring sor:
a. sampun  kamargiang  pabyakala  utawi  pasakapan,  kasaksiang  sakala  niskala  olih  pandita utawi pinandita
b. wenten pasaksi prajuru sane mapakeling utawi ngilikitayang pawiwahan
c. sampun matengeran suaran kulkul
d. pawiwahan  inucap  ring  ajeng  sampun  kailikitayang  ring sang ngawewenang
2. parabian  sane  tan  manut  kadi  ring  ajeng  sinanggeh  tan  patut  (tan sah)
Terjemahan bebasnya:
1. Perkawinan yang diakui di Desa Adat Kelusa, seperti di bawah ini
a. Sudah  dilaksanakan  upacara  pabyakala  dan  pasakapan  yang  disaksikan skala dan niskala oleh pemangku atau pedanda,
b. Ada para saksi prajuru yang mengetahui atau yang mencatat perkawinan,
c. Sudah menyuarakan suara kentongan
d. Perkawinan tersebut diatas sudah dibuktikan oleh pihak berwenang
2. Perkawinan  yang  tidak  sesuai  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  maka dianggap tidak sah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendesa Adat Kelusa pada hari Selasa tanggal 25  Agustus  2020,  mengenai  prosedur  perkawinan ngerorod yang  biasa  terjadi  dari  pihak  laki-laki maupun  perempuan  karena  alasan  suka  sama  suka  tetapi  tidak  mendapatkan  restu  dari  orang  tua perempuan,  sedangkan  perempuan  tersebut  sudah  ada  di  rumah  laki-laki.  Kemudian  si  laki-laki  dan perempuan  membuat  surat  pernyataan  bahwa  si  prempuan  sudah  sah  ada  di  rumah  laki-yang  dia cintai. Keluarga laki-laki mendatangi Bendesa Adat beserta Kelian Adat untuk membicarakan perihal perkawinan ngerorod tersebut,  setelah  itu keluarga laki  laki menentukan  hari  baik  untuk  melakukan upacara mabiyakala dan ngemaling atau mencuri si perempuan, kemudian pihak laki-laki menjemput si  perempuan  sampai  di  depan  rumahnya  sekitar  jam  3  pagi  atau daslemah sekiranya  dua  orang perwakilan  yang  akan  menjemput  si  perempuan,  sedangkan  di  rumah  pihak  laki-laki  sudah dipersiapkan  banten mabyakala dan  dihadiri  oleh  prangkat  desa, prajuru,  Kelian dan Pemangku. Sesampainya  perempuan  di  rumah  laki-  laki  langsung natab  banten  mebyakala jika  sudah  selesai Bendesa Adat  beserta Kelian Adat  mendatangi  rumah  perempuan  untuk  memberitahukan  bahwa anaknya sudah selesai diupacarai dan memberikan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh laki-laki dan  perempuan  tersebut.  Karena  jika  belum natab  banten  mebyakala pihak  perempuan  yang  tidak setuju  masih  bisa  mengganggu  gugat  pihak  laki-laki  karena  jika  hanya  surat  saja  pihak  perempuan tidak akan percaya karena surat bisa dipalsukan. Jika lokasi rumah si perempuan agak jauh dari rumah si laki-laki, sebelumnya sudah dilakukan perjanjian antara perempuan dengan laki laki sampai dimana akan  dijemput  oleh perwakilan pihak laki-laki. Karena ngemaling harus dilakukan pada hari  dimana natab mebyakala tersebut dilakukan.

## 2. Penyelesaian Hukum dalam Perkawinan Ngerorod di desa Kelusa
Tidak  ada  suami  atau  istri  yang  ingin  pernikahan  mereka  gagal.  Setiap  orang  berharap  agar pernikahannya  selalu  penuh  cinta,  kebahagiaan  dan  kesetiaan,  dan  akan  langgeng  sampai  mati  dan berpisah,  terutama  prinsip-  prinsip  dalam  adat  Bali  yang  menganut  sistesistem  kekeluargaan  yang patrilineal  atau kepurusa yang  diharapkan  perkawinan  adalah  monogami  (satu pasangan) kesetiaan dan tidak terceraikan, akan tetapi sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan- alasan yang membuat  pasangan  tersebut  menghadapi perkawinan  yang mereka  perjuangkan ternyata tidak  berjalan  sebagaimana  yang  mereka  cita-citakan  sebelumnya  dan  sampai  pada  kenyataan  untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya, kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun KDRT. Pada sebagian masyarakat,  perceraian  dianggap  sebagai  sebuah  kegagalan.  Karena  didalamnya  terdapat  pemutusan tali pernikahan yang sebelumnya dianggap sakral ( William, 1991 ).
Adapun masalah perceraian dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana diatur dalam Pasal 39 yang menyebutkan:
a. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan dapat rukun sebagai suami istri.
c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Menurut Pasal 39 Ayat 2 Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yaitu:
1. Salah  satu  pihak  melakukan  perzinahan  atau  menjadi  pecandu  alkohol,  pemadam  kebakaran, penjudi, dll., Yang sulit disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  telah  meninggalkan  pihak  lainnya  selama  dua  (dua  tahun)  berturut-turut  tanpa izin pihak lainnya, tanpa justifikasi atau alasan lain di luar kemampuannya.;
3. Salah  satu  pihak  dijatuhi  hukuman  lima  (lima)  tahun  penjara  atau  ditambah  hukuman  setelah menikah;
4. Pelecehan yang kejam atau parah oleh satu pihak ke pihak lainnya;
5. Salah  satu  pihak  menderita  cacat  fisik  atau  sakit  yang  membuat  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya sebagai suami / istri;
6. Ada  pertengkaran terus menerus  antara  suami  dan  istri,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  bisa  rukun lagi.
Perceraian  adalah  keputusan  hakim  atas  permintaan  salah  satu  pihak  dalam  pernikahan  untuk membatalkan  pernikahan.  Intinya  adalah  bahwa  hukum  tidak  mengizinkan  suami  dan  istri  untuk merundingkan  perceraian  secara  terpisah.  Dalam  kasus  perdata,  permohonan  cerai  harus  diajukan kepada  hakim  dengan  cara  biasa,  dan  sebelum  itu,  ketua  pengadilan  negeri  setempat  harus  terlebih dahulu  meminta  persetujuan  gugatan.  Sebelum  mendapat  izin,  hakim  harus  berusaha  mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Subekti & Tjitrosudibio, perceraian adalah penghapusan perkawinan atas keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan ( Subekti & Tjitrosudibio, 1992 ). pernikahan.  ( Simanjuntak,  2007 ).  Menurut Dariyo  (2004) ,  perceraian  adalah  hasil  akhir  dari mengumpulkan berbagai masalah yang menumpuk selama kurun waktu tertentu, dan juga merupakan upaya  terakhir  yang  harus  diambil  ketika  hubungan  perkawinan  tidak  dapat  dipertahankan.  Faktor- faktor yang menyebabkan perceraian ( Dariyo, 2004 ):
a. Perselingkuhan  pasangan  hidup.  Keberadaan  pihak  ketiga  memang  mengganggu  kehidupan pernikahan.  Jika  tidak  ada  kesepakatan  antara  dua  orang  untuk  menyelesaikan  dan  tidak  saling memaafkan.
b. Tekanan  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  Harga  barang  dan  jasa  yang  semakin  melonjak  tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas- pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
c. Karena krisis ekonomi negara yang belum berakhir, kebutuhan ekonomi keluarga tertekan, harga barang  dan  jasa  melambung  tinggi.  Di  saat  yang  sama,  gaji  atau  pendapatan  menengah  suami membuat  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, istri dapat menggugat cerai suaminya.
Perbedaan prinsip hidup dan agama. Berdasarkan penjabaran di atas menurut hemat penulis bagi pasangan  suami  istri  yang  sudah  berketetapan  hati  untuk  mengakhiri  perkawinannya  memang sebaiknya  menempuh  proses  secara  hukum  melalui  putusan  pengadilan  sehingga  para  pihak  baik suami  atau  istri  dapat  menjalankan  kehidupan  kedepannya  dengan  baik.  Hasil  wawancara  antara peneliti dengan Bendesa Adat Kelusa oleh pasangan suami istri yang melakukan pisah ranjang selama 7  bulan  dan  sepengetahuan  suami  sah  pihak istri melakukan  perkawinan lagi  dengan laki-  laki  lain. Dimana hasil wawancara menurut bendesa adat yaitu I Nyoman Suarka hari Senin 31 Agustus 2020 menurut Bendesa Adat  perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Ni Kadek Senggu  dengan Ngakan Andika tidak sah di Desa Adat Kelusa dan hukum yang berlaku di Indonesia akan tetapi perkawinan yang terjadi antara Ni Kadek Senggu dengan Ngakan Andika tidak diketahui oleh aparat desa, setelah perkawinan  itu  terjadi  suami  pertamanya  I  Made  Widana  melaporkan  kasus  ini  ke Bendesa  Adat bahwa  istrinya  menikah  lagi  dengan  laki  laki  lain.  Setelah  laporan  diterima  oleh Bendesa Adat  lalu Bendesa Adat  mencari  kebenaran  dari  laporan  yang  diterima  setelah Bendesa Adat  mengetahui
kebenarannya itu Bendesa Adat langsung melakukan mediasi antara I Made Widana dengan Ni Kadek Senggu terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh Ni Kadek Senggu pada saat mediasi Ni Kadek Senggu mengajukan alasan terkait perkawinan yang sudah di lakukan Ni Kadek Senggu mengatakan bahwa  dirinya  sudah  tidak  pernah  dinafkahi  dan  dirinya  sudah  bosan  karena  I  Made  Widana  sering melakukan  kekerasan  maka  dari  Ni  Kadek  Senggu  melakukan  pisah  ranjang  dan  pisah  ranjang tersebut  sudah  terjadi  selama  7  bulan  pada  saat  pisah  ranjang  itu  Ni  Kadek  Senggu  melakukan hubungan baru dengan Ngakan Andika dan sampai akhirnya Ni Kadek Senggu hamil dan melakukan pernikahan  secara  diam-  diam.  Setelah Bendesa Adat  menerima  pengakuan  dari  Ni  Kadek  Senggu setelah  itu Bendesa Adat mengadakan  rapat bersama  aparat  desa  perihal  khasus yang terjadi dimana khsus  itu  tidak  ada  di  dalam awig-awig .  hasil  dari  rapat  yang  dilakukan  oleh  bendesa  adat  dimana pasangan Ni Kadek Senggu dengan Ngakan Andika dikenakan sanksi adat seperti: a. ngemargiang pecaruan amance bebek b elang kalung ring catus pata desa Kelusa. b. beras cap ratu 2 karung
c. nyangu pemangku prajuru desa lan seka gong
d. dihadiri oleh prajuru ke empat banjar e. nenten kedadosan ke pura sadurung sah palas merabian di adat Setelah  Ni Kade Senggu melaksanakan  sanksi tersebut  barulah  Ni Kadek Senggu dan I Made Widana  diarahkan  atau  diwajibkan  melakukan  perceraian  secara  sah  menurut  ketentuan  Undang- Undang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan  perkawinan ngerorod yang biasa  terjadi  di  Desa  Kelusa  yaitu  si  laki-laki  dan  perempuan  membuat  surat  pernyataan  bahwa  si perempuan sudah sah ada di rumah laki-yang dia cintai. Keluarga laki- laki mendatangi Bendesa Adat beserta Kelian Adat untuk membicarakan perihal perkawinan ngerorod tersebut, kemudian pihak laki-laki  menjemput  si  perempuan  sampai  di  depan  rumahnya  sekitar  jam  3  pagi  atau daslemah (sebelum  matahari  terbit)  sekiranya  dua  orang  perwakilan  yang  akan  menjemput  si  perempuan, sedangkan di rumah pihak laki-laki sudah dipersiapkan banten mabyakala dan dihadiri oleh perangkat desa, prajuru, Kelian dan Pemangku Jika lokasi rumah si perempuan agak jauh dari rumah si laki-laki, sebelumnya  sudah  dilakukan  perjanjian  antara  perempuan  dengan  laki  laki  sampai  dimana  akan dijemput oleh perwakilan pihak laki-laki. Karena ngemaling harus dilakukan pada hari dimana natab mebyakala tersebut  dilakukan.  Selanjutnya,  penyelesaian  Hukum  dalam  Perkawinan Ngerorod di Desa  Kelusa  karena  si  wanita  masih  terikat  ikatan  perkawinan  dengan  orang  lain , setelah  melalui sangkep  (rapat)  oleh prajuru desa  adat  memberikan  sanksi  adat  serta  diarahkan  atau  diwajibkan melakukan perceraian secara sah menurut ketentuan Undang-Undang.

## 2. Saran
Berdasarkan  atas  simpulan  tersebut  diatas  dapat  disarankan  berbagai  hal,  yakni  bagi  masyarakat yang melakukan perkawinan itu, hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum nasional  dan  hukum  adat.  Hendaknya,  prajuru  adat  pula  tidak  gegabah  dan  harus  lebih  cermat dalam mengamati status seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Kekeluargaan. Jurnal Psikologi , 2 (2), 94– 100.
Made, S. A. N. (2006). Upacara Manusa Yadnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali . Bali: Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
Simanjuntak, P. N. H. (2007). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Pustaka Djambata. Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). Penelitian Hukum Empiris . Jakarta: UI Press. Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio, R.  (1992). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata : Burgelijk  Wetboek :  Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Pradnya Paramita. Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas . Yogyakarta: Liberty. William, J. G. (1991). Sosiologi Keluarga . Jakarta: Radar Jaya Offset. Windia, W. P. (2017). Hukum Adat Bali: Aneka Kasus dan Penyelesaiaannya . Denpasar: Aksara Bali.