## RESEARCH ARTICLE

## PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM
Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta 
Universitas Sebelas Maret
 dheahafifa@gmail.com; faishalamirudinfhuns68@gmail.com

## ABSTRACT
Freedom of Speech is a right that is protected by the State, but with the “existence of rubber” article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it limits this freedom, besides that this article often creates a lot of social legal entanglement in the operation of the offense, especially used as a fortress by the ruler. The research method used by the author in this article uses normative  legal  research  methods  through  literature  study  and  uses  a  statutory  approach  with  the  aim  of knowing the operational problems of defamation and insulting offenses in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law and Legal Formulation Article 27 Paragraph (3) as the protection of the right to freedom of expression in the concept of Human Rights Keywords: Defamation , Freedom of Speech, Multi-interpretation Article, law enforcement, legal Protection.
Kebebasan Berpendapat atau freedom of speech merupakan hak yang dilindungi oleh Negara, namun dengan keberadaan pasal karet 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan tersebut, selain itu pasal ini  sering  menimbulkan  banyak  jeratan  hukum  kemasyarakatan  dalam  operasionalisasi deliknya  terlebih  bila  dipakai  sebagai  benteng  oleh  penguasa.  Metode  penelitian  yang digunakan penulis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui Problematika  Operasionalisasi  Delik Pencemaran Nama  Baik dan Penghinaan  dalam  Pasal  27  Ayat  (3)  Dalam  Undang-Undang  ITE  dan  Formulasi  Hukum Pasal 27 Ayat (3) sebagai perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia Kata  Kunci: Pencemaran  Nama  Baik,  Kebebasan  berpendapat,  Pasal  MultiTafsir,  Penegakan  Hukum, Perlindungan Hukum

## INTRODUCTION
Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi setiap negara di dunia. 1 Kemajuan teknologi juga telah menyederhanakan serta mempercepat komunikasi antar wilayah dan bahkan antar negara. Ketersediaan informasi guna mempelajari berbagai peristiwa  di  penjuru  dunia  melalui  internet  dengan  begitu  mudahnya,  serta  kemajuan dibidang financial technology. Artinya kemajuan teknologi telah merubah dunia menjadi tanpa batas dan telah menyebabkan perubahan sosial yang cepat. 2
Perubahan sosial yang ditimbulkan  juga dapat  melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Penyalahgunaan kemajuan teknologi yang terjadi dalam cyber space atau dunia internet inilah yang selanjutnya dikenal dengan cybercrime. 3 Banyak pihak yang menilai keberadaan hukum pidana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bisa menyentuh kejahatan  baru  tersebut,  sehingga  pemerintah  menggagas  lahirnya  regulasi  yang memberantas cybercrime yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun  dalam  tataran  praktek,  penegakan  hukum  pidana  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  ternyata  menimbulkan  berbagai  masalah hukum  bagi  orang-orang  yang  menggunakan  sarana  teknologi  informasi  untuk menyampaikan pendapat atau bahkan kritik di dalam media elektronik. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  tidak saja mengatur masalah  cybercrime  sebagaimana  yang  diatur  dalam  convention  on  cybercrime.  Tetapi  juga mengatur  perbuatan  pidana  tradisional  berupa  penghinaan  yang  menggunakan  media teknologi informasi.
Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik beragam wujudnya antara lain menistakan,  memfitnah,  melapor  secara  memfitnah,  dan  menuduh  secara  memfitnah. 4 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320  Buku  Kedua  (Kejahatan)  Bab  XVI  Tentang  Penghinaan.  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi komunikasi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 5 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/  atau  mentransmisikan  dan/  atau  membuat  dapat  di  aksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik”. Dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE
1 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 1.
2 Abdulla Wahid, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 9.
3 Devi  Angeliawati,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr),” Celebes Cyber Crime Journal, 1.1 (2019), hal. 14.
4 Anton  Hendrik  Samudra,  “Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi  Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE,” Jurnal Hukum & Pembangunan, 50.1 (2020), hal. 96.
5 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Namun keberadaan Pasal 27 ayat  (3)  tersebut  menjadikan kebebasan  warga negara untuk  menyampaikan  pendapat  melalui  media  elektronik  (dunia  maya)  menjadi  terbatas. Seyogyanya kebebasan berpendapat bagi warga negara menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melindungi, namun malah menjadi hal yang krusial. Selain itu dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa terdapat kebebasan berpendapat selama  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan.  Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  atau Freedom of Speech merupakan hak setiap warga negara dalam hal mengeluarkan pikiran atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggungjawab tanpa adanya tekanan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebebasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten.
Keberadaan Pasal 27 ayat 3    seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai "benteng" untuk menahan kritik dan protes dari warga negara atau pekerja. Selain itu, mengkriminalisasi penghinaan/ pencemaran nama baik juga dapat digunakan sebagai senjata mematikan untuk menekan opini tajam yang mengkritik pihak berwenang. 6 Selain itu keberadaan pasal ini juga menimbulkan banyaknya multi tafsir sehingga disebut dengan “pasal karet”, Pasal karet merupakan pasal yang tidak jelas tolak ukurnya dalam undang- undang,  pasal  karet  dahulunya  digunakan  sebagai  alat  politik  warisan  kolonial,  yang muatannya multi tafsir dan sengaja dibuat untuk menjerat aktivis kemerdekaan Indonesia. Beberapa kasus seperti Prita Mulyasari, Fadli Rahim, Muhammad Arsyad yang terjerat pasal karet  ini  serta  data  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri  yang  menyebutkan pidana  terhadap  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  paling  banyak  ditangani  dan mendominasi dibandingkan cybercrime lainnya, Dari Januari sampai dengan November 2020 dengan total 1.743 kasus dibandingkan dengan penipuan sebanyak 1.295 kasus, dan kasus lain  seperti  pornografi,  akses  ilegal,  ujaran  kebencian,  hoaks,  manipulasi  data,  dan pengancaman. 7 Banyaknya pandangan mulai dari revisi, dan penghapusan pasal-pasal karet UU ITE termasuk pasal 27 ayat 3 ini namun pembahasannya belum masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Proglegnas) prioritas 2021.
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  melalui  studi  kepustakaan  dan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  Problematika  Operasionalisasi Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) Dalam Undang- Undang ITE dan Formulasi Hukum Pasal 27 Ayat (3) sebagai perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia
6 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Problem  Pasal  Penghinaan  dan  Pencemaran  Nama  Baik  di  Ranah  Maya (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), hal. 3.
7 CNN  Indonesia,  “Polri  Tangani  4.656  Kasus  Siber,  Pencemaran  Nama  Baik  Dominan,”  CNN Indonesia, 2020.

## RESULTS & DISCUSSION
A. Problematika Operasionalisasi Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) Dalam Undang-Undang ITE Perwujudan  tujuan  hukum  harus  menciptakan  keadilan,  diperlukan  reformasi penegakan hukum dalam di Indonesia sesuai cita-cita yang didambakan yaitu keadilan yang memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. 8 Reformasi penegakan hukum yang baik ialah melalui pendekatan sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori bahwa  dalam  sistem  hukum  terbagi  menjadi  3    bagian,  yakni  substansi  hukum,  struktur hukum, dan budaya hukum. 9 Substansi hukum merupakan norma-norma hukum, aturan- aturan,  asas-asas  hukum  yang  baik  dalam  bentuk  lisan  ataupun  tertulis,  termasuk  juga didalamnya  putusan  pengadilan.  Sedangkan  Struktur  hukum  merupakan  badan-badan, institusi-institusi, aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lain  sebagainya.  Bagian  terakhir  ialah  budaya  hukum  (Kultur  hukum)  yang  merupakan kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir dari keseluruhan masyarakat mengenai hukum dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. 10 Terdapat  sebuah  problematika  dalam  penegakan  hukum  mengenai  tindak  pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut dan sejumlah pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dikatakan  sebagai  “pasal karet”. 11
Beberapa kasus yang membuktikan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal  27  ayat  3,  yakni: 12 kasus  Prita  Mulyasari  sebagai  orang  pertama  yang  terjerat  Pasal pencemaran nama baik ini setelah mengirimkan email mengenai keluhannya atas pelayanan Rumah  Sakit  Omni  Internasional,  yang  tanpa  sengaja  menyebar  luar  di  dunia  maya; kemudian kasus Fadli Rahim yang dilaporkan karena menghina dan mencemarkan nama baik  Ichsan  Yasin  Limpo  yang  menjabat  sebagai  Bupati  Gowa  Sulawesi  Selatan  karena kritikannya  dalam  aplikasi  chat  “Line”  bahwa  bupati  tersebut  otoriter;  selain  itu  ada Herryberus Johan yang terkena pasal ini dari konten facebook, ada juga muhammad Arsyad, Fajriska Mirza, Deddy Endarto, dan banyak lagi. 13
Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Salah satu kasus yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Makassar 27
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipto, dan Irman, “Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem),” Jurnal Selat, 5.1 (2017), hal. 56.
11 Mara Ongku, “Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945,”  Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2021), hal. 32.
12 Conney  Stephanie,  “6  ‘Korban’  yang  Dijerat  Pasal  Karet  UU  ITE,”  16  Februari  2021 <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu- ite?page=all>. Di akses Pada 01 Mei 2021 Pukul 17.50 WIB
13 Safenet,
“Daftar
Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE,” 2020
<https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>. Di akses Pada 01 Mei 2021 Pukul 17.50 WIB
Ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 kembali menjerat korban. Seorang ibu bernama Yusniar di Makassar  ditahan  karena  dianggap  telah  melakukan  pencemaran  nama  baik  di  internet. Berawal dari kisruh rebutan warisan yang telah berlangsung lama dan mulai memanas tahun ini, lalu ada aksi perusakan yang kemudian membuat Yusniar menuliskan tanggapannya di Facebook. Namun siapa sangka ucapan yang tak merujuk pada seseorang itu membuatnya dikenai  tuduhan  pencemaran  nama  baik  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten  Jeneponto bernama Sudirman Sijaya. 14
Ustadz Adam Amrullah yang merupakan Trainer Ruqyah Syar’iyyah di Trans7, Adam Amrullah  berhasil  ditahan  di  Polsek  Bekasi  Selatan.  Hal  itu,  kabarnya  terkait  dengan pencemaran  nama  baik  Senkom  yang  disebut  Adam  sebagai  underbow  LDII.  Senkom melaporkan Adam terkait video yang diunggah Adam di Youtube. 15
Prita  Mulyasari  dalam  proses  peradilan  didakwa  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Tangerang dengan Pasal 310-311 KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat  (1)  UU  No  11  Tahun  2008  namun  hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang  pada  29 Desember  2009  memutuskan  Prita  Mulyasari  Bebas  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri Tangerang  Nomor  1269/PID.B/2009/PN.TNG  Tentang  Putusan  Pengadilan  Tingkat Pertama Atas Perkara Terdakwa Prita Mulyasari. 16 Namun pada upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang yang diputus hakim  pada  30  Juni  2011,  menyatakan  bahwa  Prita  Mulyasari  besalah  melakukan  tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana yang termaktub pada Pasal 27 ayat (3)  UU  No  11  Tahun  2008  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Kasasi  Nomor  822 K/PID.SUS/2010 Tentang Putusan Mahkamah Agung Kasasi Atas Perkara Terdakwa Prita Mulyasari. 17 Lantas  Prita  Mulyasari  mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  dan telah diputus hakim dengan Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Tentang Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Atas Perkara Terdakwa Prita Mulyasari pada 12 September 2012 yang menyatakan bahwa ia bebas dari dakwaan. 18 Pendapat  yang  berbeda  diantara  lembaga  pengadilan  (Pengadilan  Negeri, Mahkamah Agung Kasasi dan Peninjauan Kembali) terkait objek tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 ini mengenai kasus Prita Mulyasari tersebut belum memberikan pemenuhan terhadap asas kepastian hukum, sehingga  berpeluang  untuk  disalahtafsirkan  atau  multitafsir.  Sebab  hal  ini  menjadi  ironi tatkala  sebuah  kritik  maupun  keluhan  yang  sangat  berbeda  sekli  esensi  nya  dengan menyerang  kehormatan  seseorang  dapat  diancam  pidana.  Walaupun  putusan  akhir Peninjauan Kembali Prita Mulyasari inyatakan bebas, akan tetapi bisa dibayangkan hak-hak
14 Koalis Peduli Demokrasi (Kopidemo) Makassar LBH Makassar, LBH Apik Makassar, YLBHM, “Yusniar  Bebas  dari  Jerat  Kriminalisasi,  Bukti  UU  ITE  Bermasalah,”  Lbhmakassar.org,  2017 <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah/> Diakses Pada 28 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB.
15 Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi,” Pamulang Law Review, 2.1 (2020), hal. 31.
16 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG, 2009.
17 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Putusan  Mahkamah  Agung  Kasasi  Nomor  822 K/PID.SUS/2010, 2011.
18 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Putusan  Mahkamah  Agung  Peninjauan  Kembali  Nomor  225 PK/PID.SUS/2011, 2012.
Prita  Mulyasari  yang  terenggut  karena  putusan  Kasasi  yang  menyatakan  Prita  Mulyasari bersalah dalam putusannya, sesungguhnya putusan tersebut telah merugikan Prita Mulyasari baik secara materil maupun secara immateril.
Pada perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Putusan Mahkamag Agung  No  2172  K/Pid.Sus/2015,  Majelis  hakim  Kasasi  menyatakan  bahwa  perbuatan terdakwa Yenike Venta Resti secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang pada faktanya kata-kata pada update status  facebook  terdakwa  tidak  jelas  ditujukan  kepada  siapa  karena  tidak  menyebut seseorang apalagi dengan nama Siti Anggraeni Hapsari, dan apabila dihubungkan dengan status perkawinan Siti Anggraeni Hapsari yang bersatus isteri sah dari Ir. Siswandi. Timbul permasalahan  pertama,  apakah  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  MA  No  2172 K/Pid.Sus/2015, Yang Meyatakan Terdakwa Terbukti Memenuhi Unsur-unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah tepat. 19 Kedua apakah vonis pidana penjara selama 3 bulan terhadap terdakwa telah tepat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan tindak pidana  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  baik  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE maupun pasal 310 KUHP dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yenike Venta Resti bukan merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik pencemaran nama baik. Akan tetapi pada unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak kata-kata dalam facebook Yenike Venta Resti tidak jelas ditujukan kepada siapa  karena  tidak  menyebut  seseorang  apalagi  dengan  nama  Siti  Anggraeni  Hapsari sehingga  tidak  dapat  dikatakan  perbuatan  tersebut  melanggar  kehormatan  diri  Siti Anggraeni Hapsari.
Jika ditelaah dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat frasa “memiliki muatan” yang artinya tidak  perlu  dibuktikan  adanya  niat  untuk  menghina,  dan  penegak  hukum  hanya  perlu membuktikan  pelaku  melakukan  perbuatan  sesuai  unsur  pasal  tersebut  (delik  formil) berbeda  dengan  pengaturan  dalam  KUHP  yang  harus  adanya  niat. 20 Pasal  tersebut  dan amandemen-nya tidak jelas menyebutkan subjek hukum yang di hina, dalam hal ini apakah hanya orang dan badan hukum, apakah termasuk juga jabatan seseorang, pasal ini hanya melarang  perbuatan  distribusi  dan/atau  transmisi  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Berbeda halnya dengan pengaturan dalam KUHP yang pada  hakikatnya  harus  ada  kesengajaan  untuk  menyerang  kehormatan  seseorang. 21 Permasalahan lain ialah amandemen UU ITE tidak mencantumkan pasal 310 dan pasal 311 KUHP secara rinci, melalui utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50//PUU-VI/2008 yang menyebutkan bahwa pasal kedua pasal KUHP tersebut sebagai acuan (delict genus) pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut.
Selain itu permasalahan penentuan sanksi pidana, secara sejarah dan perkembangan masyarakat      mempengaruhi tujuan pemidanaan    Tujuan pemidanaan dapat berorientasi pada  pembalasan,  utilitarian,  reformasi,  rehabilitas,  gabungan,  perlindungan  hukum, pembebasan, dan lain sebagainya. 22 Pidana banyak digunakan sebagai Ultimum Remedium atau obat terakhir dalam hukum pidana, apabila fungsi hukum lain tidak dapat menyelesaikan
19 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No 2172 K/Pid.Sus/2015, 2016.
20 Ibid.
21 Ibid.
masalah. Ditinjau dari sanksi pidana pencemaran nama baik dan penghinaan dalam Pasal 45 UU  ITE,  dikatakan  sebelum  revisi,  ancaman  pidananya  paling  lama  6  tahun  dan  denda sebesar 1 milyar rupiah, tidak dijelaskan alasan penetapan sanksi yang tinggi tersebut dalam pembuatannya. 23 Namun dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya nomor  2/PUU-VII/2009  dikarenakan  distribusi  dan  penyebaran  informasi  media elektronik relatif cepat dan luas, dan dapat menyebabkan  dampak besar. Bahkan dengan sanksi  yang  tinggi  tersebut,  memudahkan  penyidik  untuk  melakukan  penahanan  karena penahanan  dapat  terjadi  dengan  pengaturan  pidana  penjara  5  tahun  atau  lebih  sesuai ketentuan KUHAP. 24 Munculnya keberatan dari masyarakat yang mengajukan uji materi pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi adanya revisi menyebabkan penurunan ancaman pidana menjadi 4 tahun. Menurut penulis ini sanksi 4 tahun penjara masih tergolong sanksi yang  tinggi,  penulis  sedikit  membandingkan  pengaturan  di  dua  negara,  yang  pertama  di India, india mengatur pencemaran nama baik dalam hukum perdata dan pidananya, pidana pencemaran nama baik atau defamation diatur dalam Section 499 dan sanksinya pada Section 500 India Penal Code (IPC). Section 500 IPC merumuskan sanksi “Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both” India  memberlakukan  pidana  kepada  orang  yang  mencemarkan  nama  baik  orang  lain dengan pidana penjara sederhana yang dalam jangka waktu hingga 2 tahun, dan atau denda, dan atau keduanya. 25 Selain itu singapura dalam Section 499 Singapore Penal Code sanksi pidana untuk pencemaran nama baik dapat dihukum dengan denda ditambah penjara hingga dua tahun. 26 Dalam Portuguese Criminal Code diatur juga pencemaran nama baik mengenai pihak ketiga yang diancam penjara 6 bulan atau denda 240 hari, ataupun secara langsung terhadap orang tersebut dengan ancaman penjara 3 bulan atau denda sampai dengan 120 hari, jika pencemaran nama baik itu dilakukan publisitas dan merupakan fitnah, sanksi dinaikkan 1/3, apabila melalui media sanksi penjara dapat meningkat hingga 2 tahun atau denda minimal dari  120  hari,  melalui  perbandingan  dari  beberapa  negara  tersebut  Indonesia  masih mengedepankan pidana penjara dengan ancaman pidana penjara yang tinggi. 27
Dilihat  dari  tujuan  pemidanaan  jelas  pidana  tersebut  hanya  bertujuan  untuk melakukan  pembalasan.  Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa  pidana  digunakan  sebagai ultimum  remedium,  seharusnya  ada  upaya  hukum  lain  yang  harus  dilakukan  seperti  sarana administratif dan perdata.
Jika dirincikan permasalahan dalam Pasal 27 ayat (3) secara keseluruhan, yaitu: 28 tidak adanya kejelasan unsur pencemaran dan baik dan penghinaan (subjek); tidak jelasnya objek pasal tersebut yang hanya individu, badan hukum, atau termasuk juga jabatan; ketidakjelasan dalam  pertanggung  jawaban,  siapa  yang  bertanggung  jawab,  yang  membuat,  yang menyebarkan pencemaran nama baik tersebut; masih banyak yang bukan korban langsung
23 Ibid, hal. 1329.
24 Ibid,
25 Shivi, “Defamation Laws and Judicial Intervention: a Critical Study,” ILI Law Review, 19 (2016), hal. 175
26 Startup Decisions, “Singapore’s Defamation Law,” startupdecisions.com.sg <https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/defamation-law/>. Diakses Pada 01 Mei 2021 Pukul 18.33 WIB
27 Scott  Griffen,  BRIEFING :  CRIMINAL  DEFAMATION  (The  International  Press  Institute: Vienna / Austria, 2015), hal. 8.
28 Andi Haerul Karim, Nawi, dan Baharuddin, Op.Cit., hal. 1324.
yang mengajukan aduan delik; tidak dimasukkannya doktrin pembelaan diri ataupun alasan pembenar  untuk  penghapusan  pidana;  tidak  jelas  ranahnya  kedalam  publik  atau  privat; ketidakjelasan  sanksi  pemidanaan;  Ketidakjelasan  perbedaan  sesuatu  yang  bersifat kebebasan berpendapat, kritik, opini lain untuk informasi dan kepentingan publik padahal dalam Pasal 4 UU ITE dikatakan bahwa tujuan pembuatnnya  ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi di cyberspace.
Dalam menilai efektivitas pasal haruslah melalui dua sisi, pengaturan dan penegakan atau penerapan (law enforcement). Dilihat dari pengaturan, pasal ini baik untuk melindungi orang  dari  cybercrime  dan  mempertahankan  nama  baik  namun  masih  perlu  adanya  revisi dalam perumusan secara lex certa (terperinci, jelas dan cermat), lex stricta (secara tertulis), dan lex previa (tidak boleh berlaku surut), banyak hal dari substansinya, mulai dari pencantuman definisi,  subjek,  objek,  unsur-unsur  perbuatan,  dan  penegakan  sanksi  pidanannya. Sedangkan dilihat dari penegakannya harus dicermati case by case. 29
Salah satu dampak buruk terjadinya multitafsir pasal ini ialah menurunnya demokrasi rakyat  Indonesia,  melalui  kompas,  lembaga  Indikator  Politik  Indonesia  telah  melakukan survey  kepada  1.200  responden  secara  acak  pada  tanggal  24-30  September  2020,  dari pertanyaan “apakah warga makin takut berpendapat”, membuahkan hasil sebanyak 21,9% setuju,  47,7%  agak  setuju. 30 Walaupun  pada  awalnya  pasal  ini  digunakan  sebagai perlindungan  dari  hal  yang  menyebabkan  kerugian  seseorang,  dan  perlu  dilakukan pembatasan,  selaras  dengan  Teori  John  Stuart  Mill  mengenai  Harm  Principle  bahwa kebebasan  seseorang  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain  serta  teori  Roscoe  Pound,  bahwa hukum  digunakan  sebagai  alat  rekayasa  sosial  untuk  mengendalikan  nilai-nilai  sosial. Takutnya  dapat  menyebabkan  akan  timbulnya  trauma  sosial  dalam  masyarakat  sehingga takut  untuk  berpendapat  dalam  dunia  maya.  Trauma  sosial  merupakan  kondisi  trauma secara  sosiaL  psikologis  yang  mengakibatkan  penderitaan  pada  banyak  orang  yang mengalami satu peristiwa traumatik yang sama secara bersama. 31
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  pers  sebenarnya  telah  mengatur penyampaian dan penyajian suatu pendapat akan dilakukan publikasi, seperti wajib menjaga etika dan estetika berbicara maupun menyampaikan pendapat, tidak diperbolehkan merusak harga diri orang lain dan tidak boleh menyebabkan keresahan dalam masyarakat. 32 Dalam melakukan kriminalisasi menurut Hoefnagel perlu menjaga ultimum remedium dan menjaga tidak  terjadinya  over  criminalization,  dengan  mempertimbangkan,  yaitu: 33 tidak  memakai hukum pidana secara emosional; tidak memakai hukum pidana untuk mempidana apabila tidak  jelas  subjek  ataupun  dampak  kerugiannya;  tidak  memakai  hukum  pidana  jika timbulnya dampak kerugian dari pemidanaan lebih besar dari pidana yang dirumuskan; tidak memakai hukum pidana yang ditentang oleh masyarakat secara luas; tidak memakai hukum pidana apabila pengaplikasian dinilai tidak efektif; harus menilai secara khusus skala prioritas
29 Ibid, hal. 1323.
30 Rezeky Setyawan Amir, Ahmad, dan Baharuddin, Op.CIt., hal. 1503.
31 Agung  Yundi  Bahuda  Sistawan,  “Kebebasan  Berekspresi  Menurut  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS, 3.1 (2019), hal. 6.
32 Mara Ongka, Op.Cit., hal. 37.
33 Hisbul Luthfi Ashsyarofi, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Yurispruden, 4.1 (2021), hal. 32.
kepentingan pengaturan; menjadi upaya represif dan wajib didayagunakan secara serentak dengan saran pencegahan
Selain usulan mengenai revisi hingga penghapusan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dinilai multi  tafsir.  Pengacara  Hotman  Paris  Hutapea  menyampaikan  usulan  kepada  Menteri Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  Mafmud  Md,  bahwa  pencemaran nama  baik  itu  sebaiknya  dibawa  ke  ranah  perdata  bukuan  pidana,  Hotman  Paris membandingkan dengan Inggris, di negara tersebut pencemaran nama baik masuk ke dalam ranah perdata dalam Defamation Act of 2013 United Kingdom. 34 Penulis berpendapat sebaiknya tetap mengutamakan semua sistem hukum, baik perdata maupun pidana, dengan pidana sebagai ultimatum remedium. Namun dengan revisi terlebih dahulu pada pasal 27 yang sering menjadi alat kriminalisasi korban masyarakat biasa, aktivis, wartawan, ataupun lawan politik. Supaya Pasal ini tidak condong ke atas saja namun juga kebawah, dan bukan lagi instrumen pembalasan dendam aja. Penegakan dari segi struktur juga harus mengarah pada konsep restorative  justice,  dengan  proses  mediasi  terlebih  dahulu  di  tingkat  kepolisian  pada  proses penyelidikan dan penyidikan untuk saling bertemu, mencari dan menghasilkan cara terbaik mengatasi  dampak  atau  akibat  kejahatan  sesuai  amanat  Surat  Edaran  nomor  8/vii/2018 mengenai  penerapan  keadilan  restorative  justice  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan Umum  Mahkamah  Agung RI  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restorative. 35 Pendekatan  Restorative  ini ditegaskan  Marman  Effendi  bahwa  dalam  menempatkan  Restorative  justice  difokuskan keseimbangan  kepentingan  pelaku  dan  korban.  Bagir  Manan  juga  menyatakan  Restorative justice  membangun  partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat menyelesaikan pertiwi tindak pidana. Kepolisian juga harus memilah terlebih dahulu kasus pencemaran nama baik mana yang dapat diproses, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2019 memberikan  pedoman  penanganan  hukum  cybercrime  kepada  penyidik  Polri  yang  salah satunya menyebutkan kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan diselesaikan dengan cara restorative justice atau mediasi antara korban dan tersangka. 36 Selain itu untuk penegakan hukum dalam cyberspace terdapat Virtual Police, yang sebagai pengawasan, pemberi peringatan, memberi edukasi, dan pencegahan potensi cybercrime, pelaksanaan virtual police ini telah  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Kapolri  bernomor  SE/2/11/2021  Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. 37 Selain substansi hukum dan struktur hukum, budaya hukum juga hal yang harus  diperhatikan.  Diperlukan  edukasi  lebih  terhadap  masyarakat  tentang  pentingnya kebebasan berpendapat namun tetap memperhatikan substansi konten yang dibuat dengan memahami literasi digital atau medua sebagai wujudkan kepedulian masyarakat pada efek negatif  media  massa  dengan  kemampuan  kognitif  ataupun  teknikal  dalam  menggunakan
34 Kadek Melda Luxiana, “Berkaca dari Inggris, Hotman Paris Usul ke Mahfud UU ITE Jadi Perdata,” detik.com,  2021  <https://news.detik.com/berita/d-5500922/berkaca-dari-inggris-hotman-paris-usul-ke- mahfud-uu-ite-jadi-perdata>. Diakses 01 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB
35 Ashsyarofi, Op.Cit,.hal. 39.
36 Monika Suhayati, “Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” Info Singkat, 13.5 (2021), hal. 5.
37 Tsarina  Erdianto,  “Mengenal  Virtual  Police:  Definisi,  Dasar  Hukum,  hingga  Polemiknya,” Kompas.com,  2021  <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police- definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>. Diakses 01 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB
informasi, dan memilah informasi yang dianggap perlu atau tidak. 38 Meningkatkan budaya “tidak  membawa  perasaan” atau  sangat emosional  ketika  melihat kritikan, karena belum tentu  hal  tersebut  menimbulkan  kerugian  pada  dirinya,  mengurai  budaya  “pembalasan dendam” yang membuat meningkatnya aduan pencemaran nama baik dan penghinaan.
B. Formulasi  Hukum  Pasal  27  Ayat  (3)  sebagai  perlindungan  hak  kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia Setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak  untuk  diakui,  mendapat  jaminan, perlindungan dan memperoleh kepaatian hukum secara adil dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D UUD NRI 1945. Pasal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan atas hak tersebut masyarakat mendapat  perlindungan  hukum  Indonesia  sebagai  negara  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia. Ketentuan lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjadi basic law yang wajib dipatuhi oleh Negara ialah Pasal 28 E ayat (3) Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat, negara menjamin hal tersebut seluas-luasnya mulai dari bentuk persuatif maupun massif  seperti  unjuk  rasa  atau  demonstrasi 39 Jaminan  hak  Kebebasan  berpendapat  juga telah diatur secara Internasional, yakni dalam Pasal 19 Universal Daclaration of human rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, Kebebasan berpendapat  atau  freedom  of  speech  menurut  dinilai  penting  melalui  4  komponen,  yakni dikarenakan  menjamin  pemenuhan  diri  dan  keberhasilan  mengeluarkan  Keseluruhan potensi individu; digunakan sebagai upaya mencari kebenaran substansial dan sebagai hasil perkembangan  pengetahuan  dengan  cara  mendengar  seluruh  sudut  pertanyaan, mempertimbangkan semua kemungkinan, menilai suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang  kontras,  dan  memanfaatkan  seluruh  pemikiran  berbeda  dengan  optimal;  supaya individu dapat ikut berpartisipasi dalam suatu proses pengambilan keputusan    terkhusus dalam politik; dapat menciptakan masyarakat dan negara untuk tercapainya stabilitas dan adaptasi. 40 Dapat  dipahami  bahwa  sudah  tugas  wajib  Pemerintah    untuk  melindungi  adanya kebebasan berpendapat namun disisi lain juga harus melindungi sesorangan yang merasa dirugikan dari kebebasan berpendapat itu. Setiap warga negara memang mempunyai hak asasi manusia yang telah dilindungi sebagai amanat dasar negara, namun diperlukan suatu pembatasan sebagai wujud keseimbangan dan alat penyelesaian permasalahan pemenuhan Hak  serta  wujud  perlindungan  kepada  kedua  pihak  yang  dikritik  maupun  yang mengutarakan pendapat. 41
Untuk  mewujdukan  keseimbangan  tersebut  dibutuhkan  pembatasan,  hak  asasi manusia  dalam  article  4  ICCPR  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yakni  hak  yang  tidak  dapat dibatasi  atau  dihilangkan  disebut  Non-derogable  rights  seperti  hak  hidup,  terlepas  dari
38 Hana Silvana dan Cecep, “Pendidikan Literasi Digital Di Kalangan Usia Muda Di Kota Bandung,” Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan, 16.2 (2018), hal. 147.
39 Mara Ongku, Op.Cit, hal. 30.
40 Mara Ongku,Op.Cit., hal. 31.
41 Sean  Clara  Thamrun,  “Delik  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Prespektif HAM,” Jurnal Education and development, 8.2 (2020), hal. 203.
penyiksaan  dan  perlakukan  buruk,  hak  diakui  sebagai  subjek  hukum. 42 Kemdian  bagian selanjutnya  ialah  hak  yang  yang  dapat  dibatasi  atau  disebut  derogable  rights.  Kebebasan berpendapat masuk dalam deeogable rights sesuai pasal 20 ICCPR yang menerangkan adanya pembatasan hak berpendapat dalam bentuk “audio tulisan atau gambar yang berisikan suatu propaganda untuk perang serta dalam hal hak berekspresi akan kebencian atas kebangsaan, ras, agama. 43 Pasal 19  International Convenant  on  Civil Political Right (ICCPR) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), dalam pasal ini terdapat pembahasan pembatasan yang diperbolehkan  disebut  three  part  test,  yakni  hanya  dapat  dengan  menggunakan  undang- undang, hanya dengan tujuan yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ICCPR, dan pembatasan bertujuan untuk melindungi dan menjamin tujuan dari Pasal 19 ICCPR. 44
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  melalui  media  teknologi  informasi komunikasi yang berbunyi: 45
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  di  aksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Dalam  pasal  tersebut  terdapat  pembatasan  “mendistribusikan”,  “mentransmisikan” “membuat  dapat  diaksesnya”  objek  pembatasannya  “Dokumen  Elektronik”  bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dapat diuraikan unsur dari Pasal 27 ayat 3 yaitu dinyatakan bahwa orang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut merupakan orang perseorangan maupun badan hukum. Jadi, orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun  warga  negara  asing  dan/atau  badan  hukum  yang  terbukti  memenuhi  unsur ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana. Dengan sengaja dalam pasal tersebut tidak dijelaskan pengertian dari kata “sengaja”. Dalam KUHP dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan  oleh  undang-undang”.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kesengajaan  sebagai perbuatan  yang  dikehendaki  dan  si  pelaku  menginsafi  bahwa  perbuatan  itu  dilarang  dan diancam hukuman.
Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  merupakan  hak  setiap  warga  negara  dalam  hal mengeluarkan  pikiran  atau  gagasan  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  secara  bebas  dan bertanggungjawab  tanpa  adanya  tekanan  serta  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kebebasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. 46
42 Fadilah Raskasih, “Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam prespektif HAM  Dikaitkan  Dengan  Tindak  Pidana  Menurut  UU  ITE,”  Jurnal  Equitable  Journal  Law :  Jurisprudence Approach, 5.2 (2020), hal. 8.
43 Della  Luysky  Selian  dan  Cairin  Melina,  “Kebebasan  Berekspresi  Di  Era  Demokrasi:  Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia,” Lex Scientia Law Review, 2.2 (2018), hal. 196.
44 Rezeky Setyawan Amir, Ahmad, dan Baharuddin, hal. 1512.
45 Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
46 Ervilia  Agustine  Wiharsianti,  “Hak  Asasi  Manusia:  Kebebasan  Berpendapat,”  Kompasiana,  2014 https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasimanusia-kebebasan- berpendapat_54f98577a3331140548b4836, diakses Pada 01 Mei 2021 Pukul 20.00 WIB
Melalui hal tersebut untuk mewujudkan formulasi yang ideal sebgai perlindungan hak kebebasan  dibutuhkan  kebijakan  kriminal,  dimana  menjadi  bagian  penting  dari perlindungan masyarakat dan pencapaian social welfare. Kebijakan kriminal dilakukan dengan fungsionalisasi hukum (penal) dan dungsionalisasi tanpa hukum pidana (non penal). 47 Bila ditelaah dalam melalui undang-undang nomor    9 tahun 1998 , terdapat 5 asas yang dapat digunakan sebagai landasan kebebasan berpendapat namun juga bertangggung jawab, yakni asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; Asas musyawarah dan mudakat; asas  kepastian  hukum  dan  keadilan;  asas  proposionalitas;  kemudian  asas  mufakat. 48 Indonesia memiliki pembatan yang lebih luas dibandingkan konvensi internasional, yang juga memasukan adanya hak moral. Hak moral ialah hak yang didapat berdasarkan norma dan nilai moral dna menjadi martabat luhur yang melekat pada manusia. 49
Standar-  standar  nilai  moral  dalam  mengutarakan  kebebasan  berpendapat  harus disesuaikan dengan ideologi bangsa yakni pancasila. Pancasila merupakan bingkai identitas bangsa  yang  mengandung  cita  hukum  dan  moral  seyogyanya  diterapkan  disetiap permasalahan  di  Indonesia.  Istilah  “bhineka  tunggal  ika”  dalam  pancasila  layaknya diterapakn dalam demokrasi mengutarakan suara di Indonesia. Menurut pendapat thomas pureklolon  dalam  terwujudnya  kebebasan  bependapat    selaras  dengan  mekanisme  yang disumberkan  dalam  norma  yang  belaku  di  masyarakat,  dalam  hal  ini  pancasila,  undang- undang  dasar,  dan  peraturan  lainnya. 50 Kebebasan  berpendapat  harus  dibatasi  oleh ketuhanan,  menjunjung  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyaktan  dan  keadilan social. 51 Berpendapat  diihat  dari  sisi  Ketuhanan  haruslah  dilihat  supaya  orang  dalam berpendaat menghargai dan menghormati kepercayaan indovidu maupun kelompok; Dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, berpendapat haruslah dalam batasan melihat hak kodrat manusia, tidaklah berpendapat yang mengacam hak hidup, dan hak dasar lain yang diakui  oleh  konstitusi;  Sisi  persatuan,  berpendapat  wajiblah  terkandung  rasa  persatuan mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak budaya, harusnya menghargai setiap budaya dan perbedaanya; Sisi kerakyatan, dalam berpendapat ialah ketika terdapat perbedaan harus diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan umum; kemudian dari sisi keadiaj sosial, yakni  berpendapat  tidak  merugikan  atau  menggangu  hak  mayoritas  dan  hak  minoritas supaya tetap terlindungi. 52
Diperlukan suatu penegasan yang rigid untuk membedakan kritik dan informasi tidak benar  (hoax)  yang  tak  berdasar.  Terdapat  beberapa  kriteria  yang  dapat  dijadikan  acuan dalam  menyampaikan  pendapat,  yaitu  dapat  di  buktikan  kebenaran  informasi;  didapat melalui pengalaman sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan; didapat melalui pengalaman orang lain yang telah ditelaah dan dikaji; bertujuan untuk kepentingan orang banyak; tidak
47 Fadilah Raskasih, Op.Cit. hal. 10.
48 Christyana  Olivia  Dewi  dan  MH  Dr.  Johnny  Lembong,  SH.,  MH  Dr.  Jemmy  Sondakh,  SH., “Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,” Lex Et Societatis, 6.4 (2018), hal. 70.
49 Ibid.
50 Khotbatul  Laila,  “Hukum  Progresif  sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat  dengan  Asas Demokrasi Pancasila,” Jurnal Cakrawala Hukum, 10.2 (2019), hal. 182.
51 Ibid., hal. 183.
termuat  propaganda  yang  menimbulkan  gangguan  ketertiban  umum  dan  keamanan negara. 53 Dalam  rancangan  Undang-Undang  tahun    2018  mengatur  hukum  pidana  yang berdasarkan nilai pancasila, sehingga    disusun harus memenuhi unsur kesimbwngan dan integratif.    Namun  tetap saja pengaturan pencemaran nama baik dan  penghinaan  dalam RUU Ini tidak seluas dalam UU ITE dalam unsur perbuatannya. 54 Pada UU ITE yang tidak menjelaskan secara explisit mengenai pembatasan delik oencemaran nama baik sehingga masih  menimbulan  pemrasalahan  kritik.  Presiden  Joko  Widodo  telah  mendesak  untuk dibuatnya  pedoman  intepretasi  secara  resmi  mengenai  pasal  27  ayat  (3)  tersebut  kepada TNI-Polri  dan  menyuruh  kepolisian  untuk  lebih  cermat  dan  twliti  dalam  pengaduan pencemaean  nama  baik.  Pedoman  intepretasi  ini  bertujuan  untuk  menghilangkan  multi tafsir  UU  ITE  namun  juga  tidak  memenuhi  kepastian  hukum,  revisi  undang-undang memiliki kesempatan yang besar. 55 Maka perlu diperluka revisi undang-undang ini supaya lebih  jelas  dan  tegas  serta  tidak  menimbulkan  multitafsir.  Dikarenakan  Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas serta adanya prinsip siracusa Principle yang telah disebutkan dalam the limitation and derogatuon provisions Dalam Internasional conenvant on civil and politicial rights bahwa batasan harus di muat secara jelas untuk kepentingan hak dilindungi dan dapat diakses oleh semua orang serta memiliki konsekuensi yuridis akan dampaknya. 56
Dalam  perumusan  kebijakan  tindak  pidana  dapat  melihat  dari  pendekatan perbandingan di luar negara mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan. Di negara Inggris  Ratu  Elizabeth  II  menjelaskan  adanya  refprmasi  emcemaran  nama  baik  yang termuat pada RUU Lord Lester dari Herne Hill. 57 Reformasi tersebut meningkatkan hak kebebasan berpendapat namun juga membagasi standar yuridiksi. Terdapat konsep “Fair comment” yaitu suatu bentuk pembelaan bersama terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagai jaminan kebebasan  pers untuk mengungkapkan pernyataan yang berkepentingan  umum.Fair  comment  ini  dimaknai  dengan  tujuan  komentar  yang  ridak terdapat niat jelek, dendam, atau menyakiti orang lain. 58

## CONCLUSION
Problematika Operasionalisasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dapat dilihat dari subtansi pasal yang masih multi tafsir, struktur hukum dimana masih banyak kasus mengenai orang yang terjerat oleh pasal ini, sedangkan dari kultur hukum masih banyak masyarakat yang dengan asal dan tidak beretika dalam mengutarakan pendapat serta masyarakat yang tidak
53 Fadilah Raskasih, Op.Cit., hal. 17.
54 Fifink  Praiseda  Alviolita  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Kebijakan  Formulasi  Tentang  Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” Law Reform, 15.1 (2019), hal. 138.
55 CNN Indonesia, “Pedoman Interpretasi UU ITE di Tengah Desakan Revisi Pasal,” CNN Indonesia, 2021  <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218120427-20-607829/pedoman-interpretasi-uu- ite-di-tengah-desakan-revisi-pasal> Diakses Pada 28 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB.
56 Nanda  Yoga  Rohmana,  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Tentang  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” Yuridika, 32.1 (2017), hal. 117 <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.
57 Alviolita dan Arief, hal. 139.
58 Alviolita dan Arief, hal. 139.
bisa membedakan kritik dan hinaan / pencemaran nama baik sehingga langsung melakukan aduan.  Melalui  problematika  ini  dibutukan  formulasi  Hukum  Pasal  27  Ayat  (3)  sebagai perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia. Sesuai jaminan perlindungan dalam Internasional dan cita hukum Negara Indonesia harus melindungi baik hak berpendapat seseorang maupun hak sesorang akan ancaman yang merugikannya. Maka walaupun  freedom  of  speech  diakui  sebagai  HAM  namun  diperlukan  pembatsan- pembatasan  agar  tidak  merugikan  hak  orang  lain.  Pembatasan  tersebut  haruslah mengedepankan nilai-nilai moral, nilai moral di Indonesia sendiri tercantum dalam Pancasila sehingga dalam mengutarakan pendapat terlebih melalui media elektronik orang tersebut juga harus memperhatikan nilai pancasila di dalamnya.

## REFERENCES

## Buku
Didik M. Arif, Mansur, dan Elisataris Ghultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika
Aditama, Bandung, hlm. 9-10. (Bandung: Refika Aditama, 2005)
Eddyono,  Supriyadi  Widodo,  Problem  Pasal  Penghinaan  dan  Pencemaran  Nama  Baik  di  Ranah  Maya (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014)
Griffen, Scott, BRIEFING : CRIMINAL DEFAMATION (Vienna / Austria, 2015)
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1995)
Suhariyanto,  Budi,  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi  Pengaturan  dan  Celah
Hukumnya (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)
Wahid, Abdulla, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Bandung: Refika Aditama, 2005)

## Jurnal
Adhayanto, Oksep, Pery Rehendra Sucipto, dan Irman, “Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem),” Jurnal Selat, 5.1 (2017)
Agung  Yundi  Bahuda  Sistawan,  “Kebebasan  Berekspresi  Menurut  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS, 3.1 (2019)
Alviolita,  Fifink  Praiseda,  dan  Barda  Nawawi  Arief,  “Kebijakan  Formulasi  Tentang  Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” Law Reform, 15.1 (2019)
Andi Haerul Karim, Syahruddin Nawi, dan Hamza Baharuddin, “Reformulasi Penerapan Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Elektronik  Berdasarkan  Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik,” Journal of Lex Generalis (JLG), 2.3 (2021)
Angeliawati,  Devi,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr),” Celebes Cyber Crime Journal, 1.1 (2019)
Ashsyarofi,  Hisbul  Luthfi,  “Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Yurispruden, 4.1 (2021) Dewi,  Christyana  Olivia,  dan  MH  Dr.  Johnny  Lembong,  SH.,  MH  Dr.  Jemmy  Sondakh,  SH., “Perspektif  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Terkait  Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,” Lex Et Societatis, 6.4 (2018)
Fadilah Raskasih, “Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam prespektif HAM
Dikaitkan  Dengan  Tindak  Pidana  Menurut  UU  ITE,”  Jurnal  Equitable  Journal  Law :  Jurisprudence Approach, 5.2 (2020)
Hsb, Mara Ongku, “Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945,”  Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2021)
Laila,  Khotbatul,  “Hukum  Progresif  sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat  dengan  Asas Demokrasi Pancasila,” Jurnal Cakrawala Hukum, 10.2 (2019)
Rezeky  Setyawan  Amir,  Kamri  Ahmad,  dan  Hamza  Baharuddin,  “Penghapusan  Pidana  Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial,” Journal of Lex Generalis (JLG), 2.3 (2021)
Rohmana,  Nanda  Yoga,  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Tentang  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” Yuridika, 32.1 (2017)
Samudra,  Anton  Hendrik,  “Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penghinaan  Melalui  Media  Teknologi Informasi  Komunikasi  Di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UU  ITE,”  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 50.1 (2020)
Selian,  Della  Luysky,  dan  Cairin  Melina,  “Kebebasan  Berekspresi  Di  Era  Demokrasi:  Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia,” Lex Scientia Law Review, 2.2 (2018)
Shivi, “Defamation Laws and Judicial Intervention: a Critical Study,”  ILI Law Review, 19 (2016) <https://ili.ac.in/pdf/paper10.pdf>
Silvana, Hana, dan Cecep, “Pendidikan Literasi Digital Di Kalangan Usia Muda Di Kota Bandung,”
Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan, 16.2 (2018)
Suhayati, Monika, “Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” Info Singkat, 13.5 (2021)
Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi,” Pamulang Law Review, 2.1 (2020)
Thamrun,  Sean  Clara,  “Delik  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Ditinjau  Dari  Prespektif  HAM,”  Jurnal  Education  and  development,  8.2 (2020)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Sumber Lain
CNN Indonesia, “Pedoman Interpretasi UU ITE di Tengah Desakan Revisi Pasal,” CNN Indonesia, 2021  <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218120427-20-607829/pedoman- interpretasi-uu-ite-di-tengah-desakan-revisi-pasal>
———, “Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan,”  CNN Indonesia, 2020
Erdianto,  Tsarina,  “Mengenal  Virtual  Police:  Definisi,  Dasar  Hukum,  hingga  Polemiknya,” Kompas.com,  2021  <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal- virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all>
Ervilia  Agustine  Wiharsianti,  “Hak  Asasi  Manusia:  Kebebasan  Berpendapat,”  Kompasiana,  2014 <https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasimanusia-kebebasan- berpendapat_54f98577a3331140548b4836>
Griffen, Scott, BRIEFING : CRIMINAL DEFAMATION (Vienna / Austria, 2015) LBH Makassar, LBH Apik Makassar, YLBHM, Koalis Peduli Demokrasi (Kopidemo) Makassar, “Yusniar Bebas dari Jerat Kriminalisasi, Bukti UU ITE Bermasalah,”  Lbhmakassar.org, 2017 <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite- bermasalah/>
Luxiana,  Kadek  Melda,  “Berkaca  dari  Inggris,  Hotman  Paris  Usul  ke  Mahfud  UU  ITE  Jadi Perdata,”  detik.com,  2021  <https://news.detik.com/berita/d-5500922/berkaca-dari-inggris- hotman-paris-usul-ke-mahfud-uu-ite-jadi-perdata>
Safenet,  “Daftar  Kasus  Netizen  yang  Terjerat  UU  ITE,”  Safenet.or.id,  2020 <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>
Startup
Decisions,
“Singapore’s Defamation
Law,” startupdecisions.com.sg <https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/business-laws/defamation-law/> Stephanie,  Conney,  “6  ‘Korban’  yang  Dijerat  Pasal  Karet  UU  ITE,”  Kompas.com,  2021 <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal- karet-uu-ite?page=all>