## Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 2, Desember 2024

## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan dan Solusi Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatatkan di Desa Sungai Nipah,

## Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah
Angga Prihatin 1, Marnita 2, Sugeng Susila 3
1,2.3 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak anggaprihatin@hukum.untan.ac.id 2 , marnita@hukum.untan.ac.id 3 , sugengsusila@hukum.untan.ac.id 3

## Abstract
Sungai Nipah Village, which is located in Mempawah Regency, is one of the areas  that  has  problems  with  unregistered  marriages  due  to  unregistered marriages.  unregistered  marriages  can  give  rise  to  issues  regarding  the rights  of  wives,  children,  as  well  as  other  legal  consequences  in  civil  law. The  aim  of  this  service  activity  is  to  provide  understanding  to  the  public about  the  legal  consequences  of  unregistered  marriages,  preventing  the occurrence  of  unregistered  marriages.  not  registered,  as  well  as  providing solutions  to  the  community  to  solve  legal  problems  that  arise  as  a  result  of unregistered  marriages.  This  activity  is  carried  out  using  methods  of socialization  activities, interactive discussions,  and  mentoring.  The  result of service  activities  is  an  increase  in  legal  knowledge  by  Village  Officials  and Village  residents  to  be  able  to  help  residents  with  problems  regarding  the implementation of unregistered marriages in the community, as well as being able to provide direction as well as solutions and legal remedies that can be taken for unregistered marriages.
Keywords: Pencegahan Solusi Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatatkan

## Abstrak
Desa Sungai Nipah yang terletak di Kabupaten Mempawah merupakan salah satu daerah yang memiliki persoalan terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak  tercatatkan  akibat  dari  perkawinan  yang  dibawah  umum.  perkawinan yang tidak tercatatkan dapat menimbulkan persoalan hak-hak bagi istri, anak, serta akibat hukum lainnya dalam hukum perdata.tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akibat- akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatatkan, mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatatkan, serta memberikan solusi  kepada  masyarakat untuk  memecahkan persoalan  hukum  yang  timbul akibat  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan.  kegiatan  ini  dilaksanakan dengan  Metode  kegiatan  sosialisasi,  dan  diskusi  interaktif,  dan pendampingan.  hasil  kegiatan  pengabdian  adalah  peningkatan  pengetahuan hukum  oleh  Perangkat  Desa  beserta  warga  Desa  untuk  dapat  membantu permasalahan  warga  dalam  permasalahan  pelaksanaan  Perkawinan  yang tidak  tercatatkan  dimasyarakat,  serta  dapat  memberikan  arahan  serta  solusi dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  dari  perkawinan  yang  tidak tercatatkan.

## Corresponding Author:

## Marnita
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak marnita@hukum.untan.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  nomor  1974  tentang  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seseorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, Perkawinan sejatinya adalah sebuah  perjanjian  atau  pengikatan  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Sebuah  perkawinan  antara laki-laki  dan  perempuan  dilandasi  rasa  saling  mencintai  satu  sama  lain,  saling  suka  dan  rela  antara  kedua belah  pihak.  (Musyafah, 2020)  sedangkan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  memberikan  definisi  perkawinan sebagai  suatu  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  memenuhi  syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. (Asyhadie et al, 2020)
Dalam  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  indonesia,  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Perkawinan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.”  Sedangkan  pada  ayat  (2) menyatakan  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.” Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  ketentuan  hukum  Indonesia  adanya ketentuan untuk menyelenggarakan pencatatan perkawinan dalam tujuan yang bersifat administratif (Waluyo, 2020).  Pencatatan  Perkawinan  tidak  mementukan  sahnya  suatu  perkawian  tetapi  menyatakan  peristiwa perkawinan  itu  memang  ada  dan  terjadi,  dan  petugas  yang  melaksanakan  pencatatan  adalah  pegawai  pada Kantor  Catatan  Sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama  untuk  pencatatan  perkawinan  yang  dilaskanakan  orang- orang beragama Islam (Quthny et al, 2022) (Jannah et al, 2021).
Terjadinya  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  pada  akhirnya  mengakibatkan  beberapa  konsekuensi atau akibat yang dapat mempengaruhi kedudukan hukum pasangan yang menikah. Yang antara lain adalah : 1. Kekurangan  Perlindungan  Hukum:  Salah  satu  akibat  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  adalah pasangan  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  seperti  pasangan  yang  perkawinannya tercatat secara resmi. Ini dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum terkait dengan  pernikahan,  seperti  hak  waris,  hak  kepemilikan  harta  bersama,  hak  asuransi,  dan  hak-hak lainnya.
2. Kehilangan  Keabsahan  Hukum:  Pernikahan  yang  tidak  tercatatkan  tidak  memiliki  keabsahan  hukum yang  diakui  oleh  negara.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  keraguan  terkait  status  pernikahan  pasangan  di hadapan hukum,  baik dalam hubungan  dengan  pihak  ketiga  maupun  dalam  perselisihan hukum  antara pasangan, termasuk terhadap kedudukan dan status anak (Prasetyo, 2020).
3. Ketidakberlakuan  Hukum  Keluarga:  Ketika  pernikahan  tidak  tercatat,  hubungan  antara  pasangan  dan keluarga tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak berwenang. Ini dapat mempengaruhi status dan hak-hak  pasangan  dalam hal  keluarga,  seperti akses  ke  program-program  sosial,  pendidikan  anak, dan perlindungan keluarga.
4. Kesulitan Administrasi: Pasangan yang tidak memiliki catatan pernikahan resmi mungkin menghadapi kesulitan  administratif  dalam  hal  seperti  mengurus  dokumen  resmi,  melakukan  transaksi  keuangan, mengajukan  klaim  asuransi,  atau  memperoleh  manfaat  dan  hak-hak  lainnya  yang  memerlukan  bukti keberadaan pernikahan yang sah.
5. Resiko  Ketidakjelasan  dalam  Perselisihan:  Dalam  situasi  perselisihan  atau  perceraian,  ketidakcatatan pernikahan dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kompleksitas dalam menentukan hak dan kewajiban pasangan.  Ini  dapat  mempengaruhi  proses  pembagian  harta,  perwalian  anak,  serta  hak  dan  kewajiban lain yang terkait dengan perceraian. (Sukiati & Bancin, 2020)
Desa  Sungai  Nipah  merupakan  satu  diantara  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Siantan,  Kabupaten Mempawah.  Luas  Wilayah  daratan  Desa  Punggur  Kecil  kurang  lebih  56,61  km².  berdasarkan  data  hingga tanggal 30 Juni 2022  Desa Sungai Nipah  memiliki Jumlah penduduk sebanyak 5333 jiwa, dengan jumlah Kepala  Keluarga  sejumlah  1477,  dengan  proporsi  jumlah  Penduduk  2706  laki  dan  2627  perempuan,  yang berdasarkan  proporsi  berdasarkan  agama  yaitu  :  Islam  :  4845  jiwa,  Kristen  :  29  Jiwa,  Katholik  :  30  Jiwa, Hindu : 3 Jiwa, Budha : 422 Jiwa, Konghucu 44 Jiwa. (Satu Data Kalbar, 2023).
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  Kepala  Desa  Sungai  Nipah,  Kecamatan  Siantan, Kabupaten  Mempawah  Berkenaan  dengan  maraknya  pelaksanaan  perkawinan  dini  atau  perkawinan  yang dilaksanakan  pasangan  yang  kedua  atau  salah  satunya  dibawah  19  (Sembilan  belas)  tahun,  pada  akhirnya mengakibatkan  terjadinya  praktik  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan.  Perkawinan  di  bawah  umum  juga sangat rentan untuk mengalami perceraian, yang bisa berakibat pada timbulnya masalah baru terhadap status anak, masalah harta gono-gini, dan hal-hal lainnya. (Heryanti, 2021)
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  tim  pengabdi  melaksanakan  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat  dengan  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)    Penyuluhan  Hukum Tentang Pencegahan Dan Solusi Akibat Hukum  Perkawinan Yang Tidak Tercatakan Di Desa Sungai Nipah, Kecamatan  Siantan,  Kabupaten  Mempawah  yang  akan  dilaksanakan  ini,  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  akibat-akibat  hukum  dari  pelaksanaan  perkawinan  yang  tidak
tercatatkan,  mencegah  terjadinya  pelaksanaan  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan,  serta  memberikan  solusi kepada  masyarakat  untuk  memecahkan  persoalan  hukum  yang  timbul  akibat  dari  perkawinan  yang  tidak tercatatkan.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  meliputi kegiatan sosialisasi, dan diskusi interaktif, dan pendampingan. Sosialisasi mencakup Penyuluhan, Pendidikan dan Edukasi Hukum untuk menjelaskan lebih rinci tentang tujuan dan eksistensi dari pencatatan perkawinan, serta lembaga-lembaga pencatatan administrasi perkawinan, akibat hukum dari tidak dilaksanakan pencatatan dalam  system  hukum  di  Indonesia,  serta  keberadaan  Undang-undang  perkawinan  sebagai  dasar  hukum pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia.  Kemudian  dilaksanakan  kegiatan  diskusi  interaktif  untuk mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat terkait dengan peristiwa Perkawinan yang tidak tercatatkan,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  melaksanakan  pendampingan  kepada    warga  yang memerlukan,  untuk  mendapatkan  gambaran  pelaksanaan  upaya  hukum  akibat  perkawinan  yang  tidak tercatatkan. Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut (Rosadi et al, 2022):
1. Tahap Persiapan
Penyusunan  program  kerja penyuluhan,  pendidikan dan  edukasi hukum  Penyusunan  program  kegiatan penyuluhan, pendidikan dan edukasi hukum agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule).
2. Tahap Implementasi
Dalam  Implementasinya  tim  pengabdian  menggunakan  metode  sosialisasi,  dan  diskusi  interaktif,  dan pendampingan.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pada  tahap  ini  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan  pretest  dan  post  test  untuk  mengukur  pemahaman awal  peserta  dan  pemahaman  setelah  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta tentang akibat hukum perkawinan yang tidak tercatatkan, serta konsultasi mengenai upaya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara administrastif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan kegiatan ini dilaksanakan dengan pelaksanan komunikasi secara informal antara tim pengabdian dengan kepala Desa Sungai Nipah yaitu Bapak Zainal Abidin, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi secara langsung pada kantor Desa pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 10.00. Dalam  tahap  ini  dilaksanakan  diskusi  mengenai  isu-isu  yang  dihadapi  yang  akan  dibahas  dalam pelaksanaan sosialisasi, serta penentuan tanggal pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
Berdasarkan  hasil  diskusi  dengan  Kepala  Desa  Sungai  Nipah,  Kecamatan  Siantan,  Kabupaten Mempawah  salah  satu  persoalan  yang  mengakibatkan  terjadinya  perkawinan  yang tidak  tercatatkan  di Desa  Sungai  Nipah  disebabkan  dengan maraknya  pelaksanaan perkawinan dini  atau  perkawinan  yang dilaksanakan pasangan yang kedua atau salah satunya dibawah 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal  tersebut  tim  pengabdian  mengidentifikasi  permasalahan  yang  menjadi  isu  yang  dibawa  dalam sosialisasi yaitu :
1. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur,
2. Perkawinan yang tidak tercatatkan dan upaya Penyelesaiannya.
Isu  permasalahan  yang  didapatkan  dijadikan  landasan  tim  pengabdian  untuk  menyusun  dan mendesain  langkah-langkah  penyelesaian  masalah  dalam  pelaksanaan  Sosialisasi,  serta  tahap monitoring dan evaluasi.
2. Tahap Implementasi
Dalam  Tahapan  Implementasi,  dilaksanakan  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi,  dan  diskusi interaktif, dan pendampingan pada tanggal 27 Juli 2023, bertempat di Aula Kantor Desa Sungai Nipah, Kecamatan  Siantan,  Kabupaten  Mempawah.  Jumlah  Peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan  sebanyak  30 orang  dengan  proporsi  jumlah  yang  hadir  berdasarkan  jenis  kelamin  yaitu  17  orang  laki-laki  dan  13 orang perempuan.
Materi sosialiasi yang disampaikan terdiri dari :
A. Penjelasan  Umum  Tentang  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  perkawinan  Undang- Undang  (UU)  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
B. Penjelasan Tentang Lembaga Pencatatan Perkawinan yang terdiri dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor/Dinas Catatan Sipil.
C. Prosedur  Pelaksanaan  Pencatatan  Perkawinan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan Kantor/Dinas Catatan Sipil.
D. Penjelasan tentang Tanda Bukti Pencatatan Perkawinan
E. Tujuan Pencatatan perkawinan
F. Akibat dari Perkawinan yang tidak tercatatkan
G. Upaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan yang tidak tercatatkan, melalui Itsbat  Nikah  untuk  yang  beragama  Islam  dan  Permohonan  Pengesahan  Perkawinan  untuk yang beragama selain Islam.

## Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Tujuan  dari  penyampaian  materi-materi  tersebut  diatas,  adalah  memberikan  informasi  dan pemahaman  kepada  masyarakat  terhadap  penerapan  hukum  perkawinan  dalam  aspek  praktis,  dan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  status  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan,  serta akibat  hukum  dari  pelaksanaan  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan  serta  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan untuk mengupayakan agar perkawinan tercatat.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  dalam  kegiatan  ini  menggunakan  metode  eksperimental. Pelaksanaan  penelitian  pada  kelompok  eksperimen  awal  adalah  (1)  kelompok  tsb  diberi  test  awal  atau  pre test, (2) kemudian kelompok tsb diberi perlakuan atau ekperiment (3) kemudian kelompok tsb diberikan test akhir/  post  test.  Untuk  menganalisa  hasil  data  empiris  maka  hasil  test  awal  dan  test  akhir  dibandingkan dengan uji hipotesis statistic dan jika hasilnya lebih tinggi post test maka disimpulkan bahwa perlakuan atau treatment  yang  diberikan  efektif  dan  jika  nilai  pre  test  lebih  tinggi  dibanding  post  test  maka  dapat disimpulkan  perlakuan  atau  treatment  yang  diterapkan  tidak  efektif.  Sedangkan  desain  yang  digunakan adalah desain 1 studi kasus sekali tes (one shot case study) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Memilih kelompok subyek untuk sample.
2) Mengadakan pretes
3) Memberikan perlakuan
4) Memberikan postes setelah perlakuan
5) Mencari  rata-  rata  skor  dan  simpangan  baku,  baik  dari  pre  test  maupun  post  test  membandingkan keduanya
6) Menguji perbedaan rata-rata dengan uji t. (Sukmaningsih et al, 2020)
Karakteristik  Peserta  kegiatan  yang  menjadi  subjek  dalam  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi disajikan pada tabel 1 dibawah.
Tabel 1. Karakteristik Peserta Variabel Jumlah (n) Persentase (%) Total Peserta 30 100 % Jenis Kelamin Laki-Laki 17 57% Perempuan 13 43% Usia 30-40 Tahun 21 70% 40-50 Tahun 9 30% Pendidikan SMP Sederajat 3 10% SMA Sederajat 27 90%
Untuk  mengetahui  hasil  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  terhadap  peningkatan pemahaman peserta,  maka dilaksanakan  pengukuran  dengan  pengisian  kuesioner  pada  pretest,  dan  posttest. Kuesioner berisikan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi pembahasan dalam tahapan sosialisasi, dengan nilai maksimal 10 Poin. Hasil Pengukuruan Perbandinga akan disampaikan pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest
Jumlah (n) Nilai median Hasil Pretest 4,6 Nilai Median Hasil Posttest 9,1 Perbedaan Nilai 4,5
Berdasarkan  tabel  2  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan  pengetahuan  peserta secara  rata-rata  dengan  pertambahan  poin  atau  nilai  sebesar  4,5  poin.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  kegiatan  dalam  tahapan  implementasi  mampu  meningkatkan  pengetahuan  peserta terhadap  penerapan hukum  perkawinan  dalam aspek  praktis,  pemahaman kepada masyarakat  tentang  status perkawinan yang tidak tercatatkan, akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatatkan, Serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengupayakan agar perkawinan tercatat.
Dalam  tahapan  Monitoring  dan  Evaluasi  ini  juga  dilaksanakan  diskusi  interaktif  dengan  peserta  dan pelaksanaan konsultasi oleh tim pengabdian, yang pada prosesnya dilaksanakan proses pendampingan kepada peserta yang membutuhkan arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan pengesahan perkawinan yang tidak tercatatkan, pengesahan status anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatatkan, serta penyelesaian perkara waris yang ahli warisnya secara administrasi hukum tidak bisa menjadi ahli waris karena akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan.

## 4. Kesimpulan
Kegiatan Penyuluhan Hukum Tetang Pencegahan Dan Solusi Akibat Hukum  Perkawinan Yang Tidak Tercatakan Di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, dapat dirasakan manfaatnya sebagai  peningkatan  pengetahuan  hukum  oleh  Perangkat  Desa  beserta  warga  Desa  untuk  dapat  membantu permasalahan warga dalam permasalahan pelaksanaan Perkawinan yang tidak tercatatkan dimasyarakat, serta dapat  memberikan  arahan  serta  solusi  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  dari  perkawinan  yang  tidak tercatatkan.  Sosialisasi  Undang-Undang  ini  dapat  juga  dipahami  sebagai  usaha  pemberian  perlindungan hukum  kepada  masyarakat  khususnya  kepada  perempuan  dan  anak,  untuk  mencegah  akibat-akibat  hukum yang dapat merugikan Istri dan anak yang berada dalam status perkawinan yang tidak tercatatkan.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Tim  pengabdi  mengucapkan  terimakasih  kepada  para  pihak-pihak  yang  telah  membantu  dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Kepala Desa Sungai Nipah, Camat Siantan, ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Untan, Dekan Fakultas Hukum Untan, serta Masyarakat Desa Sungai Nipah yang turut serta hadir dalam pelaksanaan kegiatan.
Referensi
Adnan,  I.  M.,  Ridwan,  M.,  &  Siregar,  V.  A.  (2020).  Penyuluhan  Hukum  tentang  Pemahaman  Siswa  SMK terhadap  Bullying  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Perdata  di  SMK  Dr.  Indra  Adnan  Indragiri College  Tembilahan. KANGMAS:  Karya  Ilmiah  Pengabdian  Masyarakat , 1 (3),  167–173. https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126
Asyhadie, Zaini, Sahruddin, Dkk. (2020).Hukum Keluarga, Rajagrafindo Persada. Basuki  Prasetyo,  A.  (2020).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Secara  Administratif  Pada
Masyarakat Adat. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 23-34. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34
Heryanti, B.R.(2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. Jurnal Ius Constituendum. 6(1),120-143. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190 Musyafah,  A.  A.  (2020).  PERKAWINAN  DALAM  PERSPEKTIF  FILOSOFIS  HUKUM  ISLAM.
CREPIDO, 2(2), 111-122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122
Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A. ., & Hadrian, R. . (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 2(1), 89–108. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078
Ridwan,  M.,  Adnan, I.  M.,  &  Susanto,  B.  F. (2021).  Workshop  Penulisan  PTK dan  Teknik  Submit  Artikel Jurnal  untuk  Guru  SD  Se-Inhil. TRIMAS:  Jurnal  Inovasi  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (1), 39–44.
Ridwan,  M.,  Hidayanti,  S.,  Syaputra,  D.,  Niswah,  M.,  &  Alfassa,  A.  I.  (2024).  Penyuluhan  Pentingnya Pemahaman  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  bagi  Anak-anak  Yatim  dan Duafa  di  Panti  Asuhan  Muhammadiyah  Tembilahan. TRIMAS:  Jurnal  Inovasi  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 59–65.
Rosadi, Muhammad., Misbach Munir., & M. Hasyim (2022) Penyuluhan Internet SehatTentang Bahaya Hoax di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMK Darut TaqwaSengonagung Purwosari Pasuruan. Soerapati Journal of Community Service, 4(2), 163-170. https://doi.org/10.35891/js.v4i2.3315 Satu  Data  Kalbar.  (2023).  Data  Kependudukan  Desa  Sungai  Nipah,  Kecamatan  Siantan,  Diakses  Pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 13.30 dari https://data.kalbarprov.go.id/
Sudirman  Hasan,  S.  J.  (2021).  URGENSI  PENCATATAN  PERNIKAHAN  DALAM  PRESFEKTIF HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  POSITIF  DI  INDONESIA.  Al-Ulum  Jurnal  Pemikiran  Dan
Penelitian Ke Islaman, 8(2), 190-199. Retrieved from
https://www.journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052 Sukiati., Bancin, Ratih Lusiani. (2022). PERLINDUNGAN  PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI AKIBAT HUKUM  PENGABAIAN  PENCATATAN  PERKAWINAN,  Gender Equality:  Internasional  Journal of Child and Gender Studies, 6(1), 121-134. http://dx.doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633
Sukmaningsih, Adnan, G., & Latief, M.A. (2020). Metode Penelitian Pendidikan, Erakha Utama.
Quthny,  A.Y.N.,  Muzzaki,  A.,  &  Zainuddin.  (2022)  Pencatatan  Pernikahan  Perspektif  Hukum  Islamdan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Asy-Syari`ah:  Jurnal  Hukum  Islam,  8(2),  29. https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765
Waluyo, B. (2020). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 193-199. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135