## PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP
PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
APPLICATION OF JUSTICE PRINCIPLES ON THE OVERCOMING OF SANCTIONS OF CODE OF ETHICS FOR POLRI MEMBERS TAKING ACTION OF CRIMINAL USE OF NARCOTICS
Piatur Pangariban, Muhamad Chusen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Upaya    untuk  penegakan    Etika    Profesi    Polri,    pimpinan  dituntut  mampu  memberikan sanksi  kepada  Anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  melalui  Sidang  Komisi  Kode Etik  Profesi  (KKEP)  maupun  Sidang  Disiplin.  Penegakan  etika  dan  disiplin  kepada Anggota Polri diharapakan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum)  diseluruh  tingkatan  sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti  dengan tindakan  korektif atau sanksi.  Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran- pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh  Anggota  Polri  dapat  diminimalisir.  Pendekatan  dalam  penelitian  lebih mengedepankan  penggunaan  pendekatan  secara  yuridis  empiris,  dimana  metode  yuridis empiris  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat.  Penerapan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya  dijalankan  oleh anggota  kepolisian di  wilayah hukum  Polda  Kaltim.  Hal  ini  terbukti  bahwa  ketua  dan  anggota  Sidang  KKEP  dalam Penjatuhan  sanksi  kedua  anggota  an.  Brigpol  Morris  Sahara  dan  Aipda  Sukoco  yang melanggar  tindak  Pidana  Narkotika  ada  perbedaan  penjatuhan  sanksi  dalam  putusan sidang  KKEP  sehingga  menimbulkan  ketidakadilan  dalam  penjatuhan  sanksi.  Penerapan pasal  kedua  oknum  tersebut  adalah  sama  yaitu  melanggar  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun  2003  tentang  pemberhentian anggota  polri  dan  pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2011 tentang Kode Etik profesi Polri.
Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Penjatuhan Sanksi, Kode Etik Profesi Kepolisian RI

## Abstract
Efforts to uphold the Polri Professional Ethics, the leadership is demanded to be able to impose  sanctions  on  Polri  Members  who  commit  violations  through  the  Professional Ethics Commission (KKEP) Session and the Disciplinary Session. Ethical and disciplinary enforcement to members of the Indonesian National Police is expected to be carried out by every  Chief  of  the  Indonesian  National  Police  Organization  as  the  Authorized  Boss
(Ankum) at all levels so that the slightest violation is followed up  with corrective actions or  sanctions.  If  this  condition  is  always  maintained,  violations  of  the  law  that  will  be committed by Polri Members can be minimized. The approach in research emphasizes the use  of  an  empirical  juridical  approach,  where  the  empirical  juridical  method  is  used  to analyze  and  examine  the  workings  of  law  in  society.  The  application  of  the  National Police  Professional Code of Ethics as stipulated in the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 has not been fully implemented by members of the police in the East Kalimantan  Regional  Police  jurisdiction.  This  is  evident  that  the  Chairperson  and members  of  the  KKEP  Session  in  the  imposition  of  sanctions  for  both  members.  Brigpol Morris Sahara and Aipda Sukoco who violated  Narcotics Criminal Acts have differences in the imposition of sanctions in the decision of the KKEP trial so that it creates injustice in imposing sanctions. The application of the second article is the same, namely violating Article  12  paragraph  (1)  letter  a  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia number 1 of 2003 concerning dismissal of members of the national police and article 22 paragraph  (1)  letter  a  Regulation  of  the  National  Police  Chief  Number  14  of  2011 concerning the Code of Ethics of the Polri profession.
Keywords:  Justice  Principles,  Imposition  of  Sanctions,  Indonesian  Police  Professional Ethics Code

## I. PENDAHULUAN 1.   Latar Belakang Masalah
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  institusi  dalam  susunan ketatanegaraan  yang  mengemban  tugas  pokok  sebagai  pemelihara  keamanan dan    ketertiban  masyarakat,  pelindung,    pengayom  dan    pelayan    masyarakat serta  sebagai  aparat  penegak  hukumyang  dalam  pelaksanaan  tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakatdalam  rangka  mewujudkan  stabilitas  keamanan dalam  negeri,  demi  terwujudnya  dan  terpenuhinya  tuntutan  dan  harapan masyarakat  pada  era    reformasi.  Sikap  perilaku  dan  disiplin    anggota  Polri dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat  serta  sebagai  aparat  penegak  hukum  dan  pemelihara  Kamtibmas, harus    dapat  dijadikan  tauladan    oleh    seluruh    lapisan  masyarakat  yang dilayaninya.  Hal  itu  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  terciptanya  citra  Polri di  mata  masyarakat,  demikian  juga  akan  membentuk  sikap  simpatik  dan mendorong  masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu fungsi  pemerintahan  Negara  dibidang pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakanhukum,  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan  mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
Pada  kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  anggota  Polri,  hal  tersebut  telah  membawa  dampak  terhadap terciptanya  opini  publik  yang  negatif  dan  timbulnya  citra  buruk  serta  sikap antipasti  masyarakat,  sehingga  pelaksanaan  tugas  dilapangan  tidak  dapat dilaksanakan  secara optimal karena kurang didukung  dana   ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada  prosedur  tersendiri  untuk  penyelesaian  pelanggaran  kode  dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui  sidang  kode  etik  oleh  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP).  KKEP menurut Perkap Polri  Nomor  19  Tahun   2012    tentang Susunan  Organisasi Dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah  suatu  wadah  yang  dibentuk  dilingkungan  Polri  yang  bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan  jenjang  kepangkatan.    Hasil    putusan    sidang    KKEP    berupa menyatakanbahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran  KEPP  atau tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  KEPP.  Dalam hal  terjadi  pelanggaran  kode  etik,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  ayat (2) Perkap  Polri Nomor  19 Tahun 2012 akan  menerima sanksi  berupa sanksi etika dan sanksi administratif.
Pelaksanaan pemberhentian  tidak dengan hormat dari anggota  kepolisian menurut  praktiknya  tidaklah  selalu konsisten  dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sebagai   contoh,  kasus Pemberhentian Tidak  Dengan  Hormat  berdasarkan  Putusan  Sidang  Komisi  Kode  Etik Profesi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Bontang Nomor :PUT KKEP/02/X/2015/KKEPtanggal  8  Oktober  2015  tentang  Putusan  Sidang Komisi  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap  Brigadir  Polisi  Morris  Sahara NRP.84110401,  terbukti  melakukan  tindak  pidana  Illegal  loging  dipidana penjara  3  tiga)  bulan  sesuai  petikan  putusan  PN  Bontang  Nomor :48/Pid.B/2014/PN.Btg  tanggal  29  April  2014,  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  Narkoba  dipidana  penjara  8  (delapan)  bulan  sesuai petikan  putusan  PN  Bontang  Nomor  :  14/Pid.B/2015/PN.Btg  tanggal  11 Pebruari  2015  dan  kepemilikan  Senpi  Revolver  illegal  dipidan  penjara  4 (empat)  bulan  sesuai  petikan  putusan  PN  Bontang  Nomor  : 15/Pid.B/2015/PN.Btg  tanggal  12  Pebruari  2015  melanggar  ketentuan Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  PPRI  Nomor  1  tahun  2003  tentang pemberhentian anggota polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Dan  berbeda  hal  nya dengan  Putusan  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Nomor :PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP tanggal 2 Desember 2016 memutuskan AIPDA
SUKOCO NRP 75050337 anggota polres Kutai Barat terbukti melakukan tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkoba  dipidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  10  (sepuluh)  bulan  sesuai  petikan  putusan  PN  Kubar  Nomor  : 132/Pid.Sus/2013/PN.Kubar tanggal 16 Januari 2014 melanggar ketentuan Pasal  11  huruf  (c)  dan  Pasal  22  ayat  1  huruf  (a)  Perkap  nomor  14  tahun
2011  tentang  Kode  etik  Profesi  Kepolisian  dan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a PPRI  Nomor  1  tahun  2003  tentang  pemberhentian  anggota  polri  dan Pimpinan Sidang KKEP hanya menjatuhkan :
1. Sanksi  kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 29 hari
2. Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi. Permasalahan  yang  muncul  adalah  terjadinya  perbedaan  putusan  dimana ada  perbedaan  penerapan  pasal  dalam  putusan  sidang  Komisi  Kode  etik Kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri yang sama sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan intinya  adalah  Brigpol  Morris  Sahara diberhentikan  tidak  dengan  Hormat sedangkan Aipda Sukoco hanya dikenai Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi.
Upaya  untuk penegakan  Etika  Profesi  Polri,  pimpinan dituntut mampu memberikan  sanksi  kepada  Anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran melalui  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  (KKEP)  maupun  Sidang  Disiplin. Penegakan  etika  dan  disiplin  kepada  Anggota  Polri  diharapakan  dapat dilaksanakan oleh setiap  Kepala Satuan Organisasi  Polri selaku  Atasan  Yang Berhak  Menghukum  (Ankum)  diseluruh  tingkatan  sehingga    pelanggaran sekecil  apapun  ditindaklanjuti  dengan  tindakan  korektif  atau  sanksi.  Apabila kondisi  ini  selalu  terpelihara,  maka  pelanggaran-  pelanggaran  hukum  yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.
Dari  latar  belakang  masalah  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan pengkajian  yang  lebih  mendalam  terkait  dengan  masalah  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  tersebut,  dengan  melakukan  penelitian  dengan  topik  Penerapan Prinsip  Keadilan  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penulis  mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut
1. Bagaimanakah  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang  melakukan  Tindak  Pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menghambat  Penerapan  Prinsip  Keadilan Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika?

## 3. Metode Penelitian
Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan  secara  yuridis  empiris,  dimana  metode  yuridis  empiris digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari  tingkat efektifitasnya  hukum,  kepatuhan  terhadap  hukum,  peranan  lembaga  atau
institusi  hukum di dalam penegakan hukum,  implementasi aturan hukum. 1 Dalam  penelitian  hukum  empiris  yang  menjadi  focus  kajiannya  pada bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Pendekatan-pendekatan  yang  sering digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris  meliputi  pendekatan  sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.
Penggunaan  metode  pendekatan  sosiologis  merupakan  pendekatan yang  menganalisis  tentang  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi ketika  sistem  norma  itu    bekerja  di  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu, dikenal  juga  sosiologi  hukum.  Pendekatan  ini  dikonstruksikan  sebagai sesuatu  perilaku  masyarakat  yang  ajek,  terlembagakan  serta  mendapatkan legitimasi secara sosial. 2

## 4. Tinjauan Pustaka
a.   Konsep Tentang Polri
Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi  dan  Kepolisian  sudah  sangat  dikenal  pada  abad  ke-6  sebagai aparat  negara  dengan  kewenangannya  yang  mencerminkan  suatu kekuasaan  yang  luas  menjadi  penjaga  tiranianisme,  sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan  kepolisian  pada  masa  itu  maka  negara  yang  bersangkutan dinamakan  “negara polisi” dan dalam  sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan  imprealisme  dimana  kekuasaan  pemerintah  meminjam  tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan  terhadap  rakyat  pribumi  untuk  kepentingan  pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. 3
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  sering  di singkat  dengan  Polri  dalam  kaitannya  dengan  pemerintah  adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  dibidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  pada  masyarakat. Bertujuan untuk  mewujudkan keamanan dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  masyarakat,  serta  terciptanya  ketentraman  masyarakat dengan  menjunjung tinggi  hak azasi  manusia,  hal  ini terdapat dalam
1 H.  Salim  Hs  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  pada penelitian Tesis dan disertasi (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 20
2 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  penelitian  hukum  normative dan hukum empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),  hlm. 47-49
3 .  Warsito  Hadi  Utomo,2005,    Hukum  Kepolisian  di  Indonesia,Prestasi  Pustaka, Jakarta,  hlm 5.
Pasal  4  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik Indonesia. 4
Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi  adalah  :  suatu  badan  yang  bertugas  memelihara  keamanan, ketentraman,  dan  ketertiban  umum  (menangkap  orang  yang melanggar  hukum),  merupakan  suatu  anggota  badan  pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). 5
Identitas  polisi  sebagai  abdi  hukum  itu  memang  seharusnya demikian,  Polisi  yang  memberikan  pengabdian,  perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan  kemerdekaan  dan  mewujudkan  masyarakat  yang adil  dan  makmur  dengan  semangat  tri  brata  serta  jiwa  yang  besar,
Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan  tidak  tergoyahkan  dalam  situasi  dan  kondisi  apapun  serta  selalu tepat dalam mengambil keputusan. 6
Polisi  sebagai  aparat  Pemerintah,  maka  organisasinya  berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah  suatu  alat  atau  badan  yang  melaksanakan  tugas-tugas Kepolisian.  Agar  alat  tersebut  dapat  terkoodinir,  dan  mencapai sasaran  yang  diinginkan  maka  diberikan  pembagian  pekerjaan  dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian  maka keberadaannya, tumbuh dan  berkembangnya,  bentuk dan  strukturnya  ditentukan  oleh  visi  Pemerintah  yang  bersangkutan terhadap  pelaksanaan  tugas  Polisinya.  Diseluruh  dunia  Organisasi Polisi  itu  berbeda-beda.  Ada  yang  membawah  pada  Departemen Dalam  Negeri,  ada  yang  membawah  pada  Departemen  Kehakiman ada  yang  dibawah  kendali  Perdana  Menteri,  Wakil  Presiden, dikendalikan  oleh  Presiden  sendiri,  bahkan  ada  yang  merupakan Departemen yang berdiri sendiri. 7
Kaitannya  dengan  kehidupan  bernegara  Polri  merupakan  alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dam  pelayanan  pada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Agar  dalam  melaksanakan fungsinya  dan  perannya  di  seluruh  wilayah  Indonesia  atau  yang  di anggap  sebagai  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dibagi  dalam daerah  hukum  menurut  kepentingan  pelaksanaan  tugas  Kepolisian
4 . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung,  hlm 15.
5 . W.J.S. Purwodarminto,1986,  Kamus  Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763
6 . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit,hlm 12
7 . Kunarto, 2001Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100 .
Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah. 8
Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang  Kapolri  yang  bertanggungjawab  pada  Presiden.  Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut  dengan  Polda  yang  di  pimpin  seorang  Kapolda,  yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang  Kapolres  yang  bertanggungjawab  pada  Kapolda.  Tingkat kecamatan  ada  kepolisian  yang  biasa  disebut  dengan  Kepolisian Sektor  atau  Polsek  yang  di  pimpin  oleh  seorang  Kapolsek  yang bertanggungjawab  pada  Kapolres.  Dan  tingkat  Desa  atau  Kelurahan ada  polisi  yang  di  pimpin  oleh  seorang  Brigadir  Polisi  atau  sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## b.   Fungsi, Tugas dan Kewenangan Polri
Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2
Tahun  2002  yaitu  sebagai  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat; menegakkan  hukum;  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Lalu  penjabaran  dari  tugas-tugas pokok  kepolisian  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  14  UU  Nomor  2 Tahun 2002 yaitu:
1. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelengarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,  kesadaran  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan  kordinasi,  pengawasan  dan  pembinaan  teknis terhadap  kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya.
8 . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 15 .
8. Menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,  laboratorium  forensik,  dan  psikologis  kepolisian untuk kepentingan tugas polisi. 9. Melindungi  keselamatan  jiwa  raga  harta  benda  masyarakat,  dan lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan  atau  bencana termasuk  memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:
1.   Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2.   Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3.   Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4.   Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5.   Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan administratif kepolisian;
6.   Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai  bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7.   Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8.   Mengambil  sidik  jari  dan  identitas  lainnya  serta  memotret seseorang;
9.   Mencari keterangan dan barang bukti;
10.  Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11.  Mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12.  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan  pengadilan,  kegiatan  instansi  lain,  serta  kegiatan masyarakat; 13.  Menerima  dan  menyimpan  barang  temuan  untuk  sementara waktu. Dalam  bidang  penegakan  hukum  publik  khususnya  yang berkaitan  dengan  penanganan  tindak  pidanan  sebagaimana  yang  di atur  dalam  KUHAP,  Polri  sebagai  penyidik  utama  yang  menangani setiap  kejahatan  secara  umum  dalam  rangka  menciptakan  keamanan dalam  negeri,  maka dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Polri,  telah  menetapkan kewenangan sebagai berikut:
1.  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan
penyitaan;
2.   melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3.   membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik  dalam rangka penyidikan;
4.   menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
5.   melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6.   memanggil  orang  untuk  didengan  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi;
7.   mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8.   mengadakan penghentian penyidikan;
9.   menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10.  mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak  atau  mendadak  untuk  mencegah  atau  menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana; 11. memnberikan petunjuk dan  bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai  neri  sipil  serta  menerima  hasil  penyidikan  penyidik pegawai  negeri  sipil  untuk  diserahkan  kepada  penuntut  umum; dan 12.  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yng  bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai berikut: a.    tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b.  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c.   harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan jabatannya;
d.  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang memaksa, dan
e.   menghormati hak azasi manusia.

## c.   Konsep Etika Profesi Polri
Etika  Profesi  Polri  adalah  kristalisasi  nilai-nilai  Tribrata  yang dilandasi  dan  dijiwai  oleh  Pancasila  serta  mencerminkan  jati  diri setiap  anggota  Polri  dalam  wujud  komitmen  moral  yang  meliputi etika  kepribadian,  etika  kenegaraan,  etika  kelembagaan,  dan  etika dalam hubungan dengan masyarakat.
Penyidik  Polri  yang  melaksanakan  tugas  penyidikan  terkait dengan  proses  peradilan  pidana  senantiasa  menjunjung  tinggi  etika profesi  kepolisian  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian maupun  Kode  Etik  Profesi  Penyidik  Polri  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Kapolri  Nomor  Polisi  :  15  Tahun  2006  tentang  Kode  Etik
Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode  etik  profesi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dikenakan  sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  No  Pol:  7  tahun  2006 tentang  Kode  Etik  profesi  Polri  adalah  sangat  tidak  relevan,  karena Peraturan  Kapolri  No  Pol  :  15  Tahun  2006  tersebut  tidak  mengatur sanksi  tersendiri  terhadap  penyidik  Polri  yang  melanggar  Kode  Etik Profesi  Penyidikan.  Penyidik  Polri  mempunyai  tugas  fungsional dibidang  penyidikan  perkara  pidana,  dan  tidak  semua  anggota  Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut  patut  dipertanyakan  atau  perlu  disempurnakan  yaitu  dengan mencantumkan  sanksi  tersendiri  bagi  penyidik  Polri  yang  pada  saat melakukan  proses  penyidikan,  melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi Polri.
Rumusan  pelanggaran  kode  etik  profesi  kepolisian  dapat  dilihat dalam  peraturan  Kapolri  Nomor  Polisi  :  8  tahun  2006  tanggal  1  Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri “,sedangkan rumusan  kode  etik  profesi  polri  terdapat  dalam  pasal  1  angka  2 peraturan  Kapolri  Nomor  Polisi  :  7  tahun  2006  berbunyi  “kode  etik profesi polri adalah  norma-norma atau aturanaturan  yang  merupakan kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis  dengan  peraturan  perilaku maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  kriteria  jenis pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dapat  dijelaskan  pengertiannya antara lain: a.   Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
b.   Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
c.   Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.
d.   Anggota  Polri  yang  melanggar  tindak  pidana  sekaligus melanggar  etika  profesi  dan  disiplin  artinya  ;  didalam  tindak pidana  terdapat  pelanggaran  etika  profesi  dan  pelanggaran disiplinlisian  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  Polisi  :  7 Tahun  2006  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  sanksi  bagi penyidik  polri  yang  melakukan  penyidikan  pidana  terkait  dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik  profesi penyidikan. Bentuk  sanksi  dalam  kode  etik  profesi  kepolisian  berupa  sanksi “moral”  dan  sanksi  “administrasi”,  yaitu  “sanksi  moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :
1.   Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
2.   Kewajiban  pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  terbatas ataupun secara langsung.
3.   Kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  ulang profesi.
4.   Pelanggar  dinyatakan  tidak  layak  lagi  untuk  menjalankan profesi  atau fungsi  kepolisian.  Sanksi administrasi dirumuskan  dalam  Pasal  12  ayat  (4)  Peraturan  Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi: (1)   Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (2)   Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda; (3)   Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH );
(4)   Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ); Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika  profesi  kepolisian  yang  hanya  bersifat  moral  maupun administratif  saja,  tidak  cukup  memiliki  dampak  pencegahan  atau kurang  mempunyai  efek  jera  terhadap  pelaku  pelanggaran  kode  etik tersebut,  apalagi  terhadap  pelaku  pelanggaran  kode  etik  profesi penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik,  tentu  saja  tidak  bisa disamakan  penerapan  sanksi  kepada  pelaku  pelanggaran  kode  etik profesi  kepolisian  yang  bukan  penyidik.  Terhadap  penyidik  yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  dikarenakan penyidik  yang  melakukan  penyimpangan  danmenerima  suap  tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.

## II. Pembahasan
A. Penerapan  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Guna  tercapainya  keadilan  hukum  dalam  setiap  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Polisi  dilaksanakan  secara  obyektif  dan  menjunjung  tinggi  keadilan serta  memperhatikan  jasa  anggota  polisi  yang  melanggar  kode  etik  profesi polri  dan  berapa  banyak  keterlibatanya  dalam  masalah  hukum  yang menjeratnya.  Pasal  17  ayat  1  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik  Profesi  Polri,  yang  berhak  melakukan  penegakan  kode  etik  POLRI adalah:
1. Propam Polri;
2. Komisi kode etik profesi;
3. Komisi banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri, dan
6. Propram Polri dibidang rehabilitasi Anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  diberhentikan  secara tidak  hormat  seperti  yang  dicantumkan  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 Tentang  Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun  2003  Tentang  Pemberhentian  Anggota  Polri,  Peraturan  Pemerintah Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian
Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2011  Tentang  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  1  angka  5 berbunyi:  “Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  selanjutnya  disingkat  KEPP  adalah norma-norma atau aturan-aturan  yang  merupakan kesatuan  landasan etik atau filosofis  yang  berkaitan  dengan  perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  11    “Penegakan  KEPP  adalah  serangkaian tindakan  pejabat  Polri  yang  diberi  kewenangan  menurut  peraturan  ini,  untuk melakukan  pemeriksaan  pendahuluan,  pemeriksaan  di  Sidang  KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang  diduga  melakukan  Pelanggaran  KEPP  dan  rehabilitasi  Anggota  Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”.
Menurut Pasal 1  angka 17:  “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  yang selanjutnya  disingkat  PTDH  adalah  pengakhiran  masa  dinas  kepolisian  oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/ atau tindak pidana”.
Berdasarkan  Pasal  22:  “(1)  Sanksi  administratif  berupa  rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
a.   Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
b.   Pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  21  ayat  (3)  huruf  e,  huruf  g,  huruf  h,  dan  huruf  i.  (2)  Sanksi administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 21 ayat (3)  huruf a sampai dengan  huruf d, dan  huruf  f diputuskan melalui  Sidang  KKEP  setelah  terlebih  dahulu  dibuktikan  pelanggaran pidananya  melalui  proses  peradilan  umum  sampai  dengan  putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.
Menurut  Pasal  12  ayat  1  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2003  Tentang  Pemberhentian  Anggota  Polri  disebutkan  bahwa:  “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  apabila  dipidana  penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 yang berbunyi:“
(1)  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dijadikan tersangka/terdakwa  dapat  diberhentikan  sementara  dari  jabatan  dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan
sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
(2)   Pemberhentian sementara dari  jabatan dinas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
(3)  Ketentuan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pemberhentian  sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”. Dalam  Perkap  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri Pasal  21  dijelaskan  bahwa  ada  tujuh  (7)  jenis  sanksi  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Polri  dimana  anggota  Polri  yang  dinyatakan  sebagai  Pelanggar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 tahun 2011 tentang  Kode Etik Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa :
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi  Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
c. Kewajiban  Pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental  kepribadian, kejiwaan,  keagamaan  dan  pengetahuan  profesi,  sekurang-kurangnya  1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
e. Dipindahtugaskan  ke  fungsi  berbeda  yang  bersifat  Demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun.
f. Dipindahtugaskan  ke  wilayah  berbeda  yang  bersifat  Demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau,
g. PTDH sebagai anggota Polri.
Menurur Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  g  dikenakan  kepada  Pelanggar  KEPP  yang  melakukan  Pelanggaran meliputi :
a   Dipidana penjara  berdasarkan putusan pengadilan  yang telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
b   Diketahui  kemudian  memberikan  keterangan  palsu  dan/atau  tidak  benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
c   Melakukan  usaha  atau  perbuatan  yang  nyata-nyata  bertujuan  mengubah Pancasila,  terlibat  dalam  gerakan,  atau  melakukan  perbuatan  yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
d   Melanggar  sumpah/janji  anggota  Polri,  sumpah/janji  jabatan  dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
e   Meninggalkan tugasnya secara  tidak  sah dalam  waktu lebih  dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
f.  Melakukan  perbuatan  dan  berperilaku  yang  dapat  merugikan  dinas kepolisian, antara lain berupa :
(1)   Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja
dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang,  atau  secara  salah,  sehingga  dinas  atau perseorangan menderita kerugian.
(2)   Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan
(3)   Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
g.   Melakukan  bunuh  diri  dengan  maksud  menghindari  penyidikan  dan/atau tuntutan  hukum  atau  meninggal  dunia  sebagai  akibat tindak  pidana  yang dilakukannya.
h.   Menjadi  anggota  dan  atau  pengurus  partai  politik  yang  diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai poltik dan setelah  diperingatkan  ditegur  masih  tetap  mempertahankan  statusnya  itu dan
i.   Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri Setiap  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Profesi  dikenakan  sanksi  moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada  terperiksa  (  Pasal  11  ayat  3  dan  Pasal  12  ayat  1  Kode  Etik  Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang  menyatakan  tidak  terbukti  atau  pernyataan  putusan  yang  menyatakan terperiksa  terbukti  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri.Bentuk sanksi  moral  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  2  (a,  b  dan  c)  tersebut merupakan  bentuk  sanksi  moral  yang  bersifat  mutlak  dan  mengikat.  Artinya sanksi  moral  tersebut  terumus  pada  kadar  sanksi  yang  teringan  sampai  pada kadar  sanksi  yang  terberat  sesuai  pelanggaran  perilaku  terperiksa  yang  dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.
Peraturan  disiplin  bagi  Anggota  Polri  diatur  dalam  peraturan  pemerintah Nomor  3  Tahun  2003,  yang  diterbitkan  pada  tanggal  1  Januari  2003  ( Lembaran  Negara  Tahun  2003  No.  2).  Pembentukan  peraturan  disiplin  bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja  dan  moral  bagi  anggota  Polri.Sebagai  sebuah  Organisasi,  Polri  mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme,  budaya  organisasi  maupun  kebersamaan,  kehormatan  dan kredibilitas  organisasi.Peraturan  disiplin  juga  dimaksudkan  untuk  menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab  Polri.Sebagai  sebuah  organisasi  yang  kuat Polri  harus  mempunyai  aturan  tata  tertib  perilaku  bekerja,  bertindak  dan bergaul  di  antara  anggotanya,  serta  dalam  bergaul  dengan  masyarakat dilingkungan sekitarnya.
Peranan  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum)  Dalam  Proses Penyidikan  Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Disangka  Melakukan  Tindak Pidana. Pada dasarnya tindak pidana  yang dilakukan oleh anggota Polri,  juga
merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.
Setiap  pelanggaran  hukum  dan  atau  tindak  pidana  yang  melibatkan  atau pelaku  perbuatan  tindak  pidana  adalah  anggota  Polri,  maka  peranan  Ankum sangat  penting.  Ankum  menurut  Pasal  1  angka  13  PP  No.  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  adalah  “atasan  yang  karena jabatannya  diberi  kewenangan  menjatuhkan  hukum  disiplin  kepada  bawahan yang  dipimpinnya”.  Pentingnya  peranan  Ankum  ini,  dapat  menentukan anggotanya  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  termasuk  tindak  pidana, untuk  dilakukan  proses  hukum  baik  untuk  internal  Polri,  maupun  proses peradilan  umum.  Dan  setiap  proses  hukum  harus  sepengetahuan  Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.
Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode  Etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  anggota  polisi  yang bersangkutan  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  12  ayat  (1) PP  No.  2  Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011.
Di  atas  merupakan  beberapa  aturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan kode  etik  profesi  kepolisian,  sehingga  jelas  bahwa  kepolisian  membentengi para  anggotanya  untuk  tidak  menerobos  etika,  agar  mereka  bisa  menjadi contoh atau figur pengayoman untuk masyarakat, apabila anggota polisi tidak menjaga etika profesi mereka maka hancurlah citra kepolisian. Tahap pertama proses  penegakannya  sepenuhnya  dilakukan  melalui  peradilan  umum,  proses pemeriksaanya  pun  dilakukan  oleh  penyidik  yang  berwenang  melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  bahwa  dalam Penerapan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota  kepolisian di  wilayah  hukum  Polda  Kaltim.  Hal  ini  terbukti  bahwa  ketua  dan  anggota Sidang  KKEP  dalam  Penjatuhan  sanksi  kedua  anggota  an.  Brigpol  Morris Sahara  dan  Aipda  Sukoco  yang  melanggar  tindak  Pidana  Narkotika  ada perbedaan  penjatuhan  sanksi  dalam  putusan  sidang  KKEP  sehingga menimbulkan  ketidakadilan  dalam  penjatuhan  sanksi  pelanggaran  KKEP. Penerapan pasal kedua oknum tersebut adalah sama yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang  pemberhentian  anggota  polri  dan  pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri.
Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka sesuai dengan pendapat pasal 55 ayat (1) perkap nomor 19 tahun 2012 yang mengamanatkan dalam  menjatuhkan  putusan  sidang  komisi  kode  etik  polri  didasarkan  pada
keyakinan  KKEP  yang  didukung  sekurang-kurangnya  2  alat  bukti  yang  sah bahwa  pelanggar  KKEP  benar  –  benar  terjadi  dan  terduga  pelanggar  yang melakukan  pelanggaran.  Sehingga  sesuai  dengan  fakta  hukum  sebagaimana diuraikan di atas, sesuai persyaratan sidang Komisi  sebagaimana diatur dalam pasal  55  ayat  (1)  perkap  nomor  19  tahun  2012  telah  terpenuhi  sehingga  sah secara  hukum  bagi  ketua  dan  anggota  komisi  untuk  memutuskan  dan menjatuhkan sanksi.
Adapun Sanksi Pelanggaran KEPP pada pasal 22 ayat (1) huruf a perkap nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode  etik  profesi  polri  menyatakan  “Sanksi administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  dikenakan  melalui  Sidang  KKEP terhadap:  pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,”  pada  kenyataannya penjatuhan  sanksi  Aipda  Sukoco  tidak  di  rekomendasikan  PTDH.  Aipda Sukoco  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dan  dijatuhkan  pidana dengan penjara selam 1 tahun 10  bulan sesuaidengan Petikan Putusan  nomor :132/Pid.sus/2013/PN. Kubar. Dan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik  profesi  polri  telah  mengatur  pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih  dan  telah  diputus  oleh  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dapat rekomendasi  PTDH  sedangkan  Brigpol  Morris  Sahara  penjatuhan  sanksi pelanggaran  KEPP  melanggar  Tindak  pidana  Narkotika  dikenakan  sanksi PTDH.
Terkait dengan perbedaan putusan penjatuhan sanksi pelanggar Kode Etik profesi  Polri  penulis  menyimpulkan  bahwa  penerapan  Peraturan  Kapolri nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode  etik  profesi  polri  Terhadap  Penjatuhan Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang  melakukan  Tindak  Pidana penyalahgunaan Narkotik tidak optimal dan tidak ada prinsip keadilan dalam penegakan hukum.
Apabila  ditinjau  dari  perspektif  keadilan  menuruti  John  Rawls  yang merupakan  keritikan  terhadap  teori  Jeremy  Bentham.  John  Rawls mensyaratkan  dua  prinsip  keadilan  sosial,  yakni  equal  liberty  (prinsip kebebasan yang sama) dan equal opportunity (kesempatan yang sama). Equal liberty  yakni   setiap  orang   memiliki  hak atas kebebasan  individual (liberty) yang  sama  dengan  hak  orang  lainnya.  Equal  opportunity  yakni  memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil. 9 John Rawls  memberikan  pandangan  bahwa  untuk  mencapai  suatu  keadilan, diisyaratkan sekaligus  adanya  unsur keadilan   yang  substantif (justice) dan unsur  keadilan  prosedural  (fairness).  Keadilan  substansial  dimaknai  sebagai keadilan  yang  secara  riil  diterima  dan  dirasakan  oleh  para  pihak,  sementara keadilan  prosedural  lebih  berorientasi  pada  keadilan  yang  telah    dirumuskan
9 Soerjono  Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta  2010, hlm 96
oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. 10 Artinya bahwa,  hukum akan menjadi  adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang  dirumuskan  hukum  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban  harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Jika  pelaksanaan  prinsip  keadilan  yang  dirumuskan  oleh  John  Rawls dihubungkan dengan  Penerapan Terhadap Penjatuhan Sanksi  Kode Etik  Polri yang  berbeda  antara  Brigpol  Morris  Sahara  dan  Aipda  Sukoco  yang melakukan  Tindak  Pidana  penyalahgunaan  Narkotika,  maka  putusan penjatuhan  sanksi  Kode  etik  profesi  Polri  harus  berdasarkan  unsur  keadilan yang  substantif  (justice),  dan  unsur  keadilan  prosedural  (fairness).  Artinya bahwa,  keadilan  substantif  dimaknai  sebagai  keadilan  dalam  putusan penjatuhan  sanksi  Kode  etik  profesi  Polri  bagi  anggota  yang  melanggar penyalahgunaan narkotika secara riil dan dapat dirasakan oleh para pihak  baik Aipda Sukoco maupun Brigpol Mooris Sahara, sementara  keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum.
Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  yang diisyaratkan oleh John  Rawls,  maka Penerapan  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap Brigpol Morris Sahara dan Aipda Sukoco dimana putusan penjatuhan sanksi tersebut berbeda beda  merupakan  putusan  yang  tidak  adil,  karena  jika  dihubungkan  dengan keadilan  yang  substantif  (justice)  dan  unsur  keadilan  prosedural  (fairness), maka  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang  melakukan Tindak  Pidana  penyalahgunaan  Narkotika  harus  mencakup  kedua  keadilan tersebut,  namun  didalam  pelaksanaannya  keadilan  yang  diisyaratkan  John Rawls  tidak  terlaksana.  Sebagai  contoh,  Brigpol  Morris  Sahara  melanggar ketentuan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  PPRI  Nomor  1  tahun  2003  tentang pemberhentian anggota polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  dan  hasil  putusan  sidang KKEP  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sedangkan  AIPDA  SUKOCO terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan melanggar ketentuan  Pasal  11  huruf  (c)  dan  Pasal  22  ayat  1  huruf  (a)  Perkap  nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian dan Pasal 12 ayat (1) huruf  a  PPRI  Nomor  1  tahun  2003  tentang  pemberhentian  anggota  polri dan Pimpinan Sidang KKEP hanya menjatuhkan :
1. Sanksi  kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 29 hari
2. Sanksi di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi. Berdasarkan  uraian   prinsip   keadilan  yang   diisyaratkan  oleh   John Rawls, untuk mengukur keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota  Polri  Yang  melakukan  Tindak  Pidana  penyalahgunaan  Narkotika, penulis  berpendapat  bahwa  teori  John  Rawls  yang  mengisyaratkan  unsur keadilan substantif dan  prosedural sangat relevan  digunakan. Keadilan  yang
10 Soerjono  Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta  2010, hlm 95
diharapkan  seharusnya  keadilan  yang  substantif  dan  prosedural.  Artinya, keadilan  yang  dimaknai  sebagai  keadilan  yang  secara  riil  diterima  dan dirasakan  oleh  para  pihak,  serta  berorientasi  pada  keadilan  yang  telah dirumuskan  oleh  hukum  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban  tanpa mengorbankan sebagian masyarakat.

## B. Alur Penegekan Kode Etik Profesi Polri
Peraturan  Kapolri  No.  19 tahun  2012  tanggal  4  September  2012 tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
1. Perkap No 14 tahun 2011 merupakan Peraturan Etika Profesi Polri secara materiil  sedangkan Perkap No.19 tahun 2012  merupakan Peraturan Etika Polri secara formal (peraturan acaranya.)
2. Tujuan peraturan ini
a) Sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP.
b) Terselenggaranya  tertib  administrasi  dalam  proses  penegakan pelanggaran KEPP.
c) Terselenggaranya   proses   penegakan   KEPP   secara obyektif,  jujur, adil, transparan dan akuntabel.
d) Terwujudnya    kepastian    hukum    terhadap    penanganan  pelanggaran KEPP, dan
e) Terakomodasi   hak-hak   Terduga   Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP.
C.  Kronologis  lahirnya  Etika  Profesi  Polri,  mulai  lahirnya  Tri  Brata  s/d lahirnya Kode Etik Profesi Polri.
1.    Tri Brata.
a)  Digali  sejak  tahun  1952  oleh  sekelompok  guru  besar PTIK.
b)  Tahun  1953,  Tri  Brata  pada  awalnya  adalah  pengikat  disiplin universiter pada PTIK.
c)    Pada    tanggal    3    Mei    diikrarkan    oleh    Drs.    Soeparno Soeriaatmadja pada Wisuda Mahasiswa PTIK  Angkatan II Abimayu.
d)    Pada  tanggal  1  Juli  1955  Tri  Brata  diikrarkan  menjadi  Pedoman hidup  Polri,  dimana  pada  saat  itu  juga  Presiden  Soekarno menyerahkan Panji-panji Polri.
2.  Pedoman    lanjutan  Tri    Brata.    Disahkan    pada    rapat    Kepala  Polisi Komisariat   seluruh   Indonesia   di   Bandung,   pada tanggal  5 s/d 7 Mei 1958.
3.  Catur  Prasetya.  Catur  Prasetya  adalah   4  sifat  Gajah   Mada yang berasal dari    tulisan  Mpu  Prapanca  yang  melukiskan  kebesaran  Gajah  Mada sebagai  Maha  Patih  kerajaan  Majapahit    dalam    bukunya    Negara Kertagama  pada  tahun 1365.  Pada  tanggal  1  Juli  1960  dalam  rangka Konferensi  para  Kepala  Polisi  di  Yogya  secara  resmi  Catur  Prasetya dijadikan Pedoman Karya Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
4.   Surat    Keputusan    Kapolri    No.    Pol.    SKEP/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1958  tentang Kode Etik POLRI.
5.   Keputusan  Kapolri  No  Pol  KEP/05/III/2001  tentang  Kode Etik  Profesi Polri  dan  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  KEP/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Umum Kode Etik Profesi Polri. Keputusan  Kapolri  ini  sebagai  realisasi  pasal  23  UU  No:  28  tahun  1997 tentang  Polri  dan  TAP  MPR  RI  No  VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
6.    Keputusan   Kapolri   No.   Pol.   :   KEP/17/VI/2002   tentang Pemaknaan Baru TRI BRATA.
7.   Keputusan  Kapolri  No  Pol:  KEP/32/VII/2003  tentang  Kode Etik Profesi Polri    dan    Keputusan    Kapolri    No.    Pol 33/VII/2002 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri. (realisasi dari UU No 2 tahun 2002 tentang Polri)
8.    Keputusan   Kapolri   No.   Pol.   :   KEP/39/IX/2004   tentang Pemaknaan Baru Catur Prasetya.
9.  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.  7  tahun  2006  tanggal  1  Juli  2006  tentang Kode  Etik Polri dan Peraturan Kapolri  No. Pol.  :  8 tahun 2006  tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri.
10.   Peraturan Kapolri No. Pol. 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode  Etik  Profesi  Polri  dan  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.  19  tahun  2012 tanggal  4  September  2012  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri.
B.   Pancasila menjiwai  nilai  Etika Profesi Polri.
1.  Pada  pasal  34  ayat  (1)  UU  No.  2  tentang  Polri  dinyatakan  Sikap  dan perilaku pejabat Kepolisian Kepolisian Negara Republik  Indonesia terikat pada  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.  Pada  Penjelasan  pasal  34  ayat  (1)  UU  No.  2  tahun  2002 dinyatakan: Ayat  ini    mengamanatkan    agar  setiap    anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya     harus dapat  mencerminkan  kepribadian  Bhayangkara  Negara  seutuhnya,  yaitu pejuang, pengawal dan  pengaman  Negara  Republik Indonesia. Selain  itu untuk  mengabdikan diri  sebagai  alat  Negara penegak  hukum,  yang  tugas dan  wewenangnya  bersangkut  paut  dengan    hak  dan  kewajiban  warga Negara  secara  langsung,  diperlukan  kecakapan  teknis  yang  tinggi,  oleh karena    itu    setiap    anggota    Kepolisian    Republik  Indonesia  harus menghayati    dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan  tingkah  lakunya. Etika  Profesi  Kepolisian  tersebut  dirumuskan dalam kode  etik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai Pancasila.
3.  Pancasila  merupakan  landasan  dan  menjiwai  Tri  Brata  dan  Catur Prasetya, sejalan dengan itu maka Pancasila menjiwai Etika Profesi Polri.

## D.  Maksud dan tujuan lahirnya Kode etik profesi polri
bahwa  pelaksanaan  tugas,  kewenangan,  dan  tanggung  jawab  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  harus  dijalankan  secara  profesional, proporsional,  dan  prosedural  yang  didukung  oleh  nilai-nilai  dasar  yang terkandung  dalam  Tribrata  dan  Catur  Prasetya  dijabarkan  dalam  kode  etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.
Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan  secara  obyektif,  akuntabel,  menjunjung  tinggi  kepastian  hukum dan  rasa  keadilan  ( legal and legitimate ),  serta  hak  asasi  manusia  dengan memperhatikan  jasa  pengabdian  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  diduga  melanggar  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  selaras  dengan  ketentuan  Pasal  34  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang  mengamanatkan  pengaturan  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia
Kode  etik  yang baik  itu  harus  mencakup  tujuan-tujuan pokok penegakan hukum yang  meliputi:
1. Mengangkat kedudukan profesi kepolisian dalam pandangan masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat pada kepolisiannya.
2. Mendorong polisi agar lebih bertanggung jawab.
3. Mengembangkan  dan  memelihara  dukungan  dan  kerjasama  dari masyarakat pada tugas-tugas kepolisian.
4. Menggalang  suasana  kebersamaan  intern  kepolisian  untuk  menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
5. Menciptakan  kerjasama  dan  koordinasi  yang  harmonis  dengan  sesama aparat pemerintah agar mencapai keuntungan bersama (sinergi).
6. Menempatkan  pelaksanaan  tugas  Polri  sebagai  profesi  terhormat  dan memandangnya sebagai sarana berharga dan yang terbaik untuk mengabdi kepada masyarakat. 11
Etika  Profesi  kepolisian  merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  Tribrata  yang dilandasi  dan  dijiwai  oleh  pancasila  serta  mencerminkan  jati  diri  setiap anggota  kepolisian  meliputi  etika  pengabdian,  kelembagaan  dan  kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Pencurahan  perhatian  yang  sangat  serius  dilakukan  dalam  menyusun  Etika Kepolisian  adalah  saat  pencarian  identitas  polisi  sebagai  landasan  etika Kepolisian.  Sebelum  dinyatakan  sebagai  Kode  Etik,  Tribrata  memberikan identitas  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dalam  rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kode  etik  profesi  adalah  suatu  norma  yang  mengatur  bagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi menjalankan dan bertangungjawab  atas  profesinya,  agar  tetap  berada  dalam  penilaian  baik sesuai penilaian obyektif dan umum. Dengan demikian etika profesi mengikat bagi  pemegang  profesi,  menjalankan  profesi  adalah  bentuk  melahiriahkan
11 John  L.  Sullivan,1992,  Pengantar  Ilmu  Kepolisian, Pusat pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK, hal 203
sesuatu  (konsep  dasar  profesi)  yang  sebenarnya  ada  dan  dimiliki  secara batiniah  oleh  pemegang  profesi,  maka  ketika  profesi  dilahiriahkan  atau diwujudkan agar tetap dalam nilai-nilai baik, maka etika profesi sebagai norma untuk  membimbing  dan  mendukung  batiniah  pemegang  profesi  dapat dilahiriahkan atau diwujudkan dengan perilaku yang baik. 12
Etika  Kepolisian  merupakan  suatu  norma  atau  serangkaian  aturan  yang ditetapkan  untuk  membimbing  petugas  dalam  menentukan,  apakah  tingkah laku  pribadinya  benar  atau  salah.  Dengan  memahami  pengertian  dasar  Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal  yang kokoh dari polisi dalam  melaksanakan pengabdiannya  maka, akan membuat  mereka  teguh  dalam  pendiriannya,  sehingga  mereka  dapat mengambil  sikap  yang  tepat  dalam  setiap  tindakannya.  Dimana  sikap  itu berpangkal  dari  integritas  yang  mendalam  dalam  sanubari  dan  hati nuraninya.Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki. 13 Fungsi  kode  etik  Polri  adalah  sebagai  pembimbing  prilaku  anggota Polri dalam  menjalankan  pengabdian  profesinya  dan  sebagai  pengawas  hati  nurani agar  anggota  Polri  tidak  melakukan  perbuatan  tercela  yang  bertentangan dengan  nilai-nilai  etis  dan  tidak  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  atas profesi kepolisian yang dijalankannya.

## III. PENUTUP A.   Kesimpulan
1.   Penerapan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor  14  Tahun  2011  belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh  anggota kepolisian di  wilayah hukum Polda Kaltim. Hal  ini terbukti  bahwa  ketua dan  anggota  Sidang  KKEP  dalam  Penjatuhan  sanksi  kedua  anggota  an. Brigpol Morris Sahara dan  Aipda Sukoco  yang  melanggar tindak Pidana Narkotika ada perbedaan penjatuhan sanksi dalam putusan sidang  KKEP sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Penerapan pasal  kedua  oknum  tersebut  adalah  sama  yaitu  melanggar  Pasal  12  ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang  pemberhentian  anggota  polri  dan  pasal  22  ayat  (1)  huruf  a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri. Berdasarkan Prinsip  Keadilan  yang diisyaratkan oleh John  Rawls,  maka Penerapan  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri Yang  melakukan  Tindak  Pidana  penyalahgunaan  Narkotika  terhadap Brigpol  Morris  Sahara  dan  Aipda  Sukoco  dimana  putusan  penjatuhan sanksi  tersebut  berbeda  beda  merupakan  putusan  yang  tidak  adil,  karena jika  dihubungkan  dengan  keadilan  yang  substantif  (justice)  dan  unsur keadilan  prosedural  (fairness),  maka  Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika
12 Sadjijono.Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, Cet 1, Surabaya, 2008, hlm.10
13 Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 65
harus mencakup kedua keadilan tersebut, namun didalam pelaksanaannya keadilan yang diisyaratkan John Rawls tidak terlaksana.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat  Penerapan  Prinsip  Keadilan  Terhadap Penjatuhan  Sanksi  Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang  melakukan Tindak  Pidana  penyalahgunaan  Narkotika  adalah  sebagai  berikut:  1). Faktor  hukumnya,  yaitu  peraturan  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  tidak tersedia  penjelasan  yang  memadai  bahkan  tidak  ada  penjelasan  sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir, maka masing-masing pihak akan memiliki  penafsiran  yang  berbeda-beda,  sehingga  dapat  membuka peluang  terjadinya  manipulasi  dalam  penerapan  hukum  yang  pada akhirnya  menimbulkan  ketidakpastian  hukum;  2).  Faktor  penegak hukumnya, yaitu kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam Polda Kaltim  selaku  pengembang  fungsi  pengawasan  internal  untuk  dapat mencakup  seluruh  wilayah  yang  menjadi  tanggung  jawab  Polda  Kaltim; 3).  Faktor  sarana  atau  fasilitas,  yaitu  belum  memadainya  sarana  dan prasarana  serta  terbatasnya  dukungan  anggaran,  dalam  penegakan  Kode Etik  Profesi  Polri;  4).  Faktor  masyarakat  dalam  hal  ini  anggota  Polri tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  atas  peraturan  Kode  Etik  Profesi  Polri masih  relatif  rendah  sehingga  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  tetap terjadi;  dan  5).  Faktor  budaya,  yaitu  dalam  konteks  ini  yang  agak  sulit diubah  adalah  budaya  organisasi  yang  dibentuk  oleh  kekuasaan  menjadi budaya  organisasi  pelayanan.  Selain  itu  masih  adanya  budaya  “ewuh pakewuh”, dalam memeriksa anggota Polri yang  melakukan pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Polri.  Hal  ini  dikarenakan  rasa  solidaritas (spirit de corps) yang  dianggap  berlebihan  diantara  sesama  anggota  Polri, terutama  yang  masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.
B.   Saran
1. Sebagai  bentuk  Penerapan Prinsip  Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode  Etik  Bagi  Anggota  Polri  Yang  melakukan  Tindak  Pidana penyalahgunaan  Narkotika  serta  agar  memberikan  efek  jera  maupun efek deterrence bagi  personel  Polda  Kaltim,  maka  penegakan  kode  etik profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia  harus dilaksanakan  secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan ( legal and legitimate ),  serta  hak  asasi  manusia  dengan  memperhatikan jasa  pengabdian  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang diduga  melanggar  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Untuk  mewujudkan  kondisi  demikian  perlunya  ditempatkan personel-personel  yang  memiliki  integritas  tinggi  dan  berkomitmen memberantas polisi nakal (yang tidak professional) namun tetap didukung dengan  anggaran  dan  prasarana  yang  memadai.  Selain  itu,  sosialisasi terhadap peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri ini harus dilaksanakan secara terus menerus.
2. Perlu  Meningkatkan  jumlah  personil  Bidpropam  Polda  Kaltim  agar seimbang  dengan  cakupan  tugas  dan  kompleksitas  permasalahan  yang
dihadapi. Selain  itu perlu  juga  meningkatkan dukungan alokasi  anggaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  operasional  Bidpropam  Polda  Kaltim. Secara  khusus  perlu  menyusun  program  peningkatan  profesionalitas personil  (peningkatan  kualitas  SDM  Personel  Bidpropam)  dan  bersikap proaktif  dalam  menyikapi,  mengatasi  dan  mengantisipasi  masalah- masalah  yang  terkait  dengan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian yang dilakukan oleh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
A.  Kadarmanta,  Membangun  Kultur  Kepolisian,  (PT  Forum  Media  Utama, Jakarta : 2007)
Satjipto  Raharjo,  2005,  Masalah  Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Biru
Sudikno  Mertokusumo,  2003,  Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Liberty
Acmad  Ali,  2002,  Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia,  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Lawrence M. Friedman, 1977, Law And Society An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
Mardjono  Reksodipuro,  Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Kumpulan Karangan  Buku  Kedua,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002
Peter Mahmud Marjuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta Achmad  Ali,  2002, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofisdan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta Riduan  Syahrani,  1999, rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti,Bandung
Nurul  Hakim,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Hubungannya  Dengan  Lembaga Peradilan.
Sondang P. Siagian,  Kiat Meningkatkan Produktivitas  Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara,  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997)
Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis,  Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan generasi, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
Thomas Hobbes, Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, ( Bandung: Tarsito, 1986)
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum,Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002)
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (bandung: Nusa Media, 1971)
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial, dalam  Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986)
Warsito  Hadi  Utomo,  Hukum  Kepolisian  di  Indonesia,Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2005
Budi  Rizki  Husin,  studi  lembaga  penegak  hukum,Bandar  Lampung, Universitas Lampung
W.J.S.  Purwodarminto,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Jakarta;  Balai Pustaka, 1986
Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Kapolri  nomor  14 tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Kapolri  nomor 19 tahun 2011 tentang  Susunan Organisasi  Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia