Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.12762
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah:
Perspektif Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014
Muhadi Khalidi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Arifin Abdullah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh muhadi.khalidi@gmail.com
Abstract: Dayah is the center of Islamic educational institutions for the people of Aceh, which  aims  to  create  human  beings  besides  having  knowledge  but  also  changing  the personality of the community in an Islamic way, it is proven that dayah has an important role in educating the Acehnese people to remain Islamic solidity in a Kaffah way, when problems arise from community resolved by the dayah ulama, meaning that the dayah has an important role in addition to education, the dayah is also a place of settlement that occurs in society, especially those related to violations of Islamic law, the community often asks for input and solutions from the dayah scholars. Therefore, the Acehnese people's desire to legally implement Islamic Shari'ah began to be implemented universally when the central government passed Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, from Law No. 16 of 2006 was born Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Law Jinayat. However, along the way, it was felt that there were problems that had not been accommodated  in  the  jinayah  law,  especially  after  the  punishment  of  caning  for  the perpetrators of the fingerings, the perpetrators of the fingerings repeated their actions, meaning that there was a need for a place to rehabilitate the nature of the perpetrators so as not to repeat their actions. This paper reviews comprehensively about Dayah as a Moral Rehabilitation Center for the perpetrators of Jarimah Perspective Article 4 paragraph 5 Aceh  Qanun  Number  16  of  2014  concerning  Jinayat  Law,  while  the  method  used  is normative research that uses Jinayat Law Qanun as the primary material, and the data uses a qualitative approach. descriptive. The results of the study found that the Qanun of the  Jinayat  Law  provided  an  opportunity  for  Dayah  as  a  rehabilitation  center  for  the perpetrators of the crime that was contained in an additional uqubat.
Keywords: Dayah, Rehabilitation, Jinayat Law
Abstrak: Dayah merupakan pusat lembaga pendidikan Islami bagi masyarakat Aceh, yang bertujuan  untuk  menciptakan  manusia-manusia  selain  memiliki  ilmu  pengetahuan  juga merubah kepribadian masyarakat secara Islami, terbukti dayah memiliki peranan penting mendidik masyarakat Aceh tetap kokoh menegakkan syariat Islam secara Kaffah, ketika ada  masalah  yang  muncul  dari  kalangan  masyarakat  diselesaikan  oleh  ulama  dayah, artinya  dayah  memiliki  peranan  yang  penting  selain  memberikan  dibidang  pendidikan, dayah  juga  menjadi  tempat  penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi  dalam  masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Syari’at Islam, masyarakat sering meminta masukan dan solusi dari para ulama-ulama dayah. Oleh karenanya keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam secara legal tersebut mulai terimplementasi secara universal  saat  Pemerintah  pusat  mengesahkan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  dari  UU  No.16  Tahun  2006  inilah  lahir  Qanun  Aceh Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam perjalanannya dirasakan ada permasalahan yang belum terakomodir dalam  hukum jinayah tersebut terutama setelah pemberian  hukuman  cambuk  bagi  pelaku  jarimah,  para  pelaku  jarimah  cenderung mengulangi  lagi  perbuatan  jarimah  tersebut  artinya  perlu  adanya  tempat  untuk merehabilitasi  sifat  pelaku  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Tulisan  ini  mengkaji secara  komprehensif  tentang  Dayah  sebagai  Pusat  Rehabilitasi  Moral  pelaku  Jarimah Perspektif  Pasal  4  ayat  5  Qanun  Aceh  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat, adapun  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  menjadikan  Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan primer, dan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Qanun  Hukum  Jinayat memberikan peluang kepada Dayah sebagai pusat rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang dimuat dalam uqubat  tambahan.
Kata Kunci : Dayah, Rehabilitasi, Hukum Jinayat

## A. Pendahuluan
Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus diberi kewenangan pemerintah pusat untuk menjalankan Syari ’a t Islam. Dalam catatan penulis, ada beberapa Undang-Undang  sebagai  landasan  untuk  menjalankan  asas lex  specialis  derogat  legi generalis, aturan tersebut di antaranya Pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang ini  diberikan  sebagai  payung  hukum  terhadap  pelaksanaan  Syariat  Islam  yang  sudah berlangsung sejak lama.
Kedua  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dengan  sebutan  Nanggroe  Aceh Darussalam.    Undang-  undang  ini  memberi  peluang  lebih  luas  kepada  Aceh  untuk mengatur  serta  mengurus  rumah  tangga  sendiri  terlebih  dalam  bidang  ekonomi  dan sumber  daya  manusia,  sehingga  salah  satu  inplementasi  dari  ke  istimewaan  Undang- undang  ini  adalah  Aceh  di  beri  wewenang  untuk  menjalankan  Mahkamah  Syar ’ iyah sebagai satu kesatuan dari sistem peradilan Nasional dimana tidak ada daerah lain yang mendapatkan kewenangan khusus mengenai peradilan sendiri.
Ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam aturan ini  Pelaksanaan  syariat  Islam  sebagai  bagian  dari  Pemberian  otonomi  khusus untuk    Aceh,  sebagai    tindaklanjut    dari    pelaksanaan    MOU    ( Memorandum    of Understanding    between    The  Government  of  Republic  of  Indonesia  and  the  Free  Aceh Movement )  di  Helsinki.  Dengan  demikian  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  ini mengatur  berbagai  ke  Istimewaan  Aceh  sebagai  sebuah  Provinsi  yang  menjalankan Syari ’ at Islam, dari Undang-undang ini pula lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun  Hukum  Jinayat  ini  mengatur  setidaknya  sepuluh  aturan  mengenai jinayat  yang saat ini sedang berjalan, kesepuluh aturan tersebut  yaitu Khamar, Maisir, khalwat,      Ikhtilath,  Zina,  Pelecehan  seksual,  Pemerkosaan,  Qadzaf,  Liwath,  dan Musahaqah.  Memasuki  usia  kedelapan  tahun,  Qanun  ini  telah  memberikan  kontribusi yang  luar  biasa  dalam  menegakkan  kasus-kasus  jinayah  melalui  penegak  hukum  dan Mahkamah Syar ’ iyah sebagai putusan final untuk menjalankan hukuman bagi para pelaku jarimah yang ada di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Aceh.
Dilema   terjadi   pada   penegakkan   qanun   tersebut   terutama   dalam   uqubat, sering diberitakan  bahwa  pemberian  hukuman  cambuk  selama  ini  tidak  mempunyai efek  jera  yang  begitu  kepada  pelaku  jarimah,  mungkin  ini  disebabkan  oleh  berbagai faktor yang mempengaruhi oknum pelaku jarimah tersebut . Sebagaimana kita ketahui bahwa qanun jinayat hadir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah dengan memberi hukuman cambukan di depan umum dengan jumlah cambukan berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.
Kata Dayah berasal dari bahasa Arab  yaitu “ z awiyah” yang memiliki arti ‘sudut”, yang  diyakini kata  tersebut  digunakan  untuk  sebutan  sudut  mesjid  Madinah saat  nabi Muhammad SAW memberi pelajaran kepada para sahabat di awal-awal perkembangan Islam. 1 dimana  pada  awal-awal  perkembangan  Islam  masjid  menjadi  pusat  aktifitas penyebaran  agama  Islam  yang  sangat  sentral,  di  mesjid  pula  rasulullah  terkadang menyampaikan  wahyu  kepada  kaum  muslimin.  dan  dijadikan  sebagai  pusat  peradilan bagi pelaku tindak kejahatan,.
Selain itu dayah di bidang pendidikan terfokus pada materi-materi yang berkaitan dengan keislaman seperti ilmu tauhid, fikih, dan juga tasawuf. di era modern ini dayah memperluas  cangkupan  kajian,  selain  mengajarkan  ilmu  pengetahuan  dayah  juga bertranformasi  mengajarkan  ilmu-ilmu  umum  seperti  ilmu  geografi,  biologi  dan  ilmu hukum. 2 Kemudian  dayah  juga  menyesuaikan  diri  dengan  visi  misi  pendidikan  di Indonesia, maka dayah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang menjadi salah satu ujung  tombak  pemberdayaan  masyarakat  Aceh,  tentu  saja  dengan  harapan  mampu menganyomi masyarakat Aceh terutama generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan dan  teknologi  sebagai  bekal  dalam  menghadapi  era  globalisasi  selain  itu  dayah  juga
1 Mohd Basyah Haspy, Apresiasi  Terhadap Tradisi  Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama  dan Kehidupan Dayah (Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987).
2 Ali. Hasjmy, Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
diharapkan  mampu  membentuk  akhlakul  karimah  bagi  masyarakat  Aceh  itu  sendiri. Dalam perbaikan akhlak, dayah juga berperan aktif untuk merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik dengan berbagai kurikulum yang dimiliki di dayah.
Jika  dilihat  dari  penjelasan  di  atas,  tidak  heran  jika  dayah  juga  bisa  merubah perilaku pelaku jarimah dengan berbagai pertimbangan yang ada, terlebih jika dilihat dari kacamata Qanun Jinayah.

## B. Peran Dayah dalam Penegakan Hukum
Dayah  termasuk  lembaga  pendidikan  Islam  pertama  di  Aceh,  kelahiran  dayah beriringan dengan masuknya agama Islam di Aceh yaitu di Peureulak. karena pada saat itu pemimpin dan rakyatnya telah menjalankan agama Islam, jadi daerah Peurlak juga merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan Sultan Alaiddin Said Maulana Abdu Aziz Syah. 3 Sejak berdirinya kerajaan Islam di Aceh, Ulama Aceh saat itu mulai memiliki peranan penting dalam kerajaan, para ulama tersebut  diangkat  sebagai  penasehat  kerajaan  dengan  tugas  utamanya  mengenai keagamaan. oleh karena itu keterlibatan ulama dan dayah pada kerajaan kerajaan Aceh memiliki posisi yang sentral bagi keputusan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan.
Pada periode kerajaan belum ditemukan lembaga pendidikan lain selain dayah di wilayah Aceh, sehingga para ulama Dayah selain menjadi penasehat pada kerajaan Aceh kala itu, mereka juga menjadi pengajar di Dayah, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santri ataupun murid, oleh karenanya dayah juga menjadi pusat perkembangan ilmu  keagamaan.  Selain  itu  Dayah  juga  menjadi  lembaga  pengontrol,  juga  lembaga jembatan komunikasi dari masyarakat kepada pemimpin.
Dayah telah mencetak lulusan-lulusan yang berkompeten dalam ilmu keagamaan dan banyak yang menjadi pengarang yang produktif. Sehingga pada abad ke-17 ketika itu masa  kejayaan  Kerajaan  Islam  Aceh  dan  menjadikan  Aceh  menjadi  pusat  kegiatan intelektual. kita ketahui dari banyaknya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pada saat itu.  Sebelum  kedatangan  Belanda,  dayah-dayah  di  Aceh  sering  dikunjungi  oleh masyarakat  dari  luar  Aceh.  Seperti  Daud  al-Fattani  sebuah  wilayah  di  Thailand  yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka. Dia belajar di Aceh selama dua tahun dengan Muhammad Zain al Faqih Jalal al-Din al-Ashi. 4 Ulama-ulama terkenal yang pernah belajar di Aceh seperti Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari (1626-1669), Syekh Burhanuddin al-Minangkabau di bawah bimbingan Syekh Abdul Rauf al-Singkili. 5
Sejak masa Hamzah Fansuri sampai kedatangan Belanda, setidaknya ada 13 ulama dayah  yang  menulis  kitab;  karya  yang  ditulis  jumlahnya  114  kitab.  Dari  kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai subjek, seperti tasawwuf, kalam, filsafat, fikih, hadis, tafsir,
3 Ismail  Yacob, Apresiasi  Terhadap  Kurikulum,  Metode  Dan  Materi  Pendidikan  Dayah (Banda  Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1997).
4 Sheikh  Daud  bin  Abdullah  al-Fattani:  H.W.Shaghir  Abdullah, Ulama  Dan  Pengarang  Terulung  Asia Tenggara (Kuala Lumpur: Hizbi, 1990).
5 Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh (Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2007).
akhlak, sejarah, tauhid, astronomi, obat-obatan, dan masalah lingkungan. Hamzah Fansuri (1510-1580) merupakan seorang pioner dalam perkembangan bahasa ini secara rasional dan  sistematik  serta  dia  sendiri  menggunakannya  dalam  bidang  filsafat. 6 Kemudian  di masa  kesultananpun,  beberapa  kitab  ulama  dayah  masih  digunakan  pada  lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  di  kepulauan  Melayu  terutama  di  Aceh.  untuk  para  pemula seperti kitab Masail dan Kitab Lapan. Kedua kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami khususnya bagi murid yang tidak bisa membaca bahasa Arab dengan lancar, tetapi mengerti sampai tingkatan tertentu. 7
Selanjutnya  lulusan  dayah  juga  telah  memiliki  perhatian  penuh  kepada masyarakat  Aceh,  sebagaimana  diketahui  para  alumni-alumni  dayah  telah  banyak menempati berbagai sektor di pemerintahan, baik menjadi pimpinan maupun berperan sebagai pegawai. para alumnus tersebut telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membina dan membantu masyarakat. terbukti selama mempelajari ilmu di dayah, para alumnus tersebut banyak sekali mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama yang telah berpengalaman, tentu saja ilmu yang didapatkan bukan saja untuk diri sendiri namun juga untuk perkembangan masyarakat Aceh dimasa yang akan datang, salah satu pendidikan yang diajarkan para ulama adalah ilmu-ilmu fikih, ushul fikih, dan lainnya, tentunya dengan bekal yang telah dimiliki ketika keluar dari dayah para alumnus  tersebut  mampu  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi dalam masyarakat.
Sering dipilihnya lulusan dari dayah sebagai pemimpin dan organisatoris hal ini dikarenakan. Pertama , mereka tekun dan sukarela dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat  dan  agama. Kedua ,  sikap  para  ulama  dayah  dirasa  oleh  masyarakat  lebih dipercaya  ketimbang  para  pemimpin  sekuler.Ketiga,  mereka  mampu  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Jelasnya simbol-simbol agama menjadi perhatian dan tujuan kuat yang  mempengaruhi  dan  memotivasi  masyarakat  di  Aceh  menjadi  masyarakat  yang relijius. 8
Dengan demikian banyaknya dayah yang ada di Aceh memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan syariat Islam, terbukti di setiap desa terdapat Dayah kecil atau balai untuk pengajian atau minimal dalam satu kemukiman terdapat satu Dayah. Pada masa modernpun pendidikan Dayah tetap bertahan dan eksis sebagai tempat pendidikan ilmu  agama  Islam.  terbukti  masyarakat  Aceh  sampai  saat  ini  menjunjung  tinggi  dayah sebagai bagian dari budaya hal ini dibuktikan dengan penghormatan masyarakat tersebut kepada para pimpinan ataupun alumni sebagai guru maupun sebagai jalan penyelesaian masalah ditengah-tengah masyarakat.
6 Syed M Naquib Al-Attas, Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu (Bandung: Mizan, 1990).
7 Amiruddin, Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh .
8 Amiruddin.

## C. Penerapan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh
Qanun jinayat merupakan produk hukum lokal (peraturan daerah) yang berasal lahir  dari  keinginan  masyarakat  Aceh  untuk  menjalankan  Syari’at  Islam  secara  kaff ah (menyeluruh),  oleh  karenanya  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  qanun  tersebut berdasarkan  nilai- nilai  syari’at  Islam  itu  sendiri.  lahirnya  qanun  jinayat  ini  juga  tidak terlepas dari telah lahirnya qanun Aceh tentang minuman khamar dan sejenisnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003, dilanjutkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir  (perjudian)  dan  terakhir  Qanun  Aceh  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat (mesum) yang sudah terlebih dahulu hadir menjadi aturan di Provinsi Aceh.
Oleh karenanya setelah Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat ini  disahkan,  Pasal  3  dalam  Qanun  Jinayat  dapat  ditemukan    ada  tiga  aturan  yang terkandung  yaitu pertama mengatur tentang pelaku jarimah yaitu orang yang melanggar qanun. kedua jarimah  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dalam  qanun. ketiga uqubat  yaitu  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  jarimah.  Bentuk  Uqubat (hukuman) yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam qanun tersebut adalah :
1. Hudud yaitu  jenis Uqubat yang  bentuk  dan  besarannya  telah  ditentukan  di  dalam Qanun secara tegas;
2. Ta’zir adalah jenis Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Pasal 4 ayat 2 Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. (3) Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Uqubat Ta’zir utama; dan b. Uqubat Ta’zir tambahan. (4) Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. cambuk; b. denda; c. penjara; dan d. restitusi. (5) Uqubat Ta’zir  Tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b  terdiri  dari:  a. pembinaan  oleh  negara;  b.  Restitusi  oleh  orang  tua/wali;  c.  pengembalian  kepada orang tua/wali; d. pemutusan perkawinan; e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
3. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau  keluarganya,  untuk  penderitaan,  kehilangan  harta  tertentu,  atau  penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Salah  satu  bentuk Uqubat tetap yang  biasa  diponis  oleh  hakim  kepada  pelaku jarimah adalah Uqubat cambuk. sebagaimana di ketahui dalam kamus bahasa Indonesia hukuman  cambuk  adalah  siksa  dan  sebagainya  yang  dikenakan  kepada  orang  yang melanggar  peraturan,  undang-undang  dan  sejenisnya. 9 Praktek  hukuman  cambuk dilakukan  secara  terbuka  dan  ditonton  untuk  umum,  memiliki  tujuan  untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan umum. dalam prakteknya hukuman cambuk kepada pelaku jarimah di sanksi mulai dari sepuluh kali sampai dengan dua ratus kali cambukan tergantung jenis jarimah yang dilakukan dan sudah menjadi putusan hakim.
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia , Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 , vol. 1 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008).
Perlu dipahami bahwa untuk keberhasilan penerapan qanun jinayat di Aceh bisa dilihat dari tiga aspek, pertama aspek materi, kedua kesiapan pelaksana yaitu aparatur, dan ketiga kesiapan  masyarakat  untuk  menerima  qanun  tersebut. 10 Tiga  aspek  inilah yang selalu harus dijaga secara bersama sama agar hukum tersebut terus berjalan sesuai dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya,  artinya  hukum  tersebut  memberikan perhatian yang besasr kepada perlindungan hak-hak asasi manusia terutama perhatian kepada hak masyarakat Aceh.

## B. Dayah  Sebagai Sentral Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah (Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Qanun  Hukum  Jinayat  ini  mengatur  setidaknya  sepuluh  aturan  mengenai jinayat  yang saat ini sedang berjalan, kesepuluh aturan tersebut yaitu:
a. Khamar terdapat Pasal 15 ayat (1)  menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. ayat (2)    menjelaskan  Setiap  Orang  yang  mengulangi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Kemudian  Pasal  16  (1)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.  ayat  (2)  menjelaskan  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  membeli, membawa/mengangkut,  atau  menghadiahkan  Khamar,  masing-masing  diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling ba nyak 20 (dua  puluh) kali atau  denda  paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Pasal 17 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  dan  Pasal  16  dengan  mengikutsertakan  anak-anak dikenakan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling  banyak  800  (delapan  ratus)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  80 (delapan puluh) bulan.
b. Maisir  terdapat  pada  Pasal  18  menjelaskan  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Pasal 19 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan  Jarimah  Maisir  dengan  nilai  taruhan  dan/atau  keuntungan  lebih  dari  2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara
10 Friedman  Lawrence  M, Sistem  Hukum,  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Penerjeman  M.  Khozim (Bandung: Nusamedia, 2009).
paling  lama  30  (tiga  puluh)  bulan.  Pasal  20  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas,  atau  membiayai  Jarimah  Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh  lima)  bulan.  Pasal  21  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak- anak  diancam  dengan  Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau  penjara  paling  lama  45  (empat  puluh  lima)  bulan.  Pasal  22  Setiap  Orang  yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19  dikenakan  Uqubat  Ta’zir  paling  banyak  1/2  (setengah)  dari  Uqubat  yang diancamkan.
c. Khalwat  terdapat  pada  Pasal  23  ayat  (1)  menjelaskan  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  melakukan  Jarimah  khalwat,  diancam  dengan  Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  bulan.  ayat  (2)  berbunyi  Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas  atau  mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali  dan/atau  denda  paling  banyak  150  (seratus  lima  puluh)  gram  emas  murni dan/atau  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  bulan.  Pasal  24  menjelaskan  Jarimah khalwat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  diselesaikan  menurut  ketentuan dalam  Qanun  Aceh  tentang  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.
d. Ikhtilath  terdapat  pada  Pasal  25  (1)    berbunyi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. ayat (2) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas  atau  mempromosikan  Jarimah  Ikhtilath, diancam  dengan  Uqu bat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh  lima)  kali dan/atau  denda  paling  banyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. kemudian Pasal 26 Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Ikhtilath  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  45  (empat  puluh  lima)  kali  atau  denda  paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. dan Pasal 27 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan  Uqubat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  dapat  ditambah dengan  Uqubat  Ta’zir  denda  paling  banyak  30  (tiga  puluh)  gram  emas  murni  atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
e. Zina yaitu Pasal 33 ayat (1) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah  Zina,  diancam  dengan  Uqubat  Hudud  cambuk  100  (seratus)  kali.  ayat  (2) Setiap  Orang  yang  mengulangi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir denda  paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. ayat (3) Setiap Orang dan/atau Badan  Usaha  yang  dengan  sengaja  menyediakan  fasilitas  atau  mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau  denda  paling  banyak  1000  (seribu)  gram  emas  murni  dan/atau  penjara paling  banyak  100  (seratus)  bulan.  Pada  Pasal  34  Setiap  Orang  dewasa  yang melakukan  Zina  dengan  anak,  selain  diancam  dengan  Uqubat  Hudud  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. kemudian Pasal 35 Setiap Orang yang dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Zina  dengan  orang  yang  berhubungan  Mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)  dapat  ditambah  dengan  Uqubat  Ta’zir  denda  paling  banyak  100  (seratus)  gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh ) bulan. dan Pasal 36 Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.
f. Pelecehan  Seksual  terdapat  Pasal  46  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Jarimah pelecehan seksual, dianca m dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama  45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Pelecehan  Seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.
g. Pemerkosaan terdapat Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit  1.250  (seribu  dua  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni,  paling  banyak  1.750 (seribu  tujuh  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  singkat  125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Pasal 49  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Pemerkosaan  terhadap orang  yang  memiliki  hubungan  Mahram  dengannya,  diancam  dengan  Uqubat  Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000  (dua  ribu)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  singkat  150  (seratus  lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja  melakukan  Jarimah  Pemerkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48
terhadap anak- diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama  200 (dua ratus) bulan.
h. Qadzaf    terdapat  pada  Pasal  57  (1)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Qadzaf  diancam  dengan  Uqubat  Hudud  cambuk  80  (delapan  puluh)  kali.  (2)  Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau Uqubat Ta ’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. kemudian Pasal 58 (1) Dalam hal ada  permintaan  tertuduh,  Setiap  Orang  yang  dikenakan  Uqubat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran Uqubat Restitusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  perlu  mempertimbangkan  kemampuan keuangan  terhukum  dan  kerugian  materiil  tertuduh.  (3)  Dalam  hal  Jarimah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  karena  terpaksa  oleh  sesuatu kekuasaan  yang  tidak  dapat  dihindari,  maka  Uqubat  Restitusi  untuk  tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
i. Liwath terdapat pada Pasal 63 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah  Liwath  diancam  dengan Uqubat  Ta’zir  paling  banyak  100  (seratus)  kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat  ditambah  dengan  denda  paling  banyak  120  (seratus  dua  puluh)  gram  emas murni  dan/atau  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan.  (3)  Setiap  Orang  yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam  dengan Uqubat Ta’zi r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
j. Musahaqah terdapt pada Pasal 64 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat  ditambah  dengan  denda  paling  banyak  120  (seratus  dua  puluh)  gram  emas murni  dan/atau  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan.  (3)  Setiap  Orang  yang melakuk an  Jarimah  Musahaqah  dengan  anak,  selain  diancam  dengan  Uqubat  Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100  (seratus)  kali  atau  denda  paling  banyak  1.000  (seribu)  gram  emas  murni  atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Dilema   terjadi   pada   penegakkan   qanun  jinayat   terutama   dalam   hal uqubat, bahwa dalam  pemberian  hukuman  cambuk  selama  ini  dirasakan kurang memberikan efek  jera  bagi  pelaku  jarimah,  sehingga  didapati  pelaku  kembali  tenggelam  atau mengulangi perbuatan jarimah tersebut. perbuatan berulang-ulang itu bisa saja sebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku, salah satunya adalah faktor psikologis pelaku yang tidak lagi normal, seperti tidak memiliki rasa malu, sudah terbiasa, ada rasa kepuasan  dalam  diri,  dan  yang  paling  berbahaya  perbuatan  jarimah  tersebut  tidak dianggap sebagai sebuah dosa.
Agar pelaku jarimah merasakan efek jera, menyesali perbuatan dan tidak ingin lagi mengulangi  perbuatan  tersebut.  maka  penulis  memiliki  pandangan,  bahwa bagi pelaku jarimah  yang  telah  dihukum  cambuk  oleh  putusan  hakim,  maka  hakim  juga    harus memberikan tambahan  hukuman  terhadap  pelaku  jarimah  yang  harus  di berlakukan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (5) Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ada uqubat ta ’ zir tambahan yaitu: pembinaan oleh Negara.
Pembinaan  oleh  Negara  menjadi  hal  yang  tepat  digunakan  oleh  hakim  untuk menjatuhkan uqubat tambahan bagi pelaku jarimah yaitu memasukkan pelaku ke dayah sebagai upaya untuk memperbaiki akhlak pelaku dan tidak lagi mengulangi perbuatan bagi pelaku dimasa mendatang.
Pendapat di atas penulis mengqiyaskan dengan sejarah hukum Islam pada masa nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, pernah memenjarakan pelaku jarimah di dalam masjid sampai  batas  waktu  tertentu  untuk  penyegaran  mental  mental  dengan  pelatihan rohani  yaitu  peningkatan  ibadah  dan  bacaan-bacaan  Alqur ’a n  dan  zikir,  tindakan  ini dimaksudkan untuk memberi pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat kejahatan, dan merupakan suatu solusi mengembalikan pelaku ke dunia normal. 11
Di  era  modern  fungsi  masjid  sudah  dikhususkan  sebagai  tempat  ibadah  dan bimbingan  kerohanian  umat  Islam,  maka  tidak  elok  rasanya  masjid  dijadikan  tempat pengurungan  bagi  pelaku  jarimah,  akan  tetapi  melihat  potensi  dayah  sebagai  pusat pendidikan  Islam  dan  juga  pusat  merenovasi  akhlakul  karimah.  Dayah  cocok dijadikan sebagai tempat rehabilitasi pelaku jarimah dengan pertimbang:
1. Terkosentrasi  sistem  pendidikan  keislaman  yang  terprogram,  lokasi  yang  tertutup, dan terakhir pusat Kerohanian yang mempuni. Terkonsentrasinya sistem pendidikan keislaman di Dayah, bisa dilihat banyaknya memberikan andil dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di Aceh, melalui Dayah, nilai- nilai keAcehan dan keislaman diwariskan  dari  turun  temurun,  karena  sistemnya  senantiasa  selaras  dengan  jiwa, semangat dan kepribadian masyarakat Aceh manyoritas beragama Islam. Salah satu fungsi  Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  keislaman  adalah  sebagai  tempat memperbaiki  diri agar membentuk sifat-sifat sebagai manusia yang beriman, berilmu pengetahuan,  dan  berakhlak  mulia.  dengan  tujuan  menjadikan  seorang  muslim
11 Haspy, Apresiasi  Terhadap  Tradisi  Dayah:  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Tata  Krama  Dan  Kehidupan Dayah .
mampu  mengamalkan  ajaran  Islam  dari  semua  segi  kehidupan  serta  mampu menjadikan diri sebagai orang yang berguna bagi agama dan masyarakat sekitar.
2. Dayah memiliki lokasi yang tertutup, dimaksudkan setiap orang yang sudah berada di dalam dayah bisa focus untuk memperbaiki diri, menerima transfer ilmu agama yang baik  dari  para  pendidik.  Sehingga  nantinya  setelah  keluar  dari  Dayah  transfer  ilmu tersebut  bisa di amalkan dengan sebaik-baiknya bagi pelaku agar tidak berbuat yang serupa;
3. Dayah sebagai pusat rohaniah, adalah sebagai tempat menemukan ketenangan batin yang dapat dilakukan dengan penyesuaian diri dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sosial, manusia dan agama tidak bisa dipisahkan dari  sendi-sendi  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  karena  peranan  agama  sekaligus sebagai pengontrol dan berfungsi sebagai sebuah  solusi untuk  membentuk manusia taat akan ajaran-ajaran agama.
Banyak sekali fakta yang bisa ditemukan Dayah sebagai pusat rehabilitasi akhlak, sebagai contoh  pada  tahun  dua ribu dua belas  Kapolda  Aceh Irjen Pol Drs H Iskandar Hasan. melalui  Kepolisian  Republik  Indonesia Daerah  Aceh  (Polda  Aceh) memasukkan anggotanya  ke  dayah  untuk  belajar  ilmu  agama  dengan  tujuan  agar  polisi  tersebut diharapkan menjadi polisi yang islami dan lebih dekat dengan masyarakat. 12
Badan  Narkotika  Nasional  Banda  Aceh  juga  memiliki  program  Rehabilitasi berbasis Dayah atau pesantren yang di dominasi pelajar dan mahasiswa, Kepala BNNK Banda Aceh Hasnanda Putra menyebutkan pola rehabilitasi korban narkoba di pesantren menggunakan pendekatan kearifan lokal yang dipandu dengan ilmu agama. Lama masa rehabilitasi minimal enam bulan. 13

## C. Kesimpulan
Aceh  sebagai  daerah  memiliki  otonomi  khusus  terutama  dalam  penegakan syariat  Islam,  dan  tentu  saja  sebagai  tempat  rujukan  bagi  daerah  lainnya,  untuk meminimalisir  tindak  kejahatan  tersebut  harus  memperhatikan  konteks  berikut. Pertama, kearifan  lokal  dalam  masyarakat,  baik  budaya  maupun  aturan. Kedua, menjalankan  hukum  Islam  secara  konsisten. Ketiga, Aceh  memiliki  lembaga-lembaga khusus  sebagai  penunjang  pemberlakuan  daerah  otonomi  khusus  yang  perlu  bersama sama  untuk  menjaganya. Keempat, Aceh  adalah  sebagai  satu-satunya  daerah pemberlakuan  Syariat  Islam  menjadi  rujukan  bagi  daerah-daerah  lainnya  ketika berbicara mengenai Islam.
12 Wahdahkolaka,“Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh- Masukkan.Html,” Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html , 2012.
13 AntaraNews,“GandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba,” https:/Aceh.Antaranews.Com/Berita/10 6835/Bnnk-Banda-Aceh-Gandeng-Pesantren-Rehabilitasi-Korban-Narkoba ,n.d.

## Daftar Kepustakaan
Al-Attas, Syed M Naquib. Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu . Bandung: Mizan, 1990.
Amiruddin,  Hasbi. Ulama  Dayah  Pengawal  Agama  Masyarakat  Aceh .  Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2007.
H.W.Shaghir  Abdullah,  Sheikh  Daud  bin  Abdullah  al-Fattani: Ulama  Dan  Pengarang Terulung Asia Tenggara . Kuala Lumpur: Hizbi, 1990.
Hasjmy, Ali. Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh . Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Haspy, Mohd Basyah. Apresiasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama Dan Kehidupan Dayah . Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987.
Kebudayaan,  Departemen  Pendidikan  dan. Kamus  Bahasa  Indonesia . Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 . Vol. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.
M,  Friedman  Lawrence. Sistem  Hukum,  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Penerjeman  M.  Khozim . Bandung: Nusamedia, 2009.
Ne ws,Antara.“GandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba.” Https:/Aceh.Antaranews.C om/Berita/BnnkBandaAcehGandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba ,n.d.
Wahdahkolaka.  “Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak -Polisi-Islami-Polda- Aceh- Masukkan.Html.” Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi- Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html , 2012.
Yacob, Ismail. Apresiasi Terhadap Kurikulum, Metode Dan Materi Pendidikan Dayah . Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1997.