Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENEGAKKAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE MARKETPLACE MELALUI MEKANISME ONLINE DISPUTE
RESOLUTION
Lusiona Mas Sagala 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, lusionamassagala@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The purpose of this study is to determine the regulation of online buying and selling transactions in the Marketplace and consumer disputes that occur in the Marketplace as well as efforts to resolve consumer disputes through the Online Dispute Resolution Mechanism. This study uses a normative juridical method with  two  types  of  legal  materials,  namely  primary  legal  materials  and secondary legal materials. Content analysis is used as a form  of technique in analysis so that it does not require data in the field. Through this research, it can be seen that the regulation of online buying and selling transactions in the
Marketplace is similar to direct or conventional transactions. Even though there is already  a  policy  regarding online  transactions,  it  cannot  completely  avoid consumer  disputes.  Therefore,  online  settlement  efforts  are  needed,  namely through Online Dispute Resolution (ODR) with the negotiation, mediation, and arbitration methods.
Keywords : Marketplace; Online; Dispute; Online Dispute Resolution
Cite this paper : Lusiona Mas Sagala, D. S. (2021). Penegakkan Hukum serta Upaya Penyelesaian Sengketa Online Marketplace melalui Mekanisme Online Dispute Resolution. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).
Scope Article Economic and Business Law

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  pesat  di  dunia  sampai  hari  ini  adalah  teknologi  dan  informasi khususnya internet. Dengan adanya jaringan internet maka setiap orang dapat terhubung melalui jarak jauh, mempermudah komunikasi, mendapatkan informasi, dan mendapatkan hiburan. Internet dapat digunakan oleh setiap orang dari usia muda hingga tua dan seluruh kalangan, melalui internet juga setiap orang merasakan kemudahan karena dengan jaringan dan  konektivitas  yang  luas  dapat  mengurangi  biaya  untuk  transaksi,  memudahkan komunikasi,  lebih  fleksibel,  mudah  digunakan,  interaktif,  serta  kemudahan  untuk membagikan  pengetahuan  dengan  cepat  (Laudon,  C  dan  Laudon,  2007).  Meningkatnya penggunaan internet menjadi pengaruh untuk peluang usaha bisnis secara online, sehingga kegiatan  transaksi  jual  beli  online  sangat  mempermudah  masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan transaksi jual beli online ini dikenal sebagai e-commerce . Hingga kini keberadaan e-commerce semakin berkembang, pengaruh dari perkembangan ini
juga  dirasakan  oleh  pelaku  usaha  di  mana  pendapatannya  semakin  meningkat  dan konsumen dipermudah dengan adanya toko online.
E-commerce menurut  Kotler  dan  Amstrong  yaitu  saluran  secara  online  yang  dapat dijangkau  melalui  komputer  oleh  seorang  pelaku  usaha  yang  dipergunakan  untuk menjalakan  kegiatan  bisnis,  sedangkan  bagi  konsumen  digunakan  untuk  mendapatkan informasi  perihal  suatu  produk  dengan  diberikan  informasi  dan  diperkenankan  untuk menentukan pilihannya. Selain itu e-commerce dapat dikenal sebagai wadah untuk kegiatan transaksi  jual  beli  secara  online  dengan  memanfaatkan  media  elektronik  dan  jaringan internet.  Dapat  disimpulkan  bahwa e-commerce adalah  perpaduan  media  teknologi  dam jaringan internet yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen dalam lingkup yang luas.
Di  dunia  terdapat  banyak  jenis e-commerce yang  berkembang,  namun  di  Indonesia hanya beberapa jenis yang berkembang. Marketplace adalah jenis e-commerce yang masih berkembang hingga sekarang. Marketplace yang ada di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak,  Lazada,  Blibli,  Zalora,  JD.ID  dan  lain-lain.  Hingga  Februari  2021  Marketplace Tokopedia menjadi urutan pertama dengan jumlah kunjungan tertinggi sebesar 129,1 juta per  bulannya  (Catriana,  2021).  Dengan  menggunakan  Marketplace,  pelaku  usaha  hanya perlu menampilkan gambar dan informasi mengenai produk yang ditawarkan, kemudian konsumen akan memilih dan membeli dengan melakukan transaksi pembayaran, setelahnya pelaku  usaha  akan  mendapatkan  notifikasi  dari  sistem  Marketplace  untuk  memproses pesanan.
Kemudahan  yang  diberikan  dengan  transaksi  melalui  Marketplace  menjadi keunggulan karena dapat memudahkan pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli  saat  bertransaksi  jual  beli  secara  online.  Kegiatan  transaksi  secara  online  dapat diakses  di  mana  pun  berada  dan  kapan  pun  selama  24  jam  dengan  hanya  menggunakan media teknologi dan jaringan internet. Proses yang cukup mudah saat bertransaksi yaitu dengan memilih, memesan, membayar, dan menerima barang memang dirasa memudahkan konsumen. Transaksi dengan Marketplace tidak dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen, namun dengan pihak ketiga yaitu Marketplace. Pihak ketiga dalam hal ini menjadi perantara dengan memberikan  pelayanan rekening bersama,  di  mana  pelaku usaha  tidak  dapat  menerima  uang  yang  dibayarkan  konsumen  sebelum  konsumen menerima  barang,  membantu  pelaku  usaha  untuk  menentukan  nomor  resi,  hingga memberikan fasilitas lain yang berguna untuk menarik perhatian konsumen.
Meskipun  memudahkan  konsumen,  nyatanya  transaksi  secara  online  dianggap berisiko karena transaksi yang dilakukan tidak seperti pada transaksi konvensional di mana pelaku  usaha  dan  konsumen  bertemu  langsung  untuk  melakukan  penawaran  dan pembelian.  Sehingga  konsumen  hanya  bisa  melihat  gambar  dan  mengetahui  informasi produk tanpa melihat apakah ada kecacatan pada barang yang dikirim, kesalahan produk yang dikirim, pengemasan dan pengiriman yang lama, serta produk yang informasinya tidak sesuai dengan informasi yang ditawarkan. Hal tersebut menjadi awal terjadinya sengketa konsumen.  Sengketa  ini  juga  melanggar  hak-hak  konsumen  serta  kewajiban  para  pelaku usaha  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Selain itu, kegiatan ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan penegakannya secara hukum.
Meskipun  sudah ada ketetapan hukum mengenai  transaksi jual beli yang  dilakukan secara online, namun masih ada pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan sengketa konsumen.  Nyatanya  hal  tersebut  tidak  menurunkan  minat  konsumen  dalam  membeli produk secara online melalui Marketplace. Hal ini karena beberapa hal, yaitu efisiensi waktu dalam  pencarian  produk  yang  mana  penggunaan  yang  mudah  mendukung  kemudahan dalam  mencari  produk  dan  interaksi  saat  penggunaan  Marketplace  di  mana  keamanan, navigasi,  dan load  time yang  mudah  dan  efisien  (Suhari,  2008).  Meskipun  terdapat
kemudahan yang diperoleh konsumen, namun tidak dapat mengabaikan permasalahan yang terjadi  pada  transaksi  jual  beli  secara  online  melalui  Marketplace.  Sehingga  perlu diupayakan penyelesaian secara online atas sengketa yang dialami antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR).
Melalui  uraian  ini  diketahui  bahwa  meskipun  terdapat  perundang-undangan  yang mengatur kebijakan perihal transaksi jual beli secara online melalui Marketplace, namun hal itu tidak dapat menghindari adanya sengketa konsumen. Berangkat dari hal tersebut maka penulis berminat untuk melakukan kajian dengan rumusan masalah perihal bentuk sengketa online pada Marketplace, selanjutnya akan berujung dengan upaya penyelesaian sengketa online dalam Marketplace melalui mekanisme Online Dispute Resolution.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis normatif.  Penelitian  secara  yuridis  normatif  di  mana  peraturan  perundang-undangan merupakan hukum yang dirancang secara tertulis atau hukum yang dikonsep sebagai norma yang menjadi patokan berperilaku yang pantas bagi manusia (Amiruddin dan Asikin, 2012). Dengan penelitian ini,  pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan  kepustakaan dengan menelaah  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  peraturan  perundang-undangan seperti  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  199  tentang  Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dokumen lain yang berhubungan dan sesuai dengan penelitian ini.
Dalam  penelitian  hukum  didasarkan  pada  kepustakaan,  sehingga  dikenal  sebagai bahan hukum. Pada penelitian ini mengacu pada 2 (dua) jenis bahan hukum (Suardita, 2017) yaitu pertama ,  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  dan bersifat autoriatif .  Bahan  hukum  primer  mencakup  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen  yang  berisi  mengenai  kebijakan  hukum. Kedua ,  bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan hukum yang berisi mengenai penjelasan berupa jurnal, buku-buku, hasil penelitian, artikel, malah, dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.
Setelah mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini, selanjutnya akan mendapat kesimpulan. Content analysis adalah bentuk teknik analisis pada penelitian ini yang mana tidak memerlukan data pada lapangan. Analisis bahan pada content analysis disebut sebagai teks.  Metode  analisis  yang  konseptual  dan  integrasi  cenderung  ditujukan  untuk mengidentifikasi,  menemukan,  menganalisis,  dan  mengolah  bahan  hukum  untuk mengetahui makna, relevansi, dan signifikasinya (Bungin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace dan Sengketa Konsumen Transaksi  kegiatan  jual  beli  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  dipungkiri dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Semakin berkembangnya teknologi dan adanya jaringan internet, maka kegiatan transaksi jual beli mulai berkembang menjadi transaksi jual beli secara online dengan memanfaatkan Marketplace . Umumnya Marketplace lebih dikenal sebagai platform yang  dipergunakan  sebagai  tempat  kegiatan  transaksi  jual  beli  produk secara  online.  Hingga  kini  sudah  banyak  Marketplace  di  Indonesia,  semakin  banyaknya Marketplace maka semakin banyak pilihan platform untuk berbelanja dan semakin banyak pilihan harga yang dapat dipilih.
Kemudahan yang didapatkan melalui belanja secara online yaitu karena lebih mudah dalam  penggunaannya  dan  cepat  dengan  menggunakan  media  elektronik  seperti handphone,  tablet,  laptop,  hingga  komputer  (Purba,  Rohaini  dan  Septiana,  2018).  Selain kemudahan transaksi jual beli dengan memanfaatkan media elektronik, berikut beberapa hal keunggulan dari transaksi jual beli secara online:
1. Transaksi jual beli secara online dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Keunggulan dari transaksi jual beli secara online adalah dengan hanya mengandalkan media elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dana media sejenis lainnya
serta adanya jaringan internet. Jual beli secara online dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun selama dapat mengakses jaringan internet.

## 2. Menghemat waktu untuk berbelanja.
Berbelanja biasanya harus meluangkan waktu untuk dapat mengunjungi pasar, mall, atau  toko  untuk  membeli  barang  yang  diinginkan  sehingga  konsumen  harus menyempatkan untuk pergi ke lokasi. Namun dengan adanya transaksi secara online maka konsumen hanya meluangkan waktu untuk memilih dan membayar dari jarak jauh meskipun toko yang dituju berada di luar kota bahkan di luar negeri.
3. Harga yang lebih murah dibandingkan belanja secara langsung di toko atau pasar. Belanja  secara  online  umumnya  akan  mendapatkan  harga  yang  lebih  terjangkau, karena toko yang menjual produk secara online dapat menekan pengeluaran seperti menggaji  sales  promotion,  membayar  kontrakan,  dan  adanya  biaya  pengiriman. Selain  itu  tidak  sedikit  pelaku  usaha  yang  mendapatkan  barang  secara  langsung produsen sehingga harga yang dibayarkan lebih murah.
4. Ada beberapa pilihan metode pembayaran.
Saat ini setiap transaksi jual beli secara online memberikan banyak mekanisme untuk metode  pembayaran,  mulai  dari  transfer  melalui  bank,  kredit  card,  pembayaran melalui mini  market terdekat seperti Alfamart  dan  Indomaret, dan pembayaran di tempat atau Cash On Delivery.
5. Banyak pilihan produk.
Produk yang dijual secara online beraneka ragam, mulai dari barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari hingga barang yang tidak mudah ditemukan pada toko-toko. Sehingga  konsumen  dapat  memilih  dan  dapat  memudahkan  konsumen  untuk mendapatkan produk sebelumnya kesulitan untuk didapatkan.
Pembeli  hanya  cukup  memesan  kapan  pun  di  mana  pun  dengan  menggunakan jaringan internet dan media elektronik, sehingga dalam prosesnya memudahkan pembeli. Setelah melakukan pemesanan, pembeli hanya perlu menunggu hingga barang sampai ke alamat  tujuan  dengan  perantara  kurir.  Karena  memudahkan  konsumen,  belanja  online memang  menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  dari  pada  transaksi  secara  langsung  (Purba, Rohaini dan Septiana, 2018). Dengan mendapatkan pengalaman demikian, maka transaksi elektronik  untuk  belanja  online  sangat  digemari  oleh  masyarakat  (Purba,  Rohaini  dan Septiana, 2018) .
Kebijakan yang diterapkan pada transaksi kegiatan jual beli secara online tidaklah berlainan  dengan  transaksi  jual  beli  secara  langsung.  Dalam  kebijakan  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu (Indonesia, 1999):
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Selain  hak-hak  konsumen  yang  harusnya  dipenuhi,  pelaku  usaha  juga  memiliki kewajiban guna memberikan pelayanan kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yaitu:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang  dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Sebanding dengan transaksi jual beli secara langsung, dalam transaksi jual beli secara online juga menghasilkan suatu kontrak melalui Marketplace. Karena  kesamaan ini maka transaksi jual beli secara online melalui Marketplace tetap harus menyesuaikan syarat sah perjanjian atau kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
1. Sepakat untuk mengikatkan diri.
Penawaran  merupakan  awal  dari  kesepakatan  oleh  suatu  pihak  yang  kemudian ditanggapi  oleh  pihak  lain  mengenai  penerimaan  terhadap  penawaran.  Apabila penawaran ditolak atau tidak mendapat tanggapan, maka kesepakatan tidak terjadi.
2. Cakap atau mempunyai untuk membuat perjanjian.
Dalam  Pasal  1330  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  anak  yang  belum  dewasa,  orang dalam  pengampuan,  dan  perempuan  yang  telah  kawin  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang,  serta  secara  umum  orang-orang  yang  oleh undang-undang  tidak  diperkenankan  untuk  membuat  perjanjian  tertentu  maka dianggap tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
Suatu tertentu yaitu sebuah hasil yang telah tercapai dan harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Ditentukannya prestasi agar dapat menentukan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.
Seseorang  dapat  membuat  perjanjian  dikarenakan  ada  suatu  sebab.  Suatu  sebab diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
Selain  syarat  sahnya  kontrak  seperti  yang  tertulis  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, transaksi jual beli secara online juga memiliki bentuk kesepakatan dalam kontrak elektronik. Adanya bentuk-bentuk ini menjadi bukti bahwa  kebijakan pada transaksi jual beli secara online adalah sah secara hukum. Berikut bentuk-bentuk sepakat dalam kontak elektronik pada transaksi jual beli secara online (Sanusi, 2005):

## 1. Electornic Mail ( E-mail )
Membuat  suatu  penawaran  dan  menerima  penawaran  dengan  mengirimkan  ke alamat e-mail  offeror (orang  yang  mendapatkan  penawaran)  maka  suatu  kontrak dapat disepakati.
2. Shrink-wrap Contract
Kata shrink-wrap memiliki pengertian yaitu plastik yang berfungsi untuk mengemas kotak barang, umunya kotak barang yang telah dibuka oleh salah satu pihak dapat dinyatakan  bahwa  orang  tersebut  telah  menyetujui  syarat  dan  kontrak    yang  ada pada kontrak tersebut. bahwa orang tersebut telah menyetujui syarat dan kontrak 3. Click-wrap Contract
Kontrak yang ada pada perangkat lunak dapat disetujui dengan mengeklik tombol bertuliskan “Saya Setuju”, “ I Accept ”, “ I Agree ”, dan lain-lain.
4. Browse-wrap Contract
Bentuk  persetujuan  kontrak  yang  disetujui  dengan  mengunduh  atau  mengeklik tombol  yang  ada  pada  halaman  website.  Dianggap  tekah  menyetujui  dengan menginstal  perangkat  lunak  dari  situs  web  tanpa  harus  mengeklik  pada  halaman situs web.
Meskipun  mendapat  kemudahan  dan  telah  ditetapkannya  kebijakan  dengan diundangkannya undang-undang yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan online, bentuk  kontrak,  hingga  perlindungan  konsumen.  Namun  dalam  transaksi  jual  beli  secara online  tidak  dapat  dipungkiri  bisa  terjadi  masalah  (Purba,  Rohaini  dan  Septiana,  2018). Karena transaksi dilakukan dengan media elektronik dan jaringan internet, maka pembeli tidak dapat melihat langsung bagaimana wujud dari barang yang dibeli. Berkaitan dengan masalah yang terjadi, berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli secara online:
1. Kualitas barang yang tidak sesuai dengan etiket atau label barang.
Pembelian produk secara online yang hanya melihat gambar dan informasi yang ada memang  tidak  bisa  menaruh  ekspektasi  yang  tinggi,  karena  kita  tidak  bisa mengetahui  bagaimana  saat  konsumen  memberikan  produk  yang  kita  mau.  Tidak sesuainya  dengan  pesanan  dapat  mengakibatkan  sengketa  karena  pelaku  usaha melanggar kewajibannya.
2. Informasi yang diberikan tidak jelas atau tidak sesuai. Hak konsumen yang harus terpenuhi adalah hak atas informasi yang jelas dan benar. Apabila  pelaku  usaha  tidak  memberikan  informasi  yang  sebenarnya  maka  itu termasuk  pelanggaran  hak  konsumen  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
3. Barang yang dikirim tidak sesuai pesanan. Dalam jual beli konsumen diharuskan  membayar sesuai dengan  pesanannya  maka pelaku usaha harus memberikan barang sesuai dengan pesanan. Namun hal ini sering kali  dilanggar  karena  tidak  adanya  pertemuan  langsung  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.
4. Risiko terjadinya penipuan.
Waspada saat belanja online harus diterapkan, karena para pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab dan tidak ada itikad baik rentan melakukan penipuan terlebih transaksi jual beli hanya dilakukan secara online.
Sengketa  konsumen  yang  terjadi  dalam  jual  beli  online  merupakan  yang dimungkinkan sebagai bentuk-bentuk wanprestasi dalam KUHPerdata dalam transaksi jual beli online yaitu (Iqbal, 2018):
1. Tidak melakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Dalam transaksi jual beli pada Marketplace, mekanisme pembayaran terjadi apabila konsumen dan pelaku usaha sepakat atas barang yang akan dibeli. Maka konsumen harus membayar seusia dengan pesanan sebelum dapat diproses. Namun sering kali tidak  terpenuhinya  prestasi  oleh  pelaku  usaha  dengan  tidak  mengirimkan  barang,
sehingga  hal  itu  melanggar  ketentuan  perjanjian  karena  hak  konsumen  yang dilanggar dan pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan. Pada  saat  membeli  barang  secara  online,  maka  konsumen  tidak  mengetahui bagaimana  kondisi  barang  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha.  Konsumen  hanya dapat melihat dari gambar, deskripsi, dan review dari pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu. Karena hal demikian, maka konsumen tidak dapat mengetahui cacat tersembunyi dan dalam hal ini maka konsumen sangat dirugikan.
3. Terlambat memenuhi perjanjian.
Setiap pembeli barang pada Marketplace, setelah melakukan pembayaran maka akan terlihat  informasi  yang  menjelaskan  estimasi  kapan  barang  dikirim  oleh  pelaku usaha.  Karena  ada  batasan  waktu,  maka  apabila  pelaku  usaha  tidak  mengirimkan waktu sebagaimana waktu yang ditentukan maka itu menjadi pelanggaran sehingga konsumen mengalami kerugian atas keterlambatan barang  yang dikirim.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam kegiatan transaksi jual beli secara online maka diperlukan identitas konsumen seperti  nama,  alamat,  email,  dan  nomor  telepon.  Informasi  tersebut  merupakan informasi yang rahasia, sehingga pelaku usaha saat menerima informasi konsumen tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan hingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
Dengan mengetahui hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, syarat sah perjanjian transaksi  jual  beli  online,  dan  bentuk-bentuk  wanprestasi  serta  mengenai  faktor-faktor terjadinya  sengketa  dalam  transaksi  jual  beli,  maka  dapat  diketahui  sumber-sumber sengketa konsumen yaitu:
a. Pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  kewajiban  sebagaimana  yang  diundangkan dalam undang-undang.
Tidak  mengindahkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai kewajiban  pelaku  usaha  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  maka  pelaku  usaha  dianggar  melakukan  sengketa  yang sumbernya dari hukum, seperti memberikan informasi yang jelas mengenai produk ataupun tidak memberikan pelayanan yang seharusnya dilakukan kepada konsumen.
b. Pelaku usaha  atau  konsumen yang tidak mematuhi kebijakan  dari perjanjian yang ada.
Dengan ini maka pelaku usaha dan pembeli tidak mematuhi perjanjian yang dibuat atau bisa disebut sebagai sengketa yang sumbernya dari kontrak. Seperti pada pelaku usaha  yang  tidak  mengirimkan  barang  yang  jumlahnya  tidak  sesuai  atau mengirimkan  barang  yang  tidak  sesuai  pesanan.  Sedangkan  konsumen  yang  telat membayar  pesanan  dan  tidak  memberikan  konfirmasi  mengenai  barang  yang diterima merupakan sumber terjadinya sengketa konsumen.

## Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen secara Online dalam Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution
Umumnya penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu litigasi  (dalam  pengadilan)  dan  non-litigasi  (di  luar  pengadilan)  (Azwar,  2019).  Dalam sengketa  perdagangan,  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  bukan  satu-satunya  cara. Dilihat  dari  efisien  dan  kemudahan,  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang sering digunakan karena  dalam  penyelesaiannya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penyelesaian sengketa ini juga lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi (Candra, 2014). Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa secara jelas dipaparkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bahwa:  Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Indonesia, 1999a).
Semakin  berkembangnya  teknologi,  saat  ini  alternatif  penyelesaian  sengketa  dapat diselesaikan  secara  online  dengan  menggunakan  media  elektronik  dan  jaringan  internet. Penyelesaian sengketa secara online dikenal sebagai Online Dispute Resolution , yaitu suatu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang diselesaikan melalui internet (Sugiarto, 2019).  Penyelesaian  sengketa  ini  dapat  dikatakan  sebagai  penyelesaian  sengketa  yang terjadi  karena  pengaruh  internet  dan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Karena adaptasi  terhadap  pengaruh  internet,  maka  saat  ini Alternatif  Dispute  Relation masih menjadi pilihan para pelaku bisnis termasuk pada transaksi jual beli secara online. Hal yang menjadi  kekurangan  dari  penyelesaian  secara  litigasi  atau  jalur  pengadilan  yaitu  (Iqbal, 2018):
1. Lambatnya proses penyelesaian sengketa.
Dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  prosedur    pemeriksaan  merupakan prosedur yang begitu menghabiskan waktu karena pemeriksaan yang formalistis dan teknis.  Sehingga  kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman sebagaimana diundangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Biaya penyelesaian perkara yang mahal.
Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  memerlukan  biaya  yang  mahal,  terlebih  jika proses penyelesaiannya yang lama maka semakin memerlukan banyak biaya. Belum lagi memerlukan pengacara yang tidak sedikit.
3. Tidak tanggapnya pengadilan.
Tidak jarang penyelesai sengketa di pengadilan tidak responsif dalam memberikan pembelaan dan melindungi kepentingan umum. Sehingga pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil karena hanya memberikan pelayan kepada masyarakat kalangan atas atau orang kaya.
4. Putusan pengadilan yang tidak menguntungkan pihak bersengketa. Putusan  secara  objektif  dalam  pengadilan  tidak  memberikan  kepuasan, ketenteraman,  dan  kedamaian  kepada  para  pihak  karena  dianggap  merumitkan masalah sehingga perkara sengketa tidak dapat selesai.
5. Keterbatasan kemampuan hakim.
Keterbatasan  kemampuan  hakim  pada  abad  globalisasi  dan  iptek  di  masa  kini mengakibatkan  sulitnya  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  kompleks  pada berbagai  bidang.  Hal  ini  dikarenakan  pengetahuan  yang  dimiliki  tidak  umum  dan hanya berfokus pada bidang hukum.
Online  Dispute  Resolution merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  sama  halnya seperti Alternative Dispute  Resolution ,  perbedaan  dari dua alternatif tersebut hanya  pada cara  kerjanya  yaitu  secara  online  di  mana  setiap  sengketa  timbul  dari  adanya  aktivitas perdagangan dengan media elektronik (Sugiarto, 2019).  Alternatif penyelesaian sengketa pada  umumnya  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu pihak yang bersengketa dan pihak ketiga sebagai pihak yang  netral. Pada Online Dispute Resolution  terdapat  pihak  lain  sebagai  pihak  keempat  yaitu  media  teknologi  yang dipergunakan oleh negosiator, mediator, dan arbiter. Dengan menggunakan media teknologi dan  jaringan  internet,  maka  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  online  umumnya diupayakan oleh para pihak yang berada dalam wilayah batas negara ( borderless ) maupun lintas geografis tanpa harus bertemu muka ( face to face ) (Azwar, 2019). Jalur penyelesaian ini juga berlaku untuk penyelesaian sengketa perdagangan mengenai kegiatan transaksi jual beli  melalui  Marketplace.  Dalam  penyelesaian  sengketa  secara  online  terdapat  berbagai bentuk metode yaitu online negotiation , online mediation , online arbitration.

## Negosiasi Online
Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang mendasar dan tertua yang dipergunakan oleh masyarakat. Negosiasi biasa dikenal sebagai suatu upaya dengan
cara  berkomunikasi  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  dalam  penyelesaian  masalah (Azwar, 2019). Negosiasi diupayakan bukan untuk mencari siapa yang menang dan kalah dalam  penyelesaian  sengketa,  namun  untuk  mempergunakan  kesempatan  dengan komunikasi  yang  efektif  dan  kemampuan  sosial  untuk  mendapatkan  hasil  kesepakatan bersama yang positif bagi setiap pihak yang bersengketa. Pengertian negosiasi berbeda-beda bagi pihak yang terlibat karena tergantung pada sudut pandang. Namun secara umum dapat dipahami  bahwa  tujuan  dari  negosiasi  yaitu  untuk  mendapatkan  dan  memenuhi kepentingan  para  pihak  yang  telah  direncanakan  guna  mendapatkan  sesuai  dengan  yang diinginkan (Hajati et al. , 2018).
Dalam  negosiasi  terdapat  dua  pihak  yang  memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda, maka dari itu dengan negosiasi diharapkan menghasilkan win-win solution . Dalam hal ini, setiap  pihak  diharapkan  mendapat  hasil  yang  memuaskan  agar  dapat  mencapai keberhasilan dari kesepakatan yang ditetapkan. Negosiasi memiliki kelebihan yaitu (Hajati et al. , 2018):
1. Para  pihak  bersengketa  diberikan  kesempatan  yang  luas  untuk  menentukan pilihannya dalam bernegosiasi.
2. Tidak terikat dalam aturan hukum tertulis.
3. Para pihak diberikan ruang untuk menghasilkan kesepakatan win-win solution.
4. Setiap  pihak  diberikan  kesepakatan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai berbagai masalah dalam proses negosiasi.
Selain  adanya  kelebihan,  kelemahan  dari  negosiasi  dalam  penyelesaian  alternatif sengketa yaitu:
1. Tanpa ada kesepakatan dari antara pihak yang bersengketa maka dalam penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan.
2. Sering kali terjadi di mana tidak ada salah satu upaya para pihak yang didengarkan kehendak dan keinginannya masing-masing.
3. Menjadi sulit apabila posisi para pihak tidak imbang dalam penyelesaian sengketa.
4. Rentan terjadi kesepakatan yang tidak menguntungkan.
Di era digital di mana negosiasi juga dipergunakan guna penyelesaian sengketa secara online,  hal  ini  biasa  digunakan  pada  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  pada Marketplace.  Negosiasi  online  merupakan  cara  yang  sederhana  dari  negosiasi  yang  biasa dilakukan karena dalam kegiatannya menggunakan media elektronik dan jaringan internet. Tidak ada syarat wajib selain koneksi internet dan itikad baik para pihak yang bersengketa (Widaningsih,  2017).  Selain  itu,  tidak  ada  keharusan  untuk  melakukan  tatap  muka  dan menentukan tempat untuk melakukan pertemuan (Widaningsih, 2017). Dengan kemudahan yang didapatkan dan proses yang sederhana maka dapat menghemat biaya.
Pada dasarnya negosiasi online terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah Assisted  negotiation ,  negosiasi  ini  terjadi  karena  melalui  pemberian  saran  teknologi informasi  kepada  pihak  yang  bersengketa.  Negosiasi  ini  dirancang  dengan  adanya peningkatan  kemampuan  teknologi  guna  menghasilkan  penyelesaian.  Sebelumnya  email adalah software yang  dipergunakan  namun  seiring  perkembangan  dan  peningkatan teknologi,  terjadi  perubahan  dengan  menggunakan  web  yang  lebih  mudah.  Dengan menggunakan  web,  keberhasilan  yang  didapatkan  lebih  besar  karena  web  lebih  canggih seiring  dengan  peningkatan  dan  perkembangan  dalam  penyelesaian  sengketa  online (Widaningsih, 2017).
Bentuk  kedua  yaitu automated  negotiation ,  negosiasi  ini  dilakukan  dengan perbandingan  tawaran  dengan  kesepakatan  dengan  bantuan  komputer  dalam  mencapai kesepakatan. Karena metode ini tanpa campur tangan manusia, maka metode ini dikenal sebagai penawaran buta di mana semua penawaran yang ada bersifat rahasia, artinya tidak diperlihatkan bagaimana penawaran yang diberikan kepada pihak lawan sampai mendekati kesepakatan. Automated  negotiation merupakan  bentuk  dari assisted  negotiation ,  yang
membedakan  hanya  pihak  yang  dipergunakan  untuk  menghasilkan  penawaran  bukan manusia melainkan komputer (Widaningsih, 2017).
Penerapan negosiasi pada Marketplace diupayakan dengan diskusi antara konsumen dan pelaku usaha. Biasanya konsumen akan melakukan kontak dengan menggunakan fitur pesan yang ada pada platform, kemudian menjelaskan masalah yang terjadi saat barang yang di  pesan  ternyata  salah  atau  tidak  sesuai  dengan  pesanan  dan  informasi  yang  diberikan. Sengketa  konsumen  terjadi  memang  karena  pelaku  usaha  yang  tidak  menjalankan kewajibannya  sebagaimana  diundangkan  pada  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1999. Apabila pada negosiasi terjadi win-win solution maka sengketa konsumen dianggap selesai. Namun, apabila tidak selesai maka akan dilanjutkan dengan mediasi yang dilakukan secara online.

## Mediasi Online
Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  di  mana  dalam  penyelesaiannya  terdapat pihak  ketiga  yaitu  mediator  sebagai  pihak  yang  netral  dan  dapat  bekerja  sama  untuk mencapai kesepakatan dengan pihak yang bersengketa. Dalam mekanismenya, penyelesaian sengketa menggunakan teknologi sebagai pihak keempat guna mencapai win-win solution . Mediasi memiliki kelebihan dalam penyelesaian sengketa yaitu (Hajati et al. , 2018):
1. Biaya yang digunakan murah.
2. Waktu penyelesaian sengketa yang cepat.
3. Keputusan yang dicapai memuaskan bagi pihak yang bersengketa.
4. Kesepakatan yang dapat diterima dengan baik.
5. Keputusan yang dapat dilaksanakan oleh pihak bersengketa.
6. Pemberlakuan keputusan tanpa adanya batasan waktu.
Kekuatan  eksekusi  merupakan  kelemahan  mediasi  setelah  tercapai  kesepakatan, karena kesepakatan tercapai karena para pihak yang sukarela. Maka dari itu, mekanisme dalam mediasi dapat efektif diupayakan apabila para pihak yang bersengketa sukarela untuk menyelesaikan  perselisihan  dengan  cara  mediasi.  Umumnya,  mediasi  secara  online  tidak berbeda dengan mediasi yang biasanya, perbedaan hanya dengan menggunakan teknologi sebagai pihak keempat untuk prosesnya penyelesaiannya. Mediasi online terbagi menjadi tiga bentuk yaitu (Abdurrasyid, 2011):
1. Mediasi fasilitatif
Pada mediasi ini fungsi mediator sebagai fasilitator dan tidak diperkenankan untuk berpendapat  guna  penyelesaian  sengketa.  Sehingga  dalam  prosesnya,  mediator menyerahkan  solusi  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  atas  sengketa  yang dihadapi.
2. Mediasi evaluatif
Dalam mediasi ini mediator berfungsi untuk memberikan pandangan kepada pihak yang bersengketa secara hukum, fakta dan bukti. Mediasi ini mengupayakan strategi dengan  membuat  suatu  kesepakatan  atau  konsensus  yang  dapat  diterima  kedua belah  pihak  bersengketa  melalui  mediator  dengan  mengupayakan  solusi    dan berusaha untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa.
3. Mediasi situasional
Mediator mengupayakan untuk ikut serta dalam permasalahan dengan persetujuan para  pihak  pada  mediasi.  Apabila  para  pihak  bersengketa  gagal  dalam  melakukan mediasi di antara maka mediator dapat masuk dalam mediasi yang dilakukan, dalam hal  ini  mediator  dapat  ikut  serta  hanya  untuk  memberikan  solusi  jika  pihak bersengketa memintanya. Mengupayakan dengan memberikan fasilitas komunikasi antara  para  pihak  dengan  mediator  dan  antara  para  pihak  yang  bersengketa merupakan tujuan awal dari mekanisme ini.
Penyelesaian  mediasi  biasa  dipergunakan  dalam  sengketa  konsumen  pada Marketplace oleh  konsumen dengan pelaku  usaha apabila penyelesaian dengan negosiasi tidak  menghasilkan  suatu  kesepakatan  yang  menguntungkan  para  pihak.  Mediasi  online umumnya difasilitasi oleh  platform Marketplace dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa terjadi  kesalahan  saat  transaksi  jual  beli.  Mediasi  online  relatif  cepat  dan  tidak  perlu mengeluarkan biaya sehingga dalam penyelesaiannya memudahkan konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan.

## Arbitrase Online
Arbitrase  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang sering  digunakan  dalam  sengketa business  to  customers (Suherman,  2019).  Dalam penyelesaian arbitrase terdapat arbiter sebagai pihak ketiga.  Arbitrase merupakan upaya mengajukan sengketa dengan persetujuan para pihak yang bersengketa kepada satu atau lebih arbiter di mana bertujuan untuk memberikan keputusan yang mengikat atas sengketa yang terjadi. Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang dipergunakan  dalam  proses  penyelesaian  melalui  arbitrase  dan  putusan  yang  dihasilkan bersifat final and binding . Kelebihan dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu:
1. Terdapat jaminan kerahasiaan atas sengketa yang dimiliki para pihak.
2. Terhindar dari keterlambatan karena hal administratif dan prosedural.
3. Pihak  yang  bersengketa  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  hukum  apa  yang diterapkan guna menyelesaikan masalah serta  proses dan tempat berlangsungnya penyelesaian sengketa.
Namun,  kelemahan  yang  dimiliki  dari  arbitrase  yaitu  lembaga  arbitrase  tidak memiliki  kekuatan  yang  bersifat  eksekusi  dan  kepastian  hukum  atas  kesepakatan  yang dicapai.  Tidak  berbeda  dengan  arbitrase  yang  umumnya  diketahui,  arbitrase  online  juga menggunakan  pihak  ketiga  yang  dibantu  dengan  teknologi  dan  jaringan  internet  sebagai pihak  keempat.  Pelaksanaan  arbitrase  online  perlu  adanya  kesepakatan  para  pihak bersengketa agar dapat dilaksanakan. Kesepakatan yang mungkin dilakukan oleh para pihak saat  melakukan  arbitrase  online  yaitu  yang  pertama,  pada  perjanjian  ditambakkan  suatu klausul  dalam  penyelesaian secara online. Kedua, diberitahukan mengenai pemberlakuan syarat  berarbitrase  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Ketiga,  dalam proses pelaksanaan ditentukan oleh lembaga arbitrase mengenai online atau tidak.
Dalam  arbitrase  online,  terdapat  dua  bentuk  metode  penyelesaian  sengketa  yang dapat digunakan:
1. Arbitrase mengikat
Penyelesaian  arbitrase  ini  putusannya  yang  bersifat  final,  sehingga  seperti  halnya putusan Pengadilan yang mengikat para pihak.
2. Arbitrase tidak mengikat
Penyelesaian  pada  arbitrase  ini  dapat  dipilih,  boleh  untuk  diikuti  maupun  tidak seperti halnya fact finding .

## PENUTUP
Di  Indonesia  kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  secara  online  melalui  Marketplace hingga  kini  semakin  meningkat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  banyak  Marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Zalora, JD.ID dan lain-lain. Perkembangan Marketplace juga dipengaruhi karena kemudahan yang didapatkan saat bertransaksi jual beli secara online dengan hanya menggunakan teknologi dan jaringan internet. Meskipun demikian, transaksi secara online cukup berisiko karena berbeda dengan transaksi  konvensional  di  mana  pelaku  usaha  dan  konsumen  bertemu  langsung  untuk melakukan  penawaran  dan  pembelian.  Sehingga,  segala  kesalahan  dan  kerugian  yang dialami oleh konsumen sulit dihindari
Dalam  keabsahannya,  transaksi  secara  online  dan  transaksi  konvensional  memiliki perlindungan yang sama sebagaimana  diundangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu syarat sah perjanjian atau kontrak sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku bagi transaksi secara online. Bukti kontrak pada transaksi secara online seperti electronic mail, shrink-wrap contract, click-wrap contract, dan browse- wrap contract merupakan bukti yang sah secara hukum.
Meskipun  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  banyaknya kemudahan  yang  didapatkan,  namun  permasalahan  masih  ada  dalam  transaksi  secara online. Karena transaksi yang dilakukan secara tidak langsung dan konsumen hanya melihat gambar yang ditampilkan pada Marketplace serta informasi yang mengenai produk, maka pembeli tidak dapat mengetahui kualitas produk yang didapatkan. Selain itu informasi yang tidak sesuai, barang yang tidak dikirim oleh pelaku usaha, hingga risiko penipuan adalah permasalahan yang menjadi sengketa konsumen pada transaksi jual beli secara online. Maka dari  itu,  sengketa  yang  diselesaikan  secara  online  diharapkan  bisa  diselesaikan  secara online. Adanya Online Dispute Resolution menjadi alternatif penyelesaian sengketa secara online yang mana terdapat 3 (tiga) mekanisme yaitu online negotiation, online mediation, online arbitration. Dengan adanya tiga jenis mekanisme penyelesaian sengketa online, maka dalam sengketa konsumen dapat diupayakan penyelesaian sebelum sampai ke mekanisme litigasi atau melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrasyid,  H.  P.  (2011) Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) .  Jakarta: Fikahati Aneska.
Amiruddin dan Asikin, Z. (2012) Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bungin, B. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke  Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Laudon, C, K. dan Laudon, J. P. (2007) Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.
Sanusi, M. A. (2005) Hukum dan Teknologi Informasi . Jakarta: Tim Kemas Buku.

## Artikel Jurnal
Azwar, M. (2019) “Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” Media Iuris , 2(2), hal. 179–196.
Candra,  A.  (2014)  “Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute Resolution  (ODR)  Kaitan  dengan  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,” Jurnal Ilmu Komputer , 10(2), hal. 80–89.
Iqbal,  J.  (2018)  “Perlindungan  Bagi  Konsumen  Online  Marketplace  Melalui  Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR),” Jurist Diction , 1(2), hal. 257–578.
Purba, J., Rohaini dan Septiana, D. (2018) “Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution,” Pactum Law Journa , 2(1), hal.  537–549.  Tersedia  pada:  http://repository.lppm.unila.ac.id/13073/1/1432- 4703-1-PB.pdf.
Hajati, S. et al. (2018) Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan . Surabaya: Airlangga University Press.
Sugiarto,  S.  (2019)  “Online  Dispute  Resolution  (Odr)  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi,” Jurnal Qawanin , 3(1), hal. 50–65.
Suhari,  Y.  (2008)  “Keputusan  Membeli  Secara  Online  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya,” Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK , 13(2), hal. 140–146.
Suherman, D. R. (2019) “Abitrase Onlinde Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen,” Aktualita , 2(2), hal. 584–597.
Widaningsih  (2017)  “Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Melalui  (ODR)  Online  Dispute Resolution,” Jurnal Panorama Hukum , 2(2), hal. 243–252.

## Website
Catriana, E. (2021) 5 E-commerce yang Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia , Kompas.com . Tersedia  pada:  https://money.kompas.com/read/2021/02/24/072440626/5-e- commerce-yang-paling-banyak-dikunjungi-di-indonesia?page=all (Diakses: 11 Mei 2021).
Suardita,  I.  K.  (2017)  “Pengenalan  Bahan  Hukum.”  Bali:  Fakultas  Hukum  Universitas
Udayana. Tersedia
pada: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c4 46c60f7e8ac.pdf .

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia (1999a) “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”
Indonesia  (1999b)  “Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.”