## Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham
Judicial review of the legal standing of the limited company Deed towards Shareholders Notary
Muhammad Anis Dosen Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar Email : muhammadanis1966@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 17 Februari 2017 Revisi I 09 Maret 2017 Revisi II 05 April 2017 Disetujui 23 Mei 2017 Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha ekonomi yang pertanggungjawabannya  bersifat  terbatas  dan  juga  memberikan kemudahan  bagi  pemegang  saham  untuk  mengalihkan  sahamnya.  Dalam pendirian  perseroan  terbatas  masyarakat  memilih  Akta  Notaris  karena tidak ada pejabat lain selain Notaris yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  dan  berkekuatan  hukum pasti.  Namun  Notaris  yang  membuat  Akta  mempunyai  kedudukan  dalam Perseroan  Terbatas  maka    kekuatan  hukum  suatu  akta  pendirian perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  pengurus  serta  pemegang  saham  dalam sebuah  perseroan  terbatas  (PT)  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Adanya kesadaran  bagi  para  Notaris  agar  kiranya  memperhatikan  prosedur pembuatan  suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  sekaligus mengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas
Limited  company  is  a  form  of  economic  enterprise  is  limited accountability  and  also  makes  it  easy  for  shareholders  to  transfer  their shares. In the creation of the public limited company chose Deed because no  other  officers  other  than  the  Notary  appointed  by  the  government  to make  the  Deed  of  Establishment  of  a  Limited  Liability  Company  and  is legally bound. But notaries who made the deed has no place in the Limited Liability  legal  force  of  a  deed  of  incorporation  of  a  limited  liability company  (PT)  as  a  board  member  and  shareholder  in  a  limited  liability company (PT), the notary deed is only a legal effect as a deed under hand. The awareness from the Notary is to pay attention to the procedures of a deed  of  incorporation  of  a  limited  liability  company  (PT)  while recognizing the legal consequences arising.
Keywords : Limited Company
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perseroan  terbatas  merupakan  bentuk  usaha  kegiatan  ekonomi  yang  paling diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan  kemudahan  bagi  pemiliknya  (pemegang  saham)  untuk  mengalihkan sahamnya  (kepada  pihak  lain)  dengan  menjual  seluruh  saham  yang  dimilikinya  pada perusahaa tersebut.
Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  dalam  praktek  ada  dua  macam Perseroan Terbatas, yaitu yang bersifat tertutup, artinya tanggung jawab terbatas pada beberapa  orang  saja  (private  companies).  Macam  yang  lain  bersifat  terbuka,  yaitu disediakan untuk khalayak ramai tak terbatas. 1
Pengertian  Perseroan  Terbatas  menurut  pasal  1  undang-undang  No  1  Tahun 1995  menyatakahn  bahwa  perseroan  terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 2
Kenyataan sebelum berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1995 adalah :
a. Tidak  ditentukan  berapa  besarnya  modal  dasar,  modal  ditempakan  dan  modal disetor.
b. Tidak ada jangka waktu pengesahan
c. Bentuk Akta Pendirian dibuat sesuai selera Notaris karena belum ada format baku;
d. Pengurus tidak jelas
Kenyataan sesudah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1995 adalah :
Modal  dasar  paling  sedikit  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah),  modal ditempatkan  paling  seditik  25  %  dari  modal  dasar  sedangkan  modal  disetor  paling sedikit 50 % dari modal ditempatkan.
a. Jangka  waktu  pengesahan  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  setelah  permohonan diterima;
1 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yokyakarta: Liberty, 1998), h. 75
2 HR.Otje Salman S dan anton F. Susanti, Teori hukum (Bandung: Refika aditama, 2004), h. 251
b. Sudah  ada  bentuk  Akta  Pendirian  format  baku  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Hukum dan HAM
c. Nama-nama Pengurus tercantum jelas pada Akta Pendirian.
Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT adalah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.  Perjanjian  Pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan  oleh  para  pendiri tersebut  dituangkan  dalam  satu  Akta  Notaris  yang  disebut  dengan  Akta  Pendirian. Rumus Pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas. 3 secara  keseluruhan  dan  berbagai keterangan lainnya yang diperlukan, seperti :
a. Identitas para pendiri perseroan terbatas;
b. Identitas para Pengurus Direksi, Pengawas, komisaris Perseroan Terbatas;
c. Keterangan mengenai para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah disempatkan disetor pada saat pendirian.
Tugas  Notaris  adalah  membuat  Akta,  menyimpan  dan  menerbitkan  salinan ( grosse). Notaris juga mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat dan dialami serta  mencatatnya  dalam  Akta.  Adapun  wewenang  utama  Notaris  adalah  membuat Akta Otentik. Menurut G.H.S. Luban Tobing bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Akta Otentik adalah :
a. Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentunkan dalam UU;
c. Pejabat umum atau oleh siapa Akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk Akta itu.
Alasan  masyarakat  memilih  Akta  Notaris  dalam  pendirian  perseroan  Terbatas adalah :
a. Karena tidak ada pejabat lain selain Notaris yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
b. Berkekuatan hukum pasti.
3 G.H.S. Luban , Peraturan Jabatan Notaris ,  h. 48
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
Peranan  Notaris  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  adalah  ikut  membantu proses kelahiran suatu Perseroan Terbatas Notaris mensyaratkan 3 (tiga) nama untuk diperiksa ke Departemen Hukum dan HAM karena Perseroan Terbatas di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama. 4
Notaris meminta slip setoran sebagai bukti bahwa modal disetor telah masuk ke rekening  tabungan  perseroan  tersebut  serta  menerbitkan  Salinan  Akta  Pendirian. Setelah Akta Pendirian ditanda tangani oleh para pihak maka Perseroan Terbatas telah dapat  menjalankan  kegiatan  usaha,  namun  dilihat  dari  segi  yuridisnya  Perseroan Terbatas  tersebut  belum  dapat  dikategorikan  sebagai  badan  hukum  dengan  alas  an Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  itu  belum mempunyai  kekuatan  hukum.  Sehingga pada  kesempatan  ini  penulis  mengadakan  penelitian  secara  normative  dengan memfokuskan  pada  fakta  berkaitan  dengan  yang  menentukan  kekuatan  hukum  Akta Pendirian  suatu  Perseroan  Terbatas.  Demikian  pula  kekuatan  hukum  Akta  Pendirian Perseroan Terbatas jika Notaris di satu pihak atas nama pribadi mempunyai kedudukan di  dalam  Perseroan  Terbatas  dan  di  pihak  lain  justru  Notaris  itu  membuat  Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut. 5

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakag di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :
1. Sejauh manakah kekuatan hukum sebuah Akta Pendirian Perseroan Terbatas?
2. Apakah  akibat  hukum  yang  timbul  bilamana  Notaris  yang  membuat  Akta mempunyai kedudukan dalam Perseroan Terbatas?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum, sebuah Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
b. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  apa  yang  timbul  bilamana  Notaris  yang membuat Akta mempunyai kedudukan dalam Perseroan Terbatas tersebut.
2. Kegunaan
4 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41
5 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab undang-undang  Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya paramita 2005), h. 174
Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :
a. Dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  para  Notaris  dalam  pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang hendak mendirikan Perseroan  Terbatas  maupun  pihak  ketiga  yang  ingin  berhubungan  dengan Perseroan Terbatas tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian  Akta
Akta  adalah  suatu  tulisan  yang  ditandatangani  dan  sengaja  dibuat  untuk digunakan  sebagai  bukti  bahwa  telah  dilakukan  suatu  perbuatan  hukum  tertentu. Berikut ini diberikan pengertian Akta menurut beberapa ahli, yaitu :
a. R. Subekti, Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
b. Setiawan  ,  Akta  ialah  suatu  tulisan  yang  sengaja  dibuat  untuk  membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.
c. Sudikno  Mertokusumo,  Akta  adalah  surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan  yang  dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 6
Bukti  tertulis  bisa  berupa  Akta  di  bawah  Tangan  atau  akta  Otentik.  Menurut Sudikno  Mertokusumo,  Akta  di  bawah  tangan  ialah  Akta  yang  sengaja  dibuat  untuk pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa  bantuan  dari  seorang  pejabat.  Jadi  Akta  dibawah Tangan ialah Akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta di bawah Tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.
Pengertian akta Otentik terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu akta  Otentik  ialah Akta yang di  dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana Akta tersebut dibuatnya. 7
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , h. 128
7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , h. 51
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
Sudikno Mertokusumo, mengemukakan Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu  oleh  penguasa  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dengan  maupun  tanpa  bantuan  dari  yang berkepentingan,  yang  mencatat  apa  yang  dimintakan  untuk  dimuat  di  dalamnya  oleh yang berkepentingan. Jadi Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat  yang  berwenang  menurut  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang. Pejabat  yang  dimaksud  antara  lain  ialah  Notaris,  Panitera,  Jurusita,  Pegawai  Catatan Sipil, Hakim dan sebagainya.
Akta  Notaris  ialah  Suatu  akta  Otentik  karena  Akta  itu  dibuat  oleh  atau dihadapan  Notaris  sebagai  pejabat.  Dari  segi  isinya  menurut  G.H.S.  Lumban  Tobing menyatakan bahwa ada Akta  Notaris yang merupakan Akta pihak dan ada pula  Akta Notaris yang merupakan Akta Pejabat.
Menurut Setiawan (1992 : 404), dari segi bentuknya kita mengenal Akta yang dibuat  dalam  bentuk  minit.  Minit  atau  Asli  Akta  ini  disimpan  di  Kantor  Notaris, sedangkan turunannya diberikan kepada para pihak. Dan sagi bentuknya, kita mengenal pula Akta Notaris yang dibuat serta diberikan dalam bentuk originalnya.
B. Fungsi dan Kedudukan Akta  Notaris
Sudikno  Mertokusumo  (1998  :  129),  menguraikan  akta  dapat  mempunyai fungsi formil sebagai alat bukti. Akta berfungsi formil berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu Akta. Disini Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. 8
Selanjutnya  penulis  mengemukakan  kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti tulisan menurut G.H.S. Lumban Tobing (1992 : 54), bahwa kekuatan pembuktian Akta Otentik, dengan demikian juga Akta Notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada Akta Otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat atau orang-orang tertentu.
Dalam  pasal  1870  KUHPerdata  mengemukakan  bahwa  suatu  memberikan diantara para pihak beserta  ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak  dari  mereka,  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di  dalamnya.
8 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , h. 61
Dengan  kata  lain  Akta  Otentik  bertujuan  untuk  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti bagi para pihak. Sempurna yang dimaksud dalam pasal ini memuat pengertian bahwa Akta Otentik merupakan alat pembuktian yang mengikat dan lengkap. Mengikat dalam arti  apa  yang  tercantum  dalam  Akta  tersebut  harus  dipercaya  oleh  Hakim  sebagai sesuatu  yang  benar  selama  tidak  dibuktikan  sebaliknya.  Jadi  beban  pembuktian  ini jatuh  kepada  pihak  lawan.  Pihak  lawan  misalnya  dapat  mengemukakan  bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Perlawanan ini dapat melumpuhkan si pemegang Akta Otentik apabila dapat dibuktikan Pada Akta Otentik dengan demikian juga pada Akta Notaris dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu :
1. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  ini  dimaksudkan  kemampuan  dari  Akta  itu sendiri  untuk  membuktikan  dirinya  sebagai  Akta  Otentik.    mengemukakan  bahwa membuktikan  tidak  saja  antara  pihak  yang  bersangkutan,  tetapi  juga  terdapat  pihak ketiga.  Bahwa  pada  tanggal  tersebut  dalam  Akta  kedua  belah  pihak  tersebut  sudah menghadap di muka pegawa umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tersebut. 9
Menurut Sudikno Mertokusumo  menyatakan sebagai asas berlaku acta publica probant seseipsa, yang berarti bahwa sesuatu Akta yang lahirnya tampak sebagai Akta Otentik  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  maka  Akta  itu  berlaku atau dapat dianggap sebagai Akta Otentik sampai terbukti sebaliknya. 10

## 2. Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik
Dengan kekuatan pembuktian formil ini oleh Akta Otentik dibuktikan, bahwa pejabat  yang  bersangkutan  telah  menyatakan  dalam  tulisan  itu,  sebagaimana  yang tercantum dalam Akta itu dan  selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan  oleh pejabat  dalam  Akta  itu  sebagai  yang  dilakukan  dan  disaksikannya  di  dalam menjalankan jabatannya itu.
R.  Subekti,    mengatakan  tentang  kekuatan  pembuktian  formil  Akta  Otentik bahwa membuktikan kepada para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan  dalam  Akta  tersebut  (kekuatan  pembuktian  formil).  Sedangkan  menurut
9 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , h. 72
10 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , h. 30
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
Sudikno  Mertokusumo,  dalam  arti  formil  Akta  Otentik  membuktikan  kebenaran daripada  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  dilakukan  pejabat.  Dalam  hal  ini  yang  pasti ialah tentang tanggal dan tempat Akta dibuat serta keaslian tanda tangan. 11
3.  Kekuatan Pembuktian Materil Akta Otentik
Antara  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  para  ahli  waris  serta  penerima  hak mereka, Akta memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam Akta itu dengan pengecualian dari apa yang tercantum di dalamnya sebagai  suatu  pemberitahuan  belaka  dan  yang  tidak  mempunyai  hubungan  langsung dengan yang menjadi pokok dalam Akta itu.
Sudikno Mertokusumo (1998 : 131) mengemukakan bahwa Akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat, kebenaran  dari  pernyataan  pejabat  serta  bahwa  Akta  itu  dibuat  oleh  pejabat  adalah pasti bagi siapapun.
Lanjut  dijelaskan  Sudikno  Mertokusumo  (1998  :  132-133)  tentang  kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan adalah :
a. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta di bawah Tangan
Oleh karena tanda tangan pada Akta di bawah Tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka Akte di bawah  Tangan ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian  lahir.  Kalau  tanda  tangan  pada  Akta  di  bawah  Tangan  itu  diakui oleh  yang  bersangkutan,  maka  Akta  itu  merupakan  bukti  sempurna  yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan.
b. Kekuatan Pembuktian Formil Akta di bawah Tangan
Kekuatan  pembuktian  formil  dari  Akta  di  bawah  Tangan  ini  sama  dengan kekuatan formil dari Akta Otentik. Jadi disini telah pasti bagi siapapun bahwa di penandatanganan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.
c. Kekuatan Pembuktian Materil Akta di bahwa Tangan
Suatu Akta di bawah tangan hanyalah memberikan pembuktian sempurna demi keuntungan  orang  kepada  siapa  si  penandatangan  hendak  memberikan  bukti, terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
11 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , h. 131
Apabila  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  tidak  dibuat  oleh  Notaris  atau dibuat  oleh  Notaris  tetapi  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia,  maka  akibatnya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak disahkan atau ditolak pengesahannya oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Dengan  adanya  Akta  yang  demikian  ini  maka pendirian  Perseroan  Terbatas  tersebut  tidak  sah.  Artinya  kedudukan  Akta  Notaris disini  merupakan  syarat  mutlak  terjadinya  suatu  perseroan,  disamping  sebagai  alat bukti bahwa suatu Perseroan Terbatas telah berdiri. 12

## C. Dasar Hukum Pendirian Perseroan Terbatas
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  Perseroan  Terbatas saat  ini  terdapat  pada  Undang-undang  No.  3  Tahun  1982  tentang  wajib  Daftar Perusahaan  dan  Undang-undang  No  1  tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  yang menggantikan  berlakunya  Buku  I  Bab  III  pasal  36  sampai  dengan  pasal  56 KUHDagang  (Wetboek  van  Koop  Handel,  Staatsbald,  1847  :23)  sebagaimana  telah diubah  terkahir  dengan  UU  No.  4  Tahun  1971  (per  tanggal  7  Maret  1996)  dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschaapij op Aan Deelen – IMA stb 1939 sampai 569 jo).
Keadaan  sebelum  berlakunya  Undang-undang  No.  1  Tahun  1995  tersebut menyebabkan  terjadinya  dualisme  Undang-undang  yang  mengatur  persoalan.  Hal  ini memang dikehendaki oleh pemerintah Kolonial Belanda waktu itu yang membedakan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Bagi golongan Eropa atau yang  dipersamakan  dengan  itu  berlaku  pasal  35/26  KUHDagang.  Sedangkan  bagi golongan  bumiputera  berlaku  ketentuan  Ordonansi  maskapai  Andil  Indonesia. Kelemahan  peraturan  tentang  Perseroan  Terbatas  dalam  KUHDagang  adalah  jumlah kaidahnya  yang  sangat  terbatas  (hanya  21  pasal),  sedangkan  kelemahan  IMA  adalah sifatnya yang diskriminatif yaitu hanya berlaku untuk WNI pribumi.
D. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas
Anisitus  Amanat  (1995/1997  :  21-22)  menyajikan  beberapa  persyaratan  untuk mendirikan Perseroan Terbatas menurut UUPT :
a. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang (pasal
12 Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang perseroan terbatas dan penerapannya dalam akta Notaris (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), h. 159
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
1 jo pasal 7);
b. Akta Pendirian harus dibuat oleh Notaris dengan menggunakan bahasan Indonesia (Pasal 7);
c. Jumlah nilai nominal modal dasar minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) (Pasal 25);
d. Paling kurang 25 % dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan sejumlah 50 % dari  modal  yang  ditempatkan  tersebut  harus  sudah  disetor  pada  saat  Perseroan Terbatas didirikan, yaitu pada saat pendiri selesai menandatangani Akta Pendirian di hadapan Notaris (pasal 26);
e. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan Undang- undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan (pasal 2);
f. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas harus dalam wilayah Indonesia (Pasal 2);
g. Didirikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya (pasal 6);
h. Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 24).
Pasal  8  ayat  (2)  UUPT  memberikan  syarat  bagi  Akta  Pendirian  Perseroan Terbatas adalah bahwa Akta tersebut tidak boleh memuat :
a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri/pihak lain.
Selanjutnya  Anisitus  Amanat,  ada  beberapa  kemungkinan  alasan  penolakan pengesahan Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM menurut UUPT Tahun 1995 atau dengan kata lain berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh  pengesahan  Perseroan  Terbatas  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI adalah 13 :
1. Akta  Pendirian  tidak  dibuat  oleh  Notaris  atau  dibuat  oleh  Notaris  tetapi  tidak menggunakan bahasa Indonesia (pasal 7 ayat 1);
2. Modal  dasar  Perseroan  Terbatas  yang  dimohonkan  pengesahannya  tersebut  kurang dari 20 juta (pasal 25 ayat 1);
13 Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris , h. 11
3. Modal dasar yang ditempatkan kurang dari 25 % dan modal yang disetor kurang dari 50 % dari modal yang telah ditempatkan (pasal 26);
4. Nama  Perseroan  Terbatas  yang  dimohonkan  pengesahannya  tersebut  mirip  atau sama  dengan  nama  Perseroan  Terbatas  lain  yang  sudah  ada  secara  sah  atau  yang lebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan ke Departemen Hukum dan HAM RI (pasal 13);
5. Maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  Perseroan  Terbatas  bertentangan  dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum (pasal 2 jo pasal 17 ayat 1b);
6. Anggota  pendiri  Perseroan  Terbatas  ada  yang  WNA,  kecuali  Perseroan  Terbatas dalam rangka PMA;
7. Syarat-syarat perjanjian yang diminta;
8. Pasal 1320 BW kurang dipenuhi;
9. Tidak disertai tanda bukti penyetoran nilai nominal harga saham ke kas Perseroan Terbatas sebesar 50 % dari modal yang ditempatkan;
10. Tidak  disertai  tanda  bukti  pelunasan  pembayaran  biaya  pengesahan  Perseroan Terbatas;
11. Tidak  disertai  tanda  bukti  biaya  pengumuman  Perseroan  Terbatas  melalui Tambahan Berita Negara RI;
12. Tidak  disertai  NPWP  atas  nama  Perseroan  Terbatas  yang  dimohonkan pengesahannya.
E. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas
Bilamana  akan  mendirikan  suatu  Perseroan  Terbatas,  maka  pada  pendiri menurut  Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja  (1999  :19-23),  melakukan  perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini :
1. Para  pendiri  secara  bersama  atau  kuasanya  dating  di  Kantor  Notaris  untuk meminta  dibuatkan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas.  Yang  dimaksud  Akta Pendirian itu termasuk di dalamnya Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan.  Anggaran  Dasar  ini  dibuat  sendiri  oleh  para  pendiri  sebagai  hasil musyawarah  antara  mereka.  Kalau  pendiri  merasa  tidak  sanggup  untuk membuat anggaran  dasar  tersebut,  maka  hal  itu  dapat  diserahkan  pelaksanaannya  kepada
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis

## Notaris yang bersangkutan. 14
2. Setelah  pembuatan  Akta  Pendirian  itu  selesai,  maka  Notaris  pembuat  Akta Pendirian  atau  staf  dari  Notaris  tersebut  berdasarkan  Surat  Kuasa  mengirimkan Akta  tersebut  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Akta  Pendirian  tersebut  juga dapat di bawa sendiri oleh para pendiri secara bersama atau kuasanya mengajukan permohonan  tertulis  untuk  meminta  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  HAM yang diketahui oleh Notaris di hadapan siapa Akta Pendirian tersebut dibuat.
3. Sebagai  buktinya  Notaris  yang  bersangkutan  akan  memberikan  surat  pengantar. Maksud  dari  pengesahan  tersebut  adalah  sebagai  pengawasan  preventif  yang dilakukan oleh pemerintah, dimana dengan demikian pemerintah dapat mencegah berdirinya  suatu  Perseroan  Terbatas  yang  tujuannya  melanggar  hukum, bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Jika  penelitian  Akta Pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Menteri Hukum dan  HAM  dalam  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  setelah diterimanya  permohonan  pengesahan  tersebut,  mengeluarkan  Surat  keputusan Pengesahan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  bersangkutan.  Dokumen- dokumen  yang  perlu  dilampirkan  pada  Surat  Permohonan  Pengesahan  Perseroan Terbatas ke Menteri Hukum dan HAM antara lain :
a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
b. NPWP dari Perseroan Terbatas tersebut yang dimohonkan pengesahaannya.
c. Surat  Tanda  Bukti  telah  dilunasinya  biaya  pengesahan  Perseroan  Terbatas yang biasanya dibayar melalui rekening Departemen Hukum dan HAM RI di Bank  BNI  1946  dan  Surat  tanda  Bukti  pelunasan  Biaya  Pengumuman Perseroan  Terbatas  tersebut  melalui  Tambahan  Berita  Negara  RI  yang  juga dibayarkan melalui Kantor Percetakan Negara di Bank BNI 1946.
1. Tanda  Bukti  Penyetoran  sebagian  tertentu  modal  dasar  kas  Perseroan Terbatas (PT);
2. Surat  Tanda  Bukti  bahwa  baik  Direksi  maupun  Komisaris  tidak  pernah dihukum  karena  kesalahan  mengakibatkan  suatu  Perseroan  Terbatas dinyatakan pailit atau hukum pidana karena merugikan keuangan Negara
14 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 28
dalam  jangka  waktu  5  tahun  (pasal  79  jo  Pasal  96  UUPT).  Surat  ini mungkin bisa diperoleh dari Pemda C.q. Kelurahan atau Kepala Desa dan bias  juga  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  tempat  kedudukan  formal Perseroan Terbatas.
d. Jika Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas dikabulkan Menteri Hukum dan  HAM,  maka  kewajiban  Direksi  setelah  pengesahan  tersebut  adalah melakukan pendaftaran Akta Pendirian secara lengkap disertai SK Pengesahan dari  Departemen  Hukum  dan  HAM  dalam  jangka  waktu  30  hari  setelah pengesahan  diberikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  (pasal  21  ayat  1a  dan Pasal 2 UUPT Tahun 1995). Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dilakukan  desuai  dan  menurut  ketentuan  Undang-undang  No.  3  Tahun  1982 tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan.  Adapun  instansi  yang  ditugaskan  oleh Undang-undang  no.  3  Tahun  1982  untuk  mendaftarkan  Perseroan  Terbatas khususnya adalah Kantor wilayah (Kanwil) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Hal-hal yang wajib didaftarkan untuk badan usaha Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang wajib Daftar perusahaan adalah:
1) Nama Perseroan Terbatas dan merk Perusahaan.
2) Tanggal pendirian dan jangka waktu Perseroan;
3) Kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya dari Perseroan Terbatas serta izin-izin usaha yang dimiliki;
4) Alamat  Perseroan  Terbatas  pada  saat  didirikan  termasuk  perubahannya  serta alamat  dari  seriap  Kantor  Cabang,  Kantor  pembantu  dan  agen  serta  perwalian Perseroan Terbatas;
5) Keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, yang meliputi :
(1) Nama lengkap dan alias-alianya termasuk nama kecil;
(2) Nomor dan Tanda Bukti diri;
(3) Alamat tempat tinggal yang tetap;
(4) Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
(5) Tanggal mulai menduduki jabatan;
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
(6) Tanda Tangan;
(7) Lain-lain kegiatan usaha dari Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas.
6) Modal  dasar,  modal  ditempatkan  dan  modal  disetor  serta  nilai  nominal  tiap-tiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan terbatas;
7) Tanggal  mulai  kegiatan  usaha,  tanggal  dan  nomor  pengesahan  maupun  setiap persetujuan,  pelaporan  dari  perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas  serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
8) Keterangan-keterangan  yang  berhubungan  dengan  kepemilikan  saham  dalam Perseroan Terbatas, yang meliputi :
(1) Nama Lengkap pemilik saham dan alias-aliasnya termasuk nama kecil;
(2) Nomor dan tanda bukti diri;
(3) Alamat tempat tinggal yang tetap;
(4) Tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan;
(5) Jumlah saham yang dimiliki;
(6) Jumlah uang yang disetorkan untuk tiap lembar saham yang diambil bagian.
Kewajiban berikutnya dari direksi setelah dilakukannya pendaftaran tersebut di atas  adalah  mengusahakan  agar  Perseroan  Terbatas  yang  telah  didaftarkan  tersebut diumumkan  oleh  Pemerintah  melalui  Tambahan  Berita  Negara  di  Jakarta  dengan melampirkan  semua  dokumen  yang  diperlukan  untuk  urusan  Pengesahan  dan pendaftaran termasuk SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Pasal 7 ayat (6) jo ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum  setelah  Akta  Pendiriannya  yang  telah  dibuat  Notaris  dengan  menggunakan bahasa  Indonesia  dan  disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI.  Tetapi  Perseroan Terbatas sempurna sebagai badan hukum setelah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 15

## METODE PENELITIAN

## A. Lokasi  Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normative  sehingga  dengan  demikian
15 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), h. 162
tidak  menetapkan  lokasi  penelitian  sebagaimana  dengan  sebuah  penelitian  empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni melakukan kajian referensi dan norma-norma hukum yang berlaku serta menggunakan pendekatan empiris berupa dengan mengadakan wawancara kepada para Notaris.
B. Jenis dan Sumber  Data
Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini berupa:
1.  Bahan Hukum Primer
a. Undang-undang No. 3 Tahun 1992
b. Undang-undang No. 1 Tahun 1995
c. Undang-undang No. 30 Tahun 2004
d. PP RI No. 12 Tahun 1998
2.  Bahan Hukum Sekunder
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normative, dalam hubungan ini data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa referensi-referensi dan dokumen- dokumen  yang  terkait  serta  dari  kumpulan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yang  terkait  dengan  Notaris  dan  peraturan  pendirian  Pereroan  Terbatas. Adapun  data  primer  yang  juga  dilakukan  berupa  dengan  mengadakan  wawancara dengan beberapa informan, yakni Notaris.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah melakukan  penelitian  kepustakaan  dengan  megumpulkan  data  dengan  jalan mempelajari  literatur  dan  berbagai  referensi  yang  berkaitan  dengan  kenotariatan  dan Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti  serta  untuk  mendukung  data  sekunder  dan  mempertajam    analisis  dalam mengungkap  kenyataan  selama  penelitian  berlangsung,  maka  penuls  melakukan  pula pengumpulan  data  dengan  cara  mengadukan  wawancara  dengan  beberapa  orang Notaris di Makassar.

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan Hukum Akta Pendirian Suatu Perseroan Terbatas (PT)
Sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang  perseroan  terbatas  (PT)  menyatakan  bahwa  sasaran  pembangunan  jangka
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
panjang  kedua  adalah  terciptanya  kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang manju  dan  mandiri  dalam  suasan  tenteram  dan  sejahtera  lahir  dan  batin,  dalam  tata kehidupan  bangsa  Indonesia  antara  sesama  manusia,  manusia  dengan  masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Penegasan  saat  kelahiran  perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  suatu  badan  hukum sangat  penting  bukan  saja  dari  segi  pertanggungjawaban  pengurus,  pemegang  saham dan  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut,  tetapi  juga  penting  untuk  membedakan  antara saat  suatu  perseroan  terbatas  (PT)  berdiri  dengan  pada  saat  perseroan  terbatas  (PT) menjadi  suatu  badan  hukum.  Sebelum  maupun  sesudah  pengesahan  suatu  akta pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  dapat  melakukan  hubungan  hukum  dengan  pihak lain.  Tetapi  jika  syarat  di  atas  belum  dipenuhi  maka  akibatnya  pertanggungjawaban perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  dapat  mencakup  harta  kekayaan  pribadi  pemegang saham perseroan terbatas (PT) tersebut.
Sesuai dengan asas perjanjian, suatu perseroan terbatas (PT) resmi berdiri sejak pada  saat  akta  pendirian  ditandatangani  para  pihak  dihadapan  seorang  Notaris.  Akan tetapi perseroan terbatas (PT) yang telah berdiri tersebut belum menjadi suatu badan hukum hingga saat memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan HAM. Sebelum akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM maka  pengurus  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  bertindakn  atas  nama  pribadi  dan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum serta akibat hukm yang timbul yang dilakukan oleh perseroan terbatas (PT) tersebut.
Status  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT)  diperoleh  setelah  akta  pendirian suatu perseroan terbatas (PT) disahkan oleh menteri Hukum dan HAM, hal ini karena pertimbangan  bahwa  untuk  lahirnya  suatu  perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  badan hukum yang merupakan artificial legal person maka perlu adanya pengesahan. Dengan diperolehnya  status  badan  hukum  maka  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  merupakan badan  hukum  yang  berdiri  sebagai  subjek  hukum  pemegang  saham  yang  mempunyai tanggung jawab terbatas.
Makna  dari  hal  tersebut  adalah  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  dengan mengatasnamakan  perseroan  terbatas  (PT)  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang dilakukan oleh perseroan terbatas (PT) itu sendiri, seakan-akan perseroan terbatas (PT)
seperti  halnya  manusia  alamiah  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum.  Sebagai konsekuensi segala tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum tersebut hanya dapt dibebankan atau dipikul oleh badan hukum itu sendiri.
Dalam praktik seorang notaris harus selalu melihat kartu identitas para pendiri perseroan terbatas (PT) sehingga hal semacam ini tidak akan terjadi, akan tetapi dalam kenyataan  tetap  dimasukkan  sebagai  salah  satu  factor  penyebab  suatu  akta  pendirian perseroan terbatas (PT) tidak mempunyai kekuatan hukum.
1. Para penghadap bukan pendiri perseroan terbatas (PT) yang sebenarnya.
Salah  satu  persyaratan  lainnya  untuk  mendirikan  perseroan  terbatas  (PT)  adalah adanya  pernyataan  kehendak  para  pendiri  tersebut  untuk  mendirikan  perseroan terbatas (PT) yang dituangkan dalam akta pendirian. Akta pendirian harus dibuat seorang  Notaris  karena  Notaris  adalah  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah untuk membuat suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT). Alasan itulah yang mengharuskan  para  pendiri  untuk  menghadap  kepada  Notaris  yang  telah  mereka sepakati bersama.
Pada  saat  hari  yang  telah  ditentukan  mungkin  saja  salah  seorang  dari  pendiri berhalangan (sakit) atau berhalangan hadir karena suatu hal yang mendadak yang harus segera diselesaikan, pendiri yang tidak dapat hadir tersebut dapat menunjuk orang lain untuk menandatangani akta pendirian mewakili dirinya.
2. para pemegang saham masih ada yang belum menandatangani akta pendirian. Ada  kewajiban  bagi  setiap  pendiri  untuk  mengambil  bagian  saham  pada  saat perseroan  terbatas  (PT)  didirikan.  Sama  halnya  dengan  pendiri  maka  pemegang saham paling sedikit dua orang atau lebih.
Jika  perseroan  terbatas  (PT)  itu  adalah  perusahaan  keluarga  dimana  suami  dan isteri  bertindak  sebagai  pihak  pendiri  maka  biasanya  pemegang  saham  adalah anak-anak  mereka  sendiri.  Suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  pemegang  saham  tidak  semua menandatangani akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis

## B. Kekuatan Hukum Akta suatu Perseroan Terbatas (PT) jika Notaris yang membuat Akta Mempunyai Kedudukan dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut
Dalam Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :
(1) Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  isteri/suami  atau orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris  baik  karena perkawinan  maupun  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat  ketiga,  serta  menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri  maupun  dalam  suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
(2) Ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku,  apabila  orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di  muka  umum,  sepanjang  penjualan  itu  dapat  dilakukan  dihadapan  Notaris, persewaan umum atau pemborongan umum serta menjadi anggota rapat risalahnya di buat oleh Notaris.
(3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  berakibat akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  apabila  akta  itu  ditandatangani  oleh penghadap,  tanpa  mengurangi  kewajiban  Notaris  yang  membuat  akta  itu  untuk membayar biayanya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.
Selanjutnya  pada  Pasal  52  Undang-undang  No.  30  tahun  2004  tentang peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :
Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  dimana  ia  sendiri,  isterinya,  keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  baik  secara  pribadi  maupun  melalui  kuasa bertindak sebagai pihak. Larangan ini tidak berlaku dalam hal isteri, keluarga sedarah atau  semenda  tersebut  bertindak  sebagai  pembeli,  penyewa,  pengepah,  pemborong serta  penjamin  dalam  akta  dimana  penjualan  di  muka  umum  sepanjang  penjualan tersebut  dapat  dilakukan  dihadapan  Notaris,  persewahan,  pengepahan  serta pemborongan dikonstatir atau sebagai anggota rapat dimana dari apa yang dibicarakan oleh Notaris dibuat berita acaranya.
Dalam  hal  ini  terjadi  pelanggaran  maka  akta  tersebut  hanya  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan,  apabila  itu  ditandatangani  oleh  pihak yang hadir dan Notaris di hadapan siapa akta itu dibuat wajib untuk membayar biaya ganti kerugian serta bunga kepada yang berkepentingan.
Di  dalam  akta  Notaris,  notaris  melakukan  peranan  sebagai  saksi  atas  kesaksiannya Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  hendaknya  tidak  memihak  sesuai  dengan  isi sumpah jabatannya dimana di antara lain dikatakan, bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya dengan sejujur-jujurnya, seksama dan tidak berpihak.
Tindakan  berpihak  dapat  terjadi,  apabila  di  dalam  akta  Notaris  ia  sendiri menyatakan  (mengkonstatir)  keterangan  ataupun  perbuatan  yang  diberikan  atau dilakukannya  sendiri  dalam  akta  tersebut  yang  dibuat  oleh  Notaris  atas  permintaan dari  keluarga  terdekatnya  atau  mencantumkan  tindakan-tindakan  atau  keterangan- keterangan yang mereka lakukan atau yang diberikan kepada Notaris tersebut.
Dalam hal seperti ini Notaris tidak berwenang untuk memberikan bantuan bagi dirinya sendiri, isterinya serta keluarga terdekatnya seperti yang dimaksud dalam pasal 52 UU No. 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris tersebut.
Akibat pelanggaran terhadap kekuatan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 ialah bahwa akta itu hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan dimana  hal  ini  berlaku  pula  untuk  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT)  para pihak  dapat  meminta  ganti  kerugian  kepada  Notaris  yang  bersangkutan  karena  akta pendirian  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  dibawah  tangan disebabkan atas kelakuan atau kesalahan dari Notaris itu sendiri.
Berdasarkan  pasal  54  UU  No.  30  tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  yakni seorang Notaris berhak untuk memberikan grosse dari akta Notaris kepada pihak yang berkepentingan  atas  akta  tersebut.  Akan  tetapi  jika  akta  pendirian  suatu  perseroan terbatas  (PT)  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta  dibawah  tangan  maka akta  pendirian  tersebut  kehilangan  kekuatan  eksekutorialnya,  akibatnya  grosse  akta pendirian tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan eksekusi.
Adakalanya suatu perbuatan hukum tidak harus dengan akta Notaris tetapi ada juga  sebaliknya,  sebagai  contoh  perjanjian-perjanjian,  sewa-menyewa  tidak  harus dengan akta Notaris tetapi akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) harus dengan
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
akta  Notaris  karena  hal  itu  diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas (UUPT)  dan  hanya  Notaris  satu-satunya  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah sehingga  mempunyai;  kewenangan  membuatkan  akta  pendirian  suatu  perseroan terbatas  (PT).  tetapi  jika  Notaris  yang  membuat  akta  pendirian  tersebut  telah melanggar  peraturan  jabatan  Notaris,  maka  akibatnya  ialah  akta  pendirian  perseroan terbatas (PT) tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.
Suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  untuk  mendirikan  perseroan  terbatas (PT) harus dinyatakan dalam bentuk akta  Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta otentik. Sebagai contoh kasus dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : Ira  Adriana  adnan  Notaris  di  Makassar  (wawancara  tanggal  24  Maret  2006)  terpilih menjabat  sebagai  sekretaris  sebuah  perseroan  terbatas  (PT),  bersama  para  pendiri lainnya  menghadap  kepada  seorang  Notaris  lain  untuk  membuatkan  akta  pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
Jika  Notaris  yang  membuat  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT) mempunyai  kedudukan  dalam  perseroan  terbatas  (PT),  maka  akta  pendirian  suatu perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta dibawah tangan.
Akta dibawah tangan tidak sah dalam pendirian suatu perseroan terbatas (PT) oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari Notaris lain untuk membuatkan akta pendirian untuk  perseroan  terbatas  (PT)  tersebut.  Dengan  kata  lain  Notaris  atas  nama  pribadi dapat  mempunyai  kedudukan  dalam  suatu  perseroan  terbatas  (PT)  tetapi  walaupun jabatannya  sebagai  Notaris  dia  tidak  diperkenankan  membuatkan  akta  pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
Suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  batal  demi  hukum  jika  notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tersebut oleh  karena  Notaris  yang  mempunyai  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT) tidak  boleh  terlibat  atau  mempunyai  kepentingan  dalam  perseroan  terbatas  (PT) tersebut.
Jika  Notaris  yang  membuat  akta  pendirian  suatu  perseroan  terbatas  (PT) mempunyai  kedudukan  dalam  perseroan  terbatas  (PT),  maka  akta  pendirian  suatu perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta
dibawah  tangan.  Adapun  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 30  Tahun  2004  tentang  peraturan  jabatan  Notaris  yang  mengakibatkan  suatu  akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alas an bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bungan kepada Notaris.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekuatan hukum suatu perseroan terbatas (PT) didasarkan pada:
a. Akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  telah  mendapatkan  pengesahan  oleh Menteri Hukum dan HAM.
b. Para  penghadap  tersebut  adalah  pendiri  perseroan  terbatas  (PT)  yang sebenarnya.
c. Para  penghadap  telah  cukup  umur  dan  dianggap  cakap  dalam  melakukan perbuatan hukum.
d. Para pemegang saham telah menandatangani akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
2. Kekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika melibatkan Notaris  sebagai  pengurus  serta  pemegang  saham  dalam  sebuah  perseroan terbatas  (PT)  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai akta dibawah tangan, karena Notaris tersebut telah melanggar kode etik yang  tercantum  dalam  peraturan  jabatan  Notaris  serta  melanggar  Undang- undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  serta  pada  Pasal  20  PJN Perseroan Perbatas (PT).

## B. Saran - Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :
1. Diperlukan  adanya  informasi  secara  detail  dari  para  Notaris  kepada  masyarakat sebagai  pihak  penghadap/pendiri  apabila  hendak  mendirikan  suatu  perseroan
Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas terhadap Notaris Pemegang Saham
Muhammad Anis
terbatas  (PT)  tentang  prosedur  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  serta  sejauhmana  kekuatan  hukum  suatu  akta pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  jika  seorang  Notaris  ikut  terlibat  dalam perseroan  terbatas  (PT)  tersebut  agar  akta  pendirian  perseroan  terbatas  dapat diperlukan sebagaimana mestinya.
2. Proses  pengesahan  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  cukup  dilakukan ditingkat  provinsi,  tidak  perlu  dilakukan  pengiriman  ke  Departemen  Hukum  dan HAM Republik Indonesia karena membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Adanya kesadaran bagi para Notaris agar kiranya memperhatikan prosedur pembuatan  suatu  akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  sekaligus  mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul manakala seorang Notaris yang membuat suatu akta  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  ikut  terlibat  sebagai  pihak  pendiri  atau pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT).

## DAFTAR PUSTAKA
Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris, Jakarta: PT Raja Grafindo persada 1997.
GHS Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga 1992.
HR.Otje Salman S dan anton F. Susanti, Teori hokum, Refika aditama, Bandung
J.  Suporanto,  2003. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistic,  Bandung:  PT.  Rineka cipta 2004.
J.T.C. Simorangkir, dkk. Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Laksamana  Mandiri,  Undang-undang  No.  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,
Jakarta: CV. Laksana Mandiri, 2005
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
R. SoerosoPerbandingan hukum perdata, Jakarta: Sinar grafika 2005
R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata, Jakarta: PT.
Pradnya paramita , 2005
R. Soebekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 1992
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yokyakarta: Liberty. 1998,
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.