## DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGSI SETELAH PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN
(Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Treatment of Freign Refugees in Immigration Perspective)
M. Alvi Syahrin Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ma.syahrin@poltekim.ac.id

## Bangun Widodo Pangestu
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI widodobangun2@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menempatkan  norma  hukum  sebagai  dasar  fundamental  bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, telah  memberikan  pedoman  bagi  Indonesia  untuk  menangani  keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi. Rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana  skema  pengawasan  pengungsi  setelah  diterbitkannya Peraturan Presiden No mor 125 Tahun 2016 dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian menggunakan penelitian  hukum  normatif.  Pengawasan  pengungsi  di  Indonesia  yang  dibebankan  kepada  Rumah  Detensi Imigrasi sudah dijalankan dengan baik implementasinya di lapangan. Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan  pada  saat  pendeportasian  belum  menjawab  permasalahan  terkait  keberadaan  dan  kegiatan  pengungsi selama  di  Indonesia.  Walaupun  skema  pengawasan  sudah  diberikan  secara  jelas  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 125 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan aturan teknis, seperti Standar Operasional Prosedur yang mengatur  mekanisme  pengawasan  pengsungsi  bagi  seluruh  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Persoalan  lain  yang menjadi  perhatian  adalah  masalah  pembiayaannya,  pejabat  yang  mengurusi  pengawasan  pengungsi,  serta penjatuhan sanksi apabila terdapat kelalaian dalam hal pengawasan tersebut . Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian; Pencari Suaka; Pengungsi; Peraturan Presiden

## Abstract
As a state of law, Indonesia places legal norms as the fundamental foundation of the state. The issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees, has provided guidelines for Indonesia to deal with the existence of asylum seekers and refugees. The formulation of the problem studied is how  the  refugee  control  scheme  after  the  issuance  of  Presidential  Regulation  No.  125  of  2016  in  the immigration perspective. The research method uses normative legal research. The monitoring of refugees in Indonesia, which is imposed on the Immigration Detention Centre, has been well implemented. The monitoring scheme at the time it was found, at the shelter, outside the shelter, was dispatched to the destination country, voluntary repatriation, and at the time of deportation did not answer the problems related to the presence and activities  of  refugees  while  in  Indonesia.  Although  the  operation  scheme  has  been  clearly  provided  in Presidential Regulation No. 125 of 2016, it needs to be refined with technical regulations, such as the Standard Operating  Procedure  that  regulates  the  mechanism  of  controlling  refugees  for  all  Immigration  Detention Centre.  Another  issue  of  concern  is  the  issue  of  funding,  officials  in  charge  of  refugee  control,  and  the imposition of sanctions if there is negligence in the case of such operation.
Keywords: Immigration Operation; Asylum Seekers; Refugees; Presidential Decree

## PENDAHULUAN
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan  prinsip  bahwa  manusia  harus menikmati  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan fundamental  tanpa  diskriminasi.  Hak  yang dimiliki  pencari  suaka  dan  pengungsi  diatur secara  khusus  dalam  Kovensi  Tahun  1951  dan Protokol  Tahun  1967  tentang  Status  Pengungsi. Dalam  konvensi  tersebut  mengatur  mengenai kewajiban  oleh  negara-negara  pihak  dalam melaksanakan isi konvensi tersebut.
Tetapi  pada  saat  ini,  Indonesia  merupakan negara  yang  tidak  meratifikasi  Konvensi  Tahun 1951  dan  Protokol  Tahun  1967  tentang  Status Pengungsi. Konvensi tersebut merupakan instrumen mengenai status dan berbasis pada hak- hak pencari suaka dan pengungsi serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non- diskriminasi,  larangan  pengenaan  hukuman  dan larangan  pengusiran  atau  pengembalian  ( non- refoulment ).  Pada  dasarnya,  Indonesia  tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  konvensi tersebut.
Faktanya,  Indonesia  saat  ini  melakukan penanganan  dan  menjadi  negara  transit  bagi pencari suaka dan pengungsi yang hendak menuju Australia.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dengan jumlah  keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Saat  ini,  terdapat  sekitar  13,840  pengungsi terdaftar di kantor United Nations Human Rights Council (UNHCR) di Indonesia dan kebanyakan pengungsi  pada  saat  ini berasal  dari  Afganistan (55%), Somalia (11%), dan Iraq (6%). 1 Meskipun  Indonesia  tidak  meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, bukan  berarti  Indonesia  tidak  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia  yang  di  miliki  setiap  orang. Menurut konstitusi Indonesia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan  kehidupannya.  Setiap  orang  berhak  untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
1 M Alvi Syahrin, “Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia,” Opinio Juris 6, no. 2 (2019): 12–19, https://www.researchgate.net/publication/333719744_Solusi_ Moderat_Ditengah_Ketidakpastian_Keberadaan_Pengungsi_ dan_Pencari_Suaka_di_Indonesia.
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga  mengakui  bahwa  setiap  orang  berhak mencari  suaka  untuk  memperoleh  perlindungan politik dari negara lain. 2
Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan  pengungsi  pada  saat  ini  belum  diatur  dalam Undang-Undang  secara  khusus.  Penanganan pencari  suaka  dan  pengungsi  hanya  sebatas langkah  awal  dalam  rangka  pemeriksaan  dan penampungan.  Oleh  sebab  itu  Pemerintah Indonesia membentuk Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Luar  Negeri,  sehingga  Pemerintah  memiliki standar acuan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi  dilakukan  mulai  dari  penemuan, penampungan,  pengamanan,  dan  pengawasan Keimigrasian.  Pengawasan  Keimigrasian  yang dilakukan  dalam  rangka  memeriksa  ulang identitas,  meminta  keterangan  dalam  rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim),  dan  surat  pendataan  atau  kartu identitas khusus pengungsi.
Pada saat ini penanganan pencari suaka dan pengungsi  tidak  dilaksanakan  oleh  Kantor Imigrasi lagi. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016,  penanganan tersebut telah  dilaksanakan  oleh  instansi-instansi pemerintah.  Penanganan  tersebut  dilakukan  oleh Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Polisi Republik  Indonesia  (Polri),  Kementerian  / Lembaga  di  bidang  kelautan,  Imigrasi,  dan Pemerintahan Daerah.
Menurut Peraturan Presiden tersebut, Rudenim memiliki fungsi pengawasan
Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian dilakukan  pada  saat  ditemukan,  di  tempat penampungan  dan  diluar  tempat  penampungan, diberangkatkan  ke  negara  tujuan,  Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Rudenim bertugas dalam melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi. Pendataan  juga  dilakukan  pada  saat  orang  asing yang  diduga  pencari  suaka  dan  pengungsi ditemukan  meninggal  dunia  untuk  berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dilaporkan  kepada  Perwakilan  Konsulat  Negara bersangkutan. Selain itu Rudenim juga
2 M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_A sasi_Bermigrasi.
berkoordinasi  dengan  UNHCR  dalam  pendataan dan penempatan ke negara ketiga.
Pengawasan  Keimigrasian  tersebut  perlu dilakukan  karena  jumlah  pencari  suaka  dan pengungsi  yang  berada  di  Indonesia  terus meningkat.  Modus  pertama,  orang  asing  masuk secara  legal  dan  memiliki  Dokumen  Perjalanan yang  sah  dan  berlaku,  setelah  berada  di  wilayah Indonesia  dokumen  tersebut  dibuang  dan melaporkan  diri  kepada  Kantor  Imigrasi  atau Kantor  UNHCR  sebagai  pencari  suaka  dan pengungsi.  Modus  kedua,  orang  asing  masuk secara  legal  dan  memiliki  dokumen  perjalanan yang  sah  dan  berlaku,  setelah  berada  di  wilayah Indonesia melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau  UNHCR  sebagai  pencari  suaka  dan pengungsi tanpa menghilangkan Dokumen Perjalanannya. Modus ketiga, orang asing masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tanpa melalui Pemeriksaan  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  (TPI).  Biasanya  orang  asing  tersebut tidak  memiliki  dokumen  perjalanan  sah  dan berlaku.  Tetapi  terdapat  juga  orang  yang  asing yang  masuk  ilegal  tetapi  memiliki  dokumen perjalanan.  Modus  keempat,  orang  asing  yang diduga  sebagai  pencari  suaka  yang  ditemukan dalam keadaan darurat di perairan Indonesia yang dievakuasi menuju daratan terdekat oleh nelayan atau TNI Angkatan Laut. 3
Keadaan  yang  terjadi  di  atas  bukan  kasus yang  baru  terjadi  pada  saat  ini.  Kasus  tersebut kerap  terjadi  yang  dilakukan  oleh  pencari  suaka dan pengungsi yang menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi  dan  kantor  UNHCR.  Hal  ini  menjadi dilema hukum yang terjadi di Indonesia dalam hal menangani  orang  asing  yang  menyatakan  diri sebagai  pencari  suaka  dan  pengungsi.  Menurut hukum positif sedang berjalan di Indonesia setiap orang  asing  wajib  memenuhi  setiap  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Orang  asing yang  masuk  wajib  melalui  TPI  serta  memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang masih sah dan berlaku.  Jika  ketentuan  yang  berlaku  tidak dipenuhi,  Pejabat  Imigrasi  memiliki  wewenang dalam melakukan  penolakan  terhadap  keberdaan orang asing tersebut.
Sedangkan  menurut  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016,  Pemerintah  Indonesia berkewajiban  dalam  melakukan  penanganan
3 M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu,
“Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150–164, https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialekt
pencari  suaka  dan  pengungsi.  Penanganan  yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi  dilakukan  mulai  dari  penemuan, penampungan,  pengamanan,  dan  pengawasan Keimigrasian. Menurut Peraturan Presiden tersebut  khususnya  di  perairan  mengatur  bahwa, lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang  diduga  berisi  Pengungsi  yang  melakukan panggilan darurat.
Istilah  ‘pencari  suaka’  dan  ‘pengungsi’ secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.  Undang-Undang  Keimigrasian mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terhadap setiap  orang  yang  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia.  Ketentuan  tersebut  berlaku  untuk Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  Warga Negara  Asing  (WNA).  Penyebutan  WNA  dalam Undang-Undang  Keimigrasian  adalah  ‘orang asing’.  Pengertian  ‘orang  asing’  dalam  Undang- Undang  Keimigrasian  adalah  orang  yang  bukan warga negara Indonesia. 4
Sedangkan  pengetian  ‘pengungsi’  menurut Peraturan Presiden Nomor125 Tahun 2016 adalah orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  disebabkan  karena ketakutan  yang  beralasan  akan  persekusi  dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok  sosial  tertentu,  dan  pendapat  politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan  dari  negara  asalnya  dan/atau  telah mendapatkan  status  pencari  suaka  atau  status pengungsi  dari  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan  Pengungsi  di Indonesia.
Jika dilihat dari pengertian ‘pengungsi’ dari Peraturan  Presiden  tersebut  menyatakan  sebagai subjek ‘orang asing’. Segala ketentuan mengenai keberadaan  orang  asing  diatur  dalam  Undang- Undang  Keimigrasian  mulai  dari  pemeriksaan Keimingrasian, Izin Tinggal, serta pengawasannya.  Mencermati  hal  ini,  maka Pejabat Imigrasi akan mengalami kesulitan dalam melakukan  pengawasan  keimigrasian  karena pengungsi sendiri bukanlah orang asing sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan uraian di atas, maka  rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah bagaimana skema pengawasan pengungsi setelah
ika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_ di_Indonesia.
4 “Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (October 2018), https://drive.google.com/file/d/1BfjOKtZq6RJIxOrJW5oucm ZuRmGhIJVO/view.
diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 dalam perspektif keimigrasian.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait. 5
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan  mengidentikasi  dan  menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini. 6 3. Teknik Analisa Data Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir  induktif ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit. 7 Proses yang  terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas- asas  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma- norma  hukum  yang  dirumuskan  secara  umum dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi,  begitu  juga  seterusnya  secara  bolak- balik dalam proses campuran. 8

## PEMBAHASAN
Migrasi  pencari  suaka  dan  pengungsi  ke wilayah  Indonesia  tidak  lagi  melalui  pola tradisional,  tetapi  transaksional.  Mereka  masuk menggunakan  dokumen  resmi  dan  melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lalu mendaftarkan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status pencari
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.
6 M Alvi Syahrin, Metode Penelitian Keimigrasian , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode _Penelitian_Keimigrasian.
7 Ibid.
8 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.
9 Syahrin and Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.”
10 “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law,” in International
suaka  dan  pengungsi.  Sering  kali  status  tersebut disalahgunakan  untuk  kepentingan  tertentu. Mereka  menganggap  dirinya  kebal  hukum  (hak imunitas)  dari  aturan  positif  suatu  negara, termasuk melakukan tindak pidana di Indonesia. 9 Kehadiran pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak  signifikan  terhadap  kebijakan  negara penerima.  Hal  tersebut  juga  terjadi  di  Indonesia yang berupaya memberikan perlindungan terhadap  para  pengungsi  dan pencari suaka yang datang  ke  Indonesia. 10 Dalam  hal  ini  kewajiban negara  untuk  menghormati,  melindungi,  dan menegakkan  hak  asasi  manusia  bukan  hanya ditujukan  kepada  warga  negara  Indonesia  saja, tetapi juga meliputi warga negara dari negara lain yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  baik  mereka berada  secara  legal  ataupun  ilegal.  Jaminan  hak asasi  manusia  yang  disebutkan  didalam  Pasal  2 ayat  (1)  Kovenan  Hak  Sipil  Politik  berlaku  bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya”. 11
Penentuan status pengungsi bagi setiap orang yang melakukan registrasi sebagai pencari suaka di  UNHCR sangat  mudah  diberikan.  Proses pemberian  status  terhadap  setiap  orang  yang mengajukan  diri  sebagai  pencari  suaka  dan pengungsi  cenderung  tidak  objektif.  Tidak melibatkan  unsur  pemerintah  Indonesia  dalam menentukan  status  pengungsi,  sehingga  banyak pelanggar  keimigrasian  mengambil  alternatif sebagai  pencari  suaka  untuk  menghindari  sanksi sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Mahasiswa  dari  luar negeri  yang  masa  berlaku  izin  tinggalnya  telah habis,  dapat  dengan  mudah  mendapatkan perlindungan  dari  UNHCR sebagai  pengungsi, sehingga terbebas dari sanksi hukum keimigrasian.
Penegakan  hukum  bagi  pencari  suaka  dan pengungsi masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan
Conference on Indonesian Legal Studies (ID, 2018), https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils- 18/25903147.
11 M Alvi Syahrin, “Menakar Eksistensi Area Imigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menak ar_Eksistensi_Area_Imigrasi; M Alvi Syahrin, “Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional: Studi Filosofis Dan Ontologi Keilmuan,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): 63–76, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/3 156.
belum ada aturan yang mengikat terkait berbagai pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengungsi seperti mengendarai kendaraan bermotor, meninggalkan  akomodasi  hingga  melewati  batas ketentuan tanpa izin dari petugas yang berwenang. Beberapa  tindakan  yang  berpotensi  melanggar seperti melakukan aktifitas yang diduga menghasilkan uang (bekerja), menjalin hubungan dengan  wanita  warga  negara  Indonesia,  dan beberapa  pelanggaran  yang  mengakibatkan terganggunya ketertiban / ketenteraman masyarakat  hingga  kasus  pidana.  Sekalipun kesadaran  setiap  pengungsi  dalam  menjalani hidup  dalam  kepatutan  dan  kepatuhan  sebagai makhluk  sosial  adalah  faktor  utama  untuk menciptakan  tertib  di  tempat  akomodasi  dan masyarakat. 12 Adanya  tata  tertib  yang  baku merupakan sarana yang sangat vital, karena setiap individu  memiliki  tingkat  intelektualitas  yang berbeda, sehingga harus disamakan dalam bentuk aturan tertulis.
Instansi  Pemerintah  maupun  Lembaga Internasional  yang  terlibat  dalam  penanganan pengungsi  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2016 seharusnya sudah berperan aktif sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sejak diundangkan  pada  31  Desember  2016  hingga adanya  sosialisasi  perihal  peraturan  perundang- undangan  dimaksud,  peran  dinas  /  instansi pemerintah  belum  seluruhnya  berjalan  dengan optimal.  Tidak  adanya  penjelasan  pasal  demi pasal  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  menjadikan  pemahaman  yang berbeda  dan  menimbulkan  multitafsir  diantara setiap  instansi  dan  berakibat  lempar  tanggung jawab dalam penanganan permasalahan pengungsi, terutama di sektor pengawasan. 13
Pengawasan keimigrasian merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang  meliputi  pengamatan  dan  pemeriksaan segala kegiatan orang asing dimulai dari masuk ke Indonesia,  selama  berada  di  Indonesia  sampai kemudian  meninggalkan  Indonesia.  Pengawasan keimigrasian menurut Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terbagi dalam dua macam. Pertama, pengawasan  terhadap  warga  negara  Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau
12 M Alvi Syahrin, “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_E fek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
13 M Alvi Syahrin, “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsri
masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah  Indonesia.  Kedua,  pengawasan  terhadap lalu  lintas  orang  asing  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  serta  pengawasan  terhadap keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah Indonesia.
Pasal  66  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa pengawasan  orang  asing  menyangkut  tiga  hal yaitu:
a. Masuk  dan  keluar  orang  asing  ke  dan dari wilayah Indonesia;
b. Keberadaan orang asing di Indonesia;
c. Kegiatan  orang  asing  selama  berada  di wilayah Indonesia.
Masuk dan keluar orang asing adalah proses lalu  lintas  orang  asing  baik  melalui  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  maupun  tidak  melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keberadaan orang asing  di  Indonesia  menyangkut  izin  tinggal keimigrasian yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang  berwenang. 14 Kegiatan  orang  asing  di wilayah Indonesia adalah aktifitas pekerjaan yang dilakukan  atau  tingkah  lakunya  sesuai  dengan maksud kedatangan dan izin yang diberikan.
Pengawasan secara administratif dan pemantauan  secara  langsung  terhadap  aktifitas pengungsi  telah  dilakukan  Rumah  Detensi Imigrasi, sekalipun tidaklah dimungkinkan melakukan  pemantauan  setiap  pengungsi  selama 24  jam,  namun  secara  global  kegiatan  mereka dapat terpantau. Kewajiban pengungsi melapor ke Rumah Detensi Imigrasi secara rutin setiap bulan tidak  sepenuhnya  berjalan  optimal,  karena mempertimbangkan  jarak  yang  cukup  jauh dengan  tempat  akomodasi.  Demi  keamanan  dan keselamatan  pengungsi,  maka  petugas  Rumah Detensi  Imigrasi  yang  mendatangi  tempat akomodasi  untuk  kartu  kontrol  yang  harus  di sahkan setiap bulan. Pengawasan dan pemantauan yang  harus  dilakukan  secara  rutin  terkendala dengan  anggaran  Rumah  Detensi  Imigrasi  dan tahun sebelumnya yang sangat kecil, hingga tidak akan mungkin dilakukan setiap hari.
Sebagai  contoh,  terbatasnya  jumlah  petugas di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta  dalam melakukan pengawasan pengungsi masih kurang, sehingga  harus  melibatkan  pegawai  di  bidang  /
Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian,” in Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).
14 Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi.”
seksi  lain  untuk  membantu  pemantauan. 15 Pemahaman instansi terkait dalam memahami dan melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun  2016  sesuai  tanggung  jawabnya cenderung  parsial,  mengingat  permasalahan pengungsi  bukan  masalah  yang  populer  dan menarik,  juga  tidak  adanya  dukungan  akan penjelasan  yang  spesifik  di  dalam  pasal  demi pasal  pada  Perpres  tersebut.  Hal  ini  berakibat pemahaman yang  bias  oleh  masing-masing yang terlibat.
Data  yang  dirilis  oleh United  Nations  High Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  per  31 Januari 2017 menunjukkan bahwa jumlah imigran atau  pengungsi  yang  masuk  ke  Indonesia sebanyak  14.425  orang,  yang  terdiri  atas  8.039 pengungsi  dan  6.386  pencari  suaka.  Para pengungsi tersebut menyebar ke seluruh wilayah Indonesia  yaitu  2.177  orang  berada  di  Rumah Detensi Imigrasi, 2.030 orang di Kantor Imigrasi, 4.225 orang di Community  House , dan sebanyak 5.993 merupakan imigran mandiri. Pengungsi dan pencari  suaka  merupakan  salah  satu  kelompok masyarakat rentan, seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia,  sehingga  membutuhkan  perhatian khusus dan perlindungan negara untuk menghindari  eksploitasi  atau  dari  lingkungan yang berbahaya. 16
Lebih lanjut, Besmellah Rezaee mengemukakan bahwa: 17
“Pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia. Mereka tidak memiliki perlindungan  dari  negara  manapun  sampai dan kecuali mereka diberi. Situasi putus asa mereka  harus  mewajibkan  orang  lain  untuk memperlakukan  mereka  dengan  kesadaran penuh  kasih  bahwa  pengungsi  adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis.”
Pernyataan tersebut berarti bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal ataupun negara penerima. Perlindungan yang ada dari  negara  penerima  masih  sangat  minim. Begitupun dengan Indonesia, ada beberapa faktor yang mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses  penempatan  ke  negara  ketiga  secara permanen,  terbatasnya  bantuan  kebutuhan  dasar seperti  hak  atas  tempat  tinggal  dan  kesehatan), serta  keberadaan  institusi  (baik  kapabilitas  dan kapasitas)  Rumah  Detensi  Imigrasi  yang  harus didukung  dalam  pengelolaan  dan  penanganan pengungsi  dari  luar  negeri  dalam  kerangka penghormatan hak asasi manusia. Diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri, khususnya  menangani  masalah  pengungsi  serta komitmen  dalam  menghormati  dan  melindungi hak asasi manusia. 18
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125
Tahun
2016, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang membidangi urusan  pemerintahan  di  bidang  politik,  hukum, dan  keamanan.  Koordinasi  dimaksud  salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian  bagi  pengungsi  dilakukan  oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, di tempat  penampungan  dan    dil  uar  tempat penampungan,  diberangkatkan  ke  negara  tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. 19
15 Syahrin, “Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.”
16 M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57, http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/vi ew/331/pdf.
17 M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” Checkpoint (Depok: Akademi Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra n_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
18 M Alvi Syahrin, “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi
Sebagai Suatu Jus Cogens,” in Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Depok: Universitas Pancasila, 2018); M Alvi Syahrin, “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?,” in ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).
19 M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non- Refoulement,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembat asan_Prinsip_Non-Refoulement.

## Bagan I

## Skema Pengawasan Keimigrasian bagi Pengungsi dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
Dalam  praktek  sebelumnya  kewenangan pengawasan  keimigrasian dilakukan oleh  Kantor Imigrasi, sehingga peralihan kewenangan ini akan berdampak pada kapasitas dan kapabilitas institusi Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam  pengelolaan  dan pengawasan  pengungsi  dari  luar  negeri.  Dengan bertambahnya  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang Rumah Detensi Imigrasi terhadap pengungsi dan pencari suaka, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap restrukturisasi organisasi dan tata kerjanya.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  berkewajiban menetapkan kebijakan yang menunjang tugas dan wewenang  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam melaksanakan  Peraturan  Presiden  dimaksud mengingat  secara  kelembagaan  belum  adanya perubahan struktur organisasi sejak pelimpangan kewenangan  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka.  Oleh karena itu, belum adanya perubahan kelembagaan akan  mempengaruhi  berbagai  unsur  lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan  dalam  pelaksanaan  tugas  Rumah Detensi  Imigrasi  sebagai  akibat  banyaknya pengungsi  yang  harus  ditangani  Rumah  Detensi Imigrasi dengan keterbatasan pegawai, sarana dan prasarana. 20
Dalam  konteks  pengawasan  keimigrasian, baik  di  tempat  penampungan  maupun  di  luar penampungan,  sebagaimana  yang  telah  diatur  di
20 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Pe
dalam  Pasal  35  dan  Pasal  36  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016,  tentunya  dapat diasumsikan sebagai bentuk pengawasan keimigrasian yang bersifat adminstratif dan belum menyentuh  pada  aspek  penghormatan  hak pengungsi  sebagai  manusia,  terutama  dalam  hal menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya para pengungsi, yang  bersifat teknis. Mengingat permasalahan penanganan pengungsi dan pencari suaka,  baik  di  tempat  penampungan  dan  di  luar penampungan  sangat  beragam,  seperti  masalah sosial kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar, pemenuhan  hak-hak  ekonomi  dan  masalah lainnya.
Menarik  untuk  diteliti  tentang  bagaimana kapabilitas  dan  kapasitas  Rumah  Detensi  dalam penanganan  permasalahan  dimaksud  dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun  2016.  Meskipun  Indonesia  belum meratifikasi  Konvensi  Tahun  1951  dan  Protokol Tahun  1967  tentang  Status  Pengungsi,  namun Pemerintah  Indonesia  tetap  berkomitmen  dalam menghormati  hak  asasi  manusia  yang  berlaku secara universal. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan  dibentuknya  Peraturan  Presiden  Nomor 125  Tahun  2016.  Atas  dasar  itulah  Pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kinerja penanganan terhadap  pengungsi  dan  pencari  suaka  di Indonesia  agar  sesuai  dengan  penghormatan  hak
njaga_Gerbang_Negara; M Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleks i_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.
asasi manusia universal. 21
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07  Tahun    2016  tentang Penanganan  Imigran  Ilegal  menyatakan  bahwa Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk ke dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Unsur dari definisi di atas: 22
1. Imigran  Ilegal  adalah  “orang  asing”, berarti bukan warga negara Indonesia;
2. “masuk  ke  wilayah  Indonesia”  berarti migrasi  dari  luar  ke  dalam  wilayah Indonesia melalui batas negara Indonesia. Batas negara dibagi menjadi dua yaitu:
a. physical  borde, yaitu  wilayah negara  yang  berbatasan  langsung dengan wilayah negara lain;
b. administrative border, yaitu tempat keluar  atau  masuk  orang  ke  suatu negara  pada  titik  tertentu  pada wilayah yang memiliki
pemeriksaan  keimigrasian  seperti tempat  pemeriksaan  imigrasi  di
Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas;
3. “berada  di  wilayah  Indonesia”,  berarti berkedudukan  atau  sedang  berada  di wilayah Indonesia;
4. “tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan”, berarti
melanggar  atau  tidak  menaati  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  terutama Undang-  Undang  Nomor  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  asing yang  termasuk  dalam  kriteria  imigran  ilegal  di atas  merupakan  suatu  tindak  pidana,  dimana ancaman  pidananya  telah  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011.  Kriteria tindakan yang termasuk imigran ilegal adalah: 23
1. Masuk secara ilegal;
2. Tidak  memiliki  dokumen  atau  tidak sesuai prosedur keimigrasian;
21 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia; M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkem bangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
22 M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi
3. Tidak  memiliki  paspor,  visa,  dan  atau izin tinggal yang sah;
4. Tidak  melalui  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  di  Bandar  Udara  ataupun
Pelabuhan Laut; 5. Melewati perairan Indonesia menggunakan  perahu  motor,  karena mengalami  kerusakan,  keterbatasan logistik  atau  mengalami  kecelakaan kemudian  terdampar  di  pantai  dan ditangkap oleh aparat keamanan.
Namun dalam pelaksanaannya mereka yang tergolong  pancari  suaka  dan  pengungsi  tidak dapat  dikenai  sanksi  pidana  sebagaimana mestinya,  karena  mengingat  ketentuan  hukum nasional dan Konvensi Tahun 1951 yang memberi mandat  bahwa  mereka  harus  dilindungi  dan diberikan haknya sama layaknya manusia lainnya.
Peraturan  Nasional  yang  mengatur  antara lain:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979 tentang Ekstradisi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun 2016  tentang  Penanganan  Pengungsi dari Luar Negeri dan
7. Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-1489.UM08.05  tentang Penanganan Imigran Ilegal.
Peraturan  Internasional  yang  mengatur antara lain:
1. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 1948;
2. Konvensi Tahun 1951;
3. Protokol Tahun 1967.
Bagi  negara  bukan  peserta  Konvensi  Tahun
Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara _Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara; M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memak simalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
23 M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” JILS 3 (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/275 12.
1951  dan  Protokol  Tahun  1967,  keharusan memberikan perlindungan terhadap imigran ilegal yang  dianggap  sebagai  pengungsi  merupakan resolusi yang bersifat anjuran dan tidak memiliki kakuatan  yuridis.  Namun  demikian,  terkait Indonesia  tidak  meratifikasi  instrumen  tersebut, Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi  manusia  dan  dalam  pelaksanaannya  selalu
memperhatikan  hukum,  kebiasaan,  dan  praktek internsional.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  Indonesia  telah  bekerjasama  dengan UNHCR sejak tahun 1975. 24
Imigran  Ilegal  ( illegal  migrant )  merupakan istilah  lain  dari irregular  migrant .  Berikut beberapa  istilah  dan  definisi  imigran  legal (regular) dan ilegal (non-reguler) di negara eropa.

## Tabel I

## Defenisi Imigran Legal dan Ilegal di Negara Eropa

## Sumber:
Morehouse, Christal and Michael Blomfield. Irregular Migration in Europe. A Project of the Migration Policy Institute, December 2011.
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  pengertian imigran ilegal antara lain:
a. Masuk secara ilegal (UK);
b. Masuk dengan melawan hukum. Orang Asing  tidak  lagi  memiliki  izin  tinggal yang  diperlukan  dan  hak  untuk  tinggal diminta  untuk  meninggalkan  wilayah negara (Jerman);
c. Keberadaan  warga  negara  asing  yang tidak memiliki izin tinggal yang sah dan karena  itu  harus  meninggalkan  negara tersebut didefinisikan sebagai "melawan hukum dengan illegal stay " (Belanda);
d. Tidak  ada  definisi  legal  pada  produk hukum Spanyol untuk irregular migrant . Clandestine adalah orang yang
24 M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/iss ue/view/7; M Alvi Syahrin and Surya Pranata, “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967,” Jurnal Ilmiah
keberadaannya tidak sah (Spanyol);
e. Irregular  migrants adalah  orang  asing yang dalam suatu  keadaan / kedudukan yang irregular (Italia); dan
f. Nelegalni (tidak sah), melewati perbatasan  secara  ilegal,  berada  di wilayah  kedaulatan  tanpa  visa  dan  izin yang sah (Polandia).
Meskipun begitu istilah legal yang digunakan antara  negara  satu  dan  lainnya  berbeda-beda seperti irregular migrant , undocumented , unauthorized , clandestine dan illegal  migrant. Istilah  dan  definisi  legal  di  Indonesia  telah disebutkan  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tahun 2016. 25 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Direktur
Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_ Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Ko nvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.
25 M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018),
Jenderal ini yang dimaksud dengan imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah  Indonesia  tidak  sesuai  ketentuan peraturan perundang- undangan.
Prinsip non-refoulement di  atas  merupakan upaya perlindungan minimum terhadap pengungsi seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  33  Konvensi 1951. Komite Eksekutif UNHCR telah menetapkan  prinsip non-refoulement menjadi bagian dalam hukum internasional umum, karena konvensi  tersebut  sudah  menjadi jus  cogens . 26 Prinsip non-refoulement telah  dianggap  sebagai hukum  kebiasaan  internasional,  yang    bermakna seluruh    negara,    baik    telah    menjadi    Negara pihak  maupun  bukan,  pada  konvensi-konvensi pengungsi  dan/atau  hak  asasi  manusia  yang melarang  pengusiran,  berkewajiban  untuk  tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara  dimana  hidup  atau  keamanan  orang  itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.
Jus  cogens (dari  bahasa  Latin  yang  berarti hukum  yang  memaksa) merupakan  suatu  prinsip dasar    hukum  internasional  yang  diterima    oleh negara-negara  sebagai  suatu  norma  yang  tidak dapat  dikurangi  pelaksanaannya.  Sebagai jus cogens ,  prinsip non-refoulement harus  dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental  ini  telah diadakan untuk kepentingan  semua    orang    tanpa    memandang apakah  negara  sudah  menjadi  pihak  pada Konvensi  Tahun  1951  atau  belum  dan  tanpa memperhatikan  apakah  orang  tersebut  sudah diakui statusnya sebagai pengungsi atau tidak. 27 IOM sebagai  partner  UNHCR memiliki kewajiban  memberikan  dukungan  terhadap penganganan  pengungsi  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  primer  bagi  pengungsi.  Namun  sejak tanggal 15 Maret 2016, IOM membuat kebijakan bahwa  bagi  pengungsi  yang  telah  diregistrasi setelah  tanggal  tersebut,  tidak  diberikan  fasilitas apapun oleh IOM. Termasuk bagi pengungsi yang telah  menjalani  pidana  dan  dinyatakan  bebas,
https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regula si_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
26 M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058, http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_ 09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
27 Syahrin, “Kontroversi Penerapan Prinsip Non- Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens”; M Alvi Syahrin, “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Co gens_dalam_Protokol_2000.
1OM  tidak  memberikan  asistensinya,  sekalipun pada saat terjadinya pidana, pengungsi tersebut di bawah tanggungan IOM. 28
Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia  melibatkan  koordinasi  diantara  pihak Kepolisisan,  TNI,  Imigrasi,  IOM,  ,UNHCR, Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  setempat. Pencari  suaka  biasanya  tertangkap  oleh  pihak kepolisian,  TNI-AL,  maupun  ditemukan  oleh masyarakat setempat, yang kemudian diserahkan kepada  pihak  imigrasi.  Akan  tetapi  karena  tidak semua  wilayah  Indonesia  memiliki  Kantor Imigrasi, maka bagi masyarakat yang mengetahui kedatangan orang asing tersebut melaporkannnya kepada pihak Kepolisian yang kemudian melaporkannya secara langsung kepada Imigrasi. Selanjutnya  diserahkan  ke  UNHCR  untuk melakukan  wawancara  dan  pemeriksaan,  lalu menempatkan  mereka  di  suatu  tempat  mereka sebagai langkah awal.
Bagi  mereka  yang  masuk  secara  tidak  sah, maka  Kepolisian  dan  Pemerintah  Daerah berkoordinasi  dengan  Imigrasi  untuk  sementara waktu  menempatkan  mereka  di  Rumah  Detensi Imigrasi untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan  lebih  lanjut. 29 Apabila  orang  asing tersebut tenyata adalah imigran ilegal yang masuk ke  Indonesia  berdasarkan  motif  ekonomi  yaitu untuk  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik  tanpa ancaman  dan  perasaan  takut  sebagaimana  yang dimiliki    oleh  seorang  pencari  suaka  dan pengungsi, maka pihak Imigrasi akan memberikan  tindakan  administratif  (deportasi) berdasarkan  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 dengan berkoordinasi dengan IOM. 30 Tingkat  penanganan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia  dengan IOM dan UNHCR belum  bisa  mengurangi  pencari  suaka  dan pengungsi,  karena  jumlah  yang  masuk  tidak sebanding dengan jumlah mereka yang keluar dari wilayah  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  proses penempatan  ke  negara  ketiga  ( resettlement ) dan
28 M Alvi Syahrin, “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_ dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.
29 M Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114, https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39.
30 M Alvi Syahrin and Setiawan Saputra, “Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 139–164, http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/articl e/view/575.
pemulangan  sukarela  ( assisted  voluntary  return ) yang membutuhkan proses dan waktu lama. Bagi mereka yang ditolak permohonan status pengungsina oleh UNHCR, tidak dapat dipulangkan karena:
a. kedutaan tidak mengakui
kewarganegaraannya;
b. melarikan diri dari penanganan Imigrasi (saat menunggu proses deportasi).
Dari  proses  penanganan  tersebut  belum memberikan pengurangan yang sebanding dengan pertambahan jumlah  imigran ilegal di Indonesia. Dari  proses  awal  hingga  akhir,  jumlah  imigran ilegal tetap bertambah. Menunjuk pada kebijaksanaan  yang  selama  ini  dilakukan  yaitu penempatan  pada  Rumah  Detensi  Imigrasi  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  ternyata  memiliki masalah seperti:
1. Gangguan  psikologi  yang  dialami  oleh imigran  ilegal  karena  tidak  adanya kepastian  mengenai  jangka  waktu penentuan status pencari suaka ataupun pengungsi  dan  perasaan  diperlakukan seperti tahanan, sehingga menimbulkan konflik / aksi keributan dan pelarian dari Rumah Detensi Imigrasi.
2. Jumlah  imigran  ilegal  di  beberapa Rumah  Detensi  Imigrasi  melebihi kapasitas  yang  disediakan  dan  tidak sebanding dengan jumlah petugas.
Menunjuk  pada  kebijaksanaan  penempatan di  luar  tempat  penampungan  bagi  pencari  suaka dan  pengungsi,  yang  memungkinkan  mereka untuk  dapat  berkegiatan  di  tengah  masyarakat. Hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan masalah  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat karena  budaya  yang  dibawa  oleh  imigran  ilegal tersebut  berbeda  dengan  budaya  masyarakat setempat  seperti  halnya  perkawinan  campuran yang ilegal.

## KESIMPULAN
Keberadaan  pengungsi  asing  di  suatu  negara harus  diberikan  perlindungan  dan  hak-haknya. Mereka ini merupakan ancaman keimigrasian yang dilematis  terutama  saat  mereka  membawa  budaya dan  tradisi  yang  berbeda  terhadap  masyarakat setempat. Diperlukan upaya pengawasan yang lebih baik.  Pengawasan  pengungsi  di  Indonesia  yang dibebankan kepada Rumah Detensi Imigrasi sudah dijalankan  dengan  baik  implementasinya  di lapangan. Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan,  diberangkatkan  ke  negara  tujuan, pemulangan sukarela, dan pada saat pendeportasian belum menjawab permasalahan terkait keberadaan
dan  kegiatan  pengungsi  selama  di  Indonesia. Walaupun  skema  pengawasan  sudah  diberikan secara  jelas  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  perlu  disempurnakan  dengan  aturan teknis,  seperti  Standar  Operasional  Prosedur  yang mengatur mekanisme pengawasan pengsungsi bagi seluruh  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Persoalan  lain yang menjadi perhatian adalah masalah pembiayaannya, pejabat yang mengurusi pengawasan  pengungsi,  serta  penjatuhan  sanksi apabila  terdapat  kelalaian  dalam  hal  pengawasan tersebut.

## SARAN
1. Menerbitkan  SOP  pengawasan  pengungsi yang  berisi  petunjuk  teknis  tentang  status pengungsi, hak dan kewajiban keimigrasian  pengungsi,  pejabat  yang berwenang,  pembiayaan,  sanksi,  dan deportasi.
2. Membangun  sistem  komputerisasi  dan database berbasis biometrik  khusus  untuk pengungsi yang berada dalam pengawasan Rumah Detensi Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
Saut P. Panjaitan. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika . Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya,
2014.
Syahrin, M Alvi. “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/33 0534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Keda ulatan_Negara.
———. “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kej ahatan_Keimigrasian.
———. “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsri Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.”
In Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme . Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
———. “Hak Asasi Bermigrasi.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
———. “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” Checkpoint . Depok: Akademi Imigrasi,
2015.
https://www.researchgate.net/publication/33 0848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Eks pansi.
———. “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” Bhumi
Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/33
0776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_200 0. ———. “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-
Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In
Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara . Depok: Universitas Pancasila, 2018. ———. “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat
Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_ di_Perbatasan. ———. “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.”
Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigras i.
———. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam
Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /dejure/article/view/331/pdf.
———. Metode Penelitian Keimigrasian . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
———. “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/33 0776651_Pembatasan_Prinsip_Non- Refoulement. ———. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.”
Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114. https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/articl e/view/10/39.
———. “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di
Dunia.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753319_Perkembangan_Konsep_Nasionali sme_di_Dunia.
———. “Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional: Studi Filosofis Dan Ontologi Keilmuan.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): 63–76. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nura ni/article/view/3156.
———. “Posisi Dan Perkembangan Hukum
Pengungsi Internasional.” Bhumi Pura .
Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/33 0776497_Posisi_dan_Perkembangan_Huku m_Pengungsi_Internasional.
———. “Refleksi Hubungan Negara, Warga
Negara, Dan Keimigrasian.” Bhumi Pura .
Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warg a_Negara_dan_Keimigrasian.
———. “Rekonstruksi Paradigma Hukum
Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In ImmiTalk 2018:
Challenges in Border Protection . Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerb ang_Negara.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/33 0534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia.
———. “Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.” Opinio Juris 6, no. 2 (2019): 12–19. https://www.researchgate.net/publication/33 3719744_Solusi_Moderat_Ditengah_Ketida kpastian_Keberadaan_Pengungsi_dan_Penca ri_Suaka_di_Indonesia.
———. “The Immigration Crime and Policy:
Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” JILS 3 (2018): 175. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/ article/view/27512.
———. “The Implementation of Non-
Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.”
Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwija yalawreview/issue/view/7. Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/33 0533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasi an_di_Indonesia.
Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Uploa dFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_ 117.pdf. Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150– 164. https://www.researchgate.net/publication/33 0307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_ Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indone sia.
Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/33 0307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indone sia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tah un_1951_dan_Protokol_Tahun_1967. Syahrin, M Alvi, and Setiawan Saputra. “Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 139–164. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /kebijakan/article/view/575. “Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (October 2018).
https://drive.google.com/file/d/1BfjOKtZq6 RJIxOrJW5oucmZuRmGhIJVO/view.
“The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In International Conference on Indonesian Legal Studies . ID, 2018. https://www.atlantis- press.com/proceedings/icils-18/25903147. Yudha  Bhakti  Ardhiswastra. Penafsiran  dan Konstruksi Hukum . Bandung: Alumni. 2018.