NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL
Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : qisthifau@gmail.com

## Abstract
Notary  public  is  a  public  official  who  has  a  role  carrying  out  legal  actions  ini  accordance  with Undang-Undang No 2 of 2014. Notaries  ini carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim  is to be able to face the  challenges of Global Competition. In this digital age,  this  must  be  prepared  by  propective  notaries  who  are  currently  still  said  to  be  Gen-H  or Millenial,  is  this  included  in  the  realm  of  Opportunity  or  Challenge  ?  This  research  method  is normative law or doctrinal law research with clinical legal approach. Based on the results of the the study it can be explained that the progress of information that is developing at this time backfires as well as its own challenges for the existence and existence of notaries and propective Notaries who will be appointed next. Because the transaction that occur now are electronic systems or Online, and more and more experiencing growth and integrated with each other.
Keywords : notary; digital era; elektronic system

## Abstrak
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  memiliki  peran  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  yang sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014.  Notaris  dalam  menjalankan  profesi diharuskan  menyesuaikan  dan  mengikuti  zaman,  tujuannyaagar  dapat  menghadapi  tantangan Persaingan Global. Pada era  digital  ini,  inilah  yang harus disiapkan oleh Calon-calon  notaris  yang saat  ini  masih  dikatakan  Gen-H  atau  Millenal,  apakah  ini  termasuk  dalam  Ranah  Peluang  atau Tantangan.  Metode  penelitian ini  adalah  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kemajuan informasi yang  berkembang pada saat  ini  menjadi Bumerang sekaligus tantangan tersendiri  bagi keberadaan dan  eksistensi  notaris  maupun  calon-calon  Notaris  yang  akan  diangkat  selanjutnya.  Karena transaksi-transaksi  yang terjadi sekarang adalah elektroniksystem atau secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya.
Kunci : era digital; notaris; elektronik system

## A. Pendahuluan
Globalisasi  merupakan  era  yang  harus  dijalani  sebagai  konsekuensi  hidup  satu  sama lain. Era ini tidak dapat dihindari, karena apabila dihindari maka yang terjadi adalah tertinggal oleh zaman. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “ Suka atau tidak suka, Globalisasi itu  mendatangkan  peluang,  tantangan,  kebaikan,  keburukan,  Kompetisi  dan  Kerja  sama, artinya  mau  tidak  mau,  siap  tidak  siap,  bangsa  Indonesia  harus  dapat  mempersiapkan  diri
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dalam Globalisasi ”. (Kompas, 2006) Era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu  “ World Society”. Selanjutnya “ global society” harus  dipandang  dan  dipahami  sebagai  proses  yang  wajar  yang  tidak  dapat terpisahkan,  apabila  semakin  majunya  peradaban  manusia  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi (Andasasmita, 1999).
Pada dasarnya, Globalisasi memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, salah  satunya  terbuka  Peluang  ( Opportunity), dan  Tantangan  ( Challenge ).  Sebagai  Contoh dalam bidang perdagangan Jasa ( Service Trade ) (Adjie, 2017). Perdagangan Jasa disini dapat dimaksud adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik  dan  kewenangan  lainnya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Perkembangan  Era Digital  saat  ini  semakin  pesat.  Karena,  manusia  memiliki  gaya  hidup  baru  yang  tidak  dapat dilepaskan  oleh  perangkat Elektronik .  Teknologi  mempunyai  peran  penting  baik  positif maupun  sebaliknya,  sehingga  era  digital  ini  merupakan  tantangan  baru.  Tantangan  pada  era ini, seperti Politik, sosial budaya, pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Digital lahir dengan  adanya  jaringan  internet  khususnya  teknologi  informasi  Komputer.  Kemampuan media  lebih  memudahkan  masyarakat  dalam  menerima  informasi  lebih  cepat  bahkan  tanpa dilakukan  untuk  bertemu.  Teknologi  akan  terus  bergerak  ibarat  arus  laut  yang  terusberjalan ditengah-tengah  kehidupan  manusia.  Maka,  tidak  ada  pilihan  selain  menguasaidan mengendalikan  teknologi  dengan  baik  dan  benar  agar  memberi  manfaat  yang  sebesar- besarnya.
Era  digital  pada  saat  ini  disebut  Era  Dirupsi  Digital.  Dirupsi  digital  merupakan perubahan  secara  besar-besaran  yang  menandai  sebuah  era  dari  yang  sifatnya offline ke Online . Perubahan Era dirupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus bagi Calon- Calon  Notaris  yang  sedang  mempersiapkan  menjadi  Pejabat  Publik.  Calon  Notaris  adalah orang  yang  dididik  dan  dipersiapkan  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta Autentik dan  kewenangan  lainnya  yang  disebutkan  diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Berdasarkan  perkembangan  saat  ini,  Notaris  terutama  Calon  Notaris  harus  dapat mempersiapkannya, karena teknologi informasi memengaruhi perilaku termasuk mempermudah beragam kebutuhan dan pekerjaan manusia.  Begitu pula, peran Notaris harus dapat  memahami  teknologi  informasi  untuk  kepengurusan  prodak  hukum  yang  dihasilkan. Sebagai  contoh,  Pendaftaran  Tanah,  Pengecekkan  Sertifikat,  Hak  Tanggungan  Online,  dan lainnya.  Bahkan,  Proses  pendaftaran  tanah,  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  program  pendaftaran  Tanah  berbasis Elektronik  System . Elektronik  System adalahserangkaian  perangkat  dan  prosedur elektronik yang  berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi elektronik .  Proses pendaftaran  ini  belum  sepenuhnya  murni,  disebabkan  Pemerintah  belum  mengatur  secara tegas  tentang  Pendaftaran  berbasis Elektronik  System .  Kementrian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  hanya  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  5/SE- 100/1/2015.  Dalam  Surat  Edaran  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  akses  masyarakat terhadap  layanan  pertanahan,  Meningkatkan  mutu  layanan  dasar  publik  bidang  pertanahan, Meningkatkan  integritas  dan  predikat  persepsi  anti  korupsi  dan  Memodernisasi  layanan  dan tata  kelola  Agraria,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan.(Surat  Edaran  Nomor  5/SE-100/I/2015, Sekretaris  Umum  Kementrian  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional, 2015)
Fakta  yang  terjadi  apabila  tidak  diterapkan  secara Elektronik  System pelayanan  lama atau  berbelit,  Sumber  daya  Manusia  tidak  seimbang  dengan  pekerjaan,  Produksi  sertipikat dengan  kertas  dan  dengan  sistem  yang  dilakukan  secara  manual  tidak  efektif  dan  efisien, Sertipikat  mudah  rusak,  mudah  hilang,  dan  mudah  dipalsukan.  Sehingga  berdasarkan  fakta terjadi,  pada  dasarnya  dengan  adanya Elektronik  System lebih  memudahkan  proses Pendaftaran  tanah,  karena  bertujuan  untuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian, itikad  baik,  dan  kebebasan  memilih  teknologi.  Pendaftaran  tanah  merupakan  rangkaian kegiatan  secara  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997). Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk  menjamin kepastian  hukum  yang  tujuannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah (Ngadino, 2019).
Dalam  penelitian  membutuhkan  teori  yang  mendukung  dengan  topik  penulisan  yang bersangkutan,  serta  berkaitan  dengan  permasalahan.  Sehingga  teori  dapat  bermanfaat  untuk analisis terhadap penelitian. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan mengarahkan pada fenomena yang diteliti. (Suteki, 2017)Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Teori Triadism  Law yang  digagas  oleh Gustav  Radburch ,  dalam  teori  ini  mengandung  Asas Kemanfaatan  Hukum,  Asas  Keadilan,  dan  Asas  Kepastian  Hukum  Kemudian  Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Roscue Pound yang mengatakan “Hukum merupakan alat rekayasa sosial ( law as tool of sosial engginering )” (Septiana, 2013).
Analisis  adalah  penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa  (karangan,  perbuatan,  dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
Tujuan  analisis  gap  untuk  mengidentifikasi  gap  antara  alokasi  optimis  dan  integrasi input,  serta  ketercapaian  sekarang.  Analisis  gap  membantu  organisasi/lembaga  dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  membahas  mengenai Perkembangan  Era  Digital  (Calon Notaris  akan  menghadapi Disrupsi Digital,  Peluang  atau  Tantangan) melalui  pendapat  dan pandangan seorang Calon Notaris terkhusus yang saat ini berada di tahap Anggota Luar Biasa (ALB)  maupun  Magang  yang  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  menjadi  seorang  Notaris. Calon Notaris harus dapat dipaksa untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu Pesat yaitu Era Disrupsi Digitalisasi, apakah ini “Peluang atau Tantangan” yang perlu dihadapi oleh Calon-calon Notaris untuk diangkat menjadi Pejabat Publik yaitu Notaris.
Dalam  penelusuran  penulis  ada  penelitian  sebelumnya  terkait  peran  Notaris  di  Era digital  maupun  Elektronik  ini,  Habib  Adjie  yang  berjudul  Konsep  Notaris  Mayantara Menghadap  Persaingan  Global,  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Konsep  notaris mayantara  menghendaki  notaris  dalam  menjalankan  tugas  atau  kewenangannya  berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Yang mana, secara fisik atau langsung berhadapan  tidak  diperlukan,  tetapi  dapat  dilalui  media  tanpa  batas  kota/Provinsi  bahkan tanpa  batas  wilayah  negara.  Sehingga  dokumen  yang  diperlukan  cukup  dengan  cara mengunduhnya  serta  termasuk  dalam  tanda  tangan  yang  harus  dilakukan  secara  elektronik, tetapi dalam dokumen membuat akta (Adjie, 2017).
Penelitian  Aris  Yulia  yang  berjudul  Profesi  Notaris  di  Era  Industrialisasi  dalam Perspektif  Transendensi  Pancasila,  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  Notaris  dalam menjalankan  profesi  diwajibkan  menyesuaikan  dan  mengikuti  perkembangan  di  era globalisasi  dikarenakan  menyangkut  tentang  perdata  seperti  transaksi-transaksi  yang  terjadi dan  dilakukan  melalui  sarana  elektronik  dan  banyak  dilakukan  secara  online,  serta  semakin banyak  mengalami  perkembangan  dan  saling  terintegrasi  satu  sama  lainnya,  sebagai  contoh
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
adalah  hubungan  antara  Kementrian  Hukum  &  HAM  yg  terintegrasi  dengan  Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS ( Online Single Submission ) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. (Yulia, 2019)
Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu dalam jurnal ini adalah Peran Notaris terutama  pada  Calon-calon  Notaris  yang  akan  diangkat  selanjutnya  dalam  menghadapi tantangan global, bahwa perkembangan di Era Disrupsi ini termasuk dalam kategori “Peluang atau  Tantangan  atau  Keduanya?”.  Oleh  karena  ini,  penelitian  ini  menjadi  penting  dilakukan karena  akan  memberikan  konstribusi  dalam  pengetahuan.  Adapun  permasalahan  dalam penelitian  ini  berangkat  dari  pertanyaan  bagaimana  konsep  Peluang  dan  Tantangan  Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. Untuk menjawab pertanyaan tersebut  penulis  menggunakan  pendekatan Sosial  Legal .  Tujuan  yang  diharapkan  dari penelitian ini untuk menciptakan lulusan yang unggul, siap pakai dan terampil menggunakan teknologi  digital  dalam  menyambut  Disrupsi  digitalisasi  hukum  khususnya  di  bidang Kenotariatan  dan  Pertanahan  pada  era  Revolusi  Industri  4.0  dan Society 5.0 , yang  mana pernyataan  tersebut  disampaikan  oleh  Irma  Devita,  S.H.,  M.Kn  pada  Kuliah  Umum “Penguatan Platform  Digital untuk  Tugas  Pejabat  Notaris  dan  PPAT”  di  Universitas Diponegoro pada tanggal 14 Oktober 2019. (Devita, 2019)

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah Social  Legal ,  yaitu  upaya  untuk  menjajaki sekaligus  mendalami  suatu  masalah  pada  kajian  norma  atau doktrin hukum,  secara  lengkap dengan konteks norma dan pemberlakuannya. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat  Deskriptif  analitis,  yaitu  untuk  memberi  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Muhammad,  2004).  Penelitian  ini  menggunakan  dua teknik pengumpulan data, yaitu Teknik Pengumpulan dokumen yang akan menghasilkan data sekunder  yang  diperoleh  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Studi  kepustaan  yang terkait, kemudian Teknik Wawancara yang akan menghasilkan data Primer dengan penelitian langsung  tanya  jawab  pada  Calon  Notaris  terkait.  Penelitian  ini  menggunakan  metode Analisis Kualitatif yaitu disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan dan disesuaikan dengan  ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  disimpulkan  sebagai  jawaban  atas  hasil  dari permasalahan tersebut (Yulianto, 2013).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Konsep Calon Notaris di Era Disrupsi (Peluang atau Tantangan)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  dikehendaki  untuk  membantu  dan  melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis Autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang maka dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang (Hadjon, 1997).
Dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, 2014) ditentukan kewenagan Notaris.

## Pasal 1
1. Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  Akta Autentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

## Pasal 15
(1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  Perundang-Undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta Autentik , menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  Grosse, Salinan  dan  Kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  tidak  ditugaskan atai  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  dan  Surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam  Buku Khusus.
b. Membukukan Surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat  Kopi  dari  asli  Surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g. Membuatan Akta Risalah Lelang.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Kedukakan  Notaris  sebagai  pejabat  umum,  dalam  arti  kewenangan  yang  ada  pada Notaris  tidak  pernah  diberikan  kepada  pejabat-pejabat  lainnya,  selama  kewenangan  tersebut tidak  menjadi  kewenangan  pejabat  lain  dalam  membuat  Akta Autentik dan  kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris (Adjie, 2014). Dalam UUJN dijelasankan  bahwa,  Notaris  memiliki  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  Undang-Undang yaitu  pada  Penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  “Kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan Perundang-Undangan  salah  satunya  adalahkewenangan  mensertifikasi  transasksi  yang dilakukan  secara  elektronik  ( Cyber  Notary ).  Pada  dasarnya  Pasal  15  Ayat  (3)  juga memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari gagasan lahirnya akta Elektronik.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  UU  ITE  menjelaskan  beberapa  hal,  (1)  globalisasi informasi  telah  menempatkan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  informasi  dunia  sehingga mengaharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan  informasi  dan  Transaksi Elektronik di tingkat nasional agar dapat dilakukan secara optimal,  merata dan  menyebar ke seluruh  lapisan  masyarakat  guna  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  (2)  perkembangan  dan kemajuan  teknologi  informasi  menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk  bentuk  perbuatan hukum  baru,  (3)  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  harus  terus  dikembangkan  untuk menjaga,  memelihara  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan,  (4)  pemanfaatan  teknologi  berperan  penting  dalam perdagangan  dan  pertumbuhan  perekonomian  nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  (5)  pemerintah  perlu  mendukung  pengembangan  teknologi  informasi  melalui infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  teknologi  dilakukan  secara aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial budaya (Handoko, 2019).
Elektronik  system adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik. (Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Transaksi  Elektronik)  Notaris  di Indonesia  harus  mampu  memberikan  sinergi  dan  harmoni  yang  kuat  terhadap  pesatnya  laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep Cyber Notary diharapkan  notaris  dapat  memberikan  kontribusinya  bagi  sistem  hukum  kenotariatan di Indonesia (Nurita, 2012).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Dalam  alat  bukti  yang  sah  atau  diterima  dalam  suatu  perkara  perdata  pada  dasarnya terdiri dari Bukti tertulis, Pengakuan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah yang mana diatur dalam Pasal 1866  KUHPerdata.  Dalam perkembangan alat bukti sekarang, terdiri dari Alat bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dalam Pasal 5 yang menegaskan :
(1) Informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  dan  atau  hasil  cetaknya  merupakan alat bukti hukum yang sah;
(2) Informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  dan  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud dalam (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
(3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
(4) Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik sebagaimana dimaksud dalam  Ayat (1) tidak berlaku untuk :
a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis;
b. Surat  beserta  dokumen  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  Notariil  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  Akta;  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  11  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, 2008)
Dalam Pasal 5  Ayat (4) huruf a dan  b diatas, saat  ini konsep Cyber Notary khususnya dalam  pembuatan  akta  secara  elektronik  belum  bisa  diterapkan  tetapi  bukan  berarti  untuk selamanya  tidak  dimungkinkan,  karena  jika  ditinjau  dari  Pasal  5  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang  terwujudnya konsep cyber notary, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris  dapat  ditambah  tidak  hanya  melayani  masyarakat  secara  konvensional  tetapi  dapat melayani  masyarakat  dalam  bentuk  jasa  secara  elektronik  khususnya  dalam  pembuatan  akta elektronik  yang  bernilai  autentik,  karena  hal  ini  sudah  sangat  mendesak  seiring  dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat (Nurita, 2012).
Sehingga, keterkaitan antara Fungsi dan Tujuan UU ITE, dalam penandatanganan Akta, tercantum dalam  sebuah pernyataan dari keseluruhan transaksi  yang  bersifat elektronik  yang dianggap  sebagai  suatu  akta,  dan  pembuktian  hal  ini  sama  seperti  dengan  Akta  Autentik. Kendala  yang  dihadapi  adanya  tanda  tangan  elektronik  dinyatakan  dengan  sah  serta  tepat dengan  aslinya  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu.  Maka,  dapat  disimpulkal  dengan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
meningkatnya aktivitas yang berbasis Elektronik maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara  hukum  harus  meliputi  informasi  atau  dokumen  dapat  memudahkan  pelaksanaan hukumnya. Dalam Pasal 5 UU ITE menjelaskan untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan elektronok  maupun  hasil  cetak  yang  disebut  sebagai  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya UU ITE ini, memberi manfaat bagi teknologi informasi, media,dan  komunikasi  yang  mana  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  maupun  peradaban manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas ( borderless) dan menyebabkan perubahan sosial,  ekonomi  dan  budaya  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat  (Barkatullah, 2017).
Berdasarkan  Kewenangan  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  maka  untuk  menjadi  seorang Notaris  harus  dilalui  oleh  menjadi  Calon  Notaris.  Calon  Notaris  adalah  orang  yang  dididik dan  dipersiapkan  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta Autentik dan  kewenangan  lainnya  yang  disebutkan  diatas  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Rahman, 2014).  Karena tidak ada pengaturan untuk menjelaskan  siapa  Calon  Notaris,  maka  penulis  menyimpulkan  Calon  Notaris  adalah  calon pejabat  Publik  yang  sedang  mengikuti  beberapa  tahap  dan  syarat  untuk  menjadi  seorang Notaris.  Proses untuk menjadi  seorang Notaris dilalui  beberapa tahap, selain  harus  lulus dari Pendidikan “Magister” Kenotariatan, kemudian Mendaftar Anggota Luar Biasa (ALB), Ujian Pra Magang, Magang, memiliki Poin sebanyak 30 Point Sertifikat, Ujian dan lainnya.
Berdasarkan  Perkembangan  yang  terjadi  saat  ini  terdapat  pendapat  dari  beberapa Anggota Luar Biasa (ALB) mengenai “Era Disrupsi digital, Peluang atau Tantangan. Menurut Ruci Pebriyani, S.H., M.Kn, dan  Annisa Dwi Laksana, S.H.,M.Kn bahwa “Di Era digital  ini atau  disebut  dengan  Era Disrupsi  Digital ,  Calon  Notaris  dengan  adanya Elektronik  System atau  Online  dapat  lebih  memudahkan  pekerjaan,  artinya  ini  adalah  Sebuah  PELUANG  bagi semua  Calon-calon  Notaris  yang  akan  diangkat  selanjutnya.  Peluang  adalah  sebuah  Paksaan yang harus dihadapi, tujuannya agar dapat  menyesuaikan dengan Notaris  lainnya. Cara  yang harus disiapkan oleh Calon-calon Notaris yaitu :
1. Mengikuti  Peraturan,  karena  Peraturan  akan  terus  berganti  suatu  waktu.  Artinya, Mengupgrade ilmu yang diperoleh.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
2. Mengikuti  Media,  artinya  Media  apa  yang  saat  ini  sedang Booming, karena  Notaris merupakan  Pejabat  Publik,  yang  mana  berhadapan  dengan  Klien,  jadi,  dengan mengikuti  Media,  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  pendekatan  melalui  dengan memberikan Solusi apa yang harus diberikan oleh Notaris kepada Klien.
3. Mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  4.0  ini  dan mampu  memanfaatkan  teknologi  Artificial  Inteligence  dalam  melakukan  tanggung jawabnya  sebagai  pejabat  umum.  Contohnya,  PPAT  sudah  mulai  dilakukannya  HT Elektronik,  kemudian  aktivitas  Notaris  dilakukan  secara  Online  melalui  Dirjen  AHU, dan lainnya.
4. Memiliki daya saing di tingkat global.
5. Mengembangkan diri melalui Skill yang dimiliki dengan meningkatkan kualitasnya dan Melek teknologi informasi.
6. Mengatur Akan hal-hal, Kewajiban, Larangan,  serta Kode Etik Notaris.
7. Setelah  Lulus  dari  Pendidikan  Kenotariatan,  mengikuti  Magang  baik  secara  Bersama maupun Individu pada Kantor Notaris. Yang mana tujuannya agar dapat melihat secara langsung  bagaimana  tindakan  seorang  Notaris  ketika  bertemu  dengan  Klien.  Karena dengan  mengikuti  Magang,  dapat  memberikan  gambaran  menjadi  Seorang  Notaris (Pebriyani, 2019) (Laksana, 2019).
Namun,berbeda  dengan  Muhammad  Dany  Setiawan,  S.H.,MKn  yang  merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) mengatakan bahwa :
Era  Digital  ini  adalah  sebuah  TANTANGAN.  Mengapa  demikian?  Karena,  Produk yang dihasilkan oleh Notaris adalah Autentik yang artinya harus hitam di atas putih, jika diberlakukan  Online  semua  bagaimana?,  Penyesuaian  kembali  dengan  Hal  baru sedangkan  selama  ini  dilakukan  secara  Manual,  Jika  online  mungkin  dapat  dilakukan Manipulasi misalnya Tanda tangan, serta Rentan akan Hack dan lainnya jika dilakukan secara Online, namun harus tetap ada Back up. Tantangan yang dimaksud berupa Calon Notaris dipaksa untuk Melek akan teknologi dan informasi. (Setiawan, 2019)
Berdasarkan  pendapat  Anggota  Luar  Biasa  (ALB)  diatas,  dapat  disimpulkan  era digitalisasi baik disebut “Peluang maupun Tantangan” Calon Notaris harus tetap Melek akan tekonologi  yang terjadi  saat  ini,  karena  Peradaban dunia semakin  berkembang dengan pesat. Tanpa  Disadari,  Teknologi  menjadi  “Raja”  dari  kehidupan  saat  ini.  Semua  pekerjaan  yang pada  mulanya  sulit  dijangkau  kini  dapat  lebih  mudah  dan  cepat.  Hal  ini  membawa  banyak manfaat dan kebaikan. Salah satu yang terasa adalah terjalinnya hubungan internasional baik bidang  pendidikan  maupun  Dunia  bisnis.  Namun,  digitalisasi  juga  melahirkan  ancaman.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi dengan basis cyber physical system (Tuah, 2018). Yang artinya  robot  dengan  kecerdasan  buatan  atau  artifisial  mulai  menyebar  dan  merebut  posisi manusia di kancah pekerjaan. Menurut Ranti Fauza Mayana. SH. Sp.N (Notaris Bandung) :
Notaris  dan  PPAT  dalam  menjalankan  profesi  diwajibkan  untuk  menyesuaikan  dan mengikuti  perkembangan  di  era  globalisasi  dan  revolusi  industri  4.0  dan  5.0  dimana banyak kegiatan bisnis dan transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik berbasis data  terintegrasi,  contoh  beberapa  tahun  yang  lalu  kita  diperkenalkan  dengan  sistem Fidusia  online,  selanjutnya  pendaftaran  Badan  Hukum  secara  online  melalui  SABH (Sistem  Administrasi  Badan  Hukum).  Sistem  Data  Elektronik  Terpadu  sebagai  sarana dan  peluang  untuk  membuat  Pekerjaan  Notaris  /  PPAT  menjadi  lebih  mudah,  cepat, tepat dan efisie (Mayana, 2019).
Era  Digitalitasi  yang  berbasis cyber  physical  system adalah  aspek  dalam cyber- system revolusi  industri  4.0.  Sistem  ini  memungkinkan  terhubungnya  alat  yang  berbentuk fisik  dengan  jaringan  internet.Sistem  ini,  adanya  kontrol  dan  respons  dari  internet  kepada mesin  berbentuk  fisik  melalui actuator dan  sensor. Actuator merupakan  alat  kendali  yang dapat  digunakan  untuk  mengontrol  penggunaan  sebuah  alat  dari  jarak  jauh  (KA,2018). Artinya,  semakin  berkembangnya  zaman  saat  ini,  apabila  tidak  tidak  mengikuti perkembangan maka akan tertinggal oleh zaman.

## D. Simpulan
Konsep  Notaris  menghendaki  Notaris  maupun  Calon  Notaris  harus  “dapat  mengikuti dan  menyesuaikan  perkembangan  teknologi  saat  ini”  yang  artinya  ini  adalah  Peluang  dan Tantangan  yang  harus  dipersiapkan,  karena  Peluang  dan  Tantangan  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain.  Tanpa  Disadari,  Teknologi  menjadi  “Raja”  dari  kehidupan  saat  ini.  Semua pekerjaan yang mulanya sulit dijangkau kini dapat lebih mudah dan cepat. Hal ini membawa banyak manfaat dan kebaikan. Salah satu yang terasa adalah terjalinnya hubungan  jarak jauh baik bidang pendidikan maupun Dunia bisnis. Namun, digitalisasi juga melahirkan ancaman. Revolusi  Industri  4.0  adalah  revolusi  dengan  basis cyber  physical  system.  Cyber  pshysical System adalah  aspek  dalam cyber-system revolusi  industri  4.0.  Sistem  ini  memungkinkan terhubungnya alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet.

## DAFTAR PUSTAKA
- BUKU/ LITERATUR
Adjie,  H.  (2014). Hukum  Notaris  Indonesia (IV;  A.  Gunarsa,  Ed.).  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Andasasmita, K. (1999). Notaris Selayang Pandang . Bandung: Alumni.
Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik (I; Mulyani Zulaeha, Ed.). Bandung:
Nusa Media.
Hadjon,  P.  M.  (1997). Wewenang,  Jurnal  Yuridika, .  Surabaya:  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga.
Handoko,  W.  (2019). Dominasi  Negara  terhadap  Profesi  Notaris  antara  Ide  Dan  Realitas (1st ed.; A. Y. Erdy Nasrul, Arie Wibowo, Ed.). Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan pengisian Akta PPAT (1st ed.; Budhi Anwari & Putri N, Ed.). Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
Nurita, E. (2012). Cyber Notary (M. H. Habib Ajie, Ed.). Palembang: PT. Refika Aditama. Septiana, S. E. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suteki, T. (2017). Metodologi Penelitian Hukum . Depok: Rajawali Pers.
Yulianto,  M.  F.  &.  (2013). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PERUNDANG-UNDANGAN
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  11  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik . , (2008).
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5491 . , Pub. L. No. 5491 (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , (1997).
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik . , (2012).
Surat  Edaran  Nomor  5/SE-100/I/2015,  Sekretaris  Umum  Kementrian  Agraria  dan  Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional . , (2015).
- JURNAL/ KARYA ILMIAH
Adjie,  H.  (2017).  Konsep  Notaris  Mayantara  Menghadapi  Tantangan  Persiapan  Global. Jurnal Hukum Respublica , 16 (201 - 218), 5.
KA, N. A. (2018). Cyber-Physical System: Remote Control Era Revolusi Industri 4.0. Forbil Institute .  Retrieved  from  https://forbil.org/id/article/159/cyber-physical-system-remote- control-era-revolusi-industri-40
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                               ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Rahman, M. D. F. (2014). Kewenangan, kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam mebuat Akta Auktentik . (0341), 10–11.
Tuah,  H.  (2018,  September).  Persiapkan  Mental  Berkompetisi  di  Era  Digital. PERSPEKTIF Portal  Berita  Kampus  FEB  Unsyiah .  Retrieved  from  https://persfe.com/persiapkan- mental-berkompetisi-di-era-digital/#.XacyJPlKjIU
Yulia,  A.  (2019). Profesi  Notaris  di  Era  Industrialisasi  dalam  Perspektif  Transendensi Pancasila . 4 (1).

## - WAWANCARA
Devita,  I.  (2019). Penguatan  Platform  Digital  untuk  Tugas  Pejabat  Notaris  dan  PPAT . Semarang: Kuliah Umum, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
Laksana,  A.  D.  (2019). Wawancara  “Peluang  dan  Tantangan  Calon  Notaris  dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” Semarang.
Pebriyani,  R.  (2019). Wawancara  “Peluang  dan  Tantangan  Calon  Notaris  dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” Semarang.
Setiawan,  M.  D.  (2019). Wawancara  “Peluang  dan  Tantangan  Calon  Notaris  dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” Lampung.