Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9, No. 2, 2021, pp. 99-116 Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v9i2.2004
* Corresponding author Agung Nurrahman Institut Pemerintahan Dalam Negeri agung_nurrahman@ipdn.ac.id
Received: October 29, 2021 Revised:  November 25, 2021 Accepted:  December 2, 2021 Available Online: December 10, 2021

## Keefektifan Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
Dicky Meidyanto 1 , Romi Saputra 2 , Agung Nurrahman* 3
1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2,3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Corresponding Author: agung_nurrahman@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  penelitian  yaitu  masih  terdapat  penempatan  pegawai  yang  cenderung belum sesuai dengan prinsip “ the right man on the right place and the right job ”, masih terjadi kekosongan  jabatan  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  yang  seharusnya  diisi  oleh jabatan fungsional tertentu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan. Tujuan penelitian: untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitia kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 11 orang informan, observasi dan dokumentasi.  Temuan penelitian terdapat masih adanya kekosongan jabatan dan masih  ditemukannya  pegawai  yang  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan  latar  belakang pendidikannya.  Selain  itu,  kualitas  kinerja  pegawai  setelah  analisis  jabatan  selesai  juga  masih kurang memuaskan, dikarenakan masih adanya pegawai yang harus memulai pekerjaannya dari nol  alias  tidak  memiliki  pengalaman  sesuai  bidang  yang  ditempatinya.  Serta  belum  memenuhi Diklat  jabatan  yang  disyaratkan  dalam  syarat  jabatan.  Serta  pegawai  merasa  beban  kerjanya semakin berat akibat pemangkasan pegawai dan harus mengerjakan pekerjaan diluar kemampuan dan keahliannya. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dinas pada tahun 2020 ada beberapa bidang yang tidak mencapai target yaitu pengelolaan perpustakaan (29,41%) dan pengelolaan arsip dan dokumen negara (37,50%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keefektifan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan secara keseluruhan masih belum efektif.
Kata Kunci: Keefektifan, Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai

## ABSTRACT
The problem of this research is that there are still employee placements that tend to be not in accordance with the principle of "the right man on the right place and the right job", there are still  vacancies  in  the  Regional  Library  and  Archives  Service  which  should  be  filled  by  certain functional positions at the Library and Archives Service. Tarakan City area. The purpose of the study: to determine the effectiveness of the implementation of job analysis in the placement of employees  at  the  Regional  Library  and  Archives  Service  of  Tarakan  City,  North  Kalimantan Province. Qualitative research methods and data collection techniques through interviews with 11 informants, observation and documentation. The results of this study indicate that there are still vacancies and there are still employees who are placed not according to their educational background. In addition, the quality of employee performance after the job analysis is completed is also still unsatisfactory, because there are still employees who have to start their work from scratch or do not have experience according to the field they occupy. And have not fulfilled the
job training required in the job requirements. And employees feel their workload is getting heavier due to staff cuts and have to do work beyond their abilities and expertise. In addition, based on the results of the department's performance evaluation in 2020, there were several areas that did not  reach  the  target,  namely  library  management  (29.41%)  and  state  archives  and  document management  (37.50%).  The  conclusion  of  this  study  is  the  effectiveness  of  job  analysis  in  the placement of employees at the Regional Library and Archives Service of Tarakan City as a whole is still not effective.
Keywords: Effectiveness, Job Analysis, Employee Placement

## PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  dihadapi  negara  berkembang,  salah  satunya  adalah  pembangunan sumber  daya  manusia.  Dimana  persoalan  mengenai  rendahnya  sumber  daya  manusia  selalu menjadi perbincangan. Hal tersebut diperkirakan terjadi karena penempatan kerja atau tugas yang diberikan tidak sejalan pada kemampuan dan minat yang dimiliki (Kharie, Sendow, and Dotulong 2019). Salah satu langkah untuk memperbaiki rendahnya kualitas sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai adalah dengan meningkatkan keefektifan kerja agar organisasi tidak mengalami kerugian akibat ketidakefisienan anggaran dan akan berdampak pada pelayanan yang  diberikan  (Juntak  2013).  Steers  menunjukkan  bahwa  keefektifan  merupakan  hasil penggunaan satu atau lebih faktor produksi dalam setiap proses produksi (Juntak 2013). Artinya, keefektifan kerja berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia merupakan perwujudan dari proses produksi.
Sejak  diberlakukannya  undang-undang  Nomor  5  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  pada tahun 2014, pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan sumber daya aparatur. Hal itu diharapkan mampu menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional. Hal ini sejalan oleh pemikiran Kaho bahwa aparatur yang handal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terkhusus masyarakat di daerah (Kaho 2005). Namun dalam realisasinya, penempatan yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi harapan dan kualifikasi pegawai. Indikasi ini terlihat pada rendahnya hasil pengelolaan dokumen arsip yang capaiannya hanya 0% atau kategori sangat rendah. Hal ini terjadi karena 7 (tujuh) tenaga arsiparis dan pustakawan yang ditergetkan sampai dengan akhir tahun renstra tidak ada yang terealisasi. Artinya, tidak ada kandidat untuk mengisi jabatan  fungsional  dan  beberapa  calon  arsiparis  tidak  mampu  menyusun  dupak  sehingga  tidak dapat diangkat menjadi pejabat fungsional.
Berkaitan dengan hal tersebut, penempatan pegawai berperan dalam menerapkan prinsip “ The Right Man on The Right Place and The Right Job ”. Namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini tingkat produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil selama ini masih rendah. Hal ini memberi efek pada kinerja organisasi menjadi rendah juga. Salah satu penyebab yang diduga
sebagai  faktor  penghambat  menurut  Hasibuan  yaitu  pelaksanaan  analisis  jabatan  baik job description maupun job  specification yang  belum  maksimal  (Hasibuan  2014) . Fenomena  di lapangan saat ini juga mencerminkan adanya pegawai masih belum efektif dalam melaksanakan tugas  akibat  dari  pada  pelaksanaan  analisis  jabatan  aspek  penempatan  pegawai  belum dilaksanakan dengan baik.
Hal tersebut membuat pegawai tidak paham dan mengetahui pasti mengenai pekerjaan yang  harus  ia  lakukan  dalam  organisasi  tersebut.  Seperti  dikutip  dari  pernyataan  Kepala  Seksi Pengelolaan  Arsip  Daerah,  Dokumentasi  dan  Sistem  Informasi  kepada  media  online cerahnews.com yang ditulis oleh Prayudo (2019), bahwa: “Jika terdapat tenaga arsiparis ahli, tentu mereka sudah tahu tugas mereka, sehingga tidak perlu khawatir lagi dalam pengelolaan arsip-arsip yang  dititipkan  di  kami.  Saat  ini  pegawai  yang  bertugas  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan Daerah Kota Tarakan bidang kearsipan hanya sembilan orang. Pegawai tersebut belum memiliki keahlian pengelolaan arsip dikarenakan bukan keahlian mereka” (Prayudo 2019). Hal ini semakin dipertegas dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Bapak  Hery  Purwono  S.STP  selaku  Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota Tarakan  bahwa  memang  benar  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  sedang  kekurangan sumber  daya  manusia.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  data  yang  terdapat  dalam  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan bahwa:

## Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal pada Kinerja Pegawai Berdasarkan LAKIP
No. Faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Internal Eksternal 1. Belum seluruhnya pegawai dapat mengerjakan tuntutan tugasnya dan masih terdapat pegawai yang belum sesuai pada beban kerja Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  minat  dan  budaya  baca yang  seharusnya  sudah  ditanamkan sejak dini 2. Tidak maksimlanya hasil koordinasi dikarenakan  lemahnya  pemahaman  tugas pegawai Masih banyak instansi pemerintah/swasta  dan  masyarakat yang belum sadar arsip sehingga sering menganggap arsip itu tidak penting. 3. Orientasi  pola  pembinaan  pegawai  belum berdasarkan kinerja yang ditingkatkan - 4. Tiap  unit  kerja  belum  menata  sistem  terpadu terkait mekanisme dan pola kerja pegawai. -
Sumber: Diolah Penulis melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2019
Adapun  data  yang  diambil  dari  Daftar  Urut  Kepangkatan  dan  Peta  Jabatan  di  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan per September 2020, sebagai berikut:

## Tabel 2. Pejabat Struktural di DPKD Kota Tarakan Berdasarkan Persyaratan Jabatan
Jabatan Latar belakang pendidikan Pangkat golonga n Latihan jabatan keterangan Sesuai Tidak sesuai Kepala Bidang Kearsipan S1 IV/a Diklat PIM III √ Kepala Bidang Perpustakaan S1 IV/a Diklat PIM III √ Kasubbag Umum dan Kepegawaian S1 III/d Diklat PIM IV √ Kasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah S2 III/c - √ Kasubbag Perencanaan dan Keuangan S1 III/d - √ Kasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah S1 III/c - √ Kasi Pengelolaan Arsip Daerah, Dokumentasi, dan Sistem Informasi D3 III/b - √ Kasi Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Daerah - - - - -
Sumber: DUK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan
Merujuk pada tabel 2. dapat dilihat adanya ketidaksesuaian mengenai syarat jabatan pada jabatan struktural apabila merujuk pada syarat jabatan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Analisis  Jabatan  berupa  adanya pegawai  yang  belum  melaksanakan  latihan  jabatan  serta  adanya  kekosongan  pada  jabatan struktural  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota  Tarakan.  Hal  ini  sejalan  dengan pemikiran  Sudiro  dalam  Pakpahan  (2014),  yaitu  program  pendidikan  dan  pelatihan  secara terencana dan sistematik dapat menjadi upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tabel 3. Peta Jabatan Fungsional di DPKD Kota Tarakan
Jabatan Fungsional Jenis Jabatan Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang dibutuhkan Arsiparis Pelaksana 0 2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 0 2 Arsiparis Penyelia 0 2
Arsiparis Pertama 0 2 Arsiparis Muda 0 2 Pustakawan Pelaksana 0 2 Pustakawan Pelaksana Lanjutan 0 2 Pustakawan Penyelia 0 2 Pustakawan Pertama 0 2 Pustakawan Muda 0 2
Sumber: Peta Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan
Sementara  pada  tabel  3.  dapat  dimaknai  bahwa  jabatan  fungsional  arsiparis  dan pustakawan  tidak  ada  yang  mengisi  artinya  jabatan  tersebut  saat  ini  kosong.  Sehingga,  segala sesuatu  mengenai  pengelolaan  arsip  dan  perpustakaan  tidak  ada  yang  mengelola.  Hal  ini menyebabkan sasaran kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak tercapai pada tahun 2019.
Penelitian  dengan  objek  yang  sama  tentu  pernah  dilakukan.  Analisis  jabatan  yang dilakukan pada suatu organisasi berpengaruh signifikan dengan rekrutmen pegawai. Maknanya, analisis  jabatan  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  efektifitas  peningkatan  rekrutmen pegawai  (Irvianti  and  Adi  2010).  Analisis  jabatan  juga  dinilai  memiliki  pengaruh  yang  kuat terhadap kinerja pegawai (Arismunandar and Khair 2020). Merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, analisis jabatan pegawai memang perlu dan penting untuk dilakukan. Tujuannya, agar instansi atau organisasi dapat memperoleh gambaran dari spesifikasi atau deskripsi jabatan yang nantinya  dapat  dimanfaatkan  dalam  penentuan  calon  pegawai  (Preistia,  Mustam,  and  Lestari 2015).  Analisis  jabatan  juga  bisa  digunakan  sebagai  dasar  dalam  kegiatan  pelatihan  dan pengembangan bahkan untuk bahan evaluasi kinerja serta pemberian kompensasi bagi pegawai, bermanfaat bagi kegiatan rekrutmen dan seleksi pegawai (Muafi 2018). Dalam suatu organisasi, sebelum tercapainya penyeragaman pemhaman dan kemauan atas suatu pekerjaan, perlu dilakukan analisis. Mengingat, dalam menentukan masa jabatan seorang pegawai, perlu disesuaikan dengan kondisi dari pekerjaan atau jabatan tersebut (Christianty, Abdillah, and Nasution 2013). Analisis jabatan  berhubungan  dengan  penempatan  pegawai.  Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti tentang  implementasi  analisis  jabatan  dalam  penempatan  pegawai  mengungkapkan  hasil penghitungan variabel penempatan pegawai masih rendah (Astuti 2018).
Merujuk pada uraian di atas, diperoleh informasi bahwa penelitian ini memiliki kebaruan ( novelty ) dimana penelitian ini memfokuskan analisis menggunakan ukuran keefektifan. Penulis mengukur  keefektifan  analisis  jabatan  dengan  mempedomani  3  (tiga)  ukuran  keefektifan  yang disampaikan  Campbell  dalam  Steers  (1977),  yaitu:  1)  kuantitas,  menjelaskan  bagaimana  suatu organisasi dapat menjawab tuntutan lingkungan dalam menciptakan barang dan jasa; 2) mutu atau
kualitas,  ialah  mengedepankan  kinerja  produk  dan  jasa  yang  diukur  dari  pemenuhan  harapan pelanggan  yang  dapat  menghasilkan  penilaian  mutu;  3)  kepuasan  merujuk  pada  perasaan  dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, pelanggan dan partisipan. Penelitian ini memfokuskan pada  identifikasi  permasalahan  yaitu  belum  optimalnya  analisis  jabatan  sehingga  penempatan pegawai  belum  sesuai  jabatan,  beban  kerja,  dan  kemampuannya,  penempatan  pegawai  yang cenderung belum sesuai dengan prinsip “ the right man on the right place and the right job ” yang berarti  dalam  penempatan  pegawai  belum  tepat  pada  tempatnya  serta  tepat  pada  jabatan  yang sesuai  dan  adanya  kekosongan  jabatan  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  yang seharusnya diisi oleh jabatan fungsional tertentu.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Menurut  Fraenkel  dan  Wallen  dalam Creswell  (2013),  mengatakan  bahwa  fokus  penelitian  kualitatif  adalah  hasil.  Metode  kualitatif biasanya  dilakukan  apabila  seorang  penulis  belum  mengetahui  dengan  jelas  mengenai  situasi permasalahan.  Dalam  kegiatan  penelitian,  penulis  melakukan  wawancara  dan  melakukan komunikasi tatap muka dengan beberapa informan untuk memperoleh keakuratan data, kejelasan dan kelengkapan informasi. Informan yang diwawancarai oleh penulis adalah berjumlah 11 orang, yaitu    Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah,  Kepala  Bidang  Kearsipan,  Kepala Bidang  Perpustakaan,  Kepala  Sub  Bagian  Umun  dan  Kepegawaian,  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan  dan  Keuangan  dan  Staf  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  sejumlah  6 orang.  Teknik  analisis  data  merujuk  pada  Miles  dan  Huberman  dalam  Silalahi  (2012)  yaitu: reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keefektifan Analisis Jabatan dalam Penempatan Pegawai
Dalam analisis ini penulis menggunakan beberapa kajian teoretis yang berhubungan dengan fokus  yang  diamati.  Dalam  keefektifan  analisis  jabatan  ini  penulis  menggunakan  ukuran keefektifan yang disampaikan Campbell dalam Steers (Steers 1977) dimana keefektifan terdiri dari 3 (tiga) ukuran, antara lain: 1) kuantitas, menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat menjawab tuntutan  lingkungan  dalam  menciptakan  barang  dan  jasa;  2)  mutu  atau  kualitas,  ialah mengedepankan kinerja produk dan jasa yang diukur dari pemenuhan harapan pelanggan yang dapat  menghasilkan  penilaian  mutu;  3)  kepuasan  merujuk  pada  perasaan  dan  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat, pelanggan dan partisipan.

## a) Kuantitas
Menjelaskan  bagaimana  suatu  organisasi  dapat  menjawab  tuntutan  lingkungan  dalam menciptakan barang dan jasa. Untuk mengetahui keefektifan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Kota Tarakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, penulis menggunakan beberapa indikator  untuk  melihat  tingkat  kuantitas,  yaitu:  penempatan  jumlah  dan  komposisi  pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya akan memudahkan suatu  Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  melayani  permintaan  dari  masyarakat.  hal  tersebut dikarenakan seorang pegawai sudah memahami dan mengetahui dengan betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Penempatan pegawai sesuai kemampuannya akan membantu dalam meniti  karir  ke  depannya  yaitu  mencari  jabatan  yang  lebih  tinggi  dengan  prestasi  kerja  yang dimiliki.  Apabila  prestasi  kerja  yang  dimiliki  tinggi,  maka  akan  berkesempatan  untuk mendapatkan promosi jabatan yang diajukan oleh atasan. Namun hal ini tidaklah mudah untuk mendapatkan promosi jabatan, harus ada beberapa tahapan yang dilewati dan memerlukan waktu yang cukup lama apabila ingin mendapatkan jabatan tinggi dengan prestasi kerja yang dimiliki. Analisis jabatan akan membantu suatu Organisasi Perangkat Daerah untuk meperoleh pegawai yang  sesuai  dan  dapat  diandalkan  dalam  bekerja.  Penggunaan  analisis  jabatan  akan  terlihat seberapa kemampuan pegawai pada saat menyelesaikan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ibu  Henni  Handayani,  S.H.  selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di kantor DPKD beliau mengatakan, bahwa:
“Analisis  jabatan  adalah  program  untuk  menempatkan  pegawai  sesuai  dengan kemampuan dan keahlian bidangnya. Penempatan pegawai didasarkan pada pendidikan dan  ditempatkan  pada  posisi  sesuai  kemampuannya  kemudian  akan  dinilai  kinerjanya dalam  beberapa  waktu  kedepannya.  Apabila  kinerjanya  baik  maka  pegawai  itu  akan mendapat promosi jabatan, dan sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak memuaskan maka pegawai bisa dimutasi sesuai dengan keahliannya. Namun saat hasil analisis jabatan telah ditetapkan,  dinas  perpustakaan  dan  kearsipan  masih  kekurangan  pegawai  dibidang fungsional yang tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pada dinas.”
Merujuk pada hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dengan adanya analisis jabatan akan membantu Organisasi Perangkat Daerah untuk mendapatkan pegawai yang bekerja sesuai dengan jabatan yang sedang diduduki. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah menggunakan spoil system yang mana penempatan pegawai berdasarkan dengan sistem kedekatan atau kekerabatan, sebelum adanya analisis jabatan. Hal tersebutlah yang memicu pegawai tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Apabila spoil system ini masih terjadi maka kesenjangan dalam penempatan pegawai akan terjadi karena pegawai  tidak  ditempatkan  sesuai  dengan  kemampuannya.  Fenomena spoil  system ini  menjadi tantangan bagi penyelenggaraan organisasi terutama pada era digitalisasi saat ini (Rahardi et al. 2020). Spoil  system juga  kerap  terjadi  pada  beberapa  instansi  terutama  dalam  hal  penempatan pegawai,  pengangkatan  pegawai,  seleksi,  atau  kegiatan  mutasi  dan  promosi  pegawai  (Lestari, Harahap, and Heriyanto 2018; Priska 2021; Yuanita 2017; Pratama, n.d.; Ulfah 2013; Sutte 2016).
Namun  seiring  berjalannya  waktu, spoil  system telah  digantikan  dengan  analisis  jabatan,  yang mana akan menguntungkan bagi Organisasi Perangkat Daerah karena mendapatkan pegawai yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya. Analisis jabatan merupakan program yang memang seharusnya  digunakan,  dikarenakan  dengan  adanya  analisis  jabatan  maka  suatu  Organisasi Perangkat  Daerah  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  mencapai  tujuan  yang  telah  disepakati bersama.
Berbicara tentang kuantitas maka yang dibahas adalah hasil atau output yang merupakan timbal  balik  dari penggunaan  analisis jabatan  pada  penempatan  pegawai.  Penempatan  pegawai menggunakan analisis jabatan dalam suatu daerah akan tercapai dengan baik apabila didasarkan atas  peta  jabatan  dan  syarat  jabatan.  Penempatan  pegawai  berdasarkan  atas  latar  belakang pendidikan yang dimiliki serta kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.
Diagram 1.
Persentase Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dengan Syarat Jabatan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  Kota Tarakan
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021 59% 41% Sesuai Kurang Sesuai
Berdasarkan hasil dari observasi di atas dapat diketahui bahwa pendidikan dari pegawai sebagian  besar  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  pendidikan  dari  jabatan  yang  didudukinya. Sebesar 59% atau 17 orang pendidikannya sudah sesuai dengan syarat jabatan, tetapi masih ada sebesar 41% atau 12 orang pegawai yang pendidikannya masih belum sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki berdasarkan hasil dari analisis jabatan yang telah dilakukan. Kesesuaian antara latar belakang  pendidikan  dengan  syarat  jabatan  sangatlah  penting  untuk  diterapkan  pada  semua pegawai. Apabila hal itu mampu terlaksana dengan baik maka akan tercapai penempatan pegawai yang ideal dan sesuai dengan analisis jabatan. Mengingat salah satu cara yang dapat dilakukan instansi  pemerintahan  dalam  melakukan  penempatan  pegawai  adalah  dengan  memperhatikan pengalaman  dan  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  calon  pegawai  atau  pegawai  tersebut  (Oktaria 2013;  Sastrohadiwiryo,  Siswanto  2002).  Penempatan  pegawai  yang  memperhatikan  kesesuaian latar belakang pendidikan, dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai tersebut (Pentana and Ardiani 2016). Dengan demikian, kinerja organisasi pun dapat meningkat.

## b) Kualitas
Mengedepankan kinerja produk dan jasa yang diukur dari pemenuhan harapan pelanggan yang dapat menghasilkan penilaian mutu. Dalam hal keefektifan analisis jabatan berkaitan dengan penempatan  dan  pengembangan  karir  pegawai  dilihat  dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakuakan wawancara dengan beberapa narasumber yang berpedoman pada indikator, yaitu: Analisis Jabatan membantu untuk mendapatkan kualitas kinerja pegawai  yang  lebih  baik  berdasarkan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya berdasarkan pada waktu dan keahliannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ibu Henni Handayani, S.H selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, bahwa:
“Dalam  penempatan  pegawai  sudah  sesuai  dengan  aturan  analisis  jabatan,  yang  mana penempatannya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keahlian  yang  dimilikinya.  Adapun analisis jabatan ini sangat membantu setiap pegawai untuk menghasilkan kinerja yang tinggi  dan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  keahliannya.  Maka  dari  itu,  penempatan pegawai  dengan  analisis  jabatan  akan  meminimalisir  adanya spoil  system dan meminimalisir adanya keluhan dalam memberikan pelayanan. Jadi secara umum analisis jabatan di dinas perpustakaan ini sudah cukup baik”
Merujuk  informasi  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas  atau  mutu  seorang  pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan sudah cukup baik. Karena pegawai telah ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta  telah  meminimalisir  adanya  keluhan  dalam  pelayanan.  Namun,  hal  ini  bertolak  belakang dengan hasil wawancara dengan Ibu Sutini, S.IP selaku Kepala Bidang Perpustakaan, mengatakan:
“analisis jabatan membantu organisasi dalam menentukan penempatan pegawai sesuai kemampuan dan keahlian. Namun, tetap saja dalam pelaksanaan masih belum maksimal. Contohnya,  dalam  pengelola  perpustakaan  yang  ditempatkan  di  bagian  perpustakaan justru pegawai yang sama sekali tidak pernah bekerja di bidang perpustakaan. Sehingga harus memulai dari nol dan tentunya kurang produktif”
Dari pernyataan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis jabatan dalam penempatan  pegawai  belum  maksimal  dikarenakan  adanya  pejabatan  Struktural  yaitu  Kepala Seksi  Pengelolaan  Perpustakaan  berlatar  pendidikan  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan perpustakaan, yaitu Pendidikan Biologi serta belum melaksanakan pendidikan dan latihan jabatan. Hal ini dapat dibuktikan dalam Tabel 5. tentang kesesuaian syarat jabatan dengan Diklat/Bimtek yang telah diikuti guna memenuhi syarat jabatan menurut analisis jabatan.

