Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255
Kajian Yuridis Atas Efektivitas  Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Dampak Kelebihan Warga Binaan (Studi Kasus Di Lapas Klas II B Tebing Tinggi)
Oleh :
Ahmad Yurlis Hia 1

## Nelvetia Purba Ibnu Affan

## Abstract
The occupants of the Correctional
Institution  are  not  commensurate  with  the capacity  provided  by  the  Correctional Institution. The percentage between prisoners  who  are  free  and  prisoners  who enter  prisons  is  very  unbalanced.  Several criminal  cases  that  gave  rise  to  a  large number  of  new  convicts  were  related  to  a very  rapid  increase  in  the  occurrence  of criminal  acts,  especially  those  related  to non-narcotics,  theft  and  violence  against children.  This  research  is  a  normative juridical research. Normative juridical research  is  library  research to  collect  data from  reference  reading  materials  and  laws and regulations as well as court decisions.
The  results  of  the  study  indicate that there is an increase in the occurrence of  criminal  acts  mentioned  above,  there are also several factors that can encourage  an  increase  in  the  number  of prisoners  entering  prisons  which  causes overcapacity  in  prisons.  Factors  that  can affect  the  increase  in  the  number  of prisoners  entering  prisons  can  also  be from  a  legal  perspective.  The  law  referred to here  is  material and formal criminal  law as well as criminal law enforcement that is too  oriented  to  be  included  in  prisons  so that all criminal acts committed by
1 Students of the Law Graduate Program at the Faculty of Law, North Sumatra Islamic University
someone,  both  minor  and  serious  crimes will be included in prison
The  impact  of  the  overcapacity  of the
Correctional Institution as a criminogenic factor is that it has an impact on  the  security  side  where  this  situation makes  it  difficult  for  inmates  to  rest  and carry out activities, resulting in disruption of the  rights  of  inmates.  Also  on  the  health side,  where  prisoners  in  prison  should have  the  right  to  get  a  health  check,  but because  the number of  medical  personnel is  not  proportional  to  the  number  of prisoners  in  prison,  this  right  is  not implemented.
Efforts  have  been  made  to  deal with  the  impact  of  overcapacity,  which  is clear in essence that the Class II B Tebing Tinggi  Correctional  Institution  accelerates development,  namely  by  accelerating social reintegration  efforts, such as Conditional  Leave,  Conditional  Release, Leave  Before  Release,  Assimilation  and Transfer to another Correctional Institution. And  the  Penitentiary  has  coordinated  with the  Regional  Government  to  request additional  facilities  such  as  rooms and  the addition of new buildings.
Keywords: Correctional Institution,
Inmates, Excess Capacity

## Abstrak
Penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan tidak  sebanding dengan  kapasitas  yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Persentasi antara Narapidana yang bebas dengan
Narapidana  yang  masuk  kedalam  Lapas sangat  tidak  seimbang.  Beberapa  kasus tndak pidana yang menimbulkan banyaknya  Narapidana  baru  berkaitan dengan  peningkatan  yang  sangat  pesat pada  terjadinya  tindak  pidana  khususnya yang terkait dengan tidak Pidana Narkotika,  pencurian  serta  kekerasan terhadap  anak. Penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yuridis normatif adalah penelitian
kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data- data  dari  referensi  bahan  bacaan  dan peraturan perundang-undangan serta
putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa  b anyaknya  peningkatan  terjadinya perbuatan  tindak  Pidana  tersebut  diatas, tampak  juga  beberapa  faktor  yang  dapat mendorong  terjadinya  peningkatan  jumlah Narapidana  ynga  masuk  kedalam  Lapas yang menimbulkan over kapasitas didalam Lapas.  Faktor  yang  dapat  mempengaruhi peningkatan  jumlah  Narapidana  yang masuk  kedalam  Lapas  bisa  juga  dari  segi hukum.  Hukum  yang  dimakssud  disini adalah  hukum  pidana  materil  maupun formil serta hukum pelaksana pidana yang yang  terlalu  berorientasi  untuk  dimasukan kedalam  Lapas  sehingga  seluruh  tindak pidana  yang  dilakukan  seseorang  baik pidana ringan maupun berat akan dimasukkan kedalam Lapas.
Dampak kelebihan kapasitas
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  faktor kriminogenik  yakni  berdampak  pada  sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan  untuk  beristirahat  dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Juga pada  sisi  kesehatan,  dimana  para  warga binaan pemasyarakatanseharusnya memiliki hak untuk mendapatan pemeriksaan kesehatan namun
dikarenakan  jumlah  tenaga  medis  yang tidak  sebanding  dengan  jumlah  warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan, serta
kemungkinan  untuk  mendapatkan  air bersih  pun  menjadi  terganggu  karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan.
Upaya  yang  dilakukan  dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas  yakni  yang  jelas  pada  intinya pihak  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  II  B Tebing  Tinggi  mempercepat  pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi  sosial  misalnya  Cuti  Bersyarat,
Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas,  Asimilasi  dan  Pemindahan  ke Lembaga Pemasyarakatan lain.
Kata  Kunci :  Lembaga  Pemasyarakatan, Warga Binaan, Kelebihan Kapasitas

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Secara filosofis pemasyarakatan adalah  sistem  pemidanaan  yang  sudah  jauh bergerak  meninggalkan  filosofis  retributive (pembalasan),  deterrence  (penjeraan)  dan resosialiasi.  Dengan  kata  lain  pemidanaan tidak  ditujukan  untuk  membuat  derita  sebagai bentuk  pembalasan,  tidak  juga  ditujukan  untuk membuat  jera  dengan  penderitaan  serta  tidak mengasumsikan  terpidana  sebagai  seseorang yang kurang sosialisasinya.
Demikianlah  konsepsi  baru  fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan  belaka,  namun  juga  sebagai  upaya rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Kementerian Hukum  dan  HAM  sebagai  penyelenggara Sistem Pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan  Sistem  Pemasyarakatan agar  narapidana  dapat  memperbaiki  diri  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga narapidana  dapat  diterima  kembali  dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan  dalam  pembangunan  serta  hidup secara  wajar  sebagai  seorang  warga  negara melalui pembinaan yang akan dijalani di dalam Lapas.  Sebagaimana  disebutkan  di  dalam Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang menyebutkan bahwa
“Lembaga
Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemasyarakatan”.  Lebih  lanjut  disebutkan  di dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  bahwa tujuan  pembinaan  adalah  untuk  membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  tidak  mengulangi  tindak pidana,  sehingga  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  aktif dalam  pembangunan,  hidup  wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Namun  demikian  dalam  perjalanan waktu  tampak  jelas  bahwa  tujuan  pembinaan narapidana  yang  dilakukan  oleh  Lapas  banyak menghadapi  hambatan  dan  berimplikasi  pada kurang  optimalnya  bahkan  dapat  menuju kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan.Permasalahan yang mendasar yang  tampak  rill  adalah  adanya  over kapasitas hunian  narapidana  di  lapas-lapas  hampir seluruh  Indonesia.  Over  kapasitas  Lapas merupakan  suatu  keadaan  saat  warga  binaan pemasyarakatan  melebihi  kapasitas  suatu Lapas
Hukum  Pidana  merupakan  hukum yang  spesifik  dimana  kekhususannya  terletak pada hukuman yang memberikan nestapa bagi pelakunya.Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. 2
Hukum  Pidana  Indonesia  mengenal  2 (dua)  jenis  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, yakni:
1. Pidana Pokok, terdiri dari:
a. Pidana mati
2 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.2.2
b. Pidana penjara c. Pidana kurungan d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan, terdiri dari:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang  paling  dominan  diambil  oleh  Hakim  di Indonesia.Roeslan  Saleh  menyebutkan  bahwa pidana  penjara  adalah  pidana  utama  diantara pidana  hilang  kemerdekaaan  dan  pidana penjara  ini  dapat  dijatuhkan  untuk  seumur hidup atau untuk sementara waktu. 3
Pidana penjara dipandang paling layak untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku. Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi dua kurun waktu yaitu sebelum kemerdekaan  dan  sesudah  kemerdekaan, dimana  tiap-tiap  kurun  waktu  mempunyai  ciri tersendiri  yang  diwarnai  oleh  aspek-aspek sosio  cultural,  politis,  ekonomi  yaitu  sebelum kemerdekaan  dan  sesudah  kemerdekaan, yaitu: 4 Sistem  Kepenjaraan  Pada  sebelum kemerdekaan  Indonesia  terbagi  menjadi  dua periode yaitu Penjajahan Belanda dan Penjajahan  Jepang.  Pada  periode  penjajahan Belanda  terdapat  dua  jenis  hukum  pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa.
Hukum  pidana  bagi  orang  Indonesia (KUHP  1872)  adalah  pidana  kerja,  pidana denda  dan  pidana  mati.Sedangkan  hukum pidana  bagi  orang  Eropa  (KUHP  1866)  telah mengenal dan dipergunakanya pidana
3 Roeslan  Saleh  dalam  Tolib  Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung H.92
4 http://rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id/ diakses pada tanggal 23 September 2019

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencabutan  kemerdekaan  (pidana  penjara  dan pidana  kurungan).Perlakuan  hukum  pidana bagi  orang  Eropa  selalu  dilakukan  didalam tembok  (tidak  terlihat)  sedangkan  bagi  orang Indonesia terlihat oleh umum.Setelah berlakunya Wetboek  Van  Strafrecht  Voor Nederland Indie (KUHP 1918) terjadi perubahan  sistem  yaitu  pengusulan  adanya tempat-tempat  penampungan  tersendiri  bagi tahanan  dan  memisahkan  antara  terpidana dewasa  dan  anak-anak,  serta  pemisahan terpidana wanita dan pria.
Pada  periode  penjajahan  Jepang, hukum diberikan dalam bentuk eksploitasi atas manusia  dimana  para  terpidana  dimanfaatkan tenaganya  untuk  kepentingan  Jepang.Padahal pada  periode  ini  menurut  teori  perlakuan pidana harus berdasarkan reformasi /
rehabilitasi.Kemudian setelah Indonesia merdeka  dimulainya  era  baru  kepenjaraan  di Indonsia  ditandai  dengan  adanya  penjara- penjara  darurat  yaitu  penjara  yang  berisi beberapa  orang  terpidana  yang  dibawa  serta mengungsi  oleh  pimpinan  penjaranya.Adanya penjara  darurat  tersebut  dimaksudkan  sebagai bukti  kepada  dunia  luar  atas  eksistensi Pemerintah Republik Indonesia saat itu secara de jure dan de facto.
Pada  tahun  1963  lahir  sebuah  konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo.SH berupa konsep  hukum  nasional  yang  digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan  pengayoman  dan  pemikiran baru  bahwa  tujuan  pidana  penjara  adalah pemasyarakatan.Pada konfrensi Dinas
Direktorat Pemasyarakatan di Lembang
Bandung  tahun  1964,  terjadi  perubahan  istilah Pemasyarakatan  dimana  jika  sebelumnya diartikan  sebagai  anggota  masyarakat  yang
berguna  menjadi  pengembalian  integritas hidup-kehidupan-penghidupan.
Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia menempatkan instansi Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  sebagai  salah  satu pilar penegakan hukum di Indonesia mempunyai  peranan  penting.  Instansi  ini bertugas  untuk  memulihkan  kembali  pelaku kejahatan  menjadi  anggota  masyarakat  yang baik  dengan  cara  menegakkan  keadilan  yang telah  dirusak  oleh  pelaku  kejahatan.  Sesuai dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :
Memperbaiki  kerusakan  individual  dan sosial  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana.Hal ini  terdiri  atas  seperangkat  tujuan  pemidanaan yang  harus  dipenuhi  dengan  tujuan  yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis.Perangkat
tujuan pemidanaan dimaksudkan  untuk  pencegahan  (umum  dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan kesimbangan. 5
Paradigma  terhadap  pidana  penjara yang  selama  ini  menjadi  momok  yang menakutkan dan menyeramkan di masyarakat, kemudian  berubah  setelah  munculnya  ide pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo  pada  tahun  1963.Sejak  saat  itu, pemenjaraan  dalam  bentuk  pengisolasian  diri dalam  tembok  penjara  mengalami  perubahan seiring  dengan  kemajuan  peradaban  suatu bangsa.Penghargaan  terhadap  citra  manusia menjadi  dasar  utama  memperlakukan  si terpidana lebih manusiawi.Sehubungan dengan  itu,  pemberian  sanksi  pidana  dengan membina narapidana
di Lembaga
5 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, 2002. h. 61.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemasyarakatan  di  Indonesia  mengalami perubahan  yang  cukup  berarti,  khususnya tentang metode perlakuan
terhadap
narapidana itu sendiri. Pemikiran mengenai fungsi
pemidanaan  berdasarkan  Pancasila  sebagai dasar  ideologi  bangsa  Indonesia  tidak  saja untuk sekedar penjeraan, melainkan merupakan  usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar  hukum  di  Indonesia  yang  disebut sistem pemasyarakatan.
Istilah  pemasyarakatan  untuk  pertama kali  disampaikan  oleh  Almarhum  Bapak Sahardjo  (Menteri  Kehakiman  pada  saat  itu) pada  tanggal  5  Juli  1963  dalam  pidato penganugerahan  gelar  Doctor  Honoris  Causa oleh  Universitas  Indonesia.  Pemasyarakatan oleh  beliau  dinyatakan  sebagai  tujuan  dari pidana penjara. 6
Pembinaan terhadap narapidana
melalui konsep pemasyarakatan yang dicetuskan  oleh  Sahardjo,  sangat  bersesuaian dengan  pemikiran  Plato  yang  menyatakan bahwa  tidak  ada  yang  bisa  mengubah  nasib manusia kecuali dirinya sendiri.Dengan adanya suatu  perubahan  memungkinkan  manusia mengenal  dirinya  sendiri.  Proses  pengenalan diri  sendiri  memerlukan  tahap  motivasi  berupa tahap  kelanjutan  dari  introspeksi.  Dalam  hal pemasyarakatan,
Warga Binaan
Pemasyarakatan  diberikan  motivasi  untuk dirinya  sendiri  sehingga  dapat  memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi  diri  yang  berlangsung  terus-menerus,
6 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narpidana , Djambatan, Jakarta, 1995, h. 10.
maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan  diri  dengan  tahapan self development. 7
Diterbitkannya  Undang  Undang  Nomor 12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, semakin  mengukuhkan  usaha-usaha  untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai  tatanan  yang  mengarah  pada  proses pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.
Definisi Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem, kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Sistem  Pemasyarakatan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  1995 merupakan  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas  serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina, dan  masyarakat  guna  untuk  meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan.Adanya sistem
pemasyarakatan  memberikan  makna  yang penting  bagi  pembangunan  sistem  hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia.Sistem  pemasyarakatan  merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.Oleh  karena  itu,  pelaksanaannya  tidak
7 Ibid ., h. 10.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  dipisahkan  pengembangan  konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.
Artinya  bahwa  sistem  pemasyarakatan berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan  pidana penjara  yang  dilatar  belakangi  oleh  sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana.Membicarakan hubungan
antara penghukuman atau pemidanaan dengan pemasyarakatan,  Sudarto  melihat  bahwa, “Masalah  Penghukuman  dan  pemasyarakatan merupakan  bidang  politik  kriminal  yang  belum mendapatkan  perhatian.Politik  kriminal  secara singkat  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang rasionil  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi kejahatan. Ini mencangkup kegiatan pembentukan  undang-undang  pidana,  aktivitas dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan aparat  eksekusi,  disamping  usaha-usaha  yang tidak menggunakan hukum pidana” 8
Oleh  karena  itu,  mengaitkan  masalah hubungan antara pemidanaan dengan
pemasyarakatan  harus  dikembalikan  konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan  kejahatan.  Fokus  dari  upaya penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya  pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan.
Perkembangan di lembaga
pemasyarakatan dewasa ini mengalami
problematika  dimana  salah  satu  permasalahan dan terdapat sebagian
lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yaitu  masalah kepadatan
narapidana.Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni
8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni), 1981, h.73
lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding  jumlahnya.Kepadatan  narapidana dalam  lembaga  pemasyarakatan  terjadi  oleh beberapa  faktor  penyebab.Namun  terdapat faktor  perlu  mendapat  perhatian  khusus penyebab  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan adalah sistem
pemidanaan.Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan  hanya  karena  meningkatnya  kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.
Permasalahan  di  atas  merupakan realitas  yang  dihadapi  pemasyarakatan  saat ini.Kondisi  kelebihan  daya  tampung  lembaga pemasyarakatan,  berakibat  pada  keterbatasan atau  bahkan  kekurangan  berbagai  fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan  dan  diperuntukkan  narapidana, yang  dapat  memicu  terjadinya  berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Dewasa ini upaya mengurangi  kepadatan  narapidana  dalam lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah menambah  jumlah  gedung  atau  lembaga pemasyarakatan  baru  dan  pemberian  hak narapidana  dengan  mempercepat  reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.Upaya mempercepat reintegrasi narapidana merupakan  tindakanetelah  pemidanaan  dalam sistem  pemidanaan  berupa  asimilasi,  cuti menjelang  bebas,  cuti  bersyarat,  pelepasan bersyarat,  dan  remisi.Upaya  mempercepat reintegrasi  narapidana  adalah  upaya  hukum/ upaya  penal  sebagai  upaya  menghindarkan pengenaan  pidana  penjara  yang  lama  beserta akibat  negatif  yang  mengikutinya,  upaya tersebut adalah tindakan setelah

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemidanaan.Perkembangan mempercepat rehabilitasi narapidana belum maksimal mengurangi  kepadatan  narapidana.  Namun, menurut  Dwidja  Priyatno  menyatakan  bahwa “Upaya  mempercepat  proses  pembinaan narapidana  tersebut  merupakan  tolak  ukur peran  strategis  lembaga  pemasyarakat  dalam keberhasilan  proses  pembinaan  narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang  yang  paling  banyak  mendatangkan manfaat  terutama  dalam  menanggulangangi dampak  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan. 9 Keberadaan upaya mempercepat reintegrasi sangat penting menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana. Upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana
di lembaga pemasyarakatan dengan mempercepat  reintegrasi  narapidana  adalah bagian dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi  dengan  pemasyarakatan.Upaya optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi merupakan langkah strategis dalam mengatasi  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  upaya optimalisasi peningkatan mengurangi kepadatan narapidana di lembaga
pemasyarakatan  dengan  mencari  alternatif tindakan setelah
pemidanaan yaitu mempercepat reintegrasi. Bertolak dasar pemikiran  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini mengusulkan  gagasan  upaya  alternatif  dalam program  pembinaan  narapidana  dan  dapat digunakan  secara  tidak  langsung  sebagai upaya  mengurangi  kepadatan  narapidana
9 Dwidja Priyatno, Op,cit., h.133
dalam  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia, yaitu  dengan  sistem Good  Time  Allowance (pengurangan masa pidana dengan melakukan suatu  pekerjaan  baik),  yang  diterapkan  negara Republik  Filipina,  Wyoming  (negara  bagian Amerika  Serikat)  dan  Montana  (negara  bagian Amerika  Serikat).  Good  Time  Allowance merupakan  bentuk  pembinaan  dalam  upaya mempercepat  reintegrasi  narapidana  dengan pengurangan masa lama narapidana menjalani pidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dengan melakukan pekerjaan baik.
Sistem  pembinaan  ini  dilaksanakan  oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Untuk  mencapai  tujuan  pembinaan maka  harus  ditunjang  dengan  pelaksanaan  / penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur dari ketidakefektifan hukum dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  efektifitas  suatu  penerapan hukum,  yakni  faktor  hukum,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas,  faktor masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.4  Faktor- faktor  tersebut  harus  saling  melengkapi  satu sama lain guna tercapainya tujuan pelaksanaan dalam pembinaan Narapidana.
Di  Indonesia  saat  ini  permasalahan  yang sering  terjadi  di  Lembaga  pemasyarakatan adalah  terkait  faktor  sarana  dan  fasilitas.Salah
satunya  adalah  mengenai  kelebihan  daya tampung  dimana  suatu  keadaan  saat  Warga Binaanpemasyarakatan
melebihi
daya tampung  suatu  Lembaga  Pemasyarakatan. Kelebihan  daya  tampung  ini  banyak  terjadi  di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti Lapas Klas II B Tebing Tinggi Menurut Laporan Harian  Data  WBP    Lapas  Klas  II  B  Tebing Tinggi  Hari  Rabu  Tanggal  29  April  2020, adalah  :  Kapasitas  :    451      org,  jumlah penghuni:1.461 org.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  dampak  kelebihan  kapasitas daya  tampung  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatankelas IIB Tebing Tinggi?
2. Bagaimana  mengatasi  kelebihan  daya tampung  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?

## C. Tujuan Penelitian
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ada, maka penelitian ini bertujuan:
1. Untuk  menganalisis  dampak  kelebihan kapasitas  daya  tampung  warga  binaan  di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi?
2. Untuk  menganalisis  mengatasi  kelebihan daya  tampung  warga  binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?

## D. Keranga Teori dan Konsep
1. Kerangka Teoriti
Kerangka  teoritis  merupakan  abstraksi  dari hasil  pemikiran  atau  kerangka  acuan  yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi  terhadap  dimensidimensi  sosial
yang  dianggap  relevan  oleh  peneliti. 10 Teori- teori  yang  dipergunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  dan  juga  teori  yang  memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu: a. Teori Sistem Pemasyarakatan
Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai
perundangan  warisan  kolonial,  yang  jelas- jelas  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945,  telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru  mengenai  fungsi  hukuman  penjara, dicetuskan  oleh  DR.  Sahardjo  pada  tahun 1962,  dan  kemudian  ditetapkan  oleh Presiden  Sukarno  pada  tanggal  27  April 1964,  dan  tercermin  didalam  Undang- undang  Nomor  12  tahun  1995,  tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat  menekankan  pada  unsur  balas dendam  dan  penjeraan  telah  dihapus  dan diubah  dengan  konsep  rehabilitasi  dan reintegrasi sosial.dimana sistem pembinaan bagi  Narapidana  telah  berubah  dari  sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. b. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan Barda Nawawi Arief mengatakan tujuan  dari  kebijakan  pemidanaan  yaitu menetapkan  suatu  pidana  tidak  terlepas dari  tujuan  politik  kriminal.Dalam  arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh  karena  itu  untuk  menjawab  dan mengetahui
tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori- teori  tentang  pemidanaan  yang  adaTeori tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana dikenal tiga aliran yaitu:
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,1986,hal. 125.8

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1. Teori Absolut atau Pembalasan Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas kesalahan  atau  kejahatan  yang  telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan  dan  terletak  pada  terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori
ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum  pidana  dijatuhkan  semata-mata karena  orang  telah  melakukan  sesuatu kejahatan  yang  merupakan  akibat  mutlak yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan kepada orang yang
melakukan
kejahatan,sehingga  sanksi  bertujuan  untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Relatif atau Tujuan
Teori  Relatif  memandang  bahwa  tujuan pemidanaan adalah sebagaipencegah
kejahatan  tetapi  pencegahan  bukan  tujuan akhir  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk mencapai  tujuan  yang  lebih  tinggi  yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat  dipersalahkan  kepada  si  pelaku  dan memenuhi syarat untuk adanya Pidana.
3. Teori Gabungan
Teori gabungan adalah teori yang menerima  pembalasan  dan  perlindungan masyarakat  atau  pembinaan  pelaku  tindak pidana  sebagai  dasar  pembenaran  dari suatu  pidana.Teori  yang  menitikberatkan pembalasan  tetapi  membalas  itu  tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah  cukup  untuk  dapat  menpertahankan tata  tertib  masyarakat  serta  Kedua  asas tersebut  harus  dititikberatkan  sama.Tujuan Pemidanaan  juga  dijelaskan  pada  Konsep Rancangan  Buku  1  KUHP  Nasional  pada
tahun  2015  dirumuskan  dalam  pasal  54 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut : 1. Maksud tujuan pemidanaan ialah :
a.  Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat
b.  Memasyarakatkan  terpidana  dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
c.  Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
d.  Membebaskan  rasa  bersalah  pada
terpidana
2.  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia 2. Kerangka Konsep Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau mengambarkan  konsep-konsep  khusus  yang merupakan  kumpulan  dari  arti-arti  yang berkaitan  dengan  istilah-istilah  itu.  Kerangka konseptual  menggambarkan  hubungan  antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti,  suatu  konsep  bukan  merupakan  gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi  dari  gejala  tersebut,  gejala itu  sendiri biasanya  dinamakan  fakta,  sedangkan  konsep suatu  uraian  mengenai  hubungan  dalam  fakta tersebut.
Demi  tidak  terjadi  kesalahpahaman terhadap  pokok-pokok  pembahasan  dalam penulisan  ini,  maka  penulis  akan  memberikan konsep  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adapun  istilah-istilah  yang  digunakan  antara lain :
a.  Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk melakukan  pembinaan  Warga  Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
b.  Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu
tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta
cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan
agar
menyadari
kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab.
c.  Lembaga
Pemasyarakatan yang selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan d.  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  adalah Narapidana,  Anak  Didik  Pemasyarakatan,
dan Klien Pemasyarakatan.

## E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan,  maka  sejauh  yang  diketahui, penelitian  tentang:  Tinjauan  Yuridis  Undang Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan Mengenai Dampak Kelebihan Kapasitas  Warga  Binaan  (Studi  Kasus  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Tebing Tinggi)” belum  pernah  dilakukan.  Dengan  kata lain,  belum  ada  judul  maupun  subtansi permasalahan  yang  sama  dengan  penelitian sebelumnya.  Dengan  demikian,  penelitian  ini tidak  terdapat  penelitian  yang  sama,  sehingga penelitian ini murni hasil pemikiran dari penulis dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara akademis.

## A.  Dampak  Kelebihan  Kapasitas  Daya
Tampung  Warga  Binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi
1.  Sejarah Singkat Lembaga
Pemasyarakatah  Kelas  II  B  Tebing
Tinggi
Sistem  Pemasyarakatan  adalah  suatu tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan  kwalitas  WBP  agar  menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  masyarakat  serta  dapat berperan  aktif  dalam  pembangunan  dan  dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Gedung Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebing Tinggi  adalah  peninggalan  Zaman  Belanda yang  yang  dibangun  pada  tahun  1928 merupakan perwujudan dari sistem pemasyarakatan berbeda jauh dengan sebelumnya  yang  menganut  sistem  penjeraan bagi  narapidana.  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Tebing  Tinggi  sampai  sekarang  telah berbenah diri dan melakukan banyak perubahan fisik maupun non fisik.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan  KLas  IIB Tebing Tinggi  relatif baik, terdiri dari - Bangunan Gedung Kantor :
1 Unit - Pos Utama :
1 Unit - Pos Atas :
4 Unit - Pos Blok :
3 Unit - Blok Lingkungan :
6 Unit - Ruang Kunjungan :
1 Unit - Ruang Poliklinik :
1 Unit - Ruangan Dapur :
1 Unit - Ruangan Bengkel Kerja :
1 Unit - Bangunan Masjid :
1 Unit - Bangunan Gereja :
1 Unit - Bangunan Wihara : 1 Unit - Bangunan Aula :
1 Unit - Bangunan Tower Air :
5  Unit  -  Bangunan  Bak  Penampungan Air: 5 Unit
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Tebing  Tinggi  berkedudukan  di  Jl.Pusara Pejuang No.03 Kelurahan Rambung
Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kota  Kota  Tebing
Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah bertugas melaksanakan  pemasyarakatan  Narapidana/ Anak didik . Sedangkan fungsi nya adalah
1. Melakukan  pembinaan  Narapidana/  Anak didik
2. Memberikan bimbingan sosisal/
kerohanian Narapidana
3. Melakukan  pemeliharaan  keamanan  dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
4. Melakukan urusan tata usaha.
5. Memberikan  bimbingan,  mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja Menurut Kasubsi Registrasi dan
Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Zico
Lukita  Amd. IP., SH.,  MH mengatakan  adapun
Kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan,
Kapasitasideal  penghuni  451  orang,  faktual dihuni oleh 1554 orang. 11
Administrasi  dan  Perawatan  Tahanan Tugas adalah
1.  Melakukan pencatatan dan membuat statistik  serta  dokumentasi  sidik  jari narapidana
2.  Melaksanakan  persiapan  dan  administrasi penerimaan tahanan, perpanjangan penahanan,  penjemputan  tahanan  dan pemindahan narapidana
3.   Melakukan  perawatan  tahanan  berupa pelaksanaan  pengolahan  dan  pembagian bahan  makanan  dan  pelayanan  kesehatan / pengelolaan klinik kesehatan
4.   Mengelola  administrasi  dan  kelengkapan berkas  tahanan  dalam  upaya  pemenuhan hak-hak WBP seperti remisi, PB, CB,CMB, CMK, izin berobat.
5.   Mengelola pelayanan kunjungan
Bimbingan Kegiatan Kerja yakni bertugas
a.  Melaksanakan  kegiatan  pemanduan /bimbingan  bakat  dan  keterampilan berdasarkan  data  dan  informasi  yang diterima sebagai usaha mengembangkan bakat dan menyalurkan keterampilan para tahanan/narapidana
b.   Mengadministrasikan  dan  mengelola hasil kerja keterampilan tahanan/ narapidana serta usaha penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11 Wawancara  dengan Kasubsi  Registrasi
dan  Bimkemas Lapas  Kelas  II  B  Tebing  Tinggi  Zico
Lukita Amd. IP., SH., MH

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2. Upaya  Preventif  dan  Represif  Dampak
Kelebihan  Warga  Binaan  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Tebing Tinggi
Upaya  preventif  maupun  represif  dari pihak  petugas  Lapas  Kelas  II  B  Tebing  Tinggi terhadap  pengulangan  tindak  pidana  di  dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan kapasitas Lapas 1.  Upaya Preventif Upaya  preventif  merupakan  upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan  yang  tidak  diinginkan.  Dalam  rangka menanggulangi  terjadinya  pelanggaran  baik yang  bersifat  ringan  sampai  dengan  berat maupun  tergolong  tindak  pidana,  pihak  KPLP (Kepala
Pengamanan
Lembaga
Pemasyarakatan)  Lapas  Kelas  II  B  Tebing Tinggi  telah  melaksanakan  beberapa  upaya preventif  diantaranya:    Wawancara  dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II  B  Tebing  Tinggi  Zico  Lukita  Amd.  IP.,  SH., MH a.  Lebih  melakukan  pendekatan  terhadap warga  binaan  di  dalam  wisma.  Untuk mengetahui  kondisi  warga  binaan  yang terjadi  di  dalam  blok  dan  kamar,  penting dilakukannya  pendekatan  kepada  masing- masing  individu  warga  binaan  sehingga petugas  mendapatkan  informasi  mengenai kondisi  warga  binaan  di  masing-masing blok  dan  kamar  selain  itu  juga  untuk menjalin  komunikasi  yang  baik  antara petugas dengan warga binaan.
b.  Melakukan  penggeledahan  secara  rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui  ada  maupun  tidaknya  barang- barang  terlarang  yang  dimiliki  oleh  warga
binaan dilaksanakanlah upaya penggeledahan pada masing-masing
kamar  secara  rutin  tanpa  sepengetahuan dari  warga  binaan  agar  warga  binaan tersebut tidak sempat untuk
menyembunyikan barang-barang yang terlarang.
c.  Sering  melakukan  kontrol  ke  blok-blok warga  binaan.  Tindakan  ini  dilakukan dengan  cara  mendatangi  masing-masing blok  dalam  kurun  waktu  tertentu  untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.
Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:
a. Tidak semua wisma dapat diisi pengamanan  Jumlah  regu  pengaman tidak  ideal  untuk  mengisi  seluruh  wisma yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas,  sehingga  regu  pengaman  tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. b. Pengawasan kurang maksimal
diakibatkan  oleh  kurangnya  pegawai Jumlah  pegawai  yang  dimiliki  lapas  saat ini  masih  kurang  terutama  untuk  regu pengamanan,  hal  ini  bergantung  pada penerimaan  pegawai  tiap  tahun.  Jumlah pegawai baru yang datang tiap tahunnya memang  sedikit  dibandingkan  jumlah penghuni lapas yang masuk tiap tahunnya.
c. Seringnya  timbul  gangguan  keamanan akibat  kecenderungan  timbul  gesekan antar  warga  binaan  Dengan  keadaan kelebihan
kapasitas
terjadi kecenderungan  bahwa  semakin  banyak penghuni  yang  menempati  satu  ruangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maka gesekan antar warga binaan dalam satu  ruangan  tersebut  rentan  terjadi,  hal ini  berujung  pada  terjadinya  gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya.
Permasalahan  tersebut  berakar  dari tidak idealnya jumlah petugas pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, kira-kira
perbandingan  jumlah  petugas  pengamanan dibandingkan  dengan  jumlah  penghuni  lapas saat ini
adalah 1:200. Seharusnya perbandingan yang ideal yakni 1:15. Sedangkan  rata-rata  pertambahan  pegawai yang  masuk  tiap  penerimaan  per  tahunnya yakni  8  orang  Pihak  KPLP  dengan  petugas pengamanan  melaksanakan  tugasnya  dengan membentuk  4  regu,  1  regu  diisi  oleh  12  orang yang  mengisi  beberapa  pos  yakni  pos  atas berisi  4  pos  yang  masing-masing  pos  berisi  1 orang,  pintu  portir  diisi  oleh  2  orang,  pos lingkungan  barat  diisi  oleh  1  orang,  pos lingkungan timur diisi oleh 1 orang, sedangkan 4 orang lainnya mengawasi 14 blok yang berisi lebih dari 900 warga binaan.
2.  Upaya Represif Upaya  represif  adalah  suatu  upaya
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan  menyebabkan  pengawasan yang  dilakukan  petugas  pengamanan  menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif  demi  menekan  jumlah  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pihak  warga  binaan. Upaya  represif  yang  selama  ini  dilakukan  oleh
pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:
a. Melaksanakan  prosedur  keamanan  dan ketertiban  lembaga  pemasyarakatan  sesuai yang  dimanatkan  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  6  Tahun  2013.  Pelaksanaan  yang dilakukan  yakni  terkait  hak  dan  kewajiban warga  binaan,  penjatuhan  hukuman  disiplin sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang dilakukan.
b. Jika  terjadi  perkelahian  ringan,  maka  akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan  oleh  petugas  keamanan  yang bertugas.  Pada  kasus  perkelahian  ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan  dan  penyelesaiaannya  juga cenderung  cepat  sehingga  tidak  diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan  maka  akan  diberikan  hukuman disiplin  tingkat  berat  menurut  pasal  9  ayat  4 huruf  a  dan  b  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013. Sesuai  pasal  9  ayat  4  huruf  a  dan  b Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013,  Hukuman Disiplin  tingkat  berat  meliputi:  memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam)  hari;  dan  tidak  mendapatkan  hak remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti bersyarat,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas, dan  pembebasan  bersyarat  dalam  tahun berjalan dan dicatat dalam register F d. Demi  segi  keamanan  pihak  yang  terlibat pelanggaran  yang  berat  maupun  tergolong tindak  pidana  maka  pihak  tersebut  akan
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipindahkan  ke  lembaga  pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan,  pemindahan  juga  dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.
Para  warga  binaan  yang  melakukan pelanggaran  berat  maupun  tergolong  tindak pidana  akan  dipindahkan  ke  lembaga pemasyarakatan  lain  dengan  tujuan  yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan  karena  sudah  pasti  terdapat konflik  dengan  berbagai  kalangan  warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus  jaringan  provokasi  antara  warga binaan  sehingga  dapat  menghindari  aksi solidaritas  dari  beberapa  warga  binaan  yang merupakan  sahabat  atau  pendukung  dari warga  binaan  yang  melakukan  tindakan tersebut.
Sementara  itu,  kongres  yang  di selenggarakan  di  Salvador,  Brasil  tahun  2020 membahas mengenai over kapasitas dan salah satu  rekomendasi  dari  kongres  tersebut meninjau  bantuan  hukum  terhadap  tersangka untuk  memperkuat  penegakkan  keadilan  dan petahanan  publik  tanpa  perlu  penahanan dalam proses pra ajudifikasi 12 .
Ekonomi  yang  amat  sangat  kacau terjadi,  kondisi  politik  yang  tidak  beraturan adalah  dampak  dari  efek  domina  dari  virus corona  yang  sedang  terjadi.Tak  terkecuali  di Indonesia,  semenjak  pemerintah  menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sebagai  salah  satu  opsi  untuk  menanggulangi
12 Lampiran  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang  Grand  Design  Penanganan Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan  Negara  Dan Lembaga Pemasyarakatan, Hal. 36
dan  mengurangi  dampak  dari  virus  corona ini.Desakan  pemerintah  untuk  mengambil segera  mengambil  langkah  strategis  guna memberikan  perlindungan  terhadap  rakyat Indonesia  pada  umumnya  dan  tenega  medis pada  khususnya  dari  ganasnya  pandemi Corona Virus atau covid-19 terus
bergulir.Sampai  saat  ini,  pemerintah  terus bekerja  keras  dalam  memberikan  jaminan perlindungan  kesehatan  dari  pandemi  Corona Virus  atau  covid-19.  Dalam  rangka  memberi jamina  tersebut,  salah  satu  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  menekan  laju penularan  Corona  Virus  atau  covid-19  yaitu mengeluarkan  kebijakan  berupa  pemberian asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi  narapidana dan  anak  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.
Kebijakan  tersebut  diambil  dengan pertimbangan  yang  matangbahwa  hampir semua  lembaga  pemasyaarakatan  dan  rumah tahanan  di  tanah  air  kelebihan  kapasitas, sehingga  rentan  dengan  ancaman  pandemi Corona Virus atau covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.Kebijakan pembebasan narapidana dalam  upaya  menekan  laju  penyebaran  virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia  melalui Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Hal  tersebut  didasar  atas kekhawatiran  pemerintah  akan  penyebaran virus corona di dalam lapas.
Overcrowded  atau  kelebihan kapasitas dalam  lapas  memperlihatkan  kekhawatiran tersebut  bukan  hal  main-main.Jumlah  lapas dan  rutan  yang  terdapat  di  seluruh  Indonesia mencapai  528  dengan  kapasitas  sebanyak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
130.512  orang.Sedangkan  jumlah  penghuni lapas  mencapai  269.846  orang.  Hal  tersebut mengakibatkan  overcrowded  hingga  107%. Bahkan  Occupancy  rate  23  negara  di  benua Asia  pada  tahun  2014-2017  menunjukkan bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari delapan  negara  yang  mengalami  extreme overcrowding  bersama-sama  dengan  negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina. Namun, kebijakan tersebut  justru  menuai  kontriversi  di  kalanga akdemisi maupun masyarakat.Bagaimana tidak,  kebijakan  tersebut  dianggap  dapat menimbulkan  kerawanan  keamanan  ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap  merupakan  akal-akalan  pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi.
Pasalnya  sudah  hampir  empat  kali dalam  kurun  waktu  2015-2019  pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun  2012  yang  mana  peraturan  pemerintah tersebut  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 12 tahun1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga  program  pemberian  asimilasi  kepada narapidana  dianggap  memanfaatkan  situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi  corona  virus  atau  covid-19.  Namun, akhirnya  ditegaskan  oleh  pemerintah  bahwa program  asimilasi  dan  integrasi  tersebut  tidak berlaku  bagi  pelaku  kejahatan  tindak  pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana  Peraturan Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  mengatur  pengetatan remisi.
Wakil  Menteri  Hukum  dan  HAM  Eddy O.S.  Hiariej  mengatakan  kebijakan  asimilasi
dapat  menurunkan  persoalan overcrowded di lapas.  Selain  itu,  di  masa  pandemi  Corona, kebijakan  asimilasi  tersebut  dilakukan  agar narapidana dapat berjaga jarak. 13
"Pada  awal  terjadi  Covid-19  kurang lebih ada 30.000 narapidana yang 'dirumahkan' melalui  proses  Asimilasi maupun  Pembebasan Bersyarat dan ini adalah kebijakan yang reasonable dan
dapat dipertanggungjawabkan,"  ujar  Eddy,  dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021). 14
Saat ini terdapat 268.394 warga binaan pemasyarakatan  (WBP)  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia,  termasuk  di  dalamnya narapidana,  tahanan,  dan  Anak,  padahal kapasitas  yang  tersedia  hanya  bagi  132.107 WBP.  Hal ini menjadi  topik  dalam  dalam High- Level  Panel  Discussion:  Covid-19,  Prison Overcrowding, and Their Impact on Indonesia's Prison  System yang  diselenggarakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  bekerja sama  dengan United  Nations  Office  on  Drugs and Crime (UNODC ).
Mengenai  kondisi overcrowding ,  Eddy menegaskan  bahwa  lapas  hanya  bersifat menerima  putusan  pengadilan  dan  tidak  dapat melakukan  intervensi  dalam  sistem  peradilan pidana.  Menurutnya  mengatasi overcrowding atau  penuhnya  kapasitas  lapas  tidak  cukup dengan  membangun  lapas  namun  lebih merujuk  pada  perubahan  paradigma  hukum pidana yang dianut aparat penegak hukum.Terlebih  mayoritas  penghuni  terjerat kasus narkotika.
Sementara itu Direktur Jenderal
13 https://news.detik.com/berita/d- 5671437/wamenkumham-asimilasi-saat-pandemi- turunkan-angka-overkapasitas-di-lapas
14 ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga,
mengungkapkan saat ini 50,9% penghuni lapas dan rumah tahanan negara (rutan) berasal dari tindak pidana narkotika dengan rincian tahanan sebanyak  24.808  orang,  masa  pidana  kurang dari  lima  tahun  sebanyak  25.590  orang,  masa pidana  antara  lima  sampai  dengan  9  tahun sebanyak  73.023,  dan  masa  pidana  lebih  dari 10 tahun sebanyak 13.234.
Sebenarnya  hukum  di  kita  ini  apakah harus pemenjaraan?Atau juga berbicara kesehatan?Mengapa ada pertanyaan demikian karena  dominasi  penghuni  di  lapas/rutan adalah  narkotika.Kasus  narkotika lebih  kepada pemenjaraan  yang  dilaksanakan  pada  saat  ini dan yang lalu," ujar Reynhard 15 .
Kondisi tersebut menyebabkan overcrowded di lapas/rutan yang menyebabkan berbagai pemasalahan. Menurutnya kondisi overcrowded juga
meningkatkan kerentanan  penularan  penyakit,  khususnya COVID-19.  Ia  mengungkapkan  hingga  saat  ini terdapat  9.356  kasus  terkonfirmasi,  dengan 7.419 di antaranya sembuh.
"Penularan tidak dapat dihindari meskipun  banyak  upaya  yang  kita  lakukan seperti  larangan  kunjungan  secara  langsung, namun  ada  potensi  dari  petugas  yang  pulang ke  rumah  dan  kondisi  di  dalam  berhimpit- himpitan.  Namun,  meskipun  banyak  yang terpapar sebagian besar dapat sembuh dengan adanya  koordinasi  dengan  dinas  Kesehatan, penerapan  protokol  kesehatan,  rujukan  ke rumah  sakit  bahkan  pemisahan  blok,"  kata Reynhard.
15 https://news.detik.com/berita/d- 5671437/wamenkumham-asimilasi-saat-pandemi- turunkan-angka-overkapasitas-di-lapas
Kebijakan pemberian hak Asimilasi dan Integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor 10  Tahun  2020,  Permenkumham  Nomor  32 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi  dan  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Penanggulangan Covid-19 berkontribusi menurunkan tingkat overcrowded .
"Ada  syarat-syarat  tertentu  seperti telah  melewati  ½  masa  pidana  dan  dalam Permenkumham  terbaru  lebih  rigid  lagi  seperti pengecualian  bagi  tindak  pidana  terkait  PP 99/2012,  pembunuhan,  pencurian  dengan kekerasan, kesusilaan dan kesusilaan terhadap anak  sebagai  korban.  Lebih  dirinci  dari  aturan sebelumnya  agar  pengulangan  tindak  pidana tidak terjadi lagi," ujar Reynhard.
Sementara itu, UNODC Country Manager  and  Liaison  to  ASEAN,  Collie  F Brown,  mengungkapkan  bahwa  secara  global pandemi  COVID-19  telah  mempengaruhi  11 juta  tahanan  di  seluruh  dunia.  Bahkan diperkirakan lebih dari 527 ribu tahanan di 122 negara  telah  terinfeksi  COVID-19  dengan 3.000 kematian di 47 negara.
"Angka ini menunjukkan risiko kesehatan  yang  dihadapi  narapidana  selama pandemi  dimana  seringkali  ruang  terbatas  dan tidak  dapat  menjaga  jarak  serta  menjadi tantangan bagi sistem pemasyarakatan sehingga  dilakukan  pembebasan  sejumlah besar tahanan," ujar Brown. Webinar tersebut juga menghadirkan keynote speaker antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  Suharso  Monoarfa,  Wakil

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Eddy O.S.  Hiariej,  UNODC  Division  for  Operations Director Miwa Kato, UNODC Country Manager and Liaison to ASEAN Collie F. Brown, dengan pembicara  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Reynhard  Silitonga  dan  Direktur  Keamanan
Internasional dan Perlucutan Senjata
Rolliansyah Soemirat.
Sebagai salah satu sub sistem peradilan  pidana,  lembaga  pemasyarakatan (Lapas)  memiliki  peran  dalam  pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan
berbasis pendidikan,
rehabilitasi,  dan  reintegrasi.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  disebutkan  bahwa  sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam
rangka
membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya  pembinaan  yang  dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya  permasalahan  yang  terjadi  di dalam  Lapas.Salah  satu  yang  menjadi  akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung ( over capacity ). Berdasarkan data pada
sistem database pemasyarakatan  tanggal  5 Agustus  2018  jumlah  tahanan  dan  warga binaan  di  seluruh  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas)  dan  Rumah  Tahanan  (Rutan)  di Indonesia  sebanyak  250.444  orang.  Jumlah tersebut  jauh  melebihi   kapasitas  ideal  yang dapat  ditampung  oleh  Lapas  dan  Rutan seluruhnya  yang  hanya  124.696  orang.  Akibat
dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak  pada  buruknya  kondisi  kesehatan dan  suasana  psikologis  warga  binaan  dan tahanan,  mudahnya  terjadi  konflik  antar penghuni  Lapas/Rutan,  pembinaan  menjadi tidak  optimal  dan  tidak  berjalan  sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran  akibat  meningkatnya  konsumsi  air, listrik,  dan  bahan  makanan.  Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan  dan  tahanan  karena  pengawasan  yang tidak  maksimal  akibat  dari  tidak  seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.
Berbagai  kebijakan telah  diambil  untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan  hingga  pembangunan  gedung  baru dengan  tujuan  menambah  daya  tampung Lapas  dan  Rutan.Namun  kebijakan  tersebut tidak  secara  signifikan  mampu  mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan  jumlah  tahanan  dan  warga binaan  yang  masih  jauh  lebih  banyak  akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.
Jika  permasalahan  over  kapasitas tersebut dianalogikan dengan atap yang bocor, berapa  banyak  dan  seberapa  besar  wadah penampungan  yang  harus  disediakan  untuk menampung  air  yang  masuk  kedalam  rumah ketika  hujan  jika lubang  pada  atap  yang  bocor tersebut tidak segera diperbaiki.Hal inilah yang terjadi  di  Pemasyarakatan,  berapa  banyak anggaran  yang  harus  dikeluarkan  oleh  negara untuk  menambah  kapasitas  bangunan  atau membangun  Lapas/Rutan  yang  baru?Atau sampai dimana kemampuan keuangan Kementerian  Hukum  dan  HAM  menyediakan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anggaran bahan makanan tiap tahunnya untuk memenuhi  kebutuhan  warga  binaan  dan tahanan yang terus menerus bertambah?
Penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses s ebelum  masuknya  “orang-orang  bermasalah” tersebut  ke  lembaga  pemasyarakatan  yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan  di  kejaksaan,  sampai  ke  tahap putusan  pengadilan.  Hal  ini  sangat  penting agar  tidak  semua  pelaku  kejahatan  harus masuk  ke  lembaga  pemasyarakatan  padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan  tanpa  harus  dilakukan  hukuman badan berupa pemidanaan.
Upaya  yang  mungkin  lebih  tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice , yaitu
pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan  pidana  yang  lebih  mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain  bisa  juga  dengan  alternatif  hukuman seperti  kerja  sosial  dan  lainnya.  Bagir  Manan, menguraikan  substansi restorative justice yang berisi  prinsip-prinsip:  membangun  partisipasi bersama  antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa atau  tindak  pidana;  menempatkan  pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘ stakeholders ’ yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). 16
16 https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi- over-kapasitas-lapas-rutan
Beberapa upaya telah dilakukan secara  sektoral  dan  parsial  oleh  penegak hukum  diantaranya  Institusi  Kepolisian  melalui surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang
mengupayakan  penyelesaian  tindak  pidana ringan  dengan  menggunakan  jalur  alternatif diluar  pengadilan  melalui  mediasi  penal sebagai penerapan dari konsep ADR.
Namun karena kedudukan surat Kapolri  tersebut  dibawah  Undang-Undang (KUHP  dan  KUHAP)  maka  tidak  jarang  surat Kapolri  tersebut  mentah  dan  tidak  dapat digunakan  karena  dianggap  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi.Kemudian  pada  lembaga  peradilan juga  terdapat  beberapa  yurisprudensi  terkait penerapan restorative justice diantaranya putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1600 K/Pid/2009. Dalam  putusan  tersebut  majelis hakim  menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan  yang  terjadi  karena  adanya tindak  pidana.Kemudian  majelis  hakim  menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu.Mahkamah Agung  mengatakan  perdamaian  yang  terjadi antara  pelapor  dengan  terlapor  mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui.Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.
Kemudian  ada  putusan  Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila  seseorang  melanggar  hukum  adat kemudian  Kepala  dan  Para  Pemuka  Adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan  tidak  dapat  diajukan  lagi  (untuk kedua  kalinya)  sebagai  terdakwa  dalam

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persidangan  di  pengadilan  dengan  dakwaan yang  sama  melanggar  hukum  yang  ada  dan dijatuhkan  pidana  penjara  menurut  ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian  pelimpahan  berkas  perkara  serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Namun  sekali lagi  yurisprudensi  ini  tidak  cukup  kuat  untuk digunakan  karena  indonesia  bukan  negara yang menganut sistem hukum anglo saxon sehingga  hakim  tidak  terikat  dengan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya).
Untuk itu perlu upaya yang lebih serius dalam
menerapkan upaya restorative justice dalam  sistem  peradilan  pidana  sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan over  kapasitas  di  lembaga  permasyarakatan yang  salah  satunya  dengan  melembagakan prinsip-prinsip restorative  justice dalam  bentuk norma  dalam  RUU  KUHP  dan  peraturan perundang-undangan lainnya sehingga seluruh sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  lembaga peradilan  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat untuk menerapkannya. Dengan demikian diharapkan  persoalan  over  kapasitas  di lembaga  pemasyarakatan  dapat  terselesaikan mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan dari  persoalan  tersebut  tidak  sedikit  dan menghabiskan  anggaran  negara  yang  tidak sedikit pula.
D.  Mengatasi  Kelebihan  Daya  Tampung Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Tebing Tinggi 1.  Langkah Pemerintah Mengatasi Kelebihan  Daya  Tampung  Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan instansi  dari  sub  sitem  perasilan  pidana  yang mempunyai  fungsi  yang  sangat  strategis sebagai  pelaksana  program  pembinaan  bagi para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) sebagai  mana  yang  telah  diamanatkan  di dalam  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan”  Warga  Binaan Pemasyarakatan  adalah  Narapidana  dan Anak Didik  Pemasyarakatan”.  Narapidana  adalah terpidana  yang  menjalani  Pidana  hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
(a)    anak  pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan keputusan  pengadialn menjalani  pidana  di dalam Lapas. Anak paling lama 18 Tahun:
(b)  anak  negara  yaitu  adalah  anak  yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan  pada  negara  untuk  dididik  dan ditempatkan  didalpas  anak  paling  lama sampai berumur 18 Tahun
(c)   Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk  di  didik  di Lapas  anak  paling  lama  sampai  berumur 18 Tahun.
Fungsi Lapas ini sesungguhnya sangat berbeda  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu.Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia  telah  terjadi  kepadatan  dimana jumlah  penghuni  lebih  banyak  ketibang  jumlah kapasitas  yang  disediakan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan
yang
ada di Indonesia.Kepadatan  Narapidana  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  terjadi  karena  ada beberapa faktor penyebab. Dalam menjalankan sistem  Pemasyarakatan  dibutuhkan  Lapas yang  berfungsi  sebagai  tempat  Pembiaan  bagi Narapidana.
Narapidana  sendiri  adalah  manusia yang  karena  kesalahannya  telah  melanggar Hukum  dan  oleh  karena  perbuatannya  itulah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hakim  telah  menjatuhkan  hukuman  pada dirinya berupa perampasan hak bergerak yang dimilikinya  dan  dimasukan  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan  Surat  keputusan  Menteri Kehakiman  RI  No.  02-PK.04.10  Tahun  1990 tentang  pola  pembinaan  Narapidana/Tahanan, Lapas  dalam  sistem  Pemasyarakatan  selain sebagai  tempat  pelaksanaan  Pidana  Penjara Lapas juga mempunyai peran untuk melaksanakan  pembaguanan  nasional  dalam meningkatkan  standart  sumber  daya  manusia di  Indonesia,  tujuan  itu  antara  lain  telah dinyatakannya Lapas sebagai tempat pendidikan  dan  tempat  pembanguan  sumber daya manusia.
Lapas sebagai tempat Lembaga pendidikan,  Lapas  mendidik  para  Narapidana agar  nantinya  dapat  menjadi  manusia  yag beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  Berbudi  pekerti  luhur,  mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi  pada  bidang  pekerjaan  yang  di jalaninya.  Sebagai  Lembaga  pembagunan Lapas bertugas sebagai pembentuk Narapidana  agar  nantinya  dapat  menjadi Warga Masyarakat yang produktif, baik selama didalam  Lapas  maupun  nanti  ketika  mereka sudah bebas.Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan  kurang  optimalnya  program pembinaan yang ada di dalam Lapas.Permasalahan  yang  paling  mendasar
adalah  adanya  kelebihan  hunian  atau  Over
Kapasitas yang terjadi di Lembaga
Pemasyarakatan  yang  ada  hampir  di  seluruh Indonesia.Hal  ini  diungkapkan  oleh  mentri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Penanganan  Yasona  H  Laoly, 17 hal  senada juga dikemukakan oleh Dirjen Pemasyarakatan yaitu Sri Puguh Budi Utami.
Berdasarkan penjelasan Yasona, menyebutkan  bahwa  tahun  2019  terdapat 150.548  orang  Narapidana  yang  menhuni Lapas di seluruh Indonesia, sementara kapasitas lapas di seluruh indonesia hanya ada sekitar  120.000  .  Jumlah  tersebut  terlihat bahwa  jumlah  penghuni  Lapas  di  Indonesia sudah melebihi kapasitas yang sudah ditentukan.Satu  kamar  yang  seharusnya  dapat dihuni  3-4  orang  namun  karena  keadaan terdesak terpaksa satu kamar dipaksa menampung 6-8 orang sekaligus, hal ini sangat memprihatinkan  jika  dilihat  melalui  beberapa aspek.Jumlah  yang  berlebihan  tersebut  tentu saja  memberikan  dampak  negatif  bagi  sitem Pembinaan  yang  ada  di  suatu  Lapas.Akhir- akhir  ini  sering  kali  terjadi  kerusuhan  pada beberapa Lembaga Pmasyarakatan di Indonesia.Hal  ini  tidak  terlepas  dari  jumlah Narapidana yang sangat berlebihan yang dapat memicu  pengulangan  tindak  Pidana  yang diakibatkan oleh terhambatnya program pembinaan  yang  ada  didalam  Lapas  baik  itu tindak  pidana  penganiayaan,  pembunuhan, perdagangan  manusia  hingga  penggunaan Narkotika.Dari  data  diatas  jelas  bukan  lagi menjadi  masalah  yang  biasa-biasa  saja melainkan  masalah  over  kapasitas  Lapas tersebut  harus  menjadi  pembahasan  yang sangat serius.
Proses  pembinaan  yang  muaranya adalah  sebagai  tujuan  pemidanaan  yang antara  lain  untuk  mereintegrasikan  para narapidana  tersebut  dapat  kembali  ketengah

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kehidupan bermasyarakat, serta dapat
menjalankan perannya sebagai warga
masyarakat seperti masyarakat pada umumnya.  Maka  sangat  diperlukannya  upaya- upaya  untuk  mengurangi  jumlah  warga  binaan yang  ada  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan seperti  memberikan  pembebasan  bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat, pemberian Cuti Menjelang Bebas dan pemberian Asimilasi
yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995tentang pemasyarakatan.
Oleh  karena  itu,  mengaitkan  masalah hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan  harus  dikembalikan  konsep rasionalitas mekanisme
upaya penanggulangan  kejahatan.Fokus  dari  upaya penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya  pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan.
Permasalahan  yang  timbul  akibat  dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan  antara  lain:  “Pembinaan/ proses  rehabilitasi  narapidana  tidak  berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan,
memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan  konflik  antar  penghuni,  rentan  terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi,  memburuknya  kondisi  kesehatan narapidana,  dan  terjadi  pemborosan  anggaran Negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian.” 18 Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi
18 Kementerian
Pemberdayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan),  diakses  pada  tanggal  21  Mei  2015. http://www.menpan.go.id.
pemasyarakatan  saat  ini.Kondisi  kelebihan daya  tampung  lembaga  pemasyarakatan, berakibat  pada  keterbatasan  atau  bahkan kekurangan  berbagai  fasilitas  umum  maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga  pemasyarakatan.Dewasa  ini  upaya mengurangi  kepadatan  narapidana  dalam lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah menambah  jumlah  gedung  atau  lembaga pemasyarakatan  baru  dan  pemberian  hak narapidana  dengan  mempercepat  reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Menyikapi  kondisi  tersebut  pemerintah telah  mengambil  beberapa  kebijakan  seperti perbaikan  bangunan  atau  rehabilitasi  hingga pembuatan  gedung  baru  untuk  menambah daya  tampung.Kondisi  demikian  merupakan permasalahan  serius  yang  harus  segera terselesaikan. Seperti yang disampaikan Woolf, “dalam  mengelola  lapas  perlu  memperhatikan faktor yang memperburuk kondisi dalam lapas, diantaranya:  kepadatan  penjara  yang  extreme; kelebihan  penghuni;  keadaan  penjara  yang buruk;  kerusuhan  diantara  para  tahanan  dan lainnya.” 19 Kondisi  tersebut  diperburuk  dengan terjadinya  bencana  non  alam  Corona  Virus Disiase  2019  (Covid-19)  yang  telah  menyebar dan  menimbulkan  jumlah  korban  dan  kerugian harta  beda  yang  semakin meluas  dan  masif  di Indonesia.3  Pemerintah  melalui  Kementerian Hukum  dan  Ham  dalam  melakukan  upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan telah mengeluarkan
19 Rissang Achmad Putra Perkasa,
“Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 4, no. 1 ( April, 2020) Hlm. 110
“Permenkumham  No.10  Tahun  2020  Tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM  No.19.PK.01.04  Tahun  2020  tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid- 19”.  Menurut  Yunaedi selaku  Direktur  Pembinaan  Narapidana  dan Latihan  Kerja Produksi  Ditjen  Pemasyarakatan Kemenkumham, dikeluarkannya kebijakan tersebut  dapat  menghemat  anggaran  negara untuk kebutuhan warga
binaan pemasyarakatan  (WBP)  hingga  mencapai angka Rp 341 Milyar.
Penghitungan tersebut merupakan hasil  penghitungan  dari  270  hari,  terhitung sejak  April  Hingga  Desember  2020  yang dikalikan  dengan  biaya  hidup  tiap  narapidana per  hari,  termasuk  makan,  kesehatan  dan pembinaan  sebesar  32.  269.4  Kepadatan narapidana  tersebut  menimbulkan  lembaga pemasyarakatan  menjadi  tempat  yang  sangat rentan  terjadinya  penularan  virus  Covid-19 secara  masif  dan  cepat,  jika  salah  satu  dari penghuni lapas terkena virus tersebut.
Mengingat para petugas pemasyarakatan  tidak  tinggal  di  dalam  lapas, melainkan  di  luar  kompleks  lapas  yang  sudah barang  tentu  berinteraksi  dengan  masyarakat sekitarnya.Ditambah  lagi  pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  untuk  menerapkan physical distancing, atas dasar itu maka sangat urgent  untuk  mengambil  tindakan  untuk mencegah  dan  menghalau  penyebaran  Covid- 19 di dalam lembaga pemasyarakatan.
Penelitian  yang  membahas  kajian  yang  sama
dengan  penelitian  ini  sudah  pernah  dikaji  oleh Safaruddin  Harefa  pada  tahun  2018  dalam tulisannya  yang  berjudul  Kebijakan  Kriminal Dalam  Menanggulangi  Kelebihan  Kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan. 20 Penelitian tersebut menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi  kepadatan  lapas,  kebijakan lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan  kapasitas  yang  dilengkapi  dengan formulasi  pidana  dan  pemidanaan  untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas.penelitian  ini  tidak  menguraikan  secara rinci mengenai kajian teori tujuan dan pedoman pemidanaan dalam mengurangi over kapasitas yang terlihat dari solusi yang ditawarkan dalam kesimpulan  yaitu  melakukan  revisi  KUHP  dan merubah  pandangan  hakim  yang  cenderung menjatuhkan  pidana  Penjara  dan  menambah Lapas di Indonesia.
Berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan, Namun  kebijakan  ini  masih  perlu  dievaluasi dalam  pelaksanaanya.Mengingat  Narapidana yang dilepaskan melalui asimilasi dan integrasi hingga  hari  saat  ini  setidaknya  sudah  ada  106 narapidana  yang  kembali  berulah  dengan persebaran  paling  banyak  di  Jawa  Tengah, Jawa  Barat  dan  Sumatera  Utara. 21 Untuk  itu, penting  rasanya  untuk  membahas  mengenai Strategi  Antisipasi  Over  Kapasitas  Lapas
Refleksi atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dengan harapan
20 Safaruddin Harefa, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2, (November 2020), Hlm. 294.
21 Cnnindonesia.com. “106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan”, Diakses 15 Mei 2020

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mampu mencegah terjadinya Over Kapasitas di Lembaga  Pemasyarakatan  di masa  yang  akan datang.
Pengeluaran dan
pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara.  Cara  yang  pertama  yaitu  melalui asimilasi, ketentuan seorang narapidana mendapatkan asimilasi yaitu “2/3 (dua per tiga) masa  pidananya  jatuh  sampai  dengan  tanggal 31  Desember  2020.  Bagi  Anak  yaitu  ½ (setengah)  masa  pidananya  jatuh  sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP  99  Tahun  2012,  yang  tidak  sedang menjalani  subsidaer  dan  bukan  warga  negara asing,  asimilasi  dilaksanakan  di  rumah,  Surat keputusan  asimilasi  diterbitkan  oleh  Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan”.
Cara yang kedua yaitu melalui integrasi,  adapun  ketentuan  Narapidana  untuk mendapatkan  integrasi  yaitu  “telah  menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait  dengan  PP  nomor  99  tahun  2012,  yang tidak  sedang  menjalani  subsidaer  dan  bukan warga  negara  asing,  Usulan  dilakukan  melalui system database pemasyarakatan, Surat keputusan  integrasi  diterbitkan  oleh  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan”.  Melalui  dua  cara inilah,  sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam Kebijakan  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19 di  Lapas,  seorang  Narapidana  dan  anak  bisa dikeluarkan  dan  dibebaskan,  namun  tatap mendapatkan Pembimbingan dan pengawasan asimilasi  dan integrasi  dilaksanakan  oleh  Balai Pemasyarakatan.

## II. PENUTUP
A.  KESIMPULAN
1.  Banyaknya peningkatan terjadinya perbuatan  tindak  Pidana  tersebut diatas,  tampak  juga  beberapa  faktor yang  dapat  mendorong  terjadinya peningkatan  jumlah  Narapidana  ynga masuk kedalam Lapas yang menimbulkan  over  kapasitas  didalam Lapas. Faktor yang
dapat mempengaruhi  peningkatan  jumlah Narapidana  yang  masuk  kedalam Lapas  bisa  juga  dari  segi  hukum. Hukum  yang  dimakssud  disini  adalah hukum  pidana  materil  maupun  formil serta  hukum  pelaksana  pidana  yang yang terlalu berorientasi untuk dimasukan  kedalam  Lapas  sehingga seluruh  tindak  pidana  yang  dilakukan seseorang baik pidana ringan maupun berat akan dimasukkan kedalam Lapas.
2.  Dampak kelebihan kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan sebagai faktor
kriminogenik  yakni  berdampak  pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut  mengakibatkan  sulitnya  para warga  binaan  pemasyarakatan  untuk beristirahat  dan  beraktifitas  sehingga mengakibatkan  terganggunya  hak-hak warga binaan. Juga pada sisi kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatanseharusnya  memiliki hak  untuk  mendapatan  pemeriksaan kesehatan  namun  dikarenakan  jumlah tenaga  medis  yang  tidak  sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan  maka  hak  tersebut menjadi  tidak  terlaksana,  kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
narapidana yang menyampaikan
keluhan,  serta  kemungkinan  untuk mendapatkan  air  bersih  pun  menjadi terganggu  karena  banyaknya  warga binaan  pemasyarakatan.  Upaya  yang dilakukan  dalam  menangani  dampak dari  kelebihan  kapasitas  yakni  yang jelas  pada  intinya  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  B  Tebing
Tinggi mempercepat  pembinaan  yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Asimilasi  dan Pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Dan pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan
Pemerintah  Daerah  untuk  meminta penambahan  sarana  seperti  kamar dan  penambahan  gedung  baru.  Serta pihak  dari  Lapas  membuat  program untuk  ke  Lapas  Terbuka  dimana narapidana  yang  telah  mengajukan pembebasan bersyarat dan narapidana  yang  sedang  direhabilitasi dan  mengikuti  program  rehabilitasi, apabila  telah  selesai  melaksanakan rehabilitasi  dan  surat  SKnya  turun, maka  pihak  Lapas  akan  mengirim narapidana tersebut ke Lapas Terbuka.

## B.  SARAN
1.  Adanya  strategi  kebijakan  di  lembaga
pemasyarakatan untuk membantu rehabilitasi narapidana untuk menyiapkan proses resosialisasi dengan mengupayakan kegiatan-
kegiatan  positif  yang  dapat membantu narapidana  tersebut.  Adanya  upaya memperkuat program pembinaan mempercepat  reintegrasi  narapidana untuk mengurangi kepadatan narapidana di lembaga
pemasyarakatan  dengan  melahirkan kebijakan  yang  fleksibel  sehingga permasalahan  kepadatan  narapidana akan  teratasi  dengan  pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan pekerjaan yang baik. 2.  Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai
Lembaga  Pemasyarakatan  terutama petugas  pengamanan  agar  berimbang dengan  jumlah  penghuni  Lapas  untuk meningkatkan  pengawasan  terhadap warga  binaan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  serta  pembangunan gedung yang baru dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

## А. BUKU
Abdul  Kholiq,  Barda  Nawawi  Arief,  Eko Soponyono, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah  Gagasan  dan  Reorientasi Terhadap  Kebijakan  Formulasi  Jenis Sanksi  Hukum  Pidana  di  Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume. 11, no. 1, (Maret 2015).
Achmad Putra Perkasa, Riss ang, “Optimalisasi Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya Mengurangi  Overcapacity  Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Wajah
Hukum, Volume 4 no 1, (April 2020)
Angkasa,  “Over  Capacity  Narapidana  di
Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab,  Implikasi  Negatif,  serta
Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Jurnal

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dinamika  Hukum,  Volume  10,  no.  3, (September 2010
Adrianus  Meliala  (Теаm  Leader),  dkk,
Restorative  Justice  System. Sisten
Pemblnaan  Рага  Narapidana  Untuk
Pencegahan Resedivisme. Artikel,
disajikan  dalam  kerangka  kerjasama antara  tim  penulis  (Dept.  Kriminologi
FISIP UI) dengan Australian Agency for lnternational  Development,  Jakarta, Juni 2005.
Bambang  Pumomo,  1996. Penelitian  Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika
Darwinsyah  Minin  dan  Oloan  Sitorus,  2003. Cara Penyelesaian  Karya  /lmiah  di Bidang Hukum. Panduan Dasar Menentukan Skripsi, Tesis dan Desertasi,  Cetakan  Perdana  РТ.  Mitra Kebliakan Taman lndonesia, Yogyakarta.
Departemen  Kehakiman  Republik  lndonesia, 1990. Ро/а  Pemblnaan  Narapidanal Tahanan, Cetakan 1, Jakarta,
Hauter  Rudi  dan  Djoyosukantor  Agung,  2003. Pemilihan Langsung Кера/а Daerah : Transformasi Menuju Demokrasi
Local. Asosiasi  DPRD  Kota  Seluruh lndonesia, Jakarta Hikam As. Muhammad, 1999. Politik Kewarganegaraan, Erlangga,  Jakarta Howard Zehr dalam Restorative Justice, Prinsip Dasar dan Pelaksanaannya lmplementation, I Core Principles and Values,
www.nicic.org.
Karta  Negara  Satochid,  1971. Hukum  Pidana Bagian 11. Balai Lektur Mahasiswa Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Efendi,  1989.
Metode dan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian Survai. Edisi
Revisi LPЗes, Jakarta.
Masruchin Ruba, 1997. Mengenal dan Pemblnaan di lndonesia, Malang : PenerЬit Citra Malang
М. Harvey Brenner, 1986. Pengaruh Ekonomi
Terhadap Peri/aku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Ekonomi, Jakarta : CV. Rajawali.
Peter  J.  Burns,  1999. The  Leiden  Legacy Concepts  of  Law  in  lndonesia Satu Kelompok Kerja РВВ mengenai Keadilan  Restoratif,  diam bll  dari  Топу Marshall, yang dikutip dalam Restorative Justice of Practiviple 17,
www.nicic.org
Sholehuddin,  2003. Sistem  Sanksi  Dalam
Hukum Pidana.
Soerjono Soekanto, 1983. ВвЬвrара Pвrmasa/ahan Hukum Dalam Rangka  Pembangunan  di  lndonesia, Jakarta : PenerЬit Universitas lndonesia.
Sugandhi  R,  1980. Кitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Usaha Nasional
Surabaya
Sumijo, 1980. Hukum Pidana 11 Bagian Satu. Universitas lslam Nusantara, Bandung
Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman RepuЬ\ik lndonesia,  1985  No.  :  M.01-  PR.07.03 tanggal  26  Februari  1985  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Utrecht, Е. 1962. Hukum Pidana 11, Bandung : PenerЬit Universitas lslam Bandung

## В. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan Undang-Undang  No. 8  tahun  197  4  tentang Pembinaan Pegawai NegeriSipil