## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI PERATURAN DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Oleh; Dwi Bayu Anggara

## STKIP PGRI Tulungagung

## ABSTRAK
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  salah  satu  lembaga  baru  yang  ada  di  desa, Lembaga tersebut mengantikan lembaga yang lama yaitu di kenal Badan Perwakilan Desa. Saat ini Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sangat  di  tunggu-tunggu  peranya  oleh  masyarakat,  selain sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat,  juga  sebagai  pengawas  berjalanya  pemerintahan  desa,dan penyusun peraturan desa bersama pemerintah desa. maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu, Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan desa

## I. PENGANTAR
Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya,
wilayah  Indonesia  terdiri  atas  beberapa daerah  atau  wilayah  provinsi  dan  setiap daerah  atau  wilayah  provinsi  terdiri  atas beberapa  daerah  kabupaten  dan  kota. Selanjutnya dalam tiap daerah kabupaten dan  kota  terdapat  suatu  pemerintahan terendah  yang  disebut  desa  dan kelurahan.  Dengan  demikian,  desa  dan kelurahan  adalah  satuan  pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten dan kota (PERDA No. 1 Tahun 2016  tentang  Tatacara  Penyusunan Peraturan Desa).
Di  awal  pelaksanaan  UU  No.  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah,
banyak  pihak  berharap  akan  terjadi perubahan mendasar dalam
penyelenggaraan  tata  pemerintahan hingga  ke  tingkat  desa.  Hrapan  ini didasarkan  atas  pemihakan  kebijakan tersebut  pada  desa  sangat  tinggi.  Dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga  desa  memiliki  kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Tujuan peneliti kali ini yaitu untuk mengetahui peran Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai lembaga  yang  ikut  serta  dalam pengesahan  legislasi  di  Desa  Wonorejo
Kecamatan  Sumbergempol  Kabupaten
Tulungagung,  serta  untuk  mengetahui kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  selama penyusunan Legislasi di Desa.
Menurut  Sarman  dan  Makarao (2012:  289),  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  berfungsi  menetapkan peraturan  desa  bersama  kepala  desa,
menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah  dan  munfakat.  Pimpinan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dipilih  dari  dan  oleh  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  adalah  6  (enam)  Tahun  dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Sesuai pasal 13 PP No. 110 Tahun 2016,  tentang  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  persyaratan  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  adalah: (a). Bertakwa  Kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, (b). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1994,  serta  mempertahankan    dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  Bhineka  Tunggal Ika,  (c).  Berusia  Paling  rendah  20  (dua
puluh) tahun atau sudah pernah menikah, (d).  Berpendidikan  paling  rendah  tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,  (e).  Bukan  sebagai  perangkat Pemerintah Desa, (f). Bersedia di calonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  (g).  Wakil penduduk  Desa  yang  terpilih  secara demokratis. Fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  110 Tahun  2016  dikatakan  pada  pasal  31 Badan  Permusyawaratan  Desa  berfungsi: 1).Membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama kepala desa, 2).Menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa,
dan  3).Melakukan  pengawasan  kinerja Kepala desa. Pada  Pasal  51  PP  Nomor  110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berhak: 1).Mengawasi  dan  meminta  keterangan tentang  penyelenggaraan  pemerintah desa kepada pemerintah desa, 2).Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, 3).Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
Menurut  Sutinah,  2015:  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Peraturan ini  berlaku  di  wilayah  desa  tertentu, Peraturan  Desa  merupakan  penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundangundangan  yang  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  kondisi  sosial budaya  masyarakat  desa  setempat. Peraturan  Desa  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi. Masyarakat
berhak memberikan  masukan  secara  lisan  atau tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Dalam  perjalanan  Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah
berkembang  sehingga  perlu  dilindungi dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dalam  menjalankan  pengelolaan pemerintah  desa  harus  disertai  dengan tanggung jawab publik sehingga memenuhi  harapan  masyarakat  di  desa.
Hal  yang  sama  juga  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  legislatif  dan masyarakat.  Kerangka  berfikir  dalam penelitian  ini  bisa  didalam  sekema berikut:  1).  Susunan  dan  tata  cara penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  18,  2). Setelah  ada  UU  No.  1  Tahun  2016 tentang  desa  yang  mengatur  tentang susunan  dan  tatacara  penyelenggaraan pemerintahan desa harus di atur dengan undang-undang,  maka  di  bentuk  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  3).  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sebagai  penampung  aspirasi,  sekaligus legislasi  peraturan  desa,  4).  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  beserta pemerintah desa bersama-sama membuat  peraturan  desa  sehingga  bisa menghasilkan produk hukum yang bisa di laksanakan  dan  di  patuhi  oleh  semua masyarakat desa, 5). Peraturan desa yang telah  di  sahkan  tersebut  kemudian  di umumkan  melalui  rapat per RT sehingga semua warga bisa mengetahui peraturan desa  yang  baru  di  buat,  6).  Sehingga pembaharuan
terhadap tata pemerintahan  desa  atau  hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data yang  dikumpulkan  adalah  data  primer dan  data  skunder.  Data  primer  akan diambil dari dokumen yang berhubungan dengan pemerintah  desa  yang  berada  di desa tersebut, dokumen yang dikumpulkan  bersifat  catatan-catatan, tulisan,  laporan,  peta  dan  gambar- gambar yang menyangkut Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Usaha dalam  mendapatkan  data  yang  dapat dipercaya,  maka  digunakan (snow  ball sampling) .  Dengan  demikian  informasi awal  dipilih  dari  orang-orang  penting yang  berada  di  Kantor  Desa  Wonorejo Kecamatan  Sumbergempol.  Selanjutnya berdasarkan  teknik  bola  salju  pencarian informasi sebagai data pembanding akan digulirkan  kepada  Kepala  Desa  dan Sekertaris  Desa  Wonorejo  Kecamatan Sumbergempol.  Hal  ini  dilaksanakan karena  peneliti  mendapatkan  data langsung  ( Firsthand )  dengan  manusia sebagai instrumen ( human instrumen ).
Untuk mengumpulkan data primer dan  skunder  peneliti    menggunakan beberapa  teknik  pengumpulan  data, yaitu:  1).  Kegiatan  observasi  meliputi pengamatan  dan  pencatatan  dengan sisitematis  fenomena-fenomena  yang diselidiki.  Yakni  dengan  mengamati secara kawasan dan masyarakat yang ada
di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol  Kabupaten  Tulungagung. 2).  Dokumentasi  merupakan  pelengkap dari  penggunaan  metode  observasi, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, refrensi-refrensi,  foto-foto,  dan  rekaman kaset.  3).  Wawancara  dilakukan  oleh Peneliti  dengan  subyek  penelitian  yang terbatas.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara interaktif model Milles dan Humberman.  Dalam  analisis  model interaktif ada tiga kelompok analisis, yang reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Peneliti  mengambil  tempat penelitian  di  Desa  Wonorejo  Kecamatan Sumbergempol  Kabupaten  Tulungagung, Desa  tersebut  terletak  di  sebelah  selatan Ibu  Kota  Kecamatan  Sumbergempol Kabupaten  Tulngagung.  Jarak  antara  Ibu Kota  Kecamatan  dengan  Desa  Wonorejo yaitu kurang lebih 3 km, sedangkan jarak antara  Ibu Kota  Kabupaten dengan Desa Donorejo yaitu kurang lebih 6 km.
Prosedur  penelitian  ini  untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan, maka  penelitian  ini  dilakukan  dalam beberapa  tahap  sebagai  berikut:  1). Tahap  Persiapan  tahapan  ini  merupakan tahap  awal  dalam  melakukan  penelitian. Dalam  tahap  ini  peneliti  melakukan beberapa tindakan, yaitu: a). Mengajukan
judul penelitian kepada
dosen pembimbing,  b).  Meminta  surat  ijin  di unit PPM STKIP PGRI Tulungagung untuk mengadakan  penelitian,  c).  Melakukan observasi  di  desa  Wonorejo  Kecamatan Sumbergempol  Kabupaten  Tulungagung, untuk  itu  peneliti  memohon  kepada kepala  desa  untuk  memberikan  ijin  dan fasilitas  guna  pelaksanaan  penelitian,  d). Peneliti  membuat  pedoman  wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan.
Peneliti selanjutanya mencari subjek yang sesuai  dengan  karakteristik  subjek penelitian. Untuk itu, sebelum wawancara dilaksanakan  peneliti  bertanya  kepada subjek tentang kesiapan
untuk diwawancarai.  Setelah  subjek  bersedia untuk  diwawancarai,  peneliti  membuat keputusan  dengan  subjek  tersebut mengenai  waktu  dan  tempat  untuk melakukan wawancara. 2).
Tahap Pelaksanaan  peneliti  ini  direncanakan pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut:  a)  Tahap  Orientasi  yaitu kunjungan  kepada  pejabat  desa  yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh informasi tentang keberadaan desa. Pada tahap ini meliputi perumusan  dan  pembatasan  masalah serta merumuskan
pertanyaan- pertanyaan penelitian, b). Tahap ekplorasi bertujuan  untuk  menajamkan  arah penelitian.  Pengumpulan  data  yang
mendalam  dilakukan  yang  diawali dengan  verivikasi  daftar  informasi  yang sudah  disiapkan  peneliti  sebelumnya. Kegiatan  verivikasi  dimaksudkan  untuk menanyakan kembali kejelasan dan peran informasi  dalam  BPD.  Peneliti  membuat kesepakatan  dengan  informan  mengenai waktu  dan  tempat  untuk  melakukan wawancara  berdasarkan  pedoman  yang dibuat oleh peneliti. Peneliti
memindahkan hasil catatan dalam tulisan yang  rapi  dan  sistematis,  c).  Tahap Konfirmasi  pada  tahap  ini  peneliti melakukan  analisis  data,  interprestasi data  sesuai  dengan  langkah-langkah yang  dijabarkan  pada  bagian  metode analisis  data  pada  bab  ini,  setelah  itu peneliti  menyimpulkan  temuan-temuan yang diperoleh dilapangan untuk dijadikan  sebagai  hasil  akhir  dari penelitian yang menggambarkan bagaimana peranan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Dalam penelitian  ini  dari  awal  pengajuan  judul sampai  selesai  observasi  kurang  lebih memakan waktu sekitar 4 bulan.

## III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  bisa  dikatakan  berperan  dalam menjalankan fungsinya, ini sesuai dengan fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  berdasarkan  pasal  55  No.  110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Aspek
dramaturgi  lain  di front  stage adalah aktor  sering  mencoba  menyampaikan kesan bahwa mereka lebih akrab dengan audiensi daripada keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian
Pemerintan  Desa  Wonorejo  setelah adanya  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  masyarakat  desa  Wonorejo
diharapkan  mengetahui  apa  yang menjadi  keputusan  pemerintah  Desa Wonorejo. Setelah adanya Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga diharapkan dapat memperjuangkan pembangunan Desa Wonorejo. Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) mendukung
terhadap pemerintahan  desa  yang  sekarang  ini, sebab  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  itu  sendiri  merupakan  mitra  kerja pemerintahan  desa.  Maka  sudah  pasti dengan  adanya  koordinasi  yang  baik Pemerintah  Desa  Wonorejo  dapat melaksanakan apa yang menjadi
keputusan mereka, yaitu keputusan yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) secara demokratis.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan pemerintah  desa  berjalan  dengan  baik.
Dua  informan  dari  pemerintah  desa sama-sama menyatakan bahwa koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  dengan  pemerintah  desa berjalan  dengan  baik.  Sesuai  pemikiran Goffman,  hal  ini  menunjukkan  bahwa informasi-informasi dari pemerintah desa bisa  dikatakan  satu  tim  yang  bekerja sama  mementaskan  satu  rutinitas bersama-sama.
Ini  sesuai  dengan  pandangan Goffman tentang analisis kerangka (frame analysis) yang  mengarah  pada  studi struktur kehidupan sosial. Ketika individu mendefinisikan  situasi,  biasanya  mereka tidak  menciptakan  situasi  itu.  Sedangkan menurut  George  Gonos,  kerangka sebagian  besar  adalah  peraturan  atau hukum  yang  mengatur  interaksi.  Aktor harus  memutuskan  kerangka  mana  yang akan  dipakai  dalam  situasi  tertentu. Kerangka itu sendiri mungkin diubah oleh aktor sesuai kebutuhan. Kerangka itu juga mungkin berubah dari waktu ke waktu. Ini khususnya  terjadi  ketika  muncul  gerakan sosial  yang  melawan  kerangka  yang  ada atau  sukses  menggantinya  dengan kerangka yang berbeda.
Pelaksanaan  legislasi  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  dalam pembentukan  peraturan  desa  melalui tahap  persiapan,  pembuatan  rancangan dan pembahasan serta pengesahan yang
dilakukan  bersama-sama  dengan  kepala desa,  di  sisni  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  ingin  menampilkan  perasaan diri  yang  dapat  diterima  orang  lain, karena  itu  aktor  menyesuaikan  diri dengan  pengendalian  audiensi.  Aktor berharap  perasaan  diri  yang  mereka tampilkan  kepada  audiensi  akan  cukup kuat  mempengaruhi  audiensi  dalam menetapkan  aktor  sebagai  aktor  yang dibutuhkan.
Pada  tahap  pematangan  dan penajaman gagasan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sudah banyak berperan dengan ikut serta Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam pembahasan  rancangan  peraturan  desa. Setelah  Rancangan  Peraturan  Desa (RAPERDES)  diterima  oleh  pemerintah desa,  kemudian  Badan  Permusyawaratan
Desa (BPD) mengadakan rapat gabungan dengan pemerintah desa yang membahas  Raperdes  dan  dapat  dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal  2/3  dari  jumlah  anggota  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  maka Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dapat  menentukan  rapat  selanjutnya yaitu  maksimal  tiga  hari  setelah  rapat pertama. Berdasarkan  pernyataan  tersebut mencerminkan bahwa Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berperan dalam  pembahasan  rancangan peraturan desa.  Cara  pengambilan  keputusan dengan  jalan  musyawarah  munfakat, tetapi  tidak  menutup  kemungkinan diadakan voting.
Kesepakatan pengambilan  keputusan  ini  tercapai minimal  disetujui  50%+1  dari  jumlah anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) yang hadir.
Tahap  akhir  dari  pembuatan peraturan  desa,  yaitu  tahap  dimana dilakukan  penyusunan  bahan  ke  dalam peraturan yang kemudian akan ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  dan ditanda  tangani  oleh  kepala  desa,  serta dilampiri daftar hadir peserta rapat.
Dari  semua  pernyataan  tersebut diatas  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  memiliki  peran  lagi  dalam pengesahan  peraturan  desa,  dan  dapat disimpulkan  bahwa  setelah  pemerintah desa  menerima  kembali  rancangan peraturan  desa  yang  dibahas  dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) maka  langkah  selanjutnya  adalah  kepala desa  akan  menetapkan  rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan  desa.  Dalam  hal  pembentukan peraturan  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  bisa  dikatakan  berperan  baik dalam  penyerapan  aspirasi  masyarakat yang  nantinya  akan  dibawa  dalam
pembahasan  rancangan  peraturan  desa. Agar  warga  tahu  kalau  ada  peraturan desa  yang  mengikat  di  Desa  Wonorejo ini,  diadakan  sosialisasi  peraturan  desa melalui  rapat-rapat  RT  atau  pada  saat pertemuan,  warga  mengundang  salah satu  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di wilayahnya untuk memberikan penjelasan
tentang peraturan desa tersebut.
Sesuai  dengan  pasal  31  UU  No. 110  Tahun  2016,  menyatakan  bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) mempunyai fungsi membuat dan menetapkan  peraturan  desa  bersama- sama dengan pemerintah desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi  mengawasi  jalanya  pemerintah desa.  Fungsi  dalam  pengawasan  ini meliputi pengawasan terhadap keputusan kepala  desa.  Dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan  ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggung jawaban  kepala  desa  serta  meminta keterangan kepada pemerintah desa.
Di dalam peraturan desa terdapat 2  (dua)  jenis  peraturan  desa,  yaitu peraturan  desa  rutin  dan  peraturan  desa insidental. Peraturan
desa rutin merupakan  peraturan  desa  yang  di  buat secara  rutin  dari  tahun  ke  tahun,  yaitu peraturan  desa  tentang  Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes).
Dengan  adanya  pembahasan  RAPBDes oleh  Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD) yang  disusu  oleh  kepala  desa  diikuti masyarakat,  berarti  produk  hukum  yang berupa  kebijakan  anggaran  belanja  desa bersifat  responsif.  Kebijakan  desa  yang bersifat  responsif  yakni  kebijakan  yang mendapat tanggapan dan masukan yang baik  dari  pemerintah  desa,  Badan Permsyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat  desa  yang  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan  masyarakat  dapat  terjamin yaitu  terpenuhinya  atau  tercukupinya kebutuhan  masyarakat.  Peraturan  desa tentang APBDesa yang telah disusun dan ditetapkan  oleh  Badan  Permsyawaratan Desa  (BPD)  bersama  kepala  desa diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya peraturan desa insidental  merupakan  peraturan  desa yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat pada  saat  itu,  misalnya  peraturan  desa tentang  lahan  bengkok  perangkat  yang kosong, peraturan desa tentang tata cara pencalonan,  pemilihan,  pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Peraturan  desa  merupakan  produk legislasi  oleh  Badan  Permsyawaratan Desa  (BPD)  desa  Wonorejo  telah  sesuai dengan  hierarki  perundang-undangan
dan  dalam  pembuatanya  juga  melalui tahapan-tahapan yang sesuai aturan yang sudah  ditetapkan.  Tahapan  persiapan untuk  peraturan  desa  dipersiapkan  oleh Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD) beserta  rancangan-rancangannya  dan selanjutnya  dibahas  untuk  ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa.
Pelaksanaan  legislasi  dalam  arti pembentukan  peraturan  perundang- undangan  bukanlah  hal  yang  mudah. Faktor  sumberdaya  manusia  sangat menentukan kualitas peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk. Walaupun demikian dalam suatu kelompok  masyarakat  khususnya  di  desa harus  ada  suatu  aturan  di  dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan kepemerintahan berlandaskan hukum yang mengikat atau peraturan  desa.  Menurut  Blumer  Ritzer,
2014: 292) proses sosial dalam kehidupan kelompok yang menciptakan dan menguatkan  aturan,  bukan  aturan  yang menciptakan dan menguatkan kehidupan kelompok. Berdasarkan
pembahasan tersebut,  Badan  Permsyawaratan  Desa (BPD)  bisa  dikatakan  berperan  dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Legislasi oleh Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Wonorejo memang sudah terlaksana dan sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan  yang  ada  dan  tahapan  benar.
Namun fungsi legislasi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) belum dapat berjalan secara maksimal. Badan Permsyawaratan  Desa  (BPD)  dalam melaksanakan  fungsi  legislasinya  tidak lepas dari dukungan sumberdaya manusia,  sarana  dan  prasarana,  sumber daya  keuangan  serta  fasilitas  dari pemerintah  yang  lebih  tinggi  yaitu pemerintah  daerah.  Dengan  demikian apabila  kondisi  sumberdaya  tersebut kurang memadahi, dapat dipastikan akan terjadi  hambatan-hambatan atau  disebut juga kendala.
Badan Permsyawaratan Desa (BPD) juga  dianggap  sudah  berperan  dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah  desa  baik  kinerja  dari  aparat desa  maupun  pengawasan  terhadap anggaran  desa  (APBDes).  Dengan demikian diharapkan tidak ada penyelewengan kekuasaan oleh
pemerintah  desa.  Fungsi  pengawasan perlu  diwaspadai  karena  fungsi  ini  bisa menjadi  penyebab  timbulnya  konflik antara  kepala  desa  dengan  Badan Permsyawaratan  Desa  (BPD).  Kehadiran Badan  Permsyawaratan  Desa  (BPD)  bisa dilihat  sebagai  kutub  kekuasaan  baru  di desa.  Keaadaan  yang  seperti  ini  yang menyebabkan kepala desa dengan Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  saling
menjaga  jarak  hingga  hubungan  antar kedua  lembaga  ini  kurang  harmonis.  Hal ini  mengarah  pada  setiap  tindakan  dari pemerintah  desa  yang  selalu  hati-hati dalam  yang  sejalan  dengan  pemikiran Goodman  (dalam  Ritzer,  2014:  285) tentang  seni  mengelola  kesan  yang mengarah  pada  kehati-hatian  terhadap serentetan tindakan yang tak diharapkan.
Dalam  pelaksanaan  fungsi  Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  di  desa Wonorejo  terdapat  kendala  baik  internal maupun eksternal.
a. Kendala Internal
Kendala  dalam  pelaksanaan fungsi  Badan  Permusyawaran  Desa (BPD)  di  desa  Wonorejo  secara internal adalah berkurangnya wewenang atau hak dalam mengambil  keputusan,  misalnya dalam  sebuah  proses  pengesahan peraturan desa, dulu Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sangat berperan penting dalam pengesahan peraturan  tersebut.  Tetapi  sekarang hal  tersebut  sudah  sedikit  tidak berfungsi, karena Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  hanya sebagai pengawas sekaligus penyalur aspirasi  masyarakat,  itu  semua
dibawah kekuasaan Kepala Desa.
b. Kendala Eksternal
Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Wonorejo  secara  eksternal  atau kendala dari luar yang menyebabkan terhambatnya  pelaksanaan  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) adalah:
1) Fungsi yang kurang
Sarana  dan  prasarana  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Wonorejo  yang  belum  terpenuhi seperti  fasilitas  ruang  kerja  untuk Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD). Saat  ini  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wonorejo belum memiliki  gedung  sendiri.  Hal  ini mengindikasikan  adanya  kendala alokasi  dana  untuk  penyediaan gedung  Badan  Permusyawaran  Desa (BPD).
2) Dana operasional tidak mencukupi Dana operasional yang diterima  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Desa  Wonorejo  tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan
kepentingan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan wewenang  dalam  hubungan  tata kerja  dengan  pemerintah  desa.
Akibatnya produktivitas dan kreatifitas anggota Badan
Permusyawaran  Desa  (BPD)  menjadi tidak  maksimal  karena  mereka  tentu lebih  mengutamakan  kepentingan ekonomi keluarga (bekerja)  daripada memikirkan tugas-tugas Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak menyediakan  penghasilan  berupa gaji atau imbalan lain memadahi. Adapun
langkah-langkah mengatasi  kendala  BPD  telah  ditempuh langkah-langkah  sebagaimana  paparan data  hasil  penelitian  di  atas.  Guna pembahasan lebih lanjut langkah-langkah dalam  mengatasi  kendala  tersebut dapat disajikan ulang sebagai berikut.
a. Terbatasnya  wewenang  dan  hak dalam  mengesahkan  peraturan desa.  Langkah  yang  ditempuh
Badan  Permusyawaratan  Desa
(BPD) yaitu tetap saja menjalankan tugas  seperti  biasanya  yaitu mengawasi berjalanya pemerintah,  sekaligus  menegur bila aja kejangalan dalam berjalanya  sistim  kepemerintahan desa. b. Minimnya  fasilitas  yang  kurang telah ditempuh dengan perampingan  perangkat  desa. Langkah perampingan dapat
dipandangsebagai  langkah  yang
mengarah  pada  efisiensi.  Akibat dari efisiensi tentunya akan dapat menghimpun  dan  menghemat sumberdaya  untuk  dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya  bidang  legislasi  oleh Badan Permusyawaran Desa
(BPD).  Demikian  halnya  dengan dana  operasional  yang  tidak mencukupi  ditempuh  dengan langkah  yang  sama  dalam mengatasi  kendala  fasilitas  yang kurang memadahi yakni ditempuh dengan  perampingan  perangkat desa.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  dalam  hal fungsi dan wewenang sebagai penyelenggaraan pemerintah desa sudah cukup baik. Ukuran kebaikannya berdasarkan  pada  kondisi  kemampuan lembaga  Badan  Permusyawaran  Desa (BPD)  dari  segala  kekurangan  dan keterbatasan.  Kemudian guna  kelancaran fungsi  legislasi  Badan  Permusyawaran Desa  (BPD)  diperlukan  tenaga  yang memfasilitasi  atau  sebagai  fasilitator dibidang pelaksanaan fungsi legislasi.
Langkah-langkah yang ditempuh  oleh  Badan  Permusyawaran
Desa  (BPD)  dan  pemerintah  desa  dalam
mengatasi  kendala  pelaksanaan  fungsi legislasi  selama  ini  meskipun  sudah  baik tetapi  belum  menyentuh  perlunya fasilitatot.  Bagaimanapun  juga  persoalan peraturan  desa  adalah  persoalan  hukum persoalan  tersebut  mau  tidak  mau membutuhkan  teknisi  yang  terampil, berkemampuan,  memadahi  dan  memiliki motifasi kerja yang tinggi.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan tentang peran BPD di dalam legislasi  Desa  Wonorejo  Kecamatan Sumbergempol  Kabupaten  Tulungagung maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
Pelaksanaan  Fungsi  BPD  dalam legislasi  di  Desa  Wonorejo  di  dalam penyelenggaraan  fungsi  BPD  dalam legislasi  cukup  baik  didalam  menyerap dan  menampung  aspirasi  masyarakat. Tetapi  setelah  melemahnya  hak  dan wewenang  BPD,  sehingga  berdampak pada  kinerja  BPD  yang  kurang  optimal. Seharusnya  fungsi  BPD  merupakan  wakil dari masyarakat desa agar kebijakan yang dibuat  nanti  dapat  arif  dan  bijaksana sesuai  dengan  keinginan  dari  semua pihak khususnya dari masyarakat sehingga  tidak  terjadi  keresahan  yang nantinya  dapat  mengganggu  kestabilan pemerintah  desa.  Didalam  melaksanakan
fungsi  legislasinya,  BPD  belum  dapat menjalankan  secara  maksimal.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  peraturan-peraturan desa  yang  masih  bersifat  kebiasaan ataupun  kebudayaan  di  desa  seperti pembagian  pengairan  di  sawah,  aturan tentan g hibah  tanah untuk  jalan  umum, dan lain sebagainya.
Kendala-kendala  yang  Dihadapi
BPD  di  dalam  menjalankan  fungsi legislasinya adalah: a). Kendala
pelaksanaan  fungsi  legislasi  BPD  secara internal adalah  lemahnya  Hak  dan wewenang  BPD.  b).  Kendala  yang dihadapi  BPD  Desa  Wonorejo  secara eksternal atau  kendala  dari  luar  yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi  legislasi  oleh  BPD  meliputi: Fasilitas  yang  kurang  memadahi  dan dana operasional tidak mencukupi.
Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi dan Kendala-kendala BPD dalam legislasi peraturan Desa Wonorejo Kecamatan  Sumbergempol  Kabupaten Tulungagung  dapat  disampaikan  saran sebagai berikut:
1. Bagi  Kepala  Desa  /  Desa  tempat penelitian  pemerintah  desa  perlu mengalokasikan dana untuk sarana  dan  prasarana  serta kesejahteraan anggota BPD sesuai dengan  kemampuan  desa  guna meningkatkan motivasi kerja BPD.
2. Bagi  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  sebagai  wakil  dari masyarakat  desa  seharusnya  bisa lebih  aktif  dalam  menyerap aspirasi  masyarakat.  BPD  Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung  hendaknya  lebih meningkatkan  kinerjanya  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan, fungsi  legislasi,  dan  fungsi penampung  sekaligus  penyalur aspirasi masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan  di  masa  yang  akan datang  dapat  digunakan  sebagai salah  satu  sumber  data  untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan  penelitian  lebih  lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel  yang  berbeda,  jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang  berbeda,  desain  yang  lebih tepat  dan  tetap  berhubungan dengan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD).

## DAFTAR RUJUKAN
Amin,  Gabriel  Silalahi.  2003. Metodologi Peneliti  dan  Studi  Kasus .  Sidoarjo: CV. Citra Media.
Iskandar.  2009. Metodologi  Penelitian Kualitatif, Jakarta: Group Persada. Moleong,  Lexy  J.  2011. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  PT. Remaja Rosdakarya. Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Desa. (http://website.dprd-
tulungagungkab.go.id/perda-
2016/.  Diakses  tanggal  22  Januari 2017 jam 22.10). Peraturan  Pemerintah  Nomor  110  Tahun 2016 tentang Desa. (https://www.slideshare.net/ajipanj alu/permendagri-no-110-thn-
2016-tentang-badan- permusyawaratan-desa-bpd. Diakses  tanggal  22  Januari  2017 jam 21.10).
Ritzer, George & Goodman DJ, 2014. Teori Sosiologi . Bantul: Kreasi Wacana.
Sarman,  Mohammad  Taufik  Makarao, 2012. Hukum  Pemerintah  Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono  ,  2011. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,dan  R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sutinah  Lis,  2015. Undang-undang  No  6 Tentang  Desa  dan  Peraturan Terkait . Jakarta: Visimedia. Syaodih,  Nana  Sukmadinata,  2010.
Metodologi  Penelitian Pendidikan. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah. (https://www.setneg.go.id/index.p hp?option=com_perundangan&id =18&task=detail&catid=1&Itemid =42&tahun=1999. Diakses tanggal  20  Januari  2017  jam 23.00).