## POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ORDE LAMA 1945-1965
(Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)

## Ismail
STAI Nazhatut Thullab Sampang Madura Email: yajlis_ismail@yahoo.com
Abstrak:
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  literatur  yang  memiliki  fokus kajian  tentang  kebijakan  pemerintah  orde  lama  dalam penyelenggaraan  pendidikan  Islam.  Kebijakan  pemerintah  orde lama  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dapat  ditelusuri melalui  lahirnya  beberapa  regulasi  tentang  pelaksanaan pendidikan  nasional  maupun  yang  secara  spesifik  mencakup pendidikan  Islam.  Regulasi  tersebut  antara  lain  :  1)  Keputusan Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (BPKNIP)  pada tanggal 27 Desember 1945. 2) Keputusan bersama antara Menteri PPK  dan  Menteri  Agama   No.1142/Bhg  A(pengajaran),  Jakarta tanggal  2  Desember  1946,  No  1285  /K-7  (Agama)  Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946. 3) UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar- Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. 4) Surat Keputusan Bersama  (SKB)  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan No.  1432/Kab.  Tanggal  20  Juni  1951  dan  Menteri  Agama  No. K.1/652,  tanggal  20  Juni  1951.  5)  Instruksi  Bersama  Menteri Pendidikan,  Pengajaan  dan  Kebudayaan  No.  17678/Kab  dan Menteri  Agama  No.  K.1/9180  tanggal  16  juli  1951.  6)  Undang  – undang  No.  12  Tahun  1954.  7)  TAP  MPRS  No  2  Tahun  1960. Adapun  implikasi  riil  dari  beberapa  kebijakan  tersebut  meliputi: Pertama dilaksanakannya  pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah negeri. Kedua diakuainya  Madrasah  sebagai  bagian  dari  lembaga pendidikan  formal  oleh  pemerintah. Ketiga Departemen  Agama melaksanakan  Madrasah  Wajib  Belajar  untuk  mengejar ketertinggalan  umat  Islam  dalam  pendidikan  umum  dan keterampilan. Keempat dibentuknya perguruan tinggi agama Islam untuk  memenuhi  hasrat  dan  keinginan  umat  Islam  terhadap pendidikan tinggi.
Keyword : Politik Pendidikan Islam, Orde Lama, Kebijakan.

## Abstract:
This  research  is  the  study  of  literature  has  focused  on  the government's policy of the old order in the organization of Islamic education.  The  government  policy  of  the  old  order  in  the organization of Islamic education can be traced through the birth of some  of  the  regulations  on  the  implementation  of  the  national education and specifically include Islamic education. The regulation among  others:  1)  The  decision  of  the  Working  Committee  of  the Central Indonesian National Committee (BPKNIP) on December 27, 1945.  2)  The  joint  decision  between  the  KDP  and  the  Minister  of Religious  Affairs  Minister  No.1142  /  Bhg  A  (teaching),  Jakarta  on December  2,  1946,  No.  1285  /  K-7  (Religion)  Yogyakarta  on December 2, 1946. 3) Act No. 4 of 1950 on the Basics of Education and  Pengadjaran  School.  4)  Joint  Decree  (SKB)  The  Minister  of Education and Culture No. 1432 / Kab. June 20, 1951 and Minister of Religion No. K.1 / 652, dated June 20, 1951. 5) Joint Ministerial Instruction Education  and Culture's 17 678 / Kab and Minister of Religion  No.  K.1  /  9180  dated  16  July  1951.  6) Law  -  Law No.  12 Year  1954.  7)  TAP  MPRS  No.  2  of  1960.  The  real  implications  of some  of  these  policies  include:  First  implementation  of  Islamic education  in  public  schools.  Both  diakuainya  Madrasah  as  part  of the  formal  educational  institutions  by  the  government.  Third Madrasah Religious Affairs to implement compulsory education to catch up with the Muslims in general education and skills. Fourth establishment of Islamic colleges to meet the desire and the desire of Muslims to higher education.
Keyword: Politics of Islamic Education, the Old Order, Policy.

## Pendahuluan
Pemerintahan Indonesia
dimulai sejak proklamasi kemerdekaan  17  Agustus  1945.  Proklamasi  kemerdekaan merupakan  tonggak  penting  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia. Sebagai  sebuah  negara  yang  independen,  maka  bangsa  Indonesia kemudian  menyusun  sistem  kehidupan  berbangsa  dan
bernegaranya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan  teresebut  tersusunlah  sisitem  pendidikan  yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya.
Dalam  rangka  implementasi  dasar  negara  UUD  1945,  maka pemerintah Indonesia di masa itu – yang kemudian di kenal dengan pererintahan  orde  lama    di  bawah  kepemimpinan  Ir.  Soekarno  – menyusun  berbagai  peraturan  sebagai  kebijakan  pemerintah  bagi pendidikan  nasional  ketika  itu.  Tak lepas  pula  dari  kebijakan  saat itu adalah pendidikan Islam.
Ketika  awal  kemerdekaan  pendidikan  Islam  masih  sangat sederhana,  karena  ketika  itu  pendidikan  Islam  masih  didominasi oleh sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sekolah-sekolah Islam masih sedikit jumlahnya.
Untuk  memahami  politik  pendidikan  Islam  pada  masa  orde lama,  maka  perlu  dijelaskan  bahwa  produk  kebijakan  pemerintah oerde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai  dasar  negara,  dapat  dirinci  bentuk  kebijakan  tersebut seabai berikut :
1. Keputusan  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
2. Keputusan  bersama  antara  menteri  PPK  dan  menteri  agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946
3. UU  No  4  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan Pengadjaran di Sekolah
4. Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  No.  1432/Kab.  Tanggal  20  Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951
5. Instruksi  Bersama  Menteri  Pendidikan,  Pengajaan  dan Kebudayaan  No.  17678/Kab  dan  Menteri  Agama  No.  K.1/9180 tanggal 16 juli 1951.
6. Undang – undang No. 12 Tahun 1954
7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa kebijakan pemerintah orde lama (1945-1965) maka dalam artikel ini penulis merujuk  pada  referensi-referensi  sejarah  pendidikan.  Kajian  ini merupakan kajian librabry-historis dengan mempelajari dokumen- dokumen  dalam  buku  sejarah  mengenai  praktik  pendidikan  yang dijalankan  oleh  Pemerintah  Indonesia  di  awal  kemerdekaanya
tahun  1945  hingga  terjadinya  suksesi  kepemimpinan  nasional tahun  1965  ketika  itu.    Fokus  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana kebijakan  pemerintah  orde  lama  dalam  penyelenggaraan pendidikan  Islam?  dari  fokus  tersebut  diharapkan  diperoleh deskripsi  berupa  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  orde  lama  tentang penyelenggaraan pendidikan Islam.
Secara  singkat  kebijakan  pendidikan  dapat  dipahami  dari pendapat  yang  dikemukan  oleh  beberapa  ahli.  Di  antaranya menurut  Munadi  dan  Barnawi,  bahwa  kebijakan  pendidikan merupakan  keputusan  yang  diambil  bersama  antara  pemerintah dan aktor (kebijakan) di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  untuk  dilaksanakan  atau  tidak dilaksanakan  pada  bidang  pendidikan  bagi  seluruh  warga masyarakat. 1 Pengertian  ini  merujuk  pada  rumusan  bahwa kebijakan  pendidikan  adalah  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan. 2 Lebih  jelas  dikatakan  bahwa  kebijakan  publik memiliki  ciri  umum 3 yaitu; pertama kebijakan  publik  adalah kebijakan yang dibuat oleh negara. Kedua kebijakan publik adalah kebijakan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  atau  kehidupan publik,  dan  bukan    mengatur  kehidupan  orang  seorang  atau golongan. Ketiga dikatakan  sebagai  kebijakan  publik  jika  manfaat yang  diperoleh  oleh  masyarakat  yang  bukan  pengguna  langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna  langsungnya,  atau  disebut  dengan eksternalitas. Ketika persoalan  pendidikan  merupakan  persoalan  bagi  khalayak masyarakat  umum,  maka  seluruh  kebijakan  di  bidang  pendidikan akan  menjadi  ranah  publik.  Sedangkan  Margaret  E.  Goertz
1 Choirul  Mahfud, Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Studi Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pasca  Orde  Baru) (Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2013), 219.
2 Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan  Yang  Unggul (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.
3 H.A.R.  Tilaar  dan  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan:
Penngantar Untuk Memahami Kebijkakan Pendidikan adn Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 264-265.
mengemukakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  berkenaan  dengan efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan. 4
Untuk  memahami  kebijakan  pemerintah  orde  lama  tentang penyelenggaraan  pendidikan  Islam  harus  didahului  dengan memahami  kebijakan-kebijakan  umum  dan  kebijakan  khusus pendidikan  nasional.  Karena  pendidikan  Islam  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional orde lama. 5 Tidak hanya itu, untuk memahami politik pendidikan Islam di era awal  bangsa  Indonesia  ini,  maka  perlu  memahami  pula  bahwa sesungguhnya  pendidikan  Islam  tidak  bisa  dilepaskan  dari perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  dari  penjajah.  Sejak  zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga agresi militer II oleh sekutu,  para  pendidik  Islam  selalu  berada  di  barisan  terdepan dalam membela kemerdekaan Indonesia. 6 Dalam konteks kajian ini, kebijakan  pemerintah  orde  lama  merupakan  seluruh  produk kebijakan  pemerintah  –  eksukutif,  legislatif  dan  yudikatif  –  yang memiliki  relevansi  dengan  bidang  pendidikan  dan  merupakan bagian dari kebijakan publik, kerena menyangkut masyarakat luas, bangsa dan negara Indonesia.
4 Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Yang Unggul ..., 37.
5 Menurut Assegaf, pada masa awal kemerdekaan RI (1945-1965) kebijakan pendidikan nasional dapat dibagi dalam tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya. Yaitu fase pertama :  sejak  proklamasi  kemerdekaan  sampai  terbentuknya  Undang- Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950. Fase kedua : dari akhir fase pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atau Parlementer (1951-1959). Fase ketiga: dari akahir fase kedua  sampai  berakhirnya  masa Demokrasi  Terpimpin (1959- 1965).  Lihat  Abd.  Rachman  Assegaf. Politik  Pendidikan  Nasional: Pergeseran  Kebijakan Pendidikan  Agama  Islam  dari  Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 54.
6 Laporan  Kompas,  Pesantren:  Dari  Pendidikan  Hingga  Politik dalam  Nurcholish  Madjid, Bilik-Bilik  Pesantren (Jakarta:  Dian Rakyat, tt), 136-137.

## Pembahasan
Kebijakan  Publik  Menurut  JE.  Hosio,  kebijakan  dapat dipahami  sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  bertujuan,  yang dilaksanakan  oleh  pelaku  kebijakan  di  dalam  mengatasi  suatu masalah  atau  urusan-urusan  yang  bersangkutan. 7 Ditambahkan pula  dengan  pengertian “policy  is  a  set  of  interelated decisions...concerding  the  selection  of  goals  and  the  means  of achieving them within a specipfied situation (serangkaian keputusan yang saling terkait...berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara  untuk  mencapainya  dalam  situasi  tertetntu). 8 Menurut James  Anderson,  kebijakan  publik  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  mempunyai  maksud/tujuan  tertentu  yang  diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan  dengan  suatu  permasalahan  atau  suatu  hal  yang diperhatikan. 9 Pengertian yang cukup sederhana disampaikan oleh Dye,  kebijakan  publik  adalah  apa  yang  dipilih  oleh  pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. 10
Selain hal di atas, yang sangat penting untuk dipahami bahwa setiap  kebijakan  publik  berisi  desain  –  kerangka  ide  dan instrument  –  untuk  diidentifikasi  dan  dianalisis. 11 Kerangka  ini menempatkan  desain  kebijakan  sebagai  struktur  kelembagaan yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  dapat  diidentifikasi:  tujuan, kelompok  sasaran,  agen,  struktur  pelaksanaan,  alat,  aturan,  dasar pemikiran, dan asumsi. 12
7 JE.  Hosio, Kebijakan  Publik  dan  Desentralisasi (Yogyakarta:  LBM, 2006), 3. Lihat Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.
8 Ibid., 3.
9 Leo  Agustino, Dasar-Dasar  Keibjakan  Publik (Bandung:  Alfabeta, 2012), 7.
10 Leo Agustino, Dasar-Dasar Keibjakan Publik... ., 7.
11 Mara  S.  Sidney,  Perumusan  Kebijakan:  Desain  dan  Alat,  dalam Frank  Fischer,  Gerald  J.  Miller  dan  Mara  S.  Sidney, Handbook Analisis  Kebijakan  Publik:  Teori,  Politik  dan  Metode (Bandung: Nusamedia, 2015), 120.
12 Ibid., 120.
Adapun  dalam  implementasinya,  kebijakan  publik  memiliki tiga  teori,  yaitu  teori  atas-bawah,  teori  bawah-atas,  dan  teori hibrida. Pertama model  atas-bawah  menekankan  terutama  pada kemampuan  pembuat  keputusan  untuk  menghasilkan  tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi. 13 Kedua model kritik bawah-atas melihat birokrat lokal sebagai aktor utama dalam penyampaian kebijakan dan memahami implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan pelaksana. 14 Ketiga teori  hibrida  mencoba  mengatasi  kesenjangan  antara  dua pendekatan  tersebut  dengan  menggabungkan  unsur-unsur  model atas-bawah  dan  model  teoritis  lainnya. 15 Dengan  demikian implementasi  kebijakan  publik  dapat  dilaksanakan  dengan mempertimbangan  kepentingan  dan  kemungkinan  efektifitas  dan efisiensi di antara tiga model tersebut.
Sedangkan pelaku atau aktor kebijakan publik menurut para ahli  meliputi  legislatif,  ekskutif,  instansi  administratif,  lembaga peradilan, kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara sebagai  individu. 16 Artinya,  sedungguhnya  banyak  pihak  yang terlibat  dalam  penyusunan  dan  implementasi  sebuah  kebijakan publik.  Dalam  perumusan  dan  implementasinya  sebuah kebijakan publik dapat dilihat keunggulannya melalui ciri utamanya yaitu: 1) Cerdas, yaitu memecahkan masalah pada inti permasalahannya. 2) Bijaksana, yaitu tidak menghasilkan maslah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan, dan 3) memberikan harapan, yaitu  memberikan  harapan  kepada  seluruh  warga  bahwa  mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari pada hari ini. 17
1. Landasan  Konstitusional  Pendidikan  Nasional  Masa  Orde Lama
13 Helga  Pulzl  dan  Oliver  Treib,  Implementasi  Kebijakan  Publik, dalam  Frank  Fischer,  Gerald  J.  Miller,  dan  Mara  S.  Sidney, ndbook Analisis  Kebijakan  Publik:  Teori,  Politik  dan  Metode (Bandung: Nusamedia, 2015), 129.
14 Ibid., 129.
15 Ibid., 129.
16 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik,... 29-40.
17 Riant  Nugroho, Public  Policy:  Teori,  Manajemen,  Dinamika, Analsisis,  Konvergensi,  dan  Kimia  Kebijakan (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2014), 745.
Pelaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia  pada  masa  awal kemerdekaan  memiliki  landasan  falsafah  Pancasila  dan  landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 berbunyi : 1)  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat  pengajaran,  2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur  dengan  undang-undang. 18 Landasan  dasar  negara  inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk  di  dalamnya pengajaran  agama  Islam  bagi  para  pemeluknya.  Oleh  karena  itu maka  Pemerintah  Orde  lama  kemudian  menetapkan  beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam.
2. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Lama
a. Keputusan  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat
(BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
Setelah  Indonesia  merdeka,  pendidikan  agama  telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun  swasta.  Usaha  tersebut  dimulai  dengan  memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :
" Madrasah  dan  pesantren  yang  pada  hakikatnya  adalah  satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat  dan  berakar  dalam  masyarakat  Indonesia  pada umumnya,  hendaknya  mendapatkan  perhatian  dan  bantuan nyata  berupa  tuntunan  dan  bantuan  material  dari pemerintah " 19
Memang  sangat  beralasan  jika  Madrasah  dan  Pesantren menjadi  bagian  yang  sangat  dipentingkan  dalam  pendidikan nasional,  karena  Madrasah  dan  Pesantren  merupakan  akar pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Namun  sebagai  negara  yang  baru merdeka  tentu  saja  belum  memiliki  sistem  pendidikan  nasional yang  bisa  disepakati  oleh  seluruh  bangsa  di  Indonesia,  sehingga ketika  sistem  pendidikan  yang  ada  dalam  bentuk  pelaksanaan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan. Dalam  pernyataan  tersebut  tersirat  bahwa  sebagai  dasar  historis pelaksanaan  pendidikan  di  Indonesia,  maka  pesantren  dan
18 UUD 1945.
19 H.  A.  Timur  DJaelani, Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan Pembangunan Perguruan Agama (Jakarta: CV. Darmaga, 1980), 16
madrasah  harus  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah yang  baru  saja  terbentuk.  Karena  dengan  perhatian  tersebut diharapkan  proses  pendidikan  bagi  masyarakat  terus  berlanjut dengan  dasar  agama  yang  kuat.  Selain  dari  itu,  pemerintah  juga harus dapat menyuplai dana yang dibutuhkan oleh pesantren dan madrasah.
Sedangkan menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana dikutip oleh  Assegaf,  bahwa  pada  27  Desember  1945  tersebut  BPKNIP mengadakan  pembicaraan  mengenai  garis  besar  pendidikan nasional.  Hasil  pembicaan  tersebut  merumuskan  lebih  detail tentang  garis  besar  pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  laporan  yang disusun oleh panitia tersebut, diusulkan tentang pendidikan agama sebagai  berikut:  (a)  pelajaran  agama  dalam  semua  sekolah diberikan  pada  jam  pelajaran  sekolah.  (b)  para  guru  dibayar  oleh pemerintah, (c) pada Sekolah Dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (d) pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) para guru diangkat oleh Departemen Agama, (f)  para  guru  agama  diharuskan  juga  cakap  dalam  pendidikan umum,  (g)  pemerintah  menyediakan  buku  untuk  pendidikan agama,  (h)  diadakan  latihan  bagi  para  guru  agama,  (i)  kkualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) pengajaran  bahasa  Arab  tidak  dibutuhkan. 20 Ketentuan  tersbut kemudian  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  pendidikan  agama Islam di sekolah-sekolah umum.
b. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama
No.1142/Bhg  A(pengajaran),  Jakarta  tanggal  2  Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946 21
Keputusan  bersama  ini  merupakan  keputusan  bersama pertama  antara  meneteri  pendidikan  dan  menteri  Agama. Departemen agama sendiri resmi terbentuk pada 3 Januari 1946 di dalam masa kabinet Sjahrir, dilakukan pembentukan kementerian
20 Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Islam ... 117.
21 Haidar  Putra  Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan Pendidikan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), 87.
yang  secara  khusus  menangani  masalah-masalah  keagamaan. 22 Pembetukan  Departemen  Agama  sama  sekali  tidak  terlepas  dari aspirasi  yang  berkembanga  di  kalangan  kaum  muslim  Indonesia sendiri,  tetapi  mengingkari  keterkaitan  historis  institusi-institusi serupa  sebelumnya  jelas  keliru. 23 Dalam  kerangka  memberikan “pedoman,  dukungan,  dan  jaminan  kualitas  ( quality  assurance) terhadap  proses  belajar  mengajar  di  madrasah”  –  termasuk pesantren  –  pada  1946,  tidak  lama  berselang  setelah  didirikan, Departemen  Agama  membentuk  divisi  khusus  untuk  mengurus pendidikan  agama.  Divisi  yang  disebut  Japenda  (Jawatan Pendidikan  Agama)  memiliki  mandat  mengurus  seluruh  masalah yang  berkaitan  dengan  pengembangan  madrasah  di  seluruh Indonesia. 24 Hal  ini  berarti  pemerintah  telah  memberikan perhatian  secara  khusus  terhadap  pendidikan  dan  lembaga pendidikan  Islam  berupa  madrasah  dan  pesantren.  Implementasi pengelolaan  pendidikan  Islam  oleh  Departemen  Agama  di  awal kemerdekaan ini menjadi catatan penting bagi masyarakat muslim Indonesia  di  dalam  mewujudkan  cita-citanya  dalam  memenuhi kebutuhan pendidikan Islam.
Pada  bulan  Desember  1946  dikeluarkan  peraturan  bersama dua  Menteri,  yaitu  Menteri  Agama  dan  Menteri  Pendidikan  dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan Agama diberikan mulai  kelas  IV  SR  (Sekolah Rakyat  =  Sekolah  Dasar)  sampai  kelas VI.  Pada  masa  itu  keadaan  keamanan  di  Indonesia  belum  mantap sehingga  SKB  dua  Menteri  di  atas  belum  dapat  berjalan  dengan semestinya.  Daerah-daerah  di  luar  Jawa  masih  banyak  yang memberikan  pendidikan  agama  mulai  kelas  I  SR. 25 Peraturan tersebut  bermaksud  untuk  mengatur  pelaksanaan  pendidikan Agama  di  setiap  sekolah  yang  didirikan  oleh  Pemerintah. Sementara  bagi  sekolah  yang  didirikan  oleh  swasta  diberikan
22 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Moder Indonesia. Dalam Dr. Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ..., 235.
23 Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20: Pergumulan  Antara  Modernisasi  dan  Identitas (Jakarta  :  Kencana, 2012 ), 235-236
24 Ibid., 236
25 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jarata: Bumi Aksara, tt), 154
kebebasan di dalam memberikan pelajaran agama kepada peserta didiknya. Sehingga  kebutuhan pendidikan agama Islam  di sekolah negeri dapat terpenuhi.
c. Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam
Kebijakan  pemerintah  berikutnya  yang  terkait  dengan pendidikan  Agama  Islam  adalah  dengan  membentuk  Majelis Pertimbangan  Pengajaran  Agama  Islam  pada  tahun  1947.  Majelis ini  dipimpin  oleh  Ki  Hajar  Dewantoro  dari  Departemen  P&K  dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas pokok dari majelis  ini  adalah  ikut  serta  dalam  mengatur  pelaksanaan  dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. 26 Yang menjadi  harapan  dari  adanya  majlis  ini  adalah  tersusunya  materi pembelajaran  agama  Islam  di  sekolah  umum  sebagaimana diinginkan oleh masyarakat muslim ketika itu.
d. Undang-Undang  No. 4 Tahun 1950
27
Berikutnya  pada  tahun  1950  Pemerintah  Orde  Lama  baru dapat  melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  oleh  UUD 1945  yaitu membentuk  sistem  pendidikan  nasional  yang  diatur  dengan Undang-undang.  Pada  tahun  1950  terbentuklah  Undang-Undang nomor  4  tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan Pengadjaran di Sekolah. Ada beberapa pasal dalam Undang-undang ini  yang  memiliki  semangat  untuk  dalam  membentuk  sistem pendidikan Islam di Indonesia oleh Pemerintah Orde Lama, antara lain  pada Pasal 20, ayat 1).Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran  agama;  orang  tua  murid  menetapkan  apakah  anaknja akan  mengikuti  peladjaran  tersebut.  Dan  ayat  2)  Tjara menjelenggarakan  pengadjaran  agama  disekolah-sekolah  negeri diatur  dalam  peraturan  jang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan,
26 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam ... 154
27 Undang-undang  ini  mulai  dipersiapkan  oleh  Panitia  Penyelidik Pengajaran  (PPP)  yang  dibentuk  di  Yogyakarta  berdasarkan  SK Menteri  Suwandi,  1  Maret  1946  No.  104/Bhg.  0.  SK  Menteri tersebut merupakan tindak lanjut SK Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), 27 Desember 1945. UU ini disakan pada 2  Apirl  1950.  Lihat  Dr.  Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana, 2012), 215
Pengadjaran  dan  Kebudajaan,  bersama-sama  dengan  Menteri Agama 28 . Undang-undang tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa  Pemerintah  Orde  Lama  telah  memiliki  rancangan pelaksanaan  pendidikan  Islam.  Bahwa  pemerintah  ketika  itu mengharuskan  kepada  setiap  sekolah  untuk  memberikan pengajaran  agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianut  oleh  peserta didik,  serta  memberi  keleluasaaan  kepada  orang  tua  murid  untuk mengikutkan  anak-anaknya  dalam  pengajaran  agama  (Islam). Sedangkan  bagi  sekolah-sekolah  yang  didirikan  oleh  swasta  atau yang  disebut  ketika  itu  sebagai  sekolah  partikular,  tetap  diberi kebebasan  seluas-luasnya  untuk  melaksanakan  pendidikan  Islam seperti pesantren dan madrasah.
Dalam  pasal  itu  pula  dicantumkan  bahwa  kewenangan pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah  tidak  hanya  diberikan kepada  menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  melainkan  juga pemerintah  memberikan  kewenangannya  kepada  menteri  Agama. Kewenangan  menteri  Agama  di  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di Sekolah  terbatas  pada  penyelenggaraan  pendidikan  Agama, sedangkan  masalah  umum  yang  lainnya  tetap  pada  menteri pendidikan  dan  kebudayaan.  Namun  demikian,  hal  ini  sudah menunjukkan  kemauan  politik  Pemerintah  Orde  Lama  di  dalam melaksanakan  amanat  UUD  1945  untuk  menjamin  warga negaranya dalam memeluk agama dan mengamalkan ajaranya. Hal ini  sangat  dirasakan  oleh  umat  Islam  setelah  kemerdekaan.  Yang mana  di  masa  sebelum  itu  –  penjajahan  Belanda  –  umat  Islam mengalami  masa  –  masa  sulit  di  dalam  memberikan  pendidikan Agama kepada para murid di sekolah. Akibat dari UU. No. 4 Tahun 1950  ini,  umat  Islam  merasa  sangat  terjamin  di  dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya, tidak hanya di  lingkungan  pesantren  maupun  madrasah,  tetapi  juga  di lingkungan sekolah negeri (umum).
Bersamaan  dengan  hal  itu,  Departemen  Agama  mengalami penyempurnaan  tujuan  pembentukannya  pada  tahun  1950. Menurut Deliar Noer penyempurnaan tujuan tersebut menjadi : (1) Malaksanakan  asas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  sebaik-
28 UU  No.  4  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan Pengadjaran di Sekolah
baiknya,  (2)  menjaga  bahwa  tiap-tiap  penduduk  mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya,  (3) membimbing,  menyokong,  memelihara  dan  mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat, (4) menyelenggarakan, memimpin dan mengawal pendidikan agama di sekolah negeri, (5) memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengeajaran di madrasah-madrasah  dan  perguruan  agama-agama  lain,  (6) mengadakan  pendidikan  guru-guru  dan  hakim  agama,  (7) menyelenggarakan  segala  sesuatu  yang  bersangkut  paut  dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama rumah- rumah penjara dan tempat –tempat lain yang dipandang perlu, (8) mengatur,  mengerjakan  dan  mengamat-amati  segala  hal  yang bersangkutan  dengan  perncatatan  pernikahan,  rujuk  dan  talak orang  Islam,  (9)  memberikan  bantuan  materiil  untuk  perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja- gereja  dll),  (10)  menyelenggarakan,  mengurus  dan  mengawasi segala  sesuatu  yang  bersangkut  paut  dengan  pengadilan  agama oleh  Mahkamah  Islam  Tinggi,  (11)  menyelidiki,  menentukan mendaftarkan  dan  mengawasi  pemeliharaan  wakaf-wakaf,  dan (12)  mempertinggi  kecerdasan  umum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama. 29 Penyempurnaan tujuan atau fungsi  departemen  agama  juga  semakin  menguatkan  kepentingan umat  Islam  untuk  memasukkan  sistem  pendidikan  Islam  dalam sisitem pendidikan nasional.
e. Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  Nomor  1432/Kab  dan  Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951 Pada  tahun  1950  di  mana  kedaulatan  Indonesia  telah  pulih untuk  seluruh  Indonesia,  dan  telah  disahkannya  undang-undang No. 4 Tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah  Indonesia,  makin  disempurnakan  dengan  dibentuknya panitia  bersama  yang  dipimpin  oleh  Prof.  Mahmud  Yunus  dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K, hasil dari panitia tersebut adalah lahirnya SKB dua menteri di atas. Di antara isinya adalah :
29 M.  Rusli  Karim, Dinamika  Islam  di  Indonesia:  Suatu  Tinjauan Sosial Politik (Yogyakarta: Hanindita, 1985), 45-46.
1. Pendidikan  Agama  yang  diberikan  mulai  kelas  IV  Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di  Sumatera,  Kalimanatan  dan  lain-lain),  maka  pendidikan agama  diberikan  mulai  kelas  I  SR  dengan  catatan  bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan  sekolah  lain  yang  pendidikan  agamanya  diberikan mulai kelas IV.
3. Di  sekolah  lanjutan  pertama  dan  tingkat  atas  (umum  dan kejuruan)  diberikan  pendidikan  agama  sebanyak  2  jam seminggu
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya
5. Pengangkatan  guru  agama,  biaya  pendidikan  agama,  dan materi  pendidikan  agama  ditanggung  oleh  Departemen Agama. 30
SKB  tersebut  dapat  menjelaskan  kepada  kita  bahwa pendidikan  agama  (Islam)  bagi  peserta  didik  telah  dirancang sedemikian  rupa  mengacu  ke  UU.  No.  4  Tahun  1950.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  telah  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah dalam menjamin kehidupan beragama warganya untuk mendapatkan pendidikan agamanya masing-masing. Tak luput pula bagi  umat  Islam  bisa  memperoleh  pendidikan  agama  Islam  di bangku sekolah mereka.
Adapun  kebijakan  lain  yang  dibuat  oleh  pemerintah  orde lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam adalah pada  1951,  tugas  Japenda  (Jawatan  Pendidikan  Agama)  dibagi  ke dalam  tiga  bagian,  yaitu  bagian  pendidikan  agama  di  sekolah negeri,  bagian  pendidikan  umum  di  madrasah,  dan  bagian pelatihan  guru  dan  petugas  agama.  Japenda  memiliki  agenda menyusun  perencanaan  pengembangan  pendidikan  agama, penulisan  buku-buku  teks  untuk  mata  pelajaran  di  madrasaha.
30 Zulhandra, Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan  Sampai  Pada  Orde  Lama ,  dalam  Prof.  Dr.  H.  Samsul Nizar,  M.Ag.,  (ed)  Sejarah  Pendidikan  Islam:  Menelususri  Sejarah Pendidikan  Era  Rasulullah  Sampai  Indonesia  (Jakarta:  Kencana, 2008), 349
Japenda  memiliki  jaringan  sampai  tingkat  kabupaten.  Di  tingkat provinsi,  Japenda  dibantu  oleh  staf  Departemen  Agama  di  tingkat provinsi,  sementara  di  tingkat  kabupaten  dibantu  oleh  staf Departemen  Agama  di  tingkat  kabupaten. 31 Dengan  demikian organ  pemerintah  yang  membidangi  pendidikan  Islam  telah semakin  lengkap,  tidak  hanya  di  tingkat  pusat  melainkan  sudah dibentuk pula di daerah.
f. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954
Undang-undang  No.  4  Tahun  1950  tidak  lama  umurnya, karena  pada  tahun  1954  undang-undang  tersebut  digodok  lagi  di DPR. Empat tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan,  undang-undang  tersebut  dimajukan  kembali  kepada DPR. 32 Pada  27  Januari  1954,  undang-undang  tersebut  diterima DPR  untuk  selanjutnya,  pada  18  Maret  tahun  yang  sama  (1954), dinyatakan  berlaku  dan  dikenal  sebagai  Undang-Undang  No.  12 tahun  1954. 33 UU.  No.  12  Tahun  1954  ini  bukanlah  merupakan undang-undang  baru  tentang  pendidikan  di  Indonesia,  melainkan hanya  menetapkan  kembali  UU  No.  4  Tahun  1950  dan diberlakukan  kembali  setelah  bangsa  Indonesia  berhasil  menjadi negara  kesatuan  kembali.  Substansi  dasar-dasar  pendidikan  dan pengajaran  yang  tercantum  dalam  UU.  No.  4  Tahun  1950  tetap menjadi acuan sistem pendidikan nasional ketika itu.
Meskipun  sudah  disahkan  dan  diberlakukan  –  serta  telah mengakomodasi kepentingan umat Islam tentang pendidikan Islam ketika  itu  –  namun  undang-undang  tersebut  belum  memuaskan kelompok  politik  pada  waktu  itu,  khususnya  wakil  dari  Masyumi yang mempresentasikan
kelompok nasionalis-muslim. Ketidakpuasan  mereka  terutama  berkaitan  dengan  kedudukan pendidikan  agama. 34 Ketidakpuasan  itu    antara  lain  dikemukakan kembali  oleh  Zainal  Abidin  Ahmad,  tokoh  Masyumi  asal  Padang,
31 Lee Kam Hing, Education and Politics in Indonesia , dalam Dr. Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ..., 236
32 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam .... , 216
33 Kementerian  Pendidikan,  Pengadjaran  dan  Kebudajaan, Dasar- Dasar  Pendidikan  dan  Pengadjaran  ( Jakarta:  Kementerian Pendidikan,  Pengadjaran  dan  Kebudajaan,  1954)  dalam  Dr.  Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ... 216 34 Arif Subhan, Lembaga Pendidikan Islam .... 216
dalam rapat bersama DPR pada 27 Januari 1954. Dalam rapat pada 1954 itu ia mengangkat ketidakpuasan itu :
“adapun  keberatan  jang  diadjukan  oleh  fraksi  kami  dahulu terhadap Undang-Undang No. 4 itu adalah pasal. (1) menolak mengeluarkan  pendidikan  dan  pengadjaran  di  sekolah- sekolah agama dari istilah pendidikan pengadjaran di sekolah sebagai tersebut dalam pasal 2, sedang tadinya didjamin dan diliputi  oleh  pasal  1.  (2)  Menuntut  supaja  beladjar  dalam sekolah  agama  dianggap  telah  memenuhi  kewadjiban beladjar, dan tuntutan itu sudah dimasukkan dalam pasal 10.
(3) Memasukkan [eladjaran agama di dalam djam peladjaran ....  jang  terpaksa  di  tjari  djalan  kompromi  sebagai  jang tertjantum  dalam  dalam  pasal  10.  (4)  Menetapkan  prinsip pendidikan  terpisah  antara  murid-murid  laki-laki  dan perempuan,  dan  tuntutan  ini  ditolak  degan  tertjantumnya pasal 21.” 35
Dari  proses  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  ketika  negara Indonesia  telah  menyatakan  kembali  dalam  bentuk  negara kesatuan,  maka  keinginan  umat  Islam  untuk  menempatkan pendidikan  Islam  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam sisitem  pendidikan  nasional  kembali  meguat  dengan  beberapa usulan  seperti  dikemukakan  di  atas.  Namun  beberapa  faktor penting  lain  yang  menjadi  perhatian  pemerintah  ketika  itu,  maka usulan  yang  disampaikan  oleh  Zainal  Abidin  Ahmad  tidak mendapatkan  respon  politik  dari  pemerintah.  Pembelajaran  di sekolah umum tetap tidak memisahkan siswa dan siswa.
g. Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.
Tap  MPRS  ini  merupakan  kelanjutan  dari  kebijakan Pemrintah Orde Lama yang juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan  agama  pada  masa  itu.  Yang  berkaitan  dengan pendidikan agama dalam Tap MPRS ini antara lain pada pasal 2 Bidang  Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian  :  (1)  Melaksanakan
Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian  dan  Kebudayaandengan  menjamin syarat-syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkankepribadiannya dan kebudayaan Nasional
35 Dasar  Pendidikan  dan  Pengadjaran,  h.  42.  Dalam  Dr.  Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ... 216-217
Indonesia  serta  menolak  pengaruh-pengaruh  burukkebudayaan asing.(2)  Menetapkan  Pancasila  dan  Manipol  sebagai  mata pelajaran di perguruan rendah sampai denganperguruan tinggi.(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah- sekolah  mulai  dari  sekolah  rakyatsampai  dengan  Universitas- universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak  ikutserta,  apabila  wali  murid/murid  dewasa  menyatakan keberatannya.(4)  Membina  sebaik-baiknya  pembangunan  rumah- rumah ibadah
dan lembaga-lembaga keagamaan.(5)
Menyelenggarakan  kebijaksanaan  dan  sistim  pendidikan  nasional yang  tertuju  kearah  pembentukantenaga-tenaga  ahli  dalam pembangunan  sesuai  dengan  syarat-syarat  manusia  Sosialis Indonesia, yangberwatak luhur. 36
Dalam  TAP  MPRS  tersebut  telah  tercantum  secara  eksplisit urgensi  pendidikan  agama  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sebagaimana terkmatub dalam Pancasila dan UUD 1945. Serta  kemudian  TAP  MPRS  ini  disempurnakan  melalui  TAP  MPRS 1966 yang mewajibkan kepada seluruh peserta didik dari sekolah dasar  hingga  perguruan  tinggi  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pengajaran agama, karena masa ini telah berganti ke pemerintahan orde baru yang bermaksud membersihkan sisa-sisa pengaruh G-30 SPKI. 37
3. Implikasi  Teknis  dari  Kebijakan  Pemerintah  Orde  Lama Terhadap Pendidikan Islam Beberapa  kebijakan  Pemerintah  Orde  Lama  dalam  bidang pendidikan  dan  Agama  berdampak  terhadap  pendidikan  Islam, baik  dalam  konteks  kelembagaan  maupun  materi  dan kurikulumnya. Di antara implikasi tersebut adalah ;
a. Madrasah
Semenjak  3  Januari  1946  Departemen  Agama  resmi  berdiri dan  menjadi  bagian  kabinet  Republik  Indonesia,  maka  lembaga inilah  yang  yang  secara  intensi  memperjuangkan  politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar  pendidikan  agam  diajarkan  di  sekolah-sekolah,  di  samping
36 TAP MPRS No. 2 Tahun 1960
37 Zulhandra, ...350.
pada pengembangan madrasah itu sendiri. 38 Bersamaan dengan itu eksistensi  madrasah  sebagai  bagian  dari  lembaga  pendidikan formal semakin diperhatikan oleh pemerintah.
Pada awal mulanya madrasah merupakan hasil pengembangan lembaga pendidikan pesantren di dalam merespon modernisasi  pendidikan  Islam.  madrasah-madrasah  itu  semuanya adalah  hasil  usaha  partikelir,  yang  mendapat  pengawasan  dari Departemen  Agama.  Madrasah  yang  sudah  mendapat  pengakuan dari  Departemen  Agama  menerima  bantuan  dari  Departemen  itu: dengan  hitungan  tiap-tiap  murid  pada  madrasah  milik perseorangan menerima Rp. 10,- tiap tahun, sedangkan madrasah kepunyaan organisasi menerima untuk tiap-tiap murid Rp. 30,- tiap tahun.  (sejak  tahun  1966  bantuan  berupa  uang  dari  Departemen Agama  ditiadakan). 39 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perhatian pemerintah  ketika  itu  terhadap  madrasah  dalam  bentuk  bantuan subsidi dana pendidikan.
Selanjutnya,  madrasah-madrasah  yang  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditentukan  oleh  Dep.  P&K  mendapat  subsidi  dari Departemen P dan K yang lebih besar, tidak lagi dari Departemen Agama.  Subsidi  itu  menjadi  Rp.  7,50,-  bagi  tiap-tiap  murid  tiap bulan.  Syarat  pokok  yang  harus  ditaati  oleh  madrasah  yang menghendaki  subsidi  dari  Departemen  P  &  K,  ialah  memberikan pengetahuan  umum  kepada  murid-muridnya  yang  sesuai  dengan isi  rencana  pelajaran  SD  Negeri  dan  pelajaran  Agama  hanya sebanyk-banyaknya 4 jam pelajaran dalam satu minggu. 40 Bantuan
38 H. Maksum, M adrasah: Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 123
39 I.  Djumhur  dan  Drs.  H.Danasaputra, Sejarah  Pendidikan (Bandung: CV. Ilmu, 1976) 223
40 Ibid., 223. Konsep bantuan dana pendidikan bagi penyelenggara pendidikan  non-pemerintah  merupakan  indikator  kuat  bagi keseriusan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan  sistem  pendidikan  yang  baik,  bermutu  dan  berdaya saing.  Karena  dengan  subsidi  tersebut  beban  masyarakat  dan pengelola  pendidikan  akan  lebih  ringan  sehingga  untuk mewujudkan
cita-cita
pendidikan mencerdaskan dan mensejahterakan  masyarakat  melalui  pendidikan  akan  segera tercapai (penulis).
pemerintah  kepada  madrasah  diharapkan  dapat  memotivasi madrasah  dalam  mengembangkan  pendidikannya.  Namun,  anak- anak yang berhasrat untuk melanjutkan melanjutkan pelajarannya ke  SLP,  Dep.  P  dan  K  harus  menempuh  ujian  masuk  SLP,  yang diselenggarakan oleh Dep. P dan K sendiri. 41
Kemudian,  berdasarkan  ketetapan  pemerintah,  belajar  pada madrasah  yang  telah  diakui  oleh  Departemen  Agama,  dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah diakui oleh Departemen  Agama,  bila  sekurang-kurangnya  dalam  seminggu memberikan 6 jam pelajaran agama sebagai mata pelajara pokok. 42
Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi  waktu  atau  lama  belajar  di madrasah  ketika  itu,  masih  menurut  I.  Djumhur  dan  Drs.  H. Danasaputra,  bertingkat-tingkat.  Yaitu  tingkat  pendidikan  yang dilaksanakan  oleh  beberapa  kalangan  seperti  Sumatera  Thawalib, Muhammadiyah,  Al-Irsyad,  PUI,  Persis,  NU  dan  Al-Jam’iyatul Washliyah  :  1)  Awaliyah,  khsuus  memberikan  pelajaran  agama pada  anak  yang  bersekolah  di  Sekolah  Desa,  lama  belajar  enam tahun. 2) Ibtidaiyah, lanjutan Awaliyah atau lanjutan Sekolah Desa yang  telah  menamatkan  Qur’an,  lama  belajar  4  tahun.  3) Tsanawiyah,  sama  dengan  MULO,  lama  belajar  3  tahun.  Dan  4) Sekolah Menengah Islam (SMI), sama dengan AMS, lama belajar 4 tahun. 43
b. Madrasah Wajib Belajar (MWB) Madrasah  Wajib  Belajar  (MWB)  merupakan  lembaga madrasah  yang  mulai  berkiprah  pada  tahun  pelajaran 1958/1959. 44 Selain  dari  untuk  melakukan  revolusi  perubahan pendidikan  di  lembaga  pendidikan  Islam  –  madrasah  dan pesantren  –  MWB  memiliki  tujuan  dan  fungsi  antara  lain  :  1) Implemnetasi  amanat  Undang-undang  Kewajiban  Belajar,  2) Pendidikan  terutama  sekali  diarahkan  kepada  pembangunan  jiwa bangsa  untuk  mencapai  kemajuan  di  lapangan  ekonomi, industrialisasi  dan  transmigrasi.  Sedangkan  lama  belajar  di  MWB ini  adalah  8  tahun. 45 Adapun  pelajaran  yang  diberikan  di  MWB
41 Ibid., 223
42 I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, Sejarah Pendidikan... , 223
43 Ibid., 224
44 Ibid., 226
45 I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, Sejarah Pendidikan ..., 226
dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu : 1) Pelajaran agama,  2)  Pelajaran  pengetahuan  umum,  dan  3)  Pelajaran  dan kerajinan  tangan.  Sedangkan  sturktur  kurikulumnya  dapat  dilihat dalam tabulasi berikut :
Tabel  pembagian  waktu  pelajaran  agama  dan  bahasa  Arab pada MWB 46 No  Kelas I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  Ket
I. Pel.  Agama
1 Keimanan/Akhlak  3  3  2 2 2 1 1 1 2 Qur’an 2  2  5 5 2 2 1 1 3 Fiqh/Ibadah 1  1  2 2 1 1 1 1 4 Tafsir -  -  - - - - 1 1 5 Hadits -  -  - - - - 1 1 6 Sejarah Islam -  -  1 1 1 1 1 1 II. Bahasa Arab 1 Muthala’ah/ Muhadatsah -  -  - - 4 4 2 2 2 Qawaid -  -  - - - - 1 1 3 Insya’/Imla’ -  -  - - - 1 1 1 Jumlah 6  6  10  10  10  10  10  10
Kurikulum pengetahuan umunya sama dengan di SD biasa 47 . Sedangkan  pengetahuan  kerajinan  tangan  berupa  pelajaran berkebun,  bertani,  beternak  ikan,  bertukang,  membuat  barang- barang  tripleks  dan  lain  lain  berupa  keahlian  yang  bisa  dijadikan bekal ekonomis dalam kehidupan di masyarakat. 48
c. Sekolah Guru Agama Islam
Melihat  posisi  mata  pelajaran  agama  yang  demikian  penting dan  menjadi  bagian  perjuangan  kaum  muslim  dari  periode  awal kemerdekaan  sampai  periode  kontemporer  merupakan  latar belakang  bagi  munculnya  inisiatif  guru  agama  Islam  modern. 49 Sekolah    Guru  mulai  dibuka  pada  16  Mei  1948  dengan  pendirian
46 Ibid., 228 47 Ibid., 228
48 I.  Djumhur  dan  Drs.  H.  Danasaputra, Sejarah  Pendidikan ...,  228-
229.
49 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam ..., 241
Sekolah  Guru  dan  Hakim  Islam  (SGHI)  di  Solo.  Namun pelaksanaannya  tidak  dilanjutkan  karena  terganggu  oleh  aksi militer Belanda  II.  Baru setelah Belanda  menyerahkan  kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan. Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka kembali  pada  16  Januari  1950  dengan  ikatan  dinas. 50 SGHI kemudian dipecah menjadi SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) dan SHAI  (Sekolah  Hakim  Agama  Islam).  pada  1951  SGAI  diubah menjadi  PGA  (Pendidikan  Guru  Agama).  Pada  tahun  1953,  Arifin Tamyang  menambah  waktu  pendidikan  di  PGA  menjadi  6  tahun, empat  tahun  PGA  pertama  dan  dua  tahun  PGA  Atas. 51 Kondisi  ini tentu  merupakan  buah  dukungan  politik  yang  diperoleh  oleh Departemen  Agama  dari  para  tokoh  Islam  yang  nota  bene merupakan tokoh bangsa.
Pengembangan  sekolah  guru  di  lingkungan  Departemen Agama  selanjutnya  berlangsung  cepat.  Setelah  mendirikan  SGHAI di  Yogyakarta  pada  1950,  Menteri  Agama  Kiai  Wahid  Hasyim mengeluarkan SK Menteri Agama No. 227/e/c-9, 15 Agustus 1951 menganjurkan  pembukaan  sekolah  guru  pada  setiap  keresidenan. Sejak itu sekolah guru berdiri di berbagai daerah. Pada 1951 SGHAI telah  berdiri  di  lima  kota  yaitu  :  Yogyakarta,  Bandung,  Malang, Kotapraja,  dan  Bukittinggi.  Sementara  itu  pada  tahun  yang bersamaan  PGA  juga  telah  berdiri  di  21  kota  seluruh  Indonesia. 52 Inilah  bentuk  konkrit  dari  upaya  politik pendidikan  Islam  di  awal kemerdekaan melalui Departemen Agama.
d. Perguruan Tinggi Agama Islam
Menyangkut  politik  pendidikan  Islam  dalam  bidang pendidikan  tinggi  dapat  ditelusuri  bahwa  pendirian  perguruan tinggi  Islam  pertama,  menurut  Mahmud  Yunus,  berdiri  pada  9 Desember  1940  oleh  Mahmud  Yunus, Islamic  College, di  Padang Sumatera  Barat.  Lembaga  ini  terdiri  dari  dua  fakultas,  yaitu fakultas  syariat/agama  dan  fakultas  pendidikan  bahasa  Arab. 53
50 Ibid., 242 51 Ibid., 243
52 Ibid., 244 53 Hj.  Enung  K.  Rukiati  dan  Dra.  Fenti  Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung : Pustaka Setia, 2006 ), 128
Usaha umat Islam lebih giat lagi di dalam mewujudkan pendidikan tinggi  Islam  dengan  bantuan  pemerintah  pendudukan  Jepang, masih  menurut  Mahmud  Yunus,  pada  8  Juli  1945,  di  saat peringatan  Isra’  Mi’raj  Nabi  Muhammad  SAW,  didirikan  Sekolah Tinggi  Islam  di  Jakarta. 54 Tidak  hanya  itu,  pada  tanggal  22  Maret 1948,  Sekolah  tinggi  Islam  (STI)  diubah  menjadi  University  Islam Indonesia  dengan  beberapa  fakultas,  yaitu  :  Fakultas  Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. 55
Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan  melaksanakan  pendidikan  Islam  semakin  kuat  ditandai  pada 22  Januari  1950,  sejumlah  pemimpin  Islam  dan  Ulama  juga mendirikan  sebuah universitas  Islam  di  Solo.  Pada  tahun  itu juga, fakultas  agama  yang  semula  ada  di  University  Islam  Indonesia diserahkan  ke  pemerintah,  yakni  kementerian  Agama  yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam  Negeri  (IAIN). 56 Universitas  Islam  Solo  dan  UII  Yogyakarta pada  tanggal  20  Februari  1951  disatukan  menjadi  Universitas Islam Indonesia atau UII yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua  kota  tersebut. 57 Itulah  beberapa  uraian  mengenai  pollitik pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks pendirian perguruan tinggi  Islam.  dari  uraian  tersebut  dapat  difahami  bahwa  usaha umat  Islam  dalam  mewujudkan  sistem  pendidikan  nasional  yang mengakomodir  kepentingan  pendidikan  Islam  terus  berlanjut karena  keberadaan  Departemen  Agama  di  dalam  Pemerintahan Orde Lama. Sementara di sisi pemerintah keberadaan Departemen Agama  dapat  menjadi  kepanjangantangannya  untuk  terus melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional.
e. Kurikulum PAI
Kebijakan  pemerintah orde  lama  dengan  produknya  tentang pendidikan  semisal  UU  No  4  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran 58 belum  menyebut  secara  eksplisit adanya  istilah  kurikulum.  Aplikasi  kurikulum  saat  itu  identk
54 Ibid., 128 55 Ibid., 129
56 Ibid., 129.
57 Ibid., 130.
58 Selanjutnya disebut dengan UUPP 4/50.
dengan  materi  pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru  kepada  murid. Akibatnya, terjadi variasi materi pelajaran yang disampaikan oleh satu  guru  dengan  guru  lain,  dan  antara  satu  sekolah  dengan sekolah lain. 59 Tetapi rangkaian kurikulum yang selalu menyentuh tujuan,  isi,  metode,  dan  penilaian  dalam  sebuah  pendidikan  akan dapat  kita  temui  dalam  UUPP  4/50.  Diantaranya  dalam  UU  ini menyebutkan bahwa ” Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk  manusia  susila  jang  tjakap  dan.  warga  negara  jang demokratis  serta  bertanggung  djawab  tentang  kesedjahteraan masjarakat  dan  tanah  air  ”. 60 Dengan    mencantumkan  tujuan pendidikan menunjukkan keinginan bangsa Indonesia ketika akan hasil dari sebuah pendidikan. Selanjutnya undang-undang tersebut merinci  tujuan  institusional  pendidikan 61 untuk  memudahkan pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional  sebagaimana  pasal sebelumnya.
Berikutnya dalam kaitan dengan kurikulum dalam kebijakan pendidikan  orde  lama  yang  dimuat  dalam  UUPP  4/50  adalah mengenai  materi  pelajaran.  Dalam  UUPP  4/50  tidak  dinyatakan secara tegas materi pelajaran, termasuk juga pelajaran agama, yang harus  diberikan  kepada  murid-murid  sekolah.  Sebagaimana  salah satu  pasal  menyatakan  “Dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan peladjaran  agama;  orang  tua  murid  menetapkan  apakah  anaknja akan  mengikuti  peladjaran  tersebut”. 62 Materi  pendidikan  agama ketika  itu  belum  diatur  secara  tegas  dan  belum  pula  diberikan secara  ketat  kepada  semua  peserta  didik.  Peserta  didik  diberi kebebasan  mengenai  keikutsertaan  dalam  pelajaran  agama. Sedangkan  mengenai  metode  dan  penilaian  pendidikan  dalam UUPP 4/50 sama sekali belum disentuh.
Kebijakan  pemerintah  orde  lama  dalam  hal  penetapan pendidikan  Agama  (Islam)  dalam  struktur  kurikulum  hingga lahirnya  kurikulum  tahun  1964,  yang  disebut  dengan  Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas, karena pada kurikulum itu
59 Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendiidkan Naiosnal... 127.
60 Pasal 3 UUPP 4/50. . 61 Pasal 7 ayat 1-5 UUPP 4/50.  Lihat juga Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional...127
62 Pasal  20  ayat  1  UUPP  4/50.  1-5  UUPP  4/50.    Lihat  juga  Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional...129.
pelajaran  agama  masih  merupakan  sub/bagian  dari  wardhana (bidang  studi)  perkembangan  moral  dan  diintegrasikan  antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan. 63 Artinya memang  ketika  masa  orde  lama  belum  ditemukan  adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan  secara  khusus  pendidikan  agama  Islam  sebagai salah  satu  dari  mata  pelajaran.  Tetapi  walaupun  demikian, pembelajaran  agama  Islam  telah  beralngsung  di  tengah-tengah masyarakat  muslim.  Pondok  pesantren  dan  madrasah  (diniyah) telah  memiliki  dan  melaksanakan  pembelajaran  agama  Islam, sehingga  dapat  dipahami  bahwa  walaupun  belum  memnjadi kebijakan  pemerintah  pendidikan  Islam  sudah  dapat  dirasakan oleh masyarakat.

## Penutup
Sebagai akhir dalam tulisan ini maka akan disejikan di bawah ini tabel kebijakan orde lama dalam bidang pendidikan Islam.
Tabulasi Kebijakan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam
No  Tgl/Bln/Thn Jenis/Bentuk Kebijakan Substansi Kebijakan 1  27/12/1945 Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah 2  02/12/1946 Keputusan bersama antara Pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV
63 Abd. Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional ... , 137.
menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A (pengajaran), Jakarta dan No 1285 /K.J (Agama) Yogyakarta SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI 3 0/0/1947 Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam Tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum 4  02/05/1950 Undang – Undang  No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar- Dasar Pendidikan Dan Pengadjaran Disekolah 1. Dalam sekolah – sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah –sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan
Kebudayaan, bersama – sama dengan Menteri Agama
5 20/61951 Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/ Kabdan Menteri Agama Nomor K.1/9180 1. Penidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (SekolahDasar) 2. Di daerah - daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimanatan dan lain- lain),  maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu 4. Pendidikan agama diberikan kepada murid – murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua / walinya 5. Pengangkatan guru agama, biaya
pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama 6  18/03/1954 Undang- Undang No. 12 Tahun 1954 UU. No. 12 Tahun 1954 ini bukanlah merupakan undang – undang baru tentang pendidikan di
Indonesia, melainkan hanya menetapkan kembali UU No. 4 Tahun 1950 dan diberlakukan kembali setelah bangsa Indonesia berhasil menjadi Negara kesatuan kembali.  Substansi dasar – dasar pendidikan dan pengajaran yang tercantum dalam UU. No. 4 Tahun 1950 tetap menjadi acuan system pendidikan nasional ketika itu 7  03/12/1960  Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 Bidang Mental/ Agama / Kerohanian/ Penelitian : 1. Melaksanakan
Manifesto Politik di lapangan pembinaan
Mental/Agama/Kero
haniandan Kebudayaan dengan menjamin syarat- syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh- pengaruh buruk kebudayaan asing 2. Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi 3. Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah – sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas- universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid / murid dewasa menyatakan keberatannya. 4. Membina sebaik- baiknya pembangunan
rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan 5. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat- syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo, Dasar-Dasar  Keibjakan  Publik. (Bandung:  Alfabeta, 2012).
Assegaf,  Abd.  Rachman, Politik  Pendidikan  Nasional:  Pergeseran Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  dari  Praproklamasi  ke Reformasi. (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
Daulay,  H.  Haidar  Putra, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaruan Pendidikan  Islam  di  Indonesi. (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2007).
Djaelani,  H.  A.  Timur, Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan Pembangunan  Perguruan  Agama. (Jakarta:  CV.  Darmaga, 1980)
Djumhur, I., dan Drs. H.Danasaputra, Sejarah Pendidikan. (Bandung : CV. Ilmu, 1976)
Hosio,  JE., Kebijakan  Publik  dan  Desentralisasi. (Yogyakarta:  LBM, 2006).
Karim, M. Rusli, Dinamika Islam diIndonesia: Suatu Tinjauan Suatu Tinjauan Sosial dan Politik . (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985).
Madjid, Nurcholish, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. (Jakarta: Dian Rakyat, tt).
Mahfud,  Choirul, Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Studi Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pasca  Orde  Baru). (Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2013).
Maksum,  H.,  M adrasah:  Sejarah  dan  Perkembangannya. (Jakarta  : Logos Wacana Ilmu, 1999)
Nasir,  H.M.  Ridlwan, Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Ideal Pondok  Pesantren  di  Tengah  Arus  Perubahan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Nizar,  H.  Samsul,  (ed) Sejarah  Pendidikan  Islam:  Menelususri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia . (Jakarta: Kencana, 2008)
Nugroho,  Riant, Kebijakan  Pendidikan  Yang  Unggul. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Nugroho,  Riant, Public  Policy:  Teori,  Manajemen,  Dinamika, Analsisis,  Konvergensi,  dan  Kimia Kebijakan.  (Jakarta:  Elex Media Komputindo, 2014).
Rohman,  Arif  dan  Teguh  Wiyono, Education  Policy  in
Decentralization. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Rukiati,  Hj.  Enung  K.  dan  Fenti  Hikmawati, Sejarah  Pendidikan Islam di Indonesia. (Bandung : Pustaka Setia, 2006)
Fischer,  Frank,  Gerald  J.  Miller  dan  Mara  S.  Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode. (Bandung: Nusamedia, 2015).
Subhan,  Arief, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20: Pergumulan  Antara  Modernisasi  dan  Identitas. (Jakarta  : Kencana, 2012)
TAP MPRS No. 2 Tahun 1960
Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan Pendidikan  Sebagai  Kebijakan  Publik. (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012).
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah
Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, tt)