## PENGARUH BERKEMBANGNYA INDUSTRI PENGOLAHAN RAMBUT TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

## Wiji Nurasih
1
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jl. Jendral A. Yani No. 40 A Purwokerto Utara Email : wijin2409@gmail.com No. Hp. 083862300099

## Abstract
The writing is about family problem “factory worker”in Purbalingga ragency. So many jobs for women replacing job opportunity of men. Cause about 20% men worker from women worker total are worked in industry sector. Many husbands are jobless, otherwise many wives leave their activities as housewife to work in hair processing factory for helping and lightening family economy. So it be the one of important things influencing disharmony in family wich encouraging the high divorce number besides many early marriage factors in Purbalingga regency. This research is done by observation, documentation study and interview. The result is obtained that showing divorce claim from women who feel women have power, while men don’t have economy establishment. Of course, the divorce claim is accompanied various reason causing disharmony in household, cause the wife feels a husband can’t provide for family well.

## Keywords: Hair industry, divorce,women worker, living.

## A. Pendahuluan
Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah dengan perindustrian yang berkembang pesat. Ditahun 2011 jum lah perusahaan yang ada disana sebanyak 322,baik perusahaan besarmaupun perusahaan skala kecil. 2 Sebagian besar industri yang beroperasidi Purbalinggamengolah rambut menjadi wig (rambut palsu) dan bulu mata palsu. Industri yang tumbuh terdiri dari perusahaan penanaman modal asing (PMA)dan pabrik skala besar dengan pemodalan dalam negeri serta home industri yang tersebar hingga ke pedesaan. Industri-industri tersebut merupakan industri padat karya. Puluhan ribu buruh dari daerah Purbalingga dan sekitarnya dapat terserap di Industri-industri ini. Dari 18 perusahaan PMA saja telahmenyerap 20.000 buruh. 3 Jumlah itu belum termasuk buruh yang terserap di perusahaan besar dengan pemodalan
dalam negeri dan buruh yang terserap di home industry . Total keseluruhan jumlah buruh yang terserap di tahun 2016 sekitar 58 ribu buruh.
Namun pada kenyataanya kondisi ini tidak begitu dinikmati oleh sebagian masyarakat terutama kaum adam. Hal ini dikarenakan pabrik- pabrik pengolahan rambut banyak mempekerjakan buruh wanita, sedangkan peluang bekerja di pabrik bagi laki-laki sangat sempit. Alasan pabrik menjadikan buruh wanita lebih banyak dipekerjakan dalam pengolahan rambut adalah wanita dipandang lebih cocok untuk melakukan pekerjaan membuat wig dan bulu mata palsu. Merangkai helai demi helai rambut menjadi bulu mata palsu dan wig membutuhkan ketelitian, ketekunan dan kesabaran yang tinggi. Kepribadian semacam itu umumnya dimiliki kaum wanita. Itulah yang menjadi pertimbangan perusahaan merekrut lebih banyak buruh wanita sehingga hampir seluruh yang bekerja di bagian produksi hingga jabatan supervisor dipegang olehwanita sedangkan laki-laki dipekerjakan hanya sebagai security, bagian packing , cleaning service dan permesinan.Selain itu ada pula perusahaan yang menugasi buruh laki-laki sebagai pemotong rambut. Alasan lain mengapa laki-laki tidak banyak dipekerjakansebab buruh laki-laki seringkali melakukan pemberontakan apablia pabrik tidak dapat memenuhi kebutuhan normatif pekerja seperti ketentuan upah yang sesuai dengan UMR, ketentuan lembur, cuti  dan lain-lain yang telah tercantum dalam aturan lokal tentang ketenagakerjaan. Sebaliknya,buruh wanita cenderung lebih mudah diatur dan patuh terhadap ketentuan yang diterapkan perusahaan. 4
Lebih jauh, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga memberi pengaruh besar terhadap tingginya angka perceraian yang disebabkan adanya kenyataan sosial yang sama sekali bertentangan dengan yang diidealkan dan dipersepsikan. Idealnya seorang suami menjadi pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Namun di Purbalingga banyak terjadi keterbalikan peran dalam keluarga dimana banyak ibu rumah tangga bekerja di pabrik pengolahan  rambut.  Hal  ini  banyak  memicu  konflik  dalam  keluarga yang mendorong terjadinya perceraian.

## B. Metode Penelitian
Tulisan ini bermaksud untuk mengupas tentang dampak perem- puan sebagai buruh pabrik di Purbalingga terhadap perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, dan
wawancara.Observasi yang dilakukan adalah observasi jarak jauh untuk menghindari bias penafsiran. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengolah data baik kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber seperti berita dan jurnal penelitianyang ditampilkan dalam bentuk foto,table dan data yang ada di lapangan. Disamping itu, dilakukan pula wawancara kepada aktivis gender, pakar hukum yang mengkaji hal serupa dan warga asli Kabupaten Purbalingga.

## C. Hasil danPembahasan

## 1. Angka Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, angka perceraian di kabupaten ini secara keseluruhan mengalami peningkatan. Meski sempat mengalami penurunan namun angka perceraian kembali meningkat ditahun berikutnya. Hal semacam ini dapat terlihat dalam tabelangka perceraian yang terjadi disetiap kecamatan  di Kabupaten Purbalingga tahun 2012-2015 dibawah ini:
Tabel 1.Banyaknya Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga 5 Kecamatan Banyaknya Kasus Perceraian 2012 2013 2014 2015 Kemangkon 90 122 126 115 Bukateja 67 101 83 107 Kejobong 82 83 63 56 Pengadegan 67 135 59 97 Kaligondang 59 90 54 96 Purbalingga 45 83 54 104 Kalimanah 46 68 55 76 Padamara 72 115 74 129 Kutasari 84 94 32 102 Bojongsari 105 142 103 157 Mrebet 54 85 74 76 Bobotsari 59 75 67 82 Karangreja 37 49 37 45
Karangjambu 57 67 60 63 Karanganyar 41 51 28 63 Kertanegara 35 93 54 89 Karangmoncol 82 130 89 132 Rembang 1174 1686 1191 1687 Kab. Purbalingga 2226 3269 2307 3276
Dari tabel diatas terlihat bahwa kasus perceraian terbanyak terjadi di Kecamatan Rembang. Ini dipengaruhi banyaknya warga Kecamatan Rembang yang bekerja di pabrik pengolahan rambut meskipun pabrik-pabrik pengolahan rambut lebih banyak berkem- bang di Kecamatan Purbalingga. 6
Angka perceraian yang tertera dalam tabel diatas tergolong angka yang sangat tinggi untuk wilayah Kabupaten Purbalingga yang luasnyahanya 677,6 km 2 .Tingginya angka perceraian yangterjadi di Purbalingga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perselingkuhan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dll. Namun yang menjadi alasan terbanyak terjadinya kasus perceraian ini adalah faktor ekonomi. Kasus perceraian banyak didominasi oleh kalangan buruh dan petani, meskipun ada pula perceraian yang diajukan oleh orang yang berprofesi sebagai guru.
Sebagian besar kasus perceraian yang terjadi merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Tabel dibawah ini menunjukan cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak:
Tabel 2. Kasus Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2015 7 Bulan Perkara yang diterima Cerai talak Cerai gugat Januari 252 54 158 Februari 225 45 155 Maret 225 46 153 April 175 33 125 Mei 179 44 105 Juni 204 52 145 Juli 224 23 74
Dari data itu banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Kabu paten Purbalingga merupakan fenomena yang cukup aneh. Biasanya seorang istri akan berusaha keras agar pernikahannya tetap langgeng. Namun, yang terjadi disini justru sebaliknya, wanita memiliki keberanian untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Tentu ada faktor yang mendorong fenomena itu terjadi.
Gambar 1. Buruh Pabrik Rambut di Kabupaten Purbalingga 8
Sebagianbesar alasan wanita menggugat cerai suaminya adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pabrik yang lebih banyak menyerap buruh wanita ketimbang buruh laki-laki. Kondisi ketenagakerjaan tersebut menyebabkan berbagai hal pemicu ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian.

## 2. Lelaki Tidak Memiliki Profesi Tetap
Kebijakan perusahaan-perusahaan di Purbalingga merekrut banyak buruh wanita menjadikan peluang laki-laki bekerja dipabrik sangat kecil sehingga banyak laki-laki bekerja serabutan bahkan banyak pula yang menganggur.Padahal dalam masyarkat terdapat doktrin baik dalam agama (khususnya agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Purbalingga) maupun dalam pendidikan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Qur’an  surat an-Nisa ayat 34 yang tertera di bawah ini:
ْمِهِلاَوْم َ أ  ْنِم اوُقَفْن َ أ اَمِبَو  ٍضْعَب َ َع ْمُه َضْعَب َُّللها  َل َّضَف اَمِب ِءاَسِّنلا  َ َع َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا َّنُهو ُظِعَف  َّنُهَزو ُشُن َنوُفاَ َ ت  ِتلالاَو َُّللها  َظِفَح اَمِب  ِبْيَغ ْلِل  ٌتاَظِفاَح  ٌتاَتِناَق  ُتاَ ِلا َّصلاَف َن َك ََّللها َّنِإ لايِبَس َّنِهْي
َلَع اوُغْبَت لاَف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِ ْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِف َّنُهوُرُجْهاَو
)٤٣( اًيِب َك اًّيِلَع
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 9 ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka). 10 Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 11 maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanny. 12 Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisa/4: 34)
Selain itu tugas suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga juga di sebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:233 di bawah ini:
ُ َ ل ِدوُلْوَم ْلا  َ َعَو َةَعا َضَّرلا َّمِتُي ْنَأ َداَرَأ ْنَمِل ِ ْينَلِمَك ِ ْينَلْوَح َّنُهَدلْوَأ َنْع ِضْرُي  ُتاَ ِلاَوْلاَو لَو اَهِ َ لَوِب ٌةَ ِلاَو َّرا َضُت ل اَهَعْسُو لِإ  ٌس ْفَن  ُفَّلَكُت ل  ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهُتَوْسِكَو َّنُهُقْزِر لاَف ٍرُواَش َتَو اَمُهْنِم  ٍضاَرَت ْنَع لا َصِف اَداَرَأ ْنِإَف َكِلَذ ُلْثِم  ِثِراَوْلا  َ َعَو ِهِ َلَوِب َُل ٌدوُلْوَم اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْي َلَع َحاَنُج لاَف ْمُكَدلْوَأ اوُع ِضْ َتْسَت ْنَأ ْمُتْدَرَأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج )٢٣٣( ٌي ِصَب َنو ُلَمْعَت اَمِب ََّللها َّنَأ اوُمَلْعاَو ََّللها اوُقَّتاَو  ِفوُرْعَمْلاِب ْمُتْيَتآ
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. al-Baqarah/2: 233)
Disamping itu, menurut Naqiah Mukhtar 13 posisi suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin dalam keluargatelah ditanamkan sejak kecil dan dipercayai oleh masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Purbalingga ternyata terbalik. Bukan suami yang membe- rikan nafkah, bekerja dan menghasilkan uang tetapi istrilah yang mela kukan hal tersebut. Karena hal itu, bisa saja seorang istri yang memiliki penghasilan akan merasa memiliki kekuasaan lebih di dalam keluarga dan berlaku tidak sopan atau tidak patuh kepada suami. Kondisi semacam ini tentu menyebabkan keributan antara suami dan istri. Dalam situasi yang tidak lagi harmonis, seorang istri yang berpenghasilan lebih tinggi dari suami merasa tidak begitu lagi membutuhkan suami akhirnya ia berani mengajukan gugatan cerai.

## 3. Suami di Perantauan
Kelangkaan pekerjaan di daerah sendiri menjadikan laki-laki Purbalinggamemilih untuk merantau ke daerah lain. Situasi ini mengharuskan laki-laki yang berperan sebagai suami sekaligus ayah harus tinggal terpisah dengan keluarga yaitu istri dan anak. Dengan ketidakhadiran suami dalam keluarga seringkali mengurangi kuantitas dan kualitas dalam hal komunikasi yang berimplikasi pada kualitas keharmonisan antara suami dan istri. Dalam hal ini, sering juga seorang suami dianggap tidak memberikan nafkahbatin secara maksimal. Selain itu, posisi suami yang jauh dari keluarga mengharuskan wanita berperan lebih dalam keluarga, menjadi ibu sekaligus menjadi ayah bagi anak. Segala pekerjaan dari yang ringan hingga berat menjadi beban bagi wanita. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dalam diri istri sehingga keributan terjadi saat suami pulang dan berujung perceraian.

## 3. Wanita Harus Menanggung Beban Ganda dalam Keluarga
Keharusan seorang wanita untuk bekerja setiap hari di pabrik menyebabkan wanita atau dalam hal ini adalah seorang ibu merasakan beban ganda dalam keluarga. Hal itu karena disamping dia harus bekerja dari pagi hingga sore hari, dia juga harus melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagai istri. Akibatnya, secara fisik wanita akan mengalami kelelahan berat. Sementara itu, yang ada dalam pikiran suami seorang istri haruslah melakukan
apa yang telah menjadi tanggung jawabnya seperti melayani suami, memasak, mencuci, mengasuh anak dan sebagainya yang artinya seluruh kebutuhan keluarga itu disiapkan oleh istri.
Di siang hari biasanya tugas pengasuhan anak dilimpahkan kepada pihak lain seperti sanak keluarga, nenek, atau pengasuh bayaran. Namun kebanyakan tugas pengasuhan anak dikerjakan oleh suami yang menganggur dirumah. 14 Dari hal itulah mengapa Kabupaten Purbalingga lekat dengan julukan “Pamong Praja”. Pamong Praja merupakan akronim dari papa momong perempuan bekerja . Momong merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti mengasuh/mengurus anak. Istilah papa momong perempuan bekerja merupakan gambaran realita kehidupan keluarga yang ada di Purbalingga dimana wanita setiap hari dari pagi hingga sore harus keluar rumah untuk bekerja di pabrik. Sedangkan suami yang tidak bekerja harus mengambil alih peran ibu untuk mengasuh anak dirumah. Tak heran jika di Purbalinggasering dijumpai laki-laki mengantar anak ke sekolah dan megasuh anak di rumah. Dari hal ini terlihat bahwa sistem penyerapan tenaga kerja yang diterapkan pabrik-pabrik di Purbalingga berpengaruh terhadapnya fungsi peran gender antara suami dan istri. Hal ini menimbulkan masalah karena pada umumnya seorang laki-laki sejak kecil tidak didesain atau tidak dididik untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Oleh karena itu, seorang suami bisa saja mengasuh anak dengan perasaan terpaksa dimana hati dan pikirannya tidak menerima keadaan itu. Pemberontakan pun terjadi dalam diri suami. 15
Dari tiga hal tersebut terlihat bahwa berkembangnya industri pengolahan rambut yang banyak menyerap buruh wanita telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap tingginya angka perceraian di Purbalingga.
Melihat begitu banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Purba- lingga memberi kesan bahwa pasangan di sana tidak mengindah kan pandangan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tercela baik menurut hukum adat (agama) maupun secara hukum formal. Masyarakat Purbalingga yang pada umumnya beragama Islam semestinya tidak melakukan perceraian karena hal itu merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT . Ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

## “Sebenci-benci barang yang halal di sisi Allah adalah thalak”(HR.
Abu Daud dan Ibnu Majah)
Sedangkan secara hukum formal, di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 39 dikatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri” 16
Secara hukum adat dan hukum formal yang berlaku di Indonesia, perceraian merupakan hal yang harus dihindari. Hukum ini diberlakukan dengan alasan perceraian akan membawa dampak buruk yang besar dalam beberapa hal. Pertama , dampak buruk dari perceraian terutama akan dirasakan oleh anak dari pasangan suami istri.  Anak adalah korban pertama dari perceraian kedua orang tua. Tak jarang anak yang hidup dalam keluarga yang berantakan akan mengalami perkembangan yang kurang baik secara psikologis atau kejiwaan. Bahkan ada kasus seorang anak yang melakukan bunuh diri karena ia mengalami tekanan sebab kedua orang tuanya bercerai. Selain itu, anak juga kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam hal ekonomi dan pendidikan. Terlebih jika yang menjadi korban perceraian orang tua adalah anak yang usianya masih kecil. Diusia kanak-kanaknya seharusnya ia berada dalam asuhan kedua orang tua dan mendapat perhatian yang cukup dari keduanya. Baik ayah maupun ibu harus bisa memberi teladan bagi  anak. Sehebat apaun seorang ibu tidak akan bisa menggantikan peran ayah begitu  pula sebaliknya, sehebat apapun seorang ayah, ia tidak bisa menggantikan peran ibu bagi anak. Karena itu pengasuhan dari kedua orang tua menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan anak.Dampak yang kedua adalah perceraian akan menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga istri dan keluarga suami.

## D. Solusi
Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan solusi- solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Purbalingga tersebut antara lain:
1.  Menurut Nita Triana 17 dari sudut pandang hukum untuk mengatasi permasalahan semacam ini diperlukan perubahan sistem yang terdiri dari struktur, budaya, dan perundang-undangan. Ketiga hal itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus dilaksanakan secara bersama- sama. Pertama, dari segi struktur perlu di tingkatkan lagi peran lembaga-lembaga mediasi keluarga seperti BP4. Dari segi budaya, perlu dihidupkan lagi merekatnya hubungan antara suami dan istri. Suami harus mengerti keadaan istri. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang memiliki penghasilan harus tetap bersikap sopan dan hormat kepada suami. Keduanya mengadakan instropeksi, evaluasi dan musyawarah seluruh anggota keluaarga, mencari titik temu dan mengembangkan persamaan persepsi tanpa mengungkit perbedaan satu sama lain. 18 Yang ketiga dari segi perundang-undangan harus banyak dilakukan perbaikan peraturan daerah setempat. Di Purbalingga banyak perundang-undangan yang  melindungi buruh wanita dan perusahaan-perusahaan yang banyak mempekerjakan buruh wanita sedangkan hak laki-laki semacam diabaikan. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus melakukan perubahan kebijakan mengenai hal ini.
2.  Membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal ketenagakerjaan di masyarakatPurbalingga. Melalui kekuasaannya pemerintah juga dapat  mendesak agar perusahaan-perusahaan meningkatkan jumlah buruh laki-laki yang dipekerjakan agar tidak terjadi ketimpangan ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak tingginya angka perceraian di Kabupaten Purbalingga.
3. Membekali masyarakat dengan pemahaman agama melalui ulama setempat. Peningkatan pemahaman agama terutama dalam urusan rumah tangga dapat membentengi masyarakat terutama pasangan suami istri dari perpecahan dalam keluarga. Ini dapat dilakukan dengan kajian­kajian fikih tentang keluarga yang memberi pengarahan bagaimana cara membina rumah tangga yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya melakukan   peningkatan  kesejah- tera an karena tingkat kesejahteraan akan menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan keluarga sehingga perpecahan antara suami dan istri dapat terminimalisir. 19

## E. Upaya Yang Telah Dilakukan
Beberapa tindakan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hal ini diantaranya membuka lapangan pekerjaan yang ditujukan untuk laki-laki yaitu pabrik rokok, kayu lapis dan pabrik gula. Selain, itu juga dilakukan pengintegrasian mediasi ke pengadilan agama. Orang yang akan bercerai sebelum masuk ke pengadilan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu.

## F. Kesimpulan
Dari penjelasan-penjelasan di atas diketahui bahwa kasus perceraian yang begitu tinggi di Kabupaten Purbalingga banyak dipengaruhi oleh fenomena ketenagakerjaan yang ada disana. Ketidakseimbangan penye- rapan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki menimbulkan masalah- masalah dalam keluarga pemicu kasus perceraian. Masalah-masalah tersebut antara lain lelaki tidak dapat menafkahi keluarga dengan baik karena pabrik pengolahan rambut yang ada di Purbalingga banyak menyerap buruh wanita sehingga peluang bekerja bagi laki-laki sangat sempit di sana. Yang kedua, banyak laki-laki harus menggantikan posisi istri yang bekerja untuk mengurus pekerjaan rumah yang tidak biasa dilakukan seorang laki-laki termasuk mengasuh anak. Yang ketiga, wanita harus menanggung beban ganda, setelah ia selesai bekerja dia masih harus melakukan pekerjaan rumah dan keperluan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya sebagai istri. Ketiga hal tersebut menjadi pemicu keributan antara suami dan istri yang berujung perceraian. Usaha untuk menangani kasus perceraian harus dilakukan oleh setiap komponen, oleh masyarakat Purbalingga sendiri, pihak perusahaan dan juga dari pemerintah. Masyarakat Purbalinnga terutama yang telah berkeluarga hendaknya berusaha agar keluarga tetap harmonis dan meninggalkan  penyelesaian  konflik  keluarga  dengan  jalan  perceraian namun dengan bermusyawarah secara baik-baik dalam keluarga agar pasangan suami istri tetap rukun dan langgeng. Dari pihak perusahaan sebaiknya melakukan peningkatan terhadap presentase buruh laki- laki yang dipekerjakan agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Yang terakhir, pemerintah sebaiknya memaksimalkan peran lembaga-lembaga mediasi keluarga, serta memperbaiki peraturan daerah yang berlaku untuk mengatasi permasalahan gender yang terjadi di Purbalingga.

## Endote
1 Mahasiswi semester III, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora, Institut Agama Isalm Negeri (IAIN) Purwokerto.
2 Mite Setiansah dan Shinta Prastyanti ”Tidak Ada Pekerjaan untuk Laki-Laki di Purbalingga: Menguak Sisi Gelap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga” Acta Diurna VII, no.2 (2011): h. 42
3 Voni Surantika, “Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita Industri Rambut Palsu di Desa Penolik Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta .2016), h. 2
4 Mite Setiansah dan Shinta Prastyanti, “Tidak Ada Pekerjaan untuk Laki-Laki di Purbalingga,” h. 40
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, “Banyaknya Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga, 2012-2015” tabel diakses pada 8 September 2017 dari https:// purbalinggakab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26
6 Wawancara dengan Erowati Fitriah Aji, Purwokerto, 6 September 2017. Erowati Fitriah Aji adalah warga asli Kabupaten Purbalingga
7 Purbalingga News, “Kasus Bang Toyib Warnai Kasus Perceraian di Purbalingga,” tabel diakses pada 12 Agustus 2017 dari http://www.Purbalingganews.net/galeri- foto/4297-kasus-bang-toyib-masih-mewarnai-kasus-perceraian-di-Purbalingga.html
8 Radar Banyumas, “63 Perusahaan di Purbalingga Bakal Diaudit Oleh Tim Pemantau UMK 2017,” gambar diakses pada 8 September 2017 dari http://radarbanyumas. co.id/63-perusahaan-di-purbalingga-bakal-diaudit-oleh-tim-pemantau-umk-2017/
9 Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
10 Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.
11 Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
12 Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
13 Wawancara Pribadi dengan Naqiah Mukhtar, Purwokerto, 28 Agustus 2017. Naqiah Mukhtar adalah dosen IAIN Purwokerto. Dia menjabat sebagai dekan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Selain itu dia juga tergabung dalam LPPM (Lembaga Pengabdian Pengembangan Masyarakat) IAIN Purwokerto. Beliau pernah tergabung dalam tim peneliti yang  melakukan kajian mengenai kasus perceraian di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap.
14 Fauzi , “Model Pengasuhan  Anak Usia Dini pada Keluarga dengan Ibu Sebagai Buruh Pabrik: Studi Terhadap Model Pengasuhan dan Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga,” (Laporan Penelitian Individu IAIN Purwokerto. 2012), h. 71.
15 Wawancara Pribadi dengan Naqiah Mukhtar.
16 Hilman Hadikusuma, Hukum Pekawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2003) h. 171.
17 Wawancara Pribadi dengan Nita Triana, Purwokerto, 29 Agustus 2017. Nita Triana adalah seorang pakar dalam bidang hukum yang sering mengkaji kasus-kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga
18 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Wanita Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 180.
19 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) , Interpretasi Hakim Terhadap Konsep Keadilan Substantif Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Se-Eks-Karesidenan Banyumas ( Purwokerto:LPPM, 2012), h. 46.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, “Banyaknya Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga, 2012-2015” tabel diakses pada 8 September 2017 dari https://purbalinggakab.bps.go.id/ linkTableDinamis/view/id/26
Fauzi , “Model Pengasuhan  Anak Usia Dini pada Keluarga dengan Ibu Sebagai Buruh Pabrik: Studi Terhadap Model Pengasuhan dan Dampaknya Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga,” Laporan Penelitian Individu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,  2012.
Hadikusuma, Hilman Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) , Interpretasi Hakim Terhadap Konsep Keadilan Substantif Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Se-Eks-Karesidenan Banyumas. Purwokerto:LPPM, 2012
Radar Banyumas “63 Perusahaan di Purbalingga Bakal Diaudit Oleh Tim Pemantau UMK 2017,” gambar diakses pada 8 September 2017 dari http://radarbanyumas.co.id/63-perusahaan-di-purbalingga-bakal- diaudit-oleh-tim-pemantau-umk-2017/
Radar Banyumas, “Kasus Bang Toyib Masih Mewarnai Kasus Perceraian di Purbalingga,” berita diakses pada 13 Agustus 2017 dari  http:// www.Purbalingganews.net/galeri-foto/4297-kasus-bang-toyib-masih- mewarnai-kasus-perceraian-di-Purbalingga.html
Setiansah, Mite, Shinta Prastyanti. “Tidak Ada Pekerjaan untuk Laki-Laki di Purbalingga: Menguak Sisi Gelap Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga” Acta Diurna VII , no. 2 (2011): h. 37-45
Surantika, Voni. “Kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita Industri Rambut Palsu di Desa Penolik Kecamatan Kaligondang.” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih  Wanita  Konteporer . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## Wawancara
Wawancara Pribadi dengan Erowati Fitriah Aji. Purwokerto, 6 Agustus 2017.
Wawancara Pribadi dengan Naqiah Mukhtar. Purwokerto, 28 Agustus 2017.
Wawancara Pribadi dengan Nita Triana.  Purwokerto, 29 Agustus 2017.