ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Juli-Desember 2024        DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2 | Submitted : 12-06-2024   Revised: 11-07-2024   Accepted: 22-07-2024    Available online since August 20, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE
Consumer  Legal  Protection  in  E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Platform Grab Toko
Elang Wibowo 1 , Niken Wahyuning Retno Mumpuni 2
1 Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding author: elangwibowo757@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  how  technology  has  facilitated  many  activities  in  society, particularly in the economic sector through the use of the internet, and to explore the risks and legal protections for consumers in e-commerce transactions in Indonesia. The absence of  previous  research  specifically  examining  the  relationship  between  technology,  e- commerce, and consumer protection underscores the novelty of this study in the context of  normative  law.  The  research  method  used  is  normative  legal  research,  relying  on secondary data analysis involving legal interpretation. The findings show that the internet supports  increased  revenue,  cost  savings,  advertising,  marketing,  and  customer  service. However, e-commerce platforms such as Tokopedia and Grab Toko also pose risks of consumer  rights  violations.  A  case  study  of  Grab  Toko  revealed  fraud  that  harmed consumers due to undelivered orders. Consumer legal protection is regulated under Law Number 8 of 1999, which emphasizes the responsibility of businesses to provide clear and honest information and to resolve disputes fairly. This study examines the effectiveness of legal protection for e-commerce consumers, focusing on the Grab Toko case involving false  information  and  fraud.  The  findings  indicate  that  consumer  rights  violations  still occur, and legal protections need to be strengthened to protect consumers from harm.

## Keywords
Technology; Internet; Grab Toko; Consumer Right

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknologi yang memudahkan banyak aktivitas masyarakat,  terutama  dalam  bidang  ekonomi  melalui  penggunaan  internet,  serta  untuk mengeksplorasi risiko dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia.  Ketidaktersediaan  penelitian  sebelumnya  yang  secara  khusus
mengkaji  hubungan  antara  teknologi,  e-commerce,  dan  perlindungan  konsumen menegaskan kebaharuan penelitian ini dalam konteks hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan analisis data sekunder yang melibatkan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet mendukung peningkatan pendapatan, penghematan biaya, periklanan, pemasaran, dan  layanan  pelanggan.  Namun,  e-commerce  seperti  Tokopedia  dan  Grab  Toko  juga menimbulkan  risiko  pelanggaran  hak  konsumen.  Studi  kasus  Grab  Toko  mengungkap penipuan  yang  merugikan  konsumen  akibat  tidak  terkirimnya  barang  yang  dipesan. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menekankan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan jujur  serta  menyelesaikan  sengketa  secara  adil.  Penelitian  ini  mengkaji  efektivitas perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  e-commerce,  dengan  fokus  pada  kasus  Grab Toko yang melibatkan penyebaran informasi palsu dan penipuan. Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran hak konsumen masih terjadi, dan perlindungan hukum perlu diperkuat untuk melindungi konsumen dari kerugian.

## Kata Kunci
Teknologi; Internet; Grab Toko; Hak Konsumen

## HOW TO CITE:
Elang Wibowo, Niken Wahyuning Retno, Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 175-191.

## Pendahuluan
Teknologi telah membuat banyak aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah. Manfaat yang dirasakan masyarakat termasuk kemudahan menjalankan kegiatan di berbagai bidang, seperti  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lainnya. 1 Salah  satu  contohnya  adalah  aktivitas ekonomi  yang  menggunakan  internet  sebagai  cara  untuk  berkomunikasi.  Internet  dapat meningkatkan pendapatan, biaya, periklanan, pemasaran, dan bahkan akses pasar. Selain itu, internet dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan melalui kontak langsung, pertanyaan yang mudah, dan tanggapan yang cepat. Misalnya, semakin banyak orang yang menggunakan perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai metode untuk melakukan transaksi dalam perdagangan. Konsumen sekarang dapat mengakses layanan dan membeli barang  melalui  layanan  online,  yang  merupakan  hasil  dari  perubahan  pola  perilaku masyarakat yang disebabkan oleh digitalisasi dan teknologi komunikasi kontemporer. 2 Masyarakat sudah akrab dengan internet. Internet merupakan jaringan komunikasi global  yang  menghubungkan  manusia  di  seluruh  dunia  melalui  komputer,  telepon,  dan
1 W.  Setiawan,  “Era  Digital  Dan  Tantangannya.  Seminar  Nasional  Pendidikan,” Seminar  Nasional Pendidikan , 2017, 1 – 9.
2 Ri sma Dewi Hermawan and Rina Arum Prastyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko),” Sanskara Hukum Dan HAM 2, no. 02 (2023): 127 – 36, https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.307 .
satelit. Layanan internet dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat kapan saja dan di mana saja. Setiap individu dapat terhubung satu sama lain meskipun berada pada jarak yang sangat jauh. Saat ini, internet menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam berbisnis, berbelanja, bersosialisasi, mendapatkan berita, dan bertukar informasi. 3 Perkembangan  teknologi  digital  mendorong  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia. Tokopedia, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar, memiliki jutaan pengguna yang melakukan transaksi setiap harinya. 4 Namun, di balik kemudahannya, transaksi e-commerce juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konsumen. Perubahan teknologi dan sosial telah dipengaruhi oleh pertumbuhan industri 4.0 yang cepat, dengan pesatnya inovasi dan perkembangan  teknologi,  masyarakat  sekarang  beralih  dari  berbagai  sistem  manual  ke sistem yang lebih praktis dan fleksibel. 5 Maka ada beberapa kekeliruan  untuk menjamin hasil yang tepat jika hanya bergantung pada undang-undang dan dukungan dari pemerintah dengan perlu adanya perlindungan hukum. 6
Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  bisnis  online.  Bisnis  yang dilakukan melalui media elektronik disebut e-commerce atau transaksi elektronik. Bisnis ke bisnis e-commerce (perdagangan antara bisnis dan konsumen) adalah salah satu dari dua bagian utama e-commerce. E-Commerce adalah transaksi pertukaran barang antar individu yang dilakukan secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemajuan internet, bisnis sekarang dapat berinteraksi dan bertransaksi melalui internet berkat sistem transaksi  online,  yang  merupakan  hasil  dari  kemajuan  dalam  ilmu  pengetahuan  dan teknologi informasi. Bisnis online ini melibatkan penjual dan pembeli dalam satu platform internet, memungkinkan transaksi langsung melalui berbagai situs web dan platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, JD.id, dan lainnya. 7
Pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2024,  nilai  transaksi  e-commerce diproyeksikan mencapai Rp487 triliun, naik dari Rp474 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan peningkatan sekitar 2,7% dari tahun 2023 ke 2024, dan proyeksi untuk 2025 menunjukkan nilai transaksi dapat mencapai Rp503 triliun. Beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini antara lain adalah perkembangan  teknologi  digital  yang  semakin  pesat,  adopsi  pembayaran  digital  yang semakin luas, serta dukungan regulasi pemerintah yang mendorong perkembangan sektor
3 Timotius Witono and Ferry Hendrayana, “Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online Pendahuluan Tinjauan Pustaka,” Jurnal Sistem Informasi 6, no. 65 (2017): 101.
4 Eri Yanti Nasution et al., “Perkembangan Transaksi Bisnis E -Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Jesya 3, no. 2 (2020): 506 – 19, https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227.
5 Tsania Salsabilla and Onan Marakali Siregar, “Analisis Penjualan Online Melalui Merchant Grab - Food  Terhadap  Peningkatan  Omzet  (Studi  Pada  Foresthree  Kota  Baru,  Kota  Jambi),” Journal  of  Social Research 1, no. 7 (2022): 751 – 60, https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.146.
6 Nabilah  Purba,  Mhd  Yahya,  and  Nurbaiti,  “Revolusi  Industri  4.0 :  Peran  Teknologi  Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya, ” Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis 9, no. 2 (2021): 91 – 98.
7 Riswandi,  “Transaksi  On -Line  (E-Commerce) :  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam, ” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. 13, no. April (2019): 15 – 38.
ini.  Selain  itu,  meningkatnya  akses  internet  dan  penggunaan  smartphone  di  kalangan masyarakat juga berkontribusi besar terhadap lonjakan transaksi e-commerce.
Sehubungan dengan definisi konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  yang  menggunakan  media  internet  untuk membeli barang atau jasa dianggap sebagai konsumen e-commerce. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPK, perlindungan konsumen meliputi: setiap upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 8 Indonesia memiliki peluang besar untuk  mengembangkan  aplikasi  berbasis  internet  karena  perkembangan  teknologi  dan informasi yang begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan dominasi ponsel pintar membuatnya menjadi salah satu negara yang berpotensi untuk mengembangkan aplikasi berbasis internet.
PT.  Grab  Toko  Indonesia,  juga  dikenal  sebagai  Grab  Toko,  adalah  platform  e- commerce yang menjual berbagai barang elektronik seperti laptop, ponsel, dan aksesoris digital. Lokasi kantor platform ini berada di Jalan HR Rasuna Said X7 No.6, Kuningan, Jakarta Selatan. PT. Grab Toko Indonesia memberikan potongan harga dibawah standar dengan  diskon  sampai  30%  s/d  50%  atau  setengah  harga  dan  dengan  dasar  tersebut sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk elektronik ke PT. Grab Toko. PT. Grab Toko Indonesia berkomitmen untuk menjual barang merek dengan harga diskon. Ketika datang ke transaksi online yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan, salah satu fakta yang paling umum adalah bahwa pemilik bisnis dari toko online bertanggung jawab atas  kerugian  konsumen.  Perdagangan  dengan  dilakukan  melalui  platform  elektronik disebut  transaksi  elektronik  atau  online. 9 Perusahaan  Grab  Toko  Indonesia  adalah marketplace yang menyediakan banyak elektronik termasuk ponsel, laptop dan perangkat digital. Namun, seringkali transaksi online menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat tindakan curang dari penjual di toko online. Salah satu kasus yang mencuat adalah kerugian yang  dialami  pengguna  ponsel  pintar  yang  menggunakan  Grab  Toko  pada  awal  tahun 2021. 10
Satu  permasalahan  yang  penulis  angkat  adalah  dari  Putusan  PN  JAKARTA SELATAN  Nomor  465/Pid.Sus/2021/PNJKT.SEL  Tanggal  7  September  2021 untuk menjadikan  contoh  Insiden  yang  merugikan  pengguna  perangkat  seluler  pintar  yang menggunakan Grab Toko, terjadi pada awal di tahun 2021. Pada tanggal 8 Januari 2021,
8 Kingkin  Wahyuningdyah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Melalui  Larangan Pencantuman Klausula Baku,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 2016, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.543.
9 Valdi Adrian Sayoga, “Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 20, no. 1 (2022): 46 – 59, https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59.
10 Ayu Citra Santyaningtyas, Warah Atikah, and Luluk Budi Astutik, “Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh Grab Toko Ponsel Pintar,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023): hlm. 5363.
seorang konsumen membeli ponsel pintar dengan harga diskon yang sangat menggiurkan, jauh  di  bawah  harga  pasar.  Tertarik  dengan  tawaran  tersebut,  konsumen  memutuskan untuk segera melakukan pembelian melalui platform e-commerce favoritnya tanpa ragu- ragu,  mengingat  kesempatan  untuk  mendapatkan  produk  dengan  harga  murah  tersebut mungkin tidak akan datang dua kali. Namun, grab toko ternyata mempraktikan kecurangan, dan ketika selesai melakukan pembayaran dilakukan, ponsel yang dipesan tidak pernah tiba di alamat konsumen, menyebabkan kerugian besar bagi konsumen.
Para  pelaku  bisnis  yang  menjalankan  toko  online  melakukan  penipuan  ini  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  penjualan  ponsel  pintar  mereka.  Kelalaian  dalam  transaksi online, seperti yang terlihat dalam kasus Grab Toko, menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan  yang  mengatur  transaksi  online  dengan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat. Berdasarkan  laporan  dari  CNN  Indonesia  pada  6  Januari  2021,  sekitar  980  konsumen mengeluhkan  keterlambatan  pengiriman  barang  yang  telah  mereka  bayar,  dengan penundaan yang berlangsung dari beberapa hari hingga berminggu-minggu. Keluhan ini banyak disuarakan di media sosial dan berbagai forum konsumen, mengindikasikan bahwa meskipun regulasi untuk melindungi konsumen telah ada, implementasinya masih jauh dari ideal. Akhirnya, barang yang sudah dipesan dan dibayar oleh para pelanggan tidak kunjung dikirim. 11 Para  pelanggan  sudah  berusaha  menghubungi  pihak  Grab  Toko  untuk menanyakan barang yang dipesan dan pengembalian dana atas transaksi tersebut, namun tidak ada kejelasan.
Menurut Pasal 4 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen mencakup hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 12 Dalam kasus Grab Toko, pelanggaran ini terjadi karena keterlambatan pengiriman barang yang sudah dibayar oleh konsumen, yang merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  sesuai  dengan  pasal-pasal tersebut dalam UUPK. 13
11 Hasya Fazni Pratiwi and M.Faiz Mufidi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Timbul Karena Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Online Melalui Platform Shopee Dihubungkan Dengan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 1 (2022): 260 – 65, https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.790.
12 Cindy Aulia, Khotimah Jeumpa, and Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam  Transaksi  Jual  Beli- Onlinecommerce),” Business  Law  Review 1,  no.  10  (2016):  14 – 20, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa- crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf.
13 Arifin Abdullah and Almiftahul Ramadhan, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital  Pada  Transaksi  Jual  Beli  Online  (Studi  Kasus  Pada  Onlineshop  Hadia  Collection),” Jurnal  Al- Mudharabah 4, no.
1 (2022):
1 – 14, https://journal.ar- raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/2017/1062.
Pembeli pasti akan mengalami kerugian jika bisnis tidak dapat mengirimkan produk yang telah dibeli melalui platform Grab Toko. Indonesia, sebagai negara yang sah, saat ini memiliki undang-undang yang mengatur hubungan antara bisnis dan konsumen. Dalam penelitian  hukum  ini,  untuk  mengurangi  risiko  apabila  pelaku  usaha  tidak  memenuhi pesanan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati  dengan  konsumen,  serta  untuk memahami bentuk perlindungan konsumen yang sebenarnya dalam transaksi elektronik (e- commerce),  aturan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan ketentuan jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sangat relevan. 14 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dalam  penulisan  hukum  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Platform GrabToko

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan penelitian hukum kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 15 Dalam penelitian ini, pendekatan  studi  kasus  diterapkan  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan (field research) yang melibatkan observasi  dan  wawancara  (interview),  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  (library  research)  yang  mencakup  peraturan  perundang-undangan,  literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. 16
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam.  Proses  analisis  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  mengkategorikan,  dan menginterpretasikan  norma-norma  hukum  yang  relevan,  sehingga  menghasilkan  hasil penelitian yang deskriptif dan normatif-empiris. Metode ini memungkinkan pemahaman yang  lebih  sempurna  tentang  penerapan  dan  implikasi  dari  norma-norma  hukum  yang diteliti, melalui analisis yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.
14 Perlindungan Hukum  Terhadap Konsumen Yang  Dirugikan, Tamar  PP  Lidya  Anggaristi, and Mariske Myeke Tampi, “Tamar Lidya & Mariske Myeke Tampi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penipuan Oleh Pt Grab Toko Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Desty Nurcahyani Dengan Pt Grab Toko Indon, ” Tahun  2020) 496  (1999):  2021,  https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/9/1315333/transaksi-e- commerce-meningkat-7938-.
15 Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” Depok : Prenandamedia Goup , 2018, 149.
16 Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023): 394 – 408.

## Hasil dan Pembahasan A. Bentuk-Bentuk  Pelanggaran  Hak  Konsumen Yang  Terjadi  dalam  Transaksi  di  Platform Grabtoko
Era digital telah mengantarkan era baru dalam dunia perdagangan, di mana transaksi jual  beli  online  menjadi  kian  populer.  Kemudahan  dan  kecepatannya,  tanpa  perlu  tatap muka langsung dengan penjual, menjadi daya tarik utama bagi banyak masyarakat. Namun, di  balik  kemudahannya,  transaksi  online  menyimpan  potensi  risiko  yang  tak  boleh diabaikan. Salah satunya adalah ketidakmampuan pembeli untuk melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli 17 . Kasus konsumen yang dirugikan akibat transaksi di Grab Toko Ponsel Pintar menjadi contoh nyata bagaimana pembeli dapat terjerumus dalam kerugian materil akibat transaksi online. Dalam kasus ini, sesuai Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PNJKT.SEL Tanggal 7 September 2021. Pelaku didakwa melakukan tindak pidana penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam dakwaan kasus tersebut terungkap bagaimana pelaku membangun situs Grabtoko yang menjadikan korban sebagai konsumen. terkena kerugian akibat tergiur oleh harga diskon yang ditawarkan. 18
Transaksi  di  Platform  Grabtoko,  sering  terjadi  berbagai  bentuk  pelanggaran  hak konsumen. Penyebaran berita hoax oleh penegak hukum harus ditangani dengan sangat hati-hati sebelum mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini penting karena tidak semua  informasi  yang  salah  dapat  merusak  kepentingan  hukum,  baik  milik  individu maupun organisasi. 19 Dalam transaksi di Platform Grabtok, sering terjadi berbagai bentuk pelanggaran  hak  konsumen.  Salah  satu  contoh  pelanggaran  yang  sering  terjadi  adalah penggunaan  nama  palsu  atau  identitas  palsu  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain secara tidak sah. Hal ini merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, di mana menggunakan kecurangan  atau serangkaian kebohongan untuk menipu orang lain agar menyerahkan sesuatu, membuat perjanjian utang, atau merugikan hak atas uang, dapat dihukum dengan penjara maksimal empat tahun. 20
Kemauan  atau  kesepakatan  sukarela  antara  para  pihak,  yang  terjadi  tanpa  adanya paksaan,  kekeliruan,  dan  penipuan,  merupakan  dasar  dari  perjanjian  yang  sah.  Dengan jumlah  laporan  yang  diterima  oleh  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  dari
18 Y.P  Utami,  R.R  Lembong,  and  A.S  Muaja,  “Tindak  Pidana  Menyebarkan  Berita  Bohong  Dan Menyesatkan  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik,” Lex  CrimenVol. X/No. 2/Mar/EK/2021 10, no.
2 (2021):
1 – 11, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33095/31293.
19 Suparta Endang, “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 1 (2021): 67 – 73.
20 Ratna Indah Lestari, Nur Wulan Suci, and Eka Maisara Amalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram,” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 189 – 202, https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3621.
konsumen Grab Toko yang mengeluhkan adanya dugaan penipuan Menurut Grab Toko, ada  indikasi  penipuan  dalam  perjanjian  jual  beli  online  antara  Grab  Toko  dan  pembeli. Namun, indikasi penipuan tersebut masih bersifat dugaan, karena untuk dianggap sebagai penipuan,  harus  dibuktikan  dengan  bukti  yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  Konsumen  Grab Toko harus dapat membuktikan dalam perjanjian penjualan dan pembelian bahwa Grab Toko  sebenarnya  melakukan  penipuan.  Jika  akhirnya  terbukti  bahwa  Grab  Toko melakukan penipuan, pihak-pihak tersebut dapat memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut. 21
Konsumen  melakukan  pembelian,  namun  tak  pernah  menerima  barang  yang dipesannya. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya karena melanggar Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11  Tahun  2008  tentang  ITE  dan  UU  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana. “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Tran saksi Elektronik”. Kasus ini  menegaskan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  dalam  transaksi  online. 22 Perlindungan ini menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan meminimalisir kerugian yang dialami konsumen di masa depan.  Konsumen sebagai pembeli  smartphone  memiliki  hak  perlindungan  internal  karena  pihak  Grab  Toko melanggar kesepakatan awal mengenai pengiriman barang. 23 Perusahaan Grab Toko tidak menjaga  barang  dengan  baik  dan  gagal  mengirimkannya  sesuai  jadwal  yang  disepakati. Terdapat beberapa contoh dugaan pelanggaran hak konsumen dalam transaksi di platform Grab Toko.
No  Bentuk  Pelanggaran  Hak Konsumen Deskripsi Sumber 1 Informasi  yang  Tidak Jelas dan Menyesatkan Deskripsi  produk  tidak  sesuai dengan  barang  yang  diterima, foto  produk  tidak  realistik, harga tidak transparan. Artikel  dari  CNN Indonesia, "Laporan Konsumen  tentang Transaksi  di  Grab Toko", 2023. 2 Penipuan dan Ketidakjelasan Transaksi Barang  tidak  dikirim,  barang yang  diterima  tidak  sesuai Data  dari  laporan pengguna dan
21 Wulanita Kurnia Muharram and Liya Sukma Muliya, “Bandung Conference Series: Law Studies Tanggung  Jawab PT  Grab Toko  Indonesia  Atas Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Jual  Beli  Secara  Online Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata,” n.d., 872– 77, https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1519.
22 M Y Ibrahim and Hafifah Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet,” Fenomena XIV, no. November (2017): 1554 – 66, https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/801.
23 M Nasruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Penggunaan Dompe t Elektronik (E-
Wallet) Sebagai Alat
Pembayaran,”
2023,
http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4886%0Ahttp://repository.umi.ac.id/4886/1/Muhammad Nasruddin_04020180303.pdf.
pesanan,  pembatalan  pesanan tanpa konfirmasi. ulasan  online  di forum konsumen. 3 Kesulitan  dalam  Proses Refund dan Pengembalian Barang Kesulitan mendapatkan refund atau pengembalian barang cacat atau  tidak  sesuai  pesanan, proses yang rumit dan lambat.
Studi  kasus  dari artikel  Detik.com tentang masalah refund di e- commerce Indonesia. 4 Layanan  Pelanggan  yang Kurang Responsif Kesulitan mendapatkan respon dan solusi dari layanan pelanggan  Grab  Toko  ketika mengalami permasalahan. Tinjauan dari pengalaman konsumen  di  situs review seperti Tokopedia atau
Bukalapak.

## 1. Informasi yang tidak jelas dan menyesatkan.
Jenis pelanggaran ini meliputi deskripsi produk yang tidak sesuai dengan barang yang  diterima,  foto  produk  yang  tidak  realistik,  dan  harga  yang  tidak  transparan. Berdasarkan  UUPK  Pasal  4  ayat  (1),  konsumen  memiliki  hak  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan  tentang  barang  atau  jasa  yang ditawarkan.  Pelanggaran  ini  dapat  dianggap  melanggar  ketentuan  tersebut  karena tidak menyediakan informasi yang akurat kepada konsumen. 24
2. Penipuan dan ketidakjelasan transaksi.
Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi ketika barang tidak dikirim, barang yang diterima  tidak  sesuai  dengan  pesanan,  atau  terjadi  pembatalan  pesanan  tanpa konfirmasi yang jelas. UUPK Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan  perlindungan  dari  praktik  penipuan  atau  penyalahgunaan  dalam transaksi jual beli. 25 Analisis berdasarkan UUPK menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan tindakan seperti ini dapat dianggap melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Kesulitan dalam proses refund dan pengembalian barang.
Pelanggaran  terjadi  ketika  konsumen  menghadapi  kesulitan  mendapatkan refund atau pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan, serta proses
24 Et. al., "Pengaruh Foto Produk Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi  GoFood,  Reviu  Akuntansi,  Manajemen,  Dan  Bisnis,  No.  2(2022):  79-87, https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1501.
25 Erna Priliasari, “P erlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  (Legal  Protection  of  Consumer  Personal  Data  in  E- Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia),” Jurnal Rechts Vinding 12, no. 2 (2023): 261 – 79.
yang  rumit  dan  lambat. 26 UUPK  Pasal  14  ayat  (1)  menjamin  konsumen  untuk memperoleh  pengembalian  uang  atau  barang  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang disepakati  atau  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  analisis  ini,  pelanggaran terjadi jika proses pengembalian tidak memenuhi standar yang diatur oleh UUPK. 27

## 4. Layanan Pelanggan yang Kurang Responsif
Pelanggaran terjadi ketika konsumen mengalami kesulitan mendapatkan respon atau solusi dari layanan pelanggan Grab Toko. UUPK Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan efektif untuk menanggapi keluhan atau permintaan konsumen. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan  bahwa  kurangnya  responsivitas  layanan  pelanggan  dapat  dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.
Pelanggaran-pelanggaran  ini  menunjukkan  bahwa  Grab  Toko  perlu  meningkatkan upaya seriusnya dalam melindungi konsumen. Grab perlu memastikan informasi produk yang akurat dan transparan, menyelesaikan proses refund dan pengembalian barang dengan mudah, serta meningkatkan responsivitas layanan pelanggan. Oleh karena itu, tindakan ini akan memungkinkan interaksi yang lebih harmonis antara perusahaan dan konsumen, yang akan melindungi hak-hak konsumen dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. 28

## B.  Efektivitas  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen dalam Transaksi di Platform GrabToko
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen diatur secara jelas dalam pasal 7 “ Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ”. Apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi dan terjadi sengketa, konsumen memiliki hak untuk menghubungi untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak berwenang seperti badan perlindungan  konsumen  nasional  (BPKN)  dan  pihak  Kepolisian.  Pemerintah  melalui perlindungan yang akan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan UU yang mengaturnya  (UUPK).  Upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  juga  mencakup perlindungan konsumen. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bekerja sama untuk melindungi konsumen. 29
26 Al  Mas’udah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Marketplace  Pada  Paket  Hilang,” Justitiable 6, no. 2 (2024): 1 – 18.
27 Matia Oktafiani Ningsi Doren, " Engaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering 15, no. 1 (2019): 165 – 75.
28 William Pratama and Jeane Neltje Sally, “Perlindungan Hukum Layanan Grab Food Berdasarkan Undang- Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah Indonesia 9, no. 4 (2024): 2856 – 61, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15134.
29 Alfina  Maharani  and  Adnand  Darya  Dzikra,  “Fungsi  Perlindungan  Konsumen  Dan  Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review), ” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (2021): 659 – 66, https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, PT Grab Toko Indonesia, atau Grabtoko, dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7. UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Grabtoko dapat digolongkan sebagai platform e-commerce yang  tidak  menjalankan  perannya  sebagai  pelaku  usaha  secara  efektif  dan  proporsional 30 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan .”.
Sebagai pembeli smartphone, konsumen memiliki hak perlindungan internal karena Grab Toko Smartphone telah melanggar ketentuan perjanjian mengenai pengiriman barang yang telah disepakati di awal saat pembelian smartphone. Grab Toko Smartphone tidak menangani barang dengan baik dan tidak mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah  disepakati.  Perlindungan  hukum  eksternal  yang  dibuat  oleh  penguasa  melalui peraturan  untuk  kepentingan  pihak  yang  lebih  lemah,  "sesuai  dengan  esensi  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  boleh  berat  sebelah  dan  parsial,  maka  perlindungan hukum  yang  proporsional  juga  harus  diberikan  kepada  pihak  lain  sesegera  mungkin." Karena mungkin saja ada bagian dari perjanjian yang relatif lebih kuat dari salah satu pihak di awal, namun dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang semula lebih kuat tersebut jatuh pada posisi yang dirugikan. 31
Salah satu konsumen perempuan yang membeli handphone di platform Grab Toko, sebagai  salah  satu  korban  penipuan,  tertarik  dengan  penawaran  promosi  dan  promosi menarik  yang  ditawarkan  oleh  PT  Grab  Toko  Indonesia  melalui  promosi  media  sosial, Menurutnya iklan diskon hingga 90% yang diberikan oleh pihak toko dan muncul di siaran televisi nasional serta billboard besar di jalan raya. Akibatnya, korban yakin PT Grab Toko Indonesia  (Grabtoko)  menawarkan  diskon  besar-besaran,  seperti  yang  disebutkan sebelumnya platform e-commerce lainnya untuk memasarkan barang mereka. Namun, ponsel yang dibeli korban dari situs web PT Grab Toko Indonesia tidak datang bahkan setelah beberapa minggu. Korban, bersama dengan empat orang lainnya, melaporkan penipuan PT Grab Toko Indonesia ke BPKN dan polisi. Yudha Manggala Putra, CEO PT Grab Toko Indonesia,  kemudian  ditangkap  oleh  polisi.  Dia  kemudian  ditetapkan  sebagai  tersangka dalam kasus penipuan tersebut. Selain itu, iklan Grabtoko di media sosial tidak memberikan informasi  yang  jujur,  akurat,  dan  jelas  tentang  syarat  dan  garansi  produk.  Selain  itu, Grabtoko  belum  memberikan  ganti  rugi  kepada  pelanggan  yang  menjadi  korban penipuan. 32
Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban penipuan oleh Grab Toko sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-haknya secara utuh. Sesuai dengan Pasal 4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dan  hak-hak  konsumen  secara
30 Bagus Wicaksena, “Analisis Komitmen Dan Kemampuan Pelaku Usaha Marketplace Terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019,” Cendekia  Niaga 6,  no.  2  (2022):  138 – 55, https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.731.
31 Yassir  Arafat,  “Prinsip - Prinsip  Perlindungan  Hukum  Yang  Seimbang  Dalam  Kontrak,” Jurnal Rechtens 4, no. 2 (2015): 25 – 39.
32 Aulia Amanda Afriani and Maslihati Nur Hidayati, “Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE Dalam Praktik E- Commerce Di Indonesia ( Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia )” 4, no. 465 (2024): 14700– 711.
umum, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam transaksi, seperti penipuan. 33
Konsumen  yang  menjadi  korban  penipuan  oleh  Grabtoko  akan  mendapatkan perlindungan,  termasuk  pemenuhan  hak-haknya  sebagaimana  diatur  dalam  UUPK  dan hak-hak  konsumen  secara  umum  untuk  mendapatkan  perlindungan  seperti  keamanan dalam  bertransaksi,  mendapatkan  informasi  yang  benar  dan  jelas,  hak  untuk  memilih barang  dan  jasa,  hak  untuk  menyuarakan  keluhan  atas  barang  atau  jasa,  mendapatkan advokasi  atau  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  patut  dari  badan perlindungan konsumen yang berwenang seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Konsumen  juga  berhak  untuk  mendapatkan  pembinaan  mengenai  perlindungan konsumen,  jaminan  untuk  mendapatkan  kompensasi  dan  penggantian  atas  barang  yang dijanjikan,  serta  perlindungan  hak  kepada  konsumen  sebagaimana  dikendalikan berdasarkan  hukum  dan  peraturan  lainnya.  Kepastian  hukum  diberikan  jika  Konflik muncul  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  (pembeli).  Misalnya,  pelaku  usaha  harus memastikan bahwa komoditas yang diterima tidak rusak, dan pelaku usaha harus mematuhi syarat dan ketentuan. Pemerintah mempunyai kebijakan tersebut memastikan bahwa jika, misalnya,  pelaku  usaha  terlibat  dalam  kegiatan  penipuan  atau  melakukan  transaksi  yang tidak  diinginkan  (seperti  dalam  kasus  Perusahaan  Grab  Toko),  Konsumen  menerima setidaknya  beberapa  kompensasi.  Namun,  dalam  hal  ini  konsumen  mungkin  belum memeriksa  produk  secara  fisik  dan  kepastiannya  belum  ditetapkan,  konsumen  telah mentransfer sejumlah uang, yang menunjukkan itikad baik.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menerima  gagasan  tanggung  jawab mutlak.  Gagasan  tanggung  jawab  mutlak  dianggap  lebih  efisien  karena  membebaskan konsumen  dari  beban  pembuktian,    yang  mana    Beban  untuk  menunjukkan  ada  atau tidaknya kesalahan ada pada pelaku usaha.  Prinsip ini digunakan untuk menghukum pelaku usaha  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen. 34 Prinsip  tanggung  jawab  mutlak identik  dengan  tanggungjawab  absolut.  Tanggung  jawab  mutlak    berbeda    dengan Tanggung  jawab  mutlak.    Gagasan  tanggung  jawab  mutlak  dapat  dikecualikan  dari kewajiban  jika  terjadi  keadaan  kahar  atau  situasi  di  luar  kehendak  dan  kendali  manusia, seperti bencana alam. Sedangkan tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa pengecualian. 35 Tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  adalah  jenis  perbuatan  melawan  hukum  yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang timbul akibat  perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  dan  bukan  berdasarkan  kesalahan. 36 Prinsip pertanggungjawaban mutlak ( Strict liability ) tidak lagi mempermasalahkan apakah terdapat kesalahan  atau  tidak,  melainkan  pelaku  usaha  secara  langsung  bertanggungjawab  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  produknya  yang  rusak.  Pelaku  usaha  dianggap  wajib
33 Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 1, no. 1 (2019): 147 – 54, https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.
34 Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2 (2011): 177 – 95. 35 Helena  Primadianti,  “Implementasi  Prinsip  Strict  Liability  (Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen,” Simbur Cahaya , 2020, 4956 – 59, http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/49025.
36 Johannes  Gunawan,  “Kontroversi  Strict  Liability  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,” Veritas et Justitia 4, no. 2 (2018): 274 – 303, https://doi.org/10.25123/vej.3082.
bertanggungjawab jika terjadi kerugian pada konsumen akibat konsumsi produk tersebut, sehingga pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut.
Produsen bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pelanggan dan merupakan tanggung jawab produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Maka pelaku usaha harus  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  No.  8  Tahun  1999. 37 1.  Perusahaan  harus  memberikan  kompensasi  kepada konsumen  atas  kerusakan,  polusi,  atau  kerugian  yang  disebabkan  oleh  produk atau  jasa mereka.  2.  Kompensasi  dapat  berupa  pengembalian  uang,  penggantian,  perawatan kesehatan, atau ketentuan lain yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 38
Kasus Grab Toko Ponsel Pintar, penting bagi pemilik usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi kepada konsumen dalam bentuk uang, barang, atau jasa sebagai bentuk  tanggung  jawab  atas  kerusakan  atau  kerugian  yang  timbul  akibat  produk  atau jasanya. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online,  tetapi  juga  berpotensi  untuk memberikan  panduan  yang  lebih  baik  dalam  penerapan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia. 39 Melalui  analisis  yang  disajikan,  penelitian  ini  berkontribusi menjelaskan  secara  mendalam  tentang  bagaimana  UU  perlindungan  konsumen  dapat diimplementasikan  secara  efektif  dalam  praktik  sehari-hari.  Hal  ini  tidak  hanya  penting untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  konsumen,  tetapi  juga  untuk memberikan masukan berharga bagi pihak berwenang dalam meningkatkan regulasi yang ada.

## Kesimpulan
Peraturan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas mengatur hak-hak konsumen  yang  harus  dipenuhi  dan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  harus  dilaksanakan. Namun, implementasi UUPK sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha seperti Grab Toko Indonesia. Perusahaan ini merupakan contoh nyata pelaku usaha di platform e-commerce yang tidak mematuhi prinsip bisnis yang akurat, jujur, dan transparan. Perbuatan curang yang dilakukan oleh Grab Toko, seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, mencakup praktik wanprestasi, penggunaan media elektronik untuk menipu, serta penjualan produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks UUPK, tindakan ini  jelas  merupakan  pelanggaran  yang  mempengaruhi  hak-hak  konsumen  dan menimbulkan  kerugian  pada  mereka.  Grab  Toko  Indonesia  harus  bertanggung  jawab
37 Flora  Pricilla  Kalalo  and  Anna  S  Wahongan,  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Lex Privatum IX, no. 4 (2021): 151 – 57.
38 Ulva  Hasdiana,  “ Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen ,” Analytical Biochemistry
11, no. 1 (2018): 1 – 5, https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw- motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.
39 Riswandi,  “Transaksi  On -Line  (E-Commerce) :  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam. ”
secara  langsung  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen  dan  mematuhi  kewajiban hukumnya,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  7b  UUPK.  Penelitian  ini menyajikan analisis yang mendalam tentang pelanggaran hak konsumen di platform Grab Toko, memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait  dalam  memperbaiki  regulasi  dan  penegakan  hukum  yang  relevan.  Penelitian  ini diharapkan memiliki dampak positif dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan integritas bisnis di sektor e-commerce di Indonesia.

## Informasi Pendanaan
Tidak ada

## Referensi
Hermawan, R. D., & Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko). Sanskara Hukum dan HAM , 2 (02), 127-136. Setiawan, D., Eteruddin, H., & Situmeang, U. (2019). Analisis Efisiensi Penerapan Sistem Kontrol Lampu Jalan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Witono,  T.,  &  Hendrayana,  F.  (2011).  Pembuatan  Aplikasi  Web  Jual  Beli  dan  Lelang Online. Jurnal Sistem Informasi , 6 (1), 101-111.
Abdullah,  Arifin,  and  Almiftahul  Ramadhan.  “Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak Konsumen  Di  Era  Digital  Pada  Transaksi  Jual  Beli  Online  (Studi  Kasus  Pada Onlineshop  Hadia  Collection).” Jurnal  Al-Mudharabah 4,  no.  1  (2022):  1 – 14. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/2017/1062. Afriani, Aulia Amanda, and Maslihati Nur Hidayati. “Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE Dalam Praktik E-Commerce Di Indonesia ( Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia )” 4, no. 465 (2024): 14700– 711.
Arafat, Yassir. “Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam  Kontrak.”
Jurnal Rechtens 4, no. 2 (2015): 25 – 39.
Aulia,  Cindy,  Khotimah  Jeumpa,  and  Crisan  Chairunnisa.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli- Onlinecommerce).” Business Law Review 1, no. 10  (2016):  14 – 20.  https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v- 01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi- konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf.
Endang, Suparta. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 1 (2021): 67 – 73. Gunawan,  Johannes.  “Kontroversi  Strict  Liability  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen.” Veritas et Justitia 4, no.
2 (2018): 274 – 303. https://doi.org/10.25123/vej.3082.
Hasya Fazni Pratiwi, and M.Faiz Mufidi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Timbul Karena Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Online Melalui Platform Shopee  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies 2,  no.  1  (2022):  260 – 65. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.790. Hermawan,  Risma  Dewi,  and  Rina  Arum  Prastyanti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  (Studi  Pada  Aplikasi  Grab  Toko).”

## Sanskara
Hukum Dan HAM
2, no. 02 (2023): 127 – 36. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.307.
Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan, Perlindungan, Tamar PP Lidya Anggaristi, and Mariske Myeke Tampi. “Tamar  Lidya & Mariske Myeke Tampi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penipuan Oleh Pt Grab Toko Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Desty Nurcahyani Dengan Pt Grab Toko Indon .” Tahun 2020) 496 (1999): 2021. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/9/1315333/transaksi-e-commerce- meningkat-7938-.
Ibrahim,  M  Y,  and  Hafifah  Putri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet.” Fenomena XIV, no. November (2017): 1554 – 66. https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/801.
Indah Lestari, Ratna, Nur Wulan Suci, and Eka Maisara Amalia. “Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Yang  Terlibat  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Pada  Media  Sosial Instagram.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 2 (2022): 189 – 202. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3621.
Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.” Depok : Prenandamedia Goup , 2018, 149.
Kalalo,  Flora  Pricilla,  and  Anna  S  Wahongan.  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Lex Privatum IX, no. 4 (2021): 151 – 57.
Kurnia Muharram, Wulanita, and Liya Sukma Muliya. “Bandung Conference Series: Law Studies  Tanggung  Jawab  PT  Grab  Toko  Indonesia  Atas  Wanprestasi  Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata,” n.d., 872– 77. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1519.
Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia :  Perlindungan,  Konsumen  Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (2021): 659 – 66. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607. Mas’udah,  Al.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Marketplace  Pada  Paket Hilang.” Justitiable 6, no. 2 (2024): 1 – 18.
Nasruddin,  M.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Komsumen  Penggunaan  Dompet Elektronik (E- Wallet) Sebagai
Alat Pembayaran,” 2023.
http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4886%0Ahttp://repository.umi.ac.id/4886/ 1/Muhammad Nasruddin_04020180303.pdf.
Nasution,  Eri  Yanti,  Prawidya  Hariani,  Lailan  Safina  Hasibuan,  and  Wita  Pradita. “Perkembangan Transaksi Bisnis E -Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Jesya 3, no. 2 (2020): 506 – 19. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227. Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Rangka  Perlindungan  Konsumen.” Buletin  Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2 (2011): 177 – 95.
Paujiah,  Sipa,  Aripin  Ahmad,  and  Mutiasari  Nur  Wulan.  “Pengaruh  Foto  Produk  Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi GoFood.” Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis 2, no.
2 (2022): 79 – 87. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1501.
Pratama,  William,  and  Jeane  Neltje  Sally.  “Perlindungan  Hukum  Layanan  Grab  Food Berdasarkan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 9,  no.  4  (2024):  2856 – 61. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15134.
Priliasari,  Erna.  “PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  KONSUMEN  DALAM TRANSAKSI  E-COMMERCE  MENURUT  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E- Commerce  According  To  Laws  Dan  Regulations  in  Indonesia).” Jurnal  Rechts Vinding 12, no. 2 (2023): 261 – 79.
Primadianti,  Helena.  “Implementasi  Prinsip  Strict  Liability  (Prinsip  Tanggung  Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” Simbur Cahaya , 2020, 4956 – 59. http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/49025.
Purba, Nabilah, Mhd Yahya, and Nurbaiti. “Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi  Penguasaan  Bisnis  Dan  Implementasinya.” Jurnal  Perilaku  Dan  Strategi Bisnis 9, no. 2 (2021): 91 – 98. Riswandi. “Transaksi On -Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. 13, no. April (2019): 15 – 38.
Salsabilla, Tsania, and Onan Marakali Siregar. “Analisis Penjualan Online Melalui Merchant Grab-Food Terhadap Peningkatan Omzet (Studi Pada Foresthree Kota Baru, Kota Jambi).” Journal of Social Research 1, no. 7 (2022): 751 – 60. https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.146.
Santyaningtyas,  Ayu  Citra,  Warah  Atikah,  and  Luluk  Budi  Astutik.  “Perlindungan Konsumen  Yang  Dirugikan  Oleh  Grab  Toko  Ponsel  Pintar.” Jurnal  Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023): hlm. 5363. Sayoga, Valdi Adrian. “Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).” Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan  Keagamaan 20,  no.  1  (2022):  46 – 59. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59.
Setiawan,  W.  “Era  Digital  Dan  Tantangannya.  Seminar  Nasional  Pendidikan.” Seminar Nasional Pendidikan , 2017, 1 – 9. Utami, Y.P, R.R Lembong, and A.S Muaja. “Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan  Menyesatkan  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Konsumen  Dalam  Transaksi Elektronik.” Lex  CrimenVol.  X/No.  2/Mar/EK/2021 10,  no.  2  (2021):  1 – 11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33095/31293. Wahyuningdyah, Kingkin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman  Klausula  Baku.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2016. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no2.543.
Wicaksena,  Bagus.  “Analisis  Komitmen  Dan  Kemampuan  Pelaku  Usaha  Marketplace Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.” Cendekia Niaga 6, no. 2 (2022): 138 – 55. https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.731.
Witono, Timotius, and Ferry Hendrayana. “Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online Pendahuluan Tinjauan Pustaka.” Jurnal Sistem Informasi 6, no. 65 (2017): 101. Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum:  Analisis  Problematika  Hukum  Dengan  Metode  Penelitian  Normatif  Dan Empiris.” Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023): 394 – 408. Yuniarti,  Siti.  “Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia.” Business  Economic,
Communication,  and  Social  Sciences  (BECOSS)  Journal 1,  no.  1  (2019):  147 – 54. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

## Biografi Singkat Penulis
Elang Wibowo adalah Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani di Fakultas  Ekonomi  dan  Sosial,  Jurusan  Hukum,  Dengan  tekad  dan kesungguhannya,  ia  terus  meneliti  berbagai  aspek  hukum  yang  relevan dengan  zaman  saat  ini.  Elang  berambisi  untuk  memberikan  dampak positif dalam ranah hukum pada masa mendatang.
Niken  Wahyuning  Retno  Mumpuni adalah  Dosen  Program  Studi Hukum  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani  Yogyakarta.  Dedikasinya dalam  mengajar  dan  penelitiannya  membuatnya  dihormati  di  kalangan akademisi  dan  praktisi  hukum.  Beliau  berkomitmen  untuk  terus memberikan  kontribusi  positif  dalam  dunia  pendidikan  hukum  dan penegakan hukum di Indonesia.