Eduardus Raditya Kusuma Putra (2023), Analisis Perencanaan dan Penganggaran dalam Persiapan Akreditasi:  Studi Kasus Rumah Sakit Griya Mahardhika Yogyakarta, (6 ) 1, https://doi.org/ DOI 10.46799/syntax-idea.v6i1.2872 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PERSIAPAN AKREDITASI:  STUDI KASUS RUMAH SAKIT GRIYA MAHARDHIKA YOGYAKARTA
Eduardus Raditya Kusuma Putra
Magister Manajemen Rumah Sakit; Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Email: edoraditya.dr@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perencanaan  dan  penganggaran  rumah  sakit  dalam persiapan  menghadapi  akreditasi  dengan  studi  kasus  di  RSU  Griya  Mahardhika Yogyakarta. Efisiensi dan efektivitas menjadi kebutuhan bagi rumah sakit swasta karena sebagai  entitas  swasta  maka  perlu  memperhatikan  keuangan  dengan  baik.  Akreditasi rumah sakit merupakan suatu pengakuan oleh pemerintah melalui lembaga independen terhadap  rumah  sakit  yang  telah  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan.  Akreditasi memberikan manfaat yang besar bagi rumah sakit itu sendiri, masyarakat, dan pemilik atau perwakilan pemilik rumah sakit. RSU Griya Mahardhika Yogyakarta melaksanakan akreditasi  di  bulan  Oktober  2023  dengan  masa  persiapan  akreditasi  selama  9  bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang akan mendeskripsikan objek dan subjek penelitian melalui proses analisis perencanaan, penganggaran dan estimasi. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  efisiensi  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  dalam menghadapi akreditasi menunjukkan RSU Griya Mahardhika Yogyakarta berada dalam kategori efisien dengan penghematan anggaran hingga 60% untuk biaya pelatihan dan penghematan 44,8% untuk keseluruhan anggaran. Perencanaan dan penganggaran yang efektif  sangat  penting  dalam  persiapan  akreditasi  rumah  sakit  dimana  anggaran  yang disiapkan  tidak  mengorbankan  kualitas  dan  keselamatan  pasien  yang  menjadi  kunci utama dilakukannya akreditasi Rumah Sakit.
Kata Kunci: anggaran, rumah sakit, akreditasi

## Abstract
This  research  discusses  the  planning  and  budgeting  of  hospitals  in  preparation  for accreditation with a case study at RSU Griya Mahardhika Yogyakarta. Efficiency and effectiveness become a necessity for private hospitals because as a private entity it needs to  pay  good  attention  to  finance.  Hospital  accreditation  is  a  recognition  by  the government through an independent institution for hospitals that have met the established standards. Accreditation provides great benefits for the hospital itself, the community, and  the  owner  or  representative  of  the  hospital  owner.  RSU  Griya  Mahardhika Yogyakarta  carried  out  accreditation  in  October  2023  with  a  preparation  period  of  9 months. This research uses a qualitative approach, which will describe the object and subject of research through the process of planning, budgeting, and estimation analysis. The  analysis  results  show  that  efficiency  in  planning  and  budgeting  in  facing accreditation shows that RSU Griya Mahardhika Yogyakarta is in the efficient category with budget savings of up to 60% for training costs and savings of 44.8% for the overall
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, January 2024
budget.  Effective  planning  and  budgeting  are  very  important  in  the  preparation  of hospital accreditation where the budget prepared does not sacrifice the quality and safety of patients which are the main key to the implementation of Hospital Accreditation.
Keywords: budgeting, hospital, accreditation

## PENDAHULUAN
Pemerintah      mempunyai        peran  yang  sangat  besar  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah penyediaan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan rumah sakit. (Ente & Ukpe, 2022) Penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dalam  rangka  meningkatkan  dan  memelihara  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan pemulihan kesehatan, selain merupakan tanggung jawab pemerintah juga merupakan hak bagi  masyarakat  untuk ikut  berperan  serta.Diperlukan  regulasi  agar  peran  ini  dapat berjalan optimal. Aktifitas  regulasi  secara  umum  ialah akreditasi rumah sakit.
Akreditasi  rumah  sakit  ialah  suatu  pengakuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pada  rumah  sakit  karena  telah  memenuhi  standar  yang  disyaratkan.(Direktur  Jenderal Pelayanan  Kesehatan,  2020)  Akreditasi  rumah  sakit  merupakan  salah  satu  cara pemantauan  bagi  pelaksanaan  pengukuran  indikator kinerja rumah sakit. Pengembangan penilaian terhadap kinerja rumah sakit  merupakan tugas dari pemerintah  dalam hal ini adalah  Kementerian  Kesehatan.  Di  dalam    ”Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah  Sakit” disebutkan bahwa rumah sakit diharuskan mempunyai program peningkatan mutu baik internal maupun eksternal, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bagi  pasien.  Program  peningkatan  mutu  internal  dapat  dicapai  dengan menggunakan metode dan prosedur yang dipilih oleh rumah sakit. Program peningkatan mutu eksternal dapat dilakukan melalui akreditasi, sertifikasi ISO, dan program lainnya.
Dalam Undang-undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal  dan  eksternal  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan,  salah  satu  bentuk peningkatan mutu yang dilakukan adalah dengan melakukan akreditasi.
Tujuan akreditasi  rumah  sakit adalah mendapat gambaran seberapa jauh rumah sakit-rumah sakit  di  Indonesia  telah  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:   memberikan   pengakuan dan penghargaan kepada  rumah  sakit yang telah mencapai  tingkat  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan, memberikan  jaminan  kepada petugas  rumah  sakit  bahwa  semua  fasilitas, tenaga  dan lingkungan  yang  diperlukan  tersedia, sehingga dapat mendukung upaya   penyembuhan dan  pengobatan  pasien  dengan  sebaik-baiknya,  memberikan  jaminan  dan  kepuasan kepada customers dan  masyarakat  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit diselenggarakan sebaik mungkin. (Sepojo, 2002)
Manfaat  akreditasi   bagi   rumah sakit ialah: akreditasi menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara rumah sakit dengan lembaga  akreditasi  yang akan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit; melalui self evaluation,
rumah  sakit  dapat  mengetahui  pelayanan  yang  berada  di  bawah  standar  atau  perlu ditingkatkan; penting  untuk   penerimaan   tenaga; menjadi alat untuk negosiasi dengan perusahaan  asuransi  kesehatan;  alat  untuk  memasarkan  ( marketing) pada  masyarakat., syarat  perpanjangan  ijin  operasional  rumah  sakit,  meningkatkan  citra  dan kepercayaan pada rumah sakit.
Manfaat  akreditasi      rumah      sakit  bagi  masyarakat  adalah:  masyarakat  dapat memilih  rumah  sakit  yang  baik  pelayanannya;  masyarakat  akan  merasa lebih  aman mendapat  pelayanan  di  rumah  sakit  yang  sudah  diakreditasi.  Manfaat  akreditasi  bagi karyawan rumah sakit ialah: merasa aman karena sarana dan prasarana sesuai standar ; self  assessment menambah  kesadaran  akan  pentingnya  pemenuhan  standar  dan peningkatan  mutu.  Manfaat  akreditasi  bagi  pemilik  rumah  sakit  ialah  pemilik  dapat mengetahui rumah sakitnya dikelola secara efisien dan efektif. (Hadiansyah dan Mulyanti, 2023)
Kementerian Kesehatan telah menetapkan Lembaga Independen Penyelenggara Akreditas  Rumah  Sakit  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  HK.01.07/Menkes/6604/2021  dimana  salah  satunya  Komisi  Akreditasi  Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan juga menetapkan tarif untuk survei akreditasi rumah sakit melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/1119/2022 dimana tarif untuk rumah sakit kelas D yaitu sebesar Rp 20.000.000,-  dengan  ketentuan  jumlah  hari  akreditasi  sebanyak  3  hari  dengan  jumlah surveyor 2 orang. Biaya tersebut diluar biaya akomodasi surveyor.
Anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh manajer departemen dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa  yang akan datang. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan  serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sistem kontrol anggaran. (Agusalim dan Alimin, 2013). Rumah sakit terus berkembang untuk mengikuti kemajuan di bidang kedokteran  dan  teknologi,  yang  meningkatkan  biaya  operasional.  Rumah  sakit  yang beroperasi  memiliki  biaya  operasional  yang  tinggi,  termasuk  biaya  pengobatan  dan persediaan.  Sebaliknya  rumah  sakit  tidak  mempunyai  hak  untuk  meningkatkan pendapatannya,  kalaupun  dapat  meningkatkan  pendapatannya,  namun  keuntungannya tidak dapat digunakan langsung oleh rumah sakit. Melihat hal di atas yaitu dana yang sedikit,  dana  yang  dibutuhkan  banyak,  namun  pihak  rumah  sakit  harus  mengelola pengelolaan  keuangannya  dengan  baik.  Artinya  bagaimana  merencanakan  dan mengamankan dana atau uang dan kemudian menggunakannya secara efektif. Pentingnya pengelolaan  keuangan  terletak  pada  upaya  memaksimalkan  dana  dan  menghindari kerugian. (Mawarti dkk, 2022)
Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen  perusahaan  untuk  digunakan  oleh  manajemen  perusahaan  atau  organisasi dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Anggaran  merupakan  sebuah  sistem  yang bertujuan  untuk  mengarahkan  langkah  perusahaan  di  waktu  yang  akan  datang  dalam upaya  mencapai  tujuannya.  Tanpa  adanya  penganggaran  yang  baik,  pihak  manajemen tidak dapat mewujudkan kinerja manajerial yang efektif dan efisien. (Inten, 2022)
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perencanaan,  pengangaran  dan estimasi dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSU Griya Mahardhika Yogyakarta. Dengan  fokus  pada  perencanaan  dan  estimasi,  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi untuk meningkatkan mutu pelayanan di RSU Griya Mahardhika. Penggunaan data  dan  estimasi  yang  akurat  dalam  perencanaan  dapat  membantu  rumah  sakit mengidentifikasi  area  di  mana  peningkatan  diperlukan,  sehingga  dapat  meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas perawatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yang  akan  mendeskripsikan objek  dan  subjek penelitian  melalui  proses  analisis  perencanaan,  penganggaran  dan estimasi  dalam  proses  persiapan  akreditasi  melalui  studi  kasus  terhadap  RSU  Griya Mahardhika Yogyakarta.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan menggunakan data penunjang. Subjek penelitian adalah Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi,  Wakil  Direktur  Pelayanan  Medis,  Wakil  Direktur  Keperawatan,  staff keuangan dan penganggaran di RSU Griya Maharhdika Yogyakarta. Analisis data dengan menggunakan  3  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Perencanaan  anggaran  akreditasi  di  Rumah  Sakit  Umum  Griya  Mahardhika Yogyakarta dilakukan  dengan  sistem  bottom  up  dan  berdasarkan  acuan  dari  proses akreditasi  sebelumnya dan dari buku pedoman instrument akreditasi STARKES 2022. Sistem bottom-up dilakukan dengan cara setiap unit atau instalasi melakukan penyusunan kebutuhan sesuai dengan pokja akreditasi dan elemen penilaian akreditasi sebanyak 15 pokok kerja untuk mengetahui program kerja unit/ instalasi dan kebutuhan setiap unit/ instalasi sehingga manajemen dapat menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan.
Penganggaran  di  RSU  Griya  Mahardhika Yogyakarta  terdapat  beberapa  pihak yang terlibat didalam prosesnya yaitu Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi, Wakil Direktur  Pelayanan  Medis  yang  bertindak  sebagai  Ketua  Akreditasi,  Wakil  Direktur Keperawatan,  staff  keuangan  dan  penganggaran,  serta  kepala-kepala  unit  dan penanggung jawab pokja akreditasi. Proses bottom up dilakukan oleh Kepala Unit dan Penanggungjawab  Pokja  dengan  membuat  program  kerja  kemudian  dilanjutkan penyerahan kepada Ketua Akreditasi untuk dilakukan verifikasi program dan ditentukan besaran  anggaran  dan  selanjutnya  diserahkan  kepada  Wakil  Direktur  Keuangan  dan Administrasi untuk melihat postur kesesuaian anggaran dan rencana strategis rumah sakit yang telah ditetapkan, setelah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Direktur Utama dan  Direktur  PT  (pemilik)  untuk  dilakukan  pengesahan.    Anggaran  yang  baik  dapat dijadikan acuan agar kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan dana  yang  ada, dengan  demikian  tidak  akan  terjadi   over  atau  under  budget  dengan
melibatkan  semua  pihak  baik  tenaga  kesehatan  dan  non-kesehatan  yang  memiliki kepentingan dalam  proses tersebut.
Pada  persiapan  akreditasi,  Rumah  Sakit  hanya  memiliki  waktu  efektif  9  bulan untuk  melakukan  penganggaran  dan  melaksanakan  program.  Waktu  yang  pendek memberi  implikasi  pada  penganggaran  yang  lebih  diperketat  sehingga  tidak  semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan melakukan training eksternal dilakukan modifikasi dengan melakukan in-house training . Pola  ini  membuat  rumah  sakit  dapat  menghemat  hingga  60%  dari  anggaran  yang seharusnya dikeluarkan untuk pelatihan. Pelaksanaan in-house training tidak mengurangi kualitas dari luaran hasil yang diharapkan dan tanpa mengurangi tujuan akhir akreditasi rumah sakit yaitu keselamatan pasien.
Tabel 1. Anggaran Akreditasi Awal N o Nama Mata Anggaran Nilai 1  Biaya Akreditasi Rp  20.000.000,- 2 Biaya  Akomodasi  2 Surveior (2 hari, hotel bintang ¾) Rp    2.600.000,- 3 Biaya Konsumsi Akreditasi Rp    3.000.000,- 5  Biaya Server Rp    1.000.000,- 6 Biaya Konsumsi Persiapan (15 Pokja x 4 x 3 kali rapat) Rp    5.400.000,- 7  ATK Rp    3.000.000,- 8 Biaya Pelatihan (27 x Rp5.000.000,-) Rp135.000.000,- 9 Biaya  peningkatan dan penyesuaian alat kesehatan Rp  20.000.000,- TOTAL Biaya Rp190.000.000,- Tabel 2. Anggaran Akreditasi Akhir N o Nama Mata Anggaran Nilai 1  Biaya Akreditasi Rp  20.000.000,-
2 Biaya  Akomodasi  2 Surveior (2 hari, hotel bintang ¾) Rp    2.200.000,- 3 Biaya Konsumsi Akreditasi Rp    2.800.000,- 5  Biaya Server Rp    1.000.000,- 6 Biaya Konsumsi Persiapan (15 Pokja x 4 x 9 kali rapat) Rp    4.590.000,- 7  ATK Rp    2.750.000,- 8 Biaya Pelatihan Eksternal (4 x Rp 5.000.000,-) Rp  20.000.000,- 9 Biaya In-house training (21 x Rp1.500.000,-) Rp  31.500.000,- 1 0 Biaya  peningkatan dan penyesuaian alat kesehatan Rp  20.000.000,- TOTAL Biaya Rp104.840.000,-
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat selisih biaya Rp 85.160.000,- dari total anggaran awal, ada penghematan 44,8% secara keseluruhan.

## Pembahasan
Rumah Sakit Griya Mahardhika Yogyakarta atau sering dikenal dengan RSGM merupakan rumah sakit swasta yang terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Rumah  sakit  yang  dimiliki  oleh  PT  Rumah  Sakit  Griya  Mahardhika  Yogyakarta  ini merupakan  rumah  sakit  kelas  D  sesuai  ketetapan  Bupati  Bantul  pada  tanggal  09  Juni 2021. RSGM memiliki visi sebagai rumah sakit berstandar nasional yang berkomitmen pada kepuasan pelanggan melalui kesempurnaan pelayanan kesehatan yang professional dan  paripurna  sebagai  wujud  pengabdian  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  demi kepentingan  masyarakat  Indonesia;  dan  misi  membantu  pemerintah  untuk  dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  komprehensif  bermutu,  professional,  dan memenuhi  standar  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  holistic  kepada masyarakat  untuk  menuju  masyarakat  Indonesia  yang  sehat,  berkualitas  demi pembangunan  bangsa  Indonesia  menuju  masa  depan  yang  cerah.  Kualitas  pelayanan rumah sakit saat ini masih buruk. Salah satunya karena keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun non finansial. (Waworuntu, 2013).
Akreditasi  rumah  sakit  ialah  suatu  pengakuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pada  rumah  sakit  karena  telah  memenuhi  standar  yang  disyaratkan.(Direktur  Jenderal
Pelayanan  Kesehatan,  2020)  Akreditasi  rumah  sakit  merupakan  salah  satu  cara pemantauan bagi pelaksanaan pengukuran indikator kinerja rumah sakit. Pengembangan penilaian terhadap kinerja rumah sakit  merupakan tugas dari pemerintah dalam hal ini adalah  Kementerian  Kesehatan.  Di  dalam    ”Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah  Sakit” disebutkan bahwa rumah sakit diharuskan mempunyai program peningkatan mutu baik internal maupun eksternal, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bagi pasien. Program peningkatan mutu internal dapat dilakukan oleh rumah sakit  dengan  cara  dan  teknik  yang  dipilih  dan  ditetapkan  oleh  rumah  sakit.  Program peningkatan mutu eksternal dapat dilakukan melalui akreditasi, sertifikasi ISO dan lain- lain  sesuai  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  17  tahun  2023  tentang Kesehatan.
Tujuan  akreditasi secara keseluruhan adalah untuk melihat gambaran bagaimana rumah  sakit di Indonesia telah memenuhi standar yang  ditetapkan agar mutu pelayanan rumah  sakit  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan.Sedangkan  tujuan  khususnya meliputi:   (1)   memberikan   pengakuan dan penghargaan kepada rumah sakit yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (2) memberikan  jaminan  kepada  tenaga  kesehatan  dan  non  kesehatan  rumah  sakit  bahwa semua  fasilitas,  tenaga  dan  lingkungan  yang  dibutuhkan  ersedia,  sehingga  dapat mendukung  upaya  penyembuhan  dan  pengobatan  pasien  dengan  sebaik-baiknya,  (3) memberikan jaminan dan kepuasan kepada customers dan masyarakat bahwa pelayanan yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  dapat  dilakukan  dengan  sebaik  mungkin.  (Soepojo, 2002)
Manfaat  akreditasi    rumah  sakit  adalah:  a).  Akreditasi  merupakan  wadah komunikasi dan konsultasi antara rumah sakit dengan badan akreditasi yang  memberikan gagasan  perbaikan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  rumah  sakit.  b).  Melalui penilaian mandiri, rumah sakit dapat mengidentifikasi layanan mana yang belum optimal atau perlu ditingkatkan. c). Penting untuk penerimaan sumber daya manusia. d). Dapat menjadi alat  negosiasi dengan perusahaan asuransi kesehatan. e). Alat pemasaran sosial / marketing f). Pemerintah mewajibkan akreditasi sebagai dasar pemberian izin rumah sakit  pendidikan.  g).  Hal  ini  akan  meningkatkan  citra  dan  kepercayaan    rumah  sakit. Manfaat  akreditasi  rumah  sakit  bagi  masyarakat  adalah:  a).  Masyarakat  bisa  memilih rumah sakit dengan pelayanan yang baik. b). Masyarakat  lebih memilih mendapatkan pelayanan  dari  rumah  sakit  yang  terakreditasi  karena  merasa  lebih  aman.  Manfaat sertifikasi bagi staf rumah sakit adalah: a). Perasaan aman karena sarana dan prasarana memenuhi  standar.  b).  Penilaian  mandiri  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya memenuhi  standar  dan  meningkatkan  kualitas.  Manfaat  sertifikat  bagi  pemilik  rumah sakit  adalah  pemilik  rumah  sakit  mengetahui  bahwa  rumah  sakitnya  dikelola  secara efisien dan efektif.
Metode  yang  digunakan  dalam  program  akreditasi  adalah:  (1)  Survei  pra- akreditasi,  rumah  sakit  melakukan  penilaian  mandiri  berdasar  kuesioner  dari  pra- akreditasi,  (2)  Survei  akreditasi,  survei  dilakukan  oleh  surveior  yang  ditugaskan  oleh Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi (LIPA). Namun untuk mencapai hal tersebut,
pihak rumah sakit akan diminta untuk menyusun rencana kegiatan, dan LIPA yang dipilih akan menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan rencana kegiatan rumah sakit, dan Rumah Sakit telah mengirimkan lembar penilaian mandiri. KARS memiliki surveior  yang  tugasnya  mensurvei  di  lokasi  rumah  sakit  secara  langsung.  Ada  tiga kategori surveyor, yaitu surveyor administrasi, melakukan survei terhadap administrasi dan manajemen, rekam medik, pelayanan farmasi dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),  (2)  surveyor  medik,  melakukan  survei  terhadap  pelayanan  medis,  pelayanan gawat darurat, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium dan pelayanan kamar operasi, (3) surveyor keperawatan, melakukan survei pada pelayanan keperawatan, pengendalian infeksi nosokomial dan pelayanan perinatal risiko tinggi. Hali ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Akreditasi rumah sakit merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Rumah Sakit sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor
HK.02.01/MENKES/652/2022  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Bidang Pelayanan  Kesehatan  dan  Akreditasi  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  bahwa  pada  masa pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  pemerintah  telah  menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan serta  penetapan  rumah  sakit  pendidikan  dalam  rangka  memutus  mata  rantai  penularan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan  menghindari  terjadinya  episenter/kluster baru,  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020  tentang  Perizinan  dan  Akreditasi  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  dan  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.01/MENKES/133/2022 menegaskan  pelaksanaan  perizinan  berusaha  dan  akreditasi  rumah  sakit  yang  harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam batas waktu yang ditetapkan. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan perizinan berusaha dan akreditasi  rumah  sakitmasih  ditemukan  kendala-kendala  seperti  kesiapan  infrastruktur dan kekurangan sumber daya.
Salah  satu  permasalahan  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  adalah implementasi  Online  Single  Submission  (OSS)  yang  belum  juga  dapat  menerbitkan perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  atau  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK  BLU/BLUD).  Selain  itu  dalam penyelenggaraan  akreditasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  juga  masih  memerlukan persiapan yang cukup panjang termasuk sosialisasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2020)
Tujuan akreditasi rumah sakit adalah mendapat gambaran seberapa jauh rumah sakit-rumah sakit di Indonesia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:      memberikan      pengakuan  dan  penghargaan  kepada  rumah  sakit  yang  telah mencapai  tingkat  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan, memberikan  jaminan  kepada  petugas  rumah  sakit  bahwa  semua  fasilitas,  tenaga  dan lingkungan yang diperlukan tersedia, sehingga dapat mendukung upaya  penyembuhan dan  pengobatan  pasien  dengan  sebaik-baiknya,  memberikan  jaminan  dan  kepuasan kepada  customers  dan  masyarakat  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit diselenggarakan sebaik mungkin. (Soepojo, 2002)
Atas dasar hal tersebut maka Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa batas waktu re-Akreditasi rumah sakit adalah 31 Desember 2023. Karena hal ini maka rumah sakit  memiliki  waktu  1  tahun  dalam  persiapan  akreditasi  baik  dalam  penganggaran maupun pelaksanaannya, RSGM sendiri melaksanakan akreditasi di bulan Oktober 2023 sehingga  secara  efektif  memiliki  waktu  9  bulan  dalam  proses  penganggaran  dan pelaksanaan kegiatan persiapan akreditasi. Waktu yang pendek memberi implikasi pada penganggaran yang lebih diperketat sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan melakukan training eksternal dilakukan modifikasi dengan melakukan in-house training. Pola ini membuat rumah sakit dapat  menghemat  hingga  60%  dari  anggaran  yang  seharusnya  dikeluarkan  untuk pelatihan. Pelaksanaan in-house training tidak mengurangi kualitas dari luaran hasil yang diharapkan dan tanpa mengurangi tujuan akhir akreditasi rumah sakit yaitu keselamatan pasien.
Anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh manajer departemen dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sistem kontrol anggaran Rumah sakit selalu  berkembang  sejalan  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kedokteran, sehingga biaya operasionalnya pun semakin berkembang pula. Rumah sakit yang bersifat padat karya, membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, antara lain untuk  bahan  medis  habis  pakai,  obat,  dan  lain-lain.  Di  pihak  lain,  rumah  sakit  tidak mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan pendapatan, kalaupun dapat meningkatkan pendapatan,  maka  hasil  tersebut  tak  dapat  dimanfaatkan  secara  lang  sung  oleh  rumah sakit. (Mawarti dkk, 2022)
Perencanaan  merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  bagi  rumah  sakit,  tanpa perencanaan anggaran rumah sakit yang baik maka rumah sakit tidak dapat menjalankan pelayanan dan dalam setiap pelaksanaan operasional membutuhkan sebuah perencanaan yang baik.  Setiap  kegiatan  membutuhkan  perencanaan  yang  matang  dan  sistematis sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan lancar, karena itu dalam perencanaan  anggaran  Rumah  Sakit  harus  memperhatikan  visi  dan  misi,  indikator pelayanan Rumah Sakit dan mengacu pada rencana strategis serta menyesuaikan dengan pendapatan rumah sakit. (Agusalim dan Alimin, 20130. Menurut Artini (2015)
perencanaan  anggaran  atau  Rencana  Bisnis  Anggaran  (RBA)  merupakan  penjabaran Rencana Strategi Bisnis yang diperguanakan sebagai pedoman kerja dan kegiatan dalam satu  tahun  anggaran  sesuai  Visi,  misi  dan  tujuan  rumah  sakit  yang  telah  ditetapkan. Rencana kerja merupakan hasil yang kelak dijadikan pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan operasional rumah sakit dimana rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh  kegiatan  rumah  sakit  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  unit  moneter  meliputi rencana  kerja  anggaran  pendapatan  dan  rencana  kerja  anggaran  belanja  yang  berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dilanjutkan dengan penyusunan penganggaran. (Artini, 2015)
Perencanaan  anggaran  akreditasi  di  Rumah  Sakit  Umum  Griya  Mahardhika Yogyakarta  dilakukan  dengan  sistem  bottom  up  dan  berdasarkan  acuan  dari  proses akreditasi  sebelumnya  dan  dari  buku  pedoman  instrument  akreditasi  STARKES  2022. Perencanaan  melibatkan  identifikasi  kebutuhan  rumah  sakit,  penentuan  tujuan  dan sasaran,  serta  pengembangan  strategi  untuk  mencapainya.  Ini  termasuk  perencanaan untuk memenuhi standar akreditasi. .Sistem bottom-up dilakukan dengan cara setiap unit atau  instalasi  melakukan  penyusunan  kebutuhan  sesuai  dengan  pokja  akreditasi  dan elemen penilaian akreditasi sebanyak 15 pokok kerja untuk mengetahui program kerja unit/ instalasi dan kebutuhan setiap unit/ instalasi sehingga manajemen dapat menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan. Penganggaran di RSU Griya Mahardhika Yogyakarta terdapat beberapa pihak yang terlibat didalam prosesnya yaitu Wakil Direktur Keuangan dan  Administrasi,  Wakil  Direktur  Pelayanan  Medis  yang  bertindak  sebagai  Ketua Akreditasi, Wakil Direktur Keperawatan, staff keuangan dan penganggaran, serta kepala- kepala  unit  dan  penanggung  jawab  pokja  akreditasi.  Proses  bottom  up  dilakukan  oleh Kepala  Unit  dan  Penanggungjawab  Pokja  dengan  membuat  program  kerja  kemudian dilanjutkan penyerahan kepada Ketua Akreditasi untuk dilakukan verifikasi program dan ditentukan  besaran  anggaran  dan  selanjutnya  diserahkan  kepada  Wakil  Direktur Keuangan  dan  Administrasi  untuk  melihat  postur  kesesuaian  anggaran  dan  rencana strategis  rumah  sakit  yang  telah  ditetapkan,  setelah  diverifikasi  kemudian  diserahkan kepada Direktur Utama dan Direktur PT (pemilik) untuk dilakukan pengesahan. Proses bertingkat  ini  memberi  keuntungan  yaitu  adanya  proses  verifikasi  berulang  pada  mata anggaran sehingga dapat diperoleh anggaran yang lebih optimal.
Menurut Manoharan (2017), penganggaran sangat penting dalam arti bahwa itu menentukan  cara  di  mana  rumah  sakit  dapat  mencapai  tujuan  keuangan  dan  lainnya. Penganggaran adalah perkiraan tentang tindakan masa depan manajemen dalam bentuk Laporan keuangan. Akuntansi manajemen memberikan berbagai informasi yang berguna bagi  pengelola  atau  manajemen  untuk  mengembangkan  strategi.  Tercapainya  tujuan organisasi  memerlukan  penerapan  pengendalian  internal.  Adanya  penganggaran memungkinkan pengelolaan sumber daya untuk menentukan kebutuhan rumah sakit dan mentransfer rencana ke berbagai manajer sebagai yang bertanggung jawab, mendorong manajer  untuk    mencapai  tujuan  anggaran,  melakukan  evaluasi  kinerja,  serta menunjukkan visibilitas ke dalam kinerja rumah sakit, dan dapat mencapai target rumah
sakit yaitu keuntungan yang melebihi laba tahun sebelumnya serta terlakananya program kerja sesuai waktu yang telah ditentukan.(Nair, 2107)
Penganggaran yang dilakukan RSU Griya Mahardhika Yogyakarta ini melibatkan alokasi  sumber  daya  keuangan  untuk  mendukung  perencanaan.  Ini  termasuk penganggaran  untuk  persiapan  akreditasi,  seperti  pelatihan  staf,  rapat-rapat  persiapan, pembelian  peralatan,  dan  peningkatan  fasilitas  termasuk  pembelian  alat  kesehatan  dan kalibrasi alat medis.
O’Mahony & Lyon (2016) menyatakan perencanaan, penganggaran dan estimasi disebuah  rumah  sakit  harus  berfungsi  dengan  baik  untuk  mendukung  aktivitas  kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan adanya pengalokasian sumber daya sesuai tujuan strategis dan merencanakan tindakan untuk membantu memenuhi sasaran strategis perusahaan  mampu  mengubah  keadaan  menjadi  lebih  baik  dan  meningkatkan  mutu pelayanan rumah sakit. (O’Mahony & Lyon, 2016)
Satrianegara  menyampaikan  bahwa  mutu  pelayanan  adalah  suatu  penampilan yang pantas atau sesuai dengan standar dan prosedur dari suatu intervensi yang diketahui aman  yang  dapat  memberikan  hasil  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan. (Satrianegara, 2014)
Zuraihda  (2014)  menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa  kendala  yang ditemukan dalam proses perencanaan, penganggaran dan estimasi yaitu adanaya sistem akuntansi biaya untuk mempermudah perhitungan anggaran akibatnya perhitungan lebih banyak menggunakan estimasi  dan kurangnya kemampuan tenaga /karyawan/sumber daya  manusia  dalam  memahami  sistem  anggaran  dan  kurangnya  kemampuan  dalam analisis  biaya  sehingga  sistem  anggaran  ini  kurang  berjalan  dengan  masksimal. (Zuraidha, 2014)
Penganggaran  di  RSGM  melibatkan  unsur  dari  tenaga  kesehatan  yang berpengalaman, menurut Kholifah dkk (2020) Dengan adanya pengelolaan manajemen anggaran  dan  peningkatan  kinerja  sumber  daya  manusia  kesehatan  maka  dapat dipastikan  bahwa kegiatan operasional yang akan dijalankan oleh rumah sakit sesuai penganggaran yang sudah dilakukan dapat berjalan dengan baik. Rumah sakit memiliki kewajiban meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dengan cara memanfaatkan perkembangan  teknologi  saat  ini  agar  mampu  untuk  bersaing  dengan  baik.  Dalam menghadapi persaingan tersebut, maka rumah sakit harus memilki sumber daya manusia yang baik kinerjanya. Sumber daya manusia di rumah sakit terdiri dari berbagai macam yaitu  tenaga  medis  (dokter  umum,  dokter  spesialis),  tenaga  para  medis  keperawatan (perawat, bidan), tenaga para medis non keperawatan (apoteker, asisten apoteker, analis kimia,  analis  laboratorium,  penata  rontgen  dan  fisioterapi)  serta  tenaga  non  medis (tenaga  teknis,  tenaga  administratif,  keuangan  dan  akuntansi).  Sumber  daya  manusia medis  dan  non  medis  merupakan  kunci  keberhasilan  rumah  sakit  karena  rumah  sakit merupakan suatu bentuk organisasi yang berfungsi sebagai lembaga penggerak dalam bidang kesehatan untuk melayani masyarakat. (Ambarwati, 2015)
RSGM  yang  dimiliki  oleh  PT  Rumah  Sakit  Griya  Mahardhika  Yogyakarta (PTRSGMY)  memiliki  fleksibilitas  dalam  melakukan  perencanaan  anggaran  dan
penggunaan  anggaran,  namun  diusahakan  selalui  sesuai  dengan  renstra  bisnis  dari PTRSGMY dimana RSGM sebagai rumah sakit swasta perlu mendapatkan keuntungan dalam menjalankan operasionalnya dan perlu melakukan  pemangkasan anggaran yang dirasa  tidak  menimbulkan  keuntungan  bagi  rumah  sakit  di  masa  yang  akan  datang. Eksekusi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan  anggaran  atau  ketidakekonomisan  anggaran.  Dalam  pelaksanaan anggaran, dapat timbul perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang telah disetujui. Anggaran dikatakan ekonomis apabila anggaran yang direalisasikan lebih  rendah  dari  anggaran  yang  disetujui,  namun  seluruh  kegiatan  dapat  terlaksana dengan  baik.  Lain  halnya  jika  anggaran  yang  dijalankan  lebih  tinggi  dari  yang direncanakan  tetapi  pekerjaan  belum  diselesaikan,  maka  anggaran  tersebut  menjadi anggaran yang tidak ekonomis. (Khofifah, Nuraini,& Wicaksono, 2020)
Hal penting lain yang harus diperhatikan oleh pihak rumah sakit adalah kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan  prioritas utama yang harus  masuk  dalam  program  rumah  sakit  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  rumah  sakit, program  keselamatan  pasien  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pasien  dari  setiap kejadian tidak terduga yang tidak diharapkan. Keselamatan pasien harus diperhatikan karena merupakan sebuah sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam  upaya  mencegah  terjadinya  cedera  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Keselamatan  pasian  ialah  suatu  system  yang  membuat  asuhan  pasien  lebih  aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pada pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan juga mencegah terjadinya cedera yang disebabkan  kesalahan  akibat  melaksanakan  suatu  tindakan  atau  tidak  mengambil tindakan yang seharusnya diambil. (Salawati, 2020)
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting dan hal yang utama, karena rumah sakit memberikan pelayanan kritis dan berbahaya. Hal tersebut  terjadi  karena  yang  menjadi  sasaran  kegiatan  adalah  manusia,  maka  semua bentuk pelayanan di rumah sakit, tanpa terkecuali harus yang bermutu tinggi. Sejak saat itu  diperkenalkan  berbagai  upaya  peningkatan  mutu  seperti  gugus  kendali  mutu, akreditasi, Quality  Assurance ,  ISQua,  dan  lain-lain  kepada  rumah  sakit.  (Prayoga, Lailiyah, & Sari, 2017) Perencanaan dan penganggaran yang efektif sangat penting dalam persiapan akreditasi rumah sakit dimana anggaran yang disiapkan jangan sampai mengorbankan kualitas dan keselamatan pasien yang menjadi kunci utama dilakukannya akreditasi Rumah Sakit.  Rumah Sakit Griya Mahardhika Yogyakarta telah menerapkan strategi ini untuk memastikan mereka memenuhi standar akreditasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut: (a) Akreditasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh rumah sakit setiap 3 tahun sekali. (b) Kegiatan akreditasi yang merupakan kegiatan rutin dapat
dimasukkan anggarannya dalam rencana strategis rumah sakit (RENSTRARS) 5 tahunan. (c)  Penganggaran  kegiatanS  akreditasi  dapat  dianggarkan  dalam  kegiatan  rumah  sakit setiap tahun dengan membagi masing-masing kegiatan pelatihan dalam anggaran tahunan sehingga anggaran pada tahun akreditasi tidak terlalu besar. (d) Pemilihan dan efisiensi penggunaan  alat  kesehatan  perlu  diperhatikan  mengingat  anggaran  kalibrasi  sebagai syarat akreditasi dan juga syarat ijin rumah sakit merupakan mata anggaran yang selalu ada  setiap  tahun.  €  Direksi  Rumah  Sakit  Umum  Griya  Mahardhika  Yogyakarta  telah berusaha dengan cukup baik dalam mengelola dan mempersiapkan anggaran untuk proses akreditasi  rumah  sakit  sehingga  anggaran  dapat  dilakukan  penghematan  hingga  60% untuk anggaran pelatihan dan penghematan 44,8% dari anggaran pengajuan awal tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keselamatan pasien.  (f) Pemilik dalam hal ini PT Rumah  Sakit  Griya  Mahardhika  telah  mendukung  secara  maksimal  dalam  proses penganggaran  akreditasi  ini.  (g)  Sumber  dana  anggaran  akreditasi  dapat  diusahakan melalui sponsorship sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  perundang-undangan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Agusalim,  I.,  &  Alimin.  (2013).  Analisis  mekanisme  penganggaran  sebagai  alat pengendalian  keuangan  studi  kasus  rumah  sakit  umum  Anutapura  Palu  tahun 2011. Jurnal AKK , 2(1), 1-12.
Artini,  W.  S.  (2015).  Evaluasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  rumah  sakit  umum daerah Wangaya Kota Denpasar. Jurnal Manajemen & Bisnis , 12(1), 1-10.
Ambarwati,  N.  (2015).  Analisis  penganggaran  belanja  makanan  pasien  di  rumah  sakit umum daerah (RSUD) Soreang Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi , 12(3), 1-10.
Ente, C., & Ukpe, M. (2022) Essentials for Quality and Safety Improvement in Helath Care. Springer Nature Switzerland AG.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2020). Pedoman survei akreditasi rumah sakit (Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4110/2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Direktur Utama PT Rumah Sakit Griya Mahardhika Yogyakarta. (2023). Penetapan visi dan misi (Surat Keputusan Direktur Utama PT Rumah Sakit Griya Mahardhika Yogyakarta  Nomor  03/SK/PT.RSGMY/I/2023).  PT  Rumah  Sakit  Griya Mahardhika Yogyakarta.
Hadiansyah, & Mulyanti, D. (2023). Pentingnya akreditasi rumah sakit bagi pelayanan kesehatan. Diagnosa: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Keperawatan , 1(1), 1-8.
Inten,  M.  (2022). Analisis  rencana  dan  realisasi  anggaran  belanja  operasional  dan belanja modal pada RSAU dr. Dody Sardjoto (Skripsi). Universitas Bosowa.
Kholifah,  A.  N.,  Nuraini,  N.,  &  Wicaksono,  A.  P.  (2020).  Analisis  faktor  penyebab kerusakan  berkas  rekam  medis  di  rumah  sakit  universitas  Airlangga. J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan , 1(3), 1-10.
Marwati, T.A., Umam, R., & Ruliyandari, R. (2022). Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Baskara Media.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020). Pedoman  akreditasi  rumah  sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6604/2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2022). Pedoman  akreditasi  rumah  sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1119/2022). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2022). Penyelenggaraan  perizinan  berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Nair, M. (2017). Budgeting and budgetary control system: A study on selected Indian companies. International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) , 6(8), 1-8.
O’Mahony, J., & Lyon, B. (2016). Planning, budgeting and forecasting: An eye on the future . KPMG LLP.
Prayoga, D., Lailiyah, S., Sari, J.D.E. (2017). Analisis kepuasan karyawan dan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 2(2), 269-289.
Salawati,  L.  (2020).  Penerapan  keselamatan  pasien  rumah  sakit. AVERROUS:  Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh , 1(1), 1-8.
Satrianegara, M. F. (2014). Organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan . Salemba Medika.
Soepojo.  (2002). Benchmarking  system  akreditasi  rumah  sakit  oleh  komisi  gabungan akreditasi rumah sakit (Indonesia) dan Australia Council on healthcare standards (Australia) (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86.
Waworuntu,  T.  S.  (2013).  Evaluasi  penyusunan  anggaran  sebagai  alat  pengendalian manajemen BLU RSUP Prof. DR. R.D. Kandou Manado. Jurnal EMBA , 1(3), 1- 10.
Zuraidha,  A.  A.  (2014). Evaluasi  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  dalam pengelolaan keuangan BLUD (Skripsi). UIN Malang.

## Copyright Holder:
Eduardus Raditya Kusuma Putra (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: