## PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-WASILAH LEMO POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Riswandi 1 , Alimuddin 2 , Musyfikah Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Wandirasyd@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  pengelolaan  wakaf  di  pondok  pesantren  al-wasilah  Lemo  Polewali Mandar  perspektif  Hukum  Islam.  rumusan  masalah  yaitu,  1.  Bagaimana  pengembangan wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-Wasilah  Lemo  Polewali  Mandar,  2.  Bagaimana  tinjauan Hukum  Islam  terhadap  pengembangan  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-Wasilah  Lemo Polewali  Mandar,  dan  3.  Bagaimana  Faktor-faktor  penghambat  pengembangan  wakaf  di Pondok  Pesantren  Al-Wasilah  Lemo  Polewali  Mandar.  Jenis  penelitian  ini  adalah field research (penelitian  lapangan),  yang  bersifat  deskritif  kualitatif.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan,  Pendekatan  Sosiologis,  Pendekatan  Syar’i,  Pendekatan  Yuridis.  Adapun  sumber data penelitian adalah pengurus pondok pesantren al-wasilah lemo. Metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  observasi.  Lalu  teknik  pengelolaan  dan analisis  data yaitu  data  yang  tidak  berhubungan  dengan  angka  serta  tidak  berkaitan  dengan  analisis statistik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  metode  pengembangan  wakaf  di  pondok Pesantren  al  Wasilah  Lemo  menggunakan  empat  unsur  utama  yaitu,  perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan proses pengawasan. Pengelolaan dan pengembangannya  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  dimana  program  Yayasan  ketentuan wakafnya  sudah  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Hambatan  yang  dihadapi  pengembangan wakaf  di  pondok  pesantren  al  wasilah  Lemo  diantaranya,  pemahaman  masyarakat  tentang wakaf  masih  kurang,  kurangnya  dana  untuk  mengelolah  tanah  dan  aset  wakaf  lainnya, kurangnya SDM dan tidak adanya badan wakaf di pondok pesantren al wasilah Lemo.
Kata Kunci: Hukum islam, Pesantren Al Wasilah Lemo, Wakaf

## Abstract
The main problem of this research is the management of waqf at al-wasilah Islamic boarding school Lemo Polewali Mandar from the perspective of Islamic law. The subject matter is then formulated into three problem formulations namely, 1. How is the development of waqf at the Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School, 2. How is the review of Islamic law on the development of waqf at the Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School,  and  3.  What  are  the  inhibiting  factors  for  waqf  development  in  Al-Wasilah  Lemo Polewali Mandar Islamic Boarding School. This type of research is field research, which is descriptive qualitative in nature. The research approach used is the Sociological Approach,
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
Syar'i Approach, Juridical Approach. The source of research data is the management of the al-wasilah Islamic boarding school, Lemo. Data collection methods used are interviews and observation. Then data management and analysis techniques, namely data that is not related to  numbers  and  not  related  to  statistical analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the waqf  development  method  at  al  Wasilah  Lemo  Islamic  Boarding  School  uses  four  main elements,  namely,  planning,  organizing,  leadership,  and  monitoring  processes.  Its management  and  development  are  in  accordance  with  Islamic  law,  where  the  foundation program's waqf provisions have fulfilled its pillars and conditions. The obstacles faced by the development  of  waqf  at  the  al  wasilah  Lemo  Islamic  boarding  school  include  the  lack  of public understanding of waqf, a lack of funds to manage land and other waqf assets, a lack of human resources and the absence of a waqf agency at the al wasilah Lemo Islamic boarding school.
Keywords: Islamic Law, Al Wasilah Lemo Islamic Boarding, Waqf

## A. Pendahuluan
Ada  tiga  kebaikan  yang  dinyatakan  secara  khusus  sebagai  amal  perbuatan  yang  nilainya tidak  pernah  putus  walaupun  orang  yang  melakukannya  telah  meninggal . Pertama, memberikan shadaqah  jariyah yang  dapat  di  pergunakan  oleh  orang  banyak. Shadaqah Jariyah yang  berarti  shadaqah  yang  pahalanya  akan  terus  mengalir  meski  yang memberikan  sedekah  tersebut  telah  meninggal. 1 Kedua,  mengajarkan  ilmu  yang dimanfaatkan  orang  lain;  dan  Ketiga,  mendidik  anak  shaleh  yang  selalau  mendo’akan orang tuanya, demikian yang disebutkan dalam hadist Rasulullah saw:
ِ إ اَصٍِدَلَوَوِ ه بُِعَفَ تإ نُ يٍِمإل عَوٍِةَي راَجٍِةَقَدَصِإن مٍِةَث َلََثِإن مِ الَّ إُِهُلَمَعَِعَطَقإ ناُِناَسإن إلْاَِتاَمِاَذ ُِهَلِوُعإدَيٍِح ل ِِ ِ
Artinya :
Dari  Abu  Hurairah  RA  berkata:  Rasulullah  bersabda:  “Apabila  manusia  itu  meninggal dunia  maka  terputuslah  segala  amalnya  kecuali  tiga:  yaitu  sedekah  jariyah,  ilmu  yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya. “ (HR Muslim). 2
Mayoritas  para  ulama  sepakat,  ketika  menafsirkan lafadz  shadaqah  jariyah yang dimaksud  dalam  hadis tersabut  yaitu  harta  wakaf  yang  bertahan  lama,  karena  pahalanya akan  terus  mengalir  selama  harta  wakaf  tersebut  masih  di  gunakan  untuk  kepentingan
1 Hesti  dan  Sohra,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Wakaf  Di  Kabupaten  Kolaka Utara”, Jurnal Iqtishaduna, vol 4. No 1 (2022) , h. 2.
2 Imam Abi al-husain  ibn  al-hajjaj  al-Qusyairi  al-Nasaribu, shahih  muslim , (Beirut:  Dar al-fikr, 2007), h. 405.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
banyak  orang  banyak.  Wakaf  merupakan  salah  satu  tuntunan  ajaran  Agama  Islam  yang menyangkut  kehidupan  bermasyarakat  dalam  rangka  ibadah  ijtima’iyah  (ibadah  sosial). Karena wakaf merupakan ibadah, maka tujuannya yang paling utama adalah pengabdian kepada Allah swt. dan ikhlas karena mencari ridha nya 3 . Serta karena wakaf merupakan suatu ibadah maka pelaksanaan nya pun harus sesuai dengan Hukum Islam.
Negara Indonesia sendiri berdasarkan legilasi Falsafah Pancasila dan UUD 1945, Legilasi Hukum  materil  Islam  merupakan  keharusan  konstitusional  yuridis,  sehingga  bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan Perundang-Undangan baik secara  tersurat  maupun  tersirat 4 .  Dan  mengingat  perkembangan  Hukum  Islam  di Indonesia  saat  ini  tak  terlepas  dari  mata  rantai  perkembangan  Islam  di  Indonesia, termasuk masa-masa awal kehadiran Islam di bumi di Nusantara. 5
Penggambaran  secara  umum,  wakaf  merupakan  pemberian  yang  pelaksanaannya dilakukan  dengan  jalan  menahan  (pemilikan)  asal  ( tahbisul  ashli ),  lalu  menjadikan manfaatnya  berlaku  umum.  Yang  dimaksud tahbisul  ashli ialah  menahan  barang  atau uang  tunai  (wakaf  tunai  ekspilisit  dijelaskan  oleh  fatwa  MUI  tanggal  11  2002) 6 yang diwakafkan  itu  agar  tidak  diwariskan,  dijual,  dihibahkan,  digadaikan,  disewakan  dan sejenisnya.  Sedangkan  cara  pemanfaatannya  adalah  menggunakan  sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. 7
Praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien jika dibandingkan  dengan  negara  Islam  lainnya,  salah  satu  buktinya  adalah  di  antara  harta benda  wakaf  tidak  terpelihara  dengan  baik,  terlantar,  bahkan  beralih  ke  tangan  pihak ketiga dengan cara melawan hukum 8 . Faktor lain yang mengakibatkan pengelolaan wakaf tidak  efesian  yaitu,  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  edukasi  tentang  pengelolan  wakaf
4 Andi Intan Cahyani,”Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, vol.6, No 1 (2019), h. 124.
5 Asni,”Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-A’dl, vol.10, No 2 (2017), h. 57.
6 M.Miftah Fauzan Rum, Jamal Jamil dan Hadi Daeng Mapuna,”Tinjauan Yuridis Wakaf Tunai Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar”, QadauNa, vol.2 (2021), h. 1128.
7 Tim El Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet I, 2014), h. 101-102
8 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif ( Bandung: Simbiosa Rekatama media, 2008), h. 58.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
9 sehingga  studi  perwakafan  di  Indonesia  masih  terbatas  dan  tidak  adanya  ketertiban pendataan,  banyak  benda  wakaf  yang  karena  tidak  diketahui  datanya,  jadi  tidak  terurus bahkan  wakaf  masuk  dalam  siklus  perdagangan.  Keadaan  demikian  itu  tidak  selaras dengan  maksud  dari  tujuan  wakaf  yang  sesungguhnya  dan  juga  akan  mengakibatkan kesan  kurang  baik  terhadap  Islam  sebagai  akses  penyelewengan  wakaf,  sebab  tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan. 10
Kenyataannya tanah wakaf itu belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai  dan  tidak  memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Selama  ini peruntukan  wakaf  diPemberdayaan  wakaf  di  Indonesia  diakomodir  hukum  Islam  yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Agar tidak timbul lagi masalah- masalah  tentang  pengeloaan  wakaf  tersebut,  institusi  yang  bertugas  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan  fungsi  wakaf  adalah  Menteri  Agama.  Menteri  Agama  mengikutsertakan  Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri  Agama  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  memperhatikan  saran  dan  pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.  Menteri  Agama  dan  Badan  Wakaf  Indonesia  dapat  bekerja  sama  dengan Organisasi  Mayarakat,  para  ahli,  Badan  Internasional,  dan  pihak  lain  yang  dipandang perlu,  untuk  pembinaan  penyelenggaraan  wakaf.  Sedangkan  dalam  pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik. 11
Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pondok pesantren Al-wasilah Lemo karena berbagai  alasan,  yaitu  paling  utama  adalah  secara  kuantitas  wakaf  yang  ada  di  pondok pesantren  Al-wasilah  Lemo  bisa  dibilang  cukup  besar  akan  tetapi  sangat  disayangkan masih  ada  beberapa  wakaf  yang  tidak  dikelola  secara  baik  dan  semestinya,  oleh karenanya  dari  pihak  pemerintah  dan  masyarakat  mulai  merehabilitasi  kembali  wakaf- wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif,artinya tidak hanya menjaga aset wakaf juga digunakan untuk kesejahtraan umat, dan juga penyaluran modal
9 Indah  Nawir  dan  Musyfika Ilyas,  “Wakaf  Tunai  Pada  Badan  Wakaf  Al-Qur’an  Di  Kota  Makassar”, QadauNa, vol.2, No 2 (2021), h. 264.
10 Abdul  Ghofur  Anshori, hokum  dan  praktik  perwakafan  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Pilar  Media, 2005), h. 2.
11 Jaih Mubarak, Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama media, 2008), h. 169.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
bagi  pondok  pesantren.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik melalukan  penelitian  yang  berjudul “Pengelolaan  Wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al- Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam “ .

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitin  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif . Deskriptif dapat  diartikan  sebagai  suatu  metode  dalam  mencari  fakta  atau  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  system  pemikiran  ataupun peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan  interpensi  yang  tepat. 12 Penulis  melakukan penelitian  lapangan  yaitu  dengan  terjun  lansung  ke  lapangan  dalam  hal  ini  pada Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar guna mengetaui problematika yang terkait dengan Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo  Polewali  Mandar  perspektif  Hukum  Islam.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  menggunakan  penedekatan  penelitian  Yuridis- empiris,  dengan  menggunakan  tiga  jenis  sumber  data  yaitu  sumber  data  primer, sumber  data  sekunder  dan  sumber  data  tersier.  Untuk  metode  pengambulan  data sendiri,  penulis  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  serta  dokumentasi. Sedangkan  untuk  alat-alat  yang  digunakan  sebagai  penunjang,  penulis  menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar
Wakaf  adalah  hukum  wakif  yang  berupaya  menyisihkan  atau  memberikan  sebagian harta benda seseorang untuk digunakan secara tetap atau sementara demi kepentingan seseorang  untuk  tujuan  ibadah  atau  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  syariah. Sebagaimana  sejarah  mencatat  bahwasanya  wakaf  memerankan  peran  yang  sangat penting  dalam  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan masyarakat serta wakaf sebagai sektor sukarela ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset kontruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 13 Tolak ukur dari sisi materi tidak hanya dilihat dari sisi nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai
12 Sedamayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,2021), h.31.
13 Musyfika  Ilyas,” Istibdal Harta  Benda  Wakaf  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurisprudentie,  vol.6,  No 2 (2016). h. 139.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
moral, spiritual dan sosial. Sehingga konsep kesejahteraan yanf diarttikan Islam lebih mendalam. 14
Begitupula  wakaf  diatur  dalam  Undang-undang  No  41  Tahun  2004  Pasal  1 15 menjelasakan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  wakif  untuk  memisahkan  atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  ibadat  atau  kesejahteraan  umum menurut syariah. Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan apabila suatu permasalahan sengketa  wakaf  terjadi  maka  penyelesaian  sengketa  tersebut  diselesaikan  secara peradilan. Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  sebagai  kaidah  atau  aturan  yang  harus dipatuhi  sedang  peradilan  adalah  sarana  penyelesaia  sengketa  atau  pelanggaran Hukum. 16 Pengadilan  Agama  meneai  kewenangan  absolut  ialah  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  antara orang yang beragama islam, salah satu kewenangannya yang dimaksud adalah wakaf 17
Agar  fungsi  dan  tujuan  wakaf  dapat  berjalan  dengan  baik,  diperlukan  pengelolaan yang  profesional.  Serta  hasil  wawancara  yang  diungkapkan  oleh  Afifa  selaku  Wakil Bendahara Dalam Negeri Islam Al-Wasilah Lemo dan mengatakan bahwa:
“Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang  memahami  bahwa  benda  yang  dapat  diwakafkan  hanyalah  benda-benda tidak  bergerak.  Sehingga  peruntukannya  pun  sangat  terbatas,  misalnya  untuk pekuburan,  masjid,  mushallah,  rumah  yatim  piatu,  madrasah,  sekolah  dan sejenisnya “. 18
Sebuah  komunitas  biasanya  menyumbangkan  tanahnya  untuk  membangun  masjid karena  masjid  digunakan  untuk  beribadah.  Meskipun  wakaf  masjid  juga  penting, namun  hal  ini  mengurangi  pentingnya  peran  masjid  yang  jumlahnya  sudah  banyak, apalagi  jika  letaknya  berdekatan.  Oleh  karena  itu,  akan  lebih  bermanfaat  bila
14 Muslihati,”Konsep  Distribusi  Islam  Dalam  Mewujudkan  Pendapatan  Ekonomi  Masyarakat”, Iqtisaduna, vol.6, No 2 (2019). h. 253.
15 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.
16 Hadi Daeng Mapuna,”Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, Jurnal AL- Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, vol.2, No 1 (2015). h. 104.
17 Nurhaini,”Perlindungan  Hukum  Tanah  Wakaf  yang  Tidak  Bersertifikat  Di  Kabupaten  Enrekang”, Jurisprudentie, vol.6, No 2 (2019), h. 225-226.
18 Afifa, Wakil Bendahara Pondok Pesantren al -Wasilah Lemo, Wawancara , 11 September 2022.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
pembagian  tanah  wakaf  digunakan  untuk  memperkuat  perekonomian  nasional. Melihat  masa  lalu  wakaf  melihat  keduanya  digunakan  oleh  Rasulullah.  dan  teman- teman,  selain  mesjid,  tempat  belajar,  banyak  hadiah  berupa  kebun  produktif  yang hasilnya diperuntukkan bagi yang membutuhkan.
Tanda ini menandakan bahwa wakaf membutuhkan harta produktif yang dikelola agar hasil  atau  manfaat  dari  harta  tersebut  dapat  bertahan  lama.  Sifat  wakaf  tersebut sekaligus  menegaskan  bahwa  sifat  wakaf  adalah  produktif,  yaitu.  usaha  yang mengusahakan  agar  benda  wakaf  tersebut  membawa  hasil  atau  manfaat.  Mengingat salah  satu  tujuan  wakaf  adalah  menjadikannya  sebagai  sumber  pendanaan  yang produktif,  maka  tentunya  dibutuhkan  nazir  yang  dapat  menjalankan  tugasnya  secara profesional  dan  bertanggung  jawab.  Seorang  Nazhir  yang  professional  dalam mengelola  harta  wakaf  harus  mengacu  pada  prinsip-prinsip  manajemen  modern, mengandalkan keahlian dan keterampilan serta melibatkan komitmen yang kuat.
Dalam  literatur  fikih,  direktur  wakaf  disebut  nazhir,  yang  berarti  wali,  pemimpin, pengurus, kepala atau manajer. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif  kemudian  mengelola  dan  mengembangkannya  atas  namanya.  Nazir  meliputi nazir individu, nazir organisasional, dan nazir badan hukum. 19
Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  UU  Wakaf  No.  41 Tahun 2004 menegaskan bahwa nadzir meliputi tiga jenis:
Nadzir  pribadi,  organisasi  Nadzir  dan  Nadzir  berbadan  hukum.  Keberadaan  nadzir berupa  pengelolaan  (pelestarian  dan  pengelolaan)  harta  benda  wakaf  sesuai  amanat wakif.  Terkait  wakaf,  Pondok  Pesantren  Al-Wasilah  Lemo  menyumbangkan  tanah untuk  pemukiman  para  petani.  Oleh  karena  itu,  tanah  tersebut  digunakan  untuk keperluan  administrasi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  pesantren  dan  sarana pendukung produktif lainnya.
Terkait  proses  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-Wasilah  Lemo,  peraturan  wakaf memenuhi rukun dan syarat antara lain:
1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu bapak Mursalim Menurut ketentuan pasal  7  UU  No.  41  tahun  2004,  wakif  perseorangan  harus memenuhi  persyaratan
19 Musyfikah  Ilyas,  “Profesional  Nazhir  Wakaf  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi”, Jurnal  Al-  Qadau, vol. 4 no. 1 (2017), h. 73.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
dewasa,  berakal  sehat,  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum  dan  pemilik sah harta benda wakaf.
2. Mauquf  ‘alaih  dimaknai  sebagai  tujuan  peruntukan  wakaf,  ada  juga  yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, bahwa wakaf dimaksudkan untuk pendirian,  pengeloaan,  serta  pengembangan  pendidikan  pesantren  dan  sarana penunjang lainnya.
3. Mauquf  (harta  wakaf).  Harta  yang  diserahkan  oleh  wakif  kepada  nadzir  yaitu berupa tanah dan berapa asset wakaf lainnya.
“Pengelolaan  wakaf  produktif,  dalam  hal  ini  Koperasi  santriwan  dan Santriwati  yang  menyediakan  kebutuhan  sehari-sehari  mencakup  sandang, pangan,  ATK  dan lain-lain.  Selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  santri, juga  sangat  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sekitar pesantren. Hal ini sejalan dengan pendirian koperasi pondok pesantren yang tidak  hanya  diperuntukkan  kepada  para  santri  saja  tetapi  diperuntukkan secara umum yakni masyarakat yang ada di sekitar pesantren sehingga dapat memudahkan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari “. 20
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengembangan  Wakaf  di  Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar
Pengelolaan  harta  benda  wakaf  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  nazhir sebagai pihak yang secara sah dikuasakan oleh wakif untuk mengelola wakaf. Hal ini sesuai  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004:  “Nazir  berjanji  untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, misi dan takdirnya. Pengurus atau nazir Pondok Pesantren Al Wasilah masih perorangan dan bukan badan hukum.  Mengenai  persyaratan  nazir  perseorangan,  lihat  di  bawah  Pasal  219  Kitab Undang-Undang Hukum Islam, yaitu:
1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmaniah dan rohaniah
5. Tidak berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya 21
20 Afifa, Wakil Bendahara Pondok Pesantren al Wasilah Lemo, Wawancara , Lemo baru 11 September 2022.
21 Pasal 219 Kompilasi Hukum Isalm
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
Mengenai tugas-tugas nadzir , dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, disebutkan bahwa tugas nadzir yakni;
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujua fungsi dan peruntukannya.
2. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. 22
Berdasarkan  hal  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  peran nadzhir sangat  berpengaruh terhadap  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf.  kesejahteraan nadzir merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  wakaf  yang  baik.  Hal  ini  didasarkan pada penjelasan pimpinan pondok itu sendiri:
“ Dalam  tahun  ketahun  kami  berusaha  memaksimalkan  wakaf  yang  ada  di Pondok  Pesantren  ini,  agar  supaya  wakaf  yang  ada  di  Pesantren  ini  dapat dapat dipergunakan secara efektif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi santri, Pembina dan masyarakat “. 23
Penjelasan  diatas  membuktikan  bahwa,  tanggung  jawab nadzir ,  tidak  hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  ini  menjadi  momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di  dalamnya terkandung  pemahaman yang  komprehensif  dan  pola  manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern.  Dalam  Undang-Undang wakaf ini, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mengandung dimensi yang sangat luas.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa, “ Nadzhir wajib mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi, dan  peruntukannya  “.  Berdasarkan  landasan  tersebut,  untuk  mencapai  tujuan, fungsi wakaf, harta benda wakaf  yang ada di pondok pesantren Al Wasilah Lemo diperuntukkan  bagi  sarana  dan  kegiatan  ibadah,  sarana  dan  kegiatan  pendidikan
22 Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
23 Suardi,  Ketua  Yayasan  Pondok  Pesantren  al  Wasilah  Lemo,  Wawancara,  Lemo  baru,11  September 2022
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
serta kesehatan,  bantuan  fakir  miskin,  anak  terlantar,  yatim  piatu,  beasiswa, kemajuan,  dan  peningkatan  ekonomi  santri  atau  kemajuan  kesejahteraan  umum lainnya  yang  tidak  bertentangan  dengan  syari’ah  dan  perundang-undangan.
“Kontribusi  wakaf  yang  ada  di  Pondok  Pesantren  al-Wasilah  sebagian dialokasikan untuk pengembangan sarana Thaksus untuk baca kitab kuning dan tahfidzul  qur’an,  hal  ini  dimaksudkan  agar  keberlangsungan  hafalan  dan ibadah yang dilakukan oleh para santri bisa dilaksanakan dengan khusuk. Pada bidang pendidikan dan pengajaran “. 24
Berinvestasi aset wakaf di lingkungan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik, berbeda dengan investasi pemerintah dan swasta. Karena pengembangan kekayaan wakaf tidak hanya didasarkan pada tujuan mencari keuntungan bagi investor, tetapi lebih pada persahabatan dan kerja sama.
Pengelolaan  wakaf  Pondok  Pesantren  Al  Wasilah  Lemo  sudah  sesuai  dengan  syariat Islam apabila ketentuan wakaf program yayasan memenuhi rukun dan syarat, yaitu: Waqif  ( orang  yang  memberikan  wakaf )  sudah  cukup  umur,  berakal  sehat,  tidak dilarang  melakukan  perbuatan  hukum,  dan  merupakan  pemilik  sah  dari  harta  benda wakaf.  mauquf'alaih  ( orang  yang  menerima  wakaf )  atau  nadzir.  Ikrar  wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah untuk kepentingan yayasan dan masyarakat; mauquf bih  ( harta  wakaf )  yang  diberikan  oleh  wakif  kepada  nadzir  berupa  tanah  dan  untuk shighati ( deklarasi wakaf ) penyerahan tanah dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pesantren Al  Wasilah  Lemo  yang  dikelola  oleh  Wakaf  memenuhi  persyaratan  Wakaf  sesuai aturan  agama  karena  mencapai  surplus  pendapatan  dan  potensi  ekonomi  dalam pengembangannya.
Pendapatan  wakaf  Pesantren  Al-Wasilah  juga  digunakan  untuk  unit  usaha.  Wakaf berfungsi sebagai usaha produktif. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren  Al  Wasilah  telah  memiliki  berbagai  unit  usaha  yang  dikuasai  santri  dan guru. Dan hal ini menurut Pasal 2 UU No. 41 43 Tahun 2004, bahwa pengelolaan dan pengembangan  harta  wakaf  dilakukan  untuk  mewujudkan  wakaf  produktif  yang berkelanjutan  dengan  tujuan  menjadi  sumber  pembiayaan  pondok  pesantren  dan masyarakat sekitar.
24 Ayu Ammar, Guru Pengajar di Pondok Pesantren al wasilah lemo, Wawancara , Lemo baru, 11 September 2022.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
3. Faktor – Faktor Penghambat Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Al- Wasilah Lemo Polewali Mandar
Pada dasarnya nadzir berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ketentuan,  yaitu  mengedepankan  kemaslahatan  bersama  dan  dapat  bekerja  sama dengan  pihak  lain  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Pengembangan  wakaf  produktif untuk  memperkuat  peran  wakaf  dalam  bidang  ekonomi  harus  terus  dikembangkan oleh individu atau organisasi yang menguasai dana wakaf dan banyak bergantung pada nadzir  yang  profesional,  handal  dan  bertanggung  jawab,  sehingga  hal  ini  tidak mengherankan.  bahwa  nadzir  berperan  penting  dalam  membuat  fitur  wakaf berkembang sebagaimana mestinya.
Dalam  tahap  pengembangan  wakaf  pondok  pesantren  Al-Wasilah  Lema  terdapat kendala  dalam  proses  pengembangan  wakaf.  Mengenai  berbagai  faktor  penghambat pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Lemma al-Wasilah yaitu:

## 1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf
Pemahaman  masyarakat  dalam  pengelolaan  wakaf  dan  pengembangan  harta  wakaf saat  ini,  masih  banyak  masyarakat  yang  memahami  bahwa  benda  yang  dapat diwakafkan  hanyalah  benda-benda  tidak  bergerak.  Sehingga  peruntukannya  pun sangat  terbatas,  misalnya  untuk  pekuburan,  masjid,  mushallah,  rumah  yatim  piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. 25
Masyarakat  pada  umumnya  mewakafkan  tanahnya  untuk  didirikan  masjid,  karena masjid  dipergunakan  untuk  beribadah.  Walaupun  wakaf  untuk  masjid  juga  penting, namun  jika  jumlahnya  sudah  banyak,  apalagi  bila  jaraknya  saling  berdekatan  akan mengurangi  makna  dari  peran  masjid  itu  sendiri.  Maka  akan  lebih  bermanfaat  jika alokasi tanah  wakaf  dipergunakan  untuk memberdayakan  ekonomi  umat.  Jika  dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. maupun para  sahabat,  selain  masjid,  tempat  belajar,  cukup  banyak  wakaf  berupa  kebun  yang produktif,  hasilnya  pun  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  memerlukan.  Hal  ini
25 Suardi, Ketua yayasan Pondok Pesantren al wasilah lemo, Wawancara , lemo baru 11 September 2022
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
membuktikan  bahwa  saat  ini  banyak  yang  menyumbang  di  pesantren  hanya  untuk bangunan masjid, kelas dan asrama saja masih kurang untuk wakaf produktif.

## 2. Kurangnnya dana untuk mengelolah tanah dan aset wakaf lainnnya
Pak suardi selaku ketua yayasan mengemukakan bahwa:
“hal  yang  menjadi  kendala  dalam  proses  pengelolaan  tanah  wakaf  yang  ada  di pondok  pesantren  al-Wasilah  Lemo  yaitu  karena  kurannya  modal  untuk mengelolah tanah tersebut. Hal yang menunjang kenaikan modal ekonomi pondok yaitu  jumlah  santri.  Namun,  di  pondok  pesantren  al-Wasilah  Lemo  terjadi pembatasan  santri  karena  kurangnnya  daya  tampung  asrama.  Hal  ini menyebabkan  proses  tes  masuk  dilakukan.jika  santri  di  pondok  pesantren  al- Wasilah  Lemo  banyak  maka  dapat  menunjang  modal  ekonomi  pondok  sehingga pemanfaatan pembangunan ditanah wakaf tersebut dapat dilakukan. “ 26
Dari  penjelasan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hal  yang  menghambat pengembangan  wakaf  yaitu  modal  ekonomi  untuk  mengelolah  lahan  yang  masih kosong serta hal yang paling berpengaruh dalam terhambatnya pengembangan wakaf di  pondok  pesantren  al-Wasilah  Lemo  yakni  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan tidak adanya pengurus resmi mengenai pengembangan wakaf tersebut.

## 3. Kurangnya SDM dan tidak ada badan wakaf di Pondok pesantren al-Wasilah Lemo.
Sumber daya manusia yang disebutkan di sini meliputi Waqif, Nazir danpelaku terkait Wakaf  lainnya.  Yang  menunjukkan  bahwa  prioritas  utama  dari  segi  sumber  daya manusia  adalah  kurangnya  tenaga  renang  di  pondok  pesantren  Al  Wasilah  Lemo, karena  tenaga  renang  di  pondok  pesantren  Al  Wasilah  Lemo  hanya  terdiri  dari  satu orang  dan  faktor  ini  menjadi  kendala  untuk  berkembang.  Pemimpin  dan memaksimalkan  wakaf  dengan  mengembangkan  kekayaan  wakaf  secara  produktif serta  pemahaman  masyarakat  yang  masih  tradisional  sehingga  belum  memahami wakaf produktif, ditambah  hambatan Wakaf  di Pondok Pesantren  Al Wasilah  Lemo, karena  tidak  ada  badan  khusus  di  pondok  untuk  mengelola  atau  menangani  wakaf, kurangnya  sumber  daya  manusia  (staf)  di  pondok  menjadi  kendala  pembentukan badan wakaf.
26 Suardi, Ketua yayasan Pondok Pesantren al Wasilah Lemo, Wawancara , Lemo baru 11 September 2022.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas

## D. Penutup
Dari  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  dirumuskan  dalam  beberapa  kesimpulan yaitu:
1. Pengembangan  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al-wasilah  Lemo  terdiri  dari  4  unsur utama yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.
2. Pengelolaan  wakaf  di  Pondok  Pesantren  Al  Wasilah  Lemo  sudah  sesuai  dengan hukum  Islam,  dimana  program  Yayasan  ketentuan  wakafnya  sudah  terpenuhi rukun  dan  syaratnya.  Bila  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  wakaf  maka,  pengelolaan  wakaf  di  Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.
3. Faktor  penghambat  dari  pengelolaan  wakaf  produktif  di  Pondok  Pesantren  Al Wasilah  Lemo  ialah  Faktor  SDM  (Sumber  Daya  Manusia).  Yang  dimana  masih kurangnya  sumber  daya  manusia  atau  nazhir  dalam  pengelolaan  harta  benda wakaf. Pondok Pesantren Al Wasilah Lemo belum mempunyai badan wakaf secara resmi  itulah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pengembangan  wakaf yang ada disana terlepas dari kendala tersebut, pengelolaanya sudah sesuai koridor ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  pengelolaannya  harta  benda  wakaf  haruslah harta  benda  yang  boleh  dimanfaatkan  menurut  syariat  serta  dikembangkan  dalam bentuk  usaha  produktif  dengan  sesuai  syariat  dan  kemudian  hasilnya  bisa digunakan  masyarakat  sekitar.  wakaf  produktif  dan  Faktor  Kelembagaan.  Yang dimana peran BWI masih belum maksimal seperti pendanaan yang minim.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas

## Daftar Pustaka
Buku
al-Nasaribu, Imam Abi al-husain ibn al-hajjaj al-Qusyairi. shahih muslim . Beirut: Dar al-fikr, 2007.
Anshori,  Abdul  Ghofur. hokum  dan  praktik  perwakafan  di  Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama media, 2008.
Sedamayanti. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 2012.
Tim  El  Madani. Tata  Cara  Pembagian  Waris  dan  Pengaturan  Wakaf. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, 2014.

## Jurnal
Asni. “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”. Jurnal Al-A’dl, vol.10, No 2 (2017). h. 57.
Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia “. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, vol.6, No 1 (2019). h. 124.
Hesti  dan  Sohra.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Wakaf  Di Kabupaten Kolaka Utara”. Jurnal Iqtishaduna, vol 4. No 1 (2022). h. 2.
Ilyas,  Musyfikah.  “ Istibdal Harta  Benda  Wakaf  Perspektif  Hukum  Islam  “. Jurisprudentie, vol.6, No 2 (2016). h. 139.
Ilyas,  Musyfikah.  “Profesional  Nazhir  Wakaf  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  “. Jurnal Al- Qadau, vol. 4 no. 1 (2017). h. 73.
Mapuna,  Hadi  Daeng.  “Hukum  Dan  Peradilan  Dalam  Masyarakat  Muslim  Periode Awal”. Jurnal AL-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, vol.2, No 1 (2015). h. 104.
Muslihati.  “Konsep  Distribusi  Islam  Dalam  Mewujudkan  Pendapatan  Ekonomi Masyarakat”. Iqtisaduna, vol.6, No 2 (2019). h. 253.
Nawir,  Indah  dan  Musyfika  Ilyas.  “Wakaf  Tunai  Pada  Badan  Wakaf  Al-Qur’an  Di Kota Makassar”, QadauNa, vol.2, No 2 (2021). h. 264.
Nurhaini. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang”. Jurisprudentie, vol.6, No 2 (2019). h. 225-226.
Riswandi, Alimuddin, Musyfikah Ilyas
Rum,  M.  Miftah  Fauzan,  Jamal  Jamil  dan  Hadi  Daeng  Mapuna.  “Tinjauan  Yuridis Wakaf  Tunai  Sebagai  Solusi  Pengentasan  Kemiskinan  Akibat  Pandemi  Covid-19  Di  Kota Makassar”. QadauNa, vol.2 (2021). h. 1128.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1. Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Pasal 11.

## Narasumber
Afifa. Wakil Bendahara Pondok Pesantren al wasilah lemo, Wawancara . Lemo baru, 11 September 2022.
Ammar, Ayu. Guru Pengajar di Pondok Pesantren al wasilah lemo, Wawancara . Lemo baru. 11 September 2022
Suardi. Ketua Yayasan Pondok Pesantren al wasilah lemo, Wawancara . Lemo baru .11 September 2022