Kritik  atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  dalam Mewujudkan Checks And Balances

## Elva Imeldatur Rohmah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Email: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 11-02-2023
Revised     : 07-06-2023 Accepted : 06-11-2023 Published  : 20-11-2023

## Keywords:
Governance
The Nusantara Capital
Checks and balances The national capital occupies a vital position in the country because it is used as a symbol and identity. As the capital city of Indonesia, Jakarta is considered  no  longer  worthy  of  being  the  national  capital.  Thus,  the President  conveyed  plans  to  move  the  national  capital  to  East
Kalimantan  through  a  state  address  on  16  August  2019.  This  new capital, from now on, will be referred to as the Nusantara Capital. The Nusantara Capital is designed as a special regional government different from other regions in Indonesia because the Head and Deputy Head of the Authority lead it. Apart from that, in the Nusantara Capital, there are only general elections at the national level, and there are no elections for DPRD  members  and  regional  heads.  This  research  is  normative  legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study state that the existence of an Authority Board and the absence of DPRD  in  the  Nusantara  Capital  can  injure  the  concept  of  checks  and balances  in  the  Indonesian  constitutional  system.  The  mechanism  for appointing the Nusantara Capital Authority Body should go through the President and DPR and general elections. Apart from that, returning the DPRD  to  the  Nusantara  Capital  is  also  crucial  because  DPRD  can maximize its role as regulator, policy-making and budgeting. DPRD can also position itself as a balancing power that counterbalances and carries out effective supervision of the Authority Board and all levels of local government, specifically in the Nusantara Capital City. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 11-02-2023
Direvisi      : 07-06-2023 Disetujui : 06-11-2023 Diterbitkan : 20-11-2023

## Kata Kunci:
Pemerintahan
Ibu Kota Nusantara Checks and balances
Ibu  kota  negara  menempati  posisi  yang  sangat  vital  dalam  negara, karena  dijadikan  sebagai  simbol  dan  identitas  dari  negara  tersebut. Sebagai  ibu  kota  negara  Indonesia,  Jakarta  dianggap  tidak  layak  lagi menjadi  ibu  kota  negara.  Sehingga,  Presiden  menyampaikan  rencana perpindahan  ibu  kota  negara  ke  Kalimantan  Timur  melalui  pidato kenegaraan  tanggal  16  Agustus  2019.  Ibu  kota  baru  ini  selanjutnya disebut  dengan  Ibu  Kota  Nusantara.  Ibu  Kota  Nusantara  didesain sebagai  pemerintah  daerah  khusus  yang  memiliki  perbedaan  dengan daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia  karena  dipimpin  oleh  Kepala  dan Wakil  Kepala  Otorita.  Selain  itu,  di  Ibu  Kota  Nusantara  hanya  ada pemilihan  umum  tingkat  nasional,  dan  tidak  ada  pemilihan  untuk anggota DPRD dan kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  keberadaan Badan  Otorita  dan  tidak  adanya  DPRD  di  Ibu  Kota  Nusantara  dapat menciderai  konsep checks  and  balances dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme penunjukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
seharusnya  tidak  hanya  melalui  Presiden  dan  DPR,  melainkan  juga melalui  pemilihan  umum.  Selain  itu,  mengembalikan  kembali  DPRD dalam Ibu Kota Nusantara juga menjadi hal yang krusial karena DPRD dapat  memaksimalkan  perannya  sebagai  regulator, policy  making, dan budgeting. DPRD  juga  dapat  memposisikan  diri  sebagai  kekuasaan penyeimbang  ( balanced  power )  yang  mengimbangi  dan  melakukan pengawasan  secara  efektif  kepada  Badan  Otorita  dan  seluruh  jajaran pemerintah daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.

## PENDAHULUAN
Ibu  kota  adalah  jantung  politik,  ekonomi,  dan  budaya  sebuah  negara.  Menjadi  ibu kota  negara  menyiratkan  bahwa  kota  tersebut  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan pemerintah  dan  masyarakat  suatu  negara. 1 Sebagai  contoh,  ibu  kota  London  adalah  pusat kekuasaan politik Inggris. Di sana terletak Istana Buckingham, tempat residen raja dan ratu Inggris. Kota ini juga merupakan pusat keuangan Inggris dan tempat berkumpulnya berbagai macam  budaya  dan  warisan  di  dalam  dan  di  luar  negeri. 2 Ibu  kota  juga  menjadi  titik  pusat untuk berbagai macam kegiatan, seperti parlemen, politik, kebijakan publik, kegiatan hukum, dan lainnya. Ibu kota juga menjadi tempat untuk berbagai macam kegiatan ekonomi, seperti perdagangan internasional, pengembangan industri, dan pemerintah. Di ibu kota, masyarakat berbagai  etnisitas  dan  agama  dapat  berkumpul  untuk  berbagi  pengalaman  dan  nilai-nilai, kegiatan ini sangat penting untuk membangun citra dan identitas sebuah negara. 3
Keberadaan  ibu  kota  negara  menempati  posisi  yang  sangat  vital  dalam  negara, karena dijadikan sebagai simbol dan identitas dari negara tersebut. Ibu kota negara dijadikan sebagai  pusat  negara  dan  pusat  pemerintahan. 4 Jakarta  menjadi  ibu  kota  negara  Indonesia dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1964  tentang  Pernyataan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.  Namun  dalam  perkembangannya,  Jakarta  ternyata  tidak  mampu  lagi  mengemban peran  sebagai  ibu  kota  negara  dengan  beberapa  alasan  seperti  pertumbuhan  penduduk  di Jakarta yang begitu tinggi sehingga tidak terkendali; kondisi lingkungan Jakarta yang semakin
1 Fanisa  Luthfia  Putri  Erwanti,  dan  Waluyo  Waluyo,  “Catatan  Kritis  Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  yang  Ditimbulkan,” Souvereignity:  Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 1 (2022): 45., https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.214.
2 Mutmainnah dan Rahmawati, “Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris,” Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 18 no. 2 (2020): 156., https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1519.
3 Wesley  Liano  Hutasoit,  “Analisa  Pemindahan  Ibukota  Negara,” Jurnal  Dedikasi 19,  no.  2  (2018):  111., https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989.
4 Ridho Erfan Nugroho, Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara (Solo: CV. Graha Printama Selaras, 2022), 35.
menurun;  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  merata;  Jakarta  berada  dalam  kawasan ring  of fire ;  lalu  lintas  di  Jakarta  yang  begitu  sesak,  macet  dan  kumuh;  Jakarta  yang  menjadi langganan  banjir;  serta  adanya  keterbatasan  air  bersih  di  Jakarta. 5 Hal  ini  yang  kemudian dijadikan  pertimbangan  untuk  memindahkan  ibu  kota  negara  dari  Jakarta  ke  Kalimantan Timur.
Wacana terkait pemindahan ibu kota negara dimulai sejak zaman presiden pertama Republik  Indonesia.  Ir.  Soekarno  pernah  menginisiasi  perpindahan  ibu  kota  negara  ke Palangkaraya  dengan  alasan  pemerataan  pembangunan  bagi  seluruh  kawasan  nusantara. Namun  wacana  tersebut  belum  bisa  direalisasikan  hingga  Presiden  Joko  Widodo menyampaikan  kembali  wacana  perpindahan  ibu  kota  negara  pada  saat  pidato  kenegaraan tanggal  16  Agustus  2019  di  hadapan  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  RI. 6 Pidato  kenegaraan  Presiden  Jokowi  ini  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Undang-undang  ini mengatur terkait pemindahan ibu kota negara Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota negara (IKN)  Nusantara  ini  memiliki  visi  sebagai  kota  dunia  untuk  semua  yang  dibangun  dan dikelola  dengan  tujuan  untuk  menjadi  kota  berkelanjutan  di  dunia,  sebagai  penggerak ekonomi  Indonesia  di  masa  depan,  dan  menjadi  simbol  identitas  nasional  yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2022 ini, ibu kota negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan dialihkan fungsi dan perannya ke Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun dalam hamparan perbukitan yang terletak di dua kabupaten di Kalimantan Timur. 7
Ibu  Kota  Nusantara  akan  bertempat  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Babulu, Penajam, Sepaku dan Waru. Dengan jumlah penduduk 181.349 jiwa pada tahun  2020,  dengan  kepadatan  54  jiwa/km.  Rencananya  lokasi  pusat  pemerintahan  akan berdiri di Kecamatan Sepaku. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan langsung
5 Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, “Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Legislatif 5, no. 2 (2022): 92., https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349.
6 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Prolematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang-Undangan 2,  no.  1 (2022): 2, . https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19.
7 Yanti  Fristikawati,  Rainer  Alvander,  dan  Verrence  Wibowo,  “Pengaturan  Dan  Penerapan  Sustainable Development   Pada Pembangunan  Ibukota Negara Nusantara,” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (2022): 740,. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859.
dengan  Kota  Samarinda.  Kabupaten  ini  terdiri  dari  18  wilayah  kecamatan  dengan  jumlah penduduk mencapai 734.485 jiwa pada tahun 2020. Sebagian wilayah dari kabupaten ini yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia adalah Kecamatan Samboja. 8
Gambar 1: Lokasi Ibu Kota Nusantara

## Sumber: Google
Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus yang selanjutnya disebut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai pemerintah daerah khusus, Ibu Kota Nusantara dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Otorita  dan  wakil  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  serta tidak  ada  pemilihan  umum  untuk  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPR)  di  Ibu Kota  Nusantara. Secara  yuridis,  kedudukan  Badan  Otorita  adalah  lembaga  setingkat kementerian  yang  bertanggung  jawab  pada  kegiatan  persiapan,  pembangunan  dan pemindahan  ibu  kota  negara,  serta  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  khusus  ibu  kota nusantara. 9 Badan  otorita  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  dari  presiden  melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI. Terdapat kesamaan antara kepala dan wakil kepala otorita dengan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945 yakni jabatan mereka yang tidak terbatas. Tidak adanya batas maksimal berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai kepala dan wakil badan otorita ini menimbulkan permasalahan besar dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Ibu  Kota  Negara  Nusantara. Penelitian  bertujuan untuk  mengkaji  penyelenggaraan  pemerintahan  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  dalam mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
8 Hari Prasetyo Sutanto, “Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara Socio-Cultural Transformation People of IKN Nusantara,” Jurnal Studi Kebijakan Publik 1, no. 1 (2022): 43., https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56.
9 Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan statue  approach (pendekatan  perundang-undangan)  dan conseptual  approach (pendekatan  konseptual).  Pendekatan  perundang-undangan  dilaksanakan  dengan  mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara  yakni  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Nusantara  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan mengkaji sistem pemerintah daerah dan konsep checks and balances .

## SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Sistem  pemerintahan  daerah  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  sangat  berbeda dengan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 22 menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  di  Indonesia  akan  didasarkan  pada  konsep  otonomi daerah.  Otonomi  Daerah  adalah  sistem  di  mana  pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk mengelola dan mengatur masalah-masalah yang terkait dengan wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa  pemerintah  daerah  akan  memiliki  hak  untuk  menentukan  bagaimana  mereka  akan mengatur kebijakan dan masalah-masalah yang berbeda di wilayah mereka. Otonomi Daerah di  Indonesia  juga  mengakomodasi  aspek  diversifikasi  politik  dan  budaya.  Ini  berarti  bahwa pemerintah  daerah  diberikan  kebebasan  untuk  menggunakan  kebijakan  dan  strategi  yang berbeda  untuk  mengatur  masalah-masalah  yang  berbeda  di  wilayah  mereka.  Selain  itu, pemerintah daerah juga diberikan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Ini berarti bahwa mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan adil untuk semua orang di wilayahnya. 10
Konsep  otonomi  daerah  di  Indonesia  telah  membawa  perubahan  yang  positif  bagi masyarakat dan telah membantu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan sistem ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang tepat  untuk  berbagai  permasalahan  di  daerahnya. 11 Pemerintahan  daerah  menjadi  sebuah sistem  pemerintahan  yang  mengatur  struktur  politik,  administrasi,  dan  keuangan  suatu wilayah. 12 Unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi:
10 Yulia  Devi  Ristanti  dan  Eko  Handoyo,  “Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah,” Jurnal Riset Akutansi Keuangan 2, no. 2 (2017): 117., http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.220.
11 Syamsuddin  Haris, Desentralisasi  &  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  &  Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2007), 25.
12 Agus  Kusnadi,  “Perkembangan  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,”
a. Legislatif:  Dewan  Legislatif  atau  Parlemen  Daerah  di  bawah  kendali  pemerintah  daerah dan mewakili kepentingan politik partai-partai politik;
b. Eksekutif:  Pemerintah  daerah  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  seorang  gubernur,  yang bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan daerah; 13
c. Yudikatif: Pengadilan daerah yang berada di bawah kekuasaan pengadilan tingkat tinggi menyelenggarakan penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan hukum daerah;
d. Keuangan:  Badan  Keuangan  Daerah,  yang  bertanggung  jawab  atas  keuangan  daerah, termasuk pemungutan pajak, pengelolaan dana daerah, dan penyediaan pelayanan publik;
e. Pendidikan: Departemen Pendidikan Daerah, yang bertanggung jawab untuk menyediakan program  pendidikan,  pelatihan,  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah;
f. Kesehatan:  Departemen  Kesehatan  Daerah,  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat daerah. 14
Pemerintahan  daerah  merupakan  jenjang  pemerintahan  yang  sangat  penting  bagi masyarakat.  Pemerintahan  daerah  adalah  unit  dasar  karena  ia  merupakan  titik  temu  antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Unit dasar pemerintahan daerah memberikan pelayanan kerja  yang  cepat,  baik  dan  efisien,  karena  pengawasan  langsung  dari  masyarakat. Pemerintahan  daerah  akan  menyusun  strategi  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka juga akan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah juga menyelenggarakan program-program  yang  dirancang  untuk  membantu  masyarakat  dalam  berbagai  bidang, seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Unit  dasar  ini  juga  dapat membantu  pemerintah  pusat  dalam  mengelola  anggaran  dan  sumber  daya  yang  tersedia  di daerah.  Dengan  demikian,  unit  dasar  pemerintahan  daerah  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  membangun  masyarakat  dan  menciptakan  keadaan  yang  lebih  baik  untuk semua orang. 15
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 3 (2015): 566., https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8.
13 Khairil  Anwar,  “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka Mewujudkan  Good  Governance,” Aspirasi:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Negara 2,  no.  2  (2017):  1., http://dx.doi.org/10.53712/aspirasi.v2i2.315.
14 Nur  Aliza,  “Pokok  Penting  Study  Pemerintahan  Daerah,” Ilmu  Pemerintahan (2020):  10–12., https://doi.org/10.31219/osf.io/rfv8t.
15 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2019), 18–19.
Pemerintahan  daerah  merupakan  unit  kerja  yang  secara  konstitusional  memiliki berbagai fungsi yang berbeda untuk mendukung kebijakan nasional. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah:
a. Pemerintah  daerah  memiliki  kekuasaan  atas  pengelolaan  waktu  dan  ruang  lokal,  yaitu menyediakan  infrastruktur  seperti  jalan,  angkutan  umum,  dan  akses  air  bersih  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal;
b. Pemerintah  daerah  juga  bertugas  untuk  mengatur  dan  mengawasi  segala  kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di wilayahnya;
c. Pemerintah daerah juga memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti kekuasaan atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya, termasuk sumber daya mineral, energi, dan lainnya;
d. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan- peraturan  lokal  yang  berbeda  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  di  kabupaten  dan provinsi lain;
e. Pemerintah  daerah  juga  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  anggaran  daerah,  serta menyediakan pelayanan umum untuk menjamin pendidikan, kesehatan, dan keselamatan warganya;
f. Pemerintah  daerah  juga  berperan  dalam  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga daerah. 16
Pemerintahan  daerah  memiliki  dua  bentuk  yang  dikenal  secara  umum  di  dunia. Kedua bentuk pemerintahan daerah ini yakni local self goverment dan local state government . Pemerintahan self goverment adalah bentuk pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal dan regional.  Ini  adalah  kekuasaan  independen  yang  diberikan  kepada  daerah  lokal  untuk menguruskan  kepentingan  mereka  sendiri.  Pemerintahan self  goverment berfokus  pada perlindungan kepentingan lokal dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sedangkan,  pemerintahan state  government adalah  bentuk  pemerintahan  yang  beroperasi  di seluruh  negara  atau  bagian.  Ini  berfokus  pada  perlindungan  kepentingan  negara  yang  lebih luas,  dengan  mengatur  dan  mengawal  penggunaan  sumber  daya.  Pemerintahan state government memiliki  wewenang,  hak,  dan  kekuasaan  untuk  melaksanakan  undang-undang dan  melakukan  pembaruan  dalam  kebijakan  dan  regulasi.  Kedua  bentuk  pemerintahan  ini
16 Ani  Sri  Rahayu, Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum,  Dan  Aplikasinya (Jakarta:  Sinar Grafika, 2018), 8–9.
memiliki  kelebihan  masing-masing  dan  bekerja  sama  untuk  menjamin  kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. 17

## a. Local Self Government
Local  self  government merupakan  bentuk  pemerintahan  daerah  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  yang  ada  di  daerah tertentu. Pemerintah daerah ini dibentuk sebagai konsekuensi atas asas desentralisasi yang dianut  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Dengan  demikian,  pemerintahan daerah  dalam  bentuk local  self  government memiliki  tugas  dan  kewenangan  untuk menyelenggarakan  berbagai  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  kondisi  daerah.  Tujuan utama  pemerintahan  daerah  ini  adalah  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara penyelenggaraan  pemerintahan  di  pusat  dan  di  daerah,  serta  untuk  meningkatkan kemampuan  daerah  dalam  menyelenggarakan  berbagai  urusan  pemerintahan  yang  ada  di daerah  mereka.  Adapun  beberapa  keuntungan  yang  bisa  didapatkan  dengan  mengadopsi pemerintahan daerah ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di daerah, serta peningkatan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. 18
Local  self  government atau  pemerintahan  daerah  otonom  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
1. Kebebasan  untuk  membuat  keputusan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang diberlakukan di daerah masing-masing;
2. Tanggung jawab untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah masing- masing;
3. Memiliki  hak  untuk  menentukan  alokasi  sumber  daya,  mengatur  administrasi,  dan mengatur pelayanan publik.
4. Memiliki  hak  untuk  menetapkan  produk  atau  layanan  yang  diperlukan  di  daerah masing-masing;
5. Memiliki  hak  untuk  membuat  dan  melaksanakan  kebijakan  daerah  yang  berbeda  dari kebijakan pemerintah pusat;
17 Cynthia Hadita dan Susi Dwi, “Hakikat Otonomi Daerah yang Luas , Nyata dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme”, R iau Law Journal 6, no. 2 (2022): 202., http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962.
18 Ramli, “Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,” JIHAD :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Administrasi 2,  no.  1  (2020):  43., http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676.
6. Memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  meregulasi  kegiatan  ekonomi  di  daerah  masing- masing;
7. Memiliki  hak  untuk  memberikan  bantuan  finansial  dan  pelayanan  publik  yang diperlukan di daerah masing-masing;
8. Memiliki  hak  untuk  mengatur  mobilitas,  transportasi,  dan  lingkungan  di  daerah masing-masing;
9. Memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  mengawasi  sektor-sektor  pilihan  yang  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
10. Memiliki  hak  untuk  memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  mekanisme pengaduan serta mekanisme pengawasan. 19
b. Local State Government
Local  state  government merupakan  sebuah  unit  organisasi  pemerintahan  yang beroperasi  di  lingkungan  wilayah  tertentu.  Unit  ini  didirikan  berdasarkan  prinsip dekonsentrasi, yang mengimplikasikan bahwa otoritas pemerintah pusat dibagi ke berbagai tingkatan pemerintahan setempat. Local state government memiliki beberapa fungsi utama. Pertama,  mereka  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  layanan kepada  masyarakat  setempat.  Kedua,  mereka  juga  bertanggung  jawab  untuk mengharmoniskan  implementasi  berbagai  regulasi,  kebijakan,  dan  program  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  mereka  juga  bertanggung  jawab  untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah pusat dipatuhi dan diimplementasikan dengan benar di setiap wilayah. Local state government juga berperan sebagai wadah representatif para pemilih di setiap wilayah. 20
Pemerintah  wilayah  atau local  state  government berfungsi  untuk  menerapkan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Mereka  memiliki  tugas  untuk mengatur  dan  melaksanakan  berbagai  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  pusat  di wilayah  mereka.  Pemerintah  wilayah  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan peraturan  dan  kebijakan  lokal  yang  lebih  menguntungkan  masyarakat  setempat.  Namun, pemerintah  wilayah  tidak  berhak  mengubah  atau  mengabaikan  kebijakan  yang  telah diterapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  wilayah  memiliki  tugas  untuk  memastikan bahwa  kebijakan-kebijakan  ini  diterapkan  secara  efektif.  Pemerintah  wilayah  juga
19 Ibid ., 44.
bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan- kebijakan  yang  telah  diterapkan  untuk  memastikan  penerapan  yang  efektif  dan  benar. 21 Pemerintahan  wilayah  atau  pemerintahan  administratif local  state  government memiliki beberapa ciri yang unik, di antaranya:
1. Pemerintahan  wilayah  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  termasuk kesejahteraan sosial, keamanan, pengembangan, pemrosesan hukum, dan lainnya;
2. Pemerintahan  wilayah  biasanya  diatur  oleh  Undang-Undang  Daerah  atau  Undang- Undang Wilayah;
3. Pemerintahan  wilayah  mengontrol  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  dalam wilayahnya,  seperti  sumber  air  dan  minyak  bumi,  dan  memastikan  sumber  daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efisien;
4. Pemerintahan  wilayah  juga  memiliki  wewenang  untuk  memungut  pajak, memberlakukan  hukum  dan  peraturan,  serta  membuat  keputusan  tentang  pengelolaan wilayah, termasuk penyediaan layanan dan infrastruktur;
5. Pemerintahan  wilayah  juga  berperan  dalam  mengendalikan  lalu  lintas,  keamanan, pengelolaan transportasi, dan pengelolaan limbah.
6. Pemerintahan wilayah juga mengendalikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta menyediakan layanan sosial seperti bantuan tunai atau gizi. 22

## KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA
Ibu  Kota  Nusantara  didesain  sebagai  pemerintah  daerah  khusus  yang  memiliki perbedaan  dengan  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia.  Pada  dasarnya,  pemerintah  daerah merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Penyelenggaraan  pemerintah daerah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  desentralisasi  yang  bermakna  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu, berlaku pula asas dekonsentrasi yakni pelimpahan
21 Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” Jurnal Studi Kebijakan Publik 1, no. 1 (2022): 63. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69
22 Ramli, Op . Cit , 44.
wewenang  pemerintahan  dari  pemerintah  kepada  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. 23
Ibu Kota Nusantara didesain dalam bentuk badan otorita yang memiliki pengaturan pemerintah daerah secara khusus. Hal tersebut dikarenakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan  lembaga  setingkat  kementerian  yang  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  dari presiden  melalui  penunjukan  langsung  dengan  berkonsultasi  kepada  DPR-RI,  sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara juga berhak menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan  ibu  kota  negara.  Selain  menjadi  pelaksana  pemerintah  daerah  di  kawasan  Ibu Kota  Nusantara.  Badan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  juga  mendapatkan  kewenangan  khusus seperti  pemberian  izin  untuk  investasi,  kemudahan  berusaha  dan  pemberian  sarana  dan prasarana terhadap para pihak yang memiliki andil dalam persiapan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara. 24
Badan  Otorita  Ibu  Kota  Negara  Nusantara  di  Kalimantan  Timur  adalah  organisasi administratif yang bertanggung jawab untuk pemerintahan dan manajemen Ibu Kota Negara Nusantara.  Badan  otorita  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  lingkungan  yang  sehat  untuk kehidupan  masyarakat,  menciptakan  kebijakan  yang  menyediakan  kesejahteraan  sosial  dan ekonomi,  serta  mengawasi  dan  mengatur  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  Ibu  Kota Negara Nusantara. Badan otorita juga memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah disetujui  oleh  pemerintah  pusat  dipatuhi  oleh  semua  pihak  yang  terkait.  Badan  otorita  juga mempromosikan pengembangan berkelanjutan yang merupakan landasan untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara. 25
Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  konsep  Badan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara adalah  sebuah  lembaga  yang  diutus  pemerintah  pusat,  dan  para  pejabatnya  dipilih  oleh pemerintah secara langsung untuk melaksanakan kewenangan tertentu di Ibu Kota Nusantara. Hal  ini  berarti  bahwa  konsep  otorita  tidak  dapat  disamakan  dengan  daerah  atau  badan
23 Meiske Mandey, “Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance,” Jurnal Lex Administratum 4, no. 2 (2016): 180,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112
24 Ahmad Gelora Mahardika dan rizky Saputra, Op.Cit, 8.
25 Sri Cempaka Prima et al., “Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2020): 533., http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.529-537.
hukum. 26 Istilah badan otorita memang bukan istilah baru di Indonesia. Istilah badan otorita juga  digunakan  dalam  peraturan  lain  namun  tidak  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Misalkan  Otorita  Danau  Toba,  Badan  Otorita  Borobudur,  Otorita Batam,  dan  Badan  Otorita  Pariwisata  Labuan  Bajo  Flores.  Badan  otorita  tersebut  lebih mengarah  pada  bentuk  badan  layanan  umum  yang  menjalankan  sebagian  kecil  dari  urusan pemerintahan  daerah.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  adalah badan  otorita  pertama  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  berbentuk  pemerintah daerah.
Kekhususan lain dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah di sana hanya  ada  pemilihan  umum  tingkat  nasional,  sehingga  tidak  ada  pemilihan  untuk  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Hal ini berbeda dengan satuan pemerintah daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangunan pemerintahan yang ada di Ibu Kota Nusantara bertentangan dengan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia. 27 Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  telah  disebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan umum.  Selanjutnya  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  disebutkan bahwa kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  diperlukan  perangkat- perangkat  dan  lembaga-lembaga  lain  untuk  saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah daerah, dibentuklah lembaga perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD menjalankan  perannya  sebagai  regulator  yang  mengatur  segala  aspek  kepentingan  daerah, policy  making untuk  merumuskan  kebijakan  pembangunan  dan  perencanaan  program  di daerahnya, dan budgeting untuk merencanakan anggaran daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat  di  daerah,  DPRD  memposisikan  diri  sebagai  kekuasaan  penyeimbang  ( balanced
26 Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022): 845. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324.
27 Metho  P.  Sihombing  dan  Daniel  Pradina  Oktavian,  “Analisis  Hukum  Pembentukan  Daerah  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  Ditinjau  dari  Perspektif  Otonomi  Daerah,” Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 5 (2022): 1041. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731.
power ) yang mengimbangi dan melakukan pengawasan secara efektif kepada kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. 28

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DALAM MEWUJUDKAN CHECKS AND BALANCES
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Konsekuensi  logis  dari  pasal  ini  adalah  segala penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  harus  berdasar  pada  konstitusi. 29 Pemerintah maupun  lembaga-lembaga  lain  dalam  menjalankan  kewenangan  dan  kekuasaannya  harus dilandasi  pada  hukum.  Negara  yang  berdasarkan  pada  hukum  selalu  menempatkan  hukum dalam posisi tertinggi sehingga muncul istilah supremasi hukum. Supremasi hukum ini tidak boleh  mengabaikan  tiga  aspek  penting  dari  hukum  antara  lain  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum. 30
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi  memiliki  posisi  yang  sentral  dalam kehidupan manusia modern. Dalam konteks ini, negara dijadikan sebagai sebuah entity yang absolute ,  di  mana  semua stakeholder yang  mendukung  keberadaan  negara  wajib  tunduk terhadap penguasa. Di samping itu, negara juga harus tunduk pada kemauan rakyat yang telah membentuk  entitas  dari  negara  itu  sendiri. 31 Pemerintah  selaku  aktor  dalam  negara  yang terkonsentrasi  dengan  kekuasaan  sering  cenderung  korup.  Sebagaimana  terdapat  adagium yang  berbunyi  “ power  tends  corrupt,  but  absolute  power  corrupts  absolutely ”.  Pemusatan kekuasaan  dapat  mengarahkan  pada  kesewenang-wenangan  sehingga  perlu  adanya distribution  of  power (pembagian  kekuasaan)  atau separation  of  power (pemisahan kekuasaan). 32 Pemencaran kekuasaan dalam bentuk pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan  dapat  meminimalisir  tindakan  korup  dan  sewenang-wenang  dari  pemerintah. Konstitusi harus membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka dapat  memeriksa  dan  melakukan  pengawasan  satu  sama  lain.  Salah  satu  solusi  untuk
28 Meiske Mandey, Op . Cit , 181.
29 M.  Muslih,  “Negara  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai  Dasar Hukum),” Jurnal Legalitas 4, no. 1 (2013): 134. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117.
30 Farid  Wajdi  dan  Andryan  Andryan,  “Sifat  Putusan  Impeachment  MK  terhadap  Status  Hukum  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 20,  no.  3  (2020):  303. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314
31 Faharudin, “Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik,” Jurnal Hukum Volkgeist 1, no. 2 (2017): 115., https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97.
32 Bustamin dan Rony Jaya, “Urgensi Check and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam,” Jurnal Ilmiah Syari’ah 13, no. 2 (2019): 221., http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
mewujudkan  hal  tersebut  adalah  adanya  metode checks  and  balances dalam  konstitusi.
Beberapa  pandangan  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  tujuan  konstitusi  adalah  untuk menciptakan  keseimbangan  kekuasaan  antara  bagian-bagian  yang  berbeda  dari  pemerintah, sehingga checks and balances ini merupakan inti dari konstitusionalisme. 33
Sistem checks  and  balances dalam  ketatanegaraan  Indonesia  adalah  sistem  yang dirancang  untuk  menjaga  keseimbangan  kekuasaan  di  antara  tiga  cabang  pemerintahan.  Ini adalah  konsep  yang  umum  dipraktikkan  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Secara sederhana,  tiga  cabang  pemerintahan  adalah  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Kekuasaan keseluruhan  dibagi  antara  cabang-cabang  ini  dalam  jumlah  yang  berbeda.  Setiap  cabang memiliki kemampuan untuk mengatur dan membatasi aktivitas yang dilakukan oleh cabang- cabang lain. Hal ini memungkinkan sistem pemerintahan yang efektif dan akan menghindari penguasaan  cabang-cabang  tertentu  atas  yang  lain. 34 Sistem checks  and  balances Indonesia secara luas mencakup beberapa aspek antara lain:
a. Penguatan Undang-Undang
Pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  mengubah  undang-undang  jika  diperlukan. Namun,  legislatif  memiliki  hak  untuk  membatalkan  atau  mengubah  kebijakan  yang diusulkan oleh eksekutif.
b. Penguatan Yudikatif
Yudikatif  memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur  hak  asasi  manusia  dan  memeriksa keabsahan kebijakan yang diambil oleh eksekutif.
c. Penggunaan Hak Pemilu
Pemilihan  umum  memberikan  kesempatan  bagi  warga  negara  untuk  memilih  pemimpin mereka dan memberikan mandat untuk mengambil tindakan tertentu. 35
Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  pemerintah  daerah  khusus  yang  tidak  memiliki DPRD.  Daerah  yang  tidak  memiliki  DPRD  akan  mengalami  dampak  negatif  yang  cukup serius.  Tanpa  adanya  dewan  legislatif  untuk  memeriksa  kebijakan  pemerintah,  masyarakat tidak akan punya cara untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Hal ini berarti akan lebih sulit untuk mengontrol potensi korupsi. Selain itu, tanpa adanya perwakilan yang ditentukan oleh
33 Ibnu Sina Chandranegara, “Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 3, no. 3 (2016): 554., https://doi.org/10.31078/jk1334.
34 Ibid .
35 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, “Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Cerminan Penegasan  Dan  Penguatan  Sistem  Presidensiil  Indonesia,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 14,  no.  2  (2017):  320, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/119., https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119.
daerah,  masyarakat  akan  kurang  berdaya  untuk  mengajukan  keluhan  terkait  pembangunan, anggaran,  dan  sebagainya.  Mereka  tidak  akan  punya  alat  untuk  mengambil  tindakan  yang dapat  mengubah  situasi.  Ini  juga  berarti  bahwa  pemerintah  lebih  cenderung  mengabaikan kebutuhan masyarakat dan tidak akan mendapatkan kritik yang seharusnya.
Keterlibatan  badan  otorita  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  Ibu Kota  Nusantara  telah  memunculkan  berbagai  kontroversi  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah salah satu badan otonom yang ditunjuk langsung  oleh  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Hal  ini  berbeda  dengan lembaga  lain  yang  dipilih  melalui  mekanisme  pemilihan  umum.  Dalam  konteks  pemilihan umum,  keberadaan  Badan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  menimbulkan  masalah  karena  para pemilih tidak dapat mengetahui kualitas kandidat dan memilih pemimpin yang tepat. Namun, sistem penunjukan oleh Presiden dan DPR menyiratkan bahwa mereka memiliki wewenang untuk  memilih  orang  yang  terbaik  tanpa  harus  mengikuti  sistem  pemilihan.  Selain  itu, mekanisme penunjukan ini juga menempatkan Presiden dan DPR pada posisi yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menimbulkan risiko ketergantungan politik. Adanya Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ini menunjukkan lahirnya pemimpin berdasarkan kepentingan politik, bukan kompetensi.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakadilan  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat dalam proses demokrasi.
Delegasi kuasa untuk pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara  oleh  Presiden  dan  DPR  mencerminkan  adanya  degradasi  nilai-nilai  demokrasi  di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa keputusan politik yang penting dalam pengaturan Ibu Kota Negara Nusantara dan kepemimpinan di sana adalah keputusan yang ditentukan oleh Presiden dan  DPR.  Indonesia  adalah  negara  demokratis  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  demokrasi termasuk pemilihan umum, partisipasi dan pemilihan wakil-wakil yang independen. Namun, keputusan  dalam  menggunakan  mekanisme  penunjukan  untuk  memilih  kepala  dan  wakil kepala  Otorita  Ibu  Kota  Negara  Nusantara  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  demokrasi tersebut  tidak  lagi  berlaku.  Ini  mencerminkan  adanya  penurunan  nilai-nilai  demokrasi  yang ada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  tindakan-tindakan  nyata  untuk  melindungi nilai-nilai  demokrasi  di  Indonesia  dan  memastikan  bahwa  nilai-nilai  ini  diterapkan  secara konsisten.
Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan
selama  lima  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan  dan  sesudahnya  dapat  ditunjuk  dan dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Jika Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (dua  periode),  maka  dalam  undang-undang  ini  tidak  menyebutkan  berapa  kali  Kepala  dan Wakil  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dapat  menjabat  lagi.  Sehingga  Kepala  dan  Wakil Kepala  Otorita  tidak  memiliki  masa  jabatan  yang  diputuskan  secara  pasti.  Hal  ini mengisyaratkan  bahwa  peluang  pemerintah  yang  sewenang-wenang  akan  semakin  tinggi. Dengan  adanya  masa  jabatan  yang  pasti  dan  tertentu,  peluang  pemerintah  bertindak sewenang-wenang akan berkurang. Jika jabatan di lembaga pemerintah tidak dibatasi secara konstitusional,  dampaknya  sangat  buruk.  Peluang  terjadinya  pemerintahan  yang  sewenang- wenang,  hingga  munculnya  dinasti  politik  turun  temurun.  Selain  itu,  jika  jabatan  lembaga pemerintah  tidak  dibatasi  secara  konstitusional,  maka  pemilik  jabatan  dapat  korupsi,  abusif dan  mengambil  keuntungan  dari  posisinya.  Ini  dapat  mengakibatkan  kerugian  ekonomi, moral, dan sosial bagi negara.
Badan  otorita  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  di  Indonesia menempati  posisi  yang  penting.  Akan  tetapi,  mekanisme  penunjukannya  oleh  Presiden  dan DPR dan tidak melalui pemilihan umum dapat mencederai konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Meskipun  telah  diatur  dalam undang-undang  tersebut,  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  khusus  Ibu  Kota  Nusantara telah memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan checks and balances dalam pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah dengan memastikan bahwa mekanisme penunjukan Badan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tidak  hanya  melalui  presiden  dan  DPR,  melainkan  juga melalui  Pemilihan  Umum.  Dengan  begitu,  maka  seluruh  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa badan otorita memiliki legitimasi yang tepat untuk  mengurusi  Ibu  Kota  Nusantara.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  memastikan  bahwa badan  otorita  yang  ditunjuk  tidak  hanya  memiliki  kemampuan  teknis  yang  memadai,  tetapi juga  memiliki  etika  yang  baik.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  menjalankan  kebijakan  tata kelola yang baik, memastikan transparansi, serta melakukan penilaian kinerja secara berkala. Selain itu, mengembalikan kembali DPRD dalam Ibu Kota Nusantara juga menjadi hal yang krusial. DPRD dapat memaksimalkan perannya sebagai regulator yang mengatur segala aspek
kepentingan  daerah, policy  making untuk  merumuskan  kebijakan  pembangunan  dan perencanaan  program  di  daerah,  serta budgeting untuk  merencanakan  anggaran  daerah.
Sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  di  daerah,  DPRD  dapat  memposisikan  diri  sebagai kekuasaan  penyeimbang  ( balanced  power )  yang  mengimbangi  dan  melakukan  pengawasan secara efektif kepada Badan Otorita dan seluruh jajaran pemerintah daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  penelitian  ini menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Ibu  Kota  Nusantara  didesain  dalam  bentuk  badan  otorita yang memiliki pengaturan pemerintah daerah secara khusus. Hal tersebut dikarenakan Badan Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  lembaga  setingkat  kementerian  yang  mendapatkan legitimasi kekuasaan dari presiden melalui penunjukan langsung dengan berkonsultasi kepada DPR-RI. Kekhususan lain dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah di sana hanya  ada  pemilihan  umum  tingkat  nasional,  sehingga  tidak  ada  pemilihan  untuk  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  kepala  daerah.  Badan  otorita  sebagai penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  di  Indonesia  menempati  posisi  yang  penting. Akan  tetapi,  mekanisme  penunjukannya  oleh  presiden  dan  DPR  yang  dilaksanakan  tidak melalui  pemilihan  umum  dapat  mencederai  konsep checks  and  balances dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepala dan Wakil Kepala Otorita juga tidak memiliki masa jabatan yang  diputuskan  secara  pasti  sehingga  mengisyaratkan  adanya  peluang  lahirnya  pemerintah yang  sewenang-wenang.  Keberadaan  DPRD  di  daerah  pada  kenyataannya  memiliki  peran penting  sebagai  regulator  yang  mengatur  segala  aspek  kepentingan  daerah, policy  making untuk  merumuskan  kebijakan  pembangunan  dan  perencanaan  program  di  daerah,  serta budgeting untuk merencanakan anggaran daerah. Tidak adanya lembaga DPRD di Ibu Kota Nusantara  mampu  menimbulkan  dampak  negatif  yang  cukup  serius.  Tanpa  adanya  dewan legislatif  untuk  memeriksa  kebijakan  pemerintah,  masyarakat  tidak  akan  punya  cara  untuk mengawasi  aktivitas  pemerintah,  sehingga  risiko  lahirnya  pemerintah  yang  koruptif  dan abusif semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliza,  Nur.  “Pokok  Penting  Studi  Pemerintahan  Daerah.” Ilmu  Pemerintahan (2020):  1–46. https://doi.org/10.31219/osf.io/rfv8t.
Anwar, Khairil. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.” Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 2, no. 2 (2017). http://dx.doi.org/10.53712/aspirasi.v2i2.315.
Bustamin,  Rony  Jaya.  “Urgensi  Check  and  Balances  Ketatanegaraan  Indonesia  Dan  Islam.”
Jurnal Ilmiah Syari’ah 13, no. 2 (2019): 221-223.
http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  “Penuangan Checks  and  Balances ke  dalam  Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 3, no. 3 (2016): 552-574. https://doi.org/10.31078/jk1334. Erwanti,  Fanisa  Luthfia  Putri,  dan  Waluyo  Waluyo.  “Catatan  Kritis  Pembentukan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  Serta  Implikasi  Hukum  yang Ditimbulkan.” Souvereignity:  Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan  Nasional 1,  no.  1 (2022): 44–56. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.214.
Faharudin.  “Prinsip  Checks  and  Balances  Ditinjau  Dari  Sisi  dan  Praktik.” Jurnal  Hukum Volkgeist 1, no. 2 (2017): 115–128. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97. Failaq,  Muhammad  RM  Fayasy  Failaq  dan  Faraz  Almira  Arelia.  “Diskrepansi  Sistem Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Nusantara.” Jurnal  Studi Kebijakan Publik 1, no. 1 (2022): 57–69. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69. Fristikawati,  Yanti,  Rainer  Alvander,  dan  Verrence  Wibowo.  “Pengaturan  Dan  Penerapan Sustainable  Development      pada  Pembangunan    Ibukota  Negara  Nusantara.” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (2022): 739–749.
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859.
Hadita,  Cynthia,  dan  Susi  Dwi.  “Hakikat  Otonomi  Daerah  yang  Luas  ,  Nyata  dan Bertanggung Jawab dalam Perspektif Utilitarianisme”. Riau Law Journal 6, no. 2 (2022): 198–211. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962.
Hamdani,  Khulaifi,  dan  Ulvi  Wulan.  “Rezim  Executive  Heavy  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan.”
Jurnal Legislatif 5, no. 2 (2022): 91–100.
https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349.
Haris,  Syamsuddin. Desentralisasi  &  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah . Jakarta: LIPI Press, 2007. Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusa Media, 2019.
Hutasoit,  Wesley  Liano.  “Analisa  Pemindahan  Ibukota  Negara.” Jurnal  Dedikasi 19,  no.  2 (2018): 108–128. https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989.
Kusnadi, Agus. “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 2, no. 3 (2015): 564–580. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8.
Mahardika, Ahmad Gelora, dan Rizky Saputra. “Prolematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu  Kota  Negara  Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.” Legacy:  Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 2, no. 1 (2022): 1–19.
https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19.
Mahdi,  Wahyu  Laksana.  “Telaah  Politik  Hukum  Pembentukan  Badan  Otorita  Ibu  Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022): 841–854. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324.
Mandey, Meiske. “Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good
Governance.” Jurnal Lex Administratum 4, no. 2 (2016): 2016. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112.
Muslih,  M.  “Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch (Tiga  Nilai  Dasar  Hukum).” Jurnal  Legalitas IV,  no.  1  (2013):  130–152. http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117.
Mutmainnah dan Rahmawati. “Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris.”
Diktum:
Jurnal Syariah dan Hukum 18 no. 2 (2020): 1–23. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1519.
Nugroho,  Ridho  Erfan. Kisah  Sukses Pemindahan  Ibu  Kota  Negara .  Solo:  CV.  Graha Printama Selaras, 2022.
Prima,  Sri  Cempaka,  Andri  Octapianus  Purba,  I  Wayan  Yuliarta,  dan  Panji  Suwarno. “Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru.” Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 7,  no.  2  (2020):  529–537. http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.529-537.
Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Ramli. “Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.” JIHAD :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Administrasi 2, no. 1 (2020): 41–47. http://dx.doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676.
Ristanti,  Yulia  Devi,  dan  Eko  Handoyo.  “Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Dan Pembangunan Ekonomi Daerah.” Jurnal Riset Akutansi Keuangan 2, no. 2 (2017): 115– 122. http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.220.
Sihombing, Metho P., Daniel Pradina Oktavian. “Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)Ditinjau  Dari Perspektif Otonomi Daerah.” Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 5 (2022): 1707– 1715. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731
Susanto,  Hari  Prasetyo.  “Transformasi  Sosial  Budaya  Penduduk  IKN  Nusantara  Socio- Cultural  Transformation  People  of  IKN  Nusantara.” Jurnal  Studi  Kebijakan  Publik 1, no. 1 (2022): 43–56. https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56.
Wajdi,  Farid,  dan  Andryan  Andryan.  “Sifat  Putusan  Impeachment  MK  Terhadap  Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 301-314. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314.
Yusa,  I  Gede  dan  Bagus  Hermanto.  “Gagasan  Rancangan  Undang-Undang  Lembaga Kepresidenan :  Cerminan  Penegasan  Dan  Penguatan  Sistem  Presidensiil  Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (2017): 301–312.
https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.119.