Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA

## Indi Nuroini
Universitas Bhayangkara Surabaya Email: nuroini.indi@gmail.com
Kata kunci: Teknologi
Informasi,
Audit, Institusi Keuangan Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem kontrol teknologi  informasi  (TI),  prosedur  audit,  dan  deteksi  kecurangan  di  institusi keuangan melalui pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Sistem kontrol TI memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan data dan integritas operasional, sementara prosedur audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini,  kami  mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai  literatur  yang  berkaitan dengan topik tersebut, termasuk studi empiris, artikel teori, dan laporan praktik terbaik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa institusi keuangan yang menerapkan sistem  kontrol  TI  yang  komprehensif  dan  terus  diperbarui  mampu  mengurangi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Prosedur audit yang efektif dan  berbasis  risiko  terbukti  mampu  mengidentifikasi  kelemahan  dalam  sistem dan  operasi  yang  berpotensi  menjadi  titik  masuk  bagi  kecurangan.  Namun, deteksi  kecurangan  tidak  hanya  bergantung  pada  kekuatan  teknologi  dan prosedur  audit,  tetapi  juga  pada  kesadaran  dan  keterlibatan  seluruh  pemangku kepentingan dalam institusi keuangan tersebut. Keywords: Information  Technology, Audit, Financial Institutions Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of information technology (IT)  control  systems,  audit  procedures,  and  fraud  detection  in  financial institutions through a qualitative approach with the literature review method. IT control  systems  play  a  key  role  in  maintaining  data  security  and  operational integrity, while audit procedures serve as oversight mechanisms that can detect and  prevent  fraud.  In  this  study,  we  collected  and  analyzed  a  wide  range  of literature  related  to  the  topic,  including  empirical  studies,  theoretical  articles, and  best  practice  reports.  The  results  of  the  evaluation  show  that  financial institutions that implement a comprehensive and continuously updated IT control system  are  able  to  reduce  the  risk  of  data  leakage  and  information  misuse. Effective  and  risk-based  audit  procedures  have  proven  to  be  able  to  identify weaknesses  in  systems  and  operations  that  have  the  potential  to  become  entry points for fraud. However, fraud detection depends not only on the strength of technology and audit procedures, but also on the awareness and involvement of all stakeholders in the financial institution..

## PENDAHULUAN
Restorative  justice  merupakan  pendekatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh  tindak  pidana  (Murphy,  2021).  Berbeda  dengan  sistem  peradilan  konvensional  yang berfokus  pada  hukuman  dan  retribusi,  restorative  justice  mengedepankan  dialog,  pemulihan kerugian, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Johnstone, 2018). Di Indonesia, konsep restorative  justice  mulai  mendapat  perhatian  serius  sebagai  alternatif  untuk  mengatasi permasalahan  overkapasitas  lembaga  pemasyarakatan  dan  untuk  mendorong  penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan (Nugroho & Wijaya, 2020). Meskipun penerapan restorative  justice  di  beberapa  negara  menunjukkan  hasil  yang  positif,  seperti  penurunan tingkat  residivisme  dan  peningkatan  kepuasan  korban 【 Bazemore  &  Schiff,  2019 】 ,
penelitian tentang efektivitas penerapan pendekatan ini di Indonesia masih sangat terbatas 【 Setiawan, 2022 】 . Beberapa penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada teori dan konsep dasar  restorative  justice  tanpa  mengeksplorasi  penerapannya  dalam  konteks  lokal  Indonesia yang  memiliki  karakteristik  sosial  dan  hukum  yang  unik 【 Hartanto,  2020 】 .  Hal  ini menimbulkan  kesenjangan  penelitian  yang  perlu  diisi  dengan  studi  empiris  mengenai efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam menangani kasus pidana di Indonesia 【 Susilo & Wulandari, 2021 】 .  Dengan populasi  narapidana  yang  terus  meningkat  dan sistem  peradilan  yang  seringkali dianggap tidak adil, restorative justice menawarkan solusi yang berpotensi mengurangi beban sistem  peradilan  sekaligus  memberikan  keadilan  yang  lebih  substantif  bagi  korban  dan masyarakat 【 Prasetyo,  2021 】 .  Selain  itu,  dalam  situasi  pandemi  COVID-19,  upaya  untuk mengurangi  populasi  narapidana  melalui  pendekatan  alternatif  seperti  restorative  justice menjadi semakin relevan 【 Setyawan, 2020 】 .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulandari  (2019)  menemukan  bahwa  penerapan restorative  justice  di  Australia  telah  berhasil  menurunkan  tingkat  residivisme  hingga  30% dalam  lima  tahun  pertama 【 Wulandari,  2019 】 .  Di  Kanada,  studi  oleh  Smith  (2020) menunjukkan  bahwa  70%  korban  merasa  lebih  puas  dengan  proses  restorative  justice dibandingkan  dengan  proses  peradilan  tradisional 【 Smith,  2020 】 .  Sementara  itu,  di Indonesia,  penelitian  oleh  Nugroho  dan  Wijaya  (2020)  mengungkapkan  bahwa  inisiatif restorative justice baru mulai diterapkan pada tingkat pilot project dan membutuhkan kerangka kerja yang lebih jelas untuk implementasi luas 【 Nugroho & Wijaya, 2020 】 . Hartanto (2020) menambahkan  bahwa  tantangan  utama  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  adalah kurangnya  pemahaman  dan  dukungan  dari  aparat  penegak  hukum 【 Hartanto,  2020 】 . Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan analisis empiris mengenai efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.  Penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam implementasi  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  mengoptimalkan  penerapan  pendekatan ini di masa depan 【 Prasetyo, 2021 】 .
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan restorative  justice  dalam  kasus  pidana  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan restorative justice serta untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan implementasi pendekatan  ini  di  Indonesia 【 Setiawan,  2022 】 .  Manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah untuk  memperkaya  literatur  mengenai  restorative  justice  dan  memberikan  perspektif  baru dalam  studi  kriminologi  di  Indonesia.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat  dalam  mengimplementasikan  restorative  justice  secara  lebih  efektif 【 Susilo  & Wulandari,  2021 】 .  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  bagi pengembangan kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 【 Hartanto, 2020 】 .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi literatur  atau  library  research  untuk  mengevaluasi  efektivitas  penerapan  restorative  justice dalam kasus pidana di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam  eksplorasi  konsep  dan  konteks  sosial  hukum  yang  kompleks  serta  memungkinkan analisis mendalam terhadap data tekstual dan kontekstual yang ada 【 Baxter & Jack, 2018 】 .
Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian 【 Bryman, 2016 】 .
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, disertasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan restorative justice dan penerapannya dalam konteks pidana di Indonesia 【 Creswell, 2018 】 . Sumber  data  ini  diperoleh  dari  berbagai  perpustakaan,  repositori  online,  dan  basis  data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect. Literatur yang dipilih mencakup karya-karya  dari  berbagai  disiplin  ilmu  seperti  hukum,  kriminologi,  dan  sosiologi  yang memberikan perspektif multidimensi tentang restorative justice 【 Bowen, 2009 】 .
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian 【 Flick, 2018 】 . Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan pengumpulan literatur  yang berfokus  pada  konsep  restorative  justice,  studi  kasus  implementasi,  serta  analisis  kebijakan terkait. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori seperti definisi, aplikasi, manfaat, dan tantangan penerapan restorative justice di Indonesia 【 Marshall & Rossman, 2016 】
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengorganisasian data, pembacaan data  secara  mendalam,  pengkodean  data,  penafsiran  data,  dan  penyajian  hasil  analisis 【 Merriam  &  Tisdell,  2015 】 .  Pengorganisasian  data  melibatkan  pengelompokan  literatur berdasarkan topik dan tema utama yang berkaitan dengan restorative justice. Pembacaan data secara  mendalam  dilakukan  untuk  memahami  konteks  dan  isi  dari  setiap  literatur  yang dikumpulkan.  Pengkodean  data  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  tema-tema  utama  dan subtema yang relevan dengan penelitian 【 Saldana, 2015 】 .
Selanjutnya,  penafsiran  data  dilakukan  dengan  menganalisis  temuan  berdasarkan kerangka teori yang telah ditentukan dan membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu untuk melihat kesenjangan dan kesamaan 【 Creswell & Poth, 2018 】 . Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan temuan-temuan utama, implikasi, serta rekomendasi untuk praktik dan kebijakan di bidang restorative justice ( Miles, Huberman, & Saldana, 2014 ) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Restorative Justice di Indonesia: Konsep dan Implementasi
Penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  telah  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional 【 Yulianto, 2020 】 . Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi  pelaku,  dan  pemulihan  komunitas,  dianggap  sebagai  alternatif  yang  lebih manusiawi  dan  efektif  dibandingkan  dengan  sistem  peradilan  pidana  tradisional  yang cenderung  retributif 【 Wahyuni,  2019 】 .  Di  Indonesia,  konsep  ini  telah  diadopsi  dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi 【 Suharto, 2021 】 .
Namun,  meskipun  ada  kemajuan,  implementasi  restorative  justice  di  Indonesia  masih menghadapi  berbagai  tantangan,  seperti  kurangnya  pemahaman  dan  dukungan  dari  aparat penegak hukum serta masyarakat luas 【 Arifin, 2020 】 . Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan  di  berbagai  daerah  menyebabkan  inkonsistensi  dalam  aplikasi  kebijakan 【 Nugroho, 2022 】 . Tantangan  lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur  yang memadai  untuk  mendukung  program-program  restorative  justice,  sehingga  sering  kali  tidak mencapai dampak yang diharapkan 【 Santoso, 2019 】 .
Restorative  justice  (keadilan  restoratif)  adalah  sebuah  pendekatan  dalam  penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana serta  memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas.  Pendekatan  ini  berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku 【 Afdhal,  2020 】 .  Restorative  justice  bertujuan  untuk  menciptakan  solusi  yang  lebih  holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dalam proses penyelesaian 【 Raharjo, 2018 】 .
Di dalam konsep restorative justice, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:
a) Pemulihan Kerugian (Restoration of Harm): Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material 【 Dewi, 2019 】 .
b) Partisipasi  Sukarela  (Voluntary  Participation):  Melibatkan  korban,  pelaku,  dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan 【 Susanto, 2020 】 .
c) Reintegrasi Sosial (Social Reintegration): Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas  tindakannya  dan  membantu  mereka  untuk  kembali  diterima  dalam  masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya 【 Wahyuni, 2019 】 .
d) Dialog  dan  Mediasi  (Dialogue  and  Mediation):  Menggunakan  teknik  dialog  dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat 【 Nugroho, 2021 】 . Implementasi restorative justice di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan 【 Arifin,  2018 】 .  Dalam  hal  ini,  korban  dan  pelaku  diajak  untuk  berdialog  dan mencapai  kesepakatan  mengenai  kompensasi  atau  tindakan  perbaikan  lainnya  yang  dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban 【 Suharto, 2020 】 .
Selain itu, pengadilan di Indonesia juga telah mulai mengadopsi pendekatan restorative justice  dalam  penanganan  kasus  anak  melalui  sistem  peradilan  anak  yang  berorientasi  pada rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial 【 Purwanti,  2021 】 .  Contohnya,  dalam  beberapa  kasus pidana  yang  melibatkan  anak,  hakim  dapat  memutuskan  untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman penjara tetapi mengarahkan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang 【 Nugroho, 2021 】 .
2. Analisis Keberhasilan dan Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice
Keberhasilan  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  dapat  diukur  melalui  berbagai indikator,  seperti  tingkat  kepuasan  korban,  tingkat  reoffending  (pengulangan  tindak  pidana) oleh pelaku, dan penerimaan  masyarakat terhadap  pendekatan  ini 【 Purwanti,  2021 】 .  Studi oleh Suharto (2021) menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses restorative justice lebih  puas  dengan  hasil  yang  dicapai  dibandingkan  dengan  mereka  yang  melalui  sistem peradilan  tradisional.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fokus  pada  pemulihan  dan  pemberian kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik 【 Wahyuni, 2019 】 .
Di  sisi  lain,  penelitian  juga  mengungkapkan  tantangan  utama  dalam  penerapan restorative  justice  di  Indonesia,  termasuk  resistensi  dari  sistem  peradilan  tradisional  dan kurangnya pemahaman mengenai konsep tersebut di kalangan aparat penegak hukum 【 Arifin,
2020 】 .  Misalnya,  Nugroho  (2022)  menemukan  bahwa  banyak  hakim  dan  jaksa  masih cenderung memilih pendekatan retributif, karena kurangnya pelatihan dan kesadaran tentang manfaat  restorative  justice.  Selain  itu,  kekurangan  dalam  hal  sumber  daya  dan  dukungan struktural  menghambat  keberhasilan  implementasi  restorative  justice  di  banyak  daerah 【 Santoso, 2019 】 .
Penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  telah  menunjukkan  beberapa  keberhasilan signifikan,  terutama  dalam  konteks  penanganan  kasus  pidana  ringan  dan  kasus  yang melibatkan  anak-anak.  Salah  satu  indikator  keberhasilan  tersebut  adalah  meningkatnya kepuasan korban terhadap hasil yang dicapai melalui proses mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan 【 Arifin,  2018 】 .  Dalam  banyak  kasus,  korban  merasa  lebih  dihargai  dan diakui perasaannya  melalui  dialog  langsung  dengan  pelaku,  yang  sering  kali  menghasilkan kesepakatan yang adil dan memulihkan 【 Wahyuni, 2019 】 .
Keberhasilan lainnya adalah pengurangan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana.  Menurut  penelitian,  partisipasi  dalam  program  restorative  justice  dapat  membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa stigma sebagai mantan narapidana 【 Nugroho, 2021 】 .  Misalnya,  penelitian  oleh  Susanto  (2020)  menunjukkan  bahwa  peserta  program restorative  justice  memiliki  tingkat  residivisme  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional.
Di Indonesia, penerapan restorative justice juga berhasil mendorong perubahan sikap di kalangan  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat.  Meskipun  awalnya  ada  resistensi,  banyak pihak mulai mengakui manfaat dari pendekatan ini dalam mengurangi beban kerja pengadilan dan  penjara,  serta  menciptakan  penyelesaian  yang  lebih  berkelanjutan  dan  humanis 【 Dewi, 2019 】 . Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Suharto (2020) yang menunjukkan bahwa  restorative  justice  tidak  hanya  efektif  dalam  penyelesaian  kasus  tetapi  juga meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di masyarakat.

## Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice
Meskipun  ada  banyak  keberhasilan,  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim 【 Purwanti,  2021 】 .  Banyak  di  antara  mereka  yang  masih  memiliki  paradigma  tradisional yang  fokus  pada  penghukuman  daripada  pemulihan,  sehingga  sulit  untuk  mengubah pendekatan keadilan yang sudah mendarah daging tersebut 【 Santoso, 2020 】 .
Selain  itu,  tantangan  lain  datang  dari  kurangnya  sumber  daya  dan  infrastruktur  yang memadai  untuk  mendukung  program  restorative  justice.  Ini  termasuk  kebutuhan  akan fasilitator  yang  terlatih  dalam  mediasi  dan  resolusi  konflik,  serta  tempat  yang  aman  untuk mengadakan  pertemuan  antara  korban  dan  pelaku 【 Raharjo,  2018 】 .  Penelitian  oleh  Arifin (2018)  menunjukkan  bahwa  banyak  daerah  di  Indonesia  yang  belum  memiliki  akses  yang memadai ke program restorative justice, sehingga menghambat pelaksanaan yang merata dan konsisten.
Tantangan budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan restorative justice di Indonesia.  Perbedaan  nilai  budaya  dan  norma  hukum  di  berbagai  daerah  sering  kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan. Misalnya, di beberapa komunitas, pendekatan restorative  justice  mungkin  tidak  diterima  atau  dipahami  dengan  baik  karena  bertentangan dengan  kebiasaan  lokal  atau  pandangan  tradisional  tentang  keadilan 【 Yulianto,  2019 】 .  Ini membutuhkan  pendekatan  yang  lebih  adaptif  dan  sensitif  terhadap  konteks  budaya  yang beragam di Indonesia 【 Susanto, 2020 】 .
Lebih lanjut, ada juga tantangan dari segi legal dan regulasi, di mana kebijakan hukum yang  ada  mungkin  belum  sepenuhnya  mendukung  penerapan  restorative  justice.  Meskipun sudah ada beberapa  peraturan  yang  mendukung, seperti dalam sistem peradilan anak, masih dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana secara lebih luas 【 Wahyuni, 2019 】 .
Dari  review  berbagai  penelitian  yang  ada,  beberapa  poin  penting  dapat  diidentifikasi. Pertama,  restorative  justice  terbukti  efektif  dalam  meningkatkan  kepuasan  korban  dan mengurangi  tingkat  residivisme,  yang  merupakan  indikator  penting  keberhasilan  dalam penanganan kasus pidana 【 Nugroho, 2021 】 . Kedua, pendekatan ini membantu mengurangi beban  sistem  peradilan  dan  penjara  serta  memberikan  solusi  yang  lebih  humanis  dan berkelanjutan 【 Dewi, 2019 】 .
Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih efektif, diperlukan perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan yang lebih mendukung, peningkatan pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, serta penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai 【 Purwanti, 2021 】 . Tantangan budaya juga perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap  konteks  lokal,  sehingga  penerapan  restorative  justice  dapat  diterima  dan diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia 【 Yulianto, 2019 】 .

## 3. Dampak Penerapan Restorative Justice terhadap Korban dan Pelaku
Dampak positif penerapan restorative justice terhadap korban dan pelaku telah menjadi fokus  banyak  penelitian  di  Indonesia.  Restorative  justice  memungkinkan  korban  untuk memiliki suara dalam proses hukum, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan dampak  dari  kejahatan  dan  kebutuhan  mereka  akan  pemulihan 【 Yulianto,  2020 】 .  Hal  ini sering kali menghasilkan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan  konvensional,  yang  cenderung  fokus  pada  hukuman  bagi  pelaku  tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban 【 Suharto, 2021 】 .
Bagi pelaku, restorative justice menawarkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan  mereka  dan  memperbaiki  kesalahan  yang  telah  dilakukan,  yang  dapat  membantu mengurangi  tingkat  reoffending 【 Purwanti,  2021 】 .  Penelitian  oleh  Wahyuni  (2019) menunjukkan bahwa pelaku  yang terlibat dalam program restorative justice cenderung lebih sedikit  melakukan  pelanggaran  ulang  dibandingkan  dengan  mereka  yang  diproses  melalui sistem  peradilan  pidana  tradisional.  Ini  menunjukkan  bahwa  restorative  justice  tidak  hanya bermanfaat  bagi  korban  tetapi  juga  berkontribusi  pada  rehabilitasi  pelaku  dan  pengurangan tingkat kriminalitas 【 Santoso, 2019 】 .
Penerapan  restorative  justice  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  korban  tindak pidana, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Salah satu dampak utama adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka secara  langsung  kepada  pelaku 【 Arifin,  2018 】 .  Proses  ini  memungkinkan  korban  untuk terlibat aktif dalam menentukan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang memadai, sehingga mereka merasa keadilan telah ditegakkan dengan lebih adil dan memuaskan 【 Purwanti, 2021 】 .
Lebih  lanjut,  restorative  justice  juga  membantu  korban  mengatasi  trauma  dan mempromosikan pemulihan yang lebih holistik. Melalui dialog yang difasilitasi, korban dapat memperoleh penjelasan dan permintaan maaf dari pelaku, yang sering kali memainkan peran penting dalam proses penyembuhan 【 Raharjo, 2018 】 . Penelitian menunjukkan bahwa korban yang berpartisipasi dalam proses restorative justice cenderung mengalami penurunan tingkat
ketakutan dan kebencian, serta peningkatan perasaan aman dan diberdayakan 【 Susanto, 2020 】 .
Selain  itu,  penerapan  restorative  justice  memungkinkan  korban  untuk  menerima kompensasi materi atau restitusi  yang dapat membantu  mereka pulih dari kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana 【 Santoso, 2020 】 . Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban  emosional  yang  dirasakan  korban,  karena  mereka  mendapatkan  kesempatan  untuk berbicara langsung dengan pelaku dan mendengar penjelasan mengenai motivasi atau alasan di balik tindak kejahatan tersebut 【 Yulianto, 2019 】 .

## Dampak terhadap Pelaku
Dampak  penerapan  restorative  justice  terhadap  pelaku  tindak  pidana  juga  sangat signifikan,  terutama  dalam  hal  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Proses  restorative  justice memberikan kesempatan kepada pelaku  untuk  mengambil  tanggung  jawab atas  tindakannya dan memahami dampak yang ditimbulkan pada korban 【 Wahyuni, 2019 】 . Dengan terlibat dalam proses dialog dan mediasi, pelaku dapat mengembangkan rasa empati dan penyesalan yang  lebih  mendalam,  yang  dapat  mengurangi  risiko  residivisme  atau  pengulangan  tindak pidana di masa depan 【 Nugroho, 2021 】 .
Selain itu, restorative justice juga menawarkan alternatif hukuman yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang berfokus pada penghukuman 【 Dewi, 2019 】 . Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kerja sosial  atau  bentuk  kompensasi  lainnya,  yang  tidak  hanya  membantu  korban  tetapi  juga memberikan  pelaku  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  dan  kembali  berkontribusi  positif dalam masyarakat 【 Arifin, 2018 】 .
Proses restorative justice dapat membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang sering kali  melekat  pada  mereka  setelah  menjalani  hukuman  penjara 【 Suharto,  2020 】 .  Dengan terlibat  dalam  proses  pemulihan  yang  bersifat  kolaboratif,  pelaku  dapat  meraih  kembali kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra diri mereka di mata keluarga dan lingkungan sosial 【 Purwanti,  2021 】 .  Penelitian  menunjukkan bahwa pelaku  yang berpartisipasi dalam program  restorative  justice  memiliki  peluang  yang  lebih  baik  untuk  membangun  kembali hubungan sosial dan menghindari perilaku kriminal di masa depan 【 Raharjo, 2018 】 .
Penelitian  mengenai  dampak  restorative  justice  terhadap  korban  dan  pelaku menunjukkan  hasil  yang  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya,  namun  juga mengungkapkan  beberapa  perbedaan  penting.  Sebagai  contoh,  Arifin  (2018)  menemukan bahwa  restorative  justice  dapat  meningkatkan  kepuasan  korban  dan  pelaku  dengan  proses penyelesaian konflik dibandingkan dengan proses peradilan pidana tradisional. Sementara itu, Susanto  (2020)  menekankan  pentingnya  dukungan  dari  komunitas  dan  keluarga  dalam memfasilitasi  proses  reintegrasi  pelaku,  yang  merupakan  faktor  kunci  dalam  mencegah residivisme.
Dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  oleh  Santoso  (2020)  menunjukkan  bahwa restorative  justice  dapat  mengurangi  beban  sistem  peradilan  dan  penjara,  serta  mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam penanganan kasus pidana. Penelitian ini  sejalan  dengan  temuan  internasional  yang  menunjukkan  bahwa  restorative  justice  tidak hanya  efektif  dalam  menyelesaikan  konflik  tetapi  juga  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan tanggung jawab sosial di masyarakat 【 Wahyuni, 2019 】 .
Namun,  beberapa  penelitian  juga  menunjukkan  adanya  tantangan  dalam  penerapan restorative  justice,  terutama  dalam  hal  dukungan  dari  aparat  penegak  hukum  dan  kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut 【 Nugroho, 2021 】 . Misalnya, Yulianto (2019)  mengidentifikasi  kurangnya  pemahaman  dan  resistensi  dari  aparat  penegak  hukum
sebagai  hambatan  utama  dalam  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penting untuk terus meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai manfaat restorative justice serta  memperkuat dukungan kelembagaan untuk  memastikan implementasi  yang efektif dan berkelanjutan 【 Dewi, 2019 】 .
Secara  keseluruhan,  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  menunjukkan  potensi besar  untuk  meningkatkan  keadilan  dan  pemulihan  bagi  korban  dan  pelaku.  Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan yang kuat dari semua pihak terkait dan penyesuaian yang sensitif terhadap konteks budaya dan hukum setempat.
4. Efektivitas Restorative Justice dalam Konteks Kebijakan Pidana di Indonesia
Evaluasi  efektivitas  restorative  justice  dalam  konteks  kebijakan  pidana  di  Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional 【 Nugroho, 2022 】 . Restorative justice memberikan  alternatif  yang  lebih  fleksibel  dan  berfokus  pada  penyelesaian  konflik  secara damai,  yang  dapat  mengurangi  beban  kerja  pengadilan  dan  mengurangi  overkapasitas  di penjara 【 Arifin,  2020 】 .  Selain  itu,  pendekatan  ini  dapat  membantu  mengatasi  masalah ketidakadilan  yang  sering  kali  dialami  oleh  korban  dalam  sistem  peradilan  tradisional  yang lebih berorientasi pada hukuman daripada pemulihan 【 Suharto, 2021 】 .
Namun,  efektivitas  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  masih  tergantung  pada komitmen  pemerintah  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  aparat  penegak  hukum, lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  luas 【 Wahyuni,  2019 】 .  Penelitian menunjukkan  bahwa  keberhasilan  jangka  panjang  dari  restorative  justice  memerlukan perubahan  paradigma  dalam  cara  pandang  terhadap  keadilan  pidana  dan  komitmen  untuk menyediakan  sumber  daya  yang  memadai  untuk  mendukung  program-program  yang  ada 【 Purwanti,  2021 】 .  Dengan  dukungan  yang  tepat,  restorative  justice  memiliki  potensi  untuk menjadi  solusi  yang  efektif  dan  berkelanjutan  untuk  masalah  kriminalitas  dan  keadilan  di Indonesia 【 Santoso, 2019 】 .
Restorative justice berfokus pada keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan—korban,  pelaku,  dan  masyarakat—dalam  proses  pemulihan  dan  penyelesaian konflik.  Tujuan  utamanya  adalah  memperbaiki  kerugian  yang  terjadi  akibat  kejahatan  dan mencegah  terulangnya  perilaku  kriminal  melalui  penyelesaian  yang  bersifat  partisipatif  dan rekonsiliatif  (Zehr,  2015).  Di  Indonesia,  konsep  ini  telah  diadopsi  dalam  berbagai  bentuk, termasuk  mediasi  penal  dan program  diversion untuk  anak  yang berhadapan  dengan hukum (Santoso, 2020).
Efektivitas Restorative Justice dalam Kebijakan Pidana
a) Pemulihan Korban
Salah satu indikator  utama efektivitas restorative justice  adalah kemampuannya dalam memberikan  pemulihan  kepada  korban.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  korban  yang berpartisipasi dalam program restorative justice merasa lebih puas dengan hasil penyelesaian dibandingkan  dengan  proses  peradilan  konvensional  (Arifin,  2018).  Mereka  tidak  hanya mendapatkan  kompensasi  materiil  tetapi  juga  merasa  didengar  dan  dihargai,  yang  penting untuk  pemulihan  psikologis  mereka  (Purwanti,  2021).  Dalam  konteks  kebijakan  pidana  di Indonesia,  fokus  pada  pemulihan  korban  dapat  membantu  mengatasi  keluhan  masyarakat tentang minimnya perhatian sistem peradilan terhadap kebutuhan dan hak-hak korban.
b) Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku
Restorative justice juga efektif dalam mengurangi residivisme atau pengulangan tindak pidana.  Pelaku  yang  terlibat  dalam  proses  restorative  justice  lebih  cenderung  memahami
dampak  tindakannya  dan  menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam  (Nugroho,  2021).  Ini sejalan  dengan  kebijakan  pidana  di  Indonesia  yang  semakin  menekankan  pentingnya rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  daripada  sekadar  penghukuman  (Suharto,  2020).  Dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, pendekatan ini  memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mengurangi risiko pengulangan tindak kriminal di masa depan.

## c) Pengurangan Beban Sistem Peradilan
Restorative justice membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana konvensional, seperti kelebihan kapasitas penjara dan keterlambatan penyelesaian kasus (Yulianto,  2019).  Dengan  memberikan  alternatif  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  sistem  ini dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi biaya yang terkait dengan  proses  hukum  yang  panjang  (Raharjo,  2018).  Hal  ini  sangat  relevan  dalam  konteks Indonesia yang memiliki tantangan signifikan terkait kepadatan penjara dan inefisiensi sistem peradilan (Susanto, 2020).

## d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Pendekatan  restorative justice  juga mendorong partisipasi aktif dari  masyarakat dalam proses  pemulihan  dan  pencegahan  kejahatan  (Wahyuni,  2019).  Ini  dapat  meningkatkan kesadaran  hukum  dan  membangun  budaya  kepedulian  sosial  yang  lebih  tinggi,  yang  pada akhirnya  membantu  mencegah  terjadinya  kejahatan  di  masa  depan  (Santoso,  2020).  Dalam kebijakan pidana di Indonesia, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Dewi, 2019).

## Tantangan dan Hambatan
Namun, penerapan restorative justice di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan  hambatan.  Salah  satunya  adalah  resistensi  dari  aparat  penegak  hukum  yang  masih cenderung  berorientasi  pada  pendekatan  retributif  (Arifin,  2018).  Selain  itu,  kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat restorative justice menjadi penghalang dalam implementasinya secara luas (Purwanti, 2021). Keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program restorative justice  yang efektif (Nugroho, 2021).
Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada peningkatan edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang mendukung dan pendanaan yang memadai  juga  diperlukan  untuk  memastikan  keberlanjutan  program  restorative  justice (Yulianto, 2019).

## KESIMPULAN
Penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi  yang lebih  manusiawi dan berfokus  pada  pemulihan daripada penghukuman  semata. Melalui  pendekatan  ini,  korban  memiliki  kesempatan  untuk  menyampaikan  pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku,  yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini terbukti  mampu  mengurangi  tingkat  residivisme,  mempercepat proses  penyelesaian kasus, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana  yang sering kali overburdened. Selain  itu,  restorative  justice  mendukung  reintegrasi  pelaku  ke  dalam  masyarakat,  yang
merupakan  langkah  penting  dalam  mencegah  pengulangan  tindak  pidana  dan  membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kooperatif.
Namun,  penerapan  restorative  justice  di  Indonesia  masih  menghadapi  sejumlah tantangan,  termasuk  resistensi  dari  aparat  penegak  hukum  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat  tentang  manfaat  pendekatan  ini.  Untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  optimal, diperlukan  komitmen  yang  lebih  besar  dari  semua  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga penegak  hukum,  dan  masyarakat,  untuk  mendukung  dan  mengimplementasikan  prinsip- prinsip restorative justice secara lebih luas. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak  hukum  serta  kampanye  penyadaran  di  masyarakat  juga  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  restorative  justice  dapat  diintegrasikan  secara  efektif  ke  dalam  sistem hukum  yang  ada.  Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa  restorative  justice  dapat  menjadi bagian integral dari kebijakan pidana di Indonesia, memberikan alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2018). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 15-30.
Baxter,  P.,  &  Jack,  S.  (2018).  Qualitative  case  study  methodology:  Study  design  and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
Bazemore,  G.,  &  Schiff,  M.  (2019).  Restorative  Justice:  Integrating  Community  and Humanistic  Approaches  in  the  Criminal  Justice  System.  Journal  of  Criminal  Justice Studies, 12(3), 245-267.
Bowen,  G.  A.  (2009).  Document  analysis  as  a  qualitative  research  method.  Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed.). Oxford University Press.
Creswell,  J.  W.  (2018).  Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five approaches (4th ed.). Sage.
Dewi,  R.  (2019).  Restorative  Justice  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Konsep  dan Implementasi. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 45-60.
Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). Sage. Hartanto,  B.  (2020).  Challenges  and  Opportunities  in  Implementing  Restorative  Justice  in Indonesia. Indonesian Law Review, 8(1), 105-124.
Johnstone, G. (2018). Restorative Justice: Ideas, Values, Debates. Routledge. Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing qualitative research (6th ed.). Sage. Merriam,  S.  B.,  &  Tisdell,  E.  J.  (2015).  Qualitative  research:  A  guide  to  design  and implementation (4th ed.). Jossey-Bass.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage.
Murphy,  K.  (2021).  Restorative  Justice  in  Criminal  Matters:  A  New  Approach.  European Journal of Criminology, 9(2), 143-157.
Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(2), 200-218.
Prasetyo, E. (2021). The Urgency of Restorative Justice in Indonesian Penal Policy. Journal of Criminal Law Reform, 7(4), 378-398.
Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 17(4), 89-105.
Raharjo, S. (2018). Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14(3), 67-80.
Santoso,  D.  (2020).  Restorative  Justice  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia:  Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), 29-44.
Setiawan, R. (2022). Restorative Justice: Filling the Research Gap in Indonesian Legal Studies.
Indonesian Journal of Legal Studies, 10(1), 45-59.
Smith,  J.  (2020).  Victim  Satisfaction  and  Restorative  Justice:  An  Analysis  of  Canadian Practices. Canadian Journal of Criminology, 58(4), 359-376.
Suharto,  B.  (2020).  Mediasi  Penal  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia:  Konsep  dan Implementasi. Jurnal Hukum Pidana, 19(3), 120-135.
Susanto, Y. (2020). Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, 15(2), 56-70.
Susilo, R., & Wulandari, A. (2021). The Role of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. Journal of Legal Studies, 11(3), 287-310.
Wahyuni,  A.  (2019).  Restorative Justice  di  Indonesia: Studi  Kasus  dan Analisis Efektivitas. Jurnal Sosial dan Hukum, 10(1), 38-50.
Wulandari, S. (2019). Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Recidivism: A Study in Australia. International Journal of Law and Criminal Justice, 15(2), 99-114.
Yulianto,  H.  (2019).  Implementasi  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keamanan, 13(2), 75-90.
Zehr, H. (2015). The Little Book of Restorative Justice. New York: Good Books.