## PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
Denda Devi Sarah Mandini 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia Email Korespondensi: dendadevi95@yahoo.com

## Abstrak
Pada  tulisan  ini  penulis  akan  membahas  pro  kontra  proses  pembahasan  Undang- undang no. 8 tahun 2016 mengingat seringkali terjadi diskriminasi yang dialami oleh para  penyandang  disabilitas  baik  itu  susahnya  akses  untuk  fasilitas  umum, dikucilkan, dll. Sehingga pada tulisan ini penulis akan melihat apakah aturan hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan ketika aturan ini  dibuat  apakah  para  legislator  melibatkan  penyandang  disabilitas  dalam  proses pembuatan undang-undang, dan sebenarnya apa yang menjadi alasan para legislator untuk  mengubah  peraturan  ini.  Metode  yang  digunakan  pada  tulisan  ini menggunakan hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari hasil penelitian terdahulu, berita atau surat kabar, UU. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa proses pembuatan  UU  disabilitas  didasarkan  pada  kebutuhan  para  penyandang  disabilitas disamping itu pada prosesnya banyak aktor- para akademisi, LSM yang terlibat untuk mengetahui kebutuhan dari para penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Pro Kontra, Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016.

## Abstract
In this paper the author will discuss the pros and cons of the deliberation process of Law no. 8 of 2016 the hospitality of the nation that caters to people with disabilities, whether  it  is  difficult  access  to  public  facilities,  being  excluded,  etc.  So  that  in  this paper the author will look at whether the new law rules suit the needs of persons with disabilities,  and  when  this  rule is  made,  whether legislators  are  involved  with  people with  disabilities  in  the  law-making  process,  and  what  are  the  reasons  the  legislators change this regulation. . The method used in this paper uses normative law, the data used  comes  from  the  results  of  previous  research,  news  or  newspapers,  laws.  The results of this paper indicate that the making of laws is based on the needs of persons with  disabilities.  In  addition,  in  the  process,  many  actors,  NGOs  are  involved  to  see the needs of persons with disabilities.
Keywords: Pros and Cons, Persons with Disabilities, Law no. 8 of 2016.

## PENDAHULUAN
Semua  orang  seharusnya  sepakat  bahwa  penyandang  disabilitas  perlu mendapatkan harkat dan martabat yang sama seperti halnya manusia normal.
Keberadaan  mereka,  bagi  sebagian  orang  dianggap  sebelah  mata.  Seperti halnya  dalam  kehidupan  sosial,  pendidikan,  maupun  pekerjaan.  Hal  tersebut merupakan  hal  yang  fundamental  dalam  memperoleh  hak  asasi  manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak perlindungan,  keadilan, kesetaraan fasilitas-fasilitas  yang  dapat  penunjang.  Diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas  merupakan  pelanggaran  terhadap  HAM  Harus  ada  hukum  yang jelas  atas  perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas,  jaminan  terhadap HAM mereka.
Aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus  mewakili  suara  dari penyandang  disabilitas,  karena  mereka  lah  yang  lebih  tau  kebutuhannya. Bentuk  perhatian  terhadap  penyandang  disabilitas  bukan  hanya  ditunjukan oleh pemerintah dalam negeri, tetapi dari PBB sendiri telah menetapkan setiap tanggal 3 Desember dijadikan sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia (sesuai dengan Ratifikasi  Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas, istilah  penyandang cacat  diganti  menjadi  penyandang  disabilitas).  Dengan  adanya  hari  bagi penyandang  disabilitas  ini,  maka  bentuk  perhatian  terhadap  penyandang disabilitas  bukan  hanya  dari  nasional  tetapi  menjadi  perhatian  internasional terhadap persoalan yang dihadapi pada penyandang disabilitas.
Persoalan  para  penyandang  disabilitas,  sebenarnya  adalah  persoalan kita  bersama.  Pelayanan  publik  ataupun  fasilitas  umum  terkadang  ada  yang tidak  ramah  akan  penyandang  disabilitas.  Di  Indonesia  sendiri,  para penyandang  disabilitas  hidup  dalam  kondisi  yang  rentan,  terbelakang,  dan dalam  kondisi  ekonomi  yang  rendah.  Mereka  sering  mendapatkan  kesulitan, hambatan  dalam  berhadapan  dengan  sosial  dan  publik.  Bagi  beberapa  orang penyadang disabilitas adalah orang-orang yang lemah. Penyandang disabilitas sebenarnya  memiliki  martabat  yang  sama  dengan  manusia  lainnya,  bukan menjadi objek belas kasihan.
Tugas  pemerintah  adalah  memberikan  jaminan  atas  kesetaraan, kesamaan hak, serta dilibatkan dalam penyelenggraan negara, mereka berhak untuk  berpartisipasi  dalam  negara.  Maka  untuk  itu  perlu  suatu  aturan hukum  yang  jelas  dari  pemerintah,  agar  hak-hak  dari  penyandang  disabilitas
tetap dilindungi. Maka untuk itu pemerintah pada tahun 2016, mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas,  yang semulanya  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  Tentang Penyandang Cacat.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  melihat  apakah  aturan  hukum  yang baru  sesuai  dengan  kebutuhan  para  penyandang  disabilitas,  dan  ketika aturan  ini  dibuat  apakah  para  legislator  melibatkan  penyandang  disabilitas dalam  proses  pembuatan  undang-undang,  dan  sebenarnya  apa  yang  menjadi alasan para legislator untuk mengubah peraturan ini.
Metode yang digunakan pada tulisan ini jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan studi litelatur, dan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan  data sekunder  terdiri  dari  penelitian  terdahulu,  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  media masa, internet, koran, majalah, serta referensi lainnya.
Kebijakan  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  rencana  program, aktivitas,  aksi,  keputusan,  sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (aktor-aktor),  sebagai  tahapan  untuk penyelesaian  masalah  yang  dihadapi.  Penetapan  kebijakan  merupakan  suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).
Menurut Said Zainal Abidin  (2004: 56-59) dalam (Anggara, 2018), tidak semua  kebijakan  publik  mempunyai  prioritas  yang  sama  untuk  diproses.  Hal tersebut  ditentukan  oleh  proses  penyaringan  melalui  serangkaiankriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.
a. Efektivitas,  mengukur  suatu  alternatif  sasaran  yang  dicapai  dengan  suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
c. Cukup,  suatu  kebijakan  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan  dengan sumber daya yang ada.
d. Adil.
e. Terjawab,  kebijakan  dibuat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1995), adalah sebagai berikut (Anggara, 2018).
a. Penyusunan  agenda Agenda  setting adalah  sebuah  fase  dan  proses  yang sangat  strategi  dalam  realitas  kebijakan  publik.  Dalam  proses  inilah  ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah  publik  dan  mendapatkan  prioritas  dalam  agenda  publik,  isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih.
b. Formulasi  kebijakan  merupakan  tahap  perumusan  kebijakan,  dan menyiapkan  alternatif  kebijakan  yang  dipilih  sebagai  sarana  dalam memecahkan masalah
c. Legitimasi  kebijakan  merupakan  memberikan  otoritas  pada  proses  dasar pemerintahan,  tindakan  legitimasi  dalam  suatu  masy  diatur  oleh pemerintah

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  studi literatur yng merujuk pada tinjauan pustaka. Jenis data yang digunakan pada penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  jurnal, penelitian  terdahulu,  buku,  berita,  dan  media  lainnya.  Data  tersebut digunakan  penulis  untuk  melakukan  analisis  secara  mendalam  tentang  pro dan kontra UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan  sering  kali  dipandang  sebelah  mata  Tidak  jarang  kita  juga melihat  para  penandang  disabilitas  ini  memiliki  kemampuan  dan  keahlian yang  lebih  dari  orang  yang  memiliki  fisik  normal.  Bahkan  mereka  bisa menciptakan  sesuatu  yang  kreaktif  dan  inovatif,  atau  bahkan  mampu menjuarai  bidang  olahraga.  Adanya    UU  No.8  Tahun  2016  ini  diharapkan dapat  menjamin  hak  dan  kesempatan  untuk  penyandang  disabilitas
terpenuhi,  mulai  dari  hak  pekerjaaan,  pendidikan,  hingga  akses  fasilitas umum. Disamping itu, didalam bidang politik dalam hal ini pemilu seharusnya ada fasilitas untuk  penyandang disabilitas sebagai upaya untuk menjalankan demokratisasi di indonesia.
Menurut  Maria  Farida  dalam  (Nugroho,  2013)  bahwa  pengembangan  ilmu di  dalam  perundang-undangan  dapat  mendorong  fungsi  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  sangat  diperlukan  kehadirannya,  oleh karena  itu  dalam  negara  hukum,  tujuan  utama  dari  pembentukan  undang- undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai- nilai  kehidupan,  akan  tetapi  untuk  menciptakan  modifikasi  atau  perubahan dalam  kehidupan  masyarakat.  Bisa  diartikan  bahwa  saat  ini,  pembentukan undang-undang  didasarkan  kepada  adanya  perubahan  pada  dinamika masyarakat  umum,  yang  mana  aturan-aturan  hukum  sebelumnya  tidak  lagi sesuai, dan aturan hukum tersebut mengikuti perubahan yang ada.
Perubahan  UU  no.  4  tahun  1997  merupakan  bukti  keseriusan pemerintah  dalam  menangani  masalah  sosial  seperti  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas.  Disamping  itu,  adanya  kebaharuan  dari  undang- undang  terbaru  mengingat  dinamika  sosial  kemasyarakat  terus  berkembang mengikuti  arus  globalisasi  yang  semakin  maju.  Sehingga,  masyarakat  yang kekurangan  dalam  hal  fisik  maupun  mental  dapat  berpartisipasi  yang ditopang  oleh  hukum  yang  ada  untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya. Adapun  proses  perubahan  UU  No.  2  tahun  1997  menjadi  UU  No.  8  Tahun 2016 yaitu sebagai berikut ( https://www.rappler.com/ ):
a. RUU  penyandang  disabilitas  diajukan  oleh  Komnas  HAM  pada  2013  bulan Juni kepada Baleg, kemudian RUU menjadi usul inisiatif DPR RI yang akan menggantikan  undang-undang  nomor  4  tahun  1997  tentang  penyandang cacat, dan menjadi Prolegnas 2014 pada urutan ke-57. Tetapi pembahasan berhenti  dikarena  DPR  dalam  masa  reses  mulai  6  Maret-Mei.  Dan kemudian kembali menjadi Prolegnas 2015.
b. Pada  tahun  2015  pimpinan  komisi  VIII  DPR  RI  meminta  badan  legislasi untuk  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  pemantapan  konsepsi RUU tentang penyandang disabilitas. Kemudian badan legislasi melakukan kajian  atas  rancangan  tersebut  yang  meliputi  beberapa  aspek pertama, aspek  teknik  yakni  melihat  pemenuhan  syarat  dari  RUU  yang  diajukan  ke dewan.  Untuk  kemudian  dikoreksi  beberapa  hal  salah  satunya  dalam  hal EYD  karena  terdapat  dari  penulisan  RUU  masih  banyak  yang  tidak  sesuai dengan  EYD  sehingga  diganti  penulisannya  saja.  Selain  itu,  RUU penyandang  disabilitas  juga  telah  dilengkapi  dengan  naskah  akademik sesaui dengan syarat tata tertib DPR. Kedua, aspek substansi dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk disempurnakan yang ada dalam pasal- pasal dan tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan untuk menunjang kelengkapan UU tersebut. Ketiga, asas pembentukan peraturan perundang- undangan didalam RUU penyandang disabilitas telah memenuhi asas-asas dalam  pembentukan  perpu.  Namun,  masih  perlu  adanya  penyempurnaan dari asas kejelasan rumusan dan asas yang dapat dilaksanakan.
c. Pembahasan RUU tidak melalui panitia khusus (pansus) diparlemen, tetapi hanya sebatas panitia kerja di komisi VIII
d. DPR  mengesahkan  RUU  penyandang  disabilitas  menjadi  Undang-undang pada sidang paripurna III 2015/2016
e. Selanjutnya setelah UU disahkan langkah berikutnya adalah merumuskan aturan  lain  yang  menjadi  turunan  UU  penyandang  disabilitas  yang diperkirakan ada 11 peraturan pemerintah yang akan disusun.
Jika  dilihat  dari  proses  pembuatan  undang-undangan  ini  yaitu memperlukan waktu sekitar 3 tahun dalam mengesahannya menjadi undang- undang, yang mana dimulai dari tahun 2013 pihak Komnas HAM mengajukan Draf  RUU  dan  Naskah  akademik  dan  baru  bisa  disahkan  pada  tahun  2016. Menurut (Trimaya, 2013) dalam penelitiannya lembaga legislatif periode 2009- 2014 mengalami beberapa kendala-kendala dalam peleksanaan fungsi legislasi DPR RI masa bakti 2009-2014, yaitu pembahasan RUU yang lambat dan tidak
efisien,  hal  ini  terjadi  karena  jumlah  hari  legislasi  yang  hanya  ditentukan  4 (hari) hari dalam satu minggu seringkali tidak mencukupi dan batasan jangka waktu  pembahasan  RUU  sering  tidak  jelas,  sehingga  penyelesaian  RUU  tidak ada  kepastian  jangka  waktunya.  Pembahasan  RUU  berdasarkan  Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga menjadi penyebab dalam proses pembahasan RUU  yang  membutuhkan  waktu  yang  panjang.  DIM  ini  diajukan  oleh pemerintah  melalui  menteri-menteri  terkait,  dalam  hal  ini  yang  berkaitan dengan penyandang disabilitas.
Menurut  Moh.  Mahfud  MD  dalam  (Nugroho,  2013)  pada  negara demokrasi,  rakyatlah  yang  menentukan  hukum  melalui  wakil-wakilnya  di parlemen  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat  sendiri.  Kehendak  mayoritas rakyat  di  dalam  negara  demokrasi  menjadi  kehendak  negara,  bahkan  bisa menjadi  hukum  negara  tanpa  harus  dipersoalkan  baik  buruknya.  Proses pengesahan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Peyandang Disabilitas,  ini  dalam  proses  pembuatannya  seharus  melibatkan  para peyandang  disabilitas.  Karena  mereka  yang  lebih  mengetahui  kebutuhan mereka,  apalagi  jika  para  legislatif  bukanlah  orang-orang  penyadang disabilitas, yang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan. Sebelumnya Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2016  ini,  dibentuk  RUU  nya  yang  diusulkan  oleh Komnas  HAM  kemudian  menjadi  RUU usul  inisiatif  DPR.  Sehingga  dalam  hal ini proses pembahasan dan pembuatannya pun melibatkan aktor seperti LBH Jakarta  dan  organisasi  Himpunan  Wanita  Disabilitas  Indonesia,  dan Perhimpunan  Jiwa  Sehat.  Organisasi-organisasi  ini  selalu  memantau pembuatan  peraturan  perundang-undangan  ini.  Selain  aktor-aktor  tersebut DPR  juga  melibatkan  pemerintah  dalam  pembahasan  undang-undangan  ini, pemerintah  yang  terlibat  pun  yaitu  menteri-meneteri  yang  ada  berkaitan dengan penyadang disabilitas.
Diluar  pembahasan  itu  sendiri,  ada  juga  Koalisi  Organisasi  Disabilitas Nasional  yang  terus  menyampaikan  suaranya  terhadap  hak-hak  penyandang disabilitas kepada DPR. Salah satu pendpaat mereka adalah pembahasan RUU
yang  tidak  melalui  panitia  khusus  (pansus)  di  parlemen  melainkan  hanya sebatas  panitia  kerja  (panja)  di  Komisi  VIII.  Menurut  Koalisi  Organisasi Disabilitas Nasional ini, maka kementerian yang berkewajiban memenuhi hak penyandang disabilitas bisa merasa lepas tanggungjawab. Akhirnya kewajiban negara  hanya  diemban  oleh  Kementerian  Sosial  (Kemensos)  yakni  Direktorat ODK,  sehingga  UU  yang  disahkan  tidak  menunjukkan  pembaharuan. ( http://nasional.republika.co.id/).
Selain  itu  Persatuan  Peyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  juga mengharapkan  dalam  pembahasan  RUU  disabilitas  dilaksanakan  oleh  Panitia Khu  sus  bukan  Komisi  VIII  DPR,  karena  20  hak  penyandang  disabilitas pemangku  kewajibannya  adalah  dari  berbagai  kementerian.  Dalam  mengkaji draf  RUU  ini  juga,  pihak  Baleg  DPR  mengundang  pakar  dari  universitas- universitas  terkemuka.  Serta  melakukan  FGD  dengan  organisasi-organisasi penyandang disabilitas ( http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7501 ).
Maka aktor-aktor yang terlibat dalam pembentuk peraturan perundang- undang  ini  sebenarnya  telah  melibatkan  berbagai  lapisan,  mulai  dari  DPR sendiri,  pemerintah  melalui  menteri-menteri,  Komnas  HAM,  organisasi  yang bergerak  dalam  hal  penyandang  disabilitas,  para  akademisi,  masyarakat penyandang  disabilitas  itu  sendiri.  Dalam  prosesnya  memang,  lembaga legislatif melibatkan aktor-aktor penting baik dalam perumusan/pembahasan, serta  pengesahan,  namun  apakah  semua  suara  dari  aktor-aktor  ini didengarkan oleh lembaga legislatif? Mungkin, semua suara didengarkan oleh para  legislator,  namun  tetap  saja  dalam  mengambil  suatu  keputusan disesuaikan  dengan  kondisi,  dan  tetap  usulan  yang  disampaikan  oleh  setiap orang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari peraturan yang ada.
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  kepada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  harus  disesuaikan  dengan  dinamika masyarakat,  khususnya  kaum  difabel,  serta  tidak  dilepaskan  dari  UUD  1945 dan  Pancasila.  Hal-hal  yang  menjadi  faktor  perubahan  peraturan  perundang-
undangan ini mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention  On  The  Right  of  Person  With  Disabilities (Pengesahan  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas).  UU  Nomor  4  Tahun  1997  sudah  berusia  17  tahun yang  tidak  membawa  perubahan  bagi  nasib  penyandang  disabilitas  di Indonesia,  tidak  sesuai  dengan  keadaan  saat  ini,  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan hukum terkini.
Menurut  Ledia  Komisi  VIII  DPR  RI  perubahan  UU  No.4  Tahun  1997 perlu dilakukan karena undang-undang ini berparadigma pelayanan dan belas kasihan  ( charity  based) sedangkan  UU  No.  8  Tahun  2016  berparadigma pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas,  baik  hak  ekonomi,  politik,  sosial maupun  budaya.  Dimana  harapan  aturan  ini  menjadi  pemenuhan, penghormatan,  dan  perlindungan  atas  hak-hak  penyandang  disabilitas ( http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11528 ).  Hadirnya  undang-undang  ini juga  didasarkan  kepada  fasilitas  umum  yang  tidak  ramah  atas  pendayang difabel,  sehingga  ada  batasan  ruang  gerak  mereka,  padahal  seharusnya keberadaan  mereka  juga  harus  diakui  dihapan  publik,  salah  satunya  dengan menyediakan sarana dan perasana sesuai kebutuhan mereka.
Faktor lainnya undang-undang dibentuk karena lingkungan sosial, atau bahkan  lingkungan  keluarga  yang  sering  mengucilkan  para  kaum  difabel  ini, seperti  diletakkan  pada  panti  asuhan,  dipasung,  tidak  diberi  waktu  untuk bermain  di  luar  rumah  bagi  anak-anak,  dan  sebagainnya.  Padahal  peran keluarga  yang  sangat  penting,  dan  yang  lebih  banyak  memberikan  motivasi kepada  kaum  difabel.  Banyak  penyandang  difabel  yang  mampu  berprestasi dan  mendapatkan  juara.  Dan  itu  terbukti  di  berbagai  pekan  olahraga  di Indonesia  para  penyandang  difabel  juga  ikut  serta,  dan  sebagain  dari  mereka mendapatkan  juara.  Maka  untuk  itu,  kehadiran  mereka  bukan  hal  negatif, tetapi  jadikan  mereka  sama  seperti  kita,  agar  para  penyandang  difabel  ini terus mau maju dan berkembang, sesuai dengan peraturan ini, maka kita juga menghargai dan menghormati hak-hak mereka.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  Tentang  Penyandang  Cacat diganti  menjadi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Penyandang Disabilitas.  Pergantian  peraturan  perundang-undangan  ini  dikarenakan peraturan  sebelumnya  tidak  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini,  peraturan sebelumnya juga menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek yang belas kasihan.  Walaupun  ada  UU  No.  4  Tahun  1997,  namun  hak-hak  asasi penyandang  disabilitas  belum  teralisasikan,  mereka  dalam  kehidupannya masing  diasingkan  dan  selalu  mendapatkan  perilaku  yang  tidak  adil.  Maka melalui UU No. 8 Tahun 2016 ini, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang  sama  sebagai  warga  negara  Indonesia dan sebagai bagian yang tidak bdipisahkan dari masyarakat Indonesia. Hal ini disesuaikan  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang Pengesahan Convention  On  The  Right  of  Person  With  Disabilities (Pengesahan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas). PBB dalam hal ini juga menyepakati bahwa kita perlu menghormati dan menghargai hak-hak dari penyandang disabilitas.
Proses  pembuatan  UU  No.8  Tahun  2016  ini  tidak  menjadi  persoalan baik  di  lembaga  legislatif,  maupun  di  luar  lembaga.  Karena  memang  semua aktor  sepakat  bahwa  memang  perlu  adanya  perubahan  dalam  aturan  hukum yang  berkaitan  dengan  penyandang  disabilitas.  Walaupun  dalam  proses pengesaha  RUU  menjadi  UU  cukup  memakan  waktu  sampai  3  tahun, walaupun  RUU  ini  sudah  menjadi  Prolegnas  DPR  RI.  RUU  penyandang disabilitas ini, dalam pembahasannya melibatkan aktor-aktor yaitu organisasi yang  bergerak  pada  hal  penyandang  disabilitas,  akademisi,  Komnas  HAM, masyarakat  penyandang  disabilitas  sendiri,  dan  juga  pemerintah  melalui menteri-menteri yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
Jati,  R.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Pembentukan  Undang- Undang Yang Responsif. Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), 1 (3), 331.
Nugroho,  W.  (2013).  Menyusun  Undang-Undang  Yang  Responsif  dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive and Participative  Regulation  Based  On  Pancasila  Law  Idealism). Jurnal Legislasi Indonesia, 10 (3), 210.
Rosadi,  O.  (2010).  Hukum  Kodrat,  Pancasila  dan  Asas  Hukum  Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10 (3), 283.
Trimaya,  A.  (2013).  Kinerja  Fungsi  Legislasi  DPR  RI  Masa  Bakti  2009-2014. Jurnal Legislasi Indonesia, 10 (3), 246. Berita Online
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160120041542-32-105434/dpr- dan-menteri-menteri-rapat-ruu-penyandang-disabilitas/ (Diakses minggu 12 juli, Pukul 10:30 WIB)
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7501  (Diakses  minggu,  12  November 2017, Pukul 11:47 WIB)
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/18/o48llr359- masyarakat-sipil-pesimistis-terhadap-uu-penyandang-disabilitas (Diakses minggu 12, 8 November 2017 Pukul 11:05 WIB)
https://www.rappler.com/indonesia/126291-dpr-sahkan-uu-penyandang- disabilitas (Diakses Selasa, 07 November 2017 Pukul 12:45 WIB)
Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat