## PAJAK ATAS JASA BIDANG PERHOTELAN

## Retnaningtyas Widuri
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra e-mail: widuri@peter.petra.ac.id
Abstrak : Tulisan ini ingin menguraikan aturan pajak yang berlaku saat ini untuk sektor jasa perhotelan di Indonesia  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Meskipun  secara  substansi  jasa perhotelan  mirip  dengan  jasa  penyewaan  ruangan,  namun  perlu  dibedakan  antara  jasa  penyewaan  kamar dengan  jasa  penyewaan  ruangan  untuk  toko  ataupun  kantor.  Jasa  penyewaan  kamar  dianggap  sebagai kegiatan yang berhubungan dengan jasa di bidang perhotelan, dan dikenakan pajak hotel dan restoran sesuai dengan  aturan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  jasa  penyewaan  ruangan  untuk  toko  atau  kantor  akan dikenakan pajak penghasilan final dan atas pengguna jasa tersebut harus dipungut pajak pertambahan nilai
Kata kunci : Jasa Bidang Perhotelan, Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan.
Abstract : This article is to describe the current tax legislation applied for hotel business, which is governed by central authority and municipal or local authority. In substance, hotel services is similar with space rent services, although it should be clear whether it was a room rent services or space rent services for shops and offices. Room rent services is included in hotel services, hence, the municipal tax of hotel and restaurant will be applied on this kind of income. While income from space rent services for shops or offices is subject to final income tax and value added tax.
Keywords : Hotel Business Services, Hotel and Restaurant Tax, Final Income Tax, Value Added Tax.
Dalam  praktik  perpajakan  yang  tengah  hangat didengungkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, perbedaan persepsi masyarakat bukanlah hal yang tidak mungkin. Seringkali suatu aturan pajak mudah  dipahami  dan  diaplikasikan  dengan  benar, namun tidak jarang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda  apabila  terdapat  kata  atau  kalimat  yang mempunyai  kemiripan  namun  ternyata  mempunyai perlakuan  yang  berbeda.  Inilah  yang  akan  coba dikupas dalam artikel berikut sehubungan dengan jasa sewa dalam bidang perhotelan

## DEFINISI PAJAK
Definisi  Pajak  atau  pengertian  pajak  menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.:
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari  definisi  diatas,  pajak  memiliki  unsur-unsur penting  yaitu  iuran  dari  rakyat  kepada  negara, berdasarkan  undang-undang,  tanpa  kontrapretasi secara  langsung  dari  negara  dan    digunakan  untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang  untuk  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang  untuk  membayar sejumlah uang kepada Negara yang dapat dipaksakan, tanpa  mendapatkan  suatu  imbalan  yang  secara langsung  dapat  ditunjuk,  yang  digunakan  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan) dan  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai tujuan diluar bidang keuangan.
Pajak  di  Indonesia  secara  administratif  dapat dibedakan  berdasarkan  golongan,  sifat,  dan  lembaga pemungutnya.
Menurut  golongannya,  pajak  dibagi  atas  pajak langsung  dan  tidak  langsung.  Dasar  penggolongan langsung  dan  tidak  ini  sehubungan  dengan pembebanan  kepada  wajib  pajaknya,misal  Pajak peghasilan,  ataukah  dapat  dibebankan  dialihkan kepada  orang  lain,  misal  Pajak  Pertambahan  Nilai. Dalam hal Pajak hotel,  Wajib Pajak untuk pajak hotel adalah  orang  atau  badan  yang  membayar  atas pelayanan hotel  dan  pengusaha  hotel.  Sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2001  tentang Pajak  daerah  yang  dimaksud  sebagai  Wajib  Pajak hotel  hanya  pengusaha  hotel.  Padahal  secara  logika baik  pembayar  jasa  hotel  maupun  pengusaha  hotel merupakan  wajib  pajak  dimana  pembayar  jasa  hotel merupakan  wajib  pajak  tidak  langsung,  sedangkan
bagi  pengusaha  hotel  merupakan  wajib  pungut. Pengusaha  hotel  berkewajiban  menyetorkan  pajak hotel ini ke Kas Daerah.
Pajak  apabila  ditinjau  dari  sifatnya,  dibedakan menjadi  pajak  subyektif  dan  pajak  obyektif.  Jenis pajak  subyektif  adalah  pajak  yang  berpangkal  atu berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti  memper- hatikan  keadaan  diri  wajib  pajak.  Misalnya  pajak penghasilan,  dalam  pajak  penghasilan  keadaan  diri wajib pajak apakah berupa pribadi atau badan,menjadi pertimbangan  dalam  pengenaan  pajak.  Namun berbeda halnya pada pajak obyektif, dimana keadaan wajib  pajak  tidak  menjadi  menjadi  perhatian  dan hanya memperhatikan objeknya saja. Misalnya Pajak Pertambahan  Nilai,  dalam  pengenaannya  tidak mempertimbangkan siapa yang akan membayar (WP pribadi  atau  Badan)  melainkan  hanya  kepada obyeknya saja, misalnya barang atau jasanya.
Dalam  hal  ini  pajak  hotel  ,  dimana  dasar pengenaan pajak  yang dimaksud adalah pembayaran atas  pelayanan  yang  disediakan  hotel,  jadi  pajak dikenakan  atas  setiap  penggunaan  jasa  atau  fasilitas yang  disediakan  hotel  tanpa  memperhatikan  kondisi wajib  pajak,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak hotel merupakan Pajak obyektif.
Penggolongan  selanjutnya  adalah  berdasarkan lembaga  pemungutnya,  dimana  pajak  digolongkan menjadi  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pada hakekatnya  tidak  ada  perbedaan  pengertian  yang pokok  antara  Pajak  Negara  dan  Pajak  Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya.
Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut dan penggunaannya.  Melihat  nama  pajaknya,  tentu  kita sudah  dapat  memaknai  bahwa  pajak  pusat  adalah pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara. Pajak yang termasuk dalam Pajak Pusat ini antara lain adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea  Materai.  Sedangkan  Pajak  Daerah  merupakan pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah.  Sesuai dengan UU no 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan  Restribusi  Daerah,  Pajak  Daerah  dibagi  menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang termasuk dalam Pajak Daerah (Provinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  Pajak  Air  Permukaan;  dan  Pajak  Rokok sedangkan  yang  termasuk  dalam  Pajak  Daerah (Kabupaten/Kota) adalah Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak  Hiburan;  Pajak  Reklame;  Pajak  Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Sehubungan dengan penggolongan pajak berdasarkan  lembaga  pemungutnya,  dalam  pasal  4 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  disebutkan  bahwa  sumber  Pendapatan  Asli Daerah terdiri dari:
1.   Hasil Pajak daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2.  Hasil Retribusi Daerah
Retribusi  Daerah adalah pungutan daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau  pemberian ijin tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
3.   Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  lainnya  yang dipisahkan,  antara  lain  bagian  laba,  dividen,  dan penjualan saham milik daerah.
4.   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain  berupa  hasil  penjualan  aset  tetap  daerah  dan jasa giro.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Pajak  Hotel  yang  menjadi  bahasan  dalam artikel  ini  merupakan  pajak  daerah  yang  dalam  hal pelaksanaannya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009  mengenai  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah didukung dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing kota. Sehubungan dengan lokasi penulisan  artikel,  maka  peraturan  pendukung  yang digunakan  adalah  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan

## TERMINOLOGI HOTEL
Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah,  Pajak  Hotel merupakan  salah  satu  jenis  Pajak  Kabupaten/Kota yang  diatur  dengan  Peraturan  Daerah.  Dalam  hal ini penulis mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Sebelum  lebih  jauh  mengupas  mengenai  pajak  atas jasa  perhotelan,  berikut  merupakan  definisi  dari beberapa  istilah  yang  akan  berhubungan  dengan pembahasan  mengenai  pajak  atas  jasa  perhotelan.
Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No Tahun 2003:
 Hotel  adalah  bangunan  yang  khusus  disediakan bagi  orang  untuk  dapat  menginap/  beristirahat, memperoleh  bayaran,  dan/atau  fasilitas  lainnya dengan  dipungut  bayaran,  termasuk  bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak  yang  sama,  kecuali  untuk  pertokoan  dan perkantoran.
 Pengusaha Hotel , adalah orang atau badan hukum yang  menyelenggarakan  usaha hotel untuk  dan atas  namanya  sendiri  atau  untuk  dan  atas  nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 Pembayaran,  adalah  jumlah  yang  diterima  atau seharusnya  diterima  atas  pelayanan  sebagai pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pengunjung kepada hotel
 Pajak Hotel ,  adalah pajak yang  dipungut  atas pelayanan  yang  disediakan  dengan  pembayaran kepada hotel
Sebelum lebih dalam mengupas mengenai pajak hotel,  hal  yang  sering  merancukan  mengenai  jenis pajak yang dikenakan atas jasa perhotelan ini adalah adanya  konsep  sewa  dalam  definisi  hotel.  Apabila dilihat dari definisi hotel diatas, maka dapat diartikan secara lebih sederhana yaitu bahwa hotel merupakan fasilitas  yang  dapat  dinikmati  oleh  umum  dengan memberikan  pembayaran  ataupun  sewa.  Hal  ini seringkali  menimbulkan  pemikiran  bahwa  jasa perhotelan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 Final yang mengacu pada PP no 29 Tahun 1996 jo PP no 5 Tahun 2002. Namun kerancuan ini dapat dijernihkan apabila kita juga mencermati dan memahami Jasa di bidang  Perhotelan  yang  diuraikan  dalam  UU  No  42 Tahun 2009 Pasal 4A yang menyebutkan bahwa Jenis jasa di bidang perhotelan adalah meliputi:
a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel,  rumah  penginapan,  motel,  losmen,  hostel, serta  fasilitas  yang  tekait  dengan  kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan  di  hotel,  rumah  penginapan,  motel, losmen dan hostel.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel merupakan  jasa  di  bidang  perhotelan  yang  berarti bukanlah  menjadi  objek  PPh  Pasal  4  (2)  Final melainkan  merupakan  objek  Pajak  Hotel.  Namun akan  berbeda  penerapannya  apabila  penyewaan ruangan bukan untuk kegiatan acara atau pertemuan, misalnya  menyewakan  ruangan  kepada  Bank  untuk digunakan  sebagai  kantor  oleh  bank  bersangkutan
atau  kepada  jasa  penyedia  layanan  penerbangan, dimana  kegiatan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai objek PPN dan PPh Pasal 4 (2).

## NAMA,  OBJEK,  SUBJEK  DAN  DASAR PENGENAAN SERTA TARIF PAJAK
Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09  Tahun  2003,  Pajak  Hotel  adalah  pajak  yang dipungut  atas  setiap  pelayanan  yang  disediakan dengan pembayaran di hotel.  Pelayanan yang menjadi objek pajak yang dimaksud meliputi:
a.   Fasilitas  penginapan  atau  fasilitas  tinggal  jangka pendek,  antara  lain;  gubuk    pariwisata  ( cottage ), motel,  wisma  pariwisata,  pesanggrahan  (hostel), losmen  dan  rumah  penginapan  termasuk  rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang  menyediakan  fasilitas  seperti  rumah penginapan; serta Apartemen, termasuk yang tidak berlokasi  di  lingkungan  Hotel  yang  digunakan kurang dari satu bulan.
b.   Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan  atau  tinggal  jangka  pendek  yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.  Antara  lain  telepon,  faximil,  telex, fotocopy, pelayanan  cuci,  setrika,  taksi  dan pengangkutan  lainnya,  yang  disediakan  atau dikelola hotel;
c.    Fasilitas  olahraga  dan  hiburan  yang  disediakan khusus  untuk  tamu  hotel,  bukan  untuk  umum antara lain Pusat Kebugaran ( fitness center ), kolam renang,  tennis,  golf,  karaoke,  pub,  diskotik,  yang disediakan atau dikelola hotel;
d.   Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
Adapun  yang  tidak  termasuk  obyek  pajak  hotel adalah:
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan  hotel;  dalam  hal  ini  apartmen  yang  tidak termasuk  objek  pajak  adalah  apartemen  yang digunakan lebih dari satu bulan dan tidak berlokasi di lingkungan Hotel.
b. Pelayanan  tinggal  di  asrama,  dan  pondok pesantren.
c. Fasilitas  olah  raga  dan  hiburan  yang  disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan  pembayaran.
d. Pertokoan,  perkantoran,  perbankan,  salon  yang dipergunakan oleh umum di hotel
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
Sehubungan  dengan  objek  pajak  yang  telah diuraikan diatas dimana semuanya diatur dalam pasal 2, maka pada pasal 3 dinyatakan  bahwa yang menjadi Subjek  Pajak  Hotel  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  melakukan  pembayaran  di  hotel.  Wajib  Pajak Hotel  adalah  pengusaha  hotel  yang  dalam  hal  ini menerima  sejumlah  pembayaran.  Sehingga  dapat disimpulkan yang dimaksud wajib pajak untuk pajak hotel  adalah  orang  atau  badan  yang  membayar  atas pelayanan  hotel  dan  pengusaha  hotel.  Dimana pembayar  hotel  merupakan  wajib  pajak  tidak langsung, sedangkan bagi pengusaha hotel merupakan wajib  pajak  langsung  karena  merupakan  wajib pungut.  Pengusaha  hotel  itu berkewajiban  menyetor- kan Pajak Hotel ini ke kas daerah.
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang  dijadikan  Dasar  untuk  menghitung  Pajak  yang terutang.  Dasar  Pengenaan  Pajak  dalam  Pajak  Hotel ini  adalah  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan penyewa ataupun pengguna kepada hotel. Berdasarkan  Pasal  35  UU  No  28  Tahun  2009 mengenai  Pajak  Daerah  dan  Resribusi  Daerah, disebutkan bahwa  Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi  adalah  sebesar    10  %  (sepuluh  persen)  dan selanjutnya    tarif  tersebut  akan  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah.  Pokok  pajak  terutang  dihitung dengan  cara    mengalikan  tarif  pajak  (10%)  terhadap dasar pengenaan pajaknya.
Dalam  tata  cara  pemungutan  Pajak,  Pengusaha Hotel  harus  menambahkan  Pajak  Hotel  atas pembayaran pelayanan di Hotel dengan mengenakan tarif  pajak.  Apabila  dalam  pembayaran  pelayanan  di Hotel,  pengusaha  tidak    menambahkan  pajak  atas pembayaran pelayanan maka dalam jumlah pembayaran dianggap telah termasuk Pajak Hotel.

## MASA PAJAK
Pajak  terutang  dalam  masa  pajak    terjadi  pada saat  pembayaran  kepada  Hotel  sedangkan  yang dimaksudkan dengan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Dalam hal ini, setiap  Wajib  Pajak  wajib  memiliki  Pembukuan  dan Wajib  Pajak  wajib  menerima,  mengisi  dan menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD) kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari  setelah  berakhirnya  masa  Pajak; Apabila  SPTPD  tidak  disampaikan  dalam  jangka waktu  yang  telah  dan  telah  ditegursecara  tertulis, dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  sebesar 2%  (dua  persen)  sebulan  dihitung  dari  pajak  yang kurang  atau  terlambat  dibayar,  untuk  jangka  waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya ;Apabila kewajiban mengisi SPTPD
tidak  dipenuhi,  pajak  yangterutang  dihitung  secara jabatan,  dan  dikenakan  sanksiadministrasi  berupa kenaikan  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen)dari pokok  pajak    ditambah  sanksi  administrasi  berupa bungasebesar  2%  (dua  persen)  sebulan  dihitung  dari pajak yang kurangatau terlambat dibayar untuk jangka waktu  paling  lama  24  (duapuluh  empat)  bulan  sejak saat terutangnya

## JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Dalam  pelaksanaannya,  saat  jatuh  tempo pembayaran  pajak  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah. Pembayaran  pajak  dilakukan  di  Kas  Daerah  atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu  yang  ditentukan  dalamSKPD,  SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;Pembayaran pajak dilakukan dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  Daerah (SSPD)    dimana  bentuk,  jenis,  isi  dan  ukuran  Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) ditetapkan oleh Kepala Daerah
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas  namun  dalam  kasus  tertentu,    Kepala  Daerah dapat  memberikan  persetujuan  untuk  mengangsur pajak  terutang  dalam  jangka  waktu  tertentu,  setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan ; Angsuran  pembayaran  pajak  harus  dilakukan  secara teratur  dan  berurutan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku, dengan  dikenakan  bunga  sebesar  2%  (dua  persen) sebulan  dari  jumlah  pajak  yang  belum  atau  kurang dibayar; Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menunda pembayaran  pajak  sampai  batas  waktu  yang ditentukan  setelah  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan  dari  jumlah  pajak  yang  belum  atau  kurang dibayar  ;  Persyaratan  untuk  dapat  mengangsur  dan menunda  pembayaran  pajak    serta  tata    cara pembayaran  angsuran  dan  ditetapkan  oleh  Kepala Daerah.

## KESIMPULAN
Jasa  dalam  bidang  perhotelan  yang  meliputi penyewaan  kamar  dan  fasilitas  hotel  yang  dapat dinikmati  oleh  masyarakat  umum  dengan  memberi- kan  kontrapretasi  berupa  pembayaran  merupakan objek  Pajak  Daerah  dan  bukan  merupakan  objek Pajak  Penghasilan  Pasal  4  (2)  Final.  Namun  hal  ini akan  tidak  berlaku  apabila  penyewaan  tersebut merupakan  penyewaan  ruang  yang  dipunyai  oleh hotel  namun  bukan  merupakan  fasilitas  dari  jasa perhotelan  sehingga  kegiatan  penyewaan  yang demikian  akan  menjadi  objek  Pajak  Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo,  2009. Perpajakan, edisi  revisi  2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor 09  Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
Peraturan  Pemerintah  No  29  Tahun  1996  jo Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Restribusi Daerah.
Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42
Tahun  2009  tentang  Perubahan  ketiga  atas Undang–Undang  Nomor  8  Tahun  1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah