## PERAN PETUGAS PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN  K-3 (KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN) DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI
1 Sutaryat Trisnamansyah, 2 Asep Hidayat
1,2 STKIP Siliwangi
Abstrak
Berawal  dari  judul  Tesis  diatas  penulis  bermaksud  untuk melakukan  Sebuah  Penelitian  yang  berkaitan  dengan  masalah partisipasi  masyarakat  di  kelurahan  melong  kecamatan  Cimahi Selatan.  Dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data  tentang  (a) Pelaksanaan  program  k-3  dikelurahan  melong,  (b).  Bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  k-3,(c)  Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan k-3 di kelurahan melong.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Metode  Deskriptif,  dengan  Sampel  Penelitian  terdiri  dari  100 Orang kepala  keluarga, dari jumlah  67.108 orang yang berada di 36  RW  sekelurahan  Melong.  Adapun  pertanyaan  penelitian  yang pernah  diajukan  adalah  :  (a)Bagaimana  Pelaksanaan  K-3  di Kelurahan  Melong?,  (b)Bagaimana  bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat  yang  disumbangkan  dalam  pelaksanaan  k-3  di Kelurahan  Melong?,  (c)  Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi penghambat  dan  pendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  k-3?  Dari  hasil  penelitian  tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan  k-3 di Kelurahan Melong  belum berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini  dikarenakan  kadar  partisipasi warga  masyarakat  Melong  relatif  rendah  dengan  beberapa kenyataan  empirik,  menunjukan  bahwa  dorongan  masyarakat untuk  mengikuti  program  k-3  bukan  atas  keinginan  sendiri melainkan  melainkan  di  perintah  oleh  petugas  dari  Seksi Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  hal  ini  petugas  satuan pelaksana K-3(SPK-3).
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  bagian  dari  sebuah  upaya  untuk  mengelola Sumber Daya Alam, maka dengan demikian  pelaksanaan pembangunan harus  memperhatikan  lingkungan  hidup  manusia,ini  merupakan cerminan  dari  rasa  cinta  tanah  air  dan  adanya  kesadaran  masyarakat untuk mengelola  lingkungan hidup, pernyataan ini termaktub dalam UU RI No. 4 Tahun 1982
Lingkungan  hidup  merupakan  Rahmat  Alloh  SubhanahuWataala,  yang pemeliharaannya  tidak  terlepas  dari  keterlibatan  warga  masyarakat. Oleh  karena  itu  mengembangkan  kesadaran  masyarakat  dalam meningkatkan  partisipasi  adalah  penting  untuk  membangkitkan swadaya  dan  kreatifitas  masyarakat  dalam  memecahkan  masalah- masalah lingkungan hidup.
Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas Slamet Margono (1980 : 1), menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  itu  adalah  ikut  serta  ambil bagian dalam suatu kegiatan, ikut memanfaatkan serta menikmati hasil yang  telah  dicapai,  Partisipasi  merupakan  bagian  yang  sering  menjadi suatu kendala  dalam proses pembangunan.

## 1. Perumusan Masalah
Bagaimanakah  Peran  seksi  pemberdayaan    dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakat  melalui  penyuluhan  k-3,  di  Kelurahan  Melong Kecamatan Cimahi Selatan ?

## 2. Tujuan Penelitian
a. Untuk  memperoleh  data  tentang  pelaksanaan  kegiatan  k-3  di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan.
b. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat yang disumbangkan  dalam  pelaksanaan  k-3  di  Kelurahan  Melong Kecamatan Cimahi Selatan.
c. Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat  dan  pendorong  partisipasi  masyarakat,  dalam pelaksanaan kegiatan k-3 di Kecamatan Cimahi Selatan.

## 3. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang  berkenaan  dengan  teori  partisipasi  dan  teori  kesehatan masyarakat.
b. Diharapkan  dapat  memberikan  masukan  terhadap  penyempurnaan dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  k-3,  sehingga  program  k-3 dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh  warga  masyarakat  yang ada di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

## B. KAJIAN TEORI
1. Partisipasi menurut (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 124) adalah salah satu  bentuk  pengorganisasian  dalam  mengikutsertakan  seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan segala bentuk permasalahan  masyarakat  itu  sendiri,  senada  dengan  pendapat  di atas  (Santoso  S  Hamidjoyo,  1974  :  41)  mengatakan  bahwa partisipasi  adalah  ikut  serta  yaitu  mengikuti  dan  menyertai pemerintah dalam program pembangunan karena pada kesnyataannya  pemerintah  yang  sampai  saat  ini  merupakan perancang, penyelenggara dan penyedia dana dalam pembangunan. Pendapat  tersebut  mengandung  arti  bahwa  pembangunan  itu  di prakarsai  oleh  pemerintah,  masyarakat  dituntut  terlibat  atau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu.
Pembangunan  apapun  bentuknya  hanya  akan  berhasil  apabila  ada partisipasi  aktif  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  didukung  oleh adanya  pengertian,kesadaran  dan  inisiatif  dalam  melaksanakan program-program pemerintah.

## 2. Jenis-jenis Partisipasi
Dalam  teori  Partisipasi  terdapat  beberapa  jenis  partisipasi  seperti dikatakan  oleh  Santoso  S  Hamidjoyo  (1974:  6)  bahwa  jenis partisipasi  masyarakat  itu  berbeda  baik  secara  fisik  maupun  non fisik.Partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat itu diantaranya adalah  :  (a).  Partisipasi  buah  pikiran,  (b).  Partisipasi  tenaga,  (c). Partisipasi  harta  benda,  (d).  Partisipasi  keterampilan  dan kemahiran, (e). Partisipasi sosial.
Semakin  banyaknya  jenis  partisipasi  yang  disumbangkan,maka setiap  anggota  masyarakat  dapat  turut  merasakan  berbagai  hal sebagai  hasil    dalam  melaksanakan    program  pembangunan  dan sebagai  wujud  partisipasi  menurut  Engking  S  Hasan,  (2003  :  15) adalah sebagai berikut :
a. Turut serta menyumbangkan buah pikiran.
b. Turut serta menyumbangkan finansial (Harta Benda)
c. Turut serta menyumbangkan tenaga.
d. Turut serta menyumbangkan  dukungan, saran, anjuran-anjuran, nasihat dan sebagainya.
e. Turut serta mengambil keputusan.

## 3. Bentuk dan Unsur Partisipasi
Menurut  bentuknya  Santoso  S.  Hamijoyo  (1973  :  139)  mengatakan bahwa  partisipasi  terdiri  dari,  (a).  Partisipasi  aktif,  (b).  Partisipasi pasif.  Unsur  dasar  yang  menentukan  dalam  partisipasi  masyarakat menurut Santoso (1984: 41) adalah :
a. Komunikasi  sikap,  terdapat  pada  tingkah  laku  yang  diakibatkan oleh pengertian yang menimbulkan kesadaran.
b. Perubahan  sikap,terdapat  pada  tingkah  laku  yang  diakibatkan oleh pengertian yang menimbulkan kesadaran.
c. Rasa  kebanggaan  yang  menimbulkan  spontanitas  yaitu kesesuaian  melakukan  sesuatu  yang  tumbuh  dari  lubuk  hati sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain.

## 4. Ciri-ciri Partisipasi
Menurut  Enceng  Mulyana  (1986:  25)  ciri-ciri  umum  partisipasi adalah sebagai berikut :
a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental emosional yang dapat dilihat dari kemampuan perwujudan tingkah laku.
b. Kesediaan untuk memberikan dukungan tergerak setelah adanya stimulus,dan wujud dari lingkungan itu berbeda-beda.
c. Bahwa partisipasi dilakukan  dengan segala tanggungjawab atas dasar    kesadaran  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan  dan terhadap tujuan yang hendak dicapai.
d. Partisipasi tersebut tidak hanya sekedar  ikut ambil bagian, tetapi juga  memanfaatkan  hasil    dan  menikmati  hasil  dari pembangunan.

## 5. Konsep Dasar Kesehatan Lingkungan
a. Kesehatan  Lingkungan  adalah  Ilmu  yang  mempelajari  interaksi antara  lingkungan  dengan  ksehatan  manusia,  tumbuhan  dan hewan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  faktor  lingkungan yang  menguntungkan  (eugenik)dan  mengendalikan  faktor  yang merugukan  (disgenik),  sedemikian  rupa  sehingga  risiko terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan jadi terkendali. Usaha  yang  dilakukan  membuat  kondisi  semua  elemen lingkungan  air,  udara,  makanan,  tanah,  biota  dan  manusia beserta perilakunya) menjadi
sehat, sehingga tidak
menyebabkan timbulnya penyakit, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan demikian, kualitas lingkunganlah yang sangat penting untuk diperhatikan.

## b. Kesehatan Masyarakat
Kesehatan  Masyarakat  erat  sekali  hubungannya  dengan kesehatan lingkungan  kalau dilihat dari definisinya, seperti yang dikemukakan oleh Winslow (1920)yaitu: Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan kiat (art),untuk
1) Mencegah penyakit
2) Memperpanjang usia harapan hidup,dan
3) Meningkatkan kesehatan dan efesiensi masyarakat
Melalui masyarakat yang terorganisir untuk:
1) Sanitasi (kesehatan) lingkungan
2) Pengendalian penyakit menular
3) Pendidikan higiene perseorangan
4) Mengorganisir  pelayanan  medis  dan  perawatan  agar  dapat dilakukan dianosis dini dan pengobatan pencegahan, serta
5) Membangun  mekanisme  sosial,sehingga  setiap  insan  dapat menikmati  standar  kehidupan  yang  cukup  baik  untuk  dapat memelihara kesehatan.
Dengan  demikian  setiap  warga  negara  dapat  menyadari haknya  atas  kehidupan  yang  sehat  dan  panjang.Peran  serta masyarakat sangat penting dalam kesehatan masyarakat dan lingkungan.Sesuai dengan definisi”kesehatan masyarakat”yang  diberikan  oleh  Winslow,maka  masyarakat hanya akan sehat apabila setiap insan ikut serta menyehatkan dirinya  sendiri  serta  lingkungannya.Tampa  partisipasi masyarakat (termasuk partisipasi para ahli),kesehatan  tidak akan tercapai.
6. Penyuluhan Pembangunan dalam Pendidikan Luar Sekolah.
a. Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan  Luar  Sekolah  adalah  proses  pembelajaran  yang dilakukan  diluar  sekolah,  terorganisir dan  sistematik  berjangka pendek  dan  kontinu  untuk  memberikan    fasilitas  terhadap peserta  didik  dalam  rangka  mencapai  tujuan  belajarnya  serasi dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Seperti  dikemukakan  oleh beberapa Akhli berikut ini :
1) PLS  menurut  SEAMEO  :  adalah  setiap  usaha  pendidikan dalam arti luas yang didalamnya  terdapat komunikasi yang teratur,  terarah  diselenggarakan  di  luar  sekolah  sehingga seseorang  (sekelompok  orang)  memperoleh  informasi tentang  pengetahuan,  latihan,  keterampilan  dan  bimbingan sesuai dengan usianya dengan tujuan untuk mengembangkan, pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai yang  memungkinkan  dirinya  menjadi  peserta  didik  yang efisien  dan  efektif  dalam  lingkungan  keluarga,  pekerjaan serta negara.
2) PLS  menurut  Djudju  Sudjana  (2001:  98)  :  adalah  setiap kegiatan pendidikan yang sistematik diselenggarakan dengan sengaja  dan  berkelanjutan  diluar  jalur  pendidikan  sekolah untuk  membantu  peserta  didik  dalam  mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
3) Dari  kedua  pendapat  tersebut  diatas  kita  meyakini  bahwa PLS  merupakan  pendidikan  yang  bersifat  kemasyarakatan dan  berfungsi  untuk  menyiapkan  dan  memberikan  bekal kepada  warga  belajar,  agar  mampu  bekerja  dan berwirausaha  serta  meningkatkan  martabat  dan  kualitas kehidupannya.  Dan  kalau  dilihat  jenisnya  Pendidikan  Luar Sekolah  itu  terdiri  dari  :  (a).  Pendidikan  Umum,  (b). Pendidikan  Keagamaan,  (c).  Pendidikan  Jabatan  Kerja,  (d). Pendidikan  Kedinasan,  dan  (e).  Pendidikan  Kejuruan. Sedangkan menurut  fungsinya : (1). PLS sebagai  Suplemen, (2). PLS sebagai Komplemen dan (3). PLS sebagai Substitusi.

## b. Tujuan Pendidikan Luar Sekolah
Menurut PP No.73/ 1991 Pasal 2 :
1) PLS  melayani  warga  belajar  supaya  dapat  berkembang sedini  mungkin  dan  sepanjang  hayatnya  guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
2) PLS  membina  warga  belajar  agar  memiliki  pengetahuan,
keterampilan  dan  sikap  mental  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  diri,  bekerja  mencari  nafkah  atau melanjutkan ketingkat dan/ atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3) Memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.
c. Penyuluhan
Penyuluhan    adalah  sebuah  proses  belajar  pada  suatu pendidikan  yang  bersifat  non-formal  bagi  masyarakat  dan keluarganya  agar  berubah  perilakunya  untuk  berani  lebih baik, berusaha untuk lebih menguntungkan, berusaha hidup lebih  sejahtera,  bermasyarakat  lebih  baik  dan  menjaga kelestarian lingkungannya pun lebih baik. Selain dari pada itu Penyuluhan juga dapat menyebar luaskan informasi tentang pentingnya  ikut  serta  (Partisipasi)  dalam  pelaksanaan program  pemerintah.  Seperti  halnya  dalam  pelaksanaan program  Kebersihan,  Keindahan  dan  Ketertiban  (K-3). Seperti  dikemukakan  oleh    Setiana  L.  (2005)  Penyuluhan secara  umum  adalah  ilmu  sosial  yang  mempelajari  sistem dan  proses  perubahan  pada  individu  serta  masyarakat  agar dapat  terwujud  perubahan  yang  lebih  baik    sesuai  dengan harapan.  Banyak  sekali  istilah-istilah  atau  sebutan  terhadap Penyuluhan,  di  setiap  Negara  memiliki  sebutannya  masing- masing, (a). Di Indonesia penyuluhan artinya penyampaian/ informasi,  (b).  Di  Australia  di  kenal  dengan  forderung  yang artinya  menggiring  seseorang  ke  arah  yang  diharapkan,  (c). Di  Jerman  dikenal  dengan  sebutan aufklarung  artinya pencerahan
d. Pemberdayaan dalam kontek Pendidikan Luar Sekolah
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  upaya  atau  proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat  dalam  mengenali,  mengatasi,  memelihara,
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Seperti halnya di kemukakan oleh Engking S. Hasan (1998) : bahwa  Pemberdayaan  sebagai  upaya  memberikan  kekuatan kepada  orang  miskin  atau  kelompok    yang  lemah  agar mereka  menyadari  keadaan  dirinya  dan  pada  akhirnya mampu  melakukan  aksi  untuk  keluar  dari  lingkaran kemiskinannya tersebut.
1) Menurut  Batasannya  Pemberdayaan  Masyarakat  terdiri dari :
 Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman.
 Timbulnya kemauan atau kehendak.
 Timbulnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai program kegiatan yang di  selenggarakan oleh pemerintah.
2) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Pada  prinsipnya  pemberdayaan  masyarakat  mampu menumbuhkan  kemampuan  masyarakat  dari  dalam  diri masyarakat  itu  sendiri.  Dan  pemberdayaan  masyarakat itu bukan suatu yang ditanamkan atau dicangkokkan dari luar  masyarakat  yang  bersangkutan  melainkan  proses memampukan,  ”dari,  oleh  dan  untuk”  masyarakat  itu sendiri.
Sehingga pada akhirnya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan  kemandirian  baik  pada  dirinya  ataupun kelompok masyarakatnya, seperti :
a. Menumbuhkembangkan potensi diri
b. Mengembangkan gotong-royong
c. Menggali kontribusi masyarakat
d. Menjalin kemitraan
e. Desentralisasi.

## C. METODE
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ”Metode Deskriptif”. Dengan alat pengumpul data, observasi, wawancara, angket, dan Studi dokumentasi.

## D. PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini  penulis  mencoba  untuk menganalisa  data-data  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  pada bahasan terdahulu. Adapun peneliatian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  partisipasi  masyarakat,  serta  faktor  penyebab  rendahnya partisipasi masyarakat. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi  oleh  dua  faktor,  baik  dari  SPK-3  maupun  dari  masyarakat itu sendiri.
Hasil penelitian tersebut diatas menyatakan bahwa,pelaksanaan  K-3 di Kelurahan  Melong  Kecamatan  Cimahi  Selatan  belum  berjalan  dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kadar partisipasi masyarakat yang relatif rendah  dengan  beberapa  kenyataan  empirik,  menunjukan  bahwa dorongan  masyarakat  untuk  mengikuti  program  k-3  bukan  atas keinginannya  sendiri,  melainkan  perintah  dari  petugas  pemberdayaan
Volume 2, Nomor 2 September 2013, ISSN No. 2252-4738
dalam hal ini adalah satuan petugas pelaksana k-3. Disisi lain wujud dari Partisipasi  rendah  tampak  dalam  kedisiplinan,  tanggung  jawab pemeliharaan  yang  kurang  menggembirakan.  Bentuk  partisipasi masyarakat  Kelurahan  Melong  Kecamatan  Cimahi  Selatan  yang  dapat disumbangkan  dalam  pelaksanaan  program  K-3  adalah  dalam  bentuk tenaga dan hal ini diwujudkan pada saat melaksanakan kerja bakti yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Adapun yang menjadi yang menjadi faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  K-3 tersebut  datang  dari  warga  masyarakat  itu  sendiri  dan  juga  Petugas pemberdayaan  masyarakat  atau  Satuan  Petugas  Pelaksana  K-3,  antara lain:
1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya K-3.
2. Kurangnya  sosialisasi  dan  informasi  yang  disebarkan  oleh  SPK-3, kepada masyarakat tentang  pentingnya program K-3.
3. Adanya  ketidaksesuaian  antara  kebutuhan  masyarakat  dengan program – program yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Sedangkan  Yang  Menjadi  Pendorong  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat, diantaranya adalah:
1. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan.
2. Adanya keterikatan pada tujuan hidup.
3. Adanya kemampuan untuk menyesuaikan dengan bahan.
4. Adanya program kegiatan yang berjalan atau sedang dilaksanakan.

## E. KESIMPULAN
Pelaksanaan program K-3  akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada kerjasama antara Pemerintah  dengan masyarakat. Memelihara dan mewujudkan  lingkungan  hidup  yang  bersih,  tertib  dan  indah  adalah kewajiban  segenap  warga  masyarakat,dengan  adanya  partisipasi  aktif dari  seluruh  warga  masyarakat  maka  pelaksanaan  K-3  akan  berjalan dengan sempurna.
Bentuk  partisipasi  yang  disumbangkan  oleh  warga  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  K-3  adalah  adalah  dalam  bentuk  tenaga.  Dan faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  partisipasi  masyarakat adalah:  (a).  kurang  atau  tidak  adanya  komunikasi  yang  dapat memperluas informasi tentang  K-3, (b). Rendahnya tingkat pendidikan dan  pengetahuan  masyarakat,  yang  menyebabkan  kurangnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Sedangkan yang menjadi pendorong  untuk  berpartisipasi  adalah:  perasaan  senasib  dan
sepenanggungan, keterikatan  pada tujuan hidup, adanya kegiatan yang sedang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan, E S .(2003). Pembangunan Masyarakat (Hand Out Perkuliahan) STKIP  Siliwangi, Bandung
Slamet,  M.  (1980).  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan pedesaan. Jakarta: Tunas Hamidjoyo,  S.  S  .(1973).  Aplikasi  Model  komunikasi  pada  perubahan sikap. Bandung (IPPS-FIP) IKIP Bandung.
Sastropoetro. S .(1986).Partisipasi Komunikasi. Bandung Alumni Mulyana,  E  .(2010).  Bahan  Penulisan  Pengantar  Komunikasi,  Cimahi. STKIP  Siliwangi Bandung.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  (2007).  Promosi  Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku. Jakarta, Rineka Cipta Soemirat Slamet, Juli. (2011). Yogyakarta. Gajah Mada University Press AMDAL  .(2008).  Himpunan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia. Bandung. Nuansa Aulia