## Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional

## Miko Aditiya Suharto1, Maria Novita Apriyani2
1 Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur E-mail: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id
2 Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
The decision by the United States and NATO to withdraw troops from Afghanistan is a golden opportunity for the ultraconservative political factions (Taliban) to take back their control of Afghanistan. This military invasion  by  the  United  States  and  NATO  has  caused  a  humanitarian  tragedy  and  an  extraordinary humanitarian  crisis  in  Afghanistan  since  2001  ago.  The  Taliban  took  control  of  the  government  in Afghanistan after the United States and NATO withdrew their troops from Chief Ashraf Ghani. This article is a legal scientific article that has been normatively researched, the approaches used in writing this article include the statutory approach and case studies (not a case approach). This article discusses the legitimacy of the occupation of the Afghan government by the Taliban regime, as well as the legal consequences that arise from international agreements that have been made and run from the previous government regime. Conclusion This Scientific Article states that the Status of the Government of Afghanistan by the Taliban is a Succession of Government and is legal under international law and the impact of this succession makes the current Regime Government a Successor of the previous government, so that the Rights & Obligations of the existing International Agreements remain binding on the State of Afghanistan even though it has been change government regime.
Keywords: succession, taliban regime, afghanistan, international law

## ABSTRAK
Keputusan  Amerika  Serikat  dan  NATO  yang  menarik  pasukan  dari  wilayah  Afghanistan  menjadi kesempatan emas bagi faksi politik ultrakonservatif (Taliban) untuk mengambil alih kembali kekuasaan mereka terhadap Afghanistan. Invansi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO ini menimbulkan tragedi kemanusiaan dan krisis humaniter yang luar biasa di wilayah Afghanistan sejak Tahun 2001 Silam. Taliban mengambil alih kontrol pemerintahan di Afghanistan setelah Amerika Serikat dan NATO menarik pasukannya dari Pimpinan Ashraf Ghani. Artikel ini merupakan artikel ilmiah hukum yang diteliti secara Normatif,  pendekatan  yang  digunakan  pada  penulisan  artikel  ini  antara  lain,  pendekatan  perundang- undangan  dan  studi  kasus  (bukan  pendekatan  kasus).  Artikel  ini  membahas  Keabsahan  pendudukan Pemerintahan  Afghanistan  oleh  Rezim  Taliban,  serta  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan berjalan dari rezim pemerintahan sebelumnya. Kesimpulan Artikel Ilmiah ini menyatakan bahwa Status Pemerintahan Afghanistan oleh Taliban adalah Suksesi Pemerintahan dan  sah  secara  Hukum  Internasional  dan  dampak  suksesi ini  menjadikan  Pemerintahan  Rezim  saat  ini merupakan  Successor  dari  pemerintahan  sebelumnya,  sehingga  Hak  &  Kewajiban  dari  Perjanjian Internasional  yang  telah  ada  tetap  mengikat  Negara  Afghanistan  meski  sudah  berganti  Rezim Pemerintahan.
Kata Kunci: suksesi, rezim taliban, afghanistan, hukum internasional

## PENDAHULUAN
Kemunculan Taliban sangat erat kaitannya dengan peristiwa perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan pada tahun 1979-1989. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Revolusi Saur  pada  tahun  1978  dibawah  pimpinan  Partai  Demokratik  Rakyat  Afghanistan melawan  pemerintahan  Presiden  Afghanistan  yang  pada  saat  itu  dipimpin  oleh Mohammed Daud Khan pada tanggal 27-28 April 1978. Revolusi Saur ini menyebabkan pembentukan  Republik  Rakyat  Afghanistan  yang  dipimpin  oleh  pemerintah  Marxis- Leninis.  Karena  dianggap bertentangan, Partai  Komunis  dibersihkan  dan perang  terus berlanjut hingga lahir sebuah Gerakan perlawanan baru.
Amerika Serikat melihat situasi ini sebagai suatu peluang untuk menyalurkan uang ke Badan  Intelijen  Pakistan  dan  sekutu  Islamis  Afghanistan.  Selang  10  tahun,  Uni  Soviet dibawah tekanan internasional berakhir dengan penarikan dari Afghanistan pada tahun 1989  menyebabkan  kekacauan  politik.  Pada  tahun  1992  tiga  tahun  pasca  penarikan tersebut, Taliban berdiri dibawah Mullah Mohammad Omar. Taliban terus berkembang dengan  tawaran  alternatif  berdasarkan  stabilitas  keamanan  serta  pemanfaatan lokasime sebagai bagian dari strategi.
Pada akhir tahun 1990-an, hanya negara Pakistan, Arab Saudi dan Amerika Serikat yang mengakui rezim Taliban pertama kali. Pakistan mengakui kekuasaan Taliban pada tahun 1996,  situasi  ini  sangat  berbeda  karena  Islamabad  ibukota  Pakistan  menghadapi ekonomi yang goyah dan rekor inflasi. Pakistan pada saat itu sangat bergantung pada bantuan  yang  diberikan  oleh  negara  dan  Lembaga  keuangan  internasional. 1 Seiring berjalannya  waktu  semakin  banyak  negara  yang  memiliki  kepentingan  untuk  bekerja sama  dengan  Taliban  terutama  dalam  hal  kontra-terorisme,  kontra-narkotika, keamanan  perbatasan,  pembangunan  ekonomi  dalam  hal  infrastruktur  dan pertambangan  hingga  bantuan  teknis.  Negara-negara  tersebut  diantaranya  adalah Pakistan, China, Iran, Rusia, Turki, Qatar dan beberapa negara tetangga di Asia Tengah.
Taliban menguasasi  hampir seluruh wilayah Afghanistan selama  kurang  lebih  5  tahun hingga  akhir  tahun  2001.  Pada  saat  itu  kabinat  kerja  rezim  Taliban  mendapatkan pengakuan  dari  pemerintahannya  oleh  Uni  Emirat  Arab,  Pakistan  dan  Arab  Saudi. Pemerintahan  Taliban  saat  itu  dianggap  kurang  popular  di  masyarakat  dan mendapatkan  kritik  serta  reaksi  yang  beragam  di  dunia.  Dunia  dan  masyarakat Afghanistan khususnya menilai dengan kebangkitan rezim Taliban dapat meningkatkan berbagai tindak pidana pelanggaran HAM di wilayah Afghanistan khusunya rentan pada kelompok peremuan, anak dan minoritas.
Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 15 Agustus 2021 Taliban bangkit dengan beberapa alasan  diantaranya,  telah  mengambil  alih  kontrol  pemerintahan  Afghanistan  dengan dikuasainya  sebagian  besar  wilayah  di  Afghanistan  termasuk  Kabul  sebagai  pusat pemerintahan.  Kontrol  pemerintahan  yang  diambil  alih  tersebut  mendapatkan dukungan  dari  mantan  Presiden  Afghanistan  saat  itu  Mohammad  Ashraf  Ghani.
1 “Pakistanis suffer under high inflation amid IMF negotiations | Asia | An in-depth look at news from across the continent | DW | 22.10.2021” <https://www.dw.com/en/pakistanis-suffer-under- high-inflation-amid-imf-negotiations/a-59588727> [diakses 28 Juni 2022].
Pengambilalihan kontrol pemerintahan tersebut dilakukan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut  ditumpangi  dengan  tindakan  penarikan  pasukan  oleh  Amerika  Serikat  dan North  Atlantic  Treaty  Organization (NATO)  yang  telah  menguasai  negara  tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization NATO  dari  wilayah  Afhganistan  menyatakan  bahwa  misi  anti-terorisme  mereka  telah selesai. 2
Tindakan  Amerika  Serikat  dan  NATO  yang  memukul  mundur  di  wilayah  Afghanistan tersebut menjadi peluang bagi faksi politik dan agama ultrakonservatif (Taliban) yang ingin mencoba kembali menduduki wilayah Afghanistan kembali sebelum di serang oleh AS dan NATO pada tahun 2001. Invansi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO  pada  Afghanistan  didasari  oleh  penggulingan  pemerintah  Taliban.  Hal  ini diperkuat dengan dugaan Taliban dianggap telah meilndungi pimpinan Al-Qaeda pada saat itu yaitu Osama Bin Laden yang dituduh sebagai aktor dalam aksi serangan terhadap Menara kembar World Trade Center (WTC) , New York pada 11 September 2001. 3
Tuduhan  tersebut  tetap  membulatkan  niat  Amerika  Serikat  melakukan  serangan  ke wilayah  Afghanistan  pada  bulan  Oktober  2021  meskipun  tuduhan  tersebut  belum terbukti  dengan  Operasi  Enduring  Freedom.  Invansi  tersebut  dalam  pelaksanaannya banyak melanggar ketentuan hukum internasional dan beberapa aturan dalam hukum internasional khususnya jika ditinjau dari Konvensi atau Hukum Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma.  Serangan militer yang berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun tersebut mendapatkan  kecaman  dari  dunia  internasional  dan  memicu  timbulnya  kontroversi. Serangan  militer  yang  dilakukan  tersebut  tidak  memiliki  keabsahan. United  Nation Charter menegaskan pelarangan kekuatan bersenjata milter terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam United Nation Charter terdapat 2 pengecualian yang memperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata, pertama penggunaan kekuatan bersenjata sebagai bentuk  self-defence  dari  serangan  negara  lain;  kedua  dilakukan  melalui  kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai misi perdamaian.  Tetapi hal tersebut merupakan jalan terakhir  setelah  proses  dialog  dan  diplomasi  telah  dilakukan  dan  tidak  menemukan kesepakatan.
Invansi Amerika Serikat dan NATO ke Afghanistan tidak sah dan melampaui ketentuan hukum  internasional  yang  berlaku  karena  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat. Tindakan invansi Amerika Serikat dan NATO ke Afghanistan pada tahun 2001 mengambil paksa kontrol pemerintahan negara Afhganistan yang pada saat itu dikuasai secara sah oleh  Taliban.  Invansi  tersebut  menimbulkan  banyak  tragedi  kemanusiaan  dan  krisis humaniter selama 20 (dua puluh) tahun.
Keberhasilan  Taliban  pada  tahun  2021  dalam  merebut  kembali  pemerintahan Afghanistan  tidak  sepenuhnya  didukung  oleh  penduduk  Afghanistan.  Masyarakat setempat berpandangan bahwa, Taliban akan menerapkan konsep pemerintahan yang
2 Ogiandhafiz Juanda, “Taliban Dalam Analisis Hukum Internasional,” 2021 <https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum-internasional> [diakses 28 Juni 2022].
3 “20 Tahun Serangan 11 September dan Invasi AS di Afghanistan,” 2021 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210910193141-113-692733/20-tahun- serangan-11-september-dan-invasi-as-di-afghanistan> [diakses 28 Juni 2022].
sebelumnya  diterapkan  sebelum  invansi  militer  terjadi.  Konsep  pemerintahan  Islamis fundamental  pada  tahun  1996  yang  diterapkan  oleh  rezim  Taliban  sebelum  invansi, sangat mendiskriminasi hak-hak perempuan dan kaum minoritas.
Afghanistan sebagai negara memiliki kapasitasnya sebagai subyek hukum Internasional yang  salah  satunya  adalah  mengadakan  perjanjian  dengan  Negara  lain  atau  menjadi peserta  pada  Perjanjian  Internasional.  Afghanistan  sebagai  suatu  negara  peserta perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari subjek hukum internasional memilili hak dan kewajiban menurut hukum internasional antara lain: hak atas kemerdekaan; hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang, wilayah maupun benda  yang  berada  dalam  wilayahnya;  hak  untuk  melaksanakan  yurisdiksi  terhadap wilayahnya;  hak  untuk  mendapatkan  kedudukan  hukum  yang  sama  serta  hak  untuk menjalankan  pertahanan  diri  sendiri  maupun  secara  Bersama-sama. 4 Sedangkan kewajiban yang berlaku pada negara tersebut diantaranya: tidak melakukan intervensi terhadap masalah  di  negara lain;  tidak menggerakkan pergolakan sipil di  negara  lain; tidak  mengakui  wilayah  yang  diperoleh  secara  kekerasan.  Dengan  adanya  hak  dan kewajiban  dasar  tersebut  maka  negara-negara  yang  ada  di  dunia  memiliki  hak  serta kewajiban untuk menciptakan iklim hidup yang berdampingan secara damai (peacefull co-existence) . 5 Hak-hak  dan  kewajiban  Afghanistan  ini  didapatkan  ketika  Negara Afghanistan  memiliki  Pemerintahan  yang  berdaulat.  Setelah  Taliban  mengambil  alih kekuasaan  terjadi  perpindahan  rezim  Pemerintahan  beserta  polemik  keabsahan Pemerintahan rezim Taliban yang baru sebagai salah satu unsur negara yang berdaulat sehingga  terpenuhi  kapasitas  Afghanistan  sebagai  Negara  yang  berdaulat  dan  diakui sebagai  Subyek  Hukum  Internasional  yang  dapat  melakukan  hubungan  internasional terhadap  Perjanjian  Internasional  tersebut  diantaranya  adalah  mengukur  efektifitas keabsahannya, ditunda keberlakukannya hingga dapat diakhiri perjanjian internasional tersebut.

## METODE
Artikel  ilmiah  ini  merupakan  hasil  Penelitian  Hukum  secara  Normatif  dengan pengambilan data melalui studi literatur, studi dari fenomena atau gejala-gejala hukum yang  terjadi  di  Masyarakat  Internasional  yang  kemudian  akan  dihadapkan  dengan sumber-sumber Hukum Internasional yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini antara  lain,  Vienna  Convention  on  The  Law  of  Treaties  1969; The  Montevideo  (Pan America) Convention on Rights and Duties of State on 1933 ; The Vienna Convention on Succession  of  State  in  Respect  of  Treaties  on  1978; dan The  Vienna  Convention  on Succession  of  State  in  Respect  of  State  Property,  Archieve  and  Debts  on  1983 . Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah conceptual approach, statute approach, dan case study.

## PEMBAHASAN
1. STATUS HUKUM KEDAULATAN NEGARA YANG MENGALAMI SUKSESI
4 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 113–33.
5 Sefriani, hal. 132.

## a. Negara sebagai Subyek Hukum Internasional
Subyek  Hukum  Internasional  yang  paling  utama  dan  memiliki  kewenangan penuh  dibandingkan  dengan  Subyek  Hukum  Internasional  lainnya  adalah Negara.  Berdasarkan article  1  Montevideo  (Pan  American)  Convention  on Rights  and  Duties  of  State  on  1933, unsur-unsur  terbentuknya  suatu  negara meliputi :  1) A  permanent  population;  2) A  defined  territory;  3) A  goverment; and  4)  A  capacity  to  enter  into  relation  with  other  states. United  Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 pada Article  2  paragraph  1  (b) menyatakan,  bahwa  organ  dari  negara  berdaulat adalah Government . Government menjalankan  roda  Pemerintahan  sebagai bentuk Kedaulatan Negara.
Kedaulatan  merupakan  salah  satu  unsur  keberadaan  suatu  negara. Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kedaulatan  dapat  diartikan sebagai  sebuah  kekuatan  tertinggi  atas  pemerintahan  negara,  daerah,  dan sebagainya. 6 Menurut  I  Wayan  Parthiana 7 menyatakan  bahwa  kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat, dan tidak dapat  dibagi-bagi  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  ditempatkan  dibawah kekuasaan  lain.  Namun  demikian  dalam  proses  perkembangan  lebih  lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan negara.
Kedaulatan  sebuah  negara  pada  prakteknya  diwujudkan  melalui  dua  yaitu kedaulatan Internal dan Eksternal. CF. Strong mengartikan kedaulatan Internal Sebagai supremasi orang atau badan orang di negara bagian atas orang atau perkumpulan  orang  perseorangan  di  dalam  wilayah  yurisdiksi . Sedangkan Kedaulatan  Eksternal  diartikan  sebagai,  kemerdekaan  mutlak  satu  negara secara  keseluruhan  dengan  mengacu  pada  semua  negara  lain. 8 Berdasarkan teori  tersebut  dapat  disimpulkan  ada  batasan-batasan  dalam  berdasarkan Hukum Internasional yang harus dilakukan agar kedaulatan suatu Negara tidak bertabrakan dengan kedaulatan dari Negara Lain. Negara Afghanistan sebagai Negara  berdaulat  harus  memenuhi  unsur-unsur  di  atas  agar  dapat  disebut sebagai Negara Berdaulat.
b. Fenomena Suksesi Dalam Hukum Internasional
Suksesi Negara menurut article 2 (b) The Vienna Convention on Succession of State  in  Respect  of  Treaties  on  1978, memiliki  pengertian  berpindahnya tanggung jawab Negara dari satu negara ke negara lain yang dalam prakteknya dalam  hubungan  internasional  masih  di  wilayah  tersebut,  sehingga  yang berhubungan  dengan  suksesi  Negara  dalam  prakteknya  dapat  berupa penggabungan, pembagian, atau pembentukan yang melahirkan suatu negara baru  yang  memiliki  konsekuensi  perubahan  terhadap  kedaulatan  Negara
6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 188.
7 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 90.
8 Charles Frederick Strong, Modern political constitutions: an introduction to the comparative study of their history and existing form (London: Sidgwick & Jackson, 1960), hal. 708.
tersebut. 9 Suksesi dalam  prakteknya  terdapat dua  jenis  yaitu Suksesi  Negara dan Suksesi Pemerintah.
Suksesi Negara dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Suksesi Negara Parsial dan Suksesi  Negara  Universal.  Suksesi  Negara  melahirkan  dua  pihak,  yaitu Predecessor  state (Negara  Pendahulu)  dan Successor  state (Negara  Baru). 10 Suksesi  Pemerintahan  adalah  pergantian  rezim  pemerintahan  dari Pemerintahan sah rezim lama digantikan dengan rezim pemerintahan baru. 11 Suksesi Pemerintahan ini bisa terjadi baik secara konstitusional maupun secara inkonstitusional. 12
2.    STATUS HUKUM PEMERINTAHAN NEGARA AFGHANISTAN OLEH REZIM TALIBAN
a.  Akibat  Hukum  Suksesi  Pemerintahan  Afghanistan  Oleh  Rezim  Taliban terhadap Kedaulatan Negara Afghanistan
Pada  tahun  2021  tepatnya  tanggal  15  Agustus  2021  Taliban  bangkit  dengan beberapa  alasan  diantaranya,  telah  mengambil  alih  kontrol  pemerintahan Afghanistan  dengan  dikuasainya  sebagian  besar  wilayah  di  Afghanistan termasuk  Kabul  sebagai  pusat  pemerintahan.  Kontrol  pemerintahan  yang diambil  alih  tersebut  terjadi  tanpa  perlawanan  yang  berat  sehingga  secara cepat  Taliban  dapat  menaklukan  pasukan  pemerintah  dibawah  pimpinan Ashraf  Ghani.  Hal  tersebut  terjadi  dengan  adanya  penarikan  pasukan  oleh Amerika Serikat dan NATO dari wilayah Negara Afghanistan yang telah dikuasai selama  20  (dua  puluh)  tahun.  Amerika  Serikat  dan  NATO  dari  wilayah Afhganistan  mengklaim  bahwa  misi  kontraterorisme  mereka  telah  selesai. 13 Pendudukan oleh Taliban dari Pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya ini dari  perspektif  Hukum  Internasional  dapat  dikategorikan  sebagai  fenomena Suksesi.  Suksesi  Negara  menurut article  2  (b)  The  Vienna  Convention  on Succession  of  State  in  Respect  of  Treaties  on  1978, memiliki  pengertian berpindahnya  tanggung  jawab  satu  negara  ke  negara  lain  yang  dalam prakteknya dalam hubungan internasional masih di wilayah tersebut, sehingga yang  berhubungan  dengan  suksesi  dapat  dalam  prakteknya  dapat  berupa penggabungan,  perpisahan,  atau  pembentukan  suatu  negara  baru  yang memiliki konsekuensi perubahan kedaulatan Negara tersebut. 14
Suksesi yang terjadi pada Negara Afganistan pasca mundurnya Amerika Serikat dan  NATO  dari  Afghanistan  dalam  perspektif  Hukum  adalah  Suksesi Pemerintahan, hal ini dikarenakan tidak adanya Predecessor state (Negara Pendahulu)  dan Successor  state (Negara  Baru)  setelah  suksesi  ini  terjadi.
Perubahan yang terjadi hanya bergantinya rezim Pemerintahan Afghanistan
9 Malcolm N Shaw Qc, Hukum Internasional (Bandung: Nusamedia, 2019), hal. 963.
10 Matthew C R Craven, “The problem of state succession and the identity of states under international law,” European Journal of International Law , 9.1 (1998), 142–62.
11 Sefriani, hal. 212.
12 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh buku 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 233.
13 Ogiandhafiz Juanda.
14 Qc, hal. 375.
dari  Pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Ashraf  Ghani  diambil  alih  oleh kelompok Taliban melalui perlawanan dari kelompok Taliban. Pada Suksesi Pemerintahan  adalah  masalah  intern  saja  sehingga  hanya  merubah kedaulatan  yang  dimiliki  dipegang  kendali  oleh  Pemerintah  yang  baru. Persoalan yang berikutnya harus dihadapi setelah pergantian Pemerintahan adalah sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Pemerintah lama terhapus, dan sejauh mana nantinya Pemerintah baru berhak atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.
b. Dampak Suksesi Pemerintahan Baru Negara Afghanistan Terhadap Perjanjian Internasional
Berdasarkan Montevideo Convention 1933, empat kriteria yang harus dipenuhi agar sah sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara Berdaulat merupakan unsur Konstitutif dan unsur Deklaratoir. 15 Status kenegaraan berdasarkan teori Konstitutif ini tidak tergantung pada pengakuan dari Negara lain karena hanya sebagai  bentuk  pengumuman  terhadap  fakta  yang  telah  ada.  Akan  tetapi berdasarkan teori Deklaratoir, pengakuan dari Negara lain merupakan faktor penting  karena  hal  ini  menyangkut  status  suatu  Negara  diakui  Negara  lain sehingga  mempengaruhi  dalam  membuat  kerja  sama  Internasional  antara Negara lain dengan Rezim Pemerintah yang sekarang.
Pemerintahan  Afghanistan  yang  baru  merupakan  hasil  dari  Suksesi Pemerintahan.  Pada  Suksesi  Pemerintahan  prinsip  yang  digunakan  adalah prinsip  Kontinuitas,  sehingga  meski  terjadi  perubahan-perubahan  secara internal  dari  Negara  Afghanistan  dalam  sistem  Pemerintahan,  Organ-Organ Pemerintahan, atau dalam struktur konstitusionalnya, namun Negara tersebut tetap  terikat  pada  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  menurut  Hukum Internasional. Sehingga dapat  disimpulkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban Negara  Afghanistan  sebagai Contracting  State dalam  suatu  Perjanjian Internasional yang en ter into force masih sama. Perjanjian Internasional yang en ter  into  force harus  dipatuhi,  dihormati,  dan dilaksanakan  oleh para  pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan pada pelaksanaannya  para  pihak  juga  harus  melaksanakannya  berdasarkan asas good faith . Menurut I Wayan Phartiana pada bukunya, hal-hal yang yang dapat dijadikan  alasan  mengakhirinya  keberlakuan  suatu  Perjanjian  Internasional diantaranya 16 :
1. Sudah habisnya mas keberlakuan Perjanjian Internasional tersebut;
2. Telah tercapainya tujuan dari Perjanjian Internasional;
3. Adanya  Perjanjian  Internasional  baru  menggantikan  Perjanjian Internasional yang lama;
4. Kesepakatan  dari  para  peserta  untuk  mengakhiri  Perjanjian Internasional tersebut.
15 M Syuib, “Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional,” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial , 1.1 (2020), 39–49.
16 I Wayan Parthiana, Hukum perjanjian internasional (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 185–86.
5. Penarikan  diri  dari  salah  satu  atau  beberapa  pihak  yang  disetujui peserta lainnya dan berakibat Perjanjian Internasional tersebut tidak dapat diberlakukan lagi;
6. Musnahnya atau hapusnya obyek dari suatu Perjanjian Internasional;
7. Musnahnya  atau  hapusnya  keberadaan  dari  salah  satu  peserta Perjanjian Internasional.
Sedangkan  menurut  Mochtar  Kusumaatmaja  berakhirnya  Perjanjian Internasional disebabkan alasan-alasan sebagai berikut 17 :
1. Tercapainya tujuan dari Perjanjian Internasional tersebut;
2. Adanya  kesepatan  dari  para  Peserta  Perjanjian  Internasional  untuk mengakhiri Perjanjian Internasional;
3. Habisnya masa waktu keberlakuan Perjanjian Internasional;
4. Hapusnya salah satu Subyek (Peserta Perjanjisan Internasional) atau hapusnya obyek Perjanjian Internasional;
5. Terpenuhinya  syarat-syarat  pengakhiran  Perjanjian  Internasional sesuai dari substansi Perjanjian Internasional;
6. Dibuatnya  Perjanjian  Internasional  baru  menggantikan  Perjanjian Internasional lama oleh para Peserta;
7. Diakhirinya  secara  sepihak  oleh  salah  satu  peserta  Perjanjian Internasional tapi hal tersebut diterima oleh peserta pihak lainnya.
Berdasarkan  pendapat  dua  para  ahli  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa berakhirnya  suatu  Perjanjian  Internasional  akibat  adanya  Suksesi Pemerintahan  tidak  termasuk  dalam  alasan  berakhirnya  suatu  Perjanjian Internasional.  Pada vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties  (1969) ,  yang menyebabkan batalnya Perjanjian Internasional diantaranya :
1. Article 47 , menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya pemberitahuan  adanya  pembatasan  akibat  ketentuan  dari  hukum nasional negara peserta;
2. Article 48 , menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya kesalahan berdasarkan fakta atau keadaan saat dibuatnya Perjanjian Internasional;
3. Article 50 , menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya penyalahgunaan  kewenangan  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dari  salah  satu  perwakilan  Negara  peserta  Perjanjian Internasional;
4. Article  51-52, menyatakan  batalnya  Perjanjian  Internasional  jika adanya  unsur  paksaan  berupa  ancaman  maupun  penggunaan kekerasan  terhadap  perwakilan  atau  negara  peserta  Perjanjian
Internasional;
5. Article 53, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya pertentangan antara Perjanjian Internasional yang dimaksud dengan Norma-norma Hukum Internasional yang berlaku secara umum.
17 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar hukum internasional (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021), hal. 128.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan vienna Convention on the Law of Treaties (1969) yang  telah  disebutkan  di  atas  tidak  menyebutkan  batalnya  suatu Perjanjian  Internasional  diakibatkan  adanya  Suksesi  Pemerintahan  dari suatu  Negara  peserta  Perjanjian  Internasional.  Sehingga  implikasi  dari Suksesi  Pemerintahan  yang  terjadi  di  Afghanistan  terhadap  keberlakuan Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh Negara Afghanistan melalui rezim  Pemerintahan  yang  sebelumnya  dengan  para  Peserta  Perjanjian Internasional yang lain tetap enter into force dan tidak menghilangkan Hak- hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara Afghanistan sebagai Peserta dari Perjanjian  Internasional  tersebut.  Masalah  yang  timbul  berikutnya  adalah Masyarakat  Internasional  lainnya  bersedia  untuk  mengakui  Rezim Pemerintahan Negara Afghanistan yang baru ini karena diisi oleh anggota- anggota  dari  Taliban.  Pemerintahan  Afghanistan  yang  baru  harus  bisa meyakinkan  dunia  bahwa  sebagai  sebuah  Negara  berdaulat,  Pemerintah Taliban  yang  baru  harus  mematuhi  Hukum  Internasional  dan  Kebiasaan- Kebiasaan  Internasional  yang  berlaku  termasuk  menghormati  Hak  Asasi Manusia juga memberikan Hak-Hak dan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak.

## SIMPULAN
Fenomena  yang  terjadi  pada  Negara  Afghanistan  merupakan  Suksesi  Pemerintahan bukan Suksesi Negara, sehingga yang berubah hanyalah internal sistem Pemerintahan, Organ-Organ  Pemerintahan,  atau  dalam  struktur  konstitusional  Negara  Afghanistan sehingga tidak ada Predecessor state (Negara Pendahulu) dan Successor state (Negara Baru)  seperti  Suksesi  Negara  yang  dimaksud  pada  The  Montevideo  (Pan  America) Convention on Rights and Duties of State on 1933; The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978; dan The Vienna Convention on Succession of State  in  Respect  of  State  Property,  Archieve  and  Debts on  1983.  Berdasarkan  Vienna Convention on the law of Treaties (1969) dan teori-teori yang dikemukakan oleh pakar hukum,  Suksesi  Pemerintahan  Afghanistan  ini  bukanlah  termasuk  alasan-alasan  yang dapat membatalkan dan mengakhiri suatu Perjanjian Internasional. Setelah suksesi ini terjadi  Negara  Afghanistan  sebagai  Contracting  State  dalam  suatu  Perjanjian Internasional  masih  tetap  memegang  Hak  dan  mengemban  Kewajiban  yang  sama sebagai peserta perjanjian internasional.

## REFERENSI
“20  Tahun  Serangan  11  September  dan  Invasi  AS  di  Afghanistan,”  2021 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210910193141-113- 692733/20-tahun-serangan-11-september-dan-invasi-as-di-afghanistan>  [diakses 28 Juni 2022]
Craven, Matthew C R, “The problem of state succession and the identity of states under international law,” European Journal of International Law , 9.1 (1998), 142 – 62 Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R Agoes, Pengantar hukum internasional (Jakarta:

## Penerbit Alumni, 2021)
Ogiandhafiz  Juanda,  “Taliban  Dalam  Analisis  Hukum  Internasional,”  2021
<https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum-
internasional> [diakses 28 Juni 2022]
“Pakistanis suffer under high inflation amid IMF neg otiations | Asia | An in-depth look at news from across the continent | DW | 22.10.2021”
<https://www.dw.com/en/pakistanis-suffer-under-high-inflation-amid-imf- negotiations/a-59588727> [diakses 28 Juni 2022] Parthiana, I Wayan, Hukum perjanjian internasional (Bandung: Mandar Maju, 2002) ——— , Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2003) Pembinaan, Tim Penyusun Kamus Pusat, Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
Qc, Malcolm N Shaw, Hukum Internasional (Bandung: Nusamedia, 2019) Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
Starke,  J.G, Pengantar  Hukum  Internasional  edisi  kesepuluh  buku  1 (Jakarta:  Sinar Grafika, 1992)
Strong,  Charles  Frederick, Modern  political  constitutions:  an  introduction  to  the comparative study of their history and existing form (London: Sidgwick & Jackson, 1960)
Syuib,  M,  “Negara  Palestina  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,” Jurnal  Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial , 1.1 (2020), 39 – 49