Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo

## Farah Aruni Aqsati
Program Magister Pendidikan Islam - Universitas Sains Al-Qur’an faruni94@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  akuntabilitas  dalam  perencanaan,  pengelolaan, dan pertanggungjawaban  dana  desa  yang  ada  di  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon, Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui pengembangan dan  pemberdayaan  potensi  masyarakat  di  desa  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  melalui  metode  pengumpulan  data,  reduksi  data  dan  penyajian  data. Perencanaan dana desa dilakukan bersamaan dengan laporan APBDes dan pengajuan RAPBDes dari desa kepada kecamatan. Pengelolaan dilakukan melalui rapat antara Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Kaur  Keuangan,  dan  Kaur  Pembangunan.  Pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa dilakukan dengan laporan APBDes dari Kepala Desa kepada Camat. Laporan tersebut kemudian diteruskan dari Camat kepada Bupati  Bantul berdasarkan  Berdasarkan Peraturan  Bupati yang sudah  ada.  Pengembangan  potensi  masyarakat  di  Desa  Panggungharjo  meliputi  pembentukan unit kegiatan seperti BUMDes Panggung Lestari, Bapel JSM, SADEPA, Bumi Panggung dan Pakarti.
Kata Kunci: alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, administrasi Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to determine the accountability in terms of planning, management, and accountability of village funds in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency. In addition, it is also to find out the development and empowerment of potential communities in Panggungharjo Village. This research is a qualitative descriptive study through methods of data collection, data reduction  and data presentation.  Village  fund planning is  carried  out together with  the  APBDes  report  and  submission  of  the  RAPDes  from  the  village  to  the  district. Management  is  carried  out  through  meetings  between  the  village  head,  village  secretary, financial division, and development division. The accountability of village fund management is submitted with the APBDes report by the Village Head to the District Head. It then is forwarded from  the  District  Head  to  the  Head  Regency  of  Bantul  based  on  the  existed  regulation. Developing the potency of the community in Panggungharjo Village includes the establishment of activity  units such as BUMDes  Panggung Lestari, Bapel JSM, SADEPA, Bumi Panggung and Pakarti.
Keywords: village fund allocation, community empowerment, Indonesian administration

## Pendahuluan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  tidak  hanya  sebatas  wacana.  Adanya  Alokasi Dana Desa ini tentunya untuk menjadikan pemerintahan yang baik (Good Governance). Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  menjadi  salah  satu  prasyarat  untuk mewujudkan  aspirasi  rakyat  dalam  mencapai  tujuan  bangsa  dan  negara.  Pemerintah pusat  mulai  memperhatikan  dengan  serius  pembangunan-pembangunan  yang dilakukan oleh tingkat daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah  terkait  permasalahan  dana  di  tiap-tiap  daerah.  Beberapa  daerah  tidak  dapat berkembang  dikarenakan  masalah  dana  yang  tidak  ada.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah membuat  sebuah  peraturan  terkait  penyelenggaraan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang diberikan  tiap  tahun  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah kabupatan/kota.  Pemerintah  pusat  juga  memberikan otonomi  kepada  daerah  dengan seluasnya-luasnya mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  desa, penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ada  di  desa  telah  diatur,  di  mana  pemerintah pusat  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  guna  menjalankan  berbagai mekanisme,  proses  dan  tahapan  untuk  menjamin  keberlangsungan  pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia harus dimulai dari pemerintahan paling bawah yaitu desa. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun  2016  menyatakan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  anggaran  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  diperuntukkan  bagi  desa, kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  pemerintahan,  pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Transfer ADD ini berupa 10% dari dana perimbangan yang diberikan kabupaten/kota kepada tiap-tiap desa.
Akan  tetapi,  pemberian  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  pusat  ini  tidak dibarengi  dengan  pengelolaan  yang  baik  dari  pemerintah  daerah  khususnya pemerintah  desa.  Banyak  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  tingkat  desa  dikarenakan
adanya permainan anggaran antara kepala desa, maupun perangkat desa lainnya. Data dari  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  menyatakan  bahwa  korupsi  akibat  ADD  dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Menurut Egi Primayogha selaku  peneliti  dari  ICW  menyatakan  setidaknya  ada  181  kasus  korupsi  terkait  dana desa, serta kerugian negara mencapai Rp 40,6 miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Tahun berikutnya terdapat 96 kasus  korupsi,  sedangkan  pada  semester  I  tahun  2018  tercatat  ada  27  kasus  korupsi yang  semuanya  menjadikan  anggaran  dana  desa  menjadi  objek  korupsi.  Kasus-kasus korupsi  yang  menyangkut  anggaran  dana  desa  ini  tentunya  terjadi  karena  beberapa faktor.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  yaitu  minimnya  pengetahuan  dari  aparatur desa,  tidak  adanya  transparansi  dana,  dan  kurangnya  pengawasan  dari  pihak kecamatan.  Oleh  sebab  itu,  ICW  menyarankan  untuk  pengelolaan  dana  desa  dibuat satu  pintu dan  terjadi  transparansi  sehingga  kasus-kasus  korupsi  dapat  diminimalisir (Ihsanuddin, 2018).
Selain  kasus  korupsi,  pemberian  Alokasi  Dana  Desa  yang  diberlakukan  oleh pemerintah pusat juga cukup efektif dalam meningkatkan pembangunan desa. Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  menyatakan  bahwa  angka gizi buruk (stunting) di Indonesia mulai menurun dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen semenjak adanya penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu, angka kemiskinan di tahun 2018 turun menjadi 9,8 persen. Dalam tiga tahun terakhir muncul 6.932 unit pasar desa dan 14.770 kegiatan Badan Usaha Miliki Desa (Movanita, 2018).
Desa  Panggungharjo  adalah  salah  satu  desa  yang  memaksimalkan  adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Desa Panggungharjo merupakan desa yang terletak di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul.  Desa  Penggungharjo  adalah  desa  yang mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Desa  ini  terus  bertransformasi  menjadi desa yang mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari dari perencanaan pembangunan di Desa  Panggungharjo  yang  terus  meningkat  menandakan  akuntabilitas  keuangan  di desa tersebut semakin baik. Beberapa prestasi yang telah diraih seperti juara 1 nasional, lomba  desa,  lima  nominator  penerima  Eagle  Award,  juara  1  nasional  lomba  posyandu
serta prestasi lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten. Desa Panggungharjo juga memanfaatkan  alokasi  dana  desa  dengan  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Panggung  Lestari  yang  berdiri  pada  Maret  2013.  Lewat  BUMDes  ini keuntungan yang didapat oleh Desa Panggungharjo hingga 3 milyar rupiah. Unit usaha BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Selain BUMDes, pengoptimalan  ADD  di  Desa  Panggungharjo  juga  untuk  menngembangkan infrastruktur,  wisata,  budaya,  pelatihan  bagi  masyarakat,  dan  lain  sebagainya (panggungharjo.desa.id, 2018).
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang  ada  di  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul.  Selain  itu, untuk  mengetahui  pengembangan  dan  pemberdayaan  potensi  masyarakat  di  Desa Panggungharjo.

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Desa
Desa merupakan perkumpulan suatu masyarakat berdasarkan hukum dan adat yang  menempati  suatu  wilayah  tertentu  dengan  batas  batasannya.  Masyarakat  desa memiliki  ikatan  lahir  batin  yang  kuat,  dikarenakan  keturunan  maupun  kesamaan kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan.  Desa  juga  memiliki  susunan kepengurusan yang dipilih secara bersama-sama, mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu  serta  berhak  menyelenggarakan  pembangunannya  sendiri  (Wasistiono,  2006, p.9).  Desa  juga  disebut  sebagai  kesatuan  secara  hukum  yang  memiliki  susunan  asli berdasarkan asal usul. Adapun landasan pemikirannya bersumber dari keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat  (Widjaja,  2003,  p.3).  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  menjelaskan bahwa:
“Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  dibatasi  oleh  batas  wilayah  tertentu  serta berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan-
kepentingan  masyarakat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Pemerintahan Republik Indonesia.”
Jadi,  desa  dapat  diartikan  perkumpulan  masyarakat  yang  terdapat  dalam  satu wilayah  tertentu  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  serta  mengurus pemerintahannya  sendiri.  Dalam  mengatur  pemerintahannya,  ia  berdasarkan  pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

## Alokasi Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD  kabupaten  atau  kota  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan (keuangandesa.com,  2018).  Dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, menjelaskan  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahannya  sesuai  kebutuhan  dan  prioritas  desa.  Hal  tersebut  berarti pemerintahan  desa  dapat  memanfaatkan  dana  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan prioritas  desa  tersebut.  Akan  tetapi,  kewenangan  tersebut  tentu  diatur  sesuai  dengan peraturan daerah (Peraturan Bupati) serta dana desa juga harus dipertanggungjawabkan sehingga terjadi transparansi dana.
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dialokasikan  untuk  pemerataan  keuangan antar  desa  dan  mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  kepada  masyarakat. Perolehan Alokasi Dana Desa merupakan keuangan desa yang berasal dari kabupaten serta penyalurannya melalui kas desa (Darmiasih et.al, 2015).
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Bantul  No.27  Tahun  2018  pasal  11  menyatakan bahwa  Alokasi  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu  pada  pasal  12  juga  menyatakan  bahwa pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  desa  diutamakan  dilakukan  secara swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal,  dan  diupayakan
dengan  lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja  masyarakat  desa  setempat (keuangandesa.com,  2018).  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sudah sepatutnya dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Pemberian alokasi dana desa yang diberlakukan  oleh  pemerintah  pusat  ini  salah  satu  tujuannya  menjadikan  desa  dapat mandiri dan maju. Apabila desa tersebut maju dan mandiri tentunya masyarakat juga menjadi makmur dan sejahtera.

## Pengelolaan Keuangan
Dalam  melakukan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  tidak  jauh  berbeda  dengan pengelolaan  keuangan  dalam  manajemen  keuangan.  Dalam  penggalian  dana  serta pendistribusian  dana  harus  transparan dan  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Dalam pelaksanaannya,  pengelolaan  keuangan  harus  diselesaikan  dengan  baik  dan menyeluruh, mulai dari tingkat penganggaran, penggunaan, hingga pengawasan sesuai dengan  kebijakan  yang  berlaku.  Agar  semua  dana  dapat  dimanfaatkan secara  efektif, efisien,  tidak  ada  kebocoran, serta  bebas dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Adapun tugas  manajemen  keuangan  dibagi  menjadi  tiga  fase,  yakni  planning,  implementation, and  evaluating.  perencanaan  keuangan  atau  budgeting  adalah  kegiatan  untuk mengoordinasikan semua yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sistematis  menimbulkan  kerugian.  Implementasi  atau  pelaksanaan  anggaran merupakan tindakan yang dilakukan sesuai perencanaan yang telah dibuat, sedangkan evaluasi adalah penilaian capaian terhadap apa sudah dilakukan (Mulyasa, 2015, p.85).
Komponen  utama  terdiri  dari  (1)  prosedur  kisaran  harga;  (2)  akuntansi keuangan;  (3)  prosedur  pembelajaran,  pergudangan,  dan  distribusi;  (4)  investasi;  dan (5)  inspeksi.  Dalam  implementasinya,  administrasi  keuangan  menganut  prinsip pemisahan  tanggung  jawab  antara  fungsi  kewenangan,  ordinator,  dan  bendahara. Pemberi wewenang adalah petugas yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang  berkaitan  dengan  pendapatan  dan  pengeluaran  dana.  Ordinator  adalah  orang yang  berwenang  untuk  menguji  dan  mengeluarkan  perintah  sesuai  dengan  otorisasi
yang  ditargetkan.  Bendahara  memiliki  wewenang  untuk  menerima,  menyimpan,  dan mencairkan dana.
Proses pengelolaan dana desa telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  juga  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.113  Bab  V  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa berupa APBDes berdasarkan  RPJMDesa  dan  RKDesa  per-tahun.  Disusun  oleh  Sekretaris  Desa  dan disampaikan  kepada  Kepala  Desa  yeng  kemudian  dibahas  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat; (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Pelaksanaan  kegiatan  dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan surat permintaan pembayaran;  (3)  Administrasi  keuangan  dilaksanakan  oleh  bendahara  desa,  dengan tanggung  jawab  mencatat  setiap  kwitansi dan  pengeluaran serta menutup  buku  pada akhir  bulan  secara  teratur  dan  mengirimkan  catatan  pertanggungjawaban  kepada Kepala  Desa;  (4)  Pelaporan  pelaksanaan  APBDesa  disampaikan  Kepala  Desa  kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya; (5)  Pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri  dari  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dengan  melampirkan  format  Laporan  Pertanggunjawaban, Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa,  format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa,  dan  format Laporan  Pemerintahan  dan  Pemerintahan  Daerah  yang  masuk  ke  desa  yang  harus diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media  informasi (keuangandesa.com, 2018).
Pemerintah  desa wajib  mengelola  keuangan  desa  secara  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan berarti pengelolaan
dilakukan  secara terbuka, akuntabel artinya keuangan  dipertanggungjawabkan  secara legal, sedangkan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah suatu upaya membuat orang, kelompok, atau masyarakat menjadi  lebih  berdaya  sehingga  mampu  mengurus  kepentingan  secara  mandiri. Pemerintah  terus  melakukan  upaya  memberdayakan  masyarakat  serta  pembangunan terutama  pembangunan  di  tingkat  desa.  Upaya  pemberdayaan  ini  bertujuan  untuk memandirikan  masyarakat  serta  mengembangkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh masyarakat.  Masyarakat  tidak hanya sebagai  penerima hasil  tetapi  ikut  berpartisipasi dalam  kegiatan  pembangunan,  sehingga  terwujud  kemandirian  dalam  masyarakat tersebut  (Wasistiono,  2003,  p.60).  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan bahwa:
“Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan program,  kegiatan,  dan  pendampingan  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat desa.”
Pemberdayaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  kinerja  pelaku  pembangunan  di  suatu  daerah.  Upaya  tersebut berupa  pemberdayaan  aparatur,  organisasi  sosial  kemasyarakatan,  lembaga  swadaya masyarakat dan anggota  masyarakat. Tujuan dari  pemberdayaan itu untuk mengatasi berbagai  masalah  yang  dihadapi  serta  mewujudkan  aspirasi  dan  keragaman masyarakat  serta  untuk  realisasi  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011, p.131).
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  yang  secara  disengaja  dilaksanakan untuk  memfasilitasi  masyarakat  dalam  merencanakan,  memutuskan,  dan  mengelola sumber  daya  yang  mereka  miliki  melalui  collective  action  serta  networking.  Pada akhirnya  masyarakat  desa  memiliki  kemandirian  secara  ekonomi,  ekologi,  dan  sosial
(Mardikanto  &  Soebianto,  2012,  p.31).  Mengingat  pentingnya  pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya pemerintah perlu  mengembangkan  potensi-potensi  yang  terdapat  di  daerahnya.  Program pengembangan masyarakat desa ini juga mendukung program pembangunan nasional, di  mana  program  pengembangan  masyarakat  adalah  salah  satu  program  untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat.

## Metodologi dan Data Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  metode kualitatif adalah studi yang bermaksud untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami oleh peneliti. Dalam hal ini misalnya motivasi, tindakan, perilaku, persepsi, dan lain-lain  secara  holistik  dan  melalui  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata,  bahasa,  pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010, p.6).
Adapun  Karakteristik  penelitian  kualitatif  antara  lain:  latar  ilmiah  manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dan dasar (grounded  theory),  deskriptif,  lebih  mementingkan  proses  daripada  hasil,  adanya  batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat  sementara  dan  hasil  penelitian  yang  dirundingkan  dan  disepakati  bersama (Moleong, 2010, p.6).
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder. Adapun Sumber data primer berupa wawancara dengan informan perangkat desa di Desa Panggungharjo. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen- dokumen yang terdapat di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
Teknik Pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun, menganalisis, dan membahas  penelitian  kualitatif  ini  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu, pengamatan/observasi, wawancara, atau  penelaahan dokumen (Arikunto, 2002, p.17). Pengamatan/observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan obyek. Wawancara  dilakukan  dengan  pertanyaan  terbuka  dan  menggunakan  alat  perekam.
Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  yang  benar-benar  kompeten.  Penelaahan dokumen  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  menganalisa,  dan  mengelola  data terhadap hal-hal  yang  menunjang  mengenai  ADD  serta  unit  kegiatan  pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara  itu,  lokasi  penelitian  berada  di  Kelurahan  Desa  Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Adapun ADD yang diteliti tahun 2015  hingga  semester  pertama  tahun  2018.  Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik trianggulasi data. Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain untuk  memeriksa  keabsahan  data dalam  rangka  mengecek atau  membandingkan data  yang  diperoleh.  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan hal-hal  berupa  pemeriksaan  kepercayaan,  pemeriksaan  keteralihan  dan  pemeriksaan ketergantungan (Nazir, 2003, p.16).
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis  deskriptif-kualitatif  merupakan  suatu  teknik  yang  menggambarkan  dan menginterpretasikan  arti  data-data  yang  telah  terkumpul  dengan  memperhatikan sebanyak  mungkin  aspek  situasi  yang  diteliti  pada  saat  itu  sehingga  diperoleh gambaran  secara  umum  dan  menyeluruh  tentang  keadaan  sebenarnya.  Analisis  data berupa  pengumpulan  data,  reduksi  data,  dan  penyajian  data.  Pengumpulan  data berupa  mengumpulkan  data-data  baik  dari  wawancara,  observasi,  maupun  menelaah dokumen. Reduksi data berupa menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang  hasil  pengamatan  dan  wawancara  untuk  mempermudah  mengambil kesimpulan. Penyajian data berupa menyusun data baik dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel sehingga tersistematis secara logis.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Desa  Panggungharjo  merupakan  salah  satu  desa  yang  terdapat  di  Kabupaten Bantul,  Yogayakarta  dengan  terdiri  dari  14  padukuhan  serta  118  RT.  Desa
Panggunghaarjo  dipimpin  oleh  Kepala  Desa  Bapak  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  S.Farm, Apt.  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Panggungharjo  melalui  beberapa  tahapan  yaitu tahap  perencanaan,  pengelolaan,  evaluasi,  dan  pengawasan.  Alokasi  Dana Desa  yang diberikan  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Bantul  Nomor  27  Tahun  2018  sebesar  10% dari dana  APBD. Pencairan  Alokasi  Dana Desa  dari  tingkat kabupaten  secara berkala setiap triwulan sekali. Triwulan pertama sebesar 40%, triwulan kedua sebesar 20%, dan triwulan  ketiga  sebesar  40%.  Jumlah  alokasi  dana  desa  sebesar  Rp.  1.080.600.011. Adapun  infroman  yang  diwawancarai  yaitu  Kaur  Keuangan  Desa  Panggungarjo,  Ibu Minarsih,  S.Pd,  sedangkan  dokumen  yang  diteliti  terdapat  di  website  Desa Panggungharjo (www.panggungharjo.desa.id). Adapun data penerimaan dana desa di Desa Panggungharjo sebagai berikut.
Tahun Pagu Anggaran Jumlah Realisasi Belanja Jumlah Alokasi Dana Desa 2016 Semester I Semester II Rp. 4.182.286.758 Rp. 4.183.458.558 Rp. 1.757.158.817 Rp. 3.841.560.281 Rp. 1.488.750.023 Rp. 3.612. 770.130 Rp. 1.408.008.000 2017 Rp. 4.807.009.960 Rp. 4.384.808.931 Rp. 4.420.780.354 Rp. 1.906.007.000 2018 Rp. 5.115.633.760 Rp.1.087.311.000 Rp. 1.010.904.000 Rp. 1.770.001.000

## Sumber : www.panggungharjo.desa.id
Berdasarkan  tabel  di  atas  pagu  anggaran  adalah  anggaran  dana  desa  yang diajukan  kepada  Bupati,  sedangkan  jumlah  realisasi  adalah  jumlah  dana  desa  yang turun.  Adapun  belanja  merupakan  realisasi  dari  capaian  program-program  yang dilaksanakan  di  Desa  Panggungharjo.  Pada  tahun  2016  hingga  tahun  2017  jumlah realisasi dana desa meningkat dari 3,8 milyar menjadi 4,3 milyar. Realisasi pengelolaan dana  desa  di  Desa  Panggungharjo  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pengelolaan Dana Desa Realisasi Kegiatan 1. Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  Kaur Keuangan  menyusun  anggaran  (pagu  anggaran)  untuk  diajukan kepada  Kecamatan,  kemudian  dari  kecamatan  mengajukan  kepada Bupati  Bantul.  Pengajuan  berupa  laporan  APBDesa  tahun sebelumnya sekaligus pengajuan RAPBDesa caturwulan pertama.
2. Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan program Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan  beserta  Kaur  Pembangunan  melakukan  rapat  terkait  apa saja  yang  perlu  dibenahi.  Adapun  penggunaan  dana  desa  70%
digunakan  untuk  infrastruktur,  sedangkan  30%  untuk  kebutuhan pembinaan masyarakat, pelatihan, dan lain sebagainya.
3. Penatausahaan
Kaur  keuangan  membuat  laporan  anggaran  setiap  bulannya  dan dilaporkan  kepada  Kepala  Desa.  Selain  itu  pembuatan  laporan keuangan tiap triwulan sekali dan setahun sekali.
4. Pengawasan Pengawasan  dilakukan  oleh  Camat,  Kecamatan  Sewon  setiap triwulan  sekali  ketika  pelaporan  APBDesa.  Selanjutnya,  Camat melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati Bantul.
5. Pertanggungjawaban Untuk  menghindari  tindakan  KKN,  Dana  Desa  setiap  tahunnya diunduh  di  website  Desa  Panggungharjo  beserta  info  grafis  dana desa.  Laman  website  Desa  Panggungharjo  terpasang  di  papan pengumuman  kelurahan.  Selain  diunduh  di  website,  pemerintah Panggungharjo  juga  memasang  baliho-baliho  yang  menunjukkan APBDesa di sekitar Desa Panggungharjo.
Sumber : Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Panggungharjo 1
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.113  Bab  V  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Selain  itu,  pertanggungjawaban  dana  desa  di Desa Panggungharjo juga sudah transparan dengan dibuatnya website panggungharjo
1 Wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desw  Panggungharjo,  Ibu  Minarsih,  S.Pd  pada  Jumat,  07 Desember 2018 jam 10.00
yang  selalu  di  update.  Jadi,  website  tersebut  dapat  diakses  oleh  siapapun  baik  warga Desa  Panggungharjo  maupun  warga  di  luar  desa.  Adapun  kendala  dalam  pengajuan RAPBDesa  yaitu  apabila  jadwal  penurunan  dana  bersama-sama  dengan  desa  lainnya se-Kecamatan  Sewon,  akan  tetapi  jika  ada  desa  yang  belum  mengumpulkan  laporan APBDesa maka penurunan dana tersebut ditunda menunggu semua desa melaporkan APBDesa.

## Program Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  desa  tidak  lepas  dari  APBDesa.  Pengelolaan pemberdayaan  masyarakat  desa  dilakukan  dengan  Musyawarah  Masyarakat  Desa  di mana  seluruh  lapisan  masyarakat  diikutsertakan.  Setelah  dana  desa  ditetapkan  maka pemerintah  melakukan  RKPDesa  dan  APBDes  dan  ditetapkan  peraturan  desa  untuk proses  pembangunan.  Adapun  dana  pemberdayaan  dan  pembangunan  masyarakat Desa Panggungharjo diambil 30% dari dana  desa selain  dari  dana infrastruktur. 2 30% dari dana desa tersebut digunakan untuk membiayai program-program pelatihan dan pemberdayaan  masyarakat  yang  meliputi:  (a)  Pembenahan  rumah  tidak  layak;  (b) Pelantikan dan pendampingan kelompok masyarakat desa; (c) Dana pendidikan (warga yang  tidak  mampu  mengajukan  dana  untuk  sekolah  kepada  Kepala  Desa);  (d)  Bumi Panggung; (e) Pakarti.
Selain itu, alokasi dana yang tidak kalang penting adalah penggunaannya untuk beberapa  program.  Di  antaranya  ialah  (1)  BUMDes  Panggung  Lestari  dikelola  oleh pemerintah dan masyarakat desa demi peningkatan ekonomi desa. Badan ini dibentuk berdasarkan  pertimbangan  atas  potensi  dan  kebutuhan  desa.  BUMDes  Panggung Lestari berada di Kampung Mataraman. Aksi nyata dari BUMDes Panggung Lestari ini berupa  pengelolaan  rumah  sampah  (RPS).  RPS  didasarkan  pada  dua  potensi  yaitu menjaga  lingkungan  sekitar  dan  sebagai  unit  usaha.  Adapun  produk  BUMDes Panggung  Lestari  berupa  KUPAS  (Kelompok  Usaha  Pengelolaan  Sampah),  UCO, AGRO,  dan  Swadesa;  (2)  Bapel  JPS  (pelayanan  dan  jaminan  sosial  bagi  masyarakat
2 Wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desw  Panggungharjo,  Ibu  Minarsih,  S.Pd  pada  Jumat,  07 Desember 2018 jam 10.00
Desa Panggungharjo yang tidak mampu). Bapel JPS didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  di  Desa Panggungharjo supaya  masyarakat Desa Panggungharjo menjadi sejahtera. Pelayanan tersebut berupa JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS kesehatan ibu & anak. Adapun JPS kesehatan meliputi layanan luar gedung, biaya konsultasi dan pemeriksaan gratis, biaya tindakan  medis  kecil/sederhana, biaya pembelian obat, biaya  pelayanan gawat- darurat,  dan  perawat  homecare  oleh  perawat  desa;  JPS  pendidikan  meliputi  layanan asuransi  pendidikan  dengan  premi  dibayar  oleh  Bapel  JPS,  layanan  beasiswa pendidikan,  layanan  bantuan  pendidikan  tunai,  layanan  beasiswa  kuliah  gratis;  JPS kesehatan  ibu  &  anak  meliputi  7x  pemeriksaan  kehamilan,  persalinan  normal,  2x pemeriksaan nifas, dan 5x  imunisasi  lengkap untuk bayi;  (3)  SADEPA  (Sanggar Anak Desa  Panggungharjo)  adalah  sanggar  bagi  anak-anak  Desa  Panggungharjo  untuk mengembangkan  bakat  dan  minatnya.  Sanggar  ini  merupakan  forum  anak  di  Desa Panggungharjo  dan  berguna  sebagai  wadah  atau  pranata  partisipasi  bagi  anak  yang belum  berumur  18  tahun.  Program  SADEPA  yaitu  pustakawruh,  pustakaliling, pustakatalog, bioskop anak desa dan prau kertas (panggungharjo.desa.id, 2018).
Adapun  program-program  kelompok  masyarakat  desa  seperti  kelompok pertanian,  kelompok  peternakan,  PKK,  dan  padat  karya  dalam  pembangunan infrastruktur. Selain itu, program Kepala Desa Panggungharjo berupa satu rumah satu sarjana. Oleh sebab itu, pemerintah desa memberikan kesempatan pendidikan kepada warga  Desa  Panggungharjo.  Kendala  dalam  pelaksanaan  program  adalah  kurangnya antusias warga terkait program-program yang telah dicanangkan pemerintah desa. 3

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama, pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Panggungharjo  sudah  sesuai  dijalankan  dengan  baik secara teknik dan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab  V  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Selain  itu,  Pemerintah  Desa
3 Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Panggungharjo, Ibu Minarsih, S.Pd pada Jumat, 07 Desember 2018 jam 10.00
Panggungharjo  juga  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  desa  dengan melaporkan  hasil  APBDes  kepada  Camat,  pengunduhan  di  website  desa,  dan pemasangan baliho-baliho di sekitar desa.
Kedua , pemberdayaan masyarakat desa di Desa Panggungharjo juga sudah baik. Pemerintah  desa  mengembangkan  berbagai  unit-unit  kegiatan  kemasyarakat  seperti unit  ekonomi,  unit  pendidikan,  unit  kesejahteraan  masyarakat,  dan  unit  kesehatan. Selain unit kegiatan juga mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Dana  desa  juga  memberikan  dampak  positif  bagi  pembangunan  infrastruktur  dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan di mana peneliti hanya  meneliti  satu  desa  dan  penggalian  data  hanya  bersumber  dari  aparatur perangkat  desa  tanpa  menggali  sumber  dari  masyarakat  desa  yang  terkait  dengan aparatur.  Untuk  itu,  studi  ini  membuka  pengembangan  penelitian  selanjutnya  akan pentingnya meneliti dua desa atau sehingga dapat membandingkan data dengan lebih valid. Masyarakat dalam hal ini juga perlu menjadi bagian dari sumber data terutama pihak-pihak yang ikut aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat

## Daftar Pustaka
Adisasmita,  Rahardjo.  (2011).  Manajemen  Pemerintahan  Daerah.  Yogyakarta:  Garaha Ilmu.
Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting  hingga  Nol  Persen .  Berita  diakses  dari  www.nasional.kompas.com  pada tanggal 30 November 2018.
Arikunto,  Suharsimi.  (2002).  Prosedur  Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta: Rineka Cipta.
Darmiasih, Ni Kadek, et al. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Studi  Kasus  Desa  Tribuana,  Kec.  Sideman,  Kab.  Karangasem).  E-Journal Akuntansi, Vol.  1,  No.3.  Universitas  Pendidikan  Ganesha  diakses  dari www.ejournal.undiksha.ac.id pada tanggal 30 November 2018.
Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ihsanuddin.  ICW:  Ada 181  Kasus  Korupsi  Dana  Desa,  Rugikan  Negara  40,6  Miliar.  Berita diakses dari www.nasional.kompas.com pada tanggal 30 November 2018.
Mardikanto,  Totok  dan  Poerwoko  Soebianto.  (2012).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyasa,  E.  (2015).  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah.  Jakarta:  PT.Bumi Aksara.
Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241  Tahun  2014  pasal  1 tentang  Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa diakses dari www.keuangandesa.com pada tanggal 30 November 2018.
Wasistiono,  Sadu.  (2003).  Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintah  Daerah.  Bandung: CV.Fokusmedia.
Wasistiono, Sadu. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.113  Bab  V  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa diakses dari www.keuangandesa.com pada tanggal 30 November 2018.
Peraturan Bupati Bantul No.27 Tahun 2018 pasal 11 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa diakses dari www.keuangandesa.com pada tanggal 30 November 2018.