## Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba
Ayuk Suryaningsih 1 , Allena Marvelia Silalahi 2 , Aqila Herdinyanto Sanjaya 3 1,2,3 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
e-mail: * 1 ayuksuryaningsih512@gmail.com , 2 allenasilalahi1978@gmail.com , 3 aqilaherdinyanto852@gmail.com

## Abstrak
Prinsip otonomi daerah dapat berdampak pada berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam, salah  satunya  adalah  pengelolaan  dan  perizinan  pertambangan  mineral  dan  batubara  sektor. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  penguasaan  negara  terhadap  bidang pertambangan  mineral  dan  batubara  sesuai  dengan  UU  minerba.  Metode  penelitian  yang  akan dilakukan  adalah  dengan  metode  penelitian  normatif  yuridis  yang  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  analisis  yang  dilakukan  dengan  preskriptif.  Hasil  penelitian  yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang  dimana  dalam  UU  ini  menjelaskan  mengenai  IUP  dan  IUPK  yang  sebelumnya  berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP  dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasan pengontrolan pertambangan  ke  tangan  pemerintah  pusat  dari  pemerintah  daerah  dikarenakan  izin  yang dikeluarkan  pemerintah  daerah  mengalami  banyak  permasalahan  dan  juga  terdapat  peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Izin Usaha Pertambangan, Perubahan Undang-Undang

## Abstract
The  principle  of  regional  autonomy  can  have  an  impact  on  various  natural  resource management  sectors,  one  of  which  is  the  management  and  licensing  of  the  mineral  and  coal mining  sector.  This  study  aims  to  determine  state  control  rights  over  the  mineral  and  coal mining sector in accordance with the Minerba Law. The research method to be carried out is a normative juridical research method that uses a statutory approach and analysis is carried out prescriptively.  The  research  results  obtained  are  that  the  Minerba  Law  is  Law  no.  4  of  2009 concerning  Minerals  and  Coal  which  in  this  law  describes  IUP  and  IUPK  which  were previously  in  the  form  of  contracts  of  work  which  still  make  Indonesia  inferior.  With  the  IUP and IUPK permits, Indonesia has become superior to foreign companies or investors who carry out  mining  exploration  and  production  activities.  In  addition,  this  law  has  changed  with  the existence of Law no. 3 of 2020 which has the main focus on transferring control of mining into the hands of the central government from the local government because the permits issued by the  local  government  experience  many  problems  and  there  are  also  overlapping  regulations from the central government and regional governments.
Keywords: State Control Rights, Mining Business Permits, Changes to Laws

## 1. PENDAHULUAN
Percepatan  pembangunan  ekonomi  menuju  stabilitas  dan  pertumbuhan ekonomi,  perlu  didukung  oleh  modal,  terutama  modal  yang  berasal  dari  proyek produktif  karena  jika  hanya  mengharapkan  modal  dari  bantuan  luar  negeri,  sangat terbatas  dan  sangat  hati-hati.  Indonesia  secara  geologis  dilalui  oleh  tiga  lempeng tektonik. 1 Oleh  karena  itu,  salah  satu  sumber  modal  bagi  upaya  pembangunan ekonomi Indonesia dapat berasal dari pertambangan sumber daya alamnya.
Indonesia  perlu  diberi  dukungan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui permodalan yang berupa permodalan yang berasal dari proyek produktif dikarenakan bila permodalan hanya mengharapkan bantuan akan negara lain maka tentu saja hal tersebut  sangat  terbatas. 2 Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki kekayaan  melimpah  sehingga  salah  satu  hal  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan  ekonomi  Negara  Indonesia  adalah  dengan  penggunaan  sumber  daya alamnya.  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  namun  bila  dilihat  dalam  sistem pemerintahannya,  Indonesia  telah  banyak  menggunakan  prinsip  otonomi  daerah. Prinsip  otonomi  daerah  inilah  yang  menyebabkan  atau  mempengaruhi  pengelolaan terkait  sumber  daya  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara. Indonesia  adalah  negara  kesatuan.  Ini  akan  berbeda  ketika  kita  lihat  sistem pemerintahan  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  mengadopsi  prinsip-prinsip federalisme seperti  regional otonomi.  Otonomi daerah ini berdampak pada berbagai sektor  pengelolaan  sumber  daya  alam,  salah  satunya  adalah  pengelolaan  dan perizinan pertambangan mineral dan batubara sektor. 3
Pertambangan  adalah  salah  satu  sektor  yang  merupakan  penggerak  dalam perekonomian  Indonesia  dan  menjadi  sektor  yang  mendukung  terjadinya pembangunan  nasional  terbesar  yang  dimiliki  Indonesia. 4 Salah  satu  jenis  dalam sektor  pertambangan  ini  adalah  batubara.  Pada  tahun  2011  telah  diperiksa  bahwa kekayaan  Indonesia  dalam  sumber  daya  batubara  mencapai  105  miliar  ton  dan  saat ini  75%  dari  total  produksi  tersebut  diekspor  kepada  negara  asing  yang membutuhkan  seperti  negara  Jepang,  Taiwan,  Eropa,  dan  juga  Korea  Selatan. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  melalui  Minerba One Data  Indonesia pada tanggal  26  Juli  2021  produksi  batubara  yang  telah  terealisasikan  adalah  sebesar 328,75 juta ton dengan pembagian realisasi domestik adalah sebanyak 96,81 juta ton, untuk realisasi terhadap negara lain atau ekspor adalah sebesar 161,99 juta ton, dan untuk  realisasi  DMO  sebanyak  52,22  juta  ton. 5 Berikut  ini  adalah  data  grafik produksi batubara Indonesia dari 2010-2021.
1 Azmi  F.  2016. Pasang  Surut  Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah:  Dalam  Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2 Benhard L. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta: Margaretha Pustaka.
3 Abidin,  R.  F.  2017.  Harmonisasi  Peraturan  Penanaman  Modal  Asing  Dalam  Bidang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  (Studi  Kontrak  Karya  Antara  Pemerintah  Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). Az Zarqa’, 9 (2).
4 Al  Farisi,  M.  S.  2021.  Desentralisasi  Kewenangan  Pada  Urusan  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020. Jurnal  Ilmiah  Ecosystem,  21 (1),  20–31. https://doi.org/10.35965/Eco.V21i1.699
5 Anggraini,  D.  2014.  Peralihan  Kewenangan  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Serta Implikasinya  Terhadap  Pelaksanaan  Good  Mining  Practice  di  Provinsi  Sumatera  Barat  Pasca  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 23, 14.

## Gambar 1. Produksi Batubara Indonesia
Pada 10 Juni 2022 Presiden Indonesia telah menandatangani  Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi  Undang-Undang. RUU  mineral batubara ini awalannya adalah inisiatif dari DPR yang telah disusun sejak tahun 2015.  UU  No.  3  Tahun  2020  ini  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang No.4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara  yang  mengatur  mengenai pengelolaan pertambangan menjadi harapan dalam menyelesaikan permasalahan yang  terjadi. 6 Pertimbangan  perubahan  Undang-Undang  yang  terjadi  ini dikarenakan  UU  No.4  Tahun  2009  sudah  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan masalah maupun kebutuhan terkait minerba saat ini dan peraturan pelaksanaan  peraturan  Undang-Undang  yang  lama  ini  belum  bisa  menjawab pertanyaan  serta  kondisi  aktual  terkait  permasalahan  yang  terjadi  seperti permasalahan  lintas  sektoral.  Pertimbangan  perubahan  UU  No  4  Tahun  2009 dengan  UU  No  3  Tahun  2020  yaitu  karena  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  permasalahan  dan  kebutuhan  hukum  di  bidang  minerba, maka  peraturan  pelaksanaannya  belum  dapat  menjawab  permasalahan  dan kondisi  aktual  dalam  penyelenggaraan  usaha  pertambangan  mineral  dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan non  pertambangan  sektor.  Salah  satu  poin  perubahan  yang  ditonjolkan  dalam UU No 3 Tahun 2020 (Minerba), yaitu pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 35 ayat 1, menunjukkan bahwa penguasaan mineral dan batubara kembali diselenggarakan oleh  pemerintah  pusat  (terpusat).  Sebelumnya,  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009 diatur  tentang  mineral  dan  batubara  berada  di  provinsi,  kabupaten/kota  tempat bahan galian tambang berada (terdesentralisasi). 7
Dalam  mencapai  tujuan  negara  maka  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk  menentukan  sikap  yang  tepat  dalam
6 Ennandrianita,  F.,  ,  I.,  &  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.  2018.  Politik  Hukum  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Saat  Berlaku  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 6(2). https://doi.org/10.20961/hpe.V6i2.17694
7 Hapsari,  R.  A.  2018.  Konkritisasi  Prinsip  Internasional  Minimum  Standard  Of  Civilization  dalam Konsep Penguasaan Pertambangan di Indonesia. Arena Hukum, 11 (2), 226–245.
pengambilan keputusan ataupun kebijakan. 8 Negara pun tentu saja memiliki hak atas  penguasaan  dalam  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  telah diatur  dalam  UU  Minerba  (Lathif,  2017).  Artikel  ini  memiliki  tujuan  untuk mengkaji  mengenai  hak  yang  dimiliki  negara  terkait  penguasaan  bidang pertambangan mineral dan batubara (Rahayu & Faisal, 2021).
Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan bahwa artikel  ini  akan  mengkaji  mengenai  hak  penguasaan  negara  terkait  bidang pertambangan  mineral  dan  juga  batubara  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Minerba. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara yang ada di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  memecahkan  permasalahan  yang terjadi  adalah  dengan  metode  penelitian  normatif  yuridis  yang  merupakan  metode dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Dalam  pengumpulan  data  akan menggunakan  data  sekunder  yang  merupakan  data  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan  terkait  mineral  dan  batubara,  dan  juga  berbagai  referensi  dari jurnal  ilmiah  hukum.  Dalam  analisis  penelitian  normatif  sifatnya  adalah  preskriptif dimana  dapat  memberikan  argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang  dilakukan mengenai benar atau salahnya suatu penelitian berdasarkan hukum yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Minerba ini memiliki tujuan untuk memberikan nilai terkait pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional  Indonesia  secara  berkelanjutan. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2020 dikarenakan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam urusan mineral  dan batubara di  Indonesia sehingga dalam  peraturan pelaksanaannya belum bisa  menyelesaikan  permasalahan  aktual  yang  terjadi  dalam  penguasaan pertambangan  mineral  dan  batubara  maupun  terkait  permasalahan  lintas  sektoral. Salah satu  hal  yang  menjadi perubahan utama terkait dengan hak adalah  yang pada awalnya  penguasaan  mineral  dan  batubara  diselenggarakan  secara  otonomi  daerah mengalami  perubahan  bahwa  penguasaan  akan  kembali  diselenggarakan  secara sentralisasi  atau  kembali  kepada  pemerintahan  pusat.  Menurut  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Arifin  Tasrif  salah  satu  hal  perubahan  kembalinya pengelolaan  ke  tangan  pemerintah  pusat  adalah  untuk  bisa  mengendalikan  produksi dan  penjualan  yang  merupakan  komoditas  terkait  ketahanan  energi  dan  kembalinya hal  ini  pun  menurut  menteri  ESDM  tidak  akan  mempengaruhi  pendapatan  daerah
8 Kholifah,  A.  2021.  Menakar  Perlindungan  Ham  Dalam  Revisi  UU  Minerba  Melalui  Un  Guiding Principles On Business  and  Human Rights. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 6 (1), 26. Https://Doi.Org/10.22373/Justisia.v6i1.10610
terkait  dalam  pertambangan. 9 Dalam  kehidupan  politik  hukum,  pengembalian kewenangan  dan  hak  ke  tangan  pemerintahan  pusat  dari  pemerintahan  daerah dikarenakan  adanya  faktor  internal  yaitu  penyimpangan  yang  terjadi  baik  secara politik maupun secara hukum yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah. Selain faktor  internal  juga  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  yang  berupa  kepentingan investor  yang  tentu  saja  akan  menanamkan  saham  atau  modal  terhadap  sektor pertambangan.  Investor  melakukan  kegiatan  ini  dengan  memastikan  akan  kepastian hukum  terkait  pelaksanaan  usaha  pertambangan.  Selain  itu  dengan  adanya  hak penguasaan ditangan pemerintahan pusat ini, tentu saja akan lebih baik dikarenakan saat  penguasaan  mineral  dan  batubara  masih  ditangan  pemerintah  daerah  sering terjadi bentrokan antara peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan pusat dengan peraturan pemerintah daerah tersebut sendiri. Dalam keadaan yang terjadi saat belum terjadi  perubahan  Undang-Undang  ini  dimana  masih  dipegang  oleh  pemerintahan daerah terkait perizinan banyak terjadi masalah. Hak pemerintahan daerah untuk bisa menguasai mineral dan batubara ini yang kemudian dihilangkan karena pemerintahan berpindah ke pusat dapat meminimalisir terjadinya salah guna yang sering diberikan sebebasnya  dan  juga  dapat  lebih  mempermudah  pengawasan  dari  pusat  atas pemanfaatan dalam sektor mineral dan batubara. 10
Sentralisasi  adalah  pemusatan  semua  pemerintahan  kewenangan  (politik  dan administratif)  di  Pusat  Pemerintah.  Menurut  Roddinelli,  Nelis,  dan  Chema desentralisasi  adalah  penciptaan  atau  penguatan,  keduanya  secara  finansial  dan hukum,  dari  unit-unit  pemerintah  daerah  yang  operasinya  secara  substansial  berada di  luar  kendali  langsung  PT  pemerintah  pusat.  Perlu  dicatat  bahwa  tujuan  mineral dan  hukum  batubara  adalah  untuk  memberikan  nilai  tambah  yang  nyata  bagi perekonomian nasional pertumbuhan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 11
Pertimbangan perubahan UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No 3 Tahun 2020 karena dianggap sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan perkembangan masalah dan kebutuhan  hukum  di  bidang  minerba,  peraturan  pelaksanaannya  belum  mampu menjawab  permasalahan  yang  sebenarnya  dan  ketentuan  dalam  penyelenggaraan Mineral dan Batubara Bisnis pertambangan, termasuk masalah lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non pertambangan. Salah satu poin perubahan yang ditonjolkan  dalam  UU  No  Nomor  3  Tahun  2020  (Minerba)  ada  di  pasal  4  ayat  2 dimana  penguasaan  mineral  dan  batubara  kembali  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat (terpusat). Namun, regulasi perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan
9 Lathif,  N.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dalam  Penerbitan  Izin Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Panorama Hukum, 2 (2), 149. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076
10 Risano, A. 2020. Disharmoni Antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dengan  UU  Tahun  23  Tahun  2014 Terkait  Kewenangan  di  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  oleh  Pemerintah  Pusat.  J urnal Independent , 8(2), 320. https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120
11 Yuking, A. S. 2011. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Minerba. Law Review Volume 1 , 14.
Rakyat  (IPR)  akan  didelegasikan  kepada  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Arifin  Tasrif,  ada  beberapa  pertimbangan  untuk pencabutan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat. Di antara yang lain hal, untuk  mengontrol  produksi  dan  penjualan,  terutama  logam  dan  batubara  sebagai komoditas  strategis  untuk  ketahanan  energi  dan  pasokan  logam  hilir.  Dia  juga menjamin  itu  tidak  akan  mempengaruhi  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pertambangan. 12
Kasus  yang  terlihat  ketika  pemerintahan  daerah  masih  memiliki  hak  dalam pemberian  izin  ini  disampaikan  menurut  kementrian  ESDM  pada  tahun  2012  yang menyatakan  bahwa  terjadi  pemberian  izin  sebanyak  10.000  izin  yang  dikeluarkan dimana 5.000 izin tersebut bermasalah dan juga ditemukan surat izin palsu. Dengan adanya perubahan hak ke tangan pemerintahan pusat ini maka dalam pemberian izin ini juga akan menjadi lebih diperhatikan sehingga mengantisipasi permasalahan izin palsu dengan izin yang telah dikeluarkan dengan seenaknya. 13
Berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Minerba  dalam  hal  menguasai pertambangan  negara  pada  awalnya  masih  dalam  bentuk  kontrak  karya  dan  belum berbentuk  IUT  (Izin  Usaha  Tambang)  sehingga  hak  dan  kewajiban  yang diperjanjikan tentu atas kesepakatan bersama berdasarkan asas kebebasan kontrak. 14 Wewenang saat kontrak rezim tersebut adalah

## Tabel 1. Wewenang Kontrak Karya
No. Wewenang 1 Mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan juga pemeliharan atas bumi, air, dan ruang
angkasa
2 Menentukan  dan  juga  mengatur  hubungan hukum  antara  orang  dengan  bumi,  air,  dan ruang angkasa 3 Menentukan  dan  mengatur  hukum-hukum antara orang dengan perbuatan yang dilakukan orang  tersebut  terhadap  bumi,  ait,  dan  ruang angkasa
Dari wewenang tersebut tidak tampak akan penguasaan negara terhadap sumber daya  mineral  dan  batubara  dan  terkait  pengelolaannya.  Negara  tidak  menjadi  pihak superlatif melainkan negara melakukan hubungan hukum dan juga memberikan insentif
12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
13 Berita Satu, “Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia”, http://id.beritasatu.com/home/potensi- dan-tantangan-pertambangan-diindonesia/84998 diunduh pada tanggal 10 November 2012.
14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
terhadap  perusahaan.  Sehingga  kontrak  ini  dianggap  tidak  memiliki  ketimpangan  hak yang didapat.
UU  No.4  Tahun  2009  sudah  tidak  membahas  mengenai  kontrak  karya dikarenakan  ketidakjelasan  kontrak  tersebut  sehingga  dalam  UU  ini  dikenal  dengan IUP.  Berikut  ini  adalah  Hak  dari  pemegang  IUP  dan  IUPK  berdasarkan  UU  No.  4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

## Tabel 2. HAK IUP DAN IUPK
Pasal Hak 90 Pemegang  IUP  dan  IUPK  dapat  melakukan seluruh  maupun  sebagian  usaha  pertambangan baik  berupa  kegiatan  eksplorasi  atau  pun kegiatan produksi 91 Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana untuk keperluan pertambangan  dengan  syarat  harus  telah memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan 92 Pemegang  IUP  dan  IUPK  berhak  memiliki mineral ataupun batubara yang telah diproduksi bila  telah  memenuhi  iuran  eksplorasi  atau  pun iuran produksi, kecuali mineral radioaktif 93 Pemegang  IUP  dan  IUPK  tidak  boleh memindahkan izin kepada pihak lain Untuk pengalihan kepemilikan di bursa saham hanya  dapat  dilakukan  setelah  kegiatan eksplorasi tahap tertentu
Pengalihan  kepemilikan  atau  saham  dapat dilakukan  dengan  syarat  memberitahu  kan kepada  pemerintah  sesuai  kewenangan  dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 94 Pemegang  IUP  dan  IUPK  dijamin  haknya dalam  melakukan  usaha  pertambangan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
Dalam  UU  No.4  Tahun  2009  Tentang  Minerba  ini  dengan  penegasan  dari  PP No.  24  Tahun  2012  memiliki  beberapa  ayat  yang  dirubah  untuk  bisa  meningkatkan negara agar tidak menjadi pihak inferior lagi terhadap perusahaan tambah asing. Berikut penjelasannya
Tabel 3. Perubahan Ayat dengan Pertegasan PP No. 24 Tahun 2012 Ayat Hak 1 Pemegang  IUP  dan  IUPK  dalam penanaman  modal  asing  setelah lima  tahun  produksi  wajib  untuk divestasi  saham  bertahap  sehingga pada  tahun  kesepuluh  saham  wajib minimal 51% dimiliki Indonesia 1a Penjelasan  dari  ayat  1  mengenai tidak  boleh  kurangnya  persentase dari  tahun  keenam  hingga  tahun kesepuluh Tahun keenam 20%
Tahun ketujuh 30%
Tahun kedelapan 37% Tahun kesembulan 44% Tahun kesepuluh 51% 2 Divestasi  saham  dilakukan  kepada peserta  Indonesia  yaitu  pemerintah berbagai  tingkat,  BUMN,  BUMD, atau badan usaha swasta nasional. 3 Dalam hal pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembelian saham 11 Apabila  divestasi  tidak  tercapai maka  penawaran  saham  dilakukan pada tahun berikutnya
Dengan  adanya  hal  ini,  hak    untuk  menguasai  negara  atas  sumber  daya mineral  dan  batubara juga lebih terlihat  bukan terkait perizinan saja namun  mampu untuk  menguasai  mayoritas  saham  asing  di  Indonesia.    Dampak  Pengalihan Kewenangan  Terkait  Mineral  dan  Penguasaan  Pertambangan  Batubara  Hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  didasarkan  pada  rumusan  Pasal  18 ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Indonesia yang menyatakan bahwa:
“ Pemerintah  daerah  melaksanakan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  menjadi  urusan  Pemerintah Pusat ”.
Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Sedangkan  dalam  Pasal  35  UU  No.  3
Tahun  2020  “Usaha  Pertambangan  dilaksanakan  berdasarkan  Izin  Usaha  dari Pemerintah  Pusat”.  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  bentuk  negara kesatuan, namun hal ini akan berbeda bila kita melihat sistem pemerintahan daerah di negara  Indonesia  yang  telah  menganut  asas  federalisme  seperti  otonomi  daerah. Sehingga  mengembalikan  kendali  kepada  pemerintah  pusat  atas  pertambangan mineral  dan  batubara  tentunya  berdampak  disharmonisasi  dengan  pengaturan  Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kita  ketahui  bahwa  Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  menganut  asas federalisme seperti otonomi daerah. 15
Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan tetapi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan manajemen dan bisnis perizinan  di  bidang  Minerba.  Namun  nyatanya,  dengan  adanya  revisi  UU  Mineral dan Batubara, nampaknya sistem tersebut koordinasi dan pembagian kekuasaan tidak ada  lagi,  ini  bisa  terjadi  terlihat  dari  pengalihan  Pengelolaan  dan  Perizinan Pertambangan ke pemerintah pusat untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam hal pengelolaan  sumber  daya  alam  nonhayati,  yaitu  di  sektor  pertambangan  subsektor Mineral  dan  Batubara.  Seperti  kita  ketahui,  UU  Minerba  ini  mengarah  pada sentralisasi,  padahal  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  10/PUU-X/2012  Putusan  ini  menilai  bahwa  pembagian  urusan pemerintahan  secara  fakultatif  harus  didasarkan  pada  semangat  konstitusi  yang memberikan  otonomi  seluas-luasnya  kepada  pemerintah  daerah.  .  Namun,  ada  satu hal  yang  menarik  terkait  kewenangan  penerbitan  izin  pertambangan,  dimana ketentuan  Pasal  35  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Ketentuan  pasal  ini menyiratkan adanya peluang untuk melibatkan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin  pertambangan.  Menjadi  pembahasan  yang  menarik  ketika  ketentuan  pasal tersebut  langsung  menggunakan  frase  pendelegasian  padahal  pada  umumnya ketentuan  dalam  undang-undang  biasanya  menggunakan  frase  diserahkan  atau lainnya. Delegasi berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat  yang lebih rendah. Padahal  Pasal  35 UU Minerba 2020 justru menyebutkan kewenangan  perizinan  itu  dapat  dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  melalui peraturan  pemerintah,  pada  kenyataannya  peraturan  pemerintah  yang  merupakan pelimpahan  UU  Minerba  2020  tidak  memberikan  kewenangan  perizinan  selain kepada Menteri ESDM. 16
15 IDN TIMES, https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahamisejarah-panjang- kontrak-freeport-di-indonesia/full, diunduh tanggal 10 November 2012.
16 Mengenal Jenis Izin Tambang di Indonesia”, http://belajarhukum.net/mengenaljenis-izin-tambang-di- indonesia/ diunduh pada tanggal 16 Desember 2018 https://www.idntimes.com/business/economy/rosa- folia/memahami-sejarahpanjang-kontrak- freeport-di-indonesia/full diunduh pada tanggal 16 November 2022 pada pukul 13.40 WIB.
Dampak  selanjutnya  adalah  dengan  berlalunya  Minerba  UU  No  3  Tahun  2020, mulai  sekarang  jika  masyarakat  dirugikan  perbuatan  perusahaan  pertambangan,  baik berupa  perusakan  lingkungan  atau  konflik  sengketa  tanah  dan  juga  masalah  lain  yang dapat  timbul, Pemerintah Daerah tidak dapat lagi  mengambil  tindakan apapun. Karena semua  kewenangan  pertambangan  diatur  oleh  pemerintah  pusat,  bukan  lagi  Pemkab atau  Pemkot  setempat.  Sehingga  masyarakat  yang  ingin  melakukan  protes  terkait kegiatan pertambangan di wilayahnya, harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi.  Padahal  selama  ini  kebanyakan  lokasi  penambangan  berada  di  daerah terpencil.  Memang,  transfer  otoritas  penerbitan  lisensi  dilakukan  untuk  mewujudkan sistem  perizinan  pertambangan  yang  efisien,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  karena luasnya  wilayah  pertambangan  dan  kurangnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah sebagai pihak 'tuan rumah' untuk mengawasi kegiatan pertambangan mineral  dan  batubara,  tidak  tidak  mungkin  berdampak  pada  tidak  intensifnya  proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertambangan khususnya mineral dan  batubara  pada  awalnya  adalah  UU  No.  4  Tahun  2009  yang  telah  menunjukkan bahwa  negara  Indonesia  memiliki  posisi  yang  kuat.  Negara  tidak  lagi  ditempatkan sebagai  pihak  yang  inferior  terhadap  perusahaan-perusahaan  pertambangan  asing. Negara mampu memiliki posisi tawar yang lebih kuat melalui mekanisme perizinan (IUP)  yang  menjadi  persyaratan  bagi  perusahaan-perusahaan  pertambangan,  baik nasional  maupun  asing,  untuk  melakukan  eksploitasi  mineral  dan  batubara  di Indonesia.  Instrumen  perizinan  tidak  menempatkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang sejajar  dengan  perusahaan  pertambangan  layaknya  mekanisme  yang  digunakan dalam kontrak karya tetapi sebagai pihak yang menguasai sumber daya mineral dan batubara.  Dengan  demikian  pemerintah  dapat  mengatur  dan  mengendalikan pemanfaatan  sumber  daya  tersebut  baik  oleh  perusahaan  nasional  maupun  asing. Mekanisme IUP dalam melakukan eksploitasi mineral dan batubara serta ditegaskan dengan  PP  No.  24  Tahun  2012  semakin  membuat  negara  Indonesia  menjadi superioritas  terhadap  perusahaan  asing.  Secara  umum,  kebijakan  perizinan  maupun divestasi  telah  menempatkan  paradigma  penguasaan  negara  atas  sumber  daya mineral  dan  batubara  berada  di  jalur  yang  benar  untuk  mencapai  negara kesejahteraan.  Hal  ini  mampu  membuat  negara  untuk  bisa  menguasai  bidang pertambangan  mineral  dan  batubara.  Namun  terjadi  sedikit  perubahan  dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020.

## Saran
Dalam UU No. 3 Tahun 2020 harus lebih dipertegas akan pemindahan tangan dari  pemerintah  daerah  yang  sebelumnya  otonomi  daerah  terkait  pertambangan menjadi  pemerintahan  pusat  kembali  karena  lebih  bisa  mengatur  dan  mengawasi terkait  perizinan  dan  terkait  adanya  undang-undang  yang  tumpang  tindih  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arifin.P  &  Soeria  A.  2010. Keuangan  Publik  Dalam  Perspektif  Hukum .  Cetakan  II. Jakarta: Raja Rafindo.
Azmi  F.  2016. Pasang  Surut  Pengaturan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah:  Dalam Pemanfaatan  Sumber  Daya  Mineral  dan  Batubara .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Aminuddin. 2010. Hukum Penanaman Modal . Jakarta: Kencana.
A.R.  Soehoed.  2005. Membangun  Tambang  di  Ujung  Dunia:  Sejarah  Pengembangan Pertambangan  PT.Freeport  Indonesia  di  Provinsi  Papua .  Jilid  1.  Jakarta: Aksara Karunia.
Bambang S. 2013. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Benhard L. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Gatot  S.  2012. Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Indonesia .  Bandung: Rineka Cipta.
Mukti  Fajar  &  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Cetakan ke-1 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Takdir R. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Radja Grafindo Indonesia.
Salim HS. 2012. Hukum Pertambangan di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sukanda H. 2014. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi. 2012. Hukum Pertambangan. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafidi.

## JURNAL
Abidin,  R.  F.  2017.  Harmonisasi  Peraturan  Penanaman  Modal  Asing  Dalam  Bidang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  (Studi Kontrak  Karya  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  PT.  Freeport Indonesia). Az Zarqa’, 9 (2).
Al Farisi, M. S. 2021. Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral
Dan  Batubara  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020. Jurnal  Ilmiah Ecosystem, 21 (1), 20–31. https://doi.org/10.35965/Eco.V21i1.699
Al  Idrus,  N.  F.  2022.  Dampak  Politik  Hukum  dan  Respon  Masyarakat  Atas Pembaharuan  Undang-Undang  Minerba.  Ju rnal  Penegakan  Hukum  dan Keadilan , 3(2), 114–127. https://doi.org/10.18196/jphk.V3i2.14898
Anggraini,  D.  2014.  Peralihan  Kewenangan  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Serta  Implikasinya  Terhadap  Pelaksanaan  Good  Mining  Practice  di Provinsi  Sumatera  Barat  Pasca  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah. 23, 14.
Arinanda,  Z.  D.  2021.  Sentralisasi  Kewenangan  Pengelolaan  dan  Perizinan  dalam Revisi  Undang-Undang  Mineral  dan  Batu  Bara. Jurnal  Pembangunan  Nagari, 10 (1), 16.
Darongke,  B.  B.,  Mawuntu,  J,  R.,  &  Setiabudhi,  D.  O.  2018.  Amanna  Gappa  Dilema Penegakan Hukum  Kegiatan Pertambangan Mineral  dan Batubara Tanpa  Izin. 61-69.
Dordia,  Z.  2021.  Sentralisasi  Kewenangan  Pengelolaan  Dan  Perizinan  Dalam  Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. 167-182.
Ennandrianita, F., , I., & Handayani, I. G. A. K. R. 2018. Politik Hukum Pertambangan Mineral  dan  Batubara  Saat  Berlaku  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 6(2). https://doi.org/10.20961/hpe.V6i2.17694
Hapsari,  R.  A.  2018.  Konkritisasi  Prinsip  Internasional  Minimum  Standard  Of Civilization  dalam  Konsep  Penguasaan  Pertambangan  di  Indonesia. Arena Hukum, 11 (2), 226–245.
Istiyanti.  2015.  Solusi  Model  Perikatan  Pengelolaan  SDA  Pertambangan  Mineral  dan Batubara Sesuai Syariah. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 19 (3).
JDIK.  2009.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no- 4-tahun-2009
JDIK.  2020.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun- 2020
Jogloabang, 2020. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang  Pertambangan  Minerba.  https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3- 2020-uu-4-2009-pertambangan-minerba
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  RI  Mineral.  2021. Cadangan  Batubara  Masih 38,84  Miliar  Ton,  Teknologi  Bersih  Pengelolaannya  Terus  Didorong . Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  2012. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI . Vol.1999.
Kompas.com.  2020.  Ini  Poin-Poin  Penting  Dalam  UU  Minerba  Yang  Baru  Disahkan. https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting- dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan
Kholifah, A. 2021. Menakar Perlindungan Ham Dalam Revisi UU Minerba Melalui Un Guiding Principles On Business and Human Rights. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 6 (1), 26.
Https://Doi.Org/10.22373/Justisia.v6i1.10610
Kotijah,  S.  2011.  Perlindungan  Hukum  Dampak  Pengelolaan  Pertambangan  Batubara Berkelanjutan: Esensi  Penataan Ruang  dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1960. Yuridika, 26(1). https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.264
Lathif,  N.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Panorama Hukum, 2 (2), 149. https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076
Leksono,  A.  B.  2020.  Tata  Kelola  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4(2), 9.
Lelisari,  Hamdi,  &  Imawanto.  2021.  Kemunduran  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  Dalam  Sektor  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara. Jurnal  Ilmu Hukum, 9 (2).
Muryati,  D.  T.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Astanti,  D.  I.  2017.  Pengaturan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (1), 23.
https://doi.org/10.26623/Jdsb.V18i1.556
Nalle,  V.  I.  W.  2016.  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  dan  Batubara  Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. Jurnal Konstitusi, 9 (3), 473. https://doi.org/10.31078/Jk933
Nugroho,  W.  2020.  Persoalan  Hukum  Penyelesaian  Hak  Atas  Tanah  dan  Lingkungan Berdasarkan  Perubahan  Undang-Undang  Minerba.  Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, 27(3). Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss3.Art7
Nur,  K.,  &  Atmojo,  K.  2022.  Perlindungan  Hukum  Investor  Terhadap  Wilayah  Izin Usaha Pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11 (3), 12.
Pasya, M. N. M. 2020. Dampak Lingkungan dan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia. 1-13.
Putri,  N.  D.,  &  Wicaksono,  D.  A.  2016.  Implikasi  Legislasi  Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. Jurnal Legislasi Indonesia, 3, 19-32.
Putri, R. Z., & Tyesta, L. 2015. Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Law Reform, 11 (2), 199. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767
Rahayu, D. P., & Faisal, F. 2021. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan  Undang-Undang  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.
J urnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3(3), 337–353.
https://doi.org/10.14710/jphi.V3i3.337-353
Risano,  A.  2020.  Disharmoni  Antara  UU  No.  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  dengan  UU  Tahun  23  Tahun  2014  Terkait  Kewenangan  di  Bidang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  oleh  Pemerintah  Pusat.  J urnal Independent , 8(2), 320. https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120
Umah,  A.  2020.  Baru  Disahkan  UU  Minerba  Digugat  ke  MK,  Ada  Apa?.  CNBC Indonesia.
Wandayati,  D.  R.,  &  Siregar,  N.  R.  2020.  Wilayah  Pertambangan  Pasca  UU  No.  3 Tahun  2020  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di  Masa  yang  Akan Datang. 1(1), 8.
Yuking,  A.  S.  2011.  Kepastian  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Minerba. Law  Review Volume 1 , 14.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2003  tentang  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada  Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Miner
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan.
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## INTERNET
Berita Satu, “Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia”, http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan- diindonesia/84998 diunduh pada tanggal 10 November 2022. Freeport setuju renegosiasi kontrak, merdeka, https://m.merdeka.com/pialadunia/freeport-setuju-renegosiasi-kontrak.html diunduh pada tanggal 23 November 2022 pukul 17.05 WIB IDN TIMES, https://www.idntimes.com/business/economy/rosa- folia/memahamisejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full, diunduh tanggal 10 November 2022. PT.Freeport Indonesia, “Pengembangan Masyarakat” https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbeca68608e2-5966fbf419230- pengembangan-masyarakat-freeportindonesia-1.pdf  diunduh  pada  tanggal  12
November 2022.
PT.Freeport Indonesia,  “Penggunaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Negeri”, https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbecf1720d4a-5ac5cf5eb9339- pengadaan-barang.pdf diunduh pada tanggal 12 November 2022.
Mengenal  Jenis  Izin  Tambang  di  Indonesia”,  http://belajarhukum.net/mengenaljenis- izin-tambang-di-indonesia/  diunduh  pada  tanggal  16  Desember  2018 https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folia/memahami- sejarahpanjang-kontrak-  freeport-di-indonesia/full  diunduh  pada  tanggal  16 November 2022 pada pukul 13.40 WIB.
SIAR, “Potensi Pertambangan di Indonesia”, http://siar.com/Potensi_Pertambangan_di_Indonesia/, diunduh tanggal 10
November 2022.