## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kawin  Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam
Cucu Solihah 1 , Henny Nuraeny 2
1. Faculty of Law, University of Suryakancana, Indonesia. cucusolihah2012@gmail.com 2. Faculty of Law, University of Suryakancana, Indonesia.
Abstract: Marriage as a necessity of human nature in practice is not only carried out based on applicable legal provisions, there are also many forms of contract marriages or terms in society known as kawit mut'ah. The problems that will be investigated are how the practice of contract marriage occurs in the community; what are the impacts of contract marriages and how are legal protection measures that can be taken to minimize the spread of contract marriages.The research method that will be carried out is sociological juridical, namely examining the application of law in society, especially the application of the rule of law for marriage with the mode of contract marriage, and the impact of violence on the body and life experienced by the victim as well as law enforcement efforts.The results of this study indicate that the victims of contract marriages are mostly women with low socioeconomic status and education, so that it has an impact on their weak position before the law and efforts to minimize the practice of contract marriage by providing socialization, advocacy and applying sanctions to contract marriage actors who commit violence against victim.
Keywords: Legal Protection; Violent; Marriage Contract.
How to Site: Solihah, C. ., & Nuraeny, H. . (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8(1), 88–103. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91

## Introduction
Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda untuk mempersatukan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan negara maupun peraturan agama, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia selamanya. Pada umumnya perkawinan didasari dari perasaan saling mencintai satu sama lain, untuk berkomitmen hidup bersama sampai ahir dalam suatu rumah tangga.
Perkawinan  dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu: Hukum, Sosial, dan Ibadah. Dipandang dari sisi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Qur’an disebut sebagai Mitsaqan Galizan . Kedua, sisi  sosial, yaitu bermaksud mengangkat martabat perempuan, sehingga tidak diperlakukan sewenang-
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. Ketiga, sisi ibadah (agama), dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan. 1
Realita yang terjadi pelaksanaan perkawinan di Indonesia masih menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan hukum, sosial dan dari sisi agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Berbagai permasalahan muncul karena perkembangan masyarakat tidak sejalan dengan perkembangan hukum. Undang-Undang perkawinan di Indonesia dewasa ini di atur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam UU perkawinan  pada prinsipnya hanya mengatur perkawinan yang memperhatikan status kewarganegaan dan status sipil pada umumnya, namun tidak mengatur secara rinci perkawinan dalam agama yang dianut dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala dan pelaksanaan yang berbeda faham antara pemahaman agama dan pemahaman sosial masyarakat.
Revisi UU Perkawinan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## Discussion

## Fenomena Kawin Kontrak
Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah, maka perkawinan ini tidak dilakukan di instansi terkait. Dalam hukum, kawin kontrak sebenarnya tidak diperbolehkan, karena sebagaimana ketentuan Undang-Undamg No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang maha Esa.” Selanjutnya Pasal 2 ayat (1)
1 H. Sirajuddin Sailellah, Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis), Jakarta, Badan Litbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang
Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, hlm. 45
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian memenuhi syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain- lainnya, tetapi juga harus memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, kawin bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi atau biologi semata.
Kawin kontrak, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut’ah. Nikah secara bahasa adalah akad dan watha’ . Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata mut’ah.

## Keabsahan Kawin Kontrak
Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum positif, rukun nikah dibahas dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul, ketentuan regulasi yang ada baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tidak mencantumkan jenis dan bentuk perkawinan yang dilarang, meski di ketentuan Pasal 39 -  44 dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) mencantumkan larangan dan pembatalan perkawinan.
Sementara itu ketentuan hukum Islam mengatur secara rinci beberapa jenis perkawinan yang dilarang, seperti nikah mut’ah, nikah syigar, nikah muhallil, menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, dan lain sebagainya. 2 Lebih lanjut secara etimologi mut’ah berarti     bersenang-senang  atau  menikmati.  Kawin  mut’ah disebut    juga    kawin    sementara    waktu  atau  kawin  yang  terputus 3 Tujuan pentingnya  kawin  kontak  hanyalah  hasrat  memperoleh   kenikmatan   dari pasangan-pasangannya   tanpa   niat   melanggengkan   keturunan  dan  meneruskan
2 Nikah  mut‟ah  diperuntukan  untuk  perkawinan  dengan  masa  tertentu.  Pada  waktu  akad,  ikatan  perkawinan dinyatakan berlaku sampai masa tertentu. Bila masa itu telah datang, maka perkawinan itu terputus tanpa melalui proses perceraian. Amir Syarifudin, Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan), cet. ke-3, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 100.
3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , Cetakan Pertama, Yogyakarta,  Graha Ilmu 2010, hlm.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
pernikahan  dan  mengesampingkan    tujuan-tujuan    penting    yang  lain  dari  sebuah pernikahan. 4
Berkaitan dengan nikah mut’ah , ulama Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah bersepakat bahwasanya nikah mut’ah sama dengan nikah mu’aqqat . 5 Sedangkan ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya kata mut’ah dalam nikah mut’ah, seperti “saya nikah mut’ah dengan mu’. Hakikat nikah mut’ah adalah mengaitkan akad nikah dengan waktu tertentu. Pembatasan waktu tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UUP sebagaimana telah disebutkan di muka, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hakikatnya suatu perkawinan dalam rangka memenuhi hak atas pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, dan dalam praktiknya suatu perkawinan merupakan ikatan, atau transaksi yang didalamnya terkandung syarat, kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa bentuk perjanjian yang dilakukan sebelum dan dalam suatu perkawinan. 6
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  mengenai  keabsahan  nikah  mut‟ah,  di  Indonesia ditemukan praktik kawin kontrak. 7 Dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan antara kawin kontrak dan nikah mut’ah, yakni adanya batasan waktu tertentu. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak sebagai nikah yang hanya untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan. Waktu tersebut boleh tiga hari, satu bulan, atau satu tahun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun dan apa pun. 8

## Karakteristik Perkawinan Mut’ah
Praktik perkawinan mut’ah yang terjadi di masyarakat tidak hanya terjadi di pusat- pusat kota dengan tujuan wisata yang melibatkan warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia, melainkan juga terjadi di daerah-daerah yang tidak terakses fasilitas
4 Yusuf  Ad-duraiswisy, Nikah  Siri,  Mut’ah  dan  Kontrak  dalam   Timbangan   Alqur’an   dan   As-sunnah, Cetakan Pertama, Jakarta, Jumadats Tsaniah, 2010, hlm. 146
5 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazhib al-Arba„ah, Dar al-Fikr, Beirut,1986, hlm. 90 dalam Nurlailiyah Aidatussholihah, Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis Dan Realita Al-Ahwal, Vol. 2, No. 2, 2012 M/1434 H, hlm. 33
6 H. M. Anshary, Hukum Perkawinan Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,hlm. 21
7 Kawin kontrak biasa disebut kawin sementara. Hasan Basri menyebutnya dengan ―kawin liar. Dalam perkawinan ini biasanya pelaku hidup bersama dalam satu atap layaknya sebagai suami-istri, dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen sebagaimana janji yang  telah disepakati kedua belah pihak. Istilah kawin kontrak juga biasa digunakan untuk memberikan pengertian pada perkawinan orang asing yang bekerja di Indonesia yang biasanya dilaksanakan sepanjang umur kontrak kerja mereka. Perkawinan semacam ini semata-mata berlatar belakang mengejar materi bagi perempuan dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi laki-laki. Namun, banyak kasus yang terungkap di media massa bahwa banyak dari pelaku perempuan mengaku lambat laun jatuh cinta kepada pasangannya dan diperistri secara serius (melakukan perkawinan sah) oleh laki-laki pendatang. Wannimaq Habsul, Perkawinan “Terselubung ” di antara Berbagai Pandangan , , Jakarta, Golden Terayon Press,1994, hlm. 32-34.
8 Fuad Muhammad Fachrudin , Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam , Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992, hlm. 74.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
seperti halnya di daerah perdesaan dengan para pelaku sama-sama sebagai warga Negara Indonesia. Kebanyakan korban kaum wanita sebagai kaum rentan dengan pendidikan dan status ekomoni yang rendah.  Pasangan yang akan menikah dengan cara mut’ah juga disinyalir berwarganegara Indonesia dengan salah satu memiliki status sosial lebih tinggi dibanding pasangannya.
Pada umumnya prosedur pernikahan mut’ah  tidak   berbelit-belit   tidak   seperti dalam    perkawinan   pada umumnya.  Dari aspek  biayanya   dapat relatif lebih murah, karena   pelaku   tidak   terlalu   dibebani  harus  menyelenggarakan  resepsi pernikahan    sebagaimana    lazim    terjadi    pada  perkawinan  di masyarakat secara umum.
Adanya jangka  waktu lamanya  perkawinan  yang ditentukan oleh para pihak secara bersama-sama  bahkan  terkadang  lebih  ditentukan  oleh  pria, sebagai penyebab utama tidak sesuainya perkawinan jenis ini dengan tujuan perkawinan. Adanya kesepakatan batas waktu perkawinan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan si pria terhadap pasangan kawin mut’ahnya, baik karena alasan pulang ke Negara asalnya ( khusus warga Negara asing)  atau dikarenakan batas waktu (tugas) yang mempengaruhi lama tinggalnya si pria  berberdomisili di tempat perempuan mut’ah juga faktor proses administrasi kependudukan  yang  relatif sulit tidak dilakukan oleh para pelaku nikah mut’ah. 9

## Potensi Tindakan Kekerasan Pada Kawin Kontrak
Berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan menjelaskan data tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia beberapa kasusnya sangat berat bahkan berakibat fatal yang sempat diliput oleh media massa. Kemudian, data yang berasal dari catatan kasus di Komisi Nasional perempuan tahun 2018 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2018 sebesar 293.220, sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama ditingkat kabupaten atau kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. 10
Bentuk dan jenis kekerasan yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga dan hal tersebut dapat pula terjadi pada rumah tangga perkawinan mut’ah terlebih karena
9 Andreas Resa Ari Krisharyanto, Sophar Maru Hutagalung, Slamet Supriatna, Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Krisna Law Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 9
10 Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Terhadap Kasus-Kasus Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta , Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 155
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
sifatnya yang sementara, maka seorang suami dapat melakukan bentuk-bentuk kekerasan hanya untuk memenuhi keinginan nafsu syahwat dan pertimbangan ekonomis dengan memanfaatkan keterbatasan waktu dari perkawinannya.
Kekerasan fisik yang berdampak pada adanya bukti kekerasan anggota badan, kekerasan pisikis yang berdampak pada ketidaknyamanan dan perampasan kemerdekaan, kekerasan seksual dimana suami memaksa istri untuk melakukan hubungan biologis dengan tanpa norma dan etika juga tindakan penelantaran pasca berakhirnya perkawinan kontrak yang menghasilkan keturunan tidak jarang dialami oleh kaum perempuan. Pada gilirannya kaum perempuan menjadi korban dan harus menerima konsekwensi dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan suami karena sejak awal perkawinan kontrak layaknya proses “pembelian” wanita oleh seorang laki- laki.
Praktik perkawinan mut’ah tidak memandang esensi suatu perkawinan karena pada hakikatnya suatu perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual saja tetapi juga tentang saling mencintai,menyayangi  dan melindungi, sehingga tidak dibenarkan dalam praktiknya ada pihak yang menjadikan salah satu pihak hanya mementingkan kebutuhan biologisnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya, terlebih  cara pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya mempertimbangkan kepuasan dengan menjadikan pasangannya korban kekerasan seksual dalam sebuah rumah tangga dan apabila di dalam perkawinan terjadi suatu tindakan kekerasan seksual maka akan menjadi konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang beresiko terhadap harmonisasi kehidupan pasangan suami-istri. 11
Terhadap kasus perkawinan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dialami oleh pasangan suami istri, hal ini sangat logis untuk diberikan perlindungan hukum, terutama jika dikaji dari aspek asas-asas yang dianut dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yaitu:

## 1. Penghormatan Hak Asasi Manusia.
Setiap orang memiliki hak asasinya sebagai manusia, tetapi dalam pelaksanaannya hak tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingga dapat melanggar hak orang lain.
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender .
11 Fatahilah A.syukur , Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia , Bandung, Mandar Maju , 2011, hlm.1.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
Kodrat yang dimiliki laki-laki dan perempuan janganlah menjadi penghalang karena sengaja dibuat atau dikontruksikan sedemikian rupa yang ada akhirnya membatasi kebebasan dan kemajuan pihak yang lain.

## 3. Non Diskriminasi.
Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak membedakan siapa korban karena kekerasan yang terdapat dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang jelas perbuatan kekerasan tersebut akan menghambat kemajuan dan perkembangan seseorang.

## 4. Perlindungan Korban.
Pihak yang tersubordinasi dan mengalami kekerasan merupakan pihak yang harus dilindungi. 12

## Upaya Perlindungan Hukum dari Tindakan Kekerasan
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terlebih korban kekerasan fisik, psikis, biologis dan penelantaran yang berlaku dalam perkawinan yang diakui oleh Negara dengan tanpa terkecuali, sehingga memberikan konsekwensi logis terhadap masyarakat sebagai korban untuk menuntut haknya terhadap negara untuk melindungi, dan negarapun tidak dapat tinggal diam dalam memberikan proteksi dari tindakan penyalahgunaan wewenang kaum lami-laki melalui jalur hukum, sehingga sebuah kekerasan apapun bentuknya hanya dapat diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara 13
Namun demikian terhadap perkawinan yang illegal atau perkawinan tidak sah menurut hukum seperti halnya perkawinan kontrak/mut’ah,  maka  dapat disamakan bahwa perkawinan kontrak adalah sama dengan perdagangan orang yang dilakukan dengan modus perkawinan. Modus perkawinan kontrak dalam perdagangan orang adalah suatu bentuk perkawinan yang seolah-olah legal , namun sebenarnya adalah illegal . Hal ini didasarkan karena dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperjanjikan lamanya waktu tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini tentunya bertentangan dengan cita-cita luhur tujuan perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan itu ikatan lahir bathin dari
12 Rika Sarasawati, Perempuan dan Penyelsaian Kekerasan dalam Rumah Tangga ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2006, hlm, 263.
13 Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam , Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol.2, No.  1, 2017, hlm.34-35.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk bersama-sama terikat dalam kebersamaan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Dari kata kebersamaan untuk membentuk keluarga yang kekal mengandung makna bahwa perkawinan sejatinya dilakukan selamanya tanpa batas waktu tertentu.
Pelaksanaan kawin kontrak dianggap sebagai jenis persewaan, karena tujuan perkawinan ini adalah kesenangan seksual dari seorang laki-laki, dan sebagai imbalannya wanita (korban) mendapat imbalan sejumlah uang atau harta benda tertentu. 14 Dilihat dari proses perkawinan, kawin kontrak umumnya dilakukan layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar. Namun kawin kontrak ini tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama. Hal ini dapat disamakan dengan praktek prostitusi. Dipandang dari tindak pidana perdagangan orang, perbuatan ini adalah merupakan eksploitasi terhadap seorang perempuan (gadis dan/atau janda muda) sebagai bagian dari wisata. Kawin kontrak tersebut tidak lebih dari sekedar modus dari pelacuran atau perdagangan manusia terselubung ( Trafficking ) yang mencari pembenaran.
Latar belakang terjadinya perkawinan kontrak beragam, mulai dari penipuan, penculikan, pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, penjeratan hutang, sampai pada pola hidup konsumtif. Demikian juga dengan pelaku kawin kontrak tidak hanya dilakukan oleh antar  Warga Negara Indonesia, tetapi lebih banyak  dengan  Warga Negara Asing, terutama warga Timur Tengah, dan Korea. Pelaku umumnya laki-laki yang bekerja di Indonesia, atau sedang berlibur ke Indonesia. Dalam kawin kontrak yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan, dan kegiatan ini telah menjadi objek bisnis  yang melibatkan berbagai pihak, seperti jaringan dan praktik perdagangan manusia.
Dalam pelaksanaannya modus perkawinan  kontrak  sangat beragam dan berdampak menimbulkan masalah. Korban umumnya anak dan perempuan, sehingga kasus yang terjadi makin kompleks dan marak. Karena itu diperlukan berbagai upaya untuk pencegahan, perlindungan dan penangannya. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan mengacu pada perspektif viktimologi yaitu melalui pendekatan dengan model humanis, yang dapat dilakukan melalui advokasi/bantuan hukum untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi, pemulihan jiwa/spikologis dari
14 Sachiko murata, Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syi’ah, Jakarta,Raja Grapindo Persada, 2001, hlm. 43 -44.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
traumatik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan kawin kontrak dianggap sebagai jenis persewaan, karena tujuan perkawinan ini adalah kesenangan seksual dari seorang laki-laki, dan sebagai imbalannya wanita (korban) mendapat imbalan sejumlah uang atau harta benda tertentu. 15 Sementara itu korban dari kawin kontrak umumnya anak dan perempuan Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor, terutama karena faktor ekonomi dan pola hidup konsumtif, sehingga korban mencari jalan pintas untuk pemenuhan kebutuhannya. Realita lainnya, karena kesejahteraan masyarakat belum merata, baik antar daerah maupun antar negara. 16 Karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan yang merupakan suatu strategis sosial karena itu diperlukan kebijakan Kriminal yang tujuannya adalah untuk mengurangai kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 17
Perkawinan kontrak dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pelaku ataupun korban, juga bagi masyarakat umum. Bagi pelaku yang umumnya kaum laki-laki, dampak kawin kontrak tidak akan dirasakan secara langsung. Hal ini karena secara sosiologis tanggung jawab akan berahir begitu kontrak selesai. Dari sisi psikologis dan kesehatan, tidak menutup kemungkinan hal ini akan berlarut. Secara psikologis, pelaku akan mengingat terus pasangan kawin kontraknya, terlebih apabila selama perkawinan itu akan menimbulkan kesenangan dan membawa kebahagiaan. Namun kenangan itu akan dirasakan tidak mengenakkan apabila selama perkawinan kontrak itu tidak ditemukan kesenangan atau kebahagian.
Sementara itu bagi korban kawin kontrak, dampak yang dialami beragam. Dampak yang menguntungkan secara ekonomi, apabila pelaku selama perkawinan memanjakan dan memberi hadiah materi atau harta benda, sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Namun dampak negatifnya adalah apabila dalam perkawinan kontrak tidak berdasar pada persetujuan melainkan syarat dengan paksaan, ancaman atau penculikan, maka korban akan mengalami traumatic yang berkepanjangan.
Penegakan hukum yang dapat diberikan Negara bagi para pelaku kawin kontrak (pihak laki-laki)  umumnya mencari kenikmatan seksual, sementara pihak  korban yang
15 Sachiko murata, Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syi’ah, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2001,hlm. 43 -44.
16 Henny  Nuraeny, 2015, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu  Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern -Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, No. 3 November 2015, hlm. 501-518.
17 Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta,
Sinar Grafika, 2011, hlm. 149.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
terjebak baik secara sengaja ataupun tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Praktik kawin kontrak biasanya dilakukan secara terselubung, sembunyi-sembunyi, tetapi masyarakat yang mengetahui terjadinya kawin kontrak bersikap pasif, tidak melakukan upaya untuk pencegahan, karena masyarakat juga merasa diuntungkan dari sisi ekonomi. Dalam beberapa kasus yang terungkap, umumnya orang tua yang telah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menjadi pelaku kawin kontrak jarang terjerat hukum, walaupun dengan alasan dan modus yang beragam.
Kehadiran Hukum Pidana menjadi harapan terlindunginya hak-hak warga sebagai korban, karena hakikatnya hukum pidana seperti dirumuskan oleh Moeljatno adalah “Sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.” 18
Merujuk pada fungsi hukum pidana di atas, maka hukum pidana pada dasarnya hendak memberikan perlindungan terhadap setiap orang. Sejatinya yang harus diutamakan untuk dilindungi itu adalah korban. Namun dalam beberapa kasus pidana korban tindak pidana tidaklah selalu berdiri sendiri, melainkan korban juga dapat dijerumuskan oleh orang-orang terdekat, seperti Orang tua/Wali ataupun orang-orang terdekat dengan korban. Dalam kasus kawin kontrak, peran orang tua/wali sangatlah dominan, karena perkawinan akan berjalan dengan lancar apabila orang tua/wali merestuinya.  Pertanggungjawaban orang tua dan pihak-pihak yang terlibat sudah selayaknya disamakan dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang, karena orang tua/wali telah melakukan eksploitasi dan mendapat keuntungan dari hasil perkawinan kontrak terhadap anak atau sanak keluarganya.
Sementara itu dalam kajian hukum Islam, maka tujuan hukumnya adalah juga untuk melindungi jiwa, karena hakikatnya setiap orang berhak mendapat perlindungan. Lebih lanjut lagi tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah maqashid al-syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori maqashid
18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet. ketujuh, Jakarta, Rineka Cipta, 1987, hlm.1.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
al-syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. 19 Berdasarkan hal tersebut sangatlah tepat jika unsur perlindungan terhadap korban adalah dalam rangka memberikan kebaikan ( kemaslahatan)
Kawin kontrak yang dewasa ini terjadi tidak lebih dari penjualan manusia  ( traffiking ) dan tentunya juga hukum pidana Islam mengatur ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal berupa penjualan manusia  ( traffiking )  yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) orang tua/walinya, melalui ketentuan hukum yang dikenal dengan jarimah ta’zir ( sanksi pidana sebagai ganjaran atas suatu pelanggaran yang diberikan kepada Pemerintah untuk merumuskan sanksi hukumannya. Syariat Islam secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia dan penguasa untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Termasuk hak Allah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah merumuskan bentuk dan sanksi dari tindakan penjualan manusia  ( traffiking ) dengan modus perkawinan kontrak. 20
Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dijelaskan Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 11 ini dapat diterapkan terhadap orang tua/wali yang dengan jelas melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini didasarkan bahwa kawin kontrak adalah salah satu modus dari TPPO. Orang tua/wali telah mendapatkan keuntungan materi dari adanya kawin kontrak ini, karena itu sudah selayaknya dapat dijerat oleh Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007. Namun dalam realitanya aparat penegak hukum jarang atau bahkan tidak menjeratnya, karena dalam beberapa kasus orang tua/wali juga sering merupakan Korban dari bujuk rayu para trafficker/ calo yang marak mencari sasaran dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak, termasuk orang tua/wali.
19 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni –  Agustus 2009, Hlm. 116-117 dalam Irfan ardiansyah dan Cucu Solihah, Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas, Yogjakarta, ZAHIR PUBLISHING, 2020, hlm.108.
20 Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta, Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1992, hlm 86.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
Menurut Sudarto, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan ketentuan ‘dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan ( an objective breach of a penal provision ), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective guilt ). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. 21 Demikian juga terhadap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kawin kontrak dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk orang tua/wali.
Sedangkan menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa “seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, hal ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan. 22 Pencelaan dapat dikenakan dan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang tua/wali yang mengetahui terlebih menyetujui dan melaksanakan kawin kontrak terhadap anak-anak yang ada di bawah asuhan atau perwaliannya.
Proses peradilan pidana terhadap seorang pelaku harus dilaksanakan dalam proses peradilan yang adil dan baik ( due process of law), yang tugasnya untuk menegakan hukum secara adil. Proses yang dilakukan harus mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu melaksanakan peradilan yang benar dan jujur. Jadi makna Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, selain untuk menghukum pelaku yang telah menjadi tersangka/terdakwa juga melindungi hak-hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia adalah “negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi
21 Sudarto, dikutip dari Dwidja Priyatno, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung,STHB Press, , hlm.74.
22 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran - pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 75.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ”. 23
Secara sepintas UU No. 8 Tahun 1981 cenderung lebih membela pelaku/terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, dibanding dengan korban dan saksi. Tetapi keadaan ini berubah sejak tanggal 11 Agustus 2006, dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pertimbangan keluarnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban adalah dalam proses peradilan sering pidana mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, karena tidak  adanya atau tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman baik fisik, maupun psikis dari pihak tertentu. Keadaan ini menyebabkan saksi/ korban merasa ketakutan, sehingga tidak dapat memberikan keterangan, padahal posisinya sangat penting. 24
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak, hukum lebih mementingkan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Karena itu guna jaminan bagi korban, khususnya anak yang menjadi korban kawin kontrak dapat dilindungi dari berbagai peraturan hukum, sesuai dengan hak anak. Hal ini sejalan dengan konsep dan prinsip Hak Asasi manusia, bahwa setiap orang terlebih anak harus mendapat jaminan dan perlindungan.
Dalam hal kekerasan penelantaran bagi perkawinan kontrak/ mut’ah yang menghasilkan keturunan perlu pengaturan lebih jelas terutama terkait degan hak anak. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan   “Anak-anak   yang  dilahirkan di    luar    perkawinan    hanya    mempunyai    hubungan    perdata    dengan    ibunya dan    keluarga    ibunya”,    bertentangan    dengan    UUD   1945.  Lebih lanjut Mahkamah   Konstitusi   juga   menyatakan Pasal 43 ayat (1), menyatakan:
“UU     Perkawinan     tidak     memiliki    kekuatan     hukum     yang     mengikat sepanjang    dimaknai    menghilangkan    hubungan  perdata  anak  dengan  laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya.” 25
Berdasarkan hal tersebut maka anak hasil perkawinan kontrak masih mendapat perlindungan dan pengakuan hukum dengan ditempuhnya mekanisme  pembuktian
23 Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum  (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm. 43 – 44.
24 Vide Penjelasan Umum UU No.  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
25 Mardani, “Praktik  …..Op.cit., hlm. 97.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103
hubungan hukum antara anak yang lahir dari seorang wanita dengan penyebab wanita tersebut hamil dengan menelusuri dan memastikan laki-laki sebagai penyebab kehamilannya.
Terhadap perkawinan kontrak yang berbuah keturunan menjadi hal yang sangat penting  melakukan upaya penegakan hukum dari putusan Mahkamah Konstritusi sebagaimana tersebut di atas, hal ini dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak, karena anak tidak dapat dijadikan korban atas tindakan kesalahan yang dilakukan orang tuanya.
Atas dasar itu, untuk memberikan perlindungan terhadap  korban kawin kontrak, selain  didasarkan pada peraturan yang berlaku secara nasional, diperlukan juga Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur ketentuan praktik kawin kontrak sebagai bisnis prostitusi terselubung.

## Conclusion
Praktik  kawin kontrak  yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh warga Negara asing ( WNA) dengan warga Negara Indonesia ( WNI) juga oleh warga Negara Indonesia yang berstatus sosial ekomomi tinggi dengan menyasar masyarakat rentan dengan pendidikan dan status ekonomi rendah. Perjanjian perkawinan dilakukan dalam batas waktu tertentu sehingga secara hukum jenis perkawinan kontrak atau mut’ah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan selain dari rentannya terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang terjadi dari perkawinan kontrak terutama terjadi dan dirasakan kaum perempuan dan anak hasil perkawinan kontrak, karena kedudukannya menjadi lemah dihadapan hukum dan  upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinyanya kawin kontrak adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengadvokasi korban perkawinan kontrak dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan kontrak terlebih ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103

## References Books
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan), cet. ke-3, Jakarta Kencana, , 2009.
Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1992.
Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung., STHB Press, 2005. Fatahilah A.syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia , Bandung,Mandar Maju, 2011. Fuad Muhammad Fachrudin , Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam , Jakarta.Pedoman Ilmu Jaya. 1992.
Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta,Sinar Grafika, 2011. H. Sirajuddin Sailellah, Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis), Jakarta, Badan Litbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
Irfan Ardiansyah dan Cucu Solihah, Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas, Yogjakarta, ZAHIR PUBLISHING, 2020. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , Cetakan Pertama,
Yogyakarta, Graha Ilmu 2010. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet. ketujuh, Jakarta, Rineka Cipta, 1987. Rika Sarasawati, Perempuan dan Penyelsaian Kekerasan dalam Rumah Tangga ,
Bandung ,Citra Aditya Bakti,2006.
Roeslan Saleh, Pikiran - pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Ghalia Indonesia, 1982.
Sachiko Murata, Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syi’ah,
Jakarta,Raja Grapindo Persada, 2001. Wannimaq Habsul, Perkawinan “Terselubung ” di antara Berbagai Pandangan , Jakarta, Golden Terayon Press, 1994. Yusuf    Ad-duraiswisy, Nikah  Siri,  Mut’ah  dan  Kontrak  dalam   Timbangan Alqur’an   dan   As-sunnah, Cetakan   Pertama, Jakarta,Jumadats Tsaniah, 2010.

## Regulations
UUD 1945
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No.  13 Tahun 2006  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum tora: 8 (1): 88-103

## Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## Journal articles
Andreas Resa Ari Krisharyanto, Sophar Maru Hutagalung, Slamet Supriatna, Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Krisna Law Vol. 1, No. 3, 2019. Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009. Henny  Nuraeny, 2015, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu  Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern -Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No.3 November 2015.
Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam  Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga
, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum  (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Terhadap Kasus-Kasus Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta , Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, 2019. Nurlailiyah Aidatussholihah, Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis Dan Realita Al-Ahwal, Vol. 2, No. 2, 2012 M/1434 H Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam , Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , Vol.2, No.  1, 2017.