P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA MONEY SCAMMING DALAM KASUS INVESTASI ILLEGAL
Oleh :
Huzaimah Al-Anshori Nur Chasanah Agus Manfaluthi
huzaimah@uniska-kediri.ac.id , agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id, nurchasanah@uniska-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Analisis  yuridis  terhadap  cyber  crime  kaitannya  dengan  tindak  pidana money  scamming  dalam  kasus  investasi  illegal.  Jenis  penelitian  ini  hukum normatif  ( legal  research )  dengan  pendekatan  Undang-undang (statue  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Hasil  dalam  penelitian  ini  (1) Upaya penegakan  hukum cyber-crime terhadap  perkara  tindak  pidana money  scamming dalam  kasus  investasi  illegal  perlu  dilaksanakan  sesuai standard  operational procedure (SOP) dengan  identifikasi,  pengumpulan  bukti , analisis  bukti, pemeriksaan,  pembentukan  tersangka  dan  pemberitahuan.  SOP  penetapan tersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapat menghindari  kesalahan  dalam  menetapkan  tersangka  dan  dapat  memastikan bahwa  hak-hak  tersangka  tetap  terlindungi. Pihak  aparat  penegak  hukum  (APH) dalam  hal  ini  kepolisian  menguhasakan  agar  kasus  diselesaikan  dengen  acara restorative  justice (RJ).  Pendekatan  dalam  penyelesaian  masalah  yang  berfokus pada  pemulihan  hubungan  yang  rusak  antara  pelaku  kejahatan,  korban,  dan masyarakat.  (2)  Tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi upaya kegiatan money scamming adalah dengan dilakukannya proaktif , antisipatif , kreatif , komprehensif dan  terpadu . Tindakan  preventif  harus  dilakukan  secara integratif  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat,  termasuk  aparat  penegak  hukum, masyarakat,  dan  pihak  swasta.  Dengan  sifat-sifat  tersebut,  diharapkan  tindakan preventif  dapat  dijalankan  dengan  tepat  dan  efektif  dalam  mencegah  terjadinya tindakan  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum,  serta  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Selain  itu  perlu edukasi  dan  penyuluhan,  peningkatan kewaspadaan,  pengawasan  dan  regulasi,  serta  pemberian  sanksi  hukum  terhadap pelaku kejahatan.
Kata Kunci : Cayber Crime, Money Scamming, Investasi Illegal.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  teknologi  telah  mengganti  metode  manusia  dalam menjalani  hidup  di  bermacam  aspek,  salah  satunya  dengan  metode berinvestasi  yang  saat  ini  diketahui  pula  dengan  bentuk  investasi online . Investasi  yang  tadinya  dilakukan  melalui  sekuritas  tertentu  ataupun  dengan melalui broker /pialang,  saat  ini  telah  dapat  dilakukan  secara  investasi online meenggunakan  perangkat  ataupun  piranti  pintar  mutahir  yang  lain 1 .  Dewasa ini, bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang tersebar di masyarakat, penggunaan  perangkat  elektronik  sudah  menggapai  seluruh  lapisan masyarakat, dimulai dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Mudahnya akses  masyarakat  terhadap  internet  mempermudah  wawasan  masyarakat terhadap  inventasi.  Dengan  kata  lain,  sama  serupa  manfaat  perkembangan teknologi  di  aspek  kehidupan  yang  lain,  investasi  online  membuat  investasi menjadi lebih gampang dengan banyaknya platform online yang memfasilitasi perlayanan berbagai macam jenis investasi online. 2
Investasi  secara  universal  memainkan  peranan  berarti  di  zona perekonomian,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  khususnya.  Tanpa terdapatnya  investasi  yang  memadahi  maka  tidak  mudah  mengharapkan adanya perkembangan ekonomi yang besar serta berakibat pada kesejahteraan ekonomi untuk negara berkembang. 3 Investasi merupakan sesuatu aktiva yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk mengembangkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (royalti, bunga, biaya sewa, serta bagi hasil), sebagai apresiasi  nilai  investasi,  ataupun  sebagai  pemanfaatan  lain  dalam  perusahaan yang  berinvestasi  guna  manfaat  yang  dapat  diperoleh  melalui  ikatan perdagangan 4 .  Investasi  adalah  penanaman  kapital  atau  modal  dalam  suatu
1 https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips- aman-menggunakanya , “Kenali Jenis Investasi Online dan Tips Aman Menggunakanya”, Akses Desember 2022.
2 Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. Jurnal Pacta Sunt Servanda . hlm 2.
3 Asriati, Asriati, Sumiyati Baddu. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. Pleno Jure , Vol 10. No. 1. hlm 38-53.
4 Kadek Desy Pramita, and Kadek Diva Hendrayana . Loc. cit
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
perusahaan  atau  proyek  sebagai  usaha  dalam  memperoleh  profit. 5 Sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi serta internet, investasi online mulai menjadi primadona di warga.
Investasi  online sendiri ialah aktivitas penanaman modal secara digital dengan  menggunakan  teknologi  internet.  Model  investasi  ini  pula  semakin digemari  oleh  investor  disebabkan  terdapatnya  sarana  online  trading  yang ditawarkan  oleh  industri  sekuritas  ataupun  broker.  Sarana  online  trading  ini mempermudah para investor untuk bisa bertransaksi dimana juga serta kapan juga  memakai  fitur  yang  bisa  mengakses  internet  sehingga  mempermudah investor  dalam  pengambilan  Keputusan. 6 Berdasarkan  pengertian  investasi tersebut,  menurut  Kamaruddin  Ahmad  terdapat  empat  cerminan  alasan masyarakat melakukan kegiatan investasi, yakni: 7
1. Masyarakat mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Seseorang  yang  bijaksana  dapat  memperkirakan  dan  memikirkan bagiamana ia dapat meningkakan taraf kehidupannya dari waktu ke waktu atau setidaknya untuk mempertahankan kekayaannya agar tidak berkurang di masa mendatang.
2. Mengurangi  tekanan  inflasi.  Investasi  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menyelamatkan  kekayaan  atau  harta  yang  dimiliki  dari  merosotnya  nilai suatu produk yang diakibatkan dari inflasi.
3. Dorongan  untuk  menghemat  pajak.  Banyak  negara  di  dunia  yang mengunakan  kebijakan  yang  sifatnya  mendorong  tumbuhnya  investasi pada  sektor  perpajakan  yang  berfungsi  sebagai  fasilitas  yang  dapat dinikmati oleh masyarakat.
4. Tuntutan  atas  kebutuhan  di  masa  depan.  Apabila  masyarakat  menyadari bahwa  kebutuhan  di  masa  mendatang  akan  mengalami  perkembangan, maka  masyarakat  tentu  memerlukan  cadangan  dan  akan  berhemat  untuk hal  tersebut,  sehingga  salah  satu  solusi  yang  dipilih  adalah  dengan melakukan investasi.
5 https://kbbi.web.id/investasi , Akses Desember 2022
6 Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu, loc. cit.
7 Ahmad, Kamaruddin. Dasar-dasar Manajemen Investasi, Jakarta, Rineka Cipta. 2010. hlm. 54
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Berdasarkan  keempat  alasan  masyarakat  melakukan  investasi  tersebut, masyarakat berupaya untuk mencari informasi melalui teman sejawat maupun melalui internet. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat yang kurang memahami investasi secara baik dan benar yang mendapatkan informasi dari internet akan mempercayai  dan  meyakini  bahwa  produk-produk  investasi  tersebut  dan menganggap  akan  dapat  menghasilkan  lebih  banyak  profit  yang  mana masyarakat tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan investasi bodong belaka.
Pada  praktik  berinvestasi,  investor  sejatinya  telah  memiliki perlindungan  hukum.  Investor  dapat  juga  diindentikkan  dengan  konsumen, oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen juga berlaku kepada investor. Di  Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlingundan  Konsumen  dimana  undang- undang  tersebut  mencakup  definisi,  pelaku  usaha,  klausul  baku,  perbuatan yang  dilarang  badan  perlindungan  konsumen,  swadaya  masyarakat,  badan penyelesaian  sengketa,  penyidikan,  dan  sanksi. 8 Investasi  yang  dilaksanakan secara online juga  memiliki  penguatan  hukum  tambahan  dan  hal  tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik 9 . Investasi online sendiri memiliki.
Dari hasil studi literatur yang dilakukan penulis, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan setidaknya terdapat 154 perusahaan investasi ilegal  dinonaktifkan  yang  diduga  melakukan  kegiatan  usaha  tanpa  izin  dari pihak  berwenang  dan  memiliki  potensi  untuk  merugikan  masyarakat, diantaranya adalah 32 usaha investasi ilegal, 112 usaha pedagangan berjangka komoditi ilegal, 7 usaha dengan sistem penjualan langsung ilegal  atau skema piramida, dan 3 usaha dengan menduplikasi nama entitas berizin. 10
8 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9 https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di- indonesia-cl5960, Akses Desember 2022
10 https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas- Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran- Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf, Akses Desember 2022
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Praktik  investasi  ilegal  atau  yang  sering  disebut  dengan  investasi bodong  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  yang  dapat  ditinjau  dari berbagai aspek sebagai berikut: 11
1. Aspek hukum perjanjian dalam KUHPerdata
Mempertimbangkan  dari  hukum  perjanjian,  investasi  ilegal merupakan  salah  pelanggaran  terhadap  Pasal  1320  KUHPerdata,  yang tersusun  atas  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya,  kecakapan  untuk dapat membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.
2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHPidana Mempertimbangkan  dari  hukum  pidana  penipuan  dan  penggelapan, investasi  ilegal  merupakan  kegiatan  yang  melanggar  Pasal  372 KUHPidana  tentang  Penggelapan  dan  Pasal  378  KUHPidana  tentang Perbuatan Penipuan.
3. Aspek hukum investasi
Mempertimbangkan  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal, investasi ilegal merupakan pelanggaran hukum pada  bisnis  investasi,  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi
Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  menganalisa  lebih  dalam  mengenai  kegiatan  investasi illegal  dengan  judul Analisis  Yuridis  terhadap  Cyber  Crime  kaitannya dengan Tindak Pidana Money Scamming dalam Kasus Investasi Ilegal.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:
1. Bagaimana upaya penegakan hukum cyber  crime terhadap perkara tindak pidana money scamming dalam kasus investasi illegal?
11 Sancez, Mustaqim, Satory. 2020. “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007”. Borneo Law Review. Vol.4 No. 2.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
2. Bagaimana  tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi upaya kegiatan money scamming ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  yang  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  dan keputusan  pengadilan. 12 Penelitian  hukum  normatif  merupakan  salah  satu prosedur  penelitian  ilmiah  yang  memiliki  tujuan  untuk  menemukan kebenaran fakta berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative. 13
Pendekatan Undang-undang (Statue Approach) Menurut M.
Syamsudin. 14 Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau semua peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah  hukum  yang sedang  dibahas.  Pendekatan  Kasus (Case  Approach) Pendekatan  ini dilakukan  dengan  cara  melakukan  analisis  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  dan  sudah  menjadi  putusan  pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 15

## PEMBAHASAN
1. Upaya  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Terhadap  Perkara  Pidana Money Scamming.
Tindakan  preventif  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya kasus-kasus money  scamming .  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan beberapa  upaya  preventif  seperti  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang bahaya money  scamming ,  mengatur  perizinan  penggunaan  aplikasi finansial teknologi ( fintech ), dan pengawasan lembaga keuangan non-bank
12 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2005, hlm. 9.
13 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2012. hlm. 57
14 M. Syamsudin, “ Operasionalisasi Penelitian Hukum” , Rajawali Pers, 2007, Jakarta, hlm. 58
15 Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum” , Mataram University Pres, 2020, mataram, hlm. 57
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
yang  seringkali  terkait  dengan  kasus money  scamming. 16 Selain  itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan juga  memainkan  peran  penting  dalam  upaya  preventif  terhadap  tindakan money  scamming .  OJK  mengeluarkan  regulasi  yang  bertujuan  untuk mengawasi  fintech  dan  mengontrol  kegiatan-kegiatan  mereka  untuk menghindari praktik ilegal seperti money scamming. 17
Namun,  jika  tindakan  preventif  gagal  untuk  mencegah  terjadinya kasus money scamming , maka tindakan penegakan hukum menjadi penting untuk dilakukan. Sistem penegakan hukum terhadap tindakan cyber crime seperti money  scamming dilakukan  dengan  cara  yang  sama  seperti  dalam penegakan  hukum  kejahatan  konvensional.  Namun,  perlu  disesuaikan dengan karakteristik dan kekhususan dari tindakan cyber crime tersebut.
Upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana cyber  crime , terutama  dalam  kasus money  scamming ,  merupakan  hal  yang  penting untuk  dilakukan  guna  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  dunia  maya yang  semakin  kompleks  dan  mengancam.  Penegakan  hukum  merupakan sebuah  proses  dalam  penindakan  suatu  tindakan  atau  perilaku  manusia yang melanggar hukum dan  atau aturan yang berlaku. 18
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Kediri juga terlibat dalam upaya preventif terhadap money scamming . Kedua  pemerintahan  tersebut  melakukan  kerjasama  dengan  pihak keamanan  untuk  melakukan  razia  dan  memantau  kegiatan-kegiatan  yang terkait  dengan money  scamming. 19 Upaya  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana cyber  crime dalam  kasus money  scamming seperti  yang terjadi pada kasus Sugih Berkah Trade di Kediri, Jawa Timur, melibatkan
16 Direktorat Jenderal Peradilan Umum. 2017. " Pedoman Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime ." Kementerian Hukum dan HAM.
17 Otoritas Jasa Keuangan. "Peran OJK dalam Pencegahan Money Scamming." OJK, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Peran-OJK- dalam-Pencegahan-Money-Scamming.aspx. Akses 13 Maret 2023
18 Kusumaningrum, D. dkk. "Analisis Terhadap Implementasi Sistem Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19. no. 2, 2019, hlm. 237-248.
19 Ibid
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
banyak  pihak.  Pemerintah,  lembaga  keuangan,  kepolisian,  kejaksaan,  dan masyarakat  perlu  berperan  aktif  dalam  mencegah  dan  menangani  kasus seperti  hal  tersebut  sehingga    dapat  berfungsi  untuk  menjaga  keamanan, ketertiban, dan menjaga keadilan diantaranya. 20
Dalam  penegakan  hukum,  terdapat  tata  cara  atau standard operational  procedure (SOP)  dalam  menentukan  tersangka  pada  suatu kasus  pidana.  Hal  ini  sangat  penting  dikarenakan  proses  hukum  yang sedang berlaku haruslah berjalan dengan adil dan transparan. 21
Adapun  langkah-langkah  dalam  SOP  penetapan  tersangka  adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi:  Penyidik  harus  mengidentifikasi  terlebih  dahulu terdapatnya  dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang berdasarkan  bukti-bukti  awal.  Pemeriksaan  ini  dapat  dilakukan  oleh aparat kepolisian, jaksa, atau hakim. Tujuan dari pemeriksaan awal ini adalah  untuk  menentukan  apakah  ada  cukup  bukti  untuk  menetapkan seseorang sebagai tersangka
2. Pengumpulan  Bukti:  Setelah  pemeriksaan  awal  dilakukan,  langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti.  Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam  suatu  tindak  pidana.  Bukti  tersebut  dapat  berupa  barang  bukti, keterangan  saksi,  atau  dokumen-dokumen  terkait.  Penyidik  harus mengumpulkan bukti-bukti yang
cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat dugaan tersebut.
3. Analisis  Bukti:  Setelah  bukti-bukti  terkumpul,  penyidik  harus menganalisis  secara  mendalam  untuk  menentukan  apakah  terdapat cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
4. Pemeriksaan:  Penyidik  harus  memeriksa  saksi-saksi  dan  ahli  terkait guna  mendapatkan  keterangan  yang  diperlukan  dalam  memperkuat
20 Pemerintah Kota Kediri. 2021. Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti MoneyScamming.https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi- anti-money-scamming/. Akses 14 Maret 2023
21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dugaan  tersebut  Setelah  bukti-bukti  terkumpul,  langkah  selanjutnya adalah  pemeriksaan  tersangka.  Pemeriksaan  ini  dapat  dilakukan  oleh Penyidik. Tersangka akan diperiksa terkait keterlibatannya dalam suatu tindak pidana dan bukti-bukti yang telah terkumpul..
5. Pembentukan  Tersangka:  Setelah  dilakukan  pemeriksaan,  aparat penegak hukum akan menentukan apakah tersangka memenuhi unsur- unsur  tindak  pidana  dan  apakah  cukup  bukti  untuk  menetapkannya sebagai  tersangka.  Jika  ada  cukup  bukti  dan  tersangka  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  aparat  penegak  hukum  akan menetapkan tersangka.
6. Pemberitahuan:  Setelah  tersangka  ditetapkan,  penyidik  harus memberikan  pemberitahuan  secara  resmi  kepada  tersangka  dan  pihak keluarga  bahwa  mereka  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam kasus  pidana  tertentu.  Tersangka  memiliki  hak  untuk  mendapatkan informasi  mengenai  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukannya,  bukti- bukti  yang  ada,  dan  hak-haknya  dalam  proses  hukum.  Setelah tersangka ditetapkan, aparat  penegak hukum  akan melanjutkan proses hukum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  berupa penahanan tersangka, pengajuan dakwaan, atau proses persidangan.
SOP  penetapan  tersangka  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa proses  hukum  berjalan  dengan  adil  dan  transparan.  Dengan  adanya  SOP, diharapkan  aparat  penegak  hukum  dapat  menghindari  kesalahan  dalam menetapkan  tersangka  dan  dapat  memastikan  bahwa  hak-hak  tersangka tetap terlindungi. 22
Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan pada Polsek Kediri Kota  terkait  dengan  kasus  money  scamming  yang  dilakukan  pada  Sugih Berkah Trade masih  berada pada tahapan penyidikan. Hal  tersebut sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, dimana harus
22 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016. Standar Operasional Prosedur Penetapan Tersangka, Penahanan, dan Penangkapan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
terdapat  laporan  oleh  terlapor  sehingga  dapat  dilakukan  penyidikan. 23
Terdapat  beberapa  tahapan  sebelum  pihak  kepolisian  dapat  melakukan tindakan penyidikan, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:
1. Laporan
Laporan merupakan notifikasi yang diberikan oleh individu karena hak dan  kewajiban  yang  berdasarkan  hukum  untuk  memberitahukan kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  kemungkinan  adanya peristiwa pidana yang sedang atau telah terjadi.
2. Pengaduan
Pengaduan adalah notifikasi yang didampingi dengan permintaan oleh pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang  memiliki  wewenang untuk  bertindak  sesuai  hukum  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan tindakan pidana yang merugikan pihak tersebut.
3. Penyelidikan
Penyelidikan  merupakan  serangkaian  upaya  yang  dilakukan  oleh penyidik  untuk  mengungkap  sebuah  peristiwa  yang  dicurigai  sebagai tindak  pidana,  dengan  tujuan  untuk  menentukan  apakah  dapat  atau tidak dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
4. Penyidikan
Penyidikan  merujuk  pada  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti dalam rangka mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka.
Pada kasus SBT telah banyak masuk kepada pihak kepolisian sektor Kediri  Kota  mengenai  pengaduan  atas  kasus  SBT,  sebagai  contoh  yakni pengaduan  dari  saudari  Duhia  Rosyida,  warga  Kecamatan  Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang melapor ke Polres Kediri Kota pada 15 November 2022.  Pihak  Polres  Kediri  Kota  bersama  dengan  Polda  Metro  Jaya
23 https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan. Akses 14 Maret 2023
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
menguhasakan  agar  kasus  diselesaikan  dengen  acara restorative  justice (RJ). Restorative  justice adalah  suatu  pendekatan  dalam  penyelesaian masalah  yang  berfokus  pada  pemulihan  hubungan  yang  rusak  antara pelaku  kejahatan,  korban,  dan  masyarakat.  Pendekatan  ini  memandang kejahatan  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  hubungan  interpersonal, bukan hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum.
Restorative  justice bertujuan  untuk  memulihkan  kerusakan  yang ditimbulkan  oleh  tindakan  kriminal,  melalui  proses  yang  melibatkan semua  pihak  terkait.  Dalam  proses  restorative  justice,  korban  diberikan kesempatan  untuk  menyatakan  kebutuhan  dan  keinginan  mereka  terkait pemulihan  kerugian  yang  dialami  akibat  tindakan  kriminal  yang  telah mereka  alami.  Pelaku  juga  diajak  untuk  bertanggung  jawab  atas  tindakan kriminal  yang  mereka  lakukan,  dan  bekerja  sama  dengan  korban  dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Restorative justice tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi lebih menekankan  pada  upaya  untuk  memperbaiki  hubungan  dan  mencegah terjadinya  kejahatan  di  masa  depan.  Restorative  justice  dapat  diterapkan pada berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian, hingga  kejahatan  yang  lebih  serius  seperti  kekerasan  seksual  dan pembunuhan.  Dengan  melakukan  metode restorative  justice, pihak nasabah SBT tidak hanya dapat melakukan penghukuman terhadap pelaku tindak  pidana  namun  juga  dapat  menerima  kembali  modal  yang  telah mereka investasikan 24 .
Penerapan restorative justice di  Indonesia masih terbatas dan belum banyak  diterapkan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Namun,  beberapa lembaga  dan  organisasi  di  Indonesia  telah  mulai  memperkenalkan  dan menerapkan  pendekatan restorative  justice ,  seperti  Komnas  Perempuan dan Yayasan Pulih.
24 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23794/mengenal-restorative-justice-sebagai- alternatif-penyelesaian-konflik/. Akses 14 Maret 2023
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## 2. Upaya Tindakan Preventif yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Upaya Kegiatan Money Scamming.
Tindakan preventif perlu dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya  kegiatan money  scamming .  Tindakan  preventif  haruslah memiliki beberapa sifat yaitu: 25
1. Proaktif
Tindakan  preventif  dilakukan  secara  proaktif  sebelum  terjadinya tindakan  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum,  dengan  maksud  untuk mencegah  terjadinya  kerugian  atau  bahaya  yang  berpotensi  terjadi akibat tindakan kejahatan.
2. Antisipatif
Tindakan  preventif  dilaksanakan  dengan  melakukan  prediksi  atau perkiraan kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum di masa depan. Dengan demikian, para pihak yang berwenang dapat  menyiapkan  tindakan  preventif  yang  tepat  untuk  mengatasi ancaman tersebut.
3. Kreatif
Tindakan  preventif  tidak  harus  dilakukan  dengan  cara  yang stereotipikal  atau  terpaku  pada  pola  rutin,  melainkan  dapat  dilakukan dengan  cara  yang  lebih  kreatif  dan  inovatif.  Contohnya,  dengan menggunakan  media  sosial  untuk  melakukan  sosialisasi  atau  dengan mengajak  partisipasi  masyarakat  dalam  program-program  pencegahan kejahatan.
4. Komprehensif
Tindakan preventif harus melibatkan semua faktor yang terkait dengan tindakan  kejahatan,  seperti  aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  lain- lain.  Dengan  cara  ini,  pihak-pihak  yang  berwenang  dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan komprehensif.
5. Terpadu
25 I Nyoman Nurjaya, 2017, Hukum Pidana: Teori dan Praktek Penegakan Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Media, hlm 72.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Tindakan preventif harus dilakukan secara integratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, tindakan preventif dapat diimplementasikan secara sinergis dan efektif
Dengan  sifat-sifat  tersebut,  diharapkan  tindakan  preventif  dapat dijalankan  dengan  tepat  dan  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  tindakan kejahatan  atau  pelanggaran  hukum,  serta  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat.
Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa jenis tindakan preventif yang biasanya dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan. Beberapa jenis tindakan preventif yang  umumnya dilakukan adalah tindakan pencegahan kejahatan,  tindakan  preventif  investigatif,  tindakan  preventif  represif,  dan tindakan  preventif  rehabilitatif.  Tindakan  pencegahan  kejahatan  termasuk tindakan  untuk  meningkatkan  keamanan  dan  pengawasan,  sedangkan tindakan  preventif  investigatif  berkaitan  dengan  pengumpulan  bukti  dan informasi  untuk  mencegah  tindak  kejahatan.  Tindakan  preventif  represif dilakukan  untuk  menangani  kejahatan  yang  telah  atau  akan  terjadi, sedangkan  tindakan  preventif  rehabilitatif  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial  bagi  pelaku  kejahatan.  Dalam  praktiknya,  penegakan  hukum  dapat menggabungkan beberapa jenis tindakan preventif untuk  mencapai  tujuan pencegahan tindak kejahatan yang lebih efektif. 26
Secara alami pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan dibawahnya telah melakukan tindakan preventif. Pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  preventif  dalam  mengurangi tindakan money  scamming .  Salah  satu  upaya  tersebut  adalah  dengan melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  cara mengenali  dan  menghindari  modus money  scamming .  Selain  itu,
pemerintah  juga  meningkatkan  pengawasan  terhadap  perusahaan-
26 Kusdiantara, R. (2017). Penggunaan Tindakan Preventif Dalam Penegakan Hukum Keamanan Negara di Indonesia . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 24 no. 1. hlm. 59-80.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
perusahaan  investasi  yang  mencurigakan,  dan  melakukan  pemblokiran terhadap  situs  web  yang  terindikasi  melakukan  kegiatan money scamming. 27 Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi telah melakukan tindakan preventif berupa 28 :
1. Peningkatan  Sosialisasi:  Pemerintah  Indonesia  telah  meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait cara mencegah dan menghindari  tindakan money  scamming .  Hal  ini  dilakukan  melalui media massa, sosial media, serta kegiatan sosialisasi di lapangan.
2. Pembentukan  Satgas  Waspada  Investasi:  Pemerintah  Indonesia  telah membentuk  Satuan  Tugas  Penanganan  Dugaan  Tindakan  Melawan Hukum  di  Bidang  Penghimpunan  Dana  Masyarakat  atau  Satgas Waspada  Investasi.  Satgas  ini  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dari  tindakan  money  scamming  dan investasi ilegal.
3. Peningkatan  Kerja  Sama:  Pemerintah  Indonesia  juga  meningkatkan kerja  sama  dengan  negara-negara  lain  dalam  rangka  memperkuat penegakan  hukum  terhadap  tindakan  money  scamming  dan  kejahatan keuangan lainnya.
4. Peningkatan  Peran  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK):  Pemerintah  Indonesia  meningkatkan  peran  PPATK  dalam mengawasi  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  dan  memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  memiliki  peran  penting  dalam tindakan  preventif  dalam  penncegahan  tindakan  kejahatan money
27 Ibid. 59-80.
28 Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Pedoman Pencegahan Money Scamming.https://kominfo.go.id/content/detail/29454/pedoman-pencegahan-money- scamming/0/sorotan-media. Akses 15 Maret 2023
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
scamming .  Beberapa  upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  OJK  antara lain: 29
1. Regulasi  dan  Supervisi:  OJK  menerbitkan  peraturan-peraturan  dan melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan  terhadap  aturan-aturan  terkait  pencegahan  tindakan  money scamming.
2. Edukasi  dan  Sosialisasi:  OJK  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi kepada  masyarakat  tentang  cara-cara  mencegah  tindakan  money scamming dan memilih produk keuangan yang aman.
3. Kolaborasi:  OJK  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain,  seperti Bank  Indonesia  dan  kepolisian,  dalam  melakukan  tindakan  preventif dan penindakan terhadap tindakan money scamming.
4. Peningkatan  Sistem  Keamanan:  OJK  mendorong  lembaga  keuangan untuk  meningkatkan  sistem  keamanan  dalam  transaksi  keuangan  dan memberikan  pengawasan  terhadap  teknologi  dan  sistem  informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan.
Pemerintah Kota Kediri juga memiliki peran penting dalam tindakan preventif  untuk  mencegah  tindakan  money  scamming.  Beberapa  upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain 30 :
1. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah Kota Kediri melakukan sosialisasi dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  cara-cara  mencegah  tindakan money  scamming,  baik  melalui  media  sosial,  surat  kabar,  televisi, radio, maupun seminar dan workshop.
2. Peningkatan  Kerjasama:  Pemerintah  Kota  Kediri  meningkatkan kerjasama  dengan  kepolisian,  OJK,  dan  lembaga  keuangan  untuk mencegah tindakan money scamming.
29 Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Pencegahan Money Scamming. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pengawasan/regulasi-dan-supervisi/pencegahan-money- scamming/Pages/default.aspx. Akses 15 Maret 2023
30 Pemerintah Kota Kediri. (2021). Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti Money Scamming.https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota-kediri-gencarkan-sosialisasi-anti- money-scamming/. Akses 15 Maret 2023
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
3. Pembentukan Satgas Anti Money Scamming: Pemerintah Kota Kediri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Scamming yang terdiri dari  beberapa  instansi  terkait,  seperti  kepolisian,  OJK,  lembaga keuangan, dan dinas terkait.
4. Penindakan:  Pemerintah  Kota  Kediri  juga  melakukan  penindakan terhadap  pelaku  tindakan  money  scamming  melalui  tindakan  hukum yang tegas dan berkeadilan.
Pada  pelaksanaan  tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga  dibawah  pemerintah  tersebut,  pelaksanaan  tersebut  didasarkan atas beberapa undang-undang yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Selain  tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  peneliti juga  menyarankan  beberapa  solusi  tindakan  preventif  guna  mencegah tindak pidana money scamming, antara lain sebagai berikut:
1. Eduakasi dan Penyuluhan
Edukasi  dan  penyuluhan  menjadi  salah  satu  tindakan  preventif  yang efektif  dalam  mencegah  tindakan  money  scamming.  Dalam  hal  ini, masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman  mengenai  tindakan  money scamming,  cara  kerjanya,  serta  cara  menghindari  terjebak  dalam tindakan  tersebut.  Pemerintah  dan  lembaga  keuangan  perlu  aktif menyampaikan  informasi  dan  edukasi  terkait  hal  ini,  baik  melalui kampanye sosial  maupun program-program  lainnya. Selain dari pihak
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pemerintah,  institusi  pendidikan  tentu  juga  dapat  berperan  besar  pada edukasi dan penyebaran informasi.
2. Peningkatan Kewaspadaan
Tindakan  preventif  lain  yang  perlu  dilakukan  adalah  peningkatan kewaspadaan.  Masyarakat  perlu  diingatkan  untuk  selalu  waspada  dan berhati-hati  dalam  melakukan  transaksi  keuangan.  Mereka  perlu memeriksa  identitas  pihak  yang  menghubungi  atau  menawarkan penawaran  investasi  yang  menjanjikan  imbal  hasil  tinggi  dengan  cara yang  tidak  realistis.  Selain  itu,  masyarakat  juga  harus  memperhatikan tanda-tanda  peringatan  dan  memverifikasi  keaslian  informasi  yang diterima.
3. Pengawasan dan Regulasi
Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menjalankan pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap pelaku money scamming . Hal ini meliputi pengawasan  terhadap  perusahaan  yang  menawarkan  investasi  dan pengaturan regulasi untuk  melindungi masyarakat  dari praktik-praktik yang merugikan.
4. Pemberian Sanksi Hukum
Sanksi  hukum  juga  perlu  diberikan  kepada  pelaku  money  scamming untuk  memberikan  efek  jera  dan  mencegah  tindakan  serupa.  Pelaku money  scamming  harus  diproses  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku dan diadili oleh lembaga penegak hukum.
Dalam  melakukan  tindakan  preventif  terhadap  tindakan  money scamming,  diperlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  pemerintah,  lembaga keuangan, lembaga pendidikan  dan masyarakat.  Edukasi  dan penyuluhan, peningkatan  kewaspadaan,  pengawasan  dan  regulasi,  serta  pemberian sanksi  hukum  menjadi  langkah  penting  yang  perlu  dilakukan  secara terintegrasi untuk mencegah tindakan money scamming.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Upaya  penegakan  hukum cyber-crime terhadap  perkara  tindak  pidana money  scamming dalam  kasus  investasi  illegal  perlu  dilaksanakan  sesuai standard  operational  procedure (SOP) dengan  identifikasi,  pengumpulan bukti , analisis  bukti,  pemeriksaan,  pembentukan  tersangka  dan pemberitahuan.  SOP  penetapan  tersangka  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  proses  hukum  berjalan  dengan  adil  dan  transparan. Dengan  adanya  SOP,  diharapkan  aparat  penegak  hukum  dapat menghindari  kesalahan  dalam  menetapkan  tersangka  dan  dapat memastikan  bahwa  hak-hak  tersangka  tetap  terlindungi. Pihak  apparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kepolisian menguhasakan agar kasus diselesaikan  dengen  acara restorative  justice (RJ). Restorative  justice adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan  hubungan  yang  rusak  antara  pelaku  kejahatan,  korban,  dan masyarakat.  Pendekatan  ini  memandang  kejahatan  sebagai  suatu pelanggaran  terhadap  hubungan  interpersonal,  bukan  hanya  sebagai  suatu pelanggaran terhadap hukum.
2. Tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  upaya kegiatan money  scamming adalah  dengan  dilakukannya  proaktif , antisipatif , kreatif , komprehensif dan  terpadu . Tindakan  preventif  harus dilakukan  secara  integratif  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat,  termasuk aparat  penegak  hukum,  masyarakat,  dan  pihak  swasta.  Dengan  demikian, tindakan  preventif  dapat  diimplementasikan  secara  sinergis  dan  efektif. Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat dijalankan dengan  tepat  dan  efektif  dalam  mencegah  terjadinya  tindakan  kejahatan atau  pelanggaran  hukum,  serta  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Selain  itu  perlu edukasi  dan  penyuluhan,  peningkatan kewaspadaan,  pengawasan  dan  regulasi,  serta  pemberian  sanksi  hukum terhadap  pelaku  kejahatan.  Semua  tindakan  preventif  tersebut  haruslah
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
didukung  setiap  elemen  masyarakat  sehingga  dapat  menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriati,  et  all.  (2021).  Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. Pleno Jure , Vol 10. 1.
Direktorat  Jenderal  Peradilan  Umum.  2017.  " Pedoman  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Cyber Crime ." Kementerian Hukum dan HAM.
https://kbbi.web.id/investasi , Akses Desember 2022.
https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan. Akses 14 Maret 2023 .
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran- Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak- Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi- Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf, Akses Desember 2022.
https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi- online-dan-tips-aman-menggunakanya ,  “Kenali  Jenis  Investasi  Online dan Tips Aman Menggunakanya”, Akses Desember 2022.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23794/mengenal-restorative- justice-sebagai-alternatif-penyelesaian-konflik/. Akses 14 Maret 2023.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan- icybercrime-i-di-indonesia-cl5960, Akses Desember 2022.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2012.
Kamaruddin,  Ahmad. Dasar-dasar  Manajemen  Investasi, Jakarta,  Rineka Cipta. 2010.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  2016.  Standar  Operasional Prosedur Penetapan Tersangka, Penahanan, dan Penangkapan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2021).  Pedoman  Pencegahan Money  Scamming. https://kominfo.go.id/content/detail/29454/pedoman- pencegahan-money-scamming/0/sorotan_media. Akses 15 Maret 2023 .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Lembaran  Negara  RI  Tahun 1981 No. 76.
Kusdiantara,  R.  (2017).  Penggunaan  Tindakan  Preventif  Dalam  Penegakan Hukum Keamanan Negara di Indonesia . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 24 no. 1.
Kusumaningrum, D. et all. "Analisis Terhadap Implementasi Sistem Penegakan Hukum  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan  Online  di Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19. no. 2, 2019.
Mamudji, Sri. et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2005.
Muhaimin,  “ Metode  Penelitian  Hukum” ,  Mataram  University  Pres,  2020,
Mataram.
Nurjaya,  I  Nyoman.  2017,  Hukum  Pidana: Teori  dan  Praktek  Penegakan Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Media.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  "Peran  OJK  dalam  Pencegahan  Money  Scamming." OJK, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Peran-OJK-dalam-Pencegahan-Money- Scamming.aspx. Akses 13 Maret 2023.
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Pencegahan Money Scamming. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pengawasan/regulasi-dan- supervisi/pencegahan-money-scamming/Pages/default.aspx.  Akses  15
Maret 2023.
Pemerintah Kota Kediri. (2021). Pemerintah Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti  Money  Scamming.https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota- kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/.  Akses  15  Maret 2023.
Pemerintah Kota Kediri. 2021. Pemerintah Kota  Kediri Gencarkan Sosialisasi Anti MoneyScamming.https://kedirikota.go.id/berita/pemerintah-kota- kediri-gencarkan-sosialisasi-anti-money-scamming/.  Akses  14  Maret 2023.
Pramita, Kadek Desy. Et. All. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. Jurnal Pacta Sunt Servanda .
Sancez,  Mustaqim,  Satory.  2020.  “Interpretasi  Hukum  Perkara  Penipuan Online  Modus  Investasi  Kajian  Undang-Undang  No.42/2009  dan Undang-Undang No25/2007”. Borneo Law Review. Vol.4 No. 2.
Syamsudin,  M.  “ Operasionalisasi  Penelitian  Hukum” ,  Rajawali  Pers,  2007, Jakarta.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen