## BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI APLIKASI PROGRAM FINANCIAL INCLUSION DALAM PENINGKATAN AKSES BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH
Nur Eka Setiowati 1

## Abstract
Acceleration of economic growth acts as a basic requirement of the most strategic for improving  the  quality  of life  of  the  people. Important element in supporting the acceleration of economic growth is to optimize the contribution  of the  financial sector by  opening  up access  to financial services to the widest possible public and businesses such as UMKM. That is, there should be an effort to encourage the use of the financial sector in the  economy as efforts  to  increase public  welfare. Financial Inclusion is total activity which is aimed at negating all forms of barriers both price and non-price on people's access to financial services utilize. BMT is a potential for the organization to reach the bottom layer and a microfinance institution of  the  most affordable and most convenient means to meet  the demand  for loanable funds (loan).
Keywords  :  Economics  Growth,  Financial  Inclusion, UMKM, Baitul  Maal Wat Tamwil ( BMT ).

## PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  membangun  ketahanan  pertumbuhan ekonomi  dan  menjaga  perekonomian  global  dari  hantaman  krisis  adalah salah  satu  tujuan setiap  negara  dibidang  ekonomi. Banyak  fakta membuktikan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang kuat antara penguatan
1 Penulis adalah Dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
sistem  keuangan  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan kemakmuran  suatu negara.
Secara  umum  kebijakan yang  paling  efisien  untuk  mengatasi kemiskinan adalah  melalui  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dan berkelanjutan. Percepatan  pertumbuhan  ekonomi berperan  sebagai  syarat dasar  yang  paling  strategis  bagi peningkatan  kualitas  kehidupan  rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan  kontribusi  sektor  keuangan dengan  membuka  akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM.  Artinya,  harus  ada  upaya  untuk  mendorong pemanfaatan sektor  keuangan  dalam  perekonomian masyarakat sebagai  usaha
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Survei  Bank  Indonesia  tahun  2010  menyebutkan bahwa  hampir separuh  dari  234,2 juta  penduduk  di  Indonesia  tidak  memiliki  akses atas layanan  lembaga  keuangan  formal. Dari  jumlah itu,  sekitar  35  juta  orang hanya  terlayani  lembaga keuangan  non-formal  seperti  koperasi  simpan- pinjam.Tapi ada  sekitar  40  juta  orang  yang  sama  sekali  tidak tersentuh layanan  jasa  keuangan  dalam  bentuk  apapun. Setidaknya  itulah  gambaran memprihatinkan dari hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010. 2 Masih kata Bank Dunia,  setidaknya  ada  empat  layanan  jasa  keuangan yang  dianggap vital  bagi  kehidupan  masyarakat,  yakni penyimpanan  dana,  layanan  kredit, layanan  sistem pembayaran  dan  asuransi  termasuk  dana  pensiun. Keempat aspek dalam  lingkup  pengelolaan  sistem keuangan  ini  menjadi  prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Berdasarkan  survei  Bank  Dunia  menunjukan  masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak terjangkau jasa keuangan. Kenyataan bahwa masih banyaknya  anggota masyarakat  yang  belum  terjangkau  layanan  jasa keuangan memperlihatkan bahwa sistem keuangan belum berfungsi dengan optimal.  Padahal suatu sistem  keuangan  yang  ideal  seharusnya  mampu menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat.  Bila  sebagian besar  masyarakat sudah  dapat  memanfaatkan  fasilitas jasa  keuangan,  dampak  terhadap perekonomian  pun akan  sangat  besar. Karena  itu  harus  ada  upaya  untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat.
2 Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2
Inilah esensi dari financial Inclusion atau Inklusi Keuangan atau Keuangan Untuk Semua.
Keuangan  untuk  semua  (financial  Inclusion),  yang  dideklarasikan oleh  pertemuan  puncak  para  pemimpin  G-20  di  Los  Cabos,  Meksiko,  Juni 2012 adalah program baru menanggulangi kemiskinan.
Financial  Inclusion atau Inklusi  keuangan  adalah  kegiatan
menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat  harga  maupun  non harga  terhadap akses  masyarakat  dalam memanfaatkan  layanan  jasa keuangan.  Yang  dimaksud  hambatan  harga adalah prasyarat  seperti keharusan menyetor  dana  dengan besaran  tertentu ketika membuka rekening di bank. Padahal tidak semua lapisan masyarakat bisa memenuhi syarat minimal itu. Sedangkan hambatan non harga biasanya berupa banyaknya persyaratan  administratif yang  terkadang  dianggap memberatkan konsumen. 3
Di  kalangan  masyarakat  menengah  dan  kecil,  koperasi  dan Baitul Mal  Wat Tamwil (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang  paling terjangkau  dan sarana  paling  mudah  untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap dana pinjaman  (loan). Karena  persoalan  pinjam  meminjam  atau  utang piutang  adalah  persoalan  yang  tidak bisa  dilepaskan  dari  kehidupan perekonomian.  Dalam  skala  mikro,  BMT  cukup ampuh  menghambat tangan-tangan  bank  besar  konvensional  yang  menarik  dana masyarakat pedesaan untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar.  Di  sisi  lain,  kehadiran  BMT  juga membantu  mengikis  praktek- praktek rentenir  yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

## FINANCIAL INCLUSION
Pasar  dan institusi  keuangan  memainkan peran  penting  dalam menyalurkan  dana untuk kegiatan  ekonomi  yang  paling  produktif serta mengalokasikan  risiko  ke  pelaku ekonomi.  Salah  satu  prasyarat  bagi keberhasilan pembangunan  adalah  terciptanya  suatu sistem  keuangan  yang berfungsi  dengan  baik dan  memberi  manfaat  bagi  seluruh  lapisan masyarakat. Hanya  sayangnya,  industri keuangan  yang  berkembang  sangat
3 Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2
pesat ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan akan akses masyarakat terhadap layanan  jasa  keuangan  yang  paling  mendasar sekalipun.  Padahal, akses terhadap layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat  luas  dalam sistem  perekonomian,  khususnya  dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang muaranya pada pertumbuhan ekonomi.
Financial Inclusion sejatinya adalah motor penggerak pembangunan dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  bertujuan  membabat segala  hambatan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terhadap  akses  layanan yang  menjangkau segala  jasa  layanan  seperti  tabungan,  kredit,  sistem pembayaran, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Selama lebih dari dua dekade belakangan ini,  perhatian  pemimpin  dunia  banyak terfokus  pada  upaya  pengembangan industri keuangan  dan  menjaga  stabilitas  sistem keuangan,  namun  arah untuk  membuat layanan  jasa  keuangan  ini  dapat  diakses oleh  seluruh individu  masyarakat  baru merupakan  isu  yang  berkembang  akhir-akhir ini. Padahal,  akses  terhadap  layanan  jasa keuangan  ini  adalah  aspek  kritikal dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wajar saja bila Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT)  G-20 di  Toronto,  Juli  2010,  melahirkan “ 9 Prinsip untuk Inovasi Inklusi Keuangan (Financial Inclusion) ”.
Sembilan prinsip  ini  sudah  dielaborasi  oleh  Tim Ahli  Inklusi Keuangan  yang  ditunjuk  oleh G20  untuk  diturunkan  menjadi sejumlah rekomendasi  upaya  meningkatkan  akses  ke layanan  keuangan  bagi penduduk miskin. Adapun kesembilan prinsip ini mencakup berbagai aspek yang  luas,  yaitu kepemimpinan,  keragaman  dan  inovasi, perlindungan  dan pemberdayaan,  kerjasama antarlembaga,  pemanfaatan  pengetahuan, proporsionalitas  kebijakan  serta  kerangka aturan.  Prinsip-prinsip  ini  bukan merupakan ketentuan  yang  mengikat  tapi  lebih  sebagai acuan  bagi pengambil  kebijakan  di  tiap negara,  karena  prinsip-prinsip  ini  didasarkan atas  sejumlah  praktek terbaik  (best  practises) dari  berbagai  negara.  Selain memudahkan kerjasama antarnegara, adanya acuan yang sama
memungkinkan terjadinya harmonisasi strategi dan kebijakan di tiap negara.
Sejumlah  negara  sudah  menjadikan kesembilan  prinsip  tersebut sebagai  acuan dalam  menyusun  program  inklusi  keuangan seperti  India, Pakistan,  Afrika  Selatan, Meksiko,  Brasil,  Kolumbia,  Malaysia  dan
sejumlah  negara  Uni  Eropa. Lalu  bagaimana  dengan  Indonesia? selaku anggota  G20  dan  ikut  merumuskan sembilan  konsep prinsip  untuk Inklusi Keuangan,  Indonesia  pun  menjadikan rumusan  prinsip  tersebut  sebagai kerangka acuan pelaksanaan inklusi keuangan. Dari sinilah mengalir mimpi besar  yang  ingin disasar  yakni  bagaimana  ”mewujudkan sistem  keuangan yang  dapat  diakses oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan”. 4
Ada  sejumlah misi  yang  ingin  diemban.  Sebut  saja,  upaya menjadikan  inklusi  keuangan  menjadi bagian  dari  strategi  besar pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Fakta membuktikan ada hubungan timbal balik antara kemiskinan dan akses pada layanan  keuangan,  yang  mana  keduanya saling  mempengaruhi.  Selain  itu, ada niatan untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan perilaku keuangan yang  baik di  masyarakat. Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena masih  banyak jumlah  penduduk  Indonesia  yang  belum melek  keuangan  (financial illiteracy).  Untuk itulah  dipandang  penting  meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola uang.
Misi  lainnya  yang  ingin  diwujudkan yakni  membangun  inklusi keuangan  dengan memperkuat  sinergi  antara  bank  dan  lembaga keuangan nonbank.  Bank  adalah  lembaga keuangan  yang  paling  luas  cakupannya. Strategi  keuangan  inklusif  akan  berpijak  di atas  sektor  perbankan  sebagai basis.  Untuk mengisi  celah-celah  konsumen  yang tidak terlayani  bank, sinergi  antara  bank  dengan lembaga  keuangan  non bank,  salah  satunya dengan  Lembaga Keuangan Mikro  yang sudah banyak melayani kelompok miskin dan  UMKM  perlu  terus  didorong.  Yang  juga tak  kalah  penting adalah bagaimana institusi keuangan menyediakan layanan jasa dan produk keuangan  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat.  Maksudnya, institusi keuangan  pun  perlu  mengkaji  setiap  produk yang  digulirkan  agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas khususnya mereka  yang belum  terjangkau  layanan perbankan  dan  jasa  keuangan  lainnya. Sekarang soalnya apakah harapan terwujudnya sistem keuangan yang mampu diakses oleh semua kalangan tanpa ada hambatan sudah  bisa terpenuhi, tampaknya
4 Wibowo Purnomo, Pungky. Financial Inclusion Harapan dan Sasaran, Rubrik Ikhtisar, Juni 2011.
inklusi  keuangan  menjadi program  yang  sangat  strategis untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam sistem  perekonomian  agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.

## STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM FINANCIAL INCLUSION
Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai kegiatan dibawah payung  lima  pil ar  “Strategi  Nasional  Inklusi Keuangan atau Financial Inclusion ” agar akses layanan jasa keuangan semakin terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat. 5
Pilar  pertama, Edukasi  Keuangan. Pilar  ini  berbicara  upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Setidaknya  ada  tiga kegiatan  edukasi  seperti  pengenalan produk  keuangan (simpanan,  kredit, sistem  pembayaran  dan  asuransi/dana pensiun),  aspek perlindungan nasabah dan pengelolaan keuangan. Misalnya, program “Ayo Ke Bank”dan website Informasi dan Edukasi Konsumen. Pilar kedua, Eligibilitas Keuangan. Salah satu kendala masyarakat miskin dan UMKM bersentuhan dengan jasa keuangan karena persoalan di internal  mereka  sendiri. Misalnya,  soal  legalitas.  Masih  banyak UMKM yang  tak memiliki  badan  hukum dan  ijin  usaha  serta  aspek  teknis  lainnya. Upaya  BI  mengembangkan klaster  UMKM  dan  membentuk credit  rating UMKM.  Selain  itu,  BI  menggarap Financial Identity  Number (FIN)  yang merujuk pada program Single Identification Number (SIN) Kemendagri.
Pilar  ketiga, Kebijakan.  Pemerintah  dan BI akan  memberi dukungan kebijakan berupa penerbitan regulasi yang membantu masyarakat mendapat layanan jasa keuangan. BI, Kemenkop UKM dan Kemenkominfo mengkaji  pembuatan  ketentuan  terkait metode  distribusi berbasis  teknologi seperti e-payment,  branchless  banking dan third  party agents (termasuk mobile phones banking).
Pilar  keempat, Fasilitasi  Intermediasi. Pilar  ini  memfokuskan  diri pada  upaya meningkatkan  kesadaran  (awareness) dari  lembaga  keuangan formal  terhadap karakteristik  kelompok  masyarakat  potensial (bankable) untuk  mendapat  layanan  jasa keuangan.  Misalnya,  BI  mengembangkan linkage  program,  bazaar  intermediasi UMKM, baseline  survey, lending
5 A. Johansyah, Difi, News Letter Bank Indonesia, 2011.
model dan pendampingan  UMKM.  Atau,  perluasan pendirian  Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).
Pilar  kelima, Saluran  Distribusi. Bagaimana  meningkatkan jangkauan layanan  lembaga  keuangan  formal  terhadap kelompok masyarakat  di  pelosok,  inilah  yang digarap  pilar  ini.  Contohnya, optimalisasi jaringan  kantor  pos  atau kerjasama implementasi  APEX  Bank untuk BPR. Atau proyek percobaan penerapan mobile money.

## MASYARAKAT DAN PRODUK PERBANKAN
Dalam perkembangannya,  bank  kini  menawarkan produk  yang semakin  beragam  dan  modern. Bukan  hanya  produk  simpanan saja,  tapi juga produk pembiayaan. Dengan tawaran yang beragam ini, bank berharap masyarakat bisa lebih mudah menggunakan jasa/produk yang ditawarkannya,  sesuai  dengan  kebutuhan spesifik  orang-perorang.  Tapi, apakah seluruh masyarakat merasakan hal itu? Bagi sebagian orang, variasi ini justru membuat produk dan jasa bank menjadi “ribet” . Untuk menabung misalnya setoran  minimalnya  lumayan besar,  biaya administrasinya bisa mengurangi saldo. Untuk  pengajuan  kredit,  persyaratannya banyak.  Belum lagi  kalau  mau memanfaatkan fitur  perbankan  lainnya,  masyarakat harus lebih  hati-hati.  Juga  di  beberapa  daerah tertentu,  keberadaan  kantor  bank masih dirasakan  sangat  kurang.  Kalaupun ada, gedung  bank  yang megah juga  sering menimbulkan  masalah  psikologis  tersendiri bagi masyarakat kebanyakan. Hal-hal itulah yang seringkali membuat masyarakat jadi “ mala s” memanfaatkan jasa perbankan.
Apakah masyarakat yang terlalu ingin mudahnya saja, ataukah bank yang  terlalu kaku  dengan  berbagai  macam  aturannya? Tidak  ada  jawaban yang mutlak  memang. Namun  setidaknya,  perlu  ada  upaya  untuk menjembatani  kedua  kepentingan  tersebut. Untuk  itu,  BI  dan  Pemerintah merintis sebuah  langkah  yang  dikenal  dengan  program inklusi  keuangan (financial  inclusion).  Program itu  sendiri  sudah  menjadi  tren global dan dilakukan pula oleh banyak negara. Bukan hanya untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai pendukung utama sistem ekonomi, tapi juga dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  pemanfaatan lembaga-lembaga keuangan.  Dengan  kata  lain,  inklusi  keuangan menjadi sebuah  langkah  penting  dalam menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan
masyarakat  (sisi  permintaan)  akan  produk keuangan  yang  “mudah  dan praktis”  dengan kebutuhan  industri  keuangan,  termasuk bank  (sisi penawaran) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari produk yang ditawarkan.  Bank  perlu  mendalami  lebih jauh  kebutuhan  akan  layanan “mudah dan praktis” tadi, agar bisa menyajikan produk yang lebih “akrab” di mata masyarakat.
Jangkauan layanannya pun perlu lebih diperluas lagi, sehingga lebih dekat  dengan masyarakat.  Sedangkan  di  sisi  masyarakat, perlu  upaya memahami produk-produk perbankan tadi.

## M-PESA CONTOH SUKSES PROGRAM FINANCIAL INCLUSION
M-Pesa  adalah  salah satu  contoh  sukses  program  inklusi keuangan di Kenya. M-Pesa adalah mobile money yang diperdagangkan melalui agen- agen  yang  bertindak sebagai  tempat  penukaran  uang (cash  in  and  out merchant).  Cara  kerja M-Pesa  yang  diterbitkan  Safaricom — sebuah perusahaan  telekomunikasi di  Kenya  tahun  2007 — persis  seperti kalau hendak membeli pulsa elektrik M-Pesa yang dibeli bisa dikirim melalui HP kepada nomor HP orang lain, untuk kemudian ditukarkan  menjadi  uang  tunai  di agen. Kunci  sukses  M-Pesa  karena didukung oleh jaringan agen (cash merchant) yang luas hingga 10.000 agen yang bisa melakukan transaksi M-Pesa di seluruh pelosok Kenya.
Nilai  transaksi  uang  elektrik M-Pesa  bisa  mencapai  US$1,96  juta sehari dengan rata-rata besaran per transaksi yang dilakukan adalah US$20. Total nilai transaksi M-Pesa sejak diluncurkan pertama kali sudah melebihi US$31 miliar dengan jumlah pelanggan mencapai 7 juta orang.
Sejak  Mei  2010,  pihak  Safaricom memperluas  layanan  M-Pesa dengan menggandeng  Equity  Bank  di  Kenya yang  menjadi  tempat menerima atau  membeli  M-Pesa.  Itu  artinya warga  Kenya  yang  tadinya belum memiliki akun tabungan (M-Kesho Account) di bank akan membuka rekening. Bukan tak mungkin melalui M-Pesa nantinya akan dikembangkan layanan ke jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun.
Kisah  M-Pesa  adalah  contoh sukses mobile  money yang  diusung Alliance  for  Financial  Inclusion (AFI)  sebagai  salah  satu  partner  dari Global  Partnership  for  Financial  Inclusion.  Maksudnya  sudah  jelas agar negara-negara  anggota  dan Non anggota  G20  bisa  memetik pelajaran  dari
M-Pesa  dan  mencoba menerapkannya  di  negara  masing-masing salah satunya  adalah  Indonesia  untuk  memperluas  akses  layanan  jasa  keuangan perbankan  untuk  masyarakat  kecil  dan  menengah  dengan  memperkuat lembaga keuangan mikro salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil. 6

## BAITUL MAL WAT TAMWIL Pengertian Baitul Mal
Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al- mal yang  berarti  harta.  Jadi  secara  etimologis  (makna  lughawi) Baitul  Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. 7 Adapun secara terminologis (makna ishtilahi), Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al  jihat)  yang  mempunyai  tugas  khusus  menangani  segala  harta umat,  baik  berupa  pendapatan  maupun  pengeluaran  negara. 8 Jadi  setiap harta  baik  berupa  tanah,  bangunan,  barang  tambang, uang,  komoditas perdagangan,  maupun  harta  benda  lainnya  di  mana  kaum  muslimin  berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun  telah  tertentu  pihak  yang  berhak  menerimanya maka  harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang  sudah  benar-benar  masuk  ke  dalam  tempat  penyimpanan Baitul  Mal maupun yang belum.
Demikian  pula  setiap  harta  yang wajib  dikeluarkan  untuk  orang- orang  yang  berhak  menerimanya,  atau  untuk  merealisasikan  kemaslahatan kaum  muslimin,  atau  untuk  biaya  penyebarluasan  dakwah,  adalah  harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata  maupun  yang  masih  berada  dalam  tempat  penyimpanan Baitul  Mal. Dengan  demikian, Baitul  Mal dengan  makna  seperti  ini  mempunyai
6 Rizana Noor. Wujud Peran Aktif Indonesia Dalam Forum Inklusi Keuangan Global. Paper Seminar BI-OECD,Jakarta 2011.
7 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
8 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin.
pengertian  sebagai  sebuah  lembaga  atau  pihak  (al-jihat)  yang  menangani harta  negara,  baik  pendapatan  maupun  pengeluaran. Namun  demikian, Baitul  Mal dapat  juga diartikan  secara  fisik  sebagai  tempat (al- makan) untuk  menyimpan  dan  mengelola  segala  macam  harta  yang  menjadi pendapatan negara. 9

## Sejarah Baitul Mal
a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)
Baitul  Mal  dalam  arti  terminologisnya  seperti  diuraikan  di  atas, sesungguhnya  sudah  ada  sejak  masa  Rasulullah  SAW,  yaitu  ketika  kaum muslimin  mendapatkan ghanimah (harta  rampasan  perang)  pada  Perang Badar. 10 Saat  itu  para  sahabat  berselisih  paham  mengenai  cara  pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut, ” Mereka  bertanya  kepadamu  (Muhammad)  tentang  (pembagian) harta rampasan  perang.  Katakanlah,  harta  rampasan  perang  itu  adalah milik  Allah  dan  Rasul,  oleh  sebab  itu  bertaqwalah  kepada  Allah  dan perbaikilah  hubungan  di  antara  sesama  kalian,  dan  taatlah  kepada  Allah dan  Rasul-Nya  jika  kalian  benar-benar  orang-orang  yang  beriman. ” (QS Al  Anfaal:1). Dengan  ayat  ini,  Allah  menjelaskan  hukum  tentang pembagian  harta  rampasan  perang  dan  menetapkannya  sebagai  hak  bagi seluruh  kaum  muslimin.  Selain  itu,  Allah  juga  memberikan  wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai  kemaslahatan  kaum  muslimin.  Dengan  demikian, ghanimah Perang  Badar  ini  menjadi  hak  bagi Baitul  Mal,  di  mana  pengelolaannya dilakukan  oleh Waliyyul  Amri kaum  muslimin yang  pada  saat  itu  adalah
9 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul
˜Ilmi Lil Malayin.
10 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin.
Rasulullah  SAW  sendiri sesuai  dengan  pendapatnya  untuk  merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin. 11
Pada  masa  Rasulullah  SAW  ini, Baitul  Mal lebih  mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum  mempunyai  tempat  khusus  untuk  menyimpan  harta,  karena  saat  itu harta  yang  diperoleh  belum  begitu  banyak.  Kalaupun  ada,  harta  yang diperoleh  hampir  selalu habis  dibagi-bagikan  kepada  kaum  muslimin  serta dibelanjakan  untuk  pemeliharaan  urusan  mereka.  Rasulullah  SAW senantiasa  membagikan ghanimah dan seperlima  bagian  darinya  (al- akhmas) setelah  usainya  peperangan,  tanpa  menunda - nundanya  lagi. Dengan  kata  lain,  beliau  segera  menginfakkannya  sesuai  peruntukannya masing-masing. Seorang  shahabat bernama  Hanzhalah  bin  Shaifi    yang menjadi  penulis (katib) Rasulullah  SAW menyatakan  : 'Rasulullah  SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta  yang diperoleh) pada hari  ketiganya. Tidaklah datang harta  atau  makanan  kepadaku  selama  tiga  hari,  kecuali  Rasulullah SAW selalu  mengingatkannya  (agar  segera  didistribusikan).  Rasulullah  SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau. 12
Pada  umumnya  Rasulullah  SAW  membagi-bagikan  harta  pada  hari diperolehnya  harta  itu.  Hasan  bin  Muhammad  menyatakan  : 'Rasulullah SAW  tidak  pernah  menyimpan  harta  baik  siang  maupun  malamnya...' Dengan  kata  lain,  bila  harta  itu  datang  pagi-pagi,  akan  segera  dibagi sebelum  tengah  hari  tiba.  Demikian  juga  jika  harta  itu  datang  siang  hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum
11 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul
˜Ilmi Lil Malayin.
12 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin.
ada atau belum banyak harta tersimpan  yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. 13
b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)
Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW.  Ketika  Abu  Bakar  menjadi  Khalifah,  keadaan  Baitul  Mal  masih berlangsung  seperti  itu  di  tahun  pertama  kekhilafahannya  (11  H/632  M). Jika  datang  harta  kepadanya  dari  wilayah-wilayah  kekuasaan  Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi- bagikannya  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya.  Untuk  urusan ini,  Khalifah  Abu  Bakar  telah  mewakilkan  kepada  Abu  Ubaidah  bin  Al Jarrah.  Hal  ini  diketahui  dari  pernyataan  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah saat Abu  Bakar  dibaiat  sebagai  Khalifah.  Abu  Ubaidah  saat  itu  berkata kepadanya,  'Saya  akan  membantumu  dalam  urusan  pengelolaan  harta umat.' 14 Kemudian  pada  tahun  kedua  kekhilafahannya  (12  H/633  M),  Abu Bakar  merintis  embrio Baitul  Mal dalam  arti  yang  lebih  luas. Baitul  Mal bukan  sekedar  berarti  pihak  (al- jihat)  yang  menangani  harta  umat,  namun juga  berarti  suatu  tempat  (al-makan)  untuk  menyimpan  harta  negara.  Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk  menyimpan  harta  yang  dikirimkan  ke  Madinah.  Hal  ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.
Abu  Bakar  dikenal  sebagai  Khalifah  yang  sangat  hati-hati dalam masalah  harta.  Bahkan  pada  hari  kedua  setelah  beliau  dibaiat  sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul  Mal untuk  keperluan  diri  dan  keluarganya.  Diriwayatkan  oleh  lbnu Saad  (w.  230  H/844  M),  penulis  biografi  para  tokoh  muslim,  bahwa  Abu Bakar yang  sebelumnya  berprofesi  sebagai  pedagang membawa  barang- barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar  untuk  menjualnya.  Menjelang  ajalnya  tiba,  karena  khawatir  terhadap
13 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul
˜Ilmi Lil Malayin.
14 Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin.
santunan  yang  diterimanya  dari Baitul  Mal,  Abu  Bakar  berpesan  kepada keluarganya  untuk  mengembalikan  santunan  yang  pernah  diterimanya  dari Baitul  Mal sejumlah  8.000  dirham.  Ketika  keluarga  Abu  Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, Semoga Allah merahmati Abu Bakar.  Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang  yang  datang  setelahnya. Artinya,  sikap  Abu  Bakar  yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya. 15

## c. Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)
Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, beliau  mengumpulkan  para  bendaharawan  kemudian  masuk  ke  rumah  Abu Bakar  dan  membuka Baitul  Mal.  Ternyata  Umar  hanya  mendapatkan  satu dinar saja,  yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan- penaklukan (futuhat) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar  dan  kaum  muslimin  berhasil  menaklukan  negeri  Kisra  (Persia)  dan Qaishar  (Romawi),  semakin  banyaklah  harta  yang  mengalir  ke  kota Madinah.  Oleh  karena  itu,  Umar lalu  membangun  sebuah  rumah  khusus untuk  menyimpan  harta,  membentuk  diwan-diwannya  (kantor-kantornya), mengangkat  para  penulisnya,  menetapkan  gaji-gaji  dari  harta Baitul  Mal, serta  membangun  angkatan  perang.  Kadang-kadang  ia  menyimpan seperlima  bagian  dari  harta ghanimah di  masjid  dan  segera  membagi- bagikannya. Mengenai mulai banyaknya harta umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan: 'Umar  pernah  memanggilku,  ternyata  di  hadapannya  ada setumpuk  emas  terhampar  di  hadapannya.  Umar  lalu  berkata: “ Kemarilah kalian,  aku  akan  membagikan  ini  kepada  kaum  muslimin.  Sesungguhnya Allah  lebih  mengetahui  mengapa  emas  ini  ditahan-Nya  dari  Nabi-Nya  dan Abu Bakar, lalu diberikannya kepadaku. Allah pula  yang lebih mengetahui apakah dengan emas ini Allah menghendaki kebaikan atau keburukan .”
15 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Selama  memerintah,  Umar  bin  Khaththab  tetap  memelihara Baitul Mal secara  hati-hati,  menerima  pemasukan  dan  sesuatu  yang  halal  sesuai dengan  aturan  syariat  dan  mendistribusikannya  kepada  yang  berhak menerimanya.  Dalam  salah  satu  pidatonya, yang  dicatat  oleh  lbnu  Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah  dalam Baitul  Mal ,  Umar  berkata:  “ Tidak  dihalalkan  bagiku  dari harta  milik  Allah  ini  melainkan  dua  potong  pakaian  musim  panas  dan sepotong pakaian  musim  dingin  serta  uang  yang  cukup  untuk  kehidupan sehari-hari  seseorang  di  antara  orang-orang  Quraisy  biasa,  dan  aku  adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin “. 16
d. Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)
Kondisi  yang  sama  juga  berlaku  pada  masa  Utsman  bin  Affan. Namun,  karena  pengaruh  yang  besar  dan  keluarganya,  tindakan  Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal  ini,  lbnu  Samad  menukilkan  ucapan  Ibnu  Syihab  Az  Zuhri  (51-123 H/670-742  M),  seorang  yang  sangat  besar  jasanya  dalam  mengumpulkan hadis,  yang  menyatakan, “ Usman  telah  mengangkat  sanak  kerabat  dan keluarganya  dalam  jabatan-jabatan  tertentu  pada  enam  tahun  terakhir  dari masa  pemerintahannya.  Ia  memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada  Marwan yang  kelak  menjadi  Khalifah  ke-4  Bani  Umayyah, memerintah  antara  684-685  M dari  penghasilan  Mesir  serta  memberikan harta  yang  banyak  sekali  kepada  kerabatnya  dan  ia  (Usman)  menafsirkan tindakannya  itu  sebagai  suatu  bentuk  silaturahmi  yang  diperintahkan  oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil  berkata,  “ Abu  Bakar  dan  Umar  tidak  mengambil  hak  mereka  dari
16 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Baitul  Mal, sedangkan  aku  telah  mengambilnya  dan  membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku. Itulah sebab rakyat memprotesnya “. 17
d. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)
Pada  masa  pemerintahan  Ali  bin  Abi  Talib,  kondisi Baitul  Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali yang juga mendapat santunan  dari Baitul  Mal seperti  disebutkan  oleh  lbnu  Kasir,  mendapatkan jatah pakaian  yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering  bajunya  itu  penuh  dengan  tambalan.  Ketika  berkobar  peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani  Umayyah),  orang-orang  yang  dekat  di  sekitar  Ali  menyarankan  Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin.  Mendengar  ucapan  itu,  Ali  sangat  marah  dan  berkata, Apakah kalian  memerintahkan  aku  untuk  mencari  kemenangan  dengan  kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit. 18

## e. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya
Ketika  Dunia  Islam  berada  di  bawah  kepemimpinan  Khilafah  Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa  sebelumnya  Baitul  Mal  dikelola  dengan  penuh  kehati-hatian  sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul  Mal berada  sepenuhnya  di  bawah  kekuasaan  Khalifah tanpa  dapat  dipertanyakan  atau  dikritik  oleh  rakyat. 19 Keadaan  di  atas berlangsung  sampai  datangnya  Khalifah  ke-8  Bani  Umayyah,  yakni  Umar bin  Abdul  Aziz  (memerintah  717-720  M).  Umar  berupaya  untuk
17 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
18 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
19 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
membersihkan Baitul  Mal dari  pemasukan  harta  yang  tidak  halal  dan berusaha  mendistribusikannya  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Umar membuat  perhitungan  dengan  para  Amir  bawahannya  agar  mereka mengembalikan  harta  yang  sebelumnya  bersumber  dari  sesuatu  yang  tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah,  yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan rnilik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah  ke-4  Bani  Umayah,  memerintah  684-685  M)  telah  memasukkan harta  tersebut  sebagai  milik  pribadinya  dan  mewariskannya  kepada  anak- anaknya. 20 Kondisi Baitul  Mal yang  telah  dikembalikan  oleh  Umar  bin Abdul  Aziz  kepada  posisi  yang  sebenarnya  itu  tidak  dapat  bertahan  lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan  demikian berkepanjangan  sampai  masa  Kekhilafahan  Bani Abbasiyah.  Dalam  keadaan  demikian,  tidak  sedikit  kritik  yang  datang  dari ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. lmam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Jafar Al Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandangnya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku  curang  dalam  pengelolaan Baitul  Mal dengan  memberikan  hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.
lmam  Abu  Hanifah  menolak  bingkisan  dan  Khalitah  Al  Mansur. Tentang  sikapnya  itu  Imam  Abu  Hanifah menjelaskan, Amirul  Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya Ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan  menerimanya. Bagaimana  pun terlepas  dari  berbagai  penyimpangan yang  terjadi, Baitul  Mal harus  diakui  telah  tampil  dalam  panggung  sejarah Islam  sebagai  lembaga  negara  yang  banyak  berjasa  bagi  perkembangan peradaban  Islam  dan  penciptaan  kesejahteraan  bagi  kaum  muslimin.
20 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Keberadaannya  telah  menghiasi  lembaran  sejarah  Islam  dan  terus berlangsung  hingga  runtuhnya  Khilafah  yang  terakhir,  yaitu  Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

## Sumber Dana/Harta Baitul Mal
Syaikh  Taqiyyuddin  An  Nabhani  dalam  kitabnya An  Nizham  Al Iqtishadi  fi  Al  Islam (1990)  telah  menjelaskan  sumber-sumber  pemasukan bagi Baitul  Mal dan  kaidah-kaidah  pengelolaan  hartanya.  Sumber-sumber tetap  bagi Baitul  Mal menurutnya  adalah: fai',  ghanimah/anfal,  kharaj, jizyah, pemasukan  dari  harta  milik  umum,  pemasukan  dari  harta  milik negara, usyuur, khumus dari rikaz, tambang, serta harta zakat. 21 Hanya saja, harta  zakat  diletakkan  pada  kas  khusus Baitul  Mal,  dan  tidak  diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an.  Tidak  sedikit  pun  dari  harta  zakat  tersebut  boleh  diberikan  kepada selain  delapan ashnaf tersebut,  baik  untuk  urusan  negara,  maupun  urusan umat.  Imam  (Khalifah)  boleh  saja  memberikan  harta  zakat  tersebut berdasarkan  pendapat  dan  ijtihadnya  kepada  siapa  saja  dari  kalangan delapan ashnaf tersebut.  Imam  (Khalifah)  juga  berhak  untuk  memberikan harta  tersebut  kepada  satu ashnaf atau  lebih,  atau  membagikannya  kepada mereka semuanya. 22
Begitu  pula  pemasukan  harta  dari  hak  milik  umum.  Harta  itu diletakkan pada Diwan khusus Baitul  Mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh  kaum  muslimin,  yang  diberikan  oleh  Khalifah  sesuai  dengan kemaslahatan  kaum  muslimin  yang  menjadi  pandangan  dan  ijtihadnya berdasarkan  hukum-hukum  syara'.  Sedangkan  harta-harta  yang  lain,  yang merupakan  hak Baitul  Mal,  diletakkan  secara  bercampur  pada Baitul  Mal dengan harta  yang lain,  serta dibelanjakan untuk urusan negara dan urusan
21 Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
22 Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
umat,  juga  delapan ashnaf,  dan  apa  saja  yang  penting  menurut  pandangan negara.
Apabila harta-harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat,  maka  cukuplah  dengan  harta  tersebut.  Apabila  tidak,  maka  negara berhak mewajibkan pajak (dharibah) kepada seluruh kaum muslimin, untuk menunaikan  tuntutan  dari  pelayanan  urusan  umat. 23 Yang  juga  termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam Baitul Mal dan dibelanjakan  untuk  kepentingan  rakyat,  adalah  harta  yang  diperoleh  oleh seorang 'asyir dari kafir harbi dan mu'ahad (disebut dengan istilah usyuur), harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. 24
Apabila  hak-hak Baitul  Mal tersebut  lebih  untuk  membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari Baitul  Mal,  maka  harus  diteliti  terlebih  dahulu:  Apabila  kelebihan tersebut berasal  dari  harta fai',  maka  kelebihan  tersebut  diberikan  kepada  rakyat dalam  bentuk  pemberian.  Apabila  kelebihan  tersebut  berasal  dari  harta jizyah dan kharaj, Baitul Mal akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan Baitul Mal tidak akan  membebaskan jizyah dan kharaj tersebut  dari  orang  yang  wajib membayarnya.  Sebab,  hukum  syara'  mewajibkan jizyah dari  orang  yang mampu,  dan  mewajibkan kharaj dari  tanah  berdasarkan  kadar  kandungan tanahnya.  Apabila  kelebihan  tersebut  dari  zakat,  maka  kelebihan  tersebut harus disimpan di dalam Baitul Mal hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan  Diwan  harta  tersebut.  Maka,  ketika  ditemukan  kelebihan tersebut  akan  dibagikan  kepada  yang  bersangkutan.  Apabila  kelebihan tersebut  berasal  dari  harta  yang  diwajibkan  kepada  kaum  muslimin,  maka kewajiban  tersebut  dihentikan  dari  mereka,  dan  mereka  dibebaskan  dari pembayaran tersebut (An Nabhani, 1990).
23 Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
24 Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.

## Prinsip Pengelolaan Harta Baitul Mal
Pengeluaran  atau  penggunaan  harta Baitul  Mal ditetapkan berdasarkan  enam  kaidah  berikut,  yang  didasarkan  pada  kategori  tatacara pengelolaan harta: 25

## 1. Harta  yang mempunyai  kas khusus dalam Baitul Mal,  yaitu harta zakat.
Harta  tersebut  adalah  hak  delapan ashnaf yang  akan  diberikan  kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan ashnaf yang  disebutkan  di  dalam  Al  Qur'an  sebagai  pihak  yang  berhak  atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada,  maka  kepemilikan  terhadap  harta  tersebut  bagi  orang  yang  berhak mendapatkan  bagian  tadi  telah  gugur.  Dengan  kata  lain,  bila  di  dalam Baitul  Mal tidak  terdapat  harta  dari  bagian  zakat  tersebut,  maka tidak seorang  pun  dari  delapan ashnaf tadi  yang  berhak  mendapatkan  bagian zakat.  Dan  tidak  akan  dicarikan  pinjaman  untuk  membayar  zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
2. Harta  yang  diberikan Baitul  Mal untuk  menanggulangi  terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya nafkah untuk  para  fakir  miskin  dan  ibnu  sabil,  serta  nafkah  untuk  keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut  ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal.  Apabila  harta  tersebut  ada,  maka  seketika  itu  wajib  diberikan. Apabila  tidak  ada,  lalu  dikhawatirkan  akan  terjadi  kerusakan/mafsadat karena  pemberiannya  ditunda,  maka  negara  bisa  meminjam  harta  untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari  kaum  muslimin,  lalu  dilunasi  oleh  negara.  Namun,  apabila  tidak khawatir  terjadi  kerusakan,  diberlakukanlah  kaidah 'fa  nazhiratun  ila maisarah.' (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan  harta).  Pembagian  harta  bisa  ditunda,  hingga
25 Taqiyyuddin An Nabhani. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
3. Harta  yang  diberikan Baitul  Mal sebagai  suatu  pengganti/kompensasi (badal/ujrah),  yaitu  harta  yang  menjadi  hak  orang-orang  yang  telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif,  dan  sebagainya.  Hak  mendapatkan  pemberian  ini  tidak ditentukan  berdasarkan  adanya  harta  tersebut.  Jadi  hak  tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada  di  dalam Baitul  Mal.  Apabila  harta  tersebut  ada,  maka  seketika  itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya,  dengan  cara  memungut  harta yang  diwajibkan  atas kaum  muslimin.  Apabila  dikhawatirkan  akan  terjadi  kerusakan,  bila pemberian  tersebut  tidak  segera  diserahkan,  maka  negara  harus meminjam  harta  untuk  diberikan  seketika  itu  juga,  berapapun  jumlah hasil  pengumpulan  hartanya  dari  kaum  muslimin,  kemudian  negara melunasinya.  Apabila  tidak  khawatir  akan  terjadi  kerusakan,  maka diberlakukanlah  kaidah 'fa  nazhiratun  ila  maisarah.' (maka  hendaklah kita  menunggu,  sampai  ada  kelapangan/kecukupan  harta)  dimana pembagian  hartanya  bisa  ditunda,  hingga  harta  tersebut  terkumpul  baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
4. Harta  yang  dikelola Baitul  Mal yang  bukan  sebagai  pengganti/ kompensasi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah,  rumah  sakit,  dan  sarana-sarana  lainnya,  yang  keberadaanya dianggap  sebagai  sesuatu  yang  urgen,  dimana  umat  akan  mengalami penderitaan/mudharat  jika  sarana-sarana  tersebut  tidak  ada.  Hak mendapatkan  pemberian  untuk  keperluan  ini  tidak  ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat  harta  tersebut  ada  maupun  tidak.  Apabila  di  dalam Baitul  Mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga  harta  tersebut  bisa  dikumpulkan  dari  umat  secukupnya  untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
5. Harta  yang  diberikan Baitul  Mal karena  adanya  kemaslahatan  dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya
saja,  umat  tidak  sampai  tertimpa  penderitaan/mudharat  karena  tidak adanya  pemberian  tersebut.  Misalnya  pembuatan  jalan  kedua/alternatif setelah  ada  jalan  yang  lain,  atau  membuka  rumah  sakit  baru  sementara dengan adanya rumah sakit yang lain sudah cukup, atau membuka jalan yang dekat, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun  yang  lainnya.  Hak  mendapatkan  pemberian  ini  ditentukan berdasarkan  adanya  harta  tersebut.  Kalau  di  dalam Baitul  Mal terdapat harta,  wajib  disalurkan  untuk  keperluan-keperluan  tersebut.  Apabila  di dalam Baitul  Mal tidak  terdapat  harta,  maka  kewajiban  tersebut  gugur dari Baitul  Mal.  Kaum  muslimin  juga  tidak  wajib  membayar  untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.
6. Harta  yang  disalurkan Baitul  Mal karena  adanya  unsur  kedaruratan, semisal  paceklik/kelaparan,  angin  taufan,  gempa  bumi,  atau  serangan musuh.  Hak  memperoleh  pemberian  tersebut  tidak  ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak  yang tetap, baik pada  saat  harta  tersebut  ada  maupun  tidak.  Apabila  harta  tersebut  ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka  kewajibannya  meluas  kepada  kaum  muslimin,  sehingga  harta tersebut  wajib  dikumpulkan  dari  kaum  muslimin  seketika  itu  juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/mafsadat karena  penyalurannya  ditunda  hingga  terkumpul semuanya,  negara  wajib  meminjam  harta,  lalu  meletakkannya  dalam
Baitul  Mal,  dan  seketika  itu  disalurkan  kepada  yang  berhak.  Kemudian hutang  tersebut  dibayar  oleh  negara  dari  harta  yang  dikumpulkan  dari kaum muslimin.

## Baitul Mal Wat Tamwil
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang  paling  terjangkau  dan sarana  paling  mudah  untuk  memenuhi kebutuhan  terhadap  dana  pinjaman  (loan), karena  persoalan  pinjam meminjam  atau  utang  piutang  adalah  persoalan  yang  tidak bisa  dilepaskan dari  kehidupan  perekonomian.  Dalam  skala  mikro,  BMT  cukup ampuh menghambat  tangan-tangan  bank  besar  konvensional  yang  menarik  dana
masyarakat pedesaan untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha  besar.  Di  sisi  lain,  kehadiran  BMT  juga membantu  mengikis praktek-praktek  rentenir  yang  telah  berlangsung  lama  dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
Menurut  sejarahnya,  BMT  terbentuk  dalam  upaya  mengatasi ketimpangan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial,  terutama  dampak  krisis ekonomi  yang  mengakibatkan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  menurun. PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil)  sebagai  Badan  Pekerja  dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) telah melakukan langkah- langkah  strategis  dan  taktis  dalam  mengoptimalkan  potensi  ekonomi  yang dimiliki masyarakat.  Langkah - langkah ini dilakukan dengan menggiatkan pembinaan pengusaha kecil dan kecil bawah melalui pengembangan Baitul Maal  Wat-Tamwil atau  Balai  Usaha  Mandiri  Terpadu  (BMT).  Sampai  saat ini, PINBUK telah berhasil mendorong terbentuknya lebih dari 2.990 BMT yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  (Bagian  Data  Pinbuk  Pusat, 10/1999). PINBUK membina usaha kecil yang bersifat islami, yakni Baitul Mal  wat  Tamwil (BMT),  yang  menggunakan  badan  hukum  koperasi,  dan menerapkan  prinsip-prinsip  sya ri’ah  dalam  menjalankan  usahanya.  Dengan kehadiran BMT di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal  seperti  pertanian,  peternakan,  perdagangan,  kerajinan  rakyat,  dan sektor-sektor  informal  lainnya  berkembang  lebih  baik.  Bahkan  berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan pinjaman yang mudah.

## Konsep Baitul Mal Wat Tamwil dan Financial Inclusion.
Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) belakangan ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara  Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi  yang terjadi di  Indonesia sejak 1997.  Istilah-istilah  itu  biasanya  dipakai  oleh  sebuah  lembaga  khusus (dalam  sebuah  perusahaan  atau  instansi)  yang  bertugas  menghimpun  dan menyalurkan  ZIS  (zakat,  infaq,  shadaqah)  dari  para  pegawai  atau karyawannya.  Kadang  istilah  tersebut  dipakai  pula  untuk  sebuah  lembaga ekonomi  berbentuk  koperasi  serba  usaha  yang  bergerak  di  berbagai  lini kegiatan  ekonomi  umat,  yakni  dalam  kegiatan  sosial,  keuangan  (simpan-
pinjam),  dan  usaha  pada  sektor  riil. Lembaga  keuangan  syariah  khususnya BMT  yang  bersinggungan  langsung  dengan  usaha  mikro  tentunya  harus sudah  mulai  memikirkan  bagaimana  bisa  mengelola  para  penganggur  usia produktif  yang  jumlahnya  jutaan.  Dilihat  dari  sisi  jumlah  hal  ini  tentunya merupakan  potensi  besar  yang  sangat  penting  untuk  dikembangkan.  Jika dikelola  dengan  baik  oleh  BMT,  jumlah  pengangguran usia  produktif  ini sebenarnya  bisa  menggerakkan  ekonomi  mikro  yang  nantinya  akan  bisa menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Dalam banyak penelitian sudah terbukti bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor  yang paling banyak  menyerap  tenaga  kerja  dan  menyumbang  pertumbuhan  Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan.
Menurut  terminologi  Pinbuk,  BMT  adalah  lembaga  pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dengan berlandaskan prinsip  syariah.  Kegiatan  Baitul  Maal  adalah  menerima  dan  menyalurkan dana  zakat,  infaq  dan  sadaqah,  sedangkan  kegiatan Baitut tamwil mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  usaha  ekonomi  mikro  dengan  antara  lain  mendorong  kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.
BMT  sampai  sejauh  ini  dikategorikan  sebagai  lembaga  keuangan mikro non bank. Hal ini dikarenakan payung hukum BMT adalah UU No 25 Tahun  1992  tentang  perkoperasian.  Mengutip  Budiantoro  (2003)  ,  dalam kategori Bank Indonesia, LKM dibagi yang berwujud bank serta non bank. Untuk  yang  berwujud  bank  adalah  BRI  Unit  Desa,  BPR  dan  BKD  (Badan Kredit  Desa).  Sedangkan  yang  bersifat  non  bank  adalah  Koperasi  Simpan Pinjam  (KSP),  Lembaga  Dana  Kredit  Pedesaan  (LDKP),  Baitul  Mal  Wa’ Tanwil  (BMT),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Arisan,  Pola Pembiayaan  Grameen, Pola  Pembiayaan  ASA,  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan lain-lain. 26
26 Budiantoro, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II No 8, Nopember 2003.
Hal yang paling penting harus dicermati dari keberadaan BMT untuk pemberdayaan potensi ekonomi ini adalah keunggulannya dalam beberapa hal diantaranya:
Pertama, BMT  menggunakan  prinsip  syariah  dimana  pola  yang diterapkan  adalah  berbagi  resiko  sehingga  cenderung  mengajak  mitranya terlibat bekerjasama, bukan sekedar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah  dalam  konteks  mengucurkan  bantuan  dana  dan  kemudian memungut  setoran  semata  seperti  yang  diterapkan  bank  konvensional  atau lembaga  keuangan  mikro  konvensional.  Maka  dengan  pola  berbagi  resiko ini  kesuksesan  mitra  adalah  kesusksesan  BMT  sebaliknya  kemunduran mitra  dalam  pengelolaan  usahanya  adalah  juga  kemunduran  BMT. Oleh sebab  itu  dengan  pola  berbagi  resiko  ini  BMT  akan  lebih  proaktif  dalam bekerjasama  termasuk  melakukan  pendampingan  dalam  memajukan  usaha mitranya.
Kedua,  Karena  pola  berbagi  resiko  yang  mengarahkan  hubungan kerjasama  dan  kemitraan  BMT  dengan  mitranya diatas,  maka  BMT sekaligus  adalah  wadah  yang  potensial  bagi  pembangunan  bibit entrepreneurship baru  dikalangan  orang  muda  usia  produktif  yang masih menganggur di Indonesia.
Ketiga,  dibandingkan  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  yang berbentuk Bank yang cenderung sulit untuk menjangkau lapisan masyarakat paling  bawah,  BMT  adalah  lembaga  yang  potensial  untuk  menjangkau lapisan  paling  bawah  (reaching  the  poorest) seperti  yang  diharapkan Microcredit Summit 1997 terhadap peran lembaga keuangan mikro. Hal ini dikarenakan dengan landasan Islam yang dimilikinya maka secara ideologis misinya  adalah  berupaya  untuk  mengangkat  derajat  kaum  mustad’afin. Konsep ini sejalan dengan konsep Financial Inclusion yang bertujuan untuk meningkatkan  akses  pelayanan  jasa  keuangan  terutama  untuk  masyarakat kecil dan menengah.

## KESIMPULAN
Percepatan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan  kontribusi  sektor  keuangan dengan  membuka  akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM.  Artinya,  harus  ada  upaya  untuk  mendorong pemanfaatan sektor  keuangan  dalam  perekonomian masyarakat sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Financial  Inclusion sejatinya  adalah  motor  penggerak  pembangunan dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  bertujuan  membabat segala  hambatan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terhadap  akses  layanan yang  menjangkau  segala  jasa  layanan. Financial  Inclusion atau Inklusi keuangan  adalah  kegiatan  menyeluruh yang  bertujuan  meniadakan  segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.
Baitul  Mal  Wat  Tamwil (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan  mikro yang  paling  terjangkau  dan sarana  paling  mudah  untuk  memenuhi kebutuhan  terhadap  dana  pinjaman  (loan). Karena  persoalan  pinjam meminjam  atau  utang  piutang  adalah  persoalan  yang  tidak  bisa  dilepaskan dari kehidupan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Johansyah, Difi, News Letter Bank Indonesia, 2011.
An Nabhani, Taqiyyuddin. 1990. An Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam. Cetakan IV. Beirut : Darul Ummah.
Budiantoro, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II No 8, Nopember 2003.
Dahlan,  Abdul  Aziz.  et.al.  1999. Ensiklopedi  Hukum  Islam. Cetakan  II. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.2005. Al - Qur’an  Terjemahan .Jakarta. PT. Syamil Cipta Media
Gerai Info, Edisi XV. News Letter BI. Juni 2011 Tahun 2
Hakim,  Cecep  Maskanul.  1995. Konsep  Pengembangan  Baitul  Mal. Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI Bandung.
Noor, Rizana. Wujud  Peran  Aktif  Indonesia  Dalam  Forum  Inklusi Keuangan Global. Paper Seminar BI-OECD,Jakarta 2011.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1991 tentang Perkoperasian.
Wibowo  Purnomo, Pungky. Financial  Inclusion  Harapan  dan  Sasaran, Rubrik Ikhtisar, Juni 2011.
Qaradhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insani Press.
Tim DD-FES-BMT. 1997. Pedoman Kemitraan Dompet Dhuafa Republika-
FES-BMT. Jakarta : Dompet Dhuafa Republika.
Zallum,  Abdul  Qadim.  1983. Al  Amwal  Fi  Daulah  Al  Khilafah. Cetakan  I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin.