ISSN (e): 2598-8069

## Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat

## ENDANG AMALIA 1
1 Universitas Widyatama Email: endang.amalia@widyatama.ac.id

## ABSTRAK
Setiap  kementerian  dan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  memiliki  layanan terpisah  untuk  melayani  warga.  Tapi  dengan  kementerian  e-government  dan pemerintah daerah harus bisa lebih meningkatkan pelayanan publik bagi warga negara dan terpusat.
Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai tantangan dan permasalahan yang terjadi  di  Indonesia  dari  perspektif  pelayanan  bagi  warga  negara  untuk menghindari  ketidaknyamanan  dan  perihal  yang  tidak  perlu  dalam  hal  pindah, tinggal, belajar, bekerja, berbelanja atau sekadar bepergian ke luar negeri.
Kelompok layanan untuk warga yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Travel, Work  and  Retirement,  Vehicles,  Residence  formalities,  Education  and  Youth, Health, Family konsumen yang dihasilkan dari penelitian ini dapat mengarahkan pemerintah untuk fokus pada peningkatan layanan publik bagi warga negara.
Kata kunci : Tantangan, Isu, Layanan Masyarakat, E-Government

## ABSTRACT
Every ministry and local government in Indonesia has a separate service to serve citizens.  But  with  the  e-government  ministry  and  local  governments  should  be able  to  further  improve  public  services  for  citizens  and  centralized. In this research will be analyzed about the challenges and problems that occur in Indonesia from the perspective of service for citizens to avoid inconvenience and unnecessary  issues  in  terms  of  moving,  living,  studying,  working,  shopping  or simply traveling abroad.
The  service  groups  for  citizens  analyzed  in  this  research  are  Travel,  Work  and Retirement, Vehicles, Residence formalities, Education and Youth, Health, Family consumers  generated  from  this  research  can  lead  the  government  to  focus  on improving public services for citizens.
Keywords : Challenges, Issue, Citizen's Service, E-Government
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Hampir setiap warga negara akan berurusan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Beraneka dokumen kependudukan dan dokumen usaha, mengharuskan warga  negara  harus  berinteraksi  dengan  para  aparat  pemerintah  di  berbagai  lembaga. Sayangnya pelayanan yang diberikan hingga kini dinilai belum memuaskan. Keberadaan Unit Pelayanan  Satu  Atap  (UPTSA)  di  tingkat  pemerintah  kota  atau  kabupaten,  belum memberikan  layanan  yang  efektif  bahkan  masih  jauh  untuk  dapat  dikatakan  komunikatif. Pelayanan  Negara  terhadap  warga  negaranya  merupakan  amanat  yang  tercantum  dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan  Publik  mengatur  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  agar  fungsi-fungsi pemerintahan  berjalan  efektif.  Pelayanan  publik  dilakukan  oleh  instansi  pemerintahan  atau koporasi  untuk  dapat  memperkuat  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia,  mempromosikan kemakmuran  ekonomi,  kohesi  sosial,  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan  dan  administrasi  publik.  Beragam  lembaga  penyedia  layanan  publik  milik pemerintah hendaknya berkaca dari pengalaman masa lalu, saat banyak kritikan diarahkan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Lembaga-lembaga pemerintah selalu kedodoran dalam  menyediakan  pelayanan  publik.  Pengurusan  KTP,  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  sulitnya  memperoleh  layanan  pendidikan  yang  mudah  dan bermutu,  layanan  kesehatan  yang  tidak  terjangkau  oleh  sebagian  besar  masyarakat,  dan sebagainya,  merupakan  sebagian  kecil  dari  contoh  kesemrawutan  pelayanan  publik  oleh pemerintah.  Hal  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  semangat  reformasi  yang  sudah berjalan  selama  lebih  dari  satu  dekade.  Faktor  utama  yang  menjadi  penghambat  dalam pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  dalam  tubuh  pemerintahan  negara  Indonesia pada  semua  jenjang  dan  jenisnya  memiliki  sturuktur  birokrasi  yang  panjang,  gemuk,  dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi berbelit-belitnya dan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  serta  biaya  tinggi.  Selain  itu,  ketiadaan  standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah adalah sisi lain yang  menjadi  kelemahan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik. Indonesia  sebagai  sebuah  negara  besar  yang  sedang  membangun,  harus  menyadari  jika kebutuhan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  berkualitas  adalah  mutlak.  Di  era  informasi, pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan relasi antara negara dengan pasar, negara  dengan warganya, dan pasar  dengan warga. Dahulu, negara  memposisikan  dirinya  sebagai  pihak  yang  paling  dominan  dalam  pelayanan  publik. Pasar  dan  warga  negara  mau  tidak  mau  harus  menerima  kondisi  pelayanan  publik  yang tersedia.  Tidak  sedikit  warga  negara  yang  merasa  kecewa  dengan  pelayanan  publik  yang berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan tidak  ramah  dan  cenderung  berbelit-belit  (tidak  efektif).  Seiring  dengan  perkembangan jaman dan logika, kondisi pelayanan publik yang disediakan mendapat kritikan dari berbagai pihak  untuk  memperbaiki  kualitas  komunikasi  dan  pengelolaan  pelayanannya,  mengingat tidak  semua  warga  negara  dapat  menikmati  aksesibilitas  pelayanan  publik  yang  efektif. Padahal  sebagai  amanat  perundangan,  pelayanan  publik  seharusnya  menyentuh  semua lapisan tanpa terkecuali dan tetap menjaga etika pelayanan.
Pemerintah  dapat  memanfaatkan  peluang  dari  teknologi  yang  digunakan  dalam  e- government system yaitu teknologi informasi dan komunikasi,  mengingat kelak masyarakat memiliki  alternatif  dalam  mengakses  pelayanan  publik  secara  tradisional  maupun  modern (Indrajit, 2002). Namun demikian, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan  e-government  system,  yaitu:  Kebutuhan  masyarakat  menjadi  prioritas  utama
dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memposisikan sebagai pihak yang  dominan,  tetapi  mempertimbangkan  posisinya  sebagai  penyedia  layanan  bagi masyarakat.  Ketersediaan  sumber  daya,  baik  dari  sisi  warga  negara  maupun  pihak pemerintah.  Sumber  daya  dimaknai  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dan ketersediaan sumberdaya teknologi yang merata.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada,  maka  penulis  merumuskan  beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Sejauh  mana  layanan  masyarakat  yang  sudah  difasilitasi  oleh  E-Government indonesia?
2. Apa  saja  tantangan-tantangan  dan  isu-isu  yang  terjadi  di  E-Government  Indonesia dilihat dari layanan masyarakat?

## Ruang Lingkup
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  layanan  untuk  masyarakat  yang  sudha  difasilitasi  oleh  E- Government  Indonesia,  perlu  dianalisis  dengan  menggunakan  7  komponen  layanan masyarakat yaitu: traveling, work and retirement, vehicles, residence formalities, education and youth, health, family, dan consumers.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui sejauh mana layanan masyarakat yang sudah difasilitasi oleh E-Government indonesia?
2. Mengetahui  apa  saja  tantangan-tantangan  dan  isu-isu  yang  terjadi  di  E-Government Indonesia dilihat dari layanan masyarakat?

## Manfaat Penelitian
a. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan penelitian serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dengan membuat suatu penelitian secara ilmuah dan sistematis.
b. Bagi Pihak Luar
Dapat  menjadi  sumber  informasi  dan  referensi  dalam  pengembangan  penelitian mengenai  layanan  masyarakat  khususnya  di  dalam  ruang  lingkup  E-Government Indonesia.

## 2. LANDASAN TEORI
E-Government  (ELectronic  Government)  atau  di  Indonesia  dikenal  dengan  SPBE  (Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik)  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  layanan  untuk  masyarakat  yang  sudah  difasilitasi  oleh  E- Government  Indonesia,  perlu  dianalisis  dengan  menggunakan  7  komponen  layanan masyarakat yaitu: traveling, work and retirement, vehicles, residence formalities, education and youth, health, family, dan consumers.
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini,  akan  menjelaskan  klasifikasi  filosofi  dan  metodologi  penelitian  di  bidang  E- Government.  Data  yang  dikumpulkan  akan  diklasifikasikan  ke  dalam  paradigma  penelitian, pendekatan penelitian, metodologi penelitian, metode penelitian, cara untuk menyimpulkan dan  lain-lain  juga  menyimpulkan  apa  tantangan  dan  isu  yang  terjadi  pada  konsep  E- Government di Indonesia ini dilihat melalui layanan masyarakat.
Layanan  masyarakat  E-Government  di  Indonesia  dalam  makalah  ini  terbagi  menjadi  8 elemen, yaitu (European Commission 2016) yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

## 1. Traveling (hak penumpang, dokumen yang dibutuhkan)
Gambar 1. Layanan Paspor untuk Travelling (Direktorat Jendral Imigrasi, 2018)
Gambar 2. Layanan Finance untuk Travelling (Departement Bea dan Cukai, 2018)
2. Work and retirement (working abroad, finding a job abroad, retiring abroad)
Gambar 3. Layanan Pencarian Kerja (Kementrian Sekertariat Negara Republik Indonesia, 2017; Departement Tenaga Kerja, 2017; BPJS Ketenagakerjaan, 2017)
Gambar 4. Layanan Pekerjaan dan Pensiunan (Kementrian Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi, 2017; Hkum Online, 2017; Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017; Bisnis Indonesia Sibertama, 2017)
Gambar 5. Layanan Tunjangan Pekerjaan dan Pensiunan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017; Direktorat Jendral Pajak, 2017)

## 3. Vehicles (Driving Licence)
Gambar 6. Layanan Surat Ijin Mengemudi (Kepolisian Republik Indonesia, 2017)
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat
Gambar 7. Layanan Kendaraan dan Asuransi (Kepolisian Republik Indonesia, 2017)

## 4. Residence (and other) formalities (documents and formalities)
Gambar 8. Layanan Tempat Tinggal, Perubahan Alamat dan DOkumen-Dokumen Pendukung (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)
Gambar 9. Layanan Tempat Tinggal, Perubahan Alamat dan DOkumen-Dokumen Pendukung (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)
Gambar 10. Layanan Tempat Tinggal, Perubahan Alamat dan DOkumen-Dokumen Pendukung (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)
Gambar 11. Layanan Tempat Tinggal dan Partisipasi dalam Pemilu (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)
Gambar 12. Layanan Perubahan Alamat Beserta Sertifikat (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat
Gambar 12. Layanan Sertifikat Rekaman Data (Kepolisian Republik Indonesia, 2017)
Gambar 12. Layanan Tempat Tinggal (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)

## 5. Education and youth (School, University)
Gambar 13. Layanan Pendidikan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017; Nurul Purnamasari, 2017)
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat
Gambar 14. Layanan Pendidikan Bagian 2 (Partai Pemuda Indonesia, 2017; Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017; Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017)

## 6. Health (Planned and unplanned healthcare)

## 7. Family (Anak, pasangan)
Gambar 16. Tunjangan Keluarga (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017)

## 8. Consumers (Belanja (hak Anda), perlakuan tidak adil)
Gambar 17. Layanan Konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2017; PT PLN Persero, 2017)

## 4. KESIMPULAN
Dari  analisis  di  atas  membahas  tentang  Travel,  Work  and  Retirement,  Vehicles,  Residence formalities,  Education  and  Youth,  Health,  Family,  dan  Consumers,  ada  beberapa  layanan yang belum tersedia dan belum fokus atau masih dalam tahap perencanaan di e-government di  Indonesia:  Pekerjaan  dan  pensiun  (Pengangguran  tunjangan  (Prosedur  standar  untuk mendapatkan  pendapatan  pengganti  jika  terjadi  pengangguran)),  Kendaraan  (Asuransi) Asuransi  pihak  ketiga,  tempat  tinggal  (dan  lainnya)  formalitas  (Pemilu  di  Luar  Negeri) Partisipasi  dalam  pemilihan,  kesehatan  dan  Keluarga  (Anak,  pasangan)  Tunjangan  anak. Layanan  untuk  warga  negara  di  e-government  adalah  salah  satu  hal  terpenting  dalam  e- government  karena  pengguna  utama  dalam  e-government  adalah  warga  negara  sendiri.
Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat
Untuk  itu,  pemerintah  Indonesia  harus  lebih  fokus  setidaknya  kepada  8  unsur  tersebut  di atas.

## DAFTAR RUJUKAN
Rujukan Buku: European Commission 2016. Cyprus. 03 36.

## Rujukan Sumber Online:
Bisnis  Indonesia  Sibertama.  "  Bisnis  Indonesia  Group".  June  9th  2017.  www.
bisnisindonesiagroup.com. BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan". June 9th 2017.
www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Departemen Tenaga Kerja.  "  Bursa Lowongan Kerja  Depnaker Terbaru Juni 2017".  June
9th 2017. bursakerjadepnaker.com.
Direktorat Jenderal Imigrasi. "Layanan Imigrasi". June 9th 2017. www.imigrasi.go.id Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  "Melayani  Sepenuh  Hati".  June 9th 2017. www.dukcapil.kemendagri.go.id.
Direktorat Jenderal Pajak. "One-Stop Tax Services". June 9th 2017. https://efiling.pajak.go.id.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Bea  dan  Cukai.  "Bea  Cukai".  June  9th  2017.
www.beacukai.go.id. Direktorat jenderal Pajak. "Surat Setoran Elektronik". June 9th 2017.
https://sse.pajak.go.id
Hukum Online. "Hukum Online". June 9th 2017. www.hukumonline.com.
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  June  9th  2017.
www.kemenkumham.go.id.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  "LPDP|Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan".
June 9th 2017. www.lpdp.kemenkeu.go.id.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  "Menjadi  Penggerak  Utama  Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia  yang  Inklusif  di  Abad  ke-21".  June  9th  2017. https://www.kemenkeu.go.id.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan". June 9th 2017. https://www.kemdikbud.go.id.
Kementrian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi.  "Ristekdikti".  June  9th  2017.
www.dikti.go.id
Kementrian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  "Tanah  Air  Pusaka".  June  9th  2017. indonesia.go.id.
Kepolisian  Republik  Indonesia.  "Layanan  SIM  Online". June  9th  2017. sim.korlantas.polri.go.id.
Kepolisian  Republik  Indonesia.  "POLRI  |  Website  Resmi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia". June 9th 2017. https://www.polri.go.id.
Kepolisian  Republik  Indonesia.  "STNK  -Korlantas  Polri".  June  9th  2017. korlantas.polri.go.id/stnk.
Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia.  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia  (KNPI)  Pondok Melati. June 9th 2017. https://knpipondokmelati.blogspot.com
Nurul  Purnamasari.  "E-Government  System  dalam  Pelayanan  Publik.  June  9th  2017.
Selengkapnya: http://www.kompasiana.com/nurulpurnama07/e-government- system-dalam-pelayanan-publik_5512a8bf813311476cbc601f
Partai  Pemuda  Indonesia.  "Partai  Pemuda  Indonesia".  June  9th  2017. anarchoida.blogspot.com.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  "Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan Pemprov. DKI Jakarta". June 9th 2017. dcktrp.jakarta.go.id.
Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia.  "Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia".
June 9th 2017. www.perpusnas.go.id. PT PLN Persero. "Kementrian BUMN". June 9th 2017.
http://www.bumn.go.id/pln/application
Ristek Dikti. "Belmawa - Ristekdikti". June 9th 2017. belmawa.ristekdikti.go.id.
Ristek  Dikti.  "Simbelmawa  -  Program  Kreativitas  Mahasiswa".  June  9th  2017. simbelmawa.ristekdikti.go.id.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. "Hak Konsumen". June 9th 2017.  ylki.or.id/hak- konsumen.