## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## ANALISIS MASLAHAT IMAM AL-GHAZALI DALAM PENAHANAN AKTA CERAI SEBAGAI UPAYA JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN

## ANALYSIS OF THE MASLAḤAT OF IMAM AL-GHAZALI OF WITHHOLDING DIVORCE CERTIFICATES AS AN EFFORT TO GUARANTEE THE PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS AFTER DIVORCE

## Siti Fauzizah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: sitifauzizah18@gmail.com
Keywords : ABSTRACT withholding of divorce certificate, women's rights, divorce This  study  aims  to  analyze  Imam  al-Ghazali's  maslahat  view  of  the provision of withholding divorce certificates as a government effort to ensure the protection of women's rights after a contested divorce. This research  uses  normative  juridical  methods  which  include  library research by examining library materials or secondary data sources with data  collection  techniques  using  the  istislahi  approach.  The  results  of the  study  show  that  the  instrument  of  the  Supreme  Court's  Religious Justice  Agency  Letter  Number  1960/DJA/HK.00/6/2021  is  an information  accessibility  to  guarantee  women's  rights  after  divorce, especially  a  contested  divorce,  in  the  form  of  withholding  the Defendant's  divorce  certificate  until  he  meets  the  Plaintiff's  demands, which can be included when making a divorce suit. This letter is a policy that regulates the smooth administration of justice, it is not binding but has legal relevance to achieve benefits. Regarding the determination of maintenance after a contested divorce (divorce bain) which has not been regulated, but as legal events develop, it may be determined as long as the  wife  is  not  proven  to  be  nusyuz  and  the  woman  who  files  for  a contested divorce is considered an oppressed party and is at risk of being vulnerable so that it should be protected to preserve her soul as one of the  objectives  of  Islamic  law.  However,  from  the  aspect  of implementation, there is no grace period for fulfillment, so there is no legal certainty in the fulfillment of the plaintiff's demands and the benefit is not achieved. Kata kunci : ABSTRAK Penahanan Akta Cerai, Hak-hak perempuan, perceraian Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pandangan  maslahat  Imam  al- Ghazali  terhadap  ketentuan  penahanan  akta  cerai  sebagai  upaya pemerintah  untuk  menjamin  perlindungan  hak-hak  perempuan  setelah cerai gugat. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meliputi penelitian hukum kepustakaan ( library research ) dengan mengkaji  bahan  pustaka  atau  sumber  data  sekunder  dengan  teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan istiṣlāḥī . Hasil penelitian menunjukkan  instrumen  Surat  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah Agung  Nomor  1960/DJA/HK.00/6/2021  merupakan  aksebilitas informasi  jaminan  hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  khususnya cerai gugat berupa penahanan akta cerai tergugat sampai ia memenuhi tuntutan  penggugat  yang  dapat  dicantumkan  saat  pembuatan  surat gugatan  cerai.  Surat  ini  sebagai  kebijakan  yang  mengatur  kelancaran penyelenggaraan  peradilan,  tidak  mengikat  tetapi  memiliki  relevansi hukum  untuk  mencapai  kemaslahatan.  Mengenai  penetapan  nafkah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
setelah  cerai  gugat  (talak  bain)  yang  belum  diatur,  namun  seiring berkembangnya peristiwa hukum sehingga boleh ditetapkan selagi istri tidak  terbukti  nusyuz  dan  perempuan  yang  mengajukan  cerai  gugat dianggap  pihak  yang  dizalimi  dan  beresiko  rentan  sehingga  patut dilindungi untuk memelihara jiwanya sebagai salah satu tujuan hukum Islam.  Namun  dari  aspek  pelaksanaan  tidak  ada  tenggang  waktu pemenuhan  sehingga  tidak  ada  kepastian  hukum  pemenuhan  tuntutan penggugat dan tidak tercapainya kemaslahatan
Diterima : 3 November 2023; Direvisi : 18 Maret 2024; Disetujui : 19 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How to cite: Siti Fauzizah, “Analisis Maslahat Imam al-Ghazali dalam Penahanan Akta Cerai sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-kak Perempuan Setelah Perceraian”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 1-20. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1125.

## PENDAHULUAN
Presentase kasus perceraian terus naik dari tahun ke tahun dan menjadi hal yang biasa  terjadi.  Sesuai  laporan  statistik  Indonesia,  kasus  perceraian  pada  tahun  2022 presentase  sebanyak  75,21%  kasus  cerai  gugat  atau  388.358  kasus  dari  jumlah keseluruhan  516.334  kasus. 1 Hal  ini  menunjukkan  kenaikan  dari  tahun  2021  sebanyak 400.000 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). 2 Menanggapi kasus perceraian yang marak terjadi diajukan  oleh  pihak  istri  (cerai  gugat),  Mahkamah  Agung  melalui  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1959  Tahun 2021  sebagai  kebijakan  jaminan  perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  anak  setelah perceraian. Sebelum diterbitkannya surat ini mayoritas praktik perkara perceraian  yang diproses  Pengadilan  Agama  hanya  bertitik  fokus  pada  pemutusan  perkawinan  saja. Padahal  dari  Penyebab  utama  perceraian  berupa  perselisihan  dan  pertengkaran  terus menerus. Maka dengan begitu berarti hak-hak perempuan setelah perceraian belum cukup terlindungi.
Terkait hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah māḍiyah (lampau) belum diketahui oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang kurang paham  hukum.  Umumnya hal  ini dikenalkan melalui kuasa  hukum  dan penjelasan  majelis  hakim  di  persidangan.  Blanko  gugatan  dan  permohonan  yang disediakan Pengadilan Agama belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Selain itu, dalam penanganan perkara perceraian hakim belum  sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Penanganan  Perkara  Perempuan Berhadapan  dengan  Hukum.  Padahal  penetapan  kewajiban  akibat-akibat  perceraian
1 Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun  Terakhir,”  2023,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di- indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir.
2 Direktur Jenderal, “Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak- Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” 2021, https://drive.google.com/file/d/1khqPOourexHE4QFigA43oQSD0N6_7zvD/view?pli=1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
yang berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah māḍiyah (lampau) sebagai upaya untuk memberikan  perlindungan  bagi  hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  sebagaimana halnya  dijelaskan  dalam  SEMA  Nomor  2  Tahun  2019  pada  rumusan  kamar  hukum keluarga huruf (b) disebutkan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri setelah cerai gugat  dapat menambahkan kalimat pembayaran nafkah setelah perceraian sebelum  tergugat  (suami)  mengambil  akta  cerai  yang  dinarasikan  dalam  posita  dan petitum.
Terbaru kini hal tersebut dapat dikenalkan saat pembuatan surat gugatan cerai melalui  Pos  Bantuan  Hukum.  Sehingga  penggugat  dapat  menuntut  nafkah  setelah perceraian atas inisiatifnya sendiri melalui Pos Bantuan Hukum yang dimotori dengan blanko  kosong  sesuai  instrumen  dalam  surat  Mahkamah  Agung  Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021  sebagai  kebijakan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan  Agama  Nomor  1959  tahun  2021  tentang  jaminan  pemenuhan  hak-hak perempuan  setelah  perceraian. 3 Wajah  baru  dalam  surat  Mahkamah  Agung  ini merupakan  instrumen  sebagai  upaya  perlindungan  kepada  perempuan  setelah perceraian  agar  hak-hak  istri  setelah  perceraian  tereksekusi  sebagaimana  mestinya, maka  akta  cerai  suami  ditahan  oleh    panitera  pengadilan  sebagai  jaminan  dan  dapat diambil  sampai  suami  memenuhi  nafkah  yang  dituntut  oleh  mantan  istrinya.  Hal  ini sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mempersungkar  terjadinya  perceraian  dan  harapan tercapainya kemaslahatan bagi mantan istri jika memang harus terjadi perceraian dan mendapatkan  hak-haknya.  Namun  tidak  ada  kepastian  sekiranya  sampai  kapan  sang suami  dapat  memenuhi  hak-hak  yang  dituntut  oleh  mantan  istri.  Sehingga kemaslahatan  yang  seharusnya  diharapkan  instrumen  surat  Mahkamah  Agung  tidak dapat tercapai.
Penelitian sejenis  yang berkesinambungan terkait hak-hak perempuan setelah perceraian  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  terdahulu  di  antaranya pertama , skripsi  Rahmat  Abdul  Aziz  (2018)  yang  berjudul  “Pandangan  Hakim  terhadap Pemberian  Nafkah  Idah  bagi  Wanita  Cerai  Gugat Pasca Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  137/K/AG/2007  (Studi  di  Pengadilan  Agama  Tulungagung)”.  Fokus  kajian skripsi ini pada pandangan hakim tentang penetapan nafkah setelah perceraian pasca putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007  dengan  melakukan  wawancara kepada hakim Pengadilan Tulungagung yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung ini belum dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung karena tidak bersifat mengikat dan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung mengarah ke cerai talak.
Kedua , Skripsi Ilia Arifah (2021) yang berjudul “Analisis Ketentuan Kewajiban Nafkah  Bagi  Suami  terhadap  Istri Pasca Cerai  Gugat  Berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Prespektif Maslahah Mursalah”. Fokus kajian skripsi  ini  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2019  tentang kewajiban  nafkah  bagi  suami  terhadap  istri  setelah  cerai  gugat  bahwa maq 𝑎̅ sid dan ke maslahat an sebagai perlindungan istri dalam cerai gugat termasuk bagian maslahat daruriyah hifẓ an-nafs . Namun juga ada celah kepada istri yang menggugat cerai dan hak nafkah, padahal tidak semua cerai gugat murni kesalahan dari pihak suami.
3 Muh  Ilham,  “Wajah  Baru  Perkara  Perceraian  Di  Peradilan  Agama,”  2021,  https://pa- serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Ketiga , Skripsi Chuzaimatus Saadah (2022) dengan judul “Analisis Pembebanan Nafkah Idah dan Mutah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)”. Penelitian  ini  berfokus  pada  Putusan  Nomor  107/Pdt.G/2022/PA.Btl  didasarkan  pada SEMA  Nomor  3  Tahun  2018  bahwa  pembebanan  mutah,  dan  nafkah  idah  boleh ditetapkan dalam cerai gugat selagi istri tidak terbukti nusyuz. Namun, dalam putusan ini  tidak  ditetapkan  karena  mempertimbangkan  penghasilan  tergugat  (suami)  tidak cukup karena pekerjaannya hanya pemulung.
Keempat ,  Jurnal  Erwin  Hikmatiar  (2016)  dengan  judul  “Nafkah  Idah  dalam Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim menetapkan nafkah  setelah  cerai  gugat  dalam  Putusan  Nomor  2615/Pdt.G/2011/PA.JS  yang didasarkan pada peristiwa hukum nusyuz tidaknya istri dan kemampuan suami secara materi. Selain itu juga didasarkan asas keadilan ia berhak atas nafkah idah meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugra sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mempertimbangkan kerelaan suami sehingga terwujudnya keadilan yang objektif.
Kelima ,  Jurnal  Heniyatun  dkk  (2020)  dengan  judul  “Pemberian  Mutah  dan Nafkah Idah dalam perkara Cerai Gugat”. Penelitian heniyatun dkk. ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah setelah perceraian pada putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl,  berdasarkan  nusyuz  tidaknya  istri  yang  merujuk yurisprudensi Nomor 137/K/AG/2007, serta mempertimbangkan kehadiran suami agar putusan tidak hanya sepihak saja dan dapat tereksekusi sebagaimana mestinya.
Beberapa  penelitian  terdahulu  lebih  khusus  membahas  penetapan  nafkah setelah perceraian dalam prakteknya. Belum dijelaskan secara spesifik terkait inovasi pembaruan hukum berupa penahanan akta cerai suami sebagai upaya perlindungan agar terjaminnya hak-hak perempuan setelah perceraian berupa surat Badilag MA dengan prinsip maslahat sebagai tujuan hukum Islam .
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum positif terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian yakni Surat Badan
Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Nomor
1960/DJA/HK.00/6/2021. Sedangkan penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian  hukum  doktrinal  yaitu  meneliti  terkait  hukum  yang  dikonsepkan  dalam peraturan  perundang-undangan  serta  pembaruan  hukum  dalam  surat  Badilag Mahkamah  Agung  tentang  jaminan  perlindungan  hak-hak  perempuan  setelah perceraian. 4 Penelitian ini sebagai penelitian pustaka ( library research ) yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait hak-hak  perempuan  setelah  perceraian. 5 Penelitian  ini  difokuskan  mengkaji  hak-hak perempuan  setelah  perceraian  dalam  surat  Mahkamah  Agung  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dan menggali alasan-alasan hukum diterbitkannya kebijakan oleh Badilag MA tersebut.
Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan istiṣlāḥī yang dalam
4 Johny  Ibrahim  Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm 124.
5 Sri  Mamudji  Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif ,  15th  ed.  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013), hlm 13.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
perumusan,  penemuan,  dan  penggalian  hukumnya  dengan  menggunakan  kaidah- kaidah 6 umum  dan  tidak  ada  nas  khusus  atau  dukungan ijma’ terkait  pembahasan tersebut  dengan  dasar  untuk  mencapai  tujuan  hukum  Islam.  Pendekatan  ini  pada dasarnya  merujuk  kepada  kaidah jalbu  al-maṣlaḥah  wa  daf’u  al-mafsadah (menarik kemaslahatan  dan  menolak  kemafsadatan). Pada  penelitian  ini  pendekatan istiṣlāḥī diaplikasikan  dalam  inovasi  hukum  berupa  surat  Badilag  Mahkamah  Agung  terkait jaminan  perlindungan  hak-hak  perempuan pasca perceraian  yang  fokusnya  pada blanko gugatan cerai berupa penahanan akta cerai mantan suami sampai terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah māḍiyah (lampau) yang dituntut oleh mantan istri. Dalam hal ini Al-Qur’an maupun Hadis tidak mengatur secara langsung terkait penahanan akta cerai sebagai jaminan perlindungan hak-hak  perempuan  setelah  perceraian.  Sehingga  dengan  pendekatan istiṣlāḥī akan dianalisis  aspek  kaidah-kaidah  umum  dalam  Al-Qur’an  dan Hadis  terkait  hak-hak perempuan setelah perceraian dengan dasar kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam dan kerelevanannya dengan kondisi sekarang.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  maslahat . Secara  etimologi maslahat berarti sama dengan sesuatu yang mengandung manfaat. Sedangkan menurut Imam  al-Ghazali,  maslahat pada  prinsipnya  mengambil  manfaat,  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam dan  menolak    kemudaratan  dalam  rangka  memelihara  tujuan- tujuan  hukum  Islam yang  terdiri  lima  bentuk  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta. 7 Sehingga  dinamakan  kemaslahatan  untuk  memelihara  dan menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan hukum Islam. 8 Teori  maslahat  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian berupa penahanan akta cerai mantan suami sampai terpenuhi tuntutan nafkah-nafkah setelah perceraian oleh  mantan  istri  dalam  gugatan  cerai  dengan  mempertimbangkan  kaidah-kaidah umum  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis,  kerelevanannya  dengan  masa  sekarang  dan tercapainya  kemaslahatan  dalam  rangka  memelihara  tujuan-tujuan  hukum  Islam. Kemudian  ditentukan  kategori  tingkatan  maslahat yang  terbagi  menjadi  tiga  yaitu maslahat ḍarūriyyah, maslahat ḥājiyyah, dan maslahat taḥsīniyyah. 9

## PEMBAHASAN
1. Hak nafkah istri setelah perceraian
Perceraian  mengakibatkan  putusnya  hubungan  perkawinan, 10 sesuai  dalam bahasa  Arab  cerai  disebut  لاط ق yang  berarti  memutuskan.  Namun  hal  ini  bukan berarti memutus hubungan silaturahmi antara bekas suami dan bekas istri, lebih lagi
6 Bayu Teja Sukmana Dkk, “Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili Dan Ishtishlahi,” SULTHONIAH, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Dan Politik & Pemerintah 11, no. 2 (2022), https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/1620/1242, hlm 8.
7 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustashfa (Jakarta: Darul Kutub Ilmiyah, 1993), hlm 50-55.
8 Nasrun Haroen, Usul Fikih , III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 114.
9 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, no. 1 (2020).
10 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 17.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
jika ada anak di antara mereka. Perceraian boleh ditempuh sebagai alternatif terakhir jika  kehidupan  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  keutuhan  dan kesinambungannya serta sudah berusaha didamaikan. Dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  selaras  dengan  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menghilangkan sahnya  hubungan  suami  dan  istri  setelah  berusaha  dan  tidak  berhasil  didamaikan demi menghindari tindak sewenang-wenang dari pihak suami dan juga memberikan kepastian  hukum. 11 Pengajuan  perceraian  (cerai  talak  dan  cerai  gugat)  tidak  bisa begitu saja, namun harus memenuhi cukup alasan agar dikabulkan apabila memang antara suami dan istri tidak dapat rukun dan hidup bersama, yang dijelaskan dalam Pasal  116  KHI. 12 Serangkaian  ketentuan  tersebut  dikenal  dengan  adanya  asas mempersulit perceraian yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga    sehingga ketika  hendak  mengajukan  perceraian  dapat  dipikirkan  kembali  dan  lebih  baiknya berubah keinginannya untuk bercerai. 13
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989, perkara perceraian merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama bagi orang- orang  yang  beragama  Islam. 14 Perceraian  merupakan  salah  satu  sebab  putusnya perkawinan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sebab perceraian dapat terjadi  karena  talak  atau  gugatan  perceraian. 15 Selanjutnya  dijabarkan  dalam  PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa macam-macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.
Perbedaan  dalam  pengajuan  antara  cerai  talak  dan  cerai  gugat  kepada pengadilan  agama,  menunjukkan  bahwa  masing-masing  perkara  memiliki konsekuensinya tersendiri.  Hal  mendasar yang perlu dipahami terkait konsekuensi perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai  talak) maka apabila bekas istri tidak nusyuz, tidak jatuh talak bain dan tidak hamil, ia berhak mendapatkan nafkah setelah  perceraian baik  berupa maskan ( tempat tinggal ), maupun kiswah ( pakaian ) dari suaminya yang berupa mutah, nafkah idah , dan nafkah māḍiyah (lampau). 16 Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 149, dan 152 Kompilasi Hukum Islam. Pembebanan nafkah ini sering kali menjadi kejanggalan apabila terjadi pada perkara cerai gugat. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 149 KHI terdapat kalimat bahwa “ kecuali istri telah dijatuhi talak bain ”, berarti ketika istri yang mengajukan perceraian (cerai gugat), istri tidak berhak atas nafkah idah dari suaminya sebab ia dijatuhi talak bain.
11 Imam Sujono, “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts,” International Journal of Islamic Thought Abd Humanities 1, no. 1 (2022).
12 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (2018).
13 Anik Farida, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hlm 33.
14 Pengguna Super, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama,” Pengadilan Agama Pulau Pisang , 2018, https://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/kewenangan-absolut- pengadilan-agama.
15 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
16 Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idah diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun cerai mati. 17 Idah menurut hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan hukum Islam bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dalam  rangka  membersihkan  diri  dari  pengaruh  dan  akibat  hubungan  dengan suaminya. 18 Sehingga dapat dirumuskan bahwa idah merupakan masa tunggu, yang wajib dilaksanakan bagi perempuan  (istri), agar tidak melaksanakan akad nikah baru dengan laki-laki lain pada masa tunggu tersebut, dengan tujuan membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan antara mantan suaminya sebagai bentuk ta’abudī kepada Allah Subḥānahu Wa Ta’ala.
Kewajiban  suami  memberikan  nafkah  idah  pada  perceraian  atas  kehendak suami  merujuk  pada  Pasal  149  huruf  (b)  dan  Pasal  152  Kompilasi  Hukum  Islam. Nafkah idah berarti hak istri yang wajib dipenuhi oleh mantan suami selama masa idah  (masa  tunggu)  baik  berupa  makanan,  pakaian,  maupun  tempat  tinggal  yang hanya  sekadar  untuk  memenuhi  kebutuhan  mantan  istri  dan  disesuaikan  dengan keadaan  dan  kemampuan  masing-masing  mantan  suami. 19 Hal  ini  sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Talaq : 6 (6)... َّنِهْيَلَع اْوُقِِّيَضُتِل َّنُهْوُر ۤاَضُت  َلََو ْمُكِدْجُّو ْنِِّم ْمُتْ نَكَس ُثْيَح ْنِم َّنُهْوُ نِكْسَا Artinya:
“Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  sesuai kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati) mereka…..”. 20
Selanjutnya juga dijelaskan dalam Hadis, Rasulullah saw. bersabda, 21 ُةَعْجَّرلا اَهْ يَلَع اَهِجْوَزِل َناَكاَذِا ِةَأْرَمْلِل  ِنِْكُّسلاَو ُةَقَفَّ نلا اََّنَِّا
Artinya:
“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk.”
Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat dipahami bahwasanya perempuan  yang  berada  dalam  masa  idah  talak raj’ī (suami  memiliki  hak  rujuk) berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal  yang  diberikan  secara  patut.  Lain halnya dalam perkara cerai gugat yang berarti mantan istri dijatuhi talak bain sesuai Pasal 149 huruf b KHI tidak ada hak nafkah idah untuknya. Namun terbaru dalam Putusan  MA  Nomor  137/K.Ag/2007,  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018  dan  SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 istri yang mengajukan cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah setelah digali fakta
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 516.
18 Hafiz  anshary  AZ  Chuzaimah  T.Yanggo, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer (Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 2004), hlm 149.
19 Ade Ilma Aulina, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” (UIN Alauddin, 2018), hlm 27.
20 Menteri  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemah  Dengan  Literasi  Arab-Latin (Surabaya: Karya Agung, 2002), hlm 1060.
21 Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
hukum  dan  terbukti  tidak  nusyuz  dengan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan kepatutan  menyebutkan  bahwa  perkara  yang  diajukan  istri  (cerai  gugat)  tidak selamanya istri terbukti nusyuz sehingga ia tetap berhak atas nafkah-nafkah setelah perceraian. 22 Istri  disebut  nusyuz  ketika  terbukti  alasan  mengajukan  cerai  atas perilakunya  sendiri  seperti  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  keluar  rumah  tanpa izin suami dan tidak kembali, selingkuh dan tidak bisa diajak kompromi membina rumah  tangga  yang  rukun  dan  damai. 23 Sehingga  ketika  pengajuan  gugatan  cerai tidak  atas  dasar  kesalahan  yang  dilakukan  istri  maka  istri  tidak  dianggap  nusyuz, lebih  lagi  ketika  istri  tidak  mendapatkan  haknya  dalam  masa  pernikahan  dan mendapatkan kekerasan dari suami.
Kebijakan  Badilag  MA  yang  berupaya  memberikan  jaminan  perlindungan hak-hak  perempuan    setelah  perceraian  melalui  Surat  Badilag  yang  berisi  blanko kosong  sebagai  penyeragaman  gugatan  cerai  dan  pengenalan  nafkah-nafkah  yang menjadi hak perempuan setelah perceraian. Di dalamnya terdapat kalimat  tuntutan oleh istri yang hendak menggugat cerai suaminya. Tidak hanya itu, terdapat kalimat perintah penahanan akta cerai mantan suami sebagai jaminan        pemenuhan hak- hak perempuan ini mengandung kemaslahatan berupa usaha dan upaya negara  untuk menjaga  dan  melindungi  hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  dari  tindak kesewenangan  suami agar tidak terlantar dan dizalimi oleh mantan suaminya.
Hak nafkah istri setelah perceraian selanjutnya berupa nafkah mutah sebagai sesuatu  yang  diberikan  suami  kepada  mantan  istrinya  sebagai  penghibur  atas  rasa sakit  mantan  istri  yang  diceraikan. 24 Hal  ini  sebagaimana  mutah  berasal  dari  kata َعَتَم
- ُعَتَْيَ - ةَعْ تَم yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati sebagai bantuan untuk menjadi bekal setelah diceraikan dan penghormatan kepada mantan istri  untuk  menghindari  kekejaman  setelah  perceraian. 25 Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  di  Iran  bahwa  perempuan  setelah  perceraian  seringkali  kehilangan kemandirian, dan banyak kekhawatiran terhadap masa yang akan datang disebabkan ketidakhadiran suami karena kebiasaan bergantung pada suami. 26
Mutah juga  disebut  sebagai  uang  “ tukon  tresno” yang  berarti  untuk mengganti kasih sayang tulus yang diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata  lain  mutah  sebagai  ganti  rugi  atas  kasih  sayang  bekas  istri  yang  sudah mengabdikan dirinya kepada suami. Hal ini sesuai dalam QS.al-Baqarah: 241 َْيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفْوُرْعَمْلِبِۢ ٌعاَتَم ِتٰقَّلَطُمْلِلَو “kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh
22 Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007  (Studi  Di  Pengadilan  Agama Tulungagung” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).
23 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
24 Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama,” Jurnal Adliya 10, no. 1 (2016), hlm 57.
25 Dewi  Yulianti,  “Analisis  Ijtihad  Hakim  Dalam  Menentukan  Kadar  Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 55.
26 Arezoo.dkk  Pirak,  “Post-Divorce  Regret  among  Iranian  Women:  A  Qualitative  Study,” International Journal of Comunity Based 7, no. 1 (2019).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
suaminya) mut’ah menurut  ma’ruf,  sebagai  suatu kewajiban bagi  orang-orang yang bertakwa” 27
Sehingga dapat dipahami bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang baik. Mutah diberikan selain sebagai penghibur juga sebagai bekal mantan istri yang telah selesai masa idah. Selain itu juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya penghinaan dari kaum pria terhadapnya. 28
Ketentuan pembayaran mutah dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan hukum  Islam.  Dijelaskan  Pasal  149  huruf  (a)  dan  158  KHI  bahwa  mutah wajib apabila  perceraian  atas  kehendak  suami  kecuali  mantan  istri qabla  dukhul. Selanjutnya  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  159  KHI  bahwa  mutah menjadi  sunnah apabila tidak terpenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan 158 KHI. Terkait kadar mutah dalam hukum positif termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160: “ Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ”. 29 Kepatutan  yang  dimaksud  adalah  layak  atau  tidaknya  jumlah    tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami dan juga adat istiadat yang berlaku  dalam  lingkungan  para  pihak  yang  berperkara,  walaupun  tetap  saja bergantung pada kemampuan suami.
Sedangkan  nafkah māḍiyah (lampau)  sebagai  nafkah  lampau  yang  belum ditunaikan  oleh  suami  kepada  istri  sewaktu  masih  terikat  perkawinan  sah, 30 maka dari itu istri dapat menggugat suaminya ke pengadilan agama dengan gugatan nafkah māḍiyah (lampau)  atau  nafkah  yang  belum  ditunaikan  suami  selama  lebih  dari  3 bulan  berturut-turut  sebagaimana  yang  tercantum  dalam ṣīgat talak dan  istri  tidak rida atas hal tersebut. 31 Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (5) KHI juncto Pasal 34 ayat (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (a) KHI bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yang tidak boleh dilalaikan. Kewajiban nafkah suami yang menjadi hak istri kemudian dilalaikan, menjadi hutang apabila tidak dibayarkan dan wajib dilunasi dikemudian hari. 32 Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (6) KHI dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami atas nafkah terhutang tersebut. Namun nafkah sebagai suatu kewajiban suami sehingga tidak gugur begitu saja meskipun istri tidak menuntut hal tersebut.
Hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  berupa  mutah,  nafkah  idah , dan
27 Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemah Dengan Literasi Arab-Latin, hlm 63 . 28 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenanda Media, 2003), hlm 93.
29 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
30 Adib Bisri dan Munawwir al-fatah, Kamus Al-Bisri (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), hlm 17.
31 Riyan  dan  Firda  Nisa  Syafitri  Ramdani,  “Penentuan  Besaran  Nafkah  Madhiyah,  Nafkah  Iddah Dan  Mut’ah  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama,” Al-Adliya:  Jurnal  Hukum  Dan Kemanusiaan 15, no. 1 (2021).
32 Asmu’i  Syarkowi,  “Pembuktian  Terbalik  Pada  Gugatan  Nafkah  Lampau,  Mungkinkah?,” Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama ,  2022, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-terbalik-pada-gugatan-nafkah- lampau-mungkinkah-oleh-h-asmu-i-syarkowi-11-10.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
nafkah māḍiyah (lampau)  sebagai  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  mantan suami.  Kewajiban  berlaku  apabila  perceraian  atas  kehendak  suami  (cerai  talak). Sedangkan terhadap perceraian atas kehendak istri (cerai gugat) yang berarti jatuh talak  bain , para  ulama  sepakat  wajib  diberikan  ketika  istri  dalam  keadaan  hamil. Namun  terhadap  perempuan  yang  dalam  keadaan  tidak  hamil  terjadi  perbedaan dikalangan ulama. 33
Tabel 1. Perbandingan Nafakh Idah, Mutah, dan Māḍiyah Ulama mazhab Nafkah Idah Nafkah Mutah Nafkah Māḍiyah Mazhab Syafii Jika  tidak  hamil tidak ada hak nafkah, hanya tempat tinggal Wajib untuk wanita yang diceraikan, kecuali perempuan ba’da dukhul dan telah ditentukan maharnya Nafkah terhutang yang  wajib dilunasi Mazhab Maliki Jika  tidak  hamil, cukup nafkah tampat tinggal saja Sunnah apabila perceraian kehendak suami dan tidak ada hak apabila  perceraian  atas kehendak istri Nafkah terhutang yang  wajib dilunasi Mazhab Hanafi Tetap mendapatkan nafkah selama masa iddah kecuali meninggalkan rumah yang disediakan suami Sunnah bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan mufawwiḍah Menjadi terhutang apabila  ada putusan pengadilan Mazhab Hambali Jika  tidak  hamil maka tidak ada hak nafkah Sependapat dengan Hanafi, ketika wajib memberikan setengah mahar,  maka  tidak  ada kewajiban mutah Nafkah terhutang yang  wajib dilunasi
Sedangkan dalam hukum positif mengenai nafkah setelah perceraian diatur dalam  Pasal  41  huruf  C  UU  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri maka dengan begitu terbukalah pintu ijtihad hakim sekiranya apakah perlu ditetapkan nafkah perceraian setelah dipelajari peristiwa hukum  yang terjadi. Selanjutnya dalam Pasal  149 huruf (a) dan (b) KHI apabila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mutah kecuali mantan istri qabla dukhul dan nafkah idah wajib selagi tidak dijatuhi talak bain dan
33 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 286- 288.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
istri tidak terbukti nusyuz. Dengan menggaris bawahi kata kecuali istri qabla dukhul sehingga begitu juga dalam perkara cerai gugat, selagi istri ba’da dukhul makai ia tetap memiliki hak atas mutah dari mantan suaminya. 34
2. Jaminan  hak-hak  perempuan  setelah  cerai  gugat  dalam  surat  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  menerbitkan  surat  Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021  pada  tanggal  18  Juni  2021  untuk  melindungi  hak-hak perempuan  dengan  berpedoman  asas  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. 35 Surat tersebut  terdiri  dari  20  halaman,  melampirkan  blanko  atau  format  khusus  pada perkara  perceraian,  baik  perkara  cerai  gugat  maupun  cerai  talak  baik  pada persidangan  secara e-court maupun  format  surat  gugatan  yang  persidangannya hendak  dilaksanakan  secara  manual.  Sebagaimana  halnya  format  surat  gugatan seperti  biasa  di  dalamnya  tersedia  mulai  dari  identitas,  posita,  dan  petitum  yang dikehendaki. Pembaruan dalam surat ini terdapat pada blanko Gugatan Cerai Gugat berupa ketentuan yang memerintahkan pihak yang menggugat dapat memasukkan di posita dan petitum dengan kalimat :
“11.  ….maka  jika  terjadi  perceraian,  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum untuk            membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp……. Dan mut’ah berupa  uang  sejumlah  Rp………  yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat mengambil Akta Cerai;
12.Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa  uang  sejak  bulan….  Sampai  dengan  bulan…..  oleh  karena  itu  Penggugat memohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk  memberikan  nafkah  terutang  (madhiyah) selama….  Bulan  sejumlah  Rp…..  yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat mengambil akta cerai;
13.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut’ah  dan  madhiyah,  Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim  memerintahkan panitera  Pengadilan  Agama……  untuk  menahan  Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat”
Hal  ini  sebagai  poin  penting  pembaruan  pada  perkara  perceraian  bahwa terdapat  instrumen  dari  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  berupa penahanan akta cerai suami oleh panitera pengadilan sebagai jaminan agar tuntutan hak-hak  mantan  istri  dapat  tereksekusi  sebagaimana  mestinya.  Akta  cerai  sebagai bukti otentik status seseorang telah bercerai, 36 sehingga sekiranya untuk mencegah pembatalan  perkawinan  di  kemudian  hari,  maka  harus  menyerahkan  akta  cerai terlebih dahulu kepada KUA ketika duda hendak menikah lagi.
Surat Badilag ini sebagai aksesibilitas informasi hak-hak perempuan setelah perceraian  bagi  perempuan  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  sekaligus  dapat
34 M  K  Rofiq  et  al.,  “Pemberian  Nafkah  Iddah  Dan  Mut’ah  Akibat  Pembatalan  Nikah  Karena Murtad,” Qanun: Jurnal Hukum
Keluarga 1, no. 1 (2023): 74–96, https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14.
35 Super  User,  “Pedomani  Surat  Direktorat  Badilag  Nomor:  1960/DJA/HK.00/6/2021,  PA  Kuala Kurun  Gelar  Sosialisasi  Tentang  Jaminan  Pemberlakuan  Hak-Hak  Perempuan  Dan  Anak  Pasca Perceraian,” Pa.Kualakurun.Go.Id , 2021.
36 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (n.d.).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mengajukan  akibat-akibat  perceraian  ke  pengadilan.  Hak-hak  perempuan  sebagai akibat perceraian umumnya dikenalkan melalui kuasa hukum dan penjelasan majelis hakim di persidangan atau hakim menggunakan hak ex officionya untuk menetapkan nafkah  setelah  perceraian  bagi  mantan  istri  selagi  tidak  terbukti  nusyuz. 37 Namun melalui  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung terkait  Kebijakan  Jaminan  Perlindungi  Hak-Hak  Perempuan  dan  Anak  Setelah Perceraian disediakan informasi yang memadai dan melalui Pos Bantuan Hukum saat pembuatan  surat  gugatan  cerai  dikenalkan  tentang  hak-  hak  perempuan  setelah perceraian,  sehingga  penggugat  dapat  menuntut  nafkah  setelah  perceraian  atas inisiatifnya sendiri.
Terbitnya surat keputusan Badilag Mahkamah Agung ini sebagai salah satu wewenang  Mahkamah  Agung  untuk  melakukan  peraturan.  Sebagaimana  yang diketahui Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki  3  kewenangan  dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945  berupa  mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan yang dilakukan MA guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang belum ada atau  kurang  lengkapnya  pengaturan  hukum  acara  dalam  undang-undang.  Dengan demikian tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban. Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1950  tentang  Susunan,  Kekuasaan,  dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menempatkan MA sebagai pengawas tertinggi  atas  pengadilan.  Salah  satu  kewenangannya  mengeluarkan  surat sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950:
“tingkah  laku  perbuatan  (pekerjaan)  perngadilan-perngadilan  tersebut  dan  para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna  kepentingan  jawatan  maka  untuk  itu  Mahkamah  Agung  berhak  memberi peringatan-peringatan,  teguran  dan  petunjuk-petunjuk  yang  dipandang  perlu  dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran”
Berangkat  dari  ketentuan  tersebut,  pada  tanggal  18  Juni  2021  Badilag  MA mengeluarkan  surat  Nomor  1960/DjA/HK.00/6/2021  yang  berisi  blanko  gugatan cerai, dan  cerai talak sebagai upaya penyeragaman surat permohonan dan gugatan cerai. Lebih spesifik pada blanko surat gugatan cerai terdapat kolom kosong tuntutan nafkah pasca perceraian yang sekaligus dapat dituntut oleh istri melalui pengadilan. Kemudian agar tuntutan  nafkah- nafkah dapat  tereksekusi dengan baik,  maka akta cerai suami ditahan panitera pengadilan sebagai jaminan.
Sedangkan keberlakuan surat yang diterbitkan MA sendiri sesuai pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA: “ Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”
37 Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,” 2011.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Surat  yang  diterbitkan  MA  diklasifikasikan  sebagai  salah  satu  bentuk peraturan kebijakan ( beleidsregel ) yang berarti peraturan tidak tegas sebagai konsep diskresi  (kekuasaan  bebas)  karena  kondisi  yang  ada.  Peraturan  kebijakan  tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum untuk mencapai kemaslahatan  warga  masyarakat. 40 Peraturan  kebijakan  tidak  didasarkan  pada ketentuan  undang-undang.  Sebagaimana  halnya  tuntutan  nafkah-nafkah  setelah perceraian gugat  tidak dijelaskan dalam  undang-undang, yang jelas hanya  nafkah- nafkah setelah perceraian wajib dibayarkan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami (cerai talak).
Kewenangan MA menerbitkan surat kebijakan secara nyata ditemukan dalam Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagai  upaya  untuk  mengatur lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  undang-undang,  dengan kalimat  lain  menyelenggarakan  aturan  lebih  lanjut  atau  pengisi  kekurangan  dan kekosongan  hukum  berkaitan  dengan    lembaga  peradilan.  Kebijakan  MA  berisi petunjuk  sebagai  bentuk  bimbingan  dalam  penyelenggaraan  peradilan  dan  dalam rangka  menjalankan  fungsi  pengawasan.  Dalam  hal  ini  petunjuk  tersebut  berupa penjelasan  peraturan  undang-undang  agar  tidak  terjadi  kekeliruan  memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktik.
3. Analisis  ma s lahat terhadap  jaminan  perlindungan  hak-hak  perempuan  setelah perceraian
Jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian dalam Surat Badilag MA Nomor 1960/DJA/HK.00/2021 berupa blanko kosong dalam hal ini surat gugatan cerai yang diajukan istri sebagai penyeragaman serta mengarahkan kesejahteraan  dan  menjaga  kelayakan  istri  agar  mendapat  hak-haknya.  Inovasi hukum  dalam  surat  Badilag  ini  bertujuan  menambah  kelayakan  istri  kelompok rentan 38 yang  memiliki  hak  pasca  diceraikan  dan  wajib  dipenuhi  oleh  mantan suaminya  meskipun  perceraian  atas  kehendak  istri.  Kebolehan  ditetapkan  nafkah setelah cerai gugat sebagai inovasi hukum pemerintah untuk melindungi perempuan sebagai  kelompok  yang  rentan  dan  menghindari  keterlantaran  perempuan  setelah perceraian.  Bahkan  disebutkan  dalam  penelitian  Adaora  Isabella  Odis  dari Texila American University 39 bahwa perempuan setelah perceraian mengalami isolasi sosial sehingga  memengaruhi  emosional  dan  psikisnya  termasuk  menurunkan  kinerja pekerjaan yang lebih rendah, 40 yang parahnya hendak percobaan bunuh dikarenakan menurunnya  kepercayaan  diri  dan  kecemasan. 41 Berbeda  halnya  dengan  laki-laki hanya  rentan  terhadap  konsekuensi  jangka  pendek  seperti  penyesuaian  hidup  dari
38 Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliartini Mangku, “Legal Protection of Women and Children in Buleleng District,” South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law 24, no. 3 (2021).
39 Adaora Isabella Odis, “Effects of Divorce on Women and Children,” Texila International Journal of Public Health 9, no. 1 (2013).
40 Connie  R  dkk  Wanberg,  “After  The  Break-up:  How  Divorcing  Affects  Individuals  at  Work,”
Journal Personnel Psychology 76, no. 1 (2022), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/peps.12547.
41 Gert  Martin  dkk  Hald,  “Depression  and  Associated  Factors  among  Recently  Divorced Individuals,” Journal of Mental Health 31, no. 4 (2022).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
berkeluarga menjadi seorang diri.  Sedangkan wanita beresiko 42 lebih seperti menjadi orang tua tunggal sehingga peningkatan resiko  kemiskinan. 43 Oleh sebab itu perlu dilindungi sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan Badilag MA.
Sehingga untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, maka pengajuan gugatan cerai hendaknya menggunakan blanko sebagaimana yang telah tercantum  dalam  surat  Badilag  MA  Nomor  1960/DJA/HK.00/2021  beserta mencantumkan  hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  berupa  mutah,  nafkah  idah , dan nafkah māḍiyah (lampau) serta perintah penahanan akta cerai kepada panitera pengadilan  agama  sebagai  jaminan  perlindungan  hak-  hak  perempuan  setelah perceraian. Sebab hakim tidak akan memutuskan perkara melebihi apa yang dituntut oleh pihak yang berperkara dalam surat gugatan, dikarenakan hal ini akan menyalahi asas ultra  petitum  partium. Hakim  yang  memutuskan  perkara  melebihi  tuntutan, dianggap melampaui wewenangnya ( Beyond of powers of his authority ). 44
Dalam  tingkatan  maslahat,  surat  Badilag  ini  termasuk  dalam  tingkatan maslahat ḍarūriyah. Sebab  ketika  pengajuan  surat  gugatan  cerai  tidak  serta mencantumkan  tuntutan-  tuntutan  hak  perempuan  setelah  cerai  sebagaimana mestinya , hanya  kemungkinan  kecil  hakim  akan  mengabulkannya  yang  akan menyalahi  wewenang  hakim  sebab  memutuskan  melebihi  apa  yang  dituntutkan. Sebagai  kebijakan  dari  MA  yang  sifatnya  tidak  mengikat  secara  langsung,  namun memiliki  relevansi  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  sehingga penyeragaman  blanko  surat  gugatan  cerai  diharuskan  agar  upaya  jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah cerai yang diharapkan oleh surat Badilag dapat  terealisasikan  secara  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  hakim  tidak  akan memutuskan melebihi apa yang dituntutkan sebab akan menyalahi wewenangnya.
Namun  berbeda  dalam  pekara  penetapan  nafkah  setelah  perceraian,  sesuai dengan  Pasal  41  huruf  (c)  UUP  Nomor  1  Tahun  1974  hakim  Pengadilan  Agama secara ex officio (karena jabatannya) hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suaminya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu dalam menetapkan nafkah  idah  secara ex  officio hakim  dapat  menggali  peristiwa  hukum  seperti pekerjaan suami sehingga pantas apabila menunaikan kewajiban membayar nafkah setelah  perceraian.  Namun  tidak  semua  hakim  menggunakan  hak ex  officio- nya, kecuali  memang  disebutkan  dalam  rekonpensi  dan    petitum.  Sehingga  untuk tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, perlu dicantumkan tuntutan hak-hak  perempuan  setelah  perceraian  dalam  petitum  dan  penahanan  akta  cerai mantan  suami  sebagai  upaya  perlindungan  atas  hak-hak  perempuan  setelah perceraian.  Kebijakan  surat  Badilag  MA  ini  sejalan  dengan  putusan  MA  Nomor 137/K.Ag/2007 memberikan warna baru dalam dunia perceraian yaitu seorang istri yang  mengajukan  gugatan  cerai  tidak  mesti  dianggap  nusyuz  sehingga  ia  tetap
42 Elina dkk Einio, “Partner Violence Surrounding Divorce: A Record-Linkage Study of Wives and Theirs Husbands,” Journal of Marriage and Family 85, no. 1 (2022), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jomf.12881.
43 Thomas  Leopold,  “Gender  Differences  in  The  Consequences  of  Divorce  A  Study  of  Multiple Outcomes,” Journal Demography 55, no. 3 (2018),
https://www.jstor.org/stable/45048008?typeAccessWorkflow=login.
44 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 801.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
memiliki hak atas nafkah setelah perceraian. 45 Selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA  Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara Berhadapan dengan Hukum, istri yang mengajukan cerai  gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah setelah digali fakta hukum dan terbukti tidak nusyuz dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian dalam SEMA  Nomor  2  Tahun  2019  pada  rumusan  kamar  hukum  keluarga  huruf  (b) disebutkan  bahwa  amar  pembayaran  kewajiban  suami  terhadap  istri  setelah  cerai gugat dapat menambahkan kalimat pembayaran nafkah setelah perceraian sebelum tergugat (suami) mengambil akta cerai yang dinarasaikan dalam posita dan petitum.
Sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh  imam  al-Ghazali  bahwa  guna terwujudnya  tujuan  Hukum  Islam  maka  harus  dipeliharanya  lima  unsur  yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga dapat dikatakan sebagai maslahat  untuk  mengambil  manfaat  dan  menolak  kemudaratan. 46 Dalam  hal  ini penetapan  nafkah  setelah  perceraian  merupakan  maslahat  yang  tidak  bertentang dengan  syariat  dan  diterima  oleh  Hukum  Islam  sehingga  boleh  ditetapkan  demi mewujudkan  kemaslahatan.  Terkait  nafkah  idah  secara  zahir  disebutkan  dalam QS.At-Ṭalaq  ayat  6  bahwa  hendaknya  perempuan  yang  diceraikan  diberi  tempat tinggal selama menjalani masa idah raj’i (cerai atas kehendak suami) kemudian juga diberikan  nafkah  mutah  yang  dijelaskan  dalam  QS.  Al-  Baqarah  ayat  241  sebagai bekal  istri  setelah  diceraikan.  Sebab  tidak  logis  ketika  seorang  perempuan  yang menjalani masa idah dengan mengurung diri di rumah tanpa ada yang menafkahinya. Lebih  lanjut  sebagai  akibat  cerai  gugat  (talak  bain)  boleh  ditetapkan  berdasarkan pendapat  para  fukaha  (imam  Syafii,  Maliki,  Hanafi  dan  Hambali)  sesuai  dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 47
Penetapan  nafkah  pasca  perceraian  untuk  sebagai  bekal  perempuan  setelah diceraikan   dengan tujuan untuk memelihara jiwa ( hifẓ an-nafs ) karena kemaslahatan yang disuguhkan  agar perempuan setelah diceraikan tidak berlarut dalam kesedihan setelah perceraian. Dalam hal ini inovasi hukum berupa penahanan akta cerai sebagai upaya  perlindungan  hak-hak  perempuan  setelah  cerai  gugat  sesuai  dengan  tujuan hukum  Islam  untuk  kemaslahatan,  tidak  bertentangan  dengan nas  Al-Qur’an  dan Hadis serta ditujukan untuk masyarakat umum yang menghendaki tuntutan nafkah kepada mantan suaminya. Maslaḥah sering digunakan oleh ulama sebagai landasan hakiki untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul agar terwujudnya tujuan seluruh kepentingan manusia sehingga semangat Islam sāliḥun li kulli  zamānin wa makānin dapat direalisasikan. 48
Selain  untuk  memelihara maq 𝑎̅ sid syari’ah  al  khamsah ,  maslahat juga
45 Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007  (Studi  Di  Pengadilan  Agama Tulungagung)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).
46 Muhammad, Al-Mustashfa .
47 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 .
48 Tarmizi, “The Concept of Maslahha According to Imam Al-Ghazali,” Jurnal Al-Dustur 3, no. 1 (2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat dirasakan. 49 Dalam konteks mulai dari dibolehkannya  menetapkan  nafkah  setelah  cerai  gugat  hingga  terbitnya  surat penyeragaman blanko cerai gugat sekaligus tuntutan nafkah yang di dalam terdapat perintah kepada panitera pengadilan agar menahan akta cerai mantan suami hingga memenuhi  tuntutan  nafkah  mantan  istrinya,  memberikan  manfaat  hukum  kepada perempuan  setelah  diceraikan.  Terutama  ketika  sedang  dalam  masa  idah  yang dibatasi geraknya maka sangat bermanfaat  apabila mantan istri diberi nafkah sebagai biaya  penghidupan  selama  menjalani  masa  idah.        Sedangkan  mutah yang  dapat diartikan  sebagai  hadiah  perceraian  sangat  bermanfaat  untuk  digunakan  sebagai biaya  hidup  setelah  masa  idah  hingga  kehidupan  berjalan  sediakala.  Kemudian nafkah māḍiyah (lampau)  sebagai  upaya  pembayaran  nafkah  terhutang  yang  tidak dipenuhi semasa pernikahan masih sah.
Setelah  dipahami  lebih  lanjut,  dalam  surat  Badilag  tersebut  hanya  sebagai penawaran  terhadap  perempuan  pasca  perceraian  atas  hak-haknya  yang  berupa mutah,  nafkah  idah , dan māḍiyah (lampau) jika  memang  ada  tanggungan  nafkah mantan  suami  yang  tidak  dipenuhi  semasa  pernikahan  sah.  Namun  dari  aspek pelaksaan (eksekusi) apabila tuntutan tersebut dikabulkan sebagaimana pada perkara cerai talak apabila dalam jangka 6 bulan sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar  tidak  dibayarkan  hak-hak  nafkah  perempuan  setelah  perceraian,  maka  gugur haknya  mengucapkan  ikrar  talak  dan  ikatan  pernikahannya  tetap  utuh. 50 Sehingga apabila tidak dipenuhi maka putusan tersebut menjadi non ekskutable . Begitu juga dalam  cerai  gugat  ini  jaminan  pemenuhan  hak-hak  perempuan  setelah  perceraian memang sebagai upaya mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan. Namun jaminan berupa penahanan akta cerai mantan suami oleh panitera pengadilan yang tidak ada ketentuan  pemenuhan  sampai  tenggang  waktu  yang  tidak  diketahui  sehingga menjadikan  ketidakpastian  terpenuhinya  tuntutan  nafkah  perempuan  setelah  cerai gugat.  Sehingga  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  yang  diharapkan  oleh  surat kebijakan  Mahkamah  Agung  tidak  dapat  tercapai  dan  merugikan  bagi  pihak  istri yang  sudah  berupaya  memperjuangkan  keadilan  untuk  dirinya  namun  hak-haknya setelah perceraian menjadi terabaikan.

## KESIMPULAN
Surat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 berisi blanko atau format khusus perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Sebagaimana halnya surat gugatan seperti biasanya yang berisi identitas, posita dan petitum yang dikehendaki. Wajah baru dalam surat ini terdapat pada surat  cerai  gugat  berupa  ketentuan  penuntutan  hak-hak  istri  setelah  perceraian  yang sekaligus  dapat  dicantumkan  pada  posita  dan  petitum  dengan  memerintahkan  panitera pengadilan  untuk  menahan  akta  cerai  suami  sampai  ia  memenuhi  tuntutan  penggugat (istri).  Surat  ini  sekaligus  sebagai  aksebilitas  informasi  hak-hak    perempuan  setelah
49 Mesraini dan Sadari, “Family Right and Their Implications in Diaspora Marriage: The Maslahah Mursalah Concept in Islamic Law,”
Jurnal Bimas Islam 15, no. 2 (2022), https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi.
50 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
perceraian  sehingga  terwujudnya  perlindungan  dan  jaminan  atas  hal  tersebut.    Surat Badilag  ini  sebuah  kebijakan  untuk  mengatur  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan, tidak  mengikat  tetapi  memiliki  relevansi  hukum  untuk  mencapai  kemaslahatan  warga masyarakat. Penetapan nafkah-nafkah setelah cerai gugat (talak bain) sebelumnya tidak diatur  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  di  Indonesia.  Namun  seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya peristiwa hukum sehingga boleh ditetapkan nafkah setelah cerai gugat selagi istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga perempuan sebagai  pertimbangan  bahwa  wanita  yang  mengajukan  cerai  gugat  sebagai  pihak  yang dizalimi dan beresiko rentan sehingga patut dilindungi untuk memelihara jiwanya. Hal ini sesuai dengan unsur maslahat Imam al-Ghazali bahwa untuk mencapai tujuan hukum Islam maka harus dipeliharanya lima unsur ( maq 𝑎̅ sid syar 𝑖̅ ’ah al khamsah ) yang salah satu  di  antaranya  memelihara  jiwa  ( hif ẓ an-nafs ).  Selain  itu  maslahat juga mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat dirasakan, dalam hal ini pemenuhan nafkah- nafkah setelah perceraian sebab gerak perempuan saat masa idah dibatasi sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai biaya hidup. Namun dari aspek pelaksanaan tidak ada  ketentuan  tenggang  waktu  pemenuhan  di  dalamnya  sehingga  tidak  ada  kepastian hukum sampai kapan istri akan mendapatkan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur,  Cindy  Mutia.  “Kasus  Perceraian  Di  Indonesia  Melonjak  Pada  2022,  Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir,” 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di- indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir.
Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam al-Ghazali.” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, no. 1 (2020). Asy-Syaukani, Al Imam. Ringkasan Nailul Authar . Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Aulina, Ade Ilma. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.” UIN Alauddin, 2018.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 . Jakarta: Gema Insani, 2011. Aziz,  Rahmat  Abdul.  “Pandangan  Hakim  Terhadap  Pemberian  Nafkah  Iddah  Bagi Wanita  Cerai  Gugat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
Bisri, Adib dan Munawwir al-fatah. Kamus Al-Bisri . Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
Efendi,  Jonaedi  dan  Johny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
Einio, Elina dkk. “Partner Violence Surrounding Divorce: A Record-Linkage Study of Wives and Theirs Husbands.” Journal  of  Marriage  and  Family 85,  no.  1  (2022). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jomf.12881.
Farida,  Anik. Perempuan  Dalam  Sistem  Perkawinan  Dan  Perceraian  Di  Berbagai Komunitas Adat . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenanda Media, 2003. Hald, Gert Martin dkk. “Depression and Associated Factors among Recently Divorced

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Individuals.” Journal of Mental Health 31, no. 4 (2022). Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Haroen, Nasrun. Usul Fikih . III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.”
Jurnal Adliya 10, no. 1 (2016): 57.
Ilham,  Muh.  “Wajah  Baru  Perkara  Perceraian  Di  Peradilan  Agama,”  2021.  https://pa- serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/.
Jenderal,  Direktur.  “Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI
Nomor  1959  Tahun  2021  Tanggal  25  Juni  2021  Tentang  Ringkasan  Kebijakan (Policy  Brief)  Jaminan  Perlindungan  Hak-Hak  Perempuan  Dan  Anak  Pasca Perceraian,”
2021.
https://drive.google.com/file/d/1khqPOourexHE4QFigA43oQSD0N6_7zvD/view? pli=1.
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (2018).
Leopold,  Thomas.  “Gender  Differences  in  The  Consequences  of  Divorce  A  Study  of
Multiple Outcomes.” Journal
Demography
55, no. 3 (2018).
https://www.jstor.org/stable/45048008?typeAccessWorkflow=login.
Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  jenderal  Badan  Peradilan  Agama.  “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,” 2011.
Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliartini. “Legal Protection of Women and  Children  in  Buleleng  District.” South  East  Asia  Journal  of  Contemporary Business, Economic and Law 24, no. 3 (2021).
Menteri  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  Dan  Terjemah  Dengan  Literasi  Arab- Latin . Surabaya: Karya Agung, 2002.
Mesraini dan Sadari. “Family Right and Their Implications in Diaspora Marriage: The Maslahah Mursalah Concept in Islamic Law.” Jurnal Bimas Islam 15, no. 2 (2022). https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi.
Muhammad, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali. Al-Mustashfa . Jakarta: Darul Kutub Ilmiyah, 1993.
Odis, Adaora Isabella. “Effects of Divorce on Women and Children.” Texila International Journal of Public Health 9, no. 1 (2013).
Pirak, Arezoo.dkk. “Post-Divorce Regret among Iranian Women: A Qualitative Study.” International Journal of Comunity Based 7, no. 1 (2019).
Rahmat Abdul Aziz. “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai  Gugat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007  (Studi  Di Pengadilan Agama Tulungagung.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah  Dan  Mut’ah  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama.” Al-Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 1 (2021).
Rofiq, M K, Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad.” Qanun: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2023): 74–96. https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . 15th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 1-20 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## Sujono, Imam. “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious
Courts.” International Journal of Islamic Thought Abd Humanities 1, no. 1 (2022). Sukmana,  Bayu  Teja  dkk.  “Penyelesaian  Hukum  Islam  Dengan  Corak  Pendekatan Bayani, Ta’lili Dan Ishtishlahi.” SULTHONIAH, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Dan Politik & Pemerintah 11, no. 2 (2022). https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al- sulthaniyah/article/view/1620/1242.
Super, Pengguna. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.” Pengadilan Agama Pulau Pisang , 2018. https://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar- pengadilan/kewenangan-absolut-pengadilan-agama.
Syaifuddin, Muhammad dkk. Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Syarkowi, Asmu’i. “Pembuktian Terbalik Pada Gugatan Nafkah Lampau, Mungkinkah?”
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Agama ,
2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-terbalik- pada-gugatan-nafkah-lampau-mungkinkah-oleh-h-asmu-i-syarkowi-11-10.
Tarmizi. “The Concept of Maslahha According to Imam al-Ghazali.” Jurnal Al-Dustur 3, no. 1 (2020).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (n.d.).
User, Super. “Pedomani Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, PA Kuala Kurun Gelar Sosialisasi Tentang Jaminan Pemberlakuan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” Pa.Kualakurun.Go.Id , 2021.
Wanberg, Connie R dkk. “After The Break-up:  How Divorcing  Affects  Individuals  at
Work.” Journal Personnel Psychology 76, no. 1 (2022).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/peps.12547.
Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz anshary AZ. Problematika Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 2004.
Yulianti, Dewi. “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.