https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7814.66-86

## Kesehatan Mental Perempuan dan Sinergitas Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia Terhadap Norma Internasional

## Tiffany Setyo Pratiwi
Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, tiffanysubarman@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is experiencing a mental health emergency. Mental health has long been an international norm that ratified by countries, including Indonesia. Global data and cases in Indonesia show that women suffer from more mental disorders than men. The causes of mental health disorders experienced by women come from biological factors due to hormonal changes, psychological reasons, social relationship, and the impact of environmental damage. So it is time  for women's mental health to be given serious attention. Unfortunately, in this research found that Indonesia does not yet have specific regulations regarding mental health for women, only general rules that are implicitly stated in Law Number 17 of 2023 Article 76 that “everyone has the right to access mental health services that are safe, quality and affordable” also psychiatric research regarding mental disorders in Indonesia is still limited. Second, this research found that the contents of Article 76 do not match the reality on the  ground  which  is  still  far  from  the  goals.  Third,  the  role  of  actors  from  femocrats,  women's  activists,  and academics  have  built  collaborative  relationships  through  the  formation  of  a  cross-sector  coordination  forum, namely the Community Mental Health Steering Team (TPKJM) from the provincial, district/city and sub-district levels.
Keywords: Women's Mental Health Indonesia; National Policy; International Norms; Velvet Triangles Concept, TPKJM.

## ABSTRAK
Indonesia  mengalami  darurat  kesehatan  mental.  Faktanya,  sudah  lama  kesehatan  mental  telah  menjadi  norma internasional yang diakui dan diratifikasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Data global dan kasus di Indonesia menunjukkan perempuan adalah penderita gangguan mental paling banyak daripada laki-laki. Penyebab utama gangguan kesehatan mental yang dialami perempuan berasal dari faktor biologis akibat perubahan hormon, alasan psikis akibat tekanan hidup, faktor hubungan sosial, dan dampak kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim. Sehingga kesehatan mental bagi perempuan sudah saatnya menjadi perhatian serius. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum mempunyai regulasi khusus mengenai kesehatan mental bagi perempuan, hanya aturan umum yang tercantum secara tersirat dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 76 bahwa “setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau” ditambah masih sangat terbatasnya penelitian tentang kesehatan mental perempuan. Kedua, penelitian ini menemukan antara isi Pasal 76 tersebut  tidak  sesuai  dengan  realitas  di  lapangan  yang  masih  belum  memenuhi  target.  Ketiga,  penelitian  ini menemukan  bahwa  peran  aktor  dari  femokrat,  aktivis  perempuan,  dan  akademisi  feminis  telah  membangun hubungan  kolaboratif  melalui  pembentukan  wadah  koordinasi  lintas  sektor  yang  dinamai  Tim  Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
Kata  Kunci: Kesehatan  Mental  Perempuan;  Indonesia;  Kebijakan  Nasional;  Norma  Internasional;  Konsep (Segitiga Beludru/ Velvet Triangles), TPKJM.

## Pendahuluan
Sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu  agenda  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  proses kemajuan pembangunan negara. Pembangunan sumber daya manusia ini meliputi aspek yang berasal dari  kualitas  manusia  itu  sendiri.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  memiliki  kategorisasi  dalam menelaah kualitas manusia, yakni kesehatan yang diukur dengan harapan hidup, pengetahuan dengan melihat angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan terakhir manusia yang hidup layak dilihat dari kemampuan daya beli 1 . Namun aspek kesehatan manusia yang diukur dengan harapan hidup saja tidaklah cukup. Karena kesehatan manusia sendiri berasal dari fisik dan psikis. Hal ini telah termaktub dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  kesehatan.  Di  dalamnya  memuat  penjelasan definisi sehat dimana tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik yang sehat saja, tetapi suatu keadaan sejahtera  badan,  jiwa,  dan  sosial  yang  memungkinkan  orang  tersebut  hidup  dengan  produktif  baik secara sosial dan ekonomi 2 . Sayangnya di Indonesia sendiri pandangan atau stigma sehat sangat identik dengan  fisik  yang  tanpa  penyakit,  seakan-akan  menyoal  kesehatan  mental  atau  psikis  tidak  sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Stigma ini terbangun di masyarakat Indonesia karena menganggap orang yang secara mental bermasalah dilabeli kurang bersyukur, kurang ibadah, dianggap orang gila, dan membuat seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental merasa dikucilkan sehingga memilih untuk  “menutup  diri”  hingga  malu  untuk  berobat  (kemkes.go.id).  Stigma  ini  akhirnya  membangun dampak  buruk  di  lingkungan  masyarakat  seperti  keengganan  untuk  mendampingi  pasien  gangguan mental hingga sembuh, alih-alih dibawa ke rumah sakit jiwa, mereka malah dipasung atau dikurung 3 . Jika menilik secara global, sebenarnya kesehatan mental telah menjadi perhatian dan bagian penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia Internasional. Tidak hanya soal HAM, mental yang sehat menjadi  target  agenda  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDG’s). Karena kesehatan mental akan memberikan kontribusi bagi suksesnya pembangunan negara. 4 Sehingga secara global komitmen daripada perwujudan kesehatan mental ini telah diakomodir oleh World Health Organization (WHO), yang mana seluruh negara anggotanya berkomitmen untuk mengimplementasikan lewat sebuah action plan yakni “ The Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030 ”,  yang  mana  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan  mental  dengan  memperkuat kepemimpinan dan pemerintahan yang efektif, mempersiapkan layanan dan komunitas kesehatan yang terintegrasi dan responsif, melakukan promosi dan strategi pencegahan dan penguatan sistem informasi, bukti, dan penelitian. Namun sayangnya, action plan ini dilansir dari penelitian yang dirilis oleh Mental Health  Atlas  2020 belum  menunjukkan  kemajuan  yang  signifikan  dari  target-target  yang  telah disepakati. 5
1 Website:  Badan  Pusat  Statistik. Konsep  Pembangunan  Manusia .  BPS  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur. https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
2 Putri,  Choirunisa  Nirahma. Memahami  Kesehatan  Mental. RSJ  Menur.  (2020).  https://www.rsjmenur.id/post/2020-07- 28/memahami-kesehatan-mental
3 Hartanti, Frediana Pedia. Efek Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Ganguuan Jiwa. Kemenkes Ditjen Yankes . (2022). https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1511/efek-stigma-masyarakat-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa
4 Pristiandaru,  Danur  Lambang. Kesehatan  Mental  Pengaruhi  Agenda  Pembangunan  Global .  Lestari  Kompas.
(2023).https://lestari.kompas.com/read/2023/10/24/190000086/kesehatan-mental-pengaruhi-agenda-pembangunan-global
5 Website:  World  Health  Organization.  Mental  Health:  Key  Facts.  (2020)  https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/mental-health-strengthening-our- response/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiArrCvBhCNARIsAOkAGcXCCxww-9EFwwNQ81mUdHB- PVJHXec1AAYsZFVd_JFU4tfztWqZ8q4aAsafEALw_wcB
Dalam  studi  penelitian  secara  global  menunjukkan  gangguan  mental  dengan  prevalensi tertinggi  berasal  dari  gangguan  kecemasan  seperti  depresi  atau  ketakutan  dan  tertinggi  kedua  ialah gangguan mood. 6 Di Indonesia sendiri, berdasarkan temuan data dari Kementerian Kesehatan RI bahwa 1 dari 5 penduduk memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa atau 20% populasi di Indonesia memiliki potensi masalah gangguan jiwa. 7 Persentase angka tersebut terus mengalami kenaikan dari rentang tahun 1990-2019, yang menjadi miris adalah kenaikan ini lebih banyak dialami dari kalangan perempuan daripada laki-laki. Pemicunya adalah perempuan Indonesia sangat rentan terkena gangguan jiwa akibat beban ganda dalam keluarga dan tempat kerja. 8 Padahal perempuan adalah sumber daya manusia yang sangat penting dan krusial dalam proses pembangunan negara. Peranan perempuan dalam pembangunan  di  masyarakat  mampu  meningkatkan  penghasilan  keluarga  dan  rumah  tangga, meningkatkan gizi dan kesehatan anggota-anggota keluarga khususnya untuk anak-anak, dan berperan dalam meningkatkan pengetahuan keluarga, seperti mengajari anak membaca, menulis, dan berhitung. Perempuan memiliki kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi kemajuan sebuah bangsa, karena  hampir  54%  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  di  Indonesia  adalah  dari usaha/bisnis  yang  dikelola  oleh  perempuan,  dan  kontribusi  perekonomian  dari  peran  perempuan mencapai  angka  61%. 9 Kontribusi  ini  menjadi  sia-sia  jika  pemerintah  tidak  memberikan  perhatian serius  terhadap  kesehatan  mental  perempuan.  Hal  ini  diperparah  dengan  fakta  miris  yang  terjadi  di lapangan dimana layanan kesehatan gangguan mental di Indonesia masih mengalami tantangan berat, yakni  dari  kurangnya profesional  kesehatan  seperti  psikolog  dan psikiater serta  fasilitas  rumah sakit jiwa  yang  tidak  memadai,  tentunya  ini  menjadi  kesulitan  bagi  perempuan  mendapatkan  pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. 10
Tulisan  ini  hadir  dengan  tujuan menjabarkan  kesehatan  mental  perempuan  di  Indonesia  dan berbagai  faktor  yang  melatarbelakanginya,  mengurai  potret  kebijakan  nasional  kesehatan  mental sebagai komitmen Indonesia dalam pencapaian target norma internasional, terutama agenda mengenai kesehatan mental perempuan. Sehingga secara umum tulisan ini hadir untuk menjawab pertanyaaan: Apa  saja  penyebab  gangguan  mental  bagi  perempuan  dan  bagaimana  peran  dan  upaya  pemerintah Indonesia  dalam  mensinergikan  kebijakan  nasional  kesehatan  mental  sebagai  penegakan  norma kesehatan  mental  internasional?  Lebih  khusus,  peran  aktor-aktor  yang  diteliti  akan  Penulis  jelaskan melalui konsep Velvet Triangles , yakni peran dari aktor femokrat, aktivis perempuan, dan akademisi feminis.
6 Ridlo, Ilham Akhsanu. Sein, Rizqy Amelia. Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Trena Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual.
Vol. 46. No. 1 Buletin Penelitian Kesehatan. (2018).
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/bpk/article/view/56/9
7 Website:  Kementerian  Kesehatan  RI.  Kemenkes  Beberkan  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia.  (202). https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan- kesehatan-jiwa-di-indonesia/
8 Website: The Conversation. Data Bicara: Gangguan kesehatan jiwa di Indonesia naik dalam 30 tahun terakhir, perempuan dan  usia  produtif  lebih  tinggi. (2023).  https://theconversation.com/data-bicara-gangguan-kesehatan-jiwa-di-indonesia-naik- dalam-30-tahun-terakhir-perempuan-dan-usia-produktif-lebih-tinggi-191768
9 Windusancono dan  Daeni. Peran  Perempuan  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Keluarga Melalui Pengalaman  Nilai- nilai Pancasila . Volume 19 Nomor 1. Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang. (2022).
10 Website: Liputan Berita UGM. Minim Psikolog, Ribuan Penderita Gangguan Jiwa Belum Tertangani . Universitas Gadjah Mada. (2015). https://ugm.ac.id/id/berita/9715-minim-psikolog-ribuan-penderita-gangguan-jiwa-belum-tertangani/

## Tinjauan Pustaka
a. Konsep Integrasi Norma Internasional
Dalam ensiklopedia, norma diartikan sebagai sebuah aturan, standar-standar, atau pola untuk bertindak. Kata norma berasal dari bahasa Latin yakni norma . Norma dimaknai sebagai sesuatu yang dibuat atau disusun atau diberlakukan sebagai tindakan kemauan/ the act of will manusia itu sendiri yang telah  dikonstruksi  atau  ditentukan  bersama. 11 Sehingga  norma  di  level  internasional  merujuk  pada sebuah tindakan yang menjadi kemauan atau ekspresi dari pendapat-pendapat yang umumnya dianut di seluruh  sistem  negara  tentang  kepatutan 12 dan  norma  internasional  mampu  membatasi  pilihan  dan perilaku  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara. 13 Artinya  norma  internasional  akan  mengalami  sebuah proses yang melibatkan multi-aktor dari individu, komunitas, organisasi internasional, dan negara yang akan  mengadopsi  aturan  norma-norma.  Proses  ini  disebut  sebagai  tahapan  integrasi  norma internasional 14 yang memuat tiga tahapan, yakni:
1. Tahapan pertama adalah munculnya norma yang mengacu pada permasalahan yang telah dibahas/diteliti  atau  menjadi  isu  krusial,  dan  yang  lebih  berkaitan  dengan  cara  norma dibangun,  unsur-unsur  komponen  atau  lingkungan  yang  menentukan  norma  ini dikonstruksi dan dinormalisasikan;
2. Tahapan kedua adalah disebut sebagai waterfall atau air terjun, maksudnya adalah norma telah dipromosikan, di doktrin, diakui atau telah ada proses lobbying kepada aktor-aktor terkait untuk menerima dan mengadopsi yang selanjutnya menegakkan norma tersebut;
3. Tahapan  ketiga  adalah  internalisasi  atau  integrasi  norma,  adalah  proses  norma  telah menjadi  mekanisme  tertentu  yang  mencakup  proses  tindakan  yang  berbeda-beda  dan dengan motif dan aktor yang berbeda pula, dimana proses sosial sangat berpengaruh. Di tahap terakhir ini, dua faktor yang mendukung mengintegrasikan norma internasional ialah faktor  konstruktif  yang  berupa  paksaan  dan  faktor  konstruktif  berupa  keyakinan.  Faktor paksaan  melibatkan  unsur  materil  dan  kekuatan  politik  sedangkan  faktor  keyakinan menitikberatkan proses pengetahuan yang terbangun dari pimpinan negara bahwa norma yang diterapkan membawa manfaat dan sejalan dengan kepentingan negara.

## b. Konsep Velvet Triangles
Konsep Velvet Triangles kali pertama diperkenalkan oleh Woodward. Velvet memiliki arti kain beludru yang memberi sebuah kiasan lembut hubungan antar aktor-aktor yang berfokus pada hak-hak perempuan.    Konsep  ini  membantu  dalam  menggambarkan  hubungan  atau  konstelasi  aktor-aktor  di parlemen  dan  informal  dalam  memainkan  peran  penting  untuk  menyebarluaskan  dan  mengedukasi norma-norma global tentang hak-hak perempuan dan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
11 Kelsen,  H. On  the  Concept  of  Norm.  In:  Essays  in  Legal  and  Moral  Philosophy .  Synthese  Library,  vol  57.  Springer, Dordrecht. (1973). https://doi.org/10.1007/978-94-010-2653-6_9
12 Raymond, G.A. International Norms. In: International Norms and the Resort to War . Palgrave Macmillan, Cham. (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-54012-8_2 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54012-8_2#citeas
13 Shannon, Vaughnn. International Norms and Foreign Policy. Oxford University Press.
(2017).https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-442
14 Popa, Paul. Integration of The International Norm . Autum No. 2 (16). (2018). https://www.rstjournal.com/mdocs-posts/08- paul-popa-integration-of-the-international-norm/
Adapun tiga aktor yang dimaksud adalah 15 :
1. Femokrat atau birokrat perempuan yang duduk di pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menyediakan pelayanan publik;
2. Aktivis  HAM  perempuan,  orang-orang  yang  berfokus  pada  perjuangan  pemenuhan  HAM perempuan melalui gerakan organisasi atau LSM;
3. Akademisi  Feminis,  mereka  yang  memiliki  keahlian  atau  keilmuan  di  bidang  hak-hak/isu perempuan,  gender,  feminisme,  baik  dari  kalangan  dosen,  peneliti,  ilmuwan  dan  akademisi yang terkait.
Konstelasi hubungan ke-tiga aktor memiliki keterikatan secara sosial oleh nilai-nilai dan norma bersama  yakni  hak  perempuan  dan  kesetaraan  gender.  Sehingga  jaringan  hubungan  ketiganya  ini mampu digunakan untuk mengupayakan pertukaran ide dan informasi untuk permasalahan kebijakan perempuan  atau  pendekatan  pengarusutamaan  gender.  Dengan  demikian  peran  ketiga  aktor  dalam konstelasi velvet  triangle ini  mencakup  peran  advokasi,  merumuskan,  dan  mengimplementasikan kebijakan. 16 Tulisan  ini  mempertegas  peranan  tiga  aktor  tersebut  dalam  prosesnya  mendukung  dan secara berkelanjutan mengawasi target kinerja bagi penegakan norma kesehatan mental di Indonesia dalam kebijakan maupun implementasinya terhadap kehidupan perempuan.

## Metodologi
Tulisan  ini  menggunakan  metode  deksriptif  kualitatif  dengan  menjabarkan  topik  penelitian tentang kesehatan mental perempuan Indonesia secara naratif. Penelitian ini menyajikan data analitis dan  bentuk  tabel.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dari  wawancara  narasumber yakni kader dari Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Kapanewon Seyegan, Sleman. Data sekunder berasal dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, website resmi terkait penelitian, dan sumber online yang berasal dari berita online yang sesuai dengan topik penelitian. Sehingga penggunaan data yang dipakai berasal dari data primer dan data sekunder.

## Pembahasan dan Analisis

## a. Kesehatan Mental Sebagai Norma Internasional
Kesehatan mental menjadi norma internasional yang dibangun dalam kerangka menyadarkan berbagai  pihak  tentang  pentingnya  kesehatan  mental  sebagai  pemenuhan  dasar  hak  asasi  manusia, kesadaran  ini  telah  diakui dan  secara eksplisit  dalam Universal  Declaration  of Human  Rights  1948 , yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan yang tertuang di Pasal 25. Selain itu, norma kesehatan mental  telah  termaktub  dalam  Konvensi  HAM  Internasional  yakni International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR)  Tahun  1966,  di  Artikel  Nomor  12  Poin  1  yang berbunyi “ The States Parties to the present Covenant recognize the rights of everyone to the enjoyment of  the  highest  attainable  standart  of  physical  and  mental  health ”. 17 Menurut  penjelasan  dari  WHO, kesehatan mental bukan berarti tidak adanya penyakit mental di diri seseorang, melainkan kesehatan
15 Woodward, Alison. Building Velvet Triangles: Gender and Informal Governance. (2004). 10.4337/9781843769729.00011.https://www.researchgate.net/publication/263536108_Building_Velvet_Triangles_Gender_a nd_Informal_Governance
16 Azizah. Nur, dkk. Velvet Triangle in Women, Peace, and Security Agenda in Indonesia . Jurnal Hubungan Internasional Vol.10 No. 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2021)
17 Website:  United  Nations  Human  Rights. International  Standards  on  the  rights  to  physical  and  mental  health. h ttps://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical-and-mental-health
mental  adalah  keadaan  sejahtera  mental  yang  memungkinkan  seseorang  mengatasi  tekanan  hidup, menyadari kemampuannya, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. 18 WHO  telah  berkomitmen  untuk  mengimplementasikan  lewat  sebuah action  plan yakni  “ The Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030 ”, ditambah WHO telah menyepakati tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yakni sistem penjaminan kesehatan.
Kesehatan  mental  menjadi  norma  internasional  bisa  ditelusuri  pada  mulanya  dari  Majelis Umum  PBB  yang  mengadopsi  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Orang  dengan  Penyakit  Mental  dan Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental ( The Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for The Improvement of Mental Health Care ) pada tahun 1991. Prinsip-prinsip ini mengakui prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  seperti  penghormatan  terhadap  martabat,  non-diskriminasi,  dan keadilan, serta menerapkan prinsip-prinsip ini bagi penyandang disabilitas mental. 19
Kemudian kesehatan mental sendiri berkembang secara global dengan ditandai World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992 atas prakarsa Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter, hari tersebut tidak memiliki tema khusus selain promosi umum advokasi kesehatan mental dan edukasi masyarakat. Baru kemudian di tahun 1994 kali pertama tema hari kesehatan jiwa dunia dibuat dengan mengusung “Improving the quality of mental health services around the world” hingga  tahun-tahun  berikutnya dengan tema yang berbeda. 20 Tahun 2023 lalu tema yang diangkat ialah “ our mind, our rights ”.
Lebih jauh,  kesehatan mental telah menjadi agenda  global  yang  disepakati  negara-negara  di dunia lewat Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) yang diadopsi oleh semua negara di dunia pada tahun 2015, adalah “ Ensure healthy lives and promote well‐being for all at all ages ”. Untuk pertama  kalinya,  SDG’s  secara eksplisit  telah memasukkan  agenda  kesehatan  mental  yang tertuang dalam  target  3.4,  negara-negara  sepakat  untuk  “ promote  mental  health  and  well‐being ”  melalui pencegahan dan pengobatan untuk mengurangi angka kematian dini hingga sepertiganya, dan dalam target 3.5 negara berkomitmen untuk “ strengthen the prevention and treatment of substance abuse ” 21 . Sehingga  Penulis  merangkum  beberapa  norma  internasional  mengenai  kesehatan  mental,  sebagai berikut:
Tabel 1. Norma-norma Internasional Tentang Kesehatan Mental
No . Norma Internasional (Konvensi, Aturan, Rencana Aksi)
1. Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948 ,  yang  di  dalamnya  mengatur  hak  atas kesehatan termuat di Pasal 25
18 Website:  World  Health  Organization. Mental  Health:  Key  Facts .  (2020)  https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/mental-health-strengthening-our- response/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiArrCvBhCNARIsAOkAGcXCCxww-9EFwwNQ81mUdHB- PVJHXec1AAYsZFVd_JFU4tfztWqZ8q4aAsafEALw_wcB
19 Gable,  Lance.  Gostin,  Lawrence. Global  Mental  Health:  Changing  Norms,  Constant  Rights .  Georgetown  Journal  of International Affairs. (2008)
20 Sprout  Social. World  Mental  Health  Day:  What  it  is  and  how  to  celebrate. https://sproutsocial.com/social-media- holidays/world-mental-health-day/
21 Heymann,  Jody.  Sprague,  Aleta. Meeting  the  UN  Sustainable  Development  Golas  for  Mental  Helath:  Why  Greater Priorotization  and  Adequately  Tracking  Progress  are  Critical. Vol  22  No.  2.  Journal  of  The  World  Psychiatry.  (2023). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10168142/
2. UN:  The  Principles  for  the  Protection  of  Persons  with  Mental  Illness  and  for  The
Improvement of Mental Health Care pada tahun 1991 Artikel Nomor 12 Poin 1
3. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) Tahun 1966
4. World Mental Health Day pada tanggal 10 Oktober 1992 atas prakarsa Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter
5. Sustainable  Development  Goals  ( SDG’s)  tertuang  dalam  target  3.4  “ promote  mental health and well‐being ”
6. Action  Plan yakni  “ The  Comprehensive  Mental  Health  Action  Plan  2013-2030 ”  dan
Universal Health Coverage (UHC)

## Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber
Sub  bab  selanjutnya  akan  membahas  bagaimana  kesehatan  mental  perempuan  di  Indonesia. Sub  bab  ini  akan  mempertajam  penjelasan  mengapa  kesehatan  mental  erat  kaitannya  dengan perempuan,  bahwa  perempuan  harus  memiliki  hak  dan  kesetaraan  dalam  kehidupannya  termasuk kesehatan mentalnya.

## b. Kesehatan  Mental  Perempuan  di  Dunia  dan  di  Indonesia:  Perempuan  Penderita Terbanyak Dibandingkan Laki-laki
Kesehatan mental yang dialami oleh perempuan berasal dari berbagai faktor yang terhubung erat  dengan  dua  hal  yakni  biologis  dan  faktor  sosial.  Kesehatan mental  yang  paling  banyak  dialami perempuan ialah depresi dan keinginan bunuh diri. Perempuan yang mengalami gangguan mental juga mengalami pelecehan fisik dan seksual dalam hidupnya, yang mengakibatkan trauma hingga gangguan PTSD  ( Post-Traumatic  Stress  Disorder ). 22 Secara  global,  penderita  depresi  perempuan  hampir mencapai 20%, sedangkan laki-laki lebih rendah di angka 12,9%. Studi epidemiologis dan klinis secara konsisten mendokumentasikan bahwa depresi dua kali lebih umum terjadi di perempuan daripada laki- laki,  faktor  yang  menyebabkannya  adalah  faktor  hormonal,  perubahan  status  psikologis  dan  peran perempuan  dalam  masyarakat  yang  memposisikan  perempuan  rentan  dan  sering  mengalami  stress. Depresi  ini  sangat  sering  muncul  bersamaan  dengan  gangguan  kejiwaan  lainnya  seperti  gangguan panik.  Depresi  ini  menyebabkan  gangguan  medis  penyerta  seperti  masalah  tiroid,  migrain,  dan gangguan rematologi 23 . Untuk gangguan mental keinginan bunuh diri persentase paling tinggi terjadi pada usia remaja perempuan yang mencapai angka 72%. Berikut adalah tabel yang mendeskripsikan prevalensi gangguan kesehatan mental baik dari laki-laki maupun perempuan. 24
22 Website:  Unair  News.  Perempuan  Rentan  Alami  Masalah  Kesehatan  Mental,  Pakar  Psikologi  UNAIR  Uraikan Penyebabnya.  (26  April  2021).  https://news.unair.ac.id/2021/04/26/perempuan-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental- pakar-psikologi-unair-uraikan-penyebabnya/?lang=id
23 Prabha  S.  Chandra,  Meiya  Varghese,  T.A.  Supraja ,  Women's  Mental  Health ,  Editor(s):  Stella  R.  Quah,  International Encyclopedia  of  Public  Health  (Second  Edition),  Academic  Press,  2017,  Pages  434-443,  ISBN  9780128037089, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00496-3.
24 Ibid. Prabha S. Chandra, Meiya Varghese, T.A. Supraja .
Tabel 2. Persentase Gangguan Mental Laki-laki dan Perempuan Dunia
Sumber: Chandra, Varghese, Supraja: 2017
Lalu  bagaimana  di  Indonesia?  Di  Indonesia,  orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa  disebut dengan  ODGJ  atau  kepanjangan  dari  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa.  Namun  belakangan  istilah  ini berganti  menjadi  ODDP  (Orang  Dengan  Disabilitas  Psikososial).    Kemudian,  Penulis  mencoba mengidentifikasi data-data yang tersedia di berbagai web resmi dan penelitian terkait jumlah penderita gangguan  jiwa  di  Indonesia.  Data  dari  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  Tahun  2018  survei  skala nasional  dibawah  KEMENKES  RI  mempublikasikan  bahwa  prevalensi  jumlah  gangguan  jiwa  di Indonesia  baik  laki-laki  dan  perempuan  sebanyak  9,8%  yang  di  dominasi  gangguan  depresi  dan kecemasan. Survei ini dilakukan lima tahun sekali, data terbaru belum dipublikasikan yang seharusnya terhitung  dari  2018, tahun 2024  seharusnya di rilis data  terbaru.  Data yang lebih  update  dari  IHME Global Burden Disease Tahun 2019 menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah perempuan Indonesia lebih tinggi menghadapi tekanan sehingga memicu gangguan jiwa daripada laki-laki, yakni gangguan depresi dan kecemasan. Data menunjukkan angka persentase penderita gangguan jiwa perempuan yakni 4,5% sedangkan laki-laki di angka 2,7%. 25
Tabel 3. Prevalensi Gangguan Jiwa Depresi Laki-laki dan Perempuan di Indonesia Sumber: IHME, Global Burden Disease (2019)
25 Website: IHME, Global Burden of Disease. Our World in Data. (2019). https://ourworldindata.org/mental-health
No. Gangguan Mental Laki-laki Perempuan 1. Depresi 12,9% 20% 2. Penyalahgunaan Alkohol 19,6% 7,5% 3. Gangguan Panik 3% 6,2% 4. Agoraphobia 1% 1,6% 5. Ketakutan Sosial ( Social Phobia ) 11% 13% 6. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) 1% 2,6%
Dari sumber yang sama, Penulis juga menemukan gangguan mental yang paling tinggi di Indonesia baik diderita oleh perempuan maupun laki-laki, yakni yang pertama adalah depresi, lalu yang kedua adalah gangguan kecemasan, dilanjutkan dengan skizofrenia, bipolar, dan terakhir gangguan makan.
Tabel 4. Urutan Gangguan Mental Dari Yang Tertinggi Sampai Yang Terendah Di Indonesia
Sumber: IHME, Global Burden Disease (2019)
Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  Tahun  2023  mendokumentasikan  bahwa  perempuan  di Indonesia lebih banyak mengalami gangguan kesehatan mental karena faktor yang kompleks, Komnas Perempuan  menyoroti  pemicunya  bisa  berasal  dari  kekerasan  berbasis  gender  yakni  KDRT  hingga perempuan yang menjadi korban KDRT berujung melakukan bunuh diri ( suicide femicide) . 26 Dokter Merry  Dame  Cristy  Pane  menjabarkan  alasan  atau  penyebab  perempuan  lebih  rentan  mengalami gangguan kesehatan mental, di antaranya: 27
1. Faktor  biologis,  seperti  perubahan  hormon  yang  diakibatkan  dari  menstruasi,  hamil, keguguran, melahirkan dan menopause;
2. Alasan  psikologis  yakni  mengacu  pada  kondisi  kehidupan  yang  mempengaruhi  psikis perempuan,  misalnya  pada  fase  pendidikan,  bekerja,  kehidupan  pernikahan,  mengasuh anak dan menjalani rumah tangga;
3. Hubungan sosial lebih rentan dialami perempuan akibat stigma masyarakat, beban ganda, tuntutan  yang  datang  dari  keluarga  dan  pasangan,  hingga  standar  penilaian  masyarakat terhadap perempuan yang memicu stres hingga depresi.
26 Website: Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023. (10 Oktober 2023). https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-2023
27 Website: Alodokter.com Pane, Merry Dame Cristy. Ini alasan Mengapa Wanita Lebih Mudah Mengalami Depresi.
AloDokter. (2022). https://www.alodokter.com/mengapa-wanita-lebih-mudah-mengalami-depresi
Selain beberapa penyebab diatas, penyebab lain yang berkontribusi dalam memicu gangguan kesehatan mental perempuan juga bisa berasal dari aspek lingkungan. Mungkin banyak dari kita yang masih belum memahami bagaimana lingkungan bisa berdampak terhadap gangguan kesehatan mental perempuan.  Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  dikemukakan  bahwa  perubahan  ekstrim  lingkungan seperti  perubahan  iklim  telah  memberikan  dampak  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap kesehatan mental. Dari penelitian Obradovich dkk menunjukkan bahwa peningkatan 1 derajat celcius suhu bumi yang terjadi dari tahun 2002-2011 di Amerika Serikat telah berdampak terhadap peningkatan sekitar 2% prevalensi gangguan kesehatan mental. Selain itu, bencana alam juga memberikan dampak peningkatan  gangguan  kesehatan  mental  sekitar  4%  akibat  badai  Katrina  di  Amerika  Serikat. 28 Penelitian  lain  dari  Kathryn  Stone  dkk  menunjukkan  dampak  perubahan  iklim  telah  mengubah  dan mempersulit tradisi-tradisi keluarga untuk bertani dan berburu hingga berpotensi menghilangkan tradisi tersebut, dimana ternyata masalah ini menjadi tekanan psikis bagi perempuan dalam keluarga tersebut. 29 Di  Indonesia,  belum  ada  penelitian  khusus  yang  memaparkan  data  kuantitatif  terkait  prevalensi gangguan mental perempuan yang dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan. Namun, beberapa penelitian telah  memaparkan  bahwa  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  perubahan  iklim  terjadi  di Indonesia, seperti bencana banjir, kekeringan, dan deforestasi telah secara langsung dan tidak langsung mengganggu kesehatan mental perempuan Indonesia. Salah satunya memperburuk kehidupan ekonomi keluarga di Indonesia dan khususnya berdampak pada perempuan dan remaja yang mengalami depresi dan perasaan pasrah (fatalisme) khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin. 30 Adapun kasus lain yang terjadi di Kalimantan, bencana banjir yang memaksa perempuan mengungsi di tempat lain telah  memunculkan  ketidakamanan  bagi  mereka  di  tenda  pengungsian  yang  sering  mengalami pelecehan dseksual hingga menyebabkan trauma yang berat. 31
Penemuan data menunjukkan pula fakta bahwa kesehatan mental masih menjadi momok yang kompleks  di  masyarakat  Indonesia  karena  stigma  dan  diskriminasi  yang  melekat  bagi  penderita gangguan  jiwa  itu  sendiri  menyebabkan  kesadaran  akan  kesehatan  mental  masih  rendah. 32 Salah satunya  masih  marak  praktik  “pasung”  sebagai  upaya  pemulihan  bagi  penderita  gangguan  jiwa  di Indonesia, bahkan praktik ini menjadi sorotan internasional. 33
28 Obradovich, N., Migliorini, R., Paulus, M. P., & Rahwan, I. . Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. Proceedings of the National Academy of  Sciences of the United States of America , 115 (43), 10953–10958. (2018). https://www.jstor.org/stable/2653234 29 Stone, Kathryn. Blinn, Nicole. Spencer, Rebecca. Mental Health Impacts of Climate Change on Women: a Scoping Review. Vol 9. (2022). Doi: 10.1007/s40572-022-00346-8 Current Environmental Health Reports
30 Renuat,  Alfriat  dkk. Exploration  of  Climate  Change  on  Mental  Health  in  Indonesia:  Systematic  Analysis  Review. Proceedings of The 1 st Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah International Conference on Sustainability and Climate Change. (2024).
31 Berita Online Benar News. Indonesia’s Climate Crisis: Gendered Implications and Solutions. (2024). Diakses melalui https://www.benarnews.org/english/commentaries/climate-crisis-and-gender-04222022122730.html
32 Website:  Kementerian  Kesehatan  RI.  Kemenkes  Beberkan  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia.  (2021). https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan- kesehatan-jiwa-di-indonesia/
33 Chan, Lynn. Mental Health in Asia . Newsletter Our Better World. (2019). https://www.ourbetterworld.org/series/mental- health/support-toolkit/mental-health-asia- numbers?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW9vdxVtEutyO_l_b2H7egmQUNqHKY1GqkHOH2aG 5sbf080M4mgW26YaAt2kEALw_wcB&type=resource

## d. Upaya  Implementasi  Norma  Internasional  Kesehatan  Mental  dalam  Kebijakan Kesehatan Mental Nasional Melalui Konsep Velvet Triangles
Berbagai  norma  internasional  mengenai  kesehatan  mental  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia. Pertama ,  Konvensi  HAM  Internasional  yakni International  Covenant  on  Economic,  Social,  and Cultural  Rights (ICESCR)  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  melalui  Undang-undang  No.  11  Tahun 2005. Kedua , ikut berperan mewujudkan target-target dalam rencana aksi WHO The Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030. Ketiga, merayakan setiap tahunnya di tanggal 10 Oktober dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Keempat, ikut berperan aktif dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals /SDG’s)  Tahun  2030  khususnya  target  3.4  tentang kesehatan mental. Maka pemerintah dalam hal ini telah  menerima dan mengadopsi norma kesehatan mental yang kemudian menegakkan norma tersebut di level nasional.
Internalisasi  atau  integrasi  norma  kesehatan  mental  memiliki  proses  yang  bertahap  dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Penelitian ini ingin menjelaskan pemangku kepentingan  atau  aktor  yang  terlibat  dengan  menitikberatkan  pada  proses  norma  kesehatan  mental terhadap  pemenuhan  hak-hak  perempuan,  karena  sebagai  penderita  dalam  persentase  jumlah  lebih tinggi,  maka  kebijakan  terhadap  perempuan  dalam perlindungan,  pencegahan, dan  pemulihan  akibat gangguan kesehatan mental perlu dianalisis secara menyeluruh.
Dalam  meninjau  penanganan  kesehatan  mental  di  Indonesia,  Kementerian  Kesehatan (Kemenkes)  merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam  memastikan  target  kinerja penyelenggaraan  kesehatan  mental,  dimana  target  ini  telah  termuat  dalam  Rencana  Strategis Kementerian  Kesehatan  2020-2024.  Kemudian,  Kemenkes  secara  bersama-sama  melibatkan kementerian  lainnya  untuk  mendukung  target  kinerja  ini,  sebagai  salah  satu  contoh  melibatkan Kementerian Sosial untuk ikut mencanangkan program bebas pasung. 34
Secara  umum,  kebijakan-kebijakan  pemerintah  terkait  kesehatan  mental  mengacu  pada konstitusi UUD 1945 yang selanjutnya diturunkan melalui landasan hukumnya yakni Undang-undang Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  yang  menyebutkan  bahwa  upaya  kesehatan  jiwa diselenggarakan melalui  pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  yang  dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,  dan berkesinambungan bersama-sama  dengan  lintas  program dan lintas sektor terkait. 35 Namun, landasan hukum ini telah dicabut dan sekarang dilebur ke dalam UU Nomor 17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan 36 .  Berikut  adalah  landasan  hukum  kesehatan  mental  Indonesia beserta program kerjanya:
34 Winurini,  Sulis. Penanganan  Kesehatan  Mental  di  Indonesia. Pusat  Analisis  Keparlemenan  Badan  Keahlian  DPR  RI.
(2023). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-20-II-P3DI-Oktober-2023-217.pdf
35 Website:  Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Penyelenggaraan  Kesehatan  Jiwa  UU  Nomor  18  Tahun  2014. https://promkes.kemkes.go.id
36 Website: Kementerian Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (22 Septermber 2023). https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang- kesehatan
Tabel  5. Landasan  Hukum  dan  Program  Kerja  dalam  Mendukung  Kebijakan  Kesehatan  Mental Nasional
1. Landasan  hukum  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa, kemudian UU ini dicabut lalu di ganti UU Kesehatan Tahun 2023 yang disahkan pada 8 Agustus 2023
2. Landasan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa
3. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
4. Dibentuk  Tim  Pelaksana/Pengarah  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  (TPKJM)  di  tingkat kabupaten/kota  hingga  kecamatan  yang  beranggotakan  dari  kementerian,  lini  kesehatan, dan civil society
5. Pembentukan  Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa  (DSSK/KSSJ),  sebuah  model  layanan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat
6. Pelayanan kesehatan jiwa melalui kegiatan inovasi SAMAWA (Kesehatan dan Pelatihan Menjadi  Orang  Mandiri  Sakit  Jiwa)  di  Puskesmas  dengan  melakukan  promosi  dan pelayanan ke masyarakat dan sekolah
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  43  Tahun  2016,  kesehatan  jiwa  merupakan  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
8. Program  Bebas  Pasung  yang  diakomodir  oleh  Rumah  Sakit  Jiwa  atas  pengawasan Kemenkes dan Kemensos RI

## Sumber: Penulis olah dari berbagai sumber
Dalam  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  kesehatan jiwa  di  Indonesia,  belum  ada aturan  khusus  tentang  penanganan  ataupun  perlindungan  kesehatan  jiwa  bagi  perempuan.  Sebelum dicabut  UU  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  kesehatan  mental  yang  kemudian  diganti  menjadi  UU Nomor 17 Tahun 2023, secara jelas di BAB V Pasal 70 memuat tentang hak dan kewajiban ODGJ yakni mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  mudah  dijangkau  dan  sesuai  dengan  standar  pelayanan Kesehatan Jiwa. Muatan pasal tersebut jika ditinjau dari UU terbaru, termaktub dalam Pasal 76 bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau. Artinya  pasal  terbaru  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2023  ini  secara  implisit  terkandung  di  dalamnya berlaku  bagi  perempuan.  Sayangnya,  ketersediaan  dan  keterjangkauan  layanan  kesehatan  jiwa  yang tertera dalam pasal tersebut jika ditinjau dengan fakta di lapangan masih sangat terbatas dari berbagai aspek bahkan belum memenuhi target, yakni:
1. Infrastruktur rumah sakit umum yang memiliki pelayanan jiwa baru mencapai 40%. 37
2. Tenaga ahli psikolog dan psikiater sangat terbatas, Indonesia memiliki 451 psikolog klinik (0,15 per 100.000 penduduk) dan 773 psikiater (0,32 per 100.000 penduduk) (Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes: 2015). Sebagai contoh DKI Jakarta yang notabene-nya ibukota
37 Kementerian  Kesehatan  RI.  Kemenkes  Beberkan  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia.  (2021). https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan- kesehatan-jiwa-di-indonesia/
negara  hanya  memiliki  567  psikolog  klinis  dengan  rasio  1  psikolog  melayani  18.000 penduduk. 38
3. Alokasi  anggaran  yang  masih  sangat  kurang  sehingga  masih  sangat  lemah  anggaran kesehatan  untuk  sistem  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial/BPJS  dalam  meng- cover berbagai diagnosis  gangguan  jiwa. 39 BPJS  sangatlah  penting  bagi masyarakat  yang  mau berobat, sehingga akses pelayanan tersebut gratis, karena jika menggunakan dana pribadi sangat tidak terjangkau bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dengan beragam masalah tersebut, maka penanganan dan edukasi serta upaya meningkatkan layanan  kesehatan  harus  terus  ditingkatkan.  Selain  itu  tugas  besar  berbagai  pihak  seperti  kalangan profesional, akademisi, penyedia layanan, bahkan pasien sendiri harus memastikan bahwa aturan UU terbaru  ini  tidak  menghilangkan  muatan  pasal  penting  yang  ada  sebelumnya  tertuang,  dikarenakan pasal-pasal di UU sekarang dipadatkan menjadi 12 pasal yang sebelumnya ada 91 pasal, artinya dengan regulasi  yang  terbaru  ini  kalangan  profesional  maupun  dari  kalangan  pasien  sendiri  merasa  pesimis pelayanan  kesehatan  jiwa  akan  menurun  akibat  regulasi  yang  terlalu  sederhana. 40 Oleh  karenanya, tulisan ini ingin mendeskripsikan berbagai aktor feminis sebagai aktor yang strategis dan krusial dalam berkontribusi  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  mental  di  Indonesia  khususnya  bagi  perempuan ditengah  problematika  masalah  kesehatan  mental  di  Indonesia  secara  umum  dan  bagi  perempuan khususnya.  Berikut  peran aktor-aktor  dalam mengupayakannya  dengan meninjau  dari  konsep Velvet Triangles. Penulis akan menjelaskannya dalam tabel berikut:
Tabel  6. Peran  Aktor-aktor Velvet  Triangles dalam  Meningkatkan  Kesehatan  Mental  Perempuan  di Indonesia
No. Aktor Peran 1. Femokrat (Birokrat Perempuan) 1. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan kementerian lintas sektor terkait. 2. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Birokrat yang berfokus meningkatkan kesehatan mental perempuan mengupayakan pendekatan preventif dan promotif.
Kementerian-kementerian terkait menjadi leading sector yang bertanggung jawab memastikan implementasi UU kesehatan mental terpenuhi. Seperti Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang mendukung peningkatan kesehatan
38 Winurini,  Sulis. Penanganan  Kesehatan  Mental  di  Indonesia. Pusat  Analisis  Keparlemenan  Badan  Keahlian  DPR  RI.
(2023). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-20-II-P3DI-Oktober-2023-217.pdf
39 Website: Liputan Berita UGM. Minim Psikolog, Ribuan Penderita Gangguan Jiwa Belum Tertangani . Universitas Gadjah Mada. (2015). https://ugm.ac.id/id/berita/9715-minim-psikolog-ribuan-penderita-gangguan-jiwa-belum-tertangani/
40 Irwansyah.  UU  Kesehatan,  ODGJ,  dan  Kesehatan  Jiwa.  Berita  Online  Kompas.  (23  Juli  2023). https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/uu-kesehatan-odgj-dan-kesehatan- jiwa?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login
Masyarakat (TPKJM). 3. Pusat Rehabilitasi ODGJ se-Indonesia. 4. Rumah Sakit Umum dan Jiwa di Indonesia. 5. Komnas Perempuan.
mental melalui bimbingan teknis (Bimtek) Modul Dukungan Kesehatn Mental dan Psikososial bagi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
Dukungan dari jajaran bawah melalui TPKJM memperkuat
langkah preventif dan promotif yang ditargetkan, dengan pelayanan kesehatan yang aman dan
terjangkau dari pusat rehabilitasi penderita gangguan jiwa membantu pelayanan kesehatan jiwa bagi perempuan khususnya dan seluruh masyarakat umumnya dalam sistem BPJS. Kemudian hadirnya Komnas Perempuan sebagai garda terdepan penyeimbang dan pemberi masukan terhadap perbaikan hak-hak perempuan, termasuk kesehatan mental perempuan. 2. Aktivis Feminis 1. Indonesia Youth Mental Health Community (IYMHC), Mental Health Community
Indonesia (MHC
Indonesia), Indonesia Mental Health Association (IMHA) dan komunitas anak muda peduli kesehatan mental lainnya. 2. Yayasan Kesehatan Perempuan 3. Yayasan SATUNAMA 4. Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia (PERSAMI) Berbagai LSM dan Aktivis ataupun
Komunitas yang bergerak di isu perempuan dan kesehatan mental adalah pendorong dan “pengawal” arah kesehatan mental nasional. Mereka memiliki peran dari edukasi, promosi, advokasi, pelayanan, hingga pendampingan untuk penderita gangguan jiwa. Kehadiran mereka merupakan bentuk konkret dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan mental nasional. Selain bersinergi dengan femokrat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan mental perempuan, mereka juga mengupayakan untuk memberikan masukan, rekomendasi kebijakan, dan solusi bagi kemajuan kesehatan mental di Indonesia.
5. Aisyiyah Muhammadiyah 6. Komunitas Wanita Indonesia Keren (WIK) 3. Akademisi Feminis 1. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI ) 2. Center for Public Mental Health Universitas Gadjah Mada 3. Ikatan Wanita Persatuan Universitas Hang Tuah 4. Program PEKA UII Terpadu Kalangan akademisi merupakan tonggak dalam penyajian data ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkelanjutan. Mereka yang bertugas sebagai ahli profesional, peneliti, dan dosen merupakan satu kesatuan yang telah membantu diagnosis- diagnosis gangguan mental yang menjadi dasar dalam perumusan tanggungan penyakit yang di- cover oleh BPJS. Selain itu, program- program pelayanan kesehatan yang diakomodir berbagai universitas di Indonesia telah membantu kekurangan yang ada dalam hal layanan rumah sakit jiwa pemerintah. Kalangan akademisi juga berkontribusi dalam melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan data ilmiah yang berguna sebagai dasar perbaikan dan kritik bagi pemerintah. Bentuk-bentuk kegiatan yang diupayakan seperti mengadakan seminar ilmiah, dialog ilmiah atau kuliah tamu yang bertemakan kesehatan mental dan isu perempuan.
Sumber: Penulis olah dari berbagai sumber
Ketiga aktor “velvet” yang telah Penulis identifikasi pada tabel di atas memiliki hubungan atau konstelasi yang bersifat kolaboratif dalam dimensi hubungan formal maupun non-formal. Hubungan yang bersifat kolaboratif bisa diamati dengan berbagai kerjasama yang ketiganya lakukan, salah satunya adalah  kegiatan  diseminasi  penelitian,  advokasi,  dan  rekomendasi  penguatan  kebijakan  kesehatan mental  yang  dilakukan  oleh  Kemenkes  RI  bersama  pemangku  kepentingan  yang  lain  dengan  tema “Dialog Kebijakan: Diseminasi Policy Brief Kesehatan Jiwa”. 41 Kemudian hubungan yang berdimensi formal dan non-formal yang dimaksud oleh Penulis ialah seperti yang disampaikan Woodward (2004),
41 Universitas Atmajaya. Dialog Kebijakan. https://pph.atmajaya.ac.id/learning-center/forum-diskusi-ilmiah- nasional/dialog-kebijakan-diseminasi-policy-brief-kesehatan-jiwa/
bahwa ketiga aktor ini merupakan jaringan hubungan pertukaran ide dan informasi. “Ide dan informasi” inilah  yang  bermakna  hubungan  formal.  Salah  satunya  peran  Center  for  Public  Mental  Health Universitas Gadjah Mada yang mengadakan audiensi dengan DPRD DIY membahas Perda Kesehatan Jiwa. 42 Sedangkan hubungan yang bersifat non-formal atau bisa dikatakan lebih cair berbentuk edukasi interaktif, kampanye di media sosial, hingga kegiatan-kegiatan bernuansa diskusi ilmiah. Sebagai salah satu  contohnya  adalah  podcast  edukatif  yang  dilakukan  Yayasan  Kesehatan  Perempuan  dengan mengundang  narasumber  dari  berbagai  latar  belakang. 43 Upaya-upaya  kerja  sama  konkret  untuk kemajuan penanganan kesehatan mental perempuan dilakukan lewat upaya rumah sakit di Indonesia menjalin kerja sama dengan rumah sakit luar negeri. Salah satunya RS Marzoeki Mahdi yang menjalin kerjasama dengan King’s College London Hospital dalam memperkuat kesehatan mental ibu hamil dan pasca  melahirkan  dengan  membangun  Perinatal  Mental  Health  Center,  kerja  sama  ini  langsung  di dukung oleh kehadiran Menteri Kesehatan RI. 44 Upaya kerjasama tersebut mampu membuka peluang bagi rumah sakit-rumah sakit lain di Indonesia untuk membuka layanan khusus kesehatan mental bagi ibu hamil.
Upaya  konkret  dalam  mempercepat  peningkatan  penanganan  kesehatan  mental  di  Indonesia dilakukan  dengan  kerja  sama  lintas  sektor  melalui  pembentukan  Tim  Pengarah  Kesehatan  Jiwa Masyarakat  (TPKJM).  TPKJM  adalah  suatu  wadah  koordinatif  bersifat  lintas  sektor  yang  bertujuan untuk  melakukan  pencegahan  dan  penaggulangan  masalah  kesehatan  jiwa  di  Indonesia,  dimana  di dalamnya  berbagai  peranan  aktor  dari  masyarakat,  swasta,  LSM,  organisasi  profesi  dan  organisasi masyarakat  terlibat.  TPKJM  ini  beroperasi  dari  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  hingga kapanewon/kecamatan.
Penulis mewawancarai salah satu kader dari TPKJM di tingkat kecamatan yakni Kapanewon Seyegan,  Ernawati  Wahyuni.  Dalam  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa  dalam  TPKJM  terdapat empat  kelompok  kerja  dan  TPKJM  ini mendapatkan dukungan  dari  swasta  yakni  Pusat  Rehabilitasi Yakkum Yayasan Katolik.
“ TPKJM itu kita dibagi 4 pokja (kelompok kerja). Pokja advokasi, pokja data dan informasi, pokja  penjangkauan  dan  pengaduan,  dan  pokja  pelayanan.  Kita  terkait  dengan  Puskesmas, Kapanewon,  Kelurahan,  Koramil, juga  Polsek.  Di  Seyegan  menurut  data  Puskesmas jumlah  ODDP 238, ada 142 laki-laki dan 96 perempuan, tapi kalau nasional saya tidak tahu. Tugas saya di Pokja data dan informasi melakukan pendataan ODDP terus dilaporkan ke Puskesmas. Kami itu kader kerja sosial  yang  tidak  bergaji.  Penanganan  sifatnya  masih  umum  tidak  ada  khusus  penanganan  ODDP perempuan.  TPKJM  Seyegan  bekerja  sama  dengan  Dinkes  dan  swasta  dari  PR  Yakkum  Pusat Rehabilitasi  Yayasan  Katolik.  Yakkum  lebih  banyak  berperan  terjun  bersama  kader.  Kader-kader kebanyakan dari ibu rumah tangga ”. 45
TPKJM di DIY berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 236/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat. Di lain sisi, Pemda DIY dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM
42 Website: DPRD DIY. (2024). https://www.dprd-diy.go.id/terima-audiensi-dari-center-for-public-mental-health-ugm- dprd-diy-harap-perda-kesehatan-jiwa-yang-dimiliki-diy-bisa-diimplementasikan-bersama/
43 Yayasan  Kesehatan  Perempuan. Podcast  Episode  1. Diakses  https://ykp.or.id/diskusi-santai-3-jangan-kena-mental-tips- jaga-mental-di-masa-pandemi/
44 Kemenkes RI. RS Marzoeki Mahdi-King’s College London Hospital Kerja Sama Kembangkan Layakan Kesehatan Mental Perinatal .  (2024). Diakses melalui https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240229/4645017/rs- marzoeki-mahdi-kings-college-london-hospital-kerja-sama-kembangkan-layanan-kesehatan-mental-perinatal/
45 Wawancara Ibu Ernawati Wahyuni Kader Pokja Data dan Informasi TPKJM Kapanewon Seyegan (20 Mei 2024)
memfasilitasi  penyusunan  pedoman  praktis  TPKJM,  dimanan  pedoman  ini  menjadi  model  untuk wilayah lain. TPKJM DIY sendiri menjadi baromenter TPKJM tingkat nasional. 46
Berangkat  dari  berbagai  pendalaman  sumber  yang  Penulis  lakukan,  maka  sampai  ditulisnya artikel  ini,  Indonesia  belum  memiliki  program  khusus  penanganan  gangguan  kesehatan  mental  bagi perempuan,  belum  memiliki  regulasi  khusus  kesehatan  mental  perempuan,  dan  belum  memiliki pendanaan  khusus  bagi  penanganan  gangguan  kesehatan  mental  yang  dialami  oleh  perempuan. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan masih belum optimalnya infrastruktur kesehatan mental dan masih minimnya petugas medis.

## Kesimpulan
Tulisan ini hadir bertujuan untuk memaparkan potret kesehatan mental perempuan di Indonesia dengan meninjau penyebab gangguan kesehatan mental perempuan, meninjau berbagai kebijakan yang ada  dan  peranan  aktor  yang  terlibat  untuk  meningkatkan  kesehatan  mental  perempuan.  Tulisan  ini menyimpulkan kesehatan mental di Indonesia telah lama diabaikan, masih sangat terbatasnya penelitian kesehatan mental perempuan di Indonesia, belum tersedianya aturan kebijakan yang dikhususkan untuk penanganan kesehatan mental bagi perempuan dan saat ini kita mengalami situasi darurat kesehatan mental. Fakta mirisnya, perempuan menempati posisi penderita gangguan mental tertinggi di dunia juga di Indonesia, yang di dominasi oleh gangguan depresi/kecemasan dan keinginan bunuh diri. Tulisan ini membawa keyakinan bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga bagi kemajuan sebuah bangsa, karenanya kesehatan perempuan harus menjadi perhatian seluruh pihak, tidak hanya soal kesehatan fisik melainkan psikis/mental juga harus menerima perhatian serius. Penyebab gangguan mental perempuan di Indonesia terjadi akibat faktor biologis, psikologis, hubungan sosial, hingga perubahan lingkungan atau bencana alam. Berbagai masalah dan polemik kesehatan mental di Indonesia belum banyak menunjukkan perubahan signifikan, hal ini ditandai dengan masih terbatasnya fasilitas  kesehatan  mental  seperti  rumah  sakit  jiwa,  masih  kurangnya  tenaga  dokter,  psikolog,  dan psikiater, dan masih minimnya pendanaan sehingga menjadi penghambat kemajuan kesehatan mental di Indonesia.
Kesehatan mental telah menjadi norma internasional dan telah diakui dalam berbagai konvensi yang  kemudian  menjadi  pedoman  dalam  kebijakan  nasional  di  Indonesia.  Keberadaan  kebijakan nasional  ini  menjadi  alat  regulasi  yang  mengatur  berbagai  dimensi  dalam  kesehatan  mental  di Indonesia. Sayangnya kebijakan yang ada saat ini belum ada satupun yang secara implisit mengatur tentang kesehatan mental bagi perempuan. Meskipun belum ada perangkat aturannya, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan didalamnya telah secara eksplisit mencakup pelayanan kesehatan mental bagi  perempuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  76.  Di  lain  sisi,  masalah  tersebut  mencerminkan  belum terealisasikan  isi  pasal  76  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2023.  Selain  itu,  polemik  di  masyarakat Indonesia mengenai kesehatan mental yang menganggap tidak begitu penting dan stigma yang melekat bagi penderita gangguan mental menjadikan langkah pemulihan terasa sulit, masyarakat Indonesia lebih memilih cara dipasung sebagai pola pengobatan. Namun disisi lain, terjadi kekhawatiran dari kalangan pejuang kesehatan mental di Indonesia seperti profesional, aktivis, dan penderita yang menyayangkan dicabutnya UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental dengan 91 pasal didalamnya, yang sekarang  dilebur  hanya  menjadi  12  pasal  pada  UU  terbaru  yakni  UU  No.  17  Tahun  2023  tentang
46 KR Jogja. TPKJM DIY Jadi Baromenter Nasional, Perkuat Tata Kelola Kesehatan Jiwa. (2023). Diakses https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243475440/tpkjm-diy-jadi-barometer-nasional-perkuat-tata-kelola-kesehatan-jiwa
kesehatan.  Kekhawatiran  ini  cukup  beralasan  karena  pasal-pasal  penting  yang  hilang  bisa  menjadi kendala dalam implementasi kesehatan mental nasional secara holistik.
Karenanya  keterlibatan  tiga  aktor  yang  diperkenalkan  oleh  Woodward  dalam  konsep Velvet Triangles sebagai  aktor  pejuang  hak-hak  perempuan  dan  kesetaraan  gender  penting  untuk  diamati. Khususnya menyangkut kesehatan mental perempuan yang masih membutuhkan berbagai upaya agar persentase penderita gangguan mental dari kalangan perempuan bisa ditekan. Dari penelusuran Penulis bahwa  peran  femokrat,  aktivis  feminis,  dan  kalangan  akademisi  feminis  yang  memperjuangkan kepentingan perempuan dalam hal kesehatan mental terbangun secara kolaboratif dalam dimensi formal maupun non-formal. Penelitian ini menemukan peran ketiganya terbangun melalui pembentukan wadah koordinasi  yang  disebut  Tim  Pengarah  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  (TPKJM)  dari  tingkat  provinsi, kabupaten/kota,  hingga  kecamatan.  TPKJM  dilaksanakan  secara  umum  untuk  ODDP  baik  laki-laki maupun perempuan, artinya belum ada program khusus ODDP yang dialami perempuan yang ditangani oleh TPKJM. Meskipun demikian, internalisasi norma internasional kesehatan mental di Indonesia telah terbangun secara konstruktif yang berangkat dari kesadaran bersama.

## Referensi
Agenda Alliance. Women’s Mental Health Facts . https://www.agendaalliance.org/our-work/projects- and-campaigns/womens-mental-health-
facts/#:~:text=26%25%20of%20young%20women%20experience,counselling%20with%20NS PCC%20are%20girls
Azizah. Nur, dkk. Velvet Triangle in Women, Peace, and Security Agenda in Indonesia . Jurnal Hubungan Internasional Vol.10 No. 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2021) Badan Pusat Statistik. Konsep Pembangunan Manusia . BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
Chan, Lynn. Mental Health in Asia . Newsletter Our Better World. (2019).
https://www.ourbetterworld.org/series/mental-health/support-toolkit/mental-health-asia- numbers?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW9vdxVtEutyO_l_b2H7eg mQUNqHKY1GqkHOH2aG5sbf080M4mgW26YaAt2kEALw_wcB&type=resource Encyclopedia.com. Konsep Norma . (2019). https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and- law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/norms
Gable, Lance. Gostin, Lawrence. Global Mental Health: Changing Norms, Constant Rights .
Georgetown Journal of International Affairs. (2008)
Hartanti, Frediana Pedia. Efek Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Ganguuan Jiwa.
Kemenkes Ditjen Yankes . (2022) https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1511/efek-stigma- masyarakat-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa
Heymann, Jody. Sprague, Aleta. Meeting the UN Sustainable Development Golas for Mental Helath: Why Greater Priorotization and Adequately Tracking Progress are Critical. Vol 22 No. 2. Journal of The World Psychiatry. (2023).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10168142/
IHME, Global Burden of Disease. Our World in Data. (2019).  https://ourworldindata.org/mental-
health
Irwansyah. UU Kesehatan, ODGJ, dan Kesehatan Jiwa. Berita Online Kompas. (2023). https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/uu-kesehatan-odgj-dan-kesehatan- jiwa?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login
Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes Beberkan Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia. (2021). https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan- masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/
Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa UU Nomor 18 Tahun 2014.
https://promkes.kemkes.go.id
Kementerian Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (22 Septermber 2023). https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik- indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan
Komnas Perempuan. Siaran Pers tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023 . (10 Oktober 2023). https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari- kesehatan-jiwa-sedunia-2023
Kelsen, H. On the Concept of Norm. In: Essays in Legal and Moral Philosophy . Synthese Library, vol 57. Springer, Dordrecht. (1973). https://doi.org/10.1007/978-94-010-2653-6_9
KR  Jogja.  TPKJM  DIY  Jadi  Baromenter  Nasional,  Perkuat  Tata  Kelola  Kesehatan  Jiwa.  (2023). Diakses https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243475440/tpkjm-diy-jadi-barometer-nasional- perkuat-tata-kelola-kesehatan-jiwa
Liputan  Berita  UGM. Minim  Psikolog,  Ribuan  Penderita  Gangguan  Jiwa  Belum  Tertangani . Universitas  Gadjah  Mada.  (2015). https://ugm.ac.id/id/berita/9715-minim-psikolog-ribuan- penderita-gangguan-jiwa-belum-tertangani/
Obradovich, N., Migliorini, R., Paulus, M. P., & Rahwan, I. (2018). Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 115 (43), 10953–10958. https://www.jstor.org/stable/2653234
Prabha S. Chandra, Meiya Varghese, T.A. Supraja , Women's Mental Health , Editor(s): Stella R. Quah, International Encyclopedia of Public Health (Second Edition), Academic Press, 2017, Pages 434- 443, ISBN 9780128037089, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00496-3.
Popa,  Paul. Integration  of  The  International  Norm .  Autum  No.  2  (16).  (2018). https://www.rstjournal.com/mdocs-posts/08-paul-popa-integration-of-the-international-norm/
Putri, Choirunisa Nirahma. Memahami Kesehatan Mental. RSJ Menur. (2020). https://www.rsjmenur.id/post/2020-07-28/memahami-kesehatan-mental
Pane, Merry Dame Cristy. Ini alasan Mengapa Wanita Lebih Mudah Mengalami Depresi. AloDokter. (2022). https://www.alodokter.com/mengapa-wanita-lebih-mudah-mengalami-depresi
Pristiandaru,  Danur  Lambang. Kesehatan  Mental  Pengaruhi  Agenda  Pembangunan  Global .  Lestari Kompas.  (2023).    https://lestari.kompas.com/read/2023/10/24/190000086/kesehatan-mental- pengaruhi-agenda-pembangunan-global
Raymond,  G.A. International  Norms.  In:  International  Norms  and  the  Resort  to  War .  Palgrave Macmillan, Cham. (2021).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-54012-8_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54012-8_2#citeas
Renuat, Alfriat dkk. 2024. Exploration of Climate Change on Mental Health in Indonesia: Systematic Analysis  Review. Proceedings  of  The  1 st Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  International Conference on Sustainability and Climate Change.
Ridlo,  Ilham  Akhsanu.  Sein,  Rizqy  Amelia. Arah  Kebijakan  Kesehatan  Mental:  Trena  Global  dan Nasional  Serta  Tantangan  Aktual. Vol.  46.  No.  1  Buletin  Penelitian  Kesehatan.  (2018). http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/bpk/article/view/56/9
Shannon,  Vaughnn. International  Norms  and  Foreign  Policy. Oxford  University  Press.  (2017). https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore- 9780190228637-e-442
Stone, Kathryn. Blinn, Nicole. Spencer, Rebecca. (2022). Mental Health Impacts of Climate Change on Women: a Scoping Review. Vol 9. Doi: 10.1007/s40572-022-00346-8 Current Environmental Health Reports
Siaran  Pers  Komnas  Perempuan. Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  tentang  Hari  Kesehatan  Jiwa Sedunia 2023. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas- perempuan-tentang-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-2023
Sprout Social. World Mental Health Day: What it is and how to celebrate. https://sproutsocial.com/social-media-holidays/world-mental-health-day/
The Conversation. Data Bicara: Gangguan kesehatan jiwa di Indonesia naik dalam 30 tahun terakhir, perempuan  dan  usia  produtif  lebih  tinggi. (2023).  https://theconversation.com/data-bicara- gangguan-kesehatan-jiwa-di-indonesia-naik-dalam-30-tahun-terakhir-perempuan-dan-usia- produktif-lebih-tinggi-191768
United Nations Human Rights. International Standards on the rights to physical and mental health.
h ttps://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/international-standards-right-physical- and-mental-health
Unair News. Perempuan Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental, Pakar Psikologi UNAIR Uraikan Penyebabnya.  (26  April  2021).  https://news.unair.ac.id/2021/04/26/perempuan-rentan-alami- masalah-kesehatan-mental-pakar-psikologi-unair-uraikan-penyebabnya/?lang=id
Universitas  Atmajaya. Dialog  Kebijakan. https://pph.atmajaya.ac.id/learning-center/forum-diskusi- ilmiah-nasional/dialog-kebijakan-diseminasi-policy-brief-kesehatan-jiwa/
Winurini,  Sulis. Penanganan  Kesehatan  Mental  di  Indonesia. Pusat  Analisis  Keparlemenan  Badan Keahlian  DPR  RI.  (2023).  https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat- XV-20-II-P3DI-Oktober-2023-217.pdf
World Health Organization. Mental Health: Key Facts . (2020) https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/mental-health-strengthening-our-
response/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiArrCvBhCNARIsAOkAGcXCCxww- 9EFwwNQ81mUdHB-PVJHXec1AAYsZFVd_JFU4tfztWqZ8q4aAsafEALw_wcB
Woodward, A. E. Travels, triangles and transformations: Implications for new agendas in gender equality policy . TVGN, 18(1), 5-18. (2015).
Woodward, A. E. Building velvet triangles: gender and informal governance . In T. Christiansen, & S. Piattoni (Eds.), Informal governanve in the European Union (pp. 76-93). (2004).
Women’s mental health: The Statistics . (2023). https://www.healthassured.org/blog/women-s-mental- health-the-statistics/
Windusancono dan Daeni. Peran Perempuan dalam Pembangunan Perekonomian Keluarga Melalui Pengalaman Nilai-nilai Pancasila . Volume 19 Nomor 1. Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang. (2022).
Woodward,  Alison. Building  Velvet  Triangles:  Gender  and  Informal  Governance. (2004).
10.4337/9781843769729.00011.
https://www.researchgate.net/publication/263536108_Building_Velvet_Triangles_Gender_and _Informal_Governance
Website  DPRD  DIY.  (2024). https://www.dprd-diy.go.id/terima-audiensi-dari-center-for-public- mental-health-ugm-dprd-diy-harap-perda-kesehatan-jiwa-yang-dimiliki-diy-bisa- diimplementasikan-bersama/
Website Kemenkes RI. (2024).
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis- media/20240229/4645017/rs-marzoeki-mahdi-kings-college-london-hospital-kerja-sama- kembangkan-layanan-kesehatan-mental-perinatal/
Yayasan Kesehatan Perempuan. Podcast Episode 1. Diakses https://ykp.or.id/diskusi-santai-3-jangan- kena-mental-tips-jaga-mental-di-masa-pandemi/

## Wawancara Narasumber:
Ibu Erna Wahyuni sebagai Kader Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Pokja Data dan Informasi  di  Kapanewon  Seyegan,  Sleman,  DIY  diwawancarai  via  pesan  singkat  WA  pada tanggal 20 Mei 2024.