## PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN  PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PARA AGEN

## Ahmad Syarief, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ahmadsyariief@gmail.com

## Abstract
Agency  agreement  of  PT.  Pertamina  (Persero)  with  its  Agent  is  a  standard  agreement born from the principle of freedom of contract. The principle of freedom of contact with the parties is free to make agreements that apply as laws. The principle of freedom  of contract  is  limited  by  legislation  and  norms  of  decency.  Agency  agreement  PT. Pertamina  (Persero)  often  finds  inconsistencies  between the  title  of  the  agreement  and the  classifications  that  harm  agents  and  society.  Agency  agreement  PT.  Pertamina (Persero) is interesting to study about the implementation and consequence if the agency agreement violates the provisions in the legislation. Agency agreements PT. Pertamina (Persero)  is  a  standard  agreement  in  which  there  is  a  clause  that  is  not  in  accordance with  the  laws  and  regulations  and  the  characteristics  of  the  agency  agreement.  LPG agency agreement PT. Pertamina (Persero) with agents shows more conformity with the distributor  agreement.  As  a  result  of  the  agency  agreement  that  is  not  suitable  can  be done addendum or change. If there is no agreement, a cancellation by the Agent can be submitted.
Key words: Freedom of Contracts, Agency, Agreements,

## Abstrak
Perjanjian  keagenan  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  agennya  merupakan  perjanjian baku yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Adanya asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak  dibatasi  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  norma  kesusilaan. Perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) kerap dijumpai inkonsistensi antara judul perjanjian  dengan  klasula-klausula  yang  merugikan  agen  dan  masyarakat.  Perjanjian keagenan  PT.  Pertamina  (Persero)  menarik  untuk  diteliti  mengenai  pelaksanaan  dan akibatnya  jika  perjanjian  keagenan  tersebut  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Perjanjian  keagenan  PT.  Pertamina  (Persero)  merupakan perjanjian  baku  didalamnya  terdapat  klausula  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  karakteristik  perjanjian  keagenan.  Perjanjian  keagenan  LPG PT. Pertamina (Persero) dengan Agen lebih menunjukkan kesesuaian dengan perjanjian distributor. Akibat dari perjanjian keagenan tersebut yang tidak sesuai dapat dilakukan addendum atau  perubahan.  Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  dapat  diajukan pembatalan oleh Agen.
Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak,Perjanjian, Keagenan,

## A. Pendahuluan
Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari hubungan ini timbul  suatu  perikatan  antara  dua  pihak  yang  telah  membuatnya.  Perikatan sendiri  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  2  (dua)  orang  atau  2  (dua) pihak,  berdasarkan  yang  mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal dari  pihak  yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi tuntutan itu.
Perjanjian keagenan menurut Pasal 1792 KUHPerdata yang  menyatakan bahwa:
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
Pasal 1792 KUHPerdata tersebut dianggap sebagai ketentuan umum (lex generalis)  yang  mengakomodasi  dasar  hukum  hubungan  keagenan.  Meskipun terkandung  aspek  ”perwakilan,”  perjanjian  keagenan  tidak  sepenuhnya  sama dengan perjanjian pemberian kuasa. Karakter dari konsep perjanjian keagenan adalah mengacu pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual dalam jasa keagenan  ini,  mengandung  asas  kebebasan  berkontrak  (freedom  of  contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Azas-azas  hukum  Perjanjian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  meliputi  3  unsur  yaitu  (Patrik,  1994):      Azas,  bahwa  perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian  itu  selesai  karena  persesuaian  kehendak  atau  konsensus  semata- mata, disebut azas konsensualisme. Azas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa  yang  telah  dijanjikan,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  bahwa  perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak,  maka  disebut  azas  kekuatan  mengikat  dari  perjanjian.  Azas  kebebasan berkontrak,  orang  bebas  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian,  bebas menentukan  isinya,  berlakunya  dan  syarat-syarat  perjanjian,  dengan  bentuk
tertentu  atau  tidak  dan  bebas  memilih  undang-undang  mana  yang  akan dipakainya untuk perjanjian itu.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan  bahwa: “Semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi mereka  yang  membuatnya” Menurut  R.  Subekti,  dengan  menekankan  pada perkataan  semua,  maka  Pasal  tersebut  seolah-olah  berisikan  suatu  pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan  berisi  apa  saja  (atau  tentang  apa  saja),  dan  perjanjian  itu  akan  mengikat mereka-mereka yang membuatnya seperti undang-undang.  Atas dasar tersebut dapat  diketahui  pula  bahwa  hukum  perjanjian  Indonesia  menganut  sistem terbuka,  artinya  hukum  kontrak  memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya kepada  masyarakat  untuk  mengadakan  kontrak  yang  berisi  apa  saja,  sejauh tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  serta  peraturan  perundang- undangan. (Busro, 2013)
Seharusnya  dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut,  posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Dalam praktek sebenarnya kedua pihak  tidak  dalam  posisi  yang  seimbang.  Seringkali  terjadi  pihak  agen  harus menerima  persyaratan-persyaratan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  produsen secara  mutlak  tanpa  bisa  menawar  lagi.  Hal  ini  disebabkan  perusahaan prinsipal  telah  mempersiapkan  standar  formulir-formulir  perjanjian,  berarti bagi  para  agen  yang  ingin  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  produsen terikat  dengan  formulir-formulir  perjanjian  yang  sudah  disediakan  pihak produsen.
