## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 2, December 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR
IMPLEMENTASI  DAN  IMPLIKASI  HUKUM  PENYELENGGARAAN  PEMILU LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN SOSIAL POLITIK GENERASI MUDA  DALAM  PARTAI  POLITIK  PASCA  PUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN UMUM  NOMOR  360  TAHUN  2024  TENTANG  PENETAPAN  HASIL  PEMILU PRESIDEN, DPD RI, DPR RI, DAN DPRD
IMPLEMENTATION AND LEGAL IMPLICATIONS OF LEGISLATIVE ELECTION IMPLEMENTATION ON THE SOCIO-POLITICAL CONTINUITY OF THE YOUNG GENERATION  IN  POLITICAL  PARTIES  AFTER  THE  DECISION  OF  THE GENERAL ELECTION COMMISSION NUMBER 360 OF 2024 CONCERNING THE DETERMINATION OF THE RESULTS OF THE PRESIDENTIAL, DPD RI, DPR RI, AND DPRD ELECTION
Andra Bani Sagalane STIH Painan, Banten, Indonesia Email: andrabani88@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Anak Muda, Pemilu, Partai  Politik,  Hukum Tata Negara. Jika  tidak  seluruh  anak  muda,  maka  setidaknya  segelintir  dari  mereka perlu  diperkenalkan  dengan  kehidupan  politik  dari  sejak  dini  demi kelak kemudian hari mampu mengisi jabatan-jabatan suprastruktur dan infrastruktur  negara  kita  sehingga  roda  ketatanegaraan  yang  diatur dalam  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  terus  bergerak.  Hal  demikian harus  dilakukan  karena  kita  yakin  bahwa  dapat  terwujudnya  sebuah negara dan rakyat yang sejahtera yaitu jika adanya kemauan dari orang- orang yang baik, cerdas dan matang dalam memimpin, yang suatu hari berkenan  mengisi  jabatan-jabatan  strategis  tersebut,  tetapi  bagaimana mungkin  mereka  bisa  matang  jika  tidak  diperkenalkan  sejak  sekarang. Penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena diambil berdasarkan  suatu  penelitian  terhadap  pengalaman-pengalaman empirik para pemuda partai politik yang terlibat sebagai subjek hukum kepartaian dan kepemiluan pada tahun 2023-2024 dimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu). Tahapan pemilu yang diadakan mulai dari pertengahan tahun 2023  dan  berakhir  pada  awal  tahun  2024  yang  diantaranya  yaitu; mendaftarkan  diri  sebagai  anggota  partai  politik  dikarenakan  peserta pemilu  legislatif  ( non DPD  RI)  adalah  partai  politik,  kemudian pendaftaran  sebagai  calon  anggota  legislatif,  penetapan  daftar  calon sementara oleh Komisi  Pemilihan  Umum (KPU), lalu  penetapan  daftar calon tetap oleh KPU, kampanye-kampanye dan hari pencoblosan bukan hanya diikuti oleh generasi lanjut, tetapi juga oleh para generasi muda. Hal  demikian  membuat  negara  lega  karena  dengan  adanya  kemauan anak-anak  muda  terlibat  dalam  kehidupan  poitik,  itu  pertanda  bahwa visi  pendiri  negara  yaitu  Bung  Karno  untuk  Indonesia “Mengguncangkan  Dunia”  akan  segera  terwujud.  Oleh  karena  itu jangan sampai kemauan tersebut tidak diapresiasi.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Young  People,  Elections, Political Parties, Constitutional Law. If not all young people, then at least a handful of them need to be introduced to  political  life  from  an  early  age so  that  later they  will  be able  to  fill  the positions of the superstructure and infrastructure of our country so that the wheels  of  state  administration  regulated  in  the  Indonesian  Constitutional Law  continue  to  move.  This  must  be  done  because  we  believe  that  a prosperous country and people can be realized if there is a will from good, intelligent and mature people in leadership, who one day are willing to fill these  strategic  positions,  but  how  can  they  be  mature  if  they  are  not introduced from now on. This writing uses an Empirical Juridical approach because it is taken based on a study of the empirical experiences of young political party members who are involved as subjects of party and election law in 2023-2024 which is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General  Elections  (Pemilu).  The  stages  of  the  election  held  starting  from mid-2023 and ending in early 2024 include; registering as a member of a political party because the participants in the legislative election (non-DPD RI)  are  political  parties,  then  registration  as  a  legislative  candidate, determination  of  the  temporary  candidate  list  by  the  General  Election Commission (KPU), then determination of the permanent candidate list by the  KPU,  campaigns  and  voting  day  are  not  only  followed  by  the  older generation,  but  also  by  the  younger  generation.  This  makes  the  country relieved  because  with  the  willingness  of  young  people  to  be  involved  in political  life,  it  is  a  sign  that  the  vision  of  the  founder  of  the  country, namely  Bung  Karno  for  Indonesia  to  "Shake  the  World"  will  soon  be realized. Therefore, this desire should not go unappreciated.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Memperkenalkan kehidupan politik saja kepada generasi muda tidaklah cukup, jika tanpa  dibarengi  dengan  mempersilahkannya untuk  terjun  langsung  dalam  praktek politik. Namun sayangnya saat ini terjadi perbedaan yang sangat mencolok terhadap ketertarikan  partai-partai  di  Indonesia  dalam  membuka  peluang  generasi  muda berkiprah  dipartainya,  sehingga  generasi  muda  tidak  memiliki  ruang  besar  dalam mengenal dan mengurus partai politik.
Misalnya, ada partai politik yang mayoritas hanya berisi generasi lanjut usia saja (hal yang  demikian  kurang  tepat  karena  peran  generasi  muda  dalam  praktek  politik menjadi  tertutup),  dan  ada  juga  partai  politik  dimana  pengurus  partainya  hanya bersisi  generasi  muda  saja  (ini  juga  kurang  tepat  karena  menjadi  tidak  ada  yang berpengalaman untuk memandu pergerakannya), tetapi ada partai politik diisi oleh pengurus  berusia  lanjut  dan  berusia  muda  (ini  yang  tepat  karena  adanya  aktivitas sosial  politik  yang  saling  mengayomi).  Padahal  seharusnya  fungsi  dasar  seluruh partai  politik  adalah  sama.  Hal  demikian  menggambarkan  bahwa  telah  terjadi kesalahan  fundamental  bagi  pengurus-pengurus  dan  elit  partai  politik  dalam mengurus partainya.
Telah terjadi kemunduran terhadap fungsi partai politik di Indonesia. Fungsi partai politik di Indonesia menurut Atmosudirjo (1988:99) adalah sebagai berikut:
1. Menyerap Aspirasi Masyarakat
2. Kontrol Sosial
3. Meredam Konflik
4. Merekrut orang-orang potensial. Dalam poin ini terbuka peluang besar generasi muda untuk masuk menjadi pengurus Partai Politik.
Keempat  hal  itu  tidak  dilakukan  oleh  partai  politik  saat  ini.  Dimana  partai  politik hanya mementingkan kepentingan golongannya, bukan rakyat dan negara, dimana semestinya  partai  politik  yang  merupakan  suprastruktur  negara  di  Indonesia berperan  aktif  dalam  melakukan  empat  fungsi  tersebut  demi  terwujudnya  rakyat dan  negara  yang  sejahtera  karena  mengingat  perannya  yang  diberikan  oleh konstitusi  secara  filosifis  sangatlah  berharga.  Maka  seharusnya  dengan  campur tangan partai politik justru cita-cita bangsa kita akan cepat terlaksana, bukan malah tersendat-sendat seperti sekarang faktanya.
Suprastruktur  negara  adalah  pusat  kekuasaan  tertinggi  negara,  karena  telah diberikan  wewenang  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  untuk mengatur  sistem  politik  negara  sehingga  terwujudnya  komponen-komponen  yang kuat dalam mengisi dan menggerakkan infrastruktur-infrastruktur negara kita yaitu lembaga-lembaga tinggi negara, diantaranya yaitu;
1. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat RI)
2. Eksekutif (Kepresidenan RI)
3. Yudikatif (Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Yudicial RI)
4. Auditif (Badan Pemeriksa Keuangan RI)
Dikatakan  bahwa  Partai  Politik  dalam  kajian  Hukum  Administrasi  Negara  adalah merupakan Suprastruktur Negara dikarenakan partai politik memiliki peran penting secara filosofis untuk mengatur dan “menyeleksi” secara mendasar administrasi bagi lolos atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan dilembaga-lembaga negara.  Dimana  kemudian,  jabatan  Lembaga  negara  yang  telah  diduduki  tersebut digunakan  untuk  melegitimasi  secara  suratan  konstitusional  untuk  menduduki jabatan-jabatan lembaga-lembaga negara, berbagai organisasi-organisasi negara serta badan-badan negara dimana yang demikan itu disebut sebagai infrastruktur negara. Sampai  seperti  itulah  gambaran  seberapa  kuatnya  pengaruh  partai  politik  dalam ketatanegaraan Indonesia. Namun sangat disayangkan, dalam kehidupan demokrasi pemilu,  partai-partai  politik  sangat  brutal  dalam  merebut  kekuasaan-kekuasaan legislatif  dan  kepresidenan.  Terlihat  seperti  terdapat  jurang  dan  visi  yang  sangat berbeda diantara mereka antar Partai  Politik peserta Pemilu. Karena faktanya para politisi  itu  beserta  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia  menganggap  hukum  masih dalam  konteks  aturan  yang  tertulis  saja,  sehingga  sering  aturan-aturan  yang  tidak tertulis, baginya berarti boleh dilakukan, termasuk melakukan berbagai kecurangan dengan  dalih  “toh  tidak  ada  didalam  aturan  tetulisnya”.  Mereka  belum  mampu melihat yang tersirat dalam hukum / norma tertulis, apalagi hal yang tidak tertulis sebagai sebuah norma/hukum yang patut dilakukan atau jangan dilakukan. Bahkan aturan  yang  tertulispun  masih  sering  dilanggarnya.  Itulah  resiko  apabila  kita mengartikan bahwa hukum adalah aturan yang tertulis.
Hans  Kelsen  mengatakan  bahwa “Law  is  a  Norm” , atau  Hukum  adalah Norma. Artinya aturan-aturan tidak tertulispun harus kita jadikan pedoman dalam menjalankan  berbagai  aktivitas,  dimana  kemudian  jika  kita  menjalankan  itu  maka kita akan disebut menjadi orang yang bermoral ( Asshiddiqie, 2006:27) .
Seorang ayah apabila ingin memberi motivasi kepada anaknya untuk menjadi orang yang  bermoral,  maka  sedari  bayi  diberilah  anak  itu  dengan  nama; Norma, bukan
moral.  Tetapi  maksud  dari  ayah  itu  mengapa  memberi  nama  anak  itu  norma  agar anak  itu  kelak  menjadi  orang  yang  bermoral.  Sehingga  seharusnya  para penyelenggara negara menganggap bahwa hukum itu adalah bukan aturan tertulis saja,  tetapi law  is  a  norm seperti  yang  dikatakan  Hans  Kelsen,  atau  kita  bisa  lebih menyimpulkan  lagi  bahwa hukum  adalah  pemoralan. Hukum  adalah  sebuah perangkat  untuk  memoralkan  kita  semua,  terutama  politisi,  penyelenggara  pemilu dan anak-anak bangsa demi tegaknya demokrasi di Indonesia.
Mengapa  moral  menjadi  penting  sekali  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan bernegara? Karena moral menjadi kunci Pembangunan karakter seseorang. Orang ini akan  berkarakter  menjadi  orang  yang  berakhlak  atau  tidak,  menjadi  orang  yang cerdas atau bodoh. Kuncinya dari seberapa dalam pemahamannya terhadap moral. Dengan dia bermoral maka otomatis ikatan dia dengan spiritual menjadi meningkat sehingga dia menjadi berakhlak mulia. Dan sudah pasti karena dia bermoral maka dia  akan  dicintai  oleh  gugu-gurunya,  para  orang  tua  di  masyarakat,  teman-teman dan  senior-seniornya  sehingga  mereka  mau  menumpahkan  pengalaman- pengalaman berharganya kepada dia sehingga dia akan menjadi orang yang cerdas. Maka  dengan  dia  telah  memiliki  dua  karakter  itu,  sudah  pasti  dia  akan  dapat menggapai  cita-cita  mulianya.  Untuk  menciptakan  sosok  yang  seperti  itu,  moral memiliki peran yang sangat penting sekali.
Demokrasi di Indonesia dimulai pada jaman Hindia belanda dengan aturan Statblad netherland indie tahun 1918 dimana Hindia Belanda meminta Pribumi untuk masuk ke  dewan  rakyat (Volksrad) ketika  itu,  dan  saat  ini  nama  nya  adalah  DPR  RI. Syaratnya harus melalui Partai  Politik, maka ormas-ormas ketika itu salah satunya Serikat  Dagang  Islam/Serikat  Islam  berubah  menjadi  Partai  Sarikat  Islam.  Jadi Pendidikan  itu  telah  ada  dari  jaman  penjajahan.  Tetapi  bedanya,  jika  pemerintah hindia  belanda  dulu  berlomba-lomba  mengijinkan  kita  untuk  masuk  ke  dewan rakyat,  justru  pemerintah  kita  sendiri  saat  ini  membatasinya  dengan  mengadakan aturan Parlemantary threshold (ambang batas) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  praktis  yang  didasari  pada  teori-teori  Hukum Tata  Negara  sehingga  kemudian  penulis  dapat  melakukan  perbandingan  yang melahirkan  gagasan  bahwa  ternyata  proses  Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia dapat  tetap  berjalan  menghasilkan  pergantian  kepemimpinan  pada  lembaga legislatif  tanpa  harus  menyandarkan  diri  pada  teori  dan  prinsip  studi  Hukum Kepemiluan  dan  Partai  Politik  dalam negara  bersistem  demokrasi.  Oleh  karena  itu p enulisan  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Empiris  karena  diambil berdasarkan  suatu  penelitian  terhadap  pengalaman-pengalaman  empirik  para pemuda  partai  politik  yang  terlibat  sebagai  subjek  hukum  kepartaian  dan kepemiluan pada tahun 2023-2024 dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga nama lain dari  penelitian ini disebut sebagai bacic research (Yusuf, 2014:31).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2024
Tidak  sedikit  diantara  partai-partai  politik  yang  menjaring  dan  mempersilahkan anak  muda  untuk  mengikuti  kontestasi  pemilihan  legislatif  dari  partainya,  namun hal  itu  belakangan  diketahui  hanyalah  untuk  memanfaatkannya  dalam  rangka menjaring  suara  pemilih  pemula.  Tetapi  diantara  mereka  tidak  diduduki  jabatan- jabatan  strategi  diinternal  partai  politik  agar  bisa  ikut  andil  mengatur  pergerakan roda ketatanegaraan kita. Padahal penentu kebijakan negara justru adalah pengurus- pengurus partai politik melalui rapat-rapat diinternal partai politik. Kemudian hasil dari  rapat  pengurus-pengurus  partai  tersebut  dikomunikasikan  kepada  anggota partainya  yang  duduk  di  lembaga  negara  untuk  dijalankan,  sehingga  andai  anak- anak muda  duduk  sekalipun  dalam jabatan  Lembaga negara,  maka bisa dikatakan hanya  sebatas alat  pemuas  dari  pengurus-pengurus  partai  politik  saja. Bahkan jika mereka  tidak  menjalankan  perintah  keputusan  partainya  tersebut,  mereka  akan diberhentikan dari jabatannya pada lembaga negara tersebut.
Jenis-jenis  rapat  internal  pengurus  partai  politik  yang  menjadi  penentu  keputusan serta  pergerakan  Lembaga  Negara,  organ-organ  negara  dan  badan-badan  negara sampai  kepada  pemerintahan  daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  berdasarkan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar IX di Makassar yaitu :
1. Pengurus Partai tingkat Kabupaten/Kota:
a. Rapat Pengurus Harian Cabang
b. Musyawarah Kerja Cabang
c. Musyawarah Cabang
2. Pengurus Partai tingkat Provinsi:
a. Rapat Pengurus Harian Wilayah
b. Musyawarah Kerja Wilayah
c. Musyawarah Wilayah
3. Pengurus Partai tingkat Negara:
a. Rapat Pengurus Harian Pusat
b. Rapat Pimpinan Nasional
c. Musyawarah Kerja Nasional
d. Muktamar
Menurut www.nasional.kompas.com , pemilu 2024 menghasilkan Anggota DPR RI dari generasi  muda  paling  sedikit  sepanjang  sejarang  pemilu  pasca  reformasi  (Farisa, 2024).  Partai  Politik  peserta  Pemilu  2024  tersebut  berdasarkan  nomor  urut kepesertaannya adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Part ai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Aceh
19. Partai Adil Sejahtera Aceh
20. Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha’at dan Taqwa
21. Partai Darul Aceh
22. Partai Naggroe Aceh
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh
24. Partai UMMAT
Untuk Partai Politik pesrta pemilu nomor urut 18 sampai dengan 23 hanya lokal di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Aceh.
Dikutip dari CNN Indonesia (2024), perolehan suara Partai Politik Tingkat Nasional (selain  enak  partai  lokal  diprovinsi  Aceh)  yang  telah  ditetapkan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  RI  melalui  Keputusan  KPU  RI  Nomor  360  Tahun  2024  tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
1. PDIP 25.387.279 (16,72%)
2. Partai Golkar 23.208.654 (15,29%)
3. Partai Gerindra 20.071.708 (13,22%)
4. PKB 16.115.655 (10,62%)
5. Partai Nasdem 14.660.516 (9,66%)
6. PKS 12.781.353 (8,42%)
7. Partai Demokrat 11.283.160 (7,43%)
8. PAN 10.984.003 (7,24%)
9. PPP 5.878.777 (3,87%)
10. PSI 4.260.169 (2,81%)
11. Partai Perindo 1.955.154 (1,29%)
12. Partai Gelora 1.281.991 (0,84%)
13. Partai Hanura 1.094.588 (0,72%)
14. Partai Buruh 972.910 (0,64%)
15. Partai Ummat 642.545 (0,42%)
16. PBB 484.486 (0,32%)
17. Partai Garuda 406.883 (0,27%)
18. PKN 326.800 (0,22%)
Implikasi  Keputusan  KPU  RI  Nomor  360  Tahun  2024  Tentang  Hasil  Penetapan Pemilu 2024 Terhadap Kehidupan Sosial Politik Generasi Muda
Penetapan  Hasil  Pemilu  KPU  RI  tersebut  menuai  banyak  protes  terutama  dari berbagai  peserta  pemilu  calon  presiden,  partai  politik  maupun  perseorangan. Menurut  peraturan  Perundangan-Undangan  bahwa  bagi  peserta  pemilu  yang merasa keberatan dengan keputusan KPU RI terhadap penetapan hasil Pemilu maka dapat  mengajukan  permohonan  atau  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi. Pasal  24C Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa:
“ Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk,  salah  satunya,  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum ” .
Diantara sekian banyak Keputusan MK tentang penyelesaian sengketa pemilu 2024 lalu,  ada  yang  paling  kontroversial  yaitu  tentang  Mahkamah  Konstitusi memerintahkan KPU  RI  segera  menggelar  Pemungutan  Suara Ulang  Khusus  Surat Suara DPD RI diseluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) Provinsi Sumatera Barat karena  secara  terang-terngan  MK  menganggap  KPU  RI  telah  melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu terutama dari unsur perseorangan yaitu DPD RI di daerah pemilihan Sumatera Barat yang menurut calon anggota legislatif tingkat DPRD  kabupaten  di  Sumatera  Barat,  Muhammad  Firdaus  dari  salah  satu  partai politik,  efek  dari  Keputusan  MK  tersebut  akan  menghabiskan  anggaran  negara sampai 150 Milliar rupiah. Permohonan yang dikabulkan oleh MK itu adalah berasal dari calon DPD RI Irman Gusman.
Irman Gusman merupakan politisi yang telah lanjut usia dan juga pernah merasakan duduk dikursi DPRD RI, tetapi karena demi penegakkan hukum menurut MK, maka harus  dimenangkan  sekalipun  kas  negara  akan  terkuras.  Tetapi  dalam  kasus Permohonan  terhadap  Pemohon  yang  berasal  dari  generasi  muda,  banyak  yang tidak dimenangkan.
Kemudian  terhadap  hal  itu,  mantan  Ketua  MK  yaitu  Hamdan  Zoelva menyampaikan bahwa itu merupakan Landmark Decision atau bisa dikatakan sebuah Yurisprudensi  karena baru  pertama  di  Indonesia  seorang  bakal  calon  diberi  legal standing  sengketa  pemilu.  Kalau  pilkada  memang  sering  tapi  sengketa  pemilu  baru pertama kali ini ( Sadewo, 2024 ).
Dengan  Keputusan  KPU  RI  tersebut  dan  juga  tipe  penyelenggaraan  pemilu  yang carut  marut  saat  dilaksanakan  oleh  KPU  RI  lalu  dengan  terbuktinya  Mahkamah Konstitusi  mengeluarkan  banyak  keputusan  yang  menyatakan  bahwa  KPU  telah melakukan  pelanggaran  Pemilu,  ini  menjadi  faktor  pemicu  kedepan  bagi  generasi muda  terkait  ketertarikannya  berkiprah  didunia  politik  Apalagi  dampak  dari keputusan  MK  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPU  tersebut  banyak yang akhirnya merugikan generasi muda yang telah berusaha dengan sekuat tenaga menjadi  calon-calon  Anggota  Legislatif  karena  semula  mereka  melalui  Keputusan KPU  tentang  Hasil  Penetapan  Pemilu  sudah  dimenangkan  oleh  KPU  menjadi Anggota  Legislatif,  tetapi  malahan  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena dianggap KPU telah melanggar penyelenggaraan Pemilu.
Selain  payahnya  generasi  muda  masuk  dan  menduduki  lembaga  negara,  generasi muda  juga  tergeser  dari  jabatan  pengurus  partai.  Diantaranya  adalah  Ketua  DPC Partai  Demokrat  Jember,  Tri  Sandi  Apriana  sosok  generasi  muda  bangsa  juga diberhentikan  dari  jabatanmya  karena  gagal  meraih  kursi  DPRD  didaerah  tersebut (Rizal, 2024).
Ada  juga  anak  muda  yang  sedang  duduk  menjadi  Anggota  DPR/MPR RI  periode 2019-2024 namun ketika mencalonkan diri kembali untuk periode masa jabatan 2024- 2029  gagal  mendapat  kursi  dan  pada  daerah  itu  justru  generasi  lanjut  usia  makin bertambah,  misalnya  Edwin Pratama  Putra (Anggota  DPD  RI  Dapil Provinsi  Riau) (Riki, 2024).
Bukan  hanya  senator  dari  Provinsi  Riau  saja,  tetapi  TB.  M.  Ali  Ridho  Azhari (Anggota  DPD  RI  Dapil  Provinsi  Banten)  juga  bernasib  sama  (Redaksi  Tangeks, 2019).  Di  kamar  lembaga  DPR  RI  juga  demikian.  Menimpa  Iip  Miftahul  Choiri (Anggota  Fraksi  PPP  DPR  RI  Dapil  Banten  I).  Dia  bernasib  sama  seperti  generasi muda yang gagal dari kamar lembaga DPD RI tadi (Wahid, 2024). Pesta demokrasi kali ini kurang berpihak kepada generasi muda bangsa, dan partai-partai politik pun kurang  memaksimalkan  potensi  anak-anak  muda. Ada juga  yang  alih-alih  katanya akan membina anak-anak muda, tetapi lambat laun malah justru membinasakan.

## KESIMPULAN
Menurunnya jumlah partisipasi anak muda yang terpilih dalam Pemilu 2024 di DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta kurang maksimalnya Partai-Partai  politik  merekrut  anak  muda  yang  potensial  untuk  masuk  menjadi Pengurus  Partai  Politik  telah  menyimpulkan  bahwa  Demokrasi  serta  Hukum Kepemiluan  dan  Kepartaian  belum  diimplementasikan  secara  maksimal  oleh  para stakeholder Partai-Partai  Politik  dan  elemen-elemen  negara  lainnya,  termasuk  oleh para  pemilih.  Mereka  masih  belum  maksimal  saat  ini  dalam  menarik  anak  muda untuk masuk kedalam pusaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  maka  penulis  menyarankan  bahwa  kedepan jangan  sampai  generasi  muda  tidak  tertarik  atau  apatis  terhadap  kehidupan  sosial politik  karena  saat  ini  anak-anak  muda  yang  telah  berbondong-bondong  mencoba masuk  dan  eksis  menjadi  pengurus  partai  politik  atau  Lembaga  negara  saja  sulit untuk  masuk  dan  terlibat,  apalagi  jika  anak  muda  tidak  peduli  lagi  sama  sekali. Maka  jika  itu  terjadi,  lalu  siapa  yang  akan  memimpin  bangsa  dan  negara  ini?. Penulis  juga  meminta  agar  Pengurus  Partai  Politik  serta  Lembaga  negara  kedepan mulai  memperhitungkan  keterlibatan  anak-anak  muda  dalam  kepengurusan  partai politik dan Lembaga negara dengan cara peduli dan mengajak mereka agar terlibat dalam berbagai kesempatan dan momen politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara. Depok:  Rajagrafindo Persada
Atmosudirjo, S. P. (1988). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia.
CNN Indonesia. (2024). Daftar Lengkap Perolehan Suara Parpol Tingkat Nasional Pemilu 2024 . Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240321040415-617- 1076940/daftar-lengkap-perolehan-suara-parpol-tingkat-nasional-pemilu-
2024
DPP PPP. (2020). AD/ART Partai Persatuan Pembangunan . Makassar. DPP PPP.
Farisa.  F.  C.  (2024). CSIS:  Pemilu  2024  Hasilkan  Anggota  DPR  Muda  Paling  Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999 . Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/12250401/csis- pemilu-2024-hasilkan-anggota-dpr-muda-paling-minim-sepanjang-sejarah
Redaksi Tangeks. (2019). Anak WH Gagal, Anak Atut Lolos Lagi, Bapak-Anak Melaju ke DPR dari Parpol Berbeda . Diakses dari: https://www.tangerangekspres.co.id/2019/05/14/anak-wh-gagal-anak- atut-lolos-lagi-bapak-anak-melaju-ke-dpr-dari-parpol-berbeda/
Riki.  (2024). Terancam  Keluar  dari  Senayan,  Perolehan  Suara  Petahana  DPD  Dapil  Riau Disalip  Pendatang  Baru . Diakses  dari: https://www.halloriau.com/read- politik-1449626-2024-02-21-terancam-keluar-dari-senayan-perolehan-suara- petahana-dpd-dapil-riau-disalip-pendatang-baru.html
Rizal,  A.  (2024). Gagal  Raih  Kursi,  Ketua  DPC  Demokrat  Diberhentikan . Diakses  dari: https://rmol.id/politik/read/2024/06/30/626336/gagal-raih-kursi-ketua- dpc-demokrat-diberhentikan
Sadewo,  J.  (2024). Putusan  MK  Soal  Irman,  Jimly  Asshiddiqie:  Jalankan  Saja  Jangan Diperdebatkan. Diakses dari: https://news.republika.co.id/berita/sf1yzy318/putusan-mk-soal-irman- jimly-asshiddiqie-jalankan-saja-jangan-diperdebatkan#google_vignette
Yusuf,  A.  M.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Kencana.
Wahid, R. (2024). 3 Nama Besar Ini Gagal Lolos Ke DPR RI dari Dapil Banten 1, Pernah Duduk  di  Senayan  dan  2  Jadi  Kepala  Daerah .  Diakses  dari: https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-237877090/3-nama- besar-ini-gagal-lolos-ke-dpr-ri-dari-dapil-banten-1-pernah-duduk-di- senayan-dan-2-jadi-kepala-daerah?pagCe=all