BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1,  2023, pp. 807-811 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412

## Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding
Gilang Bhirawa Noraga 1* , Burhanudin Rabani 2 , Dadang Sudirno 3 , Hani ri Mulyani 4
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY, Majalengka, Indonesia
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY, Majalengka, Indonesia
3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
4 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia *e-mail korespondensi: pandiga05@gmail.com

## Abstract
Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  have  a  very  important  role  in  the  growth  of  Indonesia's  economic development and can overcome the problem of unemployment. The  development of micro-enterprises will be  followed  by  increased  employment  and  income  opportunities.  Legal  protection  for  Micro,  Small  and Medium  Enterprises  is  also  very  important  to  ensure  the  continuity  of  their  business,  therefore  legality  is needed  by  the  perpetrators  of  Medium,  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises.  Apart  from  being  a  legal protection, legality can also help Micro, Small and Medium Enterprises to make it easier in terms of access to capital  through  granting  credit.  Basically,  the  legality  for  business  is  now  starting  to  be  obtained  with procedures that are not so difficult, but most of the Micro, Small and Medium Enterprises are reluctant to take  care  of  the  legality  of  their  business  due  to  limited  knowledge  and  information,  there  are  still  many Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  actors  who  think  that  obtaining  business  licenses  and  legality  is  a complicated matter. This community service aims to provide sensitivity , build a framework for thinking about the importance of business legality, and provide knowledge regarding the procedure for making a Business Identification Number.
Keywords: Keywords consist of two to five relevant words/phrases seperated with semicolon

## Abstrak
Usaha  Menengah  Mikro  Kecil  dan  Menengah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pertumbuhan pembangunan  ekonomi  Indonesia  serta  dapat  mengatasi  masalah  pengangguran.  Berkembangnya  usaha mikro  akan  di  ikuti  dengan  bertambahnya  kesempatan  kerja  dan  pendapatan.  Perlindungan  hukum  bagi Usaha  Menengah  Mikro  Kecil  dan  Menengah  juga  sangat  penting  untuk  menjamin  kelangsungan  usaha mereka,  oleh  karena  itu  legalitas  sangat  diperlukan  oleh  para  pelaku  Usaha  Menengah  Mikro  Kecil  dan Menengah. Selain sebagai perlindungan hukum, legalitas juga bisa membantu Usaha Menengah Mikro Kecil dan Menengah untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Pada dasarnya perihal  legalitas  untuk  usaha  saat  ini  sudah  mulai  bisa  diperoleh  dengan  prosedur  yang  tidak  begitu  sulit, tetapi  sebagian  besar  pelaku  Usaha  Menengah  Mikro  Kecil  dan  Menengah  enggan  mengurus  legalitas usahanya  karena  keterbatasan  pengetahuan  dan  informasi,  masih  banyak  pelaku  Usaha  Menengah  Mikro Kecil dan Menengah yang berpandangan  pengurusan perizinan usaha  dan legalitas adalah hal yang rumit. Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepekaan  dan  membangun  kerangka  berpkir mengenai  pentingnya  legaliatas  usaha  dan  memberikan  pengetahuan  menegenai  tata  cara  pembuatan Nomor Induk Berusaha.
Kata Kunci: Legalitas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Accepted: 2023-01-19 Published: 2023-01-24

## PENDAHULUAN
Salah satu unsur dari tridarma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan  untuk  membantu  pengembangan  kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat.  Program pengabdian  dilakukan  di  Desa  Karangasem  Kecamatan  Leuwimunding  Kabupaten  Majalengka,  di wilayah ini cukup banyak pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan berbagai jenis usaha, seperti UMKM dengan usaha kerajinan dan makanan ringan.
Menurut  Undang  –  undang  No.  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah, kriteria  usha  mikro  adalah  sebagai  berikut  :  Memiliki  kekayaan  bersih  maksimal  Rp.  50.000.000 tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tmpat  usaha;  Memiliki  omset  tahuna  maksimal  Rp. 300.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.
Kemudain kriteria usaha kecil menurut Undang – undang No. 20 tahun 2008, adalah : Memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha;  Memiliki  mset  tahunan  antara  Rp.  300.000.000  hingga  Rp.
2.500.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.
UMKM  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pertumbuhan  pembangunan  ekonomi Indonesia  serta  dapat  mengatasi  masalah  pengangguran.  Berkembangnya  usaha  mikro  akan  di ikuti dengan bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan penyerapan tenaga kerja melalui UMKM, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan upaya peningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  juga  menunjukan  bahwa  UMKM  adalah  mitra  dari  pemerintah dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi.
Usaha pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan UMKM yang  mempunyai  daya  saing  dan  orientasi  pasar  yang  baik,  untuk  mencapai  itu  maka  ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu (Tambunan 2010) : Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu  untuk  dihidupkan  kembali;  Hanya  UMKM  yang  memiliki  potensi  pasar  dan  memiliki keuggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah “picking  the  winners” ;  Fokus  bantuan  yang  diberikan  kepada  UMKM  harus  pada pengembangan  teknologi  dan  inovasi;  Pemberian  kredit  bagi  UMKM  tidak  merupakan  komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UMKM yang mulai dan atau berkembang dengan sendirinya  akan  didatangi  oleh  perbankan;  Bantuan  pada  UMKM  tidak  bersifat  protektif,  dalam konteks  ini  sejalan  dengan  prinsip  yang  bisa  maju  adalah  UMKM  yang  mampu  bersaing  bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi.
Perlindungan  hukum  bagi  UMKM  juga  sangat  penting  untuk  menjamin  kelangsungan  usaha mereka,  oleh  karena  itu  legalitas  sangat  diperlukan  oleh  para  pelaku  UMKM.  Selain  sebagai perlindungan hukum, legalitas juga bisa membantu UMKM untuk mempermudah dalam hal akses permodalan melalui pemberian kredit. Pada dasarnya perihal legalitas untuk UMKM saat ini sudah mulai bisa diperoleh dengan prosedur yang tidak begitu sulit, tetapi sebagian besar pelaku UMKM enggan  mengurus  legalitas  usahanya  karena  keterbatasan  pengetahuan  dan  informasi,  masih banyak  pelaku  UMKM  yang  berpandangan  pengurusan  perizinan  usaha  dan  legalitas  adalah  hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar.
Menurut  Agustina  (2015)  manfaat  mengurus  ijin  usaha  ada  empat  yaitu  memiliki  legalitas usaha,  kemudahan  untuk  mendapatkan  modal  karena  sudah  legal,  akses  untuk  mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Salah satu kendala pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal, sementara untuk mengajukan dana ke bank atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.
Sebagian  besar  pelaku  UMKM  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  manfaat  dari  NIB (Nomor  Ijin  Berusaha)  yang  sebenarnya  sangat  bermanfaat  bagi  legalitas  usaha  dan  kewajiban mereka  sebagai  pelaku  usaha.  Melihat  fenomena  diatas  maka  pengabdian  masyarakat  yang dilakukan di  Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding  akan memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha untuk para pelaku UMKM dan sosialisali pembuatan NIB.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  kegiatan  pengabdian  kali  ini  adalah  in-class  discussion,  case study    dan  praktek  langsung  yang  dilaksanakan  pada  kegiatan  loka  karya  di  Desa  Karangasem Kecamatan Leuwimunding pada tanggal 24 Juli 2022 dengan peserta para pelaku UMKM di Desa Karangasem, Aparat Desa Karangasem dan mahasiswa peserta KKM STIE STMY.
Metode in-class discussion merupakan interaksi antar peserta dan  fasilitator dengan diskusi, yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan  kepekaan  dan  membengun  kerangka  berfikir  para  peserta loka  karya  mengenai  pentingnya  legalitas  bagi  UMKM,  selanjutnya  dilakukan  juga  metode  case study,  untuk  meningkatkan  kepekaan  para  pelaku  UMKM  mengenai  manfaat  dari  legalias  usaha, bahwa pelaku UMKM yang sudah memilki legalitas memiliki peluang usaha yang semakin terbuka baik dalam skala local, nasional maupun internasioal. Selanjutnya dilaksanakan praktek pembuatan NIB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Para  pelaku  UMKM  yang  mengikuti  kegiatan  pengabdian  ini  merupakan  pelaku  usaha  yang belum  memiliki  legalitas  dan  mereka  yg  pernah  mencoba  melakukan  pengurusan  legalitas  usaha namun  terkendala  oleh  berbagai  hal,  pada  kegiatan  ini  disampaikan  bebeapa  hal  mengenai pentingnya  memiliki  legalitas  usaha,  manfaat  memiliki  legalitas  usaha  dan  penjelasan  mengenai prosedur yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan legalitas usaha.
Diawal  disampaikan  terlebih  dahulu  menegenai  UU  Nomor  20  tahun  2008  tentang  usaha mikro, kecil dan menengah, menurut UU tersebut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur pada Undang-undang ini.
Legalitas usaha bagi pelaku UMKM sangatlah penting, para pelaku usaha akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku UMKM dapat menjalankan operasional  usahanya  denga  naman  dan  nyaman  dan  tidak  perlu  ada  kekhawatiran  terhadap ancaman-ancaman  dari  pihak  lain  yang  akan  mengganggu  kelangsungan  operasional  usaha  dan dengan  adanya  legalitas  usaha  bagi  para  pelaku  UMKM  di  desa  Karangasem  maka  salah  satu syarat untuk bisa bersaing di pasar global sudah terpenuhi. Selain itu usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Desa Karangasem akan mendapatkan pengakuan secara hukum dari pemerintah dengan memiliki legalitas usaha.
Izin    usaha    merupakan  suatu    bentuk    dokumen    resmi    dari    instansi    berwenang,  yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.  Jadi  ,begitu  pentingnya  izin  usaha  tersebut  dalam  konteks      berusaha,  khususnya  bagi Usaha Mikro   Kecil dan Menengah(UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan  menikmati  kenyamanan serta keamanan yang patut  mereka peroleh, agar dapat  berkontribusi    secara  lebih  nyata  didalam  peningkatan  nilai  tambah  produksi,  penyediaan barang  dan  jasa  kebutuhan  masyarakat,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  diseminasi  penumbuhan kewirausahaan.
Kemudian pada kegiatan ini disampaikan manfaat-manfaat dari memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM, diantaranya : Mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha dan usahanya diakui oleh  negara  dan  akan  terhindar  dari  penertiban  dan  aksi  pembongkaran  olah  pihak  berwajib; Mendapatkan  kepastian  hukum  atas  lokasi  usahanya;  Sebagai  bukti  kepatuhan  terhadap  hukum, pelaku  usaha  tersebut  berarti  telah  mematuhi  UU  RI  No.  3  Tahun  1982,  dimana  dalam  UU  ini mengatur tentang wajib daftar Perusahaan; Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang yang sudah  didaftarkan;  Sarana  Promosi,  melakukan  pengurusan  usaha  secara  tidak  langsung  usaha yang  dijalankan  akan  diketahui  banyak  orang;  Mendapatkan  Proyek,  hal  pertama  yang diperhatikan  dalam  proyek  pemerintah  maupun  swasta  adalah  legalitas  usaha;  Mempermudah akses  permodal  dari  perbankan,  salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  tambahan  modal  dari perbanka  berupa  pinjaman  adalah  kelengkapan  legalitasusaha;  Menambah  kepercayaan, pelanggan  akan  semakin  percaya  dengan  UMKM  yang  sudah  memiliki  legalitas  usaha; Mendapatkan  informasi  terkait  dengan  kegiatan  usaha,  pendampingan  dan  pelatihan  untuk mengembangkan  usaha.  Termasuk  pendataan,  penguatan  kelembagaan,  bimbingan  teknis, pengembangan kemitraan, dll
Untuk  mendapatkan  legalitas  usaha  para  pelaku  UMKM  tidak  perlu  khawatir  dengan  maslah biaya  dan  prosedur  yang  rumit,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  telah  meluncurkan  system  OSS  berbasis  risiko  (OSS  RBA)  untuk mempermudah dalam system perizinan usaha, pada OSS ini pelaku UMKM  dapat dengan mudah NIB  (nomor  induk  berusaha),  NIB  (Nomor  Induk  Berusaha)  merupakan  identitas  pelaku  usaha yang  diterbitkan  melalui  lembaga  OSS  setelah  pelaku  usaha  melakukan  pendaftaran.  Selain berfungsi  sebagai  identitas  usaha,  NIB  juga  sekaligus  berlaku  sebagai  Tanda  Daftar Perusahaan(TDP),  Angka  Pengenal  Impor  (API),  Akses  Kepabeanan,  terutama  jika  pemilik  usaha melakukan  kegiatan  ekspor  maupun  impor.  NIB  akan  mempermudah  pelaku  usaha  dengan memangkas proses perizinan, pengajuan izin makin cepat, syarat perizinan makin sederhana.

## Gambar 1. Kegiatan PKM
Berikut merupakan tatacara memperoleh NIB melalui OSS : Siapkan KTP, NPWP dan alamat Email; Buka Situs resmi www.oss.go.id; Klik daftar di sudut kanan atas; Pilih jenis usaha; Lengkapi data pada form dengan benar, kemudian klik Daftar; Buka email, aka nada email masuk dan klik aktivasi,  ingat;ah  username  dan  password  yang  tertera;  Kemudian  login  Kembali  pada  situs www.oss.go.id dengan username dan password tadi; Pilih opsi “Masuk” dan pilih menu Perizinan usaha; Pilih opsi “permohonan baru” ; Klik Perseroan kemudian lengkapi data pelaku usaha dengan benar;  Setelah  data  terisi  dengan  benar  klik  “Proses  perizinan  berusaha”  ;  Akan  ada  halaman pernyataan  mandiri,  kemudian  centang  opsi  lanjutan  setelah  membaca  dengan  seksama pernyataan tersebut; Selanjutnya akan tampil draft NIB dan izin usaha, periksa draft dan pastikan isi sudah sesuai; Gulir layer ke bawah lalu centang “Disclimer” ; Klik “Terbitkan perizinan usaha” ; Klik “Cetak NIB” ; Selesai.
Para  pelaku  UMKM  di  Desa  Karangasem  yang  mengikuti  kegiatan  ini  bersama-sama melaukan praktek pembuatan NIB dengan antusias yang tinggi.

## KESIMPULAN
Melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah telah memberikan  kemudahan  kepada  para  pelaku  UMKM  dalam  memperoleh  legalitas  usaha,  oleh karena  itu  para  pelaku  UMKM  khususnya  di  Desa  Karangasem  Kecamatan  Leuwimunding diharapkan sudah memilik legalitas usaha.
Pada kegiatan PKM dengan bentuk loka karya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding para  pelaku  UMKM  sudah  dapat  memahami  dan  menyadari  betapa  pentingnya  legalitas  usaha untuk  kelangsungan  usaha  mereka  dan  mengetahui  berbagai  manfaat  dari  memiliki  legalitas usaha.
Para  pelaku  UMKM  juga  sudah  bisa  melakukan  pembuatan  NIB  secara  online  melalui  situs www.oss.go.id dan  beberapa  peserta  sudah  berhasil  mencetak  NIB  mereka  pada  saat  kegiatan berlangsung.
Pada  kegiatan  ini  masih  ada  beberapa  pelaku  UMKM  di  Dea  Karangasem  yang  tidak  dapat hadir dikarenakan ada kesibukan dalam menjalankan usahanya, diharapkan para Aparat Desa yang mengikuti kegiatan ini bisa memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM yang tidak dapat hadir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  2015. Kewiraushaan:  Teori  dan  Penerapan  pada  Wirausaha  dan  UKM  di  Indonesia , Jakarta: Mitra Wacana Media.
Lyla  Iswara, Pentingnya  Legalitas  Usaha  Bagi  UMKM  dan  Cara  Membuatnya, Tersedia  di https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha/
Michael  Agustinus, Ini  Manfaat  Pelaku  UMKM  Punya  izin  Usaha  (Online), Tersedia  di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya- izin-usaha .
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Jakarta: Sekretariat Negara.
Suwandi, Perizinan  Usaha  UMKM,  Buletin  Peraturan  di  Bidang  Koperasi  dan  UMKM,  Kementerian Koperasi dan UKM . Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6.
Tambunan,  T,  (2010), Center  for  Industry,  SME  and  Business  Competition  Studies ,  Trisakti University, Indonesia.
Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan Mercatori a, 6 (1): 64-85.