## BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PERBANDINGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.10/2017 DENGAN PERATURAN PRESIDEN 71 TAHUN 2015)

## Ariantika Sukma Pratiwi
ariantikasukmapratiwi@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The purpose of the study is to understand more about basic necessities that are not subject to value added tax in the Minister of Finance Regulation Number 116/PMK.010/2017 and Presidential Regulation Number 71 of 2015, analyze  the  differences,  and  examine  the  reasons  and  impacts  of  these  policies.  The  research  method  used  is literature study. The results showed that the basic necessities listed in Presidential Regulation Number 71 of 2015 but  not  contained  in  the  Minister  of  Finance  Regulation  Number  116/PMK.10/2017  include  chilies,  shallots, cooking oil, wheat flour, and fresh fish, namely mackerel milkfish. , and tuna/tuna/ skipjack. The consequence of the exemption of the facility is that the VAT that has been paid (input tax) cannot be calculated with the tax levied by the entrepreneur (output tax), but can be included in the production element. Meanwhile, if the goods are non- taxable as regulated in the Minister of Finance Regulation Number 116/PMK.10/2017 and will be exported, they will not receive a 0% VAT export facility, so it is feared that Indonesian fishery products cannot compete abroad due to the presence of VAT in their products. in the price. To reduce the burden of production costs, especially the cost of VAT, it is better for the delivery of domestic fishery commodities to be given free facilities. Keywords: Basic necessities, Value added tax, Taxable goods

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  memahami  lebih  lanjut  mengenai  barang  kebutuhan  pokok  yang  tidak  dikenai  pajak pertambahan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun  2015,  menganalisis  perbedaannya,  dan  mengkaji  alasan  serta  dampak  kebijakan  tersebut.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  barang  kebutuhan pokok  yang  tercantum  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015  namun  tidak  terdapat  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  116/PMK.10/2017  diantaranya  adalah  cabe,  bawang  merah, minyak  goreng,  tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.  Konsekuensi dari fasilitas dibebaskan adalah  PPN  yang  telah  dibayar  (pajak  masukan)  tidak  dapat  diperhitungkan  dengan  pajak  yang  dipungut  oleh pengusaha (pajak keluaran), namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Sedangkan jika  termasuk barang tidak  kena  pajak  seperti  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  116/PMK.10/2017  dan  akan diekspor maka tidak akan mendapat fasilitas ekspor PPN 0% sehingga dikhawatirkan hasil perikanan Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN di dalam harganya. Untuk mengurangi beban biaya produksi  khususnya  biaya  PPN  sebaiknya  terhadap  penyerahan  komoditas  perikanan  dalam  negeri  diberikan fasilitas tidak dipungut.
Kata kunci : Barang kena pajak, Kebutuhan pokok, Pajak pertambahan nilai

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  dianugerahi  oleh  berbagai  sumber  daya  alam  yang berlimpah  termasuk  keanekaragaman  jenis  pangan  yang  tumbuh.  Kemudahan  mendapatkan suatu jenis pangan menjadikan pola makanan pokok terbentuk dalam suatu wilayah. Wilayah indonesia yang luas menjadikan pola konsumsi pangan terbagi per kelompok wilayah. Misalnya untuk Indonesia timur lebih mudah dijumpai sagu daripada tanaman padi, sehingga makanan pokok di daerah timur adalah sagu. Pola konsumsi pangan di Indonesia selain bergantung pada wilayah  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Salah  satu  faktornya  yaitu  faktor  ekonomi.  Jenis makanan yang dapat dijangkau sesuai kemampuan ekonomi suatu masyarakat selanjutnya akan menjadi  bahan  makanan  pokok  suatu  masyarakat  tersebut.  Semakin  terjangkau  harga  yang ditawarkan  maka  dengan  mudah  masyarakat  dapat  mengkonsumsinya.  Faktor  selera  juga mempengaruhi konsumsi pangan suatu masyarakat.
Pada dasarnya makanan pokok masyarakat Indonesia mayoritas adalah nasi. Dalam data yang  diringkas  dari  Laporan  Studi  Diet  Kemenkes  (2014)  setidaknya  97,7%  masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi setiap harinya dengan besaran kurang lebih 97,1 gram sampai dengan 112,4 gram. Di sisi lain, terdapat beberapa barang kebutuhan pokok selain nasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Berada di posisi ke-2 setelah nasi, garam dikonsumsi oleh 96,3% rakyat Indonesia setiap harinya. Tak kalah tinggi pula presentase barang kebutuhan pokok minyak yaitu 92,6% serta sayuran  daun  79,1%  setiap  harinya.  Untuk  mengetahui  seberapa  pokoknya  suatu  pangan tertentu  maka  berikut  disajikan  data  konsumsi  dan  presentase  subjek  yang  mengkonsumsi pangan tertentu di Indonesia. Barang Kebutuhan Pokok (primer) merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seseorang tidak akan dapat melangsungkan hidupnya dengan  baik  apabila  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  pokoknya.  Berbeda  dengan  kebutuhan sekunder  dan  tersier  yang  apabila  tidak  dipenuhi  tidak  akan  banyak  berpengaruh  terhadap kelangsungan  hidup  seseorang.  Skala  pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  tinggi  ini menjadikannya sebagai faktor utama pendukung kesejahteraan sosial.
Tabel 1 Konsumsi dan Presentase Subjek yang Mengkonsumsi Pangan Tertentu
Sumber : Diringkas dari Laporan Studi Diet Total, Kemenkes (2014) Berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2017 terdapat 26,58 juta penduduk miskin atau  sekitar  10,12  persen  di  Indonesia.  Dengan  angka  kemiskinan  Indonesia  yang  tinggi tersebut, akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama pangan harus menjadi perhatian serius  negara.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  sarana  fungsi regulerend  pajak,  diantaranya  adalah  yang  terkait  dengan  PPN  yaitu  diwujudkan  melalui pengelompokan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (non-BKP dan non-JKP). Hal ini yang menjadikan dasar Barang Kebutuhan Pokok menjadi salah satu barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4A  sehingga  atas  PPN  yang  telah  dibayar  sehubungan dengan kegiatan memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  penetapan  jenis  Barang  Kebutuhan  Pokok  yang  tidak dikenai  PPN  hendaknya  dilakukan  secara  cermat  dan  hati-hati.  Terbatas  pada  Barang Kebutuhan  Pokok  yang  benar-benar  bersifat  mendasar  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN.
Barang  kebutuhan  pokok  yang  tidak  dikenai  PPN  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  116/PMK.010/2017.  Di  PMK  ini  dijelaskan mengenai  pengertian  barang  kebutuhan  pokok  berikut  jenis-jenis  barang  kebutuhan  pokok disertai dengan lampiran rinciannya. Terdapat 13 barang kebutuhan pokok yang diatur dalam PMK ini, meliputi: beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan,  sayur-sayuran,  ubi-ubian,  bumbu-bumbuan  dan  gula  konsumsi.  PMK 116/PMK.10/2017 merupakan  kebijakan yang dikeluarkan guna memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai PPN  dan menyelaraskan dengan Putusan MK nomor 39/PUU-XIV/2016 .
Sebelumnya, Doli Hutari sebagai ibu rumah tangga dan konsumen komoditas  pangan, serta Sutejo, pedagang komoditas pangan dalam skala kecil pasar tradisional merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. Pasal tersebut dianggap menutup pemenuhan  hak  konstitusional  terkait  hak  untuk  mengembangkan  diri  dalam  peningkatan kualitas  hidup  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar  pangan  karena  sumber  energi  dan  gizi selain  yang  disebutkan  dalam  penjelasan  menjadi  terkena  PPN.  Para  pemohon  merasa mendapat  perlakuan  berbeda  ketika  akan  mengakses  komoditas  pangan,  antara  lain  berupa komoditi  pangan  non  beras,  kacang-kacangan  lantaran  komoditas  tersebut  dikenai  PPN. Pengenaan PPN terhadap produk-produk tersebut  dapat mengakibatkan maraknya komoditas impor  ilegal  yang  tidak  membayar  PPN  dan  bea  masuk  sehingga  tercipta  selisih  harga  dan menjadikan produk pangan tersebut menjadi kalang bersaing.
Di sisi lain, pemohon menilai penjelasan dalam pasal tersebut hanya menyertakan 11 jenis kategori pangan yang tidak dikenakan PPN. Komoditas pangan yang kaya akan sumber tenaga,  gizi,  dan  protein  seperti  kacang  merah,  kacang  tanah,  serta  rempah-rempah  terkena PPN.   Serta daging yang notabene berharga mahal justru tidak dikenai PPN,  sedangkan ikan dan  kacang-kacangan  yang  lebih  terjangkau  malah  dikenai  PPN.  Atas  permohonan  yang diajukan, MK  mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah  sehingga  terkait  komoditas  barang  kebutuhan  pokok  yang  tidak  dikenai  PPN  dapat ditafsirkan lebih luas.
PMK 116 /PMK.10/2017 ini merupakan jawaban dari inti permohonan dan putusan MK Nomor  39/PUU-XIV/2016    bahwa  Barang  Kebutuhan  Pokok  yang  sangat  dibutuhkan  oleh rakyat  banyak  yang  tidak  dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan  barang  yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi  faktor  pendukung  kesejahteraan  masyarakat.  Kata  “meliputi”  yang  dimaknai pembatasan  jenis  barang  kebutuhan  pokok  diganti  menjadi  kata  “berupa”  sehingga  daftar barang  kebutuhan  pokok  yang  disebutkan  dapat  ditambah  atau  disesuaikan  setelah menadapatkan  usul  dari  kementerian  pembina  sektor  terkait.  PMK  116/PMK.010/2017  juga menambahkan 3 jenis barang kebutuhan pokok didalamnya yaitu ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Disamping melakukan perubahan pada jenis “garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium” menjadi “garam konsumsi”.
Selain  PMK  116/PMK.010/2017  ada  juga  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  barang  kebutuhan  pokok  yaitu  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  71  tahun  2015  tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan Barang Penting. Di dalamnya diantaranya berisi mengenai pengertian barang kebutuhan pokok disertai dengan jenis barang kebutuhan pokok. Definisi barang kebutuhan pokok yang terdapat dalam  PMK  116/PMK.010/2017  dan  Perpres  71  tahun  2017  adalah  sama,  namun  penetapan jenis-jenis barang  kebutuhan pokok diantara kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan. Ada beberapa jenis barang yang tercantum pada Perpres 71 tahun 2015 namun tidak dicantumkan dalam PMK 116/PMK.010/2017. Tujuan penelitian adalah memahami lebih lanjut mengenai
barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  116/PMK.010/2017  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015, menganalisis perbedaannya, dan mengkaji alasan serta dampak kebijakan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA Barang Kebutuhan Pokok
Kebutuhan Pokok (primer) merupakan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi manusia untuk dapat hidup. Seseorang tidak akan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Skala pemenuhan kebutuhan pokok yang  tinggi  ini  menjadikannya  sebagai  faktor  utama  pendukung  kesejahteraan  sosial. Kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari cara pemenuhan kebutuhan pokok manusia dari zaman  berburu  dan  meramu  menjadi  era  modern  seperti  sekarang  ini.  Seiring  berjalannya waktu,  pemenuhan  kebutuhan  pokok  menjadi  lebih  mudah  dan  efisien  berkat  meningkatnya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Barang  kebutuhan  pokok  meliputi  sandang,  pangan,  dan papan. Sandang   adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pangan  adalah  kebutuhan    yang    paling  utama  bagi  manusia.  Sedangkan  papan  adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal.
Definisi Barang Kebutuhan Pokok terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor  71  tahun  2015  tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan Barang Penting yaitu ”Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”. Definisi yang sama juga ditemukan diantaranya dalam Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia nomor 116/PMK.10/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok  yang  Tidak  Dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  nomor  20/M-DAG/PER/3/2017  tentang  Pendaftaran  Pelaku  Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
Penjabaran  lebih  lanjut  mengenai  kebutuhan  pokok  dijelaskan  menurut  Keputusan Menteri  Industri dan Perdagangan No.115/MPP/kep/2/1998 tentang Jenis  Barang Kebutuhan Pokok  Masyarakat  yang  didalamnya  mengatur  mengenai  Sembilan  Bahan  Pokok  atau  yang biasa dikenal dengan istilah Sembako. Sembako ini meliputi: Beras, Sagu, dan Jagung; Gula pasir;  Sayur-sayuran  dan  buah-buahan;  Daging  sapi,  ayam,  dan  ikan;  Minyak  goreng  dan margarin; Susu; Telur; Minyak tanah atau gas elpiji; dan Garam beriodium dan bernatrium.

## Pajak Pertambahan Nilai
Sukardji (2015, dalam Wijaya et al., 2020) menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan  pajak  tidak  langsung  yang  dipungut  oleh  pengusaha,  pajak  objektif,  dikenakan terhadap  berbagai  rantai  distribusi,  penyetoran  ke  kas  negara  oleh  pengusaha  menggunakan mekanisme pengkreditan, dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, dan netralitas seharusnya terjaga sehingga bukan faktor yang menentukan konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa.  Menurut  Tuhronyi  (2003,  dalam  Azizah  &  Wijaya,  2020),  pengkreditan  dalam  pajak pertambahan nilai hanyalah untuk yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Adapun Djuanda & Lubis (2011, dalam Wijaya & Arsini, 2021), menjelaskan bahwa PPN di Indonesia menganut prinsip tempat tujuan ( destination ) artinya Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat dimana barang  atau  jasa  tersebut  di  konsumsi.  Dan  Sukardji  (2015,  dalam  Wijaya  et  al.,  2020) menambahkan bahwa  pengenaan  Pajak Pertambahan Nilai  atas pengeluaran untuk  konsumsi oleh  orang  pribadi  dan  badan  baik  swasta  maupun  instansi  pemerintah  berupa  pengeluaran barang atau jasa yang dibebankan pada APBN. Wijaya et al. (2020) juga menjelaskan dalam penelitiannya  bahwa  meskipun  sudah  diketahui  bahwa  barang  kena  pajak  yang  disertai
peristiwa  hukum  penyerahan,  maka  belum  tentu  dikenakan  PPN,  karena  berdasarkan mekanisme  umum,  PPN  hanya  bisa  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  PPN menggunakan tarif tunggal, yang bisa memaksimalkan penerimaan ke kas negara dibandingkan dengan skema multi tarif (Wijaya, 2020).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sugiyono (2016, dikutip dalam Shofira & Rodhiyawan, 2021) menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif  dapat digunakan  untuk meneliti pada   kondisi   obyek   yang   alamiah,   teknik pengumpulan datanya gabungan, analisis data bersifat  induktif,  dan  hasilnya  generalisasi.  Firdaus  (dalam  Arkhan  &  Rodhiyawan,  2021) menjelaskan  bahwa  metode  deskriptif  digunakan  untuk  meneliti  status  suatu  objek  (dapat berupa  manusia,  peristiwa,dll).  Metode  deskriptif  mempelajari  masalah-masalah  masyarakat serta  situasi-situasi  tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  mengenai  Barang  Kebutuhan  Pokok  yang  Tidak  Dikenai  Pajak  merupakan bentuk  implementasi  nyata  dari  fungsi  pajak  yaitu  regulerent  (mengatur)  demi  terciptanya kesejahteraan  rakyat.  Barang  Kebutuhan  Pokok  diklasifikasikan  sebagai  non  Barang  Kena Pajak (non-BKP) sehingga atas penyerahannya tidak dikenai pajak. Dengan demikian, harga barang kebutuhan pokok diharapkan dapat seimbang dengan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat  dapat  dengan  mudah  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  diperlukan.  Keringanan beban  pajak  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kesempatan  lebih  luas  untuk  para  produsen pangan domestik untuk meningkatkan kualitas pangan lokal agar tidak kalah bersaing di pasar global.  Tidak  hanya  di  Indonesia,  negara-negara  lain  juga  memberikan  fasilitas  insentif perpajakan  khusus  untuk  barang  kebutuhan  pokok.  Fasilitas  perpajakan  yang  diberikan  pun berbeda, seperti: dibebaskan, tarif 0%, dan juga tidak dipungut PPN.
Analisa Perbandingan isi/poin-poin Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut PMK 116/PMK.10/207 dengan Perpres 71 tahun 2015
Barang  Kebutuhan  Pokok  merupakan  kebutuhan  mendasar  setiap  insan.  Untuk mempermudah  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  sudah  sewajarnya Pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan melalui peraturan perpajakan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terbitnya PMK 116/PMK.10/2017.  Dalam  Perpres  nomor  71 tahun 2015 pasal 2 ayat (2) dan ayat  (3) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang  Kebutuhan  Pokok  yang  dilakukan  berdasarkan  alokasi  pengeluaran  rumah  tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. Selain itu juga memperhatikan ketentuan pengaruh terhadap tingkat inflasi dan juga kandungan  gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Namun, tidak semua barang kebutuhan pokok yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perpres 71 tahun 2015 mendapat  fasilitas  tidak  dikenai  PPN.  Adapun  beberapa  barang  kebutuhan  pokok  yang dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu tetap dikenai PPN.
Tabel 2 Penjelasan Barang Kebutuhan Pokok PERPRES 71 TAHUN 2015 (Pasal 2 ayat 6)  PMK 116/PMK.10/2017 (Pasal 1 ayat 2)
Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari: 1. Barang Kebutuhan Hasil Pertanian
a. Beras
b. Kedelai bahan baku tahu dan tempe
c. Cabe
d. Bawang merah
2. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri
a. Gula Barang  kebutuhan  pokok  yang  sanga dibutuhkan  oleh  rakyat  banyak  ...,  yang berupa: a. Beras dan gabah
b. Jagung
c. Sagu
d. Kedelai
e. Garam konsumsi
b. Minyak goreng
c. Tepung terigu
3. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan:
a. Daging sapi
b. Daging ayam ras
c. Telur ayam ras
d. Ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
f. Daging g. Telur
h. Susu
i. Buah-buahan
j. Sayur-sayuran
k. Ubian-ubian
l. Bumbu-bumbuan
m. Gula konsumsi
Sumber : Perpres 71 tahun 2015 Pasal 2 dan PMK 116/PMK.10/2017 Pasal 1 ayat (2) Dari  tabel  perbandingan  di  atas  terlihat  barang  kebutuhan  pokok  mana  yang  terdapat dalam kedua aturan Perpres 71 tahun 2015 dan PMK 116/PMK.10/2017 maupun yang tidak dapat  didalam  PMK 116/PMK.10/2017. Barang kebutuhan pokok yang tidak terdapat  dalam PMK  116/PMK.10/2017  diantaranya  adalah  cabe,  bawang  merah,  minyak  goreng,  tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.
Cabe  sebagai  bumbu  pelengkap  masakan  penduduk  Indonesia  dikelompokkan  sebagai bumbu-bumbuan  yang  tidak  dikenai  PPN  dalam  PMK  116/PMK.10/2017  pada  kode  HS 0709.60.10.  Varian  cabe  di  Indonesia  diantaranya  cabai  besar  yang  terdiri  dari  cabai  merah besar dan cabai merah keriting, serta cabai rawit yang terdiri dari cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Semuanya varian cabe tersebut tidak dikenai PPN apabila memenuhi kriteria cabe segar,  dikeringkan  tetapi  tidak  dihancurkan  atau  ditumbuk.  Dari  sisi  harga  cabai  merupakan komoditas  yang  fluktuatif,  pada  musim  paceklik  harganya  bisa  melebihi  Rp100.000/kg sehingga dapat menyumbang inflasi bagi negara. Pertimbangan faktor inilah yang menjadikan cabai dimasukkan kedalam kelompok barang kebutuhan pokok dalam Perpres 71 tahun 2015.
Bawang  merah  tidak  pernah  luput  sebagai  pelengkap  bumbu  dalam  setiap  masakan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bawang merah memiliki kandungan zat anti kanker dan pengganti antibiotik yang dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol dan kadar gula darah. Perannya  yang  strategis  menjadikan  bawah  merah  banyak  dibutuhkan  oleh  masyarakat, sehingga  harga  bawang  merah  sering  tidak  stabil  dan  mengakibatkan  besarnya  kontribusi bawang  merah  terhadap  inflasi.  Untuk  menanggulangi  dampak  ini,  maka  dimasukkanlah bawang  merah  sebagai  barang  kebutuhan  pokok  dalam  Perpres  71  tahun  2015  agar  dapat dikendalikan  harganya.  Dalam  PMK  116/PMK.10/2017  memang  tidak  disebutkan  secara gamblang  jenis  bawang  merah  dalam  rincian  pasal  1  ayat  2.  Namun  setelah  ditelusuri  lebih lanjut dalam penjelasan uraian mengenai bumbu-bumbuan dengan kriteria segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk, terdapat kode HS untuk bawang merah ini yaitu kode 0703.10.29 untuk bawang merah selain untuk dibudidayakan.
Minyak goreng menjadi bahan yang pasti ditemui di setiap dapur masyarakat Indonesia. Minyak goreng dikonsumsi hampir setiap hari untuk menumis, menggoreng, maupun memasak. Berdasarkan  Laporan  Studi  Diet  Kemenkes  (2014)  setidaknya  92,6%  warga  Indonesia mengkonsumsi minyak goreng setiap harinya. Oleh sebab itu minyak goreng dikelompokkan sebagai  barang  kebutuhan  pokok  menurut  Perpres  71  tahun  2015,  namun  terkait  pengenaan pajaknya tidak dimasukkan dalam PMK 116/PMK.10/2017 yang khusus mengatur mengenai PPN barang kebutuhan pokok.
Tepung  terigu  sebagai  bahan  baku  pembuatan  mi  instan,  kue  dan  biskuit  kini  telah menjadi  kebutuhan  pangan  yang  hampir  setiap  hari  dikonsumsi  oleh  masyarakat  Indonesia. Sama  halnya  dengan  minyak  goreng,  tepung  terigu  sebagai  barang  kebutuhan  pokok  yang termuat  dalam  Perpres  71  tahun  2015  tidak  diatur  terkait  pengenaan  pajaknya  dalam  PMK 116/PMK.10/2017.
Ikan  segar,  yaitu  bandeng,  kembung  dan  tongkol/tuna/cakalang masuk  ke  dalam  jenis barang  kebutuhan  pokok  menurut  Perpres  71  tahun  2015  tetapi  tidak  masuk  ke  dalam  jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN pada PMK 116/PMK.10/2017. Namun, terkait fasilitas  perpajakan  ikan  segar  diatur  lebih  lanjut  masuk  ke  dalam  barang  strategis  dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2015 yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

## Tinjauan atas Perlakuan Perpajakan Barang Kebutuhan Pokok
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dengan tarif 10% dari dasar  pengenaan  pajak  dari  suatu  barang/jasa.  Meskipun  PPN  mempunyai  pengaturan mekanisme pengkreditan pajak berupa pajak masukan dan pajak keluaran dan pada akhirnya seluruh  PPN  akan  ditanggung  oleh  konsumen  akhir.  Namun  demikian,  PPN  10%  akan mempengaruhi  harga  suatu  barang/jasa  sehingga  dalam  kenyataannya  membebani pedagang/pengusaha  dalam  menjual  barang  menjadi  lebih  mahal.  Barang  kebutuhan  pokok yang  tidak  dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  akan  memberikan  dampak  pada  harga. Harga yang semula ditambah dengan PPN sebesar 10%, kini menjadi lebih rendah tanpa PPN di dalamnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan  pokoknya  tanpa  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  mahal.  Disisi  lain,  fasilitas  tidak dikenai  pajak  ini  mengandung  konsekuensi  terhadap  pajak  masukan  yang  tidak  dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ini, pada akhirnya akan menambah biaya  produksi  sehingga  dalam  harga  jual  suatu  BKP/JKP  tersebut  akan  mengandung  PPN (secara tersamar) yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen.
Setidaknya terdapat tiga bahan kebutuhan pokok yang tercantum dalam Perpres 71 tahun 2015 namun  tidak mendapat  fasilitas  terkait barang kebutuhan pokok yang diatur lebih rinci dalam PMK 116/PMK.03/2017. Ketiga barang kebutuhan pokok tersebut yaitu minyak goreng, tepung  terigu,  dan  minyak  goreng.  Penentuan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dalam  Undang- Undang  PPN  menganut  prinsip negative  list ,  dimana  semua  barang  yang  tidak  dikecualikan termasuk dalam BKP. Minyak goreng, Tepung Terigu, dan Ikan dapat dipastikan merupakan BKP  karena  tidak  terdapat  dalam  UU  PPN  Pasal  4A  ayat  2.  Minyak  goreng  utama  yang dikonsumsi  masyarakat  Indonesia  berdasarkan  data  Neraca  Bahan  Makanan  yang dipublikasikan dari Kementerian Pertanian dan BPS sebagian besar (sekitar 89,7%) berasal dari minyak goreng sawit, menyusul minyak goreng kelapa (sekitar 9,6%) dan minyak goreng lain (sekitar 0,7%).
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting  dalam  kegiatan perekonomian di  Indonesia.  Minyak sawit menjadi  salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia dikenal dengan crude palm oil (CPO), dimana Indonesia merupakan negara produsen sekaligus eksportir terbesar di  dunia dengan  kontribusi masing- masing 53% produksi dan 49% ekspor pada tahun 2013. Disamping itu Indonesia juga menjadi produsen sekaligus eksportir terbesar minyak inti sawit di dunia dengan pangsa 52% produksi dan  57%  ekspor.  Mayoritas  minyak  sawit  yang  diproduksi  di  Indonesia  digunakan  untuk keperluan ekspor. Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit adalah industri kunci bagi perekonomian  Indonesia:  ekspor  minyak  kelapa  sawit  adalah  penghasil  devisa  penting  yang menyumbang  antara 1,5%-2,5% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut adalah tabel produksi dan ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia:
Tabel 3 Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produksi (juta ton) 21.8 23.5 26.5 30.0 31.5 32.5 32.0 Export (juta ton) 17.1 17.6 18.2 22.4 21.7 26.4 27.0 Export (dollar AS) 16.4 20.2 21.6 20.6 21.1 18.6 18.6 Luas Areal (juta ha) n.a n.a 9.6 10.5 10.7 11.4 11.8 Sumber: Gapki & Kementerian Pertanian
Menurut  wawancara  dengan  pihak  dari  DPP  I  bahwa  skala  industri  minyak  goreng  di Indonesia sudah sangat berkembang. Apabila atas industri ini tidak dikenai PPN bisa jadi tidak akan  menguntungkan  pihak  industrinya.  Hal  ini  karena  industri  minyak  goreng  merupakan industri  yang  padat  modal  sehingga  membutuhkan  pajak  masukan  atas  barang  modal  untuk mengurangi bebannya agar tidak menambah harga jual. PPN masukan ini membersihkan PPN dari  mesin  dan  bahan  pendukung  yang  lain.  Gabungan  Industri  Minyak  Nabati  Indonesia (GIMNI) pada tahun 2016 mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan  rekomendasi  pada  Kementerian  Keuangan  agar  menetapkan  PPN  0%  pada produk minyak goreng kemasan. Hal ini terkait Permendag Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib minyak goreng kemasan. Diharapkan dengan PPN 0% masyarakat lebih cepat beralih dari minyak goreng curah yang dinilai tidak higienis ke minyak goreng kemasan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan prinsip PPN sebagai pajak atas konsumsi. Minyak goreng sebagai barang konsumsi sejatinya memang harus terkena PPN. Apabila diberikan fasilitas PPN 0%  akan  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  barang  konsumsi  yang  lain  sehingga  menyalahi prinsip netralitas PPN.
Pemerintah selalu mengusahakan agar harga minyak goreng di tingkat konsumen relatif stabil dan tetap menguntungkan produsen. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah Pajak Ekspor (PE). Ketika harga di pasar international meningkat, maka PE ditingkatkan untuk melindungi  konsumen  dalam  negeri.  Jika  harga  CPO  di  pasar  international  turun,  maka  PE diturunkan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perubahan nilai tukar. Sisi positif kebijakan ini adalah mudah diterapkan dan ada penerimaan pemerintah melalui pungutan ekspor. Pada saat harga CPO sangat tinggi di pasar internasional, kebijakan ini memiliki potensi beberapa kelemahan  yaitu  endistorsi  pasar  internasional,  menurunkan  pendapatan  petani,  dan mengurangi  potensi  ekspor.  Ketika  harga  CPO  rendah,  kelebihan  kebijakan  ini  adalah membantu meringankan beban petani karena PE diturunkan, namun pada saat yang sama akan terjadi penurunan penerimaan negara. Pajak ekspor bersifat progresif yang dibebankan secara proporsional antara produsen, konsumen, dan pemerintah.
Selanjutnya, barang kedua yaitu tepung terigu. Tepung gandum/terigu adalah tepung atau bubuk halus yang dihasilkan dari proses penggilingan biji gandum dan digunakan sebagai dasar pembuat  kue,  mie,  roti  serta  bahan  makanan  lainnya.  Masyarakat  Indonesia  tidak  menanam bahan baku tepung terigu yaitu gandum, karena kondisi fisik Indonesia memang tidak cocok untuk  tanaman  subtropis  tersebut.  Oleh  karena  itu,  produsen  tepung  terigu  harus  memasok bahan  baku  gandum  dari  beberapa  negara  penghasil  gandum  seperti  Australia,  Canada, Amerika Serikat, India, dan Rusia.
Pada mulanya importasi bahan baku tepung terigu ditangani oleh BULOG, namun tidak lagi sejak terbitnya Keppres RI No. 45 tahun 1997 bahwa BULOG menjadi hanya mengelola tata niaga komoditi beras dan gula pasir saja. Selanjutnya importasi gandum diserahkan kepada pihak  swasta  sepenuhnya,  industri  penggilingan  gandum  nasional  pun  berkembang  pesat. Perkembangan  industri  tepung  terigu  Indonesia  sendiri  dipicu  karena  beberapa  faktor  antara lain peningkatan kesadaran bahwa tepung adalah makanan yang sehat dan bergizi, peningkatan konsumsi makanan berbasis terigu, alternatif diversifikasi pangan dan kesadaran bahwa lebih baik memproduksi sendiri tepung terigu di Indonesia untuk menjaga kualitas dan kandungan gizi  tepung  terigunya.  Berdasarkan  data  dari  Asosiasi  Produsen  Tepung  Terigu  Indonesia (APTINDO) penggabungan dua pabrik Bogasari Flour Mill yang ada di Jakarta dan Surabaya memiliki kapasitas produksi terbesar di dunia. Pabrik ini memiliki daya giling gandum sebsar 11.766 mt/sehari, jauh di atas kemampuan rata-rata kapasitas produksi 10 produsen terbesar di dunia sebesar 2.426 mt/hari.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Tabel 4 Kapasitas Produksi 10 Produsen tepung Terigu Dunia No Nama Perusahaan Lokasi/negara Kapasitas produksi 1 Bogasari Flour Mills Jakarta/Indonesia 7.400 Mton/hari 2 Bogasari Flour Mills Surabaya/Indonesia 4.366 Mton/hari 3 Prima Flous Mills Trinocomalee/Srilangka 3.400 Mton/hari 4 Eatstern Pearl Flour Mills Makassar/Indonesia 2.146 Mton/hari 5 Nabisco Brand, Inc Ohio/USA 1.600 Mton/hari 6 Con Agra Flour Mills New York/USA 1.450 Mton/hari 7 General Mills, Inc Kansas/USA 1.300 Mton/hari 8 ADM Milling, Corp Montreal PQ/Canada 1.200 Mton/hari 9 Sriboga Raturaya, FM Semarang/Indonesia 1.110 Mton/hari 10 General Milling, Crp Cebu/Phillipines 1.100 Mton/hari
Sumber: World Grain 2002 & APTINDO 2007 Meskipun bukan penghasil gandum, Indonesia dalam perdagangan tepung mempunyai 2 peran  yang  strategis  dimana  Indonesia  merupakan  importir  terbesar  gandum  di  dunia  dan Indonesia merupakan pemasok atau eksportir tepung terigu yang cukup besar untuk Asia Timur. Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  total  impor  gandum  Indonesia  sepanjang  2016 mencapai 10,53 juta ton meningkat 42% dari tahun sebelumya hanya 7,4 juta ton. United States Development  of  Agriculture  (USDA)  dalam  sebuah  laporannya  menyebut  Indonesia  bakal menjadi negara pengimpor gandum terbesar dengan total volume sekitar 12,5 juta ton di 2017- 2018.
Tahun 2008 silam,  harga tepung terigu  di  pasaran melonjak  tinggi.  Untuk mengurangi beban konsumen, pemerintah memutuskan untuk memberikan semacam subsidi berupa pajak ditanggung  pemerintah  untuk  penyerahan  tepung  terigu.  Kebijakan  ini  diatur  dalam  PMK Nomor  253PMK.011/2010  terkait  Pajak  Pertambahan  Nilai  Ditanggung  Pemerintah  atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung  Gandum/Terigu  untuk  Realisasi  yang  Melebihi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  pada  Tahun  Anggaran  2008.  Terhadap  realisasi  PPN  ditanggung  pemerintah  yang melebihi pagu anggaran dalam APBN 2008 dibebankan pada pembiayaan PPN dalam APBN 2010. Selain terigu,  kebijakan pemerintah untuk  menanggung PPN ini juga mengatur terkait penyerahan minyak goreng. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengganti  pola konsumsinya dari minyak goreng curah yang dinilai tidak higienis ke minyak goreng kemasan. Ini berkaitan dengan soal peningkatan standar mutu, kesehatan, dan kualitas. Karena subsidi minyak goreng riskan  akan  dibayarkan  melalui  konsumen  atau  produsen,  maka  pemerintah  memilih  untuk mengalihkan semua minyak goreng kemasan yang dijual dengan cap Minyakita atas PPNnya ditanggung oleh pemerintah.
Menurut  wawancara  dengan  pihak  DPP  1,  kebijakan  PPN  ditanggung  pemerintah  ini sudah  tidak  bisa  dilakukan  kembali.  Menurut  Undang-Undang  APBN  subsidi  tersebut  tidak diizinkan.  Subsidi  tidak  diperbolehkan  diberikan  kepada  pihak  ketiga,  dalam  kasus  ini perusahan  industri  tepung  terigu  dan  minyak  goreng.  Sebaiknya  subsidi  ditransfer  langsung kepada  penerimanya  atau  langsung  kepada  masyarakat.  Itulah  mengapa  kebijakan  subsidi sekarang ini langsung tertuju kepada masyarakat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) misalnya.
Dewasa  ini,  atas  penyerahan  BKP  tepung  terigu  tidak  mendapat  fasilitas  meskipun menurut  Perpres  71  tahun  2015  tepung  terigu  ini  merupakan  barang  kebutuhan  pokok. Indonesia  bukan  merupakan  negara  penghasil  bahan  baku  tepung  terigu  menjadi  salah  satu pertimbangan mengapa tepung terigu tidak dimasukkan kedalam kelompok barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN pada PMK 116/PMK.10/2017. Konsekuensi apabila dimasukan ke dalam barang kebutuhan pokok adalah tepung terigu akan menjadi non-BKP yang berarti
atas  pajak  masukan  terutama  dari  pembelian  impor  bahan  baku  yaitu  gandum  tidak  dapat dikreditkan. Kebijakan ini akan memberatkan industri tepung terigu karena PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan akan masuk mempengaruhi harga tepung terigu menjadi lebih tinggi. Apabila  harga  tepung  terigu  atas  penyerahan  di  dalam  negeri  melonjak,  dikhawatirkan permintaan atas tepung terigu menurun dan industri tepung terigu menjadi lesu. Selanjutnya, Indonesia juga merupakan pengekspor tepung terigu yang cukup besar. Apabila tepung terigu diklasifikasikan  sebagai  non  BKP  seperti  yang  diatur  dalam  PMK  116/PMK.10/2017  dan tepung  terigu  tersebut  akan  diekspor  maka  tidak  akan  mendapat  fasilitas  ekspor  PPN  0% sehingga dikhawatirkan tepung terigu asal Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN didalam harganya.
Mekanisme  PPN  normal  yang  diberikan  pada  industri  tepung  terigu  sudah  merupakan kebijakan  yang  tepat  apabila  dihubungkan  dengan  pengkreditan  pajak  masukan  atas  impor gandum sebagai bahan baku tepung terigu. Untuk meningkatkan perkembangan indutsri tepung terigu  di  Indonesia  dan  mendukung  program  diversifikasi  pangan,  akan  lebih  baik  apabila tepung terigu diberikan fasilitas tidak dipungut agar atas pajak masukan utamanya bahan baku tepung terigu dapat dikreditkan dan juga atas ekspor tepung terigu tetap mendapat fasilitas 0%.
Terakhir,  barang  kebutuhan  pokok  yang  tidak  mendapat  fasilitas  sesuai  PMK 116/PMK.10/2017  adalah  ikan.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  sebagian  besar wilayahnya  berupa  lautan,  setidaknya  dua  per  tiga  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah perairan. Garis pantai yang panjang dan iklim yang tropis membuat Indonesia menjadi negara yang mempunyai potensi produksi ikan yang sangat besar. Namun disayangkan potensi yang besar ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala.
Hutagulung (2014) dalam papernya yang berjudul Tanggapan Atas Substansi Perikanan Dokumen:  “Indonesia  Agri-Incorporated:  Revolusi  Pembangunan  Pertanian  Menuju  Visi Pertanian  Indonesia  2045”  yang  disampaikan  pada  Stakeholder  Consultation  Workshop: “Indonesia  Agri-Incorporated:  Revolusi  Pembangunan  Pertanian  Menuju  Visi  Pertanian Indonesia  2045”  di  Intitut  Pertanian  Bogor,  menyebutkan  bahwa  walaupun  garis  pantai Indonesia dalam tujuh negara yang disajikannya menempati urutan teratas, namun dalam hal produksi hasil perikanan masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Jika dibandingkan dengan China misalnya, panjang garis pantai Indonesia dengan China berbanding 3:1, artinya Indonesia memiliki garis pantai yang jauh lebih panjang dari pada China. Namun, jika dilihat dari hasil produksi  perikanan  Indonesia  jauh  tertinggal  dengan  perbandingan  1:5.  Selengkapnya perbandingan di sektor perikanan beberapa negara dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 5 Perbandingan Luas Laut, Panjang Pantai, Produksi, Ekspor dan Impor Hasil
Perikanan di 7 Negara No Negara Luas Laut +ZEE (km 2 ) Pjg Pantai (km) Produksi ‘12 (ton) Ekspor 2013 (US$ 000) Impor 2013 (US$ 000) 1 China 2.287.969 30.017 70.368.028 20.336.173 8.564.044 2 Thailand 299.397 7.066 3.068.450 7.153.102 3.452.275 3 Vietnam 417.663 11.409 5.942.300 5.728.260 3.441.725 4 Indonesia 6.159.032 95.181 15.504.747 4.181.858 461.957 5 Filipina 1.590.780 33.900 4.868.649 1.502.793 406.482 6 Australia 8.505.348 66.530 239.596 1.325.475 1.792.379 7 Malaysia 334.671 9.323 2.096.631 810.290 1.112.076
Sumber: Hutagulung (2014)
Hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, 2016 mencatat banyaknya permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan. Diantaranya adalah maraknya kegiatan illegal fishing, hambatan permodalan, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir,  terbatasnya  saran  dan  prasarana,  mahalnya  harga  pakan,  serangan  hama/penyakit  dan
bencana alam serta pencemaran lingkungan. Permodalan menjadi salah satu permasalahan bagi industri  perikanan  karena  memang  membutuhkan  investasi  yang  besar.  Biro  Pusat  Statistik, 2017  mencatat  investasi  tersebut  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  seperti  penyediaan barang  modal  dan  biaya  produksi.  Termasuk  di  dalam  biaya  produksi  yaitu  PPN  yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian/penyewaan barang modal dan sarana/peralatan/lahan, membeli pakan, pupuk dan obat-obatan, bahan bakar, pelumas, es, serta memanfaatkan jasa perikanan dan jasa pengangkutan.
Untuk  mendorong  industri  perikanan  agar  lebih  berkembang,  dibutuhkan  regulasi  dari berbagai pihak. Salah satunya pemberian fasilitas dalam bidang perpajakan untuk keberhasilan sektor ekonomi yang berprioritas tinggi seperti perikanan ini dengan tetap memperhatikan daya saing nasional. Kebijakan perpajakan saat ini menggolongkan ikan sebagai BKP, namun ikan tidak serta merta dikenai PPN 10%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 1  dan  2  diatur  bahwa  Barang  Kena  Pajak  tertentu  yang  bersifat  strategis  yang  atas impornya/penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi diantaranya pada huruf b adalah  barang  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  baik penangkapan maupun budidaya.
Konsekuensi dari fasilitas dibebaskan dalam penyerahan komoditas perikanan ke pasar domestik adalah PPN yang telah dibayar (pajak masukan) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha (pajak keluaran), namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Ketika konsumen melakukan pembelian tidak akan ditagih PPN karena dalam hasil perikanan tersebut terdapat PPN yang telah melebur dalam unsur biaya produksi. Dalam hal ini, PPN tersamar dalam biaya produksi sehingga menyebabkan harga yang dibayar konsumen bertambah dengan tidak dikenai PPN secara langsung.
Meningkatnya harga jual ikan tidak berimbas pada meningkatnya keuntungan pengusaha dan penerimaan pajak. Sebaliknya, keuntungan bisa saja berkurang akibat meningkatnya biaya produksi karena biaya PPN. Bahkan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang karena harga yang terlalu tinggi menyebabkan daya beli masyarakat merosot, berimbas pada lesunya industri perikanan dan pada akhirnya penerimaan pajak juga menurun.
Fasilitas  perpajakan berupa dibebaskan dari pengenaan PPN tidak mencangkup ekspor BKP. Dengan demikian, BKP tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dikenai PPN dengan  tarif  0%  (nol  persen).  Begitu  juga  dengan  komoditi  perikanan  yang  mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketika diekspor dikenai PPN dengan tarif 0%. Dengan ini, hasil produksi perikanan di pasar nasional sudah bebas dari PPN sehingga diharapkan dapat bersaing dengan hasil perikanan negara lain.
Menurut  wawancara  kepada  DPP  1,  ikan  sebagai  barang  kebutuhan  pokok  mendapat fasilitas  dibebaskan  dan  tidak  dimasukan  ke  dalam  PMK  116/PMK.10/2017  karena  setelah dilakukan  diskusi  dengan  Kementerian  KKP  bahwa  tujuan  industri  perikanan  lebih  banyak untuk kegiatan ekspor daripada konsumsi dalam negeri. Sedangkan jika ikan diklasifikasikan sebagai  non BKP  seperti yang diatur dalam PMK 116/PMK.10/2017 dan ikan tersebut  akan diekspor  maka  tidak  akan  mendapat  fasilitas  ekspor  PPN  0%  sehingga  dikhawatirkan  hasil perikanan Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN didalam harganya.
Untuk  mengurangi  beban  biaya  produksi  khususnya  biaya  PPN  sebaiknya  terhadap penyerahan  komoditas  perikanan  dalam  negeri  diberikan  fasilitas  tidak  dipungut.  Artinya semua pembelian/penyewaan barang modal atau peralatan produksi PPN yang telah dibayarkan dapat dikreditkan. Hal ini akan mengurangi beban konsumen. Dari sisi pemerintah penerimaan PPN  memang  akan  berkurang,  namun  penerimaan  PPh  akan  meningkat  seiring  dengan berkurangnya  biaya  produksi  sehingga  pengaruh  penerimaan  pajak  secara  total  tidak  terlalu
signifikan. Serta apabila diberikan fasilitas tidak dipungut ini, ekspor atas komoditi perikanan tetap mendapat fasilitas ekspor PPN 0%.

## PENUTUP Simpulan
Barang  kebutuhan  pokok  yang  tidak  dikenai  PPN  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  116/PMK.010/2017.  Dalam  pembuatannya,  PMK  ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan  Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting  yang  juga  diantaranya mengatur mengenai pengertian barang kebutuhan pokok disertai dengan jenis barang kebutuhan pokok.  Barang  kebutuhan  pokok  yang  tercantum  pada  Perpres  71  tahun  2015  namun  tidak terdapat  dalam  PMK  116/PMK.10/2017  diantaranya  adalah  cabe,  bawang  merah,  minyak goreng, tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.
Cabe  dan  bawang  merah  tidak  disebutkan  secara  langsung  dalam  PMK 116/PMK.10/2017.  Cabe  dikelompokkan  sebagai  bumbu-bumbuan  yang  tidak  dikenai  PPN dalam  PMK  116/PMK.10/2017  pada  kode  HS  0709.60.10  apabila  memenuhi  kriteria  cabe segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk. Bawang merah juga dimasukkan ke dalam kelompok bumbu-bumbuan dengan kriteria segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau  ditumbuk,  dengan  kode  HS  0703.10.29  terbatas  untuk  bawang  merah  selain  untuk dibudidayakan.
Permendag nomor 9 tahun 2016 mengatur terkait pemberlakukan wajib minyak goreng kemasan sehingga GIMNI melobi Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan rekomendasi pada Kementerian Keuangan agar menetapkan PPN 0% pada produk minyak goreng kemasan. Namun, minyak goreng sebagai barang konsumsi akhir sejatinya memang harus terkena PPN. Apabila  diberikan  fasilitas  PPN  0%  akan  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  barang  konsumsi yang lain sehingga menyalahi prinsip netralitas PPN.
Indonesia merupakan importir besar gandum di dunia dan Indonesia merupakan pemasok atau  eksportir  tepung  terigu  yang  cukup  besar  untuk  Asia  Timur.  Sebelumnya  dalam  PMK nomor 253/PMK.011/2010 diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung  Gandum/Terigu  untuk  Realisasi  yang  Melebihi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2008. Namun, menurut DPP 1 kebijakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang APBN yang berlaku sehingga tidak bisa diterapkan kembali. Mekanisme PPN normal  yang  diberikan  pada  industri  tepung  terigu  sudah  merupakan  kebijakan  yang  tepat apabila dihubungkan dengan konsekuensi fasilitas non-BKP. Namun, akan lebih baik apabila tepung terigu diberikan fasilitas tidak dipungut agar atas pajak masukan utamanya bahan baku tepung terigu dapat dikreditkan dan juga atas ekspor tepung terigu tetap mendapat fasilitas 0%.
Kebijakan perpajakan saat ini menggolongkan ikan sebagai BKP, namun ikan tidak serta merta dikenai PPN 10%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 1 dan 2 diatur  bahwa  Barang  Kena  Pajak  tertentu  yang  bersifat  strategis  yang  atas impornya/penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi diantaranya pada huruf b adalah  barang  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  usaha  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  baik penangkapan  maupun  budidaya.  Konsekuensi  dari  fasilitas  dibebaskan  dalam  penyerahan komoditas perikanan ke pasar domestik adalah PPN yang telah dibayar (pajak masukan) tidak dapat  diperhitungkan  dengan  pajak  yang  dipungut  oleh  pengusaha  (pajak  keluaran),  namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Sedangkan jika ikan diklasifikasikan sebagai non BKP seperti yang diatur dalam PMK 116/PMK.10/2017 dan ikan tersebut akan diekspor maka tidak akan mendapat fasilitas ekspor PPN 0% sehingga dikhawatirkan hasil perikanan Indonesia tidak  bisa  bersaing  di  luar  negeri  akibat  masih  terkandung  PPN  didalam  harganya.  Untuk
mengurangi  beban  biaya  produksi  khususnya  biaya  PPN  sebaiknya  terhadap  penyerahan komoditas perikanan dalam negeri diberikan fasilitas tidak dipungut.

## Saran
Kebijakan terkait pengelompokan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak tidak sepenuhnya menguntungkan industri yang bersangkutan. Konsekuensi berupa pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dapat menjadikan disinsentif bagi industri tertentu terlebih untuk industri  padat  modal.  Diperlukan  sebuah  wadah  sebagai  tempat  untuk  evaluasi  terkait pemberian  kebijakan  fasilitas  perpajakan  agar  setiap  kebijakan  yang  diberikan  tidak  lagi mendapat  gugatan  dari  masyarakat  yang  merasa  dirugikan.  Berdasarkan  pembahasan  terkait perlakuan  perpajakan  Barang  Kebutuhan  Pokok,  disarankan  agar  barang  kebutuhan  pokok berupa tepung terigu dan ikan untuk tidak dipungut pajak, namun untuk menghitung seberapa besar konsekuensi kebijakan ini lebih lanjut dapat dilakukan penelitian secara empiris.
Untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar.  Educoretax,  1(2),  143–153. Diambil dari https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/15
Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail Used Motorcycle Retail. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 1(1), 134-145.
Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. (2014). Laporan Outlook Pangan Minyak Goreng 2015-2019 . Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Shofira,  A.  Z.,  &  Rodhiyawan,  W.  W.  (2021).  Aspek  Pajak  Penghasilan  Otoritas  Jasa Keuangan. Jurnalku,
1(1), 30–39. Diambil dari
https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/20
Sukardji, U. (2015). Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia edisi revisi 2015 . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Wijaya, S. (2020). Determinant of Value Added Tax Revenue in ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) Countries. International Journal of Management, 11(9).
Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atau Dibebaskan : Perbedaan Dan Permasalahan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8(1), 91-104.
Wijaya, S., Deceng, A. O. B., Suardani, A., & Sinaga, A. K. (2020). Value Added Tax analysis of merchandise sales in political activities (case study society of friends ABC). In Public Sector  Accountants  and  Quantum  Leap:  How  Far  We  Can  Survive  in  Industrial Revolution 4.0? (pp. 265-269). Routledge.
Wijaya, S., Fadhilah, A., &  Azizah,  W. (2020).  Analysis of Value-Added Tax to  the Rental Service Helmet and Jacket to Get Online in Indonesia (Case PT ABC Ojek Indonesia).
Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT On  The  Utilization  Of  Digital  Contents  (Case  Study:  Steam  Platform).  Dinasti International Journal of Digital Business Management, 1(3), 342-352.
Indonesia Investments. (2017). “Minyak Kelapa Sawit ”. Indonesia Investments online . 26 Juni 2017. Diunduh
dari https://www.indonesia-
investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?.

## LAMPIRAN

## Lampiran Perlakuan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok di Negara Lain
Sumber : Taxition and gender equity, 2009 (edit)
No Negara  Deskripsi Barang Kebutuhan Pokok Fasilitas PPN 1 Thailand Penjualan  dan  impor  produk  pertanian  yang belum  diproses  dan  barang-barang  terkait seperti pupuk, pakan ternak, pestisida, dll. Pembebasan 2 Malaysia Buah-buahan  dan  sayuran  dan  berbagai  jenis kacang-kacangan Pembebasan 3 Vietnam Produk  budidaya,  peternakan  dan  perikanan atau  nelayan  yang  belum  diolah  menjadi produk  lain  atau  yang  hanya  telah  semi diproses oleh bisnis Pembebasan 4 India Barang kebutuhan pangan (basic food) Pembebasan 5 Moroko Semua bahan angan dasar seperti sereals, roti, susu,  ikan,  daging,  buah-buahan,  dan  sayur- sayuran dan barang hasil pertanian Pembebasan 6 Ghana Barang  kebutuhan  pangan  (basic  food)  yang diimpor Pembebasan 7 United Kingdom Barang  kebutuhan  pokok  yaitu  pangan  (basic food)  selain  gula  dan  makanan  berpemanis lainnya Zero rating 8 Urganda Barang  kebutuhan  pangan  (basic  food),  biji- bijian, pupuk Zero rating 9 Meksiko Barang  kebutuhan  pangan  (basic  food)  selain yogurt dan jus buah, air minum, bahan pangan yang belum diolah Zero rating 10 Afrika selatan Barang kebutuhan pangan (basic food) dibatasi sebanyak  19  barang,  yakni  brown  bread/roti tepung  berserat  tinggi,  jagung  kering,  tepung jagung,  beras  jagung,  tepung  gandum,  telur, buah, sayur-sayuran, kacang/biji-bijian kering,
kacang  lentil,  jagung,  beras,  sarden  kaleng, minyak sayuran/minyak goreng, susu, cultured milk,  susu  bubuk,  dan  susu  bubuk  campuran, kacang-kacangan  dan  tanaman  kacang,  yaitu kacang  polong,  kacang-kacangan  dan  kacang tanah. Zero rating