Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018

## BIROKRASI DAN POLITIK: NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SITIMERTO KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI
Endik Hidayat, Miskan Universitas Wijaya Putra endikhidayat@uwp.ac.id
Abstract
Increased  political  participation  of  the  village  community  after  the  reformation, marked by increasing interest in the community to run for village head elections and village decision-making. Increasing village community participation certainly has hope that the neutrality of bureaucracy is maintained at the village level. So that the climate of political contestation at the village level runs ideally in accordance with the values of democratic life. The purpose of this research is to find out the role of bureaucracy politicization in winning candidate village head Aditya Dimas in Pilkades simultaneously December 26, 2016. Then, knowing the factors that cause political behavior are not neutral village officials and forms of  violations  in  contestation  Pilkades  Sitimerto  December  26  2016.  This  research  using qualitative  research  methods  with  a  case  study  approach.  The  selection  of  qualitative methods  with  a  case  study  approach  was  carried  out  because  there  were  distinctive characteristics in the election of the head of the Sitimerto village in Kediri Regency.
The  results  of  this  study  show,  firstly,  that  the  practice  of  neutrality  in  village bureaucracy in the Sitimerto village case is not proven, that the village apparatus is not neutral in the village head election. Second, the factors that motivate village officials to be non-neutral  in  the  case  of  the  Sitimerto  village  head  election  are  the  widespread  use  of money politics as an attraction for material benefits to the village apparatus and political dinasty of incumbent. Third, a number of forms of violations of neutrality that occurred in the case of the election of the Sitimerto village head were proven that the village officials acted as cadres of the incumbent candidates and participated in distributing money politics to the villagers.
Keywords : Kekuasaan, Demokrasi, Netralitas Birokrasi, dan Pilkades

## I. Pendahuluan
Akhir rezim Orde Baru tahun 1998 telah merubah iklim politik nasional cenderung otoriter. Perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional pada akhirnya berimbas pada perubahan politik di tingkat pedesaan, apalagi sejak dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Motif yang mendorong penelitian ini untuk mendapatkan suatu bentuk analisis dalam rangka mempelajari perebutan kekuasaan dan pertarungan politik elit desa yang melibatkan birokrasi desa di periode pemilihan kepala desa serentak (sesuai amanat Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa). Setelah reformasi, tuntutan penerapan otonomi daerah menjadikan desa menarik perhatian para peneliti  untuk  mempelajari  dinamika  politik  kehidupan  masyarakat  desa.  Studi  ini
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
mendiskripsilan para  calon kepala desa  terutama  pertahanan  ( incumbent )  melibatkan birokrasi desa dalam pesta demokrasi di pedesaan. Maka bagaimana dinamika politik di desa?  Apa  saja  sumber  kekuasaan  yang  dimilikinya  calon  kepala  dcsa  untuk menggerakan  birokrasi  desa?  Lebih  khusus  lagi,  sejauh  mana  strategi  penggunaan perangkat desa dalam proses pemilihan kepala desa serentak sangat efektif.
Peningkatan  partisipasi  politik  masyarakat  desa  setelah  reformasi,  ditandai meningkatnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa dan  pembuatan  keputusan  desa.  Unsur  masyarakat  yang  berperan  dalam  proses pemilihan kepala desa (Pilkades) setelah reformasi ditandai munculnya berbagai macam variasi  elit  yang  berpangaruh  di  politik  pedesaan.  Secara  sederhana  elit  desa  bisa diartikan sebagai seseorang yang menduduki semacam “ high social status ” yang berbeda dan membedakan dari masyarakat desa kebanyakan (Soekanto, 2014).. Salah satunya elit desa yang muncul setelah reformasi adalah elit BPD, yakni akibat perubahan struktur perwakilan masyarakat desa dari yang bersifat korporatis melalui Lembaga Musyawarah Desa  (LMD)  dan  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD)  menjadi  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersifat partisipatif sejak UU No. 22 Tahun 1999. Berlakunya UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan  desa,  dimana  desa  diberikan  hak  otonom  untuk  menjalankan pemerintahan sendiri. Aturan baru ini juga mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, sehingga telah membawa perubahan terhadap dinamika pemerintahan di tingkat desa, dalam  hal  ini  reposisi  relasi birokrasi  dan  politik,  yaitu  tentang  masalah netralitas birokrasi desa terhadap politik. Dalam praktiknya, apakah di desa Sitimerto Kabupaten  Kediri,  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  telah  membawa  pengaruh bagi  birokrasi  desa  (eksekutif  dan  BPD)  untuk  terlibat  dalam  politik  praktis  berupa dukungan  politik  terhadap  calon incumbent yang  maju  dalam  pilkades.  Selanjutnya, faktor  apa  saja  yang  memotivasi  perangkat  desa  bersikap  tidak  netral  dan  bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa.

## II. Landasan Teori Netralitas Birokrasi
Pendekatan birokrasi dalam administrasi dipelopori oleh Max Weber, yang dikenal sebagai  pakar  sosiologi  modern.  menurut  Weber  birokrasi  merupakan  ciri  pola organisasi  yang  strukturnya  sedemikian  rupa,  sehingga  secara  maksimal  dapat memenfaatkan tenaga ahli. Organisasi harus diatur secara rasional, impersonal sehingga bebas  prasangka.  Tipe  ideal  birokrasi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  yang diantaranya  bahwa  individu  pejabat  secara  personal  bebas,  akan  tetapi  dibatasi  oleh jabatannya  manakala  ia  menjalankan  tugas-tugas  atau  kepentingan  individual  dalam jabatan-jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan  pribadinya  termasuk  keluarganya  (Toha,  2008;  18-20).  Weber membedakan  model  birokrasi  kedalam  dua  kategori  (1)  birokrasi  rasional  dan  (2) birokrasi patrimonial.
Studi  Sudiman  (2009)  di  Pilkada  Banten  dan  Sulawesi  Selatan  berkesimpulan liberalisasi politik telah mendorong kontestasi politik antar elite yang berimplikasi pada netralitas birokrasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya bekerja pada prinsip- prinsip  netralitas  untuk  melayani  masyarakat,  berubah  menjadi  mesin  politik  yang digunakan untuk memobilisasi dukungan dan perolehan suara dalam pemilihan kepala
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
daerah,  terutama  bagi incumbent atau  pertahanan.  Putro  (2017)  menjelaskan  sikap penyelenggara  pemerintahan  yang  tidak  netral  itu  ditunjukkan  oleh  segenap  aparat birokrasi  lokal  Kabupaten  Tebo  mulai  dari  tingkat  kabupaten,  kecamatan,  sampai  ke tingkat desa/kelurahan, yang memberikan dukungan kepada pasangan Yopi Muthalib- Sri  Sapto  Eddy  dengan  cara:  (1)  memberikan  fasilitas  dan  kemudahan.  (2), menyampaikan  arahan  (mengarahkan).  (3),  terlibat  aktif  dalam  sosialisasi  dan kampanye. Masih terkait konsep politisasi birokrasi, tapi berbeda dengan Sudiman dan Auri  konteks  Pilkada,  penelitian  Rina  Martini  (2010)  lebih  umum  tentang  politisasi birokrasi  di  Indonesia.  Politisasi  ini  bisa  datang  dari  legislatif  dan  eksekutif,  tetapi mempunyai  kepentingan  sama  yaitu  melanggengkan  kekuasaan.  Dampak  ini menyebabkan  merit  sistem  sangat  sulit  dilaksanakan,  karena  keputusan  politik  tidak diambil secara obyektif.

## Birokrasi Dalam Otonomi Desa
Kelahiran  BPD  merupakan  arus  utama  otonomi  desa,  yang  sedikit  banyak membuat  semarak  proses  demokrasi – terutama  proses  kontrol – di  desa.  Hal  ini menjanjikan harapan, walau di banyak tempat, kelahiran BPD juga memicu perseteruhan dengan pemerintah desa, yang membuat jalannya pemerintahan dan pembangunan desa cenderung  tidak  efektif.  Di  luar  pagar  BPD,  proses  demokratisasi  desa  didorong  pula bangkitnya civil society , tumbuhnya organiasi-organisasi baru dan terbuka ruang publik di desa (Cahyono 2005; 344). Otonomi desa bertujuan agar birokrasi desa mendapatkan tenaga  yang  bisa  melaksanakan  tugas  administrasi  desa  dengan  lebih  baik  misalnya menyusun  rencana  kegiatan  desa,  menyusun  rencana  anggaran,  membuat  laporan pertanggung jawaban.
Sehingga  pemerintah  menganggap  perlu  mengangkat  tenaga  tetap  tiap  desa. Pemikiran itulah yang mendasari lahirnya kebijakan pengisian jabatan sekretaris desa oleh Pegawai Negeri Sipil dan telah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun  2005  tentang  persyaratan  dan  tatacara  pengangkatan  sekretaris  desa  menjadi PNS. Sementara itu, pengangkatan perangkat desa berdasarkan aturan hukum terbaru yakni  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2016,  (Pasal  66)  dilaksanakan  oleh  kepala  desa melalui mekanisme rekomendasi dari Camat secara tertulis. Dalam konteks pemilihan kepala  desa  Sitimerto,  terdapat  indikasi  posisi incumbent diuntungkan  karena kemampuan dan pengaruhnya dalam mengintervensi birokrasi. Kondisi seperti itu tentu tidak  nyaman  bagi  perangkat  desa,  apalagi  sekretaris  desa  yang  berstatus  pejabat sementara (Pjs). Karena jika perangkat desa tidak loyal kepada kepala desa pertahanan yang  bertarung  kembali  di  pilkades,  belum  tentu  kepala  desa  yang  baru  (selain incumbent ) mempertahankan jabatan sebagai pamong desa.

## Kekuasaan Dengan Birokrasi
Weber  juga  membagi  wewenang  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  wewenang tradisional, karismatik, dan rasional legal. wewenang tradisional adalah wewenang yang berdesarkan  kepercayaan  di  antara  anggota  masyarakat  pada  tradisi  lama  dan menganggap bahwa kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu wajar dan patut dihormati, dan cenderung diikuti oleh bentuk birokrasi tradisional. wewenang karismatik adalah wewenang berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik  atau  religius  seorang  pemimpin,  dan  cenderung  diikuti  oleh  bentuk  birokrasi
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
patrimonial.  Sementara  terakhir,  wewenang  rasional-legal  adalah  wewenang  yang berdesarkan  kepercayaan  pada  tatanan  hukum  nasional  yang  melandasi  kedudukan seorang  pemimpin.  Sehingga  ditekankan  disini  bukan  orangnya,  melainkan  aturan- aturan  yang  mendasari  tingkah  lakunya,  dan  cenderung  melahirkan  bentuk  birokrasi rasional (Budiardjo, 1994). Di antara tiga bentuk kekuasaan yang dikemukan oleh Weber tersebut,  maka  bila  merujuk  kepada  konteks  penelitian  ini  yakni  kontestasi  dalam pemilihan  kepala  desa,  maka  teori  kekuasaan  dan  birokrasi  dari  Max  Weber  relevan untuk menjelaskan bentuk praktik demokrasi di pedesaaan.

## Demokrasi Pedesaan Dan Politik Lokal
Di pedesaan Jawa, demokrasi dilaksanakan dengan keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada prinsipnya dinamakan musyawarah. Keikutsertaan ini  dimaksudkan  untuk  membina  suatu  persetujuan  dalam  masyarakat  desa  melalui konsultasi,  dengan  lebih  sedikit  konflik  daripada  diatur  dengan  pemungutan  suara terbanyak. Hal ini pernah menjadi dasar dari demokrasi desa di pedesaan Jawa. Studi Yumiko dan Prijono (1983) saat Orde Baru, mengungkap kemunduran demokrasi desa disebabkan oleh meningkatnya fungsi ekonomi lurah yang secara terus-menerus sebagai pemilik tanah luas sejak periode penjajahan, disertai pula oleh pertumbuhan penduduk dan pemindahan tanah komunal menjadi tanah pribadi. Lurah menjadi lebih bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  pusat  ( supravillage ).  Barangkali  ini karena  sokongan  rakyat  dirasa  menjadi  kurang  penting  untuk  meneruskan kekuasaannya dan juga karena sokongan wewenang tingkat atas desa dianggap menjadi lebih penting guna memperkembangan kekuasaannya. Sehingga cenderung membatasi partisipasi, hanya di kalangan elite.
Terkait  dengan  pemerintahan  lokal  dan  demokrasi  di  daerah,  Stoker  (1991) mengidentifikasi  ada  empat  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam menyemarakkan demokrasi di daerah, yaitu: (1) producer or economic groups, produser atau  kelompok-kelompok  ekonomi  yang  terdiri  dari  para  pebisnis,  pengusaha,  dan kelompok profesional; (2) community groups, kelompok suatu komunitas. Mereka adalah kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pada tingkat lokal, seperti kelompok asosiasi para penyewa property, kelompok perempuan, kelompok gerakan membangun kembali,  dan  kelompok  etnis  minoritas.  Kelompok-kelompok  ini  berbasis  sosial;  (3) cause  group, kelompok  penyebab.  Kelompok  ini  lebih  menitikberatkan  terhadap penyebaran  gagasan  dan  keyakinan  ketimbang  materi,  seperti  kelompok  perjuangan untuk kemerdekaan, kelompok anti senjata nuklir dan lain-lain; (4) the voluntary sector, atau  lebih  dikenal  dengan  sukarelawan.  Biasanya,  dalam  menjalankan  aktifitasnya mereka mendapat dukungan dana dari pemerintah atau dari pihak lain.

## III. Metode Penelitian
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil studi kasus pada pemilihan kepala desa Sitimerto, Kecamatan  Pagu,  Kabupaten  Kediri,  Propinsi  Jawa  Timur..  Studi  ini  bersifat  diskriptif analisis,  bertujuan  memberi  gambaran  yang  lebih  detail  mengenai  suatu  gejala  atau fenomena.  Teknik  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  menggunakan teknik  data  deskriptif  sebagaimana  digambarkan  tersebut  adalah  teknik  observasi, wawancara  mendalam,  dokumentasi,  dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Wawancara

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
mendalam  telah  peneliti  lakukan  setelah  Pilkades  serentak  di  Kabupaten  Kediri  28 Desember 2016.
Strategi  wawancara  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa  informan  sebagai subjek penelitian utama, yaitu para calon kepala desa yang berkompetisi dalam Pilkades, dan  para  tokoh  masyarakat  yang  juga  mungkin  berasal  dari  keluarga  para  kandidat kepala  desa  yang  bertarung  di  Pilkades.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini sebanyak delapan orang yang merupakan pihak berkepentingan di Pilkades Sitimerto. Yakni terdiri lima calon kepala desa, dua tokoh masyarakat, dan Ketua DPMPD Kabupaten Kediri.

## IV. Hasil Dan Pembahasan Diskripsi Pemerintahan Desa Sitimerto
Periode awal kepala desa Sitimerto dijabat oleh Mangun sebelum kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka jabatan kepala desa Sitimerto  dipegang oleh Mufid (1945-1948), selanjutnya pada tahun 1950 terjadi pergantian kepala desa dari Mufid kepada Carik (sekretaris  desa)  yakni  Sukardi  sampa  tahun  1963.  Mulai  periode  (1964-1979), selanjutnya dipegang lagi oleh Mufid sampai tahun 1979, setelah itu periode (1979- 1987) posisi kepala desa Sitimerto diisi oleh Djoko Sukondo hampir sepuluh tahun, dan berikutnya posisi kepala desa dipegang surani (1987-1998). Pada awal reformasi posisi kepala desa dipegang keluarga Kaji Mul, yakni istrinya Tuti Harini selama 16 tahun (1998-2014). Sekarang mulai periode awal 2017 posisi kepala desa dijabat oleh putra Tuti Harini, yang berhasil memenangkan pemilihan kepala desa Sitimerto tahun 2016 yaitu Aditya Dimas Saputra.
Pada  kepemimpinan  kepala  desa  yang  terdahulu  atau  yang  pertama  adalah pembangunan dibidang keagamaan, dan dilanjutkan dengan fokus pembangunan desa pada sektor perekonomian. Luas wilayah desa Sitimerto sebesar 58.270 ha (hektar), terdiri  dari  satu  dusun  yaitu  dusun  Sitimerto.  Sedangkan  perangkat  desa  menurut jenis jabatannya di desa Sitimerto terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan,  Kaur  Kesejahteraan,  Kaur  Pemerintahan,  dan  1  Kepala  Dusun.  Desa Sitimerto  terdiri  dari  2  Rukun  Warga  (RW)  dan  8  Rukun  Tetangga  (RT).  Untuk struktur pemerintahan desa Sitimerto jabatan Sekretaris Desa masih kosong, karena masih dirangkap oleh Kaur Pemerintahan yaitu Dwi Putra. Struktur pemerintahan desa mewakili kekuasaan eksekutif dengan formasi sebagai berikut; Aditya Dimas Syahputra  sebagai  Kepala  Desa,  Dwi  Putra  sebagai  Sekretaris  Desa  dan  Kaur Pemerintahan,  Anang  Panji  Suseno  sebagai  Kaur  Umum,  Slamet  Riyanto  sebagai Kaur Kesejahtaraan, dan Doddy Wibowo sebagai Kepala Dusun. Lihat tabel 1.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Tabel. 1. Pejabat Pemerintah Desa Sitimerto dan BPD Desa Sitimerto
Periode 2017 – Sekarang Pejabat Pemerintah Desa No NAMA JABATAN 1 Aditya Dimas Saputra Kepala Desa 2 Dwi Putra Plt. Sekretaris Desa 3 Dwi Putra Kaur Pemerintahan 4 Anang Panji Suseno Kaur Umum/Kaur Keuangan 5 Slamet Riyanto Kaur Kesejahteraan 6 Doddy Wibowo Kepala Dusun Anggota Badan Permusyawaratan Desa No NAMA JABATAN 1 Sutrisno Ak Ketua 2 Eka Hariyono Wakil Ketua 3 Siti Masrurah Sekretaris 4 Nurwiyanto Anggota 5 Muji Prayitno Anggota Sumber: Kantor Desa Sitimerto
Politisasi Birokrasi Desa Dalam Pilkades Sitimerto
Hubungan  kolektif  birokrasi  di  tingkat  desa  adalah  perangkat  desa  menurut jenis  jabatannya  terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa,  Kaur  keuangan,  Kaur kesejahteraan  rakyat,  Kaur  pemerintahan  dan  1  kepala  dusun.  Seperti  diatur  dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam desa terdapat kategori kelembagaan  desa  yang  memiliki  peranan  dalam  tata  kelola  desa,  yaitu;  pemerintah desa, BPD (badan permusyawaratan desa), dan lembaga kemasyarakatan (LSM). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat  desa  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  desa  dan  BPD.  Birokrasi  desa  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat  pemerintah  desa  dan  badan permusyawaratan  desa,  BPD  berfungsi  sebagai  wujud  demokrasi  dalam peyelenggaraan pemerintah desa.
Berlakunya  Undang-Undang  No.  06  Tahun  2014  Tentang  Desa,  memperkuat kedudukan  birokrasi  pemerintahan  desa,  dimana  desa  diberikan  hak  otonom  untuk menjalankan  pemerintahan  sendiri.  Aturan  baru  ini  juga  mengatur  penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, sehingga telah membawa perubahan terhadap dinamika politik  di  tingkat  desa,  dalam  hal  ini  reposisi  relasi  birokrasi  desa  dan  politik,  yaitu tentang masalah netralitas birokrasi desa terhadap politik. Dalam  praktiknya, perangkat desa justru kerap digunakan sebagai sumber daya politik oleh calon incumbent yang maju dalam Pilkades. Di desa Sitimerto Kabupaten Kediri, penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah membawa pengaruh bagi birokrasi desa (eksekutif dan BPD) untuk terlibat dalam  politik  praktis  berupa  dukungan  politik  terhadap  calon incumbent yang  maju dalam  pilkades.  Dukungan  birokrasi  desa  terbukti  cukup  efektif  memenangkan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh pihak incumbent .
Tabel 2. Hasil Pilkades Sitimerto 26 Desember 2016 NO DESA JML DPT No Urut Nama Calon Kepala Desa Surat Suara Kehadiran Sah  Tidak Sah 1 Sitimerto  1215 1 AGUNG 13 15 1093 2 HARI 424 90% 3 BASUKI 18 4 ADIT 560 5 ROHMAD 63 Sumber: DPMPD Kab Kediri Konteks  pemilihan  kepala  desa  Sitimerto,  pihak incumbent berupaya  kembali merebut kekuasaan sebagai kepala desa. Di desa Sitimerto kepala desa incumbent Tuti Harini  yang  tidak  bisa  mencalonkan  lagi,  sehingga  mengutus  putranya  Aditya  Dimas untuk berkontestasi dalam Pilkades Sitimerto yang lalu tahun 2016. Salah satu informan yang merupakan lawan politik dari Aditya mengatakan dalam pemilihan kepala kemarin pamong  bertindak  tidak  netral.  Sehingga  merasa  pihaknya  sangat  dirugikan  dengan tindakan  birokrasi  desa  Sitimerto  yang  solid  mendukung  kelompok incumbent . Menurutnya hal itu disebabkan ingin pemimpin desa yang hanya sebagai simbol yang mudah  untuk  dikendalikan,  dan  tidak  punya  pendirian  yang  tegas  dalam  membuat kebijakan di tingkat desa, untuk mengatur dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan informan tersebut sudah melaporkan  perangkat desa Sitimerto bersikap tidak netral dalam pilkades ke pak Satirin, selaku ketua DPMPD Kab. Kediri, dijanjikan akan  mendapat  sanksi  berupa  teguran  dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Dari retorika semakin tahu di level desa bukan wacana lagi tokoh masyarakat pengen lurah sing gena (baik) sing noto (mengarahkan masyarakat). Tapi dari perangkat desa ga pengen . Jadi lurah yang bisa disetir. Dan intinya Bahkan hari-h  (menjelang  pemilihan)  aku  telepon  pak  satirin  (ketua  DPMPD) padahal  dalam  retorika,  Undang-Undang,  aturan  pamong iku seharusnya netral, tapi sampai terjun bantu Adit! Pengen lurah sing bisa disetir.  Kalau lurah  yang  jadi  aku!  Pamong  iku wedi (takut)  itu  mikirnya  (Wawancara dengan Hari 24 Juni 2018).
Pernyataan informan selaku lawan politik tersebut langsung dibantah oleh Haji Mulyono selaku orang tua Adit. Ia mengatakan bahwa itu hanya kecemburuan sosial saja atau  belum  bisa  menerima  kekalahan  dalam  Pilkades  yang  lalu.  Sehingga  pernyataan kepala  desa  yang  didikte  sama  perangkat  desa  tersebut  keluar  dari  orang  yang  tidak cerdas (intelektual rendah). Alasannya adalah Adit tidak bodoh, jadi pasti punya inisiatif sendiri  dalam  menentukan  keputusan  dan  kebijakan  terbaik  untuk  desa  Sitimerto. Tentunya tanpa perlu didikte atau tergantung terhadap pamong desa.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Kalau saya itu kecemburuaan sosial, menurut saya, ya ga didikte tapi kadang- kadang  ada  warga  desa  yang  memang  IQ  rendah,  bilangnya  kepala  desa didikte sama perangkatnya. Lha masa didikte kok manut, Adit kan ga bodoh, kalau  didekte suruh  ini-itu,  ga  mungkin  soale  pasti  punya  inisiatif  sendiri. Tapi masyarakat kebanyakan ga ngerti seperti itu. Jadi saya mengamati tidak seperti itu (Wawancara dengan Haji Mul 21 Juli 2018).
Pemanfaatan jabatan struktural dan jaringan birokrasi desa untuk kepentingan politik  dalam  rangka  pemilihan  kepala  desa  oleh  seorang incumbent biasanya dilaksanakan dengan melakukan mobilisasi kepada perangkat desa yang berada dibawah kekuasaannya. Kepala desa sebagai seorang pejabat politik, orientasi seorang kepala desa selalu  bersifat  politis.  Sebagai  pejabat  struktural  kepala  desa  juga  mempunyai  relasi kekuasaan dengan tingkatan birokrasi lebih tinggi yakni supradesa. Pada masa orde baru, pemerintah pusat telah membentuk desa dalam suatu hirarki administrasi daerah yang kuat.  untuk  melaksanakan  kebijakan  pemerintah,  pengawasan  lebih  langsung  telah diarahkan  kepada  mereka,  terutama  kepada  lurah.  Fakta  ini  menjadikan  desa  kurang otonomis.  Dengan  lebih  bertanggung  jawab  kepada  wewenang  atasan  desa  (supra- village),  lurah  kehilangan  wewenang  tradisionalnya  yang  mengharuskan  mereka menjadi  penjaga  orang-orang  desa  secara  kebapakan  dan  menjadi  pengambil  inisiatif demokrasi pedesaan (Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto, 1983). Setelah Orde Baru relasi kekuasaan kepala desa dengan negara berubah drastis, dari yang cenderung administratif menjadi cenderung transaksional.

## Penyebab Birokrasi Tidak Netral Budaya Politik Uang
Fenomena  praktik  dukungan  solid  birokrasi  desa  Sitimerto  ternyata mampu  mengantarkan  calon  pertahanan  (Aditya  Dimas)  ,  kembali  merebut kekuasan jabatan kepala desa di Pikades Sitimerto. Pasca diberlakukan Undang- Undang No. Tahun 2014, yang mengatur jabatan kepala desa sampai tiga periode. Dampaknya, elite desa yang berasal dari birokrat mantan kepala desa dikatakan dominan sebagai calon kepala desa pada Pilkades serentak tahun 2016 yang lalu. Dari  61  desa  yang  menyelenggarakan  Pilkades  serentak  di  Kabupaten  Kediri, hanya  delapan  desa  yang  tidak  memiliki  calon  dari  mantan  kepala  desa  atau pertahanan. Selain kedelapan desa itu, ada calon kepala desa di 53 desa terdapat incumbent dan  mantan  kepala  desa  yang  mencalonkan  diri  lagi (Radarkediri.jawapos.com).
Berdasarkan  hasil  wawancara  pihak incumbent telah  menyiapkan  uang  cukup besar antara (300 Juta sampai 500 Juta) sebagai modal mencalonkan kepala desa di desa Sitimerto.  Hal  ini  karena  masih  tingginya  permintaan  politik  uang  di  setiap  desa. Misalnya, di desa Sitimerto hanya terdapat dua calon kepala desa yang siap bertarung secara  finansial  yakni incumbent Adit  dan  Hari,  tiga  kandidat  lainnya  mengaku  hanya coba-coba maju di Pilkades Sitimerto, jadi tidak memberikan uang saat pemilihan kepala desa kemarin. Orang tua Adit yakni Haji Mulyono mengaku berapa pun nilai uang yang disebar lawan politik untuk membeli suara. Ia berjanji sanggup menyediakan lebih besar, demi putranya terpilih sebagai kepala desa menggantikan ibunya yang telah menjabat dua periode sebelumnya.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Tidak banyak, lima ratusan (juta), saya kira berapa kita siapin, seumpama ada yang mau ngebom (gelontor uang) saya lawan. Makanya saya tenang saja dan ga grogi (Wawancara dengan Haji Mul 21 Juli 2018).
Menurut  Haji  Mulyono  uang  tersebut  diambil  dari  tabungan  sendiri.  Sementara lawan  politiknya  Hari  yang  menginformasikan  kepada  peneliti,  bahwa  saat  pemilihan kepala  desa  demi  memenangkan  Adit,  pihak  Haji  Mulyono  telah  mengeluarkan  biaya politik yang lumayan banyak bahkan sampai menjual sawahnya. Sementara pihak Hari justu  mengaku  setelah  pemilihan  kepala  desa  walaupun  posisinya  kalah  tidak  merasa rugi, karena justru baru saja mampu membeli sawah. Namun, ketika peneliti menyatakan berapa nominal yang dihabiskan dan darimana sumbernya informan tersebut menolak berkomentar.  Salah  alasannya  karena  pembagian  uang  tersebut  sebagai  bentuk sumbangan dalam Islam shodaqoh.
Aku tidak banyak! Kaji Mul jual sawah luas pirang bau gitu! Aku barusan beli sawah, karena yang minta  masyarakat luas bentengku juga masyarakat. Kita kan dapat tausiyah dari tokoh agama. Aku juga juga mempelajari, jadi niate ya  ga  mau  (melakukan  politik  uang),  tapi  kan  dibuatniat shodaqoh (Wawancara dengan Hari 24 Juni 2018)
Di desa Sitimerto, distribusi politik uang pihak incumbent telah melibatkan unsur birokrasi desa sebagai pejabat struktural di bawah kepala desa pertahanan yang maju lagi mengusung putranya Adit. Hal ini sempat menimbukan gesekan antar pendukung calon kepala desa Hari dengan pihak Adit sebagai incumbent . Karena posisi pamong desa dan  panitia  Pilkades  diharapkan  mampu  bersikap  netral  tidak  terwujud.  Salah  satu pemicunya ditangkapnya kepala dusun Sitimerto yang dianggap pendukung incumbent oleh kader dari lawan politinya yakni Hari. Hal ini diungkapkan dari hasil wawancara dengan orang tua Adit yakni Haji Mul.
Ya  itu  cuma  pak  wo  (kepala  dusun),  sebetulnya  bukan  kader  kita,  jadi ditangkap padahal hanya keliling desa dikira mau ngebom (kasih uang). Ia hanya  memantau  keamanan  desa  tapi  dilaporkan  ke  pak  Satirin  (Ketua DPMPD  Kabupaten  Kediri).  Setelah  itu  rame  orang-orang  kita  pada  lapor, karena  pak  wo  ditegur  padahal  tidak  bawa  duit  dan  tidak  bawa  apa-apa (Wawancara dengan Haji Mul 21 Juli 2018).
Tingginya  tingkat  persaingan  antar  kandidat  kepala  desa  menimbulkan  situasi kampanye dengan penggunaan politik uang dan membuka situasi masuknya keterlibatan perangkat desa yang memberi dukungan kepada calon kepala desa untuk memenangkan pemilihan, karena seperti yang dijelaskan diatas yakni besarnya biaya kampanye untuk memobilisasi massa pemilih desa yang harus dicukupi oleh calon kepala desa. Dengan demikian,  keterlibatan  perangkat  desa  dan  panitia  Pilkades  untuk  mengambil keuntungan materi dalam pemilihan kepala desa, dengan cara mendukung pihak calon yang  mempunyai  kekuatan  finansial  cukup  besar.  Bahkan  para  tokoh  agama  juga  ada yang terlibat langsung untuk mendukung salah satu calon kepala desa, agar mendapat
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
keuntungan materi dan bantuan finansial untuk kegiatan keagamaan di desa Sitimerto.

## Penyebab Birokrasi Tidak Netral Dinasti Politik Incumbent
Desa  Sitimerto  dukungan  solid  birokrasi  desa  mampu  mengantarkan  calon pertahanan (Aditya Dimas) merebut kekuasan kembali di Pikades Sitimerto. Seperti yang dijelaskan  dilema  birokrasi  desa  tersebut,  yang  semula  memposisikan  untuk  berlaku netral,  dalam  arti  tidak  memihak,  justru  malah  dicurigai.  Pada  pemilihan  kepala  desa Sitimerto bagi pamong desa tidak ada pilihan lain kecuali memihak kepada salah satu pasangan  calon  kepala  desa.  Daripada  mendukung  calon  yang  tidak  pasti  menjamin kedudukannya  perangkat  desa,  lebih  pasti  mendukung  pihak incumbent yang mempunyai  kekuatan  finansial  cukup  besar.  Selain  itu,  struktur  birokrasi  desa merupakan warisan dinasti politik keluarga Adit tentu lebih nyaman dengan pola kerja yang  sudah  ada  saat  ini,  tanpa  ada  perubahan  personil  perangkat  desa  dan kepemimpinan  kepala  desa  juga  berasal  dari  keluarga incumbent .  Menurut  salah  satu informan ini merupakan fenomena biasa yang terjadi saat menjelang pemilihan kepala desa sebagai bentuk kalkulasi politik mempertahankan jabatan perangkat desa Sitimerto.
Tidak masalah, kesepakatan kemarin ayo pakai duit sebanyak-banyak tidak masalah, sudah disepakati oleh lima calon bukan panitia. Jadi tergantung kesepakatan  daripada  sembunyi-sembunyi  mending  terang-terangan. Kalau perangkat desa tidak netral itu sudah biasa, sekarang ketua Takmir saja pembina moral itu saja minta kok (uang). Justru yang bermasalah kalau panitia yang tidak netral tapi kalau calon banyak itu cenderung tentram, kalau cuma dua calon itu bahaya. Perangkat yang tidak netral bentuknya cuma ngawal (bagi duit). Sekarang itu perangkat desa ga ada yang netral dimanapun itu (Wawancara dengan Agung 24 Juni 2018)
Tarik-menarik  kepentingan  politik  menjelang  pemilihan  kepala  desa  di  desa Sitimerto  secara  pasti  melibatkan  birokrasi  desa,  dan  telah  menghadapkan  perangkat desa  dalam  situasi  dilematis,  terutama  bagi  panitia  pemilihan  kepala  desa  yang memegang  peran  strategis  dalam  menyelenggarakan  pesta  demokrasi  desa.  Alasan mengapa perangkat desa menghadapi dilema antara mendukung atau  bersikap netral, karena kepala desa terpilih mempunyai hak dan otoritas untuk memilih dan menentukan pejabat perangkat desa. walaupun berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 66, disebutkan bahwa dalam pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh penjaringan  oleh  kepala  desa  dan  harus  dikonsultasikan  kepada  pihak  kecamatan. Selanjutnya  rekomendasi  tertulis  Camat  dapat  dijadikan  dasar  kepala  desa  untuk mengangkat seorang perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
Setiap  pilihan  politik  selalu  memiliki  konsekuensi  bagi  perangkat  desa,  jelas keberpihakan  adalah  sebuah  pilihan  yang  dianggap  strategis  untuk  mendukung percepatan  karirnya.  Momentum  pemilihan  kepala  desa  lima  tahunan,  merupakan momen yang dianggap strategis bagi perangkat desa untuk mempertahankan karir dalam jajaran  birokrasi  desa.  Akan  tetapi  momen  pemilihan  kepala  desa  dapat  menghambat karir, atau bahkan malah mengalami kehilangan sumber pendapatan. Kalau calon yang didukung  menang,  maka  jelas  karirnya  akan  aman  dengan  situasi  kerja  warisan  dari pihak incumbent . Sebaliknya kalau calon yang didukung kalah, maka agak berat untuk

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
bisa  mendapatkan  situasi  kerja  yang  kondusif  sebagai  dampak  dari  perubahan  yang terjadi dalam kepemimpinan di desa.
Sedangkan  potensi  konflik  lebih  besar,  jika  munculnya  kepala  desa  baru,  yang mendorong  perangkat  desa  berpihak  kepada  pihak incumbent Adit.  Keberpihakan perangkat desa pada awalnya tidak begitu jelas. Karena sifatnya melakukan pemetaan kekuatan  politik  masing-masing  calon  kepala  desa,  dan  melakukan  kalkulasi  siapa diantara calon kepala desa yang berpotensi menang. Aktor perangkat desa yang pintar membaca situasi, tidak akan terlalu eksplisit memperlihatkan dukungan walaupun sudah disepakati para calon kepala desa bahwa pamong desa harus netral. Pihak pamong desa tentu  mampu  mengukur  siapa  calon  kepala  desa  yang  paling  menguntungkan  bagi kelanjutan karir dirinya di desa Sitimerto. Bahkan mungkin juga panitia pemilihan kepala desa juga bersikap menguntungkan diri sendiri dengan mendukung salah satu calon atau bersikap tidak netral.
Ya  perangkat  ga  netral  gapapa,  mau  dukung  kubu  siapa.  Kalau  perangkat gerilya (kasih duit) ga masalah diamankan panitia. Setiap calon juga selalu curiga  itu  memihak  sana-sini  ya  biasa.  Menurut  saya  sudah  ada  gesekan antara  kelompok  Hari  dan  keluarga  pak  wo  (sehingga  pak  wo  ditangkap kadernya).  Semua  calon  mengeluarkan  uang  sebanyak  mungkin,  sekarang mau kemana harus keluar rokok kan. Itu semua pesta demokrasi desa. Jadi bukan hanya perangkat tidak netral, bahkan penitia juga punya pilihan jago sendiri (Wawancara dengan rohmad 24 Juni 2018).
Kasus  pemilihan  kepala  desa  Sitimerto,  dukungan  perangkat  desa terhadap  calon  incumbent  lebih  banyak  dipengaruhi  budaya  birokrasi  yang cenderung patrimonial. Perangkat desa sangat menggantungkan harapan kepada keluarga incumbent yang telah membangun dinasti politik sejak Orde Baru runtuh tahun  1998  di  desa  Sitimerto.  Situasi  seperti  ini  mendorong  perangkat  desa mempertaruhkan  netralitasnya  dalam  memberikan  dukungan  kepada  keluarga pihak incumbent agar  kembali  memenangkan  pemilihan  kepala  desa  Sitimerto tahun 2016 yang lalu. Penelitian ini juga menemukan bahwa panitia pemilihan kepala  desa  Sitimerto  juga  diragukan  sikap  netral  dalam  menyelenggarakan Pilkades oleh para calon kepala desa.

## V. Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan analisis, interpretasi dan pembahasan penelitian, yakni hasil kajian relasi birokrasi  dan politik dalam dinamika politik desa (Pilkades). Maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.
1. Praktik  netralitas  birokrasi  desa  pada  kasus  desa  Sitimerto  tidak  terbukti,  yakni perangkat desa tidak berlaku netral dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, perangkat  desa  terbukti  menjadi  partisan  dengan  dukungan  kepada  keluarga incumbent Haji Mul yang mengusung calon kepala desa Adit.
2. Faktor yang memotivasi perangkat desa bersikap tidak netral pada kasus pemilihan

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
kepala desa Sitimerto adalah maraknya penggunaan politik uang sebagai daya tarik keuntungan  materi  bagi  perangkat  desa  dan  kepastian  keberlangsungan  jabatan sebagai  perangkat  desa  yang  dijamin  oleh  pihak  incumbent  jika  terpilih  kembali menjadi kepala desa.
3. Beberapa bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi dalam kasus pemilihan kepala desa  Sitimerto  adalah terbukti perangkat desa  berperan sebagai  kader  pihak  calon incumbent dan ikut mendistribusikan politik uang kepada warga desa
Saran
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian,  maka  beberapa  saran  yang  direkomendasikan untuk  menjaga  netralitas  birokrasi  desa  terhadap  kontestasi  politik  di  desa  sebagai berikut.
1. Perlunya  pengawasan  dan  sanksi  yang  tegas  dalam  menjaga  netralitas  perangkat desa  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa.  Hal  ini  merupakan  tugas  dari  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD Kabupaten Kediri).
2. Melakukan pendidikan politik  kepada perangkat desa  bahwa  praktik politik  uang telah  menyimpang  dari  nilai-nilai  kehidupan  yang  demokratis.  Sehingga  harus diberantas  bukan  dikawal  seperti  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  desa Sitimerto..
Daftar Referensi Adham Putro, Auri. Faktor Modal dan Kekuasaan dalam Memenangkan Pemilihan Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  Tebo  Tahun  2011 .  Jakarta:  Disertasi  Departemen Politik Univesitas Indonesia, 2017
Bodgan,  Robert  dan  Steven  J.  Taylor.  1993, Kualitatif  Dasar-Dasar  Penelitian , diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional Budiardjo, Meriam. 1994, Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila . Jakarta: Gramedia Cahyono, Heru dkk. 2005, Konflik Elite Politik di Pedesaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI
Maschab, Mashuri. 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . Yogyakarta: Polgov Miles, Matthew B.  and A. Michael Huberman, 1994 Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook , USA: SAGE Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptohardjo. 1983, Demokrasi di Pedesaan Jawa , Jakarta: Sinar Harapan
Ritzer,  George  dan  Douglas  J  Goodman.  2011, Teori  Sosiologi  Modern .  Ter  Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana
Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Raja Grafindo Persada Stoker, Gerry. 1991, The Politics of Local Government, London : Macmillan Education Ltd, 1991, hal. 230-248. dalam Isbodroini Suyanto dan Djohermansyah Djohan (ed.), Bahan Bacaan Politik Lokal . Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI Sudiman.  2009, Netralitas  Birokrasi  dalam  Politik:  Studi  Kasus  Tentang  Netralitas  PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 dan Banten Tahun 2006 . Jakarta: Disertasi Departemen Politik Univesitas Indonesia Toha,  Miftah.  2008 Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  di  Era  Reformasi ,  Jakarta,  Prenada Media Group
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.21 No. 2 Desember 2018
Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus: Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada RADARKEDIRI Online , 22 Juni 2018 https://kbbi.web.id