Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## OTONOMI DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA PENDIDIKAN ISLAM
M. Fajri Syahroni Siregar 1 , Mesiono 2
Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera syahronisiregar1404@gmail.com

## Abstract
Regional  autonomy  becomes  the  authority  and  rights  of  each  region.  Obligations  of regional  autonomy  are  expected  to  manage  and  even  regulate  government  and community  affairs.  In  accordance  with  the  laws  that  have  been  enacted.  At  the provincial  and  district  and  city  levels,  local  government  management  has  been implemented,  especially  when  Law  no.  22  of  1999  came  out  and  was  renewed  by  the issuance  of  Law  no.  32  of  2004 .  So,  government,  society  and  the  private  sector  are responsible for providing tour for education in the area .
Keywords: Regional Autonomy, Government, E ducation .

## Abstrak
Otonomi  daerah  menjadi  kewenangan  dan  hak  masing-masing  daerah.  Kewajiban otonomi daerah diharapkan dapat mengatur bahkan mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.  Sesuai  dengan  hukum  yang  telah  diberlakukan.  Di  tingkat  provinsi dan  kabupaten  dan  kota,  pengelolaan  pemerintah  daerah  telah  dilaksanakan,  terutama ketika  UU  No.  22  Tahun  1999  keluar  dan  diperbarui  dengan  keluarnya  UU  No.  32 Tahun  2004.  Jadi,  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  bertanggung  jawab  untuk menyelenggarakan wisata pendidikan di daerah tersebut.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintah, Pendidikan
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  pendidikan  begitu  penting  untuk  dibahas  sebab  memudahkan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan baik  yang bersumber dari pemerintah maupun  masyarakat  harus  senantiasa  dievaluasi  agar  dapat  mengefisienkan pengelolaannya.  Adapun  keuntungannya    pendidikan  tersebut  dapat  berjalan  dengan maksimal. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 memberikan perubahan yang  begitu  signifikan  pada  pengelolaan  pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan  menjadi komponen  yang begitu penting untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga sumber daya  manusia  di  negara  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Jika  ingin  kualitas  masyarakat Indonesia,  maka  pemerintah  berperan  untuk  membiayai  pendidikan  agar  tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan maksimal.
Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal  24  ayat  (2)  “Perguruan  Tinggi  memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri lembaganya  sebagai  pusat  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah,  dan pengabdian kepada masyarakat”.
Otonomi  daerah  itu  wewenang  dan  hak  pada  setiap  daerah.  Kewajiban  pada otonom  daerah  diharapkan  mengurus  bahkan  mengatur  urusan  pemerintah  dan masyarakat yang sesuai pada UU yang di tetapkan Adapun di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota otonomi daerah diberlakukan dan pengelolaannya berada di tangan  pemerintah  daerah.  Pada  saat  UU  No.  22  tahun  1999  diperbaharui  dengan keluarnya  UU  No.  32  tahun  2004.  Adapun  yang  mengatur  berjalannya  Pemerintahan Daerah  berjalan  baik  jika  fungsi  Pemerintah  Daerah  (Eksekutif)  pisah  dengan  fungsi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Legislatif).  Adapun  Pembiayaan  pendidikan  ini miliki  tujuan  dapat  memperoleh  dana  (pendapatan).  Adapun  dananya  diterima  dan dipergunakan  dalam  membiayai  seluruh  program-program  pendidikan  yang  sudah disetujui dan ditetapkan.
Terjadinya  reformasi  pada  tahun  1998  membuat  negara  Republik  Indonesia alami perubahan yang signifikan, terutama pada bidang fundamental sistem pendidikan nasional. Perubahan pada sistem pendidikan yang awalnya sentralistik dan kini menjadi
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
desentralistik sekarang dikenal dengan otonomi pendidikan. Adapun kebijakan otonomi nasional  itu  sesuai  dengan  sistem  pendidikan  Indonesia.  Kebijakan  otonomi  di  bidang pendidikan  (otonomi  pendidikan)  bisa  memperbaiki  sistem  Pendidikan  pendidikan  di Indonesia  pada  era  mendatang.  Akan  tetapi  tulisan  ini  dibuat  untuk  mengetahui bagaimana  otonomi  daerah  dan  pembiayaannya  dan  pengaruhnya  terhadap  kinerja pendidikan.
Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah diberlakukan bisa memungkinkan pendidikan di Indonesia menjadi mahal dan sehingga masyarakat tidak dapat  menjangkaunya.  Sangat  menarik  menelaah  lebih  tentang  kebijakan  daerah  di bidang  pendidikan  apalagi  jika  difokuskan  pada  persoalan  kebijakan  pembiayaan pendidikan  yang  dinilai  selama  ini  menjadi  begitu  penting  untuk  dibahas  karena menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Otonomi Daerah pada Pendidikan
Munculnya otonomi daerah membuat adanya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentral menjadi sistem pemerintahan yang desentral. Otononi daerah memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  membuat  daerah  otonom  yang  dipimpinnya menjadi  luas.  Pemberian  otonomi  kepada  daerah  memiliki  tujuan  agar  daya  guna  dan hasil  pada  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dapat  meningkat  pesat.  Pada pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat  ini  seharusnya  bisa meningkatkan pembinaan kesatuan politik bahkan kesatuan bangsa tersebut.
Perlu  diketahui  bahwa  Otonomi  itu  asal  katanya  dari  Bahasa  Yunani  yang maknanya  yaitu  “autos”  yang  berarti  “sendiri”,  dan  “nomos”  yang  berarti  “aturan”, maka otonomi ini dipahami dengan mengatur atau memerintah sendiri.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 1 Berdasarkan Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  Pasal  1  ayat  5  bahwa  otonomi  daerah  dipahami
1 Tim Redaksi KBBI PB, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat) . (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 992
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
sebagai  hak,  wewenang  bahkan  kewajiban  daerah  yang  melkaukan  otonom  agar mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  masyarakat  setempat  sesuai dengan UU.
Hanif  Nurcholis  menjelaskan  bahwa  Otonomi  daerah  itu  hak  penduduk  yang tinggal  dalam  suatu  daerah  untuk  mengatur,  mengurus,  mengendalikan  dan mengembangkan urusannya dan menghormati UU yang berlaku. 2
Suparmoko  memberikan  penjelasan  bahwa  otonomi  daerah  itu  merupakan kewenangan  daerah  yang  melakiukan  otonom  agar  mengatur  bahkan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  harus  sesuai  dengan  prakarsa  yang  berdasarkan aspirasi rakyat. 3
Pengertian otonomi ini juga diartikan dengan kemandiriaa danpada makna yang lebih  luas,  artinya  menjadi  berdaya.  Maka  bisa  dipahami  otonomi  daerah  ini  yaitu kemandrian  suatu  daerah  dan  memiliki  kaitan  untuk  pembuatan  dan  keputusan daerahnya sendri. 4
Adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah  dari  sistem  sentralisasi  kedesentralisasi.  Desentralisasi  pendidikan  maksudnya adanya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas untuk daerah agar dapat merencanakan  program  untuk  daerahnya  sehingga  diambillah  keputusannya  agar permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dapat teratasi. 5
Salah  satu  aspek  penting  otonomi  daerah  adalah  pemberdayaan  masyarakat, sehingga  mereka  dapat  berpatisipasi  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.
Pemberian  otonomi  ini  memiliki  tujuan  agar  setiap  daerah  dapat  mandiri  dan mampu  memberdayakan  semua  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tersebut. Pemberlakuan otonomi yang luas menuntut setiap daerah dapat bertanggung jawab dan
2 Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  (Jakarta:  Grasindo, 2007), h. 30
3 Sani Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia , Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016, h. 80.
4 Ubedilah,  Dkk, Demokrasi,  Ham,Dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta:  Indonesia  Center  For Civiceducation, 2000), h.170
5 Abdul  Halim, Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  (Yogyakarta:  UUP  AMP    KPN, 2001), h. 15
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
senantiasa  menjunjung  prinsip-prinsip  demokrasi.  Otonomi  daerah  juga  menjadikan masyarakat  dapat  berperan  secara  merata,  berkeadilan  dan  sehingga  potensi  dapat timbul  keanekaragaman  daerah,  dengan  titik  sentral  otonomi  pada  tingkat  yang  paling dekat dengan rakyat seperti kabupaten dan kota.
Salah satu ukuran keberhasilan pada daerah otonom terlihat karena kemampuan pada pengelolaan keuangan daerah. Adapun keuangan daerah harusnya dikelola dengan baik,  sehingga  peningkatan  pendapatan  asli  pada  daerah  tersebut  tampak  dan  dapat digunakan  pada  pembangunan.  Keuangan  menjadi  hak  dan  kewajiban  daerah  karena dapat di nilai sesuai mata uangnya.
Kebijakan  desentralisasi  bisa  memiliki  pengaruh  untuk  pembangunan pendidikan.  Terdapat  4  dampak  positif  yang  mendukung  kebijakan  desentralisasi pendidikan, yaitu:
1. Peningkatan mutu. Adapun Kewenangan yang dimiliki sekolah membuat sekolah dapat  mengelola  dan  memberdayakan  potensi  sumber  daya  dengan  mudah  tanpa adanya hambatan.
2. Efisiensi  keuangan.  Memanfaatkan  sumber  pajak  lokal  dan  mengurangi  biaya operasional bisa membuat keuangan menjadi lebih baik.
3. Efisiensi  administrasi.  Mata  rantai  birokrasi  yang  panjang  haruslah  dipotoh  agar dapat menjadikan prosedur yang rumit menjadi efisien.
4. Perluasan  dan  pemerataan.  Peluang  penyelenggaraan  pendidikan  pada  daerah yang  terpencil  harus  senantiasa  ditingkatkan  agar  terjadi  perluasan  dan pemerataan pendidikan.
Otonomi  memiliki  tujuan  memandirikan  suatu  lembaga  pada  suatu  daerah, dalam  hal  ini  lebih  di  khususkan  pada  lembaga  pendidikan.  Otonomi  pendidikan memiliki  tujuan  memberikan  suatu  otonomi  yang  berfungsi  mewujudkan  manajemen pendidikan  kelembagaan  yang  stabil  dan  efesien.  Sejak  dibuatnta  otonomi  pendidikan, pelaksanaannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pemberlakuan otonomi ternyata juga  menimbulkan  masalah  seperti  mahalnya  biaya  pendidikan.  Otonomi  pendidikan memiliki kandungan makna demokrasi dan keadilan sosial.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan yang telah menjadi sejarah Islam diketahui secara penuh ditanggung oleh negara dengan menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara. Pendidikan awal Islam di Mekkah mendapatkan sumber pembiayaan pendidikan dan  dakwah  selama  di  Mekah  mendapatkan  bantuan  Abu  Thalib  dan  Istri  Nabi Muhammad  Saw  yakni  Khadijah  bin  Khuwailid.  Para  sahabat  Nabi  seperti  Al-Arqam memberikan  bantuannya  di  bidang  pendidikan  dengan  mempersilahkan  rumahnya dipergunakan menajdi tempat kegiatan pendidikan. 6
Setelah  era  Nabi  Muhammad  saw,  sistem  pendidikan  Islam  di  masa  klasik menjadikan  lembaga  wakaf  menjadi  sumber  keuangan  bagi  kegiatan  pendidikan  Islam sehingga  pendidikan  Islam  dapat  berlangsung  dengan  baik. 7 Contohnya  seperti Madrasah Al-Mustanshiriah yang dibuat khalifah Al Muntashir di Kota Baghdad. Siswa menerima  beasiswa  berupa  emas  seharga  satu  dinar  (4,25  gr)  yang  diberikan  setiap tahunnta. Keseharian mereka juga dijamin dan fasilitas sekolah telah disediakan dengan lengkap.
Contoh lain, perpustakaan, rumah sakit dan permandian tersedia dengan lengkap di  Madrasah  An-Nuriah  kota  Damaskus.  Madrasah  ini  didirikan  pada  abad  keenam hijriah oleh khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Fasilitas seperti asrama siswa, staf  pengajar,  tempat  peristirahatan  untuk  siswa  dan  staf  pengajar  dan  pelayan  serta ruang besar untuk ceramah juga tersedia di sekolah ini.
Sejarah juga memberikan  bukti tentang lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia era  dahulu,  bahwa  terdapat  banyak  pondok  pesantren  dari  tingkat  rendah  sampai  ke tingkat  yang  tinggi  yang  pembiayaan  itu  ditanggung  oleh  umat  Islam.  Umat  Islam  di Indonesia  melakukan  pemungutan  zakat,  wakaf, srakah (iuran  ketika  menikah)  dan palagara  (pembayaran  sesuatu  hajat  dari  penduduk  desa)  maupun  pemberian  tanah sawah  oleh  orang  yang  berjaya  yang  mana  sebagian  besar  dialokasikan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Berdasarkan  sejarah  yang  pernah  terjadi  itu membuat  pendidikan  di  Indonesia  sekarang  mungkin  saja  bisa  digratiskan  Kembali biaya  pendidikannya  jika  semua  potensi  kekayaan  kolektif  milik  negara  dapat  di
6 Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), h. 44
7 Sugianto, Wakaf  dan  Pendidikan klasik:  dalam  Pendidikan  Islam  dalam  Buaian  Arus  Sejarah , (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008), h. 39.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
optimalkan.
Biaya  operasional  satuan  pendidikan  berdasarkan  Badan  Standar  Nasional Pendidikan  yang  dijelaskan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005)  yang  harus dipenuhi pemerintah daerah, yaitu:
1. Gaji  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang  melekat pada gaji.
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
3. Biaya operasional  pendidikan tak langsung berupa daya, air jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak, asuransi dan lainnya.
Biaya itu terdiri atas beban (expenses) yang merupakan penurunan manfaat pada ekonomi selama satu periode akuntansi. Adapun bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivas tersebut karena adannya kewajiban  yang terjalin adan memberikan akibat pada penurunan  ekuitas.  Adapun  biaya  juga  bisa  dikatakan  sebagai  jumlah  uang  nyata  dan memiliki sumber (ekonomi) yang dikorbankan dengan tujuan rnendapat tujuan tertentu. Biaya  ini  juga  dapat  dipahami  sebagai  pengorbanan  sumber  ekonomi  dan  uang merupakan  satuan  ukurnya.  Adanya  kemungkinan  akan  terjadi  untuk  tujuan  tertentu menjadikan biaya dipahami dalam arti luas sebagai pengorbanan sumber ekonomi agar terlaksananya aktivas. 8
Akan  tetapi,  Anwar  yang  mengatakan  bahwa,  ”Biaya  pendidikan  merupakan segala  pengeluaran  yang  bersangkutan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  dianggap sebagai  biaya  Maka  manajemen  pendidikan  diperlukan  agar  bisa  mengkaji, menganalisis  pengeluaran,  segi  manfaat  dan  efisiensinya,  sehingga  pengeluaran  untuk pendidikan merupakan biaya pendidikan yang sesuai dan transparan. 9
Jadi  biaya  ini  dapat  dipahami  dengan  sesuatu  yang  dikeluarkan  dengan  bentuk sumber  daya  dengan  tujuan  kegiatan  itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Adapun pembiayaan itu faktor yang penting yang bisa membuat kehidupan suatu organisasi dan lembaga pendidikan lebih memiliki makna.
8 Harmanto dan Zulkifli , Manajemen Biaya . Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 24.
9 Anwar Prabu  Mangkunegara. Perencanaan  dan  Pengembangan  Sumber.  Daya  Manusia . (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.10
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
Suhardan  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  itu  dilakukan  harus  sesuai  dengan kategori  biaya  langsung  ( direct  cost ),  biaya  tak  langsung  (indirect  cost), Privat  cost, social  cost dan monetary  cost . 10 Adapun  Suharsimi  Arikunto  dan  Lia  Yuliana menjelaskan  bahwa  pembiayaan  pada  pendidikan  itu  proses  mengalokasikan  sumber- sumber  untuk  kegiatan  ataupun  untuk  program  agar  terlaksananya  operasional pendidikan  yang  berada  pada  proses  belajar  mengajar  di  kelas.  Adapun  pembiayaan harus  memperhatikan  perencanaan,  pelaksanaan,  akuntasinya,  tanggung  jawab keuangan  pendidikan  itu  dan  pemeriksaan  sampai  pada  pengawasan  anggaran pendidikan. 11
Pembiayaan pada lembaga pendidikan tentunya tidak sama dengan pembiayaan di  perusahaan,  sebab  perusahaan  hanya  memiliki  orientasi  profit  atau  laba.  Adapun lembaga  pendidikan  merupakan  organisasi  publik  nirlaba  (non  profit),  sehingga  perlu adanya  manajemen  pada  pembiayaan  dan  sifatnta  harus  unik.  Adapun  manajemen pembiyaan pendidikan cocok pada misi dan karakteristik pendidikan. Pemerintah daerah yang sudah punya APBD harus memperhatikan pembiayaan pendidikan.
Pembiayaan  pendidikan  sangat  penting  dan  dibutuhkan  karena  dapat  berikan kemudahan  dalam  pengelolaan  pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan  baik  yang bersumber  dari  pemerintah  dan  masyarakat  perlu  evaluasi  dan  perhitungan  guna mengefisienkan  pengelolaannya  sehingga  keuntungan  dari  pendidikan  tersebut  dapat maksimal.
Pembiayaan pendidikan seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan UU dan  juga  kebijakan  pemerintah  yang  akan  melakukan  pembangunan  pada  bidang pendidikan.
Menurut  Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan  Nasional  pembiayaan pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin.
2. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan.
3. Memberikan  insentif  dan  disinsentif  untuk  dilakukannya  pemerataan  akses
10 Dadang  Suhardan,  dkk, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan, (Bandung:  Alfabeta,  2014),  h.. 202.
11 Suharsimi  Arikunto  dan  Lia  Yuliana, Manajemen  Pendidikan, (Yogyakarta:  Aditya  Media, 2008), h. 213.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
pendidikan, mutu yang semakin ditingkatkan, relevansi dan daya saing pendidikan secara  berkelanjutan  dan  tata  kelola,  akuntabilitas  maupun  pengelola  pendidikan yang semakin ditingkatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Otonomi  daerah  membuat  seluruh  pengelolaan  sekolah  dari  SD  sampai  tingkat SMA  di  tanggung  oleh  pemerintah  daerah.  Terbentuknya  Dinas  Pendidikan  tingkat kabupaten/kota  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah. Sedangkan  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  diatur  dan  dikelola  oleh  Pemerintah  Provinsi. Adapun  yang  masih  tetap  mengemban  amanat  sebagai  perwakilan  pemerintah  pusat yaitu Provinsi.
Pada  era  otonomi,  kualitas  pendidikan  sangat  ditentukan  oleh  kebijakan pemerintah  daerah.  Bila  pemerintah  daerah  memiliki  political  will  yang  baik  dan  kuat terhadap  dunia  pendidikan,  ada  peluang  yang  cukup  luas  bahwa  pendidikan  di daerahnya akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang  pendidikan  dapat  dipastikan  daerah  itu  akan  mengalami  stagnasi  dan kemandegan  menuju  pemberdayaan  masyarakat  yang  well  educated  dan  tidak  pernah mendapat  momentum  yang  baik  untuk  berkembang.  Otonomi  pendidikan  harus mendapat  dukungan  DPRD,  karena  DPRDlah  yang  merupakan  penentu  kebijakan  di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut.
Adapun  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  yang  telah  diperbuat  pemerintah daerah  belum  bisa  dikatakan  sudah  jalan,  apalagi  adanya  keterbatasan  anggaran,  ada enam faktor pada pelaksanaan otonomi pendidikan yang belum jalan, yaitu:
1. Aturan yang menceritakan akan peran dan tata kerja pada tingkat kabupaten dan kota, belum terlihat jelas.
2. Sektor  publik  seperti  pendidikan  belum  siap  dikelola  dengan  baik  hal  ini disebabkan terbatasnya SDM dan juga fasilitas yang tidak sesuai.
3. Dana pendidikan dan APBD tidak cukup.
4. Perhatian  yang diberikan pemerintah pusat dan daerah begitu kurang dan untuk melibatkan masyarakat pada pengelolaan pendidikan juga sangat minim.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
5. Otoritas  pimpinan  dalam  hal  ini  Bupati,  Walikota  yang  berperan  menjadi penguasa  tunggal  di  daerah  nya  tidak  memperdulikan  kondisi  pendidikan, sehingga anggaran pendidikan tidak menjadi prioritas utama.
6. Adanya  kesenjangan  antar  daerah.  sehingga  pemerintah  harus  menerapkan standar  mutu  pendidikan  nasional  dan  juga  harus  memperhatikan  kondisi masing-masing daerahnya. 12
Apalagi pembiyaan pendidikan pada tingkat instansi seharusnya dapat membina penyelenggaraan  pendidikan,  mulai  dari  pusat  hingga  daerah  berkisar  pada  program rutin dan pembangunan.
1. Program  rutin,  meliputi:  1)  Belanja  pegawai,  yaitu  gaji,  tunjangan,  dan  belanja pegawai  lainnya  2)  Belanja  barang  dan  jasa  untuk  keperluan  sehari-hari perkantoran, pembelian alat-alat tulis kantor, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman  surat  dan  barang,  sewa  gedung,  keamanan  kantor  3)  Belanja pemeliharaan,  yaitu untuk pemeliharaan gedung, peralatan kantor, barang-barang inventaris  dan  lain-lain.  4)  Belanja  perjalanan,  yaitu  untuk  perjalanan  dinas, penginapan dan lain-lain.
2. Program  pembangunan  (proyek),  yaitu:  Pengeluaran  yang  berhubungan  dengan biaya  lembaga  pendidikan  untuk  pembelian  beberapa  sumber  atau  input  proses pembelajaran,  seperti  sarana  dan  prasarana,  serta  operasional  kelembagaan penunjang pengembangan institusi. 13
Berdasarkan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  di  Kota  Pasuruan  dan  Kota Cilegon yang telah mengalokasikan dana pendidikan di luar belanja pegawai lebih dari 20% dari APBD-nya. Sebagian besar daerah akan sulit memenuhi anggaran pendidikan minimal  20%  dari  APBDnya.  Padahal  anggaran  program  pembinaan  pendidikan  dasar (SDN)  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  PEMDA.  Sebagian  besar  anggaran  program pembinaan  digunakan  untuk  pembangunan  atau  pengembangan  SD/MI  (Madrasah Ibtidaiyah) yang lebih bersifat fisik.
12 Sri  Winarsih, Sistem  Pembiayaan  Pendidikan  Dan  Otonomi Daerah  Dalam  Meningkat  kan Mutu Pendidikan , Jurnal Insana Vol 18, No. 2,Mei - Agustus 2013, h.266
13 Ibid, h. 105.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
Pembiayaan  yang  baik  memberi  efek  meningkatkan  kegiatan  belajar  mengajar namun  kalua  pembiayaannya  buruh,  maka  kegiatan  belajar  mengajar  menjadi  tidak bermutu.  Hasil  juga  menunjukkan,  dana  yang  diperoleh  langsung  dari  pemerintah daerah, kontribusi orang tua murid yang lebih besar membuat kualitas pendidikan lebih terperhatikan.  Namun,  krisis  ekonomi  dan  pandemic  Covid  -19  yang  terjadi  diera sekarang  membuat  pemerintah  dan  juga  masyarakat  masih  sulit  berpartisipasi  lebih dalam meningkatkan pendidikan.
Persoalan  anggaran  menjadi  hambatan  yang  sering  terjadi  dalam  dunia pendidikan  di  bidang  pendidikan.  Bahkan  setiap  daerah  sudah  sering  alami  sebelum terjadinya  otonomi  daerah.  Persoalannya  masih  di  sekitar  permasalahan  sarana  dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah mutu tenaga yang berkompeten masihi banyak.  Akibatnya,  kegiatan  belajar  mengajar  yang  mengarah  pada  upaya  perbaikan hasil belajar sulit terwujud. 14
Adapun  melihat  kebijakan  pendidikan  di  daerah  Kabupaten  Solok,  pendidikan mendapatkan  fokus  utama  yaitu  wajib  belajar  sembilan  (9)  tahun  yang  harus  tuntas  dan  juga program  peningkatan  mutu  pendidikan  pada  aspek  pendidikan  baik  dari  tingkat  SD  sampai SMA. Kebijakan ini  dibuat karena persoalan  seperti rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar  dan  menengah,  masih  rendahnya  kualitas  pendidikan  dan  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  kompensasi  peserta  didik,  ketersediaan  pendidik  yang  belum  memadai  secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang  tidak  layak.  Masih  rendahnya  kualifikasi  pendidik  memiliki  pendidikan  seperti  yang disyaratkan, membuat proporsi penyebaran tenaga pendidik juga tidak merata. Pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan yang tidak optimal juga  menjadikan  kinerja  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  masih  belum  bisa  dikatakan baik. 15
14 Winarsih, Sistem, h . 279
15 Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok , Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 1 Th. 2010, h. 73
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index

## KESIMPULAN
Otonomi  Daerah  memberikan  kewenangan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah yang  lebih  luas,  nyata,dan  bertanggung  jawab.  Adanya  perimbangan  tugas  fungsi  dan peran  antar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerahtersebut  menyebabkan  masing- masing daerah harus memiliki penghasilan  yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan  yang  memadai  untuk  memikul  tanggung  jaawab  penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat

## REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi  dan  Lia  Yuliana. Manajemen  Pendidikan. Yogyakarta:  Aditya Media, 2008.
E.Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja, 2006.
Halim, Abdul . Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta UUP AMP YKPN. 2001.
Harmanto dan Zulkifli . Manajemen Biaya . Yogyakarta: BPFE, 2003.
Nata, Abudin Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
Nurcholis , Hanif. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  (Jakarta: Grasindo, 2007.
Prabu  Mangkunegara, Anwar. Perencanaan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia .. Bandung: Refika Aditama, 2003.
Sugianto. Wakaf  dan  Pendidikan  klasik:  dalam  Pendidikan  Islam  dalam  Buaian  Arus Sejarah . Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2008..
Suhardan,  Dadang  dkk. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. Bandung:  Alfabeta, 2014.
Sunengsih, N. (2020). Analisis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Nasional. Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam , 5 (1), https-doi.
Tim Redaksi KBBI PB. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat) . akarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), .h. 992
Ubedilah,  Dkk. Demokrasi,  Ham,  Dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta:  Indonesia  Center For Civiceducation. 2000.
Volume 6 nomor  1, edisi April 2021. Pp.43 - 55 p-ISSN 2540-8127 , e-ISSN 2597-6656 http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/index
Widjaja. Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom. Jakarta,  PT  Raja  Grafindo  Persada.
2002.
Winarsih, Sri. Sistem Pembiayaan Pendidikan Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkat kan Mutu Pendidikan, Jurnal Insana Vol 18. No. 2. 2013.