E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## KEWENANGAN  NOTARIS  DALAM  PEMBUATAN  SURAT  KETERANGAN WARIS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA

## Rizky Adi Nugraha, Febby Mutiara Nelson
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Email: rizky.adi01@ui.ac.id, Feby.mutiara@ui.ac.id

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  negara  untuk  membuat  bukti berupa  perbuatan  otentik,  dengan  berlakunya  UU  Administrasi  Kependudukan, Notaris  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembuatan  sertifikat  warisan. Peran notaris dalam distribusi hak waris memiliki peran penting dalam menentukan kehendak  khusus,  di  mana  orang  yang  mewariskan  kepada  satu  atau  lebih  orang memberikan beberapa barangnya dari jenis tertentu. Warisan Islam tidak diberikan kepada  notaris.  Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  pembagian  warisan  Islam tetapi  yang  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menentukan  pengakuan  dan pemutusan  hukum  adalah  pengadilan.  Notaris  dalam  pembagian  warisan  berperan dalam  pembuatan  Akta  Pernyataan  Warisan  dan  Sertifikat  Warisan.  Dalam  hal terjadi  perselisihan,  Notaris  dapat  membuat  akta  perdamaian  dan/atau  perjanjian untuk membebaskan klaim tersebut.
Kata Kunci: otoritas notaris dan sertifikat warisan

## Abstract
Notaries as officials who are authorized by the state to make evidence in the form of  authentic  deeds,  with  the  enactment  of  the  Population  Administration  Law, Notaries have a very important role in making certificates of inheritance. The role of  a  notary  in  the  distribution  of  inheritance  rights  has  an  important  role  in determining  a  special  will,  in  which  the  person  who  bequeaths  to  one  or  more people  gives  some  of  his  goods  of  a  certain  type.  Islamic  inheritance  is  not assigned  to  a  notary.  Notaries  have  authority  in  the  distribution  of  Islamic inheritance  but  who  have  full  authority  to  determine  legal  recognition  and termination  is  the  court.  Notaries  in  the  distribution  of  inheritance  play  a  role  in making  the  Deed  of  Declaration  of  Inheritance  and  Certificate  of  Inheritance.  In the event of a dispute, the Notary can make a deed of peace and/or an agreement to release the claim.

## Keywords: notary authority and certificate of heritage

## Pendahuluan
Manusia  dalam  kehidupannya  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang  disebut kematian, dimana peristiwa hukum  ini akan menimbulkan suatu  akibat hukum.  Akibat
hukum  yang  dimaksud  antara  lain  adalah  pengaturan  mengenai  pembagian  harta warisan  dari  orang  yang  meninggal  dunia  tersebut  atau  yang  disebut  pewaris (Labetubun  &  Fataruba,  2020) .    Akibat  hukum  ini  didahului  dengan  pencatatan  sipil dalam bentuk akta kematian dari seorang yang meninggal baik kematian yang alamiah maupun  dalam  peristiwa  kematian  yang  disangka  secara  hukum  terjadi  kematian,  akta kematian  inilah  yang  nantinya  akan  dijadikan  dasar  untuk  membuat  surat  keterangan waris  yang  digunakan  untuk  memisahkan  dan  membagi  harta  warisan (Sarmadi  &  al Amruzi, 2012) . Surat  Keterangan Waris merupakan dokumen yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya (MK, 2017) .
Upaya untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas tanah, maka berdasarkan pasal 111 ayat 1  C  point  4  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No 3/1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  disebutkan  bahwa  surat  tanda  bukti  hak  yang  bentuknya terdiri  dari  salah  satunya  adalah  Surat  Keterangan  Waris.  Pelaksanaan  pencatatan kematian  dan  pembuatan  surat  keterangan  waris  tersebut  sangat  membutuhkan  peran dan fungsi Pejabat Catatan Sipil dan Notaris.
Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti  dalam  bentuk  akta  otentik,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  Notaris  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembuatan  surat keterangan  waris (Mertokusumo,  2009) .  Dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN,  disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  maksud  dalam  undang-undang  ini.  Pejabat  umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum  perdata.  Definisi  yang  diberikan  oleh  UUJN  ini  merujuk  pada  tugas  dan wewenang  yang  dijalankan  oleh  Notaris.  Seorang  Notaris  melaksanakan  tugas jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi  juga untuk  kepentingan masyarakat  umum (Diana, Vera, Mertha, &  Artha, 2017) .
Notaris  berwenang  membuat  surat  keterangan  waris  untuk  masyarakat  yang masuk dalam golongan Timur Asing. Namun surat keterangan waris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia, maka perlu adanya unifikasi  hukum  yang mengatur  tentang  bentuk  format  surat  keterangan  waris  oleh  notaris.  Dengan kewenangan  yang  ada  pada  notaris  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan Notaris,  maka  notaris  atas  permintaan  para  pihak  yaitu  para  ahli  waris  dapat membuatkan  bukti  sebagai  ahli  waris  dan  akta  pembagian  hak  waris  dalam  bentuk format  partij  akta.  Hak  waris  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum perdata  secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan. Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  bahwa setiap  manusia  akan  mengalami  peristiwa  yang  merupakan  hukum  yang  lazimnya disebut  dengan  meninggal  dunia (Suma,  2013) .  Apabila  ada  peristiwa  hukum,  yaitu meninggalnya  seseorang  sekaligus  menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  bagaimana
tentang  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal dunia (Kasim, 2012) .
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  diketahui  kewenangan  Notaris  mengenai pembuatan  surat  keterangan  waris  untuk  warga  negara  Indonesia  perspektif  Pasal  106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan sebagai berikut:  “Surat  Keterangan  Waris  adalah  surat  yang  dijadikan  dasar  adanya  hak  bagi pihak  ahli  waris  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  suatu  warisan  yang ditinggalkan pewaris”.
Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.  Hal  tersebut  dinyatakan  dalam  Pasal  830  Bab  XII  KUHPerdata  yang  isinya bahwa  pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian.  Pengaturan  mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak  ketiga  berdasarkan  hukum  waris  barat  diatur  dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW) atau  KUHPerdata (Ali,  2008) .  Dengan  adanya  surat  keterangan  waris  maka  ahli  waris dapat  melakukan tindakan hukum  terhadap harta  peninggalan pewaris secara bersama- sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut (Suparman,  2014) ,  dalam  hal  ini  adalah  berupa  barang-barang  harta peninggalan  pewaris  berupa  tanah  yang  apabila  ingin  dilakukan  balik  nama  dapat mengajukan  permohonan  ke  Kantor  Pertanahan  setempat  yaitu  dengan  cara (Harun, 2010) :
1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat).
2. Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
Pada  tanggal  8  Juni  1997  diundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.  Untuk  melaksanakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  ini  maka dibuat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional  Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memerintahkan adanya surat keterangan waris sebagai dasar peralihan  hak  karena  pewarisan,  yang  pada  intinya  bahwa  jika  penerima  waris  hanya satu  orang,  maka  pembuktian  peralihan  haknya  adalah  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli waris.
Mengenai  kewenangan  Notaris  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  15 UUJN  adalah  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya
sepanjang  pembuatan  akta  tersebut  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dalam  kaitannya  dengan  waris, secara  khusus  notaris  juga  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  Surat  Keterangan Waris. Pembuktian kedudukan seseorang sebagai ahli-waris, diperlukan suatu dokumen yang  menjabarkan  ketentuan  hukum  waris  tentang  hal  itu,  yang  dapat  dipakai  sebagai pegangan  oleh  para  ahliwaris  maupun  pejabat-pejabat,  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan hukum waris (Salman, 1993) .

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini dan  supaya  dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfaat  maka  penelitian  ini  dilakukan dengan  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka (Soekanto, 2014) .  Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir  deduktif  (cara  berpikir  dalam  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu yang  sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan  kesimpulan  itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019) . Dalam hal ini mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara indonesia

## Hasil dan Pembahasan
Jabatan  notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum dengan  maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris berperan melaksanakan sebagaian tugas dalam bidang hukum keperdataan, dan notaris  dikualifikasikan  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik (Herman,  2010) .  Menurut  teori  kewenangan  atribusi  yang  merupakan merupakan  pemeberian  wewenang  yang  baru  kepada  suatu  jabatan  berdasarkan  suatu peraturan perundangundangan atau aturan hukum. Melalui teori kewenangan atribusi ini notaris  memperoleh  sumber  kewenangan  dari  UUJN.  Berdasarkan  UUJN  Notaris sebagai  Pejabat  Umum  memperoleh  wewenang  membuat  akta  dalam  ruang  lingkup keperdataan.  Dari  ketentuan  pasal  15  Ayat  (1)  (2)  dan  (3)  UUJN  diatas  bahwa kewenangan notaris di bidang keperdataan adalah sangat luas. Untuk mengetahui dasar hukum  notaris  membuat  surat  keterangan  waris  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  UUJN maka perlunya interpretasi dalam menelusurinya, melalui Metode interpretasi sistematis yaitu  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan  dengan  menghubungkan  dengan
peraturan  hukum  atau  undang-undang  lain  atau  dengan  keseluruhan  sestem  hukum (Mertokusumo, 2013) .
Dengan  menggunakan  metode  interpretasi  sistematis  maka  dapat  dianalisi sebagai  berikut:  Pasal  1870  KUHPerdata  menyebutkan:  “Bagi  para  pihak  yang berkepentingan beserta para ahli warisnya atupun bagi  orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya” Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik memberikan suatu  bukti  yang sempurna tentang  apa yang termuat di  dalamnya, dalam hal  kaitanya  dengan  ahli  waris  dalam  surat  keterangan  warisnya  dibuat  dalam  bentuk otentik, selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan  “Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di  tempat  akta itu dibuat” maksud dari pasal  1868 KUHPerdata mengandung 3 unsur, yaitu:
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana ata itu dibuat.
Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan notaris,  dalam  Pasal  1  UUJN  menyebutkan  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini”  mengenai  kewenangan  notaris  tersebut  diatur dalam  Pasal  15 ayat  1,2  dan 3 UUJN yang menyebutkan: Ayat 1 :  Notaris berwenang membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian  fungsi  publik  dari negara,  khususnya  di  bidang  hukum  perdata.  Definisi  yang  diberikan  oleh  UUJN  ini merujuk  pada  tugas  dan  wewenang  yang  dijalankan  oleh  Notaris (Rasyid,  1999) . Seorang  Notaris  melaksanakan  tugas  jabatannya  semata-mata  bukan  hanya  untuk kepentingan  diri  pribadi  Notaris  itu  sendiri,  akan  tetapi  juga  untuk  kepentingan masyarakat umum (Diana et al., 2017) .
Jadi  dapat  dikatakan bahwa kewenangan Notaris  sebagaimana yang dinyatakan uaraian  tersebut  adalah  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan,  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat  atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan
waris,  secara  khusus  notaris  juga  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  Surat Keterangan  Waris.Pembuktian  kedudukan  seseorang  sebagai  ahli-waris,  diperlukan suatu  dokumen  yang  menjabarkan  ketentuan  hukum  waris  tentang  hal  itu,  yang  dapat dipakai  sebagai  pegangan  oleh  para  ahliwaris  maupun  pejabat-pejabat,  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  hukum  waris.Surat  seperti  itu  disebut  Surat  Keterangan  Waris. Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya.
Melalui hubungan antara keseluruhan peraturan-peraturan yang diuraikan secara sistematis  maka  surat  keterangan  waris  dapat  dibuat  dalam  bentuk  otentik  sehingga jabatan  notaris  sebagai  pejabat  umum  berwenang  dalam  pembuatan  surat  keterangan waris dalam bentuk akta otentik (Adjie, 2011) . Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan  sebagai  penjelas  pembagian  warisan  untuk  mengantisipasi  masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan.
Berdasarkan  hukum  positif  Indonesia  ada  beberapa  cara  dalam  mendapatkan penetapan  pembagian  harta  warisan.  Pertama  sebagaimana  telah  disebutkan  yaitu melalui  putusan  pengadilan  yang  kedua  adalah  melalui  notaris  lewat  pembagian  akta pemisahan  dan  pembagian  waris.  Keduanya  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama sehingga  bila  satu  keluarga  sudah  mempunyai  satu  saja  atau  menggunakan  salah  satu cara  saja  maka  kekuatan  hukumnya  sudah  kuat.  Kedua  cara  itu  memiliki  kekuatan hukum yang sama-sama kuat (Rasyid, 1999) .
Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  menjelaskan  bahwa  salah  satu  kewenangan  Notaris, yaitu  membuat  akta  secara  umum,  dengan  batasan  sepanjang:  (a)  Tidak  dikecualikan kepada  pejabat  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  (b)  Masyarakat  akta  yang harus  dibuat  atau  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  atau  dikehendaki  oleh yang  bersangkutan.  (c)  Mengenai  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  untuk kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat  atau  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan.  (d) Berwenang  mengenai  tempat,  dimana  akta  itu  dibuat,  hal  ini  sesuai  dengan  tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini  Notaris  harus  menjamin  kepastian  waktu  menghadap  para  penghadap  yang tercantum  dalam  akta.  Dalam  hal  ini,  Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana telah diamatkan  padanya  oleh  Undang-Undang,  maka  iapun  berperan  terhadap  kepentingan setiap warga masyarakat yang berkepentingan untuk  membuat  akta, tidak terlepas dari adanya kepentingan warga muslim yang ingin melakukan pembagian waris.
Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi (Vos, 2015) : kewenangan umum notaris terdapat dalam Pasal 15  Ayat  1  UUJN,  yang  menyebutkan:  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan
perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undangundang.  Kewenangan  khusus  notaris terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  mengatur  mengenai  wewenang  khusus  notaris  untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat copy dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
e. Memberikan penyuluhan hukum sehungan dengan pembuatan akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat  akta  risalah  lelang  Kewenangan  notaris  yang  akan  ditentukan  kemudian terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  menyebutkan  “Selain  kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”
Dengan menggunakan bentuk format partij akta, maka akibat hukumnya adalah materi  atau  substansi  dari  akta  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  yang menyatakannya  atau  menerangkannya  di  hadapan  Notaris.  Notaris  hanya  bertanggung jawab  untuk  segi  formalitasnya  dan  lahiriah  mengenai  bentuk  akta.  Surat  keterangan waris pada umumnya dibuat atas permintaan satu atau beberapa diantara para ahli waris. Sekalipun Surat  keterangan waris mendapat  pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi,  namun  ternyata tidak  ada suatu  ketentuan umum yang mengatur bentuk dan  isi  Surat  keterangan  waris.  Surat  keterangan  waris  yang  dibuat  oleh  notaris  di Indonesia,  dibuat  dengan  mengikuti  jejak  para  notaris  seniornya,  yang  pada  gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri Belanda.
Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan, bahwa Verklaring van Erfrecht  termasuk  dalam  kelompok  akta  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  pembuatan secara  Notaris  dalam  bentuk  minut.  Walaupun  seperti  sudah  disebutkan  diatas,  bahwa tidak  ada  ketentuan  umum  yang  mengatur  tentang  Surat  keterangan  waris,  tetapi ternyata  ada  suatu  undang-undang,  yang  kebetulan  mengandung  suatu  ketentuan  yang mengatur  peralihan  hak  atas  obligasi  negara  yang  terdaftar  dalam  buku  besar  dari pemiliknya  kepada  para  ahli-warisnya  ( Wet  op  de  Grootboek  der  Nasionale  Schul  S ) yang  dalam  pasal  14  ayat  (2)  UUJN  mengatakan,  bahwa  untuk  itu  harus  dibuat  suatu surat  keterangan  waris  ( Verklaring  van  Erfrecht ),  dalam  mana  disebutkan  pada pokoknya Verklaring van Erfrecht berisi tentang:
1. Siapa pewarisnya, kapan meninggal dan dimana domisili terakhirnya.
2. Siapa ahli-waris Pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.
3. Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat tersebut.
4. Hubungan kekeluargaan antara Pewaris dan para ahli-waris.
5. Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.
Pembuatan  surat  keterangan  waris  oleh  Notaris  dengan  mendasarkan  pada ketentuan Wet  op  de  Grootboek  der  Nasionale  Schul seperti  itu,  walaupun  tidak didasarkan atas suatu  ketentuan umum yang secara khusus  mengaturnya,  tetapi  karena telah  dilaksanakan  untuk  waktu  yang  lama  dan  diterima,  maka  sekarang  dapat dikatakan,  bahwa praktek pembuatan Surat  keterangan waris seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan (Adjie, 2012) .
Jadi  dari  suatu  ketentuan  khusus  telah  ditarik  menjadi  suatu  ketentuan  umum. Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari Notaris, dengan mendasarkan kepada  keterangan-keterangan  dan  bukti-bukti  (dokumen-dokumen)  yang  disampaikan atau  diperlihatkan  kepadanya,  berisi  data  sebagai  yang  disyaratkan  oleh Wet  op  de Grootboek  der  Nasionale  Schul  tersebut (Supriadi,  2019) .  Kalau  dikaji  secara  cermat, bahwa  Surat  Keterangan  Waris  yang  selama  ini  dibuat  oleh  para  Notaris  berdasarkan kebiasaan  yang  tidak  ada  dasar  hukumnya  sama  sekali,  dengan  menggunakan  ukuran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, maka Surat Keterangan Waris tidak memenuhi  syarat  untuk  disebut  sebagai  akta  Notaris,  tapi  hanya  berupa  pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang disodorkan kepada Notaris. Bahkan menurut Tan Thong  Kie  pembuatan  surat  keterangan  waris  oleh  para  Notaris  tidak  ada  peraturan perundangundangan yang mendasarinya (Kie, 2000) .

## Kesimpulan
Peran  notaris  dalam  pembagian  hak  waris  memiliki  peran  penting  dalam penetapan wasiat  yang khusus,  dengan mana si  yang mewariskan kepada  seorang  atau lebih  memberikan  beberapa  barang-barangnya  dari  suatu  jenis  tertentu,  seperti  misal segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas  seluruh  atau  sebagian  harta.  Jadi  pernyataan  waris  adalah  suatu  penetapan  wasiat dengan  mana  pewaris  memberikan  kepada  seorang/lebih:  1)  Beberapa  barang  tertentu dari harta peninggalan 2) Memberikan barang-barang dari jenis tertentu 3) Memberikan hak  pakai  hasil  atas  seluruh  /  sebagian  harta  peninggalan. Mengenai  pembagian  harta warisan  menurut  hukum  islam.  Pelaksanaannya  dapat  dilakukan  oleh  ahli  waris  dan didampingi  oleh  notaris,  dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  Pembagian  harta peninggalan  (harta  warisan)  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  (pasal  187  dan  188 kompilasi  hukumIislam)  umumnya  masyarakat  membagi  sendiri  harta  peninggalan pewaris  sesuai  dengan  kehendak  dan  keiinginannya  sendiri.  Pembagian  semacam  ini terkadang menimbulakn masalah.
Kemungkinan  yang  bisa  terjadi  yaitu  unsur  subjektifitas,  padahal  kesepakatan dan  kerelaan  para  ahli  waris  yang  menjadi  acuan  dalam  pembagian  harta  warisan  dan pembagian  harta  peninggalan  yang  dilaksanakan  oleh  para  ahli  waris  dihadpan  notaris
berupa  akta  waris.  Kewenangan  notaris  dalam  pembagian  waris  hanya  terbatas  pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris. Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  pembagian  waris  islam  tetapi  yang  memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum adalah pengadilan.  Notaris  dalam  pembagian  warisan  berperan  dalam  pembuatan  Akta Pernyataan  Waris  dan  Surat  Keterangan  Hak  Waris.  Apabila  terjadi  sengketa,  Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2011). Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris .  Refika  Aditama. Google Scholar
Adjie,  Habib.  (2012). bernas-bernas  pemikiran  di  bidang  Notaris  dan  PPAT .  Mandar Maju. Google Scholar
Ali, Zainuddin. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Google Scholar
Diana,  Purnama,  Vera,  Putu,  Mertha,  I.  Ketut,  &  Artha,  I.  Gede.  (2017). Pertanggung Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Berdasarkan  Pemalsuan  Surat  Oleh Para Pihak . Udayana University. Google Scholar
Harun, Arsyad. (2010). Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia. Bandung: Refika Aditama . Google Scholar
Herman. (2010). Surat Keterangan Waris Dan Permasalahannya .
Kasim, Nur Mohamad. (2012). Hukum Islam dan Masalah Kontemporer. Insentif Buku Ajar (PNBP) , 1 (502). Google Scholar
Kie, Tan Thong. (2000). Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve . Google Scholar
Labetubun,  Muchtar  Anshary  Hamid,  &  Fataruba,  Sabri.  (2020).  Implikasi  Hukum Putusan  Pengadilan  terhadap  Pembatalan  Perkawinan. Batulis  Civil  Law  Review , 1 (1), 54–59. Google Scholar
Mertokusumo,  Sudikno.  (2009). Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar .  Liberty Yogyakarta. Google Scholar
Mertokusumo,  Sudikno.  (2013).  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Edisi  Revisi.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka . Google Scholar
MK, Anshary. (2017). ”Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rasyid,  Roihan  A.  (1999). Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama  Dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Google Scholar
Salman,  R.  Otje.  (1993). Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris .

## Google Scholar
Sarmadi, A. Sukris, & al Amruzi, M. Fahmi. (2012). Dekonstruksi hukum progresif ahli waris pengganti dalam Kompilasi hukum Islam . Aswaja Pressindo. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi suatu pengantar . Google Scholar
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2019). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Depok: Rajawali Pers. Google Scholar
Suma,  Muhammad  Amin.  (2013). Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan Teks dan Konteks . Rajawali Pers. Google Scholar
Suparman,  Eman.  (2014).  Hukum  Waris  Indonesia:  Dalam  Perseptif  Hukum  Islam, Adat, dan BW, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama . Google Scholar
Supriadi, S. H. (2019). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia . Sinar Grafika. Google Scholar
Vos,  Johannes  Wilhelmus  Maria  De.  (2015). De  Notariele  Verklaring  Van  Erfrecht . Gouda Quint B.V, Arnhem.

## Copyright holder:
Rizky Adi Nugraha, Febby Mutiara Nelson (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: