## KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA
Dian Khoreanita Pratiwi Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta diankhoreanita@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya. Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat  potensial,  baik  hayati  maupun  non-hayati  yang  tentunya  memberikan  nilai  yang besar  pada  sumberdaya  alam  seperti  ikan,  terumbu  karang  dengan  kekayaan  biologi  yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai  suatu  destinasi  wisata.  Beragamnya  fungsi  laut  mengakibatkan  semua  negara bahkan individu ingin selalu mengekspoilasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari  kejahatan.  Permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  mewujudkan  keamanan laut  wilayah  perbatasan  Indonesia  sebagai  bentuk  penjagaan  kedaulatan  negara?  Hasil pembahasan  tulisan  ini  bahwa  keamanan  laut  wilayah  perbatasan  perlu  melakukan kerjasama  antar  negara  baik  bilateral  maupun  multilateral  dan  berkomitmen  sampai  pada tahap  implementasi  dan  penegakkannya.  Perlu  juga  untuk  membangun  kepercayaan  antar pemerintah di setiap sektor agar terwujudnya tujuan yang telah disepakati.
Kata Kunci: Keamanan, Laut, Perbatasan.

## ABSTRACT
Indonesia is an archipelago surrounded by a vast sea. The trade route by sea is still the foundation of  traders  because  it  is  seen  as  the  most  effective  compared  to  other  routes.  The  sea  also  has  a diversity of natural resources that are very potential, both biological and non-biological, which of course gives great value to natural resources such as fish, coral reefs with biological value of high economic  value,  oil,  natural  gas,  and  minerals,  besides  the  sea  as  well  can  be  used  as  a  tourist destination.  The  variety  of  functions  of  the  sea  resulted  in  all  countries  and  even  individuals wanting  to  always  exploit  the  sea,  as  a  result  the  sea  area  is  not  always  safe  from  crime.  The problem  in  this  paper  is  how  to  realize  the  maritime  security  of  Indonesia's  border  regions  as  a form  of  guarding  the  country's  sovereignty?  The  results  of  the  discussion  in  this  paper  are  that maritime  security  in  border  areas  needs  to  cooperate  between  countries  both  bilateral  and multilateral and commit to the implementation and enforcement stages. It is also necessary to build trust between governments in each sector to realize the agreed objectives.
Keywords: Security, Sea, Border.

## Pendahuluan
Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. 1 Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi
1 Boer Mauna, Hukum Internasional , (Bandung: Alumni, 2005), hlm.305.
laut yang sangat  luas. Luas  total  wilayah  Indonesia adalah 7,81 juta km 2 yang terdiri dari 2,01  juta  km 2 daratan,  3,25  juta  km 2 lautan,  dan  2,55  juta  km 2 Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE).  Laut  yang  luas  memberi  akses  untuk  transportasi  baik  domestik  maupun internasional, laut juga memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat potensial. Sumber  daya  di  laut  baik  hayati  maupun  non-hayati  memberikan  nilai  besar  pada  sumber daya  alam  seperti  ikan,  terumbu  karang  dengan  kekayaan  biologi  yang  bernilai  ekonomi tinggi,  minyak,  gas  bumi,  dan  mineral,  selain  itu  laut  juga  dapat  dijadikan  sebagai  suatu destinasi  wisata.  Beragamnya  fungsi  laut  tersebut  mendorong  Indonesia  sebagai  negara maritim  untuk  meningkatkan  keamanan  dan  perlindungan  wilayah  lautnya  melalui penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan/kemaritiman, didukung pula oleh  kesepakatan  bilateral  maupun  multilateral  dengan  negara  lain  untuk  bekerjasama dalam meningkatkan perlindungan dan keamanan maritim masing-masing pihak.
Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terluas di dunia memiliki perbatasan laut  dengan  10  negara  diantaranya  yaitu  India,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Vietnam, Filipina,  Republik  Palau,  Australia,  Timor  Leste,  dan  Papua  Nugini.  Filipina  termasuk negara yang memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dari kondisi geografis, ekonomi, basis  kemaritiman,  agraris  dan  lain-lain.  Konflik  yang  telah  terjadi  di  Filipina  juga mempengaruhi  terhadap  perekonomian  negara-negara  dan  menimbulkan  keresahan  bagi para  pengguna  jalur  laut  tersebut,  karena  perdagangan  internasional  yang  semakin berkembang  masih  bertumpu  pada  domain  laut  sehingga  masalah  jaminan  keamanan maritim menjadi hal yang sangat penting.
Beberapa  tahun  kebelakang  Indonesia  dan  Filipina  dihadapkan  pada  beberapa masalah  seperti  penyanderaan  anak  buah  kapal  Indonesia  oleh  gerilyawan  pimpinan  Abu Sayyaf,  lalu  lintas  peredaran  narkoba,  penangkapan  ikan  ilegal  kapal  Filipina  di  perairan Indonesia.  Indonesia  dan  Vietnam  juga  memiliki  masalah  konflik  perbatasan.  Dua  kapal pengawas milik pemerintah Vietnam menabrak lambung KRI Tjiptadi-381 di Laut Natuna Utara,  dimana  wilayah  tersebut  diakui  Indonesia  sebagai  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia namun juga diakui oleh Vietnam sebagai zona hak berdaulatnya.
Pasal  46  Konvensi  Hukum  Laut  1982  selanjutnya  disebut  UNCLOS  1982, mendefinisikan negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih  kepulauan  dan  dapat  mencakup  pulau-pulau  lain.  Kepulauan  berarti  suatu  gugusan pulau,  termasuk  bagian  pulau,  perairan  di  antaranya  dan  lain-lain  wujud  alamiah  yang hubungannya  satu  sama  lainnya  demikian  eratnya  sehingga  pulau-pulau,  perairan  dan wujud  alamiah  lainnya  itu  merupakan  suatu  kesatuan  geografi,  ekonomi  dan  politik  yang hakiki,  atau  yang  secara  historis  dianggap  sebagai  demikian.  Pasal  47  UNCLOS  1982 menyebutkan bahwa suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu  daerah  dimana  perbandingan  antara  daerah  perairan  dan  daerah  daratan,  termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Lahirnya UNCLOS 1982  ini  tentu  saja  memberikan  keuntungan  bagi  Indonesia  yakni  bertambahnya  luas wilayah  Indonesia  yang  dapat  Indonesia  klaim,  karena  penentuan  garis  pangkal  yang digunakan oleh Indonesia merupakan garis pangkal kepulauan.
Pasal  46  UNCLOS  1982  menyatakan  tidak  semua  negara  yang  wilayahya  terdiri dari  kumpulan  pulau-pulau  dapat  dianggap  sebagai  negara  kepulauan. UN/DOALOS  – stands for United Nations Office of Legal Affairs/Division for Ocean Affairs and Law of the Sea menyebutkan  terdapat  19  negara  yang  menetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan sebagai negara kepulauan, yaitu; Antigua dan Barbuda, Bahama, Komoro, Cape Verde,  Fiji,  Filipina,  Indonesia,  Jamaika,  Kiribati,  Maldives,  Kepulauan  Marshall,  PNG, Kepulauan  Solomon,  Saint  Vincent  dan  Grenadines,  Sao  Tome  dan  Principe,  Seychelles, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu. 2 Vietnam walaupun terdiri dari beberapa pulau tapi  ia  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menarik  garis  pangkal  menggunakan  garis  pangkal kepulauan.
Permasalahan pada wilayah perbatasan ini biasanya diawali dengan Tindakan saling klaim  wilayah  laut  sehingga  beberapa  wilayah  tumpeng  tindih  yang  selanjutnya  akan menuai  sengketa  perbatasan,  tidak  hanya  disitu  wilayah  laut  perbatasan  juga  marak
2 Teuku  Saiful  Bahri  Johan, Perkembangan  Ilmu  Negara  dalam  Peradaban  Globalisasi  Dunia , (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 131
dijadikan  sebagai  lokasi  dilakukannya  kejahatan  laut.  Untuk  itu  dalam  tulisan  ini  hendak membahas mengenai bagaimana mewujudkan keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara.

## B. Pembahasan

## Konflik Perbatasan
Indonesia pernah mengalami konflik bilateral  antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah  Ambalat.  Konflik  Ambalat  dipicu  pelanggaran  Malaysia  yang  memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya tahun 1979. Indonesia berkali-kali melakukan protes kepada  Malaysia  hingga  membawa  kasus  ini  ke  ranah International  Court  of  Justice , namun International  Court  of  Justice memutuskan  bahwa  Sipadan  dan  Ligitan  menjadi wilayah  Malaysia  pada  tahun  2002.  Setelah  keputusan International  Court  of  Justice tersebut,  Indonesia  dan  Malaysia  berkonfrontasi  secara  militer  di  perairan  Sulawesi. Barulah  pada  tahun  2009  kedua  negara  sepakat  untuk  menahan  diri  dari  serangan  dan menyelesaikan kasus ini secara diplomatis.
Celebes  Sea and Sulu  Sea juga  mengalami  gangguan  keamanan,  seperti penangkapan  illegal  dan  perompakan.  Perompakan  yang  terjadi  tidak  hanya  merugikan kapal  Indonesia  melainkan  juga  kapal  Malaysia. Illegal  fishing  (unregulated  and unreported  fishing/IUU) terorganisir  yang      merugikan      secara      ekonomi,  sosial      dan ekologi.  Eksplotasi  sumber  daya  alam,  perdagangan  manusia,  narkotika.    Terorisme sekarang ini menjadi ancaman yang sangat membahayakan di kawasan Laut Sulawesi-Selat Sulu.  Ancaman  radikalisme seperti  ISIS, yang  awalnya bersumber dari konflik internal  di Filipina dengan gerakan separatis suku Maori di Mindanao, akan mempengaruhi keamanan di sekitar perbatasan langsung dengan Miangas. Pertemuan para Menteri Tingkat ASEAN telah menyetujui tugas dan rencana aksi 15 poin, diantaranya meningkatkan usaha dan kerja sama dalam menangani akar permasalahan dan kondisi ekstremisme; namun tidak terbatas pada  kemiskinan,  narkotika  atau  obat-obatan  terlarang,    kejahatan    dan    ketidakadilan
sosial. 3 Laut    Sulawesi  juga  menarik      perhatian      internasional      karena      aktivitas  bajak lautnya  yang      tak      hanya  menggarong  nelayan  kecil,  namun  juga  kapal-kapal  kontainer raksasa. 4
Salah  satu  kasus  kriminal  di  perairan  Indonesia  terjadi  pada  akhir  tahun  2016  lalu yaitu peristiwa penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang basis operasinya di Jolo dan Basilan  di  Kepulauan  Sulu.  Laut  Sulu  di  Sulawesi  mulai  menjadi  pusat  perhatian  dunia internasional  karena  peristiwa  kriminal  di  laut.  Aksi  para  bajak  laut  ini  yang  merompak kapal  nelayan  kecil  hingga  kapal  kontainer  raksasa  telah  membuat  perhatian  tiga  negara khususnya  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  yang  merupakan  negara  terdampak  langsung dari  aksi  perompakan laut  ini. Kelompok militan Abu Sayyaf membajak dan menculik 10 WNI dari perairan Filipina pada saat itu. Perampokan ini menjadi ancaman besar terutama untuk  Indonseia  karena  berdasarkan  perkiraan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Luar Negeri  Indonesia  pada  masa  terjadi  perompakan  itu,  bahwa  setiap  tahun  Laut  Sulu- Sulawesi dilewati lebih dari 100.000 kapal yang membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta  penumpang.  Maka  perompakan  ini  sangat  berdampak  pada  kepentingan  negara  dan tentunya pada keamanan dan stabilitas negara Indonesia.
Ketiga  negara  yang  terdampak  yakni  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  telah membuat kesepakatan untuk melakukan patroli laut bersama, mengambil ide Selat Malaka Patroli (MSP), guna mencegah dan mengatasi perompakan di laut. Kasus perompakan oleh bajak  laut  yang  terjadi  di  Laut  Sulu  sangat  memerlukan  perhatian  khusus,  karena mengganggu keamanan wilayah negara pulau. Dewasa ini kejahatan di laut atau kejahatan maritim  mengalami  peningkatan  dengan  tindakan  yang  semakin  berani  untuk  membunuh para sandera bila tidak dipenuhinya tebusan. Dalam kuartal terakhir, 12 awak telah diculik dari  dua  kapal  kargo  yang  sedang  berlayar  dan  dari  kapal  penangkap  ikan  yang  sedang berlabuh di Laut Sulu. Para awak kapal diculik dalam tiga serangan terhadap kapal penarik
3 Website  DetikNews,  “Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  sepakati  15  poin  kontra  terorisme” https://news.detik.com/berita/d-3539922/indonesia-malaysia-dan-filipina-sepakati-15-poin-kontra-terorisme diakses 25 Januari 2020
4 Siti  Merida  Hutagalung,  “Penetapan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  :  Manfaatnya  dan Ancaman  Bagi  Keamanan  Pelayaran  di  Wilayah  Perairan  Indonesia”,  Asia  Pasific  Studies  Vol.  1  No.  1 (Januari-Juni 2017): 87, diakses 5 Februari 2020, doi: https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.502
dan kapal tongkang yang rentan dan bergerak lambat. Biro tersebut, dengan pusat pelaporan di Kuala Lumpur, mendesak para pemilik kapal untuk menghindari Laut Sulu.
Perompakan  menurut  hukum  internasional  adalah  kejahatan  berupa  tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk  kepentingan  pribadi,  yang  terjadi  di  laut  lepas,  sedangkan  kejahatan  yang  terjadi  di laut  wilayah  dinamakan  dengan sea/armed  robbery atau  perampokan.  Hal  ini  tentu mempengaruhi  mengenai  kewenangan  untuk  memberantas  kejahatan  tersebut  atau yurisdiksi  apa  yang  berlaku  terhadap  kejahatan  tersebut,  namun  istilah  perompakan  lebih sering digunakan untuk menunjukan kejahatan penculikan dan penyanderaan yang terjadi di laut baik laut lepas maupun laut wilayah.
Indonesia juga mengalami konflik perbatasan dengan Vietnam mengenai klaim zona ekonomi  eksklusif.  Pada  tanggal  27  April  2019  telah  terjadi  penabrakan  kapal  KRI Tjiptadi-381  oleh  kapal  pengawas  perikanan  Vietnam.  Penabrakan  tersebut  terjadi  akibat kapal  pengawas  perikanan Vietnam berusaha  menghalangi proses penegakan hukum  yang dilakukan  kapal  KRI  Tjiptadi-381  terhadap  kapal  ikan  Vietnam  yang  melakukan illegal fishing .  Hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan  besar  terhadap  kedaulatan  dan  yurisdiksi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif negaranya.
Negara pantai memiliki  hak berdaulat untuk  melakukan eksplorasi  dan  eksploitasi, pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  non  hayati  dari  dasar  laut  dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi  ekonomis  zona  tersebut,  seperti  pembangkitan  tenaga  dari  air,  arus  dan  angin. Negara  pantai  juga  memilik  yurisdiksi  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  dan penggunaan  pulau-pulau  buatan,  instalasi-instalasi  dan  bangunan-bangunan  lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Pada  dasarnya  hak-hak  yang  ada  di  zona  ekonomi  eksklusif  sama  halnya  dengan hak-hak  yang  diatur  di  laut  lepas,  hanya  saja  pada  zona  ekonomi  eksklusif  negara  pantai diberikan  hak  untuk  menguasai  zona  tersebut,  namun  juga  berkewajiban  untuk  tetap menghormati  hak-hak negara lain  dengan cara membuat pengaturan yang berlaku di  zona
tersebut,  sebaliknya  negara-negara  lain  itu  pun  dalam  melaksanakan  hak-hak  dan kebebasannya  juga  berkewajiban  untuk  menghormati  hak-hak,  kekuasaan  dan  yurisdiksi serta peraturan perundang-undangan dari negara pantai.
Berkaitan  dengan  hak  berdaulat  negara  pantai  atas  ekploitasi,  eksplorasi  dan konservasi  sumber  kekayaan  laut  tersebut,  maka  berdasarkan  hak  berdaulat  tersebut, Indonesia yang memiliki potensi laut yang sangat luas dapat memanfaatkan dan menikmati sumber  kekayan  alam  laut  tersebut  dalam  rangka  menunjang  hidup  dan  kehidupan masyarakat  dunia  khususnya  masyarakat  Indonesia  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat. Banyaknya manfaat yang ada di zona ekonomi eksklusif ini seperti dilihat dari segi  ekonomi  sebagai  wilayah  bebas  pelayaran  dan  jangkauan  perdagangan  kapal  asing dapat  dijangkau  dan  ditampung  sebesar-besarnya;  dari  segi  pertahanan  sebagai  media pertahanan  dan  keamana  wilayah  laut  sehingga  memberi  nilai  tambah  bagi  bidang kemiliteran;  dan  dari  segi  sosial  sebagai  tempat  mata  pencaharian  masyarakat  sekitarnya dalam pemenuhan akan kebutuhan potensi biota laut. 5
Kewajiban  Indonesia  untuk  membuat  peraturan  yang  berlaku  terkait  kegiatan  di Zona  Ekonomi  Eksklusif  juga  diimbangi  dengan  tindakan  negara  lain  yang  ingin menjalankan  haknya  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia,  untuk  terlebih  dahulu  izin  ke negara  pantai  dalam  hal  ini  Indonesia,  sehingga  jika  kebebasan-kebebasan  yang  berlaku melebihi  atau  tanpa  seizin  negara  pantai  dalam  hal  ini  Indonesia,  Indonesia  berhak menerapkan ketentuan pidananya terhadap kapal tersebut.
Vietnam  mendasarkan  klaimnya  atas  zona  ekonomi  eksklusif  berdasarkan  garis landasan  kontinen  yang  telah  berhasil  disepakati  oleh  Indonesia-Vietnam  di  tahun  2003, namun  penarikan  single  line  tersebut  berbeda  dengan  apa  yang  diklaim  oleh  Indonesia, dimana Indonesia menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen adalah dua  rezim  hukum  yang  berbeda,  sehingga  tidak  bisa  disamakan  antara  garis  batas  zona ekonomi  eksklusif  dengan  garis  batas  landasan  kontinen.  Akibat  adanya  dua  persepsi tersebutlah sering ditemukannya kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
5 Indien Winarti, “Penguatan Hak Berdaulat (Souvereign Right) pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut”, Legality , Vol.24, No.2 , S(eptember 2016-Februari 2017): hlm. 172- 180
Tumpang  tindihnya  klaim  zona  ekonomi  eksklusif  antara  Indonesia  dan  Vietnam mengakibatkan  terjadinya  kekosongan  hukum  terkait  wilayah  yang  disengketakan, sehingga  kapal  ikan  Vietnam  tetap  menangkap  ikan  di  zona  yang  mana  Indonesia  klaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini akan terus terjadi selama belum adanya kesepakatan kedua negara menganai batas zona ekonomi eksklusif.
Pasal  74  Konvensi  Hukum  Laut  1982  telah  mengatur  mengenai  batas  Zona Ekonomi  Eksklusif  yang  berdampingan  atau  berhadapan  yaitu  : Delimitation  of  the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts1.The delimitation of  the  exclusive  economic  zone  between  States  with  opposite  or  adjacent  coasts  shall  be effected by agreement on the basis of international  law,  as  referred  to  in  Article  38  of the    Statute    of    the  International  Court  of  Justice,  in  order  to  achieve  an  equitable solution.2.If  no  agreement  can  be  reached  within  a  reasonable  period  of  time,  the  States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.3.Pending  agreement  as provided  for  in  paragraph  1,  the  States concerned,  in  a  spirit  of  understanding  and cooperation,  shall  make  every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final  agreement.  Such  arrangements    shall    be    without    prejudice    to    the finaldelimitation.4.Where  there  is  an  agreement  in  force  between  the  States concerned,questions  relating  to  the  delimitation  of  the  exclusive  economic  zone  shall bedetermined in accordance with the provisions of that agreement.
Pasal  tersebut  diatas  mengatur  untuk  adanya  persetujuan  atau  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  mengenai  batas  Zona  Ekonomi  Eksklusif  yang  berhadapan  atau berdampingan tersebut dan sambil menunggu persetujuan atau kesepakatan tersebut selesai perlu dibuatnya pengaturan sementara yang bersifat praktis yang selama masa peralihan ini tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Dengan adanya pengaturan  sementara  tersebut  diharapkan  tidak  ada  lagi  insiden  penabrakan  kapal  oleh kedua negara.
Secara geografis, Vietnam tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara yang memiliki  pulau-pulau  menyebar  atau  pantai  yang  menjorok.  Vietnam  merupakan  negara pantai  yang  melintang  dari  utara  ke  selatan  dengan  sebuah  daratan  utama  dan  hanya sebagian kecil pulau di beberapa sisi negara pantai tersebut. Penetapan garis pangkal lurus Vietnam  telah  mengundang  perbedaan  pendapat.  Beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa Vietnam seharusnya menggunakan garis pangkal normal sebagai garis pangkal negaranya. Vietnam  merupakan  sebuah  negara  pantai  dengan  hanya  sedikit  pulau  atau  karang  di
wilayah  yang  melingkupinya  sehingga  garis  pangkal  normal  yang  harus  ditentukan berdasarkan  penarikan  pada  lowest  low  water  wilayah  Vietnam.  Penentuan  garis  pangkal lurus Vietnam akan berimplikasi pada batas ZEE terhadap Indonesia. 6
Indonesia  sendiri  mengeluarkan  garis  pangkal  yang  diterbitkan  pada  Peraturan Pemerintah  No.  38  tahun  2002  tentang  Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-Titik  Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang telah diperbaharui dengan PP No.37 tahun 2008, serta secara lengkap telah didepositokan Sekretariat Jenderal PBB di New York pada tanggal 25 Maret 2009, jumlah titik pangkal Indonesia berjumlah 193 titik.

## Indonesia sebagai Global Maritime Fulcrum
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Indonesia  juga  tercatat sebagai salah satu dari 17 negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dengan  kondisi  geografis  ini,  Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  tinggi  di  bidang sumber  daya  kelautan. 7 Poros  Maritim  Dunia  bertujuan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  maritim  yang  besar,  kuat,  dan  makmur  melalui  pengembalian  identitas  Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi  maritim  untuk  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  Indonesia.  Indonesia  sebagai negara  Poros  Maritim  Dunia  akan  memusatkan  perhatiannya  pada  pembangunan  proses maritim  dari  aspek  infrastruktur,  politik,  sosial-budaya,  hukum,  keamanan,  dan  ekonomi. Penegakkan  kedaulatan  wilayah  laut  NKRI,  revitalisasi  sektor-sektor  ekonomi  kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity , serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia  berada  di  antara  2  samudera  yaitu  Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia. Persimpangan lalu lintas menempatkan wilayah Indonesia digunakan untuk jalur lalu lintas perdagangan  internasional,  pergerakan/perpindahan  kekuatan  militer  negara  lain,  dan
6 I  Made  Andi  Arsana  dan  Helik  Susilo,  “Analisis  Aspek  Legal  dan  Geospasial  Forward  Position Batas  ZEE  Indonesia  Pada  Peta  NKRI  2017  di  Laut  Cina  Selatan”, Geomatika  Vol  24,  No.2 (2018):  73. Diakses 6 Februari 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.24895/JIG.2018.24-2.815
7 Kresno Buntoro, Nusantara & ALKI , (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 6
kepentingan  maritim  lainnya,  sehingga  mendorong  kita  untuk  memiliki  visi,  doktrin  dan assets of development agenda.
Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu : 8
1. Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
2. Pilar  kedua  :  Berkomitmen  dalam  menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  laut dengan  fokus  membangun  kedaulatan  pangan  laut  melalui  pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Pilar  ketiga  :  Komitmen  mendorong  pengembangan  infrastruktur  dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
4. Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
5. Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.
Indonesia  sebagai  negara  poros  maritim  dunia  harus  dapat  menjaga  keamanan ekonomi,  perdamaian,  dan  stabilitas  di  kawasan  laut  negara  Republik  Indonesia,  karena masyarakat  internasional  sangat  memperhatikan  situiasi  dan  kondisi  perairan  Indonesia khususnya  terkait  masalah  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  sehingga  menuntut Indonesia  untuk  dapat  memberikan  jaminan  akan  keselamatan  dan  keamanan  wilayah lautnya.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia merupakan  pedoman  yang  disusun  untuk  mengimplementasikan  konsep Global  Maritime Fulcrum dengan  visi  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  maju,  berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan  dan  dunia  sesuai  dengan  kepentingan  nasional.  Adapun  misi  dari  Kebijakan Kelautan Indonesia adalah: 9
1. Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi kelautan yang handal;
3. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
8 Website Kominfo “Menuju Poros Maritim Dunia”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata diakses 27 Januari 2020
9 Kresno Buntoro, op.cit., hlm. 7
Dian Khoreanita Pratiwi, Keamananan Laut Wilayah Perbatasan …
4. Terlaksananya  penegakan  kedaulatan,  hukum,  dan  keselamatan  di laut;
5. Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
6. Terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil yang merata;
7. Terwujudnya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  industri kelautan yang berdaya saing;
8. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang handal;
9. Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
10. Terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
11. Terlaksananya diplomasi maritim; dan
12. Terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari Kebijakan  kelautan  Indonesia  disusun  berdasarkan  enam  prinsip  dasar  yaitu wawasan  nusantara,  pembangunan  berkelanjutan,  ekonomi  biru,  pengelolaan  terintegrasi dan transparan, partisipasi, juga kesetaraan dan pemerataan, sedangkan kebijakan kelautan Indonesia terdiri dari tujuh pilar yaitu pilar pertama , pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan  sumber  daya  manusia, pilar  kedua ,  pertahanan,  keamanan,  penegakan hukum,  dan  keselamatandi  laut, pilar  ketiga ,  tata  kelola  dan  kelembagaan  laut, pilar keempat ,  ekonomi,  infrastruktur  dan  peningkatan  kesejahteraan, pilar  kelima ,  pengelolaan ruang  laut  dan  perlindungan  lingkungan  laut, pilar  keenam ,  budaya  maritim,  dan pilar ketujuh , diplomasi maritim.
Kondisi  geografis  Indonesia  yang  berupa  kepulauan  dan  berbatasan  langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Ancaman dan tantangan  tersebut  harus  diantisipasi  dengan  baik,  sehingga  ancaman  tersebut  tidak  akan menyulitkan  Indonesia  untuk  mewujudkan  poros  maritim  dunia.  Potensi  kekayaan  yang terkandung  di  laut  Indonesia  bisa  dijadikan  modal  dasar  pembangunan  nasional.  Potensi ekonomi,  panas  bumi,  mineral,  minyak,  dan  gas  bumi  sebagai  konsekuensi  dari  posisi Indonesia  yang  dilalui  oleh  dua ring  of  fire dunia.  Dengan  kondisi  geografis  seperti  itu, berbagai  ancaman  muncul  akibat  banyaknya  potensi  konflik.  Salah  satunya  adalah permasalahan  batas  wilayah  lndonesia  dengan  negara  tetangga  yang  belum  terselesaikan sehingga bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan maupun penegakan hukum di laut. 10
10 Website Universitas Indonesia,” Peran Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, https://www.ui.ac.id/peran-indonesia-dalam-menyongsong-poros-maritim-dunia/ diakses 27 Januari 2020
Laksamana Muda TNI Aan Kurnia memberikan solusi untuk mendukung Indonesia sebagai  poros  maritim  dunia,  yakni  dengan  gagasan Core  Ideas yang  terdiri  atas  empat poin.  Pertama,  terkait  pentingnya  pembentukan  Pusat  Informasi  Maritim  indonesia (Indonesia  Maritime  Information  Center/IMIC) yang  merupakan  integrasi  peralatan surveillance dari pusat informasi Kementerian/Lembaga dan Puskodal TNI/TNI AL. Kedua adalah  pembangunan  sistem  sensor  dasar  laut  dengan  menggunakan teknologi  Coastal Acoustic  Tomography  (CAT) dengan  konsep  operasi Seabed  Sonar .  Lebih  lanjut  ia mengatakan, Seabed Sonar sangat penting dikarenakan karekteristik kolom air yang hanya dapat  dieksplorasi  oleh  sonar  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendeteksi  adanya  kapal selam  sebagai  senjata  strategis.  Ketiga,  yakni  Pembangunan  Alur  Pelayaran  ToI  Laut (APTL) dengan tujuan untuk meningkatkan Maritime Domain Awamess (MDA) . Keempat adalah  bagaimana  Pemanfaatan  strategi  Amerika  Serikat (Re-balancing  Strategy) dan strategi Tiongkok (Strategic Silk Road One Belt One Road) . Kedua strategi negara tersebut harus  dapat  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh  lndonesia  dalam  rangka  meningkatkan pembangunan di bidang ekomoni dan pertahanan. 11
Diplomasi  maritim  perlu  diterapkan  melalui  usulan  peningkatan  kerja  sama  di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut  harus  menyatukan  berbagai  bangsa  dan  negara  dan  bukan  memisahkan.  Membangun kekuatan  maritim  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  menjaga  keselamatan  pelayaran  dan keamanan maritim. Kekuatan maritim tersebut  dapat  terlaksana dengan baik  melalui kerja sama terkoordinasi dengan negara perbatasan sehingga terciptalah keamanan maritim yang komprehensif.

## Kerjasama Maritim antara Indonesia, Malaysia dan Filipina
Laut  Sulu-Sulawesi,  yang  mencakup  perairan  sekitar  Indonesia,  di  bagian  timur Sabah, Malaysia dan Filipina, menjadi kawasan yang mengkhawatirkan. Sejak bulan Maret 2016. Peristiwa penculikan dengan permintaan uang tebusan dilaporkan terjadi di sana dan di  perairan  timur  Sabah.  Serangan-serangan  yang  terjadi  di  sana  seringkali  dikaitkan
11 Ibid.
dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan Filipina, meskipun beberapa  insiden  perompakan  tampaknya  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  kriminal biasa.  Dengan  ribuan  pulau  dan  jalur  pelayaran  yang  sibuk,  wilayah  ini  menjadi  sasaran empuk  para  perompak  untuk  menjarah  muatan  kapal.  Modus  operandi  perompak  terus berkembang. Awalnya,  mereka menyasar kapal-kapal  yang bergerak lambat,  seperti kapal tunda  (biasanya  penarik  tongkang  yang  sarat  dengan  muatan  batubara  yang  berlayar  dari Indonesia  ke  Filipina  selatan)  dan  kapal-kapal  pukat  ikan.  Namun,  mereka  kini  menjadi semakin  berani  dengan  berupaya  menyerang  kapal-kapal  besar  di  kawasan  tersebut.  Di antaranya  adalah,  kapal  bermuatan  berat  berbendera  Korea  Selatan  yang  diserang  di perairan  Filipina  selatan  pada  Oktober  2016.  Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  telah mengadakan  serangkaian  pertemuan  tingkat  tinggi  dan  mengeluarkan  pernyataan  bersama soal  keamanan  di  Laut  Sulu  dalam  kesepakatan  yang  disebut Trilateral  Co-operative Arrangement (TCA).
Pada pertemuan di Yogyakarta, ketiga negara tersebut mengadopsi sebuah Deklarasi Bersama  untuk  menghadapi  tantangan  keamanan  maritim  regional  yang  mempengaruhi stabilitas dan keamanan perbatasan ketiga negara, yaitu:
1. Melakukan  patroli  di  antara  ketiga  negara  dengan  menggunakan  mekanisme yang ada sebagai modalitas;
2. Memberikan bantuan segera untuk keselamatan orang dan kapal dalam keadaan tertekan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama;
3. Menetapkan  focal  point  nasional  di  antara  ketiga  negara  untuk  memfasilitasi pembagian  informasi  dan  intelijen  tepat  waktu  serta  koordinasi  jika  terjadi ancaman darurat & keamanan;
4. Membuat hotline komunikasi di antara ketiga negara untuk lebih memudahkan koordinasi selama situasi darurat & ancaman keamanan;
5. Merumuskan Standard  Operating  Procedure (SOP)  Patroli  Terkoordinasi Maritim.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Yogyakarta, pada tingkat kebijakan, ketiga Menteri  Pertahanan  mengadakan  sebuah  pertemuan  di  Vientiane,  Laos,  pada  tanggal  26 Mei 2016. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
1. Mekanisme Patroli Terkoordinasi Maritim antara ketiga negara;
2. Area  yang  menjadi  perhatian  bersama  untuk  membantu  keselamatan  orang  & kapal dalam keadaan tertekan;
3. Pertukaran informasi & intelijen (shipping classical routes);
4. Membentuk Posko Bersama di masing-masing negara;
5. Merencanakan latihan bersama di laut & di darat setidaknya dua kali setahun.
Sementara di tingkat operasional, ketiga Angkatan Bersenjata melakukan pertemuan pertama Joint Working Group di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal  26-27 Mei 2016, yang  menyetujui  untuk  membentuk  kelompok  kerja  gabungan,  mengadopsi  konsep Kerangka  Pengaturan  Kerja  Sama  Trilateral  (FOA),  dan  menyetujui  SOP  Patroli Terkoordinasi  Maritim.  Pada  pertemuan  Trilateral  yang  diadakan  kembali  dengan pertemuan  Joint  Working  Group  di  Manila,  Filipina,  pada  tanggal  20  Juni  2016,  telah menghasilkan  beberapa  kesepakatan  yaitu  finalisasi  SOP  Patroli  Terkoordinasi  Maritim, mempercepat  proses  penyelesaian  FOA  Trilateral,  pertukaran  informasi  dan  intelijen,  dan pendirian hotline komunikasi.
Pertemuan  JWG  ke-3  di  Jakarta,  pada  tanggal  14-15  Juli  2016,  ketiga  Angkatan Bersenjata  telah  menandatangani  Kerangka  Kerja  Sama  Trilateral  Arrangement  (FOA). Penandatanganan  FOA  tersebut  sebagai  tanda  bahwa  Patroli  Terkoordinasi  dapat  segera dilaksanakan.  Tiga  Angkatan  Bersenjata  juga  sepakat  untuk  meningkatkan  komunikasi, pertukaran  informasi  dan  intelijen.  Untuk  mendukung  pelaksanaan  Kerangka  Kerja  Sama Trilateral  Arrangement (FOA),  yang  ditandatangani  pada  pertemuan  ke-3  JWG,  Menteri Pertahanan  mengadakan  Pertemuan  Trilateral  di  Bali  pada  tanggal  1  Agustus  2016. Beberapa kesepakatan penting dinyatakan dalam Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan, sebagai berikut:
1. Diskusikan lebih jauh SOP di koridor transit, marshal laut, konsep Selat Malaka Selat Patroli & konsep Mata di Langit;
2. Latihan  Keamanan  Maritim  Trilateral  di  daerah  yang  menjadi  perhatian bersama  dan  kemungkinan  untuk  melakukan  Hot  Pursuit  ke  perairan  teritorial negara-negara tetangga;
3. Berbagi informasi dan kecerdasan tingkat tinggi serta mekanisme untuk berbagi data base;
4. Berbagi informasi dari badan intelijen asing dengan persetujuan bersama.
5. Kewajiban  untuk  memasang  sistem  identifikasi  otomatis  untuk  kapal  yang melewati koridor transit;
6. Penyebaran LO di pos militer untuk koordinasi, berbagi informasi & kesiagaan maritim;
7. Dimasukkannya  industri  pelayaran  dan  instansi  terkait  ke  perubahan  situasi keamanan di perairan yang menjadi perhatian bersama.
Dengan  demikian  garis  besar  kebijakan  Indonesia  sampai  saat  ini  adalah meningkatkan  pendekatan  operasional  atau  taktis  untuk  mengatasi  ancaman  keamanan  di wilayah  maritim  yang  menjadi  perhatian  bersama,  merencanakan  untuk  mempersiapkan latihan  patroli  darat,  rencana  mengadopsi  konsep  penglihatan  laut  untuk  memantau  dan mengendalikan pergerakan seluruh kapal di wilayah maritim, memperbaiki mekanisme dan modalitas  kerja  sama  antar  tiga  negara,  dilanjutkan  dengan  mengajak  negara  ASEAN lainnya  sebagai  pengamat,  membentuk  Komando  Pusat  Maritim  di  tiga  negara, merencanakan  dukungan  patroli  udara  bersama,  merencanakan  latihan  bersama  yang melibatkan  unsur  udara  dan  tanah,  mendiskusikan  lebih  lanjut  SOP  latihan  bersama  oleh Joint Working Group .
Patroli koordinasi saat ini dilaksanakan secara temporer dan hanya satu kali dalam setahun  dengan  durasi  waktu  selama  20  hari  serta  belum  memiliki Standart  Operating Prosedures (SOP)  sebagai  pedoman  bagi  unsur  di  lapangan  dalam  melaksanakan  patroli koordinasi.  Salah  satu  yang  mendasari  kerjasama  patroli  koordinasi  ini  adalah  Undang-
Undang Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Filipina  tentang  kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.
Pada  19  Juni  2017  dicapai  sebuah  kesepakatan  untuk  memulai  kerja  sama  patroli maritim ketiga negara.  Kesepakatan tersebut  diawali dengan peresmian penggunaan MCC (Maritime  Command  Control) dan Launching TMP  lndomalphi  di  Tarakan.  Bentuk  kerja sama  ini  berupa  pengintegrasian  patroli  dan  latihan  darat  menggunakan  mekanisme  yang sudah  dikoordinasikan  serta  disusun  sebelumnya.  Kegiatan  ini  menjadi  satu  role  model yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu
Adanya  patrol  koordinasi  antar  Filipina,  Indonesia  dan  Malaysia  maka  masing- masing  negara  berpatroli  di  kawasan  atau  yurisdiksinya  masing-masing,  sehingga  untuk mendukung  program  ini  perlu  adanya  penambahan  Alutsista  berupa  penambahan  kapal perang  yang  dilibatkan  dalam  menjaga  perairan  perbatasan  Indonesia–Filipina,  kemudian demi  tercapainya  efisiensi  perlu  untuk  menambah  atau  membangun  sarana  dan  prasarana pangkalan  Pangkalan  sebagai  pendukung  bagi  kekuatan  laut  khususnya  mendukung  4R (Bekal  Ulang/ Refuel ,  Perbaikan/ Repair ,  Rekreasi/ Recreation dan  Istirahat/ Rest )  kapal perang. Maka pembangunan sarana dan prasarana pangkalan adalah sebagai bagian dalam rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  di  laut  dengan  cara  pertahanan  negara  dan penangkalan,  menyiapkan  kekuatan  untuk  persiapan  perang,  menangkal  setiap  ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan.
Perairan  perbatasan  Indonesia–Filipina-Malaysia  khususnya  di  sekitar  perairan Kepulauan  Sulu  masih  rawan  terhadap  ancaman  perompakan  yang  dilakukan  oleh kelompok Abu Sayaf karena masih ada faktor keterbatasan yaitu; 12
1. Alokasi  kekuatan  yang  dilibatkan  dalam  pengamanan  perbatasan  Indonesia– Filipina  bukan  berdasarkan  seberapa  besar  jumlah  personelnya,  namun
12 Surya Wiranto, Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina, diakses di http://maritimnews.com pada 16 Januari 2020
Gambar 1. Rute Patroli Trilateral
berdasarkan  alokasi  kapal  perang  (KRI)  yang  dihadapkan  dengan  panjang perairan perbatasan Indonesia–Filipina.
2. Area  Operasi  yang  dilaksanakan  dalam  Patroli  Terkoordinasi  Philindo  saat  ini sekitar  120  Nm  (hanya  1/5  dari  sekitar  600  Nm  panjang  perairan  perbatasan kedua  negara)  belum  meng-cover  seluruh  perairan  perbatasan  Indonesia– Filipina.
3. Standard Operating Procedure –SOP sangat dibutuhkan bagi unsur pelaksana di lapangan, karena sebagai panduan dalam melaksanakan Patroli Terkoordinasi di perairan perbatasan Indonesia–Filipina.
Pemerintah  Indonesia  yang  memprakarsai  proposal  ini  dan  terus  mendorong pelaksanaan  kesepakatan Trilateral  Co-Operative  Arrangement ,  mengingat  banyaknya orang-orang  Indonesia  yang  menjadi  korban  penculikan  dengan  meminta  uang  tebusan. Kekecewaan  Indonesia  atas  lambannya  perkembangan  dari  kesepakatan  membuat pemerintah  memberlakukan  moratorium  pengiriman  batubara  ke  Filipina.  Pernyataan bersama  ini  ditindaklanjuti  dengan  mengupayakan  berbagai  langkah  seperti  patroli  laut yang  terkoordinasi  dan  mengupayakan  keselamatan  kapal-kapal  yang  melintas  di  perairan Laut  Sulu-  Sulawesi  lewat  koridor  transit  yang  aman.  Ancaman  yang  muncul  dari kelompok  yang  menamakan  diri  sebagai  Negara  Islam  (ISIS)  membuat  tiga  negara bergerak  cepat  membuat  kesepakatan  untuk  mendirikan  pos  komando  di  Bongao  di Filipina, Tawau di Malaysia dan Tarakan di Indonesia.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  implementasi  kesepakatan  trilateral  tersebut mengalami  beberapa  hambatan  dalam  praktiknya  pada  patroli  di  Selat  Malaka,  karena memang  tidak  dilakukan  secara  komprehensif  dan  menyentuh  akar  permasalahan. Persoalan  politik-separatisme,  keterbelakangan,  kemiskinan  dan  konflik  perbatasan  antar negara  jelas  akan  menjadi  ganjalan  tidak  efektifnya  kesepakatan  trilateral  tersebut.  Mulai masalah  gerakan  separatisme  Filipina  Selatan  sampai  tuntutan  Presiden  Rodrigo  Duterte atas Sabah, hingga serangan Malaysia atas Blok Ambalat yang membuat marah Indonesia. Maka ada permasalahan baru yang muncul selain tindak pidana perompakan tetapi juga ada kedaulatan negara yang tersinggung.
Dampak  dari  itu  maka  masing-masing  negara  menerapkan  strategi  masing-masing dalam  hal  mempertahankan  kedaulatan  seperti  Malaysia  sendiri  mulai  memperkuat Komando  Timur  Sabah  Security (ESSCOM)  setelah  klaim  Manila.  Demikian  pula Indonesia  yang  mulai  meningkatkan  intensitas  patrolinya  disekitar  blok  laut  Ambalat dengan  kapal  perang  yang  lebih  canggih.  Sementara  Filipina  sibuk  dengan  urusan separatisme  yang  tidak  kunjung  selesai  di  wilayah  selatan  negaranya.  Dari  gambaran  ini dapat dikatakan bahwa laut memiliki peranan penting dalam sebuah negara.
Kawasan  Asia  Tenggara,  ASEAN  menjembatani  negara-negara  anggotanya  untuk dapat  bekerja  sama  dalam  bidang  pertahanan  dan  keamanan  dengan  diadakannya ASEAN Defence  Ministers’  Meeting atau  ADMM.  ADMM  hadir  sebagai  sarana  tertinggi  untuk konsultasi  keamanan  dan  mekanisme  kooperatif  di  ASEAN.  Tujuan  diadakannya  ADMM adalah  untuk  meningkatkan  rasa  saling  percaya  antar  negara  anggota  melalui  transparansi dan keterbukaan, atau yang sering disebut juga confidence building measure atau CBM.
Pada  ADMM  ke-11  tanggal  23  Oktober  2017  yang  diselenggarakan  di  Filipina, berbagai hal dibahas dalam pertemuan tertinggi antar Menteri Pertahanan di Asia Tenggara ini. Bahasan tersebut diantaranya adalah tentang melawan gerakan ekstrimis, separatis, dan terorisme; ASEAN  Defence  Industry  Collaboration atau  ADIC;  interaksi  maritim— khususnya dengan negara tetangga yang berbatasan dari laut—termasuk keamanan laut dari perompak;  dan  bahasan  tentang Declaration  on  the  Conduct  of  Parties  dan  Code  of Conduct di Laut Cina Selatan.
Terjadinya kejahatan transnasional di wilayah tersebut mencerminkan ketidakamanan wilayah laut dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kerja sama pertahanan ketiga negara tersebut (Trilateral Maritime Patrol) menunjukkan bahwa keamanan maritim di wilayah Laut Sulawesi Indonesia, merupakan wilayah dengan penanganan extra-ordinary measures dari setiap negara dalam kerja sama pertahanan tersebut. Meskipun permasalahan di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Sulu sudah dalam mendapatkan extra-ordinary measure dengan  dibentuknya  Patroli  Maritim  Trilateral,  namun  tujuan  utama  dari  kerja  sama pertahanan  tersebut  tidak  kunjung  terealisasikan.  Penyebab  sulitnya  kerja  sama  tersebut untuk  direalisasikan  diantaranya  adalah  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  masih  belum mampu  untuk  menerapkan  model  patroli  gabungan  yang  cocok  sesuai  dengan  prinsip
ASEAN  Way yang  dianut  oleh  setiap  negara  anggota  ASEAN,  termasuk  Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Alasan kedua adalah belum tuntasnya pembahasan mengenai aturan mekanisme  dan  wilayah  patroli  pelaksanaan  kerja  sama  antara  ketiga  negara  tersebut. Alasan  terakhir  adalah  adanya  perbedaan  kepentingan  nasional  antara  ketiga  negara tersebut.  Berbeda  dengan  Indonesia  yang  melihat  wilayah  tersebut  dalam  status  darurat, ‘kedaruratan’  yang  dipandang  oleh  Malaysia  dan  Filipina  tidak  sama.  Malaysia  bahkan cenderung  diuntungkan  dengan  kerja  sama  pertahanan  tersebut,  karena  hal  tersebut  dapat mengalihkan perhatian Filipina dari kasus sengketa mereka atas wilayah Sabah.
Presiden  Filipina  Rodrigo  Duterte  mengusulkan  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina menggelar operasi bersama di perairan Sulawesi, Sulu, dan Sabah, lokasi pembajakan dan penyanderaan terjadi. Operasi militer ini adalah tingkatan dari kerja sama patroli laut yang sudah lebih dulu disepakati tiga negara. Usulan itu disampaikan Duterte saat bertemu Duta Besar Indonesia untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang di Manila, Filipina, 18 September 2018,  namun  Presiden  Filipina  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  dengan  maksud  joint operation tersebut.
Joint operation militer Indonesia ke Marawi pernah disebutkan pada tahun 2017 saat acara Sub-regional meeting on Foreign terrorist fighters and Cross border terrorism (SRM FTF-CBT),  namun  hal  ini  dapat  menciderai  kedaulatan  Filipina,  karena  masuknya  militer asing ke wilayahnya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan karena pernah terjadi juga di  perairan  Somalia,  dimana  kapal  militer  asing  dapat  masuk  ke  wilayah  Somalia  untuk memberantas kejahatan perompakan disana.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memiliki tugas untuk Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, namun  apa  yang  terjadi  di  perairan  Sulu  dan  Sabah  adalah  diluar  kewenangan  Badan Keamanan  Laut  Republik  Indonesia,  namun  BAKAMLA  memberikan  tipikal  serangan perompak  menurut  Prosedur  Tetap  Ketua  Koordinasi  keamanan  Laut  Nomor  :  PROTAP- 063/Ketua/BAKORKAMLA/ VI/2011 yaitu:
1. Umumnya  yang  digunakan  untuk  menyerang  terdiri  dari  dua  atau  lebih  kapal  kecil berkecepatan  tinggi  (bahkan  ada  yang  berkecepatan  30  knots);  menghampiri  dari  sisi buritan kapal dan biasanya para perompak menyukai memanjat dari sisi port quarter.
2. Penggunaan ‘mother  ship’ oleh  para  perompak  yang  mengangkut  orang,  peralatan, perbekalan  dan  kapal-kapal  kecil  untuk  menyerang,  telah  membuat  mereka  dapat menyerang di perairan yang jauh dari pantai.
3. Setelah  menempatkan  perahunya  di  sisi  kapal  yang  akan  dirompak,  para  perompak biasanya  menggunakan  tangga  tinggi  untuk  memanjat.  Setelah  berhasil  naik  mereka akan  menuju  anjungan  untuk  menguasai  kapal;  kemudian  mereka  memerintahkan kapal untuk melambat agar anggota perompak yang lain bisa naik ke kapal tersebut.
4. Umumnya serangan perompak terjadi pada waktu fajar/dini hari dan siang hari, namun ada juga yang terjadi pada malam hari walaupun sangat jarang.
5. Terkadang  para  perompak  menggunakan Rocket  Propelled  Grenades (RPG)  untuk mengintimidasi  nakhoda  agar  memperlambat  kapal  dan  membiarkan  anggota perompak lain naik ke atas kapal. Untuk menghindari naiknya perompak ke atas kapal, Nakhoda  disarankan  untuk  menjalankan  kapal  dengan  kecepatan  penuh,  bahkan menambah kecepatan bila dianggap perlu dan melakukan manuver.
Jika  perompak  telah  berhasil  menaiki  kapal,  maka  nakhoda  atau  awak mengumumkan  berita  marabahaya  dan  gerakan  sistem  tanda  bahaya  kapal (Ship  Security Alert  System) bila  memungkinkan,  jika  tidak  memungkinkan  maka  lakukan  negosiasi sambil menunggu tindakan pemerintah atau perusahaan.
Sebelum  kasus  pembajakan  di  Laut  Sulu,  Selat  Malaka  merupakan  perairan  yang rawan pembajakan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan kerjasama dengan  negara  Malaysia  dan  juga  Singapura.  Para  negara  pantai  sebenarnya  telah bekerjasama sejak awal tahun 1970-an melalui beragam konsultasi antar tiga negara, seperti terciptanya  persetujuan  antar  tiga  negara  pantai  untuk  mengatur  dua  selat  (Malaka  dan Singapura) sebagai satu  selat di tahun 1971, dan formasi landasan kerjasama penting juga tercipta  di  tahun  1975  yaitu Tripartite  Techinical  Experts  Group (TTEG).  Bentuk  awal koordinasi  ini  menunjukkan  komitmen  Pemerintah  dalam  mendukung  keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura serta
turut berpartisipasi aktif dalam dunia pelayaran Internasional guna mendukung terwujudnya safe, secure and efficient shipping on clean oceans.
Berdasarkan  hukum  laut United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea    1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam menegosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain  menciptakan  TTEG,  munculnya  inisiatif  koordinasi  mengenai  keamanan  navigasi dan  lingkungan  di  Selat  Malaka  berbentuk  pertemuan-pertemuan  yang  menciptakan agreement  dan  komite-komite  baru  seperti Co-operative  Mechanism yang  dilahirkan  dari pertemuan penting mengenai  keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan  pada tahun 2005 di  Singapura  yang  dihadir  ketiga  menteri  luar  negeri  negara  pantai.  Keragaman  bentuk kerjasama  perjanjian  dan  komite  ini  mempengaruhi  kelancaran  proses  kemanan  dan pelaksanaanya untuk menciptakan selat yang bebas pelanggar hukum dan kriminal lainnya.
Tripartite  Techinical  Experts  Group (TTEG)  mulanya  di  bentuk  melalui  Joint Statement  antara  tiga  negara  pantai  secara  formal  pada  tahun  1977  melalui penandatanganan  perjanjian  keamanan  navigasi.  TTEG  terdiri  dari  para  ahli  administrasi kemaritiman  yang  berasal  dari  ketiga  negara  pantai  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura, yang  bertemu  setiap  tahunnya  untuk  mendiskusikan  dan  berkolaborasi  membahas  isu-isu dengan  tujuan  memajukan  keamanan  navigasi  dan  proteksi  lingkungan  maritim,  juga masalah trafik lainnya yang terjadi di Selat malaka. Co-operative Mechanism adalah sebuah mekanisme  kerjasama  yang  diciptakan  bagi  para  negara  pantai  dan  pengguna  selat  dalam tujuan  untuk  memperkuat  keamanan  kejahatan,  navigasi,  dan  perlindungan  lingkungan  di Selat Malaka. Mekanisme kerjasama ini adalah satu-satunya cara untuk para negara pantai yang  bertanggung  jawab  bagi  keamanan  selat  bekerjasama  dengan  para  pemegang  saham dan  para  pengusaha  industri  perkapalan  lainnya.  Kerangka  kerja  ini  menjadi  jalan  untuk para  pebisnis  yang  terlibat  di  Selat  Malaka  untuk  membantu  kemanan  selat,  karena “kepentingan”  mereka  di  selat  juga  cukup  besar,  kekhawatiran  akan  meningkatnya kriminalitas  di  selat  menjadi  perhatian  utama  mekanisme  kerjasama  ini.  Walau  tanggung jawab  keamanan  selat  dibebani  tiga  negara  pantai,  mekanisme  ini  membuka  jalan  untuk para userstate atau non-userstate meskipun  bantuan  yang  mereka  berikan  terbatas  pada
pendanaan, penyediaan teknologi, dan lainnya, proses operasional keamanan masih menjadi peran aktif Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Sebagai  respon  dari  pertumbuhan  aksi  kriminalitas  di  Selat  Malaka,  Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengarahkan upaya kerjasama untuk memberantas isu kejahatan dengan  operasi  MALSINDO.  Sebuah  operasi  gabungan  tiga  negara  yang  melibatkan koordinasi  patroli  kelautan  bagi  setiap  negara  pantai.  Awal  kolaborasi  17  kapal  angkatan laut  dari  tiga  negara  mengubah  pergerakan  kriminalitas  selat  dan  sekaligus  meningkatkan keamanan  secara  drastis.  Dalam  kegiatan  patroli  terkoordinasi  ini,  masing-masing Angkatan  Laut  negara  pantai  mengikutsertakan  sekitar  5-7  kapal  perangnya,  selain  itu disiagakan  komunikasi  hot  line  selama  24  jam  untuk  saling  tukar  informasi  dan  laporan, khususnya  untuk  mempercepat  aksi  penindakan  dari  unsur-unsur  patroli  apabila  terjadi gangguan  atau  ancaman  diperairan  Selat  Malaka.  Kegiatan  patroli  terkoordinasi  ini  tidak semata-mata  karena  adanya  laporan  IMB,  tetapi  didorong  oleh  rasa  tanggung  jawab  tiga negara pantai sebagi bagian negara uang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas keamanan di  Selat Malaka, dengan adanya hot  line 24 jam  dapat  mempermudah  Angkatan Laut  tiga negara  pantai  Selat  Malaka  dapat  saling  tukar  informasi  dan  juga  mencegah  adanya  salah komunikasi yang berakibat fatal.
Merujuk  kasus  pada  Kapal  kargo  Maersk  Alabama,  kapal  berbendera  Amerika Serikat yang dirompak oleh perompak Somalia di Teluk Aden. Kapal itu membawa bahan makanan  pesanan  Organisasi  Bantuan  Pangan  PBB.  Richard  Phillips  adalah  kapten  kargo Maersk Alabama yang disandera oleh para perompak Somalia pada tanggal  8 April 2009. Sesuai  prosedur  keamanan  kapal  jika  dibajak,  para  awak  kapal  segera  menuju  ke  “ruang aman”,  yang  hanya  diketahui  oleh  kapten  dan  awaknya.  Awak  kapal  juga  mematikan mesin,  agar  kapal  kargo  itu  tak  bisa  jalan.  Phillips  bahkan  sempat  mengacaukan  sinyal komunikasi  dan  radar.    Akibatnya,  kapal  tak  bisa  dilacak  kawanan  perompak  lain  yang menunggu di “kapal induk” maupun di pantai, dengan begitu awak kapal Maersk Alabama selamat  dari  kawanan  perompak  kecuali  sang  kapten  yang  tidak  sempat  masuk  ke  ruang aman tersebut.
Paban  V  Srenal  Kolonel  Laut  Bapak  Taufiq  Arif 13 ,  beliau  mengatakan  kapal Indonesia  sudah  dilengkapi  ruang  aman  untuk  tempat  persembunyian  awak  kapal  dalam keadaan  bahaya  sebagaimana  milik  kapal  Maersk  Alabama,  dan water  canon untuk menghalau  kapal  perompak  yang  biasanya  menggunakan  kapal-kapal  kecil,  karena  hal tersebut  merupakan  SOP  internasional  yang  harus  dipatuhi  sehingga  cukup  dengan melengkapi  standar-standar internasional tersebut  seperti adanya radar dan tombol  darurat yang  dapat  digunakan    ketika  dalam  keadaan  darurat  sudah  cukup  untuk  mengamankan kapal dari perampokan, karena nantinya jika tombol darurat ditekan akan memberitahukan ke  pangkalan-pangkalan  militer  terdekat  bahwa  telah  terjadi  perampokan  bersenjata  di wilayah tersebut, terbukti dengan selat malaka yang sudah bersih dari perompakan dengan adanya Western  Fleet  Quick  Response .  Indonesia  lebih  menyarankan  kepada  kapal-kapal dagang untuk melengkapi syarat-syarat komunikasi ataupun dokumen yang sudah menjadi standar  internasional,  karena  pada  dasarnya  dengan  mentaati  SOP  internasional  tersebut sudah cukup untuk mengamankan kapal-kapal dari perompakan.
Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  juga  telah  menyepakati  Trilateral  Air  Patrol  di Laut Sulu, kesepakatan ini bermaksud untuk bekerja sama dalam mengkoordinasikan patrol udara  dari  Filipina  Selatan  yang  dilanda  konflik,  untuk  memerangi  ancaman  yang ditimbulkan  oleh  kelompok  militan,  merespon  gangguan  keamanan  di  perairan  yang dilewati kapal dagang bernilai bisnis tinggi.
Selain  kerja  sama  di  bidang  keamanan  laut  dan  udara,  bentang  laut  Sulu-Sulawesi menjadi  salah  satu  kawasan  yang  berperan  sangat  penting  dalam  pengelolaan  Segitiga Terumbu Karang dunia yang mencakup enam negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Selama enam tahun terakhir, bentang laut  tersebut  mendapat  penjagaan  ketat  dari  tiga  negara  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  dan Filipina. Pengelolaan secara bersama bentang laut Sulu Sulawesi sudah dimulai sejak tahun 2012  dan  berakhir  tahun  2018  ini. Sulu-Sulawesi  Seascape  Project merupakan  inisiatif untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif di Berau Kalimantan Timur dan  sekaligus  Bentang  Laut  Sulu-Sulawesi.  Kegiatan Sulu-Sulawesi  Seascape  Project di
13 Wawancara dengan Paban V Srenal Kolonel Laut Bapak Taufiq Arief tanggal 18 Desember 2017.
Indonesia  selama  ini  diarahkan  untuk  memberikan  dukungan  pada:  pengelolaan  Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan sekitarnya  di  Kabupaten  Berau,  Identifikasi  dan  pengolaan  wisata  Hiu  Paus  di  Talisayan, Derawan, dan Botuborani Gorontalo, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia
Bentuk  penjagaan  itu  juga  melibatkan  Jerman  melalui Deutsche  Gesellschaft  fur Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ) yang  berperan  sebagai  negara  donor.  Keterlibatan empat  negara  dalam  pengelolaan  bentang  laut  tersebut,  menjadi  penanda  bahwa  perairan laut  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  yang  sangat  diperhitungkan  di  dunia.  Bentang  laut yang  dikelola,  mencakup  empat  provinsi,  yaitu  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.  Daerah yang masuk dalam pengelolaan bentang laut Sulu Sulawesi  adalah  Kabupaten  Berau  (Kaltim),  Kota  Tarakan  (Kaltara),  Gorontalo,  dan Kabupaten Minahasa (Sulut). Ketiga provinsi tersebut, satu sama lain memiliki peran yang sangat vital dan saling terhubung, seperti di Berau, ekosistem laut yang ada menjadi habitat penting  bagi  penyu  hijau  (Chelonia  mydas)  yang  menjadi  penyu  terbesar  di  dunia. Keberadaan  hewan  laut  itu,  hingga  saat  ini  masih  mendapat  ancaman  kepunahan,  karena aktivitas manusia yang sangat tinggi di jalur migrasi penyu hijau. Tanpa pengamanan jalur migrasi, maka penyu hijau hidupnya semakin terancam. Selain penyu hijau, penyelamatan biota  laut  juga  dilakukan  untuk  hiu  paus (Rhincodon  typus ).  Ikan  terbesar  di  dunia  itu, hingga  saat  ini  masih  mendapat  ancaman  serius,  karena  perilaku  manusia  yang  sudah melebihi batas.

## Kesimpulan
Masalah  keamanan  laut  khususnya  wilayah  perbatasan  perlu  menjadi  perhatian khusus  kita  semua  terutama  pemerintah.  Dimana  dengan  tujuan  menjadikan  Indonesia menjadi  poros  maritim  dunia,  perlu  penguatan  dari  berbagai  aspek  seperti  kerja  sama bilateral  maupun  multilateral  serta  komitmen  dalam  mengimplementasinya  kedalam peraturan  perundang-undangan  juga  dalam  penegakkan  hukumnya,  seperti  masalah  antara Indonesia-Malaysia-Filipina,  ketiga  negara  dapat  saling  bersinergi  dan  menciptakan konektivitas. Kuncinya adalah membangun kepercayaan antar pemerintah di setiap sektor. Permasalahan penangkapan ikan ilegal  perlu  diselesaikan dari internal,  baik dalam bentuk
pemerataan  ekonomi  maupun  penegakan  hukum  di  masing-masing  wilayah.  Begitu  juga dengan piracy or sea/armed robbery penyelesaiaanya harus dari akar masalah, seperti yang terjadi  di  laut  Sulu,  yakni  kelompok  militan  yang  ada  di  Kepulauan  Sulu  tersebut,  karena jika  tidak  diselesaikan  maka  kejadian  penangkapan,  penyekapan  atau  penculikan  masih akan tetap terjadi dan mengancam kedaulatan negara Indonesia
Daftar Pustaka
A. Buku
Mauna, Boer. Hukum Internasional . Bandung: Alumni, 2005.
Buntoro, Kresno. Nusantara & ALKI . Depok: Rajawali Pers, 2017
Johan, Teuku Saiful Bahri. Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
B. Jurnal
Hutagalung,  Siti  Merida.  "Penetapan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI):
Manfaatnya  dan  Ancaman  Bagi  Keamanan  Pelayaran  di  Wilayah  Perairan Indonesia." Asia Pasific Studies Vo. 1 No. 1 (2017): 87. Diakses pada 24 Februari 2019. doi : https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.502
Winarti,  Indien.  "Penguatan  Hak  Berdaulat (Souvereign  Right) pada  ZEE  Indonesia dalam  Rangka  Perlindungan  Sumber  Daya  Alam  Laut."  Legality  Vol.  24,  No.  2
(2017): 172-180. Diakses pada 26 Februari 2019. doi: https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4268
I Made Andi Arsana dan Helik Susilo, “Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position  Batas  ZEE  Indonesia  Pada  Peta  NKRI  2017  di  Laut  Cina  Selatan”,
Geomatika  Vol  24,  No.2  (2018):  73.  Diakses  6  Februari  2020.  DOI: http://dx.doi.org/10.24895/JIG.2018.24-2.815
C. Internet
Notohamijoyo,  Andre.  2018. https://kkp.go.id/artikel/5120-revitalisasi-kerjasama- dengan-filipina. April 25 . Diakses pada 1 November 2018.
Website UI: http://www.ui.ac.id/berita/peran-indonesia-dalam-menyongsong-poros- maritim-dunia.html . April 11. Accessed 11 1, 2018.
Surya  Wiranto,  Upaya  Atasi  Perompak  di  Perairan  Perbatasan  Indonesia-Filipina,
diakses di http://maritimnews.com pada 16 Januari 2020 Website Kominfo “Menuju Poros Maritim Dunia”,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim- dunia/0/kerja_nyata diakses 27 Januari 2020
D. Wawancara
Arif,  Paban  V  Srenal  Kolonel  Laut  Bapak  Taufiq,  interview  by  Dian  Khoreanita Pratiwi. 2017. Kemanan Pelayaran Indonesia (Desember 18)