## Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

## Analysis of The Determinants The Level of Poverty in Indonesia

## Marisa
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat marisarisa070@gmail.com

## Abstract
This research aimed to analyze the effect of economic growth, government expenditure, inflation, and unemployment on the level of poverty in Indonesia. This study uses time-series data in the form of annual data from the 1997-2017 period.
This study's analysis technique uses the cointegration approach and Error Correction Model  (ECM),  and  multiple  linear  regression  models.  The  estimation  results  show  that  the variable  of  economic  growth  is  statistically  significant  and  negatively  affects  the  level  of poverty in Indonesia. Simultaneously, the variable of government expenditure, inflation, and unemployment are not statistically significant in influencing Indonesia's level of poverty.
This  study  implies  that  economic  growth  is  a  macroeconomic  variable  that  plays  a significant role in reducing Indonesia's level of poverty.

## Keywords: Economic Growth; Government Expenditure; Inflation; Unemployment; Poverty

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series berupa data  tahunan dari periode 1997-2017. Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kointegrasi  dan Error Correction  Model (ECM)  serta  model  regresi  linear  berganda.  Hasil  estimasi  menunjukkan variabel  pertumbuhan  ekonomi  secara  statistik  signifikan  dan  berpengaruh  negatif  terhadap tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Sedangkan  variabel  pengeluaran  pemerintah,  inflasi  dan pengangguran  secara  statistik  tidak  signifikan  dalam  memengaruhi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia.
Hasil  penelitian  memberikan  implikasi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan variabel  makroekonomi  yang  berperan  utama  dalam  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia.
Kata  Kunci :Pertumbuhan  Ekonomi;  Pengeluaran  Pemerintah;  Inflasi;  Pengangguran; Kemiskinan

## Pendahuluan
Dalam  suatu  negara  diperlukan  pembangunan  yang  merata,  maka  dari  itu  peran pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  menciptakan  pembangunan  tersebut.  Pembangunan merupakan  rencana  perubahan  dalam  memperbaiki  keadaan  hidup  golongan  masyarakat tertentu  diberbagai  aspek.  Indikator  pembangunan  suatu  negara  dilihat  dari  pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan.  Agar  pembangunan  tercipta,  maka  perlu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  dalam  suatu  negara ataupun suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering di jumpai di manapun baik di negara maju  atau  negara  berkembang,  termasuk  di  Indonesia  yang  memiliki  tingkat  kemiskinan cukup  tinggi  dibandingkan  beberapa  negara  di  sekitarnya.  Kemiskinan  merupakan ketidakmampuan  masyarakat atau  beberapa  orang  dalam  mencukupi  kebutuhan  dasar  hidup sehari-hari  karena  disebabkan  keadaan  masyarakat  yang  mengalami  kekurangan.  Indikator kemiskinan  dilihat  dari  kondisi  kemiskinan  suatu  negara  atau  daerah  yang  merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Leasiwal,  2013).  Oleh  karena  itu,  semakin  tingkat  kesejahteraan  penduduk  tinggi  maka semakin pula tingkat kemiskinan rendah.

## Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2008-2017 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa K+D Kota Desa K+D 2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 2011 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 2012 10,51 18,09 28,59 8,60 14,70 11,66 2013 10,63 17,92 28,55 8,52 14,42 11,47 2014 10,36 17,37 27,73 8,16 13,76 10,96 2015 10,62 17,89 28,51 8,22 14,09 11,13 2016 10,49 17,28 27,76 7,73 13,96 10,70 2017 10,27 16,31 26,58 7,26 13,47 10,12
Sumber: BPS, 2018, Diolah Kembali
Tabel  1  menampilkan  jumlah  populasi  orang  miskin  di  Indonesia  tahun    2008-2017 secara  berkala  turun  naik  selama  satu  dasawarsa.  Angka  penduduk  miskin  terbesar  di Indonesia terjadi pada 2008 yakni sebanyak 34,96 juta jiwa (12,77 juta jiwa di perkotaan dan 22,19  juta  jiwa  di  perdesaan).  Sedangkan,  angka  penduduk  miskin  terkecil  di  Indonesia terjadi pada tahun 2014 sekitar 27,73 juta jiwa (10,36 juta jiwa di perkotaan dan 17,37 juta jiwa di perdesaan). Sementara itu, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami trend yang menurun dari 2008-2017 kecuali pada tahun 2015. Persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia terjadi  di tahun 2008 sebanyak 15,42 persen (sekitar 11,65 persen di perkotaan dan  sekitar  18,93  persen  di  perdesaan).  Sedangkan,  persentase  jumlah  penduduk  miskin terkecil  di  Indonesia  terjadi  pada  tahun  2017  sebesar  10,12  persen  (sekitar  7,26  persen  di perkotaan dan sekitar 13,47 persen di perdesaan).
Untuk mengurangi tingkat  kemiskinan  di Indonesia terlebih dahulu sebaiknya mencari tahu faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia sehingga kedepannya diharapkan pemerintah baik dari pusat maupun daerah dapat membuat berbagai kebijakan dan program- program  pengentasan  kemiskinan  yang  efektif  dalam  mengatasi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia.  Pengentasan  kemiskinan  pada  dasarnya  sebagai  upaya  pemerintah  dalam menciptakan pembangunan yang fundamental yang dilakukan dengan tujuan mensejahterakan  masyarakat  walaupun  permasalahan  kemiskinan  ini  masih  sukar  untuk diatasi.
Tidak  meratanya  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  suatu  hambatan  bagi  pemerintah dalam  memperbaiki  problematik  kemiskinan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Oleh  karenanya, peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  adalah  suatu  hal  wajib  yang  harus pemerintah lakukan dengan diadakannya kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Samuelson & William, 2005). Masalah lain yang muncul ialah inflasi. Inflasi jika dibiarkan  secara  terus  menerus  akan  memperparah  kondisi  perekonomian.  Akibatnya kesejahteraan  segolongan  besar  masyarakat  menurun,  menyebabkan  mereka  menganggur sehingga mereka berkesempatan menjadi semakin miskin.
6,01 4,63 6,22 6,49 6,26 5,78 5,02 4,88 5,02 5,17 15,42 14,15 13,33 12,36 11,66 11,47 10,96 11,13 10,70 10,12 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2006 2008 2010 2012
2014 2016 2018 Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Kemiskinan (%)
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008-

## 2017

## Sumber: BPS, 2018, Diolah Kembali
Gambar 1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi selama satu dekade  terakhir,  pada  tahun  2008  tercatat  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,01  persen, kemudian  menurun  pada  tahun  2009  menjadi  4,63  persen  yang  berarti  terjadi  penurunan sebesar  1,38  persen,  ini  terjadi  karena  disebabkan  krisis  keuangan  global  yang  berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan menyebabkan berbagai kegiatan perekonomian  nasional  khususnya  di  sektor  properti  mengalami  stagnasi.  Lalu,  pada  tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,59 persen dan diikuti juga peningkatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 sebesar 6,49 persen berarti naik sebesar 0,27 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011 terjadi karena tingginya konsumsi masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya investasi dan ekspor nasional.
Kemudian, pada 2012 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,28 persen yang berarti terjadi  penurunan  sekitar  0,21  persen  lalu  disusul  pada  tahun  2013  yang  mengalami penurunan sebesar 5,78 persen berarti turun sekitar 0,50 persen. Selain itu, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi juga  menurun sebanyak 5,02 persen dan diikuti  di 2015 sebesar 4,88 persen artinya terjadi penurunan sebesar 0,90 persen selama dua tahun terakhir. Penyebabnya karena  melemahnya  harga  komoditas,  turunnya  belanja  konsumen,  dan  menurunnya kepercayaan  investor  Eropa  ke  Indonesia,  serta  diikuti  dengan  perlambatan  perekonomian China, yang mana merupakan mitra kunci perdagangan Indonesia. Namun, pada tahun 2016 perekonomian  Indonesia  tercatat  mengalami  peningkatan  sebesar  5,02  persen  dari  tahun sebelumnya  yang  artinya  terjadi  peningkatan  sebesar  0,14  persen  yang  disusul  pada  tahun
2017  naik  sebesar  5,27  persen  yang  berarti  mengalami  peningkatan  sebesar  0,25  persen  ini dikarenakan  terjadinya  peningkatan  konsumsi  rumah  tangga  yang  didukung  dengan  kinerja positif  pada  sektor  transportasi  dan  komunikasi,  serta  adanya  kontribusi  di  sektor  investasi dan ekspor untuk perekonomian nasional.
Sedangkan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami trend menurun selama sepuluh tahun terakhir. Ketika 2008 tercatat sebesar 15,42 persen, lalu tahun 2009 menyusut lagi jadi 14,15  persen  yang  artinya  terjadi  penurunan  sebesar  1,27  persen.  Kemudian  2010  turun sekitar  13,33  persen,  disusul  pada  2011  turun  lagi  sebesar  12,36  persen,  lalu  terjadi penurunan  lagi  pada  tahun  2012  sebesar  11,66  persen  begitupula  pada  tahun  2013  turun kembali sebesar 11,47 persen, dan turun lagi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sebesar 10,96 persen.
Artinya,  selama  tahun  2010  sampai  2014  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  mengalami penurunan  sebesar  2,37  persen  hal  ini  disebabkan  karena  rendah  dan  terkendalinya  tingkat inflasi,  menurunnya  rata-rata  harga  kebutuhan  pokok,  rendahnya  stabilitas  harga  barang konsumsi,  TPT  menurun,  dan  naiknya  nilai  rerata  pendapatan  buruh  petani,  juga  karena adanya  peningkatan  investasi  serta  adanya  kebijakan  pemerintah  dengan  memberikan  dana bantuan untuk masyarakat miskin.
Namun, di 2015 tingkat kemiskinan di Indonesia bertambah menjadi 11,13 persen yang artinya  naik  sebesar  0,17  persen  ini  diakibatkan  adanya  perlambatan  ekonomi  di  dunia. Tetapi,  ini  tidak  berlangsung  lama  karena  pada  tahun  2016  tingkat  kemiskinan  menurun sebesar  10,70  persen  yang  artinya  turun  sebesar  0,43  persen.  Kemudian,  disusul  juga  pada tahun  2017  yang  turun  sebesar  10,12  persen  yang  artinya  terjadi  penurunan  sebesar  0,58 persen.  Penurunan  tingkat  kemiskinan  pada  dua  tahun  terakhir  ini  disebabkan  karena  empat faktor yaitu inflasi yang rendah dan terkendali sehingga menyebabkan jumlah orang miskin menurun serta pertumbuhan ekonomi yang terjaga sehingga ketimpangan ekonomi menurun, turunnya  rerata  harga  sembako,  turunnya  angka  orang  yang  tidak  bekerja,  dan  naiknya bayaran buruh tani per hari.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diketahui,  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  naik  turun dan  tingkat  kemiskinan  yang  menurun  masih  belum  sejalan.  Ini  dikarenakan  adanya ketidakmerataan pembangunan di sejumlah daerah yang masih tinggi. Selain itu,  penurunan tingkat  kemiskinan  relatif  rendah  dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi  disebabkan  karena laju  inflasi  relatif  rendah,  adanya  penurunan  harga-harga  kebutuhan  pokok,  lalu  terjadinya penurunan  harga  ritel  sembako  seperti  telur  dan  gula  pasir,  kenaikan  upah  buruh  tani,  serta turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meskipun secara nasional tingkat kemiskinan
menurun, namun tidak diikuti dengan tingkat kesenjangan yang masih relatif tinggi. Hal ini juga  diikuti  dengan  tingkat  keparahan  dan  tingkat  kedalaman  kemiskinan  yang  sama-sama meningkat.  Kondisi  tersebut  semakin  menunjukkan  tingkat  kesenjangan  masyarakat  yang lebih parah.
Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  terus  menerus  menekan angka  kemiskinan  ini.  Salah  satu  caranya  dengan  mengurangi  angka  pengangguran  dengan menciptakan  lapangan  pekerjaan  seluas  mungkin  dan  adanya  efisiensi  anggaran  pemerintah yang  harus  lebih  banyak  dialokasikan  untuk  membangun  infrastruktur  sehingga  mendorong penciptaan  lapangan  pekerjaan.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila  iklim  usaha  lebih  kondusif, investasi yang terus meningkat, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tinggi, yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  determinan  tingkat kemiskinan di Indonesia.

## Kajian Pustaka

## 1.1 Kemiskinan
Kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi pengeluaran  (Badan  Pusat  Statistik,  2016).  Jadi,  kemiskinan  terjadi  karena  terbatasnya daya  beli  seseorang  karena  tidak  memiliki  uang  yang  cukup  untuk  membeli  kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang mereka butuhkan.

## 1.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  persoalan  berlarut-larut  yang  muncul  dalam kegiatan ekonomi di suatu negara sebagai syarat menuju pada kondisi menjadi lebih baik ke  depannya  dengan  terciptanya  kapasitas  pendapatan  nasional  yang  meningkat  yang dapat  dilihat  pada  kapasitas  produksi  yang  tinggi.  Berhasilnya  pembangunan  ekonomi ialah  kunci  suksesnya  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat.  Ukuran  analisis  makro pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui melalui pendapatan nasional riilnya (Ernita, Syamsul, & Efrizal, 2013).

## 1.3 Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  mempunyai  tujuan  untuk  membuat  peningkatan  laju investasi,  kesempatan  kerja  meningkat,  menjaga  ekonomi  tetap  stabil,  dan  terciptanya pemerataan distribusi pendapatan yang merupakan bagian dari kebijaksanaan fiskal yang dijalankan  oleh  pemerintah.  Para  ahli  ekonomi  mengemukakan  teori  makro  tentang
pertumbuhan  pengeluaran  pendapatan  yang  tergolong  dalam  model  pembangunan. Seperti  Musgrave  yang  mengungkapkan bahwa  GNP  akan  bertambah  kecil  apabila  ada peranan  pemerintah  dalam  proses  dan  persentase  investasi.  Selanjutnya  pada  tingkatan perkembangan  ekonomi  yang  lebih  jauh,  Rostow  menyatakan  bahwa  kegiatan pemerintah  berpaling  dari  sebagai  penyedia  sarana  dan  prasarana  ke  pengeluaran pemerintah  untuk  kegiatan  sosial,  seperti  program  kesejahteraan  hari  tua,  pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya (Amalia, Madris, & Abd., 2015).

## 1.4 Inflasi
Maksum  &  N.I.  (2005)  mengatakan,  inflasi  adalah  suatu  proses  meningkatnya harga-harga  secara  umum  dan  terus  menerus  serta  proses  menurunnya  nilai  mata  uang secara  terus  menerus.  Inflasi  merupakan  proses  suatu  keadaan  di  mana,  tingkat  harga yang diibaratkan tinggi belum pasti menandakan inflasi. Inflasi dianggap terjadi apabila harga  barang  naik  secara  terus  menerus,  artinya  naiknya  harga  barang  ini  tidak  hanya terjadi pada satu atau dua barang saja tetapi pada banyak barang yang sering dikonsumsi atau barang dasar pokok yang dibutuhkan masyarakat sehingga kenaikan harga tersebut mempengaruhi  barang  lainnya  di  pasaran.  Definisi  inflasi  juga  sering  dipakai  untuk menafsirkan  jika  uang  yang  beredar  di  masyarakat  meningkat  maka  akan  berdampak pada harga barang menjadi tambah mahal.

## 1.5 Pengangguran
Pengangguran ( unemployment ) secara luas diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang  yang  masuk  ke  dalam  golongan  angkatan  kerja  ( labor  force )  tetapi  tidak mempunyai  pekerjaan  dan  tidak  sedang  mencari  pekerjaan.  Istilah  pengangguran  juga dijelaskan  sebagai  kesenjangan  peluang  yang  timbul  antara  angkatan  kerja  dengan kesempatan  kerja  sehingga  menyebabkan  separuh  angkatan  kerja  tidak  memperoleh pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Penyebab pengangguran tidak hanya karena  kurangnya  lapangan  kerja  yang  terbatas  tetapi  juga  karena  kurangnya  keahlian yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada dalam lowongan kerja (Nanga, 2001).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  membahas  mengenai  determinan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia. Jenis pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dengan  jenis  data  runtun  waktu  ( time  series ).  Variabel
yang diselidiki  pada studi ini, ialah variabel tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, variabel pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan perubahan PDB atas dasar harga konstan, variabel pengeluaran pemerintah dilihat melalui belanja pemerintah per  satu  tahun  anggaran,  variabel  inflasi  dilihat  atas  indeks  harga  konsumen  (IHK),  dan variabel  pengangguran  dilihat  lewat  angka  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT).  Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif  berdasarkan  data  sekunder,  jurnal,  artikel,  dan  hasil-hasil  penelitian  yang berhubungan  dengan  permasalahan.  Sedangkan,  analisis  kuantitatif  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan Error Correction Model (ECM).

## Hasil dan Analisis

## 2.1 Uji Stasioneritas
Dalam  data time  series ,  tahapan  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan pengujian stationeritas.

## Tabel 2 Hasil Uji Stationeritas
ADF Menggunakan Trend and Intercept pada Tingkat Level Variabel ADF t-statistic McKinnon Critical Value 5% Prob. Ket. LnKemiskinan -5.860777 -3.658446 0.0007  Stasioner LnPertumbuhan Ekonomi -3.351016 -3.658446 0.0868 Tidak Stasioner LnPengeluaran Pemerintah 1.147886 -3.733200 0.9997 Tidak Stasioner LnInflasi -6.420959 -3.658446 0.0002  Stasioner LnPenganggura n -2.121525 -3.658446 0.5038 Tidak Stasioner
Sumber: Hasil Data Diolah
Berdasarkan  hasil  tabel  2  menampilkan  variabel  kemiskinan  (Y)  dan  inflasi  (X3) stasioner  pada  bentuk  level.  Dimana  dapat  dilihat  dari  hasil  t-statistik  ADF  variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) yang lebih besar  dibandingkan dengan nilai McKinnon critical  value 5  persen.  Sedangkan,  untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan pengangguran (X4) tidak stasioner pada bentuk level
karena  hasil  t-statistik  ADF  lebih  kecil  dibandingkan  nilai McKinnon  critical  value 5 persen.
Oleh karena itu, karena hanya hasil variabel kemiskinan (Y) dan inflasi (X3) yang stasioner  pada  tingkat  level,  maka  dilakukan  transformasi  data  ke  dalam  bentuk first difference . Hasil uji ADF tingkat first difference dapat dilihat di bawah ini.

## Tabel 3
Hasil Uji Stationeritas
ADF Menggunakan Trend and Intercept pada Tingkat First Difference Variabel ADF t-statistic McKinnon Critical Value 5% Prob. Ket. DLnKemiskinan -6.898158 -3.673616 0.0001  Stasioner DLnPertumbuhan Ekonomi -8.635241 -3.673616 0.0000  Stasioner DLnPengeluaran Pemerintah -6.838509 -3.673616 0.0001  Stasioner DLnInflasi -7.243413 -3.690814 0.0001  Stasioner DLnPenganggura n -4.577758 -3.673616 0.0092  Stasioner
Sumber: Hasil Olah Data
Tabel  3  menunjukkan  hasil  uji  stasioneritas  semua  variabel  dalam  penelitian  ini sudah  stasioner  pada  tingkat first  difference .  Karena  sudah  stasioner  pada  diferensi pertama  maka  tidak  perlu  melanjutkan  uji  stasioner  ke  diferensiasi  kedua.  Dari  hasil  t- statistik  ADF  seluruh  variabel  sudah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai McKinnon critical value 5 persen.

## 2.2 Hasil Estimasi
Berdasarkan  uji  stasioneritas,  variabel  kemiskinan  (Y)  dan  inflasi  (X3)  sudah stasioner  pada  tingkat  level.  Sedangkan,  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X1), pengeluaran  pemerintah  (X2),  dan  pengangguran  (X4)  baru  stasioner  pada  tingkat first difference .  Artinya,  teknik  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  kointegrasi  dan estimasi Error Correction Model (ECM) tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat.
Sehingga model ekonometrik menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:
Δ𝐿𝑛𝑌 =   𝛽 0 +  𝛽 1 Δ𝐿𝑛𝑋 1 +   𝛽 2 Δ𝐿𝑛𝑋 2 +   𝛽 3 Δ𝐿𝑛𝑋 3 +   𝛽 4 Δ𝐿𝑛𝑋 4 + 𝑒 Di mana:
∆LnY : Tingkat Kemiskinan (%) β 0 : Konstanta
β 1 − β 4
: Koefisien regresi
∆LnX 1 : Pertumbuhan Ekonomi (%) ∆LnX 2 : Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah) ∆LnX 3 : Inflasi (%) ∆LnX 4
: Pengangguran (%)
e : Error term.
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:
∆LnKemiskinan  =  -0.042152  –  0.152479  ∆LnPE  +  0.101913  ∆LnPP  –  0.008662 ∆LnINF + 0.042003 ∆LnPN
Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien  Std. Error t-Statistic Prob. C -0.042152 0.020644 -2.041844 0.0592 D(LNPERTUMBUHAN_ EKONOMI) -0.152479 0.031400 -4.855980 0.0002 D(LNPENGELUARAN_ PEMERINTAH) 0.101913 0.115177 0.884838 0.3902 D(LNINFLASI) -0.008662 0.012897 -0.671663 0.5120 D(LNPENGANGGURAN ) 0.042003 0.140290 0.299398 0.7687
Sumber: Hasil Olah Data
Tabel  4  menunjukkan  hasil  estimasi  variabel  perubahan  pertumbuhan  ekonomi (∆LnX1)  berdampak  negatif  dan  secara  statistik  signifikan  terhadap  perubahan  tingkat kemiskinan (∆LnY). Nilai keofisien variabel perubahan pertumbuhan ekonomi (∆LnX1) adalah  sebesar  -0.152479.  Artinya,  jika  pertumbuhan  ekonomi  naik  sebesar  1  persen maka  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  turun  sebesar  0.152479  persen.  Ini  sama  dengan penelitian  Ramdani  (2015),  menunjukkan  bahwa  meningkatnya  pendapatan  masyarakat
mampu  membuat  jumlah  penduduk miskin  berkurang,  ini  disebabkan  karena  terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Variabel  perubahan  pengeluaran  pemerintah  (∆LnX2)  berdampak  positif  terhadap perubahan tingkat kemiskinan (∆LnY) namun secara statistik tidak signifikan. Koefisien regresi pengeluaran pemerintah (∆LnX2) menunjukkan angka sebesar 0.101913. Artinya, setiap  kenaikan  1  persen  pada  pengeluaran  pemerintah  maka  akan  menyebabkan kenaikan tingkat  kemiskinan  sebesar  0.101913  persen.  Hasil  ini  diperkuat  dengan  studi empiris  dari  Ramdani  (2015),  menunjukkan  bahwa  tidak  signifikannya  pengeluaran pemerintah  karena  belum  berhasilnya  kebijakan  yang  dicanangkan  pemerintah  untuk menurunkan  taraf  kemiskinan  serta  yang  pasti  dibutuhkan  waktu  yang  lama  supaya pelaksanaannya  efektif.  Dari  berbagai  tindakan  yang  bisa  dijalankan  satu  di  antaranya yakni  dengan  menambahkan  jatahnya  lebih  banyak.  Bertambahnya  jatah  pengeluaran pemerintah  untuk  kemiskinan  diharapkan  memberikan  dampak  yang  singkat  dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, masalah lain tidak signifikannya pengeluaran pemerintah ini dikarenakan gagalnya program pengentasan kemiskinan yang disebabkan kurangnya  pengawasan  pemerintah  terhadap  program-program  yang  sedang  dijalankan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
Variabel perubahan inflasi (∆LnX3) berdampak negatif terhadap perubahan tingkat kemiskinan  (∆LnY)  namun  secara  statistik  tidak  signifikan.  Koefisien  regresi  inflasi (∆LnX3)  menunjukkan  angka  sebesar  -0.008662.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tinggi atau  rendahnya  inflasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  pengurangan  tingkat kemiskinan di Indonesia.
Variabel  perubahan  pengangguran  (∆LnX4)  terhadap  tingkat  kemiskinan  (∆LnY) adalah  positif  namun  secara  statistik  tidak  signifikan.  Koefisien  regresi  variabel pengangguran  (∆LnX4)  menunjukkan  angka  sebesar  0.042003.  Artinya,  jika pengangguran  bertambah  1  persen  maka  akan  menyebabkan  kenaikan  tingkat kemiskinan sebesar 0.042003 persen di Indonesia. Hasil ini memberikan implikasi bahwa setiap terjadi kenaikan angka pengangguran maka dapat menambah angka kemiskinan di Indonesia.  Meskipun  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  pengangguran  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi angkatan kerja ini masih berstatus sebagai pelajar maupun mahasiswa sehingga biaya hidup mereka masih ditanggung  oleh  orang  tua  mereka  karena  mereka  masih  belum  mampu  membiayai kebutuhan hidup mereka sendiri. Hasil ini seiringan dengan penelitian dari Endrayani &
Made  (2016),  yang  mengindikasikan  pengangguran  terjadi  di  Bali  bukan  bagian  dari masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  rendah  tetapi  karena  orang-orang  ini  masih mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  bidang  ataupun  keahlian  yang  mereka  kuasai sehingga  mereka  masih  menunggu  lapangan  pekerjaan  yang  menurut  mereka  sesuai dengan keinginan mereka.

## Penutup

## 3.1 Kesimpulan
Pertama,  berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  analisis  determinan  tingkat kemiskinan  di  Indonesia,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hasil  uji  stationeritas menunjukkan  derajat  integrasi  yang  berbeda  antar  variabel  dalam  penelitian  sehingga tidak  dapat  dilakukan  pengujian  kointegrasi.  Penggunaan Error  Correction  Model (ECM)  dalam  penelitian  ini  tidak  dimungkinkan  karena  model  ECM  mensyaratkan terdapatnya  hubungan  kointegrasi  antar  variabel.  Hasil  ini  memberikan  indikasi kemungkinan  tidak  terdapatnya  hubungan  jangka  panjang  antara  variabel  pertumbuhan ekonomi,  pengeluaran  pemerintah,  inflasi  dan  tingkat  pengangguran  dengan  variabel tingkat kemiskinan di Indonesia.
Kedua,  hasil  estimasi  dengan  menggunakan  model  regresi  linear  berganda menunjukkan  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  secara statistik  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia.
Ketiga,  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan secara  statistik.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  penambahan  pada  pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan sudah tepat sasaran namun tidak menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Keempat, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik. Hal  ini  menjelaskan  bahwa tinggi  rendahnya  inflasi tidak  berpengaruh terhadap  tingkat kemiskinan di Indonesia.
Kelima,  variabel  pengangguran  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  secara statistik.  Jadi,  apabila  pengangguran  mengalami  kenaikan  maka  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  akan  meningkat.  Dengan  demikian,  kenaikan  pengangguran  akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dari  hasil  estimasi  variabel  pengeluaran  pemerintah,  inflasi,  dan  pengangguran secara  statistik  tidak  signifikan  dalam  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia memberikan  implikasi  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  determinan utama dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

## 3.2 Keterbatasan Penelitian
Pertama,  keterbatasan  di  penelitian  ini  disebabkan  data  yang  dipakai  ialah  data tahunan dengan jumlah observasi hanya sebanyak 20 series . Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam ketersediaan data untuk beberapa variabel.
Kedua,  determinan  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  studi  ini  cuma mengambil  empat  variabel,  yakni  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  pengeluaran pemerintah,  inflasi,  dan  pengangguran.  Sehingga  kemungkinan  perlu  untuk menambahkan variabel penting lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

## Daftar Referensi
Amalia,  R.,  Madris,  &  Abd.,  R.  (2015).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Kemiskinan  Di  Provinsi  Sulawesi  Barat. Government  Spending,  Poverty,  4 (2),  183- 189.
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Welfare  Indicators  2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Endrayani, N. K., & Made, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana, 5 (1), 63-88.
Ernita, D., Syamsul, A., & Efrizal, S. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 1 (2), 176-193.
Leasiwal, T. C. (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, 7 (2), 196-303.
Maksum,  H.,  &  N.I.,  Earlyanti.  (2005). Ekonomi  SMA/MA  Kelas  XI  Jilid  I. Jakarta:  Piranti Darma Kolakatama.
Nanga,  M.  (2001). Makroekonomi:  Teori,  Masalah  Dan  Kebijakan. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Ramdani,  M.  (2015).  Determinan  Kemiskinan  Di  Indonesia. Economics  Development Analysis Journal, 4 (1), 58-64.
Samuelson, P. A., & William, D. (2005). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.