## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2966/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Propagasi pada Varietas Tanaman yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Vania Irawan

## Magister Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 29 Januari 2022 Publish : 02 Maret 2022 The topic of this research is Plant Breeder’s Right or PBR with the purpose to find out and analyze propagation. This research will discuss and analyze the 1991 UPOV
Convention relating to propagation. In addition, it will also discuss about farmers as one of parties who carry out propagation and about propagation’s infringement. This topic  deserve  to  be  discussed  because  there  are  many  issues  regarding  PBR  in Indonesia  with  few  articles  that  discuss  about  it,  especially  in  the  legal  field.  The method used in this research is normative with a statute approach
Keywords: plant
breeder’s right,
propagation,
UPOV 1991
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 29 Januari 2022 Publis : 02 Maret 2022 Penelitian  dengan  topik  perlindungan  varietas  tanaman  atau  sering  disebut  sebagai PVT  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  salah  satu  hak  yang dimiliki oleh pemegang hak PVT yaitu propagasi. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis  Konvensi  UPOV  1991  yang  berkaitan  dengan  propagasi.  Selain  itu, akan dibahas juga mengenai salah satu pihak yaitu petani yang melakukan propagasi dan  mengenai  pelanggaran  atas  propagasi.  Hal-hal  tersebut  patut  dibahas  karena semakin banyaknya isu mengenai PVT di Indonesia dan masih sedikit artikel-artikel yang membahas soal PVT khususnya dalam bidang hukum. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Vania Irawan Magister Hukum, Universitas Indonesia Vaniairawan98@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT). Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili  oleh  Pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kantor  Perlindungan  Varietas Tanaman,  terhadap  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman  melalui  kegiatan pemuliaan  tanaman  (lihat  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman,  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PVT).  Istilah  PVT  sebenarnya kurang tepat karena jika dilihat dari bahasa inggrisnya ( Plant Breeder’s Right (PBR)), maka diartikan sebagai hak pemulia tanaman. Sehingga memberikan pengertian bahwa hak yang diberikan adalah
kepada  pemulia  ( breeder’s  right )  dan  bukan  kepada  tanamannya.  Sedangkan  istilah  PVT memberikan kesan bahwa yang diberikan hak adalah tanamannya dan bukan kepada pemulia.
Pengertian mengenai hak perlindungan varietas tanaman dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PVT, bahwa :
“Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  adalah  hak  khusus  yang  diberikan  negara  kepada pemulia  dan/atau  pemegang  hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  untuk  menggunakan sendiri  varietas  hasil  pemuliannya  atau  memberi  persetujuan  kepada  orang  atau  badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”
Dari rumusan pasal di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hak PVT diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT (dalam artian hak PVT bisa diberikan kepada salah satu  atau  kedua-duanya)  di  mana  mereka  berhak  untuk menggunakan  sendiri varietas  hasil pemuliaannya  atau memberikan  persetujuan kepada  orang  atau  badan  hukum  lain.  Persetujuan tersebut diberikan melalui lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain utnuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT (Pasal 1 angka 13 UU PVT).
Lalu,  mengenai  pengertian  varietas  tanaman  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  PVT, bahwa :
“Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,  biji,  dan  ekspresi  karakteristik  genotipe  atau  kombinasi  genotype  yang  dapat membedakan  dari  jenis  atau  spesies  yang  sama  oleh  sekurang-kurangnya  satu  sifat  yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”
Penjelasan mengenai genotipe dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Lebih lanjut penjelasan mengenai varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil didalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.
Pengertian  mengenai  pemuliaan  tanaman  dan  pemulia  tanaman,  dirumuskan  dalam  Pasal  1 angka 4 dan angka 5, bahwa :
“Pemuliaan  tanaman  adalah  rangkaian  kegiatan  penelitian  dan  pengujian  atau  kegiatan penemuan  dan  pengembangan  suatu  varietas,  sesuai  dengan  metode  baku  untuk menghasilkan  varietas  baru  dan  mempertahankan  kemurnian  benih  varietas  yang dihasilkan.”
“Pemulia  tanaman  yang  selanjutnya  disebut  pemulia,  adalah  orang  yang  melaksanakan pemuliaan tanaman.”
Dari rumusan pasal di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan penelitian dan pengujian, atau penemuan dan  pengembangan  dilakukan  secara  ilmiah  ( scientific ).  Selain  itu,  hal  lainnya  yang  perlu diperhatikan adalah bahwa petani dapat menjadi pemulia, namun pemulia belum tentu dapat menjadi petani.
PVT perlu diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang hak PVT karena untuk lebih meningkatkan minat dan peran serta baik perorangan maupun badan usaha untuk melakukan kegiatan pemuliaan dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru (lihat bagian “Menimbang” dalam UU PVT). Hal lainnya adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman. Pelestarian dan pemanfaatan tersebut perlu dilakukan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak  manapun  yang  terkait  guna  mendorong  pertumbuhan  industri  perbenihan.  Selain  itu, perlindungan berupa hak milik intelektual di bidang pertanian sudah sejak lama dibutuhkan karena
melalui pemuliaan seringkali didapatkan hasil yang sangat berarti dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulia untuk menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu yang kompetitif, memanfaatkan keunggulan komparatif komoditi pertanian nasional, serta menjamin ketersediannya di setiap tempat dan waktu.
Salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak PVT adalah menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen  yang  digunakan  untuk  propagasi  (Pasal  6  ayat  (1)  UU  PVT).    Apabila  hasil  panen  yang digunakan  untuk  propagasi  berasal  dari  varietas  yang  dilindungi  PVT,  maka  harus  mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PVT (Pasal 6 ayat (4) UU PVT).  Kecuali hasil panen yang digunakan untuk propagasi tidak berasal dari varietas yang dilindungi, maka tidak perlu persetujuan siapapun (bebas untuk digunakan).
Hak PVT diberlakukan pada penggunaan benih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi karena pada dasarnya segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas diwujudkan melalui bahan  propagasi  (perbanyakan)  berupa  benih.  Namun  dengan  teknik  tertentu  produk  hasil  panen berupa bagian-bagian vegetatif dapat pula digunakan  sebagai bahan propagasi (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PVT).  Oleh karena penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi merupakan aspek penting  bagi  pemegang  hak  PVT  maka  perlu  diberikan  perlindungan.  Perlindungan  terhadap penggunaan hasil panen untuk propagasi perlu diberikan karena untuk mencegah penggunaan bagian dari hasil panen yang diusahakan menjadi benih perbanyakan. Sebagai contoh bagian tanaman bunga potong  yang  diperdagangkan,  yang  dikembangkan  menjadi  benih  melalui  kultur  jaringan,  tetap mendapatkan perlindungan PVT (Penjelasan Pasal 6 ayat (4) UU PVT).
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa propagasi (perbanyakan) merupakan salah satu aspek penting dalam PVT karena propagasi pada dasarnya ‘melekat’ pada varietas tanaman itu sendiri maupun pada pemulia dan/atau petani. Namun UU PVT tidak menjelaskan dan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai hasil panen yang digunakan untuk bahan propagasi (perbanyakan). Sehingga terdapat  beberapa  permasalahan  dan  pertanyaan  mengenai  apakah  petani  dapat  melakukan perbanyakan  sendiri?  Lalu  apabila  terdapat  pelanggaran  dalam  hasil  panen  yang  digunakan  untuk bahan propagasi, apakah pemulia dapat menggugat? Dan permasalahan-permasalahan lainnya. Oleh karena  itu,  penulis  membuat  makalah  ini  untuk  menjawab  beberapa  pertanyaan  tersebut  dengan melihat pada Konvensi UPOV 1978, Konvensi UPOV 1991, dan beberapa kasus nyata di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Dalam  pendekatan  perundang-undangan,  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  dibahas.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  67  Tahun  2006  Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya  Genetik Tanaman. Selain itu juga menelaah perjanjian internasional  UPOV  1991.  Sehingga  dapat  diketahui  hasil  kajian  dari  permasalahan  bagaimana pengaturan mengenai propagasi dalam UPOV 1991, apakah petani bisa melakukan propagasi sendiri dan apakah pemulia dapat mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan propagasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
