Jurnal Med iasas : Media Ilmu Sy ari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 6, Number 1, June 2023, (PP: 62-74) P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.508

## Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines

## Sistem Peradilan Agama: Sebuah Perbandingan di Negara Brunei
Darussalam dan Filipina
Ego Syaputra 1* , Asasriwarni 2 , Zulfan 3 1-3 Universitas Islam Negeri Bonjol Padang, Indonesia *Corresponding Author: egosyahputra49@gmail.com Article Info Abstract
Received:23-12-2022 Revised: 04-06-2023 Accepted: 26-06-2023
Keywords: Brunei Darussalam; Philippines; Legal System. Brunei  Darussalam  is  a  country  that  has  an  absolute  monarchy  style  of government based on Islamic law with the Sultan serving as Head of State and Head of Government, concurrently serving as Prime Minister and Minister of Defense  assisted  by  the  Advisory  Council  of  the  Sultanate  and  several Ministers.  Brunei  or  also  called  the  Malay  Islamic  Kingdom  (MIB)  made Islam  its  national  ideology.  The  method  used  in  this  study  uses  Library Research which is a data collection technique by examining various literature including  journals,  books,  magazines,  and  other  data  sources,  to  link  the results obtained  from  these various  sources.  Brunei's  legal  system  is  based  on English  common  law,  with  an  independent  judiciary,  judicial  bodies,  written common law statutes, and statutes passed by the Sultan. Courts have different jurisdictions,  so  the  sentences  imposed  are  different.  The  courts  at  that  time were: (1) Resident Court, (2) First Instance Court, (3) Second Instance Court, and (4) Indigenous and Kathis Magistrates Court. Meanwhile, the Philippine Legal  System  is  a  blend  of  the  Roman  Civil  Law  System  and  the  Anglo- American Common Law System. The Civil Law system operates in areas such as family relations, property, succession, contracts, and criminal law while the statutes  and  basic  principles  of  Common  Law  are  evident  in  areas  such  as constitutional law, procedure, corporate law, negotiating instruments, taxation, insurance, labor partner work, and banking law. Islamic law prevails and is recognized  in  parts  of  Mindanao  with  the  establishment  of  Shari'ah  courts. This  research  aims  to  find  out  how  the  religious  justice  system  is  in  Brunei Darussalam and the Philippines. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Brunei Darussalam; Fhlipina; Sistem hukum. Brunei  Darussalam  adalah  negara  yang  memiliki  corak  pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan,  merangkap  sebagai  Perdana Menteri  dan  Menteri  Pertahanan  dengan  dibantu  oleh  Dewan  Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei atau disebut juga Kerajaan Islam Melayu  (MIB)  benar-benar  menjadikan Islam  sebagai  ideologi  nasionalnya. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengunakan  Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan teknik pengumpulan data
dengan  melakukan penelaahan terhadap  berbagai  literatur-literatur pustaka diantaranya  jurnal,  buku,  majalah,maupun  sumber  data  lainnya,  dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut.
Sistem  hukum  Brunei  didasarkan  pada  hukum  umum  Inggris,  dengan peradilan independen, badan  penilaian  dan  undang-  undang  hukum  umum tertulis,  dan  undang-undang  yang  disahkan  oleh  Sultan.  Pengadilan mempunyai  jurisdiksi  yang  berbeda,  maka  hukuman  yang  dijatuhkan  pun berbeda-beda.  Pengadilan-pengadilan  pada  masa  itu:  (1)  Pengadilan Residen,  (2)  Pengadilan  Hakim  Tingkat Pertama, (3)  Pengadilan Hakim Tingkat  Kedua,  serta  (4)  Pengadilan  Hakim  Pribumi  dan  Kathis. Sedangkan Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari  Civil Law Roma  dan  Sistem  Common  Law  Anglo-Amerika.  Sistem  Civil  Law beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik,  suksesi,  kontrak  dan hukum  pidana    sementara  statuta-statuta  dan  prinsip-prinsip  dasar Common    Law    terlihat    jelas    dalam    bidang    seperti    hukum konstitusional,    prosedur,    hukum  korporasi,  instrumen    negosiasi, perpajakan,  asuransi,    tenaga    kerja    mitra,    dan    undang-undang perbankan.  Hukum  Islam  berlaku  dan  diakui  di  beberapa  bagian Mindanao dengan  pembentukan pengadilan Shari'ah.  Adapun penelitian ini bertujuan  untuk  mengtahui  bagaimana  sistem  peradilan  agama  di  Brunei Darussalam dan Filipina (;).

## Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.

## PENDAHULUAN
Brunei  Darussalam  adalah  negara  yang  memiliki  corak  pemerintahan  monarki absolut  berdasar  hukum  Islam  dengan  Sultan  yang  menjabat  sebagai Kepala  Negara dan  Kepala  Pemerintahan,  merangkap  sebagai  Perdana  Menteri  dan  Menteri Pertahanan  dengan  dibantu  oleh  Dewan  Penasehat  Kesultanandan beb erapa Menteri. Sultan  Hassanal  Bolkiah  adalah  sultan  yang  kini  memangku  jabatan  kepala  negara  dan kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati  oleh  beberapa  majelis  dalam  sebuah  kabinet  menteri,  walaupun  baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi.Media amat memihak kerajaan, dan  kerabat  kerajaan  melestarikan  status  yang  dihormati  di  dalam  negeri  (Ghofur,  2015: 89).
Brunei  atau  Brunei  Darussalam,  sebuah  negara  yang  terbilang  kecil  ketimbang Malaysia  dan  Indonesia,  tetapi  Brunei  adalah  negara  kerajaan  Islam  yang  memainkan peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Brunei  atau  disebut  juga  Kerajaan  Islam  Melayu  (MIB)  benar-benar  menjadikan  Islam sebagai  ideologi  nasionalnya.  Sharon  Siddique  dalam  tulisannya  mengutip  sebuah pernyataan bahwa Kerajaan Islam Melayu  menyerukan  kepada  masyarakat  untuk  setia
kepada    rajanya,  melaksanakan  Islam  dan  menjadikannya  sebagai  jalan  hidup  serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati Brunei  Darussalam,  termasuk  menjadikan  bahasa  Melayu  sebagai  bahasa  pertamanya. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa Brunei telah menjadikan agama Islam sebagai satu- satunya falsafah negara bagi masyarakatnya. Sehingga, tentu saja  perkembangan  Islam  di negara    ini    untuk    saat    sekarang    dan    masa-masa  mendatang  senantiasa  eksis  dan mengalami kemajuan yang sangat signifikan (Najmata, 2018).
Adapun Negara Filipina merupakan salah satu Negara kepulauan  yang berbentuk Republik  di  Asia  Tenggara,  Filipina  memiliki  kurang  lebih  7.107  pulaubesar    dan    kecil, dengan  perkiraan  luas  wilayahya  sekitar  300.000  km, Filipina merupakan Negara Asia Tenggara yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan di Filipina juga mengikuti  sistem  pemerintahan  Amerika  Serikat  dimana  terdapat  tiga  kekuasaan  dalam sistem  pemerintahan  yaitu  Eksekutif,    legislatif    dan    yudisial  (Kusreni,  2017:  15).  Oleh karena    itu,    Filipina    sering    dianggap  sebagai  satu-satunya  Negara  di  Asia  Tenggara dimana pengaruh budaya barat, terutama  budaya  bangsa  Amerika  Serikat.   Untuk  itu disini    penulis    akan  menjelaskan  sejarah,  sistem  peradilan  maupun  sistem  hukum  dua Negara tersebut yaitu Negara brunei Darussalam dan Filipina.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  Peradilan  Agama  di  Brunei  Darussalam  dan Filipina telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Cahyani yang berfokus pada  hukum keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam  (Cahyani,  2015);  2).  Azis  yang  berfokus  pada peraturan  Qanun  Aceh  dan  Brunei  Darussalam  (Aziz,  2014);  dan  3).  Sanafiah  yang berfokus pada hukum keluarga Islam di beberapa negara Asia (Sanafiah, 2023). Berdasarkan penelitian  terdahulu  dan  paparan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  terdapat  fokus penelitian  pada  penelitian  kali  ini  yang  membedakan  dengan  penelitian  sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada sistem peradilan Agama di Negara Brunei darussalam dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan yang ada yaitu mengenai sistem peradilan agama di Brunei darussalam dan Filipina

## METODE PENELITIAN
Metode      yang      digunakan      dalam      penelitian      ini      mengunakan    Studi Kepustakaan (Library    Research) yang    merupakan    teknik    pengumpulan    data  dengan melakukan  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur-literatur  pustaka  diantaranya  jurnal, buku,  majalah,  karya  ilmiah,  internet  maupun  sumber  data lainnya (Zed, 2004), dengan
tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. penelitian ini mempunyai  sikap  deskriptif  yang  bermaksud  untuk  menjelaskan  dan  memaparkan  hasil penelusuran  mengenai  bagaimana  sistem  Peradilan  Agama  di  Negara  Brunei  Darussalam dan Filipina.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  sekunder  adalah  jenis  data  yang diambil  oleh  seorang  peneliti  untuk  mendukung  sebuah  penelitian  secara  ilmiah  dengan melakukan rangkaian studi pustakaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini  yaitu  dengan  menggunakan  teknik  dengan  beberapa  metode  studi  pustaka.  Data  yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Negara Brunei Darussalam dan Filipina
Negara  Brunei  zaman  dahulu  disebut  Kerajaan  Borneo  kemudian  berubah  nama menjadi Brunei. Ada juga yang berpendapat Brunei berasal dari kata baru nah yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali  serta  untuk  transportasi  dan  kaya  ikan  sebagai  sumber pangan  yang banyak  di  sungai,  maka  mereka  pun  mengucapkan  perkataan  baru  nah yang  berarti    tempat    itu    sangat    baik,    berkenan    dan    sesuai    di    hati    mereka    untuk mendirikan  negeri  seperti  yang  mereka  inginkan.  Kemudian  perkataan  baru  nah  itu  lama kelamaan berubah menjadi Brunei (Mansurnoor, 2008: 245).
Klan  atau  suku  Sakai  yang  dimaksudkan  adalah  serombongan  pedagang  dari  China yang gemar  berniaga  dari  suatu  tempat  ke  tempat lain.  Karena  itu,  Kerajaan  Brunei  pada awalnya adalah pusat perdagangan orang-orang China. Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 M. Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad  ke-9  dan  kemudian  dijajah  lagi  oleh  Majapahit.  Setelah  Majapahit  runtuh,  Brunei berdiri sendiri, dan bahkan Kerajaan  Brunei  mencapai  masa  kejayaannya  dari  abad  ke- 15    sampai    ke-17.Kekuasaannya  mencapai  seluruh  pulau  Kalimantan  dan  kepulauan Filipina. Kejayaan ini dicapainya terutama pada masa pemerintahaan sultan kelima Bolkiah yang  berkuasa  tahun  1473  sampai  1521.  Masa-masa  sesudahnya,  datanglah  Eropa  di wilayah  ini,  dan  Inggris  sebagai  negara  kuat  Eropa  di  masa  itu  justru menjadikan
Brunei  sebagai  salah  satu  basis  jajahan  sehingga  sejak  tahun  1888Kerajaan  Brunei merupakan negara persemakmuran Inggris (Syahraeni, 2010: 271).
Selain  Brunei,  Malaysia,  ketika  itu  juga  dikuasai  Inggris.  Penduduk  kedua  negara tersebut  kemudian  bersatu  mengadakan  perlawanan  dan  dalam  rentang  sejarah  yang panjang  mereka  merdeka.  Malaysia  memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  31  Agutus 1957,  dan  ketika  itu  Brunei  masih  dinyatakan  gabung  dengan  Malaysia.  Setelah kemerdekaannya,  keadaan  Malaysia  belum  begitu    stabil    karena    terutama    pada    tahun 1960-an    orang-orang    China    sering  konflik  dengan  masyarakat  Melayu.  Malaysia  dan Brunei  yang  berpendudukan  Melayu  berusaha  keras  mengamankan  negaranya.  Pada akhirnya, setelah benarbenar aman, maka Brunei memisahkan diri Malaysia  (Satori, 2018: 89).
Sumber kekayaan utama yang dihasilkan Brunei adalah minyak mentah, gas alam cair yang  begitu  melimpah;  ditambah  lagi  hasil  tani  yang  subur  seperti  karet,  merica,  dan rempah-rempah  lainnya.  Ibu  kota  negara  ini  adalah  Bandar  Seri  Begawan,  dan  kepala pemerintahannya,  raja  Sultan  Hasanal  Bolkiah.  Bila  dilihat  dari  segi  letaknya  dalam  peta Asia Tenggara, Brunei berbatasan langsung dengan Indonesia,  tepatnya  di  sebelah  utara pulau    Kalimantan,    bertetangga    dengan  wilayah    Serawak    (Malaysia)    di    Barat    Daya Sabah.  Dalam  skala  demografi, wilayah Brunei tergolong kecil, karena bila diperhatikan peta lebih lanjut, hanya mengambil sekitar 5-10% daratan pulau Kalimantan.
Kerajaan  Brunei  dalam  konstitusinya  secara  tegas  menyatakan  bahwa  kerajaan tersebut  adalah  negara  Islam,  yang  beraliran  Sunni  (Ahl  as-Sunnah  wa  al-Jamaah). Perkembangan    Islam  di  negara  Brunei  didukung  sepenuhnya  oleh  pihak  pemerintah kesultanan yang menerapkan konsep kepemimpinan Sunni yang ideal dengan menerapkan prinsip-prinsip  ketatanegaraan  dan  pemerintahan  dalam  Islam.  Sejak  akhir  abad  ke-19 sampai ke-20, terlihat perkembangan kehidupan keagamaan pada masyarakat Brunei yang sangat  signifikan,  baik  pada  tingkat  kelembagaan  maupun  penerapan  ide-ide  reformis. Perubahan administrasi ketatanegaraan pada abad ini juga besar andilnya terhadap proses skripturalisasi  dan  reformasi  keagamaan.  Karena  sultan  (raja)  memiliki  wewenang  penuh dalam bidang agama, sehingga hubungan antara sultan dan agama menjadi sangat kuat.
Dengan  demikian,  perubahan  politik  dan  dinamika  agama  yang  dikedepankan pemerintah   juga   berimbas   pada   reformasi   kehidupan   umat beragama. Dalam abad itu  juga  status  dan  institusi-institusi  Islam  di  Brunei  tetap  mencerminkan  tradisi  yang umumnya juga menjadi tradisi kesultanan di Semenanjung Melayu. Literatur yang ada dalam
kurun  abad  tersebut  tidak  menunjukkan  ada  gerakan  atau  kejadian  penting  yang  dapat merongrong  agama.  Brunei  benar-benar  tidak  tersentuk  kontroversi  keagamaan  yang kadang-kadang terjadi di negara lain di kawasan ini. Ketika Inggris datang pada dalam masa itu,  sebagian  besar  masyarakat  Islam  Brunei  menghormati  Inggris  sebagai  penyelamat negara mereka  (Basry & Nelson, 2022: 45).
Di sinilah letak keunikan masyarakat Islam Brunei, sekaligus sebagai indikasi bahwa Islam di Brunei bisa berkembang tanpa ada hambatan, karena masyarakatnya menghindari zhu'u  zhanny (prasangka  buruk)  yang  berlebihan  terhadap  Inggris,  justru  dengan  sikap tasamuh  (toleran)  masyarakat  Muslim  menyebabkan  Brunei  benar-benar  menjadi darussalam (negara yang selamat) dari berbagai goncangan dan malapetaka. Jadi dipahami bahwa Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan dari segala aspeknya, dan  perkembangan  tersebut    bermula    dari    sejarah    kedatangan    Islam    sampai    ke pemerintahan    al-  Marhum  Sultan  Haji  Omar  Ali  Saifuddien.  Usaha-usaha  untuk mengembangkan Islam diteruskan pula oleh Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah  Mu'izzaddin  Wadaulah,  Sultan  dan  yang  Di-Pertuan  Negara  Brunei dengan  wawasan  yang  lebih  luas,  jauh  dan  mantap  lagi.  Berbagai  usaha  telah  dibuat  dan dilaksanakan  termasuk  pembinaan  masjid,  pendidikan  agama,  pembelajaran    al-Qur'an, perundangan  Islam  dan  banyak  lagi  dengan  hasrat menuju ke arah kegemilangan Islam di Brunei  (Najtama, 2018: 408)
Secara geografis wilayah Filipina terbagi dua wilayah kepulauan besar, yaitu  Filipina Utara    dengan    kepulauan    Luzon    dan    gugusannya    serta    Filipina  Selatan  dengan kepulauan Mindanao dan gugusannya.Muslim Moro atau lebih dikenal   dengan   Bangsa Moro   adalah   komunitas   Muslim   yang   mendiami kepulauan  Mindanao-Sulu  beserta gugusannya  di  Filipina  bagian  selatan.Di Luzon Islam juga sempat berkembang namun hanya  sedikit  saja  yang  dapat  diceritakan  tentangnya.Sama  halnya  dengan  penduduk Mindanao,  Muslim  di  dataran  rendah  Luzon  juga  disebut  orang  Moro.  Ketika  proses Islamisasi  tahap  awal  penduduk  Islam  Luzon  dikenal  sebagai  orang  kaya  yang  memiliki banyak  emas.  Reid  menyimpulkan  perkataan  Islam  sama  artinya  dengan  kekayaan, keberhasilan  dan  kekuasaan.  Hal  ini  menguatkan  dugaan  bahwa  Islam  masuk  ke  Filipina melalui  jalur  dagang.  Islam  masuk  ke  wilayah  Filipina  Selatan,  khususnya  kepulauan  Sulu dan  Mindanao,  pada  tahun  1380.Seorang  tabib  dan  ulama  Arab  bernama  Karimul Makhdum (Syeikh Makhdum). Syeikh Makhdum datang ke Simunul dengan menggunakan kapal  besi  yang  be sar.  Banyak  pedagang  dan  da’i  muslim    yang    mengikuti    Syeikh
Makhdum  dan  menghabiskan  waktunya  diSimunul, mengajarkan Islam kepada penduduk setempat (Nasir, 2019: 68)
Pada waktu itu berbagai suku dan bangsa datang ke Filipina waktu itu. Seperti adanya bangsa Arab datang, Bangsa Melayu, sehingga dapat dipastikan bahwa  terjadi  pembaruan budaya    yang    diikat    dengan    satu    kepercayaan    yaitu  islam.  upaya  pemerintah  Amrika Serikat  kemudian  dilanjutkan  pemerintah  Republik  Filipina  untuk  mengintegrasikan masyarakat  Moro  melalui  elite  muslim  ternyata  tidak  berhasil.  Meskipun  terdapat perpecahan di kalangan Noro, Islam Filipina muncul sebagai symbol perlawanan minoritas terhadap  mayoritas  Kristen.  Namun,  krisis  Mindanao  bukan  semata-mata  persoalan  yang muncul antara kedua agama tersebut (Syhareini,2010).
Filipina   memiliki   sejarah   kolonial   yang   unik   dalam   konteks   Asia Tenggara: pertama kali dijajah oleh Spanyol hingga tahun 1898 dan kemudian (setelah periode singkat pemerintahan revolusioner Filipina) oleh AS. Ia memperoleh  kemerdekaan  penuh  pada tahun  1946  setelah  pembebasan  dari pendudukan  Jepang.  Sejak  itu,  Filipina  telah mengalami  sejumlah  perubahan rezim politik radikal yang juga memiliki efek mendalam pada  pembuatan  undang-  undang  dan  sumber  model  untuk  undang-undang  baru. Sayangnya, hanya sedikit sejarah legislatif jangka panjang Filipina yang melacak hubungan antara politik dan hukum, terutama di era pasca-kemerdekaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh  fakta    bahwa    gagasan      hukum      sebagai    manifestasi    konkret    dari    pembuatan kebijakan  cenderung  lemah  di  negara-negara  transisi,  terutama  di  negaranegara  yang memiliki ciri patrimonial yang kuat seperti Filipina (Mahy & Sale, 2014: 26).

## Sistem Hukum dan Peradilan Negara Brunei Darussalam dan Filipina
Sistem  hukum  Brunei  didasarkan  pada  hukum  umum  Inggris,  dengan peradilan independen,  badan  penilaian  dan  undang-undang  hukum  umum  tertulis,  dan  undang- undang  yang  disahkan  oleh  Sultan  (Suhelmi,  2001:  71).  Pada  masa  lalu  umumnya,  sistem hukum  Brunei  Darussalam  saat  itu  tanggung  jawab  Residen  Inggris  dan  Sultan.  Residen Inggris  bertanggungjawab  atas  semua  urusan  yang berkaitan  dengan  pengangkatan  hakim untuk  pengadilan-pengadilan  rendah  dan  fungsi  pengadilan-  pengadilan    tersebut.    Sultan memegang  kekuasaan  jurisdiksi  untuk mempertahankan   aturan-aturan   dan   hukum syariah,      yang      berarti      Sultan  mengangkat  semua  "kathis"  di  daerahdaerah  yang disebutkan dalam "kuasa" atau jurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena pengadilan mempunyai  jurisdiksi  yang  berbeda,  maka  hukuman  yang  dijatuhkan  pun  berbeda-beda.
Pengadilan-  pengadilan  pada  masa  itu:  (1)  Pengadilan  Residen,  (2)  Pengadilan  Hakim Tingkat  Pertama,  (3)  Pengadilan  Hakim  Tingkat  Kedua,  serta  (4)  Pengadilan  Hakim Pribumi dan Kathis.
Meskipun  Pengadilan  Residen  merupakan  pengadilan  tinggi  dalam  hirarki  sis-tern hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir.Banding  yang  timbul  dari  keputusan-keputusan  Pengadilan  Residen  diajukan  ke salah  satu  dari  dua  pengadilan  yang  memegang  jurisdiksi  atas  perkara  yang  menyangkut salah satu negara bagian di Koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak serta Brunei sebagai Negara Protektorat Inggris. Jika banding atau kasasi atas keputusan Pengadilan Residen diajukan, Mahkamah  Agung  (MA)  Koloni  atau  Pengadilan  Banding  yang  ada  di  Koloni  itu bertanggung  jawab    untuk    mendengarkan    banding    menurut    jurisdiksi    pidana    atau perdata  mereka  masing-masing.  Dalam  situasi  seperti  itu,  di  mana  banding  diajukan  dan didengar oleh salah satu pengadilan koloni yang disebutkan tadi, maka Pengadilan Residen bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  atau  memberlakukan  keputusan  atau  perintah Pengadilan    Banding    atau  MA    Koloni    yang    dibuat    menurut    UU  Pengadilan    1908. Sebagai  satu  dari  dua  pengadilan  tertinggi,  MA  memiliki jurisdiksi dalam perkara di mana  pelanggaran  yang  dituduhkan  dilakukan  di  wilayah  negara  dan  .hukuman  yang ditetapkan oleh UU adalah hukuman mati. MA juga dapat melaksanakan jurisdiksi banding pidananya dalam situasi di mana Pengadilan Residen telah memutuskan dan menghukum siapa  saja  dengan  hukuman  penjara  atau  denda.  Hukum  Brunei  Darussalam  bergerak  ke arah  sistem  hukum  yang  sesuai  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Di  samping  UU  yang disebutkan di atas, hukum adat telah menjadi salah satu sumber hukurn utarna di Brunei (Riyanto, 2007: 271).
Sistem  Hukum  Filipina  merupakan  perpaduan  dari Civil  Law  Roma dan  Sistem Common Law Anglo-Amerika . Sistem Civil Law beroperasi di bidang hubungan  keluarga,  hak milik,  suksesi,  kontrak  dan  hukum  pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar  Common  Law  terlihat  jelas  dalam  bidang  seperti  hukum  konstitusional,  prosedur, hukum  korporasi,  instrumen  negosiasi,  perpajakan,  asuransi,  tenaga  kerja  mitra,  dan undang-undang  perbankan.  Hukum  Islam    berlaku    dan    diakui    di    beberapa  bagian Mindanao  dengan  pembentukan pengadilan Shari'ah. Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu  sistem  hukum  pidana  yang  berasal  dari  negara-negara Anglo  Saxon yaitu  Amerika Serikat dan Inggris. Temasuk ke dalam sistem ini adalah negara-negara lain baik itu di Asia, Australia,  Afrika,  dan  Amerika  yang  dalam  sejarahnya  pernah  mengalami  penjajahan  dari
negara-negara Anglo Saxon tersebut yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana Anglo Saxon tersebut. Sebagaimana sistem Eropa Kontinental maka sistem  hukum  pidana Anglo  Saxon mempunyai  ciri-ciri  yang  khas  pula.  Di  negara-negara Anglo  Saxon  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  negara-negara  ex-dominionnya  seperti Malaysia, Filipina,  dan  lain-lain  sumber utama hukum  pidananya bukan  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum ( Common Law) baik  berupa  undang-undang (Statue  act), Yurisprudensi  maupun  perundang-undangan  lain (delegated Legislation).
Sistem peradilan di Filipina terdiri dari hierarki pengadilan dengan Mahkamah Agung di  posisi  puncak.  Kongres  memiliki  kekuasaan  untuk  menggambarkan,  menentukan,  dan membagi secara adil yurisdiksi dari berbagai pengadilan tetapi tidak dapat menghilangkan yurisdiksi  Mahkamah  Agung  yang  diberikan  dalam  konstitusi  atas  kasus-kasus  tertentu. Pemerintah  Filipina  telah  mengorganisir    dan    mendirikan    lembaga-lembaga    yang berfungsi  untuk memelihara perdamaian dan ketertiban. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab  untuk  mencegah  kejahatan,  penegakan  hukum,  dan  penangkapan  dan  penuntutan mereka yang melanggar hukum.
Jika  pengadilan  menemukan  mereka  bersalah  melakukan  kejahatan, mereka harus dibatasi agar orang-orang itu direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.Sebelum seorang terpidana dapat memasuki lembaga pemasyarakatan,  terpidana  harus  terlebih  dahulu  menjalani  prosedur  penerimaan  dan klasifikasi.  Buku  pedoman  Biro  Pemasyarakatan  mengamanatkan  penyerahan dokumendokumen berikut: (1) Perintah  Komitmen  dari  Pengadilan  atau  Mittimus;  (2) Putusan    Pengadilan  Perkara;  (3)  Informasi  yang  diajukan  oleh  Kejaksaan Kota/Provinsi;(4)Surat  Keterangan    Penahanan,    jika    ada,    dari    Penjara    Kota,Provinsi dan/    atau    Kota  tempat    tahanan    sebelumnya    ditahan.    Lembaga-lembaga    yang diselenggarakan oleh Pemerintah ini telah menggabungkan diri dalam  rangka membentuk Sistem  Peradilan  Pidana.  Sistem  ini  terdiri  dari:  Penegakan  Hukum,  Penuntutan, Pengadilan, Pemasyarakatan dan Mobilisasi Masyarakat. Penegakan Hukum mempengaruhi penangkapan  orang-orang  yang  melanggar  hukum.Penuntut  mempertimbangkan      latar belakang   untuk   menentukan   apakah   orang   yang ditangkap karena melanggar hukum harus  diadili.Pengadilan  adalah  landasan  sistem  di  mana  pengadilan  menentukan  apakah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bersalah atau tidak (Bravo, 2022).

## Sistem Pelaksanaan Peradilan Brunei Darussalam dan Filipina
Sistem    hukum  Brunei    telah    berkembang  dengan    sistem    hukum  inggris  karena hubungan  yang  sangat  erat,  hubungan  ini  dimulai  pada  tahun  1847  dengan penandatanganan  perjanjian  persahabyan  dan  perdagangan,    dilanjutkan    dengan penandatanganan  perjanjian  1888  yang  membuat  brunei  Negara  protektorat. sistem peradilan  Inggris  mendominasi  sistem  hukum  modern  Brunei  dan  yang  berlaku  saat  ini tidak  dapat  mengabaikan  pandangan  berlawanan  lainnya  untuk  mengembalikan  sistem hukum Brunei ke miliknya yang sebenarnya. Jelas bahwa kembali ke masa lalu tidak dapat dibenarkan secara historis atau sah secara hukum dan budaya (Ansori, 2017: 137).
Ada  dua  sistem  peradilan  paralel,  satu  dipimpin  oleh  Mahkamah  Agung  dan  yang lainnya  oleh  pengadilan  Syariah.  Mahkamah  Agung  terdiri  dari  Pengadilan  Tinggi  dan Pengadilan  Tinggi.  Perkara  pidana  yang  tidak  diancam  dengan  pidana  mati  dan  perkara perdata  yang  kurang  serius  dilakukan  oleh  pengadilan  perantara  di  hadapan  hakim  atau pengadilan  di  bawahnya  di  hadapan  hakim.  Banding  didengar  oleh  Pengadilan  Banding, yang dalam kasus pidana adalah pengadilan banding terakhir. Namun, dalam kasus perdata, banding dapat diajukan ke Dewan Penasihat di Inggris. Dua undang-undang utama tahun 1906  dan  1908  meletakkan  dasar  reformasi  hukum  di  Brunei.  Sebuah  undang-undang “menyediakan pembentukan pengadilan perdata dan pidana untuk administrasi peradilan di seluruh  Negara  sejauh  mungkin  pada  garis    yang  berlaku  di  Negara-Negara  Federasi Melayu” disahkan pada tahun 1906.
Selanjutnya, Undang-Undang tahun 1908 menetapkan beberapa tingkatan peradilan : Pengadilan Residen, yang menjalankan “yurisdiksi asli dan banding dalam semua masalah perdata dan pidana dan dapat m enjatuhkan hukuman apa pun yang disahkan oleh hukum”;
Pengadilan  Magistrates  dari  kelas  pertama,  kedua  dan    ketiga;    dan    Pengadilan    Qadi. Pembentukan    yang  terakhir  untuk  semua  tujuan  melayani  gagasan  untuk  mengakhiri hukuman yang kejam, karena pengadilan Qadi dicabut untuk mengadili kasuskasus pidana dan perdata. Itu dibiarkan, seperti yang akan saya tunjukkan segera; dengan masalah hukum kecil  dan  nilai-nilai.  Dari  pengadilan  dasar  kasus  perdata  dan  pidana,  peradilan dikembangkan  pada  tahun  1908  menjadi  struktur  yang  lebih  kompleks  yang  meliputi:  (1) pengadilan  residen;  (2)  Pengadilan  Negeri  tingkat  I;  (3)Pengadilan  Negeri  kelas  II;  (4) pengadilan negeri setempat; dan (5) Pengadilan Kadi  (Cahyani, 2015: 149).
Pemerintah  Filipina  telah  mengorganisir  dan  mendirikan  lembaga-lembaga  yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan ketertiban.Lembaga-lembaga ini bertanggung
jawab  untuk  mencegah  kejahatan,  penegakan  hukum,  dan  penangkapan  dan  penuntutan mereka  yang  melanggar  hukum.Jika  pengadilan  menemukan  mereka  bersalah  melakukan kejahatan,  mereka  harus  dibatasi  agar  orang-orang  itu  direhabilitasi  dan  diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum  (Salasmita et al., 2022 : 124). Lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh  Pemerintah ini telah menggabungkan diri dalam rangka membentuk Sistem Peradilan Pidana. Sistem ini terdiri dari: Penegakan Hukum,  Penuntutan,  Pengadilan,  Pemasyarakatan  dan  Mobilisasi  Masyarakat.  Penegakan Hukum  mempengaruhi  penangkapan  orang-orang  yang  melanggar  hukum.Penuntut mempertimbangkan      latar      belakang      untuk      menentukan      apakah      orang      yang ditangkap  karena  melanggar  hukum  harus  diadili.  Pengadilan  adalah  landasan  sistem  di mana  pengadilan  menentukan  apakah  orang  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana bersalah atau tidak .
Ketika pengadilan menemukan seseorang bersalah melanggar hukum, hukuman akan dijatuhkan  kepadanya,  bukan  untuk  mengubah  sikap  pidana,  tetapi  sesegera  mungkin hukuman.  Ketika  seseorang  telah  terbukti  bersalah  melampaui  keraguan,  dia  harus ditempatkan  di  kurungan  untuk  perlindungan  kejahatan  dan  untuk      kesejahteraan masyarakat.  Penjahat      dianggap      tahanan      saat      mereka  menjalani  hukuman  yang dijatuhkan oleh pengadilan karena melanggar hukum (Bravo, 2022).
Filipina,  dengan  demikian,  memiliki  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada  hukum perdata Spanyol, yang masih berkontribusi pada bentuk dan isi KUH Perdata dan beberapa fitur  lain  dari  sistem  tersebut.  Namun,  pengaruh  Amerika  telah  meluas  di  Filipina, khususnya dalam hukum publik dan komersial serta dalam prosedur dan prinsip pengadilan (Mahy & Sale, 2014: 20).

## KESIMPULAN
Sistem  pemerintahan  di  Filipina  mengikuti  sistem  pemerintahan  Amerika  Serikat dimana  terdapat  tiga  kekuasaan  dalam  sistem  pemerintahan  yaitu  Eksekutif,    legislative dan  yudisial.Oleh  karena  itu,  Filipina  sering  dianggap sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara  dimana  pengaruh  budaya barat, terutama budaya bangsa  Amerika  Serikat. Sistem  Hukum  Filipina  merupakan  perpaduan  dari Civil  Law  Roma dan  Sistem Common Law  Anglo-Amerika .  Sistem Civil  Law beroperasi  di  bidang  hubungan  keluarga,  hak milik,  suksesi,  kontrak  dan  hukum  pidana  sementara  statuta-statuta  dan  prinsip-prinsip dasar  Common  Law  terlihat  jelas  dalam  bidang  seperti  hukum  konstitusional,  prosedur,
hukum  korporasi,  instrumen  negosiasi,  perpajakan,  asuransi,  tenaga  kerja  mitra,  dan undang-undang  perbankan.  Hukum  Islam  berlaku  dan  diakui  di  beberapa  bagian Mindanao   dengan   pembentukan   pengadilan   Shari'ah.Sistem   hukum   pidana Filipina adalah  suatu  sistem  hukum  pidana  yang  berasal  dari  negara-negara Anglo  Saxon yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  I.  (2017).  Kedudukan  Fatwa  di  Beberapa  Negara  Muslim  (Malaysia,  Brunei Darussalam dan Mesir). Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 17 (1), 137 – 166.
Aziz, S. (2014). Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Q ā n ū n Jin ā yat Aceh Dan Brunei Darussalam. Al-Ahkam , 24 (2), 173 – 194.
Basry, A. Z. P., & Nelson, F. M. (2022). Penerapan Sanksi Praktik Bisnis Curang Sebagai Upaya  Melindungi  Konsume:  Suatu  Kajian  Perbandingan  Indonesia  Dengan  Brunei Darussalam. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 6 (3).
Cahyani,  A.  I.  (2015).  Hukum  Keluarga  Islam  di Brunei  Darussalam. AL-QADAU , 2 (2), 147 – 160.
Ghofur, A. (2015). Islam dan Politik di Brunei Darussalam (suatu Tinjauan Sosio-historis). TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 7 (1), 53 – 69.
Kusreni,  S.  (2017).  Determinan  pertumbuhan  ekonomi  di  4  negara  ASEAN. Jurnal  Ilmu Ekonomi Terapan , 2 (1), 10 – 20.
Mahy, P., & Sale, J. P. (2014). Classifying the legal system of the Philippines: A preliminary analysis with reference to Labor Law. Philippine Journal of Labor and Industrial Relations , 32 , 1. https://doi.org/10.2139/ssrn.2436786
Mansurnoor, I. A. (2008). Formulating and Implementing a Sharia-Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge. Sosiohumanika , 1 (2).
Najtama, F. (2018). Perkembangan Islam di Brunei. TASAMUH: Jurnal Studi Islam , 10 (2),
407 – 421.
Nasir,  M.  (2019).  Dinamika  Islam  di  Filipina. Hadharah:  Jurnal  Keislaman  Dan  Peradaban ,
13 (1).
Riyanto,  A.  (2007).  Sistem  Hukum  Negara-Negara  Asia  Tenggara. Jurnal  Hukum  & Pembangunan .
Salasmita, S., Kurnia, M.  P., & Erawaty, R. (2022). Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. Risalah Hukum , 18 (2), 121 – 131.
Sanafiah,  F.  (2023).  Perkembangan  Hukum  Keluarga  Islam  Termutakhir  Di  Beberapa Negara Asia Tenggara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (2).
Satori, A. (2018). Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi . Deepublish.
Suhelmi, A. (2001). Pemikiran politik barat . Gramedia Pustaka Utama.
Syahraeni, A. (2010). Islam di Filipina. Jurnal Adabiyah , 10 (2), 192 – 205.
Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.

## Internet
Bravo,CelsoS. https://www.unafeo.or.jp/publications/pdf/RS_No9--22PA-Bravo.pdf .  Di akses pada 13 november 2022: hal 160.