PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MASLAHAH LIL UMMAH AL- MUBAROK DALAM MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS UMKM DI MASA
PANDEMI VIRUS CORONA TAHUN 2020
Oleh:

## Noga Riza Faisol
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur
lintangauliazahira@gmail.com
Abstrak :  Berdirinya BMT  Maslahah  Lil  Ummah  Al-Mubarak Sukowono  merupakan  upaya dalam  mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  daerah  Sukowono.  Bentuk  realisasinya dengan  adanya  pemenuhan  dana  untuk  para  ekonomi  kelas    menegah  kebawah  yang membutuhkan  modal  produktif.  Banyak  para  pedagang  pasar  yang  beralih  ke  BMT  sebagai tempat penyimpanan dan pembiayaan yang  sebelumya mereka tergantung pada bank umum. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  mengidentifikasi    bagaimana  peran BMT  Maslahah  Lil  Ummah  Al-Mubarak Sukowono  Jember  dalam    mengembangkan Produktivitas  UMKM.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Cara  pengumpulan  data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini  terdiri  dari  dua  bagian  yakni,  data  primer  dan  sekunder.  Data  yang  terkumpul  dianalisis dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dan  divalidasi  dengan  menggunakan  teknik triangulasi. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah peran BMT Maslahah Lil Ummah Al- Mubarak Sukowono  Jember  dalam  mengembangkan  UMKM  meliputi  dua  hal    yaitu, Pertama , memberikan Pembiayaan atau membantu ketersedian modal kepada  pedagang kecil ataupun  masyarakat  menengah  ke  bawah. Kedua ,  melakukan  pembinaan    kepada  pedagang kecil  dan  masyarakat  menengah  ke  bawah  agar  mampu    mempertanggung  jawabkan  modal yang telah diberikan kepada para pelaku usaha.
Keyword : Peran BMT, UMKM, Pandemi Covid’19

## A. PENDAHULUAN
Pada akhir masa tahun 1996 hingga mencapai puncaknya pada  tahun 1997 Indonesia telah  mengalami  krisis  ekonomi  yang  menyebabkan    jatuhnya  perekonomian  nasional. Banyak  usaha-usaha  skala  besar  pada    berbagai  sektor  termasuk  industri,  perdagangan,  dan jasa yang mengalami  stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya dan pada beberapa bagian sampai saat ini masih dirasakan oleh bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia untuk melakukan  berbagai  perubahan  untuk    mengoreksi  kelemahan  dan  kesalahan  masa  lalu. Namun, perubahan yang  telah dilakukan sampai saat ini masih belum optimal. 1
Belum optimalnya perkembangan perekonomian di Indonesia saat  ini, perekonomian di Indonesia harus menghadapi ujian berat setelah  sebelumya pada kurun waktu tahun 1997 hingga  awal  tahun  2000  selang    dua  dasawarsa  kemudian,  tepatnya  pada  medio  akhir  tahun 2019  hingga    pertengahan  tahun  2020  ini  perkembangan  dunia  global  kembali    dihebohkan dengan  adanya  pandemi  virus  corona (covid-19) yang  hampir    melanda  sebagian  besar
1 Laporan BPS. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral . (BPS: 1999), h. 38
negara-negara  didunia.  Banyak  negara-negara    maju  hingga  negara  berkembang  mengalami kerugian materi hingga  kerugian jiwa dan hal tersebut membuat banyak negara menerapkan pembatasan sosial (social distancing), pembatasan wilayah bahkan hingga  pembatasan total (lock down) dalam setiap aktivitas warga negaranya.
Tak  bisa  dipungkiri  di  sektor  perekonomian  pun  ikut  terdampak    dengan  adanya pandemi  virus  corona (covid-19), di  kutip  dari  situs    tempo.co  pada  Jum’at  17  April  2020 Menteri Perekonomian Sri Mulyani  membeberkan delapan dampak Virus Corona bagi sektor perindustrian hingga ketenaga kerjaan, dua diantaranya yaitu : pertama ada kurang lebih 1,5 Juta  pekerja  yang  dirumahkan  (PHK)  dari  10%  angka  tersebut  1,24    Juta  orang  merupakan pekerja  formal  dan  265  ribu  merupakan  pekerja  informal.  yang  kedua  PMI  Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi  atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020, padahal pada bulan agustus 2019  PMI Manufacturing masih berada pada angka 49 hal ini menunjukkan  bahwa kegiatan produksi hingga pengolahan dan permintaan menurun. 2 Disisi lain Kegiatan UMKM yang  merupakan  bagian  penting  dari    juga  tak  luput  dari  pengaruh  adanya  pandemi  Virus Corona,  dikutip  dari    Kompas.com  pada  17  April  2020  menyebutkan  bahwa  ada  sebanyak 37.000  pelaku  UMKM  yang  melaporkan  kepada  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  bahwa mereka terdampak virus corona. Dari data laporan  yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM 87% diantaranya merupakan usaha level mikro, sebanyak 57% UMKM melaporkan telah  terjadi  penurunan  penjualan,  22%  mengaku  kesulitan  permodalan,  15%    melaporkan terjadi  pendistribusian  yang  terhambat  dan  sebanyak  4%   melaporkan  kesulitan  bahan  baku. Secara  masif  hal  tersebut  diatas  secara    nampak  dan  nyata  telah  menyebabkan  terjadi  krisis perekonomian  di    masyarakat,  penambahan  angka  pengangguran  yang  tinggi  dan  angka kemiskinan meningkat. 3
UMKM  atau  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah  Usaha    ekonomi  produkif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  perorangan    atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaaan  atau  cabang    perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi bagian  baik  langsung    maupun  tidak  langsung.  Pelaku  bisnis  yang  bergerak  pada  berbagai bidang  usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM salah satu faktor  penunjang yang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala  permodalan  bagi  pengusaha  kecil,  tidak  bisa  di  penuhi  oleh    perbankan  modern, karena mereka pada umumnya tidak bankable. Padahal bank akan selalu perpegang pada azas
2 https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari-ini,    Diakses  pada tanggal 23 Juni 2020
3 https://kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-  terdampak  virus    corona.  Diakses  pada tanggal 25 Juni 2020
bankable untuk memutuskan  kreditnya. Wal hasil, banyak usaha kecil (UMKM) mengalami kesulitan  permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informal  dengan  industri  formal.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya    sistem  kredit  yang  mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah pada  saat yang bersamaan mendorong kesiapannya untuk meningkatkan performan usaha. 4
Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang    mempunyai  fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam  bentuk  pinjaman.    Lembaga  keuangan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang kelebihan    dana  dan  menyalurkannya  ke  pihak  yang  kekurangan  dana,  Lembaga    keuangan syariah  memiliki  produk  dan  jasa  yang  berkarakteristik  diantaranya:  peniadaan  atas pembebanan  bunga  yang  berkesinambungan,  membatasi  kegiatan  spekulasi  yang  tidak produktif  dan  pembiayaan  ditujukan  kepada  usaha-usaha  yang  halal  sesuai  prinsip  syariah sehingga  bisa  dicapai  oleh  masyarakat  lemah.  Salah  satu  dari  sekian  banyak  lembaga keuangan  yang    mendasarkan  seluruh  aktivitasnya  pada  prinsip  syariah  bebas  bunga  adalah Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT).  BMT  Merupakan  salah  satu jenis lembaga    keuangan  bukan bank yang bergerak di skala mikro seperti koperasi  simpan pinjam. BMT memiliki dua jenis pengertian yaitu Baitul maal yang mempunyai arti rumah uang dan Baitul tamwil mempunyai arti rumah pembiayaan. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha dan  penyaluran dana yang non pofit seperti zakat, infaq dan shadaqah yang  menjalankan sesuai amanahnya. 5 Di  tengah-tengah  terjadinya  pandemi  Virus  Corona  yang  melanda    saat  ini,  BMT Maslahah Lil Ummah Al-Mubarak Sukowono tetap berusaha  maksimal untuk melaksanakan dengan pelayanan-pelayanan sesuai fungsinya di masyarakat, meskipun banyak tantangan dan kendala  yang    harus  dihadapi  dengan  tetap  menyesuaikan  dengan  protokol  kesehatan    yang berlaku.  Lembaga  ini  mempunyai  tujuan  untuk  membantu  kepada    masyarakat  yang membutuhkan  pembiayaan  sebagai  penambahan  modal  dalam  mengembangkan  usahanya. BMT Al-mubarak sebagai lembaga yang berorientasi profit harus memiliki strategi yang bisa memberikan  daya saing. Selain itu, lembaga keuangan ini berdiri dibawah naungan  Pondok Pesantren. Jadi, lembaga ini benar-benar dikelola berdasarkan  nilai-nilai Islam. Melihat dari kinerja  yang  sudah  di  lakukan  oleh  BMT  MU  ini,    peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  peran terhadap  usaha  kecil  dalam  mengembangkan  usahanya  terutama  dalam  masalah  pemenuhan modal.
4 Muhammad Ridwan. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil . (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.26
5 Dadan  Muttaqien. Aspek Legal Lembaga  Keuangan Syari’ah. ( Yogyakarta:Safiria Insania  Press,2008), h. 40

## B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian BMT
Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT) adalah  balai  usaha  mandiri  terpadu    yang  isinya berintikan bayt al-mal wa tamwil dengan kegiatan  mengembangkan usaha-usaha produktif dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi  pengusaha  kecil  bawah  dan kecil  dengan  antara  lain  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang    pembiayaan kegiatan  ekonominya.  Selain  itu, baitul  mal  wa  tamwil juga    bisa  menerima  titipan  zakat, infak  dan  sedekah,  serta  menyalurkannya  sesuai  dengan  peraturan  dan  amanatnya. 6 Baitul maal  memiliki  fungsi  sosial  yaitu  kegiatan  pada  sektor  ini    mengelola  zakat,  infak,  dan zadaqah,  baik  berasal  dari  dompet  dhuafa    maupun  yang  berhasil  dihimpun  sendiri  oleh BMT.  Sektor  ini  merupakan    salah  satu  kekuatan  BMT  karena  juga  berperan  dalam pembinaan  agama    bagi  para  nasabah  sektor  jasa  keuangan  BMT.  Dengan  demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi,  tetapi juga dalam hal agama.  Diharapkan  pula  para  nasabah  BMT  tersebut  akan  turut  memperkuat  sektor  sosial BMT ini dengan  menyalurkan ZIS nya kepada BMT. 7
Atas  landasan  pengertian  seperti  itu,  maka  BMT  memiliki  ciri-ciri    utama  sebagai berikut 8 :
a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan  pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan  lingkungannya.
b. Bukan  lembaga  sosial  tetapi  dapat  dimanfaatkan  untuk    mengefektifkan  penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi  kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di  sekitarnya.
d. Milik  bersama  masyarakat  kecil  bawah  dan  kecil  dari  lingkungan    BMT  itu  sendiri, bukan milik orang, seorang atau orang dari luar  masyarakat itu.
Dengan berkembangnya BMT pada akhirnya diharapkan akan  menimbulkan manfaat berupa 9 :
a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.
b. Mengembankan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan  kedepan.
c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.
d. Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.
e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.
6 Djazuli, A. Lembaga-lembaga perekonomian ummat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002), h.183
7 Widodo, Hertanto. Panduan Praktis Oprasional BMT . (Bandung: Mizan, 1999), h. 84
8 Muhammad Ridwan. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.132
9 Ibid, h.137
f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
g. Meningkatkan  kepercayaan  pihak  lain  (misalnya  modul  pelatihan    pengelolaan BMT).

## 2. Peran BMT
Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran 10 , yaitu:
a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif  melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti  pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada  bukti  dalam  transaksi,  dilarang  curang  dalam    menimbang  barang,  jujur  terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus  bersikap aktif menjalankan fungsi  sebagai  lembaga  keuangan  mikro,  misalnya  dengan  jalan  pendampingan, pembinaan,  penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau  masyarakat umum.
c. Melepaskan  ketergantungan  kepada  rentenir,  masyarakat  yang   masih  tergantung  rentenir disebabkan  rentenir  mampu  memenuhi    keinginan  masyarakat  dalam  memenuhi  dana dengan  segera.  Maka    BMT  harus  melayani  masyarakat  lebih  baik,  misalnya  selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang  merata.
BMT  mempunyai  beberapa  komitmen  yang  harus  dijaga  supaya  konsisten  terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah 11 : Pertama, Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.  Dalam  operasional  BMT  bertanggung  jawab  bukan  saja  terhadap  nilai  keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki Majlis Ta’lim atau  kelompok pengajian (usrob). Kedua, Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan  pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya,  tidak saja dalam  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  aspek  kemasyarakatan    nasabah  yang  lainnya.  Maka BMT  setidaknya  ada  biro  konsultasi  bagi  masyarakat  bukan  hanya  berkaitan  dengan masalah  pendanaan  atau  pembiayaan,  melainkan  juga  masalah  kehidupan  sehari-hari mereka. Ketiga, Meningkatkan  profesionalitas  BMT  dari  waktu  ke  waktu.  Tuntutan  ini merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  untuk  menciptakan  BMT  yang  mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT di tuntut  mampu
10 Ibid, h. 142
11 Ibid, h. 144
meningkatkan  SDM  dengan  melalui  pendidikan  dan    pelatihan. Keempat, Ikut  terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan  membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai  seorang  nasabah.  Oleh  karena  itu,  BMT  yang  bertugas    sebagai  pengelola  zakat, infak,  dan  sedekah  juga  harus  membantu    nasabah  yang  kesulitan  dalam  masalah pembayaran kredit.

## 3. UMKM
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  definisi  yang  berbeda  pada setiap  literatur  menurut  beberapa  instansi    atau  lembaga  bahkan  Undang-Undang.  Sesuai dengan  Undang  Undang  nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut 12 :
a. Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  atau    badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro    sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
b. Usaha  Kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil.    Selain  itu  definisi usaha  kecil  yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau    usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha kecil sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri    sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha    yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima  puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp    300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).
Berdasarkan  kekayaan  dan  hasil  penjualan,  menurut  Undang-Undang    Nomor  20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil yaitu:
12 UUD RI. Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008 . (Jakarta : Sinar Grafika,  2003), h. 9
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima  puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000,00    (tiga  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp  2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan  kekayaan  dan  hasil  penjualan,  menurut  Undang-Undang    Nomor  20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha menengah yaitu:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima  ratus juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp    10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp    2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  sampai    dengan  paling  banyak  Rp  50.000.000.000,00  (lima  puluh milyar  rupiah).
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah dalam pasal 3 disebutkan  bahwa  usaha  mikro  dan  kecil  bertujuan  menumbuhkan  dan  mengembangkan usahanya  dalam    rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 13 Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional  melalui  kontribusi  terhadap  PDB,  penciptaan  lapangan    pekerjaan,  dan penyerapan  tenaga  kerjadan  peningkatan  kualitas    sumber  daya  manusia  yang  cukup berarti.

## 4. Produktifitas UMKM
BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya  pedagang mikro dan kecil dengan melakukan beberapa peran atau  kegiatan sebagai berikut 14 :
a. Pembiayaan
Pedagang  kecil  atau  masyarakat  menengah  kebawah  dalam    memperoleh  dana pembiayaan  untuk  memperluas  usahanya  ataupun    membangun  usaha  baru  bagi masyarakat menengah kebawah relatif  sangat sulit, maka BMT mampu menjangkaunya untuk  memperoleh    pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT  tanpa  menghilangkan  unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.
b. Pembinaan
Pedagang  kecil  dan  masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam    melakukan  usahanya  dan agar  mampu  mempertanggung  jawabkan    pembiayaanya,  maka  BMT  seringkali
13 UUD RI. Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008 . (Jakarta : Sinar Grafika,  2003), h. 9
14 Ridwan, Muhammad, h. 156
memberikan pembinaan  kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Adapun bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau  pelatihan.
c. Pemasaran Produk/ Jasa
Untuk membantu kelancaran usaha penerima pembiayaan,  maka BMT dapat melakukan bantuan pemasaran kepada masyarakat  luas terhadap hasil usahanya.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  termasuk  penelitian  kualitatif,  karena  sifat  data  yang  akan dikumpulkan  bercorak  kualitatif.  Secara  umum  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk memahami  dunia  makna  yang  disimbolkan  dalam  perilaku  kelompok  masyarakat  menurut perspektif  masyarakat  itu  sendiri. 15 Oleh  karena  itu,  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Adapun  jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  jenis  studi  kasus,  yaitu mendeskripsikan  suatu  latar  objek  atau  peristiwa  tertentu  secara  rinci  dan  mendalam  yang hanya  difokuskan  pada  satu  fenomena. 16 Studi  lapangan  dilakukan  dengan  memilih  BMT Maslahah lil Ummah. Perusahaan ini dipilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti perusahaan yang mana tetap melakukan pembiayaan dan pendampingan kepada mitra UMKM pada masa pandemic covid ’19 ini.
Dengan  metode Field  research ,  peneliti  terjun  langsung  menggali  data  di  lapangan dengan  cara  wawancara  dan  melakukan  deskripsi  di  lapangan  untuk  mempelajari  masalah- masalah  dalam  BMT  Maslahah  lil  Ummah. 17 Wawancara  kepada  Kepala  BMT  Maslahah  lil Ummah  Jember,  para  karyawan  toko  BMT  Maslahah  lil  Ummah  Jember,  nasabah  BMT Maslahah  lil  Ummah  Jember  serta  pihak-pihak  lain  yang  terkait,  dimaksudkan  untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil interview dan observasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian maka  dalam  penyajian  dan  hasil  analisa  data  berikut  ini  akan  difokuskan  pada  peran  BMT MU Al-Mubarak dalam mengembangkan UMKM. BMT MU Al-Mubarak Sukowono terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor: 112 Sukowono lokasinya sangat strategis, dan mempunyai badan hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Oleh  Bapak  Ir.  H.  Mirfano  (selaku  kepala  Dinas  Koperasi,
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.
16 Winarno  Surahman,  “ Pengantar Penelitian  Ilmiyah,  Dasar Metode  dan Teknik” ,  (Bandung:  Transito,  1994), 143
17 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi ; Teori dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 136.
Usaha Mikro, dan Menengah Kabupaten
Jember) dengan Nomor: 518/024.BH/XVI.7/410/2014.
Adapun  sistem  operasionalnya  BMT  MU  Al-Mubarak  Sukowono  yaitu  sebagai penghimpunan  dana,  BMT  MU  melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  melalui tabungan umum, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan idul fitrih, tabungan lembaga dan tabungan  berjangka  mudharabah.  Selain  itu  juga  sebagai  penyaluran  dana,  BMT  MU  juga melakukan  penyaluran  dana  berupa  pembiayaan  seperti  mudharabah,  musyarakah, murabahah, ba’i bitsamal ajil, dan rahn. BMT MU Al-mubarak dalam mengembangkan usaha kecil  tidak  terlepas  dari  tujuan  awal  BMT  yaitu  mengembangkan  ekonomi  kecil  dan menjauhkan masyarakat dari para rentenir. BMT MU juga menerapkan strategi jemput bola, dengan  seperti  ini  BMT  akan  lebih  mudah  mendapatkan  nasabah,  karena  nasabah  merasa nyaman.
Melihat dari data penelitian yang telah dilakukan, BMT MU Sukowono memiliki peran diantaranya:
1. BMT  MU  memiliki  peran  memberikan  modal  kepada  nasabah  yang  membutuhkan  untuk mengembangkan  usahanya,  dalam  memberikan  modal  kepada  calon  debitur  yaitu  dengan melihat  bahwa  pemohon  dana  tersebut  telah  dianggap  produktif  dan  konsekuen  serta bertanggung  jawab  terhadap  usahanya,  karena  modal  adalah  suatu  faktor  yang  digunakan untuk membantu memproduksi suatu barang atau jasa, maka dari itu BMT MU memberikan modal kepada nasabah dengan syarat-syarat yang sesuai. Sebelum memberikan modal, pihak BMT  mengadakan  survey  (terjun  langsung)  ke  tempat  pemohon  untuk  memastikan keberadaan  dari  usaha  pemohon  dengan  menggunakan  analsis  5C  ( Character,  Capytal, Capacity,  Colleteral ,  dan Condition ).  Langkah  ini  dilakukan  untuk  menghindari terjadinya salah  penerapan  modal  terhadap  pemohon  karena  dalam  suatu  usaha  produktif  yang  diberi modal agar bisa berkembang, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
Sebagai  persyaratan  pemberian  modal  antara  pemohon  dengan  BMT  MU  mengadakan perjanjian  secara  tertulis  mengenai  bentuk  pembiayaan  sistem  bagi  hasil.  Setelah kesepakatan  tercapai  maka  pemohon  modal  harus  melampirkan  beberapa  berkas  yang digunakan  untuk  syarat  administrasi.  Keberadaan  BMT  MU  ini memberikan  manfaat  yang besarbagi  masyarakat  khususnya  pengusaha  kecil,  antara  lain  adanya  modal  yang  berasal dari BMT dapat digunakan oleh pemohon untuk meningkatkan usahanya, sehingga mampu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya,  dengan  demikian  BMT  MU  memiliki  peran aktif  dalam  pemenuhan  modal  yang  akan  mengembangkan  Produktivitas  para  usaha  kecil.
(Seperti  yang  diungkapkan  dalam  wawancara  diatas  oleh  nasabah  BMT  MU  yaitu  Ibu Rusyati, Ibu Tona dan Ibu Arbaiya).
2. Pembinaan
Tidak  hanya  pemenuhan  modal  saja  BMT  MU  juga  melakukan  pembinaan  kepada calon  nasabah  yang  akan  menjalankan  usaha,  biasanya  berupa  keuangannya,  peluang,  dan etika agar mereka tidak kebingungan dalam menjalankan usaha terutama nasabah yang baru mendirikan  usaha  masih  belum  pengalaman  jadi  kemungkinan  besar  akan  mengalami kerugian,  dengan  adanya  arahan  atau  pembinaan  memungkinkan  usaha  mereka  akan berjalan  dengan  lancar.  (Seperti  hasil  wawancara  yang  diungkapkan  oleh  pihak  BMT  dan Ibu Rusyati selaku nasabah BMT MU).
Dari  hasil  analisis  peranan  BMT  MU  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa keberadaan  BMT  MU  Sukowono  mempunyai  peranan  dan  manfaat  dalam  membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana dari  masyarakat  dan  kemudian  disalurkan  kepada  yang  membutuhkan  dalam  rangka  usaha pengentasan  kemiskinan  dengan  meningkatkan  produktivitas  usahanya.  Selain  itu  dengan adanya  BMT  MU  mampu  meminimalisir  ruang  gerak  peran  rentenir  yang  keberadaannya sangat  merugikan  para  usaha  kecil,  BMT  juga  menyiapkan  skill  para  pengusaha  kecil dengan  adanya  pembinaan  atau  bimbingan  agar  mempunyai  jiwa  usahawan  yang  siap bersaing  di  dunia  usaha.  Dihubungkan  dengan  teori  tentang  peran  BMT  terhadap  UMKM yaitu ada tiga yaitu: pembiayaan, pembinaan, dan pemasaran produk atau jasa. Sedangkan di BMT  MU  Sukowono  perannya  terhadap  UMKM  cuma  ada  dua  yaitu:  pembiayaan  dan pembinaan.

## E. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis tentang peran Baitul Mal wa Tamwil  (BMT)  dalam  mengembangkan  produktivitas  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (studi di BMT Maslahah Lil Ummah Al Mubarok Sukowono) dapat ditarik kesimpulan bahwa peran  BMT  Maslahah  Lil  Ummah  Al  Mubarok  Sukowono  dalam  mengembangkan produktivitas  UMKM  meliputi  dua  hal  yaitu,  Pertama,  memberikan  Pembiayaan  atau membantu ketersedian modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah (UMKM)  untuk  memperluas  usahanya  ataupun  membangun  usaha  baru  bagi  masyarakat. Kedua,  melakukan  pembinaan  dan  pemantauan  kepada  pedagang  kecil  dan  masyarakat menengah  ke  bawah  (UMKM)  agar  mereka  mampu  mempertanggungjawabkan  modal  yang telah diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Djazuli,  A,  2002.  Lembaga-lembaga  perekonomian  ummat.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Imaniyati, Neni Sri, 2010. Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung: Citra Aditya Bakti Moleong, Lexi J, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosda Karya.
Muttaqien,  Dadan,  2008.  Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari’ah.  Yogyakarta:  Safiria Insania Press
Ridwan,  Muhammad,  2004.  Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT).  Yogyakarta:  UII Press
Setianingrum, Nurul, 2013. Lembaga Keuangan Syariah. Jember: STAIN  Jember Press Sugiono. 2014. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta Cv.
UUD RI. 2003, Undang-Undang Tentang UMKM No. 20 Tahun 2008. Jakarta : Sinar Grafika Widodo, Hertanto, 1999. Panduan Praktis Oprasional BMT. Bandung: Mizan.
https://bisnis.tempo.co/read/1332613/sri-mulyani-beberkan-8-dampak-covid-19-sampai-hari- ini, Diakses pada tanggal 23 Juni 2020
https://kompas.com/dampak-covid19-terhadap-bisnis-usaha-kecil-menengah-ukm-di-
indonesia-2. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020
https://kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus- corona. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020