## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447

## Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan
Kokoh Ariwibawa 1* , Otong Rosadi 2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: kokohariwibawa2@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 24/12/2023 Pasal  374  KUHP  mengatur  tentang  tindak  pidana  penggelapan  dengan pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  perbuatan  ini  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun.  Di  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  telah terjadi  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  selaku  kasir dengan  cara  menggelapkan  uang  pembayaran  pasien  pribadi  sehingga menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  Rumah  Sakit.  Atas  kerugian  yang  dialami, Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang melaporkan perbuatan para pelaku ke  Polresta  Padang  sesuai  yang  tertuang  dalam  Laporan  Polisi  Nomor: LP/330/K/VI/2020/SPKT  Unit  II,  tanggal  27  Juni  2020.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  didukung  pendekatan  yuridis  empiris. Penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang diawali  dengan  dibuatnya  Laporan  Polisi  oleh  Direktur  Rumah  Sakit  Yos Sudarso Padang, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melaksanakan penyelidikan  terhadap  dugaan  tindak  pidana  itu.  Setelah  ditemukan  bukti permulaan  yang  cukup  penyidik  meningkatkan  status  perkara  ke  Penyidikan dan  melaksanakan  rangkaian  tindakan  penyidikian  berupa  pemeriksaan  saksi- saksi,  penyitaan,  penangkapan  dan  penahanan.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil penyidikan,  penyidik  berkesimpulan  bahwa  para  tersangka  telah  melanggar Pasal  374  juncto  Pasal  372  KUHP.  Kendala  dalam  penyidikan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  Rumah  Sakit  Yos Sudarso  Padang  pada  Satreskrim  Polresta  Padang  adalah  orang  yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak  memenuhi  panggilan  dengan  alasan  tidak  mau  terlibat  dalam  perkara pidana.
Diterima, 13/01/2024
Dipublikasi, 19/01/2024
Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; Penggelapan dalam Jabatan

## Abstract
Keywords: Investigation; Criminal act; Embezzlement in Office Article  374  of  the  Criminal  Code  regulates  the  crime  of  embezzlement  with weighting,  namely  embezzlement  committed  by  people  whose  control  over goods  is  due  to  a  work  relationship  or  because  of  search  or  because  they receive wages for it, this act is punishable by a maximum imprisonment of five years.  At  Yos  Sudarso  Padang  Hospital,  there  has  been  a  crime  of embezzlement  committed  by  employees  as  cashiers  by  embezzling  private patient payment money, causing losses to the hospital. For the losses suffered by the Director of the Yos Sudarso Padang Hospital, he reported the actions of the  perpetrators  to  the  Padang  Police  according  to  what  was  stated  in  the Police  Report  Number:  LP/330/K/VI/2020/SPKT  Unit  II,  June  27  2020.  This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The  approach  used  is  a  normative  juridical  approach  as  the  main  approach supported  by  an  empirical  juridical  approach.  The  investigation  into  the
criminal  act  of  embezzlement  in  office  carried  out  by  employees  of  the  Yos Sudarso  Padang  Hospital  at  the  Padang  Police  Criminal  Investigation  Unit began  with  the  making  of  a  Police  Report  by  the  Director  of  the  Padang  Yos Sudarso  Hospital,  then  investigators  from  the  Padang  Police  Criminal Investigation  Unit  carried  out  an  investigation  into  the  alleged  crime.  After sufficient  initial  evidence  is  found,  the  investigator  elevates  the  status  of  the case  to  Investigation  and  carries  out  a  series  of  investigative  actions  in  the form of examining witnesses, confiscation, arrest and detention. Furthermore, based  on  the  results  of  the  investigation,  the  investigator  concluded  that  the suspects  had  violated  Article  374  in  conjunction  with  Article  372  of  the Criminal Code. Obstacles in the investigation of criminal acts of embezzlement in  office  committed  by  employees  of  the  Yos  Sudarso  Padang  Hospital  at  the Padang  Police  Criminal  Investigation  Unit  consist  of  internal  constraints, namely the lack of personnel of the Padang Police Criminal Investigation Unit so  that  it  is  not  proportional  to  the  number  of  Police  Reports  and  Complaint Reports that must be handled. Furthermore, the external obstacle encountered by  investigators  was  that  the  person  who  paid  private  patient  money  to  the suspects as a cashier did not fulfill the summons on the grounds that he did not want to be involved in a criminal case.

## PENDAHULUAN
Salah satu kejahatan yang dapat timbul akibat ketidakjujuran karyawan di Rumah Sakit adalah penggelapan. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan  sengaja  memiliki  dengan  melawan  hak  sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau sebagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  barang  itu  ada  dalam  tangannya  bukan karena  kejahatan,  dihukum  karena  penggelapan,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-.
Adami  Chazawi  mengemukakan  penjelasannya  mengenai  tindak  pidanapenggelapan berdasarkan  Pasal  372  KUHP  yang  dikemukakan  sebagai  berikut: 1
Perkataan verduistering yang  ke  dalam  bahasa  kita  diterjemahkan  secara  harfiah dengan  penggelapan  itu,  bagi  masyarakat  Belanda  diberikan  secara  arti  luas ( figurlijk ), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi  tidak  terang  atau  gelap.  Lebih  mendekati  pengertian  bahwa  tindakan menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak  boleh  melampaui  dari  haknya  sebagai  seorang  yang  diberi  kepercayaan  untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.
Dalam  hukum  Indonesia  terdapat  perbuatan  penggelapan  yang  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  penggelapan  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  374  KUHP  yaitu penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 2
Salah satu tindak pidana penggelapan yang dapat terjadi di Rumah Sakit adalah tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  telah  dialami  oleh  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso Padang,  hal  ini  berhasil  diungkap  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta  Padang  dalam Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/330/B/VI/2020/SPKT  Unit II, tanggal  27 Juni 2020. Dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, terdapat 2 (dua) orang
1 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana ,  PT.  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2005, hlm.70
2 Agus  Setiawan, "Penerapan  Pasal  374  KUHP  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  Kuhp  Dan Lamanya  Hukuman Yang  Dijatuhkan  Terhadap  Subyek  Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan  Di Perusahaan”,  Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 4.1, 2016, hlm. 1103.
karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  ditetapkan  sebagai tersangka  yaitu  Carlo  Eko Widoyoko  H.  P  dan  Donatus  Salamanang,  yang  mana  keduanya  telah  melakukan penggelapan  uang  pembayaran  pasien  pribadi  menggunakan  jabatan  mereka  selaku  kasir Rumah  Sakit  Yos  Sudarso. 3 Kedua  tersangka  melakukan  perbuatan  penggelapan  dalam jabatan  dan  melanggar  Pasal  374  KUHP  dengan  cara  menerima  uang  pembayaran  berobat dari pasien  pribadi  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso,  namun  uang  tersebut  tidak  disetorkan  ke bagian  bendahara  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  tetapi  dikuasai  dan  digunakan  untuk kepentingan pribadi para tersangka.
Dalam  kasus  ini  kedua  tersangka  tidak  melakukan  penggelapan  dalam  jabatan  secara bersama-sama,  namun  perbuatan  mereka  dilakukan  secara  sendiri-  sendiri  berdasarkan shift jaga kasir masing-masing.
Perbuatan  ini  seolah  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  para  tersangka,  karena  salah  satu tersangka  mengakui  bahwa  telah  melakukan  perbuatan  tersebut  semenjak  Tahun  2018  dan tersangka lain mulai melakukannya semenjak bulan Oktober 2019. Para tersangka melakukan penggelapan uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang tidak setiap hari  dan  penggelapan uangnya  juga  tidak  secara  banyak,  para  tersangka  menggelapkan uangnya sedikit demi sedikit sehingga bagian bendahara sulit untuk menyadari hal tersebut.
Para  tersangka  melakukan  penggelapan  uang  dengan  memanfaatkan  hubungan  kerja yaitu  mempergunakan  jabatannya  selaku  kasir  di  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  untuk menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi di Rumah Sakit Yos Sudarso dan menikmati uang  tersebut  untuk  kepentingan  pribadinya.  Dalam  kasus  ini  telah  timbul  kerugian  bagi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang senilai Rp.89.277.122.- (delapan puluh sembilan juta dua ratus  tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah). Uang yang digelapkan oleh Carlo Eko  Widoyoko  H.P  senilai  Rp.56.125.033.-  (lima  puluh  enam  juta  seratus  dua  puluh  lima ribu  tiga  puluh  tiga  rupiah)  dan  uang  yang  digelapkan  oleh  Donatus  Salamanang  senilai Rp.33.152.089.- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua delapan puluh sembilan rupiah).
Atas  kerugian  yang  telah  timbul  di  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang,  Erlisbeby Julianto  selaku  Direktur  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  melaporkan  perbuatan  kedua tersangka  ke  Polresta  Padang  untuk  dilakukan  proses  hukum,  dan penyidikan  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  Satreskrim  Polresta  Padang.  Penggelapan  dalam  jabatan  dapat berdampak  sangat  buruk  bagi  penyelenggaraan  Rumah  Sakit,  apabila  dibiarkan  terus berlanjut  maka  dapat  berakhir  dengan  menyebabkan  kebangkrutan  pada  Rumah  Sakit tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang  telah  penulis  lakukan  penelitian,  maka  yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang  dilakukan  oleh Karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso pada Satreskrim Polresta Padang?
2. Apa kendala dalam  penyidikan  tindak pidana penggelapan dalam  jabatan yang dilakukan oleh  Karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  pada  Satreskrim  Polresta  Padang  dan upaya untuk mengatasinya?
3 Pra  Penelitian  Berkas  Perkara  Nomor:  LP/330/B/VI/2020/SPKT  Unit  II,  tanggal  27 Juni 2020

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan  utama, didukung  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan penelitian  terhadap  aturan-aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan.    Sedangkan pendekatan  yuridis  empiris  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan penelitian  untuk  melihat  bekerjanya  aturan-aturan  hukum  tersebut  dalam  prakteknya  pada rumah Sakit Yos Sudarso Padang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penyidikan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  yang  dilakukan  oleh Karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso pada Satreskrim Polresta Padang
Berdasarkan  Laporan  Polisi  dan  bukti  permulaan  yang  cukup,  Bapak  Kompol  Rico Fernanda  selaku  Penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  sekaligus  sebagai  Kasatreskrim Polresta Padang 4 telah melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan  oleh  karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  sebagaimana  dalam  Berkas Perkara  Nomor:  BP/107/VII/2020/Reskrim  tanggal  15  Juli  2020.  Serangkaian  tindakan penyidikan  telah  dilakukan  dengan  dasar  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: SP.Sidik/111/VII/2020/Reskrim  pada  tanggal  8  Juli  2020  dan  Surat  Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/113/VII/2020/ Reskrim pada tanggal 11 Juli 2020.
Penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  ini  berawal  dari  adanya masyarakat  yang  membuat  Laporan  Polisi  di  Polresta  Padang  pada  tanggal  tanggal  27 Juni 2020,  kemudian  penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  melakukan  penyelidikan  dengan memintai  keterangan  beberapa  saksi  yang  berkaitan  dengan  perkara,  setelah  itu  didapatkan bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  meningkatkan  perkara  ke  tahap  penyidikan.  Dengan ditingkatkannya  status  perkara  ke  tahap  penyidikan,  penyidik  mengirimkan  Surat Pemberitahuan  Dimlainya  Penyidikan  kepada  Kejaksaan  Negeri  Padang  dan  tembusannya kepada  pelapor  dan  para  terlapor.  Setelah  itu  penyidik  melaksanakan  serangkaian  tindakan penyidikan  dengan  cara  melakukan  pemanggilan  terhadap  saksi-saksi  dan  melakukan pemeriksaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.
Kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/84/VII/2020/Reskrim,  tanggal  08  Juli  2020,  dengan  dasar  Surat  Perintah  Penyitaan tersebut  dilakukan  penyitaan  terhadap  barang  yang  diduga  ada  kaitannya  dengan  perkara tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  berupa  1  (satu)   bundel  Hasil  Audit  Akhir Transaksi Tidak Masuk dalam kas Rumah Sakit Periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan  Juni  2020  terhadap  tersangka  1  (satu)  lembar  dilegelalisir  Surat  Keputusan  Nomor: 108/SKEP/  RSYS/V/1999,  tanggal  1  Mei  1999  tentang  Pengakatan  Karyawan  Tetap  atas nama (A), 1 (satu) lembar dilegelalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso
4 Wawancara  dengan  Bapak  Kompol  Rico  Fernanda  selaku  Penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  sekaligus sebagai  Kasatreskrim  Polresta  Padang  pada  tanggal  17  Januari  2023,  pada  pukul  10.30  WIB  di  ruangan Satreskrim Polresta Padang.
Nomor: 235/SKEP-B/RSYS/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan Dari Sub  Bagian  Akutansi  –  Bagian  Keuangan  –  Ke  Sub  Bagian  Bendahara  –  Bagian  Keuangan Rumah Sakit Yos Sudarso, 1 (satu) lembar Slip Gaji dari Rumah Sakit Yos Sudarso Terhadap Karyawan (A)., 2 (dua) bundel Hasil Audit Akhir Transaksi Tidak Masuk dalam kas Rumah Sakit Periode Bulan  Januari  2019  sampai dengan  Bulan  Juni  2020  terhadap tersangk  (A),  1 (satu)  lembar  dilegelalisir  Surat  Keputusan  Nomor:  081/SKEP/RSYS/  III/2002,  tanggal  20 Maret  2002  tentang  Pengakatan  Karyawan  Tetap  Donatus  Salamanang.,  1  (satu)  lembar dilegelalisir  Surat  Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Nomor:  162/SKEP- B/RSYS/X/2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Mutasi Karyawan Dari Sub Bagian Akutansi- Bagian  Keuangan-Ke  Sub  Bagian  Bendahara-Bagian  Keuangan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso Donatus  Salamanang.,  1  (satu)  lembar  Slip  Gaji  dari  Rumah  Sakit  Sudarso  Terhadap Karyawan.
Atas  penyitaan  tersebut  penyidik  mengeluarkan  Surat  Permohonan  Persetujuan  Atas Tindakan Penyitaan Nomor: R/500/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020 yang dikirimkan kepada Pengadilan Negri Kelas I A Padang untuk meminta persetujuan dari Pengadilan atas penyitaan  barang  bukti  tersebut  dan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Padang  mengeluarkan  surat Nomor : 670/P.VIII/Pen.Pid/2020/PN.PDG, tanggal 5 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Pengadilan  Negeri  Padang  telah  memberikan  izin  atas  tindakan  penyitaan  yang  dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Padang.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  saksi-saksi  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti, maka  penyidik  menetapkan  tersangka  (C)  dan  (D)  sebagai  tersangka  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap keduanya dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/VII/2020/ Reskrim, tanggal 10 Juli 2020 penyidik telah melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka (C) dan dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/VII/2020/Reskrim,  tanggal  10  Juli  2020  penyidik  melakukan  penangkapan terhadap seorang tersangka (D). Setelah penangkapan tersebut, penyidik membuatkan Berita Acara Penangkapan terhadap keduanya.
Terhadap tersangka (C) dan (D) dibawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan sehubungan tindak pidana yang disangkakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para  tersangka  telah  menggelapkan  uang  pembayaran  pasien  pribadi  Rumah  Sakit  Yos Sudarso  Padang  dengan  menyalahgunakan  jabatan  mereka  selaku  kasir  dengan  cara  tidak menyetorkan  uang  pembayaran  pasien  pribadi  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  kepada bendahara  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  dan  para  tersangka  mempergunakan  uang tersebut  tanpa  sepengetahuan  dan  tanpa  seizin  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan.
Setelah  penyidik  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kedua  tersangka,  maka  penyidik melakukan  penahanan  terhadap  keduanya  dengan  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penahanan Nomor: SP.Han/97/VII/2020/Reskrim, tanggal 11 Juli 2020 terhadap tersangka (C) dan telah dibuatkan  Berita  Acara  Penahanannya  tanggal  11  Juli  2020  dan  dengan  Surat  Perintah Penahanan  Nomor:  SP.Han/98/VII/2020/Reskrim,  tanggal  11  Juli  2020  terhadap  tersangka (D)  dan  telah  dibuatkan  Berita  Acara  Penahanannya  tanggal  11  Juli  2020.  Para  tersangka ditahan selama 20 hari semenjak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020 di Rutan Polresta Padang.
Penahanan  ini  dilakukan  karena  para  tersangka  diduga  keras  telah  melakukan  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  dan  penyidik  khawatir  bahwa  tersangka  akan  melarikan diri atau merusak dan  menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur  dalam  Pasal 21  ayat (1)  KUHAP.  Atas  rangkaian  penyidikan  tersebut  penyidik  berkesimpulan  bahwa  para tersangka  telah  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  374 juncto Pasal 372 KUHP, kedua pasal itu berbunyi;

## Pasal 374 KUHP
Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

## Pasal 372 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali  atau  sebagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  barang  itu  ada  dalam tangannya  bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena  penggelapan,  dengan  hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.
Adapun  unsur-unsur  pasal  yang  disangkakan  terhadap  para  tersangka  yaitu  barang siapa,  dengan  sengaja  memiliki  dengan  melawan  hak,  suatu  barang  yang  sama  sekali  atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya disebabkan karena ada hubungan  kerja  atau  mendapat  upah.  (C)    dan  (D)  selaku  kasir  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso Padang telah melakukan perbuatan menguasai uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dengan cara tidak menyetorkannya kepada bendahara Rumah Sakit Yos Sudarso  Padang  dan  malah  mempergunakan  uangnya  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Berikut unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap para tersangka:
1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
3. Unsur  Memiliki  Barang  Sesuatu  Yang  Seluruh  atau  Sebagian  Adalah  Kepunyaan  Orang Lain
4. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5.  Unsur  Dilakukan  Oleh  Orang  Yang  Penguasaannya  Terhadap  Barang  Disebabkan  Oleh Karena Ada Hubungan Kerja dan Menerima Upah Atas Itu. Setelah rangkaian tindakan penyidikan dilakukan, penyidik Satreskrim Polresta Padang membuat  dan  menyusun  Berkas  Perkara  Nomor:  BP/107/VII/2020/Reskrim  tanggal  15  Juli 2020 dan mengirimkannya ke Kejaksaan Negeri Padang.
Kemudian Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan surat Nomor: B- 2572/L.3.10/Eoh.2/07/2020,  tanggal  29  Juli  2020  perihal  Pemberitahuan  hasil  penyidikan perkara pidana a.n. Carlo Eko Widoyoko H. P dan Donatus Salamanang melanggar Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP belum lengkap dan petunjuk untuk dilengkapi (P19).
Penyidik  Satreskrim  bergerak  cepat  dalam  pemenuhan  petunjuk  yang  diberikan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  penyidik  diminta  untuk  melampirkan  hasil  audit  transaksi  Rumah Sakit  Yos  Sudarso  Padang  kedalam  berkas  perkara  dan  menambah  keterangan  saksi-saksi yang  telah  melakukan  pembayaran  uang  pasien  pribadi  ke  kasir  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso sesuai dengan tanggal Carlo Eko Widoyoko H.P. dan Donatus Salamanang bertugas.
Setelah  petunjuk  Jaksa  Penuntut  Umum  terpenuhi,  penyidik  mengirimkan  kembali
Berkas  Perkara  tersebut  ke  Kejaksaan  Negeri  Padang.  Kemudian  Kejaksaan  Negeri  Padang mengeluarkan  Surat  Nomor:  B–2848/  L.3.10/Eoh.2/08/2020,  tanggal  24  Agustus  2020. Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Pidana a.n. Tersangka Carlo Eko Widoyoko H.P dan Donatus Salamanang sudah lengkap (P–21). Dengan dasar tersebut penyidik melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
Dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  ini,  Bapak Aiptu Nofiendri selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Padang 5 menyangkakan Pasal 374 juncto Pasal  372  KUHP  terhadap  tersangka  Carlo  Eko  Widoyoko  H.P.  dan  Donatus Salamanang. Adapun peneliti berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat disangkakan Pasal 374  KUHP  saja  karena  didalam  Pasal  374  itu  sendiri  sudah  mencakup  tindak  pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh para  tersangka  dengan  mempergunakan  jabatan  selaku  kasir  sudah  memenuhi  unsur  Pasal 374 KUHP, barang yang digelapkan ada padanya karena ada hubungan kerja.
Rangkaian  langkah-langkah  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  374  KUHP  secara  umum  sama dengan  penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  372  KUHP, yang  menjadi  pembeda  adalah  pada  Pasal  372  KUHP  barang  yang  digelapkan  berada  pada pelaku  bukan  karena  hubungan  pekerjaan  ataupun  menerima  upah  untuk  hal  itu  contohnya adalah pelaku meminjam barang dari korban untuk dipakai akan tetapi kenyataannya barang tersebut  dijual  oleh  pelaku  kepada  orang  lain  tanpa  izin  dan  tanpa  sepengetahuan  korban. Sedangkan  dalam  penggelapan  dalam  jabatan  barang  yang  digelapkan  pelaku  berada  pada dirinya  karena  hubungan  pekerjaan  dan  menerima  upah  atas  hal  tersebut,  contohnya  pada tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  Rumah  Sakit  Yos Sudarso  Padang  ini  yaitu  seorang  kasir  yang  diberi  gaji  oleh  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso Padang untuk bertugas menerima uang pembayaran pasien pribadi,  akan  tetapi setelah uang pembayaran  pasien  pribadi  itu  ada  padanya  uang  itu  tidak  diserahkan  kepada  bagian bendahara  Rumah  Sakit  dan  dipergunakannya  untuk  kepentingan  pribadi.  Sehingga  dalam pemenuhan  unsur  pasal  374  KUHP  penyidik  memerlukan  pembuktian  bahwa  pelaku menerima  upah  atas  jabatan  yang  dimilikinya  salah  satu  pembuktian  itu  berupa  Surat Pengangkatan Karyawan para tersangka dan slip gaji per bulan yang diberikan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang kepada para tersangka.
Teori dalam sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Frank Remington bahwa sistem  peradilan  pidana  sebagai  pemakaian  pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme administrasi  peradilan,  dan peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  merupakan  hasil  interaksi antara  peraturan  perundang-undangan,  praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku sosial.  Penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  dalam  melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/330/K/VI/2020/  SPKT  Unit  II tanggal  27  Juni  2020  berdasar  pada  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana  yang  diatur didalam KUHAP.
Sistem  peradilan  pidana  diselenggarakan  oleh  beberapa  subsistem  yang  terdiri  dari
5 Wawancara  dengan  Bapak  Aiptu  Nofiendri  selaku  Penyidik  Pembantu  Satreskrim  Polresta  Padang  pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 14.35 WIB di ruangan Satreskrim Polresta Padang.
Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Kepolisian  menjadi gerbang  awal  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  dengan  kewenangannya  melaksanakan penyidikan  terhadap  suatu  tindak  pidana.  Dalam  penelitian  ini  Satreskrim  Polresta  Padang terlebih  dahulu  melakukan  penyelidikan  atas  laporan  yang  diterima  untuk  menemukan apakah  ada  peristiwa  pidana  dalam  laporan  tersebut  atau  tidak,  setelah  ditemukan  bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara  yang  diatur  KUHAP  dengan  dasar  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: SP.Sidik/111/VII/2020/Reskrim  pada  tanggal  8  Juli  2020.  Penyidik  melakukan  pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah  barang  bukti  yang  memiliki  kaitan  dengan  tindak  pidana  itu.  Penyitaan  dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/84/VII/2020/Reskrim, tanggal 08 Juli 2020.  Setelah  itu  berdasarkan  hasil gelar  perkara  penyidik  menetapkan  (C)  dan (D)  sebagai tersangka dalam tindak pidana ini.
Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap (C) dan (D) dengan membawa dan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan kepada para tersangka dan membawa para tersangka  ke  Polresta  Padang  untuk  dimintai  keterangan.  Dalam  hal  ini  penyidik  telah melakukan  upaya  paksa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  dalam rangkaian penyidikan tindak pidana tersebut, penyidik sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya berdasarkan teori penegakan  hukum  oleh Lawrence Meir Friedman yang mengemukakan  bahwa berhasil  atau tidaknya  penegakan  hukum  bergantung  pada  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya hukum.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan oleh  karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  dilaksanakan  karena  adanya  ketetapan substansi hukum yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum.  Substansi  hukum  adalah  hasil  dari  sistem  hukum  atau  produk  hukum  yang  berupa peraturan-peraturan,  dalam  penelitian  ini  peraturan-peraturan  tersebut  adalah  KUHP  yang telah dibuat untuk mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum dan harus  diberikan  hukuman.  Oleh  karena  adanya  aturan  dalam  Pasal  374  KUHP  yang menetapkan  bahwa  perbuatan  (C)  dan  (D)  melanggar  hukum  maka  penyidik  harus melaksanakan  penegakan  hukum  dengan  wewenangnya  yaitu  penyidikan  yang  termasuk didalamnya upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka.
Struktural  hukum  merupakan  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  dan diantaranya  terdapat  unsur  kepolisian  sebagai  salah  satu  subsistem  yang  bertugas  untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana, dalam penelitian ini yang melaksanakan penyidikan penggelapan  dalam  jabatan  adalah  Satreskrim  Polresta  Padang.  Berhasil  atau  tidaknya penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus diawali dengan pelaksanaan penyidikan yang baik dan sesuai prosedur oleh Satreskrim Polresta Padang. Sinergitas antara lembaga hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  sangatlah  penting  oleh  karena  itu  dalam  melaksanakan penyidikan  Satreskrim  Polresta  Padang  mengirimkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  Nomor:  SPDP/113/VII/2020/Reskrim  pada  tanggal  11  Juli  2020  kepada Kejaksaan  Negeri  Padang  agar  Kejaksaan  mengetahui  bahwa  kepolisian  telah  memulai sebuah penyidikan tindak pidana.
Budaya  hukum  merupakan  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum
kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Dalam penelitian ini pelaku (C) dan (D) belum memiliki kesadaran hukum. Para pelaku paham  bahwa  perbuatannya  salah  dan  melanggar  hukum  namun  karena  belum  adanya kesadaran  hukum  yang  baik  pada  diri  mereka  maka  keduanya  tetap  melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang.

## Kendala  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  yang dilakukan oleh Karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang
Dalam  penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  sebagaimana  dalam  Berkas  Perkara  Nomor: BP/107/VII/2020/Reskrim  tanggal  15  Juli 2020  terdapat  kendala  eksternal  yaitu  orang yang melakukan  pembayaran  uang  pasien  pribadi  kepada  para  tersangka  selaku  kasir  tidak memenuhi  panggilan  dengan  alasan  tidak  mau  terlibat  dalam  perkara  pidana,  sehingga penyidik  harus  berkoordinasi  dengan  pihak  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  untuk menjembatani  pihak  penyidik  dengan  para  saksi  tersebut  dan  hal  itu  menyebabkan  waktu pelaksanaan penyidikan menjadi lebih lama.
Dengan  terhambatnya  penyidik  melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi  yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada kasir Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, maka  pelaksanaan  penyidikan  membutuhkan  waktu  yang  semakin  lama,  sebab  keterangan dari  orang  yang  melakukan  pembayaran  uang  pasien  pribadi  kepada  tersangka  dibutuhkan untuk memenuhi unsur Pasal 374 KUHP yakni uang pembayaran pasien pribadi tersebut ada padanya  bukan  karena  kejahatan  melainkan  karena  hubungan  pekerjaannya  dengan  Rumah Sakit Yos Sudarso Padang yakni selaku kasir yang mendapat gaji/upah.
Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, kendala  penyidikan  berupa  orang  yang  melakukan  pembayaran  uang  pasien  pribadi  kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana tersebut, tergolong kedalam kendala dalam budaya hukum, dimana para saksi selaku  masyarakat  tidak  peduli  dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  sepanjang  proses penegakan  hukum  itu  tidak  memiliki  kaitan  dengan  dirinya.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  terkait  penegakan  hukum.  Budaya  apatis  seperti  ini dapat menyebabkan  proses  penegakan  hukum  terganggu bahkan  terhenti,  karena keterangan saksi menjadi kunci dalam penegakan hukum setiap tindak pidana yang terjadi.

## KESIMPULAN
Penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh  karyawan Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  pada  Satreskrim  Polresta  Padang  diawali  dengan dibuatnya  Laporan  Polisi  oleh  Direktur  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang,  kemudian penyidik  Satreskrim  Polresta  Padang  melaksanakan  penyelidikan  terhadap  dugaan  tindak
pidana  itu.  Setelah  ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  penyidik  meningkatkan  status perkara  ke  Penyidikan  dan  melaksanakan  rangkaian  tindakan  penyidikian  berupa pemeriksaan  saksi-saksi,  penyitaan,  penangkapan  dan  penahanan.  Selanjutnya  berdasarkan hasil  penyidikan,  penyidik  berkesimpulan  bahwa  para  tersangka  telah  melanggar  Pasal  374 juncto Pasal 372 KUHP.
Kendala  dalam  penyidikan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan oleh  karyawan  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  pada  Satreskrim  Polresta  Padang  adalah orang  yang  melakukan  pembayaran  uang  pasien  pribadi  kepada  para  tersangka  selaku  kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana. , sehingga penyidik  harus  berkoordinasi  dengan  pihak  Rumah  Sakit  Yos  Sudarso  Padang  untuk menjembatani  pihak  penyidik  dengan  para  saksi  tersebut  dan  hal  itu  menyebabkan  waktu pelaksanaan penyidikan menjadi lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana ,  PT.  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2005.
Agus  Setiawan, "Penerapan  Pasal  374  KUHP  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  Kuhp  Dan Lamanya Hukuman Yang  Dijatuhkan Terhadap Subyek  Hukum  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan Di Perusahaan”, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 4.1, 2016. Andi  Hamzah. Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  Dalam  KUHP .  Sinar  Grafika. Jakarta, 2009.
Mohammad  Kemal  Darmawan  dan  Mohammad  Ivan  Oli’I, Sosiologi  Peradilan  Pidana , Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia  bekerjasama  dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, 2015.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. Politik  Hukum ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2016.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1981   tentang   Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan Tindak Pidana;
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.