## KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH

## Elanda Sari
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Performance Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Tax Collection of ground water. The purpose of this study was to describe and analyze the performance UPTD District of Bengkalis in tax collection of underground water and the factors that influence it. This research method including qualitative research. The informants are UPTD Subdistrict Head Bengkalis, an employee of the District UPTD Bengkalis, tax payers and tax collectors officer. The technique of collecting data using interview techniques and documentation, while data analysis techniques using qualitative techniques with a descriptive approach. The survey results revealed that the District Bengkalis UPTD performance in tax collection of underground water in the De- partment of Revenue Bengkalis basically still low. While the factors that affect the performance of the District UPTD Bengkalis factor is still low awareness of the taxpayer in the form of an obligation to pay taxes as dependents. This makes the tax officers overwhelmed the field officers to collect and shortcomings in implementing tax collection.
Keywords: performance, underground water tax, UPTD
Abstrak: Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah dan faktor-faktor yang mem- pengaruhinya. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala UPTD Kecamatan Bengkalis, pegawai UPTD Kecamatan Bengkalis, masyarakat wajib pajak dan petugas pemungut pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah.  Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPTD Ke- camatan Bengkalis adalah faktor kesadaran wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak sebagai bentuk kewajiban yang ditanggungnya. Hal ini membuat petugas pajak kewalahan dalam menagihnya dan kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pemungutan pajak.
Kata kunci: kinerja, pajak air bawah tanah, UPTD
PENDAHULUAN Otonomi daerah sesuai dengan Un- dang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabu- paten/Kota untuk mempercepat laju pem- bangunan pada segala bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menggali potensi yang dimiliki dan melalui salah satunya adalah sektor pajak daerah. Penerimaan dari sek- tor pajak dapat meningkatkan Pendapa- tan Asli Daerah yang nantinya digunakan
dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah selanjutnya dise- but PAD (pajak hotel (Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bu- kan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pa- jak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Dana Perimbangan
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terkait potensi pajak air permukaan tanah jika ditarik dengan optimal maka akan men- datangkan pendapatan bagi daerah yang cukup signifikan,  apalagi perusahaan me - manfaatkan air permukaan untuk kegiatan industrinya seperti air gallon dan rumah makan serta hotel. Pajak air tanah dan air permukaan termasuk bagian dari pendapa- tan daerah, hanya saja hingga setakat ini khusus untuk pajak air di Kabupaten Beng- kalis, belum berpengaruh signifikan terha - dap perolehan PAD (Pendapatan Asli Dae- rah). Saat ini pajak air belum berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Beng - kalis, karena tarifnya hanya Rp. 125/kubik untuk pihak wajib pajak pengelola air. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Beng- kalis mengeluarkan Peraturan Daerah Ka- bupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Pengelolaan pajak air bawah tanah adalah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah yakni melalui Unit Pelaksana Tek- nis Daerah (UPTD) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkalis seperti UPTD Keca- matan Bengkalis, UPTD Kecamatan Ban- tan, UPTD Kecamatan Bukit Batu, UPTD Kecamatan Mandau, UPTD Kecamatan Rupat Utara, UPTD Kecamatan Rupat dan UPTD Kecamatan Pinggir. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat pent- ing terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk ke- pentingan rumah tangga (domestik) mau- pun untuk kepentingan industri. Realisasi pajak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya mengenai pajak air bahwa tanah. Kinerja UPTD dalam rangka pengelolaan pajak air bawah tanah di Kabupaten Bengkalis be- lum optimal hal ini dapat dilihat pencapaian atau realisasi pajak air bawah tanah hanya 50%. Fakta empirik di atas yang meru-
pakan hasil laporan dari UPTD Kecamatan Bengkalis, menunjukkan adanya fenomena rendahnya kinerja UPTD khususnya di Ke- camatan Bengkalis dalam pemungutan pa- jak air bawah tanah yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berangkat dari peramasala- han tersebut, maka bagaimanakah kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemun- gutan pajak air bawah tanah? Mangkunegara (2009), mengemuka- kan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh se- seorang karyawan dalam melaksanakan tu- gasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Agus Dwi- yanto (2002) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keber- hasilan suatu organisasi. Dalam penilaian kinerja, terutama pada organisasi birokrasi publik ada beberapa indikator yang bi- asanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: a). Produktivitas, konsep  Produktifitas  tidak  hanya  mengu - kur  tingkat  efisiensi  tetapi  juga  efektivitas pelayanan; b). Kualitas layanan, cenderung menjadi semakin penting dalam menjelas- kan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi pub- lik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indika- tor kinerja organisasi publik; c). Responsi- vitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyu- sun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelay- anan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; d). Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai den- gan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 111-116
suatu ketika berbenturan dengan responsi- vitas; e). Akuntabilitas, publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut kare- na dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunak- an untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja UPTD Pajak Air Bawah Tanah Ke- camatan Bengkalis.
METODE Penelitian ini termasuk ke dalam je- nis penelitian kualitatif. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data adalah observasi, do- kumentasi dan wawancara. Key informan terdiri dari Kepala UPTD Dinas Pendapa- tan Kecamatan Bengkalis, pegawai UPTD, masyarakat wajib pajak dan pemungut pa- jak. Teknik analisis data menggunakan mo- del interaktif mulai dari reduksi data, peny- ajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL Produktivitas
Berikut ini gambaran tentang produk- tivitas pemungutan pajak air tanah di Keca- matan Bengkalis:
Tabel 1.  Produktivitas pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bengkalis, tahun 2012 No Sumber Target Realisasi Persen tase (%) 1 R u m a h Makan 4.869.256 1.191.165 45% 2 Hotel 3.246.170 2.596.936 80% 3 Door Smeer 1.082.057 363.571 34% 4 Lainnya 1.623.085 292.155 18% 10.820.569 5.443.828 50%
Sumber: UPTD Kecamatan Bengkalis Tahun 2014
Dari tabel 1 terlihat bahwa target dan realisasi per sumber Pajak Air Tanah di Ke- camatan Bengkalis dilihat dari beberapa jenis usaha seperti usaha rumah makan, ho- tel, door smeer dan lainnya. Yang menun- jukkan realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan.

## Kualitas Layanan
Kualitas pelayanan UPTD pendapa- tan yang menunjukkan kinerja organisasi UPTD kepada wajib pajak sudah maksi- mal dalam memberikan pelayanan publik di dalam birokrasi pemerintahan, sehingga bisa disimpulkan kemampuan pegawai UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis dalam memberikan pelayanan kepada setiap wajib pajaknya sudah baik terutama wajib pajak air tanah, yang merupakan suatu pe- nilaian kinerja yang dicapai oleh pegawai UPTD Pendapatan dalam melaksanakan tu- gas dan fungsinya.

## Responsivitas
Berikut ini data tentang keluhan ma- syarakat terhadap berbagai hal yang berkai- tan dengan pelayanan yang diberikan pada pajak air tanah seperti tercantum pada tabel 2.
Tabel 2.  Keluhan masyarakat terhadap berb- agai hal yang berkaitan dengan pelay- anan yang diberikan pada pajak air tanah di UPTD Kecamatan Bengkalis No Keluhan Jumlah Persentase (%) 1 Kualitas Air 15 42.9% 2 Meteran Air 7 20.0% 3 Petugas 4 11.4% 4 Sosialisasi 6 17.1% 5 Lainnya 3 8.6% Jumlah 35 100.0% Sumber: UPTD Kecamatan Bengkalis Tahun 2014
Dari tabel 2 tersebut dapat disimpul- kan bahwa kemampuan UPTD Pendapatan dalam mengayomi dan menerima aspirasi
Elanda Sari, Kinerja Unit Pelaksana Teknik Daerah
masyarakat wajib pajak merupakan bukti keuletan dan soft skill yang dimiliki pega- wai UPTD dalam membuat kebijakan dalam mengatasi fenomena-fenomena yang ada dilapangan sudah maksimal dilaksanakan. Hal ini juga menunjukkan keselarasan an- tara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan, terutama dalam memberikan gambaran mengenai kemampuan organisa- si dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan ma- syarakat wajib pajak tersebut.
Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan pelak- sanaan kegiatan organisasi publik didalam birokrasi pemerintahan, hail itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi didalam ilmu administrasi yang diterap- kan didalam birokrasi pemerintah yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis, baik yang eksplisit maupun implicit dalam pelaksanaan pembayaran pajak masih ren- dah, hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang masih manual terkadang tidak seim- bang dengan jumlah pemakaian mereka.
Akuntabilitas Akuntabilitas dalam melaksanakan pemungutan pajak oleh petugas dan UPTD di Kecamatan Bengkalis dalam rangka me- mungut pajak air bawah tanah masih terke- san belum memuaskan, hal ini dapat dili- hat dari berbagai keluhan yang dirasakan oleh pemilik usaha yang menggunakan air bawah tanah seperti tidak jelasnya tariff dan berapa yang dikenakan kepada mereka se- hingga mereka sebagian merasa keberatan dalam membayar pajak air bawah tanah. Selain itu juga masalah keadilan kepada se- luruh pengusaha yang ada dinilai tidak mer- atanya dikenakan pajak air bawah tanah.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kinerja UPTD Ke- camatan Bengkalis dalam pemungutan pa- jak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari ha- sil yang dicapai dan juga belum  tersedianya meteran air sehingga pelaksanaan pengutan pajak air tanah masih dalam sistem manual, yakni dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang menggunakan air tanah untuk usaha mereka. Kemudian pelayanan yang diberikan pegawai UPTD  kepada wa- jib pajak sudah baik, namun tanggapan ma- syarakat bukan terhadap kualitas layanan yang diberikan pegawai UPTD tetapi tang- gapan masyarakat terhadap pembayaran pa- jak air tanah, karena mereka menggunakan air tanah sedikit tetap saja harus dibayar, walaupun hal ini sudah sesuai dengan per- aturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan organisasi publik didalam birokra- si pemerintahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi didalam ilmu administrasi yang diterapkan didalam bi- rokrasi pemerintah disesuaikan dengan kebijakan organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Bengkalis baik yang eksplisit maupun implisit. Pelaksanaan pembayaran pajak masih rendah, dikarenakan system pembayaran yang masih manual, terkadang tidak seimbang dengan jumlah pemakaian mereka. Pertanggungjawaban pelanggan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah yang dikenakan ke- pada masyarakat, masih dirasakan kurang memuaskan. Berkenaan dengan kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam rangka pemungutan pajak air tanah terbukti masih belum optimal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor: a). Kesadaran  masyara- kat, juga mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Herry Susanto (2012) k esadaran
dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata per- buatan sukarela atau karena suatu kesada- ran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut un- tuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemungut pajak mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak air tanah,  penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor kesadaran wajib pajak air bawah tanah masih rendah dalam rangka membayar pajak sebagai bentuk ke- wajiban yang ditanggungnya. Hal ini mem- buat petugas pajak kewalahan dalam me- nagihnya; b). Keterbatasan SDM, sebagai penggerak pelaksanaan kegiatan pemung- utan pajak air tanah ini masih dinilai san- gat kurang dari kebutuhan yang ada. Hanya terdapat 3 orang petugas untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak air tanah. Dari tiga orang tersebut tidak semua juga turun ke lapangan, sebagian dari mereka mangkal di kantor untuk menjaga kantor. Keterba- tasan petugas pelaksana di lapangan inilah yang juga ikut menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak berupa kinerja UPTD dalam memungut pajak air tanah yang rendah. Dari uraian mengenai kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pe- mungutan pajak air tanah ini menjadi fak- tor yang mempengaruhi keberhasilan petu- gas dalam melaksanakan pemungutan; c). Kondisi Lingkungan, menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kinerja UPTD dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah
di Kecamatan Bengkalis. Hal ini dikarena- kan lingkungan di Kecamatan Bengkalis yang apabila dilihat dari kondisi kualitas air yang kurang memuaskan dalam hal ini adalah berwarna merah dan kurang layak di konsumsi sehingga bagi pemerintah dan masyarakat merasa keberatan dalam mene- tapkan pajak air tanah tersebut. Sebagian dari masyarakat menggunakan sumber air hujan untuk kebutuhan masak dan minum. Kondisi ini mejadi masalah tersendiri dalam merealisasikan pajak air tanah di kecamatan Bengkalis. Berdasarkan kondisi lingkungan kualitas air yang dimiliki pada air tanah yang berwarna merah tersebut maka men- jadi kendala tersendiri dalam rangka mere- alisasikan pajak air tanah di Kecamatan Bengkalis.

## SIMPULAN
Kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dasarnya masih rendah.  Se- dangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPTD Kecamatan Bengkalis dalam pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Beng- kalis antara lain adalah faktor kesadaran wajib pajak air bawah tanah masih rendah dalam rangka membayar pajak sebagai ben- tuk kewajiban yang ditanggungnya. Hal ini membuat petugas pajak kewalahan dalam menagihnya dan juga kekurangan petugas lapangan dalam melaksanakan pemung- utan pajak air tanah ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan petugas dalam melaksanakan pemungutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Dwiyanto, 2002, Reformasi Birokra- si Publik di Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebi- jakan UGM.

## Elanda Sari, Kinerja Unit Pelaksana Teknik Daerah

## 116
Anwar Prabu, Mangkunegara, 2002, Mana- jemen Sumber Daya Manusia Perusa- haan., Bandung : PT. Remaja Rosda- karya.
Herry Susanto, 2012, Membangun Ke- sadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Dirjen Pajak RI
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 111-116