## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional

## Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, A. Pangerang Moenta, Marwati Riza
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
E-mail: muh.iman.mi98@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan upaya  peningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  untuk  masyarakat  daerah  melalui  program Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  dengan penelitian lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan ditunjang dengan sumber pustaka  (library  research).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  di  bidang  kesehatan  yang memberikan  jaminan  kesehatan  nasional  sudah  cukup  baik.  Terlihat  dari  upaya  kebijakan berupa  Peraturan  Bupati  Pangkajene  dan  Kepulauan  Nomor  95  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Lingkup  Dinas  Kesehatan  dan Jaringannya  di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  dan  Perjanjian  Kerjasama  antara Pemerintah  Daerah  dengan  BPJS.  Pelaksanaan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pangkajene  Dan  Kepulauan  oleh  BPJS  Kesehatan  di  bidang  kesehatan  dalam  meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan  untuk  masyarakat  daerah  melalui  program  jaminan  kesehatan nasional (JKN) masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait pendataan warga. Masih banyak  warga  yang  belum  terdaftar  di  Dinas  Kependudukan,  sehingga  tidak  dapat menggunakan layanan BPJS. Selain itu sarana dan prasarana di FKTP dan Rumah Sakit belum memadai  untuk  semua  jenis  penyakit  dan  pengobatannya,  sehingga  BPJS  belum  dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik.
Keywords: Hukum Kesehatan; Jaminan Kesehatan Nasional; Pemerintah Daerah

## 1.  Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  Negara  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya  disebut  UUD  1945).  Tujuan  tersebut  merujuk  pada  gagasan  Negara kesejahteraan (welfare state). Bentuk Negara kesejahteraan awalnya diwujudkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial melalui prinsip kebersamaan untuk mewujudkan rasa aman  bagi  kehidupan  manusia. 1 Hal  ini  kemudian  dikenal  dengan  sistem  jaminan sosial (Social  Security  System). Sistem  jaminan  sosial  adalah  upaya  mewujudkan
1 Driss,  B.  (2017).  GATS  and  International  Trade  in  Health  Services:  Impact  and Regulations. Hasanuddin Law Review, 3 (2), 104-116. doi: http://dx.doi.org/10.20956/ halrev.v3i2.1050
kesejahteraan, memberikan rasa aman  sepanjang hidup manusia melalui  pendekatan sistem. 2
Sebagai jaminan konstitusional, UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) telah mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945  menyebutkan: “Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  seluruh  rakyat danmemberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat manusia”. Di  samping  itu,  Ketetapan  MPR  Rl  No.  X/MPR/2001  tentang  Laporan Pelaksanaan  Putusan  MPR  Rl  oleh  Lembaga  Tinggi  Negara  pada  Sidang  Tahunan MPR  Rl  2001  juga  menugaskan  kepada  Presiden  untuk  membentuk  sistem  jaminan sosial nasional dalam rangka member perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. 3
Untuk  mewujudkan  komitmen  tersebut,  pemerintah  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  jaminan  kesehatan  masyarakat  melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional. 4 Untuk ke arah itu, sesungguhnya telah dirintis pemerintah denganmenyelenggarakan beberapa  bentuk  jaminan  sosial  di  bidang  kesehatan,  diantaranya  melalui  PT.  Askes (Persero) yang melayani antara lain Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, dan  pegawai  swasta.  Untuk  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu,  pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda). 5 Namun  demikian,  skema-skema  tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.
Jaminan  Kesehatan  Nasional  merupakan bagian dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional yang  diselenggarakan  dengan  menggunakan  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial yang  bersifat  wajib (mandatory) berdasarkan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh  Pemerintah. 6 Dengan  adanya  JKN  yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.
Setelah  program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  dicabut  berdasarkan  Surat Edaran  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  440/8494/B.Kesra  pada  tanggal  31 Desember  2015,  semua  fasilitas  layanan  kesehatan  dan  pengobatan  gratis  untuk masyarakat  juga  dicabut.  Mereka  akan  dilayani  sebagai  pasien  umum,  kecuali memiliki kartu kepesertaan penjamin seperti BPJS, BPJS Mandiri dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Adapun isi dari Surat Edaran tersebut, sebagai berikut:
1. Program Jaminan Kesehatan Daerah/Kesehatan Gratis dinyatakan berakhir sejak tanggal  31  Desember  2015  pukul  24  00  Wita  dan  diintegrasikan  ke  dalam
2 Sulastomo. (2008). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5 3 Ketetapan MPR Rl No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Rl oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2001.
4 Alexandra Indriyanti Dewi. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan . Pustaka Book Publisher. Yogyakarta, hal. 29.
5 Moenir. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 35 6 Ramlan,  T.  S.,  &  Sugiarti,  D.  K.  (2017). Pelaksanaan  wewenang  dan  tanggung  jawab  hukum  pengguna anggaran dalam pengadaan barang/jasa di bidang kesehatan. Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 112-117.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) mulai tanggal 1 Januari 2016 pukul 00.00 Wita.
2. Peserta Kesehatan Gratis yang miskin dan tidak mampu akan diintegrasikan ke dalam Program JKN (BPJS Kesehatan) melalui penetapan surat keputusan Bupati dan Walikota sebagai Penerima Bantuan luran (PBI Lokal) dan tercantum dalam bentuk database.
3. Peserta  Penerima  Bantuan  luran  (PBI)  lokal  yang  masuk  di  rumah  sakit  per tanggal  1  Januari  2016.  Tapi  belum  memiliki  Kartu  BPJS,  tetap  akan ditanggung/dibayarkan oleh BPJS sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam Data base SK Bupati/Wali kota.
4. Dalam Penerimaan Bantuan luran akan di verifikasi/validasi oleh BPJS tentang kelengkapan administrasi sebagai peserta BPJS Kesehatan dan dijadikan sebagai data base yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kab/Kota ke BPJS Cabang.
5. Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Lokal yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/wali kota akan dibayarkan ke BPJSKesehatan dengan besaran premi  Rp  23-000,-/orang/bulan  selama  1  (satu)  tahun  anggaran,  dengan  hak pelayanan kesehatan kelas tiga.
6. Bagi penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam data base SK  Bupati  atau  Walikota  pembiayaannya  di  tanggung  sepenuhnya  oleh pemerintah Kab/Kota.
7. Bagi  penduduk  miskin  dan  tidak  mampu,  serta  tidak  memiliki  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  agar  segera  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil kabupaten/kota untuk diterbitkan NIK sebagai syarat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
8. Pemerintah  Kab/Kota  mendorong  masyarakat  yang  tidak  terdaftar  sebagai peserta  Penerima  Bantuan  luran  (PBI  Lokal)  untuk  mendaftar  sebagai  peserta BPJS Kesehatan Mandiri.
9. Pemerintah  Kab/kota  yang  belum  berintegrasi  dengan  BPJS  Kesehatan,  maka seluruh  pembiayaan  untuk  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kab/Kota.
Dari  24  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  saat  ini  baru  Kota Palopo  yang  telah  mengintegrasikan  47.226  peserta  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Belum banyaknya Kabupaten/Kota di SulawesiSelatan  yang  mengintegrasikan  Jamkesda  ke  BPJS  Kesehatan  sebetulnya bukan  karena  masalah  pendanaan.  Persoalan  utama  lebih  kepada  pemahaman  yang belum utuh mengenai program JKN.
Pada  tahun  2015  jumlah  Peserta  PBI  adalah  86,4  juta  jiwa.  Sementara  jumlah  PBI  di Sulawesi Selatan adalah 3.129.041 jiwa. Untuk Kantor Cabang Utama Makassar dengan cakupan  wilayah  kerja  Kota  Makassar,  Kabupaten  Takalar,  Kabupaten  Gowa, Kabupaten  Maros,  Kabupaten  Pangkep  sebanyak  845.  464  jiwa  peserta,  sedangkan jumlah peserta PBI yang telah menerima JKN sebanyak 383.465 jiwa. Sementara itu, di Kabupaten  Pangkep  dalam  triwulan  pertama  yang  terhitung  sampai  Maret  2016, masyarakat yang telah terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 49.048 jiwa.
Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Jaminan Kesehatan Nasional pun belum sepenuhnya berhasil, karena panjangnya birokrasi dan kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional
tersebut.  Selain  itu,  jumlah  penduduk  yang  mencapai  dua  ratus  jiwa  juga  menjadi faktor  penghambat  usaha  pemerintah  untuk  mencapai  kebutuhan  kesehatan  bagi masyarakat Indonesia.
Rumah  sakit  sebagai  fasilitas  kesehatan  diharapkan  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan  kesehatan  masyarakat.  Dimana  para  petugas  atau  tenaga  kesehatan Rumah Sakit (dokter dan perawat)mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar mengenai  masalah  kesehatan  masyarakat.  Terutama  dalam  hal  pelayanan  kesehatan yang  bermutu  kepada  masyarakat.  Pemberian  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu akan memberikan kepuasan bagi diri peserta JKN.
Program  JKN  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  ini  ternyata  akan  semakin berjalan maksimal jika diiringi dengan mutu pelayanan kesehatan yang baik diberikan penyedia jasa kesehatan. Peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan memang selalu dilakukan, namun hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya kontribusi  dari  masyarakat.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  kebijakan Jaminan  Kesehatan  Nasional,  maka  peneliti  melakukan  penelitian  terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2.  Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) sebagai  sumber  data  utama  dan  ditunjang  dengan  sumber  pustaka  ( library research ). 7 Dengan  pendekatan  ini  penulis  mampu  memahami  realita  yang  ada ditengah masyarakat sebagai  objek program Jaminan  Kesehatan Nasional  khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep. Sementara itu stud! kepustakaan (library  study) juga  dipergunakan  untuk  mendapatkan  konsep-konsep  dan  gambaran jelas  tentang  variabel  penelitian.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti  bermaksud ingin  mengetahui  realita  yang  terjadi  dalam  proses  berjalannya  programJaminan Kesehatan  Nasional  belakangan  ini  ditengah  masyarakat  baik  masyarakat  sebagai individu  atau  sebagai  komunitas  yang  menjadi  objek  kebijakan  yang  dilaksanakan pemerintah, juga bermaksud melihat pihak swasta dan stakeholder lain yang ikut serta dalam  berjalannya  kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Kabupaten Pangkep.
Penelitian ini  dilakukan  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Kabupaten  Pangkep  sebagai fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten  Pangkep  sebagai  penanggung  jawab  pelayanan  kesehatan  di  tingkat pertama  (FKTP)  selaku  pemberi  layanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  serta  Kantor Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  kabupaten  Pangkep  selaku lembaga pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## 3.  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB tahun 1948 dan UUD NRI 1945 pada Pasal  28  H,  menetapkan  bahwa  kesehatan  adalah  hak  setiap  individu  dan  semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, yang  dalam  implementasinya  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  kemampuan
7 Bambang Sunggono. (2005). Metodologi Penelitian Hukum . PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. Hal.36
keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Melalui  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, diharapkan  dapat  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar hidup yang layak sebagai hak konstitusional ( constitutional right ). 8
Atas  dasar  hal  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  sebagai stakeholder dari  Pemerintah  Pusat  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan jaminan  sosial  termasuk  jaminan  kesehatan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  di Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan.  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan  kemudian  membuat  kebijakan  berupa  Peraturan  Bupati  Pangkajene  dan Kepulauan  Nomor  95  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  Lingkup  Dinas  Kesehatan  dan  Jaringannya  di  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Peraturan ini ditujukan untuk Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan  secara  fungsional  oleh  Aparatur  Pengawas  Instansi  Pemerintah  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Mengenai biaya pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan terdiri dari dana Kapitasi dan non Kapitasi  yang  dibayarkan  oleh  BPJS  Kesehatan.  Besaran  dana  Kapitasi  dihitung berdasarkan jumlah sasaran dikalikan besarnya Kapitasi setiap FKTP sedangkan dana non Kapitasi dibayarkan berdasarkan klaim yang diajukan dari PPK. Besaran Kapitasi tiap  Puskesmas  dan  jaringannya  disesuaikan  dengan  ketetapan  BPJS  Kesehatan. Sedangkan besaran non Kapitasi yaitu:
a. Rawat  inap  perhari  sebesar  Rp.  100.000  (seratus  ribu  rupiah)  -  Rp.  120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)/hari;
b. Paket  persalinan  pervaginam  normal  sebesar  Rp.  600.000  (enam  ratus  ribu rupiah) -/paket;
c. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 kali pemeriksaan, sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
d. Pemeriksaan  PNC/Neonatus  sesuai  standar  dilaksanakan  dengan  dua  kali kunjungan (KF 1 – KF 2 dan KN 1 – KN 2) sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap kali kunjungan;
e. Pelayanan KB:
- Pemasangan  atau  pencabutan  IUD/Impian  sebesar  Rp.  100.000 (seratus ribu rupiah);
- Pelayanan suntik KB sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Penanganan komplikasi KB sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pelayanan  KB  MOP/Vasektomi  sebesar  Rp.  350.000  (tiga  ratus  lima  puluh ribu rupiah).
f. Pelayanan  tindakan  pasca  persalinan  sebesar  Rp.  175.000  (seratus  tujuh  puluh lima ribu rupiah);
8 Ahsan  Yunus.  (2011).  “ Analisis  Yuridis  Sifat  Final  dan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ”, Jurnal Konstitusi PKK-Unhas, Vol.3 (2): 115-138
g. Pelayanan  pra  rujukan  pada  komplikasi  kebidanan  dan  neonatal  sebesar  Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
h. Penanganan  komplikasi  KB  pasca  persalinan  sebesar  Rp.  125.000  (seratus  dua puluh lima ribu rupiah);
i. Biaya rujukan dengan rincian:
- biaya BBM Puskesmas Kota Pangkajene, Puskesmas Bonto Perak, Puskesmas Minasate’ne dan Puskesmas Bungoro sebesar 10 liter/rujukan;
- biaya  BBM  Puskesmas  Kalabbirang,  Puskesmas  Bowong  Cindea,  Puskesmas Taraweang,  Puskesmas  Pundata  Baji  dan  Puskesmas  Labakkang  sebesar  15 liter/rujukan;
- biaya  BBM  Puskesmas  Ma’rang  dan  Puskesmas  Sabutung  sebesar  20 liter/rujukan;
- biaya BBM Puskesmas Segeri,  Puskesmas Baring, Puskesmas Padang Lampe dan Puskesmas Balocci sebesar 25 ribu/rujukan;
- Puskesmas  mandalle,  Puskesmas  bantimala  dan  Puskesmas  Liukang Tupabbiring sebesar 30 liter/rujukan;
- biaya BBM Puskesmas Sarappo sebesar 40 liter/rujukan;
- biaya  BBM  Puskesmas  Liukang  Tangaya  dan  Puskesmas  Liukang  Kalmas sebesar 50 liter/rujukan;
- biaya  BBM  Puskesmas  Sailus  dan  Puskesmas  Pamantauang  sebesar  60 liter/rujukan.
Dana  kapitasi  sendiri  dibayarkan  langsung  oleh  BPJS  Kesehatan  ke  Rekening  FKTP yang merupakan bagian dari rekening BUD. Dana non Kapitasi dibayarkan langsung oleh  BPJS  Kesehatan  ke  Rekening  JKN  FKTP,  selanjutnya  dana  yang  diterima disetorkan  ke  Kas  Daerah  dan  dapat  dimanfaatkan  kembali  oleh  FKTP.  Dana  non Kapitasi dapat dimanfaatkan oleh FKTP dengan mengusulkan dalam bentuk program dan  kegiatan  pada  RKA-DPA  SKPD  Dinas  Kesehatan.  Agar  penyelenggaraan  JKN terlaksana  secara  baik,  lancar,  transparan  dan  akuntabel,  pengelolaan  dana  tetap memperhatikan  dan  merujuk  pada  ketentuan  pengelolaan  keuangan  yang  berlaku. Agar  terjadi  sinergi  dalam  pelaksanaannya,  maka  pengelola  Keuangan  JKN  menjadi satu kesatuan dengan bendahara Keuangan Dinas Kesehatan.
Penggunaan/pemanfaatan atas dana kegiatan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional dilaporkan oleh FKTP ke Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional setiap bulan  sesuai  petunjuk  yang  berlaku.  Tim  Pengelola  Jaminan  Kesehatan  Nasional Kabupaten  kemudian  menyampaikan  laporan  tentang  penggunaan/  pemanfaatan dana  kegiatan  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  FKTP  dan  jaringannya kepada Bupati melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap bulannya.
Masyarakat sebagai pihak langsung yang merasakan penerapan kebijakan di atas juga telah  memberikan  pendapatnya  terkait  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  sebaran kuesioner,  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  masyarakat  Pangkep  merasakan  bahwa adanya  JKN  membuat  pelayanan  kesehatan  menjadi  gratis.  Namun  saran  terhadap Pemerintah Kabupaten Pangkep lebih difokuskan pada keberlanjutan dan peningkatan program khususnya pada masyarakat kategori miskin. Sebenarnya JKN telah menjadi solusi  bagi  persoalan  masyarakat  miskin,  sebab  dengan  adanya  JKN  masyarakat miskin,  kurang  mampu,  dan  terlantar  dapat  terjamin  pelayanan  kesehatannya  oleh negara  dan  masyarakat  yang  mampu  yang  diwajibkan  ikut  program  JKN  dengan
membayar  premi  sesuai  dengan  kelasnya.  Dengan  model  JKN  terjadi  subsidi  silang antara  yang  sehat  dengan  yang  sakit  atau  istilahnya  gotong  royong.  Keuntungan lainnya terdapat asas probabilitas di mana masyarakat yang sakit bisa berobat di mana saja  di  seluruh  Indonesia,  ini  berbeda  dengan  Jamkesda  Provinsi  Sulawesi  Selatan yang  dimana  hanya  berlaku  di  lingkup  Sulawesi  Selatan,  hal  ini  sebagaimana dijelaskan  oleh  Muh.  Asrul,  SKM.,  M.Kes.,  selaku  pihak  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pangkep.
Pelayanan  publik  dibidang  kesehatan  merupakan  fungsi  pemerintah  dalam menjalankan  dan  menberikan  hak  dasar  yang  dipahami  seluruh  komponen masyarakat sebagai hak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang  diakui  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dalam  peranannya  pemerintah selaku penyedia layanan publik harus secara profesional dalam menjalankan aktivitas pelayanannya, tidak hanya menjalankan begitu saja tetapi dituntut harus berdasarkan prinsip-prinsip Good  Governance . 9 Hal  yang  paling  penting  dalam  proses  pemenuhan hak  dasarrakyat  adalah  masalah  hak  untuk  memperoleh  akses  atas  kebutuhan pelayanan  pemerintah.  Akses  terhadap  hak-hak  dasar  rakyat  seperti  ini  harus terakomodasi  dalam  pembangunan.  Tanpa  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  sulit mengharapkan  adanya  partisipasi  yang  berdasarkan  pada  kemerdekaan  dan kesetaraan.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  dalam  menjalankan  pelayanan  harus  berdasarkan perundang-undangan  dan  mekanisme Good  Governance serta  harus  siap  menerima konsekuensi  dari  apa  yang  telah  diselenggarakan  melalui  penegakan  hukum administrasi.  Melihat  apa  yang  menjadi  rumusan  dalam  pembangunan  nasional  di bidang kesehatan memang beban berat rasanya berada dipundak pemerintah, adapun yang  menjadi  dasar-dasar  pembangunan  nasional  itu  sendiri  diantaranya  semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan  hidup  layak  sesuai  dengan  martabat  manusia.  Pemerintah  dan  masyarakat bertanggung  jawab  dalam  memelihara  dan  mempertinggi  derajat  kesehatan  rakyat serta penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

## 4.  Peran BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Daerah Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sebagai  upaya  untuk  dapat  membangun  pelayanan  yang  bermutu  bagi  Peserta JKN, perlu  memperhatikan  adanya  aspek  kualitas  layanan.  Aspek  kuailtas layanan  sangat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  dan  kepatuhan  pada  standar  pelayanan,  perilaku tenaga  kesehatan  yang  melayani,  dan  kecukupan  perbekalan  kesehatan  (suplai  obat, alay  kesehatan  dan  bahan  habis  pakai  dan  sumber  daya  lainnya)  yang  berpengaruh pada kualitas layanan. Mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Sistem  kendali  mutu  pelayanan  JKN  dilakukan  secara  menyeluruh  meliputi pemenuhan  standar  mutu  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  kesehatan  dan  administrasi (pelaporan). Disamping itu perlu dipastikan juga bahwa  proses pelayanan kesehatan berjalan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan  adanya  pemantauan  terhadap
9 Zuhri,  M.,  &  Basri,  B.  (2016).  The  Implementation  of  Right-Fulfillment  to  the  Health  Care  in Achieving  the  Millennium  Development  Goal  (MDG’S). Hasanuddin  Law  Review,  1 (1),  75-88.  doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.215
iuran  kesehatan  peserta.  Mutu  pelayanan  yang  diberikan  harus  dapat  terukur  dan terstandar.
Berbagai jenis pengukuran, standar dan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan telah  tersedia  dan  terus  berkembang.  Salah  satunya  adalah  dengan  metode pembayaran berbasis komitmen pelayanan, dimana metode ini merupakan salah satu konsep strategis yang paling banyak dibahas. 10 Bahkan berbagai kalangan di Amerika sejak  tahun  2003  telah  mendorong  agar  pembayaran  berbasis  komitmen  pelayanan atau pay  for  performance menjadi  prioritas  utama  nasional  dan  program  asuransi medicare . Dalam pelaksanaan JKN, BPJS Kesehatan harus dapat melakukan monitoring, evaluasi  dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN.
Pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pelayanan  pada  FKTP merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bersama Sekretatis Jenderal  Kementarian Kesehatan Republik Indonesia  dan  Direktur  Utama  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  HK.02.05/III/SK/089/2016  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi  Berbasis  Pemenuhan  Komitmen  Pelayanan  Pada Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  ditentukan  bahwa  penerapan  pembayaran kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pelayanan  pada  FKTP  dilaksanakan  dengan tahapan: Pertama, terhadap puskesmas di wilayah Ibukota Provinsi dilakukan setelah terjadi  kesepakatan  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  puskesmas  atau  selambat- lambatnya tanggal 1 Januari 2016; Kedua , terhadap puskesmas yang berada di wilayah selain Ibukota Provinsi, Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara akan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKTP atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2017, kecuali bagi  FKTP  yang  ditetapkan  sebagai  FKTP  kawasan  terpencil  dan  sangat  terpencil. Dalam  penerapan  FKTP  kawasan  terpencil  dan  sangat  terpencil  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perjanjian  kerjasama  antara  BPJS  Kesehatan  dengan  FKTP  mengenai  penerapan pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen  pelayanan  pada  FKTP dilaksanakan  setelah  adanya  kesepakatan  bersama  antara  BPJS  Kesehatan  dengan Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan/atau  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota. 11 Sebagai implementasi  dari  hal  di  atas,  maka  dalam  lingkup  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan dibuatlah Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan  Kepulauan  Dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Cabang Utama Makassar Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang  Didaftarkan  Oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  Nomor 430/91/UMUM Nomor 306/KTR/1X-01/1216.
Terdapat  dua  hal  penting  yang  diatur  dalam  perjanjian  ini,  yaitu  kepesertaan  dan iuran.  Jumlah  peserta  pada  saat  ditandatanganinya  perjanjian  tersebut,  yaitu  29 Desember  2016,  adalah  sejumlah  91.857  jiwa  sesuai  dengan  daftar  peserta  yang ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Pangkep  yang  memuat  data  nama
10 Chazali H. Situmorang. (2013). Reformasi Jaminan Sosial d Indonesia . CintaIndonesia. Depok.
11 Gemala  R.  Hatta.  (2008). Pedotnan  Manajemen  Informasi  Kesehatan  diSarana  Pelayanan  Kesehatan. Ul Press. Jakarta.
dan  alamat  dan  telah  berhasil  dimigrasi  ke  database  BPJS  Kesehatan  Cabang  Utama Makassar.  Peserta  kemudian  akan  mendapatkan  identitas  peserta  yang  diterbitkan oleh  BPJS  Kesehatan  Cabang  Utama  Makassar,  sesuai  tahapan  pencetakan  Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar.
Dalam  hal  identitas  peserta  belum  diterbitkan  oleh  BPJS  Kesehatan  Cabang  Utama Makassar,  maka  akan  diberikan e-id terlebih  dahulu  sebagai  bukti  yang  sah  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  atau  apabila  sudah  diterbitkan  kartu  BPJS Kesehatan  maka  kartu  BPJS  Kesehatan  tersebut  masih  tetap  dapat  dipergunakan sebagai  bukti  yang  sah  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Jumlah  peserta selama  jangka  waktu  perjanjian  dapat  berubah  karena  adanya  mutasi  peserta  yang diberitahukan secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cq.  Dinas  Sosial  Kab.  Pangkep  selaku  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  kepada  BPJS  Kesehatan  Cabang  Utama Makassar  paling  lambat  tanggal  20  setiap  bulan  yang  berlaku  efektif  pada  tanggal  1 bulan  berikutnya.  Proses  administrasi  kepesertaan  mengacu  kepada  ketentuan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar.
Terkait  iuran,  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  wajib  membayar sejumlah  iuran  kepada  BPJS  Kesehatan  Cabang  Utama  Makassar  berdasarkan  data peserta. Besaran iuran peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun  2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) per jiwa per bulan. Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan mengalami perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian iuran. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membayarkan iuran penduduk yang didaftarkannya dalam program JKN kepada BPJS Kesehatan  Cabang  Utama  Makassar  dengan  menggunakan  sumber  dana  dari  APBD dengan mata anggaran untuk program JKN sejumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Namun  dalam  pengimplementasian  kontrak  tersebut  masih  terdapat  beberapa kendala,  misalnya  penggunaan  Nomor  Induk  Kependudukan  sebagai  syarat pendaftaran peserta JKN. Ini diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran BPJS Kesehatan Nomor 17 Tahun 2016. Terdapat hal yang perlu diperbaiki  terkait  pendaftaran  itu  karena  Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2016 menyebut  Nomor  Induk  Kependudukan  bukan  syarat  wajib  kepesertaan.  Syarat kepesertaan  adalah  identitas.  Jika  Nomor  Induk  Kepesertaan  belum  bisa  disediakan oleh instansi yang bertanggungjawab, BPJS Kesehatan mestinya menyediakan identitas sementara untuk peserta yang belum punya Nomor Induk Kependudukan.
Soal pelayanan, menyangku prinsip probabilitas. Prinsip probabilitas dalam program JKN yang berjalan selama ini belum optimal. Probabilitas artinya setiap peserta dapat menikmati  layanan kesehatan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun seorang  peserta  pergi  ke  daerah  lain,  ia  tetap  bisa  mendapatkan  layanan.  Namun terkait masalah ini sudah ada solusi yaitu setiap peserta yang bepergian ke daerah lain dan  butuh  pelayanan  kesehatan,  peserta  hanya  perlu  menyambangi  kantor  cabang BPJS  Kesehatan  terdekat  untuk  mencari  informasi  FKTP  yang  bisa  melakukan pelayanan.  Ini  akan  mempermudah  petugas  BPJS  Kesehatan  berkomunikasi  dengan FKTP  yang  dimaksud  untuk  menjamin  pelayanan  terhadap  peserta.  Pembangunan
sistem  jaminan  sosial  nasional  termasuk  salah  satu  urusan  yang  didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah Hubungan BPJS dengan Pemerintah Daerah terjalin antara lain  dalam  pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  di  era desentralisasi dan otonomi daerah, integrasi data
PNS Daerah dengan data
Kepesertaan Jaminan Sosial, penyelenggaraan sistem kesehatan daerah.

## 5.  Pemidanaan Diskresi
Presiden  Joko  Widodo  di  kala  memberikan  pengarahan  kepada  seluruh  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan  Kepala  Kejaksaan Tinggi  (Kajati) di Istana Negara, Jakarta  pada  tanggal  19  Juli  2016,  meminta  agar  tidak  mengkriminalisasi  diskresi (kebijakan)  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan,  termasuk  Pejabat  Daerah dalam  rangka  percepatan  pembangunan.  Presiden  mengingatkan  diskresi  tidak  bisa dipidanakan. 12
Penyalahgunaan  wewenang  diskresi  dapat  mengakibatkan  perbuatan  melanggar hukum  ( onrechmatige  daad )  atau  melawan hukum  ( wederrechttelijk )  tetapi  tidak berarti bahwa  diskresi ansich adalah  melanggar  hukum  atau  melawan  hukum. Penyalahgunaan  diskresi  berarti  penggunaan  diskresi  telah  melintasi  tapal  batas hukum  sehingga  bukan  lagi  berpaut  dengan  diskresi.  Gubernur  yang  membeli pesawat  helikopter  guna  melancarkan  komunikasi  transportasi  di  daerahnya merupakan  tindakan  diskresi  tetapi  tatkala  melakukan  penggelembungan  harga  dari pembelian pesawat dimaksud dengan pihak penjual maka perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tidak dapat digolongkan sebagai tindakan diskresi. Perbuatannya bukan  melanggar  diskresi  tetapi  melanggar  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 6.  Penutup
Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang  kesehatan  yang  memberikan  jaminan  kesehatan  nasional  sudah  cukup  baik. Terlihat  dari  upaya  kebijakan  berupa  Peraturan  Bupati  Pangkajene  Dan  Kepulauan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan Dan Jaringannya Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS.
Pelaksanaan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  Dan  Kepulauan oleh  BPJS  Kesehatan  di  bidang  kesehatan  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan kesehatan  untuk  masyarakat  daerah  melalui  program  jaminan  kesehatan  nasional (JKN) masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait pendataan warga. Masih banyak  warga  yang  belum  terdaftar  di  DInas  Kependudukan,  sehingga  tidak  dapat menggunakan layanan BPJS. Selain itu sarana dan prasarana di FKTP dan Rumah Sakit belum memadai untuk semua jenis penyakit dan pengobatannya, sehingga BPJS belum dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik.
Sebagai rekomendasi penelitian, pemerintah daerah diharapkan dapat mendata semua penduduk  melalui  Dinas  Kependudukan  agar  dapat  menikmati  layanan  BPJS, khususnya  masyarakat  miskin.  Selain  itu,  diperlukan  peningkatan  sarana  dan prasarana  di  setiap  FKTP  dan  Rumah  Sakit.  Hal  ini  guna  meningkatkan  mutu pelayanan kesehatan.

## Referensi
Alexandra Indriyanti Dewi. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan . Pustaka Book Publisher. Yogyakarta. Bambang  Sunggono.  (2005). Metodologi  Penelitian  Hukum .  PT.  Raja  GrafindoPersada. Jakarta.
Chazali  H.  Situmorang.  (2013). Reformasi  Jaminan  Sosial  d  Indonesia .  CintaIndonesia.
Depok.
Driss,  B.  (2017).  GATS  and  International  Trade  in  Health  Services:  Impact  and Regulations. Hasanuddin Law Review, 3 (2), 104-116. Gemala  R.  Hatta.  (2008). Pedotnan  Manajemen  Informasi  Kesehatan  diSarana  Pelayanan Kesehatan. Ul Press. Jakarta.
Ketetapan  MPR  Rl  No. X/MPR/2001  tentang  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  MPR  Rl oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2001.
Moenir. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Ramlan, T. S., & Sugiarti, D. K. (2017). Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab hukum pengguna  anggaran  dalam  pengadaan  barang/jasa  di  bidang  kesehatan. Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 112-117.
Sulastomo.  (2008). Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Sebuah  Introduksi, Rajawali  Pers, Jakarta, hal. 5
Yunus ,  A.  (2011).  “ Analisis  Yuridis  Sifat  Final  dan  Mengikat  Putusan  Mahkamah Konstitusi ”, Jurnal Konstitusi PKK-Unhas, Vol.3 (2): 115-138 Zuhri,  M.,  &  Basri,  B.  (2016).  The  Implementation  of  Right-Fulfillment  to  the  Health Care in Achieving the Millennium Deve lopment Goal (MDG’S). Hasanuddin Law Review, 1 (1), 75-88.