1. Pengaturan Mengenai Propagasi dalam Konvensi UPOV 1991
Pembentukan Konvensi UPOV 1991 dilakukan karena Konvensi UPOV 1978 dianggap kurang  melindungi  kepentingan  pemulia,  terutama  pemulia  tanaman  korporasi  multinasional (yang berasal dari negara maju). Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi UPOV 1991 secara garis besar memang lebih memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Konvensi UPOV 1978. Selain itu,
Konvensi  UPOV  1991  juga  mempertegas,  memperkuat,  dan  memperluas  hak-hak  pemulia tanaman.  Negara-negara  yang  meratifikasi  UPOV  1991,  diperkirakan  mendapatkan  manfaat seperti yang dipresentasikan oleh UPOV dalam Workshop on awareness of Protection of Plant Variety  under  the  UPOV  Convention yang  diselenggarakan  pada  19  Desember  2018.  Dalam presentasinya juga dilampirkan beberapa contoh bagaimana manfaat yang didapatkan oleh petani dan masyarakat apabila negara yang bersangkutan merupakan negara anggota UPOV. Salah satu contohnya  adalah  mengenai  varietas  beras  “Tsuyahime”  di  Jepang  yang  dikembangkan  oleh provinsi Yamagata. Mereka membuat breeding station karena mereka mempertimbangkan bahwa salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  memberikan  manfaat  bagi  petani  adalah  dengan dikembangkannya  varietas beras  yang baru. Selain itu mereka juga bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya ke dalam proses pemuliaan karena mereka mampu mengembangkan dan melindungi varietas yang menguntungkan petani mereka.
Pengaturan  mengenai  propagasi  dalam  Konvensi  UPOV  1991  dirumuskan  dalam beberapa pasal, antara lain Article 6, Article 8, Article 9, Article 14, Article 15, Article 16, dan Article 20 . Namun Article yang relevan dengan permasalahaan yang dibahas dalam makalah ini, diatur dalam Article 14 (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai berikut :
“(1) [Acts in respect of the propagating material] (a) Subject to Articles 15 and 16, the following acts in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder:
(i) production or reproduction (multiplication),
(ii) conditioning for the purpose of propagation,
(iii) offering for sale,
(iv) selling or other marketing,
(v) exporting,
(vi) importing,
(vii) stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.
(b) The breeder may make his authorization subject to conditions and limitations.
(2) [Acts in respect of the harvested material] Subject to Articles 15 and 16, the acts referred to in items (i) to (vii) of paragraph (1)(a) in respect of harvested material, including entire plants and  parts  of  plants,  obtained  through  the  unauthorized  use  of  propagating  material  of  the protected  variety  shall  require  the  authorization  of  the  breeder,  unless  the  breeder  has  had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating material.” (Terjemahan  bebas  :  “(1)  [Tindakan  sehubungan  dengan  materi  propagasi]  (a)  Sesuai  dengan Pasal  15  dan  16,  tindakan  berikut  sehubungan  dengan  bahan  propagasi  dari  varietas  yang dilindungi harus mendapat izin dari pemulia:
(i) produksi atau reproduksi (perbanyakan),
(ii) pengkondisian untuk tujuan propagasi,
(iii) penawaran untuk dijual,
(iv) penjualan atau pemasaran lainnya,
(v) mengekspor,
(vi) mengimpor,
(vii) persediaan untuk tujuan apa pun yang disebutkan dalam (i) hingga (vi), di atas.
(b) Pemulia dapat membuat otorisasinya dengan syarat dan batasan.
(2) [Tindakan sehubungan dengan materi yang dipanen] Sesuai dengan Pasal 15 dan 16, tindakan yang disebutkan dalam butir (i) sampai (vii)  dalam ayat (1)(a) sehubungan dengan bahan yang dipanen, termasuk seluruh tanaman dan bagian tanaman yang diperoleh melalui penggunaan yang tidak sah dari materi propagasi dari varietas yang dilindungi harus mendapat izin dari pemulia,
kecuali  pemulia  memiliki  tujuan  yang  wajar  untuk  menggunakan  haknya  sehubungan  dengan materi propagasi tersebut”).
Rumusan  pasal  di  atas  sebenarnya  tidak  beda  jauh  dengan  rumusan  Pasal  6  UU  PVT, namun dapat dilihat bahwa subjek yang diatur tidak hanya mengenai propagasi namun juga materi propagasi ( propagating material ) dan materi yang dipanen ( harvested material ). Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa apabila seseorang melakukan tindakan-tindakan yang dicantumkan dari butir (i) sampai (vii) yang berhubungan dengan materi propagasi atau bahan yang dipanen, maka sebelum ia melakukan tindakan tersebut, ia harus mendapatkan izin dari pemulia.
Mengenai  materi  propagasi,  UPOV  membuat  ketentuan  lebih  lanjut  yang  diatur  dalam Explanatory  Notes  on  Propagating  Material  Under  The  UPOV  Convention .  Dalam  catatan penjelasan  tersebut,  tidak  dirumuskan  mengenai  pengertian  materi  propagasi  ( propagating material )  yang  meliputi  reproduksi  dan  vegetatif.  Namun  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat dipertimbangkan  oleh  negara-negara  anggota  sebagai  materi  propagasi.  Faktor-faktor  tersebut antara lain :
a. Tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk reproduksi varietas;
b. Apakah materi tersebut telah atau dapat digunakan untuk memperbanyak varietas;
c. Apakah materi tersebut mampu menghasilkan seluruh tanaman dari varietas tersebut;
d. Apakah telah ada kebiasaan/praktik penggunaan materi untuk tujuan propagasi atau, sebagai akibat dari perkembangan baru, ada kebiasaan/praktik baru penggunaan materi untuk tujuan itu;
e. Niat  dari  pihak  yang  bersangkutan  (produsen,  penjual,  pemasok,  pembeli,  penerima, pengguna);
f. Jika, berdasarkan sifat dan kondisi materi dan/atau bentuk penggunaannya, dapat ditentukan bahwa materi tersebut adalah “materi propagasi”; atau
g. Materi varietas di mana kondisi dan cara produksinya memenuhi tujuan reproduksi tanaman baru dari varietas tersebut tetapi bukan untuk konsumsi akhir.
Faktor-faktor  tersebut  merupakan  hasil  pertimbangan  negara-negara  anggota  yang tergabung dalam UPOV dan dapat diaplikasikan ke dalam peraturan negara masing-masing sesuai dengan  keadaan  tertentu.  Indonesia  yang  belum  menjadi  negara  anggota  UPOV  dan  belum meratifikasi Konvensi UPOV 1991, memiliki pengaturan tersendiri mengenai materi propagasi yang diatur dalam Permentan No. 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Dalam Permentan tersebut, materi propagasi masuk ke dalam pengertian mengenai  materi  genetik  (bahan  dari  tanaman,  termasuk  materi  propagasi  reproduksi  dan vegetatif yang mengandung unit-unit fungsional pewaris sifat (hereditas). Selebihnya, tidak ada definisi tersendiri dan pengaturan lebih lanjut mengenai materi propagasi.

## 2. Propagasi yang Dilakukan oleh Petani
Dalam  KBBI,  propagasi  merupakan  perbanyakan  tanaman  menggunakan  biji  atau  stek (Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  n.d.).  Lalu,  menurut  David  C.  Sorensen  dari University  of  New  Hampshire dan  Kate  Garland  dari University  of  Maine ,  propagasi  tanaman adalah suatu proses untuk menciptakan tanaman baru. Terdapat dua tipe propagasi yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual adalah penyatuan serbuk sari dan telur yang diambil dari  gen  induk  untuk  menciptakan  individu  ketiga  yang  baru.  Propagasi  seksual  melibatkan bagian  bunga  tanaman.  Propagasi  aseksual  melibatkan  pengambilan  bagian  dari  satu  tanaman induk dan menyebabkannya beregenerasi menjadi tanaman baru. Tanaman baru yang dihasilkan secara genetik, identik dengan induknya. Propagasi aseksual melibatkan bagian vegetatif tanaman seperti batang, akar, atau daun.
Pada  dasarnya,  setiap  orang  dapat  melakukan  propagasi  dimanapun  dan  kapanpun. Bahkan  terdapat  beberapa  tips-tips  dalam  melakukan  propagasi  yang  diunggah  ke  youtube. Banyak  orang  melakukan  propagasi  dalam  mengembangbiakkan  tanamannya  karena  mudah
dilakukan  dan  murah.  Matt  Coulter,  seorang  Kurator  Hortikultura  Propagasi  Tanaman  yang mempropagasi semua tanaman untuk Adelaide, Mount Lofty dan Wittunga Botanic dari kebun bibit di Moun Lofty. Menurut Matt, propagasi tanaman dapat menghemat uang  karena dengan propagasi  tanaman,  dapat  membuat  tanaman-tanaman  baru  lainnya.  Hal  tersebut  lebih  baik dilakukan daripada membeli tanaman baru dari kebun bibit. Ia juga berpendapat bahwa tingkat kesulitan dari propagasi tanaman bergantung kepada tanaman itu sendiri. Terdapat tanaman yang mudah untuk propagasi namun ada pula tanaman yang sulit untuk propagasi atau ketika dirasa bahwa propagasi  yang dilakukan berhasil namun ketika dilakukan propagasi kembali terhadap tanaman  yang  sama,  hasilnya  gagal.  Menurut  Matt,  hal  tersebut  tergantung  kepada  tingkat pengertian kita terhadap sains yang terdapat dibalik teknik propagasi.
Oleh  karena  dapat  dilakukan  oleh  siapapun,  kapanpun,  dan  dimanapun,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  propagasi  tanaman  juga  dapat  dilakukan  oleh  petani.  Namun  terdapat beberapa pengecualian mengenai varietas apa yang dapat dilakukan propagasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dibebani PVT atas varietas tersebut, merupakan varietas yang dilindungi. Lebih  lanjut,  setiap  orang  selain  pemegang  hak  PVT  tidak  bisa  secara  bebas  menggunakan varietas yang dilindungi tersebut. Namun bukan berarti varietas tersebut tidak dapat digunakan, dikembangbiakkan,  atau  diperbanyak  (propagasi).  Varietas  yang  dilindungi  tersebut  dapat dipropagasi apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak PVT. Lebih lanjut dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (4) UU PVT, bahwa :
“(4)  Penggunaan  hasil  panen  yang  digunakan  untuk  propagasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.”
Persetujuan tersebut didapatkan melalui lisensi dan royalti (kompensasi bernilai ekonomis yang  diberikan  kepada  pemegang  hak  PVT  dalam  rangka  pemberian  lisensi).  Namun  yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah petani dapat melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi tersebut? Jawabannya hampir tidak bisa karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak  petani-petani  Indonesia  yang  status  ekonominya  masih  menengah  ke  bawah.  Petani- petani tersebut tidak mampu untuk “membeli” lisensi dari pemegang hak PVT. Mereka hanya bisa  bekerja  di  bawah  perusahaan-perusahaan  benih  besar  dan tidak  dapat  menggunakan  hasil panen untuk propagasi atas varietas-varietas yang dilindungi. Apabila mereka bekerja di bawah perusahaan-perusahaan benih (di mana telah ada perjanjian lisensi), maka petani-petani tersebut secara tidak langsung dapat menggunakan varietas yang dilindungi berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, namun untuk kepentingan dari si perusahaan tersebut dan bukan untuk kepentingan petani itu sendiri.
Dalam  UU  PVT,  petani  hanya  memiliki  “hak  istimewa”  atau  farmer’s  privilege  yaitu berupa  penggunaan  sebagian  hasil  panen  dari  varietas  yang  dilindungi,  sepanjang  tidak  untuk tujuan komersil (untuk keperluan sendiri, tidak untuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompok petani) (Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU PVT). Penulis  berpendapat  bahwa  “penggunaan  sebagian  hasil  panen  dari  varietas  yang  dilindungi” tidak  termasuk  penggunaan  hasil  panen  untuk  propagasi.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  penggunaan  hasil  panen  untuk  propagasi  yang  dilakukan  oleh  petani  hampir  kecil kemungkinan terjadi.
3. Hak Menuntut dari Pemulia Tanaman
Apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil panen  yang digunakan untuk propagasi  atas varietas  yang  dilindungi,  maka  yang  berhak  mengajukan tuntutan  adalah  pemegang  hak  PVT. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU PVT, yaitu :
“(1) Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri (2) Hak menuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT.”
Pemegang  hak  PVT  juga  memiliki  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi,  hal  tersebut  diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PVT, bahwa :
“(1) Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut ganti  rugi  melalui  Pengadilan  Negeri  kepada  siapapun  yang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.”
Dari beberapa rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa siapapun yang seharusnya memiliki hak PVT dapat menuntut pihak lain apabila kepadanya tidak diberikan hak PVT. Selain itu pemegang hak PVT, pemegang lisensi, atau pemegang Lisensi Wajjib, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain apabila mereka melakukan perbuatan dalam Pasal 6 (salah satunya adalah menggunakan hasil panen untuk propagasi).
Kemudian  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  pemulia  memiliki  hak  untuk menuntut?  Jika  dilihat  dari  penjelasan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  untuk menuntut tersebut hanya dimiliki oleh pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib. Oleh karena itu, perlu dilihat terlebih dahulu apakah pemulia yang dimaksud juga sebagai pemegang hak PVT?  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemulia adalah orang  yang  melaksanakan  pemuliaan  tanaman.  Pemulia  dapat  bekerja  sendiri  maupun  bekerja bersama-sama  dengan  orang  lain  dalam proses  kegiatan  pemuliaan  tanaman.  Lalu,  jika  dilihat mengenai definisi pemegang hak PVT dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu  : “(1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.” Dapat disimpulkan bahwa pemulia juga bisa sebagai pemegang hak PVT.
Namun perlu diperhatikan bahwa pemegang hak PVT hanya dapat dipegang oleh salah satu  dari  pemulia,  badan  hukum,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  PVT  dari pemegang hak PVT sebelumnya. Hal tersebut karena penggunaan kata “atau” dalam Pasal 5 ayat (1). Apabila pemegang hak PVT atas varietas tanaman A adalah badan hukum, maka pemulia atau pihak lain tidak dapat menjadi pemegang hak PVT atas varietas tanaman A tersebut. Hal tersebut juga berlaku ketika pemulia bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum, maka hak PVT dipegang oleh pihak yang memberi pesanan atau pihak yang memberi kerja. Jika hal tersebut terjadi, maka pemulia bukan sebagai pemegang hak PVT dan ia juga tidak memiliki hak untuk menuntut. Sebaliknya, jika hak PVT dipegang oleh pemulia maka ia dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran.
Sejauh  ini,  penulis  belum  menemukan  kasus  di  Indonesia  mengenai  pemulia  yang menuntut  pihak  lain  karena  melakukan  pelanggaran.  Mayoritas  kasus  yang  terjadi  seputar pelanggaran hak PVT, diajukan oleh badan hukum sebagai pemegang hak PVT. Salah satu kasus yang  terjadi  dan  terdapat  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  adalah  kasus  PT.  AGRI MAKMUR PERTIWI dengan terdakwa Ahmad Romdoni. Kasus tersebut bermula ketika Ahmad Romdoni  membeli  benih  jagung  manis  varietas  Talenta  (varietas  yang  dilindungi)  dari  petani mitra  PT.  AGRI  MAKMUR  PERTIWI,  yang  kemudian  dijual/diperdagangkan  kembali  oleh Ahmad Romdoni tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT (PT. AGRI MAKMUR PERTIWI) (Putusan No. 446/Pid.Sus/2019/PN Gpr).

## 5.KESIMPULAN
1. Konvensi UPOV 1991 tidak memberikan definisi mengenai propagasi maupun materi propagasi. Namun dalam beberapa pasal dalam UPOV 1991 telah menyebutkan mengenai propagasi yang
apabila  disimpulkan,  bahwa  propagasi  merupakan  aspek  penting  dalam  suatu  varietas  karena berkaitan  dengan  perkembangbiakkan  varietas.  Mengenai  materi  propagasi  ( propagating material ), UPOV mengaturnya dalam Explanatory Notes on Propagating Material Under The UPOV  Convention di  mana  terdapat  beberapa  faktor  yang  dipertimbangkan  menjadi  materi propagasi.
2. Propagasi  dapat  dilakukan  oleh  semua  orang  di  kebunnya  masing-masing.  Namun  menjadi berbeda  apabila  propagasi  tersebut  dilakukan  terhadap  varietas  yang  dilindungi.  Apabila  ingin melakukan propagasi atas varietas yang dilindungi tersebut, maka memerlukan persetujuan dari pemegang  hak  PVT  berupa  lisensi  dan  pembayaran  royalti.  Petani  dalam  hal  ini,  memiliki kemungkinan  kecil  untuk  melakukan  propagasi  atas  varietas  yang  dilindungi  untuk kepentingannya sendiri, karena jika dilihat dari biaya yang harus mereka keluarkan untuk royalti adalah  tidak  murah.  Sehingga  mayoritas  petani  dapat  melakukan  propagasi  atas  varietas  yang dilindungi apabila mereka bekerja di bawah suatu perusahaan benih dan untuk kepentingan dari perusahaan tersebut.
3. Hak  untuk  menuntut  pihak  lain  dan  menuntut  ganti  rugi  dimiliki  oleh  pemegang  hak  PVT. Pemulia  dalam  hal  ini  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  apakah ia  pemegang  hak  PVT atau  bukan, karena  pemegang  hak  PVT  terdiri  dari  pemulia,  atau  badan  hukum,  atau  pihak  lain  yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Pemulia dikatakan bukan sebagai pemegang hak PVT apabila hak PVT atas suatu varietas dipegang oleh badan hukum, atau pemulia bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan hukum. Jika demikian, maka pemegang hak PVT dipegang oleh pemberi pesanan atau pemberi kerja.  Oleh  karena  itu,  hak  menuntut  tidak  dimiliki  oleh  pemulia  melainkan  dimiliki  oleh pemegang hak PVT. Sebaliknya, apabila pemegang hak PVT adalah pemulia itu sendiri, maka ia juga memiliki hak untuk menuntut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Forum, T. E. A. P. V. P. (2018). Basic Principles of the UPOV Convention and Benefits of UPOV Memberships. http://eapvp.org/uploads/1_Basic-Principles-of-the-UPOV-Convention- and-Benefits-of-UPOV-MembershipMr.-Motomura.pdf.
Indonesia, Republik. 2000. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman . Indonesia.
International Convention for The Protection of New Varieties of Plants 1991, (1991).
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia . https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/propagasi
Nuraini, N. (2007). Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agri Bisnis . Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  67  Tahun  2006  tentang  Pelestarian  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya Genetik Tanaman, (2006).
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr. South  Australia,  B.  G.  (2017). What  is  plant  propagation  and  why  is  it  important?
https://www.botanicgardens.sa.gov.au/blogs/around-the-gardens/170416-what-is-plant- propagation
Sorensen, D. C. (n.d.). Plant Propagation . https://extension.umaine.edu/gardening/manual/propagation/plant-propagation/ UPOV.  (2017). Explanatory  Notes  on  Propagating  Material  Under  The  Upov  Convention . https://www.upov.int/edocs/expndocs/en/upov_exn_ppm.pdf .
UPOV. (2018). Benefits of the UPOV System .
https://www.upov.int/about/en/benefits_upov_system.html