SANKSI PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN ( WOMEN TRAFFICKING ) (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM ISLAM)
Q. Zaman, SHI., MSI. qomaruzzaman84@gmail.com CP/WA./Email: 0856 4368 8507
Advokat APSI & Dosen di STAI Mempawah

## ABSTRACT
Nowadays, women trafficking has become iceberg phenomenon. The women, in fact, have a great level as well as impact in domestic and social life. However, they are always become victims on human trafficking problem. There are so many factors behind; violence exploitation, sex worker, cyber crime, contract marriage, drugs, and so forth. Furthermore, some modus of crimes are about syariah, like umroh, nikah sirri, etc. Therefore, this case is interesting to be researched deeply. How the punishment of the perpretrators with comparative analysis between UU No. 21/2007 tentang TPPO and Hukum Islam. Moreover, from the literature analysis, it is found that the punishment on UU No. 21/2007 tentang TPPO that the women trafficking practice is a crime and shoould be punished by the law fairly.
Keywords : Punishment, Law, Woman Trafficking

## A. PENDAHULUAN
Wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Wanita dalam Islam memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh karenanya, dalam Islam wanita (khususnya ibu) diistilahkan sebagai sekolah pertama (madrasah al-ula) dalam pembangunan karakter (character building) bagi keluarga dan masyarakat. Wanita juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. 16 Namun dibalik kemuliaan seorang wanita, tak jarang wanita diposisikan dalam posisi/kedudukan subordinat dan dipandang sebagai objek sehingga rentan sebagai korban dalam praktik perdagangan wanita.
Masalah perdagangan perempuan (women Trafficking) berkaitan erat dengan hubungan antarnegara, dan bahkan menjadi masalah bersama (nasional dan internasional) yang mana sampai saat ini belum dapat teratasi, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan perempuan.
Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasus perdagangan perempuan untuk pemasaran domestik yang meluas dan bahkan menjadi negara sumber (supplier) bagi trafficking internasional. Ribuan perempuan dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur tengah, Jepang, Amerika Utara dan beberapa negara lain sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), pekerja seks komersial, Adopsi dan lain-lain. 17
16 Sebagaimana ada “maqolah” : دﻼﺒﻟا تﺪﺴﻓ تﺪﺴﻓ اذإو , دﻼﺒﻟا ﺖﺤﻠﺻ ﺖﺤﻠﺻاذإو دﻼﺒﻟا دﺎﻤﻋ ةأﺮﻤﻟا (Wanita itu tiang agama  negara, apabila  wanitanya  baik  maka  negara  pun akan baik, namun bila  wanitanya  rusak  maka  negara pun  akan  rusak). Maqolah di  atas  menyatakan  bahwa  baik  atau  buruknya  suatu  negara  itu  dapat  dilihat  dari peran dan prilaku wanitanya, hal ini menujukkan bahwa wanita memilki peranan penting dalam pembentukan mental suatu negara atau wilayah.
17 Lihat Shinta Agustina, “Perdagangan Perempuan dan Anak S ebagai  Kejahatan  Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia” dalam Jurnal Pro Yustisia , Vol 24 No 1, (Januari 2006), hlm. 49.
Dari data laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO), Indonesia juga dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Dari data laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika ini disebutkan bahwa ada sekitar 6 (enam) juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah, dan dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. 18 Dari jumlah tersebut, sekitar 69 persennya adalah pekerja migran perempuan yang diperkirakan pusat perekrutannya dari wilayah Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi dan NTT. Sedangkan data Kepolisian RI menyebutkan bahwa pada tahun 2014 dari total 509 kasus TPPO, 213 kasus merupakan eksploitasi ketenagakerjaan; 205 kasus eksploitasi seksual; 31 kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian, dan 5 kasus bayi yang diperjualbelikan. Dari 509 kasus TPPO tersebut korban terbanyak adalah perempuan dewasa dengan jumlah 418 orang, disusul dengan 218 orang anak perempuan. 19
Angka kejahatan terhadap perempuan pada tahun 2015 menurut Catatan Tahunan (Catahu) 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) diperoleh data bahwa berdasarkan jumlah kasus yang didapat dari 232 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 provinsi, terdapat 16.217 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terbagi dalam 3 ranah, yakni wilayah relasi personal, komunitas dan negara. Pada ranah personal didapat data dengan jumlah 11.207 kasus,  ranah komunitas sebanyak 5.002 kasus 1.657 kasus (diantaranya jenis kekerasan seksual), dan pada ranah negara Komnas Perempuan mencatat ada 8 kasus, dua kasus diantaranya adalah pemalsuan akta nikah di Jawa Barat dan 6 kasus lainnya terjadi di Nusa Tenggara Timur terkait perdagangan perempuan atau (women trafficking) . 20
Adapun angka kejahatan terhadap perempuan pada tahun 2016 menurut data Polri 21 terdapat 120 kasus korban perdagangan perempuan dimana mereka rata-rata diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai PRT, di Malaysia sebagai PRT, dan di pabrik-pabrik di Korea.Sedangkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan yang ditangani kepolisian daerah (Polda) ditemukan data bahwa di Polda Jawa Barat  sejak tahun 2012- 2016  terdapat 158 kasus (16 kasus terjadi pada 2016); Polda Sumatera Utara 106 kasus (22 kasus pada 2016); Polda Kalimantan Barat sebanyak 78 kasus; Polda Jawa Tengah 52 kasus; Polda Lampung 26 kasus; Polda Metro Jaya 21 kasus; Polda Kepulauan Seribu 18 kasus; Polda Jawa Timur 18 kasus; Kalimantan Timur 12 kasus; Polda Babel sebanyak 11 kasus; Polda Bali 10 kasus; Polda Jambi 7
18 Lihat  Elsa R.M. Touledan  Sherly Adam, “Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan  Kritis )” dalam http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di- indonesia-sebuah-catatan-kritis , akses 17 September 2017.
19 Data kasus ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Gugus Tugas TPPO Sri Danti Anwar yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi Manajemen KPPPA dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 300 orang dari berbagai kementerian  dan lembaga terkait di Jakarta pada 24-25 Agustus 2015. Lihat Laraswati Ariadne Anwar, “Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia” dalam http://print.kompas .com/baca/iptek/2015/08/24/ Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du , akses 20 September 2017.
20 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara, (Jakarta: tnp., 2016), hlm. 17. Baca  juga  keterangan press Ketua Komnas Perempuan, Azriana di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016) dalam http://nasional. kompas.com/ read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan. Mencatat.16.217.Kasus .Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015 , Akses 30 Juli 2017.
21 Data  sebagaimana  keterangan  press  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Bagian  Penerangan  Umum (Kabagpenum)  Polri  Kombes  Martinus  Sitompul  di  Mabes  Polri.  Lihat http://www.republika.co.id/ berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia ,  akses 24 Juli 2017.
kasus; Polda Riau 8 kasus; Polda Aceh 6 kasus; Polda Bengkulu dan Polda Sumatera Selatan 4 kasus; Polda Kalsel dan Kalteng 3 kasus; dan Polda Daerah Istimewah Yogyakarta 2 kasus.
Beberapa data kuantitatif tentang fenomina perdagangan perempuan di atas, dapat diasumsikan bahwa perdagangan perempuan bagaikan “fenomena gunung es”, kasus-kasus di atas jika digeneralkan modusnya adalah dengan eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), mucikari, cyber crime , pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi dan pengedar obat terlarang, biro jodoh yang dinilai berkedok syariah, penyedia layanan perkawinan siri (kasus website nikah siri.com), serta perdagangan perempuan dengan modus operandi umroh menunjukkan bahwa perdagangan perempuan, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindak kriminal yang harus menjadi perhatian secara serius.
Dari data kuantitatif kasus di atas menjadi bukti empiris, bahwa perempuan menjadi objek dominan korban tindak pidana perdagangan orang. Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kejahatan eksploitasi perempuan, maka penulis tertarik untuk menelaah bagaimanakah Sanksi Pidana terhadap pelaku Perdagangan Perempuan (women trafficking) dengan analisa Komparatif antara Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam?

## B. Pengertian Perdagangan Perempuan
Istilah trafficking merupakan istilah yang menarik banyak pihak. Menurut Konvensi Internasional yang dikeluarkan pada bulan Desember 2000 yang ditandai lebih 150 negara termasuk Indonesia, Trafficking didefinisikan sabagai salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tak tidak layak atau praktek lain serupa perbudakan. 22
Pada Pasal 3 Protokol tambahan Konversi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Childre Supplementing UnitedcNation Convention Against Transnational Organized Crime) pengertian trafficking dijelaskan sebagai berikut:
“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, cat ca cminimum, cthe exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”. 23
Dalam konteks hukum nasional, pengertian Perdagangan Orang (termasuk perempuan) dijelaskan di dalam Pasal 1 angkat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU No.21/2007 tentang TTPO) yang dinyatakan:
22 Suyanto, Modul Pendidikan untuk Pencegahan Trafficking, (Jakarta:  Direktorat  Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Lihat juga Siti Hariti Sastriyati, “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Kabupaten Kapuas Hulu” dalam Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Marwah, UIN Sultan Syarif Riau, Vol 9, No 2, (Tahun 2010), hlm. 2.
23 Lihat Marcellena Nirmala Chrisna Moeri d kk., “Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking”, dalam Jurnal Hubungan Internasional, Vol 1 No 1, (Tahun 2016), https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/issue/view/1744 , akses 30 Agustus 2017. Bandingkan dengan Shinta Agustina, “Perdagangan Perempuan., hlm. 47.
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Lebih tegas lagi penjabaran tentang perdagangan perempuan terdapat dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) yang menyatakan bahwa:
Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili ), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
Dari dua Pasal di atas (UU No. 21/2007 tentang TTPO dan Keppres No. 88/2002 tentang RAN-P3A) jika dijabarkan maka yang dikategorikan trafficking haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur Objek, yaitu perempuan dan/atau anak;
b. Unsur Wilayah, perbuatan dilakukan baik di negara sendiri maupun antar negara;
c. Unsur Perbuatan/Tindakan, yaitu dengan cara merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahtangankan, pemberangkatan, menerima dan menampung sementara atau di tempat tujuan;
d. Unsur Cara, yaitu dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain- lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi 24 seksual (termasuk phaedopili ), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
Adapun istilah perdagangan manusia (human trafficking) di dalam khazanah Islam tidak ditemukan makna secara definitif. Namun demikian, istilah tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah “perbudakan” yang terjadi di wilayah jazirah arabiah. 25 Perdagangan orang seperti perbudakan manusia dalam Islam dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia ini sama artinya dengan melanggar hak
24 Menurut  Maidi  Gultom,  ekploitasi  dimaksud  dapat  dalam  bentuk  ekploitasi  prostitusi,  eksploitasi seksual,  kerja  paksa,  perbudakan,  penghambatan,  pengambilan  organ  tubuh,  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi dalam bentuk lainnya. Lihat Maidi Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 30.
25 K. Ali, Sejarah Islam Tarikh Pramodern , (Jakarta: Srigunting, 2003), hlm, 33.
Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan.

## C. Sejarah Perdagangan Perempuan
1. Sejarah Perdangan Perempuan di Indonesia
Perdagangan perempuan (women trafficking) bukan merupakan perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (slavery) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak  mendapatkan keuntungan materil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan inmateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut. 26
Dalam sejarahnya, kondisi perempuan di masa lalu memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, baik di Jazirah Arab maupun di wilayah-wilayah lain di seluruh belahan dunia. Mereka hampir tidak dapat memiliki hak untuk hidup dengan layak. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Yunani, perempuan dimasa itu tidak memiliki andil apapun, sehingga mereka dianggap sebagai “godaan setan”. Bahkan salah seorang orator mereka yang sangat terkenal, yaitu Demosthenes mengatakan, “tujuan kita menjadikan perempuan sebagai pelacur dan gundik- gundik adalah untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan jasmani kita sehari-hari. Sedangkan isteri adalah untuk melahirkan anak-anak kita yang sah secara hukum.” Jadi, perempuan Yunani yang keluar dari rumah dan naik tahta yang tinggi di dalam masyarakat adalah mereka yang menjadi pelacur. 27 Berbeda halnya dengan masyarakat Yunani, dalam masyarakat Yahudi posisi seorang wanita disamakan dengan seorang pembantu, yang sama sekali tidak mendapatkan warisan, jika dalam suatu keluarga itu terdapat anak laki-laki dan apabila suaminya meninggal dunia maka secara otomatis ia menjadi isteri dari saudara laki-lakinya, kecuali jika saudara laki-lakinya itu membebaskannya atau tidak menikahinya. 28
Di Indonesia, perbudakan telah juga terjadi pada masa kerajaan nusantara. Perbudakan masa itu merupakan suatu hal yang lumrah. Saat itu, bila seorang raja mempunyai sejumlah selir, yang seringkali menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki sang raja. Selir tersebut bukan hanya datang dari kalangan biasa yang “dijual” atau mempunyai kaitan langsung dengan penguasa kerajaan, atau yang terpaksa diserahkan karena harus mengabdi kepada penguasa agar tidak mendapat ganjaran yang bisa berarti hilangnya nyawa mereka, tapi juga putri bangsawan yang diserahkan sebagai tanda kesetiaan atau persembahan dari kerajaan lain. 29
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perbudakan mulai memperlihatkan bentuknya yang lebih bersifat komersial. Kegiatan ini hanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan pekerja murah (pekerja paksa dalam culture stelsel), tapi juga untuk pemenuhan industri seks yang berkembang karena banyaknya warga Eropa seperti serdadu, pedagang, maupun para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Fenomena historis selain sebagai bentuk eksploitasi orang terhadap orang lain, khususnya perempuan (secara seksual) adalah “Nyai”. Sebutan bagi perempuan sosial tinggi tapi pada dasarnya simpanan dari pejabat kolonial Belanda. 30
Kemudian, ketika Jepang masuk ke Indonesia, komersialisasi seks semakin berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan Jawa ke Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk dijadikan
26 Shinta Agustina, “Perdagangan Perempuan., hlm. 47.
27 Fada  Abdur  Razak  al-Qashir, Wanita Muslimah: Antara Syari’at Islam dan Budaya Barat, (Yogyakarta:  Darussalam,  2004),  h.lm  20-21.  Lihat  juga  Siti  Mansiah, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Perdagangan Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 17.
28 Ibid., hlm. 18.
29 Kementerian Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang  (Trafficking in Person) di Indonesia , (Jakarta: tnp., 2004), hlm. 1 dalam Shinta  Agustina, “Perdagangan Perempuan., hlm. 47. 30 Linda  Christianty, “ Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda”,  dalam Prisma nomor  10, Oktober 1994 sebagaimana dikutip dalam Ibid., hlm. 48.
pelayan seks para perwira tinggi Jepang disana. 31 Bahkan Jugun Ianfu 32 adalah bentuk yang paling vulgar dari praktik perdagangan perempuan dan anak selama penjajahan Jepang. 33
Setelah Indonesia merdeka, perbudakan tidak dikenal lagi. Pancasila sebagai dasar Negara sila pertamanya “Ketuhanan yang Maha Esa” dan Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, secara implisit menegaskan adanya pengakuan akan kedudukan, hak dan kewajiban pada semua orang. Pengakuan tersebut dijawantahkan lebih lanjut dalam beberapa pasal dari UUD 45 yang antara lain menentukan kesamaan derajat/kedudukan di depan hukum, hak atas kemerdekaan bergerak, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Keseluruhan peraturan itu berarti tidak memberi tempat lagi bagi perbudakan di Indonesia.

## 2. Sejarah Perdagangan Perempuan dalam Islam
Sejarah perdagangan perempuan (human trafficking) di dalam sejarah Islam lebih di kenal dengan perbudakan yang terjadi di wilayah jazirah arabiah pada masa sebelum risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukti adanya perbudakan dimaksud terdapat dalam kisah masa nabi Ibrahim yang mana istrinya Siti Sarah rela memberikan budaknya, yaitu Siti Hajar 34 kepada nabi Ibrahim yang kemudian memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail. Demikian pula pada zaman Nabi Ya’qub, orang merdeka di masa itu orang yang terbukti mencuri bisa menjadi budak orang yang ia ambil/curi hartanya. 35 untuk dijadikan budak. 36
Fenomena Trafficking (perdagangan manusia) juga terjadi dalam zaman Jahiliah. Dalam era ini, menurut Husein Muhammad terjadi pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang-orang miskin. Praktik-praktik penindasan oleh yang kuat dan kaya terhadap yang lemah dan miskin, pada masa itu banyak terjadi, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Mereka dianggap bukan manusia utuh, melainkan hanya separuh manusia, manusia kelas dua, atau bahkan sebagai barang. Kekerasan terhadap mereka dapat terjadi dimana saja, baik di ranah domestik maupun publik. 37
Faktor lain terjadinya praktek perbudakan pada zaman jahiliah karena didukung oleh situasi sosial politik saat itu. Struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi, sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani di wilayah Jazirah Arab. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang, ditambah lagi dengan adanya pasar budak tempat dimana para tuan memperjualbelikan budaknya. Praktek ini terjadi selama beratus-ratus tahun sampai akhirnya Islam datang dan menghapus praktek perbudakan, namun penghapusan ini dilakukan secara bertahap, tidak secara
31 Terence H. Hull dan Endang Sulistyaningsih, Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997), hlm. 15. Lihat juga ibid.
32 Jugun Ianfu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita (tawanan budak seks) bagi para tentara Jepang selama Perang Dunia II.
33 Shinta Agustina, “Perdagangan Perempuan. , hlm.48.
34 Siti Hajar mulanya adalah budak pemberian raja Mesir yang kemudian dipelihara oleh  Nabi Ibrahim. Setelah  dewasa  atas  izin  Siti  Sarah,  maka  Nabi  Ibrahim  Siti  Hajar.  Lihat https://sunnahnabi25. blogspot.co.id/2016/02/siti-hajar-istri-nabi-ibrahim-as-adalah.html , akses 20 September 2017.
35 Abu Fida‘ Ismail Ibn Katsir, Tafsir Al- Qur‘ânul Adzîm: Tafsir Surat Yûsuf, juz.  12,  (Riyad:  Dâr Thayyibah, Th. 1420), hlm. 401. Lihat juga Nurkholis Abu Riyal bin Mursidi. “Perdagangan Manusia (Human Trafficking) ”, https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html ,  akses  20  September 2017.
36 Abu Fida‘ Ismail Ibn Katsir, Bidâyah wa Nihâyah : Kis ah kelahiran Nabi Isma‘i , cet. Ke-1,(Ttp.: Hajar ,tt.), hlm.354 dalam ibid.
37 Husein  Muhammad “ Trafiking  Dalam  Perspektif  Islam ”, dalam http://puanamalhayati.or.id/ archives/325 , akses 28 Agustus 2017.
langsung. Misalnya dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seorang muslim melakukan sebuah  pelanggaran hukum agama. 38
Menurut Muhammad Bahey, pada masa jahiliyah seorang budak dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih). Bangsawan-bangsawan Arab di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan. Disamping itu, banyak juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan umm al-walad . 39
Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Allah memberinya tugas utama yaitu memperbaiki akhlaq kaum Quraisy saat itu, 40 sehingga spirit membebaskan manusia dari praktek perbudakan merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya, dan secara perlahan fenomena Trafficking (dalam bentuk perbudakan) menjadi terlarang. Islam mengajarkan, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling istimewa, paling sempurna ( laqod kholaqna al-ins ā na f ī ahs ā ni taqw ī m ) tidak hanya sempurna secara fisik namun juga dilengkapi dengan akal dan kemampuan lainnya. Untuk itu, Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam dan bahkan Islam sendiri mengangkat derajat dari para budak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW:
رﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻪﻛﺎﻜﻓ نﺎﻛ ﺎﻤﻠﺴﻣ أﺮﻣا ﻖﺘﻋأ ﻢﻠﺴﻣ ئﺮﻣا ﺎﳝأ 41
Artinya: Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka.
Dari hadits di atas, sangat jelas bahwa Islam mengangkat derajat para budak, syari’at juga mengawasi dan memperhatikan pembebasan dengan cara mendorong perbuatan tersebut dan menjanjikan keselamatan dari neraka serta keberuntungan dengan masuk syurga bagi seorang yang membebaskan budak.  Bahkan Islam mengangkat derajat mereka, dari sekedar budak menjadi saudara bagi tuan mereka. 42 Islam tidak hanya meninggikan derajat mereka dalam masalah sikap yang harus diberikan, akan tetapi juga di dalam berbicara dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa rendah diri. 43

## D. Faktor-foktor Terjadinya Perdagangan Perempuan
Perdagangan orang, khususnya perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia), sehingga harus diberantas. Ada banyak
38 Rindang Farihah, “Perdagangan Manusia dalam Tinjauan Islam”, http://mitrawacana.or.id/publikasi /opini/perdagangan-manusia-dalam-tinjauan-islam/, akses 15 September 2017.
39 Lihat  Muhammad Bahey, Al- Isl ā m wa al -Riqq , (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), hlm. 11 dalam Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. XV, No. 1, (Januari 2015), hlm. 97.
40 Sebagaimana yang disampaikan nabi : قﻼﺧﻷا مرﺎﻜﻣ ﻢﻤﺗﻷ ﺖﺜﻌﺑ ﺎﻤﻧإ (“Sungguh Aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlaq). (HR. Baihaqi, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah no. 45).
41 HR. Tirmidzi,  Dikatakan oleh Imam al-Mundziri bahwa hadits ini Hasan Shahih (No. 1547).
42 Sebagaimana Hadits yang artinya “Mereka (para budak) adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah  jadikan  di  bawah  kekuasaan  kalian,  maka  barang  siapa  yang  memiliki  saudara  yang  ada  dibawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang ia makan, pakaian seperti yang  ia  pakai.  Dan  janganlah  kamu  membebani  mereka  dengan  pekerjaan  yang  memberatkan  mereka.  Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka”. Hadits Riwayatkan Imam Bukhari I/16, II/123-124 dan IV/125,; Adabul Mufrad No. 189, Muslim V/93, Abu Daud No. 5158, Tirmidzi I/353, Ibnu Majjah No. 3690, Baihaqi VIII/7 dan Ahmad V/158 dan 161..
43 Lihat https://almanhaj.or.id/3062-sikap-islam-terhadap-perbudakan.html , akses 17 September 2017.
faktor yang mendorong orang terlibat dalam trafficking . Di dalam Lampiran I bagian Pendahuluan Keppres No. 88/2002 tentang RAN-P3A disebutkan, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya trafficking perempuan antara lain disebabkan karena faktor: kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, migrasi (penempatan buruh migran ke luar negeri), kondisi keluarga, 44 sosial-budaya, 45 dan media massa. 46
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking secara khusus dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu penawaran dan aspek permintaan. Dari aspek penawaran, perdagangan perempuan disebabkan oleh: a). Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, b). Kemiskinan akibat multi krisis, 47 c). Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja d). Materialisme yang konsumtif, 48 e). Pengaruh budaya patriarki, 49 dan f). Adat/tradisi menikahkan anak dalam usia muda, padah hal tersebut memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah. Kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan sering kali juga terjadi perceraian diri. 50
Sedangan dari aspek Permintaan disebabkan karena:
a. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
b. Adanya kegiatan pembanguan yang banyak melibatkan pekerja pendapatan tidak tetap yang pada umumnya laki-laki yang diduga mempunyai hubungan kuat peningkatan pelacur
c. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi  internasional bersama dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan perkerjaan
d. Berkembngnya kejahatan internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan trafficking untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi
44 Seperti  berpendidikan  rendah,  keterbatasan  kesempatan,  ketidaktahuan  akan  hak,  keterbatasan informasi,  kemiskinan,  dan  gaya  hidup  konsumtif  antara  lain  faktor  yang  merupakan  titik  lemah  ketahanan keluarga.
45 Sosial  Budaya  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  perempuan/anak  seolah  merupakan  hak  milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
46 Media massa dianggap masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh  dan  lengkap  tentang trafficking ,  dan  belum  memberikan  kontribusi  yang  optimal  pula  dalam  upaya pencegahan  maupun  penghapusannya.  Bahkan  tidak  sedikit  justru  sering  kali  memberitakan  yang  kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.
47 Kurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa  mereka  untuk  bermigrasi  karena  jeratan  utang  sehingga  perkerjaan  yang  dilakukanhanya  untuk membayar hutang.
48 Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga mendorong  mereka  memasuki dunia  pelacuran secara  dini. ABG  ini sangat  rentan terhadap bujuk dan rayuan para calo untuk memasuk dalam perdagangan orang.
49 Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan gender yang  ditandai  dengan  adanya  pembakuan  peran,  beban  ganda.  Subordinas  marjinalis  dan  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak.  Kondisi  perempuan  yang  seperti  ini  sangat  rentan  untuk  dijadikan  objek  dalam perdagangan perempuan.
50 Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat, Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan , (Jakarta: Tnp., 2003), hlm. 6 dalam Kinanti Suryani, Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam), (Lampung:  FSH  IAIN  Raden  Intan, 2017), hlm. 16-17.
e. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk pelayanan seks
f. Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asing lainnya meindukan perempun yang masih tradisionil untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami yang melakukan tindak kekerasaan, membebani dengan banyak pekerjaan dan mmemperlakukan istrinya sebagai budak
g. Kebutuhan para majikan akan para perkerja murah, penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatkan demand terhadap pekerja anak
h. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/ komersionalisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatka kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakn sebagai pembantu rumah tangga
i. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis itu. 51

## E. Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak yang akan menjadi penerus bangsa merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karenanya, setiap kejahatan yang melibatkan perempuan (women trafficking) harus diberi sanksi yang tegas.
1. Sanksi Pidana menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan perempuan bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi/organisasi 52 dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara, oleh karenanya pemberian sanksi pidana yang tegas oleh negara pada pelaku harus ditegakkan secara maksimal.
Sanksi pidana yang tegas sangatlah diperlukan, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya besar seperti perdagangan perempuan. Sanksi pidana juga merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi. 53
Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana Perdagangan perempuan, telah memperoleh perhatian yang serius dari Negara kita. Sejumlah instrument hukum untuk keperluan tersebut telah disahkan sebagai hukum positif, salah satunya adalah UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). 54
Sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis), UU No. 21/2007 tentang TTPO menentukan bentuk-bentuk sanksi pidana atas pelaku pidana perdagangan orang (perempuan),
51 Ibid., hlm. 18.
52 Korporasi/organisasi  dimaksud  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lihat Pasal 1 angka 6 UU. No, 21/2017 tentang TPPO.
53 Herbert L Packer dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara ,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2010),  hlm.  28  sebagaimana  dikutip  oleh  Erdianto Effendi “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, dalam Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, Vol. I No. 1 , (Juni 2013), hlm. 88.
54 Hukum positif dimaksud diantaranya adalah ratifikasi Konvensi CEDAW tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  9/1984,  UU  No.  23/2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  UU  No.  21/2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan lain-lain.
baik pelaku itu dikukan oleh perorangan maupun korporasi. Undang-undang ini menyatakan bahwa bagi setiap pelaku perdagangan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara sendiri (Indonesia), maka pelaku pidana ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau dipidana dengan denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000. 55 Adapun terhadap pelaku yang memasukkan orang ke dalam negeri dengan tujuan untuk dieksploitasi di dalam negeri sendiri atau membawa orang untuk dieksploitasi ke negeri, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda uang minimal Rp.120.000.000 dan maksimalnya Rp. 600.000.000. 56 Sanksi pidana ini tidak hanya berlaku bagi pelaku individu, tetapi juga diberlakukan pada Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Namun sanksi pidana untuk penyelenggara ini diperberat dengan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, dan perhentian tidak terhormat ini harus dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 57 UU No. 21/2007 tentang TPPO tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku utama (orang-perorangan atau penyelenggara negara), tapi terhadap pelaku yang turut serta melakuan tindak pidana perdagangan orang juga dikenakan sanksi terhadapnya. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, maka dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, terhadapnya juga dikenakan pidana denda minimal Rp. 40.000.000 dan maksimal Rp. 240.000.000. 58
Terhadap pelaku pidana turut serta yang membantu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10), atau ia merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11), dan/atau ia menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang , mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12), maka ia dapat dikenakan sanksi Pidana sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 21/2007 tentang TPPO.
Khusus bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, maka penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 59
Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, maka ditetapkan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ditambah dengan pidana pemberatan 3 (tiga) kali lipat. Selain itu, sanksi pidana juga diberikan kepada korporasi dalam bentuk Sanksi pidana tambahan berupa: a). pencabutan izin usaha; b). perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c) . pencabutan status badan hukum; d).
55 Lihat Pasal 2 ayat (2) UU No.  21/2017 tentang TPPO.
56 Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.  21/2017 tentang TPPO.
57 Lihat Pasal 8 UU No.  21/2017 tentang TPPO.
58 Lihat Pasal 9 UU No. 21/2007 tentang TPPO.
59 Dalam  hal  ini,  pemanggilan  untuk  menghadap  dan  penyerahan  surat  panggilan  disampaikan  kepada pengurus  di  tempat  pengurus  berkantor,  di  tempat  korporasi  itu  beroperasi,  atau  di  tempat  tinggal  pengurus. Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 21/2007 tentang TPPO.
pemecatan pengurus; dan/atau e). pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. 60 Adapun sanksi pidana yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka dikenakan sanksi ditambahan/pemberata 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Islam
Ajaran Islam membawa misi kemanusiaan, pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi lain. 61 Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk Allah yang terhormat, hal ini sebagaimana ditegaskan dengan firman- Nya:
ﺎﻨﻘﻠﺧ ﻦﳑ ﲑﺜﻛ ﻰﻠﻋ ﻢﻫﺎﻨﻠﻀﻓو تﺎﺒﻴﻄﻟا ﻦﻣ ﻢﻫﺎﻨﻗزرو ﺮﺤﺒﻟاو ﱪﻟا ﰲ ﻢﻫﺎﻨﻠﲪو مدآ ﲏﺑ ﺎﻨﻣﺮﻛ ﺪﻘﻟو ﻼﻴﻀﻔﺗ
62
Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia . Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklif (tugas) syari’ah. Maka atas penghormatan ini konsekuensinya manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan.
Perdagangan manusia (termasuk perempuan) dalam Islam  digategorikan dalam aktivitas muamalat. Hukum dasar perdagangan adalah mubah, kecuali yang diharamkan oleh nash atau disebabkan karena ada unsur penipuan (gharar)/(uncertainty to both parties) . Kemubahan dalam bertransaksi perdagangan sebagaimana kaidah ushul fiqh:
ﺎﻬﳝﺮﲢ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪﻟا لﺪﻳ ﱴﺣ ﺔﺣ ﺎﺑﻻا ﺔﻠﻣﺎﻌﳌا ﰲ ﻞﺻﻵا
Artinya: Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
Perdagangan perempuan dalam perspektif Jin ā yah (Pidana Islam) digolongkan dalam jar ī mah ta’zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (ul ī al-amr) sebagai pelajaran atau pembalasan bagi pelakunya. 63 Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan yang mengacu pada lima unsur pokok (maq ā sid asy-syari’ah),
60 Lihat Pasal 15 UU No. 21/2007 tentang TPPO.
61 Ajaran ini dilandasi oleh prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan) yang mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain.
62 Al- Isra’ [7] : 70.
63 Jarimah adalah segala larangan syara’ (melakukan hal -hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal- hal  yang  diwajibkan)  yang  diancam  dengan  hukuman had atau ta’zir .  Lihat  al-Mawardi, al-Ahkam al- Sultaniyyah , (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1973 ), hlm. 219. Jarimah (tindak pidana) terbagi menjadi tiga: 1). Jarimah hudud adalah  perbuatan  pidana  yang  telah  ditentukan  bentuk  dan  batas  hukumannya  dalam  al- Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad. 2). Jarimah qishash yaitu  perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman qishash dan diyat (denda).  3) Ja rimah ta’zir yaitu  perbuatan  pidana  yang  bentuk  dan  ancaman  hukumannya ditentukan oleh penguasa (uli al-amr) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Mahrus Munajat, Rekonstruksi Hukum Pidana Islam , cet. ke-I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006), hlm. 12.
yaitu menjaga agama (hifdz al-d ī ) , menjaga keturunan (hifdz an-Nasl) , menjaga akal (hifdz al-‘aql), menjaga jiwa (hifdz an-Nafs) dan menjaga harta (hifdz al-m ā l) . Sanksi pidana ( ta’zir ) perdagangan manusia dalam nash tidak dinyatakan secara tegas laiknya hudud dan qishosh , perdagangan orang hanya dijelaskan akan mendapatkan sanksi (uqubah) di akhirat saja sebagaimana hadits:
ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا مﻮﻳ ﻢﻬﻤﺼﺧ ﺎﻧأ ﺔﺛﻼﺛ ﷲا لﺎﻗ لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ﻞﻛﺄﻓ اﺮﺣ عﺎﺑ ﻞﺟرو رﺪﻏ ﰒ ﰊ ﻰﻄﻋأ ﻞﺟر ﻩﺮﺟأ ﻂﻌﻳ ﱂو ﻪﻨﻣ ﰱﻮﺘﺳﺎﻓ اﲑﺟأ ﺮﺟﺄﺘﺳا ﻞﺟرو ﻪﻨﲦ 64
Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah SWT berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; 1) seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, 2) seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan 3) seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.
Dalam menetapkan jar ī mah ta'zir (perdagangan manusia/perempuan) , prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Oleh karena jenis sanksi ta’zir perdagangan perempuan tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Quran dan Hadist, maka pelaksanaan sanksi ta’zir jenisnya/bentuknya dapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim/penguasa. Sanksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi (uq ū bah) yang bersifat ringan hingga berat seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan, pemecatan, dan bahkan hukuman mati.

## F. Penutup
Penghapusan tindak kekerasan dan penindasan terhadap manusia secara umum, dan perempuan secara khusus, merupakan kewajiban konstitusional, tugas besar kemanusiaan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga bagi setiap insan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap bentuk kejahatan, diskriminasi, eksploitasi dan lain sebagainya terhadap kamu perempuan yang ditindakdan diberi sangksi tegas.
Instrument hukum seperti UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan lex specialis ini telah memberi jaminan dan menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dan seluruh warga Negaranya untuk melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan jenisnya.
Dalam UU No. 21/2007 tentang TPPO diamanatkah bahwa setiap pelaku pidana perdagangan orang (perempuan), baik itu dikakukan oleh individu, penyelenggara negara maupun korporasi/organisasi dikenakan sanksi pidana penjara mulai dari yang paling singkat 3 tahun hingga penjara paling lama 15 tahun beserta dengan dendanya (minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000), bahkhan apabila pidana perdagangan perempuan ini dilakukan oleh penyelenggara negara, maka sanksi terhadapnya diperberat dengan diberi sanksi pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, dan bahkan apabila pidana ini dilakukan oleh korporasi/organisasi sanksi yang diberikan lebih diperberat lagi dengan selain sanksi pokok penjara dan denda diberikan juga sanksi tambahan/pemberatan 3 (tiga) kali lipat serta pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan
64 Lihat  Shahîul-Bukhâri  No.  2227  dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a Hurran dan  Musnad Imam Ahmad.
hukum, pemecatan pengurus. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
Sanksi-sanksi yang terdapat dalam UU No. 21/2007 tentang TPPO di atas telah sejalan dengan hukum pidana Islam (jin ā yah) yang menggolongkan pidana perdagangan perempuan sebagai jar ī mah ta’zir yang mana penerapan sanksi (uq ū bah) nya diserahkan sepenuhnya pada keputusan hakim atau penguasa (uli al-amr) yang dalam konteks Indonesia pemberian sanksi tersebut dapat dalam bentuk penerapan UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Tinggal yang diperlukan kemudian adalah, implementasinya secara sungguh-sungguh, tegas dan konsisten, terutama oleh para penegak hukum.

## REFERENSI
Adam, Elsa R.M. Touledan  Sherly, “Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)” dalam http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana- perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis , akses 17 September 2017.
Agustina, Shinta, “Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia” dalam Jurnal Pro Yustisia , Vol 24 No 1, Januari 2006.
Ali, K., Sejarah Islam Tarikh Pramodern , Jakarta: Srigunting, 2003.
Anwar, Laraswati Ariadne, “Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia” dalam http://print.kompas .com/baca/iptek/2015/08/24/ Perdagangan-Orang-di-Indonesia- Masih-Tiga-Besar-Du , akses 20 September 2017.
Bahey, Muhammad, Al-Isl ā m wa al-Riqq , Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979.
Bukhari, Imam, I/16, II/123-124 dan IV/125,; Adabul Mufrad No. 189, Muslim V/93, Abu Daud No. 5158, Tirmidzi I/353, Ibnu Majjah No. 3690, Baihaqi VIII/7 dan Ahmad V/158 dan 161.
Christianty, Linda, “ Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda”,  dalam Prisma nomor 10, Oktober 1994.
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Thoha Putra, 1998.
Effendi, Erdianto, “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, dalam Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, Vol. I No. 1, Juni 2013.
Farihah, Rindang, “Perdagangan Manusia dalam Tinjauan Islam”, http://mitrawacana.or.id/publikasi /opini/perdagangan-manusia-dalam-tinjauan-islam/, akses 15 September 2017.
Gultom, Maidi, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
http://nasional. kompas.com/ read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan. Mencatat .16.217.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015 , Akses 30 Juli 2017.
http://www.republika.co.id/ berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194- orang-jadi-korban-perdagangan-manusia , akses 24 Juli 2017.
https://almanhaj.or.id/3062-sikap-islam-terhadap-perbudakan.html , akses 17 September 2017.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/issue/view/1744 , akses 30 Agustus 2017.
https://sunnahnabi25. blogspot.co.id/2016/02/siti-hajar-istri-nabi-ibrahim-as-adalah.html , akses 20 September 2017.
Hull, Terence H. dan Endang Sulistyaningsih, Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997.
Imam Bukhori, Shahîul-Bukhâri No. 2227, Kairo: Dar al Hadits, tt.
Katsir, Abu Fida‘ Ismail Ibn , Bidâyah wa Nihâyah : Kisah kelahiran Nabi Isma‘i , cet. Ke-1,Ttp.: Hajar ,tt.
-----------, Tafsir Al-Qur‘ânul Adzîm:Tafsir Surat Yûsuf, juz. 12, cet. Ke-2, (Riyad: Dâr Thayyibah, Th. 1420)
Kementerian Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang  (Trafficking in Person) di Indonesia , Jakarta: tnp., 2004.
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan , Jakarta: Tnp., 2003.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara, Jakarta: tnp., 2016
al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah , Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1973.
Mansiah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Perdagangan Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007” , Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jkarta, 2008.
Moeri, Marcellena Nirmala Chrisna dkk., “Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking”, dalam Jurnal Hubungan Internasional, Vol 1 No 1, Tahun 2016.
Muhammad, Husein, “ Trafiking Dalam Perspektif Islam”, dalam http://puanamalhayati.or.id/ archives/325 , akses 28 Agustus 2017.
Munajat, Mahrus, Rekonstruksi Hukum Pidana Islam , cet. ke-I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006. Mursidi, Nurkholis Abu Riyal bin, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking) ”, https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html , akses 20 September 2017.
Nasution, Ahmad Sayuti Anshari, “Perbudakan dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. XV, No. 1, Januari 2015.
Packer, Herbert L. dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
al-Qashir, Fada Abdur Razak, Wanita Muslimah: Antara Syari’at Islam dan Budaya Barat, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
Sastriyati, Siti Hariti, “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Kabupaten Kapuas Hulu” dalam Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Marwah, UIN Sultan Syarif Riau, Vol 9, No 2, Tahun 2010.
Suryani, Kinanti, Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam), Lampung: FSH IAIN Raden Intan, 2017.
Suyanto, Modul Pendidikan untuk Pencegahan Trafficking, Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
Undang-undang Nomor  21 Tahun  2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang