## PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN STATUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DWI KEWARGANEGARAAN

## PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN STATUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DWI
KEWARGANEGARAAN
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.470 Submitted: 03-08-2023    Reviewed: 02-08-2023   Published: 12-08-2023

## Gek Dian Kencana Asih
Universitas Udayana
dian.kencana061@student.unud.ac.id

## Putu Ratih Kumala Dewi
Universitas Udayana ratihkumaladewi@unud.ac.id
Abstract. This research aims to analyze the role of TPI Denpasar Immigrants in carrying out their duties to provide status protection and fulfill rights to children from mixed marriages. This research uses International  Migration Theory which refers to policy. The research method in the study is a descriptive qualitative study using primary  sources,  namely  data  on  dual  citizenship  children  at  the  TPI  Class  1 Denpasar  Immigration  Office  and  also  using  secondary  data,  namely  literature reviews of previous research in analyzing this research. The results of this research show that 181 cases of dual citizenship children have been reported in Denpasar by  2022  and  Immigration  has  an  important  role  in  providing  protection  for  dual citizenship status and fulfilling the rights of children of mixed marriages, especially in the Denpasar area, Bali. This role involves a number of aspects, from registration and monitoring citizenship status to granting residence permits to foreign nationals who  marry  Indonesian  citizens.  As  well  as  the  registration  and  recording  of Indonesian  citizens  who  have  dual  citizenship  status,  including  those  who  have dual  citizenship  or  parents  with  different  citizenships.  In  this  case,  Immigration plays an important role in ensuring the fulfillment of the rights and obligations of citizens of that country. Lastly, Immigration also monitors the arrival and departure of Indonesian citizens who have dual citizenship status, which is an important step in ensuring their rights, such as the right to stay temporarily in Indonesia or travel to other countries.
Keywords: Dual Citizenship Children, Status Protection, Fulfillment of Rights
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I  TPI  Denpasar  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  memberikan  perlindungan status  serta  pemenuhan  hak  kepada  anak  dari  pernikahan  campuran.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  Teori  Migrasi  Internasional  dalam  yang  mengacu kepada  kebijakan.  Metode  penelitian  dalam  studi  adalahstudi  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  menggunakan  sumber  primer  yaitu  data  anak  Dwi kewarganegaraan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI    Denpasar  dan  juga menggunakan  data  sekunder  yaitu  literature  review  penelitian  terdahulu  dalam
menganalisis penelitian ini. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa kasus anak dwi kewarganegaraan di Denpasar yang sudah terlapor hingga tahun 2022 adalah 181  kasus  dan  Imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam  pemberian  perlindungan status  dwi  kewarganegaraan  dan  pemenuhan  hak  dari  anak  pernikahan campuran,  khususnya  di  wilayah  Denpasar,  Bali.  Peran  tersebut  melibatkan sejumlah aspek, mulai dari pendaftaran dan pemantauan status kewarganegaraan hingga pemberian izin tinggal kepada warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia. Serta atas pendaftaran dan pencatatan warga negara Indonesia yang  memiliki  status  dwi  kewarganegaraan,  termasuk  yang  memiliki kewarganegaraan  ganda  atau  orangtua  dengan  kewarganegaraan  berbeda. Dalam hal ini, Imigrasi memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak  dan  kewajiban  bagi  warga  negara  tersebut.  Yang  terakhir,Imigrasi  juga melakukan pemantauan terhadap kedatangan dan keberangkatan warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan, yang merupakan langkah penting dalam pemastian hak-hak mereka, seperti hak untuk tinggal sementara di Indonesia atau bepergian ke negara lain.
Kata  Kunci:  Anak  Dwi  Kewarganegaraan,  Perlindungan  Status,Pemenuhan Hak

## 1. I NTRODUCTIONS
Perkawinan secara hukum adalah ikatan resmi antara dua individu yang dilakukan  secara  sah  di  depan  hukum  dan  diakui  dalam  lingkungan  sosial masyarakat. Bazuki (2021) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dianggap sah jika  memenuhi  persyaratan  perkawinan  yang  ditetapkan  dalam  UUD  Pasal  1 Tahun  1974  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  sipil.  Dalam  konteks globalisasi  yang  meluas,  perkawinan  seringkali  melibatkan  pasangan  dari berbagai  negara  yang  berbeda,  dan  hal  ini  mencerminkan  fenomena  migrasi internasional  yang  massive  (Muliadi,  2019).  Globalisasi  telah  memudahkan pertukaran  informasi  dan  mobilitas  manusia  melalui  fasilitas  transportasi internasional. Dampak dari globalisasi dan gelombang migrasi internasional ini sangat signifikan, terutama dalam hal perekonomian dan administrasi sipil. Salah satu contoh nyata adalah perkawinan campuran, di mana pasangan berasal dari dua negara yang berbeda.
Perkawinan  campuran  telah  diakui  di  seluruh  negara,  termasuk  di Indonesia, dan diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut Jazuli (2017), perkawinan  campuran  secara administrasi  sipil  dan  hukum  di  Indonesia  diakui sebagai sah oleh pemerintah Indonesia dan juga sah di negara asal pasangan tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  pasangan  dalam  perkawinan  campuran  tidak hanya memiliki pengakuan di negara tempat mereka menikah (Indonesia), tetapi juga  di  negara  asal  mereka.  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  telah menetapkan  persyaratan  untuk  melakukan  perkawinan  campuran  atau intermarriage.  Intermarriage  adalah  ketika  pasangan  laki-laki  atau  perempuan berasal dari negara asing, dan negara asal mereka tidak memiliki ketentuan yang mengatur  syarat-syarat  perkawinan  di  Indonesia.  Selain  itu,  dokumen perkawinan  dan  status  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  juga  diatur oleh  hukum  (Cape  Town,  2018).  Proses  perkawinan  campuran  di  Indonesia melibatkan  pengurusan  berkas  surat  perkawinan  dari  negara  asal  pasangan yang  harus  dilegalisir.  Berkas  tersebut  dianggap  sah  jika  telah  memenuhi
persyaratan  Undang-Undang  perkawinan  Indonesia.  Selanjutnya,  pasangan yang  merupakan  warga  negara  asing  (WNA)  perlu  melaporkan  perkawinan mereka  kepada  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  dan  melengkapi berkas  paspor,  yang  harus  dilakukan  paling  lambat  dalam  30  hari  setelah perkawinan  dilaksanakan.  Selain  itu,  jika  pasangan  perkawinan  campuran memiliki keturunan, anak-anak tersebut akan secara otomatis memperoleh dwi kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Dengan demikian, perkawinan campuran adalah hasil dari globalisasi dan migrasi internasional, dan pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai aspek hukum dan administratif untuk mengakui dan mengatur perkawinan semacam ini. Ini  mencerminkan  peran  penting  globalisasi  dalam  membentuk  dinamika perkawinan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama di negara seperti  Indonesia  yang  semakin  terlibat  dalam  hubungan  internasional.  Status dwi kewarganegaraan hanya dilaksanakan pada negara yang menerapkan  Ius Sanguinis sebagai prinsip kewarganegaraan yang artinya yang didasarkan pada keturunan  atau  darah  (Pantitingan,2019).  Dalam  konteks  ini,  seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara karena mereka adalah keturunan warga negara negara tersebut, terlepas dari tempat kelahiran mereka. Prinsip ini umumnya digunakan di negara-negara yang lebih menekankan pada asal-usul etnis  atau  darah  sebagai  dasar  kewarganegaraan.  Sedangkan,negara  yang menerapkan kewarganegaraan tunggal atau Ius Soli yang memiliki prinsip pada tempat kelahiran seseorang akan secara umum mendapatkan kewarganegaraan Tunggal.
