## DALAM PEMBUATAN  PERATURAN DAERAH

## Oleh: Robby Hunawa

## Abstract
This research  entitre "Rore of Councir  Deregation of peopre Area in Making  by Law in city  of Gorontalo". As accirding to researchfocus,  this research  aim to know role of DPRD city of Gorontaro in B"y taw_ mlking in City of Gorontaro,  factors pursuing  role  of DpRD City  of Gorontaro  in By Law"makingin iij ol corontaro and efforts  of DPRD city of Goroitalo in overcoming facto, puiuing ,ite o1 Drao city of Gorontalo in By Law making In City  of Gorontalo. Method Research the used is descriptive  method with inductive approach.
Population  of this research^is.member  of DpRD  City of Gorontalo  ammounting  to 40 people,  while sample  specifie-d by using tlcniqu,  oTsimjk raturared. Pursuan! to resurt  of anarysisTrrrrLor"b" toi", oy iin"i"tan: first, D,RD City of Gorontalo  not yet "orr"d tu shqre in an optimar fashion in By Law  making In city of Gorontalo, secondexisto-nce of facto.rs pursuing rore of D\RD city of Gorontalo  in By Law making  in city in oiri"r*ing.yoctors  jursuingiote of DpRD  City of Gorontalo  in By Law making ln City  of Goronralo. Pursuant to resurt of concrusion,  writer give sugestion that is : first, providing taken  awqt from  by past master ail is expert of coilege crosest, seiond, performing c "semiloka'-' routinely is., thir(, yeci-fiini expiessly iiucation  of ,rrr bofiom  council member of grad  of SMA  or wh.ich or'o, iquil is, fourth, recruitment  of council member with tight  selection bond,.fifth,  council up"r,ri ti  *r.*1r'rr'iii rr,*portance  of publics,  and is sixth,  keeping  ebtreast of an'd also multiply to be dialogued  with society.
Keyword: Role, Law, D\RD Gorontalo Cin.

## Pendahuluan
Peranan DPRD datam Pembahasan peraturan Daerah merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan. peranan tersebut sangat tergantung dari tingkat kemampuan  anggota DPRD, maka salah satu upaya yang dilakukan dapat diidentikkan dengan  upaya peningkatan kualitas anggota DPRD.  Namun, secara faktual yang terjadi di lapangan  adalah bahwa DPRD sebagai Lembaga
Legislatif Daerah
kurang mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi penggunaan hak prakarsa  atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan  pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi praturan  daerah. prakarsa DPRD begitu minim sehingga  DPRD terkesan mandul  dihadapan eksekutif.
Dalam penulisan rancangan penelitian  ini, penulis Jurnal Legalitos VoL 3 No. 2
mengidentifikasikan masalah-masalah yang  pada umumnya terjadi  di berbagai
daerah dalam Pembahasan peraturan ,Jaerah serta pelaksanaan f'rngsi legislasinya  Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah  sebagai berikut : a. Adanya perbedaan latar belakang pekerjaan  anggota DPRD
b. Kurang memadainYa tingkat
pendidikan anggota DPRD
c. KurangnYa Penguasaan  teknik perancangan
Peraturan
perundangan oleh anggota
DPRD
d. AdanYa keterbatasan anggaran
e. Kurang berPerannYa Partai politik dalam  menYiaPkan kader- kadernya Yang akan duduk di
lembaga legislatif f. Bagaimana Peranan anggota
DPRD Kota Gorontalo dalam
Pembahasan  Peraturan Daerah di
Kota Gorontalo-
g. Apakah yang menjadi faktor-
faktor Penghambat bagi anggota
DPRD Kota Gorontalo dalam
Pembahasan  Peraturan Daerah'
h. Upaya-uPaYa apa saja Yang dilakukan  anggota DPRD Kota
Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktcr Yang menghambat
Pembahasan  Peraturan Daerah
Berdasarkan  Penulisan di atas,
maka penulis  telah membatasi  masalah
tentang kemamPuan DPRD Kota
Gorontalo  dalam menggunakan hak dan fungsinYa  terhadaP Pengajuan rancangan  Peraturan  Daerah atau yang
sering di sebut hak Prakarsa serta
peranan  Anggota DPRD Kota
Gorontalo dalam Pembahasan
Peraturan Daerah.
Adapun tujuan  dari  Penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1) Untuk
mengetahui dan
menggambarkan Peranan DPRD
Kota Gorontalo  dalam Pembahasan
Peraturan Daerah di Kota
Gorontalo.
2) Untuk mengetahui faktor-faktor
penghambat bagi anggota DPRD
Kota Gorontalo  dalam Pembahasan
Peraturan Daerah.
Untuk mengetahui UPaYa-uPaYa apa saja  yang dilakukan anggota DPRD
Kota Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktor Yang menghambat
Pembahasan  Peraturan  Daerah
Pengertian Peranan DPRI)
Peranan DPRD sebagai Badan
Legislatif Daerah kota  Gorontalo pada
hakekatnya berkenaan  dengan  masalah hubungan  antara  badan tersebut  dengan anggota masyarakat yang  diwakilinya.
