## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA

## PENATAAN KEWENANGAN DAN MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA DI INDONESIA 
Eddy Asnawi 1 , Yasrif Yakub Tambusai 2 , Andrew Shandy Utama 3
1 Prodi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru * e-mail: eddyasnawi@unilak.ac.id1 2 Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru e-mail: yasrif.y.tambusai@gmail.com
3 Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru e-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

## Abstract
Village  regulations  are  statutory  regulations  established  by  the  village  headman after  being discussed  and  agreed  with  the  Village  Consultative  Body.  This  study  aims  to  explain  the arrangement of authority and the mechanism for canceling village regulations within the framework of  village  autonomy  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research, using a statutory approach. Law Number 6 of 2014 concerning Villages regulates the formation of village regulations, but does not regulate the cancellation of village regulations. The cancellation of village regulations is instead regulated in Article 87 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states that village regulations and village head regulations are contrary to the public  interest and/or the provisions  of  laws  and  regulations  that  higher  is  canceled  by  the  regent/mayor.  This  provision  is contrary  to  Article  9  paragraph  (2)  of  Law  Number  12  of  2011  concerning  the  Establishment  of Legislation  and  is  not  in  accordance  with  the  village  autonomy  framework  as  regulated  in  Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The mechanism for canceling village regulations should be carried out through an expanded Village Consultative Body meeting because it is considered to have a sense of justice and the spirit of democracy and is a form of implementation of village autonomy.
Keywords: Village Regulation; Cancellation; Village Autonomy.

## Abstrak
Peraturan  desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  kepala  desa setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menjelaskan  penataan  kewenangan  dan  mekanisme  pembatalan  peraturan  desa  dalam kerangka otonomi desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mengatur  mengenai  pembentukan  peraturan  desa, namun  tidak  mengatur  mengenai  pembatalan  peraturan  desa.  Pembatalan  peraturan  desa  justru diatur pada Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota. Ketentuan tersebut ternyata
 Naskah diterima: 15 September 2021, direvisi: 23 September 2021, disetujui untuk terbit: 29 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.413
bertentangan  dengan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  serta  tidak  sesuai  dengan  kerangka  otonomi  desa yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Mekanisme  pembatalan peraturan  desa  sebaiknya  dilakukan  melalui  rapat  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas karena  dipandang  memiliki  rasa  keadilan  dan  semangat  demokrasi  serta  merupakan  wujud implementasi dari otonomi desa.
Kata Kunci: Peraturan Desa; Pembatalan; Otonomi Desa.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  lahir  sebagai  wujud nyata  pengakuan  dan  penghormatan negara  terhadap  desa  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  18B ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  desa  memiliki  payung hukum  yang  jelas  dan  kuat  untuk merealisasikan dan mengimplementasikan hak  asal-usul  dan  hak  tradisionalnya dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sekaligus memperoleh
perlindungan dan
pemberdayaan  dari  pemerintah  melalui otonomi  desa  (Zulman  Barniat,  2019). Salah  satu  bentuk  otonomi  desa  yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diberikannya  kewenangan  kepada  desa untuk  membentuk  peraturan  desa  sebagai landasan  hukum  bagi  kebijakan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan pembangunan desa. Peraturan desa berkedudukan  sebagai  salah  satu  jenis peraturan perundang-undangan yang
diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Dalam sejarah keberadaannya, peraturan  desa  memiliki  kedudukan  yang penting  sebagai  instrumen  perwujudan otonomi  desa.  Hal  ini  terlihat  dari
berbagai regulasi yang mengatur mengenai  desa  sejak  zaman  penjajahan Belanda  sampai  dengan  era  kemerdekaan hingga  reformasi,  terdapat  pengaturan mengenai  peraturan  desa.  Pada  zaman penjajahan Belanda, peraturan desa diatur pertama kali melalui Indische Staatsregeling  tahun  1854.  Kemudian dilanjutkan melalui Inlandsche Gemeente- Ordonantie tahun 1906. Setelah Indonesia merdeka,  peraturan  desa  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang  Desapraja,  tepatnya  pada  Pasal 38.  Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru, peraturan  desa  diatur  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa dengan sebutan keputusan desa.
Istilah  peraturan  desa  baru  dikenal pada  era  reformasi  setelah  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  tepatnya pada  Pasal  104.  Bahkan,  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  peraturan  desa  masuk  dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Namun,  setelah  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  diganti  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan desa
tidak lagi masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan  (Kadek  Wijayanto, Lusiana  Margereth  Tijow,  &  Fence  M. Wantu,  2020).  Terakhir,  peraturan  desa diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah  bahwa  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tidak diatur  mekanisme  mengenai  pembatalan peraturan desa. Padahal seharusnya pengaturan mengenai pembatalan
peraturan desa sejalan dengan pengaturan mengenai  pembentukannya.  Pengaturan mengenai pembatalan peraturan desa baru ditemukan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Pada  Pasal  87 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa disebutkan bahwa peraturan desa  dan  peraturan  kepala  desa  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dibatalkan oleh bupati/walikota.
Meskipun telah diatur bahwa bupati/walikota  diberikan  kewenangan untuk membatalkan peraturan desa bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, namun dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  ternyata  tidak  diatur mekanisme mengenai pembatalan peraturan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto,
2007).  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan.  Penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011).  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur  hukum.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan,  sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Bagir  Manan,  masyarakat hukum  adalah  kesatuan  masyarakat  yang bersifat  teritorial  atau  genealogis  yang memiliki  kekayaan  sendiri,  memiliki warga  yang  dapat  dibedakan  dengan warga masyarakat hukum lain, serta dapat bertindak  ke  dalam  atau  ke  luar  sebagai satu  kesatuan  hukum  (subjek  hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri  (Bagir  Manan,  2001).  Definisi masyarakat hukum tersebut apabila ditarik
ke dalam konteks Indonesia, maka disebut juga  dengan  desa  (Jawa,  Madura,  dan
Bali), nagari (Minangkabau), ke penghuluan atau kampung (Riau),
gampong  (Aceh),  huta  (Batak),  wanua (Minahasa), gaukang (Makassar), matowa (Bugis),  negory  atau  dati  (Maluku),  dan lain sebagainya.
Desa  atau  sebutan  lainnya  di  atas menurut  Soetardjo  Kartohadikoesoemo adalah  suatu  kesatuan  hukum  dimana bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa dapat terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja maupun dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum  yang  terpisah  yang  merupakan kesatuan-kesatuan  tempat  tinggal  sendiri yang  dinamakan  pedukuhan,  ampean, kampung, cantilan beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sejenisnya), tanah hutan, dan tanah belukar
(Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).
Dilihat  dari  sisi  sejarah,  Bayu Surianingrat  mengemukakan  bahwa  desa sudah  dikenal  sejak  zaman  kerajaan- kerajaan  sebelum  kedatangan  penjajah Belanda. Desa pada waktu itu merupakan wilayah-wilayah  yang  mandiri  di  bawah penaklukan  suatu  kerajaan,  yang  dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahannya, kerajaan tersebut hanya menuntut  loyalitas  dari  desa,  sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diatur, melainkan menyerahkannya kepada  desa  yang  bersangkutan  untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan
adat  istiadat  dan  tata  caranya  sendiri (Hanif Nurcholis, 2011).
Secara  etimologis,  istilah  “desa” berasal dari kata “swadesi” dalam bahasa Sanskerta,  yang  artinya  wilayah  yang mandiri  (Hasnati,  Sandra  Dewi,  & Andrew  Shandy  Utama,  2020).  Dalam Kamus  Bahasa  Indonesia,  desa  diartikan sebagai  kesatuan  wilayah  yang  dihuni oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai sistem  pemerintahan  sendiri.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  memberikan  definisi  desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahannya, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usulnya, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2017).
Otonomi di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ada  dua,  yaitu  otonomi  daerah  dan otonomi  desa  (Jefri  S.  Pakaya,  2016). Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa mempunyai payung hukum tersendiri untuk  menjalankan  hak  otonomi  yang nyata  dan  seluas-luasnya  sebagaimana amanat  dari  Pasal  18  ayat  (5)  dan  Pasal 18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meskipun dimaknai sama-sama memiliki  hak  kewenangan  mengatur  diri dan  rumah  tangga  sendiri,  tetapi  antara otonomi  daerah  dan  otonomi  desa memiliki  perbedaan  yang  substansial,
terutama  perbedaan  dalam  hal  asal sumber dan bentuk kewenangan. Otonomi daerah  asal  sumber  kewenangannya berasal dari pelimpahan oleh pusat kepada daerah,  sedangkan  otonomi  desa  asal sumber  kewenangannya  bersifat  ‘given’ (asli) yang keberadaannya lahir dari rahim desa  itu  sendiri.  Bentuk  otonomi  daerah adalah  pemberian  dari  pusat,  sedangkan otonomi desa bentuknya adalah pengakuan  oleh  pemerintah  (Lia  Sartika Putri,  2016).  Dengan  demikian,  negara berkewajiban membuka ruang dan menfasilitasi tumbuh dan berkembangnya otonomi desa, baik secara hukum, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Ni’matul Huda mengemukakan bahwa otonomi desa sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk  desa,  serta  tidak  berasal  dari pemberian  pemerintah  (Ni’matul  Huda, 2015).  Sementara  itu,  Ateng  Syafruddin dan  Suprin  Na’a  mengemukakan  bahwa konsekuensi dari gagasan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  bukan  saja desentralisasi  kewenangan  kepada  daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  adanya  otonomi  desa  sebagai otonomi  asli  bangsa  Indonesia  sejak sebelum  datangnya  penjajah  Belanda (Ateng Syafruddin & Suprin Na’a, 2010). Menurut  H.A.W.  Widjaja,  otonomi  desa merupakan  otonomi  yang  asli,  bulat,  dan utuh  karena  bukan  merupakan  pemberian dari  pemerintah.  Sebaliknya,  pemerintah berkewajiban  menghormati  otonomi  asli yang dimiliki oleh desa.
Dari  berbagai  konsep  otonomi  desa yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  suatu kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  diakui  dan  dihormati keberadaan  dan  hak-hak  tradisional  yang melekatinya  sepanjang  masih  hidup  serta mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur urusan masyarakat sendiri,
pemerintahannya sendiri, serta mengambil prakarsa  sendiri  dalam  upaya  memajukan dan menyejahterakan warga masyarakatnya dimana negara berkewajiban membuka ruang dan menfasilitasi  tumbuh  kembang  otonomi desa, baik secara hukum, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa lahir dengan semangat untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, terutama mengenai masyarakat adat,  sesuai  ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2) dan  Pasal  18  ayat  (7)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Format  otonomi  desa  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  landasan  konstitusionalnya adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dengan demikian,  pelaksanaan  otonomi  desa dengan  berbagai  aspeknya  mesti  sesuai dengan  norma-norma  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
termasuk aspek peraturan desa.
Peraturan  desa  merupakan  salah  satu peraturan  yang  ada  di  desa  yang ditetapkan  oleh  kepala  desa  setelah
dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan
Permusyawaratan  Desa.  Dalam  proses pembentukannya, selain Badan Permusyawaratan Desa, rancangan
peraturan  desa  wajib  dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak  memberikan  masukan  terhadap rancangan  peraturan  desa  tersebut  (Utang Rosidin,  2019).  Artinya,  pembentukan peraturan  desa  melalui  proses  yang demokratis berbasis partisipasi
masyarakat  desa  yang  dikelola  secara transparan dan bertanggung jawab. Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  menyatakan  bahwa  peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  itu  apabila  sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  Apabila  ditelaah  lebih lanjut,  kedudukan  peraturan  desa  telah memenuhi  sekaligus  dua  kriteria  yang disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  8  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Pertama,  peraturan desa  dibentuk  atas  perintah  undang- undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  yang  terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, Pasal 55 huruf  a,  Pasal  67  ayat  (1),  Pasal  69,  dan Pasal 110. Kedua, peraturan desa dibentuk  dalam  rangka  merealisasikan kewenangan desa sebagai wilayah otonom berdasarkan  hak  asalusul  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  18,  Pasal  19,
Pasal  67  ayat  (1),  Pasal  103,  Pasal  104, dan  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengingat  sedemikian  penting  dan strategisnya peraturan desa sebagai instrumen  hukum  otonomi  desa,  maka sudah  semestinya  pengaturan  mengenai peraturan  desa,  baik  norma  hukum pembentukan maupun pembatalannya diatur  secara  rinci  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Sama  halnya  pengaturan  mengenai norma  hukum  pembentukan  peraturan daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan norma hukum pembatalannya. Seharusnya norma  hukum  pembatalan  peraturan  desa diatur  melalui  peraturan  perundang- undangan  setingkat  undang-undang  yang seiring  sejalan  dengan  norma  hukum pembentukannya.
Pada  masa  penjajahan  Belanda, pembatalan  peraturan  desa  diatur  dalam Pasal  6  ayat  4  Inlandsche  Gemeente- Ordonantie  tahun  1906.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang Desapraja, pembatalan keputusan Desapraja  (peraturan  desa)  terdapat  pada Pasal  61  dan  Pasal  62  serta  pada Penjelasan  Umum  angka  21.  Dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  pembatalan keputusan  desa  (peraturan  desa)  terdapat pada  Pasal  34.  Bahkan,  undang-undang terdahulu mengatur secara rinci mekanisme  pembatalan  peraturan  sesa serta  diberlakukannya  kesempatan  bagi desa  untuk  menyatakan  penolakan  atau keberatan  dan  mekanisme  banding  atas putusan  pembatalan  peraturan  desa  oleh
pemerintah. Akan tetapi, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur mengenai pembentukan
peraturan  desa  dan  evaluasi  terhadap rancangan  peraturan  desa,  yaitu  pada Pasal  69  yang  dijabarkan  dalam  12  ayat.
Sedangkan, ketentuan mengenai pembatalan  peraturan  desa  sama  sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketentuan mengenai pembatalan peraturan  ternyata  diatur  pada  Pasal  87 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  menyebutkan  bahwa peraturan  desa  dan  peraturan  kepala  desa yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.
Ketentuan  tersebut  sama  saja  dengan ketentuan  yang  diatur  pada  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa, yaitu
keputusan desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan  perundang-undangan  lainnya dibatalkan oleh bupati/walikotamadya.
Apabila ditelaah, ketentuan mengenai pembatalan  peraturan  desa  yang  diatur pada  Pasal  87  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  tidak  memiliki pijakan  hukum  dari  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pertama,  pada  Pasal  67  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tidak mengamanatkan  adanya  pengaturan  lebih
lanjut  mengenai  peraturan  desa.  Kedua, dalam konsideran menimbang pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  tidak  tertuang  ketentuan untuk  melaksanakan  Pasal  69  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  telah  membuat  suatu  norma  hukum baru melalui ketentuan dalam Pasal 87 di luar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan, peraturan pemerintah kedudukannya  berada  satu  tingkat  di bawah undang-undang dan materi peraturan  pemerintah  berisi  materi  untuk menjalankan  undang-undang.  Menurut Nomensen Sinamo, yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang adalah  peraturan  pemerintah  hanya  berisi ketentuan lebih lanjut dari ketentuan yang telah  ada  dalam  undang-undang.  Dengan demikian,  materi  peraturan  pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang dijabarkannya (Nomensen Sinamo, 2016).
Pengaturan  mengenai  pembatalan peraturan desa dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa mengandung beberapa permasalahan hukum apabila ditinjau dari ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan  disebutkan  bahwa  peraturan desa  masuk  dalam  jenis  peraturan perundang-undangan.  Lalu  Pasal  9  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam  hal  suatu  peraturan  perundang- undangan di bawah undang-undang diduga  bertentangan  dengan  undang- undang,  pengujiannya  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung.  Apabila  terbukti bertentangan dengan undang-undang, peraturan  desa  seharusnya  dibatalkan melalui  putusan  Mahkamah  Agung.
Namun, pada Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  diatur  bahwa bupati/walikota  berwenang  membatalkan peraturan  desa  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Dengan  demikian,  klausul  dalam
Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  mengandung pertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  9 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan  desa  dibentuk  atas  dasar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  serta  dilandasi  oleh pengakuan  negara  atas  kewenangan  desa yang  dijamin  oleh  Pasal  18B  ayat  (2)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Di  antara  wujud  hak-hak tradisional  tersebut  salah  satunya  adalah membentuk peraturan desa sebagai instrumen  hukum  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  maupun kepentingan  masyarakat  desa.  Selain  itu, keberadaan  peraturan  desa  merupakan implementasi dari asas  yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  khususnya  asas  rekognisi (pengakuan  terhadap  hak  asal-usul)  dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat  desa).  Dengan  demikian, pemberian kewenangan pembatalan peraturan  desa  kepada  bupati/walikota menyalahi  format  otonomi  desa  yang berlandaskan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pemberian kewenangan kepada
bupati/walikota untuk membatalkan peraturan  desa  dapat  membuka  ruang kesewenang-wenangan bagi
bupati/walikota  terhadap  suatu  peraturan desa.  Apabila  suatu  peraturan  desa menurut pandangan bupati/walikota menghambat kepentingannya atau kepentingan  pihak-pihak  tertentu,  maka bupati/walikota dengan alasan
bertentangan  dengan  kepentingan  umum membatalkan  peraturan  desa  tersebut tanpa  ada  mekanisme  hukum  yang  jelas
bagi  desa  untuk  menyatakan  keberatan atau banding.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  yang  menyatakan bahwa  aturan  tentang  desa  juga  berlaku untuk  desa  adat  sepanjang  tidak  diatur dalam  ketentuan  khusus  mengenai  desa adat, maka Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijadikan dasar hukum bagi bupati/walikota membatalkan peraturan desa adat.
Terdapat dua kedudukan yang melekat  pada  peraturan  desa,  yaitu peraturan  desa  sebagai  salah  satu  jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus peraturan desa sebagai  salah  satu  wujud  dari  desa  yang merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena  itu,  sudah  semestinya  pengaturan mengenai  pembentukan  peraturan  desa sampai dengan
mekanisme pembatalannya  diatur  secara  lengkap dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
Terkait  pembatalan  peraturan  desa, perlu  pemilahan  potensi  pertentangannya ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu  peraturan desa  yang  bertentangan  dengan  undang- undang, peraturan desa yang bertentangan
dengan  peraturan  perundang-undangan yang  kedudukannya  berada  di  bawah undang-undang,  dan  peraturan  desa  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum. Pemilahan  tersebut  diperlukan  untuk merumuskan  mekanisme  yang  tepat dalam pembatalan peraturan desa. Mengingat posisi desa secara administratif  berada  paling  bawah  dalam struktur  pemerintahan,  maka  meskipun suatu  peraturan  desa  tidak  bertentangan dengan  undang-undang,  namun  bisa  saja bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya, seperti peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
Pertama, peraturan desa yang bertentangan dengan undang-undang. Sebagai  produk  hukum,  peraturan  desa merupakan  salah  satu  dari  15  jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensinya yaitu  apabila  peraturan  desa  diduga bertentangan dengan undang-undang, maka  sebelum  dibatalkan  harus  melalui mekanisme pengujian terlebih dahulu oleh Mahkamah  Agung  sebagaimana  yang diatur  pada  Pasal  9  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  Apabila  suatu  peraturan  desa terbukti  bertentangan  dengan  undang- undang, maka Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan putusan pembatalan  terhadap  peraturan  desa, bukan  dibatalkan  oleh  bupati/walikota sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  87
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Oleh  karena  itu,  ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya berada  di  bawah  undang-undang.  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyatakan  bahwa  jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), undang- undang/peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut. Namun, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur mekanisme pengujian dan/atau pembatalan  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya  berada  di  bawah  undang- undang.  Apabila  terdapat  suatu  peraturan
desa  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya berada  di  bawah  undang-undang  seperti peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan  daerah  kabupaten/kota,  maka mekanisme pengujian dan/atau
pembatalannya  tidak  ada  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu, perlu rumusan mekanisme  hukum  pembatalan  peraturan desa  yang  sesuai  dan  sejalan  dengan kerangka  otonomi  desa menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  berlandaskan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Ketiga, peraturan desa yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum. Peraturan  desa  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  sebagaimana yang  diatur  pada  Pasal  69  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Adapun  yang  dimaksud ‘bertentangan dengan kepentingan umum’ tersebut  dapat  dilihat  penjelasannya  pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
1. Terganggunya  kerukunan  antarwarga masyarakat.
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa.
5. Diskriminasi  terhadap  suku,  agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.
Sama  halnya  dengan  peraturan  desa yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya berada di bawah undang-undang,
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tidak mengatur mengenai  mekanisme  pengujian  dan/atau pembatalan peraturan perundang- undangan  yang  bertentangan  dengan kepentingan umum.
Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan  desa  dapat  dilihat  dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran dan administrasi desa serta menyusun peraturan desa (Abustan, 2019). Sehubungan dengan adanya kekosongan hukum mengenai mekanisme pembatalan peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya berada  di  bawah  undang-undang  serta peraturan  desa  yang  bertentangan  dengan kepentingan umum, mekanisme pembatalan  peraturan  desa  sebaiknya dilakukan melalui rapat
Badan Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas, yang  dihadiri  oleh  kepala  desa  serta  para tetua  desa  dan  tokoh-tokoh  desa  yang berkompeten.  Konsep  ini  dapat  dirujuk landasan  berpikirnya  pada  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  yang  menyatakan bahwa  peraturan  desa  yang  mengatur kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal- usul  dan  kewenangan  berskala  lokal  desa pelaksanaannya  diawasi  oleh  masyarakat desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap
pelaksanaan  peraturan  desa  yang  telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain  Badan  Permusyawaratan  Desa, masyarakat  desa  juga  mempunyai  hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi  secara  partisipatif  terhadap pelaksanaan  peraturan  desa.  Selain  itu, desa  juga  dapat  melibatkan  pemerintah maupun  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  untuk  berkontribusi  dalam pembangunan  desa  (Fahrial,  Andrew Shandy Utama, & Sandra Dewi, 2019).
Melalui forum rapat Badan
Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas kemudian dibahas hasil pengkajian terhadap peraturan desa yang diduga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  kedudukannya berada  di  bawah  undang-undang  atau yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum,  termasuk  peraturan  desa  hasil klarifikasi yang dilakukan oleh bupati/walikota melalui tim yang dibentuknya  sebagaimana  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis  Peraturan  di  Desa.  Selanjutnya apabila ada masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau bupati/walikota yang  keberatan  atas  putusan  rapat  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas, maka  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Konsep mekanisme pembatalan peraturan  desa  melalui  rapat  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas
dipandang  memiliki  rasa  keadilan  dan semangat  demokrasi  serta  merupakan wujud implementasi dari otonomi desa.

## SIMPULAN
Peraturan  desa  adalah  peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh  kepala  desa  setelah  dibahas  dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan  Desa.  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mengatur mengenai
pembentukan peraturan  desa,  namun  tidak  mengatur mengenai  pembatalan  peraturan  desa. Pembatalan  peraturan  desa  justru  diatur pada  Pasal  87  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan  bahwa  peraturan  desa  dan peraturan  kepala  desa  yang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.
Ketentuan tersebut
ternyata bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan  serta  tidak  sesuai dengan  kerangka  otonomi  desa  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Mekanisme pembatalan  peraturan  desa  sebaiknya
dilakukan melalui rapat Badan
Permusyawaratan  Desa  yang  diperluas karena  dipandang  memiliki  rasa  keadilan dan semangat demokrasi serta merupakan wujud implementasi dari otonomi desa.
UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas  Lancang  Kuning  Dr.  Junaidi, S.S. M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof.  Dr.  Syafrani,  M.Si.,  dan  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning Dr. Fahmi, S.H., M.H., yang telah memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustan. (2019). Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam  Mewujudkan  Pembangunan
Berkelanjutan Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa. Jurnal  Gagasan
Hukum , 1 (2), 216-227.
Andrew Shandy Utama. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai  Desa  Adat  dalam  Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Equitable , 2 (1), 75-93.
Ateng Syafruddin & Suprin Na’a. (2010).
Republik  Desa;  Pergulatan  Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern dalam Desain Otonomi Desa .
Bandung: Alumni. Bagir  Manan.  (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah .
Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH
UII.
Fahrial,  Andrew  Shandy  Utama,  &
Sandra  Dewi.  (2019).  Pemanfaatan Corporate Social Responsibility
(CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Wawasan Yuridika , 3 (2), 259-272. Hanif  Nurcholis.  (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta:
Erlangga.
Hasnati, Sandra Dewi, & Andrew Shandy
Utama. (2020). Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa. Jurnal Comsep , 1 (1), 25-31.
Jefri  S.  Pakaya.  (2016).  Pemberian Kewenangan  pada  Desa  dalam Konteks  Otonomi  Daerah. Jurnal
Legislasi Indonesia , 13 (1), 73-84.
Kadek  Wijayanto,  Lusiana  Margereth
Tijow,  &  Fence  M.  Wantu.  (2020).
Kedudukan  Peraturan  Desa  dalam
Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Jurnal Ius Civile , 4 (2), 198-219.
Lia  Sartika  Putri.  (2016).  Kewenangan
Desa dan Penetapan Peraturan Desa.
Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  13  (2),
161-175.
Ni’matul Huda. (2015). Hukum Pemerintahan Desa dalam
Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi . Malang: Setara Press. Nomensen Sinamo. (2016). Ilmu Perundang-undangan .  Jakarta:  Jala Permata Aksara.
Peter Mahmud Marzuki. (2011).
Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Soerjono  Soekanto.  (2007). Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI Press.
Soetardjo  Kartohadikoesoemo.  (1984). Desa . Jakarta: Balai Pustaka.
Utang Rosidin. (2019). Partisipasi Masyarakat  Desa  dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Desa  yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia
Hukum , 4 (1), 168-184.
Zulman  Barniat.  (2019).  Otonomi  Desa; Konsepsi Teoritis dan Legal. Jurnal Analisis Sosial Politik , 5 (1), 20-33.