## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: May 19, 2021; Reviewed: May 20, 2021; Accepted: May 31, 2021.
To cite this article: Shohibuddin, M, Utami A.D, & Nurdinawati, D. (2021). Pemanfaatan Data Sensus Pertanian untuk Mendukung Program Land Reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7 (1), 126-148.
DOI: 10.31292/bhumi.v7i1.486
Copyright: ©2021 Mohamad Shohibuddin, Anisa Dwi Utami, Dina Nurdinawati. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Regular Research Article

## PEMANFAATAN DATA SENSUS PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM LAND REFORM: KASUS KABUPATEN BLITAR DAN LUWU UTARA
Mohamad Shohibuddin, 1, * Anisa Dwi Utami, 2 Dina Nurdinawati 3
1,3 Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB University 2 Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University Kampus IPB Dramaga, Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Bogor 16680 *E-mail korespondensi: m_shohib@ipb.ac.id
Abstract: The success of land reform depends, among others, on complete and accurate data on land tenure. Such data are still lacking since land registration has not been completed yet, while the completed ones are difficult to access. Actually, agriculture census data contain some information concerning farm landholding, although the last concept refers to “effective landholding” rather than “formal landholding” (legal ownership) as frequently used in land reform program. Using literary study, this article aims to analyse the 2013 Agricultural Census with special focus on Blitar in East Java and Luwu Utara in South Sulawesi to represents two types of ecosystems in Geertz’s conception, namely “Inner Indonesia” and “Outer Indonesia” respectively. The analysis resulted in detailed descriptions on the distribution of farm households, farmland use, and inequality of landholding which can be traced until the village level. For preparing land reform, it is important to combine this information with existed data on land ownership and to use it as a basis for further field-based inventories on farmland holding, ownership, use and utilization. This article concludes that the benefit of agricultural census data should be optimized. Some policy recommendations are also provided, emphasizing the urgency for more contextual way to implement land reform.
Keywords : Agricultural Census, Land Reform, Farm Household, Inequality of Landholding, Blitar, Luwu Utara Intisari: Keberhasilan program land reform bergantung antara lain pada data penguasaan tanah yang lengkap dan akurat. Data semacam ini masih belum memadai karena pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum tuntas, sementara data yang sudah tersedia sulit diakses. Sebenarnya, Sensus Pertanian mengandung banyak informasi mengenai penguasaan lahan pertanian, sekalipun konsep “penguasaan” ini mengacu pada “penguasaan efektif” dan bukan “penguasaan formal” (alias kepemilikan legal) yang sering dimanfaatkan dalam program land reform. Menggunakan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis data mentah Sensus Pertanian 2013 dengan fokus di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua kabupaten ini dipilih secara purposive untuk mewakili dua tipe ekosistem yang berbeda dalam konsepsi Geertz, yakni berturut-turut “Indonesia Dalam” dan “Indonesia Luar”. Hasil analisis menyajikan deskripsi detail mengenai sebaran rumah tangga petani, penggunaan lahan pertanian, dan ketimpangan penguasaan lahan yang bisa ditelusuri hingga ke level desa. Untuk perencanaan land reform, sangat penting untuk memadukan informasi ini dengan data kepemilikan tanah yang ada dan menjadikannya sebagai pijakan bagi inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di lapangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa manfaat data Sensus Pertanian perlu lebih dioptimalkan. Beberapa rekomendasi kebijakan juga disajikan yang menekankan urgensi pelaksanaan land reform secara lebih kontekstual.
Kata Kunci : Sensus Pertanian, Land Reform, Rumah Tangga Petani, Ketimpangan Penguasaan Lahan, Blitar, Luwu Utara
Mohamad Shohibuddin, Anisa Dwi Utami, Dina Nurdinawati, Pemanfaatan Data Sensus ... 126-148

## A. Pendahuluan
Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis karena berkontribusi besar pada kesejahteraan penduduk dan perekonomian secara luas di Indonesia. Ditinjau dari aspek pertama, sektor pertanian masih merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar rumah tangga di pedesaan. Bahkan di sebagian besar kabupaten di luar Jawa, peran sektor ini sangat vital karena mayoritas penduduk tinggal di pedesaan dan menggantungkan kehidupannya dari berbagai usahatani. Konsekuensinya, kinerja sektor pertanian sangat menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dan akan berkontribusi besar pada upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan.
Lebih jauh, kinerja sektor pertanian juga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pedesaan secara lebih luas, terutama ketika proses penciptaan nilai tambah produk pertanian dapat diciptakan di desa sendiri melalui industrialisasi pedesaan (Sajogyo & Tambunan, Eds. 1990). Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka surplus dan akumulasi modal dari sektor pertanian dan ekonomi pedesaan juga akan berdampak signifikan pada kinerja berbagai sektor lain di perkotaan.
Sayangnya, kinerja dan kontribusi sektor pertanian seperti digambarkan di atas belum berhasil diwujudkan. Sebagai ilustrasi, penduduk miskin di Indonesia sebagian besar berada di pedesaan dengan persentase sebesar 12,82%, dibandingkan dengan di perkotaan yang hanya 7,38%. Mayoritas penduduk miskin ini ternyata adalah rumah tangga dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian, yakni sebesar 62,39% di pedesaan dan 23,57% di perkotaan. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin yang sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian hanya sebesar 49,97% di pedesaan dan 10,42% di perkotaan (BPS, 2020).
Salah satu faktor yang menghambat kinerja sektor pertanian adalah persoalan struktural menyangkut lahan pertanian. Lahan merupakan faktor produksi utama pada sektor pertanian yang penguasaan dan pengelolaannya dapat melahirkan berbagai konsekuensi mendasar secara ekologis, sosial-ekonomi, dan politik. Setidaknya, ada empat kategori persoalan struktural di sektor pertanian yang berpusat pada faktor lahan ini. Dua persoalan pertama berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian, baik berupa perubahan pemanfaatan lahan itu dari fungsi produksi komoditas pangan ke non-pangan, 1 atau berupa perubahan penggunaan lahan itu dari fungsi pertanian ke non-pertanian. 2 Lalu, dua persoalan struktural terakhir berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan, baik ketimpangan itu berdimensi horizontal di antara sesama petani atau berdimensi vertikal yang berlangsung antara petani dengan perusahaan skala besar (Shohibuddin, 2019).
Mengenai ketimpangan penguasaan lahan di antara sesama petani sendiri, hal ini terjadi ketika sebagian kecil petani menguasai lahan yang sangat luas, sementara sebagian besar petani kekurangan akses atas lahan pertanian. 3 Kondisi ini diperparah oleh kebijakan alokasi tanah dari pemerintah yang sering lebih memihak kepentingan korporasi besar. Jadi, alih-alih diberikan kepada petani miskin dan buruh tani yang amat membutuhkan lahan garapan, banyak tanah justru dialokasikan untuk korporasi di bidang perkebunan, pertambangan, industri, real estate , dan sebagainya. 4 Ironisnya, konsesi tanah untuk korporasi ini sering bertumpang tindih dengan lahan-lahan yang dikuasai rakyat, termasuk masyarakat adat. Hal inilah yang memicu penggusuran lahan rakyat yang tidak jarang disertai dengan kekerasan, yakni apa yang dewasa ini kerap dijuluki global land grab (Borras & Franco, 2012). 5
Reforma agraria merupakan strategi pembangunan yang banyak dijalankan oleh berbagai negara untuk menjadikan sektor pertaniannya dapat berkembang pesat, berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan petani dan sektor perekonomian lain, dan pada akhirnya menjadi landasan kokoh bagi pembangunan nasional (Wiradi, 2009a). Reforma agraria juga merupakan respons tepat terhadap empat persoalan struktural di atas, mengingat ia merupakan serangkaian upaya pembaruan yang terpadu untuk memastikan lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan, dikuasai secara lebih merata di antara para petani, dan diusahakan secara lebih produktif. 6

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Inti pelaksanaan reforma agraria adalah land reform, yaitu upaya pembaruan struktur penguasaan lahan pertanian yang timpang agar tercipta sebaran penguasaan yang lebih adil. Menurut Wiradi (2009a), keberhasilan land reform ditentukan antara lain oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat. Data yang  diperlukan  antara  lain  adalah  profil  rumah  tangga  yang  terlibat  usahatani,  penggunaan  lahan pertanian, luas dan lokasi lahan pertanian yang dikuasai, serta dasar penguasaan lahannya. Tanpa data semacam ini, perombakan penguasaan lahan tidak akan dapat dilaksanakan secara baik, bahkan dapat menimbulkan dampak yang merugikan.
Sayangnya, sampai sekarang data semacam ini belum tersedia secara memadai. Salah satu penyebabnya adalah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum tuntas, meskipun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mengakselerasi proses ini secara massif (Marryanti & Purbawa, 2018). Bahkan jika pendaftaran tanah ini berhasil dituntaskan, masih diragukan apakah aksesibilitas datanya benar-benar akan dibuka sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lubis, 2017). Lagi pula, penekanan pendaftaran tanah hanya pada tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan hak legal atau alas hak tertentu tanpa menyasar tanah-tanah yang dikuasai secara efektif berdasarkan relasi-relasi penyakapan ( tenancy relations ) seperti sewa-menyewa, bagi hasil, pinjam pakai, gadai, dan lain sebagainya. Padahal, banyak relasi penyakapan ini yang juga sangat timpang dan perlu dikoreksi.
Terkait kebutuhan data ini, sebenarnya sejak 1963 Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Pertanian secara rutin setiap sepuluh tahun sekali. Informasi yang digali melalui sensus ini juga  mencakup  profil  rumah  tangga  petani,  kegiatan  usahatani,  serta  penggunaan  dan  penguasaan lahan pertanian. Sayangnya, data sensus ini belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung program land reform,  misalnya dianalisis untuk  membantu  identifikasi potensi tanah objek  land reform dan calon penerima manfaatnya. Salah satu penyebabnya adalah karena konsep “penguasaan lahan” yang digunakan dalam Sensus Pertanian merujuk pada pengertian penguasaan efektif , yakni penguasaan garapan (operasional) atas lahan pertanian oleh rumah tangga petani tanpa yang bersangkutan harus menjadi pihak yang menguasai lahan ini secara formal . 7 Sementara dalam praktik land reform selama ini, ketimpangan penguasaan formal atau pemilikan legal inilah yang lebih sering dijadikan sasaran, sementara ketimpangan penguasaan efektif cenderung diabaikan. Padahal, sebenarnya, konsepsi dasar land reform juga harus menyasar bentuk-bentuk relasi penyakapan yang tidak adil, seperti diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## B. Metode
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memanfaatkan data Sensus Pertanian ini dalam rangka menyajikan berbagai informasi yang relevan bagi pelaksanaan program land reform. Terlepas dari pengertiannya yang terbatas atas “penguasaan lahan”, data Sensus Pertanian bagaimanapun tetap penting dimanfaatkan. Sebab, data inilah yang sejauh ini mampu menyediakan informasi paling lengkap secara nasional mengenai distribusi rumah tangga petani serta penggunaan dan penguasaan lahan pertaniannya yang bahkan dapat ditelusuri hingga ke tingkat desa.
Penyusunan artikel ini, dengan demikian, didasarkan pada studi pustaka, yaitu pendekatan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam artikel ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder atau sumber tangan kedua (Zed, 2008). Adapun sumber utama data sekunder yang digunakan berasal dari data mentah Sensus Pertanian tahun 2013 (selanjutnya disebut ST2013) yang dikeluarkan oleh BPS. Sumber utama ini kemudian dilengkapi dengan sejumlah publikasi dari BPS pusat dan daerah sebagai sumber pendukung.
Sesuai tujuan penulisannya, artikel ini akan memfokuskan pada penguasaan lahan pertanian dan ketimpangan distribusinya di antara rumah tangga petani. Oleh karena itu, pengolahan data statistik ST2013 ini akan dilakukan secara selektif, yakni dibatasi hanya pada variabel-variabel dalam “Kuesioner Sensus Pertanian: Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian” yang dianggap relevan seperti tercantum pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Daftar Kode Pertanyaan dan Pertanyaan dalam Kuesioner ST2013 yang Dijadikan Variabel Penelitian
Blok Kode Pertanyaan Pertanyaan 9 r901a6k2 Total lahan pertanian sawah yang dikuasai (m 2 ) r901b8k2
Total lahan pertanian bukan sawah yang dikuasai (m 2 )
Sumber: kuesioner ST2013.
Dalam menganalisis variabel-variabel di atas, artikel ini memfokuskan pada kasus Kabupaten Blitar di Jawa Timur dan Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Dua kasus ini dipilih secara purposive untuk mewakili dua tipe ekosistem dalam pengertian yang dimaksudkan Geertz (1963), yaitu “Indonesia Dalam” dan “Indonesia Luar”. Dalam hal ini, Kabupaten Blitar mewakili tipe ekosistem pertama yang ditandai oleh pola pertanian intensif, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan sistem penguasaan lahan yang bersifat individual. Adapun Kabupaten Luwu Utara mewakili tipe ekosistem kedua yang ditandai oleh pola pertanian ekstensif, tingkat kepadatan penduduk yang rendah, namun dengan sistem tenurial yang kompleks karena mengombinasikan pola penguasaan individual, semi-individual, dan komunal.
Dengan menganalisis data ST2013 pada dua kabupaten ini untuk menghasilkan data-data yang relevan bagi program land reform seperti telah diilustrasikan di atas, maka akan diperoleh profil desa- desa yang perlu diprioritaskan sebagai lokasi program land reform berdasarkan tingkat keparahan ketimpangannya, baik dari sisi penguasaan lahannya maupun relasi penyakapannya. Berdasarkan pemetaan wilayah prioritas ini, selanjutnya dapat ditempuh prosedur baku yang biasa dilakukan dalam perencanaan program land reform, yaitu inventarisasi Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T). Dengan cara ini, maka data penguasaan efektif dan penguasaan formal atas lahan pertanian dapat dihimpun dan dipadukan secara lengkap dan baik. Kelengkapan data semacam ini akan sangat bermanfaat bagi perencanaan program land reform maupun keberhasilan pelaksanaannya.

## C.  Luas Wilayah dan Lahan Pertanian

## 1.  Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur dengan wilayah seluas 1.558,79 km² atau 155.879 ha. Secara geografis, kabupaten ini terpilah dua berkat Sungai Brantas yang membelah persis di tengah wilayahnya. Dari 22 kecamatan yang ada, 15 kecamatan berada di sebelah utara Sungai Brantas, yaitu: Wonodadi, Srengat, Sanankulon, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok, dan Udanawu. Sedangkan tujuh kecamatan sisanya terletak di sebelah selatan Sungai Brantas, yaitu: Kademangan, Sutojayan, Binangun, Wates, Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung.

## Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blitar
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis di Kabupaten Blitar. Dari sisi perekonomian daerah, sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten ini, yaitu sebesar 47%, berasal dari kontribusi sektor pertanian. Partisipasi tenaga kerja terbesar juga berasal dari sektor ini yang menyerap tenaga kerja hingga 47,94%. Peran strategis ini juga terlihat pada komposisi penggunaan lahan di wilayah kabupaten ini. Dari 158.879 ha luas wilayah, sebesar 65.872,67 ha (41,46%) merupakan lahan pertanian. Sebagian besar lahan pertanian ini, sesuai karakteristik kabupaten ini yang didominasi dataran tinggi, adalah lahan non-sawah seluas 43.166,46 ha (27,17% dari luas wilayah), sementara lahan sawah hanya seluas 22.706,00 ha (14,29% dari luas wilayah). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam mata pencaharian penduduk.

## 2.  Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Luwu Utara berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 7.502,58 km 2 atau 750.258 ha. Pada saat pelaksanaan Sensus Pertanian 2013, kabupaten ini terbagi atas sebelas kecamatan, meskipun sejak itu pemekaran telah beberapa kali dilakukan sehingga jumlah kecamatan saat ini sudah mencapai 15 kecamatan. Sembilan dari sebelas kecamatan terletak di wilayah pesisir atau dataran rendah, yaitu: Malangke, Malangke Barat, Baebunta, Sabbang, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, dan Bone-Bone. Adapun tiga kecamatan sisanya, yaitu Limbong, Seko dan Rampi, termasuk dataran tinggi (lihat Gambar 2).

## Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Utara (Tahun 2013)
Seperti halnya di Kabupaten Blitar, sektor pertanian juga berkontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Luwu Utara. Sebesar 63,36% dari total PDRB kabupaten ini disumbang oleh sektor pertanian. Partisipasi tenaga kerja terbesar juga dari sektor ini di mana 57,65% dari total tenaga kerja bekerja pada berbagai jenis usahatani. Lahan pertanian di kabupaten ini yang cukup luas, yakni 86.822,15 ha, juga mengindikasikan peran penting sektor pertanian bagi mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Angka ini memang hanya merupakan 11,57 % dari total luas wilayah, akan tetapi ini adalah cerminan dari dominasi kawasan hutan di kabupaten ini. Sebagian besar lahan pertanian itu adalah lahan non-sawah seluas 73.032,26 ha (9,73% dari luas wilayah), sementara lahan sawahnya hanya mencapai 13.789,89 ha (1,84% dari luas wilayah).
Berikut ini dirangkumkan perbandingan luas wilayah dan lahan pertanian di dua kabupaten yang dikaji artikel ini.
Tabel 2. Perbandingan Luas Wilayah dan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Luwu Utara, 2013
Kabupaten Luas Wilayah (Ha) Luas Lahan Sawah Luas Lahan Non-Sawah Luas Total Lahan Pertanian Ha % Ha % Ha % Blitar 158.879 22.706,00 14,29 43.166,46 27,17 65.872,67 41,46 Luwu Utara 750.258 13.789,89 1,84 73.032,26 9,73 86.822,15 11,57
Sumber: data ST 2013 (diolah).

## D.  Rumah Tangga Petani
Salah satu kepedulian kunci dalam tinjauan transformasi agraria (Wiradi, 2009a) adalah seberapa besar Rumah Tangga Pertanian (RTP) di suatu wilayah yang bekerja di sektor pertanian dan berapa luas proporsi lahan yang mereka kuasai. Kondisi ideal untuk mewujudkan transformasi agraria yang lebih baik adalah ketika jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun seiring peluang kerja di

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
sektor non-pertanian yang meningkat, dan dengan demikian seiring pelaksanaan land reform maka RTP yang bertahan di sektor pertanian dapat menguasai lahan pertanian lebih luas dan dapat menjalankan usahatani yang lebih produktif. Kondisi ideal ini oleh UU No. 56 PRP Tahun 1960 dibayangkan bakal dicapai apabila penguasaan lahan pertanian per RTP sekurangnya seluas 2 ha. Seperti tercermin pada uraian di bawah nanti, kondisi ideal ini masih jauh dari harapan.

## 1.  Kabupaten Blitar
Pada 2013, jumlah rumah tangga di Kabupaten Blitar mencapai 436.064 di mana 209.032 (48%) di antaranya merupakan Rumah Tangga Petani (RTP). Sebagian besar RTP ini menguasai lahan pertanian, baik milik sendiri atau lahan garapan milik pihak lain. Ada pula RTP yang tidak menguasai lahan dan bekerja sebagai buruh tani di lahan pihak lain (RTP tuna kisma).
Jika ditelusuri pada tingkat kecamatan, terdapat 12 kecamatan dengan jumlah RTP lebih dari separuh total rumah tangga di kecamatan bersangkutan. Kecamatan dengan persentase RTP tertinggi adalah Bakung (69,57%), disusul oleh Panggungrejo (68,78%), dan oleh Binangun dan Wates di urutan ketiga (64,59%). Adapun kecamatan dengan persentase RTP terendah adalah Sanankulon (29,46%). Dilihat dari angka absolut, Ponggok memiliki jumlah RTP terbesar sebanyak 18.732, disusul Gandusari sebanyak 13.512 dan Kademangan sebanyak 12.377. Adapun kecamatan dengan jumlah RTP terkecil adalah Sanankulon, yakni hanya 5.999. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Gambaran RTP dan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan, 2013
No Kecamatan RTP Total Lahan Pertanian Luas Total Lahan Pertanian Σ RTP % RTP Ha % Luas 1. Bakung 7.344 69,57 4.445,310 6,75 2. Wonotirto 8.992 59,80 5.287,886 8,03 3. Panggungrejo 11.456 68,78 5.982,823 9,08 4. Wates 7.541 64,59 3.291,966 5,00 5. Binangun 10.952 64,59 4.444,640 6,75 6. Sutojayan 7.669 40,24 1.689,316 2,56 7. Kademangan 12.377 47,95 4.199,366 6,37 8. Kanigoro 11.502 41,08 1.895,915 2,88 9. Talun 8.448 37,83 2.334,258 3,54 10. Selopuro 6.501 42,57 1.770,376 2,69 11. Kesamben 9.487 50,19 2.705,840 4,11 12. Selorejo 7.163 50,72 2.579,293 3,92 13. Doko 8.343 51,91 2.846,643 4,32 14. Wlingi 6.532 32,21 1.719,144 2,61 15. Gandusari 13.512 52,51 3.805,734 5,78 16. Garum 9.565 39,98 2.334,003 3,54 17. Nglegok 11.679 46,24 2.727,256 4,14 18. Sanankulon 5.999 29,46 1.225,078 1,86 19. Ponggok 18.732 53,10 4.418,357 6,71 20. Srengat 9.120 54,18 2.009,425 3,05 21. Wonodadi 8.460 57,86 2.018,321 3,06 22. Udanawu 7.658 32,82 2.141,719 3,25 Kabupaten Blitar 209.032 47,94 65.872,669 100
Sumber: data ST2013 dan Kecamatan dalam Angka (diolah).
Keterangan: Persentase RTP adalah terhadap total rumah tangga di kecamatan atau kabupaten bersangkutan, sementara persentase lahan pertanian adalah terhadap luas total lahan pertanian di Kabupaten Blitar.
Dari Tabel 3 di atas juga dapat diketahui gambaran kepadatan agraria di masing-masing kecamatan, yaitu dengan membandingkan antara luas lahan pertanian dan jumlah RTP-nya. Kecamatan Bakung, Wonotirto dan Panggungrejo secara berjenjang adalah tiga kecamatan dengan kepadatan agraria terendah. Sebaliknya, Kanigoro (ibu kota kabupaten) dan dua kecamatan yang bersebelahan (Sanankulon dan Sutojayan) adalah tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan agraria tertinggi.
Jika ditelusuri menurut golongan penguasaan lahannya, sebanyak 208,144 atau 99,58% dari total 209.032 RTP di kabupaten ini menguasai lahan pertanian. Sesuai karakteristik wilayah yang dominan lahan kering, RTP yang menguasai lahan sawah jauh lebih kecil, yaitu sebesar 91.853 (43,94% dari total RTP). Bandingkan dengan RTP yang menguasai lahan non-sawah yang mencapai 191.753 (91,73% dari total RTP). Hal ini menunjukkan bahwa lahan non-sawah lebih menjadi tumpuan hidup para petani di kabupaten ini daripada lahan sawah. Sejalan dengan ini, jumlah RTP tuna kisma di lahan sawah diduga juga lebih besar dibandingkan di lahan non-sawah. 8 Namun, jika dua jenis lahan pertanian digabungkan, hampir semua RTP menguasai lahan pertanian, khususnya lahan non-sawah. Hanya terdapat 888 (0,42% dari total RTP) yang tidak menguasai lahan sama sekali. Pada Tabel 4 berikut disajikan gambaran RTP menurut golongan penguasaan lahannya. 9
Tabel 4. Gambaran RTP Menurut Golongan

## Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar, 2013
No Golongan Luas Penguasaan (Ha) RTP Lahan Sawah RTP Lahan Non-Sawah RTP Total Lahan Pertanian Σ RTP % RTP Σ RTP % RTP Σ RTP % RTP 1. 0 (Tuna Kisma) *) NA NA NA NA 888 0,42 2. < 0,1 21.480 23,39 96.624 50,39 61.940 29,63 3. 0,1 – 0,24 39.694 43,21 39.208 20,45 57.359 27,44 4. 0,25 – 0,49 21.391 23,29 30.175 15,74 49.010 23,45 5. 0,5 – 0,99 7.373 8,03 18.305 9,55 28.852 13,80 6. 1,00 – 1,99 1.546 1,68 5.989 3,12 8.926 4,27 7. 2,00 – 2,99 235 0,26 893 0,47 1.295 0,62 8. 3,00 – 4,99 91 0,10 319 0,17 456 0,22 9. 5,00 - 7,49 26 0,03 124 0,06 169 0,08 10. 7,50 – 9,99 8 0,01 42 0,02 53 0,03 11. ≥ 10 9 0,01 74 0,04 84 0,04 Jumlah 91.853 100 191.753 100 209.032 100
Sumber: data ST2013 (diolah).
*) Lihat penjelasan pada Endnote no. 8.
Apabila jumlah RTP di Kabupaten Blitar pada 2013 ini dibandingkan dengan angka RTP pada 2003, ditemukan bahwa selama satu dekade ini terjadi penurunan RTP dalam jumlah yang cukup besar. Inilah salah satu aspek dari fenomena yang kerap disebut depeasantization (lihat misalnya Araghi, 1995; McMichael, 2012). Pada 2003, jumlah RTP di kabupaten ini sebesar 252.244, namun pada sepuluh tahun berikutnya menjadi 209.032 atau berkurang 43.212 (17,13%). Penurunan jumlah RTP selama periode 2003-2013 ini adalah kecenderungan umum secara nasional (bahkan global), dan ini terjadi terutama pada golongan RTP yang menguasai lahan pertanian < 0,1 ha. Secara nasional, penurunan ini mencapai 5.096.715 RTP (16,32%). Dari angka ini, penurunan terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu sekitar 90%. Jawa Timur adalah provinsi ketiga yang mengalami penurunan RTP terbanyak (setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat), yakni sebesar 1.336.012 (21,16%). Dibandingkan dengan angka di tingkat nasional dan provinsi ini, maka persentase penurunan jumlah RTP di Kabupaten Blitar berada sedikit di atas angka nasional, namun cukup jauh berada di bawah angka provinsi.

## 2.  Kabupaten Luwu Utara
Pada 2013, Kabupaten Luwu Utara dihuni 70.671 rumah tangga di mana 52.206 (73,87%) di antaranya merupakan Rumah Tangga Petani (RTP). Jika sebaran RTP ini ditelusuri hingga ke level kecamatan, terlihat jelas bahwa penduduk di kabupaten ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian. Hanya satu kecamatan, yaitu Masamba (ibu kota kabupaten), yang RTP-nya tidak mencapai separuh dari total rumah tangga di kecamatan bersangkutan dengan persentase hanya sebesar 44,48%. Sebaliknya, terdapat tiga kecamatan dengan persentase RTP di atas 90%, yaitu Seko (94,11%), Rampi (92,95%), dan Limbong (92,85%). Dilihat dari angka absolut, jumlah RTP terbesar terdapat di Baebunta sebanyak 7.993, disusul Bone-bone sebesar 7.678 dan Sukamaju sebesar 7.424. Adapun kecamatan dengan jumlah RTP terkecil adalah Limbong sebesar 740. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Gambaran RTP dan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan, 2013 No Kecamatan RTP Total Lahan Pertanian Luas Total Lahan Pertanian Σ RTP % RTP Ha % Luas 1. Sabbang 7.006 82,74 10.031,57 11,55 2. Baebunta 7.993 76,59 13.789,48 15,88 3. Malangke 5.152 83,58 11.837,04 13,63 4. Malangke Barat 4.672 85,24 10.202,86 11,75 5. Sukamaju 7.424 71,57 8.056,48 9,28 6. Bone-Bone 7.678 69,10 11.069,25 12,75 7. Masamba 3.810 44,48 5.481,96 6,31 8. Mappedeceng 4.326 77,20 6.307,88 7,26 9. Rampi 593 92,95 730,1144 0,84 10. Limbong 740 92,85 1.035,02 1,19 11. Seko 2.812 94,11 8.280,49 9,54 Kabupaten Luwu Utara 52.206 73,87 86.822,15 100
Sumber: data ST2013 dan Kecamatan dalam Angka (diolah).
Keterangan: Persentase RTP adalah terhadap total rumah tangga di kecamatan atau kabupaten bersangkutan, sementara persentase lahan pertanian adalah terhadap luas total lahan pertanian di Kabupaten Luwu Utara.
Tabel 5 di atas juga memperlihatkan bahwa Seko memiliki tingkat kepadatan agraria paling rendah ditinjau dari perbandingan jumlah RTP dengan total luas lahan pertaniannya. Posisi ini diikuti oleh Malangke dan Malangke Barat pada peringkat berikutnya. Sebaliknya, tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Sukamaju, disusul oleh Rampi dan Limbong.
Jika sebaran 53.206 RTP di Kabupaten Luwu Utara di atas dipetakan berdasarkan penguasaan lahannya, terdapat 51.670 RTP (98,97%) yang menguasai lahan pertanian. Jumlah RTP yang menguasai lahan non-sawah mencapai 49.084 (94% dari total RTP), sementara yang menguasai lahan sawah hanya sebesar 20.789 (39,82% dari total RTP). Kondisi ini tentu mencerminkan karakteristik wilayah kabupaten ini yang didominasi lahan kering. Sejalan dengan ini, jumlah RTP tuna kisma paling tinggi diperkirakan terdapat di lahan sawah. Namun, jika kedua jenis lahan pertanian ini digabungkan, maka jumlah RTP tuna kisma hanya sebanyak 536 (1,03% dari total RTP). Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua RTP di Kabupaten Luwu Utara menguasai lahan pertanian, terutama lahan non-sawah. Tabel 6 di bawah menyajikan gambaran RTP menurut golongan penguasaan lahannya.
Mohamad Shohibuddin, Anisa Dwi Utami, Dina Nurdinawati, Pemanfaatan Data Sensus ... 126-148
Tabel 6. Gambaran RTP Menurut Golongan

## Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Luwu Utara, 2013
No Golongan Luas Penguasaan (Ha) RTP Lahan Sawah RTP Lahan Non-Sawah RTP Total Lahan Pertanian Σ RTP % RTP Σ RTP % RTP Σ RTP % RTP 1. 0 (Tuna Kisma) *) NA NA NA NA 536 1,03 2. < 0,1 280 1,35 4.489 9,15 1.645 3,15 3. 0,1 – 0,24 1.811 8,71 2.537 5,17 1.639 3,14 4. 0,25 – 0,49 5.958 28,66 5.486 11,18 5.392 10,33 5. 0,5 – 0,99 7.341 35,31 10.043 20,46 11.325 21,69 6. 1,00 – 1,99 4.345 20,90 13.792 28,10 16.184 31,00 7. 2,00 – 2,99 780 3,75 6.461 13,16 7.968 15,26 8. 3,00 – 4,99 226 1,09 4.202 8,56 5.119 9,81 9. 5,00 - 7,49 32 0,15 1.325 2,70 1.540 2,95 10. 7,50 – 9,99 12 0,06 378 0,77 445 0,85 11. ≥ 10 4 0,02 371 0,76 413 0,79 Jumlah 20.789 100 49.084 100 52.206 100
Sumber: data ST2013 (diolah).
*) Lihat penjelasan pada Endnote no. 8.
Apabila dibandingkan dengan kondisi satu dekade terdahulu (2003), hasil ST2013 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah RTP di Kabupaten Luwu Utara, sekalipun tidak terlalu besar. Menurut data Sensus Pertanian 2003, jumlah RTP di kabupaten ini sebesar 53.886. Tetapi sepuluh tahun berikutnya, jumlah itu menjadi 52.206 atau berkurang sebesar 3,12%. Persentase ini terhitung sangat kecil dibandingkan angka penurunan di level nasional yang mencapai 16,32%, maupun di level Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 9,36%. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Ke manakah RTP yang meninggalkan sektor pertanian ini pergi? Alih profesi apakah yang terjadi pada mereka? Bagaimanakah taraf kehidupan mereka di tempat baru setelah tidak lagi menjadi petani? Sayangnya, data ST2013 tidak menyediakan informasi yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar transformasi agraria ini.

## E.  Penguasaan Lahan Pertanian
Apabila pada bagian terdahulu telah diuraikan sebaran RTP berdasarkan sebelas golongan penguasaan lahan (dirangkum dalam Tabel 4 dan 6), maka pada bagian ini akan diuraikan lebih lanjut proporsi luas lahan pertanian yang dikuasai oleh masing-masing golongan penguasaan tersebut. Dalam rangka ini, serta untuk memungkinkan perbandingan secara kontekstual atas dua kabupaten yang dianalisis, artikel ini akan mengkategorisasi ulang sepuluh golongan yang menguasai lahan dalam Tabel 4 dan 6 itu (mengecualikan golongan tuna kisma) ke dalam empat skala penguasaan lahan, yakni gurem, kecil, menengah dan besar. Terkait ini, argumen yang ditekankan artikel ini adalah pentingnya menentukan rentang luas penguasaan pada empat skala itu secara fleksibel sesuai kondisi pada dua kabupaten yang ekosistemnya berbeda ini.

## 1.  Kabupaten Blitar
Mengacu Tabel 7 di bawah, kondisi ketimpangan dapat dilihat secara jelas pada ketidakseragaman antara persentase RTP pada tiap-tiap golongan penguasaan lahan dengan persentase luas lahan yang dikuasai oleh masing-masing golongan tersebut. Sebagai contoh, RTP yang menguasai lahan seluas < 0,1 ha adalah golongan terbesar di Kabupaten Blitar (29,63% pada kategori total lahan pertanian), namun golongan ini hanya menguasai 3,33% dari keseluruhan lahan pertanian di kabupaten ini.
Tabel 7. Proporsi Luas Penguasaan Lahan Pertanian Menurut Golongan Penguasaan Lahan di Kabupaten Blitar, 2013
No Golongan Luas Penguasaan (Ha) Lahan Sawah Lahan Non-Sawah Total Lahan Pertanian % RTP % Luas % RTP % Luas % RTP % Luas 1. 0 (Tuna Kisma) *) NA 0,00 NA 0,00 0,42 0,00 2. < 0,1 23,39 5,87 50,39 6,11 29,63 3,33 3. 0,1 – 0,24 43,21 27,35 20,45 14,24 27,44 14,22 4. 0,25 – 0,49 23,29 31,17 15,74 22,88 23,45 25,24 5. 0,5 – 0,99 8,03 21,33 9,55 27,10 13,80 28,77 6. 1,00 – 1,99 1,68 8,63 3,12 17,16 4,27 17,12 7. 2,00 – 2,99 0,26 2,37 0,47 4,68 0,62 4,51 8. 3,00 – 4,99 0,10 1,50 0,17 2,62 0,22 2,49 9. 5,00 - 7,49 0,03 0,64 0,06 1,64 0,08 1,47 10. 7,50 – 9,99 0,01 0,30 0,02 0,83 0,03 0,67 11. ≥ 10 0,01 0,85 0,04 2,73 0,04 2,17 Jumlah 100 100 100 100 100 100
Sumber: data ST2013 (diolah).
*) Lihat penjelasan pada Endnote no. 8.
Merujuk Tabel 7 ini, proporsi luas lahan pertanian yang dikuasai pada empat skala penguasaan juga dapat dikalkulasikan. Dalam kasus Kabupaten Blitar, dengan memperhatikan tingkat kepadatan agrarianya yang tinggi, rata-rata penguasaan lahan yang hanya 0,5 ha (lihat Tabel 9), dan pola pertanian yang sangat intensif, maka dapat ditetapkan bahwa skala gurem adalah penguasaan lahan seluas < 0,5 ha, skala kecil adalah penguasaan seluas 0,5-1,99 ha, skala menengah adalah seluas 2-2,99 ha, dan skala besar seluas > 3 ha. Dari tabel di atas terlihat bahwa RTP dengan penguasaan lahan skala gurem adalah golongan mayoritas, yaitu sebesar 80,52% dari total RTP. Namun, keseluruhan golongan ini hanya menguasai 42,79% dari total lahan pertanian di kabupaten ini.
Tabel 7 di atas juga memperlihatkan bahwa 45,89% dari total lahan pertanian dikuasai oleh golongan RTP dengan penguasaan skala kecil yang jumlahnya mencapai 18,07% dari total RTP. Lalu, 4,51% dari total lahan pertanian dikuasai oleh golongan RTP dengan penguasaan skala menengah. Jumlah golongan ini mencapai 0,62% dari total RTP. Akhirnya, lahan tersisa seluas 6,8% dari total lahan pertanian dikuasai oleh golongan RTP dengan penguasaan skala besar yang jumlahnya hanya sebesar 0,36% dari total RTP. Fakta yang menarik adalah di antara golongan terakhir ini ditemukan penguasaan lahan seluas > 5 ha (melebihi batas maksimum di Jawa) yang mencapai 4,31% dari total lahan pertanian dan dikuasai oleh hanya 0,15% dari total RTP.