Seperti yang dikatakan  Kligneman dan kawan-kawan (terjemahan Sigit
Jatmika, 2001:l),  Bahwa wakil-wakil dipilih mewakili rakYatnYa untuk
bertindak demi tujuan rakYatnYa'
Dengan kata lain, bahwa dituntut unuk melakukan apa yang dikehendaki  oleh
rakyat.
Fungsi dan tugas  utama dari DPRD sebagai badan Yang melaksanakan proses legislatif adalah membuat  Peraturan Perundang- undangan. Pada tingkat daerah,
Jurna! Legalitas VoL 3 No.2
peraturan perundangan-undangan  yang dibuat berupa  Peraturan  Daerah.
Dengan  demikan  maka peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau stafus seseorang apabila seseorang tersebut melakukan tugas dan fungsinya  sesuai dengan kedudukannya maka  ia telah menjalankan suatu peranan
Landasan Hukum dan Kebijakan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam UU No. 32 Tahun  2004 merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faried Ali {1997:140) mengartikan Legislatif sebagai pembuat  peraturan perundang_ undangan.
Adapun  tugas dan wewenang DPRD sebagaimana yang  diatur dalam Undang  Undang Nomor  32Tahun2004 Pasal 42 ayat (l) adalah  sebagai berikut
a. Membentuk PERDA yang dibahas  dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Membahas dan menyetujui rancangan  Perda tentang ApBD bersama dengan kepala daerah; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan  kepala  daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan  kerja sama internasional di daerah;
d. Mengusulkan  pengangkatan dan
pemberhentian
kepala
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam  Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam  Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala  daerah;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada  pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan
persetujuan terhadap  rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah  daerah;
h. Meminta  laporan keterangan pertanggunglawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah;
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala  daerah; j Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala  daerah; dan
k. Memberikan persetujuan terhadap  rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga  yang membebani masyarakat  dan  daerah.
Pelaksanaan dari fungsi legislasi, DPRD  dapat menggunakan hak_hak
Jurnal Legalitas Voi 3 No.2
dan fungsi-fungsinya seperti yang
diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2003 (UU No. 22
Tahun 2003) tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
yaitu penggunaan hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi Pengawasan. Dengan dijalankannnya hak-hak dan fungsi- fungsi DPRD, maka kebijakan- kebijakan  pemerintah di daerah akan lebih mencerminkan kehendak
rakyatnya. Tetapi dalam prakteknya fungsi DPRD tidak berialan
sebagaimana mestinYa, sebab hak inisiatif  relatif  tidak Pernah dilaksanakan.
Pasal 4l UU No. 32 Tahun 2004
menyebutkan  salah satu  DPRD adalah fungsi legislasi. Sebagai Badan
Legislatif, DPRD memPunYai  fungsi membuat Peraturan Perundang- undangan di daerah, melalui  fungsi  ini
DPRD mengaktualisasikan diri sebagai
wakil rakyat.  Fungsi ini dapat dilihat
pada hak-hak yang dimiliki berupa  hak
mengajukan  rancangan Peraturan
Daerah, hak mengadakan Perubahan atas  Rancangan  Peraturan  Daerah,  serta hak menetapkan Peraturan Tata Tertib
DPRD serta kebijakan  Daerah lainnya.
DPRD merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur PenYelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam
menjalankan  fungsinYa ini, DPRD
melakukan bersama dengan KePala
Daerah (sebagaimana yang terdapat
dalam UU No. 32 Tahun  2004 Pasal
40).

## Metodologi  Penelitian
Sasaran pokok  dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui
kemampuan DPRD dalam Pembuatan
Perda dan  mencari  model yang paling memungkinkan atas dasar karakteristik
dari temuan  penelitian.Variabel yang
diamatiyaitu : l. Kualitas Anggota DPRD Kota
Gorontalo
a. Latar  Belakang  Pekerjaan
b. Tingkat Pendidikan
c. Peranan  Partai Politik
d. Kemampuan DPRD dalam
Pembuatan Perda
a) Tata  cara Pembuatan Perda
b) Teknik Perundang-undangan
c) Mekanisme Pembuatan  Perda
2. Faktor-faktor yang menghambat
dalam  pembuatan  Perda
a. Latar belakang  Pekerjaan Yang berbeda-beda
b. Tingkat Pendidikan  Yang belum
memadai
c. Penguasaan teknik perundang-
undangan
d. Keterbatasan Anggaran
e. Kurang berPerannYa Partai
Politik dalam  menYiaPkan kader- kadernya
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam
mengatasi faktor penghambat  dalam
pembuatan  Perda
a. Kualitas Sumber  DaYa Manusia
Jurnal Legalitas VoL i No.2
b. Mengalokasikan anggaran
c. mengadakan Studi Banding d. Kerjasama dengan pihak Eksekutif Dalam  penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling ,dalam penarikan sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, yang terdiri pimpinan dan anggota DPRD  periode 2004_2009, LSM/Tokoh  Mayarakat, Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.  Alasan  penulis mengambil orang-orang tersebut menjadi sampel karena  dianggap dapat mewakili anggota dewan secara keseluruhan  dan dengan rnemperhatikan tujuan yang ingin  dicapai oleh penulis.
Pengolahan dan analisis data yang  dilakukan penulis  meliputi empat tahapan yaitu: pertama, Editing, pengecekan data-data yang masuk, mengenai kelengkapan dan keterkaitan dengan  pelaksanan fungsi legislasi Kota Gorontalo.  Kedua, Klasifikasi, yaitu  pengelolaan data kedalam bentuk pola kedudukan, kualitas yang menimbulkan suatu gerakan  dinamika antara fenomena-fenomena yang ada. Ketiga, Tabulasi, yaitu kegiatan merumuskan kata kedalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya.  Data yang di rumuskan dalam  bentuk  tabel ini berasal dari kuesioner yang penulis sebarkan kepada anggota DpRD Kota Gorontalo dengan tujuan unt.rk memperoleh suatu kesimpulan. Kemampuan DPRD Kota Gorontalo
dalam  Pembahasan  peraturan  Daerah di Kota Gorontalo
Begitu dominannya pihak Eksekutif  Daerah dalam proses Pembahasan  Peraturan Daerah yang ada di Kota Gorontalo menyebabkan fungsi  Legislatif DPRD tidak seperri yang diharapkan.  pengamatan di lapangan serta hasil penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan DPRD dalam pembahasan
Peraturan Daerah, yaitu:

## Tata Cara
Membuat peraturan

## Daerah
Peraturan Daerah merupakan hasil bersama  antara Gubernur,  Bupati, walikota dengan DPRD. Karena itu, tata cara membuat  peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah, yaitu unsur DPRD, unsur Kepala Daerah dan unsur Partisipasi.
Berdasarkan traian di atas,
Peraturan Daerah adalah  suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membuat  peraturan daerah bertalian  dengan wewenang DPRD  dibidang  legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan  sebagai penunjang fungsi legislative.

## Hak Inisiatif
Hak  inisiatif adalah hak DpRD untuk menyusun dan mengajukan Rancangan  Peraturan Daerah sendiri. Dalam praktiknya,  hak inisiatif DPRD turnal Legalitas VoL j No. 2
Kota  Gorontalo  kurang produktif, dapat
dilihat pada tabel 4.10 tentang jumlah
dan asal-usul Peraturan  Daerah  Kota Gorontalo Tahun 2004 sampai dengan
Tahun 2009,  Yang sebagian besar
berasal dari inisiatif  pihak eksekutif'
sedang  sebagian kecil berasal dari
inisiatif  DPRD.
Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota
Gorontalo ternyata belum mampu
menggunakan hak inisiatifnya dengan
baik.  Terbukti dari 25 jumlah anggota
DPRD Kota Corontalo, l0 orang atau
72.5%  diantaranya  menyatakan belum
mamPu  sementara Yang menyatakan
mampu dan  kurang mampu
masing-masing  hanYa l0 dan 5 orang
atau27.5%o. Hal ini didukung  pula oleh
data sekunder beruPa
peraturan-Peraturan daerah Kota
Gorontalo yang sebagian  besar  berasal dari eksekutif'
Dengan demikian  DPRD Kota
Gorontalo sebagai  iembaga  legislatif daerah harus lebih aktif menyuarakan
aspirasi masYarakat dengan cara
mengoptimalkan  Penggunaan hak inisiatifnYa  untuk mencari masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat sepanjang hal itu baik dan
benar. TanPa memandang aPakah
aspirasi itu berasal dari guru'
mahasiswa, tokoh masYarakat atau
LSM.

## Perundang-undangan
Tingkat Daerah
Berdasarkan teknik peraturan  perundang-
undangan yang baik,  dilihat dari segi
Ketepatan,  Kesesuaian serta  Aplikatif'
Wakil Ketua I DPRD  Kota Gorontalo,
Ketua Komisi A dan  Ketua  Fraksi  Partai
Golongan Karya DPRD  Kota Gorontalo
menyatakan dalam  membuat peraturan
daerah, belum sepenuhnya mernenuhi
teknik perundang-undangan  tersebut' Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kesalahan  dalam  pemakaian huruC tanda baca dan ketePatan bahasa dalam
Peraturan Daerah Yang dibuat'

## Mekanisme Pembahasan  Peraturan

## Daerah
Dalam  Proses Pembahasan  Perda, awal kegiatan daPat dengan Pasti diketahui sebagaimana Proses
Pembahasan suatu Peraturan perundang-undangan yang secara pasti
diawali dengan  kegiatan inisiatif atau
prakarsa, namun setelah  peraturan  itu menjadi produk hukum maka dari  akhir
kegiatan itu tidak pernah diketahui'
sebab peraturan yang  diproduksi oleh lembaga Pembentuk Peraturan
perundangan akan berproses seirama
dengan berlakunYa Peraturan perundang-undangan itu sendiri secara
terus menerus  hingga  datangnya saat
tidak diberlakukannya peraturan itu'
untuk kemudian melahirkan peraturan
perundangan Yang baru' Demikian
seterusnya kegiatan itu berproses'
DPRD sebagai badan legislatif di
tingkat daerah harus mamPu
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
memainkan  perannya  dalam membuat kebijakan yang benar-benar produktif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mekanisme Pembahasan Peraturan  Daerah DPRD Kota Gorontalo. Dalam rangka Pembahasan peraturan daerah maka pemerintah  daerah dan DpRD harus mengacu pada ketentuan  hukum yakni perundang-undangan yang berlaku sampai pada  peraturan  tata tertib DpRD yang mengatur secara tertib yang mengatur  secara teknis.dalam membuat suatu peraturan daerah harus melalui beberapa  tahap.dalam tahap-tahap inilah dapat terlihat bagaimana  peranan DPRD dalam Pembahasan suatu peraturan  daerah.Tahaptahap tersebut merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, dan peneiapan baik rancangan peraturan daerah atas usul pihak eksekutif atau kepala  daerah maupun atas usul dari pihak legislatif dalam  hal ini adalah DPRD  kota Gorontalo.
Teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah Menurut Modeong (2000:51),
"Teknik perundang-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat  atau  menghasilkan peraturan perundang-undangan yang  baik". Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat  dari berbagai segi, diantaranya:
a. Ketepatan
Ketepatan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan
dititikberatkan pada 6
(enam) ketepatan, yaitu: Patokan yang digunakan sebagai ukuran berkaitan dengan aspek ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan ialah pedoman
yang dibuat oleh  pemerintah  pusat.
b. Kesesuaian
Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.  Dengan demikian  materi muatan yang menjadi wewenang pengaturan peraturan  daerah tidak boleh  diatur hanya dengan keputusan kepala  daerah, terkecuali sekedar  sebagai  pelaksanaan dari isi peraturan daerah itu. Dan materi muatan  peraturan  daerah yang masih perlu diatur dengan keputusan kepala  daerah tidak boleh dituangkan  dalam keputusan kepala daerah yang  bersifat  ketetapan dan atau instruksi kepala  daerah.
c. Peraturan perundang-undangan tersebut  secara aplikatif harus  dapat dilaksanakan dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan  maupun masyarakat tempat peraturan perundang- undangan itu berlaku.
Jurnal Legalitas YoL 3 No. 2
Mekanisme Pembahasan  Peraturan

## Daerah
Adapun mekanisme Pembahasan
Peraturan Daerah Kota Gorontalo
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Gorontalo Nomor 04  Tahun 2002  tentang
Tata CaralTeknik Penyusunan  Produk
Hukum  Daerah adalah sebagai berikut:
l. Usulan rancangan Peraturan daerah disamPaikan secara
tertulis kePada PimPinan DPRD disertai  nama  dan tanda tangan
para Pengusul serta nama
fraksinya;
2. Pimpinan
mendistribusikan DPRD naskah
rancangan  Peraturan daerah
kepada  seluruh  anggota DPRD tiga hari sebelum Pembahasan
untuk dipelajari;
3. Rapat  pimPinan DPRD tentang
rencana pembahasan rancangan
peraturan  daerah;
4. Rapat fraksi-fraksi  untuk: (a).
Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan (b)'
Persiapan raPat Panitia musyawarah.
5. Rapat komisi-  komisi bertujuan
untuk: (a). MemPelajari naskah
rancangan Peraturan  daerah  dan (b). PersiaPan raPat Panitia musyawarah.
6. Rapat Panitia musYawarah, bertujuan  untuk: (a).
Menentukan  agenda  raPat; (b).
Menetapkan jadwal acara  materi rapat dan mekanisme Pembahasan
melalui panitia khusus Yang
dibentuk oleh DPRD; dan (c)'

## DPRD
membentuk Panitia khusus sebagai Pencerminan komisi-komisi Yang terdiri dari ketua, wakil ketua  dan sekretaris.
7. Pembahasan  rancangan  peraturan daerah dalam  4 tahaP
pembicaraan
8. Penandatanganan Peraturan
daerah: (a). Peraturan daerah yang  telah memPeroleh
persetujuan DPRD
ditandatangani oleh kePala
daerah; (b). Persetujuan  DPRD
ditetapkan dengan kePutusan
DPRD; dan (c). Peraturan  daerah yang  telah ditetaPkan
ditandatangani oleh kePala daerah diserahkan kePada sekretaris daerah untuk
diundangkan dalam lembaran
daerah.
Tata cara mengadakan Perubahan atas Rancangan  Peraturan Daerah berdasarkan  Peraturan  Tata tertib DPRD
Kota  Gorontalo Pada Bab Vl Pasal 33 ayat (6) dikaitkan  dengan tingkat-tingkat
pernbicaraannya  adalah  sebagai berikut :
l. Setiap  Anggota DPRD daPat mengajukan usul Perubahan atas
RAPERDA.
2. Pokok-pokok usul Perubahan
sebagaimana  dimaksud  ayat (6) Pasal
ini, disampaikan dalam  pemandangan
umum  para Anggota DPRD Pada tahap pembicafturn tahaP II.
3. Usul perubahan sebagaimana
dimaksud aYat (6) Pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD
Jurnal Legalitos VoL 3 No.2
---
dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan  pada tahap IV.
Dalam  proses pembahasan  suatu kebijakan  tentunya tidak terlepas dari analisis  kebljakan. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang  relevan dengan kebijakan tersebut sehingga pengambilan keputusan mengenai kebijakan itu akan dapat dipertanggun  giawabkan.
Penyusunan produk-produk hukum di tingkat daerah juga harus menggunakan kaidah penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Menurut Modeong (2000:47-49) kaidah-kaidah  penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu adalah  sebagai berikut : a. Adanyakewenangan
Adanya  kewenangan merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu  lembaga yang membuat peraturan daerah. perlunya kewenangan bagi pembuat produk- produk hukum adalah suatu keniscayaan. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau  tidak, produk hukum itu batal demi hukum  atau dianggap tidak pernah ada dan  segala akibatnya batal demi  hukum. Mengenai hal ini berlaku azas legalitas.
b. Adanya kesesuaian
Keharusan adanya kesesuaian bentuk  antara jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang  lebih tinggi.
Ketidak sesuaian bentuk antara jenis hukum dengan materi muatannya  dapat menjadi alasan untuk menbatalkan produk hukum  tersebut.
Faktor-faktor yang  Menghambat
l. Latar Belakang  Pekerjaan  Anggota
Dewan  yang  berbeda-beda.
Latar belakang  pekerjaan  anggota DPRD Kota  Gorontalo sangat  beragam.
Hal ini menimbulkan  adanya berbagai perbedaan  pandangan dalam tubuh dewan. Keanggotaannya di DPRD tidak dianggap  sebagai lapangan pengabdian, tetapi  dianggap sebagai Iapangan pekerjaan untuk memperoleh upah yang  besar.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa latar belakang pekerjaan anggota dewan turut berpengaruh  terhadap peranan  DPRD dalam Pembahasan peraturan daerah.
Terbukti dari 25 anggota DpRD Kota Corontalo,  15 orang  atau BZ.Syo yang menyatakan  berpengaruh, 5 orang atau l5% menyatakan  kurang berpengaruh dan hanya 5 orang atau 2,5yo yang menyatakan tidak berpengaruh.
2. Tingkat pendidikan  Anggota  DPRD Kota Gorontalo yang belum memadai.
Tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Gorontalo periode 2004-2009 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa sedikit anggota DPRD  Kota Gorontalo yang berpendidikan  sarjana , yaitu I orang lulusan pasca sarjana  atau 4yo, B orang lulusan Sarjana atau 3Zo , 1 orang
Jurnal Legalitas VoL j No.2
lulusan Diploma atau 4Yo, 15 orang lulusan SLTA atau  60Yo. dengan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat  pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota  Gorontalo  di kategorikan  menengah untuk daPat mendukung pelaksanaan Peranan DPRD Kota Gorontalo daiam
Pembahasan  Peraturan  Daerah.
Kenyataan ini sangat terasa ketika dalam Pelaksanaan sidang dewan bersama pemerintah.  Meskipun
secara kasat mata terlihat  bahwa tidak sedikit anggota DPRD Kota Gorontalo yang memiliki  kualifikasi pendidikan sarjana dan  diploma, namun  terlihat bahwa mereka belum mampu
mengimbangi Pengetahuan dan kemampuan pihak Pemerintah dan bahkan DPRD  belum  bisa memberikan masukan-masukan atau saran pendapat dan  kritikan yang benar-benar  kritis.
Pengetahuan dan keteramPilan itu diperoleh melalui pendidikan. oleh
karenanya latar belakang pendidikan
anggota  dewan  sangat berPengaruh
terhadap  perannya  dalam Pembahasan suatu  peraturan  daerah-
Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan
berpengaruh terhadaP Peran DPRD
dalam Pembahasan suatu Peraturan daerah. Terbukti dari 25 anggota
DPRD Kota Gorontalo,  3Torang atau
92.5% menyatakan  berPengaruh dan
hanya  8 orang 7.5Yo yang menyatakan sedikit berpengaruh.
Tidaklah mengherankan jika
selama ini Penyusunan rancangan
peraturan daerah di Kota Gorontalo,
hanya sedikit yang usulannya berasal dari pihak legislatif, dikarenakan tingkat kualitas sumber daYa manusianya yang masih kurang memadai, sehingga membawa damPak pada kurang optimalnYa kemamPuan anggota dewan  dalam Penyusunan peraturan  daerah.
3. Penguasaan teknik Perancangan peraturan perundang- undangan oleh anggota DPRD
memadai.
kurang
Berdasarkan hasil Penelitian bahwa anggota DPRD  Kota Gorontalo belum sepenuhnya  menguasai  teknik
perancangan Peraturan
perundang-undangan dengan baik.
Diketahui  bahwa  anggota  DPRD Yang menguasai teknik perancangan  peraturan
perundang-undangan hanYa 35o/o,
sementara yang kurang menguasai
57.Syo,bahkan ada yang tidak menguasai
yainr7.5o/o
Teknik perancangan Peraturan perundang-undangan ini sangat
diperlukan sebagai  standarisasi  format,
sistematika, pengelompokkan materi
muatan, susunan (struktur) bahasa  dan perumusan  norrna.
4. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan dana Yang tersedia
bagi DPRD juga merupakan salah  satu
faktor penghambat bagi  DPRD Kota
Gorontalo untuk mengaktualisasikan perannya dalam Pembahasan  peraturan daerah. Anggaran tersebut  bukan  hanya
digunakan untuk kepentingan rutin
Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
DPRD saja,  akan tetapi digunakan juga sebagai pendukung kegiatan.
Berdasarkan  wawancara penulis dengan Wakil Ketua II DPRD Kota
Gorontalo, Ketua Komisi C, Ketua Komisi B dan Ketua Fraksi partai
Golongan Karya,  diperoleh penjelasan bahwa  anggaran DPRD  Kota  Gorontalo belum memadai.  Sehingga untuk pengadaan tenaga ahlipun belum optimal.
Tenaga ahli dimaksudkan  untuk membantu DPRD Kota Gorontalo dalam  menangani  hal-hal  khusus yang membutuhkan keahlian tertentu.
Dengan  adanya tenaga ahli, DPRD dapat mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan tugas  pokok yang diemban.
Namun untuk DPRD Kota Gorontalo hingga  saat ini belum optimal memberdayakan tenaga ahli. Hal itu dikarenakan  keterbatasan  anggaran yang dimilikioleh DPRD.
5. Kurang berperannya Partai Politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di Lembaga Legislatif
Partai Politik kurang berperan daiam penyiapan kader yang benar-benar berkualitas. proses rekruitmen kader belum dapat dilakukan dengan baik.  Anggota  DpRD terpiiih sebagian besar  berasal dari golongan pedagang biasa dan pengusaha, sehingga mereka kurang memahami  akan kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai  anggota dewan.
Kebanyakan dari mereka terpilih karena dipandang cukup berpengaruh terhadap  anggota partai lainnya, bukan didasarkan atas kualitas SDM yang dimiliki.
Upaya DPRD Kota Gorontalo Dalam Mengatasi Faktor Yang Menghambat 1. Kualitas  SDM anggota  Dewan Tantangan akan tugas dan wewenang yang diemban DPRD saat ini tentunya harus diimbangi pula dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang memadai. Hal itu dapat dilakukan  dengan mengikuti pendidikan  dan  pelatihan.
Menurut  Buckley dan  Caple yang dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram  (2000:64),  pelatihan adalah upaya  terencana dan  sistematik untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan,  keterampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk mewujudkan unjuk kerja yang efektif daiam satu kegiatan atau rangkaian kegiatan.Dalam hal ini DPRD Kota Gorontalo telah mengikuti beberapa progaram Pendidikan dan Pelatihan diantaranya  sebagai berikut: Pertama,
Diklat,  orientasi pendalaman  tugas  dan fungsi DPRD  serta profesionalisme,
Departemen Dalam Negeri, Badan Diklat , Jakarta. Kedua, Diklat, Monitoring terpadu pengembangan prasarana  perdesaan, Ditjen Bina Bangda,  Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Ketiga, Diklat, Sosialisasi Draft Undang-undang Nomor 32 Tahun
Jurnal Legalitas YoL 3 No. 2
2004, Pemerintah  Daerah  Regional  I,
Palembang. Keempat, Diklat, orientasi
tugas dan fungsi DPRD se Indonesia,
Departemen Dalam Negeri, Sekolah tinggi Pemerintahan Dalam Negeri,
Bandung.
Dalam  rangka meningkatkan kualitas anggota DPRD  Kota Gorontalo maka diambil langkah-langkah sebagai
berikut:
l) Menetapkan persyaratan  minimal yang berupa tingkat Pendidikan, pengalaman kerja, memiliki pengetahuan dan kemamPuan tentang perundang-undangan ataupun  ketentuan  Yang berkaitan
dengan fungsi legislasi.
2) Seleksi calon oleh organisasi
induknya yang  berorientasi kepada persyaratan minimal diatas, bukan dengan  pertimbangan  lainnYa Yang sifatnya  kurang objektif atau lebih mengutamakan orang-orang Yang dekat dengan pimpinan  partai saja'
3) Melakukan Pembinaan internal mengenai  tugas-tugas Yang di emban,  wewenang Yang  dimiliki sehubungan dengan hakikat fungsi badan  legislatif.misalnya, seminar- seminar,  diklat-diklat maupun pelatihan  tentang fungsi legislasi
4) Merekrut para ahli dari Pakar
perguruan terdekat  atau lokal yang
mempunyai kemamPuan tinggi dibidang hukum dan Perundang- undangan untuk  diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu
tugas-tugas dari anggota DPRD
Kota Gorontalo  namun dalam hal
ini DPRD Kota Gorontalo belum dapat  mengadakan staf ahli tersebut dikarenakan  keterbatasan anggaran.
2. Mengalokasikan  Anggaran
Pengalokasian digunakan untuk
anggaran membiayai
kegiatan-kegiatan DPRD Kota
Gorontalo  yang  bekerja  sama dengan para  ahli  dalam melakukan
penelitian-penelitian  yang menyangkut masalah pemerintahan,  kemasyarakatan dan pembangunan Yang diharaPkan dapat menghasilkan suatu  konsep  yang
kemudian dapat dituangkan dalam
bentuk rancangan peraturan daerah
hasil inisiatif  DPRD.
Pengalokasian  anggaran juga
dilakukan  guna meningkatkan sarana
dan prasarana walaupun saat ini DPRD
Kota Gorontalo  dirasakan sudah cukup memadai  namun  kurang rnemadai bila dibandingkan  dengan fasilitas yang diperoleh  pegawai dijajaran pemerintah Daerah.Berikut ini adalah rencana  pengalokasian  anggaran DPRD
Kota Gorontalo: Pertama, Anggaran
pengadaan transportasi dinas. Kedua,
Anggaran pengadaan computer. Ketiga,
Anggaran perekrutan staf ahli.
Keernpat, Anggaran  perbaikan sarana
dan fasilitas  inventaris kantor,dll
Untuk mengoPtimalkan Peranan anggota DPRD  dalam Pembahasan
peraturan daerah di Kota Gorontalo
maka perlu menambah sarana dan prasarana  khususnya  pada  perhubungan baik  dari  telekomunikasi  maupun pada
transportasi  dinas.
3. Kerjasama  dengan Pihak Eksekutif
Jurnal Legalitas VoL 3 Na 2
Pihak eksekutif akan lebih mengerti  dan  lebih banyak mengetahui tentang  segala persoalan yang menyangkut permasalahan
Pemerintahan  Daerah.dengan adanya aparat  daerah seperti dinas-dinas daerah dan instansi lainnya, maka  akan memudahkan pihak eksekutif dalam mendalami  kebutuhan dan  persoalan di daerah. Lain halnya dengan DPRD yang tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana halnya  eksekutif, maka dari itu DPRD  kota Gorontalo perlu melakukan kerja sama dalam menyingkapi  stiap permasalahan  yang timbul  di Kota  Gorontalo.
Kesimpulan
Peranan DPRD  Kota Gorontalo dalam Pembahasan Peraturan Daerah, khususnya  pelaksanaan hak inisiatif belum optimal  karena hanya sedikit rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DpRD. peranan DPRD Kota Gorontalo lebih banyak terlihat  pada pembahasan suatu rancangan  Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa eksekutif. l. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi DPRD Kota Gorontalo dalam proses Pembahasan  peraturan daerah  khususnya yang berasal  dari inisiatif dewan  antara lain adalah: Pertama, Kemampuan anggota dewan Kota Gorontalo dalam menggunakan hak inisiatifnya dengan skor 2 dinyatakan kurang memadai. Kedua, Latar belakang pekerjaan anggota dewan Kota
Gorontalo yang berbeda-beda dengan skor 2,4 sangat berpengaruh dalam Pembahasan peraturan
Daerah. Ketiga, Tingkat  pendidikan anggota dewan Kota Gorontalo masih  rendah  dengan skor 2,36 sangat berpengaruh dalam Pembahasan Peraturan Daerah. Keempat, Penguasaan teknik perancangan  peraturan perundang_ undangan oleh anggota dewan dengan skor 2,36 sudah cukup baik tetapi  belum  begitu  memadai dalam Pembahasan peraturan daerah.
Kelima, Keterbatasan anggaran ; dan Keenam, Kurang berperannya partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif.
2. Upaya-upaya yang  harus  dilakukan
DPRD Kota Gorontalo dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat  peranan DpRD Kota Gorontalo dalam pembahasan peraturan  daerah di Kota Gorontalo, yaitu: Pertama, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD Kota Gorontalo yang diupayakan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus, seminar dan diskusi ilmiah diperguruan tinggi. Kedua, Mengalokasikan  anggaran, dengan cara mengusulkan  anggaran  tersebut agar masuk kedalam anggaran kegiatan DPRD Kota Gorontalo. Ketiga,  Kerjasama dengan pihak eksekutif.
Jurnal Legalitas YoL  3 Na 2
1. Peranan DPRD dalam
Pembahasan
suatu kebijakan daerah, maka Perlu dioptimalkan Peran staf ahli Yang terdiri dari beberapa pakar dengan latar belakang keahlian Yang berbeda antara lain Pakar  Politik, pakar pemerintahan, ekonomi dan
pembangunan,  serta meningklatkan kerja sarna  dengan  perguruan tinggi dan instansi terkait sehingga DPRD
Kota  Gorontalo dapat  melaksanakan tugas dan fungsinYa dengan baik.
Kemudian  penyediaaan tenaga ahli yang diambil  dari Pakar Perguruan tinggi terdekat (lokal dan regional) yang memang ahli dibidangnYa juga dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran dari keterbatasan anggaran melalui manajemen yang baik, tenaga  ahli ini sedapat mungkin terdiri dari orang-orang non Partisan Yang mempunyai  kePedulian tinggi terhadap  pemberdaYaan DPRD.
2. Perbedaan  pandangan dalam tubuh
dewan  sebagai akibat dari latar belakang  pekerjaan  anggota  DPRD yang  berbeda  daPat diatasi dengan menyatukan  PersePsi anggota
DPRD melalui "semiloka" secara
rutin dengan topik-topik aktual dan mendatangkan Pembicara dari perguruan tinggi, LSM, atau Pejabat pemerintah Yang memang ahli dibidangnya.
3. Rendahnya tingkat Pendidikan
anggota DPRD daPat diatasi
dengan menetapkan  secara tegas pendidikan anggota dewan
serendah-rendahnya lulusan SMU
atau yang  sederajat
4. Kurangnya berperannYa ParPol
dalam  menyiapkan kader-kadernYa dapat
diselesaikan dengan
rekruitmen  dan jalur seleksi Yang ketat sesuai dengan  ketentuan dan
aturan dari parpol tersebut dalam
merekrut kadernya.
5. Kepada  setiap  anggota DPRD disarankan  untuk lebih menyuarakan kePentingan masyarakat dariPada kePentingan partai politiknya.
Harus
diaktualisasikan secara nyata bahwa keberadaan  mereka di DPRD bukan
sebagai wakil partai, melainkan
wakil dari  rakyat meskiPun mereka terpilih melalui  Partai Yang mencalonkannya. Hal  itu di wujudkan dengan cara lebih mendahulukan asPirasi dari masyarakat ketimbang kemauan
dari Parpol.
6. Kepada  setiap DPRD disarankan agff secara aktif mengikuti perkembangan politik, ekonomi,
sosial  budaya  masyarakat  ditingkat daerah  maupun nasional baik dari
media  elektronik  mauPun media cetak  serta memPerbanYak dialog dengan  masyarakat  sehingga daPat
mengetahui kondisi  serta aspirasi masyarakat yang dirvakilinYa.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2

## Daftar Pustaka
AIi, Faried, 1997, Hukum Tata pemerintahan Dan proses Legislatif Di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta. ---'-, 1997,  Metodologi Penelitian Sosial dalam  Bidang llmu Administrasi dan P emerintahan, RajaGrafindo, Jakarta. Arikunto,  Suharsimi, 1998, prosedur penelitian Rineka cipta, Jakarta. Azhar Ipong s, 1997, Benarkah D?RD Mandur, Bigraf pubiishing,  yogyakarta. Budiardjo,  IVliriam  dan Ambong, Ibrahim, 1995,-Fungsi Legislatif iito* sistem Politik Indonesio, Raja Grafindo persada,  Jakarta. Kaho,  Yosep R,1997,  Prospek otonomi f)aerah Di Negara  Republik Indonesia, Rajawali Pers,  Jakarta. Lapera (TIM), 2001, otonomi pemberian  Negara, Lapera  pustaka Utama, Yogyakarta.
Nazir,  Mohammad, I 999, Me t ode p enel it i an, Ghalia, Jakarta. Sanit, Arbi, 7985, Perwakilan politik Di Indonesia, cv. Rajawali, Jakarta. Sarundajang,  2001,  Pemerintahan  Daerah Di Berbagai"Negara,  pustaka sinar Harapan,  Jakarta.
-----, 2001, Arus Balik Kekuasaan pusat  Ke Daerah, pustaka sinar Harapan, Jakarta.
siagian,  sondang P, 1990, Teori dan Tekhnik pengambilan  Keputusan, cv. Haji Mas Agung, Jakarta.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2