## INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
“SI DUKUN 3 IN 1” DI PROVINSI DKI JAKARTA
Dhany Sukma 1 , Muhamad Shendy Adam Firdaus 2
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
dhanysukma@yahoo.co.id
2 Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Wijayakusuma Kec. Grogol Petamburan,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

## ABSTRACT
The ideal bureaucracy according to Max Weber, one of which is to create service certainty, but the opposite is true. Residents often have a weak bargaining position when accessing public services. They cannot get a guarantee of certainty, especially in terms of service completion time. In fact, it is not uncommon that procedure and cost uncertainty also occurs. Meanwhile, population administration is the most basic public service. Every event in human life is inseparable from population services. This study aims to elaborate the dynamics of population administration services in DKI Jakarta Province, especially in the case of obtaining birth certi ϔ icate documents. The theory of innovation in public services is used to analyze cases. Research carried out with a qualitative approach. The ϔ indings of this research show that public services in the form of the “Si Shaman 3 in 1” program launched by the Jakarta Population and Civil Registry Of ϔ ice has been successful enough to be an innovation that bene ϔ its citizens. Without complicated procedures, residents can immediately get population services integrated with BPJS Health membership.
Keywords: public services, innovation, population and civil registration, bureaucracy.

## ABSTRAK
Birokrasi ideal menurut Max Weber, salah satunya untuk menciptakan kepastian pelayanan.  Akan  tetapi  yang  terjadi  ternyata  lebih  banyak  menghasilkan  yang sebaliknya. Warga sering kali memiliki posisi tawar yang lemah  ketika mengakses pelayanan publik. Mereka tidak bisa mendapat jaminan kepastian, terutama dalam hal  waktu  penyelesaian  layanan.  Bahkan  tidak  jarang  terjadi  juga  ketidakpastian prosedur  dan  biaya.  Sementara  itu,  administrasi  kependudukan  adalah  pelayanan publik  yang  paling  mendasar.  Setiap  peristiwa  dalam  kehidupan  manusia  tidak terlepas dari pelayanan kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dinamika pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam kasus pengurusan dokumen akte kelahiran bayi.Teori mengenai inovasi dalam
pelayanan  publik  digunakan  untuk  menganalisis  kasus.  Riset  dilakukan  dengan pendekatan  kualitatif.  Temuan  riset  ini  menunjukkan  pelayanan  publik  berupa Program “Si Dukun 3 in 1” yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta  cukup  berhasil  menjadi  inovasi  yang  mendatangkan manfaat bagi warga. Tanpa prosedur yang rumit, warga bisa langsung mendapatkan layanan kependudukan yang terintegrasi dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kata kunci: pelayanan  publik,  inovasi,  kependudukan  dan  pencatatan  sipil, birokrasi.

## PENDAHULUAN
P ascagerakan  reformasi  di  Indonesia yang  ditandai  berakhirnya  rezim
Orde  Baru,  tuntutan  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good
governance ) semakin mengemuka. Salah satu  langkah  strategis  yang  dilakukan adalah  memperbaiki  kualitas  layanan publik.  Pelayanan  yang  berkualitas dan  bermutu  tinggi  menjadi  perhatian utama setiap organisasi sektor publik.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik saat  ini  sesuai  dengan  paradigma  yang belakangan  berkembang  yaitu New Public Service (NPS).  Paradigma  NPS memandang publik sebagai citizen atau warga  negara  yang  mempunyai  hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya sebagai pelanggan/ customer selayaknya dalam pelayanan di sektor privat, yang melihat seseorang dari kemampuannya membeli  atau  membayar  produk  atau jasa.  Warga  Negara  sebagai  pemilik kedaulatan  rakyat  sudah  sepatutnya mendapatkan kualitas pelayanan terbaik dan terutama tidak diskriminatif. Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan  dan  pengakuan  terhadap penentuan  status  pribadi  dan  status
hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk  yang  berada  di  dalam  dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi  penyelenggaraan  administrasi kependudukan  yang  memuat  tentang pengaturan  dan  pembentukan  sistem yang  mencerminkan  adanya  reformasi di bidang administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan  kepastian  hukum  atas  dokumen penduduk,  memberikan  perlindungan hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi  kependudukan  secara nasional  dan  terpadu.  Tujuan  lainnya adalah  menyediakan  data  penduduk yang  terkait  dalam  penyelenggaraan setiap  kegiatan  pemerintahan.  Basis data yang benar sangat penting, karena ketika data keliru maka boleh jadi akan menghasilkan turunan berupa program dan kebijakan yang juga tidak tepat.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta meresmikan Sistem Terintegrasi Dokumen  Kependudukan  Tiga  Instansi (Disdukcapil,  Rumah  Sakit,  dan  BPJS
Kesehatan) dalam satu loket pelayanan (loket  pelayanan  persalinan  di  rumah sakit),  yang  selanjutnya  disebut  SI
DUKUN  3  IN  1.  Peresmian  tersebut dihadiri  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta Anies Baswedan di RSIA Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).
“Melalui sistem ini setiap peristiwa kelahiran  penduduk  di  wilayah  DKI Jakarta  akan  diberikan  enam  dokumen sekaligus,  yaitu;  Surat  Keterangan Kelahiran  dari  Rumah  Sakit;  NIK,  KK, Akta  Kelahiran  dan  KIA  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  serta ID  Kepesertaan  BPJS  Kesehatan  bagi bayi yang orang tuanya tercatat sebagai peserta  BPJS  PBI,”  katanya,  Jumat (2/2/2018).
Selain  itu,  Pemprov  DKI  Jakarta juga  akan  memberikan  perlindungan hukum sekaligus jaminan pemeliharaan kesehatan  kepada  setiap  kelahiran penduduk melalui sistem ini.
“Dengan  sistem  ini,  ketika  bayi pulang  maka  komplet  dengan  seluruh surat-surat  yang  menyangkut  hak- haknya. Bukan hanya anak dan ibu pulang sehat, tetapi juga si anak mendapatkan jaminan  atas  status  jaminan  hukum, kesehatan, dan pendidikan,” imbuhnya.
Hal  tersebut  dilakukan  karena seluruh  surat-suratnya  diselesaikan  di waktu yang sama. Ini menjadi landasan bagi  pemerintah  untuk  menunaikan seluruh  kewajiban  terhadap  anak  yang baru lahir.
“Dengan sistem Dukun 3 in 1 maka hak-hak atas anak bisa dibuktikan,” kata Anies.
Peresmian pelayanan SI DUKUN 3 in 1 saat ini dilakukan di tiga Rumah Sakit yaitu: RS. Ibu dan Anak Budi Kemuliaan, RS. Pusat Fatmawati dan RSUD Tanjung Priok  (status  ketiga  Rumah  Sakit  ini masing-masing milik Swasta, Pusat dan RSUD).
Anies  berharap launching di  tiga rumah  sakit  tersebut  dapat  menjadi pemacu  bagi  Rumah-Rumah  Sakit lainnya,  baik  RS  Pemerintah  maupun RS  Swasta  untuk  segera  melaksanakan pelayanan SI DUKUN 3 in 1. Pencatatan akte  saat  ini  sudah  95,3%.  Targetnya harus 100%.
Tugas  ini  menjadi  ruang  lingkup kewenangan instansi pelaksana di setiap daerah  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil. Di Provinsi DKI Jakarta, tantangan  bagi  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  relatif  lebih  berat karena  situasi  dan  kondisi  daerah  ini yang berbeda jika dibandingkan daerah lain.  Selain  dari  segi  jumlah  populasi yang besar, mobilitas penduduk juga  cukup  tinggi.  DKI  Jakarta  juga diharapkan  menjadi  barometer  bagi daerah lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta terus  melakukan  berbagai  inovasi. Instansi  ini  berusaha  menghadirkan pelayanan  publik  bagi  warga  dalam urusan  kependudukan  dan  pencatatan sipil  yang  berkualitas,  mudah,  e isien dan  transparan.  Salah  satu  terobosan yang  dilakukan  adalah  melalui  program “Si  Dukun  3  in  1  di  RSUD”  atau  Sistem Integrasi  Layanan  Kependudukan  3 in  1  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah. Program  ini  meliputi  pembuatan  akte kelahiran  yang  sudah  disertai  Nomor Induk Kependudukan (NIK), terintegrasi dengan data keluarga sehingga langsung dicetakkan  Kartu  Keluarga  (KK)  serta terintegrasi  dengan  BPJS  Kesehatan. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengelaborasi  bagaimana  Program  Si Dukun 3 in 1 dilaksanakan sebagai inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mendeskripsikan  secara komprehensif serta memberikan rekomendasi  dari  hasil  penelitian nantinya  tentang  Inovasi  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  “Si  Dukun 3 In 1” di Provinsi DKI Jakarta

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik,  berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  Negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa  atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. De inisi  pelayanan  publik  sangat beragam, berikut ini kita kutip pendapat Ivancevich  yang  dikutip  Ratmiko  dan Atik (2005:2) bahwa “pelayanan adalah produk-produk  yang  tidak  kasat  mata (tidak  dapat  diraba)  yang  melibatkan usaha- usaha manusia dan mengunakan peralatan”.
Sedangkan menurut Gronroos yang dikutip oleh Ratmiko dan Atik (2005:3) mende inisikan “pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat  tidak  kasat  mata  yang  terjadi sebagai  akibat  adanya  interaksi  antara konsumen  dengan  karyawan  atau  hal- hal  lain  yang  disediakan  oleh  pemberi layanan  yang  dimaksudkan  untuk memecahkan permasalahan pelanggan.”
Berdasarkan  pada  dua  de inisi tentang  pelayanan  tersebut  di  atas, maka dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat  diraba)  dan  melibatkan  upaya
manusia (karyawan atau aparatur) atau peralatan  lain  yang  disediakan  oleh perusahaan atau instansi penyelenggara pelayanan sebagai penunjang terlaksananya  pelayanan  yang  baik. Dengan  demikian,  terdapat  3  (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur  kedua,  adalah  penerima  layanan
(pelanggan)  yaitu  orang,  masyarakat atau  organisasi  yang  berkepentingan, dan  unsur  ketiga,  adalah  kepuasan yang  diberikan  dan  atau  diterima  oleh penerima layanan (pelanggan).
Ada  empat  hal  pokok  yang  harus menjadi  perhatian  dalam  diskusi mengenai pelayanan publik di Indonesia (Purwanto et al, 2017) yaitu :
1.  Pelayanan  publik  merupakan  hak warga  negara  sebagai  amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi  kewajiban  pemerintah untuk  menyelenggarakannya  baik dilakukan  sendiri  (oleh  birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor swasta;
2.  Pelayanan  publik  diselenggarakan dengan  pajak  yang  dibayar  oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara  pelayanan  publik harus paham bahwa semua fasilitas yang  mereka  nikmati  (gedung, peralatan, gaji bagi ASN, protokoler, dsb.)  dibayar  dengan  pajak  yang dibayarkan oleh warga Negara;
3.  Pelayanan  publik  diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal- hal  yang  strategis  bagi  kemajuan bangsa  di  masa  yang  akan  datang; dan
4.  Pelayanan  publik  memiliki  fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
kebutuhan  dasar  warga  negara sebagai  manusia,  akan  tetapi  juga berfungsi untuk memberikan perlindungan  bagi  warga  negara (proteksi).
Dalam    proses  perumusan    dan penyusunannya  melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat   birokrasi)   untuk mendapatkan saran  dan  masukan  dan  membangun kepedulian    dan  komitmen,  dalam Sinambela    (2010),  secara    teoritis tujuanpelayanan  publik  pada  dasarnya adalah  memuaskan  masyarakat.  Untuk mencapai      kepuasan      itu      dituntut kualitas      pelayanan      prima      yang tercermin dari :
1.  Transparan  Pelayanan    yang bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat diaksesoleh      semua      pihak  yang membutuhkan      dan      disediakan secara  memadai  serta  mudah dimengerti.
2.  Akuntabilitas  Pelayanan        yang dapat        dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3.  Kondisional  Pelayanan    yang sesuai    dengan    kondisi    dan kemampuanpemberi dan
penerima pelayanan  dengan  tetap berpegang    padaprinsip  e isiensi dan efektivitas.
4.  Partisipatif Pelayanan  yang  dapat mendorong  peran  serta  masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan publik    dengan    memperhatikan aspirasi,  kebutuhandan  harapan masyarakat
5.  Kesamaan Hak Pelayanan  yang  tidak melakukan    diskriminasi    dilihat dariaspek  apapun khususnya  suku,
ras,  agama,  golongan,  status  sosial dan lain-lain.
6.  Keseimbangan  Hak  Dan  Kewajiban Pelayanan  yang  mempertimbangkan aspek  keadilan  antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Di    Indonesia    sendiri    ditetapkan Standar    Pelayanan    Publik  menurut Keputusan    Menteri    PAN    Nomor  63/ KEP/M.PAN/7/2003,  yang  sekurang- kurangnya meliputi:
a.  Prosedur pelayanan b.  Waktu Penyelesaian c.  Biaya Pelayanand d.  Produk Pelayanan e.  Sarana dan Prasaranaf f.  Kompetensi petugas pelayanan
Selanjutnya      untuk      melengkapi standar      pelayanan      tersebut  diatas, ditambahkan  materi      muatan      yang dikutip      dari      Rancangan  Undang- Undang  tentang  Pelayanan Publik  yang cukup  realistis  untuk menjadi    materi muatan    Standar    Pelayanan    Publik, sehingga  susunannya  menjadi  sebagai berikut;
1.  Dasar Hukum
2.  Persyaratan
3.  Prosedur pelayanan
4.  Waktu Penyelesaian
5.  Biaya Pelayanan
6.  Produk Pelayanan
7.  Sarana dan Prasarana
8.  Kompetensi petugas pelayanan
9.  Pengawasan intern
10.  Pengawasan extern
11.  Penanganan  Pengaduan,  saran  dan masukan
12.  Jaminan pelayanan
Lebih  lanjut  Thoha  (Widodo, 2001)  mengatakan,  secara  teoritis sedikitnya  ada  tiga  fungsi  utama  yang harus  dijalankan  oleh  pemerintah
tanpa  memandang  tingkatannya,  yaitu fungsi  pelayanan  masyarakat (public service function), fungsi  pembangunan (development function) dan  fungsi perlindungan (protection function).
Inovasi Keanekaragaman  dan  dinamisnya pelayanan publik mendorong
terciptanya  inovasi  dalam  pelayanan. Menurut  Damanpour  dalam  Suwarno (2008),  inovasi  dapat  berupa  produk atau  jasa  yang  baru,  teknologi  yang baru, proses produksi yang baru, sistem struktur  dan  administrasi  baru  atau rencana  baru  bagi  anggota  organisasi. Sedangkan Rogers (2003) mengatakan, inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu  unit  adopsi  lainnya.  Mirnasari (2013)  mengartikan  inovasi  di  dalam pelayanan  publik  sebagai  prestasi dalam  meraih,  meningkatkan,  dan memperbaiki  efektivitas,  e isiensi  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  yang dihasilkan  oleh  inisiatif  pendekatan, metodologi,  dan  atau  alat  baru  dalam pelayanan masyarakat.
Rogers  dalam  Suwarno,  (2008: 9)  menjelaskan  bahwa  inovasi  dalam pelaksanaannya memiliki atribut inovasi antara  lain  yaitu relative advantage atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih  dibandingkan  dengan  inovasi sebelumnya.  Selalu  ada  sebuah  nilai kebaruan  yang  melekat  dalam  inovasi yang  menjadi  ciri  yang  membedakan dengan  yang  lain, compability atau kesesuaian.  Inovasi  juga  sebaliknya mempunyai  sifat  kompatibel  atau kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal  ini  dimaksudkan  agar  inovasi  yang lama  tidak  serta  merta  dibuang  begitu
saja  selain  karena  alasan  faktor  biaya yang  sedikit  namun  juga  inovasi  yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru.
Selain  itu  dapat  memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran  terhadap  inovasi  secara lebih cepat, complexity atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai  tingkat  kerumitan  yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.  Namun  demikian  karena sebuah  inovasi  menawarkan  cara  yang lebih baru dan lebih baik maka tingkat kerumitan  ini  pada  umumnya  tidak menjadi masalah yang penting, triability atau  kemungkinan  dicoba.  Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan  terbukti  mempunyai  keuntungan atau  nilai  lebih  dibandingkan  dengan inovasi  yang  lama.  Sehingga  sebuah produk  inovasi  harus  melewati  fase uji  publik  dimana  setiap  orang  atau pihak  mempunyai  kesempatan  untuk menguji  kualitas  dari  sebuah  inovasi, observability atau  kemudahan  diamati. Sebuah  inovasi  harus  dapat  diamati dari  segi  bagaimana  ia  bekerja  dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Rogers  (1983  dalam  Chitta  et al,  2014)  menyampaikan  teori  difusi inovasi,  dalam  teori  tersebut  terdapat lima  tahapan  dalam  inovasi  yaitu  : knowledge (pengetahuan), persuasion (kepercayaan), decision (keputusan), implementation
(penerapan), dan con ϔ irmation (kon irmasi).  Inovasi  tidak selamanya  baru  (completely  new), baik  dari  segi  isik  maupun  itur  yang melengkapinya.  Inovasi  dapat  terjadi karena  sebuah  proses  yang  dikenal dengan  nama  re-invention.  Proses re- invention ini  bukan  proses  penemuan kembali  inovasi  secara  orisinil,  namun
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
lebih  bersifat  kosmetik  atau  dikenal dengan pseudo-innovation . Dalam sebuah pelayanan  publik,  proses re-invention juga  dimungkinkan  dilakukan,  dengan maksud  agar  pelayanan  publik  lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.
Menurut  Yogi  (2008),  menyatakan bahwa  faktor  yang  mempengaruhi inovasi  pelayanan,  dapat  dianalisis menjadi  2  (dua)  yaitu:  lingkungan internal  dan  lLingkungan  eksternal. Lingkungan  internal  adalah  lingkungan di  dalam  organisasi  yang  berpengaruh terhadap  kinerja,  meliputi  visi,  misi, sarana  dan  prasarana,  sumber  daya manusia, organisasi, manajemen, keuangan  dan  pemasaran.  Sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan makro dan lingkungan mikro.
Lingkungan  makro  meliputi  demogra i, sosioekonomi,  teknologi,  politik,  dan sosial  budaya,  serta  lingkungan  mikro meliputi pelanggan dan pesaing.
Adapun  tipologi  inovasi  di  sektor publik menurut Halvorsen( dalam yogi, 2018) adalah sebagai berikut :
1. a new or improved service (pelayanan  baru  atau  pelayanan yang diperbaiki);
2. process innovation (inovasi proses), misalnya  perubahan  dalam  proses penyediaan pelayanan atau produk; 3. administrative innovation (inovasi  administratif),  misalnya penggunaan  instrument  kebijakan baru  sebagai  hasil  dari  perubahan kebijakan;
4. system innovation (inovasi  sistem), adalah system baru atau perubahan mendasar  dari  sistem  yang  ada dengan mendirikan organisasi baru atau  bentuk  baru  kerjasama  dan interaksi;
5. conceptual  innovation (inovasi konseptual),  adalah  perubahan dalam outlook ; dan
6. radical change of rationality (perubahan radikal), yaitu pergeseran pandangan umum atau  mental  matriks  dari  pegawai instansi pemerintah.
Pervaiz  K.  Ahmed  and  Charles  D. Shepherd  (2010)  inovasi  tidak  hanya terbatas    pada    benda    atau    barang hasil  produksi,  tetapi  juga  mencakup sikap    hidup,  perilaku,  atau  gerakan- gerakan  menuju  proses  perubahan  di dalam  segala  bentuk  tata  kehidupan masyarakat.   Jadi,   secara   umum,   inovasi berarti   suatu   ide,   produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai- nilai,  dan  praktik-praktik  baru  yang belum    banyak    diketahui,    diterima, dan  digunakan  atau  diterapkan  oleh sebagian  besar    warga    masyarakat dalam  suatu  lokalitas  tertentu,  yang dapat    digunakan    atau  mendorong terjadinya    perubahan-perubahan    di segala  aspek    kehidupan    masyarakat demi    terwujudnya    perbaikan    mutu setiap    individu    dan    seluruh    warga masyarakat yang bersangkutan.
Karateristik  Inovasi  Cepat    atau lambat    penerimaan    inovasi    oleh masyarakat    sangan    tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri. Karakteristik inovasi yang  mempengaruhi  cepat  lambat penerimaan  informasi    Everett  M. Rogers (2003), sebagai berikut: 1.  Keunggulan    relatif (relative advantage) –  Keunggulan    relatif yaitu    sejauh    mana  inovasi dianggap      menguntungkan      bagi penerimanya.   Tingkat   keuntungan atau  kemanfaatan    suatu    inovasi
dapat  di  ukur  berdasarkan  nilai ekonominya,  atau  dari faktor  status sosial,  kesenangan,  kepuasan, atau karena    mempunyai    komponen yang  sangat    penting.    Makin menguntungkan    bagi    penerima makin  cepat  tersebarnya inovasi.
2.  Kompatibilitas (compatibility) -
Kompatibel    ialah    tingkat kesesuaian    inovasi  dengan    nilai, pengalaman  lalu,  dan  kebutuhan dari  penerima.  Inovasi  yang  tidak sesuai    dengan    nilai    atau    norma yang  diyakini  oleh  penerima  tidak akan  diterima secepat inovasi yang sesuai  dengan  norma  yang  ada  di masyarakat. 3.  Kerumitan (complexity) - Kompleksitas ialah, tingkat kesukaran untuk memahami dan  menggunakan  inovasi  bagi penerima.  Suatu  inovasi  yang mudah  dimengerti  dan  mudah digunakan    oleh    penerima  akan cepat  tersebar, sedangkan  inovasi yang    sukar  dimengerti  atau  sukar digunakan  oleh  penerima  akan lambat proses penyebarannya. 4.  Kemampuan diujicobakan (triability) –  Kemampuan  untuk diujicobakan adalah di mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu  inovasi  oleh  penerima.  Jadi agar dapat   dengan   cepat   di   adopsi, suatu      inovasi      harus      mampu mengemukakan keunggulanya. 5.  Kemampuan untuk diamati (observability) –  yang  dimaksud dengan dapat diamati ialah  mudah atau  tidaknya  pengamatan  suatu hasil  inovasi.  Suatu  inovasi  yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat  diterima  oleh  masyarakat, dan  sebaliknya  bila  sukar  diamati
hasilnya,  akan  lama  diterima  oleh masyarakat.

## Konsep Administrasi Kependu- dukan
Di  dalam  UUD  1945  pasal  26  ayat 2,  penduduk  adalah  warga  Negara Indonesia    dan    orang    asing    yang bertempat    tinggal    di    Indonesia.
Sedangkan kependudukan adalah hal  ihwal  yang  berkaitan  jumlah, struktur,  umur,  jenis  kelamin,    agama, kelahiran,    perkawinan,    kehamilan, kematian,    persebaran,  mobilitas      dan kualitas      serta      ketahanannya      yang menyangkut      politik,  ekonomi,    sosial dan    budaya    (Direktorat    Jendral Anggaran    Kementerian  Keuangan, 2015),  dan    disebutkan    juga    dalam Undang-Undang    No.    23    tahun    2006 tentang    Adminstrasi    Kependudukan, bahwa    setiap    Penduduk    mempunyai hak untuk memperoleh:
a.  Dokumen kependudukan
b.  Pelayanan    yang    sama    dalam pendaftaran      penduduk        dan pencatatan sipil
c.  Perlindungan atas data pribadi
d.  Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
e.  Informasi      mengenai      data  hasil pendaftaran      penduduk      dan pencatatan  sipil  atas  dirinya  dan/ atau keluarganya
f.  Ganti  rugi  dan  pemulihan  nama baik    sebagai    akibat    kesalahan dalam        pendaftaran        penduduk dan        pencatatan        sipil        serta penyalahgunaan  data  pribadi  oleh instansi pelaksana
Untuk      memberikan      pelayanan kepada      masyarakat,      Pemerintah Republik      Indonesia      mengeluarkan
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
peraturan   perundang-undangan   yang dapat  mengatur  kegiatan  administrasi kependudukan    yaitu    Undang-Undang No.  24  Tahun  2013  yang  mana  undang- undang  ini  merupakan  perubahan dari Undang-Undang     No.     23     tahun     2006 tentang     Adminstrasi Kependudukan.
Di  dalam  pasal  1  Undan-Undang No.  24  Tahun  2013 disebutkan  bahwa Administrasi    Kependudukan    adalah rangkaian    kegiatan  penataan        dan penertiban        dalam        mengeluarkan dokumen        dan        data  kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi    kependudukan    serta pendayagunaan    hasilnya    untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong  (2010:8)  metode  kualitatif meliputi pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.  Pertama,  menyesuaikan metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila berhadapan  dengan  kenyataan  jamak.
Kedua,  metode  ini  menyajikan  secara langsung  hakikat  hubungan  antara peneliti dan responden. Ketiga, metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan  diri  dengan  banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola  nilai  yang  dihadapi.  Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  karena  untuk mengetahui  faktor-faktor  pendukung dan penghambat inovasi pelayanan yang dihadapi  oleh  Dinas  Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI Jakarta.  Teknik  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui  informan  dari  internal  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil maupun  dari  sumber  lain  yaitu  Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan  didapat  data  dan informasi yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum adanya pelayanan integrasi akta kelahiran di RSUD, penduduk yang melahirkan di RSUD harus melaporkan peristiwa  kelahiran  anaknya  di  tingkat kelurahan  untuk  mendapatkan  Surat Keterangan  Pelaporan  Kelahiran  dan KK,  dan  selanjutnya  Surat  Keterangan Kelahiran  dan  berkas  persyaratan dimohonkan akta kelahirannya ke Sudin Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota/Kabupaten  melalui  Kecamatan. Hal  ini  mengakibatkan  penduduk memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya  yang  tinggi  untuk  mendapatkan dokumen kependudukan dan terhambatnya proses kepesertaan BPJS.
Ditambah lagi dengan kondisi keluarga yang  mengalami  persalinan  biasanya mengeluarkan  biaya  yang  tinggi, dan  pemahaman  masyarakat  bahwa membuat  akta  kelahiran  berbelit-belit, menyebabkan pelaporan/pencatatan kelahiran bayi menjadi terlambat/tidak tepat waktu. Padahal NIK, KK dan akta kelahiran  merupakan  dokumen  yang sangat  penting  bagi  bayi  yang  baru lahir, sebagai perlindungan hukum atas asal usul kelahiran yang sah untuk tiap individu yang baru lahir.
Kecenderungan masyarakat yang  enggan  membuat  dokumen
kependudukan,
mengakibatkan beberapa  permasalahan  seperti  anak tidak terdaftar pada data kependudukan. Akibatnya  anak  tidak  dapat  menikmati fasilitas  yang  diberikan  pemerintah, seperti  kesehatan  dan  pendidikan. Anak  yang  baru  lahir  membutuhkan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) sebagai  kunci  akses  mendapatkan fasilitas  layanan  dari  BPJS  Kesehatan. Keengganan penduduk untuk langsung mendaftarkan anaknya untuk  mendapatkan  NIK  dari  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, berakibat terhambatnya anak yang baru lahir  mendapatkan  fasilitas  kesehatan. Padahal  bagi  penduduk  yang  masih  di bawah  garis  kemiskinan,  fasilitas  BPJS yang  diberikan  secara  gratis  sangat membantu dalam menunjang kesehatan.
Demikian  pula  anak  yang  tidak memiliki akta kelahiran akan berakibat pada  sulitnya  anak  tersebut  untuk mendapatkan pendidikan, karena salah satu  syarat  utama  penduduk  untuk mendapatkan  pendidikan  dasar  adalah memiliki  NIK  dan  Akta  Kelahiran. Penduduk  baru  menyadari  pentingnya akta kelahiran ketika akan mendaftarkan anaknya  untuk  sekolah.  Ini  tentunya akan menyulitkan penduduk itu sendiri, karena untuk mengumpulkan dokumen yang  dibutuhkan  membutuhkan  waktu yang tidak sebentar.
Sebagai  instansi  yang  memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sesuai  dengan  Pasal  83  ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  dan  Pasal 58  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  93  Tahun  2012
tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil,  peningkatan  pelayanan  integrasi akta  kelahiran  menjadi  salah  satu fokus  utama  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta untuk  membuat  suatu  terobosan  baru, yaitu  lebih  mendekatkan  pelayanan ke  masyarakat,  dengan  bekerja  sama dengan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah dan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kependudukan secara optimal.
Dari  data  yang  di  peroleh Layanan  Si  Dukun  3  in  1  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  DKI Jakarta  menerbitkan  sebanyak  52.000 dokumen kependudukan selama Januari hingga Oktober 2019. Adapun dokumen kependudukan tersebut meliputi, Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit, Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK), Kartu Keluarga terbaru, Akta Kelahiran, Kartu  Identitas  Anak  (KIA),  dan
Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta,  Dhany  Sukma  (15/11/2019) mengatakan, jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui  Si  Dukun  3  in  1  tahun ini  meningkat  drastis  dari  tahun sebelumnya,  “Pelayanan  tahun  lalu  itu hanya  menerbitkan  14.000,  tahun  ini ada  peningkatan  drastis.  Penerbitan dokumen  tersebut  diberikan  secara gratis,”.  Dikatakan  Dhany,  peningkatan signi ikan ini tidak lepas dari banyaknya fasilitas kesehatan di Jakarta yang telah terintegrasi  dengan  sistem  layanan  Si Dukun  3  in  1.  Tercatat,  sampai  saat  ini sudah 116 fasilitas kesehatan di Jakarta yang terintegrasi dengan Si Dukun 3 in 1, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta,  puskemas,  dan  klinik.  “Kami
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
bersinergi  dengan  fasilitas  kesehatan di  Jakarta  melalui  Perjanjian  Kerja Sama  dengan  menjembatani  sistem. Alhamudulillah,  sekarang  sudah  116 rumah sakit, klinik dan puskesmas yang sudah bekerja sama,” terangnya.
Menurut  Dhany,  sejak  diluncurkan pada  tahun  2017  silam  layanan  Si Dukun  3  in  1  menunjukan  tren  yang positif  setiap  tahunnya.  Pada  awalnya hanya  10  rumah  sakit  besar  yang bekerja  sama  dengan  layanan  ini, kemudian  bertambah  menjadi  27 fasilitas  kesehatan  pada  tahun  2018, dan  saat  ini  meningkat  menjadi  116 fasilitas kesehatan. “Tahun 2017 masih sistem  loket.  Kemudian,  di  tahun  2018 kita  kembangkan  lagi  dengan  bridging sistem,  jadi  tidak  perlu  kami  siagakan alat  dan  petugas.  Kalau  mereka  punya sistem kita menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lain ke dalam satu web service ,” ungkapnya. Pihaknya, kata  Dhany,  terus  mengupayakan seluruh  fasilitas  kesehatan  di  Jakarta untuk  bekerja  sama  dan  bermitra dengan  Dinas  Dukcapil  DKI  Jakarta dalam  rangka  memenuhi  hak  warga negara dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan.  “Kemudahan  layanan ini juga akan menjadi nilai tambah bagi rumah  sakit,  puskesmas,  dan  klinik yang bersangkutan dari segi efektivitas dan  e isiensi  pelayanan  karena  sudah terlayani  secara  sistem,”  ucapnya.  Ia menambahkan,  pihaknya  juga  terus melakukan  monitoring  dan  evaluasi cakupan  dan  capaian  pelayanan  dari kerja  sama  tersebut.  “Ini  bagian  dari inovasi  kami  untuk  membuat  Jakarta semakin  maju  dan  bahagia  warganya,” tandasnya.  Untuk  diketahui,  layanan Si  Dukun  3  in  1  merupakan  akronim dari  Sistem  Terintegrasi  Dokumen
Kependudukan  Tiga  Instansi  (Dinas Dukcapil,  Rumah  Sakit,  dan  BPJS Kesehatan).
Jika  dibandingkan  dengan  data pada  tahun  2018  dimana  Layanan  Si Dukun  3in  1  tengah  dikembangkan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Dhany  Sukma,  Jumat  (21/9/2018) selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta mengatakan bahwa Si  Dukun  3in  1  ini  nantinya  tak  hanya melayani di belasan rumah sakit umum daerah  (RSUD)  di  Jakarta,  namun  juga akan  sasar  ke  klinik  serta  puskesmas, kami  fokus  kembangan  pelayanan  Si Dukun  3in  1.  Nantinya  pelayanan  ini tak  hanya  ada  di  setiap  RSUD,  namun juga akan sasar ke klinik dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta.
Dhany mengatakan, pengembangan pelayanan Si Dukun 3 In 1 yang dimulai dari membangun sistem integrasi data. Sebelumnya  perjanjian  kerja  sama (PKS)  itu  selalu  diikutkan  petugas  dan alat  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Jakarta.
Lanjut Dhany (21/9/2018), “Sekarang,  setelah  PKS  rumah  sakit (RS) yang sebagai operatornya langsung diinput kedalam sistem dan diveri ikasi oleh  ke  Sektor  Dukcapil  kecamatan serta  ditandatangani  oleh  kasudin (kepala  suku  dinas)  masing-masing di  wilayah  Jakarta,  maka  dari  itu,  ke depan  kami  fokuskan  untuk  menyusun peraturan  gubernur  (pergub)  untuk penandatanganannya  cukup  dilayani  di tingkat Kecamatan. Sekarang juga kami kembangkan  Si  Dukun  3in  1  dengan bangun sitem integrasi data. Setidaknya jauh lebih cepat lagi. Saat ini pelayanan Si  Dukun  3in  1  sudah  ada  di  15  (lima
belas) RSUD di Jakarta. Layanan ini pun dikembangkan  lagi  baik  di  RS  swasta, klinik, hingga puskesmas,” katanya.
Si Dukun 3in 1 (Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi, yakni  Dinas  Dukcapil,  rumah  sakit, dan  BPJS  Kesehatan  dalam  satu  loket pelayanan masih berjalan.
Dengan  sistem  itu  di  kelahiran  di Jakarta  akan  diberikan  enam  dokumen gratis  sekaligus.  Dokumen  itu  adalah surat  keterangan  kelahiran  dari  rumah sakit,  nomor  induk  kependudukan (NIK),  kartu  keluarga,  Akta  kelahiran, kartu  identitas  anak  dari  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil DKI  Jakarta,  dan  ID  Kepesertaan  BPJS Kesehatan bagi bayi. Sehingga bayi saat keluar dari rumah sakit tersebut sudah peroleh hak-haknya
Warga  Kelurahan  Pulau  Pari mendukung  penuh  Program  Si  Dukun 3  in  1  yang  dijalankan  Suku  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dukcapil)  Kepulauan  Seribu.  Program yang  bertujuan  untuk  mempermudah kebutuhan masyarakat dari sisi administrasi  tersebut  diyakini  bakal berdampak  positif.  Tercatat  Program Si  Dukun  3  in  1  dilakukan  pihak  Sudin Dukcapil  Kepulauan  Seribu  bersama Puskesmas dan Kelurahan Pulau Pari. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat  Kelurahan  Pulau  Pari  Tri Supriyanto,(22/10/2019) mengatakan : ‘’Tentunya  kegiatan  ini  dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan administrasi  masyarakat.  dan  ini sangat  disambut  positif  karena memudahkan prosesnya, jadi
dengan  kegiatan  ini,  warga  tidak perlu  datang  ke  kelurahan  karena
petugas langsung datang ke rumah untuk menyerahkan dokumennya”.
Program  Si  Dukun  3  in  1 mendistribusikan  langsung  dokumen akta  kelahiran,  Kartu  Identitas  Anak (KIA),  dan  Kartu  Keluarga  kepada bayi  yang  baru  lahir.  Hal  tersebut dibenarkan  oleh  Kepala  Subag  TU Sudin  Dukcapil  Kepulauan  Seribu Budi  Mulyaningsih  menambahkan, kegiatan  itu  dapat  terwujud  berkat kerja  sama  pihak  terkait.    Sehingga mempermudah proses pendataan serta distribusi  langsung.  Tentunya  program ini  bagian  dari  komitmen  Sudin Dukcapil dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat  agar  terpenuhi kebutuhannya.
Inovasi ini menyasar pada bayi yang dilahirkan  di  seluruh  RSUD  Provinsi DKI  Jakarta,  terutama  yang  berada  di bawah garis kemiskinan, sebagai upaya pemerintah  meningkatkan  layanan publik.  Program “Si Dukun 3 in 1” ini memberikan  layanan  3  in  1  di  RSUD, yang meliputi:
- Bayi  yang  baru  lahir  langsung mendapatkan  Akta  Kelahiran  yang sudah  memiliki  Nomor  Induk Kependudukan (NIK)
- NIK  tersebut  telah  terintegrasi dengan  data  keluarga,  sehingga KK  langsung  dapat  dicetak  di kelurahan.
- NIK  bayi  tersebut  juga  telah terintegrasi  dengan  data  BPJS Kesehatan, sehingga bayi yang baru lahir dapat menikmati fasilitas BPJS.
Pelayanan berbasis Sistem Integrasi layanan kependudukan di Rumah Sakit memiliki manfaat utama seperti :
1.  Memudahkan  penduduk  mencatat- kan kelahiran anaknya;
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan .... 2.  Lebih menjamin pemenuhan hak  anak  untuk  mendapatkan akta  kelahiran  dan  KK  terutama masyarakat kurang mampu;
3.  Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak;
4.  Meningkatkan  jaminan  kesehatan bayi  ibu  dan  anak  dengan kepesertaan BPJS Kesehatan;
5.  Mendukung  program  pemerintah pusat  dalam  rangka  penggunaan NIK Nasional sebagai kunci dasar  dalam  akses  mendapatkan pelayanan publik; 6.  Mempercepat waktu layanan tunggu  mendapatkan  kepesertaan BPJS  kesehatan,  dengan  integrasi database  kependudukan  dengan database BPJS secara realtime. 7.  Meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pelayanan  Si  Dukun  3  in  1  (Sistem integrasi  kependudukan  di  RSUD)  ini menjadikan  pelayanan  akta  kelahiran sebagai bagian dari pelayanan persalinan penduduk  DKI  Jakarta  di  RSUD,  atau sebagai pelayanan persalinan premium. Pada saat pendaftaran pasien persalinan, diinformasikan  juga  agar  pasien menyiapkan persyaratan akta kelahiran. Selanjutnya  kutipan  akta  kelahiran yang telah memiliki NIK juga diberikan kepada  penduduk  melalui  RSUD  dan langsung  terdaftar  sebagai  peserta BPJS. Selanjutnya Kartu Keluarga dapat langsung  dicetak  ditingkat  kelurahan tanpa  harus  menyertakan  pengantar RT/RW,  dengan  membawa  draft  KK yang telah ditandatangani RT.
Beberapa  hal  yang  telah  dilakukan untuk  untuk  meningkatkan  cakupan kepemilikan  akta  kelahiran  melalui pelayanan integrasi kependudukan 3 in
1 di RSUD ini adalah sebagai berikut. 1.  Membangun kesepahaman
antara  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI Jakarta  dengan  RSUD  di  Provinsi DKI  Jakarta,  sesuai  dengan  SK Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2011
2.  Menyiapkan  sarana  dan  prasarana, antara  lain:  perangkat  komputer, jaringan  komunikasi  (bersama Kominfomas),  aplikasi  pelayanan, standar operating system (SOP), formulir  dan  blanko  pelayanan akta  kelahiran,  sarana  penunjang lainnya, dan operator, serta
melakukan  pelatihan  terhadap operator dan bidan RSUD.
3.  Melakukan  Perjanjian  Kerja  Sama antara  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dengan  BPJS Kesehatan  tentang  Pemanfaatan
Data  penduduk  Dalam  Veri ikasi Biodata Penduduk Prov. DKI Jakarta pada Pelayanan Administrasi Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan
Divisi Regional IV Nomor 05 Tahun 2016  dan  Nomor  01/KTR/Divre- IV/0116.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  melalui  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memaparkan  hasil  dan update Bulan Layanan  Administrasi  Kependudukan (Adminduk)  2019  di  Gedung  Blok  F lantai  2  Balai  Kota  DKI  Jakarta,  Selasa (26/11).
Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, Bulan Pelayanan Adminduk  ini  memilki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  kepada
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 1, April 2020: 1–20
warga  di  semua service point di  DKI Jakarta. “Ini merupakan salah satu upaya  yang  kita  lakukan  dalam rangka  kita  meningkatkan  layanan kepada  masyarakat  khususnya  untuk meningkatkan  cakupan  baik  di  bidang pendaftaran penduduk pencatatan sipil dan  pemanfaatan  data  kependudukan,” ujarnya,  dikutip  dari  siaran  pers  PPID Provinsi DKI Jakarta.
Dhany  juga  memaparkan  hasil dari  target  Dukcapil  dalam  pencatatan data  kependudukan,  yang  mana persentasenya  cukup  memuaskan  di wilayah DKI Jakarta seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang  sudah  mencapai  99,62  persen, kepemilikan  Kartu  Keluarga  (KK)  98 persen,  kepemilikan  Kartu  Identitas Anak (KIA) 62 persen, dan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 88 persen.
Dhany  mengungkapkan  beberapa pendekatan  yang  dilakukan  jajarannya untuk terus melengkapi data kependudukan  DKI  Jakarta,  yakni pertama  pendekatan  integrasi  secara sistem dengan melibatkan 116 institusi kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum pusat daerah swasta puskesmas dan  klinik  yang  terintegrasi  dengan sistem  Dukcapil.  Selain  itu,  integrasi sistem juga mencakup urusan kematian dan  perkawinan  melalui  institusi  yang bersangkutan.
“Misalnya,  ada  bayi  yang  baru lahir  kemudian  lahir  di  rumah  sakit  yg bekerja  sama  dengan  Dukcapil  maka sebelum  pasien  itu  pulang,  dia  sudah mendapat  4  dokumen  kependudukan (NIK,  Akta,  KK  baru,  KIA),  plus  karena kita  ada  kerjasama  dengan  BPJS  maka kepersertaan BPJS juga dapat sekaligus Surat Keterangan Kelahiran,” terangnya.
Pendekatan kedua adalah pengoptimalan  layanan  baik  Kelurahan Kecamatan Sudin dan Dinas Percepatan waktu  layanan  dukcapil  dari  3  hari menjadi 1 hari, dan 1 jam di kelurahan. Selanjutnya  pendekatan  ketiga  melalui pendekatan  layanan  langsung  yang proaktif  dengan  mendatangi  kantong- kantong  yang  menjadi  objek  layanan baik  sekolah  kampung  maupun  mal, contoh ketika kita menerbitkan KIA, kita bekerja  sama  dengan  sekolah-sekolah, kemudian di sistem ada data anak tanpa ada permohonan sudah bisa kita cetak,” ungkapnya.
Selanjutnya  Pendekatan  keempat, yakni  dengan  meluncurkan  sistem pelayanan  online  berupa  aplikasi berbasis android dan website yang diberi nama “Alpukat Betawi” untuk mencakup masyarakat  dengan  mobilitas  tinggi. Aplikasi  ini  nantinya  akan  diluncurkan secara masif sedangkan kini aplikasi ini masih dalam tahap sosialisasi ke warga, dalam aplikasi ini kita bisa atur jadwal pengambilan  dokumen,  ketika  secara online  warga  mengirimkan  data  maka akan  diveri ikasi  kemudian  diterbitkan bahwa  dokumen  jadi  dan  kapan  akan diambil,” ucapnya.
Kemudian terdapat pengembangan Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Disdukcapil,  Rumah  Sakit,  dan  BPJS Kesehatan) dalam satu loket pelayanan
(Si Dukun 3 in 1) di semua Puskesmas dan  Rumah  Sakit  Swasta.  Hingga  saat ini  terdapat  116  faskes  yang  sudah terintegrasi dengan Si Dukun 3 in 1. Tidak ketinggalan, adanya pemutakhiran data KK  dan  pemenuhan  layanan  langsung kepada warga di RW.
Melalui beragam pendekatan tersebut  harapannya  ke  depan  Dinas
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan .... Dukcapil mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan warga, karena dokumen  tersebut  merupakan  hak yang  harus  dimiliki  warga  sehingga sudah  menjadi  kewajiban  bagi  Dinas Dukcapil  untuk  memenuhinya  agar lebih  membahagiakan  warga  Jakarta,” tandasnya.
Inovasi  pelayanan  yang  dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta dalam Program Si Dukun 3 in 1 di RSUD ini  meliputi  penyediaan  perangkat komputer,  aplikasi,  dan  jaringan komunikasi  data,  serta  menempatkan tenaga  operator  di  RSUD.  Dari  pihak RSUD sendiri, pelayanan akta kelahiran dijadikan  sebagai  salah  satu  bagian dari  layanan  persalinan.  Selain  itu, inovasi yang dilakukan adalah integrasi database  kependudukan  secara online ke  database  BPJS  Kesehatan  dengan kunci akses NIK.
Dari  hasil  penelitian  yang  relevan dengan  penelitian  ini  oleh  Revia  dan Retnowati (2019) dengan judul Inovasi Pelayanan  Si  Dukun  3  In  1  Di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Pasar  Minggu Jakarta Selatan, pembahasan penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang  didapatkan  dengan  melakukan wawancara dengan 8 (delapan) informan  penelitian  yang  dianggap dapat  mewakili  dan  memberikan  data terhadap  Inovasi  Si  Dukun  3  In  1  di RSUD Pasar Minggu.
Data  yang  didapatkan  dari  hasil penelitian tersebut di lapangan dianalisis dengan menggunakan konsep teori  dari  Rogers  dalam  Suwarno, (2008:16-18), yaitu : Relative Advantage (keuntungan relatif),
Compability
(kesesuaian), Complexity (kerumitan),
Triability (kemungkinan  diterapkan),
Observability (kemudahan diamati).
Berikut  adalah  analisis  penelitian mengenai  Inovasi  Si  Dukun  3  In  1  di RSUD Pasar Minggu:
Relative Advantage (keuntungan
relatif)
Sebuah  inovasi  harus  mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan  inovasi  sebelumnya.  Selalu ada  sebuah  nilai  kebaruan  yang melekat  dalam  inovasi  yang  menjadi ciri  yang  membedakannya  dengan yang  lain.  memberikan  kemudahan akses  pelayanan  masyarakat,  dimana selama  ini  dalam  pembuatan  akte kelahiran, KK (kartu keluarga) dan KIA (kartu  indentitas  anak)  masih  sangat konvensional dalam memberikan pelayanannya. Dengan  adanya  program  inovasi Si  Dukun  3  In  1  dapat  memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dukumen  kelahiran  bagi  anak-anak mereka yang baru lahir. Prosesnya pun lebih  mudah  dan  tidak  berbelit  belit dibandingkan  dengan  sebelumnya, dan  inovasi  ini  juga  gratis,  jadi  dapat dijangkau  oleh  masyarakat  menengah kebawah,  inovasi  Si  Dukun  3  In  1 memiliki  nilai  atau  keunggulan  yang sangat  besar  dibandingkan  dengan proses sebelum adanya inovasi ini.
Berbeda dengan sebelumnya
yang  dimana  Masyarakat  harus  hadir langsung ke lembaga pemerintahan yang bersangkutan  (kelurahan,  kecamatan, dan lembaga pemerintahan lainnya yang bersangkutan  dengan  untuk  mengurus berbagai  macam  keperluan  mereka, terkadang  hasil  yang  mereka  harapkan belum  tentu  selesai  di  hari  tersebut
dikarenakan  minimnya  informasi  dan kesiapan  dokumen  pendukung  yang mereka tidak ketahui.
Dalam hal pelayanan yang diberikan  para  staff  maupun  operator yang  berada  di  RSUD  Pasar  Minggu juga  sangat  memuaskan,  karena mereka  siap  memberikan  bantuan  dan penjelasan  ataupun  informasi  apabila ada  masyarakat  yang  belum  mengerti tentang pelayanan Si Dukun 3 In 1 ini.

## Compabilty (kesesuaian)
Inovasi juga sebaliknya mempunyai sifat  kompatibel  atau  kesesuaian dengan  inovasi  yang  sebelumnya.  Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak  serta  merta  dibuang  begitu  saja selain  karena  alasan  faktor  biaya  yang sedikit  namun  juga  inovasi  yang  lama menjadi  bagian  dari  proses  transisi  ke inovasi baru.
inovasi  Si  Dukun  3  In  1  sangatlah sesuai  dengan  kebutuhan  yang  selama ini  masyarakat  harapkan,  karena  yang dulunya  harus  bolak-balik  mengurus ini  itu  ke  masing-masing  instansi  dan membuang  banyak  waktu  ataupun biaya, sekarang tidak lagi karena hanya perlu  memenuhi  persyaratan  dan mengisi  formulir,  maka  masyarakat akan mendaptkan langsung 3 dokumen kelahiran bagi anak mereka.
Dan  dalam  hal  kesamaan  nilai manfaat  dari  inovasi  Si  Dukun  3 In  1  dengan  sebelumnya  adalah sama,  tidak  ada  perbedaan  nilai  dan manfaat  dalam  inovasi  Si  Dukun  3 In  1,  karena  bentuk  dan  nilai  dari ketiga dokumen tersebut adalah sama dengan  sebelumnya  maupun  dengan pembuatan  manual  tidak  dengan program Si Dukun 3 In 1.
Untuk  hal  pembuatan  akta  lahir dan  dokumen  lain  secara  manual atau  mandiri  masih  berlaku,,  karena belum  semua  Rumah  Sakit  Di  Jakarta belum  mengaplikasikan  Si  Dukun  3  In 1  jadi  apabila  masyarakat  melahirkan di  Rumah  Sakit  selain  di  rumah  sakit yang  telah  mengaplikasikan  Si  Dukun 3  In  1  harus  mengurus  Dokumen tersebut  secara  mandiri.  Dan  untuk masyarakat  yang  tidak  memiliki  KTP DKI  Jakarta  atau  bukan  berdomisili  di Jakarta  mereka  pun  harus  mengurus Dokumen  kelahiran  secara  mandiri, walaupun mereka melahirkan di Rumah Sakit  Jakarta,  karena  inovasi  ini  hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta.

## Complexity (kerumitan)
Tingkat  kerumitan  dari  suatu inovasi  untuk  diadopsi,  seberapa sulit  memahami  dan  menggunakan inovasi.  Semakin  mudah  suatu  inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi.
Dalam pembuatan dokumen kelahiran  dengan  inovasi  Si  Dukun  3
In  1  tidak  ada  kesulitan  yang  dialami masyarakat karena semuanya dianggap mudah  mulai  dari  pembuatan  surat keterangan  lahir,  sampai  pengurusan persyaratan yang harus dilengkapi, dan sampai dokumen nya semua jadi hanya memerlukan  waktu  3  hari  bahkan kurang, karena 3 hari itu adalah maksimal waktu  pembuatan  dokumennya,  jadi saat  ibu  melahirkan  pulang  maka  ia juga  membawa  dokumen  kelahiran anaknya,  tanpa  harus  mengurusnya lagi. Semua nya jelas terutama alur yang diberikan  para  staff  maupun  operator itu  sendiri.  Terutama  dalam  hal  biaya yang sama sekali tidak ada, itu membuat masyarakat  sangat  terbantu  karena
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
sebelum  adanya  inovasi  Si  Dukun  3  In 1  mereka  harus  mengeluarkan  biaya yang  cukup  besar  dalam  pembuatan dokumen  kelahiran  anaknya.  Hanya saja terdapat kendala dari segi sumber daya  manusia  Disdukcapil  yang  berada di  rumah  sakit,  yaitu  hanya  satu  orang saja,  operator  dari  Disdukcapil  kepada rumah  sakit  tidak  ada  penggantinya, jadi  apabila  libur  maka  tidak  dapat mengurus dokumen kelahiran, danharus menunggu  sampai  petugas  nya  masuk kembali.

## Triability (kemungkinan dicoba)
Merupakan  tingkat  apakah  suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus  terikat  untuk  menggunakannya. Suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan  sesungguhnya,  inovasi  pada umumnya  lebih  cepat  diadopsi.  Untuk lebih  mempercepat  proses  adopsi, maka  suatu  inovasi  harus  mampu menunjukkan keunggulannya.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik merupakan  penerapan  suatu  metode atau  cara  baru  yang  berbeda  dengan metode  yang  sebelumnya  bertujuan untuk  memperbaiki  metode  yang lama  sehingga  dapat  memberikan keuntungan bagi penggunanya. Inovasi  dalam  pelayanan  publik  akan diterima  oleh  masyarakat  sebagai pengguna  pelayanan  apabila  memiliki keuntungan yang telah terbukti melalui fase  uji  coba  dimana  setiap  orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencobanya.  Inovasi  pelayanan  publik Si  Dukun  3  In  1  telah  melalui  fase  uji coba publik.
Fase uji publik memang ada, tetapi bersifat  langsung  kepada  masyarakat saat peluncuran inovasi tersebut, bahwa
saat uji coba dalam inovasi pelayanan Si Dukun  3  In  1  masyarakat  merasa  puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan  itu lah yang menjadi fase uji publik secara keseluruhan  di  beberapa  rumah  sakit yang  menjadi  uji  coba  pelayanan  Si Dukun 3 In 1 ini termasuk RSUD Pasar Minggu,  dan  nantinya  akan  diperluas lagi  keberbagai  rumah  sakit  lain  di Jakarta.  Jadi  untuk  saat  ini  masih  bisa dikatakan bahwa pelayanan Si Dukun 3 In 1 masih menjadi fase uji publik untuk bisa di aplikasikan kepada rumah sakit di seluruh DKI Jakarta.
Observability (kemudahan diamati) Tingkat bagaimana hasil penggunaan  suatu  inovasi  dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang  melihat  hasil  suatu  inovasi, semakin  besar  kemungkinan  inovasi diadopsi  oleh  orang  atau  sekelompok orang.
Inovasi harus dapat diamati dengan mudah  bagaimana  inovasi  tersebut bekerja dan bagaimana inovasi tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau menguntungkan dibandingkan dengan  sebelumnya.  Inovasi  pelayanan Si Dukun 3 In 1 di RSUD Pasar Minggu dapat diamati dengan mudah bagaimana cara  ia  bekerja  dan  bagaimana  inovasi dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau menguntungkan dibandingkan dengan sebelumnya.
Kemudahan  akses  menjadi  suatu keberhasilan  inovasi  pelayanan  Si Dukun  3  In  1  kepada  masyarakat yang  melahirkan  dan  akan  mengurus dokumen  kelahiran  anaknya,  karena masyarakat  tidak  lagi  harus  mengurus dokumen kelahiran dengan mendatangi instansi-instansi  yang  terkait,  semua
dapat  diakses  dalam  satu  pintu, masyarakat  melahirkan  disitu  dan disitu  pula  mereka  mengurus  dan mendapatkan  dokumen  kelahiran  anak mereka, kemudahan akses nya juga dapat dilihat  mulai  dari  pengurusan  surat keterangan  lahir  sampai  mendapatkan ketiga  dokumen  tersebut,  hal  ini  dapat dilihat  tidak  ada  nya  masyarakat  yang mengeluh  dan  sangat  mengapresiasi  Si Dukun  3  In  1,  tetapi  sayangnya  belum dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat Jakarta yang dikarenakan belum merata nya pelayanan Si Dukun 3 In 1 di seluruh rumah  sakit  ataupun  puskesmas  di DKI  Jakarta,  masih  hanya  beberapa rumah  sakit  saja  yang  sudah  ada pelayanan Si Dukun 3 In 1. Dengan tidak dikenakan biaya sepersen pun itu sudah memberikan  kemudahan  akses  kepada masyarakat yang kurang mampu
Inovasi  tidak  selalu  terjadi  secara mulus  atau  tanpa  resistensi.  Banyak dari  kasus  inovasi  di  antaranya  justru terkendala  oleh  berbagai  faktor. Biasanya budaya kerja dan ego-sektoral menjadi  faktor  penghambat  terbesar dalam  mengeksekusi  sebuah  gagasan baru.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  terjadi dalam  penerapan  program  Si  Dukun  3 in  1  di  RSUD.  Tawaran  kebaruan  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  mendapat  respons  positif  baik dari Dinas Kesehatan maupun dari BPJS Kesehatan.  Karena  di  level  pimpinan sudah  terjalin  kesepahaman,  maka pada  tataran  street  level  bureaucracy relatif  tidak  ditemui  kendala  berarti.
Merujuk Suwarno, keberhasilan inovasi  antara  lain  dipengaruhi  faktor kepercayaan  ( trust )  di  antara  para pemangku kepentingan, faktor kemauan ( willingness )  serta  akuntabilitas,  dan infrastruktur teknologi dan komunikasi.
Tidak  adanya  transparansi  sering menjadi  penyebab  dari  ketidakpastian dalam  pelayanan  publik.  Menurut Dwiyanto (2002), ketidakpastian ini  mendorong  para  pengguna  jasa untuk  memotong  prosedur  dengan bekerja  sama  dengan  para  pejabat birokrasi.  Bagi  pengguna  jasa,  lebih baik  membayar  mahal  daripada  harus menunggu dalam ketidakpastian. Harga dari ketidakpastian yang harus dibayar oleh pengguna jasa bisa menjadi mahal tergantung  pada  jenis  pelayanannya. Harga  ini  menjadi  bagian  yang  penting dari bureaucratic costs . Terobosan yang dilakukan  dengan  program  Si  Dukun 3 in 1 di RSUD ini dapat mencegah hal demikian,  karena  warga  mendapatkan kepastian dalam akses terhadap layanan.

## SIMPULAN
Proses  pencatatan  kelahiran  anak menjadi  suatu  beban  tersendiri  bagi orang  tua,  karena  orang  tua  harus menyediakan  waktu  untuk  mengurus pembuatan  akta  kelahiran  di  PTSP Kelurahan.  Dengan  adanya  proses pembuatan akta kelahiran yang langsung  dapat  dilakukan  di  RSUD, dapat  membantu  mengurangi  waktu yang  diperlukan  orang  tua  sekaligus membantu Pemerintah Provinsi
DKI  Jakarta  dalam  mencatat  jumlah anak  yang  baru  lahir.  Sehingga  angka pencatatan  anak  semakin  mendekati angka riil yang ada di lapangan. Proses pelayanan  yang  telah  terintegrasi dengan  kepesertaan  BPJS  terbilang masih  sangat  sedikit  dilakukan  oleh daerah  lainnya.  Hal  ini  menjadikan nilai  tambah  sendiri  untuk  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu cara percepatan peningkatan pelayanan publik  dalam  hal  pencatatan  kelahiran
Dhany Sukma, Muhamad Shendy Adam F. — Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ....
dan  pelayanan  kesehatan.  Program Si  Dukun  3  in  1  di  RSUD  merupakan best practices bagaimana  inovasi dikembangkan  dalam  sektor  publik. Selain  mempermudah  prosedur  dan memberi  kepastian  kepada  warga  dari sisi pelayanan kependudukan, program ini  selangkah  lebih  maju  karena  juga terintegrasi  dengan  layanan  yang notabene  sudah  lintas  sektor  yaitu kesehatan.

## SARAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah di  uraikan  diatas  program  Si  Dukun  3 in 1 ini sudah terlaksana  dengan baik, namun ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan  agar  program  ini  berjalan dengan positif dan e isien, yaitu:
1.  Perlu adanya penambahan sosialisasi kepada warga masyarakat  DKI  tentang  program ini  baik  melalui  sosmed,  lea let, spanduk dan sebagainya
2.  Untuk  keefektifan  pelaksanaan tentunya  harus  di  dukung  dengan
Sumber Daya Manusia yang handal dan terampil. 3.  Berbicara mengenai inovasi tentunya  tidak  lepas  juga  dengan teknologi maupun jaringan internet yang stabil karena program  ini  terintegrasi  baik  dari dinas  kependudukan  dan  catatan sipil  maupun  Rumah  Sakit,  maka sebaiknya kestabilan teknologi dan jaringan internet tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Amilia,  Chitta  .,  So hani,  Tubagus  Furqan.
(2014). Difusi Inovasi Model Representasi Masyarakat Dalam Perencanaan Publik Di Kabupaten
Sumedang. Volume  1.  sappk. itb.ac.id/jpwk1/wp-content/ uploads/2014/05/V1N2550-557. pdf. 8Juni 2016
Ahmed,  Pervaiz  K, &  Shepherd,  Charles  D. (2010). Innovation  Management. New  Jersey:  Pearson  Education, Inc
Dwiyanto,  Agus.  (2002 ). MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YANG MEMIHAK PADA RAKYAT .  Jurnal Populasi Vol 13, No.1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Devia Andiani, Retnowati W. D. Tuti (2019) Inovasi  Pelayanan  SI  Dukun  3  in 1  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Pasar Minggu Jakarta SelatanDOI:
https://doi.org/10.33510/slki.2019.29-40 Everett  M,  Rogers  (2003).  Diffusion  of Innovation. 5th Edition. New York : Free Press
Halvorsen,  Thomas,  et  al.  (2005). On the Differences between public and private sector innovations .  Oslo:
Publin Resort
Keputusan    Menteri    PAN    Nomor    :63/ KEP/M.PAN/7/2003
Mirnasari,  Rina  Mei.  2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal PurabayaBungurasih .  Universitas Airlangga. Volume 1. journal.unair. ac.id/downloadfullpapers10%20 Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan- April%202013.pdf.  16  November 2015.
Purwanto,  Erwan  Agus,  dkk.  (2017). PELAYANAN PUBLIK Moduk Pelatihan Dasar Calon PNS . Jakarta: LAN-RI
Ratmiko  dan  Atik  Septi  Winarsih.
(2005). Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rogers,  Everett.M.  (2003). Diffusion of
Innovation 5 th edition .  New  York: Free Pass
Suwarno,  Yogi.  (2008). Inovasi di Sektor
Publik . Jakarta: STIA-LAN Press. Sinambela,  Lijan  Poltak,  Dkk.  2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Widodo,  Joko.  2001.  Etika  Birokrasi  Dalam Pelayanan  Publik.  Malang:  CV. Citra Malang. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  93  Tahun  2012  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil h t t p s : / / w w w . a y o j a k a r t a . c o m /
r e a d / 2 0 1 9 / 1 1 / 1 5 / 7 9 3 1 / l a y a n a n - s i - d u k u n - 3 - i n - 1 - dukcapil-dki-terbitkan-52-ribu- dokumen
h t t p s : / / w w w . a y o j a k a r t a . c o m /
r e a d / 2 0 1 9 / 1 0 / 2 2 / 6 4 0 3 / program-si-dukun-mudahkan- warga-lengkapi-administrasi
h t t p : / / ke p e n d u d u ka n c a p i l . j a ka r t a . g o . i d / p a g e s / ? p a g e = i n d e x- &a=3&b=13&id=350
http://www.beritajakarta.id/read/74722/ p e m p rov- d k i - p a p a r ka n - u p - d a te - b u l a n - l aya n a n - a d m i n - duk-2019