## 2.  Kabupaten Luwu Utara
Berbeda dari Kabupaten Blitar, kondisi penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Luwu Utara relatif lebih merata. Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 di bawah, proporsi golongan penguasaan lahan pertanian relatif seimbang dengan proporsi luas lahan yang dikuasai. Sebagai misal, dari tabel ini dapat dikalkulasikan bahwa golongan RTP yang menguasai total lahan seluas < 1 ha hanya 38,31% dari total RTP dengan proporsi luas lahan yang dikuasai sebesar 10,63%. Alih-alih, sebagian besar RTP di kabupaten
ini menguasai lahan seluas > 1 ha yang jumlahnya mencapai 60,66% dari total RTP dengan proporsi luas lahan yang dikuasai sebesar 89,37% dari total lahan pertanian.
Tabel 8. Proporsi Luas Penguasaan Lahan Pertanian Menurut Golongan Penguasaan Lahan di Kabupaten Luwu Utara, 2013
No Golongan Luas Penguasaan (Ha) Lahan Sawah Lahan Non-Sawah Total Lahan Pertanian % RTP % Luas % RTP % Luas % RTP % Luas 1. 0 (Tuna Kisma) *) NA 0,00 NA 0,00 1,03 0,00 2. < 0,1 1,35 0,11 9,15 0,12 3,15 0,05 3. 0,1 – 0,24 8,71 1,98 5,17 0,57 3,14 0,31 4. 0,25 – 0,49 28,66 11,47 11,18 2,27 10,33 1,91 5. 0,5 – 0,99 35,31 30,90 20,46 8,57 21,69 8,36 6. 1,00 – 1,99 20,90 35,82 28,10 24,03 31,00 24,36 7. 2,00 – 2,99 3,75 11,87 13,16 19,92 15,26 20,88 8. 3,00 – 4,99 1,09 5,45 8,56 20,62 9,81 21,23 9. 5,00 - 7,49 0,15 1,29 2,70 10,48 2,95 10,27 10. 7,50 – 9,99 0,06 0,67 0,77 4,36 0,85 4,31 11. ≥ 10 0,02 0,44 0,76 9,06 0,79 8,32 Jumlah 100 100 100 100 100 100
Sumber: data ST2013 (diolah).
*) Lihat penjelasan pada Endnote no. 8.
Kondisi penguasaan lahan yang lebih merata di atas juga tercermin pada rata-rata penguasaan lahan di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,66 ha (lihat Tabel 10). Atas dasar ini, serta memperhatikan pola pertaniannya yang bersifat ekstensif, maka penetapan rentang luas penguasaan lahan pada empat skala penguasaan di kabupaten ini tidak dapat disamakan dengan di Kabupaten Blitar. Demikianlah, maka ditetapkan bahwa skala gurem di Kabupaten Luwu Utara adalah penguasaan lahan seluas < 1 ha, skala kecil adalah penguasaan seluas 1-2,99 ha, skala menengah adalah seluas 3-4,99 ha, dan skala besar seluas > 5 ha.
Dari Tabel 8 terlihat bahwa proporsi luas lahan pertanian yang dikuasai pada skala gurem adalah 10,63% dari keseluruhan lahan pertanian di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah RTP yang menguasainya sebesar 38,31% dari total RTP. Pada skala kecil, proporsi luas lahannya mencapai 45,24% yang dikuasai oleh sebesar 46,26% dari total RTP. Inilah golongan mayoritas RTP yang ada di kabupaten ini dengan penguasaan lahan sebesar 1-2,99 ha. Lalu, proporsi luas lahan pada penguasaan skala menengah sebesar 21,23% yang dikuasai oleh sebesar 9,81% dari total RTP. Akhirnya, sisa lahan seluas 22,9% dikuasai pada skala gurem oleh golongan RTP dengan jumlah minoritas, yaitu hanya sebesar 4,59% dari total RTP.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa di Kabupaten Luwu Utara perbandingan antara golongan penguasaan lahan dan luasan lahan yang dikuasai cenderung berada pada keadaan proporsional. Seperti akan diuraikan nanti, kondisi relatif proporsional inilah yang membuat indeks gini Kabupaten Luwu Utara, kendati secara keseluruhan tetap timpang, berada pada peringkat yang lebih baik dibanding Kabupaten Blitar. Memang, kondisi yang relatif proporsional ini cukup “terganggu” di lahan sawah, namun hal ini karena luas lahan sawah sangat terbatas di Kabupaten Luwu Utara.
Pada Gambar 3 berikut disajikan perbandingan potret ketimpangan penguasaan lahan menurut empat skala penguasaan di antara dua kabupaten ini. 10

## Gambar 3. Perbandingan Distribusi Penguasaan Lahan Pertanian di Antara RTP di Kabupaten Blitar dan Luwu Utara, 2013
Berdasarkan Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa distribusi penguasaan lahan di antara RTP di dua kabupaten yang dikaji sama-sama timpang, hanya saja tingkat ketimpangan di Kabupaten Blitar lebih tinggi dibanding di Kabupaten Luwu Utara. Sebenarnya, pada skala penguasaan lahan di bawah 3 ha, kondisi penguasaan lahan di Kabupaten Luwu Utara relatif merata. Namun, pada skala penguasaan besar (> 5 ha), terdapat penguasaan lahan di atas batas luas maksimum yang angkanya sangat mencolok. Hal inilah yang menyebabkan kondisi penguasaan lahan di kabupaten ini secara keseluruhan juga bersifat timpang, seperti terlihat pada analisis indeks gini di bawah nanti. Penguasaan lahan pertanian yang melampaui batas luas maksimum ini juga ditemukan di Kabupaten Blitar. Meski angka luas lahan di atas batas maksimum tidak sebesar di Kabupaten Luwu Utara, namun harus diingat bahwa Kabupaten Blitar berada di Jawa dengan tingkat kepadatan agraris yang sangat tinggi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penguasaan lahan di atas batas luas maksimum pada dua kabupaten ini sama-sama bersifat ekstrem.

## F.  Penguasaan Lahan yang Melebihi Batas Luas Maksimum
Bagian ini akan membahas penguasaan lahan terluas yang melebihi batas luas maksimum yang akan ditelusuri hingga di level kecamatan menurut jenis lahannya. Fenomena ekstrem ini kemudian disandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan di kecamatan bersangkutan. Dari sini akan terlihat seberapa kontras penguasaan lahan terbesar dengan angka rata-rata penguasaan lahan di masing- masing kecamatan.

## 1.  Kabupaten Blitar
Di Kabupaten Blitar, penguasaan lahan pertanian paling luas di tangan satu RTP ditemukan di Garum, yakni sebesar 51,64 ha di mana 51 ha di antaranya adalah lahan sawah. Angka ini sangatlah ironis apabila dikontraskan dengan rata-rata penguasaan lahan di kecamatan ini yang hanya sebesar 0,24.
Pada Tabel 9 berikut ini secara rinci disajikan gambaran penguasaan lahan terluas di semua kecamatan di Kabupaten Blitar yang dibandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan di kecamatan bersangkutan.
Tabel 9. Kontras antara Penguasaan Lahan Terluas dengan Rata-rata Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan, 2013
No Kecamatan Lahan Sawah Lahan Non-Sawah Total Lahan Pertanian Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) 1. Bakung 1,13 0,02 16,00 0,59 16,00 0,61 2. Wonotirto 1,50 0,05 20,00 0,54 20,00 0,59 3. Panggungrejo 5,00 0,06 41,00 0,46 41,00 0,52 4. Wates 1,50 0,04 26,20 0,39 26,20 0,44 5. Binangun 3,00 0,01 26,00 0,40 26,00 0,41 6. Sutojayan 5,00 0,15 11,40 0,08 11,40 0,22 7. Kademangan 9,00 0,06 13,34 0,28 14,29 0,34 8. Kanigoro 4,86 0,11 2,44 0,06 6,47 0,16 9. Talun 11,90 0,22 7,00 0,06 11,90 0,28 10. Selopuro 14,64 0,21 10,00 0,07 14,66 0,27 11. Kesamben 4,80 0,12 16,01 0,17 16,29 0,29 12. Selorejo 10,00 0,09 20,43 0,27 30,31 0,36 13. Doko 6,22 0,11 25,06 0,24 26,11 0,34 14. Wlingi 4,90 0,14 20,02 0,12 20,22 0,26 15. Gandusari 6,00 0,14 10,36 0,14 10,36 0,28 16. Garum 51,00 0,16 25,00 0,08 51,64 0,24 17. Nglegok 3,22 0,08 16,08 0,15 16,08 0,23 18. Sanankulon 7,73 0,14 3,06 0,07 7,73 0,20 19. Ponggok 35,70 0,09 28,50 0,15 42,82 0,24 20. Srengat 18,59 0,12 17,13 0,10 23,27 0,22 21. Wonodadi 16,00 0,19 14,78 0,05 16,57 0,24 22. Udanawu 25,00 0,20 16,01 0,08 30,00 0,28 Kabupaten Blitar 51,00 0,11 41,00 0,21 51,64 0,32
Sumber: data ST2013 (diolah).
Data pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, hanya 2 kecamatan yang penguasaan terluas total lahan pertaniannya < 10 ha, yaitu Kanigoro dan Sanankulon yang sama-sama merupakan daerah urban. Sementara di 20 kecamatan sisanya, penguasaan terluas total lahan pertaniannya melebihi angka 10 ha, bahkan di 11 kecamatan melebihi angka 20 ha, termasuk Garum yang angkanya mencapai 51,64 ha. Dihadapkan pada angka rata-rata penguasaan lahan di kabupaten ini yang hanya sebesar 0,32 ha, maka penguasaan lahan terluas dengan angka seperti di atas menampilkan profil ketimpangan penguasaan lahan yang sangat mencolok.

## 2.  Kabupaten Luwu Utara
Penguasaan lahan di atas batas luas maksimum di Kabupaten Luwu Utara juga ditemukan dengan angka yang lebih mencolok, khususnya pada skala penguasaan lahan di atas 20 ha. Sebagai contoh, di Baebunta terdapat penguasaan lahan terluas di kabupaten ini, yaitu 507,05 ha di mana 503,05 ha di antaranya adalah lahan non-sawah. Dalam Tabel 10 berikut disajikan gambaran penguasaan lahan yang melebihi batas luas maksimum di semua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, sekaligus disertai dengan angka rata-rata penguasaan lahan pertanian di kecamatan bersangkutan.
Tabel 10. Kontras antara Penguasaan Lahan Terluas dengan Rata-rata Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan, 2013
No Kecamatan Lahan Sawah Lahan Non-Sawah Total Lahan Pertanian Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) Penguasaan Terluas (Ha) Rata-rata Penguasaan (Ha) 1. Sabbang 8,25 0,26 72,000 1,18 72,000 1,43 2. Baebunta 8,00 0,18 503,050 1,55 507,050 1,73 3. Malangke 21,75 0,08 102,100 2,22 102,100 2,30 4. Malangke Barat 7,00 0,13 27,430 2,06 27,430 2,18 5. Sukamaju 10,00 0,34 80,900 0,75 80,900 1,09 6. Bone-Bone 19,00 0,33 230,100 1,12 23,010 1,44 7. Masamba 7,50 0,32 31,500 1,12 31,500 1,44 8. Mappedeceng 7,00 0,19 29,030 1,27 29,030 1,46 9. Rampi 3,00 0,42 15,948 0,81 16,259 1,23 10. Limbong 3,00 0,71 9,000 0,69 12,000 1,40 11. Seko 4,00 0,62 69,560 2,33 70,060 2,94 Kab. Luwu Utara 21,75 0,26 503,500 1,40 507,050 1,66
Sumber: data ST2013 (diolah).
Dari Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa sembilan di antara 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara memiliki angka penguasaan lahan terluas yang melebihi 20 ha. Lalu, lima kecamatan memiliki angka penguasaan lahan terluas yang melebihi 50 ha. Akhirnya, ada dua kecamatan dengan angka penguasaan lahan terluasnya melebihi 100 ha, yaitu Baebunta (507,05 ha) dan Malangke (102,1 ha). Angka ini sangat ekstrem ketika dikontraskan dengan rata-rata penguasaan lahan di tingkat kabupaten yang hanya 1,07 ha. Kondisi inilah yang membuat sebaran penguasaan lahan di kabupaten ini ditandai oleh tingkat ketimpangan yang cukup tinggi.
Apabila angka penguasaan lahan terluas di semua kecamatan ini dijumlahkan, maka akan diperoleh total lahan pertanian seluas 479,313 ha di Kabupaten Blitar dan 971,339 ha di Kabupaten Luwu Utara. Angka ini belum memperhitungkan semua luas penguasaan lahan yang melebihi batas maksimum, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 56 PRP Tahun 1960. Apabila lahan-lahan di atas batas luas maksimum dapat diidentifikasi  secara  rinci  sesuai  ketentuan  UU  ini,  maka akan diperoleh  indikasi tanah mana saja di tiap-tiap desa yang berpotensi menjadi objek land reform.

## G.  Indeks Gini Penguasaan Lahan Pertanian
Secara umum, ilustrasi mengenai kondisi ketimpangan mengenai suatu hal sering digambarkan dengan memakai ukuran statistik yang disebut indeks gini atau koefisien gini. Indeks gini adalah sebuah metode pengukuran statistik untuk menggambarkan distribusi statistik dari sesuatu hal di antara populasi tertentu yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Dalam rentang nilai 0-1 ini, kondisi ketimpangan dinyatakan semakin rendah apabila angka indeks gini mendekati nilai 0. Sebaliknya, jika semakin mengarah kepada nilai 1, maka tingkat ketimpangan dinyatakan semakin tinggi pula.
Dengan menggunakan ukuran indeks gini ini, kondisi ketimpangan penguasaan lahan di suatu wilayah bisa digambarkan melalui pengukuran atas sebaran penguasaan lahan di antara populasi tertentu. Adapun caranya adalah dengan memperhitungkan persentase RTP dibandingkan dengan persentase luas lahan pertanian yang dikuasai oleh masing-masing golongan luas penguasaan lahan. Suatu kondisi penguasaan lahan dikatakan merata jika persentase RTP pada tiap-tiap golongan penguasaan lahan sama dengan persentase luas lahan yang dikuasainya. Berdasarkan pengolahan data ST2013, pada Gambar 4 berikut disajikan perbandingan indeks gini penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Luwu Utara.
Gambar 4. Perbandingan Indeks Gini Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Luwu Utara, 2013
Dalam kepustakaan mengenai indeks gini, terutama dalam kajian ekonomi dan pembangunan, nilai indeks gini yang melebihi angka 0,50 dinyatakan sebagai tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Jika dicermati nilai indeks gini penguasaan lahan di antara dua kabupaten di atas, semua angkanya menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Jika dibedakan menurut jenis lahannya, angka indeks gini terendah terdapat di Kabupaten Luwu Utara pada jenis total lahan pertanian, yaitu sebesar 0,5. Angka ini lebih kecil dibanding indeks gini pada jenis lahan yang sama di Kabupaten Blitar yang mencapai 0,57. Angka terakhir ini juga dapat ditemukan pada lahan non-sawah di Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu, angka indeks gini pada lahan non-sawah di Kabupaten Blitar, demikian juga pada lahan sawah di kedua kabupaten, berapa pada level ketimpangan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 0,7 ke atas.

## H.  Perbandingan Berbagai Aspek Ketimpangan Penguasaan Lahan
Perbandingan atas berbagai aspek ketimpangan penguasaan lahan pertanian di kedua kabupaten ini disajikan pada Tabel 11 berikut. Dalam tabel ini terlihat bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Blitar dan Luwu Utara sama-sama memiliki ketergantungan yang cukup besar pada sektor pertanian, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya persentase rumah tangga yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utamanya. Sayangnya, penguasaan lahan pertanian di kedua kabupaten ini sama-sama dicirikan oleh kondisi ketimpangan yang cukup tinggi, meskipun secara keseluruhan tingkat ketimpangan di Kabupaten Blitar jauh lebih tinggi dibanding Kabupaten Luwu Utara. Kondisi ketimpangan semacam ini tentu tidak ideal apabila diukur dari kualitas pembangunan karena dapat mencederai kinerja sektor pertanian, menghambat upaya pemerataan kesejahteraan di antara petani, dan pada akhirnya juga akan mengancam keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Tabel 11. Rangkuman Berbagai Aspek Ketimpangan Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Luwu Utara, 2013
Kabupaten Blitar Kabupaten Luwu Utara Angka Tingkat Kabupaten Kecamatan dengan Angka Tertinggi Kecamatan dengan Angka Terendah Angka Tingkat Kabupaten Kecamatan dengan Angka Tertinggi Kecamatan dengan Angka Terendah Gambaran Umum Rumah Tangga Pertanian -  RTP terhadap total rumah tangga (%) 47,94 69,57 (Bakung) 29,46 (Sanankulon) 74 94,11 (Seko) 44,48 (Masamba) -  RTP menguasai lahan (%) 99,58 99,93 (Wates) 99,14 (Wonodadi) 98,97 100 (Seko & Limbong) 99,2 (Map- pedeceng & Malangke Barat) -  RTP tanpa lahan (%) 0,42 1,21 (Wlingi) 0,02 (Srengat) 1,03 2,53 (Bone-Bone) 0 (Seko & Limbong) -  RTP skala gurem (%) 80,86 92,93 (Kanigoro) 52,90 (Bakung) 38,31 58,66 (Sukamaju) 9,42 (Seko) -  RTP skala kecil (%) 18,07 42,83 (Bakung) 6,76 (Kanigoro) 46,26 58,39 (Seko) 33,79 (Sukamaju) -  RTP skala menengah (%) 0,62 2,55 (Bakung) 0,14 (Kanigoro) 9,81 19,95 (Seko) 4,38 (Rampi) -  RTP skala besar (%) 0,36 1,14 (Wonotirto) 0,05 (Kanigoro) 4,59 12,23 (Seko) 0,85 (Rampi) -  Penurunan RTP 2003-2013 (%) 17,13 NA NA 3,12 NA NA Gambaran Umum Penguasaan Total Lahan Pertanian -  Luas terhadap wilayah (%) 41,46 3,77 (Panggungrejo) 0,78 (Sanankulon) 11,57 1,84 (Baebunta) 0,10 (Rampi) -  Luas skala gurem (%) 42,79 64,77 (Kanigoro) 21,58 (Bakung) 10,63 25,31 (Rampi) 2,1 (Seko) -  Luas skala kecil (%) 45,89 62,77 (Panggungrejo) 30,16 (Sutojayan) 45,24 67,29 (Limbong) 37,55 (Seko) -  Luas skala menengah (%) 4,51 9,84 (Bakung) 1,91 (Kanigoro) 21,23 28,2 (Ma-langke Barat) 13,72 (Rampi) -  Luas skala besar (%) 6,8 12,13 (Selorejo) 3,02 (Selopuro) 22,9 35,18 (Seko) 4,94 (Limbong) -  Luas penguasaan terbesar (ha) 51,64 51,64 (Garum) 6,473 (Kanigoro) 507,05 507,05 (Baebunta) 12 (Limbong) -  Luas rata-rata penguasaan (ha) 0,32 0,61 (Bakung) 0,16 (Kanigoro) 1,07 2,95 (Seko) 1,09 (Sukamaju) -  Indeks gini pe- nguasaan lahan 0,57 0,63 (Srengat) 0,43 (Wates) 0,5 0,57 (Bone-Bone) 0,40 (Seko & Limbong)
Sumber: data ST2013 (diolah).
Keterangan: di Kabupaten Blitar, skala gurem adalah penguasaan < 0,5 ha, skala kecil adalah 0,5-1,99 ha, menengah adalah 2-2,99 ha, dan besar adalah > 3 ha; sementara di Kabupaten Luwu Utara skala gurem adalah < 1 ha, skala kecil adalah 1-2,99 ha, menengah adalah 3-4,99 ha, dan besar adalah > 5 ha.
Dari Tabel 11 juga terlihat bahwa dua kabupaten yang dikaji mempunyai kondisi ketimpangan penguasaan lahan yang amat berbeda. Kabupaten Blitar yang didominasi oleh golongan luas penguasaan < 0,5 ha (sebesar 42,79%) tentu berbeda dari Kabupaten Luwu Utara yang penguasaan lahannya didominasi golongan luas penguasaan 1-2,99 ha (sebesar 45,24%). Demikian pula, Kabupaten Blitar yang rata-rata luas penguasaan lahannya sebesar 0,32 ha tentu tidak dapat disamakan dengan Kabupaten Luwu Utara yang memiliki rata-rata luas penguasaan lahan sebesar 1,66 ha. Perbedaan kondisi ini menuntut pentingnya pembedaan rentang luas pada empat skala penguasaan lahan di kedua kabupaten ini. Dengan kata lain, rentang luas lahan pada skala penguasaan gurem di Kabupaten Blitar tidak mungkin disamakan dengan rentang luas pada skala yang sama di Kabupaten Luwu Utara.
Mohamad Shohibuddin, Anisa Dwi Utami, Dina Nurdinawati, Pemanfaatan Data Sensus ... 126-148
Demikian juga dengan penentuan rentang luas lahan pada skala penguasaan kecil, menengah dan besar di kedua kabupaten ini.

## I. Kesimpulan
Melalui analisis data ST2013, berbagai aspek ketimpangan penguasaan lahan di Kabupaten Blitar dan Luwu Utara dapat ditunjukkan bahkan hingga di tingkat desa, sekalipun uraian dalam artikel ini dibatasi hingga level kecamatan saja karena ruang yang terbatas. Di antara aspek ketimpangan penguasaan lahan yang bisa dimunculkan dari analisis ini adalah penelusuran penguasaan lahan di atas batas luas maksimum dan penguasaan lahan terluas di level kecamatan. Dari sisi berbeda, juga penelusuran sebaran RTP yang memiliki akses terbatas, bahkan tanpa akses sama sekali, atas lahan pertanian. Informasi semacam ini akan melengkapi data-data mengenai potensi tanah objek land reform dan calon penerima manfaatnya yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan land reform.
Berbekal semua informasi mengenai berbagai aspek ketimpangan penguasaan lahan di atas, maka dimungkinkan  untuk  merumuskan  profil  desa-desa  dengan  tingkat  keparahan  ketimpangan  yang tinggi berdasarkan kriteria tertentu. Seperti disinggung pada bagian Pendahuluan, desa-desa dengan kriteria semacam ini dapat ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk pelaksanaan land reform. Dengan keberadaan daftar prioritas ini, maka tahap selanjutnya dalam program land reform yakni inventarisasi atas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara langsung di lapangan dapat dilakukan secara  lebih cermat dan efisien.  Hal  ini  karena  ia  bisa  menyasar  lokasi-lokasi yang spesifik dan dengan bekal informasi awal yang cukup memadai. Dalam konteks inventarisasi ini, perlu dipertimbangkan empat skala penguasaan lahan yang diusulkan di atas dan perlunya memperhatikan keragaman konteks lokal dalam penetapan rentang luas pada empat skala tersebut. Hal terakhir ini penting dilakukan berkaitan dengan ketentuan batas luas minimum dan maksimum penguasaan tanah yang selama ini masih berdasarkan kriteria yang seragam di tingkat nasional, padahal keragaman kondisi di berbagai daerah menuntut ruang fleksibilitas yang lebih luas.

## J.  Rekomendasi Kebijakan
Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan memiliki karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang sangat beragam sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual untuk tiap-tiap wilayahnya. Secara umum, kondisi sistem pertanian memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan antara wilayah di Jawa dan luar Jawa. Jawa adalah pulau dengan jumlah gunung berapi paling banyak sehingga memiliki tingkat kesuburan lahan lebih tinggi dibanding wilayah di luar Jawa. Dengan kondisi demikian, sektor pertanian di Jawa secara umum didominasi kegiatan pertanian sawah dengan produksi utama komoditas pangan seperti padi dan hortikultura. Sementara sebagian besar wilayah di luar Jawa didominasi pertanian non-sawah dengan produksi utama berbagai komoditas perkebunan. Selain secara geografis dan ekologis, Jawa dan luar Jawa juga memiliki karakteristik berbeda secara demografis dan sosial-ekonomi. Wilayah di Jawa ditandai oleh kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tetapi dengan luas wilayah dan areal pertanian yang lebih kecil. Keadaan sebaliknya lebih banyak ditemukan di berbagai wilayah di luar Jawa. Kondisi ini membuat unit usahatani di Jawa cenderung lebih kecil dan dikelola secara intensif dengan pola penguasaan lahan yang bersifat individual. Sebaliknya, unit usahatani di luar Jawa secara umum lebih luas dengan pola pertanian yang cenderung ekstensif serta memiliki sistem tenurial yang kompleks karena mengombinasikan pola penguasaan individual, semi-individual dan komunal.
Pemahaman yang lebih kontekstual semacam ini juga sangat diperlukan untuk memahami dinamika penguasaan lahan pertanian pada tingkat kabupaten. Seperti ditunjukkan dalam uraian di atas, melalui pemahaman yang bersifat kontekstual ini maka berbagai aspek ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang terkandung dalam data ST2013 pada kasus Kabupaten Blitar dan Kabupaten Luwu Utara

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
dapat ditampilkan secara rinci untuk dibandingkan satu sama lain. Hal ini termasuk dalam menentukan rentang penguasaan lahan pada empat kategori skala penguasaan lahan pertanian yang lebih fleksibel dan kontekstual.
Dengan menyadari bahwa data Sensus Pertanian dapat menyajikan informasi yang kaya mengenai kondisi ketimpangan penguasaan lahan hingga di tingkat desa, serta dengan menekankan pentingnya memahami data sensus ini secara kontekstual, maka berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi mengenai pemanfaatan data Sensus Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program land reform.
1. Publikasi Kecamatan dalam Angka yang selama ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik perlu dilengkapi dengan penyajian data-data Sensus Pertanian mengenai gambaran umum rumah tangga pertanian, penguasaan lahan pertanian, dan profil usaha pertanian di tiap-tiap desa pada kecamatan yang bersangkutan.
2.  Kantor Pertanahan dan Badan Pusat Statistik di tiap-tiap kabupaten/kota perlu bekerja sama untuk memanfaatkan dan mengolah data Sensus Pertanian dalam rangka menghasilkan informasi  awal  mengenai  profil  rumah  tangga  petani  dan  berbagai  aspek  ketimpangan penguasaan lahan yang diidentifikasi hingga di level desa. Berdasarkan analisis data semacam ini, Kantor Pertanahan dapat menyusun daftar urutan desa di wilayah kerjanya berdasarkan tingkat keparahan ketimpangan penguasaan lahannya sebagai lokasi prioritas pelaksanaan land reform.
3.  Berdasarkan daftar desa tersebut, maka Kantor Pertanahan dapat melaksanakan tahapan lebih lanjut dalam perencanaan program land reform, yaitu melakukan inventarisasi di lapangan mengenai Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T). Proses inventarisasi semacam ini akan dapat dilaksanakan secara cermat dan efisien karena sudah didasarkan pada informasi awal yang cukup memadai dan dapat menyasar langsung lokasi-lokasi yang sangat spesifik.
4.  Penentuan batas luas minimum dan maksimum penguasaan lahan pertanian yang merupakan salah satu acuan di dalam pelaksanaan land reform perlu ditetapkan secara kontekstual dan dengan  kriteria  yang  lebih  rinci.  Jadi,  selain  didasarkan  pada  kondisi  spesifik  ketimpangan penguasaan lahan (yang konfigurasinya akan berbeda-beda di tiap-tiap kabupaten), penentuan kedua batas luas penguasaan ini juga harus memperhatikan beberapa kriteria lain seperti keunikan sistem tenurial setempat, jenis komoditas yang diusahakan, tingkat kemajuan intensifikasi lahan, dan sebagainya.
5.  Sebagai konsekuensi dari penentuan batas luas minimum dan maksimum secara lebih kontekstual sesuai dengan kondisi setempat ini, maka sebaiknya kedua batas luas penguasaan itu ditetapkan pada tingkat kabupaten melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, maka penentuan batas luas minimum dan maksimum tidak lagi diseragamkan secara nasional seperti berlaku selama ini, yakni hanya didasarkan pada variasi tingkat kepadatan penduduk dan jenis penggunaan lahan pertanian seperti dinyatakan dalam UU No. 56 PRP Tahun 1960.
6.  Seiring dengan penetapan batas minimum dan maksimum penguasaan lahan di tingkat kabupaten melalui Peraturan Daerah, maka partisipasi publik yang luas harus dijamin selama proses perencanaan dan pelaksanaan program land reform. Dalam kaitan ini, maka pemerintah desa sesuai dengan spirit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diberi kewenangan tertentu untuk  turut  terlibat  aktif  dalam  mengidentifikasi  berbagai  aspek  ketimpangan  penguasaan lahan yang terdapat di wilayahnya serta dalam mengusulkan data-data potensi tanah objek land reform dan para calon subjek yang berhak untuk menerimanya.
7.  Dalam rangka perencanaan program land reform yang berbasis desa ini, maka proses demokrasi lokal dan pengambilan keputusan secara partisipatif harus didorong dan dikuatkan agar aspirasi
dan kepentingan para petani miskin, buruh tani, kaum perempuan, pemuda, masyarakat adat dan kelompok marginal lain di desa dapat benar-benar didengar dan diakomodasi.

## Acknowledgement
Penulisan artikel ini dimungkinkan berkat kesepakatan kerja sama antara Pusat Studi Agraria IPB dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk “saling berbagi dan menganalisis data agraria, ketimpangan agraria dan konflik agraria dalam rangka pengembangan kebijakan agraria dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, daerah dan lokal”. Penentuan dua kabupaten yang dikaji dalam artikel ini merupakan hasil kesepakatan di antara kedua belah pihak ini. Para penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua lembaga tersebut, namun tanggung jawab atas seluruh isi artikel ini sepenuhnya berada di pundak para penulis.

## Daftar Pustaka
Araghi, F. A. (1995). Global Depeasantization, 1945-1990. The Sociological Quarterly , 36 (2), 337–368. https://www.jstor.org/stable/4120791.
Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. Journal of Agrarian Change , 12 (1), 34–59. https://doi.org/https://doi. org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x.
BPS. (2020). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020 . Badan Pusat Statistik. BPS. (2013). Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap) . Badan Pusat Statistik. BPS. (2014). Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap . Badan Pusat Statistik. BPS. (2014). Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik.
BPS Provinsi Jawa Timur. (2013). Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap Provinsi Jawa Timur ). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2013). Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap Provinsi Sulawesi Selatan ). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
BPS Kabupaten Blitar. (2014). Kabupaten Blitar dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. BPS Kabupaten Luwu Utara. (2012). Kabupaten  Luwu  Utara  dalam Angka  2012 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kabupaten  Luwu  Utara  dalam Angka  2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Sabbang dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Baebunta dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Malangke dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Malangke Barat dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Sukamaju dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan  Bone-Bone  dalam  Angka  2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Masamba dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Mappedeceng dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Rampi dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan  Limbong  dalam  Angka  2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan Seko dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
BPS Kabupaten Luwu Utara. (2014). Kecamatan  Tana  Lili  dalam  Angka  2014 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
Geertz, C. (1963). Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia . University of California Press.
Lubis, M. R. (2017). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia . Tesis Master pada Universitas Sumatera Utara.
Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap. BHUMI:  Jurnal Agraria  Dan  Pertanahan , 4 (2), 190–207. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278.
McMichael, P. (2012). Depeasantization. Dalam G. Ritzer (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization . John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog140.
Sajogyo, & Tambunan, M. (Eds.). (1990). Industrialisasi  Pedesaan:  Dilengkapi  dengan  Memorandum Bersama tentang Industrialisasi Pedesaan . Pusat Studi Pembangunan IPB dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Shohibuddin, M. (2019). Wakaf  Agraria:  Signifikansi  Wakaf  bagi  Agenda  Reforma  Agraria . Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute. Shohibuddin, M. (2020). Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan . IPB Press.
Soetarto, E., & Agusta, I. (2012). Arah Baru Penurunan Ketahanan Pangan: ‘Deruralization’, ‘Depeasantization’, ‘Deagrarianization’. Dalam A. Fariyanti, A. Rifin, S. Jahroh, & B. Krisnamurthi (Eds.), Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian (pp. 449–460). Departemen Agribisnis IPB & PERHEPI.
Soetarto, E., & Shohibuddin, M. (2004). Reforma agraria sebagai basis pembangunan pertanian dan pedesaan. Jurnal Pembaruan Desa Dan Agraria , 1 (1), 9–38. Wiradi, G. (2009a). Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir . Disunting oleh N. Fauzi, edisi kedua. Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria.
Wiradi, G. (2009b). Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria . Disunting oleh M. Shohibuddin. STPN Press, Sajogyo Institute.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.

## Data Resmi Pemerintah
Data Sensus Pertanian 2013.
Mohamad Shohibuddin, Anisa Dwi Utami, Dina Nurdinawati, Pemanfaatan Data Sensus ... 126-148

## Endnotes
1  Alih fungsi lahan pertanian dari semula untuk produksi pangan ke non-pangan ini bisa diilustrasikan dari data Potensi Desa mengenai penurunan tajam desa bertipe persawahan selama 2003-2011 dari 70% menjadi 40%. Hal ini disertai peningkatan signifikan desa-desa bertipe perkebunan dan perladangan (Soetarto & Agusta, 2012).
2  Menurut siaran pers Badan Pusat Statistik pada 22 Oktober 2018, laju konversi lahan sawah (termasuk menjadi fungsi non-pertanian) mencapai rata-rata 127 ribu ha per tahun selama 2013-2018. Pada 2013, luas lahan baku sawah tercatat 7,75 juta ha dan lima tahun berikutnya tersisa seluas 7,1 juta ha. Dikutip dari Republika Online: https://republika.co.id/berita/ ekonomi/korporasi/18/10/22/ph01ce382-bps-luas-lahan-sawah-menyusut (diakses pada tanggal 23 Desember 2018).
3  Menurut data Sensus Pertanian 2013, mayoritas rumah tangga petani (55,95%) adalah golongan petani gurem (menguasai lahan < 0,5 ha) dan disusul oleh golongan petani kecil (menguasai lahan 0,5-1,99 ha) sebesar 31,68%. Luas lahan yang dikuasai dua golongan ini hanya 45,71% dari total lahan pertanian di Indonesia. Sementara golongan petani yang menguasai lahan > 2 ha hanya 12,37% dari total rumah tangga petani, namun luas lahan yang mereka kuasai mencapai 54,29% dari total lahan pertanian di Indonesia (Shohibuddin, 2020, p. 71).
4  Sebagai contoh, alokasi tanah dari kawasan hutan yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta hingga awal 2018 telah mencapai 40.463.103 ha (95,76%), sementara yang diberikan kepada masyarakat hanya sebesar 1.748.931 ha (4,14%) (Shohibuddin, 2020, p. 80).
5  Sesuai perbedaan dimensi ketimpangan ini, maka ketimpangan pertama dapat disebut “ketimpangan distribusi”, sementara ketimpangan terakhir dapat disebut “ketimpangan alokasi” (Shohibuddin, 2020).
6  Karena itu, sering dinyatakan bahwa reforma agraria merupakan prasyarat utama bagi pembangunan pertanian dan pedesaan (Soetarto & Shohibuddin, 2004).
7  Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan penguasaan efektif dan penguasaan formal ini, lihat: Wiradi (2009b, p. 9).
8  Sebenarnya, informasi tentang RTP tuna kisma tidak terlalu jelas ditanyakan dalam kuesioner ST2013. Meski demikian, terdapat informasi jumlah RTP yang terlibat dalam usahatani, namun tidak tercatat sebagai RTP yang menguasai lahan. Dari sinilah dapat diperoleh perkiraan jumlah RTP tuna kisma ini. Bagaimanapun, angka perkiraan ini hanya berlaku pada total lahan pertanian (kombinasi lahan sawah dan non-sawah). Sebab, boleh jadi RTP yang tidak tercatat menguasai lahan sawah memang sama sekali tidak berusahatani sawah melainkan melakukan usahatani dan menguasai lahan non-sawah, atau sebaliknya. Karena itu, data mengenai RTP tuna kisma hanya dicantumkan pada kategori total lahan pertanian.
9  Artikel ini membedakan sebelas golongan RTP berdasarkan luas penguasaan lahannya, termasuk di dalamnya golongan yang tidak menguasai lahan sama sekali (tuna kisma). Pembedaan sebelas golongan ini jauh lebih rinci dibandingkan dengan tujuh golongan dalam berbagai publikasi BPS. Hal ini sengaja dilakukan agar struktur agraria pada dua kabupaten yang dikaji dapat disajikan secara lengkap.
10  Untuk memberikan informasi lebih rinci pada Gambar 3 ini, pada Lampiran 1 dan 2 akan disajikan data mengenai empat skala penguasaan lahan ini pada level kecamatan.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Lampiran 1. Proporsi RTP dan Luas Penguasaan Total Lahan Pertanian Berdasarkan Skala Penguasaan Lahan di Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan, 2013
Sumber: data ST2013 (diolah).
Lampiran 2. Proporsi RTP dan Luas Penguasaan Total Lahan Pertanian Berdasarkan Skala Penguasaan Lahan di Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan, 2013