## PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATAN PEMAHAMAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SOLOK PADA TAHAPAN PEMIIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

## LAURENSIUS ARLIMAN S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti laurensiusarliman@gmail.com
Abstract: General elections are an important moment in democratic life in Indonesia. Various parties are involved in election monitoring to ensure transparency, fairness and legitimacy of the  democratic  process.  Bawaslu  is  the  institution  directly  responsible  for  overseeing  the election process. Regarding this matter, it is very important to provide legal counseling to the Solok City Bawaslu based on Letter Number: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. The topic that will  be  discussed  is  first  to  discuss  the  legal  basis  for  supervision  by  Bawaslu  of  Solok  City. Second,  what  is  the  form  of  supervision  of  the  Solok City  Election  Supervisory  Board  during the  2024  simultaneous  general  elections.  The  legal  counseling  methodology  is  carried  out face-to-face in Solok City. General Election Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2022 concerning  Supervision  of  General  Elections  (Perbawaslu  5/22)  is  the  basis  for  Solok  City Bawaslu  to  supervise  the  implementation  of  the  2024  simultaneous  General  Elections.  The election  supervision  strategy  has  the  main  objective  of  preventing  fraud  during  the  general election  process,  ensuring  fairness  in  the  implementation  of  elections,  as  well  as  building public confidence in election results.
Keywords: Legal Counseling, Supervision, Solok City Bawaslu, 2024 Election.
Abstrak: Pemilihan  umum  adalah  satu  momen  penting  dalam  kehidupan  demokrasi  di Indonesia.  Berbagai  pihak  terlibat  dalam  pengawasan  pemilu  untuk  memastikan  transparansi, keadilan,  dan  keabsahan  proses  demokrasi.  Bawaslu  merupakan  lembaga  yang  bertanggung jawab langsung dalam mengawasi jalannya pemilu. Atas hal tersebut sangat penting dilakukan penyuluhan hukum kepada Bawaslu Kota Solok berdasarkan Nomor Surat:
222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. Topik yang akan dibahas adalah pertama membahas tentang dasar  hukum  pengawasan  oleh  Bawaslu  Kota  Solok.  Kedua  bagaimana  bentuk  pengawasan Badan  Pengawas  Pemilu  Kota  Solok  pada  tahapan  Pemiihan  Umum  serentak  tahun  2024. Metodologi  penyuluhan  hukum  dilaksanakan  secara  tatap  muka  di  Kota  Solok.  Peraturan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok untuk melakukan  pengawasan  penyelengaraan  Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2024.  Strategi pengawasan  pemilu  memiliki  tujuan  utama  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  selama proses  pemilihan  umum,  memastikan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu,  serta  membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pengawasan, Bawaslu Kota Solok, Pemilu 2024.

## A. Pendahuluan
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang  selanjutnya disebut Pemilu  adalah sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu  adalah  pondasi  utama  dalam  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, bersih dari  kecurangan,  dan  transparan.  Salah  satu  kunci  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  adalah melalui strategi pengawasan pemilu yang  kuat dan  efektif. Strategi pengawasan pemilu harus mampu  mengawasi  seluruh  proses  pemilu,  mulai  dari  tahap  pendaftaran  calon  hingga
penghitungan suara, guna memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan  peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi (Junaidi, 2013).
Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  lembaga  independen  yang  bertugas mengawasi dan mengawal jalannya pemilu menjadi sangat  krusial dalam strategi pengawasan pemilu.    Bawaslu  memiliki  peran  krusial  dalam  menegakkan  keadilan  dan  keberlangsungan demokrasi  di  Indonesia  (Arliman  S,  2018).  Namun,  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  strategi pengawasan  pemilu  juga  memiliki  hambatan  dan  tantangan  tersendiri,  mulai  dari  minimnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi, hingga upaya-upaya intimidasi dan kecurangan yang mungkin terjadi.
Perjalanan  Bawaslu  mengawal  demokrasi  Indonesia  terus  mendapatkan  dukungan  dan penguatan  terhadap  kewenangan  dan  postur  kelembagaannya.  Saat  ini  pengawas  pemilu tingkat  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  adalah  lembaga  tetap  yang  diisi  oleh  orang-orang profesional tidak terikat dengan institusi pemerintah lainnya. Selain itu kesetaraan kedudukan Bawaslu  tingkat  kabupaten/kota  dengan  jajaran  KPU  yang  juga  telah  lebih  dulu  menjadi lembaga  tetap  jelas  sangat  menguatkan  peran  Bawaslu.  Sebagaimana  tugas  Bawaslu  adalah salah satunya mengawasi jalannya proses pemilihan yang dijalankan KPU (Fitrianto, 2015).
Surbakti  (2008)  menyatakan  kewenangan  Bawaslu  yang  dimiliki  saat  ini  dianggap terlalu  besar  terutama  untuk  menangani  pelanggaran  pemilu.  Bawaslu  diberi  kewenangan untuk  memutus  pelanggaran  administrasi  pemilu  dan  pelanggaran  politik  uang  setelah sebelumnya  memeriksa  dan  mengkajinya.  Artinya,  fungsi  peradilan  melekat  pada  Bawaslu terkait  urusan  kepemiluan.  Dan,  hal  tersebut  dianggap  kurang  efektif  sehingga  diperlukan peradilan ad-hoc pemilu untuk memutus perkara-perkara pemilu (Surbakti, R, 2014).
Desain  kepemiluan  yang  saat  ini  digunakan  dengan  berdasar  pada  Undang-Undang  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu  serta  Undang-Undang  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  akan  memberi  tambahan  kerja  ekstra  bagi  penyelenggara  pemilu  terutama pengawas  pemilu.  Pada  2024  akan  diselenggarakan  pemilihan  legislatif  (pileg),  pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada. Ketiga pemilihan tersebut akan berjalan secara maraton.
Menerka  Pileg  dan  Pilpres  2024  yang  akan  digelar  pada  Februari  2024  sebagaimana rencana  desain  yang  diajukan  KPU  akan  membuat  perangkat  pemilihan  (KPU  dan  Bawaslu) sudah  siap  bekerja  sekitar  Juli  2022  atau  sekitar  20  bulan  sebelum  pemungutan  suara dilaksanakan  untuk  pileg  dan  pilpres.  Kemudian  persiapan  pelaksanaan  pilkada  yang pemungutan suaranya  akan dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana  ketentuan dalam UU  Nomor  10/2016  sudah  dimulai  setidaknya  11  bulan  sebelum  pemungutan  suara  atau setidaknya  pada  Desember  2023.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah-langkah  strategis  yang terukur  dan  tanggap  untuk  mengatasi  hambatan  dan  tantangan  tersebut,  guna  memastikan bahwa  pemilu  2024 dapat  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  hasil  yang  akurat  dan  dapat dipercaya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Atas  hal  tersebut,  melalui  surat  undangan  yang  diberikan  Bawaslu  Kota  Solok,  dengan Nomor  Surat:  222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022,  penulis  diundang  untuk  memberikan  materi dengan Tema Penyuluhan Hukum Pemilu “Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun  2024  dengan  Peserta  Bawaslu  Kota  Solok  dan  Pengawas  Ad-Hoc”.  Dalam    hal    ini, Fakultas    Hukum    Universitas    Ekasakti,    sebagai    salah    satu    institusi  Perguruan  Tinggi, merasa  perlu  terlibat  secara  langsung  dalam  pencegahan  pengawasan  pemilu  serentak  2024. Tri  Dharma      Perguruan  Tinggi  ini      akan  diimplementasikan    dalam    sebuah    pengabdian kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan untuk  peningkatan pemahaman pengawasan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemiihan Umum serentak  pada tanggal 14 Fabruari  2024.  Topik  yang  akan  dibahas  dalam  penyuluhan  hukum  ini  dibagi  menjadi  2 pembahasan. Pembahasan pertama membahas tentang dasar hukum pengawasan oleh Bawaslu Kota Solok. Kedua bagaimana bentuk pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Solok pada tahapan Pemiihan Umum serentak tahun 2024. bahaya dan  dampak peminjaman online illegal.

## (Sumber: https://ppid.solokkota.bawaslu.go.id)

## B. Metodologi Pelaksanaa
Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Solok meliputi 4 (empat) metode yaitu (Arliman S, 2018), yang pertama ada metode  yang    bernama    pre-test.  Metode    ini    digunakan    untuk    mengetahui  tingkat pemahaman    Bawaslu  Kota  Solok  mengenai  pemahaman  pengawasan  pemilu  serentak  2024. Dalam    Pre-Test    ini    dilakukan    dengan    pembagian    kuesioner  sebelum  penyuluhan. Kemudian, ada metode yang kedua penyuluhan (Maxwell, 1996), Metode ini digunakan untuk memberikan  pemahaman  keluarga  besar  Bawaslu  Kota  Solok  mengenai  pengawasan  pemilu serentak  2024.  Metode    yang    ketiga    adalah    tanya  jawab,  metode  ini  digunakan  untuk menjawab  hal-hal  yang  tidak  diketahui  oleh  keluarga  besar  Bawaslu  Kota  Solok  mengenai pemahaman  terhadap    pengawasan  pemilu  serentak  2024  berdasarkan  Peraturan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang  Pengawasan  Penyelengaraan Pemilihan  Umum.  Kemudian    yang    terakhir    ada    metode    yang  Bernama  post-test.  Metode ini  digunakan    untuk    mengetahui    tingkat    pemahaman    keluarga  besar  Bawaslu  Kota  Solok mengenai  pengawasan  pemilu  serentak  2024.  Dalam  Post  Test  ini  dilakukan  dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.
Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada: Hari: Rabu Tanggal: 14 Desember 2022 Tempat: Mami Hotel, Kota Solok

## Bagan I
Bagan Metode Pelaksanaan
Sumber: Olahan Sendiri (2022)
Penyuluh sedang membeikan materi Penyuluhan Hukum di Bawaslu Kota Solok.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Dasar Hukum Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Solok
Bawaslu dibentu menjadi langkah maju dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia terutama  dalam  hajatan  pemilihan  umum  (pemilu).  Persoalan  demokrasi  yang  kerap  terjadi adalah  penyelewengan  kekuasaan  (kewenangan)  dalam  proses  politik  termasuk  saat  pemilu dilakukan  (Norris,  2012).  Karena  itu,  hadirnya  pengawas  pemilu  dapat  mengantisipasi tindakan-tindakan  yang  bisa  merusak  demokrasi.  Sebagaimana  slogannya,  Bersama  Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu (Suswantoro, 2016).
Sejarah  pengawas  pemilu  sebenarnya  sudah  ada  jauh  sebelum  Bawaslu  dibentuk.  Pada Pemilu 1982 pernah dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang menjadi bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bernaung di Kementerian Dalam Negeri.  Kondisi  pengawas  pemilu  saat  itu  jelas  kurang  ideal  untuk  disebut  produktif menegakkan demokrasi dalam pemilihan mengingat kedudukannya yang masih dikontrol oleh pemerintah.
Memasuki  era  reformasi  sebagai  dampak  dari  tuntutan  keberlangsungan  pemilu  yang lebih jujur dan adil yang terlepas dari bayang-bayang penguasa, lahirlah penyelenggara pemilu yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara pengawas pemilu mengalami perubahan menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) (Depdiknas, 2008). Titik tolak  kelembagaan  pengawas  pemilu  yang  terpisah  dari  penyelenggara  teknis  pemilu  (KPU) terjadi  setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR, DPRD,  dan  DPD.  Amanat  dari  UU  12  Tahun  2003  adalah  membentuk  lembaga  yang  diberi kewenangan  untuk  mengawasi  pemilu  bersifat  ad-hoc  (sementara)  yang  terlepas  dari  struktur
KPU.  Kelembagaan  Panwaslu  saat  itu  terdiri  atas  Panwaslu  (Pusat),  Panwaslu  Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan (Perludem, 2016).
Perubahan  besar  di  kelembagaan  pengawas  pemilu  kembali  terjadi  dan  semakin diperkuat  dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai pembentukan Bawaslu di tingkat pusat, sedangkan di daerah mulai provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya masih ada  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Baru  kemudian  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK) atas judicial review yang dilakukan Bawaslu terhadap UU 22 Tahun 2007 memutuskan sepenuhnya kewenangan pengawas pemilu ada di Bawaslu termasuk untuk merekrut pengawas pemilu pada jajaran di bawahnya (Ibrohim, 2015).
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok  untuk  melakukan  pengawasan  penyelengaraan  Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2024. Pasal  1  Angka  21  Perbawaslu  5/22  menjelaskan  tentang  Pencegahan  sebagai  segala  upaya mencegah  terjadinya  pelanggaran  Pemilu  dan  sengketa  proses  Pemilu  melalui  tugas Pengawasan  oleh  Pengawas  Pemilu  maupun  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  serta publikasi  media.  Sedangkan  Pasal  1  Angka  22  Perbawaslu  5/22  menjelaskan  tentang pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu  melalui  tugas  Pengawasan  oleh  Pengawas  Pemilu  maupun  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.
Sedangkan  Pasal  1  Angka  23  Perbawaslu  5/22  menyatakan  bahwa  Temuan  adalah dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang  ditemukan  dari  hasil  pengawasan  Pengawas  Pemilu  pada setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  atau  hasil  investigasi  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu  Kabupaten/Kota,  dan  Panwaslu  Kecamatan.  Pasal  1  Angka  24  Perbawaslu  5/22 menyatakan  bahwa  Laporan  adalah  dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang  disampaikan  secara resmi  kepada  Pengawas  Pemilu  oleh  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih, peserta Pemilu, dan/atau pemantau Pemilu.
Pengawasan Bawaslu Kota Solok dalam pemilu serentak tahun 2024 diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab  bersama  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dibantu  oleh  Panwaslu Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa,  dan  Pengawas  TPS  serta  Panwaslu  LN.  Ayat  (2) Menyatakan  pelaksanaan  Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  dengan  berbasis  ramah  lingkungan.  Ayat  (3)  Pelaksanaan  Pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan  memperhatikan  pelindungan  fungsi lingkungan  hidup  dan  prinsip  pelindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ayat  (4)  Pelaksanaan  Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 5/22 menyatakan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap:
a.persiapan  penyelenggaraan  Pemilu  yang  meliputi:  1)  perencanaan  dan  penetapan  jadwal tahapan  Pemilu;  2)  perencanaan  pengadaan  logistik  oleh  KPU;  3)  sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  yang  meliputi:  1)  pemutakhiran  data pemilih  dan  penetapan  daftar  pemilih  sementara  serta  daftar  pemilih  tetap;  2)  penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3) penetapan Peserta Pemilu; 4) pencalonan  sampai  dengan  penetapan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, calon  anggota  DPR,  calon  anggota  DPD,  dan  calon  anggota  DPRD  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan;  5)  pelaksanaan  kampanye  dan  dana kampanye;  6)  pengadaan  logistik  Pemilu  dan  pendistribusiannya;  7)  pelaksanaan pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  hasil  Pemilu  di  TPS;  8)  pergerakan  surat suara,  berita  acara  penghitungan  suara,  dan  sertifikat  hasil  penghitungan  suara  dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS,  PPK,  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU  Provinsi,  dan  KPU;  10)  pelaksanaan
penghitungan  dan  pemungutan  suara  ulang,  Pemilu  lanjutan,  dan  Pemilu  susulan;  dan 11) proses penetapan hasil Pemilu;
c.netralitas  aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
d.pelaksanaan  putusan/keputusan,  yang  terdiri  atas:  1)  putusan  DKPP;  2)  putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU  Kabupaten/Kota;  dan  5)  keputusan  pejabat  yang  berwenang  atas  pelanggaran netralitas  aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
e.pelaksanaan Peraturan KPU; dan f.pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
Pasal 3 Ayat (2) Perbawaslu 5/22 menyatakan Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  angka  2  juga  mencakup penetapan jumlah kursi. Ayat (3) Penetapan  Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  b  angka  3  meliputi  pendaftaran,  verifikasi,  dan  penetapan:  a.  partai  politik  calon Peserta  Pemilu;  b.  calon  anggota  DPR  dan  DPRD;  c.  calon  anggota  DPD;  dan  d.  pasangan calon  pada  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Ayat  (4)  Pelaksanaan  kampanye  dan  dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 juga mencakup masa tenang. Ayat (5) Proses penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 juga  mencakup  pengucapan  sumpah/janji  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  anggota  DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.
Sedangkan  pada  Pasal  4  (1)  Perbawaslu  5/22  menyatakan  bahwa  Bawaslu  Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:
a.tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah  provinsi  yang  meliputi:  1)  pelaksanaan verifikasi  partai  politik  calon  Peserta  Pemilu;  2)  pemutakhiran  data  pemilih,  penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4) proses penetapan calon anggota  DPD  dan  calon  anggota  DPRD  provinsi;  5)  pelaksanaan  kampanye  dan  dana kampanye;  6)  pengadaan  logistik  Pemilu  dan  pendistribusiannya;  7)  pelaksanaan pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  hasil  Pemilu;  8)  pelaksanaan  seluruh  proses penghitungan  suara  di  wilayah  kerjanya;  9)  pergerakan  surat  suara,  berita  acara penghitungan  suara, dan sertifikat  hasil penghitungan suara dari  tingkat  TPS sampai ke PPK; 10) proses rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;  11)  pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara  ulang,  Pemilu  lanjutan dan Pemilu susulan; dan 12) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
b.pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c.netralitas  semua  pihak  yang  dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
d.pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: 1) putusan DKPP; 2) putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran  dan  sengketa  Pemilu;  3)  putusan/keputusan Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota;  4)  keputusan  KPU,  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota;  dan  5)  keputusan  pejabat  yang  berwenang  atas pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
e.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
Ayat  (2)  juga  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  kampanye  dan  dana  kampanye  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 juga mencakup masa tenang.

## 2.  Bentuk  Pengawasan  Badan  Pengawas  Pemilu  Kota  Solok  pada  tahapan  Pemiihan Umum serentak tahun 2024
Bentuk  pengawasan  oleh  Bawaslu  Kota  Solok  bisa  diliha  pada  Pasal  5  Ayat  (1) Perbawaslu  5/22  menyatakan  bahwa  Bawaslu  Kabupaten/Kota  melakukan  pengawasan terhadap:
a.tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota  yang  meliputi:  1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2) pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  dan  tata  cara  pencalonan  anggota  DPRD kabupaten/kota; 3) proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4) pelaksanaan kampanye  dan  dana  kampanye;  5)  pengadaan  logistik  Pemilu  dan  pendistribusiannya;  6) pelaksanaan  pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  hasil  Pemilu;  7)  pengawasan seluruh  proses  penghitungan  suara  di  wilayah  kerjanya;  8)  pergerakan  surat  suara,  berita acara penghitungan suara, dan sertifikat  hasil penghitungan suara dari  tingkat  TPS sampai ke  PPK;  9)  proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten/Kota  dari seluruh  kecamatan;  10)  pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  ulang,  Pemilu lanjutan,  dan  Pemilu  susulan;  dan  11)  proses  penetapan  hasil  Pemilu  anggota  DPRD kabupaten/kota;
b.pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c.netralitas  semua  pihak  yang  dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
d.pelaksanaan  putusan/keputusan  di  wilayah  kabupaten/kota,  yang  terdiri  atas:  1)  putusan DKPP;  2)  putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran  dan  sengketa  Pemilu;  3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5) keputusan pejabat yang berwenang atas  pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
e.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Ayat  (2)  juga  menegaskan  bahwa  Pelaksanaan  kampanye  dan  dana  kampanye  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  angka  4  juga  mencakup  masa  tenang.  Ayat  (3)  menegaskan selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  rekrutmen  PPK,  PPS  dan KPPS.
Selanjutnya Pasal 6 Ayat (1) Perbawaslu 5/22 menegaskan bahwa Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
a.tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
1)pemutakhiran  data  pemilih,  penetapan  daftar  pemilih  sementara,  dan  daftar  pemilih tetap;
2)pelaksanaan kampanye;
3)logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4)pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
5)pergerakan  surat  suara,  berita  acara  penghitungan  suara,  dan  sertifikat  hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6)pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7)pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
8)pelaksanaan penghitungan dan pemungutan  suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
b.pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c.netralitas  semua  pihak  yang  dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu di wilayah kecamatan;
d.pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1)putusan DKPP;
2)putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3)putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
4)keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5)keputusan  pejabat  yang  berwenang  atas  pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara, netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  netralitas  anggota  Kepolisian Republik Indonesia.
e.pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  Pelaksanaan  kampanye  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a angka 2 juga mencakup masa tenang. (3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Panwaslu  Kecamatan  melakukan  pengawasan  terhadap:  a.  proses rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh  PPK  dari  hasil  rekapitulasi  di  seluruh  PPS;  dan  b. pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
Pasal  9  Perbawaslu  5/22  menjelaskan  bahwa  Pengawas  TPS  melakukan  pengawasan terhadap:
a.persiapan pemungutan suara; b.pelaksanaan pemungutan suara;
c.persiapan penghitungan suara;
d.pelaksanaan penghitungan suara; dan
e.pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
Tata cara pengawasan berada pada BAB III Perbawaslu 5/22, yang terdiri dari Pasal 10, Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  Pasal  16,  Pasal  17  dan  Pasal  18.  Berikut penulis jelaskan:
Pasal 10 Ayat (1) menegaskan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengoordinasian dan pengendalian oleh: a. Ketua Bawaslu untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu; b. Ketua Bawaslu Provinsi untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi; c. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tugas Pengawasan yang dilakukan Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  beranggotakan  5  (lima)  orang;  d.  Anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota  yang  mengoordinasikan  fungsi  pencegahan  bersama-sama  dengan  anggota Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  mengoordinasikan  fungsi  penanganan  pelanggaran,  dan penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  untuk  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  Bawaslu Kabupaten/Kota  yang  beranggotakan  3  (tiga)  orang;  e.  Anggota  Panwaslu  Kecamatan  yang mengoordinasikan fungsi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi bersama-sama dengan anggota Panwaslu Kecamatan yang mengoordinasikan fungsi penanganan pelanggaran dan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu;  dan  f.  Anggota  Panwaslu  LN  yang mengoordinasikan fungsi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi bersama-sama dengan  anggota  Panwaslu  LN  yang  mengoordinasikan  fungsi  penanganan  pelanggaran.  Ayat (2)  menegaskan  bahwa  pengoordinasian  dan  pengendalian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pola hubungan dan tata kerja Pengawas Pemilu.
Pasal  11  menjelaskan  dalam  melaksanakan  pengawasan  Pemilu  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu melaksanakan fungsi: a. penyusunan standar tata laksana Pengawasan; b.  penyusunan  rencana  Pengawasan  Pemilu  secara  nasional  yang  meliputi  provinsi, kabupaten/kota,  kecamatan,  kelurahan/desa,  TPS,  dan  luar  negeri;  c.  supervisi  terhadap perencanaan  dan  pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Pengawas  Pemilu  di semua  tingkatan;  d.  pembinaan  terhadap  Pengawas  Pemilu  di  semua  tingkatan  dalam melaksanakan tugas dan  kewenangan Pengawas Pemilu; e.  evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu; f. analisis hasil Pengawasan; g. pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan h. pelaporan hasil Pengawasan Pemilu.
Pasal 12 menjelaskan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4,  Bawaslu  Provinsi  melaksanakan  fungsi:  a.  penyusunan  rencana  Pengawasan Pemilu  di  wilayah  provinsi;  b.  supervisi  terhadap  perencanaan  Pengawasan  oleh  Bawaslu Kabupaten/Kota;  c.  supervisi  terhadap  pelaksanaan  tugas  Bawaslu  Kabupaten/Kota;  d. pembinaan  terhadap  pelaksanaan  tugas  Pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten/Kota;  e.  pengarahan  dan  penyediaan  wadah  konsultasi  bagi  anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota;  f.  evaluasi  pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten/Kota;  g.  analisis  hasil  Pengawasan;  h.  pengadministrasian  dan  pengelolaan  basis
data  terkait  hasil  Pengawasan;  dan  i.  pelaporan  pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  di  tingkat provinsi ke Bawaslu.
Pasal 13 menjelaskan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  5,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  melaksanakan  fungsi:  a.  penyusunan  rencana Pengawasan  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota;  b.  supervisi  terhadap  pelaksanaan  tugas Panwaslu Kecamatan; c. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kacamatan; d. Pengawasan pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota  Panwaslu  Kecamatan;  e.  evaluasi  pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan oleh  Panwaslu  Kecamatan;  f.  analisis  hasil  Pengawasan;  g.  pengadministrasian  dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan h. pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi.
Pasal 14 Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,  Panwaslu  Kecamatan  melaksanakan  fungsi:  a.  pembinaan  dan  Pengawasan  terhadap pelaksanaan  tugas  Panwaslu  Kelurahan/Desa  dan  Pengawas  TPS;  b.  pembinaan  terhadap pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Panwaslu  Kelurahan/Desa  dan Pengawas  TPS;  c.  pengarahan  dan  penyediaan  wadah  konsultasi  bagi  Panwaslu Kelurahan/Desa  dan  Pengawas  TPS;  dan  d.  evaluasi  pelaksanaan  Pengawasan  Pemilu  yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; e. analisis hasil Pengawasan; f. pengadministrasian  dan  pengelolaan  basis  data  terkait  hasil  Pengawasan;  dan  g.  pelaporan pelaksanaan Pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu  membuat  perencanaan.  (2)  Perencanaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan menyusun: a. kalender Pengawasan; b. kebutuhan alat kerja; dan c. peraturan perundang-undangan, pedoman, atau petunjuk teknis terkait Pengawasan Pemilu.
Pasal  16  Ayat  (1)  menjelaskan  dalam  Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu,  Pengawas Pemilu melakukan kegiatan: a. pelaksanaan Pengawasan; dan b. evaluasi dan laporan. Ayat (2) Pelaksanaan  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  meliputi:  a. pengawasan secara langsung dengan: 1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan;  2.  memastikan  kelengkapan,  kebenaran, keakuratan  serta  keabsahan  dokumen  yang  menjadi  obyek  Pengawasan  pada  masing-masing tahapan  penyelenggaraan  Pemilu;  dan  3.  melakukan  penelusuran  informasi  awal  dugaan pelanggaran;  b.  melakukan  pencegahan  pelanggaran  Pemilu  dan  pencegahan  sengketa  proses Pemilu;  c.  membuat  analisis  hasil  Pengawasan;  d.  menentukan  ada  tidaknya  unsur  dan  jenis pelanggaran;  e.  melakukan  penindakan  pelanggaran  Pemilu;  dan  f.  melakukan  penyelesaian sengketa  proses  Pemilu.  Ayat  (3)  Evaluasi  dan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan.
Pasal 17 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan dilengkapi  dengan  surat  tugas,  tanda  pengenal,  dan  alat  perlengkapan  Pengawasan.  Ayat  (2) Alat perlengkapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. panduan Pengawasan; b. alat kerja; dan c. alat dokumentasi.
Pasal 18 akan menjelaskan beberapa penjelasan:
1)Ayat  (1)  menjelaskan  dalam  melakukan  Pengawasan  setiap  tahapan  Pemilu,  Pengawas Pemilu  wajib  menuangkan  setiap  kegiatan  pengawasan  dalam  Formulir  Model  A  yang tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Badan ini.
2)Ayat  (2)  Dalam  hal  hasil  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat dugaan  pelanggaran,  Pengawas  Pemilu  melakukan:  a.  saran  perbaikan  jika  terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
3)Ayat (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  saran  perbaikan  disampaikan  atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.
4)Ayat (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.
5)Ayat  (5)  Dalam  hal  hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat potensi sengketa proses Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa proses Pemilu.
6)Ayat  (6)  Formulir  Model  A  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  informasi adanya  dugaan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dan  ayat  (3) untuk  disampaikan  pada  rapat  pleno  dengan  disertai:  a.  uraian  kejadian;  b.  uraian  hasil pengawasan;  c.  surat  atau  dokumen;  d.  foto  dan/atau  video;  e.  dokumen  elektronik; dan/atau f. bukti lainnya.
7)Ayat  (7)  Dalam  hal  berdasarkan  hasil  rapat  pleno  ditemukan  unsur  pelanggaran,  rapat pleno memutuskan hasil Pengawasan sebagai Temuan.
8)Ayat  (8)  Hasil  rapat  pleno  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  dituangkan  dalam  berita acara.
9)Ayat (9) Pengawas Pemilu menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat  (8)  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bawaslu  mengenai penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu.
Sehabis Penyuluhan Hukum berfoto bersama dengan keluarga besar Bawaslu Kota Solok.
Pasal  19  Ayat  (1)  Perbawaslu  5/22  menyatakan  bahwa  Bawaslu  melakukan  pembinaan Pengawasan  kepada  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  dan  Panwaslu  LN  terhadap pelaksanaan  Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilu.  Ayat  (2)  Bawaslu  Provinsi  melakukan pembinaan  Pengawasan  kepada  Bawaslu  Kabupaten/Kota  terhadap  pelaksanaan  Pengawasan penyelenggaraan  Pemilu.  Ayat  (3)  Bawaslu  Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.  Ayat  (4)  Panwaslu  Kecamatan  melakukan  pembinaan  Pengawasan  kepada  Panwaslu Kelurahan/Desa  dan  Pengawas  TPS  terhadap  pelaksanaan  Pengawasan  penyelenggaraan Pemilu.  Ayat  (5)  Pembinaan  Pengawasan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara: a. supervisi; b. koordinasi; c. monitoring; dan d. asistensi.

## D. Penutup
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/22) menjadi dasar Bawaslu Kota Solok  untuk  melakukan  pengawasan  penyelengaraan  Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2024. Strategi  pengawasan  pemilu  memiliki  tujuan  utama  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan selama  proses  pemilihan  umum,  memastikan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu,  serta membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  pemilu.  Dengan  adanya  strategi pengawasan  yang  efektif,  diharapkan  proses  pemilu  dapat  berjalan  dengan  transparan  dan jujur,  sehingga  mampu  menjamin  validitas  dari  hasil  pemilihan  umum.    Tujuan  mencegah
kecurangan  dalam  pemilu  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  kecurangan  akan merusak  integritas dari proses demokrasi itu  sendiri. Sementara itu, tujuan untuk memastikan keadilan dalam pemilu bertujuan  untuk memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak  yang sama untuk menentukan pilihannya, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Terakhir, tujuan membangun kepercayaan masyarakat adalah untuk menjamin bahwa hasil dari pemilu tersebut merupakan cerminan dari kehendak rakyat yang sebenarnya.

## Daftar Pustaka
Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu . Jakarta: Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem)  Bekerjasama  dengan  The  Asia Foundation(TAF).
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia , Volume 1, Nomor 1, Soumatera Law Review, 2018. Laurensius  Arliman  S, Pardosi, D. A. (2018). The role of the Election Oversight Body to Fill the  Legal  Exploitation  of  Child  Exploitation  in  Campaign  Implementation, Law Research Review Quarterly, 4(2), 194-211. https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600
Maxwell,  J.  A.  (1996). Qualitative  Research  Design:  An  Interactive  Approach .  California: SAGE Publications.
Norris,  P.  (2012). Making  Democratic  Governance  Work:  The  Impact  of  Regimes  on Prosperity, Welafare and Peace. New York: Cambrigde University Press. Perludem.  (2016).  Kodifikasi  Undang-Undang  Pemilu  Pembaruan  Hukum  Pemilu  Menuju Pemilu  Serentak  Nasional  dan  Pemilu  Serentak  Daerah.  Jurnal  9.  Jakarta:  Yayasan Perludem.
Pusat  Bahasa  Depdiknas,  (2008).  Kamus  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional.
Ramadhanil,  Ibrohim.  (2015).  Desain  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemantauan  Pemilu. Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di  Indonesia  atas  kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Surbakti,  R.  dan  H.  Fitrianto.  (2015).  Trans-formasi  Bawaslu  dan  Partisipasi  Masya-rakat dalam  Pengawasan  Pemilu.  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan Indonesia.
Surbakti,  R.  (2014).  Integritas  Pemilu  2014:  Kajian  Pelanggaran,  Kekerasan  dan Penyalahgunaan  Uang  pada  Pemilu  2014.  Jakarta:  Kemitraan  Bagi  Pembaruan TataPemerintahan.
Surbakti,  R.  dkk.  (2008).  Perekayasaan  Sistem  Pemilihan  Umum:  untuk  Pembangunan  tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemit-raan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.