## PEMBINAAN APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENUJU APARATUR PEMERINTAH RELIGIUS DI KOTA PALOPO

## Baso Sulaiman
Kantor Pemerintah Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak: Artikel ini berjudul "Pembinaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil  Menuju  Aparatur  Pemerintah  Religius  di  Kota  Palopo", mengedepankan pokok permasalahan yaitu; Bagaimana pembinaan aparatur Pegawai Negeri Sipil menuju aparatur pemerintah religius di  Kota  Palopo?  Tujuan  penelitian  untuk:  1)  Mendeskripsikan kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  dalam  pembitlaan  keagamaan pada  aparatur  pegawai  negeri  sipil,  2)  Mengetahui  faktor pendukung  dan  penghambat  pembinaan  keagamaan  aparatur pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo,  3)  Mengetahui  bentuk pembinaan  keagamaan  bagi  pegawai  negeri  sipil  sebagai  upaya solutif  menuju  aparatur  pemerintah  yang  religius  di  Kota  Palopo, dan 4) Mengetahui perilaku keagamaan pegawai negeri sipil di Kota Palopo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,
yaitu penelitian yang menggambarkan fakta atau gejala apa adanya dengan  cara  mengumpulkan  informasi  menurut  apa  adanya  pada saat  penelitian  dilakukan.  Untuk  mengumpulkan  data  di  lapangan digunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumetasi.  Sumber data penelitian adalah pimpinan dan staf SKPD PNS di Kota Palopo. Data yang  telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan  kesimpulan. Pengujian  keabsahan  data  dilakukan  dalam  bentuk  perpanjangan pengamatan,  meningkatkan  ketekunan,  triangulasi,  diskusi  dengan teman  sejawat,  dan member  chek. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  1)  Kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  dalam  pembinaan keagamaan  aparatur  pegawai  negeri  sipil  berpedoman  pada  PP  RI No.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan, kemudian ditindak lanjuti dengan SE. Walikota Palopo No.  450/93/Kesra/VH/2013  tanggal  09  Juli  2013  tentang  Diklat Mental  Spiritual  bagi  aparatur  PNS  Kota  Palopo,  SE.  Walikota  No. 450/94/Kesra/VIJ/2013  tentang  Shalat  Berjama'ah,  dan  Zikir Bersama bagi Aparatur PNS Setiap Malam Jum'at, dengan kebijakan ini  dapat  diwujudkan  aparatur  pemerintah  yang  religius;  2)  Faktor pendukung  pembinaan  keagamaan  bagi  aparatur  PNS  menuju aparat pemerintah yang religius adalah a) faktor filosofis, sosiologis, yuridis,  b)  Kualitas  sumber  daya  manusia,  c)  Dukungan  lembaga keagamaan  dan  perguruan  tinggi.  Sedangkan  faktor  penghambat
adalah  a)  Promosi  jabatan  atau  kenaikan  pangkat  aparat  belum dikaitkan  dengan  kualitas  keagamaannya,  b)  Keteladan  para pejabat/elit  birokrasi  dalam  hal  keberagamaan  tampak  rendah,  c) Dukungan  dana  APBD  sangat  kecil,  d)  Terjadinya  pergeseran  nilai dalam masyarakat, dan e) Kurikulum diklat PNS belum memasukan materi  keagamaan,  moral,  dan  etika;  3)  Bentuk  pembinaan keagamaaii  bag!  aparatur  PNS  sekaligus  sebagai  upaya  solutif mengatasi hambatannya yaitu: pesantren kilat, pesantren ramadhan, zikir bersama aparat PNS, pembinaan shalat berjamaah dhuhur dan ashar  setiap  hari  kerja  pada  SKPD  masing-masing,  dan  pembinaan jiwa  sosial  melalui  gerakan  zakat,  infak,  dan  sedekah;  4)  Perilaku keagamaan  PNS  di  Kota  Palopo  dalam  melaksanakan  tugas pemerintahan  dan  kemasyarakatan  yaitu  aparatur  yang  memiliki sifat  kepeininipinaii  sebagaimana  kepemimpinan  Rasulullah Muhammad  saw.  yaitu  fafanah,  amanah,  tablig,  dan  giddiq terintegrasi dengan kearifan lokal budaya Luwu yaitu: ada tongeng, lempu,  getteng,  sipakatau,  sipakalebbi,  sipakaraja,  dan  sipakainge sehingga  aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kota  Palopo  dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Keywords: Birokrasi – Pegawai Negeri Sipil - Spritual

## I. Pendahuluan
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  memiliki wawasan religius maka setiap aktivitasnya senantiasa diikat oleh aturan agatna sebagaimana yang terdapat dalam ai-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad saw.  Upaya  menanamkan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  penghayatan  al- Quran  dan  hadis  tersebut  melalui  pembinaan  keagamaan  kepada  aparatur negara  adalah  menjadi  suatu  keniscayaan.  Setiap  aparatur  negara  dalam melaksanakan  tugas  mesti  dilandasi  dengan  kebajikan  moral  sebagai  asas pokok.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  buku Pengawasan  dengan  Pendekatan  Agama, bahwa  kebajikan  merupakan  keunggulan  yang  khas  dan  memungkinkan seorang  aparatur  dapat  melaksanakan  fungsinya  secara  baik.  Kebajikan  pada manusia  dapat  berupa  hasil  pemikiran  kegiatan  dari  akal  dan  dari  berbagai kebiasaan.  Kebajikan  itu  bcrasal  dari  nilai-nilai  ajaran  agama,  kebiasaan bcrdasarkan asas rasional. 1
Pembinaan  keagamaan  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  paradigma integralistik  yaitu  proses  pembinaan  aparatur  negara,  memperlihatkan keseimbangan  pembinaan  ilmu  (kognitif),  akhlak  (afektif)  dan  amal (psikomotorik)  serta  iman  yang  merupakan  domain  emosional  dan  spiritual.
1 Inspektorat  Jenderal  Departemen  Agama  RI., Pengawasan  dalam  Pendekatan  Agama, (Cet.  I; Jakarta: Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Agama, 2003), h. 4.
Konstruksi spiritual Quotien (SQ), intelektual Quotien (IQ), dan Emosional Quotien (EQ)  yang  semakin  melemah  tidak  jarang  muncul  tindakan  yang  pragmatis, anarkis,  dan  liar  yang  rnengindikasikun  lelah  terjadi,  degradasi  bahkan dekadensi  moral. 2 Pembinaan  keagamaan  PNS  berusaha  mengintegrasikan antara  metode  epistemologi  barat  yang  rasionalistik  sekuler  dengan  metode epistemologi  Islam  melalui  saluran  panca  indera (al-hawas  al-khamsah), akal sehat (al-aqal al-salim), berita yang benar (al-khabar al-shadiq), dan intuisi (Jlham). 3 Berpangkal  tolak  dari  pandangan  di  atas  memunculkan  gagasan pembinaan  keagamaan  Islam  pada  aparatur  PNS  di  Kota  Palopo,  selain  itu didasari  sebuah  pemikiran  bahwa  salah  satu  dimensi  pembanganunan  Kota Palopo adalah dimensi religi. Penyebutan religi dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah  daerah  Kota  Palopo,  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  utama.  Satu  sisi dilihat sebagai hal yang signifikan dalam pembinaan aparatur pegawai negeri sipil  yang  memerlukan political  will (kebijakan).  Sisi  lain,  agama  merupakan kekuatan penting yang bisa memengaruhi sebuah kebijakan.
Untuk memformulasi kebijakan tentang pembinaan keagamaan PNS Kota Palopo  tampaknya  berlainan  dengan  teori  yang  ada  karena  kegiatan pembinaan  keagamaan  telah  dilaksanakan,  padahal  belurn  ada public  policy (kebijakan  publik).  Bila  kebijakan  dianggap  fenomena  politik  dan  dimaknai sebagai  distribusi  kekuasaan,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kebijakan keagamaan adalah sebuah proses politik. 4
Dalam konteks Indonesia, agama dapat dipandang sebagai relitas objektif dan sebagai sesuatu yang  bersifat kontekstual. Pertalian nilai-nilai agama dan kehidupan kemasyarakatan pada akhirnya menjadi sebuah sistem yang saling memengaruhi,  taat  kepada  Allah  dan  taat  kepada  Rasul  saw,  demikian  juga pada  pemerintah.  Agama  sebagai  seperangkat  wahyu  atau  nilai  normatif sangat  Agama  sangat  menekankan  perlunya  kehadiran  pemerinuthan  demi menala  kehidupan  masyarakat,  bahkan  demi  terlaksananya  ajaran  agama  itu sendiri.
Ini berarti upaya melakukan spiritualisasi, dan bukan sekularisasi, bukanlah menjadikan  lembaga-lembaga  agama  mengambil  alih  peranan  pemerintah, seperti  halnya  dalam  negara  teokrasi,  tetapi  menjadikan  nilai-nilai  agama representatif  dalam  penerapan  kebijaksanaan  pemerintahan.  Realita  historis peran  agama  dalam  ruang  publik  atau  masyarakat  tidak  bisa  dilepaskan  dari peranan  pemerintah  dan  aktor  keagamaan  untuk  mempengaruhi  dan memanfaatkan  kebijakan  publik  sebagai  proses  dan  media  internalisasi  nilai- nilai agama.
Pembinaan  keagamaan  aparatur  pegawai  negeri  sipil  didorong  oleh kerinduan  akan  suasana  religious,  di  mana  dalam  bekerja  dan  memberikan
2 Mujamil  Qomar, Kesadaran  Pendidikan  Sebuah  Penentu  Keberhasilan  Pendidikan, (Cet.  T; Yoyakarta: Ar*Ruzz Media, 2012), h.' 9.
3 Zainuddin, Paradigma  Pendidikan  Terpadu,  Menyiapkan  Generasi  Ulul Albab, (Malang:  2008),  h.
35.
4 Komaruddin I lidayat, Asep Saeful Muhtadi, Intenialisasi Nilai Agama Melalui Kebijakan Publik, (Cet. I; Bandung: Reiska Utama Jaya, 2011), h. 3.
pelayanan  diliputi  oleh  suasana  religious.  Melalui  pembinaan  keagamaan diharapkan mengkristal kesadaran beragama dalam pribadi PNS yang beriman dan betakwa sebagai wujud kepatuhannya terhadap Allah swt. Kepatuhan ini dilandasi  keyakinan  dalam  diri  sesorang  mengenai  pentingnya  seperangkat nilai religious yang dianut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  memundang  perlu  mengkaji lebih  jauh  tentang,  deskripsi  kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  dalam pembinaan aparatur pegawai negeri sipil, faktor pendukung dan penghambat pembinaan  keagamaan,  dan  bentuk  pembinaan  keagamaan  bagi  pegawai negeri  sipil  sebagai  upaya  solutif  menuju  aparatur  pemerintah  yang  religious serta  perilaku  religious  PNS  di  Kota  Palopo,  melalui  penelitian  ini  yang berjudul, “Pembinaan Keagamaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Menuju Aparatur Pemerintah Religius di Kota Palopo".
Berdasarkan  uraian  lalar  belakang  masalah  di  alas,  dapat  dlkemukakan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembinaan Keagamaan Aparat  Pegawai  Negeri  Sipil  Menuju  Aparatur  Pemerintah  yang  Religius  di Kota Palopo.

## II. Pegawai Negeri Sipil dan Dinamikanya

## 1. Sejarah Singkat Pegawai Negeri Sipil
Semenjak kemerdekaan diproklamasikan telah ada upaya dari pemerintah Rl pada saat itu untuk mengelola kepegawaian pemerintah Rl secara lebih baik. Lembaga  pemerinrah  yang  pertama  yang  di  beri  tanggungjawab  untuk mengelola  hal  itu  adalah  kantor  Urusan  Pegawai  (KUP)  yang  dibenjuk berdasarkan PP No. 11 Tahun 1948 berkedudukan di Yogyakarta. KUP khusus diperuntukan  menangani  pegawai  pemerintah  Rl,  sedangkan  pegawai  yang mengabdi  pada  pemerintah  Hindia  Belanda  dikelola  oleh  Djawatan  Umum Urusan  Pegawai  (DUUP)  yang  dibetituk  berdasarkan  Keputusan  Gubernur Jenderal  Hindia  Belanda  No.13  Tahun  1938.  Pada  perkembangan  selanjutnya berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950  kedua  lembaga disatukan  dan  menjadi  cikal  bakal  lahirriya  Idmbaga  yang  disebirt  Badan Administrasi 'Kepegawaian Negara (BAKN).
Karena  belum  ada  kestabilan  politik  maka  pengelolaan  PNS  belum berjalan  secara  efektif.  Pada  masa  kabinet  Wilopo  (April  1952-Agustus  1953) dibuat  kebijakan  penyerderhanaan  organisasi  pemerintah  pusat. 5 Pada  masa kabinet  AH  Sastro  Amijojo  (Agustus  1953-Agustus  1955)  membuat  program menyusun  aparatur  negara  yang,  efisien.  Selain  itu,  dibentuk  pula  Lembaga Administrasi  Negara  (LAN)  berdasarkan  PP,  Rl  No,  30 !f Tahun  1957,  Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang menghasilkan PP Nomor 5 Tahun 1962  tentang  Pokok-pokok  Organisasi  Aparatur  Pemerintah  Negara  Tingkat Tertinggi.  Kesadaran  pemerintah  terhadap  pentingnya  aparatur  negara  yang bersih  dan  berwibawa  semakin  meningkat  ketika  Kabinet  Pembangunan  I
5 'Miftah  Thoha, Manqjemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia, (Cet.  IV;  Jakarta:  Kencana  Prenada, 2010), h. 6
menciptakan  Menteri  Negara  Penyempurnaan  dan  Pembersihan  Aparatur Negara (MENPAN) yang dijabat pertama kali oleh H. Harsono Tjokroaminoto. Berdasarkan Keppres No. 19 Tahun 1968. Perubahan lain yang cukup penting pada  masa  kabinet  Pembangunan  I  adalah  diubahnya  KUP  (Kantor  Urusan Pegawai)  menjadi  Badan  Administgrasi  Kepegawai  Negara  (BAKN) berdasarkan  PP  No.32  Tahun  1972.  BAKN  adalah  lembaga  pemerintah  non- departemen  yang  berkedudukan  langsung  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  presiden.  Adapun  lembaga  pengelola  PNS  dewasa  ini  adalah:  a. Kementrian  Pcndayagunaan  Aparatur  Negara  (MENPAN);    b.    Badan Kcpagawaian  Negara  (BKN);  c.  Lambaga  Administrasi  Negara  (LAN);  dan  d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
2. Diklat  Aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  Sebagai  Dinamika  Reformasi Birokrasi
Birokrat  sebagai  salah  satu  unsur  kekuatan  daya  saing  barigsa,  bahkan sebagai penentu utamanya, hams memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi pencapaian tujuan, tidak saja profesionalitas dan pembangunan citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekut pemersatu bangsa. 6
Reformasi 7 birokrasi 8 .  pada  hakikanya  adalah  sebuah  perubahan,  yaitu upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh,  berfikir  di  luar  kebiasaan  atau  rutinitas  yang  ada,  dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi juga merupakan upaya merevisi dan  membangun  berbagai  regulasi,  memodernkan  kebijakan  dan  praktik manajemen  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dan  menyesuaikan  fungsi-fungsi instansi  pemerintah  dengan  paradigma  dan  peran  yang  baru.  Secara  konkret, keberhasilan reformasi birokrasi adalah berhasilnya governance yang berkualitas dengan semakin baiknya hasil pembangunan yang ditandai dengan: tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan cepat, penggunaanwaktu, (jam kerja) efektif dan produktif, komunikasi dengan  publik  baik,  penerapan reward dan punishment secara  konsisten  dan berkelanjutan, hasil pembangunan iiyata yakni propertumbuhan, prolapangan kerja,  propengurangan  kemiskjnan.  Artinya  menciptakan  lapangan  pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Memahami  masalah  pengembangan  SDM  sebagaimana  tersebut  pada aspek pertama perlu dikemukakan hal-hal mendasar sebagai berikut:
a. Pengembangan  SDM  pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk  mewujudkan
6 Sedarmayanti, Manqjemen  S&mber  Daya  Mamtsia,  Reformasi  titrokrasi  dan  Manqjemen  Pegawai Negeri Sipil, (Cet. V; Bandung: Refika Aditahra,2011).h.319.
7 Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam  suatu  masyarakat  atau  negara.  Kamisa, Kqmus  T-engkap  Rahasa  Indonesia, (Surabaya; Kartika, 1997), h. 445.
8 Birokrasi  berarti:  1  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  bayaran  yang  tidak dipilih  oleh  rakyat,  2  cara  bekerja  atau  susunan  pekerjaan  yang  serba  lambat,  serba  menurut tata  aturan  yang  berliku-liku.  WJ.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Cet.  X; Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 144.
dan  mengembangkan  seluruh  daya  manusia  seeara  terpadu,  sehingga diperoleh kompetensi-kompetensi tertentu. Karena sifat peningktan dalam kualitas  ini,  maka  pengembarigain  sumber  daya  manusia  menganut paradigma  nilai  tambab  baik  dalam  konteks  teknologi,  ekonomi,  maupun sumber daya manusia yaitu perubahan pada tingkat pikiran, gagasan, teori, nilai, dan paradigma.
b. Sesuai dengan sejarah perkembangannya, pada awalnya nilai tambah. Nilai tambah sebagai paradigma pembangunan setidaknya mempunyai dimensi makna  lain,   yaitu  makna  non-ekonomis  pada  dimensi ' kemanusiaan, nilai  ekonomis  menjadikan  manusia  lebih  produktif  dan  nilainya  menjadi lebih unggul secara ekonomis.
Muhammad  Tholha  Hasan  mengingatkan  bahwa  pemerintah  idealnya mempunyai  kepedulian  yang  tinggi  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan Islam  yang  berhubungan  dengan  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia (SDM). 9 Peningkatan iman dan takwa adalah bagian dari peningkatan kualitas SDM  aparat  Kota  Palopo,  hendaknya  menjadi  kebijakan  dan  strategi pembangunan Kota Palopo. Tman adalah kepercayaan yang terhujam ke dalam hati dengan penuh keyakinan tak ada ragu-ragu orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian.
Reformasi      telah      melahirkan      berbagai      perubahan      dalam      sistem penyelenggaraan  pemerintahan,    solan  satunya  adalah  perubahan  sistem pemerintahan  daerah  sejak  diberlakukannya  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU No.  2$  Tahun  1999  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat-Daerah.  Perubahan  mendasar  pada  kedua undang-undang  ini  terletak  pada  paradigma  yang  digunakan,  yaitu  dengan memberikan  kekuasaan  otoriomi  melalui  kewenangan-kewenangan  untuk menyelenggarakan   urusan   ruinah   tangga   daerahnya,   khususnya kepada Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota,  dengan  berpedoman  kepada  peraturan perundang-undangan    yang    berlaku    dalam    kerangka  Negara Kesatuan  RT.  Melalui  dua  undang-undang  ini,  bangsa  Indonesia  telah mengambil  langkah  untuk  meninggalkan  paradigma  pembangunan  sebagai pijakan    pemerintah    untuk    beralih    kepada    paradigma    pelayanan      dan pemberdayaan  masyarakat.  Perubahan  paradigma  ini  tidak  berarti  bahwa pemerintah  sudah  tidak  lagi  memiliki  komitmen  untuk  membangun,  tctapi lebih  pada  meletakkan  pembangunan  pada  landasan  nilai  pelayanan    dan pemberdayaan.
Terjadinya  perubahan  sistem  pemerintahan  daerah  tersebut  bwimpiikasi pada  perubahan  UU  Nomor  8  Tahun  1974  menjadi  UU  No.  43  TthUn  1999 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian.  Perubahannya  yang  paling  niendasar adalah  tentang  manajemen  kepegawaian  yang  lebih  berorientasi  kepada profesionalisme  SDM  aparatur  PNS,  yang  bertugas  memberikan  pelayanan
9 Muhammad  Tholha  Hasan, Dinamika  Kehidupan  Religius, (Jakarta:  Listariska  Putra,  2004),  h.
183.
kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh  semua  golongan  dan  partai  politik  dan  tidak  diskriminatif  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  Untuk  melaksanakan  tugas pelayanan  masyarakat  dengan  persyaratan  yang  demikian,  SDM  aparatur dituntut  memiliki  profesionalisme,  memiliki  wawasan  global,  dan  mampu berperan sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aparatur negara adalah merupakan aset bangsa harus memiliki nilai-nilai luhur  bangsa  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nltai religius yaitu  nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai  persatuan,  nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Di samping itu, seorang aparatur jugu  hurus  memiliki  keseimbangan  antara  kemampuan  profesional  dun kemampuan religiusnya.
Ada  empat  alternatif  kombinasi  profesionalisme  dan  moral  religi  bagi PNS yakni:
1. Seorang  aparat  PNS  memiliki  kemampuan  intelektual  dan  moral religius yang  tinggi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  akan  melahirkan kinerja yang kreatif dan bersih dari KKN (good apparatus).
2. Seorang aparat PNS memiliki kemampuan intelektual yang eukup tinggi, tetapi mengabaikan moral religius dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan  melahirkan  kreativitas  yang  baik,  tetapi  penuh  dengan  kprupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  bahkan  tidak  mustahil  kreativitas  yang dimiliki digunakan untuk melakukan KKN.
3. Pengabaian  PNS  terhadap  kemampuan  karena  terlalu  berorientasi  pada dimensi  moral  religius  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  akan  , melahirkan  aparat  yang  bersih (clean  apparatus), tetapi  tidak  memiliki kreativitas sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal.
4. Pengabaian  terhadap  moral  religius  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi aparatur akan memunculkan ketidak-kreatifan dan sistem pelayanan akan dipenuhi oleh KKN (bad pparatus ). 10
Mencermati  keempat  alternatif  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  apabila pembangunan  fisik-malerial  dan  menial-spiritual  iidak.  diiakukan  secara holistik-komprehensif, kerusakan lingkungan fisik dan sosial akan tetap terjadi. Pembinaan  keagamaan  aparatur  PNS  memberikan  penguatan  mental  religius kepada  aparat  PNS  sehingga  menajdi  aparat  yang  memiltki  moral religius/kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual yang akan melahirkan kinerja yang kreatif, inovatif, dan responsif.

## III. Pembinaan Keagamaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil
1. Pembinaan Keagamaan Berbasis Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient)
Ary  Ginanjar  Agustian  mengemukakan  bahwa  sebelumnya  orang mengagung-agungkan IQ {Intelligence Quotient) teori kecerdasan intelektual ini ditemukan  oleh  Binet  tahun  1905  beliau  mengatakan  pada  otak  manusia  ada sebuah  fungsi  saraf  yang  disebut neocorieks yang  menghasilkan  kecerdasan manusia.  Kunci  keberhasilan  manusia  adalah  kecerdasan  intelektual.  Dengan teori  tersebut  Jepang  merekrut  prajurit  dari  pemuda-pemuda  yang  memiliki nilai ijazah yang tinggi (rata-rata nilai seratus dirapornya) kenyataannya Jepang kalah dan menyerahtanpasyarat. 11
Kemudian  tahun  1990  lahir  lagi  sebuah  teori  EQ (Emotioned  Quotient). istilah kecerdasan emosi (EQ) baru dikenal luas pada pertengahan tahun 1990 dengan diterbitkannya buku Emosinal Intelligence oleh Daniel Goleman. Dalam buku  ini  ia  menjelaskan  bahwa  kecerdasan  emosi  adalah  kemampuan  untuk mengenali  perasaan  kita  sendiri  dan  mengelolanya  dengan  baik  pada  diri sendiri  dan  dalam  empatik,  cinta,  ketulusan,  kejujuran,  kehangatan,  motivasi, dan kemampuan merespon kegembiraan atau kesedihan secara tepat. 12
Berdasarkan pendapat di atas nampak bahwa SQ merupakan kecerdasan tertinggi  manusia  yang  digunakan  sebagai  landasan  untuk  memfungsikan  IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan diri manusia yang terdalam dan  merupakan  intelegensi  yang  dapat  menampilkan  sikap  kreatif  dalam memecahkan  prohlem  makrta  hidup  seseorang,  memberikan  rasa  moral, kemampuan  menyesuaikan  aturan  yang  kaku  dan  kemampuan  untuk mengadakan perubahan terhadap situasi tersebut.
Sudah  sewajarnya  umat  Islam  memberikan  nuansa  spiritual  yang dimilikinya  ke  dalam  SQ  tersebut.  Misi  Islam  yang  berintikan  ajaran  akidah, syarlat, dan akhlak pada dasarnya mengacu pada pembinaan spiritual. Dalam ajaran  Islam,  spiritual  manusia  merupakan  yang  penling  bagi  pencapaian kesempurnaan  hidup.  Keberadaan  unsur  spiritual  membuat  manusia  dapat meralh derajat yang tinggi seperti yang dijelaskan dalam QS. at-Tin/95: 4-5.
Pencapaian ahsani  taqwim diiakukan  dengan  pengembangan  potensi spiritual  yang  mehjadi  hakikat  manusia.  Bidang  keilmuan  Islam  yang  banyak membicarakan  dimensi  spiritual  manusia  adalah  filsafat  dan  tasauf.  Dalam fllsasafat,  pembahasan  dimensi  spiritual  manusia  dijelaskan  dengan  litllah al- nafs (jiwa).  Ibn  Sina  berpendapat  sebagaimana  dikutip  oleh  Harun  Nuution kemudian  diadopsi  oleh  Suyitman,  bahwa jiwa merupakan  substansi  yang berdiri  sendiri  dan  mempunyai  wujud  yang  terlepas  dengan  badan.  Jiwa merupakan tempat ilmu pengetahuan karena di dalam jiwa tardapat akal yang berpikir. 13
11 Ary Ginanjar Agustian, Emosional Spiritual Quotient, (Cet.  51; Jakarta: Arga, 2010).
12 Abd.Wahab, Kepemimpinan  Pendidikan  dan  Kecerdasan  Spiritual, (Cet.  I;  Jakarta:  AR-Ruzz Media, 2011), h, 32.
13 Suyitman, Pendidikan  Spiritual  Menurut  At-Uazati, (Tesis  tidak  dlterbltkan,  Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 7.
Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengembangkan tugas ganda,  yaitu  sebagai  khalifah Allah  dm  Abdullah (hamba  Allah).  Unluk mengaklualisasikan  kedua  iugas  tersebut,  manusia  dibekali  dengan  sejumlah potensi  di  dalam  dirinya.  Potensi-potensi  tersebut berupa  jismiah,  nqfsiah,  dan ruhaniah. Aspek jismiah adalah keseluruhan organ fisik-biologis. sistem sel, dan sistem  syaraf  serta  sistem  kelenjar  diri  manusia.  Aspek nafsiah adalah keseluruhan kualitas insaniah yang khas dimiliki dari manusia berupa pikiran, perasaan dan kemauan serta kebebasan. Dalam  aspek nqfsiah ini terdapat  tiga dimensi  psikis,  yaitu  dimensi nqfsu,  'aql, dan qalb. Aspek ruhiyah adalah keseluruhan  potensi  luhur {high  potentiori) diri  manusia.  Potensi  luhur  itu memancar dari dimensi run dan fitrah. Kedua dimensi ini merupakan potensi diri manusia yang bersumber dari Allah. Aipek ruhaniyah bersifat spiritual dan transedental. Spiritual, karena ia merupakan potensi luhur batin manusia yang merupakan sifat dasar dalam diri manusia yang berasal dari ruh ciptaan Allah. Bersifat  transendental,  karena  mengatur  hubungan  manusia  dengan  yang Mahatransenden yaitu Allah. Fungsi ini muncul dari dimensi fitrah. 14 Dari  penjabaran  diatas,  dapat  disebutkan  bahwa aspek  jismiah bersifat empiris,  konkril,  indrawi,  mekanislik  dan  delermenislik.  Aspek ruhaniah bersifat spiritual, transeden, suci, bebas, tidak terikat pada hukum dan prinsip alam  dan  cenderung  kepada  kebaikan.  Aspek nafsiah berada  di  antara keduanya dan berusaha mewadahi kepentingan yang berbeda.

## 2. Pembinaan Keagamaan Berbasis Fitrah
Agama  Islam  mengajarkan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  dilahirkan dalam  keadaan  suci.  Kesucian  manusia  itu  biasanya  dikenal  dengan  istilah "fitrah". Fitrah menjadikan manusia memiliki dorongan naluri ke arah kebaikan dan  kebenaran.  Fitrah  manusia  merupakan  kelanjutan  dari  perjanjian  antara manusia  dan  Allah,  yaitu  suatu  perjanjian  atau  ikatan  janji  antara  manusia sebelum  ia  lahir  ke  dunia  dengan  Allah.  Dalam  perjanjian  tersebut  manusia telah  menyatakan  bahwa  ia  akan  mengakui  Allah  sebagai  Pelindung  dan Pemelihara  satu-satunya  bagi  dirinya.  Hal  ini  tercermin  dalam  dialog  antara Tuhan dengan ruh manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS, al-A'raf/7:172. Islam menuntut penganutnya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya sesuai  dengan  tabiat  agama.  Ini  berarti  bahwa  teori-teori  aliran  pendidikan yakni  teori nativisme,  empirisme, dan hovergensi bukan  menjadi  acuan  konsep pendidikan  al-Qur'an.  Namun  al-Qur'an  yang  memberikan  konsep  terhadap aliran-aliran  pendidikan  tersebut.  Menurut  al-Qur'an,  tabiat  manusia  adalah homo-religious (makhluk  beragama)  yang  sejak  lahirnya  membawa  suatu kecenderungan  beragama.  Dalam  hal  ini,  Allah  berfirman  sebagaimana tercantum dalam QS. al-Rum/30: 30.
Term  fitrah  dalam  ayat  tersebut,  mengandung  interpretasi  bahwa manusia  diciptakan  oleh  Allah  mempunyai  naluri  beragama,  yakni  agama tauhid.  Potensi  fitrah  Allah  pada  diri  manusia  ini  menyebabkannya  selalu
monoari realitas mutlak, dengan cara mengekspresikannya dalam bentuk llkap, cara  berpikir  dan  bertingkah  laku.  Karena  sikap  ini  manusia  disebut  Juga sebagai homo  educandum (makhluk  yang  dapat  didik)  dan homo  education (makhluk pendidik), karena pendidikan baginya adalah suatu keharusan guna mewujudkan  kualitas  dan  integritas  kepribadian  yang  utuh.  Posisi  manusia sebagai homo  religious dan homo  educandum serta homo  education sebagaimana disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa sikap  kegiatan belajar bagi setiap manusia  dapat  diarahkan  melalui  proses  pendidikan  dengan  memandang fitrah  sebagai  obyek  yang  hams  dikembangkan  dan  disempurnakan,  dengan cara membimbing dan mcngasuhnya agar dapat mcmahami, rncnghayati, dan mcngamalkan ajaran agama secara universal.
Al-Qur'an  maupun  hadis  meskipun  tidak  secara  eksplisit  membicarakan tentang  konsep  dasar  keberagamaan  yang  dimaksud,  tetapi  secara  implisit terdapat petunjuk yang mengarah tentang pendidikan keberagamaan. Misalnya dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6. Muatan ayat tersebut sebagai motivasi bagi setiap orangtua  (mukmin)  untuk  selalu  mengawasi  anak-anak  mereka  dalam  aspek pendidikan,  karena  Mnak-anak  atau  kehiarga  merupakan  bagian  terpenting dari  struktur  rumah  tongga.  Dengan  kata  lain,  orangtua  hendoknya  tidak mengabaikan  kewajiban  edukatifnya,  yakni  memelihara,  membimbing,  dan mendidik anak-anaknya menjadi  anggota keluarga yang senang pada kebaikan dan  menjauhi ketnaksiatan. Wadah inilah sebagai penentu keberagamaan anak di masa depan.
Islam  adalah  agama  yang  sangat  memerhatikan  masalah  pendidikan akhlak.  Agama  Islam  menganjurkan  para  pemeluknya  untuk  meningkatkan kecakapan  dan  akhlak  generasi  muda.  Sebab  pendidikan  adalah  sebuah pcnanaman  invcstasi  manusia  untuk  masa  dcpan  dcngan  mcmbckali  generasi muda dengan  budi pekerti yang  luhur dan kecakapan yang  tinggi. Al-Qur'an mengingatkan  kaum  muslimin  agar  waspada  untuk  tidak  meninggalkan keturunan yang lemah, yakni lemah iman (akhlak), lemah ilmu, lemah mental, lemah fisik, dan lemah materi, seperti terdapat dalam QS. an-Nisa74:9
Pendidikan akhlak memiliki relevansi yang signifikan dan integral dcngan pembinaan  agama.  Akhlak  mcrupakan  alat  kontrol  terhadap  kesempurnaan keimanan seseorang baik dalam hubungan vertikal kepada Allah swt, maupun dalam  hubungan  horizontal,  kepada  sesama  manusia  dan  makhluk  lainnya. Karena  itu,  keberhasilan  pembinaan  agama  harus  dilihat  pada  realitas perbuatan atau akhlak peserta didik
Agama  Islam  adalah  sumber  ajaran  akhlak  mulia,  dengan  pemahaman agama yang kuat diharapkan Pegawai Negeri Sipil mempunyai referensi ymg cukup untuk mengembangkan kepribadiannya yang bersumber dari fltrth Ilahi. Fitrah  Ilahi  manusia  pada  dasarnya  adalah  baik.  Manusia  telah  dllengkapi dengan akal dan hati nurani. Fitrah Ilahi inilah yang seharusnya  Hiwnbentuk jati diri ketika proses berinteraksi dengan: lingkungan nitmbentuk akhlak yang pada gilirannya berwujud pada perilaku keseharian. Akhlak mulia dari setiap PNS  akan  membentuk  perilaku  masyarakat,  perilaku  birokrasi  yang  pada gilirannya akan membentuk perilaku bangsa.

## 3. Pembinaan agama sebagai upaya antisipasi krisis akhlak
Krisis  akhlak  yang  menimpa  bangsa  Indonesia  era  globalisasi  ini mcmerlukan penanganan secara komprehensif, integratif, dan berkesinambungan  untuk  tidak  terjebak  pada  kegagalan  membangun  bangsa ini  sesuai  dengan  tujuan  negara  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Secara leksikal, kata krisis berarti "kemelut, masa gawat, suasana genting, keadaan  merosot 15 Kata akhlak berarti  "budi  pekerti,  tingkah  laku,  perangai 16 Mencermati pengertian ini, penulis lebih cenderung menggunakan arti merosot pada  kata  krisis  untuk  memadukan  dengan  kata  akhlak,  sehingga  kata  krisis akhlak dikonotasikan dengan kemerosotan akhlak.
Secara  etimologi,  akhlak  berasal  dari  kata khalaqa berarti  mencipta, membuat,  atau  menjadikan. Akhlaq adalah  kata  yang  berbentuk mufrad, jamaknya  adalah khuluqun berarti  perangai,  tabjat,  adat  atau khalqun berarti kejadian,  buatan,  ciptaan. 17 Kata  akhlak  beserta  bentukannya  tersebut,  bisa dtemukan dalam QS. al-Qalarn/68: 4.
Uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kata  akhlak  berasal  dari  bahasa Arab  yang  berarli  perangai,  adal,  labial,  alau  sislem  perilaku  yang  dibual manusia.  Akhlak  bisa  baik  atau  buruk  tefgantung  kepada  tata  nilai  yang dipakai  sebagai  landasannya,  meskipun  secara  masyarakat  Indonesia memaknai kata akhlak sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.
Said Agil Husin Al Munawar berpendapat bahwa: dilihat dari segi bentuk perbuatan  manusia,  akhlak  dapat  dibagi  kepada  dua  bagian. Pertama, akhlak yang terpuji seperti berlaku jujur, amanah, ikhlas, sabar, tawakkal, bersyukur, memelihara  diri  dari  dosa,  berbaik  sangka,  suka  menolong,  pemaaf,  dan sebagaihya. Kedua, akhlak  yang  tercela  seperti  mengingkari  janji,  menipu, pemarah,  khianat,  berbuat  maksiat,  dan  sebagainya.  Perbuatan-perbuatan tercela harus dijauhi, sedangkan perbuatan-perbuatan terpuji harus diamalkan. Karena  itu,  perkataan  akhlak  sebenarnya  lebih  cenderung  kepada  arti perbuatan-perbuatan  yang  baik  dan  terpuji. 18 Abuddin  Nata  mengadopsi pendapat  Ibn  Maskawaih,  bahwa  akhlak  adalah  suatu  perbuatan  yang  lahir dengan  mudah  dari  jiwa  yang  tulus,  tanpa  memerlukan  pertimbangan  dan pemikiran. 19
Berdasar  pada  beberapa  pendapat  tersebut,  dipahami  bahwa  pada dasarnya  akhlak  itu  merupakan  institusi  berada  di  hati  tempat  munculnya
15 Pius A. Partanto, dan M. Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Arloka, 2001), h. 379.
16 Pius A. Partanto, dan M. Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer, h. 14.
17 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Mum, (Cet. II; Jakarta: Bunii Aksara, 2008); h. 29. 18 Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam SistemPendidikan Islam, (Cet. II; Jakarta: CiputatPress, 2005), h. 28-29.
19 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Ketemanan Pendidikan Islam di Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: 2010), h. 203D Lihat juga Ibn Maskawaih, Tahdzib al-Akhlaq wa Tathwir al-Raq, (Mesir: Dar al-Kutub, tt), h. 143.
perbuatan-perbuatan  benar  atau  salah.  Institusi  tersebut  siap  menerima pengaruh pembinaan yang baik atau pembinaan buruk. Karena itu, ada akhlak baik atau mulia dan ada akhlak buruk atau tercela.
Dalam kehidupan  berinteraksi sehari-hari,  kata akhlak sering ditafsirkan dengan akhlak yang baik. Artinya, kata akhlak sudah mengandung pengcrtian perbuatan yang baik, sehingga meiakukan perbuatan yang tidak baik dianggap penyimpangan  akhlak.  Islam  memuji  akhlak  yang  baik,  meiiyerukan  kaum muslimin  membinanya  dan  mengembangkannya  di  hati  mereka.  Tslam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang baik, dan bukti keislaman ialah akhlak yang baik. Allah swt, menyanjung Nabi Muhammad saw., karena akhlaknya yang baik dalam firman-Nya QS. al-Ahzab/33: 21.
Krisis  akhlak  semula  hanya  menerpa  sebagian  kecil  elit  politik  dan birokrasi,  kini  telah  mcnjalar  kepada  masyarakat  luas,  bahkan  masuk  pada masyarakat  umum.  Krisis  akhlak  pada  kaum  elit  terlihat  dengan  adanya penyelewengan  jabatan,  korupsi,  selingkuh,  fltnah,  menjilat,  dan  sebagainya. Sementara  itu,  krisis  akhlak  yang  menimpa  pada  masyarakat  umum  terlihat pada  sebagian  sikap  mereka  yang  dengan  mudah  merampas  hak  orang  lain, pelecehan seks, anarkis, main hakim sendiri, menyogok, dan sebagainya.
Secara umum penyebab krisis akhlak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di ontaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, krisis  akhlak  terjadi  karena  longgarnya  pegangan  agama  yang menyebabkan  hilangnya  pengontrol  diri  dari  dalam.  Selanjutnya,  alat pengontrol  pindah  kepada  hukum  dan  masyarakat.  Namun,  karena  hukum dan  masyarakat  juga  sudah  lemah,  hilanglah  seluruh  alat  kontrol.  Akibatnya, manusia  dapat  berbuat  sesuka  hati  dalam  meiakukan  pelanggaran  tanpa  ada yang  menegur. Kedua, krisis  akhlak  terjadi  karena  pembinaan  moral  yang dilakukan  orang  tua,  sekolah,  dan  oiosyarakat  sudah  kuiang  efektif.  Ketiga institusi  pendidikan  sudah  terbawa  oleh  arus  kehidupan  yang  lebih mengutamakan  materi  tanpa  diimbangi  dengan  pembinaan  mental  spritual. Pembiasaan dan keteladanan orang tua terhadap putra-putrinya, sudah kurang dilakukan  karena  waktunya  sudah  habis  mencari  materi. Ketiga, krisis  akhlak terjadi  disebabkan  karena  derasnya  arus  budaya  hidup  materialistik, hedonistik, dan sekuleristik. Keempat, krisis akhlak terjadi karena bclum adanya kemauan yang sungguh-sungguli dari pemcrintah. Kekuasaan, dana, teknologi, sumber  daya  manusia,  peluang,  dan  sebagainya  yang  dimiliki    pemerintah belum  banyak digunakan  untuk melakukan pembinaan akhlak bangsa. 20 Mencermati  uraian  di  atas,  kelihatannya  bahwa  krisis  akhlak  menjadi penyebab  utama  terjadinya  krisis  multidimensial  bangsa  Indonesia  saat  ini. Tetapi, penyebab tersebut sebagai faktor eksternal dan sifatnya universal, tidak hanya  dalam  dunia  pendidikan.  Dengan  demikian,  kurang  tepat  kalau timbulnya  krisis  akhlak  hanya  disebabkan  karena  kegagalan  pendidikan agama.
20 Abuddin  Nata, Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, h. 224.
Hal tersebut sesuai pendapat Azyumardi Azra yang diadopsi Muhaimin bahwa krisis akhlak justru lebih disebabkan karena:
1. Lemahnya penegak hukum atau soft state (negara lembek) dalam menegakan hukum, semuanya  bisa diatur dengan sogok menyogok, money politics, dan "KUHP" (Kasih Uang Habis Perkara);
2. Mewabahnya gaya hidup hedonistik;
3. Kurangnya political  will dan  keteladanan  dari  pejabat-pejabat  publik  untuk memberantas korupsi atau penyakit sosial lainnya. Karena itu, tidaklah  adil bila  orang  secara  simplistis  mengkambinghitamkan agama. 21
Mengingat  bahwa  kegiatan  pendidikan  merupakan  proses  penanaman dan  pengembangan  seperangkat  nilai  dan  norma  yang  integratif  dalam pendidikan  dan  pelatihan,  apalagi  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  pendidikan nasional yang merupakan tugas utama bagi setiap pendidik. Karena itu, tugas pembinaan  akhlak  bukanlah  menjadi  tanggung  jawab  Bidang  Kesra  atau Kepegawaian  Daerah,  melainkan  tugas  semua  kepala  SKPD  bahkan  menjadi tugas masing-masing individu.

## IV. Konsep dan Arah Pembinaan Keagamaan Pegawai Negeri Sipil
Al-Qur'an  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam  yang  menjadi  sumber petunjuk  dan  pedoman  dalam  pelaksanaan  dakwah;  yakni  ajakan  untuk menuju Allah dan mengikuti jejak Rasul-Nya. Hal ini berarti bahwa al-Qur'an dan  hadis  Rasulullah  saw.  bertindak  sebagai  pembina  pribadi  yang mengajarkan seseorang berperilaku sesuai ajaran al-Qur'an.
Premis  di  atas  semakna  dengan  pengcrtian  dakwah  sepcrti  yang dikemukakan selanjutnya. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab (da'a, yad'u, da'watan) yang  bermakna  seruan,  panggilan  atau  do'a.  Menurut  Abdul  aziz, secara  bahasa,  dakwah  bisa  berarti:  1)  memanggil;  2)  menyeru; 1 mwiegaakan atau  membela  sesuatu;  4)  perbuatan  atau  perkataan  untuk  menarik  manusia kepada sesuatu; dan 5) memohon dan meminta. 27
Dakwah  secara  bahasa  adalah  upaya  memanggil,  menyeru,  dan mwbgajak  manusia  menuju  Allah  swt.  Pemahaman  ini  ditegaskan  dalam  QS. An-Nahl/16:125.  Dalam  ayat  lain,  perintah  Allah  untuk  menegakan  dakwah kepada Allah ini dengan menggunakan redaksi al-Khayr, seperti terdapat dalam lurah Ali Imran/3: 104, yaitu seman kepada manusia menuju al-khyr. Menurut para mufassir al-Islam dalam arti yang seluas-luasnya yaitu agama Mtnua nabi sepanjang  zaman,  sehingga  terkadang  dipahami  sebagai  aktivitas  mengajak kepada jalan keselamatan. 22
Pembinaan  keagamaan  aparatur  PNS  secara  subtantif  dapat  diartikan upaya  mengingatkan  manusia  sebagai  aparat  PNS  agar  kembali  mengingat perjanjian suci yang pernah diucapkan di alam ruh, berupa syahadah al llahiyah atau pengakuan manusia terhadap eksistensi Allah swt. Sebagai aparatur PNS
21 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,  Madrasah, danPerguruan Tinggi, (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19.
22 Abdul. Basith, Wacana Dakwah Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pflajar, 2005), h. 27.
diikat  oleh  sumpah/janji  ketika  dilantik  sebagai  pegawai  negeri  lipil,  diatur dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.43  Tahun  1999  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 26 ayat 2.

## V. Aparatur Pemerintah Religius
Aparatur  pemerintah  senantiasa  hams  diperbaharui,  diberi  pencerahan dan wawasan informasi terkini. Hams kuat dalam administrasi dan menguasai peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pembinaan Pegawai  Negeri  Sipil  hams  semakin  ditingkatkan.  Pembinaan  jiwa  korps Pegawai  Ncgcri  Sipil  diinaksudkan  -unluk  meningkatkan  perjuangan, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.  Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  tnasyarakat  tidak  hanya pertimbangan  perlunya  efisien,  efektif,  inovatif,  tetapi  juga  perlunya pertimbangan  aspek  keadilan  dalam  pemberian  pelayanan  yang  selama  ini biasa dilupakan.
Sebagai aparatur Pegawai Negeri Sipil perlu pembinaan nilai-nilai dasar, nilai  global,  dan  nilai  religius  yang  diharapkan  nilai-nilai  tersebut  dapat mengkristal  dalam  kehidupannya  sebagai  aparatur  negara,  sebagai  pelayan masyarakat  dan  sebagai  hamba  Allah.  Selain  itu,  perlu  pula  dikembangkan etika kerja bagi aparatur negara dalam bentuk pengembangan intelektual yaitu pengembangan  sumberdaya  pribadi  berupa  pengetahuan,  keaktifan,  kearifan, dan  berbagai  keterampilan  teknis.  Pengembangan  etika  kerja  aparatur  negara sering disebut pengembangan budaya kerja, adalah pengembangan pemikiran, pandangan, sikap perilaku dan sikap tindakan yang menjadi kebiasaan dalam bekerja sehari-hari.
Nilai  dasar  religius  adalah  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan nilai-nilai dasar spiritual  sebagaimana  yang  dirumuskan  UNESCO,  yang  meyakini  adanya dimensi  transenden  yang  perwujudannya  adalah  keimanan  sedangkan semangat  keimanan  itu  disebut  spiritualitas.  Deskripsi  perilaku  seorang aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memiliki  spiritualitas  adalah  ketaatan menjalankan agamanya yang ruang lingkupnya akidah yang mencakup rukun iman, syariah yang terdiri atas ibadah dan muamalah, serta akhlak yang terdiri atas  akhlak  kepada  Sang  Klialik,  aklilak  kepada  makhluk  baik  makhluk  yang hidup  maupun  makhluk  benda  mati.  Karena  itulah  agama  Islam  mewajibkan setiap muslim memiliki sifat dapat dipercaya (amanah). Allah swt. menegaskan dalam QS. an-Nisa/4: 58.
Amanah  dalam  perspektif  Islam  memiliki  makna  dan  kandungan  yang umum,  di  mana  scluruh  makna  dan  kandungan  tersebut  bcrmuara  pada  satu ptngertian  yaitu  setiap  orang  merasakan  bahwa  Allah  swt.  senantiasa mtnyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap Otang memahami  dengan  penuh  keyakinan  bahwa  kelak  ia  akan  dimintakan ptftanggungjawaban atas urusan tersebut.
Sementara  pengertian  amanah  menurut  kaca  mata  kebanyakan  orang
awam  seringkali  diletakan  pada  pemahaman  yang  sempit,  yaitu  sebatas mcmelihara  barang  titipan,  padahal  makna  hakikatnya  jauh  lebih  besar  dan lebih  berat  dari  makna  yang  diduga.  Amanah  adalah  sebuah  kewajiban,  di mana sudah seharusnya semua orang Islam saling mewasiatinya dan memohon bantuan  kepada  Allah  swt.  dalam  menjaganya,  bahkan  ketika  leaeorang hendak  bepergian  sekalipun  setiap  saudaranya  seharusnya  berpesan kepadanya.

## IV.  Pembinaan Aparatur Menuju Pemerintahan Religius Di Kota Palopo A. Profil Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Palopo.  Luas  Kota  Palopo  258,17  km 2 dengan  9  wilayah  administrasi  kecamatan  yang  meliputi  kecamatan  Wara, Kecamatan  Wara  Utara,  Kecamatan  Wara  Selatan,  Kecamatan  Wara  Timur, Kecamatan  Wara  Barat,  Kecamatan  Sendana,  Kecamatan  Mungkajang, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua, yang terbagi atas 48 kelurahan. 23 Visi  Kota  Palopo  yaitu:  "Menjadi  Salah  Satu  Kota  Metropolitan  di Kawasan  Timur  Indonesia  yang  Berbasis  Potensi  Sumberdaya  dan  Kearifan Lokal  yang  Religius".  Salah  satu  substansi  visi  tersebut  adalah:  berbasis sumberdaya  kearifan  lokal  yang  religius,  mengandung  arti  memiliki kemampuan  untuk  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  tersedia  dan  tetap mempertahankan  prinsip-prinsip  dasar  sosial  budaya  dan  nilai-nilai  religi masyarakat sebagai modal dasar pembangunan.
Misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo 2013-2032 yaitu:
a) Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia.
b) Mcwujudkan  profcsionalisme  aparaturur,  kapasitas  kclcmbagaan pemerintah dan masyarakat.
c) Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah.
d) Meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  HAM  serta  menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
e) Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah.
f) Meningkatkan  pengelolaan  pemamfatan  ruang  dan  lingkungan  hidup yang berkelanjutan.
Tujuan  umum  pembangunan  jangka  panjang  Kota  Palopo  2013-2032 adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, dan adil  secara  arif  dan  bijaksana  serta  berkembangnya  suasana  kehidupan masyarakat  yang  religius,  demokratis,  dan  harmonis  sebagai  ciri  sosial  dan budaya lokal masyarakat Kota Palopo.
Penyajian  data  kepegawaian  yang  ditampilkan  adalah  berdasarkan beberapa  keiompok,  yaitu:  1)  Berdasarkan  Pangkat/Golongan  Ruang,  2) Berdasarkan  Eselon,  3)  Berdasarkan  Keiompok  Jabatan  Fungsional,  4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan formal, dan 6) Berdasarkan Agama. Penyajian
23 Tenriwati; Kabag Hukum Kota Palopo, Wawancara, oleh penulis di Kantor Walikota Palopo, 5 April 2013.
data potensi Pegawai Negeri sipil Kota Palopo dipandang perlu dikemukakan guna mengetahui secara detail potensi sumberdaya manusia untuk kemudian dikonstruksi dalarn perencanaan pembinaan keagamaan.

## B. Kebijakan  Pemerintah  Kota  Palopo  dalam  Pembinaan  Keagamaan Aparaturur Pegawai Negeri Sipil
Kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  dalam  pembinaan  keagamaan  pada aparatur  PNS  merupakan  kearitan  lokal  dalam  menunjang  tercapainya pemerintahan  yang  bersih  dan  religius.  Dengan  demikian,  data  dokumentasi yang  penulis  peroleh  pada  kantor  Sekretariat  Kota  Palopo,  mcnui\jukll4llt belum  ada  peraturan  dalam  benluk  perda  yang  menjadi  Ittndutttin  yuiidlH pelaksanaan  pembinaan  keagamaan  bagi  aparatur  pemerintah  Kota  Palopo, Akan tetapi, pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Sunt Edaran Walikota Palopo yaitu:
1. Surat  Edaran  Walikota  Nomor  45p/47/Kesra/IV/2012  tanggal  9  April 2013  tentang  Workshop  Keluarga  Samara  (Sakinah,  Mawaddah,  wa Rahman) Aparatur Pemerintah Kota Palopo,
2. Surat Edaran Walikota Nomor 450/57/Kesra/V/2013 tanggal 12 Mei 2013 tentang  SKR  (Siraman  Kesegaran  Rohani)  setiap  tanggal  17  bagi  aparatur PNS yang beragama Islam.
3. Surat  Edaran  Walikota  Palopo  Nomor  450/91/Kesra/VII/2013  tanggal  8 juli  2013  tentang  Himbauan  kepada  Aparatur  PNS  untuk  Tadarrus Ramadhan.
4. Surat Edaran Walikota Palopo Nomor 450/93/Kesra/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Diklat Mental Spiritual bagi aparaturur PNS Kota Palopo.
5. Surat Edaran Walikota tentang Shalat Berjama'ah Dhuhur dan Ashar bagi PNS setiap hari kerja di lingkungan SKPD masing-masing.
6. Surat Edaran Walikota Palopo, tentang zikir bersama bagi aparaturur PNS setiap malam Jumat.
7. Surat  Edaran  Walikota  Palopo  Nomor  450/92/Kesra/VTI/2013  tanggal 8 Juli 2013 tentang Safari Ramadhan 1434 H. 24
Surat  Edaran  Walikota  Palopo  tersebut  menjadi  landasan  yuridis  atau kebijakan  lokal  pelaksanaan  pembinaan  keagamaan  bagi  aparatur  PNS  Kota Palopo. Pemikiran dipergunakan Surat Edaran Walikota Palopo tersebut karena secara  politik,  Walikota  memainkan  posisi  "aman" (safety  player) agar  pada kondisi  kegagalan  kinerja  kebijakan  ia  masih  mempunyai  "pintu  keluar" (exit door) apabila terjadi kegagalan. Kondisi ini dipahami, karena Walikota terpilih melalui proses politik yang berat, sehingga tujuan pertama adalah bagaimana mendapatkan legitimasi politik secepatnya. Untuk kesinambungan pembinaan keagamaan  kalangan  PNS  maka  Walikota  harus  melembagakan  kebijakan- kebijakan dimaksud dalam bentuk peraturan daerah.
Realitas  di  lapangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  sejalan  dengan ungkapan  salah  seorang  tokoh  masyarakat,  bahwa  usaha  pembinaan
24 Sumbcr: Dokumentasi pada kantor Sekretariat Kotn Palopo. Juli 2013.
keagamaan  yang  didasarkan  pada  kebijakan  Walikota  Palopo,  juga  menjiwai kearifan  lokal  budaya  Luwu  yang  sudah  mengakar  pada  masyarakat  yaitu bersumber dari Lontara Maccae ri Luwu di antaranya adalah: ada tongeng, lempu, getteng, dan sipakatau,  sipakalebbi,  sipakaraja, dan sipakainge.  Ada  tongeng, yaitu berkata  benar  dan  melakukan  perbuatan  sesuai  dengan  ucapan; Lempu, yaitu jujur dalam segala hal ulamanya berkaitan dengan materi; Getting, yaitu teguh dalam keyakian; dan Sipakatau, sipakalebbi, sipakarqja, dan sipakainge yaitu saling memanusiakan,  saling  menghormati,  saling  menghargai,  dan  saling mengingatkan. 25
Kearifan lokal tersebut merupakan bentuk ketinggian nilai budaya Luwu senantiasa dipelihara  dan tercermin dalam tataran interaksi sosial masyarakat Palopo.  Pembinaan  keagamaan  berintikan  pada  penanaman  nilai-nilai  akhlak pada  aparaturur  pegawai  karena  sangat  signifikan  pengaruhnya  dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas masing-masing pegawai.
C. Faktor-faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Pembinaan Keagamaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kota Palopo
1. Faktor-faktor yang Mendukung pembinaan keagamaan `Pembinaan keagamaan aparaturur PNS di Kota Palopo baik secara formal maupun secara non-formal dapat dilaksanakan karena didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mendukung pembinaan keagamaan aparatur PNS di Kota Palopo antara lain adalah: faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor yuridis, faktor  profesionalitas  tenaga  pembina,  faktor  dukungan  lembaga  keagamaan dan perguruan tinggi. 26 Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.
a. Faktor filosofis
Faktor  filosofis  sebagai  faktor  pendukung  pembinaan  keagamaan aparaturur  PNS  Kota  Palopo  dimaksudkan  bahwa  pelaksanaan  pembinaan keagamaan  pada  aparaturur  tersebut  didukung  oleh  nilai-nilai  moral  bangsa yang sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Pancasila.
Sifat  keteladanan  Rasulullah  yang  mesti  dimiliki  oleh  birokrasi pemerintah  yaitu: shiddiq (selalu  benar/akunlabel), amanah (integritas,  dapat dipercaya) fafanah (cerdas,  intelektualitas  tinggi), tablig (dialogis,  komunikatif) sebagai  pilar  dalam  upaya  pembinaan  religiutas  aparatur  PNS.  Empat  pilar karakter seorang pejabat publik sehingga selalu memegang moral, akhlak-etika dalam  mengeluarkan  sebuah  kebijakan.  Karena  itu,  pembangunan  yang dilaksanakan hams dalam keseimbangan antara pembangunan fisik dan moral. Keganjilan yang terjadi saat dinamika pembangunan scdang
b. Faktor sosiologis
Kebijakan  tenlang  pembinaan  keagamaan  Islam  aparaturur  PNS  UIKuM Palopo  didasarkan  pada  keyakinan  aparaturur  PNS  Kota  Palopo  ytng
25 Zainuddin Samide, tokoh masyarakat Kota Palopo, wawancara, oleh penulis di Palopo, 23 Juli 2013.
26 Baso   Najamuddin,   Asisten   Pemerintahan   Setda   Kota   Palopo, wawancara, oleh penulis di kantor Walikota Palopo, 27 Juli 2013.
mayoritas  beragama  Islam  yaitu  berjumlah  4517.  Jumlah  PNS  Kota  Palopo secara  keseluruhan  5291,  dari  jumlah  tersebut  yang  aktif  mengikuti  keglntnn keagamaan  hanya  sekitar  10  %  maka  diperlukan  adanya  suatu  kebijakan pemerintah Kota Palopo untuk menjadi dasar pembinaan keagamaan aparatur PNS yang beragama Islam. 27
Melalui  pendekatan  sosiologi  agama  menunjukkan,  bahwa  masyarakat kerajaan  Luwu  telah  memeluk  agama  Islam  sejak  abad  ke  16.  Hal  tersebut terlihat dalam beberapa kebiasaan dalam  masyarakat Kota Palopo  pada acara pernikahan,  kelahiran  anak,  kematian  dimana  agama  Islam  mewarnai  acara- acara  tersebut.  Kebiasaan-kebiasaan  tersebut  sampai  dewasa  ini  masih  tetap dilakukan  masyarakat  Kota  Palopo.  Dengan  gagasan  pembinaan  keagamaan aparatur  pemerintah  Kota  Palopo,  masyarakat  Islam  pada  umumnya memberikan dukungan yang besar. Jadi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah hendaklah diinspirasi oleh nilai-nilai agama agar tidak terjebak pada falsafah sekuler-liberal yang berimplikasi pada gaya hidup serba permisif-hedonistis.
c. Faktor yuridis formal
Pembinaan keagamaan aparaturur PNS di  Kota Palopo  didasarkan pada peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada.  Landasan  yuridis  formal yang  secara  konkret  berhubungan  dengan  pembinaan  keagamaan;  tersebut adalah  Undang-sUndang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 28
Memang tujuan pendidikan dalam hal ini adalah pembinaan keagamaan tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu ... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta hertanggung jawah. 29
Memerhatikan bunyi pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut di  atas  secara  jelas  bahwa  pembinaan  keagamaan  PNS  Kota  Palopo  sebagai upaya  pembinaan  karakter  religius.  Selain  itu,  pembinaan  keagamaan didukung  oleh  Peraluran  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
d. Faktor Profesionalitas tenaga pembina
Tenaga pembina pada peiaksanaan program pembinaan keagamaan PNS Kota Palopo adalah tenaga profesional di bidangnya, sebab patut dicatat bahwa PNS di Kota Palopo sudah banyak yang berpendidikan kwalifikasi S2, tentunya kiialitas  daripada  pembinaan  itii  dapat  diharapkan  mudah  dipahami  dan
27 Hamiruddin  Syukur,    Staf  Subag  Bagian  Bina  Mental    Spiritual, wawancara, oleh  penulis  di kantor Badan Kesbang Kota Palopo, Juli 2013.
28 M. Ridwan, Stap Bagian Kesra, wawancara, oleh penulis di kantor Walikota Palopo, Juli 2013.
29 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet, IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.
diinternalisasi  oleh  para  peserta  program  pembinaan  keagamaan  PNS  Kota Palopo. 30
Pemyataan  tersebut  patut  dihargai  karena  di  Palopo  sudah  terdapat perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  perkuliahan  program  magister, bahkan  Walikota  Palopo  memberi  peluang  kepada  aparatur  yang  kompetabel melanjutkan  pendidikan  pada  program  pascasarjana  di  Makassar.  Data dokumentasi tentang jumlah PNS Kota Palopo yang berpendidikan kualifikasi S2 sebanyak 191 orang atau 3,6 persen dari jumlah 5.291 PNS di Kota Palopo.
e. Faktor dukungan lembaga keagamaan dan perguruan tinggi Dukungan lembaga-lembaga keagamaan dan perguruan tinggi di Palopo cukup besar dalam kerangka peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur PNS  Kota  Palopo.  Menurut  Hamaruddin  Syukur,  bahwa  dalam  peiaksanaan diklat  aparaturur  pemerintah  Kota  Palopo  banyak  yang  memberikan sumbangsih  baik  moril  maupun  materil.  Mereka  memberikan  bantuan  secara ikhlas  semata-mata  karena  Allah.,  sepefti  Kementerian  Agama  Kota  Palopo, para  tokoh  MUI  Kota  Palopo,  Muhammadiyah,  NU,  dan  jama'ah  tablig. Demikian  halnya  kehadiran  STAIN  Palopo,  sangat  berkontribusi  memberikan peran-perannya sebagai lembaga intelektual. 31
2. Faktor-faktor  yang  mengliambat  pembinaan  keagamaan  aparat  PNS  di Kota Palopo.
Beberapa  faktor  yang  menghambat  peiaksanaan  pembinaan  keagamaan aparatur PNS di Kola Palopo dapat diketahui dari basil penelitian, antara lain yaitu:
a. Kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  menerapkan  wajib  bebas  baca  tulis aksara al-Qur'an bagi PNS beragama Islam
Ketaatan  beragama  aparat  belum  dikaitkan  dengan  penilaian  daltin rekrulmcn  promosi  jabautn  alau  kenaikan  pangkal.  Akibal  dari  koridi»j seperti  ini  memunculkan  gagasan  perlunya  pemerintah  melahirkan  suatu kebijakan  tentang  rekrutmen  promosi  jabatan  atau  kenaikan  pangkat  perlu mempertimbangkan  ketaatan  beragama  pegawai  yang  bersangkutan.  Aknn tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis, gagasan ini menimbulkan respon prokontra  di  kalangan  aparatur  pegawai  negeri  sipil.  Pada  pihak  yang kontra mengemukakan alasan bahwa hal tersebut tidak ada regulasi sebagai payung hukumnya.
b. Pembinaan keagamaan belum menjadi kebijakan publik Pembinaan  keagamaan  yang  dihasilkan  melalui  perumusan  dalam  proses politik  bersama  dengan  DPRD  Kota  Palopo  berupa  sebatas  himbauan Walikota  Palopo.  Berdasarkan  analisis  penulis,  dasar  yuridi  formal peiaksanaan  pembinaan  keagamaan  aparat  PNS  hanya  pada  surat  edaran
30 Baso  Najamuddin,  Asisten  Pemerintahan  Setda  Kota  Palopo, Wawancara, oleh  penulis  di kantor Walikota Palopo, 27 September 2013.
31 Hamaruddin  Syukur,  Kepala  Sub  Bagian  Bina  Mental  Spritual, wawancara, oleh  penulis di Palopo, Juli 2013.
Walikota, belum dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Kedudukan surat edaran  sebagai  produk  kebijakan  lokal  guna  merespon  tantangan  kinerja aparatur pemerintah hanya sebatas himbauan.
c. Keteladan para pejabat birokrasi dalam hal keberagamaan tampak rendah
Nilai-nilai moral mereka pertunjukkan di depan masyarakat demikian riskan dan vulgar. Kondisi ini menjadi titik lemah yang cukup fatal bagi usaha para pendidik atau pembina keagamaan untuk menanamkaii nilai-nilai etika dan akhlak  mulia.  Dalam  hal  pembinaan  keagamaan  ada  pejabat  yang berpendapat  bahwa  urusan  agama  itu  adalah  urusan  personal,  urusan pribadi setiap muslim. Tidak perlu ditangani langsung oleh pemerintah Kota seperti  tes  membaca  al-Qur'an.  Tidak  perlu  pemerintah  mengadakan pesanteren kilat pegawai ataau pembinaan mental. 32
d. Terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat
Sebagai  ekses  dari  arus  globalisasi  dengan  teknologi  dan  informasi  yang berkembang  pesat  telah  merambah  sampai  ke  pedesaan  merupakan tantangan  tersendiri.  Tanpa  adanya  bekal  yang  kuat  dalam  penanaman agama yang telah lercakup di dalamnya nilai moral dah budi pekerti, hal itu akan berdampak negatifjika tidak disaring dengan benar.
e. Dukungan dana dari APBD sangat kecil.
Pada saat diadakan pembinaan mental aparat sudah mencapai 1307 aparatur PNS  itu  dilakukan  dengan  tanggungan  peserta  sendiri.  Hasil  wawancara dari  Rosnita  diperoleh  kejelasan  bahwa  menurunnya  perhatian  pegawai mcngikuli  program  pcmbinaan  menial  aparai  karena  faklor  biaya pelaksanaannya  dibebankan  kepada  peserta.  Sedangkan  peserta menganggapnya  kebijakan  itu  tidak  rasional  karena  asumsi  mereka  diktat apa pun namanya. maka anggarannya sudah ada, 33
f. Kurikulum  Diklat  PNS  beium  memasukan  materi  keagamaan,  moral,  dan etika
Pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  bag!  aparatur  PNS  mempakan  swatu upaya  peningkatan  sumberdaya  manusia  guna  memberdayakan  potensi aparatur.  Karena  itu,  mengabaikan  materi  keagamaan,  moral,  dan  etika dalam  kurikulum  diklat  patut  disayangkan.  Lebih  parah  lagi  kalau  faktor kualitas  pengetahuan  keagamaan  belum  dipersyaratkan  bagi  seorang widyaiswara  diklat  PNS  aparatur  Pemerintah  Kota  Palopo.  Faktor  ini menyebabkan  sentuhan  aspek  moral  dan  akhlak  menjadi  amat  kurang, demikian halnya sentuhan masalali agama sebagai sumber akhlak amat tipis dantandus.
h.  Pengaruh politik Salah  satu  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pembinaan  keagamaan
32 Hamiruddin  Syukur,  staf  Subag  Bagian  Bina  Mental  Spiritual  kantor  Badan  Kesbang, wawancara, oleh penulis di kantor Kesra Kota Palopo, 22 Juli 2013.
33 Rosnita, pegawai pada Bagian Kesra, peserta prajabatan tahun 2011, wawancara, oleh penulis di kantor bagian Kesra Palopo, 23 Juli 2013
aparatur  PNS  adalah  pengaruh  politik  pilkada.  Pejabat  atau  staf  menjadi tidak  bersemangat  bekerja  disebabkan  adanya  mutasi  yang  tidak proporsional  dan  sifatnya  tendensius.  Ada  yang  dipindahkan  tidak berdasarkan  anulisis  jabutan,  di  nonjobkan  tanpu  didahului  proses klarisifikasi  sebagai  mengutamakan  asas  diskusi  dalam  menyelesaikan masalah  sehingga  tanpa  alasan  yang  jelas  pelanggaran  yang  dilakukan sesiiai PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
D. Bentuk Pembinaan Aparatur PNS di Kota Palopo Sebagai Upaya Solutif Menuju Aparatur Pemerintah yang Religius
1. Pembinaan  Aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kota  Palopo  Menuju Aparatur Pemerintah Religius
Pembinaan  keagamaan  aparatur  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo menuju  aparatur  pemerintah  religius,  dilakukan  dengan  mengklasifikasikan menurut:  a)  sifat  pembinaan,  b)  jenis  pembinaan,  dan  c)  tujuan  pembjnaan. Ketiga klasifikasi pembinaan keagamaan tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Sifat  pembinaan  keagamaan  aparatur  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo. Pembinaan keagamaan aparatur pegawai negeri sipil di Kota Palopo sifatnya adalah  terpadu  dan  berkesinambungan.  Artinya  bahwa  setiap  satuan  kerja berimplikasi  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  program  pembinaan keagamaan  baik  sebagai  panilia  pdaksana  maupun  lerhadap  slaf  sebagai peserta.  Program  pembinaan  ini  dilakukan  secara  berperiode  tengah  tahun dan di bulan Ramadhan.
b. Jenis  pembinaan  keagamaan  aparatur  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo. Berdasarkan data dokumentasi Kantor Bagian Kesra Kota Palopo diketahui bahwa  jenis  pembinaan  keagamaan  aparatur  adalah  pesantren  kilat  dan pesantren  ramadhan,  safari  ramadhan,  gerakan  zakat,  infak,,dan  sadakah (ZIS), serta zikir bersama.

## E. Tujuan  Pembinaan  Keagamaan  Aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Kota Palopo
Kebijakan  pemerintah  Kota  Palopo  yang  melahirkan  suatu  program pembinaan keagamaan bagi aparatur PNS dalam lingkup Kota Palopo direspon positif  oleh  aparat  PNS  dan  masyarakat.  Karena  tujuan  kebijakan  tersebut dalam  rangka  membangun,  membudayakan,  dan  memberdayakan  aparatur pemerintah  yang  bersih,  kreatif,  responsif,  dan  berwawasan  keagamaan sehingga  pribadi  aparatur  PNS  Kota  Palopo  memiliki  sifat-sifat  yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw. yaxta fafanah, amanah, siddiq, Amtablig.
Hal ini dapat dilihat pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada setiap kegiatan pembinaan yaitu:
1. Aparat  pemerintah  Kota  Palopo  dapat  memiliki  sifat  mulia  dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,
2. Dapat  menjalin  silaturrahim,  memiliki  kepekaan  terhadap  persoalan  yang dialami masyarakat, dan mampu mengendalikan diri,
3. Memiliki sikap empati, koopratif, dan kredibilitas,
4. Memelihara kehidupan rumah tangga yang bahagia,
5. Menumbuhkan sikap ointa masjid dan meningkatkan iman dan takwa.

## F. Perilaku Keagamaan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palopo
Berdasarkan hasil penelitian dapat dirunroskan bahwa esensi pembinaan aparatur  PNS  Kota  Palopo  adalah  membentuk  perilaku  para  aparatur  PNS memiliki  sifat-sifat  kepemimpinan berbasis  fafanah,  amanah,  siddiq, dan tahlig. Sifat-sifat inilah tertanam sikap Litiqamah dalam beribadah, membentuk akhlak mulia, bersikap toleransi terhadap sesama. Dan di atas segalanya dari refleksi keimanan  yang  kuat, istiqamah yang  teguh,  memiliki  akhlak  yang  mulia  dan bersikap toleransi, kehadiran seorang aparatur PNS di mana pun  ia berada, ia selalu  berusaha  menampakkan  wajah  Islam  yang rahmatan  li  al  alamin bagi kehidupan  bangsa  Indonesia  dan  umat  manusia.  Sifat-sifat  inilah  mesti menjelma  dalam  perilaku  sehari-hari  baik  sebagai  penyelenggara  negara maupun sebagai pelayan masyarakat.
Pembinaan  aparatur  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berbasis  pada  sifat-sifat mulia  nabi  Muhammad  saw.  tersebut  juga  mengadopsi  kearifan  lokal masyarakat  Luwu  (Palopo  adalah  bagian  dari  Luwu)  yang  tertuang  dalam Lontara Maccae ri Luwu. Kearifan lokal tersebut antara lain: 1) Ada tongeng, yaitu berkata benar dan rhelakukan perbuatan sesuai dengan ucapan; 2) Lempu, yaitu jujur  dalam  segala  hal  utamanya  berkaitan  dengan  materi;  3) Getteng, yaitu teguh  dalam  keyakian;  dan  4) Sipakatau,  sipakalebbi,  sipakaraja, dan sipakainge yaitu saling memanusiakan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan.

## V. Penutup
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  sebelumnya,  penulis  kemukakan beberapa  kesimpulan  bahwa  kebijakan  pemerintah  kota  Palopo  tentang pembinaan keagamaan Pegawai Negeri Sipil bertumpu pada regulasi yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pcndidikan Keagamaan, kemudian ditindaklanjuti dalam beberapa macam Edaran  Walikota  Palopo  sebagai  landasan  yuridis  pelaksanaan  pembinaan keagamaan  bagi  aparat  PNS  Kota  Palopo.  Juga  mengakomodir  kearifan  lokal budaya  Luwu  yang  sudah  mengakar  pada  masyarakat  yaitu  bersumber  dari Lontara  Maccae  ri  Luwu di  antaranya  adalah: ada  tongeng,  lempu,  getteng, dan sipakatau, sipakalebbi, sipakaraja, dan sipakainge.
Adapun  faktor  pendukung  pembinaan  keagamaan  aparatur  Pegawai Negeri  Sipil  di  Kota  Palopo  antara  lain  adalah  faktor  filosofis,  yaitu  bahwa pelaksanaan  pembinaan  keagamaan  pada  aparatur  tersebut  didukung  oleh nilai-nilai moral bangsa dan masyarakat Palopo. Faktor sosiologis, yaitu bahwa pembinaan  keagamaan  pada  aparatur  PNS  di  Kota  Palopo  didasarkan  pada keyakinan aparatur PNS Kota Palopo mayoritas beragama Islam membutuhkan penyegaran  pengetahuan  agama.  Faktor  yuridis  formal,  yaitu  bahwa pembinaan  keagamaan  aparatur  PNS  di  Kota  Palopo  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  sebagaimana  disebutkan sebelumnya. Faktor Profesionalitas tenaga pembina, yaitu bahwa PNS di Kota
Palopo  sudah  banyak  yang  berpendidikan  kualifikasi  S2,  tentunya  kualitas daripada pembinaan itu dapat diharapkan mudah dipahami dan diintcrnalisasi oleh  para  pescrta  program  pembinaan  keagamaan  PNS  Kota  Palopo.  Faktor dukungan lembaga keagamaan dan perguruan tinggi, yaitu bahwa dukungan lembaga-lembaga  keagamaan  dan  perguruan  tinggi  di  Palopo  cukup  besar dalam  kerangka  peningkatan  kualitas  dan  profesionalitas  aparat  PNS  Kota Palopo.
Sedahgkan  faktor  penghambatnya  adalah  kebijakan  pemerintah  Kota Palopo menerapkan wajib bebas baca tulis aksara al-Qur'an bagi PNS beragama Islam sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat tidak konsistensi. Keteladan para  pejabat/elit  birokrasi  tampak  rendah.  Nilai-nilai  moral  mereka pertunjukkan  di  depan  masyarakat  demikian  riskan  dan vulgar Kondisi      ini memperburuk   usaha  para  pembina  keagamaan   untuk menanamkan nilai- nilai  elika  dan  akhlak  muiia.  Terjadinya  pergeseran  nilai  dalam  masyarakat sebagai  ekses  dari  arus  globalisasi  teknologi  dan  informasi  yang  berkembang pesat  telah  merambah  sampai  ke  pedesaan  membawa  dampak  negatif. Dukungan  dana  dari  APBD  sangat  kecil,  sehingga  biaya  kegiatan  pembinaan mental aparat PNS menjadi tanggungan peserta. Kurikulum Diktat PNS belum memasukan  mated  keagamaan,  mora],  dan  etika.  Pengaruh  politik,  yaitu bahwa  tidak  jarang  terjadi  mutasi  dilakukan  tidak  proporsional  dan  sifatnya tendensius menyebabkan semangat kerja menurun.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai upaya solutif menuju aparatur  pemerintah  yang  religius  di  Kota  Palopo  dilakukan  berdasarkan klasifikasi  menurut:  a.  sifat  pembinaan,  b.  jenis  pembinaan,  dan  c.  tujuan pembinaan. Sifat pembinaan, bahwa pembinaan keagamaan aparatur pegawai negeri  sipil  di  Kota  Palopo  sifatnya  adalah  terpadu  dan  berkesinambungan. Artinya bahwa setiap satuan kerja berpartisipasii langsung dalam pelaksanaan program  pembinaan  keagamaan  baik  sebagai  panitia  pelaksana  maupun sebagai  peserta.  Jenis  pembinaan,  yaitu  bahwa  jenis  pembinaan  keagamaan aparatur  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo  pesantren  kilat,  pesantren ramadhan,  safari  ramadhan,  gerakan  zakat,  infak,  dan  sadakah  (ZIS),  shalat berjama'ah  di  mushallah,  serta  zikir  bersama.  Tujuan  pembinaan  keagamaan aparatur  pegawai  negeri  sipil  di  Kota  Palopo  adalah  dalam  rangka membaagun,  dan  memberdayakan  aparatur  pemerintah  yang  bersih,  kreatif, responsif,  dan  berwawasan  keagamaan.  dalam  bingkai  sifat-sifat  yang dicontohkan oieh nabi Muhammad saw.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian,  Ary  Ginanjar, Emosional  Spiritual  Quotient. Cet.    51;  Jakarta:  Arga, 2010.
al  Munawar,  Said  Agil  Husin, Aktualisasi  Nilai-nilai  Qur'ani  dalam
SistemPendidikan Islam. Cet. II; Jakarta: CiputatPress, 2005. al-Bukhariy, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih Bukhari, Juz. I, Beirut: Dar Fikr, 1401 H/1981 M.
Ali, Zainuddin, Pendidikan Agama Islam. Cet. II; Jakarta: Bunii Aksara, 2008. At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, Juz VII. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1996.
Basith, Abdul., Wacana Dakwah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hasan,  Muhammad  Tholha, Dinamika  Kehidupan  Religius. Jakarta:  Listariska Putra, 2004.
Hidayat,  Komaruddin.  Asep  Saeful  Muhtadi, Intenialisasi  Nilai  Agama  Melalui Kebijakan Publik. Cet. I; Bandung: Reiska Utama Jaya, 2011.
Inspektorat  Jenderal  Departemen  Agama  RI., Pengawasan  dalam  Pendekatan Agama. Cet. I; Jakarta: Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Agama, 2003.
Kamisa, Kqmus T-engkap Rahasa Indonesia. Surabaya; Kartika, 1997.
Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.
Maskawaih, Ibn, Tahdzib al-Akhlaq wa Tathwir al-Raq. Mesir: Dar al-Kutub, tt.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah, Madrasah, danPerguruan Tinggi. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Nata, Abuddin, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Ketemanan Pendidikan Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: 2010.
Partanto,  Pius  A.,  dan  M.  Dahlan  al  Barry, Kamus  Ilmiah  Populer. Surabaya,
Arloka, 2001.
Poerwadarminta,  WJ.S., Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Cet.  X;  Jakarta:  Balai Pustaka, 1987.
Qomar,  Mujamil, Kesadaran  Pendidikan  Sebuah  Penentu  Keberhasilan  Pendidikan.
Cet. T; Yoyakarta: ArRuzz Media, 2012.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Cet, IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sedarmayanti, Manqjemen  S&mber  Daya  Mamtsia,  Reformasi  titrokrasi  dan Manqjemen Pegawai Negeri Sipil, Cet. V; Bandung: Refika Aditahra, 2011.
Suyitman, Pendidikan  Spiritual  Menurut  At-Uazati, Tesis  tidak  dlterbltkan, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009.
Thoha,  Miftah, Manqjemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia. Cet.  IV;  Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
Wahab, Abd., Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual. Cet. I; Jakarta: AR-Ruzz Media, 2011.
Zainuddin, Paradigma  Pendidikan  Terpadu,  Menyiapkan  Generasi  Ulul  Albab.
Malang: 2008.