## EDITORIAL
Kebijakan  pemerintah  sejatinya  merupakan  solusi  terhadap persoalan-persoalan  dalam  masyarakat  untuk  dapat  hidup  lebih  baik demi  memajukan  Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa.  Ironisnya,  sejumlah kebijakan pemerintah terkait larangan penggunaan alat menangkap ikan cantrang,  penerbitan  peraturan  menteri  sekolah  lima  hari,  peraturan terkait taksi dalam jaringan (online) justru terjadi sebaliknya. Kebijakan- kebijakan  tersebut  dalam  pelaksanaannya  memicu  kontroversi  di masyarakat, distorsi ekonomi, bahkan berdimensi politik yang berpotensi menghambat  jalannya  Kabinet  Kerja  bentukan  Presiden  Joko  Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pemerintah sepatutnya tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan  publik  yang  berdampak  luas  itu,  sebuah  kebijakan publik  sepatutnya  dirumuskan  dengan  sungguh-sungguh  dengan memerhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  berdasarkan  aturan  yang  telah ditetapkan. Karena kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas  yang  khas,  dalam  arti  mempunyai  ciri-ciri  tertentu  yang  tidak dimiliki  oleh  jenis  kebijakan  lain.  Ciri-ciri  khusus  yang  melekat  pada kebijakan-kebijakan  publik  adalah  kebijakan  publik  itu  lazimnya dipikirkan,  didesain,  dirumuskan  dan  diputuskan  oleh  mereka  yang memiliki  otoritas  dalam  sistem  politik,  yakni  mereka  yang  duduk  pada jabatan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif, hakim, administrator).  Maka,  mengingat  posisi  strategis  para  pejabat pemerintahan  tersebut,  mereka  dianggap  berhak  untuk  mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama warga yang telah memilih mereka, dalam batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka. 1
Menurut  William  N.  Dunn 2 ,  tahapan  proses  kebijakan  publik
1 Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, Kebijakan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.
2 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2013), 51.
haruslah  didahului  sebuah  fase  dan  proses  yang  sangat  strategis  dalam realitas  kebijakan  publik.  Dalam  proses  inilah  pembuat  keputusan memiliki  ruang  untuk  memaknai  apa  yang  disebut  sebagai  masalah publik  dan  prioritas  dalam  agenda  publik  yang  dipertarungkan.  Jika sebuah  isu  berhasil  mendapatkan  status  sebagai  masalah  publik,  dan mendapatkan  prioritas  dalam  agenda  publik,  maka  isu  tersebut  berhak mendapatkan  alokasi  sumber  daya  publik  yang  lebih  daripada  isu  lain. Selanjutnya,  masih  menurut  William  N.  Dunn,  masalah  yang  sudah masuk  dalam  agenda  kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para  pembuat kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari pemecahan  masalah  yang  terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan  kebijakan  yang  ada.  Sama  halnya dengan  perjuangan  suatu  masalah  untuk  masuk  dalam  agenda kebijakan,  dalam  tahap  perumusan  kebijakan  masing-masing  alternatif bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  untuk memecahkan  masalah. 3 Perumusan  kebijakan  unggul  itu  perlu  kehati- hatian.
Melihat  proses  tahapan  perumusan  kebijakan  yang  memerlukan pemahaman tentang mendalam tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam  merumuskan  sebuah  kebijakan,  dapat  dipahami  bahwa  hadirnya sebuah  kebijakan  publik  sejatinya  tidak  terlepas  dari  kualitas  pejabat- pejabat  publik  yang  ada  saat  ini,  di  samping  itu  pejabat  publik  harus bersedia  membuka  diri  untuk  mendengarkan  kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak dari hadirnya sebuah kebijakan publik. Pernyataan Presiden Jokowi ketika mengumumkan penerbitan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter, Rabu 6/9/2017 yang  telah  mengakhiri  polemik  pemberlakuan  lima  hari  sekolah  yang ditetapkan  kementerian  pendidikan  perlu  diteladani,  karena  rumusan kebijakan  tersebut  setidaknya  mendapatkan  dukungan  banyak  pihak yang terkena dampak dari hadirnya kebijakan itu.
Melihat hadirnya kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi  dalam  pelaksanaannya  dapat  dipahami  bahwa  perumusan kebijakan  di  negeri  ini  belum  memenuhi  perumusan  kebijakan  negara demokratis yang mengedepankan  model publik. Kebijakan di negeri ini masih mengadopsi kebijakan model elite. Ini adalah bias dalam formulasi kebijakan  publik.  Harus  diakui  “se -demokratis  apapun  pada  akhirnya kebijakan-kebijakan  yang  dilahirkan  merupakan  preferensi  politik  dari para elite. 4
Model  ini  merupakan  abstraksi  dari  suatu  proses  pembuatan kebijakan  di  mana  kebijakan  publik  itu  bisa  dikatakan  identik  dengan perspektif elite politik. Dalam model ini kehidupan sosial terdiri atas dua lapisan, yakni lapisan atas yang disebut elite dengan jumlah sangat kecil yang  selalu  mengatur,  dan  lapisan  bawah  dengan  jumlah  sangat  besar sebagai pihak yang diatur. Jadi dalam model ini terlihat kebijakan negara mencerminkan  kehendak  atau  nilai-nilai  elite  atau  sekelompok  kecil orang yang berkuasa. 5
Model  kebijakan  elite  itu  umumnya  juga  mengadopsi  model inkremental,  memandang  kebijakan  publik  sebagai  kelanjutan  dari kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  di  masa lampau,  dengan  hanya  melakukan  perubahan-perubahan  seperlunya. Lindblom sebagaimana dikutip Thomas R. Dye menjelaskan bahwa para pembuat  kebijakan  publik  tidak  akan  melakukan  penilaian  tahunan secara  teratur  terhadap  seluruh  kebijakan-kebijakan  yang  ada  maupun yang telah diusulkan sebelumnya dengan cara misalnya: mengidentifikasi  tujuan-tujuan  masyarakat secara keseluruhan, meneliti manfaat  dan  biaya  dari  tiap  alternatif  kebijakan  dan  membuat  urutan- urutan  prioritas  dari  tiap  alternatif  kebijakan,  serta  melihat  rasio/nisbah antara  manfaat  dan  biayanya,  kemudian  memilih  alternatif  terbaik. Tetapi  justru  hal  sebaliknyalah  yang  dilakukan,  terutama  karena
4 Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: IKAPI, 2009), 29.
5 Samodra Wibawa, Kebijakan Publik (Jakarta: Intermedia, 1994), 8.
hambatan-hambatan  baik  dari  segi  waktu,  kecakapan  maupun  biaya, sehingga  para  pembuat  kebijakan  enggan  untuk  mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan, berikut semua akibat-akibatnya. 6
Setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan  publik  yang  menjadi  pengguna.  Artinya,  proses  formulasi kebijakan  melibatkan  publik  melalui  kelompok-kelompok  kepentingan sehingga  model  ini  bersifat  demokratis.  Pilihan  publik  adalah  studi ekonomi  pengambilan  keputusan nonmarket ,  khususnya  penerapan analisis ekonomi untuk pembuatan kebijakan publik. Dalam ilmu politik, dipelajari  perilaku  dalam  arena  publik  dan  berasumsi  bahwa  individu- individu  dipengaruhi  oleh  gagasan  mereka  sendiri  dalam  kepentingan publik.  Jadi,  terdapat  versi-versi  yang  berbeda  mengenai  motivasi manusia  yang dikembangkan dalam ilmu politik dan ekonomi: gagasan dari homo economics diasumsikan kepentingan pribadi seorang aktor yang berusaha memaksimalkan  keuntungan pribadi, sedangkan homo politicus diasumsikan  jiwa  publik  seorang  aktor  yang  berusaha  untuk memaksimalkan  kesejahteraan  sosial. 7 Pemerintah  patut  berusaha  keras menghadirkan  kebijakan  publik  yang  unggul,  yang  dapat  dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Elite  sepatutnya  berjuang  keras  untuk  memahami  betapa  besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dari sebuah kebijakan yang buruk, bukan  hanya  menghabiskan  biaya  yang  besar,  tapi  masa  depan  bangsa menjadi  taruhannya.  Sebuah  kebijakan  publik  yang  unggul  tentu  akan menghadirkan pelayanan publik yang baik dan kemudian akan berujung pada  hadirnya  kehidupan  publik  yang  menghadirkan  kebaikan  bagi semua.
Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  jurnal Societas  Dei Volume  4, No.2,  Oktober  2017  ini,  menghadirkan  artikel-artikel  terpilih  yang  akan memberikan  pencerahan  bagi  pembaca  dalam  mengevaluasi  kebijakan
6 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (United States: Prentice Hall, 1978), 1.
7 Riant Nugroho, 400.
publik  yang  dihadirkan  di  negeri  ini,  serta  pelaksanaannya,  dan  juga realitas  kehidupan  publik  di  Indonesia  saat  ini.    Artikel  Binsar  Antoni Hutabarat  yang  berj udul  “Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia:  Evaluasi terhadap  Rumusan  Kebijakan  Kurikulum  Bidang  Pendidikan  Tinggi” secara khusus mengkaji perumusan kebijakan kurikulum mengacu pada kerangka  kualifikasi  nasional  Indonesia  yang  penerapannya  pada perguruan tinggi di Indonesia pada Desember 2017.
Selanjutnya,  Amin  Mudzakkir,  peneliti  di  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  dalam  artikelnya mendiskusikan  tentang rasionalitas  dan  etika  dalam  pemikiran  Alasdair  MacIntyre.  Dalam artikel  ini  dijelaskan  bahwa    pemikiran  Alasdair  MacIntyre  cukup berguna untuk memahami gejala politik identitas lebih kritis. Sementara, Marz  Wera  dalam  artikelnya  yang  berjudul  "Membingkai  Ruang  Dialog Beragama:  Belajar  dari  Hans  Küng  dan  Seyyed  Hossein  Nasr", menjelaskan  bahwa keragaman  penafsiran  tentang  pluralisme  agama telah  menimbulkan  kebingungan,  dan  ini  mengakibatkan  dialog antaragama  terhambat.  Artikel  ini  memberikan  klarifikasi  atas kebingungan  terhadap  keragaman  penafsiran  pluralisme  agama  itu. Selanjutnya  artikel  Andreas  M.  Putra  berjudul  "Koreksi  Persaudaraan: Tantangan dalam Mengembangkan Hidup Bersama" menjelaskan bahwa koreksi  persaudaraan,  meski  sulit  untuk  dilakukan,  itu  penting  untuk membangun kebersamaan.
Akhirnya,  artikel  Frits Oktavianus  yang  berjudul  “Hukum  Kasih : Landasan  Bersama  Agama-agama"  ini  fokus  pada  bagaimana  "hukum kasih"  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  bersama  agama-agama  di Indonesia,  secara  khusus  sebagai  landasan  bersama  perumusan kebijakan  non-diskriminatif  baik  di  pemerintahan  pusat  maupun pemerintahan daerah.