## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENGATURAN WAKAF UANG BAGI  USAHA PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
Yasniwati 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 20/05/2023 Lembaga  wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk membantu  pemerintah  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di  Indonesia.  Pada awalnya  wakaf  di  Indonesia  hanya  untuk  kepentingan  sosial,  seperti  untuk masjid,  pembangunan  panti  asuhan  dan  juga  untuk  pemakaman.  Dengan berlakunya  UU  No  41  Tahun  2004  dan  No  42  Tahun  2006  wakaf  mengalami perubahan paradigma dimana sebelumnya hanya untuk wakaf wakaf sosial dan sekarang  sudah  untuk  usaha  produktif.  Kemudian  peran  nazhir  saat  ini  juga berubah dari sekedar menjaga dan mengawasi wakaf agar benda wakaf tersebut tidak  hilang  atau  rusak  kini  ditambah  tugas  lain  untuk  mengembangkan  dan memberdayakan  nazhir  benda  wakaf  yang  dapat  dirasakan  oleh  mauquf  alaih atau  yang  dapat  dialirkan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  di  besar.  Salah  satu objek  wakaf  produktif  adalah  uang,  mengapa  wakaf  tunai  produktif pemanfaatan  wakaf  tunai  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  khususnya  masyarakat  kita  yang  kurang  mampu.  Sebagai masyarakat  yang  memiliki  usaha  kecil  namun  kekurangan  dana,  pemanfaatan modal  wakaf  tunai  dapat  dimanfaatkan  untuk  membantu  masyarakat  kecil. Kemudian  pemanfaatan  wakaf  uang  juga  dapat  digunakan  untuk  membangun fasilitas  umum  seprti  pembangunan  sekolah,  jembatan  dan  juga  untuk pengelolaan  tanah  wakaf  untuk  kepentingan  produktif  seperti  pertanian, pertambangan dan perkebunan.
Direvisi, 21/06/2023
Dipublikasi, 08/07/2023
Kata Kunci: Wakaf Uang; Usaha Produktif; Kesejahteraan Sosial

## Abstract
Keywords: Waqaf Money; Productive Business; Social Welfare Waqf institutions is one instrument that can be used to assist the government in tackling  poverty  in  Indonesia.  At  first  waqf  in  Indonesia  only  for  social purposes, such as for the mosque, the construction of an orphanage and also for a  funeral.  With  the  enactment  of  Law  No.  41  of  2004  and  No.  42  In  2006  the waqf  experiencing  a  paradigm  shift  where  previously  only  for  social  waqf endowments and now already for productive business. Then Nazhir current role is also changing from simply maintaining and overseeing the endowment so that the  object  is  not  lost  or  damaged  now  added  another  task  to  develop  and empower  Nazhir  endowments  objects  that  can  be  felt  by  mauquf  alaih  or  that can  be  streamed  benefits  for  society  at  large.  One  of  the  objects  of  waqf endowments  productive  is  money,  why  is  the  cash  waqf  endowments  that  is productive for the utilization of cash waqf can be used to improve people's lives, especially in our society who are less able. As people who have small businesses but lack of funding, the utilization of cash waqf capital can be used to help small communities.  Then  the  use  of  cash  waqf  can  also  be  used  to  build  public facilities bleak construction of schools, bridges and also for the management of waqf lands for productive uses such as agriculture, mining and plantations.

## PENDAHULUAN
Legalitas  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kegiatan  apapun. Legalitas menjadikan kegiatan tersebut  kuat secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan filantropi yang legal diatur dalam undang-undang negara. Wakaf, merupakan sentral voluntary ekonomi Islam  yang  berfungsi  sebagai  aset  konstruksi  pembangunan  demi  kesejahteraan  masyarakat. Pada prinsipnya wakaf merupakan anjuran kepada sikaya untuk membantu  orang-orang yang kurang  mampu  dengan  cara  mendermakan  dana  abadi  yang  dikelola,  dan  hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia. 1
Sejak  Indonesia  merdeka  hingga  menginjak  usia  70  tahun,  kemiskinan  masih menjadi  problematika  mendasar  yang  masih  harus  dihadapi  bangsa  ini.  Kemiskinan merupakan  satu  persoalan  rumit  yang  dihadapi  oleh  negara.  Sifatnya  massif  dan  struktural serta  meluas  terjadi  pada  setiap  lapisan  masyarakat.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  data terakhir  yang  diambil  pada  Maret  2012  kemiskinan  mencapai  29,13  juta  orang  atau  11.96 pesen  dari  keseluruhan  penduduk  Indonesia.  Pemerintah  telah  membuat  program-program untuk  pengentasan  kemiskinan.  Namun  berbagai  langkah  yang  ditempuh  seolah  bersifat tambal sulam. 2
Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Berbagai  upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  pengentasan  kemiskinan  perlu  dilakukan  dengan  cara mengubah mind set masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. 3 Salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif.
Islam  sebagai  ajaran  yang  lengkap,  mempunyai  konsep ekonomi  untuk mensejahterakan  umat.  Salah  satu  sistem  ekonomi  Islam  yang  mempunyai  peranan  penting bagi  pengembangan  kesejahteraan  masyarakat  adalah  wakaf. 4 Wakaf merupakan  instrumen
1 Depag,  Kumpulan  khutbah  Jumat  dikutib  oleh  Wahidudin  Adams,  “Signifikasi  Peran  dan  Fungsi  Nazhir Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004, Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.IV, N0. 01 Januari 2011 Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm.38.
2 Kementerian Agama, 2013, Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta), hlm.2.
3 Anwas Oos, M. Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi (Bandung: Alfabeta, 2005), h. iv.
4 Diantara  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  hadits  Rasulullah  SAW  yang  melandasi  wakaf,  surat  al-Baqarah  ayat  261, surat  Ali-Imran  ayat  92  dan  surat  al-Haj  ayat  77  dan  hadits  Rasulullah  SAW.  Dalam  ayat-ayat  dan  hadits Rasulullah Saw yang artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya  dijalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih,  yang  menumbuhkan  tujuh  butir,  tiap-tiap  butir menumbuhkan seratus biji Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas  (karuniaNya)  lagi  Maha  Mengetahui”.  (al-Baqarah,  ayat  2261);  Kamu  sekali-kali  tidak  akan  sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang  kamu  nafkahkan,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui.  (Ali-Imran  ayat  92);  “Berbuatlah kebajikan, agar kamu mendapat kemenangan” (al-Haj ayat 77); Setiap amal perbuatan manusia akan terputus (pahalanya)  kecuali  tiga  macam  amal,  sedekah  jariah,  anak  sholeh  yang  mendoakan  orang  tuanya  dan  ilmu pengetahuan yang bermanfaat”. (H.R. Muslim). Dalam Islam wakaf dimulai setelah nabi hijrah ke  Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba atas dasar taqwa dan menjadi wakaf pertama dalam Islam demi kepentingan agama. Lebih lanjut lihat Munzhir Qahaf, 2007, Manajemen Wakaf Produktif, Penerbit: Khalifa, Jakarta, hlm.6-7. Landasan positif wakaf uang di Indonesia yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Menteri Agama N0.  4  Tahun  2009  tentang  Adminisrtasi  Wakaf  uang,  Keputusan  Menteri  Agama  No.  92-96  Tentang Penetapan LK menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang  Pedoman Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Lebih lanjut
Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Masyarakat  non-Muslim  boleh  memiliki  konsep  kedermawanan  ( philantropy) tetapi  ia cenderung seperti hibah atau infag, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan  dengan  instrumen  zakat  yang  ditujukan  untuk  menjamin  kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahig . 5
Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Menurut  ajaran  Islam  salah  satu bentuk  ibadat  itu  adalah  ibadat maliyah yaitu  ibadat  berupa  penyerahan  harta  ( mal) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadat wakaf.  Ibadat  ini menyangkut  hak dan kepentigan orang lain, tertib administrasi  dan aspek- aspek  lain  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebagaimana  hak  dan  kepentingan  masyarakat  itu dapat  berjalan  serta  berjalin  bersama,  pemerintah  perlu  mengaturnya  dengan  peraturan perundang-undangan. 6
Tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  perlu  diusahakan  menggali  dan  mengembangkan  potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  dipandang  perlu  meningkatkan  peran wakaf sebagai lembaga keagamaan  yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah  dan  sosial,  melainkan  juga  memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  berpotensi  antara  lain memajukan  kesejahteraan  umum,  sehingga  perlu  dikembangkan  pemanfaatannya  sesuai dengan prinsip syariah. 7
Wakaf  adalah  instrumen  kedermawanan  yang  unik  yang  mendasarkan  fungsinya  pada unsur kebajikan ( birr) , kebaikan ( ihsan), dan persaudaraan ( ukhuwah). Ciri utama wakaf sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kembali kepada kepemilikan Allah SWT yang selanjutnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan  kepada  masyarakat  yang  diharapkan  abadi.  Melalui  wakaf  diharapkan  akan terjadi distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi ( private benefit) menuju manfaat masyarakat ( social benefit) . 8
Sejatinya,  agama  tidak  dimaknai  sekedar  ritual  formalitas  yang  bertumpu  pada  ritual keagamaan  saja;  agama  juga  bukan  sekedar  media  kontemplasi  bagi  pemenuhan  kebutuhan batin berupa pengetahuan tentang dunia yang transeden, dunia langit yang darinya kehidupan ini bermula. Lebih dari itu, agama adalah sebuah nilai yang mengajarkan sekaligus motor bagi sebuah  perubahan  sosial  dimasyarakat,  mediator  sekaligus  motivator  bagi  individu  maupun komunitas untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Agama berperan dalam proses penataan
Lihat Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, 2013, Handbook Tanya Jawab wakaf uang, Jakarta, hlm.16-17.
5 Abdul  Aziz  Setiawan,  Wakaf  Tunai  dan  Kesejahteraan  Umat,  dalam www.hidayatullah.com (terakhir  kali dikunjungi pada 11 April 2017 jam 12.31)
6 6Mohammad Daud Ali, 2006, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 98- 99.
7 Penjelasan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
8 Abdul Aziz Setiawan, Loc.Cit.
kehidupan ini menuju arah yang baik dan sejahtera. 9
Wakaf  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  berasal  dari  hukum  Islam  telah  lama  dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini  berjalan  dimasyarakat  masih  bersifat  sangat  konvensional  yang  pada  umumnya  hanya ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunan tempai ibadah dan pengelolaan pesantren. 10
Potensi pengembangan perwakafan Indonesia jauh lebih besar, baik dalam jumlah harta wakaf  tidak  bergerak  maupun  harta  bergerak,  dibandingkan  dengan  Negara  Timur  Tengah. Potensi ini akan sia-sia jika tidak dapat di kelola dengan benar dan tepat. Banyak pakar dan pemikir  Islam  Indonesia  mengemukakan  potensi-potensi  wakaf  uang  yang  dapat  dihimpun oleh  lembaga/badan  wakaf  di  Indonesia  yang  jumlahnya  berada  di  kisaran  trilyunan pertahunnya. Ada yang mengasumsikannya dengan jumlah perokok dan biaya rokok yang bisa didsisihkannya,  dengan  jumlah  pengguna  ponsel,  ada  yang  mengasumsikan  dengan  jumlah tenaga kerja di Indonesia, dengan jumlah pegawai pemerintah dan pejabat, dan seterusnya. 11 Pengembangan  jenis  harta  benda  wakaf  dan  pengembangan  pengelolaannya  kearah yang  lebih  produktif  adalah  satu  keharusan  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  distribusi kekayaan dan problematika sosial lainnya memerlukan solusi yang nyata dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah maupun peran kelompok tertentu. Menyejahterakan  umat  adalah  tanggung  jawab  bersama,  dengan  berbagai  upaya  yang  bisa dilakukan.  Penghimpunan  wakaf  uang  dan  penggelolaannya  adalah  salah  satu  upaya  bagi menyelesaikan sebagian masalah bangsa ini. 12
Praktek wakaf dibeberapa negara telah berkembang dengan baik dan cukup maju, telah dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat seperti: Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar,  Kuwait,  Bangladesh,  Jerman,  Malaysia,  Singapura  dan  Amerika  serikat.  Di  Amerika Serikat misalnya sebuah negara terbesar didunia, ternyata wakaf bagi warga muslim minoritas disana, telah dikelola secara profesional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat bonafid, lembaga yang mengelola wakaf tersebut adalah The Kuwait Awqaf Public Fondation ( KAPF), yang bermarkas di New York, dimana Al-Manzil Islamic Financial Services sebagai advisornya. Satu hal yang perlu diketahui, berkat upaya KAPF dan Al-Manzil tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di atas tanah yang dimiliki The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). 13
Pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengembangan wakaf di Indonesia memang belum signifikan  dan  masih  memerlukan  perluasan  terobosan  yang  merata  secara  ekonomi.  Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa Nazhir wajib  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan
9 Jaja  Zarkasyi,  “Agar  Zakat  dan  Wakaf Lebih  Bermanfaat”,  Majalah  Bimas  Islam,  Edisi  No.2  Tahun  II  2015 Kementerian Agama, Jakarta, hlm. 19
10 Uswatun  Hasanah  dikutib  oleh  Helza  Nova  Lita  dan  Zahera  Mega  Utama,”Wakaf  Produktif  dihubungkan dengan  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf”,  Al-Awqaf  Jurnal  Wakaf  dan  Ekonomi  Islam, Vol.7, No.2 Juli 2014 Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm.76.
11 Hafidz Utsman, Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang, Jurnal Al Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ), Vol. IV, No. 01 Januari 2011, hal. 19.
12 Ibid
13 Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) hh.159-160.
peruntukannya. 14 Atas  dasar  itu,  seluruh  aset  wakaf  harus  dikelola  dan  dikembangkan  agar memiliki  potensi  ekonomi,  membuka  sektor  strategis  dan  menguntungkan  seperti  lapangan kerja  baru,  pelayanan  publik  yang  meringankan  beban  ekonomi  masyarakat,  memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, serta meningkatkan ekonomi umat dalam penanggulangan kemiskinan.
Munculnya  gagasan  wakaf  tunai  mengejutkan  banyak  kalangan  berlawanan  dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya yaitu wakaf tanah. Wakaf tunai bukan  merupakan  asset  tetap  yang  berbentuk  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  melainkan asset lancar. Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. Hal ini terjadi seiring  berkembangnya sistem  perekonomian  dan  pembangunan  yang memunculkan inovasi baru, pengelolaannya harus dilakukan professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 15
Gagasan  wakaf  tunai  dipopulerkan  oleh  M.  A.  Manan  (ahli  teori  ekonomi  dari Bangladesh)  sebagai  instrument  finansial  ( financial  instrument ),  keuangan  sosial  dan perbankan sosial ( social finance and voluntury sector banking ), melalui pembentukan Social Investment  Bank  Limited (SIBL)  adalah  membuka  penukaran  tabungan  orang-orang  kaya dengan Cash  Waqf  Certificate, dengan  cara  adanya fleksibilitas dan scop pengembangan manajemen  dan  administrasi  wakaf  tunai. 16 Kesempatan berwakaf tunai bukan hanya milik orang-orang  kaya  tetapi  milik  semua  lapisan  masyarakat.  SIBL  menetapkan  sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai antara lain: peningkatan standar hidup orang miskin,  rehabilitasi  orang  cacat,  peningkatan  standar  hidup  penduduk  hunian  kumuh, membantu  pendidikan  anak  yatim,  beasiswa,  pengembangan  pendidikan  moderen, pengembangan  sekolah,  kursus-kursus,  akademi  hingga  universitas,  lalu  mendanai  riset, mendirikan  rumah  sakit,  bank  darah,  menyelesaikan  sosial  non  muslim,  membantu  proyek penciptaan lapangan kerja dan menghapus kemiskinan.
Wakaf  tunai  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dikembangkan  dalam  rangka meningkatkan  peran  wakaf  dalam  bidang  ekonomi  dan  memiliki  kekuatan  yang  bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas.  Fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya  dapat  menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Model wakaf tunai sangat tepat memberikan  jawaban  menjanjikan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan membantu  mengatasi  krisis  ekonomi  Indonesia  kontemporer.  Model  wakaf  ini,  sangat potensial  sebagai  sumber  dana  abadi  untuk  melepaskan  bangsa  dari  jerat  hutang  dan ketergantungan  luar  negeri.  Wakaf  tunai  juga  sangat  relevan  dengan  model mutual  fund melalui  mobilisasi  dana  abadi  yang  digarap  secara  profesionalisme  dan  amanah  dalam fund management nya  ditengah  keraguan  dan  kecemasan  terhadap  pengelolaan  dana  wakaf  serta krisis investasi domestic dan sindrom capital flight . Dana wakaf tunai sangat tepat digunakan untuk mengembalikan iklim investasi kondusif dan motivasi emosional teologis berupa amal jariyah dengan pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. 17
14 Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Wakaf  (Kementerian  Agama  RI,  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 136
15 Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), h. 49.
16 Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 114.
17 Ibid ., h. 93.
Dengan  adanya  wakaf  uang  sangat  diharapkan  sekali  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  memproduktifkan  wakaf  tersebut  dengan menginvestasikan wakaf uang tersebut di berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dalam jurnal ini dijelaskan  tentang  pengaturan  wakaf  uang  sebagai  wakaf  produktif  untuk  meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku,  jurnal dan  publikasi  ilmiah  lainnya.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Pengaturan  Wakaf  Uang  Sebagai  Wakaf  Produktif  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Wakaf  merupakan  bentuk  Filantropy  Islam  ( Islamic  Philanthrophy) 18 yang  perlu diberdayakan untuk  kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan  Islam,  wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis  taklim, sekolah, rumah sakit, panti  asuhan,  lembaga  pendidikan  serta  lembaga  sosial  Islam  lainnya.  Harta  benda  yang diwakafkan  dapat  berupa  tanah  ataupun  benda  milik  lainnya.  Juhaya  S.  Praja  menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-‘aqr atau benda bergerak  yang disebut al- musya’ . 19
Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup memprihatinkan, peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penting untuk dilakukan secara  sistematis,  profesional  serta  partisipasi  dari  berbagai  pihak.  Dasar  pelaksanaan pemberdayaan  wakaf  sebagai  landasan  pemberdayaan  wakaf  produktif,  merupakan penyempurnaan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  wakaf  yang  sudah  ada  melalui penambahan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional, yaitu: (1) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf; (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 04 Tahun 2009 tentang Administrasi  pendaftaran Wakaf Uang;  (4) Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/42  Tahun  2009  tentang  Formulir  Model,  Bentuk  dan
18 Istilah  filantropi  (Philanthropy)  berasal  dari  bahasa  Yunani,  philos  (cinta)  dan  anthropos  (manusia).  Secara harfiah,  filantropi  adalah  konseptualisasi  dari  praktek  memberi  (giving),  pelayanan  (service)  dan  asosiasi (association)  secara  sukarela  untuk  membantu  pihak  lain  yang  membutuhkan  sebagai  ekspresi  rasa  cinta. Secara  umum,  filantropi  didefinisikan  sebagai  tindakan  sukarela  untuk  kepentingan  publik.  Dalam  Islam, konsep  filantropi  dikenal  dengan  istilah  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf.  Lebih  lanjut  Lihat  Chaider  S. Bamualim,  Irfan  abu  Bakar,  Revitalisasi  Filantropi  Islam,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 3-5.
19 Juhaya  S.  Praja,  1997,  Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah  dan  Pemikiran,  Hukum,  dan  Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung, hlm.76-77.
Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. 20 Regulasi tersebut telah memperkuat pemberdayaan wakaf produktif.
Dalam  ketentuan  Pasal  16  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  wakaf disebutkan harta benda wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sedangkan mengenai wakaf uang sebagai salah satu wakaf benda bergerak  di atur dalam Pasal 28 Undang-  undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  dimana  wakif  yang  mewakafkan uangnya  harus  di  LKS-PWU  (Lembaga  Keuangan  Syariah-  Pengumpul  Wakaf  Uang). Dengan  adanya  pengaturan  wakaf  uang  dalam  Undang-undang  wakaf  saat  ini  memberikan peluang  bagi  nazhir  untuk  mengembangkan  wakaf  kearah  produktif  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  baik  secara  soial  maupun  secara  ekonomi.  Ketika harta wakaf di produktifkan maka akan menghasilkan nilai ekonomi maupun nilai sosial yang akan  membawa  peningkatan  untuk  kesejahteraan  umat  Islam  khususnya  dan  masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena manfaat wakaf uang tidak hanya dapat dirasakan oleh umat Islam  saja  tetapi  juga  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  lainnya  yang  non  muslim  seperti pembuatan jalan atau perbaikan fasilitas umum contohnya taman kota yang didanai dari dana wakaf uang.
Praktek wakaf dibeberapa negara telah berkembang dengan baik dan cukup maju, telah dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat seperti: Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar,  Kuwait,  Bangladesh,  Jerman,  Malaysia,  Singapura  dan  Amerika  serikat.  Di  Amerika Serikat misalnya sebuah negara terbesar didunia, ternyata wakaf bagi warga muslim minoritas disana, telah dikelola secara profesional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat bonafid, lembaga yang mengelola wakaf tersebut adalah The Kuwait Awqaf Public Fondation ( KAPF), yang bermarkas di New York, dimana Al-Manzil Islamic Financial Services sebagai advisornya. Satu hal yang perlu diketahui, berkat upaya KAPF dan Al-Manzil tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di atas tanah yang dimiliki The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). 21
Pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia sudah mulai dilakukan, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengembangan wakaf di Indonesia memang belum signifikan  dan  masih  memerlukan  perluasan  terobosan  yang  merata  secara  ekonomi.  Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa Nazhir wajib  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan peruntukannya. 22 Atas  dasar  itu,  seluruh  aset  wakaf  harus  dikelola  dan  dikembangkan  agar memiliki  potensi  ekonomi,  membuka  sektor  strategis  dan  menguntungkan  seperti  lapangan kerja  baru,  pelayanan  publik  yang  meringankan  beban  ekonomi  masyarakat,  memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah, serta meningkatkan ekonomi umat dalam penanggulangan kemiskinan.
Satu lagi transformasi yang terjadi dalam usaha penguaatan peran wakaf belakangan ini ialah bentuk wakafnya. Kalau dalam wakaf tradisional, ia lebih berbentuk kebajikan. 23 Akan
20 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hh. 136.
21 Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) hh.159-160.
22 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf, op.cit, 2013, h. 6.
23 Pada  zaman  Uthmaniyyah  misalnya,  Sultan  melalui  sumbangan  Sultan,  pelbagai  jembatan,  rumah  sakit, mercusuar,  mesjid,  perpustakaan  dan  tempat  penginapan  sementara  (caravanserais)telah  dibangun  dibawah
tetapi, dalam wakaf produktif sekarang ini, ia boleh dikatakan cenderung berbentuk komersil. Manfaat  kebajikan  dirancang  diperoleh  dari  usaha  komersialisasi  wakaf  tersebut.  Produk- produk dan model-model wakaf tunai, di samping melibatkan bank-bank swasta seperi SIBL di Bangladesh yang telah disebutkan sebelum ini jelas mempamerkan kecendrungan ini. selain itu,  instrument-instrumen yang di  pakai  khususnya dalam memperkuat  peranan tanah wakaf juga mengarah pada kecendrungan komersialisasi ini. 24
Wakaf  tunai  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dikembangkan  dalam  rangka meningkatkan  peran  wakaf  dalam  bidang  ekonomi  dan  memiliki  kekuatan  yang  bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas.  Fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya  dapat  menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Model wakaf tunai sangat tepat memberikan  jawaban  menjanjikan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan membantu  mengatasi  krisis  ekonomi  Indonesia  kontemporer.  Model  wakaf  ini,  sangat potensial  sebagai  sumber  dana  abadi  untuk  melepaskan  bangsa  dari  jerat  hutang  dan ketergantungan  luar  negeri.  Wakaf  tunai  juga  sangat  relevan  dengan  model mutual  fund melalui  mobilisasi  dana  abadi  yang  digarap  secara  profesionalisme  dan  amanah  dalam fund management nya  ditengah  keraguan  dan  kecemasan  terhadap  pengelolaan  dana  wakaf  serta krisis investasi domestic dan sindrom capital flight . Dana wakaf tunai sangat tepat digunakan untuk mengembalikan iklim investasi kondusif dan motivasi emosional teologis berupa amal jariyah dengan pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. 25
Dr.  Musthafa  Edwin  Nasution,  Ketua  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Indonesia  (IAEI) menggambarkan  bahwa  wakaf  uang  dapat  mencapai  Rp.  3  triliyun  dalam  satu  tahun. Sedangkan estimasi Kementerian Agama dapat mencapai 400 milyar dengan asumsi 40 juta umat Islam membayar wakaf @ Rp. 100.000/tahun dan ini akan terus bertambah sesuai dengan besarnya jumlah uang yang diwakafkan. 26
Tabel 1. Data Asumsi Jumlah Wakaf Uang Umat Islam 27
Sumber: Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Kementerian Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), h. 49
Potensi dana wakaf yang sangat besar, terutama jika dana itu diserahkan kepada nazhir ( berarti  penjaga,  manajer,  administrator , kepala  atau  direktur ), 28 profesional  dan  oleh pengelola  wakaf  diinvestasikan  pada  sektor  produktif.  Maka  dijamin  jumlahnya  tidak  akan
struktur  organisasi  wakaf.  Para  Sultan  ini  melakukan  wakaf  ini  dengan  menggunakan  harta  pribadi  mereka sebagai  individu,  bukan  sebagai  kepala  negara,  untuk  membantu  mereka  yang  memerlukan  sebagaiamana tuntunan ajaran Islam. Di antara sultan yang paling banyak mewakafkan harta pribadinya ialah Kanuni Sultan Suleyman yang meenjadi Sultan Utsmaniyyah dari tahun 1520 hingga 1566 (Hilmi Endrogan Yayla, t.t: 9)
24 Suhrawardi .K. Lubis ,dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika dengan UMSU,2010,hal.132
25 Ibid. , h. 93.
26 Model Pengembangan Wakaf Produktif, op.cit ., h. 27.
27 Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, op.cit , h. 72
28 Nazhir Profesional dan Amanah, op.cit, h. 67.
Penghasilan/ Bulan Jumlah Muslim Tarif Wakaf/ Bulan Potensi/ Bulan Potensi/ Tahun Rp 500.000, 4 juta Rp. 5.000,- Rp. 20 Milliar Rp. 240 Miliar Rp 1 jt–Rp 2 jt 3 juta Rp. 10.000,- Rp. 30 Milliar Rp. 360 Miliar Rp 2 jt–Rp 5 jt 2 juta Rp. 50.000,- Rp. 100 Milliar Rp. 1,2 Triliun Rp 5 jt–Rp 10 jt 1 juta Rp. 100.000,- Rp. 100 Milliar Rp. 1,2 Triliun Total Rp. 3 Triliun
berkurang, bahkan bertambah secara signifikan. Jika dana itu dititipkan di Bank Syari’ah setiap tahun diberikan keuntungan sebesar 9% dari bagi hasil, maka dana wakaf setiap tahun akan terkumpul 270 miliar. 29
Wakaf  tunai  juga  sangat  strategis  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi pengangguran  berarti  wakaf  tunai  sangat  potensial  untuk  memberdayakan  sektor  riil  dan memperkuat fundamental ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin). 30
Dengan adanya wakaf uang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim di  Indonesia  untuk  berwakaf.  Karena  selama  ini  yang  menjadi  obyek  wakaf  adalah  benda tetap  seperti  tanah,  sehingga  orang  yang  tidak  punya  tanah  tidak  bisa  berwakaf,  dengan adanya  wakaf  uang  setiap  masyarakat  muslim  yang  ingin  berwakaf  bisa  mewujudkan keinginannya tersebut dan tidak perlu menunggu kaya raya dulu baru berwakaf.
Selintas  wakaf  uang  ini  memang  tampak  seperti  instrumen  keuangan  Islam  lainnya yaitu  zakat 31 ,  infaq  dan  sedekah  (ZIS).  Padahal  ada  perbedaan  antara  instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja  dibagi-bagikan langsung dana pokoknya  kepada  pihak  yang  berhak.  Sementara  pada  wakaf  uang,  uang  pokoknya  akan  di investasikan  terus  menerus,  sehingga  umat  memiliki  dana  yang  selalu  ada  dan  insya  Allah bertambah  terus  seiring  bertambahnya  jumlah wakif yang  beramal,  baru  kemudian keuntungan  investasi  dari  pokok  itulah  yang  akan  mendanai  kebutuhan  rakyat  miskin.  Oleh karena  itu  instrumen  wakaf  tunai  dapat  melengkapi  ZIS  sebagai  instrumen  penggalangan dana masyarakat. 32
Dalam  wakaf  adanya keabadian dari objek wakafnya, karena  yang  akan  dimanfaatkan pada wakaf adalah manfaatnya. Seperti berwakaf sebidang tanah yang produktif dimana tanah wakaf  tersebut  di  kelola  oleh  nazhir  dengan  membangun  ruko  dari  hasil  pengelolaan  ruko tersebut  maka  di  manfaatkan  untuk  orang  yang  tidak  mampu.  Kemudian  wakaf  produktif seperti uang merupakan wakaf yang akan dapat membantu pelaksanaan terhadap pengelolaan wakaf benda tetap.
Berwakaf produktif tidak hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomi tetapi produktifnya wakaf  juga  dapat  bersifat  non  ekonomi.  Seperti  suatu  daerah  yang  tidak  punya  sekolah menengah  pertama  dan  sekolah  menegah  umum,  sehingga  masyarakat  yang  ingin  anaknya sekolah harus menempuh perjalanan yang jauh dan membutuhkan biaya yang banyak. Dengan adanya tanah wakaf dan digunakan oleh nazhir untuk membangun sekolah maka manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat karena untuk menyekolahlkkan anak mereka tidak perlu lagi harus menempuh perjalanan yang panjang dan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian
29 Fiqih Wakaf (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakt Islam dan Haji, Departemen Agama RI, 2005), h. 92.
30 Ibid. h. 94.
31 Dilihat dari sudut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih  dan  baik.  Zakat  mrupakan  salah  satu  dana  atau  harta  masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam ingin membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang ebih luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lebih lanjut lihat Farida Prihartini dkk, 2005, Hukum Islam zakat dan wakaf(Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia),  Fakultas  Hukum  UI,  Jakarta,  hlm  46-48.  Lihat  juga  Muhammad Sharif Chaudry, 2014, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.79- 84.
32 Anonim, 2009, Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, (Jakarta: Februari), hlm.8.
bagi  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  sekolah  juga  akan  merasakan  manfaatnya  wakaf  untuk sarana sekolah tersebut secara ekonomi yaitu mereka bisa berdagang dan juga untuk membuka rumah kos untuk pelajar yang datang dari daerah lain.
Pengelolaan  wakaf  uang  secara  produktif 33 untuk  kesejahteraan  masyarakat  menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang- undang  wakaf  ini  menjadi  momentum  pemberdayaan  wakaf  secara  produktif,  sebab didalamnya terkandung pemahaman konprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  mencakup  harta  tidak  bergerak, maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang  berlipat  ganda  atau multiplier  effect, terutama  dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan ekonomi umat. 34
Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  terutama  masyarakat  kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama  ini  peruntukkannya  hanya  untuk  bidang  sosial  dan  keagamaan,  seperti  tanah  untuk pembangunan  mesjid,  panti  asuhan  dan  untuk  tanah  pemakaman.  Dengan  lahirnya  Undang- undang  No.  41  Tahun  2004  dan  PP  No.  42  Tahun  2006  membuka  kemungkinan  perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
Salah  satu  pilar  atau  komponen  dari  Sistem  Hukum  Nasional  yaitu  Hukum  Islam, 35 yang  di  dalamnya  terdapat  (Lembaga)  Hukum  Wakaf, 36 di  samping  Hukum  Perkawinan, Hukum  Kewarisan  dan  Hukum  (positif)  tertulis  lainnya.  Dalam  undang-undang  Nomor  41 Tahun  2004  ditetapkan  bahwa  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukkannya  dinamakan  dengan  nazhir  atau nadir,  yang  merupakan  salah  satu  unsur  atau  rukun  wakaf,  disamping  wakif,  harta  benda wakaf,  ikrar  wakaf,  peruntukkan  harta  benda  wakaf  dan  jangka  waktu  wakaf.  Tugas  dan kewajiban  pokok  nahzirtersebut  adalah  mengelola  dan  mengembangkan  wakaf  secara
33 Fahmi  Medias,2010  Wakaf  Produktif  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,  Jurnal  Ekonomi  Islam  La-Riba,  Vol IV, hlm. 45.
34 Ibid , hlm.12
35 Busthanul  Arifin  tak  setuju  Hukum  Islam  disebut  sebagai  sub  Sistem  Hukum  Nasional,  karena  Hukum Nasional itu sampai sekarang belum terwujud, padahal Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang akan diramu  menjadi  Hukum  Nasional.  Lihat  Busthanul  Arifin,  2001,  Transformasi  Hukum  Islam  ke  Hukum Nasional, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hal.40-41
36 Menurut  SKB  Menteri  Agama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tanggal  10-9-1987  Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, tentang penulisan wakaf  dan  Shadaqah,  yang  kedua-duanya  semula  berasal  dari  Bahasa  Arab,  sedianya  ditulis  Waqaf  dan Sadaqah. Lihat H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.,1998, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.VIII, hal. 37.
produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip  syariah.  Penggelolaan  dan  pengembangan  benda  wakaf  secara  produktif  dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi,  produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,  pertambangan,  perindustrian,  pengembangan  teknologi,  pembangunan  gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana  kesehatan  dan  usaha-usaha  yang  tidak  bertentangan  syariah.  Jadi,  nazhir  adalah pengelola  harta  benda  wakaf  yang  tugasnya  mengelola  dan  mengembangkan  harta  wakaf sesuai dengan peruntukkannya. 37
Namun  istilah  wakaf  uang  belum  begitu  familiar  di  tengah  masyarakat  Indonesia,  ini bisa  dilihat  pentingnya  kesejahteraan  ekonomi  (dimensi  sosial)  dan  kesejahteraan  umat. 38 Dari  pemahaman  masyarakat  Indonesia  yang  memandang  wakaf  hanya  sebatas  pada pemberian  berbentuk  barang tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan  bagunan  yang  diperuntukkan untuk  tempat  ibadah,  kuburan,  pondok  pesantren,  rumah  yatim  piatu  dan  pendidikan semata. 39 Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak  memberikan  dampak  ekonomi  secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Banyaknya  harta benda  wakaf  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia  belum  mampu  mengatasi masalah kemiskinan. 40
Pengelolaan  wakaf  uang  secara  produktif  untuk  kesejahteraan  masyarakat  menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang  memerlukan  partisipasi  banyak  pihak. 41 Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.  41  Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah  satu  instrumen  dalam  membangun  kehidupan  sosial  ekonomi  umat  Islam.  Kehadiran undang- undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman konprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Undang-undang  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf  mencakup  harta  tidak  bergerak, maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang  berlipat  ganda  atau multiplier  effect, terutama  dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan ekonomi umat. 42
Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan mudah, umat Islam Indonesia ratusan tahun  sudah  terlanjur  mengindetikkan  wakaf  dengan  (dalam  bentuk)  tanah,  dan  benda  tidak bergerak yang sifat bendanya  tahan lama. Apalagi lembaga hukum wakaf yang asalnya dari hukum  Islam  ini,  di  Indonesia  sudah  dapat  dianggab  meresap  kedalam  hukum  adat, sebagaimana  dituangkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  163  K/Sip/1963 tertanggal  22  mei  1963. 43 Masalah  perwakafan  tanah  milik  ini  dalam  perspektif  UUPA,
37 Rachmadi Usman, Op. Cit , hlm.135
38 Fahmi  Medias,2010  Wakaf  Produktif  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,  Jurnal  Ekonomi  Islam  La-Riba,  Vol IV, hlm.1
39 Achmad Djunaidi, 2008, Menuju Era Wakaf Produktif, Bandung: Angkasa, hlm. 117.
40 Ibid
41 Ibid, hal. 117
42 Ibid, hal 12
43 Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 1, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.263.
diperlukan  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  bentuk  “Peraturan  Pemerintah”  sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  yang  disahkan Presiden  Tanggal  17  Mei  1977 sebagaimana  termuat  dalam  Lembaran  Negara  Nomor  38 dan  Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  No.  38  dan  Penjelasan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1977  sebagaimana  termuat  dalam  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonenia  Nomor  3107.  Selama  kurun  waktu  yang  cukup  lama tersebut, adanya peraturan pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat  mendesak,  sebab  kenyataan  menunjukkan  bahwa  perwakafan  tanah  milik  sudah  lama berlangsung di Indonesia. 44
Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  terutama  masyarakat  kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama  ini  peruntukkannya  hanya  untuk  bidang  sosial  dan  keagamaan,  seperti  tanah  untuk pembangunan  mesjid,  panti  asuhan  dan  untuk  tanah  pemakaman.  Dengan  lahirnya  Undang- undang  No.  41  Tahun  2004  dan  PP  No.  42  Tahun  2006  membuka  kemungkinan  perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
Salah satu pilar atau komponen dari Sistem Hukum Nasional yaitu Hukum Islam, 45 yang di  dalamnya  terdapat  (Lembaga)  Hukum  Wakaf, 46 di  samping  Hukum Perkawinan,  Hukum Kewarisan dan Hukum (positif) tertulis lainnya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan  bahwa  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukkannya  dinamakan  dengan nazhir atau nadir ,  yang merupakan  salah  satu  unsur  atau  rukun  wakaf,  disamping  wakif,  harta  benda  wakaf,  ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nahzir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan,  fungsi  dan  peruntukkannya,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Penggelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan  cara  pengumpulan,  investasi,  penanaman  modal,  produksi,  kemitraan,  perdagangan, agrobisnis,  pertambangan,  perindustrian,  pengembangan  teknologi,  pembangunan  gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana  kesehatan  dan  usaha-usaha  yang  tidak  bertentangan  syariah.  Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai
44 Muara.  P.  Hutagalung,  Beberapa  Catatan  Tentang  Kedudukan  dan  Pengaturan  Wakaf  Tanah  Milik  dalam Sistem  Hukum  di  Indonesia,  Artikel  Dalam  Malajah  Hukum  dan  Pembangunan  Nomor  5,  Jakarta,  Fakultas hukum Indonesia, hlm.398.
45 Busthanul  Arifin  tak  setuju  Hukum  Islam  disebut  sebagai  sub  Sistem  Hukum  Nasional,  karena  Hukum Nasional itu sampai sekarang belum terwujud, padahal Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang akan diramu  menjadi  Hukum  Nasional.  Lihat  Busthanul  Arifin,  Transformasi  Hukum  Islam  ke  Hukum  Nasional, Yayasan Al- Hikmah, Jakarta, 2001, hal.40-41
46 Menurut  SKB  Menteri  Agama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tanggal  10-9-1987  Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, tentang penulisan wakaf  dan  Shadaqah,  yang  kedua-duanya  semula  berasal  dari  Bahasa  Arab,  sedianya  ditulis  Waqaf  dan Sadaqah.  Lihat  H.  Roihan  A.  Rasyid,  S.H.,  M.A.,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  (Edisi  Baru),  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Cet.VIII, hal. 37

## dengan peruntukkannya. 47
Wakaf uang merupakan bentuk baru dari pengembangan jenis harta benda wakaf yang pada awalnya menjadi perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya hukum wakaf uang. 48 Terlepas  dari  perdebatan  tersebut,  Negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam terus melakukan upaya sosialisasi, perhimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Banyak kebijakan dan peraturan Negara yang ditetapkan untuk mendorong dan melindungi program wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya, seperti Undang-undang No. 81 Tahun 1972 tentang Badan Wakaf Mesir di Mesir, Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Wakaf di  Qatar, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di  Indonesia, dan lain-lain. Di Negara-negara  Timur  Tengah  sudah  ada  kebijakan  pembebasan  pajak  atas  harta  wakaf produktif baik produktif maupun tidak produktif. 49
Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nahzir (penggelola  wakaf)  yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  manajemen  investasi.  Para  wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan di investasikan sebagian pada keuangan syariah, sebagian lagi di investasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga di investasikan untuk mendanai  pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya  adalah  menyalurkan  dana  melalaui  kredit  mikro  ke  sektor-sektor  yang  mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. 50

## KESIMPULAN
Wakaf uang merupakan bentuk baru dari pengembangan jenis harta benda wakaf yang pada awalnya menjadi perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya hukum wakaf uang. Terlepas  dari  perdebatan  tersebut,  Negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam terus melakukan upaya sosialisasi, perhimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Banyak kebijakan dan peraturan Negara yang ditetapkan untuk mendorong dan melindungi program wakaf secara umum dan wakaf uang pada khususnya, seperti Undang-undang No. 81 Tahun 1972 tentang Badan Wakaf Mesir di Mesir, Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Wakaf di  Qatar, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di  Indonesia, dan lain-lain. Di Negara-negara  Timur  Tengah  sudah  ada  kebijakan  pembebasan  pajak  atas  harta  wakaf produktif baik produktif maupun tidak produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Setiawan, Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat, dalam www.hidayatullah.com (terakhir kali dikunjungi pada 11 April 2023 jam 12.31)
Achmad Djunaidi, 2008, Menuju Era Wakaf Produktif, Bandung: Angkasa Anwas  Oos,  M.  2005, Pemberdayaan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi ,  Bandung:  Alfabeta Anonim, 2009, Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, Jakarta Busthanul Arifin, 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional , Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
Chaider S. Bamualim, Irfan abu Bakar, 2005, Revitalisasi  Filantropi Islam, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
47 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.135.
48 Dr. Munzhir Qahaf, 2000, Manajemen Wakaf Produktif, cet.1, Penerbit, Khalifa, Jakarta hlm.16.
49 Ibid, hlm. 176-177
50 Opcit, Abdul Ghofur Anshori, hlm.103
Chidir Ali, Yurisprudensi  Indonesia  tentang Hukum Agraria Jilid 1, Bina Cipta, Bandung,
1979.
Depag,  Kumpulan  khutbah  Jumat  dikutib  oleh  Wahidudin  Adams,  “Signifikasi  Peran  dan Fungsi  Nazhir  Menurut  Hukum  Islam  dan  Undang-undang  No.41  Tahun  2004, Al- Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.IV, N0. 01 Januari 2011 Badan Wakaf Indonesia
Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia (Kementerian Agama RI, Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,
2013
Fiqih  Wakaf (Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakt Islam dan Haji, Departemen Agama RI, 2005
Fahmi  Medias,2010 Wakaf  Produktif  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam, Jurnal  Ekonomi Islam La-Riba, Vol IV.
Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Wakaf (Kementerian  Agama  RI, Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, 2013)
Hafidz  Utsman, Peran  Nazhir  Dalam  Mengelola  Wakaf  Uang, Jurnal  Al  Awqaf  (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam ), Vol. IV, No. 01 Januari 2011.
Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Wakaf (Kementerian  Agama  RI, Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, 2013)
Jaja Zarkasyi, 2015 “Agar Zakat dan Wakaf Lebih Bermanfaat ”,Majalah Bimas Islam , Edisi No.2 Tahun II  2015 Kementerian Agama.
Juhaya  S.  Praja,  1997, Perwakafan  di  Indonesia:  Sejarah  dan  Pemikiran,  Hukum,  dan Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung Kementerian  Agama,  2013, Wakaf  Uang  dan  Prospek  Ekonomi  di  Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta Mohammad Daud Ali, 2006, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Universitas Indonesia, Jakarta.
Muhammad
Sharif  Chaudry,  2014, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Dr. Munzhir Qahaf, 2000, Manajemen Wakaf Produktif , cet.1, Penerbit, Khalifa, Jakarta. Muara.  P.  Hutagalung, Beberapa  Catatan  Tentang  Kedudukan  dan  Pengaturan  Wakaf Tanah  Milik  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia, Artikel  Dalam  Malajah  Hukum  dan Pembangunan Nomor 5, Jakarta, Fakultas hukum Indonesia
Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai (Kementerian  Agama  RI,  Ditjen  Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010).
Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)
Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm.135.
H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A ., 1998, Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.VIII.
Suhrawardi  .K.  Lubis,  2010  dkk, Wakaf  dan  Pemberdayaan  Umat ,  Sinar  Grafika  dengan UMSU.
Uswatun Hasanah dikutib oleh Helza Nova Lita dan Zahera Mega Utama,”Wakaf Produktif dihubungkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al-Awqaf Jurnal  Wakaf  dan  Ekonomi  Islam, Vol.7,  No.2  Juli  2014  Badan  Wakaf  Indonesia, Jakarta.
Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf PP No. 42 tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana dari ndang-undang No. 41 tahun 2004