## STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN SUBANG
Zaenal Hirawan 1 dan Hadi Nugroho 2
Dosen fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Dosen fakultas Ilmu Administrasi Keuangan Universitas Subang
Abstrak  :  Penelitian  ini  didasarkan  UMKM  di  Kabupaten  Subang  yang  umumnya  kesulitan dalam mendapatkan bantuan financial. Faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan tingkat  kesulitasn  UMKM  untuk  mendapatkan  akses  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk strategi  pengembangan  UMKM  melalui  permodalan  usaha.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dengan  pertimbangan  bahwa  penelitian diharapkan  dapat  menggali  lebih  dalam  tentang  strategi  pengembangan  UMKM  melalui permodalan  usaha.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Bank  Indonesia  meluncurkan  suatu kebijakan  dalam  rangka  menunjang  proses  usaha  UMKM  dengan  mengoptimalkan  peran Konsultan Keuangan, pengaturan dalam system bagi hasil serta pelibatan lembaga keuangan dalam meningkatkan perekonomian melalui UMKM.

## Kata Kunci: strategi pengembangan usaha, UMKM
Abstract : This research is based on Micro, Small dan Middle Business (UMKM)  in Subang District which generally have difficulty in obtaining financial assistance. Internal factors and external factors that cause the level of difficulty of the UMKM to get that access. This study aims to develop UMKM strategies through business capital. In this study researchers used a type of qualitative descriptive research. With the consideration that research is expected to be able  to  dig  deeper  into  the  strategy  of  developing  UMKM  through  business  capital.  The results  of  the  study  show  that  Bank  Indonesia  launched  a  policy  in  order  to  support  the business  process  of  UMKM  by  optimizing  the  role  of  Financial  Consultants,  regulating  the revenue sharing system and involving financial institutions in improving the economy through UMKM.

## Keywords: business development strategies, UMKM

## PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Banyak penelitian yang sudah dilakukan  sebelumnya  tentang  Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu Sri  Wahyuningsih  (2009)  berfokus  pada peningkatan  ekonomi,  Jaidan  Jauhari (2010)  berfokus  pada  pemasaran  hasil produk dengan memanfaatkan e- commerce , hasil penelitian Sudarno (2011) berfokus  pada  penyerapan  tenaga  kerja sedangkan  penelitian  ini  berfokus  pada
strategi pengembangan melalui permodalan usaha. Usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM)  merupakan  pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pemberian  modal  usaha  kepada pengelola  usaha  kecil  merupakan  bagian dari  pengembangan  UMKM  di  daerah- daerah.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  tingkat kepatuhan  untuk  pengembalian  modal usaha kepada pihak perbankan lebih tinggi
dibandingkan  dengan  usaha  dengan  skala yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran  risiko,  karena  penyaluran kredit  kepada  usaha  kecil  dengan  nilai nominal  kredit  yang  kecil  memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya,  sehingga  pemberian  kredit tidak  terkonsentrasi  pada  satu  kelompok atau  sektor  usaha  tertentu.  Ketiga,  kredit UMKM  dengan  jumlah  nasabah  yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi  portofolio  kredit  dan menyebarkan  risiko  penyaluran  kredit. Keempat,  suku  bunga  kredit  pada  tingkat bunga  pasar  bagi  usaha  kecil  bukan merupakan  masalah  utama,  sehingga memungkinkan  lembaga  pemberi  kredit memperoleh  pendapatan  bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan  bahwa  ketersediaan  dana
pada  saat  yang  tepat,  dalam  jumlah  yang tepat,  sasaran  yang  tepat  dan  dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi.
Namun  dari  beberapa  hal  yang melatar  belakangi  seperti  tersebut  di  atas, masih  belum  cukup  menjadi  landasan keyakinan  bahwa  pelaku  UMKM  akan mendapatkan kemudahan dalam hal pengajuan  fasilitas  kredit  modal  usaha  ke lembaga-lembaga  pemberi  kredit  baik perbankan maupun non perbankan.   Hingga  saat  ini  masih  banyak pelaku UMKM yang mengalami permasalahan  dalam  hal  pengajuan  kredit usaha.
Posisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah  yang  diberikan  Bank  Umum Menurut  Skala  Usaha  Dan  Bulan  Di Kabupaten Subang Tahun 2013
Grafik 1. Skala Usaha di Kabupaten Subang Tahun 2013 JANUARI PEBRUARI MARET APRIL M E I JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 461.746,00 590.544,00 601.355,00 561.282,00 644.257,00 733.734,00 772.321,00 754.158,00 780.178,00 770.756,00 778.716,00 778.470,00 569.260,00 587.258,00 595.881,00 659.658,00 663.425,00 719.691,00 710.194,00 640.800,00 618.644,00 626.002,00 633.209,00 634.844,00 315.677,00 314.800,00 333.015,00 342.502,00 350.228,00 372.844,00 367.419,00 352.325,00 325.890,00 354.035,00 399.226,00 442.449,00
Berdasarkan  data  di  atas,  bahwa UMKM  di  Kabupaten  Subang  masih minim  dalam  hal  mendapatkan  modal  dari pihak  perbankan.  Tingkat  fluktuasi  yang tinggi  dari  bulan  januari  sampai  dengan desember dan dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM yang bersangkutan.

## Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari makalah ini antara lain adalah :
a. Mengidentifikasi kesulitan dan permasalahan  yang  dihadapi  UMKM dalam  mendapatkan  kredit  modal usaha.
b. Menentukan  strategi  pengembangan UMKM melalui peningkatan kemudahan  pemberian  fasilitas  kredit modal usaha melalui lembaga penyalur kredit

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep UMKM
UMKM  adalah  unit  usaha  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  Badan  Usaha disemua  sektor  ekonomi  (Tambunan, 2012:2).  Pada  prinsipnya,  pembedaan antara  Usaha  Mikro  (UMi),  Usaha  Kecil (UK),  Usaha  Menengah  (UM)  dan  Usaha Besar  (UB)  umumnya  didasarkan  pada nilai  asset  awal  (tidak  termasuk  tanah  dan
bangunan),  omset  rata-rata  pertahun  atau njumlah  pekerja  tetap.  Namun  definisi UMKM  berdasarkan  ketiga  alat  ukur  ini berbeda disetiap Negara.
Di  Indonesia,  definisi  UMKM  diatur berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Definisi  menurut  UU  No.  20  Tahun  2008 tersebut adalah:
a. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana  diaturdalam  Undang- Undang ini.
b. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan usaha yang bukan merupakananak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yangdilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang bukan merupakananak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  usahabesar dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
Menurut     Winarni  (2006)   Pada umumnya,  usaha  kecil  mempunyai  ciri antara  lain  sebagai  berikut  (1)   Biasanya berbentuk  usaha  perorangan  dan  belum berbadan  hukum  perusahaan,  (2)  Aspek legalitas usaha lemah, (3) Struktur organisasi bersifat sederhana  dengan pembagian  kerja  yang  tidak  baku,  (4) Kebanyakan  tidak  mempunyai  laporan keuangan  dan  tidak  melakukan  pemisahan antara  kekayaan  pribadi  dengan  kekayaan perusahaan, (5) Kualitas manajemen rendah  dan  jarang  yang  memiliki  rencana usaha,  (6)  Sumber  utama  modal  usaha adalah  modal  pribadi,  (7)   Sumber  Daya Manusia  (SDM)  terbatas,  (7)  Pemilik memiliki  ikatan  batin  yang  kuat  dengan perusahaan,  sehingga  seluruh  kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

## Kriteria Usaha  Mikro Kecil Dan Menengah
Konsep  Usaha  Kecil  itu  sendiri sesungguhnya, dari 48,9 juta usaha kecil di Indonesia,  hanya  1  juta    unit  lebih  yang benar-benar  dapat  di  sebut  sebagai
pengusaha  kecil.  Koperasi  pun  hanya  80 ribu lebih, lebih dari 47,50 juta pengusaha sesungguhnya dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan demikian, bila kita berbicara  tentang  UMKM  perlu  di  ingat bahwa  sebetulnya  kebanyakan  usaha  yang kita bahas itu bersifat sangat kecil.  Sampai saat ini masih terdapat perbedaan mengenai  kriteria  pengusaha  kecil  baik yang  ada  dikalangan  perbankan,  lembaga terkait,  biro  statistik  (BPS),    maupun menurut  kamar  dagang  dan  industri Indonesia  (KADIN).  Perbedaan  kriteria tersebut    adalah  Bank  Indonesia.  Suatu perusahaan atau perorangan yang mempunyai  total  assets  maksimal  Rp.  600 juta  tidak  termasuk  rumah  dan  tanah  yang ditempati. Untuk Departemen Perindustrian  kriteria  usaha  kecil  sama dengan  Bank  Indonesia.  Biro  Pusat Statistik  (BPS);  Usaha  rumah  tangga mempunyai : 1-5 tenaga kerja, Usaha kecil mempunyai  :  6-19  tenaga  kerja,  Usaha menengah  mempunyai  :  20-99    tenaga kerja.  Kamar  Dagang    Industri  Indonesia (KADIN);  Industri  yang  mempunyai  total assets  maksimal  Rp.600  juta  termasuk rumah  dan  tanah  yang  ditempati  dengan jumlah  tenaga  kerja  dibawah  250  orang. Departemen Keuangan; Suatu badan usaha atau    perorangan  yang  mempunyai  assets setinggi-tingginya  Rp.  300  juta  atau  yang mempunyai  omset  penjualannya  maksimal Rp. 300 juta per tahun.
Sebagai permbandingan dikemukakan pula beberapa kriteria usaha kecil beberapa Negara berkembang seperti India, Thailand dan  Philipina.  India,    Industri  yang memiliki  pabrik  dan  mesin-mesin  beserta perlengkapannya  dengan  fixed  assets maksimal Rupe 2.500.000 atau sekitar Rp. 496,4  juta.  Thailand    Industri  yang memiliki  fixed  assets  maksimal  Bath 2.000.000  atau  sekitar  Rp.  438,1    juta. Philipina  Usaha  rumah  tangga  industri adalah  yang  nilai  fixed  assets  kurang  dari Pesos  100.000  atau  sekitar  Rp.  16      juta. Small  industry  adalah  yang  nilai  fixed assetsnya  antara  Pesos  100.000  s/d 1.000.000 atau sekitar Rp. 160,8 juta.
Usaha  berskala    mikro,  kecil  dan menengah dalam arti yang sempit seringkali dipahami sebagai suatu kegiatan usaha  yang  memiliki  jumlah  tenaga  kerja dan  atau  assets  yang  relatif  kecil.  Bila hanya  komponen  ini  dijadikan  sebagai patokan  dalam  menentukan  besar  kecilnya skala usaha maka banyak bias yang terjadi, sebagai  contoh  sebuah  perusahaan  yang memperkejakan  50  orang  karyawan  di Amerika  Serikat  di  kategorikan  sebagai perusahaa  kecil  (relatif  terhadap  ukuran ekonomi  Amerika  Serikat).  Sementara  itu untuk ukuran yang sama, sebuah perusahaan  di  Bolivia  tidak  lagi  masuk dalam  kategori  usaha  kecil.  Dengan demikian,  diperlukan  komponen  atau karakteristik lain dalam melakukan
penilaian  ukuran  usaha,  misalnya  dengan melihat  tingkat  informalitas  usaha  dengan berdasarkan  kepada  dokumen-dokumen usaha  yang  dimiliki,  tingkat  kerumitan teknologi  yang  digunakan,    padat  karya dan lain sebagainya.
Perbedaan  beberapa  kriteria  tersebut dapat dimengerti karena alasan kepentingan  pembinaan  yang  spesifik  dari masing-masing sektor/kegiatan yang bersangkutan. Namun  disadari pula bahwa dalam  beberapa  hal  perbedaan  tersebut dapat  menimbulkan  kesulitan  bagi  suatu lembaga peneliti terutama dalam pengambilan  sample  penelitian,  sehingga hasilnya  dapat  menimbulkan  persepsi berbeda.
Sehubungan  dengan  kesulitan  yang ditimbulkan di atas, maka sejak tahun 1995 telah  diadakan  kesepakatan  bersama  antar instansi  BUMN    dan  perbankan  untuk menciptakan  suatu  kriteria    usaha  kecil, yaitu  suatu  badan  atau  perorangan  yang mempunyai  total    assets    maksimal  Rp. 600  juta  tidak  termasuk  rumah  dan  tanah yang ditempati.

## 2.1 Peran UMKM
Sejarah  perekonomian  telah  ditinjau kembali  untuk  mengkaji  ulang  peranan usaha  skala  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidaktidaknya  hipotesis  telah  ditarik
mengenai  hal  ini.  Pertama,  pertumbuhan ekonomi  yang  sangat  cepat  sebagaimana terjadi  di  Jepang,  telah  dikaitkan  dengan besaran  sektor  usaha  kecil.  Kedua,  dalam penciptaan  lapangan  kerja  di  Amerika Serikat  sejak  perang  dunia  II,  sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (Birch, 1979 dalam Tambunan, 2013:3).
Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih  UMKM  dalam  pertumbhan ekonomi.  Usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  memainkan  peran-peran  penting didalam  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi,  tidak  hanya  di  Negara-negara sedang  berkembang  (NSB),  tetapi  juga  di Negara-negara  maju  (NM).  Di  NM, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok  usaha  tersebut  menyerap  paling banyak  tenaga  kerja  dibandingkan  dengan usaha  besar  (UB).  Di  NSB,  khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin,
UMKM  juga  berperan  sangat  penting khususnya  dari  perspektif  kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok  miskin,  distribusi  pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan,
2012:1). Tambunan
menambahkan,  dilihat  dari  kontribusinya terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya
produk-produk  manufaktur,  dan  inovasi serta  pengembangan  teknologi,  peran UMKM  di  NSB  relative  rendah,  dan  ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di NM.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.  Dengan  pertimbangan  bahwa penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam  tentang  strategi  pengembangan UMKM melalui permodalan usaha. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah (Moleong, 2007 : 6).

## HASIL PENELITIAN
Melihat  paparan  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa   kesulitan  yang  dihadapi UMKM  dalam  antara  lain  adalah  :  (1) Kurang  permodalan,  (2)  Kesulitan  dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan  bahan  baku,  (5)  Kurang  teknis produksi  dan  keahlian,  (6)  Keterampilan
manajerial kurang, (7) Kurang
pengetahuan manajemen keuangan,
dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan).
Sedangkan permasalahan yang mendasar  yang  umumnya  dihadapi  oleh UMKM  dalam  mendapatkan  permodalan usaha  adalah  karena  prosedur  pengajuan yang sulit, tidak adanya agunan, ketidaktahuan  tentang  prosedur  dan  suku bunga  tinggi.  Dari  beberapa  permasalahan yang  disebutkan  di  atas,  yang  menjadi masalah internal hanyalah faktor ketidaktahuan  tentang  prosedur  sedangkan faktor  lainnya  adalah  adalah  faktor eksternal  (sisi  kreditor).  Jika  dilihat  dari sisi  kreditor  (pemodal  atau  lembaga pembiayaan),  untuk  melindungi  resiko kredit,  menuntut  adanya  kegiatan  bisnis yang  dijalankan  dengan  prinsip-prinsip manajemen  modern,  ijin  usaha  resmi  serta adanya  jaminan  ( collateral ).   Perbedaan persfektif antara permasalahan yang dihadapi  UMKM  dengan  ketentuan  yang harus  ditaati  oleh  lembaga  penyalur  kredit inilah  yang  menjadi  alasan  mendasar mengapa  para  pelaku  UMKM  masih menemui   kesulitan  dalam  mendapatkan kredit modal usaha.
Melihat kebijakan dan bantuan teknis Bank Indonesia yang sudah ada, maka  ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam  rangka  memberikan kemudahan bagi UMKM dalam
mendapatkan  kredit  modal  usaha,  antara lain :
a) Mengoptimalkan peran Konsultan
Keuangan Mitra Bank (KKMB)
Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank (KKMB)  adalah  lembaga  atau  bagian  dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan  kinerja  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga tersebut  berbadan  hukum  dan  bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee  dari  jasa  layanannya.   Jasa  yang diberikan  adalah  jasa  konsultansi  dalam hal  manajemen/analisis  keuangan  agar terjadi  kemitraan  dengan  bank  atau terjadinya  penyaluran  dana  bank  kepada UMKM  tersebut.  Dalam  hal  ini  termasuk pendampingan pada saat menyusun proposal kredit, menghubungkan ke lembaga  pembiayaan/bank  dan  melakukan monitoring  sejak  saat  pencairan  kredit sampai  pada  pelunasan  kredit  sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
Fungsi  dan  tanggung  jawab  KKMB adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan  disini  dimaksudkan  adalah merupakan  satu  kesatuan  proses  yang  di dalamnya  mencakup  tiga  unsur  yaitu menumbuhkan, memelihara dan megembangkan. Proses pelaksanaan pembinaan  oleh  KKMB  dilakukan  secara
partisipatif,  bahwa  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pembinaan  (materi, metode  dll)  harus  selalu  bertumpu  pada kebutuhan UMKM, oleh karenanya hubungan  kerja  antara  KKMB  dengan UMKM  bukanlah  sebagai  atasan  dan bawahan  atau  hubungan  antara  pembina dengan  yang  dibina.  Hubungan  yang terjalin  adalah  sejajar  dan  KKMB  disini berperan sebagai motivator bagi UMKM.
Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan  disini  adalah  melakukan pendampingan  terhadap  UMKM  dengan memberikan bantuan teknis berupa
pelatihan  sesuai  kebutuhan,  arahan  dan konsultasi.  Untuk  melakukan  kegiatan tersebut seorang KKMB dalam pelaksanaannya  di  lapangan  berpedoman pada beberapa langkah sebagai berikut :
a. Melakukan  identifikasi  pada  calon nasabah UMKM di
wilayah/sentra/populasi usaha;
b. Menentukan kelompok bila memperoleh  calon  nasabah  mikro dalam rangka efisiensi;
c. Menyusun  proposal  kredit  (usaha mikro)  atau  Kelayakan  usaha  (  usaha kecil dan menengah);
d. Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan;
e. Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit
Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB,   persyaratan  dan  prosedur  yang ditetapkan  oleh  Lembaga  penyalur  kredit, tidak  lagi  menjadi  kendala  bagi  UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha.   Keberhasilan  dari  pendekatan  ini akan  nampak  dari  meningkatnya  jumlah UMKM  yang  bankable  dan  memperoleh kredit  modal  usaha,  dan  mampunya KKMB  beroperasi  secara  bisnis  (saling menguntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri
b) Mensosialisasikan  Pola  Pembiayaan
Bagi Hasil
Bagi  beberapa  UMKM  yang  merasa terbebani dengan suku bunga tinggi, kebutuhan  modal usaha  dapat diajukan  ke  lembaga  pembiayaan  yang menerapkan  pola  kerjasama  dengan  bagi hasil.   Dimana  return  yang  diberikan UMKM sesuai dengan hasil yang didapatkan  UMKM  pada  saat  itu  sehingga UMKM  tidak  terbebani  dengan  tingkat suku  bunga  yang  tinggi.   Dari  segi kharakteristik Modal Ventura yang bersifat Gain Risk (cenderung lebih berani mengambil resiko), pembiayaan ini memiliki  prosedur  yang  lebih  longgar  dan lebih  mengutamakan  prospek  dan  potensi usaha UMKM dalam pengembangannya.   Pembiayaan  ini  dapat dilakukan  dalam  jangka  waktu  pendek
maupun  panjang  (maksimal  4  tahun). Pembiayaan  Modal  Ventura  tidak  hanya menyalurkan  dana-dana  yang  berasal  dari pemegang  saham  dan  pinjaman  perbankan tetapi  juga  ikut  menyalurkan  dana-dana program  pemerintah  dengan  rate  yang lebih murah daripada rate kredit komersil.
Diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal ventura, UMKM yang memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan  kredit  modal  usaha  baik dalam  bentuk  kerjasama  pembiayaan  pola bagi  hasil  ataupun  kredit  program  LPDB dan PKBL.
c) Meningkatkan  peran  serta  Lembaga Penjaminan Kredit
Alternatif  lain  yang  dapat  digunakan untuk  mengatasi  permasalahan perkreditan UMKM  adalah  skim  penjaminan  kredit. Dalam skim tersebut, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama  penjaminan  kredit.  UMKM yang  membutuhkan  tambahan  modal  dari lembaga  penyalur  kredit  mengajukan penjaminan  kepada  Perusahaan  Penjamin dan  mengajukan  kredit  kepada  Bank. Apabila  hasil  analisis  kelayakan,  usaha dinyatakan  layak  ( feasible ),  namun  tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan  agunan  (tidak bankable ), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.   Selanjutnya
Perusahaan  Penjamin  akan  melakukan analisa  kelayakan.  Apabila  Kredit  tersebut dinyatakan  layak  untuk  dijamin,  maka Perusahaan  Penjamin  akan  memberikan penjaminan  kepada  usaha  kecil  yang dinyatakan dalam bentuk Sertfikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan  tersebut,  usaha  kecil  yang dijamin  harus  membayar  fee  penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.
Apabila kredit yang dijamin mengalami  kemacetan,  maka  Perusahaan Penjamin  akan  melakukan  pengecekan, apakah  kondisi  yang  ada  memenuhi persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah disepakati  oleh  Perusahaan  Penjamin dengan  Bank.  Apabila  segala  persyaratan telah terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin  akan  melakukan  pembayaran klaim.  Selanjutnya,  Perusahaan  Penjamin berhak  mendapatkan  piutang  subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah   pembayaran  klaim  dilakukan, Bank  masih  tetap  harus  melakukan penagihan  sampai  dengan  hutang  tersebut lunas.  Hasil  penagihan  tersebut  dibagi secara  proporsional  antara  Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan persentase  penjaminan  kredit.   Dengan adanya penjaminan kredit tersebut, maka :
a. Pengajuan  kredit  oleh  usaha  kecil  yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi
bankable, sehingga  UMKM  dapat mengembangkan usahanya.
b. Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian  telah  dialihkan  menjadi  risiko Perusahaan
Penjamin. Dengan terpenuhinya  kecukupan  agunan  dan berkurangnya
risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pinjaman menjadi lebih kecil. c. Perusahaan  Penjamin  juga  melakukan kelayakan  dan  pengendalian  atas  kredit yang  dijamin.  Dengan  adanya  dan pengendalian  dari  dua  pihak  yang berlainan  diharapkan  risiko  dapat  lebih diminimalkan.
d. Perusahaan Penjamin
akan
mendapatkan pendapatan fee
penjaminan.
Diharapkan  dengan  adanya  skim penjaminan  kredit  bagi  UMKM  ini,  maka para UMKM yang mengalami permasalahan  dalam  hal  agunan  dapat teratasi  karena  adanya  jaminan  dari lembaga  penjamin  kredit.   Pihak  lembaga penyalur  kredit  pun  akan  merasa  kebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

## KESIMPULAN
UMKM sangat dominan dibandingkan dengan  kelompok  skala  usaha  lainnya.  Di samping  itu,  peran  usaha  kecil  dalam menyerap  tenaga  kerja  relatif  besar.
Sehingga pengembangan usaha merupakan langkah  strategis  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami kesulitan permodalan.  UMKM  yang  memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari lembaga penyalur  kredit  hanya  sebesar  17,50%. Alasan  UMKM  belum  memanfaatkan kredit  sebagian  besar  adalah  faktor kebijakan,  persyaratan  dan  tingkat  suku bunga kredit yang cukup tinggi.
Untuk itu dalam rangka lebih mengembangkan  UMKM,   maka  ada beberapa  startegi  yang  dapat  dilakukan antara  lain  adalah  (1)  Mengoptimalkan peran  KKMB  dalam  membina  dan melakukan  pendampingan  para  UMKM prospek yang akan mengajukan
permohonan kredit usaha, (2) mensosialisasikan  pembiayaan  bagi  hasil atau  modal  ventura,  (3)  Meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit untuk para  UMKM  prospek  yang  terbentur  akan adanya  persyaratan  agunan.   Diharapkan dengan dilaksanakannya strategi-strategi di atas,  para  UMKM  prospek  tidak  lagi mengalami  kesulitan  dalam  hal  pengajuan kredit modal usaha dari Lembaga Penyalur Kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Jaidan Jauhari. 2010. Upaya Pengembangan  Usaha  Kecil  Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal  Sistem  Informasi  (JSI), VOL. 2, NO. 1
Lantu,  Triady,  Utami,  Gadzali.  2016. Pengembangan  Model  Peningkatan Daya  Saing  UMKM  di  Indonesia: Validasi  Kuantitatif  Model.  Jurnal Manajemen  Teknologi.  Research Gate.
Sri Lestari Rahayu, 2005, Analisis Peranan Perusahaan  Modal  Ventura  Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia,  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan,Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Sri  Mulyati  Tri  Subari, 2004.    Kebijakan dan  Strategi  Pengembangan  Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan  bagi  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah.   Deputi
Direktur  Direktorat  Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.
Sri  Wahyuningsih.  2009.  Peranan  UKM Dalam  Perekonomian  Indonesia.
Jurnal  Ilmu  Pertanian.  Universitas Wahid Hayim Sri Winarni, 2006 . Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas   Kredit  Perbankan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII
Subang dalam Angka Tahun 2013
Sudarno.  2011.  Kontribusi  Usaha  Mikro, Kecil  Dan  Menengah  (UMKM) Dalam  Penyerapan  Tenaga  Kerja Di  Depok.  Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis, VOL 10, NO. 2,
DESEMBER 2011: 139-146 Tambunan,  2013. Development  of  Small and Medium Enterprises in Indonesia .  Faculty  of  Economic, University Trisakti Indonesia.Working Paper Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah