Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 Januari 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN - SIPITUHUTA
Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Environment  and  Forestry  Ministry  established  the  reserve  incense  forest  of  the  Pan- dumaan - Sipituhuta  Customary  Law  Community  as  a  customary  forest.  But  in  reality,  it  has  not been  guaranteed  legal  certainty  regarding  the  existence  and  recognition  of  the  rights  of the  Pan- dumaan - Sipituhuta Customary Law Community. The objective of this research is to know the le- gal  status  of  Indigenous  Peoples  forest  in  Pandumaan - Sipituhuta  Customary  Law  at  this  time, strategy  of the  land  registration  of  communal  right  settlement,  and  constraint  and  effort done  in the  land  registration  of  communal  right  settlement  of  Pandumaan - Sipituhuta  Customary  Law Community.  This  research  uses  qualitative  research  method  with  empirical  juridical  research form. Based on the results of the study showed that the legal status of the Indigenous Forests of Pandumaan - Sipituhuta Customary Law Society is currently  reserved as customary forest of Pan- dumaan - Sipituhuta  Customary  Law  Community.  Strategy  for  resolving  communal  rights  land registration  in  the  incense  forest  of  the  Pandumaan - Sipituhuta  Customary  Law  Community through  four  stages.  First,  recognition  of  the  existence  of  the  Pandumaan - Sipituhuta  Customary Law Community. Secondly, the establishment of customary forests of the Pandumaan - Sipituhuta Customary Law Community by Environment and Forestry Ministry. Third, the Settlement of Land Control  in  Forest  Areas  is  carried  out  in  accordance  with  Presidential  Regulation  Number  88  of 2017  by  issuing  customary  forests  of  the  Pandumaan - Sipituhuta  Customary  Law  Community from forest areas. Fourth, registration of communal land rights of Pandumaan - Sipituhuta Custom- ary Law Community.
Keywords: strategy, communal rights, customary forests
Intisari: Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan    (KLHK)    menetapkan    pencadangan hutan  kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  sebagai  hutan  adat.  Tetapi kenyataannya,  keadaan  tersebut  hingga  saat  ini  dinilai  belum  menjamin  kepastian  hukum  akan keberadaan  dan  pengakuan  hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  menjelaskan  bagaimana  strategi  penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak komunal  hutan  kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukan  bahwa  status  hukum  hutan  kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  saat  ini  dicadangkan  sebagai  hutan  adat.  Strategi  penyelesaian pendaftaran  tanah  hak  komunal  hutan  kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  melalui  empat  tahapan.  Pertama,  pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta.  Kedua,  penetapan  hutan  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta oleh KLHK. Ketiga, dilakukan  Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2017dengan  cara  mengeluarkan  hutan  adat Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  dari  kawasan  hutan.  Keempat,  pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Kata Kunci : strategi, hak komunal, hutan adat,
46 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi

## A. Pendahuluan
Pengakuan hak - hak Masyarakat Hukum Adat telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat  (2)  UUD  1945  sebagai  hasil  amandemen  kedua  pada  tahun  2000  yang  berbunyi: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak - hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang - undang. ” Adapun  hak - hak  tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  hak untuk menempati tanah ulayat (hak ulayat), menggembala, hak memiliki hutan adat, hak mengambil  ikan  di  sungai  atau  danau,  hak  mengambil  kayu  bakar,  dan  hak  berburu (Thontowi  2013,  9).  Sementara  itu,  menurut  Harsono  (2005,    190)  menyatakan  bahwa subyek  hak  ulayat adalah  Masyarakat  Hukum  Adat yang  mendiami  suatu wilayah  ter- tentu. Masyarakat Hukum Adat terbagi menjadi dua yaitu:
1. Masyarakat Hukum Adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
2. Masyarakat  Hukum  Adat  geneologik,  disebabkan  para  warganya  terikat  oleh pertalian darah.
Sejak  dahulu  negara  mengakui  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat,  namun dalam  pelaksanaannya  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  sampai    saat  ini  seakan terabaikan  hak - hak  tradisionalnya,  wilayah  adatnya,  dan  pemungutan  hasil  hutan  juga terampas. Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.  Hutan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang telah  menopang  kehidupan  kesehariannya,  sekaligus  titipan  bagi  generasi  yang  akan datang.  Oleh  karena  itu,  negara  perlu  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  akan adanya hak - hak Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam kawasan hutan.
Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat tidak  diakui  kepemilikannya  terhadap  hutan,  tetapi  dapat  memperoleh  hak  mengelola dan  memanfaatkan  sebagai  hutan  adat.  Ini  berarti  bahwa  segala  pengurusannya termasuk juga pengelolaanya ada di tangan pemerintah bukan pada Masyarakat Hukum Adat. Seperti diketahui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan judicial  review  terhadap  UU  No.  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  ke  MK  dan  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU - X/2012  Tahun  2012  Pasal  1  angka  6 pengertian  hutan  adat  mengalami  perubahan  yakni  hutan  yang  berada  dalam  wilayah Masyarakat  Hukum  Adat.Hal  ini  berarti  Masyarakat  Hukum  Adat  diberikan kewenangan  untuk  mengelola  hutan  yang  berada  di  wilayah  adatnya  sendiri  (Malik 2015, 2).
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 47
Dalam surat kabar harian Okezone (18 April 2017 ) diberitakan bahwa sebagai wujud untuk mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan Masyarakat Hukum Adat, negara melalui  Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla  memiliki  komitmen  dalam  mem- berikan  perlindungan  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  tercantum  dalam  Na- wacita. Dalam Nawacita  tersebut  menjelaskan  bahwa reforma agraria merupakan  salah satu  program  utama  yang  akan  dilaksanakan  pemerintah  periode  2014 - 2019  dan  salah satu kegiatan demi terselenggaranya reforma agraria adalah identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha.
Reforma  agraria  adalah  salah  satu  upaya  pemerataan  penguasaan  dan  pemilikan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat serta  mengatasi  kesenjangan  kepemilikan  lahan  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN)  dan  Kementerian  Ling- kungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).    Terobosan  yang  dilakukan  KLHK  adalah penyerahan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara kepada 9 (sembilan) komunitas Masyarakat Hukum Adat  seluas  128.592,30  Ha.  Salah  satu  komunitas  dari  Masyarakat  Hukum  Adat  yang memperoleh  keputusan  pengakuan  hutan  adat itu adalah  hutan kemenyan  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  yang  berada  di  Kecamatan  Pollung  Kabupaten Humbang  Hasundutan  Provinsi  Sumatera  Utara  seluas  5.172  hektar  yang  dikeluarkan dari  areal  konsesi  PT  Toba  Pulp  Lestari  (TPL)  Tbk  dan  hutan  kemenyan  Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dicadangkan sebagai hutan adat (Arizona 2017, 9).
Pelepasan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dari areal  konsesi  PT.  Toba  Pulp  Lestari  (TPL)  Tbk  oleh  KLHK  sebagai  solusi  untuk  me- nyelesaikan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di da- lam kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) PERMEN KLHK No- mor P.32/Menlhk - Setjen/2015 menyatakan bahwa dalam hal areal yang dimohonkan se- bagai  hutan  hak  masih  terdapat  konflik  dengan  pemegang  izin  atau  pemangku  hutan yang lain, Menteri mencadangkan areal hutan hak.
Pencadangan  hutan  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  seluas 5.172 hektar telah dilaksanakan oleh KLHK sebagai amanah dari reforma agraria. Tetapi kenyataannya,  keadaan  tersebut  hingga  saat  ini  dinilai  belum  menjamin  kepastian hukum  akan  keberadaan  dan  pengakuan  hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta saat ini. Selain itu, bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal, kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.

## 48 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  bentuk  penelitan yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menggambarkan  kenyataan  yang  sebenarnya  di lokasi  penelitian  bahwa  kendala  dalam  penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak  komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhutaadalah belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta  serta    kemauan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  hanya sebatas  diakui  keberadaannya  dan  tidak  untuk  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  hak komunal.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang - orang  yang  terlibat  langsung dalam  penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pan- dumaan - Sipituhuta  sehingga  diharapkan  dapat  menjawab  rumusan  masalah  penelitian yaitu  Ketua Perjuangan dan Pengurus Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta, serta  Kepala  Bidang  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Dinas  Lingkungan Hidup.
Kendala yang dihadapi peneliti ketika melakukan observasi dan wawancara adalah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta sangat berhati - hati dalam memberikan informasi kepada setiap orang yang melakukan studi penelitian di lokasi penelitian ter - sebut.  Akan  tetapi  dalam  proses  pengambilan  data  di  lapangan,  peneliti  mendapatkan semua  data  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  karena  peneliti  memiliki  surat  izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pada  penelitian  ini,  penulis  mencari  dan  menguraikan  terlebih  dahulu  im - plementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  dan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Kemudian langkah selanjutnya akan diketahui  bagaimanastrategi  penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak  komunal  Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Kajian  yang  memuat  teori - teori  dari  penelitian  sebelumnya  bagi  penulis  merupa- kan  hal yang  sangat  penting dan  dapat digunakan  sebagai  data  pendukung.  Data  pen- dukung  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menentukan  posisi  penelitian  yang  akan  di - lakukan  dari  penelitian - penelitian  sebelumnya  baik  dari  segi  metode,  pendekatan  dan substansi.  Berdasarkan  pengetahuan,  informasi,  dan  karya  ilmiah    yang  diperoleh  dari beberapa  literatur  sejauh  penelusuran  penulis  belum  pernah  dilakukan  penelitian tentang  strategi  penyelesaian  pendaftaran  tanah  hak  komunal  Hutan  Kemenyan Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  karena  penerapan  Sertipikat  hak komunal  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang - undangan  belum  pernah  terlaksana di  Indonesia.  Namun  penelitian  yang  bertemakan  mengenai  pendaftaran  tanah  ulayat
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 49
telah  banyak  dilakukan,  salah  satunya  skripsi  yang  ditulis  oleh  Ardinal  Yulti  dengan judul  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Ulayat  Di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Provinsi Sumatera  Barat  yang  mengangkat  permasalahan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ulayat kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sejak dilaksanakannya PP Nomor 10 Tahun 1961 sampai dengan dilaksanakannya PP Nomor 24 Tahun 1997 belum berjalan  dengan  lancar  disebabkan  adanya  anggapan  bahwa  dengan  didaftarkannya tanah  ulayat  akan  menyebabkan  hubungan  kekerabatan  didalam  masyarakat  hukum adat  menjadi  renggang,  dimana  tanah  ulayat  merupakan  satu  media  perekat.  Skripsi Ardinal  Yulti  apabila  dibandingkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti konteksnya sama apabila konsepsi hak ulayat dan hak komunal sama. Namun memiliki perbedaan  yaitu  syarat  formal dalam  pendaftaran  tanah  hak komunal  hutan  kemenyan masyarakat  hukum  adat  Pandumaan - Sipituhuta  adalah  adanya  Peraturan  Daerah tentang Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Selain itu tesis Mariska Yostina dengan judul Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum  Adat  di  Indonesia  yang  mengangkat  permasalahan  tentang  kepastian  hukum terhadap  penetapan  hak  komunal  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Permen  Atr/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa hak komunal belum dapat menjamin kepastian hukum,  karena  munculnya  suatu  hak  atas  tanah  yang  baru  harus  diatur  dalam  suatu undang - undang  sesuai  amanah  dalam  Pasal  16  huruf  h  UUPA  dan  bukanlah  dalam bentuk suatu peraturan menteri. Penelitian Mariska Yostina menguraikan secara umum kepastian  hukum  hak  komunal  sedangkan  peneliti  menguraikan  secara khusus  strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan masyarakat hukum adat Pandumaan - Sipituhuta. Namun bagi penulis memiliki konsepsi yang sama bahwa untuk menjamin  kepastian  hukum  hak  komunal  seharusnya  diatur  dalam  suatu  undang - undang.

## B. Status Hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan -

## Sipituhuta Saat Ini
Dasar  hukum  pengakuan  negara  akan  hutan  adat  adalah  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  35/PUU/ - X/2012  Tahun  2012 dimana  putusan ini menegaskan bahwa hutan  adat  adalah  hutan  yang  berada  di  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat.  Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk - Setjen/2015 tentang Hutan Hak sebagai  landasan  untuk  mengakui  hutan  adat  oleh  KLHK.  Pengakuan  hutan  adat  akan diproses  apabila  Masyarakat  Hukum  Adat  mengajukan  permohonan  pengakuan  hutan adat kepada KLHK.

## 50 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.32/ Menlhk - Setjen/2015,  pemerintah  telah  mengakui  secara  hukum  Hutan  Kemenyan Pandumaan - Sipituhuta untuk dilepaskan 5.172 Ha dari konsesi PT.Toba Pulp Lestari Tbk dan  ditetapkan  untuk  dicadangkan  menjadi  hutan  adat  Pandumaan - Sipituhuta  melalui Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  923/Menlhk/ Sekjen/HPL.0/12/2016  tentang  Perubahan  Kelima  atas  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  493/KPTSII/1992  tanggal  1  Juni  1992  yang  diserahkan  secara  langsung  oleh Presiden  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  pada  tanggal  30 desember  2016  di  Istana  Negara.  Namun  demikian  pencadangan  Hutan  Kemenyan Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  oleh  KLHK,  belum  berarti  bahwa Hutan  Kemenyan  tersebut  menjadi  hutan  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.
Awalnya  kawasan  tersebut  merupakan  bagian  dari  kawasan  Hutan  Tanaman Industri PT.Toba Pulp Lestari Tbk seluas 190.188 Ha, sehingga konsesi Hutan Tanaman Industri PT.Toba Pulp Lestari Tbk saat ini menjadi seluas 185.015 Ha. Pengakuan melalui pencadangan  untuk  dijadikan  sebagai  hutan  adat  merupakan  resolusi  konflik Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  dengan  perusahaan  PT.Toba  Pulp Lestari Tbk yang selama ini telah menggunaakan  Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  sebagaimana  tercantum  dalam  PERMEN  KLHK  Pasal  7 ayat (3) P.32/Menlhk - Setjen/2015 yaitu:
Dalam  hal  areal  yang  dimohonkan  sebagai  hutan  hak  masih  terdapat  konflik dengan  pemegang  izin  atau  pemangku  hutan  yang  lain,  Menteri  mencadangkan  areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkung tugasnya untuk menyelesaikan  konflik  yang  menyangkut  kewenangan  Menteri  dalam  waktu  paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  SK  Menteri  LHK  Nomor  923/Menlhk/Sekjen/ HPL.0/12/2016  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  segera menetapkan  Perda  mengenai  pengakuan  dan  perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta. Makna dari penetapan Perda di atas sebagai upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjalankan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/ - X/2012 Tahun 2012 yaitu pengakuan keberadaan Masyarakat  Hukum  Adat  melalui  Peraturan  Daerah.  Sementara  itu  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  52  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  pedoman pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi Masyarakat  Hukum  Adat,  verifikasi  dan  validasi  Masyarakat  Hukum  Adat,  dan penetapan Masyarakat Hukum Adat.
1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Lokasi  yang  sekarang  menjadi  wilayah  administratif  Pandumaan - Sipituhuta merupakan  wilayah  adat  dari  sejumlah  marga.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan James  Sinambela  dan  Arnold  Lumban  Batu 1 bahwa  keturunan  Toga  Marbun  atau  yang digelari dengan Raja Bius 2 yaitu Lumban Batu  dan Lumban Gaol merupakan kelompok yang  membuka  Pandumaan  dan  Sipituhuta  sebagai  perkampungan  baru.  Setelah perkampungan  Pandumaan - Sipituhuta  dibuka,  tidak  lama  kemudian  kedatangan  dua marga lainnya  yaitu  Nainggolan  dan  Pandiangan yang  bermigrasi  dari  Samosir. Kedua marga  ini  mengawini  anak  perempuan  keturunan  Lumban  Batu  dan  Lumban  Gaol sehingga  menjadi  marga Boru  Bius 3 .  Dalam  periode  yang  sama  turut  membuka perkampungan  Pandumaan - Sipituhuta  keturunan  Siraja  Oloan  yaitu  Sinambela,  Sihite dan  Manullang  juga  meninggalkan  kampung  Bakkara  untuk  selanjutnya  berdiam  di Pandumaan - Sipituhuta.  Salah  satu  bukti  sejarah  yang  menyatakan  bahwa  Pandumaan - Sipituhuta  telah  dihuni  manusia  sejak  lebih  kurang  300  tahun  yang  lalu  adalah ditemukannya  dua Parik 4 yaitu Parik Pandiangan dan Parik Lumban Gaol yang  dilakukan kajian arkeologis oleh Badan Arkeologi Medan. Kedua parik tersebut secara fisik berupa tembok yang terbuat dari tanah sebagai pembatas hunian Masyarakat Hukum Adat Pan- dumaan - Sipituhuta.
b. Wilayah Adat
Saat pemerintah membentuk unit pemerintahan formal ditingkat lokal yaitu Desa, maka  Pandumaan - Sipituhuta  dijadikan  dua  Desa  sekaligus  pembagian  luas  dan  batas mengikuti  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  adat.  Berdasarkan  pemetaan  partisipatif Masyarakat Hukum Adat  Pandumaan - Sipituhuta yang difasilitasi oleh Kelompok Studi
1 James  Sinambela  adalah  Ketua  Perjuangan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta, dan  Arnold  Lumban  Batu  adalah  pengurus  perjuangan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.  Wawancara  ini  dilaksanakan  di  Desa  Pandumaan - Sipituhuta  pada  tanggal  28  April 2018 pukul 20.30 WIB.
2 Raja  Bius adalah  Kelompok  Marga  Lumban  Batu  dan  Lumban  Gaol  yang  memiliki  peranan sebagai pemimpin  dalam penyelenggaraan  upacara - upacara adat atau sering disebut Tetua Adat Kampung.
3 Boru  Bius adalah  Kelompok  Marga  Nainggolan  dan  Pandiangan  yang  mengawini  anak perempuan Marga Lumban Batu dan Lumban Gaol yang memiliki peranan sebagai penyelenggara upacara - upacara adat.
4 Parik aadalah  pagar  pembatas  areal  hunian  masyarakat  Pandumaan - Sipituhuta. Parik Pandiangan adalah  pagar  pembatas  milik  marga  Pandiangan  sedangkan Parik  Lumban  Gaol adalah  pagar pembatas milik marga Lumban Gaol.

## 52 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Pengembangan  Prakarsa  Masyarakat    maka  peta  wilayah  adat  Pandumaan - Sipituhuta dapat dilihat di bawah ini.
Gambar 1. Peta Wilayah Adat Pandumaan - Sipituhuta
Sumber: Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat Tahun 2016
Berdasarkan peta wilayah adat Pandumaan - Sipituhuta di atas bahwa luas wilayah adatnya  mencapai  5.101,  153  Ha.  Penggunaan  tanah  di  atas  wilayah  adat  Pandumaan - Sipituhuta saat ini terlihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 1 Penggunaan Tanah di wilayah adat Pandumaan - Sipituhuta
Sumber : Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat Tahun 2016
Hutan  Kemenyan  masih  relatif  luas  karena  mencapai  lebih  dari  separuh  luas wilayah  adat.  Lokasinya  berjarak  6  Km  dari  barat  laut  dari  perkampungan  Desa  Pan- dumaan.  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  telah  memiliki  penanda - penanda  yang  telah  diterima  baik  turun - temurun  sebagai  batas  batas  kepemilikan  atas hamparan Hutan Kemenyan.
Jenis Penggunaan Tanah Luas ( Ha) Hutan Kemenyan 3.034,941 Perkampungan , perladangan , persawahan 2.066,212
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 53
Batas batas Hutan Kemenyan telah jelas melalui penanda - penanda adat yang men- jadi ingatan kolektif turun temurun. Terdapat tiga lokasi Hutan Kemenyan yang masing - masing  dinamai Tombak Haminjon Dolok Ginjang, Tombak Haminjon Lombang Nabagas, dan Tombak  Haminjon  Sipiturura . 5 Ketiga tombak  haminjon tersebut  memiliki  batas - batas  se- bagai berikut (Simanjuntak, 2014: 13) :
Sebelah Utara : Hutan Kemenyan milik penduduk Desa Pancur Batu Sebelah Timur : Areal Perkampungan Desa Pandumaan Sebelah Selatan : Hutan Kemenyan milik penduduk Desa Aek Nauli Sebelah Barat :  Hutan  Kemenyan  milik  penduduk  Desa  Sihotang  Hasugian Dolok danDesa Simataniari Kecamatan Parlilitan
Kondisi fisik di lapangan batas - batas tersebut bersifat konkrit dengan tanda - tanda yang  berbeda.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  James  Sinambela  bahwa  untuk membedakan  batas  tombak  haminjon  milik  masyarakat  Pandumaan - Sipituhuta  di - tentukan  berdasarkan  tumbuhnya  jenis  rotan.  James  Sinambela  menjelaskan  bahwa “ hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan ” 6 .
c. Hukum Adat
Sebagai  bagian  dari  suku  Batak,  hukum  adat    Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta    didasarkan  pada  prinsip dalihan  natolu. Prinsip  ini  berbunyi somba  marhula - hula,  elek  marboru,  dan  manatmardongan  tubu 7 . Hukum  adat  Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta diturunkan dari prinsip ini.
Hukum  adat  masyarakat  Pandumaan - Sipituhuta  mengatur  tentang  perilaku kehidupan  sosial  dan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  diantaranya  adalah  sebagai berikut :
5 Tombak dalam  bahasa  Batak  yang  artinya  Hutan,  dan Haminjon dalam  bahasa  Batak  artinya Kemenyan. Tombak  Haminjon dalam  bahasa  Batak  artinya  Hutan  Kemenyan. Tombak  Haminjon Dolok Ginjang artinya  berada  di  puncak  tertinggi  dari  semua  hutan  yang  ada  di  kawasan  itu. Tombak  Haminjon  Lombang  Nabagas artinya  dikelilingi  lembah  dan  jurang  yang  dalam.
TombakHaminjon Sipiturura artinya berada di lembah yang dilewati oleh tujuh sungai.
6 Hatubuan  hotang  lamosik  ma  tombak  ni  Pandumaan  dohot  Sipituhuta,  hatubuan  hotang  pulogos  ma tombak ni Parlilitan artinya  tempat  tumbuhnya  jenis  rotan  yang  diberi  nama hotang lamosik adalah Hutan milik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipituhuta, sedangkan tempat tumbuhnya hotang pulogos merupakan milik Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Parlilitan.
7 Dalihan  natolu  adalah  falsafah  masyarakat  Batak  Toba  yang  ditentukan  dengan  adanya  tiga kedudukan fungsional sebagai suatu  konstruksi sosial budaya Batak Toba yaitu Somba Marhula - hula yang artinya  seorang pria harus menghormati keluarga pihak isterinya, Elek Marboru yang artinya  harus  dapat  merangkul  dan  melindungi  pihak  perempuan,  dan  Manat  Mardongan  Tubu yang artinya hati - hati menjaga persaudaraan dengan satu marga agar terhindar dari perseteruan.
54 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
1) Areal  Hutan  Kemenyan  seluas  kurang  lebih  4100  Ha  adalah  milik  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta, yang  sudah  dimiliki dan  dikelola  sejak  tiga ratusan tahun yang lalu.
2) Tidak  boleh menjual  dan mengalihkan kepemilikan  atau  penguasaan areal Hutan Kemenyan, baik yang sudah dimiliki atau diusahai oleh tiap keluarga kepada pihal lain di luar komunitas marga Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
3) Kalaupun  ada  yang  mengalihkan  kepemilikan  atau  penguasaannya  harus dialihkan kepada sesama komunitas marga dari dua desa tersebut.
4) Bahwa  batas - batas  areal  Hutan  Kemenyan  milik  Masyarakat  Hukum  Adat
Pandumaan - Sipituhuta dengan milik masyarakat desa lain ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan.
5) Setiap  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  wajib  melakukan  upaya - upaya  pelestarian  dan    mempertahankan  Hutan  Kemenyan  dari  pihak  manapun dan  melarang  pihak - pihak  yang  bermaksud  melakukan  upaya  pengrusakan  dan perampasan di atas areal Hutan Kemenyan.
6) Apabila  terjadi  atas  pelanggaran  atas  kesepakatan  ini,  baik  oleh  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  maupun  oleh  pihak  di  luar  komunitas Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  maka  akan  dikenakan  sanksi adat  sesuai  keputusan  musyawarah  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta. 8
Hukum  adat    Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  mengatur  antara lain  larangan  untuk  tiga  perbuatan  yaitu patik  parhaminjon,  patik  dorbia,  dan  patik  tu panakko . 9 Sebagian  aturan  adat  yang  bersifat  melarang  telah  dituliskan  seperti patik haminjon,  patik  dorbi  dan  patik  tu  panakko . Patik  haminjon dituliskan  pada  Agustus  2005 dalam  sebuah  rapat  yang  dihadiri  oleh  38  peserta  selaku  anggota  patik.  Rapat menghasilkan  dokumen  yang  diberi  nama  Surat  ketentuan  patik  haminjon  daerah tombak buttu - buttu Desa Pandumaan - Sipituhuta.

## d. Harta Kekayaan/Benda Adat
Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  memiliki  harta  kekayaan  dan benda - benda  adat  yang  terdiri  dari Tunggal  Panaluan,  Ulu  Balang,  Parhalaan,  Ogung,
8 Secara  tertulis  hukum  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  tertuang  di  dalam Surat Patotahon (Pengukuhan) Kepemilikan dan Pengelolaan Tombak Haminjon.
9 Patik adalah sanksi atau aturan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum adat  yang  digunakan  secara  turun  temurun. Patik parhaminjon adalah    aturan  hukum  adat  yang bersifat melarang menjual tanah kepada orang yang bukan anggota Masyarakat Hukum Adat dan perempuan  tidak  boleh  menginap  di  Hutan  Kemenyan. Patik dorbia adalah  aturan  hukum  adat yang  melarang  merusak  tanaman  orang  lain  pada  saat  mengembalakan  ternak  ,  dan Patik  tu Panakko adalah larangan berzinah, berprilaku tidak sopan dan mengambil hak orang lain.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 55
Cawan  atau  Pinggan  Pasu,  Sangga  Pati,        Ulos,  Rumah  Bolon dan  berbagai  jenis  lainnya benda adat. Harta kekayaan dan benda - benda tersebut dimiliki secara bersama. 10

## e. Kelembagaan Adat
Kelembagaan  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  terdiri  dari Raja Bius, Tua - Tua Adat, Boru Bius, Raja Paradatan, dan Boru Paradatan 11 dan lembaga lembaga  lain  yang  dibentuk  untuk  keperluan  menegakkan  aturan  hukum  adat  seperti Pengurus  Patik  Haminjon  yang  strukturnya  terdiri  dari  penasehat,  ketua,  bendahara, sekretaris,  dan  panitia.  Unsur  pengurus dan anggota  Patik  Haminjon mewakili  seluruh marga yang terdapat di Desa Pandumaan - Sipituhuta yang bertugas menegakkan aturan larangan mencuri kemenyan.
Unsur - unsur  kelembagaan  adat  di  atas  selalu  berpartisipasi  dalam  setia  rapat  dan upacara  adat.  Orang - orang  yang  hadir mewakili  unsur - unsur  kelembagaan  adat  adalah mereka yang dituakan dari masing - masing kelompok marga yang memiliki tugas dalam perencanaan  dan memutuskan  penyelenggaraan  upacara - upacara adat  termasuk dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran adat melalui rapat adat.

## 2. Verifikasi Dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bupati Kabupaten  Humbang  Hasundutan  membentuk  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Humbang Hasundutan  Nomor 16 Tahun  2017  tanggal  6  Maret 2017  tentang  Pembentukan Panitia Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.  Susunan  panitia  Masyarakat  Hukum Adat  Pandumaan - Sipituhuta  terdiri  atas  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Humbang
10 Tunggal Panaluan adalah Tongkat raja - raja batak yang memiliki ukuran panjang kira - kira 170 cm. Ulu Balang adalah Ketapel . Parhalaan adalah Kalender yang dimiliki suku batak  yang terdiri atas dua belas bulan dengan masing - masing 30 hari yang digunakan untuk meramal hari baik. Ogung adalah  alat  musik  suku  batak  yang  berbentuk  bulat  seperti  gong  yang  digunakan  pada  saat upacara adat batak . Cawan atau Pinggan pasu adalah benda pusaka batak yang berupa piring besar digunakan  untuk  pesta  raja - raja  dan  dipercaya  memiliki  nilai  magis  yang  bisa  memberi pemiliknya  kesaktian  dan  kesejahteraan. Sangga  Pati adalah  patung  dewa  yang  menyerupai pemimpin  pasukan. Ulos adalah  kain  tenun  khas  batak  berbentuk  selendang  yang  memiliki makna kasih sayang dan persatuan. Rumah Bolon adalah rumah adat suku batak.
11 Raja Bius adalah  Kelompok  Marga  yang  bertugas  dalam  memimpin  upacara - upacara  adat  di wilayah  adat  Pandumaan - Sipituhuta. Boru  Bius adalah  Kelompok  Marga  yang  bertugas menyelenggarakan  upacara - upacara  adat  di  wilayah  adat  Pandumaan - Sipituhuta. Raja Paradatan adalah  Kelompok  Marga  yang  bertugas  melaksanakan  upacara - upacara  adat  dengan  tetap berpedoman  pada  aturan  adat  di  wilayah  adat  Pandumaan - Sipituhuta. Boru  Paradatan adalah Kelompok  Marga  yang  bertugas  sebagai  pekerja  dalam  upacara  – upacara  adat  di  wilayah  adat Pandumaan - Sipituhuta. Tua - Tua Adat adalah orang  yang  dituakan  yang  bertugas  merencanakan dan memutuskan penyelenggaraan upacara - upacara adat.

## 56 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Hasundutan  sebagai  ketua,  Assiten  Bidang  Pemerintahan  Kabupaten  Humbang Hasundutan  sebagai  wakil  ketua,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Humbang  Hasundutan  sebagai  sekretaris,  dan  Kepala  Operasi  Perangkat  Daerah  yang terkait  sesuai  karakteristik  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Humbang  Hasundutan,  Akademisi,  dan  Tokoh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta sebagai anggota.
Kondisi pelaksanaan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta saat ini sudah sampai tahap ke 4 (empat ) yaitu laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Humbang  Hasundutan. Berdasarkan  verifikasi  data,  panitia  Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta telah melakukan validasi dengan hasil bahwa  keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dinyatakan masih ada dan terpelihara sampai dengan saat ini sehingga dapat diakui keberadaannya.

## 3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Berdasarkan  ketentuan  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014  pasal  6  ayat  (3)  yaitu hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta,  Bupati  Humbang  Hasundutan  menetapkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta sebagai langkah  awal  sebelum  terbentuknya  Peraturan  Daerah.  SK  Bupati  ini  selanjutnya ditindaklanjuti    menjadi  Peraturan  Daerah  setelah  mendapat  persetujuan  dari  legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan.
Akan  tetapi  pengakuan  hutan  adat  kepada  sembilan  Masyarakat  Hukum  Adat yang  diserahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dan  salah  satunya  Hutan  Kemenyan Pandumaan - Sipituhuta bersifat unik karena didahului dengan langkah awal pengakuan hak  dengan  mencadangkan  areal  hutan  adat  yang  tercantum  dalam  SK  Menteri  LHK Nomor  923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  67  ayat  (2) Undang - Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo  Peraturan  Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.32/Menlhk - Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta menjadi salah satu syarat formal penetapan hutan adat.
Mekanisme  dan  tahapan  penetapan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  menggunakan  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014.  Permendagri  di  atas mengamanahkan  pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  melalui  Keputusan Kepala  Daerah.  Namun  demikian  untuk  mengakui  dan  menghormati  Masyarakat Hukum  Adat  beserta  hak - hak  tradisionilnya  Pemerintah  Kabupaten  Humbang Hasundutan    menggunakan  instrumen  hukum  daerah  yaitu  Peraturan  Daerah  karena menjadi syarat formal penetapan hutan adat.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 57
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Halomoan  Manullang 12 bahwa Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta  hingga  saat  ini  masih  dalam  tahap  rancangan.  Kegiatan  pelaksanaan pembentukan  Perda  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  telah  selesai dilaksanakan tinggal menunggu dalam waktu dekat sidang paripurna DPRD Humbang Hasundutan.  Pemerintah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  dengan  DPRD  Humbang Hasundutan dalam waktu dekat akan melakukan studi banding ke salah satu daerah di Provinsi  Jambi  karena  memiliki  persamaan  dengan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta dalam memperjuangkan tanah adatnya.

## C. Strategi  Penyelesaian  Pendaftaran  Tanah  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta
1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Tahapan  pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  sering  juga  disebut sebagai tahapan pengakuan atas subyek hak. Sebagaimana telah disebutkan juga bahwa peraturan perundang - undangan sudah menentukan adanya kriteria untuk mengukuhkan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Kriteria  tersebut  diantaranya sejarah  Masyarakat  Hukum  Adat,  wilayah  adat,  hukum  adat,  harta  kekayaan  dan/atau benda - benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  telah  memenuhi  kriteria  dan  memiliki produk  hukum  daerah  tidak  serta  merta  dapat  diproses  ke  tahapan  selanjutnya  yaitu penetapan  hutan  adat.  Berikut  ini  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  produk  hukum daerah tidak dapat diproses penetapan hutan adatnya. Pertama, Pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak dilakukan pada Masyarakat Hukum Adat tertentu atau bersifat spesifik  namun pada Masyarakat Hukum Adat secara umum pada suatu daerah. Kedua, ada  beberapa  daerah  dimana  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  keberadaannya sudah dikukuhkan melalui Perda atau SK Bupati/Walikota yang sudah bersifat spesifik, juga belum bisa diteruskan ke langkah berikutnya karena tidak memuat letak dan batas - batas wilayah adat (Wibowo 2015, 12)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Halomoan  Manullang  bahwa rancangan  peraturan  daerah  pengakuan  dan  perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat
12 Bapak Halomoan Manullang adalah Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan  Hidup  yang  berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan  pengakuan  keberadaan Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.  Wawancara  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  24 April 2018 Pukul 16.00 WIB

## 58 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Pandumaan - Sipituhuta  hingga  saat  ini  sudah  pada  tahap  penyelesaian  tinggal menunggu  pengambilan  keputusan  bersama  antara  Pemerintah  dan  DPRD  Kabupaten Humbahas  untuk  mengesahkan  Perda  tersebut.  Rancangan  Perda ini  juga  memuat  ten- tang wilayah adat, hukum adat, sumber daya alam, benda adat, kelembagaan adat,  hak kewajiban, dan penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta serta kewenangan dan tugas pemerintah daerah.

## 2. Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa  salah  satu  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  adalah  pelayanan pertanahan.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  22  Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi Masyarakat  Hukum  Adat.Langkah  awal  dalam  penetapan  hutan  adat  Pandumaan - Sipituhuta  yang  disiapkan  adalah  pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  melalui  Perda  dan  kelengkapan  dokumen  yang  menunjukkan keabsahan sebagai Masyarakat Hukum Adat.
Produk  hukum  yang  paling  baik  adalah  Perda  yang  secara  umum  mengatur Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  kemudian  ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersifat spesifik kepada Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  disertai  dengan  peta  wilayah  adat  sesuai  dengan amanah  dalam  Permen  LHK  No.  32  Tahun  2015  pasal  6  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa dalam    hal  produk  hukum  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  tidak mencantumkan  peta  wilayah  adat,  Menteri  bersama - sama  pemerintah  daerah memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat melakukan pemetaan wilayah adatnya.
Langkah  selanjutnya  permohonan  penetapan  hutan  adat  disampaikan  kepada Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melalui  Dirjen  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan  Lingkungan  (Dirjen  PSKL).  Berdasarkan  Pasal  6  Peraturan  Dirjen  PSKL  P.1/ PSKLSet/Kum.1/2/2016 Direktur Penangan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat atas nama Dirjen PSKL melakukan verifikasi dan validasi untuk mencatatkan permohonan tersebut serta menilai keabsahan dan kelengkapan dokumen.
Selanjutnya  dilaksanakan  verifikasi  di  lapangan  yang  dituangkan  dalam  Berita Acara Hasil Verifikasi Hutan Hak. Atas dasar berita acara tersebut menteri menetapkan hutan  hak  berdasarkan  fungsinya.  Menteri  akan  menetapkan  hutan  hak  dan mencantumkan  dalam  peta  kawasan  hutan.  Penetapan  hutan  hak  mengacu  pula  pada RTRW,  jika  RTRW  belum  menampung  keberadaan  hutan  hak,  maka  peta  hutan  hak tersebut diintegrasikan dalam revisi RTRW berikutnya.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 59

## 3. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Kawasan Hutan Adat
Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak - hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, pemerintah memandang perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan  melalui  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017.  Perpres  ini  diharapkan  dapat mengakomodasi permasalahan sengketa lahan yang masuk dalam kawasan hutan, salah satunya adalah hutan yang dikelola Masyarakat Hukum Adat. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian penguasaan tanah di kawasan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Berikut  ini  penjelasan  penyelesaian  penguasaan  tanah  di  kawasan  Hutan Kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  mengapa  menggunakan Perpres  Nomor  88  Tahun  2017. Pertama, posisi  Perpres  dalam  tata  urutan  peraturan perundang - undangan lebih tinggi dibandingkan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 10 Tahun 2016 . Kedua, dalam Pasal 34 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pada saat Peraturan  Presiden  ini  mulai  berlaku,  semua  kegiatan  inventarisasi  penguasaan, pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam  kawasan  hutan  yang  telah dilakukan  tetap  dilanjutkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Presiden  ini. Ketiga, pola penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan pada Perpres di atas lebih rinci  karena  dibagi  sesuai  dengan  pola  pemanfaatannya  khususnya  hutan  adat. Keempat, keputusan penyelesaian hanya dapat dilakukan oleh Kementerian KLHK. KLHK memiliki peran vital dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Penguasaan  tanah  Hutan  Kemenyan  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta telah dikuasai dan dimanfaatkan sejak 300 (tiga ratus) tahun yang lalu secara turun  temurun.  Artinya  Hutan  Kemenyan  sudah  dikuasai  dan  dimanfaatkan  sebelum ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan.  Hutan  Kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  sudah  ada  sebelum  keluarnya  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  493/Kpts - II/1992  tanggal  1  Juni  1992  tentang  Pemberian  Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  Kepada  PT.  Inti  Indorayon  Utama  sebagaimana telah berubah menjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk.
Penguasaan  tanah  dalam  kawasan  Hutan  Kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut  yaitu Pertama, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) cPerpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan bahwa bidang tanah diakui dan  dibenarkan  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  atau  kepala  desa/kelurahan  yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya. Kedua, Pasal 4 ayat (2) b  menyebutkan  bahwa  bidang  tanah  yang  telah  dikuasai  dan  dimanfaatkan  dan  /  atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan
60 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
hutan. Ketiga, Pasal  5  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  penguasaan  tanah  dalam  kawasan hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dikuasai  dan  dimanfaatkan  untuk  hutan yang  dikelola  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d merupakan  Hutan  Adat  yang  ditetapkan  sesuai  peraturan  perundang - undangan. Keempat, Pasal  6  ayat  (5)  menyebutkan  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  keberadaannya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.
Selanjutnya  pola  penyelesaian  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  Hutan  Adat Pandumaan - Sipituhuta    berdasarkan  Pasal  7  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017 menyebutkan  bahwa  pola  penyelesaian  untuk  bidang  tanah  yang  telah  dikuasai  dan dimanfaatkan  dan/atau  telah  diberikan  hak  di  atasnya  sebelum  bidang  tanah  tersebut ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan  dilakukan  dengan  mengeluarkan  bidang  tanah  dari kawasan  hutan  melalui  perubahan  batas  kawasan  hutan.  Artinya  Hutan  Adat Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta dikeluarkan  dari  peta kawasan hutan melalui skema perubahan batas kawasan hutan.
Prosedur  penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  sebagaimana diamanahkan  dalam  Pasal  20  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa dilakukan  berdasarkan  beberapa  tahapan. Pertama, inventarisasi  penguasaan  tanah dalam  kawasan  hutan. Kedua, verifikasi  penguasaan  tanah  dan  penyampaian rekomendasi. Ketiga, penetapan  pola  penyelesaian  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah dalam  kawasan  hutan. Keempat, penerbitan  keputusan  penyelesaian  penguasaan  dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Kelima, penerbitan Sertipikat hak atas tanah.
Dalam  rangka  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  (PPTKH) oleh  Pemerintah  akan  dibentuk  3  (tiga)  tim  yaitu  Tim  Percepatan  (Pemerintah  Pusat), Tim  Pelaksana  (Pemerintah  Pusat),  dan  Tim  Inver  (Pemerintah  Daerah).  Dalam  rangka melaksanakan  kegiatan  inventarisasi  dan  verifikasi  penguasaan  tanah  dalam  kawasan hutan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 88 Tahun 2017 bahwa Gubernur membentuk tim inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH. Tim Inver PTKH adalah Tim yang  melaksanakan  kegiatan  pendataan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah.
Tata cara permohonan Inver PTKH adalah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta  yang sudah diakui keberadaanya dan memiliki bukti penguasaan tanah yaitu Surat  Keputusan  Hutan  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta. Selanjutnya Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta mengajukan permohonan Inver  PTKH  melalui  Bupati  Humbang  Hasundutan  kepada  Tim  Inver  PTKH  dengan
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 61
melengkapi  beberapa  dokumen  yaitu  daftar  permohonan  secara  kolektif  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  surat  keputusan  pengakuan  keberadaan Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  surat  pernyataan  penguasaan  fisik bidang tanah, dan sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta  dalam  kawasan  hutan  adatnya.  Setelah  dokumen  permohonan telah  dinyatakan  lengkap  oleh  Tim  Inver  PTKH  segera  ditindaklajuti  dengan pelaksanaan  inventarisasi  dan  verifikasi  PTKH  di  wilayah  hutan  adat  Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Setelah  dilaksanakan  inventarisasi  dan  verifikasi  PPTKH,  Tim  Inver  PTKH melaporkan kepada Gubernur yaitu rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi PTKH dengan  melampirkan  Pakta  Integritas  Tim  Inver  PTKH,  Berita  Acara  Inver  PTKH,  Peta Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan  Pemanfaatan  Tanah  kawasan  hutan  non kadastral,  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  bidang  Tanah  yang  ditandatangani Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  Usulan  Pola  PPTKH,  dan  Salinan bukti penguasaan tanah.
Selanjutnya  gubernur  menyampaikan  rekomendasi  PPTKH  kepada  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  (Menko  Perekonomian)    paling  lama  7  (tujuh)  hari sejak  diterimanya  laporan  dari  Tim  Inver  PTKH.  Berdasarkan  rekomendasi  gubernur, Menko Perekonomian melakukan kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH. Hasil koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  PPTKH  menghasilkan  pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan untuk ditindaklanjuti Menteri LHK.
Setelah  Menteri  LHK  menerima  usulan  penyelesaian  penguasaan  tanah  berupa pengeluaran  bidang  tanah  dalam  kawasan  hutan  dengan  perubahan  batas  kawasan hutan,  selanjutnya  Menteri  LHK  sebagaimana  diamanahkan  dalam  Perpres  Nomor  88 Tahun  2017  Pasal  25  ayat  (3)    menyebutkan  bahwa  Menteri  LHK  menerbitkan  surat keputusan  perubahan  batas  kawasan  hutan  setelah  dilakukan  penataan  batas  sesuai peraturan perundang - undangan. Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas  Kawasan  Hutan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  beserta lampiran  peta  perubahan  batas  kawasan  hutan.Surat  Keputusan    ini  akan  bermanfaat bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  karena  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  Surat Keputusan  Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan  dijadikan  sebagai  dasar  penerbitan Sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang - undangan.
62 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
4. Proses Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan -

## Sipituhuta
Hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  adalah  Hak  Komunal  sesuai  dengan  amanah  Pasal  1  Permen ATR/Ka.  BPN  10  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  Hak  Komunal  atas  Tanah,  yang selanjutnya  disebut  Hak  Komunal  adalah  Hak  milik  bersama  atas  tanah  suatu Masyarakat  Hukum  Adat,  atau  hak  milik  bersama  atas  tanah  yang  diberikan  kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta memiliki alat bukti kepemilikan tanahnya  tidak  lengkap  karena  hanya  memiliki  Surat  Pengukuhan  Kepemilikan  dan Pengelolaan  Tombak  Haminjon  tetapi  dapat  dibuktikan  dengan  keterangan  saksi  dari Masyarakat  Hukum  Adat  yang  berbatasan  dengan  wilayah  adat  Masyarakat  Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dan pernyataan dari Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta. Berdasarkan alat bukti tersebut, proses pemberian hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dikategorikan melalui Penegasan Hak.
Pendaftaran  tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  mengacu pada  Perpres  Nomor  88  Tahun  2017  pasal  28  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  surat keputusan perubahan batas kawasan hutan dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat hak  atas  tanah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang - undangan. Peraturan  perundang - undangan  yang  digunakan  dalam  pendaftaran  tanah  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  adalah  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun  1960, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor  3 Tahun 1997,  dan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  peraturan  di  atas,  adapun  syarat - syarat permohonan  pendaftaran  tanah    Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta yang diajukan oleh Ketua Adat  sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta  kepada    Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Humbahas  adalah sebagai berikut:
a. Formulir  permohonan  yang  memuat  identitas  diri,  luas,  letak  dan  penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara  fisik  yang  sudah  diisi  dan  ditandatangani  oleh  Ketua  Adat  Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
b. Riwayat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 63 c. Bukti pemilikan tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
d. Fotokopi  kartu  identitas  Ketua  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
e. Foto  copy  SPPT  PBB  Tahun  berjalan  yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB).
f. Surat  Keputusan  Bupati  Humbang  Hasundutan  atau  Peraturan  Daerah  yang menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
g. Surat  Keputusan  Perubahan  Batas  Kawasan  Hutan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta beserta lampiran peta perubahan batas kawasan hutan.
h. Foto  copy  SPPT  PBB  Tahun  berjalan  yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB).
Biaya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  Masyarakat  Hukum  Adat mengacu  pada  Undang - Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  85  ayat  4  jo  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 pasal 3 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa objek yang tidak dikenai BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
Dalam  penjelasannya  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  konversi  hak adalah  perubahan  hak  dari  hak  lama  menjadi  hak  baru  menurut  UUPA,  termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. Contoh: Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya  perubahan  nama,  bekas  tanah  hak  milik  adat  (dengan  bukti  surat  Girik atau sejenisnya)  menjadi  hak  baru.  Melalui  pengakuan  keberadaan  masyarakat  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta,  maka  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta termasuk obyek pajak yang tidak dikenai BPHTB.
Selain  dari  itu  syarat - syarat  mengenai  biaya  pendaftaran  tanah    Hak  Komunal Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015  pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  point  g    menyatakan  bahwaterhadap pihak tertentu yaitu Masyarakat Hukum Adat. dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Proses  pendaftaran  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta melalui penegasan hak dalam pelaksanaannya dapat menggunakan Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010  tentang Standar  Pengaturan  dan  Pelayanan  Pertanahan yang  dijelaskan  pada gambar  di bawah ini.
Gambar 2. Proses konversi, pengakuan, dan penegasan hak
Sumber : Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Sertipikat  Hak  Komunal  yang  diberikan  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  Pan- dumaan - Sipituhuta  dalam  pencatatan  buku  tanah dan  pemegang  hak komunalnya  ber- dasarkan  Pasal  18  ayat  (4)  Permen  ATR/Ka.  BPN  10  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa Hak  Komunal  atas  tanah  yang  didaftarkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan ayat (3), dapat diberikan kepada keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat. Dalam pencatatan  buku  tanah  Sertipikat  Hak  Komunal  perlu  dicatat  tentang  pengalihan  Hak Komunal yang mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Permen ATR/Ka. BPN 10 Tahun 2016 me- nyebutkan  bahwa  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  peralihannya  berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
D. Kendala  dan  Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Penyelesaian  Pendaftaran  Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta
Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta adalah sebagai berikut :

## 1. Faktor Yuridis
Secara  yuridis  pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  saat ini  masih  dalam  tahap  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)  antara  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 65
Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Tahapan  identifikasi  dan  verifikasi  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Humbang Hasundutan  sudah  dilaksanakan  dengan  menghasilkan  keputusan  bahwa  keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta dinyatakan masih ada dan terpelihara sampai dengan saat ini sehingga diakui keberadaannya.
Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  Bapak  Halomoan  Manullang  mengenai proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:
“ Pada dasarnya tidak ada kendala teknis, kemarin ada kendalanya yaitu pada saat melaksanakan  kuisioner  sesuai  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014  secara bersamaan KLHK melaksanakan tata batas yg dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan  Hutan  Wilayah  I  Medan.  Peta  SK  KLHK  Nomor  923/2016  tidak  sesuai dengan  kondisi  di  lapangan.  Pada  saat  pembuatan  SK  KLHK  Nomor  923/2016 masyarakat  tidak  ikut  dalam  penataan  batas  hutan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta.  Inilah  yang  menjadi  kendala  pada  saat  pengumpulan kuisioner karena tidak sesuai luasan di lapangan dengan luasan SK KLHK Nomor 923  Tahun  2016.  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  berpikir kewenangan  penetapan  luasan  dan  tata  batas  ada  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Padahal  sesuai  Undang - Undang  Nomor  23 Tahun  2014  kewenangan  PEMDA  adalah  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. ”
Secara  teknis  proses  perumusannya  berjalan  dengan  baik  tetapi  dalam  hal pengambilan keputusan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  belum  terlaksana hingga  saat ini. Belum  adanya  Peraturan  Daerah  tentang  Pengakuan dan  Perlindungan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat  Pandumaan - Sipituhuta merupakan syarat mutlak dalam  proses  pendaftaran  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.

## 2. Faktor Sosiologis
Berdasarkan penuturan Bapak James Sinambela yang disampaikan kepada penulis sebagai berikut :
“ Masalahnya  kalau  menjadi  Sertipikat  tanah  akan  membuat  hubungan kekeluargaan  menjadi  kurang  harmonis.  Contohnya  saya  memiliki  saudara kandung 3 (tiga) orang, ketika membuat seritifkat tanah saya akan membuat batas - batas  bidang  tanah  berupa  batu  atau  tembok  .  Hal  ini  kami  yakini  akan  merusak hubungan kekerabatan dengan saudara kandung saya “.

## 66 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
Selaras  dengan  itu,  berdasarkan  penuturan  Bapak  Arnold  Lumban  Gaol menyampaikan kepada penulis sebagai berikut :
“ Bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  untuk  saat  ini  hanya berjuang dalam pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat untuk memiliki kembali  Hutan  Kemenyan  dan  persoalannya  ketika  diberikan  Sertipikat  Hak Komunal tersebut siapa yang akan memegang Sertipikat hak komunal tersebut ”.
Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  memiliki  stigma  bahwa diberikannya  Sertipikat  Hak  Komunal  akan  merusak  tatanan  Masyarakat  Hukum  Adat karena  nilai  gotong - royong  yang  ada  semakin  merosot.  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta juga beranggapan bahwa pemberlakuan Sertipikat Hak Komunal akan  berimbas  negatif  pada  sistem  kekerabatan  mereka  dan  hal  yang  ditakutkan Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  adalah  pemegang  Sertipikat  Hak Komunal menyalahgunakan wewenangannya.
Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta di atas adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta melaksanakan pertemuan secara intensif dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memprioritaskan penyelesaian  pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.
b. Pemerintah  Daerah  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Humbang  Hasundutan dalam  tahapan  identifikasi  dan  verifikasi  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan -
Sipituhuta melakukan pendekatan secara persuasif, setelah Peraturan Daerah terbit tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses sertifikasi hak komunal.

## E. Kesimpulan
1. Status hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta saat  ini  adalah  dicadangkan  untuk  menjadi  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan - Sipituhuta  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  LHK Nomor.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 seluas 5172 Hektar.
2. Mekanisme  pendaftaran  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta adalah sebagai berikut :
a. Pengakuan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta melalui  Peraturan  Daerah  yang  bersifat  spesifik  dan  tertuang  peta  wilayah adatnya.
b. Penetapan  Hutan  Adat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 67
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Hutan Adat Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  dari  peta  kawasan  hutan dengan menetapkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan.
d. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta melalui Penegasan Hak.
3. Kendala - kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  pendaftaran  hak  komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta adalah sebagai berikut :
a. Faktor Yuridis
Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta hingga saat ini sehingga menghambat proses tahapan selanjutnya yaitu Pendaftaran Hak Komunal.
b. Faktor Sosiologis
Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  memiliki  stigma  bahwa Sertipikat  hak  komunal  akan  merusak  sistem  kekerabatan  yang  sudah  terjalin  dengan baik  saat ini  dan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  khawatir  pemegang Sertipikat Hak Komunal akan menyalahgunakan kewenangannya.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  penyelesiaan  Pendaftaran  Tanah  Hak  Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta yaitu:
1. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta melaksanakan pertemuan secara intensif dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memprioritaskan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan - Sipituhuta.
2. Pemerintah  Daerah  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Humbang  Hasundutan dalam  tahapan  identifikasi  dan  verifikasi  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan -
Sipituhuta  bahwa  melakukan  pendekatan  secara  persuasif,  setelah  Peraturan Daerah  terbit  tahapan  selanjutnya  akan  dilanjutkan  dengan  proses  sertifikasi  hak komunal.

## F. Saran
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  segera  merancang Peraturan  Daerah  tentang  pengakuan  keberadaan  dan  perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta  sebagai  tindaklanjut  dari  SK  Menteri  LHK Nomor 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016.
2. Mekanisme  pendaftaran  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta melewati beberapa tahapan dan waktu yang cukup panjang. Maka dari itu  perlu  adanya  penyederhanaan  prosedurpendaftaran  tanah  hak  komunal  yang perlu diatur dalam Rancangan Undang - Undang Pertanahan.
68 Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi
3. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Humbang  Hasundutan  bersama - sama  membentuk  tim  khusus  dalam percepatan  pendaftaran  hak  komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Pandumaan - Sipituhuta.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardinal, Y 2000, ‘ Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi  Sumatera  Barat ’, Yogyakarta,  Skripsi  pada  Program  Diploma  IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Arizona,  Y  Malik,  Simamora,  IL.  2017, ‘ Pengakuan  hukum  terhadap  masyarakat  adat: tren  produk  hukum  daerah  dan  nasional  pasca  putusan  mk  35/puu - x/2012 ’,
Jurnal Outlook Epistema , hlm. 1 - 12.
Harsono,  B  2005, Sejarah pembentukan undang - undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya ,
Djambatan, Jakarta.
Jawahir,  T  2013, ‘ Perlindungan  dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan  Tantangannya dalam Hukum Indonesia ’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 1, Vol. 20 , hlm. 21
– 36.
Malik,  Martika,  D,  Chaakimah,  S  2015, ‘ Hutan  Hak  Urgensi  dan  Kendala  Pelaksanaan - nya ’, Jurnal Digest Epistema , Vol 1, hlm. 1 - 8.
Mariska,  Y  2016, ‘ Hak  Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia ’, Malang, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
Suryati, S 2014, ‘ Merampas Haminjon Merampas Tanah Pandumaan - Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari ’, Jurnal Sajogyo Institute , no.16, hlm. 13.
Wibowo, A, Kristianto, ED, Amri, FA, Widowati, DA, Sasmitha, T 2015, ‘ Penetapan Hu- tan Adat Menuju Pengakuan Masyarakat Adat ’ , Jurnal Kertas Kebijakan , hlm 1 - 21.
Peraturan Perundang - undangan
Undang - Undang Dasar Tahun 1945.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Undang - Undang  Nomor  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.
Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat ... 69
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang    Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2017  tentang  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah dalam Kawasan Hutan.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  32  Tahun  2015  tentang
Hutan Hak.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia    Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada dalam Kawasan Tertentu.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia    Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal  atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  Yang  Berada dalam      Kawasan Tertentu.