## HUBUNGAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
Mirta Wijaya Neri Susanti Sulisti Afriani Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu nerrysusanti@yahoo.com

## ABSTRAK
Mirta  Wijaya,  Neri  Susanti  dan  Sulisti  Afriani: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Metode  pengambilan  sampel  secara purposive  sampling .  Metode  analisis menggunakan  analisis  Korelasi  Rank  Spearman.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  terdapat  hubungan yang  signifikan  antara  aksesibilitas  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  publik  pada  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang terlihat dari nilai rs hitung > rs tabel (0,63 > 0,450). Sedangkan kekuatan hubungan  antara  aksesibilitas  laporan  keuangan  dengan  akuntabilitas  publik  adalah  kuat  yang  telihat dari nilai korelasi 0,63 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan interprestasi kuat.

## ABSTRACT
Mirta Wijaya, Neri Susanti dan Sulisti Afriani; The purpose of this study is to determine the relationship between the accessibility of financial statements to public accountability to the Local Government of North Bengkulu  Regency.  Sampling  method  by  purposive  sampling.  Analysis  method  using  Spearman  Rank Correlation  analysis.  From  the  research  result,  it  can  be  concluded  that  there  is  a  significant  correlation between accessibility of financial report and public accountability to North Bengkulu Regency Government which  seen  from  rs  count>  rs  table  (0,63>  0,450).  While  the  strength  of  the  relationship  between  the accessibility of the financial statements with public accountability is strongly apparent from the correlation value of 0.63 is at the interval of 0.60 - 0.799 with strong interpretation.
Key Words : Financial reports, accessibility of financial statements, public accountability

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  identik  dengan  adanya  tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas  dan  efisiensi  pembangunan  daerah  dalam  kerangka  otonomi  memerlukan  prasyarat  berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Pada  dasarnya  terdapat  tiga  pilar  utama  didalam  mewujudkan Good  Governance ,  yaitu  : Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipasi. Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip dasar Good Governance ini adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  keuangan  ini  wajib  disusun dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  meliputi:  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  (2)  Neraca,  (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan suatu  entitas  pelaporan  ynag  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sebagai  salah  satu  pemerintah  daerah  yang diberi  amanat  untuk  menjalankan  otonomi  daerah  telah  menjalankan  amanat  Undang-Undang  untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat secara akuntabel melalui media masa. Namun  dalam  upaya  aksesibilitas  laporan  keuangan  secara  rinci,  pemerintah  daerah  memberikan

## Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
batasan dalam memperoleh laporan keuangan daerah tersebut agar tidak disalah gunakan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab.
Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  memberikan  manfaat sebagai  upaya  percepatan  perolehan  informasi  mengenai  laporan  keuangan  daerah.  Akuntabilitas  yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat  dibaca  dan  dipahami.  Dengan  akses  yang  baik,  mudah diperoleh,  mudah dibaca  dan  mudah dipahami  mencerminkan  transparansi  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  pemerintahannya. Sehingga  dalam  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dinilai  apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  aksesibilitas  laporan  keuangan terhadap  akuntabilitas  publik  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Dengan  pokok bahasan mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang dibutuhkan oleh DPRD, Bappeda, dan lembaga pendidikan/mahasiswa sebagai  responden  dalam  penelitian  ini.  Metode  pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive sampling . Dengan metode analisis menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman.

## TINJAUAN LITERATUR Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahan, dimana  selanjutnya  itu  akan  menjadi  suatu  informasi  yang  menggambarkan  tentang  kinerja  suatu perusahaan.  Laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  sangat  penting  untuk  memperoleh  informasi sehubungan  dengan  posisi  keuangan  dan  hasil-hasil  yang  dicapai  oleh  perusahan  yang  bersangkutan. Dengan  begitu  laporan  keuangan  diharapkan  akan  membantu  bagi  para  pengguna  untuk  membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. (Fahmi, 2012: 22-23)
Menurut Mardiasmo (2005 : 13) mengatakan: “Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah.  Hak  publik  atas  informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan  organisasi  publik  untuk  memberikan  laporan  keuangan  sebagai  bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan ( accountability dan sstewardship ).
Berdasarkan  Laporan  Keuangan  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (2013  :  3), laporan keuangan daerah terdiri :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan  informasi  mengenai  realiasi  pendapatan,  belanja, transfer,  surplus/defisit  dan  pembiayaan  dari  suatu  entitas  pelaporan  (SKPD)  yang  masing-masing dibandingkan  dengan  anggarannya  dan  menyediakan  informasi  yang  berguna  dalam  memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
b. Neraca ( balance sheet ) Daerah Neraca menunjukan laporan tentang harta atau kekayaan daerah, atau keadaan posisi keuangan pada saat tertentu, serta aktiva dan nilai kekayaan daerah selama periode rencana strategi (renstra) c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan  atas  Laporan  Keuanganadalah  catatan  tambahan  dan  informasi  yang  ditambahkan  ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan  serta  memberikan  penilaian  yang  lebih  komprehensif  dari  kondisi  keuangan  perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.
Adapun  tujuan  dari  laporan  keuangan  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  kepada  pihak yang  membutuhkan  tentang  kondisi  suatu  perusahaan  dari  sudut  angka-angka  dalam  satuan  moneter. Untuk  tujuan  tersebut,  pelaporan  keuangan  harus  mempertimbangkan  kebutuhan  para  pengguna  dan keputusan yang mereka buat.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Menurut Badudu (2007 : 10) Aksesibilitas adalah:“Tingkat kemudahan untuk  mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia”.
Menurut Mardiasmo (2005 : 10) Aksesibilitas adalah :
“Berdasarkan  perspektif  tata  ruang  adalah  keadaan  atau  ketersediaan  hubungan  dari  suatu  tempat  ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar”.
Ada  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah,  antara  lain: (Riayani, 2014 : 4) a. Ketersediaan informasi laporan keuangan Hal yang paling utama dalam aksesibilitas laporan keuangan daerah yaitu adanya laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adanya laporan keuangan dapat membantu pihak yang membutuhkan untuk untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. b. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
c. Media publikasi laporan keuangan
Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  pasal  103,  dinyatakan  bahwa  “Informasi  yang  dimuat  dalam  sistem  informasi keuangan  daerah  (SIKD)  adalah  data  terbuka  yang  dapat  diketahui,  diakses  dan  diperoleh  oleh masyarakat”. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya.Media publikasi laporan keuangan dapat melalui surat kabar, papan pengumuman, internet, atau dengan cara lainnya.

## Akuntabilitas Publik
Menurut Mulyadi (2002 : 25) menyatakan bahwa : “Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari  suatu  entitas  kedalam  bentuk  fungsinya,  program  dan  kegiatan,  maupun  kebijakan  suatu  lembaga publik  harus  dapat  dijelaskan  dan  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  ( public  disclosure ),  dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan”.
Terdapat  tiga  dimensi  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh  organisasi  sektor  publik  (badan hukum) menurut Mahsun ( 2012 : 43), yaitu :
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.
Akuntabilitas  kejujuran  terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaanjabatan (abuse  of    power) , sedangkan  akuntabilitas  hukum  terkait  dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang  telah  digunakan  dalam  melaksanakan tugas  sudah  cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  proses  termanifestasikan  melalui  pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
c. Akuntabilitas Program dan Kebijakan
Akuntabilitas  program  terkait  dengan  pertimbangan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan  dapat  dicapai atau  tidak  dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang  memberikan  hasil  yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :
1) Akuntabitas ke atas (upward accountability) , menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2) Akuntabilitas  keluar (outward  accountability) ,  bahwa  tugas  pimpinan  untuk  melaporkan, mengkonsultasikan  dan  menanggapi  kelompok-kelompok  klien  dan stakeholders dalam masyarakat.
3) Akuntabilitas ke bawah (downward accountability) , menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai  tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada  bawahannya  karena  sebagus  apapun  suatu  kebijakan  hanya  akan  berhasil  manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
Akuntabilitas  publik  juga  melekat  pada  fungsi  pengendalian  dan  pengawasan,  maka  informasi  yang disajikan terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus auditable atau dapat diaudit oleh baik aparat internal dan eksternal pengawasan  fungsional  Badan  Pemeriksan  Keuangan  (BPK)  dan  Badan Pengawas  Daerah  (Bawasda)  maupun  auditor  lainnya  yang  terkait.  Akuntabilitas  publik  dalam  laporan keuangan  daerah  pengaturannya  dalam  PSAP  Nomor  1  merupakan  peranan  dan  tujuan  pelaporan keuangan antara lain :
Laki-Laki 70% Perempuan 30%
a. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan
b. Untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan, menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi  aktifitas  dan  efisiensi  suatu  entitas,  dan  membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan
c. Untuk kepentingan akuntabilitas, manajerial, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

## Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik
Teori lain pun muncul untuk menghubungkan akuntabilitas laporan keuangan dan aksesibilitas publik. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2005 : 23) yaitu: “Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun  daerah.  Hak  publik  atas  informasi  keuangan  muncul  sebagai  konsekuensi  konsep pertanggungjawaban  publik.  Pertanggungjawaban  publik  mensyaratkan  organisasi  publik  untuk memberikan  laporan keuangan  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  dan  pengelolaan  ( accountability  dan stewardship )”.
Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada aksesibilitas publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun  laporan  temuan  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami.  Dalam  demokrasi  yang  terbuka,  akses  ini diberikan  olehmedia,  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio,  stasiun  televisi,  dan website (internet),  dan forum  yang  memberikan  perhatian  langsung  atau  peranan  yang  mendorong  akuntabilitas  pemerintah terhadap masyarakat.
Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  responden  penelitian  sebanyak  20  orang  yang  terdiri  dari  5  orang anggota DPRD, 5 orang pejabat di Bappeda, dan 10 orang mahasiswa. Dimana mahasiswa ini  terdiri dari 7  orang  mahasiswa  S1  murni,  2  orang  mahasiswa  S1  konfersi,  dan  1  orang  mahasiswa  S2.  Responden yang  diambil  ini  merupakan  orang-orang  yang  mengerti,  memahami,  dan  menggunakan  hasil  laporan keuangan  yang  akuntabel.  Karakteristik  responden  dirinci  berdasarkan  kelompok  umur,  jenis  kelamin, dan tingkat pendidikan.
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.
Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2016
Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi responden adalah laki-laki sebanyak  14  orang  dengan  persentase  70%,  dan  responden  perempuan  sebanyak  6  orang  dengan
Aksesibilitas  Laporan Keuangan (X)
Akuntabilitas Publik(Y)
SMA 25% D3 5%
S1 60% S2 10% S3 0% 41-50      20% ≤30         30% 41 - 50 50% > 50 0%
persentase  30%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  laki-laki  lebih  banyak  menduduki  jabatan strategis dalam suatu organisasi
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada gambar 3.
Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2016
Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Berdasarkan  gambar  3  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  responden  berumur  ≤  30  tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 30%, responden berumur 31-40 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 20%, responden berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase 50%, dan  berumur  diatas  50  tahun  sebanyak  0  orang  atau  0%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden berada pada umur produktif kerja yaitu 15-64 tahun (Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003)
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 4.
Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2016
Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan  gambar  4  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  responden  dengan  tingkat  pendidikan  SMA sebanyak 5 orang dengan persentase 25%, responden dengan tingkat pendidikan D3 yaitu sebanyak 1 orang,  responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, dan  responden  dengan  tingkat  pendidikan  S2  sebanyak  2  orang  dengan  persentase  10%.  Hal  ini menunjukkan bahwa responden memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami mengenai hal yang diteliti.
Jawaban Responden Tentang Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik a. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Adapun jawaban responden terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan dapat di lihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Jawaban responden terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan
No Pernyataan Jawaban Jumlah Skor Total Rata- Rata SB B CB TB STB 1 Pemda telah membuat laporan keuangan 10 8 2 0 0 20 88 4,40 2 Pemda  telah  menyediakan informasi  laporan  keuangan yang dibutuhkan 9 8 3 0 0 20 86 4,30 3 Laporan  yang  dibuat  telah sesuai  dengan  kebutuhan pengguna 8 9 3 0 0 20 85 4,25 4 Laporan  yang  dibuat  telah dapat  membantu  pengguna dalam mengambil keputusan  ekonomi  yang bersifat finansial 7 7 6 0 0 20 81 4,05 5 Laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  Pemda  relevan (tepat waktu dan lengkap) 6 11 3 0 0 20 83 4,15 6 Laporan  keuangan  yang dibuat  andal  yaitu  berisi informasi  yang  memiliki karakteristik penyajian jujur, veriability, dan netral. 6 13 1 0 0 20 85 4,25 7 Laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  Pemdadapat dipahami oleh pengguna 5 13 2 0 0 20 83 4,15 8 Laporan  keuangan  yang dibuat Pemda dapat dibandingkan dengan priode sebelumnya (masa lalu) 7 10 3 0 0 20 84 4,20 9 Laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  Pemdadapat dilihat di papan pengumuman Pemda 9 6 5 0 0 20 84 4,20 10 Laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  Pemdadapat dilihat di surat kabar 9 7 4 0 0 20 85 4,25 11 Laporan  keuangan  dapat dilihat di kantor Pemda 11 6 3 0 0 20 88 4,40 12 Laporan  keuangan  selalu  di publikasikan  di  surat  kabar setiap tahunnya 11 5 4 0 0 20 87 4,35 Rata-Rata 4,25 Sumber : Hasil Analisis Kuisioner, 2016 Keterangan : 1,00– 1,80 = Sangat Tidak Baik 1,81 – 2,60 = Tidak Baik 3,41 – 4,20 = Baik 2,61 – 3,40 = Cukup Baik 4,21 – 5,00 = Sangat Baik
Dari  tabel  1  di  atas  terlihat  rata-rata  persepsi  responden  terhadap  variabel  aksesibilitas  laporan keuangan sebesar 4,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden berada di antara 4,21 –  5,00,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berada pada kondisi sangat baik.
b. Variabel Akuntabilitas Publik
Hasil kuesioner mengenai variabel akuntabilitas pubik dapat di lihat pada tabel 2.

## Tabel 2. Jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas publik
No Pernyataan Jawaban Jumlah Skor Total Rata- Rata SB B CB TB STB 1 Laporan  pertanggungjawaban yang  dibuat  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku 14 5 1 0 0 20 93 4,65 2 Laporan  pertanggungjawaban yang  dibuat  tidak  memiliki cacat hukum 14 6 0 0 0 20 94 4,70 3 Laporan  pertanggungjawaban yang  disampaikan  memiliki unsur kejujuran yang tinggi 15 4 1 0 0 20 94 4,70 4 Laporan  pertanggungjawaban yang  dibuat  dengan  tidak menyalahgunakan jabatan 13 5 2 0 0 20 91 4,55 5 Pemda  melaksanakan  tugas sudah  cukup  baik  dalam  hal kecukupan  sistem  informasi akuntansi 11 8 1 0 0 20 90 4,50 6 Pemda melaksanakan akuntabilitas  sesuai  dengan sistem informasi manajemen 13 6 1 0 0 20 92 4,60 7 Pemda melaksanakan akuntabilitas  sesuai  dengan prosedur administrasi. 13 7 0 0 0 20 93 4,65 8 Pemda melaksanakan akuntabilitas  dengan  proses termanifestasikan melalui pemberian  pelayanan  publik yang  cepat,  responsif,  dan murah biaya 16 4 0 0 0 20 96 4,80 9 Akuntabilitas  Program  telah mempertimbangkan apakah tujuan  yang  ditetapkan  telah tercapai 15 5 0 0 0 20 95 4,75 10 Akuntabilitas  Program  telah mempertimbangkan  alternatif program  yang  memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal 12 8 0 0 0 20 92 4,60 11 Pemda  telah  mengurus  dan membina  atas  kebijakan  yang dibuat dengan mempertimbangkan yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal 13 6 1 0 0 20 92 4,60 12 Pemda  telah  mengawasi  atas kebijakan-kebijakan yang diambil 17 2 1 0 0 20 96 4,80 Rata-rata 4,66 Sumber : Hasil Analisis Kuisioner, September 2014 Keterangan : 1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Baik 1,81 – 2,60 = Tidak Baik
3,41 – 4,20 = Baik
2,61 – 3,40 = Cukup Baik
4,21 – 5,00 = Sangat Baik
Dari  tabel  2  di  atas  terlihat  rata-rata  persepsi  responden  terhadap  variabel  akuntabilitas  publik sebesar 4,66. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden berada di antara 4,21 – 5,00,

## sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas publik pada Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara berada pada kondisi sangat baik.

## Korelasi Rank Spearman antara Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas publik, dimana :
Nilai ∑d 2 = 496 n
= 20
rs =   1 d 6 1 2 2    n n
rs =   1 20 20 496 x 6 1 2   rs =   399 20 496 x 6 1  rs = 7980
2976 1  rs = 1 – 0,37 rs = 0,63
Hal ini dapat diberi arti dengan nilai interpestasi koefisien korelasi menurut tabel berikut ini:
Tabel 3. Interpretasi koefisien korelasi
Interval nilai r Interpretasi 0,0 – 0,199 sangat lemah 0,20 – 0,399 lemah 0,40 – 0,599 cukup kuat 0,60 – 0,799 kuat 0,80 – 1,000 sangat kuat
Sumber: (Sugiono, 2010: 144)
Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai korelasinya sebesar0,63. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan  (x)  dan  akuntabilitas  publik  (y)  memiliki  hubungan  yang  kuat, dimana artinya bahwa jika variabel x naik maka variabel y juga akan naik.

## Uji Hipotesis
Untuk  mendapatkan  hasil hipotesis maka perlu  dibandingkan  antara rs hitung  dangan rs tabel. Pada penelitian ini penulis menggunakan taraf  signifikan sebesar 5% dengan n= 20. Dimana nilai rs tabel = 0,450 dan rs hitung = 0,63. Hal ini berarti nilai rs hitung > rs tabel (0,63 > 0,450), maka menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  aksesibilitas  laporan  keuangan  dengan  akuntablitias publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

## Pembahasan
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu  Utara  sangat  baik,  mulai  dari  ketersediaan  informasi  laporan  keuangan  yang  dibutuhkan pengguna  dengan  sangat  baik,  kualitas  informasi  laporan  yang  sangat  baiksesuai  dengan  amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, serta media publikasi juga sangat baik.
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  laporan  akhir  tahun  yang  berisi Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yaitu  laporan  yang  menyediakan  informasi  mengenai  realiasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan (SKPD) yang masing-masing  dibandingkan  dengan  anggarannya  dan  menyediakan  informasi  yang  berguna  dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah  dalam  periode  mendatang  dengan  cara  menyajikan  laporan  secara  komparatif,  laporan  Neraca ( balance  sheet )  Daerah  yang  menunjukan  laporan  tentang  harta  atau  kekayaan  daerah,  atau  keadaan
posisi  keuangan  pada  saat  tertentu,  serta  aktiva  dan  nilai  kekayaan  daerah  selama  periode  rencana strategi (renstra), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca  dengan  informasi  lebih  lanjut.  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  dapat  mencakup  informasi tentang  hutang,  kelangsungan  usaha,  piutang,  kewajiban  kontinjensi,  atau  informasi  kontekstual  untuk menjelaskan angka-angka keuangan.
Dalam  mempublikasikan  laporan  keuangan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  Pemerintah  Daerah telah  mempublikasikan  laporan  keuangan  tersebut  melalui  surat  kabar  setiap  tahunnya  sebagai pertanggungjawaban keuangan yang telah dipergunakan setiap tahunnya. Selain itu laporan keuangan ini juga  dapat  dilihat  di website Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Untuk  laporan  keuangan setiap bulannya, laporan keuangan hanya bisa diakses langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Namun  untuk  dapat  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  tersebut diperlukan  surat  pengantar  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  agar  tidak  ada  penyalahgunaan data/informasi.
Pemerintah Daerah memiliki akuntabilitas publik mengenai laporan keuangan yang sangat baik, mulai dari  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas  proses,  sampai  dengan  akuntabilitas  program  dan kebijakan.Laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  tidak  memiliki  cacat  hukum,  dengan  tingkat  kejujuran  yang  tinggi tanpa menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Laporan pertanggungjawaban ini telah sesuai dengan  proses pertanggungjawaban mulai dari penyusunan APBD sampai  dengan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  sesuai prosedur administrasi ataupun manajemen.
Selain  itu,  program  atau  kebijakan  yang  ada  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  telah mempertimbangkan output yang optimal dengan biaya yang minimal. Serta kebijakan yang diambil selalu diawasi  dan  dibina  agar  tidak  terjadi  pemborosan  anggaran  untuk  programkegiatan  yang  belum dibutuhkan.
Laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  ini  disampaikan  kepada  Badan  Pemerikasa Keuangan  paling  lambat  3  bulan  setelah  berakhirnya  pelaksanaan  anggaran  tahun  sebelumnya,  dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pernah 2 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Menteri Keuangan Negara. Pada tanggal 21 September 2014 yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkulu  Utara  untuk  yang  ke  2  kalinya  memperoleh  penghargaan  WTP.  Akan  tetapi mengalami  kemunduran  ditahun  2015  dan  2016,  dimana  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  tidak dapat meraih hasil audit WTP.
Dari  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  kuat  antara aksesibilitas  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  publik  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu Utarayang  terlihat  dari  nilai rs hitung  > rs tabel  (0,63  >  0,450).  Artinya  bahwa  dengan  adanya  laporan keuangan  baru  dapat  melaksanakan  akuntabilitas  publik.  Laporan  keuangan  merupakan  kunci  utama dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  publik,  karena  laporan  inilah  yang  akan  dipublikasikan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten Bengkulu  Utara.  Apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara aksesibilitas  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  publik  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Utara yang  terlihat  dari  nilai rs hitung  > rs tabel  (0,63  >  0,450).  Sedangkan  kekuatan  hubungan  antara aksesibilitas  laporan keuangan  dengan  akuntabilitas  publik  adalah  kuat  yang  terlihat  dari  nilai  korelasi 0,63 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan interprestasi kuat.

## SARAN
Dari  kesimpulan  diatas,  adapun  saran  dari  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  mengingat  hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas publik maka aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara lebih ditingkatkan lagi sehingga memperoleh penghargaan terbaik se Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens. 2003. Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach . Englewood Cliffs : New Jaersey Badudu, Yus. 2007. Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia.Jakarta : PT. Gramedia.
Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan . Bandung : Alfabeta. Halim, Abdul. 2002 . Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah .Jakarta : Salemba Empat. Jumung,Martin.  2005. Politik  Lokal  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah .  Jakarta :Pustaka Nusantara.
Kusuma, Riyani. 2014. Laporan Keuangan. Jakarta. (http://riyanikusuma.wordpress.com/2014/04/30/laporan-keuangan–transparan–melindungi– investor-dan-meningkatkan-kualitas-pasar/)
Mahsun. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : BPFEUGM Yogyakarta. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi. Mirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia . Jakarta : Salemba Empat. Mulyadi. 2008. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : YKPN. Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik . Jakarta : Salemba. Riduwan. 2009. Pengantar Statistika. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : Alfabeta. Triton. 2005. SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik . Yogyakarta : Andi
-----------2004.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
-----------2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
-----------2010.  Pelatihan  Dasar  Dasar  Akuntansi  -  Sistem  Akuntansi  Daerah  -  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
-----------2012. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara
-----------2013. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013.