## SEJARAH PERADILAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN-KESULTANAN ISLAM PRA-KOLONIAL

## Ismanto, Suparman
Dosen UIN SGD Bandung DPK pada STAI Fatahillah Serpong Email: Suparmanjassin75@gmail.com

## Abstract
What about the development of Islamic criminal law in Nusantara? This question should have been raised for the position of Islamic civil law is widely related to positive law, both as an influencing  element  or  as  a  modification  of  religious  norms  formulated  in  civil  law,  even stated in the substantial legal scope of Law No.7 1989 dealing with religious justice. While Islamic law in the field of criminal justice - to mention another term of the Islamic criminal law - has not attracted much attention like the field of Islamic civil law. Apart from that, the available academic studies are often political in nature and broaden the distance between the understanding of positive criminal law and Islamic law in the field of criminal law. From a macro-historical  perspective,  the  plurality  of  laws  is  inevitably  a  historical  reality.  The Positivism School believes that: the development of law is formalized for the sake of the law only. These circles strongly reject political interference in law, law by law, legal science in the form of value-free science while political science especially when associated with social science  can  be  in  the  form  of  value-loaded  science.  According  to  this  group's  view,  the procedure of finding, forming, and implementing law are in the hand of legal apparatus, the law can only be found through the judge's decision. The legal formation process is limited to legitimator products passed by the law. Law is a command of the law giver.
Keywords: Islamic Law, Islam Nusantara, Islamic Criminal Law, Legal Formation Process.

## Pendahuluan
Walaupun  merupakan  bagian  integral  syari’ah  Islam  dan  memiliki peran signifikan, kompetensi dasar yang dimiliki hukum Islam, tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh kalangan ahli hukum itu sendiri. Sebagian besar kalangan beranggapan, tidak kurang di antaranya  kalangan muslim, menancapkan kesan kejam , incompatible dan off to  date dalam  konsep  hukum  Islam.  Ketakutan  ini  semakin  jelas  adanya apabila  mereka  membincangkan  hukum  pidana  Islam,  ketentuan  pidana potong  tangan,  rajam, salab dan qishas telah off  to  date dan  sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian.
Hubungan  antara  praktek  hukum  Islam  dengan  agama  Islam  dapat diibaratkan  dengan  dua  sisi  mata  uang  yang  tak  terpisahkan.  Hukum  Islam bersumber  dari  ajaran  Islam,  sedangkan  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang dipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakan perkembangan    hukum    Islam  di  Indonesia  erat  hubungannya  dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, amat wajar jika kajian kedudukan  hukum  Islam  pra-kolonial  dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  tata hukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islam di Indonesia.

## Periodisasi Peradilan Islam di Nusantara Masa Awal
Sejarah  pembentukan  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  pada masa  penjajahan  (Portugis,  Belanda  dan  Jepang)  harus  dikaji  berdasarkan sejarah  masuknya  Islam  ke  Indonesia  pada  abad  XIII.  Penyebaran  agama Islam  ke  Indonesia  melalui  saudagar  Arab  dan  Gujarat  yang  pada  saat  itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam.  Meskipun  sudah  ada  hukum  Islam,  akan  tetapi  secara  kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama.
Lambat  laun  proses  konkordasi  hukum  Islam  mempengaruhi  adat kebiasaan  setempat  yang  pada  akhirnya  meresipir  hukum  Islam  sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan. Pada abad  ke-7,  penerapan  hukum  Islam  bukan  hanya  pada  pelaksanaan  ibadah- ibadah  tertentu  saja  melainkan  juga  diterapkan  pada  masalah-masalah mu’amalah,  munakahat ,  dan ‘uqubat .  Dalam  hal  penyelesaian  masalah muamalah, munakahat, dan uqubat diselesaikan  melalui  Peradilan  Agama. Walaupun secara Yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.
Periodisasi  peradilan  Islam  di  Indonesia  sebelum  datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi tiga periode, yaitu:

## 1. Periode Tahkim
Pada  masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam  sangat sedikit  dan  pemeluk  Islam  masih  belum  mengetahui  tentang  hal-hal  yang berhubungan  dengan  Islam.  Bila  timbul  permasalahan,  mereka  menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apa pun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu keduannya harus taat untuk mematuhinya. Cara seperti inilah yang disebut “tahkim”. Bertahkim seperti ini dapat  juga  dilaksanakan  dalam  hal  lain  sengketa,  seperti  penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Periode Ahl al - Halli wa al -‘ Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur  tata  kehidupan  sendiri,  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat Ahl al-Hall wa al-‘Aqd . Yaitu orang- orang  yang  terpercaya  dan  luas  pengetahuannya  untuk  menjadi  sesepuh masyarakat, selanjutnya Ahl al-Hali wa al-‘Aqd mengangkat para hakim untuk menyelesaikan  segala  sengketa  yang  ada  di  masyarakat.  Penunjukkan  ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan.
3. Periode Tauliyah
Setelah  terbentuknya  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Indonesia, pengangkatan  hakim  dilaksanakan  dengan  cara  Tauliyah  dari  Imam,  atau pelimpahan  wewenang  dari  Sultan  selaku  kepala  Negara,  kepala  Negara selaku Waliy al-Amri mempunyai wewenang  mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala Negara atau sultan.
Bersamaan  dan  perkembangan  masyarakat  Islam,  ketika  kedatangan orang-orang  Belanda  pada  1605  M,  Nusantara  sudah  terdiri  dari  sejumlah kerajaan  Islam.  Pada  periode  ini  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara  sudah mempunyai  pembantu  jabatan  agama  dalam  sistem  pemerintahannya. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut kaum, kayim, modin, dan amil . Di tingkat kecamatan di sebut Penghulu Naib . Di tingkat Kabupaten ada Penghulu  Seda dan  di  tingkat  kerajaan  disebut Penghulu  Agung yang berfungsi sebagai hakim atau ( qadhi ) yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut dengan pengadilan Serambi.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  Peradilan  Agama  pada  masa kesultanan  Islam  bercorak majemuk. Kemajemukan  itu  sangat  bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari  kalangan  pesantren;  dan  bentuk  integrasi  antara  hukum  Islam  dengan kaidah  lokal  yang  hidup  dan  berkembang  sebelumnya.  Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam
lingkungan  kesultanan  masing-masing.  Selain  itu,  terlihat  dalam  susunan pengadilan  dan  hierarkinya,  kekuasaan  pengadilan  dalam  kaitannya  dengan kekuasaan  pemerintahan  secara  umum,  dan  sumber  pengambilan  hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. 1
Sebenarnya  sebelum  Islam  datang  ke  Nusantara,  di  negeri  ini  telah dijumpai  dua  macam  peradilan,  yakni Peradilan  Perdata dan Peradilan Padu . 2 Peradilan  Pradata  mengurus  masalah-masalah  perkara  yang  menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang  raja.  Pengadilan  pradata  apabila  diperhatikan  dari  segi  materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam pepakem atau kitab hukum  sehingga  menjadi  hukum  tertulis,  sementara  Pengadilan  Padu berdasarkan pada hukum Nusantara asli yang tidak tertulis.
Menurut  R.  Tresna  (1977:  17),  dengan  masuknya  agama  Islam  di Nusantara,  maka  tata  hukum  di  Nusantara  mengalami  perubahan.  Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum pradata ,  tetapi  juga  memasukan  pengaruhnya  dalam  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Meskipun  hukum  asli  masih menunjukan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itu mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama di Indonesia. 3
Hukum  Islam  di  Nusantara  sebenarnya  telah  lama  hidup  di  antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan  perkembangan  agama  Islam.  Jika  dilihat  sebelum  Islam  masuk, masyarakat  Indonesia  telah  membudaya  kepercayaan  animisme  dan dinamisme.  Kemudian  lahirlah  kerajaan-kerajaan  yang  masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan/kesultanan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.
Akar  sejarah  hukum  Islam  di  kawasan  Nusantara  menurut  sebagian ahli  sejarah  telah  dimulai  pada  abad  pertama  hijriah,  atau  sekitar  abad  ke-7 dan  ke-8  Masehi.  Sebagai  gerbang  masuk  ke  dalam  kawasan  Nusantara,  di kawasan  utara  pulau  Sumatra  lah  yang  dijadikan  sebagai  titik  awal  gerakan dakwah  para  pendatang  muslim.  Dan  secara  perlahan  gerakan  dakwah  itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembanganya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya  kerajaan  Islam  pertama  sekitar  abad  ke-13  yang  dikenal  dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah Aceh Utara.
1 Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, Cet: 4, hal. 113.
2 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2000, hal. 34. 3 Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal.113.
Dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin  menyebar  dengan  berdirirnya  kerajaan  lainnya  seperti  kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di Jawa antara lain kesulatanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku yang ada kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore.
Hukum  Islam  pada  masa  ini  merupakan  sebuah  fase  penting  dalam sejarah  hukum  Islam  di  Nusantara.  Dengan  adanya  kerajaan-kerajaan  Islam menggantikan  kerajaan  Hindu-Budha  berarti  untuk  pertama  kalinya  hukum Islam telah ada di Nusantara sebagai  hukum positif. Hal  ini terbukti dengan fakta-fakta  dan  adanya  literatur-literatur  fiqih  yang  ditulis  oleh  para  ulama Nusantara  pada  abad  ke-16  dan  17-an.  Dimana  para  penguasa  ketika  itu memposisikan hukum Islam sebagi hukum Negara.
Islam  menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  karena  secara  teologis ajarannya  memberikan  keyajinan  dan  kedamaian  bagi  penganutnya. Masyarakat  pada  periode  ini  dengan  rela  dan  patuh,  tunduk  dan  mengikuti ajaran-ajaran  Islam  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan.  Namun  keadaan  itu kemudian  menjadi  terganggu  dengan  datangnya  kolonialisme  barat  yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi. 4

