## Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Muhamad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Dalem Mangkubumen KT III/ 237 Yogyakarta Email: rusdi.rs@gmail.com

## Abstrak
Masalah intoleransi seringkali mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka, Instruksi Gubernur DIY  Nomor  1/INSTR/2019  tentang  Pencegahan  Potensi  Konflik  Sosial,  menjadi  suatu  solusi  untuk  menangani masalah-masalah  Intoleransi  yang  seringkali  terjadi  di  Yogyakarta.  Setidaknya  karena  dipicu  oleh  dua  hal  yaitu: pertama, keberadaan intoleransi masih ada dan seringkali muncul dengan jarak yang berdekatan. Kedua, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIY terkait pencegahan potensi konflik sosial. Maka, penelitian ini bertujuan menemukan persoalan yuridis dengan penelitian normatif deskriptif, melaluui pendekatan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kata kunci: Intoleransi, Konflik Sosial, Penanganan

## Abstract
The problem of intolerance oftenly bothers nation-state life, therefore the problem like this must be coped from earliest days, so it doesn't overspread and influence people's lives. Thus, the instruction of Governon of DIY Number 1/INSTR/2019 about Potencial Prevention of Social Conflict is a solution to cope the problems of intolerance which is happened in Yogyakarta oftenly.At least, it's triggered by two things: first, intolerance still exists and appears in a rapid time. Second, it hasn't follow up so far by the instruction of Governon of DIY about Potencial Prevention of Social Conflict.Therefore, the purpose of this research to find the juridical problem by using normative and descriptive research, by legal politic and human right approach.
Keywords: Intolerance, Social Conflict, Handling

## A. Pendahuluan
Hubungan antar  manusia disuatu negara menjadi tanggungjawab negara itu sendiri karena, negara baik secara tidak langsung maupun langsung telah mendapatkan legitimasi oleh rakyat untuk memberikan  jaminan  sosial.  Jaminan  sosial  merupakan  instrumen  rakyat  untuk  hidup  dengan aman, damai dan sejahtera sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud harus jelas sehingga, jaminan sosial yang telah menjadi salah satu butir dalam Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) menjadi pedoman negara agar serius mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat seringkali justru menghambat adanya jaminan sosial  sehingga,  keadilan  sosial  yang  telah  menjadi  cita-cita  bangsa  Indonesia  seringkali  justru terhambat karena adanya suatu pilihan seseorang atau sekelompok orang yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, munculnya intoleransi yang seringkali disematkan dengan agama tertentu. Masalah ini tentu membutuhkan instrumen yang dapat dijadikan acuan dalam suatu negara yaitu, acuan yang sangat relevan adalah Pancasila yang diantara butir atau sila pertama yang mengatur
“Ketuhanan Yang Maha Esa” perlu menjadi perilaku (tidak hanya teks yang dihapal) berbangsa dan bernegara.
Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila tersebut kemudian diuraikan melalui Undang-Undang Dasar  1945.  Diantara  Pasal  yang  dapat  dijadikan  acuan  adalah,  Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945 menyebutkan;  “Negara  berdasar atas  Ketuhanan Yang  Maha Esa”, ayat  (2)  “Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Jaminan  dalam  UUD  1945  inilah  yang  kemudian diuraikan secara lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada pasal 1 (Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965) menyebutkan; “ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk  melakukan  penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu, penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok- pokok  ajaran  agama  itu”. Pelanggaran pidana dapat dijatuhkan dengan hukuman lima tahun apabila: 1 pertama, mengungkapkan dimuka umum  yang  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang dianut di Indonesia. Kedua, ungkapan yang dimaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."
Di  tingkat  daerah,  Penganan  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Yogyakarta  mengacu  terhadap Instruksi  Gubernur  DIY  Nomor  1/INSTR/2019  tentang  Pencegahan  Potensi  Konflik  Sosial, bertujuan  untuk  menjaga  situasi  keamanan,  ketentraman,  ketertiban  dan  kedamaian  di  wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak  asasi  Masyarakat.  Intruksi  tersebut  kemudian  ditujukan  kepada,  Bupati/Walikota  se- Daerah  Istimewa  Yogyakarta  untuk  ikut  mencegah  adanya  intoleransi  di  DIY.  Isi  dari  intruksi tersebut diantaranya adalah; Pertama: Melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan. Kedua: Melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan  tepat  semua  permasalahan  di  dalam  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  intoleran dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
Dikeluarkannya  Intruksi  Gubernur  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  kejadian  yang menyebabkan adanya konflik sosial di Yogyakarta misalnya, Seorang seniman bernama Slamet Jumiarto  beserta  istri  dan  kedua  anaknya  ditolak  untuk  bermukim  di  RT  08,  Peduku han Karet,  Pleret,  Bantul.  Alasan  penolakan  Slamet  tinggal  di  wilayah  itu  lantaran  Slamet
1 Pasal 156a PNPS Nomor 1 Tahun 1965
beragama Kristen. Dari hasil mediasi yang dilakukan, sebagian warga tak keberatan Slamet tinggal di wilayahnya. Namun Kepala Pedukuhan Karet bersikeras menolaknya dan hanya mengizinkan  Slamet  tinggal  selama  6  bulan  saja.  Penolakan  tersebut  menurut  Kepala Pedukuhan Karet Iswanto didasarkan atas Surat Keputusan nomor 03/POKGIAT/Krt?Plt/X/2015,  dimana  dalam  surat  keputusan  itu  tertulis  bahwa pendatang  baru  harus  beragama  Islam,  sama  dengan  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas penduduk.  Peraturan  ini  pun  akhirnya  dicabut  pascapenolakan  terhadap  Slamet. Pencabutan aturan dilakukan pada 2 April 2019. 2
Secara normatif  berdasarkan peraturan perundang-undangan maka, Surat  Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt?Plt/X/2015 tersebut bertentangan dengan intruksi Gubernur DIY yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial. Sehingga, masalah-masalah intoleransi yang terjadi di Yogyakarta dengan adanya intruksi tersebut  akan  meminimalisir  adanya  kasus-kasus  intoleransi  di  DIY.  Adapun  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu,  1)  Apa  yang  menyebabkan  terjadinya  intoleransi  di  Yogyakarta?;  2) Bagaimana  Tindak  Lanjut  Intruksi  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Menangani Tindakan  Intoleransi  di Yogyakarta?.  Kemudian  tujuan  dari  tulisan  dari  karya  ilmiah  ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Menangani  Tindakan  Intoleransi  di Yogyakarta,  serta  bagaimana  efektivitas  dari  penerapan  Intruksi  Gubernur  dalam  menangani tindakan intoleransi.

## B. Telaah Konsep
Secara konseptual, intoleransi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengganggu dan meresahkan orang lain atau kelompok lain, dan  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Tindakan-tindakan  intoleransi  sebagaimana  disebut  seringkali  terjadi  di  Yogyakarrta sehingga, membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar, tindakan tersebut dapat berkurang dan tidak menyebar luas di Yogyakarta.
Ketentuan  mengenai  larangan  melakukan  tindakan  intoleransi  terkait  agam  dan keperca yaan telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan; “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya
2 https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut-4- kasus-intoleransi-di-yogyakarta, Diakses 12 November, 2019
itu”. Dengan ketentuan tersebut maka, setiap penduduk diperbolehkan atau mempunyai hak untuk memeluk agama yang diyakini oleh dirinya atau kelompoknya serta dapat melakukan ibadah sesuai dengan  agama  yang  dianutnya.  Kemudian  ketentuan  ini  diuraikan  lebih  detail  melalui  undang- undang  organik  yaitu  dalam  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada pasal 1 (Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965)  menyebutkan;  “ Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu,  penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari pokok- pokok ajaran agama itu”.
Di tingkat daerah, Penganan konflik sosial yang terjadi di Yogyakarta mengacu terhadap Instruksi  Gubernur  DIY  Nomor  1/INSTR/2019  tentang  Pencegahan  Potensi  Konflik  Sosial, bertujuan  untuk  menjaga  situasi  keamanan,  ketentraman,  ketertiban  dan  kedamaian  di  wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak asasi Masyarakat. Adapun isi instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan  Potensi  Konflik  Sosial:  Dalam  rangka  menjaga  situasi  keamanan,  ketentraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah  Daerah  dalam  memenuhi  hak-hak asasi  Masyarakat,  dengan  ini  menginstruksikan  : Kepada  :  Bupati/Walikota  se-Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Untuk  : KESATU :  Melakukan pembinaan  dan  pengawasan  dalam  rangka  mewujudkan  kebebasan  beragama  dan  beribadat menurut  agama  dan  keyakinanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan  dan bertempat  tinggal. KEDUA: Melakukan  upaya-upaya  pencegahan  praktik  diskriminasi  dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.
KETIGA : Melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua  permasalahan  di  dalam  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  intoleran  dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan. KEEMPAT : Meningkatkan efektivitas  pencegahan  potensi  intoleran  dan/atau potensi  konflik  sosial,  secara  terpadu,  sesuai tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. KELIMA : Mengambil langkah-langkah cepat,tepat, tegas dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk  tindak  kekerasan  akibat  intoleran  dan/atau  potensi  konflik  sosial. KEENAM : Menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Suku, Agama, Ras, Antar Golongan
(SARA) dan politik yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya.
KETUJUH : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanaganan Konflik Sosial, kepada organisasi perangkat daerah, kepala desa sampai dengan masyarakat di lingkungan kabupaten/kota. KEDELAPAN : Segala bentuk keputusan/kebijakan agar disesuaikan dengan intruksi gubernur ini. Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 April 2019.

## C. Metode Penelitian
Obyek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan terhadap tindakan intoleransi, terutama peraturan perundang undang-undangan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  hukum  normatif,  yaitu  bahan  yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  bahan-bahan  penelitian  sebagaimana dimaksud.
Teknik  pengumpulan  data  dan  metode  pendekatan  dengan  mengkaji  mengenai  pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Identifikasi masalah yang ada secara detail yang bersumber dari beberapa aspek. Baik berupa data yang bersumber dari literatur buku, jurnal, serta perundang-undangan yang relevan.
Analisis  data  digunakan  untuk  melakukan  pengkajian  lebih  mendalam  mengenai  data-data yang ada terkait sajian data Intoleransi dan peraturan perundang-undangan. Karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan maka, bahan hukum primer, sekunder dan tersier menjadi bahan utama untuk dikaji lebih mendalam.

## D. Pembahasan

## 1. Dinamika Problem Intoleransi
Persoalan  intoleransi  sebenarnya  terjadi  dibeberapa  daerah  namun,  pada  konteks Yogyakarta kejadian tersebut masih seringkali muncul sehingga harus menjadi perhatian bersama terutama  pemerintah  dalam  menangani  persoalan  tersebut.  Masyarakat  dan  pemerintah  harus menjadikan Pancasila sebagai acuan untuk mengikis persoalan intoleransi, hal yang demikian itu supaya  semakin  memperkuat  kecintaan  masyarakat  akan  kesatuan  dan  sadar  akan  variasi kebudayaan dan kepercayaan di Indonesia.
Pemerintah  menurutnya  pada  tahun  2014  tidak  banyak  membantu  menyelesaikan persoalan  KBB  yang  terjadi  dibeberapa  daerah,  bahkan  terkesan  membiarkan  masalah  dengan melakukan  pembiaran  terhadap  regulasi  yang  meminggirkan  kelompok  minoritas  semacam Ahmadiyah dan Syiah. Kebijakan lain misalnya yang berkaitan dengan hak sipil berupa penolakan dari  KUA  untuk  menikahkan  pasangan  Ahmadiyah  kecuali  mereka  menyatakan  bertaubat, memeluk Islam arus utama. KUA di Kecamatan Jalaksana Kuningan menolak menikahkan warga Ahmadiyah dengan alasan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Mereka baru bersedia menikahkan warga Ahmadiyah jika mereka bersedia menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. 3
Persoalan  lainnya  terkait  kebijakan  KTP,  Dinas  Catatan  Sipil  dan  Kependudukan Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum memberikan e-KTP kepada ratusan warga Ahmadiyah Manislor, Kuningan. Padahal warga di desa lainnya hampir semuanya mendapat e-KTP. Menurut Kepala Dinas, ada tekanan dari ormas Islam di Kuningan terhadap Kepala Dinas sehingga tidak dapat  mengeluarkan  e-KTP  kelompok  Ahmadiyah.  Padahal,  e-KTP  ini  merupakan  hak  setiap warga  negara  dan  merupakan  alat  mengkau  dalam  menikmati  hak  sosial-politik    bahkan  sosial budaya. 4
Dalam Laporan Tahunan 2014 yang dikeluarkan oleh Wahid Institute menyebutkan bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang menempati sebagai daerah tidak toleran, dan menempatkan Yogyakarta  diperingkat  kedua  sebagai  daerah  yang  tidak  toleran.  Dalam  laporan  tersebut,  pada tahun  2014  tercatat  ada  21  kasus  intoleransi  dan  pelanggaran  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan (KBB), dan jika dibandingkan dengan tahun  2013 yang hanya terdapat satu kasus maka,  meningkatnya  intoleransi  tersebut  menimbulkan  banyak  pertanyaan.  Sedangkan  diukur melalui peringkat, urusan tersebut menempatkan Jawa Barat merupakan urutan teratas yaitu 55 kasus pelanggaran. 5 Beberapa kasus intoleransi yang terjadi di yogyakarta pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:
1. Penolakan  penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  kantor  sekretariat  Gereja Kristen  Jawa  (GKJ)  Klasis  Gunungkidul. 6 penolakan  penerbitan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) kantor sekretariat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klasis Gunungkidul oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (PMPT) berakhir, setelah Pengadilan
3 Laporan  Tahunan  The  Wahid  Institute,  “Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  dan  Intoleransi  2014 “Utang” Warisan Pemerintah Baru”, Jakarta, 2014. hlm.19-20
4 Ibid. , hlm.20 5 Bagus Takwin, dkk. “Studi tentang Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang”, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) di 4 Wilayah, 2016. hlm.31
6 https://gunungkidul.sorot.co/berita-101035-lbh-yogyakarta-minta-dinas-segera-terbitkan-ijin- pembangunan-gedung-klasis.html, Diakses pada 27 Maret, 2020
Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan pihak klasis. Hal tersebut terkait  permohonan  penerbitan  IMB  kantor  Klasis  Gunungkidul  pada  Dinas  PMPT Gunungkidul telah memiliki kepastian hukum atas penerbitannya. Hakim PTUN dalam putusannya  telah  menyatakan  bahwa  surat  penolakan  penerbitan  IMB  kantor  Klasis yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  PMPT  batal  dan  dicabut,  serta  memerintahkan  kepada Dinas  PMPT  Gunungkidul  untuk  memproses  dan  menerbitkan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  Kantor  Klasis  yang  diajukan  oleh  Badan  Pelaksana  Klasis.  Kasus tersebut hingga 5 februari 2020 belum selesai.
2. Penolakan terhadap sedekah laut. 7 Pada saat akan melaksanakan sedekah laut, dengan tiba-tiba  ada  dua  rombongan  mobil  melakukan  penyerangan  dan  mengobrak-abrik peralatan yang akan digunakan untuk sedekah laut. Kelompok tersebut bercadar dan dengan teriakan “takbir” kemudian melakukan penyerangan.
3. Pengrusakan terhadap barang-barang di PN Bantul dilakukan oleh Ormas. 8 Kasus ini bermula dari ditetapkannya Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, Yogyakarta,
Doni  Bimo  Saptoto,  sebagai  tersangka  kasus  persekusi  oleh  PN  Bantul.  Dia  dan sejumlah anggota ormasnya, memaksa penghentian rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Internasional di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada 8 Mei 2017 lalu. Tidak terima dengan tindakan ormas tersebut, Pusham UII melaporkan pelaku kepada polisi. Eko Riyadi, Direktur Pusham UII, sebelumnya dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Doni dan kawan-kawannya membongkar pameran yang telah disiapkan di kantornya. Mereka memaksa staf lembaga itu, menghentikan seluruh kegiatan terkait hari Pers Internasional.
4. Pemotongan  Salib. 9 Terjadi  pemotongan  kayu  nisan  berbentuk  salip  yang dipotong  oleh  warga  di  Pemakaman  Jambon  Purbayan  RT  53/13,  Kota  Gede, Yogyakarta. Kayu nisan milik Albertus Slamet Sugihardi itu dibangun di dalam pemakaman  muslim.  Pada  awalnya,  warga  disekitar    sepakat  jasad  almarhum Albertus dimakamkan di pemakaman muslim dengan perjanjian tidak boleh ada atribut  nonmuslim.  Namun,  ternyata  pihak  keluarga  membuat  nisan  berbentuk salib sehingga dipotong oleh warga. Warga dan keluarga Albertus pun melakukan
7 https://www.liputan6.com/regional/read/3667306/saat-sedekah-laut-dirusak-gerombolan-massa- bercadar-di-bantul, Diakses pada 27 Maret, 2020
8 https://www.voaindonesia.com/a/polisi-tangkap-anggota-ormas-pelaku-perusakan- pengadilan/4459994.html, Diakses pada 28 Maret, 2020
9 https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut-4- kasus-intoleransi-di-yogyakarta, Diakses pada 12 Desember, 2019
musyawarah  guna  menghindari  kesalahpahaman.  Akhirnya,  keluarga  Albertus pun sepakat berdamai dan tidak mempermasalahkan pemotongan nisan salib di makam Albertus.
5. Warga  Nonmuslim  Ditolak  di  Pedukuhan  Karet,  Bantul.  Seorang  seniman bernama  Slamet  Jumiarto  beserta  istri  dan  kedua  anaknya  ditolak  untuk bermukim  di  RT  08,  Pedukuhan  Karet,  Pleret,  Bantul.  Alasan  dari  penolakan tersebut karena tinggal di wilayah itu lantaran Slamet  beragama Kristen. Hal itu menyebabkan  adanya  kesalahpahaman  yang  kemudian  terjadilah  mediasi,  hasil dari mediasi sebagian warga tidak keberatan Slamet tinggal di wilayahnya. Namun Kepala Pedukuhan Karet bersikeras menolaknya dan hanya mengizinkan Slamet tinggal selama 6 bulan. Keputusan tersebut kemudian diterima oleh Slamet dan memilih  pergi  berpindah  tempat  tinggal.  Menurut  Kepala  Pedukuhan  Karet Iswanto,  keputusan  penolakan  dilakukan  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan nomor  03/POKGIAT/Krt?Plt/X/2015,  dimana  dalam  surat  keputusan  itu tertulis bahwa pendatang baru harus beragama Islam, sama dengan agama yang dianut  oleh  mayoritas  penduduk.  Peraturan  ini  pun  akhirnya  dicabut  setelah pasca  terjadi  penolakan  terhadap  Slamet.  Pencabutan  aturan  dilakukan  pada  2 April 2019.
Kasus 2018 diatas dimulai sejak bulan Januari 2018, dimana kasus tersebut merupakan dari adanya fungsi negara yang kurang berperan. Namun dalam hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute  menempatkan  Yogyakarta  berada  di  tengah  yaitu  peringkat  ke  41  dari  98  kota  di Indonesia. Menurut Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBHI) DIY Agnes Dwi  Rusjiati  bahwa,  kasus  intoleransi  di  DIY  mengalami  penurunan  misalnya,  pada  2015 ditemukan 23 kasus, 2016 9 kasus, 2017 9 kasus dan 2018 ditemukan 10 kasus. Dan dari 10 kasus ditahun 2018, empat kasus merupakan kasus yang muncul dari tahun 2017. 10
Persoalan Intoleransi beragama dan berkeyakinan yang terjadi di yogyakarta menjadi suatu fenomena yang tidak hanya menimbulkan konflik sosial horizontal dan vertikal namun, menjadikan Yogyakarta  yang  mempunyai  slogan  “daerah  toleran”  dan  “kota  pendidikan”  semakin  luntur. Maka,  penanganan  terhadap  tindakan-tindakan  intoleran  haruslah  diantisipasi  dalam  peraturan perundang-undangan hingga tingkat daerah.
10 https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/21/510/960243/10-kasus-intoleransi- bertebaran-di-jogja-sepanjang-2018., Diakses pada 27 Februari, 2020

## 2. Sebab-sebab Terjadinya Intoleransi di Yogyakarta
Yogyakarta  adalah  daerah  yang  mempunyai  status  Istimewa  dalam  penyelenggaraan pemerintaan  dalam  kerangka  negara  kesatuan  republik  indonesia.  Dengan  status  tersebut seharusnya Yogyakarta dapat mempertahankannya melalui perilaku masyarakatnya, pemerintahnya dan semua yang ada di Yogyakarta dengan perilaku yang baik, mengedepankan moral serta cara- cara yang baik.
Tanggungjawab  negara  untuk  memastikan  setiap  warga  negara  di  Yogyakarta  pada khususnya,  menjadi  hal  yang  sangat  penting  terutama  persoalan  kebabasan  beragama  dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sutjito, frekuensi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta perbedaan pendapat dan  afiliasi  semakin  menunjukkan  gejala  disintegrasi  sosial.  Hal  ini  menurutnya  karena,  negara khususnya pemerintah daerah kurang efektif melindungi warga negara. 11
Lebih lanjut Sujito menjelaskan bahwa, tindakan-tindakan intoleransi dipicu oleh adanya perubahan  kondisi sosial diwilayah  tersebut  misalnya,  maraknya  pembangunan  hotel,  mall,  tata kota  yang  tidak  terkontrol,  dan  ruang-ruang  publik  yang  semakin  hilang.  Dengan  perubahan- perubahan tersebut maka, masyarakat semakin pragmatis, apatis, dan keperdulian sosial semakin menipis. Maka, perlu tindakan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) untuk pro-aktif dalam menangani hal-hal semacam itu.
Menanggapi laporan dari Setara Institute yang menyebutkan bahwa Yogyakarta masuk dalam  10  daerah  dengan  jumlah  kasus  pelanggaran  tertinggi  dalam  lima  tahun  belakangan  ini, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyebutkan bahwa Pemda DIY telah melakukan upaya untuk meminimalisir tindakan Intoleransi dengan menggalakkan literasi di masyarakat. Selain itu, pemda telah  mengeluarkan  kebijakan  serta  secepat  mungkin  menangani  tindakan-tindakan  intoleransi. Pananganan intoleransi sudah mulai terlihat semakin baik perkembangannya, dan yang juga perlu diketahui bahwa motif dari adanya tindakan intoleransi selalu berubah-ubah. 12

## 3. Kendala Yuridis dan Implementasi
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa daerah provinsi yogyakarta yang mempunyai keistimewaan  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan
11 https://regional.kompas.com/read/2015/01/19/16311881/Kasus.Intoleransi.DI.Yogyakarta.Dimin ta.Waspada., Diakses pada 23 Februari, 2020
12 https://regional.kompas.com/read/2019/11/25/16572361/intoleransi-meningkat-di-yogyakarta- ini-tanggapan-sri-sultan?page=all.,  Diakses pada 25 Juni, 2020
Republik  Indonesia  dan  keistimewaan  tersebut  berdasarkan  sejarah  dan  hak  asal  usul  menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
Sebagai daerah istimewa yang mempunyai hak untuk mengatur urusannya sendiri maka, kesejahteraan  dan  ketentraman  masyarakat  yogyakarta  menjadi  tanggungjawab  pemerintah yogyakarta,  dimana  kebijakan  yang  diatur  harus  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dan pengembangan  kemampuan  masyarakat  sebagaimana  Pasal  5  ayat  (3).  Tata  Pemerintahan  dan tatanan sosial sebagaimana Pasal 5 ayat (4)  menyebutkan bahwa menjamin ke-bhinnekatunggal- ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan melalui:
1. Pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh pemerintahan daerah DIY;
2. Pemeliharaan  dan  pendayagunaan  nilai-nilai  musyawarah,  gotong  royong,  solidaritas, tenggang rasa, dan “ toleransi” oleh pemerintahan daerah DIY dan masyarakat DIY.
Dalam  melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  maka,  Gubernur mempunyai  tugas,  wewenang  dan  hak  sehingga,  segala  urusan  pemerintahan  di  DIY  dapat dijalankan sesuai dengan tugas, wewenang dan hak sebagai gubernur. Adapun tugas, wewenang dan hak gubernur adalah:

## Tabel: 1

## Pengaturan Ketertiban Masyarakat dan Tindak Lanjut
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tugas Gubernur Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Tindak Lanjut a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY;
b. mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d. menyusun dan mengajukan rancangan
Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
e. menyusun dan mengajukan rancangan
Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
rancangan Perda tentang
Pasal 6 ayat (2) huruf c No. 1 bahwa, “Biro Bina Mental Spiritual” menjadi asisten Sekda dalam penggoordinasian penyusunan kebijakan administratif bidang pemberdayaan sumber masyarakat.
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama;
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah DIY di kabupaten/kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Gubernur Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Tindak lanjut
a. mengajukan rancangan Perda dan
rancangan Perdais;
b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD DIY;
c. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Belum  ada  perda  yang  mengatur  mengenai larangan  melakukan  gangguan  terkait toleransi keyakinan.

## Hak Gubernur Berdasarkan
a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;
b. mendapatkan informasi mengenai
kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan
kebijakan mengenai Keistimewaan
DIY;
c. mengusulkan perubahan atau penggantian Perdais; dan
d. mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
Telah  diatur  melalui  Pasal  22  mengenai Parampara Praja. 13
Pada huruf c UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menegaskan bahwa tugas dari gubernur adalah “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”.  Tugas  gubernur  yang  menyebutkan  bahwa  tugas  gubernur  adalah  “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”, secara yuridis telah tersedia ruang yang dapat digunakan oleh gubernur untuk mengajukan rancangan perda dan rancangan Perdais. Sehingga, pemanfaatan ini  sebenarnya  dapat  digunakan  untuk  mengatur  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kepentingan masyarakat di Yogyakarta, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Dengan  demikian,  gubernur  dapat  mengajukan  perda  dan  perdais  terkait  penanganan terjadinya  intoleransi  di  daerah  istimewa yogyakarta.  Untuk  menyusun suatu  perda  dan  perdais tentu, pasal 11 huruf b UU No. 13 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “hak gubernur sal ah satunya adalah mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan mengenai keistimewaan”. Pasal ini menjadi dasar sebagai salah satu pijakan pemda untuk membuat suatu kebijakan yang dapat meredam situasi intoleran.
Sekalipun  terdapat  ketentuan  mengenai  posisi Biro  Bina  Spiritual,  namun  Biro  tersebut posisinya  sangat  lemah  karena  menjadi  bagian  dari  sekretaris  daerah.  Dalam  artian,  tidak
13 Parampara  Praja  sebagaimana  Pasal  1  butir  9  Perda  No.  1  Tahun  2018  tentang  Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa lembaga non struktural yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  memberikan  pertimbangan,  saran  dan  pendapat  mengenai  urusan keistimewaan kepada Gubernur.
mempunyai independensi yang dapat mempunyai kekuasaan untuk terlibat aktif dalam membentuk perda.
Dilihat dari aspek kelembagaan, dari 19 dinas (Pasal 10 Perda 1 Tahun 2018), tidak ada dinas  yang  khusus  menangani  masalah  “toleransi”.  Padahal,  jika  pemda  membentuk  lembaga khusus  yang  menangani  tindakan-tindakan  intoleransi  maka  tindakan  tersebut  akan  terkontrol secara sistematis. Lembaga sebagaimana dimaksud dapat merujuk terhadap status daerah yang telah mendapatkan status daerah istimewa.
Tidak adanya ketentuan mengenai tidak adanya “lembaga” yang mengurusi toleransi dala m Perda  No.  1  tahun  2018  namun  penanganan  tindakan  intoleransi,  menunjukkan  bahwa penangananan  intoleransi  secara  kelembagaan  sangatlah  lemah.  Padahal,  salah  satu  dari  hak Gubernur adalah mengusulkan perda. Perda tersebut sebenarnya juga bisa saja mengatur mengenai larangan adanya tindakan-tindakan intoleran di Yogyakarta.
Dilihat  dari  segi  kelembagaan  yang  diatur  melalui  Perda  No.  1  Tahun  2018,  memang lembaga  yang  khusus  menangani  masalah  intoleransi  diperlukan  sehingga,  jaminan  untuk menangani  intoleran  dilihat  dari  perspektif  ketatanegaraan  sangat  lemah.  Hal  ini  dapat dibandingkan  dengan  kegiatan-kegiatan  lain  yang  mempunyai  lembaga  khusus  misalnya, keberadaan  Dinas  Pariwisata  yang  tujuannya  adalah  merawat,  mengembangkan  dan mempromosikan  wisata  di  yogyakarta  secara  kelembagaan  telah  diatur.  Dengan  majunya  aspek pariwisata  tentu  menimbulkan  perubahan  sosial  masyarakat  yang  semakin  mengarah  terhadap pragmatisme,  yang  kemudian  dapat  berkembang  memunculkan  ruang-ruang  menipisnya keperdulian sosial. Mendesaknya lembaga khusus yang menangani tindakan intoleransi adalah:
1. Masih tingginya tindakan intoleransi;
Tingginya  tindakan  intoleransi  sebagaimana  laporan  beberapa  lembaga  diatas  kemudian menyebabkan  urgennya  hadirnya  lembaga  khusus  yang  menangani  mengenai  tindakan intoleransi.
2. Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan;
Sebagai kota budaya dan kota pendidikan, Yogyakarta menjadi kota alternatif dari berbagai daerah  di  Indonesia  dalam  mempengaruhi  kondisi  intelektual.  Dengan  demikian, pertumbuhan kalangan akademisi akan sangat memungkinkan tumbuh dari yogyarta dan mempengaruhi daerah lainnya sehingga, secara tidak langsung budaya intelektual salah satu sumbernya berasal dari yogyakarta.
3. Status Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa;
Status “istimewa” ten tu status yang tidak semua daerah memilikinya karena banyak faktor sehingga,  status  tersebut  juga  harus  didukung  dengan  kondisi  Yogyakarta  yang  aman, damai, dan nyaman.
4. Kesadaran hukum masyarakat yang tidak merata. Kesadaran sebagamana dimaksud bukan hanya karena masyarkat lokal itu sendiri namun, para pendatang atau orang-orang yang bertempat  tinggal  di  Yogyakarta  (baik  menetap  atau  sementara)  yang  setiap  tahunnya semakin  bertamah.  Sehingga,  antara  masyarakat  yang  menjadi  penduduk  tetap  dan penduduk tidak tetap tentu mempunyai kesadaran hukum yang berbeda.
Penganan konflik sosial yang terjadi di Yogyakarta mengacu terhadap Instruksi Gubernur DIY  Nomor  1/INSTR/2019  tentang  Pencegahan  Potensi  Konflik  Sosial,  bertujuan  untuk menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta  sebagai  wujud  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  memenuhi  hak-hak  asasi Masyarakat. Intruktsi tersebut kemudian ditujukan kepada, Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut mencegah adanya intoleransi di DIY. Isi dari intruksi tersebut diantaranya adalah; Pertama: Melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap  saling  menghormati  serta  menjaga  kerukunan  hidup  beragama  dan  aliran  kepercayaan. Kedua: Melakukan  upaya-upaya  pencegahan  dengan  merespon  secara  cepat  dan  tepat  semua permasalahan  di  dalam  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  intoleran  dan/atau  potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
Adapun isi instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial: Dalam rangka menjaga situasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak asasi Masyarakat, dengan ini menginstruksikan : Kepada : Bupati/Walikota se- Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk : KESATU : Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan keyakinanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan bertempat tinggal. KEDUA: Melakukan upaya- upaya  pencegahan  praktik  diskriminasi  dan  menjunjung  tinggi  sikap  saling  menghormati  serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.
KETIGA : Melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua  permasalahan  di  dalam  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  intoleran  dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan. KEEMPAT : Meningkatkan efektivitas  pencegahan  potensi  intoleran  dan/atau potensi  konflik  sosial,  secara  terpadu,  sesuai tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
KELIMA : Mengambil langkah-langkah cepat,tepat, tegas dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk  tindak  kekerasan  akibat  intoleran  dan/atau  potensi  konflik  sosial. KEENAM : Menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dan politik yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya.
KETUJUH : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanaganan Konflik Sosial, kepada organisasi perangkat daerah, kepala desa sampai dengan masyarakat di lingkungan kabupaten/kota. KEDELAPAN : Segala bentuk keputusan/kebijakan agar disesuaikan dengan intruksi gubernur ini. Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 April 2019.
Isi dari intruksi gubernur tersebut memang dapat meredam kondisi konflik yang terjadi di masyarakat,  ini  terbukti  ketika  terjadi  tindakan  intoleransi  di  Pleret,  Bantul  mengenai  seorang seniman hanya diperboleh mengontrak rumah selama 6 bulan karena masalah perbedaan agama (dijelaskan pada halaman sebelumnya). Kasus tersebut yang kemudian membuat masalah semakin rumit,  dan  kemudian  dengan  adanya  intruksi  gubernur  kemudian  masalah  tersebut  dapat diselesaikan.

## E. Penutup
Dari uraian tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, secara regulasi mengenai penanganan/pencegahan intoleransi perlu diperkuat melalui Peraturan Daerah DIY. Kedua, dalam Peraturan Daerah perlu dibentuk lembaga khusus yang berwenang menangani tindakan intoleransi. Ketiga, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan intoleransi perlu diperkuat. Keempat, perlu diatur mekanisme komplein untuk mempermudah masyarakat dalam mengadu.
Dengan  adanya  empat  kesimpulan  dari  hasil  uraian  tersebut  maka,  dalam  suatu perkembangan yang terjadi daerah perlu membuat suatu konsep agar tindakan-tindakan intoleransi tidak lagi terjadi di Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Huda, Ni’matul . 2013. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia” . Bandung: Nusa Media.
____________. 2014. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI , Bandung: Nusa Media.
Takwin, Bagus, dkk, “ Studi tentang Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang ” , International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), 2016.
Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan Agama
Laporan The Wahid Institute 2014
PNPS Nomor 1 Tahun 1965
Undang-Undang Dasar NRI 1945
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal 1981

## Website
https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut- 4-kasus-intoleransi-di-yogyakarta. diakses 12/11/2019
https://gunungkidul.sorot.co/berita-101035-lbh-yogyakarta-minta-dinas-segera-terbitkan-ijin- pembangunan-gedung-klasis.html.27/03/2020
https://www.liputan6.com/regional/read/3667306/saat-sedekah-laut-dirusak-gerombolan- massa-bercadar-di-bantul. 27/03/2020
https://www.voaindonesia.com/a/polisi-tangkap-anggota-ormas-pelaku-perusakan- pengadilan/4459994.html. 28/03/2020
https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut- 4-kasus-intoleransi-di-yogyakarta. diakses 12/11/2019
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/21/510/960243/10-kasus-intoleransi- bertebaran-di-jogja-sepanjang-2018.diakses 27/02/2020
https://regional.kompas.com/read/2015/01/19/16311881/Kasus.Intoleransi.DI.Yogyakarta.Di minta.Waspada.diakses 03/02/2020
https://regional.kompas.com/read/2019/11/25/16572361/intoleransi-meningkat-di- yogyakarta-ini-tanggapan-sri-sultan?page=all.diakses 25/06/2020