El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Terengganu 2017
(Studi Kasus Di Daerah Kualla Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)
Khairuddin Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Emai: khairuddin@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Izin  pengadilan  dan  prosedur  perkawinan  tidak  menjadi  salah  satu  syarat sah  pernikahan  dalam  Islam.  Namun  realitasnya  masa  kini,  menjadi  satu keharusan  agar  pihak  Mahkamah  Syari’ah  dapat  memeriksa  setiap persyaratan  yang  perlu  dipenuhi  setiap  pihak  dalam  pernikahan  itu,  baik syarat  sudah  terpenuhi  ataupun  belum,  sesuai  dengan  ketentuan  Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Terengganu  2017  (EUKI Terengganu  2017).  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah bagaimana  profil  nikah  tanpa  izin  pengadilan  serta  bentuk  sanksi  yang dikenakan  kepada  pelaku  nikah  tanpa  izin  pengadilan  menurut  EUKI Terengganu  2017  dan  apakah  faktor  dan  dampak  hukum  yang  terjadi kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini. Penyusunan  skripsi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan (library  research)  dan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan mengambil  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ditemukan bahwa terdapat empat Seksyen (Pasal) dalam EUKI Terengganu 2017 yang membincangkan  perihal  nikah  tanpa  izin  pengadilan  yaitu,  Seksyen  126, Seksyen  35,  Seksyen  37,  dan  Seksyen  36  EUKI  Terengganu  2017.  Jika dilihat  kasus-kasus  yang  pernah  terjadi,  faktor  yang  mempengaruhi  suatu pasangan itu untuk mengambil jalan mudah menikah adalah poligami,  wali adhlal,  prosedur  kawin  di  Malaysia  yang  rumit  dan  ketat,  sindikat  kawin lari,  dan  masalah  sosial.  Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  kelemahan  di  dalam  EUKI  Terengganu  khususnya  berkaitan dengan  sanksi  kesalahan  itu  yang  mana  sanksinya  tidak  berat  dan penguatkuasaan  dalam  memberikan  hukuman  itu  tidak  semaksimal mungkin. Sanksi yang dihukumkan tidak memberi pengajaran dan dianggap tidak  sesuai  dengan  taraf  hidup  masyarakat  Terengganu  sekarang  yang jauh  berkemampuan dalam membayar sanksi-sanksi  tersebut.  Oleh karena itu, EUKI Terengganu 2017 ini perlu dimodifikasi khususnya pada sanksi- sanksinya  supaya  pelanggaran  EUKI  Terengganu  2017  dapat  diatasi  dan sosialisasi  tentang  nikah  tanpa  izin  pengadilan  lebih  diperkuatkan  lagi kepada masyarakat agar dapat membuka pengetahuan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesadaran dari peringkat awal lagi.

## Kata  kunci:  Nikah,  Izin  Pengadilan,  Enakmen  UU  Keluarga  Islam  Negeri Terengganu 2017

## Pendahuluan
Izin pengadilan ini hanyalah suatu istilah yang digunakan pihak kehakiman. Ia  meliputi  hal-hal  persyaratan,  perizinan  pernikahan,  dan  prosedur  sebelum menikah.  Izin  pengadilan  tidak  menjadi  salah  satu  syarat  sah  pernikahan  dalam Islam,  namun  realitasnya  masa  kini,  ia  menjadi  satu  keharusan  agar  pihak Mahkamah Syari‟ah dapat memeriksa persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat itu sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan hukum keluarga di masing-masing negeri 1 . Setiap hukum itu  dibuat,  hanyalah  untuk  menjamin  hak-hak  serta  tanggung  jawab  masyarakat. Jika hukum itu dilanggar, kemungkinan untuk pihak-pihak di dalam perkawinan itu tidak mendapat hak dan jaminan hukum adalah tinggi.
Secara  umumnya,  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini  terbahagi  kepada  dua kategori.  Yang  pertama  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  mendapatkan perizinan  dari  Pendaftar  Pernikahan,  Perceraian,  dan  Ruju‟ 2 (NCR). 3 Yang  kedua adalah  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  mendapatkan  terlebih  dahulu  perizinan dari hakim syar‟i bagi mereka yang mau berpoligami, pernikahan bawah umur, dan lain-lain  yang  memerlukan  perizinan  tertulis  dari  hakim  syar‟i. 4 Penduduk  yang berdomisili di Negeri Terengganu terikat pada setiap hukum yang dikeluarkan oleh Dewan  Undangan  Negeri  Terengganu .  Dalam  hal  perkawinan  Islam,  perceraian dan  sebagainya  di  Negeri  Terengganu,  hukum  yang  berlaku  adalah Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Terengganu  2017  (EUKI  Terengganu 2017) yang mula dikuatkuasakan pada 1 Juli 2017.
Permasalahannya muncul apabila masih banyak yang melanggar hukum ini semata-mata  untuk  memenuhi  kehendak  masing-masing.  Menurut  data  yang dikeluarkan oleh Pejabat (Kantor) Agama  Islam  Kuala Terengganu, sebanyak 206 permohonan pengesahan pernikahan sepanjang tahun 2016, 213 permohonan pada tahun  2017,  dan  253  permohonan  pada  tahun  2018  dengan  jumlah  semuanya  672 kasus untuk Daerah Kuala Terengganu dalam tiga tahun terakhir dan data itu juga menunjukkan bahwa berlaku peningkatan dalam kasus nikah tanpa izin pengadilan ini.
Antara  tujuan  penelitian  ini  dibuat  ialah  untuk  menjelaskan  dengan  rinci kepada  masyarakat  tentang  profil  nikah  tanpa  izin  pengadilan  dan  bentuk  sanksi yang  dikenakan  kepada  pelaku  nikah  tanpa  izin  pengadilan  menurut  EUKI Terengganu 2017 serta faktor dan dampak hukum yang  terjadi kepada pihak-pihak yang  terlibat  di  dalam  nikah  tanpa  izin  pengadilan.  Selain  itu,  untuk  mengetahui faktor di sebalik terjadinya peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan.
1 Negeri membawa arti yang sama dengan provinsi.
2 Pendaftar NCR adalah seorang yang diberi kewenangan untuk menguruskan perkawinan bagi orang Islam agar perkawinan itu mengikut EKIT 85.
3 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , (Selangor: Dawama, 2007), hlm. 7.
4 Ibid ., hlm. 9.
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….

## Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan
Nikah  ialah  melakukan  suatu  akad  atau  perjanjian  untuk  mengikatkan  diri antara  seorang  laki  laki  dengan  seorang  wanita  untuk  menghalalkan  hubungan kelamin  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketenteraman  dengan  cara  yang diridhai  Allah.  Nikah  tanpa  izin  pengadilan  adalah  pernikahan  yang  dilakukan tanpa persetujuan dari seseorang atau sesuatu pihak yang memiliki kekuasaan atau hak  tertentu  berdasarkan Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri Terengganu 2017 yaitu Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju‟ atau hakim syar‟i  serta  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Terengganu  2017  dan  perkara perkawinan itu tidak semestinya dilakukan di luar negara. 5
Bagi  penduduk  yang  berdomisili  di  Negeri  Terengganu  yang  ingin  kawin, mereka diwajibkan untuk membuat permohonan izin kawin kepada Pendaftar NCR atau hakim syar‟i yang dilantik di dalam daerah 6 yang didomisili pasangan tersebut sebelum  diadakan  pernikahan.  Permohonan  izin  itu  dilakukan  sebagai  salah  satu prosedur  perkawinan  di  Malaysia  dengan  tujuan  untuk  dikaji  terlebih  dahulu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  setiap  pasangan  sebelum  kawin  serta  untuk memeriksa  status  calon  mempelai  baik  masih  di  dalam  perkawinan  yang  lain ataupun tidak. Perihal perizinan ini ada disebut di dalam Seksyen (Pasal) 18 EUKI Terengganu 2017:
Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi:
(1) Oleh Pendaftar di bawah Seksyen 16 atau oleh Hakim Syar’ie di bawah Seksyen 17, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam Terengganu; atau
(2) Oleh  pihak  berkuasa  yang  sepatutnya  bagi  sesuatu  negeri  lain,  jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan  yang bermastautin  di negeri itu.
