Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 97-102| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4661.97-102

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN DENGAN MEMAKSA ORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PENCABULAN
Ni Kadek Widya Widiani, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia deawidyaa17@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Perkara  kejahatan  terhadap  tindak  kejahatan  pelecehan  selalu  hadir  dalam  kehidupan  manusia  dan  menarik perhatian masyarakat umum. Tindak kejahatan yang tidak bermartabat dan melanggar aturan norma seringkali dijadikan  topik  di  media  massa  yang  membuat  masyarakat  khawatir  akan  kasus  tersebut,  sehingga dibutuhkannya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya korban terkait kasus pelecahan seksual. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  pengaturan  tindak  pidana  kekerasan  dengan  memaksa  orang  untuk melakukan  perbuatan  pencabulan  serta sanksi  pidana  kekerasan  dengan  memaksa  orang  untuk  melakukan perbuatan  pencabulan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus  dan perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan  bahwa  Pengaturan  tindak  pidana  kekerasan  dengan  memaksa  orang  untuk  melakukan perbuatan  pencabulan  dan  sanksi  pidana  kekerasan  dengan  memaksa  orang  untuk  melakukan  perbuatan pencabulan yang diatur dalam pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.
Kata Kunci : Kekerasan, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual

## Abstract
Crime  cases  against  crimes  of  harassment  are  always  present  in  human  life  and  attract  the  attention  of  the Sgeneral  public.  Crimes  that  are  not  dignified  and  violate  the  rules  of  norms  are  often  used  as  topics  in  the mass media  that make people  worry about  these  cases, so that legal protection is needed for the community, especially  victims  related  to  cases  of  sexual  harassment.  The  purposes  of  this  study  are  to  examine  the regulation of criminal acts of violence by forcing people to commit acts of obscenity and criminal sanctions of violence by forcing people to commit acts of obscenity. This research is a normative legal research with a case and legislation approach. Data collection techniques were carried out by researching library materials. Legal sources  are  primary  and  secondary  legal  sources  which  are  then  analyzed  systematically.  The  results  of  the study reveal that the regulation of criminal acts of violence by forcing people to commit acts of obscenity and criminal sanctions of violence by forcing  people to commit acts of  obscenity are regulated in  Articles 289 to 296 of the Criminal Code.
Keywords: Violence, Crime, Sexual Harassment

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang melindungi kehidupan Bersama dari segala macam bahaya baik dari dalam  maupun  luar  negeri.  Pelecehan  adalah  tindak  kriminal  seksual  atau  perilaku  terburuk  yang selalu  ada  di  masyarakat.  Kenaikan  angka  kasus  pelecehan  yang  ada  memberi  rasa  tidak  aman  di kalangan  masyarakat (Soedarso,  1992) .  Pelecehan  merupakan  kejahatan  kehendak  sendiri  kepada orang  lain.  Pencabulan  adalah  suatu  perbuatan  tercela  yang  banyak  terjadi  dikalangan  masyarakat, tidak hanya orang dewasa  namun pencabulan saat  ini juga banyak dilakukan oleh anak (Marpaung, 2004) . Pelecehan dan pencabulan di dalam Buku Besar Bahasa Indonesia merupakan kata awam dari cabul  yaitu  keji  dan  buruk  yang  bersifat  tidak  senada  dengan  sopan  santun  tidak  susila,  bercabul yaitu  berzinah,  melakukan  tindak  pidana  asusila,  mencabul  yaitu  memperkosa,  mencemari kehormatan  perempuan.  Pencabulan  adalah  suatu  perilaku  yang  sangat  bertentangan  dari  nilai kesusilaan,  kesopanan  dan  sangat  tercela. Dirwansyah  et  al.,  (2021) Tindak  pidana  pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana
ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis (Mu’alifin & Sumirat, 2019) . Perbuatan  cabul (on  tuchtige  handelingen) merupakan  setiap  tindakan  apapun  terhadap individu  atau  masyarakat  luas  sehubungan  dengan  bantuan  kemaluan  atau  bagian  lain  dari  tubuh, seperti  membelai  vagina  atau  penis,  mencium  mulut  seorang  wanita,  memegang  payudaranya,  atau tindakan non-pribadi lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi. seorang pria sebelum melakukan tindakan  seksual  Jika  tubuh  atau  alat  kelamin  seorang  wanita  termasuk  dalam  alat  kelamin  seorang wanita (Djamali,  2016) .  Pemerintah  juga  telah  melakukan  solusi  yang  berbeda  dengan  tujuan memerangi  peredaran  pornografi,  khususnya  di  Internet,  dengan  membuat  tipe  penyaringan  dan desain  sendiri  (struktur  penyaringan).  Adanya  sistem  tersebut  merupakan  solusi  untuk  memilih konten yang tidak baik beredar di media sosial.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  disebabkan  adanya  kelainan seksual  yang  ada  dalam  diri  pelaku,  sedangkan  faktor  eksternal  disebabkan  karena  kurangnya perhatian  dari  orang  tua  terhadap  anak,  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan,  faktor  teknologi,  faktor minuman  beralkohol.  Adapun  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di wilayah  hukum  Polresta  Denpasar  dilakukan  melalui  upaya  penanggulangan  preventif  dan  upaya penanggulangan represif (Subawa & Saraswati, 2021) . Adapun Rahman & Sarip (2020) Pemerintah Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan nasional  dalam  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak  di  daerah.  Kebijakan  ini  dapat  diwujudkan melalui  upaya  pembangunan  daerah  kabupaten/kota  layak  Anak.  Bagi  Cirebon  syarat  KLA  secara prestise  sendiri  telah  mendapatkan  penghargaan  yang  menggembirakan.  Praktiknya,  pemenuhan akan perlindungan anak sendiri membutuhkan kerja keras bagi pemerintah di Cirebon. Adapun bukti kekerasan  seksual  berbanding  terbalik  dengan  penghargaan  dan  berita  Cirebon  kota  darurat  anak. Sedangkan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dalam  melindungi  korban  pencabulan anak  Undang-undang  No.13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  dapat melindungi  korban  pencabulan  anak  dan  korban-korban  akibat  tindak  pidana  yang  lainya (Harun, 2015) .  Maka  dari  permasalahan  tersebut,  dirumuskannya  tujuan  penelitian  ini  guna  untuk  mengkaji pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan serta sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin dengan pendekatan kasus  dan  perundang-undangan.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum. Bahan  hukum  sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian  terdahulu.  Metode pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik  kepustakaan  yang  kemudian  analisis  dengan sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dengan Memaksa Orang untuk Melakukan Perbuatan Pencabulan
Pelecehan  adalah  tindak  pidana  kriminal  atau  perilaku  yang  tidak  senonoh  di  masyarakat.  Kenaikan angka  kriminalitas  pelecehan  yang  memberi  rasa  tidak  aman  bagi  manusia.  Tindak  kejahatan  ini banyak  diperbuat  oleh  oknum  dekat  dari  korban.  Kejahatan  pelecehan  iyalah  sebuah  tindakan  yang tidak  baik  dengan  metode  penyerangan  seksual  yang  diperbuat  oleh  laki-laki  kepada  wanita  yang tidak  menaati  hukum  dan  moral.  Beberapa  tindakan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  KUHP  adalah pemerkosaan.  Kitab  Undang  Hukum  kejahatan  mengklasifikasikan  pemerkosaan  sebagai  kejahatan yang  bermartabat.  Hukum  pidana  tidak  secara  jelas  mendefinisikan  arti  kejahatan  itu  sendiri,  dan tampaknya  membingungkan  arti  itu  dengan  pemerkosaan  atau  aktivitas  seksual.  Pemerkosaan merupakan  salah  satu  tindak  pidana  seksual  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  struktur  sosial. Penyerahan dengan kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan dengan kekerasan, seperti memperkosa gadis di bawah umur. Misalnya, pelanggaran yang melibatkan kekerasan (penyerangan, dll.) dianggap
pemerkosaan  menurut  undang-undang  saat  ini  dan  dicap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Di sisi  lain,  perlindungan  khusus  adalah  bentuk  perlindungan  yang  dapat  digunakan  secara  praktis, seperti  diberikan  dalam  bentuk  berwujud  atau  tidak  berwujud.  Persembahan  yang  bersifat  material dapat  berupa  imbalan  atau  reparasi.  Memberikan  perlindungan  non-materi  bisa  menjadi  bentuk kelegaan dari ancaman dari berita ofensif.
Tindak  pidana  merupakan  suatu  perilaku  orang  yang  begitu  jelek  bagi  masyarakat  karena norma-norma yang melandasi tatanan sosial, serta dapat memberikan ketakutan  individu dan sosial. (Mertokusumo,  2006) .  Adanya  tindak  pidana  itu  adalah  karena  sebagai  perilaku  orang  yang  begitu tidak menguntungkan bagi manusia sama  halnya  terhadap etika seperti pemerkosaan dan  pelecehan seksual.  Delik  pelecehan  yaitu  tindak  pidana  yang  begitu  memperoleh  perhatian  orang,  terbukti dengan  maraknya  pemberitaan  pemerkosaan  dan  kekerasan  di  media  elektronik  maupun  cetak. Tindakan  yang  dipaksakan  dalam  Pasal  289  KUHP  perbuatan  cabul  merupakan  pengertian  umum yang  meliputi  perbuatan  bersetubuh  sebagai  pengertian  khusus (Rusianto,  2016) .  Oleh  karena  itu, gaya  harus  dipertimbangkan  dari  beberapa  sudut.  Misalnya,  apakah  paksaan  lebih  lemah  dari paksaan, jika tidak ada cara lain, jika paksaan dipatuhi, sebenarnya seimbang, dll. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau  ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan,  hingga  9  th.  sanksi  adalah  ukuran yang  ditampilkan  terhadap  orang  alami  atau  sanksi  yang  telah  berbuat  kejahatan.  Hukuman  dan sanksi  yang  ditentukan  dalam  KUHP  adalah  untuk  menjamin  kesejahteraan  dan  ketertiban  hidup, dan  dibicarakan  oleh  para  ahli  berdasarkan  pelaksanaan  hukuman.  Kecabulan  adalah  pelanggaran pelecehan  yang  umum  atau  praktik  memalukan  di  masyarakat.  Meningkatnya  kecabulan menyebabkan  tidak  aman  bagi  penduduk.  Begitupun  tindak  kejahatan  ini  banyak  diperbuat  bagi orang disekeliling korban. Tindak kejahatan  pelecehan merupakan beberapa perbuatan yang negatif menggunakan cara untuk mengekspor hasrat seksual, yg diperbuat sang seorang pria kepada seorang wanita menggunakan cara tidak menaati aturan dan kebiasaan kesusilaan.
Dibandingkan  dengan  rumusan  pada  Pasal  290  kitab  undang-undang  hukum  pidana  sanksi aporisma 7 th, maka hal-hal yg tidak boleh pada Pasal 82 ini begitu banyak isi lantaran memasukkan beberapa  perilaku  selain  kejahatan  atau  ancaman  menjadi  tindakan  buat  memikat  seorang  anak bersentuhan  tubuh  yaitu  menggunakan  cara  alternatif  yg  bisa  dipakai  misalnya  menggunakan  tipu muslihat,  beberapa  rangkaian  kebohongan  ataupun  bujuk  rayu  anak  buat  bertindak  perbuatan  cabul. Jika  bila  keliru  satu  berdasarkan  hal-hal  tadi  intinyarnya  tercukupi  dan  anak  yg  diharuskan  buat berhubungan  masih  berumur  18  tahun  kebawah,  lalu  pada  terdakwa  bisa  dikenakan  menggunakan Pasal 82 mengenai uu pornografi. Kejahatan merupakan tindakan menggunakan memakai energi bagi orang atau barang yg bisa memberikan kerugian untuk si korban atau mengejutkan dikerasi. Beberapa model  mengenai  kejahatan  diantaranya  adalah  menarik  sambil  membuka  celana  perempuan,  lalu perempuan  tadi  dibuang  ke  tanah,  tangannya  dipegang  erat,  dadanya,  hantam  kemudian  dimasukan kemaluan laki-laki tersebut.

## 2. Sanksi Pidana Kekerasan dengan Memaksa Orang untuk Melakukan Perbuatan Pencabulan
Pemberian  hukuman  sanksi  kejahatan  merupakan  perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan efek jera kepada mereka yang menaati aturan. Aturan atau hukum merupakan bukti bahwa manusia yang berbuat suatu tindakan mengenai apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Sanksi  dibuat  untuk  menjamin  bahwa  aturan  atau  hukum  tidak  diperlonggar.  Hukuman  adalah hukuman kausal. Karena memang demikian dan akibatnya adalah hukum, dan orang yang menderita akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  atau  hukuman  lain  oleh  penguasa.  Sanksi  yaitu  batang  tubuh peraturan  yang  dimana  dimaksudkan  untuk  menjalankan  ketentuan  yang  dirumuskan  agar  dapat dilaksanakan  secara  tertib  dan  tidak  dilanggar.  Sanksi  pidana  merupakan  suatu  jenis  sanksi  yang bersifat  nestapa  yang  diancamkan  atau  dikenakan  terhadap  perbuatan  atau  pelaku  perbuatan  pidana ataupun  tindak  pidana  yang  dapat  mengganggu  atau  membahayakan  kepentingan  hukum (Gosita, 1993) . Pengenaan hukuman berat tadi wajib dilihat dalam motif terdakwa, maksud terdakwa berbuat tindak  kejahatan,  cara  terdakwa  berbuat  tindak  kejahatan  dan  motif  korban.  Pengenaan  hukuman diartikan menjadi pertanggungjawaban atas tindakan, sanksi buat memberi hukuman terhadap orang yang  melakukan  tindakan  yang  negatif  dan  juga  untuk  menepati  ikatan  antara  satu  orang  dengan
orang lain. Sanksi kejahatan adalah musibah yg diberikan pada seorang yg melakukan perbuatan yg tidak  boleh  sang  aturan  pidana,  menggunakan  adanya  hukuman  tadi  dibutuhkan  orang  nir  akan berbuat tindak pidana.
Dalam mengenakan  hukuman pidana bagi terdakwa kekerasan  yang melakukan peleceh  Itu harus  dihukum  berat.  Dalam  membuat  sanksi  yang  berat,  tujuan  terdakwa  kejahatan,  metode kejahatan, dan motif korban harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, jika penganiayaan disebabkan oleh kelalaian memang dari terdakwa yang mengancam kekerasan atau tindakan kekerasan terhadap korban, penerapan hukum bisa diperluas. Jenis korban pada kasus iyalah korban murni, yang benar- benar  tidak  berbuat  kesalahan,  tetapi  karena  tindakan  terdakwa  yang  mengancam  atau  berbuat kekerasan,  mereka  melakukan  hubungan  seksual  dan  berselingkuh.  Namun,  dalam  kasus  di  mana kelalaian  pelaku  dan  korban  melalui  kesepakatan  bersama  adalah  cabul,  jika  korban  memperoleh sesuatu dari pelaku bahkan melalui kelalaian korban, pelaku tidak dapat dihukum lebih berat.
Sanksi  hukuman  perilaku  tipe  sanksi  yang  tidak  dicakup  oleh  hukum  pidana  Rusia  dalam banyak  kasus,  dalam  bentuk  penggantian  kepada  orang  tua  atau  wali  untuk  orang  yang  tidak  dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  perawatan  di  RS  anak-anak  di  bawah  usia  mayoritas.  Tindakan pemaksaan  mengacu  pada  tindakan  melawan  keinginan  orang  lain  sehingga  pihak  lain  dapat mengambil  kehendak  penindas  atau  menuruti  kehendak  penindas.  Menurut  ketentuan  Pasal  170 KUHP,  tindak  kejahatan  penyerangan  bersama  kedalam  tindak  pidana  terhadap  penertiban  dan barang siapa di muka umum berbuat tindakan kekerasan  bersama kepada manusia atau  harta benda dipidana dengan pidana penjara dengan tenaga  kerja penjara. Pasal ini  secara pasti memberi  aturan mengenai  perbuatan  pidana,  yaitu  kekerasan  terhadap.  Tanggung  jawab  tindakan  yang  memalukan dalam  masyarakat,  dan  orang  yang  melakukannya  harus  bertanggung  jawab.  Untuk  dapat bertanggung  jawab  secara  pidana,  harus  diketahui  pertama  siapa  yang  bisa  dituntut,  artinya  siapa yang  melakukan  kejahatan  itu  harus  diumumkan  terlebih  dahulu.  pertanggungjawaban  pidana, menghukum  pelanggar  dengan  tujuan  untuk  dapat  mengetahui  apakah  mereka  bertanggung  jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Kejahatan merupakan salah satu perilaku  orang  yang  tidak  menguntungkan  manusia  disebabkan  menjelekan  aturan-aturan  yang melandasi  kesejahteraan  hidup  dan  tatanan  umum,  serta  bisa  menyebabkan  gangguan  individu  dan sosial.  Adanya  kekerasan  tersebut  adalah  karena  tipe  perilaku  manusia  yang  begitu  tidak menguntungkan  masyarakat,  terhadap  etika  seperti  pemerkosaan  dan  kekerasan  seksual.  Delik kekerasan  adalah  tindak  pidana  yang  cukup  mendapat  perhatian  masyarakat,  terbukti  dengan maraknya  pemberitaan  pemerkosaan  dan  pencabulan  di  media  elektronik  maupun  cetak.orang  atau barang  yang  mengakibatkan  luka  atau  kerusakan.  Tanggung  jawab  merupakan  tindakan  yang memalukan  dalam  masyarakat,  dan  orang  yang  melakukannya  harus  bertanggung  jawab.  Untuk dapat dibebankan secara pidana, harus diketahui yang utama manusia siapa saja yang boleh dituntut, artinya siapa yang melakukan kejahatan itu harus diumumkan terlebih dahulu. pertanggungjawaban pidana, menghukum pelanggar dengan tujuan untuk memastikan apakah mereka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka.
Tindak  kejahatan  merupakan  suatu  tipe  perilaku  orang  yang  sangat  tidak  menguntungkan masyarakat  disebabkan  memberikan  kelemahan  norma-norma  yang  melandasi  kehidupan  atau tatanan  sosial,  serta  dapat  menyebabkan  ketidaknyamanan  individu  dan  sosial.  Dengan  adanya kekerasan  tersebut  adalah  karena  ialah  tipe  perilaku  orang  yang  sangat  tidak  menguntungkan masyarakat,  seperti  kekerasan  terhadap  etika  seperti  pemerkosaan  dan  seksual.  Delik  tindak  pidana yang cukup memperoleh perhatian masyarakat, terbukti dengan maraknya pemberitaan pemerkosaan dan pencabulan di media elektronik maupun cetak.
Pelecehan  merupakan  tipe  kekerasan  yang  menyebabkan  sangat  jelek  terlebih  dahulu  bagi korbannya,  karena  kekerasan  dapat  tidak  mematuhi  ham  insan  dan  bisa  menghambat  prestise seseorang,  terutamanya  bagi  jiwa,  logika  dan  keturunan.  pelecehan  adalah  tindakan  yang  negatif pada  hal  seksual,  contohnya  tindakan  menyentuh  vagina  yang  diperbuat  pada  muka  generik  yg mengakibatkan  rangsangan  berahi.  Yang  teraniaya  pada  tindakan  kekerasan  ini  tak  jarang merupakan  anak-anak  dan  perempuan.  Setiap  tindakan  yang  dilakukan  kepada  pihak  lain.  Dan  ada inti  kejahatan dan pemaksaan, seperti pelanggaran HAM dan pencemaran nama baik. Buku Bahasa Indonesia  merinci  apa  yang  diartikan  pornografi  tentang  pemerkosa  kekerasan,  pencabulan, pemaksaan  dengan  kejahatan,  seperti  melecehkan  wanita  di  bawah  umur.  Misalnya,  pelanggaran dengan  kekerasan  penyerangan,  dll.  dianggap  pemerkosaan  menurut  undang-undang  saat  ini  dan
dianggap  sebagai  pelanggaran  HAM.  Menurut  asas  ini,  agar  seseorang  dapat  dihukum,  dua  sistem harus dipenuhi ada perilaku lahiriah/tindak pidana yang dilarang dan sikap manusia yang jahat.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  di  kalangan  masyarakat  yaitu  tindak  pidana kekerasan  dengan  memaksa  orang  dengan  berbuat  atau  merelakan  dilakukan  perbuatan  pelecehan. Beberapa tipe dan jenis bentuk mengenai istilah pelecehan. Exhibitionism seksual adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, dalam hal ini area alat kelamin dan seksual seperti  payudara  dan  pantat  didepan  orang  lain,  terutama  yang  tidak  dikenal  dengan  tujuan  untuk memuaskan  gairah  seksual. Voyeurism adalah  tukang  intip (voyeur) adalah  orang  yang  mendapat gairah  dengan  menyaksikan  sesuatu  yang  privat.  Kadang-kadang  mereka  terpuaskan  dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut, tetapi kebanyakan voyeur tentu saja lebih senang mengintip. Funding adalah seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin. Fellatio adalah sebuah  stimulasi  oral  terhadap  genitalia  laki  laki  untuk  merangsang  dan  kenikmatan  seksual.  Atau juga  dengan  pengertian  lain  seperti  orang  dewasa  memaksa  seorang  anak  untuk  melakukan  kontak mulut dengannya. Hukuman kejahatan iyalah rasa sakit yang ditimpakan untuk seseorang yang telah berbuat  sesuatu  yang  memiliki  unsur  syarat-syarat  inti  dan  Ruslan  Saleh  berpendapat  bahwa pemidanaan  merupakan  perilaku  atas  kejahatan  dan  bentuk  dukacita  yang  dilimpahkan  negara kepada  pelakunya.  Sanksi  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu  penjamin  untuk  merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan diatur  dalam  Pasal  289  sampai  Pasal  296  KUHP.  Pencabulan  merupakan  kejahatan  seksual  atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Pemaksaan mengacu pada tindakan memaksakan keinginan  orang  lain  terhadap  keinginan  orang  lain  untuk  memaksa  orang  lain  untuk  menekan keinginan  mereka  sendiri  atau  untuk  menerima  menggapai  keinginan  orang  yang  sesuai.  Sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan hukuman terhadap pelaku kekerasan  seksual terhadap orang  yang belum menikah telah diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal  296  KUHP.  sendiri  di  dalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi, Pemberian  sanksi  hukuman  tambahan  terhadap  pelaku  kejahatan  pemerkosaan  terhadap  orang dewasa  atau  orang  yang  belum  menikah  harus  dilakukan,  agar  mampu  memberikan  efek  jera  bagi pelaku.

## 2. Saran
Pemerintah  harus  bisa  menasehati  anak-anak  dan  manusia  yang  lebih  tua  tentang  hal-hal  ini  yang berkaitan dengan perilaku, termasuk perilaku tidak bermoral. Anak-anak dan manusia yang lebih tua bisa secepatnya mengadukan dan  membela diri karena mereka adalah tujuan terlebih dahulu orang- orang yang berpotensi cabul, terutama ketika seseorang berbuat perilaku asusila sehingga kita dapat membedakan jenis perilaku yang dilakukan anak-anak dan orang dewasa terhadap mereka bertindak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirwansyah,  Kusbianto,  &  Zuliah,  A.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Tindak  Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn). Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa , 15 (2), 184–191.
Djamali, R. A. (2016). Pengantar Hukum Indonesia . Raja Gafindo Persada, Jakarta.
Gosita, A. (1993). Masalah Korban Kejahatan . Akademia Pressindo, Jakarta. Harun, R. (2015). Analisis Yuridis  Tentang  Tindak Pidana Pencabulan Anak. Lex Crimen , 4 (4), 48– 54.
Marpaung,  L.  (2004). Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya .  Sinar  grafika, Jakarta.
Mertokusumo, S. (2006). Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar) . Liberty, Yogyakarta.
Mu’alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 9–13.
Rahman,  N.,  &  Sarip.  (2020).  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  di  Cirebon.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (3), 619–632.
Rusianto,  A.  (2016). Tindak  Pidana  &  Pertanggungjawaban  Pidana :  Tinjauan  Kritis  Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya . Kencana, Jakarta.
Soedarso. (1992). Kamus Hukum . Rineka Cipta, Jakarta.
Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Kertha Wicaksana , 15 (2), 169–178.