Demistifikasi Seksualitas Melalui Model Pendidikan Seksual, Peran Bystander dan Media: Suatu Tantangan Gender dan Pembangunan
Sri Wahyuni*, Siti Nurbayani, Siti Komariah, Tresna Rahayu
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Isola, Sukasari, Bandung Kota, Jawa Barat Correspondence: E-mail: swyuni@upi.edu A B S T R A K A R T I C L E   I N F O
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menggali  bagaimana  model realitas  pendidikan  seksual  yang  dilaksanakan  di  kampus. Model-model  pendidikan  seksual  tersebut  sebagai  Upaya demistifikasi  seksual  dengan  jalan  melawan  tabu  yang berkaitan  dengan  seks.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Peneliti melakukan wawancara dengan tiga Satgas PPKS di perguruan tinggi.  Hasil  penelitian  mengungkap  (1)  Satgas  PPKS memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi mengenai  penyadaran  kekerasan  seksual;  (2)  Pemahaman bystander  behaviour  terus  digencarkan  pada  civitas pendidikan  sebagai  upaya  preventif  kekerasan  seksual melalui  model  pendidikan  seksual;  (3)  Model  ideal  Satgas PPKS dalam penanganan kekerasan seksual yang menunjukan  keberpihakan  pada  korban.  Demistifikasi seksual menjadi suatu tantangan sebagai upaya pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  utamanya ketika  perempuan  masih  mengalami  reviktimisasi  dalam kasus kekekerasan seksual, alih-alih mendapatkan keadilan.
© 2023 Sosietas

## Article History:
Submitted/Received 05 Jun 2022 First Revised 2 Jul 2022 Accepted 20 Agu 2022 First Available online 2 Nov 2022 Publication Date 02 Des 2022
____________________
Kata Kunci:
Bystander behaviour , Kekerasan seksual, Korban, Reviktimisasi.

## Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  Permendikbud  nomor  30  tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual menjadi  upaya  menghentikan  kasus  kekerasan  seksual  yang  merupakan salah  satu  tiga  dosa  besar  pendidikan  selain  perundungan  dan  intoleransi  yang  terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan  atau  peraturan-peraturan  yang  mendukung  korban  seperti  UU  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual,  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021,  PMA  No  73/2022  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Lembaga  pendidikan,  memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Data pengaduan KOMNAS Perempuan mencatat sebanyak 37 kasus kekerasan terjadi di ranah pendidikan. Sedangkan layanan pengaduan mencatat sebanyak 355 kasus di ranah pendidikan.
Perbincangan  kekerasan  seksual  di  ranah pendidikan  selalu  menarik  perhatian,  lembaga yang  seharusnya  memberikan  perlindungan  justru  menjadi  ruang  bagi  tiap  individu  tidak merasa  aman.  Nama  baik  lembaga  pendidikan  menjadi  taruhan.  Berbagai  kasus  kekerasan seksual di berbagai Perguruan Tinggi terungkap satu-persatu. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2020,  Komnas  Perempuan  menerima  laporan  aduan  kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan tinggi  sebesar  27%  dari  keseluruhan  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  lembaga pendidikan.  Data  ini  diperkuat  dengan  hasil  survei  Kemdikbudristek  tahun  2019  bahwa perguruan  tinggi  menduduki  peringkat  ketiga  sebagai  lokasi  tindak  terjadinya  kekerasan seksual sebesar 15%
Khafsoh  &  Suhairi  (2021)  dan  Elindawati  (2021)  mengungkap,  penyelesaian  kekerasan seksual  di  kampus  mengalami  kesulitan  tersendiri,  bahkan  hukum  formil  belum  berhasil menyelesaikannya  (Wahyu  K,  2020).  Relasi  kuasa  terjadi  sehingga  banyak  kasus  yang  tidak berlanjut  ke  ranah  hukum.  Relasi  kuasa  yang  mendominasi  beberapa  kasus  kekerasan  di Perguruan  Tinggi  menjadi  determinan  langgengnya  kasus  kekerasan  seksual  yang  mengalir tanpa penyelesaian kasus yang berpihak pada korban.
Praktik victim blaming merupakan salah satu faktor yang melanggengkan iklim kekerasan pada masyarakat saat ini. Korban dipersalahkan atas cara mereka berpakaian (Carter et al., 2022),  berbicara  (Meehan,  2022),  maupun  membawa  dirinya  (Felson  &  Palmore,  2021). Korban disudutkan dengan rasa bersalah, rasa tidak aman, dan rasa malu hingga berdampak pada  mentalitas  korban  merasa  seolah-olah  hal  buruk  terus  terjadi  dan  dunia  menentang mereka  (Mandau,  2021).  Kecenderungan  victim  blaming  mengubah  seorang  korban kekerasan seksual memiliki victim mentality.
Sejatinya korban kekerasan seksual mendapat dukungan sosial, namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat masih menutup mata. Terlebih dalam ruang akademik di tingkat pendidikan  tinggi,  relasi  kuasa  dalam  permasalahan  kekerasan  seksual  turut  memberikan sumbangsih  yang  tidaklah  kecil  dalam  memperlihatkan  kuasa  diskriminatif  secara  sistemik sehingga  memberikan  kontribusi  terhadap  pelanggengan  kekuasaan  yang  dimiliki  sebagai formula  untuk  menghindar  hingga  lepas  dari  tuntutan.  Mengingat  setiap  orang  memiliki potensi  dalam  lingkup  fantasi  seksual,  maka  diperlukan  strategi  untuk  mengantisipasi, memanajemen, dan menghindari bahaya fantasi tersebut (Spearson Goulet & Tardif, 2018). Oleh  karenanya,  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dalam  satuan pendidikan  adalah  hal  yang  mendesak  untuk  diintegrasikan  dalam  kurikulum  sehingga
edukasi mengenai norma gender, ras, dan seksual yang sesuai harus segera disebarluaskan dengan baik (Ishak, 2020).
Beberapa perguruan tinggi saat ini sudah membentuk Satgas PPKS guna memutus mata rantai  kekerasan  seksual  di  lingkungan  kampus,  mulai  dari  menerima  aduan  korban, mendampingi, memberikan perlindungan hingga melakukan advokasi berupa bantuan hukum terhadap korban. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya pada tahun  2022  menemukan  sebuah  model  perlindungan  penyintas  kekerasan  seksual  dengan menerapkan Piramida Perlindungan Korban. Dampingi, Peduli, dan Lindungi (DPL) Jika model ini  dikombinasikan  dengan  tindakan  preventif  menerapkan  bystander  education  akan menjadikan  sebuah  upaya  meminimalisir  sexual  violence  di  lingkungan  kampus.  Seorang bystander menjadi kepanjangan tangan kampus untuk memberikan pendidikan seksual yang selama  ini  dianggap  tabu  kepada  mahasiswa  lain  sehingga  demistifikasi  terkait  seksualitas mampu diurai.
Paham mengenai bystander behavior masih sangat minim, sehingga pelatihan bystander education berperan dengan menerapkan kesadaran dan pengurangan risiko yang dirancang untuk  mengurangi  kemungkinan  seorang  akan  diserang.  Oleh  karena  itu,  memajukan pemahaman tentang bystander dengan bentuk intervensi dalam konteks kekerasan berbasis gender dapat mendukung upaya pengurangan kasus-kasus terkait pelecehan (Pagani, Hunter and Elliott, 2022). Kehadiran para bystander yang paham akan pendidikan seks dalam situasi kekerasan  menempatkan  mereka  pada  posisi  di  mana  mereka  dapat  mempengaruhi  iklim masyarakat yang berpihak pada korban dan memutus kultur victim blaming.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menggali realitas  pendidikan  seksual  yang  dilaksanakan  di  kampus  dalam  membentuk  bystander behaviour sebagai upaya preventif kekerasan seksual. Peneliti melakukan wawancara dengan Satgas PPKS pada beberapa perguruan tinggi di Bandung antara lain Satgas PPKS Universitas Pendidikan  Indonesia,  ITB  dan  Universitas  Padjajaran.  Data  yang  digali  melalui  wawancara adalah  model-model  yang  digunakan  dalam  pendidikan  seks  di  perguruan  tinggi, pembentukan  bystander  dalam  model  pendidikan  seks,  dan  media  yang  digunakan  untuk menyampaikan penyadaran isu-isu kekerasan seksual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Upaya Demistifikasi Seksual dalam Pendidikan Seks di Perguruan Tinggi
Sebelum memahami makna demistifikasi, terlebih dahulu dijabarkan makna mistisme. Secara  sederhana,  konsep  mistik  dimaknai  dengan  sesuatu  hal  yang  menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal batiniah atau kekuatan Indera  dalam  menafsirkan  realitas  social.  Representasi  mistis  ini  ditampilkan  sebagai sebuah  teknik  yang  menumbuhkan  rasa  ketakutan.  Dalam  kasus  kekerasan  seksual misalnya,  korban  yang  selalu  disudutkan  dengan  reviktimisasi  atas  kasusnya, tersubordinasi  atas  jenis  kelaminnya,  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi  korban ketika  akan  bersuara  untuk  menggali  keadilan  atas  kasusnya.  Alih-alih  melaporkan, menutup  rapat  kasusnya  pun  menjadi  suatu  ketakutan  tersendiri  bagi  penyintas kekerasan seksual. Hal ini terjadi akibat, pendidikan seks selama ini masih dianggap tabu untuk  didiskusikan  di  ranah  umum.  Karakteristik  “perempuan  baik”  yang  memiliki
segudang  indicator  di  Indonesia,  menafikkan  bagaimana  “perempuan  baik  yang sebenarnya”.  Akibatnya,  pandangan  negative  selalu  tertuju  kepada  kesalahan Perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual.
Tentu  saja  pengalaman  victim  blaming  korban  kekerasan  seksual  membawa  trauma tersendiri. Perlu dilakukan demistifikasi yang menjadikan penormalan kekerasan seksual di  lingkungan  pendidikan  tinggi.  Salah  satu  bentuk  demistifikasi  adalah  dengan memadupadankan  antara  sifat  magis  dengan  realitas.  Makna  kengerian,  kehororan reviktimisasi  korban  kekerasan  seksual  yang  selama  menjadi  realitas  didekontruksi dengan  praktik-praktik  bahwa  kekerasan  seksual  bukan  hal  yang  tabu,  siapapun pelakunya, harus dibicarakan dan dilaporkan untuk  mendapatkan penanganan terbaik. Upaya-upaya  demistifikasi  seksual  pada  kasus  kekerasan  seksual  dilakukan  oleh beberapa kampus berikut.
(i) Satgas PPKS Universitas Pendidikan Indonesia
Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu petugas Satgas PPKS UPI menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyadaran isu gender  pada  civitas  akademi  UPI  terdapat  empat  misi,  mulai  dari  pencegahan, penanganan, pemulihan, dan penelitian (research).
“Kita  menggencarkan  edukasi  melalui  sosialisasi,  stiker,  flyer,  dll.  Kita  pun  ikut  ke Roadshownya  Rektor  untuk  menggaungkan  kiat-kiat  yang  kita  fokuskan  (kekerasan seksual).  Adapun  lomba  TikTok,  paper,  program  rutin  Sekolah  Advokasi  Gender  (untuk menyiapkan  relawan  di  lapangan).  Untuk  penanganan  kekerasan  seksual  sendiri,  PPKS UPI menerima aduan (di verifikasi atau di assess) dan ditentukan sistem penanganannya (interaktif, partisipatif, dan dijaga kerahasiaannya).”
Penanganan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  PPKS  UPI  sangat  mengupayakan berperspektif korban, maksudnya dalam advokasi yang dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak korban. Sehingga dari beberapa kasus yang ditangani pelaku tidak dikenakan hukuman (tergantung korbannya).
“Kok  kasus  di  UPI  walaupun  cukup  banyak  tidak  sampai  viral?  Karena  exposure kasusnya tergantung kepada para korbannya. Jika keinginan korban kita pandang akan membahayakan dia, maka kita dapat menolaknya. Seperti ingin di callout di sosial media, maka  itu  konsekuensinya  akan  sangat  severe,  seperti  terancam  UU  ITE  yang  saya  nilai agak karet”
Pada proses pemulihan, Satgas PPKS  memberikan  konseling  bagi  pelaku dan korban yang  dilakukan  secara  berulang,  namun  prinsip  yang  ditekankan  Satgas  PPKS  adalah untuk  membina  bukan  untuk  mengeluarkan  (DO  beliau).  Kecuali  jika  korban  meminta untuk  pelakunya  di  DO  ataupun  dampaknya  sangat  besar.  Pada  prosesmya  kegiatan pencegahan juga dilakukan secara kultural, untuk pencegahan dan penanganan, Satgas PPKS  UPI  juga  berkolaborasi  dengan  lembaga  lain,  seperti  perempuan  mahardika, kabendum, PKBI untuk edukasi, penyediaan rumah aman, konseling, WCC Durable. Serta untuk penelitian (riset) setiap tahun mengajukan proposal penelitian ke LPPM.

## (ii) Satgas PPKS Universitas Padjajaran
Satgas PPKS UNPAD mengungkapkan bahwa dalam upaya penyadaran isu kekerasan gender cukup sering melakukan sosialisasi ke fakultas, melakukan kerjasama dengan bem fakultas  maupun  universitas  untuk  membuat  infografis  dengan  ormawa  tentang kekerasan  seksual,  membuat  event  bersama  dengan  kementrian  pemberdayaan perempuan  dan  anak,  sempat  juga  berkolaborasi  dengan  SPPKS  kampus  lain  untuk sharing maupun sebaliknya.
“Untuk  antusiasmenya  alhamdulillah  tinggi,  karena  mahasiswa  juga  banyak  yang terlibat. Seperti pada talkshow yang dihadiri oleh banyak mahasiswa. Pada kegiatan lain dan pada postingan/pengumuman satgas banyak yang komen atau memberikan atensi kepada upaya kami. Jadi, respon yang diberikan itu positif. Adapun konten yang termuat pada infografis sebagai media sosialisasi alur pelaporan, penanganan, contact person, dll. Kita juga punya Instagram sendiri, yang didalamnya banyak postingan seputar kekerasan seksual, emansipasi wanita, tapi alur penanganan yang kami tekankan. Karena jenis jenis kekerasan seksual itu rata rata mahasiswa unpad sudah mengetahuinya. Kita juga bekerja sama  dengan  ormawa  yang  membuat  konten  kekerasan  seksual  atau  diskusi  bersama SPPKS.  Kami  memberikan  konten  kekerasan  seksual,  bystander  intervention, psychological, alur pencegahan, sempat diundang juga di podcast”
Indikator  keberhasilan  pelaksanaan  Satgas  PPKS  tidak  dilihat  dari  banyaknya  jumlah aduan,  namun  dengan  meningkatnya  jumlah  laporan  menunjukkan  bahwa  mahasiswa sudah  semakin  sadar  akan  isu  kekerasan  seksual  yang  berada  ditengah-tengah lingkungannya.  Jenis  kekerasan  seksual  yang  sering  dialami  berupa  pelecehan  fisik, kemudian  secara  verbal  dan  berbasis  online.  Penanganan  yang  dilakukan  seperti  pada umumnya,  aduan  yang  masuk  kemudian  ditangani  dengan  mengedepankan  keinginan pelapor  dan  keadilan  bagi  yang  dilaporkan.  Sehingga  penanganan  yang  dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun untuk sosialisasi pemahaman bystander intervention diberikan secara mendetail, namun sosialisasi materi yang dilakukan hanya pada  acara  tertentu  dan  lebih  utama  diberikan  pada  BEM,  sehingga  pemahaman bystander intervention belum diberikan pada seluruh warga UNPAD namun harapannya semoga seluruh civitas UNPAD mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

## (iii) Satgas PPKS Institut Teknologi Bandung
Peneliti  memperoleh  data  bahwa  dalam  pencegahan  Satgas  PPKS  ITB  melakukan sosialisasi yang sifatnya Bottom up dan top down.
“Top  down  itu  dari  mana?  Dari  para  pimpinan,  sebetulnya  kalau  level  dengan  ibu rektor itu sudah klop kita, cuman kan para Dekanat tiap fakultas ini yang belum tersentuh jadi kita nyempil ketika mereka rapim dengan para rektorat, wakil rektor, SI kita nyempil disitu buat menginformasikan bahwa Ada loh Satgas PPKS Jadi kalau misalnya ada case Laporan, silahkan nanti dikirim Berkasnya ke PPKS Itu yang top down. Kalau yang bottom up kita mulai dari mana? Dari bawah Dari level mahasiswa karena komunitas utama di kampus  Mahasiswa  Kita  juga  approach  ke  mahasiswanya  dengan  menggunakan  media infografis flyer, itu kan cepat banget. Top distribusi Di base kalau mahasiswa itu punya
khusus twitter. Khusus kita juga blasting ke sana via WA kemudian via platform yang biasa digunakan untuk kuliah edunex.
Pada  awal  pembentukan,  dikti  mengarahkan  semua  mahasiswa  baru  untuk mengerjakan Modul PPKS. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal penyadaran terhadap isu  kekerasan  seksual.  Walaupun  peruntukannya  pada  mahasiswa  baru  tetapi  Satgas PPKS  juga  melakukan  sounding  kepada  semua  mahasiswa  baik  mahasiswa  S1  semua tingkatan,  mahasiswa  Pascasarjana  maupun  profesi  semua  mendapatkan  informasi tersebut. Selain itu, tindakan yang dilakukan adalah memasang media informasinya yang tercetak  seperti  spanduk  di  daerah  yang  menjadi  titik  banyaknya  kekerasan  seksual terjadi.  Hal ini  didukung dengan penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh  salah  satu mahasiswa  ITB  dimana  mengidentifikasi  persepsi  mahasiswa  terhadap  spot  tertinggi terjadinya kekerasan seksual dengan melakukan pemetaan
“Kemudian  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  bystander  aktif,  kami memberikan sosialisasi terkait gerakan sosial 5D yang juga dikampanyekan oleh LOREAL bagaimana  first  aid-nya.  Ketika  mendapat  aduan  what  to  do.    What  to  do  terhadap pelapor kalau kita mau melaporkan ada hotline, tapi terhadap si yang melapor apakah dia  saksi  atau  korban,  ada  first  aid-nya  itu  harus  ada  pelatihan  khusus  karena  kadang orang, kamu sih salahnya pake baju kayak gitu, jadi malah menyalahkan korban tidak bisa seperti  itu  tidak  bisa  menyalahkan  korban.  Victim  blaming  itu  tidak  boleh  langsung dipastikan  secara  emosional  dia  akan  terguncang.  Tidak  akan  pernah  dia  melapor  lagi sudah trauma dengan respons seperti itu. Jadi hati-hati juga, kalau misalnya menerima laporan. Cakupannya semua Sivitas, dosen, pendek Mahasiswa dan Karyawan yang bukan tetap  di  ITB  Misalnya  Kuli  bangunan  peTugas  kantin  Itu  kita  libatkan  semua  Sosialisasi bahwa  setidaknya  Ini  menjadi  concern  kita  bersama  Bahwa  hindari  Atau  jangan melakukan hal-hal ini Itu disampaikan jenis-jenis KS Itu ada apa saja, hukumannya seperti apa,  nanti  bagaimana  tindakannya.  Sambil  kita  juga  menyampaikan  Sudah  ada  hotline Jika ingin melaporkan. Hotlinenya via WA dan via email”

## 3.2. Pemanfaatan Media Digital sebagai Ruang Penyadaran Isu Kekerasan Seksual
Dari hasil wawancara yang didapatkan dengan tiga Satgas PPKS di  kampus berbeda, dalam  memberikan  pemahaman  civitas  akademinya  terhadap  isu  gender,  hal  yang dilakukan  dengan  sosialisasi  secara  langsung  yang  telah  diagendakan  maupun  melalui pemanfaatan  media  sosial  dengan  menyebarkan  konten  yang  informatif  mengenai kekerasan  seksual.  Schutz  menelaah  bahwa  tindakan  setiap  individu  dalam  kehidupan sehari-hari  tidak  akan  lepas  dari  pengaruh  situasi  biografinya  pun  dengan  makna  yang terbangun  dari  setiap  interaksi.  Kemudian  kehadiran  media  sosial  saat  ini  telah memfasilitasi  munculnya  “narasi  digital”  mengenai  kekerasan  seksual.  Narasi-narasi melalui  pengalaman  korban  tentu  memiliki  kontribusi  dalam  mensosialisasikan  isu kekerasan  seksual  untuk  menyadarkan  masyarakat  agar  tidak  menutup  mata  terhadap salah  satu  permasalahan  yang  krusial  ini.  Informasi  mengenai  kekerasan  seksual  yang sekarang  ini  masif  diproduksi  oleh  Satgas  PPKS  menjadi  awareness  bahwa  kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja (Nindito, 2013, hlm.
89–90). Kemudian menjadikan masyarakat lebih sadar untuk bertindak seperti apa jika disekitar terjadi tindak kekerasan seksual.
Keberadaan  media  sosial  menjadi  salah  satu  ruang  bagi  Satgas  PPKS  membuka pandangan  masyarakat  yang  selama  ini  menutup  mata  terhadap  isu-isu  kekerasan seksual. Bahkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fileborn 2017 mengungkap bahwa media sosial memberikan ruang bagi korban agar mendapatkan keadilan secara informal  oleh  masyarakat  digital  terhadap  kasus  yang  mereka  dapatkan.  Tentu  ketika pengadilan  secara  digital  itu  dimuat,  sebagai  masyarkat  yang  bijak  kita  harus  faham terlebih dahulu langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menunjukan keberpihakan pada korban.
Gerakan  feminisme  saat  ini  dengan  pemanfaatan  media  digital  juga  mendorong kepedulian masyarakat terhadap banyaknya permasalah gender yang dihadapi (Lukose, 2018). Beragam respon dari masyarakat banyak didapatkan, baik respon positif dengan meningkatkannya  kesadaran  masyakat  terhadap  kekerasan  seksual  seperti  pada penelitian  sebelumnya  pada  fenomena  spill  the  tea  respon  yang  diberikan  berupa dukungan  sosial  pada  korban  hingga  upaya  pendampingan  korban  yang  mulai  banyak dilakukan  oleh  kolektif  gerakan  perempuan  (Rentschler,  2014,  hlm.  71–78).  Adapun respon negatif berupa bentuk viktimisasi sekunder yang dilakukan masyarakat yang turut melanggengkan  budaya  victim  blaming.  Diharapkan  dengan  banyaknya  informasi  yang dimuat oleh Satgas PPKS pada media sosial menjadikan kita sebagai masyarakat peduli terhadap  isu  kekerasan  seksual  dan  menciptakan  bystander  behavior  sebagai  langkah keberpihakan pada korban.

## 3.3. Bystander Behaviour sebagai Upaya Preventif Kekerasan Seksual
Dari temuan data yang diperoleh peneliti, upaya penyadaran civitas akademi terhadap isu kekerasan seksual saat ini sedang gencar dilakukan dan tidak sedikit masyarakat yang mulai  peduli  terhadap  kekerasan  seksual  apalagi  dengan  adanya  payung  hukum  yang memberikan jaminan kepada korban akan setiap aduan dapat ditangani dengan serius. Dari  ketiga  kampus  yang  peneliti  wawancara,  Satgas  PPKS  telah  melakukan  sosialisasi terkait  bystander  intervention,  kemudian  bagaimana  first  aid  ketika  melihat  kekerasan seksual  disekitarnya  dan  ketika  mendapat  laporan  memahami  what  to  do  dengan menunjukan keberpihakan pada korban.
Bystander  merupakan  individu  atau  pengamat  yang  menyaksikan  keadaan  darurat, peristiwa kriminal, atau situasi yang dapat mengarah pada kekerasan. Selain itu menurut (McMahon,  Hoge,  Johnson,  &  McMahon,  2021)  bystanders  adalah  individu  yang  hadir sebelum, sesudah, atau selama kejadian kekerasan seksual. Dengan kehadiran bystander, dapat  memberi  kesempatan  untuk  memberikan  bantuan,  atau  berkontribusi  terhadap kekerasan seksual yang terjadi disekitarnya (V. L. Banyard, Moynihan, & Plante, 2007). Seorang  bystander  memiliki  potensi  untuk  melakukan  pencegahan  dan  memiliki  peran untuk  mengurangi  kekerasan  seksual,  karena  kehadirannya  sebagai  saksi  kepada perilaku-perilaku  negatif  dilakukan  dengan  berperilaku  pro-sosial  dalam  mengeskalasi masalah.  Sehingga  diharapkan  kedepannya  bystander  behaviour  menjadi  upaya preventif  untuk  meminimalisir  kekerasan  seksual  yang  banyak  terjadi  dan  masyarakat
lebih menunjukan keberpihakan pada korban tidak ada lagi pelanggengan victim blaming yang menjadikan korban tereviktimisasi (Jannah, 2021).
Pada  kenyataanya,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  menyadari  melakukan viktimisasi  sekunder  pada  korban.  Fenomena  ini  biasanya  diawali  dengan  respon  yang negatif  dan  berlangsung  lama,  misalnya  karena  adanya  penghakiman  kepada  korban. Adanya hal negatif pada reviktimisasi menjadi sebab utama pada kasus kekerasan seksual yang  tidak  tuntas  secara  transparan  dan  membuat  ketidakadilan  bagi  korban.  Secara hukum  strategi  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  juga  diterapkan  pada landasan Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang tertera pada Bab 2 Pasal 6 tentang pencegahan yang menjabarkan, bahwa  perguruan  tinggi  wajib  menerapkan  pencegahan  kekerasan  seksual  melalui pembelajaran,  penguatan  tata  kelola,  dan  penguatan  budaya  komunitas  Pendidik, Tenaga  Kependidikan,  dan  Mahasiswa  (Wartoyo  &  Ginting,  2023).  Landasan  hukum  ini pun  dapat  menjadi  pedoman  bagi  setiap  perguruan  tinggi  untuk  menerapkan  strategi- strategi  dalam  mengurangi  risiko  kekerasan  seksual.  Pada  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  pada  tahun  2022,  menemukan  sebuah  model  perlindungan  penyintas kekerasan seksual dengan menerapkan Piramida Perlindungan Korban. Dampingi, Peduli, dan Lindungi (DPL) menjadi sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual di lingkungan kampus.

## 3.4. Bystander Behaviour: Dukungan Sosial yang Berpihak pada Korban
Pada penelitian (Restikawasti, 2019) dikemukakan bahwa penormalisasian kekerasan seksual  terlahir  karena  masyarakat  memilki  sikap  yang  tidak  menunjukan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual sehingga menjadikan korban sebagai korban lagi. Banyaknya informasi yang diterima masyarakan terkait penyadaran terhadap kekerasan  seksual  dengan  pemanfaatan  media  sosial  memudahkan  masyarakat  untuk mendukung  upaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual.  Ditengah masyarakat  yang  semakin  peduli  terhadap  isu  krusial  ini,  tidak  menutup  kemungkinan tmasih  ada  kelompok  masyarakat  yang  secara  pasif  tidak  melakukan  apa-apa  justru melanggengkan kasus kekerasan seksual yang terjadi atau disebut sebagai istilah enabler. Istilah  tersebut  mengacu  pada  mereka  yang  menyadari  bahwa  korban  telah  dirugikan namun memutuskan untuk tetap diam daripada membantunya.
Masyarakat  yang  menunjukan  keberpihakan  pada  korban  mengambil  peran  secara nyata  untuk  mendukung  korban,  namun  enabler  adalah  orang-orang  yang  apatis terhadap  sekitarnya.  Apakah  orang  sekitarnya  itu  mengalami  penyiksaan,  kekerasan, atau  kejadian  buruk  lainnya.  Posisi  dari  seorang  enabler  dalam  kejadian  kekerasan seksual  membuat  kasus  sulit  untuk  dihentikan  sehingga  berkembang  dengan  sangat rumit  dan  dikhawatirkan  korban  mendapatkan  bentuk  viktimisasi  maupun  tidak dipedulikan oleh lingkungan sekitarnya (Firdaus, 2023).
Masyarakt  perlu  mempelajari  dan  menerapkan  cara  pencegahan  agar  dapat memberikan  dukungan  yang  seharusnya  kepada  korban.  Dari  data  peneltian  yang diperoleh dari  WCC  Bandung  menyebutkan  bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Meningkatkan  empati  agar  ketika  terdapat  kasus  kekerasan  seksual,  maka seseorang memilih untuk membantu
2. Meningkatkan  awareness  terhadap  melonjak  tingginya  kasus  kekerasan  seksual dalam masyarakat agar kesadaran tersebut pada akhirnya menghasilkan kemauan diri untuk memberantas kekerasan seksual yang terjadi di sekitar.
3. Meningkatkan  kesadaran  akan  dampak  kekerasan  seksual  dimana  dampak tersebut  pasti  sangat  berbahaya  bagi  kehidupan  seseorang  baik  terhadap  fisik maupun  mental  sehingga  dengan  adanya  kesadaran  tersebut  maka  timbul perasaan peduli (Firdaus, 2023).
Teori  mengenai  bystander  behavior  mengungkap  dalam  perumusan  tahapan  yang dilakukan  seseorang  untuk  menolong  korban  sehingga  tidak  lagi  termasuk  kedalam pelaku pasif dari kekerasan seksual. Tahapan yang dapat dilakukan yaitu : (1) Bystander perlu menyadari sebuah situasi kekerasan seksual yang terjadi dengan baik; (2) Bystander dapat  menafsirkan  situasi  genting  yang  terjadi  khususnya  situasi  korban  kekerasan seksual; (3) Bystander mampu mengambil resiko atau tanggung jawab untuk menolong korban kekerasan seksual; (4) Bystander mengetahui bagaimana caranya untuk bertindak terhadap kasus kekerasan seksual tersebut khususnya bagaimana menolong korban; dan (5) Bystander mengambil keputusan untuk bertindak dan mulai melakukan pertolongan kepada korban kekerasan seksual.
Eksperimen  lain  yang  dilakukan  oleh  Aronson,  Wilson,  dan  Akert  (2016)  mengenai bystander ini menghasilkan konsep bahwa seorang individu atau  kelompok akan mulai bergerak untuk membantu agar mengurangi berkembangnya kasus kekerasan seksual:
1. Membaca  keadaan  sekeliling  untuk  meminta  bantuan  kepada  orang  yang  lebih memungkinkan untuk menolong korban kekerasan seksual, misalnya petugas atau security di daerah kejadian.
2. Menghubungi  nomor  urgent  dari  lembaga  berwenang  yang  sesuai  khusus menangani kasus kekerasan seksual atau situasi yang sesuai.
3. Melakukan tindakan yang berupaya untuk tidak membuat keadaan menjadi lebih buruk  seperti  tindakan  negatif  dari  bystander  yaitu  hanya  menonton  tanpa membantu apapun.
Para peneliti pada dasarnya mengklasifikasikan profil bystander behavior ke dalam tiga kategori  besar:  pro-pelaku,  pro-korban,  dan  orang  luar,  dan  terus  menyempurnakan klasifikasi  perilaku  bystander  untuk  mencakup  mencari  bantuan  dari  orang  lain  dan perilaku  yang  bertentangan  dalam  luasnya  analisis  profil  bystander  behavior.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  profil  bystander  behavior  didasarkan  pada  tiga  faktor penting:  faktor  pribadi,  faktor  lingkungan,  dan  insiden  kekerasan  seksual  itu  sendiri (Zhengmeng, dkk. 2022).

## 4. KESIMPULAN
Keberadaan  isu  kekerasan  seksual  menjadi  permasalahan  krusial  yang  harus  mendapat pengawalan.  Keberpihakan  pada  korban  sangat  diperlukan  guna  memutus  langgengnya viktimisasi  yang  terjadi  pada  korban,  adanya  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021
tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di  Lingkungan  Perguruan Tinggi mendorong civitas akademik untuk lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual yang ada dan memiliki perspektif korban. Dibentuknya Satgas PPKS di beberapa kampus menjadi langkah  dalam  penanganaan  kekerasan  seksual  yang  cukup  banyak  terjadi  di  lingkungan pendidikan. Paham mengenai bystander behavior gencar diberikan sebagai upaya sosialisasi menerapkan  kesadaran  dan  pengurangan  risiko  yang  dirancang  untuk  mengurangi kemungkinan korban mendapat bentuk viktimisasi sekunder dan pihak-pihak yang berada di sekitar korban dapat memberikan dukungan sosial yang berpihak pada korban sebagai upaya pengurangan kasus-kasus isu kekerasan seksual sebagai bentuk demistifikasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Banyard, V. L., & Moynihan, M. M. (2011). Variation in bystander behavior related to sexual and intimate partner violence prevention: Correlates in a sample of college students. Psychology of Violence, 1 (4), 287– 301.
Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2 (1), 61-67.
Khafsoh,  N.  A.,  &  Suhairi.  (2021).  Pemahaman  mahasiswa  terhadap  bentuk,  proses,  dan pandangan  penanganan  kekerasan  seksual  di  kampus. Marwah:  Jurnal  Perempuan, Agama Dan Jender, 20 (1), 61–75.
Lukose,  R.  (2018).  Decolonizing  feminism  in  the  #MeToo  era. The  Cambridge  Journal  of Anthropology, 36 (2), 34–52.
McMahon,  S.  (2011).  Rape  myth  beliefs  and  bystander  attitudes  among  incoming  College students. Journal of Youth and Adolescence, 34(2), 1-11.
Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 2 (1), 79–95.
Pagani,  S.,  Hunter,  S.C.  and  Elliott,  M.A.  2022.  Bystander  intervention  among  secondary school pupils: Testing an augmented Prototype Willingness Model. British journal of social psychology, 61 (4), 1221-1244.
Rentschler,  C.  A.  (2014).  Rape  culture  and  the  feminist  politics  of  social  media. Girlhood Studies, 7 (1), 65–82.
Restikawasti,  A.  E.  (2019).  Alasan  perempuan  melakukan  victim  blaming  pada  korban pelecehan seksual. Journal of Civics and Moral Studies , 4 (1), 10-20.
Spearson  Goulet,  J.  A., &  Tardif,  M.  (2018). Exploring  sexuality  profiles  of  adolescents who have engaged in sexual abuse and their link to delinquency and offense characteristics. Child Abuse and Neglect, 82 (2), 111–123.
Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila . Jurnal Lemhannas RI, 11 (1), 29–46.