## Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI
Budi Waljiman 1 , Didik Suhariyanto 2 , Ismail 3
123 Universitas Bung Karno budiw96@gmail.com 1 , didiksuharianto4@gmail.com 2 , ubkismail@gmail.com 3

## ABSTRACT
According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now  been  turned  into  a  destination  for  operations,  transactions,  sales,  and  production  by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining  all  laws  with  the  concept  of  law.  The  research  results  show  that  the  criminal  law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any  form  of  criminal  activity,  which  would  be  contradictory  if  a  member  of  the  police  force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.
Keywords: police members, criminal law

## ABSTRAK
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh berbagai negara baik di negara maju maupun di negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia.  Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan sebagai daerah tujuan operasi transaksi penjualan dan produksi oleh jaringan
narkotika  internasional.  Terbukti  dengan  banyaknya  lahan  yang  berisi tanaman  ganja  dan pabrik-pabrik  yang  memproduksi  narkotika  yang  ditemukan   oleh  aparat  penegak  hukum. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, sesuai dengan tujuan yang hendak  dicapai  penulis,  maka  metodologi  dalam  desain  penelitian  tesis  menggunakan  dua macam  pendekatan,  yaitu  pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach) dan Pendekatan  Konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  Perundang-undangan (Statute Approach) merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang- undang dengan konsep undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem hukum pidana  terhadap  oknum  anggota  polri  yang  melakukan  peredaran  narkotika,  KUHP  hanya mengenal sistem  pidana  maksimal.  Harus  diakui  bahwa  munculnya  sanksi  pidana  minimal khusus  ini  bertujuan  agar  masyarakat  takut  untuk  melakukan  tindakan  sebagaimana dirumuskan dalam UU Psikotropika. Permasalahan terjadi, bila dalam suatu kasus tertentu, hakim  merasa  pidana  minimal  khusus  itu  ternyata  masih  dirasakan  sangat  berat  dan Penegakan  hukum  diberikan  sanksi  pidana  yang  tercantum  pada  Undang-undang  No.  35 Tahun  2009,  kepada  oknum  Polri  yang  menyalahgunakan  narkotika  juga  diberikan  sanksi administratif,  yaitu  sanksi  yang  diberikan  oleh  instansi  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan tugas  pokok  Polri  yang  tercantum  pada  Pasal  13  huruf  b  yakni  menegakkan  hukum,  maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak  pidana,  hal  tersebut  akan  sangat  bertolak  belakang  jika  anggota  Polri yang melakukan tindak pidana, karena seharusnya Polri menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: anggota Polri, hukum tindak pidana

## PENDAHULUAN
Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan  ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
Dipertimbangkan  pula  bahwa  tindak  pidana  narkotika  telah  bersifat transnasional  yang  dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi, teknologi  canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan  korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  narkotika  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  berkembang  untuk menanggulangi  dan memberantas tindak pidana narkotika.
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Penggunaan  narkotika  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009 tentang narkotika, Pasal 7 menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi”.  Meskipun  narkotika  diperlukan  untuk  pengobatan  dan  pelayanan kesehatan,  tetapi  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  standar pengobatan,  terlebih  jika  disertai  dengan  peredaran  narkoba  secara  gelap,  akan menimbulkan  akibat  yang sangat  merugikan  baik  perorangan  maupun  masyarakat (Syaiful  Bakhri, 2012)
Penyalahgunaan  narkotika  telah  menjadi  suatu  masalah  yang  sangat  serius yang  dihadapi  oleh  berbagai  negara,  baik  di  negara  maju  maupun  di  negara berkembang  dan  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Indonesia  yang  pada  mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan sebagai daerah tujuan  operasi  transaksi  penjualan  dan  produksi  oleh  jaringan  narkotika internasional.  Terbukti  dengan  banyaknya  lahan  yang  berisi tanaman  ganja  dan pabrik-pabrik  yang  memproduksi  narkotika  yang  ditemukan   oleh  aparat  penegak hukum.
Tingginya  angka  penyalahgunaan  narkotika  tersebut  juga  disumbang  oleh ulah  para  sindikat  narkotika.  Sebagian  besar  penyalahgunaan  terdapat  pada kelompok  coba  pakai.  Alasan  penggunaan  narkotika  dikarenakan  beban  pekerjaan yang berat, adanya kemampuan sosial ekonomi, serta tekanan dari lingkungan teman kerja yang merupakan faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang  bisa  menenangkan.  Namun  jika  dipakai  dalam  dosis  yang  berlebih,  bisa menyebabkan  kecanduan.  Penyalahgunaan  ini  mulanya  karena  si  pemakai merasakan  efek  yang  menyenangkan.  Kandungan  yang  terdapat  pada  narkotika tersebut  memang  bisa  memberikan  dampak  yang  buruk  bagi  kesehatan  jika disalahgunakan.
Berkaitan  dengan  penggolongan  narkotika,  diatur  dalam  Pasal  6  Ayat  1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:
1. Narkotika Golongan I
Golongan  narkotika  ini  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh:  Heroin,  Kokain,  Daun  Kokain,  Opium,  Ganja,  Jicing,  Katinon, MDMDA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II Golongan  narkotika  ini  berkhasiat  untuk  pengobatan,  namun digunakan  sebagai  pilihan  terakhir.  Selain  itu,  dapat  digunakan  untuk  terapi dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Mempunyai  potensi tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.  Contoh:  Morfin,  Petidin,  Fentanil, Metadon.
3. Narkotika Golongan III
Golongan  narkotika  ini  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan  banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai  potensi  ringan  mengakibatkan  ketergantungan.  Contoh: Kodein, Buprenorfin,  Etilmorfina,  Nikokodina,  Polkodina,  Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.
Selain  dari  terus  meningkatnya  pengguna  narkotika  tiap  tahunnya,  jenis narkotika pun terus berevolusi. Tahun 1969 dan seterusnya jenis cannabis  (ganja), tahun 1991 jenis luminal, morphin, rohypol, dan nipam, tahun 1992 jenis canabis dan ekstasi dan tahun 1994 jenis putaw, shabu-shabu dan cocain,  ini menunjukan bahwa perkembangan  narkotika  di  Indonesia  sangat   pesat serta  membahayakan  generasi bangsa.
Perkembangan narkotika sendiri semakin hari semakin  pesat berkembang dan  beredar  di  Indonesia  banyak  peredaran  jual-beli  dan  transaksi  narkoba  yang berjalan di Indonesia. Penggunaan narkoba ini juga semakin meluas  dan  menyentuh berbagai  kalangan  mulai  dari  kalangan  pelajar mahasiswa, dan anak-anak remaja, bahkan  juga  sudah  merambat  di  kalangan  anggota  penegak  hukum.  Dalam  upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya  peranan  dari  aparat  penegak  hukum  yang  diharapkan  mampu  untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  tipe  penelitian  Yuridis  Normatif,  sesuai dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  penulis,  maka  metodologi  dalam  desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang- undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach) . Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang-undang  dengan  konsep  undang- undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Hukum  Pidana  terhadap  Oknum  Anggota  Polri  yang  Melakukan Peredaran Narkotika
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau   bukan tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana  terlampir dalam undang-undang.
Narkotika  adalah  barang  yang  berbahaya  bagi  kehidupan  di  masyarakat narkotika sering kali mengincar para kaum muda untuk mencobanya, hal ini sangat kontras  dan  bertentangan  dengan  rencana  Pembangunan  nasional  Indonesia  yang bertujuan  mewujudkan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila. Istilah
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1296 – 1308   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6449
narkotika  yang  dikenal  di  Indonesia  berasal  dari  bahasa   Inggris ‘Narcotics’ dari bahasa Yunani berasal dari obat bius yang sama artinya dengan kata ‘narcosis’ dalam bahasa Yunani berarti membiuskan atau menidurkan.
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  narkotika  adalah  sejenis  zat  yang apabila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.
Menurut  Soedjono  Dirdjisisworo,  bahwa  istilah  narkotika  yang  digunakan bukanlah ‘narcotic’ pada farmacologie, melainkan sama artinya dengan ‘drug’ yaitu sejenis  zat  yang  apabila  digunakan  akan  membawa  efek  dan  pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai (Soedjono Dirdjisisworo, 1985).
Pengertian narkotika yang disebutkan di atas adalah disamakan dengan drug, karena  pengertian  drug  itu  lebih  luas  dari  narkotika.  Sedangkan  menurut  Andi Hamzah  pengertian  narkotika  berasal  dari  bahasa  Yunani ‘Narke’ artinya  terbius hingga tidak merasakan apa-apa.
Dalam bukunya berjudul Narkotika Masalah dan Bahayanya, M. Ridha Ma’roef mengutip beberapa pendapat Smith Kline dan French Clinical Staff dan Biro dan Cukai Amerika Serikat menyangkut pengertian  narkotika. Dijelaskan menurut Smith Kline dan  French  Clinical  Staff  bahwa  narkotika  adalah  zat-zat  (obat)  yang  dapat mengakibatkan  ketidaksadaran  atau  pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut bekerja  memengaruhi  susunan  syaraf  sentral.  Dalam  definisi  narkotika  ini  sudah termasuk  jenis  candu  dan  turunan-turunan  candu (morphine,  codein,  heroin) dan candu sintetis (meperidine dan methadone).
World  Health  Organization (WHO)  sendiri  memberikan  definisi  tentang narkotika sebagai berikut: “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen)”.
Berkaitan dengan penggolongan narkotika, adapun jenis-jenis narkotika yang sering  disalahgunakan  dan  banyak  beredar  di  pasaran  gelap  narkotika,  sebagai berikut:
a. Candu
Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam yang dapat menghasilkan  berbagai  jenis  narkotika  dari  akoloida  candu  seperti  morphine  dan heroin.  Candu  berasal  dari  tanaman  pavaver  somniferum  L  dan  dari  keluarga papaveraceae yang juga disebut papaver nigrum dan pavot somnifere. Tanaman ini berasal dari Timur Tengah yang kemudian dibawa oleh pedagang dan menyebar ke timur sampai India dan Cina. Tanaman ini mempunyai buah  muda  yang jika digores akan mengeluarkan getah seperti susu (opium) , jika kering berwarna coklat kehitam- hitaman yang disebut candu mentah (raw opium) yakni bahan mentah candu.
b. Morphine
Morphine merupakan nama yang diberikan oleh seorang ahli farmasi Jerman bernama  Serturner  yang  menemukannya  pada  tahun  1803,  yang  berasal  dari  kata morpheus yang merupakan dewa mimpi dalam masyarakat Yunani. Morphine berasal dari  candu  mentah  dengan  kadar  berkisar  2,5%-25%  yang  berkhasiat  untuk
analgetik  (penghilang  rasa  sakit)  yang  sangat  kuat,  dapat  menurunkan  kesadaran, menghambat  pernafasan,  menghilangkan  refleks  batuk,  dan  menimbulkan  rasa nyaman, yang semuanya berdasarkan penekanan susunan syaraf pusat.
c. Heroin
Nama heroin diambil dari kata hero dalam bahasa Jerman, yaitu Heroic yang artinya  pahlawan.  Heroin  atau  diasetilmorfin  adalah  obat  semi  sintetik  yang dihasilkan  dari  reaksi  kimia  antara  morphine  dengan asam  asetal  anhidrat,  yang pertama kali berhasil ditemukan oleh pabrik  farmasi Bayer dengan cara mensintesis dari bahan morphine, dan pertama kali dicoba untuk penekan dan melegakan batuk dan  penghilang rasa sakit (analgesik), menekan aktivitas depresi dalam  sistem syaraf, melegakan  nafas  dan  jantung,  juga  dapat  membesarkan  pembuluh  darah  dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan.
d. Ganja
Ganja  berasal  dari  tanaman  cannabis  yang  mempunyai  varietas  cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis americana. Asal tanaman ganja tidak diketahui secara pasti apakah berasal dari Asia Selatan, Asia Barat,, atau Asia Tengah, juga ada yang  mengatakan  dari  India,  Lebanon,  dan  Maroko.  Dalam  sejarah,  tanaman  ganja pertama  kali  digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri pada waktu pembedahan oleh Kaisar Cina bernama Shen Nung pada tahun 2.700 SM.
e. Kokain
Cocaine adalah suatu alkoloida yang berasal  dari  daun tanaman erythroxylon coca L yang banyak tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan, khususnya Peru dan Bolivia. Untuk memperoleh cocaine, dilakukan dengan cara memetik daun coca lalu  dikeringkan,  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  bahan-bahan  kimia,  yang biasanya menghasilkan serbuk cocaine berwarna putih dengan rasa pahit.
f. Amphetamine
Amphetamine  pertama  kali  ditemukan  oleh  Ogato  dari  Jepang  pada  tahun 1919  yang  digunakan  sebagai  obat  asma  dan  obat  inhaler  (obat  sedot  hidung). Amphetamine  kemudian  digunakan  oleh  militer  untuk  kepentingan  perang  guna meningkatkan  kemampuan,  daya  kerja,  membuat  tetap  siaga  dan  terjaga, meningkatkan daya tahan, serta sebagai obat reaksi akibat terhadap depresi. Setelah menggunakan amphetamine,  pemakai  akan  mengalami  mulut  kering,  sakit  kepala gelisah dan tidak bisa tidur, dalam dosis tinggi akan menimbulkan rasa  lelah, depresi, halusinasi, serta menaikkan tekanan darah.
g. Ekstasi
Ekstasi terbuat dari bahan dasar amphetamine  atau  MDMA  dan senyawa- senyawa  lain  seperti  DMA,  MDA,  atau  MMDA.  Ekstasi  bekerja  sebagai  perangsang (stimulansia) yang berbentuk tablet, kapsul,  atau serbuk  yang dalam penggunaannya dapat diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Efek pemakaian ekstasi setelah ditelan  langsung  menyerang  susunan  syaraf  pusat,  yang  menyebabkan  perubahan pada aktivitas mental dan perilaku, membuat pemakainya menjadi percaya diri, riang dan merasa gembira, bila dinikmati sambil mendengarkan musik yang hingar bingar, membuat pemakainnya tak henti-hentinya menggoyangkan kepalanya (tripping).
h. Sabu
Sabu  merupakan  istilah  terhadap  zat  metafetamine  yang  mempunyai  sifat stimulansia yang lebih kuat dibandingkan turunan amfetamine lainnya. Sabu dapat dibuat  dengan  mudah  di  laboratorium- laboratorium  ilegal  dari  bahan  yang  relatif murah  dengan menggunakan timah asetat sebagai reagen. Sabu berbentuk seperti kristal  putih  mirip  bumbu  penyedap  rasa,  yang  tidak  berbau  namun  rasanya menyengat, dan mudah larut dalam air dan alkohol. Pemakaian sabu pada umumnya dengan cara dibakar di atas kertas timah dan  dihisap melalui alat yang disebut bong, atau cara lain dengan cara pada tembakau rokok kemudian dihisap, melalui suntikan, atau  dihirup melalui  hidung.  Akibat  dari  penggunaan  sabu  dapat  menekan  nafsu makan sehingga dapat menurunkan berat badan, menimbulkan gejala- gejala seperti depresi,  nyeri,  lemah  seluruh  badan,  agresif,  dan  hasrat  untuk  menggunakan  sabu kembali.

## Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  terhadap  Oknum  Anggota  Polri  yang Melakukan Peredaran Narkotika
Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara  pidana dengan acara pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut dalam  perkara  Terdakwa:  Nama  Lengkap  SUMANTO  Alias  ANTO  Bin  SUKARMAN. Tempat  Lahir:  Kediri,  Jawa  Tengah.  Umur/Tgl  Lahir:  43  Tahun/Kamis,  tanggal  23 Desember  1976.  Jenis  kelamin:  Laki-Laki.  Kebangsaan:  Indonesia.  Tempat  tinggal: Perum Bumi Asri Blok D-14/25 RT. 006 RW. 018, Kel. Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis  Kabupaten  Tangerang  Provensi  Banten,  Atau  Perumahan  Citra  Raya  Graha Pesona  Jalan.  Wijaya  11  No.  2  Kelurahan  Mekar  Bakti  Kec.  Panongan  Kabupaten Tangerang Provensi Banten, atau Jl. Dewi Sartika Gg. Madali No. 3A lantai 2 RT. 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur; Agama: Islam. Pekerjaan: Anggota Polri.
Pengadilan  Negeri  tersebut;  Setelah  membaca  Penetapan  Wakil  Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  310/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr  tanggal  26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, Penetapan  Ketua Majelis Hakim Nomor 310/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  oknum  anggota  Polri yang  melakukan peredaran  Narkotika  pada  Putusan  Nomor  310/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.  Ada  dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility.  Liability merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang  menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang  mungkin  meliputi  semua  karakter  hak  dan  kewajiban  secara  aktual  atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang. Responsibility berarti  hal  yang  dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang- undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1296 – 1308   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6449
Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:
1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari  bahwa  perbuatannya  itu  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.
Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Kapan  seseorang  dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
Menurut  Simons,  sebagai  dasar  pertanggungjawaban  pidana  adalah kesalahan  yang  terdapat  pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya  (kesalahan  itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:
1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula  kelakuan  yang  tidak  bertentangan  dalam  hukum  dalam  kehidupan sehari-hari.
3. Dolus  dan  culpa,  kesalahan  merupakan  unsur  subjektif  dari  tindak  pidana. Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  pendapatnya  yang  menghubungkan (menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan.
Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran  atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan  pidana  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan”.  Dasar  ini  adalah mengenai  dipertanggungjawabkannya  seseorang  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya.  Artinya  seseorang  baru  dapat  diminta  pertanggunngjawabannya apabila  seseorang  tersebut  melakukan  kesalahan  atau  melakukan  perbuatan  yang melanggar peraturan perundnag-undangan.
Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah  diatur, tidak  dapat  seseorang  dihukum  atau  dimintakan  pertanggungjawabannya  apabila peraturan  tersebut  muncul  setelah  adanya  perbuatan  pidana.  Untuk  menentukan adanya  perbuatan  pidana  tidak  boleh  menggunakan  kata  kias,  serta  aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1296 – 1308   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6449
Pelaku penyalahguna narkotika, khususnya pengedar telah banyak ditangkap, dipidana  penjara  maupun  denda,  namun  peredaran  maupun  penyalahgunaan narkotika masih marak dilakukan. Sanksi yang dikenakan kepada tersangka seolah tidak memiliki efek jera. Selama ini,  biaya  rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan  narkotika  ditanggung  oleh  Negara.  Penelitian  yuridis  normatif  ini dilakukan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sistem  pertanggungjawaban  pengedar sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika;  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika; dan pertanggungjawaban  pengedar  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan  datang.
Biasanya seorang pengedar ia juga sebagai pengguna. Hal yang sulit adalah penerapan sanksi bagi pengguna sekaligus pengedar narkotika, meskipun telah ada ketentuannya, namun hakim tetap diberi kekuasaan menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan/atau rehabilitasi, apabila ia seorang pengedar narkotika harus dihukum  dengan  seberat-beratnya;  dan  Pertanggungjawaban  pengedar  sebagai pelaku  tindak  pidana  narkotika  terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika diterapkan  di  masa  yang  akan datang,  bahwa  Undang-undang  Narkotika  sekarang sudah mengatur tentang sanksi bagi pengedar adalah penjara dan denda.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat  disebut  sebagai  pelaku  perbuatan  pidana  narkotika.  Masyarakat  umumnya banyak  yang  mengira  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  perbuatan pidana  narkotika  itu  sama,  padahal  dalam  undang-undang  narkotika  sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam  penyalahgunaan  narkotika,  tidak  hanya  pemakai  saja  yang  dapat dikenakan  pidana,  berdasarkan  KUHP  tentang  penyertaan  dalam  melakukan perbuatan  pidana,  baik  pelaku  yang  menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya dilakukan  dengan  cara  pembuktian  oleh  hakim  dan  undang-undang  yang  berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisisan tentang hasil tes urine dan hasil  laboratorium  apakah  zat  yang  digunakan  mengandung  narkotika  golongan  I atau  tidak,  jika  terbukti  maka  harus  dipidana  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan.
Kategori  penyalahguna  terbagi  atas  3  (tiga),  yaitu:  pemakai,  pecandu,  dan pengedar.  Pemakai  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  atau  korban  dari penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak  sengaja  menggunakan  narkotika  karena  dibujuk, diperdaya,  ditipu,  dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  narkotika,  baik  secara  fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang  yang  menyebarluaskan  keberadaan  dari  narkotika  dengan  cara  jual  beli, menyimpan, dan menerima.
Pertanggungjawaban  pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh hakim, hakim juga harus berpatokan pada
syarat  pemidanaan.  Syarat  pemidanaan  terbagi  atas  dua,  yaitu  tindak pidana  dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari  mencocoki  rumusan  delik,  melawan  hukum,  dan  tidak  ada  alasan  pembenar. Sedangkan  unsur  pertanggungjawaban  pidana  adalah  pembuat  yang  terdiri  dari mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.
Penjatuhan  pidana  atau  hukuman  oleh  hakim  itu  bersifat  objektif  dan subjektif.  Objektifitas  berdasarkan  pemeriksaan  dalam  persidangan  sedangkan subjektifitas  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  seorang  hakim  dalam menjatuhkan  suatu  putusan  pemidanaan.  Penjatuhan  pidana  yang  bersifat subjektifitas juga harus mengandung sifat objektifitas.
Berdasarkan  Putusan  Majelis  Hakim,  penulis  menganalisis  tentang  Tindak Pidana  Peredaran  Narkotika  oleh  Oknum  Anggota  Polri  dalam  Undang-undang Kepolisian  dan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam penjatuhan  hukuman  yang  dilakukan  oleh  hakim  bagi  terdakwa  dalam  perkara Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr belum sesuai karena seharusnya pertanggungjawaban  pidana  bagi  terdakwa  harusnya  bisa  lebih  berat  mengingat terdakwa  merupakan  seorang  anggota  Polri  yang  berdinas  di  Badan  Narkotika Nasional yang seharusnya mengetahui  konsekuensi yang akan terjadi.
Dari  uraian  perkara  di  atas  sampai  putusan  majelis  hakim,  penulis menganalisis  tentang  tindak  pidana  peredaran  narkotika  oleh  oknum anggota polri  dalam  undang-undang  kepolisian  dan  undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang narkotika.
Bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah terpenuhi, sehingga terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana.  Karena  dalam  dakwaan  primair  telah dipenuhi,  maka  dakwaan  subsidair  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi.  Berdasarkan pemeriksaan  keterangan  para  saksi  dan  barang  bukti  tersangka  adalah  seorang anggota  Polri  yang  ditugaskan  di  Badan Narkotika  Nasional  yang  mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan Uu Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Tetapi  terdakwa menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai  anggota  Polri  dengan  melakukan peredaran ataupun menjual narkotika yang mana perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan institusi dan program pemerintah.
Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  148  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana  denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya  akan ditentukan dalam amar putusan.
Dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim bagi terdakwa dalam perkara nomor 310/pid.sus/2020/pn.jkt.utr belum sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan,  karena  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  tidak  berdasarkan dakwaan  jaksa  penuntut  umum  yang  menyatakan  bahwa  “terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjual, membeli narkotika golongan
I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”  yang diatur  dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

## KESIMPULAN
Sistem  hukum  pidana  terhadap  oknum  anggota  polri  yang  melakukan peredaran narkotika. KUHP hanya mengenal sistem pidana maksimal. Harus diakui bahwa munculnya sanksi pidana minimal khusus ini bertujuan agar masyarakat takut untuk  melakukan  tindakan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  UU  Psikotropika. Permasalahan terjadi bila dalam suatu kasus tertentu, hakim merasa pidana minimal khusus itu ternyata masih dirasakan sangat berat. Untuk itu, menurut penulis, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.
Penegakan  hukum  diberikan  sanksi  pidana  yang  tercantum  pada  Undang- undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga  diberikan  sanksi  administratif  yaitu  sanksi  yang  diberikan  oleh  instansi  yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum pada Pasal 13 huruf b  yakni  menegakkan  hukum,  maka  setiap  anggota  Polri  dituntut  untuk  mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana,  hal tersebut  akan  sangat  bertolak  belakang  jika  anggota  Polri yang melakukan tindak pidana, karena seharusnya Polri menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak  terkecuali  bagi  anggota  kepolisian,  sehingga  selain  dikenakan  sanksi  yang tercantum  dalam  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  juga  diberikan  sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Andi Zainal. (2007). Hukum Pidana I. [Cetakan ke-2]. Sinar Grafika.
Amiruddin, Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Amrani,  Hanafi.,  Mahrus  Ali.  ( 2015). Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana. Rajawali Pers.
Arief,  Barda Nawawi. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.  Citra Aditya Bakti.
Arief, Barda Nawawi. (Januari 2002). Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan [Makalah].  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI bekerja sama dengan FH Ubaya, Surabaya.
Bakhri,  Syaiful.  (2012).  Tindak  Pidana  Narkotika  dan  Psikotropika  Suatu Pendekatan  melalui Kebijakan Hukum Pidana. Gramata Publishing,
Chazawi, Adami.  (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT Raja Grafindo.
Dirdjisisworo, Soedjono. (1985). Narkotika dan Remaja. Alumni.
Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. [Cetakan IV]. Pustaka Pelajar.
Friedman, Lawrence M. (1990). The Republic of Choice Law Authority and Culture.
Harvard University Pres.
Gatot, Suparmono. (2000). Hukum Narkoba Indonesia.Djambatan.
Hamzah, Andi. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Ghalia.
Hamzah, Andi. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. PT Yarsif Watampone.
Hawari,  Dadang.  (2019). Hubungan  antara  Kecanduan  Psikotropika  dan  Gangguan Kepribadian.
Hope, Bahtiar Van. (1980). Ensiklopedia Indonesia.
Huda,  Chairul.  (2006).  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  menuju  Tiada Pertanggungjawaban   Pidana Tanpa Kesalahan.  Kencana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kusumah,  Haidan  Angga.  (2016).  Kebijakan  Penerapan  Sanksi  Hukum  terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Narkoba  berdasarkan  Undang-Undang  No.35  Tahun 2009 tentang Narkotika. Junta/ADHUM, X(3 September 2016).
Maramis,  Frans.  (2012).  Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia.    Raja Grafindo Persada.
Marpaung, Laden. (2005). Asas Teori-Praktik Hukum Pidana.   Sinar Grafika.
MH,  Mety  Rahmawaty  SH.. (n.d.).  Catatan  Materi  Kuliah,  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Trisakti.
Moeljatno. (2008).  Asas-Asas Hukum Pidana. [Edisi revisi]. Renika Cipta.
Prakoso,  Djoko. (1987). Kejahatan-Kejahatan  yang  Merugikan  dan  Membahayakan Negara. Bina Aksara.
Prodjodikoro, Wirjono. (2002). Azas Hukum Pidana. Pradnya Paramita
Rawls, J. (1985). ‘Justice as fairness: political not metaphysical’. Philosophy and Public Affairs 14.
Reksodiprojo,  Marjono.  (1994). Kemajuan  Perkembangan  Ekonomi  dan  Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum.
Renggong,  Ruslan.  (2019). Hukum  Pidana  Khusus,  Memahami  Delik-delik  di  Luar KUHP. Prenadamedia Group.
Rusianto,  Agus.  (2016).  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana . Renadamedia Group.
Saleh, Roeslan. (2000). Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia.
Salman, Otje., dan Anthon F Susanto. (2004). Teori Hukum. Rafika Aditama.
Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. (1995). Hukum Pidana. [Cetakan Pertama]. Liberty.
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Soemitro, Ronny H. (1982). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Sudarto. (1987). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Wignyosoebroto,  Soetandyo.  (2002).  Hukum:  Paradigma,  Metode,  Dan  Dinamkia Masalahnya, ELSAM dan HUMA.
Wiratmo, Siswo. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. FH. UII.