## Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kota Ambon
Devita Sari 1) , Z. A. Rengifurwarin 2) Julia Th Patty 3)
1,2,3) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pttimura, Indonesia Email: 1) devitasariii928@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kinerja  pelayanan  pegawai  merupakan  salah  satu  isu  penting  dan  strategis  sifatnya  yang memperoleh  perhatian  yang  sangat  luas  dan  serius  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk melakukan  peningkatannya  secara  baik  dan  optimal  pada  suatu  organisasi  pemerintah,  termasuk organisasi  pemerintah  daerah  dalam  rangka  upaya  memenuhi  harapan  dan  tuntutan  kebutuhan  warga masyarakat  secara  berkualitas  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  diembannya  berdasarkan ketentun perundang – undangan yang berlaku. Pada dasarnya kinerja pelayanan pegawai adalah suatu gambaran  mengenai  tingkat  kemampuan  para  pegawai  dalam  proses  pelaksanaan  tugas  pekerjaan berupa  pemberian  pelayanan  barang  dan  jasa  atau  pelayanan  administratif  yang  diembannya  dalam rangka  memenuhi  harapan  dan  kebutuhan  warga  masyarakat,  serta  hasil  atau  target  yang  diharapkan dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi pada waktu sebelumnya.
Karena  itu  adalah  menjadi  kewajiban  tiap  pimpinan  pada  suatu  organisasi,  termasuk  pada organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  untuk  dapat  mendorong  dan  memfasilitasi  para  pegawainya  agar memiliki  kemampuan  dalam  memberikan  dan  meningatkan  kinerja  pelayanan  yang  baik  dan  optimal sebagaimana  yang  diharapkan.  Tinggi  atau  rendahnya  kineja  pelayanan  para  pegawai  pada  suatu organisasi  pemerintah  daerah  atau  organisasi  perangkat  daerah  otonom  (OPD)  mernjadi  ukuran  atau barometer  bagi  tingkat  kelancaran  atau  keberhasilan  yang  dicapai  para  pegawainya  sesuai  dengan kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik (UU.No.25/2009).  Pelayanan  publik  pada  hakekatnya  adalah  pemberian  layanan  kepada  masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. dan setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang telah

## ARTICLE HISTORY
Received 01 Maret 2023]
Revised [19 Mei 2023] Accepted [20 Juni 2023]

## ABSTRAK
Bertujuan    menganalisis  dan  menjelaskan  gambaran  mengenai  kinerja  Pelayanan  Publik, serta  faktor –  faktor  pendukung  dan  penghambatnya  di  Dinas  Sosial  Kota  Ambon. Informan  penelitian  ini  berjumlah  12  orang.  Data  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini, dikumpulkan  melalui  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.    Data  berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan bantuan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian  ini  menunjukan,  Kinerja  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  sudah cukup    baik,  namun  belum  optimal  secara  menyeluruh,  seperti:  1)  Kualitas  pelayanan,  2)
Kuantitas  pelayanan,  3)  Ketepatan  pelayanan,  4)  Efektifitas  pelayanan,  5)  Kemandirian Pelayanan.  Disisi  lain  yang  menjadi  faktor  pendukungya    yaitu,  1)  Faktor  Gaji  Kerja Pegawai, 2) Faktor Lingkungan Kerja Pegawai, 3) Faktor Budaya Kerja Pegawai, 4) Faktor Motivasi    Kerja  Pegawai.  Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  adalah:  1) Faktor  Disiplin  Kerja  Pegawai,  dan  2)  Faktor  Kepuasan  Kerja  Pegawai,  Implikasi  dari penelitian  ini,  bahwa    jika  hendak  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  pada  kantor dinas  sosial  kota  Ambon,  maka  perlu  dikembangkan  secara  optimal  faktor pendukungnya,dan perbaikan faktor penghambatnya.

## ABSTRACT
The purposes  to analyze and explain an  overview of the performance of Public Services, as  well  as  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  the  Ambon  City  Social  Agency.  The informants  of  this  study  were  12  people.  The  data  needed  in  this  study  were  collected through observation, interviews, and documentation. The data were collected, processed, and analyzed by using descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the performance of public services at the Ambon City Social Service is quite good,  but  not  optimal  as  a  whole,  such  as:  1)  Service  quality,  2)  Service  quantity,  3) Service  accuracy,  4)  Service  effectiveness,  5)  Service  independence  on  the  side  other supporting  factors  are,  1)  Employee  Salary  Factor,  2)  Employee  Work  Environment Factor, 3) Employee Work Culture Factor, 4) Employee Work Motivation Factor While the inhibiting  factors  are:  1)  Employee  Work  Discipline  Factor,  and  2  )  Employee  Job Satisfaction  Factor,  the  implication  of  this  research,  that  if  you  want  to  improve  the performance  of  public  services  at  the  Ambon  city  social  service  office,  it  is  necessary  to optimally develop the supporting factors, and improve the inhibiting factors

## KEYWORDS
Performance, Social Service Public Service
This is an open access article under the CC –BY-SA license
ditetapkan  tercapai  barulah  dapat  dikatakan  suatu  keberhasilan.  Agar  tujuan  yang  telah  ditetapkan tercapai  maka  diperlukan  pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas.  karena  dari  pelayanan  yang  baik  dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut.
Pelayanan  begitu  penting  bagi  setiap  masyarakat  karena  semakin  berkualitas  pelayanan  yang diberikan  maka  semakin  besar  kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  kepada  pemerintah  yang bergerak  dibidang  jasa  tersebut.  Pelayanan  publik  merupakan  (public  service)  merupakan  pelayanan yang  di  berikan  kepada  masyarakat  umum  yang  menjadi  warga  negara  atau  secara  sah  menjadi penduduk  negara  yang  bersangkutan.  Pelayanan  publik  di  sediakan  oleh  penyelenggarakan  pelayanan publik, karena masyarakat langsung dapat menilai apakah kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik atau masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Tinggi atau redahnya  kinerja pelayanan publik oleh para pegawai pada suatu organisasi publik sangat  ditentukan  atau  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantanya  faktor:  kemampuan  kerja  pegawai, ketrampilan  kerja  pegawai,  semangat  kerja  pegawai,  dan  disiplin  kerja.  Jadi  jika  terdapat  tingginya kemampuan kerja pegawai, ketrampilkan kerja pegawai, semangat kerja dan disiplin kerja pegawai, maka akan  terjadi  tingginya  tingkat  kinerja  pelayanan  publik  yang  dicapai  pegawai  pada  suatu  organisasi. Demikian pula sebaliknya. Jika terdapat kinerja pelayanan publik oleh para pegawai berada dalam posisi yang rendah, maka faktor – faktor yang perlu ditelusuri dalam hal ini adalah kemampuan kerja pegawai, ketrampilan  kerja  pegawai,  semangat  kerja  pegawai,  dan  disiplin  kerja  pegawai.  Kinerja  sangat  penting dalam membawa perusahaan kearah yang lebih baik.
Kinerja  wujud  hasil  kerja  yang  dihasilkan  oleh  seseorang.  Kinerja  digunakan  sebagai  dasar penilaian  atau  evaluasi  dan  sistem  yang  merupakan  kekuatan  penting  untuk  mempengaruhi  perilaku karyawan,  maka  di  perlukan  penilaian  kinerja,  untuk  mengetahui  hasil  kinerja  yang  telah  dicapai karyawan  dalam  sebuah  perusahaan.  Maka  yang  harus  dilakukan  pimpinan  yaitu  melakukan  penilaian kinerja,  hasil  dari  penilaian  kinerja  tersebut  perusahaan  akan  mengetahui  apakah  kinerja  perusahaan baik  atau  tidak.  Karyawan  dan  lingkungan  kerja  untuk  itu  mengadakan  penilaian  kinerjaa  disuatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting.
Bila  dikaitkan  dengan  kondisi  pada  Dinas  Sosial  Kota  Ambon,  maka  diharapkan  agar  para pegawai  memiliki  tingkat  kinerja  pelayanan  publik  yang  baik  dan  optimal  sehingga  sesuai  dengan kewajiban  atau  tanggung  jawab  yang  diembannya  berdasarkan  ketentuan  perundang – undangan yang yang berlaku.  Sesuai dengan peraturan pemerintah kota Ambon, Dinas sosial kota Ambon mempunyai tugas  pokok  sebagai  berikut:  1)Perumusan  kebijakan  teknis  urusan  pemerintah  di  bidang  sosial,, 2)Pelaksanaan  kebijakan  di  dinas  sosial,  3)Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  social, 4)Pelaksanaan administrasi dinas, 5)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota  terkait dengan tugas dan fungsinya.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Kinerja
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  kerja  adalah  sesuatu  yang  harus  dikerjakan,  sesuatu  yang harus  dikerjakan.  Sebenarnya  power  merupakan  singkatan  dari  kinetic  of  work  energy  yang  dalam bahasa  inggris  identik  dengan  power.  Istilah  performance  sering  diindonesiakan  sebagai  tontonan. Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh pegawai, yang berkaitan dengan pekerjaan dan tugas-tugas dalam perusahaan,  yang dimaksud dengan  kinerja adalah  salah  satu  ukuran  kinerja  pegawai.  Menurut  Vroom (Fazwan, 2022:7) kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.
Pada  dasarnya,  suatu  organisasi  dibentuk  guna  mencapai  tujuan  bersama.  namun  untuk mencapai  tujuan  bersama  itu  diperlukan  adanya  kinerja  yang  handal  dan  profesional  dari  berbagai stakeholder yang bersangkutan. Menurut keban (Wardhana, 2004:69) kinerja merupakan terjemahan dari "performance"  yang  sering  diartikan  sebagai  penampilan,  unjuk  rasa  atau  prestasi  titik  kinerja  juga diartikan  sebagai  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  tugas  dalam  suatu  organisasi, dalam  upaya  mewujudkan  sasaran,  tujuan  misi  dan  visi  organisasi  tersebut.  Menurut  kasmir  (Hendra, 2020:3) kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja seseorang dalam  suatu periode, biasanya 1 Tahun. Menurut  Miner  dalam  Sutrisno  (Hendra,  2020:3)  kinerja  adalah  bagaimana  seseorang  yang  diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

## Konsep Pelayanan Publik
Pengertian dari pelayanan publik terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  (Kep.Menpan)  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003,  Kepmenpan  ini  memberikan  pengertian terhadap  pelayanan  publik,  pelayanan  publik  yaitu;  segala  bentuk  dari  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  institusi  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  dalam  proses  pemenuhan dari  segala  bentuk  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.  Menurut  Moenir  dalam  Tangkilisan  (Pangemanan,  2021:4)  pelayanan  publik adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Menurut Mahmudi (Mustanir,2022:20), Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Ratminto  (Pangemanan,  2021:4) pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah,  dan  dilingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Konsep Kinerja Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik merupakan masalah penting yang mempengaruhi semua pihak karena merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melayani  masyarakat,  efisiensi  adalah  tingkat  efektifitas atau  efisiensi  yang dapat  dicapai  pegawai  atau  suatu  organisasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  indikator  kinerja.  Sangat  penting  untuk  mengukur  keberhasilan  kinerja,  baik kinerja  karyawan  maupun  kinerja  perusahaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  derajat  keberhasilan yang  dicapai,  sehingga  mengetahui  bagaimana  derajat  kinerja  yang  dicapai  dapat  dievaluasi. Terwujudnya  prestasi  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  bersumber  baik  dari pegawai itu sendiri maupun dari organisasi.
Terdapat  masalah  yang  serius  dalam  kualitas  jasa  atau  pelayanan  yang  dinyatakan  sebagai perbedaan nilai antara harapan dan persepsi konsumen, sehingga penggunaan pengukuran kualitas jasa yang  paling  tepat  adalah  berdasarkan  kinerja  atau  Performance-  hanya  ada  sedikit  bukti  yang mendukung relevansi dari adanya jarak atau gap yang terdapat diantara harapan dan persepsi sebagai dasar dalam menilai kualitas jasa sehingga kualitas pelayanan atau SERVPERF menjadi prediktor yang baik  bagi  kualitas  jasa  dan  kepuasan  konsumen.  Menurut  Teas  (Triyono,  2008:25),  Skala  SERVPERF dinyatakan  lebih  tepat  dalam  mengukur  kualitas  jasa  karena  service  performance  karena  lebih  bisa menjawab  permasalahan  yang  muncul  dalam  menentukan  kualitas  jasa  karena  bagaimanapun konsumen hanya akan bisa menilai kualitas yang mereka terima dari suatu produsen tertentu bukan pada persepsi mereka atas kualitas jasa pada umumnya.

## Pengukuran Kinerja Pelayanan
Menurut  Wibowo  (Sellang,  2022:69),  Pengukuran  terhadap  kinerja  perlu  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  selama  pelaksanaan  kinerja  terdapat  deviasi  dari  rencana  yang  telah  ditentukan, atau  apakah  kinerja  dapat  dilakukan  sesuai  jadwal  waktu  yang  ditentukan,  atau  apakaha  hasil  kinerja telah  tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Supriyanto  (Sellang,  2022:69),  Pengukuran  kinerja merupakan  alat  yang  signifikan  dalam  manajemen  pemerintah,  karena  kinerja  yang  dapat  diukur  akan mendorong  pencapaian  sasaran  yang  ditentukan  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Menurut  Zainal (Sijabat,2021:46)  Sistem  pengukuran  kinerja  pelayanan  publik  sangat  penting  untuk  suatu  organisasi dengan lingkungannya yang dinamis dimana ukuran kinerja tradisional yang hanya menggunakan metrik keuangan  tidak  memberikan  informasi  yang  aurat  dan  relevan  karena  tidak  terkait  langsung  dengan defenisi strategi organisasi, sehingga tujuan dan sasaran tidak dapat dicapai.
Olive (Aldiansyaheka, 2018:06) Pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas,  dengan  demikian  pengukuran atau  penilaian  kinerja  organisasi  merupakan  dasar  reasonable  untuk  pengambilan  keputusan.  Menurut Mahsun (Aldiansyaheka,2018:06) Pengukuran kinerja (Performance measurement) adalah suatu proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentuka  sebelumnya  termasuk informasi  atas:  efesiensi  penggunaan  sumber  daya  dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa,  kualitas barang  dan  jasa  (seberapa  baik  barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan  dan  sampai  seberapa pelanggan  terpuaskan),  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud  yang  diinginkan,  dan  efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Dimensi-dimensi Kinerja Pelayanan Publik
Pada  dasarnya  jenis  kinerja  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  manapun,  kepada  siapapun, intinya  memiliki  kesamaan  yang  mempunyai  tujuan  memberikan  kepuasan  dalam  memberikan pelayanan,  ketika  pemberi  memberikan  pelayanan  kepada  penerima  pelayanan  maka,  disitulah  mereka puas  akan  adanya  kinerja  pelayanan  publik  dalam  berbagai  aspek.  Adapun  Menurut  Robbins  (Tarmizi, 2021:26)  dalam  dimensi  kinerja  yaitu  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  pencapaian dalam  suatu  kinerja  pegawai,  seperti:  a)  kualitas  pelayan,  b)  kuantitas  pelayanan,  c)  ketepatan  waktu pelayanan,  d)  efektivitas  pelayanan,  e)  kemandirian pelayanan  pemerintah  maupun perusahaan  swasta denganbahan perorangan-perorangan dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  atau  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  atau  mendeskripsikan  secara  sistematis,  factual  atau  apa  adanya  dan  akurat terkait  kinerja  pelayanan  publik  di  Dinas  Sosial  Kota  Ambon.  Menurut  sugiyono  (Dewantara,  2019:18), metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme yang  digunakan  untuk  meneliti  objek  dengan  kondisi  yang  alamiah  (Keadaan  riil,  tidak  disetting  atau dalam  keadaan  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  instrument  kuncinya.  Kemudian  menurut  Walidin (Tabrani,  2015:77)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  untuk  memahami  fenomena- fenomena    manusia  atau  sosial  dengan  menciptakan  gambaran  yang  menyeluruh  dan  kompleks  yang dapat  disajikan  dengan  kata-kata,  melaporkan  pandangan  terinci  yang  diperoleh  dari  sumber  informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.
Adapun  menurut  Fadil (Fadli,  2020:33) penelitian  kualitatif memiliki  sifat deskriptif dan  cenderung menggunakan  analisis  pendekatan  induktif,  sehingga  proses  dan  makna  berdasarkan  perspektif  subjek lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif  ini.  Sedangkan  menurut  Nazir  (stei,  2014:43)  bahwa  metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  factual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terselidiki.
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  penulis  secara  langsung  menjumpai,  mengamati,  dan  berinteraksi dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pihak yang terlibat dalam pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Ambon.  Berdasarkan  interaksi  tersebut  maka  selanjutnya  penulis  akan  menganalisis  kinerja  pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Ambon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Publik
Adapun Kinerja Pelayanan Publik pada suatu Dinas Sosial Kota Ambon pada keefektivan suatu kinerja  pelayanan  publik  dapat  mempengaruhi  faktor –faktor    yang  dianggap  memiliki  pengaruh  yang dominan terhadap tingkat kinerja pelayanan publik pada suatu organisasi publik, yang terdiri: a)Gaji Kerja Pegawai,  b)Lingkungan  Kerja  Pegawai,  c)Budaya  Organisasi  Kerja  Pegawai,  d)Motivasi  Kerja  Pegawai, e)Disiplin  Kerja  Pegawai,f)Kepuasan  Kerja  Pegawai,  Menurut  Siagian  (Ameliawati,    2015:02),  dari beberapa  faktor  diatas  dapat  dipengaruhi  menjadi  beberapa  aspek  pada  kinerja  pelayanan  publik terhadap kegiatan Program Keluarga Harapan Bantuan Sosial PKH (Bansos PKH), diantaranya:

## Gaji Kerja Pegawai
Gaji  ialah  suatu  bentuk  pembayaran  secara  berskala  dari  seseorang  baik  itu  atasan  pada bawahannya.  Untuk  mengukur  kondisi  dimensi  kuantitas  pelayanan  publik  ini,  digunakan  tiga  aspek berupa:  1)  Berapa  gaji  pokok  perbulan  yang  diterima  pegawai  yang  bertugas  melakukan  penanganan dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  2)  Berapa  tunjangan  yang  diperoleh  pegawai  yang  bertugas menangani  penanganan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  3)  Apakah  pegawai  yang  bertugas menangani  penangan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  mendapatkan  fasilitas  kerja.  Hal  ini  dapat dilihat dalam sesi wawancara.
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon dan Sekretaris Dinas (Ibu N J dan Bapak R S)  mengatakan: “Para pegawai yang bertugas menangani penyaluran bantuan sosial PKH menerima gaji  sekitar 3 juta per bulan, itupu n dari pihak Kementrian yang memberikan gaji terhadap mereka“
Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  &  Penanganan  Fakir  Miskin dan Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial juga menambahkan:
‘‘Para pegawai yang bertugas juga mendapatkan tunjangan yang diperoleh sebesar 2 juta untuk memenuhi  kebutuhan sehari- hari“ (Wawancara, 3 februari 2023)
Hal  ini  bahwa  gaji  atau  upah  sebagai  bentuk  pembayaran  finansial  dan  berhubungan  sangat penting  bagi  pegawai  yang  bertugas  menangani  penangan  dan  penyaluran  Bantuan  Sosial  PKH  yang
dapat dikatakan sebagai alat untuk memenuhi berbagai  kebutuhan atas apa yang mereka lakukan dalam hal memberikan pelayanan pada peserta penerima Bantuan Sosial PKH.
Adapun  penjelasan  mengenai  fasilitas  apa  yang  mereka  dapatkan  selama  memberikan pelayanan para petugas\pendamping PKH (Bapak W K dan Ibu C S)  mengatakan:
‘‘Dalam memberikan pelayanan terhadap penangan dan penyaluran bantuan Sosial PKH kepada peserta  penerima  PKH  kami  petugas  difasilitasi    berupa    Leptop  dan  Hp  yang  membantu  kita  untuk menyelesaikan  tugas  dalam  memberikan  pelayanan  Bansos  PKH  yang  dapat  menunjang  kelancaran suatu kegiatan ini“ (Wawancara: 26 Januari 2023)
Untuk  itu    fasilitas  dalam  pelayanan  penangan  dan  penyaluran  Bantuan  Sosial  PKH  ini  dapat meningkatkan  ketrampilan  partisipasi  para  KPM  secara  signifikan  terhadap  keberhasilan  atau ketidakberhasilan dalam berkontribusi dan membantu para peserta PKH yang mengalami permasalahan kebutuhan serta untuk itu Program Keluarga Harapan ini pihak  Kementrian Sosial memastikan Bantuan Sosial  diterima  oleh  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  sesuai  dengan  kebijakan  terhadap  kinerja pelayanan publik dalam penanganan dan penyaluran Bansos PKH.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil – hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa  faktor  gaji/upah  kerja  pegawai  yang  diberikan  oleh  aparat  pada  dinas  sosial  kota  Ambon  serta petugas  yang  menangani    penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  kepada  warga  masyarakat  yang membutuhkan  Bansos  PKH,  berada  dalam  kondisi  sudah  optimal,  dikarenakan  hasil  gaji  maupun tunjangan yang diperoleh telah mencukupi untuk kebutuhan petugas, dan fasilitas yang diberikan sangat mencukupi  untuk kelancaran program penangan dan penyaluran Bansos PKH.

## Lingkungan Kerja Pegawai
Lingkungan  kerja  pegawai dalam  hal  ini meliputi  kondisi  keadaan  yang  mencakup  suatu  tempat kerja yang ada disekeliling kita yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Untuk  mengukur  kondisi  dimensi  kuantitas  pelayanan  publik  ini,  digunakan  tiga  aspek berupa: 1) Apakah lingkungan kerja fisik mendukung kegiatan penangan dan penyaluran bantuan sosial PKH, 2) Bagaimana suasana kerja yang dialami petugas penanganan penyaluran bantuan sosial PKH, 3) Bagaimana  ketersediaan  fasilitas  kerja  yang  mendukung  kelancaran  petugas  penanganan  dan penyaluran  bantuan  sosial  PKH.  Untuk  itu  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  penangan  dan penyaluran Bansos PKH ini  faktor Lingkungan Kerja menjadi poin penting untuk kenyaman pada masing- masing orang.
Menurut Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Sosial (Ibu N J dan Bapak R S) selalu memikirkan apakah lingkungan fisik dapat mendukung kelancaran kegiatan PKH untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakannya dalam sesi wawancara dengan penulis, bahwa :
”Pada dasarnya kegiatan dalam penangan dan penyaluran Bantuan Sosial PKH untuk semua hal baik,  nyaman,  tepat  bekerja  pun  para  peserta  PKH  maupun  pendamping  merasa  nyaman  akan  lokasi dikarenakan kami menyewa rumah para pes erta KPM“ (Wawancara, 8 Februari 2023)
Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  &  Penanganan  Fakir  Miskin dan  Kepala  Bidang  Perlindungan  &  Jaminan  Sosial  (Ibu  R  T,  M  L  dan  Bapak  A  P)  mereka menambahkan:
’‘Suasana  kerja  yang  kita  laksanakan  sangatlah  baik  dan  pada  saat  kita  melakukan  kegiatan penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  ini para  peserta  KPM  selalu  ramah  terhadap  petugas  sehingga saya  merasa  senang  karena  para  peserta  Bansos  PKH  sangat  aktif  selama  proses  kegiatan  ini“ (Wawancara, 3 Februari 2023)
Adapun saat melakukan pelayanan penangan dan penyaluran Bansos PKH ketersediaan fasilitas kerja  yang  dialami  para  petugas  atau  pendamping  sangatlah  penting.  Para  petugas\pendamping  PKH (Bapak W K dan Ibu C S) mengatakan:
“Kami para petugas akan melakukan kegiatan ini  melihat bahwasanya fasilitas yang disediakan oleh pihak Bank Penyalur dan memastikan dengan baik, karena ini merupakan hal penting dalam suatu program yang akan dilaksanakan, dan apabila kami kesulitan dalam memberikan pelayanan dikarenakan fasilitas  yang  belum  memadai  maka  program  tersebut  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik“ (Wawancara: 26 januari 2023)
Dari  hasil  wawancara    diatas  penulis  dapat  menjelaskan  bahwasanya  suatu  kinerja  pelayanan dalam  penangan  dan  penyaluran  Bantuan  Sosial  ini    sanagatlah  penting  dan  menciptakan  lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja maupun para peserta PKH untuk mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif,  yang  tangguh  dan  berkelanjutan.  untuk  itu  yang  menjadi  pendukung  fasilitas  kerja  supaya kegiatan  kinerja  pelayanan  pelaksanaan  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  ini  dapat mengupayakan agar adanya tempat yang menjadi titik kumpul pada saat melakukan kegiatan sosialisasi atau  pada  saat  melakukan  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  dalam  membrikan  pelayanan  atau penjelasan  terhadap  kegiatan  Bansos  PKH. Sementara  itu  tempat  yang  digunakan  yakni menggunakan Rumah  Ketua  Kelompok  di  Waeheru  Air  Salak    menjadi  masalah  dalam  kelancaran  memberikan pelayanan Bansos PKH.

## Budaya Kerja Pegawai
Budaya kerja ini adalah seperangkat asumsi, keyakinan, nilai-nilai serta norma-norma diantaraa para anggota organisasi. Untuk mengukur kondisi dimensi kuantitas pelayanan publik ini, digunakan tiga aspek berupa: 1) Bagaimana tingkat keaktifan kerja petugas penanganan dan penyaluran bantuan sosial PKH,  2)  Bagaimana  tingkat  kekompakan  petugas  dalam  penanganan  dan  penyaluran  bantuan  sosial PKH,  dan  3)  Bagaimana  tingkat  kreatifitas  petugas  dalam  penanganan  dan  penyaluran  bantuan  sosial PKH.  Untuk  itu  dapat  melihat  dari  sesi  wawancara.  Pada  budaya  kerja  ini  yang  mempengaruhi  kinerja pelayanan penangan dan penyaluran Bansos PKH terhadap keaktifan petugas.
Sehingga  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  dan  Sekretaris  Dinas  (Ibu  N  J  dan  Bapak  R  S) mengatakan:
‘‘Para  petugas  yang  bertanggung  jawab  atas  jalannya  program  ini  sangat  aktif  malaksanakan tugas  mereka  dan  selalu  membantu  permasalahan  yang  dihadapi  KPM,  diantaranya  apabila  ada  data mereka  yang  tidak  sesuai  dengan  Data    Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  KEMENSOS, pen ggantian  Pin  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  KPM  PKH  yang  berbayar  di  Bank  untuk  dicairkan“ (Wawancara, 8 Februari 2023)
Adapun  sesi  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  Kepala  Bidangan Pemberdayaan & Penanganan Fakir Miskin dan Kepal Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial (Ibu R T, M L dan Bapak A P) juga menambahkan:
‘‘Para  petugas  juga  selalu  kompak  dengan  teman  kerja  atau  petugas    lainnya,  karena  dalam penerimaan Bansos PKH dalam setiap memberikan pelayanan penangan dan penyaluran Bantuan Sosial PKH“. (Wawancara, 3 februari 2023)
Dari hasil wawancara dalam penangan dan penyaluran Bansos PKH di Waiheru Air Salak sangat baik    khususnya  yang  menjadi  para  peserta  KPM  PKH  memiliki  satu  ikatan  sosial  yang  menjadikan  ini sebagai pendorong yang kuat untuk  mengikuti setiap kegiatan  seperti P2K2 dengan penuh kesadaran dan  tanggung  jawab  sebagai  bentuk  komitmen  kesediaan  untuk  hadir  dalam  memberikan  pelayanan penanganan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  khusunya  para  petugas  atau  pendamping  PKH  tersebut. Adapun  tingkat  kreatifitas  petugas  dalam  penangan  dan  penyaluran  Bantuan  Sosial  PKH  kepada penerima, yang akan dijelaskan pada saat wawancara.
Sehingga  wawancara  dengan  para  petugas\pendamping  PKH  (Ibu  C  S  dan  Bapak  W  K) mengatakan:
‘‘Pada tingkat kreatifitas petugas, mereka selalu turun langsung ke rumah kami para KPM untuk memberikan bantuan, apabila ada KPM yang sedang sakit, dan pada saat  memberikan  pelayanan pun para petugas mengambil tindakan lebih cepat dengan cara membayar atau menyalurkan Bantuan Sosial PKH secara  komunitas di rumah KPM agar dipergunakan dengan baik dan terstruktur“ (Wawancara: 26 Januari 2023)
Setelah  menilai  tingkat  budaya  kepada  petugas  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  maka dapat  dilihat  kinerja  pelayanan  mereka,    dalam  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  telah  dianggap berhasil  atas  kreatifitas  dan  kekompakan  serta  keaktifan  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan  Sosial  serta  peserta  Bansos  PKH  mengenai  pelaksanaan  penangan  dan  penyaluran  Bansos PKH  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  adanya  pengawasan  dan  evaluasi Program  Keluarga  Haarapan  (PKH)    di  Waiheru  Air  Salak  seperti,  memastikan  Bantuan  Sosial  PKH diterima  oleh  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  dan  berkoordinasi  dalam  mengadakan  Pertemuan
Bersama  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  ini  mksudnya    pertemuan  ini  bertujuan  untuk  upaya memastikan KPM menerima bantuan dengan layak, serta  berdasarkan dengan kondisi terhadap inicuku.

## Motivasi Kerja Pegawai
Motivasi kerja pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh menjadi penduukung  atau  penghambat  terhadap  tinggi  atau  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  pada  suatu organisasi  publik.    Karena  itu  optimal  atau  tidaknya  para  pimpinan  dalam  memberikan  motivasi  kerja kepada  para  pegawainya,  akan  sangat  menentukan  dan  mempengaruhi  daya  dorong,kegairahan  atau semangat kerja pegawai dalam tugas atau fungsi pemberian pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mengukur kondisi dimensi kuantitas pelayanan publik ini, digunakan tiga aspek berupa: 1) Bagaimana  tingkat  daya  dorong    petugas  dalam  penanganan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  2) Bagaimana tingkat semangat kerja kelompok petugas dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial PKH,  3)    Bagaimana  kegairahan  kerja  individu    petugas  dalam    penanganan  dan  penyaluran  bantuan sosial  PKH. Adapun sesi wawancara dapat dilihat sebagai berikut.
Dalam  suatu  kinerja  pelayanan  publik  terhadap  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  sangat penting  untuk  memotivasi  para  petugas  atau  pendamping  PKH  yakni  sebagai  seseorang  yang mempunyai  peran  sebagai  fasilisator  guna  memberikan  dorongan  ataupun  memotivasi  terhadap masyarakat tersebut.
Untuk  mengetahui  data  dan  informasi  mengenai  faktor  motivasi  kerja  sebagai  pendukung  atau penghambat tingkat kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Sosial Kota Ambon,diilakukan pendekatan dan wawancara dengan para informan. Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon (Ibu N.J) dan sekretaris Dinas (Bapak R.S) Kedua informan ini lantas mengatakan bahwa:
‘‘Para  petugas  yang  bertanggung  jawab  memiliki  tingkat  daya  dorong  seperti  mereka  selalu memperhatikan  Progres  kerja  penangan  dan  penyaluran  Bansos  PKH  dan  pendamping  dan berkoordinasi  dengan petugas  Bank    untuk melaksanakan  kegiatan  penangan  dan  penyaluran  Bantuan Sosial PKH kepada para KPM“ (Wawancara: 8 Februari 2023).
Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  &  Penanganan  Fakir  Miskin dan  Kepala  Bidang  Perlindungan  &  Jaminan  Sosial  (Ibu  R  T,  M  L  dan  Bapak  A  P)  ketiga  informan  ini mengatakan:
‘‘Pada tingkat semangat kerja terhadap petugas penangan dan penyaluran Bansos PKH  memiliki semangat  yang  luar  biasa  dalam  hal  melayani  peserta  KPM,  baik  dalam  menjelaskan  suatu permasalahan  atau  dalam  hal  menjelaskan  mengenai  keperluan  lainnya  yang  mudah  dipahami  para peserta KPM“ (Wawancara, 3 Februari 2023)
Adapun  penjelasan  mengenai  kegairahan  individu  para  petugas  penangan  dan  penyaluran Bansos PKH, yang dapat dijelaskan dengan hasil wawancara.
Para petugas\pendamping PKH (Ibu C S dan Bapak W K) mengatakan:
“Kami  selaku  yang  memberikan  pelayanan  ini  sangat  bergairah  serta  bersemangat  dalam menjelaskan  ketentuan  apa  saja  yang  akan  diperoleh  dalam  program  Bansos  PKH  ini  kepada  para penerima‘‘ (Wawancara, 26 Januari 2023)
Dan  para  peserta  KPM  (Ibu  A,  M,  W  E,  W  U  dan  S  S)  kelima  informan  ini  juga  menjelaskan: ‘‘Dengan  ini  saya  menilai  kegairahan  para  petugas  semakin  hari  semakin  baik  dalam  melaksanakan penanganan dan penyaluran Bansos PKH“ (Wawancara: 9 Februari 2023)
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil – hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa  faktor  motivasi  kerja  pegawai  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pada  dinas  sosial kota Ambon kepada warga masyarakat yang membutuhkan Bansos PKH. Adapun sikap semangat kerja pegawai  sangat  bergairah  serta  memiliki  tingkat  daya  dorong  yang  berpengaruh  terhadap  progres  kerja kegiatan  penanganan  dan  penyaluran  Bantuan  Sosial  PKH  yakni  berdasarkan  dengah  hal  itu  bahwa kondisi sangat baik terhadap kegiatan tersebut.

## Disiplin Kerja Pegawai
Disiplin  kerja  pegawai  merupakan  perilaku  seseorang  yang  sesuai  dengan  peraturan,  prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis  (Sutrisno,  2009:94).  Untuk  mengukur  kondisi  dimensi kuantitas pelayanan publik ini, digunakan tiga aspek berupa: 1) Bagaimana kondisi kedisiplinan petugas dalam  penangangan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  2)  apa  yang  menjadi  kendala  dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap para penerima dalam kegiatan penanganan dan penyaluran Bansos PKH,  3)  Bagaimana  cara    meningkatkan  kedisiplinan  terhadap  para  penerima.  Untuk  itu  data  yang diperoleh dalam sesi wawancara sebagaai berikut.
Dalam  hal  ini  bagaimana  kondisi  kedisiplinan  petugas  terhadap  pelayanan  ini,  dapat  dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Ambon dan Sekretaris Dinas (Ibu N J dan Bapak R S) mengatakan:
“Alhamdulilah kondisi kedisiplianan cukup baik, terhadap para penerima“ (Wawancara, 8 Februari 2023)
Berdaskan  wawancara  diatas  bahwa  petugas  cukup  baik  sehingga  dapat  membantu  kegiatan pelayanan ini.
Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  &  Penanganan  Fakir  Miskin dan  Kepala  Bidang  Perlindungan  &  Jaminan  Sosial  (Ibu  R  T,  M  L  dan  Bapak  A  P)  ketiga  informan  ini mengatakan perihal apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan kedisiplinan Bansos PKH yakni :
“Dalam  hal  ini  para  sebagian    penerima  ada  yang  disiplin  dengan  kegiatan  ini,  ada  juga  yang kurang disiplin sehingga memperlambat jalannya kegiatan ini“ (Wawancara, 3 Februari 2023)
Untuk itu berdasarkan wawancara diatas bahwa para petugas telah menyampaikan bahwasanya para penerima harus mengikuti aturan yang ada akan tetapi ada yang tidak mengikuti peraturan tersebut dalam kegiatan dengan baik dikarenakan ada hambatan serta masalah.
Kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan kedisiplinan para penerima, untuk itu dapat di jelaskan oleh petugas penaganan Bansos  PKH, (Bapak W K dan Ibu C S) mengatakan:
“Dalam  hal  ini  kendala  yang  kami  temukan  terhadap  peserta  penerima  yakni  kurangnya kemampuan  dimana  ada  sebagian  penerima  tidak  menyelesaikan  tugas  mereka  seperti  persyaratan haarus dikumpulkan“ (Wawancara, 26 Januari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwasanya  kondisinya  cukup  baik  serta  pelaksanaan disiplin  dalam  kegiatan  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik  namun  masih  terdapat  beberapa  peserta penerima yang belum memiliki kesadaran terkait kedisiplinan.

## Kepuasan Kerja Pegawai
Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang didasarkan pada evaluasi terhadap  aspek-aspek  yang  berbeda  dari  pekerjannya  Menurut  Wexley  (Rosmaini,  2019:06).  Untuk mengukur  kondisi  dimensi  kuantitas  pelayanan  publik  ini,  digunakan  tiga  aspek  berupa:  1)  Apa  yang menjadi  tolak  ukur  para  petugas  terhadap  kepuasan  pelayanan  Bansos  PKH,  2)  Aapa  saja  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kepuasan  bagi  para  penerima  Bantuan  Sosial  PKH,  3)  apa  yang  menjadi faktor  kepuasan  terhadap  para  penerima  Bansos  PKH.  Dapat  dilihat  dalam  sesi  wawancara  ini diantaranya.
Dalam  hal  ini  tolak  ukur  terhadap  kepuasan  dapat  dijelaskan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  dan Sekretaris Dinas (Ibu N J dan Bapak R S) mengatakan:
“Para  petugas  telah  memberikan  terbaik  sehingga  para  peserta  puas  dengan  pelayanan  yang dilaksanakan“ (Wawancara, 8 Februari 2023)
Berdasarkan  hasil  diatas  para  petugas  penanggung  jawab  telah  melakukan  dengan  baik  dan menjamin  kepada  para  peserta  bahwasanya  mereka  telah  mendapatkan  pelayanan  dalam  penerimaan bantuan.
Adapun berdasarkan aspek dalam menciptakan kepuasan bagi para penerima, dapat dijelaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan & Penanganan Fakir Miskin dan Kepala  Bidang  Perlindungan  &  Jaminan  Sosial  (Ibu  R  T,  M  L  dan  Bapak  A  P)  ketiga  informan  ini mengatakan:
“Cara yang kita ambil bahwa kita memberikan kinerja yang baik dan menanamkan nilai kejujuran dimana  menjelaskan  dengan  baik  apa  yan g  menjadi  ketentuan  terhadap  kegiatan  pelayanan  ini“ (Wawancara, 3 Februari 2023)
Namun  wawancara  selanjutnya  dengan  petugas  penangan  terhadap  (Bapak  W  K  dan  Ibu  C  S) mengenai faktor kepuasan terhadapap para penerima, kedua informan ini mengatakan:
“Kami  selaku  petugas  memberikan  pelayanan  dalam  kualitas  pelayanan  dan  kemudahan mendapatkan bantuan ini yang menjadi faktor penting terhadap kepuasan kegiatan pelayanan ini“
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kepuasan  yang  diberikan oleh petugas terhadap para penerima cukup baik dan dibutuhkan adanya pemeberian pelayanan ini telah dilaksanakan  dan  mudah  dipahami  para  penerima  berdasarkan  ketentuan  berdasarkan  surat  perintah keputusan pemerintahan.
Sesuai  dengan  analisis  data  hasil  penelitian  diatas  berkaitan  dengan  kondisi  kinerja  pelayanan publik,melalui  lima  dimensi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,dapat  dikemukakan  sebagai  berikut. Dimensi  kualitas  pelayanan  pubik,  sesuai  data  yang  diperoleh  memperlihatkan  bahwa  ia  berada  dalam kondisi cukup baik. Dimesi kuantitas pelayanan publik, sesuai dengan data yang diperoleh cukup optimal, sehingga  mengalami  tetapi  permasalahan  yakni  tidak  semua  para  peserta  penerima  sepenuhnya menerima  bantuan  tersebut.  Dimensi  ketepatan  pelayanan  publik,  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh bahwa  proses  dalam  pendataan  kondisi  sangat  baik.  Dimensi  ketepatan  pelayanan,  sesuaidengan  data yang diperoleh sudah baik dalam kegiatan tersebut. Dimensi ketepatan waktu pelayanan, sesuai dengan data yang diperoleh baik dalam proses pelaksanaan kegiatan.  Dimensi efektivitas pelayanan publik, dan sesuai  dengan  data  yang  didapat  kondisi  efektivitasnya  baik,  terhadap  kegiatan  penangan  dan penyaluran bantuan sosial PKH.  Dimensi kemandirian pelayanan publik, sesuai dengan hasil data yang diperoleh  bahwasanya  kondisi  kurang  baik,  dikarenakan  para  petugas  telah  melaksanakan  dengan teratur, namun sebagian para KPM belum menjalankan program ini dengan efektif.
Faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pelayanan  publik  diantaranya,  1)  Faktor  gai\upah kerja  pegawai,  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  bahwasanya  kondisi  yang  dialami  sudah  optimal terhadap  kegiatan  program  ini.  2)  Faktor  lingkungan  kerja  pegawai,  hasil  yang  diperoleh  cukup  baik, dikarenakan  masalah  tempat  yang  belum  memadai.  3)  Faktor  budaya  kerja  pegawai,  dari  data  yang diperoleh kondisinya sangat efektif, terhadap kegiatan program penangan dan penyaluran bantuan sosial Bansos PKH. 4) Faktor motivasi kerja pegawai, hal ini dapat diperoleh dari hasil terhadap kondisi sangat baik, dalam melaksanakan kegiatan program ini terhadap para penerima Bansos PKH.
Temuan  hasil    penelitian  yang  diperoleh  adalah  kinerja  pelayanan  publik  terhadap  melalui beberapa  dimensi-dimensi  pelayanan  cukup  baik  untuk    pelaksanaan  kegiatan  program  penangan  dan penyaluran  bantuan  sosial  PKH,  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pelayanan  publik  dapat mempermudah  proses  pelayanan  serta  mengetahui  kinerja  terhadap  petugas\pendamping  PKH  serta para peserta penerima bantuan sosial Bansos PKH. Temuan hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian terdahulu,diantara oleh Eka Fatma Sari(2020), Muazan Sah (2018), dan Fikri (2019) yang pada intinya menegaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kinerja pelayanan pada suatu organisasi publik,dapat dipengaruhi oleh faktor:  a) Faktor motivasi kerja pegawai, b) Faktor gaji\upah kerja pegawai, c) Faktor budaya kerja pegawai, d) Faktor lingkungan kerja pegawai, e) Faktor disiplin kerja pegawai, f) Faktor kepuasan kerja pegawai.
Karena  proposisi  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut.  Proposi  pertama,  jika hendak  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  pada  suatu  organisasi  atau  instansi,  maka  hendaknya sistem  kinerja  pelayanan  tersebut  dilakukan  melalui  beberapa  dimensi  pelayanan  diantaranya  berupa kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, efektivitas pelayanan, kemandirian pelayanan.  Proposisi  kedua,  jika  hendak  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  melalui  kegiatan pelayanan  pada  suatu  organisasi  publik,  maka  hendaknya  difasilitasi  dengan  penyediaan  sumber  daya manusia sertaa dukungan terhadap sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana yang diperlukan. Proposisi  ketiga,  jika  hendaknya  meningkatkan  tingkat  kepuasan  terhadap  masyarakat  secara  baik  dan optimal  suatu  organisasi,  maka  perlunya  para  pegawai  dinas  sosial  kota  ambon  mampu  meningkatkan kinerja  pelayanan  yang  diberikan  melalui  kegiatan  pelayanan  dalam  program  penanganan  dan penyaluran bantuan sosial Bansos PKH.
Implikasi  dari  hasil  pelaksanaan  penelitian  ini  bahwasanya,  jika  hendak  meningkatkan  kinerja pelayanan  publik  oleh  pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  dalam  memberikan  pelayanan,  maka hendaknya  dapat  didukung  melalui  upaya  kegiatan  pelayanan  tersebut  dan  disertai  dukungan  sumber daya  manusia  yang  berkompoten  dalam  memberikan  pelayanan  dan  dapat  memenuhi  sarana  dan prasarana  yang  menjadi  pendukungnya,  diantaranya:  a)  Kualitas  pelayanan,  b)  Kuantitas pelayanan,  c) Ketepatan  pelayanan,  d)  Efektivitas  pelayanan,  e)  Kemandirian  pelayanan.  Serta  perbaikan  terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat, berupa: a) Faktor gaji kerja pegawai, b) Faktor lingkungan kerja pegawai,  c)  Faktor  budaya  kerja  pegawai,  d)  Faktor  motivasi  kerja  pegwai,  e)  Faktor  disiplin  kerja pegawai, f) Faktor kepuasan kerja pegawai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  IV  yang  menyajikan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang Kinerja  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  terhadap  Penangan  dan  Penyaluran  Program Keluarga  Harapan  Bantuan  Sosial (Bansos PKH)  dapat  disimpulkan  bahwa  memiliki  beberapa  indikator diantaranya:
1.  Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kota Ambon
a.  Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pada  dinas  sosial  kota  Ambon  kepada  warga masyarakat yang membutuhkan Bansos PKH, berada dalam kondisi cukup baik.
b.  Kuantitas pelayanan
kuantitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  di  dinas  sosial  kota  ambon  kepada  para penerima program PKH yang membutuhkan berada dalam kondisi yang cukup optimal.
c.  Ketepatan pelayanan
Ketepatan pelayanan yang diberikan oleh para petugas terhadap masyarakat yang membutuhkan berada dalam kondisi sudah baik.
d.  Ketepatan waktu pelayanan
Ketepatan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas\pegawai  dinas  sosial    kota  ambon  terhadap para penerima Bansos  PKH berada dalam kondisi baik.
e.  Efektivitas pelayanan
Efektivitas  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  dan  pendamping  PKH  terhadap  peserta penerima bansos PKH berada dalam kodisi sudah efektif.
f.  Kemandirian pelayanan
Kemandirian  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  atau  pendamping  PKH  kepada masyarakat  penerima bantuan berada dalam situasi yang sudah optimal.
2.  Faktor –  faktor  yang  mempengaruhi    kinerja  pelayanan  publik  berupa:  a)  faktor  gaji\upah  kerja pegawai, b) faktor lingkungan kerja pegawai, c) faktor budaya kerja pegawai, d) faktor motivasi kerja pegawai,  e)  faktor disiplin  kerja  pegawai,  f) faktor  kepuasan  kerja  pegawai.  Adapun  beberapa  faktor tersebut  memiliki  dampak  yang  spesifik  serta  mencakup  semua  permasalahan  dalam  hal melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan Bantuan Sosial (Bansos PKH) diantaranya:
a)  Gaji \ Upah kerja pegawai
Gaji\upah  kerja  pegawai  bagi  para  petugas  maupun  pendamping  sudah  optimal  dan  mencukupi kebutuhan terhadap kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan  kegiatan  menangani  penangan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  dan dipertahankan lagi.
b)  Lingkungan kerja pegawai
Lingkungan  kerja  pegawai  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  atau  pendamping  PKH  kepada masyarakat  penerima bantuan berada dalam situasi yang cukup baik.
c)  Budaya kerja Pegawai
Budaya kerja dilakukan oleh petugas atau pendamping terhadap kinerja pelayanan pada kegiatan program penanganan dan penyaluran Berada dalam situasi sangat efektif serta perlu dipertahankan.
d)  Motivasi kerja pegawai
Motivasi  kerja  pegawai  dilaksanakan  oleh  petugas  dan  pendamping  mengenai  kegiatan  tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan Bansos PKH berada dalam situasi sangat baik dan perlu dipertahankan.
e)  Disiplin Kerja Pegawai
Berdasarkan  kinerja  pelayanan publik  terhadap  penanganan  dan  penyaluran  bantuan  sosial  PKH progres kerja para petugas atau pendamping kondisinya cukup baik, sehingga perlu meningkatkan lagi  kesadaran  diri  mereka  dan  mampu  meningkatkan  kemampuan  terhadap  pegawai/petugas serta para peserta penerima Bansos PKH.
f)  Kepuasan Kerja Pegawai
Berdasarkan kinerja pelayanan publik terhadap kegiatan penangan dan penyaluran bantuan sosial PKH  dalam  kepuasan  dalam  hal  memberikan  pelayanan  terhadap  kondisinya  cukup  baik,  maka harus perlu ditingkatkan.
Berdasarkan  kesimpulan –  kesimpulan  spesifik  diatas,  maka  secara  akumulatif  dapat  dibuat kesimpulan bahwa, kinerja pelayanan publik oleh Dinas Sosial Kota Ambon, berada dalam kondisi cukup baik,  mencakup:  a)  kualitas  pelayanan,  b)  kuantitas  pelayanan,  c)  ketepatan  pelayanan,  d)  efektifitas pelayanan, dan e) kemandirian pelayanan.
Hal ini memperoleh dukungan dari: a) faktor gaji kerja pegawai, b) faktor lingkungan kerja pegawai, c)  faktor  budaya  kerja  pegawai,  dan  d)  faktor  motivasi  kerja  pegawai.  dan  yang  menjadi  penghambat diantaranya: a) faktor disiplin kerja pegawai, b) faktor kepuasan kerja pegawai.

## Saran
1.  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  diharapkan  harus  bisa  melakukan  suatu  kinerja  pelayanan  publik  secara menyeluruh  dikarenakan  belum  sepenuhnya  optimal  diantaranya:  a)  kualitas  pelayanan,  lebih ditingkatkan  terhadap  persyaratan  yang  disiapkan,  b)  kuantitas  pelayanan,  lebih  ditingkatkan  lagi,  c) ketepatanan  waktu  pelayanan  sudah  cukup  baik  namun  terus  dikembangkan  lagi  tingkat  ketepatan waktunya, d) efektivitas pelayanan, sudah cukup efektif dan terus dikembangkan lagi  keefektifitasnya, e) kemandirian pelayanan, sudah optimal.
2.  Diharapkan  petugas\pendamping  Dinas  Sosial  Kota  Ambon  harus  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  memberikan  pelayanan  berdasarkan:  a)  gaji  kerja  pegawai  sudah  cukup    baik,  namun  harus ditingkatkan  lagi.  b)  lingkungan  kerja  pegawai,  suasana  kerja  dan  fasilitas  sudah  cukup  baik,  tetapi harus ditingkatkan lagi. c) budaya kerja pegawai, keaktifan, kreatifitas dan kekompakan, sudah sangat efektif  terhadap  kegiatan  pelayanan  penangan  dan  penangan  bantuan  sosial  PKH  dan  d)  motivasi kerja pegawai, tingkat daya dorong, semangat dalam motivasi, sudah sangat baik terhadap kegiatan pelayanan.  Untuk  itu  berdasarkan  fakto:  a)  faktor  disiplin  kerja  pegawai,  perlu  dikembangkan  lagi kesadaran serta ditingkatkan lagi  sumber daya manusia dan b) kepuasan kerja pegawai, juga perlu dikembangkan lagi tingkatkan lagi sumber daya manusia dalam pelayanan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Wardhana,  Anggri  Puspita  Sari  dkk.  Manajemen  Kinerja  (Konsep,  Teori,  dan  Penerapannya).
Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
Adiyadnya,  Idewa.  Berbagai Faktor  Bagi  Peningkatan  Kinerja  Pegawai.  Sulawesi Tenggara:  CV.  Feniks Muda Sejahterah, 2022.
Akmalia,  Ikfi.  "Analisis  Kepuasan  Nasabah  Atas  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Bank  Syariah  Mandiri Malang." Jurnal Manajemen Bisnis, 2012: 70.
Irwan Yantu, Sulistyowati. Kinerja Karyawan. Gorontalo: CV.ATHRA SAMUDRA , 2019.
Jenita. Motivasi, Kemampuan, dan Pelaksanaan Kinerja. Kabupaten Solok: CV. Insan Cendekia Mandiri,
2021.
Made  Astrama,  Ni  Nyoman  Kertiyasa,  dkk.  Perilaku  Kerja  Inovatif,  Budaya  Organisasi  dan  Kinerja Karyawan: Konsep dan Aplikasi Dalam Penelitian. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
Mayasari, Riyana. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiyannya. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
Sadu  Wasistiono,  Rahyunir  Rauf.  Pelayanan  Publik,  Pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan (PATEN). Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014.
Suryadi,  paisal  halim.  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Model  Wellbeing  Methodology  Inklusufitas  Data Proses Dan Informasi Riset Publik. D.I. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
Umi Farida, Sri Hartono. Manajemen Sumber Daya manusia II. Ponorogo: Umpo Press, 2015.
Bahzar,  Raidathul  Indah.  2019.  “Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Medan 2019.” Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara, 8–13.
Triono,  Andi  Agustang,  Andi  Muhammad  Idkhan,  and  Rifdan.  2021.  “Motivasi  Kerja  Pegawai  Dalam Pelayanan Publik.” Ilmu Sosial Dan Pendidikan 5 (4): 1627–31.
Yahya,  Afif  Syarifudin,  Natalia  I.  F.  Outang,  Yeti  Fatimah,  and  Aju d  Tajudin.  2022.  “Kuantitas  Dan Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada  Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Kupang.” JurnalIlmiahManajemen,BisnisdanKewirausahaan 2 (1): 59–70.
Hardiansyah  hardiansyah,  2018.  “Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya”. Gaya Media, Yogyakarta . ISBN 978-602-7869-71-4.