## Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep Value Chain Governance
Wais Alqarni 1 , Farnanda 2 , Said Hamzali 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsyiah
2 Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM
3 PSDKU Universitas Syiah Kuala Gayo Lues (Corresponding author: waisalqarni@unsyiah.ac.id)
Received: 11 December 2020; Accepted: 30 December 2020; Published: 31 December 2020

## Abstrak
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini menjadi banyak memberikan kontribusi dalam perolehan devisa kepada negara. Peneliti menarik melihat Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi  Kopi  Menurut  Konsep Value  Chain  Governance . Sampel  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka  dengan  referensi  yang  kuat  dan  bisa  dipertanggung jawabkan. Adapun konsep yang penulis gunakan dalam melihat standarisasi tersebut adalah konsep Governance  of  Value  Chain dengan  berfokus  pada rule-keeping dan rule-making , yang  di  dalamnya  terdapat  peran  pemerintah  dan  juga  pihak  swasta.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tiga variasi peran pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) belum berjalan  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dengan  belum  bersinerginya  ketiga  lembaga  tersebut dalam melakukan peran untuk standarisasi ekspor kopi. Ini juga yang mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan daerah dari hasil ekspor kopi.
Kata kunci: Peran Pemerintah; Value Chain Governance ; Ekspor; Kopi

## Abstract
The province of Aceh is one of provinces in Indonesia that have the potential coffee high flavor.  Commodity  this  be  contributed  a  lot  in  foreign  exchange  earnings  to  the  state. Researchers  interesting  look  at  the  Role  of  the  Government  of  Aceh  In  Support  of  the Standardization  of  Coffee  According  to  the  Concept  of  Value  Chain  Governance.  Sample this  research  was  conducted  by  means  of  literature  with  strong  references  and  can  be accounted  for.  As  for  the  concept  that  the  authors  use  in  view  of  standardization  is  the concept of Governance of the Value Chain with focus on rule-keeping and rule-making, that in it there is the role of the government and also private parties. The results showed that the three variations of the role of government (executive, legislative and judicial) has not been running optimally. It is seen with yet the synergy of the three institutions in performing the role  for  the  standardization  of  the  export  of  coffee.  This  also  resulted  in  not  maximum revenue from the proceeds of coffee exports.
Keywords: Role of Government; Value Chain Governance; Export; Coffee _______________
Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039

## PENDAHULUAN
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini juga merupakan salah satu komoditi ekspor yang memberikan kontribusi dalam perolehan  devisa  negara  dan  merupakan salah  satu  komoditi  unggulan  provinsi Aceh.  Saat  ini  Provinsi  Aceh  tergolong salah  satu  daerah  produsen  kopi  Arabika dan  Robusta  di  Indonesia.  Hal  tersebut terbukti  dengan  besarnya  jumlah  devisa negara rata-rata 55 juta US$ per tahun atau setara  dengan  7,7  Triliun  (Serambi Indonesia,  2020).  Ini  angka  yang  sangat fantantis,  apalagi  terus  dikembangkan setiap tahunnya.
Dari  tiga  varian  kopi  yang  ada  di Aceh, Kopi Arabika merupakan komuditas yang  memiliki  peranan  penting  dalam meningkatkan  perekonomian  masyarakat. Walupun  varian  kopi  Robusta  dan  luwak juga  memiliki  nilai  jual,  akan  tetapi  tidak sebanyak varian kopi Arabika. Komoditi ini juga  memberikan  lapangan  kerja  yang memadai,  sebagai  sumber  bahan  mentah industri,  dan  sebagai  penyumbang  devisa negara  melalui  kegiatan  ekspor.  Di  Aceh sendiri,  pusat  kopi  Arabika  terdapat  di Kabupaten  Aceh  Tengah  dan  Kabupaten Bener Meriah. Salah satu keunggulan kopi Arabika  Gayo  karena  sudah  tersertifikasi
Indikasi  Geografi  (IG  Kopi  Gayo)  sejak tahun 2010 (Sinar Tani, 2020).
Jika mengacu pada data BPS Aceh (2019), jumlah produksi kopi dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah 64.177 ton/tahun. Keseluruhan total produksi  tersebut,  dari  luas  produksi  dan pruduktivitas  kopi  arabika  di  Kabupaten Bener  Meriah  untuk  tanaman  belum menghasilkan  (TBM)  sebanyak  6.591 hektar. Sedangkan Tanaman Menghasilkan sebanyak  34.428  hektar,  serta  tananan  tua rusak  (TTR)  sebanyak  5.252  hektar. Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Tengah, luas  tanam  yang  belum  menghasilkan sebanyak 2.457. Luas tanam menghasilkan 42.129.  sedangkan  luas  tanaman  tua/rusak sebanyak 4.779 (BPS Aceh, 2019).
Dari  data  di  atas  sangatlah  terlihat bahwa  produsen  kopi  arabika  di  wilayah Aceh  di  dominasi  wilayah  Dataran  Tinggi Gayo. Hal tersebut dikarenakan perkebuna kopi  arabika  terletak  di  atas  ketinggian yang  sangat  ideal,  sesuai  dengan  pendapat Ellyanti  dkk  (2012)  yang  menyatakan bahwa  ketinggian  ideal  untuk  penanaman kopi  antara  900-1.700  mdpl.  Besarnya produksi kopi Arabika di Aceh dipicu oleh harga  jual  kopi  Arabika  lebih  baik  dari harga  Kopi  Robusta  (Sari  dkk,  2013). Sebaran  tanaman  kopi  Arabika  dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1.
Luas Areal, Jumlah Produksi Kopi, dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Tahun
2018 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kapupaten Bener Meriah No Kab/Kota Luas Total (Ha) Produksi (Ton)  Jumlah Petani (KK) 1 Aceh Tengah 49.366 33.039 38.685 2 Bener Meriah 46.271 31.138 33.352 95.637 64.177 72.037
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2019 (diolah)
Prospek  kopi  Arabika  ke  depan sangatlah  menjanjikan,  karena  permintaan pasar  internasional  terhadap  kopi  Arabika terus meningkat. Adapun tujuan utama kopi Arabika  ini  adalah  Amerika,  beberapa negara  di  Eropa,  dan  juga  Asia  (Praza, 2017).  Bahkan  beberapa  waktu  yang  lalu Gubernur  Aceh  Nova  Iriansyah  dalam Kumparan (2020) saat melakukan pelepasan 73,2 ton biji kopi gayo yang akan di  ekspor  ke  luar  negeri,  meminta  para pelaku  usaha  agar  dapat  memperluas jaringan  perdangangan  ke  negara-negara lain  selain  Amerika  dan  Eropa.  Seperti Amerika Latin, Afrika, dan memperkuat di ranah Asia.
Menyadari akan pentingnya  ekspor kopi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena ekspor saat ini sudah menjadi salah satu  cara  menyediakan  barang  kepada orang  diseluruh  dunia  (Baldwin,  2012) khususnya  untuk  mendongrak  pendapatan daerah  Aceh,  maka  penulis  ingin  melihat bagaimana  Peran  Pemerintah  Aceh  dalam Mendukung  Standarisasi  Kopi  Menurut Konsep Value Chain Governance .
Seperti  yang  kita  ketahui,  peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam hal ini.  Ini  dikarenakan  pemerintah  punya kewajiban dalam hal bagaimana memikirkan dan mendorong sekuat mungkin  GVC  untuk  peningkatan  dan pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah (Elms  dan  Low,  2013),  dan  bisa berkembang  karena  mereka  punya  cara untuk memaksakan kepada masyarakatnya, dalam hal ini bertujuan positif.
Jangkauan  dari chain  power ini berkaitan  dengan  ukuran  relatif  dari  firma tertentu dalam sebuah chain. Secara umum, semakin  besar  suatu  firma  maka  semakin berpengaruh pula perannya (Kaplinsky dan Morris, 2000). Begitu juga dalam pemerintah,  semakin  besar power yang dimiliki  pemerintah,  maka  akan  semakin besar pula pengaruhnya kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pertanyaan penelitian terkait bagaimana peran pemerintah Aceh dalam mendukung standarisasi  kopi  menurut  konsep Value Chain Governance ? Bisa terjawab.
Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039

## METODE PENELITIAN
Adapun  metodelogi  yang  penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode library  research .  Dimana  bahan  rujukan yang  penulis  dapatkan  lebih  banyak bersumber dari bahan bacaan. Data pustaka sendiri  tetap  andal  untuk  menjawab persoalan penelitian ini. Karena perpustakaan  merupakan  tambang  emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah bahkan banyak  informasi  atau  data  empirik  yang telah  dikumpulkan  orang  lain,  berupa laporan  hasil  penelitian  atau  laporan- laporan  resmi,  buku-buku  yang  tersimpan dalam perpustakaan tetap dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Konsep Value  Chain  Governance yang  penulis  gunakan  ini  berdasarkan tulisan  yang  ditulis  oleh    Kaplinsky  and Morris  (2000).  Di  dalam  menguraikan konsep-konsep tersebut, mereka menyebut- nya sebagai rule-keeping dan rule-making, yang  mana  di  dalamnya  ada  peranana pemerintah  dan  juga  pihak  swasta.  Untuk pihak  pemerintah  Mereka  membagikan governance  kepada  tiga  bagian,  yaitu;  (i) Legislative  Governance ,  (ii) Executive Governance , (iii) Judicial Governance .
Legislative governance adalah suatu  badan  deliberatif  pemerintah  yang
memiliki  kewenangan  membuat  hukum atau peraturan-peraturan yang bisa mengikat  seluruh  warga  negara  Indonesia. Dalam  pembahasan  ini,  Kaplinsky  and Morris  (2000)  lebih  menjelaskan  kepada legislatif  yang  berperan  besar  membuat standarisasi  untuk  suatu  produk,  yang  itu berguna  untuk  menjadi  acuan  dalam  hal perdangangan di tingkat domestik maupun global.
Adapun executive governance adalah  sebuah  badan  yang  bertugas  untuk menjalankan  kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta  menyelenggarakan  undang-undang (Budiardjo,  2008).  Dalam  hal  standasisasi produk, pihak eksekutif lebih bertitik pada membantu para pedagang atau para investor dalam  hal  memberikan  pemahaman  yang jelas dan lugas tentang suatu aturan.
Sedangkan judicial  governance adalah  kekuasaan  negara  untuk  mengadili atas  pelanggaran  undang-undang  (Hadi, 2013). Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan  antara  legislatif  dan eksekutif. Disini, bisa terlihat bahwa, bukan berarti  orang  yang  membuat  hukum  atau aturan  bisa  begitu  saja  melanggar  aturan. Oleh karena itu, yudikatif ini menjadi alarm pengingat  untuk  mereka-mereka  yang sering melanggar suatu aturan.
Umumnya, apa yang dijelaskan oleh Kaplinsky  and  Morris  (2000)  di  atas, sangatlah  berfokus  kepada  produksi  suatu produk. dan salah satu hal yang dibahas di dalamnya  adalah  standarisasi  produk. pembahasan-pembahsan dalam tulisan mereka sangatlah tertuju kepada pembangunan  ekonomi  suatu  negara. Karena dengan demikian, akan berpengaruh  kepada  masyarakat  yang hidup di negara tersebut.
Sedangkan fungsi dan keikutsertaan pemerintah,  lebih  kepada  efisiensi  waktu. Karena  pemerintah  memiliki  power  yang kuat  hampir  di  banyak  bidang,  seperti bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain-lain.
Untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Aceh dalam Mendukung Standarisasi  Kopi  Menurut  Konsep Value Chain  Governance ,  penulis  mencoba melihat keterkaitan dan saling bekerjasamanya antara legislatif, eksekutif, dan  yudikatif.  Menurut  penulis,  hal  ini sangatlah penting dilakukan agar standarisasi  tidak  hanya  sebatas  peraturan tertulis  saja  (legislatif).  Akan  tetapi  harus dijalankan (eksekutif), dan untuk memastikan  suatu  aturan  itu  berjalan dibutuhkan  kontrol  dan  pengawasan  yang dilakukan oleh (yudikatif).

## Peran Legislatif Dalam Standarisasi
Standardisasi  adalah  suatu  proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan  serta  merevisi  suatu  standar yang  telah  dilakukan  secara  tertib  melalui kerjasama dengan pihak yang berkepentingan  (Nasional,  2009).  Standar adalah  sebuah  aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib  (paling  sedikit  dalam  praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik    sebuah  proses  atau  sebuah metode.
Standarisasi  itu  sendiri  memiliki dua tingkatan.
Ada International
Organization  for  Standardization  (ISO) (Nasional,  2009)  dan  juga  Standarisasi Nasional  atau  di  Indonesia  lebih  dikenal dengan  nama  Standar  Nasional  Indonesia (SNI).  Masing-masing  standarisasi  ini memiliki  tingkat  kerumitan  tersendiri. Hampir bisa dipastikan, standarisasi internasional  lebih  rumit  dari  pada standarisasi  yang  ada  di  Indonesia. Walaupun  memang,  banyak  standarisasi Internasional  yang  tidak  cocok  untuk diterapkan oleh orang-orang Indonesia.
Dalam  pemerintah  Aceh,  peran lembaga  legislatif  (Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh) menjadi sangat penting untuk bisa  mengasilkan  produk  kopi  yang
berkualitas.  Ini  guna  mendapatkan  nilai tambah  produk  kopi,  terutama  varian Arabika.  Selain  itu,  peran  legislatif  Aceh dalam  membuat  standarisasi  juga  sangat penting untuk berkolaborasi dengan standarisasi internasional. Seperti produksi kopi  yang  mengharuskan    penanaman dengan  tidak  menggunakan  pestisida, melainkan dengan pupuk organik, perawatan  juga  harus  baik.  Hal  ini kemudian  yang  harus  diperhatikann  oleh pemerintah  daerah  untuk  bisa  mengekspor kopi  ke  mancanegara.  Karena  peran pemerintah  dalam  hal  membuat  suatu keputusan  sangatlah  berpeluang  untuk keberhasilan Governance  of  Value  Chain (Fernandez-Stark dkk, 2011).
Karena,  dengan  Aceh  mengikuti standarisasi  internasional  untuk  produk kopi,  akan  menjadikan  kopi  Aceh  layak untuk  bersaing  di  kancah  global,  karena memang sudah dibuat aturan tertentu untuk bisa diikuti siapapun yang ingin bersaing di kancah  internasional.  Dengan  demikian akan  menjadikan  semua  orang  atau  semua negara  bisa  ikut  bersaing  tanpa  takut terkalahkan sebelum kompetisi dimulai (De Vries  dan  Slob,  2006).  Oleh  karena  itu, standarisasi  tersebut  akan  memberikan beberapa macam keuntungan. Seperti :
1. Orientasi  Pelanggan.  Standarisasi memenuhi  persyaratan  pelanggan
dengan  memberikan  mutu  produk atau jasa untuk kepuasan pelanggan kopi. Terutama mereka yang selama ini  sudah  menjadi  penikmat  kopi Aceh,  seperti  Amerika,  Jepang, Taiwan, Cina dan lainya.
2. Keuntungan Pasar. Perusahaan atau produk yang telah memiliki sertifikat  ISO  dapat  diterima  oleh semua pelanggan di pasar domestik maupun  internasional.  Sehingga kopi yang dipasarkan oleh pemerintah  Aceh  tersebut  akan menguntungkan  para  petani  kopi dan  juga  menambah  pendapatan daerah Aceh, selain adanya penambahan  devisa  negara  untuk negara Indonesia.
3. Pengakuan.  ISO  akan  memberikan pengakuan khusus terhadap perusahaan  dan  produk,  sehingga membawa  persepsi  pembeli  pada tingkat  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini pula  yang  kini  dirasakan  oleh pemerintah  Aceh,  dimana  brand “kopi  Gayo”  menjadi  pengakuan banyak  kalangan  dari  banyak negara. Ini tidak terlepas ari standar yang  ditetapkan  untuk  benih  yang ditanam. Sehingga bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan bercita rasa tinggi.
Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039
4. Kepercayaan.  ISO  menciptakan kepercayaan  manajemen  terhadap mutu  produk  atau  jasa  yang dihasilkan kepada pelanggan mengenai  kemampuan  perusahaan yang dalam hal ini adalah kemampuan  pemerintah.  Hal  ini bisa dilihat dari semakin
menambahnya  kepercayaan  para pelanggan kopi Aceh di pasar global dengan semakin meningkatnya jumlah eskpor kopi. Ini terlihat dari total nilai ekspor kopi Arabika dari Dataran  Tinggi  Gayo  ke  Amerika dan  Eropa  sekitar  20  kontainer dengan  volume  18-19,2  ton  per kontainer.  Ditaksir  nilai  untuk masing-masing  kontainer  tersebut sekitar  Rp  1,5  miliar  sampai  1,6 miliar  (Kontan,  2020).  Meski ditengah  pandemi,  namun  tetap diminati.
5. Konsistensi  Mutu.  ISO  membantu memelihara konsistensi mutu
produk atau jasa. Varian kopi yang ada di Aceh terutama Arabika sudah tampil konsistensi dengan produknya yang
mendunia,
sehingga tidak perlu diragukan lagi akan aroma dan cita rasa kopi Aceh Gayo.  Oleh  karenanya,  untuk mengasilkan mutu kopi yang nikmat
dan  berkualitas  terbaik, para  petani kopi  Gayo  melakukan  olahan  biji kopi  secara  basah  (semi  wash processing) (Wahyuni dkk, 2013).
6. Aspek  Legal.  Secara  resmi  telah diterima banyak negara. Ini terbukti dengan  banyaknya  kopi  Aceh  di ekspor  ke  berbagai  macam  negara, seperti  Amerika  Serikat,  Swedia, Kanada, Jepang, Taiwan, Cina, dan lainya.  Ini  membuktikan,  dengan bekerjasamaa  antara  ISO  dengan pihak legislatif Aceh akan berdampak  positif  untuk  ekspor produk kopi Aceh di pasar mancanegara.  Ini  tidak  terlepas karena  adanya  legalitas  perusahaan yang  melakukan  ekspor  kopi  atau biji  kopi  ke  mancanegara.  Oleh karena itu, legalitas suatu perusahaan  dalam  kegiatan  bisnis menjadi penting (Fitriani, 2017)
7. Peningkatan
Produktivitas.
Standarisasi  dapat  meningkatkan produktifitas  organisasi  dengan pengunaan  material,  teknik,  dan sumber daya yang efektif. Menurut Prasetyo (2017) Sandardisasi sangat dibutuhkan karena memiliki peranan  penting  dan  strategis  agar meningkatkan  daya  saing  serta
Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039
mengenjot  pertumbuhan  ekonomi baik di daerah maupun nasional.
8. Meningkatkan Unjuk Kerja Keuangan.  Dengan  berkurangnya biaya  mutu,  maka  produktifitas meningkat,  dan  pendapatan  daerah juga  meningkat.  Dengan  demikian, pemerintah  provinsi  Aceh  akan menikmati  hasil  dari  peningkatan laba dari ekspor kopi.
9. Terdokumentasi. Sistem
dokumentasi  untuk  produk  kopi, kegiatan  dan  operasional  dalam penjualan  produk  kopi  bisa  terlihat grafiknya sepanjang tahun. Ini akan memudahkan  pemerintah  dalam mengevaluasi  sejauh  mana  tingkat produktifitas  dan  tingkat  laba  yang diperoleh pemerintah dari penjualan produk kopi.
10. Kemampuan Organisasi.
ISO menunjukkan kemampuan organisasi perusahaan
untuk mencapai mutu atau kualitas produk.  Dalam  hal  ini  peranan pemerintah
daerah sangat dibutuhkan  dan  didukung  guna mencapai  hasil  yang  maksimal dalam  transaksi  produk  unggulan kopi di Aceh.

## Peran Eksekutif Dalam Standarisasi
Walaupun standarisasi lebih banyak bertitik  kepada  legislatif,  tidak  menutup kemungkinan untuk kemudian menghadirkan  eksekutif  dalam  membantu menjalankan standarisasi yang telah diputuskan. Eksekutif dalam proses standarisasi  memiliki  peranan  yang  juga tidak  kalah  penting  dengan  legislatif. Misalnya,  upaya  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan  dari  kendali  pemerintah.  Apa yang  pemerintah  lakukan,  akan  terlihat kualitas suatu lembaga eksekutif (Wibowo dan Prasetya, 2012).
Untuk  hal  yang  sifatnya  teknis  di lapangan,  biasanya  pihak  eksekutif  lebih memahami. sehingga segala macam persoalan,  kelemahan,  permasalahan,  akan segera bisa ditemukan pangkal masalahnya, yang kemudian akan dicarikan solusi untuk mengatasi  permasalahan.  Intinya  adalah, bagaimana pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warganya, yang  kemudian  ikut  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  atau negara.
Ada  beberapa  peran  pemerintah yang  dilakukan  demi  berjalannya  proses standarisasi,  tanpa  menghentikan  peran yang  lain  yang  juga  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  Aceh.  Seperti  yang
pernah dikatakan Manurung (2006) bahwa dalam  upaya  pembinaan  dan  pengemba- ngan  usaha  kecil  dapat  dilakukan  dengan menerapkan sistem pembinaan.
Standarisasi yang sudah ditentukan oleh legislatif akan berjalan dengan adanya pembinaan yang jelas dan dilakukan secara konsisten. Pembinaan itu berupa :
a. Kelembagaan dan manajemen dengan  menggunakan  sistem  dan prosedur organisasi yang baku. Hal ini  bermaksud  untuk  mengunakan sistem yang telah disepaki bersama legislatif  dalam  rangka  memper- cepat terjadinya proses standarisasi kopi Aceh.
b. Peningkatan  sumber  daya  manusia dengan memberikan pelatihan serta memberikan  transfer  pengetahuan tentang  mengelola  dunia  usaha. Pelatihan SDM sudah sangat sering dilakukan  oleh  pemerintah  Aceh kepada  para  petani  kopi  dan  juga kepada para pengusaha kopi.
Seperti  Rapat  Koordinasi  Forum Kopi  Aceh  (FKA)  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Provinsi  Aceh
yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintah Gayo Lues pada tanggal 22/10/2015 yang lalu.
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk
penguatan  kelembagaan  yayasan masyarakat perlindungan kopi Gayo  serta  sekaligus  menindak lanjuti pendaftran indikasi geografis (IG) Uni Eropa.
c. Permodalan.  Hal  ini  dilakukan dengan  cara  membantu  akses permodalan  untuk  para  petani  kopi yang  ada  di  Aceh.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan bekerjasama pihak  perbankan  yang  ada  di wilayah Aceh.
d. Distribusi/pemasaran. Dengan memberikan  bantuan  informasi pasar,  mengembangkan  jaringan distribusi.  Seperti  berpartisipasi dalam The  Nordic  world  of  Coffe Gothenburg 2015  di  Swedia,  yang berhasil  memfasilitasi  ekspor  kopi spesial  gayo  ke  Hamburg,  Jerman. Dengan  demikian  kopi  adalah  alat diplomasi yang membuat Aceh bisa lebih  terkenal  di  mata  dunia (Novialdi dan Rassanjani, 2020).
e. Teknologi.  Cara  ini  dilakukan dengan  mengunakan  inovasi  dan alih  teknologi.  Di  Aceh,  salah  satu pelatihan  yang  digunakan  dengan mengunakan inovasi dibidang tenologi E-Commerce .  Pelatihan terkait pemanfaatan Teknologi
Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)
Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039
ini  dilakukan  untuk  mendukung aktivitas pemasaran kopi Aceh yang langsung bisa dipasarkan oleh para petani  kopi.  Karena  kopi  Aceh sudah sangat dikenal di mancanegara.  Kegiatan  ini  sendiri bekerjasama  dengan  Menteri  Riset dan Teknologi.
Selain  peran  pemerintah  secara formal,  aktor  non-formal  (LSM/NGO) lokal dan internasional pun dilibatkan untuk membantu mempercepat program pemerintah. Di Aceh sendiri, ada beberapa NGO  yang  sudah  sering  melakukan pelatihan,  memberikan  pendampingan, penyuluhan  kepada  para  petani  kopi maupun  kepada  para  pengusaha  kopi seperti International  Organization  for Migration (IOM), Mercy  Corp , Save Children , Conservation International (CI), dan Lutheran World Relief .
Dengan  adanya  kerjasama  antara aktor formal (eksekutif) dengan aktor non- formal (LSM/NGO) akan semakin mempermudah  pihak  legislatif  dalam mengevaluasi  standarisasi.  Karena,  rantai kerjasama yang dilakukan sangatlah efektif. Oleh  karena  itu,  sebagaimana  yang diungkapkan Nurasa (2019) bahwa manajemen  rantai  pasok  menjadi  hal  yang sangat  strategis.  Karena  rantai  pasok  itu
meliputi seluruh aktivitas, termasuk kerjasama/kolaborasi.

## Peran Yudikatif Dalam Standarisasi
Selain  dua  peran  yang  dilakukan oleh  badan  legislatif  dan  eksekutif,  badan yudikatif  pun  memiliki  peran  yang  tidak kalah  pentingnya.  Bayangkan  saja,  jikalau ada  sebuah  peraturan  yang  dibuat, kemudian  peraturan  itu  disuruh  jalankan oleh  sekolompok  orang,  apakah  peraturan tersebut akan benar-benar berjalan sebagaimana  para  pembuat  kebijakan? Justru  karena  itulah,  peran  yudikatif sebagai  pengawas  sangat  diperlukan  guna menindak  lanjuti  segala  penyalahgunaan, dan  menghukum  mereka  yang  melanggar kebijakan  sesuai  dengan  qanun  yang berlaku  di  provinsi  Aceh.  Kekuasaan kehakiman dalam konteks Indonesia adalah sebagai wujud menyelenggarakan
peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Angkasa, 2017)
Dalam  hal  ini,  badan  yudikatif dalam membantu peran legislatif melakukan  pengawasan  terhadap  biji  kopi yang  di  syaratkan  oleh  pihak  kopi  dunia supaya  memiliki  standar  internasional, seperti tidak boleh adanya pestisida dalam pembuahan  biji  kopi.  Ataupun  dalam  kopi luwak  misalnya,  peran  yudikatif  harus
mampu  mengawasi  proses  penciptaan sebuah  rasa  dari  kopi luwak  maka  dari  itu perlu  adanya  pengawasan  luwak.  Luwak yang dirawat atau dipelihara adalah luwak yang produktif agar biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai tidak menimbulkan kerugian maka dari itu dicari luwak yang berumur 4-5 tahun, luwak yang berumur  kurang  dari  4-5  tahun  ataupun lebih  dari  4-5  tahun  termasuk  luwak  yang tidak produktif.
Maka  dari  itu  kesehatan  luwak sangat  diperhatikan  dan  untuk  menunjang itu  semua  maka  diperlukan  sebuah pengawasan  atau  kontrol  yang  baik. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas di perkebunan adalah dengan mengecek setiap hari  kesehatan  luwak  perkandang  dengan melihat  hasil  dari  buah  kopi  yang  sudah dimakan,  kopi  luwak  yang  tiap  hari dikumpulkan  oleh  petugas  dan  setelah  itu ditimbang  perkandang  akan  terlihat  luwak yang  produksinya  sedikit,  kemudian  dicek kesehatannya.
Begitulah hal yang harus dilakukan oleh  badan  yudikatif  dalam  menjaga  agar standarisasi  yang  dibuat  oleh  pihak legislatif  bisa  tercapai  dengan  maksimal. Bisa  jadi,  untuk  memberikan  kenyamanan kepada  para  petani  kopi,  harus  ada pemberian reward kepada  petani  yang sukses menjalankan standar tersebut. begitu
juga  sebaliknya,  kepada  para  petani  yang dengan  sengaja  tidak  melakukan  standar yang  ditentukan,  makan  harus  ada punishment untuk  memberikan  efek  jera. Ini dilakukan semata-mata demi kepentingan petani untuk jangka panjang.

## Sinergitas Pemerintah Demi Mewujudkan Kesejahteraan  Petani Kopi
Kerjasama  yang  dilakukan  antar badan  tersebut  (Legislatif,  Eksekutif,  dan Yudikatif)  sangat  berimplikasi  terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan,  segala  macam  aturan  yang diterapkan notabenya adalah untuk mensejahterakan para petani kopi yang ada di  Aceh,  bahkan  tidak  hanya  tiga  lembaga pmerintah  tersebut,  kerjasama  dengan pihak  swasta  pun  akan  menjadikan  petani kopi lebih mudah melakukan satu proses ke proses  berikutnya.  Salah  satunya  dengan melakukan Public  Private  Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS), hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rifai (2014).
Ini  bisa  kita  lihat  contoh  di  dua kabupten yang ada di Aceh, Kesejahteraan petani kopi yang dihitung dengan menggunakan konsep Nilai Tukar
Pendapatan Rumahtangga Petani (NTPRP) di Kabupaten Bener Meriah adalah 1,47 dan kabupaten  Aceh  Tengah  sebesar  1,57
artinya  bahwa  besarnya  pendapatan  yang diperoleh masih mencukupi untuk memenuhi  kebutuhan  pengeluaran  para petani (Artha, 2015)
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan yang bersinergi antara tiga badan tersebut. walupun  belum  terlalu  maksimal,  tetapi setidaknya sudah menuju ke arah kesejahtreraan  petani  untuk  masa  depan. Untuk  mewujudkan  keseragaman  ini, dituntut kepada para masing-masing badan tersebut  supaya  tidak  mengedapkan  ego masing-masing. Hal ini sangat rentan akan terjadinya  konflik  institusi  yang  berimbas kepada  merosotnya  jumlah  penjualan  kopi terutama  untuk  ekspor,  yang  kemudian berimplikasi terhadap menurunnya kesejahteraa  petani  kopi  yang  ada  di Provinsi Aceh.

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas, terlihat bahwa peran masing-masing badan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung  suatu  standarisasi  yang  lebih baik.  Seperti  keterlibatan  legislatif  dalam membuat  standarisasi,  keterlibatan  para eksekutif  dalam  memberikan  pendam- pingan  kepada  petani,  dalam  hal  ini  juga bekerjasama  dengan  para  LSM/NGO, kemudian peran yudikatif yang tidak kalah penting dalam mengawal dan memberikan
reward dan punishment kepada para petani kopi  yang  mematuhi  standar  dan  kepada yang tidak mematuhi standar.
Selain  itu,  hubungan  kejahteraan juga  tidak  bisa  dilepaskan  begitu  saja  dari keterkaitan  tiga  badan  tersebut.  Karena bagaimanapun  sinergitas  badan  tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para  petani.  Jikalau  badan  tersebut bersinergi, maka segala macam standarisasi,  pembinaan,  dan  pengawasan akan  berjalan  secara  maksimal,  dan  hal tersebut  akan  mendongrak  produksi  kopi dan  ekspor  kopi.  Apabila  sinergitas  tidak terjalin,  maka  segala  macam  standarisasi, pembinaan, dan pengawasan tidak berjalan secara  maksimal,  sehingga  hal  ini  akan berdampak  kepada  penurunan  produksi kopi  dan  juga  penurunan  terhadap  ekspor kopi.

## REFERENSI
Angkasa,  N.  (2017).  Analisis  Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang  Kekuasaan  Kehakiman dalam  Sistem  Negara  Hukum  di Indonesia. Nizham Journal of Islamic Studies , 1 (1), 84-109.
Artha,  T.  (2015).  Analisis  Pengaruh
Pendapatan Usaha Tani Kopi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  (Studi  Kasus  Kabupaten Aceh  Tengah  Dan  Kabupaten  Bener Meriah).
Baldwin,  R.  E.  (2012). WTO  2.0:  Global governance of supply-chain
trade (No.  BOOK).  Centre  for Economic Policy Research.
BPS  Aceh.  (2020). Provinsi  Aceh  Dalam Angka  Tahun  2019 .  Diambil  dari
https://aceh.bps.go.id/publication/20 19/08/16/c874b8b17e60e74da57b85
01/provinsi-aceh-dalam-angka-
2019.html Budiardjo,  M.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. De Vries, H. J., & Slob, F. J. (2006). Best Practice in Company Standardization. International Journal of  IT Standards and Standardization Research (IJITSR) , 4 (1), 62-85. Ellyanti, E., Karim, A., & Basri, H. (2012).
Analisis  Indikasi  Geografis  Kopi Arabika Gayo Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Jurnal Agrista, 16 (2), 46- 61.
Elms,  D.  K.,  &  Low,  P.  (2013). Global Value  Chains  in  a  Changing  World . WTO/FGI/TFCTN.
Fernandez-Stark,  K.,  Bamber,  P.,  & Gereffi,  G.  (2011).  The  offshore services  global  value  chain. SKILLS FOR UPGRADING , 132 .
Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan  Bisnis. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 12( 1), 136-145.
Hadi,  S.  (2013).  Fungsi  Legislasi  dalam Sistem Pemerintahan  Presidensil (Studi  Perbandingan  Indonesia  dan Amerika  Serikat).  DiH: Jurnal  Ilmu Hukum , 9(18).
Kaplinsky,  R.,  &  Morris,  M.  (2000). A Handbook for Value Chain Research (Vol.  113).  Brighton: University  of  Sussex,  Institute  of Development Studies.
Kontan.  (2020).  Di  Tengah  Pandemi,
Ekspor Kopi Gayo Aceh Masih Bisa Tembus  ke  AS.  Diambil  dari https://industri.kontan.co.id/news/di-
tengah-pandemi-ekspor-kopi-gayo- aceh-masih-bisa-tembus-ke-as
Kumparan.  (2020). Gubernur  Aceh  Lepas Ekspor Puluhan Ton Biji Kopi Gayo ke  Luar  Negeri .  Diambil  dari https://kumparan.com/acehkini/gube rnur-aceh-lepas-ekspor-puluhan-ton- biji-kopi-gayo-ke-luar-negeri- 1ui2LxrV50i/full
Manurung,  A.  H.  (2006). Wirausaha: Bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah) .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Nasional,  B.  S.  (2009). Pengantar Standardisasi . Jakarta: BSN, 198.
Novialdi,  R.,  &  Rassanjani,  S.  (2020). Optimizing  the  Ability  of  Aceh Province in Paradiplomacy Practice. Nation  State  Journal  of International Studies , 3 (1), 19-32.
Nurasa, R. T. (2019). Pengaruh kemitraan, kolaborasi,  dan  integrasi  rantai pasokan  terhadap  kinerja  rantai pasokan  di  PT  Kawan  Kama Sejahtera. SKRIPSI-2019 . Prasetyo,  P.  E.  (2017).  Standarisasi  dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Praza,  R.  (2017).  Identifikasi  Saluran Pemasaran Kopi Arabika Gayo Pada
Cv. Gayo Mandiri Coffee Kabupaten Bener Meriah. Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh, 2(1), 50-56. Rifai, B. (2014). Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan  Infrastruktur  Sektor Air  Minum  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi  dan  Pembangunan , 22 (2), 165-181.
Sari, D. N., & Syechalad, M. N. & Sofyan. (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Ekspor Kopi Arabika Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1, 11-21.
Volume 1, Issue 2, December 2020 (150-163) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.19039
Serambi Indonesia. (2020). Zulfikar
Achmad, Kopi Gayo Hasilkan Devisa
55 Juta US$ Per Tahun, Petani Kopi Harus  Diselamatkan .  Diambil  dari https://aceh.tribunnews.com/2020/05 /22/zulfikar-achmad-kopi-gayo- hasilkan-devisa-55-juta-us-per- tahun-petani-kopi-harus- diselamatkan.
Tabloid  Sinar  Tani.  (2020)  Legenda  Kopi
Aceh Gayo yang Mendunia, Mengalahkan  Cita  Rasa  Kopi  Blue Mountain. Diambil dari https://tabloidsinartani.com/detail//in
deks/kebun/13757-Legenda-Kopi- Aceh-Gayo-yang-Mendunia- Mengalahkan-Cita-Rasa-Kopi-Blue-

## Mountain
Wahyuni,  E.,  Karim,  A.,  &  Anhar,  A.
(2013).  Analisis  Citarasa  Kopi
Arabika  Organik  pada  Beberapa Ketinggian Tempat dan Cara Pengolahannya  di  Datararan  Tinggi Gayo. Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan, 2(3), 261-269. Wibowo,  E.,  &  Prasetya,  F.  (2012). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  ASEAN. Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa FEB , 1 (2).