Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Merefleksikan Kembali Toleransi Bagi Kebersamaan Yang Pluralistik Antar Manusia
Yustinus J.W. Yuniarto * , Ambrosius Heri Krismawanto, Nerita Setiyaningtiyas Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang, Indonesia
* yustinusjwy@gmail.com

## Abstract
Tolerance is an important concept when society experiences disputes or conflicts of interest. Misuse of the word tolerance occurs when the word only means there is no conflict on the surface layer  of  people”s lives.  In fact, the potential for  conflict is  like burning husks. Sowing the seeds of tolerance is not just aimed at eliminating differences or eliminating conflicts. Tolerance is the essence of the existence of society itself. This article will analyze the concept of tolerance and how to raise awareness that tolerance stems from a person”s self-concept in looking at those around him. The following article reviews the ideas behind the term tolerance. Tolerance has breadth and depth of meaning. This  study  employed  qualitative  method  with  literature  research  design.  Data  were analyzed with content analysis method. The study results show that tolerance grows as part of the human personality. When humans are able to embrace tolerance, there is a guarantee that the preservation of all differences and all kinds of conflicts can continue constructively. Both must exist for the sake of humanity. It is hoped that the meaning of the value of tolerance will not be manipulated by people who have evil intentions to justify their evil behavior and actions. Nor should the idea of tolerance be used by humble and simple people to hand over their rights to arrogant and greedy people. Tolerance should not benefit the evil one and harm those who live simply.

## Keywords:  Public  Welfare;  Hospitality;  Primacy  of  Justice;  Social  Reason;  Modus Vivendi

## Abstrak
Toleransi  adalah  konsep  penting  ketika  masyarakat  mengalami  perselisihan  atau benturan kepentingan. Penyalahgunaan kata toleransi terjadi ketika kata itu hanya berarti tidak  ada  konflik  di  lapisan  permukaan  kehidupan  masyarakat.  Padahal  sebenarnya potensi konflik seperti sekam yang membara. Penyemaian benih toleransi bukan sekedar bertujuan  untuk  meniadakan  perbedaan  atau  menghilangkan  konflik.  Toleransi  adalah hakekat keberadaan masyarakat itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk menelaah kesadaran bahwa  toleransi  bersumber  dari  konsep  kedirian  seseorang  dalam  memandang  mereka yang ada di sekitarnya. Artikel berikut ini membahasakan kembali gagasan-gagasan yang ada  di  balik  istilah  toleransi.  Toleransi  memiliki  keluasan  dan  kedalaman  makna. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain literature research. Data  diolah  dengan  menggunakan content  analysis  method. Hasil  studi menunjukkan  bahwa  toleransi  tumbuh  sebagai  bagian  dari  kepribadian  manusia.  Pada saat manusia mampu memeluk toleransi maka ada jaminan terhadap kelestarian segala perbedaan  dan  segala  macam  konflik  dapat  terus  berlangsung  secara  konstruktif. Keduanya  harus  ada  demi  kemanusiaan.  Kebermaknaan  nilai  toleransi  tidak membenarkan  perilaku  dan  tindakan  jahat  mereka  yang  dengan  sengaja  hendak memanipulasi  konsep  tersebut.  Konsep  toleransi  juga  menguatkan  orang-orang yang
rendah hati dan sederhana untuk memperjuangkan hak mereka di hadapan orang-orang yang angkuh dan serakah.
Kata  Kunci:    Kesejahteraan  Publik;  Hospitalitas;  Keutamaan  Keadilan;  Nalar Sosial; Modus Vivendi

## Pendahuluan
Tema mengenai toleransi adalah tema utama dalam mayarakat pluralistik (Fitriani, 2020;  Yunus,  2022).  Hal  itu  terbukti  dengan  munculnya  berbagai  persoalan  yang sumbernya  berbau  kemajemukan,  terutama  dalam  bidang  agama.  Permasalahan  yang mendasari  kajian  ini  adalah  masih  banyaknya  konflik  dan  tindak  kekerasan,  karena perbedaan  identitas  agama.  Penghancuran  tempat  ibadah  keagamaan  merupakan  bukti nyata.  Fenomena tersebut bersumber dari indikasi bahwa ada komponen dari kelompok agama  belum  yakin  bahwa  nilai  dasar  setiap  agama  adalah  toleransi.  Akibatnya  yang muncul  intoleransi  dan  konflik  (Setyawan,  2019).  Padahal  agama  bisa  menjadi  energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.
Masyarakat  pluralistik  adalah  modal  sosial  bangsa  Indonesia  (Murtado,  2021). Gagasan  tentang  toleransi  tidak  akan  muncul  dalam  kelompok  yang  seragam  atau homogen.  Toleransi  dan  perbedaan  atau  heterogen  adalah  pasangan  yang  tidak  dapat diceraikan. Toleransi hanya dapat muncul pada saat orang-orang yang punya perbedaan saling bertemu dan terlibat dalam konflik untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi bersama.
Toleransi  punya  peran  penting  dalam  masyarakat  plural  seperti  Indonesia. Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar yang sama seringkali terungkap dalam kata-kata,  rumusan-rumusan,  ajaran-ajaran,  dan  istilah-istilah  yang  tidak  hanya  mirip, tetapi sangat mungkin berbeda sama sekali. Keduanya juga dapat mewujud dalam pilihan tindakan-tindakan  moral  yang  terkadang  mirip  tetapi  tidak  jarang  sangat  bertolak belakang.  Gagasan  atau  ide  tentang  toleransi  mensyaratkan  keterbukaan  diri  terhadap "hidup dalam perbedaan dan konflik yang terjadi secara terus-menerus".
Hidup  adalah  menekuni  praktik  tindakan  hari  demi  hari  dalam  suasana  saling menghormati perbedaan yang tidak dapat benar-benar tuntas dipertemukan. Oleh karena itu  sangat  mudah  bagi  kelompok-kelompok  tertentu  yang  malas  mencari  titik  temu  di antara  perbedaan-perbedaan  yang  ada  untuk  mengkorupsi  toleransi  menjadi  sikap  atau tindakan represif (Forst, 2003). Mereka mempersuasi orang lain dengan kata-kata yang manis dengan tujuan memaksa orang lain mengalah demi kepentingan mereka sendiri. Dewasa ini, benturan antar peradaban yang berbeda (canggih vs sederhana; kota vs desa; pendidikan  tinggi  vs  pendidikan  rendah;  pemilik  modal  vs  pekerja;  tuan  vs  hamba; pemimpin  agama  vs  umat  beragama)  merupakan  sumber  konflik,  bukan  ekonomi (Huntington,  1993).  Untuk  sementara  ini,  toleransi  disebut-sebut  sebagai  satu-satunya alat untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Konsep toleransi dari dirinya sendiri tidak  mengindikasikan  bahwa  toleransi  menghilangkan  perbedaan.  Konsep  toleransi membuat seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk mencintai pihak yang lain dan yang sama sekali berbeda dari dirinya/mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menggali secara ontologis apa syarat-syarat toleransi, secara aksiologis apa batas-batas toleransi, dan secara teleologis apa kebermaknaan adanya toleransi.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian atau objek material dari studi adalah fenomena toleransi. Analisis data menggunakan content analysis . Analisis isi adalah metode menganalisis pesan komunikasi tertulis, verbal atau
visual.  Artikel,  surat  kabar,  dan  majalah  dijadikan  bahan  analisis.  Lalu,  hasil  analisis ditata  secara  yang  sistematis  dan  objektif  untuk  menggambarkan  fenomena  toleransi. Analisis  isi  memungkinkan  adanya  pengujian  isu-isu  teoritis  untuk  meningkatkan pemahaman  data.  Artikel  ini  akan  menganalisis  konsep  toleransi  dan  bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa toleransi  bersumber dari konsep diri seseorang dalam memandang orang-orang di sekitarnya. Artikel berikut meninjau ide-ide di balik istilah toleransi.  Toleransi  memiliki  keluasan  dan  kedalaman  makna.  Kata-kata  yang  relevan dengan tema disaring sehingga terkumpullah beberapa gagasan berkenaan dengan tema. Diasumsikan bahwa ketika diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama, kata, frasa, dan sejenisnya memiliki makna semantik yang sama.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil kajian menunjukkan bahwa toleransi tumbuh sebagai bagian dari kepribadian manusia.  Ketika  manusia  mampu  merangkul  toleransi,  maka  ada  jaminan  pelestarian segala perbedaan dan segala macam konflik dapat terus berlangsung secara konstruktif. Keduanya  harus  ada  demi  kemanusiaan.  Sistem  nilai  yang  dipilih  oleh  orang  tua  bagi anak-anaknya  mempengaruhi  penghargaan  yang  dinikmati  individu  dalam  masyarakat. Individu yang tidak toleran melampirkan semua nilai simbolis pada sejumlah kecil atribut dan tidak menghormati orang yang berbeda. Orang yang toleran memiliki nilai-nilai yang beragam dan menghormati perubahan sosial. Pembentukan nilai-nilai yang melekat pada toleransi mengidentifikasi keadaan di mana toleransi muncul secara evolusi karena proses pembatinan.

## 1. Konsep Toleransi
Konsep  toleransi  beragama  baik  intra  maupun  antar  level  mengandaikan  adanya berbagai  klaim  agama.  Ini  juga  mempengaruhi  bahwa  konteksnya  pluralistik,  yang umumnya harus mendorong persamaan hak, penerimaan, akomodasi, dan situasi hidup (Benson,  2016).  Dalam  konteks  ini,  “toleransi  sejati  (sebagai  suatu  kebajikan,  selaras dengan kebajikan lain  seperti  kerendahan hati, rasa hormat dan sopan santun),  dimana setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mempertahankan pemahamannya tentang apa yang baik bagi manusia secara rasional.
Wahyudi (2019), dengan pendekatan fenomenologis, menemukan bahwa perilaku genduren yang  melibatkan  umat  beragama  lain  merupakan  perilaku  sosial  yang menunjukkan  inti  dari  konsep  toleransi  dalam  masyarakat  pluaristik.  Masyarakat  Jawa yang beragama Hindu di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi pada perayaan Hari Raya Galungan dan masyarakat jawa transmigran yang beragama Islam di Lampung Timur menjadi contoh penerapan konsep masyarakat Jawa yang mengajarkan hubungan baik dengan lingkungan, alam, dan sesama manusia (Wahyudi, 2019).
Oleh karena itu, toleransi formal akan menyiratkan bahwa setiap orang dalam suatu sistem  secara  wajar  bebas  untuk  mengejar  keyakinan  agamanya  tanpa  campur  tangan negara. Masyarakat sendiri yang akan berproses mengenai kebermakaan hidup bersama. Dengan demikian, negara netral tentang agama dalam kaitannya dengan pasal 2 dan 18 Deklarasi Universal PBB 1948 tentang Hak Asasi Manusia (Deklarasi selanjutnya).
Etimologi  bahasa  Latin  dari  toleransi  berarti  "menanggung",  "menderita", "bertahan". Motif utama “memikul beban” seperti dikemukakan oleh Louis Hammann, menunjukkan fakta bahwa manusia ditoleransi oleh Tuhan, seperti dalam “mengangkat dan memikul” mereka. Karena itu manusia harus bisa bertoleransi satu sama lain seperti halnya  Tuhan.  Terhadap  kepercayaan  umum  bahwa  ini  mungkin  merupakan  tanda kepasifan,  Benson  berpendapat  bahwa  "toleransi  sebagai  penderitaan  atau  bertahan" membawa beban aktif, meskipun respons yang sulit (Benson, 2016).
Memahami  toleransi  sebagai  “bertahan  dengan”  atau  “mengizinkan” mengindikasikan  adanya  keterputusan  antara  “toleransi  dan  rasa  sakit,”  yang  secara inheren  bertentangan  dengan  etimologinya.  Dalam  konteks  makna  katanya,  toleransi bukanlah ketidakpedulian karena ketidakpedulian mengindikasikan kurangnya keyakinan terhadap keyakinan dianutnya. Penderitaan karena toleransi tingkat komitmen seseorang terhadap  keyakinan  agamanya.  Toleransi  melibatkan  spektrum  yang  luas,  yaitu: keterbukaan,  relevansi,  dan  kontribusi.  Toleransi  adalah  istilah  perilaku,  yang menyarankan respons aktifas dalam tindakan nyata (Firmanto, 2021). Temuan penelitian Wahyudi (2019) menunjukkan sedikitnya ada tiga hal yang mengkonfirmasi konsep di atas.  Pertama,  falsafah  Jawa teposeliro menjadi  inti  konsep  sosial  masyarakat  Jawa. Kedua,  model  religiusitas  masyarakat  yang  menekankan  kerukunan.  Ketiga,  para pendahulu  mengembangkan  lingkungan  yang  bersifat  inklusif  sehingga  membuka hubungan yang harmonis dengan sesama warga.
Seseorang dapat membedakan antara toleransi negatif dan positif. Toleransi negatif adalah pengakuan seseorang terhadap keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa perasaan peduli dengan keberadaan mereka. Sebaliknya, toleransi positif berarti memberi wadah atau kondisi bahwa keyakinan agama orang lain sebagai sebuah keberadaan, yang sama validnya dengan pendekatan keagamaan yang ia hayati. Informan dalam penelitian Wahyudi (2019) menggambarkan toleransi secara positif dengan mengatakan, “Sutawi, salah  satu  anggota  masyarakat  Jawa  transmigran  yang  beragama  Kristen  di  Lampung Timur,  yakin  bahwa  meskipun  penganut  agama  minoritas  di  daerah  tersebut,  ia  tidak merasa didiskriminasi atau diisolasi oleh pemeluk agama mayoritas. Ia mengakui bahwa tradisi genduren memang  sangat  kental  dengan  nuansa  Islami.  Namun  ia  tidak mempermasalahkan  hal  tersebut,  baginya  meskipun  berada  di  tengah  kegiatan  umat Islam, bukan berarti secara otomatis agama yang dianutnya menjadi luntur”.
Penuturan  Sutawi  menunjukkan  bahwa  aspek  penghayatan  agama  meliputi  juga aspek “rasionalisasi” agama. Sutawi memandang agama bukan dari sisi “magis” namun dari perspektif humanis. Ia tidak memandang ritual secara keagamaan ( genduren ) sebagai sesuatu  yang  penuh  dengan  kekuatan  magis.  Tetapi  cenderung  kepada  satu  nilai  yang universal  dan  diterima  oleh  semua  agama,  yakni  hidup  rukun  berdampingan  dalam bermasyarakat. Konsep ini sesuai dengan ciri khas masyarakat modern yang menghargai keragaman,  yang  dengan  jelas  membedakan  mereka  dari  masyarakat  tradisional (Firmanto,  2017a).  Sementara  “manusia  tradisional”  tunduk  pada  norma  sosial  dan memberikan  sanksi  berat  kepada  mereka  yang  menyimpang,  “manusia  modern” menerima  perubahan  sosial  sebagai  realita  yang  diterima.  Toleransi  dapat mempromosikan hidup berdampingan secara damai antara kelompok yang beragam dan mendukung aktualisasi diri individu (Abror, 2020).
Minoritas  menikmati  tingkat  perlindungan  yang  substansial  hanya  dalam masyarakat yang toleran, dan perlindungan itu memperkuat hak-hak politik demokratis. Sementara  toleransi  mungkin  diinginkan  pada  prinsipnya,  tidak  semua  masyarakat kontemporer dapat dikualifikasikan sebagai toleran. Mendukung ini, bukti empiris datang dari World Values Surveys —survei yang representatif tentang sikap, dimulai pada 1980- an  dan  mencakup  banyak  negara  (Nurdin,  2022;  Muhammad,  2022).  Survei  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat praindustri saat ini menunjukkan tingkat toleransi yang sangat rendah. Perbedaan lintas negara sehubungan dengan toleransi biasanya dijelaskan oleh sosiolog dan ilmuwan politik yang menggunakan apa yang disebut teori modernisasi budaya.  Teori  modernisasi  budaya  menyatakan  bahwa  seiring  dengan  kemakmuran ekonomi  dan  meluasnya  jangkauan  pasar,  toleransi  yang  tumbuh  terhadap  keragaman manusia mengubah  orientasi individu ke komunitas.
Sistem  nilai  individu  menentukan  seberapa  besar  penghargaan  yang  dia  berikan kepada dirinya sendiri dan orang lain (Firmanto, 2017b). Pada gilirannya, harga diri dan penghargaan yang diterima dari orang lain adalah argumen dari fungsi utilitas individu dalam  teori  pertukaran  sosial.  Seseorang  menjadi  toleran  jika  dia  memberikan  nilai simbolis  tidak  hanya  pada  karakteristiknya  sendiri  tetapi  juga  pada  karakteristik  yang tidak  dia  miliki  —  tetapi  dimiliki  orang  lain.  Sebaliknya,  orang  yang  tidak  toleran memiliki sistem nilai yang tidak menghormati sifat dan gaya hidup yang bukan miliknya.
Toleransi  merupakan  konsep  penting  ketika  masyarakat  mengalami  perselisihan atau konflik kepentingan. Penyalahgunaan kata toleransi terjadi ketika kata tersebut hanya berarti tidak ada konflik di lapisan permukaan kehidupan masyarakat. Padahal, potensi konflik itu seperti sekam yang terbakar. Menabur benih toleransi tidak hanya bertujuan menghilangkan  perbedaan  atau  menghilangkan  konflik.  Toleransi  merupakan  hakikat dari keberadaan masyarakat itu sendiri.
Lebih sering daripada tidak, intoleransi sangat ditolak demi toleransi hanya karena keyakinan bahwa yang terakhir menghasilkan peluang yang lebih baik untuk hubungan antar  pribadi  dalam  masyarakat  majemuk.  Dalam  pengertian  ini  toleransi  berarti mengizinkan  orang  lain  menjalankan  keyakinan  agama  mereka  tanpa  hambatan. Sementara  istilah  “mengizinkan”  membawa  makna  legal  yaitu  otorisasi  secara  politik, toleransi  hanya  berarti  tidak  adanya  keberatan  daripada  persetujuan  yang  tulus  atas keyakinan agama orang lain (Nurdin, 2022). Oleh karena itu argumen dari makalah ini bahwa  toleransi  sudah  terbagi  antara  yang  berkuasa  dan  yang  kurang  berkuasa,  yang diistimewakan dan yang kurang diistimewakan.

## 2. Syarat-syarat Toleransi
Toleransi membiarkan bahkan menjamin perbedaan-perbedaan dan segala konflik tetap ada (Nurdin, 2022; Muhammad, 2022). Perbedaan dapat dipertahankan dan konflik dapat dibenarkan jika dalam perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik tersebut, martabat kehidupan  semua  ciptaan  tetap  memperoleh  tempat.  Bahkan,  toleransi  tidak  sekedar membiarkan  perbedaan  itu  hidup  dan  konflik  tetap  ada.  Toleransi  yang  sesungguhnya akan  memupuk  agar  perbedaan  itu  semakin  tajam,  semakin   kelihatan,  dan  dapat dirasakan.  Sebaliknya,  jika  atas  nama  toleransi,  perbedaan-perbedaan  dan  konflik menjadi  samar  bahkan  hilang,  maka  toleransi  kehilangan  esensinya.  Ia  tidak  memiliki makna  lagi.  Toleransi  dapat  berubah  menjadi  intoleransi.  Sebagai  contoh,  ketika menyangkut  kebijakan  kesejahteraan  (welfare  policies),  negara  demokrasi  harus membuat  yakin  bahwa  warganya  (dan  masyarakat  pada  umumnya)  dilindungi  dari berbagai  bentuk  dominasi  atau  eksploitasi  karena  konsep  tertentu  mengenai  hukum, politik  atau  sosial  dan  ekonomi. Paternalistic  policy bisa  jadi  merupakan  eksploitasi terhadap sekelompok orang (Forst, 2020).
Collier  (1998)  menyatakan  bahwa  toleransi  merupakan  cara  berpikir  dan  cara berada seseorang dalam dunia yang pluralistik. Secara filosofis, toleransi  adalah upaya "mentransendensikan  cara  pandang"  sehingga  didapatkan  persetujuan  yang  rasional untuk  kebersamaan  sosial.  Secara  politik,  toleransi  merupakan  langkah  mengadopsi konsep  yang  baik  tentang  hidup  secara  keseluruhan.  Secara  yuridis,  toleransi  adalah penerimaan terhadap aturan dan batasan minimal dalam interaksi sosial (bukan masalah substansi). Sebagai contoh, di jalan-jalan kota besar, orang mengendarai  mobil mereka karena berbagai alasan dan ke tujuan yang berbeda. Ada potensi masalah di tengah lalu- lalang kendaraan karena jalanan ramai.
Perjalanan  yang  berbeda  memotong  satu  sama  lain.  Orang-orang  dengan  tujuan berbeda-beda menempuh jalan yang berbeda dan melalui aneka persimpangan. Jika dua kendaraan  melewati  persimpangan  yang  sama  pada  saat  yang  sama,  mungkin  terjadi
tabrakan. Salah satu atau kedua pengemudi mungkin gagal mencapai tujuannya. Lebih lanjut, pastilah, salah satu atau keduanya terluka, cacat, atau mati di tempat. Kendaraan mereka yang rusak bisa juga tidak dapat diperbaiki lagi. Inti dari aturan lalu lintas adalah, pertama dan terutama, untuk mencegah tabrakan semacam itu, dan memastikan bahwa jalan  tersebut  aman  bagi  pengemudi  dan  kendaraannya.  Tapi  itu  bukan  satu-satunya tujuan  mereka.  Jika  intinya  adalah  “mengutamakan  keselamatan”,  hal  itu  dapat diakomodasi dengan mewajibkan semua pengemudi untuk melaju dengan kecepatan 40 km/jam  di  dalam  kota  atau  dengan  mewajibkan  mereka  untuk  menepi  di  setiap persimpangan  agar  ada  kepastian  bahwa  jalanan  telah  aman.  Tetapi  kemudian,  hanya sedikit saja orang yang dapat mencapai tujuan yang ingin mereka capai pada waktu yang sama seperti saat mereka ingin mencapainya.
Untungnya,  tujuan  dari  peraturan  lalu  lintas  yang  baik  juga  untuk  memastikan bahwa setiap orang dapat melanjutkan ke tujuan mereka secepat mungkin, dengan syarat bahwa maksud untuk sampai di tempat tujuan tersebut tidak boleh membuat orang lain gagal untuk sampai dengan cepat dan selamat ke tujuan mereka. Dengan kata lain, jalanan dan aturan yang mengatur penggunaannya berupaya mengakomodasi tujuan setiap orang dalam  menggunakannya.  Aturan  mengatakan:  “Ke  mana  pun  Anda  ingin  pergi  atau mengapa,  kami  akan  mengizinkan  Anda  untuk  melanjutkan  ke  tujuan  Anda.  Masing- masing  dari  Anda  hanya  harus  menerima  beberapa  batasan  yang  diperlukan  untuk memperluas hak ini kepada setiap pengemudi lainnya”.
Kita  memberlakukan  batas  kecepatan  atau  kita  meminta  orang  untuk  mematuhi lampu lintas karena kesadaran mengenai  realita kehidupan bersama yang  dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam konteks tersebut. Kita memiliki aturan tentang hak jalan di persimpangan  yang  ruwet  atau  kita  menegakkan  jarak  aman  berkendara,  aturan mendahului kendaraan yang lain karena keyakinan bahwa tiap-tiap orang memiliki tujuan perjalanan yang akan dicapai. Mungkin tidak ada yang sampai ke tujuannya secepat yang dia pikirkan, seperti  misalnya jika dia memiliki jalan sendiri. Mungkin tidak ada yang memiliki  jenis  perjalanan  yang  dia  sukai.  Namun  pembatasan  tersebut  adalah  wajar. Tidak  ada  orang  yang  mereka  hancurkan  melalui  kegiatan  mengemudi.  Aturan  hanya mengubah  cara  setiap  orang  mengejar  tujuannya  di  jalanan  sehingga  membuat penggunaannya sesuai dengan penggunaannya oleh orang lain.
Berkenaan  dengan  contoh  mengenai  pengemudi  di  jalanan,  pernyataan  bahwa "sikap toleran itu baik" dan "intoleran itu jelek" perlu mendapat perhatian (Webb, 1997). Jika sampai saat ini, kita selalu menganggap "toleran itu baik" dan "intoleran itu jahat", sudah  saatnya  pemikiran  tersebut  dibongkar.  Dua  istilah  tersebut  mendapatkan penafsirannya dalam konteks kasus. Apakah sikap menolak sama sekali kekerasan yang dilakukan  kepada  anak-anak  balita  pantas  dianggap  sebagai  sikap  intoleran?  Mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa "memaksa" adalah tindakan   intoleran. Tetapi, apakah  "memaksa/  mendesak"  orang  agar  tidak  menganiaya  orang  lain  dapat dikategorikan  sebagai  sikap  intoleran  dan  jahat?  Sebaliknya,  apakah  menerima  atau menyetujui  kekerasan  yang  dilakukan  kepada  anak-anak  balita  pantas  disebut  sebagai sikap toleran? Mungkin ada di antara kita yang menilai "sikap menerima dan menyetujui" adalah  sikap  toleran.  Tetapi,  apakah  menyetujui  penganiayaan  dan  penyiksaan  dapat dikategorikan sebagai sikap toleran atau baik?
Syarat  lain  yang  dibutuhkan  untuk  terjadinya  toleransi  adalah  keterbukaan  dari pihakku dan keterbukaan dari pihak liyan ( others ). Kedua sisi keterbukaan tersebut harus disertai  dengan  rasa  saling  percaya  ( trust )  (Thomassen,  2006).  Dalam  kondisi  saling percaya  tersebut,  setiap  orang  diharapkan  dapat  mengakui  dan  menerima  adanya "perbedaan-perbedaan  kultural  dan  ketidaksesuaian".  Keduanya  tidak  perlu  dianggap sebagai keanehan. Keduanya adalah "unsur yang sah dan tidak terhindarkan" dalam relasi
antar manusia (Erspamer, 1997). Sebagai catatan, konsep pemahaman toleransi berasal dari  tradisi  kekristenan.  Dalam  iman  mereka,  Tuhan  mencintai  manusia  dengan  cara mentolerir kelemahan mereka (Yan, 2012). Itulah cinta yang tertinggi, cinta yang tidak setara. Tuhan mencintai pihak-pihak yang sama sekali berbeda dari-Nya dan sama sekali tidak dapat membalas cinta yang sudah mereka terima. Pemahaman tersebut tidak lepas dari  persoalan.  Gagasan  tentang  Tuhan  yang  mentolerir  manusia  seolah-olah  menjadi afirmasi  atas  pihak-pihak  yang  toleran  dapat  menganggap  diri  mereka  lebih  baik  dari pihak lain yang ditolerir.
Syarat  toleransi  yang  selanjutnya  adalah  kelompok  atau  pihak  yang  kuat  perlu mengakomodasi kelompok-kelompok yang kecil atau lemah (Ferretti & Lægaard, 2013). Jika  akomodasi  tersebut  bersyarat,  maka  toleransi  justru  dapat  memupuk  perendahan terhadap  pihak  lain.  Mengapa?  Karena,  syarat-syarat  tersebut  akan  dibebankan  kepada pihak-pihak yang kecil atau lemah. Relasi antara pihak yang kuat dan pihak yang kurang kuat selalu menyisakan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak yang kurang kuat. Tidak ada pihak yang lemah yang berani mengajukan syarat kepada pihak-pihak yang memberi bantuan kepadanya. Sebagai contoh, mungkinkah pada saat sebelum menerima uang, seorang pengemis mengajukan syarat kepada pihak-pihak yang akan memberinya uang, "Anda harus hormat kepada saya saat memberikan uang itu kepada saya?"  Oleh karena  itu,  dalam  konteks  hidup  bersama  yang  menjunjung  nilai  kemerdekaan- kesetaraan-persaudaraan, istilah toleransi tidak selalu tepat digunakan.
Imanuel  Kant  menawarkan  konsep  hospitalitas.  Menurut  Kant,  hospitalitas memiliki pengertian yang lebih menghargai kesetaraan pihak-pihak yang saling bertemu. Bertindak secara eksternal  sedemikian rupa sehingga penggunaan bebas dari kehendak seseorang sesuai dengan kebebasan setiap orang menurut hukum universal. Mereka saling menyadari  perlunya  mengusahakan  perdamaian  yang  bertahan  lama  ( perpetual  peace ) (Kant, 1927). Moral imperatif dari Kant menyatakan bahwa keutuhan tujuan (kingdom of ends)  adalah  “persatuan  sistematis  dari  makhluk  rasional  yang  berbeda-beda  di  bawah hukum  umum”,  dan  kerajaan  tujuan  sebagai  “keseluruhan  dari  semua  tujuan  dalam hubungan sistematis (keseluruhan baik makhluk rasional adalah tujuan dalam diri mereka sendiri dan juga dari tujuan pribadi yang masing-masing yang ditetapkan sebelum dirinya sendiri)” (Kant, dalam Paton, 1991). Dengan sendirinya, keharmonisan adalah hubungan antara  tindakan,  bukan  hubungan  langsung  dengan  finalitasnya.  Tujuan  (ends)  muncul ketika  kita  mempertimbangkan  kecukupan:  hubungan  antar ends menurut  gagasan Kantian  mengenai kingdom  of  ends .    Ini  adalah  masalah  berapa  banyak  ruang  tersisa untuk  kebebasan kita. Dan itu pada gilirannya bukan hanya pertanyaan tentang berapa banyak  tindakan  diizinkan  untuk  masing-masing  dari  kita.  Ini  adalah  pertanyaan mengenai  kualitas  minimum  yang  diizinkan  dalam  kaitannya  dengan  tujuan  yang  kita ambil sendiri untuk dikejar.
Diskusi  mengenai  toleransi  dalam  konteks  Kantian  mengenai kingdom  of  ends selalu  memiliki  konteks  sosial  dan  historis  berkenaan  pandangan  tentang  masyarakat yang baik. Orang yang bijaksana tidak membentuk konsepsi mereka tentang kehidupan yang baik secara terpisah dari setiap pemikiran tentang apa masyarakat yang baik akan. Untuk kebanyakan orang, pandangan bahwa tiap-tiap orang berutang kepada orang lain akan  membentuk  etika  pribadi  mereka  (Setyabudi,  2020).  Konsep  toleransi mengindikasikan  gagasan  mengenai  keberhutangan  satu  sama  lain  dalam  masyarakat. Secara  ontologis,  konsep  toleransi  merujuk  kepada  definisi  manusia  sebagai  individu yang  bertujuan  yang  pada  suatu  masa  di  tempat  tertentu  hidup  bersama.  Kehidupan manusia  dalam  masyarakat  bukanlah  fragmentasi  menurut  kelompok  atau  golongan. Toleransi adalah teori tentang cara terbaik untuk mengatur sebuah masyarakat manusia (Setyabudi, 2020).
Forst  (2018)  menyatakan  bahwa  toleransi  selalu  memiliki  “konteks  toleransi” tertentu. Gagasan ini merujuk, di satu sisi, hubungan antara tolerator dan yang ditoleransi: untuk  misalnya,  antara  orang  tua  dan  anak,  antara  teman,  antara  anggota  komunitas agama, antar warga negara, dan bahkan antara “orang asing”. Tergantung pada konteks ini,  alasan  toleransi  dan  batasannya  bisa  berbeda.  Di  sisi  lain  Di  sisi  lain,  untuk menyebutkan  beberapa  kemungkinan  saja,  muncul  pertanyaan  apakah  subjek  toleransi adalah individu atau kelompok atau “negara”, serta apakah objek toleransi adalah praktik, tindakan tunggal, atau kepercayaan.

## 3. Perjuangan Nilai dalam Toleransi
Dalam perdebatan kontemporer tentang ide dan masalah masyarakat multikultural, konsep  toleransi  memainkan  peran  utama  tetapi  sama  sekali  tidak  jelas  apa  yang sebenarnya menjadi saripatinya. Perannya memang tidak terbantahkan, tapi ada banyak makna di dalam konsep toleransi (Setyabudi, 2020). Bagi sebagian orang, toleransi adalah keadaan  yang  diinginkan  untuk  saling  menghormati  atau  menghargai  martabat kemanusiaan,  sedangkan  bagi  orang  lain  toleransi  berarti  praktik  paling  pragmatis mengenai hubungan antara orang atau kelompok dalam masyarakat. Konsekuensi praktik pragmatis adalah kemunculan praktik represif.
Forst (2018) mengajukan tesis bahwa toleration is a virtue of justice and a demand of  reason .  Pandangan  Forst  tersebut  memiliki  implikasi  epistemologis,  yaitu  tolerasi adalah suatu keutamaan akal budi. Forst (2018) berkeyakinan bahwa sangatlah penting untuk konsep toleransi keberadaan keyakinan yang ditoleransi atau praktik dinilai salah atau buruk. Gagasan ini merujuk ke “komponen keberatan” ( objection component ). Jika komponen ini tidak ada, akan muncul  baik  ketidakpedulian (indiferen) atau penegasan (afirmasi)  -  dua  sikap  yang  tidak  sesuai  dengan  toleransi.  Keberatan  harus  substantif secara normatif, tetapi tidak harus terbatas pada alasan “moral”; karena, ketika membahas konsep  toleransi  umumnya,  tidak  pantas  untuk  mengecualikan  bentuk  lain  dari  kritik normatif, misalnya kritik estetika.
Forst (2018) menyatakan bahwa toleransi juga membutuhkan aspek yang positif, yaitu  “komponen  penerimaan”  ( acceptance  component ).  Komponen  penerimaan  tidak meniadakan  penilaian  negatif  tetapi  memberikan  alasan  positif  tertentu  yang mengalahkan persepsi negatif yang  ada dalam konteks yang relevan. Jadi, praktik atau keyakinan tersebut adalah dianggap salah, tetapi tidak selalu berarti salah. Dalam kasus di  mana baik  komponen keberatan dan komponen penerimaan disebut  “moral”, kedua komponen  tersebut  mengarah  kepada  pengertian  mengenai  bagaimana  suatu  tindakan tertentu itu bisa benar secara moral atau bahkan ada kewajiban moral untuk mentolerir apa yang secara moral salah atau buruk. Untuk menyelesaikan paradoks ini, diperlukan konsepsi toleransi yang menjelaskan arti “moral” - dan “benar” versus “salah dan buruk” - dalam perbedaan cara mempersepsi sebuah tindakan.
Forst  (2018)  berketetapan  bahwa  konsep  toleransi  mensyaratkan  gagasan  “batas toleransi” tertentu. Gagasan “batas toleransi” terletak pada titik di mana alasan penolakan menjadi lebih kuat dari alasan penerimaan (sesuatu yang masih menyisakan pertanyaan tentang cara intervensi yang tepat). Penting untuk melihat alasan untuk penolakan tidak harus identik dengan alasan keberatan dalam gagasan “batas toleransi” ini. Gagasan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa alasan independen yang terhubung secara internal dengan  alasannya  penerimaan,  yang  menentukan  kondisi  dan  batasan  tertentu  untuk penerimaan itu. Dalam konteks gagasan  “batas toleransi”, dapat dilihat bahwa ada dua batasan  yang  terlibat.  Yang  pertama  terletak  di  antara  ranah  normatif  praktik  dan keyakinan  yang  disetujui  seseorang,  dan  ranah  praktik  dan  keyakinan  yang  dapat ditoleransi yang ditemukan salah tetapi masih dapat diterima dengan cara tertentu. Batas
kedua terletak di antara alam yang terakhir ini dan alam yang tidak dapat ditoleransi, yaitu ditolak keras (batas toleransi berbicara dengan benar).
Konflik  adalah  dua  tindakan  bertentangan.  Konsep  konflik  memuat  arti  bahwa kinerja salah satu dari mereka mengganggu kinerja yang lain. Sebagai contoh, ada dua orang yang berjuang untuk menggunakan alat yang sama pada saat yang sama – adalah jenis konflik yang paling jelas. Konflik tidak sama dengan oposisi (atau ketidaksetujuan) (Waldron, 2018). Konsep oposisi mengindikasikan bahwa dua tindakan itu diilhami oleh cita-cita yang bersaingan. Tindakan oposisi adalah bahwa masing-masing bertentangan melalui  tindakan  yang  berbeda,  atau  salah  satu  dari  mereka  menginginkan  perilaku tertentu  tidak  akan  terjadi.  Saya  mungkin  menentang  atau  tidak  menyetujui  perilaku seseorang meskipun sebenarnya saya tidak setuju. Hal tersebut tampak dalam toleransi liberal:  sebagai  seorang  liberal,  saya  mentolerir  sesuatu  meskipun  saya  tidak menyetujuinya.
Praktik  toleransi  sepatutnya  berlangsung  tanpa  dilatarbelakangi  oleh  perasaan kasihan  dan  tanpa  memandang  lemah  pihak  lain  (Kellner,  2021).  Praktik  toleransi memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap martabat manusia. Seperti apa pun bentuk dan penampakan  fisik  manusia,  toleransi  menempatkan  mereka  pada  status  martabat  yang sama. Konsep tersebut berdiri tegak di atas pondasi kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendirian melainkan selalu ada yang lain. Martabat mereka tidak ditentukan oleh faktor tambahan seperti kekayaan, kecerdasan, penghargaan, dan pangkat. Ia adalah bagian dari kodrat manusia. Semua manusia memilikinya meski pun dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda.  Pihak-pihak  di  luar  diri  seseorang  hanya  membantu  mempertegasnya. Dengan  demikian,  toleransi  merupakan  kondisi  sikap  pribadi  seseorang  yang bermartabat.
Filsafat  Stoa  mewariskan  konsep  toleransi  yang  dimengerti  sebagai  daya  tahan seseorang terhadap sesuatu yang menimpanya (Lombardini, 2015). Pengikut Stoicisme membentuk  sempurna  melalui  pengekangan  keinginan,  askese,  dan  pemenuhan kewajiban  moral.  Moral  Stoa  menuntut  pengikutnya  untuk  sanggup  menanggung konsekuensi  dari  upaya  mengejar  keutamaan.  Kesanggupan  tersebut  tidak  harus dipengaruhi oleh pihak lain, kekuasaan, maupun perbedaan-perbedaan yang ada. Jika satu sama  lain  saling  memiliki  kesanggupan  tersebut,  keutamaan  yang  dikejar  itu  akan mewarnai  kehidupan  publik.  Menurut  Stoicisme,  kebijaksanaan  seseorang  seharusnya mengubah perilakunya karena pikiranlah yang mengarahkan kehidupan pribadi. Dalam konteks publik, akal sehat masyarakat seharusnya mengubah perilaku hidup masyarakat karena masyarakat yang baik tersusun dari sintesis akal sehat yang dipraktikkan ( rational society ).  Menurut  Forst  (2018),  paradoks  lain  muncul  di  sini,  yaitu  toleransi  itu  perlu menyiratkan  intoleransi  terhadap  mereka  yang  dipandang  tidak  dapat  ditoleransi  dan, cukup sering, sebagai tidak toleran seperti yang didefinisikan oleh batas-batas tersebut. Konsep  toleransi  tidak  masuk  akal  tanpa  batasan  tertentu,  meskipun  segera  setelah  ini secara substantif didefinisikan, toleransi tampaknya berubah menjadi intoleransi. Dengan demikian  tidak  ada  toleransi  yang  “sejati”.  Untuk  menghindari  paradoks  ini,  sebuah konsepsi  tentang  toleransi  harus  mampu  menunjukkan  seberapa  jauh  batas-batasnya dapat ditarik secara timbal balik cara yang dapat dibenarkan dan tidak sewenang-wenang.
Implementasi konsep toleransi tidak dapat dihasilkan dari paksaan, karena subjek yang  mentoleransi  kemudian  akan  berada  di  bawah  ketidakmungkinan  untuk menyuarakannya  keberatan  dan  bertindak  sesuai  dengan  itu  (Forst,  2018).  Jika  ini masalahnya,  mereka  hanya  akan  melakukannya  karena  “bertahan”  atau  terpaksa “menderita” karena praktik atau keyakinan tertentu yang membuat mereka tidak berdaya. Namun, untuk menyimpulkan dari sini, pihak yang bertoleransi harus berada dalam posisi dominan  secara  sosial,  memiliki  kekuatan  untuk  mengintervensi  praktik-praktik  yang
tidak dibenarkan. Kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuasaan jenis ini mungkin masih toleran dan yakin bahwa dalam kasus di mana toleransi memiliki kekuatan seperti itu  tidak  akan  menggunakannya  untuk  merugikan  orang  lain.  Realita  ini  menunjukkan bahwa toleransi memuat makna sebagai praktek dalam kehidupan riil dan sebagai sikap dalam akal budi. Praktik politik-hukum dalam negara yang menjamin kebebasan tertentu untuk minoritas dapat disebut toleran, seperti juga pribadi sikap menerima praktik-praktik tertentu  dianggap  tidak  menyenangkan,  misalnya  di  mana  negara  memberikan  tertentu hak atas minoritas meskipun mayoritas warganya mungkin tidak setuju dengan kebijakan seperti  itu,  sementara  pemerintah  bertindak  atas  dasar  motif  strategis  semata.  Analisis toleransi yang difokuskan pada tataran politik-struktural koeksistensi damai dari berbagai kelompok budaya dengan demikian membuka jalan pertanyaan krusial seperti apa sikap atau kebajikan toleransi warga negara suatu negara dapat diharapkan dari satu sama lain.
Forst (2018) mengajukan empat konsep toleransi. Konsep toleransi yang pertama adalah  konsep  izin  ( permission  conception ).  Di  sini,  toleransi  adalah  hubungan  antara otoritas  atau  mayoritas  dan  perbedaan  pendapat,  minoritas  “berbeda”  (atau  berbagai minoritas). Toleransi kemudian berarti bahwa otoritas (atau mayoritas) memberikan izin yang memenuhi syarat kepada anggota minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka  dengan  syarat  bahwa  minoritas  menerima  posisi  dominan  otoritas  (atau mayoritas). Konsepsi izin adalah salah satu yang kita temukan dalam banyak dokumen sejarah dan preseden yang menggambarkan politik toleransi (seperti Edict of Nantes 1598 atau Toleration Act 1689).
Konsepsi kedua, yang bisa disebut konsepsi koeksistensi ( co-existence conception ), mirip  dengan  konsepsi  izin  dalam  memandang  toleransi  sebagai  cara  terbaik  untuk mengakhiri atau menghindari konflik. Di sini juga toleransi tidak dipahami sebagai nilai itu sendiri atau sebagai kewajiban moral: ia terutama dibenarkan dengan cara pragmatis- instrumental.  Perbedaan  kedua  konsepsi  tersebut  terletak  pada  konstelasi  kekuasaan  di antara  para  pihak.  Sehubungan  dengan  konsepsi  ko-eksistensi,  keadaannya  bukanlah situasi  di  mana  otoritas  atau  mayoritas  berdiri  di  atas  minoritas,  melainkan  salah  satu kelompok, kira-kira setara dalam kekuasaan, yang melihat bahwa demi perdamaian sosial dan toleransi kepentingan mereka sendiri. adalah yang terbaik dari semua alternatif yang mungkin (contoh historisnya adalah Perjanjian Perdamaian Augsburg 1555). Kelompok- kelompok  ini  lebih  memilih  hidup  berdampingan  secara  damai  daripada  konflik  dan menyetujui kompromi timbal balik, dengan modus vivendi tertentu.
Konsepsi  toleransi  yang  ketiga  –  konsepsi  rasa  hormat  ( respect  conception ) – adalah salah satu di mana pihak-pihak yang bertoleransi satu sama lain menghormati satu sama lain dalam arti yang lebih timbal balik: atas dasar moral mereka menganggap diri mereka  sendiri  dan  orang  lain  sebagai  warga  negara  di  mana  anggota  dari  semua kelompok  –  mayoritas  atau  minoritas  –  harus  memiliki  status  hukum  dan  politik  yang setara.  Konsepsi  keempat  tentang  toleransi  -  konsepsi  harga  diri  ( esteem  conception )- menyiratkan  gagasan  yang  lebih  penuh  dan  lebih  menuntut  tentang  pengakuan  timbal balik antara warga negara daripada konsepsi “menghormati”. Oleh karena itu, bersikap toleran tidak berarti menghormati anggota dari bentuk kehidupan budaya atau agama lain sebagai  sederajat  secara  moral  dan  politik  meskipun  menolak  cara  hidup  etis  mereka. Sebaliknya,  itu  berarti  memiliki  semacam  penghargaan  etis  untuk  mereka;  yaitu, menganggap keyakinan mereka sebagai konsepsi bernilai etis yang - meskipun berbeda dari keyakinan seseorang - dalam beberapa hal menarik secara etis dan dipegang untuk alasan yang baik.
Keempat  konsep  Forst  di  atas,  mengarahkan  kita  kepada  praktik  toleransi  di Indonesia. Secara umum, kita dapat memahami toleransi dengan dua  cara. Satu , secara umum atau level praktis. Toleransi merupakan pengakomodasian cara yang salah sebagai
akibat dari tidak adanya alternatif yang lain. Ingat, kita tidak bisa mengakomodasi suatu cara yang ideal sebagai contoh dari toleransi. Toleransi selalu diberikan kepada hal-hal yang negatif atau sedikit negatif karena tidak adanya alternatif lain yang lebih baik. Dua , level reflektif. Toleransi adalah pengakomodasian kesamaan normatif yang diperoleh dari refleksi  atas  tindakan  moral  (Tan,  2011).  Toleransi  mewujudkan  sikap  "ada  bersama secara tenang" ( quiet coexistence ) atau "menjaga jarak dengan penuh normat" ( respectful distance )  terhadap  kelompok-kelompok  yang  kecil  dan  tidak  signifikan  (Lee,  2014). Dalam  hal  ini,  toleransi  menjadi  praktik  pihak  yang  punya  kuasa  terhadap  kelompok- kelompok  yang  ada  di  sekitarnya.  Gagasan  ini  jelas  memperlihatkan  bahwasannya toleransi secara tetap memuat ketidaksetaraan.
Toleransi  bernilai  positif.  Ia  melestarikan  "yang  berbeda  dan  lain"  asalkan  ada standar  normatif  bersama  (Mensch,  2009).  Sebagai  contoh,  secara  normatif,  tidaklah mungkin melestarikan kebusukan atau kebobrokan. Toleransi adalah satu-satunya dasar argumentasi yang membuat pluralisme menjadi masuk akal (Puri, 2021). Oleh karena itu, intoleransi agama-agama dan  cara pandang fundamentalis tetap ada bukan karena agama- agama itu berbeda, melainkan karena penelitian tentang konflik agama-agama berhenti di permukaan dan kurang memberi tempat pada rasa perasaan manusiawi (Velassery, 2021). Artinya,  dalam  negara  yang  plural,  rasa-perasaan  anggota  agama  tertentu  tidak  perlu dijauhkan dari yang lain. Orang-orang beragama perlu dibiasakan untuk mempraktikkan agamanya di tengah-tengah para pemeluk agama yang lain.
Toleransi melestarikan "keterbukaan radikal" (Lacorne, 2019). Di dalamnya, orang memahami  "yang  berbeda  dan  lain"  secara  rasional  dan  membuka  wawasan  berdasar sikap  hormat  dan  kesalingan.  Toleransi  melahirkan  "rezim  hospitalitas"  yang menghancurkan  pemisah  antara  diriku  dan  yang  lain.  Aku  dan  yang  lain  selalu  berada dalam  ruang  hidup  yang  sama.  Aku  terbedakan  dari  yang  lain.  Tetapi  kami  tidak terpisahkan. Toleransi tidak cocok dengan cara pikir tertutup, bias, maupun yang serba mutlak.  Ia  tidak  menutup  diri  dari  yang  lain.  Ia  tidak  menilai  pihak  lain  melainkan membiarkan  pihak  lain  mempernalkan  diri.  Ia  juga  tidak  memutlakkan  apa  pun. Keyakinan  yang  kita  anggap  benar  sangat  mungkin  dapat  keliru  dan  selalu  dapat dipertanyakan kembali. Meski demikian, kebenaran itu ada. Kebenaran itu hanya dapat diraih  menggunakan  cara  berpikir  kritis.  Alasannya,  tiap  orang  punya  kesalahan.  Jika mereka, pada saat bertemu dengan yang berbeda dan lain, berani membicarakan segala sesuatu secara rasional, "kesalahan" masing-masing dapat dikoreksi dan kebenaran akan semakin dekat.
Toleransi  memberi  dua  kesan  kepada  kita;  tidak  berbahaya  ( to  be  tolerant )  dan keengganan melibatkan diri  ( to tolerate ) (Glaser, 2014). Pada awal zaman modern, istilah yang dipakai adalah " toleration ". Pada zaman modern, ia berubah menjadi " tolerance ". Jadi, istilah toleransi mengalami pergeseran dari "kualitas diri yang sanggup dengan sabar menahan/menghadapi  kesulitan"  ke  "kebaikan  hati/keterbukaan".  Kita  harus  selalu waspada,  jika  kita  mentolerir  sesuatu,  hal  itu  berarti  kita  menolak  sesuatu  yang terkandung dalam sesuatu yang ditolerir.
Toleransi  pernah  dipahami  sebagai  tidak  adanya  penganiayaan  secara  terbuka terhadap  orang-orang  yang  berbeda  keyakinan  (Meza,  1981).  Sampai  sekarang,  tentu masih ada yang berpandangan demikian. Tetapi, pemahaman negatif itu sudah saatnya ditinggalkan. Dalam toleransi, kita perlu memupuk cara hidup ketetanggaan yang sadar dan  aktif,  bahkan  mungkin    pro-aktif  (Jenks,  1967).  Ini  dapat  menjadi  status kewarganegaraan  yang  mendukung  kemajuan  bersama.  Setiap  warga,  dengan kapasitasnya masing-masing, perlu saling berkontribusi untuk pembangunan  masyarakat. Kita  perlu  mengembangkan  sikap  "toleransi  aktif".  Jangan  sampai  kita  hanya  sekedar "tidak mengikuti aturan hukum yang diskriminatif" (toleransi pasif) atau "jujur mengakui
perbedaan  dan  jujur  mendalami  nilai-nilai  obyektif  agama  dan  kepercayaan  selain miliknya sendiri" (Lester & Roberts, 2006). Toleransi pasif tidak dapat diandalkan untuk melindungi umat beragama yang berbeda. Mendalami nilai-nilai obyektif agama lain juga hampir  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  masyarakat  umum.  Percaya  begitu  saja  kepada kemampuan  pemerintah  dalam  mewujudkan toleransi  yang  paripurna  serta  menetapkan batas-batasannya  juga  bukan  tindakan  yang  bijaksana.  Kita  jangan  hanya  berpuas  diri pada saat lembaga agama menentukan identitas- identitas agama sedangkan kita hanya duduk  menunggu  semua  produk  itu  menjadi  final  dan dibagikan.  Kita  perlu  ikut menyuarakan  sikap  ketidaksetujuan  terhadap  aturan,  penetapan,  atau  sikap-sikap diskriminatif  yang  ada  dalam  masyarakat  sipil  maupun  dalam  konteks  relasi   agama- agama, bukan demi dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Untuk sampai pada tahap toleransi aktif ini, pendidikan moral dituntut untuk mengajarkan komponen toleransi aktif secara  serius.  Dalam  dunia  politik,  kita  memahami  toleransi  sebagai  usaha  untuk memberlakukan  hak-hak umat beragama kepada siapa pun, tanpa terkecuali (Modak & Sanders, 2005). Bagaikan hukum emas, tiap orang perlu melakukan kepada orang lain, apa yang ia ingin agar orang lain lakukan untuknya.
Bicara tentang toleransi, kita jangan sampai mengabaikan istilah toleransi internal (di kedalaman tiap agama terdapat kesamaan-kesamaan yang berlaku secara umum) dan toleransi eksternal (dapat menerima siapa pun untuk melakukan praktik hidup beragama mereka) (Spinner-Halev, 2006). Contoh toleransi eksternal ada dalam Hinduisme. Ia awal tidak  menunjuk  pada  satu  cara  beriman  yang  seragam.  Sejak  awal,  ia  terbiasa  dengan munculnya aneka macam aliran dan dapat menerimanya. Model toleransi ini sulit terjadi pada agama-agama yang beriman kepada Tuhan (yang satu), kelembagaan yang teratur, hirarki tertentu, dan Kitab suci tertentu.
UNESCO  menetapkan  batas  toleransi  sebagai  penghormatan,  penerimaan,  dan penghargaan  terhadap  keberagaman  budaya  manusia  serta  bentuk-bentuk  ungkapan  dan cara-cara  menjadi  manusia  (1995).  Ia  dimajukan  oleh  pengetahuan,  keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, kesadaran dan kepercayaan. Ia adalah harmoni dalam perbedaan.  Ia  adalah  sikap  positif  yang  mendukung  keragaman.  Maka,  toleransi, keberagaman,  dan  kebebasan  memiliki  kaitan  satu  sama  lain.  Dengan  bersikap  toleran, keberagamandapat  diungkapkan  secara  bebas  dan  menjadi  lestari,  bukan  tertindas  dan lenyap.  Tindakan  intoleran  dipicu  oleh  rasa  tidak  suka  (Jarman,  2016).  Lembaga pendidikan perlu berperan aktif mengkondisikan peserta didik untuk berani memahami lebih  dalam  agama  dan  budaya  yang   bukan  menjadi  milik  mereka  sendiri.  Dengan demikian,  lembaga-lembaga  tersebut  dapat  membantu  mengembangkan  kohesi  dalam masyarakat yang selalu berciri keragaman (Gallagher & Duffy, 2016).
Sikap  toleran  atau  tindakan  mentolerir  memuat  di  dalamnya  informasi  tentang penolakan  terhadap  soal-soal  tertentu  (Mulligan,  2015).  Oleh  karena  itu,  kita  tidak mungkin berkata; "Kami/saya mentolerir kebaikan". Dalam mentolerir, kita sudah pasti akan berkata; "Kami/saya mentolerir perbuatan/sikapmu yang buruk". Mekanisme yang terjadi  dalam  kehidupan  bersama  manusia  selalu  saja  kita  "mentolerir  cara  yang  tidak ideal  untuk  mendapat  sedikit  kebaikan".  Dengan  demikian,  sikap  toleran  merupakan fenomena  yang  kontekstual.  Ia  melibatkan  tindakan-tindakan  moral  dalam  keadaan- keadaan tertentu. Seseorang atau pihak- pihak tertentu dapat bersikap toleran pada saat dia/mereka  berada  dalam  posisi  lebih  tinggi  atau  memiliki  kuasa  terhadap  pihak  yang diberi toleransi ("kuasa untuk boleh tidak sependapat/menolak"). Posisi yang lebih tinggi atau kuasa dalam hal ini tidak harus dipahami dalam konteks "kelompok mayoritas atau memiliki sumber daya yang tidak terbatas". Posisi yang lebih tinggi atau kuasa tersebut lebih tepat dimengerti dalam arti "orang/pihak yang diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan".  Toleransi  juga  mengajukan  syarat  lain.  Dalam  dialektikanya,  pihak  yang
memberi toleransi dan yang menerimanya harus punya kepentingan/urusan yang sama. Sebagai  contoh,  seorang  pimpinan  perusahaan  tidak  punya  kaitan  dengan  cara  mandi kerbau liar. Oleh karena itu, meskipun ia menganggap mandi di sungai bukanlah praktik yang baik, cara mandi kerbau-kerbau liar bukanlah urusannya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

## Kesimpulan
Segala  pemahaman  dan  praktik  toleransi  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas membawa  kita  sampai  pada  beberapa  pertimbangan  berikut  ini. Satu ,  pada  kondisi tertentu toleransi dapat diberikan kepada suatu tindakan dan ia dapat ditarik kembali pada kondisi  yang  lain.  Kita  boleh  dan  dapat  memutuskan  untuk  tidak  (lagi)  mentolerir tindakan  tertentu.  Jika  kita  memutuskan  untuk  tidak  mentolerir  sesuatu,  maka  kita perlu/dituntut  melakukan  intervensi  tertentu  terhadap  tindakan  tersebut.  Jika  kita  tidak punya kekuatan untuk melakukan intervensi, maka kita perlu memastikan bahwa dengan alasan yang dapat diterima, intervensi akan dilakukan oleh lembaga/pribadi yang lebih tinggi/berkuasa  untuk  melakukannya. Dua ,  toleransi  dapat  diberikan  kepada  sikap pemaksaan  yang  dilakukan  pihak  lain.  Tetapi,  pihak  yang  memberikan  toleransi  tidak dapat  membiarkan  dirinya  melakukan  pemaksaan  itu  sendiri.  Kewajiban  moral  pihak yang  punya  kuasa  melakukan  intervensi  terhadap  tindakan  yang  tidak  dapat  ditolerir dibatasi  hanya  sampai  pada  melakukan  koreksi  terhadap  sikap.  Interventor  sangat mungkin kecewa karena tindakan kurang pantas yang dilakukan pihak terentu. Tetapi, ia hanya bisa bertindak sejauh memberikan pemahaman secara persuasif. Tiga , sikap atau tindakan  yang  tidak  dapat  ditolerir  perlu  memperoleh  hukuman.  Hukuman  atau  sanksi yang dibicarakan di sini tidak selalu identik dengan penjara, kurungan, atau denda. Pada dasarnya, intervensi yang diberikan oleh pihak yang punya kuasa mentolerir sudah dapat dinilai  sebagai  hukuman.  Karena  pada  dasarnya,  hukum  selalu  mengatur  hal  minimal yang dapat diterima oleh banyak orang.

## Daftar Pustaka
Abror,  M.  (2020).  Moderasi  Beragama  Dalam  Bingkai  Toleransi. Rusydiah:  Jurnal Pemikiran Islam , 1 (2), 143-155.
Benson, I. O. (2016). Theory and praxis of religious tolerance. OGIRISI: A New Journal of African Studies , 12 , 293-318.
Collier, C. W. (1998). A Legal Theory of Tolerance and Perspective. ARSP: Archiv Für Rechts-  Und  Sozialphilosophie  /  Archives  for  Philosophy  of  Law  and  Social Philosophy , 84 (1), 59–86.
Erspamer,  P.  R.  (1997).  Concluding  Remarks:  Beyond  the  Tolerance  Debate.  In The Elusiveness of Tolerance: The “Jewish Question" From Lessing to the Napoleonic Wars (Vol. 117, pp. 151–156). University of North Carolina Press. Ferretti, M. P., & Lægaard, S. (2013). A Multirelational Account of Toleration. Journal of Applied Philosophy , 30 (3), 224–238.
Firmanto, A. D. (2017a). Kehadiran Gereja Di Ruang Publik Perspektif Eklesiologis Di Dalam Memandang Keadaan Akhir-Akhir Ini. Seri Filsafat Teologi , 27 (26), 272- 285.
Firmanto, A. D. (2021). WhatsApp Group Sebagai Ruang Percakapan Pastoral Di Masa Pandemi Covid-19. Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani , 6 (2), 480- 495.
Firmanto,  A.  D.,  &  Setiyaningtiyas,  N.  (2017b).  Local  Wisdom  as  Integration  of  the Cosmic and the Metacosmic Perspectives in Indonesian Philosophy of Education.
In 3rd International Conference on Education and Training (ICET 2017) . Atlantis Press.
Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 20 (2), 179-192.
Forst, R. (2018). Toleration, justice and reason. In C. McKinnon & D. Castiglione (Eds.), The  culture  of  toleration  in  diverse  societies:  Reasonable  tolerance (pp.  71–85). Manchester University Press.
Forst,  R.  (2020).  The  dialectics  of  toleration  and  the  power  of  reason(s):  Reply  to  my critics. In Toleration, power and the right to justification (pp. 167-220). Manchester University Press.
Gallagher, T., & Duffy, G. (2016). Recognising Difference While Promoting Cohesion: The  Role  of  Collaborative  Networks  in  Education.  In  I.  Honohan  &  N.  Rougier (Eds.), Tolerance  and  diversity  in  Ireland,  North  and  South (pp.  35–54). Manchester University Press.
Glaser, E. (eds). (2014). Religious Tolerance in the Atlantic World: Early Modern and Contemporary Perspectives . UK. Palgrave Macmillan. Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? Foreign Affairs , 72 (3), 22–49.
Jarman,  N.  (2016).  Prejudice  and  (in)tolerance  in  Ulster.  In  I.  Honohan  &  N.  Rougier (Eds.), Tolerance  and  diversity  in  Ireland,  north  and  south (pp.  189–210). Manchester University Press.
Jenks, C. W. (1967). Tolerance And Good Neighbourliness: As Concepts Of International Law. Malaya Law Review , 9 (1), 1–9.
Kant,  I.  (1927). Perpetual  Peace-  A Philosophical  Proposal , trans, by Helen O”Brien. London: Sweet & Maxwell, Limited.
Kant,  I. Groundwork  of  the  Metaphysic  of  Morals ,  edited  by  H.  J.  Paton  (London: Routledge, 1991), Chapter 2, pp. 71–106.
Kellner, M. (2021). Tolerance. In We Are Not Alone: A Maimonidean Theology of the Other (pp. 105–136). Academic Studies Press. Lacorne,  D.  (2019). The  Limits  of  Tolerance:  Enlightenment  Values  and  Religious Fanaticism . New York. Columbia University Press.
Lee, F. L. F. (2014). “Tolerated One Way but Not the Other”: Levels and Determinants of  Social  and  Political  Tolerance  in  Hong  Kong. Social  Indicators  Research , 118 (2), 711–727.
Lester,  E.,  &  Roberts,  P.  S.  (2006).  The  Distinctive  Paradox  of  Religious  Tolerance: Active Tolerance as a Mean between Passive Tolerance and Recognition. Public Affairs Quarterly , 20 (4), 329–362.
Lombardini,  J.  (2015).  Stoicism  And  the  Virtue  of  Toleration. History  of  Political Thought , 36 (4), 643–669.
Mensch,  J.  R.  (2009).  Sustaining  the  Other:  Tolerance  as  a  Positive  Ideal.  In Embodiments:  From  the  Body  to  the  Body  Politic (pp.  141–147).  Northwestern University Press.
Meza,  P.  T.  (1981).  Gilbert  Burnet”s  Concept  of  Religious  Toleration. Historical Magazine of the Protestant Episcopal Church , 50 (3), 227–242.
Mondak, J. J., & Sanders, M. S.  (2005). The Complexity of Tolerance and Intolerance Judgments: A Response to Gibson. Political Behavior , 27 (4), 325–337.
Muhammad, A., & Hastiadi, F. F. (2022). Peran Agama Dan Moderasi Beragama dalam Membentuk  Perilaku  Ramah  Pendatang:  Bukti  Empiris  Pada  5  Negara Asean. Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren , 1 (2), 11-19.
Mulligan, T. (2015). The Limits of Liberal Tolerance. Public Affairs Quarterly , 29 (3), 277–295.
Murtado,  R.  Z.  (2021).  Kearifan  Lokal,  Tradisi  Pesantren,  dan  Masalah  Toleransi Beragama di Indonesia. Tsamratul Fikri| Jurnal Studi Islam , 15 , 143-154. Nurdin, A. A. (2022). Kaji Ulang Hubungan Agama dan Politik. Tashwirul Afkar , 41 (2), 261-274.
Puri,  B.  (2021). Re-Thinking  Religious  Pluralism:  Moving  Beyond  Liberal  Tolerance . Singapore. Springer.
Setyabudi,  M.N.P.  (2020).  Toleransi:  Dari  Pengalaman  Sejarah  Menuju  Konstruksi Teoritis. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter , 2 (1), 103- 111.
Setyawan,  N.  B.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Analisis  Perlindungan  Terhadap  Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Nurani: Jurnal Kajian Syari”ah dan Masyarakat , 19 (1), 27-34.
Spinner-Halev,  J.  (2005).  Hinduism,  Christianity,  and  Liberal  Religious  Toleration. Political Theory , 33 (1), 28–57.
Tan,  K.-C.  (2011).  Two  Conceptions  of  Liberal  Global  Toleration. The  Monist , 94 (4), 489–505.
Thomassen,  L.  (2006).  The  Inclusion  of  the  Other?  Habermas  and  the  Paradox  of Tolerance. Political Theory , 34 (4), 439–462.
UNESCO. (1995). Declaration of Principles on Tolerance .
Velassery, S. (2021). Religious Violence in a World of Conflicts: A Phenomenological Narrative. In Re-Thinking Religious Pluralism: Moving Beyond Liberal Tolerance (pp. 21-36). Singapore. Springer.
Wahyudi,  W.  (2019).  Nilai  Toleransi  Beragama  Dalam  Tradisi  Genduren  Masyarakat Jawa Transmigran. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , 15 (2), 133-139.
Waldron, J. (2018). Toleration and reasonableness. In The culture of toleration in diverse societies (pp. 13-37). Manchester University Press.
Webb,  A.  (2009).  Interreligious  Dialogue  and  Cosmopolitan  Faith. Soundings:  An Interdisciplinary Journal, 92 (1/2), 159-187. Yan, M. (2012). Tolerance or Hospitality? Frontiers of Philosophy in China , 7 (1), 154– 163.
Yunus,  R.,  Mahmud,  R.,  Ngiu,  Z.,  &  Hubeli,  W.  (2022).  Sosialisasi  tentang menumbuhkan  kesadaran  toleransi  pada  masyarakat  majemuk  di  Universitas Negeri Manado. Jurnal Abdimas Terapan , 1 (2), 33-35.