## PERUBAHAN KEBIJAKAN DI SEKTOR MIGAS
PASCA REZIM ORDE BARU
Oleh : Syamsul Ma’arif
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung Email: symaarif@gmail.com

## ABSTRACT
Monetary  crisis  that  later  developed  wide  become  economic  crisis  at  the end of  1997  had cripled the government  capacity in  providing  material resources for  the  people.  Politically,  the  crisis  had  made  people’s  support  decline  and created  low  trust  over  the  government.  In  order  to  protect  the  existence,  the government  demanded  support  of  the  international  finance  institution  especially IMF.  Consequently,  weak  bargaining  position  of  the  government  made  the government  could’nt  avoid  political  intervention  of  IMF  and  other  international finance  institution  which  were  so  dominant  in  forcing  the  government  to  change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for  a  long  time.  Lesson  learn  that  could  be  taken  were:  firstly,  situation  of  crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large  number  from  abroad  had  made  policy  change  be  domined  by  international capitalist.
Key word: crisis, policy reforms, liberalization

## A. PENDAHULUAN
Akibat  hantaman  krisis  moneter di  akhir  tahun  1997,  sektor  migas Indonesia  mengalami  pukulan  berat.
Depresiasi  rupiah  telah  membuat harga BBM Indonesia menjadi sangat murah di mata pihak luar.
Perekonomian  Indonesia  menurun namun kebutuhan BBM dalam negeri justru  melonjak  dari  41.111,17  ribu kiloliter pada tahun 1994/1995
menjadi  51.926,71  ribu kiloliter  pada tahun  1997/1998  (Iryanto,  2000:46). Penyelundupan  BBM  pun  makin marak terjadi. Permintaan BBM yang makin meningkat, pemborosan penggunaan BBM yang tak terkendali,  dan  kebijakan  pemerintah menyediakan  berapa  pun  BBM  yang diminta, benar-benar telah
menyebabkan  keuangan  pemerintah terkuras.  Pemerintah  pun  makin kewalahan  dengan  besarnya  subsidi yang  sejalan  dengan    melemahnya nilai tukar, dan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri. Persoalan  di  sektor  migas  makin berat, karena produksi minyak Indonesia  sejak  1995  mengalami penurunan. Penurunan produksi minyak  tersebut  disebabkan  oleh karena  sebagian  besar,  hampir  90 persen lapangan-lapangan minyak tua telah  melewati  puncak  produksi  dan secara  alamiah  seperti  layaknya sumber  daya  alam  lain  yang  habis pakai ( depletable ) mengalami
penurunan  sebesar  15  persen  per tahun.  Mengingat  ekonomi  nasional masih  menggantungkan  devisa  dari minyak  dan  gas  bumi  untuk  mengisi
sekitar  25-30  persen  APBN,  maka berarti  produksi  minyak  nasional harus  tetap  dipertahankan  dalam kondisi  maksimal  saat  ini  pada tingkat  sekitar  1,1  juta  barel  per  hari (www.bpmigas.com).  Namun  upaya mempertahankan  tingkat  produksi minyak  nasional  juga  tidak  mudah dilaksanakan  karena  jatuhnya  harga minyak  mentah  ke  angka  US$15- US$20  per  barel  telah  membuat perusahan-perusahaan  migas major player menjadi panik sehingga
mereka  hanya  berpikir  bagaimana menyelamatkan cash  flow -nya  tanpa peduli lagi dengan upaya memperbesar cadangan migas. Secara perlahan  tapi  pasti,  perusahaan- perusahaan  itu  mulai  beralih  dari wilayah frontier dan offshore ke wilayah yang memiliki potensi geologis bagus dengan biaya
produksi  rendah  dan  tak  beresiko. Kesemuanya  menyebabkan  semakin lemahnya  aliran  investasi  eskplorasi migas  yang  masuk  ke  Indonesia (www.tender-indonesia.com).
Menyusul  jatuhnya  kekuasaan rezim  Orde  Baru  di  tahun  1998,
pemerintah kemudian melakukan perubahan kebijakan dengan meminta bantuan pinjaman IMF. Konsekuensinya, Pemerintah menyetujui sejumlah persyaratan reformasi ekonomi, terutama komitmen untuk melakukan liberalisasi sektor  migas  seperti tertuang dalam Letter of Intent (LOI). Manifestasinya ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi yang mencabut Undang- Undang  Nomor  44  tahun  1960  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1971.
B. Dinamika

## Perubahan Kebijakan
Sulit  dibantah  sejak  Pemerintah menandatangani LOI yang merombak berbagai  kebijakan  sebagai  syarat pencairan dana pinjaman, pemerintah telah menggantungkan sebagian besar nasib bangsa pada agenda Washington Consensus . Sektor migas yang  merupakan  salah  satu  andalan penerimaan  negara  dan  penghasil cadangan  devisa  negara  terbesar menjadi  target  liberalisasi.  Desain liberalisasi  migas  yang  dirancang oleh  institusi  keuangan  internasional di  bawah  panduan  dwitunggal  World Bank-IMF  dengan  sokongan  penuh ADB dan USAID.
Pergantian kekuasaan, yang menandai  berakhirnya  rezim  Orde Baru,  membuat  pemerintah  pasca Soeharto  mewarisi  krisis  ekonomi yang  amat  parah.  Lemahnya  posisi tawar di tengah hantaman krisis yang amat  parah  mendorong  pemerintah pasca  Soeharto  untuk  melakukan perubahan  kebijakan  migas  sesuai dengan  rekomendasi  IMF.  Proses perubahan kebijakan tersebut melibatkan  interaksi  yang  dinamis  di antara  banyak  pihak  dan  banyak kepentingan.  Dari  perspektif  politik, proses  perubahan  kebijakan  publik tidak  semata-mata  proses  teknis, melainkan  pula  bersifat  politis.  Hal ini  dapat  dipahami  karena  komoditas yang  dihasilkan  dari  sektor  migas  di satu  sisi  berperan  penting  sebagai komoditas  komersial  dan  di  sisi  lain ia  merupakan  komoditas  politik. Peran  yang  kedua  ini  amat  sentral mengingat kelangkaan komoditas migas berpotensi menyebabkan timbulnya  keresahan  publik  yang dapat  memicu  dicabutnya  “kontrak politik”.

## 1. Era Presiden B.J. Habibie
Tampilnya  pemerintahan  transisi di  bawah  Presiden  B.J.  Habibie  tak lepas dari pertarungan politik memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.  Warisan  krisis  ekonomi yang  berujung  pada  krisis  politik mendorong pemerintahan transisi untuk  segera  mengambil  kebijakan- kebijakan  yang  dirasa  perlu  dalam rangka  melindungi  eksistensinya  di tengah percaturan politik yang belum stabil  itu.  Pemerintahan  transisi  di bawah  Presiden  B.J.  Habibie  dengan susah payah harus membangun bangsa yang dilanda krisis ini dengan segenap kemampuannya yang
terbatas.  Alternatif  yang  dipilihnya adalah bagaimana membuka diri bagi investasi  dan  modal  asing  sebanyak- banyaknya.  Dengan  tampilnya  B.J. Habibie  sebagai  presiden,  program pemulihan ekonomi yang telah dijalankan  oleh  rezim  Orde  Baru dilanjutkan kembali. Konteks reformasi,  yang  berada  dalam  situasi krisis  multidimensi,  menjadi  alasan yang tak bisa dibantah untuk menggencarkan pelaksanaan program-program pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan program  reformasi  ekonomi,  sudah umum  diketahui  bahwa  IMF  dan
Bank  Dunia  adalah  salah  satu pengkritik  utama  Habibie.  Ide  dan gagasan  Merkantilis  Habibie  secara diametral  bertentangan  dengan  ide dan  gagasan  liberalistis  IMF  dan Bank Dunia. Maka wajarlah jika baru pada awal Juni 1998, setelah Presiden Habibie
memperlihatkan
komitmennya  sebagai  “pengantar” lebih  jauh  proses  reformasi  ekonomi sesuai  resep  mereka,  IMF/Bank Dunia  memberikan  sinyal  pencairan
sebagian  pinjaman  (sebesar  US$  1 miliar ) akan segera dilakukan. Salah satu  langkah  politis  Habibie  yang menjadi  sinyal  penting  bagi  IMF adalah  menunjuk  sejumlah  teknokrat liberal seperti: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana,  dan  Frans  Seda,  sebagai penasehat ekonomi pemerintah karena  dalam  situasi  semacam  itu jelas  diperlukan  peran  antara,  yang memerlukan kompromi. Dengan langkah  ini,  Presiden  Habibie,  telah memberikan  konsesi  yang  sangat besar kepada IMF/Bank Dunia (Saidi,
1998:15).
Sedemikian luas tugas dan kegiatan  Pertamina,  namun  kegiatan yang  sangat  mendominasi  di  seluruh Indonesia  adalah  kegiatan  pengadaan bahan bakar minyak bagi pemenuhan hajad  hidup  orang  banyak.  Tugas  ini demikian  kompleks  karena  bumi Indonesia  terdiri  dari  ribuan  pulau yang  tersebar  dalam  area  yang sedemikian  luasnya  dan  dengan spesifikasi yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.  Kegiatan  dalam  mengelola BBM  yang  terdiri  dari  pengolahan hingga  pendistribusian  ke  seluruh wilayah  Indonesia  merupakan  70 persen  dari  seluruh  tugas  Pertamina. Kegiatan Pertamina dalam pengadaan dan pendistribusian BBM itu dilakukan tanpa memperoleh keuntungan, sedang sumber keuntungan  bagi  Pertamina  diperoleh dari  kegiatan  di  luar  sistem  BBM.
Harga  BBM  di  seluruh  Indonesia sama
diberlakukan tanpa
memperhitungkan ongkos angkut dari kilang-kilang  minyak  di  mana  BBM itu  diproduksi  ke  tempat  tujuan (Iriyanto,  2000:37).  Hal  inilah  yang menyebabkan
terjadinya
penyelundupan minyak ke luar negeri hingga  merugikan  negara  sebesar  Rp
56  triliun  per  tahun  atau  US$  5,6 milyar.  Penyelundupan terjadi akibat disparitas  harga  yang  terlalu  tinggi antara  harga  dalam  negeri  dan  luar negeri, lebih-lebih saat terjadi puncak krisis ekonomi (KOMPAS 16 Februari 2003). Presiden B.J. Habibie menjadikan  reformasi  sektor  energi, khususnya peningkatan efisiensi sektor  migas,  sebagai  agenda  yang harus  dilaksanakan.  Masalah  ini menjadi  perhatian  serius,  lebih-lebih setelah  hasil  audit  pihak  Price Waterhouse  Cooper  (PWC)  terhadap
159 proyek menemukan fakta inefisiensi  di  tubuh  Pertamina  yang luar  biasa  sebesar  4,6  milyar  dollar AS  sejak  tahun  1996  hingga  1998. Maka  sebagai  bagian  dari  paket kesepakatan dengan IMF, pemerintah melalui  Keppres  Nomor  60  tahun 1998  membentuk  lembaga  baru bernama Kementrian Negara Pendayagunaan  BUMN.  Kementrian Negara PBUMN diperkuat lagi dengan  Keppres  Nomor  62  Tahun 1998  yang  merinci  tugas  Kementrian Negara PBUMN meliputi: pembinaan, pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi BUMN (Karyana, 2000:4). Menko Pengawasan dan Pembangunan,  Hartarto,  pada  bulan Juni 1998 telah bertekad membersihkan Pertamina dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Hal itu ditindaklanjuti Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng,  dengan  merencanakan  ‘cetak biru’  program  reformasi  BUMN yang meliputi: restrukturisasi, profitisasi,  dan  akhirnya  privatisasi dalam  jangka  panjang,  menengah,
maupun  jangka  pendek.  Untuk  bisa profit, struktur BUMN harus
disehatkan  dulu,  lalu  diprivatisasi: apakah  melalui  divestasi,  Kerjasama
Operasi  (KSO),  ataukah  yang  lain. Dengan menempuh langkah perubahan  tersebut,  Menteri  Negara Pendayagunaan BUMN berkepentingan: pertama , merasionalkan peran BUMN sebagaimana  direkomendasikan  IMF, dan kedua ,  dengan  rasionalisasi diharapkan  BUMN  dapat  terjual sehingga pemerintah bisa mendapatkan  “suntikan  dana”  untuk menutup  defisit  APBN  (Karyana, 2000:83-84). Berkaitan dengan reformasi perundang-undangan, pemerintah
melalui  Menteri  Pertambangan  dan Energi  pada  tanggal  4  Maret  1999 mengajukan  rancangan  perubahan undang-undang  tentang  minyak  dan gas bumi ke DPR. Menteri Pertambangan  dan  Energi,  Kuntoro Mangkusubroto,  menyatakan  bahwa selama  ini  pemerintah  menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor  44  Prp  Tahun  1960  tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Undang-undang tersebut antara lain mengatur dan menetapkan bahwa Negara menyerahkan penyelenggaraan usaha pertambangan minyak  dan gas  bumi  kepada
Pemerintah  dan  dilaksanakan  hanya oleh  Perusahaan  Negara  berdasarkan Kuasa  Pertambangan  yang  meliputi usaha  eksplorasi  dan  eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan,  dan  penjualan.  Dari pokok  pengaturan  kedua  peraturan perundang-undangan  tersebut  di  atas tercermin  sifat  usaha  monopoli  dan telah  berlangsung  cukup  lama  dalam sistem  perekonomian  Negara.  Dalam
perkembangannya
usaha yang bersifat monopoli ini banyak menimbulkan  inefisiensi  ekonomi dikarenakan  tidak  adanya  persaingan yang  sehat  sehingga  tidak  mampu menumbuhkembangkan sikap kemandirian,  pemupukan  dana,  dan pengembangan usaha yang berorientasi pada persaingan sehat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  sendiri  bersuara  keras  dan berjanji  akan  merombak  total  draft RUU  Migas  versi  pemerintah  serta tidak  meloloskan  satu  pasal  pun. Berbagai fraksi di perlemen menganggap RUU Migas versi pemerintah terlalu liberal, dan dianggap merugikan kepentingan
nasional,  dan  durhaka  terhadap  Pasal 33 UUD 1945. Parlemen juga menilai bahwa  sistem  PSC  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1971  Tentang Pertamina  yang  dikandung  lebih  bisa menjamin  kepentingan  nasional  dan mengamankan  Pasal  33  UUD  1945 daripada  draf  RUU  baru  usulan pemerintah. Alasan yang dikemukakan pemerintah bahwa monopoli  Pertamina  menghasilkan inefisiensi  tidak  sepenuhnya  diterima DPR.  DPR  bersama  para  ahli  dan pakar  menganggap  draf  RUU  Migas merupakan suatu hal yang hanya akan menguntungkan  kontraktor,  namun merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan,  dan  juga  dinilai  lebih bernuansa  politik  daripada  upaya untuk  memberantas  kolusi,  korupsi, dan  nepotisme  yang  terjadi  di  tubuh Pertamina (Syeirazi, 2009:161-162).
Penolakan  pihak  DPR  terhadap Draf RUU Migas Jilid I selain alasan membahayakan  kepentingan  nasional juga  dapat  dipahami  dalam  konteks dinamika  politik  saat  itu  yang menempatkan  pemerintahan  Presiden BJ  Habibie  dalam  posisi  terdesak
karena  legitimasi  politiknya  yang rendah, baik dihadapan rakyat maupun  DPR.  Berbagai  gejolak politik saat itu menunjukan bahwa BJ Habibie tengah berada di ujung akhir kekuasaannya.  Selain  itu,  perhatian publik  dan  anggota  DPR  tertumpah pada  agenda  Sidang  umum  MPR yang  akan  digelar  Oktober  1999. Paparan itu bisa menjelaskan mengapa substansi rancangan undang-undang  serupa  yang  diajukan pemerintahan  yang  lebih legitimate , akhirnya  dapat  lolos  sebagai  undang- undang  tanpa  adanya  resistensi  yang berarti dari parlemen (Syeirazi, 2009:161-162).

## 2. Era  Presiden  Abdurrahman Wahid
Abdurrahman  Wahid  terpilih secara  demokratis  menjadi  presiden ke-4 melalui Sidang MPR pada bulan Oktober  1999.  Dalam  menjalankan pemerintahan,
ia didampingi Megawati Soekarnoputri yang terpilih sebagai  Wakil  Presiden  mengalahkan Hamzah Haz. Tampilnya duet Abdurrahman Wahid-Megawati
Soekarnoputri  sebagai  presiden  dan wakil  presiden  ini  menandai  era demokrasi  pasca  Orde  Baru.  Meski sistem  presidensial  tidak  mengenal kabinet  koalisi,  namun  pemerintahan baru  ini  cenderung  menempuh  jalan kompromi dengan menempatkan sejumlah  tokoh  seperti  :  Kwik  Kian Gie  (PDIP),  Laksamana  Sukardi (PDIP),  Bambang  Sudibyo  (PAN), dan Jusuf Kalla (Golkar) pada posisi- posisi kementrian
ekonomi.
Penyusunan  kabinet  juga  dilengkapi dengan  pembentukan  badan  khusus bernama  Dewan  Ekonomi  Nasional dengan  tugas  merumuskan  kebijakan pemerintah mengenai stabilisasi  yang
dipimpin  Ketua Prof. Dr.  Emil  Salim dan  Sekretaris  Dr.  Sri  Mulyani Indrawati,  serta  pembentukan  Tim Asistensi  pada  Menko  Ekuin  dengan Ketua  Prof.  Dr.  Widjojo  Nitisastro dan  Sekretaris  Dr.  Sri  Mulyani Indrawati.
Dalam  kondisi  ekonomi  yang
masih sulit itu, pemerintahan
Abdurrahman  Wahid  mengikuti  jejak pendahulunya dengan meminta dukungan IMF. Senior Representative  IMF  untuk  Indonesia, John R. Dodsworth, mengatakan IMF akan  mengucurkan  US$  260  juta sebagai bagian dari total US$ 5 miliar bantuan IMF untuk 3 tahun mendatang  (Republika  20  Januari 2000).  Untuk  itu  pendekatan  dengan pihak IMF diwujudkan melalui perundingan yang menghasilkan
penandatanganan Letter  of  Intent (LoI)  Republik  Indonesia-IMF  pada tanggal  20  Januari  2000.  Salah  satu point  penting  dari  kesepakatan  itu adalah  menyangkut  reformasi  sektor migas yang secara eksplisit disebutkan pada butir ke-80 dan 81.
Dewan  Direksi  IMF,  setelah melakukan  pertemuan  4  Februari 2000  di  Washinton,  menyetujui langkah  dan  jadwal  reformasi  yang telah diumumkan dengan kompensasi bantuan  sebesar  US$  260  juta  dari total bantuan US$ 5 miliar untuk tiga tahun mendatang (s/d Februari 2002).
Sebagai tindak lanjut atas kesepakatannya dengan IMF, pemerintah  Indonesia  sejak  Januari 2000 sesungguhnya telah berkomitmen  menyiapkan  Program Penyehatan  Ekonomi.  Di  sektor migas,  hal  itu  diwujudkan  dengan menetapkan jadwal pembenahan kinerja  sektor  migas  sebagai  berikut: pertama ,  membuat  program  tindakan koreksi  untuk  membenahi  masalah
yang  ditemukan  dalam  audit  khusus ( special  audit )  Pertamina; kedua ,
mengumumkan rencana kerja sehubungan  restrukturisasi  Pertamina dengan  target  bulan  Maret  2000;
ketiga ,    mengevaluasi  RUU  Migas dan menyerahkannya ke DPR dengan target  bulan  Juni  2000;  dan keempat , mempersiapkan  draft  implementasi peraturan-peraturan  dengan  target bulan  Juni  2000  (KOMPAS  22
Januari 2000).
Bersamaan dengan itu,
pemerintah  Amerika  Serikat  melalui USAID  ( United  States  Agency  for International Development ) telah membantu  merumuskan  kebijakan reformasi  sektor  energi  di  Indonesia. Menurut  saran  USAID,    reformasi  di sektor  energi  hendaknya  diarahkan untuk  mencapai  sasaran  strategis berupa  penguatan  tata  kelola  sektor energi  dalam  rangka  menciptakan sektor  energi  yang  lebih  efisien  dan lebih  transparan.  Sasaran  tersebut harus dicapai melalui sejumlah strategi,  yakni:  minimalisasi  peran pemerintah sebatas sebagai  regulator, pengurangan subsidi, dan memajukan keterlibatan  peran  sektor  swasta. Dengan  menempuh  ketiga  strategi tersebut,  sektor  energi  diharapkan mampu memberikan sumbangan miliaran dolar dalam bentuk penerimaan  pajak.  Selain  itu,  sektor energi  yang  lebih  efisien  akan mendatangkan  dampak  positif  bagi lingkungan,  menciptakan  harga  yang rasional, meningkatkan akses masyarakat  kepada  pelayanan  di bidang energi, serta membantu keberlanjutan  sumber  daya  alam
Indonesia. Presiden  Abdurrahman  Wahid menempatkan sektor energi, khususnya  migas,  sebagai  perhatian utama  pemerintah  karena  peranannya
yang dipandang sangat penting dalam perekonomian  dan  menjadi  pokok utama  dalam  strategi  “penyelamatan ekonomi”  yang  berorientasi  pada ekspor  terutama  gas.  Komoditas  ini sedang dipertimbangkan sebagai sumber pendapatan utama bagi
Indonesia  di  masa  depan. 1 Langkah reformasi sektor migas, dalam pandangan pemerintah, harus dimulai dengan  merestrukturisasi  Pertamina selaku perusahaan negara yang bergerak  di  sektor  migas.  Upaya tersebut diawali Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengangkat  mantan  Direktur  Utama PT  Caltex  Pasific  Indonesia,  Baihaki Hakim,  sebagai  Direktur  Utama Pertamina  menggantikan  Martiono Hadianto.  Saat  melantik  Baihaki Hakim, Presiden Abdurrahman Wahid terang-terangan menyebut Pertamina  sebagai  sarang  korupsi. Pernyataan  Presiden  Abdurrahman
Wahid  itu  merupakan  kritikan  tajam yang langsung tertuju kepada
Pertamina  (KOMPAS  29  Februari 2000).  Menanggapi  kritikan  presiden itu,  Direksi  Pertamina  pada  tanggal 30  April  2000  secara  resmi  telah meminta  Kejaksaan  Agung  untuk menindaklanjuti  temuan  Pertamina atas  159  kasus  KKN  yang  terjadi dilingkungan Pertamina. Dari penelitian  yang  dilakukan  sendiri oleh  Pertamina  terhadap  159  kasus KKN  tersebut,  sebanyak  82  kontrak telah dibatalkan,
26 kontrak
diteruskan  melalui  negosiasi,  dan  51 kontrak  dinyatakan  telah  sesuai dengan  praktik  bisnis  yang  wajar (Penerbit KOMPAS, 2005:128).
Sesuai  dengan  komitmen  yang telah dibuatnya dengan IMF,
1 .  Pemikiran  ini  didasari  oleh  besarnya  cadangan gas yang jumlahnya melebihi minyak bumi.
restrukturisasi Pertamina diikuti dengan reformasi undang-undang migas.    Menteri    Energi  dan  Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, menyebutkan  bahwa  paling  lama  dua tahun  setelah  Undang-Undang  itu berlaku,  akan  dilakukan  peralihan Pertamina  menjadi  Persero.  Dalam jangka  waktu  dua  tahun  tersebut, Pertamina  masih  dapat  melakukan kegiatan  usaha  migas,  termasuk penyediaan  dan  pelayanan  BBM  & gas  bumi  untuk  keperluan  dalam negeri  hingga  persero  terbentuk. Setelah itu, Pertamina tidak dapat lagi mengadakan Kontrak Production
Sharing  dengan  pihak  lain.  Hak, kewajiban,  dan  akibat  yang  timbul dari  Kontrak  Production  Sharing  dan kontrak  sejenisnya  yang  dilakukan Pertamina  dengan  pihak  lain,  dengan sendirinya beralih ke Badan Pelaksana sampai berakhirnya kontrak terkait. BUMN tersebut wajib mengadakan kontrak kerjasama untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi di bekas wilayah pertambangan, mengajukan izin usaha  pengolahan,  pengangkutan, penyimpanan,  dan  pemasaran  kepada pemerintah  (KOMPAS  7  Februari 2001).
Menyadari  hak-hak  istimewanya akan berakhir, pengajuan RUU Migas mendorong  direksi  Pertamina  untuk melancarkan  pembenahan.  Direktur Utama  Pertamina,  Baihaki  Hakim, sejak diangkat oleh Presiden
Abdurrahman  Wahid  tanggap  28 Februari  2000  telah  menggulirkan efisiensi.  Sejumlah  langkah  telah diambil,  di  antaranya:  rasionalisasi aset  US$  18,99  miliar,  pembelian base  oil  langsung  ke  produsen, perampingan  jumlah  pekerja  dari 46.000 pekerja menjadi 18.000 pekerja, serta perampingan
mekanisme tender (SINAR HARAPAN  24 Februari  2002). Berbagai  langkah  ini  menghasilkan penghematan:  US$  1,1  juta  pada
Direktorat Hulu, US$ 443 juta selama 10  tahun  (dari  renegoisasi  proyek build & rent) Direktorat  Hilir Bidang Pemasaran  &  Niaga,  US$  1,9  juta (dari renegoisasi kontrak time charter 6  kapal)  pada  Bidang  Perkapalan.
Laporan Pertamina menyebutkan bahwa  pada  tahun  fiskal  1999/2000 Pertamina mencatat laba bersih sebesar Rp 4,98 trilyun atau meningkat 300 persen dari laba bersih tahun  fiskal  1998/1999  sebesar  Rp
1,051  trilyun.  Sejumlah  kemajuan telah dicapai dalam realisasi kebijakan  pengurangan  tenaga  kerja (PHK alami) dan PHK atas permintaan  sendiri  yaitu  27.000  per Juni  2000  menjadi  25.454  per  31 januari 2001 (www.pertamina.com). Berbagai  kebijakan  yang  telah diambil Presiden Abdurrahman Wahid tersebut memunculkan harapan  yang  tinggi  akan  terciptanya kondisi  sosial    politis  yang  lebih tenang  dan pemulihan ekonomi lebih cepat.  Namun  ketika  pemerintah menyepakati Nota Kesepahaman dengan  IMF  pada  tanggal  20  Januari 2000,  program  dan  jadwal  yang disepakati  saat  itu  sesungguhnya berada
di luar kemampuan pemerintah.  Pada  bulan-bulan  awal, hambatan  itu  tidak  diperhatikan pemerintah  Indonesia  dan  IMF.  Tak lama  setelah  itu  menjadi  jelas  bahwa kemampuan pemerintah untuk melaksanakan Nota Kesepakatan mengalami penurunan karena sedikitnya  tiga  alasan. Pertama , menteri-menteri  ekonomi  sejak  awal terlihat  lemah  dalam  hal  koordinasi. Masalah ini makin bertambah dengan terjadinya keretakan hubungan antara
pemerintah  dan  Bank  Indonesia. Kedua ,    birokrasi  mengarah  ke kelumpuhan sebagai akibat
ketidakpastian  arah  proses  reformasi.
Proses  otonomi  daerah  yang  tidak jelas  arahnya  membuat  masalah  ini makin  kompleks. Ketiga ,  hubungan antara  pemerintah  dengan  parlemen makin  memburuk  dan  membuat situasi  menjadi  gawat  menjelang akhir kekuasaan presiden Abdurrahman Wahid. Karena itu sulit mengharapkan program yg disepakati bisa berjalan dengan sempurna (Boediono, 2002:278).
3. Era Presiden Megawati Soekarnoputri Kekuasaan Presiden Abdurrahman  Wahid  jatuh  setelah MPR mencabut TAP MPR/VII/MPR/1999 tentang pengangkatan  Abdurrahman  Wahid sebagai  presiden  melalui  Sidang Istimewa  MPR  pada  tanggal  23  Juli 2001.  Kekuasaan  kemudian  beralih ke  tangan  Megawati  Soekarnoputri yang  menggantikan  Abdurrahman Wahid sebagai presiden  melalui TAP MPR/III/MPR/2001. Sedangkan jabatan  Wakil  Presiden  kemudian dipegang  oleh  Ketua  Umum  PPP, Hamzah  Haz,  yang  terpilih  sebagai wakil  presiden  mengalahkan  Akbar Tanjung. Pilihan untuk menggandeng Hamzah  Haz,  yang  berasal  dari Nahdlatul  Ulama  (NU)  ini,  didasari kalkulasi politik untuk meraih dukungan dari kalangan Islam
sekaligus  untuk  meredakan  amarah massa NU pendukung Presiden Abdurrahman Wahid.
Tampilnya  Presiden  Megawati Soekarnoputri disertai warisan hutang luar  negeri  Indonesia  berjumlah US$150  milyar.  Secara  keseluruhan
hutang  itu  sudah  mencapai  110 persen Produk Domestik Bruto
(PDB)  yang  berarti  telah  melewati ambang batas aman sebesar 20 persen
PDB.    Dari  jumlah  itu,  utang pemerintah berjumlah sekitar US$ 90 milyar  (termasuk  sekitar  US$  11 milyar  terhadap  IMF),  sementara utang  swasta  berjumlah  sekitar  US$ 60  milyar  (Baswir,  2003:30-31). Dampak  beban  utang  luar  negeri sektor  publik  yang  sangat  mencolok, dipikul  oleh  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pada APBN  2001,  dengan  asumsi  kurs rupiah  Rp  7.800,  bunga  utang  luar negeri  yang  harus  dibayar  Indonesia tahun 2001 berjumlah Rp 21,6 triliun. Jika  asumsi  kurs  rupiah  dirubah menjadi  Rp  10.000  per  satu  dollar AS,  maka  jumlah  beban  bunga  yang harus dibayar Indonesia akan membengkak  menjadi  sekitar  Rp  30 triliun.  Ironisnya,  pada  saat  yang sama Indonesia juga harus menyisihkan  dana  untuk  membayar bunga utang dalam negeri dan subsidi
BBM,  dengan  asumsi  kurs  rupiah yang  disesuaikan,  yang  masing- masing  berjumlah  sebesar  Rp  63 triliun dan Rp 50 triliun. Pembengkakan ketiga pos itu memicu pembekakan  perkiraan  defisit  APBN
2001  dari  Rp  52,1  triliun  menjadi sekitar  Rp  78,7  triliun  (Baswir, 2003:53-54).
Dengan  jumlah  hutang  luar negeri  sebesar  itu,  beban  yang  harus dipikul perekonomian Indonesia setiap  tahun  tergolong  sangat  berat. Dampak  beban  hutang  luar  negeri terutama sangat terasa pada kebutuhan  cadangan  devisa.  Secara keseluruhan cadangan devisa Indonesia  yang  berjumlah  sekitar US$  28,7  milyar  memang  masih mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan  impor.  Masalahnya,  selain sekitar US$ 11 milyar yang bersumber  dari  IMF,  kebutuhan cadangan  devisa  tidak  terbatas  hanya untuk  membiayai  impor  (Baswir, 2003:53). Apalagi investasi di bidang eksplorasi  migas  berdasarkan  kajian Kurtubi  (2003)  menurun  tajam  dari US$  1.080  juta  (1998)  menjadi  US$ 520 juta (1999), US$ 428 juta (2000) dan  turun  lagi  menjadi  US$  425  juta (2001).  Akibatnya,  menurut  Samhadi (2005)  produksi  minyak  Indonesia semakin menurun dari 1,520 juta bph (1998)  menjadi  1,408  juta  bph (1999);  1,456  juta  bph  (2000),  dan 1,389  juta  bph  (2001).  Mengutip survey  dari  Fraser  Institute  tahun 2000/2001, Samhadi (2005) menyatakan  Indonesia  menempati peringkat  40  dari  43  negara  dalam iklim  investasi  pertambangan.  Posisi ini  hanya  lebih  baik  dibandingkan Rusia, Kazakhstan, dan Zimbagwe.
Untuk  mengatasinya,  Presiden Megawati  tidak  punya  pilihan  lain kecuali memulihkan hubungan pemerintah  Indonesia  dengan  IMF yang  sempat  memburuk  semasa
Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Peran IMF dipandang sangat penting dalam memperjuangkan
Indonesia di hadapan  para  kreditor  asing.  Sumber kekuatan  IMF,  menurut  Joseph  Gold (1970), bukanlah pada sumber- sumber  keuangan  yang  dikuasainya, melainkan  pada  kepercayaan  yang diberikan  oleh  pemerintah  negara- negara  industri  Barat  dan  masyarakat bisnis  internasional.  Oleh  karena  itu penilaian  IMF  akan  menjadi  rujukan oleh kreditor asing dalam forum: CGI ( Consultative  Group  on  Indonesia ), Paris  Club,  Bank  Dunia,  Bank Pembangunan  Asia,  maupun  oleh para pelaku bisnis internasional.
Komitmen  Presiden  Megawati Soekarnoputri  diwujudkan  dengan melanjutkan  kembali  pembahasan Rancangan  Undang-Undang  Migas bersama pihak DPR. Berbeda dengan DPR  pada  periode  sebelumnya, anggota  DPR  di  era  pemerintahan Megawati  menerima  dan  membahas rancangan undang-undang ini dengan semangat mengkritisi, bukan mementahkan.  Sementara  sebagian pengamat,  pekerja  sosial,  dan  para ahli  menganggap  RUU  Migas  itu hampir  sama  dengan  RUU  Migas yang ditolak DPR. RUU Migas Jilid I dan  RUU  Migas  Jilid  II  bertumpu pada  gagasan  yang  sama  yaitu,
membubarkan Pertamina yang
berpola  usaha  terintegrasi  (hulu  dan hilir)  dan  merombaknya  menjadi Persero berpola terpecah-pecah.
Ketika  RUU  Migas  dibahas, terungkap  korupsi  yang  terjadi  di tubuh  Pertamina.  Skandal  tersebut adalah mark up proyek pembangunan kilang minyak Export Oriented
Refinery (Exor  I)  Balongan  yang menelan biaya sekitar US$ 2,4 miliar.
Biaya  itu  jauh  lebih  besar  daripada pembangunan kilang sejenis di Amerika Serikat yang hanya US$ 1,9 miliar  atau  selisih  US$  592  juta (sekitar  Rp  1,5  triliun).  Kasus  itu mengantarkan mantan Direktur
pengolahan Pertamina Tabrani  Ismail ke  penjara  serta  berpotensi  menyeret Erry  Putra  Oudang,  Bing  Cintamani, Sigit  Harjojudanto,  Bob  Hasan,  dan Siti  Hardiyanti  (Syeirazi,  2009:179). Tentu  saja isu  korupsi ini merupakan kampanye  gratis  untuk  mengesahkan RUU  Migas  menjadi  undang-undang pada  23  Oktober  2001  dengan miderheidsnota (nota  keberatan)  dari sebagian anggota DPR.
Dengan diberikannya persetujuan  oleh  mayoritas  anggota
dewan,  maka  Rapat  Paripurna  DPR- RI tanggal 23 Oktober 2001 akhirnya mengesahkan  Rancangan  Undang- Undang  Minyak  dan  Gas  Bumi menjadi  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.  Keluarnya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  menimbulkan perubahan  besar  atas  pengelolaan sektor  migas  Indonesia.  Perubahan kebijakan pemerintah di sektor migas memuat  hal-hal  sebagai  berikut. Pertama ,  pengusahaan  migas  yang selama  ini  dimonopoli  oleh  BUMN (Pertamina)  dihapuskan,  selanjutnya Pertamina  menjadi  perusahaan  biasa. Kedua ,  ada  dua  badan  yang  harus dibentuk  untuk  menggantikan  peran yang sebelumnya dimainkan Pertamina  yaitu:  Badan  Pelaksana sebagai  suatu  Badan  yang  dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan  Usaha  Hulu  di  bidang
Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 23);  dan  Badan  Pengatur  sebagai suatu  Badan  yang  dibentuk  untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak dan  Gas  Bumi  pada  Kegiatan  Usaha Hilir  (Pasal  1  angka  24). Ketiga , Sektor
Hulu dan Hilir yang sebelumnya  bersifat  monopoli  kini menjadi  terbuka  bagi  semua  pihak (Pasal 9 ayat 1). Keempat , Pemegang
Kuasa Pertambangan Migas di seluruh wilayah  Indonesia bukan lagi Pertamina melainkan Pemerintah
Indonesia  (Pasal  4  ayat  2). Kelima , pengusahaan  usaha  hulu  disebut Kontrak  Kerja  Sama  (Pasal  1  angka 19).

## C. PENUTUP
Krisis moneter yang berkembang luas  menjadi  krisis  ekonomi  di  akhir tahun 1997 telah memaksa Pemerintah mengubah orientasi kebijakannya.  Dari  sisi  ekonomi, krisis  tersebut  telah  menggerogoti kemampuan  keuangan  Pemerintah sehingga  mengurangi  kemampuan Pemerintah  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  material  rakyat.  Dari  sisi politik, dahsyatnya krisis telah mengakibatkan  turunnya  dukungan rakyat terhadap kelangsungan kekuasaan  Pemerintah.  Dalam  upaya melindungi eksistensinya, pemerintah meminta  dukungan  dari  lembaga keuangan  internasional  khususnya IMF.  Dari  sisi  ekonomi,  langkah  ini diharapkan mampu secepatnya mendatangkan  suntikan  dana  segar yang  diperlukan  untuk  mempercepat proses  pemulihan  setelah  didera krisis,  terlebih  lagi  setelah  IMF  siap memberikan bantuannya. Namun konsekuensi  dari  lemahnya  posisi tawar pemerintah membuat pemerintah  tak  dapat  mengelak  dari intervensi  politik  kekuatan  eksternal sebagaimana telah terbukti dari keterlibatan  peran  IMF  dan  lembaga keuangan  internasional  lainnya  yang begitu  dominan  dalam  mendesakkan perubahan kebijakan ekonomi
Indonesia  secara  radikal.  Pelajaran yang  dapat  diambil  adalah: pertama , dalam  situasi  krisis,  peluang  bagi munculnya perubahan kebijakan secara  radikal  menjadi  terbuka  lebih lebar; kedua ,  kebutuhan  yang  amat besar  untuk  memperoleh  suntikan modal  dari  luar  menyebabkan  proses perubahan kebijakan didominasi kekuatan kapitalis internasional.
Krisis ekonomi menciptakan peluang  bagi  munculnya  perubahan
kebijakan secara radikal. Kenyataannya,  krisis  memperkuat posisi  ekonom  liberal  dan  agen-agen internasional seperti IMF/Bank Dunia untuk mendesakkan perubahan kebijakan  sesuai  dengan  resep  yang ditempuh negara-negara maju. Perubahan  kebijakan  dimaksudkan untuk merekapitalisasi dan mengorganisir  kembali  sektor  migas yang tertimpa krisis. Dengan cara itu, mereka mengakhiri keterlibatan negara  yang  dianggap  berlebihan dalam  perekonomian.  Fenomena  ini memberi  pelajaran  bahwa  proses perubahan kebijakan bukanlah semata-mata bersifat teknis, melainkan pula bersifat politis. Proses ini  melibatkan  pertarungan  antar aktor  yang  berbeda  kepentingan. Karena  itu  penciptaan  posisi  tawar yang  tinggi  menjadi  penentu  bagi para  aktor  untuk  memenangkan pertarungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baswir,  Revrisond,  2003,  Di  Bawah Ancaman  IMF,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Boediono, “The International Monetary Fund Support Program in Indonesia, Comparing Implementation under Three President”, dalam:  Mohammad  Ikhsan, Chist  Manning,  dan  Hadi Soesastro  (ed.),  2002, 80 Tahun Mohammad Sadli , EkonomiIndonesia di Era Politik Baru , Jakarta: Penerbit
KOMPAS.
Gunawan,  Anton  H.,  “Mengkaji
Pengalaman  Masa  Lalu  dan Menggagas  Masa  Depan”,
dalam  St.  Sularto  (ed.),  2000,
Menggugat Masa Lalu,
Menggagas Masa Depan Ekonomi  Indonesia ,  Jakarta: Penerbit KOMPAS. Saidi, Zaim, 1998, Soeharto Menjaring  Matahari,  Tarik Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980 , Bandung: Mizan. Syeirazi,  M  Kholid.  2009. Di  Bawah
Bendera  Asing:  Liberalisasi Industri  Migas  Di  Indonesia .
Jakarta: LP3ES.

## TESIS
Iriyanto,  Tri  Santoso,  2000, Strategi Pertamina Dalam Menghadapi Persaingan Bebas  Pada  Era  Milenium Ketiga ,  Tesis  S-2  Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Karyana, Yana, 2000, Konteks Politik Privatisasi BUMN (Studi tentang Implementasi Kebijakan  Privatisasi  Oleh Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN) , tesis S-2 Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada.

## ARTIKEL
Kurtubi, 2003, “Terancamnya Keamanan  Suplai  Kebutuhan BBM Nasional”, Artikel, KOMPAS 9 Mei. Kurtubi, 2003, “Opec Pasca Perang”, Artikel, MEDIA INDONESIA 14 April. Salim,  Agus,  1998,  “Swastanisasi BUMN  di  Tengah  Badai
Krisis  Ekonomi”,  Artikel,
Harian BERNAS 18 April. Samhadi, Sri Hartati, 2005, “Kealpaan  Negara  Amankan Masa Depan Bangsa”, KOMPAS 16 Agustus 2005. Elyza,  Rizka,  dan  Nasrullah  Salim,
2002,  “Ada  Apa  dengan Sektor  Energi  di  Indonesia?” , www.pelangi.or.id/publikasi/2 002/LAO-booklet.pdf

## INTERNET
www.bpmigas.com,”Sambutan Menteri  Energi  Dan  Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  Pada  Peresmian Fasilitas  Produksi  Pengolahan Dan  Penampungan  Terapung
Migas  Belanak  KPS  Conoco Philips  Indonesia,  Jakarta  29 Oktober 2004.
www.pertamina.com/indonesia/heado ffice/hupmas/news/pressreleas e/2001/PR2304013.htm, “Efisiensi Pertamina Tunjukkan Hasil”. www.pertamina.com, “Efisiensi
Pertamina Tunjukkan Hasil”. www.tender-indonesia.com,”Merger Global pengaruhi Eksplorasi”.

## SURAT KABAR
KOMPAS 22 Januari 2000, “Rincian Langkah dan Jadwal Reformasi RI-IMF”. KOMPAS 29 Februari 2000, “Baihaki Hakim Dirut Baru Pertamina”. KOMPAS  27  Juni  2000,”Aparat Pesimis Bisa Tangani Penyeludupan BBM” KOMPAS 7 Februari 2001, “Pemerintah Sampaikan  RUU Migas, Dibentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur”. KOMPAS 27 Agustus 2001,”Dukungan  dari  IMF Barulah Sebagian dari Langkah Perbaikan Ekonomi”.

## KOMPAS 16 Februari 2003,”Minyak
Rakyat diselundupkan”. REPUBLIKA 20 Januari 2000, “IMF Kucurkan 260 juta dolar Pada Awal Februari”.
SINAR  HARAPAN  24  Februari 2002,  “Baihaki  Hakim  Dirut Pertamina,  Menutup  Masa lalu  Melangkah  Lebih  Baik Ke Depan”.

## MAJALAH
Media  Transparansi  7  April  1999, “Melacak  KKN  di  Tubuh Pertamina”.