## Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya

## Dewa Mahendra Egardia Putra
dewa.mahendra69@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The City Government of Surabaya imposed several provisions concerning traffic parking in the city of Surabaya through Surabaya City Regulation No. 3 of 2018. Provisions regarding parking in the city of Surabaya are also contained in Regulation No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. By the enactment of the two sources of legislation regarding  parking,  there  are  several  similar  provisions.  That  way, needs to be clarity if there are people who commit parking violations, whether sanctions can be imposed from Surabaya City Regulation No. 3 of 2018 and Regulation No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation simultaneously or not. In terms of carrying out law enforcement between the two laws and regulations, they have different authority. If in carrying out law enforcement there are actions that are not in accordance with the provisions, then the community can propose legal efforts to create justice. The type of research used is descriptive normative by using the statutory approach and conceptual approach. The purpose of this research is to become a study in conducting parking enforcement in the city of Surabaya. Keywords: Parking; Regulation; Law Enforcement; Legal Remedies.

## Abstrak
Pemerintah Daerah Kota Surabaya memberlakukan beberapa ketentuan mengenai perparkiran lalu lintas di Kota Surabaya melalui Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Ketentuan mengenai perparkiran di Kota Surabaya juga terdapat di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan berlakuknya dua sumber peraturan perundang-undangan mengenai perparkiran, terdapat beberapa ketentuan yang mirip. Dengan begitu, perlu ada kejelasan jika terdapat orang yang melakukan pelanggaran perparkiran, apakah dapat dikenakan sanksi dari Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara bersamaan atau tidak. Dalam hal melakukan penegakan hukum antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, memiliki wewenang yang berbeda. Jika dalam melakukan penegakan hukum terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum agar menciptakan keadilan. Tipe penelitian yang digunakan merupakan deskriptif normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjadi kajian dalam melakukan penegakan perparkiran di Kota Surabaya.
Kata Kunci: Perparkiran; Pengaturan; Penegakan Hukum; Upaya Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1265-1284
How to cite: Dewa Mahendra Egardia Putra, ‘Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37309
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1266 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...

## Pendahuluan
Dikutip dari laman Suara.com (2018), terdapat berita demi mengembalikan fungsi jalan untuk kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Pemda) Kota Surabaya telah mengeluarkan aturan lalu lintas di bidang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang dimuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (yang selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Perparkiran). Pada Perda Penyelenggaraan Perparkiran melarang setiap kendaraan yang melakukan parkir liar dan jika terbukti terdapat pelanggar, maka akan dikenakan sanksi denda dan tindakan secara langsung yang dilakukan oleh dishub. Tindakan yang dilakukan oleh dishub dapat berupa penguncian ban, pemindahan kendaraan, pengurangan angin roda kendaraan, dan pencabutan pentil ban. Kepala Dishub Kota Surabaya,
Irvan Wahyudrajat mengatakan bahwa Perda Penyelenggaraan Perparkiran merupakan hasil kesepakatan antara Pemda Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan melalui sistem atau manajemen parkir di Kota Surabaya. 1
Dishub merupakan suatu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perhubungan daerah. Perangkat pemerintah daerah atau yang disebut juga dengan aparatur pemerintah daerah merupakan keseluruhan dari badan-badan yang ada di bawah Presiden yang berada di daerah baik di bawah lembaga departemen maupun non departemen yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. 2 Sehingga, dishub memiliki tugas pokok di bidang perhubungan di daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Selain mengatur mengenai penyelenggaraan parkir yang dapat diselenggarakan oleh Pemda Kota Surabaya dan oleh orang atau badan selain pemda, Perda Penyelenggaraan Perparkiran juga mengatur mengenai tata tertib
1 Dimas Angga P, ‘Parkir Sembarangan di Surabaya, Siap-Siap Bayar Mahal ke Pemkot’, (Suara.com, 2018), <https://www.suara.com/news/2018/06/30/203037/parkir-sembarangan-di- surabaya-siap-siap-bayar-mahal-ke-pemkot> accesed 14 September 2019.
2 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di
Daerah (Sinar Grafika 1994).[113].
parkir yang ditujukan kepada setiap orang yang menggunakan jasa parkir. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir dan dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengakibatkan pengurangan atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau kelancaran lalu lintas. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir, maka dapat dikenakan sanksi.
Dikutip dari laman JawaPos.com (2019), terdapat berita bahwa Dishub Kota Surabaya melakukan penguncian ban kendaraan di Jalan Diponegoro, Darmo, hingga A. Yani. Penguncian ban kendaraan yang dilakukan oleh Dishub Kota Surabaya ini merupakan salah satu bentuk penegakan sanksi administrasi sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Pelanggaran tersebut kebanyakan dilakukan oleh pengemudi transportasi umum seperti pengemudi ojek online seperti yang dikatakan oleh Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Surabaya Sandi Ismawan. Para pengemudi ojek online tersebut biasanya berkumpul di stasiun, terminal bus dan tempat-tempat yang banyak didatangi penumpang sehingga banyak keluhan dari pengendara kendaraan bahwa jalanan kerap macet dikarenakan oleh parkir sembarangan. Oleh karena itu, Dishub Kota Surabaya menindak tegas dengan melakukan penguncian ban mobil atau yang lebih sering disebut dengan penggembokan ban mobil. Pelanggaran tersebut biasanya kerap terjadi di Jalan Diponegoro, Jalan Darmo, Jalan Wonokromo dan A. Yani. 3
Pemberian sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana yang tercantum di dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam melakukan penegakan di bidang penyelenggaraan perparkiran. Sanksi merupakan suatu bentuk akibat yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga memaksa masyarakat untuk
3 Dhimas Ginanjar, ‘Dishub Surabaya Gembok Ban di Diponegoro, Darmo, hingga A. Yani’, (JawaPos.com, 2019) <https://www.jawapos.com/surabaya/01/10/2019/dishub-surabaya-gembok- ban-di-diponegoro-darmo-hingga-a-yani/>, accesed 23 September 2019.

## 1268 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya sifat memaksa pada sanksi yang diberikan oleh aparatur pemerintah, maka perlu adanya aturan mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam melakukan penegakan agar tidak timbul tindakan aparatur pemerintah yang semena-mena dan merugikan masyarakat. Jika ternyata terdapat tindakan yang dilakukan oleh aparatur tidak sesuai dengan peraturan tata cara ataupun prosedur yang benar dalam menerapkan sanksi, masyarakat dapat melakukan upaya yang merupakan bentuk usaha untuk melakukan banding terhadap suatu penetapan-penetapan hukum. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika penerapan sanksi yang dilakukan oleh aparatur tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang seharusnya.

## Sanksi Terhadap Pelanggaran Perparkian Berdasarkan UU LLAJ di Kota Surabaya
Pengertian parkir tercantum di dalam Pasal 1 angka 15 UU LLAJ, yaitu suatu keadaan dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan berhenti berdasarkan Pasal 1 ayat 16 UU LLAJ memberikan pengertian yaitu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Sehingga, parkir dan berhenti memiliki kondisi yang berbeda. Kendaraan dapat dikatakan parkir ketika kendaraan tersebut berhenti atau tidak bergerak dan ditinggalkan pengemudinya.
Suatu kendaraan dapat dikatakan berhenti ketika kendaraan tersebut tidak bergerak namun pengemudi masih ada di dalam kendaraan. UU LLAJ pun mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terkait perparkiran.
UU LLAJ menyebutkan bahwa pada parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas (Pasal 120 UU LLAJ). Ketika kendaraan berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang tanda yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut berhenti atau parkir darurat, seperti dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lainnya. Ketentuan tersebut dikenakan untuk seluruh kendaraan bermotor kecuali motor tanpa kereta samping. Selain
itu, setiap pengemudi kendaraan yang mengemudikan kendaraannya di jalan pun wajib mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan parkir (Pasal 106 ayat (4) huruf e UU LLAJ). Dalam hal kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus tidak dapat melakukan parkir di sembarang tempat. Kendaraan pengangkut barang khusus tersebut harus parkir pada tempat yang telah ditetapkan (Pasal 162 ayat (1) huruf c UU LLAJ).
UU LLAJ juga mengatur mengenai ketentuan terhadap fasilitas parkir (Pasal 43 UU LLAJ). Dalam hal penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Pengertian mengenai parkir untuk umum dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ, yaitu parkir untuk umum merupakan tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan) juga memberikan pengertian mengenai ruang milik jalan, yaitu ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, sedangkan ruang manfaat jalan merupakan badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Penyelenggaraan fasilitas parkir ini dilakukan dalam bentuk usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok yang dapat dilaksanakan baik oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia. Dalam menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilaksanakan oleh Pemda dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
UU LLAJ sendiri selain berisi mengenai ketentuan perparkiran, juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar. Sanksi yang terdapat di UU LLAJ pun terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun, sanksi administratif yang ada di dalam UU LLAJ hanya mengatur mengenai perusahaan angkutan dan pejabat atau penyelenggara jalan, tidak mengatur mengenai pelanggaran perparkiran. Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggaran perparkiran berdasarkan UU LLAJ, yaitu:
1.  Pasal 89 ayat (2) UU LLAJ Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh

## 1270 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
pengadilan.
Pasal tersebut memberikan izin kepada Polri untuk melakukan penahanan sementara atau mencabut sementara SIM ketika terjadi pelanggaran. Penahanan atau pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu adanya putusan oleh pengadilan.
2.  Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal ini memberikan sanksi terhadap setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan yang tidak mengikuti ketentuan tata cara parkir. Setiap kendaraan bermotor di jalan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan tata cara parkir yang telah diatur di dalam UU LLAJ. Jika pengendara kendaraan bermotor tidak mematuhi ketentuan tata cara perparkiran sesuai dengan Pasal 106 ayat (4) huruf e, maka berdasarkan Pasal 287 ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00.
3.  Pasal 298 UU LLAJ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal ini dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan namun tidak memberikan tanda atau isyarat bahwa kendaraan tersebut berhenti atau parkir sesuai dengan Pasal 121 ayat (1). Jika pengemudi memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 298, yaitu tidak memberikan tanda ataupun isyarat ketika berhenti atau parkir dalam kendaraan darurat, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.
4.  Pasal 305 UU LLAJ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Sanksi ini dikenakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang salah satu bentuk perbuatannya yaitu tidak memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditetapkan. Sehingga ketika
terdapat pengendara kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus meletakkan kendaraannya di sembarang tempat, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.
5.  Pasal 314 UU LLAJ Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pasal tersebut menambahkan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas dengan memberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan SIM atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Salah satu bentuk tindak pidana yang terdapat di lalu lintas merupakan tindakan yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ, yaitu ketika seseorang tidak mematuhi ketentuan berhenti ataupun parkir. Sehingga, ketika orang memarkiran kendaraan tidak pada tempatnya, maka dapat dilakukan penyitaan terdapat SIM yang dimiliki oleh pengendara.

## Sanksi dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya terhadap Pelanggaran Perparkiran
Perda Penyelenggara Perparkiran juga memiliki sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan tersebut dapat berbentuk sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai bentuk perbuatannya. Sanksi yang terdapat di dalam Perda Penyelenggaraan perparkiran, yaitu :

## 1. Sanksi Administratif
a. Pasal 33 ayat (2) Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
Pasal ini memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Perda Penyelenggara Perparkiran. Pasal 8 ayat (3)

## 1272 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
mengatur tentang ketentuan terhadap penggunaan parkir insidentil yang diselenggarakan di dalam ruang milik jalan wajib menggunakan izin parkir insidentil. Lalu pada Pasal 11 ayat (2) yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dilaksanakan oleh orang atau badan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari walikota. Jika terdapat penyelenggaraan parkir insidentil maupun penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh orang atau badan tanpa menggunakan izin, maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 dan penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
b. Pasal 33 ayat (3) Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 29 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
d. denda.
Pasal tersebut mengenakan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) tentang kewajiban bangunan umum untuk dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir, Pasal 13 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor, Pasal 14 tentang kewajiban orang atau badan dalam menyelenggarakan tempat parkir di ruang milik jalan, Pasal 15 ayat (1) mengenai penyedian karcis parkir, Pasal 15 ayat (4) tentang kewajiban karcis parkir untuk diporporasi, Pasal 20 ayat (1) tentang kewajiban untuk memperkerjakan petugas parkir, Pasal 20 ayat (2) tentang pembinaan terhadap petugas parkir, Pasal 24 tentang larangan parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir, Pasal 29 ayat (1) tentang
kewajiban menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran, dan Pasal 29 ayat (2) tentang sistem informasi yang harus diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran milik Pemda Kota Surabaya. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan yang telah disebutkan, maka pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penutupan lokasi penyelenggaraan parkir atau denda.
c. Pasal 34 Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sebagai petugas parkir.
Pasal tersebut memberikan sanksi terhadap petugas parkir yang tidak menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Pasal 19. Pemberian sanksi yang dapat dikenakan dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis hingga pemberhentian sebagai petugas parkir.
d. Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
a.  penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
a. pemindahan kendaraan;
b. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
c. pencabutan pentil ban kendaraan.
Pasal tersebut mengenakan sanksi terhadap pelanggaran terhadap Pasal 24, yaitu memarkirkan kendaraan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran parkir kendaraan tersebut dapat berupa penguncian ban kendaraan, pemindahan kendaraan, pengurangan angin roda kendaraan hingga pencabutan pentil ban kendaraan.

## Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...

## 2. Sanksi Pidana
Selain mengatur mengenai sanksi administrasi, Perda Penyelenggara Perparkiran kota Surabaya juga memiliki ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang atau badan di luar ruang milik jalan. Jika terdapat penyelenggara tempat parkir yang tidak memperoleh izin dari walikota namun tetap melakukan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00. Jika dilihat kembali, sanksi terhadap pelanggaran Pasal 11 ayat (2) diatur pula pada bagian sanksi administrasi Pasal 33 ayat (2). Yang membedakan kedua ketentuan tersebut pada Perda penyelenggaraan Perparkiran, sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir aparat untuk melakukan penegakan dalam bidang perparkiran. Ketika sanksi administrasi yang diberikan terhadap pelanggar dirasa tidank memberi efek jera, disitulah posisi ketentuan pidana berlaku. Dengan begitu, sanksi pidana dalam Perda Penyelenggara perparkiran sebagai Ultimum  Remidium , yaitu suatu azas dalam hukum pidana, yang mana dalam pemidanaan atau sanksi pidananya adalah alternatif atau sebagai upaya terakhir penegakan hukum pidana. 4
Sehingga, sanksi pidana yang terdapat di dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran merupakan bentuk upaya terakhir jika upaya administrasi tidak dapat menghentikan pelanggaran yang dilakukan.
4 Kukuh Subyakto, ‘Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium yang Dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2015) II Jurnal Pembaharuan Hukum.[212].

## Persinggungan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pelanggaran Parkir
UU LLAJ maupun Perda Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya mengatur mengenai ketentuan parkir kendaraan, lebih khususnya mengenai pengendara yang memarkirkan kendaraannya. Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ memberikan sanksi bagi pengendara kendaraan bermotor yang ketika memarkirkan kendaraannya tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara parkir. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut berupa pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00. Namun perlu diingat juga pada Pasal 89 ayat (2) polri berwenang untuk melakukan penahanan atau pencabutan SIM sementara ketika terjadi pelanggaran walaupun belum ada putusan pengadilan. Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, jika terdapat pengendara kendaraan yang memarkirkan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan parkir, maka polri dapat melakukan pencabutan SIM sementara hingga nanti dikeluarkannya putusan pengadilan.
Selain UU LLAJ, Perda Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya juga mengatur mengenai pengendara yang memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan ketentuan parkir. Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya menyebutkan bagi pengendara yang memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir, maka akan dikenakan sanksi seperti penguncian ban dan pemindahan kendaraan. Sanksi tersebut merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan secara langsung oleh aparat daerah tanpa melalui pengadilan. Penguncian ban dan pemindahan kendaraan dapan langsung dilaksanakan ketikaa terdapat kendaraan yang memarkirkan kendaraannya pada tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ dan Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran
Kota Surabaya memiliki bentuk ketentuan yang mirip, yaitu berupa larangan bagi pengendara yang tidak memenuhi ketentuan perparkiran. Ada kalanya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam parkir tersebut dikenakan dua aturan yang berbeda, baik sanksi administrasi berupa penguncian ban atau pemindahan kendaraan dan sanksi pidana berupa pencabutan SIM sementara hingga kurungan atau denda.

## 1276 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
Ketika pengendara telah dikenai sanksi administratif, tidak menghapuskan sanksi pidananya. Perlu diketahui bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan hukum yang berbeda. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Selain itu, sanksi administrasi dan sanksi pidana juga dibedakan berdasarkan tindakan penegak hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat TUN tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. 5
Diberikannya sanksi Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran tidak mengakibatkan tuntutan Pasal 287 ayat (3) gugur oleh ne bis in idem . Ne bis in idem diatur di dalam Pasal 76 KUHP. Ne bis in idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut kedua kali dalam perkara yang sama, yang sudah diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu perkara dapat dikatakan ne bis in idem ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : a) orang yang sama; b) perkara yang sama; c) perkara tersebut sudah diputus oleh hakim. 6
Mengenai syarat-syarat ne bis in idem dapat dilakukan pembedahan satu per satu. Syarat pertama, yaitu orang yang sama. Ketika pengendara parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir, maka ia telah melanggar dua ketentuan, yaitu Pasal 35 Perda Penyelenggara Perparkiran dan Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ. Sehingga dapat memenuhi unsur orang yang sama. Lalu syarat kedua, perkara yang sama. Walaupun kedua pasal tersebut memiliki bentuk yang sama, namun bukan berarti tindakan tersebut merupakan perkara yang sama. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan hukum yang berbeda. Sedangkan suatu perkara dikatakan sama jika bersumber dari hukum yang sama. Jadi, tidak memenuhi syarat kedua sebagai ne bis in idem . Lalu, syarat ketiga, perkara tersebut sudah diputus oleh hakim. Sebelumnya telah dijelaskan,
5 Philipus M. Hadjon, et.al , Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gadjah Mada University Press 2011).[247].
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[99-100].
bahwa penegakan sanksi administrasi Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan oleh pejabat TUN tanpa melalui prosedur peradilan sehingga tidak ada hakim yang memutus perkara tersebut.
Setelah dilakukan analisa terkait syarat-syarat ne bis in idem maka ditemukan bahwa pemberian sanksi Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya tidak menghilangkan tuntutan Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika pengendara yang akan dituntut Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ sebelumnya telah dikenakan Pasal 35 Perda Penyelenggaraan Perparkiran, tidak membuat tuntutan Pasal 287 ayat (3) gugur dan polri tetap dapat melakukan penindakan sesuai dengan UU LLAJ.

## Penyelesaian Sengketa Administrasi terhadap Perda Penyelenggaraan Perparkiran
Terdapat dua macam upaya dalam hukum administrasi, yaitu upaya administratif dan upaya melalui Pengadilan TUN. Upaya administratif merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan terhadap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat TUN atau instansi pemerintah jika terhadap orang yang dikenakan keputusan tersebut tidak terima atau merasa dirugikan. Upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan terdiri atas keberatan dan banding. Dengan dilakukannya keberatan atau banding tidak menunda pelaksanaan keputusan atau tindakan yang telah dikeluarkan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan menimbulkan kerugian yang besar (Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan). Dalam pengajuan keberatan, dapat dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang dilakukan secara tertulis kepada badan atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan. Setelah keberatan tersebut diterima, maka badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut badan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan maka keberatan dianggap dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan

## 1278 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Keputusan tersebut wajib ditetapkan sesuai dengan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah selesai masa tenggang waktu 10 hari kerja (Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan).
Keputusan terhadap upaya keberatan dari badan atau pejabat pemerintahan dapat diajukan banding secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari sejak keputusan upaya keberatan diterima. Jika banding tersebut dikabulkan, maka badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan berdasarkan permohonan banding. Banding yang diajukan tersebut diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 10 hari kerja. Jika banding tersebut tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka keberatan dianggap dikabulkan dan badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan maksimal 5 hari kerja setelah jangka waktu habis (Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menyebutkan bahwa Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Sedangkan sengketa TUN yang dimaksud di dalam UU Peratun merupakan sengketa yang terjadi akibat dari dikeluarkannya KTUN. Namun pada Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pengadilan TUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sehingga memperluas wewenang Pengadilan TUN. Badan atau pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan TUN terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan yang telah dikeluarkan. Dengan begitu seseorang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TUN sesuai pada lingkup KTUN dan penyalahgunaan wewenang. Terhadap putusan sengketa KTUN pada Pengadilan TUN dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut PT) TUN. Selanjutnya, terhadap putusan tingkat terakhir PT TUN dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan putusan yang dikeluarkan
oleh MA nantinya akan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada MA. Namun, berbeda dengan sengketa penyalah gunaan wewenang. Putusan Pengadilan TUN terhadap sengketa penyalah gunaan wewenang dapat diajukan banding ke PT TUN. Berdasarkan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN bersifat final dan mengikat.

## Upaya Hukum Pidana dalam UU LLAJ dan Perda Penyelenggaraan Perparkiran
Hukum pidana dalam KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Pada banding, segala putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri (selanjutnya disebut PN) dapat dimintakan banding ke PT baik oleh terdakwa atau kuasa hukumnya atau PU dengan beberapa perkecualian. 7 Perkecualian tersebut tercantum di dalam Pasal 67 KUHAP, yaitu : 1) Putusan bebas; 2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum; dan 3) Putusan pengadilan dalam acara cepat. Banding memiliki dua tujuan, yaitu menguji putusan tingkat pertama tentang ketepatannya dan untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut sehingga dalam perkara banding merupakan suatu penilaian baru ( judicium novum ). 8
Kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Tujuan adanya kasasi yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam melakukan penerapan hukum. 9 Berdasarkan KUHAP, permohonan kasasi dapat ditolak jika : 1) Pasal 244, putusan yang dimintakan kasasi merupakan putusan
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua (Sinar Grafika 2017).[290].
8 ibid .[292].
9 ibid .[297-298].

## 1280 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
bebas; 2) Pasal 245, melewati tenggang waktu permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkara, yaitu 14 hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa; 3) Pasal 247 ayat (4), telah ada putusan kasasi sebelumnya karena kasasi hanya dapat dilakukan sekali; 4) Pasal 248, pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi; dan 5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1). Selain yang tercantum di dalam KUHAP, penolakan kasasi juga dapat dilihat pada yurisprudensi MA seperti : 1) Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (Putusan MA tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958); 2) Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir PT (Putusan MA tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/Kr/1958); 3) Permohonan kasasi terhadap putusan sela (Putusan MA tanggal 25 Februari 1958 No. 320 K/Kr/1957); dan 4) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (Putusan MA tanggal 5 Desember 1961 No. 137 K/Kr/1961).
Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang membedakan kasasi pada upaya biasa dengan kasasi demi kepentingan hukum ini merupakan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain MA, demi kepentingan hukum.
Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika tidak ada upaya hukum biasa yang dapat digunakan. Sehingga, kasasi demi kepentingan hukum pada umumnya sama dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi kepentingan hukum penasihat hukum tidak lagi dilibatkan. 10
PK berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dapat dilakukan atas dasar: 1) Apabila pada keadaan yang baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan PU tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, namun hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti bertentangan satu dengan yang lain; dan 3) Apabila putusan tersebut dengan jelas menunjukkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Lalu, PK juga dapat diajukan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP atas dasar alasan yang terdapat pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika dalam putusan tersebut perbuatan yang didakwakan telah terbukti namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam hal permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHAP maka terdapat dua ketentuan. Pertama, jika MA tidak membenarkan alasan pemohon, maka MA menolak permintaan PK dengan menetapkan putusan yang dimintakan PK tetap berlaku berserta dasar pertimbangannya. Kedua, jika MA membenarkan alasan pemohon maka MA membatalkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat menerima tuntutan PU, atau putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak dapat melebihi dari pidana yang telah dijatuhkan pada putusan semula. 11
Jika dilihat di dalam KUHAP, terhadap pelanggaran tertentu pada lalu lintas diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat. Di dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP, yang termasuk kedalam perkara pelanggaran tertentu, yaitu: 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; 2) Mengemudikan kendaraan bermotor namun tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu

## 1282 Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
lintas jalan atau dapat diperlihatkan namun sudah melewati masa kedaluwarsa; 3) Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM; 4) Tidak memenuhi ketentuan terkait penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain; 5) Membiarkan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan plat nomor yang sah sesuai dengan STNK kendaraan; 6) Melanggar perintah yang diberikan oleh petugas lalu lintas atau isyarat rambu lalu lintas; 7) Pelanggaran terhadap ketentuan muatan, menaikkan dan menurunkan penumpang, atau muat bongkar barang; dan 8) Pelanggaran terhadap izin trayek. Selain pelanggaran yang disebutkan dalam di dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP, maka penanganannya menggunakan acara biasa.

## Kesimpulan
Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar parkir di Kota Surabaya terdapat di dalam UU LLAJ dan Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Berdasarkan UU LLAJ, sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi pidana berbentuk penyitaan SIM, pengenaan pidana denda dan pidana kurungan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan di lokasi yang tidak diperuntukkan. Sedangkan sanksi berdasarkan Perda Penyelenggara Perparkiran terdapat sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin penyelenggaraan parkir, penutupan penyelenggaraan parkir dan pengenaan denda administrasi yang dikenakan terhadap penyelenggara parkir. Terhadap pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk parkir, maka dapat dikenakan sanksi berupa penguncian ban, pemindahan ban kendaraan, pencabutan pentil dan pengurangan angin roda kendaraan.
Walaupun dalam terdapat dua sumber ketentuan mengenai penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya, yaitu berdasarkan UU LLAJ dan Perda Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya, pemberian sanksi administrasi tidak menghilangkan pelanggar dikenakan sanksi pidana sehingga sanksi pidana dapat tetap berlaku.
Penegakan sanksi administrasi Perda Penyelenggara Perparkiran dilakukan oleh Dishub Kota Surabaya selaku aparat daerah Kota Surabaya. Sedangkan sanksi pidana dalam Perda Penyelenggara Perparkiran dilakukan oleh Dishub selaku
Penyidik PNS Daerah. Dalam hal penegakan UU LLAJ dilakukan oleh Penyidik Polri dan Dishub sebagai Penyidik PPNS dan saling berkoordinasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sanksi pidana dubagi menjadi dua, yaitu, upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi. Lalu upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan PK terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap sanksi administrasi terdapat dua bentuk, yaitu upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan banding kepada instansi terkait dan melalui pengadilan TUN.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Buku II, Sinar Grafika 2017).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Philipus Hadjon M. et al , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2011).
Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum  Administrasi Pemerintahan Di Daerah (Sinar Grafika 1994).

## Jurnal
Kukuh Subyakto, ‘Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium yang Dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2015) Volume II, Nomor 2, Jurnal Pembaharuan Hukum.

## Laman
Dhimas Ginanjar, ‘Dishub Surabaya Gembok Ban di Diponegoro, Darmo, hingga A. Yani’, (JawaPos.com, 2019) <https://www.jawapos.com/ surabaya/01/10/2019/dishub-surabaya-gembok-ban-di-diponegoro-darmo- hingga-a-yani/>, accesed 23 September 2019.
Dimas  Angga  P, ‘Parkir Sembarangan di Surabaya, Siap-Siap Bayar Mahal ke Pemkot’, (Suara.com, 2018), <https://www.suara.com/news/2018/06/30/203037/ parkir-sembarangan-di-surabaya-siap-siap-bayar-mahal-ke-pemkot> accesed 14 September 2019.

## Dewa Mahendra: Penegakan Hukum Pelanggaran...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--