## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BASED ON ISPO CERTIFICATION PRINCIPLES IN PALM OIL COMPANIES IN INDONESIA IN 2021

## ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BERDASARKAN PRINSIP SERTIFKASI ISPO PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA PADA TAHUN 2021

## Nativito  Kiva Hartanto
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik  Parahyangan Bandung
E-mail: hartantokiva@gmail.com
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Nativito Kiva Hartanto hartantokiva@gmail.com Key words: oil palm, Sustainable Supply Chain Management (SSCM), ISPO Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Page: 341 - 361
Oil palm  is one  of the  vegetable  oil-producing plantation  crops which is also a superior plantation commodity that has a strategic role in Indonesia's  economic  development.  The establishment  of oil palm plantations in Indonesia  is considered not to implement sustainable  development  goals  because  it  will  damage  the environment.  Consumers  give demands to companies to produce products  with  production  processes  that  maintain  sustainable commitments.  Sustainable  Supply Chain Management  (SSCM) is  the  management  of  the  flow  of  materials,  information  and capital  which  is  a  collaboration  between  companies  along  the supply chain by integrating goals that cover the three dimensions of sustainable  development namely economic, environmental  and social which  are elaborated  from  the demands  of customers  and stakeholders.  The  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  (ISPO) certification  system  is  a  mandatory  prerequisite  set  by  the government  for oil palm plantations  to improve the  governance of more sustainable  palm oil.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Nativito Kiva Hartanto hartantokiva@gmail.com Kata kunci:
kelapa sawit, Sustainable Supply Chain Management (SSCM), Sertifikasi ISPO
Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Hal: 341 - 361
Kelapa  sawit  merupakan  salah satu  tanaman perkebunan penghasil minyak  nabati yang  juga  merupakan  komoditas perkebunan  unggulan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Pendirian  lahan perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  dinilai  tidak mengimplementasikan tujuan pembangunan keberlanjutan karena  akan merusak lingkungan.  Konsumen  memberikan tuntutan  kepada  perusahaan untuk  menghasilkan produk dengan  proses  produksi  yang  menjaga  komitmen berkelanjutan. Sustainable  Supply Chain Management (SSCM) adalah  manajemen  aliran  material,  informasi  dan  modal yang  merupakan  kerjasama  antar  perusahaan  sepanjang rantai pasok  dengan mengintegrasikan  tujuan-tujuan  yang mencakup  ketiga  dimensi  pembangunan  berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dijabarkan dari tuntutan-tuntutan  pelanggan  dan  pemangku  kepentingan. Sistem  sertifikasi  Indonesian Sustainable  Palm  Oil (ISPO) merupakan  prasyarat  wajib  yang  ditetapkan  pemerintah untuk  perkebunan  kelapa  sawit  untuk  memperbaiki  tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Kelapa sawit  merupakan komoditas  perkebunan unggulan yang  memiliki  peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh pulau Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan di beberapa daerah lainnya. Tanaman kelapa sawit dapat diproses  dan menghasilkan beragam produk  seperti  minyak  goreng, margarin,  sabun,  bahan  kosmetik,  bahan  obat-obatan,  bahan  bakar  alternatif (biodiesel).
Permintaan minyak kelapa sawit dalam pasar minyak nabati dunia selalu meningkat. Dengan banyaknya permintaan minyak kelapa sawit, maka menyebabkan banyak pendirian  lahan  perkebunan  kelapa  sawit.  Lahan  perkebunan  kelapa  sawit membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga lahan hutan akan dialihfungsikan. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastrukur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan (Addinul Yakin, 2017). Deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, adanya kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak, membuka lahan yang dijadikan perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi  yang  berdampak  pada  sosial  ekonomi  bagi  masyarakat  dengan kehidupannya yang sangat bergantung dengan hasil alam atau hutan, dan   dapat
menyebabkan  timbulnya  kerugian  yang  besar  yakni  bagi  seluruh  masyarakat maupun negara ( Directorate of Technical Education , 2017).
Membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menjadi pilihan favorit bagi pengusaha kelapa sawit. Hal ini dikarenakan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih singkat. Biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit apabila memilih untuk membakar hutan daripada menebang pohon di  hutan. Hutan yang biasa dipakai untuk  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  lahan  gambut,  sehingga  akan  sulit apabila pengusaha ingin  membawa traktor ke  lapangan. Dengan alasan tersebut maka pengusaha memilih  menggunakan cara membakar  hutan dalam  membuka lahan perkebunan. Namun dalam pembakaran hutan ini akan menghasilkan residu berupa kabut asap yang berbahaya bagi makhluk hidup.
Kabut asap yang berbahaya bagi makhluk hidup tersebut dapat terbawa hingga ke negara tentangga seperti Singapura dan Malaysia. Maka fenomena ini sudah menjadi tantangan  bagi  pemerintah  Indonesia  karena  telah  merugikan  negara-negara tetangga. Pemerintah melalui Kementrian Pertanian menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 11 Tahun 2015 terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) . Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan prasyarat wajib  yang  ditetapkan  pemerintah  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan. ISPO memiliki tujuan untuk memastikan  bahwa prinsip  keberlanjutan yang  diatur  dalam  regulasi/kebijakan terkait dapat diterapkan, mendukung pencapaian komitmen iklim  Indonesia, serta meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia baik  di pasar domestik  maupun pasar internasional. Sertifikasi  ISPO mewajibkan seluruh tipe  usaha kelapa sawit yaitu Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat Indonesia sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan.
Perusahaan juga wajib memikirkan dampak sosial terhadap konsumen, tenaga kerja, masyarakat  sekitar,  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Seiring berjalannya waktu teori Supply chain management (SCM) perlu dikaitkan dengan teori keberlanjutan sehingga  memunculkan  teori Sustainable  Supply  Chain  Management (SSCM) . Sustainable  Supply Chain  Management (SSCM) merupakan penggabungan dari Supply Chain Management (SCM) dengan konsep keberlanjutan yang merupakan tuntutan dari seluruh pemangku kepentingan. Sustainable Supply Chain Management (SSCM) merupakan pengembangan dari Supply chain management (SCM) , yang dalam konseptual  dan  operasionalnya  terdapat  interrelasi  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan (Seuring & Muller 2008; Gerrits 2020).
Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Permentan No 11 tahun 2015. Permentan No 11/2015 tentang ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan  oleh  kepada  perusahaan  kelapa  sawit  dalam  upaya  memelihara lingkungan,  meningkatkan  kegiatan  ekonomi,  social,  dan  penegakan  paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan. Penyusunan sistem sertifikasi ISPO  mengacu/didasarkan  pada  139  peraturan  mulai  Undang-undang  sampai dengan peraturan Dirjen berbagai instansi pemerintah. Sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, 34 (tiga  puluh empat) kriteria dan 141 (seratus empat puluh satu) indikator yang mencakup isu hukum,
ekonomi,  lingkungan  dan  sosial,  sebagaimana  tertuang  dalam  Permentan  No 11/2015, untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi kebun dan pengolahan.
Melalui  penelitian ini,  perusahaan yang bergerak  di  industri  kelapa sawit  dapat mengetahui dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pendirian lahan perkebunan kelapa  sawit.  Perusahaan  dapat  menyusun  strategi  yang  tepat  sasaran  dalam mengimplementasikan Sustainable  Supply  Chain  Management di  seluruh  proses operasionalnya. Selain itu,  penelitian juga  memberikan wawasan kepada seluruh pembaca untuk  mengetahui kerusakan lingkungan yang disebabkan  oleh  adanya lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di  masa  kini.  Pembaca  juga  dapat  mengetahui implementasi Sustainable  Supply  Chain  Management yang  telah  dilakukan  oleh perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kepatuhan atas ketujuh prinsip sertifikasi ISPO yang sudah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian Analisis Implementasi Sustainable Supply Chain Management Berdasarkan Prinsip Sertifkasi ISPO pada Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia pada Tahun 2021 menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Sumber  data yang  digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  berupa  data  sekunder.  Data  sekunder  ini  didapatkan  dari laporan-laporan perusahaan terkait seperti sustainability report dan annual report . Di dalam  laporan sustainability  report dan annual  report perusahaan  mengandung informasi terkait penerapan Sustainable Supply Chain berdasarkan prinsip Sertifikasi ISPO yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah literature  review .  Peneliti  mengumpulkan  data  dan informasi  berdasarkan  dokumen-dokumen  dan  literatur-literatur  dari  masing- masing  perusahaan  terpilih.  Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu berupa analisis isi (content analysis) . Analisis isi adalah penelitian yang  bersifat  pembahasan mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau tercetak dalam  media  massa.  Dalam penelitian  ini,  teknik  analisis  isi  digunakan dalam menganalisis pengungkapan informasi implementasi Sustainable Supply Chain Management (SSCM) yang tercantum dalam Sustainability Report dan Annual Report . Penelitian ini melibatkan perusahaan industri perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Perusahaan industri perkebunan kelapa sawit yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah seluruh perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan mengungkapkan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 yang dapat diakses oleh publik. Perusahaan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang terpilih sebagai subjek penelitian yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk  (AALI), PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT FAP Agi Tbk (FAPA), PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA), PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), PT Mahkota Group Tbk  (MGRO), PT Palma Serasih Tbk  (PSGO), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).
Objek  dari  penelitian Analisis  Implementasi Sustainable Supply Chain Management Berdasarkan Prinsip  Sertifkasi  ISPO  pada Perusahaan Kelapa Sawit di  Indonesia pada Tahun 2021 adalah implementasi Sustainable Supply Chain Management (SSCM) . Peneliti akan melakukan penelitian terhadap bentuk implementasi Sustainable Supply Chain  Management  (SSCM) berdasarkan  prinsip  Sertifikasi  ISPO yang  telah diterapkan oleh 10 perusahaan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang
telah mengungkapkan Laporan Keberlanjutan 2021 dan dapat diakses oleh publik. Implementasi Sustainable Supply Chain Management (SSCM) oleh perusahaan industri perkebunan kelapa sawit terkait selama 2021 akan dicocokkan dengan kesesuaian dari prinsip Sertifikasi ISPO.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 20 Bab III Pasal 4, dilakukannya sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia / ISPO bertujuan untuk menjamin Perkebunan  Kelapa  Sawit  Indonesia  yang  berkelanjutan. Penyelengaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di  pasar nasional dan internasional, dan meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas  rumah  kaca.  Pelaksanaan  ISPO  menerapkan  tujuh  prinsip  yang  meliputi Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan,  Penerapan  Praktik Perkebunan yang Baik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati, Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Sosial dan  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat, Penerapan Transparansi, Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
A. Sustainable Supply Chain Management pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perseroan telah memiliki sistem pencegahan kebakaran lahan yang mengacu kepada Peraturan Perundangan (Peraturan Menteri Pertanian/ Permentan No. 5/2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar) dan telah diimplementasikan di seluruh anak perusahaan, seperti dapat dilihat di sini. Untuk memantau pelaksanaan prosedur tanggap darurat di seluruh anak perusahaan, Perseroan melakukan evaluasi internal maupun eksternal secara periodik setiap tahun.

## 2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Untuk  dapat  mematuhi  aspek Good  Corporate  Governance  (GCG) dan pelaksanaan kegiatan usaha secara etis dan profesional, Perseroan memiliki pedoman Kode Etik  yang memberi aturan dan arahan bagi tiap-tiap fungsi organisasi  dalam berpikir  dan bertindak. Aspek-aspek  yang  diatur dalam pedoman  Kode  Etik  Perseroan  adalah (1)  Nilai-nilai  dan  Prinsip-prinsip Dasar, (2) Pedoman Etika  Bisnis  dan Etika  Kerja, dan (3) Peran Sekretaris Perusahaan, Audit, dan Manajemen Risiko. Semua pedoman disusun dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh setiap karyawan.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati Perseroan telah mengidentifikasi  sejumlah spesies  dilindungi  (berdasarkan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/  KUM.1/12/2018)  serta  spesies  yang  berada dalam kategori rentan sampai dengan terancam punah yang masuk ke dalam Daftar  Merah IUCN  (International  Union  for  Conservation  of  Nature) dan Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) . Teridentifikasi lebih dari 500 spesies  flora dan 580 spesies fauna berinteraksi dari satu tipe habitat dengan tipe habitat yang lain di lansekap perkebunan kelapa sawit.

## 4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Upaya  Perseroan  dalam  menerapkan  kebijakan  LK3  dilakukan  melalui berbagai  program  di  seluruh  anak  perusahaan  yang  berfokus  pada peningkatan terciptanya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh pekerja di semua level dan pihak-pihak lain yang terkait.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Program pengembangan ekonomi difokuskan pada masyarakat yang berada di  kawasan  ring  satu  Perseroan  serta  mengupayakan  peningkatan kesejahteraan dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat melalui  berbagai pembinaan  dan  pengembangan  sumber  ekonomi  kreatif.  Pengembangan ekonomi  di  ring  satu  Perseroan  yang  dilakukan  dengan  berbagai  skema pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  tersebut  telah  memberikan  dampak kepada lebih dari 300 desa sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kekhasan sumber daya alam berupa program-program bersifat spesifik lokasi.3

## 6. Penerapan Transparansi
Perseroan memastikan 100% ketelusuran sumber pasokan minyak sawit dan minyak inti sawit yang telah dicapai sejak tahun 2018 di seluruh refinery dan trading  yakni  Kreasi  Jaya  Adhikarya  (KJA),  Tanjung Bina  Lestari  (TBL), Tanjung Sarana Lestari (TSL).
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
Perseroan telah menyelesaikan rencana aksi  untuk lima  tahun (2021-2025) yang dapat dilihat di sini, sebagai panduan untuk mencapai target penerapan keberlanjutan dan dampak positif  pada ekosistem  yang lebih luas. Rencana aksi  lima  tahun  ini  merupakan kelanjutan dari  rencana aksi  sebelumnya untuk  meningkatkan  praktek  keberlanjutan  dengan  mempertimbangkan kesulitan dan tantangan sebelumnya, serta isu-isu  terkini dan masa depan yaitu penurunan risiko dampak perubahan iklim melalui  penurunan emisi gas  rumah  kaca  serta  tetap  konsisten  pada  komitmen  Perseroan  seperti tertuang dalam Kebijakan Keberlanjutan.
B. Sustainable Supply Chain Management pada PT Eagle High Plantation Tbk
(BWPT)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Perseroan berpedoman pada kebijakan Sustainability, Peraturan Perusahaan, dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  menjalankan pengelolaan  SDM,  pengelolaan  sosial  di  internal  maupun  eksternal,  dan pengelolaan K3.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Sebagai  salah satu  anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik kelapa sawit yang dijalankan tanpa membakar.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Sumber  Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati
Perseroan dan seluruh pemasok dalam pengendalian hama berupaya untuk menggunakan  metode  alamiah  seperti  mengatasi  hama  tikus  dengan menggunakan burung hantu ( Barn owl ) dan melepaskan lalat ( Gall fly ) yang bersarang di gulma. Penggunaan metode alamiah dalam pengendalian hama
merupakan  wujud  komitmen  Perseroan  dan  seluruh  pemasok  untuk mengurangi bahan kimia.
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Perseroan berkomitmen  untuk mempromosikan keberagaman tenaga kerja dan  mematuhi  kerangka  standar  minimum  kerja  dan  tidak  mengizinkan praktik kerja paksa, buruh migran, dan terlibat dalam perdagangan orang. Demikian pula tidak ada pekerja di bawah umur yang ditetapkan minimum kerja, yaitu 18 tahun.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perseroan terus berupaya untuk membangun hubungan yang baik  dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Sehubungan dengan masih  merebaknya  pandemi COVID-19 ,  kegiatan  di  luar  rumah  masih dibatasi. Oleh karenanya, program CSR perusahaan lebih banyak dilakukan dalam pembinaan kesehatan dan peningkatan infrastruktur masyarakat.
6. Penerapan Transparansi
Sampai dengan tahun 2021, EHP telah  memperoleh  6  sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan 1 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diharapkan pada tahun 2026, EHP berhasil menerapkan sertifikasi ISPO dan RSPO  di  seluruh  lokasi  operasi  grup.  Selain  itu,  EHP  berencana untuk mendaftarkan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Suka Damai PT Suryabumi Tunggal Perkasa dalam program Pembangunan Bersih Mekanisme (CDM).
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan . Perseroan berkomitmen memberikan layanan, mutu, dan produk yang setara kepada  pelanggan. Oleh  sebab  itu,  Perseroan melakukan  proses  evaluasi terhadap seluruh (100%) proses produksi yang memerhatikan keamanan dan kesehatan  pelanggan.  Untuk  menjamin  keamanan dan  kualitas  produk, Perseroan  maupun  anak  perusahaan juga  berupaya  untuk  mendapatkan sertifikasi ISPO & RSPO.
C. Sustainable Supply Chain Management pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Perseroan mengelola lingkungan dengan mematuhi ketentuan perundang- undangan yang ditetapkan Pemerintah, di antaranya terkait PROPER yang merupakan  amanat  Undang-Undang  (UU)  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dari  kesertaan  PROPER  tahun  2021, Perseroan  memastikan  tidak  ada  pabrik  kelapa  sawit  (PKS)  yang mendapatkan PROPER Merah.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
DSNG  memiliki  komitmen,  mengedepankan  bisnis  yang  bersih  dan bertanggung jawab sesuai dengan tata kelola  perusahaan yang baik. Guna mendukung komitmen tersebut, Komitmen diwujudkan dalam bentuk Code of Corporate Governance DSNG 2014, Board of Director Manual DSNG 2013 dan Code of Conduct DSNG 2013 bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Code of Conduct DSNG 2013 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi karyawan.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Sumber  Daya  Alam,  dan

## Keanekaragaman Hayati
Perusahaan  secara  tegas  melarang  segala  bentuk  pembakaran  untuk pembukaan  lahan.  Perseroan  tetap  melakukan  mitigasi  terhadap  adanya risiko kebakaran dengan menerapkan praktik konservasi tanah dan air yang berkelanjutan, di dalam wilayahnya yang masih terdapat risiko  kebakaran dari  pembakaran  terbuka,  di  luar  wilayah  Perseroan,  seperti  adanya pembakaran terbuka dengan perladangan berpindah.

## 4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
DSNG memiliki  ketentuan internal mengenai imbal  jasa pekerjaan kepada karyawan  berupa  gaji  dan  tunjangan.  Perseroan  tidak  membedakan pemberian imbal jasa pekerjaan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan. Besaran  gaji  atau  imbal  jasa  pekerjaan  masing-masing  karyawan  baik dikantor pusat maupun entitas anak telah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dan  mengikuti  status  kepegawaian, tingkat jabatan, dan masa kerja.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pelibatan  masyarakat  di  wilayah  terdampak  dilaksanakan  melalui pendekatan partisipasi  dan  konsultasi.  Beberapa  kegiatan  pengembangan dan  pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk  meningkatkan kesehatan masyarakat  terutama  anak-anak,  ibu  hamil  dan  lanjut  usia,  serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
6. Penerapan Transparansi
Sejalan  dengan  komitmen  NDPE  Perusahaan,  Perusahaan  membantu pemasoknya dalam rantai pasokan minyak sawit untuk mencapai kepatuhan dengan  mengadopsi  praktik  berkelanjutan,  terutama  petani  kecil,  yang memiliki  sumber daya terbatas. Rencana implementasi NDPE Minyak Sawit Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasokan minyak sawit Perusahaan  100%  dapat  dilacak  dan  sesuai  dengan  kebijakan  NDPE Perusahaan pada akhir tahun 2025.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan . Perseroan membangun budaya perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) melalui DSN Award – Quality Control Circle (QCC) Convention yang  bertujuan  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  kerja.  Budaya perbaikan secara berkelanjutan ini mencakup bidang-bidang operasional di kebun, PKS, pabrik di industri perkayuan serta unit pendukung (supporting).
D. Sustainable Supply Chain Management pada PT FAP Agri Tbk (FAPA)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
FAP  Agri  berkomitmen  dalam Sistem  Sertifikasi  Minyak  Sawit Indonesia yang  Berkelanjutan ( Indonesian Sustainable  Palm  Oil /  ISPO)  yang  menjadi mandatori  bagi  seluruh  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia.  ISPO merupakan  kebijakan  yang  langsung  mendapat  perhatian  khusus  dari Presiden  RI  melalui  Peraturan Presiden  No 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia,  untuk menjamin bahwa minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan dan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit di tingkat internasional yang diatur
kemudian  ke  dalam  Peraturan Menteri  Pertanian Nomor  38  Tahun  2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Sebagai  perusahaan  perkebunan  yang  mengandalkan  SDA  dalam pengelolaannya, FAP  Agri  menyadari  bahwa setiap  aktivitas Perusahaan dapat berdampak langsung kepada lingkungan. Kebakaran hutan berpotensi menjadi kejadian yang rutin dan selalu menjadi risiko konstan yang terjadi di operasi perkebunan ataupun di area sekitarnya.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Sumber  Daya  Alam,  dan

## Keanekaragaman Hayati
Komitmen dan tujuan yang  terkait dengan keanekaragaman hayati dalam Kebijakan  Keberlanjutan  FAP  Agri  adalah  menerapkan  perlindungan terhadap area NKT dan SKT serta mempertahankan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ( Zero Burning Policy ).
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Dalam  mencegah  dan  menekan  tingkat  kecelakaan  kerja,  FAP  AGRI mengidentifikasi  bahaya  terkait  pekerjaan,  menilai  risiko,  menerapkan kontrol  untuk  menghilangkan bahaya  dan  meminimalkan  risiko  melalui teknik Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control (HIRADC), lalu dilakukan Evaluasi dan Pengendalian dengan 5 (lima) pendekatan yaitu Eliminasi, Substitusi, Rekayasa Teknik, Administrasi, dan APD.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Program-program  pemberdayaan  ekonomi  yang  diluncurkan  oleh perusahaan selalu berangkat dari kebutuhan, tepat sasaran, dan juga harus berkelanjutan. Saat  ini  terdapat  kurang  lebih  49  desa  yang  berinteraksi langsung  dengan  Perusahaan  diseluruh  konsesinya,  dan  memberikan dampak kepada lebih dari 15 ribu orang masyarakat.
6. Penerapan Transparansi
Seluruh TBS yang diproses oleh Perusahaan di tahun 2021, sekitar 80% berasal dari  pasokan  internal  (inti  dan  plasma),  sedangkan  sekitar  hampir  20% berasal pihak ketiga. Pihak ketiga ini termasuk di  dalamnya adalah petani- petani mandiri, koperasi dan perusahaan perkebunan yang berdekatan (Non PKS). Di tahun 2021, Perusahaan berhasil untuk melacak seluruh  pasokan yang dipasok ke PKS sebesar 100%.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
Perusahaan berkomitmen  memberikan  mutu  dan  layanan terbaik  kepada pelanggan, di antaranya mengirimkan produk disertai  informasi mengenai spesifikasi dan penjelasan lain. Selain itu, Perusahaan juga menjamin bahwa seluruh (100%) proses produksi telah melewati tahap evaluasi dan juga siklus yang memperhatikan keamanan dan kesehatan pelanggan, yang dikuatkan melalui  sertifikasi  produk  dari  pihak pihak  independen dan juga  internal audit.
E. Sustainable Supply Chain Management pada PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Laporan  Keberlanjutan Perseroan  disusun  sebagai  wujud  komitmen  dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan antara lain,  Pasal  66  C,  Undang-Undang No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan Terbatas (PT), yang mewajibkan penyampaian laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Perseroan memiliki  komitmen land clearing with zero burning yang tertuang pada Kebijakan Berkelanjutan Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama  Perseroan  tanggal  9  Januari  2020.  Perseroan  tidak  melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran (zero burning) dan tidak melakukan penanaman di area kawasan hutan dan area gambut.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati Pada periode pelaporan tercatat sebanyak 481.271 pohon yang telah ditanam.
Jenis  pohon  yang  ditanam  Perseroan  antara lain  yaitu  pohon  albiso,  jati mahoni, akasia, dan lain-lain. Program penanaman pohon ini menghasilkan emisi negatif yang dapat diperuntukkan untuk pengurangan emisi Perseroan tahun 2021.

## 4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Perseroan  berkomitmen  untuk  menjalankan kegiatan operasional  dengan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial  Perseroan  dalam melindungi seluruh karyawan Perseroan dan menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pada  aspek  sosial,  Perseroan  juga  mendorong  masyarakat  dalam pengembangan berkelanjutan melalui Program Pelatihan Program Magang dan On the Job Training (OJT) . Dalam program ini, Perseroan melakukan kerja sama  dengan  berbagai  perguruan  tinggi  dan  lembaga  pendidikan perkebunan. Perseroan  secara berkala  melakukan program  kunjungan ke kampus  serta  mengakomodasi  mahasiswa yang  akan  melakukan  Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diperlukan sebagai syarat kelulusan mereka.
6. Penerapan Transparansi
Guna  mendukung  komunitas  lokal  dan  perekonomian  negara,  seluruh rekanan  yang  terdaftar  sebagai  pemasok  Perseroan  sepenuhnya  (100%) adalah pemasok lokal atau berasal dari Indonesia.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan .
Perseroan memiliki  komitmen untuk konsisten menghasilkan produk yang berkualitas dan terjaga keamanannya dalam pemenuhan aspek kesehatan dan keamanan bagi pelanggan. Upaya Perseroan dalam menjamin keamanan dan kualitas produk diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Berkelanjutan dan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  kegiatan  produksi  hingga distribusi.
F. Sustainable Supply Chain Management pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Laporan Keberlanjutan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk  memenuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. LONSUM telah meminta jaminan pihak ketiga atas laporan ini.

## 2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Sertifikasi ISPO untuk operasi kelapa sawit Perseroan dan Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) Pemerintah Indonesia membantu Perseroan mewujudkan komitmen Perseroan terhadap tata kelola yang baik, tidak ada deforestasi, tidak ada penanaman baru di lahan gambut tanpa memandang kedalaman, tidak ada pembakaran, petani kecil, memastikan hak atas tanah, serta hak asasi manusia.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati
Perseroan sudah bisa  mengidentifikasi  spesies  yang  dilindungi  di  konsesi Perseroan  dan  area sekitarnya  melalui  penilaian  KBKT  Perseroan. Untuk melindungi  keanekaragaman hayati di  hutan tropis  Indonesia,  Perseroan menerapkan  kebijakan  tanpa  toleransi  terhadap  kegiatan  perburuan, perusakan, penebangan hutan, atau pembakaran spesies dan margasatwa liar yang dilindungi.

## 4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Perseroan  menyadari  tanggung  jawab  Perseroan  untuk  menyediakan lingkungan  kerja  yang  sehat  dan  aman.  Seluruh  unit  operasi  LONSUM, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 Perseroan. Selain memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan dalam ISPO, ISO 14001, dan  Sertifikasi  Halal,  seluruh  lokasi  Perseroan  di  Indonesia  beroperasi menurut  SMK3  (Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja), Sistem Manajemen K3 Nasional di Indonesia.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perseroan berupaya memberdayakan masyarakat lokal  dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi.  Di  bawah program  penghidupan kerja dan perkebunan Perseroan, Perseroan mendukung masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengembangan ekonomi, dan juga menyediakan akses untuk kesehatan dan pendidikan.

## 6. Penerapan Transparansi
Sertifikasi  ISPO  merupakan  komponen  integral  dalam  mewujudkan Kebijakan  dan  komitmen  Perusahaan.  Sebagai  bagian  dari  komitmen Perusahaan  terhadap  pengadaan  yang  bertanggung  jawab,  Perusahaan menargetkan 100% pabrik  dan perkebunan  Perusahaan tersertifikasi ISPO pada tahun 2023. Petani kecil menyumbang lebih dari 40% dari semua kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia.3
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
Tim  peneliti  agronomi  Perseroan  secara  terus  menerus  melakukan eksperimen  dan  mengimplementasikan  berbagai  teknik  penyempurnaan, seperti  penanaman  sub-soil  dan  pembajakan  untuk  mencegah  penyakit Ganoderma.
G. Sustainable Supply Chain Management pada PT Mahkota Group Tbk (MGRO)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Perseroan telah memenuhi POJK No. 34/2014 dengan telah dilaksanakannya pembentukan  Komite  Nominasi  dan  Remunerasi  Perseroan  berdasarkan Piagam  Komite  Remunerasi  dan  Nominasi  tanggal  26  Agustus  2016. Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. SK-III/2018/RPD/MG/H002 tanggal 9 Maret 2018 dan No. SK-X/2018/RPD/MG/H003 tanggal 1 Oktober 2018.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Perseroan terus meneguhkan komitmennya untuk menjalankan praktik tata kelola  perusahaan  terbuka (Good  Corporate  Governance/GCG) secara berkelanjutan  guna  meraih  tujuan.  Pelaksanaan praktik  GCG  senantiasa mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati
Perseroan telah melakukan penanaman 3.016 pohon di sekitar lokasi wilayah operasi  dengan  tanaman  endemik  dan  pohon  buah.  Perseroan  juga melakukan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir sungai dan pantai di Dumai dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Perseroan memberikan remunerasi yang kompetitif  dengan mengacu pada tingkat  rata-rata  pengupahan  pada  industri  sejenis,  peraturan ketenagakerjaan, serta  kondisi  perusahaan. Perseroan  dapat  memastikan bahwa sistem  remunerasi  yang diterapkan telah  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  dan tingkat  Upah Minimum  Provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah daerah setempat.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perseroan memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif membangun kualitas kehidupan  yang  lebih  baik  bersama  para  pemangku  kepentingan  yang diwujudkan dengan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha.
6. Penerapan Transparansi
Komitmen  Perseroan pada rantai pasok  bahan baku  (TBS)  yang  memiliki ketelusuran  dalam  mematuhi  perundangundangan  dan  peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  menuntut  Perseroan  untuk  menjalin  kerja  sama dengan  para  pemasok  guna  menjamin  bahwa mereka  beroperasi  selaras dengan  kebijakan  Perseroan.  Perseroan  berupaya  memenuhi  persyaratan keberlanjutan dari para konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan . Perseroan  mulai  melakukan  inovasi  untuk  penerapan composting  dalam melakukan pengelolaan limbah kelapa sawit. Proses pembuatan composting dimulai dengan mengolah janjangan kosong menjadi fibre bench press .
H. Sustainable Supply Chain Management pada PT Palma Serasih Tbk (PSGO)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Salah satu bentuk inisiatif Perseroan dalam penerapan prinsip keberlanjutan adalah  dengan  melaksanakan program  sertifikasi  Indonesian  Sustainable Palm  Oil  (ISPO).  Perseroan  menargetkan  seluruh  kebun  dan  fasilitas pengolahan kelapa sawit yang sudah memenuhi persyaratan legalitas, akan memperoleh sertifikat ISPO pada tahun 2025 mendatang. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden  No.  44 tahun 2020, yang  mewajibkan sertifikasi  ISPO  bagi  perusahaan yang  bergerak  di  sektor  industri  kelapa sawit.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Perseroan merespon tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit melalui pendekatan operasi secara berkelanjutan. Perseroan berfokus pada penerapan praktik perkebunan yang baik (good agricultural practices /GAP) dan berinovasi pada upaya-upaya peningkatan produktivitas.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati
Perseroan  menetapkan kebijakan  yang  tegas  untuk  mencegah  terjadinya deforestasi.  Pernyataan “no  deforestation” tercantum secara  eksplisit  pada kebijakan  NDPE  Perseroan.  Perseroan  juga  telah  menyusun  dan mensosialisasikan prosedur tentang persiapan lahan tanpa pembakaran (zero burning) untuk melindungi lahan dan mencegah terjadinya kebakaran.
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Sebagai  bentuk  kepatuhan  Perseroan  terhadap  peraturan  perundang- undangan, Perseroan telah menerapkan pemberian upah minimum  sesuai dengan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)/Kabupaten  (UMK)  dalam menjalankan  kebijakan  remunerasi  dan  kompensasi  pekerja.  Peraturan tersebut diakomodir di dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perseroan selalu melibatkan masyarakat sejak sebelum dimulainya kegiatan pembangunan  kebun  serta  kegiatan  operasional.  Perseroan  juga memberdayakan masyarakat lokal setempat untuk terlibat  dalam kegiatan operasional  Perseroan  sebagai  kontraktor  dan  pemasok.  Perseroan memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Penerapan Transparansi
Perseroan  berupaya  untuk  menciptakan  nilai  dengan  tidak  hanya mengidentifikasi dan mengelola risiko  keberlanjutan di internal dan rantai pasokan, tetapi  juga melalui  kemitraan strategis  yang  dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan . Perseroan tetap  fokus  dan  konsisten  pada penerapan praktik  perkebunan yang baik (good agricultural practices/GAP) dan berinovasi pada upaya-upaya peningkatan produktivitas.  Upaya ini  memungkinkan  Perseroan  mampu melindungi lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan.
I. Sustainable Supply Chain Management pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Perseroan  membentuk  penanggung  jawab  penerapan  keberlanjutan  di lingkup Perseroan yang berada di bawah Divisi Sustainability. Hal ini sejalan dengan  Peraturan  OJK  No.  51/POJK.03/2017  tentang  Keuangan Berkelanjutan, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, sekaligus menjawab kerangka GRI dan TFCD.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Perseroan berkomitmen untuk membuat tata kelola yang baik sebagai bagian dari  budaya  Perseroan  dan  terus  memperkuat praktik-praktik  tata kelola guna  mengimbangi  dinamika  dunia  usaha,  agar  Perseroan  tetap  dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keanekaragaman hayati  di  kawasan  HGU  perusahaan.  Langkah  konkret  yang  dilakukan Perusahaan adalah menyediakan area konservasi lingkungan sebesar 7,21%.
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi maupun fasilitas Kesehatan di area operasionalnya. Fasilitas Kesehatan ini dapat diakses oleh seluruh pegawai Perseroan, baik pegawai permanen (staff) maupun pegawai kontrak (non-staff) .
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perseroan berupaya untuk menggerakkan perekonomian baik perekonomian lokal  maupun  nasional  dengan  melibatkan  berbagai  pihak,  terutama komunitas  lokal.  Dengan demikian,  Perseroan  berharap dapat membantu pemerintah dalam mendorong pemerataan perekonomian rakyat.

## 6. Penerapan Transparansi
Perseroan  berfokus  pada pemenuhan sertifikasi  yang  menjadi dasar  atau landasan perusahaan beroperasi. Sedapat mungkin, perusahaan-perusahaan yang  berada  di  dalam  unit  bisnis  Perseroan  sudah  tersertifikasi  untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Perseroan optimis untuk menargetkan seluruh anak usaha telah memiliki  sertifikat ISPO dan RSPO. Perseroan juga memastikan ketelusuran TBS (Traceability) yang  diproduksi  dapat  dipertanggungjawabkan  serta memastikan konsumen aman untuk membeli produk perseroan.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
Keberlangsungan  bisnis  perseroan  tidak  lepas  dari  peran  Sumber  Daya Manusianya. Keberadaan karyawan sebagai SDM Perseroan sangat penting karena mampu menjaga stabilitas  pekerjaan hingga meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengelola karyawannya secara baik dan komprehensif.
J. Sustainable Supply Chain Management pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut,  Pemerintah  telah  melarang  praktik pembukaan lahan baru  ( land clearing ) hingga  ditetapkannya zonasi fungsi lindung  dan  fungsi  budidaya  pada areal  ekosistem  tanah organik  untuk tanaman tertentu.
2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
Tata  Kelola  Perusahaan  yang  baik (Good  Corporate  Governance/GCG) merupakan  fondasi  strategis  bagi  pencapaian  keunggulan  daya  saing berkelanjutan. GCG  merupakan sistem,  struktur, mekanisme,  dan budaya yang akan melindungi kepentingan shareholders dan stakeholders .
3. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Sumber Daya  Alam,  dan Keanekaragaman Hayati NKT  dan  SKT  yang  dilakukan  Perseroan  berhasil  mengidentifikasi setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis fauna dan 11 (sebelas) jenis flora yang  masuk  ke  dalam  status  kelangkaan  berdasarkan Daftar Merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang tersebar di daerah konsesi TAPG. Fauna dan flora langka tersebut masuk dalam kategori status kelangkaan Critically Endangered (CR), Endangered (EN), dan Vulnerable (VU). Sebagai  tindak  lanjut,  Perseroan  menginisiasi  sejumlah  program  untuk melindungi  keberadaan spesies-spesies  tersebut agar tetap lestari  di  Areal NKT yang dikelola Perseroan. Setidaknya terdapat 15 jenis mamalia, 31 jenis Avifauna  dan  11  jenis  flora  yang  masuk  kedalam  status  kelangkaan berdasarkan IUCN redlist .
4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
TAPG berkomitmen untuk memperhatikan dan melaksanakan seluruh aspek yang berkaitan dengan K3. Sebagai Perseroan yang memiliki ribuan pekerja, TAPG  bertanggung  jawab  penuh  untuk  melindungi  karyawan  dan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
TAPG melakukan pembinaan bagi desa-desa yang berada di sekitar wilayah konsensi melalui program DMPA yang diinisiasi sejak tahun 2018. Program ini  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi  yang  ramah lingkungan sekaligus  sebagai  upaya mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

## 6. Penerapan Transparansi
Dalam  rangka  mewujudkan  produk  sawit  lestari,  TAPG  memastikan pencapaian ketertelusuran penuh untuk seluruh pasokan TBS  yang diolah dalam PKS yang dimiliki Perseroan. Pasokan TBS dari kebun inti dan plasma sangat  jelas  dan traceable ;  namun,  untuk  pasokan  dari  petani  mandiri, Perseroan  mengembangkan  program  dengan  pendekatan  yang  sama. Sementara  untuk  TBS  yang  diperoleh  dari  pihak  ketiga,  ketertelusuran menjadi persyaratan untuk dapat memasok TBS.
7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
Prinsip-prinsip  Bisnis  Berkelanjutan (Sustainable  Business) dijalankan oleh manajemen keberlanjutan TAPG mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan  evaluasi  kinerja  keberlanjutan  sampai  pada  pelaporan dampak  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  dalam  laporan  keberlanjutan. Sesuai  kebutuhan,  manajemen  keberlanjutan (sustainable  management) memfokuskan perhatian pada pengelolaan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

## SIMPULAN
Proses supply chain management industri perkebunan kelapa sawit dimulai  dengan pemilihan bibit yang baik dan penanaman kelapa sawit yang optimal di lahan-lahan yang sesuai dengan standar penanaman kelapa sawit. Ketika buah kelapa sawit telah mencapai usia produktif, buah kelapa sawit akan dipanen dan diangkut ke pabrik pengolahan. Waktu yang dibutuhkan pohon kelapa sawit untuk dapat menghasilkan buah kelapa sawit yang sia untuk panen yaitu sekitar empat tahun. Setiap pohon akan  terus  menghasilkan  buah  dalam  jangka  waktu  30  tahun  dan  pohon  akan tumbuh sekitar 12 meter. Buah kelapa sawit akan diproses di dalam pabrik dan akan menghasilkan produk berupa minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Setiap buah kelapa sawit  yang telah di  panen akan mengandung 20-30% minyak. Pada tahapan ini, supply chain  management melibatkan  pengawasan mutu  produk  dan pengelolaan limbah produksi. Setelah selesai  diolah, produk minyak kelapa sawit atau produk turunannya akan dikemas dan didistribusikan ke pasar dan industri di seluruh dunia. Tahapan ini akan melibatkan pengelolaan gudang, pengiriman, dan pengawasan kualitas produk. Produk minyak kelapa sawit digunakan di berbagai industri  seperti  makanan,  kosmetik,  dan  energi. Supply  chain  management juga melibatkan pengawasan penggunaan produk yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Penelitian  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  tentang  pentingnya  keberlanjutan dalam rantai pasok kelapa sawit di Indonesia. Dengan menganalisis implementasi Sustainable Supply Chain Management (SSCM) berdasarkan prinsip sertifikasi  ISPO, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek  lingkungan, sosial,  dan  ekonomi.  Penelitian  ini  dapat memberikan wawasan yang berharga bagi  perusahaan kelapa sawit di  Indonesia tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan implementasi prinsip-prinsip ISPO dalam  operasi  mereka.  Dengan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi SSCM berdasarkan prinsip ISPO, penelitian ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih  untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik dalam industri kelapa sawit. Penelitian ini dapat mendorong perbaikan praktik industri  secara  keseluruhan.  Dengan  mengidentifikasi  tantangan dan  hambatan dalam  implementasi  SSCM  berdasarkan  prinsip  ISPO,  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan  yang  berharga  bagi  pemangku  kepentingan,  termasuk perusahaan kelapa sawit, pemerintah, dan organisasi terkait, untuk mengembangkan kebijakan dan  inisiatif  yang  bertujuan untuk  meningkatkan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit.
Penelitian ini  mungkin hanya melibatkan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang terbatas sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada seluruh industri kelapa sawit di Indonesia. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini mungkin hanya mewakili situasi khusus dari  perusahaan-perusahaan yang  menjadi  subjek  penelitian.  Ketersediaan  dan keandalan data menjadi tantangan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit mungkin terbatas atau tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dapat  mempengaruhi  validitas  dan  kepercayaan hasil  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan berdasarkan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan di tahun 2021 saja, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan yang terjadi setelah  tahun tersebut. Praktik  dan kebijakan dalam  industri  kelapa  sawit dapat berkembang  seiring  waktu,  sehingga  penelitian  ini  mungkin  tidak merepresentasikan situasi terkini. Penelitian ini  dilakukan dalam konteks  industri kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada industri kelapa sawit di negara lain atau pada sektor lain yang berbeda.  Konteks  geografis,  sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang  berbeda  dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO. Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan peran dan interaksi antara individu-individu  yang  terlibat  dalam  rantai  pasok  kelapa  sawit.  Faktor manusia, seperti sikap, pengetahuan, dan keahlian karyawan serta manajemen, juga dapat  mempengaruhi  implementasi  SSCM  dan  keberhasilan  sertifikasi  ISPO. Penelitian yang  lebih  mendalam tentang faktor manusia ini  mungkin  diperlukan untuk pemahaman yang lebih lengkap.
Melalui penelitian ini, peneliti di masa yang akan datang dapat melakukan penelitian longitudinal untuk memahami perubahan dan perkembangan implementasi SSCM berdasarkan prinsip sertifikasi ISPO dalam industri kelapa sawit di Indonesia dari tahun  ke  tahun.  Ini  akan  memberikan  wawasan  tentang  tren  jangka  panjang, tantangan yang  dihadapi, dan  dampak dari  upaya  berkelanjutan dalam  industri tersebut.  Selain  itu  peneliti  berikutnya  dapat  melakukan  perbandingan  antara industri  kelapa  sawit  dengan sektor  lainnya dalam  hal  implementasi  SSCM dan dampaknya  terhadap  keberlanjutan.  Studi  tersebut  dapat  mengungkapkan persamaan  dan  perbedaan  dalam  praktik  pengelolaan  rantai  pasok  yang berkelanjutan di  berbagai  sektor,  memberikan  wawasan yang  lebih  luas  tentang praktik terbaik. Peneliti berikutnya juga dapat menggali lebih dalam faktor sosial dan kondisi  kerja di  perusahaan kelapa sawit yang memengaruhi implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO. Studi ini dapat melibatkan analisis lebih lanjut tentang keterlibatan komunitas lokal,  hak  pekerja, kesetaraan gender,  dan dampak sosial lainnya  yang  terkait  dengan  industri  kelapa  sawit.  Peneliti  berikutnya  dapat melakukan evaluasi efektivitas kebijakan yang berupa penelitian secara mendalam terhadap kebijakan yang  mendukung implementasi  SSCM dan  prinsip  sertifikasi ISPO di  Indonesia. Studi semacam itu dapat mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang  ada, mengidentifikasi  celah atau kelemahan, dan memberikan  rekomendasi untuk peningkatan kebijakan yang lebih efektif. Peneliti di masa yang akan datang akan  dimungkinkan  untuk  melakukan  studi  perbandingan antara implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO dalam industri kelapa sawit di Indonesia dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya. Ini akan memungkinkan pemahaman
yang  lebih  baik  tentang keberhasilan dan tantangan yang terkait  dengan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit di skala global.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  S.  N.  (2013).  Manajemen  Rantai  Pasokan  (Supply  Chain  Management): Konsep
dan Hakikat.https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/1315
Budiharjo,  E., Sujarto, D. (2009). Kota Berkelanjutan.  Bandung: PT Alumni Carmela, M., Bue, L., & Klasen, S. 2013. Identifying Synergies and Complementarities Between MDGs : Results from Cluster Analysis. 647–670. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0294-y
Castañeda, G.,  Chávez-Juárez,  F.,  &  Guerrero,  O.  A.  2018. How Do  Governments Determine  Policy  Priorities?  Studying  Development  Strategies  Through Spillover  Networks . Journal of Economic Behavior & Organization, 154, 335– 361. https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2018.07.017
Davies,  R.  2015. The  Sustainable  Development  Goals  As  A  Network  Of  Targets.
Monitoring  and  Evaluation  NEWS .  Department  of  Economic  and  Social Affairs, 1(141), 1–17. Retrieved from
http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf
Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa’diyah, N. H., Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023).
Harmonisasi  Masyarakat  dan  Pemerintah  untuk  Mengatasi  Deforestasi  di Selatan Tulungagung.  Dewantara: Jurnal  Pendidikan Sosial  Humaniora,  2(2), 149-157. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/1029/899
Directorate  of  Technical  Education .  (2017).  Perubahan  Iklim,  “Pencegahan Deforestasi” dan Indonesia. https://www.downtoearth- indonesia.org/id/story/perubahan-iklim-pencegahan-deforestasi-dan- indonesia
Egorov,  D.,  Levina,  A.,  Kalyazina,  S., Schuur,  P.,  &  Gerrits,  B. (2020,  May). The Challenges of The Logistics  Industry In The Era of Digital Transformation.  In International  Conference  on Technological  Transformation:  A New Role  for Human,  Machines  And  Management (pp.  201-209).  Cham:  Springer International  Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978 -3- 030-64430-7_17
Forest  Watch  Indonesia.  (2020).  Menelisik  Angka  Deforestasi  Pemerintah. https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/.
Guha,  J.,  &  Chakrabarti,  B.  (2019). Achieving  the  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Through  Decentralisation  and  The  Role  Of  Local  Governments:  A
Systematic  Review. Commonwealth Journal of Local Governance , (22), 1-21. https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.896493850496702 Gunasekaran,  A.,  Subramanian,  N.,  &  Rahman,  S.  (2015). Green  supply  chain collaboration  and  incentives:  Current  trends  and  future  directions. Transportation  research  part  E: logistics  and Transportation  Review ,  74, 1- 10.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554515000034 Jebarus, Felix. 2001. Supply Chain Management , Usahawan No: 02 Th XXX Februari.
Klarin,  T.  (2018). Assumptions  For a Successful  Implementation  of  The Concept Of Sustainable  Tourism  Development:  Example  Of  Urban Destinations  Of  The
Republic Of Croatia . Acta Turistica, 30(1), 43-85.
https://doi.org/10.22598/at/2018.30.1.43
Le Blanc, D. 2015. Towards Integration  at Last? The Sustainable  Development Goals as  a  Network  of  Targets.  Sustainable  Development ,  23(3),  176–187. https://doi.org/10.1002/sd.1582
Liu,  W.,  Bai,  E.,  Liu,  L.,  &  Wei,  W.  (2017). A  Framework of  Sustainable  Service Supply  Chain  Management:  A  Literature  Review  and  Research  Agenda. Sustainability, 9(3), 421. https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/421
Nilsson, M. 2016. Understanding  And Mapping Important Interactions  Among Sdgs: Readying  Institutions  And  Policies  For  Integrated  Approaches  To
Implementation  Of  The  2030  Agenda .  In  Expert  meeting  in  preparation  for HLPF 2017 (pp. 1–33). https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12067 Understanding and mapping important interactions among SDGs.pdf Nilsson,  M.,  Griggs,  D.,  &  Visback,  M.  2016. Map  the  Interactions  between Sustainable Development Goals. Nature , 534(15), 320–322. https://doi.org/10.1038/534320a
Novalia,  T.  (2017).  Neraca  Lahan  Indonesia:  Penyusunan  Neraca  Lahan  Indonesia untuk  Mendukung Implementasi  Sustainable  Development  Goals,  245–254. file:///D:/Downloads/68-Article%20Text-1011-1-10-20200513.pdf
Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. 2017. A Systematic Study of Sustainable Development Goal ( SDGs) Interactions Earth ’ s Future. Earth’s Future, 1169–1179. https://doi.org/10.1002/eft2.266
Rimbakita.  (2020).  Deforestasi  –  Pengertian,  Penyebab,  Akibat  &  Cara  Mencegah Penebangan Hutan. https://rimbakita.com/deforestasi/
Schroeder,  A., &  Hope,  B. G.  (2007). Information  Flows  in  A  New Zealand  Sheep Meat Supply Chain. In Supply Chain Management: Issues in The New Era Of
Collaboration  And  Competition (pp.  45-63).  IGI  Global.  https://www.igi- global.com/chapter/supply-chain-management/29998
Septiyan, A. R. (2019). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan. https://foresteract.com/deforestasi/
Seuring,  S.  and  Müller,  M.  (2008) From  a  Literature  Review  to  a  Conceptual Framework  for  Sustainable  Supply  Chain  Management .  Journal  of  Cleaner Production, 16, 1699-1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020
Shafitri,  L.  D.,  Prasetyo,  Y.,  &  Haniah,  H.  (2018).  Analisis  Deforestasi  Hutan  di Provinsi  Riau  dengan  Metode Polarimetrik  dalam  Pengindraan  Jauh.  Jurnal Geodesi Undip, 7(1), 212-222. https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.19330
Silva,  G.  M.,  Gomes,  P.  J.,  &  Sarkis,  J.  (2019). The  Role  Of  Innovation  In  The Implementation  of  Green  Supply  Chain  Management  Practices.  Business Strategy And The Environment, 28(5), 819-832.
https://doi.org/10.1002/bse.2283
Syah, R. F. (2017). Analisa kebijakan sektor lingkungan: Permasalahan  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. Journal of Governance, 2 (1)(1), 1–17. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2117/1647
Tyagi,  P., & Agarwal, G. (2014).  Supply chain integration and logistics  management among BRICS: a literature review. American Journal of Engineering Research (AJER) e-ISSN, 2320-0847.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/85272392/ZI35284290- libre.pdf?1651404274=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DSupply_Chain_Integration_and_Logisti cs_M.pdf&Expires=1690032326&Signature=G9ktZ824DqPCsZ9v729V4OH CWsBRlaQWyLu72IrfgftcvWD2mytsW- Nzi7W0MIwtkqC5Ovz8wi9~0EHu98CVZlg4xkNk1YnbB1z~jiC~tJi3yjKBu kfMcV6HOenAVeRnWM407- D9YvsqtbqFUcNo9InO6k9e4OwTYRE5JxxkFox7LGo6LvHOvwhhAhgk1N ~SEzioH2~mknzqMwFdSKFBQE7PjAwoDxUfVdj3jyVpk~tb75d~X1S7y32 13s0Md4- XP0l0Gbsw6m6QArpUHAAj3~ALYQXBRflnUQnsq1lwAmVy6b80Rcg5~ bq19zS~VY6RMzYGCUKTuSDyeABwcwyIfQ__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Wahyuni,  H.,  Suranto.  (2021).  Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia  (JIPI).  Dampak Deforestasi  Hutan  Skala  Besar  terhadap  Pemanasan  Global  di  Indonesia. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/10083
Widodo, P.,  &  Sidik, A.  J.  (2020).  Perubahan  tutupan lahan  hutan  lindung gunung guntur tahun 2014  sampai  dengan tahun 2017. Wanamukti:  Jurnal  Penelitian Kehutanan, 21(1), 30-48. http://dx.doi.org/10.35138/wanamukti.v21i1.153
Wisner,  J.  D.,  Tan,  K.  C.,  &  Leong,  G.  K.  (2014). Principles  of  supply  chain management: A balanced approach. Cengage Learning .
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yTN- BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Wisner,+Tan,+Leong%3B+2009&ots= ZaH7_Z54S5&sig=jwXtSEI5q2iO7JRfxDpdVhT6QpQ&redir_esc=y#v=one page&q=Wisner%2C%20Tan%2C%20Leong%3B%202009&f=false
Yakin,  A.  (2015).  Prospek  dan  Tantangan  Implementasi  Pasar  Karbon  bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. In Paper  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Optimalisasi  Integrasi  Menuju
Komunitas ASEAN.
https://www.researchgate.net/publication/319804233_PROSPEK_DAN_TA NTANGAN_IMPLEMENTASI_PASAR_KARBON_BAGI_PENGURANG AN_EMISI_DEFORESTASI_DAN_DEGRADASI_HUTAN_DI_KAWASA N_ASEAN
Yakin, A. (2017). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon , (September).