## Kualitas Pelayanan dan Kepuasaan Pasien pada Implementasi Program Kesehatan Gratis di Kabupaten Belu
Service Quality and Patient Satisfaction in the Implementation of Free Health Program

## in Belu Regency
Simplexius Asa 1 , Darius Mauritsius 2 , Indriati Andolita Tedju Hinga 3*
1 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana| simplexius.asa@staf.undana.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana| dariusmauritsius@gmail.com 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana| indriati.teddjuhinga@staf.undana.ac.id *Corresponding Author: indriati.teddjuhinga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Latar belakang: Kebijakan program kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Belu merupakan salah satu transformasi kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Implementasi kesehatan gratis perlu dikaji kebermanfaatan dan keberlanjutan programnya. Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  kepuasaan  pasien  penerima  manfaat  implementasi program kesehatan gratis di Kabupaten Belu guna memberi masukan bagi perbaikan dan peningkatan program.
Metode: Penelitian ini menerapkan metode deskritif kualitatif, yuridis empiris dan analisis kesenjangan. Pengumpulan data menggunakan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Studi  lapangan  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan focus  group  discussion yang melibatkan pemangku kebijakan, pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat penerima manfaat kesehatan gratis di Kabupaten Belu. Hasil: Ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Belu sudah memenuhi syarat, namun pada kondisi geografi dan topografi diwilayah tertentu aksesibilitasnya masih rendah. Sebagian besar tenaga kesehatan sudah memenuhi standar ideal, namun perlu ada kajian dan regulasi lanjutan tentang rasio sumber daya kesehatan dan rasio fasilitas kesehatan agar tercapai standar pelayanan minimum. Capaian penanggulangan  penyakit  dan  masalah  kesehatan  setelah  implementasi  program  kesehatan  gratis  meningkat  secara  signifikan.  Sebagian besar  masyarakat  sangat  puas  dengan  manfaat  kesehatan  gratis,  namun  masih  terdapat  masyarakat  yang  menyatakan  tidak  puas  karena masih kurangnya empati petugas kesehatan dalam pelayanan. Status peraturan kesehatan gratis juga perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar legal standing dan kekuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan: Masyarakat sangat membutuhan keberlanjutan program kesehatan gratis, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta sosialiasi program secara kontinue terutama tranformasi etika budaya dan empati tenaga kesehatan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang humanis dan profesional.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; Kepuasaan Pasien; Program Kesehatan Gratis; Kabupaten Belu

## ABSTRACT
Background: The policy related to free health program for the community in Belu Regency becomes one of the health transformations by the Regional Government of Belu Regency. The implementation of the free health needs to be assessed for its usefulness and sustainability. Objectives: This study aims to assess or identify the quality of health services and patient satisfaction of beneficiaries of the free health program implementation in Belu Regency to provide the feedback for program improvement.
Methods: This  research  applies  descriptive  qualitative,  empirical  juridical  methods  and  gap  analysis.  Data  collection  techniques  used literature and field studies. Field studies employed interviews, observations, and focus group discussions involving policy makers, health service implementers, and beneficiaries of the free health program in Belu Regency.
Results: The availability of health infrastructure facilities in Belu Regency has met the requirements. However, in certain geographical and topographical conditions, the accessibility is still low. Most health workers have met the ideal standards, but there needs to be further studies and regulations on the ratio of health resources and facilities in order to achieve minimum service standards. The success of health programs and services after the implementation of the free health program increased significantly. Most people are very satisfied, but there are still people who express dissatisfaction because of the lack of empathy of health workers in the service. It is necessary to increase the status of the regent's regulation into a regional regulation so that its legal standing and legal force can be accounted for.
Conclusion: The  people  in  Belu  Regency  really  needs  the  sustainability  of  the  free  health  program.  Thus,  it  is  necessary  to  carry  out continuous monitoring, evaluation and socialization of the program, especially the transformation of cultural ethics and empathy for health workers in order to improve the quality of humanist and professional in health care.
Keywords: Service Quality; Patient Satisfaction; Free Health Program; Belu Regency

## ISSN 2597– 6052
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v7i5.5281

## MPPKI

## Media Publikasi Promosi KesehatanIndonesia The Indonesian Journal of Health Promotion
Research Articles
Open Access

## PENDAHULUAN
Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang  terbagi  atas  12  kecamatan,  69  desa  dan  12  kelurahan.  Posisi  geografi  Kabupaten  Belu  berbatasan  darat langsung dengan negara Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) sepanjang 149,1 Km. Jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan negara RDTL adalah sebanyak 7 kecamatan dan 28 desa. Posisi strategi Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara RDTL merupakan peluang pengembangan kabupaten. Hal ini didukung oleh tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 yaitu “ Belu sebagai kabupaten perbatasan yang maju, mandiri, adil dan sejahtera 2025 ”. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan akselerasi untuk mewujudkan perubahan  yang  signifikan  dalam  rangka  mensinergikan  target  pembangunan  guna  mewujudkan  “Belu  Sehat” menuju “Belu Sejahtera” sebagai wilayah dan kawasan perbatasan (1).
Kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Belu merupakan salah satu transformasi kesehatan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Belu.  Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Belu Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  daerah  yang  terintegerasi  dengan  jaminan kesehatan nasional dalam pemenuhan universal health coverage di Kabupaten Belu (2). Program kesehatan gratis mendukung cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) yaitu sistem penjaminan kesehatan yang  memastikan  setiap  warga  memiliki  akses  yang  adil,  bermutu  dengan  biaya  terjangkau  terhadap  pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan perlindungan risiko finansial. Kerja sama fasilitas kesehatan dengan pemerintah sangat berperan penting dalam pencapaian UHC . Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (3), telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS kesehatan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelengkaraan JKN dan memastikan seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan.
Penyelenggaraan  program  kesehatan  gratis  (PKG)  sejak  1  Agustus  2021  dilaksanakan  secara  terintegrasi dengan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Belu  bekerjasama  dengan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  kesehatan)  cabang  Belu.  Tujuan  dari  program  kesehatan  gratis kepada masyarakat Kabupaten Belu adalah; (a) membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan  kesehatan;  (b)  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  Kabupaten  Belu  secara  paripurna  melalui program  jaminan  sosial  kesehatan;  (c)  meningkatkan  pelayanan  jaminan  kesehatan  yang  berkualitas  dan komprehensif  bagi  seluruh    penduduk,  meliputi  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif;  dan  (d) terselenggaranya  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dengan  pola  jaminan  nasional  dalam  pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (2). Melihat kebutuhan akan kesehatan sangat penting bagi masyarakat, maka implementasi  program  kesehatan  gratis  yang  sudah  terlaksana  selama  2  tahun  di  Kabupaten  Belu  perlu  dikaji kebermanfaatannya dan keberlanjutan program tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesehatan  yang diberikan  dan kepuasaan penerima  manfaat implementasi  program kesehatan gratis guna memberi masukan bagi perbaikan dan peningkatan program.

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  kepuasaan  pasien  penerima manfaat implementasi program kesehatan gratis di Kabupaten Belu. Penelitian ini menerapkan tiga metode utama untuk  menganalisis  data  yaitu  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskritif  kualitatif,  yuridis empiris dan analisis kesenjangan ( gap analysis ). Metode deskriptif kualiatatif digunakan untuk menganalisis data- data yang diperoleh dari penggumpulan data sekunder pada study pustaka serta data-data primer  yang diperoleh dari focus group discussion (FGD). Metode yuridis empiris atau sosio-legal dilakukan melalui telaahan terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (normatif) atau dokumen hukum lain, serta referensi-referensi terkait yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait, yaitu dengan menggunakan benchmarking atau penerapan empiris terkait layanan kesehatan gratis di Kabupaten Belu.  Metode  analisis  kesenjangan  ( gap  analysis )  difokuskan  untuk  memetakan  aspek-aspek  dalam  pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu berkaitan dengan kondisi ideal dengan kondisi eksisting saat ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aspek yang sudah berjalan baik, sehingga perlu dipertahankan dan aspek mana yang belum sesuai harapan, sehingga perlu di tingkatkan ke depannya.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan FGD yang melibatkan pemangku kebijakan,  pelaksana  pelayanan  kesehatan  dan  masyarakat  penerima  manfaat  program  kesehatan  gratis  di Kabupaten  Belu  sebagai  responden  penelitian.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  menelaah  dokumen  yang berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti  yaitu  kesesuaian  perundang-undangan  atau  dokumen  hukum  lain  dengan Peraturan  Bupati  Belu  Nomor  35  Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati Belu  Nomor  21  Tahun 2021 [4], serta data sekunder berupa sarana prasarana kesehatan, pembiayaan dan sumber daya tenaga kesehatan
serta  pelaksanaan  program  dan  pelayanan  kesehatan.  Data  dan  dokumen  yang  dikumpulkan  secara  sistematis, selanjutnya dilakukan perangkuman dan pemilahan hal-hal yang menjadi pokok penelitian. Data hasil pemilahan kemudian  dianalisis dan diinterpretasikan untuk dilakukan pengkajian. Proses  yang telah diselesaikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui keberhasilan implementasi PKG serta masukan bagi perbaikan dan peningkatan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sarana Prasarana dan Pembiayaan Kesehatan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  pada  pasal  28  ayat  1  dan  2 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan  pelayanan  kesehatan  lanjutan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kewajiban  tersebut  diutamakan  dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah [5]. Mengacu pada perundangan tersebut, maka implementasi Program Kesehatan Gratis (PKG) yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Belu akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan, oleh sebab itu PKG harus selaras dengan kesiapan fasilitas kesehatan di Kabupaten Belu dari segi kuantitas dan kualitas. Kualitas dapat tercapai melalui pelayanan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta harga yang terjangkau yang di pengaruhi oleh sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya kesehatan serta pelaksanaan layanan kesehatan.
Tabel 1 .   Ketersediaan Sarana Prarana Fasilitas Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022
No Uraian Tahun Keterangan 2020 2021 2022 1 Rasio Puskemas (PKM) a. Jumlah Puskesmas 17 17 17 Ketersediaan PKM memenuhi syarat (Kec/PKM) 1:1 b. Jumlah Kecamatan 12 12 12 2 Status Akreditasi Puskemas (PKM) a. Dasar 5 5 5 Mutu Pelayanan PKM masih kurang b. Madya 11 11 11 c. Utama 1 1 1 3 Kriteria Puskesmas (PKM) a.  Sangat Terpencil 7 7 7 Kategori Puskemas domiman terpencil b.  Terpencil 9 9 9 c.  Kota 1 1 1 4 Kemampuan Penyelenggaraan PKM a. Non Rawat Inap 10 10 10 Kemampuan penyelenggaran PKM tidak berubah b. Rawat Inap 7 7 7 5 Puskemas Pembantu (Pustu) a.  Jumlah Pustu 14 14 14 Masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki Pustu b.  Kecamatan tanpa Pustu 3 3 3 6 Rumah Sakit (RS) a. Jumlah Rumah Sakit 3 3 4     Meningkat b. Rasio Ketersediaan RS 1 : 72.261 1 : 75.699  1 : 56.800 Memenuhi Standar (1:100.000) c. Jumlah Tempat Tidur (TT) 310 329 519 Meningkat d. Rasio Ketersediaan TT 1:733 1 : 733 1 : 690 Memenuhi Standar (1:1.000) 7 Pembiayaan Kesehatan (%) Meningkat setelah PKG a.  APBD untuk Kesehatan 9,30 11,04 12,6 b.  Realisasi 91,75 90,87 99,56
Sumber: Data Olahan, BPS Kabupaten Belu, Dinkes Kabupaten Belu Tahun 2021, 2022 dan 2023 (6,7)
Pelayanan kesehatan primer yakni Puskesmas (PKM) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sudah terdistribusi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belu (Tabel 1), sehingga ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Belu sudah memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa  puskesmas  harus  didirikan  pada  setiap  kecamatan,  namun  dalam  kondisi  tertentu  satu  kecamatan  dapat didirikan  lebih  dari  satu  puskemas  berdasarkan  pertimbangan  kebutuhan  pelayanan,  jumlah  penduduk  dan aksesibilitas  (8).  Akan  tetapi  berdasarkan  standar  ideal  sesuai  Permenkumham  RI  Nomor  22  Tahun  2021, menyebutkan  bahwa  rasio  ketersediaan  puskesmas  terhadap  kecamatan  adalah  1:2  (jumlah  kecamatan/jumlah puskesmas) (9), sehingga hanya 4 kecamatan di Kabupaten Belu yang tergolong ideal yaitu Kecamatan Raimanuk
(2 PKM), Kakuluk Mesak (3 PKM), Tasifeto Timur dan Lamaknen (2 PKM), sedangkan untuk distribusi Puskesmas pembantu (Pustu), masih terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Belu yakni Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat dan Kota  Atambua  yang  tidak  memiliki  fasilitas  Pustu.  Khusus  untuk  Kota  Atambua  pola  sebaran  fasilitas  sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta sudah merata dan memadai.
Selama  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir  (2020-2022)  jumlah  Puskesmas  (PKM),  kemampuan penyelenggaraan PKM (rawat inap dan rawat jalan) dan jumlah Puskesmas pembantu (Pustu) tidak ada peningkatan (Tabel 1), walaupun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu mengalami peningkatan 1,43% yang termasuk dalam kategori tingkat pertumbuhan penduduk sedang (1-2% per tahun). Keberadaan 17 puskesmas dan 14 Pustu di Kabupaten Belu tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar juga dilihat dari segi aksesibilitas yakni keter jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dalam suatu wilayah.
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  43  Tahun  2019,  pada  Pasal  25  menyatakan  bahwa  berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, perdesaan, terpencil dan sangat terpencil yang ditetapkan oleh bupati/walikota (8). Mempertimbangan kondisi topografi dan geografi wilayah pada beberapa kecamatan di Kabupaten Belu, masih terdapat wilayah dengan kategori sulit dijangkau yakni sangat terpencil (7 PKM) dan terpencil (9 PKM) diwilayah perbatasan dengan penyebaran/distribusi penduduk yang tidak merata sesuai luas wilayah kecamatan (Tabel 1). Kondisi tersebut mempengaruhi rendahnya aksesibilitas dan konektifitas  layanan  kesehatan  dasar  seperti  yang  terjadi  di  beberapa  kawasan  perbatasan  di  dengan  kategori terpencil/sangat terpencil perbatasan Kabupaten Belu. Beberapa strategi oleh penyedia layanan kesehatan terhadap hambatan  geografis  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan,  antara  lain  dengan  memanfaatan  sistem  informasi geografis, fasilitas kesehatan mobile dan telemedisin (10) .
Seluruh  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten  Belu  sudah  terakreditasi  nasional,  namum  status  akreditasi Puskesmas di Kabupaten Belu masih perlu di tingkatkan, sebab hanya Puskesmas Atambua Selatan dari 17 PKM dengan status akreditasi utama. Pelaksanaan akreditasi di puskesmas merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi PKG yang terintegrasi dengan BPJS kesehatan, sebab akreditasi merupakan syarat bagi setiap sarana pelayanan  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Belu berkewajiban untuk meningkatkan program pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi, agar setiap sarana kesehatan dapat mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 dan 3 [11]. Pelaksanaan akreditasi puskesmas terbukti mampu  meningkatkan  kepuasan  pasien  pada  dimensi responsiveness,  credibility,  competence,  communication, security, accesss, courtesy dan tangibles (12).
Pemerintah daerah Kabupaten Belu perlu melakukan kajian yang lebih spesifik dalam mempertimbangkan upaya  penambahan  jumlah  Puskesmas  dan  Pustu  di  Kabupaten  Belu.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  lebih mendekatkan pelayanan  kesehatan kepada masyarakat terutama untuk kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki Pustu, klinik kesehatan, apotek dan wilayah dengan jarak tempuh ke FKTL yakni RS pemerintah maupun swasta yang tergolong sulit dan jauh, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Kondisi ini dikarenakan pola sebaran fasilitas kesehatan seperti klinik kesehatan, apotek, praktek mandiri dokter dan praktek mandiri dokter gigi serta RS di Kabupaten Belu masih belum merata, karena umumnya lebih terkonsentrasi di pusat kota.
Di  Kabupaten  Belu  sudah  terdapat  empat  Rumah  Sakit  (2  RS  pemerintah  dan  2  RS  swasta)  yang  telah terakreditasi dan salah satunya merupakan RS rujukan regional tipe C. Data pertumbuhan jumlah RS harus selaras dengan pertumbuhan jumlah TT. Jumlah RS dan tempat tidur (TT)  di Kabupaten Belu selama tiga kurun waktu (2020-2022)  mengalami  peningkatan  (Tabel  I).  Pola  sebaran  sudah  cukup  merata  karena  terdistribusi  di  tiga kecamatan  yaitu  Kota  Atambua,  Atambua  Barat  dan  Tasifeto  Barat.  Idealnya  suatu  wilayah  menerapkan  rasio rumah sakit 1:100.000 penduduk dan tempat tidur rumah sakit 1:1.000 penduduk. Ketersediaan fasilitas sarana RS dan TT dengan jumlah penduduk di Kabupaten Belu sudah memenuhi syarat ideal yaitu rasio ketersediaan RS yaitu 1:57.006 dan rasio ketersediaan TT yaitu 1:439 pada tahun 2023.
Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam  melaksanakan kebijakan program kesehatan gratis (PKG), selaras dengan  alokasi anggaran pembiayaan kesehatan dan realisasinya yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, dibanding tahun 2020 sebelum adanya PKG. Meskipun pembiayaan kesehatan meningkat, namun  belum  mencapai  target  minimal  10%  APBD  diluar  gaji  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  (UU) Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (13). Akan tetapi dengan di undangkannya Undang-undang (UU)  Nomor  17  Tahun  2023,  perubahan  paradigma  pembangunan  di  bidang  kesehatan  memberikan  kebebasan kepada pemerintah daerah untuk lebih leluasa mengalokasi anggaran bidang kesehatan karena  besaran anggaran secara angka tak lagi ditetapkan dalam UU ini (5). Pembiayan yang kuat, stabil dan berkesimbungan memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan (14).

## Sumber Daya Kesehatan
Kualitas pelayanan kesehatan di sarana kesehatan sangat tergantung pada tersedianya tenaga profesional dibidang kesehatan. Program Kesehatan Gratis (PKG) yang dicanangkan Pemda Kabupaten Belu akan berdampak pada  peningkatan  pemanfaatan  fasilitas  kesehatan,  oleh  sebab  itu  harus  selaras  dengan  kesiapan  kuantitas  dan kualitas dari sumber daya kesehatan (SDK) sebagai pelaksana PKG. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Belu setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  secara  kuantitas  selama  kurun  waktu  2020-2022  (Tabel  2).  Hal  ini menunjukkan  adanya  upaya  Pemda  Kabupaten  Belu  dalam  meningkatkan  SDK,  guna  menunjang  pelayanan kesehatan terkhususnya bagi daerah-daerah dengan rasio tenaga kesehatan yang belum ideal.
Peningkatan  jumlah  SDK  setiap  tahunnya  belum  menjamin  pemenuhan  rasio  tenaga  kesehatan  di Kabupaten Belu. Penambahan tenaga kesehatan terutama dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga teknis kefarmasian program kesehatan gratis, tenaga teknik biomedika dan tenaga keterapian fisik, sangat dibutuhkan karena belum mencapai standar rasio ideal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 (9). Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu karena beban kerja yang berlebih menyebabkan kelelahan tenaga kesehatan. Oleh karena itu khusus tenaga kesehatan dokter spesialis dan  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  belum  ideal  (Tabel  2),  perlu  adanya  aturan/kebijakan  dan  strategi  dari Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Belu  untuk  meningkatkan  dan  mempertahankan  agar  tetap  sesuai  dengan  rasio standar pelayanan kesehatan. Pemberian beasiswa pendidikan, pemerataan persebaran SDK dan analisis kebutuhan SDK secara berkelanjutan merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan (15). Menurut Pradana (2021), rasio tenaga kesehatan dokter dapat berpengaruh langsung terhadap angka harapan hidup, demikian pula dengan rasio tenaga kesehatan non dokter dapat berpengaruh langsung terhadap angka kesakitan penduduk, namun berpengaruh tidak langsung terhadap angka harapan hidup di Provinsi Aceh (16).
Tabel 2. Rasio Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kepmenko Bidang Kesra Nomor 54 Tahun 2013 di Kabupaten Belu Tahun
2020-2022 No Jenis Tenaga Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan Standar Rasio (per 100.000 penduduk) Keterangan 2020 2021 2022 1 Rasio dokter spesialis 5,7 6,16 11 11 Ideal 2 Rasio dokter umum 23 24 32 45 Tidak Ideal 3 Rasio dokter gigi & dokter spesialis gigi 6 5 6 13 Tidak Ideal 4 Rasio bidan 131 126 153 120 Ideal 5 Rasio perawat 267,1 255 262 180 Ideal 6 Tenaga Kesmas 20,8 17,2 21,6 16 Ideal 7 Tenaga Kesling/Sanitasi 19,8 17,2 18,5 18 Ideal 8 Tenaga Gizi 25,4 15,1 27,7 14 Ideal 9 Ahli Tek Lab Medik 23,1 23,3 29,9 16 Ideal 10 Tenaga Teknik Biomedika Lainnya 4,2 5,3 4,4 16 Tidak Ideal 11 Tenaga Keterapian Fisik 2,8 3,1 3,1 5 Tidak Ideal 12 Tenaga Keteknisian Medis 18,9 16,7 28,6 16 Ideal 13 Tenaga Teknis Kefarmasian 25,83 22,9 17,6 24 Tidak Ideal 14 Apoteker 8,3 7,49 10,1 12 Tidak Ideal
Sumber: Data Olahan, BPS Kabupaten Belu, Dinkes Kabupaten Belu Tahun 2021, 2022 dan 2023 (5,6)

## Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Implementasi Program Kesehatan Gratis
Program Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Belu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat  kabupaten  Belu.  Seluruh  masyarakat  Kabupaten  Belu  yang  memiliki  kartu  tanda  penduduk  (KTP) Kabupaten  Belu  dan  atau  memiliki  kartu  identitas  lainnya  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  gratis. Penerapan UHC  non  cut  off di  Kabupaten  Belu  memberikan  kemudahan  sistem  dalam  kepesertaan  yang  bisa langsung aktif dan langsung terlindungi untuk memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan tanpa menunggu lama.  Kini  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten  Belu  memperoleh  perlindungan  jaminan  kesehatan,  sehingga  bisa mengakses layanan berkualitas tanpa terkendala biaya.
Tercapainya target Universal Health Coverage (UHC) merupakan kontribusi dari implementasi kebijakan program kesehatan gratis (PKG). Sebelum adanya PKG pencapaian UHC berkisar 83,87%, namun sejak berlakunya PKG pada tahun 2021 Progress pencapaian meningkat 93,16%, bahkan pada tahun 2022 mencapai 100,73%. Hal ini  selaras  dengan  peningkatan  kepersertaan  JKN-KIS  (Jaminan  Kesehatan  Nasional-Kartu  Indonesia  Sehat)
berdasarkan  segmentasi  meningkat  setelah  PKG  diberlakukan  sejak  tahun  2021  (Tabel  3).  Hal  ini  berarti masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan PKG yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Belu, karena masalah biaya bukan lagi menjadi hambatan untuk sehat. Peningkatan kepersertaan JKN-KIS di Kabupaten Belu wajib diimbangi dengan mutu pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak hanya terfokus  pada  capaian  kepesertaan,  namun  harus  memperhatikan  ketersediaan  layanan  kesehatan  dan  BPJS kesehatan perlu memberikan kompensasi bagi daerah yang kurang sarana dan prasarana kesehatannya (17).
Tabel 3. Capaian Implementasi Program Kesehatan Gratis Berdasarkan Kepesertaan JKN-KIS dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan di Fasilitas Kesehatan No Uraian Tahun Keterangan 2020 2021 2022 1 Progress Capaian Universal Health  Coverage UHC 83,87 % 93,16 % 100,73 % Target UHC tercapai setelah PKG 2 Distribusi Peserta JKN-KIS a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN 98.765 85.649 107.823 Kepersertaan JKN-KIS berdasarkan segmentasi meningkat setelah PKG b. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 22.803 57.809 58.858 c. Pekerja Penerima Upah (PPU) 39.668 40.108 44.460 d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 23.026 21.893 11.757 e. Bukan Pekerja (BP) 6.215 6.203 6.790 3 Kunjungan FKTP (PKM, Pustu, Klinik) Meningkat setelah PKG a.  Rawat Jalan 12.100 36.204 65.987 b.  Rawat Inap 424 999 1.171 4 Kunjungan FKTL (RS) 21.206 29.533 46.187 Meningkat setelah PKG a.  Rawat Jalan 18.996 20.179 22.546 b.  Rawat Inap 2.210 9.354 23.641 5 Rujukan Tk II (RS Provinsi) 284 417 985  Meningkat setelah PKG 6 Indikator Kesehatan a. Kasus kematian Ibu 12 7 6 Trend kasus menurun signifikan b. Kasus Kematian Bayi 80 66 48 c. Kasus kematian balita 10 9 4 d.  Kasus stunting 21.2 % 17.9 % 13.7 % 7 Indikator Rumah Sakit a. Gross Death Rate (GDR) 24,7 ‰ 30,5 ‰ 22,9 ‰ Ideal (≤ 45 ‰) b. Net Death Rate (NDR) 13,9 ‰ 18,5 ‰ 15,1 ‰ Ideal (≤ 25 ‰) c. Bed Occupancy Rate (BOR) 51,4 % 29,5 % 64,3 %     Ideal (60-85%) setelah PKG d. Bed Turn Over (BTO) 52,3 kali 30,1 kali 42,9 kali Ideal (40-50 kali) setelah PKG e. Turn Over Interval (TOI) 3,4 hari 8,6 hari 3 hari Ideal (1-3 hari) setelah PKG f. Length Of Stay (LOS) 1,4 hari 3,4 hari 5,4 hari Ideal (3-12 hari) setelah PKG
Sumber: Data Olahan, BPS Kabupaten Belu, Dinkes Kabupaten Belu Tahun 2021, 2022 dan 2023 (5,6)
Secara tidak langsung implementasi PKG memberi kontribusi dan memotivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan melakukan upaya preventif guna deteksi dini penyakit, tindakan kuratif seperti pengobatan dan kontrol rutin, tindakan operasi dan penanganan segera dalam kondisi gawat darurat. Peran FKTP dan FKTL dalam upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitasi dapat menurunkan angka kesakitan, resiko komplikasi dan kecacatan bahkan kematian,  yang berdampak pada peningkatan  derajat kesehatan masyarakat, produktivitas dan kesejahteraan  serta  umur  harapan  hidup.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  peningkatan  jumlah  kunjungan  secara signifikan  sejak  implementasi  PKG  tahun  2021,  baik  pada  kesehatan  di  FKTP  (puskesmas,  pustu  dan  klinik kesehatan) dan FKTL (RS pemerintah dan swasta serta RS rujukan regional tipe C) di Kabupaten Belu, demikian pula  dengan  pasien  rujukan  tingkat  II  ke  RS  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  di  Kota  kupang  (Tabel.3).  Tingkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bregida N, dkk (2021), yang menyatakan bahwa ada hubungan akses, pelayanan, ketersediaan alat dan obat-obatan dengan minat kunjungan ulang pasien (18).
Program  Kesehatan  Gratis  (PKG)  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  kesehatan  masyarakat  dan kesejahteraan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Belu.  Sejak  implementasi  PKG  capaian  pelaksanaan  penanggulangan masalah kesehatan sebagai indikator kesehatan di Kabupaten Belu, baik di tingkat FKTP dan FKTL  mengalami peningkatan secara signifikan, antara lain trend kasus menurun signifikan antaralain angka kematian ibu, bayi dan balita serta stunting (Tabel 3). Kondisi lingkungan ekonomi dan politik mendukung program pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB (19). Pencapaian pelayanan kesehatan di FKTL yakni indikator kualitas pelayanan di rumah sakit antara lain Bed Occupancy Rate (BOR), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Interval (TOI),

## MPPKI (Mei 2024) Vol. 07 No.5
Length  Of  Stay (LOS), Gross  Death  Rate (GDR)    dan Net  Death  Rate (NDR)  sejak  implementasi  PKG  telah memenuhi standar ideal berdasarkan standar Grafik Barber Johnson (20). Hal ini berarti mutu pelayanan FKTL di Kabupaten Belu setelah implementasi PKG semakin baik dan berupaya meningkatkan pelayanan. RS berkewajiban mempertahankan  kelebihan  yang  ada,  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pada  indikator  yang menurut pasien masih kurang, dengan memperhatikan pelayanan secara rutin, peningkatan sarana dan prasarana, memberikan jaminan rasa aman, nyaman dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasien (21).

## Kepuasan Masyarakat Terhadap Implementasi Program Kesehatan Gratis
Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan.  Hasil  telaah  kepuasaan  masyarakat  terhadap  program kesehatan  gratis  (PKG),  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  (84%)  masyarakat  penerima  manfaat  sangat  puas dengan  PKG  yang  sudah  berjalan  dua  tahun  ini.  Mereka  menyatakan  bahwa  kebijakan  PKG  sangat  bermanfaat sekali  karena  sangat  membantu  meringankan  beban  masyarakat  terutama  masyarakat  ekonomi  lemah  dan masyarakat  yang  tidak  terdaftar  sebagai  keluarga  miskin,  sangat  terbantu  menfasilitasi  masyarakat  dari  sisi administrasi dan aksesibilitas layanan kesehatan, sehingga masyarakat sangat mendukung keberlanjutan program kesehatan gratis. Seperti kutipan FGD pada masyarakat penerima manfaat sebagai berikut:
“ Sekarang kalau kami sakit maka hanya perlu angkat koper ke rumah sakit dan bayar hanya pakai KTP… kami masyarakat kecil sangat berterimakasih dengan adanya program pengobatan gratis, harapan kami program ini tetap dilanjutkan sampai ke anak cucu kami”.
“pengalaman waktu saya sakit dan waktu istri melahirkan…saya tidak mengeluarkan uang sama skali… ambulans  puskesmas  yang  antar  kami…puskesmas  sudah  sms  data  kami  jadi  kami  sampai  di  RS  langsung dirawat…selama opname dokter dan perawat sangat baik, selalu terangkan dan  perhatian…sampai saya sehat betul baru pulang…dari pada berobat alternatif ke dukun…uang habis tapi belum tentu sembuh”
“Kalau ada anggota keluarga yang sakit…sekarang kami tidak takut lagi bawa berobat…biar tidak pegang uang… kalau sakit langsung puskesmas…kalau dulu sudah parah baru ke rumah sakit…sekarang biar tidak punya kendaraan…kami tidak kuartir lagi…kalau sakit tengah malam pun…ambulans puskesmas ada 24 jam”
Program PKG bagi masyarakat berdampak langsung pada penurunan angka morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu. Peran penting tersebut belum diimbangi dengan mutu pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Belu. Pengalaman beberapa penerima manfaat (16%) kurang puas saat menjadi pasien. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptawan dan Nengyanti (2014), bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang menurut persepsi pasien lebih rendah dari ekspektasi [22]. Demikian pula dengan hasil penelitian Corputty L. S dkk (2013), menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis di Kota Ambon masih belum maksimal, umumnya petugas hanya bekerja normatif saja tanpa  menunjukan  prestasi  kerja  yang  baik [23].  Temuan yang sama juga terjadi pada evaluasi program JKN di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa sering kali pasien menolak dirujuk balik ke FKTP, karena beberapa alasan yakni pasien merasa tidak nyaman dan obat sering tidak tersedia [25].  Oleh karena itu walaupun pasien tidak mengeluarkan biaya saat mendapatkan perawatan kesehatan, namun ada rasa kecewa bahkan trauma ke sarana kesehatan. Seperti kutipan hasil FGD masyarakat penerima manfaat sebagai berikut:
“waktu melahirkan dirumah sakit…saya sudah sangat kesakitan tapi tidak ada satupun petugas yang datang periksa saya di ruangan sepanjang hari…mereka kasi tinggal saja saya dan suami…tidak ada satupun yang datang kontrol…waktu  suami  sampaikan  keluhan  mengenai  kondisi  saya…  petugas  terkesan  tidak  peduli  dan  selalu berkata kasar… sampai saya tidak tahan lagi karena sudah mau melahirkan…terpaksa kami yang harus berjalan sendiri keluar ruangan…cari-cari dan panggil-panggil petugas…saya menangis kalau ingat kejadian itu”
“jarak  rumah  saya  lebih  dekat  dengan  puskesmas  yang  berbeda  kecamatan…namun  saat  berobat  ke puskesmas tersebut, meskipun dalam kondisi sakit tidak dilayani, mereka diarahkan saya kembali ke puskesmas sesuai wilayah kecamatan pada KTP, sehingga biar berobatnya gratis…sama saja harus keluar uang ojek cukup besar karena puskesmasnya jauh”
‘‘ dokter  dan  perawat  tidak  pernah  menjelaskan  penyakit  saya  apa  selama  opname…saat  tindakan juga tidak  bilang  apa-apa…pantangan  ini  penyakit  apa…terus  saya  juga  harus  beli  sebagian  obat  yang  tidak  ada diapotik RS… jadi sebenarnya ini bukan pengobatan gratis…karena masih keluarkan uang yang tidak sedikit”
Transformasi  etika  budaya  dan  empati  pada  tenaga  kesehatan  harus  menjadi  prioritas,  selaras  dengan transformasi  dibidang  kesehatan  gratis,  teknologi  dan  manajemen  kesehatan  dalam  terobosan  program-program kesehatan  yang  telah  direncanakan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Belu,  dalam  rangka  mengoptimalkan  mutu pelayanan  yang  humanis  dan  professional.  Demikian  pula  sosialisasi  PKG  oleh  BPJS  Cabang  Belu  dan  Dinas Kesehatan Kabupaten Belu perlu ditingkatkan, baik secara langsung maupun memanfaatkan berbagai media untuk edukasi.  Berdasarkan  FGD  pelayanan  kesehatan  di  FKTP  masih  berdasarkan  wilayah  administrasi/kecamatan,
belum  berdasarkan  zonasi  atau  jarak  tempat  tinggal.  Padahal  dengan  PKG  masyarakat  dengan  KTP  atau  kartu keluarga domisili Kabupaten Belu dapat berobat kapanpun ke fasilitas kesehatan dimana saja yakni seluruh fasilitas kesehatan  di  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  kesehatan  sesuai  prosedur.  Demikian  pula  dengan informasi mengenai prosedur penggantian biaya obat yang dibeli pasien apabila obat di FKTL yang bekerjasama dengan BPJS tidak tersedia obat, hal ini belum pernah di informasikan kepada masyarakat penerima manfaat oleh petugas kesehatan maupun instansi terkait.
Peningkatan standar pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa layanan. Bila seluruh FKTL dan FKTP punya satu standar yang sama dengan sistem pelayanan yang bagus, ramah dan  didukung  ketersediaan  obat,  maka  implementasinya  akan  mudah.  Tetapi  karena  sistem  pelayanan  masing- masing  fasilitas  kesehatan  berbeda-beda  maka  pasien  akan  memilih  sendiri  untuk  berobat  di  tempat  sesuai preferensi  pasien  itu  sendiri  (25).  Oleh  karena  itu  supervisi  pada  setiap  pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan sosialisasi yang berkesinambungan serta pengarsipan setiap dokumen perlu dibenahi dan ditingkatkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi kebijakan program kesehatan gratis sudah berjalan sesuai dengan program yang direncanakan Pemda  Kabupaten  Belu,  namun  status  peraturan  bupati  mengenai  program  kesehatan  gratis  perlu  ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar legal standing dan kekuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Belu sudah memenuhi syarat, namun pada kondisi geografi dan topografi diwilayah  tertentu  aksesibilitasnya  masih  rendah.  Sebagian  besar  tenaga  kesehatan  di  Kabupaten  Belu  sudah memenuhi standar ideal, namun perlu ada regulasi guna mempertahankan rasio tenaga kesehatan yang sudah ideal dan kajian lanjutan tentang rasio sumber daya kesehatan dan rasio fasilitas kesehatan yang belum ideal guna tercapai standar pelayanan minimum. Demikian pula dengan keberhasilan program dan layanan kesehatan pada FKTP dan FKTL di Kabupaten Belu setelah implementasi program kesehatan gratis mengalami peningkatan secara signifikan terhadap penanggulangan masalah kesehatan di Kabupaten Belu.
Sebagian  besar  masyarakat  sangat  puas  dengan  adanya  program  kesehatan  gratis  (PKG).  Program kesehatan gratis telah memberikan manfaat yang sangat besar terutama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Akan  tetapi  masih  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  menyatakan  tidak  puas  karena  masih  kurangnya empaty petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  yang  maksimal  kepada  masyarakat , oleh  karena  itu  penting  adanya reward bagi  tenaga kesehatan yang berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja dan punishment bagi yang tidak sesuai. Masyarakat sangat  membutuhan  keberlanjutan  program  kesehatan  gratis,  sehingga  perlu  dilakukan  monitoring,  evaluasi  dan sosialisasi  program  kesehatan  gratis  secara  kontinue  serta  transformasi  etika  budaya  dan  empati  bagi  tenaga kesehatan di Kabupaten Belu guna tercipta mutu pelayanan kesehatan yang humanis dan profesional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Univeristas Nusa  Cendana  yang  telah  mendukung  penelitian  ini,  serta  seluruh  partisipan  yaitu  para  pemangku  kebijakan, pelaksana pelayanan kesehatan dan masyarakat penerima manfaat untuk kontribusinya dalam FGD penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kabupaten Belu. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Kabupaten Belu. Atambua. https://bp4d.belukab.go.id/rpjmd-kabupaten-belu-2021-2026/
2. Kabupaten  Belu.  2021.  Peraturan  Bupati  Belu  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan  Daerah  yang  Terintegerasi  dengan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dalam  Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu. Atambua.
3. Pemerintah  Indonesia.  2022.  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Sekretariat  Negara.  Jakarta.  https://peraturan.bpk.go.id/ Details/195699/inpres-no-1-tahun-2022
4. Kabupaten Belu. 2021. Peraturan Bupati Belu Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegerasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu. Atambua.
5. Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2023, No. 105. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/ 258028/uu-no-17- tahun-2023
6. Badan Pusat Statis Kabupaten Belu. 2023. Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023. BPS Kabupaten Belu.
Atambua.https://belukab.bps.go.id/publication/2023/02/28/fecda8f7a03eb407d342444e/kabupatenbeludalam -angka 2023.html
7. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Belu.  2023.  Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Belu  Tahun  2023.  Dinkes Kabupaten Belu. Atambua.
8. Kementerian  Kesehatan  RI.  2019.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Pusat Kesehatan Masyarakat.Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019
9. Kementerian Hukum dan HAM RI. 2021. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria  Daerah  Kabupaten/Kota  Peduli  Hak  Azasi  Manusia.  Dirjen  Peraturan  Perundangan-Undangan Kemenkumham RI. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/174161/permenkumham-no-22-tahun-2021
10. Cahya R, Sulistiadi W, Tu N. F, Trenggono P. H, Dampak Hambatan Geografis dan Strategi Akses Pelayanan Kesehatan: Literature Review.  Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). 2023;6(5):868-877. DOI:10.56338/mppki.v6i5.2935
11. Kementerian Kesehatan RI. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Kemenkes RI. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/ 245554/permenkes-no-34-tahun-2022
12. Wulandari R. D, dkk. Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasaan Pasien. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2019;15(3):228-236. https://doi.org/10.30597/mkmi.v15i3.6195
13. Pemerintah  Indonesia.  2029.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Tambahan Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  5063.  Sekretariat  Negara.  Jakarta.  https://peraturan.bpk.go.id/ Details/38778/uu-no-36-tahun-2009
14. Pasau  Y,  Paramarta  V.  Strategi  Manajemen  Pembiayaan  Kesehatan  dan  Asuransi  dalam  Pembiayaan Kesehatan:  Studi  Literatur.  Jurnal  Mahasiswa  Ilmu  Farmasi  dan  Kesehatan.  2023;01(4):1-10 DOI:10.59841/jumkes.v1i3
15. Lette A. R.  Jumlah dan Kebutuhan Sumber Daya  Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kota Kupang. Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2020;7(2):9-14. DOI: 10.20527/jpkmi.v7i2.9602
16. Pradana  R.  S.  Analisis  Rasio  Tenaga  Kesehatan  Serta  Kaitannya  dengan  Kualitas  Kesehatan  Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2019. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 2021;12(1):1-15. DOI:10.22373/ jep.v12i1.144
17. Juanita. Analisis Capaian Peta Jalan JKN di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2021;10(3):95-104.  DOI:10.22146/jkki.66946
18. Bregida  N,  Anwary  A.  Z,  Anggraeni  S.  Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Minat  Kunjungan  Ulang Masyarakat  di  Puskesmas  Sapala  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.    Media  Publikasi  Promosi  Kesehatan Indonesia (MPPKI). 2021;4(4):456-463.  DOI:10.56338/mppki.v4i4.1864
19. Suparman A, Implementasi Kebijakan Program Pelayanan  Kesehatan dalam  Rangka Menurunkan AKI dan AKB  di  Puskemas  Sukaraja  Kabupaten  Sukabumi.  Jurnal  Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan. 2020;06(4):868-891. https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3609
20. Nisak  U.l.,  Cholifah.,  2020.  Statistik  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  UMSIDA  Press.  Sidoarjo. DOI:10.21070/2020/978-623-6833-94-0
21. Setianingsih A,Susanti A. S, Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit  “S”,  Jurnal  Menara  Medika,  2021;4(1):22-27.  https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/  menaramedika/ article/viewFile/ 2741/2171
22. Saptawan  A,  Nengyanti.  Efektivitas  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat.  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara,  2014;12(4).  DOI:10.46730/jiana.v12i1.2213
23. Corputty L. S, Kusnanto H, Lazuardi L. Dampak Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Terhadap Kepuasan Pasien  dalam  Menerima  Pelayanan  Kesehatan  Puskesmas  di  Kota  Ambon.  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia. 2013;02(2):95-104.  DOI:10.22146/jkki.v2i2.3220
24. Sinaga E. S, Ginting I. R, Kusumaratna R. K, Marthias T. Evaluasi implementasi program jaminan kesehatan NasionaL  (JKN)  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia,  2021;10(3):1-9. DOI:10.22146/jkki.66063
25. Lette A. R.  Jumlah dan Kebutuhan Sumber Daya  Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kota Kupang. Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia. 2020;7(2):9-14. DOI:10.20527/jpkmi.v7i2.9602