## PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014
(Studi Kasus di Kabupaten Blora)

## Dendy Lukmajati

## Abstrac
What  so- called “money politics” practices  occurred during the legislative  election is well-known  publicly,  including  happened  in  Blora  District.  Even  this  practices  are caught by election supervision committee based on the information from local people in  Tambahrejo  Village,  Tunjungan  Subdistrict.  In  many  cases,  however,  this  money politics  practices  rarely  uncovered  due  to  its  secrecy  nature  including  the  cases which  reported  officially  to  the  committee  such  as  in  Randublatung  Subdistrict. Those  money  politics  practices  never  been  resolved  and  only  became  an allegations.  This  research  more  focused  on  the  public  perceptions  about  the practices  of  money politics  during  the  legislative  elections,  including  how  the  public response on this issue and the degree of their objectivity to vote the candidates.
Keywords:  Legislative election, money politics, perception

## A.  PENDAHULUAN
Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus  menentukan  siapa  yang  paling  layak  untuk  menjalankan  kekuasaan pemerintahan  negara  tersebut  (Sardini  2011:298).  Pemilu  merupakan  proses pemilihan  pemimpin  bangsa  dan  merupakan  wujud  dari  kedaulatan  rakyat. Pemilu  juga  merupakan  proses  pemberian  hak  kepada  rakyat  untuk  ikut  serta dalam menentukan haluan negara dengan memilih wakil-wakilnya di dalam DPR atau gedung dewan secara berkala.
Menurut  Tricahyo  dalam  bukunya  yang  berjudul  Reformasi  Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut :
“sejara  universal  Pemilihan  Umum  adalah  instrument  mewujudkan  kedaulatan rakyat  yang  bermaksud  membentuk  pemerintahan  yang  abash  serta  sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6)
Definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintah yang abash serta sebagai  sarana  mengartikulasi  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat.  Negara Indonesia  mengikutsertakan  rakyatnya  dalam  rangka  penyelenggaraan  negara. Kedaulatan  rakyat  dijalankan  oleh  wakil  rakyat  yang  duduk  dalam  parlemen dengan  system  perwakilan  (representative  democracy)  atau  demokrasi  tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui  pemilu  (general  election)  secara  berkala  agar  dapat  memperjuangkan aspirasi rakyat.
Pemilu  yang  sehat  adalah  pemilu  yang  jujur,  terbuka  dan  tanpa  ada tekanan  politik  maupun  psikologis  dari  orang  lain.  Perlu  diketahui  bahwa
terkadang  pemilu  merupakan  ajang  pesta  oleh  para  pemilik  modal  untuk memperoleh  statusnya  menjadi  seorang  dewan  dengan  cara  mempengaruhi pemilih dalam hal ini masyarakat melalui berbagai macam cara, baik itu berupa pemberian  uang  dan  imbalan  dan  sebagainya,  namun  juga  dalam  bentuk tekanan politik dan bahkan tidak jarang menggunakan tekanan fisik.
Dalam  hal  ini  tidak  bisa  ditampik  sebuah  kenyataan  bahwa  prinsip  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  sangat  tidak  berlaku  apabila  melihat kenyataan pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat tidak lagi sebagai penentu dari  bangsa  dan  negara  ini,  namun  rakyat  hanya  mejadi  objek  politik  dari beberapa  elit  yang  ingin  menjadi  seorang  pemimpin  yang  bertujuan  untuk memperoleh strata sosial yang lebih tinggi bahkan mencari keuntungan.
Secara  teoritis,  politik  merupakan  upaya  untuk  berperan  serta  dalam mengurus  dan  mengendalikan  urusan  masyarakat  atau  orang  banyak.  Karena menyangkut  kepentingan  banyak  orang,  maka  memang  pada  dasarnya  politik sangat dekat dengan kekuasaan. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan  mengendalikan  urusan  masyarakat,  politik  juga  dapat  dijadikan  sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas.
Namun  karena  kenyataan  yang  ada,  banyak  yang  sering  melihat  politik sebagai seni atau ilmu dimana praktek-praktek yang cerdik dan terkadang tidak jujur  harus  digunakan  dalam  persaingan  dengan  orang  lain  untuk  memproleh kekuasaan dan kepemimpinan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini bukan tidak berdasar  lagi,  sebab  banyak  para  calon  anggota  legislatif  atau  sering  di  sebut caleg sering menggunakan intrik-intrik politik yang sangat licik bahkan tidak bisa di terjemahkan oleh aparat yang bertugas mengawasi berjalanya pemilu. Hal  yang  sangat  marak  terjadi  dan  sering  dilakukan  adalah  politik  uang.
Politik uang ini merupakan wujud dari para elit politik yang melakukan cara yang tidak fair dalam  memperoleh  kekuasaan.  Karena  tentu  saja  calon-calon  yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan  politik  uang  maka  akan  meningkatkan  popularitas  dari  seorang kandidat,  betapa  tidak,  karena image yang  terbangun  di  masyarakat  bahwa mereka  sangat  mewajarkan  seseorang  mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat karena  kaya  atau  memiliki  uang  yang  sangat  banyak  dibandingakan  dengan orang yang mempunyai modal politik yang minim.
Studi  dari  Nico  L.  Kana  (2001:9)  di  kecamatan  Suruh,  misalnya menemukan  bahwa  pemberian  uang  atau Money  Politics sudah  biasa berlangsung  di  setiap  Pilkades  pada  masa  sebelumnya,  oleh  masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih. Hal ini membuktikan bahwa kultur sangat berperan dalam praktek politik uang. Para elit hanya menganalisa karakteristik  dari  masyarakatnya  untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  untuk kepentingan  politiknya.  Kultur  pragmatisme  sangat  terlihat  pekat  dalam masyarakat.
Karena  masyarakat  menilai  bahwa  pemilu  merupakan  ajang  pesta  rakyat yang  sangat  pendek  dan  hanya  datang  5  tahun  sekali  sehingga  tidak  ada kesempatan  dan  waktu  yang  seperti  ini  untuk  mendapatkan  uang  dengan mudah.  Bahkan  di  daerah  Nunukan  di  Kalimantan,  setiap  orang  meraup keuntungan  dari  kegiatan  politik  uang  dari  beberapa  caleg  disana  hampir  1,5 jtaan  hanya  dalam  2  hari.  Hal  itu  membuktikan  bahwa  bagi  masyarakat, kegiaatan  politik  uang  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  menguntungkan  di tengah-tengah kondisi ekonomi yang seperti ini.
Money politic atau politik uang, merupakan studi yang menarik untuk diulas lebih jauh keberadaanya dalam proses pemilu yang menempatkan uang sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan politis tertentu. Bagi partai politik  dan  calon  anggota  dewan, money  politics masih  ditempatkan  sebagai sumber daya sekaligus cara yang paling mutakhir untuk dilakukan dalam rangka memperoleh  suara  sebanyak-banyaknya  dalam  setiap  pemilu.  Pada  pemilu legislatif  tahun  2014  yang  tahun  lalu  dilaksanakan  misalnya,  berdasarkan  jajak pendapat  yang  dilakukan  oleh Kompas terhadap  536  responden  sebanyak 69,2% masyarakat Indonesia mengakui keberadaan politik uang yang dilakukan oleh  calon  anggota  dewan  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat  ( Kompas ,  28  April  2014  :  4).  Namun  demikian  sebetulnya  politik uang bukanlah hal baru di dunia kepemiluan di Indonesia, akan tetapi praktek ini semakin  terbuka  dan  gencar  dilakukan  oleh  para  kontestan  wakil  rakyat  pada era demokrasi liberal pasca reformasi.
Sejauh  ini  studi  tentang  politik  uang  dalam  ranah  kajian  ilmu  politik  di Indonesia  masih  terbilang  minim.  Studi  tentang money  politics baru  menjadi fokus penelitian yang serius dalam waktu lima tahun terakhir ini seiring dengan marketisasi  sistem  politik  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu  satu  dasawarsa terakhir  ini  (Abisono  2012:3).  Namun  demikian  bukan  berarti  studi  mengenai Money  Politics yang  bergerak  pada  bekerjanya  uang  sebagai  alat  mobilisasi masa pada pemilu tidak tersentuh dan tidak ada sama sekali.
Amazulian  Rifai  (2003)  dalam  studinya  mengenai  “ Politik  Uang  Dalam Pemilihan Kepala Daerah ” berusaha menjelaskan terjadi praktek money politics dengan  fokus  pemilihan  umum  kepala  daerah  di  beberapa  tempat  seperti Kalimantan  Tengah,  Kota  Kupang,  Kota  Semarang,  Lampung,  Sumatera Selatan. Dalam studinya ia memperlihatkan berbagai pola distribusi uang dalam bentuk fresh money seperti pembagian uang yang dilakukan pada saat sebelum pemungutan  suara  di  pagi  hari,  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan serangan  fajar.  Selain  itu.  Pada  penelitian  ini  menjelaskan  pula  mengenai besaran  dana  yang  dikeluarkan  oleh  calon  kepala  daerah  dalam  kampanye untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
Di  Kabupaten  Blora  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  politik  uang  di tengah  manyarakat,  ada  beberapa  kegiatan  tersebut  yang  tertangkap  oleh panwaslu  yang  berdasarkan  laporan  dari  masyarakat  setempat.  Contoh  kasus ini  terjadi  di  Desa  Tambahrejo,  Kec.  Tunjungan  seorang  warga  didapati membagikan  sejumlah  uang  kepada  warga  dan  kalender  yang  diduga  uang tersebut berasal dari caleg dari partai Demokrat ( Info Blora , 10 April 2014).
Namun dari beberapa kasus politik uang yang ada berdasarkan observasi dan  pengamatan,  masih  ada  beberapa  yang  tidak  bisa  ditindak  lanjuti  karena tersangka tidak kooperatif dalam menjalani proses klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Blora.  Indikasi  lain  dalam  hal  politik  uang  juga  terjadi  di  dapil  3  di  Kecamatan Randublatung di Kelurahan Randublatung yaitu Kepala Desa membagikan uang dari  caleg  kepada  masyarakat  namun  tidak  tercium  oleh  Panwaslu  Kab.  Blora bahkan  tidak  ditindaklanjuti  karena  mungkin  tidak  ada  laporan  mengenai kejadian tersebut.
Di dalam penelitian ini, penulis berusaha meneliti mengenai politik uang di kabupaten  Blora  dari  perspektif  masyarakat  Blora.  Kabupaten  Blora  menjadi objek  penelitian ini,  berdasarkan observasi masyarakat  Blora  yang kebanyakan masih  tradisional  serta masih  terdapat  suku yang masih  tertutup dari kemajuan dunia  yang  semakin  pesat.  Penulis  membatasi  penelitian  ini  dengan  melihat
persepsi  masyarakat  Blora  mengenai  politik  uang  yang  sering  masyarakat jumpai. Dengan melihat sudut pandang dari objek politik uang yaitu masyarakat, maka  dapat  dilihat  bagaimana  masyarakat  menanggapi  tentang  politik  uang selama  ini  dan  motivasi  yang  mendorong  masyarakat  untuk  menerima  atau menolak  politik  uang  serta  objektifitas  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan mereka.

## B.  KERANGKA  TEORI

## 1.  Perilaku Politik Transaksional
Dalam  sistem  politik  demokrasi,  Parpol  menjadi  penghubung  politis antara  pemilik  kekuasaan,  yaitu  rakyat,  dengan  pemerintah  sebagai pemegang mandat kekuasaan. Fungsi utama Parpol adalah untuk menyerap dan  menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat,  melakukan  pendidikan politik  ke  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  Negara  dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan publik di semua  tingkatan  pemerintahan;  memformulaksikan  dan  menetapkan kebijakan  umum  melalui  institusi  legislatif  dan  eksekutif  di  semua  tingkatan pemerintahan;  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  kebijakan  publik melalui  para  kadernya  di  lembaga  legislatif;  menjadi  penengah  antara kepentingan/aspirasi  rakyat  dengan  pemerintah  beserta  kebijakannya  dan menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat  maupun  pejabat  politik  (Maurice  Duverger  dalam  Nico  Harjanto, 2011:140).
Pada  sisi  lain  Parpol  adalah  ruang  publik  yang  besar  dalam  konteks Negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu adalah bagian dari  ruang  public  dalam  lingkup  parpol  (Piliang,  2008:260).  Ungkapan  klasik yang populer yaitu, Power tends to corrupt, absolute power corrups absolutely (Lord Acton, 1887, dalam J Kristiadi, 2011). Kekuasaan mempunyai dua tabiat yang kontradiktif secara diamitral satu sama lain, yaitu daya pesona yang luar biasa,  tetapi  sekaligus  mempunyai  kecenderungan  merusak,  apalagi  kalau kekuasaan  absolute,  pemegang  kekuasaan  pasti  akan  merusak  tatanan kehidupan  masyarakat.  Daya  pikat  kekuasaan  semacam  itu  mengakibatkan pertarungan  memperebutkan  kekuasaan  menjadi  sangat  rawan  terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara.
Watak  kekuasaan  ini,  mengakibatkan  pertarungan  memperebutkan kekuasaan  menjadi  sangat  rawan  terhadap  tindakan  yang  menghalalkan segala  cara,  mulai  dari  bujuk  rayu,  intimidasi  sampai  dengan  tekanan  fisik. Demokrasi  hanya  menjadi  sekedar  pertarungan  perebutan  kekuasaan  demi kepentingan transaksional,  akan  dapat  mencerabut  posibilitas  politik  sebagai upaya  membangun  kehidupan  bersama  yang  lebih  beradap.  Sedangkan menurut  Alhumami  (2011),  korupsi  politik  adalah  ketika  pejabat  Negara menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas dan wewenang untuk  meraih  keuntungan  pribadi.  Bentuk  korupsi  politik  seperti:  (i) pengambilan  dana  publik  yang  menjadi  sumber  pendapatan  Negara,  (ii) penggelapan pajak, (iii) penyunatan anggaran pembangunan, (iv) permintaan komisi  untuk  proyek  yang  didanai  pemerintah  (v)  penyuapan  untuk memuluskan  proses  legislasi,  pembuatan  kebijakan  public,dan  persetujuan anggaran belanja Negara.
Baharuddin  Thahir  (2009),  pejabat  publik  dalam  lingkungan  legislatif, akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan tujuan. Oleh karena itu kode etik mengandaikan  bahwa  para  pejabat  publik  dapat  berperilaku  sebagai pendukung nilai moral dan sekaligus pelaksana dari  perilaku  politik  transaksi calon legislatif nilai tersebut dalam tindakan nyata. Menurut Frederickson dan Hart  (1984)  bahwa  pejabat  publik  harus  memiliki  moral  filsuf  dan  aktivitas moral  yang  baik,  yang  memerlukan  pemahaman  dan  kepercayaan  terhadap nilai  rezim,  dan  rasa  kebajikan  yang  luas  bagi  orang-orang  bangsa  (dalam Perkasa, 2012).
Migrasi politik lebih sering dipicu hal-hal yang bersifat transaksional dan pragmatis. Perpindahan politisi ke partai lain terjadi bukan karena perbedaan ideologi  tapi  politisi  tersebut  gagal  memperebutkan  posisi  atau  jabatan strategis  dalam  parpol.  Oleh  sebab  itu  dalam  memperebutkan  kursi  dalam pertarungan  di  gelanggang  Pemilihan  Umum  para  caleg  tidak  segan menggunakan cara dan jalan pintas termasuk dengan melakukan politik uang, seperti dikatakan oleh Syarif (2009:131) bahwa:
goods  used  in  indirest  money  politics  payment  are  those  prossessing high  use  value,  as  well  as  high  exchange  value.  It  is  thus understandable  that  products  included  in  the  “nine  basic  needs”  have become  preme  commodities  used  as  indirect  money  politict  payments. While  the  candidates  also  present  other  goods,  they  are  more contextual,  since  the  goods  given  must  be  adjusted  to  the  specifi  c needs of the target group. To get a more comprehensive picture of this matter.Direct  money  politic  is  generally  in  the  form  of  cash  payment given  by  candidates  for  local  government  head  positions  to  individuals or institution. Th e value diff ers from to area (Syarif, 2009: 130).
Politik  uang  masih  merebak  di  segala  tingkatan  pada  Pemilu,  dengan mudah  menjumpai  politik  uang  dalam  segala  bentuknya,  seperti  pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang. Akibatnya para caleg yang maju  dalam  Pemilu  sebagai  calon  pemimpin  hanya  terbatas  dari  kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau  mempresentasikan  aspirasi  rakyat.  Akan  tetapi  karena  memiliki  uang maka mereka dapat menjadi caleg (Nugroho, 2009).
Semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya  dan  ini  merupakan  pintu  masuk  untuk  merebut  kekuasaan politik.Sistem  politik  dipandang  sebagai  “faktor  hulu”  penentu  kemajuan bangsa, sedangkan faktor hilirnya dapat ditelisik dari kemajuan masyarakat di bidang  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pemerataan  ekonomi,  dan  rasa  aman bagi  seluruh  elemen  masyarakat.  Sementara  itu,  rekrutmen  caleg  dapat dipandang  sebagai  faktor  teng ah  dalam  hubungan  “hulu-hilir”  sistem  politik Indonesia (Pranaji, 2009).
Jika  rekrutmen  caleg  yang  terjadi  hanya  mengandalkan  pertarungan materi,  maka  dalam  praktik  politiknya  akan  sangat  sulit  untuk  menghindari munculnya  transaksi  politik  dalam  Pemilu.  Kecenderungan  ini  dapat dibuktikan  dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilu,  di  mana  Parpol  telah
memulai terlebih dahulu dengan bertransaksi untuk duduk dalam pengurusan partai,  dilanjutkan  dalam  penetapan  caleg,  dan  untuk  memenangkan pertarungan caleg justru melakukan transaksi politik dengan para pemilih.

## 2.  Perilaku Memilih
Perilaku  merupakan  sifat  alami  manusia  yang  membedakanya  atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu lain. Dalam konteks politik,  perilaku  dikategorikan  sebagai  interaksi  antara  pemerintah  dengan masyarakat,  lembaga-lembaga  pemerintah,  dan  diantara  kelompok  dan individu  di  masyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan,  pelaksanaan  dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.
Ditengah  masyarakat,  individu  berperilaku  dan  berinteraksi,  sebagian dari  perilaku  dan  interaksi  dapat  ditandai  akan  berupa  perilaku  politik  yaitu perilaku yang berangkut paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi,  yakni  kegiatan  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa,  menjual  dan membeli  barang  dan  jasa,  mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  menukar, menanam,  dan  menspekulasikan  modal.  Namun,  hendaklah  diketahui  pula tidak  semua  individu  ataupun  kelompok  masyarakat  mengerjakan  kegiatan politik.
Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk  mereka  pengaruhi  dan  yakinkan  agar  mendukung  dan  kemudian memberikan  suaranya  kepada  kontestan  yang  bersangkutan.  Pemilih  dalam hal  ini  dapat  berupa  kontestan  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Kontestan  adalah  kelompok  masyarakat  yang  merasa  diwakili  oleh  suatu idiologi  tertentu  yang  kemudian  termanifestasi  dalam  institusi  seperti  partai politik.  Berdasarkan  UU  No.10  tahun  2008  pemilih  adalah  warga  Negara Indonesia  yang  telah  genap  berumur  17  tahun,  atau  sudah  pernah  kawin. Tetapi  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu)  yang  berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih  yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap  (DPT)  yang  telah  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemlihan  Umum  (KPU),  tapi karena  alasan  tertentu  pemilih  tidak  bisa  menggunakan  hak  pilihnya  di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar.
Dalam  peratura  (KPU)  No.  35  tahun  2008  tentang  pemungutan  dan penghitungan suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut harus  mendaftar  diri  ke  TPS  yang  baru,  paling  lambat  3  hari  sebelum pemungutan suara. Jadi, secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan  agar  mendukung  dan  kemudian  memberikan  suaranya  pada kontestan yang berasangkutan.
Perilaku  pemilih  merupakan  realitas  sosial  politik  yang  tidak  terlepas dari  pengaruh  faktor  eksternal  dan  internal.  Secara  eksternal  perilaku  politik merupakan  hasil  dari  sosialisasi  nilai-nilai  dari  lingkungannya,  sedangkan secara  internal  merupakan  tindakan  yang  didasarkan  atas  rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
Banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  pemilih.  Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat  karena  dianggap  representasi  dari  agama  atau  keyakinannya, sementara  kelompok  lainnya  memilih  kandidat  politik  tertentu  karena dianggap  representasi  dari  kelas  sosialnya  bahkan  ada  juga  kelompok  yang
memilih  sebagai  ekspresi  dari  sikap  loyal  pada  ketokohan  figur  tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain  pengaruh  elit,  identifikasi  kepartaian  sistem  sosial,  media  massa  dan aliran politik.

## 3.  Uang Sebagai Modal Politik
Politik  dan  uang  merupakan  dua  hal  yang  memang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  kontestasi  politik  di  Indonesia.  Secara  umum,  uang  dalam logika  ekonomi  dimaknai  sebagai  alat  tukar  atau  alat  yang  dipergunakan untuk  menunjukan  sesuatu  yang  diterima  secara  luas  sebagai  pembayaran atas barang-barang atau dipergunakan dalam bermacam-macam perdagangan lain. Selain itu uang juga dimaknai sebagai penyimpan nilai atau alat  ukur  sumber  daya  kekayaan  (Komarudin  1991:396).  Dengan  kata  lain, uang dapat dipahami sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang  memegangnya  untuk  digunakan  dalam  berbagai  hal  dan  tujuan  serta berhubungan dengan transaksi.
Sedangkan dalam nalar politik, makna uang tidak jauh berbeda dengan logika ekonomi yaitu sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang  memilikinya  dan  mampu  memberikan  manfaat  kewenangan  serta kekuasaan  bagi  setiap  pemegangnya  dengan  berbagai  cara.  Sehingga perbedaanya  terletak  pada  cara  penggunaanya.  Jika  dalam  sudut  pandang ekonomi  uang  digunakan  sebagai  alat  tukar  barang  atau  jasa,  sedangkan dalam  sudut  pandang  politik  uang  digunakan  sebagai  alat  tukar  yang digunakan  untuk  merebut,  mempertahankan,  dan  menjalankan  kekuasaan. Secara  lebih  spesifik  uang  dalam  nalar  politik  menurut  Alexander  (2003:29- 31) sebagai berikut :
“Instrumen  atau  alat,  yang  memiliki  arti  penting  untuk  mengetahui bagaimana  ia  digunakan  orang  untuk  mencoba  mendapat  pengaruh,  atau  di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain,  atau dipergunakan secara berkombinasi  dengan  sumberdaya-sumberdaya  yang  lain  dalam  rangka meraih  kekuasaan.  Karena  sifat  universalnya,  uang  pun  menjadi  elemen penjeja ( tracer elemen ) dalam mempelajari kekuasaan politik”
Karakter  konvertibilitas  yang  dimiliki  oleh  uang  membuatnya  mudah untuk  dirubah  dari  kekuatan  ekonomi  menjadi  kekuatan  politik.  Bagi Nassmacher (dalam Abisono 2012:3), uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka  yang  memilikinya  atau  mereka  yang  memiliki  wewenang  untuk mendistribusikanya.  Dengan  kata  lain,  setiap  individu  yang  memiliki  uang memiliki  pengaruh  politik  untuk  menggalang  dukungan  dalam  proses memperoleh  kekuasaan.  Termasuk  dalam  proses  pemilihan  umum  yang menjadi arena untuk memperoleh kekuasaan. Logika mobilisasi sumber daya ini pada akhirnya berjalan pada dua arah yakni berkaitan dengan bagaimana sumber daya atau uang itu didapatkan dan bagaimana uang digunakan atau didistribusikan  oleh  setiap  individu  yang  memilikinya  dalam  persaingan elektoral  dengan  tujuan  untuk  menggalang  dukungan  dan  memperoleh kekuasaan (Abisono 2012:14).
Dalam  rangka  memperoleh  kekuasaan  melalui  pemilu,  kampanye merupakan  salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  mendulang  suara masyarakat  sebanyak-banyaknya.  Akan  tetapi  banyak  faktor  yang mempengaruhi  kampanye,  seperti  yang  diungkapkan  Badoh  dan  Husodo
(2009:5)  paling  tidak  terdapat  empat  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kampanye  dalam  pemilu,  yakni  kandidat,  program  kerja,  isu  kandidat, organisasi  kampanye  (mesin  politik)  dan  sumber  daya  (uang).  Namun demikian,  aspek  sumber  daya  dalam  hal  ini  uang  menjadi  salah  satu  aspek penentu  berjalanya  aktivitas  politik.  Tanpa  uang  aktivitas  politik  tidak  akan berjalan  dan  tidak  akan  bekerja,  dengan  kata  lain  uang  merupakan  modal penggerak berjalanya aktivitas politik. Jakobson mempertegas hal ini dengan mengatakan
“Money  is  not  sufficient,  but  it  is  necessary  for  successful  campaign. Money  is  necessary  because  campaign  do  have  impact  on  elektion  result anda  campaign  cannot  be  run  without  it” (uang  saja  tidak  cukup,  tapi  uang sangat  berarti  bagi  keberhasilan  kampanye.  Uang  menjadi  penting  karena kampanye  memiliki  pengaruh  pada  hasil  pemilu  dan  kampanye  tidak  akan berjalan tanpa uang). (Jakobson 1980:33 dalam Badoh dan Husodo 2009:5).
Uang  merupakan  modal  kampanye  dalam  sistem  pendanaan  partai politik  termasuk  sebagai  belanja  kampanye  partai  politik  atau campaign finance .  Dalam  kampanye,  uang  digunakan  sebagai  instrumen  untuk menjaring suara masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Menurut Ari Dwipayana  (2010:3)  terdapat  sembilan  jenis  pengeluaran  dalam  kampanye untuk memenangkan proses elektoral, yaitu
1) Biaya tim sukses (tim kampanye)
2) Biaya survey dan konsultan politik
3) Biaya pengadaan atribut kampanye
4) Biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka-tertutup termasuk mobilisasi massa
5) Biaya kampanye di media cetak maupun elektronik
6) Biaya untuk memberikan sumbangan ke kantong-kantong pemilih
7) Biaya untuk membeli suara ( vote buying )
8) Biaya untuk membayar saksi dalam proses pemungutan suara
9) Biaya kampanye lainnya
Namun,  dalam  prakteknya  penggunaan  uang  dalam  kampanye biasanya  digunakan  dalam  saluran  non-konvensional  yang  bertentangan dengan aturan  hukum  yang  ada  untuk menjalankan  kegiatan money  politics , yaitu menggunakan uang sebagai instrumen mendapatkan suara masyarakat melalui  praktek  transaksi  jual-beli  suara  antara  pemilih  dan  kandidat  wakil rakyat  dalam  proses  elektoral.  Maka,  uang  yang  awalnya  berfungsi  sebagai sumber  daya  ekonomi  dalam  proses  transaksi  jual  beli  barang  dan  jasa sekaligus  akumulasi  kekayaan,  berubah  fungsinya  menjadi  sumber  daya politik  yang  digunakan  untuk  proses  transaksi  jual-beli  suara  selaku  political goods  yang  diakumulasikan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  melalui  proses pemilu.
4.  Bentuk Money Politic s dalam Pemilu Menurut  Schffer  &  Schedler  (2007,  dalam  Sumarto  2014  :31), money politics melibatkan “pasar dukungan politik” ( electoral market ) dengan “pembeli suara”  ( vote  buyers )  memberikan  uang  ataupun  barang  dan  jasa  sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  “penjual  suara”  ( vote  seller ),  serta  penjual
suara  menyerahkan  suaranya  sebagai  wujud  imbalan  atas  uang  atau  barang dan jasa yang telah diterimanya.
Pemberian materi sebagai strategi pemenang elektoral, Susan. C. Stokes (2011)  menjelaskan  dalam  skema distributive  politics atau  politik  distributif. Stoke  membedakan  material  sumber  daya  yang  didistribusikan  yakni  apabila sumber  daya  yang  didistribusikan  bersifat  publik  maka  dikategorikan  sebagai strategi  pemenangan  programatik,  namun  bila  tidak  bersifat  publik  ataupun barang  publik  yang di  “personalisasi”  maka  termasuk  dalam  strategi pemenangan  non-programatik.  Dalam  strategi  non-programatik  ini,  pemberian uang dibagi menjadi dua bentuk yaitu vote buying dan pork barrel .

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitik . Yaitu  satu model  penelitian  yang  dimaksud  membuat  analisis  terhadap  gambaran (deskriptif)  mengenai  data,  informasi,  kejadian-kejadian  secara  sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data berupa kata-kata atau pernyataan dari  seseorang.  Dalam  penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  mengenai praktek  politik  uag  yang  terjadi  di  Kabupaten  Blora  selama  penyelenggaraan pemilu 2014

## D.  HASIL DAN  ANALISIS

## 1.  Perilaku Politik
Berkaitan  dengan  perilaku  politik  di  kabupaten  Blora  pada  pemilu  2014, tentu  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  lingkunga,  pencitraan  yang digunakan  oleh  caleg  dalam  menarik  perhatian  dari  para  pemilih.  Secara umum  masyarakat  memahami  mengenai  informasi-informasi  tentang  caleg- caleg  yang  akan  di  pilihnya  hal  ini  seperti  yang  diutarakan  oleh  Achmad Lukman, anggota DPRD dari partai Golkar
“...masyarakat  sudah paham mengenai  citra  dan  karakter  dari  para caleg,  namun  pengetahuan  itu  hanya  sebatas  pengetahuan  yang diperoleh dari media- media kampanye saja...” (Hasil Wawancara 10 September 2015)
Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan yang di konstruksi  oleh  para  caleg  dengan  menggunakan  alat  peraga kampanye  saja  sehingga  masyarakat  secara  otonom  tidak  terlalu bebas  berfikir.  Secara  umum,  masyarakat  di  Kabupaten  Blora  lebih di  pengaruhi  oleh  pencitraan  dan  transaksi  dalam  mengambil keputusan  dalam  memilih  hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  dalam pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seoran pekerja lepas “...saya pribadi lebih tertarik pada sikapnya sewaktu kampanye dan jumlah  nominal  uang  yang  saya  dapat.  Walaupun  itu  bukan pertimbangan utama namun menjadi salah satu pertimbangan saya dalam  menentukan  pilihan...”  (Hasil  Wawancara  14  September 2015)
Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukan adanya pola transaksional yang  berkembang  di  masyarakat.  Masyarakat  sangat  menggantungkan pilihanya  kepada  sikap  pragmatismenya  dari  pada  sikap  rasional  yang
seharusnya  dimiliki  oleh  manusia.  Namun  rasionalitas  masyarakat  sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan cara pandangnya terhadap sesuatu.

## 2.  Pengetahuan Tentang Politik Uang
Sebelum  membahas  mengenai  praktek  politik  uang  yang  sering dilakukan  oleh  para  caleg  pada  pemilu  tahun  2014  di  Kab.  Blora,  maka  akan dibahas mengenai pengetahuan masyarakat serta politikus di Kabupaten Blora mengenai  politik  uang.  Sesungguhnya  masyarakat  sudah  mulai  padai mendefinisikan  mengenai  politik  uang  itu  sendiri.  Masyarakat  mulai  kritis terhadap  pemilihan-pemilihan  yang  sering  mereka  alami.  Politik  uang  menjadi fenomena  yang  sudah  terbiasa  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  ketika diselenggarakanya pesta suksesi kepemimpinan oleh para elit-elit politik.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Hampir semua informan  mengetahui  tentang  politik  uang.  Baik  itu  dari  pelaku  maupun  dari objek politik uang itu sendiri.yaitu masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara dengan  anggota  DPRD  Kabupaten  Blora  dari  partai  Gerindra  Setiaji Setiaatmaja
“...tentu  saya  paham  apa  itu  politik  uang,  politik  uang  adalah  cara untuk  membeli  suara  dari  masyarakat  untuk  mengumpulkan  suara sebanyak- banyaknya...”(Hasil wawancara 12 September 2015)
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  dari  kacamata  caleg  atau politikus  di  Kabupaten  Blora,  politik  uang  adalah  cara  transaksi  kepada masyarakat  untuk  mengakumulasi  suara  dalam  memenangkanya  menjadi anggota  legislatif  di  Kabupaten  Blora.  Definisi  politik  uang  adalah  membeli merupakan  isyarat  bahwa  politik  uang  merupakan  pola  transaksi  yang  begitu wajar  ditengah-tengah  elit  politik  lokal  di  kabupaten  Blora.  Hal  ini  senada dengan  pernyataan  dari  masyarakat  mengenai  politik  uang  yaitu  pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho
“...politik  uang  adalah  dimana  seseorang  pemilih  menerima  uang dari  salah  satu  calon  dan  uang  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  calon  itu  sendiri...”(Hasil  wawancara  14  September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat sudah  mampu  mendefinikan  apa  itu  politik  uang.  Pola  transaksi  politik  di masyarakat  sudah  menunjukan  pada  perilaku  yang  transaksionl  berupa pembelian  secara  langsung  dan  penentuan  harga  atau  juga  pemberian  harga mengenai  suara  seseorang  untuk  memberikan  suaranya  kepada  calon  yang memberikan  uang.  Sehingga  transaksi  ini  sudah  tidak  bersifat  sembunyi- sembunyi lagi namun sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada pola hidup pemilih dan para caleg itu sendiri.
Pernyataan-pernyataan tersebut tentu mereka tidak hanya mengarang pernyataan tanpa ada sumber yang jelas. Baik itu dari pelaku politik uang atau masyarakat  yang  menjadi  objek  politik  uang  sendiri  pernah  mempunyai pengalaman pribadi mengenai praktek politik uang itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan  pernyataan  dari  anggota  DPRD  Kabupaten  Blora  dari  partai  Gerindra Setiaji Setiaatmaja
“...saya mengetahui mengenai politik uang karena pengalaman saya berpolitik bertahun-tahun. Pola pergerakan kita untuk menang dalam pertarungan  politik  ini  dengan  cara  melakukan  politik  uang...”(Hasil wawancara 12 September 2015)
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan  dari masyarakat Ahmad Lutfi nugroho seorang pekerja lepas “...saya tahu dari pengalaman pribadi saya,  pada pemilu tahun lalu sya pernah didatangi oleh kader dari calon tertentu dan memberikan uang  dan  meminta  saya  untuk  memilih  calon  yang  mereka dukung...”(Hasil wawancara 14 September 2015)
Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukan bahwa baik masyarakat maupun aktor politik di Kabupaten Blora mengetahui mengenai politik uang dari pengalaman yang pernah mereka alami atau pengalaman yang pernah mereka lakukan. Dengan kata lain bahwa pengetahuan mengenai politik uang mereka dapatkan  dari  kebiasaan  dan  pola  kebiasaan  berpolitik  yang  pernah  mereka lakukan.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut sudah menunjukan adanya politik uang pada pemilu tahun 2014 di kabupaten Blora. Namun dalam penelitian ini perlu  adanya  penjelasan  yang  konkrit  mengenai  ada  atau  tidaknya  praktek politik uang pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Blora. Hal ini dijelaskan dari pernyataan  dari  Achmad  Lukman,  seorang  Anggota  DPRD  Kabupaten  Blora dari Fraksi Golkar.
“...pada pemilu tahun 2014 tentu saja ada politik uang, tidak hanya pada  pemilu  2014  saja,  namun  pada  pemilu-pemilu  lain  seperti Pilkada,  Pilkades,  Pilgub,  Pilpres  juga  terdapat  permainan  politik uang disitu...”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa di Kabupaten Blora pada Pemilu tahun 2014 juga terdapat politik uang bahkan pada pemilu-pemilu yang lain. Pernyataan itu seolah-olah menunjukan bahwa di setiap pesta demokrasi di kabupaten Blora pasti ada permainan uang atau politik uang. Karena dengan membeli  suara  merupakan  cara  mobilisasi  massa  yang  efektif  untuk memperoleh  suara  yang  signifikan.  Politik  uang  sudah  menjadi  budaya  politik masyarakat  dan  para  elit  politik  setempat.  Karena  politik  uang  menjadi  ritual wajib  yang  harus  dilakukan  Caleg  atau  calon  penguasa  lainya  untuk memperoleh “dukungan” dari masyarakat. Politik uang sudah menjadi rahasia umum  ditengah-tengah  masyarakat.  Karena  sifat  uang  yang  memiliki  nominal dan memiliki kekuatan tetap dalam mempengaruhi pemilih sehingga para aktor politik sering menggunakan perilaku tersebut untuk mencapai tujuanya.
Didalam penelitian ini juga didapati temuan bahwa di kabupaten Blora mempunyai intensitas perilaku politik uang yang tinggi. Sehingga di Kabupaten Blora  sering  terjadi  politik  uang  pada  saat  diselenggarakanya  persta-pesta demokrasi  seperti  Pilkada,  Pileg  atau  Pilkades.  Hal  ini  di  ungkap  dengan pernyataan dari Arif Nugroho seorang Panwascam Kecamatan Randublatung. “...di  Kabupaten  Blora  ini  tergolong  sering  terjadi  politik  uang.
Bahkan di setiap ada kegiatan pemilihan apapun pasti terjadi politik uang...”(Hasil wawancara 8 september 2015)
Melalui  pernyataan  tersebut  dapat  diungkap  bahwa  memang Kabupaten  Blora  sering  terjadi  politik  uang.  Masyarakat  sudah  semakin pragmatis  dalam  menentukan  pilihan  mereka.  Pemahaman  dan  penilaian materialis  sudah  mengakar  didalam  aspek  kehidupan  mereka  khususnya  di wilayah Kabupaten Blora. Intensitas praktek politik uang yang cenderung tinggi tersebut  menunjukan  adanya  pengaruh  dari  modernisasi  masyarakat  yang pesat,  sehingga  akan  berpengaruh  pada  cara  pandang  dan  cara  berfikir masyarakat.  Meningkatnya  kebutuhan  menjadikan  masyarakat  berusaha
mendapatkan  penghasilan  dan  melakukan  aktifitas  diukur  dari  keuntungan yang  mereka  dapati.  Pola  masyarakat  yang  seperti  itu  dimanfaatkan  oleh  elit- elit  politik  dari  tingkat  lokal  smpai  ke  tingkat  nasional  untuk  memobilisasi mereka.

## 3.  Bentuk dan Model Politik Uang
Selanjutnya,  dalam  melihat  secara  umum  praktek-praktek  politik  uang di  Kabupaten  Blora,  perlu  dilihat  mengenai  bentuk  dan  model  yang  sering dilakukan para elit-elit politik dalam melakukan politik uang pada pemilu tahun 2014  yang  lalu.  Seperti  yang  di  ungkap  pada  subbab  sebelumnya  bahwa intensitas  politik  uang  di  Kabupaten  Blora  sangat  tinggi  atau  sering.  Tentu saja  ada  transaksi  antara  caleg  dan  pemilih  di  Kabupaten  Blora  pada  tahun 2014  yang  lalu.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  pernyataan  dari  Teguh  Wiyono seorang mantan Caleg dari Partai Golkar “...di Blora pasti ada pemberian barang atau uang kepada pemilih, namun  banyak  atau  sedikitnya  tergantung  dari  caleg  yang memberi...”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  dari  mantan  Caleg  tersebut  dapat  diakui bahwa  di  Kabupaten  Blora  terdapat  indikasi  pola  perilaku  caleg  yang diklasifikasikan  kearah  atau  bentuk  politik  uang.  Karena  ada  transaksi pemberian  barang  atau  uang  kepada  pemilih  sehingga  politik  uang  sudah dapat dipastikan ada di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  juga  dapat  diamati  bahwa  bentuk  politik uang yang dilakukan oleh para caleg adalah dalam bentuk uang atau barang. Pernyataan  ini  juga  didukung  dengan  pernyataan  dari  Ahmad  Lutfi  Nugroho selaku masyarakat.
“...ada  pemberian  dari  caleg  berupa  sembako  dan  bantuan  dana untuk perbaikan jalan dan masjid...”(Hasil wawancara 14 September 2015)
Dari  pernyataan  Ahmad  Lutfi  Nugroho  tersebut  membenarkan pernyataan  sebelumnya  bahwa  memang  dalam  Pemilu  2014  di  Kabupaten Blora  terdapat  pemberian  uang  dan  barang  yang  berupa  sembako  kepada masyarakat.  Walaupun  keterangan  tersebut  tidak  menunjukan  secara  jelas niat  adan  alasan  caleg  tersebut  memberi  bantuan  kepada  masyarakat tersebut,  namun  dapat  disinyalir  bahwa  pemberian  tersebut  salah  satu strategi  untuk  mendulang  suara  pada  daerah-daerah  yang  diberi  bantuan tersebut.
Berkaitan  dengan  strategi  caleg  dalam  mengumpulkan  suara  pada pemilu tahun 2014,  tentu tidak sembarang menggelontorkan dana ke semua masyarakat. Tentu ada kelompok-kelompok sasaran yang dituju agar bantuan tersebut  berdampak  signifikan  pada  perolehan  suara  nantinya.  Kelompok- kelompok inilah yang nantinya akan dijadikan objek mobilisasi oleh para caleg untuk  memberikan  dukunganya.  Dengan  menjadikan  kelompok-kelompok masyarakat  sebagai  objek  mobilisasi  suara,  maka  akan  mempermudah  para caleg  untuk  merayu  dan  meminta  suara  mereka  dalam  pemilu  2014, mengingat  dengan  kekuatan  kelompok,  kepentingan-kepentingan  individu masyarakat  akan  secara  otomatis  akan  tereduksi  kedalam  kepentingan kelompok,  sehingga  isu  yang  di  bawa  oleh  caleg  pun  berupa  isu  yang menguntungkan  kelompok.  Hal  ini  diperdalam  dengan  pernyataan  dari Achmad Lukman, anggota DPRD dari Fraksi Golkar
“...dalam  pemberian  barang  dan  uang  tersebut  kita  mengunjungi kelompok-kelompok  pengajian,  PKK,  rapat  RT,  Karang  Taruna bahkan pada majelis-majelis di masjid yang sedang berkumpul...”(hasil wawancara 10 September 2015)
Kelompok-kelompok  yang  sering  dikunjungi  atau  dijadikan  objek mobilisasi massa oleh para caleg adalah kelompok-kelompok yang disebutkan pada  keterangan  tersebut.  Karena  dengan  melalui  kelompok-kelompok tersebut  isu  yang dibawakan oleh caleg akan terkesan tematik sehingga akan mudah  menreduksi  kepentingan  pribadi  masyarakat  kedalam  kepentingan kelompok  atau  golongan.  Dampaknya  adalah  perolehan  suara  yang  banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.
Berkaitan  dengan  kelompok  yang  menjadi  sasaran  dalam  melakukan politik  uang  tersebut  juga  terdapat  caleg  yang  melakukan  kontrak  atau kesepakatan  tertulis  dengan  masyarakat.  Seperti  yang  diungkap  dalam pernyataan  dari  Setiaji  Setiaatmaja,  seorang  anggota  DPRD  Kabupaten  Blora dari Fraksi Gerindra.
“...terdapat  beberapa  caleg  yang  melakukan  kontrak  kesepakatan dengan  kelompok  masyarakat  tertentu,  sepengetahuan  saya  ada caleg dari partai Golkar yang membuat kontrak dengan masyarakat yang  kurang  lebih  inti  dari  kontrak  tersebut  kalau  di  desa  ini  caleg tersebut memperoleh suara minimal 60%,  maka caleg tersebut akan membangun  jalan  di  desa  tersebut..”(Hasil  wawancara  12
September 2015)
Pernyataan tersebut menunjukan bahwa politik uang sudah mengalami modifikasi dengan membuat kontrak resmi dengan masyarakat untuk menjamin aspek  kepastian  dari  masyarakat  untuk  memilih  salah  satu  caleg  tersebut. Dengan  melihat  pola  transaksional  yang  terjadi  dimasyarakat,  para  caleg secara  tidak  langsung  telah  melakukan  deideologisasi  partai  kepada masyarakat.  Masyarakat  sudah  tidak  lagi  dijanjikan  dengan  pemikiran- pemikiran ideologis namun lebih diarahkan kepada janji-janji materialis apabila caleg tersebut memenangkan pemilu.
Namun  ada  pula  caleg  yang  tidak  melakukan  kontrak  resmi  dengan masyarakar,  namun  langsung  memberi  bantuan  kepada  masyarakat  dengan membangun  beberapa  infrastruktur  di  wilayah  pemilih  tersebut.  Hal  ini  seperti yang  diungkap  oleh  Ahmad  Lutfi  Nugraha  seorang  masyarakat  yang  bekerja sebagai buruh lepas.
“...di  dusun  saya  ada  pembangunan  beton  jalan  yang  katanya  itu dari caleg dari partai PDIP, tapi masyarakat dan caleg tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya...”(Hasil wawancara 14 September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  adanya  aktifitas  caleg yang  menggalang  massa  dengan  melakukan  pembangunan  fasilitas  umum namun  tidak  ada  perjanjian  dengan  masyarakat  sebelumnya.  Menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber bantuan tersebut berada di Dusun Menden  Rejo  Rt  07/06,  Kecamatan  Kradenan,  Blora.  Model  penggalangan massa  tersebut  mungkin  tidak  begitu  efektif  karena  tidak  ada  kontrak  dengan masyarakat  secara  resmi,  namun  akan berdampak  sangat  signifikan  terhadap perolehan  suara,  sebab  masyarakat  akan  digiring  untuk  membentuk  opini bahwa  caleg  tersebut  dermawan  atau  yang  lain.  Disamping  itu,  ada  model politik uang lain yang didapati dalam penelitian ini seperti pernyataan dari Arif Nugroho, Panwas Kec. Randublatung.
“...di  kecamatan  Randublatung,  banyak  para  caleg  yang  mendekati tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat.  Ada  beberapa  tokoh  agama biasanya  pemimpin  pondok  pesantren  yang  mendapatkan  bantuan dari  caleg  tertentu  dan  pemimpin  pondok  pesantren  tersebut mengarahkan masyarakat dan santri setempat untuk memilih acaleg tersebut...”(Hasil wawancara 8 September 2015)
Dengan  mendekatai  tokoh  agama  atau  tokoh  masyarakat,  caleg  akan lebih  mudah  meraup  suara  yang  banyak,  namun  kelemahanya  adalah  tokoh agama dan tokoh masyarakat bukanlah kader yang bisa mengumpulkan suara namun  mereka  hanya  menjual  karisma  yang  mereka  miliki  agar  bisa dimobilisasi  oleh  tokoh  agama  tersebut.  Sehingga  massa  yang  menjadi pengikut tokoh tersebut masih merupakan massa mengambang yang sewaktu- waktu bisa berubah haluan.
Berdasarkan  waktu  terjadinya  politik  uang  atau  kapan  para  caleg tersebut melakukan politik uang. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa mereka  menerima  uang  dari  caleg  pada  saat  1  hari  sebelum  pelaksanaan pemilu.  Seperti  keterangan  dari  Suharno  seorang  petani  di  kecamatan Kredenan, Blora.
“...saya menerima uang dari caleg no urut  3 dari PDIP  pada waktu sehari  sebelum  pencoblosan.  Waktunya  kurang  lebih  malam  hari jam 8 malam...”(Hasil wawancara 7 September 2015).
Pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  adanya  pembelian  suara secara  langsung  oleh  caleg  kepada  masyarakat  dengan  memberikan  uang secara  perorangan  dengan  tujuan  agar  masyrakat  memilihnya  pada pelaksanaan  pemungutan  suara  besoknya.  Politik  uang  sudah  dilakukan  para caleg  secara  terang-terangan  dengan  perhitungan  yang  seakurat  mungkin. Para  caleg  terkadang  membuat  list  data  pendukung  yang  sudah  pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari caleg tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut. Pernyataan  tersebut  senada  dengan  pernyataan  dari  Ahmad  Lutfi Nugroho, seorang pekerja lepas.
“...kemarin  waktu  pemilu  saya  di  beri  uang  dari  caleg  Demokrat untuk  memilihnya.  Waktunya  pagi- pagi  jam  4  pagi...”(Hasil wawancara 14 September 2015)
Apabila  dilihat  ritme  waktunya  tersebut,  serangan  fajar  masih  menjadi trend  dalam  melakukan  politik  uang.  Pernyataan  tersebut  menjelaskan  waktu pemberian  uang  yaitu  jam  4  pagi.  Sehingga  para  caleg  sudah  barang  tentu melakukan  serangan  fajar  dengan  membeli  suara  perorangan  pada  pagi  hari sebelum pemungutan suara.
Berkaitan  dengan  jumlah  nominal  yang  diberikan  caleg  kepada masyarakar  atau  pemilih  untuk  membeli  suara.  Jumlah  nominal  tersebut bervariasi, tergantung kemampuan dari caleg tersebut. Nominal yang diberikan para  caleg  tersebut  berkisar  20-50  ribu  rupiah.  Hal  ini  didukung  dengan pernyataan dari Arif Nugroho, seorang Panwascam kecamatan Randublatung. “menurut  pengamatan  yang  saya  peroleh,  bahwa  para  calon anggota  legislatif  banyak  yang  memberikan  uang  kepada masyarakat dengan kisaran nominal 20.000-50.000, namun ada pula yang  di  beri  75  ribu  per  orang...”(Hasil  wawancara  8  September 2015)
Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa jumlah nominal dari uang yang diberikan kepada masyarakat oleh para caleg adalah berkisar 20-50 ribu rupiah dan  ada  yang  di  beri  75ribu  rupiah.  Perbedaan  nominal  tersebut  sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya,  pembelian  harga  suara  sudah menunjukan ke  arah  harga  pasar  yang  seolah-olah  pembelian  suara  pada  saat  pemilu merupakan  kegiatan  perdagangan  biasa  yang  terdapat  penjual  dan  pembeli. Kondisi  demikian  sangan  ironis  mengingat  demokrasi  adalah  konsep  yang menekankan  kebebasan  hak  individu  tanpa  ada  intervensi  secara  langsung dari  pemangku  kepentingan  khususnya  dalam  pemilu  yang  merupakan kegiatan 5 tahunan dan selalu diselenggarakan.
Dalam subbab ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa model politik uang  yang  dilakukan  oleh  para  caleg  di  Kabupaten  Blora  pada  Pemilu  2014 yang  lalu  yaitu  dengan  cara  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang menjadi daerah pemilihanya dalam bentuk sembako, bantuan uang atau hibah dan  juga  berupa  pembangunan  infrastruktur  masyarakat  yang  umumnya adalah pembangunan jalan atau pembangunan tempat ibadah.
Dalam  penelitian  ini  didapati  temuan  bahwa  ada  bentuk  modifikasi dalam  politik  uang  dengan  menjalin  kontrak  resmi  dengan  masyarakat  dan membuat  kontrak  bermeterai  dan  ditanda  tangani  oleh  pihak  dari  masyarakat atau  kelompok  dengan  caleg  yang  bersangkutan  dengan  perjanjian masyarakat mampu mememberikan suara minimal yang di tentukan oleh caleg lalu caleg yang bersangkutan memberikan hadia atau janji dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas umum.
Apabila  dilihat  dari  aspek  pesan  dalam  komunikasi  politik  yang dilakukan  para  caleg  di  kabupaten  Blora  khususnya,  secara  tidak  langsung caleg melakukan deideologisasi terhadap partainya sendiri kepada masyarakat. Karena  pendidikan  politik  yang  dilakukan  partai  tidak  mengarah  pada penawaran ideologi atau pemikiran yang mereka bawa namun lebih mengarah kepada  transaksi  material.  Sehingga  cara  pandang  masyarakat  kepada  partai politik sudah sangat berbeda. Masyarakat sudah tidak mengenal lagi ideologi- ideologi  yang  menjadi  dasar  terbentuknya  partai-partai  politik  tersebut  karena maindset dari  masyarakat  sudah  diubah  secara  tidak  langsung  seiring maraknya praktek politik uang pada setiap acara pemilihan umum.

## 4.  Aktor Pelaku Politik Uang
Politik uang merupakan media transaksional bagi kandidat dan pemilih untuk saling menguntungkan dalam pemilu atau suksesi kepemimpinan lainya. Kondisi  yang  saling  menguntungkan  tersebut  justru  membuat  nilai-nilai demokrasi  dalam  pemilu  menjadi  luntur  karena  dengan  uang  mencederai kejujuran,  sportifitas persaingan  serta  meninbulkan  persaingan  yang  tidak adil bagi calon-calon lain.
Dengan  adanya  praktek  politik  uang  disetiap  pemilu maupun  di  setiap pemilihan pemimpin  secara langsung menjadikan masyarakat  sebagai pemilih diperlakukan  sebagai  objek  yang  mampu  dan  mudah  dimanipulasi  oleh kandidat dan relasi-relasi kekuasaanya. Berkaitan dengan pemilu di Kabupaten Blora,  apabila  membahas  mengenai  politik  uang  tentu  saja  tidak  lepas  dari aktor-aktor  yang  melakukan  praktek  tersebut.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Achmad Lukman, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora dari fraksi Golkar. “...biasanya yang mmberikan uang kepada masyarakat adalah para kader-kader  dari  calon  tersebut  sesuai  data  yang  mereka  susun sebelumnya ...”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Yang  memberikan  uang  kepada  masyarakat  tetntu  saja  kader-kader mereka  yang  bekerja,  namun  kader  tersebut  tidak  hanya  masyarakat  biasa yang menjadi suruhan dari caleg namun bisa juga pejabat atau elit politik lokal yang  membantu  caleg  tersebut  secara  langsung.  Hal  ini  diperjelas  dengan pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seorang pekerja lepas.
“...di  beberapa  desa  ada  keterlibatan  kepala  desa  dalam  praktek politik  uang,  tidak  jarang  mereka  memberikan  dana/uang  secara langsung  dalam  kegiatan  rapat-rapat  desa  dan  meminta  dukungan masyarakat  untuk  mendukung  salah  satu  calon  yang  dia dukung...”(Hasil wawancara 14 September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  ini  menunjukan  adanya  keikutsertaan birokrasi  di  tingkat  lokal  dalam memobilisasi  masyarakat.  Kepala  desa  secara politis memiliki kekuatan yang kuat di masyarakat. Posisinya yang sangat dekat dengan  masyarakat  membuatnya  mudah  untuk  mempengaruhi  masyarakat dengan menggunakan muatan-muatan lokalnya.
Posisi kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat membuatnya mempunyai  basis  pendukung  yang  kuat  di  masing-masing  desanya,  sehingga tidak  jarang  para  caleg  atau  para  kandidat  politik  lainya  berebut  untuk memobilisasi  kepala  desa  yang  ada  di  seluruh  wilayah  kecamatan  di Kabupaten  Blora  guna  mengumpulkan  suara  yang  ada  di  wilayahnya. Keikutsertaan kepala desa dalam praktek politik uang menambah kasus-kasus mobilisasi  birokrasi  semakin  panjang.  Banyak  kepala  desa  yang  mengaku mengenai  keterlibatanya  dalam  melakukan  politik  uang  adalah  semata-mata untuk mencari bantuan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan desanya.
Pola transaksional yang demikian tersebut menjadikan para caleg dan kepala  desa  membuat  kontrak  politik  tertentu  untuk  memenangkan  caleg tersebut  dengan  syarat  yang  diajukan  oleh  kepala  desa.  Dampaknya  bagi kepala  desa  adalah  naiknya  dukungan  kepada  kepala  desa  karena  mampu menyediakan  dana  yang  besar  untuk  membangun  desanya  sehingga kesempatan  menang dalam  pencalonan kepala  desa pada periode berikutnya menjadi terbuka lebar karena image yang mereka bangun.
Selain  kepala  desa,  ada  juga  keterlibatan  dari  tokoh  masyarakat  dan tokoh  agama  dalam  praktek  politik  uang  di  Kabupaten  Blora.  Umunya  tokoh agama yang terlibat adalah para ulama atau ustadz di pondok pesantren yang mengarahkan  santri-santri  lokal  dan  masyarakat  di  sekitarnya  untuk  memilih salah  satu  calon  yang  mereka  dukung.  Hal  ini  diperjelas  dengan  pernyataan dari Teguh Wiyono, seorang mantan Caleg dari Partai Golkar.
“...ada keterlibatan tokoh agama di Kabupaten Blora. Ada salah satu pondok  pesantren  yang  ulama  nya  memberikan  uang  kepada sejumlah  orang  dan  santrinya  untuk  memilih  caleg  tertentu  dalam acara pengajian yang diselenggarakan di pondoknya dan caleg yang di  dukungnya  juga  hadir  dalam  acara  tersebut...”(Hasil  wawancara 10 September 2015).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  sikap-sikap  yang materialis  sudah  menjadi  hal  yang  wajar  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat bahkan di lingkungan para ulama dan pemuka agama. Pemanfaatan hegemoni agama untuk kepentingan dalam memperoleh kekuasaan sudah sangat terang- terangan  terjadi,  bahkan  agama  dijadikan  seseorang  sebagai  alat  untuk memperoleh  legitimasi  dari  masyarakat  atau  berbuat  sewenang-wenang  atas nama  agama.  Keterlibatan  pemuka  agama  ini  juga  didukung  dengan
pernyataan  dari  Arif  Nugroho,  selaku  Panwascam  Kecamatan  Randublatung Kabupaten Blora.
“...walaupun tidak secara terbuka, keterlibatan ulama dalam praktek politik  uang  terjadi  di  kabupaten  Blora.  Umumnya  mereka  adalah ulama-ulama  yang  berafiliasi  dengan  partai  Islam  yang  menjadi peserta pemilu...”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Keterangan  tersebut  agak  berbeda  dengan  pernyataan  sebelumnya. Pernyataan  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  keterlibatan  ulama  atau  pemuka agama  dalam  praktek  politik  uang  sudah  terbuka  karena  dilakukan  dimuka umum,  lain  halnya  dengan  pernyataan  dari  Arif  Nugroho  yang  menyatakan bahwa  keterlibatan  ulama  tidak  terang-terangan,  dan  ulama  yang  melakukan itu  adalah  ulama  yang  berafiliasi  pada  partai  Islam  yang  menjadi  peserta pemilu tahun 2014 yang lalu.
Melihat  dari  pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pemuka agama dewasa ini sudah banyak yang ikut serta ke dalam politik praktis. Tidak jarang  mereka  memanfaatkan  gelar  sosial  yang  di  sandangnya  untuk mendulang suara dalam pemilu. Afiliasi mereka terhadap partai tertentu sudah menunjukan  adanya  sekulerisasi  antara  agama  dan  urusan  negara  sehingga dampaknya adalah moral menjadi sangat diabaikan.Selain tokoh agama yang terlibat dalam politik uang pada pemilu 2014, juga terdapat keterlibatan dari  PNS  di  lingkungan  Pemkab  Blora.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh Teguh Wiyono seorang mantan caleg dari partai Golkar.
“...di  setiap  pemilu  pasti  ada  keterlibatan  PNS.  Karena  PNS  di bawah kendali langsung oleh Bupati sehingga sangat memun gkinkan untuk dimobilisasi...”(Hasil wawancara 10
September 2015)
Pernyataan  diatas  menunjukan  adanya  keterlibatan  PNS  dalam berpolitik.  Keterlibatan  PNS  dalam  melakukan  aktifitas  politik  ini  pun  sudah menyalahi  aturan  karena  berdasarkan  undang-undang,  seorang  PNS  harus netral. Namun di satu sisi PNS kehilangan kekuatanya apabila sudah dikaitkan dengan hierarki nya. Dengan kata lain, PNS sangat mudah di mobilisasi karena kepentingan  dari  PNS  itu  sendiri  dengan  kehendak  dari  Bupati  yang  menjadi atasanya  sehingga  seorang  PNS  tidak  dapat  menolak  perintah  langsung  dari Bupati yang memimpinya.
Namun pada umunya mobilisasi PNS ini tidak langsung dilakukan oleh Bupati  sebagai  pembina  kepegawaian tertinggi di daerah,  namun kebanyakan ada  peran  dari  pejabat  setempat  yang  memobilisasi  PNS  secara  langsung seperti  Kepala  Dinas/Badan,  Camat  dan  Lurah.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan dari Achmad Lukman, DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar. “...pada  dinas  tertentu  ada  informasi  yang  saya  terima  bahwa  ada kepala dinas yang membagikan uang ke seluruh staf yang ada untuk memilih  caleg  dari  partai  tertentu  di  daerah  pemilihan  masing- masing... ”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Politik uang tidak hanya terjadi di masyarakat umum saja namun terjadi di  lingkungan  instansi  pemerintah  yang  keseluruhan  pegawainya  berstatus sebagai PNS. Karena PNS masih mempunyai hak pilih sehingga PNS dijadikan sasaran yang sangat mudah untuk di mobilisasi mengingat PNS selalu bekerja menggunakan  sistem  hierarki  yang  cenderung  ketat,  sehingga  cara memobilisasinya  pun  juga  mudah.  Keterlibatan  pejabat  di  lingkungan  Pemkab
Blora  ini  juga  didukung  dengan  pernyataan  dari  Arif  Nugroho  seorang Panwascam Kecamatan Randublatung “...ada  keterlibatan  dari  pejabat  di  lingkungan  Pemkab  Blora, termasuk camat banyak yang melakukan kampanye terselubung ke dalam  masyarakat  secara  langsung  untuk  memenangkan  calon tertentu...”(Hasil wawancara 8 september 2015)
Dari  pernyataan  tersebut  sudah  sangat  jelas  disebutkan  bahwa  ada keterlibatan  PNS  dalam  politik  uang  serta  ada  keterlibatan  pejabat  di lingkungan  Pemkab  Blora  dalam  melakukan  praktek  politik  uang.  Camat sebagai  pejabat  wilayah  di  bawah  langsung  oleh  Bupati  mempunyai  akses yang  sangat  menguntungkan  untuk  memobilisasi  masyarakat.  Karena  posisi camat  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  secara  hukum  camat mempunyai  legitimasi  yang  kuat  untuk  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat walaupun di dalamnya terjadi kampanye terselubung bahkan politik uang.
Kenyataan  lain  yang  perlu  diperhatikan  selain  aktor  yang  berperan dalam  praktek  politik  uang  di  Kabupaten  Blora  adalah  motif  atau  alasan  para aktor  tersebut  melakukan  politik  uang.  Alasan  mengapa  memilih  politik  uang sebagai  alat  untuk  memperoleh  kekuasaan  dapat  dibandingkan  berdasarkan dari  sudut  pandang  aktor  atau  pelaku  politik  uang  yaitu  para  caleg  dan  elit politik  lokal  di  Kabupaten  Blora  dan  dari  sudut  pandang  masyarakat  selaku objek  atau sasaran politik uang.  Dari sudut  pandang caleg,  mereka beralasan bahwa masyarakat sekarang sudah sangat pragmatis. Masyarakat sudah tidak lagi  percaya  dengan  retorika  dan  janji-janji  yang  ditawarkan  oleh  para  caleg. Sehingga  caleg  melakukan  politik  uang  untuk  membeli  suara  masyarakat dalam  pemilu  sebagai  jalan  pintas.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Teguh  Wiyono seorang mantan caleg dari Partai Golkar.
“...masyarakat  sudah  pandai,  wujud  kepandaian  mereka  adalah menolak  segala  retorika  dan  mengkritisi  setiap  program  dan  janji yang kami tawarkan, ditambah lagi praktek politik uang ini sebagaian besar  dilakukan  oleh  para  caleg  sehingga  kita  adu  kekuatan  dari segi dana dari pada adu pemikiran untuk memenangkan persaingan ini...” (Hasil wawancara 10 September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  kalau  masyarakat  di kabupaten Blora sudah pandai dan tidak mudah percaya dengan janji-janji dan pidato-pidato yang dilakukan oleh para caleg sehingga mereka memanfaatkan sikap  prgmatis  masyarakat.  Disamping  itu  budaya  politik  uang  sudah  marak dan wajar dilakukan oleh para caleg sehingga persaingan untuk mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan ini bukan persaingan program atau pemikiran melainkan  persaingan  dalam  adu  kekuatan  dana.  Walaupun  tidak  selamanya caleg  yang  memiliki  dana  kuat  menjadi  pemenang  karena  masyarakat  pandai dalam memilih.
Selain  itu  sudut  pandang  dari  masyarakat  juga  layak  untuk  disimak sebagai  pembanding  dari  kacamata  caleg  dalam  melakukan  politik  uang. Masyarakat  kebanyak  karena  alasan  ekonomis  mereka  mau  menerima  politik uang bahkan tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkanya. Sehingga sudah menjadi  kebiasaan  masyarakat  dalam  menerima  politik  uang  tersebut.  Dalam hal  ini  masyarakat  berpendapat  bahwa  kebutuhan  yang  semakin  meningkat menuntut  mereka  untuk  mencari  pengasilan  tambahan  dan  tidak  membuang waktu  dalam  mencari  uang  atau  penghasilan.  Alhasil  kebiasaan  caleg  yang
membeli  suara  pada  setiap  acara  pemilihan  umum  sering  dimanfaatkan masyarakat  untuk  mendapatkan  uang  tambahan.  Hal  ini  disampaikan  oleh Ahmad Lutfi Nugroho seorang pekerja lepas.
“...karena  kebiasaan  dari  para  caleg  memberikan  uang  itulah masyarakat kebanyakan terbiasa dengan politik uang, ditambah lagi kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  meningkat  sehingga  mereka tidak  mau  rugi  dengan  datang  ke  TPS,  ditambah  lagi  banyak masyarakat  yang  iri  bila  tetangganya  dapat  uang  dari  caleg  lain sedangkan  dia  tidak  dapat  maka  mereka  menuntut  adanya  politik uang tersebut...” (Hasil wawancara 14 September 2014)
Pernyataan tersebut  memang  sangat  berhubungan dengan  kebiasaan dari  para  caleg  dalam  melakukan  politik  uang.  Faktor  ekonomi  mendominasi alasan  masyarakat  dalam  mewajarkan  politik  uang.  Sehingga  tidak  hanya kebiasaan yang dilakukan caleg saja, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memaksa  mereka  untuk  berfikir  lebih  materialis  dari  pendahulu-pendahulu mereka. Dampak modernisasi salah satunya adalah adanya pergeseran status pada  kebutuhan  masyarakat  yang  mulanya  sebagai  kebutuhan  tersier  atau kebutuhan  sampingan  yang  tidak  begitu  mendesak  menjadi  kebutuhan  primer yang harus dipenuhi setiap saat. Contoh pergeseran itu sangat terlihat dengan adanya  HP  menjadi  kebutuhan    primer  yang  menuntut  masyarakat  untuk memenuhi.  Hasilnya  adalah  ada  represi  ingatan  masyarakat  yang  memaksa masyarakat untuk berfikir materialis.

## 5.  Penanganan Kasus Politik Uang dalam Pemilu 2014
Praktek-praktek  politik  uang  tergolong  kasus  dalam  pemilu.  Karena  di dalam  UU  sudah  di  atur  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemilu  tidak diperbolehkan  melakukan  politik  uang  dalam  mengumpulkan  suara  dari masyarakat. Sehingga fungsi Panwaslu sangat penting dalam mencegah politik uang  ini  berkembang  di  masyarakat.  Berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan dlam pemilu tentu ada kasus yang berkaitan dengan politik uang selama masa pemilu. Keberadaan kasus yang seharusnya di tindak oleh Panwaslu tentu saja ada.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  dari  Setiaji  Setiaatmaja,  seorang anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Gerindra.
“...kasus  tentang  politik  uang  tentu  saja  ada,  karena  sudah  banyak laporan  dan  aduan  dari  berbagai  calon  mengenai  temuan  kasus politik uang selama pemilu 2014...”(Hasil wawancara 12 September 2015)
Pernyataan  tersebut  menunjukan  adanya  aduan  kasus  kepada Panwaslu  mengenai  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  beberapa  caleg  peserta pemilu.  Keberadaan kasus tersebut merupakan titik awal dari Panwaslu  untuk menindak  pelanggaran  pemilu  tersebut.  Namun  keberlangsungan  kasus tersebut  terkadang  tidak  di  tindaklanjuti  oleh  Panwaslu  karena  alasan-alasan hukum  yang  tidak  kuat  termasuk  barang  bukti.  Hal  ini  senada  dengan pernyataan  dari  Arif  Nugroho,  seorang  anggota  Panwascam  kecamatan Randublatung.
“...kasus  mengenai  politik  uang  tentu  ada  karena  memang  banyak aduan yang di tujukan kepada panwaslu kabupaten, namun rata-rata kasus yang masuk tidak cukup bukti sehingga kami kesulitan untuk menindak  pelanggaran  tersebut...”(Hasil  wawancara  8  September 2015)
Pernyataan  tersebut  menunjukan  adanya  kendala  yang dihadapi  oleh  Panwaslu  dalam  menindak  praktek  politik  uang  di Kabupaten  Blora  pada  pemilu  tahun  2014.  Dalam  penangananya, kasus  politik  uang  memang  susah  untuk  dibuktikan  mengingat laporan  yang  sampai  ke  panwaslu  hanya  berupa  dugaan  yang mempunyai  saksi  mata  namun  tidak  ada  bukti.  Sehingga  memang sangat  susah  untuk  pembuktianya.  Masyarakat  pun  enggan  untuk melaporkanya  karena  aktifitas  politik  uang  lebih  menguntungkan masyarakat  dari  pada  melaporkanya.  Kondisi  pragmatis  inilah  yang terkadang  membuat  politik  uang  sulit  untuk  ditindak.  Berkaitan  ada dan tidaknya kasus mengenai politik uang, kebanyakan kasus politik uang  yang  dilaporkan  ke  Panwaslu  berupa  kasus  pemberian  uang langsung  dari  caleg  ke  masyarakat.  Temuan  ini  sesuai  dengan pernyataan dari Teguh Wiyono, mantan Caleg dari Partai Golkar.
“...kasus  yang  sering  dilaporkan  adalah  adanya  aktifitas  jual  beli suara  oleh  caleg  dan  pemilih,  padahal  yang  namanya  politik  uang tidak  terbatas  pada  jual  beli  suara  saja,  termasuk  pemberian bantuan  dan  barang  kepada  masyarakat...”(Hasil  wawancara  10 September 2015)
Berkaitan  dengan  pernyataan  tersebut,  menunjukan  bahwa memang kasus yang sering dilaporkan ke Panwaslu adalah jual beli suara di  masyarakat  oleh  para  caleg.  Sebab  terkadang masyarakat masih mempunyai pemahaman yang sempit terhadap jenis praktek- praktek  yang  tergolong  politik  uang.  Padahal  politik  uang  tidak berhenti  pada  aktifitas  jual  beli  suara  atau  pemberian  uang  kepada masyarakat  saja,  namun  segala  bentuk  pemberian  dari  caleg  yang bernilai dan berharga adalah bentuk dari politik uang. Namun di satu sisi  lain,  masyarakat  tidak  mau  melaporkan  aktifitas  caleg  yang memberikan  bantuan  dan  barang  atau  pembangunan  infrastruktur masyarakat karena masyarakat banyak di untungkan dalam praktek- praktek  tersebut  sehingga  masyarakat  enggan  untuk  menyoal bantuan  tersebut.  Ditambah  masyarakat  dan  caleg  sudah  terlibat dalam kontrak politik yang isinya sangat transaksional.
Dalam  perkembanganya,  kasus  politik  uang  yang  ditangani  oleh Panwaslu  pada  pemilu  2014  dapat  tergolong  minim.  Hal  ini  dikarenakan minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  politik  uang.  Sekali  lagi, masyarakat  sekarang  adalah  masyarakat  yang  transaksional  dan  pragmatis sehingga sangat tidak mungkin politik uang tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini  diperjelas  dengan  pernyataan  dari  Ahmad  Lutfi  Nugroho,  seorang  buruh lepas.
“...sepengetahuan saya, tidak ada temuan kasus yang ditangani oleh Panwaslu,  karena  masyarakat  sendiri  tidak  mau  mempersoalkan masalah politik uang yang dilakukan oleh para caleg ini, bahkan ada sebagaian  masyarakat  yang  justru  menanggapi  politik  uang  ini adalah  hal  yang  di  tunggu- tunggu  oleh  mereka...”(Hasil  wawancara 14 September 2015)
Berdasarkan penyataan tersebut membenarkan asumsi penulis bahwa partisispasi masyarakat tergolong sangat rendah dalam hal pencegahan politik uang. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa politik uang adalah salah  satu  pelanggaran  atau  bentuk  kecurangan  pada  pemilu  yang  secara
langsung  menguntungkan  masyarakat.  Dari  pernyataan  tersebut  sekaligus menunjukan  adanya  sikap  yang  konformitif  dari  masyarakat  mengenai  politik uang.  Karena  masyarakat  justru  menunggu  praktek  politik  uang  tersebut dilakukan.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  lemahnya  fungsi  Panwaslu  dalam mencegah  politik  uang  lebih  disebabkan  karena  partisipasi  masyarakat  yang sangat kurang.
Selanjutnya berkaitan dengan respon masyarakat terhadap politik uang yang sering terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat ada yang menolak  namun  tidak  sedikit  yang  menerima  bahwa  berharap  adanya  politik uang tersebut. Walaupun dewasa ini sikap masyarakat sudah mulai kritis dalam memilih  pemimpin,  sikap  pragmatis  masyarakat  juga  berkembang  seiring berkembangnya sikap kritis masyarakat maka uang masih sangat berpengaruh dalam  sikap  politik  masyarakat.  Respon  masyarakat  ini  dijelaskan  dengan pernyataan dari Teguh Wiyono seorang mantan caleg dari Partai Golkar.
“...respon  masyarakat  banyak  yang  menanggapi  positif  adanya politik uang ini, bahkan banyak yang enggan pergi ke TPS bila tidak mendapatkan  uang  karena  pergi  ke  TPS  menurut  masyarakat adalah  kegiatan  yang  menyita  waktu  sehingga  harus  ada  uang pengganti  karena  tidak  bisa  masuk  kerja...”(Hasil  wawancara  10 September 2015)
Pernyataan  tersebut  menunjukan  adanya  sikap  yang menerima dari masyarakat berkaitan dengan politik uang ini. Dalam teori  Rational  Choice  bahwa  masyarakat  memiliki  sikap  yang rasional  dalam  memilih  kondisi  lingkungan  yang  menurutnya menguntungkan untuk dilakukan. Sikap masyarakat yang rasional ini terkadang  dimanfaatkan  oleh  para  elit  politik  untuk  diarahkan  ke dalam  bentuk  pragmatisme  politik  yang  materialis  sehingga  bagi pemodal yang besar, masyarakat akan lebih mudah dibeli suaranya menggunakan  uang.  Namun  tidak  ada  juga  masyarakat  yang menolak adanya politik uang seperti yang disampaikan oleh Achmad Lukman, anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar “...tidak  semua  masyarakat  menerima  politik  uang,  ada  pula masyarakat  yang  sudah  memiliki  pilihan  tetap  terhadap  caleg tertentu  karena  ikatan  kedaerahanya  walaupun  tanpa  di  beri  uang sedikitpun,  namun  mereka  tidak  menolah  jika  uang  tersebut diberikan  dalam  bentuk  bantuan  atau  pembangunan  fisik  di daerahnya...”(Hasil wawancara 10 September 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  masyarakat  di Kabupaten  Blora  memiliki  pemahaman  yang  kurang  berkaitan  dengan  politik uang  sehingga  mereka  mengalami  pesulitan  membedakan  antara politik  uang dengan  bantuan  sosial  yang  mereka  terima.di  satu  sisi  lain,  sikap  pragmatis masyarakat  di  Kabupaten  Blora  tergolong  masih  sangat  tinggi  karena  mereka masih mau menerima bantuan dari caleg lain dan mau memilih caleg tersebut. Sikap  tersebut  tentu  saja  tidak  lepas  dari  kondisi  ekonomi  yang  dialami kebanyakan  dari  masyarakat  di  Kabupaten  Blora  dan  mengharapkan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.

## E.  PENUTUP
Politik  uang  merupakan  praktek  ilegal  dalam  pemilu  namun  seolah-olah mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakay  yang  kuat.  Pelaksanaanya  tersebung dan sangat susah untuk didefinisikan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan. Dalam hal sikap masyarakat di kabupaten Blora lebih dipengaruhi  pada  pola-pola  transaksional.  Dalam  hal  ini  masyarakat  sangat pragmatis  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  politisnya.  Hal  ini  dipengaruhi kondisi  ekonomi  masyarakat  Blora.  Di  samping  itu  pertimbangan  yang  di gunakan  masyarakat  Blora  dalam  memilih  adalah  pencitraan  yang  di  sajikan oleh para caleg.
Berkaitan  dengan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  politik  uang. Masyarakat  sudah  semakin  pragmatis  dalam  menentukan  pilihan  mereka. Pemahaman dan penilaian materialis sudah mengakar didalam aspek kehidupan mereka  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Blora.  Intensitas  praktek  politik  uang yang cenderung tinggi tersebut menunjukan adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat  yang  pesat,  sehingga  akan  berpengaruh  pada  cara  pandang  dan cara  berfikir  masyarakat.  Meningkatnya  kebutuhan  menjadikan  masyarakat berusaha  mendapatkan  penghasilan  dan  melakukan  aktifitas  diukur  dari keuntungan  yang  mereka  dapati.  Dan  pola  masyarakat  yang  seperti  itu dimanfaatkan  oleh  elit-elit  politik  dari  tingkat  lokal  smpai  ke  tingkat  nasional untuk memobilisasi mereka.
Sedangkan  berkaitan  dengan  model  politik  uang  yang  terjadi  selama pemilu  2014,  kebanyakan  dalam  bentuk  pemberian  barang  sembako,  souvenir dan  hibah  dana  kepada  masyarakat  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana umum  di  lingkunganya.  Namun  terdapat  modifikasi  bentuk  politik  uang  dalam bentuk  yang  lebih  formal  yaitu  dengan  pembuatan  kontrak  antara  pemilih dengan  caleg.  Cara  kerjanya  adalah  caleg  menawarkan  kotrak  dengan masyarakat  tertentu  di  kabupaten  Blora,  jika  masyarakat  bersedia,  maka masyarakat  membuat  kesepakan  dengan  caleg  untuk  memberi  dukungan kepada  calek  tersebut  dengan  jumlah  suara  minimal  yang  disepakati sebelumnya.  Apabila  masyarakat  mampu  memberikan  dukungan  lebih  dari batas  minimal  tersebut  maka  caleg  wajib  untuk  memenuhi  janji  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Selebihnya  politik  uang  di  kabupaten  Blora  diwarnai dengan  pola  transaksi  berupa  pemberian  uang  kepada  pemilih  dan  masih  ada caleg yang melakukan serangan fajar.
Dalam  hal  aktor  yang  terlibat,  di  semua  pemilu  keterlibatan  orang-orang yang  disegani  dalam  politik  uang  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Di  Kabupaten Blora  aktor-aktor  yang  terlibat  tentu  saja  adalah  kader  dari  caleg-caleg  yang berkompetisi  di  pemilu  2014  kemarin.  Selain  itu  ada  keterlibatan  tokoh  agama yang  memobilisasi  santri-santri  lokal  dan  masyarakat  dengan  menggunakan uang  dan  memanfaatkan  karisma  yang  di  miliki.  Keterlibatan  PNS  juga  tidak kalah  banyak  pada  pemilu  2014.  PNS  sebagai  aparat  sipil  yang  selalu berhubungan dan dekat dengan masyarakat menjadi objek yang sangat mudah dimanfaatkan  oleh  para  caleg  atau  elit  politik  lainya.  Keterlibatan  PNS  ini  di tandai dengan adanya mobilisasi PNS oleh beberapa kepala dinas di lingkungan pemkab Blora serta adanya kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan oleh camat.
Dalam  hal  penanganan  kasus  politik  uang  di  Kabupaten  Blora  masih tergolong  minim.  Laporan  kasus  mengenai  politik  uang  sangat  banyak  di Panwaslu  Kabupaten  Blora.  Namun  kasus  tersebut  sulit  untuk  di  tindaklanjuti karena  minimnya  bukti  dan  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam
mengadukan  praktek  politik  uang  di  lingkungan  mereka  masing-masing. Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  praktik  politik  uang  di kabupaten  Blora  dipengaruhi  oleh  ingkat  ekonomi  masyarakat  yang  masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang yang masih minim. Masyarakat  masih  kurang  paham  mengenai  perilaku-perilaku  politik  yang tergolong dalam politik uang.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku: Alexander, Herbert. E. (2003), Financing Politics Politik Uang dalam pemilihan Presiden SecaraLangsung, Pengalaman Amerika serikat . Yogyakarta : Narasi.
Amich Alhumami. 2011. Korupsi , Kekuasaan, dan Patronase Politik . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 40 No. 1. CSIS: Jakarta.
Badoh, Ibrahim Fahmi. (2009). MemantauKorupsiPemilu. Jakarta : Yayasan Tifa. Dwipayana, A.A., G.N, Ari. (2010). Globalism: pergulatan Politik Representasi Atas Bali . Denpasar: Uluangkep Press.
Firmanzah. 2009. Marketing Politik . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta Gedhe, GustiNgurah(Ed), Robertson, Sir Dennis. (1963). Uang/Money . Jakarta : Bhratara.
Gaffar  Afan.  1999. Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hidayat Syarif. 2009. Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance ” Practices . Dalam Deepening Democracy in Indonesia . Edited by Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura.
Indra J. Piliang. 2008. Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 37 No. 2. CSIS: Jakarta.
Kana, Nico L. Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh : Kasus Pemilihan Kepala Desa , Jurnal Renai Tahun 1, No.2, April-Mei 2011.
Kristiadi . J.2011. Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 40 No. 4. CSIS: Jakarta Komaruddin, (1991). Uang Di Negara Sedang Berkembang . Jakarta : Bumi Aksara. Nugroho Heru. 2009. Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 38 No. 3. CSIS: Jakarta.
Nursal, Adman. 2004. Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Perkasa Djati andika Vidhy. 2012. Bola Panas Menjelang Pemilu 2014 : Kegaduhan Politik dan Konflik Internal Partai Politik . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 41 No. 4. CSIS: Jakarta.
Pranadji Tri. 2009. Revitalisasi Sistem Politik untuk Kemajuan Bangsa . Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 38 No. 4. CSIS: Jakarta.
Sardini, Nur Hidayat. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Cet.1.
Yogyakarta: Fajar Media Press.
Schaffer, Frederic Charles. (2007). Election For Sale . Boulder. Lynne Rienner Pub.
Sumarto,Mulyadi. (2014). PerlindunganSosialdanKlientelisme :MaknaPolitikBantuanTunaidlamPemilihanUmum . Yogyakarta :Gajah Mada University.
Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Cetakan ke 6. ALFABETA.Bandung.
Thoha, Miftah. (2008). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta : Raja Grafino Persada.
Thahir Baharudin.2009. Eksistensi Dewan perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun Etika Politik dan Komunikasi Politik Partisipatif . Dalam Jurnal Ilmun Pemerintahan Edisi 31. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia: Jakarta
Taufik,  Ahmad.  2004. Modul  Penelitian  Sosial .  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan.  Fisisp Undip Semarang.
Internet: www.infoblora.com . Yang diakses pada tanggal 25 september 2014. Diakses pada pukul 20:30 WIB