Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Handling of State Confiscated Objects and State Booty Stored for a Long Time in Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Anugrah, Muhammad Basri, Hijrah Adhyanti Mirzana Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: nugrahugha11@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* (Di isi oleh Pengelola
Jurnal)
Revisi I*
(Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)
Disetujui*
(Di isi oleh
Pengelola
Jurnal) Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban  Rupbasan  terhadap  benda  sitaan  yang tersimpan  dalam  waktu  yang  lama.  Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Bahwa  kewenangan Rupbasan  dalam  mengelola  benda  sitaan  yaitu  sebagai  tempat penyimpanan  segala  macam  benda  sitaan  negara  maupun  barang rampasan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  pada  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
pertanggungjawaban  Rupbasan  terhadap  benda  sitaan  yang tersimpan  dalam  waktu  yang  lama  yakni  melakukan  proses pengelolaan  fisik  dan  administrasi  benda  sitaan  maupun  barang rampasan  negara  yang  meliputi:  (1)penerimaan;  (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan;
(4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan. Kata Kunci: Rupbasan, Kewenangan, Pertanggungjawaban..
The purpose of the research was to know the Authority of Rupbasan in managing confiscated objects and to know Rupbasan's accountability for confiscated objects stored for a long time. This research was conducted using  empirical  research  method.  That  the  authority  of  Rupbasan  in managing confiscated objects that is as a place of storage of all kinds of state  confiscated  objects  and  state  booty  in  accordance  with  the

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
provisions of Article 1 number 1 of the Regulation of the Minister of Law and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  16  Year  2014 concerning Procedures for The Management of Confiscated Goods and State Booty at the State Confiscated Property Storage House and Article 1  number  3 of  the  Government  regulation  of  the  Republic  of  Indonesia No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  92  of  2015 concerning  the  Second  Amendment  to  Government  Regulation  of  the Republic of Indonesia No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, Rupbasan's accountability for confiscated objects stored for a long time, namely conducting the process of physical management  and  administration  of  confiscated  goods  and  state  booty which includes: (1)receipt; (2)registration; (3)classifying and placement;
(4)storage;  (5)security;  (6)maintenance;  (7)rescue;  (8)use  of  bass; (9)loading; (10)deletion; (11)expenses; (12)reporting.
Keywords: Rupbasan, Authority, Accountability.

## A. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  dalam  konstitusi  penganut  negara  hukum  (rechstaat) berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 . Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan sebuah negara dan pelindungan  hak  asasi  manusia  harus  berdasarkan  hukum.  Hukum  merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. 1 Segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Upaya  penegakan  hukum  pada  umumnya  mengacu  pada  Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran materil  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  penegakan  hukum  oleh aparat  penegak  hukum.  KUHAP  bukan  hanya  mengatur  mengenai  orang  yang terkait  kejahatan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  melainkan  juga  mengatur mengenai benda yang terkait suatu tindak pidana.
Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu 2 :
1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.
Fungsi mencari dan menemukan kebenaran  di atas sangat erat kaitannya dengan barang bukti yang dimana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan sebagaimana  yang  diatur  diatur  dalam  Bab  V  Bagian  Keempat  Pasal  38-46 KUHAP mengenai Ketentuan Umum dan pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam
1 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 46.
2 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis , Praktik dan Permasalahannya , PT. Alumni, Bandung, hlm. 11.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
perkara  pidana  berarti  penyitaan  dilakukan  uzntuk  mendapatkan  bukti  terhadap barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  milik  seseorang  dalam  perkara  pidana. 3 Beberapa  regulasi  terkait  dalam  hal  ini  penyimpanan  dan  pemeliharaan  benda sitaan sendiri diatur lebih lanjut bedasarkan pada Keputusan   Menteri   Kehakiman Republik   Indonesia Nomor M.04 PR.07.03  Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah  Tahanan  Negara  dan Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara,   yang mana Rupbasan   mempunyai   tugas   melakukan   penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
Selanjutnya yang menjadi  persoalan  bahwa pada kenyataannya meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) Permenkumham No.16 Tahun 2014 terkait  jangka  waktu  pengelolaan  Basan  di  Rupbasan,  namun  saat  ini  masih ditemukan berbagai persoalan terkait penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan  negara  seperti  yang  dikemukakan  oleh  mantan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Sri Puguh Budi Utami yang mengungkapkan selalu ditemukan adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang cepat rusak dan tersimpan  dalam  waktu  lama  dalam  RUPBASAN.  Hal  ini  membuktikan  bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana yang masuk kedalam sistem peradilan pidana diperlukan  waktu  yang  lamanya  (cepat  atau  lambatnya)  relative  sehingga  tidak bisa ditentukan secara pasti. 4 Benda sitaan dan barang rampasan yang  tersimpan lama itu  merugikan  negara  tetapi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  belum  jelas. Ketidakjelasan regulasi, manajemen dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum  lain  menimbulkan  banyak  masalah  yang  dihadapi  berbanding  terbalik dengan nilai aset yang harus dikelola oleh Rupbasan 5 .
Kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara menimbulkan risiko hukum  bagi  Penyidik  dan  negara  apabila  oleh  Hakim/pengadilan  memutuskan benda  yang  disita  dikembalikan  kepada  pemilik/penguasa  benda  sebelum  disita. Kerugian  juga  dialami  negara  apabila  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap  memutuskan  benda  tersebut  dirampas  menjadi  milik  negara  . Kerugian yang dimaksud adalah berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  yang  diakibatkan  hasil  penjualan  lelang  benda  sitaan  negara  belum optimal  karena  kondisi  barang  yang  tidak  terawat,  terbengkalai  bahkan  rusak sehingga  berkurangnya  nilai  ekonomis  dari  benda  tersebut.  Benda  sitaan  yang dirampas  oleh  Negara  menjadi  bagian  pemasukan  Non  Pajak  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  39 Tahun  2016  tentang  Jenis  dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan
3 Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 155
4 M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana , Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 83
5 Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Permasyarakatan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 79.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian empiris,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan melalui pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara  yang  tersimpan  dalam  waktu  yang  lama.  Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN)  Kelas  I  Makassar  dan Kejaksaan Negeri Makassar.
Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokan dalam 2 (dua) jenis, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  dan diperoleh  melalui  cara  penelitian  lapangan  (field  research),  terutama  dengan menggunakan metode wawancara yang bersumber dari informan dalam hal ini petugas dari pihak Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (library reseach) dengan membaca literatur berupa  buku,  dokumen-dokumen  serta  peraturan  perundang–undangan  lainnya  yang relevan dengan materi penulisan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1) penelitian kepustakaan, dilaksanakan dengan cara menelaah dan  mempelajari berbagai referensi  berupa  buku-buku  ilmu  hukum,  tulisan  tentang  hukum,  media  cetak,  dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. (2) penelitian lapangan,  dilakukan  penulis  untuk  mengumpulkan  data  primer  secara  langsung  pada objek-objek  atau  sumber  data,  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan  objektif, dilakukan  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  terbuka  pada pihak-pihak yang terkait. Pihak yang diwawancarai adalah petugas Rupbasan dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.  Analisis kualitatif yaitu analisis yang  bersifat  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  kalimat  yang  logis, selanjutnya  diberi  penafsiran  dan  kesimpulan.  Kemudian  analisis  data  kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif persentase dengan rumus:
f
P  = --------- X   100% N Keterangan : P= persentase. f= frekuensi jumlah benda sitaan tahun atau frekuensi kondisi benda sitaan setiap tahun pada setiap opsi.
N= jumlah keseluruhan benda sitaan negara atau total keseluruhan benda sitaan negara setiap tahun

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
100%    =    angka  pembulat  pengali..  Data  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  dapat memerikan penjelasan dari data sekunder dan primer. Data tersier yang di maksud dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia Islam dan kamus besar bahasa Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan
Adapun  kewenangan  rupbasan  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  yaitu sebagai  tempat  penyimpanan  dan  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang rampasan  negara.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda  Sitaan  Negara. 6 Ketentuan  lain  yang  juga  mengatur  kewenangan  Rupbasan terdapat  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  menetapkan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara selanjutnya  disebut  Rupbasan  adalah  tempat  benda  yang  disita  oleh  negara  untuk keperluan proses peradilan. 7
Kewenangan  rupbasan  sebagaimana  dikemukakan  diatas  merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut teori  kewenangan  merupakan  kekuasaan  pemerintah  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melakukan  kewenangannya.  Kewenangan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan Basan mencakup 3 (tiga) hal pokok :
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Keberadaan  Rupbasan  merupakan  suatu  upaya  konkrit  dari  pembuat undang-undang  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak  tersangka/  pihak-pihak terkait  yang  berpekara.  Penyimpanan  benda  sitaan  dalam  rupbasan  juga dimaksudkan  untuk  menjamin  keselamatan,  keamanan  serta  keutuhan  guna memberikan rasa aman bagi pemilik benda tersebut, baik benda milik terdakwa maupun milik korban kejahatan atau pihak ketiga.
2. Penegakan Hukum
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengandung  makna  bahwa  hukum  di Indonesia  berada  pada  posisi  yang  strategis  di  dalam  ketatanegaraan.  Agar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam suatu sistem kehidupan berbangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat,  maka  diperlukan  institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya.
6 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
7 Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  92  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Peran rupbasan dalam penegakan hukum sangatlah penting sebagai satu- satunya  tempat  penyimpanan  segala  macam  benda  sitaan  yang  diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas  berdasarkan  putusan  hakim  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  44 ayat  (1)  KUHAP.  Hal  yang  terpenting  bahwa  kehadiran  rupbasan  sebagai satuan  kerja  adalah  ikut  serta  dalam  rangka  check  and  balance  penegakan hukum.
3. Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana
Telah  dikemukakan  sebelumnya  Rupbasan  sebagai  tempat  penyimpanan benda  sitaan  dan  barang  rampasan  negara.  Tidak  hanya  itu,  rupbasan  juga memiliki  tugas  dan  peran  yang  penting  untuk  menjaga  dan  merawat  segala macam benda sitaan dan barang rampasan negara agar keutuhannya terjamin sehingga  nilai  ekonomis  dari  benda  tersebut  tidak  menurun  secara  drastis. Keutuhan dari benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut merupakan upaya penyelamatan aset hasil tindak pidana apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutus benda tersebut dirampas untuk negara.
Berdasarkan ketentuan sebelumnya diketahui bahwa Rupbasan tidak diberikan kewenangan  yang  cukup  kuat  sebab  hanya  sebatas  sebagai  tempat  penyimpanan serta pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Rupbasan tidak memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  langkah  dan  tindakan  terhadap  benda sitaan  sehingga  terjadi  penumpukan  dan  penyusutan  nilai  ekonomis  dari  benda sitaan tersebut.
Memang  dalam  hal  batas  waktu  penitipan  telah  di  atur  akan  tetapi  pada kenyataannya  masih  terjadi  penumpukan  benda  sitaan.  Batas  waktu  penitipan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Benda  Sitaan Negara  dan  Barang  Rampasan  Negara  Pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (1) Jangka waktu pengelolaan benda sitaan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian rupbasan  memberikan  surat  pemberitahuan  secara  berkala  mengenai  tenggang waktu penitipan Basan dan/ atau Baran kepada pihak penitip didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan. 8
Salah  satu  hal  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  pengelolaan  benda sitaan  yang  disimpan  di  rupbasan  adalah  pihak  rupbasan  tidak  mengetahui mengenai status benda sitaan yang dititipkan kepadanya apakah telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  atau  tidak.  Menurut  Bapak  Abdul  Karim 9 selaku  Kepala
8 Peraturan  Bersama  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/ JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH- 10.MH.03.02  Tahun  2011,  Nomor  199/KMA/SKB/XII/2011,  Nomor  219/PMK.04/2011  tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
9 Abdul Karim, Wawancara, Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar, Makassar, 06 November 2020.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Subseksi  Administrasi  dan  Pemeliharaan  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara Kelas I Makassar mengatakan bahwa nanti kita tahu benda sitaan itu sudah putus (inkrah) ketika pemiliknya datang untuk mengambil.
Disisi  lain  sumber  daya  manusia  di  rupbasan  juga  masih  kurang  memadai dilihat  dari  segi  keterbatasan  jumlah  maupun  keterbatasan  kemampuan,  dimana rupbasan belum memiliki tenaga ahli peneliti, tenaga ahli penilai dan tenaga ahli pemeliharaan  berdasarkan  laporan  bulanan  pengawasan  basan  dan  baran  yang penulis peroleh.
Suatu  fakta  bahwa  sekarang  ini  Rupbasan  tak  berdaya  sebab  setelah  KUHAP, tidak ada instrumen hukum selevel peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah  yang  mendukung  secara  penuh  dan  komprehensif  eksistensi  lembaga Rupbasan.  Nampak  perbedaan  yang  mencolok  jika  kita  membandingkan  Rupbasan dengan  lembaga  penegak  hukum  lain  yang  memiliki  dasar  hukum  selevel  undang- undang.
Kewenangan  rupbasan  juga  telah  diambil  penegak  hukum  lain  sebab  sebagian benda sitaan yang menjadi barang bukti masih disimpan oleh instansi penegak hukum lain,  bahkan  pihak  rupbasan  tidak  mengetahui  terkait  benda  sitaan  yang  disimpan diluar  rupbasan.  Perbedaan  pelaksanaan dengan  apa  yang  ada  di  KUHAP  tidak  ada konsekuensi yuridis secara prakteknya ketika barang bukti tidak ditempatkan dalam RUPBASAN. Hal ini diperjelas oleh Bambang Raminto 10 bahwa:
“barang bukti yang seharusnya disimpan dalam RUPBASAN sesuai dalam Pasal 44 KUHAP ketika disimpan dalam kantor kepolisian ataupun kejaksaan tetaplah sah walaupun tidak sesuai dengan proses peradilan pidana yang pada semestinya dan inilah yang membuat kinerja dari  RUPBASAN tersendiri kurang maksimal dikarenakan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab secara yuridis masih belum percaya adanya RUPBASAN yang jelas mempunyai tanggung jawab secara fisik”.
Hal yang membuat penegak hukum lain tetap menyimpan benda sitaan/ barang bukti di instansinya masing-masing karena mereka mempunyai aturan pelaksanaan tersendiri  seperti  yang  termuat  dalam  BAB  III  (Pengamanan  Aset)  angka  4 lampiran  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-27/A/JA/10/2014  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menetapkan bahwa:
“Barang  sitaan  satuan  kerja  kejaksaan  pidsus  dan/atau  barang  sitaan  yang diterima  oleh  satuan  kerja  kejaksaan  dari  penyidik  Polri  /  PPNS  /  TNI  AL, disimpan  di  gudang  barang  sitaan/  rampasan  kejaksaan  atau  di  Rupbasan. Barang  sitaan  yang  tidak  memungkinkan  untuk  disimpan  di  gudang  barang sitaan/ rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi
10 Zaky  Aulia  Rahman ,  Status  Barang  Bukti  dalam  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara , Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
yang  berwenang,  dengan  pembiayaan  dari  DIPA  Pusat  Pemulihan  Aset  atau sistem pembiayaan lainnya”. 11
Selanjutnya pada angka 15 tersebut memuat:
“Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan  Persetujuan  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan,  dapat  disimpan  di  Rupbasan,  dengan  diberi  label  oleh  petugas gudang barang sitaan kejaksaan”.
Kewenangan Rupbasan yang terbatas ditambah pula kewenangan yang terbatas itu masih sering diambil alih oleh instansi lain membuat Rupbasan harus diperkuat. Lebih  lanjut  terkait  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara,  menurut penulis yang mempunyai kewenangan besar terhadap benda tesebut yaitu institusi kejaksaan  dimana  posisi  kejaksaan  sebagai  sentral  penegakan  hukum  yang berhubungan  langsung  dengan  kepolisian,  pengadilan  maupun  rupbasan. Kedudukan  kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  mengatur  wewenang jaksa yaitu sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  (eksekutor)  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain berdasarkan  undang-undang.  Pelaksanaan  putusan  pengadilan  terhadap  barang bukti/benda sitaan terdapat beberapa kemungkinan yaitu:
1. Dikembalikan  kepada  orang  yang  berhak  atau  orang  yang  disebut  dalam putusan 12 ;
2. Dirampas untuk negara untuk dilelang 13 ;
3. Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan (dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi) 14 ;
4. Tetap disimpan untuk dipergunakan dalam perkara lain 15 .
Terhadap  ketentuan  diatas  telah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Jaksa Agung  Nomor  PER-002/A/JA/05/2017  tentang  Pelelangan  dan  Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yakni:
“Benda  sitaan  yang  telah  diputus  pengadilan  untuk  dikembalikan  kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor
11 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-  27/A/JA/10/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung Nomor PER-27 / A / JA / 10 / 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
12 Lihat Pasal 194 ayat (3) dan ayat (2) KUHAP
13 Lihat Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
14 Lihat Pasal 194 ayat (1) KUHAP
15 Lihat 46 ayat (2) KUHAP

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan  pengadilan  diterima  oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri”. 16
Kemudian pemusnahan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yakni: “Dalam hal benda sitaan sebagaimana berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang,  sudah  tidak  memiliki  nilai  ekonomis,  Kepala  Kejaksaan  Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan”.
Akan tetapi jaksa dalam melaksakan tugasnya sebagai eksekutor benda sitaan dan  barang  rampasan  negara  masih  menjumpai  beberapa  kendala,  diantaranya seperti  yang  dikemukakan  oleh  ibu  Rosdiana  HR,  SH.,MH. 17 selaku  Kasi Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar yaitu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  lingkungan  Kejaksaan  Negeri  Makassar masih  kurang  khususnya  di  bidang  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  perkara  yang  harus  ditangani, menurut beliau rata-rata kurang lebih 200 (dua ratus) kasus tiap bulannya sehingga pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar menjadi kewalahan.
Kemudian  kendala  selanjutnya  yaitu  sulit  menemukan  dokumen-dokumen terdahulu  tekait  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara  salah  satu penyebabnya  dipindahtugaskannya  jaksa  yang  menangani  suatu  kasus  dan  jaksa tersebut  belum  melaporkan  kepada  Kasi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan  terkait  kasus  yang  sedang  ditanganinya.  Beliau  juga  menambahkan bahwa  fungsi  pengelolaan  barang  bukti  dan  barang  rampasan  negara  dahulu dikelola oleh sub bagian pembinaan, namun sekarang fungsi tersebut dikelola oleh Seksi Pengelolan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara. Hal ini berarti baru dibentuknya  Seksi  pengelolaan  barang  bukti  dan  barang  rampasan  negara  yang secara khusus menangani barang bukti dan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap barang bukti dan barang rampasan negara yang sedang  berjalan.  Lebih  lanjut  ibu  Rosdiana  mengemukakan  bahwa  penyelesaian barang  bukti  dan  barang  rampasan  negara  harus  tetap  dilaksanakan,  akan  tetapi tidak  serta  merta  bahwa  saat  ini  harus  dilaksanakan.  Kejaksaan  dalam menyelesaikan  barang  bukti  dan  barang  rampasan  negara  dilakukan  secara bertahap, terlebih dahulu diselesaikan kasus yang sedang berjalan pada tahun 2020, kemudian melanjutkannya tahun 2019 dan seterusnya.
Bahwa  dalam  penelitian ini  penulis menganggap  kurangnya  koordinasi antar institusi menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan terbengkalainya benda sitaan negara serta proses penyelesaian atau pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan  negara  tidak  terlaksana  tepat  waktu.  Hal  tersebut  mengakibatkan
16 Lihat  Pasal  2  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-002/A/JA/05/2017  tentang  Pelelangan  dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
17 Rosdiana HR, S.H., M.H., Wawancara, Kejaksaan Negeri Makassar, Makassar, 09 November 2020.

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
menumpuknya benda sitaan karena belum ditindaklanjuti. Kewenangan Rupbasan yang masih sangat terbatas dalam hal tindak lanjut terhadap barang sitaan sehingga yang  terjadi  hanya  kerusakan  dan  penurunan  nilai  ekonomis  dari  benda  sitaan tersebut  yang  tentunya  bisa  mempengaruhi/merugikan  keuangan  negara,  begitu juga  dengan  adanya  benda  sitaan  yang  tidak  dilaporkan  mengenai perkembangannya  ke  Rupbasan  sehingga  tidak  jelas  status  hukum  dan administrasinya.  Dengan  demikian  Penulis  menganggap  penting  adanya peningkatan  pemahaman  terkait  pentingnya  peran  Rupbasan  dalam  membantu pemulihan  keuangan  Negara  jika  tugas  dan  fungsinya  dapat  terlaksana sebagaimana mestinya.

## Pertanggungjawaban Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama
Sampai saat ini masih banyak ditemukan benda sitaan dan barang rampasan yang tersimpan  dalam  waktu  lama  di  Rupbasan  dengan  kondisi  yang  sangat memprihatinkan.  Kondisi  tersebut  diakibatkan  dari  berbagai  faktor  sehingga  perlu mendapat  perhatian  khusus  dengan  cara  memperbaiki  tata  kelola  benda  sitaan  dan barang rampasan di Rupbasan  sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan benda sitaan  dan  barang  rampasan  negara.  Hal  juga  yang  menjadi  penting  yaitu  perlunya penanaman pemahaman terkait tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi sesuai  dengan  amanat  KUHAP.  Dengan  menyadari  tugas  dan  fungsinya  masing- masing  akan  menghilangkan  ego  sektoral  sehingga  dapat  tercipta  hubungan  yang sinergi antar lembaga penegak hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  yang  dilakukan  di  Kantor  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar, data benda sitaan yang masih tersimpan di Rupbasan diuraikan dalam tabel 1 berikut ini:
Tabel  1.  Data  Benda  Sitaan  yang  Tersimpan  di  Rumah  Penyimpanan  Benda
Sitaan Negara Kelas I Makassar
No. Tahun Jumlah Benda Sitaan Persentase 1. 2001 42 0,17% 2. 2003 13 0,05% 3. 2004 56 0,23% 4. 2005 283 1,18% 5. 2006 99 0,41% 6. 2008 45 0,18% 7. 2009 12 0,05% 8. 2010 159 0,66% 9. 2011 50 0,21% 10. 2012 26 0,11% 11. 2013 14 0,06% 12. 2014 211 0,88% 13. 2015 45 0,19% 14. 2016 263 1,10%

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Sumber  :  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  Kelas  I  Makassar, 2020
Tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  benda  sitaan  negara  yang tersimpan di Rupbasan Kelas I Makassar belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan masih ada benda sitaan negara yang tersimpan selama hampir 2 (dua) dekade. Jumlah benda  sitaan  yang  terdapat  di  Rupbasan  Kelas  I  Makassar  sebanyak  23.836  yang diperoleh dari data register beberapa tahun silam dengan jumlah benda sitaan negara terbanyak yaitu pada register tahun 2019 sebanyak 14.823 (62,18%) dan jumlah benda sitaan paling sedikit yaitu pada register tahun 2009 sebanyak 12 (0,05%) dari jumlah keseluruhan  benda  sitaan  negara.  Adapun  jumlah  benda  sitaan  yang  diregister  pada tahun 2001 sebanyak 42 (0,17%), kemudian jumlah benda sitaan yang diregister pada tahun  2003  sebanyak  13  (0,05%).  Register  pada  tahun  2004  mencatat  sebanyak  56 benda sitaan negara atau sekitar 0,23% dari total keseluruhan benda sitaan, kemudian register  tahun  2005  sebanyak  283  (1,18%).  Register  pada  tahun  2006  mencatat sebanyak  99  benda  sitaan  negara  atau  sebesar  0,23%  dari  total  keseluruhan  benda sitaan, kemudian register tahun 2008 sebanyak 45 atau sebesar (0,18%).
Lebih lanjut sebanyak 159 benda sitaan negara (0,66%) yang diperoleh dari data register  tahun  2010,  kemudian  sebanyak  50  benda  sitaan  negara  (0,21%)  yang diperolehdari data register tahun 2011. Berdasarkan data register tahun 2012 terdapat 26  benda  sitaan  negara  atau  sebesar  0,11%  dari  data  secara  keseluruhan  dan  data register  2013  menunjukkan  bahwa  sebanyak  14  benda  sitaan  negara  atau  sekitar 0,06%.  Jumlah  benda  sitaan  negara  berdasarkan  register  2014  sebanyak  211  benda sitaan  dengan  persentase  0,88%,  kemudian  jumlah  benda  sitaan  negara  berdasarkan data register 2015 sebanyak 45 benda sitaan dengan persentase 0,19%. Register pada tahun 2016 mencatat sebanyak 263 benda sitaan negara atau sekitar 1,10% dari total keseluruhan  benda  sitaan,  kemudian  register  tahun  2017  sebanyak  88  dengan persentase 1,18%. Selanjutnya berdasarkan register tahun 2018 diperoleh data bahwa terdapat  7.374  benda  sitaan  negara  atau  persentase  sekitar  31%  dan  yang  terakhir register tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 233 benda sitaan negara atau sekitar 0,97% dari total keseluruhan benda sitaan yang berada di Rupbasan Kelas I Makassar.
Kemudian dari data jumlah benda sitaan diatas penulis kembali menguraikan data barang rampasan negara yang akan dilelang di Rupbasan yaitu sebagai berikut:

## Tabel 2. Barang Rampasan yang akan Dilelang di Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas I Makassar No. Nama Barang Rampasan Tanggal Masuk Kondisi Baran Baik Rusak Ringan Rusak Berat 15. 2017 88 0,37% 16. 2018 7.374 31% 17. 2019 14.823 62,18% 18. 2020 233 0,97% Total 23.836 100%

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
1. Honda Beat Biru Putih DD 3144 RW 23-03-2017 1 - - 2. Honda Beat Merah DD 6276 VO 21-06-2017 - 1 - 3. Honda Vario Putih Hitam DD 2935 VN 28-07-2017 1 - - 4. Yamaha  jupiter  mx  warna  merah  hitam DD 2700 VL 08-11-2017 1 - - 5. Motor  Yamaha Fino  warna  Merah  Putih No Po DD 3073 QJ 05-12-2017 1 - - 6. Honda Beat Hitam DD 2111 VI 29-12-2017 - 1 - 7. Motor Honda Beat Warna Putih Hijau No Pol DD 2247 UN 17-01-2018 - 1 - 8. Yamaha Vixion Warna Putih No Pol DD 6140 MO 02-02-2018 1 - - 9. Yamaha  Fino  Warna  Putih  No  Pol  DD 2127 XY 20-02-2018 1 - - 10.  Motor Yamaha Mio J Warna Biru No Pol DD 5488 NV 06-03-2018 - 1 - 11.  Motor  Yamaha  X  Ride  Warna  Hitam Putih Tanpa Plat 17-04-2018 - 1 - 12.  Motor  Honda  Beat  Warna  Hitam  Orang No Pol DD 5990 XG 27-04-2018 - 1 - 13.  Motor  Yamaha  Mio  J  Warna  Hitam Merah No Pol DD 6522 YS 04-05-2018 1 - - 14.  Motor  Honda  Beat  Warna  Hijau  No  Pol DD 5275 XI 04/05/2018 - 1 - 15.  Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam No Pol DD 5560 XY 08-05-2018 1 - - 16.  Motor Yamaha Yupiter MX King Warna Hitam  Merah  No  Pol  DD  2037  IF (gantung) 25-05-2018 1 - - 17.  Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol DD 6356 QE 20-07-2018 - 1 - 18.  Motor Yamaha Fino Warna Ungu No Pol DD 5194 XY 20-07-2018 - 1 - 19.  Mobil  Daihatsu  Xenia  Warna  Abu-abu No Pol  DD 245 XM 26-07-2018 1 - 20.  Motor  Yamaha  Vega  ZR  Warna  Hitam No Pol DD 6298 FT 29-08-2018 - 1 - 21.  Motor Yamaha mio Soult GT Warna Biru No Pol DD 5728 XH 04-09-2018 - 1 - 22.  Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam No Pol DD 5643 KE/DD 6543 KE 26-10-2018 - 1 -

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
23.  Mobil  Toyota  Avanza  Warna  Hitam  No Pol DD 1174 QP 07-12-2018 1 - - 24.  Motor Honda Scoopy Warna Putih No Pol DD 2599 QN 08-01-2019 1 - - 25.  Motor Honda Vario Warna Putih No Pol DD 4147 QW 14-01-2019 - 1 - 26.  Motor Yamaha Fino 125 No Pol DD 2615 LF 14-01-2019 - 1 - 27.  Motor  Yamaha  Mio  GT  Warna  Merah Hitam  No Pol DD 2947 LJ 14-01-2019 - 1 - 28.  Motor Yamaha Fino Warna Ungu No Pol DD 3189 XY 18-01-2019 1 - - 29.  Motor  Yamaha  Nmax  Warna  Putih  No Pol DD 4802 RG 29-03-2019 1 - - 30.  Motor Honda Beat Pop Warna Hitam No Pol DD 4886 KO 10-05-2019 1 - - 31.  Motor Yamaha Fino Warna Merah Hitam No Pol DD 6892 OH 31-05-2019 1 - - 32.  Motor  Suzuki  Smash  Warna  Merah  No Pol DD 6639 XC 05-09-2019 - 1 - Jumlah 16 16 - Persentase 50% 50% -
Sumber : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar, 2020
Tabel 2 diatas menunjukkan data barang rampasan negara yang akan dilelang beserta kondisinya.  Adapun  jumlah  barang  rampasan  yang  akan  dilelang  sebanyak  32  yang dimana kondisinya terdiri dari 16 atau 50% dalam kondisi baik dan 16 atau 50% dalam kondisi  rusak  ringan.  Adapun  barang  rampasan  yang  kondisinya  rusak  berat  tidak  ada (nihil).
Dari tabel-tabel diatas baik data benda sitaan negara maupun data barang rampasan yang  akan  dilelang  menunjukkan  masih  terdapat  benda  sitaan  yang  tersimpan  dalam waktu  lama  di  Rupbasan.  Diketahuinya  bahwa  masih  terdapat  benda  sitaan  yang tersimpan lama di Rupbasan dinilai yang paling bertanggungjawab atas keutuhan benda sitaan adalah Rupbasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  PP  RI  No.  92 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  PP  RI  No.  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan KUHAP yang menetapkan:
“Tanggung jawab fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan”.
Tanggung jawab fisik merupakan tanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan. Selain tanggung jawab fisik, Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.  Telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  teori  tanggung  jawab  adalah  keadaan wajib  menanggung  segala  sesuatunya.  Adapun  bentuk  tanggungjawab  rupbasan  selaku instansi  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  yaitu  melakukan  proses  pengelolaan

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
administrasi  dan  fisik  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara.  Proses pengelolaan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan  Negara  pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  yang  kemudian dijabarkan sebagai berikut:
(1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Kewenangan rupbasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan yaitu tempat penyimpanan dan pengelolaan segala macam benda sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Pertanggungjawaban  rupbasan  terhadap  benda sitaan  maupun  barang  rampasan  negara  yang  tersimpan  dalam  waktu  lama  yaitu  tetap mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara agar terjamin keutuhannya. Adapun kegiatan  pengelolaannya  meliputi:  penerimaan,  registrasi,  pengklasifikasian  dan penempatan,  penyimpanan,  pengamanan,  pemeliharaan,  penyelamatan,  penggunaan, pemutasian, penghapusan, pengeluaran, dan pelaporan. Tanggung jawab rupbasan terdiri dari tanggung jawab fisik dan tanggung jawab administrasi.

## Saran
Dari  hasil  kesimpulan  di  atas  maka  saran  yang  penulis  kemukakan  yaitu hendaknya tidak ada lagi ego sektoral dari para penegak hukum dalam mengelola benda sitaan  dan  barang  rampasan  sehingga  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula kordinasi antarlembaga diperkuat sehingga tercipta kolaborasi yang solid. Sebaiknya putusan pengadilan terhadap benda sitaan dapat diketahui oleh rupbasan sehingga jelas statusnya. Adanya status yang jelas dari benda sitaan diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
yang  menumpuk  untuk  menghindari  penyusutan  nilai  ekonomis  dari  benda  sitaan tersebut.  Kemudian,  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Manusia  dari pihak  Rupbasan  melalui  peningkatan  jumlah  dan  peningkatan  kemampuan  agar  dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Karim,  Wawancara,  Rumah  Penyimpanan  Kelas  I  Makassar,  Makassar,  06 November 2020.
Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015. Andi  Sofyan  dan  Abd.  Asis. Hukum  Acara  Pidana:  Suatu  Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad, Perkembangan Sistem  Pemidanaan  dan  Sistem  Permasyarakatan .  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada, 2017.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.04-PR.07.03  Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Lilik  Mulyadi. Hukum  Acara  Pidana;  Normatif,  Teoritis  ,  Praktik  dan Permasalahannya , Bandung: PT. Alumni, 2007.
M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta: Rangkang Education, 2012 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2011,  Nomor  KEP/259/A/  JA/2011,  Nomor  KEPB-01/01- 55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor
199/KMA/SKB/XII/2011,  Nomor  219/PMK.04/2011  tentang  Sinkronisasi
Ketatalaksanaan  Sistem  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang
Rampasan Negara.
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-002/A/JA/05/2017  tentang  Pelelangan  dan Penjualan  Langsung  Benda  Sitaan  atau  Barang  Rampasan  Negara  atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)
Hasbi, Supardin, Kurniati
Indonesia  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Rosdiana  HR,  S.H.,  M.H.,  Wawancara,  Kejaksaan  Negeri  Makassar,  Makassar,  09 November 2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana
Zaky Aulia Rahman , Status Barang Bukti dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara , Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018