## TINJAUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN KHUSUS BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PADA KANWIL DJPB PROVINSI LAMPUNG 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 Politeknik Keuangan Negara STAN 4301190090_rika@pknstan.ac.id
Imam Subroto 2*
Politeknik Keuangan Negara STAN imam.subroto@pknstan.ac.id
* Correspondence author

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic causes a multiplier effect in some sectors including the accounting and financial sectors, influencing the government for making adjustments to the conditions. In the sector of state financial accountability, the government initiated the emergence of a new account in the form of a Special Account for  handling  the  Covid-19  pandemic.  The  Covid-19  Special  Account  arises  to  allocate  spending  about Covid-19 which is issued through the Director General of Treasury Letter Number S-369/PB/2020. This study aims to review accounting and reporting policies for the emergence of new accounts related to Covid- 19 at the Regional DJPb Office of Lampung Province. The method used in this research is a qualitative method (library study) accompanied by observation (interviews). The author in this case presents a Logic Model regarding the emergence of Special Accounts related to Covid-19 to facilitate reader understanding. Along with the research, the authors found differences in the disclosure of special accounts in the Notes to Financial Statements  (CaLK).  The  results  of  this  study are  that  the  Regional  DJPb  Office  of  Lampung Province has implemented accounting and reporting policies in accordance with applicable regulations, namely PMK 225/PMK.05/2019 which was amended by PMK 234/PMK.05/2020. Keywords: Accounting Policy, Covid-19 Pandemic, Special Account

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan multiplier effect di berbagai sektor termasuk sektor akuntansi dan keuangan, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kondisi. Pada sektor pertanggungjawaban keuangan  negara,  pemerintah  menginisiasi  kemunculan  akun  baru  berupa  Akun  Khusus  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19.  Akun  Khusus  Covid-19  muncul  sebagai  wadah  pengalokasian  belanja terkait Covid-19 yang terbit melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan akuntansi dan pelaporan atas munculnya akun baru terkait Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (studi kepustakaan) disertai dengan penelitian lapangan (wawancara). Penulis dalam hal ini menyajikan Logic Model terkait kemunculan Akun Khusus terkait Covid-19 untuk memudahkan pemahaman pembaca. Seiring penelitian, penulis menemukan perbedaan pengungkapan akun khusus dalam Catatan atas Laporan Keuangan  (CaLK). Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah mengimplementasikan  kebijakan akuntansi  dan pelaporannya sesuai peraturan yang berlaku yaitu PMK 225/PMK.05/2019 yang diubah dengan PMK 234/PMK.05/2020.
Kata Kunci: Akun Khusus, Kebijakan Akuntansi, Pandemi Covid-19
Klasifikasi JEL: J38
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Halaman 124

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk
Indonesia,  telah  berhasil  melumpuhkan berbagai  sektor  kegiatan  yang  berada  di dalamnya  ( Covid19.go.id,  2021) .  Sektor keuangan  yang  dalam  hal  ini  juga terdampak, mendorong penulis membahas  lebih  dalam  mengenai kebaruan  pada  kebijakan  akuntansi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal itu, Yamali dan Putri (2020)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi yang  juga berkaitan  dengan  sektor  keuangan mengalami penurunan yang tajam akibat pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  layak dibahas  mengingat  sektor  ekonomi  dan keuangan  yang  terdampak  pandemi merupakan  sektor  fundamental  atas berjalannya suatu negara.
Penanganan  pandemi  Covid-19 yang  selalu  dilakukan  dengan  langkah extraordinary, membuat  pemerintah melakukan  berbagai  cara  penanganan (Novianti et al., 2020). Begitupun dalam sektor  keuangan,  intervensi  pemerintah tercermin melalui
pemberlakuan
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2020 yang  membahas  tentang  kebijakan keuangan  negara  dan  stabilitas  sistem keuangan  untuk  penanganan  pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia  (2020a)  melalui  PMK  Nomor 38  tahun  2020  Pasal  7  (1),  melakukan intervensi  penanggulangan  Covid-19
dengan  menambah  alokasi  anggaran belanja dan pembiayaan terkait.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung sebagai objek penelitian, merupakan wakil dari Kementerian  Keuangan  yang  berada  di
daerah.  Sebagai  penyusun  Kebijakan Fiskal  Regional  (KFR),  Kanwil  DJPb Provinsi  Lampung  memiliki  alokasi anggaran  dalam  rangka  penanganan pandemi  Covid-19  pada  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK)  per  31 Desember (2021) sebesar
Rp203.728.833.286,-.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode studi  kepustakaan dan  observasi yang bertujuan untuk meninjau kebijakan akuntansi  dan  pelaporan  belanja  terkait Pandemi  Covid-19  di  Kanwil  DJPb Provinsi  Lampung.  Kemunculan  Akun Khusus belanja terkait pandemi Covid-19 sebagai  akun  baru  menjadi  hal  yang menarik  dan  layak  untuk  dibahas. Tinjauan ini dilakukan agar dapat melihat penerapan  kebijakan  akuntansi  dan pelaporan belanja dalam rangka penanganan  pandemi  Covid-19 yang terukur  dan  akuntabel  dalam  proses kebijakan  dan  akuntansi  pelaporan keuangan.

## 1.2. Reviu Pustaka Mutakhir
Pembahasan  mengenai  akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Penanganan Covid-19 diatur dalam PMK Nomor  43  Tahun  (2020b)  yang menyatakan bahwa entitas akuntansi/pelaporan menyusun dan
menjadikan  belanja  tersebut  menjadi bagian dari laporan keuangan. Novianti et al  (2021,  p.  64)  menyatakan  bahwa definisi  dari  Belanja  terkait  Penanganan Pandemi Covid-19 adalah salah satu jenis belanja  khusus  yang  digunakan  untuk menghadapi  pandemi  Covid-19  yang mencakup  seputar  penunjang  kesehatan, tenaga  medis,  dan  sebagainya  yang berkaitan.
Perubahan  penganggaran  akibat penyesuaian  dengan  pandemi  Covid-19 membuat  satker  harus  melakukan refoccusing. Pada pasal 26 PMK Nomor
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 125
38  Tahun  2020  dinyatakan  bahwa Menteri/Pimpinan  Lembaga  melakukan penghematan  dalam  bentuk  realokasi anggaran  untuk  pendanaan  kegiatan. Penghematan tersebut dilakukan melalui strategi selfblocking dan refocusing agar dapat  mengusulkan  revisi  anggaran. Sugiri (2021, p. 59) menambahkan bahwa refocusing dan realokasi dilakukan untuk percepatan penanganan pandemi melalui belanja  kesehatan,  penyediaan  jaringan pengaman sosial, dan sebagainya.
Anggaran  yang  telah  direvisi  dan mendapat  alokasi  dana  penanganan pandemi  Covid-19,  dikategorikan  dalam Akun  Khusus  Covid-19  (Pemerintah Republik  Indonesia,  2020b).  Adapun manfaat dilakukannya hal tersebut adalah untuk memudahkan
perencanaan, koordinasi,  monitoring,  dan  evaluasi penanganan  pandemi  Covid-19.  Perihal biaya/belanja serta akun yang digunakan dapat  dibebankan  pada  DIPA  Satuan Kerja  (satker)  yang  diatur  dalam  S-
308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja  yang  dapat  dibebankan pada  DIPA  satker  dalam  masa  darurat Covid-19 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020c).
Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi  pemutakhiran  khusus  akun Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 diantaranya  KEP-135/PB/2020  tentang pemutakhiran  kodefikasi  segmen  akun pada  BAS  (DJPb.Kemenkeu,  2020a),  S-
369/PB/2020 tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19 (DJPb.Kemenkeu,  2020b),  dan  S-
1200/AG/2020  tentang  penjelasan  SBM tatanan  normal  baru  (DJPb.  Kemenkeu, 2020). Berdasarkan dasar hukum tersebut pengalokasian  dana  terkait  pandemi diklasifikasikan pada akun khusus Covid-
19. Pembebanan akun Belanja Penanganan  Covid-19  dalam  hal  ini dilakukan  pada  Belanja  Barang,  Belanja Barang BLU, Belanja Barang diserahkan
pada Masyarakat, Belanja Modal, Belanja Modal  BLU,  Belanja  Subsidi,  dan
Belanja Bantuan Sosial. Berikut merupakan klasifikasi spesifik dari Akun Khusus  terkait  penanganan  pandemic Covid-19 berdasarkan S-369/PB/2020.  Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19 (521131)  Belanja  Barang  Non  Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19 (521241)  Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841)
 Belanja  Jasa-Penanganan  Pandemi
Covid-19 (522192)
 Belanja  Pemeliharaan  Gedung  &
Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 (523114)  Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 (524115)
 Belanja  Barang  BLU-Penanganan
Pandemi Covid-19 (525152)  Belanja  Barang  Persediaan  BLU  - Penanganan Pandemi Covid-19 (525153)  Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19 (525154)  Belanja Pemeliharaan BLU- Penanganan Pandemi Covid-19 (525155)  Belanja  Peralatan  dan  Mesin  untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan
Pandemi Covid-19 (526131)
 Belanja  Peralatan  dan  Mesin  untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam  bentuk  barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526132)
 Belanja  Barang  untuk  Bantuan Lainnya  untuk  diserahkan  kepada Masyarakat/Pemda  dalam  bentuk uang-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (526321)
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
 Belanja  Barang  untuk  Bantuan
Lainnya  untuk  diserahkan  kepada Masyarakat/Pemda  dalam  bentuk barang-Penanganan  Pandemi  Covid- 19 (526322)
 Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin- Penanganan Pandemi Covid-19 (532119)  Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 (533119)  Belanja  Modal  Lainnya-Penanganan Pandemi Covid-19 (536118)
 Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin BLU-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (537122)
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (537123)  Belanja Modal Lainnya BLU- Penanganan Pandemi Covid-19 (537125)  Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi  Sosial  dalam  bentuk Uang-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (571114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi  Sosial  dalam  bentuk Barang-Penanganan  Pandemi  Covid- 19 (571115)  Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19 (572114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk Barang- Penanganan Pandemi Covid-19 (572115)  Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan  Sosial  dalam  bentuk Uang-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (573114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan  Sosial  dalam  bentuk Barang-Penanganan  Pandemi  Covid- 19 (573115)  Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan  Sosial  dalam  bentuk Uang-Penanganan  Pandemi  Covid-19 (574114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan  Sosial  dalam  bentuk Barang-Penanganan  Pandemi  Covid- 19 (574115)  Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan  Kemiskinan  dalam bentuk  Uang-Penanganan  Pandemi Covid-19 (575114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan  Kemiskinan  dalam bentuk  Barang-Penanganan  Pandemi Covid-19 (575115)  Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk  Uang-Penanganan  Pandemi Covid-19 (576114)  Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk  Barang-Penanganan  Pandemi Covid-19 (576115)

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang diterapkan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif berdasarkan  metode  kajian  kepustakaan ( Library Research ) serta metode
penelitian  lapangan.  Sumber  data  yang ada  digunakan  dalam  rangka  membantu pemecahan masalah yang terdapat dalam objek yang diteliti. Penulis menggunakan beberapa  sumber  data  seperti  jurnal, buku,  peraturan  perundang-undangan, laporan  keuangan,  pernyataan  standar akuntansi  pemerintah,  serta  literatur lainnya yang dapat mendukung pembahasan. Metode selanjutnya yaitu penelitian  lapangan,  dilakukan  dengan cara  mendatangi  secara  langsung  objek yang berkaitan untuk dilakukan pembahasan  terkait  topik.  Penulis menggunakan  teknik  wawancara  untuk
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 127
mendapatkan  data  tambahan  dari  objek yang  diteliti.  Sebagai  tambahan,  penulis menyajikan Logic Model terkait pembahasan  untuk  merepresentasikan hal-hal  dasar  yang  berkaitan.  Dukungan data  yang  diperlukan  untuk  menyusun pembahasan antara lain:
1. Laporan  Realisasi  Anggaran  Kanwil DJPb  Provinsi  Lampung  2020  dan 2021
2. Laporan  Operasional  Kanwil  DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021 3. Laporan  Arus  Kas  Kanwil  DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021 4. Catatan  atas  Laporan  Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2020 dan 2021
5. Kendala  dan  manfaat  terkait  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
6. Bukti pendukung lainnya

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengakuan  Belanja  Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi
Lampung
Istilah  baru  berupa  penambahan kata  “Penanganan  Pandemi  Covid-19” pada  jenis  belanja  tertentu,  tidak membuat  pengakuan  belanja  terkait covid-19  mengalami  perbedaan.  Kanwil DJPb  Provinsi  Lampung  dalam  hal  ini telah mengikuti kebijakan akuntansi dan pelaporan  terkait  pengakuan  belanja. Landasan  aturan  yang  digunakan  adalah PMK  Nomor  225/PMK.05/2019  yang diubah  dengan  PMK  234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Berdasarkan aturan tersebut
dinyatakan  bahwa  pengakuan  belanja pemerintah yang meliputi seluruh belanja termasuk  belanja  terkait  Covid-19, dilakukan ketika terjadi pengeluaran pada Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN).
Pengakuan  belanja  juga  dapat  dideteksi melalui  pengesahan  dari  Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN. Sejalan  dengan  kebijakan  pengakuan belanja,  PP Nomor 71 Tahun 2010 juga menyatakan  bahwa  pengakuan  belanja pemerintah  dilakukan  saat  adanya pengeluaran  pada  RKUN  yang  ditandai dengan terbitnya SP2D-GU.
Jenis  belanja  yang  berbasis  kas diakui  ketika  terdapat  pengeluaran  dari RKUN, sedangkan belanja yang berbasis akrual  diakui  apabila  timbul  suatu kewajiban  atau  sudah  memperoleh manfaatnya. Pengembalian belanja sebagai  pasangan  jenis  belanja  yang muncul  pada  tahun  anggaran,  diakui sebagai  pengurang  belanja.  Namun apabila  pengembalian  belanja  tahun anggaran  sebelumnya  diakui  sebagai pendapatan lain-lain di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3.2. Pengukuran  Belanja  Pemerintah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung Berdasarkan PMK Nomor
225/PMK.05/2019  yang  diubah  dengan PMK  Nomor  234/PMK.05/2020  tentang Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat, seluruh  jenis  belanja  termasuk  belanja terkait  penanganan  Covid-19  diukur sesuai  nilai  nominal  yang  tertera  pada SPM/SP2D.  Sejalan  dengan  hal  itu,
Kanwil DJPb Provinsi Lampung mengimplementasikan aturan yang sama mengenai pengukuran belanja. Pengukuran dilakukan berlandaskan asas bruto dengan bukti dokumen pengeluaran dan pengesahan belanja. Apabila belanja dilakukan menggunakan
Uang Persediaan  (UP)  maka  akan  diukur berdasarkan  nilai  nominal  yang  tertera pada  SPM/SD2D-GU.  Namun  apabila belanja  yang  dilakukan  menggunakan
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 128
metode  langsung,  maka  akan  diukur berdasarkan  nilai  nominal  yang  tertera pada SPM/SP2D-Ls.
Sebagai  tambahan,  Kanwil  DJPb Provinsi  Lampung  menggunakan  dasar pengukuran  berupa  nilai  perolehan historis  untuk  penyusunan  laporan keuangan.  Unsur-unsur pada pos laporan keuangan  termasuk  belanja,  diukur menggunakan  nilai  nominal  mata  uang rupiah.  Apabila  menemukan  transaksi yang  menggunakan  mata  uang  asing maka dilakukan konversi dahulu ke mata uang rupiah.
Secara menyeluruh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah mengimplementasikan  peraturan  yang memuat  kebijakan-kebijakan  terkait akuntansi belanja pemerintah.
Kemunculan  akun  baru  berupa  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki kesamaan peraturan dengan jenis belanja pada  umumnya.  Hanya  saja  perbedaan perlakuan  akun  belanja  baru  terkait penanganan  pandemi  Covid-19,  terletak pada penyajian dan pengungkapannya.
3.3. Penyajian  Belanja  Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Pandemi  Covid-19  yang  masuk pada bulan Maret 2020 ikut memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan baik berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan  Keuangan  Bendahara  Umum Negara (LKBUN), dan Laporan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP). Dampak  yang  paling  menonjol  dalam akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya refocusing dan realokasi anggaran dalam  rangka  penanganan  pandemi Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia  (2016)  melalui  PMK  Nomor 222/PMK.05/2016  tentang  Pedoman Penyusunan  dan  Penyampaian  Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa apabila Kementerian Negara/Lembaga  atau  satker  melakukan realokasi  dan refocusing, maka  subjek dimaksud  dapat  menyajikan  template paragfraf  pembuka  pada  ilustrasi  CaLK di Gambar 1 sebagai berikut.
Gambar 1. Template Paragraf Pembuka CaLK Sumber: Panduan Teknis Akuntansi Covid-19 Edisi 29 (2020)
Ilustrasi  diatas  dapat  dibuat dengan  menyesuaikan  objek  yang menyusun laporan keuangan.  Perubahan anggaran yang disajikan akibat penanganan pandemi Covid-19 menggambarkan  pelaksanaan  anggaran yang  lengkap  pada  periode  pelaporan tahun  anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan PMK Nomor 43/PB/2020 yang menyatakan bahwa entitas akuntansi dan pelaporan  dapat  juga  menyusun  laporan manajerial transaksi Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  apabila  diperlukan. Laporan manajerial dimaksud mencakup informasi  realisasi  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  yang  telah  terbit SP2D  dengan  akun  lama.  Laporan manjerial  yang  disusun  dapat  menjadi laporan  pendukung  dan  bagian  dari laporan keuangan secara umum.
 Penyajian pada LRA
Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung dalam hal ini telah mengimplementasikan pelaporan  keuangan  terkait  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  sesuai dengan  Panduan  Teknis  Akuntansi Covid-19.  Akun  khusus  berupa  belanja terkait  penanganan  pandemi  Covid-19
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 129
disajikan  dalam  LRA  begitupun  dengan anggaran  dan  realisasi  Belanja  Barang,
Belanja  Modal,  dan  Bantuan  Sosial. Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016,  dinyatakan  bahwa penjelasan  belanja  termasuk  belanja terkait  penanganan  Covid-19  mengikuti ilustrasi pada CaLK.
Pada Gambar 2, penulis menyajikan sampel data Belanja
Penanganan  Pandemi  Covid-19  yang disajikan  pada  LRA  dari  satker-satker Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
Gambar 2. Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada LRA satker Pengadilan Negeri Tanjung Karang 2021 Sumber: Diolah dari LRA Pengadilan Negeri Tanjung Karang (2021)
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat dideskripsikan  bahwa  K/L  Mahkamah Agung dengan satker berupa Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  memiliki  total Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 sebesar  Rp22.500.000  sebagai  anggaran awal/semula. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) dan Belanja Barang  Non  Operasional-Penanganan Pandemi  Covid-19  (521241).  Namun setelah merevisi anggaran akibat kebutuhan  penanganan  pandemi  Covid- 19, anggaran meningkat menjadi
Rp170.000.000  dengan  realisasi  sebesar 99,97%. Beralih  ke  satker  Kanwil  DJPb Provinsi  Lampung  sebagai  sampel selanjutnya, penulis menampilkan
penyajian Belanja dalam rangka Penanganan  Pandemi  Covid-19  yang tertera pada LRA di Gambar 3 berikut. Gambar 3. Belanja Penanganan Pandemi
Covid-19 pada LRA satker Kanwil DJPb
Provinsi Lampung
Sumber: Diolah dari LRA Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021)
Seperti yang tertera pada Gambar 3,  Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung memiliki  pengeluaran  terkait  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa jenis belanja tersebut diantaranya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (521131),  Belanja  Barang  Persediaan  - Penanganan Pandemi Covid-19 (521841), dan Belanja Jasa - Penanganan Pandemi  Covid-19.  Alokasi  anggaran yang  disusun  pada  awalnya  sebesar Rp10.000.000, lalu diikuti revisi anggaran  yang  membuat  alokasinya menjadi  sebesar  Rp142.300.000  dengan realisasi 97,79%.
 Penyajian pada LAK
Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung yang juga berperan sebagai UAKKBUN- Kanwil menyajikan Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  LAK.  Penulis dalam hal ini menyajikan data perbandingan  peningkatan  atau  tren belanja-belanja terkait penanganan pandemi Covid-19 antara tahun anggaran 2020  dan  2021  yang  diolah  dari  LAK
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 130
Kanwil  DJPB  Provinsi  Lampung  tahun anggaran 2020 dan 2021.
Grafik 1. Tren Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 2020-2021, Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Sumber: Diolah dari LAK Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2020-2021)
Berdasarkan  Grafik  1,  total Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 dari  LAK  2020  adalah  sebesar Rp79.071.666.633
dan Rp70.382.830.223  untuk  LAK  2021. Total  belanja  ini  mengalami  penurunan sebab  pada  tahun  anggaran  2021, penyebaran  Covid-19  sudah  mulai menurun. Dapat kita lihat bahwa Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  berupa Belanja  Barang  Operasional  memiliki jumlah  tertinggi  pada  LAK  2020  yaitu sebesar  Rp33.504.369.300.  Hal  tersebut terjadi karena pada tahun anggaran 2020 terdapat  banyak  kebutuhan  terkait Belanja Operasional-Penanganan Pandemi  Covid-19.  Pada  LAK  2021, Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin- Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki jumlah tertinggi yaitu Rp47.498.350.596 sebagai  dampak  kembalinya  fokus pembangunan infrastruktur di Indonesia.
 Penyajian pada Neraca Percobaan
Pada dasarnya agar dapat mendeteksi akun-akun Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  secara menyeluruh,  maka  dapat  dicari  pada
tampilan  Neraca  Percobaan.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  wawancara  yang dinyatakan oleh salah satu pelaksana unit penyusunan  laporan  keuangan.  Beliau menyatakan  bahwa  nominal  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  akan terlihat berbeda antara LAK dan Neraca Percobaan. Hal ini dikarenakan transaksi yang  berada  dalam  LAK  hanya  berasal dari  bendahara  saja.  Sedangkan  apabila melihat  pada  Neraca  Percobaan,  maka akan mencakup transaksi yang dilakukan oleh  bendahara  dan  transaksi  yang berkaitan  dengan  pihak  ketiga.  Penulis merangkum  realisasi  akun  khusus Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 yang berasal dari Neraca Percobaan tahun anggaran  2020  dan  2021  sebagai representasi.
Tabel 1. Realisasi akun Covid-19 tahun 2020 per kode akun
Kode Akun Belanja Pengembalian Total 521131 Rp61.620.040.366 Rp61.620.040.366 521241 Rp7.566.261.172 Rp7.566.261.172 521841 Rp4.748.457.824 Rp4.748.457.824 522192 Rp20.937.801.333 Rp12.690.000 Rp20.925.111.333 523114 Rp936.857.344 Rp936.857.344 524115 Rp4.587.252.170 Rp3.214.673 Rp4.584.037.497 525152 Rp4.676.041.125 Rp4.676.041.125 525153 Rp512.438.150 Rp512.438.150 525154 Rp217.193.318 Rp217.193.318 525155 Rp115.196.820 Rp115.196.820 526132 Rp331.589.820 Rp331.589.820 526321 Rp2.248.400.000 Rp2.248.400.000 526322 Rp41.284.671.935 Rp41.284.671.935 532119 Rp2.775.424.760 Rp2.775.424.760 533119 Rp2.392.098.000 Rp2.392.098.000 537122 Rp69.753.000 Rp69.753.000 537125 Rp22.488.118 Rp22.488.118 Jumlah Rp155.026.060.582
Sumber: Diolah dari Neraca Percobaan Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2020)
Berdasarkan  Tabel  1,  Kanwil DJPb  Provinsi  Lampung  memiliki  total belanja  sebesar  Rp155.041.965.255  dan diikuti Pengembalian Belanjanya sebesar Rp15.904.673. Akun-akun khusus terkait penanganan  pandemi  Covid-19  tersebut merupakan akun baru yang muncul pada
Rp0 Rp50.000.000.000 B. Barang… B. Perjadin B. P&M Pada… B. Modal P&M… Tren Belanja Khusus Penanganan Pandemi 2020-2021 LAK 2021 LAK 2020
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 131
tahun  2020  bersamaan  dengan  tahun datangnya  Covid-19  ke  Indonesia. Beralih  ke  tahun  anggaran  2021  yang sudah  mengenal  Covid-19  sejak  awal tahun anggaran, tentunya menggambarkan  peningkatan  tajam  dari segi jumlah belanja. Penulis dalam hal ini juga  merangkum  akun-akun  khusus penanganan  pandemi  Covid-19  pada tahun anggaran 2021 sebagai
perbandingan sekaligus representasi atas Neraca Percobaan 2021.
Gambar 4. Realisasi akun Covid-19 tahun 2021 per kode akun Sumber: Diolah dari Neraca Percobaan Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021)
Berdasarkan  Gambar  4,  Kanwil DJPb  Provinsi  Lampung  mengalami peningkatan  Belanja  dalam  rangka Penanganan  Pandemi  Covid-19.  Pada Neraca  Percobaan  tahun  anggaran  2020 tertera bahwa jumlah Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  sebesar Rp155.026.060.582. Berlanjut pada
tahun 2021, jumlah Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  meningkat  menjadi Rp203.728.833.286.  Peningkatan  tajam tersebut diakibatkan tingginya kebutuhan pengeluaran  untuk  menangani  pandemi Covid-19  yang  belum  menunjukkan perubahan signifikan.
Penulis  dalam  hal  ini  juga menyajikan perincian data realisasi akun
Covid-19  yang  berasal  dari  Neraca Percobaan  dengan  tampilan  per  Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dibawahinya. Gambar 5. Realisasi Akun Khusus Covid-19 per KPPN Sumber: Diolah dari CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2021) Berdasarkan Gambar 5, terdeteksi bahwa jumlah belanja dikurangi pengembaliannya  per  KPPN  memiliki akumulasi  yang  sama  dengan  data  di Neraca Percobaan yaitu Rp203.728.833.286. KPPN Bandar Lampung  yang  terletak  di  ibu  kota, memiliki pengeluaran yang paling tinggi diantara KPPN lainnya. 3.4. Pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 di Kanwil DJPb Provinsi Lampung Kemunculan akun khusus penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan  dibutuhkannya  penjelasan lebih  lanjut  seperti  halnya  pada  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Penjelasan  dalam  CaLK  yang  bersifat naratif  serta  lebih  rinci  atas  laporan keuangan,  membantu  pembaca  dalam memahami  laporan  keuangan  yang membutuhkan  penjelasan  lebih  lanjut. Apabila terdapat informasi lainnya yang berkaitan  dengan  penanganan  pandemi Covid-19  namun  tidak  mempengaruhi laporan  keuangan,  dapat  diungkapkan pada  bagian  penjelasan  penting  lainnya (Supriyanto et al., 2020).
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 132 Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016  tentang  Pedoman Penyusunan  dan  Penyampaian  Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, dinyatakan bahwa pengungkapan  atas  laporan  keuangan dapat  dilakukan  di  CaLK  begitupun pengungkapan transaksi terkait penanganan  pandemi  Covid-19  dapat mengikuti ilustrasi CaLK meskipun tidak ada  aturan  secara  khusus.  Penjelasan tambahan atas dampak Covid-19
terhadap anggaran dan realisasinya dalam CaLK,  diatur  dalam  Surat  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  S- 363/PB/2020.  Secara  umum  seluruh proses  mekanisme  laporan  keuangan yang meliputi pengungkapan, diolah oleh
Kanwil DJPb Provinsi Lampung menggunakan  aplikasi  e-rekon  dan  LK untuk  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.  Berikut  merupakan  tampilan dari aplikasi yang digunakan.
Gambar 6. E-rekon dan LK Sumber: Aplikasi e-rekon dan LK Kanwil DJPb Provinsi Lampung (2022)
Akuntansi dan pelaporan keuangan  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  juga  diterapkan  berdasarkan PMK  Nomor  43/PMK.05/2020.  Pada aturan  tersebut  dinyatakan  bahwa pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dalam CaLK
merupakan  bagian  dari  peristiwa  luar biasa  baik  untuk  entitas  akuntansi
maupun pelaporan. Namun pada laporan operasional,  salah  satu  staff  pelaksana bagian  umum  Kanwil  DJPb  Provinsi lampung  menyatakan  bahwa  dalam  hal ini  Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung menerapkan PMK Nomor 38 tahun 2020 sehingga  akun-akun  khusus  tidak termasuk belanja luar biasa dalam laporan operasional.
Secara  umum,  entitas  akuntansi dan pelaporan akan melakukan
pengungkapan  paripurna  atas  laporan keuangan  yang  disusun.  CaLK  sebagai penjelas  laporan  keuangan,  memberikan informasi  dan  relevansi  yang  kuat. Penjelasan  yang  bersifat  informatif, dibutuhkan  untuk  semakin  memahami klausul  yang  terjadi  pada  laporan keuangan yang dianalisis.
3.5. Logic  Model  kebijakan  akuntansi dan  pelaporan  keuangan  belanja pemerintah terkait Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
Kemunculan  akun  baru  yang dikhususkan  untuk  menampung  belanja- belanja  terkait  penanganan  pandemi Covid-19,  memberikan  dampak  pada kelancaran  penanganan  pandemi  dari sektor  keuangan.  Penulis  dalam  hal  ini menyajikan  perjalanan  hadirnya  akun khusus Covid-19 yang memberi dampak bagi  penanganan  pandemi dalam  bentuk Logic  Model. Visualisasi  berupa Logic Model dibuat  untuk  memudahkan pembaca  dalam  memahami  pembahasan secara sistematis namun dengan tampilan yang  sederhana  (Zunaidi  &  Santoso, 2021). Logic  Model merepresentasikan kaitan antara sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.
Berkaitan  dengan  pembahasan penulis, Logic Model memudahkan untuk melihat gambaran dampak implementasi kebijakan  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  terkait  Belanja  Penanganan
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2 (2022) Hal 123 - 137
Halaman 133
Pandemi  Covid-19.  Berikut  merupakan gambaran Logic Model terkait pembahasan. Gambar 7. Logic Model Kebijakan
Akuntansi dan Pelaporan Belanja
Penanganan Pandemi Covid-19
Sumber: Diolah Penulis (2022)
Berdasarkan  Gambar  7, Logic Model dimulai  dari  Input  yang  berisi sumber  daya  dasar  sebagai  pendukung untuk  tercapainya  tujuan.  Penulis mencantumkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dan skill yang  dibawa  berupa perumusan  strategi  kebijakan  sebagai faktor utama komponen input. Selanjutnya,  perjalanan  berupa  aktivitas dari  sebuah  tujuan,  direperesentasikan dalam komponen proses. Penulis mencantumkan  tiga  dasar  hukum  yang menggambarkan siklus perjalanan dalam penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah  pusat  terkait  penanganan pandemi  Covid-19.  Beberapa  landasan hukum tersebut antara lain PMK Nomor 38  tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Kebijakan  Keuangan  Negara  untuk Penanganan  Pandemi  Covid-19,  S-
308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja  yang  dapat  dibebankan pada  DIPA  satker  dalam  Masa  Darurat
Covid-19,  dan  S-369/PB/2020  tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19.
Beralih pada komponen outcome, akun  khusus  Belanja  Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi keluaran atas lika-liku  kebijakan  akuntansi  dan pelaporan  di  masa  pandemi.  Komponen Outcome yang merupakan ultimate goals
atas  suatu  kebijakan,  difokuskan  pada penanganan  pandemi  Covid-19  dari sektor keuangan. Kebutuhan pengeluaran yang beragam guna penanganan Pandemi
Covid-19  memberi  konsekuensi  pada sistematika  akuntansi  dan  pelaporannya. Pemerintah  dalam  hal  ini  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang  merupakan penyesuaian atas kondisi yang terjadi.
Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung sebagai objek  dalam karya tulis ini juga berkaitan  dengan Logic  Model yang disajikan  penulis.  Dampak  dari  adanya implementasi  kebijakan  akuntansi  dan pelaporan  terkait  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19,  membuat  Kanwil DJPb  Provinsi  Lampung  menjadi  salah satu  tonggak  pendukung  pencegahan sekaligus penanganan pandemi Covid-19 melalui alokasi belanja yang dilakukan.

## 4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung telah  mengimplementasikan  kebijakan akuntansi  dan  pelaporannya  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa komponen  kebijakan  akuntansi  dan pelaporan dimaksud mencakup pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi dan pelaporan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  di  Kanwil  DJPb Provinsi Lampung telah
diimplementasikan  sesuai  dengan  PMK 225/PMK.05/2019  yang  diubah  dengan PMK  234/PMK.05/2020.  Akun-akun khusus Covid-19 muncul sebagai wadah pengalokasian  belanja  terkait  Covid-19 melalui  Surat  Dirjen  Perbendaharaan Nomor  S-369/PB/2020.  Satker  yang
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Halaman 134 sudah menerbitkan SPM/SP2D menggunakan  akun lama dapat merevisi anggaran dan koreksi transaksi pengeluaran apabila masih dalam periode dapat dilakukannya koreksi. Ketika diluar periode,  maka  satker  dapat  melakukan penyesuaian akuntansi (jurnal penyesuaian) antara akun lama dan akun baru. Sebagai tambahan, penulis menyajikan  visualisasi  berupa Logic
Model terkait pembahasan untuk melihat dampak  penerapan  kebijakan  baru mengenai penanganan pandemi Covid-19 di  Kanwil  DJPb  Provinsi  Lampung. Hadirnya  kebijakan  akuntansi  dan pelaporan mengenai akun khusus  terkait penanganan pandemi Covid-19, menjadikan  alokasi  Belanja  Penanganan Pandemi Covid-19 dapat
diimplementasikan  secara  transparan, sistematis, efektif, dan efisien.

## 4.2. Saran dan Rekomendasi
Agar  hasil  penelitian  dapat mencerminkan realitas dan kondisi yang sebenarnya  untuk  seluruh  satuan  kerja Kementerian Negara/Lembaga dan daerah-daerah  yang  lain  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, maka  objek  penelitian  hendaknya  dapat diperluas  ke  beberapa  satker  dan beberapa  daerah  sehingga  gambaran mengenai  dampak  penerapan  kebijakan baru  mengenai  penanganan  pandemi covid-19  khususnya  mengenai  akun khusus  belanja  penanganan  pandemi covid-19 dapat terlihat dengan lebih jelas.
.
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Halaman 135

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Covid19.go.id. (2021). Data Sebaran Covid-19 . https://covid19.go.id/
Direktorat APK. (2020). Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional. Tepatkah?
DJPb. Kemenkeu. (2020). S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan SBM Tatanan Normal Baru . http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6195-s-1200ag2020-surat- edaran-nomor-kementerian-keuangan-s-1200ag2020-tentang-penjelasan-standar-bi
DJPb.Kemenkeu. (2020a). KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Sekmen Akun pada Bagan Akun Standar . http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/gumang/pelaksanaan-anggaran- ii/bagan-akun-standar/3231-kep-135-pb-2020-tentang-pemutakhiran-kodefikasi- sekmen-akun-pada-bagan-akun-standar.html
DJPb.Kemenkeu. (2020b). S-369/PB/2020 tentang pemutakhiran akun Penanganan Pandemi Covid-19 . https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/CORONA_VIRUS_DISEASE_ 2019_(COVID-19)/2020_S-369_PB_2020 Pemutakhiran Akun Covid_opt.pdf
DJPb.Kemenkeu. (2020c). S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebanan Pada DIPA Sater Dalam Masa Darurat Covid-19 . https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/gumang/darurat-covid-19/3066-s-308-pb-2020-hal- penegasan-biaya-belanja-yang-dapat-dibebankan-pada-dipa-satker-dalam-masa-darurat-covid- 19.html
DJPb Provinsi Lampung. (2020). CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung .
DJPB Provinsi Lampung. (2021). CaLK Kanwil DJPb Provinsi Lampung 2021 .
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2020). PRESS RELEASE – DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERAPAN PSAK 8 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN DAN PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN. In Graha Akuntan .
Kementerian Keuangan. (2015a). PSAP Nomor 2 tentang LRA Berbasis Kas . https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-02/
Kementerian Keuangan. (2015b). PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas (LAK) . https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-03/
Kementerian Keuangan. (2015c). PSAP Nomor 4 tentang CaLK . https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-04/
Novianti, D. A., Saputri, R., Yoga Trihartanto, A., Kartika Sari, I., Parasian, W., & Hanif Imamuddin, A. (2020). COVID-19; Catatan Linimasa Para Analis Muda . https://ebooks.gramedia.com/id/buku/covid19-catatan-linimasa-para-analis-muda
Novianti, D. A., Sari, I. K., Saputr, R., Parasian, W., & Subekan, A. (2021). Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN .
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan .
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Bultek 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja . http://www.ksap.org/Buletin/bultek04.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71- tahun-2010
Pemerintah Republik Indonesia. (2016). PMK NOMOR 222 /PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN & PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN K/L .
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). PMK Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 . https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/38~PMK.02~2020Per.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). PMK Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 . https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/43~PMK.05~2020Per.pdf
Pemerintah Republik Indonesia. (2020c). S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19 .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020d). S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020e). Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). In Republik Indonesia .
Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi) , 4 (1), 34. https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392
SMERU, PROSPERA, UNDP, & UNICEF. (2021). Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia. SMERU Research Institute , 1–7.
https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid- 19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi
Sugiri, D. (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 10 (1), 58–68. https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.599
Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261
Tinjauan Kebijakan Akuntansi Akun Khusus Belanja Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kanwil DJPb Lampung 2019-2021
Rika Ayu Anjani 1 , Imam Subroto 2
Supriyanto, J., Pratiwi, H., & Herdianto, D. (2020). Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 . Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 384.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179
Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). PENERAPAN LOGIC MODELDAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PERATURAN PENGANGGARAN. JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA
DAN KEBIJAKAN PUBLIK , 6 (3), 195–210. https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/206/169