## Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI
Beridiansyah *

## Abstrak
Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, tindakan kekerasan dan intimidasi semakin sering terjadi, tindakan mengatasnamakan agama dan kelompok sosial dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku, tindakan menjustice seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang legal dianggap sesuatu yang sah dan boleh dilakukan, menyikapi situasi yang ada saat ini hukum harus tampil sebagai panglima tertinggi untuk menertibkan dan mencegah terjadinya ancaman terhadap kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), negara tidak boleh kalah dengan kejahatan karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Upaya bersama antara semua elemen bangsa Indonesia sangat diperlukan untuk membunuh sel-sel kejahatan yang ada karena dengan mengabaikan dan membiarkan tindakan intoleransi tersebut akan menjadi bom waktu (time bomb) untuk tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Kata Kunci : NKRI, Penegakan hukum,Terorisme.
* Dr. Beridiansyah, S.H., M.H., Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jambi, juga sebagai Dosen Pada Universitas Jambi (UNJA) dan Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi. Email : Berdi.Wira@Gmail. com.

## Pendahuluan
Setiap manusia terlahir kedunia tidak pernah tahu akan menjadi warga negara apa?, berada pada strata apa?. Tidak ada satupun manusia bisa menolak kelahiran maupun kematiannya semua sudah digariskan dan ditentukan oleh sang pencipta penguasa jagat raya. Orang tua yang membesarkan kita semua berharap pada suatu ketika nanti anaknya akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain. Namun pengharapan tersebut bisa terjadi sebaliknya yaitu dihadapkan pada situasi kemiskinan, diskriminasi dan intimidasi. Ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan tersebut akan melahirkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan
dalam tingkatan yang paling ekstrim dan radikal.
Kegamangan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kenyataan hidup yang makin sulit menyebabkan orang mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dengan mengabaikan norma-norma dan etika yang diakui dalam lingkungan masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran adat dan budaya bangsa yang begitu luhur dan penuh dengan keramah-tamahan telah berubah menjadi masyarakat yang apatis (tidak mau tahu) dengan yang lain, hal ini semakin diperparah lagi dengan masuknya budaya asing yang mempertontonkan budaya hidup yang konsumtif sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial semakin menganga antara yang kaya dengan yang miskin, keadaan tersebut menyebabkan tingkat persaingan semakin ketat semua berpacu dengan waktu sehingga
Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI

## menumbuh suburkan perilaku “ siapa yang kuat dia yang akan menang”.
Rasa frustasi dalam mensikapi realita kehidupan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial semakin menumbuh suburkan perilaku- perilaku yang bertentangan dengan norma- norma dan etika yang berlaku pada masyarakat menyebabkan sering terjadi budaya kekerasan dan main hakim sendiri. Sejalan dengan situasi tersebut Franz Magnis Suseno , 1 menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu: (1)  transformasi dalam masyarakat; (2) akumulasi kebencian dalam masyarakat; (3) masyarakat yang sakit dan; (4) sistem institusionalisasi kekerasan.
Faktor transformasi budaya dalam masyarakat menunjuk pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan tegang terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsionalisasi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat menunjuk kepada adanya kecenderungan ekslusifisme di kalangan agama, suku, golongan maupun kelompok.
Eksklusifisme sangat tergantung dari jenisnya, eksklusifisme religius bisa berlatar belakang paham keagamaan yang sempit, jadi bersifat teologis. Eksklusifisme itu mulai dikalangan kaum intelektual yang sempit pandangannya. Lalu menjadi masalah psikologis. Mereka merasa diri dipanggil menjadi penjaga kemurniaan ajaran, pembersih masyarakat dari apa yang maksiat, merasa seakan-akan bertindak atas nama tuhan
1  http://eprints.undip.ac.id, diunduh tanggal  27 Juli 2017.

## sendiri. 2
Eksklusifisme itu baru akan meluas, apabila masyarakat merasa kecewa bukan sekali-kali, melainkan untuk waktu lama mengalami kekecewaan mendalam serta segala janji perbaikan eksklusif. Selain itu eksklusifisme juga hidup dari prasangka-prasangka antar kelompok, golongan, umat, suku dan sebagainya yang memang selalu menonjolkan “mereka”, “kita” menjadi lebih benar, lebih suci, lebih hebat. 3
Berkembangnya paham eksklusifisme termasuk didalamnya paham radikal, intoleransi akan mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Reaksi dari masyarakat dalam menyikapi terhadap setiap persoalan yang terjadi secara berlebihan dengan mengabaikan norma- norma yang ada merupakan suatu bentuk kekacauan, Emile Durkheim mempergunakan istilah anomie yang diartikan suatu keadaan tanpa norma, tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku ( deviasi ). 4
Salah satu bentuk kekacauan norma yang terjadi saat ini di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia yang menjelma menjadi monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dapat menjelmakan terjadinya ”prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa serta menciptakan kebiadapan berupa aksi animalisasi (kebinatangan), sosial, politik, budaya, dan ekonomi. 5
2  Frans Magnis Suseno Sj, “Makalah pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa”, Departemen Hukum dan HAM RI, Denpasar, 2003.
3 Ibid.
4  Made Darma Weda, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 32.
5  Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme,

## Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI
Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan akar kata teror dan juga teroris. Secara semantik leksikal teror berarti kekacauan; tindak kesewenang- wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindakan kejam dan mengancam. 6
Sementara teroris adalah pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak ataupun juga tunggal. Dengan demikian terorisme bisa diartikan sebagai paham yang gemar melakukan intimidasi, aksi kekerasan serta berbagai kebrutalan pada masyarakat sipil, berdasarkan latar belakang serta sebab motif tertentu. 7
Aksi teror bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, sepanjang pihak atau kelompok tersebut melakukan intimidasi dengan kekerasan dan ancaman yang berimplikasi lahirnya ketakutan dan kemencekaman pada pihak lain, tepatnya masyarakat sipil, maka akan sepanjang itu pula, pihak atau kelompok tersebut telah melakukan aksi teror dan bisa disebut terorisme. Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. The Zealots- Sicarii, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari ditengah kota Yuressalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. 8
Aksi-aksi teror di Indonesia mulai menjadi sorotan dunia ketika terjadi peledakan Bom Paddy’s Pub dan Sari Club di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, kejadian tersebut menimbulkan korban besar dan bersifat massal, bahkan korban adalah orang-orang yang tidak tahu-menahu dan tidak ambil peduli dengan kebijakan politik negara yang menjadi
PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.
6  Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya; Arkola, 1994), hal.748. Lihat juga Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta; Gramedia, 1975), hal.278.
7  Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), hal. 3519. Lihat juga G&C Marriam Co. Webster’s New International Dictionary: Second Edition, vol. 2 M-Z (New York: G. Bell and Sons LTD, t.t), hal. 2608.
8  Croninn dan Audrey Kurth, Behind the Curve, Globalization and International Terorism, International Security, vol 27/3. Winter 2002, hal.34.
sasaran utama para teroris. Para korban hanya diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama yang hendak dicapai para teroris. Korban yang bersifat massal dan acak inilah yang mengancam keamanan dan perdamaian umat manusia ( human security ). 9
Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradapan dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, serta merusak tatanan dan kedamaian masyarakat Internasional. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kejahatan terorisme tidak hanya masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara. 10
Sejalan dengan pembukaan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, selain daripada itu Indonesia ikut berperan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disini dapat dipahami bahwa tekad seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk pengakuan bersama dari seluruh rakyat Indonesia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam persatuan yaitu Bhinneka tunggal ika.
Indonesia sebagai bangsa yang sangat 9  Ali Masyhar, Gaya Indonesia menghadang terorisme, Mandar maju, Bandung, 2002, hal 5.
10  Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, Op cit, hal. 14.

## TEMA UTAMA
menghargai perbedaan serta sangat menjunjung tinggi persamaan hak bagi warga negaranya, sehingga segala bentuk tindakan dan paham yang bertentangan Pancasila tidak boleh berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara ( philosofische grondslag ) bersifat tetap, kuat dan tidak boleh diubah oleh siapapun karena dengan mengubah Pancasila berarti membubarkan negara dan bangsa Indonesia.
Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), selain itu ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan Politik yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368H) pendirinya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam negara islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih yang mereka sebut dengan “hukum kafir”. 11
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, 12 sehingga seluruh penyelenggaraan negara terutama semua ketentuan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan “ Negara
11  https://celotehuntuknegeri.wordpress.com/2011/11/21, diunduh tanggal 27 Juli 2017.
12  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.
Indonesia adalah negara hukum ”, Penulis mengartikan bahwa hukum harus menjadi garda terdepan dalam mengatur ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila. Untuk menciptakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan menentukan baik-buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik untuk menjadi warga yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan tersebut dapat terwujud maka terciptalah suatu negara hukum. 13
Menurut Didi Nazmi, bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat- alat perlengkapan negara atau penguasa, semata- semata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. 14
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Ada beberapa prinsip negara hukum yaitu: 15
1. asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang- wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan
13  Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hal. 15.
14 Ibid. 15  Ibid, hal. 32.
yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
2.  Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
3.  Keterikatan Pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan Pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5.  Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.
Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan yang sama terhadap semua warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa ” setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, makna dari pernyataan tersebut penulis menafsirkan bahwa adanya jaminan yang disepakati bersama oleh pembuat undang-undang dan perumus undang-undang tersebut yang merupakan perwakilan dari elemen masyarakat bahwa negara mengakui hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warganya, dan pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk toleransi yang ingin direalisasikan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi warga negaranya untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pergaulan antar satu dengan yang lainnya. Pemaksaan kehendak dan melanggar ketentuan yang telah disepakati dan disahkan oleh lembaga negara pada lembaran negara merupakan bentuk kejahatan.
Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat majemuk ( plural society ), 16 berpotensi dan sangat rentan terhadap kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik.
16  Tafsiran Furnivall oleh Nasikum dalam Nasikun, sistem sosial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 39-40.
Bila etnisitas, agama, dan primordialisme 17 lain muncul di pentas politik sebagai prinsip paling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, apalagi berkeinginan merubah Pancasila sebagai dasar negara, maka dapat dipastikan bahwa ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya akan terjadi.
Dalam upaya membentengi bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi 18 bangsa yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia maka seluruh elemen bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara harus tunduk dan taat, siapa saja yang menentang Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Penegakan hukum dan pembinaan yang konsisten menurut Penulis akan menjadi senjata yang ampuh untuk membendung dan memberantas “ radikalisme, intoleransi dan terorisme ”, penegakan hukum dapat dikaitkan dengan law enforcement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “court of law” dalam arti pengadilan hukum dan “ court of justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama, Mahkamah Agung di Amerika Serikat (USA) disebut dengan istilah “ Supreme court of justice”. Istilah-istilah dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.
17  Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada didalam lingkungan pertamanya.
18  Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.

## Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI

## Mark Juergensmeyer dalam bukunya
“ Terror in the mind of God: the Global rise of religious violence”, menegaskan bahwa terorisme lebih sering disebabkan karena adanya cultures of violence ini dimiliki oleh kelompok pendukungnya sehingga memunculkan spirit dilakukannya tindakan teror. Walaupun aksi-aksi tersebut tampak dilakukan oleh pelaku tunggal, namun aksi-aksi beringas tersebut selalu memiliki jaringan-jaringan pendukung dan ideologi yang dapat mengesahkan atau membenarkan aksi-aksi mereka. Menurut Salahudin Wahid terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan kerena banyaknya kepentingan. 19
Dengan semakin maraknya aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini Penulis melihat bahwa sikap apatis (tidak mau tahu) serta sudah semakin lunturnya nilai kebhinnekaan yang dimiliki bangsa ini sehingga menyebabkan mudahnya masuk ke Indonesia paham-paham asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Generasi muda bangsa ini menjadi tumpuan akan masa depan bangsa harus diberikan pembelajaran tentang Pancasila sehingga tumbuh sikap pemahaman tentang Ideologi bangsa ini secara utuh.
Keanekaragaman suku dan budaya bangsa, harus kita syukuri karena perbedaan dalam persatuan ini adalah daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Proses terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sebagai proses kesepakatan individu karena adanya homo homini lupus karena adanya penindasan individu lain dalam kebebasan alamiah melainkan suatu proses kesepakatan, konsensus antar elemen bangsa membentuk suatu bangsa, ras, golongan,
19  Ali Masyhar, “Gaya Indonesia menghadang terorisme”, Mandar maju, Bandung, 2009, hal. 174.
budaya, agama bahkan juga kalangan kerajaan- kerajaan serta secara grafis terdiri atas beribu- ribu pulau dengan local wisdom- nya masing- masing, yang unsur-unsur itu telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Terbentuknya negara Indonesia didahului dengan terbentuknya bangsa atas kesamaan cita-cita, kesamaan jiwa karakter, serta tujuan dalam hidup bersama yang berkesejahteraan, berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadaban. Jadi negara Indonesia adalah negara kebangsaan ( Nation State ), bukan negara yang merupakan kumpulan dari individu- individu. 20
Lemahnya internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya paham radikalisme-terorisme global. Nampaknya tantangan globalisasi dewasa ini semakin rumit. Lemahnya ideologi komunisme di dunia dewasa ini muncul suatu gerakan baru yang bersumber pada paham keagamaan yang fundamental. 21 Jelas dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan berkembangnya paham- paham radikal, intoleransi serta tindakan teror akan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa Indonesia karena paham dan ajaran yang dianut adalah bukan ajaran dan cermin dari budaya bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa “ Bhinneka tunggal ika ”.
Peranan pemangku kepentingan di negeri ini sangat diperlukan untuk dapat berperan secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat guna memberantas berkembangnya paham-paham radikal, intoleransi, dan tindakan teror yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan serta dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa dari seluruh rakyat Indonesia kita akan dapat menjaga bangsa ini
21  Ibid, hal. 31.
dari segala bentuk ancaman yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

## Kesimpulan dan saran

## 1. Kesimpulan
Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk ( plural society ) yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menyebabkan sangat rentan untuk terjadinya berbagai macam konflik, berkembang paham radikal, intoleransi dan tindakan teror yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar para pelaku teror tidak akan mengulangi dan mengurungkan niatnya.
Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hukum dan hak-hak asasi orang lain. Dalam “ Bhinneka Tunggal Ika ” bangsa Indonesia hidup secara rukun dan damai karena bangsa Indonesia didirikan dengan semangat persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen bangsa saat itu, sehingga bangsa Indonesia menjadi milik semua rakyat Indonesia bukan milik golongan tertentu, segala bentuk tindakan yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara harus disingkirkan dari kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dari segala bentuk ancaman (intoleransi, radikal dan segala bentuk perbuatan teror) yang akan memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## 2. Saran
Pengetahuan tentang Pancasila harus
diberikan kepada generasi bangsa secara berkesinambungan pada sekolah-sekolah tingkat dasar sampai kepada Universitas (PT) sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia dengan baik dan benar. Selain daripada itu peranan para pemangku kepentingan bangsa harus dapat bertindak netral dengan mengedepankan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan dalam memberantas dan mencegah berkembangnya paham radikal, intoleransi maupun segala bentuk ancaman teror yang bertentangan dengan Pancasila.

## Bahan Bacaan.

## Buku
Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2006, Kejahatan Terorisme, PT. Reflika Aditama, Bandung.
Ali Masyhar, 2002, Gaya Indonesia menghadang terorisme, Mandar maju, Bandung.
Kaelan, M.S. 2015, Liberalisme Ideologi Negara Pancasila , Paradigma, Yogyakarta.
Made Darma Weda, 1996, Kriminologi , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya; Arkola), Lihat juga Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1975, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta; Gramedia)
Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, 2016, Thafa Media, Yogyakarta.
Tafsiran Furnivall oleh Nasikum dalam Nasikun, 2006, sistem sosial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Peraturan perundang-undangan.
Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI

## Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## Artikel/Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah.
Croninn dan Audrey Kurth, Behind the Curve, Globalization and International Terorism, International Security, 20012, vol 27/3.
Frans Magnis Suseno Sj, 2003, “ Makalah pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa ”, Departemen Hukum dan HAM RI, Denpasar.
Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, 1984 (Jakarta: Ichtiar Baru), Lihat juga G&C Marriam Co. Webster’s New International Dictionary: Second Edition, vol. 2 M-Z (New York: G. Bell and Sons LTD, t.t).
https://celotehuntuknegeri.wordpress. com/2011/11/21.
http://eprints.undip.ac.id.
Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI