## EFEKTIVIAS PEMBINAAN DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN PECANDU NARKOBA
Sri Rahayu Amri Akademi Kebidanan (Akbid) Muhammadiyah Palopo
Email: srirahayuamri83@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  effectiveness  of  coaching  and correctional functions of drug addicts for correctional inmates, as well as factors that  influence  the  effectiveness  of  coaching  and  correctional  functions  for  drug addicts.  This  research  is  a  description  research  with  a  juridical-empirical approach  that  examines  the  rules  of  positive  law  in  order  to  get  answers  to existing  problems  by  linking  with  facts  or  phenomena  about  drug  addicts.  The population in this study were all prisoners of drug addicts and functional officers at  the  Correctional  Institution  Class  II  in  The  Palopo  City,  while  there  were  50 people  in  the  sample,  where  25  drug  addict  inmates  were  assisted,  and  20 correctional functional officers, and correctional hall officers 5 person.
Key word: Effectiveness, Guidance and Function of Corrections, Drug Addicts

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektifitas pembinaan  dan  fungsi  pemasyarakatan  pecandu  narkoba  bagi  warga  binaan pemasyarakatan,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  pembinaan dan  fungsi  pemasyarakatan  bagi  pecandu  narkoba.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskripsi  dengan  pendekatan  Yuridis-empiris  yang  mengkaji  aturan- aturan  hukum  positif  guna  mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan  yang  ada dengan mengaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Pecandu Narkoba.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  warga  binaan pemasyarakatan  pecandu  narkoba  serta  petugas  fungsional  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA    Kota  Palopo,  sedangkan  jumlah  sampel  sebanyak  50 orang, dimana warga binaan pemasyarakatan pecandu narkoba sebanyak 25 orang, dan  petugas  fungsional  pemasyarakatan  20  orang,  dan  petugas  balai pemasyarakatan 5 orang
Kata  Kunci  :  Efektifitas,  Pembinaan  dan  Fungsi  Pemasyarakatan,  Pecandu Narkoba

## LATAR BELAKANG MASALAH
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, mencatat bahwa angka pengguna narkoba di Sulsel sampai Oktober 2016 meningkat sekitar 2% dibanding periode  yang  sama  2015,  dari  sampai  Oktober  2016  ada  1.300  an  kasus.  Tahun sebelumnya sampai Desember, hanya 1.200-an kasus. Tahun 2017, terhitung mulai Januari  sampai  Desember  2017  telah  terungkap  46.537  kasus  Narkoba.  Untuk Kota  Palopo  sendiri,  terhitung  dari  Januari  hingga  Desember  2016,  terdapat  116 orang  tersangka  kasus  narkoba,  sedangkan  untuk  Januari  sampai  Desember  2017 sebanyak  125  orang  tersangka  kasus  narkoba.  Penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika  mendorong  adanya  peredaran  gelap  yang  mengakibatkan penyalahgunaan  yang  meluas  di  kalangan  masyarakat  sehingga  berdampak semakin  banyaknya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  obat- obatan  terlarang  yang  mengakibatkan  kecanduan  bagi  penggunanya.  Pemakaian narkotika  dan  psikotropika  yang  melebihi  dosis  akan  mengakibatkan  kematian. Berdasarkan  Undan-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  dan psikotropika,  pengguna  atau  pecandu  narkoba  diharuskan  untuk  dilakukan rehabilitasi  di  tempat  rehabilitasi  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna atau pecandu narkoba ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.
Beberapa tahun terakhir, jumlah warga binaan pemasyarakatan dan tahanan mengalami   peningkatan dalam jumlahnya terutama untuk  kasus-kasus  narkotika, situasi  epidemik  HIV-AIDS,  TBC,  dan  infeksi  oportunistik  di  Rumah  Tahanan Negara  dan  lapas  seluruh  Indonesia  masih  belum  berhasil  dikendalikan,  yang mana  kemudian  menjadi  faktor  penyebab  kematian  tertinggi  di  Rumah  Tahanan Negara dan lapas (menurut data Dirjenpas tahun 2009). Beberapa Rumah Tahanan Negara  dan  lapas  di  Indonesia  masih  ditemukan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  psikotropika,  situasi  ini  memerlukan  usaha  pencegahan  dari penularan  dan  penatalaksanaan  pelayanan  yang  optimal  dengan  strategi  kegiatan program  dan  sasaran  yang  tepat  serta  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Hasil survei  terpadu  biologik  dan  perilaku  yang  dilaksanakan  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia  tahun  2007  bahwa  prevalensi  HIV-AIDS  ada  pada  populasi tertentu  sudah  berada  pada  tingkat  yang  mengkhawatirkan,  ini  sebagai  akibat lanjut dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan psikotropika beserta dampak buruk yang ditimbulkannya.
Berdasarkan  dampak  buruk  dan  resiko  kematian  yang  tinggi    bagi  warga binaan  pemasyarakatan,  maka  sebaiknya  dilakukan  pengobatan  dan  rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba sesuai  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang  narkotika  dan  psikotropika  Pasal  53,  54,  56,  57,  58,  dan  Pasal  59. Ketergantungan  napza  merupakan  penyakit  yang  kompleks,  ditandai  oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan napza ( craving ), dan karena itu ada  upaya  yang  keras  untuk  memperolehnya  walaupun  diketahui  konsekuensi- konsekuensi  yang  menjadi  akibatnya.  Penyakit  ini  sering  menjadi  kronis  dengan adanya  episode  “sembuh”  dan  “kambuh”  walaupun  kadang-kadang  dijumpai abstinensia  yang  lama.  Karena  itu  penyakit  ketergantungan  napza  merupakan penyakit yang menahun dan sering kambuh ( chronic relapsing disease ), hal mana tidak  disadari  banyak  pihak  baik  dokter,  pasien,  maupun  masyarakat umumnya.Mengingat  bahwa  masalahnya  yang  sangat  kompleks,  maka  upaya penanggulangan  termasuk  rehabilitas  haruslah  bersifat  menyeluruh  (medico, psiko,  sosial),  multi  disipliner  serta  mengikutsertakan  masyarakat  secara  aktif berkesinambungan  dan  konsisten.  (Lampiran  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia,  Nomor  :  996/Menkes/Sk/VIII/2002,  Tanggal  23  Agustus 2002).
Kalangan masyarakat luas, konotasi supremasi hukum seringkali dipahami dengan  sebutan  menjadikan  hukum  sebagai  “panglima”  dengan  sebutan menjadikan  hukum  sebagai  “panglima”  intinya  adalah  segala  permasalahan hukum  wajib  diselesaikan  melaui  prosedur  hukum  yang  berlaku,  tegasnya orientasi  penegakan  hukum  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  hukum  dan  tujuan sosial melaui instusi penegak hukum yang berwenang, berkewajiban, bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen dan konsisten terhadap segala bentuk perbuatan pelanggaran hukum. Sehubungan dengan itulah penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bertitik  tolak bukan semata-mata dari kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya melainkan ia adalah alat negara yang melayani kebutuhan secara serasi dan seimbang anatara kepentingan  anggota  masyarakat.  Rumah  Tahanan  Negara  negara  (Rumah Tahanan  Negara),  lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  sebagai  salah  satu  unit pelaksana  tekhnis  di  bawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada sistem pemasyarakatan  atau  yang  dikenal  dengan  10  konsepsi  kemasyarakatan  yang dirumuskan oleh Dr. Sahardjo, kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal  27  April  1964  sebagai  sistem  yang  digunakan  menggantikan  sistem kepenjaraan  yang  masih  merupakan  warisan  kolonial  Belanda,  sistem  ini tercermin dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  tipe  penelitian  deskripsi dengan  pendekatan  Sosio-Yuridis.  Dalam  mengumpulkan  data  penulis  akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui :
1. Wawancara (interview)
2. Penyebaran angket dan kuisioner
3. Mengambil  referensi  melalui  buku-buku  hukum,  bahan  kepustakaan,  jurnal ilmiah, dan lain-lain (dokumentasi)
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga binaan pemasyarakatan pecandu narkoba, petugas fungsional pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, serta petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palopo. Jumlah sampel sebanyak 50 orang, dimana warga binaan pemasyarakatan pecandu  narkoba  sebanyak  25  orang,  petugas  fungsional  pemasyarakatan  20 orang, dan 5 orang petugas balai pemasyarakatan Kota Palopo

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembinaan Pecandu Narkoba Dengan Sistem Pemasyarakatan
1. Pecandu Narkoba
Penyalahgunaan  napza  adalah  pemakai  napza  tanpa  pengawasan  dokter dan  digunakan  secara  berkali-kali  atau  terus-menerus  dan  pada  akhirnya menimbulkan  ketagihan  atau  kecanduan  pada  pemakainya  sehingga  pecandu tersebut  mengalami  ketergantungan  baik  fisik,  mental  dan  emosional.  Adapun tahapan penggunaannya  bermula dari rasa ingin tahu, senang-senang, hura-hura, pemakai pada awalnya berpikiran bahwa jika hanya mencoba-coba saja tidak akan mungkin  akan  kecaduan  atau  ketagihan.  Kenyataannya  walaupun  hanya  sekedar coba-coba  tapi  lama-kelamaan  dosis  pemakaian  obat  tanpa  disadari  akan meningkat  dan  pada  akhirnya  akan  mengalami  ketergantungan  pada  zat-zat tersebut.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  996/Menkes/Sk/VIII/2002  bahwa ketergantungan  pada  napza  adalah  suatu  penyakit  yang  dalam  ICD-10 (International  Classification  of  Disease  and  Health  Related  Problem  1992 ) digolongkan  dalam  gangguan  mental  dan  perilaku  akibat  penggunaan  zat psikoaktif  ( mental  and  behavioral  disorders  due  to  psychoactive  substance  use). Ketergantungan  napza  merupakan  penyakit  yang  kompleks  dengan  ditandai  oleh dorongan yang tidak tertahankan untuk menggunakan napza ( Craving ) dan karena itu  ada  upaya  yang  keras  untuk  memperolehnya  walaupun  diketahui  beberapa konsekuensi  yang  akan  menjadi  akibatnya.  Penyakit  ini  sering  menjadi  kronis
dengan  adanya  episode  sembuh  dan  kambuh  walaupun  kadang-kadang  dijumpai abstinensia  yang  lama.  Mengingat  masalahnya  yang  sangat  kompleks,  maka upaya  penanggulangan  melalui  rehabilitasi  haruslah  bersifat  menyeluruh,  multi disipliner  yang  mengikut  sertakan  masyarakat  secara  aktif,  berkesinambungan, dan konsisten.
Meningkatnya  jumlah  kasus  penyalahgunaan  napza  dan  akibat  yang ditimbulkannya  bukan  hanya  dari  segi  fisik  dan  mental  saja,  tetapi  juga  dampak sosial  dan  kerugian  materi  bagi  penggunanya.  Rehabilitasi  dimaksudkan  untuk terapi  pengobatan  baik  fisik  maupun  mentalnya,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  54, 56, 57, dan 58, UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.
Pasal 54
Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial .
Pasal 56
1. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Lembaga  rehabilitasi  tertentu  yang  diselenggarakan  oleh  instansi Pemerintah/masyarakat  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  setelah mendapat persetujuan menteri .

## Pasal 57
Selain  melakukan  pengobatan  dan  rehabilitasi,  penyembuhan  pecandu narkotika  dapat  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

## Pasal 58
Rehabilitasi  sosial  mantan  pecandu  narkotika  diselenggarakan  oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.
Bedasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 996  Menkes/SK/VIII/2002  Tanggal  23  Agustus  2002  tentang  pedoman penyelenggaraan  sarana  pelayanan  rehabilitasi  penyalahguna  dan ketergantungan atau medico, psicososial.
a) Pelayanan Medik
1) Detoksifikasi Dilaksanakan oleh Dokter di sarana pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.Pelaksanaanya    mengikiti  pedoman  terapi  pasien ketergantungan  napza  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes.
2) Terapi Maintenance
Dilaksanakan oleh Dokter

## b) Terapi Phsycososial
Ini  dilakukan  melalui  pendekatan  non  medis  misalnya  sosial, agama,  dan  lain-lain  dengan  tetap  berkoordinasi  dengan  Dokter  di  sarana pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
c) Rujukan
a. Pasien  peyalahguna  napza  dengan  komplikasi  medis  fisik  dirujuk  ke rumah sakit umum kota/kabupaten/provinsi.
b. Pasien dengan komplikasi medis psikis dirujuk ke rumah sakit jiwa atau ke bagian psikiatri di rumah sakit terdekat.

## 2. Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza
a. Fisik
Pada  dasarnya  penyalahgunaan  napza  akan  mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh hingga adanya gangguan bahkan kematian, seperti:
1) Gangguan  pada  sistim  syaraf  pusat  (neurologis),  seperti  kejang- kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
2) Gangguan  pada  jantung  dan  pembuluh  darah  (kardiovaskuler), seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
3) Gangguan  pada  kulit  (dermatologis),  seperti  adanya  nanah,  bekas suntikan atau sayatan dan alergi.
4) Gangguan  pada  paru-paru,  seperti  kesukaran  bernafas,  pengerasan jaringan paru-paru dan pengumpulan benda asing yang terhirup.
5) Gangguan pada darah: pembentukan sel darah terganggu.
6) Gangguan pencernaan (gastrointestinal): mencret, radang lambung dan  kelenjar  ludah  perut,  hepatitis,  perlemakan  hati,  pengerasan dan pengecilan hati.
7) Gangguan  sistim  reproduksi,  seperti  gangguan  fungsi  seksual sampai  kemandulan,  gangguan  fungsi  reproduksi,  ketidak teraturan  menstruasi,  serta  cacat  bawaan  pada  janin  yang dikandung.
8) Gangguan  pada  otot  dan  tulang,  seperti  peradangan  otot  akut, penurunan funsi otot (akibat alkohol).
9) Terinfeksi  virus  hepatitis  b  dan  c,  serta  hiv,  akibat  pemakaian jarum  suntik  bersama-sama  dengan  salah  satu  penderita.  Saat  ini terbukti salah satu sebab utama penyebaran hiv yang pesat, terjadi melalui  pertukaran  jarum  suntik  di  kalangan  pengguna  napza suntik ( injecting drug users = idu ).
10) Kematian  sudah  terlalu  banyak  terjadi  akibat  pemakaian  napza, terutama  karena  pemakaian  berlebih  (over  dosis  =  od)  dan kematian karena aids serta penyakit lainnya.
b. Psikologis
1) Ketergantungan  fisik  dan  psikologis  kadangkala  sulit dibedakan,  karena  pada  akhirnya  ketergantungan  psikologis lebih mempengaruhi 2) Ketergantungan  pada  napza  menyebabkan  orang  tidak  lagi dapat berpikir dan berperilaku normal. Perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya. 3) Berbagai  gangguan psikis atau kejiwaan  yang sering dialami oleh  mereka  yang  menyalakahgunakan  napza  antara  lain adalah  depresi,  paranoid,  percobaan  bunuh  diri,  melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain 4) Gangguan  kejiwaan  ini  bersifat  sementara  tetapi  juga  bisa permanen  karena  kadar  ketergantungan  pada  napza  yang semakin tinggi. 5) Gangguan  psikologis  paling  nyata  ketika  pengguna  berada tahap  kompulsif  yaitu  berkeinginan  sangat  kuat  dan  hampir tidak  bisa  mengendalikan  dorongan  untuk  menggunakan napza. 6) Dorongan psikologis  untuk  memakai  dan memakai  ulang ini sangat nyata pada pemakai yang kecanduan
7) Banyak  pengguna  sudah  mempunyai  masalah  psikologis sebelum memakai napza dan penyalahgunaan napza menjadi pelarian atau usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. 8) Napza  tertentu  justru  memperkuat  perasaan  depresi  pada pengguna tertentu. Demikian pula ketika mereka gagal untuk berhenti.  Depresi  juga  akan  dialami  karena  sikap  dan perlakuan  negatif  masyarakat  terhadap  para  pengguna napza.gejala-gejala  psikologis  yang  biasa  dialami  para pengguna napza adalah : a) Sosial Dampak  sosial  menyangkut  kepentingan  lingkungan masyarakat  yang  lebih  luas  di  luar  diri  pemakai  itu  sendiri. Yaitu:  keluarga,  sekolah,  tempat  tinggal,  bahkan  bangsa.
Penyalahgunaan  napza  yang  semakin  meluas  merugikan
masyarakat  di  berbagai  aspek  kehidupan  mulai  dari  aspek kesehatan, sosial psikologis, hukum, hingga ekonomi. b ) Aspek kesehatan
Dalam  aspek  kesehatan,  pemakai  napza  sudah  pasti menyebabkan  rendahnya  tingkat  kesehatan  pemakainya. Tetapi  penyalahgunaan  napza  tidak  hanya  berakibat  buruk bagi  pemakainya  tetapi  juga  orang  lain  yang  berhubungan dengan  mereka.  Pemakaian  napza  melalui  jarum  suntik bersama misalnya, telah terbukti menjadi salah satu penyebab meningkatnya  secara  drastis  penyebaran  HIV  dan  AIDS  di masyarakat, selain penyakit lain seperti hepatitis.

## 3. Sistem Pemasyarakatan
Sistem  pemasyarakatan  suatu  tatanan  mengenai  arah,  batas,  serta  cara pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina  dan  yang  dibina  dengan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dari  warga  binaan  sehingga  dapat  menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Penyalahgunaan  napza  adalah  pemakai  napza  tanpa  pengawasan  Dokter yang  digunakan  secara  berkali-kali  atau  terus  menerus  yang  kemudian menimbulkan  ketagihan  atau  kecanduan  sehingga  pecandu  narkoba  mengalami ketergantungan  baik  secara  fisik,  mental,  ataupun  emosional.Penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  pasal  127  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang narkotika.
Ayat (1)
a. Setiap  penyalahguna  narkotika  golongan  satu  bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana  penjara paling lama 4 Tahun.
b. Narkotika  golongan  II    bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana paling lama 2 Tahun.

## Ayat (2)
Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud pada pasal 54, 55, 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam  hal  penyalahgunaan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Pasal  127  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan sanksi kurungan yang kemudian ditempat di Rumah Tahanan Negara negara, dengan sistem pembinaan pemasyarakatan  sesuai  dengan  UU  No.  12  Tahun  1995.  Pemasyarakatan  adalah tempat  dilaksanakannya  pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara negara atau lembaga pemasyarakatan adalah merupakan Unit  pelaksana  tekhnis  dibidang  pembinaan  pemasyarakatan  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia Sulawesi Selatan.
Fungsi  sistem  pemasyarakatan  adalah  menyiapkan  warga  binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat  berperanan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggungjawab.  Yang  dimaksud  dengan  berintegrasi  secara  sehat  adalah pemulihan  hubungan  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan  masyarakat dilingkungan  sekitarnya.  Dalam  Pasal  8  Ayat  1,  UU  No.  12  Tahun  1995 menyatakan  petugas  pemasyarakatan  adalah  merupakan  pejabat  fungsiona penegak  hukum  dibidang  pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Munculnya istilah pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo menyatakan bahwa pemasyarakatan  yang  sebelumnya  disebut  rumah  penjara  yang  kemudian  diubah menjadi  lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  maksud  dan  tujuan  dari  istilah pemasyarakatan  yani  adanya  itikat  baik  yang  tidak  hanya  terfokus  pada  proses menghukum  untuk  memberikan  efek  jera  namun  lebih  berorientasi  untuk pembinaan  agar  kondisi  warga  binaan  menjadi  lebih  baik.Sesuai  dengan  tujuan dari proses pemasyarakatan. Tahap proses pemasyarakatan:
1. Tahap awal adalah tahap sepertiga masa pidana meliputi:
a. Masa administrasi orientasi
Merupakan  masa  pengamatan,  pengenalan,  pengenalan lingkungan paling lama 1 bulan. b. Pembinaan kepribadian Meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  pembinaan  kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.
2. Tahap  lanjutan,  merupakan  tahap  sepertiga  sampai  setengah  masa pidana.
a. Pembinaan kepribadian
Program  pembinaan  ini  merupakan  lanjutan  dari  pembinaan kepribadian pada tahap awal.
b. Pembinaan Kemandirian meliputi:
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil c. Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakat masing-masing d. Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri dengan teknologi madya/tinggi.
3. Tahap setengah sampai dua pertiga masa pidana terdiri atas:
a. Asimilasi: dalam lingkungan Lapas terbuka
b. Integrasi:  berupa  pemberian  CB,  CMB,  dan  PB  yang berintegrasi  dengan  balai  pemasyarakatan  (Bapas)  sampai bebas dan kembali ke masyarakat.
Tabel  1.  Jumlah  Penghuni  Khusus  di  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo berdasarkan jenis kejahatan
Jenis Kejahatan Jumlah Persentase (%) Korupsi 2 0,74 Narkoba (Bandar / Pengedar ) 238 88,15 Narkoba (Pengguna) 29 10,74 Teroris 1 0,37 Illegal Logging 0 0 Human Trafficking 0 0 Pencucian Uang 0 0 Total Keseluruhan 270 100 Sumber data : Sistem Database Pemasyarakatan, Agustus 2018
Berdasarkan  data  di  atas  jumlah  kasus  narkoba  secara  keseluruhan sebanyak 267 orang, jumlah pengguna narkoba  sebanyak 29 orang, data tersebut menunjukan  kasus  pengguna  narkoba  menempati  urutan  kedua  yang  paling banyak dari jumlah penghuni khusus di LAPAS Kelas IIA Kota Palopo.
B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Pembinaan  dan  Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba di LAPAS Kelas IIA Kota Palopo
1. Faktor Substansi Hukum
Substansi  hukum  adalah  merupakan  faktor  utama  dalam  pelaksanaan penegakkan  hukum,  Menurut  surat  keputusan  Menteri  Kesehatan  No. 996/Menkes/SK/VIII/2002  bahwa  pecandu  narkoba  adalah  orang-orang  yang ketergantungan kepada napza. Ketergantungan terhadap napza adalah merupakan suatu  penyakit  yang  digolongkan  dalam  gangguan  mental  dan  perilaku  akibat penggunaan dari zat-zat psikoaktif. UU No. 35 Tahun 2009 tentag narkotika Pasal 54 “Pecandu  narkoba  dan  korban  penyalahguna  narkotika  wajib  dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” .
Bedasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  996
Menkes/SK/VIII/2002 Tanggal 23 Agustus 2002 tentang pedoman penyelenggaraan  sarana  pelayanan  rehabilitasi  penyalahguna  dan  ketergantungan atau medico, psicososial.
a. Pelayanan Medik
1. Detoksifikasi
Dilaksanakan  oleh  Dokter  di  sarana  pelayanan  kesehatan  sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaanya mengikiti pedoman terapi pasien ketergantungan napza yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes. 2. Terapi Maintenance Dilaksanakan oleh Dokter
b. Terapi Phsycososial
Dilakukan  melalui  pendekatan  non  medis  misalnya  sosial, agama,  dan  lain-lain  dengan  tetap  berkoordinasi  dengan  Dokter  di sarana pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
c. Rujukan
1) Pasien  peyalahguna  napza  dengan  komplikasi  medis  fisik  dirujuk ke rumah sakit umum kota/kabupaten/provinsi.
2) Pasien dengan komplikasi medis psikis dirujuk ke rumah sakit jiwa atau ke bagian psikiatri di rumah sakit terdekat.
Pelanggaran Pasal 127 UU narkotika dengan sanksi kurungan yang ditempatkan  di  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo,  sistem  pembinaannya berpedoman  kepada  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan. Untuk  pembinaan  pecandu  narkoba  di  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo tidak  dilakukan  rehabilitas,  pembinaannya  semata-mata  mengacu  pada
sistem  pemasyarakatan.  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo  belum  berbasis rehabilitasi  untuk  pecandu  narkoba  sehingga  LAPAS  Kelas  IIA  Kota Palopo  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  rehabilitasi,  dengan demikian penerapan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang narotika Pasal 54 belum terlaksana.

## 2. Faktor Struktur Hukum.
Struktur hukum yang dimaksud adalah petugas fungsional pemasyarakatan yang  bertugas  sebagai  aparat  penegak  hukum  dibidang  pemasyarakatan.  Sebagai penegak  hukum  petugas  pemasyarakatan  di  tuntut  untuk  bekerja  secara professional.  Integritas  dan  profesionalisme  petugas  dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  proses  penegakkan hukum di lingkungan pemasyarakatan.
Table  2.  Data  petugas  fungsional  pemasyarakatan  LAPAS  Kelas  IIA
Kota Palopo berdasarkan Jenis Kelamin. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-Laki 80 93,02 Perempuan 6 6,98 Total Keseluruhan 86 100 Sumber data : Sistem Database Pemasyarakatan, Agustus 2018 Table 3 . Data petugas fungsional pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Kota Palopo berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) SMA/SMK 64 74,42 D3 3 3,49 S1 17 19,76 S2 2 2,33 Total Keseluruhan 86 100 Sumber data : Sistem Database Pemasyarakatan, Agustus 2018
Berdasarkan  data  di  atas  maka  terlihat  dengan  jelas  petugas  fungsional pemasyarakatan  paling  banyak  lulusan  sekolah  menengah  atas  (SMA/SKM) berjumlah  64  orang  atau  74,42,%,  pada  umumnya  meraka  bertugas  di  bidang pengamanan  dan  sebagai  pembina    di  blok-blok  hunian    warga  binaan pemasyarakatan.  Lulusan  S1  jumlahnya  17  orang  atau  19,76%  dan  S2  2  orang
atau  2,33%,  mereka  rata-rata  di  tugaskan  pada  staf  pengelolaan  dan  pelayanan tahanan.Terdapat  1  orang  tenaga  medis  yang  bertugas  di  klinik  untuk  pelayanan kesehatan tahanan.
Dalam  proses  penerimaan  pegawai  sebagai  petugas  fungsional pemasyarakatan,  begitu  mereka  lulus  maka  langsung  di  tugaskan  pada  unit pelaksana  tehnis  pemasyarakatan  dan  biasanya  tidak  semua  melalui  pelatihan pemasyarakatan  terlebih  dahulu.  Khusus  dalam  proses  pembinaan  pecandu narkoba itu sama saja dengan proses pembinaan kasus-kasus kejahatan  yang lain yaitu  sistem  pembinaan  pemasyarakatan  mengacu  pada  UU  No.  12  Tahun  1995 tentang  pemasyarakatan.  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo,  dalam  hal  pembinaan pecandu  narkoba  sampai  saat  ini  masih  belum  berbasis  rehabilitasi  sehingga pembinaan yang diterima oleh pecandu narkoba adalah pembinaan dengan sistem pemasyarakatan  saja.  Petugas  fungsional  pemasyarakatan  belum  mendapatkan pelatihan  khusus  untuk  penanganan  pecandu  narkoba  sehingga  mempengaruhi efektifitas pembinaannya.
Akibat lemahnya sistem tersebut maka sangat mempengaruhi profesionalisme  dalam  pelaksanaan  tugas  di  LAPAS  Kelas  IIA  Kota  Palopo. Dengan  sistem  pemasyarakatan  diharapkan  supaya  warga  binaan  menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan pelanggaran hukum  setelah mereka  melalui proses pemasyarakatan. Jika ditelaah kembali  SK Menteri  Kesehatan  No.  996/Menkes/SK/VIII/2002,  tanggal  23  Agustus  2002. Bahwa  ketergantungan  napza  adalah  suatu  penyakit  yang  digolongkan  dalam gangguan  mental  dan  perilaku  akibat  penggunaan  zat-zat  psikoaktif,  pecandu narkoba  tidak  dapat  langsung  putus  zat  oleh  karena  itu  harus  dilakukan rehabilitasi sesuai dengan aturan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan  psikotropika,  Pasal  54 ”Pecandu  narkotika  adalah    korban  penyalahguna narkotika  wajib  menjalani  rehabilitas” ,  Pasal  56  Ayat  (1) “Rehabilitasi  medis pecandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang di tunjuk oleh pemerintah”.
Mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika di  bagian  keenam  sumber  daya  manusia  dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  sumber  daya manusia bidang teknis  rehabilitasi  sosial  sebagaimana dimaksud dapam  Pasal  12 hurf b, terdiri atas :
a. Pekerja sosial profesiaonal;
b. Dokter;
c. Psikiater;
d. Psikolog;
e. Konselor adiksi;
f. Paramedis;
g. Instruktur keterampilan;
h. Pembimbing rohani; dan
i. Tenaga kesehatan sosial/relawan sosial.
Berdasarkan penjelasan dari tabel petugas fungsional pemasyarakatan dan penjelasan Pasal 14 Ayat (1) di atas maka tidak terlihat adanya Psikolog, Konselor Adiksi, Instruktur keterampilan, dan tenaga kesehatan sosial/relawan sosial, sesuai yang di anjurkan dalam aturan, padahal tenaga ini merupakan tenaga inti penentu keberhasilan dari pembina pecandu narkoba.
Tabel  4.  Pemahaman  responden  terhadap  efektifitas  pembinaan
pecandu narkoba dengan sistem pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIA Kota Palopo . Pemahaman Responden Frekuensi Prosentase Efektif 11 22% Kurang Efektif 24 48% Tidak efektif 15 30% Jumlah 50 100% Sumber data: diolah dari data primer penelitian, Agustus 2018
Berdasarkan  data  di  atas  maka  dapat  dapat  disimpulkan  bahwa  22% responden  menyatakan  pelaksanaan  pembinaan  dan  fungsi  pemasyarakatan pecandu  narkoba  efektif,  sedangkan  kurang  efektif  48%  dan  tidak  efektif  30%. Kurang  efektifnya  pembinaan  yang  dilakukan  itu  bisa  dipahami  karena  petugas pemasyarakatan  memang  tidak  dibekali  dengan  pengetahuan  khusus  tentang  tata cara  pembinaan  pecandu  narkoba.  Petugas  pemasyarakatan  dalam  menjalankan tugasnya  semata-mata  mengacu  pada  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan.  Mereka  kurang  memahami  bahwa  kecanduan  narkoba  adalah merupakan  penyakit  yang  tergolong  gangguan  kejiwaan,  mental  dan  sosial. Seharusnya warga binaan pemasyarakatan pecandu narkoba mendapat pengobatan dengan  mengikuti  program  rehabilitasi  sesuai  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang narkotika Pasal 54 “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” .
Berdasarkan wawancara tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan penulis dengan  responden  inisial  DL,  umur  28  tahun,  pelanggaran  Pasal  127  UU narkotika  dengan  kurungan  penjara  satu  tahun  enam  bulan,  bahwa  selama  dia menjalani proses pidana di LAPAS Kelas IIA Kota Palopo,  sesungguhnya masih biasa  mengkonsumsi  zat-zat  psikoaktif  tersebut.  Itu  patut  dipahami  karena pengguna atau pecandu sudah terbiasa menggunakan napza maka secara fisik dan
psikologis  mereka  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  ketergantungan  terhadap napza. Pemahaman bahwa para pengguna narkoba akan lepas dari ketergantungan mengkonsumsi  zat-zat  psikoaktif  saat  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan ternyata  keliru  karena  ternyata  mereka  dapat  memperoleh  barang  tersebut  dari dalam  penjara.  Dilansir  dari  Batara  Pos  tanggal  05  September  2018  dengan Headline  “SATRES  Narkoba  Polres  Palopo  ringkus  dua  pengguna,  mengaku shabu dibeli dari dalam LAPAS Kelas IIA”. Apabila hal ini terbukti kebenarannya maka  tidak  heran  jika  para  pengguna  narkoba  masih  tetap  dapat  mengkonsumsi zat-zat  psikoaktif  saat  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Jika  pengedar narkoba yang juga berada dalam lembaga pemasyarakatan dapat memperjualbelikan barang terlarang tersebut kepada pembeli  yang berada di luar LAPAS maka tentu saja para pengedar narkoba juga dapat melakukan hal tersebut di dalam LAPAS.
Pembinaan  pemasyarakatan  yang  dilakukan  hanya  meliputi  pembinaan kepribadian  yang  termasuk  didalamnya  adalah  pembinaan  kesadaran  hukum, kesadaran  agama,  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  serta  kemampuan intelektual  ditambah  dengan  bimbingan  keterampilan.  Menurut  hemat  peneliti warga  binaan  pemasyarakatan  pecandu  narkoba  seharusnya  mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempa-tempat rehabilitasi guna pemulihan kesehatan jiwa,  mental  dan  sosialnya  atau  di  rehabilitasi  langsung  di  Lembaga Pemasyarakatan  dengan  program  rehabilitasi  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah  sehingga  mereka  bisa  terlepas  dari  ketergantungan  terhadap  napza sehingga  proses  pemasyarakatannya  kelak  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  adalah  fasilitas  yang  disediakan  guna  terpenuhinya pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  atau  merupakan  alat  penunjang keberhasilan terhadap suatu proses pembinaan dan fungsi pemasyarakatan.
Tabel  5.  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Lembaga  Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Palopo . Satatus Jumlah Kapasitas Over Kapasitas Tahanan 108 Narapidana 566 Tahanan dan narapidana 674 314 360 Sumber data: Sistem Database Pemasyarakatan, Agustus 2018
Berdasarkan  data  di  atas  maka  jumlah  keseluruhan  warga  binaan pemasyarakatan  adalah  674  orang.  Daya  tampung  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIA  Kota  Palaopo  adalah  314  orang  sehingga  terdapat  over  kapasitas sebesar 360 orang.
Dengan  melihat  jumlah  penghuni  yang  melebihi  kapasitas  daya  tampung Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota  Palaopo,  menunjukkan  bahwa  sarana dan  prasarana  yang  ada  kurang  mendukung  sehingga  mempengaruhi  proses pembinaannya. Dampak buruk dari over kapasitas, kamar-kamar hunian yang ada di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIA Kota Palopo  merupakan salah satu aspek predisposisi  penularan  dari  penyakit-penyakit  infeksi  seperti  HIV-AIDS, Tuberkolosis (TBC), Metadon,  dan lain-lain.
Berikut dapat kita lihat pada tabel penderita HIV-AIDS di Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo
Tabel  6.  Data  HIV-AIDS  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Kota Palopo Tahun 2018 Periode Jumlah Januari 0 Februari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 Sumber data : Sistem Database Pemasyarakatan, Agustus 2018
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukan  bahwa  terdapat  penderita  penyakit HIV-AIDS  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota  Palopo,  dimana  tidak menutup  kemungkinan  jumlah  ini  dapat  meningkat  dari  tahun-ketahun,  dan  ini adalah  dampak  buruk  dari  penyalahgunaan  napza  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  dari  segi  sarana  dan  prasarana  sangatlah  minim  sehingga  mempengaruhi proses pembinaan dan perawatan kesehatannya.
a. Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  yang  dimaksud  adalah  seluruh  warga  binaan pemasyarakatan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota Palopo,  faktor  ini  sangat  mempengaruhi  pembinaan  dan  fungsi pemasyarakatan  bagi  pecandu  narkoba  karena  mereka  hidup  dan  bergaul bersama-sama  setiap  harinya,  mereka  saling  pengaruh-mempengaruhi  di dalam hal penyalahgunaan napza.
Hasil  wawancara  tanggal  25  Agustus  2018  yang  dilakukan  oleh peneliti  terhadap  salah  seorang  responden  Inisial  CI,  umur  25  Tahun, dengan  pelanggaran  Pasal  127  pidana  kurungan  satu  tahun  enam  bulan. Menurut responden, selama manjadi  warga binaan pemasyarakatan sudah berusaha  untuk  melepaskan  diri  dari  narkoba  tetapi  takut  di  isolir  oleh kelompoknya sehingga  CI  kadang-kadang masih mengkonsumsi  narkoba. Dari  pernyataan  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  lingkungan masyarakat  dimana  tampat  ia  berada  turut  mempengaruhi  efektifitas pembinaan dan fungsi pemasyarakatan.
b. Faktor Budaya
Faktor  budaya  turut  mempengaruhi  proses  pembinaan  dan fungsi  pemasyarakatan  pecandu  narkoba,  budaya  yang  dimaksud  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota  Palopo  yaitu  ada  yang dikenal  dengan  namanya  budaya  “anak  gaul”.  Maksudnya  apabila dalam  kelompok-kelompok  tertentu  tidak  mengkonsumsi  narkoba maka  dikatakan  tidak  modern,  tidak  mengikuti  perkembangan  jaman, kuno  dan  sebagainya  menurut  mereka  yang  sudah  masuk  dalam kelompok anak gaul tersebut

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1.   Efektifitas pembinaan dan fungsi pemasyarakatan pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo kurang efektif.
2.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembinaan  dan  fungsi pemasyarakatan pecandu narkoba di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

## B. Saran
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota  Palopo  diharapkan  berbasis rehabilitasi  agar  pengguna  atau  pecandu  narkoba  yang  menjalani  proses  pidana dapat  memperoleh  penanganan  khusus  untuk  pengobatan  dan  penyembuhan penyakitnya  sesuai  dengan  keptusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 996/SK/Menkes/VIII/2002  tentang  tata  laksana  penanganan  rehabilitasi  bagi pecandu narkoba.
Kepada pemerintah Republik  Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM,  Kementrian  Kesehatan,  Kementerian  Sosial,  Badan  Narkotika  Nasional, dan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  untuk  dapat  mengupayakan  program rehabilitasi  bagi  pecandu  narkoba  khususnya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA  Kota  Palopo  sesuai  dengan  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  dan psikotropika,  sehingga  pelaksanaan  proses  pidananya  dapat  berjalan  seiring dilakukannya  rehabilitasi  untuk  penyembuhan  penyakitnya  dengan  demikian tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai  dan penerapan dari UU No.  35 Tahun  2009  tentang  narkotika  dan  psikotropika,  Pasal  54,  56,  57  dan  58  dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Sosiologi  Hukum,  Kajian  Empiris  Terhadap Pengadilan. Penerbit, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
Nasution, Metode Research (penelitian ilmiah) , Bumi Aksara, Jakarta, 2012
Panduan Pelatihan Pendidik Sebaya Bagi Petugas Lapas dan Rumah Tahanan Negara  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan HAM Republik Indonesia , Jakarta, 2011
Pedoman  Pemantauan  Eksternal  Pemasyarakatan,  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI , Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2013
Pasamai  Syamsuddin, Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah Hukum suatu Pengetahuan Praktis , Arus Timur, Makassar, 2013.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Adityar Bakti, Bandung 2012. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Sujatno Adi, Pencerahan di Balik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri , Teraju, 2008.
Sunarso  Siswanto, Penegakan  Hukum  Psikotropika dalam  Kajian  Sosiologi Hukum, 2014.

## Perundang-undangan
Departemen  Kehakiman  RI, Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  Himpunan Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Pemasyarakatan    Bidang Pembinaan Jilid 6,  Tahun 1999.
KUHP & KUHAP, Penerbit Citra Umbara, Bandung,  2012.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2007 tentang  Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Rangka  Penanggulangan  HIV  dan AIDS di Daerah , Departemen Dalam Negeri RI tahun,  2007.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Penanggulangan AIDS Nasional No. 02/ Per/ Menko/ Kesra/ I/ tentang  Kebijakan  Nasional  Penanggulangan  HIV-AIDS  mengenai Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Addiktif Suntik , KPA, 2007.
Undang-undang  Narkotika  (Undang-undang  RI  No.  35  tahun  2009)  dilengkapi dengan  Perpres  no.  83  tahun  2007 tentang  Badan  Narkotika  Nasional, Badan  Narkotika  Propinsi,  dan  BadanNarkotika  Kabupaten  Kota , Penerbit Sinar Grafika
Undang-undang  Narkotika  dan  Psikotropika  BNN  edisi  terbaru .Penerbit Focusindo Mandiri
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2009  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Narkotika . Penerbit Citra Kumbara, Bandung

## Internet
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6d8840-6bd1-1bd1- f8ee-313134333039
https://palopopos.fajar.co.id/2018/01/25/274-tersangkut-narkoba-lapas-over- kapasitas/
https://nasional.tempo.co/read/740614/ada-narkoba-di-penjara-pemeriksaan-di-lp- palopo-diperketat
https://koranseruya.com/bongkar-narkoba-9-pegawai-lapas-palopo-terima- penghargaan.html
http://makassar.tribunnews.com/2017/12/07/segini-pengguna-narkoba- direhabilitasi-di-bnn-palopo
https://palopopos.fajar.co.id/2017/02/21/tahun-lalu-bnn-catat-700-pengguna- narkoba/
http://makassar.tribunnews.com/2017/01/03/2016-177-pengguna-dan-pengedar- narkoba-di-palopo-ditangkap.