Seksyen 18 EUKI Terengganu 2017 ini menjelaskan setiap penduduk yang berdomisili  di  Negeri  Terengganu  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu  sebelum menjalankan  sebuah  pernikahan. Seksyen 18  (1)  menjelaskan  bahwa  perizinan perkawinan  harus  didapatkan  dari  Pendaftar  NCR  di  Negeri  Terengganu  bagi perkawinan  biasa  yang  melibatkan  perempuan  yang  berdomisili  di  Negeri Terengganu  di  daerah  masing-masing.  Bagi  perkawinan  yang  memerlukan  izin kawin  melalui  pengadilan,  seperti  perkawinan  bawah  umur  dan  sebagainya,  harus didapatkan izin terlebih dahulu dari hakim syar‟i. 7 Seksyen 18 (2) berarti perizinan
5 Mohd  Nasran  Mohamad,  “Perkahwinan  Tanpa  Kebenaran  Rakyat  Malaysia  di  Selatan Thailand”. Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University , Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 47.
6 Daerah membawa arti yang sama dengan kabupaten.
7 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Panduan  Pengurusan  Nikah  di  Malaysia (Selangor: Alamedia, 2008), hlm. 9.
perkawinan  itu  harus  didapatkan  dari  wakil  pemerintah  yang  seharusnya  bagi sesuatu negeri di mana pihak perempuan itu berdomisili.

## Kedudukan Nikah Tanpa Izin Pengadilan Dalam Hukum Islam
Dalam  Syari‟ah  Islam,  pernikahan sirri ini  adalah  sah  tetapi  dilarang. Abdullah  bin  Utbah  berkata  bahwa  seburuk-buruk  perkawinan  adalah  perkawinan sirri . Ini karena jika terjadi kematian, si istri tidak boleh menuntut warisan kecuali dengan pengakuan saksi dan sumpah pihak istri. 8 Rasulullah menganjurkan supaya perkawinan itu diumumkan seperti di dalam sabdanya:
ِساَقْلا  ِهَع ُّي ِراَصْوَلأا  ٍنوُمٍَْم ُهْبا ىَسٍِع اَىَثَّدَح :َنو ُراٌَ هب ُدٌ ِزٌَ اَىَثَّدَح :ِعٍِىَم هب ُدَمْحأ اَىَثَّدَح ِهْب  ِم
الله لوُس َر َلاَق : ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْهَع ،ٍدّمحُم
ﷺ
اوُب ِزْضا َو ،ِد ِجاَسَمْلا ًِف ُيوُلَعْجا َو حاَكِّىلا اَذٌ اوُىِلْعَأ(
) ِفوُفُّدلاِب ًٍَِْلَع
Artinya :  Ahmad  bin  Mani’  menyampaikan  kepada  kami  dari  Yazid  bin Harun,  dari  Isa  bin  Maimun  al-Anshari,  dari  al-Qasim  bin  Muhammad, dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Umumkanlah  pernikahan itu, adakanlah di masjid dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya). ” 9
Muzakarah Jawatankuasa  Fatwa  Majlis  Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal Ugama  Islam  (Malaysia)  Kali  Ke-52  yang  bersidang  pada  1  Juli  2002  telah memutuskan  hukum  pernikahan  di  luar  negara  adalah  sah,  asalkan  sesuai  dengan syarat  nikah,  ia  mengikut  rukun  nikah,  pernikahan  itu  melebihi  2 marhalah ,  tiada halangan dari Mahkamah Syari‟ah di mana dia berdomisili atas alasan syara‟, dan pernikahan  itu  harus  dilakukan  oleh  wali  hakim  yang  diakui  oleh  wilayah  negara berkenaan dan diakad nikahkan di tempat wali hakim itu diakui. 10
Jika  dilihat  dari  aspek  pernikahannya,  nikah sirri tetap  sah  menurut ketentuan syari‟at, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak maksiat, sehingga  berhak  dijatuhi  sanksi.  Suatu  tindakan  itu  dianggap  kemaksiatan  dan berhak  dijatuhi  sanksi  apabila  tindakan  itu  dikelompokkan  dalam  “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. 11 Namun,  pemerintah  suatu  negara itu  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  timbangan,  tindakan  khusus  serta aturan  tertentu  demi  kepentingan  rakyatnya  serta  boleh  menjatuhkan  sanksi  bagi yang melanggarnya.
Apabila terjadi pernikahan tanpa izin pengadilan ini, beberapa masalah akan muncul  karena  keabsahan  pernikahan  tersebut  diragukan.  Perkara-perkara  yang harus dipandang serius termasuklah jarak antara tempat tinggal wali dengan tempat kawin bagi suatu pernikahan menggunakan wali hakim haruslah tidak kurang dari
8 Mohd  Nasran  Mohamad,  “Perkahwinan  Tanpa  Kebenaran  Rakyat  Malaysia  di  Selatan Thailand”. Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University , Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 46.
9 Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi , Jil. 2 (Lebanon: Darul Fikr, 1983), hlm. 276.
10 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Keputusan  Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam  Malaysia:  Fatwa  Munakahat ,  (Putrajaya:  JAKIM, 2013), hlm. 32.
11 M.  Thahir  Maloko,  “Nikah  Sirri  Perspektif  Hukum  Islam”. e-Journal  UIN  Alauddin Makassar , Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 221.
dua marhalah (kurang  lebih  96  kilometer).  Sekiranya  jarak  itu  tidak  mencukupi, maka pernikahan pasangan itu haruslah di faraq kan 12 .
Kebanyakan  pasangan  yang  menikah  tanpa  izin  pengadilan  menggunakan wali hakim, namun mereka dengan sengaja melarikan diri jauh dari wali mujbir nya. Mereka  menyatakan  alasan  wali  jauh  supaya  niat  kawinnya  dapat  diteruskan. Persoalan  yang  muncul  adalah  apakah  seorang  wali  itu  dianggap  wali  jauh sedangkan pada zaman kini yang serba canggih, sangat memudahkan perhubungan baik  melalui  telepon,  email  dan  sebagainya,  dan  boleh  digunakan  untuk menghubungi  walinya.  Berdasarkan  putusan Muzakarah Jawatankuasa  Fatwa Majlis  Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam  (Malaysia)  Kali  Ke-52  yang bersidang  pada  1  Juli  2002,  memutuskan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh jurunikah yang diakui oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut Mazhab al-Syafie. 13
Syarat-Syarat  Pernikahan  Menurut Enakmen Undang-Undang  Keluarga

## Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)
Aturan  hukum  EUKI  Terengganu  2017  mengaturkan  bahwa  setiap pernikahan yang dilakukan di bawah undang-undang ini harus didaftarkan sebagai salah  satu  syarat  keabsahan  pernikahan.  Selain  pendaftaran  pernikahan,  EUKI Terengganu 2017 juga mengatur persyaratan pernikahan yang lainnya, termasuklah batas  minimal  umur  untuk  kawin  bagi  lelaki  dan  perempuan,  persetujuan perkawinan, mas kawin, dan orang-orang yang boleh mengakad nikahkan.
a. Pendaftaran pernikahan
Sebagian  negara  Islam  yang  menggunakan  sistem  pernikahan  tanpa pendaftaran  perkawinan  ini  banyak  mengalami  permasalahan  dan  penindasan, terutamanya    terhadap  pihak  istri  dan  anak-anak  apabila  terjadi  perceraian  dan meninggal,  seperti  dalam  hal  tuntutan  nafkah  dan  warisan.  Pernikahan  tanpa didaftarkan  tidak  dilindungi  oleh  aturan  hukum  keluarga,  maka  setiap permasalahan  yang  terjadi  dalam  perkawinan  tidak  dapat  diajukan  ke  pengadilan untuk  diselesaikan.  Di  Malaysia,  khususnya  di  Negeri  Terengganu,  EUKI Terengganu  2017  mengaturkan  bahwa  setiap  pasangan  yang  kawin  wajib mendaftarkan perkawinan mereka. Hal ini ada diaturkan dalam Seksyen (Pasal) 24 EUKI Terengganu 2017:
Perkahwinan yang diakad nikahkan di Terengganu selepas tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan hendaklah, didaftarkan dalam masa dua puluh satu hari:
(a) jika perkahwinan itu mengikut Enakmen ini; atau
(b) jika perkahwinan itu mengikut apa-apa peruntukan Enakmen ini, selepas perkahwinan itu disahkan oleh Mahkamah.
12 Faraq bermaksud pemisahan perkawinan tanpa jatuh talaq.
13 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Keputusan  Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat , hlm. 33.
Seksyen ini menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang diadakan di Negeri Terengganu,  haruslah  didaftarkan  di  bawah Enakmen ini  dalam  masa  dua  puluh satu  hari.  Bagi  perkawinan  yang  melanggar Enakmen ini,  jika  sudah  diteliti  dan disahkan oleh pihak Mahkamah Syari‟ah, haruslah didaftarkan di bawah Enakmen ini.
b. Batas minimal umur untuk kawin
Batas  minimal  umur  untuk  kawin  bagi  setiap  negeri  di  dalam  Malaysia adalah  seragam  dan  sama,  yaitu  bagi  perempuan,  umurnya  mestilah  tidak  kurang dari 16 tahun, sedangkan bagi lelaki mestilah tidak kurang dari 18 tahun. Namun, jika pihak di bawah batas minimal umur kawin ini mempunyai sebab-sebab tertentu yang  wajar  serta  telah  mendapatkan  izin  tertulis  dari  hakim  syar‟i  untuk  kawin, maka perkawinan itu boleh diteruskan meski belum mencapai batas minimal umur untuk kawin 14 , seperti yang diaturkan di dalam Seksyen 8 EUKI Terengganu 2017, “Tiada  suatu  perkahwinan  boleh  diakad  nikahkan  di  bawah  Enakmen  ini  jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang  daripada  enam  belas  tahun  kecuali  jika  Hakim  Syar’i  telah  memberi kebenarannya  secara  bertulis  dalam  hal  keadaan  tertentu.” Tujuan  penetapan batas  minimal  umur  untuk  kawin  ini  adalah  untuk  memastikan  kedua  calon mempelai  siap  dari  segi  mental  dan  fisik  untuk  menjalani  kehidupan  berkeluarga yang penuh dengan hak dan tanggung jawab.

## c. Persetujuan pernikahan
Persetujuan  pernikahan  ini  adalah  dari  pihak  calon  mempelai  perempuan. Persetujuan  itu  akan  diberikan  melalui  walinya.  Hal  ini  ada  diaturkan  di  dalam Seksyen 12 EUKI Terengganu 2017:
Sesuatu  perkahwinan  adalah  tidak  diakui  dan  tidak  boleh  didaftarkan  di bawah  Enakmen  ini  melainkan  kedua-dua  pihak  kepada  perkahwinan  itu  telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:
(a) Wali  pihak  perempuan  telah  bersetuju  terhadap  perkahwinan  itu mengikut hukum syara’; atau
(b) Hakim  Syar’i  yang  mempunyai  bidangkuasa  di  tempat  di  mana  pihak perempuan  itu  bermastautin  atau  seseorang  yang  diberi  kuasa  secara am  atau  khas  bagi  maksud  itu  oleh  Hakim  Syar’i  itu  telah,  selepas penyiasatan  wajar  di  hadapan  semua  pihak  yang  berkenaan,  memberi persetujuannya  terhadap  perkahwinan  itu  sebagai  wali  Raja  mengikut hukum  syara’,  persetujuan  tersebut  boleh  diberi  jika  wali  tidak  dapat dikesan atau enggan memberi persetujuannya tanpa sebab yang cukup.
Seksyen 12 ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah Enakmen ini  jika  kedua  pihak  menyetujui  terhadap  perkawinan  itu
14 Salleh Buang, Kahwin Bawah Umur: Apa Kata Undang-Undang . Diakses melalui situs http://www.utusan.com.my/rencana/kahwin-bawah-umur-apa-kata-undang-undang-1.277260, tanggal 14 April 2018.
terutamanya  dari  pihak  perempuan,  walinya,  atau  hakim  syar‟i  untuk  kasus perempuan yang walinya tidak dapat ditemui atau wali adhlal 15 .
d. Mas kawin
Mas kawin adalah pemberian wajib suami kepada istri pada masa akad nikah baik dalam bentuk uang secara tunai maupun hutang. Hal ini ada disebutkan di dalam Seksyen 20 EUKI Terengganu 2017:
(1) Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.
(2) Pendaftar  hendaklah,  mengenai  tiap-tiap  perkahwinan  yang  hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:
(a) Nilai-nilai dan butir-butir mas kahwin;
(b) Nilai-nilai dan butir-butir lain pemberian;
(c) Nilai  dan  butir-butir  lain  apa-apa  bahagian  mas  kahwin  atau pemberian  atau  kedua-duanya  yang  telah  dijanjikan  tetapi  tidak dijelaskan  pada  masa  akad  nikah  itu,  dan  tarikh  yang  dijanjikan untuk penjelasan; dan
(d) Butir-butir  cagaran  yang  diberi  bagi  menjelaskan  mas  kahwin  atau pemberian.
Perkara  di  atas  ada  menjelaskan  sekiranya  pembayaran  mas  kawin  tidak dilakukan  secara  tunai  ketika  majelis  akad  nikah,  tidak  merusakkan  sahnya  akad nikah  itu.  Namun  ia  tetap  wajib  dibayar  kepada  istri  ketika  bercerai,  kewajiban membayar  mas  kawin  oleh  mantan  suami  masih  ada  pada  dirinya  dan  pihak  istri boleh menuntutnya.
e. Orang-orang yang boleh mengakad nikahkan
Seksyen 7 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan:
(1) Sesuatu  perkahwinan  di  Terengganu  hendaklah  mengikut  peruntukan- peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syara’ hanya oleh:-
(a) Wali, dengan kebenaran Pendaftar; atau
(b) Seorang Jurunikah sebagai wakil wali.
(2) Jika  sesuatu  perkahwinan  itu  melibatkan  seorang  perempuan  yang  tiada mempunyai  wali  dari  nasab  mengikut  Hukum  Syarak,  perkahwinan  itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali Raja.
Seksyen ini  menerangkan  bahwa  setiap  perkawinan  yang  terjadi  di  dalam Negeri  Terengganu  haruslah  mengikut  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  EUKI Terengganu  2017  dan  hanya  boleh  diakad  nikahkan  oleh  empat  orang  yang berkelayakan  yang  dipandang  mempunyai  kekuatan  hukum  pada  EUKI Terengganu 2017 yaitu:
15 Wali adhlal ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah baligh, dengan lelaki yang sekufu dengan perempuan tersebut tanpa alasan yang wajar.
i) Wali  kepada  mempelai  perempuan  itu  sendiri,  diakad  nikahkan  dengan perizinan dari Pendaftar NCR dan dilakukan hadapan Pendaftar NCR itu.
ii) Pendaftar  NCR  sebagai  wakil  wali,  sekiranya  wali  tidak  mahu melakukan akad nikah tersebut.
iii) Wakil wali yang dilantik oleh wali mempelai perempuan selain daripada Pendaftar  NCR,  sekiranya  wali  tidak  mahu  melakukan  akad  nikah tersebut,  akan  tetapi  wakil  wali  itu  telah  mendapatkan  perizinan  dari Pendaftar NCR dan dilakukan akad nikah di hadapannya.
iv) Wali  Raja  bagi  perempuan  yang  walinya  tidak  dapat  ditemui  atau  wali adhlal .
Prosedur  Perkawinan  Menurut Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam

## Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)
Setiap  pasangan  yang  ingin  menikah,  mereka  diwajibkan  untuk  mengikuti kursus  praperkawinan  Islam  yang  disebut  sebagai Modul Bersepadu  Kursus Praperkawinan  Islam. 16 Kursus  ini  dibuat  untuk  memastikan  calon  mempelai mempunyai  dasar  ilmu  agama  dan  ilmu  yang  terkait  dengan  perkawinan  dalam melayari  kehidupan  rumah  tangga. 17 Selain  itu,  calon  mempelai  diwajibkan  juga untuk  menjalani  Ujian  (Tes)  Kesihatan Human  Immunodeficiency  Virus (HIV). Setelah menjalani Kursus Praperkawinan Islam dan Tes Kesihatan HIV, sertifikat- sertifikat  ini  harus  dilampirkan  sekaligus  formulir  permohonan  perizinan  kawin, barulah proses perkawinan itu dilanjutkan ke prosedur yang seterusnya. 18 Terdapat lima jenis prosedur perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, yaitu perkawinan biasa,  perkawinan  melalui  izin  pengadilan,  perkawinan  luar  negara  di  kedutaan- kedutaan,  perkawinan  luar  negara  selain  di  kedutaan,  dan  perkawinan  luar  negara dengan izin.
Perkawinan  biasa  ialah  permohonan  perkawinan  yang  dibuat  oleh  bakal mempelai secara langsung kepada Pendaftar NCR di daerah-daerah yang didomisili oleh  calon  mempelai  perempuan  di  dalam  Negeri  Terengganu. 19 Permohonan  itu mestilah dibuat oleh kedua calon mempelai dengan mengisi formulir-formulir yang ditetapkan.  Jika  calon  mempelai  lelaki  berdomisili  di  luar  daerah  dari  tempat tinggal calon mempelai perempuan, permohonan beliau untuk mendapat izin kawin haruslah  disertai  dengan  pengesahan  Pendaftar  NCR  di  tempat  tinggalnya  dengan menyatakan  bahwa  segala  perkara  yang  dinyatakan  dalam  permohonan  adalah benar. 20 Selesai  upacara  akad,  mempelai  lelaki  dikehendaki  membaca  lafaz taklik seperti  yang diaturkan di dalam Seksyen (Pasal)  21 (1) EUKI Terengganu  2017. 21
16 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia , hlm. 26.
17 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 7.
18 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Garis  Panduan  Bagi  Prosedur  Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju’ , (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013) hlm. 4.
19 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 7.
20 Ibid ., hlm. 8.
21 Contoh  lafaz  taklik  di  provinsi  Terengganu  ialah  apabila  suami  meninggalkan  istri selama  empat  bulan  hijrah  atau  lebih  secara  berturut  dan  dia  atau  wakilnya  tidak  memberi  nafkah
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
Setelah  itu,  kedua-dua  mempelai  akan  diberikan  sertifikat  nikah  sebagai  tanda pernikahan itu telah diterima dan didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017.
Perkawinan  melalui  izin  pengadilan  bermaksud  sesuatu  perkawinan  yang dilakukan  dengan  pengawasan  Pendaftar  NCR  hanya  setelah  mendapat  perizinan tertulis  dari  Mahkamah  Syari‟ah  Negeri  Terengganu  dikarenakan  beberapa  sebab yaitu 22 : a. Perkawinan bawah umur
b. Perkawinan janda
c. Masalah ketiadaan wali bagi calon mempelai perempuan
d. Poligami
Perkawinan  luar  negara  di  kedutaan-kedutaan  adalah  bagi  mereka  yang tinggal sementara di luar negara, baik karena pendidikan, bekerja dan sebagainya. Pasangan  yang  ingin  menikah  perlu  mematuhi  syarat-syarat  tertentu,  yaitu  salah seorang  atau  kedua-duanya  adalah  penduduk  domisili  Negeri  Terengganu, mempunyai  kemampuan  untuk  menikah  menurut  syara‟  dan  EUKI  Terengganu 2017.  Setelah  mendapat  perizinan,  pernikahan  akan  dilakukan  di  Kedutaan Malaysia oleh Pendaftar NCR yang dilantik di kedutaan itu. 23
Sedangkan  perkawinan  luar  negara  selain  di  kedutaan  adalah  perkawinan bagi mereka yang berdomisili di Negeri Terengganu akan tetapi tinggal sementara di  luar  negara  dan  perkawinan  itu  dilakukan  di  luar  Kedutaan  Malaysia.  Calon mempelai  itu  mestilah  mempunyai  kemampuan  menikah  menurut  EUKI Terengganu  2017  dan  mendapat  keizinan  dari  Pendaftar  NCR  di  Kedutaan Malaysia.  Setelah  menikah,  dalam  tempoh  masa  enam  bulan  dari  tanggal perkawinan,  mempelai  itu  haruslah  mendaftarkan  perkawinan  mereka  kepada Pendaftar  NCR,  baik  di  Kedutaan  Malaysia  atau  di  negeri  yang  didomisili mempelai perempuan di Malaysia. 24
Jenis  prosedur  terakhir  adalah  perkawinan  luar  negara  dengan  izin,  yaitu perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  Malaysia  oleh  penduduk  domisili  Negeri Terengganu dengan mendapat izin terlebih dahulu dari Pendaftar NCR di masing- masing  daerah.  Proses  untuk  mendapatkan  izin  kawin  ini  sama  seperti  proses permohonan izin bagi perkawinan biasa, cuma ditambah dengan alasan-alasan yang wajar  untuk  menikah  di  luar  negara.  Setelah  Pendaftar  NCR  berpuas  hati  dengan alasan  yang  dilampirkan,  Pendaftar  NCR  akan  mengeluarkan  Surat  Izin  Untuk Nikah  di  Luar  Negara  dan  surat  ini  perlu  diserahkan  kepada  jurunikah  tempat pemohon  ingin  melakukan  pernikahan.  Setelah  menikah  di  luar  negara,  para mempelai  perlu  mendaftar  perkawinan  kepada  Pendaftar  NCR  di  daerah  masing-
selama masa tersebut sedangkan istri taat kepadanya, dan istri mengadu kepada Pengadilan Syari‟ah dan  apabila  ternyata  benar  dakwaan  istri  itu,  Pengadilan  Syari‟ah  akan  menerima  RM  10.00  bagi pihak suami, maka jatuhlah talak dengan cara talak khulu‟.
22 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 9.
23 Ibid ., hlm. 25.
24 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Garis  Panduan  Permohonan  &  Pendaftaran Perkahwinan Penceraian dan Ruju’ , hlm. 7.
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
masing di Negeri Terengganu dalam tempoh masa enam bulan setelah kembali ke Malaysia. 25
Profil  Nikah  Tanpa  Izin  Pengadilan  Menurut Enakmen Undang-Undang

## Keluarga Islam (EUKI) Negeri Terengganu 2017
Aturan  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini  dalam  Enakmen  Undang-Undang Keluarga  Islam  Negeri  Terengganu  2017  (EUKI  Terengganu  2017)  kurang  lebih sama  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  IV Pasal 22 sampai 28 yang memuat ketentuan yang isi pokoknya adalah perkawinan itu  dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan,  salah  satu  pihak  masih  terkait  oleh  perkawinan  yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  tidak  sah,  tanpa  hadirnya  dua  orang  saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau terjadi salah sangka mengenai  diri  suami  dan istri. 26 Berdasarkan EUKI Terengganu  2017, ada beberapa aturan khusus mengenai kesalahan nikah tanpa izin pengadilan ini seperti poligami  tanpa  izin  pengadilan,  pengakuan  atau  penyataan  palsu  untuk mendapatkan perkawinan dan sebagainya.
a. Poligami tanpa izin pengadilan Poligami  tanpa  izin  pengadilan  merupakan  kesalahan  yang  paling  banyak terjadi  dibandingkan  dengan  kesalahan-kesalahan  yang  lain. Seksyen 126  EUKI

## Terengganu 2017 menyebutkan bahwa:
Jika  seseorang  lelaki  berkahwin  lagi  di  mana-mana  jua  pun  dalam  masa perkahwinannya  yang  sedia  ada  masih  berterusan  tanpa  mendapat  kebenaran secara  bertulis  terlebih  dahulu  daripada  Mahkamah  maka  dia  adalah  melakukan suatu  kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak  melebihi  satu  ribu  ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Seksyen ini  menjelaskan  bahwa  seorang  pria  yang  masih  di  dalam  suatu perkawinan lalu menikah dengan perempuan yang lain tanpa mendapatkan dahulu perizinan poligami tertulis dari Mahkamah Syari‟ah, maka dia dianggap melakukan kesalahan poligami tanpa izin pengadilan dan akan dikenakan denda tidak melebihi seribu Ringgit Malaysia atau dipenjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya.
b. Pengakuan atau penyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan
Seksyen 35 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan bahwa: Jika  seseorang,  bagi  maksud  menyempurnakan  atau  melaksanakan  suatu perkahwinan di bawah Enakmen ini, sengaja membuat sesuatu akuan atau pernyataan  yang  palsu,  maka  orang  itu  adalah  melakukan  suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.
25 www.sppim.gov.my,  Garis  Panduan  Permohonan  dan  Pendaftaran  Perkahwinan,
Perceraian dan Ruju‟ di Luar Negara. Diakses
melalui situs
http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_NCR_LuarNegara.pdf, tanggal 14 April 2018.
26 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243.
Seksyen ini  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  bermaksud  untuk  menikah tetapi  membuat  suatu  pengakuan  tertulis  yang  palsu  atau  mengisi  formulir perkawinan dengan data yang salah untuk mendapatkan perizinan perkawinan dari Pendaftar  NCR  maupun  hakim  syar‟i,  akan  dikenakan  denda  tidak  melebihi  tiga ribu Ringgit Malaysia atau penjara yang tidak melebihi dua tahun atau keduanya.
c. Kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkawinan
Seksyen 37  EUKI  Terengganu  2017  adalah  tentang  kesalahan  berkaitan dengan akad perkawinan. Seksyen 37 EUKI Terengganu 2017 menyebut:
(1) Seseorang  yang  dengan  diketahuinya  mengakad  nikahkan  atau  berbuat sesuatu  yang  berupa  sebagai  mengakad  nikahkan  atau  menjalankan upacara sesuatu perkahwinan-
(a) Tanpa  ada  kebenaran  berkahwin  sebagaimana  yang  dikehendaki oleh seksyen 18; atau
(b) Di  hadapan  selain  dari  sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi, disamping orang yang mengakad nikahkan itu, yang layak menurut Hukum  Syarak,  Adalah  melakukan  suatu  kesalahan  dan  hendaklah dihukum  denda  tidak  melebihi  dua  ribu  ringgit  atau  penjara  tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.
(2) Seseorang  yang  berkahwin,  atau  berbuat  sesuatu  yang  berupa  sebagai akad nikah atau  menjalani  sesuatu upacara akad nikah dengan sesiapa jua  berlawanan  dengan  mana-mana  peruntukan  Bahagian  II  adalah melakukan  suatu  kesalahan  dan  hendaklah  dihukum  denda  tidak melebihi  dua  ribu  ringgit  atau  penjara  tidak  melebihi  satu  tahun  atau kedua-duanya sekali.
Seksyen 37  (1)  menjelaskan  bahwa  seseorang  jurunikah yang mengakadnikahkan  suatu  pasangan  yang  tidak  mendapatkan  izin  dari  Pendaftar NCR  maupun  hakim  syar‟i  bagi  kasus-kasus  tertentu  seperti  yang  diaturkan  di dalam Seksyen 18,  atau  mengakadnikahkan  dengan  saksi  yang  kurang  dari  dua orang, meskipun ia memiliki kelayakan untuk mengakadnikahkan menurut hukum syara’ ,  ia  dianggap  telah  melakukan  kesalahan  dan  harus  dihukum  denda  tidak melebihi  dua  ribu  Ringgit  Malaysia  atau  penjara  tidak  melebihi  satu  tahun  atau keduanya. Seksyen 37 (2) pula menjelaskan bahwa pasangan  yang menikah  tidak mengikut  aturan  yang  ditetapkan  di  dalam  Bahagian  II Enakmen ini,  yaitu  dari Seksyen 7 sehingga Seksyen 23 yang menceritakan perihal persyaratan perkawinan, perizinan dan sebagainya, adalah melakukan suatu kesalahan dan haruslah dihukum denda  tidak  melebihi  dua  ribu  Ringgit  Malaysia  atau  penjara  tidak  melebihi  satu tahun atau keduanya.
d. Akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan
Seksyen 36 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan:
Seseorang  yang  mengakad  nikahkan  atau  berbuat  sesuatu  yang  berupa sebagai mengakad nikahkan sesuatu perkahwinan manakala dia tidak diberi kuasa  di  bawah  Enakmen  ini,  adalah  melakukan  suatu  kesalahan  dan
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.
Seksyen 36 ini mengatakan bahwa seseorang yang mengakad nikahkan yaitu jurunikah  kepada  suatu  perkawinan  sedangkan  dia  tidak  memiliki  kelayakan  dan tidak diberi kuasa mengakad nikahkan oleh EUKI Terengganu  2017 ini, maka dia telah melakukan kesalahan yang membolehkan hukuman denda tidak melebihi lima ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau keduanya.

## Faktor Nikah Tanpa Izin Pengadilan
Menurut  data  yang  dikeluarkan  pihak  Kantor  Agama  Islam  Daerah  Kuala Terengganu,  sejak  Permohonan  Perintah  Pengesahan  dan  Pendaftaran  Perkawinan (Permohonan  4P)  dikuatkuasakan  yaitu  pada  1  Januari  2018  di  semua  Kantor Agama  Daerah  di  Terengganu  sampai  Oktober  2018,  sebanyak  38  permohonan pengesahan  pernikahan  diajukan  kepada  Pejabat  (Kantor)  Agama  Islam  Daerah Terengganu.  Dalam  mengesahkan  perkawinan  itu,  akan  ditanyakan  mengenai faktor menikah tidak mengikut prosedur yang ditetapkan  EUKI Terengganu 2017. Di  antara  faktor  yang  seringkali  menjadi  masalah  kepada  pasangan  yang  ingin menikah melalui prosedur biasa yang telah ditetapkan oleh EUKI Terengganu 2017 ialah:
a. Poligami Poligami  merupakan  penyumbang  tertinggi  yang  menyebabkan pasangan  bertindak  melanggar  aturan  hukum  keluarga  Islam  di  Malaysia dengan  bernikah  tanpa  izin  pengadilan.  Antara  sebab  mengapa  mereka berbuat  demikian  adalah  untuk  merahasiakan  perkawinan  itu  dari diketahui  istri pertama selain menganggap susah untuk  mendapatkan izin poligami dari Mahkamah Syari‟ah serta prosedurnya yang lama. 27
b. Wali adhlal
Wali adhlal ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di  bawah  jagaannya  yang  telah  baligh,  dengan  lelaki  yang  sekufu  tanpa alasan  yang munasabah . 28 Kebiasaan  faktor  yang  mempengaruhi  wali enggan  ini  termasuklah  karena  sudah  mempunyai  calon  menantu pilihannya sendiri, kekasih anak perempuannya tidak sekufu dan lain-lain. Sekiranya  suatu  pasangan  itu  sekufu  dan  mau  kawin  tetapi  wali  si perempuan  enggan  menikahkannya,  perempuan  itu  boleh  mengajukan kepada Mahkamah Syari‟ah untuk dinikahkan secara wali Raja atau wali hakim. 29
27 Nurhidayah  “Nikah  Lari  Beri  Impak  Kepada  Masyarakat:  Pasangan  Pilih  Jalan  Pintas Cabar  Usaha  Memartabat  Perundangan  Syariah”. Berita  Harian ,  Kuala  Lumpur,  10  April  2014, hlm. 34.
28 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 5. Dikutip dari Abdul Fatah Muhammad  al-Aynain,  “ Al-Islam  wa  al-Usrah,  Dirasah  Muqaranah  fi  Dauie  al-Mazahib  Fiqhan wa al-Qawanin al-Ahwal al-Shakhsiah ”, (Kaherah: Maktabah al-Quran), hlm. 78.
29 Jabatan  Kehakiman  Syari‟ah  Malaysia, Buku  Panduan  Proses  Nikah,  Cerai  dan  Ruju’
(Kuala Lumpur: JAIWP, 2013), hlm. 3
c. Prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat Bagi  pasangan  yang  ingin  menikah,  mereka  diwajibkan  untuk mengikuti  kursus  praperkawinan  Islam  yang  disebut  sebagai Modul Bersepadu  Kursus  Praperkawinan  Islam. 30 Selain  itu,  calon  mempelai diwajibkan  juga  untuk  menjalani  Ujian  (Tes)  Kesihatan Human Immunodeficiency  Virus (HIV).  Setelah  menjalani  Kursus  Praperkawinan Islam  dan  Tes  Kesihatan  HIV,  sertifikat-sertifikat  ini  harus  dilampirkan sekaligus  formulir  permohonan  perizinan  kawin,  barulah  proses perkawinan itu dilanjutkan ke prosedur yang seterusnya. 31
Masalah  prosedur  yang  rumit  dan  ketat  ini  bukan  saja  dirasa  oleh pasangan  yang  mau  kawin  untuk  kali  pertama,  bahkan  turut  dirasa  oleh pasangan  yang  ingin  berpoligami.  Mereka  mendakwa  prosedur  poligami di  Malaysia itu ketat dan seolah-olah menghalang keharusan berpoligami yang diberikan Islam. Hakikatnya prosedur untuk berpoligami di Malaysia memang  ketat  dan  disebabkan  itu,  ramai  yang  hendak  berpoligami menikah di luar negara, terutama di Thailand. 32

## d. Sindikat kawin lari
Istilah  sindikat  ini  merujuk  kepada  keterlibatan  seseorang  atau sekumpulan  pihak  yang  bertindak  secara  sembunyi  dalam  suatu  urusan yang salah di sisi perundangan dan peraturan yang ditetapkan. Untuk lebih jelas,  kawin  secara  sindikat  adalah  suatu  perbuatan  melakukan  upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk  menipu,  yang  dilakukan  secara  haram  melalui  perantaraan seseorang  atau  sekumpulan  pihak  yang  tidak  ada  kelayakan  di  sisi  pihak pen tadbir agama. 33 Orang  perantaraan  itu  berperan  menyediakan perkhidmatan  berkaitan  dengan  pernikahan  seperti  jurunikah  dan  saksi nikah  untuk  memudahkan  pasangan  bermasalah  untuk  kawin  tanpa  perlu mengikuti  prosedur. 34 Mereka  akan  menghubungi  pihak-pihak  di sempadan  Malaysia-Thailand.  Seterusnya  pasangan  tersebut  akan  dibawa bertemu  dengan  imam  dan  saksi  nikah  yang  selalu  bersedia  untuk menikahkan mereka. 35
e. Masalah sosial
Sering  disiarkan  di  media  sosial  tentang  kelakuan  maksiat  yang terjadi  di  sekeliling  kita,  baik  perbuatan  tidak  sopan  yang  menggalakkan
30 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia , hlm. 26.
31 Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Garis  Panduan  Bagi  Prosedur  Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju’ , (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013) hlm. 4.
32 Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu,  pada  tanggal  7  Januari  2019  di  Kuala  Terengganu, Terengganu, Malaysia.
33 Intan Nadia Ghulam Khan dkk., Nikah Sindiket di Malaysia (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012), hlm. 5.
34 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam, hlm. 30.
35 Ibid.
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
berlakunya maksiat atau pergaulan bebas tanpa menghiraukan batas-batas syara‟  yang  ditetapkan  dalam  Islam  yang  dapat  menjuruskan  kepada perbuatan zina, seterusnya menyumbang kepada lahirnya  anak luar nikah atau  perbuatan  membuang  bayi.  Apabila  didapati  hamil  hasil  dari pergaulan  ini,  pernikahan  tanpa  izin  pengadilan  menjadi  pilihan  untuk menyembunyikan  perkara  itu  dari  keluarga  dan  pandangan  masyarakat terhadap  pasangan  tersebut. 36 Ada  juga  yang  dipaksa  oleh  keluarga melakukan nikah tanpa izin  pengadilan untuk  menyembunyikan hal  yang terjadi itu dari pengetahuan masyarakat demi menjaga maruah keluarga. 37

## Dampak Hukum Nikah Tanpa Izin Pengadilan
Walau  apapun  alasan  atau  faktor  sesuatu  nikah  tanpa  izin  pengadilan  itu dijalankan,  ia  tetap  mempunyai  dampaknya.  Nikah  tanpa  izin  pengadilan mendatangkan  pelbagai  dampak  hukum  atas  perkawinan  itu,  seperti faraq nikah, dampak terhadap terhadap anak dan dampak terhadap istri.
a. Faraq nikah
Suatu  pernikahan  itu  tidak  sah  melainkan  semua  syarat  dan  rukun telah dipenuhi. Nikah tanpa izin pengadilan ini tidak semestinya tidak sah karena  ia  mungkin  telah  memenuhi  setiap  rukun  dan  persyaratan  hukum syara‟.  Akan  tetapi,  jika  perkawinan  itu  didapati  tidak  sah  mungkin dikarenakan  ada  kecacatan  pada  rukun  atau  persyaratan  nikahnya,  maka pasangan itu akan di faraq kan, yaitu dipisahkan dan dikenakan sanksi b. Dampak terhadap anak
Pengesahan nikah tanpa izin pengadilan itu perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahannya sebelum perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah EUKI  Terengganu  2017.  Penentuan  keabsahan  perkawinan  ini  akan menimbulkan  isu  berkaitan  kedudukan  anak  yang  lahir  hasil  dari hubungan  itu. 38 Jika  nikah  itu  diputuskan  oleh  Mahkamah  Syari‟ah sebagai  tidak  sah,  maka  anak  yang  dilahirkan  hasil  hubungan  itu  adalah dianggap anak luar nikah yang mana status hubungan dengan „bapaknya‟ tidak wujud sekaligus menidakkan segala hak yang patut didapatkan oleh seorang  anak  yang  sah,  seperti  hak  perwarisan  dan  lain-lain. 39 Nasab keturunannya terputus sama sekali dengan „bapaknya‟.
c. Dampak terhadap istri
36 Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu,  pada  tanggal  7  Januari  2019  di  Kuala  Terengganu, Terengganu, Malaysia.
37 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 28.
38 Nabilah  Yusof    dkk.,  “Status  Anak  Dalam  Perkahwinan  Sindiket  Menurut  Perspektif Syarak  dan  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Wilayah-Wilayah)  Persekutuan  1984”, disampaikan pada International Conference on Social Science Research (ICSSR) , di Pulau Pinang, Malaysia, 4-5 Jun 2013.
39 Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , hlm. 32.
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
Sekiranya  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini  tidak  dilakukan  langkah susulan  yaitu  mendaftarkan  nikah  itu  di  Kantor  Agama  Islam,  maka apabila terjadi suatu hal seperti perceraian dan sebagainya, istri tidak dapat membawa kasus itu kepada Mahkamah Syari‟ah. 40 Ini adalah dikarenakan mereka  dianggap  bukan  dalam  suatu  perkawinan,  karena  tidak  ada  bukti seperti  sertifikat  nikah.  Jika  benar  perkawinan  itu  diadakan  tanpa  izin pengadilan,  maka  perkawinan  itu  perlulah  disahkan  terlebih  dahulu  oleh pengadilan  sebelum  pengajuan  perceraian  bisa  dilakukan.  Secara umumnya, istri akan kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh menuntut hak seorang istri  yang  diceraikan  seperti  hak  mut‟ah,  harta  sepencarian,  maupun nafkah. 41

## Faktor Peningkatan Kasus Nikah Tanpa Izin Pengadilan
Kasus  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini  akan  sentiasa  ada.  Setiap  tahun dilaporkan  bahwa  terjadi  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Statistik  yang dikeluarkan  oleh  Kantor  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu  berdasarkan Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P) menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2016,  berlaku  206  kasus  nikah  tanpa  izin pengadilan, 213 kasus pada tahun 2017, dan 253 kasus pada tahun 2018.
Di  dalam  EUKI  Terengganu  2017,  hukuman  denda  lebih  diutamakan. Hakim  syar‟i  lebih  cenderung  untuk  menjatuhkan  hukuman  berbentuk maliyah berbanding hukaman penjara. Namun, hukuman denda ini sering dianggap sebagai tidak memberi kesadaran kepada orang ramai. 42 Kebanyakan hukuman denda bagi kesalahan  yang terkait dengan nikah tanpa izin  pengadilan  adalah tidak lebih  dari seribu  Ringgit  Malaysia.  Jika  dilihat  kepada  standar  hidup  sebagian  besar  rakyat Malaysia  sekarang,  seribu  Ringgit  Malaysia  itu  bukanlah  sesuatu  yang  sulit dicapai. 43 Hukuman  denda  ini  seringkali  dapat  dibayar  tanpa  menimbulkan  rasa keinsafan  bagi  pelaku  nikah  tanpa  izin  pengadilan  ini.  Jika  ia  sadar,  itu  hanya karena kesadaran sendiri pelaku itu, bukan pengajaran umum kepada masyarakat.
Selain itu, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang mensyaratkan sertifikat nikah yang sah, yang dikeluarkan oleh  Kantor Agama Islam negeri-negeri di Malaysia dalam urusan mendaftarkan kelahiran anak
40 Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu,  pada  tanggal  7  Januari  2019  di  Kuala  Terengganu, Terengganu, Malaysia.
41 Ibid.
42 Zaini  Nasohah,  “ Prospek  Hukuman  Alternatif  di  Mahkamah  Syari’ah  untuk  Kes-Kes Kesalahan  Nikah  Tanpa  Kebenaran  Melibatkan  Lelaki  Warga  Asing” ,  disampaikan  pada  Seminar Internasional Dakwah dan Etnik, di Universitas Malaysia Sabah, 20-21 November 2014.
43 Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu,  pada  tanggal  7  Januari  2019  di  Kuala  Terengganu, Terengganu, Malaysia.
di  JPN. 44 Pasangan  yang  menikah  tanpa  izin  pengadilan  dan  tidak  mempunyai sertifikat  nikah  Malaysia,  akan  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  kartu identitas  diri  (MyKid)  untuk  bayinya.  Pasangan  yang  menikah  tanpa  izin pengadilan perlu mendaftarkan pernikahan itu terlebih dahulu melalui Permohonan 4P (Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Pernikahan). Kantor Agama Islam Kuala Terengganu akan memeriksa setiap dokumen dan keterangan pasangan serta saksi- saksi nikah tersebut. Jika tidak meragukan, pernikahan itu akan disahkan di bawah wewenang Ketua Pendaftar NCR di Kantor Agama Islam Kuala Terengganu. 45 Jika terdapat  hal  yang  meragukan  di  dalam  dokumen  atau  keterangan  yang dikemukakan  oleh  pasangan,  Pendaftar  NCR  akan  melaporkan  pernikahan  itu  ke Mahkamah  Syari‟ah  Kuala  Terengganu  untuk  penyelidikan  lebih  lanjut  dan diputuskan  keabsahan  pernikahan  tersebut  oleh  pengadilan.  Pernikahan  yang meragukan,  tidak  akan  disahkan  oleh  Mahkamah  Syari‟ah  dan  tidak  didaftarkan oleh  Pendaftar  NCR  serta  pernikahan  akan  di faraq kan.  Manakala  pernikahan  yg diputuskan  sah  oleh  Mahkamah  Syari‟ah,  akan  didaftarkan  oleh  Pendaftar  NCR dan akan dikeluarkan sertifikat nikah oleh Kantor Agama Islam Kuala Terengganu. Dengan  adanya  sertifikat  nikah  yang  sah  dikeluarkan  oleh  Kantor  Agama  Islam Kuala Terengganu, kelahiran anak dari pasangan itu boleh didaftarkan oleh JPN.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka  dalam  bab  penutup  ini  penulis  akan  merangkumkan  beberapa  kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:
a. Profil  nikah  tanpa  izin  pengadilan  menurut  EUKI  Terengganu  2017 terbagi  kepada  empat  yaitu, Seksyen 35  tentang  pengakuan  atau pernyataan  palsu  untuk  mendapatkan  perkawinan, Seksyen 36  tentang
akad  nikah  yang  tidak  dibenarkan, Seksyen 37  tentang  kesalahan berhubungan  dengan  akad  nikah  perkawinan,  dan Seksyen 126  tentang poligami  tanpa  izin  pengadilan. Seksyen 35  EUKI  Terengganu  2017 menjelaskan bahwa seseorang yang mau menikah, tetapi membuat suatu pengakuan tertulis yang palsu atau mengisi formulir perkawinan dengan data yang salah untuk mendapatkan perizinan perkawinan dari Pendaftar NCR  maupun  hakim  syar‟i,  akan  dikenakan  denda  tidak  melebihi  tiga ribu  Ringgit  Malaysia  atau  penjara  yang  tidak  melebihi  dua  tahun  atau keduanya. Seksyen 36  EUKI  Terengganu  2017  menjelaskan  bahwa jurunikah  yang  mengakadnikahkan  suatu  perkawinan  sedangkan  dia tidak  mempunyai  kelayakan  untuk  berbuat  demikian  di  bawah  EUKI Terengganu  2017,  akan  dikenakan  hukuman  denda  tidak  melebihi  lima ribu  Ringgit  Malaysia  atau  penjara  tidak  melebihi  tiga  tahun  atau
44 Mohd  Nasran  Mohamad,  “Perkahwinan  Tanpa  Kebenaran  Rakyat  Malaysia  di  Selatan Thailand”. Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University , Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 56
45 Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat  Agama  Daerah  Kuala  Terengganu,  pada  tanggal  7  Januari  2019  di  Kuala  Terengganu, Terengganu, Malaysia.
keduanya. Seksyen 37  EUKI  Terengganu  2017  terpecah  kepada  dua bagian  yaitu Seksyen 37  (1)  dan Seksyen 37  (2). Seksyen 37  (1) menyatakan  kesalahan  jurunikah  yang  mengakadnikahkan  pasangan tanpa  mendapatkan  izin  Pendaftar  NCR  maupun  hakim  syar‟i,  atau mengakadnikahkan  dengan  saksi  yang  kurang  dari  dua  orang,  akan dikenakan denda tidak  melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak  melebihi  satu  tahun  atau  keduanya. Seksyen 37  (2)  menjelaskan pasangan  yang  menikah  tidak  mengikut  aturan  yang  ditetapkan  dalam Bahagian  II  EUKI  Terengganu  2017  tentang  persyaratan  perkawinan, perizinan,  dan  sebagainya,  dianggap  melakukan  kesalahan  dan  dapat dikenakan denda tidak  melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya. Seksyen 126 EUKI Terengganu 2017  menyebutkan  seseorang  yang  berpoligami  tanpa  mendapatkan terlebih  dahulu  perizinan  dari  Mahkamah  Syari‟ah,  akan  dikenakan denda  tidak  melebihi  seribu  Ringgit  Malaysia  atau  dipenjara  tidak melebihi enam bulan atau keduanya.
b. Faktor  terjadinya  nikah  tanpa  izin  pengadilan  menurut  penelitian  ini terbagi  kepada  lima,  yaitu  poligami,  wali adhlal yaitu  wali  enggan, prosedur  kawin  di  Malaysia  yang  rumit  dan  ketat,  sindikat  kawin  lari, dan masalah sosial.
c. Dampak nikah tanpa izin pengadilan selain dikenakan hukuman menurut EUKI Terengganu 2017 adalah faraq nikah yaitu pembatalan pernikahan tanpa  jatuh  talaq,  dampak  terhadap  anak  yaitu  kesukaran  dalam menentukan  status  anak  dalam  perkawinan  itu,  kesukaran  dalam mendapatkan  dokumen  pengenalan  diri,  dan  ditidakkan  hak-haknya sebagai seorang anak yang sah jika perkawinan itu diputuskan tidak sah oleh  Mahkamah  Syari‟ah  seperti  hak  perwarisan  dan  sebagainya. Dampak terhadap istri yaitu kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum seperti tidak mengajukan tuntutan atau gugatan kepada  si  suami  sekiranya  terjadi  pelecehan  hak  karena  dianggap  tiada dalam suatu perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi , Jil. 2, Lebanon: Darul
Fikr, 1983.
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006. Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
Intan  Nadia  Ghulam  Khan  dkk., Nikah  Sindiket  di  Malaysia .  Negeri  Sembilan: Penerbit USIM, 2012.
Jabatan  Kehakiman  Syari‟ah  Malaysia, Buku  Panduan  Proses  Nikah,  Cerai  dan
Ruju’ , Kuala Lumpur: JAIWP, 2013.
Khairuddin & Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah, Nikah Tanpa Izin Pengadilan….
Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Panduan  Pengurusan  Nikah  di  Malaysia, Selangor: Alamedia, 2008. Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Keputusan  Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam  Malaysia:  Fatwa  Munakahat , Putrajaya: JAKIM, 2013. Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia, Garis  Panduan  Bagi  Prosedur  Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju’ , Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013.
M.  Thahir  Maloko,  “Nikah  Sirri  Perspektif  Hukum  Islam”. e-Journal  UIN Alauddin Makassar , Vol. 1, No. 2, 2014.
Mimi  Kamariah  Majid, Undang-Undang  Keluarga  di  Malaysia ,  Kuala  Lumpur:
Butterworths Asia, 1992.
Mohd  Nasran  Mohamad,  “Perkahwinan  Tanpa  Kebenaran  Rakyat  Malaysia  di Selatan  Thailand”. Al-Nur  Journal  The  Graduate  School  of  Fatoni University , Vol. 3, No. 5, 2008.
Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, Undang-Undang Keluarga dalam Islam, Kelantan:
Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998.
Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , Selangor: Dawama, 2007.
Nurhidayah  “Nikah  Lari  Beri  Impak  Kepada  Masyarakat:  Pasangan  Pilih  Jalan Pintas  Cabar  Usaha  Memartabat  Perundangan  Syariah”. Berita  Harian , Kuala Lumpur, 10 April 2014.
Siti Zalikha Md Nor, Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia , Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd, 2012.