## EFEKTIVITAS PERAN LITERASI DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL, STUDI KASUS PADA KORBAN KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL
Aviani Malik Gomulya Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana e-mail: avianimalik@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  meneliti  kaitan  efektivitas  literasi  digital  dalam pembangunan  ekonomi  digital  pada  korban  pinjol  ilegal.  Saat perkembangan  ekonomi  digital  didukung  financial  technology  seperti pinjol. Pinjol menawarkan kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online  lebih  baik  dari  pinjaman  konvensional.  Tetapi  secara  bersamaan muncul pinjol ilegal. Sejauh mana peran literasi digital dalam pembangunan ekonomi digital khususnya pada korban pinjaman online ilegal. Pendekatan yang  digunakan  adalah  kualitatif  eksploratif.  Pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  dan  wawancara  mendalam.  Wawancara mendalam  melibatkan  korban  pinjol,  OJK,  Kepolisian  dan  Kominfo. Didapatkan  bahwa  dalam  hal  literasi  keuangan,  masyarakat  masih  minim memahami perbedaan antara pinjol, pinjaman konvensional, dan paylater. Walaupun  pinjol  menawarkan  kemudahan  dan  kecepatan  memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-sehari. Terkait literasi digital mereka mudah sekali mendapatkan informasi tentang pinjol via internet dan media sosial. Walaupun sadar ada pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dan tidak dapat  memahami  cara  melaporkannya.  Oleh  sebab  itu,  perlu  diperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk membangun ekonomi digital yang baik dengan menguatkan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat.
Kata  kunci:  literasi  digital,  literasi  keuangan,  pinjaman  online,  ekonomi digital, pinjol ilegal

## ABSTRACT
This  study  examines  the  relationship  between the  effectiveness  of  digital literacy  in  digital  economy  development  in  victims  of  illegal  borrowing. When  the  development  of  the  digital  economy  is  boosted  by  financial technology  (fintech)  such  as  online  lending  (pinjol).  Pinjol  offers convenience  in  making  loans  online  better  than  conventional  loans.  But simultaneously  illegal  pinjol  emerged.  The  extent  of  the  role  of  digital literacy in the development of the digital economy, especially in victims of illegal  online  loans  is  in  question.  The  approach  used  is  qualitatively exploratory. Data collection using questionnaires and in-depth interviews.
In-depth interviews involved loan victims, OJK, Police and Kominfo. It was found that in terms of financial literacy, people still lack understanding of the difference between pinjol, conventional loans, and paylater. Although pinjol  offers  convenience  and  speed  of  obtaining  money  for  daily  needs. Regarding digital literacy, it is very easy to get information about pinjol via the internet and social media. Even though they are aware that illegal pinjol could  spread  personal  data  and  cannot  understand  how  to  report  them. Therefore, it is necessary to strengthen collaboration between stakeholders to build a good digital economy by strengthening people's digital literacy and financial literacy.
Keywords:  digital  literacy,  financial  literacy,  online  lending,  digital economy, illegal online lending

## PENDAHULUAN
Literasi  digital  yang  berperan  penting  dalam  pembangunan  ekonomi digital  menjadi  pondasi  dasar  penelitian  ini.  Literasi  digital  menurut  definisi UNESCO (dalam Law dkk., 2018) adalah sebagai berikut: “Literasi digital adalah kemampuan  untuk  mengakses,  mengelola,  memahami,  mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat  melalui  teknologi  digital  untuk  pekerjaan,  pekerjaan  yang  layak,  dan kewirausahaan.  Ini  mencakup  kompetensi  yang  secara  beragam  disebut  sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media.”
Di Indonesia selain karena jumlah pengguna Internet yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut survei Kominfo (2020) tingkat literasi digital di 34 provinsi  di  Indonesia  masih  kurang  baik.  Dari  peringkat  rangking  tertinggi  5, maka  Indonesia  masih  berada  pada  posisi  sekitar  3.  Literasi  digital  merupakan kompetensi  yang  menekankan  pada  kecakapan  pengguna  media  digital  dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif (Kurnia &  Wijayanto,  2020;  Kurnia  &  Astuti,  2017,  149-166).  Seorang  pengguna  yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik atau mumpuni tidak hanya mampu mengoperasikan  alat,  melainkan  juga  mampu  bermedia  digital  dengan  penuh tanggung jawab (Monggilo, dkk., 2021). Sehingga literasi digital di dunia modern saat ini membantu perkembangan pembangunan di semua aspek.
Perkembangan  pembangunan  di  Indonesia  dewasa  ini  bertambah  maju sejak kehadiran industri 4.0, di mana perkembangan industri tidak dapat terlepas dari  perkembangan  teknologi.  Dalam  perkembangan  di  sektor  potensial  yaitu sektor  finansial,  sektor  kebudayaan,  pariwisata,  dan  ekonomi  kreatif,  sektor

## Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada
pertanian,  serta  sektor  agrologistika  untuk  dapat  berkembang  seiring  dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Balitbang Kominfo, 2019). Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi di sektor finansial, adanya Financial Technology (Fintech) yang merupakan sebuah terobosan pada industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Berdasarkan data  yang  dianalisis  melalui  Laporan  OJK  pada  bulan  September  2021,  tercatat oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  hingga  tanggal  21  September  2021  total penyaluran pinjaman nasional dari fintech peer to peer lending mencapai Rp 263 triliun.
Secara  mendasar,  fintech  sendiri  melibatkan  peran  literasi  finansial individu.  Literasi  Finansial  yakni  kemampuan  di  dalam  membuat  penilaian terhadap  informasi  serta  keputusan  yang  efektif  pada  penggunaan  dan  juga pengelolaan uang, di mana kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai hal yang ada kaitannya dengan bidang keuangan. Literasi keuangan diperoleh melalui pengalaman praktis dan integrasi pengetahuan aktif. Orang menjadi lebih canggih secara  finansial  karena  mereka  menjadi  lebih  melek  huruf,  dan  berspekulasi bahwa ini mungkin juga menyiratkan bahwa seseorang lebih kompeten (Moore, 2003).  Sedangkan  menurut  Mandell  (2007)  literasi  finansial  merujuk  pada Kemampuan untuk mengevaluasi faktor unit keuangan baru dan  kompleks dan membuat  keputusan  yang  tepat  tentang  instrumen  mana  yang  akan  digunakan dan berapa banyak yang akan digunakan dalam jangka panjang. Hung dkk., (2009) percaya  bahwa  literasi  keuangan  harus  mencakup  pengetahuan,  keterampilan, dan  perilaku,  serta  keterkaitannya.  Literasi  keuangan  juga  adalah  ukuran pemahaman  seseorang  tentang  konsep  dan  kemampuan  keuangan  utama  dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan pribadi (Remund, 2010).
Menurut Morgan dkk., (2019) ada empat dimensi literasi keuangan digital. Dimensi pertama adalah fitur meliputi: 1) Pembayaran (uang elektronik, dompet ponsel,  aset  kripto,  layanan  pengiriman  uang;  2)  Manajemen  aset  (internet banking, pialang online, penasihat robo); 3) Keuangan alternatif (crowdfunding, P2P,  pinjaman  neraca  online,  dan;  4)  Layanan  asuransi  berbasis  internet,  dll. Dimensi  kedua  dari  literasi  keuangan  digital  adalah  pemahaman  tentang  risiko keuangan  digital  phishing,  pharming,  spyware,  dan  pertukaran  kartu  SIM. Dimensi ketiga dari literasi keuangan digital adalah pengendalian risiko keuangan digital seperti cara menggunakan program komputer dan aplikasi seluler, dan cara melindungi  nomor  identifikasi  pribadi  (PIN)  dan  informasi  pribadi.  Terakhir, dimensi keempat adalah pengetahuan tentang hak-hak konsumen, data pribadi, dan prosedur ganti rugi jika terjadi penggunaan yang tidak sah. Dalam  konteks Indonesia,  regulasi  terkait  perlindungan  konsumen  dari  ekses  negatif  dunia
finansial  digital,  yaitu  Fintech,  telah  diatur.  Regulasi  dan  pengawasan  fintech sangat penting bagi perkembangan dan keberlanjutan fintech di Indonesia, karena terdapat  potensi  risiko  terkait  perlindungan  konsumen,  stabilitas  sistem keuangan,  sistem  pembayaran,  dan  stabilitas  ekonomi  nasional,  serta  legalitas bisnis  yang  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak.
Lembaga pengelola aplikasi fintech yang melayani transaksi peminjaman kepada pengguna aplikasi mereka (Peer-to-peer lending) telah diotorisasi badan resmi  milik  pemerintah  terkait  jasa  keuangan  yakni  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Menurut  Lee  &  Shin  (2018),  ada  6  (enam)  model  yang dikembangkan di dalam dunia fintech antara lain, payment, wealth management, crowdfunding, Peer to Peer (P2P) lending, capital markets, dan layanan asuransi. Peer  to  Peer  Lending  (P2P  Lending)  adalah  sebuah  metode  peminjaman  uang kepada individu ataupun bisnis (Saly, 2018). Sampai dengan 6 Oktober 2021, total jumlah  penyelenggara  fintech  peer-to-peer  lending  atau  fintech  lending  yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara.
Walaupun banyak juga pinjol selain yang terdaftar dianggap sebagai pinjol ilegal. Dari statusnya yang ilegal, pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin  di  OJK  jelas  melakukan  pelanggaran  Peraturan  OJK  Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Mereka  beroperasi  tanpa  legalitas  yang  jelas,  memutar  dana  kepada pihak ketiga yang berujung pada kerugian di masyarakat. Tidak hanya itu, mereka menggunakan data diri dan nomor kontak yang mereka akses secara ilegal untuk menawarkan  pinjaman.  Sejak  tahun  2018,  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses 4.873 konten pinjol ilegal. Dan sampai  bulan  Oktober  2021,  Satgas  Waspada  Investasi  bersama  dengan Kemenkominfo telah menutup 151 aplikasi pinjol ilegal.
Setidaknya dari tahun 2020 sampai Juli 2023, jumlah korban pinjol yang sampai melakukan bunuh diri mencapai 12 orang. Mereka dianggap gagal bayar dan mengalami teror dan tekanan dari pihak pinjol. Beberapa aktivitas teror ini pun dilakukan oleh pinjol ilegal (Tawakal, 2023). Praktek pinjol ilegal meresahkan karena  bunganya  yang  amat  tinggi  dan  cara  penagihan  yang  menggunakan ancaman  dan  intimidasi,  bahkan  berujung  pada  bunuh  diri  sejumlah  nasabah pinjol.  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  mencatat  39,5  persen keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector.  YLKI mendapatkan pengaduan konsumen  sebanyak  535  aduan.  Angka  ini  naik  dari  tahun  2020,  tetapi
dibandingkan  dengan  tahun  2017-2019,  angka  ini  turun.  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang pada Desember 2018 menerima 1.330 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat lebih tiga kali lipat menjadi 4.500 aduan pada Juni 2019. Di  sisi  lain,  masyarakat  cenderung  tidak  berpikir  panjang  ketika  memutuskan mencari pinjaman secara daring.
Seperti yang dialami Rahayu ketika meminjam dana Rp 700 ribu dari salah satu aplikasi. Ketika akan melunasi pinjaman yang jatuh tempo sebesar Rp 1 juta, tiba-tiba  aplikasi  tidak  dapat  diakses  sehingga  dia  kesulitan  melakukan pengembalian pinjaman. Tiba-tiba di hari ke-33 setelah jatuh tempo muncul pesan tagihan melalui WhatsApp, untuk membayar Rp 3,6 juta. Tak hanya itu, penagih pun  mengancam  menyebarkan  foto  dirinya  lengkap  dengan  alamat  dan  nomor ponselnya  ke  sejumlah  kontak  yang  ada  di  ponselnya  (Yudhistira, 2021).  Kasus bunuh diri terakhir terjadi pada 2 Oktober 2021, dialami oleh WPS, seorang ibu rumah  tangga  berusia  38  tahun  dari  Wonogiri,  Jawa  Tengah.  Ia  mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri diduga karena tidak kuat menerima ancaman dari  debt  collector  dari  23  pinjol  ilegal  yang  menagih  hutang  dengan  total pinjaman Rp. 51,3 juta.
Dari manfaat dan problema dari pinjaman online di atas, terutama pinjol ilegal,  dan  kaitannya  dengan  literasi  digital  di  Indonesia,    muncul  beberapa pertanyaan untuk penelitian ini. Pertama, sejauh mana peran literasi digital dalam pembangunan  ekonomi  digital  khususnya  pada  korban  pinjaman  online  ilegal? Kedua, bagaimana efektifitas peran literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah korban-korban pinjaman online ilegal? Ketiga, bagaimana peran dan usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dalam bentuk literasi digital untuk mencegah  korban-korban  pinjaman  online  ilegal.  Dari  pertanyaan-pertanyaan penelitian  ini,  maka  bisa  ditarik  tujuan  penelitian  yaitu;  1)  Untuk  mengukur efektivitas program literasi digital yang dilakukan oleh pihak terkait dalam Satgas Waspada Investasi dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal; 2) Untuk memberikan dan  membangun  wawasan  dan  informasi  terkait  efektivitas  penguatan  literasi digital dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal.

## METODE
Penelitian adalah penelitian mixed method dengan pendekatan kualitatif eksploratif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  (Moleong,  2007:6).  Karena  sifat  entitas
yang diteliti tidak memungkinkan peneliti untuk memanipulasi variabel, itu tidak dapat  diselesaikan  dalam  lingkungan  yang  terkendali.  Jenis  penelitian  ini,  juga dikenal sebagai metode induktif, berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan data dan pengamatan (Singh, 2021). Lebih lanjut, Kelly (2008) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif paling berguna ketika ada keterbatasan informasi yang tersedia dan peneliti ingin dapat mengeksplorasi bidang penelitian baru  di  masa  depan.  Penelitian  eksploratif  bertujuan  untuk  mempelajari semaksimal mungkin tentang hubungan antara dua variabel: variabel dependen dan variabel independen. Untuk lokasi dan waktu penelitian mengambil tempat di  Jakarta  sebagai  wilayah  tempat  meneliti  dan  adapun  waktu  penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2022 – Januari 2023.
Teknik analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang sahih, sesuai Bogdan dan Biklen (dalam Irawan 2006:73) adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan – bahan lain yang  didapatkan  untuk  meningkatkan  pemahaman  terhadap  suatu  fenomena. Sebelum  analisis  data  dilalui    tahapan  analisis  domain  dan  taksonomi.  Analisis dalam  tahap  ini  dilakukan  terhadap  data  hasil  studi  pendahuluan  atau  data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian.
Analisis  domain  terkait  aktivitas  dari  tahapan  analisis  penelitian. Sedangkan taksonomi adalah fokus dari aktivitas dari tiap domain analisis seperti dilangsungkan  kuesioner,  wawancara  atau  observasi.  Kuesioner  yang  dibagikan mendapatkan  48  responden.  Kuesioner  ini  berisi  32  pertanyaan  yang  dibagi menjadi  2  bagian  yaitu  pemahaman  tentang  pinjol  dan  literasi  digital  terkait pinjol.  Pada  pemahaman  tentang  pinjol  responden  menjawab  sesuai  dengan respon yang telah ditentukan. Analisis Kuesioner dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait;  1)  Pemahaman  tentang  Pinjol;  dan  2)  Literasi  digital  pada  Pinjol. Wawancara  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  ranah  pinjaman  online ilegal  adalah  salah  satu  metode  penelitian  yang  dapat  memberikan  informasi mendalam  tentang  fenomena  tersebut.  Wawancara  dilakukan  untuk  OJK, Kepolisian, dan Kominfo penting dalam penelitian terkait pinjol ilegal. Dengan melakukan wawancara dengan empat pihak tersebut, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang kaya dan komprehensif tentang  fenomena pinjol ilegal dari berbagai sudut pandang. Analisis dari wawancara berikut dapat digunakan untuk menganalisis  dan  menjelaskan  masalah  pinjol  ilegal  secara  holistik,  serta  untuk merumuskan  rekomendasi  kebijakan  yang  tepat  dan  efektif  untuk menyelesaikannya. Lalu dilakukan analisis komponensial, yaitu mencari spesifik pada  setiap  detail  struktur  internal.  Terakhir  dilakukan  analisis  tema  kultural yaitu mencari hubungan antar variabel terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  membahas  tentang  hasil  analisis  data  yang  diperoleh  dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu  kuesioner  dan  wawancara.  Kuesioner  disebarkan  kepada  48  responden potensial. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang terdiri dari perwakilan kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan  Informatika  (Kominfo),  dan  salah  satu  korban  pinjol.  Tujuan  dari pengumpulan  data  ini  adalah  untuk  mengetahui  fenomena  pinjol  di  Indonesia, dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pinjol  terhadap  korban,  upaya  yang  dilakukan oleh  pihak-pihak  terkait  untuk  menangani  masalah  pinjol,  serta  rekomendasi untuk mencegah dan mengatasi pinjol di masa depan. Sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian:
Q1:  Sejauh  mana  peran  literasi  digital  dalam  pembangunan  ekonomi digital khususnya pada korban pinjaman online ilegal?
Maka  didapatkan  analisis  tentang  pemahaman  terkait  pinjol  dari  peran  literasi digital sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan output SPSS atas pengujian uji beda antara VAR dan TVA
Pertanyaan Respon n-Respon % Bagaimana Anda mengetahui tentang produk pinjaman online? Internet Iklan di media sosial Teman atau kenalan 18 13 8 35,5 25,5 15,7 Apa yang menarik Anda untuk mendaftar untuk pinjaman online? Finansial Gaya hidup Membantu teman/keluarga 13 8 5 43,3 26,7 16,7 Apa yang membuat Anda tertarik dengan produk pinjaman online? Cepat pencairan dananya 15 10 23,44 15,63
Bunga cicilan kecil Pengalaman keluarga/teman/medsos 8 15,7 Masalah apa saja yang Anda temui saat mengajukan pinjaman online? Kelengkapan administrasi Pengamatan saat survey Blacklist dari Bank Indonesia 7 5 4 35,5 21,5 17,4
(Sumber: Data diolah peneliti)
Iklan  pinjol  di  Internet  (18,  35,5%)  dan  media  sosial  (13,  25,5%)  cukup mempengaruhi  keputusan  konsumen  dalam  memilih  produk  pinjaman  online. Alasan finansial (13, 43,5%) adalah menjadi faktor utama yang mendorong orang untuk mendaftar pinjaman online. Kemudian ada alasan gaya hidup (26, 7%) dan membantu  teman  atau  keluarga  (5,  16,7%).  Faktor  yang  paling  mempengaruhi minat responden terhadap produk pinjaman online adalah kecepatan pencairan dana (15, 23,44%). Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah bunga cicilan kecil  (10,  15,63%).  Kemudian  masalah  utama  dalam  meminjam  di  provider pinjaman online yang dihadapi oleh responden adalah kelengkapan administrasi (7, 30,4%).
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Mereka  menyadari  bahwa  pinjol  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses pinjaman  uang  secara  cepat  dan  praktis,  tanpa  perlu  jaminan  atau  proses administrasi  yang  rumit.  Hal  ini  diungkap  oleh  penelitian  Sulistianingsih  dkk., (2021)  yang  mengungkap  bahwa  sebagian  besar  responden  perilaku  keuangan penggunaan pinjaman online ini untuk kebutuhan modal usaha. Penelitian Ilfaha dkk., (2021), Elsa (2021), dan Priliasari (2019) mengungkap bahwa walau pinjol memang memudahkan masyarakat melakukan pinjaman dana yang lebih fleksibel akan  tetapi  juga  ada  isu  bocornya  data  pribadi  untuk.  Masyarakat  tetap menggunakan  pinjol  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi  untuk  usaha  ultra  micro  (Sulistianingsih  dkk.,  2021).  Alasan  utama mereka adalah karena pinjol ilegal lebih mudah diakses dan tidak memeriksa latar belakang atau riwayat kredit nasabah (Jumaizah, 2020, Syarfina & Sudiarti, 2022). Secara keseluruhan, dalam hal literasi digital dan literasi keuangan terkait pinjol oleh masyarakat perlu didapati hal seperti dalam grafik berikut.
Gambar 1. Skema minimnya literasi digital.
Dari Gambar 1 di atas, masyarakat memiliki dua kelemahan literasi terkait pinjaman online, baik legal maupun legal. Pertama dalam hal literasi keuangan, masyarakat minim memahami perbedaan antara pinjol, pinjaman konvensional, dan  paylater.  Kemudian  mereka  membutuhkan  uang  dari  pinjol  juga  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  sehingga  menimbulkan  ketergantungan finansial.  Kedua,  dalam  hal  literasi  digital  mereka  mudah  sekali  mendapatkan informasi  tentang  pinjol  via  internet  dan  media  sosial.  Walaupun  saat  mereka terjebak dengan pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi, mereka tidak dapat memahami cara melaporkan.
Dalam sesi kuesioner kedua terkait literasi digital terkait pinjol, ada tujuh pertanyaan diajukan. Pada setiap pertanyaan, responden diminta menjawab hanya satu  dari  tiga  respon  yang  disediakan  yaitu  Paham  Sekali,  Sedikit  Paham,  dan Tidak  Paham.  Dengan  kata  lain,  dari  48  responden,  akan  didapatkan  total  48 respon dari setiap pertanyaan. Hasilnya disajikan ke dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Ringkasan output SPSS atas pengujian uji beda antara VAR dan TVA
Pertanyaan Respon n-Respon % Apakah Anda paham perbedaan pinjaman online dengan berhutang konvensional? Paham sekali Sedikit paham 22 21 35,5 25,5
Tidak paham 5 15,7 Apakah Anda paham perbedaan pinjaman online dengan model paylater? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 27 16 5 56,25 33,3 10,4 Apakah Anda paham resiko keamanan dari berhutang konvensional dibandingkan pinjol? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 27 14 7 56,25 29,1 14,5 Apakah Anda paham bahaya pinjaman online yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 38 8 2 79,2 16,6 4,2 Apakah Anda paham bahwa pinjaman online dapat menyebabkan ketergantungan finansial? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 41 7 0 85,2 14,5 0 Apakah Anda paham cara melapor pinjaman online yang diduga ilegal? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 12
22
14 25 45,8 29,2 Apakah Anda paham cara mencegah orang lain tidak terjebak pinjaman online yang diduga ilegal? Paham sekali Sedikit paham Tidak paham 16 22 10 33,3 45,8
20,8
(Sumber: Data diolah peneliti)
Dapat  diamati  dari  pertanyaan  pertama  bahwa  22  respon  (45,8%)  merasa paham  sekali  tentang  perbedaan  pinjol  dengan  model  konvensional.  Hanya sebagian  kecil  (5,  10,4%)  yang  tidak  paham  sama  sekali.  Terkait  pemahaman tentang  perbedaan  pinjaman  online  dengan  model  paylater,  27  (56,  25%)

## Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada
responden  menjawab  bahwa  mereka  sangat  paham  perbedaan  pinjol  dengan model  pinjaman  paylater.  Dari  pemahaman  perbedaan  resiko  keamanan  pinjol dengan pinjaman konvensional didapatkan bahwa sebagian besar responden (27, 56,25%)  paham  sekali  tentang  resiko  keamanan  dari  berhutang  konvensional dibandingkan pinjol.
Lalu,  sebagian  besar  responden  (38,  79,2%)  menyatakan  paham  sekali tentang  bahaya  pinjaman  online.  Juga  mayoritas  responden  41  orang  (85,2%) menjawab  paham  sekali  bahwa  pinjaman  online  dapat  menyebabkan ketergantungan  finansial.    Terkait  cara  melapor  pinjaman  online  yang  diduga illegal menunjukkan bahwa hanya 12 orang (25%) yang menjawab paham sekali, sedangkan  14  orang  (29,2%)  menjawab  sedikit  paham,  dan  mayoritas  22  orang (45,8%) menjawab tidak paham. Pada pertanyaan ke tujuh, dapat diamati bahwa 22  responden  (45,8%)  memiliki  tingkat  pemahaman  yang  rendah  tentang  cara mencegah orang lain agar tidak terjebak pinjol illegal. Ditambah ada 10 (20,8%) responden  yang  memang  tidak  paham  cara  mencegah  orang  lain  agar  tidak terjebak pinjol. Hanya 16 orang (33,3%) yang menyatakan paham sekali tentang hal tersebut.
Hal  ini  disebabkan  kurangnya  intervensi  beberapa  lembaga  terkait. Menurut  Herman  (2020)  peran  OJK  telah  bertugas  memberikan  informasi, edukasi,  dan  memberikan  pelayanan  pengaduan  dari  dan  kepada  masyarakat. Walaupun  begitu,  aktivitas  mereka  tidak  begitu  dirasakan  kehadirannya masyarakat.  Begitupun  Triansyah  dkk.,  (2022)  dan  Nim  (2022)  menyatakan  di penelitian  mereka  bahwa  OJK  melalui  Satgas  Waspada  Investasi  telah menjalankan  tupoksinya,  pinjol  ilegal  tidak  bisa  dikontrol  dan  banyak menimbulkan  masalah  sampai  beberapa  kasus  berujung  ke  peminjam  yang mengakhiri hidupnya karena ditagih debt collector.
Aktivitas  Polisi  terkait  pinjol  ini  telah  dikaji  oleh  Nurwahridya  (2020) bahwa  Polri  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  dalam  penagihan  pinjaman online  (cybercrime)  oleh  desk  collector  sudah  dilakukan.  Walaupun  belum optimal karena hambatan UU Perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian  terkait  pembuktian  ITE.  Sedang  Matsna  (2023)  mengungkap  bahwa walau Polisi melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kebocoran namun belum efektif karena kendala proses penyelidikan dan kerjasama dengan Lembaga pemerintah lain.
Kemudian akan dipaparkan analisis pertanyaan kedua penelitian ini yaitu:
Q2: Bagaimana efektifitas peran literasi digital yang dilakukan oleh  pemerintah dalam mencegah korban-korban pinjaman online ilegal?

## Analisis Wawancara Korban Pinjol
Untuk  wawancara,  satu  informan  yang  merupakan  konsumen  sekaligus korban  pinjaman  online  illegal  didapatkan.  Wawancara  ini  dilangsungkan  via telepon.  Wawancara  dengan  korban  pinjol  ilegal  penting  karena  dapat mengungkap  dampak  negatif  dari  praktik  pinjaman  online  yang  tidak  berizin. Wawancara  dengan  korban  pinjol  ilegal  juga  dapat  menjadi  salah  satu  langkah untuk  mencegah  dan  memberantas  praktik  pinjaman  online  yang  merugikan masyarakat. Informan mengatakan bahwa ia sering sekali menggunakan pinjaman online  dan  sudah  mencoba  lebih  dari  enam  puluh  aplikasi  yang  menawarkan pinjaman online.
Alasan  utama  informan  menggunakan  pinjaman  online  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Lalu  informan  mengatakan  bahwa  ia  tidak pernah mencari sumber pinjaman lain selain pinjol. Ia merasa bahwa pinjaman online adalah pilihan terbaik bagi dirinya karena mudah dan cepat. Tapi ia hanya mampu membayar bunga pinjaman tanpa  mengurangi pokok pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan finansial pada pinjol. Ia pun mengungkap bahwa ia merasa tidak mengetahui dengan  jelas syarat dan ketentuan pinjaman online  yang  diajukan,  termasuk  sistem  cicilan,  bunga,  dan  denda.  Akibatnya  ia merasa menjadi terjebak dalam siklus pinjaman online yang sulit dilunasi karena harus membayar bunga yang tinggi dan jangka waktu yang pendek.

## Analisis Wawancara Kepolisian
Dasar hukum Kepolisian menjadi bagian dari ranah pinjaman online juga telah  diatur  ketat.  Polri  melalui  Satuan  Tugas  Penanganan  Dugaan  Tindakan Melawan  Hukum  Di  Bidang  Pengelolaan  Investasi  (Satgas  Waspada  Investasi) dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor:  Kep- 208/BL/2007  yang  ditetapkan  pada  tanggal  20  Juni  2007,  yang  terakhir diperpanjang  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor:  Kep- 124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012. Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi: Regulator (OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM),  Kementerian  Koperasi  dan  UKM);  Penegak  Hukum  (Polri, Kejaksaan Agung; Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK).
Dari  hasil  penyelidikan  kasus  pinjol  yang  ada,  diindikasi  bahwa  KTP peminjam di pinjol juga ternyata digunakan oleh pihak pemberi pinjaman untuk kepentingan lainnya. Beberapa oknum bahkan melakukan pinjaman fiktif tanpa korban tidak pernah melakukan pinjaman tersebut, kemudian diketahui setelah korban  ditagih  oleh  online  debt  collection.  Ada  juga  kasus  pinjol ilegal  dengan meretas  data-data  dalam  HP  korban  dengan  menggunakan  aplikasi  pinjaman online.

## Analisis Wawancara OJK
Data  terbaru  dari  OJK  dari  pengaduan  yang  dikumpulkan  sejak  10 November 2022 sampai 28 Februari 2023 ada 3.347 pengaduan dimana 96,4% atau 3.226  pengaduan  itu  adalah  mengenai  pinjol  ilegal.  Demografi  dari  pengaduan pinjol  ilegal  itu  kebanyakan  korbannya  itu  adalah  perempuan  sebanyak  64,2% (2.148)  dan  laki-laki  35,8%  (1.198).  Pekerjaannya  paling  banyak  itu  adalah pegawai  swasta  sisanya  adalah  SD,  SMP,  S2,  dan  S3.  Rentang  usia  pelapor  itu kebanyakan  di  usia  26  sampai  35  tahun  mencapai  46,2%  (1.546)  dan  diikuti dengan  usia  17  sampai  25  tahun  mencapai  26,9%  (900)  dan  usia  36  sampai  50 tahun  25%  (836).  Kemudian  penghasilan  bulanan  pelapor  itu  paling  banyak  di bawah  3  juta  mencapai  38,7%  (1.295)  kemudian  3  juta  sampai  5  juta  mencapai 30,9% (1.034). Sedangkan kronologi yang diadukan itu kebanyakan adalah teror intimidasi mencapai 36% (1.204), penyebaran data pribadi 34% (1.137), pelecehan 12%  (401),  penagihan  tanpa  meminjam  9%  (301),  dan  penarikan  tanpa permohonan 9% (301).

## Analisis Wawancara Kominfo
Peraturan  khusus  terkait  pinjaman  online  ilegal  di  Indonesia  adalah Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI).  Peraturan  ini  mengatur  tentang persyaratan,  proses,  dan  pengawasan  penyelenggara  LPMUBTI  yang  harus memperoleh izin dari OJK. Peraturan ini juga melarang penyelenggara LPMUBTI melakukan  praktek-praktek  yang  merugikan  konsumen,  seperti  memberikan informasi  palsu,  menetapkan  bunga  dan  denda  yang  tidak  wajar,  melakukan penagihan  secara  paksa  atau  mengancam,  dan  menggunakan  data  pribadi konsumen tanpa izin.
Kemudian  penelitian  ini  juga  memiliki  pertanyaan  penelitian  ketiga. Untuk pertanyaan ketiga yang diajukan adalah:
Q3:  Bagaimana  peran  dan  usaha  pemerintah  dalam  mensosialisasikan  dalam bentuk literasi digital untuk mencegah korban-korban pinjaman online?
Telah didapatkan beberapa kesimpulan berikut:
Wawancara  dengan  Kepolisian  telah  mengungkap  informasi  penting  tentang dasar  hukum  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pinjol  ilegal,  baik  yang berbentuk individu maupun sindikat. Wawancara dengan pihak Kepolisian telah dapat membantu mengetahui bagaimana modus operandi, jaringan, dan sumber daya  dari  pelaku  pinjol  ilegal,  serta  bagaimana  cara  Kepolisian  menangkap  dan menjerat  mereka.  Wawancara  ini  juga  dapat  memberikan  informasi  tentang kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  dalam  menangani  kasus pinjol ilegal.
Wawancara  dengan  OJK  dapat  ditelaah  beberapa  hal  tentang  tentang peran dan tanggung jawab OJK dalam mengawasi dan mengatur industri pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Wawancara yang telah dilakukan dapat membantu peneliti  mengetahui  bagaimana  OJK  melakukan  pengawasan,  penindakan,  dan edukasi kepada masyarakat terkait pinjol. Wawancara ini juga telah memberikan insight  tentang  kebijakan  dan  regulasi  yang  ada  atau  yang  perlu  dibuat  untuk mengatasi masalah pinjol ilegal.
Menurut  Kominfo,  tantangan  terbesar  dari  edukasi  publik  tentang pinjaman  online  illegal.  Pertama  adalah  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh pinjaman  online  tanpa  izin  semakin  menarik  masyarakat  untuk  memanfaatkan jasa  ilegal  ini  tanpa  mempertimbangkan  risiko  yang  ditimbulkan.  Terlebih  lagi jika  kemudahan  tersebut  hadir  bersamaan  dengan  kebutuhan  masyarakat  akan kebutuhan pendanaan yang mendesak. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 oleh OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada tingkatan 49,68%. Kendati persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya indeks ini masih tergolong rendah.
Secara  ringkas  ketiga  pihak  otoritas  yang  terlibat  mengawasi  pinjaman online  jika  dikaitkan  dengan  aktivitas  literasi  digital  mereka  untuk  ranah pinjaman online bisa dirangkum ke dalam grafik berikut

## Gambar 2: Upaya prioritas OJK, Kepolisian dan Kominfo
Dari Gambar 2 di atas, jelas masing-masing lembaga otoritas terkait pinjol telah melaksanakan tupoksinya. Namun masih kurang keberadaan kegiatan dan dampaknya  gerakan  literasi  digital  yang  telah  dilakukan.  Mereka  pun  masih masing-masing melakukan tugas masing-masing. Walaupun ada kerjasama antar lembaga  di  atas  di  Satgas  Waspada  Investasi,  namun  manfaat  dan  dampaknya belum bisa terlihat di masyarakat. Dalam wawancara di atas pun, kolaborasi yang ada belum terlihat. Yang ada Kerjasama hanya berfokus pada korespondensi antar organisasi semata. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kolaborasi yang lebih konkrit untuk  melakukan  upaya  edukasi,  pencegahan,  dan  pengungkapan  pinjol  yang tidak berizin atau bahkan ilegal. Sehingga sebaiknya apa yang dilakukan ketiga pihak di atas untuk masyarakat terkait pinjaman online dirangkum dalam grafik berikut:
Sehingga  dari  ketiga  pertanyaan-pertanyaan  diatas  dapat  ditarik  satu benang  merah.  Dalam  grafik  di  atas,  terlihat  lebih  signifikan  keefektifan  upaya literasi  digital  dalam  menunjang  literasi  keuangan  dalam  hal  pinjaman  online. Dalam grafik ini juga, kolaborasi antara ketiga pihak terlihat lebih dinamis dan saling  melengkapi.  Namun  ketiga  pihak  yang  terlibat  (OJK,  Kepolisian,  dan Kominfo)  tetap  dapat  melakukan  upaya  prioritas  mereka  masing-masing  sesuai tupoksi  yang  ada.,  dapat  disimpulkan  analisis  yang  dapat  dirangkum  ke  dalam Gambar 3 sebagai berikut:
Gambar 3: Upaya literasi digital untuk OJK, Kepolisian dan Kominfo terkait perkembangan literasi

## digital

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  beberapa  rekomendasi  untuk  meningkatkan perlindungan  konsumen  dan  mencegah  praktik  pinjol  ilegal.  Pertama,  perlu adanya  sosialisasi  dan  edukasi  terkait  literasi  digital  dan  literasi  keuangan  yang lebih intensif kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari pinjol ilegal.  Kedua,  perlu  adanya  peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  hukum terhadap pelaku pinjol ilegal, termasuk menutup akses internet dan menyita aset mereka. Ketiga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, OJK, asosiasi fintech, dan lembaga perlindungan konsumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pinjol legal. Sehingga tercipta iklim fintech dengan pinjol yang sehat, peminjam yang cerdas, dan penegak hukum yang dapat diandalkan. Lebih jauh  lagi,  penguatan  literasi  digital  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Satgas Waspada  Investasi  haruslah  dilakukan  semua  yang  terlibat.  Yang  lebih  penting lagi  adalah  ada  manfaat  dan  dampak  yang  diberikan  dari  upaya  atau  inisiatif terkait penguatan literasi digital dalam ranah pinjaman online.

## REFERENSI

## Buku
Balitbang  Kominfo.  (2019)  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP. Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi Dan Sektor Potensial. Puslitbang Aptika.
Herman,  G.  (2020). Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Online  Dalam  Perjanjian Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Online  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (Studi  Kasus  OJK  Pekanbaru)  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Holdaway,  Don.  The  foundations  of  literacy.  (1979).  Vol.  138.  Sydney:  Ashton Scholastic.
Hung, A., Parker, A. M., & Yoong, J. (2009). Defining and measuring financial literacy.
Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021,  August). Upaya  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data  Pribadi  Korban Pinjaman Online. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
Irawan, Prasetya. (2003) . Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: UI Press.
Iriantara,  Yosal,  and  Rema  Karyanti  Soenendar.  (2009)  Literasi  media:  apa, mengapa, bagaimana..
Kelly, Louise. (2008). Teenagers' perceptions of advertising in the online social networking environment: an exploratory study.
Kern, Richard. (200). Literacy and language teaching. Oxford University Press.
Mandell, Lewis. (2008). Financial literacy of high school students. In Handbook of consumer finance research, pp. 163-183. Springer, New York, NY.
Matsna,  S.  (2023).  Peran  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus) Polda Aceh Dalam Menangani Kebocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
Moore,  Danna  L.  (2003).  Survey  of  financial  literacy  in  Washington  State: Knowledge, behavior, attitudes, and experiences. Washington State Department of Financial Institutions.
Singh, Ajit. (2021). " An Introduction to Experimental and Exploratory Research."
Available at SSRN 3789360.
Tirtosudarmo, R. (2015). On the Politics of Migration: Indonesia and Beyond. Jakarta: LIPI Press.

## Bagian dari Buku
Kurnia, Novi, and Xenia Angelica Wijayanto. (2020). Kolaborasi Sebagai Kunci: Membumikan  Kompetensi  Literasi  Digital  Japelidi.  Dalam  N.  Kurnia,  L. Nurhajati, SI Astuti, Kolaborasi Lawan (Hoaks) COVID-19: Kampanye, Riset dan Pengalaman  Japelidi  di  Tengah  Pandemi.  Yogyakarta:  Program  Studi  Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Jurnal
Abidin,  Y.,  Tita  Mulyati,  and  Hana  Yunansah.  (2017).  Pembelajaran  Literasi Strategi  Meningkatkan  Kemampuan  Literasi  Matematika,  Sains,  Membaca  dan Menulis.  Jakarta:  Bumi  Aksara.  Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Cakrawala Pendas 4, no. 2.
Elsa,  A.  E.  F.  (2021).  Dilema Pinjaman  Online di  Indonesia:  Tinjauan  Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(2), 109-119.
Engels, Christian, Kamlesh Kumar, and Dennis Philip. (2020) Financial literacy and  fraud  detection. The  European  Journal  of  Finance  26,  no.  4-5  (2020):  420- 442.
Kurnia,  Novi,  and  Santi  Indra  Astuti.  (2017).  Peta  gerakan  literasi  digital  di Indonesia:  studi  tentang  pelaku,  ragam  kegiatan,  kelompok  sasaran  dan  mitra. Informasi 47, no. 2: 149-166.
Morgan, Peter J., Bihong Huang, and Long Q. Trinh. (2019). The need to promote digital financial literacy for the digital age. IN THE DIGITAL AGE.
Monggilo,  Zainuddin  Muda  Z.,  N.  Kurnia,  Y.  Wirawanda,  Y.  P.  Desi,  A.  I. Sukmawati, C. R. Anwar, I. Wenerda, and S. I. Astuti. (2021). Cakap Bermedia Digital. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
Nim, W. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian  Pinjaman  Online  Berbasis  Financial  Technology  (Fintech)(Studi Kasus: Aplikasi Fintech Pinjamindo). Jurnal Fatwa Hukum, 5(2).
Nurwahridya, M. M. (2020). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber oleh Desk Collector Pinjaman Online. RECIDIVE, 9(1), 43-49.
Priliasari,  E.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1-27.
Remund,  David  L.  (2010).  Financial  literacy  explicated:  The  case  for  a  clearer definition in an increasingly complex economy. Journal of consumer affairs 44, no. 2 : 276-295.
Ramadhani, Ardi. (2013). Hubungan motif bermain game online dengan perilaku agresivitas remaja awal (studi kasus di warnet zerowings, kandela dan mutant di Samarinda). Ejournal Ilmu Komunikasi 1, no. 1 : 136-158.
Saly,  Jeane  Neltje.  (2018).  Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Suatu Perjanjian  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  Online. Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 4 : 19-34.
Sulistianingsih, H., Maivalinda, M., & Riski, T. R. R. R. (2021). Dampak Literasi Digital Dan Faktor Demografi Terhadap Perilaku Keuangan Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19. Jaz: Jurnal Akuntansi Unihaz, 4(2), 259-270.

## Artikel Jurnal dengan DOI
Burhani,  A.N.  (2014).  Treating  minorities  with  fatwas:  A  study  of  the  Ahmadiyya community in Indonesia. Contemporary Islam, 8(3), 285-301. doi: 10.1007/s11562- 013-0278-3.

## Artikel Jurnal dari Internet
Law,  Nancy,  David  Woo,  and  Gary  Wong.  (2018). A  global  framework  of reference on digital literacy skills for indicator 4.4. 2. No. 51. UNESCO .

## Artikel Surat Kabar
Bertambah Lagi! Deretan Panjang Kasus Bunuh Diri Akibat Teror Pinjol, diakses melalui  tautan  https://kumparan.com/kumparanbisnis/bertambah-lagi-deretan- panjang-kasus-bunuh-diri-akibat-teror-pinjol-1wmYVkl7tms, 24 Oktober 2021
Daftar  151  Pinjol  Ilegal  2021  yang  Diblokir  Kominfo,  diakses  melalui  tautan https://tekno.kompas.com/read/2021/10/20/17050047/daftar-151-pinjol-ilegal- 2021-yang-diblokir-kominfo
Finacial Technology, diakses melalui tautan
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology
Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP ,Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia, Strategi Dan Sektor Potensial, Puslitbang Aptika, 2019.
Literasi  Digital  Salah  Satu  Upaya  Kemkominfo  Berantas  Pinjol  Ilegal,    diakses melalui tautan https://investor.id/fintech/268928/literasi-digital-salah-satu- upaya-kemkominfo-berantas-pinjol-ilegal. 29 Oktober 2021.
Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 Oktober 2021, diakses melalui tautan https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di- OJK-per-6-Oktober-2021.aspx, 11 Oktober 2021.
Statistik  Fintech  Lending  Periode  September  2021,  diakses  melalui  tautan https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik- Fintech-Lending-Periode-September-2021.aspx pada tanggal 21 September 2021.
Tawakal, Iqbal. 12 Kasus Bunuh Diri Gegara Galbay Pinjol di Indonesia (2023). https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016835065/12-kasus-bunuh-diri- gegara-galbay-pinjol-di-indonesia?page=2 Diakses Juli 2023.
Yudhistira.  Aria. Masalah  di  Balik  Pesatnya  Pertumbuhan  Fintech  Pinjam  Meminjam.
Artikel diakses melalui tautan
https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-di-balik- pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam, 22 April 2021.
Haris, S. (2017, 10 Mei). Merombak kabinet. Kompas, hlm. 6.

## Dokumen di Website
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2002 tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah