El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)
Soraya Devy Doni Muliadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah anak  walaupun  anak  berada  dalam  asuhan  ibu.  Kadar  nafkah  anak  tidak ditentukan  batas  minimal  maupun  batas  maksimalnya,  akan  tetapi  standar jumlah  nafkah  harus  sesuai  dengan  kemampuan  finansial  ayahnya.  Jika ayahnya  benar-benar  tidak  dapat  memenuhi  nafkah  anak  tersebut,  maka kewajiban  nafkah  anak    ditanggung  oleh  ibunya.  Putusan  Hakim  Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS_MBO  menyatakan  bahwa  Majelis  Hakim  mengurangi jumlah  nafkah  anak  yang  dituntut  oleh  termohon  kepada  pemohon.  Nafkah anak  yang  semula  dimintakan  sejumlah  Rp.  1.600.000,-  ditetapkan  oleh Majelis  Hakim  hanya  sebesar  Rp.  600.000,-  dengan  penambahan  20% pertahun, sehingga terdapat pengurangan jumlah nafkah anak dari tuntutan awal.  Oleh  karennya  penelitian  ini  akan  menfokuskan  tentang  apa  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  mengurangi  jumlah  nafkah  anak  dan bagaimana  penetapan  nafkah  anak  tersebut  menurut  hukum  Islam.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  dan  penelitian kepustakaan.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pertama,  dasar pertimbangan  hakim  mengurangi  jumlah  nafkah  anak  dari  jumlah  yang dituntut dikarenakan menimbang ketidakmampuan finansial ayahnya. Kedua, penetapan  nafkah  anak  yang  terdapat  dalam  putusan  tersebut  telah  sesuai dengan  hukum  Islam  dikarenakan  aturan  hukum  Islam  menjelaskan  bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya.

## Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian

## Pendahuluan
Pada  prinsipnya,  perkawinan  bertujuan  untuk  kebahagiaan  yang  kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapar mengambil  manfaat  untuk  melakukan istimta’ dengan  seorang  wanita  atau
sebaliknya. 1 Sementara, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidan)  untuk  menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2
Namun pernikahan tidaklah selalu berjalan mulus, karena setiap pernikahan terdapat  lika-liku  rumah  tangga  yang  berwujud  kepada  pertengkaran  dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung kepada perceraian  jika  tidak  adanya  upaya  damai  antara  suami-istri  tersebut.  Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya,  akan  tetapi  suami  tetap  berkewajiban  memenuhi  nafkah  anak  yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.
Nafkah  merupakan  semua  kebutuhan  dan  keperluan  yang  berlaku  menurut keadaan  dan  tempat,  seperti  makanan,  pakaian,  rumah  dan  lain  sebagainya.  Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara  kedua  orang  tuanya  putus  hak  anak  untuk  mendapatkan  biaya  hidup  dari ayahnya. Selain dalam Al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ ulama, pemenuhan nafkah anak  juga  sudah  diakui  oleh  hukum  positif  di  Indonesia  seperti  yang  telah  diatur dalam  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya,  (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.
Oleh  karenanya,  pemenuhan  nafkah anak  dibebankan  kepada  suami  sesuai dengan  batas  kemampuan  finansial  suami.  Jika  suami  dianggap  mampu  untuk memenuhi  nafkah  anak  secara  menyeluruh,  maka  ia  harus  memenuhinya  tanpa adanya  pengurangan.  Tidak  ada  batasan  minimal  maupun  maksimal  dalam memberikan  nafkah  anak,  namun  nafkah  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak. Pengurangan jumlah nafkah  dari  tuntutan  ini  terdapat  dalam  Putusan  Nomor  0233/Pdt.G/2017/MS- MBO. 3
Dalam  putusan  tersebut,  termohon  sebagai  istri  bersedia  diceraikan  oleh suaminya  dengaan  syarat  memenuhi  nafkah  iddah,  nafkah  madhiyah,  pelunasan mahar  serta  meminta  hak  nafkah  anak  sejumlah  Rp.1.600.000,-  (Satu  Juta  Enam Ratus  Ribu  Rupiah)  setiap  bulannya  sampai  anak  tersebut  dewasa.  Akan  tetap, Majelis  Hakim  menetapkan  pemohon  untuk  membayar  nafkah  anak  sebesar Rp.600.000,-  (Enam  Ratus  Ribu  Rupiah)  perbulannya  dengan  penambahan  20% pertahunnya  yang  artinya  terdapat  pengurangan  nafkah  anak  dari  tuntutan  di
1 Abdurrahman Gazhali. Fiqih Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 39.
2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
3 Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Nomor 0233/pdt.G/2017/MS-MBO
termohon.  Sedangkan  biaya  hadhanah  tersebut  dianggap  termohon  belum mencukupi seluruh biaya anak selama sebulan.

## Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah
Secara  etimologi,  nafkah  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu Al-nafaqah yang berarti  “mengeluarkan”.  Nafkah  juga  bertarti  belanja,  maksudnya  sesuatu  yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, kerabat dari miliknya  sebagai  keperluan  pokok  bagi  mereka. 4 Nafkah  berarti  belanja  yang merupakan  kebutuhan  pokok.  Yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  pokok  tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. 5 Menurut Abdurrahman, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman  serta  beberapa  kebutuhan  pokok  lainnya,  bahkan  sekalipun  si  isteri  itu seorang  wanita  yang  kaya. 6 Menurut  Kamal  Muchtar,  nafkah  berarti  “belanja, kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang- orang yang membutuhkan. 7
Sementara  menurut  Wahbah  al-Zuhaili,  nafkah  menurut  istilah  dalam ungkapan para fuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. 8 Sementara, menurut  Wasman  dan  Nuroniyah,  nafkah  adalah  semua  kebutuhan  dan  keperluan yang  berlaku  menurut  keadaan  dan  tempat  seperti  makanan,  pakaian,  rumah  dan sebagainya.  Banyaknya  nafkah  yang  diwajibkan  adalah  sekedar  mencukupi keperluan  dan  kebutuhan  serta  mengingat  keadaan  dan  kemampuan  orang  yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. 9
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  itu adalah  sesuatu  yang  dibelanjakan  oleh  seseorang  untuk  dirinya  sendiri atau  untuk orang  lain  yang  berhak  menerimanya,  baik  yang  berupa  makanan,  minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut berlaku menurut keadaan.
Dasar hukum tentang nafkah terdapat dalam Al-Qur’an dan hukum positif di
Indonesia. Adapun dasar hukum nafkah dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:
a. Surat al-Baqarah ayat 233
4 Biro  rektorat  Jenderal  Pembina  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama, Ilmu Fiqh , Jilid II, Cet. II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184.
5 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.15.
6 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam , Cet. I, (Jakart: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.
7 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan ..., hlm.15
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu , jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989) Cet Ke 2, hlm. 789
9 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 252.
ِدوُل ْوَمْلا ىَلَع َو َةَعاَض َّرلا َّمِتُي نَأ َداَرَأ  ْنَمِل ِنْيَلِماَك ِنْيَل ْوَح َّنُهَدَلا ْوَأ َنْع ِض ْرُي ُتاَدِلا َوْلا َو
َّنُهُق ْز ِر ُهَل َّلاِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَكُت َلا  ِفو ُرْعَمْلاِب َّنُهُت َوْسِك َو ىَلَع َو ِهِدَل َوِب ُهَّلُدوُل ْوَم َلا َو اَهِدَل َوِب ُةَدِلا َو  َّرآَضُت َلا اَهَعْس ُو ُتْد َرَأ  ْنِإ َو اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف  ٍر ُواَشَت َو اَمُهْنِِّم  ٍضاَرَت نَع ًلااَصِف اَداَرَأ  ْنِإَف  َكِلَذ ُلْثِم ِث ِرا َوْلا نَأ ْم َنُج َلاَف ْمُكَدَلا ْوَأ اوُع ِض ْرَتْسَت اَمِب َالله َّنَأ اوُمَلْعا َو َالله اوُقَّتا َو  ِفو ُرْعَمْلاِب مُتْيَتاَءآَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحا
ُري ِصَب َنوُلَمْعَت
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  bila  kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  Bertaqwalah  kamu  kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2:233) 10
Pada surat ath-Thalaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan  agar  suami  menempatkan  isterinya  pada  tempat  tinggal  menurut kemampuan mereka. Jika isteri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai  mereka  bersalin.  Kemudian  jika  mereka  menyusui  anak  kalian  maka berikanlah  kepada  mereka  upahnya. 11 Sebaiknya  seorang  ayah  dan  ibu merundingkan  dengan  cara  yang  baik  tentang  kemaslahatan  anak-anaknya,  baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. 12
Selain  dalam  Al-Qur’an,  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang dasar hukum kewajiban memberikan nafkah. Adapun  Pasal-Pasal  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan dasar hukum nafkah adalah sebagai berikut:
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  pengadilan  memberi keputusan.
b. bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut  engadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Surabaya, mekar Surabaya, 2002)
11 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102
12 Tafsir Departemen Agama, Di akses pada tanggal 3 Januari 2019
c. pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas istri. 13
Sedangkan,  Pasal-Pasal  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut:
Pasal 149 huruf d Bilamana  perkawinan  putus  karena talaq, maka  bekas  suami  wajib memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun. 14
Pasal 156 huruf d Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungjawab  ayah  menurut  kemampuannya, sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dapat  mengurus  diri sendiri (21 tahun). 15
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagai Undang-Undang  Pertama  yang  memuat  materi  perkawinan,  dalam  berbagai  pasal tercantum  jaminan  hak  dan  perlindungan  terhadap  anak.  Setelah  itupun  Undang- Undang  ditetapkan  pemerintah  untuk  tujuan  yang  sama  yakni  memberikan perlindungan  dan  jaminan  hak  pemeliharaan  terhadap  anak.  Pada  tahun  2002 ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Undang-Undang ini bahkan telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan  bahwa  perlindungan  dan  jaminan  terhadap  pemeliharaan  anak disebutkan dalam Pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  dan  bahwa  bapak  yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. 16 Sehingga  putusnya  perkawinan  orang  tua  tidak  boleh  menjadi  alasan
13 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  41  Tentang  Putusnya  Perkawinan  serta Akibatnya.
14 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.
15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.
16 Bunyi  lengkap  dari  pasal  41  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan adalah  “Akibat  Putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah;  a.  baik  ibu  atau  bapak  tetap berkewajiban  memlihara  dan  mendidik  anak-anak,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak; bilamana  adaperselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan  memberi  keputusannya;  b.
terabaikannya  pemeliharaan  anak.  Masih  dalam  rangka  memberikan  jaminan  dan perlindungan terhadap hak memlihara anak dalam Pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. 17
Di dalam Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan  Tanggung  Jawab  Keluarga  dan  Orang  Tua  dijelaskan  bahwa  orang  tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan dalam Pasal  31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga berwenang. Pengasuhan oleh lembaha dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti  Sosial.  Selain  itu  masyarakat  juga  memperoleh  kesempatan  yang  seluas- luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. 18
Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta  prinsip-prinsip  dasar  Konvensi  Hak  Anak  yang  disahkan  pada  tahun  1990 kemudian  diserap  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.
Dari penjelasan beberapa pasal di atas dapat disimpulkan yang menjadi dasar hukum nafkah terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan. Dalam undang- undang ini dijelaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua walaupun  jika  terjadi  perceraian.  Perceraian  bukanlah  alasan  untuk  dapat melepaskan  diri  dari  kewajiban  pemenuhan  nafkah  anak,  melainkan  orang tua  tetap  berkewajiban  untuk  menjamin  biaya  hidup  dan  lain-lain  sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
2. Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  kewajiban memenuhi  nafkah  anak  menjadi  tanggungjawab  orang  tuanya.  Secara
bapak bertanggug jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat menentukan bahwa ibu ikut memikil biaya tersebut; c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagoi  bekas isteri”
17 Bunyi lengkap pasal 45 bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan AnakUndang- Undang  No.  1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  adalah  “(1)  kedua  orang  tua  wajib  memlihara  dan mendiidk anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”
18 Fuadi, “pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundag-Undangan Studi Kasus Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala , (Agustus, 2013), hlm. 2
spesifik  dijelaskan,  jika  terjadi  perceraian  ayah  sebagai  kepala  keluarga menjadi  penanggungjawab  utama  terhadap  pemenuhan  nafkah  anak  sesuai dengan  kemampuannya.  Namun,  jika  ayah  tidak  memiliki  kesanggupan untuk  memenuhi  nafkah  anaknya, maka  ibu  yang  berkewajiban memenuhi nafkah anaknya tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Berdasarkan undang-undang  ini  dijelaskan  bahwa  orangtua  berkewajiban  untuk memenuhi nafkah anak walaupun setelah perceraian. Jika orang tua maupun kaum  kerabat  dan  saudara  kandung  tidak  memiliki  kesanggupan  untuk memenuhi  nafkah  anak,  maka  kewajiban  pemenuhan  nafkah  diaalihkan kepada lembaga yang berwenang.

## Hak dan Kewajiban Pemberian Nafkah
Sebab-sebab  wajibnya  memberikan  nafkah  dapat  digolongkan  kepada  tiga sebab  yaitu  sebab  masih  ada  hubungan  kerabat/keturunan,  sebab  kepemilikan  dan sebab  perkawinan 19 Dalam  Agama  Islam,  hubungan  nasab  atau  keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang  dapat  menerima  harta  seseorang.  Karena  hubungan  keluarga  sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalamkewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi  suatu  keluarga  yang  hubungan  vertical  langsung  ke  atas  dan  ke  bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barrry: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”. 20
Khusus  mengenai  belanja  pemeliharaan  dan  pendidikan,  diwajibkan  bila anak  masih  kecil,  tetapi  jika  anak  sudah  baligh  dan  telah  kuasa  berusaha  dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntu ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi:  “Anak  yang telah  dewasa  jika  ia  masih  menuntu  ilmu  pengetahuan  maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu ruamh tangga. 21
Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak terdapat dalam Pasal 104 dan Pasal 106. Sebagaimana Pasal 104
19 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab , Cet.I (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150
20 Zakaria  Ahmad  Al-Barry, Ahkamul  Auladi  Fil  Islam ,  Cet.I,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1977), hlm. 74
21 Ibid, hlm. 74
Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  semua  biaya  penyusuan  anak dipertanggungjawabkan  kepada  ayahnya.  Apabila  ayahnya  telah  meninggal  dunia maka  biaya  penyusuan  dibebankan  kepada  orang  yang  berkewajiban  memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. 22
Selanjutnya  dalam  Pasal  106  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa orang  tua  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta anaknya  yang  belum dewasa  atau  di  bawah  pengampuan  dan  tidak  diperbolehkan  memindahkan  atau menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan  yang  mendesak  jika  kepentingan  dan kemashlahatan  anak  itu  menghendaki  atau  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat dihindarkan lagi. 23
Selanjutnya,  berdasarkan  Undang  Undang  Perlindungan  Anak  Pasal  26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memelihara,  mendidik  dan melindungi  anaknya.  Dengan  demikian,  baik  Undang-Undang  Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan orang  tua  sebagai  penanggungjawab  utama  yang  berkewajiban  untuk  memenuhi nafkah anak baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

## Nafkah Anak Pasca Perceraian
Setiap  orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  bagi  pemeliharaan  atau pengasuhan terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah pemenuhan  berbagai  aspek  kebutuhan  si  anak,  baik  kebutuhan  primer  maupun kebutuhan sekunder. 24
Berdasarkan  Pasal  42  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 25
Jika  membahas  mengenai  anak-anak  akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada  isterinya,  ia  wajib  membayar  nafkah  untuk  anaknya  yaitu  belanja  untuk
22 Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.
23 Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.
24 Pangeran, Hukum Islam di Indonesia , Cet. I (Bandung:  Citapustaka Media, 2014), hlm.
106.
25 Ibid , hlm. 103.
memelihara dan kepelruan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. 26
Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak- anaknya. 27 Dalam referensi lain juga menyebutkan bahwa ulama Fiqh juga sepakat menyatakan  bahwa  anak-anak  berhak  menerima  nafkah  dari  ayahnya  dengan ketentuan  apabila  ayahnya  mampu  memerikan  nafkah  untuk  merek,paling  tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada  anak-anaknya.  Ulama  Fiqh  juga  sependapat  bahwa  nafkah  anak  wajib diberikan adalah sesuai kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu. 28
Dalam  hukum  positifdi  Indoneisa  mengenai  nafkah  anak  setelah  proses perceraian  dituangkan  dalam  Pasal  149  Huruf  d  Kompolasi  Hukum  Islam  yang menjeaskan  bahwa  “bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami wajib memberikan baiya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak  dibebankan  kepada  ayah  untuk  memenuhinya.  Terkait  itu  besarnya  nominal kebutuhan sianak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya  juga  disesuaikan  dnegan  kemampuan  finansial  si  bapak  dan  banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.
Akibat  hukum  perceraian  terhadap  kedudukan  dan  perlindungan  hak-hak anak  menurut  Pasal  41  huruf  (a)  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  ialah  baik  bapak  maupun  ibu  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-maat  berdasarkan  kepentingan anak,  bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu  saja  hanya  berlaku  bagi  suami  isteri  yang  mempunyai  dalam  perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.
Lebih lanjutnya sudarsono menjelaskanbahwa biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan  anak/anak-anaknya  merupakan  tanggung  jawab  dari  ayah  besarnya jumlah  nominal  kebutuhan  di  anak  dalam  pemeliharaan  dan  pendidikannya ditetapkan  oleh  hakim  setelah  perkawinan  dinyatakan  putus  di  muka  pengadilan, besarnya  juga  disesuaikan  dnegan  kemampuan  finansial  si  ayah  dan  banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.
26 Mohd. Idris Ramulyono, Hukum Perkawinan  Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.
115
27 M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.
224
28 Ibid , hlm. 224-226
Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disampingkan apabila siayah menurut  pandangan  hakim  dalam  kenyataannya  tidak  cukup  finansial  untuk memenuhi semua kebutuhan si anak-anaknya, muka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan haim baik ibu atau pun  ayah  dianggap  sama-sama  tidak  mampu,  maka  pengadilan  dapat  mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 29
Kedua  orang  tua  walaupun  sudah  bercerai  masih  wajib  menafkahi  anak- anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh  bapak.  Terkait  itu  orang  tua  tetapp  mempunyai  kewajiban  mendidik  dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.
Menurut  Hilman  Hadikusuma  menjelaskan  bahwa  setiap  anak  yang  belum dewasa  atau  sudah  dewasa  tetapi  keadaan  hidupnya  miskin  dan  tidak  mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. 30 Sementara, Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Sawati  menguraikan  pendapatnya  mengenai  akibat hukum perecraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut: 31
1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya  pemeliharaan  anak  ditanggung  oleh  bapak  (sampai  anak  dewasa  atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai  tetap  menjadi  tanggungan  bapak  walaupun  pemeliharaan  anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
3. Bila  bapak  tidak  dapat  memberi  biaya  pemeliharaan  (penghidupan)  maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila  bapak  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  untuk  membiayai pemeliharaan  anak,  amak  seorang  (mantan)  isteri  dapat  melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana  proses  perceraiannya  dilakukan.  Selanjutnya  pengadilan  akan memanggil  (mantan)  suami.  Jika  suami  tidak  memnuhi  surat  panggilan  dari pengadilan  tanpa  alasan  yang  patut,  maka  ketua  Pengadilan  akan mengeluarkan  Surat  Penetapan  yang  memerintahkan  untuk  melakuakn eksekusi kepada oanitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memnuhi  panddilan  dari  pengadilan,  maka  ketua  pengadilan  akan
29 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinarr Grafika, 2013) hlm.
374
30 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 125
31 Ibid , hlm. 372-373
mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memnuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari  8  hari,  mantan  suami  tidak  melaksankan/memnuhi  putusan  pengadilan, maka  akan  dikeluarkan  surat  penetapan  oleh  ketua  pengadilan  yang memerintahkan eksekusi kepasa Panitera atau Juru Sita.
Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk  melindungi  ha-hak anak  setelah  terjadi  perceraian  dari  kedua  orang  tuanya. Ketika suami isteri bercerai akan ada status baru, yaitu janda (bagi isteri) dan duda (bagi  suami)  serta  ada  istilah  mantan/bekas  isteri  dan  mantan/bekas  suami,  tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang  tua.  Terkait  itu  status  orang  tua  tidak  akan  berubah  untuk  memelihara  dan mendidik  anak-anaknya  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  menghidupi  dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah,  anak-anak  berhak  mendapatkan  pemeliharaan  anggota  jasmaninya  dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  dan  pendidikan  yang  merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

## Dasar  Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  Menetapkan  Nafkah  Anak  pada Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G /2017/MS-MBO
Sebelum  menetapkan  putusan  akhir,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan memberikan  pertimbangan  hukumnya  berdasarkan  fakta  kejadian  di  persidangan yang  termuat  dalam  Putusan  Nomor  0233/Pdt.G/2017/MS-MBO  adalah  sebagai berikut:
a. Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  benar  telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala sehingga ikatan perkawinan dianggap sah secara hukum.
b. Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  rumah  tangga  antara  penggugat  dan tergugat  tidak  dapat  dibina  kembali  karena  proses  mediasi  tidak  mencapai kata sepakat.
c. Menimbang  terhadap  tuntutan  pelunasan  mas  kawin  Majelis  Hakim  tetap mewajibkan  penggugat  untuk  membayar  sejumlah  2  mayam  emas  karena merupakan  kewajiban  kecuali  tergugat  merelakan.  Namun,  tergugat  tetap pada  tuntutannya  sehingga  penggugat  harus  melunasi  sejumlah  2  mayam emas.
d. Perihal  nafkah  madhiyah  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  keberatan penggugat untuk tidak membayar karena telah bercerai tidak dapat diterima karena  penggugat  tidak  lagi  memberi  nafkah  selama  10  bulan  kepada
tergugat, sehingga Majelis Hakim mewajibkan penggugat membayar nafkah madhiyah kepada tergugat.
e. Perihal nafkah iddah, Majelis Hakim menetapkan sebanyak Rp 3.000.000,- karena menimbang jumlah tersebut telah layak.
f. Perihal nafkah anak, Majelis Hakim mengurangi jumlah yang dituntut oleh tergugat sebanyak Rp 1.600.000,- menjadi Rp 600.000,- dengan penambahan 20% setiap pertahunnya hingga anak tersebut dewasa.
Berdasarkan  dasar  pertimbangan  hukum  tersebut  dapat  diketahui  bahwa Majelis  Hakim  mempertimbangan  kesanggupan  pemohon  terhadap  tuntutan termohon.  Dalam  tuntutan  awalnya,  termohon  menyatakan  bahwa  tuntutan pemenuhan nafkah anak sebesar Rp. 1.600.000,- setiap bulannya. Namun, pemohon tidak  menyanggupi  tuntutan  nafkah  anak  tersebut,  karena  pemohon  beranggapan bahwa  untuk  biaya  seorang  anak  yang  belum  mumayyiz,  nafkah  sejumlah  Rp. 1.600.000,-  merupakan  jumlah  yang  cukup  besar  apalagi  pemohon  hanya  bekerja sebagai  wiraswasta  dengan  penghasilan  tidak  tetap  perbulannya.  Hal  ini  karena mengingat  perekonomian  pemohon  yang  seadanya  dengan  pekerjaanya  sebagai buruh kasar di Kantor PLN. Jadi pemohon tidak sanggup membayar dengan jumlah tersebut setiap bulannya untuk biaya kebutuhan anaknya.
Maka, Majelis Hakim akhirnya menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan  oleh  pemohon  sejumlah  Rp.  600.000,-  dengan  penambahan  20%  tiap tahunnya.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  hakim  karena  dalam  hukum  Islam, kewajiban  pemenuhan  nafkah  anak  sesuai  dengan  kesanggupan  orang  tuanya  dan tidak  sampai  memaksa  kehendak  salah  satu  pihak.  Sebagaimana  terdapat  dalam Undnag-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  41  ayat  3 menyatakan  bahwa  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagian  bekas isteri. Karena anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri maka sudah  selayaknya  mereka  bahu  membahu  dalam  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  yang  menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan  suami  sebagai  ayah  anak-anaknya  untuk  memenuhi  nafkah  tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tuntutan awal istri yang menuntut nafkah anak yang melampaui kesanggupan suami, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak  pasca  perceraian  sesuai  dengan  kesanggupan  suami  dengan  mengurangi  dari tuntutan isteri yang melampaui kesanggupan suaminya tersebut.

## Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Keluarga Islam
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian  kedua  orang  tua  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-semata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan ketentuan yang
terdapat  dalam  pasal  149  huruf  d  Kompilasi  Hukum  Islam  bahw  bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberikan  biaya hadhanah untuk anak-anakna yang belum mencapai 21 tahun.
Menurut  ketentuan  hukum  perkawinan,  meskipun  telah  terjadi  perceraian antara  suami  isteri,  mereka  masih  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-anak  mereka  yang  semata-mata  ditujukan  bagi  kepentingan  anak.  Dalam pemeliharaan tersebut, walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka,  tidak  berarti  bahwa  pihak  lainnya  terlepas  dari  tanggung  jawab  terhadap pemeliharaan tersebut.
Secara  umum  Undang-Undang  Perkawinan  telah  memberi  aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan di dalam Pasal 41 yang menyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat  itu  adalah  (1)  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan mendidik  anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anaknya,  bilamana  ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya, (2) bapak yang bertanggung jawab atassemua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak,  bila  mana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut, (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah dengan jelas menyatakan tentang kewajiban orang tua yang  mana  walaupun  terjadi  perceraian  kepentingan  anak  tetap  di  atas  segala- galanya. Artinya Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek  tanggung  jawab  pemeliharaan  yang masih  bersifat  material  saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya. 32
Jika  merujuk  mepada  Kompilasi  Hukum  Islam  di  dalam  pasal-pasalnya menggunakan  istilah  pemeliharaan  anak  yang  dimuat  di  dalam  Bab  14  Pasal  98 sampai dengan Pasal 106. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian menyatakan pemeliharaan anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya, pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada anak  untuk  memilih diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaanya,  biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. 33
Kompilasi    Hukum  Islam  juga  menentukan  bahwa  anak  yang  belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya,
32 Amiur Nuruddin & Azahari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indoensia,
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 299-301.
33 Ibid, hlm. 299-301
sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharaannya. 34
Di samping fakta bahwa baik secara Agama maupun hukum positif telah ada kewajiban  bagi  ayah  untuk  memenuhi  nafkah  anak  pasca  perceraian,  tidak  boleh dilupakan fakta lain bahwa tidak semua orang mempunyai finansial yang baik. Maka kemampuan ayah menafkahi anaknya tentunya berbeda. Hakim tentunya tidak boleh menutup mata dari fakta ini.
Seperti  yang  dimaksud  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  ibu  mendapat prioritas  utama  untuk  mengasuh  anaknya  selama  anak  tersebut  belum mumayyiz , meskipun  pemeliharaan  anak  akibat  terjadinya  perceraian  dilakukan  oleh  ibunya, namun  biaya  pemeliharaan  tetap  menjadi  tanggung  jawab  ayahnya  sesuai  dengan kemampuan  ayahnya.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  Surah  Al- Baqarah ayat 233. Salah satu penjelasan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa  bapak  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan  isteri  dan  anaknya  dengan  cara patut.  Dalam  Tafsir  Quraish  shihab  mengartikan  bahwa  maksud  makna  dari  kata “dengan cara yang ma’ruf” adalah menurut kesanggupannya masing-masing. 35
Sejalan dengan hal ini dalam tafsir Ibnu Katsir manyatakan maksud dari kata tersebut  bahwa  ayah  berkewajiban  memberikan  nafkah  sesuai  dengan  kebiasaan yang  berlaku  bagi  merkea  di  negeri  masing-masing  dengan  tidak  berlebih-lebihan atau  juga  terlampau  kurang,  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kemudahan  yang dimiliki oleh bapak. 36 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah A- Talaq  ayar  7  yang  tafsirnya  menerangkan  bahwa  seorang  suami  wajib  memberi nafkah terhadap isterinya dan anakanya, (ika sudah bercerai kewajiban tersebut tidak gugur  terhadap  anakanya)  menurut  kemampuannya.  Mereka  yang  berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatsannya.
Maka putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada, adanya kewajiban  bagi  ayah  menafkahi  anaknya,  bahkan  jika  sudah  bercerai  kewajiban tersebut tidaklah gugur (sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam).  Namun  Allah  SWT  tidak  pernah  menyulitkan  umat-Nya  dengan pembenanan kewajiban diluar kemampuan uamtnya, hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan,dengan mengurangi jumlah nafkah dari tuntutan awalnya karena ketidakmampuan pihak ayahnya.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
34 Ibid , hlm. 303
35 Quraish shihab, Tafsir Al-misbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 43
36 Al-Imam Abdul Fida’ isma’il Ibnu Katsir ad-Damasqi, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 , (Bandung:Sinar Baru Al-Gensindo,2002), hlm. 23
1. Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  mengurangi  jumlah  nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh adalah karena Majelis Hakim  mempertimbangkan  kemampuan  finansial  penggugat  (suami)  yang hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap tiap bulannya sehingga ia merasa tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri sebesar Rp. 1.600.000,- untuk seorang anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim  mengurangi  jumlah  nafkah  anak  sebesar  Rp.  600.000,-  dengan penambahan 20 % tiap bulannya.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  nafkah  anak  pasca  perceraian  pada putusan hakim di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh telah sesuai dengan aturan hukum  keluarga  Islam.  Karena  hukum  keluarga  Islam  mengatur  bahwa kewajiban  pemenuhan  nafkah  anak  setelah  perceraian  harus  sesuai  dengan keadaan  finansial  ayahnya.  Sebagaimana  yang  telah  dipertimbangan  oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman Gazhali. Fiqih Munakahat . Jakarta: Kencana. 2003. Abdurrahman. Perkawinan dalam Syari’at Islam . Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
Al-Imam  Abdul  Fida’  isma’il  Ibnu  Katsir  ad-Damasqi, Terjemahan  Tafsir  Ibnu Katsir Juz 2 . Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo. 2002.
Amiur  Nuruddin  &  Azahari  Akmal.  Hukum  Perdata  Islam  di  Indoensia.  Jakarta:
Kencana. 2014.
Biro  rektorat  Jenderal  Pembina  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama.
Ilmu Fiqh , Jilid II. Jakarta: 1984/1985. Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahan .  Surabaya:  Mekar  Surabaya. 2002.
Hilman  Hadikusuma. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju. 2007.
Kamal  Muchtar. Asas-Asas  Hukum  islam  Tentang  Perkawinan .  Jakarta:  Bulan Bintang. 2004.
M.Ali  Hasan. Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam .  Jakarta:  Siraja. 2006.
Mohd. Idris Ramulyono. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. 1996. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab . Jakarta: Basrie Press. 1994.
Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah . Jakarta: Lentera Hati. 2011.
Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian . Jakarta: Sinarr Grafika. 2013.
Nana  Syaodin  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosdakarya. 2009.
Pangeran. Hukum Islam di Indonesia . Bandung: Citapustaka Media. 2014 Quraish shihab. Tafsir Al-misbah . Jakarta: Lentera Hati. 2009.
Sorgono Soekanto. Penelitian Hokum  Normative suatu Tinjauan Singkat .  Jakarta: Raja Grafindo. 2001. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1996. Wasma.n  dan  Wardah  Nuroniyah. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia . Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adilatuhu ,  Jilid  7.  Damsik:  Dar  al-Fikr 1989.
Zakaria  Ahmad  Al-Barry. Ahkamul  Auladi  Fil  Islam .  Jakarta:  Bulan  Bintang.
1977.