## Peradilan Islam Masa Kesultanan-kesultanan Islam
Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika Nusantara terdiri  dari  sejumlah  kerajaan/  kesultanan  Islam  maka,  dengan  penerimaan Islam  dalam  kerajaan,  otomatis  para  hakim  yang  melaksanakan  keadilan diangkat  oleh  sultan  atau  imam.  Berikut  akan  dijelaskan  sejarah peradilan  pada masing-masing kerajaan/ kesultanan di Indonesia. 5

## 1. Kerajaan Samudera Pasai
Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang di mulai  di  kerajaan  Samudera  Pasai.  Penyiaran  Islam  ini  di  bawa  oleh  para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat India dan sebagian kecil dari orang-orang  Persia.  Perkembangan  Islam  pada  masa  ini  lebih  dominan  di daerah-daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan sedangkan di daerah-daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu.
Sejarah Islam mencatat Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Rajendra I dari India 1020-1024 tidak berhasil  menundukkan  daerah  itu.  Pada  saat  Raja  kehilangan  simpati
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 37.
5 Abdul Halim, Op. Cit., hal. 38.
penduduk  setempat  sehingga  menyebabkan  kekalahannya.  Tercatat  Malikus Saleh adalah raja yang menduduki tahta. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa  beragama  Islam,  dengan  kerajaannya  yang  bernama  Samudera Pasai.
Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan paham Syafi’i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka  berdiri  (1400-1500  M)  para  ahli  hukum  Islam  Malaka  datang  ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.
Pelaksanaan  hukum  Islam  menyatu  dengan  pengadilan  dan diselenggarakan  secara  berjenjang.  Tingkat  pertama  dilaksanakan  oleh pengadilan  tingkat  kampung  yang  dipimpin  oleh  keuchik.  Pengadilan  itu hanya  menangani  perkara-perkara  ringan  sedangkan  pengadilan  tingkat pertama  dapat  mengajukan  banding  kepada ulee balang (pengadilan  tingkat kedua).  Selanjutnya  dapat  di  lakukan  banding  kepada  Sultan  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  yang  keanggotaannya terdiri  atas  Malikul  Adil,  Orang  Kaya  Sri  Paduka  Tuan,  Orang  Kaya  Raja Bandhara, dan Faqih (ulama).
Pelaksanaan hukum pidana Islam di telah dilaksanakan dikerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Meurah Pupoek, seorang anak raja yang  terbukti  melakukan  zina.  Pelaksanaan  hukum  Islam  pada  kerajaan  ini tidak  mengenal  jabatan  atau  golongan,  mulai  dari  keluarga  kerajaan  sampai rakyat biasa apabila terbukti melanggar hukum Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Hirarki Peradilan pada di kerajaan Samudera Pasai:
2. Peradilan Agama Islam di Kerajaan/ Kesultanan Mataram Kerajaan  Islam  yang  paling  penting  di  Jawa  adalah  Demak  (yang kemudian  diganti  oleh  Mataram),  Cirebon  dan  Banten.  Di  Indonesia  timur yang  paling  penting  adalah  Goa  di  Sulawesi  Selatan  dan  Ternate  yang pengaruhnya luas  hingga kepulauan Filipina, di Sumatra yang paling penting adalah Aceh yang wilayahnya, meliputi wilayah Melayu. Keadaan terpencar
MAHKAMAH AGUNG Tingkat Akhir ULEE BALANG Tingkat Kedua KEUCHIK Tingkat Pertama
kerajaan-kerajaan  Indonesia  dan  hubungannya  dengan  negara-negara tetangga, Malaysia dan Filipina. 6
Sebelum Sultan Agung  menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama  Hindu.  Pada  masa  Sultan  Agung  memerintah  (1613-1645),  hukum Islam  hidup  dan  berpengaruh  besar  di  kerajaan  itu.  Pernyataan  ini  dapat dibuktikan  dengan  berubahnya  tata  hukum  di  Mataram,  yang  mengadili perkara-perkara  yang  membahayakan  keselamatan  kerajaan.  Istilah pengadilan untuk ini adalah Kisas. Satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya.  Kerajaan  ini  tidak  sepenuhnya  menerapkan  hukum  pidana  Islam. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah Bughah (pemberontakan). Dengan  munculnya  Mataram  menjadi  kesultanan/kerajaan  Islam,  di bawah pemerintahan Sultan Agung  mulai diadakan perubahan dalam  sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam Peradilan Peradaban . Namun, setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil  Sultan  Agung,  maka  kemudian  paradilan pradata yang  ada  diubah menjadi Paradilan  Surambi dan  lembaga  ini  tidak  secara  langsung  berada dibawah  raja,  tetapi  dipimpin  oleh  ulama.  Ketua pengadilan  meskipun  pada prinsipnya  di  tangan  sultan,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  berada  di  tangan penghulu  yang didampingi  beberapa orang ulama dari  lingkungan pesantren sebagai  anggota  majelis.  Sultan  tidak  pernah  mengambil  keputusan  yang bertentangan dengan nasihat Peradilan Surambi.
Meski terjadi perubahan nama dari Pengadilan
Pradata menjadi Pengadilan  Surambi ,  namun  wewenang  kekuasaannya masih  tetap  seperti  peradilan  pradata.  Ketika  Amangkurat  I  menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, peradilan pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dan raja sendiri yang menjadi tampuk kepimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya pengadilan Surambi masih  menunjukkan  keberadaannya  sampai  pada  masa  penjajahan Belanda,  meskipun  dengan  kewenangan  yang  terbatas.  Menurut  Snouck (1973:  21)  pengadilan  tersebut  berwenang  menyelesaikan  perselisihan  dan persengketaan  yang  berhubungan  dengan  hukum  kekeluargaan,  yaitu perkawinan dan kewarisan. 7

## Hierarki Peradilan di Kerajaan/ kesultanan Mataram
6 Ibid., hal. 38-39. 7 Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal. 114.
RAJA/ SULTAN Tingkat Akhir
Pengadilan Surambi atau Hukum Dalem Ing Surambi di Yogyakarta diketuai oleh seorang penghulu yang disebut penghulu hakim. Sebagai ketua ia memperoleh gelar dari Sultan: Kyai Pengulu. Kemungkinan yang menjadi penghulu pertama di Yogyakarta yang diserahi tanggungjawab masjid adalah Kyai Penghulu Seh Abodin. 8
Dalam melaksanakan tugasnya menangani masalah-masalah yang ada di  masyarakat,  penghulu  hakim  dibantu  oleh  empat  orang  anggota  disebut pathok nagara atau dalam bahasa halus pathok nagari. Baik  penghulu hakim maupun  pathok  nagara  termasuk  abdi  dalem.  Dalam  perkembangan selanjutnya susunan keanggotaan ini ditambah adanya beberapa khotib yang bertugas memberi khotbah di beberapa masjid pada hari Jumat. Adapun kitab hukum  yang dipakai  sebagai acuan di samping  Al  Quran dan Hadits adalah kitab-kitab  fiqih  yaitu  Kitab  Muharrar,  Mahali,  Tuhpah  (baca:  Tuhfah),
Patakulmungin  (Fathulmu’in)  dan  Patakulwahab  (Fat-hulwahab).  Apabila benar  demikian,  maka  tugas  penghulu  hakim  dan  anggota-anggotanya  yaitu pathok nagara dengan abdi dalem di bidang hukum, keagamaan, di masyarakat sungguh tidak ringan.
Sebutan pathok nagara di kalangan Reh Kawedanan Pangulon Karaton Ngayogyakarta  (semacam  Departemen  Agama)  merupakan  jabatan  abdi dalem  di  lembaga  tersebut,  dan  tepatnya  pembantu  penghulu  hakim  di Pengadilan Surambi. Istilah tersebut dalam bahasa Jawa terdiri dari dua kata; pathok  dan  nagara.  Dalam  kamus  Baoesastra  Djawa  oleh  W.J.S. Poerwodarminta, 9 pathok (patok) artinya yaitu:
1) sesuatu  benda  yang  dapat  ditancapkan  baik  berupa  kayu,  bambu  dan lain-lain, dengan maksud untuk batas, tanda, dan sebagainya.
2) bersifat  tetap  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi,  tempat  para  peronda berkumpul, sawah yang pokok,
3) –an artinya angger-angger, paugeran atau aturan, dasar hukum.
Sedangkan nagara berarti negara, kerajaan, atau pemerintahan. Pathok nagara  atau  dalam  bahasa  Jawa  halus  pathok  nagari,  secara  harafiah  dapat berarti  batas  negara,  namun  juga  dapat  berarti  ‘aturan  (yang  dianut  oleh) negara’,  dasar  hukum  negara.  Suatu  contoh  kata  angger  berkaitan  dengan hukum,  pada  masa  itu  ada  kitab  Angger  Sepuluh  atau  Angger  Sedasa merupakan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  adminstrasi  dan  agraria, demikian juga serat angger-angger yang lain.
8 G.P. Rouffaer. Vorstenlanden. Overdruk Uit Adatrechbundel XXXV, serie D, 1931, hlm. 105.
9  W.J.S.  Poerwodarminta. Baoesastra  Djawa .  J.B.  Wolters,  Uitgevers  Maatschappij  NV, Groningen-Batavia, 1939, hal. 479.
PRADATA/ PRADU Tingkat Kedua
Berkaitan  dengan  lembaga  hukum  tersebut,  pada  awal  berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755, mempunyai lembaga hukum bernama  Pengadilan  Surambi  (Hukum  Dalem  Ing  Surambi)  yang  juga dipunyai oleh Surakarta. Di Yogyakarta lembaga ini diketuai penghulu hakim, dibantu oleh empat orang anggota bernama pathok nagara yang di Surakarta bernama  Ngulama.  Pada  perkembangan  selanjutnya,  susunan  keanggotaan Pengadilan  Surambi  tersebut  kemudian  ditambah  adanya ketib-ketib (baca: khotib ),  sebagai  pembantu  yang  akhirnya  menjadi  anggota  pula  sehingga menjadi 10 orang.
Menurut  catatan  arsip  Kawedanan  Reh  Pangulon,  pathok  nagara merupakan  jabataan  (abdi  dalem)  rendah  di  suatu  lembaga  peradilan  yang diberikan  oleh  raja  (Sultan)  kepada  seseorang  yang  dipercaya  mampu menguasai  bidang  hukum  agama  Islam atau syariah. Tidak diketahui secara pasti kenapa sebutan jabatan tersebut demikian. Penulis hanya dapat menduga bahwa  hal  itu  berkaitan  dengan  keberadaannya  di  lembaga  hukum  (agama) yang berlaku di saat itu. Keberadaannya di masyarakat sebagai tokoh panutan, sebagai  kepanjangan  aturan  raja  yang  memerintah  negari  (keprajan) Yogyakarta.  Walaupun  jabatan  rendah,  namun  abdi  dalem  pathok  nagara mempunyai  peranan  penting  dalam  pemerintahan  saat  itu,  karena  langsung berhadapan  dengan  masyarakat  yang  penuh  dengan  berbagai  macam permasalahan.
Sesuai  dengan  peranan  dan  tugasnya  yang  menyangkut  kehidupan masyarakat kasultanan berdasarkan agama pada masa itu, maka sebagai abdi dalem  pathok  nagara  pembantu  penghulu  hakim,  harus  membekali  dirinya dengan  pengetahuan  agama.  Ia  mempunyai  kewajiban  mencerdaskan masyarakat di bidang kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Perlu  diketahui  bahwa  pada  masa  itu  masa  penjajahan  Belanda, sehingga  raja  perlu  membentengi  rakyatnya  secara  jiwani,  supaya berkepribadian kuat. Untuk syiar agama Islam ini maka di berbagai daerah di wilayah didirikanlah masjid-masjid yang kemudian disebut masjid kagungan dalem  yang  berarti  masjid  milik  raja  atau  sering  disebut  Masjid  Sulthoni. Menurut  catatan  Kawedanan  Pangulon  Keraton  Yogyakarta  (1981),  masjid kagungan dalem di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 78 buah, baik di dalam kota  maupun  yang  tersebar  di  daerah-daerah  Kabupaten  Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul. Dalam arsip kraton yang tersimpan di Perpustakaan Widyabudaya, pathok nagara abdi dalem Kawedanan Pangulon Kasultanan Yogyakarta oleh Sultan ditempatkan di Mlangi Kabupaten Sleman (barat), Plosokuning Kabupaten Sleman (utara), Dongkelan Kabupaten Bantul (selatan) dan Babadan Yogyakarta (timur).
Pada masa pendudukan Balatentara Jepang (1942–1945), Babadan ini pernah direncanakan akan dijadikan tempat amunisi untuk keperluan perang Jepang,  sehingga  banyak  penduduk  yang  pindah  ke  arah  utara,  kampung
Kentungan, demikian juga masjidnya. Akan tetapi rencana tersebut tidak jadi dan penduduk kembali ke Babadan semula, masjidnya pun dibangun lagi. Di tempat-tempat ini pathok nagara yang termasuk abdi dalem Reh Kawedanan Pangulon  bertanggung  jawab  atas  kehidupan  keagamaan  dalam  masyarakat dan  kemakmuran  masjid  ‘milik  raja’  (masjid  kagungan  dalem)  yang ditanganinya.
Walaupun  jumlah  masjid  kagungan  dalem  banyak,  namun  hanya empat masjid itulah yang ditangani oleh pathok nagara. Dalam memakmurkan masjid,  ia  dibantu  oleh  khotib,  muadzin,  merbot,  barjama’ah  dan  ulu-ulu.
Tidak  ada  keterangan-keterangan  yang  pasti  kenapa  keempat  abdi  dalem pathok  nagara  itu  ditempatkan  di  Mlangi,  Plosokuning,  Dongkelan  dan Babadan. Apabila dilihat dari pusat kerajaan keempat desa itu berada di barat, utara, selatan dan timur. Di pusat kerajaan sendiri ada Masjid Agung sebagai masjid  kerajaan  yang  berdekatan  dengan  bangunan  kraton.  Ada  kebiasaan orang Jawa, menurut imajinasinya bahwa jumlah 4 (empat) letaknya di dalam sebuah ruang, masing-masing menempati mata angin utama yang mengelilingi suatu titik pusat. Hal ini juga terungkap dalam susunan lembaga pemerintahan, satu  ada  di  tengah-tengah  sebagai  kepala  ditambah  4  (empat)  berada  di sekelilingnya sebagai pembantu utama. Sebagai contohnya pemerintahan pada masa kerajaan Mataram-Islam, apabila raja duduk di singgasana, dihadap para pegawainya (abdi dalem) duduk membentuk lingkaran-lingkaran konsentris. 10
Menilik kebiasaaan orang Jawa yang ‘suka’ serba empat mengelilingi satu pusat, ada kemiripan dengan letak-letak masjid milik raja yang menjadi tanggungjawab  pathok  nagara.  Bukankah  mereka  itu  abdi  yang  bertugas membantu  penghulu  hakim  sebagai  ketua  Pengadilan  Surambi.  Pertanyaan mengenai jumlah abdi dalem pathok nagara yang membantu penghulu hakim di Pengadilan Surambi hanyalah empat, kemungkinan ada kaitannya dengan konsep konsentris seperti yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa masa lalu.
Telah disebutkan bahwa abdi dalem pathok nagara bertanggungjawab terhadap  masjid  yang  ditanganinya.  Begitu  eratnya  antara  masjid  pathok nagara  ini  sehingga  terucap  oleh  masyarakat  masjid-masjid  tadi  sebagai masjid  pathok  nagara.  Ucapan  tersebut  tidaklah  salah,  karena  sebenarnya mengandung  maksud  masjid  kagungan  dalem  yang  menjadi  tanggungjawab pathok  nagara.  Oleh  karena  itu  tidaklah  mengherankan  di  sekitar  tempat tersebut sampai kini masih ada pesantren, tempat belajar agama Islam.
Setelah  kemerdekaan  keadaan  menjadi  berubah.  Kerajaan-kerajaan yang  semula  mempunyai  ‘kekuasaan’  (walaupun  masih  juga  di  bawah kekuasaan  penjajah)  dengan  sendirinya  masuk  ke  satu  wadah  karena  telah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasultanan Yogyakarta juga
10 Robert Heine Gelderen, Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara (Terjemahan Deliar Noer), CV. Rajawali, Jakarta, 1972, hal. 11-12.
Kadipaten  Pakualaman  meleburkan  daerahnya  ke  wilayah  Republik Indonesia. Walaupun Republik Indonesia baru berdiri namun sebagai negara harus  mempunyai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar  juga  kebijakan- kebijakan  lainnya.  Peraturan  atau  undang-undang  pemerintah  pendudukan sedikit demi sedikit dirubah, termasuk di bidang peradilan.
Selanjutnya  pada  tanggal  29  Agustus  1947  Pemerintah  Republik Indonesia    mengeluartkan  UU  No  23  Tahun  1947  tentang  Penghapusan Pengadilan  Raja  ( Zelfbestuursrecht-spraak )  di  Jawa  dan  Sumatera.  Di dalamnya  menyebutkan  bahwa  semua  pengadilan  raja  diserahkan  kepada pengadilan  yang  berwenang  (Republik  Indonesia).  Dengan  demikian  sejak diberlakukan  UU  tersebut  maka  secara  yuridis  Pengadilan  Surambi  telah hapus. Walaupun tidak mempunyai kewenangan di lembaga peradilan, namun penghulu hakim dan pathok nagara secara adat masih tetap sebagai abdi dalem di  Reh  Kawedanan  Pangulon.  Di  sini  kawedanan  semacam  departemen  dan Kawedanan  Pangulon  mengurusi  masalah  keagamaan,  masalah  ukhrawi.
Semenjak  itu  pula  tidak  ada  lagi  pengangkatan  abdi  dalem  pathok  nagara, namun demikian masjidnya masih ada dan dimanfaatkan sampai sekarang.
3. Peradilan Islam di Kerajaan/ Kesultanan Aceh dan Banjar
Di  Aceh,  sistem  peradilan  yang  berdasarkan  hukum  Islam  menyatu dengan pengadilan negeri, yang mempunyai tingkatan-tingkatan;
(a) Dilaksanakan  di  tingkat  kampung  yang  dipimpin keucik .  Peradilan  ini hanya  menangani  perkara-perkara  yang  tergolong  ringan.  Sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim
(b) Apabila  yang  berperkara  tidak  puas  dengan  keputusan  tingkat  pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang ke dua yakni Oeloebalang .
(c) Bila  pada  tingkat Oeloebalang juga  dianggap  tidak  dapat  memenuhi keinginan  pencari  keadilan,  dapat  mengajukan  banding  ke  pengadilan tingkat ke tiga yang disebut panglima sagi.
(d) Seandainya  keputusan  panglima  sagi  tidak  memuaskan  masih  dapat mengajukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah agung yang terdiri anggotanya malikul adil , orang kaya sri paduka tuan, orang  kaya  raja  bandara,  dan  fakih  (ulama).  Sitem  peradilan  di  Aceh sangat jelas menunjukkan hirarki dan kekuasaan absolutnya. 11
4. Pengadilan Agama di Kerajaan Banjar
Kapan  masuknya  Islam  ke  kerajaan  Banjar  atau Kalimantan  Selatan tidak ada yang dapat menetapkan dengan pasti. Namun demikian setidaknya masuk  dan  berkembangnya  Islam  di  Kalimantan  Selatan  dapat  terjadi  pada abad ke-16.
Pidana  murni  dilaksanakan  di  kerajaan  ini,  hal  ini  terbukti  dengan adanya  hukum  potong  tangan  bagi  siapa  saja  yang  mencuri  dan  hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukan zina. Kerajaan Banjar tercatat sebagai suatu kerajaan besar yang memeluk Islam.
Awal KeIslaman itu mulanya tentu dari seorang ke orang lain, tetapi akhirnya menemukan penyebaran yang mantap adalah ketika masuk Islamnya Sultan Banjar, yang sebelumnya bernama Pangeran Samudera berganti nama menjadi Pangeran Suriansyah. Pangeran Samudera menjanjikan dirinya akan masuk  Islam,  jika  menang  berperang  melawan  pamannya  Pangeran Tumenggung, setelah mendapat bantuan dari kerajaan di Jawa.
Dengan masuk Islamnya raja, perkembangan selanjutnya tidak begitu sulit, karena ditunjang oleh fasilitas serta kemudahan lainnya yang akhirnya membawa  kepada  kehidupan  masyarakat  Banjar  yang  benar-benar bersendikan Islam. Namun demikian juga seperti sebagian masuknya Islam di Indonesia, yang datangnya lebih belakang dari agama Hindu, maka konsepsi hukum  yang  dianut  di  kerajaan  Banjar  inipun  nampaknya  juga  tidak  murni berdasarkan  Qur’ân  dan  As-Sunnah.  Di  Kalimantan  Selatan,  Sebelum kehadiran  Islam  juga  subur  adat  istiadat  lama  yang  sifatnya  animisme,  ini merupakan  tantangan  para  pendakwah  yang  tak  kenal  lelah  untuk  mengikis setiap hadirnya ajaran yang bertentangan dengan Islam.
Kehidupan  keagamaan  diwujudkan  dengan  adanya  mufti-mufti  dan qadhi-qadhi,  ialah  hakim  serta  penasehat  kerajaan  dalam  bidang  agama. Dalam tugas mereka, terutama adalah menangani masalah-masalah berkenaan dengan  hukum  keluarga  dan  hukum  perkawinan.  Demikian  pula  Qadhi,  di samping  menangani  masalah-masalah  hukum  privat,  teristimewa  juga menyelesaikan  perkara-perkara  pidana  atau  dikenal  dengan  Had.  Tercatat dalam  sejarah  Banjar,  diberlakukannya  hukum  bunuh  terhadap  orang  Islam yang  murtad,  hukum  potong tangan  untuk  mencuri,  dan  mendera  siapa  saja yang kedapatan melakukan zina.
Bahkan  dalam  tatanan  hukum  kerajaan  Banjar  telah  dikodifikasikan dalam bentuk sederhana, aturan-aturan hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada  hukum  Islam,  kodifikasi  itu  dikenal  kemudian  dengan  Undang- Undang Sultan Adam. Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai ‘Ulul Amri kaum muslimin di seluruh kerajaan.
Pengadilan Agama di kawasan Banjar pada masa kesultanan misalnya, hal ini bisa kita lihat pada biografi Datu Abulung. Beliau di hukum mati oleh sultan  karena  menyebarkan  ajaran wahdatul  wujud .  Alasan  Sultan Tahmidullah  menghukum  mati  setelah  sultan  bermusyawarah  dengan  para ulama dan mereka berkesimpulan bahwa: Atas dasar kepentingan keselamatan orang banyak dan tugas seorang pemimpin adalah untuk keselamatan akidah dan  kemaslahatan  rakyatnya;  menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari
mendatangkan  kebaikan  dan  tugas  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya dipusatkan  untuk  mendatangkan  kebaikan  maka  sultan  memutuskan  untuk menghukum mati beliau. 12
Disini kita bisa melihat bahwa perkara seperti “penodaaan agama” bisa dihukum  mati  dan  sistem  Pengadilan  Agama  yang  berlaku  di  masyarakat Banjar saat itu diputuskan melalui musyawarah Sultan dan para ulama. Begitu pula masalah ibadah menjadi wewenang Pengadilan Agama.
Dalam  biografi  Datu  Sanggul  diceritakan  bahwa  sepeninggal  Datu Suban guru beliau, beliau tidak pernah lagi shalat jum’at di Masjid Muning. Hal ini disebabkan karena dengan karomah beliau, beliau bisa shalat jum’at langsung di Masjidil Haram, walaupun shalat selain shalat Jum’at beliau tetap berjamaah  di  Masjid  tersebut.  Tapi  karena  pada  masa  itu  diberlakukan perintah sultan yang menyatakan barang siapa yang tidak melaksanakan shalat fardhu Jum’at berjamaah akan didenda  maka beliau harus membayar denda yang telah ditetapkan raja.
Selain itu, adanya Undang-Undang Sultan Adam yang terdiri dari 31 pasal yang berisi tentang hukum Islam, hukum acara Peradilan Islam, hukum agraria, hukum fiskal, hukum pidana, hukum perdagangan, dan lain-lain 3 juga menjadi  bukti  lainnya,  karena  siapakah  yang  menyidang  seandainya  terjadi pelanggaran, tentunya Pengadilan  Agama, walaupun sistem  yang  berlaku di Pengadilan Agama dulu dengan sekarang berbeda, tapi esensinya tetap sama, bahkan Pengadilan  Agama pada  masa  itu mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan Pengadilan Agama zaman sekarang.

## 5. Peradilan Agama Islam di Priangan
Tak  hanya  di  daerah  kekuasan  Sultan  Agung  saja,  tetapi  di  pesisir sebelah  utara  Jawa,  utamanya  di  Cirebon  hukum  Islam  utamanya  yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh.  Tercatat  di  Priangan  misalnya,  adanya  Pengadilan-pengadilan Agama  yang  mengadili  perkara  yang  dewasa  ini  masuk  kepada  masalah- masalah subversif. Pengadilan ini merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan.
Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri yang  mewakili  tiga  Sultan,  yaitu  Sultan  Sepuh,  Sultan  Anom,  dan Panembahan  Cirebon.  Segala  acara  yang  menjadi  sidang  itu  diputuskan menurut  Undang-Undang  Mataram,  Jaya  Lengkara,  Kontra  Menawa  dan Adilullah.  Namun  demikian,  satu  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa kedalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.
12 Ahmadi Hasan, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar , Antasari Press, Banjarmasin, 2009, h. 123.
Di  Cirebon  atau  Priangan  terdapat  tiga  bentuk  peradilan; Peradilan Agama,  Peradilan  Drigama, dan Peradilan  Cilaga. Kompetensi Peradilan Agama adalah  perkara-perkara  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  badan  atau hukum  mati,  yaitu  yang  menjadi  absolut  kompetensi  peradilan  pradata  di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi dikirim ke Mataram, karena belakangan kekuasaan pemerintah
Mataram telah
merosot.
Kewenangan
absolut Peradilan  Drigama adalah  perkara-perkara  perkawinan  dan  waris. Sedangkan Peradilan  Cilaga khusus  menangani  sengketa  perniagaan. Pengadilan ini dikenal dengan pengadilan wasit. 13

## 6. Peradilan Agama Islam di Banten
Sementara itu di Banten pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Pada masa sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qodli sebagai hakim tunggal. Lain halnya dengan Cirebon yang pengadilannya  dilaksanakan  oleh  tujuh  orang  menteri  yang  mewakili  tiga sultan  yaitu  Sultan  Sepuh,  Sultan  Anom  dan  Panembahan  Cirebon  kitab hukum yang digunakan adalah pepakem Cirebon, yang merupakan kumpulan macam-macam Hukum Jawa Kuno , memuat Kitab Hukum Raja Niscaya , Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adidullah .  Namun  satu  hal  yang  tidak  dipungkiri  bahwa pepakem Cirebon tanpa adanya pengaruh hukum Islam. 14
Belanda pertama kali menginjakan kakinya di pelabuhan Banten pada tahun  1596.  Bagaimana  mulai  berjalannya  Peradilan  Agama  di  sana  dan bagaimana  sikap  Belanda  terhadap  Peradilan  Agama  di  daerah  ini,  kiranya perlu  diketahui  bagaimana  awal  masuknya  Islam  di  Banten.  Setelah  kota Banten,  salah  satu  kota  pelabuhan  dari  kerajaan  Pakuan-Pajajaran  dapat dikuasai  oleh  Falatehan,  segeralah  dibentuk  pemerintahan  atas  nama  Sultan Demak. Tak lama kemudian dapat dikuasai pula Sunda Kelapa, juga salah satu kota pelabuhan dari Pakuan-Pajajaran, yang kemudian diberi nama Jayakarta dan dijadikan wilayah dari kesultanan Banten. Cirebon sebagai kota pelabuhan terakhir dari Pakuan-Pajajaran diduduki pula ole Falatehan, selaku abdi dari Sultan  Demak  dalam  rangka  penyebaran  agama  Islam,  sehingga  Banten,
Sunda Kelapa, dan Cirebon menjadi wilayah kekuasaan Demak.
Pada tahun 1552 Falatehan pindah ke Cirebon dan terus memerintah daerah  ini,  sedang  pemerintahan  di  Banten  diserahkan  kepada  putera sulungnya  Hasanudin.  Pada  tahun  1568  Hasanudin  menyatakan  kesultanan Banten  sebagai  negara  merdeka,  bebas  dari  kekuasaan  Demak,  dan  mulai mengatur  pemerintahannya  sendiri.  Di  antaranya  menata  pelaksanaan
13 Abdul Halim, Op. Cit., hal. 43. 14 Cik Hasan Bisri, Op. Cit., hal. 115.
peradilan  di  kesultanan  tersebut.  Orang-orang  Banten,  sebelum  kekuasaan negara direbut oleh Falatehan sudah mulai masuk Islam. Hal itu dipermudah oleh  karena  syahbandar  di  Banten  dan  yang  memerintah  kota  itu  atas  nama Prabu  Siliwangi,  sudah  lebih  dahulu  memeluk  agama  Islam.  Orang-orang Banten,  sebagai  orang  yang  baru  saja  memeluk  agama  Islam  amatlah  giat dalam menjalankan agamanya dan memegang teguh pada hukum Islam.
Meskipun  Cirebon  didirikan  hampir  bersamaan  dengan  kesultanan Banten,  akan  tetapi  lapisan  atas  dari  penduduk  Cirebon,  yang  berasal  dari Demak, masih kokoh terikat dengan norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa-kuno.  Hal  tersebut  berpengaruh  pada  perkembangan  peradilan  di  dua kesultanan tersebut. Pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. Pengadilan yang pernah ada dan berjalan berdasar pada hukum Hindu sebagai bentukan  dari  kerajaan  Pakuan-Pajajaran,  diwaktu  Sultan  Hasanudin memegang  kekuasaan  sudah  tidak  nampak  lagi  bekas-bekasnya  sedikitpun. Pada  abad  ke-17  di  Banten  hanya  ada  satu  macam  pengadilan,  yaitu  yang dipimpin oleh Kadhi sebagai hakim tunggal.
Kalau  pada  abad  ke-17  kesultanan  Banten  sudah  sempurna menerapkan  hukum  Islam,  maka  pada  awal  abad  ke-17  penguasa  kerajaan Mataram baru masuk agama Islam. Akan tetapi dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam pada permulaaan abad ke-17 tersebut penyebaran Islam  hampir  meliputi sebagian  besar wilayah Indonesia karena wilayah  kekuasaan  kerajaan  Mataram  hampir  meliputi  seluruh  wilayah Indonesia.

## 7. Peradilan Agama Islam di Sulawesi
Di  Sulawesi  integrasi  ajaran  Islam  dan  lembaga-lembaganya  dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah kerajaan Tallo di  Sulawesi  Selatan.  Kemudian  disusul  oleh  kerjaan  Goa  yang  merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya.
Sementara  itu  di  beberapa  wilayah  lain;  seperti  Kalimantan  Selatan dan  Timur,  dan  tempat-tempat  lain,  para  hakim  agama  di  angkat  sebagai penguasa  setempat. 15 Dengan  berbagai  ragam  pengadilan  itu,  menunjukan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi  bidang  hukum  keluarga,  yaitu  perkawinan  dan  kewarisan.  Dengan wewenang  demikian,  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  pengadilan pada  berbagai  kesultanan  memiliki  keunikan  masing-masing.  Dan  fungsi sultan  pada  saat  itu  adalah  sebagai  pendamai  apabila  terjadi  perselisihan hukum.
15 Abdul Halim, Op. Cit., hal. 45.
Di  Sulawesi  integrasi  ajaran  Islam  dan  lembaga-lembaganya  dalam pemerintah  kerajaan  dan  adat  lebih  lancar  karena  peranan  raja.  Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan Parewa Syara’ (pejabat syari’at) yang berkedudukan sama dengan Parewa Adek (pejabat adek) yang sebelum  datangnya  Islam  telah  ada  (pengadilan  tingkat  II).  Parewa  syara’ dipimpin oleh Kali (Kadli),  yaitu pejabat tertinggi  dalam syariat Islam  yang berkedudukan  di  pusat  kerajaan  (pengadilan  tingkat  III).  Di  masing-masing Paleli diangkat pejabat bahwan yang disebut imam serta dibantu oleh seorang khatib dan seorang Bilal (Pengadilan tingkat I). Para Kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha,  kenduri  kerajaan,  penyelenggaraan  mayat  dan  penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri  yang  menjadi hakim agama Islam.
Hirarki Peradilan pada Kerajaan Sulawesi 8. Kerajaan Raja Ali Haji di Riau Sistem  peradilan  pada  kerajaan  Riau  telah  tertata  dengan  rapi  pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Peradilan terdiri dari, Mahkamah Kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan Mahkamah Kecil yang bertugas  menangani  setiap  permasalahan  yang  timbul  dalam  masyarakat. Untuk  masing-masing  mahkamah  itu  diangkat  tiga  orang  Qadhi  yang menangani perkara mu’amalah, jinayah dan munakahat.
QADHI Tingkat Ketiga PAREWA SYARA’-PAREWA ADEK Tingkat Kedua R A J A Tingkat Akhir KHATIB-BILAL Tingkat Pertama

## Struktur Lembaga Peradilan Kerajaan Raja Ali Haji

## Dasar Penyelenggaraan Peradilan di Kesultanan
Di  Mataram,  masa  kepemimpinan  Sultan  Agung,  seorang  Raja  yang alim  dan  menjunjung  tinggi  agamanya,  pengaruh  Islam  masuk  pada  tata hukum  yang  diwujudkan  khusus  dalam  pengadilan  Pradata  yang  diubah menjadi  Pengadilan  Surambi,  karena  diadakan  di  serambi  mesjid  Agung. Dasar  hukum  penyelenggaraan  peradilan  pada  masa  kesultanan  in  adalah adanya  pendelegasian  wewenang  dari  Sultan  kepada  Penghulu.  Pada  tahun 1645, sultan agung wafat dan digantikan oleh Amangkurat I. Beliau mengubah Pengadilan  seperti  dahulu  kembali.  Pengadilan  pradata  maksudnya  perkara- perkara  yang  diadili  oleh  Raja  dan  diadakan  di  Negaragung,  yaitu  pusat pemerintahan di Ibukota Negara.
Di Banten, masa kepemimpinan Sultan Hasanudin, pada abad ke-17 di Banten hanya ada satu macam pengadilan,  yaitu yang dipimpin oleh Kadhi.
Pendelegasian wewenang dari Raja kepada Kadhi.
Di  Cirebon,  setelah  pangeran  Girilaya  wafat  dan  meninggalkan  tiga anaknya,  sehingga  Cirebon  dibagi  tiga,  yang  dipimpin  oleh  Sultan  Sepuh, Sultan  Anom,  Panembahan  Cirebon.  Meski  dibagi  tiga,  namun  dalam permasalahan  yang  besar,  mereka  tetap  bersama.  Kemudian  dalam menyelesaikan  perkara,  diserahkan  kepada  7  menteri  sehingga  menjadikan pendelegasian wewenang dari ketiga sultan kepada 7 menteri tersebut untuk menyelesaikan perkara. Adapun ketujuh menteri ini adalah delegasi diantara
SULTAN Wazir Al-a’azhim Syekh Al-Islam Amir Mahkamah Besar Mahkamah Kecil Hakim Naib Hakim Qadli Al-Qudlaah Qadli Naib Qadli Muzaki Qadli Naib Qadli Katib Muzaki Daerah Katib Tarjuman Tarjuman
3  orang  dari  Sultan  Sepuh,  2  orang  dari  Sultan  Anom,  dan  2  orang  dari Panembahan  Cirebon.  Kemudian  pada  tahun  1688  terjadi  perjanjian  de hartogh  merupakan  dasar  hukum  sehingga  mengubah  pengadilan  7  menteri yang diganti menjadi pengadilan 7 jaksa.

## Kedudukan Pengadilan
Di  Mataram,  kedudukan  pengadilan  yang  menjadi  wewenang penghulu,  tetap  menjadi  kekuasaan  Sultan  Agung,  karena  ditakutkan bertentangan pada hukum adat yang ada. Meski demikian, penyelesaian yang dilakukan  Sultan  tidak  bertentangan  dengan  keputusan  pengadilan  surambi. Dan ini memang keputusan yang dikeluarkan oleh penghulu. Pada tahun 1645, sultan  agung  wafat  dan  digantikan  oleh  Amangkurat  I.  Beliau  mengubah Pengadilan  seperti  dahulu  kembali.  Sehingga  Pengadilan  Pradata  tetap  ada dalam tangan Raja dan tidak terikat oleh kitab-kitab hukum manapun. Namun setelah ada papakem Cirebon, ada kedudukan  lain,  yaitu adanya Pengadilan Penghulu  yang  sebagian  besar  wewenang  pengadilan  karta  (jaksa)  menjadi wewenang Penghulu.
Di Banten, kedudukan pengadilan yaitu dengan dipimpin oleh kadhi.
Dalam  putusannya,  kadhi  menetapkan  putusan  mengadili  seseorang,  manun kedudukannya  tetap  ada  dibawah  raja.  Faktanya  yaitu  karena  setiap  adanya putusan dari Kadhi harus tetap disahkan oleh Raja.
Di  Cirebon,  kedudukan  7  menteri  ada  di  bawah  tiga  Sultan,  karena merupaka  perwakilan  dari  ketiga  Sultan.  Ketujuh  menteri  ini  yang  setelah perjanjian de Hartogh itu berubah menjadi tujuh Jaksa, melakukan perbuatan mengadili  orang  yang  berperkara  dengan  mengeluarkan  keputusan  yang diambil  dari  ketujuh  jaksa  secara  bersama-sama  yang  disebut  dengan  surat bulat.

## Susunan Pengadilan
Pengadilan  surambi  ini  dipimpin  oleh  penghulu  yang  mempunyai beberapa ulama sebagai anggota. Hal ini identik dengan musyawarah. Meski tidak sesuai dengan hukum Islam bahwa figur hakim hanya seorang saja, tetap saja  Sultan  Agung  yang  memberi  keputusan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memelihara faham kedaulatan, meski begitu, tetap saja keputusan berdasarkan atau tidak menyimpang dari nasehat putusan Pengadilan Surambi. Pada tahun 1645, sultan agung wafat dan digantikan oleh Amangkurat I. Beliau mengubah Pengadilan seperti dahulu kembali. Perkara-perkara yang diadili berlaku bagi daerah-daerah  bekas  Negara-negara  yang  takluk  pada  mataram,  sehingga Negaragung  menjadi  pusat  pengadilan.  Susunannya  berubah,  karena Pengadilan Pradata telah ada dalam tangan Raja dan tidak terikat oleh kitab- kitab hukum manapun. Namun setelah ada papakem Cirebon, sehingga terjadi
pelimpahan  kekuasaan  dari  Pengadilan  Jaksa  kepada  Pengadilan  Penghulu. Sehingga Pengadilan Jaksa (karta) hanya mengadili perkara padu saja.
Pengadilan  di  Banten  yang  dikepalai  oleh  Kadhi  tidak  mempunyai susunan, karena pengadilan dipimpin hanya oleh seorang Kadhi saja. Adapun di  Cirebon,  susunan  pengadilannya  yaitu  bahwa  perwakilan  dari  ketiga penguasa itu berkedudukan sama. Jadi susunannya yaitu Tujuh Jaksa bersama- sama  dalam  surat  bulat,  kemudian  apabila  belum  bisa  di  putuskan  maka dilakukan  dengan  Sidang  para  Sultan  yang  setelah  Cirebon  menerima perjanjian itu, maka residen Belanda pun ikut hadir dalam sidang para sultan.

## Kekuasaan Pengadilan
Pengadilan di Mataram, yaitu pengadilan surambi yang dipimpin oleh penghulu dan dibantu dengan beberapa alim ulama. Pengadilan ini kebiasaan mengadili  perkara-perkara  mengenai  perkara  perkawinan  dan  kewarisan. Kekuasaan  penghulu  ialah  memberikan  keputusan-keputusan  yang mempunyai  arti  suatu  nasehat  (adpis)  kepada  raja  didalam  mengambil keputusannya.  Pada  tahun  1645,  sultan  agung  wafat  dan  digantikan  oleh Amangkurat I. Beliau mengubah Pengadilan seperti dahulu kembali. Perkara- perkara  yang  diadili  berlaku  bagi  daerah-daerah  bekas  Negara-negara  yang takluk  pada  mataram,  sehingga  Negaragung  menjadi  pusat  pengadilan. Sehingga kekuasaan Raja ialah mengadili perkara dalam Pengadilan Pradata dan tidak terikat oleh kitab-kitab hukum manapun. Raja adalah sumber hukum dan  sumber  keadilan,karena  Menurut  Amangkurat  I,  tradisi  harus  tetap dijalankan, karena wajib untuk memelihara tradisi. Adapun daerah yang telah takluk,  diberi  wewenang  dari  Raja  kepada  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk menjalankan  pengadilan  di  daerahnya  tapi  hanya  mengenai  perkara- perkara Padu ,  dan  sumbernya  yaitu  kitab-kitab  hukum.  Namun  setelah  ada papakem  Cirebon,  sehingga  terjadi  pelimpahan  kekuasaan  dari  Pengadilan Jaksa kepada Pengadilan Penghulu. Sehingga Pengadilan Jaksa (karta) hanya mengadili perkara padu saja.
Adapun  di  Banten,  kekuasaan  Kadhi  yang  merupakan  kekuasaan pengadilan  tunggal,  berkuasa  mengadili  perkara-perkara  (hingga  perkara hukuman  mati)  namun  tetap  kekuasaannya  dibawah  raja  karena  dalam pengesahannya memrlukan pengesahan dari raja.
Selain itu di Cirebon, yang pengadilannya dipimpin oleh tujuh menteri
(tujuh  jaksa),  mempunyai  kekuasaan  mengadili  perkara-perkara  yang merupakan  hal-hal  yang  biasa  (Tresna,  1978:  25).  Adapun  kekuasaan mengadili  perkara  tertentu  yang  menghasilkan  keputusan  bersama-sama dengan surat bulat. Adapun apabila salah satu tidak sepakat, maka pengadilan dialihkan kepada sidang para sultan.

## Hukum Substantif
Hukum  materiil  yang  digunakan  di  pengadilan  mataram  ialah  kitab- kitab  fiqh  yang  bermadzhab  syafi’  karena  Islam  masuk  pertama  kali bermadzhab Syafi’i. Pada tahun 1645, kekuasaan beralih kepada Amangkurat
I  yang  mengubah  Pengadilan  seperti  dahulu  kembali.  Sehingga  kekuasaan Raja ialah mengadili perkara dalam Pengadilan Pradata dan tidak terikat oleh kitab-kitab hukum manapun. Raja adalah sumber hukum dan sumber keadilan, karena menurut Amangkurat I, wajib memelihara tradisi. Adapun daerah yang telah takluk, diberi wewenang dari Raja kepada wakil Pemerintah Pusat untuk menjalankan  pengadilan  di  daerahnya  tapi  hanya  mengenai  perkara- perkara Padu , dan sumbernya yaitu kitab-kitab hukum.
Banten  juga  memakai  hukum  materiil  yang  sama  dari  Islamnya, adapun tetap terdapat hukum hindu yang merupakan adat dari zaman dahulu. Hukum hindu itu ialah hukuman mati yang dijatuhi oleh Kadhi.
Adapun di Cirebon, kitab hukum yang digunakan
yaitu Papakem Cirebon yang  didalamnya  terdiri  dari macam-macam ketentuan  dari  hukum  Jawa-kuno.  Diambi  dari  beberapa  kitab,  diantaranya Kitab huum Raja Niscaya, undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilulah, juga disebut Surya Alam.
Hukum  acara  pada  kesultanan  Mataram  belum  ada  hukum  yang mengatur  tentang  acara  pengadilan.  Adapaun  di  Banten  pula,  seperti  itu. Adapun selain kedua kesultanan ini, Kesultanan Cirebon yang di dalam segala perkaranya,  yang  menjadi  acara  sidang  menteri  itu  diputuskan  menurut “undang-undang jawa”.

## Penutup
Sebuah peradilan yang merupakan alat kelengkapan bagi umat Islam dalam melaksanakan Hukum Islam, Peradilan Agama Islam dikhususkan bagi masyarakat  yang  beragama  Islam  di  Indonesia,  sebagai  alat  kelengkapan pelaksanaan Hukum Islam itu sendiri. Maka Peradilan Agama ini tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara yang kemudian disambut dengan senang dan baik  oleh  masyarakat  penduduk  Indonesia.  Walaupun  disadari  sepenuhnya bahwa Peradilan Agama khususnya dan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam pada umumnya  belum  pernah  berkembang  secara  menyolok  di  Indonesia  apabila dibandingkan  dengan  negara-negara  yang  lainnya  terutama  sekali  yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun demikian konsepsi-konsepsi Hukum  Islam  telah  menyumbangkan  suatu  potensi  pemikiran  yang  sangat baik bagi perkembangan dan pembinaan Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  Islam, PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Ahmadi Hasan, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada
Masyarakat Banjar , Antasari Press, Banjarmasin, 2009.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Cik  Hasan  Bisri,  MS., Peradilan  Agama  di  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2003.
G.P. Rouffaer. Vorstenlanden. Overdruk Uit Adatrechbundel XXXV, serie D,
1931.
Robert  Heine  Gelderen, Konsepsi  Tentang  Negara  dan  Kedudukan  Raja  di Asia Tenggara (Terjemahan Deliar Noer), CV. Rajawali, Jakarta, 1972. W.J.S.  Poerwodarminta. Baoesastra  Djawa .  J.B.  Wolters,  Uitgevers Maatschappij NV, Groningen-Batavia, 1939.