## Tabel  4.  Data  Diklat  Yang  Pernah  Diikuti  Pegawai  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan Daerah KotaTarakan Tahun 2020
No Jabatan Diklat/Bimtek yang Diikuti Kesesuaian dengan jabatan 1. Kepala DPKD - Bimtek Tindak Lanjut Laporan Pertanggungjawaban APBD - Diklat PIM TK. II - Manajemen Proyek - Perencanaan Pembangunan Daerah
Sesuai 2. Sekretaris DPKD - Bimtek OPDP Penggerak PPRG - Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Offline
- Diklat PIM TK. III - Peneliti Bagi Ajun PKB Madya
Sesuai
3. Kepala Bidang Perpustakaan
- Hukum Kontrak, Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak - Penyusunan HPS
- Perencanaan dan Penganggaran Resposife Gender (PPRG)
- Ahli Pengadaan Barang - Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Adum Tidak Sesuai 4. Kepala Bidang Kearsipan - Diklat Orientasi Perpustakaan - Diklat  dan  Studi  Banding  Manajemen  Otomasi  Layanan Perpustakaan
- Diklat PIM TK. III
Sesuai
5. Pengelola Perpustakaan Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 6. Pranata Kearsipan Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Implementasi Sistem E-Kinerja - Penyusunan Tata Naska Dinas Dan Pengelolaan Arsip
- Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ( SIKD )
- Analis Beban Kerja Berbasis Elektronik - Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- Diklat PIM TK.IV Sesuai 8. Kasie Pengelolaan Perpustakaan - Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tidak Sesuai 9. Kasie Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Daerah Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 10. Analisis Data dan Informasi - Diklat PIM TK.IV Tidak Sesuai 11. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan - Penyusunan Tata naskah Dinas Dan Pengelolaan Arsip - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- Manajemen Pusat Arsip
- Penyusunan LAKIP berbasis Elektronik - Penatausahaan Keuangan Daerah - Diklat Penyusunan laporan Kinerja Sesuai 12. Kasie Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - Diklat PIM TK.IV Sesuai 13. Kasie Pengelolaan Arsip - Modernisasi Kearsipan, Klafikasi & Jadwal Retensi Arsip Serta Pemeliharaan Arsip Tidak Teratur - Pengelolaan Arsip Bagi Sekretaris Desa/Kelurahan
- Teknis program Arsip Vital - Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil - Wisata Arsip - Manajemen Teknis Pengelolaan Kearsipan Daerah
Sesuai
14. Pengelola Perpustakaan Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 15. Pengelola Perpustakaan - Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur
- Penatausahaan Keuangan Daerah - Evaluasi Jabatan Tidak Sesuai 16. Bendahara Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 17. Pengadministrasi Perpustakaan - Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial - Diklat Perpustakaan - Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat Sesuai 18. Analis Data dan Informasi - Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penilaian Aset/Barang - Pengelolaan/Penataan Barang/Aset Daerah - Penatausahaan, Penilaian, Akuntansi dan Pelaporan Sesuai 19. Pengelola Perpustakaan - Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN - Implementasi Sistem E-Kinerja Tidak Sesuai 20. Pengelola Perpustakaan - Mekanisme  Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan - Bendaharawan Tidak Sesuai
21. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana - Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual - Program Aplikasi SIMDA Keuangan Sesuai 22. Pranata Kearsipan - Implementasi Teknis Perbendaharaan Tidak Sesuai 23. Pranata Restorasi Arsip Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 24. Pranata Kearsipan Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai 25. Pranata Restorasi Arsip - Bimbingan Teknis dan Konsultasi Arsip Statis - Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis - Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil Sesuai 26. Pengadministrasi Perpustakaan - Orientasi Perpustakaan Pola 100 jam Sesuai 27 Pengadministrasi Perpustakaan - Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik Bagi Aparatur Sipil Negara - Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah - pembantu Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai 28. Pengadministrasi Perpustakaan - Mekanisme  Pelaksanaan  Penatausahaan,  Penyusunan  DPA  dan Penyusunan Laporan Keuangan bag Pemda dan SKPD - Penatausahaan, Perbendaharaan, Prosedur Akuntansi - Bendahara Keuangan Daerah Tidak Sesuai 29. Pengadministrasi Umum - Bimbingan  Teknis  Penyusunan  Tata  Naskah  Dinas  dan Pengelolaan Arsip - Evaluasi Jabatan Untuk Penetapan Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara Sesuai 30. Pengadministrasi Perpustakaan Belum ada Diklat / Bimtek yang diikuti Tidak Sesuai

## Sumber: Diolah Penulis, 2021
Melihat data dari hasil observasi penulis tentang Diklat yang telah diikuti pegawai di Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota  Tarakan  dapat  diketahui  bahwa  pada  umumnya kesempatan  pegawai  dalam  mengikuti  pengembangan  kompetensi  masih  sangat  sedikit  dan terbatas. Dari 29 orang pegawai hanya 12 pegawai saja yang sudah mengikuti Diklat Teknis yang sesuai dengan jabatan yang didudukinya berdasarkan uraian jabatan dan syarat jabatan yang ada. Sisanya yaitu sebanyak 17 orang atau 41% masih belum sesuai dengan syarat jabatan yang ada. Masih  sedikitnya  kesempatan  dalam  mengikuti  Diklat  ini  juga  ditandai  dengan  sebanyak  17 pegawai  yang  belum  mengikuti  Diklat  yang  sesuai  dengan  jabatan  yang  didudukinya.  Padahal Diklat bagi para pegawai khususnya yang bersifat teknis tentunya akan sangat membantu pegawai dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai dalam bidang tertentu. Sehingga memberian kesempatan  bagi  pegawai  dalam  mengembangkan  kemampuannya  untuk  memberikan  kualitas kinerja yang maksimal.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur  pada  suatu  instansi adalah dengan menyeleggarakan Diklat yang sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Diklat yang diikuti pun perlu dilaksanakan secara sistematik dan terencana (Pakpahan 2014). Dengan kata lain, dibutuhkan perencanaan yang matang atau analisis kebutuhan Diklat terutama bagi pegawai atau sumber daya aparatur yang belum pernah mengikuti Diklat tetapi sudah menduduki jabatan.
Adanya  Diklat  yang  terencana  dan  sistematis  dilakukan  oleh  pegawai  dinilai  efektif  dalam meningkatkan kinerja pegawai tersebut (Dartha 2010; Wasahua 2017; Nasfi 2020; Rahmadani, Nasution, and Nasution 2013). Mengingat pentingnya Diklat terutama Diklat Teknis, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di bidang Pengelolaan Arsip dan Pengelolaan Perpustakaan dapat melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Diklat tersebut. Masih adanya pegawai yang belum sesuai antara latar belakang pendidikannya dengan jabatan yang ditempati maka diperlukan adanya pengembangan kompetensi bagi pegawai. Pengembangan kompetensi ini diharapkan  mampu  meningkatkan  kinerja  pegawai  menjadi  lebih  baik  dan  membantu  pegawai untuk memahami apa yang menjadi tugas dan pekerjaan dari masing-masing pegawai.

## c) Kepuasan
Kepuasan  lebih  berkaitan  akan  perasaan  masyarakat  terhadap  pekerjaan  pegawai  ASN serta peran mereka di suatu organisasi. Kepuasan pegawai dari berlakunya analisis jabatan dapat diketahui  dari  pendapat  pegawai  yang  merasakan.  Adapun  indikator  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  melakukan  wawancara  adalah:  Evaluasi  dan  pencapaian  kinerja  pegawai  agar memberikan  pelayanan  yang  memuaskan.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan  dengan mewawancarai 6 staf pegawai yang berasal dari berbagai profesi pegawai negeri sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di bidang Pengelolaan Arsip dan Pengelolaan Perpustakaan. Dari  6  (enam)  orang  staf  yang  diwawancarai,  4  diantaranya  menyatakan  kurang  puas  dengan pelaksanaan analisis jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan 2 diantaranya menyatakan  puas.  Hal  ini  dikarenakan  pegawai  merasa  beban  kerjanya  semakin  berat  akibat adanya  pemangkasan  pegawai  sejumlah  10  orang,  yang  mengakibatkan  pegawai  harus mengerjakan  pekerjaan  diluar  kemampuan  atau  bidang  yang  sesuai  dengan  keahliannya.  Hal tersebut membuat para staf yang rata-rata hanya lulusan SLTA/Sederajat dengan golongan II harus membantu mengerjakan pekerjaan jabatan fungsional tertentu yang sedang kosong, sebagai contoh salah satunya adalah staf pada bidang perpustakaan sebagai berikut:

## Tabel  5.  Perbandingan  syarat  Jabatan  Pengadministrasi  Perpustakaan  dengan  Jabatan Pustakawan Lanjutan
No. Jabatan Pengadministrasi Perpustakaan Jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan 1.  Pangkat/Golru : Pengatur Muda ( II/a) Pangkat/Golru : Penata Muda (III/a) 2.  Diklat 1) Penjenjangan: Diklat Prajabatan 2) Teknis: Diklat Perpustakaan Diklat 1) Penjenjangan : Diklat Prajabatan 2) Teknis : Pustakawan Jenjang ketrampilan
3.  Pengalaman Kerja : 1 Tahun di bidang : Perpustakan Pengalaman Kerja : di bidang : Perpustakaan 4.  Pengetahuan Kerja : 1) Pedoman terkait penataan bahan pustaka 2) Klasifikasi bahan pustaka Pengetahuan Kerja : 1) Peraturan terkait perpustakaan 2) Pengelolaan Perpustakaan 3) Pelayanan Perpustakaan 4) Pengembangan Perpustakaan 5.  Keterampilan Kerja : 1) Menyimpan bahan pustaka
2) Mengkalsifikasikan bahan pustaka
3) Mencatat bahan pustaka Keterampilan Kerja : 1) Mengumpulkan, menata koleksi bahan pustaka 2) melakukan penelusuran bahan pustaka 3) mempromosikan perpustakaan Sumber:  Diolah  dari  syarat  jabatan  analisis  jabatan  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah Kota Tarakan
Apabila mengacu pada tabel 5. di atas, tentu terlihat kesenjangan dan ketidaksesuaian syarat  jabatan.  Namun,  para  staf  pengadministrasi  perpustakaan  harus  membantu  untuk menjalankan  tugas  jabatan  fungsional  tertentu  yang  sedang  kosong.  Hal  ini  dilakukan  agar pelayanan bidang perpustakaan tetap dapat berjalan lancar, meskipun belum mampu memberikan penilaian kinerja yang cukup baik.
Merujuk  pada  hasil  observasi,  penulis  berpendapat  bahwa  dampak  dari  penempatan pegawai yang belum sesuai dengan syarat jabatan sangatlah berpengaruh terhadap hasil kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan kinerja dalam pengelolaan perpustakaan hanya terealisasi sebesar 58,82% atau hanya 29,41%. Angka ini masih jauh dari target organisasi dalam pengelolaan perpustakaan yaitu sebesar 50%. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ir. Eddy Suriansyah, M.Si, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada hari Selasa 2 Februari 2021, penulis menganalisa bahwa kepuasan pegawai sebagai komponen yang menerima dan merasakan langsung hasil analisis jabatan ini tentu tidak puas. Hal itu terjadi karena komposisi pegawai  pada  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  memang  belum  ideal  dan  belum  mencukupi. Sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh fungsional, harus dikerjakan juga oleh staf agar  tujuan  dari  organisasi  dapat  tercapai.  Meskipun  demikian,  untuk  mengatasi  polemik  ini Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  telah  mengajukan  kekurangan  pegawai  dan menyiapkan  opsi  bagi  pegawai  yang  ingin  melakukan  perpindahan  dari  jabatan  struktural  ke jabatan fungsional.
Diskusi Temuan Utama Penelitian . Analisis jabatan merupakan metode yang sangat tepat  dalam  upaya  manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  terkhusus  dalam  penempatan  pegawai. Melalui analisis jabatan yang baik maka tentunya manajemen PNS dalam suatu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) akan terwujud sesuai prinsip the right man on the right place on the right job. Dari penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa keefektifan analisis jabatan dalam penempatan  pegawai  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota  Tarakan  secara keseluruhan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kekosongan jabatan dan masih ditemukannya  pegawai  yang  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikannya. Selain itu, kualitas kinerja pegawai setelah analisis jabatan selesai juga masih kurang memuaskan, dikarenakan masih adanya pegawai yang harus memulai pekerjaannya dari nol alias tidak memiliki pengalaman  sesuai  bidang  yang  ditempatinya.  Serta  belum  memenuhi  Diklat  jabatan  yang disyaratkan  dalam  syarat  jabatan.  Serta  pegawai  merasa  beban  kerjanya  semakin  berat  akibat pemangkasan  pegawai  dan  harus  mengerjakan  pekerjaan  diluar  kemampuan  dan  keahliannya. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dinas pada tahun 2020 ada beberapa bidang yang tidak  mencapai  target  yaitu  pengelolaan  perpustakaan  (29,41%)  dan  pengelolaan  arsip  dan dokumen negara (37,50%). Belum efektifnya analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ini layaknya juga ditemukan dalam penelitian Ramdhani (2021)  yang menemukan fakta bahwa belum optimalnya analisis  jabatan  dikarenakan  rendahnya  kriteria  penilaian  tentang  analisis  jabatan  dalam penempatan  pegawai.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  penelitian  Yoga  dan  Sujianto  (2017) mengemukakan bahwa masih terdapat pengaruh partai politik pada penerimaan dan penempatan pejabat  serta  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  persyaratan  jabatan  lainnya,  yang  menjadi penyebab kurang tepatnya pelaksanaan analisis jabatan struktural.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  keefektifan  analisis  jabatan  dalam penempatan  pegawai  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota  Tarakan  secara keseluruhan  masih  belum  efektif.  Mengingat  pada  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  masih terdapat  kekosongan  jabatan  dan  masih  ditemukannya  pegawai  yang  ditempatkan  tidak  sesuai dengan latar belakang pendidikannya; masih adanya pegawai yang harus memulai pekerjaannya dari nol atau tidak memiliki pengalaman sesuai bidang yang ditempatinya serta belum memenuhi Diklat jabatan yang disyaratkan dalam syarat jabatan; pegawai merasa beban kerjanya semakin berat  akibat  pemangkasan  pegawai  dan  harus  mengerjakan  pekerjaan  diluar  kemampuan  dan keahliannya.  Oleh  karena  itu,  penulis  merekomendasikan  agar  sebaiknya  penyusunan  analisis jabatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seyogyanya berkoordinasi lebih baik dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sehingga lebih terarah. Serta dalam penyusunan analisis jabatan
juga diharapkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mampu memberi pengarahan dan pelatihan agar OPD dapat menyusun analisis jabatan dengan baik sehingga apabila ada proses rekrutmen pegawai maupun distribusi pegawai akan lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan masing- masing OPD. Upaya pengembangan kompetensi dan kualitas pegawai melalui seminar, workshop ataupun  diklat  juga  perlu  dilakukan  terutama  bagi  pegawai  struktural  yang  ingin  pindah  ke fungsional  ( inpassing ).  Hal  ini  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  solusi  guna  menutupi kurangnya  pegawai  fungsional  tertentu  di  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Kota Tarakan .

## DAFTAR PUSTAKA
Arismunandar, Muhammad Fizdian, and Hazmanan Khair. 2020. “Pengaruh Kompensasi, Analisis Jabatan Dan Pola Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan.” Jurnal Ilmiah Magister Manajemen 3 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fmaneggio.v3i2.5129.
Astuti,  Windry.  2018.  “IMPLEMENTASI  ANALISIS  JABATAN  DALAM  PENEMPATAN PEGAWAI  DI  BAGIAN  KEPEGAWAIAN  SEKRETARIAT  DPRD  KABUPATEN BANDUNG.” Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) 2  (3):  5–24. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp178-207.
Christianty, Erry, Willy Abdillah, and Nasution. 2013. “STUDI PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN  ANALISIS  JABATAN  PADA  SATKER  PELAKSANA  JALAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU.” The Manager Review Jurnal Ilmiah Manajemen 15 (2). http://repository.unib.ac.id/7116/1/vol 15 no 2 2013 lkp.pdf.
Creswell.  2013. Research  Design  Pendekatan  Peneliian  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Dartha, I Ketut. 2010. “Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kota Malang.” Jurnal Ekonomi Modernisasi 6 (2): 140– 60. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/36/618.
Hasibuan, Malayu S. P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Irvianti, Laksmi Sito Dwi, and Julius Adi. 2010. “Pengaruh Analisis Jabatan Dan Perencanaan Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Rekrutmen  Karyawan.” Journal  the  Winners 11:  1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.21512/tw.v11i1.695.
Juntak.  2013.  “IMPLEMENTASI  ANALISIS  JABATAN  DALAM  MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.” Jurnal Paradigma 2 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jp.v2i1.347.
Kaho, Josef Riwu. 2005. “Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Kharie,  Andini  Ramanti,  Greis  M.  Sendow,  and  Lucky  O.H  Dotulong.  2019.  “PENGARUH ANALISIS JABATAN, DISIPLIN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TERNATE.” Jurnal EMBA 7 (1).
Lestari, Miranty R, Tuti Khairani Harahap, and Meyzi Heriyanto. 2018. “Analisis Seleksi Dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Di Dinas Sosial Provinsi Riau.” Sorot 13 (1): 29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/sorot.13.1.29-36.
Muafi.  2018.  “Pemaparan  Dalam  Kegiatan  Focus  Group  Discussion ;  Analisis  Jabatan  Dan Manfaatnya Bagi Organisasi Pemerintah.” Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship 03 (01): 43–53. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/10013/8354.
Nasfi.  2020.  “PENGARUH  DIKLAT  KEPEMIMPINAN  DAN  PENGEMBANGAN  KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT.”
Al Fitrah: Jurnal Manajemen Pendidikan 8 (1).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v8i1.2025.
Oktaria,  Ayu.  2013.  “HUBUNGAN  PENEMPATAN  PEGAWAI  DENGAN  KINERJA
PEGAWAI  DI  KANTOR  DINAS  SOSIAL  PROVINSI  SUMATERA  BARAT.” Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan 1 (1): 26–35. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/bmp.v1i1.2678.
Pakpahan, Edi Saputra. 2014. “PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP
KINERJA  PEGAWAI  (STUDI  PADA  BADAN  KEPEGAWAIAN  DAERAH  KOTA MALANG).” Jurnal Administrasi Publik 2 (1). http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/347.
Pentana,  Sopi,  and  Winda  Ardiani.  2016.  “DAMPAK  LATAR  BELAKANG  PENDIDIKAN,
PELATIHAN  DAN  PENEMPATAN  PEGAWAI  TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI.” Jurikom Jurnal Riset Komputer 3 (5).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v3i5.67.
Pratama,  Muhammad  Aldian  Rizqi.  n.d.  “PENGANGKATAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL DALAM  JABATAN  STRUKTURAL.”  https://www.researchgate.net/profile/Muhammad- Aldian- Pratama/publication/337195442_PENGANGKATAN_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL_DAL AM_JABATAN_STRUKTURAL/links/5dcac2a5299bf1a47b32ed7c/PENGANGKATAN- PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DALAM-JABATAN-STRUKTURAL.pdf.
Prayudo,  Rengga.  2019.  “DAPD  Kota  Tarakan  Kekurangan  Arsiparis.”  Cerah  News.  2019. https://cerahnews.com/daerah/dapd-kita-butuh-arsiparis/.
Preistia,  Preistia,  Mochammad  Mustam,  and  Hesti  Lestari.  2015.  “ANALISIS  JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  JAWA  TENGAH.” Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review 4  (2). https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.8344.
Priska, Andini. 2021. “PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI BAGIAN UMUM DIKANTOR
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.” UIN Raden Fatah Palembang.
http://repository.radenfatah.ac.id/9032/.
Rahardi, Fauzi Hafizh, Andi Bayu Daffa, Tandri Ajeng, and Maudi Yuningsih Partotaruno. 2020. “Spoil  System  Sebagai  Tantangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Era  Digitalisasi.”
Prosiding Simposium Nasional ''Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.O" 0 (0): 1378–1401. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/PSNIP.Vol0.No0.II|1378-1401.
Rahmadani, Afri, Irwan Nasution, and Thamrin Nasution. 2013. “PENGARUH PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KERJA PADA POLDA SUMATERA UTARA.” Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31289/publika.v1i1.1414.
Ramdhani,  Rommy  Mochamad.  2021.  “IMPLEMENTASI  ANALISIS  JABATAN  DALAM PENEMPATAN  PEGAWAI  DI  BAGIAN  KEPEGAWAIAN  SEKRETARIAT  DPRD KABUPATEN SUBANG.” Jurnal Al Amar 2 (3).
Sastrohadiwiryo, Siswanto, B. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Refika Aditama.
Steers,  Richard  M.  1977. Organizational  Effectiveness,  A  Behavioral  View .  Santa  Monica, California: Goodyear Publishing Cimpany, Inc.
Sutte,  Zakir  Hi  Tario  Daeng.  2016.  “PENEMPATAN  PEGAWAI  PADA  JABATAN STRUKTURAL  ESELON  II  DAN  III  DI  PEMERINTAH  DAERAH  PROVINSI
SULAWESI TENGAH.” Universitas Padjadjarani. https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/20384.
Ulfah,  Fitria.  2013.  “Pelaksanaan  Mutasi  Transfer  Dan  Promosi  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada Sekretariat Daerah Di Kabupaten Kapuas.” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal 2 (2): 276–86. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/899/792.
Wasahua,  Olos.  2017.  “Pengaruh  Kepemimpinan,  Diklat  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaketrans RI.” Sosio E-Kons 9 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v9i1.1691.
Yoga,  Ardina  Eka,  and  Sujianto.  2017.  “ANALISIS  JABATAN  STRUKTURAL  PADA
SEKRETARIAT  DAERAH  KABUPATEN  BENGKALIS.” Jurnl  Online  Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 4 (1).
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13203/12768.
Yuanita, Nita. 2017. “KAJIAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN PIMPINAN  TINGGI  PRATAMA  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN GARUT.” UNPAS. http://repository.unpas.ac.id/28243/.