## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 4, Nomor 3, Agustus 2023 ISSN 2721-9178

## MEMBANGUN KEMANUSIAAN, MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
M Hadi Makmur 1) , Linda Dwi Eriyanti 2)* , Agustina Dewi Setyari 3) , Furoidatul Husniah 4) , Akhmad Taufiq 5)

## Universitas Jember
1) makmur.unej@gmail.com , 2) linda.fisip@unej.ac.id , 3) lagustina.sastra@unej.ac.id
4) Furoidatulhusniah@gmail.com 5) akhmadtaufiq@unej.ac.id.
Histori artikel Abstrak Received: 16 Juni 2023 Accepted :
01 Agustus 2023
Published: 27 Agustus 2023
Program  pengabdian  masyarakat  masyarakat  ini  dilakukan  oleh kelompok riset Multiculturalism and Feminism for Innovative Policy
(MFIP) di desa Penambangan, kecamatan Curahdami, Bondowoso. Pendampingan dilakukan dengan membantu pemerintah  desa  mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  oleh perempuan  dan  anak,  berikut  dilakukan  analisis  gender  untuk menemukan  preskripsinya.  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini diawali dengan membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan  tokoh-tokoh  masyarakat  dengan  memperhatikan  proporsi minimal  50%  perempuan.  Berikut  dilakukan  observasi  dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan identifikasi masalah dan perumusan preskripsi sesuai dengan  konteks  desa  Penambangan.  Konsep  Desa  Ramah Perempuan  dan  Peduli  Anak  (DRPPA)  ditawarkan  sebagi  solusi atas  masalah-masalah  AKI  dan  AKB,  stunting,  buta  huruf, kekerasan  terhadap  perempuan,  pernikahan  dini  dan  pekerja anak.  Langkah  awal  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan membuat  regulasi  yang  menjadi  payung  dari  berbagai  program terkait.  Maka,  produk  dari  pengabdian  ini  berupa  rancangan program dan rumusan Perdes DRPPA Desa Penambangan.
Kata-kata kunci: DRPPA, Responsif Gender, Peraturan desa
*Penulis Koresponden : Linda Dwi Eriyanti ( linda.fisip@unej.ac.id )
Abstract. This  community  service  program  carries  out  by  the  Multiculturalism  and  Feminism  for Innovative  Policy  (MFIP)  research  group  in  Penambangan  Village,  Curahdami  District,  Bondowoso. Assistance  by  helping  the  village  government  identify  women's  and  children's  problems;  then,  a gender  analysis  to  find  a  prescription.  Implementing  this  community  service  activity  begins  with building communication with the village government and community leaders by paying attention to the minimum proportion of 50% women. Following this, observations, and focus group discussions (FGD) involved  related  parties  to  ensure  problem  assistance  and  the  formulation  of  prescriptions  in  the context  of  the  mining  village.  The  concept  of  a  Women-Friendly  Village  and  Caring  for  Children (DRPPA)  offers  a  solution  to  the  problems  of  MMR  and  IMR,  stunting,  illiteracy,  violence  against women,  early  marriage,  and  child  labor.  The  first  step  must  be  to  make  regulations  that  become payments from various related programs. So, the product of this service is the program draft and the formulation of the Penambangan DRPPA Village Regulations.
Keywords: DRPPA, Gender responsive, Village regulations

## PENDAHULUAN
Desa  ramah  perempuan  dan  peduli  anak  (DRPPA)  merupakan  desa  yang mengintegrasikan  perspektif  gender,  dan  hak  anak  dalam  tata  kelola  penyelanggaraan pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  serta  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  yang  dilakukan  secara  terencana,  menyeluruh,  berkelanjutan,  sesuai  dengan  visi pembangunan  Indonesia.  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPPA)  I  Gusti  Ayu  Bintang  Darmawati  mengatakan,  salah  satu  kriteria  model  (DRPPA) yakni  daerah  yang  dipimpin  oleh  perempuan  yang  diharapkan  bisa  mendukung pemberdayaan  perempuan,  dan  untuk  melihat  sejauh  mana  keberhasilan  program  jika perempuan diberikan kesempatan untuk memimpin (Kompas.com, 2023)
DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab 5 (lima) arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa, yakni 1) Peningkatan pemberdayaan  perempuan  di  bidang  kewirausahaan  berperspektif  gender;  2)  Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan  dan  anak;  4)  Penurunan  pekerja  anak;  dan  5)  Pencegahan  perkawinan  anak. (Prasetyowati et al., 2022).
Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilakukan  di  Desa  Penambangan, kecamatan  Curahdami,  kabupaten  Bondowoso,  yang  juga  merupakan  salah  satu  desa binaan  Universitas  Jember.  Bondowoso  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Timur yang  menunjukkan  indikator  perlunya  implementasi  program  desa  Ramah  Perempuan  dan Peduli  Anak.  Angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  masih  tinggi.  Data  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  pada  Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (Dinsos  P3AKB) Kabupaten Bondowoso, menyebutkan pada 2019 angka kekerasan perempuan dan anak di
bondowoso mencapai 41 kasus, tahun 2020 dan 2021 mencapai 43 kasus, dan tahun 2022 meningkat  signifikan  menjadi  64  kasus.(Samsudi,  n.d.)  Sebanyak  26  kasus  dialami perempuan  dewasa,  26  dialami  anak  berusia  di  bawah  umur  dan  dua  sisanya  terjadi  pada difabel. (Jawapos.com, 2023.) Berikut, sejak Januari hingga April 2023 sudah ada lima kasus kekerasan seksual anak terungkap Polres Bondowoso. (Liputan6.com, 2021)
Angka  perkawinan  anak  di  Bondowoso  juga  cukup  tinggi.  Data  Pengadilan  Agama (PA)  Bondowoso  menyebutkan  dispensasi  kawin  pada  2019  sebanyak  299  permohonan dispensasi  nikah.  Pada  2020  meningkat  hampir  empat  kali  lipat  yakni  sebanyak  1.077 perkara.  Sementara  untuk  tahun  ini  hingga  akhir  September  2021  sejumlah  803  perkara. (Liputan6.com, 2021) Dalam waktu 4 bulan yaitu Januari-April 2022 ada 190 pernikahan dini yaitu Bulan Januari 70; Februari 42; Maret 48; dan Bulan April 30 permohonan. (Bahri, 2023) Anak  yang  dipaksa  kawin  atau  karena  kondisi  tertentu  harus kawin   dibawah   usia   19 tahun      akan      memiliki      kerentanan      yang      lebih      besar      dalam      akses  pendidikan, kualitas      Kesehatan,      potensi      mengalami      tindak      kekerasan      serta      hidup      dalam kemiskinan. (Aryatie et al., 2022).
Hasil  pengukuran  di  saat  kegiatan  Bulan  Timbang  posyandu  mulai  Februari  2018 sampai dengan bulan timbang posyandu Agustus 2021, prosentasi cakupan balita stunting di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan yaitu 6.589 balita (13,55 %). Secara hitungan angka,  kasus  stunting  di  Kabupaten  Bondowoso,  mengalami  penurunan.  Namun  demikian, angka  itu  masih  menjadi  yang  tertinggi  ketiga  di Jawa  Timur.  (Bahri,  2023)  Padahal  Bupati Bodowoso  telah  menerbitkan  Perbup  nomor  23  Tahun  2019  tentang  Percepatan Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  Terintegrasi  2019-2023  di  Kabupaten Bondowoso,  dengan  target  penurunan  Stunting  di  tetapkan  4  %  pertahun  (Kompas.com, 2023).
Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  maupun  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di Bondowoso hingga Agustus 2022 masih tinggi. AKB berada dalam angka 24/1000 kelahiran sedangkan  AKI  berada  dalam  angka  230/100.000  kelahiran.    Di  tahun  sebelumnya,  tahun 2021,  kasus  AKI  di  Bondowoso  mencapai  41  kasus  sedangkan  AKB  mencapai  112  kasus. (Jawapos.com ,  2023 )  Secara  umum  Angka  buta  huruf  bondowoso  tahun  2021  untuk  usia diatas 15 tahun juga tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 18,31%. (BPS Jatim, 2021).
Program  desa  ramah  perempuan  dan  peduli  anak  akan  membantu  meningkatkan kualitas  hidup  perempuan  dan  anak,  hingga  masalah-masalah  diatas  bisa  diurai. Sebelumnya,  Pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  dengan  DRPPA  sudah  dilakukan beberapa  tim  dari  berbagai  Universitas.  Puspaningrum  dkk.  berupaya  mendorong terwujudnya  DRPPA  di  Sumberpakem  Jember  dengan  komunikasi  pembangunan,
menggunakan langkah Inisiasi, Legitimasi (pengesahan) dan Difusi, yakni pengorganisasian dan  aksi.  Komunikasi  ini  penting  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  agar memahami  program      DRPPA  dan  ada  peningkatan      ketrampilan      masyarakat      dalam melaksanakan  program  tersebut.  (Puspaningrum  et  al.,  2023)  Pengabdian  dalam  bentuk penyuluhan  hukum  untuk  penyadaran  dan  pendampingan  hukum  tentang  perkawinan  anak dilakukan  oleh  tim Departemen  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga. (Aryatie  et  al.,  2022)  Berikut  pengabdian  yang  dilakukan  tim  dari  Universitas  Widya  Gama Klaten  di  Desa  Krakitan  Kecamatan  Bayat  Kabupaten  Klaten  menggunakan  metode ceramah dan diskusi untuk membangun pengetahuan tentang peran perempuan, kekerasan dalam  ranah  domestic  dan  public  serta  di  dukung  potensi  desa  yang  banyak  maka  Desa Krakitan  diharapkan  siap  menjadi  desa  ramah  perempuan  dan  peduli  anak  (Riyadi  & Anggraheny, 2022).
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Tim  Keris  MFIP  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  dengan  melakukan  pendampingan  kepada  aparat  dan  masyarakat  desa  yang biasa  dilibatkan  dalam  musrenbangdes  untuk  mampu  menyusun  rencana  kegiatan pembangunan  desa  berbasis  analisis  GenderTarget  yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan  ini adalah  munculnya  program  kegiatan  untuk  mendukung  terwujudnya  Desa  Ramah Perempuan dan Peduli Anak di desa Penambangan.

## METODE PELAKSANAAN
Program  Pengabdian  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yakni:  (1)  Tahap  Persiapan yang  diawali  dengan  observasi  di  desa  penambangan,  penelusuran  data  awal,  pemetaan masalah yang dilakukan dengan FGD Bersama pihak pihak terkait yang meliputi Perangkat Desa,  PKK,  BUMDES,  BPD,  komunitas-komunitas  perempuan,  forum  anak,  Kelompok Pemuda,  komunitas  Budaya,  dan  Kelompok  Usaha.    (2)  Tahap  Pendampingan  dilakukan dengan diskusi penyamaan persepsi atas masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan kondisi perempuan dan anak. Berikut dilakukan analisis masalah dengan  alat  analisis  gender  hingga  ditemukan  solusi  yang  responsif  gender.  Kegiatan  ini diikuti  oleh  25  orang  peserta  dari  berbagai  unsur,  dilaksanakan  dalam  4  kali  pertemuan secara  langsung.  Berikut  dilanjutkan  dengan  konsultasi  program  dan  penganggaran  yang dilakukan dengan komunikasi melalui grup wa dengan tim Pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pemaparan materi dan diskusi dengan perangkat Desa dan unsur masyarakat dari berbagai komunitas di desa Penambangan yang selama  ini  dilibatkan  di  Musrenbangdes.  Ketidaktepatan  waktu  kehadiran  peserta  menjadi kendala  terlaksananya  kegiatan.  Kesibukan  peserta,  terutama  perempuan  yang  memiliki banyak  aktifitas  di  dalam  rumahtangga,  maupun  berwirausaha  kesulitan  untuk  mengatur waktunya.  Demikian  pula  saat  diskusi,  banyak  peserta  perempuan  yang  tidak  aktif  karena menganggap hanya sekedar datang untuk memenuhi undangan.

## Gambar 1. Diskusi Pemetaan Masalah dan Analisis Gender bersama pemerintah dan elemen masyarakat, dihadiri Kadinsos Bondowoso dan Kabid DP3AKB Bondowoso
Tahap  pendampingan  ini  juga  diikuti  dengan  beberapa  langkah,  yakni  penyadaran masyarakat  akan  hak  perempuan  dan  anak  sebagai  manusia  dan  sebagai  warga  negara, berikutnya  diikuti  dengan  pembangunan  kapasitas  kepada  tokoh-tokoh  dan  pengambil kebijakan  di  desa  Penambangan  untuk  mengimplementasikan  program  DRPPA.  Terakhir, para  tokoh  masyarakat,  pemerintah  Desa  dan  pihak  terkait  diajak  untuk  merumuskan  draf Perdes DRPPA yang dibutuhkan sebagai landasan implementasi program DRPPA.
Gambar 2. FGD Penyusunan Draft Perdes Desa Penambangan
Berdasarkan  analisis  dengan  lensa  gender  yang  dilakukan  bersama  komponen pemerintah desa penambangan dan perwakilan dari elemen-elemen masyarakat, disepakati bahwa  langkah  awal  menuju  Desa  Ramah  perempuan  dan  Peduli  anak  diawali  dengan adanya  PERDES  DRPPA.  Dalam  hal  ini,  prinsip  dasar  pemerintahan  desa  responsive gender  menjadi landasan bagi PERDES DRPPA, meliputi : (1) tata kelola pemerintah yang baik,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  keterbukaan  informasi  dan  supremasi hukum;  (2)  non-diskriminasi,  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  bahasa,  paham  politik, asal  kebangsaan,  status  ekonomi,  kondisi  fisik,  mental  maupun  psikis  anak;  (3)  dilakukan secara  gotong  royong,  demokratis,  tanpa  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  (4) mendukung  tercapainya  keadilan  dan  kesetaraan  gender  di  semua  bidang  pembangunan Desa.  (5)  Afirmasi  dan  partisipasi,  menciptakan  ruang  bagi  keterlibatan  perempuan  dalam penentuan  kebijakan  dan  pembangunan  di  Desa.  (6)  Inklusif,  mengakomodasi  semua kelompok yang ada di Desa. (7) Transparansi dan akuntabilitas, dapat diakses oleh semua pihak  dan  diberikan  umpan  balik  untuk  penyampaian  keluhan,  usulan,  atau  penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. (8) Keberlanjutan (9) Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang r esponsif gender.
Sebagai  landasan  hukum  implementasi  program  DRPPA  di  desa  Penambangan, PERDES ini setidaknya harus melingkupi: (1) Pengorganisasian perempuan dan anak untuk mendorong  partisipasi  dalam  pembangunan  desa/kelurahan,  (2)  Penyediaan  data  terpilah gender, (3) Penganggaran dari berbagai sumber untuk mewujudkan DRPPA Inklusi budaya, (4) Keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, (5) membangkitkan kewirausahaan yang berperspektif  gender dan membangun kesadaran kritis perempuan, (6) memastikan semua
anak  terpenuhi  haknya  dengan  pengasuhan  yang  tepat.  (7)  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  (KtPA)  dan  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO),  (8)  menghapuskan  pekerja  anak,  (9)  menghapuskan  pernikahan  anak,  dan (10) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang responsif gender (Kementerian PPA, 2023).

## Pembahasan
Desa  adil  gender  setidaknya  dicirikan  dengan  adanya  data  yang  mengandung  isu gender, anggaran yang responsif gender, memiliki kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender, Pemerintah dan masyarakat Desa mempraktikan budaya responsive gender. Selain itu  ada  organisasi  perempuan  yang  mendorong  partisipasi  perempuan,  serta  tersedianya layanan    hukum    untuk    memberikan    akses    keadilan    dalam    rangka    mewujudkan kesetaraan  gender.  (Puspaningrum  &  Sunartomo,  2022)  Secara  Kelembagaan,  dalam rangka  penyelenggaraan  DRPPA,  Kepala  Desa  perlu  membentuk  Gugus  Tugas  yang Keanggotaan  terdiri  dari  unsur  Tokoh  Masyarakat,  LKD,  dan  unsur  lainnya  dengan memperhatikan proporsi keterwakilan perempuan minimal 50%. Sedangkan ketentuan lebih lanjut  terkait  susunan  gugus  tugas  dan  proses  pembentukannya  diatur  dalam  keputusan Kepala Desa.
Gugus  Tugas  DRPPA  ini  memiliki  tugas  pokok  diantaranya:  (1)  mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan DRPPA inklusi budaya, (2) menyusun RADes-DRPPA untuk 6 (enam) tahunan beserta mekanisme kerjanya, (3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi  pengembangan  DRPPA,  (4)  melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan kebijakan,  program  dan  kegiatan  dalam  RADes-  DRPPA,  (5)  melakukan  evaluasi  setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RADes- DRPPA inklusi budaya, dan (6) membuat laporan kepada Kepala Desa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  2023).  Berikut,  Gugus  tugas  DRPPA  ini  menjalankan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak;  (2)  melaksanakan  kebijakan,  program,  dan kegiatan sesuai dengan RADes-DRPPA, (3) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan DRPPA.
Dengan  adanya  komitmen  untuk  mewujudkan  DRPPA  ini,  maka  Pemerintah  Desa juga  wajib  memfasilitasi  terbentuknya  forum  perempuan  dan  anak  yang  merupakan representasi  perempuan  dan  anak,  baik  representasi  domisili  geografis  anak,  komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak. Selanjutnya dalam setiap penyusunan  kebijakan  yang  terkait  dengan  perempuan  dan  anak,  Pemerintah  Desa  harus
memperhatikan  dan  mengakomodasi  pendapat  anak  yang  disampaikan  melalui  forum perempuan dan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.  Sedangkan  mekanisme  pembentukan  forum  anak  maupun  forum  perempuan  akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa (Puspaningrum et al ., 2023).
Sebagai  landasan  dan  rasionalisasi  program-program  dalam  mewujudkan  DRPPA, Pemerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya data terpilah gender, yang merupakan data untuk  mengindentifikasi  perbedaan  (kondisi  kemajuan/perubahan)  perempuan  dan  laki-laki untuk : (1) memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok  umur  dan  diberbagai  aspek  kehidupan,  (2)  mengungkapkan  isu  yang  muncul karena  ketidakadilan  atas  dasar  jenis  kelamin  (isu  gender),  (3)  membantu  mengenali  Isu gender  seperti    subordinasi,  marginalisasi,  beban  ganda,  kekerasan,  stereotipe  negative terhadap  Perempuan  (Prasetyowati et  al ,  2022).  Dengan  data  terpilah  gender,  diharapkan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  implementasi  program  bisa tepat  sasaran  dan manfaatnya bisa dirasakan secara sama oleh perempuan dan laki-laki.
Perencanaan  dan  Penganggaran  responsive  gender  (PPRG)  menjadi  salah  satu faktor penting dalam mewujudkan DRPPA. PPRG bertujuan untuk memberikan kesempatan yang  setara,  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  mewujudkan  keadilan  sosial.  PPRG  ini harus  didahului  dengan  analisis  situasi  gender,  yakni  pemetaan  peran,  kondisi,  kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Analisis gender berguna untuk: (1) penetapan program  dan  anggaran  sesuai  kebutuhan,  (2)  menetapkan  upaya  perbaikan  ( affirmative action )  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  kesenjangan  gender,  (3)  siapa  yang  sebaiknya dijadikan  target/sasaran  program,  (4)  kapan  dan  bagaimana  program  akan  dilakukan (Puspaningrum & Sunartomo, 2022).
Hal  penting  yang  sebenarnya  juga  menjadi  indikator  DRPPA  adalah  partisipasi perempuan  dalam  semua  aspek  kehidupan,  terlebih  di  ranah  public  yang  selama  ini didominasi  oleh  laki-laki.  Oleh  karenanya  Pemerintah  Desa  harus  menkondisikan peningkatan  partisipasi  perempuan  ini  agar  jumlah  perempuan  yang  terlibat  dalam pemerintahan  desa  lebih  banyak  dan  terwujud  peningkatan  kapasitas/sensitifitas  gender perempuan  dalam  pemerintahan  desa  (Samsudi,  2023).  Partisipasi  ini  setidaknya  berupa persentase  keterwakilan  perempuan  di  pemerintah  desa,  Badan  Permusyawarahan  Desa, Lembaga  kemasyarkatan  desa,  dan  Lembaga  adat  desa.  Dan  dalam  rangka  peningkatan partisipasi  ini,  Pemerintah  desa  perlu  menyiapkan  dan  melaksanakan  skema afirmative action .
Di  bidang  Ekonomi,  Pemerintah  Desa  wajib  meningkatkan  jumlah  kewirausahaan perempuan  dengan  cara  mendorong  perempuan  berwirausaha  di  desa,  dengan  prioritas
perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan. Konsekwensinya Pemerintah  desa  harus  menyediakan  fasilitas  pengembangan  usaha  perempuan  dengan peningkatan  Akses,  Partisipasi,  Kontrol  dan  Manfaat  (APKM)  terkait  modal,  skill, sumberdaya, tenaga kerja, dan pasar.
Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  anak,  Pemerintah  Desa  wajib  menjamin pengasuhan anak yang berbasis kepada hak-hak anak, yakni hak atas lingkungan keluarga dan  pengasuhan  alternatif,  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  pendidikan,  pemanfaatan waktu  luang  dan  kegiatan  budaya,  serta  perlindungan  khusus  anak.  Desa  harus  membuat mekanisme control agar keluarga mampu memberikan pengasuhan pada anak, bahkan jika diperlukan,  desa  menyediakan  mekanisme  pengasuhan  berbasis  institusi  yang  bisa dilakukan  dengan  bekerjasama  dengan  elemen-elemen  masyarakat  yang  ada  di  desa (Aryatie, Thalib, & Usanti, 2022).
Mengingat  masih  tingginya  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di Bondowoso,  pemerintah  desa  Penambangan  wajib  mencegah  dan  menangani  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  dengan  cara  melakukan  pencegahan  dan  penanganan. Pencegahan  dilakukan  dengan  sosialisasi  produk  perundang-undangan  terkait  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  melibatkan  berbagai  kelompok  dan  komunitas  dalam Masyarakat  (Riyadi  &  Anggraheny,  2022).  Sedangkan  dalam  rangka  penanganan, pemerintah  desa  perlu  menyediakan  fasilitas  dan  layanan  berupa:  (1)  Perlindungan  korban dengan penyediaan layanan aduan dan rumah aman, (2) Pendampingan psikologis/hukum/rohani  bagi  korban,  (3)  Pemulihan  korban.  Pencegahan  dan  penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan lebih efektif dan massif jika dilaksanakan dengan  bekerjasama  dengan  APH,  masyarakat  sipil,  Lembaga  layanan,  akademisi,  dan elemen-elemen masyarakat lain.
Pekerja  anak  adalah  salah  satu  masalah  yang  umum  ditemui  di  setiap  desa,  dan bahkan dianggap kewajaran bagi masyarakat. Sesuai aturan yang ada, anak diperbolehkan bekerja  jika:  (1)  Pekerjaan  ringan,  yaitu  anak  yang  berusia  13  sampai  dengan  15  tahun diperbolehkan  melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak  mengganggu  perkembangan dan  kesehatan  fisik,  mental  dan  sosial;  (2)  Pekerjaan  dalam  rangka  bagian  kurikulum pendidikan;  dan  (3)  Pekerjaan  untuk  mengembangkan  bakat  dan  minat.  Namun  anak  tidak boleh  bekerja  jika  pekerjaan  tersebut:  (1)  membuat  anak-anak  mengalami  kekerasan  fisik, psikologis  atau  seksual;  (2)  Bekerja  dengan  peralatan  dan  lokasi  yang  berbahaya,  (3) Bekerja  di  lingkungan  yang  tidak  sehat,  (4)  Bekerja  di  bawah  kondisi  yang  sulit  seperti bekerja  berjam-jam,  dan  di  malam  hari.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  harus  mencegah pekerja anak di sector berbahaya dan berdampak buruk bagi kehidupan anak.
Data  Pernikahan  dini  yang  dirilis  oleh  Pengadilan  Agama  Bondowoso  adalah  data berdasarkan pengajuan dispensasi nikah. Padahal, diluar itu, masih banyak orang tua yang menikahkan  anaknya  secara  siri  sambil  menunggu  usianya  mencukupi  untuk  menikah secara  resmi.  Apapun  bentuknya,  pernikahan  usia  dini  ini  membawa  dampak  negatif  bagi anak,  yang  bahkan  mengancam  keselamatan  jiwa  bagi  anak  perempuan  karena  ancaman kesehatan  reproduksinya  saat  hamil  dan  melahirkan  di  usia  muda.  Berdasar  masalah  ini, Pemerintah  Desa  Penambangan  wajib  mencegah  adanya  Perkawinan  anak:  (1)  melarang pernikahan jika usia calon pengantin kurang dari 19 tahun mengacu kepada UU no 16 tahun 2019, (2) melakukan sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak kepada  masyarakat  secara  berkelanjutan,  (3)  meningkatkan  partisipasi  sekolah  anak  untuk mencegah perkawinan anak.
Aspek  budaya  menjadi  bagian  penting  dalam  mendukung  DRPPA.  Budaya  yang responsif  gender  akan  mampu  mendorong  perubahan  besar  bagi  perbaikan  kehidupan perempuan  dan  anak  di  desa.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  wajib  mengembangkan budaya  dan  kearifan  lokal  yang  mendukung  terwujudnya  DRPPA.  Perlu  dibentuk  forum budaya yang bertujuan untuk Pelestarian budaya dan mempertahankan praktek baik budaya yang  menjunjung tinggi nilai  dan  kemanusiaan  dan  ketuhanan.  Penyediaan  fasilitas  berupa sarana  dan  prasarana  berikut  ruang  untuk  pengembangan  dan  promosi  budaya  menjadi penting.

## KESIMPULAN
Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak  menjadi  penting  untuk  diwujudkan mengingat  permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  dan  anak  berdampak  pada  tidak terpenuhinya  hak  asasi  mereka  sebagai  manusia  dan  sebagai  warga  negara  secara  utuh. DRPPA ini bisa terwujud jika ada komitmen dari semua pihak, pemerintah, berbagai elemen masyarakat,  juga  komunitas  budaya  dan  dunia  usaha.  Program  responsive  gender merupakan  elemen  kunci  yang  harus  segera  dirancang  dan  diimplementasikan  dengan melibatkan  perempuan  dan  anak  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi mereka.  Perlu  ada  keberpihakan  dan  tindakan  affirmasi  untuk  mencapai  kesetaraan  yang menjadi  basis  bagi  berjalannya  program  tersebut  dan  agar  manfaatnya  dirasakan  secara sama  oleh  semua  orang.  Keterlibatan  masyarakat  dan  komitmen  pemerintah  desa  atas upaya  untuk  mewujudkan  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  hanya  harus  muncul  dalam bentuk  program  dan  penganggaran.  Berikut  pelaksanaan  program  dan  kontrol  yang melibatkan seluruh anggota masyarakat menjadi penting pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun. Janaloka , 1 (2), Article 2. Bahri,  M. (2023). Ada  190  Pernikahan  Dini  di  Bondowoso  dalam  4  Bulan  Terakhir —TIMES Indonesia .  Retrieved  June  13,  2023,  from  https://timesindonesia.co.id/peristiwa- daerah/412207/ada-190-pernikahan-dini-di-bondowoso-dalam-4-bulan-terakhir Bahri, M. (2023) Angka Stunting di Bondowoso Tertinggi Ketiga di Jatim —TIMES Indonesia .
Retrieved June 13, 2023, from https://timesindonesia.co.id/peristiwa- daerah/400473/angka-stunting-di-bondowoso-tertinggi-ketiga-di-jatim
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Jawa  Timur . (2021) .  BPS  Jatim  Catat  Angka
Buta Huruf Jatim di 2021 .
Retrieved June 13, 2023, from https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-catat-angka-buta-huruf-jatim-di-2021
Jawapos.  com.  (2023). Dua  Perempuan  Difabel  di  Bondowoso  Jadi  Korban  Kekerasan Seksual  |  radarjember.jawapos.com .  (n.d.).  Retrieved  June  13,  2023,  from https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/23/12/2022/dua-perempuan- difabel-di-bondowoso-jadi-korban-kekerasan-seksual/
Kompas.  com.  (2023) .  Ini  Salah  Satu  Kriteria  Model  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli Anak  Menurut  Menteri  PPPA .  (n.d.).  Retrieved  June  13,  2023,  from https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/12442691/ini-salah-satu-kriteria-model- desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-menurut
Kementerian Pemberdayaan Perempunan dan Perlindungan Anak . (2023). Desa juga Harus
Responsif Gender . Retrieved June 14, 2023, from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2429/desa-juga-harus- responsif-gender
Liputan6.com.  (2021). Pernikahan  Dini  di  Bondowoso  Tinggi,  Ini  Dia  Sebabnya . liputan6.com. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4673412/pernikahan-dini-di- bondowoso-tinggi-ini-dia-sebabnya
Prasetyowati,  I.,  Setyari,  A.  D.,  Eriyanti,  L.  D.,  &  Rohman,  H.  (2022).  Pendampingan  desa penambangan  menuju  desa  inklusi  ramah  perempuan,  anak,  dan  budaya: Penambangan  village  assistance  towards  women,  children  and  cultural  friendly inclusion villages. Bhakti Community Journal , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.36376/bcj.v1i2.14
Puspaningrum, D., Aji, J. M. M., Subekti, S., & Fauzia, D. (2023). Komunikasi Pembangunan dalam  Program  Desa  Ramah  Perempuan  dan  Peduli  anak  (DRPPA)  dalam  Upaya Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak. INTEGRITAS :  Jurnal  Pengabdian , 7 (1), Article 1. https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2948
Puspaningrum,  D.,  &  Sunartomo,  A.  F.  (2022).  Desa  Ramah  Perempuan:  Pengembangan Kapasitas  Perempuan  Desa  Sumberpakem  dalam  Implementasi  SDG’s. National Multidisciplinary Sciences , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.32528/nms.v1i2.58
Riyadi, I., & Anggraheny, K. R. (2022). Pemberdayaan Wanita menuju Desa Ramah bWanita dan  Peduli  Anak. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UNSIQ , 9 (2), Article 2. https://doi.org/10.32699/ppkm.v9i2.2252
Samsudi, M. (2023). SOP Cekatan, Upaya Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak . Rri.Co.Id  -  Portal  Berita  Terpercaya.  Retrieved  June  13,  2023,  from https://www.rri.co.id/daerah/133730/sop-cekatan-upaya-tekan-angka-kekerasan- perempuan-dan-anak