## Wajah Hukum

## Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia
Mhd. Ansori 1 , Nuraini 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi Corespondence email: mhd.ansori@unbari.ac.id
Abstrak. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  serta  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah yang befungsi sebagai pengawasan, namun fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal supaya bisa tercapai  misi  dan  tujuan  yang  ditetapkan  pemerintah daerah. Hubungan antara  eksekutif  dan  legislatif  cenderung  “kusut”,  kedua lembaga  ini  seringkali  tidak  memahami  kewenangan  dan  fungsi  masing-masing.  Guna  melaksanakan  fungsinya  salah  satu  yang dilakukan  DPRD  dengan  melakukan  pengawasan,  pengawasan  oleh  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat penting  untuk  menjaga  pembangunan  yang  efektif  dan  efisien  dan  keserasian  penyelenggaraan  tugas  pemerintah.  Telah  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  terkait  pengawasan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  bahkan  belum jelasnya  bagaimana  cara  anggota  DPRD  mengawasi  APBD,  hal  ini  membuat  para  anggota  DPRD  tidak  optimal  melaksanakan pengawasan.  Tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengawasan  DPRD  terhadap  APBD,  maka  tipe penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang fokus menelaah penerapan norma-norma dan kaidah kaidah hukum  positif.  Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  konseptual,  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan sejarah.
Kata Kunci ; Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Abstract.  The Regional  People's  Representative  Council (DPRD)  as a regional  people's  representative institution as  well as  an element  of  regional  government  administration  that  functions  as  a  supervisor,  however,  has  not  run  optimally  the  supervisory function of the DPRD so that the mission and goals set by the regional government can be achieved. The relationship between the executive  and  the  legislature  tends  to  be  “troublesome”,  these  two  institutions  often  do  not  understand  their  respective  powers and  functions.  In  order  to  carry  out  its  functions,  one  of  which  is  carried  out  by  the  DPRD  by  carrying  out  supervision, supervision  by  the DPRD  on  the administration  of government is very  important  to  maintain effective  and efficient  development and harmony in the implementation of government tasks. There has been an overlapping authority related to the supervision of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and it is not even clear how DPRD members supervise the APBD, this makes DPRD  members  not  optimal  in  carrying  out  supervision.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  and  analyze  the  DPRD's oversight of the APBD, so this type of research is normative juridical research, meaning research that focuses on examining the application  of  positive  legal  norms  and  rules.  The  approach  used  in  this  research  is  conceptual,  legal  approach  and  historical approach.

## Keywords; Supervision, Regional People's Representative Assembly, regional revenue and expenditure budget

## PENDAHULUAN
Guna  kepentingan  pemerintahan  yang  baik  dimasa  akan  datang  perlu  diperbaiki  prosedur check  and  balances antara  pemerintah  daerah  dengan  DPRD.  Sebagaimana  disampaikan  Benny  Abidin  “sudah  saatnya  merefleksikan kepentingan  pemerintah  masa  depan  pola  interaksi  antara  eksekutif  dan  legislator  di  daerah  dengan  membuat mekanisme Checks and Balances tingkat lokal” 1
Saat ini, beban tersebut menumpuk pada pemerintah daerah dan DPRD, DPRD sebagai unsur pemerintah yang melaksanakan  demokrasi  atas  dasar  Pancasila,  DPRD  berpedoman  pada  prinsip  otonomi  daerah  dalam  kerangka NKRI. 2
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah serta  unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai fungsi  pengawasan,  namun  fungsi  pengawasan  DPRD  belum  berjalan  maksimal  terhdap  pencapaian  misi  dan  tujuan yang  ditetapkan  pemerintah  daerah,  karena  hubungan  kesetaraan  dan  kemitraan  DPRD  dan  Kepala  Daerah  dalam pengambilan  kebijakan  daerah  ramai  terjadi  masalah  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3
1 Benny  Abidin,  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Perda  Mengenai  APBD  Di  Kabupaten  Batang,  Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 14, No. 2, Tahun 2018 FH-UNDIP, hal. 250
2 Andi Aminah, “Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep”,  Meraja Jurnal Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru, hal. 68
3 Benny Abidin, Loc. Cit

## Mhd.  Ansori  dan  Nuraini,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah di Indonesia
Guna  melaksanakan  fungsinya  salah  satu  yang  dilakukan  DPRD  dengan  melakukan  pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan  yang mendapatkan pengawasan DPRD sangat penting supaya menjaga pembangunan yang  efektif  dan  efisien  dan  keserasian  penyelenggaraan  tugas  pemerintah.  Pengawasan  tersebut  merupakan  wujud tindakan  preventif  terhadap  penanganan  berbagai  penyelewengan  yang  membahayakan  dan  merugikan  hak  dan kepentingan dearah, masyarakat dan negara. 4
Pengawasan merupakan proses penetapan dan pengukuran kinerja serta mengambil tindakan sebagai pendukung ketercapaian hasil yang diharapkan sesuai ketentuan kinerja. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. 5
Pandangan Paul Efendi  Lotulung bahwa "pengawasan merupakan upaya mencegah  kesalahan, dengan sengaja atau tidak disengaja ”. 6 Secara umum, ada dua macam pengawasan sebagai berikut: a. Pengawasan  preventif,  merupakan  hak  untuk  mengesahkan  keputusan  daerah  pada  awalnya  secara  menyeluruh sebelum perda tersebut diterapkan.
b. Pengawasan  represif,  merupakan  hak  untuk  membuat  ataupun  melakukan  pembatana  keputusan  daerah  yang bertolak belakang terhadap kepentingan publik, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi tingkatanya. 7
Kecenderungan  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  terlihat  “kusut”,  kedua  lembaga  ini  seringkali  tidak  paham terhadap masing-masing wewenang dan fungsinya, yang berakibat sikap dan tindakan yang berseberangan cenderung ditampilkan ketika melaksanakan peranan setiap lembaga. 8
Selain itu juga ketika mencari titik keseimbangan pola hubungan eksekutif dan legislatif cukup kesulitan, perlu waktu  yang  lama.  Walaupun  demikian,  terlalu  lama  dalam  pola  hubungan  tidak  menentu  dan  selalu  naik  turun  juga akan sia-sia dalam proses penyelenggaraan bernegara. 9
Telah  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  terkait  pengawasan  terhadap  APBD,  selain  itu  belum  jelasnya bagaimana cara anggota DPRD mengawasi APBD, hal ini membuat para anggota DPRD tidak optimal melaksanakan pengawasan tentu musti dicari solusi akan permasalahan ini, selama ini anggota DPRD telah mengikuti Bimtek terkait pengawasan, melakukan MoU dengan lembaga negara seperti BPK, Kejaksaan, Kepolisian namun belum terselesaikan sepenuhnya,  sehingga  perlu  diteliti  terkait  pengawasan  DPRD  terhadap  APBD  dan  seperti  apa  konsep  pengawasan DPRD terhadap APBD untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Atas dasar uraian yang sudah dikemukakan, maka penulis  mempunyai  tujuan  penulisan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengawasan  DPRD  terhadap  APBD  serta membatasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?”

## METODE
Dari permasalahan menurut objek penelitian, penggunaan jenis penelitian ini yaitu hukum normatif, merupakan penelitian  berfokus  menelaah  penerapan  norma  hukum  dan  aturan  positif.  Pendekatan  pada  penelitian  ini  memakai “pendekatan  hukum,  konseptual  dan  historis” 10 Penggunaan  bahan  hukum  dilakukan  inventarisasi  dan  identifikasi sebagai  bahan  analisis  permasalahan  pokok  penelitian.  Secara  kritis  mengidentifikasi  bahan  hukum  primer  dan sekunder, tersistematis dan logis, melalui pengumpulan menurut sistem kartu, “yang berisi sumber tindakan yang tepat, pendapat  dan  informasi,  penggunaan  artikel  dan  subjek  yaitu  lembar  ulasan,  kutipan  dan  ringkasan” 11 hal  tersebut bertujuan  memudahkan  untuk  mengolah  data  hukum,  sehingga  penyusunan  bahan  hukum  dapat  diklasifikasikan berdasarkan jenis, bentuk serta tingkatannya. Penggunaan bahan hukum penelitian ini yaitu:
1. Bahan hukum primer mencakup peraturan dan undang-undang terkait pembahasan permasalahan berupa: Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945, Yurisprudensi, Perda dan lainnya.
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  menjelaskan  tentang  bahan  hukum  primer,  berupa:  hasil  penelitian,  rancangan undang-undang, hasil karya pakar hukum berupa jurnal hukum, buku, makalah dan lainnya.
4 Lis  Setiyowati,  Upaya  Preventif  Dalam  Rangka  Pengawasan  Terhadap  APBD  Melalui  Penjaringan  Aspirasi  Masyarakat Oleh DPRD, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2, Tahun 2019 FH-UNDIP, hal. 253
5 Schermerhorn dalam Benny Abidin, Op. Cit. , hal. 251 6 Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT.Alumni, Bandung, 2004, hal. 89.
7 B.N.Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses&Realita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 59.
8 Saldi  Isra,  “Hubungan  Presiden  &  DPR”,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.10  No.3,  September  2013,  Mahkamah  Konstitusi Indonesia, hal. 400
9 Ibid. , hal. 414
10 Bahder Johan N., Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92
11 Ibid
Mhd.  Ansori  dan  Nuraini,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

## Daerah di Indonesia
Selanjutnya menganalisa melalui:
1. Melakukan interpretasi seluruh peraturan dan undang-undang sesuai pembahasan permasalahan.
2. Penilaian berbagai bahan hukum terkait permasalahan penelitian.
3. Evaluasi peraturan dan undang-undang dan berbagai bahan hukum terkait pembahasan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan oleh DPRD merupakan pengawasan hukum bahwa anggota DPRD mengambil langkah tegas atas nama  rakyat  yang  telah  memilih  untuk  melakukannya.  Pengawasan  dimulai  dengan  perencanaan,  implementasi,  dan pertangungjawaban.  Pengawasan  DPRD  berfungsi  memastikan  semua  kebijakan  publik  terkait  siklus  anggaran, pelaksanaanya  sesuai  pemberlakuan  peraturan  dan  undang  -  undang  serta  berfokus  terhadap  prioritas  publik. Pengawasan DPRD tertuju pada kepastian dan penetapan tujuan dokumen perencanaan dan penganggaran tercapai. 12 Tujuan  pengawasan  tersebut  dapat  terwujud  sebagaimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai otonomi daerah memberikan reposisi DPRD menjadi  lebih kuat dalam  rangka melakukan  pengawasan pemerintahan di daerah (check and balances), 13 sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie menyebutkan “pada saat ini diberbagai penjuru dunia mengutamakan fungsi pengawasan”. 14
Uraian  sebelumnya  memperlihatkan  bahwa  salah  satu  fungsi  DPRD  yaitu  mengawasi  APBD,  APBD  sebagai bagian dari keuangan negara dan pada hakekatnya merupakan objek pengawasan. 15
Pengawasan ialah fungsi manajemen yang menjamin terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan dan kebijakan yang  ditentukan  serta  memastikan  ketercapaian  tujuan  dengan  efisien  dan  efektif.  Dalam  hal  pembangunan manajemen  pemerintahan  publik  yang  berkarakter good  governance pengawasan  adalah  hal  penting  supaya  fungsi pemerintahan  dapat  terjaga  dan  berjalan  semestinya. 16 Untuk  mencapai  hal  tersebut  dikenal  beberapa  jenis pengawasan pada penilaian akuntabilitas Pemerintah diantaranya:
1. Pengawasan  fungsional,  berupa  pengawasan  dari  lembaga  seperti  BPK,  BPKP,  dan  pengawasan  legislatif merupakan pengawasan oleh lembaga seperti DPRD dan DPR;
2. Pengawasan internal, berupa pengawasan dari pengawas kepada bawahan pada masing-masing unit kerja;
3. Pengawasan yudisial ialah pengawasan dari MK dan MA, yang merupakan tindakan pengawasan kepada DPR dan Pemerintah pada ranah hukum dan pelaksanaan kaidah konstitusi. 17
Pengawasan oleh DPRD mulai dari proses merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah,  tahap  perencanaan  berperan  strategis  dikarenakan  pada  tahap  ini  arah  kebijakan  strategis  ditentukan,  hal tersebut  sangat  menentukan  pada  proses  pelaksanaan  maupun  pengawasan  keuangan  daerah. 18 “Kelemahan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang”. 19
Dua  prinsip  pengawasan  harus  ada  dalam  sistem  pengawasan  akan  efektif  yaitu;  perencanaan  tertentu  dan memberikan beberapa instruksi; selanjutnya memebrikan kewenangan yang jelas kepada bawahan. 20
Adapun penyimpangan keuangan daerah dalam APBD, anggota DPRD sendiri yang melakukan penyimpangan keuangan,  padahal  lembaga  itu  sendiri  yang  seharusnya  mengawasi  keuangan  daerah. 21 Soekarwo  lebih  lanjut menyatakan bahwa, indikasi kelemahan sistem APBD saat ini adalah :
1. Peranan pejabat yang terlalu besardalam proses pengesahan APBD, baik yang menyangkut pelaksanaan, perubahan maupun perhitungan;
2. Bentuk  dan  struktur  anggaran  yang  terlalu  detail  dan  seringkali  tidak  sesuai  dengan  karakteristik  daerah,  dimana hal ini menyebabkan daerah tidak leluasa untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Konsep  transparansi  dan  akuntabiliatas  belum  dilaksanakan  secara  optimal,  terutama  akses  masyarakat  terhadap APBD belum optimal;
12 Benny Abidin, Op. Cit., hal. 252
13 Nur  Basuki  Minarno, Penyalahgunaan  Wewenang  &  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Laksbang  Mediatama,Surabaya, 2009, hal. 20
14 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajawaliPers, Jakarta, 2009, hal. 34.
15 Arifin P. Soeria A, Keuangan Publik dalam Persepektif Hukum, RajawaliPers,  Jakarta 2009, hal. 98
16 Benny Abidin, Op. Cit., hal. 251 17 L.  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  pada  Sistem  Ketatanegaran  Indonesia, CV.  Utomo, Bandung, 2005, hal. 32
18 Nur Basuki Minarno, Op. Cit., hal. 22
19 Ibid., hal. 23 20 H.  Achmad  Fauzi,  “Fungsi  Pengawasan  DPRD  Dalam  Mewujudkan  Pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik”, Hukum & Dinamika Masyarakat Vol. 1 No. 2014, hal. 205
21 Arifin P. Soeria Atmadja, Op. Cit., hal. 232
Mhd.  Ansori  dan  Nuraini,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

## Daerah di Indonesia
4. Peranan DPRD yang sangat terbatas dalam pengendalian anggaran;
5. Pengendalian  dan  pengawasan  lebih  tertuju  pada  pertanggungjawaban  secara  finansial  saja  bukan  pada  kinerja lembaga pemerintahan;
6. Sistem akuntansi yang bertumpu pada cash basis dengan single entry dan bukan pada accural basis dengan double entry . 22
Anggaran  APBD  adalah  amanat  rakyat  kepada  pemerintah  melalui  DPRD  untuk  pelayanan  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  dan  sebagai  perencanaan  keuangan  tahunan  pemda  yang  disetujui  DPRD  dan  ditetapkan melalui  Peraturan  Daerah  (Perda),  dengan  dmeikian  perlu  adanya  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD  supaya tidak  terjadi  penyelewengan  dan  penyimpangan  anggaran,  diperlukan  peranan  aktif  dari  DPRD  dalam  pengawasan proses berjalannya APBD. 23
Hak budget pada dasarnya merupakan hak pengawasan ketika penetapan dan ketika pelaksanaan anggaran. Hak budget  sebagai  hak  deritatif,  bukan  sebagai  hak  asli,  dikarenakan  DPRD  tidak  mempunyai  hak  inisiatif  dalam menyusun  RAPBD.  Hak  inisiatif  dimiliki  oleh  Pemda.  Hak  budget  DPRD  bertujuan  sebagai  pencegahan  terkait pungutan ilegal dan pemakaian anggaran dengan tidak melalui persetujuan rakyat. Hal tersebut bisa sebagai penyebab penyalahgunaan anggaran yang tidak terkait kepentingan rakyat. 24
Fungsi pengawasan DPRD secara normatif adalah menggambarkan kehidupan demokrasi di daerah, diharapkan dari  fungsi  tersebut  sebagai  sarana check  and  balances pada  pemerintahan  di  daerah.  Akan  tetapi  selama  ini  hal tersebut belum terlaksana dengan efektif, hal ini disebabkan DPRD juga bagian dari Pemda. 25
Pada  bidang  pengawasan,  fungsi  DPRD  adalah  sebagai  tindak  lanjut  berbagai  fungsi  dan  peranan  DPRD sebelumnya  yaitu  fungsi  anggaran  dan  legislasi,  dikarenakan  pengawasan  obyek-obyek  oleh  DPRD  didominasi  oleh program dan kebijakan hasil dari fungsi anggaran dan legislasi, dengan dmeikian fungsi pengawasan adalah kesatuan yang  tidak  terpisahkan  dengan  berbagai  fungsi  yang  lain.  Fungsi  pengawasan  DPRD  sejatinya  bertujuan pengembangan  kehidupan  demokrasi  daerah,  keterwakilan  daerah  dan  rakyat  terjamin  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenanganya, serta pengembangan prosedur check and balances antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah supaya terwujud tata pemerintahan yang baik. 26
Prosedur  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Penggunaan  APBD  oleh  Pemda  terkait  otonomi  daerah  pada  Undang- Undang  hingga  Peraturan  Pemerintah  terhadap  fungsi  pengawasan  DPRD,  secara  jelas  tidak  diatur  sehingga  proses dan  tujuan  kegiatan  supaya  menjamin  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  sesuai perencanaan.  Oleh  karena  itu  proses  dan  tujuan  kegiatan  bertujuan  menjamin  terlaksananya  Pemerintahan  daerah sesuai tujuan dan perencanaan pengawasan tersebut. 27
Peranan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan ABPD dalam kerangka representasi rakyat di daerah, diwujudkan  berbentuk  pengawasan:  pelaksanaan  Perda,  peraturan  dan  undang-undang  lainnya  berkaitan penyelenggaraan Pemda dan pelaksanaan tindak lanjut oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. 28 Pengawasan  DPRD  merupakan  fungsi  terakhir  bermaksud  supaya  pelaksanaan  berjalan  sesuai  perencanaan semula dalam penyelenggaraan pemerintahan. 29

## SIMPULAN
Pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban belum terlaksana dengan efektif.
22 Nur Basuki Minarno, Op. Cit., hal. 112.
23 Andi Aminah, Loc. Cit.
24 H. Achmad Fauzi, Op. Cit., hal. 209
25 M. Agus Santoso, “Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hal. 619
26 Hariande  L.  Bintang  &  Ahmad  J,  “Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Perda”,  Jurnal  Demokrasi  &  Otonomi Daerah, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, Hal. 59
27 Ridha  Kurniawan,  Mekanisme  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Penggunaan  APBD  Oleh  Pemda  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 1 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi, hal. 55
28 Ina  Sopia  Kirihio,  “Peranan  DPRD  Dalam  Melaksanakan  Fungsi  Anggaran  Dan  Pengawasan  Terhadap  APBD”,  Lex Administratum, Vol.7 /No. 1/ Jan-Mar/ 2019, hal. 25
29 Putrie Anindya Jati, dkk, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kab. Wonogiri Menurut Undang-Undang Tahun 2014 No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah” Diponegoro Law Review, Vol.6 No.2, 2016, hal. 4
Mhd.  Ansori  dan  Nuraini,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

## Daerah di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Bahder J. Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. B. N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2005. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Jukum Tata Negara, RajawaliPers, Jakarta, 2009. La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2005. Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Daerah, Laksbang Mediatama,Surabaya, 2009.
Paulus  Effendie  Lotulung dalam Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah, PT.Alumni, Bandung, 2004.

## Jurnal
Andi  Aminah,  “Pengawasan  APBD  Oleh  DPRD  Kab.  Pangkep”,  Meraja  Journal  Vol.  2,  No.  2,  Juni  2019,  Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru.
Benny Abidin, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai APBD Di Kab. Batang, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 14, No. 2, Tahun 2018 Fakultas Hukum UNDIP. Hariande  L.  Bintang  dan  Ahmad  Jamaan,  “Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Perda”,  Jurnal  Demokrasi  &
Otonomi Daerah, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
H. Achmad  Fauzi, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik”,
Hukum & Dinamika Masyarakat Vol. 1 No. 2014.
Ina Sopia Kirihio, “Peranan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap APBD”, Lex Administratum, Vol.7/ No.1 /Jan-Mar/2019.
Lis  Setiyowati,  Upaya  Preventif  Dalam  Rangka  Pengawasan  Terhadap  APBD  Melalui  Penjaringan  Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2, Tahun 2019 FH-UNDIP.
M. Agus Santoso, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
Putrie  Anindya  Jati,  dkk,  “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Kab.  Wonogiri  Menurut  Undang-Undang  Tahun 2014 No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah” Diponegoro Law Review, Vol.6 No.2, 2016.
Ridha  Kurniawan,  Mekanisme  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Penggunaan  APBD  Oleh  Pemda  Dalam  Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 1 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi. Saldi  Isra,  “Hubungan  Presiden  dan  DPR”,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.10  No.3,  September  2013,  Mahkamah  Konstitusi Indonesia.