Dwi Fitri Wiyono .  Technocratic Planning Of Character...

## TECHNOCRATIC PLANNING OF CHARACTER EDUCATION POLICY FOR INDONESIAN ISLAMIC VALUES
Dwi Fitri Wiyono Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang dwi.fitri@unisma.ac.id
Abstract
The purpose of the research was to find the concept and formulation of  technocratic  planning  policy  on  character  education  of Indonesian Islamic values. This research method uses a qualitative approach,  data  collection  process  using  literature  review  and official documents. The results of this study found the integration of the  concept  of  Indonesian  Islamic  values  in  the  formulation  of technocratic planning policy on character education of Indonesian Islamic values, through policy design that begins with the analysis of macro  and  micro  context  of  character  education,  integration  of Islamic  values  with  the  framework  of  mission  vision  and  priority stages of nation character development, target choice and control of strategies of Indonesian Islamic values in the regional structure and curriculum of Islamic education units.
Keywords:  Technocratic  planning,  Islamic  education  policy,  The Character of Indonesian Islam
Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  menemukan  konsep  dan  formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam  Ke-Indonesia-an.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  proses  pengumpulan  data  menggunakan kajian  literatur  dan  dokumen  official.  Hasil  penelitian  ini menemukan  integrasi  konsep  value  Islam  Ke-Indonesia-an  dalam formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an,  melalui  desain  kebijakan  yang dimulai  dengan  analisis  konteks  makro  dan  mikro  pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai Islam dengan kerangka visi misi dan tahapan  prioritas pembangunan  karakter  bangsa,  pilihan  sasaran dan  pengendalian  strategi  nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an  dalam struktur wilayah dan kurikulum satuan pendidikan Islam. Kata kunci: Perencanaan teknokratik, kebijakan pendidikan Islam, karakter Islam Ke-Indonesia-an

## Pendahuluan
Problematika  pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang  dihadapi saat  ini  merupakan  dimensi  konsep  dan  format  baku  (blue  print) yang  menjadi  rujukan  birokratik  pendidikan  Islam  dalam menanamkan  nilai-nilai  karakter  Islam  kebangsaan  atau  Ke- Indonesia-an,  khususnya  di  tiga  Kementerian,  yaitu:  Kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Agama,  dan  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi tersebut juga menjadi masalah urgen bagi negara  yang  berpenduduk  terbanyak  umat  Islam,  khususnya  di wilayah  timur  tengah.  Kenyataan  ini  menunjukan  lemahnya  nalar akademik  pendidikan  Islam  terutama  dalam  menterjemahkan pemikirannya dari sisi aspek birokrat-teknokratik berdasarkan nilai- nilai  filosofi  kebangsaan  (nation  state),  akibatnya,  refrensi  untuk pengembangan  keilmuan  pendidikan  Islam  di  level  bawah  belum memiliki acuan baku maupun standart yang memungkinkan adanya proses  internalisasi  nilai-nilai  maupun  ideologi  didalam  suatu Negara  terumuskan  secara  doktrinal  didalam  konsep  desain kurikulum dan menjadi rujukan dalam system kehidupan berbangsa dan bernegara dibidang Pendidikan Islam. 1
Karakter  Nilai-nilai  Islam  ke-Indonesia-an  merupakan  hal penting  untuk  dirumuskan  secara  integrative  dan  komprehensif khususnya dalam desain perencanaan infrastruktur kebijakan makro sehingga landasan pembangunan karakter lebih komprehensif antar lembaga kementerian dan non parsial sehingga penanaman karakter nilai-nilai  Islam  ke-Indonesia-an  terutama  dalam  pembangunan sumber  daya  manusia  berjalan  sesuai  dengan  filosofi  bangsa Indonesia. Sedangkan kebijakan secara mikro dalam lingkup satuan pendidikan sekolah dan atau madrasah perlu untuk mengintegrasikan  berbagai  disiplin  ilmu  terutama  karakter  ke- Indonesiaan  dalam desain  kurikulum  dan  pembelajaran pendidikan Islam.
Salah  satu  pengaruh  yang  dominan  dalam  lemahnya pendidikan Islam di Indonesia adalah tidak adanya political will dari
1 Kumba  Digdowiseiso,  Eko  Sugiyanto,  and  Zainul  Djumadin, ‘Implementation  of  Irrigation  Policy  in  the  Decentralized  Government:  A  Case Study of West Java, Indonesia’, Journal of Environmental Management and Tourism, 9.3 (2018), 411–22 <https://doi.org/10.14505/jemt.v9.3(27).02>.

## Dwi Fitri Wiyono
.  Technocratic Planning Of Character...
pemerintah  dan  kehadiran  Negara  penting  untuk  dimanifestasikan dalam  sebuah  kebijakan  nasional  sehingga  mampu  menstimulus perubahan  sosial  kearah  terbentuknya  suatu  kondisi  masyarakat multicultural  yang  dicita-citakan.  Asumsi  bahwa  untuk  mencapai kemajuan  peradaban  yang  multicultural,  solusi  masalah  tersebut adalah  kebijakan  strategis  dari  Negara.  Berbagai  kebijakan  penting untuk diterjemahkan dalam dimensi teknokratik khususnya lembaga Pendidikan Islam.
Salah  satu  yang  urgen  adalah  Kebijakan  nasional  dalam bidang  pendidikan  Islam  yang  disepakati  sebagai  nilai-nilai  yang diakui  oleh  negara  berdasarkan  falsafah  Pancasila.  Sebagai  suatu kesepakatan,  kebijakan  nasional  pendidikan  yang  termaktub  dalam tujuan  pendidikan  merupakan  suatu  doktrin  yang  tidak  bisa dilakukan  rekonstruksi  dan  menjadi  patokan yang  dinamis  di  masa yang  akan  datang  agar  memberikan  ruang  kebebasan  terhadapan masyarakat dan warga yang terdidik. 2
Pendidikan  lahir  ditengan  situasi  yang  merdeka  perlu dikembangkan dalam konteks Ke-Indonesia-an, juga berfungsi untuk mencerdaskan  individu,  masyarakat,  kebangsaan,  dan  dunia internasional.  khususnya  di  Indonesia  karena,  Hal  ini  memiliki relevansi dengan konsep pendidikan karakter ke-Indonesia-an yang secara  struktur  demografis  memiliki  cakupan  kultural  dan  multi etnis yang sangat kompleks, nilai- nilai karakter Islam Ke-Indonesia- an memiliki prinsip dan karakter yang tidak membeda-bedakan baik itu  bahasa,  etnis,  kultur,  budaya,  ras,  agama,  status  sosial,  dan  lain sebagainya. Fungsi pendidikan sedikit disinggung pada bab II pasal 3 dalam Undang-Undang Sistim Pendidik Nasional Tahun 2003, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3
Pemerintah  telah  mengambil  kebujakan  dalam  Undang- undang  baru  mengenai  pendidikan  nasional  yaitu  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003.  dengan  segala  hal-hal  yang  positif    dalam undang-undang  tersebut,  pengaturan  mengenai  keterkaitan  antara
2 Fajri Siregar and Inaya Rakhmani, ‘Global Development Network Working Paper  Series  Reforming  Research  in  Indonesia:  Policies  and  Practice  Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices’, 92, 2016, 1–71 <http://cipg.or.id/>.
3 Heni  Kurniasih,  Valentina  Y  D;  Utari,  and  Akhmadi,  ‘Character  Education Policy  and  Its  Implications  for  Learning  in  Indonesia  ’  s  Education  System’,
Research on Improving Systems of Education, 2016, 2018, 1–7 <https://rise.smeru.or.id/en/publication/character-education-policy-and-its- implications-learning-indonesia’s-education-system>.
dwfinisi  dan  konsep  multikulturalisme  pendidikan  tidak  begitu ditonjolkan di dalam undang-undang tersebut. Menurut Tilaar, hanya dalam  Pasal  4  Ayat  1  disinggung  mengenai  problematika  nilai-nilai kultural sebagai landasan dalam pembangunan pendidikan karakter dan  salah  satu  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  yang  harus diperhatikan adalah nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Penelitian  ini  penting  dikaji  secara  teknokratik  dan  teoritik terutama  untuk  menjawab  problem  yuridis  dalam  pembangunan pendidikan  karakter  nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an  melalui formulasi  dan  desain  perencanaan  teknokratik  dalam  rumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. 4
Metode  dalam  penulisan  ini  adalah  library  research,  yaitu penulisan  karya  ilmiah  yang  memanfaatkan  sumber  perpustakaan untuk  memperoleh data. 5 Penulis  mengumpulkan  berbagai  produk- produk  kebijakan  tentang  konsep  dan  formulasi  kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam kebangsaan dan Ke-Indonesia- an  disetiap  satuan  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  yang terintegrasi  dalam  pendidikan  nasional  berdasarkan  ideologi  dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penulis  menganalisis  literatur  teknokratik dari  rujukan  yang terkait  dengan  judul,  Beberapa  karya  tulis,  teori-teori  dari  buku bacaan,  dan  dokumen  atau  disebut  sebagai  data  sekunder  yang meliputi,  buku,  jurnal,  artikel,  dokumen  kebijakan  yang  terkait dengan  kebijakan  pendidikan  karakter,  studi  ke-Islam-an  dan  lain- lain  sehingga,  data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari: Data Primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data-data dari dokumen  peraturan  perundang-undangan  sebagai  data  primer  dan berbagai kajian dalam bentuk buku dan jurnal sebagai data sekunder untuk  memberikan  penajaman  dalam  merumuskan  formulasi perencanaan  teknokratik  kebijakan  pendidikan  karakter  Islam  Ke- Indonesia-an.
4 Baris  Dervis,  ‘Library  Research  Method’,  Journal  of  Chemical  Information and Modeling, 53.9 (2013), 1689–99.
5 Milya  Sari  and  Asmendri,  ‘Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Library Research)’, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2.1 (2018), 15 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555 /1159>.
Dwi Fitri Wiyono .  Technocratic Planning Of Character...

## Pembahasan
Konsep  perencanaan  berkembang  berkaitan  dengan  tingkat perkembangan manusia, agar proses perencanaan dibutuhkan untuk mengetahui  terjadinya  kegagalan  dalam  usaha  pemenuhan kebutuhan  manusia.  Mengingat  kebutuhan  manusia  yang  sangat kompleks,  perencanaan  menjadi  ilmu  yang  tergolong multi  disiplin, hal  tersebut  menyebabkan  kecenderungan  perencanaan  direlasikan dengan  aspek  yang  global  seperti  kesejahteraan,  politik  dan pendidikan. 6
Kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia- an  perlu  dibangun  melalui  proses  perencanaan  teknokratik  dengan melibatkan  seluruh  stakeholder  antar multisektor.  Kebijakan  makro oleh  pemerintah  dibuat  secara  bertahap  dan  dilandasi  oleh  kajian teoritis-empiris. 7 Berikut  ini  konsep  dan  formulasi  perencanaan teknokratik  yang  merupakan  gagasan  penulis  dari  refleksi  kajian teoritis dan yuridis dalam mendesain pendidikan karakter nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an:
1. Perencanaan Teknokratik
Definisi  perencanaan  adalah  relasi  antara  kondisi  saat  ini (what is) dengan kondisi yang dipastikan di masa yang akan datang (what should be) yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk penentuan skala prioritas program, dan distribusi hasil perencanaan. Proses  perencanaan  yang  berdampak  pada  keputusan  menjadi pedoman  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Perencanaan diawali  pada  akhir  abad  ke-19  dan  setelah  perang  dunia  kedua, fokusnya  terletak  pada  aspek  desain  lingkungan  fisik  dan  disebut sebagai morphologycal conception of space. 8
Secara  historis  epistemologi,  bahwa  proses  perencanaan  ini terjadi  pada  era  tahun  60-an  dan  digambarkan  oleh  Taylor  sebagai pergeseran  besar  menuju  sociologycal  conception  of  space.  Dimensi makro  dari  proses  desain  perencanaan  menimbulkan  respon  yang abstrak  atau  normatif.  Perencanaan  dibeberapa  Negara  Islam  di
6 Ahmad  Zarkasyi,  ‘Human  Resources  Development,  Using  a  Humanism Sufistik Approach’, Qolamuna (Jurnal Studi Islam), 4.2 (2019), 331–42.
7 Andreas  Schleicher,  Education  in  Indonesia:  Rising  to  the  Challenge,  Far Eastern Survey, 2015, XX <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/education-
indonesia-rising-challenge.pdf>.
8 Kasful Anwar,  Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dahulu, Kini Dan Masa Depan), 2017.
Dunia,  memiliki  tradisi  besar,  yaitu:  perencanaan  secara  ekonomi, manajemen, dan administrasi publik .
Sedangkan  Islamy  membagi  proses  perencanaan  dalam beberapa  tahap,  yaitu:  (a)  perumusan  masalah,  (b)  penyusunan agenda  (agenda  setting),  (c)  perumusan  usulan,  (d)  pengesahan kebijakan, (d) pelaksanaan kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan 9 .
2. Kebijakan Pendidikan Karakter
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor
87  tahun  2017  tentang  Pendidikan  Karakter,  tujuan  pendidikan karakter  adalah  untuk  memperkuat  karakter  peserta  didik  melalui harmonisasi  olah  hati  (etik  dan  spiritual),  olah  rasa  (estetik),  olah pikir  (literasi  dan  numerasi)  dan  olah  raga  (kinestetik)  dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dilaksanakan dengan menerapkan Pancasila dalam pendidikan  karakter  terutama  meliputi  nilai-nilai  religius,  jujur, toleran,  disiplin,  bekerja  keras,  kreatif  mandiri,  demokratis,  rasa ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air,  menghargai prestasi,  komunikatif,  cinta  damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab. 10
Kebijakan  pendidikan  karakter  dilaksanakan  dengan menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pendidikan  karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,  kreatit  mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai,  gemar  membaca,  peduli  lingkungan,  peduli  sosial,  dan bertanggungjawab. 11
Menghadapi  tantangan  globalisasi  yang  sedang  melanda dunia,  Maka  dunia  pendidikan  khususnya  dalam  kebijakan Pendidikan  Islam  di  Indonesia  harus  mempersiapkan  untuk menghadapi  tantangan  globalisasi  pada  semua  jenjang  pendidikan
9 Ahmad  Zarkasyi,  ‘Policy  on  Access,  Quality  and  Competitiveness  Islamic Education’, Educatio: Jurnal Pendidikan STAIM Nganjuk, 2.1 (2017), 64–83.
10 Abdul  Haris  Rasyidi,  ‘Studi  Analisis  Tentang  Inovasi  Dan  Perubahan Dalam Kebijakan Pendidikan Islam’, Jurnal Palapa, 4.3 (2019), 1–20.
11 Dian  Popi  Oktari  and  Aceng  Kosasih,  ‘Pendidikan  Karakter  Religius  Dan Mandiri  Di  Pesantren’,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  28.1  (2019),  42 <https://doi.org/10.17509/jpis.v28i1.14985>.

## Dwi Fitri Wiyono
.  Technocratic Planning Of Character...
Islam,  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  satuan  pendidikan  Islam yang  bertaraf  internasional,  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun oleh  pemerintah  daerah  (Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional,  pasal  50  ayat  3)  untuk  itu  perlu  dibentuk  suatu  badan hukum  pendidikan,  sehingga  semua  penyelenggara  pendidikan  dan satuan  pendidikan  formal,  baik  yang  didirikan  oleh  pemerintah maupun  masyarakat,  harus  berbentuk  badan  hukum  pendidikan (pasal 53 ayat1). 12
Official  based  yang  dimaksud  diatas  akan  berfungsi memberikan  pelayanan  kepada  peserta  didik  (pasal  53  ayat  2). Kesimpulannya  adalah  Official  Education  Based  dalam  dunia pendidikan akan memberikan landasan filosofis dan yuridis kepada penyelenggara  pendidikan  dan  satuan  pendidikan  nasional  yang bertaraf  internasional  dalam  menghadapi  persaingan  global. Kebijakan  ini  dilakukan  agar  pengawasan  terhadap  kelembagaan pendidikan  formal  terintegrasi  dalam peraturan  yang  didesain  oleh pemerintah  terutama  dalam  penanaman  nilai-nilai  Islam  Ke- Indonesia-an
3. Nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an
Pengaruh  aktifitas  dalam  pendidikan  memiliki  peran  strategis terutama    dalam  pembentukan  karakter  suatu  bangsa.  Bahkan, dekadensi  moral  yang  mempengaruhi  akhlak  manusia  memiliki ketergantungan terhadap kontribusi pendidikan (Abudin Nata, 1996: 166).  Kondisi  diatas  memiliki  kesesuaian  dengan  tujuan  dari pendidikan,  salah  satu  diantaranya  ialah  menjadikan  manusia sebagai insan kamil. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 78 di bawah ini:
َراَصْبلأا َو َعْمهسلا ُمُكَل َلَعَج َو اًئْيَش  َنوُمَلْعَت لا ْمُكِتاَههمُأ  ِنوُطُب  ْنِم ْمُكَج َرْخَأ ُ هاللَّ َو َنو ُرُكْشَت ْمُكهلَعَل َةَدِئْفلأا َو
Artinya:  “Dan  Allah  mengeluarkan  kamu  dari  perut  ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu  pendengaran,  penglihatan  dan  hati,  agar  kamu bersyukur.”  Ayat  tersebut  memberi  petunjuk  bahwa  manusia memiliki  potensi  untuk dididik, yaitu  penglihatan, pendengaran,  dan  hati  sanubari.  Potensi  tersebut  harus
12 Luqman  Azhary,  Eko  Handoyo,  and  Muhammad  Khafid,  ‘The Implementation  of  Integrated  Character  Education  in  Policy  Design  at  SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga’, Journal of Primary Education, 7.2 (2018), 172–78 <https://doi.org/10.15294/jpe.v7i2.23522>.
disyukuri  dengan  cara  mengisinya  dengan  ajarandan pendidikan. 13
Al-Ghazali  mengatakan:  “Dan  anak  adalah  suatu  amanat Tuhan kepada kedua orang tuanya, hatinya suci bagaikan juhar yang indah sederhana dan bersih dari segala goresan dan bentuk. Ia masih menerima  segala  apa  yang  digoreskan  kepadanya  dan  cenderung kepada  setiap  hal  yang  ditujukan  kepadanya”.  Sejarah  pendidikan Islam mencatat adanya keterkaitan antara perkembangan keilmuan dengan  institusi  Negara,  yaitu  terkait  dengan  peran  institusi  dalam mendesain  kebijakan  yang  berdampak  pada  relasi  antara  penguasa dengan masyarakat. 14
Pendidikan karakter yang dibangun oleh suatu sistem Negara selalu  mengaitkan  dengan  nilai-nilai  ke-Islama-an,  baik  dalam bentuk  formal  maupun  substansial.  Sehingga,  relasi  antara penanaman  nilai-nilai  Islam  dengan  system  bernegara  berjalan secara  simultan  dan  saling  mendukung  antara  ajaran  agama  dan system yang mendasari beridirinya suatu Negara (nation state), baik dalam  bentuk  kekhalifahan,  kerajaan,  atau    demokrasi    yang berkembang pada era modern.
4. Formulasi  Perencanaan  Teknokratik  Kebijakan  Pendidikan Karakter Nilai Islam Ke-Indonesia-an
Formulasi Perencanaan berhubungan dengan pembuatan desain kebijakan,  formulasi  dari  perencanaan  keduanya  dapat  saling sharing  antar  kelembagaan.  Faktor  dikotomi  tersebut    disebabkan karena  perkembangan  sejarah  dari  literatur  bukan  yang  substansi pada istilah tersebut. 15
Maka  dalam  perencanaan  kebijakan  pendidikan  karakter  nilai- nilai  Islam  Ke-Indonesia-an  perlu  dikaitkan  dengan  kebijakan strategis  yang  dimulai  dari  proses  forlmulasi  kebijakan, implementasi, dan evaluasi strategis dengan melibatkan stakeholder
13 RI Depag, ‘Alquran Pdf Terjemahan’, Al-Qur’an Terjemahan, 2007, 1–1100. 14 Miftahul  Jannah,  ‘Metode  Dan  Strategi  Pembentukan  Karakter  Religius Yang Diterapkan Di Sdtq-T an Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura.’, Al- Madrasah:  Jurnal  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah,  4.1  (2019),  77 <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.178>.
15 Siti  Nura’eni,  ‘EVALUATION  OF  IMPLEMENTATION  CHARACTER EDUCATION IN’, Jurnal Kepemimpinan Pendidikan, 20.2 (2020), 493–97.

## Dwi Fitri Wiyono
.  Technocratic Planning Of Character...
dari  berbagai  unsur  dari  sumber  daya  manusia  dan  kelembagaan pendidikan  Islam  .  Islamy,  mendesain  tahapan  perencanaan  secara detail,  antara  lain  adalah:  (a)  formulasi  perumusan  masalah,  (b) formulasi  penyusunan  agenda,  (c) formulasi  perumusan  usulan,  (d) pengesahan kebijakan, (d) pelaksanaan kebijakan, dan (e)  penilaian kebijakan. 16 a. Perumusan  Masalah  Pendidikan  Karakter  Nilai  Islam  Ke-
Indonesia-an
Pemangku  kebijakan  pendidikan  Islam  perlu  merumuskan pemetaan  masalah  dengan  mengidentifikasi  masalah  yang  berupa pendapat-pendapat  atau  problem  kebutuhan  anggota  masyarakat, sehingga  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan  pendidikan  berbasis karakter  tersebut  dengan  tepat  dan  benar.  Tidak  semua permasalahan  dalam  proses  pendidikan  akan  dipilih  untuk diselesaikan.  Agar  dapat  mendesain  masalah  mana  yang  akan diselesaikan  diperlukan  langkah-langkah  perumusan  masalah adalah:  (1)  Mengidentifikasikan  berbagai  masalah  yang  terkait pendidikan  karakter,  contoh  identifikasi  kasus  dekadensi  moral peserta  didik  dan  produk  hokum  atau  kebijakan,  yang  merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang
harus diatasi. (2) Memprioritaskan  masalah  umum.  Masalah  umum  atau  problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan- ketidakpuasan  manusia  yang  tidak  dapat  dipenuhi  atau  diatasi secara  pribadi  serta  mempunyai  akibat  yang  luas  kepada masyarakat.  (3)  Mengidentifikasikan  Isu.  Isu  adalah  masalah  yang dapat  membangkitkan  orang  banyak  untuk  melakukan  tindakan terhadap masalah-masalah itu. 17
Urgensi  pendidikan  karakter  nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an adalah (1) Disorientasi dasar pancasila sebagai filosofi dan ideology pancasila;  (2  Lemahnya  perangkat  kebijakan  terpadu  dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  pancasila;  (3)  Bergesernya  nilai-nilai etika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara;  (4)  masuknya  ideology transnasional  dan  disintegrasi  bangsa,  kondisi  ini  disebabkan  arus ideolofi ekstrimis Islam fundamentalis.
16 Kaun  Chen  Tsai,  ‘Bring  Character  Education  into  Classroom’,  European
Journal of Educational Research, 1.2 (2012), 163–70 <https://doi.org/10.12973/eu-jer.1.2.163>.
17 Oleh  Nanang  Nuryanta,  ‘Memahami  Problem  Dan  Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia’, Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, VIII.VI (2003), 28–35.
Berdasarkan  kondisi  diatas,  formulasi  kebijakan  pendidikan karakter  dibuat  melalui  arah  dan  sasaran  yang  sesuai  dengan prioritas  pembangunan  karakter  bangsa  di  Indonesia  pada  tahun 2010-2025.  Rentang  pembangunan  karakter  tersebut  didesain secara bertahap dan keberlanjutan.
Formulasi  kebijakan  pendidikan  karakter  dilevel  pusat  dibagi dalam  tiga  tahap,  yaitu:  perencanaan,  implementasi,  dan  evaluasi hasil.  Pendidikan  karakter Islam  Ke-Indonesia-an  harus menyesuaikan  dengan  menggunakan  formulasi  dari  berbagai sumber,  antara  lain  adalah:  (1)  filosofi  UUD  1945,  melalui  Undang- undang  nomor  20  tahun  2003  beserta  undang-undang  turunannya; (2) teoritis; teori tentang psikologi, pendidikan Islam, nilai dan moral serta  sosio-kultural.;  (3)  empiris:  pengalaman  dan  praktik  terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan, pesantren dan kelompok kultural. 18
Implementasi  kebijakan  pendidikan  karakter  Islam  Ke- Indonesia-an  dalam  konteks  kebijakan  makro  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  merupakan  komitmen  seluruh sektor  kehidupan,  bukan  hanya  sector  pendidikan  nasional keterlibatan  aktif  dari  sektor-sektor  yang  lainnya,  khususnya disektor  keagamaan,  kesejahteraan,  pemerintahan,  hokum  dan  Hak Asasi Manusia.
Pengajaran  agama  sebagai  suatu  proses  pembentukan  nilai Islam  kebangsaan  yang  bercorak  budaya  tentunya  sejalan  dengan pendidikan  keagamaan  dalam  suatu  masyarakat  berkebangsaan. Keduanya  mengenal  proses  hegemoni  nilai-nilai  agama  di  dalam kehidupan  harmonis.  Apabila  pelajaran  agama  ditekankan  kepada bentuk-bentuk  yang  normatif,  prosedural,  obyektif  dalam pelaksanaan ajaran dan nilai-nilai agama tertentu, maka pendidikan keagamaan sifatnya sangat inklusif bahkan sangat substantif. 19 Agar dapat memfungsikan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kebijakan  nasional  yang  berdimensi  Ke-Indonesia-an,  dan
18 B  Setiawan,  ‘Planning  As  a  Moral  Discourse:  Some  Ideas  For  Planning Education in Indonesia’, Journal of Regional and City Planning, 7.20 (1996), 28–44.
19 H  Wijono,  ‘Dynamics  of  the  Role  of  Stakeholders  and  Cultural  Moslem
Leaders  (Kyai)  in  the  Formulation  of  Flood  Eradication  Policy  in  …’,  …  Local Communities Facing The Global Era, 2017, 110–18 <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/pslcf/article/view/895>.
Dwi Fitri Wiyono .  Technocratic Planning Of Character...
merealisasikannya kedalam
lembaga-lembaga pendidikan,
diperlukan  suatu  cara  yang  sistematis,  terencana,  berdasarkan pendekatan  kolaboratif,  serta  mensintesikan  pendidikan  islam dengan  disiplin  ilmu,  konsep  cross  culture  atau  konsep  paradigma lain.  Karena  perkembangan  masyarakat  semakin  komplek  dan tentunya  akan  mengarahkan  potensi  yang  ada  pada  diri  manusia dengan  cepat  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  yang  didapat dari kompleksitas sosial masyarakat itu sendiri.
Pada tahap evaluasi hasil perencanaan, penilaian program untuk perbaikan  berkelanjutan  dirancang  dan  dilaksanakan  untuk mendeteksi  proses  aktualisasi  pendidikan  karakter  dalam  proses penyerapan  dari  nilai-nilai  Islam  ke-Indonesia-an  sebagai  indikator bahwa proses institusionalisasi pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an  menghasilkan  suatu  desain  formulasi  kedalam sistem kebijakan di Negara Indonesia. 20
b. Penyusunan Agenda
Cobb and Elder mendefinisikan agenda setting sebagai: “a set of political controversies that will be viewed as falling within the range of legitimate concerns meriting yhe attention of the polity; a set of items scheduled  for  active  and  serious  attention  by  decision  making  body”. Ada  dua  agenda  penyusunan  kebijakan,  (1)  Agenda  sistematis, diharapkan  dapat  diselesaikan  oleh  pemerintah  secara  terstruktur. (2)  Agenda  Official,  kebijakan  yang  sudah  menjadi  hasil  oleh pengambil keputusan dan sedang dirumuskan cara pemecahannya. 21 Pengelolaan  agenda  tentang  isu-isu  kebijakan:  (1)  Isu  berasal dari  luar  pemerintah  atau  Outside  initiation  model,  yang  kemudian dikembangkan ke dalam systemic agenda dan akhirnya masuk dalam institutional  agenda.  Dalam  tipe  ini  peran  kunci  dipegang  oleh kelompok  sosial.  (2)  model  ini  inisiatif  berasal  dari  pemerintah, namun  pemerintah  meminta  dukungan  dari  masyarakat.  Isu masuk dulu  ke  institutional  agenda  Mobilization  model,  baru  kemudian  ke systemic agenda. (3) Inisiatif berasal dari pemerintah, dan langsung dimasukkan dalam institutional Inside initiation model. 22
20 Muhamad  Lutfi  Assidiq,  Rahendra  Maya,  and  Muhamad  Priyatna, ‘Implementasi  Pendidikan  Karakter  Religius  Dalam  Membentuk  Kepribadian Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Pesat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor’, Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam, c, 2019, 1–10.
21 Hasbullah  Hadi,  ‘Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Terhadap  Pendidikan Islam Dan Sekuler’, The Classical Weekly, 19.13 (1926), 106 <https://doi.org/10.2307/30107745>.
22 Haidar  Putra  Daulay  and  Nurgaya  Pasa,  ‘Kebijakan  Pendidikan  Agama Islam ( Pai ) Di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional’,  Forum Paedagogik
Isu  strategis  dalam  penyusunan  agenda  pembangunan pendidikan  karakter  dikaji  dari  dimensi  internal  desain  strategis pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  Kementerian  Agama,  ditemukan  dalam  berbagai kajian,  yaitu:  (1)  Disorder  karakter  kebangsaan  dan  belum dihayatinya  nilai-nilai  pancasilasebagai  filosofi  dan  ideologi kebangsaan.  (2)  Keterbatasan  perangkat  kebijakan  terpadu  dalam mewujudkan  nilai-nilai  esensi  pancasila.  (3)  Bergesernya  nilai-nilai etika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  (4)  Ancaman disintegrasi bangsa dari ideology transnasional.
Berdasarkan  isu-isu  strategis  tentang  pendidikan  karakter diatas, maka penting untuk merumuskan integrasi antara pendidikan Agama dalam konteks internalisasi nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an. Kajian  ke-Islam-an  perlu  dikaji  dari  aspek  aplikasinya  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  agar  menjadi  relevan  dalam merumuskan pembangunan suatu bangsa.
c. Perumusan Usulan Kebijakan (Policy Proposals)
Perumusan  usulan  kebijakan  adalah  kegiatan  menyusun  dan mengembangkan  serangkaian  tindakan  yang  perlu  untuk memecahkan  masalah.  Langkah-langkah  dalam  penelitian  berupa: (1)  Mengidentifikasikan  alternatif,  (2)  Mendefinisikan  dan merumuskan alternatif, (3) Menilai alternatif. 23
Selengkapnya  proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan, yaitu:
Pertama;  Penyusunan  Kebijakan,  Penyusunan  proses  kebijakan meliputi  tahapan  pengkajian  kebijakan  dan  perumusan  kebijakan yang  terdiri  dari  unsur-unsur:  (a)  Tinjauan  keadaan,  (b)  Perkiraan keadaan  masa  yang  akan  dilalui  rencana,  (c)  Penetapan  tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana,  (d)  Identifikasi  kebijakan  dan  atau  kegiatan  usaha  yang perlu  dilakukan,  (e)  Persetujuan  rencana.  Kedua;  Penyusunan Program, tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk
Vol.  06,  No.02  Juli  2014,  6.4  (2014),  15–27  <http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/JP/article/view/174>.
23 Amin  Maghfuri,  ‘Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Awal  Era Reformasi  (1998-2004)’,  Tadbir:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam,  8.1  (2020), 14–26 <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.

## Dwi Fitri Wiyono
.  Technocratic Planning Of Character...
mengimplementasikan  tujuan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke  dalam  berbagai  program  dengan  menetapkan:  tujuan  program, sasaran  program,  kegiatan  dan  kegiatan-kegiatan  pokok  yang dilaksanakan.  Perumusan  program  dan  kegiatan  disebut pemrograman  yaitu  suatu  rencana  tahunan  yang  berisi  langkah- langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik  yang  tergambar  dalam  sasaran  beserta  taksiran sumberdaya  (SDM,  biaya,  peralatan)  yang  diperlukan  untuk  itu. Karena  program  berisi  kegiatan  sehingga  program  dapat  diartikan sekumpulan  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  merealisasikan tercapainya  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  (4)  Penyusunan Pembiayaan  dan  Anggaran,  proses  penyusunan  dan  pembiayaan, direncanakan  sumber  pendanaan  untuk  melaksanakan  program pembangunan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi  pertimbangan  utama  dalam  penyusunan  prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan. Penyusunan pembiayaan  tertuang  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari empat tahapan  yakni:  pertama,  Penyusunan  Rencana;  kedua,  Penetapan Rencana ketiga, Pengendalian; keempat, Evaluasi. Dari tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara komprehensif akan  mendesain  pola  system  perencanaan  yang  sistematis.. Penyusunan  rencana  dilaksanakan  untuk  menghasilkan  rancangan rencana  yang  penting  untuk  ditetapkan  antara  lain  terdiri    dari empat langkah, yaitu: Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana  pembangunan  yang  bersifat  teknokratik,  menyeluruh,  dan terukur.  Langkah  kedua,  masing-  masing  instansi  pemerintah menyiapkan  rancangan  rencana  kerja  dengan  berpedoman  pada rancangan    rencana  pembangunan  yang  telah  disiapkan.  Langkah ketiga  adalah  melibatkan  komponen-komponen  masyarakat  dan menyelaraskan  rencana  pembangunan  yang  dihasilkan masing- masing  jenjang  sistem  pemerintahan  melalui  musyawarah perencanaan  pembangunan.  Sedangkan  Langkah  keempat,  adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 24
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan
24 Samsuariadi,  ‘Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia’,  Jurnal  Tarbawi, 2.2 (2020), 181–90.
Proses  dalam  mengendalikan  evaluasi  pelaksanaan  strategis pembangunan  adalah  untuk  menjamin  tercapainya  dalam  tujuan strategis  dan  memberikan  sasaran  pembangunan  yang  tertuang dalam  rencana  strategis  melalui  kegiatan-kegiatan  koreksi  dan penyesuaian  selama  pelaksanaan  rencana  tersebut  oleh  pimpinan Satuan  pendidikan.  Selanjutnya,  Kepala  satuan  perangkat  daerah dalam  menghimpun  dan  menganalisis  pemantauan  pelaksanaan pembangunan  dari  masing-masing  pimpinan  satuan  pendidikan dengan  tugas  dan  kewenangannya  berhubungan  dengan  supervise pendidikan Islam. 25
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan karakter Islam ke- Indonesia-an adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan kebangsaan yang secara komprehensif dan sistematis dalam  menganalisis  data  dan  informasi  untuk  menilai  pencapaian tujuan,  sasaran,  dan  kinerja  pembangunan pendidikan  kebangsaan.. Evaluasi  ini  dilaksanakan  berdasarkan  indikator  yang  tercantum dalam  dokumen  rencana  pembangunan  karakter.  Indikator  dan sasaran  mencakup  input,  proses  output,  result,  manfaat  dan  impact. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap satuan pendidikan berkewajiban  untuk  melaksanakan  evaluasi  yang  terkait  dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi, satuan pendidikan  harus  mengikuti  pedoman  dan  petunjuk  pelaksanaan evaluasi  kinerja  untuk  menjamin  keseragaman  metode,  materi,  dan ukuran  yang  sesuai  untuk  masing-masing  jangka  waktu  sebuah rencana.

## Kesimpulan
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  ditemukan  proses integrasi  tentang  konsep  Islam  Ke-Indonesia-an  dalam  konsep  dan formulasi  perencanaan  teknokratik  kebijakan  pendidikan  karakter nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an,  melalui  desain  kebijakan  yang dimulai  dengan  analisis  konteks  makro  dan  mikro  pendidikan karakter,  integrasi  nilai-nilai  Islam  dengan  kerangka  visi  misi  dan tahapan  prioritas  pembangunan  karakter  bangsa,  pilihan  sasaran dan  pengendalian  strategi  nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an  dalam struktur wilayah dan kurikulum satuan pendidikan Islam.
25 Wijono.

## Dwi Fitri Wiyono
.  Technocratic Planning Of Character...
Pada tahapan formulasi kebijakan pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an  secara  nasional  dibagi  dalam  tiga  tahap,  yaitu: perencanaan  komprehensif,  pelaksanaan  multidimensional,  dan evaluasi  hasil  secara  berkelanjutan  dan  menyeluruh.  Pendidikan karakter  Islam  Ke-Indonesia-an  penting  menyesuaikan  dengan menggunakan  formulasi  dari  berbagai  sumber,  antara  lain  adalah: (1)  filosofi  pancasila,  UUD  1945,  dan  Undang-undang  nomor  20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional diikuti oleh undang- undang  turunannya  sampai  ke  peraturan  daerah;  (2)  teoritis;  teori tentang  sosiologi,  pendidikan  karakter  dan  Islam,  nilai  dan  moral serta  nilai  budaya  lokal.;  (3)  pengalaman  secara  empiris  dan  best practice,  antara  lain  tokoh-tokoh  pendidikan,  satuan  pendidikan, pesantren dan kelompok kultural.
Pada  tahapan  Implementasi  kebijakan  pendidikan  karakter secara  makro  nilai-nilai  Islam  Ke-Indonesia-an  dalam  kehidupan masyarakat  beragama  di  Indonesia  dan  merupakan  bentuk kesepakatan  seluruh  stakeholder,  bukan  hanya  bidang  pendidikan Islam  di  level  nasional,  keterlibatan  aktif  dari  sektor-sektor  publik lainnya  yang  penting  untuk  dikolaborasikan,  khususnya  pada dimensi  keagamaan,  kesejahteraan,  pemerintahan,  hukum  dan  Hak Asasi Manusia.
Pada  tahap  evaluasi  hasil  perencanaan,  penilaian  program pendidikan  karakter  Islam  Ke-Indonesia-an  selanjutnya  sebagai penerapan  system  yang  dirancang  secara  berjenjang  dan diimplementasikan untuk melihat proses pendidikan karakter dalam proses  penyerapan  dari  nilai-nilai  Islam  ke-Indonesia-an  sebagai indikator  bahwa  proses  institusionalisasi  pendidikan  karakter  nilai Islam  Ke-Indonesia-an  menghasilkan  suatu  desain  formulasi kedalam  sistem  kebijakan  teknokratik  dalam  system  birokrasi  dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar, Kasful, Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Dahulu, Kini

## Dan Masa Depan), 2017
Assidiq,  Muhamad  Lutfi,  Rahendra  Maya,  and  Muhamad  Priyatna, ‘Implementasi Pendidikan Karakter Religius Dalam Membentuk Kepribadian  Peserta  Didik  Di  Sekolah  Menengah  Atas  (Sma) Pesat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor’, Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam, c, 2019, 1–10
Azhary,  Luqman,  Eko  Handoyo,  and  Muhammad  Khafid,  ‘The
Implementation  of  Integrated  Character  Education  in  Policy Design at SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga’, Journal of Primary Education, 7.2 (2018), 172–78 <https://doi.org/10.15294/jpe.v7i2.23522> Daulay,  Haidar  Putra,  and  Nurgaya  Pasa,  ‘Kebijakan  Pendidikan Agama  Islam  (  Pai  )  Di  Indonesia  Dalam  Sistem  Pendidikan Nasional’, Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli 2014, 6.4 (2014),
15–27 <http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/JP/article/view/174>
Depag, RI, ‘Alquran Pdf Terjemahan’, Al-Qur’an Terjemahan, 2007, 1– 1100
Dervis,  Baris,  ‘Library  Research  Method’,  Journal  of  Chemical

## Information and Modeling, 53.9 (2013), 1689–99
Digdowiseiso,  Kumba,  Eko  Sugiyanto,  and  Zainul  Djumadin, ‘Implementation  of  Irrigation  Policy  in  the  Decentralized Government:  A  Case  Study  of  West  Java,  Indonesia’,  Journal  of Environmental  Management  and  Tourism,  9.3  (2018),  411–22 <https://doi.org/10.14505/jemt.v9.3(27).02>
Hadi,  Hasbullah,  ‘Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Terhadap Pendidikan  Islam  Dan  Sekuler’,  The  Classical  Weekly,  19.13 (1926), 106 <https://doi.org/10.2307/30107745>
Jannah,  Miftahul,  ‘Metode  Dan  Strategi  Pembentukan  Karakter Religius Yang Diterapkan Di Sdtq-T an Najah Pondok Pesantren Cindai  Alus  Martapura.’,  Al-Madrasah:  Jurnal  Pendidikan
Dwi Fitri Wiyono .  Technocratic Planning Of Character...
Madrasah Ibtidaiyah, 4.1 (2019), 77 <https://doi.org/10.35931/am.v4i1.178> Kurniasih,  Heni,  Valentina  Y  D;  Utari,  and  Akhmadi,  ‘Character Education Policy and Its Implications for Learning in Indonesia ’ s  Education  System’,  Research  on  Improving  Systems  of Education, 2016, 2018, 1–7 <https://rise.smeru.or.id/en/publication/character-education- policy-and-its-implications-learning-indonesia’s-education- system> Maghfuri, Amin, ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi  (1998-2004)’,  Tadbir:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan Islam, 8.1 (2020), 14–26 <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614> Nura’eni,  Siti,  ‘EVALUATION  OF  IMPLEMENTATION  CHARACTER
EDUCATION IN’, Jurnal Kepemimpinan Pendidikan, 20.2 (2020), 493–97
Nuryanta,  Oleh  Nanang,  ‘Memahami  Problem  Dan  Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia’, Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, VIII.VI (2003), 28–35
Oktari, Dian Popi, and Aceng Kosasih, ‘Pendidikan Karakter Religius
Dan  Mandiri  Di  Pesantren’,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  28.1
(2019), 42 <https://doi.org/10.17509/jpis.v28i1.14985>
Rasyidi, Abdul Haris, ‘Studi Analisis Tentang Inovasi Dan Perubahan Dalam  Kebijakan  Pendidikan  Islam’,  Jurnal  Palapa,  4.3  (2019), 1–20
Samsuariadi,  ‘Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia’,  Jurnal
Tarbawi, 2.2 (2020), 181–90
Sari, Milya, and Asmendri, ‘Metode Penelitian Kepustakaan (Library
Research)’,  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  Dalam Penelitian Pendidikan IPA, 2.1 (2018), 15 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/ article/view/1555/1159> Schleicher,  Andreas,  Education  in  Indonesia:  Rising to  the  Challenge, Far Eastern Survey, 2015, XX <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/ education-indonesia-rising-challenge.pdf>
Setiawan,  B,  ‘Planning  As  a  Moral  Discourse:  Some  Ideas  For
Planning  Education  in  Indonesia’,  Journal  of  Regional  and  City Planning, 7.20 (1996), 28–44
Siregar,  Fajri,  and  Inaya  Rakhmani,  ‘Global  Development  Network Working Paper Series Reforming Research in Indonesia: Policies and  Practice  Reforming  Research  in  Indonesia:  Policies  and Practices’, 92, 2016, 1–71 <http://cipg.or.id/>
Tsai,  Kaun  Chen,  ‘Bring  Character  Education  into  Classroom’, European  Journal  of  Educational  Research,  1.2  (2012),  163–70 <https://doi.org/10.12973/eu-jer.1.2.163>
Wijono,  H,  ‘Dynamics  of  the  Role  of  Stakeholders  and  Cultural Moslem Leaders (Kyai) in the Formulation of Flood Eradication Policy in …’, … Local Communities Facing The Global Era, 2017, 110–18
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/pslcf/article/vie w/895> Zarkasyi,  Ahmad,  ‘Human  Resources  Development,  Using  a Humanism  Sufistik  Approach’,  Qolamuna  (Jurnal  Studi  Islam), 4.2 (2019), 331–42
———,  ‘Policy  on  Access,  Quality  and  Competitiveness  Islamic Education’,  Educatio:  Jurnal  Pendidikan  STAIM  Nganjuk,  2.1 (2017), 64–83