Korespondensi Penulis: Ferry Anggriawan Email: ferry.anggriawan@unmer.ac.id

## Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  97/PUU-XIV/2016

## Anom Penatas, Supriyadi, Husein Muslimin, Ferry Anggriawan
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

## Abstrak
Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan yang sebelumnya tidak mendapatkan status hukum yang sama dalam pencantuman status kolom agama dalam dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga sangat merugikan, dikarenakan tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan masyarakat beragama yang sudah diakui agamanya dalam berkehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghayat Kepercayaan sering mendapatkan kesulitan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mencari pekerjaan, pernikahan, sekaligus kesulitan dalam mendapatkan pemakaman yang layak dikarenakan keterangan kolom agama pada dokumen kependudukan hanya diberi tanda setrip (-). Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/ 2016 sangat membantu menyetarakan Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan dalam berkehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya pengisian kolom Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kolom Agama di dokumen kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan, dengan diisikan keterangan Kepercayaan akan menyetarakan kehidupan Penghayat Aliran Kepercayaan seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, pernikahan yang sesuai dengan keyakinannya, dan dapat mendapatkan tempat pemakaman yang layak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana status hukum dokumen kependudukan pasca keluarnya putusan MK tersebut? Mengingat di Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pemerintah masih menerapkan tanda (-) kepada penganut aliran kepercayaan.

## Abstract
Believing communities who previously did not get the same legal status in the inclusion of religious column status in population documents such as e-KTPs and family cards are very detrimental, because they do not get equal rights with religious communities whose religion has been recognized in their life in the Unitary State Republic of Indonesia. Believers often face difficulties and discrimination in their daily lives, such as in finding work, marriage, as well as difficulties in getting a proper funeral because the information on the religion column in the population documents is only marked with a dash (-). The Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 greatly helps equalize the Community of Beliefs in their life in the Unitary State of the Republic of Indonesia by filling in the column Belief in God Almighty in the Religion column in the population documents for Believers, with a statement of Belief that will equalize The life of a Believer of Beliefs such as getting a decent job, a marriage in accordance with their beliefs, and being able to get a proper burial place. The problem that arises is what is the legal status of population documents after the issuance of the MK decision? Considering that in the Population Administration Law, the Government still applies the sign (-) to adherents of belief.
Kata Kunci: Aliran Kepercayaan, Status Hukum, Putusan MK
Keywords: Belief stream, legal status, Court Ruling MK

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/
Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi...
Anom Penatas, Supriyadi, Husein Muslimin, Ferry Anggriawan

## 1. Latar Belakang
Status hukum aliran kepercayaan bagi warga negara Indonesia sangatlah penting karena status tersebut tercantum disetiap Elektronik Kartu Iden- titas Penduduk (E KTP) yang di dalamnya menje- laskan identitas dari si Pemilik, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Alamat, Aga- ma, Status, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, dan juga Foto. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, status hukum penganut aliran kepercayaan yang sebelumnya di kolom agama diberikan tanda (-), sekarang kolom agama tersebut secara legal telah diubah menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada pelanggaran secara konstitusional, karena bagi mereka yang memiliki agama diluar agama-agama yang yang sudah diakui tetap diperbolehkan hidup di Indonesia dan tetap mendapat hak atau jaminan karena Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.
Berbagai golongan dan aliran yang beraneka- ragam dan masing-masing mempunyai kepenting- an sendiri-sendiri. Akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Untuk itulah adanya peraturan yang berisi larangan dan perintah yang dibuat oleh Pemerintah dalam menata kehidupan bermasyarakat. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Begitu juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukum dalam mengatasi per- bedaan-perbedaan pada masyarakatnya dengan memberikan KTP-el sebagai alat pengenal identitas (Junaidi S.H 2013).
Dalam sejarah Presiden pernah mengeluar- kan produk hukum terkait agam dan kepercayaan yang dianut di Indonesia melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 1 telah menyebutkan bahwa ada 6 macam Agama yang telah diakui oleh Indonesia, yaitu : 1. Hindu; 2. Budha; 3. Kristen; 4. Katholik; 5. Islam;
6. Konghucu. Kemudian berubah menjadi 5(lima) agama sejak terbit Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Setelah rezim orde baru berakhir dan ketika kepemimpinan beralih ke K.H. Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presi- den Nomor 14 Tahun 1967 maka, Adat Istiadat Cina yang sempat di perlakukan diskriminatif se- karang telah diakui oleh Indonesia dan telah kem- bali menjadi 6 agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan yang terjadi adalah ada konflik norma yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 97/ PUU-XIV 2016 dengan Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa bagi penduduk penganut aliran kepercayaan untuk identitas kependudukannya tidak di isi, tetapi te- tap dilayani dan dicatat di database kependuduk- an, sedangkan putusan MK menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan tidak hanya dilayani dan dimasukkan di data base, tetapi di E-KTP yang bersangkutan di kolom agama wajib untuk diisi dengan status kepercayaan yang dia anut, yaitu kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.
Fakta hukum yang terjadi adalah masyarakat sering mendapat kesulitan ketika akan mengurus kependudukannya akibat kepercayaan yang dia anut, bukan termasuk 6 agama yang diakui secara hukum oleh negara. Hukum seharusnya hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan tanpa ada diskriminasi terhadap warga negaranya, ka- rena hukum merupakan aturan main Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Kemasyarakatan (Ridwan HR, 2011).
Berdasarkan latar belakang di atas permasa- lahan hukum yang akan penulis bahas adalah bagaimana status hukum penganut aliran keper- cayaan Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kepen- dudukan ?

## Volume 1, Issue 1, May 2020

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengolah bahan hukum yang telah ada kemudian melihat fakta hukum yang terjadi, atau bagaimana implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/ 2016 Tentang Administrasi Kependu- dukan. Pendekatan yang penulis terapkan adalah pendekatan yuridif normatif dan pendekatan yuridis sosial.

## 3. Pembahasan
3.1 Status Dokumen Kependudukan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Kons- titusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Status Kependudukan Warga Negara yang menganut Aliran Kepercayaan.
Status Dokumen Kependudukan sebelum Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 berpacu pada bunyi Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu- dukan, yang menyatakan bahwa keterangan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan atau Pendu- duk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut Peraturan Perundang-Undangan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data- base Kependudukan. Bagi Penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam dokumen kepen- dudukan, hal ini membuktikan bahwa Negara mengakui keberadaan Penghayat Kepercayaan dan menjamin Penghayat Kepercayaan dengan mendapat dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pen- catatan.
Meskipun dengan mendapat KTP-el dan KK adalah alat bukti autentik yang telah memiliki
kekuatan hukum mengikat namun, pengisian tanda setrip (-) pada kolom agama di KK dan KTP-el mengalami dampak negatif bagi Penghayat Keper- cayaan, seperti mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan baik pegawai negeri sipil atau pegawai swasta, kesulitan mendapatkan pendidikan agama yang sesuai, kesulitan melakukan prosesi per- kawinan dan kesulitan mendapatkan pemakaman yang layak.
Timbulnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan menyebabkan bebe- rapa organisasi-organisasi Penghayat Kepercayaan dari beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia untuk melakukan pengujian kembali ( judicial review) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ter- hadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghayat Kepercayaan merasa kata “…agamanya belum diakui… tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan ” memiliki penafsiran yang berbeda- beda sehingga melanggar ketentuan pada pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar asas negara hukum yang men- junjung tinggi persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu pada elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) elektronik ada data yang dibedakan perlakuan pengisiannya pada kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan yang hanya diberi tanda setrip (-), sehingga jelas Negara telah mengistimewakan perlakuan dengan mengisi kolom agama bagi kelompok agama tertentu yang jelas ini melanggar asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
Status Dokumen Kependudukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 November 2017, memberikan kesejahteraan dan persamaan hak bagi Penghayat Kepercayaan, dikarenakan sebe- lum adanya putusan MK mengenai Undang-
Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi...
Anom Penatas, Supriyadi, Husein Muslimin, Ferry Anggriawan
Undang Administrasi Kependudukan, status dokumen kependudukan sudah diakui dan me- miliki kekuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, akan tetapi masih belum men- cakup keseluruhan warga negaranya, hanya meng- untungkan atau mengistimewakan bagi warga negara penganut agama yang sudah diakui oleh Peraturan Perundang-undangan. Bagi Penghayat Kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh Peraturan Perundang-undangan masih memiliki penafsiran yang berbeda dan kurang memiliki perlindungan hukum. Tindak Lanjut dari Pemerin- tah setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan keterangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama di dokumen kependudukan seperti KK dan KTP- el membawa dampak yang lebih terang dan jelas terhadap status dari Penghayat Kepercayaan.
Kini, mereka warga negara penganut Alir- an Kepercayaan (Penghayat Kepercayaan) tidak perlu takut dan khawatir akan status keber- adaannya sebagai Penghayat Kepercayaan karena pada kolom agama di KK dan KTP-el sudah bisa diberikan keterangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa perlu mengkosongkan (diisi tanda setrip) atau diisi dengan agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan. Dengan munculnya putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016, bunyi Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengkosongan pada kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan sudah tidak berlaku lagi.

## 3.2 Kewajiban Pemerintah Memberikan Perlindungan dan Pengakuan Hukum Kepada Penganut Aliran Kepercayaan
Aliran kebatinan atau disebut juga dengan ilmu kebatinan dan kadang-kadang disebut juga ilmu kerohanian, ilmu kejiwaan, ilmu kasuksman, ilmu kasunyatan, ilmu kasampurnaan, atau juga
ilmu ka-Allah-an (Haq 1953). Masyarakat penganut Aliran Kepercayaan memiliki Sumber ajaran etika kebatinan yang pada umumnya bertitik tolak dari warisan etika kesatriaan dan kepriyayian Jawa sebagaimana tertuang dalam berbagai karya sastra yang berisi ajaran moral Kejawen diantaranya: Serat Wulang Reh , karangan Sri Sunan Paku Buwono IV (1820), kemudian Wedatama karangan Mang- kunegoro IV (1881), dan Astrabrata yang berasal dari Pakualam. Kemudian terdapat pula ikhtisar Dharma Sunya, Hidayat Jati, Kala Tidha, yang disusun oleh keluarga pujangga istana Surakarta yaitu Yasadipuro bersama dengan Ranggawarsita. Ikhtisar lain yang senada dengan di atas adalah Sana Sunu, khusus untuk putra-putra Sultan; Krama Negara, Sewaka, untuk abdi dalem kraton; Susilastri, Walang Semahan, Wulang Estri, untuk istri priyayi dan Niti Brata, Dasasila, untuk umum (Dewi Ratih 2017).
Aliran Kepercayaan memiliki beberapa Paguyuban atau Perkumpulan yang memiliki beberapa nama dan sejarah yang berbeda. Disetiap Paguyuban atau Perkumpulan Aliran Kepercayaan memiliki Pendiri dari setiap daerah nya masing- masing. Setiap Perkumpulan atau Paguyuban mengajarkan tentang Tuhan, Alam, Manusia, Etika Kebatinan, Cara Beribadat yang pada intinya mela- tih kejiwaan Manusia agar mendapatkan keten- traman hidup. Dalam pelatihannya setiap manusia memiliki beberapa cara yang berbeda sesuai dengan apa yang telah dirasakan dan dialaminya. Hanya saja bagi Penganut Aliran Kepercayaan memiliki tujuan yang sama yaitu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa Aliran Keper- cayaan diantaranya adalah: Subud (Susila Budhi Dharma), Paguyuban Djawa Naluri (PDN), Paguyuban Sapta Sila, Perkumpulan Kejiwaan Iman Hidup Betul, Paguyuban Olahraos Mulat Sarira Hangesti Tunggal, Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Paguyuban Sumarah, Perguruan Ilmu Sejati, Kawinduran.
Salah satu alasan kenapa harus ada peng- akuan terhadap penganut aliran kepercayaan, dan

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020
negara harus hadir dan memberikan perlindungan terhadap penganut aliran kepercayaan adalah ajaran ini telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Secara historis ini merupakan bagian dari sejarah disamping keyakin- an juga ada budaya yang sampai saat ini diteruskan melalui paguyuban-paguyuban yang disebutkan di atas dan tetap eksis hingga saat ini.
Amandemen UUD Negara Republik Indo- nesia 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, ekse- kutif, maupun yudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lem- baga pengawas (dalam arti yudisial) terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis (Latif 2007). Harapan dari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga ini bukan hanya men- jadi corong Undang-Undang saja, melainkan bisa menggali nilai-nilai yang ada di Indonesia ter- masuk nilai-nilai yang telah diyakini dan dite- rapkan oleh penganut aliran kepercayaan.
Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan negara dengan cara melakukan peng- ujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terlepas dari pola hubungan hak-hak dasar manusia sebagai individu, masyarakat dan negara, dalam upaya mencapai kesejahteraan yang ber- keadilan sosial dan menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sesuai dengan kehendak rakyat dan cita hukum negara yang demokrasi (Manan, 2003). Ciri dari negara demo- krasi adalah adanya persamaan hukum warga negaranya, ketika penganut agama diberikan pengakuan terhadap apa yang diyakini maka, penganut aliran kepercayaan harus diberikan hak yang sama.
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan yang bersifat declaratoir dan
constitutief . Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian Undang-Undang, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena menyata- kan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang di- batalkan dan menciptakan keadaan hukum baru (Siahaan, 2011). Maka dengan keluarnya Putusan MK, maka Undang-Undang yang mengatur ten- tang administrasi kependudukan kepada penganut aliran kepercayaan harus dirubah sesuai dengan putusan yang bersifat final tersebut.

## 3.3 Hak dan Kewajiban Penganut Aliran Kepercayaan
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak dari lahir. Namun tidak semua hak asasi manusia itu identik dengan Hak-hak warga negara. Sebagai contoh  hak-hak  warga  negara untuk  menduduki  jabatan  dalam  pemerintahan tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara (Prameswari 2019).
Warga negara Indonesia adalah warga or- ang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Lalu diberikan nya Doku- men Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat ia terdaftar untuk tinggal dan menetap. Agar terhindar dari kesamaan data kependudukan antara warga yang satu dengan yang lainnya dibuatkan lah Nomor Identitas yang unik atau biasa disebut Nomor Identitas Kepen- dudukan (NIK) dengan syarat yang sudah dijelas- kan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi...
Anom Penatas, Supriyadi, Husein Muslimin, Ferry Anggriawan
warga negara Indonesia berhak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan pendidikan, bekerja dan hak untuk menggugat kebijakan negara melalui Undang- Undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. Penganut aliran kepercayaan telah meng- gunakan hak tersebut untuk perlindungan dan pengakuan hukum atas eksisitensinya.
Disamping adanya hak kepada penganut aliran kepercayaan, negara juga memberikan kewajiban kepada yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: meghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membayar pajak dan ikut serta dalam hal pembelaan negara.
Untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban warga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya jaminan yang membuktikan bahwa penganut alir- an kepercayaan adalah sebagai Warga Negara In- donesia atau Warga Negara Asing yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Setiap penduduk berhak men- dapatkan dokumen kependudukan. Disinilah pentingnya peranan Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk jaminan kepastian hukum ter- hadap penganut aliran kepercayaan.

## 4. Simpulan
Status Hukum bagi Penghayat Kepercayaan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan yang membawa dampak besar bagi Penghayat Kepercayaan yaitu status dokumen yang sebelum nya sudah diakui dan memiliki ke- kuatan hukum namun memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai tanda setrip (-) yang ada
pada dokumen kependudukan seperti KK dan KTP-el, namun sesudah putusan MK Nomor 97/ PUU-XIV/2016 status dokumen bagi Penghayat Kepercayaan lebih terang dan jelas diakui dan sudah tidak memiliki penafsiran yang beragam dikarenakan Aliran Kepercayaan telah disahkan oleh Pemerintah, ada 2 model Kartu Keluarga untuk Penghayat Kepercayaan yaitu bagi mereka yang seluruh keluarga nya adalah Aliran Kepercayaan maka kolom Agama langsung diganti dengan kolom Kepercayaan sedangkan bagi keluarga yang hanya sebagian menganut Aliran Kepercayaan maka kolom Agama akan ditam- bahkan menjadi kolom Agama/Kepercayaan, namun kolom agama pada KTP-el Penghayat Kepercayaan langsung diganti dengan kolom Kepercayaan. Dengan begini mereka tidak takut dan khawatir akan deskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyebut bahwa Penghayat Kepercayaan adalah ateis karena tidak ada keterangan pada kolom agama yang menyebutkan Penghayat Kepercayaan.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ridwan HR, (2011), Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Abdul, Haq Faqir, (1953), Kunci Swarga I , Yogyakarta: Kaluwarga Bratakesawa.
Latif, Abdul, (2007), Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
Manan, Bagir, (2003), Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: Fakultas Hukum – UII Press.
Siahaan, Manuar , (2011), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Wijayati, Herlin, (2011), Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang: Bayumedia

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 1, May 2020

## Jurnal:
Junaidi SH, Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Artikel Jurnal Nestor Magister Hukum Volume 3, no 5, 2013
Dewi Ratih, Komunitas Kampung Pulo di Cangkuang Kabupaten Garut, Perkembangan Adat Istiadat Setelah Masuknya Islam, Artikel Dalam Jurnal Artefak Volume 3 No 2, 2015
Prameswari, Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Artikel Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13 No 3, hal 359-375, 2019
Sofyan hadi, Tomy Micahel (2017), Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Artikel dalam Jurnal Cita Hukum Volume 5 No 2, hal 1-18
Moch Ichiyak Ulumuddin (2016), Praktik Keagamaan Aliran Kejawen Aboge di antara Agama Resmi dan Negara, Artikel Dalam Jurnal Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM) Surabaya, Volume 6 Nomer 1, hal 1-23
Abdul Latif (2009), Pilpres Dalam Prespektif Koalisi Multipartai, Artikel Dalam Jurnal Konstitusi, Vol- ume 6 Nomor 3, hal 25-51