## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432

## TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Aminudin 1 , Suryani BB. 2 , Makmur Kambolong 3 , Suci Nurzakinah 4
1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondet author : aminuddinfisip1961@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The aim of this research is to determine the application of e-government in building approval services  through  SIMBG  at  the  Kendari  City  Investment  and  One-Stop  Integrated  Services Service. Researchers used descriptive qualitative research methods. There were 9 informants in  this  study  who  were  determined  using  purposive  sampling  techniques.  Data  collection techniques  through  in-depth  interviews  and  documentation  studies.  Building  Approval Services  through  SIMBG  at  the  Kendari  City  One  Stop  Investment  and  Integrated  Services Service include: 1) Physical evidence with adequate public service facilities; 2) Reliability that is  not  fully  in  accordance  with  SOP;  3)  Low  responsiveness  to  public  complaints;  4)  Good insurance  with  guaranteed  security  and  authenticity  of  documents;  5)  Lack  of  professional empathy in serving applicants.
Keywords:  Building  Management  Information  System  (SIMBG);  Implementation  of  e- Government; Program Implementation; Service Quality

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan E-government dalam Pelayanan Persetujuan  Bangunan  Gedung  Melalui  SIMBG  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Kendari.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi.
Pelayanan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  melalui  SIMBG di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari meliputi: 1) Bukti fisik dengan fasilitas pelayanan publik yang memadai; 2) Kehandalan yang belum sepenuhnya sesuai SOP; 3) Responsivitas yang  rendah  terhadap  aduan  masyarakat;  4)  Asuransi  yang  baik  dengan  jaminan keamanan  dan  keaslian  dokumen;  5)  Empati  yang  kurang  profesional  dalam  melayani pemohon.
Kata  Kunci:  Implementasi  Program;  Kualitas  Pelayanan;  Penerapan  E  Government;  Sistem Informasi Manajemen bangunan gedung (SIMBG)
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
e-government merupakan  salah  satu  topik  yang  terus  menunjukkan trend peningkatan  dalam  beberapa  dekade  belakangan  ini.  Hal  ini  selaras  dengan  program- program  pemerintah  di  hampir  seluruh  negara  untuk  mengadopsi  ICT  ( Information  and Commuication  Technology /Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi)  dalam  menjalankan pemerintahan.  (Irawan,  2021).  Gil-Garcia  and  Martinez-Moyano  (2007)  mendefinisikan
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
electronic  government atau e-government sebagai  sebuah  langkah  pemerintah  dalam menggunakan  infrastruktur  TI  (Teknologi  Informasi)  secara  inovatif. E-government biasanya diimplementasikan dalam penggunaan sistem berbasis web portal. Secara umum, fungsi e- government sebagai  alat  untuk  memberikan  kenyamanan  terhadap  akses  informasi  dan layanan  publik,  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  serta  menyediakan  peluang  kepada publik untuk ikut terlibat memantau kinerja pemerintahan. (Antoni et al. 2022).
Implementasi e-government diawali  saat  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  terkait  Pengembangan e-government dan  pemerintahan  berbasi  elektronik  dengan  pertimbangan  sebagai  berikut:  1)  Bahwa pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  proses  pemerintahan (e- government) akan  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan;  2)  Bahwa  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang baik (good  governance) dan  meningkatkan  layanan  publik  yang  efektif  dan  efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government ; 3) Bahwa dalam pelaksanaannya  diperlukan  kesamaan  pemahaman,  keserempakan  tindak  dan keterpaduan langkah  dari seluruh  unsur kelembagaan  pemerintah,  maka  dipandang  perlu untuk  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  bagi  pelaksanaan  kebijakan  dan  strategi pengembangan e-government secara nasional. (Inpres No. 3 tahun 2003, hal. 1)
(Nugroho,  2016  :  282)  menjelaskan  pentingnya  tranformasi  atau  perubahan pelayanan  publik  melalui  penerapan e-government diintansi-intansi  pemerintah  memiliki beberapa  tujuan  dan  sasaran  yaitu  ;  (1)  Peningkatan  pelayanan  pemerintah,  (2) Pemberdayaan  masyarakat  melalui  akses  yang  lebih  besar  untuk  mendapatkan  informasi dari pemerintah dan kemampuan untuk dapat berintraksi dan berpartisipasi, (3) Transparasi dan  akuntabilitas  yang  lebih  tinggi  dari  pemerintah,  (4)  Peningkatan  hubungan  internal antara pemerintah dan pengiriman elektronik warga.
Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan  konsep  atau  menciptakan iklim  yang  kondusif,  sehingga  sumber  daya  pembangunan  dapat  menjadi  pendorong percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Pelayanan  yang  telah menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi-sendi  pelayanan  yang baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam  menerapkan  aturan  hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019).
Perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima telah diupayakan Pemerintah Daerah Kota Kendari melalui penerapan E-Government oleh Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Kendari.  aplikasi  ini terintegrasi  dengan  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  perumahan  Rakyat  sejalan  dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  19/PRT/M/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Izin  Mendirikan Bangunan  Gedung  Melalui  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik. Sedangkan  petunjuk  teknisnya  diatur  dalam  Surat  Edaran  Nomor  17/SE/DC/2018 tentang  petunjuk  teknis  penggunaan  Sistem  Informasi  manajemen  Bangunan  Gedung (SIMBG).
Bentuk  inovasi  pelayanan  publik  yang  telah  dilakukan  yaitu  Aplikasi Software SIMBG (Sistem  Informasi  manajeman  bangunan  Gedung).  Pada  awal  Agustus  Tahun  2021,  SIMBG mulai diperkenalkan dan resmi digunakan dengan akses melalui websiteSIMBG atau Sistem Izin Mendirikan Bangunan Gedung (SIMB-G) adalah website khusus untuk melayani perizinan dalam  hal  Persetujuan  bangunan  gedung  (PBG)  yang  dikeluarkan  Kementerian  Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang terintegritas pada DPMPTSP Kota Kendari dan dapat diakses dengan mengunjungi www.simbg.pu.go.id .
SIMBG  dikeluarkan  untuk  memungkinkan  semua  proses  pengajuan  teradministrasi dengan baik sehingga dapat dikontrol secara terbuka pada setiap progresnya, serta dapat mengurangi  penumpukan  dokumen  perizinan  di  kantor  dan  proses  kerja  di  lingkungan pemerintahan  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  perkembangan  teknologi,  informasi dan  komunikasi.  Penggunaan E-Government ini  sangat  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan  yang  efisien  dan  efektif  serta  memberikan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat, penyederhanaan  system  guna  membantu  menambah  Pendapatan  asli  daerah  melalui retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) Kota Kendari.
Berdasarkan  PP  Nomor  16  Tahun  2021  Aturan  PBG  berada  dibawah  UU  Cipta  Kerja. PBG  hanya  dapat  diterbitkan  jika  telah  terpenuhinya  standar  teknis  bangunan  yang ditentukan,  baik  oleh  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  terkait.(PP.  No  16  tahun 2021).
Sistem  Informasi  Bangunan  Gedung  (SIMBG)  adalah  sistem  aplikasi  berbasis  website yang  di  desain  untuk  memberikan  kemudahan  pelayanan  kepada  masyarakat,  khususnya dalam layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah Daerah.
Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  adalah  perizinan  yang  diberikan  kepada pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  bangunan  baru,  mengubah,  memperluas, mengurangi,  dan  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan  standar  teknis  bangunan gedung.  Perizinan  ini  berlaku  untuk  menggantikan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sejak UU Cipta  Kerja.  Hal  tersebut  membuat  PBG  menjadi  persyaratan  baru  yang  perlu  diurus  dan diperoleh oleh pemilik gedung sebelum memulai kontruksi bangunan. Untuk bangunan yang sudah  terlanjur  dibuat  sebelum  pemberlakuan  PBG,  maka  IMB  yang  terbit  sebelum berlakunya PP No. 16 Tahun 2021 tetap berlaku sampai dengan berakhir izinnya. .(PP. No 16 tahun 2021).
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan observasi  awal  penulis  pada  DPMPTSP  Kota  Kendari  Dapat  dikatakan bahwa  Website  ini  dikatakan  masih  baru  sehingga  masih  ada  beberapa  yang  menjadi kendala  dalam  pengoperasiannya  sehingga  pada  website  simbg  sering  mengalami  down server  yang  diakibatkan  adanya  proses  pengupgradean  oleh  pemerintah.  Ini  sangat berpengaruh  dalam  proses  penginputan  data  dan  perizinan  dalam  upaya  peningkatan layanan  perizinan.  Selain  itu  juga  Kurang  mengertinya  masyarakat  dalam  penggunaan website  atau  aplikasi  digital  saat  ini  sehingga  masih  banyaknya  Masyarakat yang menggunakan atau mengajukan permohonan secara manual, sehingga pihak dari DP MPTSP memberikan keringanan dengan cara menugaskan petugas untuk mengolah segala yang  berhubungan  dengan  pengimputan  data  pemohonon  hingga  penerbitan  PBG Pemohon  hanya  perlu  untuk  melengkapi  berkas  yang  harus  disediakan  untuk  menjadi kelengkapan berkas untuk masukkan ke website SIMBG nantinya. Serta keterbatasan Sumber Daya  Manusia  dari  segi  pendidikan,  pelatihan  dan  keahlian  dalam  bidang  teknologi  juga mempengaruhi  proses  pelayanan  PBG  melalui  SIMBG  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  diatas  penulis  menganggap  penting  untuk melakukan  penelitian tentang  kajian “ TRANSFORMASI  E-GOVERNMENT  DALAM  PERSETUJUAN BANGUNAN  GEDUNG:  Melalui  Sistem  Informasi  manajemen  Bangunan  Gedung  (SIMBG)  di Kota  Kendari  dengan  lokus  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu pintu Kota Kendari ”.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  mendeskripsikan  peristiwa  maupun  fenomena  yang  terjadi  di lapangan  dan  menyajikan  data  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat.  Melalui  penelitian kualitatatif  diskriptif  peneliti  dapat  menjelaskan  secara  detail  mengenai  penerapan E- Government terhadap  kualitas  Pelayanan  Persetujuan  Bangunan  Gedung pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Kendari. Sedangkan  dasar penelitian  yang  dipakai  peneliti  adalah  naturalistik  atau  alamiah (naturalistic  research method) .  Penelitian  naturalistik  menekankan  pada  kealamiahan  sumber  data,  karena penelitian  yang  dilakukan  pada  kondisi  yang  alami.  (Sugiyono,  2013).  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Kendari  beralamat  di  JL.  Jend.  Ahmad  Yani  Mandonga,  Kecamatan  Mandonga,  Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Informan  penelitian  ini  ditentukan  dengan  teknik purposive  sampling yaitu menetapkan   informan  dengan  teknik  acak  berdasarkan  homogenitas  informan  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
menurut  kriteria  tertentu.  Untuk  melengkapi  data  penelitian,  maka  ditetapkan  informan penelitian yaitu: Staf Bidang Pengelolaan Data dan Izin, Seksi Bidang Pengujian teknis/ Admin aplikasi,  Seksi  Bidang  Pendaftaran  Perizinan  dan  unsur  masyarakat  4  orang (pengguna/bukan pengguna layanan).
Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  yang  diperoleh  melalui  wawancara, observasi,  diskusi,  dan  pengamatan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sesuai dengan teknik pengumpulan data yang disarankan oleh Sugiyono dan Saifuddin Azwar. Data tambahan berasal dari sumber- sumber tertulis di dinas terkait.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  E-Government  Melalui  Aplikasi  SIMBG  (Sistem  Informasi  Manajemen  Bangunan Gedung) Pada Dinas Penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kota Kendari Support (Dukungan)
Support yaitu adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan khususnya  pejabat publik dan politik untuk sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep E-government Melalui aplikasi SIMBG untuk Mendukung penataan kota yang baik dan teratur, aman, tertib, serta nyaman di Kota Kendari.
1 . Political Will (Keputusan Politik)
Komitmen  atau  keinginan  yaitu  di  sepakatinya  konsep e-government di  mana Pemerintah Kota Kendari memberikan prioritas tinggi, dukungan regulasi dan fasilitas dalam penerapan e-government melalui aplikasi SIMBG. Adapun Aplikasi SIMBG ini DPM PTSP Kota Kendari  akan  secara  aktif  berkolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  instansi pemerintah/ Dinas PUPR guna menciptakan Aplikasi SIMBG yang responsif dan efektif. Mulai di  terapkan  pada  Agustus  2021  di  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu pintu  Kota Kendari. Inovasi  ini  merupakan  bentuk kerjasama Dinas  penanaman  modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari dengan Dinas PUPR Kota Kendari.
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  keberadaan  aplikasi  SIMBG  merupakan langkah pemerintah yang baik di mana dengan aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran PBG.

## 2. Sosialisasi
Sosialisasi  yang  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  untuk  melihat  sejauhmana penerapan  aplikasi  SIMBG.  Menurut  Gunawan  (2012:198),  sosialisasi  merupakan  proses penyampaian  sesuatu  pesan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memberi  tahu  atau mengubah  sikap,  pendapat,  perilaku  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sementara menurut  Agustin  (2014),  tujuan  sosialisasi  untuk  memberi  keterampilan  dan  pengetahuan yang  dibutuhkan  untuk  melangsungkan  kehidupan  seseorang  kelak  ditengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Kota Kendari, bahwa sosialisasi  aplikasi  SIMBG belum  di  lakukan  secara  menyeluruh  kepada  masyarakat  Kota Kendari, Di sisi lain, walaupun telah di lakukan sosialisasi melalui media online, namun masih banyak  masyarakat  yang  ternyata  belum  mengetahui  aplikasi  tersebut.  Padahal, masyarakat  menganggap  aplikasi  tersebut  sangat  dibutuhkan  dan  berguna  untuk masyarakat ketika melakukan pelayanan persetujuan bangunan gedung.

## 3. Keberlanjutan
Keberlanjutan  ataupun  eksistensi  dari  suatu  kebijakan  menjadi  tolak  ukur  dan  kunci  sukses untuk melihat sejauh mana, dan berapa lama suatu kebijakan dapat bertahan. Pembuatan aplikasi  SIMBG menjadi  salah  satu  inovasi  kebijakan  sekaligus  alternatif  pelayanan persetujuan  bangunan  gedung  guna  proses  penyelenggaraan  bangunan  gedung  juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas, agar aplikasi  ini  tetap  ada  tentu  dibutuhkan  sebuah  rencana  atupun  strategi,  sebagaimana penuturan oleh Staff Bagian Bidang Pengelolaan Data Dan Izin Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
Berdasarkan  informasi  yang didapatkan dari beberapa  informan penelitian  tentang Support yang  terdiri  dari  komitmen,  sosialisasi  dan  keberlanjutan  aplikasi  SIMBG yang  di terapkan  oleh  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari, yang  bertujuan  untuk  mempermudah  dan  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses  perizinan dan manajemen bangunan gedung di Kota Kendari. Dan di lihat dari dukungan Pemerintah secara keseluruhan sudah maksimal kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang – Undang  Nomor  28  Tahun  2002 Tentang Bangunan Gedung tentang penerapan E-Government melalui aplikasi SIMBG sudah ada,  Sosialisasi  yang  hanya  terpusat  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah,  tetapi  terhadap masyarakat Kota Kendari belum gencar dilaksanakan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432

## Capacity (Kemampuan)
Capacity , merupakan kemampuan atau kesanggupan dari Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudakan penerapan e-government . Ada tiga komponen penting yang harus di miliki pemerintah yaitu, pemerintah wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi  atau  keahlian  yang  di  butuhkan  agar  penerapan e-government bisa  sesuai dengan  rencana  dan  manfaat  yang  di  harapkan,  ketersediaan  anggaran  yang  cukup dalam  mengoperasionalkan  berbagai  inisiatif e-government terutama  yang  berkaitan dengan  sumber  daya  finansial,  serta  Ketersediaan  Infrastruktur  dalam  penerapan e- government agar apa yang di rancang dapat terealisasi dengan baik.

## 1. Sumber Daya Manusia
Ketersediaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting kesuksesan penerapan  SIMBG,  yaitu  kompetensi  dan  keahlian  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari,  seperti  pendidikan formal  dan  non  formal  melalui  pelatihan  guna  meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan  penjelasan  dari  beberapa  informan  menunjukkan  bahwa  Dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari  tidak  mengalami permasalahan dalam sumber daya manusia di bidang pendidikan formal yang di tamatkan pegawainya  khususnya  di  bagian  Unit  Kerja  Koordinator  Sub  Bagian  Bagian  Bidang Pengujian teknis/Admin aplikasi (Pengelola Aplikasi SIMBG). Kategori tingkat pendidikan yang ada  di  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari menunjukkan  kategori  tingkat  pendidikan  S1  dengan  jurusan  yang  berbeda-berbeda  di setiap jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam mengelolah aplikasi SIMBG.

## 2. Anggaran
Ketersediaan Anggaran merupakan pedoman tidakan  yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari  berupa pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode di mana Anggaran berasal dari daerah atau Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Alokasi dana dibagi per kegiatan atau program.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  pejabat  Dinas  penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Kota Kendari menjelaskan bahwa sumber daya finansial berupa  dana  atau  anggaran  terkait  pelayanan  persetujuan  bangunan  gedung  di  Dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  Kota  Kendari  sudah  termaktub  dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), yaitu bagian anggaran program penyelenggaraan  pengawasan.  Dalam  DPA  bagian  anggaran  kegiatan  pemeliharaan
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
barang daerah urusan Pemerintahan daerah juga mendukung peneyelenggaraan konsep e- government di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Kota Kendari, seperti pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan maupun pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan penyediaan layanan internet.

## 3. Infrastruktur
Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  merupakan  tersedianya  sumber  daya teknologi  bersama  yang  mendukung platform untuk  aplikasi  sistem  informasi  dalam penerepan e-goverment .  Infrastruktur  TI  meliputi  beberapa  komponen  penting  seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Serta ruangan khusus yang memadai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  pihak  Dinas  penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi  penunjang  seperti  perangkat  keras/lunak  dan  akses  internet  sangat  mendukung penerapan e-government melalui  aplikasi  SIMBG  dalam  penyelenggaraan  peemerintahan di  Kota  Kendari  namun  kurangnya  pelayanan  PBG  yang  masuk  karena  ketidaktahuan masyarakat tentang adanya aplikasi SIMBG, tetapi di lihat dari sarana dan prasarana seperti komputer  dan  peralatan  penunjang  lainnya  seperti  jaringan  internet,  wifi,  printer,  scanner, dan  router  sudah  tersedia,  hanya  saja  untuk  perangkat  lunaknya  khususnya  terkait penyimpanan database aplikasinya  yang  tidak  mampu  menampung traffic layanan sehingga harus terus di lakukan maintenance.
Value (Manfaat)
Value ,  yaitu  penentukan  besar  kecilnya  suatu  manfaat  yang  di  peroleh  dengan adanya penerapan e-government bukan pemerintah sendiri melainkan masyarakat.

## 1. Value Terhadap Pemerintah
Dengan adanya aplikasi SIMBG di Kota Kendari yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Kendari  tentunya  merupakan  sebuah  terobosan baru  dalam  pelayanan  persetujuan  bangunan  gedung  dengan  adanya  aplikasi  SIMBG pastinya akan memberikan manfaat.
Berdasarkan  wawancara  yang  di  lakukan  bersama  pihak  Dinas  penanaman  modal dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari  juga  memperoleh  manfaat  yang  sama selama  di  terapkannya  aplikasi  SIMBG,  baik  dalam  lingkup  pemerintahan  maupun lingkup  masyarakat  di  mana  mereka  merasakan  manfaat  seperti  kemudahan  dalam melakukan  mengajukan  Pbg  dan  juga  terlihat  adanya  tranparansi  dalam  pengurusan pbg dan  dalam  sektor  pemerintahan  yaitu  memudahkan  dalam  melakukan  pelayanan terkhususnya pelayanan pbg di Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari. Adapun data-data pemohon yang masuk dalam layanan Aplikasi SIMBG yang telah melakukan pelayanan PBG yaitu sebagai berikut:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
Tabel 1. Data pemohon persetujuan bangunan gedung (PBG) Tahun 2022-2023 No  Data PBG Jumlah 1 Kecamatan wua-wua 52 2 Kecamatan Puuwatu 79 3 Kecamatan Kambu 53 4 Kecamatan Baruga 91 5 Kecamatan Poasia 101 6 Kecamatan Mandonga 29 7 Kecamatan Kadia 31 8 Kecamatan Abeli 14 9 Kecamatan Kendari Barat 24

## Sumber: Data DPM PTSP Kota Kendari Tahun 2023
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  aplikasi  SIMBG  menunjukkan  suatu  hal  yang positif  karena  sangat  membantu  kerja  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu satu pintu Kota Kendari dalam hal pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG).

## 2. Value Terhadap Masyarakat
Berdasarkan wawancara dari beberapa informan dapat dilihat bahwa dari aspek manfaat dari penerapan aplikasi SIMBG belum sepenuhnya efisien karena masih terdapat masyarakat dalam  melakukan  pengurusan  PBG  melalui  Aplikasi  SIMBG  masih  kurang  paham  dalam penggunaannya sehingga masyarakat harus datang ke kantor DPM PTSP Kota Kendari untuk melakukan permohanan pengurusan PBG.
Kualitas pelayanan publik 1. Bukti fisik (Tangible)
Bukti Fisik merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat terkait  dengan  kualitas  pelayanan  perizinan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Kendari.  Dalam  Observasi  penulis  terhadap  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Kendari, terlihat sejumlah bukti fisik yang memberikan gambaran mengenai kinerja dan fasilitas kantor. Gedung kantor DPM PTSP Kota Kendari terlihat terawat dan memberikan kesan yang profesional, dengan papan nama dan tanda-tanda visual yang jelas mengidentifikasi lokasi serta layanan yang tersedia. Area pelayanan dan ruang tunggu dirancang dengan baik untuk menampung pengunjung, menciptakan  lingkungan  yang  nyaman,  memberikan  petunjuk  yang  jelas  kepada pengunjung  mengenai  prosedur  dan  tahapan  pelayanan  serta  adanya  Interaksi  positif antara  petugas  pelayanan  dan  pengunjung  terlihat,  mencerminkan  respons  yang  baik terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  dari  beberapa  informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Kenyamanan tempat pelayanan SIMBG juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Maka dari itu,  penyedia  layanan  harus  lebih  memperhatikan  kenyamanan  untuk  pengguna  layanan
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
SIMBG.  Dengan  tersedianya  tempat  pelayanan  yang  baik,  maka  pengguna  layanan  juga akan  merasa  nyaman.  dengan  demikian,  secara  keseluruhan,  bukti  fisik  sudah  baik  dan memadai  dilihat  dari  kenyamanan  serta  memberikan  gambaran  positif  tentang  kesiapan dan kualitas pelayanan DPM PTSP  Kota Kendari.

## 2. Dimensi Reliability (Kehandalan)
Berdasarkan  Observasi  penulis  terhadap  kehandalan  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Kendari  Keberadaan  petugas  pelayanan yang  terlatih  dan  responsif  menambah  dimensi  positif  terhadap  keandalan  ini,  dengan kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu pengunjung dengan baik.  Dari  segi  Sistem  informasi  DPMPTSP  Kota  Kendari  menunjukkan  keandalan  yang terintegrasi  dengan  baik  membantu  mempermudah  dan  meminimalkan  risiko  kesalahan manusia. Selain itu, keberlanjutan data fisik seperti dokumentasi dan arsip yang tertata rapi menunjukkan  komitmen  terhadap  keandalan  informasi.  Pentingnya  transparansi  juga tercermin melalui papan informasi publik yang memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait persyaratan layanan.
Dimensi  kehandalan  merupakan  kemampuan  untuk  melaksanakan jasa  yang dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian pelayanan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  di  atas,  bahwa  Dimensi Reliability (Kehandalan),  jangka  waktu  pengurusan  peraturan  PBG  di  Dinas  penanaman modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Kendari  masih  belum  sesuai  dengan ketentuan  dan  SOP  yang  berlaku.  Karena  pada  masa  transisi  peraturan  IMB  menjadi peraturan  PBG  menimbulkan  beberapa  dampak  terutama  proses  adaptasi  dalam pelayanan perizinan yang berbasis online, menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan proses pelayanan PBG tidak tepat waktu.

## 3. Ketanggapan (responsiveness)
Berdasarkan  Observasi  penulis  terhadap  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan terpadu  satu  pintu  (DPMPTSP)  Kota  Kendari  mengindikasikan  adanya  ketanggapan  yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek yang perlu  diperhatikan  adalah  waktu  respons  terhadap  permohonan  dan  pertanyaan  yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan. Terdapat keluhan dari pemohon terkait lambannya proses pengurusan perizinan PBG, yang dapat menghambat proses pembuatan Izin Persetujuan Bagunan Gedung.
Aspek  daya  tanggap  yang  harus  diberikan  oleh  suatu  organisasi  birokrasi  yang melayani  masyarakat  yaitu  dengan  memberikan  respon  yang  baik,  cepat  dan  tanggap dalam  menanggapi  setiap  keluhan  masyarakat  serta  memberikan  pelayanan  yang maksimal  dalam  setiap  pelayanan  perizinan  di  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
Berdasarkan  wawancara  Dari  beberapa  informan  bahwa  dalam  aspek Ketanggapan (responsiveness) masih kurang baik hal ini dapat dilihat dari kurang responnya pegawai  terhadap  aduan  atau  keluhan  masyarakat  dalam  pelayanan  terkait  dengan proses permohonan izin PBG melalui SIMBG.

## 4. Dimensi Assurance (Jaminan)
Berdasarkan observasi penulis pada dimensi jaminan Pertama-tama, terlihat bahwa DPMPTSP  Kota  Kendari  telah  menyusun  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  proaktif  dalam memberikan  jaminan  kepada  pemohon.  Hal  ini  tercermin  dalam  adopsi  proses  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari di mana berbagai layanan terkait dengan perizinan dapat diakses secara terintegrasi dalam satu loket. Dengan demikian, proses administratif menjadi lebih  efisien  dan  pemohon  mendapatkan  kejelasan  mengenai  persyaratan  dan  prosedur yang harus diikuti. Informasi mengenai peraturan, kebijakan, dan prosedur perizinan tersedia secara terbuka, sehingga pemohon dapat memahami dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat meminimalkan risiko ketidakpastian bagi para pemohon perizinan PBG.
Dimensi jaminan  (assurance)  ini  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  Kemampuan. Assurance ini  bisa  didapat,  misalnya,  dari  kepastian  kompetensi  petugas.  Dengan  adanya assurance maka  kepercayaan  pemohon  terhadap  pelayanan  PBG  melalui  aplikasi SIMBG akan meningkat.
Berdasarkan  wawancara  Dari  beberapa  informan  bahwa  dalam  aspek  Dimensi Assurance  (Jaminan)  sudah  baik  dilihat  dari  adanya  beberapa  jaminan  yaitu  jaminan keamanan data dan dokumen, jaminan keaslian dokumen PBG serta jaminan pelayanan.

## 5. Empati (emphaty)
Berdasarkan  observasi  peneliti  terhadap  tingkat  empati  yang  kurang  baik  dalam Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Kendari menunjukkan  adanya  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  terdapat  kurangnya tanggapan  empatik  dari  petugas  terhadap  kebutuhan  dan  pertanyaan  para  pemohon perizinan PBG serta kurang profesionalnya pegawai dalam bekerja dimana Para pemohon sering  mengeluhkan  bahwa  petugas  sering  kali  mendahulukan  masyarakat  yang  dikenal dan  juga  masih  adanya  sistem  kekeluargaan  sehingga  masyarakat  merasa  tidak adil  akan hal tersebut.
Empati (Emphaty) adalah  kemudahan  dalam  melakukan  komunikasi,  perhatian pribadi  dan  memahami  kebutuhan  pemohon  di  Dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan terpadu satu pintu kota Kendari.
Berdasarkan  wawancara  Dari  beberapa  informan  bahwa  dalam  aspek  Empati (emphaty) masih  kurang  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kurang  profesionalnya  pegawai  terhadap
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pemohon  terhadap  pelayanan  PBG  melalui  SIMBG  di  Dinas  penanaman  modal  dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari.

## Hubungan Penerapan E-Government dalam pelayanan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari
Hubungan  dinamis  antara  pemerintah  dan  masyarakat  memainkan  peran  kunci dalam  penerapan  e-Government  melalui  SIMBG  di  Kota  Kendari.  Keberhasilan  pelayanan persetujuan bangunan gedung bergantung pada efisiensi administratif dan kerjasama aktif antara  kedua  belah  pihak.  SIMBG  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengajukan permohonan,  memantau  status,  dan  mendapatkan  informasi  dengan cepat,  menunjukkan bahwa  pemerintah  responsif  terhadap  kebutuhan  warga.  Keterlibatan  masyarakat  dalam menggunakan SIMBG, didukung oleh sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah, menciptakan bukti konkret dari pelayanan yang tanggap dan terbuka, mempercepat proses persetujuan bangunan.
Kemitraan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  penerapan  e-Government melalui  SIMBG  di  Kota  Kendari  berdampak  positif  pada  jaminan  pelayanan  persetujuan bangunan  gedung.  Jaminan  pelayanan  ini  tercipta  melalui  efisiensi  administratif  dan keterlibatan aktif masyarakat. SIMBG memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan, mengakses  informasi,  dan  memantau  status  persetujuan  secara  real-time,  menunjukkan layanan  yang  andal  dan  transparan.  Keberhasilan  ini  didukung  oleh  upaya  pemerintah dalam  sosialisasi  dan  pelatihan.  Hubungan  kolaboratif  ini  membuktikan  bahwa  jaminan pelayanan  yang  optimal  adalah  hasil  dari  kerjasama  efektif  antara  pemerintah  dan masyarakat.
Keterlibatan  empati  antara  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  kunci  dalam penerapan e-Government melalui SIMBG di Kota Kendari, memperkuat hubungan interaktif dalam  pelayanan  publik.  SIMBG  memudahkan  masyarakat  mengajukan  permohonan, mengakses  informasi,  dan  memantau  status  persetujuan  secara  transparan,  menunjukkan komitmen empatik pemerintah. Sosialisasi dan pelatihan efektif diperlukan agar masyarakat dapat  berpartisipasi  aktif,  menciptakan  pelayanan  yang  lebih  manusiawi  dan  responsif. Hubungan  empatik  ini  membuktikan  bahwa  e-Government  dapat  mengubah  pelayanan publik menjadi lebih ramah dan empatik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerapan  e-government  melalui  aplikasi  SIMBG  dalam pelayanan PBG di Kota Kendari belum sepenuhnya optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan  infrastruktur  database.  Meskipun  demikian,  pengembangan  terus  dilakukan oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan  aplikasi  SIMBG menunjukkan hasil baik dari segi bukti fisik, kehandalan, dan asuransi, namun masih kurang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
responsif dan empati dalam menangani aduan masyarakat. Penerapan e-government telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kota Kendari, namun disarankan agar  sistem  e-government  lebih  mudah  diakses  dan  digunakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  serta  perbaikan  dalam  komunikasi  dan  profesionalisme  untuk  meningkatkan empati dan kepuasan pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku:
Ainur  Rohman,  Ahmad  &  dkk,  (2010).  Reformasi  Pelayanan  Publik.  Malang:  Averroes  Press Edward.  Yogyakarta:  Lukman  Offset  Dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia
Antoni,  D.  (2022). E-Government  berbasis  information  Technology  Infrastructure. Surabaya: Cv. Mitra Mandiri Persada.
Dwiyanto,  Agus  (ed.).  (2006).  Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Indrajit, P. R. (2013). Empat Tipe Relasi E-Government. Seri 999 E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi .
Irawan,  B.  (2021). E-government  :  konsep,  esensi  dan  studi  kasus. Samarinda:  Mulawarman University Press.
Maulidiah,  S.  (2014). Pelayanan  publik,pelayanan  terpadu  Administrasi  kecamatan. Bandung: CV. Indra Prahasta.
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Q ualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
Nurdin,  D.  D.  (2019). Kualitas  Pelayanan  Publik  (  Perilaku  Aparatur  Dan  Komunikasi  Birokrasi Dalam Pelayanan . Bandung: Media Sahabat Cendekia.
Rahmadana, M. F. (2020). Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Rachmadi,  F.  (2008). Public  Relations  dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Sellang,  K.  (2019). Strategi  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik. Rappang:  CV. Penerbit Qiara Media.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  (2008). Hukum  Bangunan  Gedung  di  Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sinambela, Litjan Poltak, dkk. (2013). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela,  Litjan  Poltak,  dkk.  (2008).  Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori  kebijakan,  dan implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cv.
TRANSFORMASI E-GOVERNMENT DALAM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.765-779                                                                    Aminudin.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sugandi,  Yogi  Suprayogi.  (2011).  Administrasi  Publik  Konsep  dan  Perkembangan  Ilmu  di Indonesia. Jogyakarta: Graha Ilmu
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Susanti,  M.  (2023).  Implementasi  Persetujuan  Bangunan  Dan  Gedung  (PBG)  Berbasis  Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. Berbasis Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek , 326-333.
Suwardi, H. (2021). Pelayanan Publik, Persepsi Pembangunan Dan Local Area City Branding: Konsep Dan Strategi. Klaten: UNISRI Press.
Zulhakim, A. A. (2012). Mengenal E-government (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik). Bengkulu: Cetakan Pertama.
Sumber Jurnal:
Azmi, I. F., & Asmarianti. (2019). Studi kebijakan e-Government di indonesia: membangun e- Government yang  berorientasi  pada  kualitas  layanan. Seminar  Nasional  Sitem Informasi Dan Teknik Informatika, 889 – 896.
Azkiya, H. (2018). Penerapan E-Government dalam peningkatan pelayanan publik. Kebijakan dan Manajemen Publik, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga , 1-10.
Candra,  A.  (2022).  Analisis  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (Pbg)  Dengan  Menggunakan Aplikasi  Simbg  Di  Dinas  Pupr  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2022. Jurnal Perangkat Lunak , 160-171.
Djunaedi,  Achmad.  (2008). “Integrasi  E -Government:  Tantangan,  Kebijakan  Dan Implementasi,  Seminar  Pelayanan  Publik  Dan  E- Government.”  In  Seminar Pelayanan Publik Dan E-Government. Jakarta: Bappenas.
Habibullah,  Achmad  (2010) .  “Kajian  Pemanfaatan  Dan  Pengembangan  E -Government .” Jurnal Privat Law volume 23, no. 3.
Irawan,  B.,  Nizar,  M.,  Akbar,  P.,  &  Khanz,  A.  H.  (2020).  Inovasi  Pelayanan  Permohonan Pengajuan  Izin  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Matra Pembaruan, 4(2), 135 – 145.
Ismail, I. N. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Dalam Pelayanan  Perizinan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di  Kabupaten  Pinrang (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
Karman.  (2021).  Implementasi  E-Government  Pada  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Studi  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton , 43-50.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Lestari,  I.  P.  (2022).  Analisis  E-Government  Dalam  meningkatkan  pelayanan  publik. Jurnal Sikap , 10-23.
Muhammad  Elwan,  L.  O.  (2019).  PROBLEM  BIROKRASI  DALAM  MENINGKATAN  PELAYANAN PUBLIK  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH  KABUPATEN  MUNA. Journal  Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Nugroho,  T.  W.  (2016).  Analisis  E-Government  Terhadap  Pelayanan  Publik  Di  Kementerian Hukum Dan Ham. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 279-296.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.765-779 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432
Putra, A. R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kota  Palangkaraya  Provinsi  Kalimantan Tengah (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Pusptasari,  R.(2022)  Kualitas  Pelayanan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  melalui  Sistem Informasi  Manajemen  Bangunan  Gedung  Kabupaten  Banyuwangi  (Doctoral Dissertation, Universitas Jember ).
Riau,  D.  P.  (2023).  Peningkatan  Perizinan  Bangunan  melalui  Sistem  Informasi  Manajemen Bangunan Gedung di Provinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Madiun dan Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton , 393-402.
Riswari,  M.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Sektor Pariwisata  Di  Kabupaten  Gunungkidul (Doctoral  dissertation,  Institut  Pemerintahan Dalam Negeri).
Rohalia, R. D., & Meilani, N. L. (2023). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (1), 4517-4525.
Sari,  K.  D.  A.,  &  Winarno,  W.  A. (2012).  Implementasi  E- Goverment  System  Dalam  Upaya Peningkatan Clean And Good Goverment Di Indonesia. Jeam, XI(1) , 1 – 19.
Septiani,  A.  (2022)  Peranan  E-government  dalam  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan Universitas Negeri Padang, 301-313.
Suhartoyo.  (2019).  Implementasi  Fungsi  Pelayanan  Publik  dalam  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (PTSP). Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1 , ISSN. 2621 – 2781.
susanti,  M.  (2023).  Implementasi  Persetujuan  Bangunan  Dan  Gedung  (PBG)  Berbasis  Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. Jurnal Mirai Management , 326-333.
Tandrin,  S.  D.  M.  N.  (2022) E-Government  di  Kabupaten  Gowa  (Studi  pada  Diskominfo Kabupaten Gowa). Jurnal Aktor Universitas Negeri Makassar , 63-72.

## Sumber Peraturan :
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No  63  tahun  2003  tentang  prinsip pelayanan publik.
Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan
Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Surat  Edaran  Nomor:  17/Se/Dc/2018  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Sistem  Informasi Manajemen Bangunan Gedung