Dwi  kewarganegaraan,  yang  mencerminkan  situasi  di  mana  seseorang diakui  secara  resmi  sebagai  warga  negara  oleh  dua  atau  lebih  negara  secara bersamaan,  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  beragam.  Indonesia, sebagaimana  ditegaskan  oleh  Jazuli  (2017),  mengakui  Dwi  kewarganegaraan dengan tujuan mempertahankan koneksi dan hubungan bilateral dengan negara- negara  lain.  Dalam  konteks  ini,  seseorang  yang  memiliki  status  Dwi kewarganegaraan akan  mendapatkan hak  dan  kewajiban  kewarganegaraan di setiap negara yang mengakui statusnya. Hal ini menciptakan sebuah kondisi di mana  individu  dapat  memiliki  hak  eksklusif  di  lebih  dari  satu  negara,  dan seringkali  ini  ditemani  oleh  kemampuan  warga  negara  untuk  memanfaatkan berbagai  peluang dan  fasilitas  yang  ditawarkan  oleh masing-masing  negara  di mana mereka memiliki kewarganegaraan.
Dwi  kewarganegaraan  juga  memiliki  implikasi  yang  signifikan  dalam berbagai  aspek,  termasuk  dalam  konteks  hubungan  bilateral  antara  negara- negara, migrasi internasional, dan aspek ekonomi. Ini memungkinkan seseorang untuk  berkontribusi  dalam  berbagai  cara  yang  dapat  mendukung  hubungan bilateral yang kuat, seperti memfasilitasi perdagangan, pertukaran budaya, dan kerja  sama  lainnya  antara  negara-negara  yang  diwakilinya.  Selain  itu,  Dwi kewarganegaraan  juga  dapat  mempermudah  proses  migrasi  internasional, memungkinkan  individu  untuk  mengakses  pendidikan,  pekerjaan,  dan  layanan kesehatan  di  negara-negara  yang  mengakui  kewarganegaraannya.  Ini  juga membuka  peluang  bisnis  yang  lebih  luas  karena  individu  dengan
kewarganegaraan ganda dapat berinvestasi di berbagai negara dan mengakses berbagai  pasar.  Namun,  sisi  lain  dari  Dwi  kewarganegaraan  adalah  adanya permasalahan  kompleks  yang  timbul  seiring  dengan  kondisi  tersebut.  Ini  tidak hanya terkait dengan masalah administratif seperti paspor atau perizinan lintas batas.  Masalah  kewarganegaraan  juga  mencakup  isu  yang  lebih  mendalam, seperti  loyalitas  dan  sumpah  setia  kepada  negara.  Seseorang  yang  memiliki kewarganegaraan  ganda  mungkin  dihadapkan  pada  konflik  moral  dan  hukum antara  dua  negara  yang  mengakui  kewarganegaraannya.  Terutama  ketika individu tersebut terlibat dalam badan publik atau lembaga pemerintahan yang mengambil  kebijakan  yang  berdampak  besar  pada  masyarakat,  pertanyaan tentang  keberpihakan  dan  loyalitas  muncul.  Pentingnya  isu  kewarganegaraan dan  Dwi  kewarganegaraan  dalam  konteks  hubungan  internasional  dan  aspek hukum dan etika tidak dapat diabaikan. Isu ini mencerminkan kompleksitas dunia global yang semakin terhubung dan interdependen. Oleh karena itu, penanganan isu  Dwi  kewarganegaraan  memerlukan  pendekatan  yang  hati-hati  dan  penuh pertimbangan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu terhadap negara-negara yang mengakui kewarganegaraan mereka (Hutabarat, et al., 2020).
Permasalahan  Dwi  kewarganegaraan  tidak  hanya  melibatkan  aspek sumpah  setia  kepada  negara  yang  dijunjungi,  tetapi  juga  mencakup  aspek administratif  yang  sangat  penting  dalam  mendapatkan  hak  dan  perlindungan hukum  yang  sesuai.  Data  yang  disajikan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  yang  mencatat  bahwa  pada  tahun  2022,  terdapat  13.000  anak yang  terdaftar  sesuai  dengan  pasal  41  Undang-Undang  Kewarganegaraan. Mereka merupakan keturunan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Namun, perhatian khusus perlu diberikan  terhadap  6.000  anak  lainnya  yang  tidak  terdaftar  atau  mengalami keterlambatan  dalam  memilih  satu  kewarganegaraan  yang  harus  diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Novrian, 2022).
Data ini menyoroti pentingnya menangani masalah status kewarganegaraan  pada  anak  dalam  perkawinan  campuran,  yang  dapat mempengaruhi  kepemilikan  data  pribadi  anak  untuk  berbagai  keperluan, terutama pendidikan. Dalam menyelesaikan permasalahan Dwi kewarganegaraan,  pemerintah,  sebagai  aparatur  negara,  memiliki  peran  yang sangat penting. Secara hukum internasional, negara memiliki hak penuh dalam mengatur  yurisdiksi  atas  individu  dan  benda  di  wilayahnya.  Ini  berarti  bahwa negara  berwenang  untuk  mengatur  dan  melindungi  lalu  lintas  orang  yang berkaitan dengan negara tersebut, serta keamanan orang-orang yang berada di wilayahnya. Pihak yang terkait dalam menangani masalah Dwi kewarganegaraan adalah  pihak  keimigrasian,  yang  merupakan  bagian  dari  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pihak  keimigrasian  memiliki  peran  penting  dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan status Dwi kewarganegaraan.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  anak-anak  ini  memiliki akses yang memadai ke hak-hak dan perlindungan yang sesuai, sesuai dengan hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  mencakup  prosedur  untuk memperlancar  proses  administratif  yang  memungkinkan  anak-anak  tersebut
untuk memilih kewarganegaraan yang sesuai dan mendapatkan dokumen resmi yang memadai.
Pemecahan  masalah  Dwi  kewarganegaraan  adalah  isu  yang  penting karena  ini  menyangkut  hak-hak  dasar  anak  dan  perlindungan  hukum  yang diperlukan  untuk  masa  depan  mereka.  Keterlibatan  pemerintah  dalam menyelesaikan masalah ini merupakan langkah positif dalam menjaga hak anak- anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  campuran  dan  memastikan  bahwa  mereka mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  mereka  butuhkan.  Ini  juga mencerminkan komitmen negara dalam mematuhi standar hukum internasional yang  berkaitan  dengan  kewarganegaraan  dan  hak-hak  anak.  Menurut permenkumham  No.22  Tahun  2012  anak  yang  memiliki  status  ganda  akan diberikan fasilitas. Berdasarkan latar belakang penelitian maka diangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana Peran Imigrasi  Kelas I  TPI Denpasar dalam pemberian  perlindungan  status  dan  pemenuhan  hak  anak  Dwi Kewargaengaraan?
Analisis  fenomena  permasalahan  Dwi  kewarganegaraan  ini  didasarkan pada  teori  Migrasi  Internasional.  Teori  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang relevan untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam pernikahan lintas batas negara dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi individu, keluarga, dan hubungan internasional. Buku yang berjudul "Teori-Teori Migrasi Internasional" menjelaskan  bahwa  pernikahan  lintas  batas  negara  seringkali  menjadi  sarana untuk  memenuhi  keinginan  yang  sulit  terpenuhi  di  negara  asal  seseorang. Dengan  pernikahan  lintas  batas,  seseorang  dapat  secara  tidak  langsung meningkatkan  status  sosial  dan  ekonomi  mereka,  serta  status  keturunannya. Selain itu, teori ini juga menguraikan bahwa perkawinan lintas negara memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan. Terdapat konsep Hypogamy yang  merujuk  pada  prinsip  pernikahan  atau  hubungan  di  mana  seseorang menikahi  atau  berhubungan  dengan  individu  yang  memiliki  status  sosial, ekonomi, atau pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka sendiri (Schwartz et al., 2016). Tujuan dari Hypogamy ini adalah untuk memberikan peluang dalam hubungan  bilateral  antara  kedua  negara  yang  melibatkan  orang-orang  yang melakukan perkawinan campuran.
Teori  Migrasi  Internasional  yang  mencakup  aspek  perkawinan  Dwi kewarganegaraan  memiliki  implikasi  yang  signifikan  dalam  konteks  globalisasi dan  transnasionalisme.  Keberhasilan  kebijakan  migrasi  dalam  mengatasi masalah perkawinan campuran, khususnya dalam konteks Dwi kewarganegaraan,  adalah  suatu  hal  yang  penting.  Globalisasi  dan transnasionalisme  telah  memungkinkan  perkawinan  lintas  batas  menjadi semakin  umum,  dan  ini  memunculkan  berbagai  tantangan  hukum  dan administrasi  yang  perlu  diatasi.  Keberhasilan  kebijakan  migrasi  yang berhubungan  dengan  perkawinan  campuran  berfokus  pada  memfasilitasi perpindahan  individu  antar  negara,  yang  mungkin  termasuk  pasangan campuran, serta memastikan perlindungan hukum dan hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan campuran. Dalam banyak kasus, anak-anak ini memiliki Dwi kewarganegaraan, dan oleh karena itu, kebijakan migrasi harus mempertimbangkan  bagaimana  cara  menjaga  hak-hak  mereka  serta  hak-hak orang tua mereka. Selain itu, dalam konteks globalisasi, kerjasama internasional
juga menjadi aspek penting dalam penanganan masalah perkawinan campuran dan Dwi kewarganegaraan. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat perkawinan lintas batas, termasuk masalah hukum, administratif, dan kebijakan. Ini memerlukan harmonisasi peraturan dan praktik  di  berbagai  negara,  serta  upaya  untuk  memastikan  hak-hak  dan perlindungan anak-anak dalam konteks Dwi kewarganegaraan.
Dalam  kerangka  kerja  ini,  penanganan  masalah  Dwi  kewarganegaraan menjadi lebih kompleks, melibatkan banyak pihak termasuk aparat pemerintah, organisasi internasional, dan individu yang terlibat dalam perkawinan campuran. Dalam upaya mencapai solusi yang adil dan efektif, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang teori Migrasi Internasional serta kerjasama internasional yang kuat untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak anak-anak yang terlibat dalam perkawinan campuran.
Sebagai pendukung dalam melatarbelakangi pemabahasan ini, penelitian yang berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 "  (Tidiel,  A.,  & Murary,  W,  2023)  merupakan  suatu  kontribusi  penting  dalam  pemahaman tentang  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran. Penelitian  ini  mengadopsi  metode  deskriptif  kualitatif  yang  telah  memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  dalam konteks perkawinan campuran. Penelitian ini mencakup berbagai aspek penting dalam perlindungan hukum bagi anak-anak ini. Salah satunya adalah hak opsi yang  diperoleh  oleh  anak  sebagai  hasil  dari  perkawinan  campuran.  Hal  ini mengacu  pada  aspek  kewarganegaraan  ganda  yang  diberikan  kepada  anak sebelum  mencapai  usia  18  tahun.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  ini  merupakan suatu pengecualian, yang menggarisbawahi perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak  yang  lahir  dalam  situasi  perkawinan  campuran.  Hasil  penelitian  ini juga  mengungkapkan  bahwa  setiap  anak,  tanpa  kecuali,  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  serta  berpartisipasi  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Selain  itu,  hak  anak  untuk  dilindungi  dari  tindak kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  hak-hak  sipil  dan  kebebasan,  termasuk kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  dijamin  secara  tegas  dalam  undang- undang. Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan sebagai referensi dan sumber  data  penting  terkait  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran.  Melalui penelitian ini, kita dapat lebih memahami kerangka hukum yang mengatur hak dan  perlindungan  anak-anak  dalam  situasi  perkawinan  campuran.  Namun, penelitian  ini  memfokuskan  pada  aspek  hukum  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sisi lain, penelitian Anda lebih menekankan peran Imigrasi sebagai aparatur negara yang berperan dalam memberikan status dwi  kewarganegaraan  dan  perlindungan  hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran.  Ini  memberikan  sudut  pandang  yang  berbeda  namun  saling melengkapi  dalam  pemahaman  tentang  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak dalam  konteks  perkawinan  campuran.  Dengan  demikian,  kedua  penelitian  ini
bersama-sama  membantu  menggambarkan  kerumitan  masalah  ini  dan berkontribusi dalam upaya memastikan perlindungan hak anak yang optimal.
Penelitian yang berjudul " THE CONCEPTION OF DUAL NATIONALITY DISCOURSE  BY  THE  INDONESIAN  DIASPORA  COMMUNITY  IN  THE PERSPECTIVE  OF  SOCIAL  IDENTITY  THEORY "  (Zulfikar,  2022)  merupakan sebuah  penelitian  yang  mendalam  tentang  pandangan  komunitas  diaspora Indonesia  terkait  dengan  isu  kewarganegaraan  ganda.  Metode  penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk merinci perspektif dan pandangan komunitas diaspora Indonesia terhadap isu kewarganegaraan ganda. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa salah satu isu utama  yang  diperjuangkan  oleh  komunitas  diaspora  Indonesia  adalah  isu kewarganegaraan  ganda.  Kewarganegaraan  ganda  sering  diangkat  baik  oleh diaspora  maupun  pemerintah  Indonesia,  dan  alasan  utamanya  adalah kebutuhan  akan  identitas  pribadi.  Dalam  kerangka  teori  identitas  sosial, penelitian  ini  mengungkap  bahwa  kebutuhan  akan  identitas  pribadi  adalah konsekuensi  dari  menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang  heterogen.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  kewarganegaraan  ganda  dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  individu.  Melalui  penelitian  ini,  kita memahami  bagaimana  kewarganegaraan  ganda  bisa  memengaruhi  identitas sosial komunitas diaspora Indonesia di kehidupan masyarakat. Hal ini memiliki relevansi  yang  penting  dalam  membahas  aspek-aspek  identitas  dan kewarganegaraan  ganda  dalam  konteks  globalisasi  dan  mobilitas  manusia. Dalam perbandingan dengan penelitian Anda, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif komunitas diaspora Indonesia dan bagaimana isu kewarganegaraan ganda memengaruhi identitas sosial mereka.  Di sisi lain,  penelitian Anda lebih menekankan peran Imigrasi sebagai aparatur negara dalam memberikan status dwi  kewarganegaraan  dan  perlindungan  hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran  di  Indonesia.  Kedua  penelitian  ini  memberikan  pandangan  yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami konsep kewarganegaraan ganda dan perlindungan hak dalam konteks Indonesia dan diaspora Indonesia.
Penelitian  yang  berjudul  " Peranan  Kantor  Imigrasi  Dalam  Pemberian Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Lahir  Dari  Perkawinan Campuran "  (Agustriana  &  dkk,  2017)  memberikan  wawasan  yang  berharga tentang  peran  Kantor  Imigrasi,  khususnya  di  Singaraja,  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran. Melalui  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  mengungkapkan pentingnya peran Imigrasi dalam memastikan bahwa anak-anak ini memperoleh hak-hak  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Hasil  penelitian  menyoroti bahwa anak-anak dari perkawinan campuran yang tercatat di Imigrasi Singaraja memiliki  jaminan  untuk  memperoleh  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara Indonesia,  seperti  hak  untuk  hidup,  berkembang,  dan  berpartisipasi  tanpa adanya  diskriminasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  mengenai  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  yang  mengatur  bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran otomatis menjadi warga negara Indonesia  hingga  mencapai  usia  18  tahun.  Namun,  kemungkinan  juga  ada bahwa  anak-anak  ini  memiliki  kewarganegaraan  negara  lain,  sehingga  status mereka  menjadi  dwi  kewarganegaraan.  Penelitian  ini  sangat  relevan  dalam membahas  bagaimana  peran  Imigrasi  sebagai  aparatur  negara  dalam
memberikan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana Imigrasi berperan dalam  mengakomodasi  kondisi  anak-anak  dari  perkawinan  campuran,  yang dapat  memiliki  kewarganegaraan  ganda.  Ini  mencerminkan  komitmen pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  sama kepada  anak-anak  dari  perkawinan  campuran  seperti  yang  dimiliki  oleh  anak- anak  yang  lahir  dari  orang  tua  berkewarganegaraan  Indonesia.  Perbedaan antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  Anda  adalah  dalam  pendekatan  dan fokusnya. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran Imigrasi sebagai lembaga  yang  memberikan  perlindungan  hukum,  sementara  penelitian  Anda lebih  berfokus  pada  konsep  migrasi  internasional  dan  bagaimana  hal  tersebut memengaruhi  status  kewarganegaraan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran. Kedua penelitian ini melengkapi satu sama lain dan membantu dalam memahami  bagaimana  peraturan  dan  praktik  pemerintah  dalam  konteks kewarganegaraan ganda dan perlindungan hak anak-anak di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif,  sesuai  dengan  pendekatan  yang  diuraikan  oleh  Sugiyono  (2019). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu  fenomena  dengan  cara  menggambarkannya  secara  detail.  Metode kualitatif  deskriptif  memungkinkan  peneliti  untuk  menjelajahi  dan  menjelaskan fenomena  dengan  cara  yang  lebih  komprehensif  daripada  metode  penelitian kuantitatif.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  pendekatan  kualitatif  deskriptif memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  secara  mendalam  permasalahan terkait  Dwi  kewarganegaraan,  terutama  dalam  konteks  perkawinan  campuran dan  masalah  administratif  yang  terkait  dengan  perolehan  kewarganegaraan ganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan  pihak  Imigrasi  TP  I  Denpasar,  yang  merupakan  sumber  data  primer. Selain  itu,  data  dari  divisi  TIKIM  juga  digunakan  sebagai  sumber  primer  yang relevan dengan fenomena yang diteliti.  Seluruh data ini akan dianalisis secara mendalam dan rinci.
Selain  sumber  data  primer,  penelitian  ini  juga  memanfaatkan  penelitian terdahulu  dan  literatur  yang  relevan  sebagai  sumber  data  sekunder.  Ini  akan membantu memperkaya pemahaman tentang permasalahan Dwi kewarganegaraan dan kerangka hukum yang mengatur masalah ini. Hasil dari analisis  data  akan  disajikan  dalam  bentuk  narasi  atau  deskripsi  yang menggambarkan  fenomena  Dwi  kewarganegaraan.  Metode  kualitatif  deskriptif memungkinkan  peneliti  untuk  menyajikan  temuan  dalam  bentuk  naratif  yang menguraikan  secara  komprehensif  semua  aspek  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif,  peneliti  akan  dapat  menggambarkan  fenomena  permasalahan  Dwi kewarganegaraan  dengan  detail  dan  memberikan  pemahaman  mendalam tentang kompleksitas isu ini.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Perlindungan dan Hak Bagi Anak Dari Pernikahan Campuran
Kewarganegaraan  anak  seringkali  bergantung  pada  hukum  negara  di mana anak tersebut lahir dan hukum negara orang tua. Namun, ketika pasangan bercerai  atau  mengalami  perpisahan,  hak  asuh  anak  dalam  perkawinan campuran  akan  ditentukan  oleh  pengadilan  berdasarkan  prinsip  kepentingan terbaik anak.  Ini  berarti  bahwa  pengadilan  akan mempertimbangkan  apa  yang terbaik  untuk  anak  dalam  situasi  tertentu.  Selain  itu,  jika  orang  tua  dalam perkawinan campuran memiliki perbedaan agama atau keyakinan budaya, hal ini dapat  mempengaruhi  pilihan  agama  atau  keyakinan  yang  akan  diadopsi  oleh anak. Ini menjadi penting karena hak anak untuk memilih agama atau keyakinan mereka  sendiri  diakui  oleh  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Achsin (2021). Kebebasan ini merupakan hak dasar manusia  yang diakui dan dijamin  sejak  individu tersebut  lahir, termasuk dalam konteks  memiliki  kewarganegaraan.  Pentingnya  kebebasan  dasar  manusia  ini telah  dinyatakan  dalam  berbagai  peraturan,  termasuk  Peraturan  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  52  ayat  (2)  dari  peraturan tersebut  menyatakan  bahwa  kebebasan  anak  adalah  hak  dasar  dalam kebebasan  individu,  dan  hak  ini  diakui  dan  dilindungi  oleh  peraturan,  bahkan sejak individu tersebut masih dalam kandungan.
Anak  memiliki  hak  dasar  untuk  menentukan  nama  dan  karakteristik individu mereka, serta status kewarganegaraan, berdasarkan pedoman hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hak-hak ini merupakan bagian integral  dari  hak  asasi  manusia,  dan  dalam  konteks  perkawinan  campuran, sering kali menjadi pusat perhatian dalam menjaga kebebasan dan hak individu. Dalam  perspektif  kelahiran,  regulasi  kewarganegaraan  di  Indonesia  juga memahami  dua  standar  yang  berkaitan  erat  dengan  permasalahan  tersebut, yaitu  perkawinan,  yang  mencakup  pedoman  solidaritas  dan  pedoman keseragaman. Perkawinan dapat mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan seseorang, dan masalah muncul ketika perkawinan campuran terjadi,  yang  dapat  memengaruhi  hubungan  antara  berbagai  etnis. Pengembangan kedua standar ini dimulai dari peran wanita dalam perkawinan campuran.  Ini  mencakup  tingkat  keamanan  anak-anak  dari  perkawinan campuran,  termasuk  perlindungan  diri  dan  hak  asasi  anak.  Pemerintah  juga memiliki peran dalam memberikan bantuan untuk memastikan keamanan anak- anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran.  Keamanan  anak  dalam  konteks perkawinan  campuran  melibatkan  hak  mereka  untuk  hidup  dalam  lingkungan yang aman dan  sehat.  Hak  dan  perlindungan  bagi  anak-anak  dari  perkawinan campuran  diatur  oleh  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  hak-hak anak  serta  hukum  pernikahan  di  Indonesia.  Prioritas  utama  adalah  menjaga kesejahteraan anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dijaga. Hak anak dalam memilih nama dan karakteristik individu mereka mencerminkan hak mereka untuk memiliki identitas yang sesuai dengan keinginan mereka dan pedoman hukum yang berlaku. Selain itu, status kewarganegaraan juga menjadi hal penting, terutama dalam konteks perkawinan campuran di mana anak dapat memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Pentingnya mengakui hak-hak anak dan  perlindungan  mereka  dalam  perkawinan  campuran  adalah  tanda  dari
komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  memastikan  kesejahteraan  anak-anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, peraturan,  undang-undang,  dan  peraturan  telah  diimplementasikan  untuk memastikan  hak-hak  anak  dilindungi  dan  dihormati  dalam  semua  situasi, termasuk  perkawinan  campuran.  Hak  dan  perlindungan  anak  yang  lahir  dari perkawinan  campuran  di  Indonesia  adalah  aspek  yang  sangat  penting  dalam menjaga  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  mereka.  Berikut  adalah  beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia:
1.  Hak  Kewarganegaraan:  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  di Indonesia  secara  otomatis  memperoleh  kewarganegaraan  Indonesia. Namun, ini dapat berbeda dengan hukum kewarganegaraan negara asal orang  tua.  Hal  ini  berarti  anak  dapat  memiliki  dua  kewarganegaraan, tergantung pada hukum yang berlaku.
2.  Hak Nama Keluarga: Anak-anak dari perkawinan campuran berhak untuk memiliki  nama  keluarga  dari  kedua  orang  tua.  Ini  adalah  cara  untuk mempertahankan  identitas  keluarga  dan  koneksi  dengan  kedua  pihak keluarga.
3.  Hak Pendidikan: Anak-anak dari perkawinan campuran memiliki hak yang sama  dengan  anak-anak  lainnya  di  Indonesia  untuk  mendapatkan pendidikan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  hukum  pendidikan  yang berlaku. Mereka memiliki akses ke sekolah dan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.
4.  Perlindungan Hukum: Anak-anak dari perkawinan campuran di Indonesia dilindungi  oleh  undang-undang  dari  segala  bentuk  diskriminasi, eksploitasi,  dan  kekerasan.  Mereka  memiliki  hak  untuk  hidup  dalam lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari penindasan atau perlakuan diskriminatif.
5.  Hak  atas  Warisan:  Anak-anak  memiliki  hak  untuk  mewarisi  harta  orang tua mereka, sesuai dengan hukum warisan yang berlaku di Indonesia. Ini adalah  cara  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  mengakses warisan keluarga mereka secara adil.
6.  Perlindungan  Identitas  Budaya  dan  Agama:  Anak-anak  dari  perkawinan campuran  juga  memiliki  hak  untuk  menjalani  dan  memelihara  identitas budaya dan agama mereka. Mereka memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yang berarti mereka dapat  memeluk  agama  dan  keyakinan  sesuai  dengan  pilihannya  tanpa paksaan.
Semua aspek ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk melindungi hak- hak  anak  sebagai  generasi  masa  depan.  Mereka  menjamin  bahwa  anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat hidup dengan martabat dan keadilan yang  sama  dengan  anak-anak  lainnya,  tanpa  memandang  latar  belakang perkawinan orang tua mereka. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak anak-anak di Indonesia.

## 3.2 Kelengkapan Berkas Anak Dwi Kewarganegaraan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  seorang  pegawai  di  bagian TIKIM Imigrasi yang bernama Pak Alif pada tahun 2023, terungkap bahwa ada perbedaan dalam laporan mengenai data kewarganegaraan terkait pembuatan sertifikat dwi kewarganegaraan. Pak Alif menjelaskan bahwa perbedaan tersebut muncul  karena  adanya  beberapa  syarat  yang  tidak  terpenuhi  oleh  pasangan dalam  perkawinan  campuran.  Salah  satu  syarat  yang  seringkali  tidak  dapat dipenuhi adalah ketidakadanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak diakui secara hukum antara pasangan campuran. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan  dalam  mengeluarkan  sertifikat  anak  dwi  kewarganegaraan.  Dalam situasi  di  mana  syarat-syarat  tertentu  tidak  terpenuhi,  pasangan  pernikahan campuran hanya dapat  mengeluarkan surat pernyataan yang mencatat bahwa anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda. Perbedaan data terkait kewarganegaraan ini menjadi perhatian dalam konteks administrasi dan hukum. Hal  ini  menggarisbawahi  betapa  kompleksnya  isu  kewarganegaraan,  terutama dalam  situasi  perkawinan  campuran.  Kehadiran  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  mendapatkan  sertifikat  dwi  kewarganegaraan  menunjukkan bahwa  pemerintah  berusaha  menjaga  kualitas  administratif  dan  keabsahan dokumen  terkait  kewarganegaraan  anak-anak  dalam  situasi  ini.  Pentingnya pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan prosedur yang terkait dengan kewarganegaraan  anak  dalam  perkawinan  campuran  adalah  kunci  untuk menjaga  hak  dan  perlindungan  anak-anak.  Dalam  konteks  ini,  sertifikat  dwi kewarganegaraan  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa  anak- anak memperoleh hak kewarganegaraan ganda mereka dengan sesuai sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  situasi  ini  juga  mencerminkan kompleksitas  hukum  dan  administrasi  yang  terlibat  dalam  memutuskan  status kewarganegaraan  seseorang,  terutama  dalam  situasi  yang  melibatkan pernikahan campuran. Perlindungan hak anak dan pemenuhan standar hukum adalah  prioritas  utama  dalam  konteks  ini.  Dalam  rangka  memastikan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan campuran,  kerjasama  antara  pihak  berwenang,  pasangan  campuran,  dan masyarakat  luas  sangat  penting.  Upaya  untuk  memahami  dan  mematuhi persyaratan  hukum  yang  berlaku  adalah  langkah  penting  dalam  menjaga keadilan dan hak anak-anak dalam situasi kewarganegaraan ganda.
Bukti Pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan
Sumber: Imigrasi TPI Kelas I Denpasar
Anak  yang  sudah  terdaftar  di  Imigrasi  melalui  proses  pendaftaran  menjadi anak  dwi  kewarganegaraan.  Jika  semua  data  yang  diperlukan  sudah  lengkap sesuai  dengan  persyaratan  yang  diberlakukan,  orang  tua  anak  dwi kewarganegaraan  akan  menerima  sertifikat  yang  dikenal  dengan  sebutan "affidavit." Affidavit ini berfungsi sebagai kartu tanda pengenal yang menegaskan status anak  sebagai  anak  dwi  kewarganegaraan.  Dokumen  ini berisi  informasi biodata  anak  dan  juga  identitas  orang  tua  anak,  seperti  nomor  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) mereka.
3.3  Peran  Imigrasi  Dalam  Memberikan  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Anak Dwikewarganegaraan
Setelah  pernikahan  campuran  dan  kelahiran  seorang  anak  dari  hasil perkawinan  campuran,  ada  kewajiban  untuk  melaporkan  status  anak  dwi kewarganegaraan  kepada  lembaga  Imigrasi  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur masalah kewarganegaraan. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mendapatkan sertifikat dwi kewarganegaraan, yang berperan sebagai bentuk kepastian hukum. Melalui sertifikat dwi kewarganegaraan ini, upaya dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik yang mungkin muncul terkait hak dan kewajiban warga negara dalam kedua negara yang  terlibat.  Selain  itu,  sertifikat  ini  juga  berfungsi  sebagai  dokumen perlindungan hukum yang akan memberikan perlindungan kepada anak dalam konteks  kewarganegaraan  ganda.  Untuk  mendapatkan  sertifikat  dwi kewarganegaraan,  langkah  yang  harus  diambil  adalah  melaporkannya  kepada lembaga Imigrasi yang berwenang. Salah satu contohnya adalah melalui Imigrasi Denpasar. Melalui prosedur ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  campuran  dapat  memperoleh  hak kewarganegaraan  ganda  mereka  dengan  cara  yang  sah  dan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Proses  ini  juga  merupakan  langkah  penting  dalam menjaga  keadilan  dan  perlindungan hak  anak  dalam  situasi  kewarganegaraan ganda yang kompleks.
Tahun Terlapor Keseluruhan Terlapor Affidavit 2020 78 78 2021 110 107 2022 181 180
Data Terlapor Anak Dwi Kewarganegaraan
Sumber: Kantor Imigrasi TP I Denpasar
Data  dari  Imigrasi  Denpasar  menunjukkan  bahwa  dalam  rentang  waktu tahun  2020  hingga  2022,  terjadi  363  pelaporan  kasus  anak  dwi kewarganegaraan. Jumlah pelaporan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, dengan  181  kasus  yang  terlapor.  Ini  menunjukkan  bahwa  tahun  2022  adalah tahun dengan jumlah pelaporan anak dwi kewarganegaraan yang paling tinggi dalam  tiga  tahun  terakhir.  Dalam  upaya  untuk  mendapatkan  status  dwi kewarganegaraan,  orang  tua  atau  pihak  yang  berwenang  harus  melaporkan kasus  ini  kepada  divisi  Status  Lintas  Negara  atau  Intatulskim  yang  berada  di Imigrasi  Denpasar.  Data  menunjukkan  bahwa  dalam  rentang  waktu  tersebut, tahun  2022  mencatat  jumlah  pembuatan  affidavit  yang  tertinggi.  Hal  ini menandakan bahwa banyak orang tua atau pihak yang berwenang mengambil langkah untuk memastikan  status  kewarganegaraan  ganda anak-anak  mereka melalui pembuatan affidavit di tahun tersebut. Peningkatan jumlah pelaporan dan pembuatan  affidavit  ini  mencerminkan  kesadaran  akan  pentingnya  status kewarganegaraan  anak  dalam  perkawinan  campuran  dan  upaya  untuk memenuhi  persyaratan  administratif  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  mencerminkan komitmen  untuk  menjaga  hak  dan  perlindungan  anak  dalam  konteks kewarganegaraan  ganda.  Dengan  meningkatnya  jumlah  pelaporan  dan pembuatan  affidavit,  pemerintah  dan  lembaga  terkait  berperan  penting  dalam memastikan  bahwa  anak-anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  campuran  dapat memperoleh  hak  kewarganegaraan  ganda  mereka  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Lembaga  Imigrasi  memegang  peran  yang  sangat  penting  dalam memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak  yang  lahir  dalam  perkawinan campuran,  terutama  dalam  situasi  di  mana  salah  satu  atau  kedua  orang  tua memiliki status penduduk asing atau latar belakang migrasi yang berbeda. Peran Imigrasi dalam konteks ini memiliki dampak yang signifikan terhadap memastikan bahwa  anak-anak  tersebut  memperoleh  hak  dan  jaminan  yang  sesuai  dengan status  kewarganegaraan  mereka.  Imigrasi  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan bahwa anak-anak dalam perkawinan campuran dapat tinggal dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan status migrasi mereka. Ini termasuk memberikan izin tinggal yang sesuai, yang dapat mencakup izin rumah keluarga, hibah rumah singkat, atau penyesuaian status migrasi jika salah satu orang tua memilih  untuk  tinggal  di  negara  yang  berbeda.  Salah  satu  aspek  yang  sangat penting  adalah  pengurusan  dokumen  perjalanan,  khususnya  paspor.  Paspor adalah  dokumen  yang  sangat  penting  dalam  perjalanan  lintas  batas  dan menunjukkan  status  warga  negara  seseorang.  Dalam  konteks  anak-anak  dwi kewarganegaraan, paspor menjadi kunci untuk memastikan bahwa anak tersebut secara  sah  diakui  sebagai  warga  negara  Indonesia  dan  juga  sebagai  warga negara  asing  jika  salah  satu  orang  tua  berasal  dari  negara  asing.  Ini  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Imigrasi memberikan  kemudahan  dalam  pengurusan  paspor  dengan  mencantumkan tanda  pengenal  yang  menegaskan  status  anak  sebagai  anak  dwi kewarganegaraan. Dengan demikian, anak tersebut dapat melakukan perjalanan lintas batas dengan identitas yang jelas dan sah sesuai dengan statusnya. Hal ini  sangat  penting  dalam  menjaga  hak  dan  perlindungan  anak  dalam  situasi kewarganegaraan ganda yang kompleks. Dalam rangka menjaga hak-hak anak dalam  perkawinan  campuran,  kerja  sama  antara  pemerintah,  Imigrasi,  dan masyarakat sangat penting. Imigrasi memainkan peran kunci dalam memastikan
bahwa  anak-anak  ini  mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai  dan  dapat menjalani  kehidupan  dengan  status  kewarganegaraan  ganda  mereka  dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pengesahan Anak Dwikewarganegaraan
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas TPI 1 Denpasar
Dalam catatan pengesahan atau endorsement pada paspor, sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2006,  dinyatakan  bahwa  pemegang  paspor Indonesia merupakan anak dwi kewarganegaraan. Selain itu, paspor ini memiliki batasan  waktu  fungsinya  hingga  anak  mencapai  usia  18  tahun,  yang  dapat menjadi momen penting dalam menentukan pilihan kewarganegaraan mereka di masa  depan.  Dengan  adanya  endorsement  ini,  anak  dwi  kewarganegaraan mendapatkan  perlindungan  dan  pengakuan  resmi  dari  pemerintah  Indonesia, yang  membantu  memastikan  pemenuhan  hak-hak  mereka.  Keamanan  anak- anak  yang  lahir  dari  pernikahan  campuran  adalah  tanggung  jawab  bersama antara  berbagai  organisasi  dan  divisi,  termasuk  pihak  imigrasi,  sesuai  dengan kerangka hukum yang ada. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan  dan  dukungan  pemerintah  bagi  anak-anak  tetap  terjaga,  tanpa memandang  status  migrasi  dari  orang  tua  mereka.  Ini  adalah  langkah  penting dalam menjaga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan campuran, termasuk hak  untuk  mendapatkan  kewarganegaraan,  hak  untuk  mendapatkan  layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak lain yang mereka miliki.
Warga negara Indonesia yang memiliki status dwi kewarganegaraan juga memiliki  manfaat  tersendiri.  Mereka  dapat  memanfaatkan  status  ini  dalam pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak untuk tinggal sementara di Indonesia atau  pergi  ke  negara  lain  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Imigrasi memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak dalam situasi  kewarganegaraan  ganda,  serta memastikan  bahwa  anak-anak  tersebut dapat mengakses layanan dan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Ini  adalah  upaya  bersama  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dari perkawinan  campuran  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan  yang aman, adil, dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

## 4. Kesimpulan
Jaminan kebebasan dan hak bagi anak dari perkawinan campuran didasarkan pada prinsip-prinsip kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang. Anak- anak  dalam  situasi  dwi  kewarganegaraan  memiliki  hak  untuk  memilih kewarganegaraan mereka, sebagaimana diakui oleh teori Migrasi Internasional. Perlindungan  anak  Dwi  Kewarganegaraan  bertujuan  untuk  melindungi  status hukum dan hak-hak anak di negara tempat mereka tinggal. Selama tiga tahun terakhir, dari 2020 hingga 2022, tercatat peningkatan kasus terlapor mengenai status  anak  dwikewarganegaraan,  dengan  tahun  2022  mencatatkan  jumlah tertinggi,  yaitu  181  kasus.  Peran  Imigrasi  TP  I  Denpasar  dalam  memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak dari perkawinan campuran di wilayah  Denpasar,  Bali,  sangat  penting  dan  komprehensif.  Imigrasi  memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan hak bagi anak-anak dalam situasi kewarganegaraan ganda. Ini mencakup pendaftaran status kewarganegaraan  dan  pengaturan  izin  tinggal  di  Indonesia,  serta  jaminan pendidikan dan hak-hak lainnya.
Dalam  kesimpulan,  peran  Imigrasi  dalam  melindungi  status  anak dwikewarganegaraan dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka merupakan komponen penting dalam menjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penyelenggaraan  perlindungan  status  kewarganegaraan  anak-anak  dari perkawinan  campuran  adalah  langkah  penting  dalam  menjaga  hak  anak-anak untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan  yang  aman,  adil,  dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.  Upaya  ini  tidak  hanya  mendukung  kesejahteraan  anak-anak  secara individual tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia secara lebih luas.

## 5.Saran
Imigrasi TP I Denpasar memiliki peran penting dalam mengidentifikasi anak- anak dwi kewarganegaraan yang mungkin tinggal di wilayah mereka. Tugas ini mencakup  pencatatan  data  anak-anak  yang  memasuki  atau  tinggal  di  wilayah tersebut. Selain itu, Imigrasi juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin tinggal  sementara  kepada  anak-anak  dwi  kewarganegaraan.  Hal  ini memungkinkan anak-anak tersebut untuk tinggal di Indonesia sambil memproses status kewarganegaraan mereka.
Langkah-langkah  ini  mencerminkan  komitmen  Imigrasi  dalam  menjaga  hak asasi  manusia  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  dan  memiliki status kewarganegaraan ganda. Dengan memberikan izin tinggal sementara dan memfasilitasi  proses  perolehan  status  kewarganegaraan  yang  sesuai,  Imigrasi turut  berperan  dalam  memastikan  bahwa  anak-anak  ini  mendapatkan  hak-hak dan perlindungan yang sesuai dengan status kewarganegaraan mereka. Hal ini juga  mendukung  pemenuhan  hak  anak-anak  untuk  tinggal  dalam  lingkungan yang aman dan mendapatkan akses kepada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

## Daftar Pustaka
Achsin,  M.  Z.,  &  Rosalinda,  H.  (2021).  Teori-Teori  Migrasi  Internasional. Universitas Brawijaya Press.
Agustriana,  M.  S.,  &  Surata,  I.  N.  (2017).  Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  Ii Singaraja Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. Kertha Widya, 5(2).
Andi  Tenripadang.  (2016).  Hubungan  Hukum  Internasional  Dengan  Hukum Nasional. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 14, No. 1.

## Alif.(2023).”Data Dwi Kewarganegaraan”.Hasil Wawancara Pribadi. 30 Oktober 2023. Imigrasi Denpasar
Basuki,  Z.  D.  (2021). Dampak  Perkawinan Campuran  Terhadap Pemeliharaan Anak. Indonesian Journal of International Law, 3(4), 7.
Cape  Town,  K.  (2018).  Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia  Di  Cape  Town, Republik  Afrika  Selatan.  Kementerian  Luar  Negeri  Repulik  Indonesia. https://www.kemlu.go.id/capetown/id/pages/menikah_campur/3519/etc- menu
H.  D.  Kusuma  Pratiwi.  (2014).  Kebijakan  Pengendalian  Imigrasi  Sebagai  Opsi Strategis  Terhadap  Fenonema  Penuaan  Populasi  Di  Jepang.  Skripsi thesis: Universitas Airlangga.
H.  Hasanuddin.  (2019).  Hubungan  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional Perspektif  Teori  Monisme  Dan  Teori  Dualisme.  Jurnal  Perbandingan Mazhab. Vol. 1, No. 2.
Hutabarat, R., & Hum, M. (2020). Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan. Http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/Masalah_H ukum_Dwi_Kewarganegaraan.Pdf
Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang  kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(1), 97-108.
Linda  Puspita.  (2016).  Problematika  Pernyataan  Memilih  Kewarganegaraan Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia  (Studi  Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang). Jurnal Of Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Muliadi,  M.  (2019).  Analisis  Hukum  Status  Kewarganegaraan  Ganda  Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Res Nullius Law Journal, 1(1).
Novrian. (2022). Sebanyak 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda. Republika Online. https://news.republika.co.id/berita/re4ntt436/sebanyak- 13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda
Patintingan,  A.  W.  (2019).  Diaspora  Indonesia  Dan  Penerapan  Dwi Kewarganegaraan  Sebagai  Peluang  Pembangunan  Ekonomi  (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
Sari,  L.  P.  (2016).  Problematika  Pernyataan  Memilih  Kewarganegaraan Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia  (Studi  Kasus Organisasi  Perkawinan  Campuran  Indonesia  Cabang  Malang).  Novum: Jurnal Hukum, 3(1), 9-18.
Schwartz, C., Zeng, Z., & Xie, Y. (2016). Marrying Up by Marrying Down: Status Exchange  between  Social  Origin  and  Education  in  the  United  States.
Sociological Science, 3, 1003 –1027. https://doi.org/10.15195/v3.a44
Sugiyono.  2019.  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Tidiel, A., & Murary, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jurnal Of Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Ukip Sorong
Zulfikar. (2022). PEMBENTUKAN WACANA DWI KEWARGANEGARAAN OLEH KOMUNITAS  DIASPORA  INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF  TEORI IDENTITAS SOSIAL. Kajian , 27 (1), 43-56.