Copyright @ Wahyu Adi Pamungkas, Dimas Tri Saputra, Muhammad Irfa Arifa, Yahdi Oktama,
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11710-11720 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024
Wahyu Adi Pamungkas 1 🖂 , Dimas Tri Saputra 2 , Muhammad Irfa Arifa 3 , Yahdi Oktama 4 , Muhammad Syaiful Anwar 5
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung.
Email: wahyuadi146@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  proses  pemberian  suara  oleh  masyarakat  umum,  yang  mana  mereka mempercayai  bahwasanya  setiap  suara  dari  mereka  akan  memberikan  pengaruh  bagi  mereka  yang memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  putusan  yang  bersifat  mengikat.  Hal  ini  membuktikan masyarakat  percaya  bahwa  Tindakan  yang  mereka  ambil  akan  berdampak  dengan  sisi  politik.  Oleh karenanya,  merupakan  hal  yang  penting  bagi  negara  dalam  melindungi  hal  berpolitik  seluruh  warga negara, tak terkecuali kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar diatas, ada beberapa potensi regulasi yang dimanfaatkan dalam menghapus hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, ada beberapa faktor  yang  didapati  dapat  menghambat  dalam  proses  pelaksanaan  teknis  pemilu  yang  berdampak kepada kelompok disabilitas hingga tidak bisa menunaikan haknya untuk berpolitik dalam pemilu. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Hak Politik, dan Kelompok Disabilitas.

## Abstract
Elections are a process of voting by the general public, where they believe that each of their votes will have an influence on those who have the authority to make binding decisions. This proves that people believe that the actions they take will have an impact on the political side. Therefore, it is important for the state to protect  the politics of all citizens,  including people with disabilities. Based on the above background, there are several potential regulations that are utilized in removing the political rights of persons with disabilities. In addition, there are several factors that are found to hinder the process of technical implementation of elections that have an impact on groups with disabilities so that they cannot fulfill their right to politics in elections.
Keyword : General Elections, Political Rights, and Groups of Disabilities.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan topik yang  penting  dalam  konteks  inklusi  politik  dan  kesetaraan  dalam  masyarakat.  Penyandang disabilitas memiliki hak  yang sama untuk berpartisipasi  secara penuh  dan adil  dalam proses politik,  termasuk  hak  untuk  memberikan  suara  dan  memilih  perwakilan  mereka.  Namun, meskipun  ada  kemajuan  dalam  memperjuangkan  hak-hak  penyandang  disabilitas,  masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks Pemilu. Hak  pilih  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  partisipasi  politik  di  negara  demokratis. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka, (Fajlurrahman, 201s8).  Termasuk dalam pemenuhan  dan  memperjuangkan  hak-hak  kelompok  penyandang  disabilitas.  Penyandang disabilitas merupakan  salah satu kelompok minoritas  terbesar  di dunia, yang meliputi enam ratus  juta  orang,  dimana  2/3  dari  keseluruhan  penyandang  disabilitas  berada  pada  negara- negara  berkembang.    Penyandang  disabilitas  sebagaimana  dengan  orang  penyandang  non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang  meliputi  hak  ekonomi,  sosial,  budaya.  Negara  mempunyai  kewajiban  (state  obligation) untuk  memenuhi  (fulfill),  menghormati  (to  respect),  dan  melindungi  (to  protect)  setiap  hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.
Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan  terhadap  penyandang  disabilitas,  akan  tetapi  dalam  praktiknya  penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya  dan  terhalangi  dalam  upaya  pemenuhan  hak-haknya.  Implementasi  dari  Pemilu yang aksesibel dan menghendaki adanya kebutuhankebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu  pencoblosan,  desain  lokasi,  dan  akses  lainnya  seperti  informasi  pada  saat  proses pencoblosan  belum  ramah  terhadap  penyandang  disabilitas.  Sebagai  contoh  tidak  terdapat informasi  tertulis  atau  berupa  bahasa  isyarat  bagi  peserta  Pemilu  disabilitas  rungu/wicara. Sehingga  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  tidak  memenuhi  hak  pilihnya  dalam  Pemilu. pentingnya kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilihan, partai politik, organisasi masyarakat  sipil,  dan  penyandang  disabilitas  dalam  memastikan  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu.  Upaya  kolaboratif  ini  diperlukan  untuk  mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan lingkungan pemilihan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan memberikan suara mereka dengan bebas dan rahasia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian yang digunakan  dalam penulisan penelitian  ini adalah  jenis    penelitian yuridis-normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitan  hukum  doktrinal.  Penelitian  ini  yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Sunggono, 2012).  Oleh  kerana  itu,  penelitian  ini  sangat  sangat  relevan  di  negara-negara  berkembang seperti  Indonesia.  Dengan  menggunakan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-  doktrin  yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan isu yang dihadapi  (Marzuki, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemilu Sebagai Kunci Kesusksesan Sistem Demokrasi Negara
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu merupakan wadah bagi pelaksanaan pergantian atau regenerasi dalam kuasa jabatan kepemimpinan di tingkat legislatif seperti DPD,  DPR, DPRD Provinsi, dan  DPR Kabupaten/Kota,  termasuk  juga  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  dilakukan  oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Pemilu menjadi sarana dalam memilih  perwakilan  rakyat  untuk  duduk  serta  menjalankan  pemerintahan.  Implementasian pemilu dilakukan dengan menyerahkan sebagian hak serta kekuasaan pada calon yang dipilih oleh  rakyat  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  sebagaimana  mestinya  serta  tanggung  jawab dalam mewakili rakyat di pemerintahan (I Ketut Gede Santika Waisnawa, 2019). Pelaksanaan dari pemilihan  umum  bertujuan  sebagai  penerapan  prinsip  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat. Indonesia sendiri tak lama lagi akan melaksanakan pemilihan umum serentak (pemilu) pada 14 Februari 2024 yang dimana hal ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Momen dari pemilihan umum ini tentu sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia yang menantikan akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
Lambang serta tolak ukur suatu demokrasi dapat dilihat pada pemilihan umum dinegara tersebut dengan pemilu sebagai instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi (Zainal Arifin Hoesein, 2017). Pelaksanaan pemilu sebagai bentuk rangka untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pemilu yang demokratis dan berkualitas terdapat juga satu hal yang penting ialah berupa komitmen partai politik untuk turut menghadirkan kualitas kompetisi yang berkualitas dalam konteks keadaban demokrasi.
Komitmen dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu yang sesuai serta taat regulasi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam konteks penguatan kualitas demokrasi negara. Selain itu juga  penilaian  tolak  ukur  terhadap  penyelengaan  pemilu  apakah  terselenggara  secara demokratis atau tidak dapat dilihat pada ada atau tidak adanya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan  HAM  dalam  pelaksanaan  pemilu  para  peserta  saling  bersaing  dengan  adil munculnya rasa kepercayaan masyarakat terhadpa pemilu yang menghasilkan para calon pilihan aspirasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  negara.  Mewujudkan  pemilu  yang  demokratis membutuhkan tidak hanya seperangkat instrumen regulasi yang tepat yang dapat menunjang terselenggaranya pemilu yang demokratis, namun juga perlu diperhatikan dari para perilaku peserta dan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
Menurut  Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta nya sebebas mungkin. Dan tujuan negara menurut Shang Yang  ialah  membentuk  kekuasaan  (Huda,  2009).  Untuk  pembentukan  kekuasaan  ini  ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini di artikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya yang artinya rakyat berhak mendapatkan keadilan sosial dalam berkehidupan. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum merupakan perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau  pemerintah  tidak  semata-mata  sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban  masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab  mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wahyudi, 2014).
Dalam pelaksanaan  pemilu  sebagai  bentuk  demokrasi  diartikan  sebagai  “pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat” yang dimana dalam hal ini pemerintah berindak atas sesuai dengan kehendak rakyat dengan idealnya pemerintah demokratik harus bekerja sesuai dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  (Widianingsih,  2017).  Demokrasi  terkait  dengan politik mampu untuk menciptakan kerangka politik dengan perkembangan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi lebih baik secara orgaorganisatoris dan ekspresi permintaannya. Melalui penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  dapat  menjadi  syarat  yang  harus  dipenuhi  bagi pembentukan para pemimpin negara melalui antusias masyarakat luas terhadap pemilu dengan fungsi  pemilu  dalam  negara  demokratis  untuk  menentukan  kepemimpinan  nasional  secara konstitusional.  Dalam  hal  ini  keberadaan  pemilu  dipandang  sebagai  penanda  bahwa  suatu negara  menggunakan  sistem  politik  demokratis  dimana  pemilu  merupakan  instrumen demokrasi  yang  utama.  Terselenggara  pemilu  secara  demokratis  di  Indonesia  dalam  hal  ini menjadi impian bagi setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang berjalan secara
demokratis  yaitu  apabila  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih  dapat menyalurkan aspirasi pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan setiap para masyarakat yang memiliki hak untuk memilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali  dan  mempunyai  nilai  yang  sama  berupa  satu  suara.  Dalam  hal  ini  Pemilihan  umum  di indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak dari warga negaranya termasuk dalam hak untuk memilih dan dipilih, hak politik dalam pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi agama, suku, ras, golongan, pekerjaan, dan lainya.
Didalam pemilu, prinsip demokrasi menjadi hal yang sangat penting serta harus dicapai guna menegakkan keadilan serta kebebasan individu dalam penentuan pilihan calon anggota perwakilan  masyarakat  di  pemerintahan.  pandangan  dan  kebutuhan  tiap-tiap  daerah  untuk pembangunan bersama menjadi dasar pertimbangan yang harus dilakukan  dalam pemilihan pada  pelaksanaan  pemilu.  Hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai  landasan  demokrasi  dalam mengidentifikasi demokrasi yang tepat, maka diperlukan keadilan dalam demokrasi. Selain itu juga  dalam hal  ini  tidak hanya menjunjung  kebebasan  berekspresi (demokrasi), namun  juga perlu memiliki kekuatan dan kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan keadilan. Dalam masyarakat  demokratis,  dalam  hal  pemegang  kedaulatan  serta  hak  untuk  terlibat  secara langsung dalam urusan pemerintahan seperti pemilihan kepala daerah maupaun kepala negara dipegang oleh rakyat. Di Indonesia, demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat sangt dijunjung tinggi, dalam hal perolehan kekuasaan dan kewenangan teknik yang digunakan melalui proses pemilihan umum yang sistematis yang telah diatur  oleh  hukum  unuk  pemilihan  umum.  Dalam  hal  ini  pemilu  dilihat  sebagai  bukti  dari keberadaan serta berjalannya pemerintahan yang demokratis.
2. Implementasi Hak Pada Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Berdasarkan Konstitusi
Indonesia menghormati setiap hak warga negaranya termasuk hak harkat dan martabat para penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya dalam hak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  sebagaimana  yang ditafsirkan dalam konstitusi, tertuang dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)UUD 1945. Didalam pembukaan UUD NRI Tahum 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dari isi UUD tersebut memiliki makna bahwa Indonesia melindungi seluruh bangsanya baik itu laki-laki atau
perempuan, maupun penyandang disabilitas hal ini juga merupakan amanat penjabaran dari sila ke 5 yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tapi pada realita implementasinya penerapan sila ke 5 tersebut belum terlaksana dengan baik.  Dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat Mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak.” Setiap  orang  yang  dijamin  memiliki  hak  serta kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  dijamin  oleh  hukum  menjadi  bentuk  dari pemenuhan hak asasinya terutama diperlakukan secara sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  menjadi  cita-cita  guna  mencapai  kesejahteraan,  penghormatan  sesama  manusia, serta rasa keadilan bersama anatar warga negara (Anam, 2011).
Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat hak memilih bagi para penyandang disabilitas sama seperti  rakyat  pada  umumnya  yang  dalam  hal  ini  harus  dilindungi  dan  dijamin  oleh  hak penyandang  disabilitas  di  bidang  politik.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak  penyandang disabilitas yaitu meliputi  hak memilih  dan dipilih dalam jabatan publik dan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan serta memilih  partai  politik  dan  individu  yang  menjadi  peserta  dalam  pemilihan  umum  serta membentuk, menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Hak politik lainnya seperti membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk  mewakili  Penyandang  Disabilitas  pada  tingkat  lokal,  nasional,  dan  internasional  serta berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya  dan  memperoleh  Aksesibilitas  pada  sarana  dan  prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain serta memperoleh pendidikan politik.
Negara  dalam  hal  ini  perlu  memberikan  perhatian  yang  serius  dalam  melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak yang seharusnya  didapatkan oleh  para penyandang disabilitas  sebagai  bentuk  komitmen  dan  kesungguhan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan. Dalam hak politik untuk memilih dan dipilih, mereka para penyandang disabilitas berhak untuk mendaptkan fasilitas yang mumpuni selayaknya fasilitas yang didapatkan warga lainnya yang dimana mereka juga dalam hal ini ikut berkontribusi dalam menjalankan demokrasi negara. Hal ini juga sebagai bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya perlindungan terhadap kelompok yang rentan (penyandang disabilitas) yang perlu mendapatkan perhatian
serius dan khusus. Penetuan kebijakan serta terjaminya pelaksanaan hak-hak yang memberikan kebebasan bagi  para penyadang  disabilitas untuk mengorganisasi  diri  dalam organisasi  sipil bebas dalam partai politik dan kekbebasan dalam penyampaian aspirasi mereka dalam forum publik maupun media masa dapat dilihat pada partisipasi dari kalangan penyandang disabilitas terhadap  kegiatan  pemilu.  Selain  itu  juga  hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk merealisasikan  kepentingan  yang  secara  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  seperti pembangunan fasilitas yang baik bagi mereka.
Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  yang  melindungi  hak  asasi  manusia,  konstitusi merupakan  suatu  kesepakatan  tentang  acuan  dasar  penyelenggaraan  negara  serta  hak-hak warga  negara  yang  harus  dilindungi.  Salah  satu  contoh  kaitannya  hak  warga  negara  dalam bidang  politik  adalah  penyelenggaraan  Pemilu  yang  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan persoalan HAM karena aturan undang-undang yang di buat bersentuhan langsung dengan hak masyarakat karena Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan  bernegara.  Pemilu  yang  demokratis  hanya  mungkin  diselenggarakan  jika  ada perlindungan hukum yang pasti dari suatu aturan perundang-undangan terhadap warga negara dalam menentukan pilihannya sendiri tanpa ancaman dari pihak manapun.
Pemberlakuan  UU  disabilitas  yang  telah  teratifikasi  menjadi  dasar  dari  jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turuna dari pasal 27 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan  dan  keadilan”.  Maka  berdasarkan  aturan  tersebut  para  kalangan  penyandang disabilitas  dapat  dikonstruksikan  sebagai  pihak  yang  berhak  untuk  menerima  “perlakuan khusus” agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bida ng politik, khususnya meningkatkan kesempatan  kaum  penyandang  disabilitas  menduduki  lembaga  legislatif.  Partisipasi  politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disablitas. Keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi  politik  masih  seringkali  menghadapi  beragam  masalah,  meski  secara  normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu menjadi ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama (Vivaldy, 2019).
Dalam  hal  ini  negara  serius  dalam  melindungi,  menghormati,  memajukan,  dan memenuhi  hak-hak  politik  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu  serentak  yang  akan
dilaksanakan pada 14 Februari 2024 . Pemerintah saat ini telah meratifikasi Konvensi mengenai hak-hak  Penyandang  Disabilitas  atau Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2011 pemerintah menegaskan dan menjamin bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng  sehingga  harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang ini menunjukkan komitmen  dan kesungguhan Pemerintah Indonesia terhadap  hak  penyandang disabilitas  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  penyandang disabilitas  bukan  berdasar  atas  belas  kasihan.  Penghormatan  atas  hak-hak  penyandang disabilitas  juga dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman. Dalam pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas setidaknya memiliki kurang lebih 22 hak  termasuk  didalamnya  hak  politik.  Selanjutnya  dalam  pasal  13  UU  Nomor  8  Tahun  2016 menguraikan hak politik penyandang disabilitas. Hak politik untuk Penyandang Disabilitas salah satunya meliputi hak adalah hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Kehadiran  Undang-Undang  No  8  Tahun  2016  memberikan  harapan  baru  bagi perlindungan  hak-hak  hukum  penyandang  disabilitas  yang  selama  ini  terabaikan.  Namun realitasnya  masih  banyak  terjadi  kasus-kasus  diskriminasi  yang  dialami  oleh  penyandang disabilitas  dalam  kedudukannya  sebagai  subyek  hukum.  Kontradiksi  ini  terjadi  tidak  hanya disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  bersikap  inklusif  terhadap  penyandang  disabilitas, namun  juga  dikarenakan  terjadinya  disharmoni  antar  perundang-undangan  yang  mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum (Sodiqin, 2021).
Masih adanya perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No. 8/2016 menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan legitimasi aturan hukum dalam undang-undang  tersebut.  Elemen  untuk  mengukur  validitas  hukum  adalah  meliputi  aspek konformitas,  subsistem,  sosiologis,  politis,  dan  ontologis.46  Hak-hak  hukum  penyandang disabilitas yang dirumuskan dalam UU No. 8/2016 memiliki konformitas dengan ketentuan UUD 1945, terutama pasal 28D, H, dan I, yang merinci tentang hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas secara eksplisit telah dirumuskan  dalam  UU  No.  8/2016.  Namun  aturan  hukum  tersebut  mengalami  disharmoni karena  ketidak  sinkronannya  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  mengatur materi  hukum  yang  berkaitan.  Disharmoni  antar  peraturan  perundang-undangan  ini menimbulkan  ambigiusitas,  terutama  pada  sisi  penegakan  hukumnya.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan sinkronisasi horisontal terhadap ketentuan hukum tentang: metode penetapan usia
penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, kewajiban pendampingan bagi penyandang disabilitas terkait dengan  kecakapan  hukumnya,  dan  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  di  pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan.  Pemerintah  perlu  sesegera  mungkin  menyusun  peraturan pemerintah  sebagai  aturan  pelaksana  dari  UU  No.  8/2016,  sehingga  terdapat  kejelasan  dan kepastian hukum, terutama bagi para  penegak hukum  dan penyandang disabilitas (Sodiqin, 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  yang  dijelaskan  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa.  Pertama,  pengaturan  hukum  terkait  pemilih  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  atau disabilitas  bertentangan  dengan  konsep  negara  hukum.  Kedua,  agar  penyandang  disabilitas dapat  menggunakan  hak  memilihnya,  beberapa  upaya  dapat  dilakukan  agar  penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu salah satu caranya mendaftarkan penyandang disabilitas ke DPK. Peran penting KPU dan keluarga, serta regulasi PKPU, dapat menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.
Usulan yang sekiranya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini berdasarkan hasil penelitian  ini, adalah dengan cara keluarga dari penyandang disabilitas terlebih dahulu harus dapat ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. Kemudian, KPU harus membuat regulasi untuk mengatur pelaksanaan dalam penegakan hak politik penyandang disabilitas dan menyelenggarakan pemilu yang adil bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, K. (2011). Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa. Yogyakarta: Inti Media. Huda, N. (2009). Ilmu Negara. Yogyakarta: Gama Media.
I Ketut Gede Santika Waisnawa, A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. Jurnal Unud, 7, 2.
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Sodiqin, A. (2021). ambigiusitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang- undangan di indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18, 31.
Sunggono, B. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Vivaldy, F. (2019). Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Mimbar Keadilan, 12, 197.
Wahyudi, A. (2014). Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. Jurnal UPN “Veteran”, 5 , 3.
Zainal Arifin Hoesein, A. (2017). Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: Rajawali Pers.