Kebebasan  berkontrak  dalam  sebuah  perjanjian  dalam  hal  ini  perjanjian keagenan  sesungguhnya  tidak  berlaku  mutlak.  Negara  dapat  mengatur  dan melarang  adanya  klausul-klausul  dalam  suatu  perjanjian  yang  dapat  berakibat buruk  atau  merugikan  kepentingan  masyarakat.  Negara  untuk  mewujudkan cita-cita  bangsa  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  sudah  tentu  tidak  bisa membiarkan  pembuatan  perjanjian  keganenan  hanya  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.
Perjanjian keagenan yang mengatur hubungan keagenan dengan principal tidak  diatur  secara  khusus  dalam  KUHPerdata.  Oleh  sebab  itu  ketentuan-
ketentuan  perjanjian  pada  umumnya  yang  bersifat  memaksa  dalam KUHPerdata  berlaku  pula  untuk  perjanjian  keagenan.  Menurut  ketentuan perundang-undangan,  terhadap  perjanjian  keagenan  akan  diberlakukan ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut  pemberian  kuasa  (volmacht)  yang merupakan  bagian  dari  lastgeving  (pemberian  kuasa)  ditambah  dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturanperaturan khusus yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis sebagai upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha dan ekonomi yang efisien (Subekti, 1985).
Salah  satu  pelaku  usaha  yang  menerapkan  praktek  jasa  keagenan  dalam pelaksanaan bisnisnya adalah PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satu produk gas  yang dihasilkan  PT.  Pertamina  (Persero)  adalah  LPG  (Liquified  Petroleum  Gas). LPG  merupakan  salah  satu  produk  PT.  Pertamina  (PT.  Persero)  yang  banyak digunakan  oleh  masyarakat  luas.  Penggunaan  LPG  yang  umum  di  Indonesia adalah sebagai bahan bakar.
Akibat  dari  permintaan  LPG  yang  sangat  tinggi  dari  masyarakat, tentunya PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dituntut untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  LPG  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Cara  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan  LPG  yaitu melalui strategi pemasaran, salah satunya adalah melalui  perjanjian keagenan atau  perjanjian  distribusi,  hal  ini  dikarenakan  salah  satu  fungsi  adanya  agen berkaitan  dengan  jaringan  pemasaran  yang  luas  sehingga  sasaran  dan  target pemasaran  barang  dapat  segera  terealisasi.  Atas  dasar  hal  tersebut  PT. Pertamina  (Persero)  mengadakan  perjanjian  keagenan  dengan  Perseroan Terbatas lainnya untuk bergabung menjadi Agen dari PT. Pertamina (Persero) dalam rangka memperluas distribusi dan pemasaran LPG kepada masyarakat di Indonesia.
Perseroan  Terbatas  tidak  mudah  menjadi  Agen  LPG  Pertamina. Banyaknya  Perseroan  Terbatas  yang  ingin  menjadi  Agen  tentu  PT.  Pertamina (Persero)  mensyaratkan  berbagai  macam  hal  dan  memberikan  SOP  (Standar Operasional Prosedur) yang harus dipenuhi untuk menjadi Agen yang bisa jadi
menyimpang dari prinsip-prinsip perjanjian dan memberatkan Para Agen yang hendak  melakukan  kerjasama.  Termasuk  didalamnya  adalah  persyaratan kelengkapan  administrasi,  kelengkapan,  fasilitas  dan  pelayanan  pelanggan. Baru  setelah  terpenuhi  semua  persyaratan  tersebut  PT.Pertamina  (Persero) mengikat Para Agennya dengan sebuah perjanjian keagenan elpiji Pertamina..
Dalam  perjanjian  keagenan  gas  elpiji  3  Kg  ini  kerap  juga  dijumpai inkonsistensi  antara  judul  perjanjian  dengan  klasula-klausula  yang  ada  di dalam perjanjian tersebut. Hal ini jelas merugikan masyarakat juga Para Agen atau  distributor  yang  hendak  meminta  pertanggungjawaban  terhadap  PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan prinsipal.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori- teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  ,  yang  menyangkut permasalahan di atas (Nazir, 2008). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan  (library  research).. Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif,  yaitu  cara  menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  dan menganalisis  materi  isi  dan  keabsahan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi kepustakaan  dan  studi  dokumentasi,  sehingga  diperoleh  gambaran  tentang suatu  peristiwa  dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  tentang  kebebasan berkontrak  perjanjian  keagenan  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  para Agennya.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero)
Kedudukan Perseroan selaku agen dan PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal  dalam  bisnis  pendistribusian  LPG  3  Kg  ini  memiliki  hubungan simbiose  mutualisme,  yaitu  hubungan  yang  saling  membutuhkan.  PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan  LPG  3  Kg  di  wilayah  pemasaran.  Agen  PT.  Pertamina (Persero)  dianggap  memiliki  koneksi  atau  jaringan  pemasaran  yang  luas,
sehingga  sasaran  dan  target  pemasaran  LPG  3  Kg  milik  PT.  Pertamina  di wilayah pemasaran dapat terealisasi.

## Klausula Ruang Lingkup Pekerjaan dan Wilayah Pemasaran
Tujuan  penunjukan  agen  LPG  3  Kg  adalah  untuk  mengangkut, menyimpan,  menyalurkan  dan  memasarkan  LPG  3  Kg  kepada  konsumen dengan  memberikan  pelayanan  terbaik  dan  menjamin  mutu  kualitas  dan kuantitas  LPG  di  wilayah  Kabupaten/  Kota  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan Pihak Pertama. penunjukan Perseroan sebagai agen LPG 3 Kg di wilayah  pemasaran  Kabupaten/  Kota  bukanlah  bersifat  agen  tunggal. Artinya, PT. Pertamina selaku prinsipal dalam hal ini tetap  berhak dan bisa menunjuk pihak lain sebagai agen untuk memasarkan LPG 3 Kg di wilayah pemasaran Kabupaten/ Kota yang ditunjuknya.

## Klausula Penetapan Alokasi LPG
Pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan klausula penetapan alokasi LPG ini dapat dijelaskan bahwa pihak PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini akan  menetapkan  jumlah  alokasi  LPG  yang  akan  disalurkan  kepada  pihak Agen  secara  bulanan  yang  besarnya  akan  disampaikan  melalui  Surat Manager LPG & Gas Products Region IV PT. Pertamina (Persero).
Pihak  PT.  Pertamina  (Persero)  dalam  konteks  ini  berhak  menambah atau mengurangi alokasi  LPG kepada pihak Agen  yang akan diberitahukan secara  tertulis.  Jumlah  LPG  yang  ditetapkan  oleh  pihak  PT.  Pertamina (Persero)  sebagaimana  dimaksud  tersebut  selanjutnya  disebut  alokasi  LPG bulanan.

## Klausula Harga, Pembelian dan Penyerahan LPG
Harga  penjualan  LPG  3  Kg  dari  PT.  Pertamina  kepada  Agen ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku pada tanggal penyerahan LPG 3 Kg. Demikian  juga  harga  penjualan  LPG  3  Kg  Agen  kepada  konsumen  juga ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Agen  tidak  boleh  melakukan  perubahan  harga jual LPG 3 Kg kepada konsumen
Klausula Hak dan Kewajiban
Hak  dan  Kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  keagenan  PT. Pertamina  (Persero)  dituangkan  dalam  Pasal  8  yang  ditetapkan  sebagai berikut:
a. Hak dan Kewajiban PT. Pertamina (Persero) sebagai Principal.
PT. Pertamina (Persero) selaku perusahaan principal dalam perjanjian keagenan  berhak  untuk:  Berhak  memeriksa,  memonitor  dan  memberi petunjuk  secara  lisan  maupun  tertulis  kepada  Agen,  tata  kerja,  dan administrasi  dalam  penjualan  LPG;  Berhak  memeriksa  atau  melakukan audit  baik  secara  teknis  maupun  secara  administratif  seluruh  kelengkapan dan  peralatan  Agen;  Berhak  menolak  untuk  mengisi  tabung  LPG    apabila tidak  memenuhi  persyaratan;  Berhak  memberikan  sanksi  apabila  terbukti tabung  LPG  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  yang  berlaku;  Berhak menghentikan  operasional  keagenan Agen  apabila  belum  dapat menyelesaikan  administrasi  perijinan  dan  masih  memiliki  permasalahan hukum sampai adanya putusan hukum yang tetap.
Dari  hak-hak  yang  diperoleh  tersebut,  maka  PT.  Pertamina  (Persero) selaku  principal  berkewajiban  untuk  memberikan  transport  fee  atau  uang transport kepada para Agen sebagai pembayaran atas pelaksanaan distribusi gas LPG.
b. Hak dan kewajiban menjadi Agen LPG 3kg PT. Pertamina (Persero) Para  agen  PT.  Pertamina  (Persero)  akan  mendapatkan  hak  berupa
Transport  Fee  melalui  pemotongan  harga  pembelian  LPG  3kg,  setelah melaksanakan kewajiban -kewajibannya sebagai berikut :
1) Agen berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas LPG 3 Kg.
2) Wajib  melakukan  penjualan  tabung  LPG  3  Kg  kepada  konsumen secara langsung atau melalui pangkalan LPG yang telah ditunjuk.
3) Wajib  menyerahkan  tabung  kosong  untuk  diisi  di  supply  point  PT. Pertamina (Persero).
4) Melayani  konsumen  dan  pangkalan  dengan  baik,  memebrikan pelayanan kepada konsumen secara optimal dan memuaskan, menjaga
kelancaran,  memberikan  penyuluhan/  penjelasan  tentang  kesadaran keselamatan dan keamanan pemakaian LPG 3 Kg.
5) Memenuhi,  memperhatikan,  melaksanakan  ketentuan  dan  sanksi- sanksi yang telah ditetapkan pihak pertama dalam perjanjian.
6) Memliki  pekerja  dalam  jumlah  yang  cukup,  terampil  dan memperhatikan  syarat-syarat  keselamatan  serta  membina  pekerja dengan  baik  dan  melengkapi  karyawan  dengan  atribut  sesuai ketentuan PT. Pertamina (Persero).
7) Menyediakan  tanah  dan  bangunan  untuk  kegiatan  keagenan  yang dibuktikan  dengan  bukti  kepemilikan  atau  penguasaan  atas  tanah tersebut.
8) Gudang  Agen  harus  berada  satu  lokasi  dengan  wilayah  penjualan Agen.
9) Wajib  memiliki  kendaraan  operasional  untuk  mengangkut  tabung LPG dengan jumlah dan spesifikasi sesuai PT. Pertamina (Persero).
10) Wajib memiliki timbangan tabung LPG 3 Kg digital dengan hasil tera yang masih berlaku dari Badan Metrologi.
11) Wajib menyediakan fasilitas uji kebocoran dan menyediakan alat-alat pencegah  dan  pemadam  kebakaran  yang  masa  pakainya  masih berlaku.
12) Wajib  memasang  papan  nama  Agen  LPG  3kg  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan.
13) Wajib  memasang  rembu-rambu  petunjuk  dan  larangan  sesuai ketentuan .
14) Menyediakan  plastic  wrap  dengan  identitas  yang  jelas  dan memastikan pemasangannya pada Supply Point.
15) Memelihara  seluruh  sarana  dan  fasilitas  termasuk  perijinan  yang digunakan,  mengadakan  dan  membiayai  seluruh  sarana  dan  fasilitas serta perijinan.
16) Agen  sepakat  melaksanakan  perjanjian  dengan  baik  dan  benar  sesuai ketentuan  yang  berlaku  dalam  perjanjian  atau  ketentuan  lain  yang akan diatur dalam perjanjian ini.

## Klausul Jasa dan Margin
Sebagai  kompensasi  atas  jasa  penjualan  LPG  3kg  dari  Supply  Point PT.  Pertamina  (Persero)  kepada  konsumen  PT.  Pertamina  (Persero)  maka Agen  mendapatkan  margin  penjualan  dan  transport  fee  /  biaya  jasa pengangkutan.  Klausula  jasa  dan  margin  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  9 perjanjian keagenan tersebut.

## Risiko Dan Tanggungjawab
Apabila  Agen  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum, pelanggaran  dan  atau  wanprestasi,  maka  segala  risiko  hukum  pidana, perdata  maupun  risiko  hukum  lainnya  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab Agen  dan  Agen  menjamin  dan membebaskan  PT.  Pertamina  (Persero)  dari seluruh tuntutan hukum yang timbul dikemudian hari.

## Klausula Berakhirnya Perjanjian
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  antara  PT. Pertamina  (Persero)  dengan  para  Agennya  para  pihak  dengan  tegas  dalam Pasal  16  ayat  8  yang  menyatakan  bahwa  untuk  perjanjian  keagenan  ini mereka  sepakat  untuk  mengesampingkan  berlakunya  ketentuan  Pasal  1266 dan  1267  KUHPerdata.  Dengan  demikian  para  pihak  dapat  memutuskan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal  16  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  perjanjian  ini  akan  berakhir dengan sendirinya karena:
a. jangka waktunya telah habis atau berakhir;
b. pihak Agen mohon keputusan   pengadilan  untuk menunda kewajiban melakukan pembayaran;
c. pihak  Agen  dinyatakan  pailit  atau  terhadapnya  diajukan  permohonan dinyatakan dalam keadaan pailit;
d. PT.  Pertamina  (Persero)  atau  Agen  bubar  atau  dibubarkan  sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam hal perjanjian ini akan diakhiri berdasarkan pasal 16 perjanjian keagenan  ini,  maka  PT.  Pertamina  (Persero)  dibebaskan  dari  segala kewajiban  untuk    memberi  ganti  rugi  kepada  Agen  yang  mungkin  timbul sebagai  akibat  pengakhiran  perjanjian.  Apabila  perjanjian  keagenan
berakhir, pihak Agen tetap bertanggungjawab atas kewajiban-kewajibannya yang telah ada dan belum dilaksanakan menurut perjanjian ini terhadap PT. Pertamina (Persero) dan membebaskan PT. Pertamina (persero) dari segala tuntutan pihak lain manapun sebagai akibat pengakhiran perjanjian.

## Klausula Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan atau timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini,  maka  para  pihak  sepakat  untuk menyelesaikan  secara  musyawarah.  Jika  tidak  bisa  dilakukan  secara musyawarah,  maka  para  pihak  sepakat  akan  menyelesaikan  perselisihan tersebut  secara  arbitrase  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI).  Putusan  BANI  tersebut  bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir.

## Klausula Addendum atau Perubahan
Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi perjanjian dibuat dalam bentuk amandemen atau addendum dan disetujui dan ditandatangani oleh  para  pihak.  Usulan  perubahan  diajukan  30  hari  kalender  sebelum tanggal pembicaraan mengenai usulan perubahan tersebut.
2. Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dalam  Perjanjian  Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero)
Perjanjian  keagenan  LPG  3kg  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pertamina (Persero)  dengan  para  Agen  tentu  harus  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  untuk  menjamin  kepastian.  Namun dalam  pelaksanaannya  perjanjian  keagenan  PT.  Pertamina  (Persero) tersebut  tidak  lepas  dari  kekeliruan  dalam  pembuatannya  yang  dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil  terhadap para pihak di dalamnya.
Pengaturan  mengenai  Agen  dan  perjanjian  keagenan  di  Indonesia salah  satunya  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau  Distributor Barang dan/atau Jasa.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M- DAG/PER/3/2006  Agen  merupakan  perantara  atas  nama  principal  dan melakukan pemasaran tanpa pemindahan hak atas fisik barang dan/ atau jasa  yang  dimiliki  principal.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Pertamina (Persero) dengan para Agen.
Perjanjian  keagenan  LPG  3kg  PT.Pertamina  (Persero)  tersebut menyatakan bahwa Agen  LPG 3  Kg bertugas melakukan pengangkutan, penyimpanan  dan  penjualan  kepada  konsumen.  Jika  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  11/M- DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Tanda  Pendaftaran  Agen  Atau  Distributor  Barang  dan/atau  Jasa,  maka PT.Pertamina (Persero) yang seharusnya melakukan kegiatan
pengangkutan  dan  penyimpanan  LPG  terhadap  konsumen.  Agen hanyalah  perantara  antara  principal  dengan  konsumen.  LPG  3  Kg  yang dikirim ke konsumen pun seharusnya berada di PT. Pertamina (Persero), tidak berada di Agen.
Dalam  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  tersebut  Pihak  Agen  harus melakukan  pembelian  gas  LPG  3  Kg  dari  PT.  Pertamina  (Persero). Artinya pembelian tersebut mengakibatkan berpindahnya hak atas barang LPG  3  Kg  dari  PT.  Pertamina  (Persero) kepada  Agen.  Padahal  jika  kita megacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  11/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Penerbitan Surat  Tanda  Pendaftaran  Agen  Atau  Distributor  Barang  dan/atau  Jasa, Agen LPG 3 Kg tidak bisa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero).
Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Kosumen  melarang  pembuatan  klausula  baku  pada  sebuah  perjanjian yang  mencantumkan  adanya  pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha. Dalam  perjanjian  baku  keagenan  LPG  3kg  PT.  Pertamina  (Persero) mengesampingkan klausula pengalihan tanggungjawab tersebut.
Tanggungjawab  PT.  Pertamina  (Persero)  terbatas  hanya  pada  saat
pengisian  tabung  LPG  3kg  di  Supply  Point,  selebihnya  setelah  tabung LPG 3kg diserahkan kepada agen maka segala risiko dan tanggungjawab menjadi milik Agen.
Prinsipnya  keagenan    diartikan    sebagai    suatu  hubungan  hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak)  prinsipal  untuk  melaksanakan  transaksi  bisnis  dengan  pihak lain. Prinsipal  akan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan agen,    sepanjang  dilakukan      dalam      batas-batas  wewenang      yang diberikan   kepadanya. (Simamora, 1996).
a. Kesesuaian  Perjanjian  Keagenan  LPG  PT.  Pertamina  (Persero) dengan karakteristik Keagenan
Perjanjian  keagenan  lahir  dengan  ciri  dan  karakteristik  sebagai berikut:
1) Agen akan menjual barang dan/ atau jasa atas nama prinsipal, dimana dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal (Simatupang, 2007);
2) Prinsipal  akan  bertanggungjawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  agen, sepanjang  tindakan  tersebut  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan oleh prinsipal kepada agen;
3) Agen  mendapatkan  pendapatan  berupa  komisi  dari  hasil  penjualan berupa barang dan/ atau jasa kepada konsumen;
4) Barang-barang  yang  akan  dijual  ke  konsumen  tetap  menjadi  milik prinsipal dan dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen;
5) Pembayaran  harga  barang  langsung  dilakukan  dari  konsumen  kepada prinsipal tanpa melalui agen (Nasional, 1994)
Dapat  dianalisis  apakah  klausula-klausula  yang  ada  dalam perjanjian  keagenan  gas  LPG  3  Kg  antara  PT.  Pertamina  (Persero) dengan  Agen,  menunjukkan  karakteristik  dari  perjanjian  keagenan. Untuk  mengetahuinya,  maka  pembahasannya  akan  diuraikan  secara sistematis oleh Penulis sebagai berikut.
1) Status kepemilikan objek barang dan/atau jasa yang dipasarkan.
Jika  melihat  pada  klausula-klausula  pada  perjanjian  keagenan  gas elpiji  3  kg  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  para  Agen  yang berkaitan  dengan  status  kepemilikan  objek  barang  dan/atau  jasa  yang dipasarkan, tidak menunjukkan karakteristik perjanjian keagenan.
Berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) dan Pasal 6 ayat (1) perjanjian keagenan LPG 3 Kg tersebut, Agen  untuk dapat menyalurkan gas  LPG  3  Kg  kepada  konsumen  maka  Agen  dalam  hal  ini  harus membeli terlebih dahulu LPG 3 Kg kepada PT. Pertamina (Persero) dan langsung  melunasinya  sejumlah  harga  pembelian  LPG  3  Kg  tersebut kepada  Pihak  PT.  Pertamina  (Persero).  PT.  Pertamina  (Persero)  dalam konteks  ini  akan  menyerahkan  LPG  3  Kg  sesuai  dengan  jumlah  yang dibayarkan oleh pihak Agen.
2) Beban tanggung jawab
Perjanjian  tersebut  tidak  menunjukkan  karakteristik  perjanjian keagenan,  hal  ini  semakin  jelas  dengan  adanya  penegasan  bahwa  PT. Pertamina  (Persero)  tidak  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan  dari Para  Agen  terhadap  pihak  ketiga  yaitu  konsumen,  hal  ini  menyebabkan segala  resiko  dan  tanggung  jawab  menjadi  beban  Agen,  dan  dengan demikian  maka  semua  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Agen  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  tidak  dapat  dimintakan  pembayaran kembali  kepada  PT.  Pertamina  (Persero).  Hal  ini  jelas  menunjukkan bahwa  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  antara  PT.  Pertamina  (Persero) dengan  Agen  tidak  memuat  karakteristik  perjanjian  keagenan  yang prinsipnya  adalah  beban  tanggung  jawab  ada  pada  prinsipal  dan  bukan pada agennya.
3) Adanya komisi
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  pendapatan  yang  diterima  oleh  para Agen bukan berupa komisi, namun didapat dari margin yang besarannya mengikuti  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Padahal  jika memang  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  ini  merupakan  perjanjian keagenan,  seharusnya  di  dalamnya  mengatur  mengenai  komisi  yang
menjadi  ciri  dari  perjanjian  keagenan  dan  bukan  mengatur  mengenai pendapatan  dalam  bentuk  margin  yang  justru  merupakan  karakteristik dari perjanjian distributorship.
4) Tata cara pembayaran
Agen diwajibkan melakukan penjualan LPG 3 Kg secara langsung kepada  konsumen/  pangkalan  LPG  sehingga  pembayaran  dilakukan secara  langsung.  dari  konsumen  kepada  Agen.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  karakteristik  perjanjian  keagenan  yang  seharusnya  pembayaran langsung dilakukan dari konsumen kepada PT. Pertamina (Persero).
Agen  bertindak  melakukan  perbuatan  hukum  misalnya  menjual barang dan atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal (Muhammad, 1999). Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara.
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  di  atas  yaitu  mengenai karakteristik  perjanjian  keagenan  dan  dihubungkan  dengan  klausula- klausula  yang  ada  di  dalam  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg,  maka menurut  Penulis  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  para  Agennya  bukan  merupakan perjanjian  keagenan,  melainkan  merupakan  perjanjian  distributor. Walaupun  judul  dari  perjanjian  tersebut  menyatakan  “Perjanjian Keagenan”,  namun  substansi  dari  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi karakteristik dari perjanjian keagenan melainkan memenuhi karakteristik dari perjanjian distribusi.
3. Akibat  Hukum  Perjanjian  Keagenan  LPG  PT.  Pertamina  (Persero) yang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  yang  dibuat  oleh  PT.  Pertamina (Persero)  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan karakteristik perjanjian keagenan sendiri berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero)
Agen  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  atau  Lembaga  yang berwenang  terhadap  perjanjian  keagean  LPG  3  Kg  untuk  dilakukan addendum/perubahan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian keagenan tersebut.
Apabila  dalam  pelaksanaan  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  PT. Pertamina  (Persero)  menimbulkan  kerugian  kepada  Agen,  maka  pihak  PT. Pertamina  (Persero)  dan  Agen  sepakat  untuk  menyelesaikan  perselisihan atau  sengketa  terlebih  dahulu  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah. Apabila  perselisihan  atau  sengketa  tersebut  tidak  dapat  selesaikan  secara musyawarah  ,  dalam  jangka  waktu  90  hari  kalender  setelah  diterimanya surat  pemberitahuan  mengenai  adanya  perselisihan  dari  salah  satu  pihak kepada  pihak  lainnya  maka  para  pihak  sepakat  akan  menyelesaikan perselisihan  tersebut  secara  arbitrase  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI).  BANI  sendiri  merupakan  badan  yang  dibentuk  oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat pada sektor  perdagangan,  industri  dan  keuangan  melalui  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengket lainnya.  Putusan Majelis BANI tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir.
Perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  sendiri  dimulai  pada  tahun  2007 seiring  dengan  dilakukannya  konversi  dari  minyak  tanah  ke  LPG  (Liquid Petrolium  Gas)  oleh  Pemerintah  dalam  masyarakat.  Hingga  saat  ini perjanjian  keagenan  PT.  Pertamina  (persero)  tidak  mengalami  addendum atau  perubahan  yang  signifikan  dalam  judul  perjanjian  maupun  klausula perjanjian itu sendiri. Perubahan atau addendum hanya berupa penambahan dan/  atau  pengurangan  ayat  dalam  perjanjian  keagenan.  Sedangkan substansi  perjanjian  keagenan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan karakteristik perjanjian keagenan tidak mengalami perubahan  atau  addendum  terbukti  dari  judul  perjanjian  tidak  mengalami perubahan  dari  perjanjian  keagenan  menjadi  perjanjian  distributor.  Karena substansi  dari  perjanjian  tersebut  lebih  menunjukkan  sebagai  perjanjian distributor.
Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak Agen karena  hak-hak  yang  diterima  dalam  perjanjian  keagenan  berbeda  dengan hak-hak yang diterima dalam perjanjian distributor. Seharusnya pihak Agen jika menemukan ketidaksesuaian dalam perjanjian LPG 3 Kg PT.Pertamina (Persero)  lebih  berani  untuk  bersuara,  melakukan  upaya-upaya  hukum  dan
administrasi  untuk  menciptakan  iklim  perekonomian  yang  kondusif  dan memiliki kedudukan yang seimbang.
Sesuai  dengan  pembahasan  diatas  pihak  Agen  dapat  melakukan addendum/  perubahan  terhadap  klausula  perjanjian  tersebut  jika  memang terdapat  ketidaksesuaian  dan  berpotensi  merugikan  salah  satu  pihak. Apabila  terjadi  perselisihan  maka  dilakukan  musyawarah  oleh  kedua  belah pihak. Musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional).

## D. Simpulan
Perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero) dengan Agen  ini merupakan  suatu  perjanjian  baku  yang  lahir  dari  adanya  asas  kebebasan berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak  juga  dibatasi  oleh  peraturan perundang-undangan dan norma-norma kesusilaan.
Perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  PT.  Pertamina  (Persero)  terdapat klausula-klausula  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  perjanjian  keagenan  dan  karakteristik  perjanjian keagenan.  Agen  harus  membeli  LPG  3  Kg  dari  PT.  Pertamina  (Persero).  PT. Pertamina  (Persero)  tidak  bertanggungjawab  terhadap  segala  tindakan  Agen. Pendapatan  yang  diterima  Agen  LPG  3  Kg  bukan  berupa  komisi,  namun didapat dari margin yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pembayaran tabung LPG 3 Kg dilakukan konsumen kepada Agen secara langsung.
Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan,  jika  perjanjian  tersebut  dalam  pelaksanaannya  akan  merugikan kepentingan individu tertentu, individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut  tetapi  juga  meliputi  setiap  individu  yang  merupakan  pihak  ketiga  di luar  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg yang  dibuat  oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  karakteristik  perjanjian  keagenan  berakibat  pada dapat  dibatalkannya  perjanjian  keagenan  LPG  3  Kg  PT.  Pertamina  (Persero). Agen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Lembaga yang berwenang
terhadap perjanjian keagean  LPG 3  Kg untuk dilakukan addendum/perubahan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian keagenan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2004,  Laporan  Akhir  Pengkajian  tentang Beberapa  Aspek  Hukum  Perjanjian  Keagenan  dan  Distribusi. Departemen Kehakiman, Jakarta
Busro,  Achmad,2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Perjanjian,  Pohon  Cahaya, Yogyakarta
Fuady, Munir, 2008,  Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (Wetboek  van  Koophandel  Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diterjemahkan oleh Niniek Suparni. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
Muhammad,  Abdulkadir,  1999,  Hukum  Perusahaan  Indonesia.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Muhammad,  Abdulkadir,  1999,  Hukum  Perusahaan  Indonesia.  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Nazir, Moch, 2008, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta Patrik,  Purwahid,  1994,  Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan,  Mandar  Maju, Bandung.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Jakarta, 2009.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  11/M- DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
Satrio, J, 2002, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, Cet. X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen