## PERANAN HUKUM PIDANA PADA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Oleh :

## ELEONORA SINAY MONIUNG KEYZHA NATAKHARISMA
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(keyzha natakharisma@gmail.com)
ABSTRAK. Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi  negatif,  negara  hanya  secara  pasif  menerima  apa  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang meminta  pendaftaran.akibat  yang  timbul  dari  sistem  ini  setiap  orang  berhak  melakukan  gugatan terhadap  sertifikat  tanah  tersebut  untuk  dibatalkan,  kemdahan  ini  cenderung  dimanfaatkan  mafia tanah untuk melakukan pembatalan tanah berkerjasama dengan oknum pejabat BPN oleh karena itu dalam penelitian ini membahas sejauh mana hukum pidana mengatur perbuatan tersebut. Penelitian ini  mempergunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Maksud  dari  istilah,”pendekatan/ approach ” adalah sesuatu hal atau (perbuatan atau usaha)  mendekati atau mendekatka, Spesifikasi penelitian yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan  mengenai  peran  hukum pidana dalam penyelesaian pembatalan tanah dengan penyalahgunaan kewenangan,Sumber-sumber penelitian  dalam  penelitian  ini  bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum sekunder,Analisis  data  pada  penelitian  hukum  normatif  pada  hakekatnya  adalah  kegiatan  untuk mengadakan ssitematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pemberian sanksi terhadap pejabat BPN/Kepala BPN yang ikut terlibat dalam pembatalan tanah yang tidak sesuai prosedur dan bermain dapat diberikan sanksi pidana serta dengan pemberian sanksi pidana kepada mereka pejabat BPN yang bermain diharapkan dapat menekan jumlah pembatalan tanah yang illegal.
KataKunci : Pembatalan Tanah, Pejabat BPN, HukumPidana
ABSTRACT.  Land  registration  in  Indonesia  uses  a  negative  publication  system.  In  a  negative publication  system,  the  state  only  passively  accepts  what  is  stated  by  the  party  requesting registration. As a result of this system, every person has the right to make a claim against the land certificate  to  be  canceled,  this  land  tends  to  be  used  by  the  land  mafia  to  cancel  the  land  in collaboration with an individual. BPN officials therefore in this study discuss the extent to which criminal law regulates these acts. This study uses a normative juridical approach. The purpose of the term, "approach / approach" is something or (action or effort) approaching or approaching, research specifications used are descriptive analytical methods that describe the role of criminal law in the completion of the annulment of land with abuse of authority, research sources in research these are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis on normative legal research  is  essentially  an  activity  to  conduct  a  mathematical  study  of  written  legal  materials. Imposing sanctions against BPN officials / Head of BPN who are involved in the cancellation of land that is not in accordance with procedures and play can be given criminal sanctions as well as by providing criminal sanctions to those BPN officials who play are expected to reduce the number of illegal land cancellations.
Keywords: Land Cancellation, BPN Official, Criminal Law

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD  45)  yang  menjamin  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan  kebenaran  dan  keadilan. 103
Ketertiban  adalah  tujuan  pokok  dan pertama  dari  segala  hukum,  dan ketertiban  itu  pula  yang  merupakan syarat  fundamental  bagi  adanya  suatu masyarakat yang teratur, 104 maka hukum mempunyai  kedudukan  paling  tinggi dalam  pemerintahan  dan  hukum  adalah perlindungan  kepentingan  manusia. 105
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  mewujudkan kesejahteraan umum, maka setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada  tujuan  yang  hendak  dicapai  juga harus  menjadikan  hukum  yang  berlaku sebagai aturan hukum kegiatan
kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 106 Menurut konsep negara kesejahteraan ( welfare state ),
103 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.29.
104 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , Binacipta, Bandung, 1986. hlm.2.
pemerintah bertugas tidak hanya terbatas untuk  melaksanakan  undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, akan tetapi ada kewajiban
menyelenggarakannya ( bestuurszorg ) atau mengupayakan kesejahteraan sosial dan  pelayanan  masyarakat.  Untuk  itu kepada  pemerintah  diberi  wewenang untuk campur tangan ( staatsbemoeienis ) dalam  segala  jenis  lapangan  kehidupan masyarakat.
Undang-undang  nomor  5  tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA),  merupakan penjabaran  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 45  yang  mengatur  kewenangan  negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yakni bahwa:
“Hak menguasai dari Negara termaksud  dalam  ayat  (1) pasal ini memberi
wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
105 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2003. hlm.21.
106 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm.194-241.
b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara orang-orang dengan bumi,  air  dan  ruang angkasa, c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,  air  dan  ruang angkasa.”
Selain memberikan kewenangan kepada
negara,  salah  satu  tujuan  UUPA  adalah meletakkan dasar-dasar
untuk
memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah ( registration of title ) bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA,  yang  berbunyi: 107 “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. ”
Mendasarkan  pada  ketentuan Pasal  19  ayat  (1)  UUPA,   Pemerintah pada  tanggal  18  Oktober  1997  telah menetapkan Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran    Tanah    sebagai     hukum
positif  pendaftaran  tanah  di  Indonesia. Tujuan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  nomor  24  tahun 1997, berbunyi:
a. Memberikan kepastian
hukum  dan  perlindungan hukum kepada pemegang hak  atas  suatu  bidang tanah, b. Menyediakan  informasi kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  termasuk Pemerintah, c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan
pendaftaran  tanah  dalam  rangka recht kadaster yang  bertujuan  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan  alat  bukti  yang  dihasilkan  pada akhir  proses  pendaftaran  tanah  tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri atas Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia menganut  sistem stelsel negatif , apabila sertifikat  tanah  telah  diterbitkan  atas nama seseorang dan ada pihak lain yang
107 Adrian Sutedi, Peradilan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.14.
dapat  membuktikan  sebagai  pemilik yang  lebih  berhak  melalui  putusan lembaga peradilan maka sertifikat  tanah tersebut dapat dibatalkan yang kemudian diberikan  kepada  pihak  yang  lebih  ber- hak  atau  dengan  kata  lain  dalam konsepsi UUPA sertifikat hanya
merupakan  tanda  bukti  yang  kuat  dan bukan  merupakan  tanda  bukti  yang mutlak.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa keterangan-keterangan  yang  tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum  dan  harus  diterima  sebagai keterangan  yang  benar  selama  dan sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 108
Sebagai kelanjutan
dari pemberian  perlindungan  hukum  kepada pemegang  sertifikat  dinyatakan  dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan :
1. Sertifikat merupakan
tanda  bukti  hak  yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat mengenai  data  fisik  dan data yuridis yang termuat di dalamnya. 2. Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara  sah  ………,  maka pihak  lain  yang  merasa mempunyai hak atas
108 Arie S. Hutagalung, Penerapan Lembaga Rechtverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun   sejak   diterbitkan sertifikat itu    tidak mengajukan keberatan……”
Pendaftaran  tanah  semacam  ini menggunakan  sistem  publikasi  negatif. Dalam  sistem  publikasi  negatif,  negara hanya  secara  pasif  menerima  apa  yang dinyatakan  oleh  pihak  yang  meminta pendaftaran. 109 Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang atau  badan  hukum  yang  merasa  lebih ber-hak  atas  tanah  itu.  Pihak  yang memperoleh tanah dan orang yang sudah terdaftar  tidak  dijamin,  walaupun  dia memperoleh  tanah  itu  dengan  itikad baik.
Sertifikat hak atas tanah merupakan  tindakan  atau  perbuatan hukum  pemerintah  yang  lahir  karena undang-undang  dan  bersifat  konkret. Tindakan-tindakan atau perbuatan hukum  pemerintah  dalam  penerbitan sertifikat  hak  atas  tanah  didasarkan tugas-tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibentuk dalam rangka  melaksanakan
Pendaftaran Tanah, Hukum dan Pembangunan Bulan Oktober-Desember, 2000 . hal.328. 109 Adrian Sutedi, Op.,Cit .,hal.113.
fungsi pelayanan publik dibidang Pada saat ini dalam praktek
pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Presiden nomor  10  tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan Nasional.
Sengketa  tanah  kerap  terjadi karena  status  kepemilikan.  Tidak sedikit  sebidang  tanah  mempunyai status kepemilikan ganda. Artinya, ada dua  pihak,  baik  itu  individu  maupun organisasi  yang  mengaku  memiliki tanah  tersebut.  Masalah  akan  muncul jika  status  kepemilikan  (sertifikat)  di kemudian  hari  berpindah  tangan,  baik itu  melalui  jual  beli  maupun  warisan ataupun hibah.
Ada  kalanya,  masalah  tanah muncul  karena  ketidaktahuan  dan ketidakpedulian si pemilik tanah terhadap status tanah yang dimilikinya. Maksudnya, si pemilik tidak mendaftarkan  tanah  kepada  institusi yang  berwenang,  Kantor  Pertanahan ataupun  Badan  Pertanahan  Nasional. Padahal, sertifikasi tanah sangat penting dalam hal keabsahannya (legalitas)  di  mata  hukum.Adanya sertifikat  tanah,  legalitasnya  menjadi kuat  dan  sah.  Si  pemilik  tanah  juga tidak akan merasa khawatir pada harta (tanah) yang dimilikinya.
banyak  beredarnya  sertifikat  palsu, sertifikat  asli  tetapi  palsu  atau  sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak  atas  tanah  perlu  mencari  informasi tentang  kebenaran  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tertera  dalam  sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan setempat. Pada  umumnya  masalah  baru  muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertifikat  ganda,  yaitu  untuk  sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat bahkan sampai tiga yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atas bidang tanah yang dimaksud.
Persoalan kompleks yang terjadi pada  perkara  pertanahan  salah  satunya yaitu  banyaknya  mafia  serta  spekulan tanah yang tidak henti-hentinya melakukan aksinya dengan
menghalalkan berbagaicara untuk mendapatkan/ merebut tanah yang bukan miliknya  termasuk  bekerjasama  dengan oknum  pejabat  BPN  agar  rencananya dapat berjalan dengan lancer.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, dalam penulisan penelitian ini,
penulis mengidentifikasikan pokok
permasalahannya sebagai berikut :
1. Apakah  Sanksi  Pidana  Dapat
Diberikan Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yang Melakukan Pembatalan Sertipikat Tanah.
2. Bagaiamanakah  Peran  Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan
Permasalahan Pembatalan Sertipikat  Tanah  Oleh  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

## BAB II

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yuridis normatif
yang berkaitan dengan analisis konstruksi  hukum,  filsafat  hukum  dan hukum yang berlaku, terutama mengacu pada peraturan perundangundangan yakni  KUHP  dan  Undang-Undang Pokok  Agraria.  Sebagaimana  kaitan dengan  bagaimana  peranan  hukum pidana  dapat  menjadikan  suatu  jalan terakhir apabila didalam suatu pembuatan atas sertifikat atas Hak Milik tanah  dibatalkan  oleh  Kepala  Kantor Wilayah Badan Pertanahan.

## BAB III

## TINJAUAN TEORITIK

## 3.1 Pengertian Tanah
Berdasarkan Undang-Undang Pokok  Agraria  No  5  Tahun  1960 selanjutnya  di  sebut  UUPA,  dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan  bumi,  sedangkan  hak  atas tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi  dua  dengan  ukuran  panjang dan  lebar.  Tanah  diberikan  kepada pemegang  hak,  dengan  hak-hak  yang disediakan  oleh  UUPA  adalah  untuk digunakan dan dimanfaatkan.
Secara etimologi, tanah adalah
110 :
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan  bumi  di  suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi,
bumi sebagai bahan  sesuatu
110 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 234.
(pasir,  cadas,  napal  dan sebagainya).
Berdasarkan
pengertian etimologi  di  atas,  dapat  kita  pahami bahwa  tanah  adalah  permukaan  bumi dengan  segala  kandungan  atau  bahan yang ada didalamnya.
Iman  Sudiyat ,  tanah  secara  geologis- agronomis, yaitu 111 :
Tanah  adalah  lapisan  lepas  permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh- tumbuhan.  Itulah  sebabnya  kemudian dikenal  istilah  tanah  garapan,  tanah pekarangan,  tanah  pertanian,  tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk  mendirikan  bangunan  dinamakan tanah  bangunan.  Kedalaman  lapisan bumi  (tanah)  adalah  sedalam  irisan bajak,  lapisan  pembentukan  humus  dan lapisan  dalam.  Secara  yuridis  dikatakan bahwa tanah dikualifikasi sebagai permukaan bumi.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli tersebut  maka  pengertian  tanah  adalah permukaan bumi (yuridis) yang menyimpan  kekayaan  untuk  mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia
111 Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982, hlm.11.
perseorangan  dan  kelompok  (ekonomi). Tanah  sebagai  tempat  tinggal  atau kediaman, tempat mereka mengembangkan  kehidupan  keluarga secara turun-temurun dan bersifat abadi.
Dalam Black’s  Law  Dictionary disebutkan tanah diartikan dalam dua arti yaitu. 112
1. An immovable and indestructible three-dimensional
area
consisting  of  a  portion  of  the earth’s surface, the space above and  below  the  surface  and everything growing on or permanently affixed to it.
2. An  estate  or  interest  in  real property.

## Yang diterjemahkan bebas dalam
artiannya:
1. Area  tiga  dimensi  yang  tidak dapat  dipindahkan  dan  yang tidak  dapat  dihancurkan  yang terdiri  atas  bagian  di  atas permukaan tanah, ruang diatasnya dan bagian yang berada  di  bawah  permukaan tanah dan segala sesuatu  yang
112 Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, seventh edition, USA : West Publishing, Minnesota. 1999, hlm. 67.
tumbuh  diatasnya  dan  terikat secara permanen.
2. Sebuah perumahan atau keuntungan  dari  kepemilikan lahan dan bangunan

## 3.2 Teori Kewenangan
Wewenang  merupakan  bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan  (Hukum  Administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah.Perihal  kewenangan  dapat  dilihat dari Konstitusi Negara yang
memberikan  legitimasi  kepada  Badan Publik  dan  Lembaga  Negara  dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah  kemampuan  bertindak  yang diberikan    oleh    undang-undang  yang
113 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.
114 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 68.
berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum 113 .
Kewenangan  dalam  arti  yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat  hukum 114 .ada  2  (dua) sumber  untuk  memperoleh  wewenang yaitu  atribusi  dan  delegasi.  Namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara
tersendiri dalam memperoleh wewenang 115 .
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek berpendapat, yaitu:
Hanya  ada  dua  cara  organ memperoleh  wewenang,  yaitu  atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan  suatu  wewenang  baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada (oleh  organ  yang  telah  memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain  ;  jadi  delegasi  secara  logis  selalu didahului  oleh  atribusi.  Mandat  tidak mengakibatkan perubahan apapun,
115 Philipus M . Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia ( Introduction to the Indonesia Administrative Law ), Cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm.128- 129.
sebab  yang  ada  hanyalah  hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama  menteri,  sementara  secara  yuridis wewenang  dan  tanggung  jawab  tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan  secarateknis,  sedangkan menteri secara yuridis. 116
Wewenang  yang  diperoleh  dari hak  menguasai  Negara  di  tingkat  pusat ada  di  tangan  pemerintah.  Wewenang tersebut  sebagian  dapat  dilimpahkan kepada  pejabat  daerah  sebagai  wakil pemerintah  pusat  di  daerahnya  masing- masing  guna  membantu  kelancaran pembangunan  daerah. 117 Berdasarkan kewenangan  yang  diatur  dalam  Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA maka kewenangan menetapkan kebijakan
pertanahan dilaksanakan oleh
pemerintah  Pusat  dan  pelaksanaan kebijakan itu sebagian diserahkan kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan kewenangan delegasi. Kewenangan sangat  relevan  sebagai  landasan  teori dalam pembahasan ini,  karena
116 F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dikutip dari H.R. Ridwan , cara perolehan wewenang pada hakikatnya melalui cara atribusi dan delegasi , Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm .46.
keabsahan  tindakan  pemerintah  dalam penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar  diukur  berdasarkan  wewenang yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## 3.3 Asas-Asas  Umum  Pemerintahan
Yang Baik.
Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  merupakan  norma  bagi perbuatan-perbuatan Administrasi Negara  atau  pemerintah,  disamping norma-norma  di  dalam  hukum  tertulis dan  tidak  tertulis.  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (selanjutnya disebut AUPB) harus dipandang sebagai norma-norma  hukum  tidak  tertulis  yang senantiasa harus diperhatikan dan ditaati oleh  pemerintah  dalam  mengambil tindakan dalam
menjalankan
pemerintahan. Adapun AUPB terdapat dikatagorikan kedalam 13 (tigabelas) asas, yaitu 118 :
1. Asas Kepastian Hukum ( principle of legal security );
117 Imam Sutiknjo, Politik Agraria Nasional , Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1994, hlm.56-57.
118 C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,
Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta 2011., hlm. 365.
2. Asas Keseimbangan Hukum ( principle of proportionality ); 3. Asas Bertindak Cermat ( principle of carefulness );
4. Asas  Motivasi  Untuk  Setiap Keputusan Pangreh ( principle of motivation ); 5. Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan  ( principle  of non misuse of competence );
6. Asas Kesamaan Dalam
Mengambil Keputusan ( principle of equality );
7. Asas Permainan Yang Layak ( principle of fair play );
8. Asas Keadilan atau Kewajaran (principle of reasonable  of  prohibition of arbitrariness ); 9. Asas Menanggapi Pengharapan  Yang  Wajar  ( Principle  of  meeting  raised expectation );
10. Asas  Meniadakan  Akibat Suatu Keputusan Yang Batal ( principle  of  undoing  the consequences  of unneled decision );
11. Asas Perlindungan atas Pandangan (Cara) Hidup Pribadi ( principle of protetcting  the  personal  way of life );
12. Asas kebijaksanaan ( principle of sapiently ); 13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ( principle of public service ).
Tindakan  pemerintah  dalam  penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar harus
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tindakan  pemerintah  dalam  penertiban dan  pendayagunaan  tanah  terlantar sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  tidak merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang terkena tindakan tersebut.

## 3.4 Hukum Pidana
Indonesia  adalah  Negara yang  berdasarkan  atas  Hukum (Penjelasan  Umum  UUD  1945) tidak berdasarkan kekuasaan negara semata-mata,  sehingga  hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam  segala  segi-segi  kehidupan masyarakat,  maka  pemberian  titik berat  fungsi  negara  pada  definisi hukum  pidana  perlu  dihindarkan. Untuk  menentukan  isi  pokok  dari definisi  hukum  pidana,  kiranya dapat  disimpulkan  bahwa  hukum pidana  adalah:  Hukum  positif; Hukum  yang  menentukan  tentang perbuatan  pidana  dan  menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarannya  (substansi  hukum pidana);  Hukum  yang  menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).
Isi  pokok  definisi  hukum pidana tersebut dalam nomor 2 dan 3  diatas  yang  memuat  ketentuan substansi hukum pidana dan hukum acara  pidana,  meskipun  di  dalam perkembangannya dapat  dipisahkan masing-masing  menjadi  lapangan hukum tersendiri, akan tetapi banyak permasalahannya yang tidak dapat  dipisahkan  dengan  jelas satusama lain.

## BAB IV

## PEMBAHASAN
A. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yang Melakukan Pembatalan Sertipikat Tanah. Indonesia merupakan negara hukum  berdasarkan  Pancasila  dan
Undang-undang  Dasar  Tahun  1945
(UUD 45) yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang
berintikan  kebenaran  dan  keadilan. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama  dari  segala  hukum,  dan ketertiban itu pula yang merupakan syarat fundamental bagi  adanya
119 Juhaya S. Praja, Op.Cit , hlm. 134
suatu masyarakat yang teratur, maka hukum mempunyai kedudukan paling  tinggi  dalam  pemerintahan dan  hukum  adalah  perlindungan kepentingan manusia.
Konsep negara hukum selanjutnya yang masih berpengaruh dan  ikut  mewarnai  negara-negara modern  sampai  saat  ini  adalah konsep  Friedrich  Julius  Stahl  yang mengajarkan,  bahwa  tugas  negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang  lebih  luas  dan  aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep seperti  ini  dikenal  dengan  istilah
Welvaarstaat atau negara kesejahteraan. 119 Konsep Stahl
tentang  negara  hukum  tersebut ditandai  oleh  empat  unsur  pokok, yaitu :
1. Pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia; 2. Negara  didasarkan  pada  teori trias politika (pemisahan kekuasaan);
3. pemerintahan  diselenggarakan berdasarkan  aturan hukum  atau undang-undang ( wetmatig bestuur );
4. Adanya  peradilan  administrasi negara yang bertugas menangani  kasus  melanggar hukum oleh pemerintah. 120
120 Ibid, hlm. 135
Sebagaimana pandangan Stahl diatas naka Indonesia sebagai Negara hukum harus menyelenggarakan pemerintahan didasarkan  atas  aturan  hukum perundang-undanganm berbicara proses  pembatalan  tanah  yang dilakukan  oleh  bpn  tidak  bias terlepas dari proses pendaftaran dan sisitem pendaftaran tanah di
Indonesia.
Dalam  ketentuan  Pasal  19 ayat  (1)  UUPA,  yang  berbunyi: 121
“ Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh pemerintah
diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang diatur dengan peraturan
pemerintah. ”
Selanjutnya  pada  ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, Pemerintah pada tanggal 18 Oktober 1997 telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  sebagai  hukum positif pendaftaran tanah di
Indonesia. Tujuan pelaksanaan pendaftaran  tanah  sebagaimana  di
atur  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  nomor  24  tahun  1997, berbunyi:
a. Memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang
tanah,
b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak    yang berkepentingan termasuk Pemerintah,
c. Terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan.
Peraturan  Pemerintah  ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran  tanah  dalam  rangka recht  kadaster yang  bertujuan memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang  hak  atas  tanah  dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses  pendaftaran  tanah  tersebut berupa  Buku  Tanah  dan  Sertifikat Tanah  yang  terdiri  atas  Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
121 Adrian Sutedi, Op.cit hlm.14.
Pendaftaran tanah di
Indonesia  menganut  sistem stelsel
negatif , apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang lebih berhak melalui putusan lembaga  peradilan  maka  sertifikat tanah tersebut dapat dibatalkan yang kemudian  diberikan  kepada  pihak yang lebih ber-hak atau dengan kata lain dalam konsepsi UUPA sertifikat  hanya  merupakan  tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa keterangan-keterangan yang tercantum  didalamnya  mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai  keterangan  yang  benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian  yang  membuktikan sebaliknya. 122
Jika  dikaji  pada  pemberian sanksi  pidana  dapatlah  diberikan apabila  Kepala  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  dinilai kurang  komperasif  secara  hukum pidana dengan sepihak melakukan
122 Arie S. Hutagalung, Penerapan Lembaga Rechtverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam
pembatalan sertfikat atas Hak Milik itu  dimana  telah  memang  dapat dibuktikan  kebenaran  seseorang  itu telah memilikinya maksudnya pembatalan  tanpa  adanya  putusan ikrar dari pengadilan bahwa sertifikat Hak Milik telah memenuhi unsur  pemalsuan  atau  tidak  sah menurut  peraturan  perundangan- undangan.
B. Peran  Hukum  Pidana  Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Pembatalan Sertipikat Tanah
Oleh  Kepala  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kepastian  hukum  di  dalam Pasal  1  KUHP  mengandung asas Asseln von Feuerbach atau nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia lege poenali . Asas ini
terkonkretisasi  di  dalam  rumusan: “Tiada  suatu  perbuatan  dapat dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  telah ada, sebelum
perbuatan dilakukan”. Hal itu berarti kepastian  hukum  mengharuskan adanya suatu norma  pidana
Pendaftaran Tanah, Hukum dan Pembangunan Bulan Oktober-Desember, 2000 . hal.328.
tertentu, norma itu harus berdasarkan peraturan
perundangundangan  dan  bersifat non retroaktif. Kepastian hukum di dalam  Pasal  1  KUHP  ini  disebut dengan asas legalitas.
Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan  oleh  L.  J.  van Apeldoorn  di  dalam  bukunya Inleiding  tot  de  studie  van  het Nederlandse  Recht. Apeldorrn
sebagaimana  dikutip  Ermansah
Djaja  (2008:  37),  mengatakan bahwa kepastian hukum itu memiliki  dua  sisi  yakni  adanya hukum  yang  pasti  bagi  suatu peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Fuller
(1971)  sebagaimana  dikutip  oleh Ali memberikan makna yang lebih luas  tentang  kepastian  hukum. Fuller  menjabarkan  pendapatnya tentang  kepastian  hukum,  dengan menyatakan:
Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti: a.) adanya  sistem  hukum  yang  terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan  putusan  sesaat  untuk hal-hal tertentu; b.) peraturan
tersebut diumumkan kepada publik; c.)  peraturan  tersebut  tidak  berlaku surut;  d.)  dibuat  dalam  rumusan yang  dimengerti  oleh  umum;  e.) tidak  boleh  ada  peraturan  yang saling  bertentangan;  f.)  tidak  boleh menuntut  suatu  tindakan  yang melebihi apa yang dapat dilakukan; g.)  tidak  boleh  sering  diubah-ubah; dan h.) harus ada kesesuaian antara peraturan  dan  pelaksanaan  sehari- hari.
Peranan  hukum  pidana  selain memberikan suatu bentuk kepastian hukum  juga  dapat  memberikan suatu tindakan
preventif (pencegahan) dimana kemudian hari nanti  dapat  menekan  bentuk  dari pemalsuan  atas  pendaftaran  atau penerbitan suatu sertifikat hak milik sehingga  tidak  lagi  menimbulkan dapat  menimbulkan  sengketa  yang merugikan  warga  negara  yang notaben nya telah dilindungi segala hak nya oleh Negara.

## BAB IV

## KESIMPULAN
1. Bahwa  Sanksi  Pidana  dapat diberikan atau dikenakan kepada KANWIL Badan  Pertanahan
Nasional (BPN) yang melakukan pembatalan sertifikat tanah tanpa alasan  yang  dikeluarkan  oleh hakim.  Misalnya  pembatalan sertifikat  tersebut  mengandung unsur  pidana  pemalsuan  surat. Dalam  hal  ini  adalah  segala surat,  baik  yang  ditulis  dengan tangan,  dicetak,maupun  ditulis memakai  mesin  tik,  dan  lain- lainnya. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, Dapat menerbitkan  suatu  perjanjian,
Dapat  menerbitkan  suatu  hutang atau surat yang digunakan sebagai  keterangan  bagi  suatu
perbuatan atau peristiwa.
Bentuk-bentuk  pemalsuan  surat yang  dilakukan  dengan  cara  ; membuat  surat  palsu,  membuat isinya  bukan  semestiya  (tidak benar), memalsu surat mengubah surat dengan
sedemikan  rupa  sehingga  isinya menjadi  lain  dari  isi  yang  asli, caranya bermacam-macam, tidak senantiasa  surat  itu  diganti dengan  yang  lain,  dapat  pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Lebih jauh dari itu bahkan dalam keadaan  yang
memerlukan syarat hukum untuk dibatalkan  bila  ternyata  Sanksi Administrasi  dan  Sanksi  Ganti Rugi  dipandang  belum  efektif. Maka  sudah  saatnya  kepada oknum
KANWIL yang membatalkan  sertifikat,  dengan pertimbangan yang
komprehensif  semestinya  dapat dikenakan sanksi pidana Denda.
2. Bahwa  Sanksi  Hukum  Pidana memiliki  peran  yang  signifikan untuk  ikut  serta  mengantisipasi perbuatan-perbuatan melawan hukum berkenaan dengan masalah  pembatalan  sertifikat, yakni  .  Bukan  saja  berperan sebagai  preventif  (pencegahan) terhadap  gangguan  yang  bisa mengancam pribadi atau
kelompok.  Akan  tetapi  sudah saatnya berperan Represif (penindakan). Setidak - tidaknya pengenaan  pidana  denda  harus akumulatif atau kombinatif dengan sanksi ganti rugi. Hal ini penting mengingat masalah tanah  dan  sengketa  tanah,  sudah menjadi  persoalan  Hukum  yang serius  dan  multidimensi.  Karena itu antisipasi hukum perlu dilakukan terintegrasi.

## DAFTAR BACAAN
Buku:
Adrian Sutedi, Peradilan Hak Atas
Tanah dan Pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Arie  S.  Hutagalung,  Penerapan Lembaga Rechtverweking Untuk Mengatasi  Kelemahan  Sistem  Publikasi Negatif  Dalam  Pendaftaran  Tanah, Hukum dan Pembangunan Bulan Oktober-Desember, 2000. C.S.T.  Kansil  dan  Cristine  S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,  Cetakan  Pertama,  Rineka
Cipta, Jakarta 2011.
F.A.M. Stroink dan J.G.
Steenbeek  dikutip  dari  H.R.  Ridwan, cara perolehan wewenang pada hakikatnya  melalui  cara  atribusi  dan delegasi,  Hukum  Administrasi  Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002
Henry  Campbell  Black ,  Black’s Law Dictionary , seventh edition, USA : West Publishing, Minnesota. 1999
Iman  Sudiyat,  Beberapa  Masalah
Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982
Imam  Sutiknjo,  Politik  Agraria Nasional,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, 1994,
Indroharto,  Usaha  Memahami Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Pustaka  Sinar  Harapan,
Jakarta, 1991
Mochtar  Kusumaatmadja,  Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986. Philipus M . Hadjon, dkk,
Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara
Indonesia (Introduction to the Indonesia
Administrative Law), Cet. I, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 1993 Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
Ridwan  HR, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Supriadi, Etika dan Tanggungjawab  Profesi  Hukum  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya
Administrasi  di  Indonesia,  Liberty,
Yogyakarta, 1997
PeraturanPerundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 berikut
amandemennya.
Undang-undang  Nomor  8  tahun 1981  tentang  Hukum  Acar  aPidana  jo. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana