## PERAN HAKIM PENGADILAN PANGKAJENE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
Nur Mutmainna Dio Asriani 1 , Asni 2 , St. Nurul Fatimah Tarimana 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : nurmutmainnadioasriani@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Peran  Hakim  dalam  mencegah pernikahan  di  bawah  umur  melalui  penyelesaian  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Pangkajene?  Adapun  rumusan masalahnya  yaitu:  1)  Apa  faktor  penyebab terjadinya pernikahan  di  bawah  umur  di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan?,  2)  Bagaimana  upaya Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene  dalam mencegah  pernikahan  di  bawah  umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene?.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu  penelitian  lapangan  menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan Penulis yang pertama sumber data primer  dan kedua sumber data sekunder.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis  yaitu  1)  Faktor  utama  permohonan  dispensasi nikah  di  pengadilan  agama  pangkajene  yaitu  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai dampak pernikahan dini. 2) Upaya hakim dalam melakukan pencegahan pernikahan dini yaitu menasehati  orang  tua  mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  ketika  melakukan  pernikahan dibawah umur sesuai PERMA No 5 Tahun 2019.
Implikasi  penelitian  yaitu,  para  Hakim  dan  Akademisi  diharapkan  dapat  memberikan pengenalan  dan  penyuluhan  secara  merata  kepada  masyarakat  terkait  Undang-Undang Perkawinan.  Untuk  Pemerintah  daerah  diperlukan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Para Pemuda mendirikan organisasi pemuda/remaja yang bergerak pada bidang pencegahan pernikahan dini.
Kata Kunci : Hakim, Pernikahan di Bawah umur, Dispensasi Nikah

## Abstract
Main  problem  this  research  is  how  the  role  of  judges  in  preventing  underage  marriages through    settlement  of  marriage  dispensation  cases  at  Pangkajene  Religious  Court? Formulation the problem is: 1) What are factors causing underage marriages in Pangkajene Regency?, 2) What are efforts of Pangkajene Religious Court Judges in preventing underage marriages through settlement marriage dispensation cases at Pangkajene Religious Courts? Type  research  used  in  this thesis is  field  research  using  empirical  juridical  approach.  Data sources used by author are primary data sources and  secondary data sources.
Results  research  conducted  by  author  are:  1)  Main  factor  in  applying  for  marriage dispensation at Pangkajene relogious Court is  lack of public understanding about the impact early marriage. 2) Judge's efforts in preventing early marriage are advising parents about the impact when carrying out underage marriages according to PERMA No. 5 of 2019.
Implication  of  research  is  that  judges  and  academics  are  expected  to  provide  equal
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
introduction  and  counseling  to  the  public  regarding  the  Marriage  Law.  For  local governments, it’s necessary to disseminate information to community regarding the impact of early  marriage.  For  young  people  established  a  youth/adolescent  organization  that  was engaged in the prevention of early marriage.
Keywords: Judge, Underage Marriage, Marriage Dispensation

## A. Pendahuluan
Pernikahan di bawah umur di Indonesia masihlah menjadi sorotan diberbagai lembaga pemerhati kependudukan  baik  di  daerah  dan  kota  khususnya  para anak  perempuan.  Pernikahan  di  Bawah umur  merupakan  suatu  fenomena  yang  sudah  tidak  lazim  lagi  apalagi    zaman  sekarang  ini, sudah  banyak  sekali  kasus  mengenai  Pernikahan  di  Bawah  umur  yang  dimana  mereka melanggar  aturan  pemerintah  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  dilakukan  perubahan  terhadapnya  yang  kini  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan genap usia 19 (sembilan belas) Tahun. 1
Pernikahan  adalah  salah  satu  ibadah  terapanjang    dalam  agam  islam,  karna  penikahan merupakan  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  pasangan suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membangun  rumah  tangga  yan  sakinah  mawaddah warahmah berdasarkan syariat yang islami. 2
Perkawinan  atau  pernikahan  merupakan sunnatullah yang  umum  dan  berlaku  pada semua  makhluknya,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  pada  tumbuh-tumbuhan.  Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. 3 Pernikahan adalah penyatuan, bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai
1 Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
2 Irwandi dan Ibnu Izzah, “Penerapan Tata Cara Rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 3 (Tahun 2020), hlm. 172.
3 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 7.

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
yang dianut keduanya. Dari pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang disebut rumah tangga. 4
Nikah  juga  berarti  suatu  budaya  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan yangingin hidup bersama serta melahirkan keturunan. 5 Batasan umur seorang anak  dikatakan  dewasa,  berbeda-beda.  Menurut  Hukum  Islam,  seorang anak  dikatakan telah  baligh  adalah  ketika  telah  “bermimpi  basah”  untuk  anak  laki-laki,  dan  telah menstruasi untuk anak perempuan. 6
Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan didalamnya  dan memiliki ajaran yang universal  yang  mengandung  nilai-nilai   luhur  serta  mengatur tindakan  manusia  dengan sesamanya  atau  menyangkut  hubungan  manusia  dengan  penciptanya. 7 Fiqih  ( Islamic Jurisprudence ) tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dalam agama Islam secara  tegas  tidak  terdapat  kaedah-kaedah  yang  sifatnya  menentukan  batas  usia perkawinan,  berdasarkan  hukum  Islam  pada  dasarnya  semua  tingkatan  usia  dapat melakukan  ikatan  perkawinan. 8 Hukum  perkawinan  merupakan  bagian  integral  dari syari’at islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal  tersebut  hukum  perkawinan  bertujuan  mewujudkan  perkawinan  terhadap  orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab hal ini dapat memiliki nilai  transendental  dan  sakral  untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  yang  sejalan  dengan tujuan syari’at Islam. 9
4 Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (Tahun 2021), hlm. 409.
5 Kurnia Munir dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 490.
6 Muhammad Saleh Ridwan "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No.1 (Tahun 2015), hlm. 15-30.
7 Abdul Halim Talli, dkk, “Tradisi Songkobala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (Tahun 2022), hlm. 445.
8 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
9 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (Tahun 2021), hlm. 2.
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
Perbedaan  mendasar  terminologi  perkawinan  di  bawah  umur  menurut  hukum  Islam dengan  hukum  positif,  yang  dimaksud  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  perspektif hukum  Islam  adalah  perkawina  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum baligh dan aqil ,  yaitu  dalam  kisaran  usia  15  tahun  kebawah,  dimana  terjadi ikhtilaf terkait kebolehannya,  sedangkan  menurut  hukum  positif  perkawinan  dibawah  umur  adalah perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  batas  usia  minimal  yang  ditentukan  undang- undang, yaitu dibawah usia 19 tahun. 10
Alquran  dan  alhadis  tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  pencatatan  perkawinan, namun  di  rasakan    masyarakat  mengenai  urgentnya  hal  tersebut  sehingga  diaturlah melalui  perundang  undangan,  baik  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun melalui  Kompilasi  Hukum  Islam. 11 Hilman  Hadi  Kusuma  1990  berpendapat  dalam Hukum  Adat  menyatakan  bahwa  pada  umumnya  Hukum  Adat  tidak  membolehkan pernikahan  untuk  semua  umur  asal  sudah  dewasa.  Kedewasaan  dari  seseorang menurut  Hukum  Adat  dapat  diukur  dengan  adanya  tanda-tanda  fisik  yaitu,  apabila seorang perempuan sudah haid (datang bulan) dan buah dada menonjol berarti sudah dewasa.  Sedangkan  bagi  laki-laki  ukurannya  dapat  dilihat  dari  perubahan  suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.
Fenomena Pernikahan di Bawah umur biasanya seringkali berlangsung tanpa adanya kesiapan  mental  yang  matang  baik  itu  dari  pihak  laki-laki  maupun  perempuan sehingga berakhir pada perceraian. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan pasal  7  ayat  2  UU  No.  16  Tahun  2019  masih  dimungkinkan  adanya  penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak laki-laki maupun  perempuan  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak  adalah  dalam  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus
10 Muhammad Fajri “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.”
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No.1 (Tahun 2020), hlm. 59-69.
11 Kartika dan Supardin, “Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Ma’rang Kab. Pangkep”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 3 (Tahun2020), hlm. 131.

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
dilangsungkan  perkawinan. 12 Pada  prinsipnya  batasan  usia  minimum  perkawinan  bagi warga negara diatur sedemikian rupa sehingga orang yang menikah diharapkan telah siap secara  fisik,  mental  dan  kemampuan  berfikir,  banyak  resiko  apabila  pernikahan  anak dilakukaan. 13
Sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya Pernikahan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, maupun dari  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  juga  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah umur, di antaranya dengan menolak jika ada pengajuan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun upaya yang telah  dilakukan  KUA  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  sehingga  praktik Pernikahan  di  bawah  umur  masih  saja  dilakukan  di  kalangan  masyarakat  sehingga mengakibatkan  banyaknya  permintaan  dispensasi  nikah  yang  masuk  ke  kantor Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu  peran  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene dibutuhkan  dalam  mencegah  Pernikahan  di  Bawah  umur  yang  dimana  dalam pelaksanaan  Pernikahan  di  Bawah  umur  memiliki  dampak  yang  akan  timbul  terlebih pada kesehatan psikologi maupun fisik utamanya pada perempuan.

## B. Metode Penelitian
Metode  Pengumpulan  data  melalu  tiga  tahapan  metode  pengumpulan  data  yakni  metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti 14 ,  kemudian  metode  dokumentasi  dengan  cara  meneliti  sejumlah  hasil  dokumentasi terkait  dengan  penelitian. 15 Kemudian  analisis  data  dengan  langkah-langkah  yaitu
12 Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.
13 Musyfika Ilyas, dkk, “Implikasi Penetapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021) hlm.32-33. 14 Fatimah Zahrah dan Patimah, “Realisasi isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (Tahun 2020), hlm.15. 15 Patimah, dkk, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti ( Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)”, Jurnal Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), hlm. 147.
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
mengumpulkan  data,  mengklasifikasi  materi  data,  pengeditan,  menyajikan  data  kemudian memberikan  argumentasi  dan  dilakukan  penarikan  kesimpulan,  pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis empiris  dikarenakan  pada  penelitian  ini  membahas  mengenai implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  terutama  pada  UU  No.    1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  telah  dilakukan  perubahan  terhadapnya  menjadi  UU  No.  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 di Pengadilan Agama Pangkajene.

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

## 1. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan di bawah Umur
Hasil  wawancara  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene  mengatakan  bahwa  faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di antaranya:
a. Faktor Eksternal
• Pergaualan Bebas
• Alasan Mendesak dalam Perma No. 5 Tahun 2019 seperti Hamil di luar nikah atau Married By Accident (MBA).
• Media  Massa  dan  Internet  seperti  Handphone,  media  sosial,  menonton  atau melihat hal-hal yang kurang pantas.
b. Faktor Internal yaitu dalam lingkup keluarga, misalnya tidak adanya pemahaman dan  pembelajaran  dalam  lingkup  keluarga  terkait  masalah  seksual,  seks  bebas serta  kurangnya  pemahaman  untuk  anak-anak  misalnya  “Nak  kalau  seperti  ini bahaya  loh,  kalau    begini  berduaan  begini  dan  juga  faktor  perjodohan  orangtua (tradisi/adat)”.
Faktor pergaulan bebas ini muncul dikarenakan lingkungan seperti ikut-ikutan gaya berpacaran  dan  media  internet  yang  sangat  mudah  diakses  pada  masa  sekarang  ini yang secara sadar ataupun tidak dan disengaja ataupun tidak mengakibatkan banyak anak-anak  di  bawah  umur  mengakses  informasi  yang  semestinya  belum  waktunya

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
untuk  mereka  ketahui  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  hubungan  di  luar  nikah dan terjadilan hamil di luar nikah.
Di  era  modern  ini  terdapat  begitu  banyak  kemajuan  baik  di  bidang  teknologi, informasi,  komunikasi,  serta  transfortasi.  Dengan  kemajuan  tekhnologi  informasi membuat  manusia  mampu  untuk    mengakses  informasi  di  seluruh  belahan  dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media elektronik. Dari kemajuan tersebut, tidak hanya hal positif, namun perkembangan zaman modern ini di  barengi  dampak  yang  negatif  dengan  makin  maraknya  beredar  situs-situs  porno yang merajalela di internet yang dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan baik dewasa bahkan anak di bawah umur. 16
Lingkup  keluarga  juga  sangatlah  penting  dan  memiliki  pengaruh  yang  besar,  para orangtua  pun  sebaiknya  selalu  melakukan  pendekatan  yang  baik  dengan  anak sehingga  anak  dapat  berbagi  keluh  kesah  dengan  kedua  orangtuanya  dan  dapat memberikan  nasihat  kepada  sang  anak  agar  anak  tidak  salah  dalam  melangkah  dan orangtua  senantiasa  mengontrol  dan  mengawasi  anak,  sebagai  orangtua  pun  harus menanamkan  nilai-nilai  spiritual  dan  ajaran  keagamaan.  Dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi:
Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan , bakat, dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Pada Pasal 26 ayat (1) poin c ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.
16 Supardin, dkk, “Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat  Halim  di luar  Nikah (Studi  Kasus  di  Kantor  Urusan  agama  Kec.  Ujungloe  Kab.  Bulukumba)”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 118.
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  usia  legal  untuk menikah  baik  itu  bagi  laki-laki  dan  perempuan  haruslah  minimal  berusia  19 (sembilan belas) tahun  baru dapat melangsungkan perkawinan.
Faktor  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memnyebabkan  terjadinya pernikahan  di  bawah  umur,  seperti  hasil  wawancara  bersama  Hakim  juga menagatakan bahwa:
“Biasanya  itu  yang  paling  banyak  faktor  ekonomi  karena  seumpamanya orangtuanya hidup pas-pasan, saudaranya banyak, kemudian ada yang melamar dan yang melamar orang yang berada tentu saja, apalagi anaknya sudah tidak sekolah yang dimana rata-rata yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang ekonominya di bawalah”.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  bahwa  faktor  ekonomi  menjadi  faktor  penyebab terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur  sangat  banyak  terjadi  di  Pengadilan  Agama Pangkajene  karena  disebabkan  oleh  ekonomi  keluarga  yang  kurang  mumpuni sehingga  membuat  para  orangtua  berfikiran  agar  menikahkan  anaknya  segera, sedangkan anak belum mencapai usia yang legal untuk menikah. Adapun alasan yang sering  diajukan  oleh  pemohon  dispensasi  kawin  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan penulis ialah:
“Alasannya  yang  banyak  sudah  hamil  kemudian  alasan  berikutnya  faktor ekonomi  kemudian  sudah  pacaran  melampaui  batas  nda  hamil  sih  tapi seumpamanya  sering  keluar  malam  baru  tengah  malam  baru  pulang,  sering berdua-duaan,  sering  ke  Makassar  berdua  kayak  begitu  ka  orang  tuanya  juga kadang  nda  mau  pusing  jadi  orang  tuanya  berfikiran  kasih  menikah  mi  saja daripada  bikin  malu  nanti  toh,  betul  tidak  hamil  tapi  siapa  tau  kedepannya hamil.” 17
Alasan-alasan  seperti  sudah  hamil,  faktor  ekonomi,  yang  juga  pacaran  yang  sudah melampaui  batas  juga  menjadi  alasan  orangtua  menikahkan  anaknya  yang  belum cukup umur karena mereka berfikir untuk sebaiknya menikahkan anak mereka untuk
17 Ali Rasyidi Muhammad, LC, Ketua Pengadilan Pangkajene, Wawancara , (Mattampa) Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 20 Juni 2022.

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
menghindari  rasa  malu  karena  sang  anak  sudah  sering  keluar  berdua  dengan  sang pacar,    dan  yang  telah  terlanjur  hamil  mau  tidak  mau  harus  dinikahkan  guna kemaslahatan sang anak yang telah ada dalam kandungan.

## 2. Upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam  Mencegah Pernikahan di Bawah umur melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Hakim di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama merupakan salah satu pihak yang  memiliki  kontribusi  penting  dalam  pencegahan  perkawinan  di  Bawah  umur, apabila hakim tidak memberikan izin dispensasi perkawinan, maka dapat dipastikan perkawinan  tidak  dapat  terjadi  bagi  anak.  Namun  sebaliknya,  fakta  akan  terbalik apabila  hakim  yang  memeriksa  perkara  dispensasi  anak  memberikan  dispensasi perkawinan  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  sosiologis  yang  rasional  sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Seorang hakim dituntut lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensi yang  dimilikinya  sehinga  hakim  memiliki  andil  dalam  proses  pencegahan perkawinan anak.
Pencegahan  pernikahan  di  bawah  umur  dalam  hal ini  upaya  yang  dilakukan  hakim dalam pencegahan pernikahan dini melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene dalam hasil wawancara hakim yakni:
“Pertama dalam Perma ada dalam Pasalnya itu Hakim dalam bersidang wajib memberikan  penasihatan  kepada  anak  yang  ingin  dinikahkan  (anak  dibawah umur),  jadi  wajib  keluarganya,  keluarga  pemohon,  anaknya,  calonnya  jadi semua  kita  nasihati  semua  kita  tanya  baik-baik  bilangbagaimana  akibat  dari pernikahan  dini  baik  dari  segi  kesehatan,  faktor  psikologis,  faktor  pendidikan jadi  semua  terhambat  jadi  kita tanya memang  buruk-buruknya itu  pernikahan dini  supaya  takut  mereka.  Kami  sampaikan  terkait  faktor  psikologisnya  ini anak-anak  belum  dewasa  ibu,  bagaimana  nanti  kalau  berumah  tangga sedangkan  anak  masih  labil  pemikirannya  berumah  tangga  itu  harus  dewasa pemikirannya kalau tidak itulah yang bisa menimbulkan perceraian muda lagi dan hal ini juga tertera pada Perma No. 5 Tahun 2019.” 18
18 Andi Tenri Sucia, S. H., Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara , (Mattampa) Bungoro Kabupaten. Pangkajene dan Kepulauan, 10 Mei 2022.
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
Upaya  yang  dilakukan  Hakim  dalam  pencegahan  pernikaha    di  bawah  umur  telah diatur dalam Perma No. 5 Tahun pada Pasal 12 yang berbunyi:
(1) Hakim  dalam  persidangan  harus  memberikan  nasihat  kepada  Pemohon,  Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/Isteri.
(2) Nasihat  yang  disampaikan  oleh  Hakim,  untuk  memastikan  Orang  Tua,  Anak, Calon  Suami/Isteri  dan  Orang  Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri  agar  memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
c. Belum siapnya organ reprouksi anak;
d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
(3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
(4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum. 19

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,    maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan,  yaitu  Faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  di  antaranya  ialah  yang pertama faktor eksternal seperti perrgaulan bebas yang gaya berpacarannya melewati batas wajar, hamil di luar nikah (Married By Accident/MBA) dikarenakan sudah hamil maka  mau  tidak  mau  harus  melaksanakan  pernikahan,  kemudian  media  massa  dan internet.  Kedua  faktor  internal  yaitu  di  lingkungan  keluarga,  ketiga  faktor  ekonomi. Upaya yang dilakukan hakim dalam pencegahan pernikahan dini melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama yakni dengan memberikan penasihatan Upaya  Hakim  dalam  mencegah  pernikahan  di  bawah  umur  sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  Pasal  12  bahwa  dalam persidangan  dispensasi  nikah  Hakim  wajib  memberikan  penasehatan  kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/Isteri.
19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
Adapun  implikasi  dari  penelitian  ini  yakni  untuk  Hakim  dan  Akdemisi  diharapkan dapat  memberikan  pengenalan  dan  penyuluhan  secara  merata  kepada  masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan serta dapat memberikan nasihat kepada orangtua dan  anak-anak  tentang  bahaya  dan  dampak  buruk  dari  pergaulan  bebas,  resiko  dari pernikahan  di  bawah  umur,  dan  juga  masalah  Dispensasi  Kawin.  Untuk  Pemerintah daerah  diperlukan melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  dan mengeluarkan  surat edaran  terkait  larangan  melakukan  pernikahan  di  bawah  umur  sesuai  dengan  aturan Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  bahwa  usia  legal  menikah  bagi  perempuan  dan laki-laki  minimal  berusia  19  (sembilan  belas)  tahun.  Para  Pemuda  mendirikan organisasi  pemuda/remaja  yang  bergerak  pada  bidang  pencegahan  pernikahan  di bawah  umur  yang  kemudian  diharapkan  dapat  melakukan  kerjasama  ataupun mengajukan  saran  kepada    Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak guna  membuat  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  baik  dibidang akademik  maupun  non  akademik  serta  Anak  dapat  meningkatkan,  mengembangkan, dan memanfaatkan skill yang ada pada Anak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ridwan,  Muhammad  Saleh, Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

## Jurnal (Kasih Halaman/Hlm)
Aisyah,  Nur,  "Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  di  alam  Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia." Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam Vol  5  No.  1 (Tahun 2018), Hlm. 77.
Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus  di  KUA  Kec.  Pallangga,  Kabupaten  Gowa)”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (Tahun 2021), Hlm. 409.
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial  Agreement  atau  Perjanjian  Pra  Nikah”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 2.
Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur  Mutmainna  Dio  Asriani,  Asni,  St.  Nurul  Fatimah Tarimana
Fajri,  Muhammad,  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam Vol.  7  No.1 (Tahun 2020), Hlm. 59-69.
Ilyas, Musyfika, dkk, “Implikasi Penetapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan  Dispensasi  Nikah”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021) , Hlm. 32-33.
Irwandi  dan  Ibnu  Izzah,  “Penerapan  Tata  Cara  Rujuk  menurut  Hukum  Islam  pada  Tokoh Masyarakat  dan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sinjai  Selatan  Kabupaten Sinjai”, Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 3 (Tahun 2020), Hlm. 172.
Kartika  dan  Supardin,  “Efektifitas  Pendaftaran  dan  Pencatatan  Nikah  Berbasis  Aplikasi
SIMKAH di  KUA  Kec.  Ma’rang  Kab.  Pangkep”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 3 (Tahun2020), Hlm. 131.
Munir, Kurnia dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan  Strata  Sosial  pada  Masyarakat  Sulawesi  Selatan”, Jurnal  Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 3  No. 2 (Tahun 2021), Hlm. 490.
Patimah, dkk, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti ( Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 142.
Ridwan,  Muhammad  Saleh,  "Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)." Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No.1 (Tahun 2015), hlm. 15-30.
Supardin,  dkk,  “Peran  Penghulu  dalam  Menentukan  Hak  Perwalian  atas  Anak  Perempuan yang  Lahir  Akibat  Halim  di  luar  Nikah  (Studi  Kasus  di  Kantor  Urusan  agama  Kec. Ujungloe  Kab.  Bulukumba)”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 118.
Talli,  Abdul  Halim,  dkk,  “Tradisi  Songkobala  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Masyarakat  Batulabbu  Kabupaten  Bantaeng”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (Tahun 2022), Hlm. 445.
Zahrah,  Fatimah  dan  Patimah,  “Realisasi  isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di Pengadilan  Agama”, Jurnal  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (Tahun 2020), Hlm. 15.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah
Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana
Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.
Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Wawancara
Muhammad,  Ali  Rasyidi,  LC,  Ketua  Pengadilan  Pangkajene, Wawancara ,  (Mattampa) Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 20 Juni 2022.
Sucia,  Andi  Tenri,  S.  H.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene, Wawancara ,  (Mattampa) Bungoro Kabupaten. Pangkajene dan Kepulauan, 10 Mei 2022.