Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama

## INFO PENULIS
Tammam Sholahudin Universitas Muhammadiyah Surakarta g000220255@student.ums.ac.id
Muh. Nur Rochim Maksum Universitas Muhammadiyah Surakarta mnr127@ums.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Sholahudin,  T.,  &  Maksum,  M.  N.  R.  (2024).  Analisis  Dampak  Sosial  dan  Ekonomi  dari  Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 672-682.

## Abstrak
Pemberian  konsesi  tambang  oleh  pemerintah  kepada  ormas  keagamaan,  khususnya Nahdlatul  Ulama  (NU),  efektif  mulai  30  Mei  2024,  memunculkan  berbagai  implikasi sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan konsesi tambang terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai agama dan keberlanjutan lingkungan. Dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  studi  literatur,  penelitian  ini  akan  menilai bagaimana konsesi tambang mempengaruhi relasi kelas sosial, kemungkinan eksploitasi tenaga  kerja,  serta  dampak  lingkungan  yang  mungkin  timbul.  Teori  Marxisme digunakan untuk memahami potensi konflik kelas yang mungkin terjadi antara pemilik tambang  dan  pekerja,  sedangkan  teori  hegemoni  kultural  Gramsci  akan  membantu menjelaskan  bagaimana  dominasi  budaya  dapat  mempengaruhi  persepsi  masyarakat terhadap kegiatan tambang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk NU dan pihak terkait dalam memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan  dengan  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  terhadap  lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keselarasan dengan nilai-nilai agama yang dianut.
Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Tambang, Marxisme, Struktur Sosial dan Ekonomi.

## Abstract
The  grant  of  mining  concessions  by  the  government  to  religious  organizations, specifically  Nahdlatul  Ulama  (NU),  became  effective  starting  May  30,  2024,  raising various social and economic implications. This study aims to analyze the impact of the mining  concession  policy on  the  social  and  economic  structure  of  communities  and  to evaluate  the  consistency  of  this  policy  with  religious  values  and  environmental sustainability. Using a qualitative approach through literature review, this research will assess how mining concessions affect social class relations, the potential exploitation of labor,  and  the  environmental  consequences  that  may  arise.  Marxist  theory  will  be employed  to  understand  potential  class  conflicts  between  mine  owners  and  workers, while Gramsci's theory of cultural hegemony will help explain how cultural dominance might influence public perception of mining activities. This study is expected to provide useful  recommendations  for  NU  and  related  stakeholders  to  ensure  that  mining activities  are  conducted  with  consideration  for  long-term  environmental  impacts, community welfare, and alignment with the religious values upheld.
Key Words: Nahdlatul Ulama, Mining, Marxism, Social and Economic Structure.

## A. Pendahuluan
Pemerintah  secara  resmi  memberikan  izin  kepada  organisasi  kemasyarakatan  (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan ini mulai  berlaku  efektif pada  tanggal  30  Mei  2024,  sesuai  dengan penetapan  oleh  Presiden  Joko Widodo  (Jokowi)  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (REPUBLIK  INDONESIA,  2024).  Melalui  peraturan  ini, Jokowi memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.
Menurut  Pranadji,  organisasi  masyarakat  (Ormas)  merupakan  bentuk  pengorganisasian masyarakat  sipil  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  demokrasi,  kemitraan,  swadaya,  dan partisipasi  publik.  Ormas  berfungsi  sebagai  wadah  untuk  menyalurkan  kepedulian  sosial  dan politik masyarakat terhadap berbagai isu publik. Kegiatan Ormas sering berkisar pada masalah- masalah  seperti  kemiskinan,  hak-hak  sipil  dan  politik,  ketimpangan  ekonomi,  kerusakan lingkungan,  rendahnya  kualitas  pendidikan,  dan  konflik  sosial.  Isu-isu  tersebut  menjadi  fokus utama yang secara rutin ditangani oleh Ormas (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022).
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Ormas  adalah  organisasi  yang  didirikan dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan  demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Republik Indonesia, 2019).
Sederhananya,  Ormas  adalah  payung  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  (KEMENKUMHAM, 2016)  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjaga,  memelihara,  dan  memperkuat  fondasi  persatuan dan  kesatuan  bangsa,  organisasi  masyarakat  yang  baik  adalah  yang  aktif  terlibat  dalam mewujudkan tujuan negara (Arroisi et al., 2020). Dapat disimpulkan ormas keagamaan adalah organisasi  kemasyarakatan  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempertahankan,  memelihara,  dan memperkuat dasar-dasar persatuan dan kesatuan bangsa berdasar pedoman agama.
Termaktub  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)    Konsesi  bermakna  izin  untuk membuka  tambang,  menebang  hutan,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian  pemberian  konsesi tambang  untuk  ormas  bisa  diartikan  sebagai  pemberian  izin  bagi  ormas  keagamaan  untuk membuka lahan tambang.
Dilain sisi kedekatan ormas Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemerintahan Presiden Jokowi membawa  berbagai  keuntungan  strategis  bagi  organisasi  tersebut.  Hubungan  yang  erat  ini memberikan  NU  rasa  tenang  dan  kepercayaan  diri  yang  semakin  kuat,  memungkinkan organisasi tersebut memainkan peran yang lebih signifikan dalam berbagai sektor. Banyak elite senior NU yang kini menduduki posisi strategis di birokrasi, korporasi, dan Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  (Sakti  Hidayatullah  et  al.,  2022).  Pemberian  konsesi  tambang  ini  dianggap
sebagai  bentuk  balas  budi  Presiden  Jokowi  kepada  NU  atas  dukungannya  terhadap  pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu bulan Februari lalu.
Tentu saja pemberian WIUPK akan menimbulkan stigma buruk terhadap Organisasi Massa berbasis  agama  seperti  NU,  dikarenakan  pandangan  masyarakat  terhadap  aktivitas  tambang masihlah  tabu  (Dondo  et  al.,  2021)  tetapi  pemberian  konsesi  ini  juga  bisa  menjadikan  bisnis pertambangan lebih bersifasat profetik mengingat baginda Nabi Muhammad juga menjalankan bisnis di usia 12 tahun (Saifullah, 2011).
Tak  bisa  dipungkiri,  kasus  ini  bisa  meluas  dan  menimbulkan  sebuah  ketegangan  yang berujung  pada  konflik  yang  berkepanjangan,  Menurut  Soekanto  dan  Sulistyowati  (Mas’udi, 2015),  konflik  bisa  menjadi  penyebab  terjadinya  perubahan  sosial  dan  budaya.  Konflik  dapat terjadi  antara  individu  dan  kelompok  atau  antara  kelompok-kelompok.  Sebagai  ilustrasi, Soekanto dan Sulistyowati menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kolektif. Semua aktivitas didorong oleh kepentingan bersama. Meskipun kepentingan pribadi diakui, ia tetap  memiliki  peran  sosial.  Konflik  antara  kepentingan  individu  dan  kelompok  sering  terjadi dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa memicu perubahan.
Kembali  mengingat  tujuan  berdirinya  ormas  Nahdlatul  Ulama  adalah  menciptakan kemaslahatan  bagi  masyarakat  (Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  2021),  bahkan  Nahdlatul Ulama sebagai ormas bukan hanya mempunyai spirit keagamaan, pemikiran, dan nasionalisme belaka  tetapi  memiliki  pilar  ekonomi  dalam  berdirinya  NU  1926  (Sutisna,  2019).  Pemberian konsesi  tambang  ini  tentunya  akan  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  ormas  keagamaan terbesar  di  Indonesia  ini,  apakah  akan  menciptakan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  ataukah malah  hanya  menjadi  sebuah  dampak  negatif  berupa  kerusakan  di  muka  bumi  seperti disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41.
Tulisan  ini  menjelaskan  tentang  pemberian  konsesi  tambang  kepada  ormas  keagamaan Nahdlatul Ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pemberian konsesi tambang terhadap ormas keagamaan tersebut.

## B. Metodologi
Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dalam memperoleh data penelitian. peneliti mengumpulkan,  menganalisis,  dan  mengorganisir  sumber-sumber  dari  artikel,  buku,  dan penelitian  sebelumnya  yang  membahas  dampak  sosial  dan  ekonomi  kegiatan  tambang,  atau disebut  studi  kepustakaan  (Library  Research)  (Mahanum,  2021).  Jenis  penelitian  ini  berfokus pada  kajian  literatur  (literature  review),  yaitu  proses  menelaah  atau  mengevaluasi  kembali berbagai  sumber  literatur  yang  telah  dipublikasikan  oleh  akademisi  atau  peneliti  lain  terkait dengan  topik  yang  sedang  diteliti  (Mahanum,  2021),  yang  dalam  kasus  ini  adalah  pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama.
Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  sosial-ekonomi,  metode  pengumpulan  data dilakukan  melalui  dokumentasi  teks,  gambar,  atau  karya  monumental  dari  berbagai  sumber. Data primer dari penelitian ini adalah konferensi pers dari ketua umum dari PBNU dan sumber sekunder  berasal  dari  jurnal  beserta  buku,  sumber-sumber  tersebut  menjadi  dasar  analisis. Untuk  menjamin  kredibilitas,  peneliti  meningkatkan  ketekunan  dalam  menciptakan  karya. Analisis  data  yang  telah  dikumpulkan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  Miles  dan Huberman.  Teknik  analisis  ini  mencakup  tiga  tahap:  pengumpulan  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan (Sri Annisa & Mailani, 2023).

## C. Hasil dan Pembahasan
Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang 3 hal utama, yaitu: hasil temuan kasus lapangan berupa  pemberian  konsesi  tambang  kepada  Nahdlatu  Ulama  dan  analisis  dampak  sosial  dan ekonomi. Pembahasan akan menggunakan teori kelas, teori konflik, dan teori kesadaran kelas Karl Marx. Selain itu, teori hegemoni Antonio Gramsci juga digunakan.

## Konsesi Tambang kepada Nahdlatul Ulama
Dilansir  dari  tempo.co  ketua  umum  PBNU  Gus  Yaqut  Qolil  Qoumas  menyatakan  rasa terimakasih  kepada  pemerintah  karena  telah  memberikan  konsesi  tambang  terhadap
pemerintah. Ia menimbang bahwa Nahdlatul Ulama butuh tambang itu "Kami melihat sebagai peluang, ya, segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.
Nadlatul  Ulama  menerima  tambang  itu  karena  merasa  butuh  untuk  pembiayaan operasional  program  dan  infrastruktur,  "Pertama-tama  saya  katakan,  NU  ini  butuh,  apapun yang  halal,  yang  bisa  menjadi  sumber  pendapatan  untuk  pembiayaan  organisasi,"  lanjut  Gus Yahya.  Ia  menambahkan  bahwa  mayoritas  program  Nahdlatul  Ulama  dikelola  oleh  komunitas nahdliyin (warga NU), namun sumber daya dan kapasitas mereka tidak lagi mampu menopang berbagai  program  tersebut,  termasuk  sekitar  30  ribu  pesantren  dan  madrasah  yang  dimiliki oleh nahdliyin.
Menteri  Investasi/Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Bahlil  Lahadalia Bahlil dalam Konferensi Pers, Jumat, 7 Juni 2024 menyampaikan bahwasannya untuk pengolaan tambang bukan dikelola oleh Nadlatul Ulama secara langsung, tetapi akan dikelola oleh badan usaha.  Ini  berarti  nahdlatul  Ulama  akan  memiliki  Badan  Usaha  khusus  yang  akan  mengelola tambang hasil pemberian pemerintah secara professional.
Pasal  1  butir  6  Undang-Undang  No.4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  Usaha  pertambangan  adalah  berbagai  tahapan  kegiatan,  termasuk  penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral dan batubara. Proses ini melibatkan penyelidikan umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  aktivitas  pasca  tambang  (Pemerintah  RI,  2009).  Jika Nahdlatul  Ulama  mendapat  konsesi  tambang  dan  sudah  melakukan  kegiatan  tambang  maka akan kita olah data kemungkinan tersebut dengan pisau analisis teori karl marx.
Berdasarkan data yang diperoleh, analisis akan dilakukan menggunakan Teori Kelas, yang juga  dikenal  sebagai  Marxisme,  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Karl  Marx  pada  abad  ke-19. Sebelum  berakhirnya  Perang  Dingin  antara  Blok  Barat  dan  Blok  Timur  pada  awal  1980-an, ajaran  Karl  Marx  telah  mempengaruhi  hampir  setengah  dari  negara-negara di  dunia.  (Abidin, 2011).
Marx  membagi  masyarakat  menjadi  2  kelas,  Pertama,  kelas  atas  adalah  kelompok  yang memiliki  alat-alat  produksi,  seperti  pabrik,  mesin,  dan  tanah.  Prinsip  utama  mereka  adalah menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contoh dari kelas ini adalah kaum borjuis atau kapitalis (Tualeka, 2017), Seperti halnya para aristokrat yang memiliki tanah, kelas bawah terdiri dari individu yang bekerja untuk pemilik alat-alat produksi. Sebagian besar dari kelas  ini  adalah  buruh  atau  pekerja,  termasuk  petani  yang  mengolah  tanah  milik  aristokrat. (Hendriwani, 2022).

## Tabel 1. Hasil Telaah Kasus
Setelah masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan hubungan mereka dengan alat produksi, maka akan rawan terjadi eksploitasi (Fadillah Ahdi, 2023). Disebut eksploitatif karena kaum  borjuis  membeli  tenaga  kaum  proletar  dengan  harga  yang  tidak  sebanding  dengan keuntungan  yang  mereka  peroleh.  Meskipun  sebenarnya  kaum  proletar  yang  menjual  jasa, keuntungan justru dinikmati oleh kaum borjuis (Hendriwani, 2022).

## Dampak Sosial dan Ekonomi
Kegiatan Pertambangan memiliki dampak sosial berupa terbaginya masyarakat menjadi 2 kelas,  yaitu  borjuis  dan  proletar.  Dari  2  kelas  tersebut  secara  alamiah  dapat  terjadi  konflik (Salapudin,  2023),  yang  merupakan  bentuk  dari  pertentangan  kelas.  Pertentangan  kelas  ini muncul akibat konflik ekonomi, terutama dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya
Kasus/Kelas Kelas Atas Kelas Bawah Kasus Karl Marx. Borjuis,  Bangsawan,  Pemilik Modal,  Tuan  Tanah,  Pemilik Tambang. Proletar, Petani, Karyawan. Kasus Konsesi Tambang kepada ormas keagamaan di Indonesia. Nahdlatul Ulama Para pekerja yang bekerja di tambang  milik  Nahdlatul Ulama
yang  terbatas  atau  perbedaan  kepentingan  antar  kelas,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan konflik sosial (Muhammad Rauda Agus Udaya Munarfa et al., 2024).
Marx  mengembangkan  teori  konflik  sosial  dengan  mengaitkan  berbagai  konsep  seperti perubahan sosial, kekuasaan, dan peran negara, selain dari kelas sosial. Menurut Marx, negara memiliki kepentingan tertentu yang sering dimanfaatkan oleh kelas borjuis. Kelas borjuis, yang mengendalikan  alat-alat  produksi,  membutuhkan  legalisasi  dan  legitimasi  untuk mempertahankan kekuasaannya. (Paul Johnson, 1981). Seiring berjalannya waktu, kelas borjuis terus memperluas pasar. Mereka dapat mengendalikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat karena semakin memperkuat pengaruh mereka atas alat-alat industri modern.  Selain  itu,  kelas  borjuis  juga  akan  mengatur  dinamika  pasar dan  bahkan mengontrol berbagai  kebijakan  politik  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  ekonomi  mereka.  (Marx  & Engels, 1955).
Bagi kelas borjuis, kepentingan utama mereka adalah mengumpulkan keuntungan sebesar- besarnya.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  menurut  Marx,  motif  pengumpulan  kekayaan  ini  tidak hanya  didorong  oleh  keserakahan  kelas  borjuis,  tetapi  juga  karena  mereka  dihadapkan  pada tuntutan untuk mencapai target keuntungan sebagai konsekuensi logis dari persaingan di pasar bebas  (Muhammad  Rauda  Agus  Udaya  Munarfa  et  al.,  2024).  Oleh  karena  itu,  kelas  borjuis dengan  sengaja  mengeksploitasi  tenaga  kerja  dari  kelas  proletar  sebagai  akibat  logis  dari tuntutan  persaingan  tersebut.  Mereka  memperoleh  tenaga  kerja  dengan  biaya  serendah mungkin dan kemudian memaksimalkan eksploitasi terhadapnya.
Di  sisi  lain,  hubungan  dalam  kapitalisme  menciptakan  siklus  ketergantungan  antara  berbagai kelas  dengan  kepentingan  berbeda,  di  mana  kelas  pekerja  rendah  memiliki  tingkat ketergantungan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  beberapa  konteks  lokal  di  luar  Barat,  terkadang ditemukan  bahwa  pekerja  "bersedia"  menerima  upah  di  bawah  standar  minimum  karena sulitnya menemukan pekerjaan lain. (Syadzali, 2014).
Gambar 1. Sumber (Syadzali, 2014).
Sebagai  kelompok  yang  tertindas,  para  pekerja  menyadari  pentingnya  upaya  untuk memperbaiki kondisi mereka. Prinsip bersama untuk bebas dari eksploitasi oleh kelas borjuis menimbulkan  kesadaran  kolektif.  Namun,  kesadaran  kelas  pekerja  (proletar)  tidak  muncul secara otomatis. Menurut Marx, kesadaran ini terbentuk melalui perjuangan individu melawan borjuis,  yang  kemudian  diikuti  oleh  konsolidasi  di  antara  seluruh  pekerja.  Setelah  mencapai kesepakatan  bersama,  mereka  memulai  perlawanan  terhadap  borjuis.  Perlawanan  ini  sering diekspresikan  melalui  tindakan  fisik,  seperti  merusak  alat  produksi  dan  barang  impor.  Pada tahap  ini,  menurut  Marx,  para  pekerja  masih  tersebar  dan  kekuatannya  terpecah  karena rivalitas  internal.  Tahap  berikutnya  adalah  kesadaran  untuk  bersatu,  seiring  bertambahnya jumlah pekerja yang terkonsentrasi menjadi kekuatan besar. Bibit konflik mulai muncul dengan kerusuhan,  memperuncing  pertentangan  antara  dua  kelas  yang  berseteru  (Marx  &  Engels, 1955).
Gambar 2. Sumber (Syadzali, 2014).
Dalam sistem kapitalis, manusia tidak memiliki kebebasan dan universalitas dalam bekerja, melainkan terpaksa melakukannya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, para  pekerja  juga  harus  melayani  mesin  yang  dirancang  untuk  mempermudah  pekerjaan mereka.  Tugas  utama  pekerja  adalah  meningkatkan  produksi.  Dalam  sistem  ini  (kapitalis) terdapat  juga  hubungan  dengan  sistem  hukum  antara  pekerja,  pemilik  modal,  dan  penguasa. Kemajuan  teknologi  membuat  mesin  menjadi  alat  produksi  yang  lebih  efisien  dibandingkan produktivitas manusia. Akibatnya, posisi pekerja semakin tertekan dan upah mereka terancam menurun.  Sistem  hukum  seharusnya  diubah  untuk  mendukung  pekerja  agar  kesejahteraan mereka  dapat terwujud.  Namun,  dalam  kenyataannya,  di  tengah  masyarakat  industri,  pekerja selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. (Abdillah et al., 2021).  Ketidaksesuaian  antara  esensi  kemanusiaan  dan  pekerjaan  tersebut  dikenal  sebagai alienasi (Hendrawan, 2017).
Salah satu tujuan Marx adalah terciptanya negara utopis (Magnis Suseno, 1999) bersistem komunis  di  masa  depan,  dunia  tidak  akan  lagi  dianggap  statis,  tetapi  akan  mengalami perubahan terus-menerus (Ismail et al., 2012). Tujuan utama dari kegunaan dalam komunisme adalah mengalihkan fokus dari kepentingan pribadi ke kepentingan sosial. Menurut Marx dan Engels, komunisme melibatkan kepemilikan sosial dan memperkenalkan sistem demokrasi baru melalui komunitas atau organisasi. Dengan organisasi ini, Marx dapat menggambarkan aspirasi manusia yang bebas dari konflik kelas dan dominasi politik. Sebagai hasilnya, demokrasi borjuis akan  dibatasi  oleh  organisasi  baru  yang  lebih  demokratis  dan  realistis  karena  hanya  akan berurusan dengan pengelolaan barang-barang, bukan masyarakat. (Ismail et al., 2012).
Untuk  memicu  konflik  sehingga  terjadi  revolusi  dan  muncul  negara  yang  utopis  tersebut dibutuhkan kesadaran kelas, Kesadaran kelas merupakan aspek dari teori Marxis yang merujuk pada  kesadaran  individu  tentang  kelas  sosialnya,  kemampuan  untuk  bertindak  demi kepentingan  rasionalnya  sendiri,  atau  sejauh  mana  seseorang  menyadari  tugas-tugas  historis kelasnya  (atau  kesetiaan  kelas)  (Valentine  et  al.,  2023).  Kesadaran  kelas  muncul  di  kalangan pekerja yang menyadari posisi sosial mereka dan mulai bertindak untuk mengubah pola pikir mereka, setelah menyadari bahwa kehidupan material mereka dikendalikan oleh para pemilik modal (Wati, 2019).
Dalam pemikirannya Marx memiliki satu teori yang mengagalkan terjadinya sebuah negara utopis  tersebut,  ia  menyebutnya  sebagai  kesadaran  palsu  (false  consciousness),  yaitu  sebuah ilusi  kesadaran  yang  mengekang  manusia  dari  kebebasan  secara  kongkret.  Ini  mirip  dengan ideologi  yang  tampaknya  mencerminkan  kebenaran,  tetapi  sebenarnya  justru  sebaliknya. Karena  kaum  proletar  tidak  menyadari  bahwa  kesulitan  dan  penindasan  yang  mereka  alami disebabkan oleh sistem kapitalis, mereka diberi bentuk agama untuk menjaga ketidaksadaran mereka  dan  terus  terjebak  dalam  kondisi  tersebut.  (Maulidia,  2019).  Salah  satu  penyebab kesadaran palsu adalah agama.
Menurut  Marx,  ada  beberapa  alasan  mengapa  agama  bisa  mengurangi  penderitaan  yang dialami masyarakat akibat tekanan hidup. Pertama, agama menawarkan janji kebahagiaan abadi
di surga setelah kematian. Kedua, beberapa agama memberikan makna positif pada penderitaan yang disebabkan oleh penindasan dan tekanan dari kaum kapitalis terhadap pekerja, contohnya dengan  mengajarkan  kesabaran  dan  penerimaan  sebagai  bagian  dari  takdir  Tuhan.  Ketiga, agama  menawarkan  harapan  akan  intervensi  supranatural  untuk  menyelesaikan  masalah  di dunia.  Keempat,  agama  selalu  membenarkan  aturan  sosial  dan  posisi  seseorang  di  dalamnya (Maulidia,  2019).  Menurut  Marx,  agama  tidak  membantu  manusia  keluar  dari  situasi penindasan, tetapi malah memperkuatnya (Valerian, 2021) dan dapat melemahkan perlawanan terhadap penindasan dan upaya untuk keluar dari kemiskinan tersebut (Haan & Takene, 2021).
Dalam  konteks  pemberian  konsesi  tambang  kepada  Nahdlatul  Ulama  (NU),  pandangan Marx  tentang  kelas,  konflik,  kesadaran  kelas,  dan  kesadaran  palsu  dapat  diterapkan  untuk menganalisis situasi tersebut. Pertama-tama, Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan yang menerima konsesi tambang menempatkannya dalam kelas atas dalam perspektif Marx, karena mereka menjadi pemilik tambang dan memiliki kontrol atas alat produksi tersebut. Di sisi lain, pekerja yang bekerja di tambang milik Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari kelas bawah, yaitu proletar,  yang  secara  historis  dieksploitasi  oleh  kelas  atas,  dalam  hal  ini  Nahdlatul  Ulama sebagai pemilik tambang.
Konflik  antara  kelas  atas  (Nahdlatul  Ulama)  dan  kelas  bawah  (pekerja  tambang)  dapat dilihat dalam dinamika hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Pekerja tambang mungkin mengalami  eksploitasi  dan  ketidakadilan  dalam  lingkungan  kerja  mereka,  sebagaimana dipahami dalam teori konflik Marx tentang pertentangan antara kelas-kelas sosial.
Kesadaran  kelas  pekerja  (proletar)  dapat  menjadi  kunci  dalam  memahami  respons terhadap  situasi  ini.  Namun,  kesadaran  ini  dapat  dibayangi  oleh  kesadaran  palsu  yang diciptakan  oleh  agama,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Marx.  Nahdlatul  Ulama,  menggunakan agama  sebagai  pembenaran,  mungkin  mengajukan  alasan-alasan  agama  untuk  melanjutkan eksploitasi sumber daya alam dan pekerja tambangnya. Hal ini bisa menghambat upaya pekerja untuk melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Dalam  konteks  pemberian  konsesi  tambang  kepada  Nahdlatul  Ulama,  terlihat  bagaimana agama digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelas atas (Nahdlatul Ulama sebagai pemilik tambang) dan melindungi status quo yang menguntungkan mereka, sementara juga  menekan  perlawanan  dan  kesadaran  kelas  pekerja  (pekerja  tambang)  yang  mungkin berusaha melawan penindasan dan eksploitasi mereka.
Tambang,  dengan  segala  potensi  ekonominya,  sering  kali  memberikan  keuntungan  bagi para pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pekerja sering tidak sebanding dengan apa yang dinikmati oleh  kaum  kelas  atas  atau  pemilik  modal.  Meskipun  para  pekerja  mungkin  mendapatkan penghasilan  yang  cukup  dari  pekerjaan  tambang,  keuntungan  yang  sebenarnya  cenderung mengalir  ke tangan  kaum  kelas  atas,  yang  memiliki  kontrol penuh  atas  sumber  daya  dan alat produksi.
Tidak  hanya  itu,  kegiatan  tambang  juga  seringkali  memiliki  dampak  yang  merusak terhadap  lingkungan  alam.  Penambangan dapat  menyebabkan  kerusakan  ekologi  yang  serius, termasuk penebangan hutan, kerusakan lahan, dan polusi lingkungan. Ini bertentangan dengan ajaran  dan  nilai-nilai  moral  yang  ditemukan  dalam  banyak  tradisi  agama,  termasuk  Islam. Dalam  konteks  Islam,  Al  Quran  secara  tegas  melarang  manusia  untuk  berbuat  kerusakan  di muka  bumi.  Spirit  Al  Quran  menekankan  pentingnya  menjaga  alam  dan  lingkungan  hidup sebagai amanah yang diberikan kepada manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan Dia menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi." Ini menunjukkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam, bukan merusaknya.
Dalam konteks teori hegemoni kultural Antonio Gramsci  (Siswati, 2018), pemberian nilai ekonomi  kepada  pekerja  dalam  tambang  sering  kali  diiringi  dengan  dominasi  budaya  yang diterapkan  oleh  kaum  kelas  atas  atau  pemilik  modal.  Konsep  hegemoni  kultural  Gramsci mengacu  pada  dominasi  kelompok  atau  kelas  yang  lebih  kuat  dalam  masyarakat  untuk mempengaruhi dan mengendalikan pandangan, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh seluruh masyarakat.
Dalam  konteks  pertambangan,  kaum  kelas  atas  atau  pemilik  modal  dapat  menggunakan kekuatan  ekonomi  dan  politik  mereka  untuk  mempengaruhi  persepsi  dan  keyakinan  pekerja serta masyarakat umum tentang kebutuhan dan manfaat dari kegiatan pertambangan. Mereka
dapat  menggunakan  media,  pendidikan,  dan  institusi  lainnya  untuk  mempromosikan  naratif yang  mendukung  kegiatan  tambang,  sementara  meredam  atau  menekan  suara-suara  yang memperjuangkan perlindungan lingkungan atau hak-hak pekerja.
Dengan  demikian,  meskipun  ada  potensi ekonomi  bagi  pekerja dalam tambang,  dominasi budaya yang diterapkan oleh kaum kelas atas dapat menghasilkan kesenjangan kekuatan yang signifikan antara mereka dan pekerja. Ini mengarah pada pembenaran atas praktik-praktik yang merusak  lingkungan,  seperti  penambangan  yang  tidak  berkelanjutan,  yang  bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika lingkungan.
Dalam  konteks  Islam,  hal  ini  juga  bisa  berarti  bahwa  pandangan  yang  mendukung perlindungan  lingkungan  dan  keberlanjutan  mungkin  terpinggirkan  atau  diabaikan  dalam hegemoni  budaya  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  ekonomi  dan  politik  kaum  kelas  atas. Oleh  karena  itu,  dalam  menafsirkan  dan  mengimplementasikan  ajaran  agama,  penting  untuk mempertimbangkan pengaruh hegemoni budaya dan memastikan bahwa nilai-nilai moral yang dianut oleh agama, termasuk Islam, tidak dikompromikan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih  kuat  dalam  masyarakat.  Ajaran  Islam  bertujuan  untuk  menjadikan  pribadi  sebagai manusia yang terbaik (insan kamil) yang memberikan manfaat bagi sesame (Rahmatullah et al., 2022),  sehingga  prinsip-prinsip  agama  harus  diterapkan  dengan  memperhatikan  kepentingan bersama dan kesejahteraan lingkungan.

## D. Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  konsesi  tambang  kepada Nahdlatul  Ulama  memunculkan  sejumlah  isu  kompleks  yang  mencakup  aspek  ekonomi, lingkungan,  dan  budaya.  Pada  satu  sisi,  kegiatan  tambang  memberikan  nilai  ekonomi  bagi pekerja,  namun  pada  sisi  lainnya,  tambang  juga  dapat  merusak  lingkungan  dan  bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mendorong untuk menjaga bumi.
Dalam  konteks  teori  Marx  tentang  kelas,  konflik,  dan  kesadaran,  pemberian  konsesi tambang  membawa  Nahdlatul  Ulama  ke  dalam  posisi  kelas  atas  sebagai  pemilik  tambang, sementara pekerja tambang menjadi bagian dari kelas bawah yang rentan terhadap eksploitasi. Isu  konflik  dan  kesadaran  kelas  muncul  ketika  pekerja  mungkin  mengalami  eksploitasi  dan kesenjangan ekonomi, sementara kesadaran kolektif mereka dapat dipengaruhi oleh kesadaran palsu  yang  diperkenalkan  oleh  agama  untuk  membenarkan  praktik-praktik  yang  merusak lingkungan.
Dengan  mempertimbangkan  teori  hegemoni  kultural  Antonio  Gramsci,  perlu  disadari bahwa  pemberian  konsesi  tambang  tidak  hanya  melibatkan  aspek  ekonomi,  tetapi  juga dominasi  budaya  yang  mungkin  mempengaruhi  persepsi  dan  keyakinan  masyarakat  tentang pentingnya kegiatan tambang.
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  berbagai  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul, Nahdlatul  Ulama  disarankan  untuk  tidak  terburu-buru  dalam  membuka  tambang.  Sebaliknya, mereka  perlu  melakukan  kajian  mendalam  secara  komprehensif  terlebih  dahulu.  Kajian  ini harus  meliputi  berbagai  aspek  seperti  ekonomi,  lingkungan,  sosial,  dan  budaya  secara menyeluruh. Penting bagi Nahdlatul Ulama untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa semua praktik yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut.
Selain  itu,  Nahdlatul  Ulama  sebaiknya  melibatkan  berbagai  pihak  terkait  dalam  proses pengambilan keputusan, termasuk ahli lingkungan, masyarakat setempat, dan organisasi non- pemerintah.  Dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  Nahdlatul  Ulama  dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan sifat-sifat manusia yang sering kali membawa mereka ke dalam kesalahan, ketidaktahuan dan ketergesaan dapat memperburuk situasi. Tanpa usaha untuk mencari ilmu dari  Allah,  manusia  cenderung  jatuh  dalam  kebodohan,  yang  meningkatkan  risiko  mereka melakukan  kesalahan.  Orang  yang  bodoh  mudah  melakukan  ketidakadilan  (Mukowim  et  al., 2024), baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan yang paling sulit adalah bersikap tidak adil terhadap Tuhan. Ketergesaan juga seringkali menyebabkan manusia ingin mencapai
tujuan  mereka  dengan  cepat  tanpa  mau  bersusah  payah,  yang  pada  akhirnya  dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak diinginkan (Mukowim et al., 2024).

## E. Referensi
Abdillah, A., Oka Prastio, L., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam  Kebijakan  Sistem  Pemagangan  Nasional  Indonesia.  Jurnal  Identitas,  1(2), 48–61. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155
Abidin, Z. (2011). Pengantar Filsafat Barat. In Analytical Biochemistry (Vol. 11, Issue 1). PT  Rajagrafindo  Persada.  http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379- 1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/0 7352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw- motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
Arroisi,  J.,  Perdana,  M.  P.,  &  Hutama,  R.  (2020).  Pembaharuan  Pemikiran  Islam  Model Muhammadiyah  Dan  Nahdlatul  Ulama. Jurnal  Islam  Nusantara , 4 (2),  172. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.223
Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. Jap , 7 (101), 63–72.
Fadillah  Ahdi,  N.  (2023). Memahami  Teori  Sosial  Karl  Marx:  Kelas,  Konflik,  dan Perubahan. 2023 , 1–17. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx Haan,  A.  E.  M.  de,  &  Takene,  A.  C.  (2021).  MEMAHAMI  KONSEP  KARL  MARX &quot;AGAMA  ADALAH  CANDU  MASYARAKAT&quot;  DALAM  PERILAKU BERIBADAH  JEMAAT  SEMAU  UTARA,  KLASIS  SEMAU. NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (6), 1596–1609.
http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5305
Hendrawan, D. (2017). Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx. Jurnal Filsafat , 6 (1), 13–33.
Hendriwani,  S.  (2022).  Teori  Kelas  Sosial  Dan  Marxsme  Karl  Marx. Paradigma:  Jurnal Kalam Dan Filsafat , 2 (01), 13–28. https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26617
Ismail, I., Zuhaili, M., & Basir, K. (2012). Karl Marx Dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial (Karl Marx and the Concept of Social Class Struggle). International Journal of Islamic Thought , 1 , 27–33. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SSRN-id2335859.pdf KEMENKUMHAM.  (2016).  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Perkumpulan. Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Ri  Badan  Pembinaan Hukum Nasional , 30. Magnis  Suseno,  F.  (1999). Pemikiran  Karl  Marx  Dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme (1st ed.). Gramedia. Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. ALACRITY : Journal of Education , 1 (2), 1– 12. https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20
Marx,  K.,  &  Engels,  F.  (1955). The  Communist  Manifesto .  1-46  Retrievied  on  April  15 2021. https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Marx-CommunistManifesto.pdf Mas’udi.  (2015).  AKAR-AKAR  TEORI  KONFLIK :  Dialektika  Konflik ;  Core  Perubahan Sosial dalam. Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan , 3 (1), 177–200.
Maulidia,  H.  (2019).  Relasi  Agama  dan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Emile  Durkheim dan Karl Marx. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) , 13 (2), 183–200. https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.17506
Muhammad Rauda Agus Udaya Munarfa, L. O., Aris, M., Prayogi, A., Amin, H., Tenri, A., Muak Hara, K., Sari, K., Tesaannisa, Abdul Munafi, L. O., & Rohmiati Mandati, W. O. (2024). TEORI SOSIOLOGI. In EUREKA MEDIA AKSARA . EUREKA MEDIA AKSARA.
Mukowim, Maksum, M. N. R., Azani, M. Z., & Ali, M. (2024). Prevention of Verbal Bullying
Through  Education  on  Ethics  Toward  Fault .  Atlantis  Press  SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_55 Paul Johnson, D. (1981). Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1st ed.). Gramedia. Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara , 4.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2021). PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA AD & ART NAHDLATUL ULAMA Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung . Rahmatullah,  A.,  Hidayat,  S.,  &  Maksum,  M.  N.  R.  (2022).  The  Urgence  of  Values  in Islamic  Education  (Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas  Thought  Study). Tsaqafah , 18 (2), 315. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8249 Republik  Indonesia.  (2019). UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Issue 42). REPUBLIK  INDONESIA.  (2024).  PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  25  TAHUN  2024  TENTANG  PELAKSANAAN  KEGIATAN  USAHA PERTAMBANGAN  MINERAL  DAN  BATUBARA.  In Rencana  Umum  Energi  Nasional (Issue 73).
Saifullah,  M.  (2011).  Etika  Bisnis  Islami  dalam  Praktek  Bisnis  Rasulullah  Muhammad Saifullah ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Sakti Hidayatullah, A., Chumeidi, A., Fadli, Y., Dwiyanto Nurlukman, A., Author, C., Studi Ilmu  Pemerintahan,  P.,  &  Muhammadiyah  Tangerang,  U.  (2022).  Pragmatisme Politik  Nahdlatul  Ulama  Pada  Masa  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik , 8 (2), 197–206. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504
Salapudin, M. (2023). Perselisihan Tasawuf Di Nusantara: Perspektif Teori Konflik Karl Marx Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy. Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy , 5 (2), 189–212.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijitpDOI:http://dx.doi.org/10.24042/ij itp.v5i2.19809
Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci [The Anatomy of Antonio Gramsci’s  Theory  of  Hegemony]. Translitera :  Jurnal  Kajian  Komunikasi  Dan  Studi Media , 5 (1), 11–33.
Sri  Annisa,  I.,  &  Mailani,  E.  (2023).  Analisis  Faktor  Penyebab  Kesulitan  Siswa  Dalam Pembelajaran  Tematik. INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research , 3 (2), 6469–6477. https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAnalisis
Sulthan  Alfaraby,  M.,  &  Syafrina  Sari  Lubis.  (2022).  Peran  Organisasi  Kemasyarakatan (Ormas)  dalam  Melakukan  Pencegahan  Dampak  Covid-19  di  Masyarakat. Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 241–248. https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i2.894
Sutisna, D. (2019). Komunikasi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Umat.
Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (1), 17–34. https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.4961
Syadzali,  A.  (2014).  Konflik  Kelas  Dan  Fenomena  Komunisme  Dalam  Hubungan Struktural  Menurut  Pandangan  Karl  Marx. Al-Banjari :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu Keislaman , 13 (1), 26–36. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i1.387
Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. Al-Hikmah , 3 (1), 32–48. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409
Valentine, E., Muhamad, M. N., Ikhsan, M., & Hakim, N. (2023). Konflik Pulau Rempang Dalam  Perspektif  Teori  Kelas  Karl  Marx. Das  Sollen , 2023 ,  1–17. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx
Valerian,  H.  F.  (2021).  Melihat  Kembali  Dinamika  Kritik  Agama  Menurut  Karl  Marx.
Jurnal Marturia , III (1), 1–20.
https://jurnal.stakmarturia.ac.id/umum/article/view/17%0Ahttps://jurnal.stakm
arturia.ac.id/umum/article/download/17/12
Wati,  A.  R.  (2019).  Ideologi  Kesadaran  Kelas  dalam  Novel  Cinta  untuk  Perempuan dengan Bulir-Bulir Cahaya di Wajahnya Karya Sayfullah Kajian Marxisme. Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 11 (2), 10. https://doi.org/10.30651/st.v11i2.2353