## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 232-249 ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.vi.24443 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hambali
Sri Hudayanti 1* , Muhammad Sabir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 srihudayanti1198@gmail.com , 2 sabirmaidin@gmail.com

## *Corresponding Author
Submitted: 28 October 2021 Revised: 28 October 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Hudayanti,  Sri,  and  Muhammad  Sabir.  2022.  “Perspektif  Mazhab  Hanbali  Mengenai  Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang Pertanian Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” . Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab  Dan Hukum, 226-249. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24443.

## Abstrak
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap sehingga sering terjadi konflik karena perjanjian dari awal tidak sesuai di saat perjanjian hasil panen, dan bagaimana perspektif Mazhab Hanbali mengenai bagi hasil dalam kerja sama  pertanian  di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa.  Adapun  pokok masalah yang akan dijabarkan dari sub masalah yaitu: (1) Bagaimana bentuk kerjasama pertanian yang  dijalankan  oleh  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa?  (2)  bagaimana sistem bagi hasil pertanian antara pemilik  lahan dan penggarap di Desa  Bontoramba  Kecamatan Pallangga  Kabupaten  Gowa?  (3)  Bagaimana  penerapan  bagi  hasil  dalam  kerjasama  pertanian menurut  mazhab  Hanbali  di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa?  Adapun jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  atau  metode  ( fiel  receacrh )  yaitu penelitian  yang  memberikan  gambaran  secara  kualitatif  dimana  memfokuskan  pada  metode penelitian lapangan serta menghubungkan dengan mazhab Hambali. Penelitian ini bersumber dari data  sekunder dan data  primer dengan mengelola data  primer yang bersumber dari  wawancara masyarakat setempat di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari penelitian yang  dilakukan,  hasil  menunjukkan  bahwa:  (1)  Bentuk  kerjasama  pertanian  yang  dijalankan  di Desa Bontoramba dalam bentuk mengadakan suatu perjanjian satu sama lain dengan tertulis atau secara lisan dengan adanya saksi yang menyaksikan suatu perjanjian tersebut. (2) sistem bagi hasil pertanian  antara  pemilih  lahan  dan  penggarap  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  di  sepakati  jika pemilik  lahan  yang  membiayai  semua  proses  tanam  sampai  panen  maka  pembagian  hasilnya  di bagi oleh pemilik lahan, tetapi jika penggarap yang membiayai semuanya dan pemilik lahan hanya terima  jadi  maka  penggaraplah  yang  membagi  pembagian  hasil  panen.  (3)  Penerapan  bagi  hasil dalam kerjasama pertanian adanya aturan yang dilakukan karena sering terjadi perselisihan satu sama lain di saat pembagian hasil dikarenakan tidak adanya kepercayaan satu sama lain, maka di terapkannya  dengan  perjanjian  tertulis  dengan  adanya  saksi  dan  melibatkan  dalam  bagi  hasil pertanian tersebut supaya tidak adanya lagi perselisihan yang terjadi
Kata Kunci: Mazhab Hanbali; Bagi Hasil Tenaga Kerja; Bidang Pertanian
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  that  there  is  a  dispute  between  the  land  owner  and  the cultivator  so  that  conflicts  often  occur  because  the  agreement  from  the  beginning  was  not appropriate  at  the  time  of  the  harvest  agreement,  and  how  is  the  perspective  of  the  Hanbali School  regarding  profit  sharing  in  agricultural  cooperation  in  Bontoramba  village,  Pallangga District, Gowa Regency. The main problems that will be described from the sub-problems are: (1) what is the form of agricultural cooperation carried out by Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa  Regency?  (2)  how  is  the  agricultural  product  sharing  system  between  land  owners  and cultivators in Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa Regency? (3) how is the application of profit  sharing in agricultural cooperation according to the Hanbali school in Bontoramba  Village, Pallangga  District,  Gowa  Regency?  The  type  of  research  used  is  qualitative  research  or  method (field  research),  namely  research  that  provides  a  qualitative  picture  which  focuses  on  field research methods and connects with the Hanbali school. This research is sourced from secondary data  and  primary  data  by  mananging  primary  data  sourced  from  interviews  with  local communities  in  Bontoramba  Village,  Pallangga  District,  Gowa  Regency.  From  the  research conducted, the results show that: (1) the from agricultural cooperation carried out in Bontoramba Village is in the from of entering into an agreement with each other in writing or verbally with the presenee of witnesses who witnessed the agreement. (2) the agricultural product sharing system between  cand  voters  and  cultivators  in  accordance  with  the  agreed  rules,  if  the  land  owner finances  all  the  planting  to harvesting  processes,  the  distribution  of  the  results  is shared  by  the land owner, but if the cultivator finances everything and the land owner only receives it. The it is the cultivator who divides the distribution of the harvest. (3) the application of profit sharing in agricultural cooperation, there are rules that are carried out because thare are often disputes with each  other  at  the  time  of  sharing  the  results  due  to  the  lack  of  trust  in  each  other,  then  it  is applied with a written agreement with the presence of witnesses and involves in the profit sharing of the farmer so as not to there is another dispute.
Keywords: Hanbali Mazhab; Labor Revenue Sharing; Agriculture

## 1. Pendahuluan
Islam  memberikan  amanah  kepada  seluruh  kaum  muslimin  untuk  saling  membantu orang-orang  yang  lemah  dan  butuh  bantuan.  Hal  ini  dilarang  menindas  orang  lain,  karena menindas  orang  yang  lemah,  meremehkan  orang  lain  dan  tidak  membantu  orang  yang membutuhkan  bantuan  adalah  perbuatan  yang  keji,  tidak  terpuji,  tidak  manusiawi  dan  yang dibenci  oleh  Allah. Manusia  harus  berkerja  keras  dalam  mencari  nafkah  untuk  kebutuhan  itu terbukti  hidupnya  yang  tidak  pernah  berkurang  melainkan  akan  bertambah,  dengan  bentuk sabar dan bersyukur semuanya akan berjalan dengan baik. Kenyataan sejak manusia di ciptakan atau dilahirkan ke bumi.
Dalam  ajaran  Islam,  terdapat  beberapa  mazhab  yang  bisa  dianut  oleh  setiap  umat muslim.  Dalam  hal  ini,  mazhab  adalah  pandangan  atau  pendapat  imam  tentang  hukum  yang berlaku dalam agama. Mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap  umat  islam. 1 Melalui  mazhab,  umat  muslim  dapat  memahami  hukum-hukum  yang berlaku dalam agama  islam,  sesuatu  yang  menjadi  pendapat  imam  atau ahli  agama  berkaitan
1 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
dengan  hukum-hukum  ijtihad  yang  digali  dari  sumbernya.  Dalam  hal  ini,  sumber  mazhab diperoleh tidak lain dari Al-Quran dan hadis.
Menurut  dari  bahasa  Mazhab  terbagi  menjadi  dua  makna.  Pertama  mazhab  adalah  al mu’taqad  yang  berarti  diyakini.  Kedua  mazhab  adalah  at -thariqah  yang  bermakna  jalan  atau metode. 2 Dari segi bahasa ini, dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa  jalan  maupun  metode  untuk  memahami  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  agama islam.  Secara  umum,  mazhab  mencakup  dua  hal,  yaitu  persoalan  pokok  (ushul)  dan  cabang (furu’).
Hukum islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah Muzara’ah . Seperti apa yang  telah  diungkapkan  oleh  syari’i  Antonio  dalam  bukunya. Muzara’ah  adalah  kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan  pertanian  si  penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (persetujuan) dari hasil panen. 3
Kerjasama  dalam  bentuk muzara’ah menurut  kebanyakan  ulama fikih yang  hukumnya mubah  (boleh).  Dasar  dari  kebolehan  itu,  dapat  dipahami  dari  firman  Allah  yang  menyuruh umatnya  saling  tolog-menolong,  juga  secara  khusus  hadis  Nabi  dari  ibnu  Abbas  menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan.
ُةع َرا َز ُملا  ِم ِ ر َح ُي ْمَل ملسو هيلع للها يلص َّي ِب َّنلا  َّنإ إف ها َخا ا َه ْحَن ْم َيِل وأ ا َه ْع َر ْزَيْلَف  ٌض ْرأ ُه َ ل  ْتَنا َ ك  ْن َم  ِهِل ْو َقِب  ٍضْعَبِب ْمُهُضْعَب  َقُفْرَي  ْنا َرَم َ ا  ْن ِك َ ل َو َّن
.ُه ُض ْرا  ْك ِس ْمُي ْ ل َ ف يَبأ Artinya:
“Sesungguhnya  Nabi  saw.  Menyatakan, tidak  mengharamkan  bermuzara’ah,  bahkan beliau  menyuruhnya,  supaya  yang  sebagian  menyayangi  sebagian  yang  lain,  dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.” 4
Iman al-Syafi ’ i mendefinisikan:
ِل ِما ًع ْ لا  َن ِم  ُر ْ ذَب ْ ل ا َو ا َهْن ِم  ُج ُر ْخ َي اَم  ِض ْعَبِب  ِض  ْرًال ا ُ ل َم َع Maksudnya:
“Pengelolaan  tanah  oleh  petani  dengan  imbalan  hasil pertanian,  sedangkan  bibit pertanian disediakan penggarap tanah” . 5
2 Abdi Wijaya, “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (1386): 180 – 99.
3 Muhammad Antonia Syafi’I, Bank Syariah (Jakarta: Gema Insane, 2001). h. 99.
4 Abdullah  bin  Abdulrahman  Ali  Bassam, Syarah  Hadist  Pilihan  Bukhari-Muslim ,  I  (Jakarta:  Darul  Falah,  2002). h.685.
5 Haroen Nasrun, Fiqih Muamalah , Edisi II (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007).h.275.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
Dalam  suatu  penyelenggaraan  otonomi  pemerintah  harus  berperan  penting  dalam mengatur  masyarakatnya  sendiri.  Dimana  otonomi  memiliki  kewajiban  pemerintah  yang  di dalamnya pemerintah wajib membuat peraturan untuk daerah yang dipimpin sendiri dan akan diminta  pertanggungan  jawaban  pada  pemerintah  yang  berada  di  atas  otonomi.  Karena  pada dasarnya  setiap  pemerintah  akan  ada  masalah  atau  kekacauan  yang  disebabkan  oleh masyarakatnya  sendiri,  sehingga  sebagian  prinsip  manusia  akan  selalu  bertentangan  dengan aturan  yang  ada.  Pemerintah daerah  (legislatif)  berfungsi untuk  selalu mengawasi  masyarakat sendiri dengan aturan yang dibuat dan pengawasan yang dibuat dengan persetujuan bersama pemimpin daerahnya.
Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia pembagian hasil tenaga kerja, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Menyangkut dalam pembagian hasil tanah dari pembagian hasil ( muzara’ah ), dalam suatu ketentuan hukum Islam  tidak  ditemukan  petunjuk  secara  jelas. 6 Maksud  dari  hal  tersebut  tidak  ditentukan bagaimana  cara  pembagian  dan  berapa  besar  jumlah  bagian  masing-masing  pihak  (pemilih lahan  dan  penggarap).  Berapa  pun  hasil  yang  di  peroleh  setengahnya,  maupun  lebih,  semua akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  di  tentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Dengan demikian  tidak  ada  ketentuan  umum  yang  mengikat  antara  pemilik  lahan  atau  tanah  dan penggarap  untuk  selalu  tetap  berpegang  atau  kerja  sama  dalam  ketentuan  tersebut.  Karena prinsipnya  bahwa  kedua  belah  pihak  saling  membutuhkan. 7 Pemilik  tanah  memiliki  lahan  tapi tidak  mampu  mengelolanya  sendiri  atau  tidak  mampu  mengelolanya,  dengan  sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tapi mempunyai kemampuan mengelolanya. Maka kedua belah pihak  bersepakat  saling  membantu  satu  sama  lain.  Masyarakat  di  Desa  Bontoramba  sebagian besar  adalah  penduduk  yang  memiliki  lahan  atau  sawah  pertanian.  Sebagian  besar  penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
Dalam  kaitan  ini  penulis  merasa  perlu  mengadakan  suatu  pendekatan  atau  penelitian ilmiah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem  pembagian hasil ( Muzara’ah ) pada masyarakat  petani  penggarap  di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  di tinjau dari aspek-aspek sosial masyarakat dan Hukum Islam (Mazhab Hanbali). Hadirnya petani penggarap  di  Desa  Bontoramba,  Kecamatan  Palangga  Kabupaten  Gowa  sangat  memberi  arti penting dalam suatu pembagian hasil pertanian, yang dimana tidak hanya dengan pada petani di  satu  pihak,  melainkan  seluruh  petani  atau  pun  pemilik  lahan  yang  sama-sama  diuntungkan
6 Nanda  Arisqa  Lapatantja  and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought  on Waqf Istibdal,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  1  (2021):  49 – 60,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/21129.
7 Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah (Bandung: Alma&apos;arif, 1986).h. 36.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
dengan  produktif  lahan.  Dimana  saling  membagi  hasil  dengan  petani  dan  pemilik  lahan,  yang dapat  membantu  memberikan  keuntungan  ekonomis  atas  pendapatan  atau  penghasilan tersebut.
Masyarakat  Bontoramba  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  pembagian  hasil  tenaga  kerja dibidang  pertanian  terlebih  kepada  bapak-bapak  dan  ibu-ibu,  yang  dimana  tidak  lagi mempunyai pekerjaan selain bertani di lahan orang kaya, mereka sudah sering bekerja di sawah atau tanah yang disewakan masyarakat setempat atau masyarakat luar yang membeli tanah di Bontoramba tetapi memberikan masyarakat setempat untuk mengelola lahan yang mereka beli di  Bontoramba.  Dimana  masyarakat  sering  lupa  melakukan  perjanjian  atau  membicarakan pembagian hasil dengan pemilik lahan dan penyewa lahan. Sehingga sering terjadi perselisihan atau kericuan yang terjadi, hal ini sering terjadi di masyarakat di kalangan bapak-bapak.
Pada  dasarnya  banyak  yang  membahas  tentang  pembagian  hasil  tenaga  kerja  di Bontoramba  namun  yang  menampakkan  dari  luar  saja  maka  dari  itu  penelitian  ini,  peneliti terjun  langsung  meneliti  pada  satu  Desa  yang  difokuskan  analisis  mengenai  pembagian  hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian di Bontoramba dapat diteliti dengan baik.
Pembagian  hasil  tenaga  kerja  dalam  bidang  pertanian  khususnya  di  Desa  Bontoramba sering  diperbincangkan.  Sebagian  besar  masyarakat  sudah  sangat  bersahabat  dengan pembagian hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian, dengan pembagian potongan 50% atau hanya  ½  saja.  Dari  sinilah  muncul  pertanyaan  bagaimana  masyarakat  bisa  melakukan  dengan baik, tetapi masyarakat tidak mendapat pembagian hasil di Bontoramba, sesuai perjanjian dari awal  tetapi  masih  sering  masyarakat  menyepelekan  pembagian  hasil  tenaga  kerja  tanpa  teliti dan dihindari. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis dalam Mazhab Hambali dan Hukum islam  untuk  menentukan  bagaimana  pembagian  hasil  tenaga  kerja  dalam  bidang  pertanian  di daerah Bontoramba untuk aturan atau pengawasan dalam pembagian hasil.
“ Bagi  hasil ”  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  bagi  hasil  karena  kesepakatan  kedua belah pihak, apabila ada yang didapatkan oleh penggarap dengan pemilik lahan maka hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan dari awal. 8
“ Petani  Penggarap ”  adalah  orang  yang  pekerjaannya  bercocok  tanam  atau  menggarap tanah (mengerjakan tanah orang lain), karena tidak memiliki tanah sendiri.
“ Sistem bagi hasil ( Muzara’ah )” adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  (bagi  hasil).  Muzra’ah
8 Chairuman dan Suhrawardi K. Pasaribu, Lubis.Hukum Perjanjian Dalam Islam , II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). ). h. 354.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
seringkali di identifikasi dengan mukhobaroh . Diantara keduanya mempunyai perbedaan yaitu: Muzara’ah, benih berasal dari pemilik. Sedangkan Mukhobaroh, benih berasal dari penggarap.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Pengertian Bagi Hasil Pertanian
Bagi  hasil  merupakan  sistem  dilakukannya  perjanjian  atau  ikatan  (Akad)  bersama  di dalam  melakukan  kegiatan  usaha.  Di  dalam  usaha  tersebut  diperjanjikan  adanya  pembagian hasil  atas  keuntungan  yang  akan  didapat  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Sedangkan pertanian  merupakan  kegiatan  mengeksploitasi  bumi  dan  alam  sehingga  dapat  memberikan manfaat  yang  lebih  besar  kepada  manusia.  Tujuan  dari  pertanian  mencangkup  2  hal;  yang pertama;  Usaha  mendapatkan  bagian  atau  keseluruhan  dari  tanaman-tanaman,  biji-bijian, dedaunan  dan  sebagainya.  Yang  kedua;  Usaha  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dari  hasil produksi  tersebut  melalui  proses  pengolahan,  penyimpangan,  pengawetan,  dan  kegiatan lainnya pascapanen. 9
Dalam  perjanjian  bagi  hasil  terdapat  para  pihak  antara  satu  dengan  yang  lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu:
1. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang  karena satu  dan  lain  hal  tidak  cukup  waktu  untuk  menggarap  tanah  pertaniannya.  Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam islam dan yang  di  sebutkan  dalam  UUPA  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok  agrarian.  Oleh karena  itu,  tanah  harus  dimanfaatkan  secara  produktif.  Pemilik  lahan  sendiri  berhak untuk  meminta  penggarap  mengolah  tanah  pertaniannya  dengan  sebaik-baiknya, meminta bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dari awal, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil tersebut.
2. Pihak  penggarap  adalah  pihak  yang  mempunyai  cukup  waktu  luang  dan  mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu pihak penggarap  akan  menjalin  kerjasama  antara  pemilik  lahan  pertanian  dengan  tujuan mendapatkan bagian dari hasil usahanya menggarap tanah pertanian. Pihak penggarap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik- baiknya,  serta  wajib  mengembalikan  tanah  pertanian  setelah  habis  masa  berlakunya perjanjian  bagi  hasil  antara  kedua  belah  pihak.  Pihak  penggarap  berhak  atas  kontra prestasi  berupa  bagian  atas  hasil  yang  diperoleh  dari  lahan  pertanian  yang  menjadi harapannya.
9 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2009).h.270.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.

## 2.2. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Mazara’ah Dalam Mazhab Hanbali
Hanabilah mendefinisikan muzara’ah sebagai  penyerah  sebidang  tanah  yang  layak untuk  ditanami  dan  benih  yang  akan  ditanami  oleh  pemiliknya  kepada  penggarap  yang  akan menggarap tanah tersebut, sedangkan hasil tanamannya dibagi  antara dua belah pihak sesuai dengan ukuran yang tepat, seperti sepertiga atau setengahnya. Selain itu, ketika pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap agar ditanami dan merawatnya sampai berkembang atau berbuah dan nantinya akan mendapatkan bagian dari pemilik lahan dengan hasil tanaman tersebut, dari kerjasama antara kedua bela pihak ini disebut Muzara’ah . Dari definisi tersebut dapat  diketahui  bahwa  ulama Hanabilah mendefinisikan Muzara’ah dengan  definisi  yang hampir sama dengan ulama Hanafiah , hanya saja ulama hanabilah mengkhususkan bahwa biji harus berasal dari pemilik lahan atau tanah.
Rukun muzara’ah adalah ijab dan qabul . Adapun ijab boleh dengan menggunakan lafadz yang  menunjukkan  makna,  seperti  “aku  menyerahkan  lahanku  kepadamu  agar  eng kau menanaminya  dengan  upah  setengah  dari  hasil  panen”  dan  lain  sebagainya. Akad muzara’ah boleh  menggunakan  lafad ijarah . Ketika  seseorang  berkata  “aku  menyewahmu  untuk menggarap lahan ku dengan bayaran sewah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap’ maka akad tersebut sah.  Ketika penggarap menerima tanah dari pemilik lahan kemudian penggarap tanpa  mengucapkan qabul ,  maka  hal  itu  sudah  dianggap  menerima.  Adapun  syarat  sah  dari muzara’ah menurut ulama mazhab hanabilah (hanbali) ada empat yaitu:
1. Kedua orang yang berakad haruslah orang yang sah melakukan akad, maka tidak sah akad muzara’ah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz sebagaimana ketentuan yang ada pada akad jual beli.
2. Jenis  benih  harus  diketahui,  maka  tidak  sah  jika  jenis  benih  yang  hendak  ditanam tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Menentukan lahan yang akan digarap dan menjelaskan luasnya.
4. Menentukan  jenis  benih  yang  akan  ditanam.  Ketika  pemilik  lahan  berkata  kepada penggarap “jika  kamu  menanaminya sya’ir maka  kamu  akan  mendapatkan  bagian seperempat  dan  jika  kamu  menanaminya hintah maka  kamu  akan  mendapatkan bagian  setengah”,  maka  hukum  akad  seperti  ini  tidak  sah  karena  adanya  ketidak pastian.

## 2.3. Akad-Akad Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian
Bidang  pertanian,  ada  tiga  akad  yang  dianjurkan  agama  islam  dalam  melakukan  suatu akad kerjasama yaitu: muzaqah, Mu zara’ah, dan Mukhabarah . Akad ini sudah dipratekkan atau dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  dan  para  sahabatnya.  Sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
itu  mereka  musuh  yahudi) untuk  digarap  dengan  pembagian hasil buah-buahan dan  tanaman yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari  Jabir  yang  mengatakan  bahwa  bangsa  arab  senantiasa mengelola tanahnya dengan cara Muzara’ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.
1. Muzaqah
Muzaqah adalah  bentuk  yang  lebih  sederhana dari  muzaqah dimana  penggarap  hanya bertanggung  jawab  atas  penyiraman  dua  pemeliharaan  dan  sebagai  imbalan  ke  penggarap berhak  atas  nisbah  tertentu  dari  hasil  panen. 10 Utamanya  bagi  penggarap  yang  hanya  cukup memiliki  keahlian  dalam  bertani  dan  tidak  memiliki  kebun  atau  lahan  pertanian  namun  tidak memliki kesempatan dalam mengelolanya.
Adapun rukun-rukun Muzaqah yaitu:
a. Pernyataan  perjanjian  ( shighat ),  dalam  bentuk  yang  nyata,  misalnya  yang  punya pohon  mengatakan  “siramlah  pohon  kurma  atau pohon  jeruk  dengan  hasil  yang sekian.”  Dapat  pula  dalam  bentuk kinayah (konotasi  makna),  misalnya  seseorang mengatakan  kepada  orang  lain  serahkan  pohon  kurma  atau  pohon  jeruk  ini  guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad dengan orang lain atau anak-anak.
c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
d. Pekerja  disyaratkan  yang  berkerja  adalah  pekerja  dengan  sendirinya  tidak  boleh pemilik  lahan,  karena  ikut  campur  pemilik  dalam  berkerja  maka  kebebasan  pekerja berkurang.
Menurut  ulama  hanafi  bahwa,  akad Muzaqah dapat  dianggap  selesai  apabila  ketiga unsur diatas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adanya salah  satu  pihak  meninggal  maupun  karena  adanya  unsur  yang  melatar  belakangi  sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu. 11
2. Muzara’ah
Muzara’ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana  pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertanian  kepada  penggarap  untuk  ditanami  dan dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu  (persentase)  dan  hasil  panen. 12 Muza ra’ah sering kali di identikkan dengan mukharabah , namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:
a. Muzara’ah : benih dari pemilik lahan
10 Syafi’I, Bank Syariah .h. 100
11 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 48
12 Syafi’I, Bank Syariah . h. 99
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
b. Mukhabarah: benih dari penggarap
Abdul  Sami’  Al -Mishri  sendiri  mengartikan Muzara’ah sebagai  sebuah  akad  kerja  sama pengelola  lahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  dimana  pemilik  tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian  tertentu  dengan  hasil  panen,  namun  jika  terjadi  kerugian  atau  gagal  panen  maka penggarap tidak menanggung apapun yang terjadi seperti telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dia keluarkan. 13
Pengertian  diatas  telah  dapat  dipahami  bahwa Muzar’ah adalah  suatu  bentuk  kerja sama  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap tanah  dengan  perjanjian  bagi hasil  yang  jumlahnya menurut  kesepakatan  bersama,  apakah  pembagiannya  1/3,  2/3  atau  menurut  perjanjian  di antara dua belah pihak. Dasar hukum Muzara’ah yaitu:
ِ ً للها ى ً ل َص ِ ً للها ُ ل ْو ُس َر َ ل َق : َ ل َق ُهْن َع ُ ً للها  َي ِص َر َة ِرتر َه ِيب َ أ ن َع َك َسمي ْ ل َ ف ىب َ أ  ْن ِإ َ ف  َها َخ َ أ ا َهحَن َميلو َ أ ا َه َعر َزي ْ ل َ ف  َض َر َ أ  َه َ ل  ْتَنا َ ك ن َم ْم َّ لل َس  َو  ِهْي َ لَع
َه َض َر َ أ
Maksudnya:
“Dari  Abu  Hurairah  ra.  Berkata:  Bersabda  Rasulullah  Saw  barang  siapa  yang  memilik i tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tahan itu.” (Hadits Riwayat Muslim) . 14 ْم َّ لل َس و  ِهْي َ لَع ِ ً للهاى َ ل َص ِ ً للها ُ لو ُس َر ى َط ْع َ أ : َ لا َق ُهْن َع ُ ً للها  َي ِض َر ِ َّ للها ِدب َع  ْن َع
ا َهْن ِم جُر ْخ َي اَم ر ْط َش ْمُهَلَو ا َهْو ُع َر ْزَيَو ا َهْوُلَم ْعَي  ْن َ أد ْو ُه َي ْ لِل  َرَبْي َخ Maksudnya:
Dari  Abdullah  ra, berkata,  “Rasulullah  Saw  memberikan  lahan  pertanian kaibar  kepada orang-orang  yahudi  untuk  mereka  kelola  dan  tanami,  dan  bagi  mereka  sep aruh  hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari). 15

## 3. Mukharabah
Mukharabah  adalah  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  sawah  atau  lahan  dan penggarapan  dengan  perjanjian  bahwa  hasilnya  akan  dibagi  antara  pemilik  tanah  dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Dalam  Muzara’ah  benih  berasal  dari  pemilik  lahan,  sedangkan  Mukhabarah  benih  dari penggarap. 16

## 2.4. Faktor- Faktor Terjadinya Bagi Hasil (Muzara’ah)
Faktor  terjadinya  sistem  kekuasaan  sehinggah  siapa  yang  berkuasa  yang  merupakan pemilik  tanah  sepanjang  tanah  miliknya.  Sementara  terdapat  orang-orang  di  sekitarnya  yang
13 Abdul Sami’al -Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).h. 110
14 Bahreisi Hussein Khalid, Himounan Hadits Shahih Muslim (Surabaya: Al-Iklas, 1987).h. 173-174.
15 Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Baari Kitab Shahih Al-Bukhari 14 , II (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010). h. 122-123.
16 dan Sapiudin Rahman, ghufron Insani, Fiqhi Mu’amalah (Semarang: Toha Putra, 2012).h.188.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas pemilik lahan.
Faktor  tersebut  menimbulkan  adanya  kepemilikan  tanah  dan  penggarap  tanah  dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah  punya  lahan  dan  digarapnya  sendiri,  sedangkan  pemilik  (bukan  penggarap)  adalah  dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan denikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil. 17

## 3. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan ( Qualitative ), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang akurat dan relevan. Lokasi penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bontoramba,  Kecamatan  Pallangga,  Kabupaten  Gowa  yang kaitannya dalam  skripsi ini  yaitu Masyarakat di Desa  sangat  dikenal  dengan  tanah  yang  subur dengan  saling  kerja  sama.  Penelitian  tersebut  tergolong  dengan  penelitian  normative.  Dalam penelitian  Hukum  Mazhab,  jenis  ini  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian  yuridis  normative atau  penelitian  hukum  mazhab  perpustakaan,  oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  bahan pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu  penelitian  yang  digolongkan  sebagai  data sekunder. 18 Selain  itu  pendekatan  normative  dengan  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. 19 Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana  data  tentang  obyek  yang  diteliti  yang  dapat  diperoleh  dan  dikumpulkan. 20 Sehingga sumber  data  merupakan  salah  satu  yang  fundamental  dalam  suatu  penelitian.  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penelitian adalah Observasi, wawancara, Library research (studi kepustakaan) dan dokumentasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Alasan Masyarakat Melakukan Perjanjian Kerjasama
Perjanjian  Kerjasama  bagi  hasil  ini  masih  berlangsung  sampai  sekarang  karena  masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan (tanah) mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan
17 M.  Abdul  Mannan, Teori  Dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  ed.  H.M.  Sonhadji  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Prima  Yata, 1997).h. 102-103.
18 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).h. 18.
19 Bambang Waloyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafik, 1991).h. 77.
20 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).h. 107.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
dan  penggarap.  Manfaat  dari  melakukan  perjanjian  tersebut  salah  satunya  yaitu  membantu masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dalam  perjanjian bagi  hasil  pertanian  ini,  ada  yang  bertindak  sebagai  pemilik  lahan  dan  ada  yang  bertindak sebagai petani penggarap.
1. Pemilik Lahan
Pada wawancara yang dilakukan penulis, informan (pemilik lahan) mengemukakan alas an mengapa mereka melakukan praktek kerjasama pertanian yaitu:
a. Latimung P.musi S.Sos, bahwa dia melakukan perjanjian kerjasama pertanian sawah ini  karena  keinginan  memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain  yang  tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga sangat sibuk dengan pekerjaanya dikantor dari pagi sampai sore, sehingga dia tidak memungkinkan untuk turun langsung ke sawah.
b. Hj. St Hamdana,dia seorang perempuan, tidak mungkin turun langsung ke sawah, dan suaminya  pun  sudah  tua,  jadi  dia  memutuskan  untuk  memperkerjakan  seseorang yang kurang mampu dan memiliki keahlian dalam mengelola sawah. Ini juga sebagai wujud  bantuannya  kepada  penggarap  yang  dipilih  karena  penggarap  tersebut  tidak punya pekerjaan lain.
c. Aminullah,  alasannya  hampir  sama  dengan  alasan  yang  pertama  dari  pak  Latimung P.musi,  S.Sos  bahwa  dia  adalah  seorang  pekerjaan  di  sebuah  perusahaan  sehingga tidak memungkinkan turun langsung ke sawa, jadi dia hanya memberikan orang yang betul-betul  membutuhkan  dan tidak  mempunyai  pekerjaan  selain  menggarap  tanah orang lain.
2. Penggarap Sawah (Tanah)
Selain Kepada Pemilik Sawah (lahan), penulis juga melakukan wawancara kepada petani penggarap dan mereka juga mengemukakan alasannya mengapa melakukan perjanjia kerjasam pertanian, yaitu:
a. Abdullah, beralasan karena, dia tidak memiliki pekerjaan yang lain sementara mereka memiliki istri dan anak-anaknya yang harus mereka berikan nafkah. Kebetulan waktu itu  dengar  dari  tetangga  untuk  kerjasama  jadi  dia  langsung  ke  rumah  pemilik  lahan dan melakukan perjanjian tersebut.
b. Sangkala,  alasanya  hampir  sama  dengan  yang  di  atas  tidak  mempunyai  pekerjaan yang  lain  selain  mengerjakan  tanah  orang  lain  sedangkan  dia  memiliki  seorang  istri dan  anak  yang  harus  mereka  berikan  nafkah  dan  mereka  hanya  mengharapkan  di tanah orang lain tersebut.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
c. Bantang, alasa dia ingin mengerjakan sawah orang lain karena sawah yang dia miliki sendiri tidak luas, dia belum merasa cukup dengan penghasilan yang didapatkan. Dari sinilah mendapatkan penghasilan tambahan.

## 4.2. Bentuk  Kerjasama  Pertanian  Yang  di  Jalankan  Oleh  Desa  Bontoramba  Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Jika  bentuk  perjanjian  yang  terjadi  antara  pemilik  model  dengan  petani  penggarap adalah  semua  pembiayaan  akan  ditanggung  petani  pemilik  modal  maka  yang  akan  terjadi adalah  pemilik  modal  akan  mengeluarkan  seluruh  pembiayaan  pertanian  mulai  dari  biaya pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional ditanggung petani  penggarap. 21 Kemudian  hasil  panen  dibagi  dua  antara  pemilik  modal  dan  penggarap dengan  perbandingan  50%  untuk  pemilik  lahan  dan  50%  untuk  petani  penggarap,  adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan kepada pemilik lahan dan tergantung dari pemilik lahan berapa yang harus diberikan kepada penggarap.
Adapun  bentuk  kerja  sama  pengelola  ini  mengalami  kerugian  atau  gagal  panen  yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian.  Petani  pemilik  mengalami  kerugian  dalam  hal  pembiayaan  atau  materi  sedangkan petani  penggarap  rugi  dalam  hal  waktu  dan  tenaga. 22 Namun  apabila  kegagalan  panen  itu akibat  dari  kelalaian  petani  penggarap  maka  akan  diberikan  sangsi  yang  berupa  pemotongan pembagian hasil atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang maupun dari pemilik modal yang lain.
Jika  bentuk  perjanjian  yang  disepakati  antara  kedua  belah  pihak  adalah  seluruh pembiayaan  penanaman  akan  ditanggung  bersama  oleh  petani  penggarap,  mulai  dari pembelian  bibit,  biaya  sewa  traktor,  dan  biaya  operasional  lainnya.  Sedangkan  pemilik  model hanya  menanggung  pupuk  dan  obat  penyemprotan  hama.  Kemudian  hasil  panen  dibagi  dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap.
Kalaupun  masih  ada  salah  satu  pihak  yang  melanggar  atau  menyimpang  dari  perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Kebolehan atau pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang menyimpang diatur. Suatu perjanjian antara pemilik  lahan  dan  penggarap  adalah  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,
21 Mustamin  St  Walida,  Musdalifah  Musdalifah,  and  Saidin  Mansyur,  “Analisis  Sistem  Bagi  Hasil  Antara  Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,” PILAR 12, no. 2 (2021): 1 – 15.
22 Junia  Farma,  “Prospek  dan  Tantanganperbankan  Syariah  Dalam  Pembiayaan  Sektor  Pertanian,” Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran 5, no. 2 (2018): 52 – 67.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
jika  masing-masing  dari  kedua  belah  pihak  mentaati  dan  mematuhi  perjanjian  sesuai  dengan kesepakatan  bersama  maka  perjanjian  tersebut  boleh  diteruskan,  namun  jika  ada  salah  satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi selama salah satu pihak mentaati dan mematuhi  kesepakatan  yang  ada,  maka  pihak  yang  lain  juga  harus  mentaati  dan  mematuhi kesepakatan  perjanjian.  Jangka  waktu  perjanjian  bagi  hasil  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis, di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini  atau  sesudah  panen  sudah  selesai  maka  perjanjian  dianggap  juga  sudah  berakhir  atau selesai.  Adapun  jika penanaman dilakukan dua  kali  maka  pemilik  modal dan penggarap  harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

## 4.3. Sistem  Bagi  Hasil  Pertanian  Antara  Pemilik  Lahan  Dan  Penggarap  di  Desa  Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Berbicara  tentang  sistem  bagi  hasil  utamanya  antara  pemilik  lahan  (modal)  dan penggarap, dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun.
Di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara  pemilik  modal  dan  penggarap.  Karena  salah  satu  pihak  menawarkan  diri,  baik  dari penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian  jika  ada  pemilik  modal  yang  bersedia  memberikan  lahan  atau  modalnya  untuk digarap.  Biasanya  juga  kerja  sama  ini  terjadi  karena  penawaran  yang  bentuknya  dari  pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. Kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada penggarap untuk  dikelola  dengan  hasil  imbalan  tertentu  setelah  panen,  namun  hasil  penelitian  penulis penawaran lebih sering datang dari petani penggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanjian pertanian.
Ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  penawaran  yang  ditawarkan  oleh  kedua belah pihak antara lain:
1. Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  datangnya  penawaran  dari  pemilik  modal  (lahan) yaitu:
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
a. Pemilik  modal  sudah  tidak  memiliki  kesempatan  dalam  mengelola  lagi  tanaman  tersebut karena  memiliki  banyak  pekerjaan  di  luar  pertanian  misalnya  karena  dia  adalah  seorang pegawai negeri, pengusaha atau lainnya.
b. Pemilik  modal  sudah  tidak  memiliki  kesempatan  karena  sudah  menanam  suatu  jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak memiliki banyak waktu.
c. Petani  penggarap  yang  ditawarkan  oleh  petani  modal  adalah  dari  kerabat  atau  keluar sendiri.
2. Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  penawaran  yang  ditawarkan  oleh  kedua  belah pihak antara lain:
a. Tidak  memiliki  modal  sama  sekali  dalam  menanam  suatu  jenis  tanaman  pertanian  seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya perawatan dan lain-lain.
b. Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami.
c. Memiliki  modal  dan  lahan  namun  modal  yang  dimiliki  merasa  tidak  cukup  dalam  hal pembelian bibit, perawatan dan pemeliharaan.
Jika petani memiliki modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani  penggarap  sudah  bersedia  menawarkan  waktu  dan  tenaganya  dalam  mengelola  suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian  ini  sudah  biasa  disepakati  antara  keduanya.  Namun  hal  yang  perlu  disepakati selanjutnya  adalah  beberapa  jumlah  benih  yang  harus  ditanam  misalnya  dalam  hal  berapa karung  padi  yang  akan  di  tanam  kedua  belah  pihak,  siapa  yang  menanggung  biaya  pembeli bibit,  siapa  yang  menanggung  biaya  perawatan  misalnya  pembelian  pupuk,  pembelian  obat- obatan  dan  apakah  perawatan  dilakukan  secara  bersama-sama  atau  hanya  ditanggung  oleh penggarap  saja,  itu  semua  tergantung  persetujuan  satu  sama  lain  antara  pemilik  lahan  dan  si penggarap tersebut.

## 4.4. Penerapan  Bagi  Hasil  Dalam  Kerjasama  Pertanian  Menurut  Mazhab  Hanbali  Di  Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Mazhab  Hambali  adalah  mazhab  fikih  dalam  islam,  yang  mengamalkan  atau mengembangkan  melalui  agama  islam.  Pedoman  atau  pelajaran  bagi  seluruh  umat  manusia, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai segala zaman dan tempat. Hal ini, islam juga mengajak kepada  kesempurnaan  hidup  lahir  dan  batin,  di  dunia  dan  di  akhirat.  Umat  muslim  sebagai khalifah  di  dunia  ini  mengamalkan  ajaran  silam  dalam  tingkah  laku  yang  nyata  yaitu  amalan soleh dalam berbagai kehidupan termasuk dalam sektor ekonomi.
Implementasi  dan  pelaksanaan  sistem  bagi  hasil  sebagaimana  yang  dipraktekkan  oleh masyarakat  Desa  Bontoramba  Kec.  Pallangga  Kab.  Gowa,  merupakan  sistem  bagi  hasil  yang
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
memungkinkan  terhindar  dari  terjadinya  perselisihan.  Hal  itu  disebabkan  karena  sebelum terjadi  kerjasama  terlebih  dahulu  mereka  mengadakan  perjanjian  di  antara  keduanya,  hanya saja perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan dan ada pula yang sudah dalam bentuk tertulis. “Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisa n, menurut Abdullah dilakukannya atas saling kepercayaan antara satu sama lain.” 23
Terjadinya  perselisihan  pada  kegiatan  pertanian  khususnya  bagi  petani  penggarap  dan pemilik  lahan,  pada  umumnya  disebabkan  atas  adanya  tidak  percaya  pada  petani  penggarap terutama  berkenaan  dengan  biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pengurusan  lahan  serta  hasil produksi  yang  diperoleh  dalam  setiap  kali  panen  sehingga  timbul  kecurigaan  pada  diri  petani penggarap.  “Para  pemilik  lahan  atau  kebun  yang  memperkerjakan  orang  lai n  (petani penggarap)  menurut  Latimung  P.musi  pemilik  lahan  ketika  dikonfirmasi  penulis  di  Dusun Bontoramba  bahwa  “rata -rata  mereka  menerapkan  sistem  bagi  hasil  yakni  sepertiga  untuk pemilik dan dua pertiga untuk petani penggarap”. 24 Demikian pula di Dusun  Likuloe, menurut Bantang ketika dikonfirmasikan penulis mengemukakan bahwa “saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap, yakni sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap.” 25
Pemberian  hasil  untuk  orang  yang  mengelola  atau  menanami  tanah  dari  yang dihasilkannya  seperti  setengah,  sepertiga,  atau  lebih  dari  itu  ataupun  lebih  rendah  dari kesepakatan  kedua  belah  pihak  (penggarap  dan  pemilik  lahan),  sebagaimana  yang  oleh  para pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  di  Desa  Bontoramba  selama  perjanjian  dan  kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.
Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah  pihak,  memberikan  sebagian  nafkahnya  kepada  orang  lain,  juga  menciptakan  saling kerjasama  satu  sama  lain,  tolong  menolong  dan  mempererat  jalinan  silaturahmi  di  antara mereka.
Penerapan  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  para  pemilik  lahan  terhadap  petani penggarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa seperti sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga untuk penggarap dan dua  pertiga  untuk  pemilik  lahan.  Persetujuan  ini  mereka  terapkan  sesuai  dengan  dengan
23 Abdullah,  Petani  Penggarap, wawancara di  Dusun  Likuloe  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten Gowa, 18 September 2021.
24 Latimung  P.musi,  Pemilik  Lahan, Wawancara di  Dusun  Bontoramba  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga Kabupaten Gowa, 18 September 2021.
25 Bantang,  Petani  Penggarap, Wawancara ,  di  Dusun  Likuloe  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten Gowa, 19 september 2021.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
persepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Aminullah selaku pemilik tanah mengatakan, “jika  seluruh  dana  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pengolahan  ke bun  ditanggung  oleh  pemilik tanah,  maka  pembagian  dilakukan  dua  pertiga  untuk  pemilik  lahan  dan  sepertiga  untuk penggarap,  tetapi  sebaliknya  jika  seluruh  biaya  pengurusan  lahan  ditanggung  oleh  petani penggarap  maka  pembagian  hasil  produksinya  dua  pertiga  untuk  petani  penggarap  dan sepertiga untuk pemilik lahan”. 26
Dengan  demikian,  sistem  bagi  hasil  di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga Kabupaten  Gowa  sebagaimana  yang  diterapkan  selama  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu sistem yang dapat menguntungkan satu sama lainnya. Jadi sistem bagi hasil merupakan suatu jenis  perjanjian  dimana  petani  menerima  tanah  berdasarkan  sistem  bagi  hasil,  pemilik  tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil panen. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil panen.
Jadi  sistem  bagi  hasil  yang  merupakan  suatu jenis  perjanjian dimana petani penggarap menerima  tanah  berdasarkan  sistem  bagi  hasil,  pemilik  lahan  lemah  serta  petani  yang  tidak berdaya  menjadi  alat  penindasan  dari  pemilik  lahan,  atau  adanya  keraguan  terhadap  ketidak jujuran  berbagi  pihak.  Hal  seperti  inilah  yang  sering  terjadi  perselisihan  satu  sama  lain  yang menyebabkan perkelahian.

## 4.5. Dampak  Bagi  Hasil  Pada  Aspek  Ekonimi  Petani  Penggarap  Di  Desa  Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Pada  dasarnya,  petani  penggarap  dalam  mengelola  lahan  orang  lain  desebabkan  dua hal,  yaitu  pertama  memiliki  lahan  tetapi  belum  mencukupi  kehidupan  hidup  keluarganya  dan kudua karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain selain bertani. Oleh karena itu mereka mengadakan negosiasi dengan tetangganya atau keluarganya yang memiliki lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu diolahnya dalam sistem bagi hasil.
Manfaat  yang  diperoleh  petani  penggarap  dari  pembagian  hasil  garapan  yang  dapat membantu  memberikan  keuntungan  ekonomi  demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, sedangkan  bagi  pemilik  lahan  mendapatkan  keuntungan  dari  produksi  lahannya,  yakni disamping  menberikan  penghasilan  tambahan,  juga  melakukan  amal  saleh  yang  secara  tidak langsung menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.
Dalam  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  pemilik  lahan  dan  petani  pegarap  di  Desa Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  dapat  memberikan  dapak  positif  bagi
26 Aminullah,  Pemilik  Tanah, Wawancara ,  di  Dusun  Likuloe  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten Gowa, 20 september 2021.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
peningkatan  penghasilan  (perekonomian)  para  pemilik  lahan  sekaligus  meningkatkan pendapatan  para  petani  penggarap.    Dalam  situasi  dan  kondisi  masyarakat  khususnya masyarakat petani di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sekarang ini, di mana  pemilik  lahan  yang  kehidupannya  berada  di  atas  garis  kemiskinan  (ekonomi  menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian.
Sistem  pembagian  bagi  hasil  produksi  pertanian  yang  memberikan  keuntungan  oleh kedua belah pihak, karena tumbuh rasa solidaritas, rasa saling menolong antara sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan. Peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Bontoramba  pada  umumnya  melalui  sistem  bagi  hasil  produksi  pertanian  dapat  menutupi kebutuhan  hidup  keluarga  mereka,  terutama  bagi  mereka  yang  tidak  mempunyai  lahan  atau tanah.

## 5. Kesimpulan
Dalam  bentuk  kerjasama  pertanian  yang  terjadi  di  Desa  Bontoramba  Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, melakukan perjanjian satu sama lain dalam pembagian hasil sesuai kesepakatan  bersama,  dimana  jika  ada  salah  satu  pemilik  lahan  atau  petani  penggarap melanggar  perjanjian  yang  telah  di  buat  dari  awal  maka  akan  mendapatkan  sanksi  dengan dikucilkan di masyarakat  atau  tidak dipercayakan  lagi  untuk  menggarap tanah  orang  lain  atau pemilik  lahan  tidak  ada  yang  ingin  berkerja  sama  dengannya  atau  tidak  ada  yang  ingin mengelola  tanah  miliknya.  Sistem  bagi  hasil  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap, memilik bentuk yang beragam, namun yang perlu diketahui adalah sistem bagi hasil yang ada tergantung  dari  kesepakatan  yang  akan  dilaksanakan  kedua  belah  pihak.  Dan  pada  dasarnya sistem yang mereka pakai sesuai dengan adat turun temurun dan masih di lakukan sistem bagi hasil. Penerapan bagi hasil, pembagian keuntungan dari hasil usaha (tanah atau sawah) antara pekerja  (petani  penggarap)  dengan  bermodal  (pemilik  lahan)  karena  pemilik  lahan  tidak memiliki  kemampuan  memproduksikan  lahannya,  sehingga  mereka  memberikan  lahannya kepada orang lain untuk diproduksikan dengan ketentuan bagi hasil.

## Daftar Pustaka
Abdullah bin Abdulrahman Ali Bassam. Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim . I. Jakarta: Darul Falah, 2002.
Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Baari Kitab Shahih Al-Bukhari 14 . II. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.
Bahreisi Hussein Khalid. Himounan Hadits Shahih Muslim . Surabaya: Al-Iklas, 1987.
Bagi  Hasil  Tenaga  Kerja  Dalam  Bidang  Pertanian  Di  Desa  Bontoramba  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali Sri Hudayanti et. a l .
Bambang Waloyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafik, 1991.
Farma, Junia. “PROSPEK DAN TANTANGANPERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN.” Pedagogik:  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Dan  Pembelajaran 5,  no.  2  (2018): 52 – 67.
Lapatantja, Nanda  Arisqa,  and  Muammar  Bakry.  “Comparative  Analyses of Maliki  and  Hanbali Thought on Waqf Istibdal.” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2021):
49 – 60. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/21129.
M. Abdul Mannan. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam . Edited by H.M. Sonhadji. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997.
Nasrun, Haroen. Fiqih Muamalah . Edisi II. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis.Hukum Perjanjian Dalam  Islam . II. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Rahman, ghufron Insani, dan Sapiudin. Fiqhi Mu’amalah . Semarang: Toha Putra, 2012.
Sami’al -Mishri, Abdul. Pilar-Pilar Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Sayyid Sabiq. Fikh Sunnah . Bandung: Alma&apos;arif, 1986.
St  Walida,  Mustamin,  Musdalifah  Musdalifah,  and  Saidin  Mansyur.  “Analisis  Sistem  Bagi  Hasil Antara  Pemilik  Modal  Dan  Penggarap  Lahan  Pertanian  Di  Kecamatan  Tombolo  Pao Kabupaten Gowa.” PILAR 12, no. 2 (2021): 1 – 15.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Syafi’I, Muhammad Antonia. Bank Syariah . Jakarta: Gema Insane, 2001.
Syatar, Abdul,  and  Chaerul Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
Wijaya,  Abdi.  “RESPON  LEMBAGA  FATWA  TERHADAP  ISU  FIKIH  KONTEMPORER  (Studi Komparatif  Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail NU).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (1386): 180 – 99.
Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum . VII,. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Zaki  Fuad  Chalil. Pemerataan  Distribusi  Kekayaan  Dalam  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Erlangga, 2009.