## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.05, No. 1 (Mei,  2023), pp. 76-92 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal
Sangputri  Sidik 1 ,  Awaluddin  Hasrin 2 ,  Siti  Fathimah 3 ,  Hamsah 4 ,  Sanita  Carolina Sasea 5
1 Universitas Negeri Manado; putrisidik@unima.ac.id
2 Universitas Negeri Manado; awaluddin@unima.ac.id
3 Universitas Negeri Manado; sitifathimah@unima.ac.id
4 Universitas Negeri Manado; hamsah@unima.ac.id 5 Universitas Negeri Manado; sanitasasea@unima.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Political Participation; Women; Tomohon City. This research is to explain the form of political participation of women  in  Tomohon  City.  The  presence  of  women  in  the Indonesian  political  stage  is  an  important  discourse  on  the progress of democracy in Indonesia.  However, there are still many  obstacles  among  women  to  appear  in  political contestation, especially in political contestation. This research shows that the trend of political participation among women in Tomohon City continues to increase. This can be seen from the  presence  of  female  mayoral  candidates  who  ran  in  the contestation of the 2019 Tomohon City Elections, namely Jilly Gabriel Eman paired with Virgie Baker. In the executive area, there are at least 40% of women who position as members of the  Tomohon  City  Parliament.  Meanwhile,  in  the  aspect  of election  organizers,  there  are  women  representatives  in  the KPU and BAWASLU of Tomohon City. This condition does not  necessarily  mean  that  the  involvement  of  women  in  the world of politics goes smoothly, but there are still obstacles that must  be  faced  by  women  in  participating  in  the  world  of politics  in  Tomohon  City  This  research  also  aims  to  always revive gender discussions in social life. Gender mainstreaming is one of the agendas that must continue to be implemented in various  sectors  and  lines  of  social  life,  especially  in  the academic environment. Article history: Received 2023-03-18
Revised 2023-03-30 Accepted 2023-05-03
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Sangputri Sidik Universitas Negeri Manado; Manado; Indonesia; putrisidik@unima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Partisipasi  politik  dapat  didefinisikan  sebagai  keterlibatan  warga  dalam kegiatan politik, seperti pemilihan, kampanye, penggalangan dana, dan pembuatan kebijakan.  Partisipasi  politik  penting  bagi  pembangunan  demokrasi  karena memungkinkan  warga  negara  untuk  memberikan  masukan  ke  dalam  keputusan politik dan memastikan pemerintah bertanggung jawab pada rakyatnya.
Politik  selalu  berkaitan  dengan  kebijakan  publik,  termasuk  yang mempengaruhi  masyarakat  umum  dan  warga  negara  individu  (Fransiskus,  2014). Setidaknya dua anggapan mendasari cara berpikir seperti ini. Pertama setiap warga negara  individu,  bukan  seseorang  yang  berada  di  luar  diri  mereka  sendiri,  tetapi adalah orang yang paling mengenal dirinya sendiri dan sekitarnya. Kedua partisipasi politik  selalu  berkaitan  dengan  kebijakan  public  yang  menyangkut  masyarakat masyarakat unum maupun secara personal. Karena kebijakan public yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi hidup masyarakat, maka setiap masyarakat atau individu yang menjadi objek dari kebijakan public terebut memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan dalam pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik, dapat dilihat dari bentuk tuntutannya pada sistem politik (Setiadi & Kolip, 2013).
Sebuah komunitas berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilihan  umum,  memilih  kandidat  tertentu  untuk  pemimpin,  membantu  proses pemilihan, atau merupakan salah satu pendukung kandidat yang mencalonkan diri sebagai  kepala  daerah,  dan  komunitas  itu  terlibat  dalam  politik  (Iskandar,  2002). Selain itu, mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau PILKADA  merupakan cara lain  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  (Schmitt-Beck,  2015). Kemudian,  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  ketika  menyusun  undang- undang pro-kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat umum (Sholikhah, 2014).
Pandangan  (Herbet  Miclosky)  tentang  partisipasi  politik  merupakan  kegiatan yang  bersifat  sukarela  dari  warga  negara,  dimana  setiap  warga  negara  dapat  ikut mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  yang  ditujukan  untuk  pembentukan kebijakan umum. Di sisi lain Norman H. Nie dan Sidney verba dalam (Setiadi & Kolip, 2013) mengemukakan, terdapat batasan pada partisipasi politik. Batasan partisipasi politik  sebagai  kegiatan  pribadi  warga  negara  yang  setia  yang  ditujukan  untuk
memengaruhi  pemilihan  pejabat  negara  atau  merupakan  bentuk  tindakan  yang diambil  demi  memengruhi  keputusan  pemerintah,  yaitu  upaya  untuk mengeksploitasi alokasi otoritatif pada suatu masyarakat.
Sementara  itu  Rush  dan  Althoff  (Althoff  &  Rush,  1972)  mendefinisikan partisipasi  politik  sebagai  bentuk  keterlibatan  setiap  individu  baik  laki-laki  dan perempuan, pada berbagai tingkatan dalam sistem politik, bentuk partisipasi politik dapat diuraikan sebagai berikut ;
1. Menduduki suatu jabatan politik atau administratif;
2. Mencari jabatan politik atau administratif;
3. Keanggota aktif dalam organisasi politik;
4. Keanggotaan pasif pada suatu organisasi;
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi  semu  politik  ( quasi  political );
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik ( quasi political );
7. Partisipasi  dalam  aksi rapat umum, demontrasi, dan sejenisnya;
8. Partisipasi pada diskusi politik yang bentuknya informal dan memiliki minat umum dalam politik;
9. Pemilih ( pemberian suara ).
Bentuk  partisipasi  politik  yang  dijelaskan  Rush  dan  Althoff  di  atas,  memberi ruang kepada kalangan perempuan dalam aktivitas politik. Di Indonesia, perempuan telah berpartisipasi dalam kegiatan politik sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945. Pada pemilihan umum presiden tahun 2014, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen meningkat menjadi sekitar 20%, meskipun masih di bawah rata- rata  dunia  (Kertati,  2014;  Umagapi,  2020).  Namun,  perempuan  di  Indonesia  masih mengalami hambatan untuk memperoleh hak-hak politik yang sama dengan laki-laki, seperti kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan pendanaan politik.
Sementara  di  dunia,  partisipasi  politik  perempuan  telah  menjadi  perhatian global (Suarmini et al., 2018). Meskipun ada kemajuan, perempuan masih diabaikan dalam  politik  di  banyak  negara.  Menurut  data  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  hanya sekitar  22%  anggota  parlemen  dunia  adalah  perempuan.  Oleh  karena  itu,  upaya global  terus  dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan,  seperti melalui kampanye "HeForShe" dan "Sustainable Development Goals" yang bertujuan
untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  (UN  WOMEN USA, n.d.; Unicef, 2015).
Peran  perempuan  dalam  politik  sangat  penting  karena  membawa  perspektif yang  berbeda  dan  dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah. Ketika perempuan lebih terlibat dalam politik, isu-isu yang penting bagi perempuan, seperti  pendidikan,  kesehatan  reproduksi,  dan  perlindungan  terhadap  kekerasan, akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dan terintegrasi ke dalam kebijakan negara.
Dalam hal partisipasi politik perempuan dan peran perempuan dalam politik di Indonesia  dan  dunia,  masih  banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk meningkatkan  kesetaraan  gender  dalam  politik  dan  memastikan  bahwa  suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
Partisipasi  perempuan  sebagai  bagian  dari  masyarakat,  turut  berperan  pada gerakan  politik  dapat  maupun  pada  kegiatan-kegiatan  pembangunan  masyarakat (Saputra  &  Hasrin,  2022) .  Dengan  begitu  akan  berimpilikasi  secara  langsung  bagi masyarakat  secara  luas (Gonzalez-Eiras  &  Sanz,  2021) .  Partisipasi  politik  perempuan diperlukan  untuk  mengintegrasikan  peran  gender  pada  berbagai  bentuk  kebijakan public  sehingga  dapat  melahirkan  perangkat  hukum  serta  perubahan  paradigma yang hanya mengakomodir kepentingan kaum perempuan dalam arti biologis tetapi juga  mengakomodir  perempuan  dalam  dalam  arti  feminitas,  sehingga  terjadi keseimbangan  peran  gender  (Andreoli  et  al.,  2021).  Kehadiran  perempuan  pada kontestasi politik di Indonesia, baik itu pemilihan umum (pemilu) ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) di daerah semakin terbuka dan berpeluang untuk diikuti kalangan perempuan. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran perempuan turut serta dalam  mewarnai  dan  meramaikan  dinamika  perpolitikan  di  Indonesia  (Zamroni, 2013).
Fenomena ini memiliki kecenderungan untuk terus menguatnya Gerakan dan tuntutan  serta  meluasnya  kesadaran  akan  kesetaraan  gender.  Tentang  pentingnya keterlibatan  kalangan  perempuan  pada  ruang-ruang  politik.  Ruang  dan  jabatan politik semakin terbuka bagi siapa saja (Finlay & Hopkins, 2019).
Politik  tidak  lagi  dikhususnya  untuk  laki-laki  dan  tidak  tabu  bagi  kalangan perempuan. Perihal politik, adalah hak seluruh masyarakat Indonesia, tanpa harus
memandang perbedaan gender. Oleh karena itu, kalangan perempuan saat ini berhak dan potensi untuk kontribusi secara nyata dalam politik (Muhammad et al., 2014). Kendati  demikian,  dengan  banyaknya  tokoh  perempuan  yang  terlibat  dalam kontestasi  politik  baik  di  daerah  maupun  nasional,  tetapi  fenomena  ini  masih  saja melahirkan  polemik  sehingga  keterlibatan  perempuan  masih  mengundang  diskusi dan pedebatan (Yuspita Widiyaningrum, 2020).
Saat  ini  telah  banyak  dijumpai  keterlibatan  perempuan  pada  kontes  politik Indonesia,  seperti  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah  (PILKADA),  telah  memicu perdebatan yang menarik. Mengingat kurangnya perempuan dalam politik lokal dan nasional, pola ini menunjukkan ada sedikit alasan untuk optimisme. Di Indonesia, semakin jelas bahwa perempuan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan nasional  (PILKADA).  Tidak  diragukan  lagi,  kehadiran  perempuan  telah  memberi energi dan meningkatkan proses politik di Indonesia (Sumbulah, 2008).
Pada berbagai pemilihan politik dan lokal, publik dihadapkan pada sejumlah besar nama dan tokoh perempuan. Mereka hanya sebagai tokoh politik alternatif yang ingin  menyebarkan  dan  menumbuhkan  optimisme  menuju  kelahiran  kembali  dan transformasi  di  komunitas  masing-masing.  Selain  itu,  memicu  pembicaraan  dalam berbagai keadaan dalam dinamika politik lokal. Meningkatnya tren demokratisasi di daerah-daerah dicontohkan dengan munculnya beberapa tokoh politik perempuan di sana (Salim, 2019).
Fakta  ini  menunjukkan  gerakan  yang  berkembang  dan  tuntutan  untuk kesetaraan gender, serta meningkatnya kesadaran akan masalah ini. Tampaknya pola ini  akan  terus  meningkat  sepanjang  kampanye  pemilu  di  Indonesia.  Sama  halnya dengan laki-laki, perempuan memiliki kapasitas dan hak untuk berpartisipasi dalam politik  dan  memberikan  kontribusi.  Kantor  dan  ruang  politik  menjadi  lebih transparan; mereka tidak boleh disembunyikan, hanya diperuntukkan bagi laki-laki, atau  dijamah  ketika  perempuan  memegang  jabatan  publik.  Namun,  fenomena peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri untuk jabatan di daerah telah memicu diskusi, perdebatan, dan kadang-kadang masih menimbulkan pertanyaan, terutama  mengenai  potensi  mereka  untuk  memajukan  demokrasi,  mempengaruhi dinamika  politik,  dan  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  manusia    (Azizah, 2016).
Diskusi  di  atas,  terlihat  bahwa  arena  politik  semakin  terbuka  bagi  kalangan perempuan.  Dengan  begitu  perempuan  harus  mempersiapkan  diri  dengan membangun  kesadaran  politik.    Penelitian  ini,  akan  melihat  bagaimana  bentuk keterlibatan kalangan perempuan dalam arena politik di Kota Tomohon. Penelitian ini  menjelaskan  makna  politik  bagi  kalangan  perempuan  di  kota  Tomohon. Menafsirkan  politik  sebagai  arena  perjuangan  bagi  kepentingan  rakyat  umum, khususnya  perjuangan  untuk  kepentingan  bagi  kalangan  perempuan.  Partisipasi politik  perempuan  sangat  penting  karena  akan  memperkuat  demokrasi.  Dengan adanya  perempuan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik,  maka  kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan pandangan dan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk  perempuan.  Hal  ini  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam proses  politik  serta  dapat  memperkuat  representasi  dan  legitimasi  pemerintahan. Oleh  karena  itu  kalangan  perempuan  tidak  perlu  takut  berkompotisi  dengan kalangan  laki-laki.  Para  perempuan  memiliki  potensi  yang  sama  dengan  laki-laki seiring dengan berkembanganya zaman.  karena pada dasarnya perempuan sendiri mempunyai  kemampuan  yang  setara  dengan  laki-laki.    Di  sini,  peran  pemerintah, masyarakat,  dan  partai  politik  sangat  penting.  Semua  pihak  harus  bersinergi  dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi perempuan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi politik perempuan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

## 2. METODE
Penelitian  ini  berfokus  pada  partisipasi  politik  perempuan  di  Kota  Tomohon. Melihat bentuk dan tantangan perempuan dalam kontestasi politik Kota Tomohon. Peneliti menempatkan aktor politik dalam hal ini calon yang maju dalam kontestasi Pemilihan  Umum.  Aktor  politik  akan  dianalisis  dari  profil  calon,  hal  yang  terkait latarbelakang,  modal  sosial,  bentuk  motivasi  calon,  modal  politik  calon,  dan bagaimana  bentuk  dukungan  keluarga.  Pada  penelitian  kualitatif,  peran  peneliti sangat  penting,  karena  dengan  penalarannya  diharapkan  mampu  menghasilkan kesimpulan  atau  memverifikasi  data  temuan  lapangan.  Selain  itu,  akan  digunakan alat  bantu,  yaitu  alat  yang  digunakan  peneliti  untuk  memperoleh  temuan  atau
melakukan verifikasi yang lebih konkrit terhadap fenomena sosial yang diteliti (Miles & Huberman, 2014) .
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi; proses dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data proses penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menhimpun data penelitian tentang perempuan di kota Tomohon yang aktif terlibat  dalam  konstituensi  politik.  Dan  wawancara,  merupakan  cara  efektif  untuk menggali  informasi  secara  langsung  melalui  penyampaian  kepada  informan  yang dianggap dapat memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Menurut (Moleong, 2012), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan  ini  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan pertanyaan  dan  pewawancara  (interviewer)  yang  menjawab  pertanyaan.  Menurut (Sugiyono, 2016) tujuan wawancara adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka,  dimana  pihak  yang  diwawancarai  dimintai  pendapat  dan  ide-idenya. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dalam wawancara ini, namun peneliti juga lebih terbuka dan mencatat apa yang dikatakan informan.
Dalam  penelitian  ini  yang  diwawancarai  adalah  kalangan  perempuan  yang terlibat langsung dalam kontestasi politik di kota Tomohon, elemen masyarakat yang terlibat  dalam  pelaksanaan  politik  seperti  KPU  dan  Bawaslu  kota  Tomohon,  dan aspek  tokoh  perempuan  di  kota  Tomohon  dan  akan  berkembang  mengikuti kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan di kota Tomohon. Waktu wawancara sesuai  dengan  kesempatan  yang  diberikan  oleh  informan  kepada  peneliti  untuk mewawancarai  informan  yaitu  pada  jam  kerja  pukul  07.00  s/d  16.00  WITA  bagi informan yang berada dalam struktur pemerintahan dan pukul 16.00 WITA sampai selesai  bagi  warga.  Oleh  karena  itu,  wawancara  dilakukan  tidak  hanya  satu  kali karena pada saat-saat tertentu beberapa informan juga mengalami hambatan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Untuk itu beberapa informan diwawancarai lebih dari satu kali untuk dimintai keterangan yang akurat dan detail. Selain itu, hal ini dilakukan  agar  informan  merasa  tidak  terburu-buru  sehingga  apa  yang  ingin disampaikannya dapat terungkap dengan jelas dan detail.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terlepas  dari  beberapa  kendala,  perempuan  memiliki  kemampuan  dan kapasitas untuk terjun ke dunia politik. Keyakinan konvensional bahwa politik hanya diperintah oleh laki-laki karena dipandang sebagai ranah publik yang membutuhkan akal,  perdebatan,  dan  pemikiran  yang  kompleks  adalah  salah  satu  faktor  yang berkontribusi. Selama ini, perempuan dipandang tidak cocok untuk memasuki arena politik  karena  mereka  adalah  “punghuni  dapur  abadi,  tidak  mampu  membuat keputusan  yang  masuk  akal,  dan  tidak  mampu  mengambil  resiko.  Akibatnya, masyarakat  secara  keseluruhan,  termasuk  laki-laki  dan  perempuan  telah menciptakan dua kutub berlawanan, dengan menganggap bahwa laki-laki berada di lingkungan politik dan perempuan berada di rumah ( domestic ).
Ini ada hubungannya dengan sosialisasi peran gender. Penjelasan lain adalah bahwa sebagian besar kalangan perempuan dibandingkan laki-laki terhalang untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena kesenjangan sosial budaya dan gender. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam politik, karena mereka  tidak  memiliki  pemahaman  yang  dibutuhkan.  Masyarakat  tidak  percaya, bahwa sangat penting untuk mengajarkan perempuan tentang politik, karena laki- laki  masih  mendominasi  ranah  politik  dan  perempuan  masih  belum  tahu  apa-apa tentang hal itu.
Laki-laki  sering  dianggap  dominan  dalam  politik,  dan  mereka  menetapkan aturan main. menciptakan standar untuk mengevaluasi efektivitas politik. Standar, tujuan,  dan  kebiasaan  manusia,  yang  memprioritaskan  "menang  dan  kalah,"  daya saing,  dan  menentukan  bagaimana  kehidupan  politik  diatur.  Dari  sudut  pandang feminis,  berpendapat  bahwa  perempuan  harus  terlibat  politik  untuk mengekspresikan  pandangan  politik  mereka.  Menentang  bentuk  institusi  dan struktur  yang  tidak  adil.  Ini  memang  sulit  karena,  menurut  "teori  kelompok  yang diredam,". Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman hidup yang serupa tetapi berbeda dalam cara mereka memandang dunia karena pembagian kerja secara sosial,. Laki-laki selalu mendominasi dalam masyarakat.

## 3.1 Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Kota Tomohon
Aktivitas politik perempuan di kota tomohon terus menunjukan peningkatan. Dari data yang dihimpun pada gelaran PILKADA Walikota Tomohon tahun 2020, tercatat  Jilly  Gabriel  Eman  berpasangan  dengan  Virgie  Baker  maju  sebagai  calon walikota dan wakil walikota Tomohon. Jilli dan Virgie merupakan representasi kaum perempuan  yang  ikut  dalam  kontestasi  PILKADA  Walikota  Tomohon.  Meskipun pada akhirnya pasangan ini belum mampu memenangkan kontestasi namun sejarah kota  tomohon  akan  mencatat  bahwa  terdapat  perwakilan  kaum  perempuan millennial yang bertarung secara head to head kaum laki-laki yaitu Carrol Senduk dan Wenny Lumentut.
Untuk  anggota  legislatif,  terdapat  8  (delapan)  orang  perwakilan  perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota DPRD kota Tomohon periode 2019-2014 dari 20  orang.  Dari  data  yang  diperoleh,  perwakilan  kaum  perempuan  hampir  merata disetiap daerah pemilihan (Dapil) di Kota Tomohon. Presentasenya terbilang tinggi (40%) jika dibandingkan dengan kota Manado dengan angka 32%. Dengan presentase 40% maka jumlah tersebut telah memenuhi kuota 30% perwakilan perempuan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dengan begitu, kalangan perempuan dapat ikut terlibat  secara  aktif  dalam  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  yang  mewakili kepentingan masyarakat kalangan perempuan. Undang-Undang Nomor    8  Tahun 2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD, dan DPRD pada Pasal 56 ayat 2 yang bunyinya “ Di  dalam  daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  3 (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu)  orang  perempuan  bakal calon .” Aturan itu mendorong perempuan di Kota Tomohon untuk mengupayakan segalanya,  selama  pelaksanaan  kampanye  dengan  menunjukan  kepada  pemilih bahwa  mereka  kualitas  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  anggota  DPRD  Kota Tomohon. Terpilihnya 8 perempuan di Kota Tomohon menjadi bukti lebih lanjut dari kesempatan ini, menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di DPRD Kota Tomohon menjadi besar dari waktu ke waktu.
Pada  aspek  pengelenggara  PEMILU,  juga  terdapat  perwakilan  kaum perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tomohon, dan tercatat 1 orang sebagai  anggota/komisioner  dan  1  orang  sebagai  sekertaris  KPU  Kota  Tomohon. Selain  itu  di  tingkat  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  Kota  Tomohon  juga
terdapat  1  orang  perwakilan  kaum  perempuan  yang  tercatat  sebagai  Anggota BAWASLU Kota Tomohon.
Data di atas menunjukan bahwa partisipasi politik perempuan di Kota Tomohon menunjukan peningkatan. Namun secara kuantitas, kondisi ini belum mencerminkan secara  proporsional  dan  signifikan  posisi  strategis  kalangan  perempuan  di  Kota Tomohon.  Namun  demikian,  peningkatan  partisipasi  politik  perempuan  dapat memberikan  banyak  manfaat  bagi  kota  Tomohon,  seperti  meningkatkan  kualitas kebijakan  yang  diambil,  mengurangi  kesenjangan  gender,  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif.  Persepsi  peran  perempuan  dalam  politik diharapkan terus meningkat, sehingga kesulitan-kesulitan perempuan untuk terlibat bidang politik, seperti norma sosial dan budaya dapat diatasi. Faktor ini menjadi poin penting  bagi  perempuan  untuk  menunjukkan  eksistensi  bahwa  mereka  dapat berpartisipasi dalam arena politik local maupun nasional.
Dalam mencapai harapan tersebut, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah kota Tomohon dapat memberikan kebijakan yang mendukung partisipasi politik perempuan, seperti memberikan kuota keterwakilan perempuan di berbagai level  pemerintahan,  memberikan  akses  pendidikan  dan  pelatihan  politik,  dan memberikan dukungan finansial untuk kampanye politik perempuan.
Masyarakat  juga  harus  berperan  aktif  dalam  mendukung  partisipasi  politik perempuan,  dengan  menghilangkan  stigma  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan yang  terlibat  dalam  politik,  memberikan  dukungan  moral  dan  finansial,  serta memperjuangkan  hak-hak  perempuan  dalam  politik.  Selain  itu  peran  lembaga- lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan sebagai agen perubahan, dengan memberikan  pelatihan  dan  pendampingan  kepada  perempuan  yang  ingin  terlibat dalam politik, mengorganisir kampanye kesadaran gender, serta mengadvokasi hak- hak perempuan dalam politik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan partisipasi  politik  perempuan  di  kota  Tomohon  terus  meningkat,  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  positif  bagi  pembangunan  dan  kemajuan  kota  Tomohon secara keseluruhan.

## 3.2.Tantangan Kalangan Perempuan Pada Kontestasi Politik Lokal Kota Tomohon
Keberadaan  perempuan  dalam  kehidupan  masyarakat  Tomohon  tidak  bisa dipandang  sebelah  mata.  Bahkan  dalam  mengambil  peran  kepemimpinan  dan membuat keputusan tentang kebijakan masa depan. Baik pria maupun wanita diberi nama menurut ayah mereka ( fam ) untuk melacak sejarah keluarga mereka. Namun, khusus wanita, nama keluarga ( fam ) akan berakhir. Ketika seorang wanita menikah, nama belakang suami mengambil alih sebagai nama belakang yang baru. Akan tetapi, masyarakat  Tomohon  yang  dominan  beretnis  Minahasa,  tidak  membedakan bagaimana pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan; sebaliknya, itu ditentukan  oleh  persetujuan  dan  niat  pemberi  warisan.  Realitas  budaya  egaliter  di masyarakat Tomohon, dimana laki-laki dan perempuan diberi status dan kedudukan yang sama dalam struktur sosial. Persamaan ini diharapkan dapat memuluskan jalan para  kalangan  perempuan  untuk  dapat  ikut  bersaing  dengan  laki-laki  dalam kontestasi politik di Kota Tomohon.
Namun,  kita  tidak  bisa  cepat-cepat  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  kendala sosial, budaya maupun ideologi agama yang dialami oleh kalangan perempuan di Kota Tomohon dalam dunia politik, berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang menjadi hambatan kalangan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam arena politik.

## a. Stereotip gender
Persepsi  yang  salah  bahwa  perempuan  kurang  mampu  atau  tidak  memiliki kemampuan yang sama dengan pria dalam bidang politik. Hal ini dapat membuat perempuan  kurang  percaya  diri  dan  sulit  untuk  maju  dalam  dunia  politik. Perempuan enggan berpartisipasi dalam politik karena rendahnya rasa percaya diri dan  hukum  alam  yang  memaksa  mereka  mengurus  rumah  dan  keluarga.  Tugas domestik lainnya. Penghalang ini, yang membatasi wanita pada dunia "dapur, kasur, dan sumur", semakin terasa ketika wanita yang sudah menikah merasa sulit untuk mendapatkan  persetujuan  pasangannya.  Selain  itu  anggapan  bahawa  perempuan harus bersikap sopan dan menghindari konflik. Hal ini dapat membuat perempuan merasa sulit untuk terlibat dalam debat politik yang sifatnya kontroversial.
Gayatri  Chakravorty  Spivak  melihat  kalangan  perempuan  untuk  tampil  di ruang publik sering kali terhalang oleh sejumlah factor (Spivak, 2012). Faktor tersebut mencakup budaya patriarki, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, serta diskriminasi
yang berdasarkan jenis kelamin, kelas, dan ras (Lubis, 2015). Dalam tulisannya yang terkenal, "Can the Subaltern Speak?", Gayatri Chakravorty Spivak menyoroti betapa pentingnya  memberikan  suara  dan  wacana  kepada  kelompok-kelompok  yang terpinggirkan,  termasuk  perempuan  dalam  masyarakat.  Ia  menekankan  bahwa perempuan dalam masyarakat sering kali terjebak dalam situasi yang berbeda-beda dan kompleks, di mana kekuasaan, ekonomi, gender, dan identitas berperan dalam membentuk posisi dan pengalaman mereka (Putri, 2020; Setiawan, 2018).

## b. Budaya Patriarki
Budaya  patriarki  yang  masih  kuat,  membuat  perempuan  di  kota  Tomohon masih  merasa  bahwa  mereka  tidak  dapat  memegang  posisi  penting  dalam  politik, sehingga  sulit  untuk  mengambil  peran  aktif  dalam  dunia  politik.  Pada  konteks Indonesia yang sebagian besar masih kental dengan budaya patriarki, dimana budaya ini telah diwariskan turun temurun dan dilanggengkan oleh masyarakat. Stereotip ini dapat membuat perempuan merasa tidak cocok untuk terlibat dalam politik, karena mereka merasa bahwa politik adalah urusan pria dan tidak ada tempat untuk mereka. Situasi  ini  membuat  kalangan  perempuan  merasa  bahwa  mereka  tidak  memiliki kontrol dalam politik dan harus menyerahkan keputusan kepada pria. Hal ini dapat membuat perempuan kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik.
Spivak menekankan, kesadaran akan peran kebudayaan dan lingkungan sosial dalam  menentukan  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  sangatlah  penting.  Ia menekankan bahwa perempuan dalam masyarakat sering kali diperlakukan sebagai objek, terutama oleh pemerintah dan kekuatan asing lainnya (Suryawati et al., 2021; Yunairi,  2020).  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  perempuan  dalam  masyarakat  untuk memperoleh kontrol atas kehidupan mereka dan menjadi subjek perubahan sosial, bukan  objek  yang  diperintah.  Kebebasan  berekspresi  dan  partisipasi  politik merupakan  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  dan  penting  untuk  memastikan keadilan  sosial  bagi  semua  orang.  Dibutuhkan  partisipasi  perempuan  dalam kontestasi politik sangat kritis dan reflektif. Penting untuk menghargai kebudayaan dan lingkungan sosial dalam menentukan posisi dan pengalaman perempuan, serta pentingnya  memperjuangkan  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  dan  kebebasan berekspresi dalam konteks politik.

## c. Sistem Politik Nasional
Meskipun  ada  kebijakan  quota  yang  menentukan  persentase  keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Hal ini mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk mengambil posisi penting dalam struktur politik dan mempengaruhi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dan akses ke sumber daya politik, seperti dana kampanye, dukungan partai politik, dan jaringan politik,  dapat  membuat  perempuan  kesulitan  untuk  terlibat  dalam  politik.  Hal  ini terutama berlaku untuk perempuan yang kurang terhubung dengan jaringan politik yang ada di kota Tomohon.
Selain itu dominasi elit politik yang memegang kekuasaan dapat membuat sulit bagi  perempuan  untuk  masuk  ke  dalam  lingkaran  kekuasaan.  Hal  ini  karena  elit politik cenderung mempertahankan status quo yang telah ada, termasuk kekurangan representasi  perempuan  di  struktur  politik.  Pada  konteks  sistem  politik,  teoritisi feminisme menyerukan  perubahan  pada  struktur  politik  yang  memperhitungkan pengalaman  dan  kebutuhan  perempuan  dan  meningkatkan  partisipasi  politik perempuan (Childs & Krook, 2006) . Ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan,  peningkatan  akses  perempuan  ke  pendidikan  dan  pekerjaan,  dan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial (Matland, 2005).
Perempuan masih menghadapi banyak tantangan dalam berpartisipasi dalam politik (Kassa, 2015). Misalnya, ketidaksetaraan akses ke pendidikan dan pekerjaan, pengabaian kebutuhan perempuan dalam perumusan kebijakan publik, diskriminasi dalam  sistem  hukum,  dan  kekerasan  politik  dan  seksual  yang  ditujukan  pada perempuan.  Perempuan  dilihat  sebagai  subjek  dari  perubahan  sosial  dan  politik, bukan hanya sebagai objek dari diskriminasi dan penindasan.
Laki-laki dan perempuan berperilaku setara di depan umum dan khususnya di bidang  politik  seperti  yang  terlihat  dalam  konteks  tradisi  dan  budaya  Minahasa. Namun,  karena  norma-norma  patriarki  masih  mendominasi  masyarakat  lokal maupun  Nusantara,  perempuan  hampir  tidak  berdaya  dalam  situasi  ini.  Isu kesetaraan  gender  yang  sangat  penting  dalam  kerangka  politik  demokratis  tidak dapat  dipisahkan  dari  dominasi  masyarakat  patriarki  yang  masih  membudaya. Apakah  ada  sistem  pemilu  yang  berlaku  umum,  setiap  segmen  masyarakat  (tanpa
memandang jenis kelamin, etnis, ras, agama, atau latar belakang kelas) harus diberi peluang dalam hal akses ke jabatan publik.
Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia khususnya di Kota Tomohon semakin penting di era reformasi. Sebagai perwujudan dari prinsip kesetaraan politik, beberapa undang-undang politik mulai mempertimbangkan tuntutan keterwakilan perempuan. Perempuan memiliki peluang di bidang politik. Dibutuhkan pendidikan politik yang baik bagi kalangan perempuan. Pendidikan politik akan meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  perempuan  tentang  bagaimana  menggunakan  hak mereka untuk memilih. Pendidikan politik adalah praktik yang mencoba membentuk dan  mengembangkan  ideologi  politik  masyarakat,  seperti  yang  diketahui.  Ini termasuk berpegang pada ide-ide dengan nada politik, seperti kesetiaan dan sentimen politik, serta memiliki informasi dan wawasan politik yang membuat seseorang sadar akan masalah dan sikap politik.

## 4. KESIMPULAN
Kehadiran  kaum  perempuan  dalam  pentas  politik  Indonesia  menjadi  wacana yang penting. Namun demikian masih banyak hambatan perempuan untuk tampil pada  kontestasi  politik.  Tren  partisipasi  politik  kalangan  perempuan  di  Kota Tomohon terus mengalami peningkatan. Hal itu dilihat dari adanya calon walikota dari kalangan perempuan yang maju pada kontestasi PILKADA Kota Tomohon tahun 2019 yaitu pasangan Jilly Gabriel Eman berpasangan dengan Virgie Baker. Di wilayah eksekutif setidaknya terdapat perwakilan 40% perempuan yang mendudukan posisi sebagai  anggota  DPRD  Kota  Tomohon.  Sementara  itu  di  aspek  penyelenggara PEMILU, terdapat perwakilan perempuan di KPU dan BAWASLU Kota Tomohon. Kondisi ini tidak serta merta berarti bahwa keterlibatan kalangan perempuan di dunia politik  berjalan  mulus,  namun  masih  terdapat  hambatan-hambatan  yang  harus dihadapi  kaum  perempuan  dalam  berpartisipasi  dalam  dunia  politik  di  Kota Tomohon.
Meskipun  partisipasi  politik  perempuan  telah  meningkat,  perempuan  masih menjadi minoritas di dunia politik. Selain itu, perempuan juga sering menghadapi pelecehan  dan  intimidasi  dalam  politik,  yang  dapat  menghalangi  mereka  untuk berpartisipasi  aktif.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  langkah-langkah
konkret. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah dengan  memberikan  lebih  banyak  dukungan  kepadanya,  seperti  pelatihan  dan pendanaan  yang  diperlukan  untuk  berkampanye.  Selain  itu,  diperlukan  tindakan untuk memastikan bahwa perempuan merasa aman dan terlindungi ketika terlibat dalam politik.
Tantangan terbesar bagi partisipasi politik perempuan adalah kekerasan politik. Perempuan di ruang politik sering mengalami ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik yang diarahkan pada mereka atau keluarga mereka. Hal membuat perempuan merasa  tidak  aman  untuk  berpartisipasi  dalam  politik,  bahkan  di  tingkat  lokal. Kekerasan  politik  dapat  menghalangi  partisipasi  perempuan  dan  memperburuk ketidaksetaraan  gender  dalam  politik.  Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  ini, langkah-langkah perlu diambil. Di tingkat nasional, undang-undang dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan inklusivitas politik harus dipromosikan dan diterapkan secara konsisten. Pendidikan politik dan pelatihan juga penting untuk membangun kapasitas perempuan dalam politik

## DAFTAR PUSTAKA
Althoff,  P.,  &  Rush,  M.  (1972). Introduction  to  Political  Sociology .  MacMillan  Publishing Company.
Andreoli, F., Manzoni, E., & Margotti, M. (2021). Women at work: Gender quotas, municipal elections  and  local  spending. European  Journal  of  Political  Economy , 70 (December). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102045
Azizah,  N.  (2016).  Perempuan  Pemenang  Pemilukada  Studi  Perspektif  Gender  Dan Meluruhnya Budaya Patriarkidi Propinsi Jawa Timur. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender , 13 (2), 153. https://doi.org/10.24014/marwah.v13i2.886
Childs, S., & Krook, M. L. (2006). Should feminists give up on critical mass? A contingent yes. Politics & Gender , 2 (4), 522–530.
Finlay, R., & Hopkins, P. (2019). Young Muslim women’s political participation in Scotland: Exploring the intersections of gender, religion, class and place. Political Geography , 74 . https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102046
Fransiskus,  E.  (2014).  PARTISIPASI  POLITIK  MASYARAKAT  KECAMATAN  BELITANG HULU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010.
ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik , 1 (1).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418%2Faspirasi.v1i1.80
Gonzalez-Eiras,  M.,  &  Sanz,  C.  (2021).  Women’s  representation  in  politics:  The  effect  of electoral systems. Journal of Public Economics , 198 .
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104399
Iskandar, Z. (2002). Perilaku Politik Masyarakat di Tujuh Kota Indonesia (Zulriska Iskandar) 78  PERILAKU  POLITIK  MASYARAKAT  DI  TUJUH  KOTA  INDONESIA. Jurnal Sosiohumaniora , 4 (2), 78–88.
Kassa, S. (2015). Challenges and opportunities of women political participation in Ethiopia. Journal of Global Economics , 3 (4), 1–7.
Kertati, I. (2014). Implementasi kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen. Jurnal Riptek , 8 (1.2014), 19–32.
Lubis,  A.  Y.  (2015).  Pemikiran  Kritis  Kontemporer:  Dari  Teori  Kritis,  Culture  Studies,
Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme. Jakarta: Rajawali Pers .
Matland, R. E. (2005). Enhancing women’s political participation: legislative recruitment and electoral systems. Women in Parliament: Beyond Numbers , 2 , 93–111.
Miles, M. B., & Huberman, M. B. (2014). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru. UI-Press.
Moleong,  L.  J.  (2012).  Metodologi  penelitian  kualitatif  (Cet.  Ke-30.). Bandung:  Remaja Rosdakarya , 93–106.
Muhammad, M., Ahmad, I., & Kurniawan, S. (2014). Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang. Http://Dx.Doi.Org/10.26418%2Faspirasi.V1i1.80 , 2 (1). https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.513
Putri,  N.  W.  E.  (2020).  Perempuan  Hindu  Dalam  Kajian  Komunikasi  Politik  Dan  Gender. Communicare , 1 (1), 30–39.
Salim,  C.  (2019).  Dinamika  Politik  Perempuan  Dalam  Kontestasi  Pilkada  Di  Provinsi Lampung.
Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah , 03 (2), 287–302. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1666
Saputra,  I.  P.  W.,  &  Hasrin,  A.  (2022).  DEKONSTRUKSI  IDEOLOGI  FEMINISME  PADA KEHIDUPAN  PEREMPUAN  PESISIR  PANTAI  HYATT,  SANUR-BALI. JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education , 3 (2), 95–104.
Schmitt-Beck, R. (2015). Data Bases and Statistical Systems: Political Behavior and Elections. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (pp. 824–829). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.41075-5
Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). Pengantar Sosiologi Politik . Kencana.
Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra , 6 (1), 12–25.
Sholikhah, A. (2014). PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. Komunika , 8 (1).
Spivak, G. C. (2012). Subaltern studies: Deconstructing historiography. In In other worlds (pp. 270–304). Routledge.
Suarmini,  N.  W.,  Zahrok,  S.,  &  Agustin,  D.  S.  Y.  (2018).  Peluang  dan  tantangan  peran perempuan di era revolusi industri 4.0. IPTEK Journal of Proceedings Series , 5 , 48–53.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Alfabeta.
Sumbulah,  U.  (2008). Spektrum  Gender:  Kilasan  Inklusi  Gender  Di  Perguruan  Tinggi .  UIN  - Malang Press.
Suryawati,  I.,  Seran,  A.,  &  Sigit,  R.  R.  (2021).  Perempuan  Subaltern  Dunia  Ketiga  dalam Tinjauan Teori Feminisme Poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. FOCUS , 2 (2), 88–96. Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. Kajian , 25 (1), 19–34.
UN WOMEN USA. (n.d.). HeForShe . Unwomwnusa.Org.
Unicef. (2015, March 8). Empowering Women Empowering Humanity . Unicef.Org.
Yunairi, D. (2020). Konsep Feminisme Gayatri Chakrasvorty Spivak dan Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). Sanjiwani: Jurnal Filsafat , 11 (1), 103–113.
Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG  POLITIK:  SEBUAH  KAJIAN  TEORITIS. Jurnal  JISIPOL  Ilmu  Pemerintahan Universitas Bale Bandung , 4 (2), 126–142.
Zamroni, M. (2013). Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender . Sunan Kalijaga State Islamic University.