## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Arif Awangga Dosen STIH Iblam, Jakarta, Indonesia arifawangga99@gmail.com
Article Info Article History
Received: April 15, 2023
Accepted: June 19, 2023
Keywords: Legal Protection, Patient, Hospital

## Abstract
Legal  protection  means  recognition,  compliance,  and  support  for  the rights of all individuals, all families and all groups, as well as aspects of their implementation. Thus, patient protection law is the entirety of the  principles  and  rules  that  regulate  and  protect  patients  in  the relationship and problems of medical services with medical personnel and  medical  providers,  in  terms  of  obtaining  medical  services.  Legal protection is a protection given to legal subjects, namely individuals or legal entities in the form of tools, both preventive and repressive, both oral and written. In Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals Article 1 Regarding  General  Provisions,  it  is  a  health  service  institution  that provides  complete  individual  health  services  that  provide  inpatient, outpatient, and emergency services.

## Abstract
Perlindungan hukum berarti pengakuan, kepatuhan, dan dukungan terhadap hak-hak setiap individu,  semua  keluarga  dan  semua  kelompok,  serta  aspek  pelaksanaannya.  Dengan demikian,  undang-undang  perlindungan  pasien  adalah  keseluruhan  asas  dan  aturan  yang mengatur  dan  melindungi  pasien  dalam  hubungan  dan  masalah  pelayanan  medis  dengan tenaga medis dan penyedia medis, dalam hal memperoleh pelayanan medis. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, yaitu orang pribadi atau badan  hukum  yang  berupa  alat-alat,  baik  preventif  maupun  represif,  baik  lisan  maupun tertulis.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  Pasal  1 Tentang  Ketentuan  Umum,  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Rumah Sakit

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  kesehatan adalah  merupakan  hak  setiap  warga  negara.  Pasal  28  H  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.” Selanjutnya  Pasal  34  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kedua Pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut, menunjukkan  bahwa  negara  berkewajiban  mengupayakan  setiap  warga  negaranya  yang sakit  menjadi  sehat  dan  mempertahankan  kondisi  setiap  warga  negara  yang  sehat  agar

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tetap  dalam  keadaan  sehat.  Demi  mengakomodasi  kepentingan  tersebut,  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  sebagai  kepanjangan  tangan  negara  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  mempunyai kewenangan menaungi para penyedia pelayanan kesehatan.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  peningkatan  kesehatan  masyarakat  adalah mendirikan rumah sakit di setiap daerah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan  yang  berfungsi  untuk  menyediakan  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan yang  bersifat  penyembuhan  dan  pemulihan  pasien.  Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan oleh  pihak  rumah  sakit  kepada  pasien  juga  dapat  dipandang  sebagai  pelayanan  yang diberikan antara pelaku usaha (rumah sakit) dengan pasien (konsumen).
Peran  penting  rumah  sakit  sebagai  institusi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan tentunya  adalah  menjaga  dan  meningkatkan  standar  kualitasnya  guna  memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit  mengatur  ada  20  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  Rumah  Sakit  dalam kaitannya  dengan  peningkatan  standar  kualitas  pelayanan  tersebut. 1 Pasal  31  ayat  (1)  UU No. 44 Tahun 2009 mengatur bahwa “Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit  atas  pelayanan  yang  diterimanya.”  Pengaturan  ini  apabila  di  perhatikan  secara  teliti ternyata  memberikan  1  Periksa  Pasal  29  UU  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit pengaturan yang bersifat pasif bagi pasien, artinya pasal 31 ayat 1 UU tahun 2009 tersebut tidak mengatur secara spesifik bentuk kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pasien terhadap rumah sakit. Baru di dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 di berikan penjabaran tentang kewajiban pasien ini meliputi mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rumah sakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di rumah sakit, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya pada tenaga kesehatan dan mematuhi kesepakatan dengan rumah sakit.
Rumah  sakit  memiliki  peranan  penting  dalam  menunjang  pelayanan  kesehatan maupun  pelayanan  medis.  Setiap  rumah  sakit  wajib  memberikan  pelayanan  yang  terbaik bagi pasiennya. Dalam memberikan pelayanan terdapat tiga komponen yang terlibat dalam proses  pelayanan,  yaikni:  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  siapa  pihak  memberikan pelayanan  serta  pihak  konsumen  yang  memberikan  penilaian  melalui  harapan  yang diinginkan. 2
Pelayanan kesehatan rumah sakit pada dasarnya dilakukan dalam bentuk pengobatan dan  perawatan,  yang  dalam  pelaksanaanya  sering  berhubungan  dengan  dokter.  Dokter dengan  pasien  memiliki  hubungan  yang  erat,  yaitu  dalam  hubungan  medis  akan  diatur dengan kaidah-kaidah medis dan sebagai hubungan hukum akan diatur oleh kaidah-kaidah hukum.  Hubungan  antara  para  pihak  tersebut  bersumber  dari  perjanjian  terapeutik. Perjanjian Terapeutik merupakan hubungan hukum dalam bentuk kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam hal pelayanan kesehatan. 3
Pemenuhan  kesehatan  yang  merata  dan  tidak  membeda-bedakan  golongan  sosial juga  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  Pancasila  terutama  sila  ke-5  yang berbunyi  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan  sosial  dalam  hal  ini termasuk  juga  di  dalamnya  keadilan  dalam  mendapatkan  akses  kesehatan  yang  baik  dan bermutu.  Dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Pengertian  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun sosial  yang  menginginkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. Konstitusi World  Health  Organization (WHO)  1948  telah  menegaskan  pula  bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).
Peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  adalah Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran,  Undang-Undang
1 Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2 Titik Triwundari, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm.1.
3 Annya Isfandyrie, Tanggung Jawab Hukum dan Saksi bagi Dokter , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm.57.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.  Arah  kebijakan  yang  ingin  dicapai  dari  berbagai  produk  hukum  tersebut  yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan adalah mengurangi kriminalisasi di bidang medis dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.
Pemanfaatan  dan  penerapan  teknologi  modern  dalam  bidang  kesehatan  memberi peluang  terjadinya  Human  Error.  Berbagai  cara  perawatan  dikembangkan  sehingga akibatnya  juga  bertambah  besar,  dan  kemungkinan  untuk  melakukan  kesalahan  semakin besar  pula. 4 Banyak  terjadi  kasus-kasus  dan  gugatan  dari  pasien  yang  melibatkan  suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan  oleh  rumah  sakit  yang  merupakan  indikasi  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat semakin  meningkat.  Semakin  sadar  masyarakat  akan  aturan  hukum,  maka  semakin  tinggi pengetahuan mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut  agar  hukum  memainkan  peranannya  di  bidang  kesehatan.  Hal  ini  yang menyebabkan pasien tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh  pihak  medis.  Pasien  ingin  mengetahui  bagaimana  tindakan  medis  dilakukan  agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis. 5
Pelayan  kesehatan  diberikan  melalui  bentuk  pengobatan  dan  perawatan.  Petugas kesehatan,  medis  dan  nonmedis,  bertanggungjawab  untuk  memberi  pelayanan  yanng optimal.  Tenaga  medis  dalam  hal  ini  dokter,  memiliki  tanggungjawab  terhadap  pengobatan yang  sedang  dilakukan.  Tindakan  pengobatan  dan  penentuan  kebutuhan  dalam  proses pengobatan  merupakan  wewenang  seorang  dokter  harus  melakukan  segala  upaya semaksimal  mungkin  untuk  menangani  pasiennya.  Pasien  pergi  ke  dokter  untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang instensif. Dokter dianggap sebagai pribadi yang akan dapat menolong pasien karena kemampuannya secara ilmiah sehingga peranan dokter  dalam  melakukan  tindakan  medis  seolah-olah  mempunyai  kedudukan  yang  lebih tinggi dan dan peranan yang lebih tinggi daripada pasien. Selain itu, tindakan dokter secara umum  hanyalah  menyangkut  kewajiban  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  didasarkan pada  standar  profesi  medis (Inspanings  Verbentinnis) oleh  karena  itu,  tenaga  kesehatan dalam  melakukan  tugasnya  berkewajiban  dokter  untuk  mematuhi  standar  profesional  dan menghormati  hak  pasien.  Kewajiban  dokter  untuk  untuk  memberikan infomed  consent (persetujuan  tindakan  medis)  kepada  pasien  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  kewajiban  dari kewajiban dokter untuk memperoleh atau medapatkan informasi yang benar dari pasien. 6

## II. METODE PENELITIAN
Dari  uraian  penelitian  tersebut  dibutuhkan  metode  penelitian.  Metode  penelitian sangatlah  penting  dalam  melakukan  penelitian  untuk  menyusun  penulisan  hukum  agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif.  Maka dari itu Penulis akan  menggunakan  salah  satu  metode  penelitian,  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif. Metode  penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  memulai  penelitian  hukum  yang menggunakan data sekunder, yakni data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat ( ready made ).
Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi:
1.  Bahan-bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat,  seperti  undang-undang  yang  berlaku  maupun  undang-undang  yang terkait.
4 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hal 5.
5 Soejami, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik , Bandung: Citra Aditya, 1992, hal  9.
6 Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan , Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 60.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
2.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum  primer,  misalkan  hasil  penelitian,  bahan  pustaka  (literatur),  dan  publikasi  hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.
3.  Bahan-bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan intenet.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Terhadap  Pasien  Di  Rumah  Sakit  Akibat Kelalaian Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit
Perawat  merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan  kesehatan  Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang diatur dalam PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tenaga perawat merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung  dengan  pasien  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Namun  di  dalam  menjalankan tugasnya  tak  jarang  perawat  bersinggungan  dengan  masalah  hukum.  Bahkan  profesi perawat  sangat  rentan  dengan  kasus  hukum  seperti  gugatan  malpraktik  sebagai  akibat kesalahan  yang  dilakukannya  dalam  pelayanan  kesehatan.  Terlebih  lagi  bahwa  perawat bukan  lagi  sekedar  tenaga  kesehatan  yang  pasif.  Bahkan  di  New  York  sejak  tahun  1985 melalui  suatu  kepeutusan  Pengadilan  Tinggi  diakui  bahwa  perawat bukan  lagi  menjadi petugas kesehatan yang pasif, tetapi penyedia jasa perawatan kesehatan yang desisif dan asertif.
Menurut  hasil  lokakarya  Keperawatan  Nasional  Tahun  1983,  Keperawatan  adalah suatu  bentuk  pelayanan  profesional  yang  merupakan  bagian  integral  dari  pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko- sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik, yang  sakit  maupun  sehat  yang  mencakup  seluruh  siklus  hidup  manusia.  Sementara pengertian  perawat  dalam  Permenkes  No.  HK.02.02/MENKES/148/2010  adalah  seseorang yang  telah  lulus  pendidikan  perawat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  praktik  keperawatan,  fungsi  perawat  terdiri  dari  tiga  yakni  fungsi  independent, fungsi interdependen, dan fungsi dependen. 7
1)  Fungsi  Independen  adalah those  activities  that  are  considered  to  be  within  nursing’s scope  of  diagnosos  and  treatment .  Dalam  fungsi  ini  tindakan  perawat  tidak membutuhkan perintah dokter. Dalam hukum administrasi negara, fungsi independen ini merupakan  kewenangan  yang  bersifat  atribusi  dalam  asrti  kewenangan  perawat  untuk melakukan  suatu  tindakan  keperawatan  berdasarkan  kewenangan  yang  diperoleh  dari undang-undang atau perundang-undangan. Dalam hal ini diatur dalam Permenkes No. HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
2)  Fungsi Interdependen adalah carried out in conjunction with other health team members . Tindakan  perawat  yang  berdasarkan  pada  kerja  sama  dengan  tim  perawatan  atau  tim kesehatan.  Kewenangan  yang  dimiliki  dalam  menjalankan  fungsi  ini  disebut  sebagai kewenangan delegasi karena diperoleh karena adanya suatu pendelegasian tugas dari dokter kepada perawat.
3)  Fungsi Dependen adalah the activities performed based on the physician’s order. Di sini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medik, memberikan pelayanan  pengobatan,  dan  tindakan  khusus  yang  menjadi  wewenang  dokter  yang seharusnya  dilakukan  oleh  dokter  seperti  pemasangan  infus,  pemberian  obat, melakukan  suntukan  dan  sebagainya.  Kewenangan  di  dalam  fungsi  ini  adalah  bentuk kewenangan yang diperoleh karena mandat. Dalam arti perawat melakukan suatu tugas karena adanya pemberian mandat dari dokter.
7 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31-33.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Peran  perawatan  dan  peran  koordinatif  adalah  tanggung  jawab  yang  mandiri, sementara  tanggung  jawab  terapeutik  adalah  mendampingi  atau  membantu  dokter  dalam pelaksanaan tugas kedokteran, yaitu diagnosis, terapi, maupun tindakan-tindakan medis.
Tugas  pokok  perawat  apabila  bekerja  di  RS  adalah  memberikan  pelayanan  berbagai perawatan  paripurna.  Oleh  karena  itu  tanggung  jawab  perawat  harus  dilihat  dari  peran perawat  di  atas.  Dalam  peran  perawatan  dan  koordinatif,  perawat  mempunyai  tanggung jawab yang mandiri. Sementara peran terapeutik disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu beberapa  kegiatan  diagnostik  dan  tindakan  medik  dapat  dilimpahkan  untuk  dilaksanakan oleh  perawat.  Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  bahwa  tanggung  jawab  utama  tetap  pada dokter  yang  memberikan  tuigas.  Sedangkan  perawat  mempunyai  tanggung  jawab pelaksana.  Pelimpahan  hanya  dapat  dilaksanakan  setelah  perawat  tersebut  mendapat pendidikan  dan  kompetensi  yang  cukup  untuk  menerima  pelimpahan.  Pelimpahan  jangka panjang atau terus menerus dapat diberikan kepada perawat kesehatan dengan kemahiran khusus, yang diatur dengan peraturan tersendiri ( standing order ).
Pertanggungjawaban  perawat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  dapat dilihat berdasarkan tiga (3) bentuk pembidangan hukum yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrasi.
1)  Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Gugatan  keperdataan  terhadap  perawat  bersumber  pada  dua  bentuk  yakni  perbuatan melanggar  hukum (onrechtmatigedaad) sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (contractual liability) sesuai dengan ketentuan Pasal  1239  KUHPerdata.  Dan  Pertanggungjawaban  perawat  bila  dilihat  dari  ketentuan dalam  KUHPerdata  maka  dapat  dikatagorikan  ke  dalam  4  (empat)  prinsip  sebagai berkut:
a.  Pertanggungjawaban  langsung  dan  mandiri (personal  liability) berdasarkan  Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW “Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian dan seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena  kerugian  yang  dilakukannya  dengan  sengaja,  tetapi  juga  karena  kelalaian atau  kurang  berhati-hati”  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  maka  seorang perawat  yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  fungsi  independennya yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pasien  maka  ia  wajib  memikul tanggungjawabnya  secara  mandiri.  Dilihat  dari  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata di atas maka pertanggungjawaban perawat tersebut lahir apabila memenuhi empat unsur yakni:
1) Perbuatan itu melanggar hukum
2) Ada kesalahan
3) Pasien harus mengalami suatu kerugian
4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum,undang-undang tidak memberikan perumusannya. Namun sesuai dengan yurisprudensi Arrest Hoge Raad  31  Januari  1919  ditetapakn  adanya  empat  kriteria  perbuatan  melanggar hukum yaitu:
1) perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2) perbuatan itu melanggar hak orang lain
3) perbuatan itu melanggar kaedah tata susia
4) perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang  seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Dengan  demikian  bila  dilihat  dari  konsep  hukum  keperawatan  maka  pelanggaran terhadap penghormatan hak-hak pasien yang menjadi salah satu kewajiban hukum perawat  dapat  dimasukkan  ke  dalam  perbuatan  melanggar  hukum.  Pelanggaran tersebut  misalnya  tidak  memberikan  menjaga  kerahasiaan  medik  pasien.  Dan apabila  pasien  atau  keluarganya  menganggap  perawat  telah  dirugikan  oleh

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
perbuatan perawat yang melanggar hukum tersbut maka pasien/keluarganya dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009.
b.  Pertanggungjawaban dengan asas respondeat superior atau vicarious liability atau let's the master answer maupun khusus di ruang bedah dengan asas the captain of ship  melalui  Pasal  1367  BW  yang  menyebutkan  bahwa  “Seseorang  harus memberikan  pertanggungjaaban  tidak  hanya  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain  yang  berada  dibawah  pengawasannya”.  Bila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan fungsi  perawat  maka  kesalahan  yang  terjadi  dalam  menjalankan  fungsi interdependen  perawat  akan  melahirkan  bentuk  pertanggungjawaban  di  atas. Sebagai  bagian  dari  tim  maupun  orang  yang  bekerja  di  bawah  perintah dokter/rumah sakit, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
2)  Pertanggungjawaban Hukum Pidana Sementara dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a)  suatu  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  ;  dalam  hal  ini  apabila  perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 8 Permenkes  No.  148/2010.  Mampu  bertanggung  jawab,  dalam  hal  ini  seorang perawat  yang  memahami  konsekuensi  dan  resiko  dari  setiap  tindakannya  dan secara  kemampuan,  telah  mendapat  pelatihan  dan  pendidikan  untuk  itu.  Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien.
b)  Adanya  kesalahan (schuld) berupa  kesengajaan (dolus) atau  karena  kealpaan (culpa). Kesalahan  disini  bergantung  pada  niat  (sengaja)  atau  hanya  karena  lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur kesengajaan, maka perawat  yang  bersangkutan  dapat  dijerat  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Sebagai contoh  seorang  perawat  yang  dengan  sadar  dan  sengaja  memberikan  suntikan mematikan  kepada  pasien  yang  sudah  terminal.  (disebut  dengan  tindakan euthanasia aktif)
c)  Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf  seperti  tidak  adanya  aturan  yang  mengijinkannya  melakukan  suatu tindakan,  ataupun  tidak  ada  alasan  pembenar.  Sebagai  contoh  perawat  yang menjalankan peran terapeutik atau yang melaksanakan delegated medical activities dengan  beranggapan  perintah  itu  adalah  sebuah  tindakan  yang  benar.  Tindakan tersebut tidak menjadi benar namun alasan perawat melakukan hal tersebut dapat dimaafkan.
Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah personal liability  dan  bila  dilakukan  dalam  dalam  lingkup  technical  activities  maupun  dalam menjalankan  peran  koordinatif  dimana  perawat  memahami  bahwa  tindakan  tersebut bertentangan  dengan  hukum,  maka  dokter  yang  memberi  perintah  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pelayanan kesehatan tersebut dilakukan perawat di sebuah RS dimana perawat berstatus sebagai karyawan, maka berdasarkan Pasal 46  UU  Rumah  Sakit,  maka  RS  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dengan ancaman sanksi berupa denda.
3)  Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Secara  prinsip,  pertanggungjawaban  hukum  administrasi  lahir  karena  adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik perawat  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Permenkes  No.  148/2010  telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni:
a)  Surat Izin Praktik Perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri.
b)  Penyelengaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan pengecualian Pasal 10
c)  Kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Ketiadaan persyaratan administrasi di atas akan membuat perawat rentan terhadap gugatan  malpraktik.  Ketiadaan  SIPP  dalam  menjalankan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  merupakan  sebuah  administrative  malpractice  yang  dapat  dikenai  sanksi hukum.  Namun  penulis  melihat  ada  2  (dua)  ketentuan  tentang  kewajiban  izin  tersebut untuk perawat yang bekerja di sebuah RS. Pada UU Kesehatan dan UU RS disebutkan bahwa  RS  dilarang  mempekerjakan  karyawan/tenaga  profesi  yang  tidak  mempunyai surat izin praktik. Sementara dalam Permenkes No, 148/2010 SIPP bagi perawat yang bekerja  di  RS  (disebutkan  dengan  istilah  fasilitas  yankes  di  luar  praktik  mandiri)  tidak diperlukan.  Kerancuan  norma  ini  akan  membingungkan  penyelenggara  yang bersangkutan  dalam  menjalankan  profesinya.  Namun  apabila  dilihat  dari  pembentukan perundang-undangan  maka  kekuatan  mengikat  undang-undang  akan  lebih  kuat dibandingkan  semua  peraturan  menteri  yang  di  dalam  UU  No.10  Tahun  2004  tidak termasuk sebagai bagian dari perundang-undangan.
Bentuk Sanksi administrasi yang diancamkan pada pelanggaran hukum adminitarsi ini adalah:
a. teguran lisa; b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin
Dalam praktek pelaksanaannya, banyak perawat yang melakukan praktik pelayanan kesehatan  yang  meliputi  pengobatan  dan  penegakan  diagnosa  tanpa  SIPP  dan pengawasan dokter. 8
Jadi  dalam  pertanggungjawaban  hukum  perawat  dapat  ditinjau  dari  pembidangan hukum  itu  sendiri.  Bila  ditinjau  berdasarkan  Hukum  Administrasii  Negara  maka pertanggung  jawaban  hukum  itu  akan  bersumber  pada  masalah  kewenangan  yang dimilikinya.  Bila  pertanggungjawaban  hukum  itu  berdasarkan  hukum  perdata  maka unsur  terkait  adalah  ada  tidaknya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi dan  bila  bersumber  pada  hukum  pidana  maka  unsurnya  adalah  ada  tidaknya  suatu kesalahan  terhadap  perbuatan  yang  harus/tidak  seharusnya  dilakukan  berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Pertanggungjawaban  perawat  akan  bergantung  pada  bentuk  kewenangan  yang dimiliki. Pada pelanggaran kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Rawat  Inap  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Pada  saat  seseorang  berobat  ke  rumah  sakit,  telah  terjadi  kontrak  terapeutik  atas dasar  rasa  percaya  kepada  dokter  untuk  mampu  mengobatinya  sekaligus  menjaga kerahasian  semua  hal  yang  diketahuinya  yang  berkaitan  dengan  kondisi  kesehatannya. Dalam hubungan yang terjalin tersebut maka secara otomatis, dokter dan tenaga kesehatan lainnya  akan  mengetahuinya  yang  nantinya  data  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan yang  dikenal  dengan  rekam  medis.  Rekam  medis  salah  satu  fungsinya  dapat  digunakan sebagai alat bukti terhadap proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. 9 Terhadap hal tersebut segala data dan informasi yang terdapat didalamnya wajib untuk dijaga kerahasiaanya oleh petugas kesehatan termasuk rumah sakit, kecuali yang ditetukan lain oleh UU. Rekam medis secara yuridis juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada perkara  hukum.  Saat  ini  banyak  pasien  yang  tidak  tahu  dan  tidak  perduli  akan  pentignya rekam  medis.  Pada  saat  berobat  kerumah  sakit  pasien  hanya  mementingkan  kesehatan dirinya  tanpa  mementingan  hal  lainnya  seperti  catatan  riwayat  penyakitnya.  Terhadap  hal
8 Cecep  Triwibowo, Hukum  Keperawatan,  Panduan  Hukum  dan  Etika  Bagi  Perawat ,  Yogyakarta  :  Pustaka Book Publisher, 2010, hlm. 49.
9 Made Dwi Mariani, Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 383.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tersebut,  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  memiliki  kewajiban  untuk menjaga seluruh infomasi yang terdapat dalam rekam medis. 10
Secara  hukum  rumah  sakit  sebagai  pemilik  segala  catatan  yang  ada  dirumah  sakit, termasuk rekam medis. Rumah sakit bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap segala kerahasiaan isi dari informasi yang dimuat dalam catatan medik, sehingga berupaya untuk  memjaga  dan  memberikan  perlindungan  agar  tidak  sampai  mengalami  informasi tersebut tidak sampai diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan data rekam medis diberikan oleh rumah sakit, sejak pasien masuk, selama pasien dirawat dan sesudah ia  pulang.  Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum terhadap hubungan hukum dalam masyarakat yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini maka hubungan yang terjadi antara rumah sakit, dokter dan pasien dilindungi oleh  hukum  termasuk  salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  berupa  pencatatan  riwayat kesehatan pasien. Berdasarkan hal tersebut rumah sakit beserta dokter memiliki kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan yang dicatat dalam rekam medis. 11
Dalam  menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  dibutuhkannya  suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.  Sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  macam  yang  dapat  dipahami, sebagai  berikut:  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  Perlindungan  Hukum  Represif.  Pada perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi.  Di  indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 12
Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia termasuk  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 13 Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Menurut  Satijipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 14 Perlindungan  hukum  berarti  adanya  pengakuan,  kepatuhan,  serta  adanya  dukungan  atas hak-hak  segenap  pribadi,  segenap  keluarga  dan  segenap  kelompok,  beserta  aspek pelaksanaannya.  Maka,  hukum  perlindungan  pasien  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan  melindungi  pasien  dalam  hubungan  dan  masalah pelayanan  medis  dengan  tenaga  medis  maupun  penyelenggara  medis,  dalam  hal memperoleh pelayanan medis. 15
Dalam  bidang  pelayanan  kesehatan,  hak  pasien  sangat  penting.  Hak  pasien  harus dipenuhi  dengan  baik  mengingat  kepuasan  pasien  menjadi  salah  satu  barometer  mutu layanan  sedangkan  ketidakpuasan  pasien  dapat  menjadi  pangkal  tuntutan  hukum.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia , Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 4.
13 Ibid, hlm. 5.
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 53.
15 Koerniatmanto Soetomo, Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme , Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. 250.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Berdasarkan dimensi kualitas layanan kesehatan maka harapan pasien sebagai konsumen pelayanan medis meliputi: 16 a.  Pemberian layanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan;
b.  Membantu  dan  memberikan  pelayanan  dengan  tanggap  tanpa  membedakan  SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);
c.  Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan;
d.  Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien. Rumah Sakit dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 1 Tentang  Ketentuan  Umum  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pada Pasal 5 UU Rumah Sakit dipaparkan beberapa fungsi dari Rumah Sakit itu sendiri sebagai berikut:
a.  Penyelenggaraan  pelayanan  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.  Pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  perorangan  melalui  pelayanan  kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c.  Penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d.  Penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan  serta  penapisan  teknologi  bidang kesehatan  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  kesehatan  dengan  memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu:
a.  Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b.  Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c.  Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d.  Memperoleh  layanan  kesehatan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar  profesi  dan standar prosedur operasional;
e.  Memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  pasien  terhindar  dari  kerugian fisik dan materi;
f.  Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g.  Memilih  dokter  dan  kelas  perawatan  sesuai  dengan  keinginannya  dan  peraturan  yang berlaku di Rumah Sakit;
h.  Meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain  yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
i.  Mendapatkan  privasi  dan  kerahasiaan  penyakit  yang  diderita  termasuk  data-data medisnya;
j.  Mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan tindakan  medis,  alternatif  tindakan,  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k.  Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
l.  Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m.  Menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  selama  hal  itu tidak mengganggu pasien lainnya;
n.  Memperoleh  keamanan  dan  keselamatan  dirinya  selama  dalam  perawatan  di  Rumah Sakit;
o.  Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p.  Menolak  pelayanan  bimbingan  rohani  yang  tidak  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan yang dianutnya;
q.  Menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit  apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
16 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 27.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
r.  Mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan melalui  media  cetak  dan  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  apabila  hak-haknya  dilanggar,  maka  upaya  hukum  yang  tersedia  bagi pasien adalah: 17
1.  Mengajukan  gugatan  kepada  pelaku  usaha,  baik  kepada  lembaga  peradilan  umum maupun  kepada  lembaga  yang  secara  khusus  berwenang  menyelesaikan  sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)
2.  Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undangundang yang  disebutkan  di  atas,  terdapat  ketentuan  sanksi  pidana  atas  pelanggaran  hak-hak pasien.
Hak selalu berdampingan dengan kewajiban, dimana jika ingin memperoleh haknya maka  seseorang  harus  pula  melaksanakan  kewajibannya.  Seorang  pasien  bukan  hanya dapat  menuntut  haknya  saja  tanpa  melaksanakan  kewajibannya.  Dalam  memperoleh pelayanan  kesehatan,  seorang  pasien  juga  mempunyai  kewajiban  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa:
1.  Setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan,  mempertahankan,  dan  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2.  Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pelaksanaannya  meliputi  upaya kesehatan  perseorangan,  upaya  kesehatan  masyarakat,  dan  pembangunan berwawasan kesehatan.
Sementara itu kewajiban pasien diatur diataranya dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang meliputi: 18
1.  Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2.  Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
3.  Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
4.  Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pelaksanaan  Hak  dan  kewajiban  antara  rumah  sakit  dan  pasien  atau  sebaliknya merupakan  sebuah  tanggung  jawab  yang  lahir  dari  hubungan  hukum  diantara  keduanya. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian  terapeutik)  yang  disepakati  oleh  rumah  sakit  sebagai  pemberi  pelayanan  medis dan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  medis.  Untuk  memenuhi  persyaratan  hubungan hukum,  maka  masing-masing  pihak  bertindak  sebagai  subjek  hukum  yaitu  pihak  yang mampu  memenuhi  kewajibannya  yang  menjadi  hak  pihak  lain  dan  sebaliknya.  yang menerima hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. 19

## IV.  KESIMPULAN
Dalam  pertanggungjawaban  hukum  perawat  dapat  ditinjau  dari  pembidangan  hukum itu  sendiri.  Bila  ditinjau  berdasarkan  Hukum  Administrasii  Negara  maka  pertanggung jawaban  hukum  itu  akan  bersumber  pada  masalah  kewenangan  yang  dimilikinya.  Bila pertanggungjawaban hukum itu berdasarkan hukum perdata maka unsur terkait adalah ada tidaknya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi  dan  bila  bersumber  pada hukum  pidana  maka  unsurnya  adalah  ada  tidaknya  suatu  kesalahan  terhadap  perbuatan yang  harus/tidak  seharusnya  dilakukan  berdasarkan  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Pertanggungjawaban  perawat  akan  bergantung  pada  bentuk  kewenangan  yang  dimiliki. Pada  pelanggaran  kewenangan  atribusi  yang  merupakan  fungsi  independennya  perawat
17 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-  di-rumah-sakit, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul. 13.00 WIB.
18 Sri  Siswati, Etika  Dan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Kesehatan, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 57
19 Anggraeni  Endah  Kusumaningrum,  Implementasi  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pemenuhan Hak  Keluh  Pasien  Atas  Pelayanan  Rumah  Sakit, Jurnal  Simposium  Hukum  Indonesia, Fakultas  Hukum Untag Semarang, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 485.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri.
Perlindungan  hak  pasien  juga  tercantum  dalam  pasal  32  Undang-Undang  No.  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;  c) memperoleh  layanan  yang  manusiawi,  adil,  jujur,  dan  tanpa  diskriminasi;  d) memperoleh  layanan  kesehatan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional;  e) memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  pasien terhindar  dari  kerugian  fisik  dan  materi;  f) mengajukan  pengaduan  atas  kualitas  pelayanan yang  didapatkan;  g) memilih  dokter  dan  kelas  perawatan  sesuai  dengan  keinginannya  dan peraturan  yang  berlaku  di  Rumah  Sakit;  h) meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang dideritanya  kepada  dokter  lain  yang  mempunyai  Surat  Izin  Praktik  (SIP)  baik  di  dalam maupun di luar Rumah Sakit; i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis,  alternatif  tindakan,  risiko  dan  komplikasi  yang mungkin  terjadi,  dan  prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta  perkiraan  biaya pengobatan;  k) memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; l) didampingi keluarganya dalam keadaan  kritis;  m)  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya selama  hal  itu  tidak  mengganggu  pasien  lainnya;  n) memperoleh  keamanan  dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; o) mengajukan usul, saran, perbaikan  atas  perlakuan  Rumah  Sakit  terhadap  dirinya;  p) menolak  pelayanan  bimbingan rohani  yang  tidak  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  yang  dianutnya;  q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak  sesuai  dengan  standar  baik  secara  perdata  ataupun  pidana;  dan  r) mengeluhkan pelayanan  Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui  media  cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  apabila  hak-haknya  dilanggar,  maka  upaya  hukum  yang  tersedia  bagi pasien  adalah:  1. Mengajukan  gugatan  kepada  pelaku  usaha,  baik  kepada  lembaga peradilan  umum  maupun  kepada  lembaga  yang  secara  khusus  berwenang  menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK) 2. Melaporkan kepada polisi atau  penyidik  lainnya.  Hal  ini  karena  di  setiap  undang-undang  yang  disebutkan  di  atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

## REFERENSI A. Buku
Annya  Isfandyrie, Tanggung  Jawab  Hukum  dan  Saksi  bagi  Dokter, Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2006.
Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter ,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2005.
Cecep  Triwibowo, Hukum  Keperawatan,  Panduan  Hukum  dan  Etika  Bagi  Perawat, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2010.
Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Koerniatmanto  Soetomo, Bukan  Kapitalisme  Bukan  Sosialisme ,  Yogyakarta:  Kanisius, 2003.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Bagi  Rakyat  diIndonesia, Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu, 1987.
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet ke-V 2000. Soejami, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik , Bandung: Citra Aditya, 1992.
Sri  Praptianingsih, Kedudukan  Hukum  Perawat  dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  di Rumah Sakit, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006. Sri  Siswati, Etika  Dan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Kesehatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Titik  Triwulan  Tutik  dan  Shita  Febriana, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Titik Triwundari , Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Permenkes  No.  HK.02.02/MENKES/148/2010  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan  Praktik Perawat.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pengertian Kesehatan.

## C. Jurnal
Anggraeni  Endah  Kusuma  ningrum,  Implementasi  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Pemenuhan  Hak  Keluh  Pasien  Atas  Pelayanan  Rumah  Sakit, Jurnal Simposium Hukum Indonesia , Fakultas Hukum Untag Semarang, Volume 1 Nomor 1, 2019.
Made Dwi Mariani, Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit,
Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015.

## D. Internet
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan- di-rumah-sakit, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul. 13.00 WIB.