http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 4 No. 2 (2021)

## Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia
Pratama Naoval Cardani Dhafasha 1 , Anggita Ndaru Nurdiyanti 2 , Marco Edward Pontoh 3
123 Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi 1 pratamanaufal9@gmail.com Keywords: Abstract People Smuggling, Immigration, Transnational Organized Crimes The purpose of this study is to describe and analyze exploitative transnational crimes that are carried out directly or indirectly, with the aim of making profit for themselves and others. People smuggling is inseparable from illegal immigrants. This research method is normative-empirical qualitative in the Live Case Study group.  The  data  collection  technique  used  is  by  compiling questions  and  answers  about  Transnational  Organized  Crimes and compiling related literature that is still related to the titles and themes discussed in the study. The analysis of the data in this study is formed in the presentation of data (data display), data reduction  (data  reduction),  and  by  drawing  a  conclusion.  The results showed that the Directorate General of Immigration held a national coordination meeting with other government agencies such  as  the  National  Police,  the  Ministry  of  Religion,  the Ministry  of  Manpower,  and  the  National  Agency  for  the Placement  and  Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers (BNP2MI).  OA  surveillance  is  also  carried  out  by  the Directorate  General  of  Immigration  (Directorate  General  of Immigration) in collaboration with the National Police Security Intelligence  Agency  (Baintelkam).  The  formalization  of  this cooperation has been carried out in the form of a Cooperation
Agreement.  The  conclusion  in  this  study  is  prevention  efforts,
Immigration PPNS can make efforts to prevent the occurrence of people  smuggling  and  trafficking  in  persons  with  Police Investigators,  Ministry  of  Manpower  Employment  PPNS, BP2MI, Regional Governments based on Articles 56, 57, 58, 59 of  Law  no.  21  of  2007  concerning  the  Eradication  of  TP  of Trafficking  in  Persons  and  Article  111  of  Law  no.  6  of  2011 concerning Immigration. Kata Kunci: Abstrak Penyelundupan Manusia, Imigrasi, Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  tindak  kejahatan  transnasional  yang  bersifat eksploitatif  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak,
Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan  tujuan  profit  bagi  diri  sendiri  maupun  orang  lain Penyelundupan  manusia  tidak  terlepas  dari  imigran  ilegal. Metode penelitian ini adalah kualitatif bersifat normatif-empiris dalam  kelompok Live  Case  Study .  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dengan  menyusun  pertanyaan  dan  jawaban seputar Transnational  Organized  Crimes dan  menyusun literatur–literatur terkait yang masih berhubungan dengan judul dan tema yang dibahas di penelitian. Analisis data yang ada di penelitian  ini  terbentuk  dalam  penyajian  data  ( data  display ), reduksi  data  ( data  reduction ),  dan  dengan  ditariknya  suatu kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan  rapat  koordinasi  nasional  dengan  instansi pemerintah  lainnya  seperti  Polri,  Kementrian  Agama, Kementerian  Tenaga  Kerja,  serta  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2MI). Pengawasan  OA  pun  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  (Ditjen  Imigrasi)  yang  berkolaborasi  dengan  Badan Intelijen  Keamanan  (Baintelkam)  Polri.  Formalisasi  kerjasama ini  telah  dilakukan  dengan  bentuk  Perjanjian  Kerjasama. Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  upaya  pencegahan, PPNS  Keimigrasian  dapat  melakukan  upaya  pencegahan terjadinya  penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang dengan  Penyidik  Polri,  PPNS  Ketenagakerjaan  Kemnaker,
BP2MI,  Pemda  berdasarkan  Pasal  56,  57,  58,  59  UU  No.  21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TP Perdagangan Orang dan Pasal 111 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  teknologi  dewasa  ini,  membawa  dampak  positif  maupun negatif. Manusia dengan sangat mudah mengakses  berita dari berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Batas antar negara menjadi samar sehingga kejahatan lintas negara sangat rentan terjadi dewasa ini.  Kemajuan teknologi memudahkan akses antar negara, sehingga terjadi kenaikan mobilitas barang maupun manusia dari satu negara ke negara lainnya, dari satu  tempat  ketempat  lainnya.  Dengan  kemudahan  akses  dalam  batas  Negara  ini memudahkan  individu  untuk  memasuki  suatu  negara.  Hal  ini,  memungkinkan  untuk terjadinya  praktik  kejahatan  lintas  Negara  yang  terorganisasi (Transnasional  Organized Crime) .
Kejahatan transnasional terjadi, tidak hanya disebabkan karena faktor perdagangan bebas dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga keadaan geografis dari negara itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, Indonesia menjadi negara yang berpotensi terjadinya kejahatan transnasional (Andi Aina Ilmih, 2017). Praktik penyelundupan orang (people smuggling) di dunia,  termasuk  di  Indonesia,  telah  meningkat  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Indonesia
kerap  dijadikan  sebagai  Negara  Transit  oleh  para  imigran  ilegal  dan  Australia  sebagai Negara Tujuan ( destination country ). Australia menjadi Negara Tujuan para imigran ilegal karena Australia meratifkasi Konvensi Pengungsi (Debby Kristin & Dewi, 2017a).
Banyak  studi  migrasi  menunjukkan  bahwa  alasan  migrasi  terutama  karena  alasan ekonomi,  yaitu  adanya  kesempatan  untuk  memperoleh  pendapatan,  pekerjaan  dan  alasan lainnya yang lebih baik. Dengan melakukan migrasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas  kehidupannya.  Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  primer  yang  mempengaruhi migrasi. Faktor ekonomi tersebut seperti mobilitas jabatan mobilitas sosial), upah yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih banyak dan lainnya (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).
Kerugian yang disebabkan oleh kejahatan lintas negara yang terorganisasi tentunya merugikan banyak pihak. Kejahatan Lintas  negara ini tentunya menjadi  masalah nasional dan internasional yang perlu ditangani secara bersama. Indonesia sendiri sudah mendukung upaya  dalam  melawan  kejahatan  lintas  negara  dengan  ikut  menandatangani  konvensi UNTOC pada  tahun  2000  yang  sudah  ditandatangani  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2009 dengan dua protokolnya. Penyelundupan manusia (People Smuggling) adalah suatu bentuk kejahatan lintas negara yang marak beredar. Istilah Penyelundupan ( smuggling ) umumnya  merujuk  pada  suatu  kelompok  maupun  individu  yang  melakukan  perpindahan orang-orang secara ilegal  (pelanggaran terhadap  konstitusi) guna menyebrangi  perbatasan suatu negara demi keuntungan (Martin & Miller, 2000).
Dengan adanya UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum dengan sebaik mungkin. Dengan adanya kespesifikan sumber hukum yang didalamnya  terdapat  peraturan  tindak  pidana  penyelundupan  manusia,  diharapkan  meng- amunisi  penegak  hukum  saat  menjalankan  tugasnya  dalam  upaya  pemberantasan penyelundupan manusia ( people smuggling ). Adapun fokus penelitian ini membahas tentang apa  saja  instansi  pemerintah  yang  bekerjasama  dengan  imigrasi  dalam  melaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia dan bagaimana kerjasama yang  di  lakukan  Imigrasi  dengan  Instansi  pemerintah  lainnya  dalam  melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat normatif-empiris yaitu suatu  penelitian  hukum  yang  melakukan  pengkajian  terkait  penerapan  atau pengimplementasian  ketentuan  dari    teori–teori  hukum  serta  hukum  positif  yang  dimana
melakukan penyesuaian  keadaan di  setiap kejadian hukum  yang ada didalam masyarakat. Penelitian  ini  termasuk  dalam  kelompok Live  Case  Study ,  yakni  adanya  suatu approach dalam  suatu  fenomena  hukum  yang  masih  berlangsung  prosesnya.  Sumber  data yang digunakan adalah data Primer dengan data hasil penelitian penulis dengan melakukan suatu tanya  jawab  dengan  narasumber  dalam  Perkuliahan.  Adapun  perkuliahan  yang  dimaksud adalah Perkuliahan Transnational Organized Crimes dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut  adalah  bapak  ronny  frankie  sompie.  Sedangkan  untuk  data  sekunder  diantaranya karya tulis ilmiah terdahulu, jurnal, buku, dan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian penelitian.
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  dilakukan  dengan  menyusun  susunan  pertanyaan dan  jawaban  seputar Transnational  Organized  Crimes dan  menyusun  literatur–literatur terkait yang masih berhubungan dengan judul dan tema yang dibahas di penelitian ini. Untuk analisis data menggunakan teknik yang bersifat induktif dan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk memperoleh makna, menghasilkan suatu definisi , dan menciptakan konsep- konsep serta pengembangan  hipotesis atau teori baru yang didapat melalui catatan lapangan, interviews ,  serta  bahan  pendukung  yang  lain.  Analisis  data  yang  ada  di  penelitian  ini terbentuk  dalam  penyajian  data  ( data  display ),  reduksi  data  ( data  reduction ),  dan  dengan ditariknya suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (Transnational Organized Crimes)
Suatu  kejahatan  skala  internasional  atau  yang  menggunakan  keterlibatan  banyak negara dengan sifat terorganisir disebut dengan Kejahatan Transnasional atau Transnational Organized  Crimes (TOC).  Layaknya  berbentuk  seperti  sebuah  organisasi  internasional, Kejahatan  Transnasional  ini  lebih  spesifik  melakukan  tindakannya  dalam  hal-hal  ilegal yakni human trafficking, terrorism , dan yang lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali membawakan konsep ini melalui pertemuannya di sekitar tahun 90an dengan berdiskusi  terkait  prevensi  TOC.  Ragam  definisi  Kejahatan  Transnasional  yang  sangat variatif didorong dari perbedaan pengalaman, latar belakang edukasi, serta interest para ahli. Meskipun  demikian,  terdapat keyword yang  bisa  menjadi  rujukan  pedoman  perumusan definisi  kejahatan  transnasional,  yakni:  (a)  suatu  tindakan  yang  tergolong  kejahatan, terjadinya  dalam  skala  lintas  negara  atau  antar-negara.  Faktor  pendorong  terjadinya kejahatan modern kini adalah kapabilitas tak terbatas untuk masuk ke dalam suatu negara,
serta kelekatan akan berkembangnya informasi dan teknologi dengan kehidupan masyarakat. Berbagai  unsur  seperti  perdamaian  dunia  yang  secara  langsung  terancam,  keamanan  dan perdamaian  dunia  yang  secara  tidak  langsung  terancam,  serta  perasaan  manusia  yang menjadi goyah merupakan instrumen yang tercakup pada unsur internasional.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Natarajan  bahwa  semua  kriminal  adalah  lokal, namun  kriminalitas  tersebut  memiliki  kelanjutan  dan  peristiwa  tertentu.  Jika  peristiwa tersebut  melampaui  batas  negara,  maka  hal  tersebut  menjadi  transnasional.  Eksistensi kejahatan transnasional juga merupakan implikasi dari konsekuensi natural revolusi dinamis teknologi komputer dan internet, sehingga pasar menjadi mudah dalam proses transportasi dan komunikasi (Naseh, 2019).
G.O.W. Mueller berpendapat bahwa "Kejahatan transnasional mengacu pada istilah yuridis terkait ilmu mengenai kejahatan yang dibuat oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana guna mengidentifikasi  suatu peristiwa pidana yang  telah melakukan pelanggaran  hukum  negara-negara,  melewati  perbatasan  internasional,  maupun  memberi pengaruh  bagi  negara  lain.  Dalam  buku  “International  Criminal  Law”,  Bassiouni menyebutkan  bahwasanya  kejahatan  transnasional  merupakan  kejahatan  yang  berdampak atau  memiliki  keterlibatan  dengan  masyarakat  lebih  dari  satu  negara,  memiliki  pengaruh bagi lebih dari satu negara, serta segala metode dan fasilitas yang digunakan telah melewati batasan teritorial suatu negara.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  sepakat  dan  menempatkan  kejahatan-  kejahtan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Beberapa tindak pidana atau kejahatan tersebut  di  atas,  antara  lain  adalah  agresi  (agression),  kejahatan  perang  ( war  crimes ), pembasmian etnis tertentu (genocide), pembajakan di laut ( piracy ), penculikan ( kidnapping ), dan narkotika ( narkotic crimes ) sudah termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat internasional (Sari, 2014).
Dengan demikian, kejahatan transnasional merupakan istilah yang digunakan untuk segala kejahatan yang sejatinya bersifat nasional (dalam batasan kedaulatan negara), namun pada aspek tertentu mengenai kepentingan negara lain sehingga menampilkan adanya dua negara  atau  lebih  yang  terkait  atau  memiliki  kepentingan  dalam  kejahatan  tersebut. Rupanya, stabilitas suatu negara menjadi terancam akibat keberadaan kejahatan lintas batas kawasan, negara, bahkan tatanan internasional ini. Geografis suatu negara yang berdekatan menjadi  salah  satu  cikal bakal  kemunculan  kejahatan  transnasional,  diperlukan  perjanjian
mutlak  negara-negara  guna  bisa  menjatuhkan  tuntutan  pada  pelaku  tindakan  pidana transnasional  yang  melintasi  batas  negara.  Kaitan  kejahatan  transnasional  hampir  selalu berkenaan dengan kejahatan bermotif finansial yang memberi pengaruh pada kepentingan banyak  negara.  Oknumnya  akan  bekerja  sama  membentuk  koalisi  guna  melaksanakan kejahatan  negara.  Berdasarkan  pada  argumen  dari  Bassiouni,  harus  ada  tiga  unsur  agar kejahatan transnasional dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional, yaitu: unsur kebutuhan, unsur transnasional, dan unsur internasional.

## 2. Macam-Macam Kejahatan Transnasional
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Ratifikasi  United Nation  Convention  on  Transnational  Organized  Crime  (UNTOC),  bentuk  kategori  yang termasuk  kedalam  kejahatan  lintas  negara  adalah:  (a)  pencucian  uang,  (b)  korupsi,  (c) perdagangan manusia, (d) penyelundupan, (e) Imigran gelap serta Produksi, (f) Perdagangan gelap  senjata  api.  Narkoba  dan  kejahatan  terorisme  telah  diakui  oleh  berbagai  konvensi sebagai  kejahatan  lintas  negara.  ASEAN  P lan  of  Action  to  Combat  Transnational  Crime ( Asean  Pactc )  menyebutkan  tipe-tipe  kejahatan  lintas  negara  seperti  dibawah  ini:  (a) perdagangan  gelap  narkoba,  (b)  perdagangan  manusia,  (c) Sea  Piracy (Pembajakan),    (d) penyelundupan  senjata,  (e)  pencucian  uang;  (g)  terorisme,  (h)  kejahatan  ekonomi Internasional dan (h) kejahatan siber.
Dinamika masyarakat internasional menjadi pengiring perkembangan seluruh bentuk kejahatan  lintas  negara  yang  telah  disebutkan.  Apabila  tidak  ada  upaya  strategis  terkait peminimalisiran  maupun  pencegahan  mobilitas  para  pelaku  kejahatan,  maka  hal  ini  akan kian tak terkendali. Berubahnya persepsi atau paradigma berpikir pun tentunya tidak hanya memerlukan  tindakan  frontal  semata,  namun  juga  sentuhan  cara  yang  elegan.  Diperlukan kerjasama  yang  mumpuni  dalam  melakukan  aksi  kelompok  kejahatan  yang  terorganisir, serta guna menyediakan jasa serta barang haram. Selain itu, kapabilitas dalam berkoordinasi serta  keterampilan  sangat  dibutuhkan  pada  aktivitas  bisnis  kejahatan  ini.  Apabila  kita melihat, terdapat alasan yang mendorong maraknya kasus kejahatan transnasional di seluruh dunia,  yakni  keterbatasan  persepsi.  John  G.  Stoessinger  menyatakan  bahwa  terdapat keterbatasan  pada  kemampuan  manusia  dalam  memikirkan  dan  mengetahui  suatu  hal. Manusia cenderung menerima segala hal yang hanya sesuai dengan persepsi atau pemikiran saja, apabila suatu hal dirasa kontradiktif, maka mereka akan menolaknya. Hal tersebutlah yang memicu timbulnya konflik.

## 3. Teori Terkait dalam Transnational Organized Crimes
a. Donald Cressey
Kejahatan  terorganisir  merupakan  tindak  kejahatan  yang  pada  pelaksanaannya mempercayai  suatu  individu  dalam  membagi-bagi  jenis  pekerjaannya  yang mencakup seorang pengumpul, penaksir, serta pemaksa.
b. Michael Maltz
Kejahatan  terorganisir  ialah  aktivitas  kejahatan  dimana  terdapat  seorang  individu yang setia berada di dalamnya dalam melakukan kejahatan. Kejahatan ini mencakup korupsi, monopoli, pencurian, ekonomi, serta kekejaman yang memakan korban.
c. Frank Hagan
Kejahatan  terorganisir  merupakan  sekelompok  individu  yang  terlibat  dalam pelanggaran  hukum  dalam  awal  pelaksanaan  kejahatannya  guna  mendapat  untung secara ilegal dengan kekuatan kekuatan yang ilegal pula serta terlibat dalam tindakan memeras dan menyelewengkan uang.
Penyelundupan migran dan kejahatan perdagangan manusia selalu berkaitan dengan mobilitas  manusia,  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku.  Dasar  konsepnya  yakni mobilitas  manusia  ke  suatu  tempat  dari  tempat  lainnya  yang  bertentangan  dengan hukum guna mendapat untung (Santoso, 2007).
Istilah penyeludupan (smuggling) umumnya merujuk pada keuntungan yang dituju oleh  suatu  kelompok  atau  individu  secara  ilegal  (melanggar  ketetapan  Undang-Undang) guna menyebrangi batasan suatu negara (Martin & Miller, 2000). Penyelundupan Manusia, diartikan sebagai pencarian guna mendapat keuntungan finansial maupun materi lain secara langsung maupun tidak, melalui mobilitas ilegal seseorang non-penduduk ke suatu negara tanpa  perizinan  untuk  tinggal.  tinggal.  Melewati  perbatasan  negara  dengan  tidak  patuh terhadap  perizinan  atau  regulasi  legal  yang  dibutuhkan  dalam  memasuki  wilayah  disebut dengan tindakan masuk secara ilegal. (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea,  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations  Convention  against  Transnational Organized Crimes (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara) Pasal 3, n.d.) Menurut  (Hanson, 2007) suatu individu atau kelompok yang tinggal lebih dari batas waktu izin tinggal sahnya berlaku di suatu wilayah, atau tidak mencukupi syarat sah memasuki suatu wilayah, disebut dengan imigran gelap.
4. Dasar Hukum dalam Transnational Organized Crimes
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2009  Tentang  Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menolak  Tindak  Pidana  Transnasional  yang Terorganisir ;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## 5.  Instansi  Pemerintah  yang  Bekerjasama  dengan  Imigrasi  dalam  Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Meningkatnya  arus  imigran  gelap  tahun  demi  tahun.  Menuntut  pemerintah  untuk bertindak  dengan  tegas  mengenai  permasalahan  ini.  Penyelundupan  manusia  merupakan salah  satu  kejahatan  lintas  negara  yang  memerlukan  perhatian  dari  berbagai  lini  dalam pemerintahan.  Bukan  hanya  menjadi  perhatian  dari  Direktorat  Imigrasi.  Dalam melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyeludupan  manusia,  imigrasi tidak bisa  bergerak sendiri. Tentunya memerlukan bantuan dari instasi pemerintah lainya. Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM dalam menjalankan tugasnya senantiasa bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2MI),  Kementerian  Tenaga  Kerja,  serta  Polri (Media  Indonesia,  2021).  Pegawai  Penyidik  Negeri  Sipil  (PPNS)  Keimigrasian  dapat berkoordinasi dengan penyidik Polri terkait tindak pidana penyelundupan manusia dengan berdasarkan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal  111 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## 6.  Kerjasama  Imigrasi  dengan  Instansi  pemerintah  lainnya  dalam  melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan manusia
Peratifikiasian  pemerintah  atas  protokol  PBB  Menolak  Penyelundupan  Manusia Baik  dari  Darat,  Laut,  dan  Udara  Mendukung  Konvensi  PBB  Menentang  Kejahatan Transnasional  Terorganisir  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana Transnasional  Terorganisasi  dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2009  tentang Pengesahan  Protokol  Menentang  Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut  dan  Udara melengkapi Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang Tindak  Pidana
Transnasional  Terorganisasi,  dimana  pemerintah  memiliki  kewajiban  agar  menyatakan bahwa kejahatan penyelundupan manusia merupakan suatu tindak pidana, maka pemerintah merevisi  Undang-Undang  Imigrasi  No  9  Tahun  1992  dengan  mempublikasikan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Ada  bagian  yang  spesifik  menentukan  kepolisian  atau  jajaran  imigrasi  dalam menangani  penyelundupan  manusia  pada  Undang-Undang  ini,  yang  telah  berkembang secara  signifikan  dari  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992  ketika  belum  ada  anggapan tindakan  pidana  terkait  penyelundupan  manusia  yang  menjadikannya  hanya  ditangani melalui penggunaan seluruh pasal terkait di Undang-Undang (Pramono, 2014) Negara akan menjalankan  berbagai  kewajiban  yang  ada  ketika  sudah  melakukan  ratifikasi  suatu perjanjian  internasional  dan  terikat  didalamnya,  yang  salah  satu  perwujudannya  adalah dengan  memasukan  perjanjian  tersebut  ke  dalam  hukum  nasional  mereka.  Berikut merupakan  kewajiban  yang  mengikat  negara  dalam  upaya-upaya  selaku  bagian  dari UNTOC,  yaitu:  a)  Melakukan  pembentukan  Undang-Undang  Khusus  terkait  peraturan tindak pidana transnasional terorganisir yang penetapannya ada di Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi; b) Menyusun segala aktivitas kerjasama hukum antar-negara, seperti bantuan feedback hukum tindak pidana, ekstradisi, kerjasama pelatihan dan bantuan teknis, serta kerjasama dengan sesama aparat penegak hokum (Debby Kristin & Dewi, 2017b) Merujuk  pada  pasal  1  Konvensi UNTOC (Santoso,  2007)  yang  memberi  tujuan peningkatan kerjasama efektif internasional terkait prevensi serta melakukan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisir . Kejahatan lintas Negara menjadi perhatian seluruh dunia.  Selain  dengan  meningkatkan  kerjasama  internasional  dalam  melakukan pemberantasan  kejahatan  lintas  negara  yang  terorganisir.  Kerja  sama  lintas  instansi pemerintah dalam negeri sangat diperlukan guna memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir  ini.  Penyeludupan  manusia  dengan  menggunakan  modus  operandi mempekerjakan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri cukup sering ditemui dalam pelaksanaan dilapangan. Faktor meningkatnya penyelundupan manusia di Indonesia adalah awamnya masyarakat terkait kejahatan penyelundupan manusia bermodus mempekerjakan (PMI) keluar negeri, dan keperluan ekonomi. Kehidupan yang layak serta status ekonomi merupakan alasan yang acap kali digunakan imigran yang menyelundup (smuggler) (Deby Kristin & Dewi, 2018).
Konsen dari para individu yang ingin diselundupkanlah yang biasanya mendorong terjadinya penyeludupan manusia. Kualitas dan sifat persetujuan merupakan hal dasar yang membedakan  Penyelundupan  Manusia  dengan  Perdagangan  Orang,  konsen  yang  didapat dalam  perdagangan  orang  adalah  dengan  melalui  pemaksaan,  penipuan,  kekerasan,  dsb., sementara  selalu  ada  konsen  pemindahan  dalam  penyelundupan  manusia.  Dalam  aspek kepentingan, eksploitasi merupakan tujuan utama dari perdagangan orang, sementara tujuan penyelundupan manusia adalah untuk secara ilegal memindahkan orang (Risfananda et al., 2019). Penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyeludupan  manusia  tentunya memerlukan  kerjasama  dari  berbagai  instansi  pemerintah.  (Ditjen  Imigrasi)  Kementerian Hukum dan HAM merangkul pemerintah daerah serta instansi lainnya guna meningkatkan tingkat waspada serta prevensi tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia.
Salah  satu  upaya  kerjasama  yang  dilakukan  dalam  upaya  pemberantasan  tindak penyeludupan  manusia  yaitu  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  mengadakan  rapat  koordinasi nasional dengan instansi pemerintah lainnya seperti Polri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI),  Kementerian  Tenaga  Kerja,  dan Kementerian Agama. Terdapat sejumlah poin yang disetujui pada pertemuan tersebut, yaitu pengupayaan  prevensi  ketika  mengajukan  paspor  di  kantor  imigrasi,  mencegah  di  tempat keluar  masuknya  seperti  TPI,  serta  pengantisipasian  jalur  ilegal  perbatasan  laut  dan  darat dengan  kerjasama  lembaga,  kantor,  serta  pemerintah  daerah  setempat.  Kemudian, mensosialisasikan masyarakat  dengan penggunaan media sosial,  media massa, seminar di desa/kelurahan,  kabupaten/kota,  sekolah/kampus,  dan  kunjungan  dinas.  Ada  pula kesepakatan penegakan hukum secara pro-justitia, pemberian sanksi pidana dan administrasi pada pelaku penempatan, sponsor, dan penyelenggara (Media Indonesia, 2021). Pengawasan OA pun dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Imigrasi (Ditjen Imigrasi) yang berkolaborasi dengan  Badan  Intelijen  Keamanan  (Baintelkam)  Polri.  Formalisasi  kerjasama  ini  telah dilakukan dengan bentuk Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Baintelkam  POLRI,  Nomor:  B/70/IX/2017;  IMI-UM.01.01-3075  tahun  2017  tentang Kerjasama dalam Pengawasan Orang Asing (Batulicin, 2019).
Tindak  Pidana  penyeludupan  manusia  berdasarkan  Pasal  120  (1)  UU  No  6  Tahun 2011 dengan bunyi “Tiap-tiap individu dengan tujuan mencari keuntungan secara langsung maupun tidak, bagi diri sendiri maupun orang lain, dengan menggandeng suatu kelompok maupun individu yang terorganisir maupun tidak, tanpa adanya legalitas hak masuk maupun keluar wilayah Indonesia dan/atau negara lain dimana tidak adanya hak yang sah bagi sang
individu  memasuki  wilayah  tersebut,  dengan  penggunaan  dokumen  sah  atau  palsu,  atau tanpa  adanya  penggunaan  dokumen  perjalanan,  baik  melewati  pemeriksaan  imigrasi  atau tidak, dipidana akibat penyelundupan manusia dengan putusan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (tahun) tahun serta pidana denda minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)” merupakan bentuk  kriminalisasi  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam  undang-undang keimigrasian.  Menurut  pasal  111  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  “PPNS Keimigrasian dapat menjalankan kerja sama guna menyelidiki tindak pidana keimigrasian bersama lembaga penegak hukum dalam dan luar negeri, sejalan dengan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan  maupun  perjanjian  internasional  yang  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia telah diakui.
Maka  seperti  PPNS  keimigrasian  ketika  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum tindak  pidana  penyelundupan  manusia  dapat  bekerjasama  dengan  penyidik  POLRI sebagaimana  bunyi  dari  pasal  yang  telah  disebutkan  diatas.  Sedangkan  dalam  upaya pencegahan  PPNS  Keimigrasian  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  terjadinya penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang  dengan  Penyidik  Polri,  PPNS Ketenagakerjaan Kemnaker, BP2MI, Pemda berdasarkan Pasal 56, 57, 58, 59 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TP Perdagangan Orang dan Pasal 111 UU No. 6 Tahun 2011.  upaya  pencegahan  melalui:  Menunda  pemberian  paspor  bagi  WNIdan  menunda pemberangkatan ke luar negeri bagi WNI di TPI. Pejabat imigrasi juga perlu memperhatikan penerapan pasal 89 ayat (3) dan pasal 133 huruf a dan huruf c UU No.6 tahun 2011 untuk bisa melaksanakan ketentuan pasal 1 butir 32 yang dijabarkan dalam pasal 120 UU No. 6 tahun 2011 guna memperkuat  upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi korban kejahatan transnasional terorganisasi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Ini bagian dari perlindungan terhadap saksi serta korban, kejahatan  transnasional  terorganisasi  di  masa  depan.  “Perlu  diketahui  bahwa  modus pengiriman atau perdagangan WNI keluar negeri saat ini entah dengan dalih tenaga kerja, misi keagamaan, misi kebudayaan dan lain-lain, pada umumnya melalui suatu badan hukum atau korporasi (Santoso, 2007).
Pejabat  Imigrasi  selain menunda pemberian paspor dan keberangkatan PMI. Perlu melakukan  evaluasi  terhadap  koorporasi  dan  mempertimbangkan  untuk  memasukannya dalam daftar hitam, sehingga tindak pidana penyeludupan manusia dapat diminimalisasi dan tidak  ada  pengulangan  dikemudian  hari.  Daftar  hitam  korporasi  yang  telah  dibuat  dapat
dimasukan  kedalam  SIMIKIM  sebagai  tindakan  pengawasan  keimigrasian  yang  tegas. Kerjasama  Imigrasi  dengan  instansi  pemerintah  lainya  dan  pelaksanaan  tugas  pejabat imigrasi yang berdasarkan dengan UU No 6 Tahun 2011 dilakukan untuk menegakan hukum dan mencegah terjadinya penyeludupan dikemudian hari.

## 7.  Pelaksanaan  Kerjasama  Internasional  berdasarkan  UNCATOC  dalam  Perspektif Keimigrasian
Pencegahan dan penyelesaian kasus  kejahatan transnasional terorganisir  dilakukan oleh Setiap Negara dengan cara melakukan Kerjasama Internasional. Sesuai dengan arahan yang diberikan dalam Peraturan tentang Kejahatan Transnasional yang terorganisir, dalam hal  ini  adalah  UNCATOC  yaitu  dilakukannya  Kerjasama  tingkat  internasional.  Adapun bentuk dari Kerjasama Internasional tersebut berbeda – beda, dan dalam prakteknya tentunya adanya  suatu  Program  dan  Batasan  yang  dilakukan  sehingga  dengan  demikian  maka Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dapat dicegah dan diatasi.
Pembahasan terkait Pelaksanaan Kerjasama Internasional berdasarkan UNCATOC akan  lebih  ditekankan  dalam  Perspektif  Keimigrasian.  Tentunya  Kejahatan  Transnasional yang  diorganisir  tidak  luput  jauh  dari  Konteks  Keimigrasian,  sehingga  dengan  demikian maka akan banyak sekali  permasalahan terkait Kejahatan Transnasional yang terorganisir yang beririsan langsung dengan Hal Keimigrasian. Contohnya adalah Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia yang dimana kedua kasus tersebut termasuk kedalam kategori Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Juga kasus tersebut merupakan kasus yang berhubungan dengan Keimigrasian, baik di Indonesia maupun Luar Negeri.
Bentuk kerjasama Indonesia dalam Menangani kasus Kejahatan Transnasional yang terorganisir salah satunya adalah Pemerintah Indonesia sepakat untuk bekerjasama dengan Commissioner  for  Refugee  (UNHCR),  dengan  didukung  oleh  Angkatan  Laut  Republik Indonesia (ALRI), serta  Australian Federal  Police (AFP). Adapun pelaksanaan kerjasama yang  dilakukan  bersama  UNHCR  adalah  dengan  menyelenggarakan  program Australian- Indonesian Partnership for Justice :
a. Memperbaiki  Sistem  peradilan  dalam  pemberian  suatu  pelayanan  penyelesaian sengketa;
b. Memperbaiki  kapasitas  dan  sistem  teknis  badan  penuntutan  dalam  proses  kasus korupsi;
c. Meningkatkan  akses  informasi  hukum,  khususnya  mengenai  anti-korupsi  dan  Hak Asasi Manusia bagi publik;
d. Terdapatnya  perbaikan  dialog  kebijakan  antara  masyarakat  sipil,  pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Selain  kerjasama  di  atas,  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  adalah  Keimigrasian Indonesia  melaksanakan  kerjasama  bilateral  dengan  Australia.  Sebagai  salah  satu  upaya memberantas  migrasi  ilegal,  Komunikasi  bilateral  Indonesia-Australia  sangatlah  krusial. Alasan diadakannya kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Australia tersebut adalah dikarenakan  banyaknya  Migran  Iegal  yang  berkeinginan  untuk  pergi  ke  Australia,  tetapi berdiam  dan  tinggal  di  Indonesia.  Sehingga  dengan  demikian  Kerjasama  terkait  Sistem Cegah  dan  Tangkal  yang  ada  di  Indonesia  dinilai  sangat  penting  untuk  menekan  angka Migrasi  Ilegal  yang  terjadi.  Kemitraan  Indonesia  dengan  Dinas  Imigrasi  Australia  dalam sistem  CEKAL  adalah  contoh  keeratan  kerjasama  keduanya  terkait  perihal  peningkatan keamanan perbatasan.
Salah satu bentuk lain kerjasama di Imigrasi Indonesia di tingkat Internasional terkait penanganan  kasus  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  adalah  melakukan  kerjasama Indonesia-International Organization for Migration (IOM). Organisasi Internasional untuk Migrasi  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  IOM  memiliki  upaya  untuk  memastikan  migrasi ditangani dengan teratur dan tertib, serta manusiawi yang tentunya meningkatkan pemberian bantuan  kemanusiaan  bagi  para  imigran  yang  memerlukan,  dan  kerjasama  problematika migrasi. Termasuk dalam hal ini adalah bantuan bagi para pengungsi dan pengungsi internal. Adapun  strategi  yang  digunakan  untuk  memberantas  migrasi  ilegal  adalah  dengan melakukan gabungan dan mengelaborasi menggunakan edukasi serta prevensi, baik dalam lingkup nasional atau internasional.
Adapun  bentuk  kerjasama  Internsional  yang  dilakukan  oleh  Imigrasi  Indonesia dengan Beberapa Negara dan Lembaga Internasional tentunya memiliki tujuan utama yaitu untuk  Menangani  dan  Mencegah  terjadinya  kasus  Kejahatan  Transnasional  yang Terorganisir.  Selain  kerjasam  hal  yang  dilakukan  Imigrasi  Indonesia  adalah  dengan melaukan Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Imigrasi dan dapat  menemukan  indikasi  adanya  kasus People  Smuggling serta  Aparat  dari  Kepolisian sesuai dengan pasal 107 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni melaksanakan  pengecekan  dini  serta  menelaah  status  hukum  yang  di  dalamnya  memiliki keterlibatan, baik sebagai orang yang diselundupkan atau pelaku.

## Kesimpulan
Penyelundupan manusia merupakan suatu kegiatan pencarian keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain secara langsung maupun tidak, dengan merangkul individu atau kelompok  lain  dengan  terorganisir  maupun  tidak,  atau  memberi  perintah  orang  lain  agar membawakan individu atau kelompok dengan terorganisir maupun tidak, tanpa adanya hak yang sah untuk masuk maupun keluar wilayah Indonesia dan/atau negara lain dimana tidak adanya hak bagi orang yang disebutkan untuk memasuki wilayah dengan sah, baik melalui penggunaan  dokumen  sah  atau  palsu,  atau  tanpa  pengunaan  Dokumen  Perjalanan,  baik melewati pengecekan imigrasi atau tidak. Salah satu upaya kerjasama yang dilakukan dalam upaya  pemberantasan  tindak  penyeludupan  manusia  yaitu  Direktorat  Jenderal  Imigrasi mengadakan  rapat  koordinasi  nasional  dengan  instansi  pemerintah  lainnya  seperti  Polri, Kementrian  Agama,  Kementerian  Tenaga  Kerja,  serta  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2MI).  Pengawasan  OA  pun  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  (Ditjen  Imigrasi)  yang  berkolaborasi  dengan  Badan  Intelijen Keamanan  (Baintelkam)  Polri.  Formalisasi  kerjasama  ini  telah  dilakukan  dengan  bentuk Perjanjian  Kerjasama.  Dalam  upaya  pencegahan,  PPNS  Keimigrasian  dapat  melakukan upaya  pencegahan  terjadinya  penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang  dengan Penyidik Polri, PPNS Ketenagakerjaan Kemnaker, BP2MI, Pemda berdasarkan Pasal 56, 57, 58, 59 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TP Perdagangan Orang dan Pasal 111 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## Daftar Pustaka
Andi  Aina  Ilmih.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Keimigrasian  dalam  Upaya  Pencegahan Penyelundupan  Orang  dan  Imigran  Gelap  di  Indonesia. Seminar  Nasional  Hukum Universitas  Negeri  Semarang , 3 (1),  135–148.  file:///D:/Referensi/kons  5/20931- Article Text-41695-1-10-20180124.pdf
Batulicin. (2019). optimalisasi penegakan hukum keimigrasian melalui perjanjiankerjasama . Imigrasi.Go.Id.
Hanson, G. H. (2007). The Economic Logic of Illegal Migration. Council Special Reports (CSR) . Council on Foreign Relations.
Kristin, Debby, & Dewi, C. T. I. (2017a). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia.
Padjadjaran Journal of
International Law , 1 (1), 100.
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1024421&val=15664&t itle=Tindak  Pidana  Kejahatan  Penyelundupan  Manusia  People  Smuggling  di

## Indonesia Tanggug Jawab Indonesia dan Australia
Kristin,  Debby,  &  Dewi,  C.  T.  I.  (2017b). Tindak  Pidana  Kejahatan  Penyelundupan Manusia  (People  Smuggling)  di  Indonesia:Tanggug  Jawab  Indonesia  dan Australia” .
Kristin, Deby, & Dewi, C. T. I. (2018). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia:Tanggug Jawab Indonesia dan Australia” .
Martin,  P.,  &  Miller,  M.  (2000).  Smuggling  and  Trafficking:  A  Conference  Report. International Migration Review , 34 (3), 969–975.
Media  Indonesia.  (2021). politik  dan  hukum/93798/imigrasi-gandeng-instansi-lain- cegahpenyelundupan-manusia . https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/93798/imigrasi-gandeng-instansi-lain-cegahpenyelundupan-manusia diakses pada hari  Selasa, 21 September 2021 pukul 14.00 WIB
Naseh, M. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa. Jurnal Hubungan Internasional , 8 (1). https://doi.org/10.18196/hi.81144 Ninla  Elmawati  Falabiba.  (2019).  UPAYA  PEMERINTAH  INDONESIA  DALAM MENANGANI MASALAH IMIGRAN ILEGAL YANG MENUJU AUSTRALIA TAHUN 2012-2015. JOM FISIP , 3 (2), 1–15.
Pramono, P. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  2011  TENTANG  KEIMIGRASIAN  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno) (2014): 127 .
Risfananda,  A.  N.  N.,  Elim,  I.,  Gerungai,  &  Natalia,  Y.  T.  (2019). Analisis  Perhitungan Pemotongan  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  atas  Pembelian  Bahan  Baku terhadap Pedagang Pengumpul pada PT. Delta Pasific Indotuna. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(4) . Sam Ratulangi, Manado.
Santoso, I. (2007). Perspektif Imigrasi dalam UNTOC .
Sari,  I.  (2014).  Kejahatan-Kejahatan  Internasional  (Tindak  Pidana  Internasional)  Dan Peranan  International  Criminal  Court  (Icc)  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 6 (1), 38–65. https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114
Protocol  against  the  Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Sea,  and  Air,  Supplementing  the United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crimes  (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara) Pasal 3.