E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
IMPLEMENTASI  PEMBERIAN  HAK  ASIMILASI  TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA

## COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
Onni Dwiatmi 1 , Supanto 2 , Ismunarno 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 rosalia_onni@student.uns.ac.id, 2 supanto@staff.uns.ac.id,
3 ismunarno@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Artikel  ini  mengkaji  dan  mendeskripsikan  permasalahan  terkait  apakah  pemberian  asimilasi berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi  dokumen  atau  kepustakaan,  dan  metode  penelitian  lapangan.  Teknik  analisis  data  menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada  masa  pandemi  Covid-19  cenderung  positif,  didukung  dengan  adanya  penjelasan  terkait  hak  bagi narapidana.  Potensi  kasus  pengulangan  tindak  pidana  di  masa  pandemi  terjadi  akibat  beberapa  faktor pendukung lain.
Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis.
Abstract:  This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials,  and  tertiary legal materials. Data  collection  techniques  using  research  methods  document  or  literature  study,  and  field  research methods.  Data  analysis  technique  using  interactive  model  analysis  techniques.  The  results  of  the  study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.
Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  dilanda  Corona  Virus  Diease  atau  yang  sering  disebut  dengan  Covid-19 pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret yang konon pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan  Cina  pada  akhir  tahun  2019.  Virus  ini  menyebar  dan  menular  dengan  sangat
cepat, hingga memberi dampak pada hampir semua bidang kehidupan, terutama pada bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Pengaruh pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada  bidang  hukum  dan  kriminalitas,  sehingga  pemerintah  mengupayakan  membuat tatanan  baru  dalam  kehidupan  di  tengah  masyarakat  dengan  mengeluarkan  pelbagai peraturan.
Bentuk  peraturan  pemerintah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  diawali  oleh Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  yang  mengeluarkan  aturan  tentang perpanjangan status keadaan tertentu bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang menjadi dasar kementerian maupun lembaga dalam bekerja.
Dalam  masa  pandemi  Covid-19,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Pemberian Asimilasi dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19.  Kemudian  melalui  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  mengeluarkan  peraturan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM No.19/PK/01/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui  Integrasi  dan  Asimilasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19.  Keseriusan  pengaturan  tersebut  terlihat  dari  ditetapkannya Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.
Pemerintah  menetapkan  kebijakan-kebijakan  tersebut  tentunya  dengan  segala pertimbangan, terlebih terdapat sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas atau overcrowding.  Berdasarkan  data  yang dihimpun dari catatan Koalisi, per Maret  2020  jumlah  penghuni  Rutan  dan  Lapas  di  Indonesia  mencapai  270.466  orang, sedangkan  kapasitas  hanya  dapat  menampung  132.335  orang.  Berdasarkan  himpunan data tersebut beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204 persen. Saat ini, rata- rata pertumbuhan jumlah penghuni Lapas dan Rutan per tahun sebanyak 20.000 orang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penambahan kapasitas per tahun sebanyak 6.165 orang (CNNIndonesia, 2020).
Kebijakan  program  asimilasi  dan  integrasi  sampai  bulan  Agustus  telah  diberikan kepada 40.504 warga binaan pemasyarakatan dengan rincian pemberian asimilasi kepada 38.078  warga  binaan  pemasyarakatan  dan  pemberian  integrasi  kepada  2.426  warga binaan pemasyarakatan (Yulida Medistiara, 2020). Dengan adanya kebijakan asimilasi dan integrasi,  masyarakat  mengkhawatirkan  apabila  hal  tersebut  akan  memicu  suatu permasalahan baru, terlebih mantan narapidana yang kesulitan dalam mencari pekerjaan guna memenuhi ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang serba keterbatasan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka Penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Apakah  pemberian  asimilasi  terhadap  narapidana  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  berpotensi  memunculkan pengulangan tindak pidana (recidive) pada masa pandemi Covid-19 ?

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian sosiologis  atau  empiris. Sifat  penelitian  yang  digunakan penulis  adalah  penelitian  yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif.
Penelitian  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  yang beralamat  di  Taman  Siswa  Nomor  6,  Wirogunan,  Kecamatan  Mergangsan,  Kota Yogyakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  55166.  Dalam  penelitian  ini  Penulis membutuhkan data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yaitu Bapak  Sukamto,  A.K.S.  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, serta data  sekunder  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  berwujud  laporan,  dan  lain  sebagainya.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka,  pengamatan  atau  observasi,  dan wawancara  atau  interview.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama seperti reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

## 4.   Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Hubungan Antara Pembinaan Dengan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Lembaga  Pemasyarakatan  mengalami perubahan sistem pada pemasyarakatan, dari penjara menjadi kemasyarakatan. Hal  tersebut  membawa  perubahan  yang  mendasar  sebagaimana  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Sistem  pemasyarakatan  dilakukan  di  Lapas  berupa  pembinaan  dan pembimbingan.  Pembinaan  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  tercantum pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP),  terdapat  penjelasan beberapa tahap tersebut, yaitu :
a. Tahap awal dimulai  sejak  yang  bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana
b. Tahap Lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, dan  tahap  lanjutan  kedua  yang  dimulai  sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.
c. Tahap  akhir  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan  sampai  dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan pembinaan, WBP mempunyai hak dan kewajiban, salah satunya adalah asimilasi. Sesuai pada tahap tersebut, asimilasi dapat dilaksanakan pada tahap lanjutan sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (2) poin d. Pemberian asimilasi juga dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  (PERMENKUMHAM)  Nomor  10  Tahun  2020  yang kemudian  disempurnakan  menjadi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Penetapan  suatu  peraturan  tentunya  mempunyai  maksud  dan  tujuan tertentu, begitu juga dengan penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada masa pandemi Covid-19. Akan  tetapi,  sebagian  masyarakat  belum  sepaham  dengan  ditetapkannya Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020 terkhusus pada pelaksanaan kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dan  anak  (WBP)  pada  masa  pandemi  COVID-19.  Ketidaksepahaman  tersebut dapat  disebabkan  dengan  kurangnya  wawasan  terkait  peraturan  tersebut, sehingga masyarakat masih merasa khawatir apabila narapidana dan anak diberi kebijakan  asimilasi  akan  melakukan  kesalahan  yang  sama  di  lingkungan masyarakat.
Sesuai yang tercantum pada konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya peraturan tersebut yakni :
a. Bahwa  pandemi  Covid-19  telah  ditetapkan  sebagai  bencana nasional non- alam  sehingga  perlu  dilakukan  langkah  cepat  sebagai  upaya  penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
b. Bahwa  pandemi  Covid-19  masih  berlangsung  sehingga  saat  ini  dan  perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak,  perlu  dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat  guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Selain  itu,  overcapacity  juga  menjadi  salah  satu  alasan  dilaksanakannya asimilasi.  Menurut  laman  DITJEN  PAS  per  tanggal  07  Desember  2021,  total penghuni  LAPAS  seluruh  Indonesia  sejumlah  271.864,  sedangkan  kapasitas sejumlah  132.107,  dengan  demikian  terjadi  over  kapasitas  dengan  presentase 385%.  Walau  demikian,  di  Lapas  Kelas  II  A  Yogyakarta  jumlah  kapasitas  tidak termasuk  overcapacity.  Adapun  jumlah  narapidana  yaitu  348  WBP,  sedangkan kapasitas hunian dapat menampung sejumlah 470 WBP.
Penetapan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32 Tahun  2020  juga  selaras  dengan  peraturan  yang  sebelumnya  sudah  ada,  salah satunya yaitu PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara  kedua  peraturan  tersebut,  salah  satunya  yaitu  tempat  pelaksanaan pembinaan  narapidana  dan  anak.  Pada  Pasal  11  PP  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  pelaksanaan  pembinaan  tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, kemudian pembinaan tahap akhir dilaksanakan  di  luar  LAPAS  oleh  BAPAS.  Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  anak pidana,  yang  mana  pembinaan  tahap  awal  dan  tahap  lanjutan  dilaksanakan  di LAPAS Anak, kemudian pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS. Akan tetapi, apabila terdapat Narapidana dan Anak Pidana yang tidak memenuhi  syarat  tertentu,  maka  pembinaan  tahap  akhir  narapidana  yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS dan/atau LAPAS Anak.
Tidak berbeda jauh, pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  dan  Cuti Bersyarat tercantum bahwa asimilasi dapat dilaksanakan pada LAPAS Terbuka.
Pada PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pasal  38  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk  kegiatan  pendidikan,  latihan  keterampilan,  kegiatan  sosial,  dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh petugas LAPAS.
b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penematan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
Sedangkan, pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32
Tahun  2020  pelaksanaan  asimilasi  yang  juga  merupakan  bentuk  dari  tahap pembinaan dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu. Dalam hal asimilasi di rumah, maka proses peleburan tersebut dilaksanakan oleh para pelaku pelanggar hukum  kedalam  anggota  keluarganya  di  rumah,  agar  mereka  menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak  membuat  perilaku  yang  menimbulkan  masalah  hukum  kembali  (Enny Umronah, 2020). Dengan adanya kesempatan tersebut dimungkinkan membuat pembinaan terhadap WBP tidak utuh karena seperti memberikan kelonggaraan, sedangkan saat WBP di dalam penjara dijaga dengan ketat dan tertib. Meskipun
demikian, pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan dengan  pembimbingan  dan  pengawasan  LAPAS  dan  BAPAS,  serta  diperlukan dukungan dari masyarakat.
Kesempatan  asimilasi  diberikan  terhadap  Narapidana  dalam  rangka pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19,  hal  tersebut  bertepatan  dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Adapun WBP LAPAS Kelas II  A  Yogyakarta  yang  mendapatkan  asimilasi  selama  masa  pandemi  Covid-19 sebanyak 43 orang.
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  terlihat  bahwa  hubungan  antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  pada  masa  pandemi  Covid-19 cenderung  positif,  didukung  dengan  adanya  penjelasan  terkait  hak  bagi narapidana. Selain itu, terlihat bahwa pemberian asimilasi merupakan salah satu bentuk program yang terdapat pada pembinaan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  narapidana  yang  mendapatkan asimilasi telah memenuhi persyaratan.
2. Potensi  Munculnya  Pengulangan  Tindak  Pidana  (Recidive)  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Mengenai Pemberian Asimilasi Narapidana Tolak ukur berhasilnya suatu pembinaan narapidana yang dilaksanakan di
Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  dilihat  melalui  perilaku  narapidana  itu  sendiri, baik selama  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Keberhasilan pembinaan memberikan pengaruh baik,  salah  satunya  jika  narapidana  memiliki  tingkat  kesadaran  diri  yang  tinggi sehingga  tidak  akan  terjadi  pengulangan  tindak  pidana (recidive)  atau  residivis. Namun  demikian,  masih  banyak  kasus  terkait  pengulangan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut kadang kala membuat Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang berhasil dalam melaksanakan pembinaan.
Pada  dasarnya,  tujuan  dari  pembinaan  yaitu  sebagai  upaya  agar narapidana  dapat  menyesali  perbuatannya,  sehingga  mencegah  terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive), serta dapat merubah diri ke arah yang lebih baik  sehingga  setelah  keluar  dapat  kembali  diterima  dalam  lingkungan masyarakat.  Apabila  dalam  pelaksanaan  pembinaan  kurang  tepat,  maka  dapat mengakibatkan perilaku para narapidana menjadi lebih buruk dari  sebelumnya, sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut.
Pembinaan  pada  masa  pandemi  Covid-19  terdapat  sedikit  perubahan, salah  satunya  yaitu  tertundanya  suatu  kegiatan  pembinaan  kerja  sama  yang dilaksanakan  dengan  pihak  ketiga  atau  pihak  luar.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya  pembatasan  akses  keluar  masuk  kunjungan  LAPAS pada  masa  pandemi Covid-19  untuk  menjaga  kesehatan  narapidana.  Meskipun  terdapat  sedikit perubahan, pemberian asimilasi yang merupakan salah satu bentuk pembinaan tetap  dilaksanaan  sesuai  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Pemberian asimilasi tersebut sempat membuat  banyak
masyarakat khawatir karena pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19 yang serba terbatas. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas, bahwa WBP yang mendapatkan asimilasi merupakan WBP yang telah memenuhi syarat.  Selain  itu,  pelaksanaan  pemberian  asimilasi  terhadap  WBP  dalam pembimbingan dan pengawasan BAPAS, serta terdapat koordinasi dengan LAPAS dan pihak keluarga yang menjaga WBP selama melaksanakan asimilasi di rumah.
Berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana,  berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas menunjukkan sebanyak  94  dari 348 WBP yang ada di LAPAS Kelas II A Yogyakarta merupakan recidive. Sebagian besar  tindak  pidana  yang  dilakukan  recidive  adalah  tindak  pidana  pencurian. Namun  dalam  pelaksanaan  pemberian  asimilasi  pada  masa  pandemi  Covid-19, dari  43  WBP  yang  mendapatkan  kesempatan  asimilasi,  hanya  3  orang  yang melakukan  pelanggaran  atau  melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  sehingga mengharuskan untuk kembali ke LAPAS.
Munculnya pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor yang  mempengaruhi.  Selain  dari  kesalahan  penerapan  pembinaan  narapidana, terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  pendukung  terjadinya  pengulangan perbuatan  pidana  diantaranya  dari  lingkungan  masyarakat  tempat  kembalinya (Nicky. E.G. Pamungkas, 2019). Adapun beberapa faktor tersebut yaitu :
a. Lingkungan Masyarakat
Salah  satu  respon  dari  masyarakat  yang  merasa  terancam  ketenangan lingkungan  dan  ketertiban  masyarakat  kemudian  menimbulkan  stigmasi terhadap  individu  yang  melakukan  perilaku  yang  menyimpang  tersebut. Stigmasi  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  merupakan  proses pemberian  cap  oleh  masyarakat  melalui  tindakan-tindakan  yang  dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.
Dengan  dimikian,  sesungguhnya  stigmasi  tersebut  muncul  disebabkan oleh  rasa  takut  dari  masyarakat  kepada  mantan  narapidana.  Hal  tersebut didasari masyarakat khawatir apabila narapidana akan mempengaruhi orang lain  dan  membawa  orang  itu  untuk  melakukan  perbuatan  yang  melanggar hukum.
b. Dampak dari Prisonisasi Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa  di  dalam  penjara  terjadi  prisonisasi  atas  narapidana,  artinya narapidana  itu  terpengaruh  oleh  nilai-nilai  yang  hidup  di  penjara  seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut (Suwarto, 2007)
Berdasarkan  dari  pengertian  dan  ciri  tersebut,  maka  dengan  adanya prisonisasi,  hal  tersebut  menimbulkan  kekhawatiran,  dikarenakan  dapat menjadi pengaruh yang kurang baik terhadap narapidana dimana pengaruh tersebut  berasal  dari  nilai  dan  budaya  tempat  tahanan  tersebut.  Selain  itu, adanya prisonisasi dapat membuat terganggunya proses pembinaan
Pada  saat  dicetuskannya  sistem  pemasyarakatan  pada  tahun  1963  oleh Sahardjo  salah  satu  asumsi  yang  dikemukakan  adalah  bahwa  Negara  tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaaraan secara
potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of  Prisoners  (Implementasi  SMR)  yang berbunyi  “tujuan  pembinaan  dalam rangka  pemasyarakatan  cenderung  berbelok  kearah  yang  menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni” (Didin Sudirman, 2006 : 60).
Selain  dari  beberapa  faktor  yang  disebutkan  diatas,  ada  banyak faktor/multi  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  mengulang  kembali kejahatannya (Putra Perdana Pasaribu, 2016 : 9), yaitu :
1. Tabiat jahat/sifat jahat
2. Faktor psikologis
3. Faktor ekonomi
4. Faktor lingkungan/stigmasi masyarakat
5. Faktor pendidikan
6. Faktor alkohol/obat-obat terlarang
7. Faktor salah pergaulan
Oleh sebab itu, meskipun dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa narapidana yang  melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  tetapi  hal  tersebut  bukan merupakan faktor utama, melainkan terdapat pula faktor lain yang membuat mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana

## 4. Penutup
1. Simpulan
Pertama,  kegiatan  pembinaan  di  LAPAS Kelas  IIA  Yogyakarta  pada  masa pandemi  Covid-19  mengalami  perbedaan  dengan  adanya  pembatasan.  Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 asimilasi diberikan  terhadap  WBP  dalam  bentuk  asimilasi  rumah.  Dengan  adanya kesempatan  tersebut  dimungkinkan  membuat  pembinaan  terhadap  WBP  tidak utuh karena seperti memberikan kelonggaraan. Dalam hal ini LAPAS, BAPAS dan masyarakat  bekerja  sama  menjaga  dan  mengawasi  WBP  selama  melaksanakan asimilasi agar tidak keluar rumah, serta melakukan koordinasi dengan videocall. Hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  pada  masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak  bagi  narapidana.  Selain  itu,  terlihat  bahwa  pemberian  asimilasi  merupakan salah  satu  bentuk  program  yang  terdapat  pada  pembinaan  narapidana.  Hal tersebut  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  narapidana  yang mendapatkan asimilasi telah memenuhi persyaratan.
Kedua,  angka  WBP  yang  mendapat  kesempatan asimilasi  dan  kemudian melakukan  pelanggaran  maupun  pengulangan  tindak  pidana di  LAPAS Kelas  IIA Yogyakarta  kurang  signifikan  atau  terhitung  sedikit.  Oleh  sebab  itu  pemberian asimilasi  pada  masa  pandemi  dirasa  kurang  tepat  apabila  dianggap  berpotensi
memunculkan  kasus  pengulangan  tindak  pidana, dikarenakan hal  tersebut  juga bisa terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.
2. Saran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan  sosialisasi  pemahaman  kepada  masyarakat,  baik  secara  digital maupun secara langsung dalam bentuk penyuluhan, bahwa pemberian asimilasi merupakan salah satu hak dan bagian dari pembinaan terhadap narapidana atau WBP.  Sehingga  dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  mengetahui  hubungan  antara pemberian asimilasi dan pembinaan.
Masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan pelaksanaan pemberian asimilasi,  akan  tetapi  memberikan  dukungan  dengan  menerima  keberadaan narapidana  dan  bersinergi  dengan  LAPAS  guna  mengawasi  serta  menjaga  agar tidak  terjadi  penambahan  kasus  pengulangan  tindak  pidana,  karena  terjadinya kasus  tersebut  tidak  hanya  pada  saat  pelaksanaan  pemberian  asimilasi  masa pandemi  Covid-19.  Dengan  demikian,  sudah  menjadi  tanggung  jawab  bersama untuk mencegah terjadinya recidive meningkat.

## 5. Daftar Pustaka
CNN  Indonesia.  15  Juli  2020.  Overkapasitas  Lapas,  Koalisi  Sipil  Desak  Reformasi Pemidanaan diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715045835-12- 524751/overkapasitas-lapas-koalisi-sipil-desak-reformasi-pemidanaan  pada 05 Februari 2020.
DetikNews.  Yulida  Medistiara.  17  Agustus  2020.  38.078  Warga  Binaan  Dapat Asimilasi Hingga Agustus 2020 diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 5136927/38078-warga-binaan-dapat- asimilasi-hingga-agustus-2020 pada 11 Desember 2020.
Didin Sudirman. 2006. “Masalah - masalah Aktual tentang Pemasyarakatan”. Depok: Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nicky.  E.G.  Pamungkas,  2019.  “Pembinaan  Narapidana  Residivis  Tindak  Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi . Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Putra  Perdana  Pasaribu.  2016.  Bentuk  Pembinaan  Residivis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Yogyakarta : e-journal UAJY.
Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
Suwarto.  2007.  “Ide  Individualisasi  Pidana  dalam  Pembinaan  Narapidana  dengan Sistem Pemasyaraka tan” Jurnal Equality Vol. 12 Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.