Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 179-183| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3086.179-183

## PENGATURAN BENTUK USAHA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Hamam Febrian Cahaya, I Nyoman Putu Budiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia haman@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , ayuwesna@gmail.com

## Abstrak
Pengaturan  pendirian  badan  usaha  penanaman  modal  asing  di  bidang  perdagangan  Jasa  ekspor  telah diundangkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana dimuat pada Pasal 5 ayat 2 ditentukan bahwa perusahaan yang diartikan  menurut pasal yang berlaku untuk semuanya atau potongan paling besar di Indonesia sebagai satu kesatuan perusahaan itu sendiri diharuskan sudah terbentuk menjadi  badan  hukum  yang  menurut  hukum  positif  Indonesia  dan  yang  bertempat  di  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  pengaturan  pendirian  badan  usaha  penanaman  modal  asing  di  bidang  jasa perdagangan  ekspor,  dan  untuk  mengetahui  kebijaksanaan  dan  instrumen  hukum  yang  dilakukan  oleh  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Daerah  dalam  meningkatkan  iklim  penanaman  modal  asing  di  bidang perdagangan ekspor. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pendirian badan usaha PMA di bidang perdagangan Jasa ekspor diatur dalam UU PM dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha, sebagaimana dimuat pada Pasal 5 ayat 2  disebutkan  bahwa  Perusahaan  yang  dimaksud  dalam  penanaman  modal  asing  diwajibkan  berbentuk  PT  atas dasar  hukum  positif  Indonesia  dan  berada  di  wilayah  NKRI,  terkecuali  telah  ditentukan  lain  oleh  UU  Badan hukum yang ada di Indonesia adalah perseroan terbatas yang telah memiliki fundamen tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU PT adalah badan hukum yang berdiri atas suatu perjanjian yang menjalankan giat bisnis  dengan  dasar  aset  yang  telah  dibagi  menjadi  modal  yang  disuntik  oleh  investor  dan  telah  memenuhi segala persyaratan yang telah diatur dalam UU ini serta dalam peraturan pelaksanaanya.
Kata kunci: Bentuk Usaha; Pengaturan; Penanaman Modal Asing

## Abstract
The regulation on the establishment of a foreign  investment business entity in the field of export services trade has  been  promulgated  through  Law  Number  25  of  2007  concerning  Investment,  as  contained  in  Article  5 paragraph 2 it is determined that the company defined according to the article which applies to everything or the  largest  discount  in  Indonesia  as  a  single  entity,  the  company  itself  is  required  to  have  been  formed  into  a legal entity according to Indonesian positive law and domiciled in Indonesia. This study aims to determine the arrangements for the establishment of foreign investment business entities in the export trade service sector, and to determine the policies and legal instruments implemented by the Regional Investment Coordinating Board in improving the foreign investment climate in the export trade sector. The research method used is the normative legal research method. Sources of legal materials used are divided into primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the regulation on the establishment of a PMA business entity in the field of export  services  is  regulated  in  the  PM  Law  in  Chapter  IV  Legal  Forms,  Position  and  Business  Area,  as contained in Article 5 paragraph 2, it is stated that the company referred to in foreign investment is obliged to be  in  the  form  of  a  PT  on  the  basis  of  positive  law  in  Indonesia  and  is  in  the  territory  of  the  Republic  of Indonesia,  unless  otherwise  stipulated  by  the  Law.  Legal  entities  in  Indonesia  are  limited  liability  companies that  have  their  own  fundamentals  as  stated  in  Article  1  of  the  PT  Law  is  a  legal  entity  that  stands  on  an agreement that carries out active business on the basis of assets that have been divided into capital injected by investors and have met all the requirements stipulated in this law and in its implementing regulations. Keywords: Business Form; Settings; Foreign investment

## I. PENDAHULUAN
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), kewenangan investasi (penanaman modal) telah menjadi wewenang dari pemerintah daerah tingkat II Secara  menyeluruh  wewenang  pemerintah  daerah  tingkat  II  yaitu  wewenang  pekerjaan  umum,
kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan,  pertanian,  perhubungan,  industri  dan  perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja  ( Martono, 2005 ).
Arah  kebijaksanaan penanaman modal  yang  dimaksud  untuk  meningkatkan  ekspor  khususnya di bidang jasa perdagangan hanya dapat dilakukan dengan jalan peningkatan dan penyempurnaan baik modal,  keahlian  dan  teknologi  ( Abidin,  2017 ; Khairul  Rahman,  2015 ).  Keberadaan  jenis  usaha  jasa perdagangan  ekspor,  hendaknya  didukung  oleh  fasilitas  yang  memadai  Kegiatan  usaha  di  bidang ekspor  impor,  fasilitas  organizer  pameran  promosi  tingkat  nasional  dan  internasional  Penanaman modal asing yang tinggi untuk sub sektor jasa perdagangan ekspor antara lain  usaha furniture, garmen dan  kerajinan  tangan  Dalam  menjaga  agar  kegiatan  dunia  usaha  dapat  berjalan  dan  berkembang dengan  baik  untuk  itu  BKPMD/BPM  berupaya  untuk  melindungi  serta  membina  usaha  dengan memberikan atau arah yang jelas dan pasti bagi dunia usaha.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  penelitian dirumuskan  untuk  mengetahui  pengaturan  pendirian  badan  usaha  penanaman  modal  asing  di  bidang jasa perdagangan ekspor, dan untuk mengetahui kebijaksanaan dan instrumen hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan iklim penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang menjadi  dasar  kajian  dari  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  adalah  bahan  hukum  yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  diteliti  di  dalam  penelitian  ini.  Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder (Soekanto &  Mamudji,  2006 ).  Untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier digunakan  teknik  inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan  kualitatif.  Setelah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  terkumpul,  maka bahan  hukum  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan hukum secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor
Pasang  surut  suatu  kegiatan  investasi  selain  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  seperti  potensi  alam, demografi  dan  berbagai  deregulasi,  juga  sangat  dipengaruhi  faktor  eksternal.  Faktor  eksternal menyebabkan  menurunnya  total  modal  direlokasikan  dari  negara-negara  maju  ke  negara berkembang.  Perkembangan  investasi  di  Indonesia  didominasi  negara-negara  asia  timur. Berkurangnya  arus  investasi  disebabkan  oleh  beberapa  negara  maju  sedang  mengalokasikan sebagian  dananya bersifat sosial di samping Indonesia menghadapi tawaran dari negara asing  Upaya menanggulangi  penurunan  ekonomi  dan  juga  pembangunan  yang  berkelanjutan  daripada  daya perdagangan  mesti  berlandaskan  akan  potensi  dan  kemampuan  masyarakat  Indonesia.  Dengan adanya asas ini tidak boleh timbulnya ketidakberanian akan menggunakan  potensi  yang  ada baik itu aset,  teknologi  dan  kemampuan  yang  ada  dari  pihak  luar  negeri,  selama  pertolongan  itu  diberikan tertuju  kepada  kepentingan  ekonomi  rakyat  dan  tidak  menimbulkan  suatu  ketergantungan  terhadap pihak luar negeri.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM) dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha pada pasal  5  ayat  2  ditentukan  bahwa  perusahaan  yang  dimaksud  dalam  penanaman  modal  asing diwajibkan berbentuk PT atas dasar hukum positif Indonesia dan berada di wilayah NKRI, terkecuali telah  ditentukan  lain  oleh  badan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  adalah  perseroan  terbatas  yang  telah memiliki  fundamen  tersendiri  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  Undang-  Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT) ialah badan hukum yang berdiri atas  suatu  perjajian  yang  menjalankan  aktivitas  bisnis  dengan  dasar  aset  yang  telah  dibagi  menjadi
sokongan dana dari para investor dan telah memenuhi segala persyaratan yang telah diatur dalam UU ini serta dalam peraturan pelaksanaanya ( Budi Jaya, 2004 ).
Dari  pengertian  mengenai  badan  hukum  yang  dimaksud  bahwa  jelaslah  untuk  usaha  atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia mendirikan suatu badan hukum yang berdasar atas hukum Indonesia, yakni Perseroan Terbatas (PT) yang telah memiliki perangkat sendiri yakni UU PT (Perseroan  Terbatas)  dahulunya  merupakan  bagian  dari  KUHD  ( Wetboek  van  Koophandel dalam bahasa  Belanda,  yang  disingkat  WvK),  kemudian  lambat  laun  mengalami  penyesuaian  dengan keadaan kemajuan atau perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pendirian PT disebutkan dalam UU PT antara lain:
1. Akta pendirian diaktakan di depan notaris yang telah termuat mengenai AD PT
2. Pengesahan oleh MenKumHAM sesuai dengan Pasal 7 ayat 6 UU PT
3. Pendaftaran  perseroan  merupakan  wajib  daftar  perusahaan  beserta  surat  pengesahan MenKumHAM  dalam  waktu  30  hari  sesuai  dengan  Pasal  21  UU  PT,  pendaftaran  perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU wajib daftar perusahaan
4. Pengumuman dalam tambahan berita negara sesuai dengan pasal 22 UU PT, dimana  permohonan dilakukan oleh Direksi dengan waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran ( Rajagukguk, 2004 ).
Menghadapi problema seperti itu pemerintah hendaknya selalu mendukung segala kepentingan rakyatnya  baik  itu  konsumen  atau  produsen  dari  kerjasamanya  dengan  pihak  asing.  Untuk menciptakan  iklim  bisnis  yang  sehat,  pemerintah  hendaknya  membuat  cara  agar  kepemilikan  akan unit  usaha  yang  di  bidang  penanaman  modal  asing  sangat  besar  dengan  tetap  menjunjung  dari landasan filsafat hukum yaitu suatu proses kebijaksanaan dalam bidang perekonomian dengan selama tidak  bertentangannya  dari  asas  demokrasi  ekonomi  dan  jiwa  UU  negara  Republik  Indonesia  1945 karenanya  perlu  diantisipasi  dengan  dasar  hukum  yang  jelas.  UU  PM  merupakan  undang-undang organik  yang  mengatur  tentang  Penanaman  Modal  di  Indonesia.  Untuk  melengkapi  modal  dan teknologi  guna  pelaksanaan  pembangunan  di  tanah  air  kita  yakni  tanah  air  Indonesia,  maka pemerintah sebagai bagian dari hirarki pemerintahan dengan penuh tanggung jawab yang didasari atas kewaspadaan  dan  pertimbangan  untuk  menggunakan  kekuatan-  kekuatan  aset,  teknologi  dan kemampuan yang ada dari pihak luar negeri dengan penggunaan yang sebenarnya untuk kepentingan rakyat  dan  tanpa  mengakibatkan  ketergantungan  kepada  pihak  luar  negeri.  Indonesia  pada  saat  ini dalam  tahap  Pembangunan  Ekonomi  ( Suli,  2003 ).  Pembangunan  ekonomi  yang  utama  memiliki pengertian  akan  kekuatan  mengolah  kepotensialan  ekonomi  yang  akan  menjadi  suatu  kekuatan  riil dengan penanaman modal, penggunaan teknologi ( Indonesia, 2016 ).

## 2. Kebijakan dan Instrumen Hukum yang Dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor
Kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal Asing melalui keputusan ketua Badan Penanaman Modal sebenarnya  merupakan  revisi  atas  undang-undang  tentang  Penanaman  Modal  Asing,  sehubungan dengan hal tersebut seharusnya agar tercipta  suatu  kepastian  hukum,  maka  diubah  bentuknya  adalah undang-undang,  perubahannya  harus  pula  dilakukan  dengan  suatu  undang-undang,  jadi  tidak  cukup hanya dengan semacam surat keputusan. Hal ini perlu mendapat suatu perhatian yang layak, sehingga terciptanya  suatu  kepastian  hukum  sehingga  para  investor  asing  dapat  merasa  aman  dan  terlindungi karena  dari  aspek  hukum  ada  jaminan  yang  kuat  bagi  bisnis  mereka.  Penanaman  modal  yang berkualitas  didasarkan  atas  kondisi  daerah,  kemampuan  daya  mendukung  lahan  untuk  investasi, pelestarian lingkungan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah atau  daerah  Peraturan  sebagai  fundamen  dalam  mengatur  penanaman  modal  sebelum diimplementasikan hendaknya dikaji secara matang, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut berlaku berkepanjangan.
Adapun  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  rangka  memikat  daya tarik para  penanam  modal  asing  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  dalam  UU  PM  yang mengatur  mengenai tax  privileges ,  hak  transfer  dalam  valuta  asing  dari  aset  dasar  nilai  tukar  yang berlaku,  manajemen  tenaga  kerja,  jaminan  pemerintah  untuk  tidak  akan  melakukan  nasionalisasi kecuali  kepentingan  negara  menghendaki,  jaminan  untuk  memberikan  kompensasi  jika  benar-benar telah  terjadi  nasionalisasi  dan  jaminan  pemakaian  prosedur  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Di samping  bentuk  insentif  diberikan  oleh  pemerintah  tersebut  di  atas  juga  pemerintah  memberikan kemudahan  dalam  bentuk  penggunaan  tanah  kepada  investor  asing  di  Indonesia  umumnya  Dalam
PMA  diberikan  penggunaan  tanah sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pemakai hak atas tanah di Indonesia  Sesuai dengan UU PM ( Soimin, 2001 ).
Guna  menjamin  kepastian  hukum  para  investor  maka  peraturan  mengenai  penggunaan  tanah sebagaimana  telah  diatur  dalam  UUPA  diperbaharui  untuk  menciptakan  suasana  baru  dalam  rangka investasi yang layak dan aman yakni dengan dikeluarkannya PP No 20 Tahun 1994 bahwa HGB dan HGU  dapat  diperoleh  oleh  perusahaan  penanaman  modal  asing  sepenuhnya  seratus  persen.  Untuk menghindarkan  keragu-raguan  pihak  luar  untuk  melakukan  investasi  dalam  rangka  memajukan perekonomian maka pemerintah dalam  menghadapi situasi tersebut mengundangkan UU PM Dengan diperlukannya  peraturan  yang  efektif  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  modal  untuk  menjalankan pembangunan  nasional  guna  menghindari  akan  tidak  kepercayaan  para  PMA.  Usaha-usaha  yang diberikan  oleh  pihak  internasional  kepada  pihak  Indonesia  dalam  hal  investasi  yang  diawali  dengan terbentuknya  IGGI  ( Inter Governmental  Group  to  Indonesia )  yang beranggotakan  Australia,  Belgia, Perancis,  Italia,  Belanda,  Inggris,  Amerika  Serikat,  Selandia  Baru,  Kanada  dan  Jepang  Tujuan diadakan kerjasama seperti ini adalah merupakan suatu usaha untuk peningkatan dalam perekonomian Indonesia khususnya taraf hidup rakyat kecil, dengan batas kewajaran politik bebas aktif yang murni tanpa  merugikan  kepentingan  nasional.  Dalam  hal  penanaman  modal  asing  di  bidang  jasa perdagangan,  pihak  asing  pada  dasarnya  lebih  menyukai  melakukan  investasi  dalam  bentuk joint venture , oleh karena mitra lokal mempunyai ilmu yang luas akan kebiasaan, kebijaksanaan ekonomi dan  keadaan  ekonomi  lokal  Selain  daripada  itu  kerjasama  yang  terbentuk  dirasakan  lebih  mudah dalam  perihal  menembus  pasar  domestik,  mendapatkan  kemudahan  dari  badan  yang  memiliki kewenangan, sehingga hal itu menyebabkan kerjasama yang terjalin lebih baik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Pengaturan pendirian badan usaha PMA di bidang perdagangan Jasa ekspor diatur dalam UU PM dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha, sebagaimana dimuat pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa Perusahaan yang dimaksud dalam penanaman modal asing diwajibkan berbentuk  PT  atas  dasar  hukum  positif  Indonesia  dan  berada  di  wilayah  NKRI,  terkecuali  telah ditentukan lain oleh UU Badan hukum yang ada di Indonesia adalah perseroan terbatas yang telah memiliki fundamen tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU PT adalah badan hukum yang  berdiri  atas  suatu  perjanjian  yang  menjalankan  giat  bisnis  dengan  dasar  aset  yang  telah dibagi  menjadi  modal  yang  disuntik  oleh  investor  dan  telah  memenuhi  segala  persyaratan  yang telah diatur dalam UU ini serta dalam peraturan pelaksanaanya.
b. Kebijaksanaan  atau  instrumen  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  Daerah  Provinsi  Bali  dalam  meningkatkan  iklim  penanaman  modal  asing  di  bidang perdagangan  jasa  ekspor,  kebijakan  yang  diambil  guna  menarik  para  investor  dalam  melakukan suatu  investasinya  di  Provinsi  Bali  umumnya.  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Daerah Provinsi  Bali  masih  berpedoman  pada  Surat  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pengusahaan Nasional,  BPM  Nomor  S-35/DU-5BKPM/2001  tentang  bidang  promosi  dan  kerjasama internasional  penanaman  modal  meliputi  pengelolaan  pengembangan  akan  penanaman  modal daerah  baik  itu  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  Penyusunan  pengembangan  bahan penanaman  modal  daerah  dilakukan  dengan  menggunakan  media  cetak,  melakukan  suatu  kerja sama  dengan  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  pusat  untuk  terselenggaranya pengembangan  akan  modal  daerah,  pelaksanaan  kemitraan,  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga sebagai  langkah  promosi  di  luar  negeri,  pengiriman  misi  ke  luar  negeri,  penerimaan  misi penanaman  aset  dari  daerah  lain  dan  luar  negeri,  kerjasama  dengan  luar  negeri  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  pemerintah  pusat,  penyiapan  perjanjian  guna  kerjasama  sub  regional, sosialisasi  kepada  aparatur  dan  dunia  usaha  dalam  bidang  penanaman  modal.  Kewenangan  lain jika  tidak  berlawanan  dengan  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah pusat maupun daerah  Bagian sarana  pengurusan  izin  PM,  diantaranya  diberikannya  persetujuan  atas  penyeluruhan  proyek ataupun  perluasan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  yang  menjadi  otoritas  Pemerintah daerah  atau  Pemerintah  pusat,  diberikannya  persetujuan  akan  perubahan  atas  proyek  PMDN, pemberian perizinan, pemberian izin kerja bagi WNA yang melakukan tugas kerja di suatu daerah kota  ataupun  kabupaten,  pemberian  insentif  sebatas  kewenangan,  penyelenggaraan  kewenangan lain, di samping langkah tersebut juga langkah yang diambil oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal  Daerah  Provinsi  Bali  dalam  meningkatkan  investasi  adalah  menciptakan  persaingan investasi  yang  sehat,  khusus  dalam  perdagangan  dilakukan  dengan  pemotongan  tarif  dan mengurangi tata niaga, melakukan pembinaan

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  para  pihak  terkait,  sebagai berikut:
a. Kepada  Pemerintah,  agar  pemerintah  dalam  mengembangkan  iklim  investasi  lebih  besar  kepada pihak luar membuat suatu perangkat aturan yang jelas terhadap investasi, sehingga orang dan atau badan  hukum  melakukan  suatu  investasi  pada  setiap  daerah  yang  memiliki  potensi  dan  tingkat perkembangan  perekonomian  di  samping juga  fundamen yang  mengatur  jelas  dan  tidak berubah- ubah.
b. Kepada  Masyarakat,  dengan  meningkatkan  ekspor  baik  kuantitas,  kualitas  maupun  diversifikasi komoditi,  menambah  dan  memperluas  lapangan  kerja  yang  diharapkan  akan  dapat  dan  mampu menampung  angkatan  kerja  yang  cukup  banyak  jumlahnya,  memberikan  kesempatan  memiliki setidak-tidaknya  kesempatan  ikut  serta  memiliki  dan  mengelola  perusahaan,  pengembangan teknologi  termasuk  dalam  hal  ini  usaha  alihketerampilan,  memeratakan  pendapatan  ( income ) masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, R. F. (2017). Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara  Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  (Studi  Kontrak  Karya  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). Az Zarqa’ , 9 (2), 315–364. Budi Jaya, I. N. (2004). Pelatihan Hukum Bisnis . Denpasar. Indonesia, D. P. R. (2016). Himpunan Ketetapan- ketetapan MPRS Tahun 1966 . Jakarta: Depen. Khairul Rahman. (2015). Strategi Peningkatan Investasi Pedesaan dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Provinsi Riau. Wedana , 1 (1), 162–174. Martono. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Yogyakarta: Liberty. Rajagukguk, E. (2004). Indonesianisasi Saham . Jakarta: Rineka Cipta. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Soimin, S. (2001). Status Hak dan Pembebasan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika. Suli, S. (2003). Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif Republik Indonesia . Jakarta: Research.