Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Inuman  Dalam Rangka Optimalisasi Tujuan Pemidanaan
Ferawati a , Erdianto b , Tengku Arif Hidayat c
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ferawati @lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 12-10-2022
Revised     : 28-05-2023 Accepted : 30-05-2023 Published  : 31-05-2023

## Keywords:
Criminal Case Adat Law
Criminal Justice
The use of the modern criminal justice system as a means of distributing justice has proven to encounter many obstacles, one of the contributing factors  is  because  modern  justice  is  loaded  with  the  burden  of formalities,  procedures,  bureaucracy  and  strict  methodologies  and  the same  process  is  still  being  carried  out  for  all  types  of  problems. Obtained  by  modern  society  is  nothing  but  bureaucratic  justice,  while the legal goals achieved are only legal certainty. This is very contrary to the  wishes  of  the  people  who  crave  substantial  justice.  Through  this study, researchers explore the values of local wisdom of the people in Inuman,  Kuantan  Singingi  Regency,  which  are  often  used  as  an alternative  for  resolving  criminal  cases  outside  formal  courts.  The researcher  hopes  that  the  results  of  this  study  will  be  input  for  law enforcement officials in resolving cases, so that the sanctions imposed are not only useful for the perpetrators, but more importantly useful and beneficial for the recovery of victims' suffering or losses, which is also expected  to  better  heal  victims.  and  more  resolution.  Thus,  the termination of conflicts or disputes, especially in criminal cases, can be carried out without any party losing face (elegant solution). Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 12-10-2022
Direvisi      :  28-05-2023 Disetujui : 30-05-2023 Diterbitkan : 31-05-2023
Kata Kunci: Perkara Pidana
Hukum Adat Peradilan Pidana
Penggunaan  sistem  peradilan  pidana  modern  sebagai  sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban  formalitas,  prosedur,  birokrasi  dan  metodologi  yang  ketat  serta masih  dilakukannya  satu  proses  yang  sama  bagi  semua  jenis  masalah, sehingga keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan  birokratis.  Sedangkan  tujuan  hukum  yang  dicapai  hanyalah kepastian  hukum  saja.  Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial. Melalui penelitian ini,  peneliti  mengeksplorasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  di Inuman  Kabupaten  Kuantan  Singingi,yang  sering  dijadikan  alternatif penyelesai  perkara  pidana  di  luar  pengadilan  formal.  Peneliti  berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi aparat penegak
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
hukum dalam menyelesaikan perkara, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku saja, tetapi yang lebih penting berguna dan bermanfaat bagi pemulihan atas penderitaan atau kerugian korban, yang  diperkirakan  juga  akan  lebih  menyembuhkan  korban  serta  lebih resolutif.  Dengan  demikian  pengakhiran  konflik  atau  sengketa khususnya  dalam  perkara  pidana  bisa  dilakukan  tanpa  ada  pihak  yang kehilangan muka ( elegant solution ).

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  perkara  melalui  institusi  formal,  menganggap  bahwa  keadilan  dalam hukum  pidana  sudah  ditegakkan  apabila  pelaku  tindak  pidana  sudah  dijatuhi  sanksi  sesuai dengan  aturan  hukum  positif.  Dengan  kata  lain  kerugian  atau  penderitaan  korban  dianggap sudah  dibayar  atau  dipulihkan  oleh  pelaku  dengan  menjalani  dan  menerima  proses pemidanaan. 1 Namun  demikian,  apabila  diperhatikan  secara  seksama,  substansi  maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal konsep keadilan mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan kepentingan  korban  serta  memperhitungkan  dampak  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut dalam masyarakat. 2
Penyelesaian  perkara  melalui  peradilan  formal  dan  menggunakan  hukum  positif mempunyai  kelemahan  karena  orientasi  dalam  pemidanaan  lebih  terfokus  pada  pelaku sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan. Selain itu, prosedur penyelesaian tindak pidana  melalui  jalur  hukum  pidana  yang  selama  ini  dijalankan  tidak  memungkinkan  bagi korban untuk ikut secara aktif menentukan cara bagaimana konflik itu diselesaikan. Bahkan sikap  dan  tindakan  aparat  penegak  hukum  seringkali  justru  menimbulkan  penderitaan  lain bagi korban.
Dalam  faktanya,  penggunaan  sistem  peradilan  pidana  modern  sebagai  sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun yang menjadi salah satu faktor  penyebabnya  adalah  dikarenakan  peradilan  modern  sarat  dengan  beban  formalitas, prosedur,  birokrasi  dan  metodologi  yang  ketat  serta  masih  dilakukannya  satu  proses  yang
1 G. Widiartana, Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), 136.
2 Teddy  Lesmana,  “Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dalam  Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia : Vol. 1. No. 1, (2019): 1-23, https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1.
sama bagi semua jenis masalah ( one for all mechanism ), bahkan pandangan positivisme atau legalistik  masih  mendominasi  para  penegak  hukum,  sehingga  keadilan  yang  didistribusikan melalui  lembaga  peradilan  diberikan  melalui  keputusan  birokrasi  bagi  kepentingan  umum, karenanya  cenderung  berupa  keadilan  yang  rasional.  Maka  tidak  heran  jika  keadilan  yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat  yang  mendambakan  keadilan  substansial  ( substantial  justice )  dalam  setiap penyelesaian perkara pidana, karena dalam setiap penyelesaian perkara pidana idealnya dapat mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. 3
Persoalan  lain  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  terkait  dengan  persoalan penumpukan  perkara  dan  semakin  menjauhkan  para  pencari  keadilan  dari  asas  peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 4 Hasil akhir dari sistem peradilan pidana seringkali  tidak  hanya  menimbulkan  persoalan  disparitas  pidana,  melainkan  juga  kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan 5 . Hal ini tentunya dapat diminimalisir, apabila diberikan ruang bagi kearifan lokal yang telah lama tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat  yang  sudah  terinternalisasi  dan  diakui  eksistensinya  dalam  penyelesaian  perkara pidana  yang  bermuara  pada  musyawarah  mufakat  untuk  mencapai  perdamaian,  sehingga mencapai  suatu  hasil  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  masyarakat  secara  menyeluruh  dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan. 6
Mekanisme  penanganan  suatu  kasus  melalui  musyawarah  (mediasi)  sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat ditanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda seperti pegundem di Lombok, rembung desa di Jawa, rungkung di Batak Karo, paruman di Bali 7 dan Bertih Pisang di Indragiri Hilir Riau 8 .
3 Usman  dan  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  di  Indonesia  :  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum”, Undang : Jurnal Hukum : Vol.1 No. 1 (2018): 65-83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.
4 Muhammad Taufik, Et.al, “Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana” , Jurnal Media Hukum : Vol. 24 No. 2 Desember (2017): 138, https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146.
5 Angkasa, “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 No.3 tahun (2010), http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46.
6 Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto , Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara,  dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020),  1.
7 I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013), 107.
8 Ferawati dan Davit Rahmadan, “Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, Riau Law Journal : Vol. 4, No. 2, November (2020): 251-263, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7856.
Atas  dasar  beberapa  kelemahan  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  sistem peradilan  pidana  formal,  maka  kegiatan  penelitian  ini  penting  dan  sangat  berguna  sekali, sebagai  upaya  mengkaji  nilai-nilai  kearifan  lokal  terkait  dengan  penyelesaian  konflik  atau perkara pidana, sehingga melalui kegiatan penelitian ini dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan acuan (pola) untuk menyelesaikan perkara pidana  yang  terjadi  dan  apa  yang  menjadi  landasan  pemikiran  diperlukannya  penyelesaian perkara  pidana  berbasis  kearifan  lokal  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  serta  jenis  perkara pidana  yang  dapat  diselesaikan  berdasarkan  nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut  maupun bagaimana mekanisme penyelesaiannya. 9
Di  beberapa  daerah  di  Provinsi  Riau  ada  yang  menyelesaikan  perkara  pidana berdasarkan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  salah  satunya  adalah  masyarakat  Inuman  Kabupaten Kuantan Singingi. Perkara yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme ini adalah perkara ringan  dengan  kerugian  yang  tidak  besar,  yang  jika  diselesaikan  melalui  peradilan  formal maka  penyelesaian  perkara  pidana  mesti  melalui  suatu  prosedur  mulai  dari  penyelidikan sampai dengan diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian tersebut jelas membutuhkan tenaga, waktu  dan  pemikiran  yang  tidak  sedikit  sehingga  dianggap  tidak  seimbang  dengan  efek perbuatan  yang  dilakukan.  Peneliti  berharap  hasil  dari  penelitian  ini  akan  menjadi  alternatif penyelesaian  perkara  pidana  di  samping  pengadilan,  lebih  cepat,  murah,  dan  memberikan akses  kepada  para  pihak  yang  berpekara,  memperoleh  keadilan  atau  penyelesaian  yang memuaskan.

## MODEL    PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  MENURUT  NILAI-NILAI KEARIFAN  LOKAL  MASYARAKAT  INUMAN  KABUPATEN  KUANTAN SINGINGI RIAU
Penyelesaian  sengketa  dengan  penggunaan  sarana  mediasi  penal  untuk  mencapai perdamaian selain dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai religius seperti dalam hukum Islam, juga dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  hukum  adat  atau  nilai-nilai  kearifan  lokal
9 Ferawati  dan  Dasrol,  “Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  pada  Masyarakat  Desa  Tanjung  Alai Kecamatan  XIII  Koto  Kampar,  Riau” ,  Melayunesia  Law  Journal Vol.  2  No.  2,  Desember  (2018):  131, http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233.
masyarakat. 10 Tentunya antara nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai religius ini saling terkait dan saling melengkapi. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah  (mediasi),  sering  disebut  pola  “kekeluargaan. 11 Dalam  hal  ini,  para  pemuka masyarakat  atau  tokoh  adat  dapat  menjalankan  fungsi  sebagai  mediator.  Misalnya penyelesaian sengketa yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Inuman Kuantan Singingi.
Dalam  tatanan  masyarakat  pedesaan  di  Inuman  Kuantan  Singingi  seringkali penyelesaian  alternatif  ini  dipergunakan  di  luar  pengadilan  melalui  mediasi  (musyawarah perdamaian).  Sebagai  simbol  budaya  lokal  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa atau  perkara,  termasuk  perkara  pidana,  melalui  upaya  damai  demi  terpeliharanya  harmoni sosial. Sehingga proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparatur negara dipandang tidak  diperlukan  lagi,  karena  justru  dinilai  akan  merusak  kembali  harmoni sosial  yang  sudah tercapai.
Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan  (komunal),  pengorbanan,  nilai  supranatural  dan  keadilan.  Dalam  masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota  masyarakat.  Sengketa  yang  terjadi  antar  individu  masyarakat  hukum  adat,  dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal).  Oleh  karena  itu  harus  cepat  diselesaikan  secara  arif  dengan  menggunakan  pola penyelesaian adat. 12
Konsep  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  yang  menggunakan win-win solution 13 atau  penyelesaian  menang  sama  menang.  Telah  lama  dikenal  dalam  hukum  adat Indonesia,  jauh  sebelum  sistem  litigasi  diperkenalkan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda. Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  antar  hubungan  masyarakat  tidak  jarang  masih memiliki  hubungan  kekerabatan.  Sesuai  dengan  adat  ketimuran  yang  sudah  mengakar  pada masyarakat,  sehingga  mereka  lebih  mengutamakan  terjalinnya  hubungan  silaturahmi  yang
10 Lysa  Angrayni,  “Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Perspektif Restorative Justice ”, Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): 88-102, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428.
11 Elmayanti  dan  Mukhlis  R,  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui  Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau, Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 November (2022), 212-230, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907.
12 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat , Pradnya Pramita, Jakarta: 1995, 61-62.
13 Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, Jurnal Yuridis  Vol.4 No. 2 (2017): 182, https://doi.org/10.35586/.v4i2.250.
erat  antar  keluarga  dan  masyarakat  dari  pada  mengambil  keuntungan  pada  saat  terjadi konflik 14
Mandoa perdamaian adalah salah satu contoh penyelesaian perkara pidana berbasis nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu suatu proses penyelesaian permasalahan melalui proses perundingan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku  dan  ninik  mamak  dari  kedua  bela  pihak,  yang  berkumpul  di  rumah  korban  untuk memusyawarahkan  permasalahan  yang  terjadi.  Diawali  dengan  penyampaian  kronologi kejadian  dari  pelaku  dan  juga  korban  serta  saksi  yang  melihat  langsung  kejadian  tersebut. Dalam prosesi tersebut akan disampaikan sanksi terhadap pelaku dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh ninik mamak kedua belah pihak, serta diakhiri dengan acara makan bersama dan bermaafan. 15
Adapun  model  mediasi  penal  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Inuman  dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Model “Mediasi informal”
Mediasi  ini  dilaksanakan  oleh  personil  peradilan  pidana  ( criminal  justice personnel )  dalam  tugas  normalnya,  yaitu  dapat  dilakukan  oleh  Kepolisian,  JPU (Jaksa  Penuntut  Umum)  dengan  mengundang  para  pihak  untuk  melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.  Mediasi  seperti  ini  sering  dipraktikkan  untuk  menyelesaikan  tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Model “ Pelibatan seluruh warga masyarakat ”
Mediasi  model  kedua  ini  dilaksanakan  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat bertemu  untuk  memecahkan  konflik  atau  perkara  pidana    diantara  warganya. Mediasi  dengan  model  ini  dipilih  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang mengganggu ketertiban umum dan keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat dimana pihak yang menjadi korban adalah masyarakat luas misalnya tindak pidana kesusilaan, zina, dan kumpul kebo. 16
14 Dheny  Wahyudhi  dan  Herry  Liyus,  “Pendekatan Restorative  Justice dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga”,  Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora  4  No  2  Desember  (2020):  499, https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997.
15 Hasrat (Ninik Mamak Suku Kotorona, wawancara kepada penulis,  Senin 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB Bertempat di kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.
16 Alan (Tokoh Masyarakat Desa Pulau Busuk Inuman), wawancara kepada penulis, Senin 11 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Alan Desa Pulau Busuk.
3. Model “Fokus pada korban ”
Mediasi  antara  korban  dan  pelaku.  Model  ini  melibatkan  berbagai  pihak  yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, dihadiri oleh Ninik Mamak dari korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, Ninik mamak, tokoh  agama  atau  kombinasi.  Model  ini  diterapkan  pada  pelaku  anak,  pelaku pemula untuk tindak pidana perkelahian, pengeroyokan serta penganiayaan.
4. Model ” Negosiasi perbaikan atau ganti kerugian”
Model ini melibatkan semua pihak yaitu korban, pelaku, ninik mamak dari kedua belah pihak, serta masyarakat untuk bermusyarawah menentukan cara penyelesaian yang  diinginkan  pihak  korban  serta  menaksir/menilai  kompensasi  atau  perbaikan yang  harus  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana  kepada  korban.  Model  ini dipraktikkan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  perkelahian,  penganiayaan, kecelakaan  lalu  lintas,  pencurian,  ternak  yang  masuk  pekarangan  atau  ladang tetangga (tindak pidana yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban).

## RELEVANSI  POLA  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  BERBASIS  NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
Perkara  pidana  yang  selama  ini  hanya  bisa  diselesaikan  melalui  sarana  penal  atau sarana  litigasi  yaitu  melalui  proses  yang  dimulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi. Penyelesaian perkara pidana melalui sarana  non  penal  dapat  dikatakan  sebagai  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan, artinya  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  dilakukan  tanpa  melalui  tahapan pemeriksaan  di  pengadilan. 17 Banyak  tempat  diberbagai  wilayah  Indonesia  masih diberlakukan penerapan sanksi adat sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut. 18
Penggunaan ide penyelesaian perkara berbasis nilai kearifan lokal masyarakat yang diintegrasikan  maupun  diselaraskan  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam  rangka
17 Zondrafia,  Et.al,  “Urgensi  Penerapan  Mediasi  Penal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 5, (2022): 1601-1612, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685.
18 Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 3 (2018): 240-241.
mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  singkat  dan  biaya  murah/  ringan  serta  dapat mengurangi  penumpukan  perkara  ini  tentunya  dibutuhkan political  will dari  pemerintah maupun  lembaga  legislatif  melalui  kebijakan  kriminal  atau  kebijakan  penanggulangan kejahatan  ( criminal  policy )  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  yang  ada  dan  berkembang  di masyarakat.
Perlunya  penyelesaian  perkara  pidana  berbasis  nilai  kearifan  lokal  masyarakat, karena  pola  ini  relevan  dengan  tujuan  pemidanaan  yakni  pola  ini  lebih  menyembuhkan (healing) ,  lebih  resolutif  dan  tanpa  ada  pihak  yang  kehilangan  muka (elegant  solution). Di samping  itu,  pemenuhan  keadilan  substantif  bagi  warga  masyarakat  akan  terwujud  dan pencapaian tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Mediasi penal juga bersesuaian dengan nilai-nilai ( value ) yang  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yakni musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal juga dapat mencegah timbulnya efek negatif dari pidana  penjara  berupa  stigmatisasi  dari  masyarakat,  dan  efek  negatif  dari  penjara  yang seringkali menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan. 19
Keadilan  yang  diharapkan  dapat  diterima  semua  pihak  atau  keadilan  substantif merupakan hal yang diharapkan dalam suatu usaha penyelesaian masalah. 20 Melihat hal itu, pengkajian  penggunaan  cara  alternatif  untuk  menuju  keadilan  substantif  dari  setiap  upaya penyelesaian  konflik  terus  berkembang.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  memang  secara ideal  wajib  menggunakan  cara-cara  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  yang  terjadi. Tetapi pada kasus-kasus konflik yang terjadi khususnya konflik atau perkara yang melibatkan antar individu-individu, meskipun terdapat unsur tindak pidananya.  Namun bila diselesaikan dengan hukum formal akan menimbulkan kerawanan baru.
Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  dapat  digunakan  dalam menyelesaikan  konflik  maupun  perkara-perkara  pidana  yang  ada  dengan  mempelajari bangunan  konflik  ( conflict  building )  atau  perkara    pidana  yang  ada  di  masyarakat, menganalisis  dan  mengamati  mekanisme  penyelesaian  guna  dapatnya  diselesaikan  dengan damai  dengan  dimotori  oleh  para  tokoh-tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  para
19 Kristiyadi,  Et.al,  Keadilan  Restoratif  dan  Mediasi  Penal  dalam  Tindak  Pidana  Ringan, Jurnal  Kepastian Hukum dan Keadilan : Vol. 4 No. 1, Juni (2022):  17-30, https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622.
20 I Wayan Didik, Et.al, “Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 10 No. 4, Desember (2021):
841-856,
https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13.
akademisi  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  sehingga  akan  tercipta  bangunan kedamaian ( peace building ) yang permanen.
Pola penyelesaian tindak pidana berbasis nilai kearifan lokal yang menekankan pada suatu  respon  sistematis  atas  terjadinya  suatu  kejadian  atau  konflik  di  masyarakat  dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/ atau masyarakat sebagai akibat dari adanya kejadian atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu,  maka  dalam  kaitannya  dengan  upaya  resolusi  konflik,  pola  penyelesaian  tindak  pidana berbasis  nilai  kearifan  lokal  harus  segera  diterapkan  manakala  terdapat  atau  terjadi  suatu kejadian  kecil  yang  berpotensi  pada  konflik  yang  lebih  besar.  Bahkan  pola  penyelesaian tindak  pidana  berbasis  nilai  kearifan  lokal  dapat  segera  diterapkan  manakala  terdapat kejahatan  berupa  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  baik  tindak  pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak.
Dalam  pandangan  hukum  adat makna  tindak  pidana  pada  dasarnya  sama  seperti pandangan  hukum  pidana  pada  umumnya  yaitu  serangan  terhadap  individu  dan  masyarakat serta  hubungan  kemasyarakatan.  Akan  tetapi  dalam  pendekatan nilai-nilai  kearifan  lokal, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi  rusaknya  hubungan  akibat  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Sementara  keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. 21

## KESIMPULAN
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  peradilan  tidak  selalu  dapat  memberikan keadilan  dan  tidak  selalu  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Sangat  diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan responsif. Pemidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan.  Salah  satu  alternatif  penyelesaian  kasus  dalam  perkara  pidana  yang  dikenal saat  ini  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mekanisme  nilai  kearifan  lokal masyarakat  Inuman  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Penyelesaian  perkara  melalui  mekanisme
21 Tendy Septiyo, Et .al, “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana” , Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2 Desember (2020): 209-233, https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2122.
ini  sesuai  dengan  paradigma  penegakan  hukum  pidana  yang  berlandaskan  keadilan restorative .  Prinsip  ini  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  bahwa  fokus  pemidanaan  tidak hanya  sekedar  memberikan  pembalasan  kepada  pelaku  melalui  penjatuhan  hukuman  tetapi menuntut agar proses peradilan pidana memberikan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Alan (Tokoh Masyarakat Desa Pulau Busuk Inuman). Wawancara kepada penulis. Senin, 11 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di Kediaman Bapak Alan Desa Pulau Busuk.
Angkasa,  “Over  Capacity  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab,
Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana." Jurnal  Dinamika  Hukum  : Vol  10  No.3  ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, Purwokerto (2010), http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46.
Angrayni,  Lysa.  “Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Ringan  Perspektif Restorative  Justice” . Jurnal  Hukum  Respublica Vol.  16  No.  1 (2016): 88-102. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428.
Apriyani,  Rini,  “Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam  Penerapan  Hukum  Pidana  Adat”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 3 (2018): 240-241.
Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Pramita, 1995.
Didik, I Wayan, Et.al.”Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 10 No. 4, Desember (2021): 841-856. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13.
Elmayanti  dan  Mukhlis  R.  “Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Melalui  Konsep  Restorative  Justice  di  Kabupaten  Rokan  Huku  Provinsi  Riau”. Riau
Law Journal
Vol. 4 No. 2 November (2022): 212-230. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907.
Ferawati  dan  Dasrol,  “Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  pada  Masyarakat  Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau” . Melayunesia Law Journal Vol. 2 No. 2, Desember (2018): 13. http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233.
Ferawati  dan  Davit  Rahmadan.  “Model  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,”. Riau
Law Journal Vol. 4, No. 2, November (2020): 251-263.
http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7856.
Hasrat (Ninik Mamak Suku Kotorona). Wawancara kepada penulis. Senin, 5 Agustus 2022,
Pukul 14.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.
Kristiyadi,  Et.al.  “Keadilan  Restoratif  dan  Mediasi  Penal  dalam  Tindak  Pidana  Ringan”.
Jurnal  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan Vol.  4  No.  1,  Juni  (2022):  17-30. https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622.
Lesmana,  Teddy.  “Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dalam Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”,. Jurnal  Rechten:  Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1. No. 1, (2019): 1-23. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1.
Septiyo,  Tendy,  Et  .al.  “Optimalisasi  Penerapan  Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana ”. Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2 Desember (2020): 209-233. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2122.
Suherman.  “Upaya  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  Lembaga  Perbankan”. Jurnal Yuridis Vol.4 No. 2 (2017): 182. https://doi.org/10.35586/.v4i2.250.
Suyono,  Yoyok  Ucuk  dan  Dadang  Firdiyanto. Mediasi  Penal:  Alternatif  Penyelesaian Perkara  dalam Hukum Pidana. Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020.
Taufik,  Muhammad,  Et.al.  “Mediasi  sebagai  Penguatan  Kearifan  Lokal  Banyumas  dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Media Hukum : Vol. 24 No. 2 Desember (2017). https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146.
Usman  dan  Andi  Najemi.  “Mediasi  Penal  di  Indonesia  :  Keadilan,  Kemanfaatan  dan Kepastian  Hukum”. Undang  :  Jurnal  Hukum :  Vol.1  No.  1  (2018):  65-83. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.
Wahyudhi,  Dheny  dan  Herry  Liyus.  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 No 2 Desember (2020): 499. https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997.
Widiartana,  G. Victimologi  Perspektif  Korban  dalam  Penanggulangan  Kejahatan. Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Widnyana, I Made. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana . Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.
Zondrafia,  Et.al,  “Urgensi  Penerapan  Mediasi  Penal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia”, Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-I Vol.  9  No.  5,  (2022):  1601-1612. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685.