## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  461-477  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8269.461-477

## TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TERJADINYA INFEKSI DAERAH OPERASI PADA PASIEN BEDAH
Denik Wuryani, Ninis Nugraheni, Andika Persada Putera
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya Email: denik.w2712@gmail.com

## Abstrak
Rumah  sakit  adalah  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  disediakan  oleh  pemerintah,  yang  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan.  Ketidakpatuhan  terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan masalah hukum yang menuntut tanggung jawab hukum bagi rumah sakit. Salah satu masalah yang berpotensi menjadi masalah hukum di rumah sakit adalah terjadinya infeksi luka operasi (ILO) pada pasien bedah. Terjadinya ILO pada pasien bedah dapat menimbulkan kerugian  bagi  pasien  yang  berpotensi  menimbulkan  gugatan  hukum,  sehingga  rumah  sakit  harus  bertanggung jawab  atas  kerugian  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  potensi  kerugian  bagi  pasien  bedah akibat  ILO  dan  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  terhadap  pasien  bedah  akibat  ILO.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  komparatif.  Kesimpulannya,  terjadinya  ILO  pada  pasien  bedah  di  rumah  sakit berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, yang dapat berujung pada masalah hukum dan menuntut tanggung jawab hukum bagi rumah sakit di bidang pidana, perdata, dan administratif.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Infeksi Luka Operasi, Kerugian

## Abstract
The hospital is one of the health service facilities provided by the government, which in providing health services must comply with laws and regulations. Non-compliance with some of these laws and regulations can result in legal problems that demand legal responsibility for the hospital. One of  the problems that has the potential to become a legal issue in the hospital is the occurrence of surgical site infections (SSI) in surgical patients. The occurrence of SSI in surgical patients can cause harm to the patient which has the potential to cause lawsuits, so the hospital must be responsible for the loss. This study aims to analyze the potential losses for surgical patients due to SSI and the legal responsibility of the hospital for surgical patients due to SSI. The type used in this study is normative juridical with a statute approach, conceptual approach and comparative approach. In conclusion, the occurrence of SSI in surgical patients in hospitals has the potential to cause harm to patients, which can lead to legal problems and demand legal responsibility for hospitals in the fields of criminal, civil and administrative law.

## Keywords : Hospital Liability, Surgical Site Infection, Loss

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H Ayat (1). Hak warga negara tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.
Pasal  34  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak.  Hal  ini  telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan)  Pasal  15.  Fasilitas  kesehatan  sesuai  jenis  pelayanannya  adalah  pelayanan  kesehatan perorangan maupun masyarakat.
Di dalam menjalankan tugas, rumah sakit harus dilengkapi berbagai perangkat yang mendukung agar pelaksanaan tugas sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ada beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  rumah  sakit,  yang  meliputi  persyaratan  lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan (UU Rumah Sakit Pasal 7 ayat (1)).  Persyaratan-persyaratan  tersebut  seluruhnya  harus  dipenuhi  oleh  rumah  sakit  agar  tercapai peningkatan  mutu  dan  keselamatan  pasien,  sebagai  standar outcome pelayanan  rumah  sakit  kepada masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  (selanjutnya  disebut  PP Perangkat  Daerah)  disebutkan  bahwa  Rumah  Sakit  merupakan  Unit  Pelayanan  yang  bersifat  khusus yang  memberikan  pelayanan  secara  profesional.  Kekhususan  rumah  sakit  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek baik dari sisi bangunan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana penunjang, sarana prasarana pendukung lain, yang sangat berbeda dengan kantor atau institusi yang lain.
Berbagai profesi dan tenaga pendukung ada  di rumah sakit. Semakin banyak jumlah dan  jenis tenaga di rumah sakit, semakin kompleks risiko yang dapat timbul di rumah sakit. Banyaknya jumlah dan  jenis  sumber  daya  manusia  dapat  menjadi  pendorong  tercapainya  pelayanan  yang  bermutu  dan berfokus  keselamatan  pasien  jika  dikelola  dengan  baik.  Sebaliknya  akan  menjadi  ancaman  dan berpotensi terjadinya kegagalan jika tidak dikelola dengan baik.
Apabila  salah  satu  atau  beberapa  unsur  dalam  Pasal  13  ayat  (3)  UU  Rumah  Sakit  tidak  dapat dipenuhi oleh tenaga kesehatan akan berpotensi terjadinya masalah. Demikian pula standar bangunan, sarana, prasarana, alat-alat kesehatan, perbekalan farmasi, dan lain-lain pendukungnya harus diadakan dan dikelola agar memenuhi standar yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan  masyarakat  sebagai  suatu  sistem  sosial,  Rumah  Sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum ( rechtshandeling ) (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010). Seorang dokter (dan juga tenaga kesehatan lain) yang bekerja di suatu rumah sakit, di dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pasien, pada dasarnya sedang melaksanakan hubungan hukum yang berupa transaksi terapeutik yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  (Nasution,  2013).  Selanjutnya  hak  dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran), UU Rumah Sakit dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Kewajiban  Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (selanjutnya disebut Permenkes Kewajiban Rumah Sakit Dan kewajiban Pasien) secara terinci. Disamping itu, hak pasien diatur dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit. Selanjutnya pasien  berhak  memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  pasien  terhindar  dari  kerugian fisik dan materi.
Hubungan  hukum  antara  pasien,  rumah  sakit,  dan  dokter  timbul  karena  adanya  kepercayaan pasien pada rumah sakit (dan dokter yang bekerja di rumah sakit), sehingga pasien bersedia menjalani perawatan yang diberikan oleh dokter. Hubungan hukum tersebut terjadi saat adanya  kesediaan yang dinyatakan  oleh  petugas  kesehatan  dapat  secara  lisan  ( oral  statement )  atau  yang  tersirat  ( implied statement ) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti misalnya menerima  pendaftaran,  memberikan  nomor  urut,  menyediakan  serta  mencatat  rekam medisnya  dan sebagainya. Kesediaan pasien untuk dirawat dokter di rumah sakit ini juga sekaligus sebagai persetujuan pasien, yang pada akhirnya menimbulkan perikatan antara pasien, rumah sakit, dan dokter. Perikatan sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal  1234,  ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat sesuatu. Untuk memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu dalam hal ini adalah bahwa rumah sakit dan  dokter,  karena  kesediaan  pasien,  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  berupa  upaya penyembuhan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).
Upaya  yang  diberikan  rumah  sakit  kepada  pasien  adalah  dengan  memberikan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  dan  terstandar,  serta  menyediakan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi. Di dalam menjalankan suatu upaya, dapat mencapai sesuatu yang diharapkan bersama yang berupa kesembuhan tanpa kecacatan, atau yang tidak diharapkan berupa kesembuhan dengan kecacatan, atau bahkan kematian. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor, baik yang berasal dari  pasien  dan  keluarganya,  dari  rumah  sakit,  maupun  dari  dokter  dan  tenaga  kesehatan  yang
berhubungan  dengan  pasien,  bahkan  dapat  pula  terjadi  karena  hal  lain  di  luar  kuasa  semua  unsur tersebut.
Salah satu permasalahan yang kemungkinan terjadi dan berpotensi berdampak masalah hukum bagi  rumah  sakit  dan  dokter,  serta  tenaga  kesehatan  adalah  masalah  timbulnya  infeksi  pada  bekas sayatan  luka  operasi  “ surgical  site  infection (SSI)”  atau  yang  disebut  Infeksi  Daerah  Operasi (selanjutnya disebut IDO). Di dalam lampiran 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan), IDO  merupakan  salah  satu  jenis  infeksi  yang  termasuk  dalam  kelompok Health  Care  Assosiated Infections (HAIs).  HAIs  disebut  juga  infeksi  nosokomial  adalah  infeksi  yang  diperoleh  pasien  saat berada di rumah sakit. Menurut WHO, IDO dapat terjadi akibat masuknya kuman melalui sayatan yang dibuat  selama  operasi.  Dengan  terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah,  maka  pasien  dapat  mengalami kerugian  materiil  dan  atau  non  materiil.  Kerugian  yang  dialami  oleh  pasien  tersebut  dapat mengakibatkan masalah hukum bagi rumah sakit, apabila pasien atau keluarganya mengajukan tuntutan hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerugian pada pasien bedah akibat terjadinya IDO dan tanggung jawab hukum rumah sakit pada pasien bedah akibat terjadinya IDO.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan komparasi ( comparative approach ). Sumber penelitian hukum berasal  dari  bahan-bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perdata yang berupa Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)/ Burgerlijk  Wetboek (BW),  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, undang-undang  yang terkait dengan rumah sakit, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  terkait  dengan  rumah  sakit.  Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan tanggung jawab, rumah sakit, dan IDO. Sedangkan  bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari  kamus  bahasa  Indonesia,  kamus  bahasa  Inggris,  dan sebagainya.  Dari  bahan-bahan  hukum  yang  didapat,  kemudian  penulis  melakukan  klasifikasi  atas bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, melakukan sistematisasi, menafsirkan, menganalisis dan menyimpulkan guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji sehingga didapatkan output yang bermanfaat secara teoritis maupun praktis berupa rekomendasi atau saran (yang dapat diterapkan dan bukan khayalan).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kerugian Bagi Pasien Bedah Akibat Terjadinya IDO
Ada beberapa hak pasien yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan agar terjadi  hubungan  baik,  saling  mendukung  antar  rumah  sakit  termasuk  dokter  dan  tenaga  kesehatan lainnya. Dan proses penyembuhan dapat terjadi sesuai yang diharapkan, tidak menimbulkan dampak berupa  IDO  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  bedah.  Hak-hak  pasien  tersebut  tertuang dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit yang mengatur bahwa setiap pasien mempunyai hak :
a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. memperoleh  layanan  kesehatan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional;
e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h. meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain  yang  mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
j. mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan medis,alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yangdilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k. memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga kesehatanterhadap penyakit yang dideritanya;
l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m. menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  selama  hal  itu  tidak mengganggupasien lainnya;
n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
q. menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan pelayanan yangtidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
r. mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui media cetakdan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  Pasal  32  UU Rumah  Sakit  tersebut  di  atas,  beberapa  hak  yang  berpotensi  dilanggar  sehingga menimbulkan kerugian pada pasien bedah akibat terjadinya IDO pada pasien bedah adalah sebagaimana yang  tertuang  dalam  huruf  d,  e,  j,  dan  k.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  52  UU  Praktik  Kedokteran, disebutkan juga tentang:
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan
b. medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
c. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
e. menolak tindakan medis; dan
f. mendapatkan isi rekam medis.
Terjadinya  IDO pada pasien bedah tidak semata-mata dari faktor  tenaga kesehatan saja, tetapi juga dapat dari faktor pasien dan keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas. Kerugian  yang dapat dialami pasien bedah akibat terjadinya IDO dapat berupa kerugian materiel dan immateriel.
Pelayanan  kesehatan  atau  pelayanan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  kepada  pasien  harus dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif”.
Dokter  dan  tenaga  kesehatan  lain  yang  melakukan  penyimpangan  terhadap  standar-standar  di atas dapat berdampak  terjadinya kerugian pada pasien, maka pasien dapat menggugat dengan alasan perbuatan melanggar hukum yaitu tidak dipatuhinya Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (Bahder, 2013). Hal ini juga tertuang dalam Pasal 58 UU Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara pelayanan kesehatan yang  menimbulkan  kergian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya”.
Ruang lingkup kerugian ( damages ) dalam perbuatan melanggar hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250  KUHPerdata  adalah  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga.  Rugi  yang  dimaksud  terjadi karena kerusakan/kehilangan  barang  dan/atau  harta  kepunyaan  salah  satu  pihak  yang  diakibatkan  oleh kelalaian pihak lainnya.
Kompensasi akibat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi secara materiel maupun secara immateriel, hal ini sesuai dengan UU Kesehatan Pasal 58 ayat (1). Dasar dari gugatan pasien kepada dokter berdasarkan UU Praktik kedokteran Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi
“Pengaduan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau  menggugat kerugian perdata ke pengadilan”.
Kerugiaan materiel merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan  nominal  uang  sehingga  ketika  tuntutan  materiel  dikabulkan  dalam  putusan  hakim  maka penilaian  dilakukan  secara  objektif,  misalnya  biaya  pengobatan  dan  perbaikan  kendaraan  atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya (Waruwu, 2017).
Terjadinya IDO pada pasien bedah akan meningkatkan biaya keseluruhan dan lama perawatan di rumah  sakit.  Pasien  bedah  yang  mengalami  IDO  maka  akan  menanggung  risiko  peningkatan  biaya perawatan  dan  bertambahnya  hari  perawatan  di  rumah  sakit  (Roy,  2018).  Lama  hari  perawatan bertambah  karena  waktu  penyembuhan/perawatan  luka  bertambah  akibat  terjadinya  IDO. Bertambahnya  hari  perawatan  menjadi  beban  tersendiri  bagi  pasien.  Meningkatnya  biaya  perawatan juga diakibatkan bertambahnya pembelian obat dan perawatan luka tersebut.
Pasien/keluarganya  untuk  memenuhi  kewajibanya  dalam  pembayaran  di  rumah  sakit  dapat dengan cara menjual harta  kekayaannya baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, apalagi pasien  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan  apapun  akan  menanggung  beban  yang  sangat  besar  akibat terjadinya IDO.
Immaterial  menurut  terminology  hukum  (P.P.M.Ranuhandoka  B.A)  diartikan  “tidak  bisa dibuktikan”  sehingga  kerugian  immaterial  merupakan  kerugiaan  yang  diderita  akibat  perbuatan melawan  hukum  yang  tidak  dapat  dibuktikan,  dipulihkan  kembali  dan  atau  menyebabkan  terjadinya kehilangan  kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan  uang.  Adapun  cakupan  kerugian  immaterial  menurut Mahkamah  Agung  dalam  Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan” (Waruwu, 2017).
Kasus  terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah  sesuai  Pasal  170  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa ganti rugi diberikan kepada suami atau istri  yang ditinggalkan, anak  atau orang  tua si korban yang  lazimnya  mendapat  nafkah  dari  pekerjaan  si  korban,  harus  dinilai  menurut  kedudukan  dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan, jika akibat yang ditimbulkan perbuatan melanggar hukum berupa kematian. Dan Pasal 171 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian akibat luka atau cacadnya sesuatu anggota badan, berupa biaya penyembuhan dan akibat dari cacadnya anggota tubuh. Penggantian kerugian juga dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Dari ke dua pasal dalam KUHPerdata tersebut, yang dapat dihitung berupa materi/uang adalah nafkah yag biasa didapat oleh anak atau istri dari pasien yang meninggal atau biaya penyembuhan akibat luka/cacad  apabila  akibat  IDO  berupa  luka  atau  cacat.  Dan  semua  dihitung  menurut  kedudukan  dan kemampuan  kedua  belah  pihak  dan  menurut  keadaan.  Sedangkan  kerugian  immateriel  berupa kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut tidak dapat dihitung berdasarkan materi/uang.
Risiko-risiko bagi pasien bedah akibat terjadinya IDO, sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak selalu dialami oleh setiap pasien. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi sangat bervariasi pada setiap kasus  IDO yang muncul. Kemunculannya tergantung pada berbagai faktor, antara  lain faktor pasien, prosedur  dan  tehnik  pembedahan  serta  desinfeksi,  faktor  lingkungan  yang  berupa  sarana  prasarana penunjang, juga perawatan luka paska operasi, dan lain-lain sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

## 3.2 Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit pada Pasien Bedah Akibat Terjadinya IDO

## 3.2.1  Tanggung Jawab Rumah Sakit di Bidang Hukum Pidana Terhadap Terjadinya IDO Pada Pasien Bedah
IDO dapat menyebabkan kerugian pasien baik secara materiel maupun imateriel berupa  cacad dan beban biaya perawatan yang sangat besar.  IDO yang di  sebabkan  karena tenaga kesehatan  tidak melakukan  SOP  dan  rumah  sakit  tidak  membuat  SOP  merupakan  kelalaian  rumah  sakit  dalam peningkatan mutu rumah sakit secara standar profesi karena tidak dipenuhi oleh rumah sakit tersebut. Perumusan  pertanggungjawaban  rumah  sakit  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit bahwa  rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab  hukum  sangat  luas  terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan. Ruang lingkup tanggung jawab hukum memang bermacam-macam, bisa tanggungjawab
hukum  secara  pidana,  tanggung  jawab  hukum  secara  perdata  atau  tanggung  jawab  hukum  secara administrasi.
Ada beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawban pidana terhadap korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah (Sjahdeini, 2017):
1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (Doctrine of Strict Liability)
2. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (Doctrine of Vicarious Liability)
3. Ajaran Delegasi ( Doctrine of Delegation )
4. Ajaran Identifikasi ( Doctrine of Identification)
5. Ajaran Agregasi ( Doctrine of Aggregation )
6. Model budaya kerja Perusahaan ( The Corporate CultureModel) Australian  Criminal  Code  Act 1995  pada  Pasal  12.3  (2)  menyatakan  bahwa,  pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat dibebankan pada korporasi apabila dapat dibuktikan (Sjahdeini, 2017):
a. Direksi  korporasi  dengan  sengaja,  atau  mengetahui,  atau  dengan  lalai  telah  melakukan  tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang, atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
b. Pejabat tinggi korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan lalai telah terlibat dalam tindak pidana yang dirnaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
c. Korporasi  memiliki  suatu  budaya  kerja  yang  mengarahkan,  mendorong,  menolerir,  atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
d. Korporasi  tidak  membuat  (merniliki)  dan  memelihara  suatu  budaya  kerja  yang  mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumah sakit, apabila Direksi atau pejabat tinggi nya melakukan sebagaimana tersebut pada poin-poin di  atas,  sehingga  terjadi  IDO  pada  pasien  bedah,  maka  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana. Begitu  pula  jika  rumah  memiliki  dan  memelihara  budaya  kerja  yang  tidak  mendukung  terpenuhinya ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  sebaliknya,  maka  rumah  sakit  dapat  pula  dibebani pertanggungjawaban pidana.

## 1. Reactive Corporate Fault
Reactive Corporate Fault atau ada pula yang menyebut reactive liability model mengemukakan bahwa apabila actus reus suatu tindak pidana terbukti diakukan oleh atau  atas nama  korporasi maka pengadilan  (sepanjang  telah  dilengkapi  kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan)  dapat mengeluarkan perintah kepada korporasi untuk :
a. Melakukan penyelidikan sendiri tentang siapa yang bertanggung jawab
b. Mengambil tindakan disiplin terhadap yang bertanggung jawab
c. Mengirimkan laporan yang memuat apa saja yang telah dilakukan korporasi
Apabila  korporasi  dapat  memenuhi  permintaan  pengadilan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka pertanggungjawaban  pidana  tidak  akan  dibebankan  pada  korporasi.  Tetapi  apabila  korporasi  tidak memberikan tanggapan yang memadai, maka korporasi maupun para pimpinan korporasi akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya tidak memenuhi perintah pengadilan (Sjahdeini, 2017). Pendekatan ini apabila diterapkan untuk rumah sakit dapat memberikan peluang  kepada rumah  sakit untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang telah dilakukan dengan penyesuaian terhadap kebijakan- kebijakan  yang  telah  dibuat,  melakukan  penertiban  dan  mengelola  sumber  daya  yang  ada,  sehingga diharapkan  kesalahan  tersebut  tidak  akan  terulang  lagi  pada  masa  selanjutnya.  Ajaran  ini  dapat memberikan pelajaran juga kepada rumah sakit untuk memberikan perhatian lebih terhadap tindakan- tidakan yang berisiko tinggi tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya.
2. Ajaran gabungan
Ajaran  gabungan  ini  memberikan  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  hanya apabila tindak pidana tersebut (Sjahdeini, 2017):
a. Perilaku ( conduct ) tersebut baik yang berupa komisi (perbuatan yang dilarang oleh undang- undang  tetapi  dilakukan)  maupun  omisi  (perbuatan  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang tetapi tidak dilakukan) bersifat melanggar hukum.
b. Tindak  pidana  tersebut  baik  komisi  maupun  omisi  dilakukan  atau  diperintahkan  atau disetujui atau dikuasakan oleh personil pengendali ( directing mind atau controlling mind ).
c. Mens rea tindak pidana tersebut tersebut ada pada personil pengendali ( directing mind atau controlling mind ).
d. Tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.
e. Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  dengan  memanfaatkan  korporasi  dengan  menggunakan unsur faktor khusus terkait korporasi.
f. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasarnya.
g. Tindak pidana yang dilakukan personil korporasi harus merupakan perbuatan dalam lingkup tugas, kewajiban dan wewenang dalam jabatannya sesuai ketentuan anggaran dasar.
h. Apabila actus reus tindak pidana tidak dilakukan oleh personil pengendali, tetapi oleh orang lain tetapi berdasar perintah atau pemberian kuasa personil pengendali.
i. Perbuatan  tersebut  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  atas  perintah  atau  kuasa  personil pengendali  terbukti  tidak  memiliki  alasan  pembenar  atau  pemaaf  untuk  dibebaskan  dari pertanggungjawaban pidana.
j. Perbuatan jahat ( actus reus ) maupun sikap kalbu bersalah ( mens rea ) tidak perlu harus pada satu orang.
Kedelapan pertanggungjawaban pidana pada rumah sakit sebagai korporasi diatas pada dasarnya sama-sama  menekankan  peran  serta  direktur,  manajemen  (pengelola)  atau  karyawan  yang  memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit (sesuai uraian di atas disebut personal pengendali) sebagai alasan pembebanan  pertanggungjawaban  pidana.  Tidak  semua  tindakan  mereka  dapat  dianggap  sebagai tindakan  rumah  sakit  tetapi  tindakan  tertentu  saja.  Macam  tindakan  tertentu  yang  dimaksud  dapat berupa  tindakan  yang  dilakukan  dalam  hubungan  kerja  pelaksanaan  tugas  yang  dipercayakan  rumah sakit,  tindakan  yang  dilakukan  atas  sepengetahuan  atau  persetujuan  pimpinan  rumah  sakit  atau  yang disebut intra  vires .  Pada  kondisi  lain  personal  pengendali  rumah  sakit  dapat  bertindak  di  luar  tugas, tanggung jawab serta wewenang yang diberikan rumah sakit atau yang disebut ultra vires . Pada kondisi ultra  vires maka  pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dibebankan  pada  rumah  sakit  sebagai korporasi.
Hal penting yang perlu diketahui bahwa sifat pemidanaan adalah personal. Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana minimal harus ada tiga unsur yaitu, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum,  dan  perbuatan  tersebut  ada  unsur  kesalahan  berupa  kesengajaan  dan  kelalaian  (Jati,  2019). Berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan oleh profesional  pelayanan  kesehatan  yang  melaksanakan  upaya  pelayanan  kesehatan/perawatan/tindakan medis  di  rumah  sakit.  Namun  kesalahan  profesional  tersebut  tidak  serta  merta  dibebankan  kepada manajemen rumah sakit (Jati, 2019).
Tanggung jawab hukum rumah sakit, lebih jauh adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Tanggung jawab  hukum  tersebut  meliputi  tanggung  jawab  hukum  yang  berhubungan  dengan  hak  pasien, menjalankan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dan tugas menjalankan  undang-undang. Apabila rumah  sakit  lalai  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  hukum  tersebut,  dan  kelalaian  tersebut berkontribusi  dalam  terjadinya  kesalahan  profesi  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  pada  saat menjalankan perawatan/tindakan medis, maka tidak menutup kemungkinan rumah sakit juga menerima beban tanggung jawab pidana (Jati, 2019).
Salah satu peraturan perundangan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilaksanakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Rumah Sakit yang berbunyi “Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien”. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Sakit  disebutkan  “Standar  keselamatan  pasien  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan melalui  pelaporan  insiden,  menganalisa,  dan  menetapkan  pemecahan  masalah  dalam  rangka menurunkan  angka  kejadian  yang  tidak  diharapkan”.  Dengan  demikian  rumah  sakit  mempunyai kewajiban  memberikan  pelayanan  yang  aman  bagi  pasien.  Apabila  rumah  sakit  lalai  dalam melaksanakan  peraturan  dalam  undang-undang  rumah  sakit  khususnya  terkait  keselamatan  pasien, maka jika kelalaian tersebut terbukti mengakibatkan terjadinya IDO pada pasien bedah yang berakibat cacat atau kematian, maka rumah sakit dapat dibebani tanggung jawab pidana.
Standar keselamatan pasien selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor  11  tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien  (Selanjutnya  disebut  Permenkes  Keselamatan Pasien).  Pasal  5  ayat  (4)  Permenkes  Keselamatan  Pasien  menyebutkan  bahwa  standar  keselamatan pasien meliputi standar:
a. hak pasien;
b. pendidikan bagi pasien dan keluarga;
c. Keselamatan  Pasien  dalam  kesinambungan  pelayanan;
d. penggunaan  metode  peningkatan  kinerja  untuk  melakukan    evaluasi    dan    peningkatan Keselamatan Pasien;
e. peran  kepemimpinan  dalam  meningkatkan  Keselamatan Pasien;
f. pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien; dan
g. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan Pasien.
Pasal 5 ayat (5) Permenkes Keselamatan Pasien selanjutnya menyebutkan bahwa Sasaran Keselamatan Pasien meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut:
a. mengidentifikasi pasien dengan benar;
b. meningkatkan komunikasi yang efektif;
c. meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai;
d. memastikan  lokasi  pembedahan  yang  benar,  prosedur    yang    benar,    pembedahan    pada pasien yang benar;
e. mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; dan
f. mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
Sasaran  keselamatan  pasien  yang  merupakan  kewajiban  rumah  sakit  harus  dijalankan  sesuai peraturan  yang  ada.  Kelalaian  rumah  sakit  dalam  menjalankan  keselamatan  pasien,  sehingga mengakibatkan profesional pemberi pelayanan kesehatan melakukan kesalahan khususnya pada pasien bedah, jika kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya IDO yang berakibat cacad atau meninggalnya pasien, dapat berdampak dibebaninya rumah sakit dengan tanggung jawab pidana.
Rumah sakit sesuai UU Rumah Sakit mempunyai berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah  sakit  terkait  persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  16 beserta  peraturan-peraturan  yang  mengaturnya.  Selain  itu  pemilik  rumah  dalam  menjalankan  tugas pengawasan membentuk dewan pengawas rumah sakit yang memiliki tugas pengawasan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  56  UU  Rumah  Sakit.  Tugas  Dewan  Pengawas  Rumah  Sakit  dalam  Pasal  56  UU Rumah  Sakit  antara  lain  mengawasi  pelaksanaan  kendali  mutu  dan  kendali  biaya,  mengawasi  dan menjaga hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit serta mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
Beban tanggung jawab hukum pidana rumah sakit dapat ditanggung oleh pemilik atau direktur rumah  sakit  jika  terkait  dengan  kelalaian  terhadap  tangung  jawab  pelaksanaan  kewajibannya  dan berhubungan  secara  angsung  atau  tidak  langsung  terhadap  terjadinya  kelalaian  yang  dilakukan profesional pemberi pelayanan pada saat melakukan perawatan/tindakan medis di rumah sakit. Dalam kasus terjadinya IDO pada pasien bedah, jika rumah sakit tidak memenuhi kewajibannya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai/terstandar untuk mencegah terjadinya IDO, yang mengakibatkan kelalaian  profesional  pemberi  pelayanan,  sehingga  berakibat  cacad  atau  meninggalnya  pasien,  maka rumah sakit dapat dibebani dengan tanggung jawab pidana.
Pasal-pasal  yang  mengandung  unsur  kelalaian  yang  mengakibatkan  mati  atau  luka  orang  lain sehingga  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  pasal  359  dan  360  KUHP.  Pasal  360 KUHP  berbunyi  “Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Seseorang  dapat  dikenai  ancaman  Pasal  359  KUHP  ini  maka  unsur-unsur  perbuatan  yang  harus dipenuhi adalah ada unsur kelalaian pada diri pelaku, ada wujud perbuatan tertentu, ada akibat kematian orang lain dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan pelaku dengan akibat kematian orang lain tersebut. Pasal 360 KUHP menyebutkan (1) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain  luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara  ....”  dan  (2)  “Barang  siapa  karena  kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga ... diancam dengan pidana penjara ....”
Apabila  seorang dokter diduga sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian atau  cacad  yang diancan dengan pasal 359 atau pasal 360 KUHP, maka dokter harus bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan  kelalaian  dalam  penanganan  pasien.  Dokter  harus  bisa  membuktikan  bahwa  apa  yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan SPO yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan rumah sakit apabila  diduga  sebagai  pelaku  yang  mengakibatkan  kematian  atau  cacad  yang  diancan  dengan  pasal 359  atau  pasal  360  KUHP,  maka  rumah  sakit  harus  dapat  membuktikan  bahwa  rumah  sakit  tidak melakukan kelalaian (kealpaan) dan telah melaksanakan semua kewajiban yang harus dilakukan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
Kewajiban-kewajiban  rumah  sakit  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  29  UU  Rumah  Sakit, memuat berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk memenuhinya. Diantara berbagai  kewajiban  rumah  sakit  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  dan  yang  terdapat  dalam Pasal  29  UU  Rumah  Sakit,  diantaranya  adalah  bahwa  rumah  sakit  menyusun  dan  melaksanakan peraturan internal rumah sakit ( Hospital by Laws). Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital by Laws ) merupakan peraturan organisasi Rumah Sakit ( Corporate by Laws ) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit  ( Medical  Staff  by  Laws )  yang  disusun  dalam  rangka  menyelenggarakan  tata  kelola  Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) dan tata kelola klinis yang baik ( Good Clinical Governance ), yang di dalamnya memuat antara lain tujuan  dan aturan-aturan yang mengikat  semua penyelenggara rumah sakit termasuk di dalamnya manajemen, dokter, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan  lain-lain. Hospital  by  Law yang  dibuat  oleh  rumah  sakit  tentunya  mengacu  kepada  peraturan- peraturan  yang  mengatur  di  atasnya,  diantaranya  Keputusan  Menteri  Kesehatan  nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff by Laws ).
Jika semua kewajiban rumah sakit telah dijalakan begitu pun semua karyawan telah menjalankan semua peraturan/standar pelayanan yang telah dibuat maka jika terjadi IDO pada pasien bedah, rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi jika ada aturan/standar pelayanan tidak dibuat  atau  dipatuhi  oleh  rumah  sakit,  maka  rumah  sakit  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas kelalaiannya tersebut jika terjadi IDO pada pasien bedah. Dan jika semua standar pelayanan telah dibuat dan dipatuhi olh rumah sakit,  namun jika dokter atau tenaga kesehatan tidak melaksanakannya tanpa alasan yang bisa diterima, maka unsur kelalaian dapat dibebankan kepada mereka (diterapkan doktrin ultra vires ).
Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (2) UU Rumah Sakit menyebutkan terkait hal yang menghilangkan beban  pertanggungjawaban  hukum  rumah  sakit,  yaitu  bahwa  Rumah  Sakit  tidak  bertanggung  jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat  kematian  pasien  setelah  adanya  penjelasan  medis  yang  komprehensif  dan  juga  dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Dalam pelayanan pasien khususnya pasien  pembedahan,  dilakukan  edukasi/penjelasan  medis  yag  komprehensif  sebelum  tindakan pembedahan dilakukan, penjelasan yang komprehensif ini adalah penjelasan tentang kondisi pasien saat itu  sebelum,  selama  dan  sesudah  pembedahan,  termasuk  risiko-risiko  yang  akan  muncul  selama  dan sesudah  pembedahan.  Dan  jika  setelah  penjelasan  tersebut  sebelum  atau  selama,  atau  setelah pembedahan pasien menolak perawatan dokter atau tenaga kesehatan  lain,  untuk mencegah dan atau mengobati IDO, jika terjadi IDO yang berakibat apapun termasuk jika terjadi kematian, maka rumah sakit tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum. Namun semua proses penjelasan tersebut harus tertuang dalam suatu catatan/rekam medis yang diketahui baik oleh pasien dan atau keluarganya.
Terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah  juga  tidak  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  hukum rumah  sakit  apabila  tindakan  pembedahan  tersebut  dilakukan  untuk  penyelamatan  nyawa  pasien. Penyelamatan nyawa pasien lebih diutamakan dalam tindakan medis, daripada yang lainnya, termasuk mencegah terjadinya  IDO. Namun demikian kehati-hatian tetap harus diakukan untuk meminimalisir terjadinya  IDO.  Hal  ini  pun  harus  tertuang  dalam  catatan/rekam  medis  pasien.  Pertanggungjawaban hukum tersebut meliputi pertanggungjawaban hukum pidana maupun perdata.
3.2.2 Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  di  Bidang  Hukum  Perdata  Terhadap  Terjadinya  IDO  Pada Pasien Bedah
1. Perbuatan  Melanggar  Hukum  ( onrechmatigedaad )  Rumah  Sakit  Akibat  IDO  Pada  Pasien Bedah
Rumah sakit merupakan organ yang memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum. Rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  ( recht  person )  dibebani  kewajiban  dan  hak  sebagaimana  diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU rumah Sakit. Selanjutnya pada Pasal 31 dan Pasal 32 UU rumah sakit mengatur tentang kewajiban dan hak pasien. Apabila rumah sakit melakukan penyimpangan terhadap kewajibannya dan hak pasien yang tertuang dalam standar pelayanan rumah sakit dan standar profesi kesehatan,  maka  berarti  rumah  sakit  melakukan  tindakan  melanggar  hukum.  Tindakan  melanggar hukum  ini  dapat  dibebankan  kepada  rumah  sakit  karena  rumah  sakit  tidak  melakukan  kewajibannya untuk meningkatkan mutu, atau tidak memenuhi hak pasien yang berupa keselamatan pasien. Kerugian pasien  dan  keluarganya  akibat  rumah  sakit  tidak  melakukan  kewajibannya  atau  tidak  memenuhi  hak pasien tersebut, mengakibatkan pasien dan  keluarganya dapat menggugat rumah sakit dengan alasan melanggar hukum , dan dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya tersebut. Perbuatan rumah  sakit  yang  merugikan  pasien  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  maka  pasien  dan  atau keluarganya dapat melakukan gugatan. Ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  dapat  diterima  jika  terdapat  fakta-fakta  yang  mendukung bahwa  kerugian  pasien  mempunyai  sebab  akibat  dengan  tindakan  seorang  dokter  atau  rumah  sakit. Gugatan  dengan  dasar  perbuatan  melanggar  hukum  dapat  diajukan,  terlepas  dari  ada  atau  tidaknya perjanjian yang mewujudkan perbuatan melanggar hukum (Nasution, 2013).
Perbuatan melanggar  hukum mencakup pengertian berbuat  atau tidak berbuat  yang melanggar hak  orang  lain  dan  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  atau  kesusilaan  atau  kepatutan  dalam masyarakat,  baik  terhadap  diri  atau  benda  orang  lain  (Yustina,  2012).  Perbuatan  melanggar  hukum berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  “Bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
Konteks  tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit,  pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  rumah  sakit.  Pada  dasarnya  tanggung  jawab  hukum rumah  sakit  adalah  atas  perbuatan  subyek  hukum  yang  ada  di  bawah  tanggung  jawabnya.  Seorang dokter  bedah  beserta  tim  kesehatannya  di  dalam  melakukan  tindakan  bedah  di  rumah  sakit  pun bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum jika terjadi kasus IDO pada pasien bedah yang mengakibatkan pasien atau keluarga mengalami kerugian.
Tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  bukan  hanya  terbatas  pada  tanggung  jawab  terhadap tindakan  bawahannya  saja,  tetapi  juga  terhadap  barang-barang  dalam  hal  ini  sarana-prasarana  yang menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam  pengelolaannya.  Seorang  pasien  bedah  yang  merasa dirugikan oleh rumah sakit karena dia mengalami IDO maka dapat mengajukan gugatan jika terdapat fakta-fakta  yang  berwujud  suatu  perbuatan  melanggar  hukum,  walaupun  diantara  para  pihak  tidak terdapat  perjanjian  (Nasution,  2013).  Untuk  mengajukan  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar (melawan)  hukum,  harus  dipenuhi  lima  syarat  sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  1365  KUHPerdata, yaitu :
1) Ada perbuatan
2) Perbuatan itu melanggar hukum
3) Pasien harus mengalami kerugian
4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
5) Ada kesalahan
Kerugian  yang  dialami  pasien  adalah  kerugian  yang  bersifat  luas,  tidak  hanya  yang  bersifat materiil  saja,  tetapi  juga  mengenai  kepentingan-kepentingan  lain  dari  manusia  yaitu  terhadap  tubuh, jiwa  dan  kehormatan  seseorang  (Abdoel  &  Tedjapermana,  1988).  Menurut  Pasal  1371  KUHPerdata dinyatakan bahwa :
Penyebab  luka  atau  cacatnya  sesuatu  anggota  badan  dengan  sengaja  atau  karena  kurang  hati-hati memberikan  hak  kepada  si  korban  untuk,  selain  penggantian  biaya-biaya  penyembuhan,  menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka-luka cacat tersebut.
Penggantian  kerugian  yang  dinilai  adalah  menurut  kedudukan  dan  kemampuan  kedua  belah pihak, menurut pasal ini, ada dua macam kerugian yang dapat dimintakan penggantiannya, jika timbul kecacatan, yaitu:
a. Biaya yang diperlukan akibat penyembuhan luka
b. Biaya akibat timbulnya cacat
Unsur  kesalahan  dipakai  untuk  menyatakan  bahwa  seseorang  dinyatakan  bertanggung  jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Dalam hukum perdata tidak ada  pertanggungjawaban  untuk  akibat-akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  tanpa  kesalahan. Kesalahan dapat mencakup kesalahan maupun kelalaian (Agustina, 2003).
Kesalahan  dan  kerugian  pasien  yang  timbul  harus  ada  hubungan  kausal  agar  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  melanggar  hukum.  Terjadinya  kasus  IDO  pada  pasien  bedah  yang  menyebabkan kerugian  bagi  pasien  atau  keluarganya  maka  IDO  tersebut  harus  merupakan  akibat  kesalahan  yang diperbuat oleh rumah sakit agar dapat dikatakan  sebagai perbuatan melanggar  hukum. Ada dua teori tentang kausalitas antara kesalahan dan kerugian, yaitu (Nasution, 2013):
a. Teori Conditio Sine Qua Non
b. Adequate Theory
Hubungan  kausal  antara  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  rumah  sakit  dan  dokter beserta  petugas  kesehatan  lain  dengan  kerugian  akibat  terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah  diperlukan suatu pembuktian adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian menurut ajaran teori condition sine  quo  non tidak  dapat  diterapkan  dengan  sempurna,  tetapi  hanya  disimpulkan  sebagai the  must possible  cause yaitu,  sebab  yang  paling  mungkin.  Sebaliknya  dalam adequito  theory yang  bertujuan memberi batasan pada pertanggungjawaban, yang menjadi problema adalah bagaimana kriteria secara konkret mengenai istilah “akal manusia yang sehat dapat diharapkan” atau “yang dapat diduga semula” atau  “menurut  pengalaman  dapat  diharapkan”.  Menurut  Z.  Asikin  Kusumah  Atmadja  menyatakan bahwa ilmu hukum mencoba memberi kriteria yang dirumuskan sebagai berikut (Nasution, 2013):
a. Pada dasarnya ganti rugi hanya diwajibkan kalau pada saat terjadinya perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar pertanggungjawaban ganti rugi tersebut dengan memperhatikan besarnya kemungkinan yang dapat diduga merupakan akibat  perbuatan melanggar hukum tersebut.
b. Kewajiban  membayar  ganti  rugi  hanya  meliputi  ganti  rugi  waktu  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  dengan  memperhatikan  besarnya  kemungkinan  merupakan  akibat perbuatan melanggar hukum.
Pelayanan  kesehatan  pada  IDO  bila  pasien  atau  keluarganya  menganggap  bahwa  dokter  dan rumah  sakit  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  pasien  atau  keluarganya  dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, sesuai ketentuan pada Pasal 58 UU Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Pasal 46 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa materiel ataupun immateriel, sebagaimana disebutkan  pada Pasal 1371KUHPerdata. Bentuk ganti rugi berupa materi apabila terjadi kerugian pada pasien yang mengalami IDO dapat berupa biaya-biaya yang timbul akibat  terjadinya  IDO  misalnya  bertambahnya  biaya  obat-obatan  dan  perawatan,  juga  biaya  atas akomodasi  akibat  bertambahnya  hari  rawat  inap.  Di  era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  hal  ini tidak  menjadi  masalah  bagi  kebanyakan  pasien,  karena  biaya  ditanggung  oleh  BPJS  Kesehatan,  dan justru rumah sakitlah yang akan mengalami kerugian nyata, karena BPJS Kesehatan menanggung biaya pelayanan  berdasar  paket.  Perjanjian  kerja  sama  antara  rumah  sakit  dan  BPJS  adalah  semua  biaya perawatan pasien peserta BPJS yang  sesuai hak  kelasnya pasien ,  semua pembiayaan perawatan dan pengobatan  pasien  akan  ditanggung  oleh  bpjs  pembayarannya  seuai  paket  yang  telah  di  perjanjikan, meskipun  telah  terjadi  IDO.  Segala  biaya  yang  ditimbulkan  akibat  terjadinya  IDO  ditanggung  oleh rumah sakit sendiri. Pasien akan merasakan kerugian apabila terjadi cacat berat sehingga pasien tidak bisa bekerja atau terjadi kematian.
Pasien merasa dirugikan meskipun secara biaya pelayanan ditanggung oleh asuransi kesehatan, tetapi  kerugian  akibat  terjadinya  IDO  karena  pasien  tidak  bisa  bekerja  (tidak  produktif)  tetap  akan dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Hal ini dapat mendorong pasien untuk melakukan tuntutan ganti rugi  kepada  rumah  sakit.  Sesuai  teori Conditio  Sine  Qua  Non dimana  perbuatan  yang  sangat  jauh hubungannya dengan akibat yang timbul, harus juga dianggap sebagai sebab. Namun demikian pasien
harus dapat membuktikan bahwa kerugian akibat pasien tidak bekerja adalah benar-benar akibat IDO yang dialami pasien.
2. Tanggung gugat wanprestasi Rumah Sakit Akibat IDO Pada Pasien Bedah Kedudukan hukum seseorang yang berstatus sebagai pasien tidak timbul secara serta merta tetapi karena  adanya  hubungan  kontraktual  berupa  perikatan  antara  pasien  sebagai  seseorang  yang memerlukan  pertolongan  dengan  rumah  sakit  sebagai  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  yang menyediakan  berbagai  macam  sarana  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan  serta  sumberdaya  manusia kesehatan.
Seorang  pasien  yang  datang  ke  rumah  sakit  tentunya  karena  memerlukan  pertolongan  dan memiliki anggapan bahwa rumah sakit yang dia datangi akan mampu memberikan pertolongan yang dibutuhkan,  kemudian  rumah  sakit  merespon  kebutuhan  pasien  tersebut.  Hubungan  kontraktual  ini mulai terjadi ketika seorang pasien mendaftarkan diri di tempat pendaftaran pasien di rumah sakit, dan rumah sakit merespon dengan melakukan prosedur dan proses penerimaan pasien. Terjadinya hubungan kontraktual antara pasien dan rumah sakit mengakibatkan pasien akan berhadapan dengan para tenaga kesehatan yang dipimpin oleh dokter, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien .
Hubungan  kontraktual  ini,  dikenal  dengan  kontraktual  atau  perjanjian  terapeutik.  Hubungan kontrakatual  medis  berbeda  dengan  hubungan  kontraktual  lainnya.  Hubungan  kontraktual  medis merupakan hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terikat didalamnya,  dengan  subyek  hukum  pasien  dan  rumah  sakit.  Telah  di  jelaskan  obyek  hukum  berupa upaya atau ikhtiar rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan untuk membantu pasien mengetahui permasalahan  yang  dihadapinya,  dengan  menjalani  serangkaian  tindakan  untuk  mendiagnosa penyakitnya, dan selanjutnya pasien akan menjalani serangkaian perawatan sesuai kebutuhan sakitnya.
Hubungan hukum pasien dan rumah sakit meskipun memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perikatan pada umumnya, namun tetap mengikuti ketentuan-ketentuan pada umumnya. Dalam Pasal  1234  KUH Perdata  disebutkan  bahwa  “Tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan  sesuatu, untuk berbuat sesuatu,atau  untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam perjanjian terapeutik ini rumah sakit wajib  memberikan  prestasi  berupa  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  anti  diskriminasi,  dan efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan  rumah  sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf b UU Rumah Sakit.
Perikatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lainnya  atau lebih, di dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebut sebagai suatu perjanjian. Dengan demikian perikatan pasien  dengan  rumah  sakit  yang  saling  mengikatkan  diri  juga  merupakan  perjanjian.  Sebagai  suatu perjanjian,  hubungan  pasien  dengan  rumah  sakit  harus  memenuhi  syarat  syahnya  suatu  perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
a. Adanya kesepakatan antara para pihak yang saling mengikatkan dirinya
b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
c. Mengenai sesuatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Perjanjian  antara  pasien  dan  rumah  sakit  termasuk  dalam  perjanjian  upaya  atau inspanings verbintenis .  Rumah  sakit  menawarkan  upaya  pelayanan  kesehatan  dengan  menyediakan  sarana, prasarana,  dan  sumberdaya  manusia  kesehatan.  Rumah  sakit  menanggung  beban  tanggung  gugat apabila pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar pelayanan rumah sakit dan standar profesi kesehatan.
Pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan penyelesaiannya  dalam  kewajiban  memberikan  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga”.  Pada  dasarnya gugatan wanprestasi rumah sakit dapat terjadi bebarapa hal yang perlu dipahami antara rumah sakit dan pasien, diantaranya sebagai berikut:
a. Informed Concent dalam Gugatan Wanprestasi
b. Tersedianya dan Kesiapan dari Sarana dan Prasarana.
c. Ketaatan Dokter Bedah dan Tenaga Kesehatan Terhadap Standar Operasional Prosedur
Tuntutan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan juga dapat dilakukan oleh pasien dan keluarganya. Tuntutan ini dapat timbul karena:
1) Kesalahan  dokter  atau  tenaga  kesehatan  karena  tidak  dipenuhinya  pelayanan  sesuai  standar profesi dan atau standar praktik kedokteran.
2) Kesalahan  karena  tidak  dipenuhinya  standar  sarana  dan  prasarana  sehingga  mengakibatkan terjadinya kerugian pada pasien
Tuntutan  IDO  pada  pasien  bedah  dapat  terjadi  setelah  pembedahan  di  bagian  tubuh  tempat pembedahan dilakukan, dan dalam kurun waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan atau dalam waktu 90 hari untuk operasi yang menggunakan bahan implantasi prostetik pada saat operasi. Jangka waktu tersebut diatas, bila terjadi IDO pasien atau keluarga dapat melakukan tuntutan pada rumah sakit, akan tetapi apabila lebih dari itu pasien dan keluarga tidak boleh melakukan tuntutan ganti rugi. Untuk itu Rumah sakit didalam memberikan pelayanan juga harus patuh pada beragai standar yang ada. Selain standar  sarana  prasarana,  prosedur,  SDM,  dan  juga  standar  administrasi  yang  sangat  diperlukan  di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Prosedur administrasi ini penting diperhatikan dan dilakukan oleh  pemberi  pelayanan  kesehatan,  selain  sebagai  standar  prosedur  juga  dapat  memberikan  manfaat nyata ketika terjadi tuntutan pasien akibat pelayanan kesehatan yang dilakukan.

## 2.2.3 Tanggung Jawab Rumah Sakit di Bidang Hukum Administrasi Terhadap Terjadinya IDO Pada Pasien Bedah
Pertanggungjawaban  rumah  sakit  dari  aspek  hukum  administratif  berkaitan  dengan  kewajiban atau  persyaratan  administratif  yang  harus  dipenuhi  oleh  rumah  sakit  baik  dari  segi  sarana  prasarana maupun sumber daya manusia nya. Terhadap mutu Sumber daya manusia kesehatan, Pasal 21 ayat (1) UU  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  mengatur  perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan, pembinaan,  dan  pengawasan  mutu  tenaga  kesehatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan . Selanjutnya di dalam mempekerjakan tenaga kesehatan, rumah sakit harus mempekerjakan tenaga  kesehatan  yang  memiliki  kualifikasi  minimumsebagaimana  diaturpada  Pasal  22  ayat  (1)  UU Kesehatan . Pasal  33  dan  34  UU  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  setiap  Pimpinan  penyelenggara pelayanan  kesehatan  harus  memiliki  kompetensi  manajemen  kesehatan  masyarakat  dan  manajemen kesehatan perorangan serta setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Pasal 25 Ayat (1)  UU  Rumah  Sakit  menyebutkan  bahwa  Setiap  penyelenggara  Rumah  Sakit  wajib  memilikiizin . Dengan  demikian  jelas  bahwa  di  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit  dan tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya harus memiliki izin dari pemerintah.
Menteri Kesehatan dalam PMK Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit pada Pasal 58 mengatur bahwa  menteri,  gubernur,  bupati/wali  kota  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  dapat mengenakan  tindakan  administratif  terhadap  Rumah  Sakit  yang  tidak  menaati  ketentuan  dalam Peraturan  Menteri  ini,  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  penyesuaian  Izin  Operasional, pemberhentian sementara sebagian  kegiatan  Rumah Sakit, pencabutan izin praktik  tenaga kesehatan, dan/atau pencabutan Izin Operasional.
Pasal  54  dan  Pasal  65  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  (selanjutnya  disebut  PP  Penyelenggaraan  Bidang perumahsakitan) menyebutkan bahwa jika terjadi kesalahan maka pemerintah pusat dapat memberikan sanksi administrasi kepada rumah sakit berupa : teguran, teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan perizinan rumah sakit. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila terjadi IDO pada pasien bedah sehingga merugikan pasien dan bermasalah hukum yang telah di lakukan pembuktian kesalahan dan kelalaiannya, maka pemerintah melalui pengawas yang diberikan tugas pengawasan akan melakukan pengawasan dan peninjauan kembali terhadap segala suatu terkait dengan  semua  yang  berhubungan  dengan  persyaratan-persyaratan  rumah  sakit  dan  tenaga  kesehatan dalam memberikan pelayanan. Termasuk di dalamnya peninjauan terhadap pelaksanaan teknis medis dan  teknis  perumahsakitan  dalam  memberikan  pelayanan  seperti  tersedianya  SOP,  clinical  pathway, dan lain-lain. Apabila dalam peninjauan kembali tersebut, ditemukan ada kewajiban atau persyaratan administratif yang tidak terpenuhi, maka berdasarkanuraian pasal-pasal pada UU Kesehatan, UURumah Sakit, PMK Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakitdan PP Penyelenggaraan Bidang perumahsakitan di atas  bahwa  rumah  sakit  dapat  dijatuhi  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  itu  dapat  berupa teguran/teguran lisan, teguran tertulis, denda, pencabutan perizinan rumah sakit.
a. Teguran/Teguran Lisan
Pasal  71  PP  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  mengatur  bahwa Sanksi administratifdiberikan  kepada  rumah  sakit  berdasarkan  laporan  dugaan  pelanggaran  yang  berasal daripengaduan,  pemberitaan  media  elektronik/media  cetakdan/atau  hasil  monitoring  dan  evaluasi. Laporan  tersebut  disampaikan  kepada  Pemerintah  pusat  atau  Pemerintah  Daerah  pemberi  perizinan berusaha.  Selanjutnya  pada  Pasal  72  disebutkan  bahwa  pengaduan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh perorangan,  kelompok,  dan/atau  institusi/lembaga/instansi/  organisasi  dan  harus  memenuhi persyaratandilakukan secara tertulisdan memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya Pasal  79  selanjutnya  menyebutkan  bahwa  berdasar  hasil  kerja  atau  laporan  hasil  pemeriksaan akhir tim panel (sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas), terbukti adanya pelanggaran, Pemerintah Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  pemberi  perrzinan  berusaha  mengenakan  sanksi  administratif  berupa teguran  kepada  Rumah  Sakit  yang  melakukan  pelanggaran . Teguran  tersebut  dibuat  secara  tertulis. Teguran ini berupa teguran lisan yang dibuat berita acara secara tertulis. Selanjutnya Rumah Sakit wajib melakukan  perbaikan  sesuai  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu) bulan sejak menerima teguran.

## b. Teguran Tertulis
Teguran  tertulis  diberikan  kepada  rumah  sakit  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana tertuang  pada  Pasal  80PP  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  oleh  pemerintah  pusat  atau pemerintah daerah pemberi perizinan berusaha dalam hal perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit sampai berakhirnya waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima teguran. Selanjutnya dengan teguran tertulis rumah sakit wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Rumah Sakit untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi paling lama 1 (satu) bulan.
c. Denda
Pasal  81  PP  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  mencantumkan  bahwa  apabila  sampai dengan  berakhirnya  perpanjangan  waktu  sebagaimana  dimaksud,  rumah  sakit  tidak  melakukan perbaikan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha mengenakan  sanksi denda.  Sanksi  denda  tersebut  paling  banyak  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  yang besarannya dihitung sesuai dengan jumlah pelanggaran. Perhitungan besaran sanksi denda adalah untuk setiap  1  (satu)  jenis  pelanggaran  sebesar  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah).  Bersamaan  dengan sanksi  denda  ini,  rumah  sakit  tetap  wajib  melakukan  perbaikan  sesuai  dengan  rekomendasi  yang diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima sanksi denda.

## d. Pencabutan perizinan rumah sakit
Pencabutan  izin  berusaha  dikenakan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  yang mengeluarkan perizinan berusaha, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktupaling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima sanksi denda rumah sakit tidak melakukan perbaikan.
Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  83  PP  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan.  Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan peraturan yang mengatur terkait sanksi administrasi yang diberikan kepada rumah sakit apabila terbukti ada pelanggaran hukum di rumah sakit, antara lain :
1. Jenis dan jumlah sanksi
2. Pejabat pemberi sanksi
3. Prosedur
Dengan  adanya  perbedaan  pada  peraturan  perundangan  yang  mengatur  sanksi  administratif, maka  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  baru  lah  yang  dipakai,  sesuai  azas  hukum Lex  superior derogat legi inferiori (the higher rule prevails over the lower) dan Lex posterior derogat legi priori(the later  rule  prevails  over  the  earlier). Dalam  hal  ini  karena  kedudukan  PP  Penyelenggaraan  Bidang Perumahsakitan kedudukannya lebih tinggi dan terbitnya lebih baru bila dibandingkan PMK Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, maka yang digunakan dalam bemberian sanksi administratif adalah PP Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi,  dan  Menteri  yang  memberikan  izin  operasional  Rumah  Sakit,pada  kenyataannya  ketika melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  rumah  sakit  selalu  bekerjasama  dengan  dinas  yang menangani urusan kesehatan dan dinas-dinas teknis terkait di suatu wilayah.
Semua uraian di atas yang berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia mencerminkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law . Hal ini berbeda di negara Singapura dan Inggris yang menganut sistem hukum common law atau anglo sexon. Sistem hukum civil law yang disebut  juga  sistem  hukum  Eropa  kontinental  dianut  di  Indonesia  yang  merupakan  bekas  jajahan Belanda  yang  menganut  sistem  hukum  yang  sama.  Pada  sistem  hukum civil  law ini  terdapat  hukum tertulis  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  sumber  hukum  utama.  Peraturan perundang-undangan  tersebut  merupakan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  yang  mengikat.  Sehingga pada sebuah perkara, keputusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.
Common law atau Anglo saxon merupakan sistem hukum yang digunakan oleh Singapura. Sistem hukum  tersebut  sering  juga  disebut  sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis.  Namun  pada  dasarnya  sistem hukum  tersebut  tidak  sepenuhnya  hukum  tidak  tertulis  karena  sistem  hukum  tersebut  juga  dikenal sebagai  hukum  yang  bersifat  tertulis.  Sumber  hukum  lainnya  pada  sistem  hukum  ini  adalah  hukum kebiasaan dan juga putusan hakim atau pengadilan (Saleh, Ismail, & Mau, 2022).
Suatu penelitian di Singapura menunjukkan bahwa kasus sengketa hukum medis ( medico legal dispute ) di rumah sakit, diselesaikan secara damai. Mayoritas (76,8%) diselesaikan tanpa pembayaran apa  pun,  atau  dengan  itikad  baik.  Sebagian  besar  kasus  (88,6%)  diselesaikan  sebelum  ada  tindakan hukum . Dari jumlah tersebut, 78,1% ditutup tanpa pembayaran, keringanan atau pelunasan ex-gratia, sementara 21,9% ditutup dengan akta perjanjian formal dengan pembayaran dan keringanan ex-gratia. Dari  11,4%  kasus  yang  berujung  pada  eskalasi  hukum,  66,7%  ditutup  tanpa  ada  penyelesaian, sedangkan  33,3%  kasus  ditutup  melalui  kesepakatan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan pembayaran  ex-gratia  dan  keringanan  (Lim LT,  et  al., 2022).  Rumah  sakit  membentuk  tim  yang menangani pengaduan pasien yag disebut Patient Relation Service (PRS) yang menangani pengaduan pasien  dan  keluarganya.  Rumah  sakit  memiliki  sistem  penanganan  pengaduan  yang  komprehensif, sehingga sebagian besar kasus dapat ditangani sebelum ke pengadilan.
Dalam  suatu  penelitian  perbandingan  hukum  Saudi  Arabia  dan  Inggris  dikemukakan  bahwa Sistem hukum di Arab Saudi didasarkan pada yurisprudensi Islam dan hukum Syariah. Secara umum, dalam  sistem  hukum  Saudi,  pertimbangan  hukum  bukanlah  sumber  legislasi  seperti  hukum  umum dalam  sistem  hukum  Inggris  .  Secara  umum,  pertimbangan  hukum  di  Arab  Saudi  dapat  diterapkan namun  hakim  dapat  menyimpang  darinya  dengan  menggunakan  penilaiannya  sendiri  berdasarkan interpretasinya terhadap teks-teks fikih. Di  Arab Saudi, resolusi pengadilan tidak dipublikasikan dan sulit diakses, namun akhir-akhir ini terjadi peningkatan kecenderungan untuk mendokumentasikan dan menerbitkan contoh-contoh putusan pengadilan ( Alkhenizan & Shafiq, 2018) .
Spesialisasi bedah merupakan sumber utama kesalahan medis yang potensial yang diajukan ke pengadilan  pada  kedua  sistem  hukum.  Sistem  manajemen  pengaduan  Inggris  menekankan  peran mediasi  dan  konsiliasi  pada  tahap  awal  dan  akhir  pengaduan  dan  litigasi.  Sistem  Saudi  tidak memasukkan prosedur formal untuk mediasi dan konsiliasi kesalahan medis potensial, namun mediasi dan  konsiliasi  dapat  dilakukan  secara  informal . Doktrin Vicarious  liability berlaku  baik  di  Inggris maupun di Saudi Arabia, namun di Saudi Arabia doktrin ini tidak berlaku untuk dokter karena dianggap dokter bertanggung jawab secara mandiri ( Alkhenizan & Shafiq, 2018) ..

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Beberapa  faktor  risiko  yang  dapat  diidentifikasi  terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah,  dapat dicegah  supaya  tidak  terjadi  IDO.  Faktor  risiko  yang  dapat  memicu  terjadinya  IDO  pada pasien  bedah  tersebut  antara  lain:  faktor  risiko  praoperasi,  perioperasi,  intraoperasi, paskaoperasi, faktor pasien dan keluaga.
2. Terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah  di  rumah  sakit  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi pasien/keluarganya.  Ruang  lingkup  kerugian  menurut  dimensi  wanprestasi  adalah kerusakan/kehilangan  barang  dan/atau  harta  kepunyaan  salah  satu  pihak  yang  diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya sehingga tuntutan hukumnya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Sedangkan kerugian menurut perbuatan melawan hukum berupa kerugian materiel dan immateriel.
3. Terjadinya  IDO  pada  pasien  bedah  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  berpotensi menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum ini dapat memberi beban kepada rumah sakit berupa pertanggungjawaban hukum rumah sakit secara pidana, perdata dan atau administrasi.

## 4.2 Saran
Pelayanan  kesehatan  hendaknya  dilakukan  mengikuti  standar  dan  dengan  mematuhi  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  berguna  bagi  rumah  sakit  selain  untuk  menjalankan  kewajiban,  dapat menghindarkan rumah sakit dari masalah hukum. Apabila ada keluhan dari pasien/keluarga terhadap pelayanan  yang  diterima  dari  rumah  sakit  agar  rumah  sakit  segera  memberikan  respon  yang  baik, sebelum  terjadi  tuntutan.  Dan  jika  terjadi  tuntutan  dari  pasien/keluarga  atas  ketidakpuasan  terhadap pelayanan rumah sakit, maka segera diselesaikan dengan negosiasi, sebelum tututan menjadi masalah hukum.  Selanjutnya,  jika  tetap  terjadi  masalah  hukum  maka  hendaknya  diselesaikan  dengan  melalui mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. Alkhenizan, A., & Shafiq, M. (2018). The process of litigation for medical errors in Saudi Arabia and the United Kingdom. Saudi Med J , 39 (11).
Borchardt, R. A., & Tzizik. (2018). Update on surgical site infections: The new CDC guidelines. JAAPA Journal of the American Academy of Physician Assistants , 31 (1).
Jati, S. L. (2019). Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di rumah Sakit . Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Kao et al. (2011). Reliability of Superficial Surgical Site Infections as a Hospital Quality  Measure. J Am Coll Surg , 213 (2).
Lim, L., Chen, W., Lew, T., Tan, J., Chang, S., & Al., E. (2022). Medico-legal dispute resolution: Experience of a tertiary-care hospital in Singapore. PLOS ONE , 17 (10).
Nasution, B. J. (2013). Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: Rineka Cipta.
Saleh,  M.,  Ismail,  &  Mau,  H.  A.  (2022).  Perbandingan  Hukum  Tata  Negara  antara  Indonesia  dan  Singapura. Jurnal Impresi Indonesia (JII) , 5 (1). Sjahdeini, S. R. (2017). Ajaran Pemidanaan : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & seluk beluknya . Depok: Kencana. Yustina, E. W. (2012). Mengenal Hukum Rumah Sakit . Bandung: Keni Media.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Perubahannya,  UUD  1945  dan Amandemennya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Burgerlijk Wetboek Indonesia Staatsblad 1847 Nomor 23, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit , Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  153 Tambahan Lembaran Nomor 5072.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Peraturan  Menteri  Kesehatan nomor 52  Tahun  2016  tentang  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  Dalam Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan (sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri Kesehatan  nomor 64 tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri  Kesehatan  nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  772/MENKES/SK/VI/2002  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah Sakit ( Hospital by Laws ).
Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  631/Menkes/SK/IV/2005  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Staf  Medis ( Medical Staff by Laws ).
https://media.neliti.com/media/publications/151588-ID-tanggung-gugat-dokter-dan-rumah-sakit-ke.pdf,  Endang Kusuma A., Tanggung Gugat Dokter dan RS Kepada Pasien,Diakses tanggal 10 September 2020. https://www.cdc.gov/hai/ssi/ssi.html, Healthcare-associated Infections, Diakses tanggal 6 September 2020.
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=79ef7be6-f8d8-4847-affd-ff9bd5721ea9,  Briggs  and  Morgan, What is respondeat superior liability?, Diakses tanggal 9 September 2020. https://www.investopedia.com/terms/b/borrowed-servant-rule.asp, Julia Kagan, Borrowed Servant Rule, Diakses tanggal 10 September 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53735/#ch1.s9,  NICE  Clinical  Guidelines, Surgical  Site  Infection: Prevention and Treatment of Surgical Site Infection . Diakses Jum’at, 1 Januari 2021. https://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/, Global  guidelines  on  the  prevention  of  surgical  site infection, Diakses tanggal 11 September 2020. https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/borrowed-servant-rule, Borrowed  Servant  Rule, Diakses tanggal 21 Juni 2023.