## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar
Criminal Law Enforcement Against The Perpetrators Of Illegal Cosmetics Distribution In Makassar
Lisa Nursyahbani Muhlis *1 , Muhadar 2 , Hijriah Adhyanti Mirzana 2
* Email: lnmuhlis@gmail.com
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  peredaran kosmetik  illegal  di  Kota  Makassar.Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Normatif  –  Empiris  yang dilakukan di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Makassar dan Sumber data dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan pengumpulan  data.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  di  analisis  secara  deskriptif kualitatif.Penelitian ini menjawab bahwa Pertama – tama, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana  atas  peredaran  kosmetik  illegal  yaitu  sebagai  regulator,  melakukan  pengawasan  sebelum beredar  dan  setelah  beredar,  melakukan  pembinaan  dan  melakukan  penindakan.  Kedua,  penegakan hukum  terhadap  pelaku  peredaran  kosmetik  illegal  berdasarkan  Pasal  197  dan 196  Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci: Empiris, Penegakan, Kosmetik Ilegal

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  enforcement  of  criminal  law  against  perpetrators  of  illegal distribution  of  cosmetics  in  Makassar  City.  This  research  is  a  Normative  -  Empirical  Research conducted at the Makassar Food and Drug Supervisory Center and the data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and data collection. The data collected is then analyzed in a qualitative descriptive manner. This research answers that first of all, the role of BPOM in enforcing criminal law on the circulation of illegal cosmetics is as a regulator, conducting supervision before and after circulation, providing guidance and taking action. Second,  law  enforcement  against  perpetrators  of illegal  distribution  of  cosmetics  based  on  Articles 197 and 196 of the Health Law and the factors that influence it.
Keywords : Empirical, Enforcement, Illegal Cosmetics
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan  sesuatu  yang  wajar,  untuk mendapatkan  tampilan  yang  sempurna seseorang  merawat  diri  dengan  berbagai
produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang  penampilan  seseorang,  salah satunya dengan penggunaan kosmetik.
Di  era  modern  produk  kosmetik merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup manusia  dan  dapat  dikategorikan  sebagai
kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya  dibutuhkan  oleh  kaum  wanita  akan tetapi  kosmetik  juga  merupakan  kebutuhan bagi  para  kaum  lelaki.  Karena  keinginan untuk  tampil  lebih  menarik  meningkat membuat              permintaan  akan  kosmetik semakin bertambah. Konsumen menginginkan  kosmetik  yang  murah  dan mempunyai  reaksi  yang  cepat  untuk merubah  penampilan  mereka.  Peluang tersebut  membuat  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi  persyaratan      untuk  diedarkan. Konsumen kemudian menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha    tersebut yang berprinsip untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat berpotensial merugikan kepentingan konsumen,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Pengertian  Kosmetik  adalah  bahan atau  yang  dimaksudkan  untuk  digunakan pada  bagian  luar  tubuh  manusia  seperti epidermis,  rambut,  kuku,  bibir  dan  organ genital        bagian  luar,  atau  gigi  dan membrane  mukosa  mulut,  terutama  untuk membersihkan,  mewangikan,  mengubah penampilan  dan  atau  memperbaiki  bau badan  atau  melindungi  atau  memelihara tubuh pada kondisi baik.
Konsumsi masyarakat terhadap produk  kosmetik  cenderung  meningkat,  hal tersebut sejalan dengan data dari kementrian perindustrian  bahwa  Industri  kosmetik nasional  di  tahun  2018  mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat  dari  pertumbuhan  ekonomi  nasional pada  tahun  2017.  Industri  kosmetik  dalam negeri  sebanyak  153  perusahan  pada  tahun 2017,  dan  pada  tahun  2018  jumlahnya mencapai  lebih  dari  760  perusahaan  atau dengan  kata  lain  mengalami  peningkatan 25%.
Peningkatan  akan  konsumsi  produk kosmetik sejalan dengan penggunaan teknologi  yang  penggunaannya  sebagian besar digunakan dalam bidang perdagangan. Teknologi berbasis jaringan Internet mempermudah masyarakat untuk melakukan  transaksi  jual  beli.  Kemudahan melakukan  pembelian  melalui  jaringan Internet  dengan  menggunakan  telepon seluler,  komputer  dan  Alat  komunikasi lainnya  dengan  menggunakan  aplikasi  jual beli secara Daring/ online.
Kemudahan mengakses untuk membeli  produk  kosmetik  mengakibatkan beragam produk kosmetik bermunculan baik dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri.  Hal ini  membuat  peluang  bagi  pelaku  usaha untuk  mengimpor  dan  memperjual  belikan kosmetik yang tidak memiliki notifikasi dari
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan melalui transaksi online.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan adalah  Lembaga  pemerintah  nonkemeterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  pengawasan  obat dan  Makanan.  Obat  dan  makanan  terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,  precursor,  zat  adiktif,  obat tradisional,  suplemen  kesehatan,  kosmetik dan pangan olahan.
Keberadaan  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  mempunyai  fungsi  sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan  hukum,  Pasal  6  Ayat  (1)  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana memberikan  wewenang  kepada  penyidik untuk melakukan  penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaa, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan agar memudahkan  dalam  pengungkapan  suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh apparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.
Obat  dan  Makanan  yang  beredar  di wilayah  Indonesia  harus  memiliki  Izin  edar yang  dikeluarkan  oleh  BPOM.  Untuk peredaran  kosmetik  yang  di  produksi  di wilayah  Indonesia  maupun  kosmetik  impor yang  diedarkan  di  wilayah  Indonesia
diwajibkan  untuk memiliki Notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM.
Meskipun  telah  diatur  demikian, namun pelanggaran atas ketentuan izin edar ini  tetap  terjadi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kasus  Tindak  Pidana  Peredaran  kosmetik illegal dari tahun 2018-2020 dengan jumlah 37  kasus.  Hal  ini  tentu  menimbulkan pertanyaan  mengenai  penegakan  hukum pidana atas pengedaran  kosmetika illegal  di Kota Makassar

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  Penelitian Hukum Normatif - Empiris, yaitu penelitian hukum  yang  objek  kajiannya  meliputi penerapannya  pada  peristiwa  hukum  dan ketentuan –  ketentuan  perundang  – undangan  .  Penelitian  ini  mengetahui peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan  terhadap  peredaran  kosmetik illegal  dan  Penegakan  hukum  terhadap pelaku  peredaran  kosmetik  illegal  di  Kota Makassar.
Data primer diperoleh secara langsungsung dari lapangan penelitian yaitu BPOM Makassar melalui hasil dari wawancara  dengan  staf  bidang  pengawasan dan penindakan BBPOM Makassar, sedangkan  Data  sekunder  bersumber  dari literatur  atau  bahan  Pustaka,  peratururan perundang-undangan,  yurisprudensi  atau keputusan pengadilan.
Data  yang  telah  dikumpulkan  baik data  primer  maupun  data  sekunder  dengan menggunakan  teknik  melalui  pertanyaan dan studi dokumentasi yang telah ditentukan sebelumnya.  Kemudian  di  analisis  secara deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan peredaran obat dan makanan  terkhusus  dibidang  kosmetik  di kota  Makassar  merupakan  salah  satu  tugas dan  tanggung  jawab  Balai  Besar  Pengawas Obat  dan  Makanan  Makassar  (BPOM Makassar) untuk bagian bidang penindakan. Revolusi  industry  4.0  memberikan  dampak terhadap  terhadap  berbagai  aspek  termasuk perubahan  pola  belanja,  pola  konsumsi, serta  pola  distribusi  produk  obat  dan makanan  terkhusus  kosmetik.  Kemudahan akan  akses  untuk  mendapatkan  berbagai macam kosmetik       sehingga daya beli dan konsumsi akan kosmetik mengalami peningkatan  di  Kota            Makassar  hal tersebut  memerlukan  perhatian  khusus dalam  pengawasannya  baik  itu  secara langsung  maupun  tidak  langsung  kepada sarana  distribusi  maupun  toko  kosmetik  di Kota  Makassar.  Berikut  Peranan  BPOM dalam  penegakan  Hukum  Pidana  Atas Peredaran kosmetik Ilegal:
a. Regulator (pengatur)
Untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman terkhusus kosmetik yang beredar
di  masyarakat  perlu  didukung  penguatan kelembagaan dibidang pengawasan obat dan makanan  sesuai  dengan  amanat  Perpres  No 80  Tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan.  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  yang  selanjutnya  disingkat
BPOM mempunyai
tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang  pengawasan  obat  dan  makanan. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran  dan  penggunaan  obat  dan makanan  terkhusus  kosmetika  yang  tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan  telah  dituangkan  melalui Permenkes Nomor 1176/MENKES/
PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika  bahwa  setiap  kosmetika  yang beredar  berkewajiban      memenuhi  standar dan/atau  persyaratan  yang  telah    ditetapkan dalam  peraturan  ini,  untuk  bahan  apa  saja
yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam kosmetik juga    diatur jelas  didalam  peraturan  kepala  Badan  POM Nomor 18 Tahun 2015 tetntang  persyaratan Teknis  Kosmetika  dan              terhadap pengajuan  notifikasi  kosmetik  diatur  dalam Perka BPOM No. HK.03.1.123.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Setiap  kosmetik  yang  beredar  di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki  izin  edar  berupa  notifikasi
kosmetik  yang  dikeluarkan  oleh  BPOM. Apabila  kosmetik  yang  beredar  tidak memiliki  izin  edar  maka  dapat  dikenakan sanksi  pidana  sebagaimana  Pasal  196  dan 197  UU  Kesehatan.  Terhadap  produk kosmetik  yang  diproduksi  sendiri  baik  itu industri skala rumahan maupun skala   besar memiliki  harus  memiliki  orang  yang memiliki kewenangan terhadapnya.
b. Pengawasan
Salah satu tugas dari BPOM Makassar  adalah  melakukan  pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan merupakan bagian  terpenting  untuk  mengetahui  produk yang  beredar  di  masyarakat  aman  dan terjamin  mutunya.  Sistem  pengawasan kosmetik  yang  dilaksanakan  oleh  BBPOM Makassar tujuannya untuk mencegah produk kosmetik illegal yaitu kosmetik yang tidak  memiliki  izin  edar,  klaim  yang berlebihan,  kemasan  yang    telah  rusak ataupun produk yang telah kedaluwarsa dan kosmetik  yang      mengandung  bahan berbahaya.  Pada  hakekatnya  kekuasaan pengawasan dalam pembuatan dan perdagangan kosmetika adalah mengendalikan  keberadaan  kosmetika  yang digunakan  oleh  masyarakat.  Pengawasan dapat  dilakukan  secara                optimal  jika melibatkan  peran  serta  masyarakat  baik selaku  pasien,  organisasi  profesi  maupun
sebagai  pelaku  usaha,  hal  ini  sangat penting  untuk  menciptakan  kenyamanan berusaha  dan  terpenuhinya  hak-hak  serta kepentingan kedua belah pihak.
1) Pengawasan  sebelum  beredar (Pre

## Market)
Pengawasan sebelum produk kosmetik beredar  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan  penilaian  terhadap  produk kosmetik untuk mendapatkan izin edar berupa  notifikasi.  Terdiri  dari  3 kegiatan yang pertama yaitu penyusunan  dan  penetapan  standar. Penyusunan  dan  penetapan  standar yang  dilakukan  oleh  BPOM  Pusat yang  kemudian  di  laksanakan  oleh BPOM  Makassar  yang  berisikan syarat-syarat kosmetik yang memenuhi keamanan, mutu dan khasiat  produk.  Yang  kedua  yaitu penilaian  produk  sebelum  beredar. Penilaian  produk  sebelum  beredar dilakukan  dengan  melakukan  uji laboratorium  terhadap  produk  yang ingin  didaftarkan  yaitu  kosmetik tidak  mengandung  bahan  berbahaya yang  diatur  dalam  Perka  BPOM  No. 18  Tahun  2015  tentang  persyaratan teknis  bahan  kosmetik  yang  berisi bahan  yang  diizinkan  diguanakan dalam  kosmetik  dengan  pembatasan dan  persyaratan  penggunaan,  bahan
pewarna, pengawet dan UV filters dan bahan  yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Yang ketiga yaitu Sertifikasi  sarana  produksi  kosmetik. Sertifikasi  sarana  produksi  kosmetik dilakukan  untuk  mengetahui  cara pembuatan  kosmetik  sudah  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan oleh  undang-undang  atau  peraturan yang mengaturnya.
Terhadap  produk  kosmetik  yang berasal  dari  luar  negeri  dan  telah mendapatkan  izin  edar  dari  negara asalnya  berdasarkan  aturan  yang berlaku  di  Indonesia  bahwa  produk tersebut  harus  mendapatkan  izin  edar yang dikeluarkan oleh BPOM.
Apabila  produk  dari  luar  negeri tersebut  telah  mendapatkan  izin  edar dari  negara  asalnya  akan  tetapi  tidak melakukan  pendaftaran  izin  edar  di BPOM maka produk tersebut dikategorikan kosmetik illegal.
2) Pengawasan  setelah  beredar  ( Post

## Market)
Pengawasan  produk  setelah  beredar merupakan  upaya  yang  dilakukan BPOM  untuk  mengawasi  apakah produk  yang  beredar  di  masyarakat sudah  sesuai  baik  itu          keamanan, kemanfaatan  dan  mutu  produk  pada saat  didaftarkan  dan  pada  saat
diedarkan. Persyaratan keamanan yaitu kosmetik harus memenuhi persyaratan  keamana  sesuai  dengan persyaratan  keamanan  sebagaimana tercantum dalam Perka BPOM
tentang kosmetik.
Persyaratan kemanfaatan  yaitu  klaim  kemanfaatan yang dicantumkan pada      penandaan kosmetik harus sesuai dengan ketentuan perundang-        undangan. Persyaratan mutu yaitu harus memenuhi  persyaratan  mutu  sesuai dengan  mutu  sebagaimana    tercantum dalam  kodeks  kosmetika  Indonesia, standar  yang  diakui,  atau  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan  setelah  beredar  berupa pembelian  produk  kosmetik  secara acak  yang  kemudian  akan  dilakukan pengujian  dan  pemeriksaan  informasi pada  kemasan  maupun  iklan  dari kosmetik dan melakukan
pemeriksaan sarana distribusi
kosmetik  apakah  telah  sesuai  dengan cara  distribusi  kosmetik  yang  baik untuk menjamin keamanan, kemanfaatan  dan  mutu  produk  yang telah beredar.
Pengawasan  kosmetik  oleh  BPOM Makassar  dilakukan  melalui  pemeriksaan secara  rutin  terhadap    sarana  distribusi
kosmetik  yang          dilaksanakan  setiap bulannya              berdasarkan  analisis  resiko yang          diperoleh  dari  hasil  pemeriksaan sebelumnya yang dimana ketika ada temuan kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar disarana  tersebut  maka  akan  menjadi prioritas  di  dipemeriksaan  selanjutnya sedangkan  untuk  sarana  baru  maka  akan menjadi prioritas pemeriksaan.
Tabel 1 . Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik Yang Diawasi Oleh BPOM Makassar
No Tahun Jumlah Sarana distribusi MK TMK 1 2018 249 121 173 2 2019 290 176 128 3 2020 827 155 107
Sumber: Bagian Pemeriksaan BBPOM Makassar
Berdasarkan tabel diatas sarana kosmetik berupa toko kosmetik, salon, pasar tradisional,  klinik  kecantikan  ataupun  store di  Mall-Mall.  Untuk  sarana  memenuhi Ketentuan(MK) yang berarti sarana tersebut telah  memenuhi  unsur  cara  distribusi kosmetik yang baik dan dalam pemeriksaan tidak  ditemukan  kosmetik  tanpa  izin  edar. Sedangkan  untuk  sarana  yang  Tidak Memenuhi  Ketentuan  (TMK)  yang  berarti didalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran  administrasi  ataupun  terdapat kosmetik  yang  tidak  memiliki  izin  edar. Untuk sarana yang TMK dilakukan pembinaan  terhadap  sarana  ,  peringatan tertulis,  peringatan  keras  dan  pemusnahan kosmetik.
Pengawasan  setelah  beredar  berupa pembelian  produk  kosmetik  secara  acak (sampling) dilakukan  setiap  bulan  oleh petugas  sesuai  dengan  rencana  pelaksanaan sampling  yang  telah  disusun  diawal  tahun dimana  untuk  setiap  bulan  telah  ditentukan kategori  dan  jumlah  kosmetik  yang  akan  di sampling yang selanjutnya akan dimasukkan ke bidang laboratorium untuk diuji.

## c. Pembinaan
Pembinaan  merupakan  salah  satu tugas yang dilakukan oleh BPOM Makassar, pembinaan  dilakukan  kepada  pelaku  usaha ataupun    konsumen  yang  merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen  maupun  pelaku  usaha  dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
Pembinaan  dalam  bentuk  sosialisasi berupa  Komunikasi,  Informasi  dan  edukasi dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan  konsumen  maupun  pelaku usaha  dalam  memilah  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar.  Komunikasi,  Informasi dan  edukasi  dilakukan  setiap  tahunnya terkait  dengan  konsumen  cerdas  memilih kosmetik oleh BBPOM Makassar, dilakukan  kepada  ibu  rumah  tangga,  anak sekolah maupun pelaku usaha.
Adapun  pembinaan  juga  dilakukan terhadap  pelaku  usaha  tentang  bagaimana cara  distribusi  kosmetik  yang  baik  maupun bagaimana  cara  produksi  kosmetik  yang
baik  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
d. Penindakan
Selain melakukan pengawasan terhadap peredaran obat  dan makanan salah satu  tugas  dan  fungsi  BPOM  berdasarkan perpres  No.  80  Tahun  2017  tentang  BPOM yaitu  pelaksanaan  penindakan  terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang  pengawasan obat  dan  makanan.  Dalam  hal  proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  BPOM  yang memiliki  kewenangan  dalam  penyidikan terhadap  adanya  pelanggaran  pidana  baik berupa  pengadaan,  penyimpanan,  penjualan obat, obat tradisional, pangan dan kosmetik. Penindakan  dilakukan  atas  laporan  atau pengaduan oleh masyarakat.
Penindakan  yang  dilakukan  oleh BBPOM  Makassar  diawali  dengan  adanya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima  yang  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  pengumpulan  informasi  terkait laporan  tersebut.  Apabila  informasi  telah cukup  dan  memang  terdapat  unsur  tindak pidana  didalamnya  maka  dilakukanlah penindakan oleh BBPOM Makassar Bersama  dengan  korwas  PPNS  yang kemudian  dilakukan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  kosmetik  illegal.  Penyidikan terhadap  tindak  pidana  dibidang  kosmetik
dilakukan  oleh  PPNS  BPOM  Makassar yang  berada  di  bawah  pengawasan  korwas POLDA  SulSel.  Apabila  berkas  penyidikan telah  selesai  akan  diserahkan  kepada  JPU melalui korwas POLDA SulSel.

## e. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran  Kosmetik  Ilegal  di  Kota Makassar
Bisnis kosmetik saat ini menjadi salah satu  lahan  yang  menggiurkan  bagi  banyak orang. Tingginya demand akan kosmetik membuat  menjamurnya  penjaja kosmetik di hampir semua platform e-commerse . Hal ini juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  pandemi COVID-19  yang  mengubah  pola  belanja masyarakat  dari offline bergeser  ke online.
Data  Badan  Pusat  Statistik  selama  7  bulan pandemi mencatat peningkatan 480% transaksi online /daring.  Hal  inilah  yang dimanfaatkan  oleh  para  oknum seller  di  e- commerse untuk memasarkan produk kosmetik  tanpa  izin  edar  (TIE)/  ilegal  dan mengandung  bahan  berbahaya  di  berbagai marketplace .
Maraknya  penjualan  kosmetik  illegal di Indonesia khususnya untuk wilayah Kota Makassar  dikarenakan  harga  yang  lebih murah  dan  hasil  yang  lebih  cepat  jika dibandingkan dengan produk legal. Konsumen  tentunya sebagai orang pertama yang  akan  merasakan  dampak  dari  produk kosmetik  illegal.  Untuk  itu    penanganan terhadap  penyebaran  kosmetik  illegal  yang
diperjual  belikan  secara  bebas  perlu  mejadi perhatian  agar  tidak  banyak  lagi  konsumen yang terkena dampak negatifnya.
Kedudukan  konsumen  sekarang  ini  masih sangat lemah dari pada kedudukan produsen,  sehingga  sangat  diperlukan  agar kedudukan  konsumen  tidak  selalu  berada pada pihak yang dirugikan, dnegan demikian dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang sesuai.
Menurut  soerjono  soekanto,  factor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya  suatu  aturan  adalah  factor penegak  hukum.  Hal  ini  dikarenakan undang-undang disusun oleh penegak hukum dan masyarakat menganggap penegak hukum sebagai panutan hukumnya.
Badan POM berfungsi
menyelenggarakanurusan  pemerintahan  di bidang  pengawasan  obat  dan  makanan, Badan POM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di bidangan  pengawasan  obat  dan  makanan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Berikutnya, Badan POM memiliki  beberapa  fungsi  antara  lain melakukan  pemeriksaan  sarana  produksi dan  distribusi  kosmetik    seperti  toko kosmetik,  swalayan,    klinik  dan  dan  lain- lain  yang  telah  memiliki  izin  serta menyelenggarakan fungsi penindakan terhadap  pelanggaran  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di  bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
Kegiatan  pengawasan  post-market sebagai  upaya  hilir  pengawasan  obat  dan makanan  juga  mencakup  kegiatan law enforcement (kegiatan  bidang  penyidikan dan    penindakan)  sebagai  salah  satu  upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut  pelanggaran  di  bidang  Obat  dan Makanan  khususnya  di  bidang  kosmetik illegal  antara  lain,  berupa  pemberian  efek jera  pelaku  tindak  pidana  Obat  dan Makanan  yang selanjutnya diharapkan akan berdampak  pada  penurunan  pelanggaran  di bidang  Obat  dan  Makanan.  Adapun  data kasus  peredaran  kosmetik  illegal  di  kota makassar  yang  diperoleh  penulis,  sebagai berikut.
Tabel 2 . Data Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar Tahun 2018-2020
No. Tahun Jumlah Kasus 1 2018 21 2 2019 22 3 2020 7 Total 50 Sumber  Data  :  Data  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)   Makassar olahan 2021 Berdasarkan
Tabel 2 diatas menunjukkan  bahwa  kasus  kosmetik  illegal yang  terjadi  di  kota  Makassar  dari  tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif. Dari kasus kosmetik       illegal  didominasi oleh produk kosmetik  illegal  impor  yaitu  65  persen  dan produk        domestik  35  persen.  Hal  ini sebagai pemicu banyaknya kosmetik-
kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Sementar kosmetik yang beredar diwajibkan untuk memilliki izin edar berdasarkan Pasal 3  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan
Republik
Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII  /201  (Permenkes Notifikasi  Kosmetika)  menentukan  bahwa kosmetika  setiap  kosmetika  hanya  dapat diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar  dari Menteri  dalam  hal  ini  adalah  Badan Pengawas  Obat  dan    Makanan.  Karena produk  yang  memiliki  izin  edar  telah dijamin  kualitas  produk  tersebut  dengan proses  sertifikasi  dan  hasil  uji  oleh  BPOM bahwa  produk            tersebut  layak  untuk diedarkan.  Akan  tetapi  apabila  produk tersebut tidak   memiliki izin edar akan ada dampak  yang  dirasakan  oleh  konsumen seperti alergi, iritasi dan bentol-bentol.
Pada  kasus  kosmetik illegal ,  zat berbahaya  yang  sering  ditemukan  dalam kosmetika diantaranya merkuri, rhodamin b, hidrokinon dan asam retinoate. Rhodamin  B  sering  disalahgunakan  pada kosmetik sediaan tata rias (eye shadow,lipstik),  rhodamin  b  merupakan pewarna kertas, tinta dan tekstil, pewarna ini dapat  menyebabkan  gangguan  fungsi  hati dan  bersifat  karsinogenik.  Hidrokinon banyak  disalahgunakan    pada  produk pencerah  kulit,  penggunaan  hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan
hiperpigmentasi.  Asam  retinoat  biasanya ditemukan  pada  kosmetik  untuk peeling (pengelupas kulit), penggunaan asam retinoat  dapat  menyebabkan  rasa  terbakar pada  kulit  dan  bersifat  teratogenik. Merkuri dapat menirnbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan  warna  kulit  yang  menyebabkan bintik-bintik  hitam  pada  kulit,  gagal  ginjal, gangguan pada janin dan kanker.
Dampak yang timbul akibat menggunakan  kosmetik  illegal  sangatlah merugikan penggunanya, di dalam Undnag-undang  No.  8  Tahun  1999  Pasal  7
huruf (a) tentang Perlindnungan Konsumen  (UUPK),  disebutkan  bahwa pelaku  usaha  berkewajiban      beritikad  baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai  kondisi  barang  dan/atau  jasa, yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan.
Hal tersebut untuk menjamin konsumen dari pelaku usaha nakal serta agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan  barang  yang  di produksi  maupun  yang      diperdagangkan. Tapi  dalam  kenyatannta  banyak  cara  yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi  oleh  mereka,  misalnya  dengan mencantumkan  nomor  izin  edar  palsu  dan informasi  menyesatkan  tentang  produk
mereka  seperti  dapat  memutihkan  hanya dalam 3 (tiga) hari.
Penegakan  hukum  merupaka  suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Frasa penegakan hukum mempunyai konotasi meneggaka, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat,  sehingga  dalam  konteks  yang lebih  luas  penegakan  hukum  merupakan suatu  proses  berlangsungnya  perwujudan konsep-konsep  yang            abstrak  menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto yaitu penegakan hukum dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi  mereka  yang  bertugas  di  bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.
Permasalahan
pokok pada penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nya. Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang netral,        sehingga  dampak            positif  atau negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang, 2) Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum,  3)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum,  4)  Faktor masyarakat  yakni            lingkungan  di  mana
hukum tersebut      berlaku atau diterapkan, dan  5)  Faktor  kebudayaan  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan kepada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup.
Kota  Makassar  merupakan  ibu  kota untuk  provinsi  Sulawesi  selatan  sehingga banyaknya pusat distribusi kosmetik diwilayah  kota  Makassar.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  alasan  banyaknya ditemukan  penjualan  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar.  Dengan  klaim  kosmetik yang berlebihan misalnya dapat memutihkan  dalam  3  hari  dan  dapat  dilihat hasilnya dalam sekali pakai, selain itu harga yang  terjangkau  dibandingkan  dengan produk kosmetik yang mempunyai izin edar dimana  konsumen  dalam  hal  ini  pembeli tidak  menyadari  akan  bahaya  kandungan kosmetik  yang  tidak  memiiki  izin  edar tersebut.
Maraknya peredaran kosmetik illegal  yang  diperjual  belikan  di  wilayah kerja BPOM Makassar mengarahkan Pegawai  Penyidik  Negeri  Sipil  (PPNS) BPOM  Makassar  sesuai  dengan  wewenang yang  diatur  dalam  Pasal  189  ayat  (2) Undang-undang    Nomor 36       Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melakukam penyelidikan  dan      penyidikan  terhadap laporan  serta  keterangan  tindak  pidana dibidang kesehatan..
Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, PPNS BPOM
Makassar memiliki wewenang untuk melakukan  penegakan  hukum  jika  terjadi tindak        pidana  dibidang  kesehatan. Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  PPNS BPOM  Makassar  membantu  tugas  dari kepolisian  dalam  menegakkan  peraturan perundang-undangan  dibidang  kesehatan, terkhusus  dalam  penyidikan  tindak  pidana peredaran kosmetik illegal.
Pasal  1  ayat  (5)  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan  adalah  serangkaian    Tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  mentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukna  penyidikan  menurut  cara  yang diatur didalam        Undang-Undang. Ruang lingkup  penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah;
a. Memproduksi  dan/atau  mengedarkan kosmetik  yang  mengandung  bahan yang    dilarang;
b. Memproduksi  dan/atau  mengedarkan kosmeti tanpa izn edar:
c. Memproduksi kosmetik tanpa
keahlian dan kewenangan;
Dikaitkan dengan teori Sistem
Peradilan
Pidana,
PPNS BBPOM
berwenang melakukan Penyidik dan
penyelidikan dalam lingkup tertentu. Keberadaan  Penyidik  PNS  adalah  fakta, bahwa  tidak  semua  tindak  pidana  yang bersifat  khusus  dikuasai  oleh  Penyidik POLRI.  Mungkin  di  tingkat  pusat,  instansi POLRI  ada  ahlinya,  akan  tetapi  di  daerah- daerah  tidak  semua  instansi  POLRI  punya tenaga  ahli  sebagai  Penyidik  dalam  tindak pidana  tertentu  yang  menjadi  kewenangan Penyidik PNS.
Adapun  proses  penyidikan  yang dilakuakan  oleh  PPNS  BPOM  Makassar dalam menanggulangani peredaran kosmetik ilegal antara lain:
1. PPNS BPOM Makassar mendapatkan informasi  terkait  peredaran  kosmetik illegal  yang  diperoleh  dari  laporan masyarakat,  Pengaduan  melalui  unit layanan Pengaduan Konsumen BBPOM  Makassar,  Lintas  sektor seperti  TNI/Polri,  kementrian  atau Lembaga lain terkait peredaran kosmetik  illegal.  Selain  itu  BBPOM Makassar juga melakukan pengawasan  secara  daring  terkait dengan  produk-produk  kosmetik  yang diperjual                belikan  secara daring baik  itu  di marketplace maupun akun-akun  media  sosial  lainnya. Laporan  menurut  Pasal  1  ayat  (24) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  adalah  :                            “
Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang  karena  hak  dan  kewajiban berdasarkan    Undang-Undang  kepada pejabat  yang  berwenang  tentang  telah atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadi peristiwa.”
Laporan yang bersumber dari masyarakat, Lintas sektor dan Pengawasan Intern oleh BPOM
dimana pelapor melihat langsung atau menduga  telah  terjadi  tindak  pidana perdaran kosmetik illegal yang dilaporkan kepada BBPOM Makassar.
2. Penyelidikan  dapat  dilakukan  melalui investigasi  awal  dengan  tujuan  untuk mengumpulkan  dan  mencari  bukti awal  terkait  tindak  pidana  peredaran kosmetik  tanpa  izin  edar  yang  terjadi, Dalam  penyidikan  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tidak  jauh  jauh  berbeda  dengan penyelidikan  pada  umumnya  dimana setelah  terdapat  cukup  bukti  dari investigasi langsung maka berdasarkan surat tugas yang  dimiliki maka penyidikan dapat segera dilakukan.  PPNS  BPOM  Makassar terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan  (BAP)  hasil  investigasi awal dilapangan.
Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat  menyita  benda  dan  alat  yang
digunakan  yang  ternyata  dan  diduga telah  dipergunakan  untuk  melakukan tindak   pidanan atau benda lain  yang dapat  dipakai  sebagai  barang  bukti. Yang  kemudian      sitaan  dibawa  dan disimpan digedung penyimpanan barang  bukti  di  kantor  PPNS  BPOM Makassar.
3. Penangkapan  tersangka  pelaku  tindak pidana  perdaran  kosmetik  illegal Berdasarkan  Pasal  1  ayat  14  KUHAP menyatakan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan  bukti  permulaan  patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Penangkapan tersangka dilakukan oleh  penyidik  kepolisian  selaku  koordinasi pengawas dari PPNS BPOM Makassar.
Tabel 3 . Kasus Projusticia dan Non- Projusticia Peredaran Kosmetik Ilegal di
Kota Makassar No.  Tahun Jumlah Kasus Projusticia Non- Projusticia 1 2018 14 kasus 8 kasus 6 kasus 2 2019 16 kasus 8 kasus 8 kasus 3 2020 7 kasus 5 kasus 2 kasus Total 37 Kasus 21 kasus 16 kasus
Sumber  Data  :  Data  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)   Makassar olahan 2021
Dari total  kasus  yang ditangani  PPNS BPOM Makassar hanya 56% yang projusticia  sedangkan  44%  nonprojusticia. Beberapa kasus non-projusticia dikarenakan alat  bukti  yang  belum  cukup        ataupun belum  pernah  dilakukan              pembinaan
untuk  tindak  lanjutnya                  dilakukan sanksi  administratif  sesuai  dengan  Pasal  10 Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Nomor  19  Tahun  2021  tentang pedoman  tindak  lanjut  hasil  pengawasan Obat  Tradisional,  Obat  Kuasi,  Suplemen kesehatan  dan  kosmetika  yaitu  dengan pemberian peringatan tertulis kepada pemilik  sarana.  Pada  tahun  2020    terjadi penurunan jumlah kasus dikarenakan covid- 19 sehingga bebrapa kegiatan penindakan  di  BBPOM  Makassar  tidak terlaksana dikarenakan
kebijakan pemerintah yaitu Lockdown .
Peningkatan kasus peredaran kosmetik illegal  di  kota  makassar  dikarenakan permintaan  yang  tinngi  dari  konsumen  dan banyaknya  iklan-iklan  yang  menyesatkan sehingga membuat konsumen sangat mudah untuk  mendapatkannya.  Berikut  daftar kosmetik  illegal  yang  diamankan  BBPOM Makassar, sebagai berikut:
Tabel 4. Data Daftar Nama Produk Kosmetik

## Ilegal
No.
Nama Produk Kosmetik
1 Joefie Organic Face Mask Cofee
2 Carrian Snail White
3 Day by Day Face Mask Green Tea Clay
4 Horec Nature Skin Care Mask Honey
5 Bioaqua Collagen Nourish Lips
Membrane
6 Beotua Skin Mask Blueberry
7 Innisfree  My  Real  Squeese  Mask  Tea Tree
8 Dosting Barbie Handbody
9 Milk Facial Mask
10 Images Hand Cream
11 Lameila 12 Color Eyeshadow
12 Anylady Eyeshadow/Lipstick/blusher /eyebrow powder 13 Mixiu Scrub Cream 14 Eau de Zwitsal baby
15 Cinderella EyeShadow 16 Yuja Niacin Sleeping Mask
17 Otwoo Fiber Mascara
18 Gelatin Peel of Face Mask
19 O.Two.o Black Gold Select Cover Up 20 Supreme Moisture Heel Balm 21 Collagen CV Mega Anugrah 22 Scentio Whitening Q10 Soap
23 24K Goldzan 24 King  of  Ginger  7Days  Hair  Nutrient Solution 25 Wink White Soap 26 Hong Liao Babe Skin Cream 27 Rorec  Replenishment  Moist  Yogurt Mask 28 Images Seaweed Moisturizing Hydrating Mask 29 Goat Milk Facial Mask 30 KFS Bibit Collagen
31 Bibit Collagen Body Lotion
32 Sexy Soon Breast Cream
33 Sivana Colors Cactus Protection
34 Pasjel Body Cream
35 Alpha Arbutin 3 plus +
36 O Two O Rose Gold Powder
37 Mixiu Scrub Cream
38 Ginger Foot Mask
39 Renewal Baby Foot Muby
40 R&F Pink Glowing Bleaching White
41 Paket Kosmetik Syahreni
42 Beotua Colorful Strawberry Fresh Mask
43 Bioaqua V7 Deep hydration (Jeruk)
44 Bioaqua Rose Moisturizing Mask
45 Bioaqua V7 Toning Youth Mask
46 KFS Injeksi Whitening
47 Feb Glow Skin Care KFS
48 KFS Susu Pemutih
49 Putri Hair Tonic
50 Balibloom Massage Oil
Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan   Makanan Makassar
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa  banyaknya  produk  kosmetil  illegal yang  beredar  di  Kota  Makassar.  Produk kosmetik  tersebut  tidak  memiliki  izin  edar ataupun  produk  tersebut  dipalsukan  oleh pelaku  usaha.  Produk  kosmetik  illegal
banyak  ditemukan  beredar  dikarenakan masih  lemahnya    regulasi  terkait  dengan peredaran  kosmetik  illegal  menurut  Faisal selaku  staf  bidnag  penindakan  mengatakan belum  adanya aturan khusus yang mengatur obat  dan  makanan  termasuk  didalamnya kosmetik  sehingga  masih  menggunakan Undang-undang kesehatan.
Selain itu sanksi yang diberikan masih terlalu  ringan  kepada  pelaku  usaha  yang melakukan  peredaran  kosmetik          illegal sehingga  tidak  ada  efek  jera  dan  tidak setimpal  dengan  perbuatan  yang    telah dilakukan padahal dampak yang disebabkan oleh  kosmetik  illegal  sangat  banyak.  Untuk sanksi dalam Pasal 197 UU Kesehatan tidak menyebutkan              minimal  hukuman pidananya  akan  tetapi  hanya  menyebutkan maksimal  dari    hukuman  yaitu  paling  lama 15  (lima  belas)    tahun  sehingga  hakim menjatuhkan dibawah angka tersebut. Sebagaimana dalam:
1. Analisis putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN Mks Berdasarkan penelitian yang
dilakukan penulis pada kasus ini merupakan kasus pelaku usaha dengan sengaja memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak memenuhi  standar  dan  atau  persyaratan keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan  dan mutu.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
196 UU Kesehatan dengan           terdakwa Imelda.
Sebagaimana majelis hakim menjatuhkan  pidana  penjara  selama  6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000  (lima  juta  rupiah),  dengan ketentuan  jika            pidana  denda  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  bulan,  maka  penulis  tidak sependapat  dengan  majelis  hakim  yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam)  bulan  kepada  terdakwa  dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung  keluarga.  Padahal  sudah  sangat jelas  dalam  keterangan  saksi  penuntut umum  dan  keterangan  saksi  terdakwa bahwa  cream  yang  diperjual  belikan  tidak memiliki  izin  edar  dalam  pengakuannya masih dalam pengurusan izin edar padahal  faktanya  tidak  ada  pengurusan  izin edar di  BBPOM Makassar dengan kata lain bahwa  sebenarnya  terdakwa      telah mengetahui  bahwa  cream  yang  tidak memiliki izin edar dilarang untuk diperjual belikan.
Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan  tidak  setimpal  dengan  dampak
yang ditimbulkan. Berdasarkan
keterangan terdakwa bahwa proses pembuatan  cream  dengan  mencampurkan beberapa  bahan  baku  dengan  menggunakan mixer dan  takaran  yang    tidak  jelas.  Hal
tersebut sangat membahayakan karena tidak memenuhi  standar  sanitasi  kebersihan  dan dapat terjadi kontaminasi dikarenakan bahan maupun alat tidak dijamin kebersihannya.
Hal tersebut berdampak besar terhadap  konsumennya.  Sementara  untuk denda  yang  diberikan  sebesar  5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa menurut penulis  tidak  sebanding  dengan  kerugian materil yang akan didapatkan oleh konsumen. Sudah sangat jelas     disebutkan didalam  Pasal  196    UU  Kesehatan,  pidana penjara  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda Rp.1.000.000.000.  (satu  milyar  rupiah). Terdakwa mengedarkan dan memperdagangkan  kosmetik  yang  tidak memiliki  izin  edar  dan  mengandung  bahan berbahaya  (raksa)  yang  dapat  merusak Kesehatan konsumennya.
2. Analisis Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks dan
Putusan  No.  978/Pid.Sus/  2020/PN Mks
Hasil  dari  analisis  penulis  terhadap putusan  No.  624/Pid.Sus/2019/PN  Mks merupakan kasus pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan izin edar dalam hal ini pelaku mengedarkan  kosmetik  yang  mengandung bahan  berbahaya  yaitu  raksa.  Sebagaiaman dimaksud  dalam  Pasal  197  UU  Kesehatan dengan          terdakwa Sulastri Saharullah. Majelis        hakim  menyatakan  bahwa
perbuatan    tersebut secara sah dan bersalah melakukan  tindak  pidana  dan  menghukum terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  9 (Sembilan)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  penjara selama  2  (dua)  bulan.  Jika  dibandingkan dengan  putusan  No.  978/Pid.Sus/2020/PN Mks  atas  nama  terdakwa  Yolinda  Darwin Panoni  yaitu  dengan  sengaja  memproduksi atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan  atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan mengandung       bahan berbahaya  raksa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  197  UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Majelis  hakim  menyatakan  bahwa perbuatan  tersebut  secara  sah  dan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dan  menghukum terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  40 (Empat  puluh)  hari  dan  denda  sebesar  Rp. 2.500.000  (Dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan      pidana penjara selama 1 (satu) bulan    kurungan Berdasarkan analisis penulis terhadap  2  putusan  tersebut  dimana  Pasal yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pasal 197  UU  Kesehatan  yang  dimana  unsurnya telah  terpenuhi,  akan  tetapi  jika  kita  lihat putusan  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim sangat jauh bereda. Jika dilihat dari hal yang
meringankan  kedua  terdakwa  sama  saja yaitu  terdakwa            menyesali  perbuatannya dan  tidak  pernah  dihukum  sebelumnya. Sedangkan  dampak  yang  ditimbulkan  dari kosmetik  yang        tidak  memiliki  izin  edar sangat  berbahay  bagi  konsumen,  hal tersebut  tidak  sebanding  dengan  putusan yang  hanya  9          (Sembilan)  bulan  dan bahkan  40  (empat  puluh)  hari  saja,  untuk dendapun  tidak  seberapa  yaitu  10.000.000 (sepuluh  juta  rupiah)  dan  bahkan  hanya 2.500.000  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). Menurut penulis hal tersebut tidak menimbulkan  efek  jerah  terhadp  pelaku karena  jika  kita  lihat  Pasal  yang  diberikan yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang dimana pidana  penjara  15  (lima  belas)  tahun  dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  analisis  putusan  diatas jika  dikaitkan  dengan  teori  Soerjono soekanto bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:
1. Faktor hukumnya sendiri, yakni
undang-undang.
Kurangnya dukungan peraturan perundnag-undngan  yang  mengatur  secara jelas  terkait  dengan  peredaran  kosmetik illegal. Hal tersebut disampaikan oleh Faisal yaitu  pegawai  BBPOM  Makassar  dibidang penindakan  bahwa  kendala  utama  yang
dialami  oleh  PPNS  adalah  tidak  adanya aturan yang jelas atau terkhusus untuk Obat dan                Makanan  dalam  hal  ini  kosmetik sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku tindak pidana.
2. Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak- pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
Kendala  terhadap  penegakan  hukum yakni  masih  berhubungan  dengan  faktor hukumnya  yaitu  perundang-undangan  yang masih minim sehingga kewenangan terhadap  BPOM dalam menegakkan hukum masih belum maksimal.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum Tidak  dipungkiri  hal  yang  dapat mempengaruhi  dalam  penegakan  hukum adalah  sarana  dan  fasilitas  penegakan hukum,  untuk  BBPOM  Makassar  masih kekurangan  sumber  daya  manusia  jika  kita lihat dari hasil pengawasan dan penindakan  yang                dilakukan  dengan cakupan luas wilayah pengawasan.
4. Faktor masyarakat
Kesadaran  masyarakat  akan  kosmetik illegal  masih  sangat  kurang  dikarenakan dampak  yang  dirasakan        belum  dialami. Dampak  terhadap  kosmetik  yang  tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahay bisa saja tidak langsung dirasakan
oleh            konsumen  akan  tetapi  berdampak jangka Panjang terhadap konsumen baik  itu dari      penyakit  kulit  maupun  pemicu oenyakit lainnya seperti kanker.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan dasarnya mencakup nilai- nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku, nllai-nilai  yang  mana  merupakan  konsepsi- konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  dianuti)  dan  apa yang  dianggap  buruk  (hingga  dihindari). Seringnya  terjadi  intervensi  dari  pelaku usaha  ataupun  keluarganya  atau  pihak  lain yang  meminta  kasusnya  untuk  tidak dilanjutkan ke tahap pro Justitia

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan  bahwa  peran  BPOM  dalam penegakan  hukum  pidana  atas  peredaran kosmetik  illegal  yaitu  (1)  sebagai  regulator (pengatur)  yang  bertugas  membuat  aturan mengenai  peredaran  obat  dan  makanan dalam  hal  ini  kosmetik  yang  selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan  penindakan  terhadap  kosmetik  yang beredar  diwilayah          Indonesia. Pengawasan,  sistem pengawasan terdiri dari dua  yaitu  (a)  pengawasan  sebelum  beredar ( Pre-Market) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang        dilakukan oleh BPOM  Pusat  yang  berisi  persyaratan kosmetik  sebelum  beredar.  (b)  Pengawasan
setelah beredar (Post Market) yaitu pembelian  produk  kosmetik  secara  acak (sampling) yang  kemudian  akan  dilakukan uji  laboratorium  terhadap  produk  tersebut dan melakuka pemeriksaan sarana distribusi kosmetik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, (2011), Prinsip-prinsip perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di
Indonesia,  PT.  raja  grafindo  Persada,
Jakarta.
Ahmadi  Miru, (2004), Dampak  Peredaran Kosmetik  Berbahaya ,  PT  Rajawali  Pers.
Jakarta.
Celine  Tri  Siwi  Kristiyanti,  (2017), Hukum Perlindungan  Konsumen, Sinar  Grafika,
Jakarta.
Hari  Sasangka,  (2007),  Penyidikan,Penahanan,
Penuntutan  Dan  Praperadilan  Dalam Teori  dan  Praktek.,  CV  Mandar  Maju, Bandung.
Kemenperin.go.id  (2018,  Maret  20),  Industri Kosmetik  Nasional  Tumbuh  20%,  from https://kemenperin.go.id/artikel/18957/In dustri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20 Peraturan  (2019  Oktober  22),  Penjelasan Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika, from https://jdih.pom.go.id/download/file/1223 /Perka_BPOM_2019.pdf
Peraturan.  (2017  Agustus  9),  Penjelasan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  80  Tahun  2017  Tentang  Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan,  from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/ 175299/Perpres%20Nomor%2080 %20Tahun%202017.pdf
Pom.go.id  (2015,  Mei  5),  Dampak  Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, from https://www.pom.go.id/new/view/more/b erita/8263/Dam pak-Penggunaan-
Kosmetik%20Mengandung-Bahan-
Berbahaya.html
Pom.go.id  (2021,  September  1),  Badan  POM Ungkap  Peredaran  Lebih  dari  10  Miliar
Rupiah  Kosmetik  Ilegal  di  Jakarta  dan Jawa Barat, from https://www.pom.go.id/new/view/more/p ers/580/Badan-POM-Ungkap-Per  edaran- Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-
Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jaw a-Barat.html
Putusan Pengadilan Negeri, No. 266/Pid.Sus/2019/PN  Mks  (Pengadilan Negeri April Senin, 2019). Putusan Pengadilan Negeri, No. 624/Pid.Sus/2019/PN  Mks  (Pengadilan Negeri Juli Senin, 2019).
Retno  Iswari  dan  Fatma  Latifah,  (2007), Buku Pegangan  Ilmu  Kosmetik, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy,
(2013),  Pengawasan  peredaran  Obat tradisional  singkawang,  Jurnal  penelitian Hukum, Vo, 2,4 No. 2.
Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy. 2013.  “Pengawasan  peredaran  Obat tradisional singkawang”. Jurnal penelitian Hukum, Vo, 2,4 No. 2 Soerjono Soekanto, (1993), Faktor-Faktor yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumiaty Haslinda , (2003), Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung, Jakarta.
Undang-Undang.  (1999  April  20),  Penjelasan atas  Undang-undang  RI  No.  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen, bagian ke I umum.
Wawancara  (2021  Oktober  14), Berdasarkan Wawancara  dengan  Muhammad  Faisal, S.Farm.,  SH.,Apt.,M.H,  PPNS  BPOM Makassar.
Wawancara  (2021  Oktober  29)  Berdasarkan dengan  Handri  Burhan  Staf  Bidang Pemeriksaan.