## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF
POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA
Fadjar Tri Sakti 1) *, Ardiansyah¹ ) , Citra Dwi Lestari 1) , Enan Sumarni 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id 1) *

## Abstract
This study is motivated by the social and state damaging behavior of abuse of power (abuse of  power)  by  Indonesian  civil  servants.  This  is  partly  due  to  the  poor  system  of  checks  and balances in the government system. The purpose of this study is to explore and discuss the role of public accountability in efforts to address and prevent abuse of power by public officials. The  research  methodology  used  is  a  qualitative  approach,  descriptive  in  nature,  using techniques  for  collecting  data  from  library  research.  The  results  of  this  study  show  that accountability  plays  a  role  in  eliminating  abuse  of  power  by  public  officials.  We  need  to improve the system of public organizations. Public organizations must be held accountable for everything they do or tell the public to prevent manipulation and fraud. The study concludes that the principle of public accountability is an important key to improving the quality of civil servants who are accountable and transparent in the performance of their government duties. Therefore, in order to end this abuse of power, we need to be transparent about the budgets spent and the programs implemented to minimize fraud.
Keywords: Public Accountability, Abuse Of Power, Public Official

## Abstrak
Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penguasa  Indonesia  yang  merugikan  masyarakat  dan  negara.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan oleh sistem pengendalian yang kurang baik dalam sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  mendiskusikan  peran  akuntabilitas  publik  dalam  upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat  deskriptif dan menggunakan teknik  pengumpulan data  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berperan dalam  menghilangkan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  otoritas  publik.  Sistem  organisasi publik harus diperbaiki, organisasi publik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan  atau  dikomunikasikan  kepada  publik,  sehingga  tidak  ada  manipulasi  atau kecurangan. Studi ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas publik merupakan kunci penting untuk  meningkatkan  kualitas  operasional.  pejabat  yang  bertanggung  jawab  dan  transparan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang  tersebut,  transparansi  anggaran  dan  program  anti  fraud  yang  dijalankan  harus dipastikan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Publik

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## A. PENDAHULUAN
Pegawai negeri adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu  di  lembaga-lembaga  publik.  Pejabat  merupakan  sosok  yang  sangat  penting  dalam pemerintahan  maupun  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Anda  memiliki  tanggung jawab  yang  tinggi  untuk  memimpin,  mengelola,  dan  melaksanakan  program  dan  kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. PNS memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS. Sebagai pejabat publik, pejabat publik harus  dapat  melayani  masyarakat  dengan  baik,  bekerja  secara  profesional  dan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kejujuran,  integritas,  dan  transparansi.  Selain  itu,  PNS  harus  memiliki pengetahuan  yang  luas  dan  keterampilan  yang  memadai  dalam  pengelolaan  sumber  daya publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien serta menghindari (potensi) penyalahgunaan. (Engkus, 2017)
Penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, terutama oleh pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Al Hafis & Yogia, 2017). Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan secara tidak langsung dapat merusak  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dan  pejabat  publik  serta  menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelayanan publik (Ardila, et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan  langkah-langkah  untuk  mencegah  dan  menangani  penyalahgunaan  kekuasaan publik. petugas Hal itu dapat dicapai dengan penguatan sistem pengawasan dan kontrol pejabat, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Akuntabilitas birokrasi seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mengontrol aktor publik  (Sawir,  2022).  Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  kepada  publik  atas  penggunaan  dana  publik  yang  dipercayakan kepadanya.  Konsep  ini  merujuk  pada  kewajiban  pemerintah  dan  lembaga  publik  untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada publik, termasuk pengelolaan anggaran dan program publik. Dalam konteks akuntabilitas publik, pemerintah atau lembaga publik  diharapkan  dapat  menunjukkan  transparansi  dan  keterbukaan  dalam  pengelolaan sumber daya publik dan menghormati hak publik untuk berpartisipasi dan mengakses informasi (Prasojo,  2019).  Jika  terjadi  penyimpangan,  penyalahgunaan  wewenang  atau  pelanggaran, pemerintah dan lembaga publik harus siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi dari  tindakan  yang  diambil  (Jumiati  2012).  Akuntabilitas  publik  menjadi  isu  yang  semakin penting dalam penguatan demokrasi dan good governance dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini  tercermin  dalam  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  memperkuat prinsip tanggung jawab publik, seperti:  pengadaan barang dan jasa yang transparan, pelaporan keuangan  publik,  dan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  (Suparman,  2020). Menurut  banyak  pihak,  akuntabilitas  publik  merupakan  kunci  penting  untuk  meningkatkan kualitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik  dan  partisipasi  warga  negara  yang  lebih  aktif  dalam memantau dan meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga publik untuk terus memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan berkomitmen  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas,  bebas  dari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat diandalkan. (Merialsa & others 2017)
Dengan  adanya  artikel  jurnal  ini  bertujuan  agar  pejabat  publik  sudah  seharusnya memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Karena seseorang yang bersikap akuntabel tidak akan mudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya prinsip  akuntabilitas, setiap pekerja dapat  mengerjakan tugasnya dengan baik  sesuai  dengan tujuan negara.

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Akuntabilitas publik
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan secara berkala melalui alat  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  organisasi  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik yang mempengaruhi mereka  untuk  dapat  menjawab  berbagai  pertanyaan  tentang  tanggung  jawab  mereka  di Tjokromidjojo (Sawir 2022). Akuntabilitas merupakan salah satu aspek terpenting dari good governance yang saat ini dianut di Indonesia. Pemerintah diminta melaporkan hasil program yang  dilaksanakan  agar  masyarakat  dapat  menilai  apakah  pemerintah  telah  bertindak  secara ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas, menurut Engkus, mengacu pada ruang lingkup kegiatan dan kebijakan lembaga dalam kaitannya dengan pejabat yang sering dipilih.  Aktor-aktor  politik  ini  secara  otomatis  harus  mewakili  kepentingan  rakyat  karena mereka dipilih oleh rakyat. (Annaafi, Engkus, & Nur 2022)
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  itu  sendiri  mencakup kewajiban  hukum  untuk  melayani  atau  membantu  pengamat  independen  yang  berhak melaporkan  temuan  atau  informasi  pengelolaan  keuangan.  Dengan  kata  lain, pertanggungjawaban  dalam  birokrasi  suatu  instansi  pemerintah  harus  mewakili,  melaporkan dan  melaporkan  segala  kegiatannya,  khususnya  di  bidang  pengelolaan  keuangan,  agar pertanggungjawabannya diketahui publik. Ada beberapa dimensi tanggung jawab publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.
Menurut Mahmud (Rahmayanti, 2019), dimensi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga publik adalah: 1) Kejujuran dan Tanggung Jawab Hukum Tanggung jawab lembaga publik untuk bertindak jujur dalam bekerja dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penggunaan dana publik harus sesuai dan tunduk pada persetujuan. Tanggung jawab hukum mengacu pada kepatuhan  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  lain  yang  diperlukan  agar  organisasi berfungsi, sedangkan tanggung jawab integritas mengacu pada menghindari penyalahgunaan kekuasaan,  korupsi  dan  kolusi.  Akuntabilitas  hukum  membutuhkan  hukum,  sementara akuntabilitas yang jujur membutuhkan praktik organisasi yang sehat, bukan penyalahgunaan dan  salah  urus:  2)  Tanggung  jawab  administrasi  Tanggung  jawab  lembaga  publik  adalah mengelola  organisasi  secara  efektif  dan  efisien.  Tanggung  jawab  manajerial  juga  dapat diartikan  sebagai  tanggung  jawab  atas  hasil.  Inefisiensi  organisasi  publik  adalah  tanggung jawab lembaga terkait dan tidak boleh ditanggung oleh klien atau pelanggan mereka. Tanggung jawab manajerial juga terkait dengan tanggung jawab proses, artinya proses organisasi harus bertanggung  jawab,  yaitu  tidak  ada  efisiensi  dan  inefisiensi  organisasi:  3)  Akuntabilitas program  Akuntabilitas  program  mengacu  pada  pemeriksaan  apakah  tujuan  yang  ditetapkan dapat  dicapai  atau  tidak  dan  apakah  organisasi  telah  mempertimbangkan  program  alternatif yang mencapai hasil optimal dengan biaya minimum. Badan publik harus bertanggung jawab atas  program  yang  disusun  sesuai  dengan  pelaksanaan  program.  Dengan  kata  lain  tanggung jawab program berarti bahwa program-program organisasi harus merupakan program-program berkualitas yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan organisasi: 4) Tanggung jawab  politik  Tanggung  jawab  politik  mengacu  pada  tanggung  jawab  lembaga  publik  atas kebijakan  yang  dijalankannya.  Lembaga  publik  harus  mampu  menjelaskan  kebijakan  yang

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
ditetapkan, dengan mempertimbangkan implikasi masa depan. Saat membuat kebijakan, Anda perlu mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dibuat, apa  tujuannya,  pemangku  kepentingan  mana  yang  terpengaruh,  serta  manfaat  dan  dampak (negatif) dari kebijakan tersebut:
5)  Tanggung  Jawab  Keuangan  Tanggung  jawab  lembaga  publik  adalah  menggunakan  dana publik secara hemat, efisien dan efektif, tanpa pemborosan dan kehilangan uang serta tanpa korupsi. Tanggung jawab keuangan menekankan anggaran dan ukuran keuangan. Tanggung jawab  keuangan  sangat  penting  karena  pengelolaan  keuangan  publik  merupakan  perhatian terpenting masyarakat.

## 2. Abuse of Power
Penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk kepentingan tertentu,  baik  untuk  kepentingan  pribadi,  kepentingan  orang  lain,  maupun  kepentingan perusahaan. Pengertian penyalahgunaan kekuasaan administratif dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal,  yaitu:  1.  Penyalahgunaan  jabatan  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  atau  untuk  kepentingan  pribadi,  golongan  atau  golongan;  2. Penyalahgunaan  jabatan,  dalam  arti  perbuatan  pejabat  itu  dimaksudkan  untuk  kepentingan umum  tetapi  menyimpang  dari  tujuan  pemberian  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang- undang atau peraturan lain; 3. Penyalahgunaan jabatan, artinya penyalahgunaan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur lain untuk mencapai tujuan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Penyimpangan dari tujuan atau maksud otorisasi. Setiap izin yang diberikan kepada suatu instansi atau pejabat pemerintah selalu disertai dengan “Maksud dan Tujuan” instansi tersebut, sehingga permohonan izin harus sesuai dengan “Maksud dan Tujuan” instansi yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” mandat, pejabat pemerintah tersebut bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan; 2) Penyimpangan dari maksud atau maksud sehubungan dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas terpenting yang menjadi dasar setiap penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya  dalam  sistem  hukum  kontinental.  Dalam  negara demokrasi,  tindakan  pemerintah  harus  mendapat  legitimasi  rakyat,  yang  secara  formal diabadikan  dalam  undang-undang;  3)  Penyimpangan  dari  tujuan  atau  maksud  sehubungan dengan  prinsip-prinsip  umum  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Prinsip  umum penyelenggaraan pemerintahan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Persekongkolan,  dan  Nepotisme  adalah:  a)  asas  kepastian hukum; b) asas penyelenggaraan pemerintahan negara; C. Asas kepentingan umum; D. Prinsip keterbukaan; e. asas proporsionalitas; F. asas profesionalisme; dan G. Prinsip Tanggung Jawab.
Penyalahgunaan  wewenang  erat  kaitannya  dengan  tidak  sahnya  keputusan  dan/atau tindakan  penyelenggara  pemerintahan/tata  usaha  negara (defects  of  law) .  Cacat  dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan/tatausahaan publik secara umum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu unsur permisif, unsur prosedural, dan unsur isi, sehingga kekurangan dalam  tindakan  penyelenggara  administrasi  negara  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  macam, yaitu: Kesalahan resmi, kesalahan prosedur dan kesalahan isi. Ketiga hal ini  adalah inti dari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan muncul. Dasar untuk menguji adanya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) yang tertulis sebagai hukum positif, yang melandasi ada atau tidaknya suatu putusan, yaitu: apakah suatu ukuran atau kriteria merupakan elemen atau bukan.  “Penyalahgunaan  kekuasaan”  harus  didasarkan  pada  aturan  dasar  tentang  tugas, kewajiban, tugas, struktur organisasi dan cara kerja.

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meninjau  peran  pejabat  publik  Indonesia  dengan  alasan maraknya isu penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan negara secara langsung  maupun  tidak  langsung,  isu  ini  sering  muncul  dalam  perbincangan  masyarakat sehingga topik ini menarik untuk diteliti.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelusuran  pustaka.  Penelitian  kualitatif  adalah proses  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  manusia  atau  sosial  dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata,  melaporkan  hasil  yang  detail  dari  sumber  informasi  dan  dilakukan  di  lingkungan alam. Penelitian kepustakaan, di sisi lain, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemahaman  dan  kajian  teori  dari  berbagai  literatur  terkait  penelitian.  Selain  itu,  ada  empat tahapan dalam mempelajari literatur, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, membuat file  kerja,  mengatur  waktu,  dan  membaca  serta  menyimpan  bahan  penelitian.  Kumpulkan informasi dengan mencari dan membangun berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang  ada.  Metode  analisis  dengan  analisis  isi  dan  analisis  deskriptif.  Bahan  pustaka  yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung saran dan gagasan. (Fadli, 2021)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas  publik  yang  harus  diperangi  dan  dihukum  dengan  tegas.  Penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan masyarakat dan berdampak buruk pada pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam hal ini, akuntabilitas publik memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum adalah korupsi. Korupsi merujuk pada tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan cara mengambil sebagian atau seluruh sumber daya publik. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, nepotisme, dan penggelapan dana publik. Untuk mencegah dan menangani  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  lainnya,  diperlukan  prinsip  akuntabilitas publik  yang  kuat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut:  1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan program  publik.  2) Menyediakan  mekanisme  pengaduan  dan  pengawasan  yang  efektif  bagi masyarakat.  3)  Memperkuat  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal  pada  pemerintah  dan lembaga publik. 4) Memberikan sanksi yang tegas dan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan.  5)  Menyediakan  akses  informasi  publik  yang  mudah bagi masyarakat. 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Melalui  prinsip  akuntabilitas  publik  yang  kuat,  diharapkan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh pejabat publik dapat ditekan dan dikurangi. Pemerintah dan lembaga publik harus siap untuk bertanggung jawab dan memberikan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, serta menjaga prinsip akuntabilitas publik dengan baik. (Atnan, 2014)
Alasannya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merajalela. Alasannya adalah:1) Bahwa  hukuman  yang  dirasakan  akibat  penyalahgunaan  kekuasaan  relatif  lebih  ringan dibandingkan  dengan  manfaat  yang  dirasakan,  2)  Penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  bentuk

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
tanggung jawab fisik dapat ditipu dan direncanakan. 3) Memperoleh kekuasaan memerlukan modal material yang besar, dan begitu kekuasaan diperoleh, orang yang bersangkutan dengan sendirinya akan berusaha mengembalikan modal awal dan keuntungan yang besar. 4) Tidak ada sistem kontrol yang baik dalam sistem manajemen.

## E. SIMPULAN
Seperti  yang dapat  dilihat dalam kehidupan kita sehari hari, penyalahgunaan kekuasaan kerap kali terjadi. Dari pemerintahan terendah hingga tertinggi pasti dapat kita jumpai oknum- oknum  tidak  bertanggungjawab,  yang  dengan  seenaknya  menyalahgunakan  kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini bukanlah sesuatu yang dapat diwajarkan atau dibiarkan, bahkan dibanggakan.  Banyak  sekali  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  yang  dimulai  dari  banyaknya  pihak  yang  merasa  untuk  mendapatkan  kekuasaan mereka,  sudah  banyak  modal  yang  mereka  keluarkan  serta  masih  ringannya  hukuman  yang dijatuhkan  bagi  pelaku  penyalahgunaan  kekuasaan  sehingga  mereka  tidak  merasa  jera  atas hukuman  yang  ditetapkan.  Banyak  juga  pihak  yang  berusaha  memanipulasi  perlakuan penyalahgunaan  kekuasaan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  mereka  yang  dimana  itu membuktikan bahwa sistem check and balance pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Pada  dasarnya  banyak  sekali  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pemberantasan  ‘sifat’ penyalahgunaan kekuasaan yang sudah menjamur di negeri ini. Banyak juga ahli yang sudah memberikan  pendapat,  pandangan,  serta  masukan  mereka  pribadi  sebagai  upaya penanggulangan  oknum-oknum  yang  tidak  menggunakan  kekuasan  mereka  dengan  bijak. Seperti pada penjelasan dan diskusi sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sebuah  sistem  organisasi  publik  sebagai  upaya  pendirian  organisasi  yang  sehat,  seperti:  1) Pertanggungjawaban  organisasi  tersebut  dalam  setiap  hal  yang  mereka  kerjakan  maupun sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak adanya manipulasi atau tindak kecurangan. 2) Segala program yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak ada pelanggaran atas segala hal yang dikerjakan. 3) Pertanggungjawaban pihak organisasi tersebut dalam kesesuaian prosedur pengerjaan suatu program sehingga di kemudian hari tidak merugikan  pihak  manapun.  4)  Pertanggungjawaban  organisasi  publik  terkait  perihal  aliran dana yang harus sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan dalam program yang berlangsung. 5)  Pertanggungjawaban  pihak  organisasi  publik  dalam  memberi  kebijakan  dengan memperhatikan  fungsi,  tujuan,  serta  dampaknya  kepada  masyarakat  dalam  jangka  pendek maupun di masa mendatang.
Adapun  saran  beserta  rekomendasi  yang  dapat  penulis  sertakan  sebagai  upaya penanggulangan  penyalahgunaan  kekuasaan  pejabat  publik,  sebagai  berikut:  1)  Pemberian akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat guna keterbukaan dan transparansi informasi; 2) Pengkajian  ulang  dalam  penetapan  hukuman  yang  ditetapkan  bagi  pelaku  penyalahgunaan kekuasaan agar timbul rasa jera; 3) Disediakannya mekanisme aduan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Bagi  peneliti  selanjutnya,  saran  yang  dapat  diberikan  berkaitan  dengan  penelitian  ini, diharapkan adanya penyertaan alat ukur pasti berupa grafik maupun variabel lainnya seperti LPJ suatu lembaga sehingga fakta yang disuguhkan lebih dapat dipahami, dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Saran  dalam  penelitian  selanjutnya  kami  harapkan  untuk mengobservasi dan menganalisis lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan undang undang yang berlaku dalam pemberian hukuman kepada siapa saja yang berupaya atau sedang melakukan abuse  of  power. Seperti  analisis  sistem  penegakan  hukum  negara  maju  dengan

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
Negara Indonesia dalam penetapan hukuman atas perilaku penyimpangan abuse of power oleh pejabat publik.

## REFERENSI

## Annaafi, Andianti, Engkus Engkus, and Mohamad Ichsana Nur. 2022. “Mekanisme Pengaduan
Dan  Responsivitas  Kinerja  Pegawai  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Bandung.” Jurnal Ilmiah Hospitality 11(2):443–56.
Ardila, Ira, Yulianti Yulianti, Dede Annisa Fauziah, Karla Ryanda Putri, Ayu Firnanda, and Muhammad  Agus  Hardiansyah.  2023.  “Penyalahgunaan  Kekuasaan  Dalam  Tindakan Korupsi  Bantuan  Sosial  Oleh  Pejabat  Publik  Perspektif  Max  Weber.” REFORMASI 13(2):222–34.
Atnan,  Nur.  2014.  “Fenomena  Korupsi  Pejabat  Publik  Di  Jawa  Barat.” JKMP  (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 2(2):131–46. Engkus, Engkus. 2017. “Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi.” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7(1):91–101. Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21(1):33–54.
Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogia. 2017. “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan  Kekuasaan  Oleh  Pejabat  Publik  Di  Indonesia.” Publika:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik 3(1):80–88.
Jumiati, Ipah Ema. 2012. “Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik Arti Penting, Dilema Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik Di Indonesia.” Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, Juni 2012 3(1).
Merialsa, Asmara Intan, and others. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Inspektorat  Dan  BPKAD  Kota Bandung).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
Rahmayanti, Annisa. 2019. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKA) Kota Bandung.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Prasojo,  E. (2019). “Akuntabilitas Publik Dalam Pemberantasan Korupsi.” Kajian  Ekonomi Dan Pembangunan 16:39–51.
Sadjiarto,  Arja.  2000.  “Akuntabilitas  Dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 2(2):138–50. Sawir, M. (2022). “Konsep Akuntabilitas Publik.” Publikasi Jurnal 1–27.
Suparman, Nanang. 2020. “Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil  Aparatures  in  Indonesia.” International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation 24(2):5290–5303.