Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 3  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1078            pp. 525-538
Research Article

## Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
Sri Solehah 1 , Siti Hasanah 2 , Firzhal Arzhi Jiwantara 3
1. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; srisolehah603@gmail.com
2. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; siti.hasanah@ummat.ac.id
3. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram; firzhal.arzhi@ummat.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January 03, 2024 Revised :  May 12, 2024 Accepted :  June 07, 2024 Available online    :  July 16, 2024
How to Cite: Sri Solehah, Siti Hasanah and Firzhal Arzhi Jiwantara (2024) “Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(3), pp. 525 – 538. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1078..
Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution
Abstract . This study aims to compare the equation of the principles of human rights (HAM) in two important  historical  documents,  namely  the  Medina  Charter  and  the  1945  Constitution  (1945 Constitution) Indonesia. The Medina Charter, as the first social contract in Islamic history, and the 1945 Constitution, as the Indonesian constitution, has a big impact in the development and protection of human rights in each context. This study uses a document analysis method to identify and compare the principles of human rights contained in the two documents. It was found that there were a number of  equations  of  human  rights  principles  in  the  Medina  Charter  and  the  1945  Constitution,  even  in

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
different contexts. Universal principles such as freedom of religion, the right to life, and right of justice appear to be present in both documents. However, the implementation and interpretation of these principles can vary depending on differences in the context of history, culture, and politics in which these documents are produced. In addition, this research also highlighted the role and development of the concept of human rights from the Medina Charter to the 1945 Constitution. Although there are a number of changes and adjustments, it appears that human rights principles have become an integral part  of  the  legal  structure  in  accommodating  community  needs.  In  conclusion,  although  there  are contextual differences between the Medina Charter and the 1945 Constitution, this research identifies the equation of human rights principles that reflect universal human values. Understanding of this equation can provide further insight about the evolution of the concept of human rights in history and how these values remain relevant in the context of modern society.
Keywords: Equations, Human Rights Principles, Medina Charter, 1945 Constitution.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  persamaan  prinsip-prinsip  Hak  Asasi Manusia (HAM)  dalam dua dokumen sejarah penting, yaitu Piagam  Madinah dan Undang-Undang Dasar  1945  (UUD  1945)  Indonesia.  Piagam  Madinah,  sebagai  kontrak  sosial  pertama  dalam  sejarah Islam, dan UUD 1945, sebagai konstitusi Indonesia, memiliki dampak besar dalam pengembangan dan perlindungan HAM di masing-masing konteksnya. Studi ini menggunakan metode analisis dokumen untuk  mengidentifikasi  dan  membandingkan  prinsip-prinsip  HAM  yang  terdapat  dalam  kedua dokumen  tersebut.  Ditemukan  bahwa  terdapat  sejumlah  persamaan  prinsip-prinsip  HAM  dalam Piagam  Madinah  dan  UUD  1945,  meskipun  dalam  konteks  yang  berbeda.  Prinsip-prinsip  universal seperti  kebebasan  beragama,  hak  hidup,  dan  hak  keadilan  tampak  hadir  dalam  kedua  dokumen. Namun implementasi dan interpretasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada perbedaan konteks  sejarah,  budaya,  dan  politik  di  mana  dokumen-dokumen  tersebut  dihasilkan.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menyoroti  peran  dan  perkembangan konsep  HAM  dari  Piagam  Madinah  hingga UUD 1945. Meskipun terdapat sejumlah perubahan dan penyesuaian, terlihat bahwa prinsip-prinsip HAM  telah  menjadi  bagian  integral  dari  struktur  hukum  dalam  mengakomodir  kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan kontekstual antara Piagam Madinah dan UUD 1945, penelitian ini mengidentifikasi persamaan prinsip-prinsip HAM yang mencerminkan nilai- nilai kemanusiaan yang universal. Pemahaman terhadap persamaan ini dapat memberikan wawasan lebih  lanjut  tentang  evolusi  konsep  HAM  dalam  sejarah  dan  bagaimana  nilai-nilai  tersebut  tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.
Kata Kunci: Persamaan, Prinsip HAM, Piagam Madinah, UUD 1945.

## PENDAHULUAN
Perbedaan yang menonjol antara dua kutub pemahaman yang dominan antara Barat dan Timur adalah pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Demokrasi menganggap hubungan antara agama dan negara sebagai bentuk independensi yang dilakukan oleh rakyat dalam menentukan model dalam kehidupan bermasyarakat dan agama pada sisi lain, yang tidak boleh masuk dalam ruang publik. Hal itu beriringan dengan  pengalaman  pahit  yang  dialami  Barat  dalam  masa renaisance ,  terlebih  lagi dengan adanya doktrin dalam agama Kristen  yang diyakini datang langsung dari Yesus yang mengatakan, “Serahkan hak kaisar pada kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan”. 1 Bercermin  dari  pengalaman  pahit  ketika  agama  (gereja)  memberikan
1 www.Islib.com  (islamliberal@yahoogroup.com).  Diskusi  Kelompok  Jamaah  Islam Liberal, Lihat Injil Matius Pasal 12 ayat 22.

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
legitimasi penuh untuk raja sebagai Wakil Tuhan dalam menerapkan hukum, sehingga terjadilah  masa  traumatik  yang  menyebabkan  mereka  melakukan dekonstruksi doktrinal  antara  agama,  kekuasaan  (raja  sebagai  institusi),  dan  rakyat.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  rakyat  yang  terus  menjadi  korban  dari  hubungan  yang tidak seimbang, melakukan penuntutan hak mereka, sehingga meletuslah beberapa gerakan  rakyat,  misalnya  Revolusi  Prancis  dan  penuntutan  hak  kemerdekaan  di beberapa tempat. 2
Masyarakat  Barat  akhirnya  menemukan  kembali  suatu  metode  yang  pernah dipraktekkan  oleh  masyarakat  komunitas  Yunani  dan  para  filosofnya  seperti  Plato, Aristoteles dan  lain-lain.  Demokrasi dalam  praktek yang dilakukan oleh  penduduk Yunani dalam polis atau negara kota itu juga berbeda dalam  banyak hal dengan yang dipraktekkan dibanyak belahan dunia sekarang. Praktek yang diterapkan di lapangan, misalnya  dalam  hal  teknis,  karena  suatu  paham  juga  dipengaruhi  oleh  kultur masyarakat,  kontekss  sosial  saat  itu,  ruang  dan  waktu. 3 Doktrin  prinsipil  dari demokrasi  tentang  pembagian  kekuasaan,  pemilihan  wakil  rakyat  (parlemen), kesamaann di depan  hukum,  kekuasaan eksekutif ,  telah  mengalami perkembangan seiring dengan praktek demokrasi dan perbaikan yang mengarah pada kesempurnaan dari prinsip demokrasi. 4
Hubungan  yang  ada  dalam  paham  demokrasi,  antara  penguasa  dan  rakyat adalah bahwa penguasa mendapat legitimasi dari rakyat (kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat,  untuk  rakyat)  berupa  pemberian  mandat  yang  sah,  dan  penerima  mandat tersebut  haruslah  dapat  menjamin  hak-hak  yang  berkenaan  dengan  rakyat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian atau lazimnya kita sebut dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang tertulis. Di dunia sekarang ini hampir tidak ada sebuah negara pun yang tidak mempunyai sebuah konstitusi atau UUD. 5
Konstitusi  negara  Indonesia  yang  telah  terbentuk  dalam  isinya  ternyata memuat  spirit  keyakinan  kepada  Tuhan  sama  dengan  isi  dari  Piagam  Madinah, walaupun dalam  Piagam  Madinah, Spirit (semangat)  KeTauhidan sangat  menonjol. Serta proses dan latar belakang terbentuknya dokumen politik (Piagam Madinah dan UUD  1945)  berawal  dari  kontrak  sosial  antargolongan  yang  ada  (Teori  Perjanjian). Sehinga  sangat  menarik  kalau  kita  memperbandingkan  kedua  dokumen  tersebut apalagi masih ada umat Islam mempermasalahkan kembalinya Piagam Jakarta dalam UUD 1945 melalui proses amandemen yang baru saja terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penjelasan  mengenai  metode  penelitian  secara  sederhana  adalah  prosedur yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian.  Metode  penelitian  adalah  suatu pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara sistematis untuk memahami subjek
2 Ibid.
3 Zamzuri , Teori Umum tentang Negara, Sumbangsih Offset , Yokyakarta. 1999, halaman 5.
4 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konpress, Jakarta, 2006, hlm 142-143.
5 Zamzuri , op cit, hlm 117.
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
atau objek penelitian dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat diakui secara ilmiah dan sah. 6 Metode ini melibatkan serangkaian langkah praktis dan sistematis yang  digunakan  dalam  berbagai  disiplin  ilmu,  dan  telah  terbukti  efektif  dalam mencapai  kebenaran  dalam  bidang  ilmu  tersebut. 7 Kebenaran  dapat  ditemukan melalui berbagai cara, seperti berdasarkan pengalaman, konsultasi dengan ahli, atau melalui kebetulan.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  (penilaian)  dalam  masalah  yang  dihadapi. 8 Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  penelitian  hukum  normatif  berpusat  pada penelaahan  hukum  positif,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum,  juga mencakup penemuan hukum dalam konteks kasus konkret, pengaturan hukum yang sistematis, analisis perbandingan hukum, serta penyelidikan aspek sejarah hukum. 9 Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan Penelitian sebagai berikut : Pendekatan konseptual  ( conseptual  approach ), 10 Pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach) ,. 11 Pendekatan  Historis  (Historical  Approach)  . 12 Adapun  bahan-bahan hukum dari pada penelitian ini ialah;
a. Bahan  hukum  primer  terdiri  dari:  UUD  1945,  Al-Quran  dan  Sirah  Nabawi, keputusan resmi dari lembaga negara atau lembaga tinggi negara.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut tentang bahan hukum primer misalnya; literatur hukum  tata negara, dan buku penunjang lainnya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan tersier berupa kamus. Studi pustaka atau juga disebut dengan studi dokumen adalah  meneliti  atau  menggali  bahan  hukum  atau  data  tertulis,  baik  berupa peraturan  perundangan,  buku-buku,  majalah-majalah,  jurnal-jurnal  atau  surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945
Pemerintahan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad adalah suatu bentuk yang  tidak  pernah  ada  ataupun  dikenal  oleh  bangsa  Arab  sebelumnya,  atau  yang pernah  dipraktekkan  oleh  sebuah  bangsa  pada  saat    zaman  Yunani  atau  Romawi sampai  abad  pertengahan  (zaman Agustinus). Walaupun banyak ahli  tata negara sekuler  maupun  Islam  yang  mencoba  mendefinisikan  model  negara  tersebut.  Al- Farabi mengatakan model pemerintahan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad
6 Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris , (Depok: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 2.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5-6.
8 Peter Mahmud Marzuki, Ibid , hlm. 141.
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.
10 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh( Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41
11 Peter Mahmud Marzuki ,  Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.
12 Ibid hlm.36

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
adalah model negara republik yang pernah dicetuskan oleh Aristoteles dalam bentuk polis  (negara  kota).  Berbeda  dengan  Al-Farabi,  Maududi  mengatakan  bahwa pemerintahan  Islam  adalah  Theodemokrasi  yaitu  pemerintahan  yang    kedaulatan tertinggi  di  tangan  Tuhan.  Istilah  Theodemokrasi  adalah  istilah  yang  diungkapkan oleh Maududi untuk membedakan dengan Theokrasi  ( Kingdom of  God/Civitate dei ) dalam istilah barat. Maududi mengatakan ciri negara Islam (Khilafah Islami) seperti yang dipraktekkan oleh Nabi dan Khulafur rasyidin adalah;
1. Kedaulatan tertinggi ada ditangan Tuhan.
2. Hukum tertinggi negara adalah Syari’ah.
3. Pemerintahan  adalah  pemegang  amanat  Tuhan  untuk  melaksanakan kehendak-kehendakNya.
4. Pemerintah  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang  melampaui  batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. 13
Jika  dilihat  dalam  naskah  Piagam  Madinah  tiga  unsur  negara  itu  telah disebutkan. Rakyat adalah semua golongan yang disebut dalam Piagam, yang secara umum disebut ahl hazihi al-shahifah (Pasal 37, 39, 42, 46). Wilayah ialah Yasrib (Pasal 39) atau Madinah (Pasal 47). Pemerintahan  ialah Muhamamad SAW (Mukadimah, Pasal 23, 36, 42). 14 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat (1)). Yang dimaksud dengan negara kesatuan  adalah  suatu  negara  yang  merdeka,  berdaulat,  dan  yang  berkuasa.  Satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara kesatuan  bukanlah  gabungan  dari  beberapa  negara  bagian  yang  menjadi  satu sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  suatu  negara,  dimana  negara  itu  mempunyai status bagian-bagian, seperti bentuk negara Federasi. Negara kesatuan dapat berbentuk: Pertama , Negara kesatuan dengan bentuk sentralistik, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah  pusat,  dan  daerah-daerah  tinggal  melaksanakannya. Kedua ,  Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi , dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan  kekuasaan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  (otonomi  daerah)  yang dinamakan daerah swatantra .

## Bentuk Pemerintahan dan Sistem Politik Piagam Madinah
Bila  kita  merujuk  dalam  sejarah  pemerintahan  Islam  dari  jaman  Rasulullah sampai  30  tahun  berakhirnya  pemerintahan  Imam  Ali,  kita  akan  melihat  berbagai praktek ketatanegaraan yang mengagumkan yang belum pernah dipraktekkan oleh penguasa  pada  masa  itu  bahkan  sampai  abad  pertengahan.  Yaitu  dimana  seorang pemimpin  diangkat  tidak  berdasarkan  garis  keturunannya.  Pada  saat  Abu  Bakar dilantik  sebagai  pemimpin  ia  mengatakan  bahwa  ia  adalah  Khalifah  Rasulullah (pengganti  dari  Nabi)  sebagai  pemimpin  dari  umat  Islam  yang  ada  pada  saat  itu. Sistem khalifah (pemerintahan) umat Islam mengalami penyempurnaan pada masa Khalifah Umar bin Khatab. Pada saat itu Umar telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan  yang  mempunyai  kekuasaan  terpisah  dan  mandiri  dari  eksekutif.
13 Kamaruszam, Relasi  Islam  dan  Negara, dikutip  dari  Yusril  Ihza  Mahendra,  Modernis  dan Fundamentalis, hlm. 241.
14 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945, UI Press, Jakarta, 1995. hlm. 89.

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
Lembaga yudikatif atau Qadi pada saat itu dijabat oleh  Zaid bin Sabit dan di daerah propinsi juga telah diangkat beberapa qadi seperti Kaab bi Sur al Azdi untuk Basrah, ‘Ibad bin Asamad untuk Palestina, Abdullah bin Masud untuk Kufah, Syuraih untuk Damask us, Jamil bin Ma’mar untuk Yaman, Ibnu Maryamal Hanafi untuk Mekkah, Salman bin Rabi’ah al Bahali untuk Mesir. 15
Keberadaan partai dalam pemerintahan Islam pertama kali dikenal pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, partai tersebut bernama Khawarij dan menyatakan diri sebagai  oposisi  terhadap  kekuasaan  yang  sah  saat  itu.  Namun  demikian  Imam  Ali tidak  membubarkan  keberadaan  kaum  Khawarij  dan  tidak  pula  menyuruh menangkap  mereka  dan  menghilangkan  pengaruhnya.  Tetapi  malah  beliau menyatakan kepada mereka secara terus terang ada tiga hak kalian atas kami, kami tidak  akan  menghalangi  kalian  untuk  masuk  pada  masjid  Allah,  kami  tidak menghalangi  kalian  untuk  mendapatkan  harta  rampasan  perang  selama  kekuatan kalian  bersatu  dengan  kekuatan  kami,  dan  kami  tidak  akan  memulai  memerangi kalian. 16 Bahkan Syech Yusuf Qardawi mengatakan keberadaan partai adalah mazhab dalam politik dan mazhab adalah partai dalam Fiqih.  Bahkan keberadaan multi partai dalam Islam itu dimungkinkan, selama tujuannya memperjuangkan hukum-hukum Tuhan, karena doktrin Islam mengatakan perbedaan bagi Umat Islam adalah Rahmat.

## Bentuk Pemerintahan dan Sistem Politik Dalam UUD 1945
Di dunia secara umum dapat dibagi kriteria pemerintahan yang menjalankan kekuasaan  negara  secara  terpisah  atau  penyelenggaraan  sistem  pemisahan kekuasaan,  khususnya  berdasarkan  sifat  hubungan  antara  badan  legislatif  dan eksekutif;  negara  dengan  sistem  pemerintahan  presidensiil,  negara  dengan  sistem pemerintahan parlementer, dan negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. 17 Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara badan-badan pemegang  kekuasaan,  atau  organ-organ  daripada  negara  tersebut  mempunyai keterpisahan  dalam  menjalankan  tugas.  Artinya  bahwa  kekuasaan  eksekutif merupakan organ yang berdiri sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap badan yang memegang kekuasaan legislatif atau dewan perwakilan.
Susunan dari pada badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dalam di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para mentri. Jadi para mentri ini berkedudukan sebagai pembantu presiden, maka para mentri ini dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan  oleh  presiden. 18 Dalam  UUD  1945  telah  ditegaskan  bahwa  Presiden adalah  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  tertinggi.  Presiden  selaku  kepala
15 Abdful Qadir Jailani, Sekitar Pemikiran Politik Islam, hlm. 139, dikutip dari Syibli Nukman, Mediah Dakwah Jakarta, 1994. hlm. 319.
16 DR.  Yusuf  Qardhawi, Fiqih  Negara,  Ijtihad  Baru  Seputas  Sistem  Demokrasi  Multi  Partai Keterlibatan Wanita Dalam Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 201.
17 Suhino S. H., Ilmu Negara, Liberty, Yokyakarta, 1980, hlm. 241.
18 Ibid, hlm. 247.

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
pemerintahan  dan  sekaligus  sebagai  kepala  negara.  Dalam  menjalankan  tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden (pasal 4 ayat (1) dan (2)). Hal tersebut sama  dengan  pemerintahan  republik  dimana  kepala  negaranya  adalah  seorang Presiden. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Presiden diawasi oleh DPR, akan tetapi DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden ataupun sebaliknya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7C.  Sistem politik yang dipakai saat ini adalah sistem politik multi partai. Sistem yang dimana terdapat banyak partai yang mengikuti pemilu yang melalui seleksi secara ketat.

## Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)
Hanya  saja,  dalam  redaksional  dan  jangkauan  lingkup  HAM  yang  dimuat dalam hasil perubahan Kedua UUD 1945 masih terbilang sangat sederhana, bahkan tidak menggambarkan sebuah sebuah komitmen atas penegakan hukum dan HAM. Hal ini bisa dilihat dari adanya pasal-pasal yang saling tumpang tindih, sehingga tidak diperoleh kejelasan tentang rangkaian profil generasi HAM yang telah berkembang selama ini. Selain itu, juga tidak ditemukan daya desak penegakan hukum dan HAM oleh negara dalam bentuk kewajiban-kewajiban konkret secara eksplisit.
Ketidakjelasan  makna  penegakan  HAM  terlihaht  dari  Bab  Pasal  27  Ayat  (3) dengan Bab XII Pasal 30 Ayat (1) tentang hak atas pembelaan negara. Hal yang sama juga terjadi pada Bab XA Pasal 28D dengan Bab X Pasal 27 Ayat (1) tentang hak atas equality  before  the  law  (persamaan  dihadapan  hukum).  Begitu  juga  pada  Bab  XA Pasal 28F dengan Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. Ketidakjelasan ini memberikan  pengaruh  dalam  penegakan  HAM  dalam  muatan-muatan  HAM  yang diatur tersebut.
Ketidakjelasan lainnya juga terlihat dari penekanan muatan HAM yang tidak jelas sebagai akibat dari penggabungan muatan HAM dengan muatan HAM lainnya yang sebenarnya tidak sejalan a tau tidak sinkron, seperti pada Bab XA Pasal 28C yang menggabungkan hak atas kebuTuhan dasariah dengan hak mendapatkan pendidikan dan seni budaya. Begitu juga halnya pada Bab XA Pasal 28E yang menggabungkan hak beragama denganhak mendapatkan pekerjaan dan hak atas kewarganegaraan.
Mengenai  perkembangan  generasi  HAM,  kelihatan  dengan  terang  bahwa muatan  HAM  yang  diatur  dalam  perubahan  kedua  UUD  1945  tidak  memiliki kejelasan.  Menurut  Sadli  Isra,  materi  muatan  HAM  dalam  Perubahan  Kedua  UUD 1945  tidak  konsisten  dalam  merumuskan  kategorisasi  hak-hak  asasi,  apakah pembagiannya  menurut  kategori  hak  sipil  dan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya, ataukah mendefinisikan dengan menggunakan pembagian atas derogable rights dan nonderogable  rights,  ataukah  merumuskannya  sengan  cara  memuat  hak-hak indiv idual,  komunal,  dan  vulnerable  rights.(  Sadli  Isra,”Qua  Vadis.....,Loc.Cit.). Ketidakjelasan  ini  keudian  semakin  ketika  pasal-pasal  HAM  tersebut  tidak memberikan  penegasan  tentang  penegakan  HAM  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain, meminjam  istilah  Saldi  Isra,  tidak  ditemukan  pasal-pasal  enforcement  dalam penegakan HAM secara konkret. Yang ditemukan hanyalah pengaturan lebih lanjut tentang HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ibid.)
HAM yang diatur dalam Perubahan UUD 1945 masih terbilang konvensional karena  apa  yang  ditegaskan  adalah  hak  klasik  setiap  manusia  pun  mengerti  dan

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
memahaminya  sebagai  hak  universal,  seperti  hak  hidup,  hak  tumbuh  dan berkembang,  hak  atas  perlakuan  adil  dan  persamaan  dihadapan  hukum,  hak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran,  hak  atas  pengajaran  dankehidupan  yang layak secara manusiawi. Jauh lebih penting disamping pengaturan tentang muatan HAM  yang  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  nasional  dan  global  dalam perkembangan  generasi  HAM  keempat  yang  bertujuan  tercapainya  keadilan  sosial yang  berkeadilan,  juga  tentang  pengaturan  tentang  daya  desak  dalam  bentuk kewajiban-kewajiban  asasi  negara,  pemerintah,  masyarakat,  dan  pribadi  dalam mewujudkan  penegakan  hak-hak  asasi  itu  dalam  kehidupan,  baik  sebagai  pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara dan berbangsa.
Jika diamati dengan seksama materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD  1945,  kelihtan  sangat  jauh  dari  sempurna.  Secara  redaksional,  Satya Arinantomengatakan bahwa materi uatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidak-tidaknya memliliki kesamaan  dengan  pasal  HAM  sebagaimana  diatur  dalam  Tap  MPR  No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia.  Namun  demikian,  harus  diakui  bahwa  pengaturan  materi  muatan HAM  dalam  UUD  1945,  khususnya  setelah  berlakunya  PPErubahan  keempat  UUD 1945 adal;ah sebuah  keberhasilan  sekaligus  sebagai  the starting  point  dalam  upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Perubahan ke dua UUD 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan gerak yang signifikan bagi jaminan konstitusi atas HAM Indonesia.

## Dalam Piagam Madinah
Piagam  Madinah  adalah  perjanjian  yang  diawali  dengan  perjanjian  baitul Aqubah satu dan dua. Wakil antara umat Islam dan delegasi orang-orang Madinah membuat suatu kesepakatan untuk sama-sama saling melindungi satu dengan yang lainya  lalu dilanjutkan dengan kaum yahudi dan kabilah lainya yang ada di Madinah. Sejarah mencatat bahwa konsensus tersebut ( Piagam Madinah ) dibuat tanpa ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lainya.
1. Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah
a) Hak  Untuk  hidup :  Ketika  manusia  dilahirkan  dari  kandungan  ibunya,  maka selamanya  mempunyai  hak  untuk  hidup  atau  mempertahankan  karunia kehidupan yang ia miliki. Bahkan dalam Islam seorang bayi yang masih dalam kandungan  telah  mendapat  hak  seperti  manusia  yang  telah  dilahirkan,  dan berhak atas warisan apabila Ia tercatat sebagai seorang ahli waris dan haram hukumnya  untuk  mengugurkan  kandungan.  Seorang  manusia  walau  dalam keadaan  terpaksa,  ia  dapat  memakan  barang  yang  haram  sekalipun  untuk mempertahankan kehidupannya.  Oleh  karena  itu  Islam  menganggap  begitu penting nilai dari nyawa seseorang. Seperti Allah firmankan dalam Al-quran surat Al Maidah ayat (32); “ Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena  orang  itu  (membunuh)  orang  lain,  atau  membuat  kerusakan  dimuka bumi, maka seakan ia telah mebunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia , maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya’ dan dalam hadis Rasullulah; “ Dosa yang paling

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
besar adalah menyekutukan Allah dan membunuh sesama manusia”. Pasal 14 dalam piagam Madinah mencantumkan larangan membunuh orang Mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh  orang  mukmin.  Sangsi  yang  diterapkan  untuk  menjamin  tidak terjadinya pembunuhan adalah dibunuh ( pidana mati ) kecuali pihak keluarga korban bersedia memaafkan dan membayar Diat ( uang tebusan ) seperti yang tercantum dalam pasal 21 Piagam Madinah.
b) Kebebasan  ini  juga  terbagi  menjadi  empat: Pertama ,  Kebebasan  beragama yang diatur dalam Piagam Madinah adalah kebebasan untuk memilih agama. Kebebasan  memeluk  agama  bagi  kaum  yahudi  dan  Muslim  diatur  dengan tegas  dalam  pasal  25.  Ketentuan  ini  juga  berlaku  bagi  semua  sekutu  dan kerabat dari mereka. Hak yang mereka miliki disahkan dalam pasal 6 sampai pasal  35. Kedua ,  kebebasan  dari  kemiskinan  salah  satu  tradisi  yang  dimiliki oleh bangsa arab saat itu adalah tolong menolong. Terutama terhadap bagian dari  mereka  yang  lemah.  Usaha  dari  satu    komunitas  untuk  keluar  dari kemelaratan, kekurangan dan hutang  Kesusahan yang timbul karena situasi dan  kondisi  yang  terjadi  seperti  perang  atau  penebusan  tawanan  haruslah ditanggung secara bersama seperti yang tercantum dalam pasal 2 sampai pasal 11 Piagam Madinah. Ketiga , kebebasan dari perasaan takut seperti dilarangnya pembunuhan  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  14  akan  menciptakan ketenangan  dari  perasaan  takut  sangsi  yang  harus  diterima  oleh  pembunuh adalah  hukuman  mati.  Kewajiban  antara  masyarakat  Madinah  untuk  hidup rukun  dan  damai  juga  dicantumkan  dalam  pasal  40. Keempat ,  kebebasan untuk  mendapatkan  akses  informasi  publik  seperti  akses  terhadap  suatu informasi  yang  menyangkut  wilayah  (  keputusan  )  publik  adalah  hak  dari warga  dan  itu  diatur  dalam  pasal  12  dan  17  Piagam  Madinah.  Dilarangnya seorang  mukmin  untuk  membuat  perjanjian  tanpa  persetujuan  dalam mekanisme  musyawarah  yang  adil  dan  egaliter  dan  termasuk  yang menyangkut persoalan perdamaian haruslah diberitahukan kepada yang lain. Hal  ini  menunjukan  bahwa  dalam  ruang  publik  yang  menyangkut  masalah rakyat tidak diperbolehkan adanya kebohonggan publik.
c) Keadilan  menurut  Marcel  A.  Boisad  berkata“  Dalam  Islam,  keadilan  adalah motifasi keagamaan yang esensial dan altruisme. Keadilan juga adalah dasar moral bagi suatu susunan sosial”, 19 lalu Ia melanjutkan pemaparannya tentang perbedaan  keadilan  dalam  Islam  dan  konsepsi  Barat  “  Akan  lebih  jelas  dan tepat  bila  jika    kita  dalam  teori  dan  praktek,  dua  ektrim  yang  diantaranya pilihan  moral  itu  bergerak  dalam  Islam  berlainan  dari  konsep  barat  yang dipengaruhi  olah  agama  Masehi.  Dalam  Islam  dasar  moral  adalah  keadilan, dan  rasa  belas  kasihan  merupakan  batas  agar  sesuatu  balasan  hukum  yang terlalu  ketat  tidak  berubah  menjadi  kezaliman.  Untuk  zaman  masehi  yang menjadi dasar adalah belas kasihan, dan keadilan adalah sebagai pengoreksi- pengoreksi  agar  belas  kasihan  itu  tidak  menyebkan  ketidakseimbangan  (
19 Prof. Dr. Marcel A. Boisad. Humanisme dalam Islam, hlm 142, Bulan Bintang, Jakarta, 1980
Vol. 7  No. 3 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 534

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
inequite  ). 20 Keadilan  dalam  Islam  merupakan  pilar  yang  penting  karena keadilan akan mendekatkan dan menaikan status mukmin lebih dekat kepada Tuhan  seperti  Firmannya  dalam  surat  Al  Maidah  ayat  8.    “Hai  orang -orang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi  yang  adil,dan  janganlah  kebencian  kamu  pada  suatu  kaum  membuat kamu tidak berlaku adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa”.
d) Hak  untuk  Mendapatkan  Kebahagian,  seperti  dalam  Piagam  Madinah menyebutkan  dalam  pasal  23  dan  pasal  42  bila  terjadi  perselisihan  dan perbedaa pendapat yang dikawatirkan akan membuat suatu perpecahan dan kerusakan  dalam  masyarakat  maka  final  dari  keputusan  yang  akan  diambil adalah  ketentuan  Allah  (  Al-Quran  )  dan  Muhammad  SAW.  Jadi  Piagam Madinah sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, Islam tidak melarang seorang mencari  kekayaan untuk kesejahteraan dan kebahagian dirinya pribadi atau keluarganya. Tapi dengan syarat itu dilakukan dengan cara-cara yang Islami dan  tidak  melanggar  ketentuan.  Dalam  rangka  merealisasi  pemerataan kesejahteraan,  Muhammad  dalam  pemerintahanya  telah  membuat  suatu mekenisme jaminan sosial dan sumber-sumbernya. Sumber tersebut berupa perintah  untuk  mengeluarkan  zakat,  infak,  sadaqah,  hibah  dan  semua  itu diatur oleh lembaga keuangan (moneter) untuk menyalurkannya pada yang berhak, lembaga itu disebut dengan Bai’tul Maal.
2. Hak Asasi Manusi dalam UUD 1945.
a) Kebebasan  Untuk  bergama,  seperti  kebebasan  untuk  memeluk  agama  dan kepercayaan  untuk  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing  penduduk  diberikan jaminan dalam  pasal  29  ayat  (2).  Jaminan  yang diberikan  oleh  negara  kepada  penduduk  Indonesia  menunjukan  bahwa  hak tersebut  tidak  hanya  untuk  warga  negara  Indonesia  saja  tapi  juga    untuk personal yang menetap di wilayah Indonesia tak terkecuali warga negara asing (  defenisi  penduduk  menurut  pasal    26  ayat  (2),  UUD  1945).  Menurut  Moh. Mahfud  MD,  hanya  pasal  29  (  tentang  kemerdekaan  beragama  )  serta  sila kedua dari pancasila yang terdapat pada alenia keempat pembukaan  yakni “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang betul -betul merupakan hak asasi manusia  yang  bersifat  universal,  sedangkan  pasal-pasal  yang  lainya  hanya berbicara tentang hak asasi warga ( HAW ) atau HAM yang partikularistik”. 21
b) Hak Untuk Hidup dan Melanjutkan Keturunan seperti hak untuk hidup telah dicantumkan secara jelas dalam amandemen UUD 1945 yaitu pada pasal 28A yang  dihasilkan  dalam  amandemen  kedua 22 .  Walaupun  sebelumnya  dalam UUD  1945  tidak  dicantumkan.  Dengan  dicantumkan  hak  untuk  hidup  dan melangsungkan  keturunan  dalam  pasal  28B  ayat  (1)  maka  semakin  jelaslah
20 Ibid hlm 146.
21 Muhammad Ali, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, hlm 79, UUI Press, Yokyakarta, 2001.
22 Lihat Undang-Undang Dasar  Republik Negara Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen Satu, Dua, Tiga, Empat dalam satu naskah, [Kompas]  Senin, 2 September 2002.
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
keberpihakan dan rumusan jelas dari HAM yang dimiliki dan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
c) Hak Atas Persamaan Kedudukan dan Keadilan seperti Pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) menetapkan bahwa segala warga negara mempunyai kesamaan didepan hukum dan pemerintahan. Dan wajib mendukung hukum dan  pemerintahan  tanpa  kecuali.  Hak  tersebut  dalam  doktrin  hukum  kita mengenal sebagai Equal Rights ( persamaan hak ) dan Equlity befor The Law (persamaan didepan hukum).
d) Hak untuk Beserikat dan Mengeluarkan Pendapat
e) Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat  baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28, dan 28F.  Hak  berpendapat  kalau  kita  analisa  juga  terkait  dengan  hak berkomunikasi dan akses terhadap informasi dan hal ini selaras dengan hak yang  tercantum  dalam  Piagam  Madinah.  Ini  menunjukan  bahwa  Piagam Madinah  telah  jauh  mengantisipasi  akan  hak  ini,  seperti  yang  tercantum dalam pembahasan sebelumnya.
f) Hak  Mendapat  Pengajaran  dan  Mengembangkan  Diri,  karena  setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  31  ayat  (1).  Mendapat  pengajaran  baik  melalui pendidikan formal ataupun pendidikan alternatif adalah salah satu cara warga untuk mengembangkan diri dan pengembanggan diri dapat dilakukan dengan cara mengambil manfaat dari tekhnologi dan ilmu pengetahuan ( pasal 28C ayat (1) dan (2)). Negara dalam hal ini harus menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh rakyat, karena bagaimanapun pendidikanlah salah satu cara yang dilakukan oleh pendiri negara ini untuk meraih cita-cita Indonesia merdeka.
3. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
a. Dalam  Piagam  Madinah:  disebutkan  bahwa  untuk  melakukan  suatu perdamaian semua komponen harus duduk untuk musyawarah, dan dalam hal ini hak yang dimiliki oleh masing-masing golongan adalah sama. Ketika akan memutuskan perang antara kaum ( penduduk ) Madinah dengan agresor dari Mekkah-perang Uhud dan perang Badar- Nabi melakukan musyawarah besar terlebih  dahulu  dengan  para  masyarakat  dan  wakil  dari  golongan-golongan yang  ada  di  Madinah.  Forum  tersebut  dapat  dianggap  sabagai  forum  yang mengambil  keputrusan  yang  menyangkut  perdamaian  dan  peperangan, karena  mewakili  elemen  masyarakat,  maka  dapat  disimpulkan  Muhammad bukanlah seorng pemimpin yang otoriter karena dalam keputusannya ia selalu melibatkan rakyat (dalam hal ini dapat disebut sebagai Legislatif). Lembaga konsultatif  (musyawarah)  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  (pimpinan tertinggi eksekitif)  hanya dibatasi dalam masalah kebijkan luar (perang dan perdamaian) sedangkan hak untuk membuat peraturan dan undang-undang diserahkan  kepada  Allah  sesuai  dengan  pasal  23  dari  Piagam  Madinah. Muhammad pada saat memerintah telah membuat suatu mekanisme moneter

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
yang  bertugas  untuk  memberikan  jaminan  kepada  fakir  miskin,  jompo  dan janda akibat pertempuran,  lembaga tersebut disebut dengan Baitul Maal.
Dalam  pembinaan  masyarakat  yang  telah  ditaklukan  atau  mengakui pemerintahan umat Islam, Nabi mengutus para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (propinsi) seperti yang dilakukan beliau kepada Muas bin Jabal untuk  menjabat  gubernur  didaerah  Mesir.  Dalam  beberapa  pertempuran dengan  musuh  Nabi  terkadang  memimpin  sendiri  pertempuran  atau mendelegasikan pimpinan perang kepada yang dipercayainya seperti kepada Syaidina  Ali  seperti  dalam  penaklukan  benteng  Khaibar.  Semua  hal  itu menunjukan bahwa Nabi bukanlah pemimpin yang diktator dan feodal seperti para  kepala – kepala negara yang ada jaman itu, yang berkuasa hanya untuk kesenangan  pribadinya  saja.  Kekuasaan  yang  didapatkannya  betul-betul merupakan  kekuasaan  yang  didapatkan  dan  diusahakan  dari  bawah  dengan membangun  kelompok-kelompok  yang  sadar  sampailah  terjadi  sebuah revolusi di Jazirah Arab selama 23 tahun.
b. Undang-Undng  Dasar  1945:  ajaran  yang  menyatakan  kekuasaan  haruslah dibagi  atau  dipisahkan  adalah  John  Locke.  Hal  ini  timbul  sebagai  reaksi terhadap kekuasaan raja Stuart dari Inggris yang sangat absolut, serta sebagai bentuk penyokongan terhadap gerakan “ The Glorian Revolusion” yang terjadi pada  tahun  1688,  yaitu  sebuah  revolusi  yang  tidak  berdarah  yang  dilakukan oleh  parlemen  Inggris  terhadap  raja James  II  untuk  memberikan  wewenang lebih kepada parlemen yang sekarang kita kenal sebagai “ Bill of Rights”. Lord Action seorang sarjana Inggris dal;am ungkapanya yang terkenal “ power tends to corropt, but absolutely power coropts absolutely” manusia yang berkuasa cenderung  untuk  menyalahgunakan  kekuasaanya  akan  tetapi  manusia  yang mempunyai  kekuasaan  yang  tak  terbatas      pasti  akan  menyalah  gunakan kekuasaannya secara tidak terbatas pula. Logika itu pula rasanya yang dipakai oleh  para  Founding  Father  kita  dalam  membuat  UUD  1945  sebagai  sebagai konstitusi negara Indonesia.
Kondisi  itu  dapat  dilacak  dan  dibuktikan  dalam  Bab  III  yang menjelaskan  tentang  Kekuasaan  Pemerintah  negara,  Bab  IV  tentang  Dewan Perwakilan  rakyat,  dan  Bab  IX  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Khususnya dalam  UUD  1945  yang  belum  diamandemen  (  perubahan  ),  pembagian  dan pemisahan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan kita berada dalam lima lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA dan Mahkamah Agung. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi Negara  yang membawahi  lembaga  tinggi  negara  ,  dan  MPR  merupakan  wujud  dari kedaulatan  yang  berada  ditangan  rakyat  (  Republik  ),  hal  ini  sesuai  dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ( dalam bentuk yang asli )” Kedaulatan ada ditangan rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat” . UUD 1945 yang diyakini sebagai transisi untruk sebuah konstitusi yang lebih sempurna  telah  diselewengkan  oleh  dua  Presiden  Indonesia  yaitu  Sukarno (bapak dari Presiden Megawati)  dan Suharto  yang berasal dari militer). Sifat UUD 1945 yang sederhana, singkat dan hanya memuat hal-hal yang pokok dan penting,  telah  diselewengkan  dan  ditafsirkan  sesuai  dengan  keinginan

## Sri Solehah, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
penguasa seperti pengangkatan presiden seumur hidup pada zaman Sukarno berkuasa.  Reformasi  yang  terjadi  pada  tahun  1998  telah  menggulingkan kekuasaan  Suharto  yang  telah  lama  berkuasa  (  32  tahun  ),  dan  salah  satu tuntutan  rakyat  dan  mahasiswa  adalah  membuat  suatu  aturan  main  dalam politik Indonesia atau tuntutan untuk menggubah UUD 1945. Konstitusi baru yang dimiliki Indonesia telah selesai disempurnakan pada tahun 2002, dan hal ini telah menghasilkan suatu tatanan baru dengan cara penambahan beberapa lembaga  dalam  sistem  ketatanegaraan,  ataupun  dengan  cara  mengurangi bahkan menghapuskan lembaga-lembaga yang dianggap tidak relevan lagi.

## KESIMPULAN
Hak asasi manusia merupakan perinsif yang harus dijunjung tinggi baik dalam aturan maupun dalam tindakan. Berdasarkan piagam madinah dan UUD 1945 terkait pembahasan  Hak  asasi  manusi  terdapat  kesamaan  yang  mampu  memberikan kesetaraan  dalam  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  HAM  sendiri,  baik  dalam  piagam madinah yang dibalut dengan nilai-nilai agama dan UUD 1945 berdasarkan realitas bernegara. Maka untuk terlihat secara lebih spesifik terkait persamaan kedua aturan tersebut,  dilihat  dalam  tiga  konsep  persamaan  sesuai  dengan  hasil  penelitian. Pertama , dalam kedua konstitusi tersebut menganut pemikiran tentang pengakuan atas Tuhan Yang Maha Esa. Kedua , adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang  merupakan  nilai  dasar  yang  berlaku  secara  universal. Ketiga ,  musyawarah adalah  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  diambil  dalam  menyelesaikan persoalan  bersama.  Dari  ketiga  kesamaan  itu,  merupakan  sebuah  kondisi  realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam berintraksi untuk diri sendiri maupun untuk orang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdful  Qadir  Jailani, Sekitar  Pemikiran  Politik  Islam, hlm.  139,  dikutip  dari  Syibli Nukman, Mediah Dakwah Jakarta, 1994. hlm. 319.
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.
DR.  Yusuf  Qardhawi, Fiqih  Negara,  Ijtihad  Baru  Seputas  Sistem  Demokrasi  Multi Partai  Keterlibatan  Wanita  Dalam  Dewan  Perwakilan  Partisipasi  Dalam Pemerintahan Sekuler, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 201.
Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris , (Depok: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 2.
Hajar  M, Model-Model  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  dan  Fiqh( Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41
Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konpress, Jakarta, 2006, hlm 142-143.  Zamzuri , op cit, hlm 117.
Lihat  Undang-Undang  Dasar    Republik  Negara  Indonesia  Tahun  1945,  Hasil Amandemen Satu, Dua, Tiga, Empat dalam satu naskah, [Kompas]  Senin, 2 September 2002.
Persamaan Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dengan Prinsip HAM dalam UUD 1945
Muhammad  Ali,  Demokrasi  dan  Hak Asasi  Manusi  dalam  Konstitusi  Madinah  dan UUD 1945, hlm 79, UUI Press, Yokyakarta, 2001.
Peter Mahmud Marzuki, Ibid , hlm. 141.
Peter Mahmud Marzuki ,  Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.
Prof. Dr. Marcel A. Boisad. Humanisme dalam Islam, hlm 142, Bulan Bintang, Jakarta,
1980
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5-6. Zamzuri ,  Teori  Umum  tentang  Negara, Sumbangsih  Offset , Yokyakarta.  1999, halaman 5.
Suhino S. H., Ilmu Negara, Liberty, Yokyakarta, 1980, hlm. 241. www.Islib.com  (islamliberal@yahoogroup.com).  Diskusi  Kelompok  Jamaah  Islam Liberal, Lihat Injil Matius Pasal 12 ayat 22.