## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

## SOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS OF ISLAMIC LAW ON THE REJECTION OF PORNOGRAPHY IN INDONESIA

## Luthfi Bakence
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: lutfibakence15@gmail.com

## Kurniati
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

## Misbahuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: misbahuddin08121970@gmail.com Keywords: ABSTRACT pornography, Islamic law, sociological considerations This study aims to determine the sociological considerations of Islamic law against the rejection of pornography in Indonesia. The method and type  of  research  used  is  descriptive-qualitative  research.  The  results  of this  study  indicate  that  showing  pornography  on  social  media  that  is easily  accessed  and  watched  continuously  by  someone  will  have  an impact on the rise of adultery, rape, and even murder, as well as various other negative effects. According to Islamic law, pornography is expressly prohibited and is an unlawful act. This can be seen in the Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, namely the command to guard the genitals or honor. Likewise in the Al-Qur'an surah al-Isra'/17: 32 regarding the prohibition of approaching adultery and the punishment for adultery in the Al-Qur'an surah  al-Nur/24:  2.  In  Islam,  pornography  is  equated  with  adultery  or serious adultery . Pornographic crimes are not regulated directly by law. Therefore, law is adopted from classical law by adopting law based on existing texts and laws. Kata kunci: ABSTRAK pornografi, hukum Islam, pertimbangan sosiologis Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  sosiologis hukum  Islam  terhadap  penolakan  pornografi  di  Indonesia.  Metode  dan jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif-kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tayangan  pornografi  di  media sosial  yang  mudah  diakses  dan    ditonton  secara  terus-menrus  oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan  pembunuhan,  serta  berbagai  dampak  buruk  lainnya.  Menurut hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan haram. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, yaitu perintah untuk menjaga alat kelamin atau kehormatan. Begitu pula dalam
Al-Qur’an    surah  al-Isra'/17:  32  tentang  larangan  mendekati  zina  dan hukuman  bagi  zina  dalam  Al-Qur’an  surah  al-Nur/24:  2.  Dalam  Islam, pornografi  disamakan  dengan  zina  atau  pezina  berat.  Kejahatan pornografi tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu,  hukum  diadopsi  dari  hukum  kias  dengan  mengadopsi  hukum berdasarkan teks dan hukum yang telah ada.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima :  27  Oktober  2022; Direvisi :  7  November  2022; Disetujui :  14  November  2022; Tersedia online : 2 Desember 2022

## How to cite:
Luthfi  Bakence,  Kurniati,  Misbahuddin.  “Pertimbangan  Sosiologis  Hukum  Islam  terhadap  Penolakan Pornografi di Indonesia”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 3 (2022): 439- 446. doi:10.36701/bustanul.v3i3.660.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  di  dunia  modern  sekarang  ini  sangat tergantung  pada  teknologi.  Dengan  keberadaan  teknologi,  masyarakat  menjadi  manja dalam kehidupannya dan mengakibatkan timbulnya banyak konten-konten negatif, tidak hanya ditonton dan dialami oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilihat dan ditonton oleh kaum  muda,  khususnya  kaum  pelajar.  Oleh  karena  itu,  landasan  untuk  memperkuat akhlaq  dan  iman  generasi  muda  sekarang  ini  adalah  dengan  membentenginya  dengan ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Muhammad saw.
Perdebatan  masalah  pornografi  dan  pornoaksi  memang  menjadi  perhatian berbagai  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  dilatarbelakangi  dengan  kenyataan  bahwa penayangan-penayangan berbagai film, acara tayangan TV, dan media lainnya dirasakan oleh masyarakat luas telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama, dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Apa yang disaksikan sehari- hari  baik  melalui  berbagai  media  elektronik  maupun  cetak  dengan  jelas  tidak  lagi mengindahkan  apa  yang  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tabu,  melanggar  batas-batas kesopanan  dan  ketidak  patutan  sebagai  Masyarakat  Timur  yang  religius  sekaligus beradab. 1
Pornografi  dan  pornoaksi  adalah  perbuatan  yang  berdampak  negatif  terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai ”pelaku sebagai korban”.  Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru karena Pasal  281, Pasal  282, Pasal  283, Pasal  532, dan Pasal  533  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan  hukumnya.  Pornografi  dan  pornoaksi  berdampak  pula  terhadap  perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.
Undang-Undang  Pornografi  Nomor  44  tahun  2008  merupakan  produk  negara yang pengesahannya melalui proses cukup panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan  suatu  rancangan  yan  telah  mengalami  perubahan,  yaituRancangan  Undang- Undang  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  dengan  singkatan  sebagai  RUUAPP.  Dalam perkembangan  kemudian,  nama  rancangan  itu  menjadi  Rancangan  Undang-Undang
1 Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi. 2
Pornografi  seringkali  dikaitkan  dengan  seni.  Banyak  pelaku  pornografi  yang berlindung atas nama seni. Padahal seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur  estetik,  artistik,  filosofis  dan  moral.  Sementara  pornografi  adalah  tindakan  yang bertujuan  mengeksploitasi  syahwat.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang  untuk  membangkitkan  nafsu  birahi  dalam  seks.  Kemudian  menurut  sumber yang lain, Webster New World Dictionary , kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang  terdiri  atas  dua  suku  kata,  yakni porne dan graphein .  Secara  harafiah,  kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi,  yaitu “ writing,  pictures  etc. intended primarily to arouse sexual desire. The production of such writings, pictures etc ”. Dalam penggunaan kata “porno dan pornografi”, secara definisi memang mempunyai pengertian yang  sedikit  berbeda.  Kata  porno,  biasanya  mencakup  baik  tulisan,  gambar,  lukisan maupun  kata-kata  lisan,  tarian  serta  apa  saja  yang  bersifat  asusila/cabul.  Sedangkan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-graphein (digambar, ditulis atau dilukis). 3
Ilmu  yang  mempelajari  tentang  sosiologi  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengetahuan  dan  pemahaman  sosial  tentang  hukum  dalam  peristiwa-peristiwa  tertentu dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena kehidupan manusia  selalu  disertai  dengan  peristiwa  masa  lalu  yang  dapat  berdampak  pada kehidupannya sebagai makhluk sosial. Peristiwa dalam masyarakat mungkin berbeda dari apa yang diharapkan atau seharusnya dan apa yang sebenarnya. Hal ini adalah hasil dari ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  terus  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dan  selalu berhubungan  dengan  nilai  positif  dan  negatif.  Ketidaksepakatan  muncul  melalui pendekatan untuk menganalisis peristiwa sosial dan pergolakan. Perbedaan-perbedaan ini juga menyebabkan konflik dan perbedaan yang signifikan karena setiap orang memiliki kualitas unik yang memanifestasikan dirinya dalam cara hidup yang berbeda. 4
Adanya pendekatan analisis yang berbeda, dibutuhkan suatu  rambu-rambu atau kaidah-kaidah,  dan fikih sosial  yang dalam sosiologi hukum  lebih tepat  disebut norma atau  peraturan  yang  memberi  batasan  dan  kebebasan  bagi  setiap  anggota  masyarakat. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  lainnya  sehingga  terjadi  hubungan  harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 5
Berdasarkan penjelasan di atas, dirasa penting untuk melihat lebih jauh bagaimana pertimbangan  sosiologis  hukum  Islam  terhadap  penolakan  pornografi  di  Indonesia.
2 Neng  Djubaedah, Pornografi  dan  Pornoaksi  Ditinjau  dari  Hukum  Islam (Cet.III.  Jakarta: Kencana, 2009).
3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Edisi  III.  Jakarta:  Balai Pustaka, 2005).
4 Suparman Usman, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. II . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
5 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Cet. 1 . Yogyakarta: UII Press, 2003).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengkaji pertimbangan hukum dan sosiologis  dalam  kasus  atau  tindak  pidana  pornografi. Tuti    Widiastuti 6 mengkaji faktor-faktor  apa  saja    yang  memengaruhi  atau  mendorong  penempatan  berita-berita bernuansa pornografi sebagai berita utama di  surat kabar.  Penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif  kualitatif  den    prosedur-prosedurnya  dengan  menggunakan wawancara mendalam dan observasi yang selalu terkait dengan narasumber penelitian, atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Kajian ini menemukan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi berita bernuansa pornografi di media,  yaitu keuntungan atau pertambahan modal (kapital), selera pasar atau peluang pada munculnya pembaca    baru    potensial    (new  potensial  reader),    ideologi/manajemen    media    yang diberlakukan, kharakteristik SDM dan media rutin yang berjalan, dan tidak memadainya perangkat  hukum  dan  aturan dari pemerintah dalam  membatasi isi muatan dari suatu koran.  Selain  itu,  segala  sesuatu  yang  termuat  pada  sejumlah  berita  utama  bernuansa pornografi itu tidak terlepas dari peran komunikator massa, yaitu para pekerja media yang ada  di  surat  kabar  tersebut.    Berita  bukan  hanya  merupakan  bagian  atau  obyek  dalam realitas kehidupan sehari-hari individu, tetapi ia atau mereka juga bisa dipandang sebagai sebagai  realitas  sosial  itu  sendiri.  Dalam  hubungan    ini,    lebih    lanjut    berarti    bahwa pengalaman  individu  tentang  sesamanya merupakan  hal penting  untuk ditelaah  dalam pembicaraan tentang konstruksi  realitas sosial.
Intan  Nurjannah 7 meneliti tentang d asar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak  pidana  aksi  pornografi  yang  dilakukan  oleh  pengidap  penyakit  eksibisionisme. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan Peraturan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ),  Pendekatan  Kasus  Hukum  ( Case Law Approach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  dasar  pertimbangan  putusan  hakim  pada  kasus  yang  disebabkan gangguan mental dan kejiwaan, belum disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu diadakan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh pengidap gangguan seksual guna menjamin kepastian  hukum  dan  melindungi  warga  negara  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya kejahatan.
Meski beberapa penelitian tersebut di atas telah mengkaji  pertimbangan hukum dan  sosiologis  dalam  kasus  atau  tindak  pidana  pornografi,  akan  tetapi  penelitian- penelitian  belum  mengkaji  bagaimana  pertimbangan  sosiologis  hukum  Islam  terhadap penolakan  pornografi  di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  sosiologis  hukum  Islam  terhadap  penolakan pornografi  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif,  dimana  peneliti  menyampaikan  data  dengan  menguraikan  berupa  kalimat. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Sutrisno Hadi 8 bahwa penelitian kualitatif merupakan
6 Widiastuti, Tuti. "Analisis Sosiologi Media Pada Konstruksi Berita Bernuansa Pornografi." Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 2, no. 2 (2013): 133-150.
7 Nurjannah, Intan. “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme.” Skripsi:  Universitas Jambi, 2022.
8 Sutrisno  Hadi, Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,  . (Bandung: Alfabeta, 2009).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
suatu  prosedur  penelitian  yang  disusun  oleh  peneliti  untuk  menghsilkan  data  secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenlti adalah jenis deskriptif, dimana  pendekatan  deskritif  hanya  mendiskripsikan  fenoma,  gejala,  peristiwa  dan kejadian  yang  terjadi.  Menurut  John  Leksi  Moleong 9 ,  pendekatan  deskriptif  bertujuan untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  atau  karakteristik  individu,  kelompok, situasi atau keadaan dan gejala tertentu, pada kurun waktu atau untuk mengetahui adanya hubungan tententu antara suatu gejala yang ada dengan gejala lainnya dalam masyarakat tertentu berdasarkan hubungan sosial masyarakat. 10

## PEMBAHASAN
Pornografi  dan  pornoaksi  terjadi  karena  modernisasi  dan  globalisasi  yang mempengaruhi kehidupan sosial. Islam sebagai doktrin awal, hadir untuk memecahkan masalah  tersebut,  sehingga  banyak  sekali  ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  hadis  Nabi  yang mengatur  tentang  pakaian,  komunikasi  antara  laki-laki  dan  perempuan,  termasuk publikasi  yang  menampilkan  dekadensi  moral.  Pornografi  dan  pornografi  dalam perspektif hukum Islam dilarang. Hal ini secara jelas dan normatif berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang secara tegas melarangnya.
Pornografi  diyakini  memiliki  sejarah  panjang  dalam  perjalanan  umat  manusia. Akan tetapi, saat dimana pornografi mulai mendapat perhatian, belum diketahui pasti dan membutuhkan  bukti  sejarah  yang  dapat  mendukungnya.  Tanpa  mengabaikan  sejarah panjang  tentang  pornografi,  pada  abad  kedua  puluh  telah  terjadi  pemuliaan  pornografi yang tak tertandingi. Sejak demokratisasi, kebebasan telah terkait erat dengan kemajuan peradaban  manusia.  Munculnya  mesin  cetak,  alat  fotografi,  dan  teknologi  komunikasi merupakan  keterwakilan  dari  contoh  ekspresi  hasil  karya  manusia  pada  abad  itu.  Pada akhirnya,  pornografi  sekarang  ini  sebagai  barang  komoditas  bagi  para  pebisnis  yang mendatangkan miliaran rupiah. 11
Allah  menciptakan  manusia  dibekali  dengan  berbagai  kecenderungan,  harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya (Q.S. 3:14), dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat kedurhakaan (Q.S. 91: 8). Islam sebagai agama paripurna, telah menjelaskan dan mengatur  dengan  segala  permasalahannya,  baik  manusia  sebagai  khalifah  maupun sebagai hamba Allah Swt. Adanya pengaturan (syariat) Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keanekaragaman potensi yang dimiliki manusia, baik berupa  akal,  emosi  maupun  fisik  akan  semakin  meningkat  menjadi  lebih  baik  dan fungsional disebabkan proses belajar yang dialami manusia melalui pengaruh lingkungan sosialnya.  Implikasi  kedua  hal  tersebut  adalah  berpengaruh  secara  langsung  dan menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.
9 John  Leksi  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif ( Edisi  Revisi. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013).
10 Hanafi  Pelu  &  Muh.  Zainal,  “Komunikasi  Interaktif  melalui  Metode  Cas-Cis-Cus”, Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Volume 04, No. 2, April , (2022), h. 171-177
11 Yandi Maryandi, “Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)”, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 Maret (2018), h. 21-40

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam  memang  tidak  secara  jelas  memberikan  pengertian  tentang  pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan  untuk  melihat  atau  memperlihatkan  aurat  ( tabarruj ),  mendekati  atau mendekatkan  diri  pada  perbuatan  zina  ( qurb  al-zina ),  serta  perintah  untuk  menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur’an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada  hukum  Islam.  Perbuatan  apapun  yang  mengandung  unsur  membuka, memamerkan,  dan  memperlihatkan  aurat,  sehingga  dapat  melecehkan  kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu  saja,  ada  beberapa  perkecualian  dalam  hal-hal  tertentu,  dalam  arti,  aurat  bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. 12
Pornografi yang telah ada selama ini dan telah terjadi merupakan kejahatan yang telah menjangkiti masyarakat sejak zaman dahulu, dan kejahatan ini berkembang pesat, mempengaruhi  semua  kalangan,  baik  itu  kalangan  pemuda,  mahasiswa  dan  pelajar, bahkan masyarakat luas yang dapat diakses dimana saja tanpa terhalang oleh hambatan geografis.  Karena  pornografi  telah  beredar  luas  di  media  yang  memudahkan  diakses melalui media elektronik dan cetak.
Pornografi  dan  praktik  pornoaksi  yang  menjadi trending  topic dan  banyak mendapat reaksi berbagai macam diskusi serta perhatian dari banyak kalangan merupakan bagian  dari  kecenderungan  untuk  memupuk  dan  menanggung  akumulasi  lingkungan, serta efek globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat sangat  membantu dan menyebarluaskan pornografi. dan isu pornografi dalam bentuk media cetak dan elektronik.
Perubahan  sosial  atau  dinamika  masyarakat,  sering  disebut  transformasi  sosial, merupakan bagian integral dari masyarakat. Perubahan sosial merupakan jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera. Karena jika hal ini tidak terjadi, dalam hal ini masyarakat tidak akan berubah, akan menjadi usang dan bahkan tertindas oleh waktu.
Dari sudut pandang Islam, peran manusia tidak lain adalah sebagai khalīfatullāh (wali Allah) di muka bumi. Perannya adalah untuk menjalankan risalah Islam. Arti luas yang  identik  dengan  aktivitas  mental  dan  aktivitas  fisik  manusia  untuk  berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan seluruh alam semesta.
Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral  dan  kepribadian  luhur  bangsa  Indonesia  sehingga  mengancam  kehidupan  dan tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Berkembang  luasnya  pornografi  di  tengah masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya asusila dan pencabulan.
Dalam Al-Qur’an, paling tidak terdapat tiga ayat yang menjelaskan hal ini, yaitu Q.S.  al-A'raf/7:  26,  Q.S.  al-Isra/17:  32,  dan  Q.S.  al-Nur/24:  30,  yang  bisa  dipahami menjadi  petunjuk  tentang  embargo  pornografi  dan  pornoaksi.  Selain  sebagai  sistem normatif  dan  etika  agama,  Islam  beserta  kitab  aturannya  juga  merupakan  sistem pertahanan sosial. Itulah sebabnya ajaran Islam begitu kuat terhadap tindakan-tindakan
12 Departemen Agama R.I., Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1992).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  merusak  sistem  atau  merampas  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat.  Masalah pemikiran  hukum  Islam  yang  agak  mendasar  muncul  dalam  konsepsi  idealis  tentang keterkaitan fungsional antara hukum Islam sebagai aturan (penguasa hukum) di satu sisi dan realitas, termasuk perubahan sosial, di sisi lainnya.
Di dunia sekarang ini, perubahan zaman tidak bisa dihindari. Disadari atau tidak, perubahan zaman sebenarnya telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial. Perlahan atau dalam waktu yang lebih cepat. Di dunia sekarang ini, masyarakat dimanjakan oleh internet  dan  media  sosial,  dan  tidak  lagi  terikat  oleh  batas-batas  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Masyarakat saat ini diberikan kebebasan untuk aktif dan berkreasi, namun di balik itu terdapat ketakutan baru media, seperti maraknya pornografi oleh situs-situs porno  dengan  berbagai  macam  tampilan  yang  sangat  atraktif,  sehingga  menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyrakat. Sehingga akan mengancam moral dan karakter bangsa,  serta  mengancam  kehidupan  dan  tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia. Perkembangan  pornografi  di  masyarakat  juga  menyebabkan  meningkatnya  perilaku asusila.
Dengan  demikian,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keanekaragaman hayati, menghormati  perbedaan  menghormati  kebinekaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi masyarakat, negara, bangsa dan melindungi martabat kemanusiaan semua warga negara. 13 Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara,  suara,  video,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  dan  pesan  melalui  alat komunikasi lain. maksud saya Media dan/atau pertunjukan yang mengandung kata-kata kotor  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  sosial. 14 Dengan demikian,  pornografi  sangat  berbahaya  bagi  bangsa  dan  negara,  khususnya  pada regenerasi bangsa saat ini, maka perlunya peran Agama dan orang tua untuk memberikan pondasi  Agama  sejak  dini  untuk  mencegahnya.  Selain  itu  juga,  perlunya  kontrol  dan peran  pemerintah  untuk  menghapus  konten-konten  yang  bersifat  pornografi  yang menimbulkan terjadinya syahwat.

## KESIMPULAN
Tayangan  pornografi  di  media  sosial  yang  mudah  diakses  dan    ditonton  secara terus-menrus oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan, serta berbagai dampak buruk lainnya. Menurut hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan haram. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, yaitu perintah untuk menjaga alat kelamin atau kehormatan.  Begitu  pula  dalam  Al-Qur’an    surah  al-Isra'/17:  32  tentang  larangan
13 Neng  Djubaidah, Tinajauan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi,  disampaikan  pada  Rapat  Terbatas:  Penanganan  Pornografi (Jakarta:  Dewan Pertimbangan Presiden, 2013).
14 Haryatmoko, Etika Komunikasi. ( Cet, X. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 439-446 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mendekati  zina  dan  hukuman  bagi  zina  dalam  Al-Qur’an  surah  al-Nur/24:  2.  Dalam Islam, pornografi disamakan dengan zina atau pezina berat. Kejahatan pornografi tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, hukum diadopsi dari hukum kias dengan mengadopsi hukum berdasarkan teks dan hukum yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat. Jakarta: Depag RI, 1992. Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  edisi  III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2009
Djubaidah, Neng. Tinajauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.
Hadi,  Sutrisno. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2009. Haryatmoko. Etika Komunikasi. Cet, X. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
Intan,  Nurjannah.  “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi  Yang  Dilakukan  Oleh  Pengidap  Penyakit  Eksibisionisme.”  Skripsi: Universitas Jambi, 2022.
Maryandi,  Yandi.  “Pornografi  dan  Pornoaksi  (Perspektif  Sejarah  dan  Hukum  Islam)”. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1 (1), 2018: 21-40. Moleong, John Leksi. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Pelu, Hanafi & Muh. Zainal. “Komunikasi Interaktif melalui Metode Cas-Cis-Cus. Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 4 (2) , (2022): 171-177. Syam,  Firdaus. Analisis  dan  Evaluasi  Undang-undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang Pornografi. Jakarta:  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2003. Tuti,  Widiastuti.  “Analisis  Sosiologi  Media  Pada  Konstruksi  Berita  Bernuansa Pornografi”, Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 2, no. 2 (2013): 133-150.
Usman,  Suparman. Asas-asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia. Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.