## MENELISIK MEKANISME PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

## Ramdansyah Fitrah
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh Email: winramdan4783@gmail.com
Abstrak . Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, adapun alternatif pembentukan BUS di Indonesia adalah (1) Pendirian BUS dari awal, (2) Spin- off Unit  Usaha  Syariah,  (3)  Konversi  BUK  menjadi  BUS,  (4)  Merger,  (5)  Konsolidasi  dan  (6)  Akuisisi. Objek  dari  penelitian  ini  adalah  BUS  di  Indonesia  yang  berjumlah  13  dengan  menggunakan  laporan tahunan  yang diakses  melalui  website  masing-masing BUS. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  8  (delapan)  BUS  di  Indonesia  terbentuk  melalui  mekanisme  akuisisi  dan kemudian di konversi menjadi BUS. Khusus untuk BRI Syariah dan BTPN Syariah yang sebelumnya sudah memiliki  Unit  Usaha  Syariah,  maka  UUS  yang  telah  ada  kemudian  di  merger  ke  BUS  yang  sudah terbentuk.  Kemudian  2  (dua)  BUS  di  Indonesia  terbentuk  melalui  mekanisme Spin-Off ,  yaitu  pemisahan UUS dari BUK. Dan 1 (satu) BUS terbentuk dengan pendirian dari awal yakni Bank Muamalat Indonesia yang  merupakan  BUS  pertama  di  Indonesia.  Dan  sisanya  2  (dua)  BUS  dibentuk  melalui  mekanisme Konversi BUK menjadi BUS yaitu Maybank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.
Kata Kunci : pembentukan, bank umum syariah.

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana  ( Surplus Unit ) dengan  pihak  yang kekurangan dana ( Deficit  Unit ). Untuk  melaksanakan  peranan  tersebut,  3  (tiga)  kegiatan  operasional  utama  Bank  adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat  melalui  produk  giro,  tabungan  dan  deposito, kemudian  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  melalui  pinjaman  (kredit)  atau pembiayaan  serta  menyediakan  jasa  layanan  keuangan  seperti  Bank  Garansi, Electronic Banking dan Safe Deposit Box.
Ditinjau dari kegiatan operasionalnya, Bank dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis yaitu  Bank  Konvensional  dan  Bank  Syariah.  Perbedaan  mendasar  antara  Bank Konvensional  dan  Bank  Syariah  dapat  dilihat  dari  prinsip  operasinya  dimana  Bank Konvensional  menjanjikan  bunga  tetap  kepada  Deposan  atas  dana  yang  disimpan nasabah,  disisi  lain  Bank  Konvensional  juga  menetapkan  bunga  kredit  tetap  atas pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabahnya.  Sedangkan  pada  Bank  Syariah,  nasabah sebagai  pemilik  dana  mendapatkan  bagi  hasil  yang  tidak  tetap,  tergantung  pada pendapatan atas dana  yang disimpan nasabah. Sementara untuk nasabah  yang menerima pembiayaan  akan  memberikan  imbal  hasil  bagi  bank  dalam  bentuk  bagi  hasil,  margin atau sewa.
Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era

## Jurnal As-Salam, 1(3) September - Desember 2017
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
Undang-Undang  Nomor  1998  kebijakan  pembangunan  hukum  perbankan  menggunakan sistem  perbankan  ganda  ( dual  banking  system ).  Berdasarkan  data  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  hingga  Bulan  Juli  2017  jumlah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  sebanyak 13  bank  dengan  jumlah  Kantor  Cabang  sebanyak  151,  Kantor  Cabang  Pembantu sebanyak 136 dan Kantor Kas 50 kantor (OJK, 2017).
Prinsip operasi Bank Syariah dengan distribusi keuntungan dan sharing risk yang lebih adil menjadi alasan yang disinyalir oleh beberapa ahli membuat ketahanan terhadap krisis  yang  lebih  baik  dibandingkan  Bank  Konvensional.  Kekuatan  perbankan  syariah dalam menahan dampak krisis telah terbukti pada tahun 1998, krisis ekonomi global saat itu  menyebabkan  hampir  semua  bank  konvensional  bangkrut.  Hanya  Bank  Muamalat sebagai satu-satunya Bank Syariah saat itu yang relatif kuat menahan krisis, meski hanya jalan  ditempat  tetapi  tidak  sampai  bangkrut. 1 Pada  semester  II-2008,  sejalan  dengan meningkatnya intensitas  krisis  global  yang ditandai  oleh bangkrutnya  Lehman Brothers, bank investasi terbesar ke-4 di AS, kepercayaan terhadap sistem perbankan global sempar goyah.  Meski  ekposure  perbankan  dan  lembaga  keuangan  Indonesia  terhadap  aset  dan lembaga keuangan bermasalah di global terbatas, imbas ke domestik tetap terasa melalui penarikan  dana  asing  dari  instrumen  keuangan  domestik.  Sementara  itu,  kinerja perbankan  syariah  relatif  tidak  terpengaruh  imbas  krisis  global,  sehingga  fungsi intermediasi berjalan optimal dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif rendah dan senantiasa mendukung pembiayaan sektor riil. Pertumbuhan aset dan pendanaan juga cukup tinggi dan mengesankan (BI, 2017).
Ketahanan Bank Syariah terhadap krisis memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem  syariah,  bahkan  beberapa  bank  konvensional  membuka  cabang  syariah  dan melakukan  konversi  total  ke  sistem  syariah.  Bank  konvensional  hanya  dapat  mengubah kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  izin  dari  Gubernur  Bank Indonesia.  Permohonan  izin  perubahan  kegiatan  usaha  diajukan  oleh  bank  kepada Gubernur  Bank  Indonesia.  Permohonan  ini  antara  lain  wajib  disertai  dengan  rancangan akta  perubahan  anggaran  dasar  yang  diantaranta  berisi  penegasan  bahwa  bank melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  syariah  serta  penempatan  Dewan  Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya. Setelah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha tersebut, bank  wajib  segera  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  (Arifin, 2009:45).  Bank  konvensional  juga  dapat  membuka  kantor-kantor  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Bank  yang  akan  membuka  kantor  untuk melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  terlebih  dahulu  wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Arifin, 2009:45).
Pada  tahun  2008  juga  muncul  trend  baru  pembentukan  bank  syariah  melalui mekanisme  akuisisi  dan  konversi  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah. Implementasimya  dapat  dilakukan  melalui  3  (tiga)  tahap  yaitu:  (1)  Bank  umum konvensional  yang  telah  memiliki  UUS  (unit  usaha  syariah)  mengakuisisi  bank  yang relatif  kecil  kemudian  mengkonversikannya  menjadi  syariah  dan  melepaskan  serta menggabungkan  UUS  dengan  bank  yang  baru  dikonversikan  tersebut.  (2)  Bank  umum konvensional  yang  belum  memiliki  UUS,  mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil  dan mengkonversikannya  menjadi  Syariah.  (3)  Bank  umum  Konvensional  melakukan pemisahan ( spin-off ) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri (Anshori, 2010:1).
1 m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/ls3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi- krisis-global, diakses pada tanggal 25 September 2017
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  kedalam  pertanyaan: bagaimana skema pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah Untuk mengetahui skema pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia .
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  jenis  data  yang digunakan adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang diakses melalui website bank yang bersangkutan. Analisis data menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan
1. Bank Syariah di Indonesia
Secara umum, bank adalah lembaga  yang melaksanakan tiga fungsi utama,  yaitu menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  memberikan  jasa  pengiriman  uang. Didalam  sejarah  perekonomian  umat  islam,  pembiayaan  yang  dilakukan  dengan  akad yang sesuai syariah telah menjadi  bagian dari tradisi umat islam  sejak zaman rasulullah SAW,  praktik-praktik  seperti  menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim  dilakukan  sejak  zaman  Rasulullah  SAW.  Dengan  demikian,  fungsi-fungsi  utama perbankan  modern,  yaitu  menerima  deposit,  menyalurkan  dana,  dan  melakukan  transfer dana  telah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  umat  islam,  bahkan sejak jaman rasulullah SAW (Karim, 2013:18).
Tahun 1990, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) membentuk  kelompok kerja untuk mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia.  Sebagai  hasil  kerja  Tim  Perbankan  MUI  tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di  Indonesia yaitu PT Bank Muamalat  Indonesia (BMI),  yang  sesuai  akte  pendiriannya,  berdiri  pada  tanggal  1  Nopember  1991.  Sejak tanggal  1  Mei  1992,  BMI  resmi  beroperasi  dengan  modal  awal  sebesar Rp.106.126.382.000,-.
Perkembangakan lembaga keuangan di Indonesia mulai dari sistem konvensional menjadi syariah tertuang dalam regulasi mengenai bank syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah Adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) (Soemitra, 2014:61).
1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  BUS  dapat  berusaha  sebagai  bank  devisa  dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri  atau  yang  berhubungan  dengan  mata  uang  asing  secara  keseluruhan  seperti transfer  keluar  negeri,  ingkaso  keluar  negeri,  pembukaan letter  of  credit, dan sebagainya.
2) Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  adalah  unit  kerja  dari  kantor  pusat  bank  umum konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  atau  unit  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  UUS  berada  satu  tingkat dibawah  direksi  bank  umum  konvensional  bersangkutan.  UUS  dapat  berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bentuk  hukum  BPRS  perseroan terbatas.  BPRS  hanya  boleh  dimiliki  oleh  WNI  dan/atau  badan  hukum indonesia,pemerintah  daerah,atau  kemitraan  antara  WNI  atau  badan  hukum indonesia dengan pemerintah daerah (Ismail, 2016:33).

## 2. Mekanismen Pembentukan Bank Umum Syariah
Pada  tahap  awal  perkembangannnya,  pemberian  layanan  syariah  dapat  ditempuh melalui  pembentukan  Bank  Umum  Sayriah  maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah. Kemudian  berkembang  di  tahun  1998,  yakni  ketika  pemberian  layanan  syariah  dapat dilakukan  dengan  melalui  Bank  Umum  Konvensional  dengan  mekanisme islamic window. Cara islamic  window yakni  terlebih  dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah (UUS) di Kantor Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. Selanjutnya pada tahun 2008,  muncul  trend  baru  yakni  pembentukan  Bank  Syariah  menggunakan  mekanisme akuisisi bank konvensional yang kemudian diikuti perubahan bank tersebut menjadi bank berdasarkan prinsip syariah.
a. Pendirian Bank Umum Syariah (BUS)
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pendirian  perbankan  syariah terdiri dari syarat kepemilikan, syarat permodalan, syarat kepengurusan, serta persyaratan lainya.Antara lain: 2
1) Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihak domestik dan pihak asing
2) Berbadan hukum indonesia dan harus dimiliki oleh sedikitnya dua warga negara Indonesia  (WHI),  atau  badan  hukum  Indonesia  (BHI)  atau  warga  negara  asing atau badan hukum asing (WHI/BHI) secara kemitraan.
3) Pemilik tidak termasuk daftar orang tercela DOT dan memiliki integritas.
4) Nilai  modal  disetor  paling  kecil  Rp.  1.000.000.000.000,-  (satu  triliun).  Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat  berupa  rupiah  atau  valuta  asing.  Bank  Indonesia  juga  baru  akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan.
5) Sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
6) Sumber  dana  modal  disetor  tidak  boleh  dari  sumber  yang  diharamkan  termasuk untuk tujuan pencurian uang.
7) Direksi tidak termasuk orang tercela
8) Direksi memiliki kemampuan dan integritas yang baik
9) Direksi berpengalaman dalam operasional bank sebagai pejabat eksekutif
10) Direksi  dilarang  memiliki  hubungan  keluarga  sampai  dengan  derajat  kedua termasuk besar dengan anggoata direksi lain atau anggota dewan komisaris.
11) Direksi  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  anggoata  dewan  komisaris,  direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
12) Direksi  dilarang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  memiliki  saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
13) Harus mendapat izin direksi bank indonesia.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
14) Dilaporkan  secara  tertulis  kepada  direksi  bank  indonesia  dan  mendapatkan persetujuan menteri kehakiman.
b. Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Mengenai  mekanisme  pemisahan  ( spin-off )  UUS  telah  diatur  secara  spesifik dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  11/01/PBI/2009.  Perlu  dicatat  bahwa (PBI) No 11/01/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah ini sebenarnya diubah dengan PBI No.  15/14/PBI/2013  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No 11/01/PBI/2009  tentang  Unit  Usaha  Syariah,  namun  redaksi  sejumlah  pasal  tetap dipertahankan seperti pemula.
Dua  cara  pemisahan  UUS  dari  BUK,  pertama  dengan  cara  mendirikan  Bank Umum Syariah (BUS) baru atau kedua dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada  BUS  yang  telah  ada.  Pemisahan  UUS  dengan  cara  pendirian  BUS  hanya  dapat dilakukan  dengan  izin  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  jasa  Keuangan).  Modal  yang disetor  sekurang-kurangnya  Rp.500.000.000  (lima  ratus  milyar).  Apabila  modal  yang disetor  kurang,  penambahan  bisa  dilakukan  dengan  bentuk  tunai  atau  tanah  dan  gedung yang digunakan untuk operasional BUS hasil pemisahan. Modal yang disetor BUS hasil pemisahan  wajib  ditingkatkan  menjadi  paling  kurang  sebesar  Rp.  1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) paling lambat sepuluh tahun setelah izin usaha BUS diberikan (BI, 2013). 3
c. Perubahan kegiatan usaha (Konversi) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi
Bank Umum Syariah (BUS)
Mengenai  konversi  diatur  dalam  PBI  NO.4/1/PBI/2002.  Permohonan  di  ajukan oleh  Direksi  Bank  konvensional  kepada  dewan  Gubernur  bank  Indonesia.  Tentang konversi  ini  diatur  kembali  dengan  PBI  No.8/3/PBI/2006  tentang  perubahan  kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan  prinsip  syariah  dan  pembukaan  kantor  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  oleh  bank  umum  konvensional.  Pada  intinya menguatkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap PBI No.4/1/PBI/2002.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 Tentang Perubahan  Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah,  menjelaskan syarat-syarat mengkonversikan bank konvensional menjadi bank syariah. 4
1) Anggaran dasar awal
2) Rancangan anggaran dasar
3) Misi dan visi perubahan kegiatan usaha
4) Risalah RUPS
5) Daftar calon pemegang saham, pengurus dan DPS beserta dokumen
6) Persyaratan pengalaman kerja bagi anggota direksi
7) Surat pernyataan terkait penambahan modal disetor
8) Rencana susunan organisasi beserta nama calon minimal penjabat eksekutif
9) Studi kelayakan dan rencana bisnis
10) Laporan keuangan
11) Rencana korporasi
3 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Pasal 41
4 Lihat  Juga Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/15/PBI/2009  tentang  perubahan  kegiatan  usaha  bank konvensional menjadi bank syariah.
12) Pedoman manajemen resiko
13) Sistem dan prosedur kerja
14) Rencana penyelesaian hak dan kewajiban
15) Bukti kesiapan operasional
16) Daftar jaringan kantor yang akan dijadikan kantor bank
d. Merger
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UUPT)  menggunakan  istilah  penggabungan  dengan  demikian merger adalah penggabungan  dari  dua  perusahaan  atau  lebih  dengan  cara  tetap  mempertahankan berdirinya  slah  satu  dari  perusahaan  dan  membubarkan  perusahaan  lainya  tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 5
Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  (UUPS), merger juga  disebut  penggabungan,  yakni  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  salah  satu  bank  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan  bank  lain yang  telah  ada  yang  mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari  bank  yang  menggabungkan diri  beralih  karena  hukum  kepada  bank  yang  menerima  penggabungan  dan  selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
e. Konsolidasi
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas disebut  dengan  peleburan,  yakni  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  perseroan atau  lebih  untuk  meleburkan  diri  dengan  cara  mendirikan  satu  perseroan  baru  karena hukum  memperoleh  aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan  yang  meleburkan  diri  dan  status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Konsolidasi dalam UUPS juga disebut peleburan, yakni perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh dua bank atau  lebih  untuk  meleburkan  diri  dengan  cara  mendirikan  satu  bank  baru  yang  karena hukum  memperoleh  aktiva  dan  pasiva  dari  bank  yang  meleburkan  diri  dan  status  badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
f. Akuisisi
Dalam  UUPT  disebut  dengan  pengambilalihan,  yakni  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  orang-perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi dalam  UUPS  disebut  dengan  pengambilalihan,  yakni  perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh  badan  hukum  atau  orang  perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham  bank  yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut.

## 3. Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Juli 2017 Bank Umum Syariah di  Indonesia  berjumlah  13  bank  yaitu  PT.  Bank  Aceh  Syariah,  PT.  Bank  Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT.  Bank  BNI  Syariah,  PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  PT.  Bank  Mega  Syariah,  PT.  Bank Panin  Syariah,  PT.  Bank  Syariah  Bukopin,  PT.  BCA  Syariah,  PT.  Maybank  Syariah Indonesia dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.
5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## a. Bank Aceh Syariah 6
Gagasan  untuk  mendirikan  Bank  milik  Pemerintah  Daerah  di  Aceh  tercetus  atas prakarsa  Dewan  Pemerintah  Daerah  Peralihan  Provinsi  Atjeh  (sekarang  disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  peralihan  Provinsi  Aceh  di  Kutaraja  (sekarang  Banda  Aceh) untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan  Atjeh,  NV”.  Dengan  ditetapkannya  Undang-undang  No.  13  Tahun  1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
Perubahan  bentuk  badan  hukum  menjadi  Perseroan  Terbatas  ditetapkan  dengan Akte  Notaris  Husni  Usman,  SH  No.  55  tanggal  21  April  1999,  bernama  PT  Bank Pembangunan  Daerah  Istimewa  Aceh  disingkat  PT  Bank  BPD  Aceh.  Pada  tanggal  9 September  2009.  Perubahan  nama  menjadi  PT.  Bank  Aceh  telah  disahkan.  Bank  juga memulai  aktivitas  perbankan  syariah  dengan  diterimanya  surat  Bank  Indonesia No.6/4/Dpb/BNA  tanggal  19  Oktober  2004  mengenai  Izin  Pembukaan  Kantor  Cabang Syariah  Bank  dalam  aktivitas  komersial  Bank.  Bank  mulai  melakukan  kegiatan operasional  berdasarkan  prinsip  syariah  tersebut  pada  5  November  2004.  Sejarah  baru mulai  diukir  oleh  Bank  Aceh  melalui  hasil  rapat  RUPSLB  (Rapat  Umum  Pemegang Saham  Luar  Biasa)  tanggal  25  Mei  2015  tahun  lalu  bahwa  Bank  Aceh  melakukan perubahan  kegiatan  usaha  dari  sistem  konvensional  menjadi  sistem  syariah  seluruhnya. Izin  operasional  konversi  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh
b. Bank Muamalat Indonesia 7
PT  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk  (“Bank  Muamalat  Indonesia”)  memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia  digagas  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  dan  pengusaha  muslim  yang  kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992.

## c.  Bank Syariah Mandir 8
Bank  konvensional  yang  merasakan  dampak  krisis  tahun  2008  diantaranya  PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara  dan  PT  Mahkota  Prestasi  juga  terkena  dampak  krisis.  BSB  saat  itu  berupaya untuk  keluar dari krisis  dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,  Bank  Exim,  dan  Bapindo)  menjadi  satu  bank  baru  bernama  PT.  Bank  Mandiri (Persero).  Kebijakan  ini  juga  menempatkan  sekaligus  menetapkan  PT  Bank  Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
PT  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  kemudiaan  melakukan  konsolidasi  dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai tindak lanjut dari keputusan
6 http://www.bankaceh.co.id, diakses pada tanggal 25 September 2017
7 http://www.bankmuamalat.co.id/, diakses pada tanggal 25 September 2017
8 https://www.syariahmandiri.co.id/,diakses pada tanggal 25 September 2017
merger  oleh  pemerintah.  Tim  yang  dibentuk  bertujuan  untuk  mengembangkan  layanan perbankan  syariah  di  kelompok  perusahaan  Bank  Mandiri,  sebagai  respon  atas diberlakukannya  UU  No.  10  tahun  1998,  yang  memberi  peluang  bank  umum  untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).
Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional  menjadi  bank  syariah.  Karena  itu,  Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah segera  menyiapkan  sistem  dan  infrastrukturnya,  sehingga  kegiatan  usaha  BSB  berubah dari  bank  konvensional  menjadi  bank  syariah  dengan  nama  PT  Bank  Syariah  Mandiri dengan  Akta  Notaris:  Sutjipto,  SH,  No.  23  tanggal  8  September  1999.  Kegiatan  usaha BSB  yang  berubah  menjadi  bank  umum  syariah  dikukuhkan  oleh  Gubernur  Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.
d. Bank Mega Syariah 9
Berawal  dari  PT  Bank  Umum  Tugu  (Bank  Tugu).  Bank  umum  yang  didirikan pada  14  Juli  1990  melalui  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.1046/KMK/013/1990 tersebut,  diakuisisi  CT  Corpora  (d/h  Para  Group)  melalui  Mega  Corpora  (d/h  PT  Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham  memang  ingin  mengonversi  bank  umum  konvensional  itu  menjadi  bank  umum syariah.  Keinginan  tersebut  terlaksana  ketika  Bank  Indonesia  mengizinkan  Bank  Tugu dikonversi  menjadi  bank  syariah  melalui  Keputusan  Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia
No.6/11/KEP.DpG/2004.  Pada  25  Agustus  2004,  BSMI  resmi  beroperasi.    Pada  tahun 2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.
e. BRI Syariah 10
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat  Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa  Arta  pada  19  Desember  2007  dan  setelah  mendapatkan  izin  dari  Bank  Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.  Bank  BRISyariah secara resmi beroperasi.  Kemudian PT. Bank BRISyariah  merubah  kegiatan  usaha  yang  semula  beroperasional  secara  konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
Aktivitas  PT.  Bank  BRISyariah  semakin  kokoh  setelah  pada  19  Desember  2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,  untuk  melebur  ke  dalam  PT.  Bank  BRISyariah  (proses  spin  off)  yang  berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku  Direktur  Utama  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk.,  dan  Bapak  Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.
f. BNI Syariah 11
Berlandaskan  pada  Undang-undang  No.10  Tahun  1998,  pada  tanggal  tanggal  29 April  2000  didirikan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  BNI  dengan  5  kantor  cabang  dan  31 Kantor Cabang Pembantu.
9 http://www.megasyariah.co.id/, diakses pada tanggal 25 September 2017
10 http://www.brisyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
11 http://www.bnisyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Bank  Indonesia  Nomor  12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di  dalam  Corporate  Plan  UUS  BNI  tahun  2003  ditetapkan  bahwa  status  UUS  bersifat temporer  dan  akan  dilakukan  spin  off  tahun  2009.  Rencana  tersebut  terlaksana  pada tanggal  19  Juni  2010  dengan  beroperasinya  BNI  Syariah  sebagai  Bank  Umum  Syariah (BUS).  Realisasi  waktu  spin  off  bulan  Juni  2010  tidak  terlepas  dari  faktor  eksternal berupa aspek regulasi  yang kondusif  yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dan  UU  No.21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.

## g. Bank Victoria Syariah 12
Awal  pendirian  Bank  Victoria  Syariah  bermula  dari  PT.  Bank  Swaguna  yang didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Pada  perkembangan  selanjutnya  saham  PT.  Bank  Swaguna  diakusisi  oleh  PT.  Bank Victoria  International  Tbk  sebesar  99,80  %   dan  selanjutnya  PT.  Bank  Victoria  Syariah telah  mendapatkan  Izin  Operasional  sebagai  Bank  Syariah  bedasarkan  SK  Gubernur Bank  Indonesia  No.  12/8/KEP.GBI/DpG/2010  tanggal  10  Februari  2010 dan  beroperasi penuh  secara  syariah pada  1  April  2010  beroperasi  secara  penuh  sebagai  Bank  Umum Syariah (BUS). Hingga sekarang, Bank Victoria Syariah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 8  (delapan)  kantor  Cabang  dan  11  (sebelas)  kantor  Cabang  Pembantu  yang  tersebar  di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

## h. Bank Jabar Banten Syariah 13
Pendirian  Bank  BJB  Syariah  diawali  dengan  pembentukan  Divisi/Unit  Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk  menggunakan jasa perbankan syariah pada saat  itu. Setelah 10  (sepuluh)  tahun  operasional  Divisi/Unit  Usaha  syariah,  dengan  persetujuan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.
Sebagai  tindak  lanjut  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  PT  Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten  Tbk.  maka  pada  tanggal  15  Januari  2010 didirikan  Bank  BJB  Syariah.  Pada  tanggal  6  Mei  2010  Bank  BJB  Syariah  memulai usahanya,  setelah  diperoleh  Surat  Ijin  Usaha  dari  Bank  Indonesia  Nomor  12/629/DPbS tertanggal  30  April  2010,  dengan  terlebih  dahulu  dilaksanakan  cut  off  dari  Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.
i. Bank Syariah Bukopin 14
PT  BANK  SYARIAH  BUKOPIN  (selanjutnya  disebut  Perseroan)  sebagai  bank yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  yang  bermula  masuknya  konsorsium  PT  Bank Bukopin,  Tbk  diakuisisinya  PT  Bank  Persyarikatan  Indonesia  (sebuah  bank konvensional) oleh PT Bank  Bukopin, Tbk., proses akuisisi  tersebut  berlangsung secara bertahap  sejak  2005  hingga  2008,  dimana  PT  Bank  Persyarikatan  Indonesia  yang sebelumnya  bernama  PT  Bank  Swansarindo  Internasional  didirikan  di  Samarinda, Kalimantan Timur.
12 http://bankvictoriasyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
13 http://bjbsyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
14 http://www.syariahbukopin.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
Dalam  perkembangannya  kemudian  PT  Bank  Persyarikatan  Indonesia  melalui tambahan  modal  dan  asistensi  oleh  PT  Bank  Bukopin,  Tbk.,  maka  pada  tahun  2008 setelah memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008  tanggal  27  Oktober  2008  tentang  Pemberian  Izin  Perubahan Kegiatan  Usaha  Bank  Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah,  dan  Perubahan  Nama  PT Bank  Persyarikatan  Indonesia  Menjadi  PT  Bank  Syariah  Bukopin  dimana  secara  resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.
j. BCA Syariah 15
Untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabah  akan  layanan  syariah,  maka  berdasarkan akta  Akuisisi  No.  72  tanggal  12  Juni  2009  PT.Bank  Central  Asia,  Tbk  (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.
Selanjutnya  berdasarkan  Akta  Pernyataan  Keputusan  di  Luar  Rapat  Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT  Bank  UIB  menjadi  PT  Bank  BCA  Syariah.  Akta  perubahan  tersebut  telah  disahkan oleh  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  dalam  Surat  Keputusannya  No.  AHU- 01929.  AH.01.02  tanggal  14  Januari  2010.  Pada  tanggal  yang  sama  telah  dilakukan penjualan  1  lembar  saham  ke  BCA  Finance,  sehingga  kepemilikan  saham  sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.
Perubahan  kegiatan  usaha  Bank  dari  bank  konvensional  menjadi  bank  umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010  tanggal  2  Maret  2010.  Dengan  memperoleh  izin  tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.
k. Bank Panin Syariah 16
Bank Panin Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin. Bank ini dulunya  bernama  Bank  Harfa  yang  berpusat  di  Surabaya  yang  berdiri  sejak  1990.  PT. Bank  Panin  Syariah  berdiri  dan  mulai  melaksanakan  kegiatan  usaha  dengan  prinsip- prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan  Gubernur  BI  No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009  tanggal  6  Oktober  2009  dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.
l. BTPN Syariah 17
BTPN  Syariah  lahir  dari  perpaduan  dua  kekuatan  yaitu,  PT  Bank  Sahabat Purbadanarta  dan  Unit  Usaha  Syariah  BTPN.  Bank  Sahabat  Purbadanarta  yang  berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi  oleh  PT  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional,  Tbk  (BTPN),  pada  20  Januari 2014,  dan  kemudian  dikonversi  menjadi  BTPN  Syariah   berdasarkan  Surat  Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014.
Unit  Usaha  Syariah  BTPN  yang  difokuskan  melayani  dan  memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank
15 http://www.bcasyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
16 https://www.paninbanksyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017
17 https://www.btpnsyariah.com/, diakses pada tanggal 26 September 2017
Tabungan  Pensiunan  Nasional  Tbk  sejak  Maret  2008,  kemudian  di spin  off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.
m.  Bank Maybank Syariah Indonesia 18
PT  Bank  Maybank  Syariah  Indonesia  awalnya  didirikan  dengan  nama  PT Maybank  Nusa  International.  Perubahan  nama  dan  kegiatan  usaha  menjadi  berdasarkan prinsip  syariah  dari  PT  Bank  Maybank  Indocorp  menjadi  PT  Bank  Maybank  Syariah Indonesia  didasarkan  pada  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar Biasa (RUPSLB).
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
12/60/KEP.GBI/DpG/2010  tanggal  23  September  2010,  Bank  memperoleh  izin  untuk merubah  kegiatan  usaha  bank  umum  konvensional  menjadi  bank  umum  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 11 Oktober 2010.
Berdasarkan  uraian  diatas,  mekanisme  pembentukan  13  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. BUS di Indonesia dan Mekanisme Pembentukannya
No. Bank Umum Syariah (BUS) Mekanisme Pembentukan 1. PT. Bank Aceh Syariah Konversi 2. PT. Bank Muamalat Indonesia Pendirian BUS 3. PT. Bank Victoria Syariah Akuisisi dan Konversi 4. PT. BRI Syariah  Akuisisi dan Konversi
 Untuk UUS : Merger ke BUS 5. PT. Bank Jabar Banten Syariah Spin-Off 6. PT. Bank BNI Syariah Spin-Off 7. PT. Bank Syariah Mandiri Akuisisi dan Konversi 8. PT. Bank Mega Syariah Akuisisi dan Konversi 9. PT. Bank Panin Syariah Akuisisi dan Konversi 10. PT. Bank Syariah Bukopin Akuisisi dan Konversi 11. PT. BCA Syariah Akuisisi dan Konversi 12. PT. Maybank Syariah Indonesia Konversi 13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah  Akuisisi dan Konversi
 Untuk UUS : Merger ke BUS
Sumber : Website Bank Umum Syariah (Diolah)
18 http://www.maybanksyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017

## Ramdansyah Fitrah

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  8 (delapan)  BUS  di  Indonesia  terbentuk  melalui  mekanisme  akuisisi  dan  kemudian  di konversi menjadi BUS. Khusus untuk BRI Syariah dan BTPN Syariah yang sebelumnya sudah  memiliki  Unit  Usaha  Syariah,  maka  UUS  yang  telah  ada  kemudian  di  merger  ke BUS  yang  sudah  terbentuk.  Kemudian  2  (dua)  BUS  di  Indonesia  terbentuk  melalui mekanisme Spin-Off ,  yaitu  pemisahan  UUS  dari  BUK.  Dan  1  (satu)  BUS  terbentuk dengan  pendirian  dari  awal  yakni  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  merupakan  BUS pertama  di  Indonesia.  Dan  sisanya  2  (dua)  BUS  dibentuk  melalui  mekanisme  Konversi BUK menjadi BUS yaitu Maybank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.
Saran  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  dijadikan masukan dan pertimbangan  yang berguna bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan, antara lain:
1. Bagi  kalangan praktisi,  Penulis menyarankan  agar Bank Umum  Konvensional  yang telah  memiliki  UUS  yang  bermaksud  membentuk  Bank  Umum  Syariah  segera merealisasikan  dengan  mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil  kemudian mengkonversikannya  menjadi  syariah  dan  melepaskan  serta  menggabungkan  UUS dengan  bank  yang  baru  dikonversikan  tersebut.  Sementara  bagi  Bank  umum konvensional  yang  belum  memiliki  UUS,  mengakuisisi  bank  yang  relatif  kecil  dan mengkonversikannya  menjadi  Syariah.  Atau  Bank  umum  Konvensional  melakukan pemisahan ( spin-off ) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri
2. Bagi peneliti selanjutnya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai keterbatasan. Penelitian ini belum menyentuh kesiapan baik dari segi sistem, modal maupun  infrastruktur  serta  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  BUK  dalam membentuk  BUS  baik  melalui  mekanisme  akuisisi  dan  konversi, spin-off, maupun melalui  pembentukan  BUS  dari  awal.  Untuk  itu,  peneliti  selanjutnya  bisa  lebih mendalam kajiannya terkait pembentukkan BUS.

## Daftar Pustaka
Anshori,  G.H.,  2010. Pembentukan  Bank  Syariah  Melalui  Akuisisi  dan  Konversi , (Yogyakarta :UUI Press).
Arifin, Z., 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Edisi Revisi, (Tangerang, Azka Publisher).
Bank Aceh, 2017. http://www.bankaceh.co.id, diakses pada tanggal 25 September 2017 Bank  BCA  Syariah,  2017.  http://www.bcasyariah.co.id/,  diakses  pada  tanggal  26 September 2017.
Bank  BNI  Syariah,  2017.  http://www.bnisyariah.co.id/,  diakses  pada  tanggal  26 September 2017.
Bank  BRI  Syariah,  2017. http://www.brisyariah.co.id/,  diakses  pada  tanggal  26 September 2017.
Bank  BTPN  Syariah,  2017.  https://www.btpnsyariah.com/,  diakses  pada  tanggal  26 September 2017.
Bank Indonesia (BI), 2017. Kinerja Sektor Keuangan Domestik di Tengah Krisis Global , Diakses dari www.bi.go.id/publikasi/document pada tanggal 25 September 2017.
,  2009.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/15/PBI/2009  tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.
Bank Indonesia, 2013. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Pasal 41.
Bank Mega  Syariah,  2017.    http://www.megasyariah.co.id/,  diakses  pada  tanggal  25
September 2017
Bank  Muamalat,  2017.    http://www.bankmuamalat.co.id/,  diakses  pada  tanggal  25
September 2017
Bank Panin Syariah, 2017. https://www.paninbanksyariah.co.id/, diakses pada tanggal 26 September 2017 Bank Syariah Mandiri, 2017.  https://www.syariahmandiri.co.id/,diakses pada tanggal 25
September 2017
Ismail, 2016. Perbankan Syariah , cet 4 (Jakarta-Kencana).
Karim,  A.,  2013. Bank  Islam  analisis  fiqih  dan  keuangan .  cet  9  (Jakarta:  Rajagrafindo persada).
Maybank  Syariah,  2017.  http://www.maybanksyariah.co.id/,  diakses  pada  tanggal  26 September 2017.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017. Statistik Perbankan Syariah Juli 2017 , September 2017.
Republika, 2017.  m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/ls3sl0-perbankan- syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global,  diakses  pada  tanggal  25  September 2017.
Soemitra, A. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , cet 4 (Jakarta : Prenada Media Group).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.