Artikel Penelitian
Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran

## Ethical Review of Reporting and Managing Bullying Case in Medical Education
Alif Muhammad Sudarmanto 1 , Aldi Maheswara Wisnuwardhana 2 , Ilma Mufidatul Aufa 2 , Janice Nathania Adiwijaya 2 , William Ricardo 2 , Sigid Kirana Lintang Bhima 3 , Kristianti Hartiana 3
1 Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Jl. Pawiyatan Luhur IV No 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234
2 Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
3 Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Email: alifoxtrot447@gmail.com
Tanggal submisi: 11 Desember 2023; Tanggal penerimaan: 24 Juni 2024

## ABSTRAK
Perundungan  dapat  terjadi  di  dunia  pendidikan  kedokteran.  Studi  yang  melibatkan  6084  mahasiswa  kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran  lainnya  (8,8%).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  landasan  etik  yang  tersedia untuk  melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  dan  Surat  Keputusan  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022.  Landasan  tersebut  memberikan  pedoman  yang  jelas  terkait  perundungan,  tetapi  tidak mengikat  koas.  Landasan  etik  yang  tersedia  dari  perguruan  tinggi  dapat  berupa  Kode  Etik  Mahasiswa  dan  Dosen, sedangkan  dari  rumah  sakit  dapat  berupa  Pedoman  Perilaku.  Dari  5  perguruan  tinggi,  3  institusi  secara  eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang  memiliki  Pedoman  Perilaku  yang  tersedia  secara  digital,  dengan  1  institusi  tanpa  Pedoman  Perilaku  memiliki peraturan  bersama  yang  mengatur  perundungan.  Dengan  demikian,  landasan  etik  yang  bersumber  dari  organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit  masih  belum  tegas,  dengan  beberapa  Kode  Etik  Mahasiswa,  Dosen,  dan  Pedoman  Perilaku  Pegawai  masih menyikapi perundungan secara tersirat.

## Kata Kunci: perundungan; pendidikan; etik; kedokteran

## ABSTRACT
Bullying  could  occur  in  medical  education.  A  study  involving  6084  medical  students  found  that  the  perpetrators  of bullying were consultants (43.1%), residents (35.7%), nurses (12.4%), and other medical students (8.8%). This study was aimed to found out the ethical basis available to protect co-assistants and residents from bullying. This study used a normative juridical approach with data types in the form of secondary data, such as regulations, books and research journals. The ethical foundations available from professional organizations were in the form of the Indonesian Code of Medical Ethics and the Decree of the Honorary Council of Medical Ethics Number 044/PB/K.MKEK/03/2022. These foundations provided clear guidelines regarding bullying, but were not binding to co-assistants. The ethical foundation available from universities could be in the form of a Student and Lecturer Code of Ethics, while from hospitals could be in the form of Code of Conduct. Out of 5 universities, 3 institutions explicitly included the word bullying, with 1 university had additional regulations regarding specific reporting and enforcement mechanisms. Of the 5 hospitals affiliated with the college, only 3 institutions had a Code of Conduct available digitally, with 1 institution without a Code of Conduct had joint rules against bullying. Thus, the ethical bases originating from professional organizations were quite clear and binding. However, the ethical foundations originating from universities and hospitals were still not clear, with several Codes of Ethics for Students, Lecturers, and Employee Codes of Conduct addressed bullying implicitly.
Keywords: bullying; education; ethic; medical

## PENDAHULUAN
Perundungan merupakan tindakan yang dapat  berbentuk  fisik,  sosial,  maupun  verbal kepada  seseorang  dengan  tujuan  untuk melukai,  mengintimidasi,  atau  menimbulkan ketidaknyamanan  terhadap  orang  tersebut. Tindakan  ini  dapat  terjadi  di  mana  saja, bahkan  di  dunia  pendidikan  kedokteran. Perundungan  seakan-akan  menjadi  suatu kurikulum tersembunyi yang dapat melibatkan  siapa  saja,  dengan  para  korban umumnya merupakan mahasiswa pendidikan profesi  dokter  (koas)  dan  dokter  spesialis (residen). 1 Studi  internasional  menemukan bahwa  dari  6084  mahasiswa  kedokteran, pelaku perundungan dilaporkan oleh mereka sebagai  konsulen  (43,1%),  residen  (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Selain itu, dari 6289 residen, pelaku  perundungan  dilaporkan  sebagai konsulen  (52,2%),  perawat  (24,3%),  dan residen  lainnya  (20,6%). 2 Penelitian  lainnya melaporkan bahwa perundungan verbal yang terjadi adalah seperti bertanya hal-hal dengan konotasi  seksual,  sedangkan  perundungan fisik dapat berupa memegang lawan jenis dari belakang. Perundungan ini pun dapat terjadi di mana saja, termasuk ruang operasi. 3
Profesi  dokter  sejatinya  sangat  kental dengan prinsip altruisme yang telah ditumbuhkan sejak masa pendidikan kedokteran  melalui  sistem problem-based learning dan student-centered  learning yang memotivasi para mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka dan bekerja sama secara baik dan sportif. 4 Tidak hanya itu, prinsip altruisme yang telah diintegrasikan ke dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 seharusnya  menjadi  pengingat  bagi  semua pihak  untuk  tidak  melakukan  perundungan, terutama dengan mengingat tingginya pengetahuan  mengenai  KODEKI  oleh  para dokter. 5 Namun  demikian,  penelitian  yang mencari tahu tentang perlindungan etik terkait perundungan  masih  kurang.  Maka  dari  itu, penelitian  ini  akan  menelaah  landasan  etik terkait  perundungan  di  dunia  pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana dasar tersebut mampu melindungi koas dan residen dari perundungan.

## METODE
Metode pendekatan hukum yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan  adalah  berupa  bahan  hukum primer,  seperti  peraturan  yang  dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),  Badan  Layanan  Umum  (BLU), maupun  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD), dan bahan hukum sekunder, seperti buku  dan  jurnal  penelitian.  Bahan  hukum yang  telah  didapatkan  kemudian  dianalisis secara gramatikal dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Landasan Etik
Landasan  etik  yang  menjadi  dasar larangan terhadap perundungan dapat ditelusuri dari Kode Etik Kedokteran Indonesia  (KODEKI)  Tahun  2012.  Dalam bagian  kewajiban  dokter  terhadap  teman sejawat,  Pasal  18  mengatur  bahwa  setiap dokter  memperlakukan  teman  sejawatnya bagaimana  Ia  sendiri  ingin  diperlakukan. Kewajiban tersebut, sebagaimana tercantum dalam  cakupan pasal yang dijelaskan dalam KODEKI,  meliputi  mencegah  dan  tidak memulai konflik etikolegal di dalam  dan/atau antar  profesi,  larangan  bertengkar  dengan sejawat pada saat tugas profesi, dan larangan memberi  komentar  negatif  tentang  sejawat lain  saat  di  depan  pasien  atau  keluarganya. Pasal  ini  dibentuk  dengan  dasar  kesetaraan hubungan antarsejawat dan keharusan dokter  untuk  menahan  diri  agar  tidak membuat  sulit  sejawatnya.  Maka  dari  itu, perbuatan  tidak  kolegial,  seperti  mengejek dan  mempergunjingkan  teman  sejawat, pencemaran  nama  baik,  pelecehan,  dan perlakuan  mengadu  domba  termasuk  dalam pelanggaran  etik.  Bahkan,  mempersulit rekomendasi  yang  diajukan  oleh  seorang
dokter,  dengan  persyaratan  administratif yang  telah  terpenuhi,  kepada  sejawatnya yang  merupakan  seorang  birokrat  turut dikategorikan melanggar etik. 6
Landasan  etik  yang  tersedia  terkait perundungan  tidak  hanya  bersifat  tersirat. Pada  tahun  2022,  Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran  (MKEK)  mengeluarkan  Surat
Keputusan MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan di Lingkungan
Profesi Kedokteran.  Berdasarkan  surat  keputusan tersebut,  perundungan  sendiri  dikategorikan menjadi:
●  Ucapan,  bahasa  tubuh,  dan  tindakan yang bersifat derogatif (menghina dan/atau merugikan orang lain), memaksa,
menyakiti, atau
mengintimidasi.
●  Unggahan di media massa, media sosial, dan media lainnya yang bersifat derogatif, memaksa, menyakiti, atau mengintimidasi.
●  Pemaksaan  untuk  melakukan  pekerjaan yang  tidak  termasuk  dalam  tugas  sesuai ketentuan  dalam  lingkungan  profesi kedokteran  meliputi  institusi  pendidikan, pelayanan, dan penelitian kedokteran.
●  Pemaksaan  kepada  orang  lain  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi pelaku perundungan  yang  tidak  sesuai  dengan norma etik kedokteran.
●  Penugasan paksa di luar waktu kerja atau belajar yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam  institusi  pendidikan,  pelayanan, dan penelitian kedokteran. 7
Namun demikian, perundungan yang dilakukan  oleh  koas  sejatinya  tidak  dapat dikenakan  pasal-pasal  etik  tersebut  karena koas  merupakan  peserta  didik  program
profesi  dokter  yang  belum  melakukan sumpah dokter. Untuk mengatasi ini, peraturan  etik  yang  mengikat  koas  terkait perundungan  dapat  dikembalikan  ke  Kode Etik Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dalam perguruan tinggi masing-masing.
Penelitian  ini  berfokus  pada  5  PTN-BH yang  akan  dijadikan  sebagai  contoh,  yakni Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Brawijaya  (UB),  Universitas  Gadjah  Mada (UGM),  Universitas  Indonesia  (UI),  dan Universitas Airlangga (UNAIR). Bentuk paling umum  dari  peraturan  tersebut  dapat  dilihat pada  Kode  Etik  Mahasiswa,  seperti  pada UNDIP, UB, dan UI; Tata Perilaku
Mahasiswa,  seperti  pada  UGM;  dan  Aturan Berperilaku, seperti pada UNAIR; sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Perlu diketahui dahulu bahwa Kode Etik Mahasiswa tersebut  tidak  hanya  mengikat  koas,  tetapi juga  residen  yang  masih  berstatus  peserta didik dari universitas terkait.
Melalui telaah terhadap kumpulan peraturan  etik  tersebut,  batasan  terhadap perundungan  tidak  sama  antaruniversitas. Kode  Etik  Mahasiswa  UNDIP  menuliskan kata  “perundungan”  secara  eksplisit  hanya pada konteks kegiatan pengembangan keorganisasian. Di luar itu, perundungan tidak dituliskan  secara  gamblang,  seperti  Pasal  6 yang  menjelaskan  bahwa  standar  perilaku yang  baik  meliputi  poin-poin  yang  normatif tanpa mencantumkan larangan tegas terhadap tindakan perundungan. 8 Kata “perundungan”  tidak  ditemukan  dalam  Tata Perilaku  Mahasiswa  UGM,  tetapi  dimaknai secara  implisit  melalui  larangan  kegiatan yang  dapat  merusak  ketentraman  dan mengganggu  keamanan  universitas  dan masyarakat. 9
Tabel 1. Peraturan Perguruan Tinggi terkait Perundungan
Perguruan Tinggi Peraturan Isi Universitas Diponegoro Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro Salah satu etika mahasiswa dalam kegiatan pengembangan keorganisasian adalah tidak melakukan perundungan, yakni perilaku agresif disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Pelanggaran akan ditindak oleh Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa yang dapat memberikan rekomendasi sanksi berupa teguran, peringatan keras, skorsing, dan pencabutan status kemahasiswaan secara permanen. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro No. 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro Dosen wajib bersikap adil, tidak diskriminatif, berlaku secara manusiawi, dan membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang baik dengan mahasiswa. Pelanggaran akan ditindak oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.
Peraturan Senat Akademik
Universitas Diponegoro No. 01
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro Dosen tidak boleh memperlakukan mahasiswa dengan tidak manusiawi, seperti menunggu bimbingan tanpa kejelasan waktu dan tidak pernah mau menjawab SMS/WA mahasiswa yang ingin bimbingan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi moral dan administratif. Universitas Brawijaya Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Brawijaya Mahasiswa dilarang melakukan perundungan. Apabila melanggar, komisi etik akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan memberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis,
skorsing, dan pengeluaran dari Universitas
Brawijaya bila terbukti bersalah. Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/PER/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya Dosen wajib berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif ketika berhubungan dengan mahasiswa. Apabila tidak, Badan Pertimbangan Senat dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan sanksi administrasi. Universitas Gadjah Mada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Mahasiswa dilarang mengeluarkan pendapat, berbuat dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman universitas; mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan universitas; dan melakukan tindak pidana serta perbuatan asusila. Mahasiswa juga dilarang bertindak anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat. Pelanggaran etik akan ditindak oleh Komite Etik yang juga mampu memberi rekomendasi dan sanksi berupa teguran, pernyataan permohonan maaf, surat peringatan,
pembatalan nilai mata kuliah, skorsing, dan pemberhentian tidak hormat sebagai mahasiswa.
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada Dosen wajib menghargai, menghormati, tidak merendahkan harkat dan martabat, menjalin kerja sama yang baik, dan menghargai pendapat mahasiswa. Penegakan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas dengan sanksi berupa larangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan/atau rekomendasi sanksi administratif atau hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan. Universitas Indonesia Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia Warga Universitas Indonesia harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan, perundungan, dan/atau pelecehan seksual. Pelaporan dapat dilakukan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran maupun langsung ke Dewan Guru Besar Fakultas. Apabila pelanggaran tidak dapat diselesaikan dalam tingkat fakultas, kasus dapat diserahkan ke tingkat universitas yang akan ditindaklanjuti oleh Komite Etik. Sanksi dapat berupa moral maupun administratif. Universitas Airlangga Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga Setiap warga dan tamu Universitas Airlangga dilarang melakukan segala bentuk perundungan, merendahkan martabat, pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus.
Pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Etika akan menindak pelanggar dan memberi sanksi berupa peringatan lisan/tertulis, penundaan sementara, atau pengeluaran dari UNAIR.
Di  sisi  lain,  UB,  UI,  dan  UNAIR mencantumkan  kata  “perundungan”  secara eksplisit.  Dalam  Kode  Etik  Mahasiswa  UB, perundungan  didefinisikan  sebagai  proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya  untuk  melakukan  apa  yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.  Berdasarkan  Pasal  4  hingga  7, mahasiswa  pun  dilarang  untuk  melakukan perundungan kepada dosen, tenaga kependidikan,  sesama  mahasiswa,  dan masyarakat. 10 Walaupun tidak disertai dengan pemberian definisi perundungan, hal
senada  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  23 Kode  Etik  dan  Kode  Perilaku  UI  yang menyatakan bahwa Kode Perilaku
Mahasiswa meliputi tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada perundungan dan Pasal 46 Aturan Berperilaku UNAIR yang menyatakan  bahwa  setiap  warga  dan  tamu dilarang melakukan segala bentuk perbuatan perundungan di lingkungan kampus. 11,12
Tidak  berhenti  di  situ,  dosen  yang tergabung sebagai staf universitas terkait juga memiliki  larangan  etik  terkait  perundungan. Pasal 16 Kode Etik dan Perilaku UI dan Pasal 46  Aturan  Berperilaku  UNAIR  secara  tegas menuliskan bahwa warga dari masing-masing universitas tidak boleh melakukan
perundungan. 11,12 Lain halnya dengan UB dan UGM,  di  mana  kata  “perundungan”  tidak dicantumkan  secara  eksplisit.  Kode  Etik Dosen  UB  menjelaskan  bahwa  dosen  wajib berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif ketika berhubungan
dengan mahasiswa. 13 Penulisan ini tidak jauh berbeda dengan Kode Etik Dosen UGM yang mencantumkan bahwa dosen wajib menghargai, menghormati, tidak merendahkan  harkat  dan  martabat,  menjalin kerja  sama  yang  baik,  dan  menghargai pendapat mahasiswa. 14
Sejatinya,  UNDIP  pun  tidak  berbeda dengan  UB  dan  UGM,  dengan  Kode  Etik Dosen  UNDIP  yang  mencantumkan  bahwa dosen wajib bersikap adil, tidak diskriminatif, berlaku  secara  manusiawi,  dan  membina hubungan  sesuai  dengan  norma  kesusilaan dan kepatutan yang baik dengan mahasiswa. 15 Akan  tetapi,  UNDIP  memiliki peraturan tambahan berupa Peraturan Senat Akademik  Universitas  Diponegoro  No.  01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran  Kode  Etik  Dosen  Universitas Diponegoro yang menjelaskan bahwa dosen tidak  boleh  memperlakukan  mahasiswa dengan  tidak  manusiawi,  seperti  membuat mahasiswa  menunggu  bimbingan  tanpa kejelasan  waktu  dan  tidak  pernah  mau menjawab  SMS/WA  mahasiswa  yang  ingin bimbingan. 16
Rumah  sakit  juga  umumnya  memiliki seperangkat  kode  etik  bagi  seluruh  staf, karyawan, dan peserta didik berupa Pedoman Perilaku atau Code of Conduct . Penelitian ini mampu  menemukan  Pedoman  Perilaku Pegawai  untuk  RSUP  dr.  Kariadi,  RSUP Nasional  dr.  Cipto  Mangunkusumo,  dan RSUD dr. Soetomo sebagai rumah sakit yang berafiliasi  dengan  UNDIP,  UI,  dan  UNAIR. Pencarian  digital  tidak  menemukan  adanya Pedoman  Perilaku  untuk  RSUD  dr.  Saiful
Anwar dan RSUP dr. Sardjito yang berafiliasi dengan UB dan UGM. Pedoman Perilaku tiga rumah  sakit  tersebut  dicantumkan  dalam tabel 2.
Bagi  peserta  didik  yang  melakukan perundungan,  Pedoman  Perilaku  Pegawai RSUP  dr.  Kariadi  menjelaskan  bahwa pegawai  dan  peserta  didik  tidak  melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan,  seperti  pelecehan,  penghinaan, memfitnah,  dan  perilaku  mengarah  pada seksualitas  yang  terganggu.  Pegawai  dan peserta didik harus bersikap dan berperilaku profesional  serta  menghormati  dan  saling menghargai  antarsesama  pegawai  tanpa memandang level jabatan. 17
Hal  yang  serupa  tercantum  pula  dalam Pedoman Perilaku dalam RSUP Nasional dr. Cipto  Mangunkusumo  yang  menjelaskan bahwa  staf,  karyawan  dan  peserta  didik berkomitmen  untuk  tidak  melanggar  norma kesusilaan  dan  sopan  santun  yang  dapat mengganggu  kehormatan  orang  lain  dan berakibat  timbulnya  tuntutan  hukum.  Akan tetapi,  tidak  ditemukan  kata  “perundungan” yang  tertulis  secara  jelas  dalam Code  of Conduct ini. 18 Kata  “perundungan”  baru ditemukan  dalam  Pedoman  Perilaku  di Lingkungan  RSUD  dr.  Soetomo  yang menjelaskan  bahwa  staf,  karyawan,  dan peserta  didik  berkomitmen  tidak  melakukan tindakan  yang  dapat  merugikan  orang  lain dalam  bentuk  perundungan,  merendahkan martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan rumah sakit. 19
Tabel 2. Peraturan Rumah Sakit terkait Perundungan
Rumah Sakit Peraturan Isi RSUP dr. Kariadi Semarang Buku Pedoman Perilaku Pegawai RSUP dr. Kariadi (2016) Pegawai tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, seperti pelecehan, penghinaan, memfitnah, dan perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu. Pegawai akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan/atau Kode Etik Pegawai RSUP dr. Kariadi. Pegawai akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar-rekan kerja dengan dasar kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penegakan etika dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan yang turut dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, dan Komite Keperawatan. Sanksi bagi pegawai ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum. Sanksi dapat berupa moral, administratif, dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RSUP Nasional dr. Cipto Mangun- kusumo Jakarta Pedoman Perilaku Pegawai RSUP Nasional dr. Cipto Mangun- kusumo (2015)
Secara umum, staf, karyawan, dan peserta didik RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berkomitmen untuk saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama serta tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu). Pegawai akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan/atau Kode Etik Pegawai RSUP dr. Kariadi. Pegawai akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar-rekan kerja dengan dasar kewajiban dan hak setiap individu dihormatio untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penegakan etika dilakukan oleh Direktur SDM dan Pendidikan yang turut dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, dan Komite Keperawatan. Sanksi bagi pegawai ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum. Sanksi dapat berupa moral, administratif, dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RSUD dr. Soetomo Surabaya Pedoman Perilaku di Lingkungan RSUD dr. Soetomo (2022) Berdasarkan pedoman perilaku umum, staf, karyawan, dan peserta didik di RSUD dr. Soetomo berkomitmen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dalam bentuk perundungan, merendahkan
martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan RSUD dr. Soetomo. Penegakan etika dan perilaku dilakukan oleh Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan SDM bersama dengan Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan. Pelaporan dilakukan kepada atasan langsung yang nantinya akan memastikan kebenaran dugaan penyimpangan sebelum melakukan tindak lanjut. Jika benar, tindak lanjut dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi. Sanksi dapat berupa sanksi moral, disiplin sesuai peraturan PNS, hingga penyerahan kepada pihak berwajib jika pelanggaran menyangkut kerugian RS yang material/besar dan dikategorikan pidana. Apabila terdapat keberatan dengan sanksi, banding dapat diajukan dan diproses oleh BKD Provinsi Jawa Timur.

## Penindakan dan Sanksi
Terkait dengan penindakan kasus perundungan, universitas-universitas tersebut  memiliki  suatu  komite  atau  dewan etik yang berwenang untuk memberi rekomendasi  dan  sanksi  kepada  pelaku perundungan.    Mengingat  bahwa  peraturan tersebut  berada  dalam  lingkup  perguruan tinggi,  penindakan  dan  pemberian  sanksi dapat  dilakukan  terhadap  koas,  residen, pegawai, hingga tenaga didik yang tergabung sebagai sivitas akademika universitas tersebut.  Sanksi  yang  diberikan  umumnya sanksi  moral,  yakni  permintaan  maaf,  atau administratif, yakni teguran, peringatan keras, skorsing, dan pencabutan status kemahasiswaan  secara  permanen.  Aturan yang  lebih  khusus  dapat  ditemukan  dalam UNDIP dan UB. Untuk UNDIP, aturan spesifik tercantum pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 101 Tahun 2003 tentang Penghapusan Segala Macam Bentuk Perpeloncoan  dalam  PMB  UNDIP.  Akan tetapi,  dokumen  tersebut  tidak  tersedia secara digital sehingga tidak dapat dianalisis.
Di  sisi  lain,  aturan  spesifik  dalam  UB tersedia melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya  Nomor  70  Tahun  2020  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual  dan  Perundungan.  Berdasarkan peraturan ini, apabila terjadi kasus perundungan,  pelaporan  dilakukan  kepada lembaga  yang  jelas,  yakni  Unit  Layanan
Terpadu
Kekerasan Seksual dan Perundungan,  dengan  penindakan  kasus lebih  lanjut  dilakukan  oleh  Komite  Etik. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  universitas mencakup  pemulihan  kepada  korban  yang bersifat komprehensif, seperti layanan kesehatan  lanjutan,  penguatan  psikologis, rujukan  bimbingan  rohani  dan  spiritual, penguatan dukungan keluarga disertai Sivitas Akademika  dan  komunitas,  dan  jaminan keberlanjutan akademik. 20
Untuk  ranah  rumah  sakit,  penindakan masalah  etik  di  rumah  sakit  akan  dilakukan oleh Direktur SDM yang dibantu oleh Bagian SDM, Komite Etik dan Hukum, Komite Medik,
dan  Komite  Keperawatan.  Penindakan  dan pemberian  sanksi  tersebut  dapat  dilakukan kepada  koas,  residen,  pegawai,  maupun tenaga didik yang merupakan pegawai rumah sakit  tersebut.  Sanksi  yang  diberikan  bagi pegawai  dapat  berupa  moral,  administratif dan/atau  disiplin  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Khusus  bagi  peserta didik, sebagaimana tercantum dalam
Pedoman
Pendidikan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP dr. Kariadi Semarang, sanksi dapat diberikan dan  ditentukan  oleh  Program  Studi.  Apabila terdapat  pelanggaran  etika  dan  tata  tertib  di RSUP  dr.  Kariadi  Semarang,  sanksi  juga akan  diberikan  oleh  Direktur  Utama  yang dapat  berupa  skorsing. 21 Hal  serupa  juga dapat  ditemukan  dalam  Pedoman  dan  Tata Tertib  Penyelenggaraan  Pendidikan  Dokter Spesialis  di  RSUP  dr.  Saiful  Anwar  Malang, dengan  perbedaan  yang  tertera  adalah kriteria  sanksi  berat  dikembalikan  ke  FKUB tetapi  dapat  diberikan  oleh  direktur  maupun dekan. 22
RSUD dr. Saiful Anwar melalui Peraturan Bersama Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan Dekan  Fakultas  Kedokteran  Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta  Profesi  Dokter  mencantumkan  pula kewajiban  bagi  para  peserta  didik  untuk menandatangani  pakta  integritas  terkait perundungan  dan  mekanisme  pencegahan tindakan  perundungan  yang  dapat  terjadi. Mekanisme pencegahan yang dapat digarisbawahi  pada  peraturan  bersama  ini adalah  melarang  peserta  didik  PPDS  untuk memutuskan  atau  melakukan  hukuman terhadap peserta didik lainnya dan menciptakan indeks kebahagiaan bagi peserta  didik  PPDS  berdasarkan  pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku. 23
Selain  itu,  Surat  Keputusan  MKEK Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 juga menyediakan alur penindakan apabila seseorang  merasa  mengalami  perundungan atau menyaksikan suatu tindak perundungan
yang  dilakukan  oleh  dokter  pada  lingkungan profesi  kedokteran.  Butir  5  mengarahkan orang tersebut untuk menegur dahulu dengan cara  yang  baik  dan  tidak  dilakukan  di hadapan  pasien  atau  keluarganya,  media massa  atau  sosial  yang  bersifat  publik,  dan masyarakat.  Jika  perilaku  dokter  pelaku perundungan tidak berubah dan dokter tidak meminta  maaf,  Butir  6  mengharuskan perbuatan  tersebut  untuk  dilaporkan  kepada otoritas lingkungan kedokteran terkait, antara lain  MKEK. 7 Akan  tetapi,  alur  tersebut  tidak dapat diterapkan kepada koas yang melakukan perundungan karena koas belum melaksanakan
sumpah dokter dan menyandang gelar dokter.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi,  dalam  hal  ini  IDI  dan  MKEK,  telah cukup  jelas  dan  mengikat.  Akan  tetapi, terdapat  beberapa  landasan  etik  yang bersumber  dari  perguruan  tinggi  dan  rumah sakit  yang  belum  tegas,  dengan  beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku
Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat. Aturan turunan terkait pelaporan, penindakan, dan pendampingan  kasus  perundungan  dan peraturan  bersama  antara  perguruan  tinggi dengan  rumah  sakit  dapat  dibentuk  sebagai opsi  lain  agar  tercipta  kepastian  etik  yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  hendak  mengucapkan  terima kasih  kepada  Departemen  Ilmu  Kedokteran Forensik dan Medikolegal,
Fakultas
Kedokteran,  Universitas  Diponegoro,  yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Rozaliyani  A,  Wasisto  B,  Santosa  F,
Sjamsuhidajat R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan
Kedokteran.  Jurnal  Etika  Kedokteran Indonesia. 2019 Dec 31;3(2):56.
2.  Averbuch  T,  Eliya  Y,  Van  Spall  HGC.
Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences.  BMJ  Open.  2021  Jul 12;11(7):e043256.
3.  Wicaksono  RB,  Ferine  M,  Lestari  DWD, Hidayah AN, Muhaimin A. Experience of Indonesian  medical  students  of  ethical issues  during  their  clinical  clerkship  in  a rural setting. J Med Ethics Hist Med. 2021
Jul 19;
4.  Lumbantobing  LA.  Praktik  kedokteran: Antara  altruisme  dengan  pelaksanaan kewajiban peraturan perundangan. Tarumanagara  Medical  Journal.  2021
Nov 1;3(2):400 –5.
5.  Wahyuwono  DD,  Hanadi  S,  Utami  NAT. Kesadaran Hukum Dokter terhadap Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  dalam  Upaya Peningkatan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit  Hermina  Purwokerto).  Soedirman Law Review. 2021;3(2).
6.  Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 2012.
7.  Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran Nomor 044/PB/K.MKEK/03/2022 tentang Perundungan  di  Lingkungan  Profesi Kedokteran.  Jakarta:  Pengurus  Besar Ikatan Dokter Indonesia; 2022. 8.  Rektorat Universitas Diponegoro. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa. Semarang: Rektorat
Universitas Diponegoro; 2016.
9.  Rektorat  Universitas  Gadjah  Mada. Peraturan  Rektor  Universitas  Gadjah Mada  Nomor  711  Tahun  2013  tentang Tata  Perilaku  Mahasiswa.  Yogyakarta:
Rektorat Universitas Gadjah Mada; 2013. 10. Rektorat Universitas Brawijaya.
Peraturan  Rektor  Universitas  Brawijaya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik,
Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Malang: Rektorat Universitas Brawijaya; 2020. 11. Rektorat Universitas Indonesia. Peraturan  Rektor  Universitas  Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan
Kode  Perilaku  Universitas  Indonesia. Jakarta:  Rektorat  Universitas  Indonesia; 2019.
12. Rektorat Universitas Airlangga. Peraturan Rektor  Universitas  Airlangga  No.  34
Tahun  2019  tentang  Aturan  Berperilaku Universitas Airlangga. Surabaya: Rektorat Universitas Airlangga; 2019. 13. Senat  Universitas  Brawijaya.  Peraturan
Senat Universitas Brawijaya No. 318/PER/2008  tentang  Kode  Etik  Dosen
Universitas  Brawijaya.  Malang:  Senat Universitas Brawijaya; 2008.
14. Rektorat  Universitas  Gadjah  Mada. Peraturan  Rektor  Universitas  Gadjah Mada  No.  21  Tahun  2021  tentang  Kode Etik  Dosen  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta: Rektorat Universitas Gadjah
Mada; 2021.
15. Senat Akademik Universitas Diponegoro. Peraturan  Senat  Akademik  Universitas Diponegoro  No.  02  Tahun  2017  tentang Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro. Semarang:  Senat  Akademik  Universitas Diponegoro; 2017.
16. Senat Akademik Universitas Diponegoro. Peraturan  Senat  Akademik  Universitas Diponegoro  No.  01  Tahun  2019  tentang
Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Diponegoro.
Semarang:  Senat  Akademik  Universitas
Diponegoro; 2019.
17. RSUP  dr.  Kariadi.  Pedoman  Perilaku Pegawai  RSUP  dr.  Kariadi.  Semarang:
RSUP dr. Kariadi; 2016. 17 p.
18. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo. Pedoman Perilaku
Pegawai  RSUP  Nasional  dr.  Cipto
Mangunkusumo. Jakarta: RSUP Nasional
dr. Cipto Mangunkusumo; 2015. 58 p.
19. RSUD dr. Soetomo. Pedoman Perilaku di lingkungan RSUD dr. Soetomo.
Surabaya: RSUD dr. Soetomo; 2022. 123
p. 20. Rektorat Universitas Brawijaya. Peraturan  Rektor  Universitas  Brawijaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual  dan  Perundungan. Malang:  Rektorat  Universitas  Brawijaya; 2020. 21. Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro, RSUP dr. Kariadi Semarang.
Pedoman  Pendidikan  Klinis  Fakultas Kedokteran  Universitas  Diponegoro  di RSUP dr. Kariadi Semarang. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro; 2022. 22. Komite  Koordinasi  Pendidikan  RSUD  dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas  Brawijaya.  Pedoman  dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan
Dokter Spesialis di RSUP dr. Saiful Anwar Malang. Malang: RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; 2020. 41 p. 23. RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Peraturan  Bersama  Direktur  RSUD  Dr. Saiful  Anwar  dan  Dekan  Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak,  Moral  dan  Etika  serta  Bullying dalam  Pendidikan  Dokter  Spesialis  dan Subspesialis serta Profesi Dokter. Malang: RSUD dr. Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; 2022.