## KAJIAN SISTEM PERLADANGAN DI KABUPATEN BOLAANG MOGONDOW (STUDI KASUS PERLADANGAN DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI UNIT I, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)
Susilaningsih Lasabuda Hengki Djemie Walangitan Nordy Waney

## ABSTRACT
The  study  aims  to  (1)  Describe  the  characteristics  of  shifting  cultivation  ecology  in  the  area  of Production  Forest  Management  Unit  (KPHP)  unit  I,  (2)  Describe  the  economic  and  social  cultural characteristics  of  padang  in  the  area  of  Production  Forest  Management  Unit  (KPHP)  Unit  I  of  Bolaang Mongondow  Regency,  Assess  management  strategies  in  the  area  of  Production  Forest  Management  Unit (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow. This research was conducted from January to April 2016. in the  unitary  area  of  production  forest  management  (KPHP)  unit  I  scattered  in  3  (Three)  Dumoga  District, Lolak  District,  and  District  Bolaang,  Bolaang  Mongondow  District.  The  data  collection  of  ecological, economic  and  socio-cultural  inventory  of  activities  of  the  community  used  qualitative  and  quantitative methods.  The  data  obtained  through  four  data  collection  techniques  are:  Study  of  literature,  Observation, Interview, discussion is limited. Development of management strategies used SWOT analysis. Primary data is data obtained directly in the field while secondary data obtained from libraries, government agencies, and the internet.  The  result  of  the  research  shows  that  there  are  11  (eleven)  strategies  considered  as  priority  in achieving the objectives of forest area management in KPHP unit I as follows:  (1) Maintaining commitment and raising community participation;  (2)  Improving the management capacity of KPHP area unit I to build cooperation  and  integrated  and  sustainable  programs  with  related  institutions;  (3)  Developing  integrated partnerships; (4) Socializing legislation to steakholder related to KPHP and region; (5) Conducting guidance on KPHP unit I staff related to forest area management; (6) Allocating forest and land management activities in KPHP units; (7) Establishing institutions; (8) Conducting village land use activities within KPHP units; (9) Conducting mapping activities on participatory land ownership; (10) Conducting community empowerment by involving all steakholder; (11) Conducting regional boundary and reconstruction arrangements.
Keywords: cultivation system, SWOT analyst, KPHP Area Unit I, Bolaang Mongondow Distric

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik  ekologi  perladangan  di  wilayah Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  unit  I,  (2)  Mendeskripsikan  karakteristik  ekonomi  dan  sosial budaya  perladang  di  wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  unit  I  Kabupaten  Bolaang Mongondow, (3) Mengkaji strategi pengelolaan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan April 2016. di wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  yang  tersebar  di  3  (Tiga)  Kecamatan  yaitu Dumoga,  Kecamatan  Lolak,  dan  Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Pengumpulan  data kegiatan  inventarisasi  ekologi,  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  menggunakan  metode  kualitatif  dan kuantitatif.  Data  yang  di  peroleh  melalui  empat  teknik  pengumpulan  data  yaitu:  Studi  literatur,  Observasi, Wawancara, diskusi terbatas. Pengembangan strategi pengelolaan menggunakan analisis SWOT. Data primer adalah  data  yang  diperoleh    langsung  di  lapangan  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  pustaka,  instansi pemerintah,  dan internet. Hasil penelitian menunjukkan  terdapat 11 (sebelas) strategi yang dianggap prioritas dalam  pencapaian  tujuan  pengelolaan  kawasan  hutan  di  wilayah  KPHP  unit  I  yaitu  sebagai  berikut  (1) Menjaga komitmen dan menggalang partisipasi masyarakat (2). Meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah KPHP  unit  I  membangun  kerjasama  serta  program  terpadu  dan  berkelanjutan  dengan  instansi  terkait  (3). Mengembangkan  kemitraan  terpadu  (4)  Mensosialisasikan  peraturan  perundangan  kepada  steakholder  yang berkaitan  dengan  KPHP  dan  kawasan  (5)  Melakukan  pembinaan  terhadap  staf  KPHP  unit  I  yang  berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan (6) Mengalokasikan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan pada unit KPHP (7)  Membentuk  kelembagaan  masyarakat  dan  pemerintah  serta  mengumpulkan  data  tentang  keinginan, persepsi serta sosial budaya masyarakat (8) Melakukan kegiatan tata guna lahan desa di dalam unit KPHP (9) Melakukan  kegiatan  pemetaan terhadap  kepemilikan lahan secara partisipatif (10) Melakukan  pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh steakholder (11) Melakukan penataan batas dan rekonstruksi kawasan.
Kata kunci: sistem perladangan, analis SWOT, Wilayah KPHP Unit I, Kabupaten Bolaang Mongondow

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Di  Sulawesi  Utara,    laju  kerusakan  lahan  dan hutan per tahun  masih cukup tinggi. Berdasarkan data spasial lahan kritis pada tahun 2004 luas lahan dengan kategori  sangat  kritis  seluas  ±  27,907  ha  dan  kritis seluas  ±  228,227  ha.  Pada  tahun  2009  luas  lahan dengan  kategori  sangat  kritis  seluas  ±  32,328  ha  dan kritis seluas ± 242,560 ha Pada tahun 2013 luas lahan kritis meningkat sekitar 261,346,5 ha dan lahan sangat kritis  sekitar  33,797,77  ha  (BP  DAS  Tondano,  2014). Pertambahan  luas  lahan  kritis  tersebut  di  antaranya  di sebabkan  oleh  aktifitas  perladangan  dalam  kawasan hutan.  Perladangan  dalam  kawasan  hutan  di  Sulawesi Utara  telah  menjadi  masalah  utama  dalam  kaitan dengan  degradasi  hutan.  Aspek  ekologi  dampak  yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, hilangnya keanekaragaman  hayati  serta  kerugian  perekonomian hayati.  Aspek  ekonomi  kerugian  yang  ditimbulkan  di antaranya  hilangnya  potensi  pendapatan  negara  dari industri  hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu,  serta  dampak turunannya  ( multiplier  effect ).  Menurut  Galudra et  al. (2006),  perladangan  adalah  bentuk  konflik  sistem penguasaan  lahan  akibat  dari  sifat  sumberdaya  hutan yang  open  akses.  Di  Indonesia  upaya  pengendalian perladangan  dalam  kawasan  hutan  terus  dilakukan melalui  berbagai  program  diantaranya  program KANITAP  (Kawasan  Pertanian  Menetap)    serta kegiatan  reboisasi  yang  di  lakukan  sejak  tahun  1976 dengan diterbitkannya Inpres Reboisasi dan Penghijauan  hingga  Tahun  2001  dengan  Program GNRHL  (Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan Lahan).  Berbagai  kebijakan  yang  di  harapkan  dapat mendorong terwujudnya kelestarian  hutan dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi tuntutan kepentingan daerah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut adalah PP Nomor 6  Tahun  2007  tentang  tata  hutan  dan  penyusunan rencana  pengelolaan  hutan  serta  pemanfaatan  hutan, dalam  PP  tersebut  yang  dimaksud  KPH  (kesatuan pengelolaan hutan) sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat di kelola secara efisien dan lestari, hal mendasar yang diharapkan dari pembentukan  KPH  tersebut  adalah  meningkatnya efektifitas  pembangunan  kehutanan  dalam  upaya pencapaian  pengelolaan  hutan  lestari  sehingga  dapat terus  mengurangi  laju  degradasi  hutan,  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  lokal,  stabilnya  penyediaan hasil  hutan,  dan  berkembangnya  tata  pemerintahan yang  baik  dalam  pengelolaan  hutan.    Sistem  ini merupakan  terobosan  baru  setelah  sebagian  besar kawasan  hutan  tersebut  mengalami  kemunduran  baik kualitas  maupun  kuantitas    pasca  pengelolaan  hutan model HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Pada dasarnya sistem  KPH  menerapkan  asas  desentralisasi  dan memberikan hak  kepemilikan  ( property  right) hingga
pada  tingkat  tapak  sehingga  kerusakan  yang  di akibatkan  oleh  sifat  sumberdaya  yang  tidak  dapat dipilah  ( non-exludable) dapat  di  atasi.  Hak kepemilikan  ( property  right) adalah  suatu  bentuk penguasaan  dan  pengusahaan  secara  hukum  yang diharapkan  dapat  terbangun  sistem  pemanfaatan  yang berkelanjutan karena pihak pengelola merasa memiliki dengan  tugas  dan    bertanggung  jawab  yang  jelas  dan terukur, dengan adanya hak tersebut maka kewenangan untuk  mengatur  dan  membatasi  dapat  diterapkan sehingga tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat di wujudkan (Walangitan, dkk. 2014).
Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan  nomor  796/Menhut-II/  2009  wilayah kabupaten Bolaang Mongondow terbagi atas 2 wilayah kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)    yaitu KPHP  Unit  I  dan  KPHP  Unit  II.  Areal  KPHP  unit  I Bolaang  Mongondow  memiliki  karakteristik  khusus yang  spesifik  diantaranya  terletak  diareal  dengan aksesibilitas tinggi kemudian konflik dengan masyarakat  tergolong  tinggi  dalam  bentuk  aktivitas perladangan  dilain  pihak  terdapat  potensi  sosial ekonomi budaya yang dapat dikembangkan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat.  Kawasan hutan  ini  berada  pada  ketinggian  sekitar  600  sampai 900  meter  dari  permukaan  laut  (mdpl)  dengan  luas 20,699  Ha.    Secara  geografis  daerah  ini  terletak  pada 1  06  -  1  20  Lintang  Utara  dan  124  45  -  124  58 Lintang  Selatan.    Berdasarkan  wilayah  administrasi pemerintahan,  kawasan  ini  berada  dalam  wilayah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  yang  terbagi  atas  3 (tiga)  wilayah  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Lolak, Kecamatan  Dumoga  Timur,  dan  Kecamatan  Bolaang. Kawasan hutan wilayah KPHP unit I terdiri atas hutan lindung  (HL)    hutan  produksi  tetap  (HP)    dan  hutan produksi terbatas (HPT). Kendala yang dihadapi dalam implementasi  pengelolaan  kesatuan  pengelolaan  hutan produksi (KPHP) unit I tersebut adalah adanya aktifitas perladangan  dalam  kawasan,  Langi  dan  Walangitan (2013)  melaporkan  bahwa  sekitar  25  persen  dari  luas kawasan  hutan  tersebut    telah  menjadi  perladangan, sehingga diperlukan upaya yang tepat agar masyarakat peladang  dapat  menjadi  mitra  pengelolaan  hutan. Pengelolaan  sistem  KPHP  (Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Produksi)    merupakan  salah  satu  solusi mengatasi masalah tenurial pengelolaan kawasan hutan di  luar  jawa,  pada  prinsipnya  semua  pihak  terlebih masyarakat  disekitar  diberikan  akses  terbuka  secara legal  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan  dengan  mempertimbangkan  aspek  sosial ekonomi    budaya  masyarakat  dengan  mengacu kepermasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk merumuskan pengelolaan hutan diareal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I.

## Rumusan Masalah
Permasalahan  penelitian  dirumuskan  menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  karakteristik  ekologi  perladangan  di wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi (KPHP) unit I  Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan budaya peladang  di  wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan produksi  (KPHP)  unit  I  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow.
3. Bagaimana  strategi  pengelolaan  kawasan  untuk menjamin  terwujudnya  pengelolaan  kawasan hutan  dengan  mempertimbangkan  aspek  ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya masyarakat.

## Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan  karakteristik  ekologi  perladangan di  Wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Mendeskripsikan  karakteristik ekonomi, dan sosial budaya peladang di Wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Mengkaji strategi pengelolaan  di wilayah kesatuan pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  di Kabupaten Bolaang Mongondow

## Manfaat Penelitian
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  menghasilkan informasi  tentang  karakteristik  ekologi,  ekonomi  dan sosial  budaya  perladangan  di  wilayah  kesatuan pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagai bahan pertimbangan atau  rekomendasi  bagi  pembangunan  di  sektor pertanian  dan  kehutanan  dalam  upaya  pengelolaan lahan  maupun  areal  hutan yang berwawasan lingkungan,  sehingga  tingkat  kemerosotan  lahan  serta dampaknya  dimasa  yang akan  datang  bisa  di  perkecil. Informasi  ilmiah  ini  bermanfaat  pula  bagi  upaya pengembangan model pemberdayaan peladang, menyusun strategi pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi  dan Waktu  Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  4  (empat) bulan  yaitu  bulan  Januari-  April  2016.  Lokasi penelitian  adalah  di  wilayah  kesatuan  pengelolaan hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  yang  terletak  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Lokasi  wilayah KPHP  unit  I  tersebar  di  3  (Tiga)  Kecamatan  yaitu Dumoga,  Kecamatan  Lolak,  dan  Kecamatan  Bolaang yang  terdiri  dari  15  (Lima  belas)  desa  sekitar  hutan dengan desa sampel yaitu Desa Pindolili, Desa Pindol, dan Desa Totabuan. Yang dapat dilihat pada Gambar 1. Peta  wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi (KPHP) unit I sebagai berikut:

## Jenis dan sumber data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah data yang diukur langsung di lapangan sedangkan data sekunder bersumber dari literatur meliputi : 1. Peta kawasan Hutan wilayah KPHP unit I
2. Peta administrasi pemerintahan Kecamatan Lolak
3. Data Biofisik kawasan hutan (KPHP) unit1
4. Data  Sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat setempat.
5. Data-data  lainnya  yang  menyangkut  dengan pengelolaan KPHP unit I.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  kegiatan  inventarisasi ekologi,  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif 1. Metode kualitatif Penelitian kualitatif digunakan untuk
memperoleh  data  tentang  persepsi,  menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan  masyarakat,  interaksi  masyarakat dengan sumber daya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan  sumber  daya  hutan  oleh  masyarakat maupun  pemerintah.  Untuk  memperoleh  data tersebut diperlukan 4 (empat) tehnik pengumpulan data,  yaitu  (1)  Studi  literatur,  (2)  Observasi,  (3) Wawancara, dan (4) Diskusi terbatas.
2. Metode kuantitatif Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui  tingkat  ketergantungan  masyarakat terhadap  kawasan  hutan.  metode  pengumpulan data  menggunakan  kuisoner  (daftar  isian)  dengan sumber  informasi  adalah  responden.  Jumlah responden  pada  masing-masing  desa  sampel sebanyak  30  (tiga  puluh)  orang.  Pemilihan responden  didasarkan  pada    pertimbangan  jenis mata  pencaharian  yaitu  petani  kebun,  petani ladang.

## Pengolahan dan Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  untuk  memperoleh gambaran  strategi  yang  akan  di  gunakan  untuk pencapaian  tujuan  (KPHP)  unit  I  yaitu  dengan menggunakan  pendekatan  dengan  menghitung  NU (Nilai  Urgensi),  ND  (Nilai  Dukungan),  NK  (Nilai Keterkaitan)  yang  masing-masing  menggunakan  skala Likert  1-5  dimana  nilai  5  lebih  tinggi  dibandingkan  4 dan seterusnya. Proses perhitungan mengikuti prosedur. Walangitan dkk (2013) sebagai berikut :
a. Memilih dan menentukan faktor prioritas, yaitu:
1. Pembobotan Nilai Urgensi (NU) Nilai  urgensi  digunakan  untuk  menentukan tingkat  urgensinya  pada  masing-masing  faktor terhadap  pencapaian  tujuan  dan  faktor  di  beri bobot  antara  1  sampai  dengan  5,  tergantung tingkat urgensinya yaitu:
1. Nilai urgensi 5, menyatakan sangat tinggi nilai urgensinya
2. Nilai  urgensi  4,  menyatakan  tinggi  nilai urgensinya
3. Nilai urgensi 3, menyatakan cukup tinggi nilai urgensinya
4. Nilai  urgensi  2,  menyatakan  kurang  tinggi nilai urgensinya
5. Nilai  urgensi  1,  menyatakan  sangat  kurang tinggi nilai urgensinya
2. Pembobotan Nilai Dukungan (ND) Nilai  dukungan  disini  digunakan  untuk menunjukkan  besarnya  dukungan  setiap  faktor baik  bersifat  mendorong  maupun  menghambat terhadap  pencapaian  tujuan  dan  diberi  bobot  1 sampai 5 tergantung tingkat dukungannya, yaitu:
1. Nilai  dukungan  5,  menyatakan  sangat  kuat dukungannya, sangat kuat hambatannya
2. Nilai dukungan 4,menyatakan kuat dukungannya, kuat hambatannya
3. Nilai  dukungan  3,  menyatakan    cukup  kuat dukungannya cukup kuat hambatannya
4. Nilai  dukungan  2,  menyatakan  kurang  kuat dukungannya kurang kuat hambatannya
5. Nilai  dukungan  1,  menyatakan  sangat kurang    kuat  dukungannya  sangat  kurang kuat hambatannya
3. Nilai keterkaitan (NK)
Nilai keterkaitan akan menunjukkan besarnya  keterkaitan  satu  faktor  pada  faktor- faktor  lainnya  terhadap  pencapaian  tujuan  dan diberi bobot 0 sampai 5  tergantung dari kuatnya keterkaitan  masing-masing  faktor  dengan  faktor lainnya, yaitu :
1. Nilai  keterkaitan  5,  menunjukkan  adanya keterkaitan yang sangat kuat antar faktor
2. Nilai  keterkaitan  4,  menunjukkan  adanya keterkaitan yang kuat antar faktor
3. Nilai  keterkaitan  3,  menunjukkan  adanya keterkaitan yang cukup kuat antar faktor
4. Nilai  keterkaitan  2,  menunjukkan  adanya keterkaitan yang kurang kuat antar faktor
5. Nilai  keterkaitan  1,  menunjukkan  adanya keterkaitan yang sangat kuat antar faktor
6. Nilai  keterkaitan  0,  menunjukkan  tidak adanya keterkaitan antar faktor
Evaluasi  faktor  internal  utama  dan  faktor eksternal utama digunakan rumus dalam penghitungan bobot :
1. Bobot Faktor (BF) = UN : Ʃ NU x 100%
2. Nilai Bobot dukungan (NBD) = BF x ND : 100%
3. Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK) = NK : Jumlah faktor
4. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) = NRK x BF : 100 %
5. Total Nilai Bobot (TNB) = NBD + NBK
Setelah  memperoleh  nilai  total  nilai  bobot (TNB)  maka  dilakukan  pemberian  ranking  pada masing-masing  faktor  berdasarkan nilai  TNB  terbesar. Berdasarkan hasil ranking inilah yang akan digunakan dalam  memilih  dan  menentukan  faktor  kunci keberhasilan prioritas.
a. Pendekatan kualitatif matriks SWOT Penyusunan strategi dalam rangka pencapaian tujuan  untuk  pembangunan  KPHP  unit  I  adalah upaya  memanfaatkan  kekuatan  dan  peluang  yang ada  guna  mengeliminasi  kelemahan  dan  ancaman yang  di  hadapi.  Penyusunan  strategi  untuk mencapai  tujuan  dapat  menggunakan  matriks SWOT sebagai berikut:
Dari masing-masing faktor internal
dibandingkan dengan faktor eksternal untuk memperoleh  strategi  apa  yang  akan  di  lakukan  dalam memecahkan masalah dari 2 faktor yang dibandingkan tersebut. Berdasarkan dari matrik SWOT maka akan di peroleh minimal 4 strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan. Namun demikian dari strategi yang di  peroleh  dari  matrik  SWOT  dapat  dilakukan pemilahan  untuk  menjadi  strategi  prioritas  yang  akan di gunakan untuk pencapaian tujuan. Secara garis besar tahapan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  strategi agar mencapai tujuan pengelolaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Biofisik

## Letak dan Luas
Areal  wilayah  kesatuan  pengelolaan  hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow  berada  pada  ketinggian  sekitar  600 sampai  puncak  gunung  sekitar  900  meter  dari permukaan laut (mdpl) dengan luas 20.699 Ha. Secara geografis daerah ini terletak pada 1˚ 06’-1˚20’ Lintang Utara dan 124˚ 45’-124˚ 45’-124˚ 58’ Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kawasan ini berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow  yang  terbagi  atas  3  wilayah  kecamatan yaitu  Kecamatan  Lolak,  Dumoga  Timur  dan  Bolaang yang  meliputi  sekitar  15  desa  sekitar  hutan.  Hasil analisis  spatial  tataguna  hutan,  wilayah  KPHP  unit  I terdiri  atas  3  fungsi  kawasan  yaitu  kawasan  Hutan lindung  (HL),  Hutan  produksi  terbatas  (HPT)  dan Hutan produksi tetap (HP) dengan luas masing-masing disajikan pada Tabel 1.
Kondisi Topografi Keadaan topografi kawasan kesatuan
pengelolaan  hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  sebagian besar mempunyai relief bergelombang sampai berbukit.  Kondisi  lereng  di  dominer  lereng  curam hingga  sangat  curam  sekitar  85  %,  sisanya  berlereng landai hingga  agak  curam.    Secara rinci  luas  kawasan menurut kelas lereng.

## Kondisi tutupan lahan
Data penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi  citra  satelit  (2011)  menunjukkan  bahwa terdapat  8  jenis  tutupan  lahan.  Pada  kawasan  hutan lindung tutupan lahan didominasi oleh hutan sekunder dan  semak  belukar  sisanya  berupa  perladangan. Kondisi  tersebut  relative  sama  pada  kawasan  Hutan Produksi  Tetap  (HP)  Sedangkan  pada  areal  HPT sekitar 75 % dari luas areal berupa hutan sekunder dan sekitar  20  %  adalah  perladangan.  Kawasan  hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) yang telah dirambah menjadi areal perladangan sekitar 5400 ha.

## Karakteristik ekologi peladang di wilayah KPHP unit I
Kegiatan  utama  masyarakat  sekitar  hutan hakikatnya  terdiri  atas  pengelolaan  lahan  untuk kegiatan pertanian. Berdasarkan survey hasil tata guna lahan  dapat  dibedakan  menjadi  lahan  pemukiman, pertanian,  dan  hutan  tetap.  Lahan  pertanian  adalah lahan  pertanian  yang  digunakan  untuk  berladang  dan berkebun,  serta  lahan-lahan  yang  di berakan .  Hutan tetap  adalah  hutan-hutan  yang  d  lindungi  oleh peraturan  desa.  Pekerjaan  wajib  yang  harus  dilakukan oleh  masyarakat  sekitar  hutan  kesatuan  pengelolaan hutan  produksi  (KPHP)  unit  I  adalah  berladang (bertanam  di  lahan  kering).  Kegiatan  sehari-hari masyarakat adalah menangani setiap ladangnya. Waktu libur hari jumat dan minggu yang biasanya di gunakan untuk  kegiatan  sosial  disetiap  kampungnya.  Kegiatan berladang  di  laksanakan  satu  kali  dalam  setahun  yang kemudian lahannya di bera-kan selama 3-5 tahun. Dalam lima tahun terakhir sebagian masyarakat  mulai  menanam  tanaman  kayu  yang  di tanam  diluar  ladangnya  diantaranya  Sengon,  Mahoni, Jati,  Gofasa,  Cempaka,  Nantu,  dan  lain  sebagainya. Tanaman  kayu  tersebut  akan  ditebang  pada  saat  akhir masa bera .  Kayu  hasil  penebangan  ada  yang  di  pakai sendiri dan ada pula yang sebagian dijual kemasyarakat luar.  Dari  sisi  konservasi,  penanaman  jenis-jenis tanaman  kayu  selama  menunggu  masa bera dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus melindungi  tanah  dan  lahannya  dari  erosi,  sedangkan dari  segi  ekonomi  akan  meningkatkan  pendapatan petani  dan  sekaligus  mengatasi  masalah  kekurangan kayu.  Namun  pada  hakikatnya  kesadaran  masyarakat sekitar  kawasan  masih  jauh  dari  yang  diharapkan kesadaran untuk  menanam  pohon-pohon  yang  bernilai ekonomis masih kurang, aturan pemerintah (PERDES) serta  pengawasan  hutan  dari  instansi  terkait  masih lemah.  kegiatan  utama  masyarakat  berfokus  pada
penggunaan  lahan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Proses  membuka  lahan  Seperti  yang  tersaji pada gambar 2:

## Karakteristik ekonomi  peladang di wilayah KPHP unit I

## Penduduk
Kecamatan Lolak adalah salah satu kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan dan sampel pada penelitian  ini  dengan  jumlah  penduduk  374,5  Jiwa. Dengan  kepadatan  70,95  Jiwa/Km².  pertumbuhan penduduk di kecamatan Lolak adalah 1,78%. Keluarga pra  sejahtera  menjadi  penting  karena  akan  menjadi subyek  dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  untuk peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara  terhadap  20  responden  yang  merupakan sebagian  dari  warga  masyarakat  disekitar  wilayah KPHP  unit  I,  bahwa  pendapatan  rumah  tangga responden  bervariasi  mulai  dari  Rp  1,000,000,-  per bulan  sampai  lebih  dari  Rp  3,000,000.-  per  bulan, sedangkan  sebagian  besar  berada  di  antara  Rp 1,000,000.- Rp 2,000,000.- per bulan. Gambaran secara umum  pendapatan  masyarakat,  nilainya  relatif  cukup untuk  memenuhi  pengeluaran  rumah  tangga  sehari- hari.  Selain  mengusahakan  tanaman  pertanian  dan perkebunan  masyarakat  juga  menjadi  buruh  artinya sambil  menunggu  masa  panen  tanaman  masyarakat mencari alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  rumah  tangga.    Sebagian  kelompok masyarakat  pendapatannya  relatif  memadai  untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi sesuai dengan kondisi  di  wilayah  tersebut.  Sebagian  kebutuhan konsumsi  masih  dapat  dipenuhi  melalui  transaksi lainnya  yang  tidak  dalam  bentuk  uang    seperti  untuk kebutuhan  sayur-mayur  dan  bumbu-bumbu  yang  di ambil dari hasil kebun sendiri serta lauk pauk termasuk konsumsi ikan dapat ditangkap dari hasil laut disekitar wilayah desa mereka.

## Karakteristik Sosial budaya peladang di wilayah KPHP unit I
Dilihat  dari  aspek  budaya  masyarakat  sekitar kawasan hutan dapat dilakukan analisis asal masyarakat.  Berdasarkan  asal  masyarakat  adalah sebagian masyarakat sekitar hutan berasal dari berbagai suku  seperti  Mongondow,  Minahasa,  Gorontalo, Sanger,  Bolangitang,  Jawa,  Bintauna,  Bugis,  bali  dan lain sebagainya. Pada umumnya kelompok masyarakat ini  adalah  kelompok  masyarakat  suku  Mongondow. Walaupun  terjadi  perbedaan  suku  namun  hal  itu  tidak
menjadi  kendala  untuk  melakukan  interaksi  sosial (pembauran). Hal ini disebabkan oleh sifat keterbukaan suku-suku  yang  ada  di  Bolaang  Mongondow  untuk saling menghormati berbagai golongan suku yang lain. Begitu  pula  halnya  dengan  keberadaan  berbagai  suku di  perkampungan  Desa  sampel  (Pindol,  Pindolili,  dan Totabuan).  Berdasarkan  wawancara  di  desa  sampel tersebut  yang  merupakan  penduduk  asli  sebesar  73% dan  selebihnya  40%  adalah  masyarakat  pendatang (Migrasi)  yang  telah  menjalin  hubungan  perkawinan dengan  masyarakat  setempat  dan  langsung  bergabung dengan  penduduk  asli  untuk  mencari  nafkah. Berdasarkan  hasil  wawancara  masyarakat  petani  yang membuka lahan dan bercocok tanam di kawasan hutan tidak  bertindak  sebagai  pemilik  permanen  terhadap lahan garapan namun petani tersebut hanya mengambil hasil  dari  tanamannya  (padi  ladang)  didaerah  hutan tersebut  tidak  dikenal  jual  beli  atau  sewa  menyewa tanaman  garapan  kecuali  lahan  garapan  yang  non permanen yang sudah diakui adanya hak milik.
Berbeda  pada  lahan  permanen/intensif  sistim jual  beli,  pinjam  pakai  lahan  garapan  telah  lama dilakukan  masyarakat  setempat,  walaupun  anggapan mereka  bukan  memperjualbelikan  lahan,  tetapi  hanya memindah  tangankan  lahan  garapan  saja.  Lahan garapan  dapat  di  wariskan  kepada  turunannya disamping pewarisan tanaman-tanaman keras yang ada di  lokasi  lahan  tersebut.    Cara  bagi  waris  itu  adalah dengan  bagi  rata  baik  terhadap  anak  laki-laki  ataupun anak perempuan.Selain itu, terdapat pula hak pemilikan yang  bersifat  sementara,  yang  terjadi  karena  ikatan perkawinan,  hubungan  keluarga  atau  hubungan  baik dengan  pemilik  tanah.  Keadaan  demikian  dijumpai pada  responden  yang    menggarap  lahan  milik  istrinya atau  saudaranya  karena  lahan  miliknya  jauh  dari tempat tinggalnya.

## Pemanfaatan lahan pada kawasan hutan di wilayah KPHP unit I
Pemanfaatan  kawasan  hutan  di  wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I di bagi  dalam  2  (dua)  kategori  yaitu  pemanfaatan langsung  dan  tidak  langsung.  Struktur  dan  komposisi jenis  tanaman  yang  menyusun  lahan  garapan masyarakat tersaji pada Tabel 2. Sebagai berikut:

## Strategi  pengelolaan  kawasan  hutan  di  wilayah KPHP  unit  I
Faktor  Internal  Utama  dan  Eksternal  Utama dalam  Analisis  SWOT  pengelolaan  dikawasan hutan  wilayah  KPHP  unit  I  Kabupaten  Bolaang Mongondow
I. Faktor-faktor internal utama Kekuatan/ Strenght (S)
1. Adanya  komitmen  yang  kuat  dari  lembaga KPH dalam menjalankan tugas.
2. Adanya  peraturan  perundangan  yang  menjadi acuan dalam penegakan hukum.
Kelemahan /Weaknesses (W)
1. Keterlibatan  stakeholder  belum  melembaga dalam  mendukung  kegiatan          perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
3. Anggaran  Pemerintah  pusat/  Propinsi  terbatas pada kegiatan pengamanan kawasan
4. Belum  lengkapnya  peraturan  perundangan daerah  yang  berkaitan  dengan  pembangunan KPHP
II.   Faktor- faktor eksternal utama Peluang/Opportunity (O) 1. Adanya dukungan sebagian besar masyarakat  untuk  memulihkan  kondisi kawasan hutan.
2. Umumnya  perladangan  didalam  kawasan menerapkan  sistim  Agroforestry  /  kebun campuran.
3. Adanya  dukungan  cukup  baik  dari pemerintah setempat.
Ancaman/Treadh (T)
1. Sistem perladangan berpindah oleh masyarakat
2. Adanya  klaim  lahan  dalam  kawasan sebagai tanah milik dan diperjualbelikan
3. Pengakuan masyarakat terhadap tata batas kawasan hutan masih rendah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  pemilihan faktor  keberhasilan  prioritas  dapat  digambarkan  peta kekuatan  yang  ada  dalam  rangka  pengelolaan  KPHP unit I.
Kuadran I,
 Merupakan posisi yang sangat menguntungkan
 KPHP  unit  I  mempunyai  peluang  dan  kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal
 Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif Kuadran II,
 Meskipun  menghadapi  berbagai  ancaman,  KPHP unit I mempunyai keunggulan sumber daya
 Posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
 Dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi produk atau pasar
Kuadran III,
 KPHP unit I menghadapi peluang pasar yang besar tetapi sumber dayanya lemah
 Karena  itu  tidak  dapat  memanfaatkan  peluang tersebut secara optimal
Kuadran IV,
 Merupakan  situasi  yang  tidak  menguntungkan karena  menghadapi  ancaman  eksternal  dan kelemahan  internal.  Berbagai  kelemahan  internal (SDM dan pendanaan serta tugas pokok yang lebih pada fungsi perlindungan dan pengamanan) dilain pihak ancaman langsung  dan  tidak langsung  serta rendahnya partisipasi steakholder daerah menyebabkan berbagai upaya yang telah dilakukan tidak efektif dan berkelanjutan.
 Posisi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  kawasan  hutan  di  perhadapkan  pada tantangan  dan  kelemahan  yang  besar  sehingga diperlukan berbagai upaya memperbaiki kelemahan  dan  mengatasi  tantangan  sehingga strategi  yang  dikembangkan  adalah  strategi defensif  dalam  arti  bagaimana  menekan  laju perambahan  dan  melakukan  pengelolaan  kawasan dengan  pendekatan  silvikultur  intensif  yang melibatkan partisipasi masyarakat.
7. Penjabaran dari strategi pengelolaan di KPHP unit I
Untuk dapat mewujudkan strategi perlu penjabaran dari strategi tersebut sehingga kegiatan dilaksanakan  dapat  menjawab  permasalahan  yang ada yaitu sebagai berikut
1. Strategi, menjaga  komitmen  KPHP  unit  I  dan dukungan  masyarakat. Kegiatan, melakukan diskusi  publik  dengan  melibatkan  pihak  KPHP unit  I  dan  tokoh  masyarakat, Keluaran, adanya kesepahaman bersama  antara  pihak  KPHP  unit  I
dengan masyarakat setempat. Dampak terwujudnya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Peran, KPHP  unit  I,  Camat,  Kepala desa, NGO dan Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
2. Strategi, membangun komitmen antara
steakholder  untuk  menjaring  kesepahaman  yang berkaitan  dengan  upaya-upaya  pembangunan KPHP unit I. Kegiatan, melakukan diskusi publik dengan melibatkan seluruh steakholder. Keluaran , terjalinnya komitmen bersama seluruh steakholder. Dampak ,  setiap  steakholder  dapat  menjalankan perannya. Peran seluruh steakholder.
3. Strategi, meningkatkan  kerjasama  antara  KPHP unit  I  dengan  masyarakat  dan  mengakomodir keinginan masyarakat ke dalam kebijakan
pengelolaan hutan. Kegiatan, membentuk instansi pengelola  KPHP  unit  I  dan  menyusun  rencana pengelolaan  yang  bersifat  partisipatif. Keluaran, terbentuknya  organisasi  pengelola  KPHP  unit  I dan  tersusunnya  rencana  pengelolaan  yang  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  setempat. Dampak, terwujudnya  pengelolaan  hutan  lestari dalam  rangka  pengelolaan  hutan. Peran, Bupati, KPHP  unit  I,  BPKH  wilayah  VI  Manado, Akademisi/  Pakar,  Bappeda,  Camat,  Kepala  desa, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
4. Strategi mensosialisasikan peraturan perundangan kepada steakholder yang berkaitan dengan KPHP, pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat  (PHBM) dan  kawasan  hutan. Kegiatan, menyusun  kriteria dan standart  yang berkaitan dengan pembangunan KPHP,  menyusun  PERDA  yang  berkaitan  dengan pembangunan  KPHP,  mensosialisasikan  peraturan perundangan  yang  berlaku  kepada  seluruh steakholder. Dampak Adanya dasar  hukum pelaksanaan  pengelolaan,  adanya  dasar  hukum pelaksanaan pengelolaan oleh steakholder daerah.setiap  steak  holder  dapat  menjalankan perannya. Peran, Kementrian kehutanan, Akademisi/  Pakar,  Bupati,  BPKH  wilayah  IV Manado.
5. Strategi melakukan  pembinaan  terhadap  staf KPHP  unit  I  berkaitan  dengan  pengelolaan kawasan  hutan. Kegiatan, melakukan  pendidikan dan  pelatihan  kepada  staf  KPHP  unit  I  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  kawasan  hutan. Terbentukya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang memadai  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas. Dampak, terwujudanya  pengelolaan  hutan  secara lestari. Peran, Kementrian  kehutanan,  KPHP  unit I, BAPPEDA.
6. Strategi, mengalokasikan  kegiatan  pengelolaan hutan  dan  lahan. Kegiatan melakukan  kegiatan DAK, mendorong pengelolaan. Dampak
Tertanamnya  tanaman  yang  diusahakan  oleh pengelola  dan  masyarakat  pada  lahan  terbuka memberikan  keuntungan  bagi  pengelola  dan masyarakat  melalui  kegiatan  pengelolaan. Peran,
BPDAS, Dinas kehutanan provinsi.
7. Strategi, membentuk  kelembagaan  masyarakat dan  pemerintah  serta mengumpulkan  data  tentang keinginan  persepsi  biofisik  dan  sosial  budaya masyarakat. Kegiatan, melakukan kegiatan fasilitasi  pembentukan  kelembagaan  masyarakat, Dampak, pembentukan  kelembagaan  KPHP, melakukan  kegiatan  inventarisasi  sosial  budaya, persepsi  masyarakat  serta  keinginan  masyarakat dalam  rangka  pengelolaan  KPHP  unit  I, terkumpulnya  data  potensi  hutan,  terkumpulnya data pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan. Sebagai wadah masyarakat menyalurkan  aspirasi  dan  sebagai  kemitraan pengelolaan  KPHP  unit  I,  jelasnya  pengelola KPHP  unit  I,  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam mengambil  kebijakan  pengelolaan  hutan,  untuk
mengetahui kelayakan pengelola KPHP unit I dari sisi  finansial  dan  sisi  ekonomi,  sebagai  bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan
pengelolaan hutan. Peran, Bupati, Dinas kehutanan provinsi, BPKH wilayah IV Manado.
8. Strategi, melakukan  survey  tataguna  lahan  Desa di  dalam  unit  KPHP  unit  I. Kegiatan, melakukan survey  tata  guna  lahan Keluaran, terpetakannya penggunaan  lahan  oleh  masyarakat  saat  ini. Dampak, sebagai  bahan  pertimbangan  untuk dapat  mengambil  kebijakan  pengelolaan  hutan, sebagai  bahan  dalam  penyusunan  petak-petak pengelolaan  hutan. Peran, Dinas  perkebunan, BPKH  wilayah  IV  Manado,.  Tokoh  masyarakat, Tokoh adat.
9. Strategi ,  melakukan  kegiatan  pemetaan  terhadap kepemilikan  lahan  secara  partisipatif. Kegiatan, melakukan survey kepemilikan lahan di dalam unit kawasan.  Keluaran.  Terpetakannya  kepemilikan setiap unit Dampak. Sebagai bahan pertimbangan dalam  mengambil  kebijakan. Peran Dishut propinsi,  Balai  Pertanahan  Negara  (BPN),  Kepala desa, NGO, Tokoh adat, Tokoh masyarakat.
10. Strategi, melakukan  pemberdayaan  masyarakat dengan  melibatkan  steakholder  yang  terkait. Kegiatan, pembuatan  hutan  rakyat,  pembuatan kebun  rakyat,  pembuatan  irigasi,terbentuknya persemaian  yang  di  kelola  oleh  pengelola  KPHP dan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat  tentang  bercocok  tanam  di  bidang pertanian  dan  bidang  lainnya,  terbentuknya industri  rumah  tangga  yang  di  kelola  masyarakat Keluaran terbentuknya hutan  yang  dikelola  oleh masyarakat,  adanya  irigasi  untuk  kebutuhan  air, pembuatan  persemaian,  melakukan  penyuluhan, pembuatan  industri  rumah  tangga. Dampak mengurangi  penebangan  liar  yang  dilakukan oknum  masyarakat,  meningkatkan  pendapatan pengelola  dan  masyarakat  dari  kegiatan  budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta membentuk kemandirian masyarakat atas
kebutuhan  bibit  unggul.  Beralihnya  system pertanian  masyarakat  dari  berpindah  menjadi menetap  dan  berkembangnya  pola  pertanian masyarakat,  peningkatan  pendapatan  masyarakat. mengurangi kebutuhan lahan untuk pertanian oleh masyarakat. Peran, BPDAS,  Dinas  kehutanan Propinsi,  Dinas  pertanian,  Camat,  Kepala  desa, NGO,  Tokoh  masyarakat,  Tokoh  adat,  Pakar, Dinas  perindustrian  dan  perdagangan,  Dinas koperasi, dan badan usaha lainnya.
11. Strategi , melakukan penataan batas dan rekonstruksi kawasan hutan. Kegiatan , melakukan kegiatan  tata  batas,  orientasi  dan  rekonstruksi. Keluaran,  adanya  kejelasa  batas  kawasan  hutan. Dampak, adanya batas kawasan hutan yang diakui secara hukum dan diakui oleh steakholder. Peran, Bupati,  Dinas  Perkebunan,  BPKH  wilayah  IV Manado.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  di  wilayah KPHP  unit  I  memiliki  ketergantungan  terhadap sumber  daya  hutan  melalui  pengambilan  kayu bakar, pakan ternak, dan lahan garapan.  Sebanyak 77%  responden  masyarakat  sekitar  mengetahui penetapan  kawasan  namun  hanya  26%  yang mengetahui  alasan  dan  20%  mengetahui  tujuan penetapan  kawasan  wilayah  KPHP  unit  I. Karakteristik  sistem  perladangan  yang  dilakukan masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  mengikuti siklus alamiah dimana kawasan hutan yang dibuka merupakan bekas ladang. Pada etnis tertentu (suku sanger)  masih  ada  beberapa  orang  melakukan ritual  doa  untuk  untuk memulai  beberapa  tahapan kegiatan  perladangan  yaitu  pemilihan  lahan, penyiapan  lahan,  penanaman,  pemeliharaan  dan panen.
2. Dari hasil penelitian bahwa sektor pertanian masih merupakan  sumber  mata  pencaharian  utama masyarakat. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman  pangan,  perkebunan,  perikanan,  dan peternakan. Komoditas yang menonjol  dari hasil- hasil  tanaman  pangan  terdiri  atas  padi/beras  dan jagung  hasil  perkebunan  masih  mengandalkan kelapa/kopra. Berdasarkan hasil wawancara terhadap  20  responden  yang  merupakan  sebagian dari  warga  masyarakat  disekitar  wilayah  KPHP unit I, bahwa pendapatan rumah tangga responden bervariasi  mulai  dari  Rp  1,000,000,-  per  bulan sampai  lebih  dari  Rp  3,000,000.-  per  bulan, sedangkan  sebagian  besar  berada  diantara  Rp 1,000,000.-  Rp  2,000,000.-  per  bulan.  Gambaran secara  umum  pendapatan  masyarakat,  nilainya relatif cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari.  Selain mengusahakan tanaman pertanian  dan  perkebunan  masyarakat  juga menjadi  buruh  artinya  sambil  menunggu  masa panen  tanaman  masyarakat  mencari  alternatif pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup rumah  tangga.    Sebagian  kelompok  masyarakat pendapatannya  relatif  memadai  untuk  memenuhi berbagai  kebutuhan  konsumsi  sesuai  dengan kondisi  di  wilayah  tersebut.    Sebagian  kebutuhan konsumsi  masih  dapat  dipenuhi  melalui  transaksi lainnya  yang  tidak  dalam  bentuk  uang    seperti untuk  kebutuhan  sayur-mayur  dan  bumbu-bumbu yang  diambil  dari  hasil  kebun  sendiri  serta  lauk pauk  termasuk  konsumsi  ikan  dapat  di  tangkap dari hasil laut di sekitar wilayah desa mereka.
3. Berdasarkan  asal  masyarakat  adalah  sebagian masyarakat  sekitar  hutan  berasal  dari  berbagai suku  seperti  Mongondow,  Minahasa,  Gorontalo, Sanger,  Bolangitang,  Jawa,  Bintauna,  Bugis,  bali dan  lain  sebagainya.  Pada  umumnya  kelompok masyarakat  ini  adalah  kelompok  masyarakat  suku Mongondow.  Walaupun  terjadi  perbedaan  suku namun  hal  itu  tidak  menjadi  kendala  untuk
melakukan  interaksi  sosial  (pembauran).  Hal  ini disebabkan oleh sifat keterbukaan suku-suku yang ada  di  Bolaang  Mongondow  untuk  saling menghormati  berbagai  golongan  suku  yang  lain. Begitu  pula  halnya  dengan  keberadaan  berbagai suku  diperkampungan  Desa  sampel  (Pindol, Pindolili,  dan  Totabuan).  Berdasarkan  wawancara di  Desa  sampel  tersebut  yang  merupakan penduduk  asli  sebesar  73%  dan  selebihnya  40% adalah masyarakat pendatang (Migrasi) yang telah menjalin hubungan perkawinan dengan
masyarakat  setempat  dan  langsung  bergabung dengan penduduk asli untuk mencari nafkah.
4. faktor-faktor  utama  yang  akan  mempengaruhi kelancaran  pengelolaan  KPHP  unit  I  dibagi menjadi 2 berdasarkan sumber dari faktor tersebut yaitu  faktor internal dan eksternal. Faktor internal utama  yang  bersifat  memberi  kekuatan  adalah kuatnya  komitmen    KPHP  unit  I  dan  adanya peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan KPHP unit I sedangkan yang bersifat melemahkan  terhadap  pembagunan  KPHP  unit  I adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  belum terbentuknya  komitmen  steakholder  dan  anggaran yang  terbatas.  Faktor  eksternal  yang  utama  yang dapat  memberi  peluang  terhadap  pengelolaan KPHP  ini  adalah  dukungan  masyarakat  terhadap pengelolaan  KPHP  dan  tingginya  motivasi masyarakat terhadap pengelolaan KPHP,
sedangkan  yang  bersifat  yang  mengancam  adalah klaim  lahan  oleh  masyarakat  atau  sistem perladangan berpindah oleh masyarakat.
5. Terdapat  10  strategi  yang  di  perlukan  untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan KPHP unit I antara lain:
1) Menjaga komitmen dan menggalang partisipasi masyarakat.
2) Meningkatkan  kapasitas  pengelolaan  wilayah KPHP  unit  I  membangun  kerjasama  serta program  terpadu  dan  berkelanjutan  dengan instansi terkait.
3) Mengembangkan kemitraan terpadu.
4) Mengembangkan  tata  guna  lahan  ditingkat desa.
5) Memberdayakan  peran  LSM,  dan  tokoh masyarakat  sekitar  kawasan  wilayah  KPHP unit I dalam kegiatan pengelolaan kawasan
6) Menetapkan  lokasi  sasaran  prioritas  kegiatan pengelolaan  yang  berdampak  langsung  bagi perlindungan sistem hidrologis.
7) Mengembangkan  jenis-jenis  yang  memiliki nilai ekonomi dan ekologi.
8) Mengembangkan  sistem  rehabilitasi  dan pembinaan kepada  masyarakat  secara terpadu lintas sektoral.
9) Membangun  dukungan  pemerintah  daerah Kabupaten  dan  Provinsi  dalam  implementasi pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I.
10) Membangun  partisipasi  steakholder  dalam pengendalian jual beli lahan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I.
6. Permasalahan yang di hadapi dalam pembangunan KPHP unit I sangat kompleks, sehingga diperlukan komiten  dari  seluruh  steakholder  agar  dapat memainkan  perannya  yang  disesuaikan  dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang disarankan dalam rangka pengelolaan KPHP unit I yaitu:
1. Perlunya  komitmen  steakholder  dalam  peran sebagai mitra pengelola kawasan sekitar hutan.
2. Perlu  dibuatkan  Perda tentang  sistem  pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I  sebagai  arahan  untuk  stakeholder  di  tingkat Kabupaten.
3. Perlu pelatihan teknis untuk peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan hutan.
4. Perlu  dilakukan  penyuluhan  dari  instansi  terkait cara  pengolahan  tanah  dapat  juga  dilakukan dengan  herbisida  dan  alat  sederhana  seperti cangkul dan garpu pada musim kering (kemarau), pengolahan  tanah  dengan  garpu  untuk  membantu membalik  tanah  dimusim  kering  akan  sangat mengurangi pertumbuhan gulma. Untuk pengendalian  gulma  diarahkan  menggunakan sistem tanam jajar legowo.
5. Perlu  meningkatkan  kemampuan  dan  penguasaan masyarakat terhadap teknologi peternakan, menyediakan  sarana  dan  prasarana  transportasi dan  pemasaran  melalui  kerjasama  antar  peternak dalam koperasi ternak serta pengusaha.
6. Peningkatan kemampuan kerajinan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja, Kusnaka. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan. Bandung: Tarsito.
Arkanudin.  2001.    Perubahan  Sosial  Peladang Berpindah  Dayak  Ribun  Parindu  Sanggau Kalimantan  Barat.  Tesis  Program  Magister Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
Atsan,  T  H.,  B.  Isik,  F.  Yavuz  and  Z.  Yurrtas.
2009. Factors affecting agriculture extention  services  in  Northeast  Anatolia Region.  African  Journal  of  Agricultural Research  Vol.  4  (4),  pp.305-310,  April, 2009.
Benjamine, H.E. 2009. Perladangan Berpindah: Bentuk
Pertanian  Konservasi  Pada  Wilayah  Tropis Basah.2 Mei 2009. Borneojarjua 2008.
wordpress. com/2009/05/28/ perladangan- berpindah-bentuk-pertanian-konservasi-pada- wilayah-tropis-basah. 12 Januari 2014.
BPDAS  Tondano.  2014.  Review  Rencana  RTK RHL DAS Di Sulawesi Utara.  Laporan Hasil Penelitian.
Budidarsono,  S.  2001.  Analisis  Nilai  Ekonomi Wanatani.    Prosiding  Lokakarya  Wanatani  Se Nusa  Tenggara.  11  –  14  November  2001. Denpasar Bali.
Creswell,  S.  and  W.  John.  2002,  Research  Design Qualitative  and  Quantitative  Approaces, Alih Bahasa:  Angkatan  III  dan  IV  KIK  –  UI  dan bekerjasama  dengan  Nur  Khabibah.  KIK Press. Jakarta :
Darusman,  Y.  1995.  Perubahan  Mata  Pencaharian Hidup  dari  Pertanian  ke  Industri  Kerajinan, Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.
Dixon,  J.,  A.  Glulliver,  and  D.  Gibbon.  2001.
Farming  System  and  Poverty:  Improving Farmers  Livelihood  in  a  changing  Word.
FAO dan Word Bank. Rome and Washington D.C. Published Multimedia
service,Information  Division,FAO,  Vialle Delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy. ISBN 92-5-104627-1 p 409.
Fox,  J.M.  2000.  How  Blaming  ‘Slash  and  Burn’ Farmers  is  Deforestating  Mainland  Southeast Asia.  Analysis  from  The  East-West  Center  47. pp:1-7.
Galudra,  G.,  G.  Pasya,  M  Sirait,  and  C.  Fay  2006 .
Rapid  tenur  Assesment.  Word  Agroforestry Centre Asia.Volume I. p11. 24/2- 2010.
Garna,  J.K.  1995.  Kearifan  Masyarakat  Dalam budidaya  Dan  Penggunaan  Lahan:  Makalah Dalam Seminar Budaya Dan Budidaya Pertanian: Pelestarian, Perubahan, Dan Pertukaran (Culture dan Agriculture: Preservation, Change and Exchange), Bukittinggi, Departemen Pertanian dan Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan- Direktorat Jenderal Kebudayaan, RI.
Joyomartono,  M.  1991.  Perubahan  Kebudayaan  dan Masyarakat  Dalam  Pembangunan.  Semarang: IKIP Semarang Press.
Lauer,Robert.H.1993.  Perspektif  Tentang  Perubahan Sosial(Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta.
Juo,  A.S.R.  and  Manu,  A.  1996.  Agriculture, Ecosystems,  and  Environment  :  Chemical Dinamic in Slash and Burn Agriculture. 58: 49- 60.
Koerniati, T. 2011. “Pengantar Ekonomi Pertanian”. http://tatiek.lecture.  ub.ac.id/  ilmu-amaliah/ pengantar-ilmu-ekonomi-pertanian. 11
Januari 2014.
Langi,  M.  dan  H.  Walangitan.  2013.  Kajian akademik  pembentukan  kelembagaan  KPHP Wilayah  II  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Sulawesi Utara.
Lubis,  Z.  1997.    Repong  Damar:    Kajian  Tentang Pengambilan  Keputusan  Dalam  pengelolaan Lahan Hutan Di Pesisir krui, Lampung Barat.
Masinambow, E.K.M. 1997. Pengantar:
Koentjaraningrat  dan  Antropologi  di  Indonesia, Jakarta:YIIS.  Manginsoli,  H.  J.    2006.    Farm  – Level  Economic  of  Soil-Conservation  Pratices In  The  Zomba  Rural  Development  Project  of Malawi.  Ossrea Publications.
Miles, M. B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisis data kualitatif:  Buku  sumber  tentang  Metode  – Metode  Baru  .  Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : UI Press.
Moleong,  L.J.,  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
Moore,  W.E.  1967.  Order  and  Change;  Essays  in Comparative Sociology, New York, John Wiley & Sons.
Mudiyono.  1990.  Perubahan  Sosial  dan  Ekologi Peladang  Berpindah,  Pontianak:Dalam  Suara Almamater  Universitas  Tanjungpura,  No  II Tahun V Nopember 1990.
Pearce,  J.A.  dan  R.B.  Robinson  2012.  Manajemen Strategis. Edisi ke 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Reijntjes.  H. 1999.  Pertanian Masa depan.  Pengantar Untuk  Pertanian  Berkelanjutan  Dengan  Input Luar Rendah.
Salim,  H.  S,  2004  dasar  –  Dasar  hukum  kehutanan.
Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta.
Santoso,  U.  2013.  Dampak  Perladangan  Berpindah Bagi  Kerusakan  Ekosistem  Hutan. http:// uripsantoso.  wordpress.  com/2010/  10/13/ dampak-perladangan-berpindah-bagi- kerusakan-ekosistem-hutan/ #more-1980
Sayogyo,  P.  1985.  Sosiologi  Pembangunan,  Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Setyawan,  S.  1997.  Analisis  Keputusan  Petani  Dalam Menerapkan  Usaha  Konservasi  Pada  Lahan Berlereng. Studi Kasus Desa Cintaasih, Kabupaten  Cianjut  Jawa  Barat.    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. IPB Bogor.
Silalahi,  U.  2010.  Metode  Penelitian  Sosial.    Refika Aditama.  ASBN 979-1073-9.
Siregar,  H.  2006. Social  – Economic  Reasons  To  Soil conversation  :  An  Econometric  Analisis  on Cross-Setion  Lore  Lindu  Data.    Jurnal  Agro Ekonomi,  Volume 24 nomor 1 pp. 1-20.
Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan
Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit Djambatan. Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunderlin,W.D.,  D.  Sonya  and  Puntodowo.  2008.
Poverty and Forest.  Multi – Contry Analysis Of Spatial Asosiation and Proposed policy sulotions. Cifor Occasional Paper no. 47.
Walangitan,  H.,  O.  Rotinsulu,  dan  T.  Franz.  2014.
Bisnis  Plan  KPHP  Model  Poigar.  Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara.