ISSN: 2598-8115 (print), 2614-0217 (electronic)

## Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia

## Ahmad Fadholi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
jessarung75@gmail.com

## Abstract
In 2015 AD, 2016 AD, 2017 and 2017 there was a new discussion about the draft of new criteria  for  the  determination  of the  Islamic  calendar in  Indonesia,  namely  the  draft  MUI criteria and the new draft criteria MABIMS, with the criteria of 3 degrees hilal height and 6.4  degree  elongation.  This  criterion  is  deliberately  made  for  the  benefit  and  mutual agreement for the unification of the hijri calendar in Indonesia. It is hoped that the experts of the Islamic organizations in Indonesia will give their views and attitudes to the draft of new criteria to harmonize the criteria for "hilal visibility" which will be used as a reference and  guideline  for  the  determination  of  the  beginning  of  the  Islamic  month.  This  study shows that both the rukyat school and the reckoning school as a whole are acceptable for the  draft  MUI  criteria  and  the  new  draft  MABIMS  as  the  determination  of  the  Islamic calendar in Indonesia. However, overall the distribution of the scores of the two schools is categorized as moderate, so there are those who agree, disagree, and do not agree with the draft  criteria.  Overall,  the  two  new  draft  criteria  have  the  opportunity  to  be  applied  in Indonesia.  To  realize  this,  it  is  necessary  to  have  a  dialogue  between  Islamic  mass organizations, astronomers and fiqh experts, as well as the government as policy makers.
Keywords: Acceptability, New Criteria, Islamic Calendar

## Abstrak
Pada  tahun  2015  M,  2016  M,  2017  dan  2017  terdapat  wacana  baru  pembahasan  tentang draf kriteria  baru  penentuan  kalender  hijriah  di  Indonesia,  yaitu  draf  kriteria  MAUI  serta draf kriteria baru MABIMS, dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria  ini  sengaja  dibuat  untuk  kepentingan  dan  kesepakatan  bersama  guna  penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Ahli falak Ormas Islam di Indonesia diharapkan memberikan pandangan  dan  sikap  terhadap  draf  kriteria  baru  sebagai  penyelarasan  kriteria  “visibilitas hilal” yang nantinya sebagai acuan dan pedoman untuk penentuan awal bulan Hijriah.
Kajian ini menunjukkan bahwa, mazhab rukyat maupun mazhab hisab secara keseluruhan akseptabel  (positif)  terhadap  draf  kriteria  MUI  maupun  draf  kriteria  baru  MABIMS sebagai  penentuan  kalender  hijriah  di  Indonesia.  Namun,  secara  keseluruhan  penyebaran frekuensi  skor  kedua  mazhab  dikategorikan  sedang,  sehingga  ada  yang  setuju,  kurang setuju,  dan  belum  setuju  terhadap  draf  kriteria  tersebut.  Secara  keseluruhan,  kedua  draf kriteria  baru  memiliki  peluang  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Untuk  merealisasikannya perlu dilakukan dialog antara ormas Islam, ahli falak, ahli astronomi, serta ahli fikih, juga tentunya pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
Kata Kunci: Akseptabilitas, Kriteria Baru, Kalender Hijriyah

## A. Pendahuluan
Penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terjadi perbedaan, terutama untuk penetapan puasa Ramad}an, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan ini terjadi karena  belum  ada  kesepakatan  dan  kesepahaman  terhadap  kriteria  visibilitas  hilal. Pemerintah (Kementerian Agama) berupaya dengan berbagai cara untuk mencari titik temu melalui  seminar,  lokakarya,  pelatihan,  dan  pertemuan,  baik  di  dalam  negeri  maupun  luar negeri. 1
Pembahasan  tentang  draf  kriteria  baru  visibilitas  hilal  atau  imkan  rukyat  telah dibahas  pada  pertemuan  tingkat  nasional  di  Jakarta  pada  Jum’at  Kliwon  s/d  Sabtu  Legi, 14-15  Agustus  2015  M/  29-30  Syawal  1436  H  bertajuk  “Penyatuan  Metode  Penetapan Awal  Ramad } an,  Syawal,  dan  Z|ulhijjah”  oleh  Kementerian  Agama  RI  (Pemerintah) dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  bersama  ormas-ormas  Islam  se-Indonesia. Kegiatan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan para pakar astronomi pada Jum’at Pahing, 21 Agustus 2015 M/ 6 Z|ulqa’dah 1436 H di Jakarta. Agenda utamanya adalah membahas penentuan  kriteria  awal  bulan  hijriah,  yang  hasilnya  akan  disampaikan  kepada  MUI sebelum  musyawarah  nasional  2015  M.  Adapun  hasil  usulan  draf  “Kriteria  MUI”  yaitu tinggi  hilal  3  derajat,  elongasi  6,4  derajat,  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  penentuan awal bulan hijriah. 2
1 Slamet  Hambali,  “Fatwa  Sidang  Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriah”,  (Makalah Lokakarya  Internasional  dan Call  for  Paper IAIN  Walisongo  Fakultas  Syariah,  Semarang,  12-13 Desember 2012), 8-9.
2 Thomas  Djamaluddin,“Naskah  Akademik  Usulan  Kriteria  Astronomis  Penentuan  Awal Bulan Hijriyah“, diakses 26 Septamber 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
Selanjutnya  pada  pertemuan  tingkat  regional  di  Malaysia,  Muzakarah  Menteri Agama  Brunei  Darussalam,  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  (MABIMS)  pada  Selasa Wage  s/d  Kamis  Legi,  2-4  Agustus  2016  M/  27  Syawal  s/d  1  Z|ulqa’dah  1437  H menghasilkan usulan draf “Kriteria baru MABIMS”, yakni tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4  derajat,  dengan  parameter  jarak  elongasi  (lengkungan)  adalah  dari  pusat  Bulan  ke- Matahari. 3 Kriteria  tersebut  sebagai  koreksi  atas  kriteria  imkan  rukyat  MABIMS  dari ketinggian  hilal  2  derajat  dengan  jarak  Bulan-Matahari      3  derajat  dengan  umur  bulan  8 jam. 4
Kedua draf kriteria baru (MUI dan MABIMS) tersebut diharapkan menjadi solusi alternatif  untuk  penyatuan  kalender  hijriah  di  Indonesia  khususnya,  dan  umumnya  di kawasan  Asia  Tenggara.  Sebelum  draf  kriteria digunakan dan  diterapkan, terlebih  dahulu perlu  adanya  kesepahaman  pendapat  dari  ormas-ormas  Islam  di  Indonesia  terhadap penetapannya.  Untuk  mengetahui  kesepahaman  pendapat  tersebut  dibutuhkan  informasi yang  bersumber  dari  pandangan,  sikap,  dan  kebijakan  setiap  ormas  Islam  di  Indonesia terhadap draf kriteria baru.
Kesepahaman pendapat ini sangat urgen diketahui dan diadakan, mengingat salah satu  fakta  dari  perbedaan  penetapan  awal  bulan  hijriah  di  Indonesia  adalah  beragamnya pendapat  ormas  Islam  tentang  penetapannya.  Kalender  Islam 5 yang  beredar  dan berkembang di masyarakat juga beragam. 6 Kesepahaman ini perlu diketahui, dikarenakan masing-masing  ormas  dan  golongan-golongan  serta  jama’ah-jama’ah  Islam  di  Indonesia memiliki  sistem  dan  kriteria  yang  berbeda-beda  pada  penetapannya  (hisab,  rukyat,  dan imkan rukyat).
3 Thomas  Djamaluddin,“Menuju  Kriteria  Baru  MABIMS  Berbasis  Astronomi“,  diakses  26 September 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
4 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Almanak  Hisab  Rukyat ,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), 43.
5 Pemakaian  nama  “Kalender  Islam”  disini  karena  dimensi  kalender  yang  menjadi  konsep penetapan awal bulan didasarkan dari nassyari’ah bukan dari dimensi sains murni. Ini salah satunya terlihat  dari  produk  baru  yang  ditawarkan  dilandasi  konsep  visibilitas  hilal  (imkanu  rukyat)  yang merupakan tafsiran dari berbagai nas, seperti hadis perintah melihat hilal oleh Nabi.
6 Seperti  Kalender  Muhammadiyah,  Almanak  PBNU,  Taqwim  Standar  Indonesia,  Taqwim MABIMS,  Almanak  Islam  PERSIS,  Menara  Kudus,  Kalender  LDII,  dan  Kalender  Hijri  Syamsi (Ahmadiyah). Lihat Pedoman Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

## B. Draf kriteria baru penentuan kalender hijriah di indonesia
Draf kriteria baru sebagai penentuan kalender hijriah di Indonesia, disikapi secara berbeda  oleh  ahli  falak  ormas  Islam  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  keyakinan, fanatisme,  juga  ideologi.  Jika  dilihat  dalam  skema  besar  sistem  kenegaraan,  ini  bisa dikategorikan  sebagai  salah  satu  isu  yang  masuk  pada  persoalan  hubungan  antara  negara dan  agama.  Lebih  tepatnya,  bagaimana  negara  menerapkan  sebuah  peraturan  yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia.
Sebagaimana  dikemukakan,  bahwa  akseptabilitas  terhadap  draf  kriteria  baru sebagai  penentuan  kalender  Hijriah  oleh  ahli  falak  ormas  Islam  di  Indonesia,  bermazhab rukyat dan bermazhab hisab mempunyai kecenderungan akseptabilitas ke arah yang positif terhadap draf kriteria MUI maupun draf kriteria baru MABIMS, baik secara keseluruhan, maupun  secara  kelompok  (mazhab  hisab  dan  rukyat).  Akseptabilitas  draf  kriteria  MUI, rata-rata  akseptabilitas  kedua  mazhab  berada  di  titik  tengah  skala  dengan  (54) menunjukkan  rerata  (57,933)  untuk  mazhab  rukyat  dan  (57,436)  untuk  madzab  hisab, berarti  kedunya  mempunyai  kecenderungan  akseptabilitas  ke  arah  yang  positif  dengan selisih (0,497). Sedangkan akseptabilitas draf kriteria baru MABIMS menunjukkan bahwa akseptabilitas kedua mazhab memiliki selisih (5, 231) dengan rerata untuk mazhab rukyat (60,590)  dan  mazhab  hisab  (55,359).  Meskipun  selisih  5  poin,  kedua  mazhab  tersebut mempunyai kecenderungan akseptabilitas ke arah yang positif.
Berdasarkan hasil dari distribusi skor ahli falak bermazhab hisab maupun ahli falak bermazhab  rukyat  lebih  didominasi  pada  kategori  sedang.  Namun,  juga  terdapat  subyek yang tergolong kategori tinggi terhadap draf kriteria MUI dan draf kriteria baru MABIMS. Artinya  terdapat  peluang  yang  cukup  atas  kedua  draf  kriteria  baru  yang  ditawarkan. Peluang  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  responden  yang  berada  pada  kategori  tinggi. Keberagaman  perbedaan  atas  jawaban  subyek  kedua  mazhab  terhadap  akseptabilitas  draf kriteria  MUI  dan  draf  kriteria  baru  MABIMS,  disebabkan  beberapa  faktor  yang mempengaruhi yang paling terlihat adalah setiap ahli falak ormas Islam memiliki pedoman sendiri  (rukyat  atau  hisab)  dalam  menetapkan  awal  bulan  Hijriah,  terutama  awal Ramad } an, Idul Fitri, dan Idul Adha. 7
7 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), 59.
Ini menunjukkan bahwa akseptabilitas dikalangan ahli falak yang bermazhab hisab dan  ahli  falak  bermazhab  rukyat  terhadap  draf  kriteria  MUI  dan  draf  kriteria  baru MABIMS.  Hal  ini  berarti  kedua  ahli  falak  mazhab  hisab  dan  rukyat  mempunyai  niatan untuk  bersatu  dalam  mengawali  dan  mengakhiri  bulan  Ramad } an,  namun  hingga  saat  ini belum  tercapai  kesepakatan.  Persoalan  ini  disebabkan  oleh  kepercayaan  masing-masing ahli falak yang bermazhab, karena memiliki pedoman kriteria dalam penetapan. 8
Kedua  pedoman  (hisab  dan  rukyat)  tersebut  seharusnya  digabungkan  sebagai verifikasi  atas  rukyat  dan  hisab  atau  sebalikya.  Untuk  itu  perlu  bersinergi  dalam pelaksanaan  observasi,  guna  menghasilkan  data  yang  akurat  sesuai  dan  standar  sebagai pedoman  penentuan  awal  bulan  Hijriah. 9 Dengan  adanya  kriteria  akan  memperkecil problem perbedaan prinsip seperti hisab, rukyat, dan matlak secara syar’i.

## C. Peran Negara sebagai pemersatu
Disinilah peran negara (pemerintah) sebagai penentu keputusan (sidang isbat) yang bertujuan  untuk  memperkecil  perbedaan  serta  mengakomudir  pendapat  dari  berbagai ormas Islam. 10 Namun, tentunya perlu ada kriteria visibilitas hilal sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriah untuk mempersatukan antara mazhab hisab dan rukyat, untuk terwujudnya persatuan umat Islam di Indonesia. 11
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mennyatukan  perbedaan  awal bulan  Hijriah  di  Indonesia,  dengan  ditandainya  terbentuknya  Badan  Hisab  Rukyat (sekarang Tim Falakiah). Dengan terbentuknya Tim Falakiah yang anggotanya terdiri dari berbagai ormas Islam dan para ahli falak dan astronomi, adalah langkah nyata pemerintah untuk  penyatuan  awal  bulan  Hijriah.  Maka  dengan  terbentuknya  Tim  Falakiah  yang mempunyai  fungsi  diantaranya,  memberikan  saran  atau  masukan  yang  berkaitan  dengan
8 Susiknan  Azhari,  “Gagasan  Menyatukan  Umat  Islam  Indonesia”, Ahkam:  Jurnal  Ilmu Syariah 15 (2015), 253.
9 Departemen  Agama, Almanak  Hisab  Rukyat, (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.
10 Rosyadi, Matlak Global dan Ragional ( Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Memurut Fikih dan Astronomi ), Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 2.
11 Susiknan  Azhari,  “Penyatuan  Kalender  Islam  Satukan  Semangat  Membangun Kebersamaan  Umat”,  (Makalah  Lokakarya  Internasional  dan Call  for  Paper IAIN  Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 5.
hisab  dan  rukyat  kepada  Menteri  Agama,  sebagai  bahan  pertimbangan  pemerintah  dalam melakukan putusan sidang isbat. 12
Hasil  sidang  isbat  disampaikan  kepada  publik  oleh  Menteri  Agama.  Isbat dilakukan  dengan  melewati  berbagai  pertimbangan,  mulai  dari  data  hisab  dan  hasil observasi  (rukyat)  yang  merupakan  hasil  musyawarah  Menteri  Agama  dengan  anggota Tim Falakiah, ormas Islam dan para ahli. Disinilah keputusan sidang isbat memiliki peran penting  bagi  pemerintah  untuk mengakomodir  perbedaan  di  antara  ormas-ormas  Islam  di Indonesia  dan  memberikan  kepastian  kepada  umat  Islam  terkait  dengan  penetapan  awal bulan Ramad } an, Syawal, dan Z | ulhijjah, menjadi solusi atas perbedaan selama ini. 13
Persoalan  penetapan  awal  bulan  Hijriah  di  Indonesia  secara  umum  bersifat desentralistik. Artinya, organisasi Islam masing-masing memiliki keputusan sesuai dengan metode  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  perkembangannya,  penetapan  kriteria yang  diikuti  oleh  5  organisasi  besar  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Persis, Al-Irsyad dan Al-Washliyah seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
Meskipun  ada  sifat  desentralisasi  disana,  tetapi  negara  juga  turut  hadir  dan membuat keputusan tentang awal bulan Hijriah melalui sidang isbat. Sifat dari keputusan yang  dikeluarkan  oleh  negara  ini  sesungguhnya  tidak  mengikat.  Anggota  dari  organisasi kemasyarakatan yang kebetulan pandangannya berbeda dengan negara, biasanya mengikuti keputusan dari organisasinya, walaupun ada juga yang ikut pemerintah.
Dalam  bagian  latar  belakang,  penulis  menjelaskan  sebuah  gambaran  prediktif tentang  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  penetapan  awal  bulan  sebanyak  7  kali  mulai tahun  2022  hingga  2035.  Tawaran  mengenai  draf  kriteria  bersama  penetapan  awal  bulan Hijriah  baik  menurut  MUI  maupun  MABIMS,  adalah  ikhtiar  untuk  meminimalisir munculnya  perbedaan  pendapat  tersebut.  Sehingga,  ekspektasi  mengenai  penyatuan kriteria  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  merujuk  pada  draf  kriteria  MUI  atau MABIMS.
12 Departemen  Agama, Almanak  Hisab  Rukyat, (Jakarta:  Direktorat  jenderal  Agama  Islam 2010), 74.
13 Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2016.  Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan  Penyatuan  Kalender  Hijriah”,  (Makalah  Lokakarya  Internasional  dan Call  for  Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8-9.
Pertanyaanya kemudian yakni jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan  awal  bulan  itu  berarti  ada  intervensi  terhadap  keyakinan  keagamaan  warga negaranya?
Kriteria apapun yang nantinya digunakan negara, tentunya harus didasarkan pada kesepakatan dan kesepahaman bersama seluruh ormas Islam. Sehingga, ketika ada aturan yang  dikeluarkan,  merupakan  rumusan  bersama  yang  disepakati  dan  bersifat  mengikat. Potensi  konflik  yang  dimungkinkan  terjadi,  bisa  diminimalisir.  Sebaliknya,  jika  tidak tercapai  kesepakatan  diantara  ahli  falak  ormas  Islam,  maka  kebijakan  terkait  penetapan awal  bulan  Hijriah  akan  kembali  seperti  semula.  Pemerintah  hanya  bisa  memberikan himbauan  dan  ketetapan  pemerintah  yang  tidak  bersifat  mengikat  seperti  yang  sudah berjalan.
Hubungan negara dan agama, seperti yang tercermin dalam penetapan awal bulan Hijriah  di  Indonesia,  menunjukkan  relasi  yang  khas.  Meski  pada  dasarnya  keyakinan tentang  awal  bulan  itu  adalah  hak  otonom  warga  negara  (salah  satunya  melalui  ormas), tetapi  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  turut  hadir  meski  dalam  kapasitas  mereka sebagai  penyampai  informasi  dan  penjaga  kestabilan  umat.  Hasil  akhir  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  draf  kriteria  MUI  dan  MABIMS,  akseptabel  secara  kuantitatif.  Ini artinya,  keputusan  yang  dibuat  pemerintah,  tidak  hanya  bersifat  himbauan  yang  tak mengikat, tetapi peraturan yang mengikat. Sekali lagi, itu akan terjadi jika ahli falak ormas Islam telah terlebih dahulu menyetujuinya.

## D. Unifikasi kalender Hijriah di Indonesia
Semangat  unifikasi  atas  kalender  Hijriah  pada  dasarnya  telah  tertanam  dalam setiap  benak  umat  Islam.  Hal  ini  terlihat  dengan  banyaknya  berbagai  usaha  penyatuan melalui  berbagai  pertemuan,  musyawarah,  seminar,  lokakarya  dan  lain  sebagainya.  Cita- cita besar ini tidak akan terwujud jika masih ada perbedaan pendapat yang mengedepankan sebuah self-egoism dan self-fanatism seseorang,  kelompok,  ataupun  negara  yang mementingkan  kehendaknya  masing-masing.  Semangat  unifikasi  ini  telah  dirancang sedemikian  rupa  oleh  para  pengamat  dan  pegiat  ilmu  falak  dan  astronomi,  di  mana  yang sering  dipakai  dan  dipergunakan  adalah  kriteria  imkan  rukyat.  Indonesia  sendiri  ada beberapa konsep imkan rukyat yang berkembang dan dipublikasikan oleh para ahli.
Konsep imkan rukyat dengan ketinggian hilal 2 derajat adalah yang paling terkenal di  masyarakat.  Padahal  hakikatnya  konsep  yang  dipakai  oleh  Kementrian  Agama  dan
MABIMS ini tidak hanya satu variabel, tetapi masih ada ketentuan elongasi minimal harus 3  derajat,  serta  umur  bulan  minimal  8  jam.  Ketiganya  saling  berkaitan  dan  menjadi  satu konsep  kriteria  pada  penentuan  awal  bulan  Hijriah.  Walaupun  demikian,  konsep  tersebut dianggap masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masih  dianggap  jauh  dari  kata  ideal  pada  tinjauan  sebuah  kajian  visibilitas  hilal  yang ilmiah.
Berawal  dari  hal  itu  dan  seiring  berjalannya  waktu,  para  cendekiawan  ilmu  falak mencoba  membuat  berbagai  formula  baru  kriteria  imkan  rukyat  yang  paling  ideal  untuk keberlangsungan  semangat  unifikasi  kalender  Islam  mulai  dari  tataran  nasional,  regional kawasan, sampai internasional. Hasil dari semangat tersebut, pada tahun-tahun belakangan ini  muncul  beberapa  kriteria  baru,  yaitu  kriteria  yang  diusung  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (MUI), dan regional kawasan yang di wakili dengan kriteria MABIMS.
Demi  terwujudnya  penyatuan  kalender  Hijriah,  serasa  memerlukan  waktu  yang sangat  panjang  dan  persoalan  yang  tidak  kunjung  selesai.  Persoalan  ini  tidak  akan menemui sebuah kriteria tunggal apabila tidak ada kesepakatan serta tidak ada komitmen bersama untuk menggunakan dan melaksanakan apa yang telah disepakati. Setiap kriteria pasti  ada  kekurangan  dan  kelebihan  yang  akan  digunakan.  Maka  yang  harus  dijunjung tinggi  adalah  nilai  kemanfaatan  terhadap  persatuan  umat  Islam  dan  terjalinnya  ukhuwah Islamiah, dan tentunya tanpa menafikan dalil syari dan ilmu pengetahuan .
Atas dasar inilah, seharusnya ormas Islam lebih mengedepankan dan menjunjung persatuan.  Pembahasan  dari  data  di  atas  pada  dasarnya  dari  jawaban  subyek  secara keseluruhan  belum  memperlihatkan  kesamaan  untuk  akseptabilitas  sepenuhnya  terhadap draf  kriteria baru,  namun  ada  niatan  untuk  bersatu.  Niatan ini  terlihat atas  usulan  kriteria yang  pada  hakikatnya  mencari  yang  paling  baik  untuk  dijadikan  pedoman.  Persoalan ini, yang  harus  disamakan  dalam  bingkai  kebangsan,  dengan  melalui  diskusi  intensif  untuk mencari titik  temu,  tentang  persamaan  pedoman  kriteria  penampakan  hilal sebagai  akibat dari penentuan awal bulan hijriah.
Sudah  semestinya  persoalan  ini  dicarikan  solusinya,  mengingat  perkembangan ilmu pengetahuan sekarang masyarakat merasa resah jika terjadi perbedaan, dan akhirnya tidak  lagi  mengikuti  keputusan  ormas  namun  lebih  mengikuti  hasil  sidang  isbat.  Ini menandakan  pemerintah  mempunyai  andil  besar  dalam  mempesatukan  bangsa  melalui keputusan  yang  diambil.  Peran  negara  dengan  mengambil  kebijakan  akan  memperkecil
perbedaan, jika ini terlambat maka akan berdampak besar mengingat persoalan ini adalah sangat sensitif karena menyangkut keyakinan dan identisas ormas.
Dari  itu,  maka  perlu  ada  strategi  khusus  melalui  pendekatan  fikih-politik- astronomi  yang  harapannya  saling  bersinergi,  karena  ini  menyangkut  persoalan  fikih khusus  yang  dijadikan  landasan  melalui  kesepakatan  dengan  menggunakan  parameter kajian  data  astronomi  yang  melahirkan  kriteria  yang sesuai  dan  diharapkan.  Dengan  cara inilah gesekan dan perdebatan akan terminimalisir untuk kemaslahatan umat.
Meskipun demikian, tetap terdapat beberapa catatan masukan guna penyempurnaan  draf  dan  beberapa  yang  tidak  banyak  mengambil  sikap  karena  lebih condong  pada  ketetapan  ormasnya.  Jika  penyempurnaan  draf  kriteria  baru  memang dilakukan,  maka  alangkah  baiknya  jika  dilakukan  dengan  cara  pengkajian  dan  penelitian yang kontinu sehingga bisa menghasilkan draf kriteria baru yang kompatibel sesuai dengan kajian  syariat  dan  astronomi.  Pendapat  dan  saran  yang  demikian  juga  disampaikan  oleh subyek  yang  belum  akseptabel.  Mereka  pun  berpendapat  tentang  perlunya  kajian  yang komprehensif antara ormas Islam pemerintah dan para ilmuan falak dan astronomi.
Ini adalah hal yang wajar jika ada perbedaan, karena Indonesia negara demokrasi. Akan  tetapi  jika  ada  formula  yang  bisa  menyatukan  adalah  hal  yang  menggembirakan sehingga  akan  meningkatkan  persatuan  dan  meminimalisir  perbedaan.  Menyamakan persepsi diantara perbedaan karakteristik yang dimiliki ormas Islam di Indonesia bukanlah hal  yang mudah.  Semua itu  akan ringan  ketika semua  ahli falak  ormas tersebut  memiliki persepsi  yang  sama  tentang  keberbangsaan,  maka  akan  lebih soft reaksi  ketimbang  ego organisasi  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  terbuka  terhadap  masukan  bahkan  bisa akseptabel  bagi  yang  belum  akseptabel  terhadap  draf  kriteria  karena  didasarkan  pada persatuan umat atau kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber buku
Ali, Taqiuddin, Al-Ilmu al-Manshur Fi>. Itsbatis Syuhu>r , Kurdistan: Kurdistan al ilmiah, 1329 H.
Anwar,  Syamsul, Diskusi  &  Korespondensi  Kalender  Hijriah  Global, Yogyakarta:  Suara Muahmmadiyah, 2014.
..................., Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
Azhari,  Susiknan, Kalender  Islam  ke  Arah  Integrasi  Muhammadiyah-NU ,Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
..................., Hisab  dan  Rukyat  Wacana  untuk  Membangun  Kebersamaan  di  Tengah Perbedaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Departemen  Agama  RI, Almanak  Hisab  Rukyat ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
Djamaluddin,  Thomas, Astronomi  Memberi  Solusi  Penyatuan  Umat, Bandung:  LAPAN,
2011.
..................., Menggagas  Fikih  Astronomi:  Tela’ah  Hisab  Rukyat  dan  Pencarian  Solusi Perbedaan Hari Raya , Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005.
..................., Menjajah  Keluasan  Lagit  Menembus  Kedalaman  al-Qur’an ,  Bandung: Hasanah Intelektual, 2006.
Hasan,  Muhammad, Imka>nar-Ru’yah  di  Indonesia  (Memadukan  Perspektif  Fiqih  dan Astronomi) , Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
Izzuddin, Ahmad, Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab), Jakarta: Erlangga, 2007.
Kementerian  Agama  RI,  “ Keputusan  Menteri  Agama  RI  1 Ramad } an,  Syawal  dan Z|ulhijjah 1381  H-1432  H/1962  M-2011  M” ,  Jakarta:  Direktorat  Urusan  Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
Keputusan  PBNU  ini  telah  dijadikan  suatu  buku  yang  berjudul  “Pedoman  Rukyat  dan Hisab” diterbitkan oleh Sekretariat Jendral PBNU tahun 1994 M.
Lembaga  Falakiyah  PBNU, Pandangan  Nahdlatul  Ulama  Tentang  Usulan  Kalender Hijriyah  Tunggal  dan  Usulan  Kriteria  ImkanuRukyah  MABIMS  Baru (Surat Pandangan), Jakarta 27 Nopember 2017.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Pedoman  Hisab Muhammadiyah ,  Yogyakarta:  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah, 2009.
Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama, Hasil  Mukatamar  Nahdlatul  Ulama  ke  27  Situbondo , Semarang: Sumber Barokah, 1985.
Pengurus Pusat Muhammadiyah , Himpunan Putusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah ,Yogyakarta:PP Muhammadiyah, tt.
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Tanfidz  Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah Ke-47, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
Rahman, Abdur, Bughyatul Mustarsyidin fi>taklhi>si fata>wa> ba’di al-aimmati min al- mutaakhirina> , Yaman Tari > m:Da > r al-Faqi > h, 2009.
Saksono, Tono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab ,Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
Tim  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fatwa-fatwa  Tarjih:  Tanya  Jawab Agama , Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.

## Sumber Jurnal
Anwar,  Syamsul,  ”Tindak  Lanjut  Kalender  Hijriah  Global  Turki  2016  Tinjauan  Usul Fikih”, JurnalTarjih dan Tajdid, Volume13 Nomor 2, (2016): 99-124.
Azhari,  Susiknan,  “Gagasan  Penyatuan  Umat  Islam  Indonesia  Melalui  Kalender Islam”, Jurnal Ahkam ,Vol. XV, No. 2, Juli 2015: 249-258.
Azhari, Susiknan, “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat”, Jurnal Al-Ja>mi'ah , vol. 44. no. 2, 2006 M/1427 H.

## Sumber lain
Ahmad Hakim, Syarief, “ Sekilas Sejarah Almanak Persis” , Jakarta: tp, 2013.
Azhari,  Susiknan,  “Penyatuan  Kalender  Islam  Satukan  Semangat  Membangun Kebersamaan  Umat”, Lokakarya  Internasional  dan  Call  for  Paper ,  Semarang:
IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.
..................., “Kalender Hijriyah Bisa Memberi Kepastian Setara dengan Kalender Masehi Lokakarya Internasional dan Call for Paper , Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 12-13 Desember 2012.
..................., “Visibilitas Hilal: Titik Temu Hisab dan Rukyat”, Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat , Jepara: LFPB NU, 4-8 September 2002.
..................., Menuju  Penyatuan  Kalender  Islam  Di  Indonesia ,  yang  disampaikan  pada acara Seminar Nasional dan Launching Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I lt.2 IAIN Walisongo-Semarang.
Fatwa MUI Nomor 2 tahun2004.
Hambali,  Slamet,  “Fatwa,  Sidang  Isbat  dan  Penyatuan  Kalender  Hijriyah”, Lokakarya Internasional dan Call for paper di Fakultas Syariah IAIN Walisongo , Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012.
Iqbal  Santoso,  Mohammad  “Hisab  Imkanur-Rukyat  Kriteria  Awal  Bulan  Hijriyyah Persatuan Islam”, Garut, Jumadil-ula 1433H /April 2012M.,
Izzuddin,  Ahmad,  “Kesepakatan  untuk  Kebersamaan,  Sebuah  Syarat  Mutlak  Menuju Unifikasi  Kalender  Hijriyah”, Lokakarya  Internasional  dan  Call  for  paper  di Fakultas Syariah IAIN Walisongo , Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012.
Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, 2000 M.
Keputusan  Dewan  Hisbah,  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam,  Pada  Sidang  Kedua  Pasca Muktamar XII di Ciganitri  1422 H, 2001 M.
Keputusan  Bersama  Dewan  Hisab  dan  Rukyat  dengan  Dewan  Hisbah  No.  005/PP-
C.1/A.3/2012 dan No : 019/PP-C.1/A.2/2012 M
Keputusan  Dewan  Hisbah,Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam,pada  sidang  kedua  Pasca Muktamar  XII  di  Pesantren  Persis  Ciganitri,  Jawa  Barat,  pada  Sabtu  Pon,  24 Rabiul Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M.,
putusan  VII  Surat  Keputusan  Dewan  Hisbah,  pasca  muktamar  XII  di  Pesantren  Persis Ciganitri  24 Rabiul. Awwal 1422 H/16 Juni 2001 M.

## Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26, 2003 M
Raharto, Moedji, “Kalendar Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan ” Muzakarah Tentang Hisab  Rukyat  dalam  Penyatuan  Awal  Ramadhan  dan  Syawal  1434  H”, Jakarta: Universitas Al-Azhar, 8 Juni 2013.

## Sumber Internet
al-Irsyad Al-Islamiyyah, ”Tentang Al-Irsyad”, diakses 6 November 2017.,
http://alirsyad.net/tentang-al-irsyad/.
………………,  “Surat  Keputusan  Al-Irsyad  Al-Irsyad  No.  96-SK-1433  hasil  hisab  Al- Irsyad”,  diakses  pada  tanggal  6  November  2017,    http://alirsyad.net/tentang-al- irsyad/.
Azhari,  Susiknan,  “Visibilitas  Hilal  MABIMS  dan  Implementasinya”,  diakses  5  Oktober 2017, http://museumastronomi.com/hasil-muzakarah-mabims-dan-masa-depan- kalender-islam-global/.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Agenda Muzakarah dan Takwim Islam
Negara Anggota Mabims 2016”, diakses 5 Oktober
2017,http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan- takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016-.
Djamaluddin,  Thomas,  “Kongres  Kesatuan  Kalender  Hijri  Internasional  di  Turki  2016: Kalender Tunggal“ diakses 26 September 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
...................,  “Lokakarya  Kriteria  Awal  Bulan:  Perwakilan  Ormas  Islam  Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, http//tdjamaluddin.wordpress.com.
..................., “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi“ diakses 26 September 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
...................,  “Naskah  Akademik  Usulan  Kriteria  Astronomis  Penentuan  Awal  Bulan Hijriyah“ diakses 26 September 2016, http//tdjamaluddin.wodpres.
Kabar Washliyah, “Suara Al Washliyah Dalam Sidang Itsbat”, diakses 6 November 2017,
http://kabarwashliyah.com/2015/09/22/suara-al-washliyah-dalam-sidang-itsbat/.
..................., “Al Washliyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Kamis 18 Juni 2015”, diakses  6  November  2017,  http://kabarwashliyah.com/2015/05/28/al-washliyah- tetapkan-1-ramadhan-jatuh-pada-hari-kamis-18-juni/.
...................,  “Al Washliyah  Tetapkan  1  Ramadhan  1437  H  Jatuh  Pada 6  Juni” diakses 6
November  2017,    http://kabarwashliyah.com/2016/05/08/al-washliyah-tetapkan-1- ramadhan-1437-h-jatuh-pada-6-juni/.
Keputusan  Bersama  Dewan  Hisab  dan  Rukyat  dengan  Dewan  Hisbah  No.  005/PP- C.1/A.3/2012  dan  No  :  019/PP-C.1/A.2/2012  tentang  Kriteria  Imakanur  Rukyah Persis,  diakses  7  Oktober 2017,  http://persisjakarta.com/kronologis-keputusan-pp- persis-tentang-penetapan-idul-fitri-1438-h/
MABIMS,  “Mesyuarat  Pegawai-Pegawai  Kanan  (SOM)  Kali  Ke-40  bagi  MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=23. ..................., “Tentang MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017,
http://www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  “Kongres  Kalender  Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam” diakses 26
September 2016, http://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan- konsep-unifikatif-