INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5817-5829 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum
Hasudungan Sinaga 1 ✉
Universitas Tama Jagakarsa Email: hassinaga@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Konstitusi  Indonesia menegaskan keabsahannya sebagai sebuah negara. Dalam hal ini, hukum harus tertanam kuat dalam budaya Indonesia dan diterapkan pada semua aspek kehidupan sehari-hari. Bantuan hukum diberikan kepada  warga  negara  dalam  rangka  memenuhi  dan  memelihara  sistem  hukum  yang  mengakui, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan dan perlakuan yang adil  berdasarkan  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  Advokasi  Hukum  Sebagai  Seni Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pendekatan yuridis-filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis  permasalahan  dalam  kajian  ini.  Adapun  jurnal  yang  digunakan  dalam  kajian  ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan kurun waktu 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari mesin pencarian Google Scholar, SagePub, Science Direct, dan Library Genesis untuk pencarian  e-book  yang  relevan.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Advokasi  hukum  secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan  pada  serangkaian  fakta  yang  diajukan,  mendukung  keinginan  klien.  Selanjutnya, perlindungan hukum sendiri mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang- undang  yang  melarang  kesewenang-wenangan.  Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  satu- satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya.
Kata Kunci: Advokasi Hukum, Seni Advokasi, Perlindungan Hukum

## Abstract
The Indonesian Constitution upholds the state's legitimacy, drawing its foundation from the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. In this instance, the law needs to be thoroughly ingrained in Indonesian society and implemented in every facet of day-to-day existence. Citizens are given legal aid in order to establish and preserve a legal system that acknowledges, defends, and upholds human rights, including the right to justice and equitable treatment under the law. Examining legal advocacy as a legal art in the provision  of  legal  assistance  is  the  goal  of  this  study.  The  study  employs  a  juridical-philosophical methodology  to  examine  and  evaluate  the  issues  at  hand.  The  national  and  international  scientific journals for the years 2019 to 2023 that were used in this study were found using pertinent searches on Google Scholar, SagePub, Science Direct, and e-book searches on Library Genesis website. The study's findings demonstrate that the conventional definition of legal advocacy is an attempt to persuade a court  that  a  certain  rule,  when  applied  to  the  facts  put  forward,  favors  the  client's  interests.  Legal protection also entails accepting human rights upheld by legal subjects and defending one's own dignity based on rules that forbid arbitrariness. Thus, it can be said that art and law can only coexist morally if they are both open to one other.
Keywords: Legal Advocacy, Art of Advocacy, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Profesi hukum menghadapi banyak permasalahan sulit di era globalisasi yang semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  saat  ini  secara  tradisional  bergantung  pada  strategi hukuman  yang  menekankan  hukuman  sebagai  cara  utama  menangani  aktivitas  kriminal. Sayangnya,  strategi  ini  sering  kali  gagal  dalam  memperbaiki  ikatan  sosial  yang  telah dihancurkan  oleh  kejahatan  dan  mengabaikan  kebutuhan  para  korbannya.  Selain  itu, menekankan hukuman tidak selalu berhasil menghentikan kejahatan agar tidak terjadi lagi. Sistem peradilan pidana tradisional, yang menekankan hukuman dan hukuman, mendapat kecaman keras dalam beberapa tahun terakhir (Hadi et al., 2023).
Konstitusi Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang sah, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, hukum sudah seharusnya tertanam dalam diri masyarakat Indonesia dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kumpulan persyaratan hukum yang relevan, penegasan ini berimplikasi pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih lagi, harus ada pertanggungjawaban  hukum  atas  seluruh  kebijakan,  tindakan,  dan  perilaku  masyarakat Indonesia. Menurut penafsiran ini hukum bersifat wajib atau memaksa. Masyarakat harus bisa menaati hukum karena sifatnya yang wajib dan memaksa. Namun jika dicermati, kita melihat  sejumlah  fenomena  yang  menunjukkan  bahwa  undang-undang  tersebut  belum
mampu  membuat  masyarakat  menyikapinya  dengan  serius.  Hal  ini  termasuk  seringnya muncul  permasalahan  hukum,  seperti  sertifikat  tanah  ganda,  dimana  keduanya  memiliki keaslian yang sama;  prevalensi kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) yang juga sering terjadi di lingkungan sosial; pencemaran nama baik di media sosial yang merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi; dan kenakalan remaja (Susanti et al., 2023).
Untuk memenuhi dan sekaligus menegakkan sistem hukum yang mengakui, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan adil berdasarkan hukum  dan  akses  terhadap  keadilan,  bantuan  hukum  diberikan  kepada  warga  negara. Advokasi mencakup bantuan hukum. Kata advokasi berasal dari kata “ advocate ”, tetapi juga bera rti  “memajukan  atau  mengedepankan”,  atau  dengan  kata  lain  “suatu  upaya  untuk menciptakan (menciptakan) sesuatu yang baru atau yang belum ada dalam konsep tersebut. kebijakan  publik."  Karena  rendahnya  kesadaran  dan  kepekaan  aparat  penegak  hukum, termasuk  hakim,  jaksa,  advokat,  dan  polisi,  kelompok  organisasi  bantuan  hukum  harus diperkuat  untuk  meningkatkan  kepedulian  mereka  dalam  memberikan  nasihat  dan mendukung  mereka  yang  mencari  keadilan.  Lembaga  yang  cocok  untuk  membantu kelompok masyarakat kurang mampu  adalah Lembaga Bantuan Hukum  (Sitompul et al., 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan kasus, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan  hukum  sekunder  seperti  jurnal  hukum,  dan  bahan  hukum  tersier  seperti  kamus hukum,  digunakan  dalam  pendekatan  yuridis-filosofis  untuk  mengkaji  dan  menganalisis permasalahan  dalam  kajian  ini.  Karena  advokasi  hukum  dan  penggunaan  seni  dalam advokasi menjadi sudut pandang atau tema pengamatan yang utama, maka data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif kualitatif untuk menghasilkan narasi nalisis sebagaimana topik penelitian yang dikaji.
Adapun jurnal yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan  internasional  dengan  kurun  waktu  2019  hingga  2023  yang  diperoleh  dari  mesin pencarian Google Scholar, SagePub, Science Direct, dan Library Genesis untuk pencarian e- book yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
No Penulis, Tahun Judul Metode Hasil 1 (Romdoni et al., 2022) A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in
Indonesia pendekatan yuridis- filosofis Kekuasaan  dan  kekuasaan  lainnya masih terus mempengaruhi sistem peradilan  sebagai  lembaga  yang terjamin  independensinya  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan, khususnya  pengaruh  kekuasaan eksekutif  dan  kekuasaan  politik. Selain  itu,  fungsi  pengadilan sebagai  lembaga  penegak  hukum tidak sepenuhnya otonom, sehingga  tanggung  jawab  utama pengadilan  adalah  mewujudkan perdamaian  dan  keadilan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan  rasa  tenang  di kalangan  para  pembela  keadilan, perlu  dilakukan  penguatan  sistem peradilan yang merupakan tempat perlindungan terakhir mereka. 2 (Susanti et al., 2023) Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyan Deskrtiptif kualitatif Komitmen  ini  berdampak  pada edukasi  masyarakat  mengenai permasalahan hukum dan langkah- langkah dalam melakukan advokasi yang  beretika  dan  bertanggung jawab. 3 (Pratiwi et al., 2020) The Application of e- Court as an Effort to Modernize the Justice
Administration in
Indonesia: pendekatan yuridis normatif Kehadiran  e-Court  diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan dengan layanan berbasis teknologi. Layanan tersebut meliputi pendaftaran perkara secara online,
No Penulis, Tahun Judul Metode Hasil Challenges & Problems uang  muka  biaya  perkara  secara online,  pemanggilan  pihak  secara online,  dan  persidangan  secara elektronik.  Oleh  karena  itu,  tulisan ini bermaksud memaparkan permasalahan dan tantangan penerapan  e-Court  dalam  upaya menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia. 4 (Nuna et al., 2020) Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor penelitian hukum yuridis normatif kode  etik  dapat  mengimbangi aspek-aspek  negatif  dari  profesi dan dengan adanya kode etik maka kepercayaan  masyarakat  terhadap suatu  profesi  dapat  diperkuat, karena  setiap  klien  mempunyai kepastian  bahwa  kepentingannya akan  terjamin,  dan  terlaksananya peraturan  hukum.  bantuan  harus sejalan dengan  nafas  yaitu tujuannya adalah perlindungan hak asasi  manusia  dan  cita-cita keadilan, sedangkan bantuan hukum  adalah  suatu  pelayanan hukum  baik  litigasi  maupun  non litigasi yang diberikan secara cuma- cuma  kepada  masyarakat  yang dilakukan  oleh  tenaga  profesional seperti advokat. 5 (Asni, 2022) Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat  Borneo Dalam  Memberikan Deskriptif kualitatif Kontribusi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Komunitas Borneo terhadap bantuan  hukum  bagi  masyarakat miskin  adalah  untuk  mendukung
No Penulis, Tahun Judul Metode Hasil Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu anggota masyarakat yang mencari keadilan  baik  melalui  litigasi maupun non-litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan tanpa biaya atau Prodeo 6 (Arizona et al., 2019) The Role of Indigeneity  NGOs  in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia Hukum empiris Kerangka kelembagaan yang menghubungkan  masyarakat  adat yang  tinggal  di  hutan  Indonesia dengan inisiatif internasional diperlukan  untuk  pelaksanaan proyek-proyek  ini.  Menanggapi tuntutan  ini,  jaringan  organisasi masyarakat  adat  (LSM)  telah berkembang, menyatukan anggota dalam  koalisi  dan  “kemitraan strategis.” 7 (Afhami, 2021) Role of legal consultants education on corporate social responsibility and social impact penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal Peraturan  yang  berlaku  saat  ini masih menimbulkan dilema  dalam definisi dan praktik CSR. Perusahaan  harus  berpedoman pada  triple bottom  line  (profit,
people, dan plan) serta mempertimbangkan manfaat ECLC dalam  praktik  CSR.  Pemerintah perlu mendukung sosialisasi pendidikan konsultan hukum perusahaan.

## Definisi Advokasi Hukum
Secara bahasa, advokasi mengacu pada pembelaan. Akibat meluasnya penggunaan di media, istilah ini kini terkenal di seluruh masyarakat. Advokat adalah mereka yang tugasnya melakukan advokasi, baik di luar (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Definisi lain dari advokasi adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mengubah dinamika kekuasaan dan menawarkan  dukungan  hukum  tanpa  bayaran  kepada  pencari  keadilan  penyandang disabilitas  yang  mengalami  masalah  di  dalam  atau  di  luar  pengadilan.  Pembelaan  yang diterima terdakwa dari penasihat hukum pada saat perkaranya diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan atau selama proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan, sebaliknya, merupakan  pengertian  bantuan  hukum  yang  cakupannya  agak  lebih  luas  (Sunggono  & Harianto, 2009).
Peradilan  sebagai  lembaga  yang  menjamin  independensinya  dalam  menegakkan hukum  dan  kesetaraan  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  dan  kewenangan  lain,  khususnya kewenangan administratif dan kekuasaan lain di ranah publik, privat, dan sosial masyarakat. Karena  fungsinya  sebagai  penegak  hukum  tidak  sepenuhnya  lepas  dari  politik,  maka pengadilan belum mencapai tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tenteram di kalangan pembela keadilan, perlu  dilakukan  penguatan  sistem  peradilan  yang  menjadi  tempat  perlindungan  terakhir mereka (Romdoni et al., 2022).
Dalam kajian yang dilakukan  oleh  (Stempel, 2020) Sulit untuk membedakan  antara konflik kepentingan yang dapat diterima dan yang tidak pantas ketika melakukan advokasi reformasi legislatif. Setidaknya sama sulitnya untuk menerapkan standar apa pun yang tidak terlalu lunak (membiarkan konflik posisi dapat diterima) atau sangat ketat (melarang praktisi swasta untuk bergabung dengan organisasi reformasi hukum atau menuntut pengunduran diri setiap kali tindakan kelompok tersebut berdampak pada klien atau calon klien). Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pengacara untuk memperbaiki situasi melebihi kondisi saat ini. Dalam hal remunerasi dan retensi klien adalah satu hal yang mudah untuk menarik  garis  batas.  Untuk  membuat  proyek  reformasi  hukum  (peraturan,  pernyataan kembali,  usulan  undang-undang)  lebih  ramah  klien  atau  untuk  mencegah  diterimanya rencana  reformasi  hukum,  seorang  pengacara  tidak  boleh  membuka  berkas  dan membebankan  biaya  kepada  klien  untuk  setiap  pekerjaan  hukum  yang  dilakukan. Sederhananya, tindakan ini melanggar kebijakan yang adil dari kelompok reformasi hukum. Tidaklah cukup bagi seorang pengacara untuk membebankan biaya kepada klien atas waktu atau upaya  yang dikeluarkan untuk mengajukan mosi, menyampaikan  komentar, melobi
anggota lain dalam komunikasi pribadi, atau mengatur upaya untuk mempengaruhi hasil reformasi hukum tanpa juga membebankan biaya kepada klien atas waktu yang dihabiskan secara fisik untuk hadir di pertemuan organisasi atau fungsi serupa lainnya.

## Pentingnya Seni Dalam Advokasi Hukum
Pengacara sering kali menceritakan kisah ketidakadilan dan konflik atas nama kliennya, dan bertindak sebagai narator dari kisah tersebut. Alur cerita yang berorientasi pada aksi seperti "Dia melakukan ini, lalu itu terjadi, lalu ini terjadi" adalah hal yang umum dalam genre ini. Kisah-kisah dangkal ini mungkin tidak memiliki kedalaman dan substansi yang diperlukan untuk  menjadi  menarik.  Dengan  berperan  sebagai  seniman  dan  menjadi  pelukis  verbal momen-momen penting dalam drama kliennya, lengkap dengan latar belakang dan objek aksesori yang paling menampilkan kebenaran klien dan kekurangan lawan, pengacara dapat memperoleh kejelasan yang lebih baik dan kekuatan dalam advokasi mereka (Eyster, 2008).
Secara  tradisional  terbatas  pada  suatu  momen  dalam  waktu,  seniman  visual menghadapi tantangan untuk memadatkan isu kompleks atau kehidupan yang kaya menjadi pandangan sekilas tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Keterbatasan ini, yang merupakan pengekang kreatif, telah memaksa seniman visual untuk secara hati-hati mengembangkan teknik untuk mencapai hasil yang bermakna. Baik melalui wawasan atau trial and error, seniman telah mengembangkan sejumlah prinsip yang  telah  membantu  mereka  menciptakan  lukisan,  foto,  dan  patung  yang  kuat  yang mengungkap jiwa dan hati subjeknya. Apa yang telah dipelajari seniman melalui intuisi, telah dikonfirmasi oleh para psikolinguistik melalui penelitian eksperimental.
Advokasi  hukum  secara  tradisional  didefinisikan  sebagai  upaya  argumentasi meyakinkan hakim atau juri bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang  diajukan,  mendukung  keinginan  klien.  Dengan  demikian,  mahasiswa  hukum  dan pengacara meneliti kasus-kasus yang diterbitkan untuk mencari contoh lain di mana seorang hakim dalam kasus yang sama yurisdiksinya mendukung  orang  lain yang memiliki kasus yang “berempat” dalam kontroversi saat ini (Fontham, 2007) Permainan pencocokan kering ini memerlukan kemampuan analitis yang canggih baik dari penasihat hukum maupun para pencari hukum dan fakta. Bukti dapat disajikan dengan cara yang artifisial, terisolasi dan disaring  sehingga  menjadi  tidak  menarik  dan  tidak  berguna,  tanpa  memperhatikan maknanya,  melainkan  hanya  sebagai  sekelompok  pasak  yang  bentuknya  sesuai  dengan lubang khusus yang diperlukan untuk memenuhi setiap elemen dari suatu aturan hukum tertentu (Edwards, 2006).
Meskipun  analisis  dan  narasi  hukum  yang  terampil  merupakan  keterampilan  yang penting dalam advokasi, advokasi yang efektif memerlukan lebih dari sekadar kemampuan untuk  mengaitkan  fakta  dengan  unsur-unsur  hukum  dan  menceritakan  kisah-kisah  yang menarik. Pengacara juga harus mampu mengambil gambaran yang jelas dari benak para saksi dan menyajikannya kepada pencari fakta. Advokat dapat memilih untuk menyajikan kasusnya  dengan  menjelaskan  secara  rinci  suatu  objek,  kejadian,  atau  momen  penting dalam  kasus  tersebut.  Deskripsi  seperti  itu  mungkin  menghasilkan  respons  yang  lebih emosional pada pendengarnya dibandingkan kata-kata tindakan yang memukau perhatian pendengar  dengan  cara  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  frasa  hukum  dan  fakta  yang disterilkan. Seperti dibahas secara rinci di bawah ini, psikolog Carl Jung dan Joseph Campbell telah mengidentifikasi  struktur makna  universal yang rumit yang dimiliki  gambar: makna yang tetap konstan antar budaya dan sepanjang periode waktu.
Gambar adalah fakta yang sangat kuat. Terkadang mereka dianggap terlalu powerful. Oleh  karena  itu,  bukti  gambar  tidak  selalu  diterima  di  pengadilan.  Seorang  penulis berpendapat bahwa perwujud an “Keadilan” perempuan yang ditemukan di kantor hukum dan pengadilan selalu ditutup matanya karena kita tidak ingin keadilan melihat apa pun. Meskipun  demikian, gambar mempunyai  peran penting, namun sering  diabaikan, dalam penyelidikan fakta dan advokasi. Pengacara umumnya tidak menyukai gambar. Kata-kata adalah perdagangan mereka. Antipati  pengacara terhadap visualisasi dikonfirmasi dalam beberapa penelitian psikologi.
Kritikus  seni  yang  menulis  tentang  lukisan  dan  foto  benda  mati  yang  sukses  telah mengidentifikasi aspek  seni yang mengejutkan. Gambar-gambar  yang memberikan daya tarik  estetis  jangka  panjang  melakukannya  dengan  memasukkan  pola-pola  yang  dapat dikenali, namun juga beberapa elemen tak terduga yang mengganggu ekspektasi kita. J.N. Findlay  menye but  hal  ini  sebagai  “kepedihan”,  sementara  Barthes  menyebutnya  sebagai “elemen  serampangan”.  Ahli  teori  seni  terkemuka,  E.  H.  Gombrich,  bahkan  mengatakan bahwa  gesekan  mental  yang  disebabkan  oleh  penjajaran  antara  yang  indah  dan  yang menjijikkan  adalah  sal ah  satu  alat  utama  sang  seniman:  “(Seni)  bergantung  pada pengaruhnya terhadap hal-hal yang kompleks. interaksi antara ketertarikan dan penolakan, kepuasan dan penolakan demi nilai-nilai yang 'lebih tinggi' (Gombrich, 1978).

## Seni Dalam Perlindungan Hukum
Sejak awal mula filsafat Yunani, banyak diskusi dan argumen seputar konsep keadilan karena konsep keadilan memiliki banyak interpretasi yang berbeda, seperti keadilan sosial, hukum, etika, teologis, dan filosofis. Secara teoritis, keadilan selalu menjadi tujuan utama
dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  terutama  dalam  penyelesaian permasalahan penegakan hukum. Perkembangan hukum yang terbaik harus didukung oleh pemahaman bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial dan dengan demikian, faktor  lingkungan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, pendidikan, dan sebagainya memiliki dampak yang besar (Romdoni et al., 2022).
Perlindungan  hukum  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dari penyalahgunaan  oleh  orang  lain,  sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh  manfaat  dari seluruh  hak  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon, perlindungan hukum mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang  yang  melarang  kesewenang-wenangan.  Selain  itu,  menurut  CST  Kansil, perlindungan  hukum  mengacu  pada  serangkaian  tindakan  hukum  yang  harus  dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap campur tangan dan ancaman dari luar, baik secara fisik maupun psikologis.(Putri, 2021) Suatu tempat atau  wadah  diperlukan  untuk  terselenggaranya  perlindungan  hukum,  yang  disebut  juga dengan metode perlindungan hukum. Perlindungan hukum ada dua macam yang mudah dipahami, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Kejelasan hukum sangat dinantikan oleh  masyarakat karena akan menjamin ketertiban, keamanan, dan  keharmonisan  masyarakat.  Karena  masyarakat  berharap  manfaat  penegakan  hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka penerapan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan sosial.
Masyarakat  yang  diperlakukan  secara  adil  dan  benar  akan  menumbuhkan keharmonisan. Padahal, hukum bisa menjaga hak dan kewajiban setiap orang. Hal ini juga dapat  mencapai  tujuan  umum  hukum  yang  meliputi  kebenaran,  keadilan,  ketertiban, keamanan, ketenangan, kemakmuran, dan perdamaian. Kepastian hukum mempunyai dua arti: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, hal ini memberikan masyarakat keamanan  hukum  terhadap  kesewenang-wenangan  pemerintah  karena  aturan-aturan umum  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  segala  sesuatu  yang  mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.
Kemampuan untuk membangun pola hubungan klien-penyedia, di mana pemberian bantuan  hukum  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kepentingan  patron — yakni  keinginan patron  untuk  melindungi  kliennya — menunjukkan  model  bantuan  hukum  yang  ideal. Pendekatan bantuan hukum dan bantuan hukum dicirikan oleh kenyataan bahwa bantuan
hukum  seringkali  dipahami  sebagai  bantuan  (amal)  yang  dalam  perkembangannya mengalami perubahan, khususnya peningkatan hak (Sitompul et al., 2020).
Menjadi  jelas  bahwa  terdapat  epistemologi  dan  ontologi  hukum  baru  yang bermunculan – kemungkinan-kemungkinan baru mengenai keberadaan dan pengetahuan, yang  dicontohkan  melalui  peninjauan  kembali  dunia  seni  dan  hukum.  Penekanan  pada perubahan  dunia  ini  menunjukkan  kurangnya  pembedaan  di  masa  lalu,  dan  juga mempertimbangkan  masa  lalu  yang  penuh  kekerasan  dan  realitas  perpisahan.  Hal  ini bukanlah pengamatan baru, namun mencerminkan persinggungan antara seni, hukum dan politik dalam pemikiran hukum, aktivisme dan praktik seni sebagai gerakan dan fenomena 'seni/hukum'  pada akhir seni dan akhir hukum  seperti yang  kita kenal saat ini  (Finchett- Maddock, 2023).
Mengikuti, dan berangkat dari, konsepsi materialis historis tentang bentuk dan properti dalam  dunia  hukum  dan  dunia  seni,  karya  ini  melanjutkan  penjelasan  spekulatif  dan materialis baru tentang pergerakan, konvergensi, persilangan, intra-aksi untuk menjelaskan paradigma baru seni ini. /hukum. Seni/hukum akan dideskripsikan sebagai sebuah alat yang kritis (tidak terkecuali sebuah alat hukum yang kritis) dan alat untuk navigasi, sebuah metode pergerakan yang mengulangi dinamisme hukum sembari mengungkap sejarah-sejarah seni, hukum  dan  perlawanan  yang  saling  terkait  dalam  bentuk,  formalisme.  dan  komoditas. Hukum  yang  menciptakan  seni,  beralih  ke  seni  menciptakan  hukum  dengan mempertimbangkan  subsumsi  hukum  dalam  praktik  seni  kontemporer,  pengacara,  dan subsumsi seni dalam perlawanan.
Persimpangan hukum oleh seniman dan seni oleh pengacara menghadirkan momen kreatif yang sekaligus membangkitkan semangat dan patut disyukuri. Karena hukum dan seni adalah hal yang sama, maka keduanya dapat ditotalkan dengan mudah. Satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka  terhadap  keduanya.  Ketidakpastian  hukum  tercermin  dalam  praktik  seni  rupa kontemporer dengan beralihnya partisipasi dan membangkitkan minat terhadap topik dan isi hukum itu sendiri. Apakah seni atau hukum memilih untuk mengikuti jalur etis atau tertata, sangat  bergantung  pada  kemampuannya  untuk  mengekstraksi  efek  dan  mewujudkan kekuatan sebagai bentuk dan kategori.

## SIMPULAN
Peradilan  sebagai  lembaga  yang  menjamin  independensinya  dalam  menegakkan hukum  dan  kesetaraan  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  dan  kewenangan  lain,  khususnya kewenangan administratif dan kekuasaan lain di ranah publik, privat, dan sosial masyarakat.
Advokasi  hukum  secara  tradisional  didefinisikan  sebagai  upaya  argumentasi  meyakinkan hakim  bahwa  aturan  tertentu,  ketika  diterapkan  pada  serangkaian  fakta  yang  diajukan, mendukung  keinginan  klien.  Selanjutnya,  perlindungan  hukum  sendiri  mengandung  arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia  yang  dianut  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  undang-undang  yang  melarang kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afhami, S. (2021). Role of legal consultants education on corporate social responsibility and social impact. Journal of Social Studies Education Research, 12(2), 152 – 179.
Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of  Adat Communities and Customary Forests in Indonesia. Asia  Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 487 – 506. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241
Asni,  M.  R.  (2022).  PERANAN  LEMBAGA  BANTUAN  HUKUM  JARINGAN  ADVOKASI
MASYARAKAT  BORNEO  DALAM  MEMBERIKAN  BANTUAN  HUKUM  BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. Jurnal Ilmu Hukum UNTAG Samarinda, 8(2), 129 – 133. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://m edia.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak- dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Edwards, L. H. (2006). Legal Writing: Process, Analysis, and Organization 60 (4th ed.). Aspen Publishers.
Eyster,  J.  P.  (2008).  LAWYER  AS  ARTIST:  USING  SIGNIFICANT  MOMENTS  AND  OBTUSE OBJECTS  TO  ENHANCE  ADVOCACY. The  Journal  of  the  Legal  Writing  Institute,  14, 2159 – 2166.
Finchett-Maddock, L. (2023). Forming the Legal Avant-Garde: A Theory of Art/Law. In Law, Culture and the Humanities (Vol. 19, Issue 2). https://doi.org/10.1177/1743872119871832 Fontham, M. R. (2007). Persuasive Written and Oral Advocacy in Trial and Appellate Courts 3 – 4 (2nd ed.). Aspen Publishers.
Gombrich, E. H. (1978). Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art 28. Phaidon Press.
Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative Justice Through Strengthening
Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. Mulawarman Law Review, 8(1), 1 – 15.
Nuna, M., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2020). Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 1(2), 259 – 274. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.35986
Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to  Modernize  the  Justice  Administration  in  Indonesia:  Challenges  &  Problems. Indonesian  Journal  of  Advocacy  and  Legal  Services,  2(1),  39 – 56. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718
Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 89. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1360
Romdoni,  M.,  Fatma,  M.,  Nurdiansyah,  R.,  Suyanto,  &  Lubis,  A.  F.  (2022).  A  critique  and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. Journal of Law Science, 5(4), 174 – 181. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical Sitompul, R. M., Batoebara, M. U., Pulungan, M. A., & Suryani, E. (2020). Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdi Masyarakat. RESWARA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  1(2),  96 – 102. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.575
Stempel,  J.  (2020).  Legal  Ethics  and  Law  Reform  Advocacy. St.  Mary’s  Journal  on  Legal Malpractice & Ethics, 10(2), 244.
Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. CV. Mandar Maju.
Susanti,  M.  H.,  Suhartono,  S.,  &  Winarsih,  S.  (2023).  Sosialisasi  Advokasi  Hukum  bagi
Masyarakat Desa Sambiyan. Jurnal Bina Desa, 5(1), 77 – 83. https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.41213