## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692

## Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah
Achmad Rizqullah * , Meldona
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: 1* achmadrizqullah766@gmail.com , 2 meldona@akuntansi.uin-malang.ac.id Email Penulis Korespondensi: achmadrizqullah766@gmail.com Submitted: 16/12/2022 ; Accepted: 15/01/2023 ; Published: 20/02/2023
Abstrak- Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran  belanja  daerah dalam APBD untuk  menambah  aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada pemerintah Kota Bima. Populasi dalam penelitian ini adalah  laporan  keuangan  Realisasi  APBD  Kota  Bima  selama  17  Tahun  mulai  dari  tahun  2004  sampai  tahun 2021,  sedangkan sampel penelitian menggunakan 5 tahun, yaitu mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi  APBD  Pemerintah  Kota  Bima.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Smart  PLS.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  PAD  dan  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  PAD  dan  DAU  tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Belanja Daerah tidak dapat memediasi pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi fenomena flypaper effect pada APBD Pemerintah Kota Bima.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Belanja Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Flypaper Effect
Abstract -The regional government allocates funds in the form of regional budgets in the APBD to increase fixed assets. So far, regional spending has been used more for routine spending which is relatively less productive. The purpose of this study is to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH) on regional Expenditure Allocation in Bima City government . The population of this study is the financial report of the Bima City APBD realization for 17 years starting from 2004 to 2021, while the research sample uses 5 years, which is from 2017 to 2021.  The secondary data used in this research is the Bima City Government APBD Realization Report. Hypothesis testing in this study used Smart PLS. Research shows that PAD and DAU have a significant effect on economic growth. However ,  PAD  and  DAU  have  no  effect on  Regional  Spending , and Regional Expenditure cannot mediate the influence of PAD and DAU on economic growth. The results showed that there was no flypaper effect phenomenon in the Bima City Government Budget.
Keywords : Regional Own Revenue; General Allocation Fund; Regional Expenditure; Economic Growth; Flypaper Effect

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  desentralisasi  fiskal  mulai  hangat  dibicarakan  sejak  era  reformasi  pasca  periode  orde  baru.  Dalam perkembangan  bangsa  Indonesia  pada  masa  reformasi  berbagai  kebijakan  seperti  desentralisasi  diterapkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Desentralisasi  fiskal  secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No.23 tahun  2014  (K.  S.  N.  R.  Indonesia,  2014).  Otonomi  daerah  merupakan  bentuk  sistem  penyelenggaraan  urusan pemerintahan dan pendelegasian kewenangan kepada daerah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Otonomi  daerah  diartikan  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus; urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai dengan dengan peraturan perundang- undangan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  desentralisasi diartikan  sebagai  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  Daerah  Otonom  dalam  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badrudin & Kuncorojati, 2017).
Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  kinerja  pemerintah  daerah,  khususnya  dalam pelayanan kepada masyarakat, agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi pendapatan daerah yang terdiri dari dua komponen utama yaitu milik sendiri  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  dana  perimbangan.  Sumber  pendapatan  asli  daerah  adalah  sumber pendapatan  asli  daerah  pendapatan  yang  berasal  dari  kegiatan  ekonomi  daerah  itu  sendiri  Sumber pendapatan  asli daerah  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya yang sah (Badrudin & Kuncorojati, 2017).
Penelitan  Purbarini & Masdjojo  (2015), proporsi PAD dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dengan demikian, pemerintah daerah mengandalkan dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan PAD. Ketergantungan ini akan menyebabkan rendahnya peran daerah sendiri dalam membiayai  belanja  pemerintah  daerah  dan  semakin  dominan  peran  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini mengakibatkan pemerintah kabupaten memiliki perilaku penggunaan anggaran yang disebut efek flypaper. Menurut Purbarini & Masdjojo (2015) dan (Armawaddin et al., 2017), flypaper effect merupakan respon belanja modal lebih besar untuk dana perimbangan dari pemerintah pusat daripada dari pendapatan asli daerah dari kabupaten. Akibatnya,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar ke pemerintah pusat, daripada mengeksplorasi basis pajak daerah hasil yang optimal (Purnomo, 2011). Situasi ini juga ditemui dalam kasus pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh  karena  itu,  DAU  sebagai  sumber  utama  harus  digunakan  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat,  mempercepat  pembangunan  daerah  pembangunan,  dan  memaksimalkan  potensi  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerah (Yani Rizal et al., 2021). Flypaper effect adalah kondisi yang terjadi ketika pemerintah daerah  merespons  pembiayaan  lebih  (boros)  menggunakan  dana  transfer  yang  dihasilkan  dengan  DAU  daripada menggunakan kemampuan mereka sendiri yang diproksi oleh PAD (Badrudin & Rimawan, 2015).
Belanja daerah sebagai salah satu bentuk belanja pemerintah daerah di Daerah Anggaran Pemerintah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Manek & Badrudin, 2017). Oleh karena itu, belanja daerah sebagai salah satu kebijakan fiskal instrumen dalam APBD harus digunakan untuk membiayai berbagai program  pembangunan  secara  efektif  dan  efisien  agar  mampu  meningkatkan  perekonomian  kegiatan  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  daerah  melalui  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (Badrudin  &  Rimawan,  2015).  Hasil  riset Tuaputimain  (2019)  menunjukkan  bahwa  pemerintah  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan mengutamakan peningkatan infrastruktur inovasi, tetapi, tingkat  efisiensi  lokal belanja pemerintah provinsi  di  luar Pulau  Jawa  masih  kurang.  Hal  ini  merupakan  hasil  investigasi  efisiensi  belanja  pemerintah  daerah  di  Indonesia, sehingga menetapkan Pembangunan Manusia sebagai output yang penting (Badrudin & Rimawan, 2015).
Transfer mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh  daerah,  serta  pengembangan  kehidupan  berdemokrasi,  keadilan, pemerataan dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Adiputra, 2014), namun yang terjadi  adalah  ketergantungan  fiskal  dan  subsidi  serta  bantuan  pemerintah  pusat  sebagai  wujud  ketidakmampuan daerah otonom dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam  Anggraini  Putri  (2016),  pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan  komponennya, yaitu: (1) Laju pertumbuhan penduduk  dan  produk  per  kapita;  (2)  Peningkatan  produktivitas;  (3)  Laju  perubahan  struktural  yang  tinggi;  (4) Urbanisasi; (5) Ekspansi negara maju; serta (6) Arus barang, modal dan orang antar bangsa (Mawarni et al., 2013).
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini terdapat  tiga  aspek  yang  ditekankan  yaitu  pertama,  Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  suatu  proses  dan  bukan  suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu  perekonomian berkembang atau berubah dari waktu  ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi.  Pertumbuhan  Ekonomi  akan  terjadi  apabila  ada  kecenderungan  dari  proses  internal  perekonomian  itu  atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Sumartini et al., 2014).
Dalam  penelitian  Vegh  &  Vuletin  (2016),  flypaper  effect  secara  luas  didokumentasikan  sebagai  peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi  dari  pada  menghabiskan  pendapatan  sendiri.  Salah  satu  fenomena  yang  mencolok  dari  otonomi  daerah  di Indonesia  adalah  ketergantungan  pemerintah  daerah  yang  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat.  Ketergantungan  ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Alokasi transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat tinggi  dan  kurang  memperhatikan  kemampuan  daerah  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber  pendanaannya. Akibatnya  pemerintah  daerah  akan  selalu  menuntut  transfer  yang  besar  dari  pemerintah  pusat,  bukannya memaksimalkan kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal). Ketergantugan ini akan menimbulkan rendahnya peran daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta semakin dominannya peran transfer dari pusat dalam hal ini adalah DAU, sehingga disebut flypaper effect (Purbarini & Masdjojo, 2015).
Pada  penelitian  Al Khoiri  (2015)  terjadi flypaper effect  dalam merespon belanja transfer DAU dan PAD di Pulau Sumatra, ia juga meneliti bahwa flypaper effect  berpengaruh untuk memprediksi  Belanja  Daerah periode ke depan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah  yang  PAD-nya  tinggi  di  Kabupaten/Kota  pulau  Sumatra.  Menurut  (Subadriyah  &  Solikul  (2018),  juga mengadakan penelitian serupa untuk daerah Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya adalah secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadinya flypaper effect.
Kota Bima merupakan kota yang berada paling timur di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang unggul di sektor tersier seperti jasa dan perdagangan, serta kerap kali disebut sebagai "Kota Transit" bagi wisatawan dari  Pulau Bali atau Pulau Lombok  yang akan berkunjung  ke Labuhan Bajo, NTT.  Potensi wisata pariwisata Kota Bima sedang digalakkan agar menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) destinasi wisata bahari yang menonjol dengan historis  sejarah  yang  kental  dengan  masih  terdapatnya  beberapa  kesultanan  maritim.  Pengelolaan  administrasi keuangan  Kota Bima selama kurun waktu  5 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai 2021, Pemerintah Kota Bima menempatkan DAU sebagai  penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan  prosentase mencapai  59% kemudian

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
DAK 13%, lain-lain pendapatan daerah yang sah 10%, DBH 8% dan DAK 7%. Disaat aloksi DAU yang diperoleh besar,  maka  pemerintah  daerah  akan  berusaha  agar  pada  periode  berikutnya  DAU  tetap  pada  porsi  nominalnya. Menurut  (Al  Khoiri,  2015)  proporsi  DAU  terhadap  penerimaan  daerah  masih  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD. Badrudin & Kuncorojati (2017) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 20%. Respon disini merupakan satu tanggapan langsung dari pemerintah daerah mengenai dana transfer dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan dalam belanja  daerah.  Ketika  respon  (belanja)  daerah  lebih  besar  terhadap  transfer,  maka  disebut  dengan  flypaper  effect (Armawaddin et al., 2017). Akibatnya, pemerintah daerah menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama dalam membiayai Belanja Daerah (Fadilah & Helmayunita, 2020); (Subadriyah & Solikul, 2018). Berdasarkan fenomena tersebut sehingga peneliti akan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh belanja daerah pada pemerintah Kota Bima.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif yang menguji ada atau tida adanya Flypaper effect. Kemudian juga melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## 3.2   Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Realisasi APBD Kota Bima selama 17 Tahun mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2021, sedangkan  yang ditentukan sebagai  sampel  penelitian  adalah  laporan keuangan Realisasi APBD Kota Bima 10 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.

## 3.3   Tehnik Pengambilan Sampel
Teknik pengumpulan sampel adalah Non-Probability Sampling yaitu purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria: 1) ketersediaan data dan terupdate. 2) Data tahun 2017-2021 memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3.4    Data dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam  bentuk  arsip,  berupa data time series dan cross sectional  pada Kota  Bima.  Data penelitian ini bersumber  dari  dokumen  laporan  realisasi  APBD  yang  diperoleh  situs  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  melalui  www.djpk.kemenkeu.go.id  periode  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2021. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan anggaran belanja daerah serta data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh di BPS Kota Bima melalui www.bimakota.bps.go.id.

## 3.5   Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada (Riyanto, 2012), berupa pengumpulan data realisasi anggaran Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari situs website Kementrian Keuangan dan situs Website Kota Bima.

## 3.6   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Peretumbuhan Ekonomi sedangkan variabel bebas (independent variabel) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta yang menjadi variabel Mediasi adalah Belanja Daerah.
Tabel 1. Definisi Operational Variabel Penelitian No Variabel Pengukuran Sumber 1. Pendapatan Asli Daerah Pajak  daerah  +  Retribusi  daerah  +  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah. UUD  No  33  tahun 2004 2. Dana  Alokasi Umum DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana,  Celah  Fiskal  =  Kebutuhan  Fiskal  –  Kapasitas  Fiskal Dana  yang  ditransfer  pemerintah  pusat  kepada  pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) UUD  No  33  tahun 2004  dan  Aprilla  dan Saputra, 2013. 3. Belanja Daerah   Belanja Daerah = Belanja Operasional + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga Mardiasmo, 2002

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
No Variabel Pengukuran Sumber 4 Pertumbuhan Ekonomi PE = PDBt − PDBt − 1 PDB t − 1 Todaro  dan  Smith, 2011 5 Flypaper effect   Perbandingan proksi DAU lebih besar dari proksi PAD terhadap Belanja Daerah Tresch,  2002,  dalam Rizal 2021

## 3.7   Model dan Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data metode Structural Eequation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan WART-PLS. Model persamaan structural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan penelitian untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen multiple dengan banyak faktor (Ghozali dan Latan, 2012). Langkah-langkah  dalam  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  yang bertujuan  untuk  mengevaluasi  model  dan  menganalisis  data  atau  hubungan  antarvariabel  independen  dan  variabel dependen berbasis SEM-PLS adalah berikut:
1. Merancang Model Struktural (Inner Model)
2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)
3. Membuat Diagram Jalur (diagram path)
4. Melakukan Estimasi
5. Mengevaluasi model struktural konstruk
6. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstraping)
3.8 Kajian Teoritis
Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori  ekonomi,  teori  keputusan,  toeri  sosiologi  dan  teori  organisasi  (Megasari,  2015).  Teori  prinsipal-agen menganalisis  susunan  kontraktual  diantara  dua  atau  lebih  individu,  kelompok,  atau  organisasi.  Salah  satu  pihak (principal) membuat  suatu  kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Fadilah & Helmayunita, 2020).
Berdasar UU No  33 Tahun 2004, Dana alokasi  umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam  pelaksanaan  desentralisasi  (S.  N.  R.  Indonesia,  2004).  Pembagian  dana  untuk  daerah  melalui  bagi  hasil berdasarkan  daerah  penghasil  cenderung  menimbulkan  ketimpangan  antar  daerah  dengan  mempertimbangkan kebutuhan  dan  potensi  daerah.  Alokasi  dana  umum  bagi  daerah  yang  potensi  fiskalnya  besar  namun  kebutuhan fiskalnya  kecil  akan  memperoleh  aloksi  dana  umum  yang  relatif  kecil.  Sebaliknya  daerah  yang  memiliki  potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikuramgi dengan belanja pegawai.
Dana alokasi  umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari  pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Dana  alokasi  umum  (DAU)  dialokasikan  untuk  provinsi  dan  kabupaten/kota  bertujuan  untuk pemerataan  kemampuan  keuangan  antardaerah  yang  dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan keuangan  antardaerah  melalui  penerapan  formula  yang  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  potensi  daerah. (Suwandika & Yasa, 2015).
Penelitian (Adiputra, 2014) yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Menyatakan  bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum adalah non linier, positif dan signifikan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kaimantan  Barat.  Menurut  Anggraini  Putri  (2016)  dan  Putri  (2016)  menyatakan bahwa  analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Inflasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  antara  Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  (S.  N.  R.  Indonesia,  2004).  Menurut  Yani  Rizal  et  al.  (2021),  PAD  merupakan  semua penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan  yang  sangat  penting,  karena  melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chindy  Febry  et  al.,  2016)  menunjukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  tahun  2001-2013.  Hasil  riset  (Putri, 2016)  menunjukan  pengaruh  yang  positif  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sementara  hasil  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  penelitian yang  dilakukan oleh  (Suwandika  &  Yasa,  2015)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Investasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) mengungkapkan ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu:  1)  Jumlah  penduduk,  2)  Jumlah  stok  barang- barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan (Badrudin & Rimawan, 2015) dan (Manek & Badrudin, 2017). Lebih lanjut, (Badrudin, 2012) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kekayaan masyarakat. Peningkatan pendapatan di masyarakat ditandai dengan meningkatnya alokasi pendapatan  untuk  konsumsi  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Menurut  (Safitri,  2021),  model  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia  adalah  model  ekonomi  yang  berfokus  pada  merangsang  peningkatan  pendapatan  masyarakat  melalui percepatan  pertumbuhan  sektor  ekonomi  yang  efisien  dan  dinamis  tanpa  memperhitungkan  dampak  negatif  pada masyarakat luas seperti menipisnya sumber daya alam, kerusakan sumber daya dan lingkungan. Mempertimbangkan hal  ini,  maka  perlu  memiliki  perencanaan  pembangunan  yang  tepat  dan  memberikan  perhatian  pada  kapasitas lingkungan.
Penelitian yang dilakukan oleh   (Mawarni, Darwanis, &  Abdullah, 2013),  (Putri, 2016), (Anggraini Putri, 2016), (Deviani, 2016),  (Siska, hendri, & putri, 2016), hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif pertumbuhan ekonomi.
Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya  perubahan  dalam  jumlah  transfer  dari  Pemerintah  Pusat  lebih  besar  dari  stimulus  yang  disebabkan  oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Anggraini Putri, 2016). Flypaper Effect ini merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, dimana flypaper effect  juga dapat disebut  sebagai  suatu  kondisi  yang terjadi saat  pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.
Oates  (1999)  dalam  (Mawarni  et  al.,  2013)  menyatakan  bahwa  beberapa  penelitian  mengenai  perilaku  Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat menyimpulkan bahwa respon Pemerintah Daerah  berbeda untuk transfer  dan  pendapatan  daerahnya  sendiri.  Ketika  respon Pemerintah  Daerah  lebih  besar  untuk  transfer  dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut flypaper effect. Menurut  (Maimunah, 2006), flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan dengan dana transfer yang diproksikan  dangan  DAU  daripada  menggunakan  kemampuan  sendiri,  yang  diproksikan  dengan  PAD.    Dalam penelitian  (Aprilia & Saputra, 2013), (Al Khoiri, 2015) melakukan penelitian terjadi Flypaper Effect berbeda dengan penelitian dilakukan oleh (Yani Rizal et al., 2021) yang menyatakan tidak terjadi fenomena Flypaper Effect. Menurut (Yani Rizal et al., 2021), flypaper effect secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatan sendiri.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Deskriptif
Analisis data pada penelitian ini mengguanakan hasil statistic deskriptif dan analisis Partial least square (PLS). Untuk hasil analisis data dengan statistik deskriptif dapat ditunjukan pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Pendapatan Asli Daerah (dalam jutaan) Dana Alokasi Umum (dalam jutaan) Belanja Daerah (dalam jutaan) Pertumbuhan Ekonomi (%) Mean 48.656 457.992 780.400 5.48 Minimum 46.120 442.038 656.830 4.90 Maximum 52.470 481.411 852.960 6.65

## 3.2 Perhitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)
Model struktural atau inner model pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi konsep dan teori disebut fit apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai goodness of fit  inner model didasarkan pada hasil analisis SEM WarpPLS pada Tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Nilai R-Square Variabel
Variabel R-square Pendapatan Asli Daerah  - Dana Alokasi Umum - Belanja Daerah 0.932

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
Variabel R-square Pertumbuhan Ekonomi 0.392
Goodness of fit inner model pada analisis PLS menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-Square test yang berupa nilai  Q-square  predictive  relevance  dihitung  berdasarkan  nilai  R²  masing-masing  variabel  endogen,  yaitu  variabel belanja daerah diperoleh nilai RBD² sebesar 0.932 variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai RPE² sebesar 0.392. dengan demikian nilai Q-square predictive relevance sebesar:
Q 2 = 1- (1-RBD²) (1-RPE²) = 1- (1-0.932) (1-0.392) = 1- (0.08) (0.61) = 1 – 0.048 = 0.95 3.3 Nilai Goodness of Fit model
Tabel 3. Hasil Nilai Goodness of Fit Model Hasil P value Kriteria Keterangan APC     =  0.426  P < 0.001  Good If P < 0,05  Diterima ARS     =  0.499  P < 0.001  Good If P < 0,05  Diterima AVIF   =  2.363 P< 5 Diterima
Hasil menunjukkan dengan nilai P value kurang dari 0,001, sehingga model telah memenuhi kriteria, sehingga dapat digunakan untuk menguji selanjutnya.

## 3.4 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  pendapatan  asli  daerah  dan  variabel  dana  alokasi  umum,  sedangkan variabel  endogennya  adalah  variabel  Belanja  Daerah  dan  Variabel  pertumbuhan  Ekonomi.  Untuk  lebih  jelas  hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Gambar  diatas  menunjukkan  hasil,  bahwa  terdapat  2  hipotesis  yang  diterima,  sementara  5  hipotesis  yang ditolak, dengan dasar memiliki p-value yang tidak signifikan. Koefisien jalur dinyatakan positif apabila koefisien beta (β) bernilai positif. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut:

## Tabel 4. Hasil Analisis SEM
Hipotesis  Pengaruh variabel  Keofisien jalur (β)  p- value Sig Temuan Hasil H1 PAD-PE 2,46 0,01 Sig + Diterima H2 DAU-PE 1,29 0,01 Sig + Diterima H3 PAD-BD -0,25 0,24 Tidak sig - Tidak diterima H4 DAU-BD 0,28 0,22 Tidak sig - Tidak diterima H5 BD - PE 0,36 0,14 Tidak sig - Tidak diterima H6 PAD-BD-PE -0,25 -0,36 0,24 0,14 Tidak sig Mediasi   Tidak diterima H7 DAU-BD-PE 0,28 -0,36 0,28 0,14 Tidak sig Mediasi   Tidak diterima
3.5 Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota bima
Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.24 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama  yang  berbunyi  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  Ekonomi  adalah  didukung.  Hal  ini

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  PAD  maka  semakin  tinggi  pula  belanja  daerah  karena  kalau  belanja  daerah mengalami  kenaikan  secara  tidak  langsung  aktivitas  ekonomi  di  daerah  tersebut  akan  meningkat  dan  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  Hartati  (2009), Prakosa  (2015),  Al  Khoiri  (2015),  dan  Hediyanto  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat  nilai  PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah  lebih  bisa  untuk  mengoptimalkan  potensi  PAD  tersebut.  Karena  PAD  merupakan  salah  satu  sumber pembelanjaan  daerah,  Jika  PAD  meningkat,  maka  dana  yang  dimiliki  daerah  akan  meningkat  pula,  sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

## 3.6 Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima
Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 1.28 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena  itu  hipotesis  pertama  yang  berbunyi  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah kabupaten dan kota di Kota Bima adalah didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DAU maka semakin meningkat pula Pertumbuhan ekonomi karena kalau Dana Alokasi Umum, mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan daerah bisa dicapai dengan pembangunan saran dan prasarana.
Hasil pengujian hipotesis kedua ini mendukung penelitian sebelumnya Kusuma dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  DAU  yang  diterima  pemerintah  daerah,  maka  semakin  meningkat  nilai  PDRB pemerintah  daerah  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  peran  DAU  sangat  signifikan,  karena  belanja  daerah  lebih didominasi dari jumlah DAU.

## 3.7 Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima
Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar  0.25 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih  besar dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kota Bima adalah tidak didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD belum tentu belanja daerah akan ikut naik karena kalau belanja daerah mengalami  kenaikan  secara  tidak  langsung  aktivitas  ekonomi  di  daerah  tersebut  akan  meningkat  dan  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  PAD  tinggi  maka  pengeluaran  untuk  alokasi  belanja  daerahnya  juga semakin  tinggi  (Rahmawati,  2010).  PAD  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  menentukan  kemampuan daerah  untuk  melakukan  aktivitas  pemerintah  dan  program-program  pembangunan.  Pemerintah  mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Puspita Sari, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.  Semakin  banyak  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  didapat  semakin  memungkinkan  daerah  tersebut  untuk memenuhi  kebutuhan  belanjanya  sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada  Pemerintah  Pusat.  Berarti  ini  menunjukan bahwa  Pemerintah  Daerah  tersebut  telah  mampu  untuk  mandiri,  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Penurunan  kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di  berbagai  daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Pernyataan Friedmen (dalam Bambang  Prakosa,  2004)  menyatakan  bahwa  kenaikan  dalam  pajak  akan  meningkatkan  belanja  daerah  sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan, Pendapatan  dari  Laba  Perusahaan  Daerah  dan  lain-lain  Pendapatan  Yang  Sah (Mardiasmo, 2002).
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  Hartati  (2009), Prakosa  (2015),  Al  Khoiri  (2015),  dan  Hediyanto  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat  nilai  PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah  lebih  bisa  untuk  mengoptimalkan  potensi  PAD  tersebut.  Karena  PAD  merupakan  salah  satu  sumber pembelanjaan  daerah,  Jika  PAD  meningkat,  maka  dana  yang  dimiliki  daerah  akan  meningkat  pula,  sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

## 3.8 Dana alokasi umum tidak berpengaruh berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima
Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.25 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih besar dari α 5%. Oleh karena

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
itu hipotesis pertama yang berbunyi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bima adalah tidak  didukung. Hal  ini menjelaskan bahwa semakin tinggi  DAU maka semakin tinggi  pula belanja daerah karena  kalau  belanja  daerah  mengalami  kenaikan  secara  tidak  langsung  aktivitas  ekonomi  di  daerah  tersebut  akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah,  keadaan  geografi,  jumlah  penduduk,  dan  tingkat  pendapatan.  Jaminan  keseimbangan  penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil  akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  kecil,  namun  kebutuhan  fiskal  besar,  akan  memperoleh  alokasi  DAU relatif  besar.  Secara  implisit,  prinsip  tersebut  menegaskan  fungsi  DAU  sebagai  faktor  pemerataan  kapasitas  fiskal (Puspita Sari, 2010) Besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang termasuk dalam bagian Dana Perimbangan mempengaruhi alokasi belanja langsung.  Keberhasilan  pengembangan  otonomi  daerah  bisa  dilihat  dari  derajat  otonomi  fiskal  daerah  yaitu perbandingan  antara PAD  dengan total  penerimaan  APBDnya  yang  semakin  meningkat,  diharapkan  di  masa  yang akan  datang  ketergantungan  daerah  terhadap  transfer  dana  pusat  hendaknya  diminimalisasi  guna  menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Hasil pengujian hipotesis  empat ini mendukung penelitian sebelumnya Kusuma dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  DAU  yang  diterima  pemerintah  daerah,  maka  semakin  meningkat  nilai  PDRB pemerintah  daerah  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  peran  DAU  sangat  signifikan,  karena  belanja  daerah  lebih didominasi dari jumlah DAU.

## 3.9 Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bima
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Kota Bima sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja daerah yang terdiri dari  belanja Langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana,  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Belanja daerah berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.36 positif) dan p-value 0.01 yang  lebih  besar  dari  α  5%.  Oleh  karena  itu  hipotesis  kelima  yang  berbunyi  belanja  daerah  berpengaruh  positif pertumbuhan ekonomi di Kota Bima adalah didukung. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai belanja daerah  maka  akan  menyebabkan  peningkatan  pula  pada  capaian  pertumbuhan  ekonomi.  Sarana  dan  prasarana infrastruktur  ekonomi  sebagai  modal  dasar  berkembangnya  aktivitas  ekonomi  serta  yang  menjadi  daya  tarik  bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja daerah. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja daerah yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi akan mampu menjadi trigger/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.
Hasil  pengujian  hipotesis  kelima  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  Deviani  (2016),  Siska  (2016)  yang mengatakan  bahwa  belanja  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sebagaimana  bahwa belanja daerah salah satu faktor penentu naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

## 3.10 Belanja Daerah tidak memediasi hubungan Pendapan asli daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi.
Belanja Daerah tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD, terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien beta (β) sebesar -0,25 dengan p-value sebesar 0,14 yang lebih besar dari nilai alfa (α) 0,05. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011), dan Afriani et all. (2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).
Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat  sehingga  secara  makro  terjadi  peningkatan  jumlah  output  barang  dan/atau  jasa  pada  daerah  yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi  pembelanjaan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  hal  tersebut  akan  meningkatkan  nilai  PDRB  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh suatu pemerintah daerah melalui pos belanjanya  baik  belanja  modal  ataupun  jenis  belanja  lainnya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  akan meningkatkan  dan  menciptakan  aktivitas  ekonomi  baru  dan  memberikan  efek  multiplier  yang  mengarahkan  pada meningkatnya PDRB dengan syarat pembelanjaan tersebut dilakukan pada wilayah daerahnya sendiri.
3.11 Belanja Daerah tidak memediasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Belanja Daerah tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien beta (β) sebesar 0,28 dengan p-value sebesar 0,14 yang lebih besar dari nilai alfa (α) 0,05. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011),

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
dan Afriani et all. (2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian  ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).
Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat  sehingga  secara  makro  terjadi  peningkatan  jumlah  output  barang  dan/atau  jasa  pada  daerah  yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi  pembelanjaan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah.  Selanjutnya  hal  tersebut  akan  meningkatkan  nilai  PDRB  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat.

## 3.12 Terjadi fenomena flypaper effect kabupaten dan kota di Kota Bima
Fenomena flypaper effect Berdasarkan hasil pengujian bahwa proksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih kecil dari proksi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kota Bima Hal ini dapat dilihat dari keofisien (β) dana  alokasi  umum  sebesar  0.22  sedanngkan  keofisien  (β)  pendapatan  asli  daerah  sebesar  0.25  dan  memiliki  nilai tingkat signifikan sama-sama 0,01 lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan 5% atau 0,05 yang berarti proksi DAU lebih  kecil daripada proksi PAD sehingga dikatakan bahwa  tidak terjadi  fenomena flypaper  pada Kota Bima sehingga terlaksananya otonomi daerah dengan tujuan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat sudah bisa dikatakan sukses
Hasil  pengujian  hipotesis  kedelapan  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  Kuncoro  (2004),  Maemunah (2006), Masdjojo dan Sukanto (2009), Afrizawati (2012), Aprilia dan Saputra (2013), Sidiq (2016) yang menyatakan bahwa dana transfer dalam hal ini DAU lebih kecil dari PAD sehingga tidak terjadi Fenomena Flypaper Effect.

## 4. KESIMPULAN
Berdasar  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Bima,  Hal  ini  terjadi  karena  semakin  tinggi  PAD  maka  akan  semakin  bagus pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Bima,  semakin  besar  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diperoleh  maka  pertumbuhan ekonomi di  daerah tersebut  juga akan meningkat. Karena jika PAD meningkat, pemerintah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi yang ada dengan cara memberikan belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah, sehingga jika pembangunan daerah tersebut baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula.
Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Bima  Hal  tersebut membuktikanbahwa  apabila  semakin  tingginya  pengalokasian  realisasi  DAU  yang  diberikan  daripemerintah  pusat dapat  mengurangi  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  disebabkan  karena  DAU  secara  keseluruhan  tidak digunakan  untuk  peningkatan  ekonomi  daerah.  Hal  ini  karena  peran  dari  DAU  sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  karena  tujuan  penting  dari  alokasi  DAU  adalah  dalam  rangka  pemerataan  kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.
Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima, Hal ini dapat diartikan bahwa semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  maka  pengeluaran  pemerintah  atas  Belanja  Daerah  belum  tentu  juga  akan semakin  tinggi.  Pada  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan  dapat  disebabkan  karena  adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.
Dana alokasi  umum tidak  berpengaruh terhadap belanja daerah  di  Kota Bima  Dana Alokasi  Umum (DAU) memungkinkan  daerah  tidak  menggunakan  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasi bahwa DAU diperuntukkan untuk  digunakan belanja  daerah dan hanya sedikit  untuk  membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.
Belanja Daerah tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, ini menunjukan dimana belanja daerah tidak menopang daya beli pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.  Hal  tersebut  bisa  berjalan  dengan  baik  jika  ada  kerjasama  antar  satuan  kerja  untuk  mengalokasikan belanja  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  masing-masing  agar  memberikan  dampak  yang  langsung  terhadap masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Belanja Daerah tidak mampu menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.  PAD  terlebih  dahulu  akan  dialokasikan  terlebih  dahulu  ke  dalam  Belanja  Modal  yang  akan  digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah dan kemudian akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana PAD yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan daerahnya sendiri.
Belanja Daerah tidak mampunmenjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.  DAU  tidak  dapat  mempengaruhi  Belanja  Modal  suatu  daerah  karena  pemerintah  daerah  kurang memaksimalkan  penggunaan  dana  dari  pemerintah  pusat  untuk  alokasi  Belanja  Modal.  Meningkatnya  penerimaan bantuan dana DAU dari pemerintah pusat tidak diimbangi dengan pengalokasian dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan  pembangunan  daerah  sehingga  DAU  tidak  dapat  mempengaruhi  tingkat  Pertumbuhan Ekonomi  suatu daerah.
Hasil  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  terjadinya  fenomena  Flypaper  effect  karena  proksi  dau  lebih  kecil daripada proksi Pendapatan asli daerah di Kota Bima, Ini menunjukan bahwa pemerintah kota bima sudah tidak lagi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
memiliki  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat, ini  menunjukan juga  bahwa  Kota  Bima  sudah bisa  dikatakan sebagai daerah kemandirian bagus.
Sebagai saran untuk penelitian-penelitian yang akan datang adalah: (1) peneliti selanjutnya dapat menambah lingkup  objek  penelitian menjadi  lebih  besar  seperti  wilayah  provinsi,  misalnya  Nusa  Tenggara  Barat;  (2)  peneliti berikutnya  dapaty  menambahkan  variabel  kemiskinan,  pengangguran,  kesejahteraan  masyarakat  dan  ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mendapatkan hasil pembangunan yang komprehensif.

## REFERENCES
Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (JINAH), 13(2), 1232–1261.
Agustin, Ririn Pratiwi. (2014) hubungan antara produktivitas kerja terhadap pengembangan karir pada karyawan pt. Bank mandiri tarakan : ejournal psikologi,2014, 2 (1): 24-40
Al Khoiri, R. H. (2015). Flypaper Effect Dan Belanja Daerah Di Propinsi Jawa Barat. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(2), 211– 230. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306
Anggraini  Putri,  S.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Daerah  dan  PMDN  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Jawa  Timur.  Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 4(3), 1–7.
Aprilia  dan  Saputra,  “Pengaruh  Flypaper  Effect,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Pendapatan Asli Daerah terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia,” jurnal Akuntansi , vol. 3, no. 2, 2013.
Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi.
Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 18(1), 77–91. https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773
Badrudin,  R.,  &  Kuncorojati,  I.  (2017).  the  Effect  of District  Own-Source  Revenue  and  Balance  Funds  on  Public  Welfare  By Capital Expenditure and Economic Growth As an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 19(1), 54–59. https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59
Badrudin, R., & Rimawan, M. (2015). The Flypaper Effect as Political Budget to Achieve Economic Growth in Eastern Indonesia.
International Journal of Trade and Global Markets, 15(3), 276–390.
Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE
Chindy Febry, R., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(02), 243–254.
Darmayasa dan Suandi, “Faktor penentu alokasi belanja modal pemerintah daerah,” dalam simposium nasional akuntansi , Padang
, 2014
Deviani, “analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (studi empiris kota dan kabupaten) di Sumatra Barat ),” Pekbis Jurnal , vol. 8, no. 1, pp. 1-13, 2016Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(3), 3144–3159. https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273
G. Wandira, “Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” Accounting Analysis Journal , vol. 2, pp. 44-51, 2013.
Ghozali, Stuctural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS), Semarang : Badan Penerbit Univ Diponegoro , 2014.
Indonesia, K. S. N. R. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 (Undang Undang No 23 tahun 2014).
Indonesia, S. N. R. (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 (UU No 33 tahun 2004). Junaidi, “Asimetris pada flypaper effect : bukti empiris pemanfaatan dana alokasi umum pada pemerintah daerah di indonesia,” jurnal akuntnasi dan keuangan Petra, vol. 14, no. 1, pp. 45-55, 2012
Maimunah, “Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera,” simposium nasional akuntansi , pp. 23-26, 2006
Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telaah Bisnis, 17(2), 81–98. https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49 Masdjojo, G.N. and Sukartono, S. (2009) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008’,Telaah Manajemen , Vol. 6, No. 1, pp.42–54 Mawarni,  Darwanis,  &  Syukriy,  A.  (2013).  Dampaknya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2,(November 2019), 80–90.
Megasari, I. A. G. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 20(2), 130–137.
Paramartha dan Budiasih, “analisis flypaper effect, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal,” e jurnal akuntansi , vol. 15, no. 2, 2016
Prasetyo, E. P. (2012). Dampak Alokasi Dana Desa pada Era Desentralisi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
Purbarini,  E.,  &  Masdjojo,  G.  N.  (2015).  Flypaper  Effect  on  Operating  Expenditure  and  Capital  Expenditure  of  the  City Government  in  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan  Pembangunan,  16(1),  75. https://doi.org/10.23917/jep.v16i1.939
Purnomo,  H.  B.  (2011).  Flypaper  Effect  Pada  Pengaruh  Transfer  Tidak  Bersyarat  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tahun 2007-2010. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1.
Putri,  Z.  E.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  Dan  Inflasi  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Esensi, 5(2), 173–186.
https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832 − 842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692
Safitri,  M.  I.  D.  (2021).  Analisis  Dampak  Belanja  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Jawa  Timur. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan  Publik,  6(2),  85–96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339
Subadriyah, & Solikul, H. (2018). Analisis Flaypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Optimum, 8(2), 183–194.
Sumartini,  N.  K.  A., Yasa,  I.  G.  W.  M.,  &  Jurusan.  (2014).  Pengaruh  Pad Dan Dau Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 4(4), 258–271.
Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(7), 794–810.
Tuaputimain,  Y.  (2019).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah. Gorontalo Accounting Journal, 2(2), 65. https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615
Vegh, C. A., & Vuletin, G. (2016). Unsticking the Flypaper Effect Using Distortionary Taxation. National Bureau of Economic Research Working Paper Series.
Yani Rizal, Safuridar, & Muhammad Ayub Siregar. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Di  Provinsi  Aceh.  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi  (JENSI),  5(2),  133–145. https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4223
Sidik, djoko, ismail dan adriansyah, Desentralisasi Fiskal, jakarta : Bunga Rampai , 2015. Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Syukri, “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi daerah terhadap Angggaran belanja modal Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan,” Management and accounting , vol. 2, no. 2, 2019. Shiddieqy, Ash Hasnan. Afriana, Amalia Rizki. 2013. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.6 No.2. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga. www.bimakota.bps.go.id. www.djpk.kemenkeu.go.id