## S h a u t u n a
Januari 2022 Vol. 3 No. 1
Implikasi  Wakaf  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Pondok  Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Perspektif Maslahah Mursalah

## Amri Hanan Natsir, Darsul S Puyu
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar amrihanannatsir@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  “Implikasi  Wakaf  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Pondok Modern  Ittihadul  Ummah  Gontor  11  Poso  Sulawesi  Tengah  Perspektif  Maslahah  Mursalah”.  Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap implikasi wakaf dalam kesejahteraan masyarakat yang ada di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso. Penelitian ini dilakukan  secara Field  Research  Kualitatif  Deskriptif . Field  Research  Kualitatif  Deskriptif. Dengan pendekatan syar’I dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: Data primer, data sekunder dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu:  identifikasi  data,  reduksi  data,  dan  editing  data.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak kemaslahatan wakaf dari unit-unit usaha yang keuntungan nantinya  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  sektor-sektor  yang  ada  di  pondok  baik  dari  sisi operasional  pondok,  kebutuhan-kebutuhan  pondok  yang  sifatnya  operasional  bulanan  dapat dicover dengan keuntungan dari wakaf unit-unit usaha yang ada di pondok, sehingga keberlangsungan kehidupan yang ada di pondok tersebut tidak bergantung dari pembayaran bulanan dari para santri tetapi dari unit- unit usaha yang ada. 2. Bentuk-bentuk kemaslahatan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di Pondok salah satunya para pekerja yang ada di Pondok dari masyarakat luar seperti para pekerja bangunan, bagian dapur, dan lain sebagainya itu semua atas  dasar  dari  pada  pendanaan  wakaf-wakaf.  Unit  usaha  ini  tidak  hanya  untuk  para  santri-santri  saja tetapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya unit- unit usaha Pondok tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah: Dengan adanya implikasi wakaf terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Pondok  Modern  Ittihadul  Ummah  Gontor  11  Poso  dalam  perspektif maslahah mursalah kita dapat mengetahui dampak serta bentuk-bentuk kemaslahatan wakaf khususnya pada  unit-unit  usaha  yang  ada  di  Pondok  Modern  Ittihadul  Ummah  Gontor  11  Poso.    Penelitian  ini diharapkan  dapat  berdampak  pada  peningkatan  masyarakat  pondok  maupun  masyarakat  luar  pondok dengan adanya unit-unit usaha.
Kata Kunci: Implikasi Wakaf; Kesejahteraan Masyarakat; Maslahah Mursalah

## Abstract
This thesis discusses "Implications of Waqf on Community Welfare at Modern Islamic Boarding School Ittihadul  Ummah  Gontor  11  Poso,  Central  Sulawesi,  Maslahah  Mursalah  Perspective".  With  this research, it can provide a clearer understanding of the implications of waqf in the welfare of the people in  Pondok  Modern  Ittihadul  Ummah  Gontor  11  Poso.  This  research  was  conducted  by  descriptive qualitative  field  research.  Descriptive  Qualitative  Research  Field.  With  a  syar'i  approach  and  an empirical juridical approach. The sources of data in this study, namely: Primary data, secondary data and  searches  of  various  literatures  or  references.  Data  collection  methods  used  are  observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that  the  impact  of  the  benefit  of  waqf  from  business  units  whose  profits  can  later  be  useful  for  the development of the sectors in the cottage both from the operational side of the cottage, the needs of the cottage that are monthly operational can be in the cafer with the benefits of the waqf unit - business units in the cottage, so that the sustainability of life in the cottage does not depend on monthly payments from the  students  but  from  existing  business  units.  2.  The  forms  of  benefit  of  waqf  on  the  welfare  of  the community are certainly very influential on the survival of the cottage, one of which is the workers in the cottage from outside communities such as construction workers, kitchen workers, and so on, all of which
are based on waqf-waqf funding. This business unit is not only for the students but can also be enjoyed by the community, so that the community feels helped by the existence of these Pondok business units. The implications of this research are: With the implications of waqf on the welfare of the community at Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso in the perspective of maslahah mursalah we can find out  the  impact  and  forms  of  benefit  of  waqf,  especially  in  business  units  in  Pondok  Modern  Ittihadul Ummah  Gontor  11  Poso  This  research  is  expected  to  have  an  impact  on  increasing  the  cottage community and the community outside the cottage with the existence of business units. (Implication, waqf, business units, welfare, community, gontor)
Keywords: The implication of waqf; Welfare of society; Maslahah Mursalah

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  yang  berfalsafah  pancasila  yaitu  salah  satunya  Ketuhanan yang Maha Esa. 1 Dalam konsep konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Problem sosial yang sekarang terjadi pada masyarakat dan lingkungan salah satunya yaitu adanya faktor masalah ekonomi pada masyarakat. Islam sebagai ajaran yang merangkum semua konsep ekonomi yang menyejahterakan umat manusia. Salah satunya yaitu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti adanya wakaf. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep wakaf yaitu guna memiliki suatu makna yang akan lebih relevan dengan keadaan masyarakat yang sangat penting. 2
Wakaf  tidak  terbatas  hanya  pada  tempat-tempat  ibadah  saja  dan  hal-hal  yang  menjadi sarana  dan  prasarana  saja.  Akan  tetapi,  juga  diperbolehkan  dalam  semua  macam  sedekah. Misalnya  sedekah  kepada  kaum  fakir  miskin  dan  orang-orang  yang  lebih  membutuhkan, memerdekakan hamba sahaya, serta semua kegiatan yang maksudnya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Dalam  Islam,  wakaf  merupakan  sesuatu  yang  sangat  dianjurkan  karena  Al-Qur’an  tidak menjelaskan secara tersurat melainkan hanya akan ditemukan pada petunjuk umumnya saja sesuai dengan yang dijelaskan pada firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267:
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َن ِ م م ُ ك َ ل اَنۡج َرۡخ َ أ ٓاَِّمِ َو ۡمُتۡب َس َ ك ا َم  ِتََٰبِ ي َط نِم ْ او ُ ق ِفن َ أ ْ آوُن َماَء  َني ِذ َّ ل
ٱ ْ او ُم َّمَيَت ا َ ل َو ِۖ ِ ضۡر َ أۡل ٱ مُتۡس َ ل َو َ نو ُ ق ِفن ُت ُهۡنِم  َثيِبَخۡل ِب ن َ أ ٓا َّ لِإ ِهي ِذ ِخأَ ٔ
َو ِِۚهي ِف ْ او ُض ِمۡغ ُت ٱ َّ ن َ أ ْ آو ُم َ لۡع ٱ ٌدي ِم َح ٌّي ِن َغ َ َّللَّ
٢٦٧
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang  buruk  untuk  kamu  keluarkan,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.” 3
Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih adanya Nabi Muhammad saw. yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah dan disyari’atkannya pada tahun kedua Hijriyah. Di Indonesia yang pada umumnya kata wakaf dipandang sebagai suatu institusi keagamaan atau sebagai masalah fiqhiyah yang menempati posisi yang sentral dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, bahkan masalah politik.
1 Abdul Syatar and Arif Rahman, “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation,” Mazahibuna 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
2 Syatar and Rahman.
3 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’anul  Karim  dan  Terjemah ,  (Surakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2014), h. 45.
Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf merupakan suatu pemberian dalam pelaksananya yang dilakukan dengan cara menahan pokok-pokok serta mendermakan hasil ataupun manfaatnya kepada masyarakat luas. Yang dimaksud “menahan pokok” yaitu menahan suatu barang yang akan diwakafkan  dari  berbagai  bentuk  transaksi  yang  bersifat  memindahkan  hak  misalnya  jual  beli, hibah,  waris  dan  sebagainya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  cara  penggunaannya  atau pemanfaatannya  diorientasikan  pada  sektor-sektor  kebajikan  dan  mashlahat  sesuai  dengan kehendak pewakaf yang tersirat melalui ikrar tanpa adanya imbalan. 4
Perwakafan di Indonesia diatur sejak mulai lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal yaitu UUPA yang menyatakan bahwa “hukum agraria nasional menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, serta  tidak  mengabaikan  unsur-unsur  yang  bersandarkan  pada  hukum  agama”.  Undang-undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia merupakan hal yang mulai menjadi keharusan, karena dapat dilihat dari kurangnya rasa sadar dan keprihatinan akan pengembangan dan pengelolaan dari wakaf  tersebut.  Hukum  wakaf  yang  rigid  dan  sistem  pengelolaan  wakaf  yang  tidak  dilandasi dengan  kerangka  kerja  yang  professional  menjadikan  penyebab  institusi  tidak  berkembang  dan tidak memberikan manfaat yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut.
Prinsip-prinsip  yang  sangat  perlu  untuk  dikaji  ulang  yaitu  dengan  adanya  persyaratan- persyaratan benda yang boleh diwakafkan, persyaratan transaksi atau ikrar wakaf, serta sasaran- sasarannya. 5 Adapun ulama fikih berpendapat bahwa benda yang boleh diwakafkan seperti benda- benda yang tidak bergerak serta benda-benda yang memiliki karakter lestari dengan transaksi yang ada dalam ikrar dengan jangka waktu yang tidak terbatas ( mu’abbad ). Adapun sasaran wakaf yang disyaratkan yang tidak menyimpang pada kehendak pewakaf yang ada dalam ikrar tersebut.
Persoalan implementasi hukum perwakafan yaitu karena institusi wakaf di Indonesia belum dikelola  dengan  kerangka  kerja  yang  profesional.  Akibatnya,  cukup  banyak  dari  lembaga keagamaan  maupun  yayasan  pendidikan  yang  terlantar  pengelolaan  wakafnya.  Hal  tersebut disebabkan karena pihak wakif hanya mewakafkan sebidang tanah kosong untuk pembangunan sarana peribadatan serta pendidikan tanpa memikirkan adanya biaya dari pembangunan dan sistem operasionalnya. Kemudian, diserahkan kepada pengelola (panitia) dan nadzir yang bekerja secara sambilan, dan bukan sebagai pekerja khusus yang dibebani tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya tersebut.
Perwakafan  yang  ada  di  Pondok  Modern  Ittihadul  Ummah  11  Poso  ini  pada  umumnya mengacu  kepada  Pondok  Modern  Darrusalam  Gontor  dengan  sistem  pendidikan  yang  sangat berkembang  pesat,  terlebih  lagi  setelah  Trimurti  yaitu  selaku  pemimpin  Pondok  mengambil langkah  strategis  dengan  melakukan  modernitas  tidak  terbatas  pada  sistem  penyelenggaraan, sehingga menyentuh bidang pengelolaan yang tidak terkonsentrasi pada figur kyai. Langkah awal yang akan ditempuh yaitu penyerahan Pondok melalui ikrar wakaf kepada sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Wakaf. Penyerahan tersebut terjadi pada tahun 1958 sehingga Badan Wakaf pasca  ikrar  akan  memperoleh  otoritas  untuk  mengelola  serta  mengembangkan  Pondok  menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mentransformasikan ajaran Islam secara kaffah . 6
4 Ibnu Abidin, Muhammad Amin, Radd al-Mukhtar (Bairut, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz VI, h.520-521; Ibnu Qudamah,  Abu  Muhammad,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Muhammad, Al-Mughni (Riyadh,  Maktabah  al-Riyadh  al- Haditsiyah, 1941), juz V, h. 567.
5 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al -Maqashid Al- Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1 – 8, https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
6 Juhaya  S.  Praja  dan  Mukhlisin  Muzarie, Pranata  Ekonomi  Islam  Wakaf ,  (Yogyakarta:  Dinamika  STAIC  Press, 2009), h. 176-177.
Maslahah  Mursalah adalah  suatu  jalan  yang  akan  ditempuh  hukum  Islam  guna menerapkan  kaidah-kaidah  serta  perintah-Nya  terhadap  suatu  peristiwa  baru  yang  tidak  ada nashnya serta menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada pada perjalanan hidup umat manusia  sehingga Maaqasid  al-Syari'ah  al-  ‘Amaamah akan  sesuai  guna  mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Konsep Mashlahah Mursaalah tidak hanya membahas mengenai ibadah tetapi juga membahas mengenai masalah muamalah.
Keterlibatan  pemerintah  dalam  mengatur  masalah  perwakafan  adalah  atas  dasar kepentingan  kemaslahatan  ( al-Maslahah  al-Mursaalah) 7 karena  sudah  menyangkut  bagian  dari kepentingan umum, jika tidak akan menimbulkan ketidaktertiban sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu “Pemerintah berkewajiban dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslaahatan umat”. 8
Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan utama dalam pensyariatan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yaitu demi kemaslahatan umat manusia, yang ditegaskan dalam QS. Al-Anbiyaaa’/21: 107.
َني ِم َ ل ََٰعۡلِ ل ٗة َمۡح َر ا َّ لِإ َكََٰنۡل َسۡر َ أ ٓا َم َو ١٠٧
Terjemahnya:
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 9
Konsep Wakaf Dalam Fikih 1. Pengertian Wakaf
Secara etimologi , kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “ waqf ”, yang berarti “berdiri”, “berhenti”, “ragu-ragu”, “menahan atau “mencegah”. 10 Kata waqf digunakan untuk makna mauquf yang  artinya  ditahan,  yang  dihentikan  atau  diragukan,  dibandingkan  dengan  makna  dari  suatu transaksi. 11
Adapun secara terminologi, kata waqf dalam islam dikenal dengan kata habs dan shadaqah yang mempunyai rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing dari ahli fikih. Menurut Imam Abu Hanifa yaitu harta wakaf bersifat ghair lazim (tidak mengikat) menahan harta dalam milik wakif serta menyedekahkan manfaatnya seperti dalam hal pinjaman. 12 Wakaf baru bersifat mengikat menurut Imam Abu Hanifah ketika:
a. Apabila  ada  suatu  keputusan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  wakaf  itu  bersifat mengikat,
b. Peruntukan wakaf yaitu untuk masjid,
7 Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625.
8 Lihat Qutub Abdul Salam dan Solikhul Hadi, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2330/36/lang,ar/ (diakses  lewat  situs  internet  pada  tanggal  27  Oktober 2020 pukul 13.45).
9 Forum  Pelayanan  Al-Qur’an  (Yayasan  Pelayan  Al-Qur’an  Mulia), Mushaf  Famy  bi  Syauqin Al-Qur’an  dan Terjemah , (Makassar: Al- Imam Ashim Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an, 2012), h. 331.
10 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, Kamus Al-Ashrie , (Yogyakarta, Yayasan Ali Ma’shum, 1996), hlm. 2034.
11 Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 143 – 58, https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
12 Ibnu al- Humam al-Hanafi, Syarah Fath al-Qadir, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1995), jilid 6, hlm. 190.
c. Wakaf  tersebut  dikaitkan  dengan  kematian waqif ( waqif berwasiat  akan  mewakafkan harta)
Dalam pengertian wakaf secara umum yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli) atau menahan barang yang akan diwakafkan untuk tidak diwariskan, kemudian menjadikan suatu kegunaan untuk berlaku secara umum.
Idris Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin akan diambil orang manfaatnya, kekal zat (‘ain)-nya dan dapat menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara’ bahkan dilarang untuk leluasa pada benda-benda yang akan dimanfaatkan nya tersebut. 13
Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya  tanpa  musnah  seketika  dan  untuk  penggunaan  yang  mubah  dan  dimaksudkan  guna mendapat keridhaan Allah SWT. 14
Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang  mewakafkan  yaitu  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  seseorang  dengan  sengaja memisahkan  atau  mengeluarkan  harta  benda  yang  dimilikinya  untuk  dimanfaatkan  sebagai keperluan di jalan Allah SWT/jalan kebaikan.

## 2. Dasar Hukum Wakaf
Pensyariatan waqaf secara khusus, nash yang menunjukkan mensyariatkan waqaf yang ada pada  Al-Qur’an  dan  Hadist  tidak  ditemukan.  Namun  demikian,  bahkan  secara  umum  banyak ditemukan  ayat  maupun  hadist  yang  dapat  menganjurkan  agar  orang-orang  mampu  beriman tersebut  menafkahkan  atau  menginfakkan  sebagian  rezekinya  untuk  guna  kebaikan.  Yang menjadikan dasar pensyariatan waqaf dalam yaitu:
QS. Ali Imran/3: 92:
ٞميِلَع ۦِهِب َ َّللَّٱ َّنِإَف  ٖء ۡيَش نِم ْاوُقِفنُت اَم َو  ََۚنوُّب ِحُت اَّمِم ْاوُقِفنُت  ٰىَّتَح  َّرِبۡلٱ ْاوُلاَنَت نَل
٩٢
Terjemahan:
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkah kan. Maka Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya”.
3. Rukun Wakaf
Adapun yang menjadi rukun wakaf yaitu:
a. Pihak  yang  mewaqafkan  ( waqif ),  yaitu  yang  telah  disyaratkan  harus  daru  orang  yang memiliki  kemampuan  guna  menyumbangkan  sebagian  harta,  dengan  kualifikasi  baligh, berakal,  dan  kehendak  sendiri  atau  tanpa  adanya  suatu  paksaan.  Apabila  syarat  ini terpenuhi maka wakaf tersebut sah, walaupun ia orang kafir. Dan tidak sah wakaf ini ketika wakaf tersebut dari anak kecil atau orang gila, ataupun orang yang dicabut haknya karena dianggap idiot tidak sah wakafnya namun sah wasiatnya maksudnya dia masih mempunyai kuasa untuk memberikan sumbangan setelah kematiannya dan orang yang dalam keadaan bangkrut walaupun dibeli oleh wali.
b. Harta  yang  diwaqafkan  ( mauquuf ),  yaitu  syarat-syaratnya  harus  berupa  benda  yang mempunyai kekuatan yang jelas dan menjadi hak milik yang dapat dipindahkan. Jika tidak hilang dapat memberikan manfaat mubah yang menjadi salah satu tujuan. Waqaf ini tidak sah apabila benda-benda tersebut hasil dari rampasan atau tidak terlihat karena barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya,
13 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah , (Karya Indah: Jakarta, 1986), hlm. 156.
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah , (Bandung: Al-Maarif, 1977), hlm. 5.
c. Yang menerima wakaf ( mauquf ‘alaihi ), yaitu:
a) Penerima wakaf definitive yaitu yang terdiri dari salah satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya.
b) Penerima  wakaf  Undefinitif  yaitu  organisasi-organisasi  sosial,  seperti  wakaf  untuk pelajar, orang kafir, rumah sakit dan pembangunan masjid.
d. Shiqhat .

## 4. Syarat-Syarat Wakaf
Salah  satu  syarat  sahnya  dalam  suatu  waqaf  yakni  haruslah  dapat  memenuhi  beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf diatas, yakni:
a. Orang-orang  yang  mewakafkan  haruslah  dari  orang  yang  sepenuhnya  berhak  dapat menguasai  benda  yang  akan  diwakafkan.  Wakif  tersebut  harus  muqallaf  (orang-orang yang  dibebani  hukum)/  akil  baligh  serta  kehendak  sendiri  tanpa  adanya  paksaan  dari orang lain.
b. Benda yang akan untuk diwaqafkan harus kekal zatnya maksudnya zatnya tidak mudah rusak  dan  akan  timbulnya  suatu  manfaat.  Wakaf  tersebut  haruslah  disebutkan  dengan jelas dan terang kepada siapa benda/harta tersebut akan diwakafkan.
c. Hendaklah penerimaan waqaf adalah orang yang berhak untuk memiliki sesuatu, maka tidak akan sah wakaf kepada hamba sahaya.
d. Ikrar dalam wakaf dinyatakan dengan jelas, baik dalam tulisan maupun lisan itu.
e. Tunai dan tidak ada khiyaar sebab wakaf tersebut akan berpindah kepemilikan waktu itu juga.
5. Jenis-Jenis Wakaf
Adapun Jenis-jenis waqaf dalam Islam, dan dapat ditinjauh dari segi substansial ekonomi yang dibagi menjadi dua yaitu:
a. Wakaf Langsung
Yaitu wakaf non-produktif atau wakaf langsung yaitu suatu proses pengelolaan wakaf guna dapat  memberikan  pelayanan  secara  langsung  kepada  orang-orang  yang  berhak  seperti  wakaf rumah sakit, masjid, sekolah, dan lain-lain.
b. Wakaf Produktif
Pada  dasarnya  wakaf  produktif  dilandasi  pada  ketidakpuasan  pihak  pemerintah  yaitu terutama  Departemen  Agama  yang  dilakukan  oleh  nazhir  tentang  pengelolaan  harta  wakaf. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu bagian dari semangat memperbaharui serta memperluas cakupan dalam obyek wakaf guna mendapatkan kegunaan yang maksimal. 15
Jadi  dapat  disimpulkan perbedaan  antara  wakaf  secara  langsung  (non-produktif)  dengan waqaf produktif yaitu terletak pada pola manajemen serta cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan  biaya  dalam  perawatan  dengan  dana  yang  akan  diperoleh  dari  luar  benda  wakaf tersebut, misalnya wakaf produktif yaitu sebagian dari hasilnya dapat diperuntukkan guna merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya dapat  digunakan/  dibagikan kepada orang-orang yang berhak atau tersebut.
6. Fungsi Wakaf
15 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , hlm. 15.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  yaitu  wakaf  tersebut  berfungsi  untuk mewujudkan  berbagai  potensi  dan  manfaat  yang  ekonomis  dari  harta  benda  wakaf  guna kepentingan ibadah serta demi memajukan kesejahteraan masyarakat umum dalam Pasal (5).
1. Tujuan Wakaf Wakaf merupakan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt guna untuk bisa mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh akan lebih utama dan lebih  besar  pahalanya  daripada  orang  yang  bersedekah  biasa,  sebab  sifatnya  yang  kekal  dan manfaatnya atau kegunaannya pun akan lebih besar, pahalanya kebaikannya akan terus mengalir kepada waqifnya meskipun dia telah tiada atau meninggal dunia. Peranan harta wakaf sangat besar bagi pembangunan Negara. Tujuan wakaf berdasarkan hadits yang beraasal dari ibnu Umar Ra. Dapat  dipahami  ada  dua  macam  yaitu: pertama, untuk  mencari  keridhaan  Allah  SWT .  Kedua , untuk kepentingan masyarakaat.

## 2. Pengurus Wakaf (Nadzir)
Nadzir wakaf yaitu orang atau badan yang sedang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan dari wakaf tersebut. Dengan demikian, siapa  saja  yang  boleh  dijadikan  sebagai  nadzir  selama  ia  mempunyai  hak  untuk  melakukan tindakan hukum serta yang boleh menentukan nadzhir wakaf yaitu seorang wakif.
Nadhzir  wakaf  berwenang  melakukaan  segala  tindakah  yang  akan  mendatangkan  suatu kebaikan  bagi  harta  benda  wakaf  yang  bersangkutan  dengan  tetap  memperhatikan  syarat  yang telah mungkin ditentukan oleh seorahng waqif. Seorang nadzhir juga berhak untuk mendapatkan upah dalam kepengurusan harta wakaf yang dilakukannya, selama dia dapat menjalankan tugasnya dengan  baik  dan  benar.  Adapun  besaran  upah  yang  diberikan  oleh  nadzir  akan  ditentukan  oleh seorang wakif, bilamana wakif tersebut tidak menentukan besarnya upah nadzir maka hakimlah yang akan menentukan besar upah sessuai denghan berat ringaannya tugas yang dikerjakannya. Seorang  nadzhir  juga  tidak  akan  dibebankan  resiko  yang  akan  terjadi  atas  harta  wakaf,  seperti apabila ada kerusakan yang akan terjadi atas kelalaiannya dari nadzir.

## Kedudukan Dan Tugas Badan Wakaf Indonesia
Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga ini mempunyai kedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat berbentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. 16 Perwakilan BWI  provinsi  berkedudukan  di  ibu  kota  provinsi.  Sementara,  perwakilan  BWI  kabupaten  /kota berkedudukan  di  ibukota  kabupaten/kota.  Perwakilan  BWI  ini  mempunyai  hubungan  hierarkis dengan BWI di tingkat pusat. BWI sebagaimana dikatakan pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  yakni  lembaga  independen  yang  dapat  bertugas memajukan serta mengembangkan perwakafan nasional.
Dalam  melaksanakan  tugas  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  mampu  bekerja  sama  dengan instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  organisasi  masyarakat,  para  ahli,  badan internasional, serta pihak lain yang di pandang mampu seperti:
a. Badan Wakaf Gontor
Badan Wakaf, seperti disebutkan dalam piagam, yaitu lembaga yang secara umum bertugas untuk melaksanakan visi dan misi pondok. Badan Wakaf dalam menjalankan tugas dan fungsinya membentuk  lembaga-lembaga  teknis,  seperti  lembaga  pimpinan  pondok,  lembaga  pengasuhan santri, Kullyatul  Muallimin  Al-Islamiyah (KMI),  Institut  Studi  Islam  Darusssalam  (ISID)  dan
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-48.
Yayasan  Pemeliharaan  dan  Perluaasan  Wakaf  Pondok  Modern  (YPPWPM).  Mekanisme pengangkatan pengurusnya, seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf, dilakukan oleh pimpinan pondok dengan persetujuan Badan Wakaf.
b. Tata Cara Pendaftaran Harta Wakaf
Untuk menjalankan suatu amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf  yang  terkait  dengan  pengamanan  harta  benda  wakaf  di  Indonesia,  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Bimas)  Islam  menetapkan  berbagai  kebijakan,  yaitu  1)  Menyelesaikan suatu  proses  sertifikasi  terhadap  tanah-tanah  wakaf  di  berbagai  daerah  yang  belum  memiliki sertifikat  wakaf.  Sertifikasi  terhadap  tanah  wakaf  yakni  langkah  pengamanan  khusus  aset-aset wakaf di Indonesia yang secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf. 2) Inventarisasi harta  benda  wakaf  di  seluruh  Indonesia  melalui  sistem  komputerisasi.  3)  Melakukan  pemetaan potensi  harta  benda  wakaf,  sehingga  dapat  diketahui  potensi  yang  dapat  dikembangkan.  4) Melakukan Advokasi, perlindungan serta penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga.

## Maslahah Mursalah

## 1. Pengertian Maslahah Mursalah
Untuk dapat memahami maslahah mursalah secara baik dan benar, maka terlebih dahulu akan sangat perlu untuk diketahui yaitu makna dalam suatu kajian ushul fiqh. Secara etimologis” maslahah mursalah ” terdiri atas dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. Secara etimologi , kata maslahah berasal  dari  kata  ‘ salah’ atau  ‘ saluha’ yang  artinya  baik.  Kata  ini  merupakan antonim dari kata ‘ fasada’ yang berarti rusak. Sehingga kata maslahah yakni kebalikan dari kata mafsadah atau (kerusakan).
Kata maslahah yakni  suatu  bentuk  tunggal  dari  ( mufrad )  dari  kata masalih .  Pengarang kamus” Lisan al-Arab” menjelaskan bahwa definisi maslahat dari dua arah, yakni maslahah yang mempunyai arti bahwa ‘ al-shalah’ dan maslahah sebagai bentuk kata tunggal (mufrad) dari kata ‘ al-mashalih’ semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal ataupun akan melalui sebuah  proses,  misalnya  menghasilkan  kenikmatan  dan  faedah,  ataupun  pencegahan  serta penjagaan. 17
Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa maslahah mempunyai artinya “sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan,  faedah  serta  manfaat”  sedangkan  kemaslahatan  berarti mendapat kegunaan, kebajikan, manfaat kepentingan. 18
Sedangkan kata mursalah yaitu bentuk dari isim maf’ul dari kata: arsala yursilu-irsal yang artinya yaitu: ‘adam al-taqyiid (tidak terikat); atau yang berarti juga: al-mutlaqahh (bebas ataupun lepas).  Dengan  demikian,  pengertian maslahah secara  terminologi,  terdapat  beberapa  definisi maslahah yang  dikemukakan  para  ulama  ushul  fiqh,  namun  seluruh  pengertian  tersebut mengandung  esensi  yang  sama.  Sedangkan  secara  terminologi  Ada  beberapa  rumusan  definisi yang  berbeda  tentang maslahah  mursalah ini,  namun  masing-masing  memiliki  kesamaan  dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:
● Al-Ghazali merumuskan maslahah mursalah sebagai berikut: “Apa-apa ( maslahah ) yang tidak  akan  adaa  bukti  baginya  dari  syara’  dalam  bentuk nash tertentu  yang  akan membatalkannya serta tidak ada yang akan memperhatikan.” 19
17 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih . (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1 hlm.117.
18 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. ke- 2 hlm .634.
19 Al-Ghazali, al-mustashfa , (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.), hlm. 286.
● Abdul Wahab Khalaf memberi rumusan berikut: “ Maslahah Mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.” 20
2. Macam-macam Maslahah
Para  pakar  ushul  fiqh  membagikan maslahah dalam  beberapa  bagian,  antara  lain  ialah: Dilihat dari segi eksistensi ataupun pada keberadaan maslahah menurut syara’ terbagi kepada tiga macam bentuk, yakni:
a. Maslahah Mu’tabarah
Maslahah  Mu’tabarah ,  merupakan  kemaslahatan  yang  terdapat  dalam  suatu nash  yang secara  tegas  akan  menjelaskan  serta  mengakui  keberadaannya,  dengan  kata  lain  yaitu kemaslahatan yang diakui syar’ii secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang mampu memberikan petunjuk pada adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya guna untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, maka disyariatkannya  hukum qisas yang terhadap  pelaku  pembunuhaan  dengan  sengaja.  Guna memelihara  kehormatan  manusia,  disyariatkannya  hukum  dera  bagi  penuduh  dan  pelaku  zina. Guna memelihara harta benda, maka disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, baik laki-laki maupun seorang perempuan.
b. Maslahah Mulgâh
Maslahah Mulgâh , merupakan kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan dari suatu nash . Sehingga, kemaslahatan yang tertolak karena adanya dalil yang menunjukan bahwa hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari dalil yang jelas tersebut. 21
Contoh  dari maslahah  mulgâh yaitu  menyamakan  seperti  pembagian  seorang  anak perempuan  dengan  pembagian  seorang  anak  laki-laki  dalam  hal  harta  warisan,  penyamaan pembagian “jatah” harta warisan antara seorang anak perempuan dengan bagian dari seorang anak laki-laki  secara  sepintas  memang  terlihat  ada  kemaslahatan  di  dalamnya,  akan  tetapi  lebih berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalil nash yang lebih jelas serta terperinci.
c. Maslahah Mursalah
Maslahah  Mursalah ,  yang  juga  biasa  disebut  dengan istishlâhh, adalah  maslahah  yang secara eksplisit tidak akan ada satu dalil manapun baik yang mengakuinya maupun dalil yang akan menolaknya. Sehingga secara tegas maslahah Mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiami oleh nash . Sebab karena diakui dalam kenyataannya maslahat jenis ini terus akan terus tumbuh serta  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  Islam  yang  dipengaruhi  oleh perbedaan kondisi serta tempat. 22
d. Maslahah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya
Apabila akan ditinjau dari segi esensi serta kualitas, maslahah terdiri tiga macam bentuk, yakni maslahah darûriiyyah , maslahah hâjiyyah , serta maslahah tahsîniyyahh .
e. Maslahah Darûriyah
Maslahah  darûriyyah merupakan kemaslahatan  yang  berhubungan  dengan  kebutuhaan pokokk  umat  manusia  baik  didunia  maupun  diakhirat,  ialah  kemaslahatan  yang  keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia maksudnya yaitu untuk kehidupan manusia tidak ada apa-apa apabila salah satu dari prinsip yang lima tersebut itu tidak ada batasnya. Dan segala usaha
20 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), cet. 7, hlm. 142.
21 Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pa ndemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),” KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1, Juni (2020): 1 – 13, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
22 Romli, Muqaranah Mazahib fil Ushul , hlm. 164.
yang  secara  langsung  menjamin  ataupun  akan  menuju  pada  tingkat  keberadaan  lima  prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) ialah baik atau maaslahah dalam tingkatan darûri.
f. Maslahah Hâjiyyah
Maslahah  hâjiyyah ialah  merupakan  kemaslahatan  yang  dengan  tingkat  hidup  manusia kepada tidak berada pada tingkat darûri. Dalam bentuk kemaslahatannnya tidak secara langsung bagi  pemenuhan  dalam  kebutuhan  pokok  yang  lima  ( darûri ),  akan  tetapi  secara  tidak  langsung menuju  ke  arah  yang  sama,  misalnya  dalam  hal  memberikan  kemudahan  bagi  pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang dibutuhkan  dalam  menyempurnakan  kemaslahatan  pokok  yang  sebelumnya  yang  berbenutuk keringanan guna mempertahankan serta memelihara kebutuhan yang lebih mendasar manusia.
g. Maslahah Tahsîniyah
Maslahah tahsîniyah merupakan maslahah yang  kebutuhan hidup manusia kepada tidak sampai pada tingkat darûri , dan juga tidak pada tingkat hâjîy , sehingga kebutuhan tersebut perlu untuk  dipenuhi  dalam  rangka  memberi  kesempurnaan  dan  keindahan  bagi  hidup  manusia. Maslahah dalam bentuk tahsînî tersebut, merupakan mashlahah berkaitan dengan lima kebutuhan pokok pada manusia itu sendiri. 23
Ada  Tiga  bentuk  maslahah,  secara  berurutan  menggambarkan  tingkatan  peringkat kekuatanya,  yang  kuat  ialah maslahah  darûriyah ,  kemudian maslahah  hâjiyah dan  berikutnya maslahah tahsîniyah . Darûriyah yang limaa juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan  adalah:  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Perbedaan  tingkat  kekuatan  tersebut juga  terlihat  bila  akan  terjadi  perbenturan  suatu  kepentingan  antara  sesama,  dalam  hal  tersebut harus didahulukan darûri atas hâjiy dan didahulukan hâjiy atas tahsîni.

## Kesimpulan
Dampak  kemaslahatan  wakaf  dari  unit-unit  usaha  yang  keuntungan  nantinya  dapat bermanfaat  bagi  pengembangan  sektor-sektor  yang  ada  di  pondok  baik  dari  sisi  operasional pondok,  kebutuhan-kebutuhan  pondok  yang  sifatnya  operasional  bulanan  dapat  dicover  dengan keuntungan dari wakaf unit-unit usaha yang ada di pondok, sehingga keberlangsungan kehidupan yang ada di pondok tersebut tidak bergantung dari pembayaran bulanan dari para santri tetapi dari unit-  unit  usaha  yang  ada.  Adapun  bentuk-bentuk  kemaslahatan  wakaf  terhadap  kesejahteraan masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di Pondok salah satunya para pekerja yang ada di Pondok dari masyarakat luar seperti para pekerja bangunan, bagian dapur, dan lain sebagainya itu semua atas dasar dari pada pendanaan wakaf-wakaf. Unit usaha ini tidak hanya untuk para santri-santri saja tetapi bisa juga dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya unit-unit usaha Pondok tersebut.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Idris. Fiqh al-Syafi’iyah , (Karya Indah: Jakarta, 1986)
Al-Ghazali, al-mustashfa , (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.)
Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 143– 58. https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah.” AL-Azhar
23 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2 , hlm. 328.
Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, Kamus Al-Ashrie , (Yogyakarta, Yayasan Ali Ma’shum, 1996)
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Islam tentang  Wakaf,  Ijarah dan Syirkah , (Bandung:  Al-Maarif, 1977)
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1996)
Forum Pelayanan Al-Qur’an (Yayasan Pelayan Al-Qur’an Mulia), Mushaf Famy bi Syauqin Al- Qur’an dan Terjemah ,  (Makassar:  Al-  Imam Ashim Pondok Pesantren Tahfizhul  Qur’an, 2012)
Ibnu Abidin, Muhammad Amin, Radd al-Mukhtar (Bairut, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz VI, h.520-521; Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, Al- Mughni (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941)
Ibnu al- Humam al-Hanafi, Syarah Fath al-Qadir, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1995)
Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam Wakaf , (Yogyakarta: Dinamika STAIC Press, 2009)
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemah , (Surakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2014)
Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996)
Lihat  Qutub  Abdul  Salam  dan  Solikhul  Hadi,  Wakaf  dan  Perwakafan  di  Indonesia, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/2330/36/lang,ar/ (diakses  lewat  situs  internet pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 13.45).
Musyahid, Achmad. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625.
Syafe’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1, Juni (2020): 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
Syatar, Abdul, and Arif Rahman. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation.” Mazahibuna 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-48.