Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 189-194| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA
Ida  Ayu Chandra Cintiadewi,  I Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni Gusti  Ketut  Sri Astiti Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Notaris  sejatinya  merupakan  pejabat  umum  yang  ditunjuk  langs ung  oleh  negara  yang  memiliki  wewenang membuat  akta  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUJN-P.  Selain  tugas pokok  membuat  akta  otentik,  notaris mempunyai  wewenang untuk melegalisasi  akta yang dibuat di bawah tangan. Perlindungan hukum  bagi Notaris diatur  dalam  Pasal  66  UUJN-P.  Penelitian  ini  bertujuan untuk memberi  pandangan tentang pengaturan hukum kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  di  bawah  tangan yang menjadi  objek  sengketa dan  perlindungan hukum  bagi Notaris bersangkutan dalam  melegalisasi  akta tersebut . Menggunakan metode penelitian  normative dengan didukung  oleh  data  empiris,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pertama,  pengaturan kewenangan Notaris dalam  membuat  akta dibedakan menjadi  dua yaitu akta otentik (akta notariil)  dan akta di bawah tangan. Pada  kekuatan pembuktiannya  dalam  pengadilan, akta  di  bawah  tangan bisa menjadi  alat  bukti  menurut  Pasal 1866  BW, tetapi tidak sesempurna akta otentik karena apabila syarat formil  dan materiil  perjanjian tersebut diakui kebenarannya  oleh  para  pihak,  sejak  itulah  kekuatan  akta  di  bawah  tangan menjadi  alat  bukti  yang  kuat  di pengadilan. Kedua, perlindungan hukum dapat terwujudkan melalui  upaya preventif dan represif tetapi yang diatur dalam  UUJN-P  belum  menyeluruh  bahkan  hanya  melindungi  permukaannya  saja,  adan ya  tenggat  waktu mengindikasikan  adanya kelemahan untuk melindungi.  Dengan dibuatnya regulasi baru atau menambahkan unsur - unsur yang jelas mengenai perlindungan hukum dapat memperjelas  kedudukan Notaris untuk melindungi  dirinya dalam  suatu konflik  yang berujung  pada litigasi  yang bertujuan untuk menjaga  kehormatan  profesi  Notaris  di masyarakat.
Kata  Kunci: Akta di Bawah Tangan; Legalisasi; Notari; Objek  Sengketa; Perlindungan Hukum

## Abstract
A notary public genuinely serves as a public official appointed directly by the state, of which the authority is to mak e a deed as regulated in Notary Position Act (in Indonesian called UUJN -P).  In addition to the main duty of mak ing an authentic deed, the notary has the authority to legalize the deed made under the hand. Legal protection for Notaries is regulated in Article 66 of UUJN-P.  This study aims to put up a standpoint of the legal regulatory concerning the authority of a Notary in mak ing the deed u nder the hand which is the object of a dispute and legal protection  for  the  Notary  concerned  in  legalizing  the  mentioned  deed.  Using  normative  research  method supported by empirical data, the results of the study show that, firstly, regarding the Notary au thority in mak ing a deed is divided into two, an authentic deed (notarial deed) and a deed under the hand. In the legal power of its evidence in court, a deed made under the hand can be evidence according to Article 1866 BW, but is not as perfect as an authentic deed because when the formal and material conditions of the agreement are recognized by the parties, since then the power of the deed under the hand becomes a strong evidence in the court. Secondly, legal protection can be realized through preventive and repressive  efforts,  but what is  regulated in UUJN -P  is  not comprehensive yet it only protects the outside, a deadline indicates a weak ness to protect. Mak ing new regulations or  adding clear elements  of  legal protection can clarify  the position of  the  Notary to  protect themselves  in a conflict that results in litigation aimed at maintaining the honour of the Notary profession in society.
Keywords: Deed under the Hand; Legalization; Notary; Dispute Object;  Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan perkembangan masyarakat yang dinamis,  perjanjian  dari masa ke masa juga  memiliki perubahan tersendiri. Perjanjian adalah suatu peristiwa antara dua orang untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan  perikatan (Subekti,  2001:  1). Suatu  perjanjian  mengikatkan  dua  orang  atau lebih secara tidak  langsung  menyatakan bahwa  mereka menyetujui  adanya  hubungan  hukum  antara para
pihak dengan tujuan menjamin  pemenuhan prestasinya berdasarkan isi perjanjian. Isi perjanjian  tersebut dapat  dituangkan  dalam  bentuk  fisik  yaitu  akta  perjanjian  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bukti apabila sebagai salah satu pihak wanprestasi.
Fungsi  pokok  dibuatnya  akta perjanjian  adalah  untuk  mendapat  kepastian  hukum  yang  jelas, menjamin  kesepakatan yang disetujui  oleh  kedua belah pihak  dan menghindari  konflik  yang berujung sengketa di  kemudian  hari. Akta di  bawah tangan ialah  akta yang dibuat  oleh hanya para pihak,  berisi kesepakatan yang sudah disetujui  oleh  kedua belah pihak  yang dibuat  secara privat bukan  dibuat  dan disahkan di hadapan Notaris. Mengenai isi dari akta di  bawah tangan Notaris tidak memiliki  tanggung jawab sepenuhnya seperti akta otentik,  Notaris hanya bertugas melegalisasi  dan mencatatkan akta di bawah tangan tersebut (Anand, 2018:  19).
Meskipun Notaris merupakan pejabat umum karena melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah, Notaris bukanlah seorang pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang kepegawaian. Notaris diangkat  oleh pemerintah,  tetapi tidak menerima gaji  maupun dana pensiun  dari pemerintah  penghasilan  Notaris sendiri  berasal dari honorarium  kliennya  (Anand, 2018:  35). Notaris berwenang untuk melegalisasi  akta di bawah tangan, yang menurut UUJN-P adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal atas akta di  bawah tangan dan  kemudian  mencatatkanya ke dalam Protokol Notaris.
Perlindungan,  dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki  makna perlindungan  atau memberikan  tempat berlindung  pada sesuatu atau pada perbuatan. Perlindungan  berarti  memberikan tempat  ataupun  wadah  pada  suatu  atau  perbuatan  agar  memiliki  rasa  aman,  nyaman  dan  terjaga (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008).  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  tidak  memiliki imunitas  atau kekebalan terhadap hukum yang berlaku. Meskipun sebagai pejabat umum yang ditunjuk langsung  oleh  pemerintah,  Notaris  dapat  dituntut  apabila  melanggar  kode  etik  yang  kemudian merugikan para pihak. Tetapi apabila Notaris telah menjalankan  amanat sesuai dengan permintaan para pihak,  Notaris  tidak  dapat  dipidana  apabila  mampu  membuktikan  ia  telah  mengikuti  prosedur yang berlaku.
Terkait Notaris,  hubungannya  dengan akta di  bawah tangan di  Indonesia  telah banyak muncul dalam  kajian-kajian  para sarjana dan peneliti  (Yusrizal,  2008;  Hendra, 2012;  Puspa dkk.,  2016;  dan Dyani, 2017). Namun terkait dengan perlindungan  hukum bagi Notaris dalam membuat akta di  bawah tangan  yang  menjadi  objek  sengketa dan  pengaturan  hukumnya  masih  merupakan  poin  yang  perlu disentuh  oleh  penelitian.  Melihat  situasi itu,  penelitian  saat ini  hadir  untuk mengungkap  dua hal yang telah disebutkan terkait dengan Notaris dan akta di  bawah tangan yang menjadi  obejek sengketa.
Kajian mengungkap  jawaban atas dua pertanyaan terkait Notaris (1) Bagaimanakah pengaturan kewenangan Notaris dalam melegalisasi  akta di bawah tangan? (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap legalisasi  akta di bawah tangan yang menjadi  objek sengketa?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  memanfaatkan  berbagai  sumber  hukum,  seperti  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi,  teori-teori  hukum  maupun  penelitian  terkait  terdahulu.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konsep. Teknik  pengumpulan  bahan hukum untuk  data primer  yaitu  dengan  mendata, merinci  dan  meringkas  yang selanjutnya  dianalisis  dengan pemahaman  peneliti  dan  diuraikan  dalam  bentuk  deskripsi  kepada  pembaca, sedangkan  untuk  data sekunder dihimpun  dari artikel-artikel  jurnal  di  bidang  hukum,  internet,  dan juga  wawancara kepada pihak  terkait  yaitu  Notaris.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  diformulasikan  secara tepat dan  disajikan secara deskriptif dan simpulan-simpulan  ditarik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Wewenang Notaris dalam Melegalisasi Akta di bawah Tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dan dengan kesepakatan para-para pihak, yang pembuatannya harus berbentuk tulisan  berisi  tanda tangan para pihak  pada bagian akhirnya (Kie, 2007:  516). Dibuatnya  akta di  bawah tangan untuk  menjamin  perbuatan hukum  yang disetujui  kedua belah pihak  yang memiliki  tujuan  progresif, yaitu demi menghindari  kemungkinan  salah satu pihaknya melakukan wanprestasi di masa yang akan datang.
Tidak  semua  perjanjian  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan, beberapa jenis perjanjian  mewajibkan  pembuatan  aktanya  berbentuk  akta  otentik  sebagai  syarat yang  telah  diatur dalam  peraturan perundang-undangan. Mengenai kekuatan pembuktian  di  pengadilan,  akta di  bawah tangan kedudukannya  berada di  bawah akta otentik  karena akta otentik  keberadaannya sebagai bukti tidak terbantahkan dan menjadi satu-satunya alat bukti sempurna. Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata meskipun  suatu  akta yang  bersifat  di  bawah  tangan,  dalam  hal  kedudukannya  pada  pembuktian  di pengadilan  terbagi  menjadi  dua,  pertama apabila  akta di  bawah tangan  diakui  oleh  para pihak  akta tersebut serta-merta menjadi  alat bukti  yang sempurna, kedua apabila  kebenaran akta di  bawah tangan tidak  diakui  oleh  salah satu pihak  maka kekuatan akta tersebut menjadi  lemah dan selanjutnya  dalam pembuktiannya  menjadi  kekuasaan hakim untuk melanjutkan  ataupun mengesampingkan.
Legalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani  oleh orangnya, setelah isi akta dijelaskan  oleh Notaris kepadanya. Dalam hal ini,  tanggal dan tanda tangan adalah pasti, karena isi akta dijelaskan  oleh Notaris maka penandatangan tidak dapat mengatakan bawah ia tidak mengerti apa yang ditandatangani,  penandatangan adalah  benar orang yang  namanya  tertulis  dalam  keterangan tersebut (Kie, 2007:  520).
Berdasarkan pendapat di  atas, legalisasi  berarti  memastikan  kebenaran dalam  hal  pembuktian bahwa perjanjian  di  bawah tangan tersebut sebenar- benarnya ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang membuatnya  di  hadapan Notaris selaku pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  mengesahkan tanda tagan  dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang kemudian mencatatkannya dalam buku khusus. Kekuatan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi  oleh Notaris perihal pembuktiannya di  pengadilan,  dengan para pihak  yang tandatangannya mengakui  tanda tangan tersebut, maka isi  dan maksud  dari  akta dianggap  sebagai  kesepakatan karena pada  akta di  bawah tangan  kebenaran  dan keabsahannya terletak pada tandatangan yang dicantumkan  para pihak,  dengan diakuinya  tandatangan dari perjanjian  tersebut, kekuatan pembuktian  dari akta di bawah tangan yang dilegalisasi  menjadi  alat bukti  yang kuat bagi  pengadilan  tetapi  tetap tidak  menjadi  bukti  yang sempurna karena syarat utama akta otentik  adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris.
Legalisasi  adalah  pengesahan  menurut  undang-undang  atau  hukum  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  diakses  pada  29  Januari  2020).  Jadi  kultur  yang  berkembang  di  masyarakat  dalam menginterpretasi  legalisasi  pada dasarnya sejalan dengan makna sebenarnya, walaupun dalam UUJN- P  tidak  menyebut  secara  jelas  tentang  definisi  legaliasi,  masyarakat  sendiri  sudah  mengerti  dan menggunakan sinonim  yang tepat tanpa menghilangkan  inti  makna dari pengertian sebenarnya.

## 2. Perlindungan Hukum  bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di bawah Tangan yang Menjadi Objek Sengketa
Perlindungan  menurut Hadjon  (1987:  4) dibagi  menjadi  dua macam, yaitu  upaya perlindungan  hukum preventif  dan  upaya  perlindungan  hukum  represif.  Upaya  perlindungan  hukum  preventif  bertujuan untuk  mencegah terjadinya  sengketa di  kemudian  hari sedangkan upaya perlindungan  hukum  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang mengakibatkan  sengketa. Sengketa yang  dimaksud adalah perselisihan  yang terjadi  antara pihak-pihak  dalam  perjanjian  karena adanya wanprestasi yang dilakukan  oleh  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  (Amriani,  2012:  13).
Upaya perlindungan  hukum preventif bagi Notaris dalam melegalisasi  akta di bawah tangan yang menjadi  objek  sengketa dapat  dilihat  dari  segi  pembuatan  aktanya. Dalam  menjalankan  wewenang undang-undang,  Notaris  memiliki  tugas  dan  kewajiban  yang  memiliki  prioritas  yang  berbeda. Walaupun  tugas dan wewenang Notaris diatur  dalam UUJN Perubahan, pada wewenang yang diatur dalam  Pasal 15  ayat 2 huruf  a Notaris tidak  diwajibkan  untuk  menjalankannya  dalam  artian Notaris dapat menolak kewenangan tambahan  tersebut  apabila tidak sesuai dengan kode etik maupun undang- undang yang berlaku. Hal ini  tidak berlaku untuk akta otentik karena Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai  tugas utama membuat akta otentik.
Oleh  karena itu  pada usaha preventifnya  menurut  Notaris  Denpasar, Nella Hasibuan O’Leary berpendapat untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi  pada saat penyusunannya dibantu oleh Notaris ataupun pihak  yang memiliki  wawasan luas di  bidang  hukum  dengan tujuan  agar tidak  bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  kedepannya tidak  merugikan  semua pihak yang terlibat  (Wawancara dengan Notaris Kota Denpasar Nella Hasibuan O’Leary tanggal  13 Januari 2020).
Dalam  aspek eksternalnya,  peran Kemenkumham  sebagai instansi  pemerintahan  terkait  perlu ditingkatkan  dalam  lingkup  pembentukan  dan  pengawasan di  bidang  kenotariatan,  tidak  saja dalam Profesi Notaris tetapi juga  pembinaan  dan  pendidikan  calon  Notaris  yang  konsisten  dan  memiliki akhlak yang  baik.  Pengawasan yang dalam  praktiknya  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas di tiap-tiap daerah hendaknya memiliki  anggota yang berasal dari praktisi hukum dan juga akademisi dengan tujuan agar melihat  suatu  masalah  dari  dua  sudut  pandang  yang  berbeda dan  dapat  memberikan  pendapat hukum sesuai dengan apa yang dipermasalahkan.
Untuk  faktor internalnya,  Notaris  sebaiknya  dalam  menjalankan  profesinya  yang  berpedoman pada tugas dan kewajiban yang diatur dalam UUJN Perubahan yang pembuatan aktanya wajib berdasar pada  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  memberikan  tindakan  pencegahan  sengketa  di kemudian  hari  dan  juga  memberikan  perlindungan  pada  tiap-tiap  pihak  apabila  kelak  terjadi wanprestasi.
Upaya perlindungan  represif dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi  menjadi  jalur non litigasi dan  jalur  litigasi.  Penyelesaian jalur  non  litigasi  dapat  ditempuhdengan  cara konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian  ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang  Arbitrase dan  Penyelesaian Sengketa di  luar  Pengadilan). Penyelesaian sengketa dengan jalur  non  litigasi  atau di  luar  pengadilan memiliki  keuntungan  lebih  dibanding  penyelesaian sengketa di  peradilan,  salah satunya seperti proses penyelesaiannya yang lebih  cepat, biaya yang lebih  sedikit,  kemungkinan  mencapai kesepakatan yang dianggap  tidak  merugikan  salah  satu pihak.  Opsi  ini  menjadi  pilihan  masyarakat yang  tidak  ingin sengketanya  berujung  pada  kerugian  materiil  maupun  inmateriil  apabila  mereka  mengambil  jalur litigasi.  Pada perlindungan  represif dalam penyelesaian sengketa akta dibawah tangan yang dilegalisasi menjadi  objek  sengketa, pengambilan  jalur  non  litigasi  menjadi  pilihan  yang baik  untuk  para pihak. Untuk pihak yang berprestasi kemungkinan  untuk menemukan jalan tengah dan melanjutkan  perjanjian sangat mungkin  terjadi,  dan untuk pihak  saksi yaitu Notaris dapat menjaga penilaian  dan martabatnya di masyarakat dan mencegah kerugian yang mungkin  didapatkan apabila mengambil  jalur  peradilan.
Penyelesaian sengketa melalui  jalur  litigasi  menghasilkan  sanksi  hukum  yang dipengaruhi  jenis pelanggaran yang dilakukan,  di antaranya:
1. Sanksi Perdata
Dalam  UUJN  Perubahan  telah  dijelaskan  hak  dan  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan kewenangannya,  dan  apabila  dilanggar  dalam  proses  hukumnya  dapat  dikenakan  sanksi berdasarkan  jenis  dan  tingkat  pelanggaran,  sanksi  keperdataan  dapat  berupa  ganti  rugi, pengganti  biaya sesuai putusan pengadilan  dan penggantian bunga.
2. Sanksi Administratif
Menurut Philipus  M. Hadjon,  sanksi administrasi  meliputi:  paksaan dari pemerintah, penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan,  denda administratif  juga denda berupa uang  paksa oleh  pemerintah  (Hadjon,  1987:  245)  Dampak  sanksi  administratif  bagi  Notaris dalam proses litigasi  yaitu dapat dikenakan Surat peringatan, pemberhentian sementara ataupun pencabutan Surat Keputusan Menteri oleh Notaris bersangkutan.
3. Sanksi Pidana
Dalam perlindungan  hukum bagi  Notaris yang akta hasil  legalisasinya  menjadi  objek  tuntutan pidana  tidak  memiliki  perlindungan  yang  kuat.  Menurut  Notaris  Denpasar Nella  Hasibuan Leary, UUJN Perubahan tidak  cukup  melindungi  para Notaris,  karena pada Pasal 66  ayat 3 tertuang  adanya  tenggat  waktu  selama  30  hari  bagi  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk memberikan  jawaban kepada Penyidik  apakah boleh  dilakukan  pemeriksaan  kepada Notaris bersangkutan.  Tentu  saja ini  menjadi  suatu  kelemahan  karena apabila  tenggat  waktu  sudah habis  penyidik  dengan  atau  tanpa  persetujuan  Majelis  Pengawas berhak  untuk  melakukan pemeriksaan (Wawancara dengan Notaris Kota Denpasar Nella Hasibuan O’Leary pada tanggal 13 Januari 2020).
Notaris I Nyoman Alit  Puspadma juga  menyatakan hal yang serupa, yaitu Majelis  Kehormatan Notaris  Hanya  sebagai  filter  bagi  penyidik  maupun  Notaris  sehingga  perlindungannya  belum menyeluruh  terkait  permasalahan  pidana.  Adanya  perbedaan  sumber  hukum  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara Pidana  dengan UUJN Perubahan  merupakan  penghambat  yaitu  pemeriksaan oleh  penyidik  yang  tunduk  pada  KUHP dan  KUHAP sedangkan  Notaris  sebagai  pejabat  umum
mempunyai  hak  untuk  diam  dan menjaga  kerahasiaan para pihak  karena tugasnya  yang  merupakan kewenangan langsung  dari undang-undang  (Wawancara dengan Notaris Kabupaten Badung I Nyoman Alit  Puspadma pada tanggal 7 Januari 2020).
Perlindungan hukum represif pada Notaris dalam menyelesaikan suatu sengketa bergantung pada Majelis  Pengawas Notaris yang menjadi  pelindung  yang ditunjuk  oleh undang-undang.  Tetapi apabila dalam  prakteknya Notaris dimungkinkan  melakukan  pelanggaran kode  etik,  Ikatan Notaris Indonesia dibantu  dengan Majelis  Pengawas Notaris akan memberikan  surat peringatan  sebagai sanksi internal dari himpunan  profesi yang menaungi jabatan tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
a. Dalam  pengaturan  kewenangan Notaris  dalam  membuat  akta  dibedakan  menjadi  2  yaitu  akta otentik  atau  akta  notariil  dan  akta  di  bawah  tangan.  Pada  kekuatan  pembuktiannya  dalam pengadilan,  akta dibawah  tangan bisa  menjadi  alat  bukti  menurut  Pasal 1866  BW,  tetapi dalam kekuatannya tidak  sesempurna akta otentik  karena apabila  syarat formil  dan  materiil  perjanjian tersebut diakui  kebenarannya  oleh  para  pihak,  maka  sejak itulah  kekuatan  dari  akta di  bawah tangan menjadi alat bukti  yang kuat di pengadilan. Tetapi dalam praktiknya di pengadilan,  apabila munculnya alat bukti yang berupa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai, kekuatannya dalam pembuktian  dikesampingkan.
b. Pelindungan  hukum  bagi  Profesi  Notaris  dalam  melegalisasi  akta  dibawah tangan  yang  kemudian menjadi  objek  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  upaya  preventif  dan  represif.  Pada  upaya preventifnya saat penyusunannya dibantu  oleh Notaris ataupun pihak yang memiliki  wawasan luas di  bidang  hukum  dengan tujuan  agar tidak  bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  kedepannya  tidak  merugikan  semua pihak  yang  terlibat  juga  dapat  dengan membuat regulasi  baru atau menambahkan unsur-unsur yang jelas mengenai perlindungan  hukum bagi  Notaris  dalam  bentuk  undang-undang.  Sedangkan  upaya  represifnya  pada  Notaris  dalam menyelesaikan suatu sengketa bergantung pada Majelis Pengawas Notaris yang menjadi pelindung yang ditunjuk  oleh undang-undang.  Tetapi dalam praktiknya  Majelis  Pengawas hanya memfilter apakah  penyidik  dapat  melakukan  pemeriksaan  atau  tidak  pada  Notaris  yang  disangkakan melakukan penyertaan.

## 2. Saran
a. Saran ditujukan  kepada masyarakat dan pemerintah,  yaitu dengan dibuatkan  regulasi  baru dalam hal  perlindungan  hukum  bagi  profesi  Notaris,  undang-undang  baru  ataupun  merevisi  undang- undang  sebelumnya dan menambah unsur perlindungan  hukum  yang tegas sehingga  kedepannya tidak menimbulkan  multitafsir  maupun kekosongan hukum.
b. Saran  ditujukan  kepada  Notaris  yaitu  dalam  penyusunan  draft  akta di bawah tangan yang akan dilegalisasi,  sebaiknya  dalam  pembuatan  tiap-tiap  poinnya  dibantu  oleh  Notaris  dengan  tujuan untuk  kedepannya agar tidak  bertentangan pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan dalam kekuatan dalam pembuktian  sebaiknya ditandatangani  di  atas materai 6000  agar lebih kukuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  N.  (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di  Pengadilan . PT. Raja Grafindo  Persada.
Anand, G. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Prenadamedia Group.
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Dyani,  V.  A.  (2017).  Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dalam Membuat Party Acte. Jurnal Lex Renaissance , 2 (1), 162–176. https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11 Hadjon,  P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina Ilmu.
Hendra,  R.  (2012).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu. Jurnal Ilmu Hukum Riau , 2 (02), 188–200.
Kie, T. T. (2007). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris . PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Puspa, W. T., Harjono,  & Winarno,  D. W. (2016). Tanggungjawab  Notaris terhadap Kebenaran Akta di  Bawah  Tangan  yang  Dilegalisasi  oleh  Notaris. Jurnal  Repertorium , 3 (2),  154–163. https://www.neliti.com/publications/213250/tanggungjawab-notaris-terhadap-kebenaran-akta- dibawah-tangan-yang-dilegalisasi-o
Subekti,  R. (2001). Hukum Perjanjian . PT. Intermasa.
Yusrizal,  K.  (2008). Tinjauan  Hukum  terhadap  Kekuatan  Pembuktian Akta  di  Bawah  Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Issue 2) [Universitas Diponegoro].
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved =2ahUKEwj- 28PYje_qAhXUmeYKHYIQC8wQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdo wnload%2Fpdf%2F11717741.pdf&usg=AOvVaw1070gV_XZwXJij9niMi7Sa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999
Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3872.