INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3949-3962 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru
Rizka Fadila 1 ✉ , Siti Samsiah 2
Universitas Muhammadiyah Riau Email : 190301147@student.umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  dan  prosedur  pemberian  kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank BRI KC Sudirman Pekanbaru.Objek penelitian adalah Bank BRI KC Sudirman  Pekanbaru.Alat  analisis  yang  digunakan  yaitu  Model  Analisis  Deskriptif  Kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Sistem  dan  Prosedur  Pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) merupakan proses yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai penentu kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disertai pula dengan prinsip-prinsip yang berlaku agar dapat meminimalisir kredit bermasalah/macet di masa mendatang.
Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pemberian Kredit

## Abstract
The aim of the study was to find out how the systems and procedures for granting housing loans (KPR)  at  Bank  BRI  KC  Sudirman  Pekanbaru.  The  object  of  research  is  Bank  BRI  KC  Sudirman Pekanbaru. The analytical tool used is the Qualitative Descriptive Analysis Model. The results of the study show that the System and Procedure for Granting Housing Loans (KPR) is an important process that  must  be  considered  and  carried  out  in  accordance  with  the  provisions  that  have  been determined  as  a  determinant  of  a  customer's  eligibility  in  obtaining  credit.  The  system  and procedures for granting housing loans (KPR) are also accompanied by applicable principles in order to minimize non-performing/bad loans in the future.
Keywords: Systems and Procedures, Credit Granting

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  terus  bertambah  dan semakin padat, hal ini mendorong para developer untuk terus mengembangkan usahanya dalam bisnis properti. Setiap individu memiliki keinginan untuk dapat mempunyai tempat tinggalnya  sendiri, tentunya para developer memutar otak untuk menarik konsumennya dengan berbagai macam penawaran, salah satunya yaitu menyediakan unit dengan harga yang  terjangkau. Pihak  developer  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  bank  untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan rumah yaitu dengan kredit pemilikan rumah (KPR). Peran bank disini penting dalam menopang perekonomian rakyat dan menyalurkan dana  yang  diperoleh  dari  unit-unit  yang  memiliki  kelebihan  modal  kepada  masyarakat melalui pinjaman kredit. Dari kerjasama ini juga pihak bank merasakan keuntungan antara kreditur  dan  debitur.  Masyarakat  juga  terbantu  dalam  menyimpan  dananya  baik  dalam bentuk deposito maupun tabungan.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merupakan salah satu perbankan pemerintah yang menawarkan  jasa  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  dengan  suku  bunga  KPR  relatif rendah. KPR BRI merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank BRI kepada perorangan untuk pembeliaan rumah baru atau bekas, take over, pembangunan dan renovasi, termasuk untuk pembelian ruko, rukan, dan apartemen. Dengan KPR BRI wujudkan rumah idaman dengan  aman  dan  fleksibel  dalam  waktu  singkat. Kredit  Pemilikan  Rumah  atau  KPR  BRI dapat  menjadi  opsi  bagi  masyarakat  yang  ingin  memiliki  rumah  idaman  secara  mudah melalui skema cicilan di bank. Banyak bank yang menawarkan skema KPR dengan ketentuan dan syarat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah KPR BRI. Saat ini suku bunga efektif KPR BRI 2023 sebesar 5%. KPR BRI ini dapat diajukan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian  berupa  rumah  tapak,  apartemen,  condotel,  rukan,  dan  ruko.  Pembelian  hunian menggunakan  pinjaman  KPR  BRI  juga  berlaku  untuk  pembelian  baru,  bekas, renovasi, refinancing, top up, pembangunan, atau take over dari bank lain.
Kredit atau pinjaman merupakan pendapatan terbesar diantara kegiatan usaha yang dilakukan bank, maka itulah sebabnya kegiatan perbankan yang paling utama adalah kredit. Pemberian  kredit  dilakukan  agar  bank  mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk  bunga sebagai balasan karena telah memberikan kredit kepada nasabah yang memerlukan guna memenuhi kebutuhannya. Hubungan ini saling menguntungkan  dimana bank bisa terus melanjutkan kegiatan usahanya dan nasabah bisa menggunakan dana dengan baik untuk kemajuan nasabah itu sendiri. Maka dari itu, sangat diharapkan bahwa kegiatan usaha kredit ini bisa membantu memberikan dana agar nasabah dapat memperoleh barang atau jasa
sehingga  kebutuhan  primer,  sekunder  dan  tersier  mereka  dapat  terpenuhi.  Dengan kebutuhan yang harus dipenuhi itu, maka menjadi alasan meningkatnya permintaan kredit baik itu kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi. Pastinya akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, dan meningkatkan investasi. Dengan begitu roda perekonomian akan  tergerak,  sehingga  tujuan  untuk  mengalami  kemakmuran  dari  segi  ekonomi  bisa tercapai.
Sebagai pemegang peranan penting bagi perekonomian, kredit dalam pemberiannya tentu tidak serta merta dilakukan dengan sembarangan. Pastinya ada persyaratan, proses dan  juga  sistem  yang  harus  dilakukan.  Sebagai  konsumen  atau  calon  nasabah  yang menerima kredit diharuskan melalui proses pengajuan kredit serta proses pemberian kredit. Sistem  dan  prosedur  pemberian  kredit  juga  sudah  ditetapkan  dan  harus  ditaati  oleh nasabah  jika ingin melakukan peminjaman kredit  di bank, khususnya  di Bank BRI Kanca sudirman pekanbaru. Sistem dan prosedur pemberian kredit diperlukan sebagai alat untuk mempermudah langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar berjalan sesuai arah, ini  juga  bisa  menjadi  sebuah  penjamin  bagi  pihak  bank  untuk  dapat  mempercayai nasabahnya sebagai penerima kredit. Bank akan menilai apakah kredit tersebut layak untuk diberikan  hingga  pencairan  kredit  itu  terealisasikan.  Pemberian  kredit  itu  sendiri  harus memalalui beberapa proses, yaitu pengajuan berkas, penyelidikan berkas, wawancara, on the spot, analisa kredit, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, dan yang terakhir adalah  realisasi  kredit.  Dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  pemberian  kredit  harus dilaksanakan dengan baik dan terpadu oleh penerima dan pemberi kredit.
Namun pada saat ini tidak  jarang, untuk memuluskan niat  segera memiliki rumah, pemohon atau calon nasabah memanipulasi data persyaratan KPR. Misalnya saja nominal gaji  yang  tertera  pada  slip  gaji  direkayasa  sedemikian  rupa  sehingga  lebih  tinggi dibandingkan  penghasilan  sebenarnya . Padahal,  hal  ini  berpotensi  merugikan  nasabah sendiri  kedepannya. Meskipun  ada  kemungkinan  kebohongan  ini  tidak  terdeteksi  mata pihak  bank,  nasabah  bisa  mengalami  kesulitan  membayar  cicilan  karena  mesti mengeluarkan dana di luar batas kemampuannya. Pasalnya, bukan tanpa alasan jika bank menetapkan aturan maksimal angsuran sebesar 30-40% dari  gaji, karena  batas tersebut dianggap paling aman bagi kondisi keuangan nasabah nantinya.
Dalam beberapa kasus, rekayasa data saat pengajuan ke pihak bank dapat berakibat lebih serius. Contohnya saja mengaku masih single padahal sudah menikah. Hal ini bisa saja dilakukan pemohon yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya memiliki pasangan yang harus bepergian ke luar kota dalam jangka waktu lama sehingga menyulitkan dalam proses akad  KPR.  Manipulasi  pun  dilakukan  dengan  mengaku  masih  belum  menikah  agar
penandatanganan  bisa  dilakukan  tanpa  kehadiran  pasangan.  Walaupun  terlihat  tidak berisiko pada awalnya, jika ketahuan suatu hari nanti, pihak bank bisa saja melaporkan atas tuduhan penipuan. Hal ini karena bank merasa dirugikan jika sewaktu-waktu terjadi kredit macet. Di mana pasanganmu bisa saja menyangkal pernah menyetujui adanya perjanjian KPR rumah tersebut. Dasar hukumnya ada pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Bank  sebagai  pihak  pemberi  kredit  tentunya  memiliki  tugas  untuk  memberikan informasi mengenai bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit secara terperinci, jelas dan terarah. Sebagai kegiatan usaha yang paling penting, maka dibutuhkan penilaian yang  sangat  baik  terhadap  nasabah,  sehingga  unsur  resiko  akan  sedikit  berkurang dikarenakan nasabah tidak mampu membayar sejumlah pinjaman kredit yang diberikan, ini disebut dengan pengamanan kredit. Karena masih belum jelasnya seperti apa yang akan terjadi di masa depan maka ada ketidakpastian dalam kegiatan pemberian kredit ini, maka memang diharuskan untuk meningkatkan kualitas pengamanan agar unsur resiko ini bisa diperkecil  atau  bahkan  dihilangkan.  Jika  ketidakmampuan  membayar  kredit  ini  terjadi, pastinya akan menyebabkan kredit macet. Alat untuk mengukur apakah nasabah tersebut mampu atau tidak membayar kredit adalah dengan sistem dan juga prosedur pemberian kredit. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat  diterima.  Artinya,  bank  kehilangan  kesempatan  mendapat  bunga,  yang  berakibat pada penurunan pendapatan secara total.
Sistem  dan  prosedur  pemberian  kredit  telah  ditetapkan  oleh  lembaga  penyaluran kredit. Terkadang tingkat sistem dan prosedur pemberian kredit lebih mudah dari standar biasanya  atau  bahkan  sebagian  ada  yang  lebih  sulit.  Namun,  sistem  pemberian  kredit memiliki tujuan yaitu memberi kemudahan untuk nasabah yang hendak mengajukan kredit, dan memiliki pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pengajuan kredit yang diberikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, Bagaimanakah Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BRI Kanca Sudirman Pekanbaru.

## Landasan Teori
Pengertian Bank
Berdasarkan pada pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpana giro, tabungan, dan deposito, kemudian bank juga  lebih  dikenal  sebagai  tempat  untuk  meminjang  uang  bagi  masyarakat  yang membutuhkannya.  Disamping  itu,  bank  juga  dikenal  tempat  untuk  menukar  uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayarang rekening listrik, telepon, handpone, rekening air, dan setoran pajak dan pembayaran lainnya.
Dilihat dari fungsi, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama bank dilihat dari sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:
1. Simpanan atau tabungan bisa yang diminta/diambil kembali setiap saat.
2. Deposito  berjangka,  yang  merupakan  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Simpanan  dalam  rekening  korang/giro  atas  nama  si  penyimpang  giro,yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  cek,  bilyet  giro  atau perintah tertulis dari bank.
a. Pengertian Kredit
Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2004:2). Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau  buruh/tenaga  kerja,  dengan  jalan  menukarkannya  dengan  suatu  janji  untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Menurut Malayu Hasibuan (1996) Kredit adalah  semua  jenis  pinjaman  yang  harus  dibayar  kembali  bersama  bunganya  oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan dengan janji untuk membayarnya kembali bersama bunganya di suatu waktu sesuai dengan perjainjian yang telah disepakati.
b. Pengertian Sistem Pemberian Kredit
Menurut Yuliana, EW. Hesti. (2015) “Sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara dan prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai  dengan  pencapaian  kredit  yang  membentuk  suatu  sistem  yang  berurutan  dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit.”

## c. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit
Menurut  Kasmir (2012:143)  mengatakan  bahwa  “Prosedur  pemberian  kredit  adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk mempermudah
koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.” Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:6) “Prosedur pemberian kredit adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menetapkan/memilih  nasabah  yang  paling  tepat  pula  dari  calon-calon  yang  dapat diberikan  kredit.”Berdasarkan  pendapat  ahli  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pemberian kredit dan merupakan kesempatan untuk perusahaan menetapkan, memilih, dan menilai nasabah atas kelayakan dalam pemberian kredit.

## Pengertian KPR
Menurut  Kasmir  (2012),  Kredit  Pemilikan  Rumah  adalah  suatu  fasilitas  kredit  yang diberikan  oleh  perbankan  kepada  para  nasabah  yang  akan  membeli  atau  memperbaiki rumah. Menurut Wangsawidjaja (2012), bahwa Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kredit  Pemilikan  Rumah merupakan  kredit  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Menurut Bank Indonesia ada dua jenis KPR di Indonesia yaitu :

## 1. KPR Subsidi
KPR  Subsidi  merupakan  suatu  kredit  yang  diperuntukan  kepada  nasabah  atau masyarakat  menengah  kebawah  dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahan atau  perbaikan  rumahnya.  Bentuk  subsidi  yang  diberikan  yaitu  meringankan  kredit  dan subsidi  menambah  dana  pembangunan  atau  perbaikan  rumah.  Kredit  subsidi  ini  diatur sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap nasabah atau masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.
2. KPR Non Subsidi
KPR  Non  Subsidi  merupakan  KPR  yang  diperuntukkan  bagi  seluruh masyarakat.Ketentuan  KPR  ditetapkan  oleh  masingmasing  bank  yang  bersangkutan, sehingga penentuan besarnya kredit ataupun suku bunga yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pihak bank yang bersangkutan.
a. Berdasasarkan Agunan, KPR terdiri atas :
1) KPR Pembelian KPR Pembelian adalah KPR yang menggunakan rumah yang akan dibeli sebagai agunannya.
2) KPR Multiguna atau KPR Refinancing KPR Multiguna atau KPR Refinancing adalah KPR yang menggunakan rumah yang sudah dimiliki sebagai agunannya.
b. Berdasarkan persyaratan penerima pinjaman dan tingkat suku bunga, KPR terdiri atas :
1) KPR Bersubsidi KPR Bersubsidi adalah  KPR yang disediakan oleh  pihak bank  sebagai bagian  dari  program  pemerintah  atau  Jamsostek  untuk  memfasilitasi  pemilikan  atau pembelian rumah sederhana oleh masyarakat yang memilik penghasilan rendah sesuai dengan kelompok sasarannya.
2) KPR Konvensional atau KPR Non Subsidi KPR Konvensional atau KPR Non Subsidi adalah KPR yang disediakan oleh perbankan dengan persyaratan mengikuti ketentuan umum perbankan  dan  tingkat  suku  bunga  regular  yang  ditetapkan  oleh  pihak  bank  yang bersangkutan.
3) KPR Syariah KPR Syariah merupakan jenis KPR yang tidak jauh berbeda dengan KPR Non Subsidi, akan tetapi cara transaksinya menggunakan prinsip akad jual beli(murabahah) atau  kerjasama  sewa  (musyrakah  mutanaqishah).  Sejumlah  bank  baik  bank  milik pemerintah ataupun bank milik swasta telah memiliki produk KPR Syariah.
4) Inhouse KPR Istilah ini digunakan oleh sebagian orang untuk membedakan antara KPR produk lembaga keuangan dan KPR internal yang disediakan pengembang. Jenis KPR ini memiliki nama lain dari pembelian properti dengan cicilan secara bertahap sebagai fasilitas yang telah disediakan oleh pengembang.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  analisa  data  kualitatif,  dimana  metode kualitatif menggambarkan, memahami dan menjelaskan data yang diteliti selama penelitian berlangsung mengenai pelaksanaan prosedur kredit kepemilikan rumah (KPR) pada bank BRI  Kanca  Sudirman  Pekanbaru,  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa observasi langsung selama beberapa waktu selama magang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persyaratan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru
Pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk.  Kantor  Cabang  Sudirman  Pekanbaru,  Kredit Kepemilikan  Rumah  (KPR)  dapat  diberikan  kepada  nasabah  yang  ingin  melakukan pembelian  rumah  secara  kredit  dan  sudah  memiliki  penghasilan  tetap.  Tujuan  dari pemberian kredit ini sendiri ialah untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang didapatkan setiap angsuran perbulannya, dan selain itu untuk membantu nasabah yang ingin  mengajukan  Kredit  Pemilikan  Rumah.  Namun,  sebelum  mengajukan  permohonan Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR),  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebagai calon debitur, yaitu sebagai berikut:
a. Merupakan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  ataupun  Warga  Negara  Asing  (WNA), dengan  syarat  pemberian  kredit  kepada  WNA  hanya  diberikan  kepada  WNA  fixed income dengan kententuan sertifikat objek, dan KPR BRI harus atas nama suami/istri yang berstatus WNI, serta jatuh tempo KPR BRI maksimal 1 tahun sebelum masa kontrak kerja WNA tersebut  berakhir dan keduanya memiliki perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement).
b. Usia calon debitur minimal 21 tahun, atau telah menikah.
c. Tidak memiliki tunggakan kredit di bank manapun, dibuktikan dengan BI Checking. Ini merupakan  pemeriksaan  pada  Bank  Indonesia  tentang  riwayat  nasabah  mengenai keuangan
d. Nasabah  atau  debitur  harus  membuka  rekening  simpanan  di  BRI  dan  menyerahkan Surat Kuasa bermaterai untuk mendebet rekening simpanan nasabah yang ada di BRI sebagai pembayaran kreditnya.
e. Dipersyaratkan dokumen tambahan yaitu surat pernyataan yang memuat paling tidak keterangan  mengenai  fasilitas  pengajuan  permohonan,  baik  di  BRI  maupun  di  Bank lainnya.
f. Lokasi  pembiayaan  KPR  harus  di  unit  kerja  terdekat,  terkecuali  untuk  nasabah  yang bekerja sama dengan unit kerja pemrakarsa.
Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru.
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru, sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan sebagai berikut:
a. Nasabah terlebih dahulu mengisi formulir untuk mendaftarkan diri sebagai permohonan kredit serta memberikan berkas-berkas yang menjadi persyaratan permohonan kredit.
b. Sales Person kemudian menerima formulir serta berkas-berkas yang sudah disiapkan yang kemudian akan diserahkan kepada Account Officer.
c. Account  Officer  selanjutnya  memproses  formulir  dan  berkas-berkas  yang  sudah diterima yaitu dalam proses sebagai berikut:
1. Memeriksa  keaslian  dari  foto  copy  dokumen-dokumen  yang  telah  nasabah serahkan, yaitu mencocokkannya dengan dokumen asli yang masih berlaku.
2. Melaksanakan pemantauan (On The Spot) ke lokasi untuk memastikan kesesuaian setiap data-data yang disampaikan nasabah.
3. Melakukan penilaian agunan / jaminan bagi nasabah.
4. Menganalisis aplikasi pinjaman sesuai dengan hasil dari pemantauan (On The Spot) yang telah dilakukan.
5. Menghitung kredit, maksimal angsuran, plafond, input data angsuran, input data agunan, syarat dan struktur kredit.
d.  Permohonan  yang  telah  sesuai  dan  dinyatakan  lolos  kemudian  akan  diserahkan  ke Administrasi Delegasi Kredit Konsumer.
e.  Setelah  menerima  berkas-berkas  yang  menjadi  permohonan  tadi,  ADK  Konsumer kemudian memproses berkas tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Memastikan setiap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran berkas yang diberikan oleh   Account  Officer  (AO),  pemeriksaan  kelengkapan  tersebut  dicatat  dalam check list dokumen  dan  ditandatangani  oleh  Administrasi  Delegasi  Kredit (ADK) selaku pembuat (maker), dan supervisor ADK sebagai pemeriksa dan pengesah (checker and signer).
2. Jika ditemukan dokumen yang belum lengkap, ADK kemudian membuat catatan untuk   mengisyaratkan  bahwa  dokumen  tersebut  harus  segera  dilengkapi sebelum akad kredit.
3. Memeriksa  hasil  entry  account  officer  apakah  semuanya  sudah  sesuai  dengan dokumen sumber yang terdapat di dalam berkas pinjaman.
4. Jika  nasabah  memiliki  atau  pernah  melakukan  peminjaman  di  BRI,  maka  kredit yang   diberikan harus di total eksposur untuk menentukan total resiko bai BRI.
5. Apabila  kredit  dinyatakan  lolos,  selanjutnya  akan  ditandatangani  oleh  pemutus berdasarkan  limit  PDWK,  sedangkan  kredit  yang  tidak  lolos  harus  dicatat  di permohonan   ditolak  dan  didokumentasi  berdasarkan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
f. Setelah pemutusan kredit, maka selanjutnya ADK akan melakukan sebagai berikut:
1. Mempersiapkan  dokumen-dokumen  perjanjian  dan  pengikatan  kredit,  jika perjanjian dibuat  secara  notarill  maka  ADK  akan  mengkoordinasikannya dengan notaris yang  berkaitan.
2. Nasabah harus menyerahkan bukti pelunasan Down Payment (DP) dan diserahkan kepada  BRI  sebelum  dilakukannya  agar  kredit,  yang  kemudian  nantinya  akan diperiksa kebenarannya oleh ADK.
3. Memeriksa dan memastikan bahwa setiap yang menandatangani perjanjian dan pengikatan kredit adalah pihak-pihak yang berwenang.
4. Sebelum  dilakukannya  pencairan,  ADK  harus  memeriksa  kecupukan  dari  biaya- biaya   yang telah dicadangkan oleh nasabah.
5.  Memverifikasi putusan, kemudian menyiapkan Overing Latter (OL), OL adalah surat penawaran  untuk  nasabah  tentang  beberapa  program  KPR  tersebut,  dan  ADK juga membuat Instruksi Pencairan Kredit (IPK).
g. Pemberitahuan kepada nasabah mengenai penerbitan OL, apabila nasabah setuju maka proses pemberian kredit akan dilanjutkan, namun apabila nasabah tidak setuju maka akan  dilakukan  perundingan  mengenai  putusan  dan  akan  dikembalikan  kepada pemutus.
h.  Akad  kredit  atau  pengikatan  kredit,  sembari  dilakukan  dokumentasi  dan  dilanjutkan dengan pencairan kredit.
i. Tahap realisasi kredit.
j. Nasabah kemudian akan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan persetujuan dan Akad Jual Beli (AJB) serta suku bunganya. Prosesnya dilakukan dengan penarikan langsung dari rekening BRI nasabah oleh pihak bank sesuai  tanggal jatuh tempo dan tagihan kreditnya.Nasabah hanya melakukan setoran ke teller seperti pada umumnya ke dalam rekening yang sudah dikhususkan untuk pembayaran kredit tersebut. Nasabah juga bisa melakukan penyetoran melalui transfer ke dalam rekening tersebut untuk lebih mempermudah proses pengansuran.
Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru. Pada kali ini akan  menjelaskan  prinsip-prinsip  yang  diterapkan  dalam  pemberian  Kredit  Pemilikan Rumah.
a. Hasil Wawancara Peneliti dengan Account Officer (AO) Konsumer bagian Devisi Kredit, sebagai informan utama kredit konsumen pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan utama mengenai pentingnya  penerapan  prinsip  pada  pemberian  kredit  konsumer.  Informan  menjawab sebagai berikut: “Penting supaya kita bisa mencegah lebih awal hal -hal merugikan, seperti itu misalnya tidak bisa angsur kreditnya, nanti jadi macet kreditnya. Jadi memang harus dinilai betul- betul dulu sebelum dikasi kreditnya.” (wawancara, 20 Agustus 2023)
Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit konsumer. Informan menjawab seba gai berikut: “Penerapan prinsip
itu  penting  sekali  untuk  diterapkan.  Karena  kita  sebagai  AO  punya  berbagai  apa  ya, pertimbangan  begitu.  Kayak  sebelum  diberikan  kreditnya  kan  kita  harus  pastikan  dulu apakah  nasabah  ini  bisa  dipercayai  untuk  dikasi  kredit,  terus  harus  diperkirakan  apakah nasabah ini nantinya sanggup untuk bayar kredit, apalagi sebagai AO yang secara langsung berkaitan  dengan  nasabah.  Kita  yang  secara  langsung  tau  dan  kenal  bagaimana  latar belakang nasabah itu. Jadi sebelum dan selama pemberian kredit itu wajib sekali diterapkan prinsipnya.” (wawancara, 20 Agustus 2023) Kemudian  peniliti  kembali  mengajukan pertanyaan lebih dalam yaitu prinsip apa sajakah yang diterapkan dalam pemberian kredit tersebut. Informan menjawab sebagai berikut: “Kita terapkan prinsip 5C, tau kan ya 5C nya itu apa saja. Sudah termasuk karakternya nasabah, bagaimana kondisi ekonomi nasabah, jaminan yang diberikan nasabah, dan ya yang lain-lainnya. Kita juga pakai prinsip 7P sebagai pertimbangan.” (wawancara, 20 Agustus 2 023)
Kemudian peneliti bertanya mengenai penerapan prinsip 5C pada pemberian kredit KPR. Informan menjawab sebagai berikut: “Prinsip 5C itu ada character, capacity, collateral, capital,  dan  condition  of  economy.  Untuk  karakter,  kita  perhatikan  latar  belakangnya nasabah,  sifat  nasabah  juga  termasuk.  Capacity  itu  kapasitas,  maksudnya  kemampuan bayarnya nasabah itu bagaimana, kita nilai juga. Terus capital, capital itu modal, disini itu maksudnya  DP-nya  si  nasabah.  Baru  collateral,  itu  artinya  jaminannya,  itu  kayak pegangannya bank toh misalnya hal-hal tidak diinginkan terjadi. Terus yang terakhir kondisi ekonomi,  jadi  diperhatikan  juga  kondisi  ekonominya,  entah  itu  nasabah  atau  kondisi ekonomi secara luas.” (wawancara, 20 Agustus 2023)
Kemudian peneliti menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan prinsip 7P pada pemberian kredit KPR. Informan menjawab sebagai berikut: “Prinsip 7P itu, personality, party, apa lagi ya. Saya agak lupa bahasa inggrisnya tapi prinsip 7P itu yang pertama kita nilai bagaimana personality-nya nasabah, bagaimana sifatnya. Terus party itu artinya kita bagi atau golongkan nasabah itu bersadarkan modalnya, karakternya, itu lah. Terus kita cari tau juga apa tujuan nasabah ini mau ambil kredit. Kita juga ukur bagaimana nasabah ini nanti  bayar angusrannya, terus diselidiki juga  bagaiman nasabah  ini cari uang. Kira-kira seperti itu.” (wawancara, 20 Agustus 2023)
Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apa saja yang menjadi jaminan nasabah sebelum diberikan kredit oleh pihak bank, dan akankah dengan jaminan itu sudah mutlak mengantisipasi kredit bermasalah. Informan menjawab sebagai berikut: “Menurutku belum mutlak, karna kita Cuma jadikan jaminannya itu pegangan untuk mempercayakan nasabah dikasi kreditnya. Tapi kan dengan agunannya di kita belum tentu angsurannya tidak bakalan macet nanti, misalnya nasabah itu ada kendala tiba-tiba dalam pembayarannya. Jadi belum
mutlak bisa diatasi kredit macet hanya dengan jaminan. Oh iya, yang jadi jaminannya itu SHM,  SHGB,  SHT,  AJB,  IMB,  ya  kira-kira  itu.  Sebenarnya  ada  lagi,  kayak  surat-surat  dari notaris.” (wawancara, 20 Agustus 2023).
Penerapan prinsip pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia,  Tbk.  Kantor  Cabang  Sudirman  Pekanbaru  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai dengan prinsip pemberian kredit, yaitu prinsip 5C, selain itu prinsip 7P juga digunakan untuk mempertimbangkan pemberian kredit tersebut. Pihak bank, baik itu Account Officer (AO), Admistrasi  Delegasi  Kredit  (ADK)  Konsumer,  hingga  Non  Performing  Loan,  benar-benar memperhatikan setiap prinsip pemberian kredit yang diterapkan dan sangat menghindari adanya  kredit  macet  ataupun  kredit  bermasalah  yang  mungkin  akan  terjadi.  Yang memegang peranan paling penting dalam prinsip pemberian kredit ini ialah Account Officer (AO)  sebagai  karyawan  bank  yang  berhubungan  dan  berkomunikasi  secara  langsung dengan nasabah, namun prinsip ini tidak lepas juga oleh karyawan bank dibagian lainnya seperti pada ADK dan NPL, karena tugas dari AO mengenai pemberian kredit nantinya akan diteruskan  kepada  mereka.  Penerapan  prinsip  5C  pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk. Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru ialah sebagai berikut:
a. Character  (Karakter)  Pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  dan  mempertimbangkan bagaimana  karakter  atau  sifat,  latar  belakang,  dan  sejarah  perkreditan  nasabah.  Ini dilakukan  untuk  memastikan  dan  memprediksi  bagaimana  nasabah  akan  menyikapi pembayaran kreditnya. Prinsip ini diterapkan sebagai harapan bahwa di masa depan nasabah tidak akan menyulitkan pihak bank.
b. Capacity  (Kapasitas)  Pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  dan  mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam membayar atau mengansur kreditnya. Ini dilakukan dengan melihat seperti apa pekerjaan atau usaha yang dimiliki nasabah. Manajemen keuangan dari nasabah juga ikut dipertimbangkan dalam prinsip ini.
c. Capital  (Modal)  Pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  dan  mempertimbangkan keseluruhan dari posisi keuangan nasabah sehingga pihak bank bisa memprediksi dan memastikan kemampuan permodalan nasabah saat melunasi kreditnya.
d. Collateral  (Jaminan)  Pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  dan  mempertimbangkan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Nilai dari jaminan itu sendiri sebaiknya melebihi dari jumlah kredit yang akan diberi. Saat menerima jaminan tersebut pun harus  diteliti dan diperiksa dengan baik untuk memastikan keaslian dari jaminan tersebut sehingga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, jaminan yang disimpan dapat dipergunakan.
e. Condition  of  Economy  (Kondisi  Ekonomi)  Pihak  bank  akan  melakukan  penilaian  dan mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa sekaran dan uga di masa depan. Kondisi
ekonomi  itu  pun  dinilai  bersadarkan  sektornya  masing-masing.Ini  dilakukan  untuk mencegah  dan  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kredit  bermasalah  di  kemudian hari.
Adapun prinsip lainnya yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang  Sudirman  Pekanbaru  ialah  prinsip  7P,  sebagai  hal-hal  yang  harus  pihak  bank pertimbangkan dalam pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ialah sebagai berikut: a. Personality (Kepribadian) Proses untuk menilai calon nasabah melalui kepribadian, sifat, atau tingkah lakunya, entah itu di kesehariannya ataupun di masa lalu. Ini juga termasuk dengan sikap nasabah,  dan tindakan  nasabah  saat menghadapi  suatu masalah yang ada.
b. Party  (Golongan)  Proses  untuk  menilai  calon  nasabah  dengan  mengelompokkannya dalam golongan tertentu sesuai dengan karakter, modal, dan loyalitasnya.
c. Purpose (Tujuan) 82 Proses untuk menilai calon nasabah dengan memahami tujuan dari nasabah yang ingin mengambil kredit, seperti jenis kredit apa kah yang akan mereka ambil. Karena kredit terdiri atas beberapa jenis dengan tujuan yang berbedabeda.
d. Prospect (Penilaian) Proses untuk menilai calon nasabah dengan menilai pekerjaan atau usaha calon nasabah di masa sekarang maupun di masa depan. Ini  bertujuan untuk memperkirakan apakah pekerjaannya atau usahanya akan menguntungkan nantinya.
e. Payment  (Pembayaran)  Proses  untuk  menilai  calon  nasabah  dengan  mencari  tahu bagaimana calon nasabah akan melunasi kreditnya. Bisa dikatakan untuk mengetahui sumber  dana  dari  calon  nasabah  tersebut  yang  akan  digunakan  untuk  melunasi kreditnya.
f. Profitability  (Profitabilitas)  Proses  untuk  menilai  calon  nasabah  dengan  memahami kemampuan calon nasabah dalam hal mencari laba. Hal ini diukur pada setiap periode yang ada, untuk memastikan apakah kemampuannya dalam mencari laba masih tetap sama atu bahkan semakin meningkat.
g. Protection (Perlindungan) Proses untuk menilai calon nasabah  dengan jaminan yang diberikan. Jaminan tersebut sebagai perlindungan untuk pihak bank dan sebagai bentuk rasa percaya kepada calon nasabah untuk diberikan kreditnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai sistem  dan  prosedur  pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Sudirman Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:
a. Dengan memperhatikan setiap proses, prosedur, dan prinsip yang ada pada pemberian kredit  maka  dapat  menjadi  penentu  kelayakan  cabang  calon  nasabah  dalam memperoleh kredit.
b. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sudirman Pekanbaru selalu memperhatikan dan melaksanakan setiap prosedur, aturan, dan ketentuan yang berlaku, terutama dalam sistem dan prosedur pemberian kredit, serta prinsip-prinsip pemberian kredit konsumtif.
c. Pelaksanaan pemberian kredit akan berjalan dengan baik dengan menerapkan sistem, prosedur, dan prinsip-prinsip yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada.
d. Dengan memperhatikan setiap sistem, prosedur, dan prinsip yang ada dalam pemberian kredit juga akan meminimalisir kredit bermasalah/macet di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Wangsawidjaja Z. 2012.Pembiayaan Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
BRI.co.id.  2023.  “Tentang  BRI.”  Diakses  pad a  29  Juli  2023,  dari  https://
keuangan.kontan.co.id/news/begini-peran-kredit-perbankan- terhadappertumbuhan-pdb-indonesia
Firdaus dan Ariyanti. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta.
Hasibuan,  Malayu  S.P.,  1996,  Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah,  Edisi  Kedua, Jakarta:   PT Toko Gunung Agung.
Kasmir, 2012,Analisa Laporan Keuangan, Cetakan kelima, PT. Grafindo Persada, Jakarta Mulyono Teguh Pudjo, 2007 “Manajemen Perkreditan”, Edisi Keempat, Yogyakarta : BPFE,

## Gadjah Mada.
Silvanita, Ktut, 2009 “Bank dan Lembaga Keungaan Lainnya” , Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
Suyatno.  Thomas,  2003;12  “Dasar - dasar  Perkreditan”,  Edisi  Keempat,  Cetakan  Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Yuliana, E. W., & Widianti, H. (2015).Sistem pemberian kredit pada unit simpan pinjam KUD
Karya Mina Kota Tegal. Monex: Journal of Accounting Research, 3(1).