## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ratio  Decidendi Terhadap  Penetapan  Alat  Bukti  Dalam Tindak Pidana Korupsi
Oheo K. Haris 1* , Sabrina Hidayat 1 , Honesto Ruddy Dasinglolo 2
1 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia
2 Direktorat Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Indonesia
* Corresponding author’s e-mail: oheo.haris@uho.ac.id

## Abstrak:
Tulisan ini ditujukan pada putusan pengadilan dalam menilai dan menetapkan alat bukti pada tindak  pidana  korupsi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Ratio Decidendi  Hakim  menetapkan  keabsahan  alat  bukti  dalam  sidang  Praperadilan  penetapan tersangka tindak pidana korupsi, Serta menilai alat bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian telah  sesuai  dengan  syarat-syarat  pembuktian  menurut  perundang-undangan.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum,  yakni  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  lebih  menekankan  pada  poin  “alat  bukti” yang  ditetapkan  oleh  Termohon  dalam  menetapkan  status  tersangka  kepada  pemohon  yang diduga  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  pertimbangannya  Hakim  menilai  bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam  hal  ini  Penetapan  Tersangka  Pemohon  hanya  didasari  oleh  proses  administrasi.  Alat Bukti yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Peraturan  KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kata Kunci: Kepolisian; Korupsi; Pembuktian; Ratio Decidendi

## 1.  Pendahuluan
Lembaga  Praperadilan  merupakan  hasil  usaha  tuntutan  terhadap  perlindungan  Hak Asasi Manusia. 1 Negara, melalui peraturan perundang-undangan menjamin hak asasi manusia  bagi  para  tersangka  yang  terlibat  di  dalam  perkara  pidana.  Tujuan dibentuknya Praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.
Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini  penyidik  karena  penyalahgunaan  wewenang  yang  diberikan  kepadanya. Wewenang yang diberikan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dapat  melakukan  tindakan  upaya  paksa. Seperti  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Tujuan  dari  upaya paksa tersebut, tidak lain adalah guna kepentingan umum, melindungi hak-hak publik
1 Afandi,  F.  (2016).  Perbandingan  Praktik  Praperadilan  dan  Pembentukan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 28 (1), 93-106.
dengan  atas  nama  kekuasaan/  kewenangan  penyidik.  Penyidikan  dengan  tindakan atau upaya paksa  terhadap  orang  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah untuk mencari bukti dan titik terang siapa pelaku (dader) atau tersangkanya.
Penyidik  dalam  melakukan  tindakan  upaya  paksa  berada  dalam  batasan  dan ketentuan  yang  diikat  oleh,  syarat,  alasan,  dan  tata  cara  upaya  paksa  seperti penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Jika  penyidik  melakukan tindakan  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan hukum yang  berlaku/  KUHAP  ( undue process of law ) atau melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan salah orang  dalam  penangkapan.  Maka  terhadap  orang,  keluarga  atau  kuasa  hukumnya dapat  melakukan  upaya  hukum  Praperadilan  melalui  Pengadilan  Negeri  atas  tidak sahnya upaya paksa ( dwangs ).
Perkembangan  hukum  yang  terjadi  dalam  konteks  Praperadilan  di  Indonesia  dalam beberapa  putusan  pengadilan,  yaitu  masuknya  pengujian  sah  tidaknya  penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan. Fenomena ini memancing reaksi yang beragam dari  berbagai  pihak,  banyak  yang  memuji  dengan  alasan  bahwa  hal  tersebut merupakan suatu wujud terhadap penghormatan nilai-nilai hukum dalam pemenuhan perlindungan    hak  asasi  manusia,  di  sisi  lain  Praperadilan  banyak  juga  yang meragukan  dengan  alasan  bahwa  hal  tersebut  sudah  melanggar  prinsip  legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP  saja  yang mestinya diatur sebagai objek Praperadilan, yang bisa diajukan ke acara Praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke Praperadilan dalam KUHAP.
Pelaksanaan  pemeriksaan  Praperadilan  dimulai  untuk  menentukan  apakah  petugas dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  telah  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan pemeriksaan  terhadap  tersangka  sesuai  dengan  prosedur  peraturan  perundang- undangan  atau  apakah  petugas  penyidik  kepolisian  telah  melaksanakan  perintah jabatan  atau  tidak.  Selain  itu,  tindakan  sewenang-wenang  yang  menyebabkan kekeliruan  dalam  penerapan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  dan  hak  asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.
Pengajuan  Praperadilan  yang  seharusnya  memiliki  arti  penting  dalam  rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi  korban  ketidaksewenang-wenangnya  aparat  penegak  hukum  baik  dalam proses  penyelidikan,  penyidikan  hingga  penetapan  sebagai  tersangka.  Namun seringkali Hakim Praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya Praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok  perkara  bukan  dalam  jangkauan  lembaga  Praperadilan  yang  semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.
Penyidikan  dalam  hukum  acara  pidana  adalah  sebagai  langkah  ketika  diketemukan adanya  indikasi  peristiwa  hukum  tersebut  sebagai  suatu  tindak  pidana,  penyidikan hanya  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  berhak  melakukannya  baik  itu  dari Kepolisian  Republik Indonesia,  Kejaksaan  Repulik Indonesia,  atau Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS),  selama  kewenangannya  ditetapkan  dalam  aturan  perundang- undangan  yang  relevan  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Berbagai  pelanggaran pidana  terjadi  secara  umum  disikapi  dengan  serangkaian  tindakan  penyelidikan, diikuti dengan penyidikan  yang menurut KUHAP disebutkan hanya dapat dilakukan oleh  pejabat  polisi negara  Republik Indonesia  dan  pejabat pegawai negeri sipil  yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang pada kasus-kasus tertentu, kemudian menginjak  tahapan  berkas  perkara  dilimpahkan  kepada  pihak  Kejaksaan  sebagai
lembaga  penuntut,  yang  diikuti  dengan  proses  penuntutan,  hingga  pemeriksaan  di pengadilan  oleh  Hakim  yang  duduk  pada  suatu  majelis.  Disisi  lain,  dalam menghadapi permasalahan hukum maka berbagai upaya hukum pun dilakukan bagi para pihak khususnya bagi tersangka atau terdakwa baik oleh dirinya sendiri maupun melalui  kuasa  hukumnya  yang  terus  mencermati  tindakan-tindakan  aparat  penegak hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  berkaitan  dengan  perkara  yang dihadapkan  kepadanya,  begitu  pula  yang  terjadi  pada  dugaan  pelanggaran  Tindak Pidana Korupsi. Meskipun disadari dalam penelitian ini tindak pidana korupsi yang selalu menjadi fokus perhatian penegak hukum adalah pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK 2
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  April  2015  lalu  telah  mengabulkan  sebagian  pengujian Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Dalam  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  Mahkamah Konstitusi  telah  menetapkan  objek  Praperadilan  baru  yaitu  mengenai  sah  atau tidaknya  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Mahkamah  Konstitusi menjadikan  penetapan  tersangka  sebagai  salah  satu  objek  Praperadilan  yang sebelumnya  tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Pasal  77  huruf  (a)  KUHAP  dinyatakan inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  dimaknai  termasuk  Penetapan  tersangka, penggeledahan  dan  penyitaan.  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  juga  menyatakan bahwa  Pasal  77  KUHAP  ini  tidak mempunyai kekuatan  hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.  Dengan  kata  lain,  penetapan  tersangka  setelah  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan;  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan  Surat,  setelah  putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup Praperadilan.
Anwar  Usman  selaku  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  periode  2018-2020  berpendapat bahwa  dimasukkannya  keabsahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  pranata Praperadilan  adalah  agar  perlakuan  terhadap  seseorang  dalam  proses  pidana memperhatikan  tersangka  sebagai  manusia  yang  mempunyai  harkat,  martabat  dan kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum.    Jika  hal-hal  negatif  tersebut  dapat dihindari,  tentu  saja  diharapkan  terdapat  dalam  diri  Hakim  adanya  sikap  atau  sifat kepuasan  moral.  Penetapan  tersangka  dibatasi  secara  limitatif  oleh  ketentuan  dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal penetapan tersangka adalah bagian  dari  proses  penyidikan  yang  didalamnya  kemungkinan  terdapat  tindakan sewenang-wenang  dari  penyidik  yang  termasuk  dalam  perampasan  hak  asasi seseorang.
Sidang  Praperadilan  Nomor  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw  Hakim  Pengadilan  Negeri Pasarwajo  yang  mengadili  perkara  Praperadilan  dalam  tingkat  pertama  terhadap penetapan  tersangka  dugaan  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hakim  Praperadilan menganggap  bahwa  penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian POLRES  Wakatobi  tidaklah  sah  dikarenakan  dalam  penetapan  tersangka  oleh penyidik  tidak  berdasarkan  pada  alat  bukti  yang  sah  menurut  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  ditetapkan  dengan surat penetapan Nomor SP.TAP/23.b/II/2017RESKRIM RES tanggal 23 Februari 2017 tentang Peralihan Status, peralihan status Tersangka Pemohon didasarkan pada hasil gelar  perkara  tertanggal 23 Februari  2017  dimana  dalam  gelar  perkara  tersebut  telah
2 Supriyanto,  Supanto,  Hartiwiningsih.  (2017).  Redefinisi  Unsur  “yang  Dapat  Merugikan  Keuangan (Perekonomian)  Negara”  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Amanna  Gappa ,  25(2):  7-18.  Available  at: http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507
dipaparkan keterangan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Pemohon sendiri yang telah dimintai  keterangan,  keterangan  para  Tersangka.  Terhadap  Putusan  Praperadilan Pengadilan  Negeri  Pasar  Wajo  Nomor:  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw  Hakim mengabulkan  semua  permohonan  Pemohon  dikarenakan  alat  bukti  yang  mendasari Penyidik  dalam  menetapkan  status  Tersangka  berdasarkan  pada  suatu  proses  gelar perkara  yang  tertuang  dalam  surat  administrasi  yang  terlampir  dalam  sidang Praperadilan
Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2012 dalam Pasal 3 bahwa penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus mengikuti prinsip  legalitas,  profesional,  proporsional,  prosedural,  transparan,  akuntabel  serta efektif  dan  efisien  agar  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  dan  lebih  jauh  tidak semata-mata  bertendensi  menjadikan  seseorang  menjadi  tersangka.  Untuk menetapkan  seseorang  menjadi  tersangka  haruslah  didapati  bukti  permulaan  yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara. Sehingga  harus  ada  proses  terlebih  dahulu  dalam  menetapkan  seseorang  menjadi tersangka. Alat bukti yang digunakan oleh Penyidik TIPIKOR POLRES Wakatobi tidak mememuhi  syarat  minimal  2  (dua)  alat  bukti  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  184 KUHAP. Dalam penetapan tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/23/II.2014/ RESKRIM RES tanggal 19 Februari 2014 dinyatakan oleh Majelis Hakim  Praperadilan  tidak  sah  karena tidak  didasari  oleh satu  alat  bukti  dimana  alat bukti yang ditetapkan oleh penyidik kepolisian tidak dapat dihadirkan di persidangan tetapi yang dapat dibuktikan oleh Penyidik adalah surat administrasi dari suatu proses penyidikan.
Adapun  isu  hukum  yang  diangkat  pada  tulisan  ini  adalah Ratio  Decidendi Hakim dalam  menetapkan  keabsahan  alat  bukti  dalam  sidang  Praperadilan  yang  terdapat dalam  putusan  Praperadilan  PN.  Pasar  Wajo  Nomor  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw. Kemudian  pada  isu  hukum  kedua  adalah  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  penyidik kepolisian  telah  sesuai  dengan  syarat-syarat  pembuktian  menurut  perundang- undangan.

## 2.  Metode
Penelitian ini berjudul Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam  Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis atau tipe penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,    dengan  menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( statute aprroach ), konsep ( concept approach ), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Ratio  Decidendi Hakim  Menetapkan  Keabsahan  Alat  Bukti    Dalam  Sidang Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/Pn.Psw
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  badan  yang  menentukan  dan  kekuatan  kaidah- kaidah  hukum  positif  dalam  konkretisasi  oleh  Hakim  melalui  putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu  negara,  dalam usaha menjamin  keselamatan masyarakat menuju  kesejahteraan rakyat,  peraturan-peraturan  tersebut  tidak  ada  artinya,  apabila  tidak  ada  kekuasaan
keHakiman  yang  bebas  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.

## 3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan keHakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  dilakukan  oleh Hakim  melalui  putusannya.  Fungsi  Hakim  adalah  memberikan  putusan  terhadap perkara  yang  diajukan,  di  mana  dalam  perkara  pidana,  hal  itu  tidak  terlepas  dari sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya  menetukan  bahwa  suatu  hak  atau peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti,  disamping  adanya  alat-alat  bukti menurut  undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  Hakim  yang  dilandasi  dengan integritas moral yang baik 3 .
Secara  kontekstual  ada  tiga  esensi  yang  terkandung  dalam  kebebasan  Hakim  dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya 4 .
Sebagai  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  mengambil  atau  menjatuhkan  suatu putusan  dalam  suatu  perkara  khususnya  perkara  pidana  dapat  menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu sebagai berikut.

## 3.1.1. Teori Pembuktian
Pembuktian memiliki arti penting atau merupakan inti dari suatu persidangan dalam perkara  pidana,  dikarenakan  dalam  perkara  pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran materiil.  Menurut  Eddy  Hiariej  hukum  pembuktian  pidana  adalah  ketentuan- ketentuan  mengenai  pembuktian  yang  meliputi  alat  bukti,  barang  bukti,  cara mengumpulkan  dan  memperoleh  bukti  sampai  pada  penyampaian  bukti  di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. 5 Ada empat teori pembuktian yang digunakan dasar oleh Hakim di pengadilan yakni 6 :
a. Positief  wettwlijk  bewisjtheorie ,  yang  mana  Hakim  terikat  secara  positif kepada  alat  bukti  menurut  undang-undang.  Artinya,  jika  dalam pertimbangan,  Hakim  telah menganggap  terbukti  suatu perbuatan sesuai dengan  alat-alat  bukti  yang  disebut  dalam  undang-undang  tanpa diperlukan keyakinan, Hakim dapat menjatuhkan putusan.
b. Conviction in  time, berarti  keyakinan  semata. Artinya,  dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiaanya semata-mata diserahkan kepada keyakinan Hakim.  Dia  tidak  terikat  kepada  alat  bukti,  namun  atas  dasar  keyakinan yang  timbul  dari  hati  nurani  dan  sifat  bijaksana seorang  Hakim,  ia  dapat menjatuhkan putusan.
c. Conviction  raisonee, artinya,  dasar  pembuktian  menurut  keyakinan  Hakim dalam batas-batas tertentu  atas alasan logis.
3 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta:  Sinar Grafika,.2010, h.103
4 Ibid, h.104.
5 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga,.2012, h.5.
6 Ibid, h.15-17.
d. Negatief    wettelijk  bewijstheorie, dasar  pembuktian  menurut  keyakinan Hakim  yang  timbul  dari  alat-alat  bukti  dalam  undang-undang  secara negatif.  Secara  tegas  dasar  pembuktian  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  183 KUHAP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya”.

## 3.1.2. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan,  kemudian mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta  pertimbangan Hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan  hukum  dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara 7 .
Kebebasan  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali,  sehingga  tidak  ada  satu  pihak  yang  dapat  menginterpensi  Hakim  dalam menjalankan  tugasnya  tertentu.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

## 3.2. Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan  hukum  diartikan  suatu  tahapan  di  mana  majelis  Hakim mempertimbangkan  fakta  yang  terungkap  selama  persidangan  berlangsung,  mulai dari  dakwaan,  tuntutan,  eksepsi  dari  terdakwa yang  dihubungkan  dengan alat  bukti yang  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil,  yang  disampaikan  dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. 8
Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh  Hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus kasus.  Menurut  Rusli  Muhammad  dalam  melakukan  pertimbangan  Hakim  ada  dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis

## 3.2.1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-Undang  ditetapkan sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan.  Hal-hal  yang  dimaksud  tersebut antara lain:
a. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena  berdasar  itulah
7 Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif Hukum  Progresif, Jakarta :  Sinar  Grafika, 2010.h. 103
8 Damang, Definisi  Pertimbangan  Hukum ,  dalam  http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi- pertimbangan-hukum_17.html, diakses 7 September 2018
pemeriksaan  di  persindangan  dilakukan.  Dakwaan  selain  berisikan  identitas terdakwa,  juga  memuat  uraian  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan menyebut  waktu  dan  tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan.  Dakwaan  yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
b. Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  menurut  Pasal  184  butir  e  KUHAP,  digolongkan  sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
c. Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai  sesuatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  alami  sendiri,  dan harus  disampaikan  di  dalam  sidang  pengadilan  dengan  mengangkat  sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.
d. Barang-barang bukti
Pengertian  barang  bukti  disini  adalah  semua  benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
• Benda  yang  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana atau untuk mempersiapkan;
• Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
• Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  tindak  pidana  yang dilakukan.
e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam  praktek  persidangan,  Pasal  peraturan  hukum  pidana  itu  selalu dihubungkan  dengan  perbuatan  terdakwa.  Dalam  hal  ini,  penuntut  umum  dan Hakim  berusaha  untuk  membuktikan  dan  memeriksa  melalui  alat-alat  bukti tentang  apakah  perbuatan  terdakwa  telah  atau  tidak  memenuhi  unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

## 3.2.2. Pertimbangan Non-Yuridis
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pertimbangan  non-yuridis  adalah  sebagai berikut:
a. Latar Belakang Terdakwa
Latar  belakang  perbuatan  terdakwa  adalah  setiap  keadaan  yang  menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
b. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  sudah  pasti  membawa  korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan  yang  dilakukan  tersebut  dapat  pula  berpengaruh  buruk  kepada masyarakat  luas,  paling  tidak  keamanan  dan  ketentraman  mereka  senantiasa terancam.
c. Kondisi Diri Terdakwa
Pengertian  kondisi  terdakwa  adalah  keadaan  fisik  maupun  psikis  terdakwa sebelum  melakukan  kejahatan,  termasuk  pula  status  sosial  yang  melekat  pada terdakwa.  Keadaan  fisik  dimaksudkan  adalah  usia  dan  tingkat  kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
d. Agama Terdakwa
Keterikatan  para  Hakim  terhadap  ajaran  agama  tidak  cukup  bila  sekedar meletakkan  kata  “Ketuhanan”  pada  kepala  putusan,  melainkan  harus  menjadi ukuran  penilaian  dari  setiap  tindakan  baik  tindakan  para  Hakim  itu  sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan 9 .
Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim  secara  sosiologis  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  KeHakiman  menyatakan  bahwa  Hakim  wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 10 .

## 4. Analisis Hukum
Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi dasar pertimbangan Hakim  dalam  memutus  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  terkait  dengan keabsahan  penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka.  Aspek Ratio  Decidendi terhadap permohonan Praperadilan merupakan konteks penting dalam Putusan Hakim karena hakikatnya  pada  pertimbangan  Hakim  merupakan  pembuktian  unsur-unsur  dari suatu  tindakan  Termohon  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  apakah  perbuatan tersebut  telah  memenuhi  dan  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dan  didasarkan dengan  Alat  Bukti  yang  sah  berdasarkan  Undang-undang  ataupun  Peraturan- peraturan  terkait.  Dalam  sistem  peradilan  negara  Republik  Indonesia,  menganut Sistem  Kontinental  yakni  Hakim  (sebagai  pedoman  pemidaan)  terikat  oleh  undang- undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of precedent. 11
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pasarwajo  dalam  menjatuhkan  putusan tersebut  di  atas,  menurut  Penulis  merupakan  Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis. Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  Hakim  yang  didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis di atas  yang  menjadi  dasar  dijatuhkannya  putusan  bebas  pada  Pemohon    adalah kesemua  hal  pada  poin-poin  pertimbangan  Hakim  di  atas.  Namun,  di  sini  Majelis Hakim  lebih  menekankan  pada  point  “Alat  Bukti”  yang  ditetapkan  oleh  Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon.
9 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer , Jakarta: Citra Aditya, 2007, h.212-220.
10 Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
11 Oheo K. Haris,  Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minumum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663   diakses 31 Januari  2019
Alat  bukti  yang  digunakan  oleh  Termohon  untuk  menetapkan  Pemohon  sebagai Tersangka yaitu Termohon dengan dasar Laporan Polisi No. Pol: R/LI-01/X/2011/Sat Reskrim,  tanggal  13  Oktober  2011  dengan  Surat  Perintah  Penyidikan  SP.Sidik/ 23/II/2014/RESKRIM  RES.  Dalam  rangka  Penyidikan  lebih  lanjut  Termohon menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  lanjutan  Nomor  Sprin  Sidik/23/a/II/2017 dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  Sprin  /23/a/II/2017/RESKRIM  RES,  tanggal  20 Februari  2017.  Kemudian  Termohon  menerbitkan  nota  Dinas  Nomor B/ND/5/II/2017  RESKRIM  RES,  tanggal  22  Februari  2017  perihal  undangan  gelar perkara.
Dalam  pelaksanaan  gelar  perkara  telah  dipaparkan  keterangan  pemeriksaan  saksi- saksi  termasuk  Pemohon  sendiri  yang  telah  dimintai  keterangan,  keterangan  para Tersangka, keterangan  saksi  ahli,  beserta  barang  bukti  lainnya yang  telah  dilakukan Penyitaan  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor  SP.  Sita/95/IV/2015/ Reskrim  Res,  tanggal  08  April  (dilampirkan  oleh  Pihak  Termohon  dalam  Sidang Praperadilan). Dari pemeriksaan saksi-saksi Tersebut termasuk pemohon sendiri dan keterangan  para  Tersangka,  Termohon  mendapatkan  alat  bukti  yang  sah  untuk menetapkan  pemohon  sebagai  Tersangka.  Akan  tetapi  Hakim  menganggap  bahwa penetapan  status  Tersangka  kepada  Pemohon  yang  dapat  dibuktikan  oleh  pihak Termohon  hanya  berdasarkan  pada  suatu  proses  administrasi  dari  suatu  peristiwa pidana yang terdiri dari adanya surat Penyelidikan, Laporan Polisi, Surat Penyidikan, Gelar  Perkara,  Surat  Penyitaan  sehingga  Hakim  Praperadilan  menganggap  bahwa penetapan  Tersangka  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Wakatobi  tidak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah:
a) Keterangan saksi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa
Alat  bukti  yang  sah  adalah  Saksi,  Surat, Petunjuk,  Keterangan  Ahli  dan  Keterangan Terdakwa, Akan tetapi dari alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP pihak Kepolisian  Resor  Wakatobi  (Termohon)  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi  ataupun  mengambil  keterangan  Pemohon (Tersangka).  Dalam  hal  ini  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  tidak  didahului dengan  adanya  pengumpulan  bukti-bukti  atau  dengan  kata  lain  tidak  didasari  oleh satupun  alat  bukti  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  184  KUHAP,  Sehingga  atas dasar  bukti  yang  diajukan  oleh  Termohon  di  persidangan  yaitu  berupa  surat Penyelidikan,  Laporan  Polisi,  Surat  Penyidikan,  Gelar  Perkara,  Surat  Penyitaan, Hakim  menilai  bahwa  Termohon  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka tidak didasari oleh minimum dua (2) alat bukti yang sah.
Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Praperadilan Pemohon juga
mempertimbangkan  aspek  tentang  Bukti  Permulaan,  dalam  pertimbangan  Hakim yang  telah  diuraikan  di  atas  Hakim  sependapat  dengan  Keterangan  Ahli  yang dihadirkan  oleh  Pemohon,  dalam  keterangan  di  Persidangan  Permohonan Praperadilan,  Ahli  berpendapat  bahwa  Penyidikan  yang  menentukan  Penetapan Tersangka  harus  didasari  oleh  Bukti-bukti,  ada  beberapa  istilah  yaitu  Bukti Permulaan,  Bukti  Permulaan  yang  cukup  dan  Bukti  yang  cukup.  Penulis  akan menjelaskan  tentang  Bukti  permulaan  yang  cukup  sebagaimana  tercantum  dalam

## Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

## Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang  cukup"  ialah  bukti  permulaan  untuk  menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai dengan  bunyi  Pasal  1  butir  14  KUHAP.  Pasal  ini  menentukan  bahwa  perintah penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang-wenang,  tetapi  ditujukan kepada  mereka  yang  betul-betul  melakukan  tindak  pidana.  Jika  menganalisis  soal Pasal 17 KUHAP, maka Pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

## Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Merujuk  pada  Pasal  17  beserta  penjelasannya,  tidak  ada  ketentuan  yang  eksplisit menyebutkan  apa  saja  bukti  permulaan  yang  cukup  itu.  Namun  kemudian,  dalam putusannya  bernomor  21/PUU-XII/2014  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  sesuai  Pasal  184  KUHAP  disertai  pemeriksaan  calon tersangkanya,  kecuali  tindak  pidana  yang  penetapan  tersangkanya  dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” Penjelasan Pasal 17 KUHAP sebenarnya sudah memberikan definisi Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai  Pasal  1  angka  14  KUHAP.  Pasal  ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Bukti  permulaan  yang  cukup  hanya  dikenal  dan  hanya  digunakan  dalam  proses penyelidikan  dan/atau  Penyidikan.  Karena  itu  bukti  permulaan  yang  cukup  dapat terdiri  atas  keterangan  (dalam  proses  penyelidikan)  keterangan  saksi  (Penyidikan), keterangan ahli (Penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan Penyidikan).
Putusan  Praperadilan  Nomor  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw  atas  nama  Pemohon Pemohon  Hakim  menilai  bahwa  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah menurut Pasal  184  KUHAP.  Landasan  berpikir  dari  2  (dua)  alat  bukti  terdapat  pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang yaitu bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik  tidak  akan  menjadi  terpaksa  untuk  menghentikan  Penyidikan  terhadap seseorang  yang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana,  setelah  terdapat  orang tersebut dilakukan penangkapan.
Berdasarkan  analisis  Penulis,  dalam  menjatuhkan  Putusan  Praperadilan  yang membebaskan  Pemohon.  Hakim  Praperadilan  kurang  cermat  dalam  menjatuhkan Putusan  karena  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka  Pihak  Kepolisian Resor  Wakatobi  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  dalam
dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  didasarkan  pada  fakta-fakta  Yuridis  yang  diperoleh dari  rangkaian  Penyelidikan  dan  Penyidikan  sehingga  memperoleh  dua  alat  bukti yang  sah.  Rangkaian  Penyelidikan  dimulai  dari  dasar  laporan  No.  Pol:  R/LI- 01/X/2011/Sat  Reskrim,  tanggal  13  Oktober  2011,  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  Surat  Perintah  Penyelidikan  No  Pol.:  Sprin  Lidik/101/X/2011Reskrim  Res dan  Surat  Perintah  Tugas  No.  Pol.:  Sprin  Gas/101/X/2011/Reskrim  Res  tanggal  14 Oktober 2011.
Dari  hasil  penyelidikan  dilakukan  Gelar  Perkara  untuk  ditingkatkan  proses penanganan perkara ke tingkat penyidikan. Setelah status perkaranya ditingkatkan ke proses  penyidikan  maka  penyidik  melengkapi  administrasi  penyidikan  yang merupakan landasan hukum untuk melakukan pengumpuan alat bukti. Administrasi Penyidikan  tersebut  yang  telah  dibuat  oleh penyidik  tipikor  Polres Wakatobi  dalam perkara  pengadaan  komputer  touch  screen  yakni  Laporan  Polisi  dengan  Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP/19/I/2014/Reskrim Res, tanggal 22 Januari 2014, dengan Surat  Perintah  Penyidikan  SP.Sidik/23/II/2014/Reskrim  Res.  Dalam  rangka Penyidikan  lebih  lanjut  Termohon  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  lanjutan Nomor  Sprin  Sidik/23/a/II/2017  dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  Sprin /23/a/II/2017/Reskrim  Res,  tanggal  20  Februari  2017.  Dengan  adanya  landasan hukum  tersebut  maka  penyidik  TIPIKOR  POLRES  Wakatobi  telah  melakukan pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat.
Pihak  Termohon  dalam  menetapkan  Status  Tersangka  telah  didahului  oleh serangkaian  kegiatan  pengumpulan  alat  bukti  yang  didasari  oleh  minimum  2  (dua) alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dalam hal ini  penyidik  telah  mengumpulkan  3  alat  bukti),  setelah  pengumpulan  alat  bukti dianggap cukup maka dilaksanakanlah gelar perkara penetapan tersangka dan dalam pelaksanaan  gelar  perkara  tersebut  telah  disimpulkan  bahwa  telah  terdapat  3  (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli serta surat yang dijadikan dasar  untuk  menjerat  Pelaku  dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh Pemohon  H.  Pemohon  di  Pengadilan.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  4  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (“PERKAP  14/2012”),  dasar  dilakukan Penyidikan adalah:
a) Laporan polisi/pengaduan;
b) Surat perintah tugas;
c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
d) Surat perintah Penyidikan; dan
e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Dasar  Penyelidikan  dan  Penyidikan  dimulai  dengan  adanya  Laporan  Pengaduan Tindak Pidana Korupsi ini dengan laporan informasi No. Pol: R/LI-01/X/2011/SAT RESKRIM,  tanggal  13  Oktober  2011,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Surat Perintah  Penyelidikan  No  Pol.:  SPRIN  LIDIK/101/X/2011RESKRIM  RES  dan  Surat Perintah Tugas No. Pol.: SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM RES tanggal 14 Oktober 2011.  Kemudian  pada  tingkat  penyidikan  (pengumpulan  alat  bukti)  dimulai  dengan Laporan  Polisi  No.  Pol:  LP/19/I/2014/RESKRIM  RES,  tanggal  22  Januari  2014, dengan  Surat  Perintah  Penyidikan  SP.Sidik/23/II/2014/RESKRIM  RES.  Dalam rangka  Penyidikan  lebih  lanjut  Termohon  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan lanjutan Nomor : Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN /23/a/II/2017/RESKRIM  RES,  tanggal  20  Februari  2017.  sesuai  dengan  Pasal  4
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012 tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  sehingga  ketentuan  mengenai Penetapan Tersangka Pemohon telah Memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan PERKAP No 14 tahun 2012. Menurut Pasal 1 angka 21 PERKAP 14/2012 menyatakan:
Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah,  yang  digunakan  untuk  menduga  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
Selain  itu  menurut  penulis  apabila  Hakim  Praperadilan  menganggap  bahwa penetapan  Tersangka  tersebut  tidaklah  sah  sebaiknya  Hakim  memutus  perkara tersebut  dengan  menjatuhkan  Putusan  untuk  tidak  menghentikan  suatu  proses Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tetapi  sebaiknya  Hakim  Praperadilan mengembalikan/memulihkan  Status  Pemohon  dari  Tersangka/diduga  bersalah menjadi orang yang tidak bersalah/saksi (dalam perkara a qua).
Pemulihan/Pengembalian  Status  Tersangka  tersebut  agar  tidak menghentikan suatu Proses  Penyidikan.  Seseorang  tersangka  yang  memenangkan  Praperadilan  dapat ditetapkan kembali sebagai Tersangka oleh Penyidik Aparat Penegak Hukum. Hal ini menjadi simpulan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Praperadilan  hanya  berkenaan  dengan  prosedur  tata  cara  penanganan  seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagi fungsi checks and balances ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam  konteks  ini,  tidak  serta-merta  tertutupnya  dilakukan  proses  Penyidikan kembali  terhadap  seorang  tersangka  apabila  ditemukan  bukti-bukti  yang  cukup setelah permohonan Praperadilannya dikabulkan, Terkait alat bukti tersebut, menurut MK,  alat  bukti  yang  telah  digunakan  pada  perkara  sebelumnya  bisa  kembali digunakan  untuk  menjerat  kembali  tersangka  yang  memenangkan  Praperadilan. Namun,  alat  bukti  tersebut  harus  disempurnakan  secara  substansial  dan  bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat  bukti  baru.  Dalam  menggunakan  alat  bukti  sebagai  dasar  Penyidikan  kembali adalah  alat  bukti  yang  telah  dipertegas  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi  adalah  alat  bukti  yang  telah  disempurnakan  secara  substansial  dan  tidak bersifat  formalitas  semata  sehingga  pada  dasarnya  alat  bukti  yang  dimaksud  telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Dalam perkara ini  penyidik  TIPIKOR  POLRES  wakatobi  diharapkan  dapat  kembali  melakukan pendalaman  kasus  dan  menerbitkan  sprindik  perintah  dimulainya  penyidikan (SPRINDIK)  baru  agar  orang  yang  terindikasi  kuat  terlibat  perkara  tersebut  bisa kembali  ditetapkan  sebagai  tersangka  berdasarkan  alat  bukti  yang  telah disempurnakan secara substansial.
Hakikat  keberadaan  pranata  Praperadilan  adalah  sebagai  bentuk  pengawasan  dan mekanisme  keberatan  terhadap  proses  penegakan  hukum  yang  terkait  erat  dengan jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Sehingga  pada  zamannya  aturan  tentang Praperadilan  dianggap  sebagai  bagian  dari  mahakarya  KUHAP.  Dimasukkannya keabsahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  pranata  Praperadilan  adalah  agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

## 5. Penutup
Ratio  Decidendi Hakim  dalam  sidang  Praperadilan  yang  diajukan  oleh  Pemohon adalah  kesemua  hal  pada  point-point  pertimbangan  Hakim  yang  tercantum  dalam Putusan  Nomor  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw.  Namun,  di  sini  Majelis  Hakim  lebih menekankan  pada  point  “Alat  Bukti”  yang  ditetapkan  oleh  Termohon  dalam menetapkan  status  tersangka  kepada  pemohon  yang  diduga  melakukan  Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam hal ini  Penetapan  Tersangka  Pemohon  hanya  didasari  oleh  proses  administrasi  yaitu adanya  surat  tentang  Laporan  Informasi  No.  Pol:  R/LI-01/X/2011/SAT  RESKRIM, tanggal  13  Oktober  2011,  Surat  Perintah  Penyelidikan  No  Polisi  SPRIN LIDIK/101/X/2011  RESKRIM  RES  dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  Polisi:  SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM  RES,  Surat  Perintah  Penyidikan  SP.Sidik/23/II/2014 Reskrim  Res  Tanggal  19  Februari  dan  Surat  Perintah  Penyitaan  No.  SP. Sita/95/IV/2015/RESKRIM  RES,  dan  nota  Dinas  No.  B/ND/5/II/2017  RESKRIM RES, tanggal 22 Februari 2017 perihal undangan gelar perkara.
Alat  Bukti  yang  digunakan  oleh  Penyidik  Kepolisian  untuk  menetapkan  Pemohon sebagai  Tersangka  adalah  berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Dalam  Perkap  12  Tahun  2009 Pasal  66  ayat    (1)  Status  sebagai  tersangka  hanya  dapat  ditetapkan  oleh  Penyidik kepada  seseorang  setelah  hasil  Penyidikan  yang  dilaksanakan  memperoleh  bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ayat (2) Untuk menentukan  memperoleh  Bukti  Permulaan  yang  cukup  yaitu  paling  sedikit  2  (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga  tindakan  Penyidik  Kepolisian  dalam  menetapkan  Tersangka  adalah  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## Referensi
Afandi,  F.  (2016).  Perbandingan  Praktik  Praperadilan  dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia. Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 28 (1), 93-106.
Ahmad  Rifai.  (2010). Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
Eddy O.S. Hiariej, (2012). Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.
Oheo  K.  Haris,  Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Di  Bawah Minumum  Khusus  Pada Perkara Pinana Khusus http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663.
Rusli Muhammad, (2007). Hukum Acara Pidana kontemporer , Jakarta: Citra Aditya.
Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. (2017). Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan  (Perekonomian)  Negara”  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Amanna Gappa , 25(2): 7-18. http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507