ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.25240

## IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS DI DESA DUKUHDEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER)
Septy Nadyadiva Pristanti 1 , Sukidin 1 , Wiwin Hartanto 1
1 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: septynadya94@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  penelitian  ini  bermaksud  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  atau  tahapan implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi  kasus  di  Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember).  Jenis  penelitian  ini menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal telah melewati serangkaian tahapan atau proses model dari Jones. Pertama, pembentukan pola kemitraan pelaksana telah disusun secara sistematis dan baik. Kedua, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh aktor pelaksana masih belum optimal. Ketiga, penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sudah terstruktur dalam hal kinerja pelaksana, MoU, sumber daya keuangan dan peralatan, serta pembagian tugas kerja. Keberhasilan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat ditinjau dari respon pekerja informal melalui 3 (tiga) indikator, namun beberapa ada yang belum tercapai yaitu tingkat  kepatuhan pembayaran  iuran rutin  peserta  yang  mulai  menurun,  tingkat  partisipasi  pekerja  informal yang rendah dan belum mencapai keseluruhan pekerja informal, dan kualitas pelayanan pelaksana yang sudah baik.  Selama  pelaksanaan  progam  BPJS  Ketenagakerjaan  banyak  mendatangkan  manfaat  bagi  kelompok penerima manfaat, walaupun seringkali juga terdapat kendala yang menghambat kelancaran program secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi Program, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal

## PENDAHULUAN
Salah  satu  parameter  untuk  menilai  kemajuan  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  wujud  upaya pembangunan  nasional  yang  dilakukan.  Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  berupaya meningkatkan upaya pembangunan nasional dengan disesuaikan dengan amanat Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945.  Bentuk  dari  upaya  pembangunan  nasional  difokuskan  pada  aspek  tenaga  kerja yang  lebih  kompleks  seringkali  banyak  keterbatasan sosial  ekonomi.  Pembangunan  ketenagakerjaan terus diperbaiki oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan bentuk perlindungan kerja melalui jaminan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 1  mengartikan  bahwa  jaminan  sosial  merupakan  suatu  bentuk  atau  wujud  perlindungan  sosial  bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.
Langkah konkret ke depan pemerintah mulai merealisasikan bentuk jaminan sosial dalam wujud program BPJS Ketenagakerjaan, yang memiliki fungsi kebermanfaatan berupa penjaminan hidup secara sosial  ekonomi  terintegrasi  sebagai  wujud  tanggung  jawab  negara  kepada  masyarakat (Bpjsketenagakerjaan.go.id,  2017).  Kehadiran  BPJS  Ketenagakerjaan  didasarkan  pada  UU.  No.  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  UU.  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial.  BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  lembaga  yang  berasal  dari  proses transformasi  PT Jamsostek  (Persero)  per  1 Juli  2015.  Proses  perubahan  tersebut,  dikarenakan  faktor cakupan keikutsertaan dan orientasi pelayanan apabila sebelumnya hanya memprioritaskan pada sektor formal saja maka tahapan pengembangan selanjutnya juga mulai mengakses sektor informal. Dominasi jumlah pekerja pada sektor informal di Kabupaten Jember jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang
bekerja di sektor formal. Berdasarkan rincian data dalam terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Keadaan  Ketenagakerjaan Kabupaten  Jember  pada  tahun  2020  selama 3  (tiga)  tahun terakhir terjadi fluktuasi  persentase  yang  cenderung  tidak  stabil  namun  tetap  mempertahankan  dominasi  pekerja informal.
Persebaran sektor informal tidak hanya di daerah perkotaan saja, melainkan di pedesaan pun juga banyak  pekerja  informal  seperti:  petani,  peternak,  pedagang,  wirausaha,  buruh  harian,  dan  lainnya. Daerah  pedesaan  sangat  perlu  diprioritaskan  dalam  mengakses  program  BPJS  Ketenagakerjaan, mengingat  di  desa  juga  terdapat  keterbatasan  aspek  sosial  ekonomi  selayaknya  di  perkotaan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Vinda  Marchelly  selaku Staff  Account  Representative Khusus,  bentuk  realisasi  kepedulian  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kerja  terhadap masyarakat desa terutama pekerja informal diwujudkan dengan program “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.  Salah  satu  desa  percontohan  yang  terpilih  yaitu  Desa  Dukuhdempok  Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, desa ini terpilih atas pertimbangan kualitas karakteristik desa yang peduli dengan  perlindungan  kerja.  Charles  O.  Jones  (1996)  dalam  Agustino,  2020:169-170)  menyatakan bahwa  dalam  serangkaian  kegiatan  implementasi  program,  ada  3  (tiga)  macam  aktivitas  yaitu organisasi,  interpretasi,  dan  aplikasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu Mustika  Putri  selaku Penata Administrasi Peserta Khusus, pelaksanaan program dimulai dari pembentukan pola kemitraan, sosialisasi program, dan penerapan program.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasehan (Sekretaris Desa Dukuhdempok) bentuk kegiatan yang terus dilakukan adalah sosialisasi JKK, JHT, dan JKm/JK. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan  oleh  Perisai  secara  berkelanjutan,  sedangkan  pihak  Desa  Dukuhdempok  dan  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember cenderung lebih fleksibel menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat  sehingga  mengakibatkan  penurunan  tingkat  kesadaran  pembayaran  iuran  rutin  yang berdampak  pada  penonaktifan  status  keikutsertaan  (Maclever  (dalam  Ludiana  dkk.,  2019:149-150). Ukuran keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan dapat dinilai dari kedisiplinan pembayaran iuran rutin oleh peserta, akan tetapi realita di lapangan justru sering terjadi penunggakan atau keterlambatan. Pemerintah  Desa  Dukuhdempok  berupaya  mengoptimalkan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada pekerja informal dengan membantu pelayanan secara offline di kantor desa yang diserahkan ke Perisai. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Tahir, 2014:56-57), yang menyebutkan bahwa pada proses  implementasi  kebijakan  publik  terdapat  4  (empat)  aspek  meliputi:  siapa  pihak  yang  terlibat, konteks  hakikat  penyelenggaraan  asministrasi,  tingkat  kepatuhan,  dan  akibat  berupa  dampak  dari pengadaan  implementasi  kebijakan.  Proses  pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  didasarkan pada MoU Launching “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, yang merupakan pedoman dari proses penerapan kaidah Undang-Undang (Lester (dalam Winarno, 2012:147).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  mengenai  implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk mendeskripsikan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember).  Pemilihan  lokasi  penelitian  yang digunakan  yaitu  purposive  area  di  Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember. Subjek  penelitian  ini  yaitu  keseluruhan  pelaksana  program  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Desa Dukuhdempok.  Informan  utama  penelitian  terdiri  dari: Staff  Account  Representative Khusus  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  Penata  Administrasi  Peserta  (PAP)  Khusus  BPJS
Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  Kepala  Desa  Dukuhdempok,  2  (dua)  orang  Penggerak Jaminan  Sosial  (Perisai),  dan  6  (enam)  orang  pekerja  informal  yang  menjadi  peserta  program  BPJS Ketenagakerjaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari observasi partisipan  dan  wawancara  mendalam,  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  relevan.  Metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Komariah  dan  Satori  (2014:  218-220)  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal (studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember) telah melewati serangkaian proses atau tahapan yang sistematis dan terstruktur.

## Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan
Implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  (studi  kasus  di  Desa Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember)  terdiri  atas  3  (tiga)  tahapan  atau  proses aktivitas yang sesuai dengan pendapat Charles O. Jones (1996), meliputi:
1. Pembentukan pola kemitraan pelaksana
Proses  pembentukan  pola  kemitraan  pelaksana  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja informal  di  Desa  Dukuhdempok  telah  melewati  proses  panjang.  Awal  mula  dasar  dari  pola pembentukan kemitraan antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah Desa Dukuhdempok  sudah  terjalin  sejak  tahun  2016-2017.  Pertimbangan  prestasi  Kepala  Desa Dukuhdempok yang pernah menjadi pembicara dalam acara Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers di Markas PBB Jenewa Swiss, menjadi alasan untuk melakukan pendekatan hubungan mitra kerja melalui kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial ke pelaku usaha di Desa Dukuhdempok. Proses  hubungan  kemitraan  tersebut,  tidak  berjalan  lama  karena  keterbatasan  personal  dari  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  sehingga  berhenti  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Selama kerjasama  terputus,  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  bertemu  dan  mengadakan sosialisasi lanjutan ke kelompok tani di Desa Dukuhdempok dengan seorang penyuluh pertanian dari Dinas  Pertanian,  dan  antusias  kelompok  tani  pun  sangat  tinggi  terkait  respon  ketertarikan  untuk mengikuti program. Pada tahun 2018, dari pemerintah atau lembaga pusat memiliki sebuah program yakni  “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”  yang  merupakan  transformasi  dari  “Grebek Pasar”. Proses perubahan tersebut, dikarenakan faktor cakupan peserta agar tidak terpecah dan fokus pada  ranah  keseluruhan  pekerja  informal.  Adanya  program  “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan”  menarik  perhatian  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  untuk memulai dan memberikan penawaran bermitra kembali dengan pemerintah Desa Dukuhdempok dan diikutkan  dalam  lomba  nasional.  Secara  resmi  penawaran  tersebut,  diterima  dan  disahkan  lewat launching “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”  pada  oktober  tahun  2018  di  Desa Dukuhdempok.
2. Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan
Pelaksanaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan memang tidak dilakukan secara terus- menerus  sehingga  mengakibatkan  kurangnya  pemahaman.  Secara  teknis,  peran  Perisai  yang  paling mendominasi  dalam  mengupayakan  kegiatan  sosialisasi  manfaat  jaminan  sosial  dibandingkan  aktor pelaksana  program  lainnya.  Perisai  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan  pertimbangan  melihat peluang  kondisi  lingkungan  kebijakan  yang  cenderung  dilaksanakan  secara  personal  dari  rumah  ke
rumah ketika sedang menarik pembayaran iuran rutin peserta. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhdempok sebagai mitra kerja cenderung pasif atau hanya disisipkan ke dalam acara  pertemuan  rutin  desa.  Sebelum  pelaksanaan launching “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan” tidak ada sosialisasi khusus bagi pelaksana utama yang mengusung program di Desa Dukuhdempok,  segala  hal terkait rincian  penugasan  bagi pelaksana utama  hanya  diinformasikan  via surat yang diterima oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi  secara  teknis  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  hanya  dilakukan sekali  ketika launching “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”,  dan  dinilai  telah  berhasil mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat pekerja informal dalam memaknai manfaat mengikuti jaminan sosial program dari BPJS Ketenagakerjaan.
3. Penerapan program BPJS Ketenagakerjaan
Hubungan kemitraan program BPJS Ketenagakerjaan melibatkan pihak utama dan pendukung. Pihak  utama  yang  melaksanakan  terdiri  dari  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember, pemerintah  Desa  Dukuhdempok  Kecamatan  Wuluhan  Kabupaten  Jember,  dan  Perisai.  Pihak pendukung meliputi pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dan Camat Wuluhan yang melegalkan peresmian Desa Dukuhdempok sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”. Selain itu, masyarakat pekerja informal juga sekaligus sebagai pihak pendukung yang menjadi kelompok penerima manfaat. Penetapan Perisai dipilih dari Kader Posyandu dan Ibu-ibu PKK yang aktif bersosialisasi, yang secara khusus diberikan surat perintah kerja berupa sertifikat penanda tugas sebagai volunteer BPJS Ketenagakerjaan.
Selama  pelaksanaan  hubungan  kemitraan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  ada  seperangkat pedoman  SOP  yang  menjadi  dasar  dalam  mengatur  teknis  seluruh  aspek  kegiatan.  Pedoman  SOP tersebut, sudah tersusun sistematis lewat kesepakatan MoU BPJS Ketenagakerjaan. MoU merupakan kesepakatan perjanjian kerjasama antara pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dengan pemerintah  Desa  Dukuhdempok.  Proses  penyusunan  MoU  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan Kantor  Cabang  Jember  sebagai  konseptor  program.  Pemerintah  Desa  Dukuhdempok  hanya  sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan penolakan maupun persetujuan terkait isi dan nilai-nilai dalam MoU BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran MoU BPJS Ketenagakerjaan secara tidak langsung telah mewajibkan  dan  mengikat  pemerintah  Desa  Dukuhdempok  sebagai  mitra  kerja  untuk  memberikan pelayanan optimal. Maksud pelayanan tersebut, yaitu penyediaan stand bagi Perisai di kantor desa demi kemudahan masyarakat pekerja informal dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
Pengelolaan  anggaran  dan  peralatan  dalam  pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan dirincikan secara khusus untuk menghindari kesalahpahaman, karena dalam hubungan mitra kerja di Desa Dukuhdempok melibatkan banyak pihak. Pada Oktober tahun 2018, ketika Desa Dukuhdempok diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” besaran anggaran yang dikeluarkan yaitu senilai RP40.000.000,00-Rp60.000.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut, dikelola sepenuhnya oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Rincian penggunaan anggaran difokuskan pada pengadaan kegiatan sosialisasi ketika launching, dan pembuatan media promosi (mini billboard, pamflet,  brosur,  spanduk, banner, dan x-banner) di  desa.  Pemerintah  Desa  Dukuhdempok  hanya sebagai  pihak  yang  mengetahui  atau  tidak  sampai  pada  proses  menyetujui  besaran  pengeluaran anggaran. Pihak desa juga hanya sebatas mitra kerja yang lebih ke teknis melayani dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat pekerja informal di kantor desa, karena semua aplikasi atau perangkat lunak telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember.
Pembagian tugas dalam suatu pola kemitraan pelaksanan program BPJS Ketenagakerjaan dibagi dengan  menggunakan  sistem time  management berdasarkan  fungsi  pelayanan  setiap  bidang. Koordinator  program  dipimpin  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  yang
didukung oleh pemerintah Desa Dukuhdempok dan Perisai dalam pengelolaan secara teknis internal maupun eksternal. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember sebagai koordinator pemegang kuasa penuh memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya program, yang secara teknis dibantu oleh Perisai dalam hal layanan pendaftaran, pengajuan klaim, pembayaran iuran rutin, kendala keikutsertaan,  dan  kegiatan  penyebaran  informasi  manfaat  jaminan  sosial.  Dukungan  peran  juga dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhdempok yaitu dengan membantu pelayanan administrasi perihal legalitas surat-surat khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat pekerja informal.

## Respon Pekerja Informal dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
Implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  di  Desa  Dukuhdempok, dapat dinilai tingkat keefektifan programnya melalui respon pekerja informal yang tergabung dalam keikutsertaan jaminan sosial. Penilaian respon pekerja informal dapat diidentifikasi melalui 3 (tiga) hal yang sangat berpengaruh pada upaya kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
a. Tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta
Tingkat  kepatuhan  pembayaran  iuran  rutin  peserta  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kemerosotan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta sangat tinggi, terdapat hanya sekitar 30-40 orang pada Perisai SZ dari jumlah 254 peserta, dan 10-15 orang di Perisai ST  dari  jumlah  228  peserta  yang  disiplin  membayar  iuran  rutin.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik minimnya kesadaran pada masing-masing pekerja informal, dan perolehan pendapatan yang tidak pasti mengakibatkan  sejumlah  peserta  memilih  nonaktif  dalam  keikutsertaan  program  BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta hanya dapat dilihat di pendataan  per  Perisai,  yang  spesifik  diperoleh  dari  data  administrasi  rincian  penerimaan  iuran keikutsertaan  tenaga  kerja  Bukan  Penerima  Upah  (BPU).  Cakupan  pekerja  informal  di  Desa Dukuhdempok yang rutin membayar iuran keikutsertaan tidak hanya ada di pendataan Perisai, tetapi banyak sekali peserta yang secara mandiri langsung mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang  Jember sehingga  ukuran  efektivitas  tingkat  kepatuhan  pembayaran iurannya tidak  terdeteksi karena belum ada pengawasan khusus dari pengusung program.
b. Tingkat partisipasi pekerja informal
Setelah  diresmikan  sebagai  “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”  tingkat  partisipasi peserta di Desa Dukuhdempok memang terus ada penambahan namun relatif kecil. Tingkat partisipasi pekerja informal di Desa Dukuhdempok pun masih belum mencapai 50% dari keseluruhan penduduk, artinya  meskipun  sebagai  salah  satu  desa  percontohan  tidak  menjamin  semua  masyarakat  pekerja informal mengikuti jaminan sosial program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pada sisi lain terdapat sejumlah peserta baru yang mendaftar di luar layanan Perisai, atau secara mandiri datang langsung ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dan lewat Bank (keperluan pinjaman pribadi) sehingga ukuran tingkat partisipasi sangat sulit diidentifikasi.
c. Kualitas pelayanan pelaksana
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok, dan Perisai sudah baik dari sisi pengklaiman. Sinergitas dari ketiga pihak  tersebut,  telah  memudahkan  dan  mempercepat  tahapan  pengajuan  klaim  peserta  mulai  dari pengurusan kelengkapan syarat administrasi sampai pada proses pencairan dana manfaat jaminan sosial. Penilaian  kualitas  pelayanan  juga  dapat  dilihat  dari  teknis  pembayaran  iuran  rutin  peserta  yang dilakukan  oleh  Perisai sebagai volunteer pelaksana  visi misi  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Komitmen layanan  dari  Perisai  dalam  menjaga  kestabilan  sistem  pembayaran  iuran  rutin  peserta  sangat  baik, bahkan Perisai tidak segan mengingatkan peserta yang lupa untuk menuntaskan kewajiban pembayaran iuran rutin dari rumah ke rumah.
Manfaat dan kendala program BPJS Ketenagakerjaan
Program dari BPJS Ketenagakerjaan khusus pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok terdiri dari 3 (tiga) jenis jaminan sosial yang dapat diikuti, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm/JK). Ketiga jaminan sosial tersebut, dibagi menjadi 2 (dua)  program  yaitu  paket  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JKm/JK),  dan paket Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm/JK). Berikut data rincian peserta yang telah melakukan klaim manfaat JKK dan JKm/JK meliputi:
Tabel 1. Data Klaim Peserta Jaminan Sosial di Desa Dukuhdempok No. Nama Mata Pencaharian Jenis Jaminan Sosial yang Diklaim Besaran Manfaat 1. Agus Hamid Petani Jaminan Kematian (JKm/JK) Rp42.000.000,00 2. Erfan Efendi Tukang Listrik Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Biaya Pengobatan + Biaya Transportasi 3. Hadi Suwito Petani Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Biaya Pengobatan + Biaya Transportasi 4. Surateman Petani Jaminan Kematian (JKm/JK) Rp24.000.000,00 5. Abdul Sampir Petani Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp42.000.000,00
Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  di  Desa  Dukuhdempok  terdapat  5  (lima)  orang peserta  dari  latar  belakang  pekerjaan  petani  dan  tukang  listrik  yang  telah  melakukan  klaim  manfaat jaminan sosial. Segala proses pengklaiman pun dibantu oleh setiap Perisai, adapun jenis jaminan sosial yang  diklaim  adalah  JKK  dan  JKm/JK.  Preferensi  nilai  manfaat  yang  diterima  oleh  5  (lima)  orang peserta ini disesuaikan dengan tingkat risiko kerja, apabila JKK mendapatkan bantuan biaya pengobatan dan  transportasi,  sedangkan  untuk  JKm/JK  menerima  santunan  mulai  dari  Rp24.000.000,00- Rp42.000.000,00.  Semua  jenis  jaminan  sosial  tersebut,  memiliki  manfaat  berbeda  namun  pada prinsipnya tetap membantu roda perekonomian keluarga ketika seorang tulang punggung mengalami risiko  kerja  di  saat  pihak  desa  hanya  memberikan  santunan  sembako  saja.  Manfaat  lain  yang  dapat dirasakan yaitu membantu biaya pengobatan sampai pada masa penyembuhan, dan bentuk perlindungan diri yang membantu kepastian preventif beban biaya tak terduga di masa mendatang.
Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok pun masih  banyak  kendala,  pada  praktiknya  belum  mampu  menarik  perhatian  100%  keseluruhan masyarakat pekerja informal untuk ikut bergabung dalam keikutsertaan. Sebutan sebagai “Desa Sadar Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”  bagi  Desa  Dukuhdempok  kurang  relevan  dengan  persentase keikutsertaan yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Beberapa kendala pun cukup kompleks yang disebabkan  oleh  faktor  utama  yaitu  adanya  keterbatasan  personal  kemampuan  dari  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember dalam memberikan  informasi  atau  edukasi  tentang  manfaat jaminan sosial. Kendala lainnya yang muncul yaitu adanya keterlambatan penyetoran iuran rutin peserta oleh Perisai, penurunan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta, kualitas pemahaman pekerja informal yang kurang, perekrutan calon peserta baru perlu sosialisasi secara terus-menerus oleh Perisai, alasan  keikutsertaan  peserta  baru  untuk  kepentingan  melakukan  pinjaman  ke  Bank,  dan  faktor  sifat manusia yang cenderung sering lupa akan kewajiban melakukan pembayaran iuran rutin.

## Pembahasan
Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok Kecamatan  Wuluhan  Kabupaten  Jember  mengenai  implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan telah melewati serangkaian proses yang sesuai dengan model implementasi kebijakan publik Charles O. Jones (1996). Model kebijakan implementasi  kebijakan  publik  Charles  O.  Jones  (1996)  mengungkapkan  bahwa  dalam  pelaksanaan serangkaian kegiatan program ada 3 (tiga) macam aktivitas yaitu organisasi (organization) , interpretasi (interpretation), dan aplikasi (application).
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa,  awal  mula  pembentukan  pola kemitraan  antara  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  dengan  pemerintah  Desa Dukuhdempok terbentuk di tahun 2016-2017, didasari atas orientasi pertimbangan prestasi Kepala Desa Dukuhdempok yang bertugas sebagai pembicara dalam kegiatan “Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers” pada Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa Swiss. Bentuk awal pendekatan  yang  dilakukan  adalah  sosialisasi  tentang  manfaat  jaminan  sosial  program  dari  BPJS Ketenagakerjaan ke pelaku usaha di Desa Dukuhdempok, namun tidak berjalan lama karena kendala kapasitas  personal  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember.  Selama  hubungan  kerjasama berhenti, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember mengadakan sosialisasi bersama seorang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian ke kelompok tani dengan respon sangat tinggi.
Pada  tahun  2018,  pemerintah  pusat  melalui  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember mengadakan “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang merupakan transformasi dari “Grebek Pasar” dengan cakupan lebih diperluas agar tenaga kerja sektor informal tidak terpecah. Berdasarkan pengalaman hubungan mitra kerja yang telah terjalin sebelumnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang  Jember  pun  memberikan  penawaran  ke  pemerintah  Desa  Dukuhdempok  untuk  bergabung kembali  menjadi  mitra  kerja  program  peresmian  atau launching “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan” yang secara resmi disahkan pada Oktober 2018. Potensi Desa Dukuhdempok yang merupakan daerah peduli terhadap perlindungan tenaga kerja sektor informal, menjadi pertimbangan untuk diikutkan lomba nasional mengingat banyaknya risiko kerja sering terjadi pada pekerja informal di  Desa  Dukuhdempok.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Thomas  dan  Johnson  (2014:164)  yang mengatakan  bahwa  kerjasama  merupakan  penggolongan  antara  makhluk  hidup  yang  kita  ketahui. Kerjasama  diartikan  sebagai  proses  beregu  atau  pengelompokan  yang  para  anggotanya  saling berinteraksi mendukung untuk dapat mencapai suatu hal yang disepakati bersama. Berdasarkan adanya pola  kemitraan  yang  disepakati  antara  kedua  belah  pihak  tersebut,  secara  tidak  langsung  akan berdampak pada terbentuknya rasa simpati, empati, komunikasi, dan tanggung jawab sejumlah individu untuk  saling  menghargai  penyampaian  ide  atau  gagasan  dari  setiap  orang,  terutama  dalam mengoptimalkan upaya perlindungan kerja pada pekerja informal di daerah pedesaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  proses  pelaksanaan sosialisasi  dalam  implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  di  Desa Dukuhdempok tidak ada pendampingan khusus dari lembaga pemerintahan pusat ke pelaksana tugas utama. Pengadaan perintah launching “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” hanya diberitahu melalui surat yang dikirimkan ke Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember. Pelaksanaan kegiatan  sosialisasi  dilakukan  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  hanya dilakukan  sekali  pada  saat  peresmian,  dan  dinilai  telah  mempengaruhi  tingkat  pemahaman  pekerja informal yang terlihat dari antusias melakukan pendaftaran diri sebagai peserta. Pada faktanya setelah diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, masih banyak pekerja informal di Desa Dukuhdempok yang tidak paham mengenai manfaat jaminan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan tingkat keaktifan atau kesadaran dalam melakukan pembayaran iuran yang dilakukan oleh  peserta.  Maka  dari  itu,  kegiatan  sosialisasi  pun  dilakukan  oleh  Perisai  secara  berkala  yang
dilakukan ketika sedang menarik iuran rutin sehingga memungkinkan adanya peningkatan pemahaman dan penambahan keikutsertaan baru dari keluarga peserta. Pemerintah Desa Dukuhdempok pun juga membantu  melakukan  kegiatan  sosialisasi  namun  cenderung  bersifat  menempel  pada  setiap  acara pertemuan rutin dan kegiatan desa. Menurut Maclever (dalam Ludiana dkk., 2019:149-150) sosialisasi ialah bagian dari cara mengkaji norma, nilai, peran, dan seluruh kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memungkinkan dapat ikut berpartisipasi efektif pada kehidupan sosial bermasyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  tentu  akan  menumbuhkan  kemampuan  seseorang  untuk melakukan interaksi sosial, mengetahui hak dan kewajiban berupa peran dan status setiap orang, dan memberikan kesadaran untuk melakukan evaluasi diri dalam menjaga keutuhan bermasyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  penerapan  program BPJS  Ketenagakerjaan  melibatkan  sejumlah  pihak  pelaksana.  Pelaksana  kebijakan  tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu utama dan pendukung. Pelaksana kebijakan utama adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, pemerintah Desa Dukuhdempok, dan Perisai. Pelaksana kebijakan  pendukung  adalah  pemerintah  Kabupaten  Jember,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Jember,  dan  Camat  Wuluhan  yang  melegalkan  peresmian  “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan”.  Masyarakat  pekerja  informal  merupakan  pihak  pelaksana  kebijakan  pendukung sekaligus  kelompok  penerima  manfaat.  Hasil  atas  hubungan  mitra  kerja  antara  pihak  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  dengan  pemerintah  Desa  Dukuhdempok  adalah  penetapan Perisai,  yang  bertugas  sebagai  tenaga volunteer visi  dan  misi  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Proses pemilihan Perisai diperhatikan secara khusus agar lebih mengutamakan Kader Posyandu dan Ibu-ibu PKK yang telah ahli mengetahui karakteristik pekerja informal di wilayah Desa Dukuhdempok. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Mulyadi  (2015:26)  yang  mengungkapkan  bahwa  implementasi  kebijakan publik sebagai bentuk perubahan yang cenderung memiliki sifat multiorganisasi, transformasi tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan melalui proses keterlibatan berbagai lapisan  masyarakat.  Berdasarkan  penetapan  pelaksana  kebijakan  tersebut,  tentu  akan  memudahkan segala  proses  kegiatan  dengan  cepat  dan  tepat,  meningkatkan  peluang  rasio  untuk  mencapai  tujuan program,  dan  memunculkan  inovasi  rancangan  tambahan  kegiatan  dari  hasil  musyawarah  yang dilakukan sebelumnya.
Pelaksanaan  hubungan  kemitraan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pun  didasarkan  pada  suatu Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure “SOP”). Bentuk dari SOP program BPJS Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  di  Desa  Dukuhdempok  adalah  MoU (Momerandum  of Understanding). Penyusunan  MoU  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor Cabang  Jember  sebagai  konseptor  program,  kemudian  nota  kesepahaman  tersebut  diajukan  ke pemerintah Desa Dukuhdempok dan disetujui bersama dengan tanda tangan basah antara kedua belah pihak. Setelah pengesahan perjanjian bersama tersebut, pemerintah Desa Dukuhdempok sebagai mitra kerja  diwajibkan  untuk  menyediakan  tempat  pelayanan  khusus  bagi  Perisai  untuk  kepentingan pendaftaran,  pembayaran  iuran  rutin,  dan  pengajuan  klaim.  MoU  program  BPJS  Ketenagakerjaan bersifat  rahasia,  bahkan  Perisai  tidak  memiliki  hak  untuk  mengetahui  melainkan  hanya  sebatas melakukan tugas yang disesuaikan dengan kaidah isi dari MoU. Kehadiran MoU tersebut, sesuai dengan pendapat  Widodo  (2018:92)  bahwa  adanya  SOP  yang  jelas  tentu  dapat  dijadikan  petunjuk,  dasar, pedoman,  tuntunan,  sumber  referensi  bagi  pelaku  kebijakan.  Pelaku  kebijakan  dalam  hal  ini  harus paham mengenai apa yang perlu dilakukan, siapa saja kelompok sasaran, dan hasil seperti apa yang ingin diraih. Berdasarkan penyusunan MoU tersebut, secara tidak langsung tentu akan mengikat dan mengesahkan  pemberian  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak,  dan  juga  akan  membentuk  pola pengawasan ketat sebagai upaya meminimalisir risiko kegagalan program.
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.25240
Pengaturan terkait pengeluaran anggaran dalam implementasi  program BPJS Ketenagakerjaan difokuskan  untuk  pengadaan  media  promosi  ( mini  billboard,  banner,  x  banner, dan  brosur)  dan rangkaian  kegiatan  sosialisasi.  Pengelolaan  sumber  daya  keuangan  tersebut,  ditentukan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  dan  menghabiskan  beban  biaya  dengan  kategori  rata-rata nominal yang tinggi, sedangkan pemerintah Desa Dukuhdempok hanya sebagai pihak yang mengetahui atau  tidak  sampai  menyetujui  besaran  pengeluaran  anggaran.  Terkait  pengadaan  peralatan  diluar kemampuan  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  secara  teknis  dibantu  oleh pemerintah Desa Dukuhdempok seperti tenaga bantuan maupun fasilitas meja dan kursi. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember hanya fokus menyediakan peralatan software berupa aplikasi khusus bagi peserta. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widodo (2018:92) bahwa konteks penetapan sumber  daya  keuangan  dan  peralatan  ditentukan  berdasarkan  jenis  kebijakan  yang  akan  dilakukan, yakni secara spesifik mengarah  pada  besaran  anggaran  yang  dibutuhkan dan  apa  saja  jenis,  macam, maupun jumlah peralatan untuk kelancaran proses kebijakan. Melalui proses penetapan anggaran dan peralatan tersebut, tentu akan mempermudah proses penyampaian informasi tentang manfaat jaminan sosial,  meningkatkan  stimulus  yang  menarik  minat  pekerja  informal  terhadap  program,  mencegah disorientasi  dalam  memahami  program,  dan  memudahkan  tahapan  koordinasi  antara  pelaksana  dan kelompok sasaran.
Penetapan  manajemen  kemitraan  pembagian  tugas  dalam  implementasi  program  BPJS Ketenagakerjaan  menggunakan  pola  kepemimpinan  koordinasi.  Wujud  koordinasi  yang  dilakukan dengan cara menunjuk salah seorang pelaksana, yaitu Bapak Bangkit Sayekti sebagai perwakilan dari pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  yang  bertugas  sebagai  koordinator  pengemban tugas utama. Melihat pada sisi lain, meskipun ada koordinator program di Desa Dukuhdempok namun secara teknis tetap menggunakan sistem kemitraan kerja, karena keterbatasan personal dari pihak BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember  mengharuskan  adanya  bantuan  dari  Perisai.  Maksud  dari bantuan tersebut, yaitu berkaitan dengan pelayanan pendaftaran, cara klaim bagi peserta atau ahli waris, menarik pembayaran iuran rutin ke peserta, mengatasi kendala keikutsertaan, dan kegiatan lain yang memberikan  informasi  mengenai  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pemerintah  Desa  Dukuhdempok memiliki peran fungsi pelayanan yakni membantu pengurusan syarat administrasi dalam hal legalitas surat-surat  yang  tidak  berorientasi  pada  keuntungan  pribadi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat Widodo (2018:93) yang mengungkapkan bahwa secara umum pola kepemimpinan biasanya menunjuk lembaga  terpenting  sebagai  koordinator  yang  bertugas  menjadi leading  sectors dalam  pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan adanya pembagian tugas pada setiap pelaksana program tersebut, maka dapat mempermudah  mekanisme  pelayanan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  lebih  efisien, meningkatkan  sinergitas  kerjasama  antar  pihak  tanpa  kendala  kesalahpahaman,  dan  mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

## Respon Pekerja Informal dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengukur bentuk respon dari pekerja informal  dapat  diketahui  dari  3  (tiga)  indikator,  meliputi  tingkat  kepatuhan  pembayaran  iuran  rutin peserta, tingkat partisipasi pekerja informal, dan kualitas pelayanan dari aktor pelaksana.
Proses aplikasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok, perihal tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta belum ada kontrol dari pihak pelaksana utama. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dan pemerintah Desa Dukuhdempok, saling tidak mengadakan perincian laporan khusus untuk dapat memantau tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta.  Tingkat  kepatuhan  peserta  hanya  dapat  dilihat  dari  pendataan  pada  Perisai,  karena  memang Perisai yang langsung turun menarik pembayaran iuran rutin peserta. Tingkat kepatuhan pembayaran pada  Perisai  SZ  sekitar  30-40  orang,  sedangkan  Perisai  ST  10-15  orang  peserta  yang  rutin  sadar
melunasi  tanggungan  iuran  keikutsertaan.  Adanya  penurunan  tingkat  kepatuhan  peserta  dalam melakukan pembayaran iuran rutin tersebut, disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan rasa keberatan yang mendarah daging, dan beberapa peserta mulai acuh dan memilih berhenti membayar iuran rutin.
Kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan terbilang belum dapat melindungi seluruh pekerja informal di Desa Dukuhdempok, hal itu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat pekerja informal masih  belum  mencapai  50%  dari  total  keseluruhan  penduduk  usia  kerja.  Saat  peresmian  Desa Dukuhdempok  sebagai  “Desa  Sadar  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”  pada  Oktober  2018  antusias masyarakat untuk mendaftar tinggi, namun untuk kondisi sekarang justru berbanding terbalik hanya ada beberapa orang saja yang mendaftar ke Perisai. Hal itu dikarenakan kecenderungan sikap apatis pekerja informal yang seringkali ragu terhadap manfaat jaminan sosial.
Kualitas  pelayanan  dari  seluruh  aktor  pelaksana  ke  pekerja  informal  dalam  implementasi program  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Desa  Dukuhdempok  sudah  sangat  baik.  Peran  dari  pihak  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jember,  pemerintah  Desa  Dukuhdempok,  dan  Perisai  dinilai responsive oleh peserta yang telah melakukan klaim manfaat jaminan sosial. Segala proses pengajuan klaim mulai dari pengurusan kelengkapan data syarat administrasi sampai dengan proses pencairan dana manfaat dilayani oleh pihak aktor pelaksana utama dengan mudah, cepat, dan tanggap. Selain itu, dari segi pembayaran iuran rutin peserta, seringkali Perisai mengingatkan atau menagih pekerja informal yang telah memasuki batas jatuh tempo pembayaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Tahir,  2014:56-57),  yang  menyebutkan  bahwa  pada  proses  implementasi  suatu  kebijakan  publik terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diamati, meliputi: siapa pihak yang terlibat, konteks hakikat proses penyelenggaraan  administrasi,  tingkat  kepatuhan,  dan  akibat  berupa  dampak  dari  pengadaan implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  adanya  pengukuran  respon  pekerja  informal  tersebut,  maka secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan prinsip gotong royong, loyalitas kerjasama antar pihak, dan adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat saat kelangsungan program.

## Manfaat dan Kendala Program BPJS Ketenagakerjaan
Program BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember yang diterapkan di Desa Dukuhdempok terdiri atas 3 (tiga) jaminan sosial khusus pekerja informal, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  dan  Jaminan  Kematian  (JKm/JK).  Setiap  jaminan  sosial  tersebut, memiliki  besaran  manfaat  yang  berbeda  dari  segi  nilainya  menyesuaikan  pemrograman  pelaksana utama dan tingkat risiko kerja. Jumlah peserta di Desa Dukuhdempok yang telah klaim jaminan sosial ada 5 (lima) orang dengan profesi sebagai tukang listrik dan petani. Jenis jaminan sosial yang diklaim adalah  JKK  (biaya  pengobatan+biaya  transportasi),  dan  JKm/JK  (mulai  dari  Rp24.000.000,00- Rp42.000.000,00 menyesuaikan program berjalan) yang diserahkan ke peserta atau ahli waris.
Secara finansial khusus bagi Perisai pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok tidak ada perolehan manfaat tertentu, meskipun perannya secara teknis di  lapangan  paling  dominan  sebagai  pihak  yang  menjalankan  visi  misi  dari  BPJS  Ketenagakerjaan. Kehadiran  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  di  Desa  Dukuhdempok  sangat dirasakan  oleh  kelompok  penerima  manfaat.  Bentuk  manfaatnya  yaitu  menjaga  roda  perekonomian keluarga ketika seorang tulang punggung mengalami risiko kerja, perolehan bantuan pembiayaan dan pengobatan maupun santunan, dan bentuk alat perlindungan diri yang membantu kepastian preventif beban biaya tak terduga di masa mendatang. Hal ini tentu sesuai dengan pendapat Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) yang mengatakan bahwa, implementasi merupakan apa yang sedang terjadi sesudah  penetapan  Undang-Undang  yang  mengusulkan  otoritas  program,  keuntungan (profit), kebijakan  dan  bentuk  keluaran  yang  nyata (tangible  output). Berdasarkan  manfaat  program  BPJS Ketenagakerjaan  tersebut,  tentu  akan  berdampak  pada  mental  dan  psikis  yang  terjamin  maksudnya
dalam  hal  perolehan  kepastian  perlindungan  secara  sosial  ekonomi  dapat  menimbulkan  rasa  aman ketika sedang bekerja.
Selama kelangsungan program BPJS Ketenagakerjaan ada sejumlah kendala baik itu dari segi pelaksana kebijakan utama dan kelompok penerima manfaat. Setelah diresmikan sebagai “Desa Sadar Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan”,  nyatanya  belum  menjamin  100%  pekerja  informal  di  Desa Dukuhdempok sudah terdaftar dalam keikutsertaan. Kendala lain yang ada yaitu keterbatasan personal pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember dalam melakukan edukasi manfaat jaminan sosial, adanya  keterlambatan  penyetoran  iuran  rutin  peserta  yang  diwakili  oleh  Perisai,  tingkat  kepatuhan peserta yang mulai menurun untuk melakukan pembayaran iuran rutin, pemahaman pekerja informal yang  masih  kurang  dalam  memaknai  manfaat  jaminan  sosial.  Aspek  perekrutan  calon  peserta  baru membutuhkan  sosialisasi  terus-menerus  juga  menjadi  kendala  yang  cukup  kompleks,  dan  alasan keikutsertaan  karena ingin melakukan  pinjaman  ke  Bank, serta  faktor sifat manusia  yang  cenderung lupa  menuntaskan  kewajiban  pembayaran  iuran  rutin  menjadi  dominasi  kendala  apalagi  kondisi sekarang  sedang  Pandemi Covid-19. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Gow  dan  Mors  (dalam  Keban, 2014:78) yang mengatakan bahwa, pada proses implementasi kebijakan tentu ada sejumlah hambatan yaitu:  (a)  pengaturan  waktu,  (b)  kurangnya  desentralisasi  dan  partisipasi,  (c)  sistem  informasi  yang kurang mendukung, (d) dukungan yang berkesinambungan, (e) kekurangan dalam bantuan teknis, (f) hambatan  politik,  ekonomi,  dan  lingkungan,  (g)  ketidakmampuan  SDM  di  bidang  teknis  dan administrasi, (h) perbedaan agenda tujuan para aktor, dan (i) kelemahan institusi. Berdasarkan adanya segala  kendala  tersebut,  tentu  akan  berdampak  pada  sisi  aspek  kualitas  pelaksanaan  dan  kapasitas pelayanan  yang  kurang  optimal  atau  tidak  sesuai  dengan  rancangan  indikator  program  BPJS Ketenagakerjaan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  program  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pekerja  informal  di  Desa  Dukuhdempok  telah melewati  serangkaian  tahapan  atau  proses.  Pertama,  pembentukan  pola  kemitraan  pelaksana  telah dirancang secara sistematis dan baik. Kedua, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan masih belum optimal  untuk  dapat  mempengaruhi pemahaman  pekerja informal.  Ketiga,  penerapan  program  BPJS Ketenagakerjaan  sudah  terstruktur  dalam  hal  kinerja  pelaksana,  MoU,  sumber  daya  keuangan  dan peralatan, serta pembagian tugas kerja. Hasil akhir ukuran keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari respon pekerja informal yang disesuaikan dengan 3 (tiga) indikator, namun beberapa ada yang  belum  sesuai  mulai  dari  adanya  penurunan  tingkat  kepatuhan  pembayaran  iuran  rutin  peserta, tingkat partisipasi pekerja informal masih rendah atau belum mencapai target keseluruhan penduduk, dan  kualitas  pelayanan  pelaksana  sudah  baik  dalam  pengklaiman  dan  pembayaran.  Implementasi program  BPJS  Ketenagakerjaan  memang  banyak  memberikan  manfaat  bagi  kelompok  penerima manfaat (pekerja informal), namun seringkali juga masih banyak keterbatasan cukup kompleks yang menghambat jalannyaprogram secara berkesinambungan.
Berdasarkan  penjelasan  kesimpulan  tersebut,  peneliti  memberikan  saran  bagi  pihak-pihak pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal di Desa Dukuhdempok. Saran peneliti diharapkan  dapat  lebih  mengoptimalkan  kegiatan  sosialisasi  promotif,  meningkatkan  kualitas pelayanan  melalui  pengaturan  skema  aplikasi  yang  lebih  inovatif  dan  variatif  dalam  hal  layanan pendaftaran,  pembayaran,  dan  klaim,  meningkatkan  hubungan  kerjasama  dengan stakeholder pemerintahan,  melakukan  penganggaran  insentif  bagi  Perisai,  pekerja  informal  (peserta)  diharapkan lebih disiplin untuk melakukan pembayaran iuran rutin sebelum batas waktu jatuh tempo.
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 2 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i2.25240

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. 2020. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Badan  Pusat  Statistik.  2020. Data  Keadaan  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Jember  Tahun  2020. Desember. Jember: BPS Kabupaten Jember.
BPJS Ketenagakerjaan. 2017. Sejarah-BPJS Ketenagakerjaan.
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html . (Diakses pada 17 Oktober 2020). Keban, Y.T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia.
Komariah, A. dan D. Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Mulyadi, D. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Johnson, E. B. 2014. Contextual Teaching and Learning. Bandung: Mizan.
Tahir,  A.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 25 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Jakarta.
Widodo, J. 2018. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik).
Malang: Media Nusantara Creative.
Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004. Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. 19 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta.