## IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR PADA PEMILUKADA 2018
Luluk Endang Nurrokhmah 1) dan M. Saleh Laha 2)
1) Program Studi Ilmu Politik, 2) Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak luluknurrokhmah@gmail.com 1) , salehlahaisip@gmail.com 2 )

## Abstrak
Penyelenggara Pemilu adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu merupakan sebagai satu kesatuan yang  mempunyai  fungsi  untuk  mengadakan  penyelenggaraan  Pemilu.  Lembaga  Pemilu tersebut  mempunyai  tugas  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan secara langsung dipilih oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang istilah  tersebut  disebut  pemilihan  secara  demokratis.  Komisi  Pemilihan  Umum,  selanjutnya disingkat  KPU,  adalah  lembaga  Penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Kata Kunci: Wewenang, KPU dan Pilkada.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan  demokrasi  di  Indonesia. Konsolidasi  demokrasi  di  tingkat  lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan  konsolidasi  tingkat  nasional secara  lebih  kokoh  dan  demokratis.  Dan pasca dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari  Pemilu,  yang  selanjutnya  dikenal dengan  Pemilukada,  kembali  menguatkan peran  dan  fungsinya  sebagai  bagian  pokok proses demokratisasi di Indonesia.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2011  dalam  menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada BAB II pasal 2 dalam Ketentuan Umum azas :…mandiri,  jujur,  adil,  tertib  dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional,  efisien  dan  efektif  mengingat
tugas  KPU  adalah  menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung  oleh  rakyat.  Disamping  tugas tersebut,  sebagaimana  yang  telah  dibahas sebelumnya,  KPU  juga  melaksanakan penyelenggaraan  Pemilu  Kepala  Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Berbicara  mengenai  penyelenggara- an  Pemilukada  di  Kabupaten  Biak  Numfor yang  mengusung  beberapa  pasangan  calon tentu melengkapi penyelenggaraan demokrasi  di  Kabupaten  Biak  Numfor . Melihat  hal  tersebut,  maka  kecenderungan
suara pemilih dapat dilihat melaui komposisi pasangan  calon.  Tidak  dapat  dipungkiri setelah  dilakukannya  pemilihan  masih terdapat  sebagian  masyarakat  secara  sadar memang  tidak  mau  menggunakan  hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung  lebih  mendahulukan  kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah  ketimbang  hadir  ke  TPS  untuk menggunakan  hak  pilihnya.  Selain  itu sebagian  masyarakat  yang  terlibat  dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan  suara,  sehingga  kelompok  - kelompok  yang  akan  dipilih  tidak  dikenal dengan jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  yang  amburadul  dan tidak akurat berkontribusi
besar melemahkan  semangat  masyarakat  yang semula berniat untuk berparsitipasi.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) selaku
penyelanggara Pemilukada berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana  masyarakat  dapat  mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih  kepala  daerahnya.  Berdasarkan fenomena  yang  telah  dipaparkan,  maka penelitian ini mencoba mengelaborasi peran KPU  Kabupaten  Biak  Numfor  dengan membahas
Implementasi Tugas
danWewenang  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kabupaten  Biak  Numfor  Pada
Pemilukada Tahun 2018.
Pemilukada
secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kualitas demokrasi  di  daerah.  Hanya  saja,  desain semacam  ini  pada  kenyataannya  belum mencapai sasaran secara maksimal. Kekhawatiran  bahwa  KPU  bisa  menjadi arena  tarik-menarik  kepentingan  politik, KPU  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada DPRD dapat menimbulkan berbagai
permasalahan  Pemilukada  khususnya  yang terjadi  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dan selama penyelenggaraannya juga tentu tidak terlepas  adanya  kelalaian  tugas  dan wewenang dari KPU. Berdasarkan fenomena  di  atas  maka  dapat  dirumuskan masalah untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:
1. Bagaimana  Implementasi  Tugas  Dan Wewenang  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kabupaten  Biak  Numfor  Pada Pemilukada Tahun 2018 ?
2. Faktor-Faktor  Apa  Yang  Mempengaruhi pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada
Pemilukada Tahun 2018?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian yang  dikenal  umum  dalam  kajian  ilmu hukum  Adapun  jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh langsung melalui penelusuran  kepustakaan  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Tugas  Dan  Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupeten Biak NumforPada

## Pemilukada Tahun 2018
Hajat  yang  paling  utama  dalam pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Biak Numfor tahun 2018 ini adalah harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan  memiliki  arti  yang  lebih  bermakna, karena masyarakat tidak saja memilih wakil mereka  di  DPRD  di  Kebupaten  Biak Numfor,  tapi  juga  kepemimpinannya  di
daerahnya  untuk  membuat  hubungan  di antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten  Biak  Numfor  memiliki  mandat yang lebih kuat.
Implikasi mendasar dengan pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  tidak saja  pada  rakyat  yang  memilihnya,  tetapi juga  dalam  persoalan  tentang  bagaimana para  kandidat  Bupati  dan  Wakil  Bupati memberi  arti  terhadap  kekuasaan  yang sedang  mereka  perebutkan,  terlebih  juga kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai penyelenggara Pemilu dan menyelenggarakan  pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  secara  Langsung,  Umum, Bebas  dan  Rahasia  serta  Jujur  dan  Adil (LUBER JURDIL). Maka berdasar Undang- undang penyelenggaraan pemilu menyebutkan  Komisi  Pemilihan  Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua  tahapan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan  menetapkan  pedoman  yang  bersifat teknis  untuk  tiap-tiap  tahapan  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
Pada tahap ini KPU memaksimalkan perekrutan untuk para penyelenggara tingkat bawah  karena  merupakan  pilar  utama  yang mengendalikan jalannya demokrasi yaitu : Pada tahap perekrutan penyelenggara tingkat bawah, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, pihak KPU berusaha untuk memaksimalkan penyaringan,  mengingat  karena  semua penyelenggara yang dibawahi KPU tersebut merupakan gerbang utama yang mengawasi dan mengendalikan jalan Pemilukada.
Apalagi mereka yang bersentuhan langsung dengan  masyarakat  di  lapangan  pada  saat pemilihan. Jadi, orang-orang yang lolos pada tahap perekrutan dianggap mampu mengawal jalannnya
Pemilukada selanjutnya tahapan dan jadual pelaksanaan rekriutmen PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Biak Numfor Tahun 2018 ada dalam bagan.

## 2. Pemutakhiran Data
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan parsitipasi  pemilih  dalam  pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Biak  Numfor tahun  2018,  maka  dilakukan  pemutakhiran data  pemilih  untuk  memastikan  bahwa seluruh  warga  masyarakat  telah  memenuhi syarat  memilih  dapat  terakomodasi  untuk menjadi  pemilih  pada  Pemilihan  Umum Bupati  dan  Wakil  Bupati  Biak  Numfor Tahun 2018.
Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi serta keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pilkada  serta  untuk  lebih menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan  tantangan  besar  bagi  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Biak  Numfor untuk mampu mengejewantahkan penegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2018.
Dalam  pemutakhiran  data  pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.  Komisi  Pemilihan  Umum  berupaya hingga  pada  Hari  “H”  semua  masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah memilki hak  pilih  dapat  menggunakan  hak  pilihnya pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati tahun 2018.
Pada  awal  masa  kerja,  hal  yang paling  urgen  untuk  dipersiapkan  adalah pemutakhiran  data  pemilih.  Namun  sesuai dengan  tahapan,  penyaringan  data  pemilih
dilakukan  berdasrakan  intruksi  KPU,  maka kami bersama PPS dan KPPS terus berupaya melakukan koordinasi hingga pada hari “H”. Namun, tidak dapat dipungkiri permasalahan  mengenai  DPT  tidak  bisa rampung secara maksimal.
Berdasarkan  Ketentuan  tersebut, maka  untuk  pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Kabupaten  Biak  Numfor  Tahun 2018,  Daftar  Penduduk  Potensial  Pemilih Pemilu  (DP4)  diserahkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Biak  Numfor  kepada  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
Penetapan  Daftar  Pemilih  Tetap merupakan  hal  yang  paling  urgen  dalam penyelnggaraan  Pemilukada,  karena  dalam tahap  ini  adalah  proses  untuk  mewadahi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melakukan penyaringan data secara maksimal.
KPU setiap tahunnya selalu berusaha untuk memaksimalkan  ke  validan  data  pemilih. Pada Pemilukada tahun 2018 kemarin KPU berusaha untuk meng- cover semua masyarakat  yang  telah  memilki  hak  pilih. Salah  satunya  dengan  diperbolehkannya penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada. Sehingga dengan begitu masyarakat  tetap  dapat  memilih  walaupun namanya tidak tercantum dalam DPT. Tetapi tentu  dengan  pengawasan  dari  pihak  KPU dan  Panwaslu  agar  tidak  terjadi  pemilihan dua kali.
3.  Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor 07  Tahun  2012  Tentang  Tahapan,  tentang program dan  jadwal  penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD  Tahun  2014  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan Peraturan  KPU  Nomor  23  Tahun  2014,
Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di PPS dilaksanakan di setiap PPS dan di rekap oleh KPU.
Terkait dengan masalah menetapkan dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi  suara dilakukan  dengan  baik  juga  oleh  KPU  tapi memang  disadari  bahwa  masalah  terkait dengan  rekapitulasi  ini  sering  muncul  dan bahkan ada kecurangan dari PPS juga tetapi kesemua  masalah  itu  di  selesaikan  dengan sebaik mungkin dan seadil-adilnya.

## 4.  Mengenakan sanksi administratif
Pihak  penyelenggara  Pemilukada yang berfungsi pada pengawasan dalam hal ini Panwaslu, berikut aturan yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan paragraph  5  pasal  99  –  102  tentang pemberhentian dan bagian 6 pasal 103 -105 pertanggungjawaban dan pelaporan, perbuatan  hokum  ini  bilamana  terdapat dalam pelaksanaan Pemilukada yang bersifat  administratif  maupun  yang  bersifat teknis dan tentunya ada sanksi administratif yang dikenakan.
5.  Sosialisai
Sosialisasi  pemilukada  ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya Pemilu  dalam  membangun  kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam  menggunakan  hak  politik  dan  hak pilihnya  dengan  benar,  meningkatkan kesadaran  masyarakat  khususnya  pemilih untuk  berperan  serta  dalam  setiap  tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yaitu tidak GOLPUT. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan  Pemilihan  Umum  diatur mengenai  penyelenggara  Pemilu  yang dilaksanakan  oleh  suatu  Komisi  Pemilihan Urnum (KPU) yang bersifat nasional, tetap,
dan  mandiri.  Tugas  pokok  dan  wewenang KPU  adalah:  Menyelenggarakan  Pemilu Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden; Menyelenggarakan  Pemilu  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Salah satu tugas penting dalampenyelenggaraan Pemilu tersebut adalah melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat  luas.  Selain  itu,  menurut
Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan  bahwa  KPU  adalah  lembaga penyelenggaraan  pemilu  yang  bersifat nasional,  tetap  dan  mandiri.  Peran  KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampian informasi mengenai sistem, tata cara  teknis,  tahapan,  program  dan  jadwal, hasil  pemilu,  serta  hal-hal  lain  tentang penyelenggaraan  pemilu  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah.
Dalam  memandang  efektifitas  dan efesiensi  sosialisasi  Pemilukada  oleh  pihak KPU  sudah  cukup  baik  namun  masyarakat sendiri  yang  kurang  memiliki  keasadaran secara  penuh  untuk  menggunakan  hak pilihnya.
Faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat tugas dan wewenang KPU
Faktor-faktor  yang  sifatnya  mendukung maupun  menghambat  implementasi  tugas dan  wewenang  KPU  Kabupaten  Biak Numfor  pada  pemilukada  tahun  2018. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara Pemilukada menurut asisten IDEA.

## 1. Faktor-faktor Pendukung
Dalam penyelenggaraan Pemilukada di  Kabupaten  Biak  Numfor  Tahun  2018  , banyak  faktor  yang  sifatnya  mendukung maupun  menghambat  Implementasi  Tugas dan  Wewenang  KPU  Kabupaten  Biak Numfor.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  faktor-faktor  ini  dapat bersumber  dari  dalam  ataupun  dari  luar penyelenggara.
Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelanggara Pemilukada Kesuksesan KPU dalam penyelenggaraan  Pemilukada  tentu tidak serta  merta  dapat  terjadi  tanpa  adanya kebijakan  yang  jelas  dan  sistematis.  Di mulai  dari  peraturan  di  tingkatan  pusat, seperti  dalam  peraturaan  Perundang- undangan  No.  15  Tahun  2011  tentang penyelnggara Pemilukada hingga Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  itu sendiri.
Selain  kedua  regulasi  diatas masih  banyak  kebijakan-kebijakan  yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada.  Pada  dasarnya  keseluruhan regulasi hukum tersebut tentu merupakan langkah demi mewujudkan dan menggakkan demokrasi yang substansial.
Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses .
Perilaku  politik  yang  terlibat  dalam
Pemilukada  merupakan  aspek  penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan  suatu  pemilhan  umum. Perilaku  politik  seseorang  itu  biasa berbeda-beda.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari beberapa perilaku politik individu, diatur dalam  BAB  VII  pasal  119  UU  No.
15/2011

## Partisipasi Masyarakat
Masyarakat  merupakan  salah  satu unsur  penting  dari  penyelenggaraan Pemilukada.  Regulasi  yang  jelas  dan tepat,  sistem  yang  baik,  ataupun  aparat yang  berkualitas  tentu  tidak  akan  berarti tanpa  respon  dan  partisipasi  yang  baik dari  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat dalam  penyelenggaraan  dapat  dilihat melalui persentase pemilih pada Pemilukada  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.

## 2.  Faktor-faktor Penghambat Faktor Internal
Pada  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati  Biak  Numfor  Tahun 2018  yang  dilaksanakan  pada  bulan  juni
2018 dihadapkan pada berbagai permasalahan  yang  menjadi  penghambat pelaksanaan  tugas  KPU  selaku  pihak penyelenggara. Masing-masing permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan  uraian  kerja  setiap  divisi sebagai berikut :
1. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga:
a. Koordinasi  yang  kurang  maksimal antar lembaga yang terkait;
b. Koordinasi  yang  tidak  berjenjang dalam tubuh penyelenggara
Pemilu;
c. Koordinasi  dengan  Pemerintah
Daerah  yang  kurang  maksimal
terhadap penyediaan sarana, fasilitas dan anggaran;
d. Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan
tanggung  jawab  masing-masing tentang kepemiluan.
2.  Divisi  Perencanaan,  Anggaran  dan
Logistik :
a. Adanya kekurangan logistik seperti surat  suara,  formulir  Model  c  dan logistik lainnya;
b. Tugas  dan  tanggung  jawab  yang tidak sebanding dengan honor yang diperoleh;
3. Divisi Hukum, Humas dan
Pengawasan :
a. Kurangnya  pemahaman  terhadap regulasi kepemiluan;
b. Adanya  pelanggaran  pemasangan alat peraga
4. Divisi Sosialisasi, SDM dan Pendidikan Pemilih
a. Pendistribusian  bahan  sosialisasi yang  tidak  tepat  waktu  dan  tidak tetap sasaran;
b. Sosialisasi  tatap  muka  kurang melibatkan penyelenggara
ditingkat bawah secara menyeluruh dan terpadu. 5. Divisi
Data dan Teknis Penyelenggaraan :
a. DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kurang kuat;
b. Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar  dan  ikut  seleksi  KPPS karena  ketatnya  persyaratan  serta minimnya anggaran KPPS;
c. Berita Acara Model C dan D serta lampirannya sebagian tidak diperuntukkan  kepada  PPK  (diluar kotak).

## Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menjadi permasalahan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yaitu:
1. Kurangnya  sinergitas  antara  KPU (Komisi  Pemilihan  Umum)  dan Panwaslu  (Panitia  Pengawas  Pemilu)
dalam melaksanakan dan
menyukseskan Pemilukada.
2. Masyarakat  notabene  terkesan  acuh dalam  mengetahui  hal-hal  teknis terkait pemilihan.
3. Kurangnya  diperhatikan  sosialisasi yang  jelas  dan  terarah  mengenai Peraturan  perundang-undangan  dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan  Pemilukada  kepada setiap jajaran Penyelangga mulai dari PPK, PPS dan KPPS.
Bagan tugas dan wewenang KPU berdasarkan Peraturan UU
Jadwal tugas KPU Kab. Biak Numfor:

## Tahapan Persiapan
Tanggal Tahapan
27 September 2017 Perencanaan Program dan Anggaran 27 September 2017 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 31 Mei 2018 Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan 14 Juni 2017 - 23 Juni 2018 Sosialisasi kepada Masyarakat 14 Juni 2017 - 26 Juni 2018 Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS 12 Oktober 2017 - 3 Juni 2018 Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 12 Oktober 2017 - 11 Juni 2018 Pemantauan Pemiliham 24 November 2017 - 30 Desember 2017 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) 30 Desember 2017 - 27 Juni 2018 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

## Tahapan Penyelenggaraan
Tanggal Tahapan 31 Juli 2017 - 3 Januari 2018 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 8 Januari 2018 - 10 Januari 2018 Pendaftaran Pasangan Calon
Tanggal Tahapan 15 Februari 2018 - 23 Juli 2018 Masa Kampanye 14 Februari 2018 - 13 Juli 2018 Laporan Audit dan Dana Kampanye 17 Maret 2018 - 26 Juni 2018 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 27 Juni 2018 Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 27 Juni 2018 - 9 Juli 2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

## Pasangan Calon
Setiap pasangan calon (paslon) wajib memenuhi  persyaratan  minimal,  yaitu  20% kursi DPRP (5 kursi dari total 25 kursi) atau 25%  suara  sah  Pemilu  2014  (16.623  suara dari total 66.492 suara sah) untuk calon dari jalur  partai  politik  dan  10%  dari  jumlah penduduk (9.297 dukungan dari total 92.970 pemilih  terdaftar)  yang  tersebar  lebih  dari 50% jumlah kecamatan (10 kecamatan dari total  19  kecamatan). Pilkada  2018  diikuti oleh 3 paslon sebagai berikut :
Nom or Urut Nama Calon Bupati Nama Calon Wakil Bupati Parpol Pengusu ng Jumlah Suara/Duku ngan 1 Andreas Msen Justinus Wihelm us Noriwar i Perseoran gan 9.361 dukungan (10,06%) / 19 kecamatan (100%) 2 Harry Ario Naap Nehemi a • Golka r (3 kursi/ 7.307 suara) 9 kursi (36%) / 23.556 suara (35,43%)
Wospak rik • PDIP (2 kursi/ 6.217 suara) • Hanur a (2
kursi/ 5.845 suara) • PBB (2 kursi/ 4.187
suara)
3 Nichode mus Ronsumb re Akmal Bachri Hi Kalabe • Nasde m (4 kursi) • Demo krat (3 kursi) • PPP (3 kursi)
• PAN (2 kursi) • PKB (1 kursi) 13 kursi (52%) Pilkada Biak Numfor 2018
dimenangkan  oleh  Paslon  No.2  Herry  Ario Naap-Nehemia  Wospakrik. Berikut  adalah rekapitulasi  suara  Pilkada  Biak  Numfor 2018:
Kandidat Jumlah  Persentase Andreas Msen-Justinus Wihelmus Noriwari 13.787   23,57% Herry Ario Naap-Nehemia Wospakrik 24.892 42,55% Nichodemus Ronsumbre- Akmal Bachri Hi Kalabe 19.824   33,89% 100% Suara sah 58.580   98,16% Suara tidak sah 1.173   1,84% 100% Partisipasi pemilih 59.676   60,76%
Pemilih tidak berpartisipasi 38.540   39,24%
Pemilih terdaftar 98.216    100%

## Pelantikan  Bupati  dan  Wakil  Bupati terpilih
Bupati  Biak  Numfor  terpilih,  Herry Ario  Naap,  dilantik  oleh  Gubernur  Papua, Lukas  Enembe,  pada  19  Maret  2019  di Lapangan  Cenderawasih,  Biak  Ia  dilantik tanpa wakil bupati karena Wakil Bupati Biak Numfor  terpilih,  Nehemia  Wospakrik, meninggal  dunia  pada  29  Desemer  2018, sehingga  penggantinya  baru  akan  diketahui setelah pemilihan di DPRD nantinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan judul  Implementasi  tugas  dan  wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak  Numfor  pada  pemilukada  2018  yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa:
1. Dalam melaksanakan Pemilukada tahun 2018  di  Kabupaten  Biak  Numfor  tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat  pelaksana  pemilukada  itu  sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Kabupaten,  yang  berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sebaimana  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  No. 15  Tahun  2011  Komisi  Pemilihan
Umum  mempunyai  tugas,  wewenang,
dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan  mengendalikan  semua  tahapan Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan  program  dan  Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun  dan  menetapkan  pedoman yang  bersifat  teknis  untuk  tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Sacara umum penyelenggaraan
Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor telah  berjalan  dengan  lancar  sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  terdapat berbagai  permasalahan  dan  kendala selama proses Pemilukada berlangsung. Berbagai riak-riak kecil pun tidak dapat dihindarkan. Berangkat dari hal tersebut parsitipasi  masyarakat  adalah  modal utama menuju kesuksesan pesta demokrasi di Kabupaten Biak Numfor.

## DAFTAR PUSTAKA
International  Institute  for  Democracy  and Electoral Asisten- ce (IDEA). “Standar- standar Internasional Pemilihan Umum:
Pedoman Peninjauan Kembali
Kerangka  Hukum  Pemilu”.  Jakarta:
International IDEA, 2002.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho. Public
Policy,  teori,  management,  dinamika,
analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan.  Ed.5  revisi. Jakarta:  Elex
Media Komputindo. 2014
Undang-Undang  RI  No.  7  Tahun  2017
Pemilihan Umum
Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor 15 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum
Peraturan  KPU  No.11  Tahun  2010  tentang sosialisasi penyelenggaraan pemilu
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 Peraturan tentang  Tahapan  program  dan  judwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD,  DPRD  dirubah  Undang-Undang No.23 Tahun 2014
Peraturan KPU No. 28 Tahun 2013 Tentang Pemunggutan suara
Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah.
https://id.wikipedia.org/wiki/komisi_pemili han_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_um um_Bupati_Biak_Numfor_2.