Abstract : The dispute over execution authority between general confiscation in bankruptcy law and criminal confiscation in criminal law is a classic problem that until now has not found a  solution  because  each  of  these  legal  dimensions  has  its  own  legal  certainty.  On  the criminal  law  side,  criminal  confiscation  is  a  natural  thing  considering  the  procedural  law regulates this matter. Likewise on the side of bankruptcy law, where general confiscation is a juridical consequence of the debtor's bankruptcy determination. This problem then becomes an  irony  because both  general confiscation  and  criminal  confiscation  applied  in  a  case are efforts that both uphold the interests of creditors or victims. This study will concentrate on the issue of protecting creditors from the problem of overlapping authorities to liquidate estates in  bankruptcy.  Both  normative  legal  research  approaches  and  qualitative  analytical techniques will be used in this study. It  is intended that this research will not only increase readers' understanding but also serve as a legal construction solution for associated parties to address authority conflicts throughout the liquidation process. estate insolvent.
Keywords: General Confiscation; Criminal Confiscation; Creditor Protection.
Abstrak : Sengketa kewenangan eksekusi antara sita umum dalam hukum kepailitan dengan sita  pidana  dalam  hukum  pidana  merupakan  masalah  klasik  yang  hingga  saat  ini  belum ditemukan  penyelesaiannya  karena  masing-masing  dimensi  hukum  tersebut  memiliki kepastian hukum tersendiri. Pada sisi hukum pidana, sita pidana merupakan hal yang wajar mengingat hukum acara mengatur hal tersebut.  Begitu juga pada sisi hukum kepailitan, di mana sita umum merupakan konsekuensi yuridis dari penetapan pailit debitor. Permasalahan ini  kemudian  menjadi  ironi  karena  baik  sita  umum  maupun  sita  pidana  yang  diterapkan dalam suatu perkara merupakan upaya yang sama-sama menegakkan kepentingan kreditor atau  korban.  Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  aspek  perlindungan  kreditor  terhadap fenomena  tumpang  tindih  kewenangan  untuk  melikuidasi boedel  pailit.  Penelitian  ini  akan dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dan  metode  analisis kualitatif.  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  tidak  hanya  menambah  pengetahuan

## Sengketa  Kewenangan  dalam  Proses Likuidasi  Boedel  Pailit  antara  Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia

## Andrian Andrian
Magister Hukum, Universitas Tarumanagara.
Email : surelandrian@gmail.com

## Vol. 9, No. 3
September 2023

## Article History
Received: 09/06/2023 Revised: 05/09/2023 Accepted: 15/09/2023
Citation Suggestion: Andrian, Andrian. Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia. JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm : 389-401
bagi pembaca, namun juga dapat menjadi solusi konstruksi hukum yang dapat memberikan alternatif bagi para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan dalam proses likuidasi boedel pailit .
Kata Kunci: Penyitaan Umum; Penyitaan Pidana; Perlindungan Kreditur.

## PENDAHULUAN
Permasalahan mengenai tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana merupakan isu yang telah lama menjadi fokus perdebatan di kalangan ahli hukum. Fakta menunjukkan bahwa  tumpang  tindih  ini  seringkali  memunculkan  kompleksitas  dalam  sistem  hukum, terutama  dalam  konteks  hukum  pidana  dan  hukum  kepailitan.  Dalam  konteks  pidana, tumpang tindih bisa terjadi ketika aset yang seharusnya disita oleh penuntut umum dalam kasus pidana juga menjadi objek sitaan dalam proses pidana. Ini dapat menyulitkan proses penyelidikan  dan  penuntutan,  karena  pembagian  aset  antara  berbagai  pihak  yang berkepentingan  menjadi  rumit.  Di  sisi  lain,  dalam  kasus  kepailitan,  permasalahan  tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana bisa memengaruhi proses pemulihan aset bagi para kreditur.  Terkadang,  keputusan  hukum  dalam  kasus  pidana  dapat  berdampak  pada kepemilikan aset perusahaan yang terkena dampak kepailitan. Oleh karena itu, masalah ini menjadi  topik  penting  dalam  diskursus  hukum  dan  memerlukan  pemikiran  mendalam  dari para ahli hukum pidana dan kepailitan untuk mengatasi kompleksitas yang mungkin timbul.. Latar belakang permasalahan tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana disebabkan karena  terdapat  dua  upaya  hukum  yang  diterapkan  secara  bersamaan  dalam  suatu  kasus kepailitan, yaitu gugatan kepailitan dalam pengadilan niaga dan perkara tindak pidana dalam pengadilan negeri. Terjadinya dua upaya hukum terhadap satu perkara tersebut dikarenakan kasus a quo mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan  dasar  gugatan  kepailitan  dan laporan  pidana.  Sebagai  contoh  dalam  kasus  kepailitan  koperasi  simpan  pinjam  (KSP) Pandawa Group yang terjadi pada tahun 2017. Di dalam kasus tersebut terjadi kondisi gagal bayar  yang  dilakukan  debitor  terhadap  kreditor.  Kondisi  tersebut  tentu  memenuhi  syarat- syarat kepailitan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari: (1) minimal 2 atau lebih kreditor; dan (2) satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih.  Dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  pengajuan  gugatan  kepailitan  tersebut,  maka KSP Pandawa (debitor pailit) dinyatakan pailit pada tanggal 31 Mei 2017. 1 Namun, terdapat pula aspek pidana di dalam kasus ini yaitu delik penipuan dan pencucian uang. Dalam kasus ini, pengurus KSP Pandawa (terdakwa) terbukti melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa adanya izin usaha dan dijatuhi putusan pidana pada 11 Desember 2017. Adapun  putusan  pidana  tersebut  pada  intinya  menetapkan  sebagai  berikut:  (1)  pidana penjara terhadap terdakwa, dan (2) menetapkan barang bukti/ aset terdakwa dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara. 2
1 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst
2 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK
Keberadaan  putusan  pailit  KSP  Pandawa  memberikan  konsekuensi  yuridis  berupa kewenangan  kurator  yang  ditunjuk  oleh  majelis  hakim  untuk  melakukan  pengurusan  dan pemberesan (likuidasi) boedel  pailit yang telah diletakkan sita umum. Keberadaan putusan pidana  pengurus  KSP  Pandawa  juga  memberikan  konsekuensi  yuridis  yaitu  kewenangan Kejaksaan  RI  untuk  melakukan  pelelangan  terhadap  harta  terdakwa  yang  menjadi  objek rampasan  negara.  Implikasi  terhadap  dua  putusan  yang  berbeda  dimensi  hukum  dalam kasus KSP Pandawa yaitu tarik-menarik objek sita antara kurator dengan Kejaksaan RI. Akibat kondisi tersebut, tentu yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan adalah kreditor pailit karena  hak  atas  pengembalian  dana  dari  proses  likuidasi  yang  dilakukan  kurator  menjadi tidak terpenuhi. 3
Perubahan dalam sistem hukum dan meningkatnya tuntutan hukum dalam masyarakat telah  menyebabkan  perluasan  keragaman  dalam  isu  sengketa  tentang  siapa  yang  berhak untuk melikuidasi harta kekayaan dalam konteks kedua dimensi, yaitu kepailitan dan hukum pidana. Faktor utama yang berkontribusi pada perubahan ini adalah evolusi regulasi hukum yang mempengaruhi proses kepailitan dan hukum pidana di berbagai negara. Dalam konteks kepailitan,  pertumbuhan  bisnis,  perubahan  struktur  perusahaan,  dan  tantangan  ekonomi global  telah  memunculkan  situasi  yang  lebih  kompleks  terkait  likuidasi  aset.  Di  sisi  lain, masalah hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana keuangan, korupsi, atau pencucian uang, telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana harta  kekayaan  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  tersebut  harus  dikelola  dan  direstitusi. Oleh karena itu, perubahan hukum  dan  meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat telah menciptakan  keragaman  yang  semakin  meluas  dalam  sengketa  mengenai  hak  untuk melikuidasi  harta  kekayaan,  yang  menjadi  tantangan  kompleks  bagi  sistem  hukum  untuk mengatasi... Kasus homologasi KSP Sejahtera dan Indosurya adalah kasus yang menyangkut kegagalan  pembayaran  utang  dalam  koperasi  simpan  pinjam  yang  mengakibatkan  ribuan nasabah  terdampak.  Berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada,  kedua  koperasi  ini  telah mengajukan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  dan  berhasil  mencapai kesepakatan dengan sebagian kreditur untuk mengembalikan dana secara bertahap hingga tahun  2026.  Meskipun  demikian,  ada  sejumlah  nasabah  yang  merasa  tidak  puas  dengan proses  homologasi  ini.  Mereka  merasa  tidak  diikutsertakan  dalam  perundingan  yang berujung  pada  kesepakatan  ini  dan  juga  merasa  tidak  mendapatkan  pembayaran  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di antara nasabah  yang  merasa  bahwa  proses  penyelesaian  kasus  ini  belum  sepenuhnya  memenuhi keadilan dan kebutuhan mereka sebagai kreditur dalam koperasi tersebut. 4 .
Keberadaan  contoh-contoh  kasus  yang  terjadi  di  atas  menunjukkan  bahwa  sengketa
3 Anggar  Septiadi.  (18  Oktober  2021), Ini  Aset  Koperasi  Pandawa  yang  akan  Masuk  ke  Kas  Negara, https://nasional.kontan.co.id/news/ini-aset-koperasi-pandawa-yang-akan-masuk-ke-kas-negara.
4 Dian  Dewi  Purnamasari,  (7  Maret  2023), Bedah  Putusan  Lepas  KSP  Indosurya,  Pemerintah  Libatkan Pakar Hukum, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/07/bedah-putusan-lepas-ksp-indosurya- pemerintah-libatkan-pakar-hukum
kewenangan likuidasi aset pailit yang melibatkan kurator dan Kejaksaan RI masih tidak dapat diselesaikan  secara dogmatik, yaitu berdasarkan hukum  positif.  Sedangkan apabila ditinjau dari segi empiris, aspek perlindungan hukum terhadap kreditor juga tidak terpenuhi, padahal dalam  konstruksi  hukum  yang  ideal  tentu  harus  memenuhi  aspek  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan  hukum.  Sita  umum  dan  sita  pidana  tentu  memiliki  kepastian  hukumnya masing-masing  dalam  undang-undang  kepailitan  dan  hukum  acara  pidana.  Namun, keberadaan dua peraturan perundang-undangan yang sama-sama kuat kedudukannya justru mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terjadi konflik kewenangan likuidasi terhadap boedel  pailit.  Dengan  demikian  dalam  fenomena  ini,  ketidakpastian  hukum  perihal kewenangan likuidasi boedel pailit mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi para kreditor.
Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  di  atas,  di  dalam  penulisan  karya  tulis  ini,  peneliti hendak melakukan analisis terhadap tiga rumusan masalah yang terdiri dari:
1. Bagaimana kedudukan sita umum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU  dalam  mewujudkan  prinsip  perlindungan  hukum  bagi kreditor?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditor untuk memperjuangkan hak atas tagihannya terhadap boedel pailit yang menjadi objek sengketa sita umum dan sita pidana?
3. Bagaimana  konstruksi  hukum  yang  ideal  dalam  menyelesaikan  permasalahan sengketa kewenangan likuidasi antara kurator dengan Kejaksaan RI terhadap boedel pailit?
Rumusan  masalah  tersebut  di  atas  dijawab  oleh  para  sarjana  dengan  menggunakan teknik  penelitian  hukum  empiris.  Penerapan  standar  hukum  di  lapangan  menjadi  bahan kajian  teknik  yuridis  empiris,  yang  memungkinkan  adanya  perbandingan  antara  das  sollen dan  das  sein 5 Dengan  metode  yuridis  empiris,  penelitian  tidak  hanya  bersifat  dogmatik seperti  dalam  metode  yuridis  normatif,  melainkan  juga    bersifat  teoretis.  Adapun  sumber data  yang  penulis  gunakan  adalah  bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  teori  hukum,  doktrin hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Harapan  peneliti  terhadap  penulisan  karya tulis ini selain agar dapat menjadi bahan pengetahuan tambahan bagi para pembaca, namun diharapkan  juga  penelitian  ini  dapat  menjadi  saran  bagi  pemerintah,  terkhusunya  bagi lembaga  legislatif  selaku  pihak  yang  berwenang  dalam  pembuatan  undang-undang  untuk melakukan  revisi  undang-undang  terkait  dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  hukum bagi masyarakat, terkhusunya bagi kreditor pailit

## METODE PENELITIAN
5 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 35-36.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  sebagai  metodologinya. Metode hukum normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji keadaan yang dihadapi dengan melihat teori dan hukum yang relevan. Penelitian ini akan memanfaatkan KUHP  dan  gagasan  yang  terkait  dengan  Kepailitan  dan  Penangguhan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (KPKPU),  serta  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).

## PEMBAHASAN

## Kedudukan  Sita  Umum  dalam  Sengketa  Kewenangan  Likuidasi  Harta  Pailit  antara Kurator dan Kejaksaan RI
Penyitaan lain dapat dikesampingkan oleh kuasa penyitaan umum berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan. Dengan menyatakan bahwa harta debitur pailit dapat disita secara umum, maka segala upaya baik yang sah maupun yang haram untuk menyita harta tersebut harus  dihentikan,  bahkan  penyitaan  yang  telah  ada  sebelum  putusan  pailit  harus  dicabut. Sejak putusan pernyataan pailit, belum ada keputusan yang diambil, termasuk menyandera debitur.  Segala  putusan  eksekusi  pengadilan  yang  menyangkut  pembagian  harta  pailit sebelum pailit berakhir demi hukum sebagai akibat putusan pernyataan pailit. 6 Apabila ada penyitaan  lanjutan  setelah  penyitaan  umum  diajukan  pada  bank  yang  pailit,  maka  secara logis penyitaan tambahan tersebut tidak sah karena adanya Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan.
Maksud Pasal 31 Ayat 1 UU Kepailitan harus ditelaah lebih lanjut untuk menentukan apakah kekuasaannya terbatas pada hukum privat atau dapat juga mencakup hukum publik. Hukum  kepailitan  merupakan  lex  specialis  hukum  korporasi  bila  dianalisis  dari  segi bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat, atau lex speciallis derogate legi generali. Ruang  lingkup  hukum  bisnis  terwakili  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUH Perdata dan KUH Dagang,  serta dalam dimensi hukum perdata (hukum  niaga) dan seperti dalam  hukum  tata  usaha  negara. 7 Dengan  kedudukan  hukum  perusahaan  tersebut,  maka dapat ditafsirkan  bahwa  hukum perusahaan mencakup ranah  hukum privat,  hukum publik, dan hukum ekonomi. Dengan demikian, sebagai lex speciallis  daripada hukum perusahaan, maka hukum kepailitan juga mencakup ranah hukum privat dan hukum publik. 8
Praktis,  kurator  atau  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  menangani  upaya  pengurusan dan  pembayaran  utang  pailit  (sita  universal).  BHP  adalah  bagian  pelaksanaan  teknis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. BHP adalah bagian dari mesin negara atau badan publik yang menjalankan administrasi negara. Pejabat pemerintah  didefinisikan  sebagai  mereka  yang  menjalankan  tugas  kedinasan  baik  di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya dalam Pasal 1 Angka 3
6 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 125.
7 Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 24.
8 Andrian, Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Sita  Pidana  dan  Pertautannya  dengan  Sita  Kepailitan,  (Skripsi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2022), 46.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Menurut konsep  di  atas,  penyitaan  umum  termasuk  dalam  kategori  penyitaan  publik  karena  BHP, otoritas  publik,  bertugas  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Karena  penyitaan  umum  pada hakekatnya  merupakan  bagian  dari  penyitaan  umum,  maka  argumentasi  bahwa  penyitaan pidana  harus  didahulukan  dari  penyitaan  umum  karena  sifatnya  sebagai  masalah  hukum publik terbantahkan. Berdasarkan perspektif di atas, penyitaan umum dan penyitaan pidana keduanya  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Namun,  jika  dilihat  dari  peraturan  perundang- undangan lainnya, khususnya asas lex posteriori derogat legi priori, penyitaan umum secara efektif lebih diutamakan dan menggantikan penyitaan pidana. 9 Hal ini dikarenakan bahwa pembentukan  Undang-Undang  Kepailitan  tergolong  lebih  baru  jika  dibandingkan  dengan KUHP dan KUHAP.
Permasalahan  berikutnya  adalah  jika  sita  pidana  dalam  suatu  kasus  berakhir  pada putusan rampasan negara, sedangkan objek rampasan tersebut juga termasuk dalam boedel pailit, tentunya akan terjadi deadlock di mana baik pihak kurator ataupun Kejasaan RI tidak dapat  melakukan  likuidasi  terhadap  objek  sengketa  sita  tersebut.  Pasal  46  ayat  (2)  KUHAP menyatakan  bahwa  hakim  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menentukan  status  barang sitaan  dalam  suatu  putusan  pidana,  baik  itu  dikembalikan  kepada  yang  berhak,  dirampas, ataupun dimusnahkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara dogmatik tidak ada celah untuk menemukan titik temu yang dapat menyelesaikan sengketa antara sita pidana dengan  sita  umum,  karena  dalam  dimensi  hukumnya  masing-masing,  sita-sita  tersebut memiliki  kepastian  hukumnya  sendiri.  Namun,  apabila  dikaji  secara  teoretik,  terdapat  dua kajian  kritis,  yaitu  (1)  kepentingan  negara  dalam  merampas  barang  sitaan,  dan  (2) perlindungan hukum kreditor yang dikesampingkan oleh kepentingan negara.  Secara teori, apabila  negara  dirugikan,  maka  akan  termasuk  dalam  kreditur  preferen  apabila  terdapat utang  pajak  yang  tertunggak  oleh  debitur.  Dalam  Undang-Undang  Perpajakan,  negara memiliki  hak  prioritas  berdasarkan  perundang-undangan  untuk  pajak  yang  belum  dibayar, bunga,  denda,  dan biaya.  Pemenuhan utang pajak tersebut dilakukan setelah boedel pailit dilikuidasi. Artinya, negara memiliki jalur privilege untuk mendapatkan pemenuhan piutang pajaknya daripada debitur pailit melalui mekanisme kreditur preferen.
Putusan  hakim  yang  memuat  perintah  untuk  menyita  barang-barang  yang  dapat disita  secara  pidana  tentu  tidak  adil  bagi  para  kreditur.  Ketidakmampuan  negara  dalam mensuplai  dan  menegakkan  hak  perlindungan  hukum  kreditor  mengakibatkan  komponen keadilan tidak terpenuhi dalam fenomena ini. Secara teoritis, pembelaan hukum merupakan komponen dari hak asasi manusia. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan  tentang  hak  asasi  manusia  dengan  sangat  rinci.  Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil,  menurut  Pasal  28D  ayat  1.  Menurut  ayat  (4)  Pasal  28I,  negara  berkewajiban  untuk
9 Roni  Pandiangan, Diskrepansi  Sita  Umum  Kepailitan  dengan  Sita  Pidana  Dihubungkan  dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana, (Disertasi, Universitas Jayabaya, 2021), 229.
menegakkan,  memelihara,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia.  Jika  kedua  ketentuan konstitusi  tersebut  di  atas  terus  diikuti,  maka  tidak  akan  timbul  masalah  sengketa perampasan  umum  dan  perampasan  pidana.  Mengingat  kepentingan  kreditur  merupakan salah  satu  komponen  perlindungan  hukum  rakyat,  maka  negara  dalam  hal  ini  pemerintah harus memikul tanggung jawab penyelesaian konflik tersebut.
Konflik  tentang  siapa  yang  berhak  melakukan  penyitaan  pidana  dan  publik merupakan  dilema klasik yang walaupun secara teori tidak  problematis,  tetapi problematis dari  segi  praktis  (dogmatis)  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan. Dalam  perkembangan  selanjutnya,  muncul  upaya  restitusi—sebuah  prakarsa  hukum  baru dalam  bidang  hukum  pidana.  Menurut  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan  permohonan  restitusi  atau  kompensasi  kepada  pengadilan  yang  menjadi tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana.  Hak  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban (LPSK).  Perubahan yang  digariskan dalam Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  juga  dilakukan  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006. Informasi terkait restitusi telah dimasukkan dalam  perubahan undang-undang a  quo,  yaitu pada Pasal 7A. Ada beberapa jenis restitusi yang berhak diperoleh korban, antara lain:
a. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikiatris.
b. Ganti rugi atas kerugian yang  diderita akibat penderitaan yang berhubungan  langsung dengan tindak pidana.
c. Ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan.
Pada dasarnya, tujuan daripada restitusi maupun sita umum tidak lain adalah untuk mewujudkan  kepentingan  korban  atau  kreditor.  Namun,  permasalahannya  akan  muncul ketika  upaya  restitusi  dan  sita  umum  dijalankan  secara  bersamaan  dalam  suatu  kasus. Permasalahan  yang  muncul  adalah  perihal  pihak  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  eksekusi  harta  pailit  mengingat  terdapat  dua  pihak  yang  dapat  melakukan eksekusi yaitu tim kurator berdasarkan putusan pailit dan Kejaksaan RI berdasarkan putusan pidana. Dikarenakan dua pihak tersebut sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi harta pailit tersebut, maka akibatnya terjadi tarik menarik objek sita diantara kurator dengan  kejaksaan.  Alhasil  pihak  korban  dalam  proses  pidana  dan  kreditor  dalam  proses kepailitan yang menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian hukum tersebut. Dengan demikian, walaupun upaya hukum yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum  bagi  korban/  kreditor  diperluas  dengan  hadirnya  upaya  restitusi,  namun permasalahan  mengenai  kewenangan  eksekusi  objek  sita  umum  dan  sita  pidana  masih terjadi.

## Upaya Hukum yang Bagi Kreditor Pailit dalam Sengketa Kewenangan Likuidasi Harta Pailit antara Kurator dan Kejaksaan RI
Ada  banyak  cara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  Curato  dan  Kejaksaan Agung RI tentang kewenangan likuidasi aset yang pailit. Pertama, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, “gugatan lain” dapat diajukan oleh kreditur pailit,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  seorang  kurator  yang  dipilih  dalam  putusan  pailit. Berdasarkan  landasan  hukum  tersebut,  Kurator  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar penyitaan terhadap orang pailit dicabut. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, opsi hukum tambahan tersedia dalam kasus yang melibatkan actio  pauliana,  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan  (derden  verzet),  penyertaan kreditur,  debitur,  kurator,  atau  pengurus  sebagai  pihak.  dalam  perkara  harta  pailit,  dan gugatan  kurator  terhadap  direksi  perseroan  yang  karena  kelalaian  atau  kesalahannya mengakibatkan perseroan pailit. Menurut Pasal 3 Ayat 1 UU Kepailitan, gugatan lain diartikan kurang lebih sama dengan gugatan sengketa menurut hukum acara perdata, yaitu harus ada sengketa  dan  ada  dua  pihak  yang  berselisih,  yaitu  penggugat.  dan  terdakwa. 10 Dengan demikian, solusi yang  dapat dilakukan oleh pihak kurator untuk memperjuangkan keadilan bagi  para  kreditor  untuk  mendapatkan  pelunasan  atas  piutang-piutangnya  adalah  dengan mengajukan gugatan lain-lain terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dengan dasar petitum mengangkat penetapan perampasan dari harta pailit ( boedel pailit).
Upaya  hukum kedua  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  dilakukan  adalah  dengan cara pihak kreditor pailit yang dalam hal ini diwakili oleh Kurator yang telah ditunjuk dalam putusan pailit dapat meminta Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang pada intinya menyatakan  bahwa  putusan  pailit  yang  sudah inkracht  sebelumnya  dalam  ranah  hukum kepailitan  dapat  mengesampingkan  putusan  perampasan  yang  juga  sudah inkracht  dalam ranah  hukum  pidana.  Sebagai  rujukan,  Mahkamah  Agung  pernah  mengeluarkan  SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem. Menurut SEMA tersebut, panitera pengadilan yang sama maupun panitera pengadilan yang berbeda harus berperan aktif dalam memeriksa berkas perkara yang memiliki potensi nebis in idem. Jika terbukti suatu perkara pernah diputus di pengadilan yang sama maupun yang berbeda, maka  panitera  wajib  melaporkannya  kepada  Ketua  Pengadilan  terkait.  Setelah  adanya pelaporan  terhadap  Ketua  Pengadilan  terkait,  maka  pengadilan  yang  bersangkutan  wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem.
Baik  kurator  maupun  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  dapat  memperoleh penetapan dari Mahkamah Agung mengenai hak eksekusi boedel pailit dalam hal putusan masing-masing  badan  peradilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Menurut  Pasal  28 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  (UU  MA),  antara tanggung jawab dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus hal-hal sebagai  berikut:  (1)  permohonan  kasasi;  (2)  sengketa  hak  mengadili;  dan  (3)  permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung dapat memutuskan siapa yang berhak memutuskan suatu sengketa jika ada pasal a quo. Diharapkan dengan adanya pasal ini, Mahkamah Agung dapat memutuskan
untuk  mengadopsi  mekanisme  kepailitan  di  pengadilan  niaga  sebagai  satu-satunya  cara penyelesaian  sengketa.  ,  maupun  mekanisme  restitusi  dalam  pengadilan  negeri.  Idealnya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam ranah kepailitan melalui pengadilan niaga. Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam dimensi hukum kepailitan, mekanisme likuidasi atau pemberesan boedel pailit, serta pembagian hasilnya kepada para kreditor sudah terang dan  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  Sedangkan,  perihal mekanisme  pembagian  hasil  lelang  terhadap  objek  rampasan  negara  ataupun  mekanisme restitusi,  baik  dalam  undang-undang  maupun  peraturan  pelaksananya  tidak  diatur  secara jelas  mekanisme  likuidasi  dan  pembagian  hasil  likuidasi  tersebut  kepada  para  korban. Sekiranya  pertimbangan  ini  dapat  mencegah  celah  hukum  berikutnya  yang  dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum penegak hukum yang bisa saja memiliki itikad tidak baik terhadap hak para korban atas harta debitor/ pelaku tindak pidana.

## Konstruksi  Hukum  yang  Ideal  untuk  Menyelesaikan  Sengketa  Kewenangan  Likuidasi Harta Pailit antara Kurator dan Kejaksaan RI
Fenomena sengketa kewenangan untuk melakukan likuidasi objek sita umum dan sita pidana  antara  kurator  dan  Kejaksaan  RI  menggambarkan  bahwa  pada  saat  pembentukan masing-masing  undang-undang,  baik  itu  Undang-Undang  Kepailitan,  KUHAP,  maupun Undang-Undang  mengenai  restitusi, drafter/  pihak  pembentuk  undang-undang  tidak memperhatikan aspek kepastian hukum secara menyeluruh. Bahwa perhatian terhadap aspek keadilan  dan  kemanfaatan  terhadap  pembentukan  kebijakan  tersebut  memang  patut diapresiasi,  namun  apabila  pada  akhirnya  akan  terjadi  sengketa  pada  tahap  implementasi, akan  menjadi  sia-sia  pembentukan  undang-undang  tersebut.  Bahkan  dapat  digambarkan ketidakpastian  hukum  mengakibatkan  aspek  kemanfaatan  dan  keadilan  yang  diamantkan oleh  dua  undang-undang  di  atas  menjadi  tidak  terpenuhi.  Dengan  demikian,  solusi  yang akan menyelesaikan ketidakpastian hukum dalam proses eksekusi aset pailit dan aset pidana ini  adalah  dengan  mengadakan  regulasi  yang  dapat  menjembatani  dua  regulasi  tersebut, baik itu membentuk suatu regulasi yang baru ataupun dengan cara merevisi masing-masing undang-undang,  yang  mana  pada  kali  ini  pihak  pembentuk  undang-undang  harus menyeimbangkan  aspek  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan  hukum  dalam  membentuk/ merevisi  undang-undang a  quo.  Berdasarkan  kajian  analisis  di  atas,  menurut  peneliti  agar fenomena  penerapan  sita  ganda  antara  sita  umum  dan  sita  pidana  tidak  terulang  lagi  di masa yang akan datang, maka diperlukan cara-cara sebagai berikut:
a. Melakukan revisi Pasal 39 ayat (2) KUHAP;
Untuk  melakukan  penyidikan,  penuntutan,  atau  mengadili  suatu  perkara  pidana, pihak yang  berwenang dapat menyita harta benda yang telah dirampas karena  alasan lain (seperti  perkara  perdata  atau  kepailitan)  menurut  Pasal  39  ayat  (2)  KUHAP.  Penulis menyarankan  untuk  menghilangkan  kata  "bangkrut"  dari  ungkapan  asli  artikel  tersebut. Apabila  kalimat  itu  dihilangkan,  maka  bank  yang  pailit  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  sita pidana  untuk  suatu  barang  bukti  dalam  suatu  perkara  pidana.  Barang  bukti  yang  sudah
masuk  dalam  boedel  pailit  tidak  akan  terpengaruh  oleh  Pasal  46  ayat  (2)  KUHAP  yang memberikan  kebebasan  kepada  majelis  hakim  untuk  mengembalikan,  merusak,  dan/atau menyita barang bukti dalam suatu perkara.
b. Melakukan  revisi  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
Pada  Pasal  ini  perlu  dilakukan  revisi  terkait  klasifikasi  tindak  pidana  yang  dapat dimohonkan  restitusi,  apakah  mencakup  seluruh  tindak  pidana  atau  hanya  tindak  pidana tertentu.  Perlu  dimuat  juga  klausul  apabila  terdapat  sengketa  pelaksanaan  restitusi  yang bersinggungan  dengan  badan  peradilan  lain  yang  turut  menangani  perkara  yang  sama, termasuk pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon restitusi. Selain itu, di  dalam  PP  ini  juga  perlu  dibuat  pasal  mengenai  mekanisme  likuidasi  aset  pelaku  tindak pidana  dan  proporsi  pembagian  aset  tersebut  kepada  para  korban  apabila  nilai  aset  tidak mencukupi  nilai  tagihan  restitusi.  Hal-Hal  tersebut  tidak  diatur  dalam  undang-undang maupun  peraturan  pelaksana  mengenai  restitusi,  lain  halnya  dengan  undang-undang kepailitan  yang  sudah  memiliki  kerangka  pengurusan,  pemberesan,  dan  pembagian  hasil likuidasi boedel pailit kepada para kreditor.
c. Penerapan restorative justice sebagai paradigma penyelesaian sengketa pidana.
Untuk mencapai penyelesaian yang adil dalam situasi pidana yang melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  terkait  lainnya,  keadilan  restoratif  lebih menekankan  pemulihan  ke  keadaan  semula  daripada  pembalasan.  Penekanan  keadilan restoratif  adalah  pada  keinginan  atau  kepentingan  korban  serta  kewajiban  pelaku  untuk memperbaiki  setiap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatannya.  Inisiatif  pemerintah untuk  mengganti  paradigma  hukum  pidana  punitif  dengan  paradigma  hukum  pidana korektif,  rehabilitatif,  dan  restoratif  mendapat  dukungan  penuh  dari  penulis.  Mengingat bahwa tujuan kepailitan dan upaya restitusi adalah untuk melindungi hak-hak korban, maka diharapkan  permasalahan  seperti  sengketa  kewenangan  mengeksekusi  harta  pailit  dapat diselesaikan  dengan  semangat  keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  sengketa  pidana. Dalam  upaya  memperjuangkan  haknya  untuk  mendapatkan  pemulihan  atas  tindak  pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, para pihak harus  mengupayakan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian sengketa, khususnya bagi para korban.

## KESIMPULAN
Sengketa kewenangan eksekusi harta pailit yang melibatkan kurator dengan Kejaksaan RI  sejatinya  merupakan  masalah  klasik  yang  hingga  saat  ini  belum  ditemukan  solusinya berdasarkan  hukum  positif.  Berdasarkan  kedudukannya,  sita  umum  patut  didahulukan penerapannya daripada sita pidana. Hal ini dikarenakan beberapa aspek yaitu: (1) Pasal 31 ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  menyatakan  bahwa  putusan  pailit  dapat  mengangkat seluruh jenis sita, (2) Undang-Undang Kepailitan merupakan lex speciallis dan lex posteriori
apabila  dibandingkan  dengan  KUHP  maupun  KUHAP,  sehingga  penerapannya  harus didahulukan, dan (3) aspek perlindungan hukum terhadap kreditor merupakan bagian dari hak  asasi  manusia,  sehingga  perwujudannya  menjadi  tanggung  jawab  negara  dan  harus dijamin oleh negara.
Diperlukan  konstruksi  hukum  yang  ideal  agar  sengketa  antara  sita  umum  dan  sita pidana  dapat  diselesaikan  dan  tidak  terjadi  lagi  di  masa  yang  akan  datang.  Terdapat beberapa masukan revisi ataupun pembentukan undang-undang untuk mengatasi sengketa tersebut  antara  lain:  (1)  melakukan  revisi  Pasal  39  ayat  (2)  KUHAP  yaitu  dengan menghapuskan frasa “pailit” dari rumusan pasalnya; (2) melakukan revisi Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 2018 yaitu dengan menambahkan muatan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat  dimohonkan  restitusi  dan  mekanisme  likuidasi  serta  pembagian  hasil  likuidasi terhadap  korban;  dan  (3)  mengkodifikasikan  paradigma  restorative  justice  dalam  undang- undang hukum pidana, baik dalam hukum materiil (KUHP) maupun hukum acara (KUHAP). Diharapkan  dengan  pengadopsian  restorative  justice  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa,  penegakkan  hukum  khususnya  dalam  ranah  hukum  pidana  dapat lebih  berorientasi  pada  kepentingan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Bahwa dibandingkan  dengan  menggunakan  konsep  pemidanaan  klasik  (retributif),  maka  dalam sengketa  kewenangan  likuidasi  objek  sita  umum  dan  sita  pidana  ini  akan  lebih  baik  jika korban/ kreditur memperoleh pelunasan piutang dari pelaku/ debitur. Penyelesaian dengan cara  tersebut  peneliti  nilai  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk  mengedepankan  konsep restorative  justice  yang  sejatinya  mengutamakan  kepentingan  para  pihak,  bukan  sebagai mekanisme pembalasan

## ACKNOWLEDGEMENT
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak  pihak  yang  telah  membantu  dalam kelancaran penelitian ini.

## REFERENSI
Andrian.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Sita  Pidana  dan  Pertautannya  dengan  Sita Kepailitan. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Fauzan, H. &. (2017). Kamus Hukum & Yurisprudensi. Jakarta: Kencana. Ginting, E. R. (2018). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  Y.  (2017). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Edisi  Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Hrs. (2013, mei 3). hukumonline.com. From https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit-
lt51836ecd9bbf8:  https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs- sita-umum-pailit-lt51836ecd9bbf8 Jono. (2010). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. Kerjasama,
B. H. (2022, November 4). web.kemenkumham.go.id. From web.kemenkumham.go.id.: https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu- kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.). Lampiran  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Peradilan  Umum  Nomor  Lampiran  Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor . (n.d.).
Muabezi,  Z.  A.  (2017).  Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6, No. 3, 421-446. Mulhadi.  (2020). Hukum  Perusahaan:  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia.  Depok: Rajagrafindo Persada.
Nola,  L.  F.  (2018).  Kedudukan  Sita  Umum  terhadap  Sita  Lainnya  dalam  Proses  Kepailitan  .
Negara Hukum.Vol.9, No.2 , 217-234.
Pandiangan, R. (. (2021). Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan  Pemberesan  Harta  Pailit  yang  Mengandung  Unsur  Pidana. Universitas jayabaya.
Pandiangan,  R.  (2022).  Diskrepansi  Sita  Umum  dengan  Sita  Pidana  Dihubungkan  dengan Pemberasan  Harta  Pailit  yang  Mengandung  Unsur  Pidana. Jurnal  Pendidikan  dan Konseling. Vol. 4, No. 4, 4047-4060.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. (n.d.).
Prabowo, A. S. (2021). Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada KUHAP dan Sita Umum Pada UUK-PKPU. Simbur Cahaya. Vol. 28, No. 2, 131-145. Purnamasari,
D. D. (2023, Maret 7). Kompas.id. From Kompas.id:
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/07/bedah-putusan-lepas-ksp- indosurya-pemerintah-libatkan-pakar-hukum
Purwadi,  H.  &.  (2018).  PERJANJIAN  INTERNASIONAL  DALAM  HUKUM  NASIONAL: PERBANDINGAN  PRAKTIK  NEGARA  INDONESIA,  INGGRIS,  DAN  AFRIKA  SELATAN. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 6, Nomor 2, 93-107.
Purwaka, T. H. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. (n.d.). Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK. (n.d.). Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK. (n.d.). Rokilah.  (2020).  Dinamika  Negara  Hukum  Indonesia:  Antara  Rechstaat  dan  Rule  of  Law”. Nurani Hukum:. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1 , 12-22.
Sari,  A.  R.  (2023,  Februari  14). https://bisnis.tempo.co.  From  https://bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1691322/realisasi-putusan-pkpu-koperasi-bermasalah- rendah-teten-ksp-indosurya-155-persen-dan-kspsb-3-persen Shadrina,  R.  N.  (2022,  desember  23). https://www.gatra.com.  From  https://www.gatra.com: https://www.gatra.com/news-561340-nasional-lpsk%20terima-4550-permohonan- restitusi-korban-robot-trading-dan-investasi-ilegal.html Shubhan,  H.  (2019). Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004
tentang Kepailitan. Jakarta: Kencana.
Surat Edaran Mahkamah  Agung Nomor  03 Tahun 2002 tentang Penanganan  Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem. (n.d.).
Tampubolon,  W.  S.  (2016).  “Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Ditinjau  dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 04, No. 01, 53- 61. Tatanusa, T. R. (2017). Kepailitan dan PKPU: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Edisi  Revisi).  Jakarta:  PT. Tatanusa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (n.d.). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban . (n.d.). Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (n.d.). Zehr, H. (2001). The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books.