INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1112-1120 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Kinerja Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur Melalui Penyetaraan Birokrasi Di Setiap Wilayah UPT
Asnoni
UPBU Kelas III Kol. RA. Bessing Malinau
Email: Nonia3126@gmail.com

## Abstrak
Otoritas  Bandara  Sepinggan  Balikpapan,  Kalimantan  Timur,  merupakan  lembaga  penting  yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan  pengoperasian  bandara.  Namun,  kinerja  otoritas  ini terhambat oleh birokrasi yang tidak setara di berbagai wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Artikel ini menganalisis  dampak  dari  penyetaraan  birokrasi  di  setiap  wilayah  UPT  terhadap  kinerja  otoritas bandara. Metode penelitian dalam artikel ini adalah observasi dan wawancara terhadap para pegawai UPT dan manajemen otoritas bandara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan birokrasi antara wilayah UPT menghambat efektivitas operasional bandara. Tidak  adanya standar operasional yang  konsisten  menyebabkan  kesenjangan  kinerja  antara  wilayah  UPT,  kendala  komunikasi,  dan koordinasi yang buruk. Langkah yang diambil oleh otoritas bandara untuk menyelesaikan masalah ini adalah  dengan  melakukan  penyetaraan  birokrasi  di  setiap  wilayah  UPT.  Upaya  ini  melibatkan  revisi kebijakan  dan  prosedur,  pendekatan  manajemen  yang  konsisten,  pelatihan  dan  pengembangan pegawai, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara wilayah UPT. Dampak dari penyetaraan birokrasi ini adalah peningkatan kinerja otoritas bandara. Penyesuaian kebijakan dan prosedur yang lebih konsisten menghasilkan operasional yang lebih efektif dan efisien.  Sementara itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara wilayah UPT memperkuat kerjasama dan sinergi di antara mereka. Kesimpulannya,  penyetaraan  birokrasi  di  setiap  wilayah  UPT  dalam  Otoritas  Bandara  Sepinggan Balikpapan  memiliki  dampak  positif  terhadap  kinerja  otoritas.  Hal  ini  menghasilkan  peningkatan efektivitas  operasional  bandara,  meningkatkan  kerjasama  dan  sinergi  antara  wilayah  UPT,  serta memperkuat pelayanan kepada pengguna bandara.
Kata Kunci: Dampak Kinerja, Otoritas Bandara, Sepinggan Balikpapan, Penyetaraan Birokrasi

## Abstract
Sepinggan Balikpapan Airport Authority, East Kalimantan, is an important institution responsible for the management and operation of the airport. However, the performance of this authority is hampered by unequal bureaucracy in various Technical Implementation Unit (UPT) areas. This article analyzes the impact of bureaucratic equalization in each UPT region on the performance of airport authorities. The research method in this article is observation and interviews with UPT employees and airport authority management. The research results show that bureaucratic inequality between UPT regions hinders the effectiveness  of  airport  operations.  The  absence  of  consistent  operational  standards  causes performance gaps between UPT regions, communication obstacles, and poor coordination. The step taken by the airport authority to resolve this problem is to equalize the bureaucracy in each UPT area. This effort involves revising policies and procedures, consistent management approaches, employee training  and  development,  as  well  as  improving  communication  and  coordination  between  UPT regions.  The  impact  of  this  bureaucratic  equalization  is  to  increase  the  performance  of  airport authorities. Adjusting policies and procedures more consistently results in more effective and efficient operations. Meanwhile, increasing communication and coordination between UPT regions strengthens cooperation and synergy between them. In conclusion, equalizing the bureaucracy in each UPT area within  the  Balikpapan  Sepinggan  Airport  Authority  has  a  positive  impact  on  the  authority's performance. This results in increased airport operational effectiveness, increasing cooperation and synergy between UPT regions, as well as strengthening services to airport users.
Keywords: Performance Impact, Airport Authority, Sepinggan Balikpapan, Bureaucratic Equality

## PENDAHULUAN
Selama  bertahun-tahun  masa  transformasi  tidak  mudah  bagi  manajemen  sumber daya manusia pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan untuk melakukan percepatan perubahan dalam mengelola sumber daya manusianya. Di samping itu hingga saat ini masih memiliki status kepegawaian kontrak dan pegawai tetap sering mempunyai ide-ide baru yang inovatif tetapi tanggapan dari pihak atasan tertentu tidak sesuai dengan harapan pegawai. Adapun struktur organisasi baru terbit pada PM 118 tahun 2021, di mana ada sedikit perbedaan dari segi tanggung jawab hanya melekat pada jabatan paling tinggi yaitu jabatan struktural.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  91  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  41  Tahun  2017  Jo.  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan  Kinerja  Pegawai  Di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan.  Dasar
penyempurnaannya pada penyesuaian dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penelitian sebelumnya oleh Irfan (2018) yang melihat pengalihan jabatan struktural ke jabatan  fungsional  akibat  penghapusan  eselon  III  dan  IV  sebagai  suatu  telaah  di  Badan Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 237 Kepegawaian Daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Leni Rohida, Nuryanto, dan Sarif mengenai implementasi pengalihan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional  melalui inpassing/penyesuaian  dengan  studi empirik di Kalimantan Utara (Leni Rohida, Nuryanto, dan Sarif, 2018).
Penelitian  yang  lebih  spesifik  mengenai  pengembangan  karir  melalui  jabatan fungsional seperti Pustakawan (Widayanti, 2018) dan Analis Kepegawaian (Suryana, 2019) juga pernah dibahas dengan lokus penelitian yang berbeda. Kebaruan ( novelty) kajian ini dan pembeda dari beberapa kajian di atas adalah kajian ini membahas pola karir pasca implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  Fungsional menggunakan teori Edwards III dengan melihat pada empat dimensi di dalamnya, yakni komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi,  mengingat  kebijakan penyetaraan ini relatif baru sehingga peneliti yakin belum banyak yang mengkaji khususnya di daerah calon Ibu Kota Negara.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Di dalamnya  terdapat  upaya-upaya  mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis,  dan menginterprestasikan  data sehingga dapat  ditarik suatu kesimpulan. Untuk  memperoleh data  atau  informasi  yang  mendukung  tujuan  penelitian,  peneliti  menggunakan  teknik pengumpulan  data  primer  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Peneliti  melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekilas Tentang Bandara Sepinggan Balikpapan dan Otoritas Bandara
Bandara  Sepinggan  Balikpapan  adalah  bandara  internasional  yang  terletak  di Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Indonesia.  Bandara  ini  memiliki  sejarah  yang panjang dan penting dalam pengembangan transportasi udara di wilayah ini.
Pada awalnya, Bandara Sepinggan didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1935 sebagai landasan pacu darurat untuk melayani penerbangan perintis dan militer. Pada
tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih kontrol bandara ini. Selama masa pendudukan Jepang, bandara ini dikembangkan lebih lanjut sebagai fasilitas militer.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bandara Sepinggan tetap digunakan oleh  TNI-AU  sebagai pangkalan udara dan landasan pacu darurat. Namun,  pada tahun 1955,  pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  mengembangkan  dan  memperluas bandara ini menjadi bandara sipil yang berstandar internasional.
Pada  tahun  1997,  Bandara  Sepinggan  mengalami  renovasi  besar-besaran  untuk memenuhi standar internasional yang lebih tinggi. Renovasi ini meliputi perluasan terminal penumpang, peningkatan panjang landasan pacu, dan penambahan fasilitas pendukung lainnya. Setelah renovasi selesai pada tahun 2007, Bandara Sepinggan resmi beroperasi sebagai bandara internasional.
Sejak itu, Bandara Sepinggan telah menjadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia, dengan melayani banyak penerbangan domestik dan internasional setiap harinya. Bandara ini juga menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis yang datang ke Balikpapan dan area sekitarnya.
Dalam  perkembangannya,  Bandara  Sepinggan  terus  mengalami  pembaruan  dan perluasan  untuk  mengakomodasi  peningkatan  jumlah  penumpang  dan  pesawat  yang menggunakan  bandara  ini.  Pemerintah  dan  otoritas  bandara  terus  berupaya  untuk menjadikan  Bandara  Sepinggan  sebagai  pusat  transportasi  udara  utama  di  Kalimantan Timur.
Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan, yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengelola  dan  mengawasi  operasional Bandara  Internasional  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  yang  terletak  di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai salah satu bandara terbesar di Indonesia, kinerja Otoritas  Bandara  Sepinggan  sangat  penting  untuk  memastikan  penyelenggaraan penerbangan yang aman dan efisien.
Salah satu indikator kinerja Otoritas Bandara Sepinggan adalah tingkat keamanan dan keselamatan operasional bandara. Otoritas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bandara ini memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan. Mereka harus  menjaga  peralatan  navigasi  udara,  peralatan  pemadam  kebakaran,  dan  prosedur keamanan untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau insiden di bandara.
Selain  itu,  kinerja  Otoritas  Bandara  Sepinggan  juga  dapat  dilihat  dari  jumlah penerbangan  yang  dilayani  dan  jumlah  penumpang  yang  menggunakan  bandara  ini. Bandara Sepinggan adalah salah satu bandara tersibuk di Indonesia, sehingga penting bagi otoritas untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan kepada penumpang. Ini
termasuk memastikan keandalan sistem penerbangan, waktu tunggu yang minimal, dan pelayanan yang baik kepada penumpang.
Selanjutnya, Otoritas Bandara Sepinggan juga harus menjaga hubungan baik dengan maskapai penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang baik dengan maskapai  penerbangan  adalah  kuncinya  untuk  memastikan  ketersediaan  rute  dan penerbangan  yang  memadai  untuk  terhubung  dengan  kota-kota  lain  di  Indonesia  dan internasional.  Selain  itu,  Otoritas  Bandara  Sepinggan  juga  perlu  berkomunikasi  dengan pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempat  untuk  memastikan  bahwa  operasional bandara tidak mengganggu kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar.
Secara  keseluruhan,  kinerja  Otoritas  Bandara  Sepinggan  Balikpapan  dapat  diukur melalui keselamatan operasional bandara, ketersediaan dan kualitas penerbangan, serta hubungan  dengan  pemangku  kepentingan.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  Otoritas Bandara  Sepinggan  harus  berusaha  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  layanan  dan memastikan keselamatan dan keamanan para pengguna bandara.

## Kinerja Pegawai dan Implementasi Kebijakan
Surat edaran MenpanRB nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja  pegawai  ASN  yaitu  ada  lima;  istimewa,  baik,  cukup,  kurang  dan  sangat  kurang. Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
PermenpanRB Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Ada 3 tahap penyederhanaan; Tahap perencanaan. Kedua adalah Tahap Pelaksanaan dan Ketiga adalah Tahap Evaluasi.
Setiap pegawai wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan pilihan SKP Kuantitatif atau Kualitatif pada aplikasi e-kinerja.kemenhub.go.id. Pemantauan kinerja oleh pejabat penilai kinerja dengan umpan balik adalah langkah awal dari pembinaan kinerja. Contohnya jika ada pegawai yang melanggar akan ada dokumen evaluasi dan diberi sanksi. Apa sanksinya untuk penyetaraan ini adalah jika nilai SKP cukup, kurang atau sangat kurang akan ada perbaikan kinerja (enam bulan), uji kompetensi, pindah jabatan lain/lebih rendah. Dalam hal tidak terdapat jabatan lowong selama satu tahun akan diberhentikan dengan hormat.
Hingga saat ini, terdapat 57 instansi yang mengajukan usulan penyetaraan jabatan, di antaranya terdapat 33 instansi yang telah mendapatkan surat rekomendasi serta ada juga  yang  sedang  dalam  proses  validasi  jabatan  dan  proses  penyetaraan  jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional ini selaras dengan proses reorganisasi (Widjinarko, 2020).
Dampak Kinerja Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan Melalui Penyetaraan Birokrasi di Setiap Wilayah UPT
Kinerja Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan di Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukan penyetaraan birokrasi di setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penyetaraan birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa bandara. Beberapa dampak yang dihasilkan dari penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT dalam meningkatkan kinerja Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan.
Pertama, penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan memberikan keseragaman dalam pengelolaan dan pelayanan bandara. Dengan adanya standar operasional prosedur yang sama di setiap UPT, akan tercipta pengelolaan dan  pelayanan  yang  konsisten.  Hal  ini  akan  membantu  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  pengguna  jasa  bandara  yang  menggunakan  Otoritas  Bandara Sepinggan Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju Kalimantan Timur.
Kedua, dengan penyetaraan birokrasi, terjadi pengurangan birokrasi yang berlebihan dan  memperlancar  proses  pengambilan  keputusan  di  Otoritas  Bandara  Sepinggan Balikpapan.  Dalam  sistem  yang  telah  disetarakan,  terdapat  penggunaan  standar operasional  prosedur  yang  efisien  dan  efektif,  sehingga  meminimalisir  birokrasi  yang berbelit-belit. Hal ini akan meningkatkan kecepatan  dalam  pengambilan keputusan dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di lapangan.
Ketiga, penyetaraan birokrasi  juga berdampak  pada peningkatan koordinasi  antar UPT Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan. Dengan adanya standar operasional prosedur yang sama di setiap UPT, tercipta komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit kerja. Hal ini  akan  meminimalisir  adanya  kesalahan  atau  ketidaksesuaian  informasi  yang  bisa berdampak buruk pada pelayanan dan pengelolaan bandara secara keseluruhan.
Keempat,  penyetaraan  birokrasi  di  setiap  wilayah  UPT  membantu  dalam meningkatkan  pengawasan  dan  akuntabilitas  kinerja  Otoritas  Bandara  Sepinggan Balikpapan.  Dengan  adanya  standar  operasional  prosedur  yang  terkoordinasi,  akan memudahkan  dalam  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  kinerja  setiap  UPT serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.  Hal  ini  akan  membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dan pelayanan bandara.
Kelima,  penyetaraan  birokrasi  juga  berdampak  pada  peningkatan  profesionalisme dan  kualitas  SDM  di  Otoritas  Bandara  Sepinggan  Balikpapan.  Dengan  adanya  standar operasional  yang  jelas  dan  terkoordinasi,  akan  memudahkan  dalam  meningkatkan kompetensi serta pemahaman setiap pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berdampak pada  peningkatan  kualitas  kinerja  Otoritas  Bandara  Sepinggan  Balikpapan  secara keseluruhan.
Namun  demikian  di  samping  dampak  positif,  juga  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi  catatan  terkait  dengan  dampak  kinerja  tersebut. Pertama,  adanya   perbedaan karakteristik jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Perbedaan ini membawa dampak ikutan  dalam  implementasi  kebijakan  penyetaraan  jabatan.  Secara  alamiah,  terdapat perbedaan  karakter  antara  jabatan  administrasi  dengan  jabatan  fungsional.  Jabatan administrasi  (lebih  lazim  disebut  sebagai  pejabat  struktural)  menurut  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen Aparatus Sipil Negara (ASN) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan  dan  pembangunan.  Peran  pejabat  administrasi  lebih  fokus  pada  fungsi manajemen,  di  mana  pejabat  administrasi  diberi  kewenangan  untuk  mengatur, mendelegasikan  tugas  dan  kerja  pegawai  yang  berada  di  bawah  kendalinya  untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam  jabatan  administrasi,  terdapat  tiga  level  kewenangan,  yaitu  pejabat administrator (eselon III/), pejabat pengawas (eselon IV/) dan pejabat pelaksana (eselon V). Di bawah tiga level tersebut, terdapat kelompok jabatan pelaksana yang dikenal dengan terminologi  staf.  Dengan  penjenjangan  seperti  ini,  pola  pikir/ mindset  pimpinan  yang memiliki peran mengatur dan memerintah dan mindset staf yang wajib mengikuti arahan pimpinan telah terbentuk.
Dalam realisasi proses penyetaraan jabatan, ternyata tidak mudah mengubah pola pikir para pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan. Di sisi lain, pegawai yang telah lebih dulu menduduki jabatan fungsional, menuntut adanya perubahan paradigma para pejabat yang mengalami penyetaraan. Adanya gap antara tuntutan dan harapan dengan realisasi mekanisme kerja pejabat yang mengalami penyetaraan seringkali menimbulkan gesekan. Meskipun demikian, kendala-kendala seperti ini masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
Perbedaan karakteristik jabatan administrasi dan jabatan fungsional dalam beberapa hal, merugikan pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan. Secara teori, dengan adanya penyetaraan jabatan, maka pejabat yang terdampak sudah beralih menjadi pejabat fungsional yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tidak lagi berperan sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  administrator  IV/a sebagaimana jabatan sebelumnya.
Untuk  menggantikan  terminologi  jabatan  administrator  dan  pengawas, dimunculkanlah  istilah  koordinator  dan  sub  koordinator.  Di  mana  tugas  dan  fungsi koordinator dan sub koordinator adalah tugas dan fungsi sebagaimana administrator dan pengawas.  Pejabat  yang  terdampak  kebijakan  penyetaraan  jabatan,  pada  prakteknya diamanahi sebagai koordinator atau sub koordinator, yang dengan kata lain, mereka masih diberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  bidang  tertentu  sebagaimana  yang melekat  pada  jabatan  sebelumnya.  Sehingga  muncul  adagium  pejabat  fungsional  rasa struktural.
Kondisi selama 3 tahun menambah beban pejabat yang terdampak penyetaraan. Di satu sisi, yang bersangkutan harus mengikuti iklim kerja jabatan fungsional yang berbasis kinerja  perorangan  dengan  bukti  pengumpulan  angka  kredit,  di  sisi  lain  diberi  beban, tanggung  jawab  serta  peran  sebagaimana  jabatan  struktural  yang  sebelumnya  dijabat. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang bebannya dikarenakan ada aturan baru dalam Permenpan 1 Tahun 2023 dimana tidak lagi mengumpulkan angka kredit dimulai tanggal 1 Juli Tahun 2023.

## SIMPULAN
Penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan di Kalimantan Timur memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja Otoritas Bandara  Sepinggan  Balikpapan.  Dampak  tersebut  antara  lain  adalah  terciptanya keseragaman dalam pengelolaan dan pelayanan bandara, pengurangan birokrasi yang berlebihan,  peningkatan  koordinasi  antar  UPT,  peningkatan  pengawasan  dan akuntabilitas,  serta  peningkatan  profesionalisme  dan  kualitas  SDM.  Dengan  adanya penyetaraan  birokrasi,  Otoritas  Bandara  Sepinggan  Balikpapan  dapat  memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa bandara dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2002) ‘ Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek ’, Jakarta,
Rineka Cipta.
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. (2021) ‘ Surat Edaran dari Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Penyusunan  Sasaran  Kerja Pejabat  Fungsional  yang  Ditugaskan  sebagai  Koordinator  dan  Sub  Koordinator ’,
Jakarta.
Creswell, W. John. (2013) ‘ Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches ’ , third Edition.
Hasibuan,  S.P  Malayu.  (2010) ‘ Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ’, Jakarta,  PT.  Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak. (2014) ‘ Reformasi Pelayanan Publik ’, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Sugiyono. (2010) ‘ Metode Penelitian Kuantitatif ’, cetakan ketujuh, Bandung, CV. Alfabeta. Suryana Nunuk Arie. (2019) ‘ Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan Fungsional Analis  Kepegawaian  di  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan ’, Jurnal  Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji, 7(1).
Widayanti  Yuyun.  (2014) ‘ Pengembangan  Karier  Pustakawan  melalui  Jalur  fungsional ’,
LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan Perpustakaan STAIN Kudus, 2(1).