## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DANA DESA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
Oleh : I Made Arya Udayana 1 dan I Nyoman Sukraaliawan 2

## Abstraksi
Berjangkitnya  wabah  Covid-19  sejak  awal  tahun  2020  telah menghancurkan kehidupan masyarakat  hampir dari segala segi.  Khusus  dibidang ekonomi  wabah  Covid-19  telah  menyebabkan  runtuhnya  perekonomian  dan menyebabkan  munculnya  keluarga-keluarga  miskin  baru.  Untuk  membantu meringankan  beban  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa.
Beberapa  pokok  permasalahan  dapat  dirumuskan  yaitu:  1)  bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa  Ambengan  ?;    2)  apakah  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi kebijakan  BLT-DD  kepada  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa Ambengan  ?;  dan  3)  bagaimanakah  dampak  pemberian  BLT-DD  terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan  ?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  peneliti  meggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengambilan  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan;  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  simpulan  dan verifikasi.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  implementasi  kebijakan  BLT-DD di  Desa  Ambengan  meliputi: target  group merupakan  tujuan  utama  kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group , kemampuan dalam  pengawasan  supaya  tidak mismanagement ,  serta  moral  para  pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjungjung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal.
Juga ditemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat kebijakan BLT- DD  tersebut  berupa  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Sedangkan  dampak pemberian  BLT-DD  terhadap  kehidupan  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19 meliputi  dampak  positif  yakni  dapat  meringankan  beban  keluarga  miskin,  dan dampak negatif yakni dapat menimbulkan rasa ketergantungan masyarakat.
Kata kunci : implementasi kebijakan, keluarga miskin, BLT-Dana Desa.
1 Alumni FIA Universitas Panji Sakti, email. aryaudayana97@gmail.com
2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Kebijakan  pemerintah  saat  ini  banyak  diarahkan  pada  upaya  mengatasi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  sehingga diharapkan  masyarakat  bisa  memenuhi  kebutuhan  dasar  secara  layak  dan  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  diri  dan  keluarganya.  Hal  itu  tentunya  berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi.
Pokok  sasaran  pembangunan  hendaknya  berkisar  pada  pemberantasan kemiskinan,  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dengan pembangunan ekonomi dalam proses inj diwujudkan adanya pembagian pendapatan secara  adil dan merata dalam masyarakat (Hamzah Haz,2006: 8)
Dalam  situasi  wabah  pandemi  virus  Corona  atau  Covid-19  yang  saat  ini melanda  dunia  termasuk  Indonesia,  jumlah  masyarakat  miskin  di  Indonesia semakin  bertambah  banyak.  Dalam  beberapa  bulan  belakangan  ini  ekonomi seolah  lumpuh,  banyak  terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang mengakibatkan  menumpuknya  jumlah  pengangguran  dan  banyaknya  masyarakat yang tidak berpenghasilan.
Virus  Corona  atau  Covid-19  merupakan  sebuah  wabah  penyakit  yang menyerang  saluran  pernafasan  dan  dapat  berakibat  fatal  seperti  kematian.  Virus ini  pertama  kali  ditemukan  di  daerah  Wuhan,Tiongkok  pada  Desember  2019, kasus  virus  ini  diduga  berkaitan  dengan  pasar  hewan  yang  ada  di  Wuhan,  yang menjual  berbagai  jenis  daging  binatang,  termasuk  yang  tidak  biasa  dikonsumsi masyarakat,  seperti  ular,  kelelawar,  dan  berbagai  jenis  tikus.  Kasus  infeksi pneumonia  atau  radang  paru-paru  misterius  ini  memang  banyak  ditemukan  di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau Covid-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dikonsumsi manusia sehingga terjadi penularan.
Provinsi  Bali  yang  selama  ini  sangat  bertumpu  pada  sektor  pariwisata, sejak  adanya  pandemi  Covid-19  sektor  pariwisata  lumpuh  total.  Hampir  semua destinasi  wisata  yang  ada  di  Bali  ditutup  untuk  mencegah  penularan  Covid-19. juga  karena  memang  tidak  adanya  masyarakat  yang  berani  bepergian  terutama
berwisata ke obyek-obyek wisata yang ada di Bali. Penerbangan dari dan ke luar negeri  juga  sempat  ditutup  total  selama  beberapa  bulan.  Dengan  adanya  kasus seperti  ini,  banyak  fasilitas  pariwisata  seperti  hotel  dan  restoran  mengalami penutupan yang tentunya berdampak pada berhentinya karyawan yang bekerja di tempat  tersebut.  Angka  pengangguran  terus  bertambah  yang  tentunya  diikuti dengan  bertambahnya  masyarakat  miskin.  Perekonomian  masyarakat  mengalami penurunan  yang  sangat  signifikan.  Daya  beli  masyarakat  berada  pada  titik terendah  karena  mereka  tidak  memiliki  penghasilan  atau  penghasilan  mereka berkurang, bahkan secara nasional pertumbuhan ekonomi berada pada titik minus.
Untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi  masyarakat  dan  menumbuhkan  kembali  daya  beli  masyarakat.  Salah satunya  adalah  dengan  memberikan  bantuan  secara  tunai  kepada  masyarakat miskin terdampak Covid-19.
Pemberian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) merupakan salah satu upaya pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19, yakni  dengan  cara  memberikan  bantuan  uang  secara  tunai  sebesar  Rp.600.000,- setiap  bulan  kepada  Kepala  Keluarga  (KK)  miskin  terdampak  Covid-19.  Salah satu  sumber  dana  yang  digunakan  oleh  pemerintah  ntuk  memberikan  bantuan tunai  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  adalah  dengan menggunakan  Dana  Desa  (  DD  ).  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (  BLT  – DD  )  ini  sudah  disalurkan  kepada  masyarakat  sejak  bulan  April  2020  sampai Desember 2020.
Desa Ambengan sebagai salah satu desa di Bali yang terdampak Covid-19, juga  sudah  menyalurkan  BLT-DD  kepada  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19. dari 187 KK miskin yang ada di Desa Ambengan, sebanyak 150 KK mendapatkan bantuan  BLT-DD  sebanyak  Rp.600.000,-  selama  9  (sembilan  )  bulan,  dari  April 2020 sampai Desember 2020. Sedangkan 37 KK miskin yang tidak mendapatkan BLT-DD, mereka mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Sosial  Tunai  (BST),  yang  besarannya  berkisar  Rp.200.000  –  Rp.300.000  setiap bulannya.  Jumlah  nominal  bantuan  yang  diterima  oleh  masyarakat  miskin
terdampak  Covid-19,  yang  ternyata  tidak  sama  besarnya,  ternyata  menimbulkan kecemburuan  di  masyarakat  terutama  bagi  yang  menerima  dengan  nominal dengan jumlah yang lebih sedikit. Mereka iri dengan teman-temannya atau dengan tetangganya  yang  justru  menerima  bantuan  dengan  nominal  yang  lebih  besar. Mereka  juga  tidak  mengerti  kriteria  apa  yang  digunakan  oleh  aparat  desa  untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan jumlah yang lebih besar tersebut. Tetapi mereka tetap saja bersyukur bisa memperoleh bantuan dari  pemerintah  yang  tentunya  dapat  membantu  kehidupan  mereka  di  masa pandemi Covid-19.
Permasalahan  yang  muncul  di  lapangan  seperti  telah  disebutkan  di  atas, sehubungan  dengan  pemberian  bantuan  langsung  dalam  bentuk  uang  tunai tersebut adalah adanya kecemburuan dari beberapa anggota masyarakat yang tidak tersentuh  bantuan  atau  mendapatkan  bantuan  dengan  jumlah  nominal  yang  lebih kecil dari yang lainnya. Mereka terkadang membanding-bandingkannya, terutama ketika  anggota  masyarakat  dikenai  kewajiban  untuk  bergotong  royong. Masyarakat  yang  tidak  mendapat  bantuan  atau  yang  mendapat  bantuan  dengan nominal yang lebih kecil menjadi agak malas untuk ikut bergotong royong.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kebijakan pemberian  bantuan  secara  tunai  kepada  masyarakat  khususnya  yang  berbentuk BLT-DD  lewat  sebuah  penelitian  yang  berjudul  ”Implementasi  Kebijakan Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (  BLT-DD  )  kepada  masyarakat  miskin terdampak  Covid-19  di  Desa  Ambengan  Kecamatan  Sukasada  Kabupaten Buleleng”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa  (BLT-DD)  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa Ambengan Kecamatan Sukasada  ?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan BLT  Dana  Desa  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa Ambengan Kecamatan Sukasada ?
3. Bagaimanakah  dampak  pemberian  BLT-DD  kepada  masyarakat  miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada  ?

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  jenis  atau  metode  penelitian  yang dipergunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor dalam  Moleong  (2007:3)  mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Menurut  mereka,  pendekatan  ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  maka  informan  yang  dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain: Perbekel Desa Ambengan beserta  Perangkat  Desa,  Relawan  Covid-19  Desa  Ambengan,  Tokoh  masyarakat serta  masyarakat  Desa  Ambengan  penerima  BLT-Dana  Desa.  Informan  dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan  atau  dia  sebagai  penguasa  sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2013:219 )
Hal  pertama  yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian (Hendarso,2011). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1.Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD) kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa  Ambengan Kecamatan Sukasada,yang meliputi :
- Target group merupakan tujuan utama kebijakan
- Kemampuan  strategi  manajemen  diperlukan  bagi  dukungan  proses perubahan perilaku kelompk sasaran ( target group )
- Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak mismanagement .
- Tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal.
2.Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan BLT Dana Desa  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa  Ambengan Kecamatan Sukasada, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
3.Dampak  pemberian  BLT-DD  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19 di  Desa  Ambengan  Kecamatan  Sukasada,  yang  meliputi  dampak  positif  dan dampak negatif.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten  Buleleng.  Lokasi  ini  dipilih  dengan  alasan  karena  sepanjang pengamatan  peneliti  belum  pernah  ada  yang  meneliti  sebelumnya.  Juga  karena data-data  yang  dibutuhkan  cukup  tersedia.  Selanjutnya  teknik  pengumpulan datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen. Analisis  data  dilakukan  dengan  analasis  data  kualitatif  dengan  prosedur: pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  simpulan  serta verifikasi ( Sugiyono, 2013).

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1  Implementasi  Kebijakan  BLT-DD  Kepada  Masyarakat  Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan
Pandemi  Covid-19  yang  telah  berlangsung  sejak  awal  tahun  2020  yang lalu,  benar-benar  telah  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat. Berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat  terpukul  dan  terpuruk  akibat  adanya pandemi  Covid-19  tersebut,  yang  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  tentunya adalah sektor ekonomi. Bahkan secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai  minus  6  (Jawa  Pos,  2  Juni  2021).  Masyarakat  miskin  tentunya  yang paling  terkena  dampak  terpuruknya  sektor  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19 tersebut.
Untuk  meringankan  beban  kehidupan  masyarakat  miskin  supaya  tidak semakin  terpuruk,  salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dananya diambil dari Dana Desa, yang biasa  disebut  BLT-Dana  Desa.  BLT-Dana  Desa  merupakan  bantuan  uang  tunai secara langsung kepada keluarga miskin di desa yang mulai diberikan sejak bulan
April  2020  dengan  nominal  masing-masing  keluarga  miskin  mendapatkan Rp.600.000,-  setiap  bulannya,  selama  3  (  tiga  bulan  )  yakni  untuk  bulan  April, Mei dan Juni. Selanjutnya karena keterbatsan dana dan semakin banyak keluarga miskin  yang  harus  diberikan  bantuan  dana  tersebut,  sejak  Juli  2020  nominalnya diturunkan menjadi Rp.300.000,- sampai saat ini.
Desa Ambengan sebagai salah satu desa yang masyarakatnya juga terkena dampak adanya pandemi Covid-19, juga menerapkan kebijakan pemberian BLT- Dana  Desa  kepada  masyarakat  miskin,  khususnya  keluarga  miskin  yang  belum tersentuh  bantuan  pemerintah  lewat  Program  Keluarga  Sejahtera  (  PKH  ). Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan , yakni  Perbekel  Desa  Ambengan,  Kasi  Kesejahteraan,  dan  Keluarga  miskin penerima  BLT-Dana Desa, dapat  diketahui  bahwa penyaluran uang tunai  kepada keluarga  miskin  lewat  kebijakan  BLT-Dana  Desa  memang  sasarannya  adalah untuk  bagi  keluarga  miskin  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19,  dengan tujuan  meringankan  beban  kehidupan  masyarakat  akibat  pandemi  Covid-19 supaya  tidak  semakin  terpuruk.  Hal  ini  sesuai  dengan  model  implementasi kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  Masmanian  dan  Sabatier  (  Wahab,2012  ),  yakni implementasi sebagai manajemen kebijakan, dimana target group atau kelompok sasaran  merupakan  tujuan  utama  kebijakan.  Jadi  implementasi  kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Ambengan sampai saat ini dirasa sudah tepat sasaran yakni kelompok keluarga miskin terdampak Covid-19, dan tujuannya jelas untuk  mengurangi  beban  kehidupan  keluarga  miskin  tersebut.  Juga  didukung dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III ( Subarsono,2012 ), yang menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa  yang harus dilakukan. Apa  yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group )  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi.
Selanjutnya,  dalam  implementasi  kebijakan  penyaluran  BLT-Dana  Desa kepada  masyarakat  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  harus  didukung  oleh kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut khususnya yang ada di desa dalam mengelola dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapat bantuan. Juga
diharapkan  adanya  perubahan  perilaku  dari  keluarga  miskin  setelah  mereka menerima bantuan tersebut.
Menyimak  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  empat  orang informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lapangan, dapat diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan  pemberian  bantuan  uang  tunai  melalui BLT-Dana  Desa  sudah  dapat  dikelola  dengan  strategi  yang  baik  dan  benar  dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses penyerahan bantuan tersebut.  Bantuan  tersebut  juga  diharapkan  bisa  dimanfaatkan  sebaik  mungkin oleh  kelompk  sasaran  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  agar  nantinya  bisa meringankan  beban  kehidupan  akibat  himpitan  ekonomi  dampak  dari  pandemi Covid-19.  hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampakan  oleh  Masmanian  dan  Sabatier (Wahab,  2012),  bahwa  implementasi  sebagai  model  kebijakan  menghendaki adanya kemampuan strategi manajemen bagi dukungan proses perubahan perilaku kelompok sasaran ( target group ).
Hal  selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  terkait  penyaluran  BLT-Dana  Desa kepada  masyarakat  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  di  Desa  Ambengan adalah  penyaluran  tersebut  harus  bisa  dikelola  dengan  baik  terutama  dalam  hal pengawasan  dari  proses  pendataan  calon  penerima  bantuan  sampai  kepada penyerahan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  berhak  menerimanya.  Karena program  ini  merupakan  program  fiskal  dan  supaya  tidak  terjadi  salah  dalam mengelolanya.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan,  yakni  Perbekel  Desa  Ambengan,  Ketua  LPM  Desa  Ambengan,  dan Kelian  Banjar  Dinas  Pebantenan  Desa  Ambengan,  dapat  diketahui  bahwa, pelaksana  kebijakan  penyaluran  BLT-Dana  Desa  haruslah  memiliki  kemampuan yang  baik  dalam  mengelola  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  penyaluran bantuan  tersebut.  Terlebih  bantuan  tersebut  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam upaya  menghidupkan  kembali  perekonomian  dan  meningkatkan  daya  beli masyarakat  yang  terpuruk  akibat  adanya  pandemi  Covid-19.  pengawasan dilakukan supaya jangan sampai terjadi salah dalam pengelolaan bantuan tersebut. Hal  ini sesuai dengan  yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (  Wahab,
2012  )  bahwa  implementasi  sebagai  manajemen  kebijakan  dimana  kemampuan mamagerial  meliputi  pengembangan  kecukupan  pengawasan  sebagai  program fiskal tidak mismanagement .
Hal  yang  juga  menjadi  perhatian  dalam  pelaksanaan  penyaluran  BLT- Dana  Desa  yang  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  membantu  keluarga miskin  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  adalah  tegaknya  moral  para pelaksana  dan  menghindari  adanya  konflik  internal  dalam  hal  ini  konflik  para pelaksana kebijakan.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang  informan tersebut, yang salah satunya adalah pelaksana langsung program BLT-Dana Desa di Desa Ambengan, dapat diketahui bahwa proses penyaluran bantuan uang tunai lewat  program  BLT-Dana  Desa,  hendaknya  mengutamakan  tegaknya  moral  para pelaksana  dan  menghindari  terjadinya  konflik  internal  supaya  program  tersebut bisa berjalan lancar dan sampai dengan benar kepada kelompok sasaran dalam hal ini  keluarga  miskin  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid,  19.  Para  pelaksana haruslah  memiliki  komitmen  yang  tinggi,  mengedepankan  kejujuran  dan  berjiwa adil  dalam  proses  penyaluran  bantuan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang ditawarkan  oleh  masmanian  dan  Sabatier  (  Wahab,  2012  )  bahwa  implementasi sebagai model kebijakan megakui tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik  internal.  Juga  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III (Subarsono,  2012  ),  bahwa  salah  satu  variabel  dalam  implementasi  kebijakan adalah Disposisi yakni watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis.  Apabila  implementor  memiliki disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

## 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa  Kepada  masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid-19  di  Desa Ambengan.
Berhasil  atau  gagalnya  implementasi  sebuah  kebijakan  akan  ditentukan oleh  banyak  faktor.  Dalam  hal  ini  akan  ada  faktor  pendukung  dan  penghambat
implementasi  kebijakan  tersebut.  Terkait  dengan  implementasi  kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Ambengan, maka ada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

## 3.2.1  Faktor Pendukung
Implementasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak  adanya pandemi Covid-19  melalui skema  BLT-Dana Desa dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sampai  pada  kelompok  sasaran  yakni  keluarga miskin terdampak Covid-19, karena didukung oleh beberapa faktor internal.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang informan  yang  kesemuanya  merupakan  aparat  desa  Ambengan,  dapat  diketahui bahwa  adanya  data  yang  lengkap  dan  akurat  tentang  jumlah  KK  miskin  di  Desa Ambengan  sangat  mendukung  dalam  proses  penyaluran  bantuan  pemerintah kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19  melalui  skema  BLT-Dana  Desa.  Dalam situasi  ini  dapat  dikatakan  bahwa  perangkat  Desa  Ambengan  di  bawah  araha Perbekel  sudah  mengerti  apa  yang  harus  dilakukan  dengan  adanya  Peraturan Menteri Desa tentang penggunaan anggaran Dana Desa untuk program BLT-Dana Desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  C.Edwards  III  (  Subarsono, 2012 : 90 ) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang salah  satunya  adalah  komunikasi,  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran ( target group ) untuk mengurangi distorsi kebijakan.
Faktor  internal  lainnya  yang  menjadi  pendukung  dari  implementasi kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Ambengan  adalah  tersedianya  sumberdaya yang cukup, dalam hal ini berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang  informan  yang merupakan pejabat di Desa Ambengan yang juga sebagai pelaksana implementasi kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Ambengan,  dapat  diketahui  bahwa tersedianya sumberdaya manusia dalam hal ini perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan  BLT-Dana  Desa,  serta  adanya  sumberdaya  finansial  yakni  anggaran
yang  telah  ditetapkan  yaitu  35  %  dari  anggaran  dana  desa  yang  diterima  dari pemerintah pusat, menjadi faktor pendukung internal bagi implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III ( Subarsono, 2012 : 91 ), bahwa sumberdaya menjadi variabel yang berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan.  Sumberdaya  yang  dimaksud  adalah sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor,  dan  sumberdaya  finansial. Sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
Selanjutnya,  impelentasi  kebijakan  BLT-  Dana  Desa  di  Desa  Ambengan didukung  oleh  faktor  eksternal  yakni  adanya  aturan  yang  jelas  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  prosedurnya  tidak  terlalu  berbelit-belit. Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, didukung  hasil  pengamatan  di  lokasi  penelitian  pada  saat  pencairan  BLT-Dana Desa  di  Desa  Ambengan  dapat  diketahui,  secara  eksternal  yang  menjadi  faktor pendukung  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Ambengan  adalah adanya  aturan  yang  jelas  yang  tertuang  dalam  Permendes  PDDT  terkait  aturan, prosedur,    dan  persyaratan  penerima  BLT-Dana  Desa.  Hal  ini  tentunya  lebih memudahkan  para  pelaksana  kebijakan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan tersebut.  Ini  tentunya  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  C.Edwards  III (Subarsono, 2012 : 92 ) tentang struktur birokrasi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi  yang dimaksud adalah adanya SOP ( Standard Operating Procedure ) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan kebijakan.
Faktor  pendukung  tersebut  di  atas  juga  sesuai  dengan  yang  disampaikan oleh  Grindle  (  Subarsono,  2012  :  93  ),  bahwa  keberhasilan  implementasi kebijakan  dipengeruhi  oleh  dua  variabel  besar  yakni  isi  kebijakan  ( context  of policy )  dan  lingkungan  implementasi  ( context  implementation ),  dimana  variabel isi  kebijakan  salah  satunya  memuat  tentang  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh kelompok sasaran      ( target group ).

## 5.2.2 Faktor Penghambat
Adapun yang menjadi faktor penghambat internal implementasi kebijakan BLT-Dana  Desa  kepada  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa Ambengan  adalah  watak  dan  karakter  pelaksana  kebijakan.  Berdasarkan pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  orang  informan  ,  dapat diketahui  karakter  dan  watak  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  oknum  aparat desa yang tidak jujur menjadi penghambat secara internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Ambengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards  III  (  Subarsono,  2012  :  91-91  )  bahwa  disposisi  menjadi  salah  satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan sifat demokratis.
Selanjutnya  secara  eksternal yang  menjadi  faktor  penghambat implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Ambengan,  adalah  dana  yang tersedia  tidak  mencukupi  untuk  dibagikan  kepada  masyarakat  miskin  terdampak pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh tiga orang informan yakni Perbekel Desa Ambengan, Kaur Keuangan, dan Ketua BPD  Desa  Ambengan,  dapat  diketahui  bahwa  faktor  penghambat  implementasi kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Ambengan  diantaranya  adalah  tidak  semua KK miskin yang memperoleh bantuan, serta besarnya alokasi anggaran yang tidak mencukupi  untuk  memberikan  bantuan  kepada  semua  KK  miskin  yang  ada  di Desa  Ambengan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Mazmanian  dan Sabatier ( Subarsono, 2012 ) bahwa proporsi kelompok sasaran terhadap populasi bisa  menjadi  penghambat  implementasi  kebijakan,  dimana  sebuah  program  akan relatif sulit dimplementasikan apabila kelompok sasaran lebih kecil dari populasi. Juga berkaitan dengan besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
3.3  Dampak  Pemberian  BLT-Dana  Desa  Kepada  Masyarakat  Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan
Satu  pendapat  ahli  menyatakan  bahwa,  “Pedoman-pedoman  kebijakan negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikan  maupun untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat”  (Masmanian  dan Sabatier  dalam  Ryani  dan  Sandiasa,  2017:  2).  Setiap  kebijakan  yang  diterapkan oleh  pemerintah  tentunya  akan  memberikan  dampak  khususnya  pada  kelompok sasaran  yang  menjadi  tujuan  dari  diterapkannya  kebijakan  tersebut.  Dampak kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan ( Islamy, 2010 ).
Sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  pemberian  BLT-Dana  Desa kepada  masyarakat  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19,  maka  ada  dampak positif dan dampak negatif.

## 3.3.1  Dampak Positif
Dampak  positif  yang  diharapkan  setelah  diterapkan  suatu  kebijakan merupakan  konsekuensi  yang  memang  diharapkan  dari  implementasi  suatu kebijakan.  Begitu  pula  dengan  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada masyarakat  miskin  di  Desa  Ambengan  tentunya  berdampak  positif  terhadap kehidupan keluarga miskin yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi Covid- 19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  empat  orang informan,  didukung  oleh  hasil  pengamatan  langsung  dilokasi  penelitian,  dapat diketahui  bahwa  implemantasi  kebijakan  penyaluran  bantuan  uang  tunai  kepada keluarga  miskin  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  lewat  BLT-Dana  Desa berdampak positif bagi kehidupan keluarga miskin  yang ada di Desa Ambengan. Bantuan  tersebut  bisa  digunakan  untuk  meringankan  beban  kehidupan  ekonomi keluarga miskin tersebut. Bahkan ada  yang memanfaatkan bantuan uang tersebut untuk  modal  usaha  kecil-kecilan.  Hal  tersebut  memang  dampak  yang  memang diharapkan  dari  diterapkannya  sebuah  kebijakan,  seperti  yang  disampaikan  oleh Islamy  (  2010  ),  yakni  salah  satu  dimensi  dampak  kebijakan  adalah  dampak
kebijakan  yang  diharapkan  ( intented  consequences ).  Dampak  yang  seperti  inilah yang selalu diupayakan oleh dari implementasi sebuah kebijakan khususnya oleh pelaksana kebijakan tersebut.

## 5.3.2  Dampak Negatif
Selanjutnya  dalam  setiap  implementasi  kebijakan  akan  selalu  muncul dampak  negatif  dari  kebijakan  tersebut.  Dampak  negatif  ini  sebenarnya  tidak diharapkan  oleh  pemerintah  tetapi  merupakan  sebuah  hal  yang  memang  akan sangat sulit untuk dihindari.
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan, didukung oleh hasil pengamatan secara langsung dilapangan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa  dalam  setiap  kebijakan  akan  selalu  ada  dampak  negatifnya.  Dampak negatif  tersebut  memang  dampak  yang  tidak  diharapkan  tetapi  sulit  untuk dihindari.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Islamy  (  2010  ),  bahwa dimensi  dampak  kebijakan  publik  salah  satunya  adalah  dampak  yang  tidak diharapkan  ( unintended  consequences ),  yaitu  sebagian  masyarakat  enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena senang menunggu subsidi dari pemerintah.
Untuk  itulah  pemerintah  dan  seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa khususnya yang ada di Desa Ambengan  hendaknya  berusaha  semaksimal  mungkin  menyampaikan  kepada masyarakat  khususnya  keluarga  miskin  penerima  bantuan  supaya  bisa memanfaatkan  bantuan  tersebut  untuk  membantu  meringankan  beban  kehidupan keluarganya. Jangan menggunakan uang bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu. Atau bahkan aparat pemerintah Desa Ambengan bisa saja mengancam akan memberikan sanksi memutus bantuan tersebut  atau tidak akan diberikan bantuan lagi  jika  ada  masyarakat  yang  ketahuan  menggunakan  uang  bantuan  itu  tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi dipergunakan untuk hal- hal  yang negatif, seperti  untuk  membeli rokok, membeli minuman keras,  berjudi dan hal-hal negatif lainnya.
4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Dari  penjelasan  yang  dipaparkan  pada  bagian  hasil  penelitian  dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada  masyarakat  miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan mencakup kelompok sasaran ( target group )  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  merupakan  tujuan  utama  kebijakan. Juga  diperlukan  adanya  kemampuan  strategi  untuk  mendukung  adanya perubahan  perilaku  kelompok  sasaran.  Selanjutnya  pengawasan  terhadap implemantasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement .  Pada  akhirnya  moral  yang  baik  dari  pelaksana  terutama adanya  komitmen,  kejujuran  dan  sifat  demokratis  santa  diperlukan  dan menghindari adanya konflik internal.
2. Faktor  pendukung  internal  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa  Ambengan  adalah  :  adanya data  yang  lengkap  dan  akurat  tentang  calon  penerima  bantuan,  juga keberadaan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sedangkan faktor pendukung  eksternalnya  adalah  aturan  dan  prosedur  penyaluran  BLT-Dana Desa yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat internalnya adalah  watak  dan  karakteristik  yang  tidak  jujur  dari  oknum  aparat  desa sebagai  pelaksana  kebijakan.  Faktor  penghambat  eksternalnya  adalah  dana yang tersedia kurang dan harus mengusulkan lagi ke Bupati.
3. Dampak  dari  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada  masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan dimana bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban kehidupan keluarga miskin sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan  dimana  dengan  adanya  pemberian  bantuan  tersebut  oleh pemerintah,  masyarakat  menjadi  manja  dan  selalu  menunggu  bantuan  dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi.

## 4.2  Saran-saran
Selanjutnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa haruslah mengena dan bermanfaat bagi kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  yang  terkena  dampak  adanya pandemi  Covid-19.  Untuk  itulah  aparat  terkait  harus  benar-benar  mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut termasuk pengawasan terhadap penggunaan uang  bantuan  tersebut  oleh  keluarga  miskin  penerima  bantuan.  Jangan  sampai uang  tunai  bantuan  tersebut  disalah  gunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak  menjadi kebutuhan  pokok  keluarga.  Bila  perlu  diterapkan  sanksi  bagi  yang  melanggar dengan memutus bantuan untuk periode berikutnya.
2.Pelaksana  kebijakan  BLT-Dana  Desa  tersebut  khususnya  ditingkat  desa hendaknya  memaksimalkan  faktor  pendukung  dan  meminimalisir  hambatan yang terjadi supaya implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran dan tujuan.
3.Seluruh  pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa tersebut  haruslah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan  dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya. Pengorbanan yang dilakukan dengan memotong sebesar 35% dari dana desa untuk diberikan kepada keluarga miskin  harus  benar-benar  bermanfaat  untuk  mengurangi  beban  kehidupan ekonomi keluarga miskin yang terhimpit akibat adanya pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama setahun lebih dan tidak tahu kapan berakhirnya.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin,  2012, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implemantasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Haz,H.  Hamzah,  2006, Mengkaji  Ulang  Politik  Ekonomi  Indonesia ,  Pustaka, Ciganjur
Hendarso,  Emy  Susanti,  2011,  Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar, Kencana Prenada Media, Jakarta
Islamy,Irfan,  2010,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi Aksara,  Jakarta
Jawa Pos, 2 Juni 2021
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020
Ryani, Desak Putu Dewi dan Gede Sandiasa, 2017. Implementasi Kebijakan Desa Pakraman  Dalam  Pengelolaan  Pariwisata  Di  Objek  Wisata  Air  Sanih”. Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 7 No. 1- Pebruari 2017P. 1-13
Subarsono,  AG.  2012, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D, Alfabeta, Bandung