Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

## Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin

## Kartini
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: kartini_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  muamalah  adalah  kegiatan  dalam  upaya  memudahkan  manusia  memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja maksimal dalam mencari nafkah yang disisi lain tidak melupakan  dimensi  sosial  dari  harta  yang  diperoleh  melalui  apa  yang  dikenal  dengan Zakat,  infaq  dan  sadakah.  Konsep  zakat  tersebut  terwujud  pula  dalam  Undang-Undang Nomor  38  tahun  1999  yang  dikenal  juga  dengan  ibadah  maliyah  ijtima’iyyah, perkembangan  pengelolaan  kemudian  dibangun  dengan  Keputusan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat Nasional.  Berdasarkan  hasil  studi  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  manajemen  BAZ Kabupaten  Musi  Banyuasin  menggunakan  manajemen  standar  yang  berkembang  dalam konsep  manajemen  modern  yang  cukup  representative.  Kedua,  Faktor  pendukung  yang menyebabkan    masyarakat  Musi  Banyuasin  mengeluarkan  zakat  kuatnya  sosialisasi  dan profesioanlisme  pengurus  dalam  memberikan  kepercayaan  Ketiga  faktor  Penghambat adalah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah  minimnya  kesadaran  masyarakat  karena ketidaktahuan  dan  pandangan  klasik  bahwa  zakat  harus  diberikan  langsung  kepada mustahiq.  Ketiga,  upaya  BAZNAS  Muba  dalam  menyikapi  hambatan  manajemen  yang dihadapi  dengan  melakukan  optimalisasi  kerjasama  dengan  pemerintah,  juga  kementrian agama  wilayah  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  keikutsertaan  para  pengurus  dalam  berbagai kegiatan yangpenguatan atas keorganisasian BAZ baik ditingkat regional, nasional maupun studi banding atas berbagai kajian terhadap kelembagaan zakat, infaq dan sadaqah.
Kata Kunci: Manajemen, Baznas Muba
Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan  menentukan  (al-Qardawi,  1993:  235),  baik  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi pembangunan  kesejahteraan  ummat.  Sebagai  suatu  ibadah  pokok,  zakat  termasuk  salah satu  rukun  (rukun  ketiga)  dari  rukun  Islam  yang  lima,  sebagaimana  dalam  hadis  nabi, sehingga  keberadaannya  dianggap  sebagai ma’lum  minad-diin  bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Yafie,  1994:  231). Di  dalam  Al-qur’an  terdapat  dua  puluh  tujuh  ayat  (al-Qrdawi,  1991: 41) yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat.
Terdapat  berbagai  ayat  yang  memuji  orang-orang  yang  sungguh-sungguh menunaikannya,  (QS.  At-Taubah  ayat  5  dan  11)  Dan  sebaliknya  memberikan  ancaman bagi  orang  yang  sengaja  meninggalkannya.  (QS.  AtTaubah    ayat  34-35)  Karena  itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orangorang yang sholat tetapi tidak
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
mengeluarkan  zakat  (al-Jazaari,  1976:  248).  Ketegasan  sikap  ini  menunjukkan  bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan  maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.
Badan  Amil  Zakat  lahir  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  nasional,  dimana  semua komponen  bangsa  dituntut  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Demikian  pula dengan ummat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha itu.
Mayoritas dan potensi ummat Islam itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga  subtansi  ajarannya.  Islam  secara  menyeluruh  memerintahkan  umatnya  untuk membangun  umat  dan  bangsanya.  Perintah  Islam  itu  juga  dibarengi  dengan  tuntunan operasional  mengenai  bagaimana  pembangunan  itu  dilakukan.  Namun  di  Negara  yang terbelakang  dan  berkembang,  persoalan  biaya  pembangunan  merupakan  persoalan  yang sangat pelik dan susahdipecahkan.  Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukan dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan dari potensi ekonomi umat atau bangsa.
Bagi  Negara-negara  yang  mayoritas  muslim,  sebenarnya  ada  mekanisme  yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh,  yakni  peranata  zakat,  infaq  dan  shodaqoh  (ZIS).  Telah  beberapa  abad lamanya  zis  ini  disyari’atkan  Islam,  tetapi  pada  dewasa  ini  peranata  ekonomi  Islam  itu tidak cukup efektif bagi pembangunan umat. Hal ini memang berbeda dengan ketika masa Rasulullah  dan  Khulafa’urrasidin  atau  mungkin  pada  masa  dinasti  Abbasiyah  dan Umayyah.  Pada  masa  itu  pemberdayaan  ekonomi  umat  melalui  ketiga  peranata  ekonomi Islam  tersebut  cukup  efektif.  Hal  ini  disebabkan  bayat  Al-Mal  saat  itu  berjalan  sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dewasa ini ternyata banyak Al-Mal itu tidak tampak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak bisa diaplikasikan.
Bahkan istilah bayat Al-Mal itu sendiri terasa cukup asing di telinga umat Islam pada  umumnya.  Atas  dasar  itulah,  maka  untuk  membangkitkan  kembali  semangat  bayat Al-Mal  yang  mampu  memobilisasi  dana  umat  pada  zamannya,  umat  Islam  di  Indonesia mulai  mendirikan  badan  Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shodaqwoh  (BAZIS).  Badan  ini  pada saatnya  diharapkan  bisa  menjadi  institusi  altenatif  yang  bisa  memobilisasi  dan  umat, khususnya  zakat,  infaq  dan  shodaqoh,  seperti  halnya  pada  masa  Rasulullah, Khulafa’urrasidin atau pada masa dinasti Abbasyah dan Umayyah. Masalah yang mungkin muncul di masa  depan adalah  tentang  kepastian hukum  bagi  para  wajib  zakat  yang  tidak menunaikan  kewajibannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  hingga  saat  ini  belum  dibuat kompilasi  hukum  Islam  tentang  zakat.  Oleh  karena  itu  rumusan  dan  pembuatan  KHI tentang zakat dirasakan sangat penting bagi kepastian hukum zakat dan memudahkan umat Islam di dalam memahami hukum zakat. Selain itu, KHI tentang zakat itu berfungsi pula sebagai sosial kontrol dan sosial engineering umat Islam yang berkaitan dengan zakat.
Institusi  BAZ  ini  sebelumnya  disebut  juga  dengan  Badan  Amil  Zakat,Infaq  dan shodaqoh (BAZIS). Sedangkan pengertian Bazis secara istilah antara lain ditemukan dalam
Kartini
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 Tahun 1991 atau 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan BAZIS. Dalam pasal 1 SKB itu disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  BAZIS  adalah  lembaga  swadaya  masyarakat  yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran dan pemanfaatan ZIS secara berdaya guna dan berhasil guna.
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk  oleh  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  dakwah,  pendidikan,  sosial  atau kemasyarakatan ummat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
Secara  subtansial,  pengertian  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  UU  No  38  Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri  Agam  Republic  Indonesia  No  581  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  UU  No  38 Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  pasal  1  ayat  1  keputusan  menteri  itu disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Badan  Amil  Zakat  itu  adalah  organisasi pengelola  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  terdiri  dari  unsur  masyarakat  dan pemerintah  dengan  tugas  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Namun  demikian  kedua  pengelola  zakat  itu  memilki  tugas  dan  fungsinya  yang sama,  yaitu  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  harta  zakat  yang dikumpulkan  oleh  ummat  Islam.  Objek  yang  menjadi  sasaran  dalam  penerimaan  dan pengumpulan  oleh  BAZIS  selain  zakat  itu  juga  adalah  infaq  dan  shodaqoh.  Zakat  ialah shodaqoh  wajib  yang  berupa  jumlah  tertentu  dari  seseorang  yang  beragama  Islam  yang telah mencapai nisaf  dan haul,  diberikan  kepada  yang  berhak  meneriamanya.  Infaq  yang menurut  sebagian  Ulama  disebut  sebagai  shodaqoh  wajib  ialah  sebagian  harta  seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nosaf dan haulnya.  Sedangkan  shodaqoh  adalah  sebagian  harta  seseorang  beragama  Islam  yang dikeluarkan  untuk  kemaslahatan  ummat  Islam.  Harta-harta yang  wajib  dizakati  itu terdiri dari harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian.
Perintah  wajib  zakat  turun  di  Madinah  pada  bulan  syawal  tahun  kedua  hijrahnya Nabi  SAW.  Kewajibannya  terjadi  setelah  kewajiban  puasa ramadhan dan  zakat  fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban  ini  dimaksudkan  untuk  membina  masyarakat  muslim,  yakni  sebagai  bukti solidaritas  sosial,  dalam  arti  bahwa  hanya  orang  kaya  yang  berzakat  yang  patut  masuk dalam  barisan  kaum  beriman.  Adapun  ketika  umat  Islam  masih  berada  di  Mekah,  Allah SWT  sudah  menegaskan  dalam al-Qur’an tentang  pembelanjaan  harta  yang  belum dinamakan  zakat,  tetapi  berupa  kewajiban  infaq,  yaitu  bagi  mereka  yang  mempunyai kelebihan  wajib  membantu  yang  kekurangan.  Besarnya  tidak  dipastikan,  tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman  yang  bersangkutan.  Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  bagaimana  menjadikan zakat  berfungsi  sebagai  amal  ibadah  dan  juga  sebagai  konsep  sosial.  Sejak  dahulu pemanfaatan  zakat  dapat  digolongkan  dalam  empat  bentuk  yaitu;  1)  Bersifat konsumtif tradisional yaitu  proses  dimana  pembagian  langsung  kepada  para  mustahik;  2)  Bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula,
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
seperti  diberikan  dalam  bentuk  bea  siswa,  gerabah,  cangkul,  dan  sebagainya;  3)  Bersifat produktif  tradisional yaitu  proses  pemberian  zakat  diberikan  dalam  bentuk  benda  atau barang  yang  diketahui  produktif  untuk  satun  daerah  yang  mengelola  zakat.  Seperti pemberian  kambing,  sapi,  becak,  dan  sebagainya;  dan  4)  Bersifat produktif  kreatif yaitu proses  perwujudan  pemberian  zakat  dalam  bentuk  permodalan  bergulir  baik  untuk  usaha program social, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil (, 2005: 32).
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014  Tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi,  masing-masing  badan tersebut  bertanggung  jawab  kepada  Baznas  dan  pemerintah  daerah  provinsi.  Baznas provinsi  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  BAZNAS  pada  tingkat  provinsi  sesuai  dengan kebijakan  Baznas,  kata  Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saifuddin  dalam  surat keputusannya,  tertanggal  14  Juli  2014.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Baznas provinsi  wajib  melakukan  tiga  hal;  1)  Melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian  atas  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  ditingkat provinsi;  2)  Melakukan  koordinasi  dengan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat;  dan  3)  Melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan zakat,  infak,  dan  sedekah  serta  dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada  Baznas  dan gubernur.
Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  dibentuk  badan  amil  zakat  nasional  (Baznas) dengan  tugas  sebagaimana  tersebut  dengan  tujuan  utama  peningkatan  kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Lembaga ini  bersifat  terbatas  untuk  mengelola  zakat,  infak  dan  sadaqah  dari  segenap pejabat/pegawai  di  lingkungan  Kabupaten    Musi  Banyuasin  sendiri,  satu hal  yang  sangat memudahkan  Baznas  ini  adalah  diberinya  wewenang  untuk  secara  rutin  setiap  bulan memotong  gaji  segenap  pejabat/pegawai  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sebagai  dana  yang harus  dikelola.  Meskipun  telah  ada  semacam  aturan  yang  mengatur  tentang  BAZNAS Musi  Banyuasin,  namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  para  pegawai  yang  belum berpartisifasi dalam menuaikan zakat tersebut. Dengan beragam alasan mulai dari keadaan ekonomi, minimnya  pendapatan,  kurangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  BAZNAS, dan pengelolaan tersebut lebih bersifat individual.
Dengan  adanya  lembaga  zakat  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  khususnya BAZNAS  diharapkan  memiliki  keutamaan  sebagai  berikut;  1)  Menjamin  kepastian Muzakki membayar zakat, dengan adanya BAZNAS harus dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai negeri di Kabupaten Banyuasin khususnya, melakukan pembayaran zakat dengan pemotongan  gaji  setiap  bulannya  melalui  kerjasamanya  dengan  semua  Sumber  Daya Manusia  Kepegawaian  Kabupaten  Banyuasin  yang  mengeluarkan  gaji  setiap  pegawai  di masing-masing  instansi;  2)  Keberadaan  lembaga  ini  harus  dapat  menghilangkan  rasa rendah  diri  dari mustahiq karena  tidak  perlu  meminta-minta  kepada  orang-orang  kaya khususnya  pegawai  negeri  di  lingkungan  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Di  samping  itu diharapkan  adanya  efektifitas  penyaluran  zakat.  Yang  mana  penyaluran  zakat  yang dilakukan oleh lembaga zakat akan lebih efektif jika dibandingkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Muzakki, lantaran penyaluran zakat dengan lembaga zakat dapat dilakukan
Kartini
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
oleh  orang-orang  yang  profesional  dan  terlatih  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan perencanaan yang baik; dan 3) Dengan adanya BAZNAS Musi Banyuasin juga diharapkan akan  terhimpun  zakat  yang  besar  sehingga  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  sebaik- baiknya dalam upaya perbaikan di tengah kaum dhuafa.
Pertanyaan  mendasar  dari  latar  belakang  tersebut,  diasumsikan    yang diidentifikasikan  bahwa  pengelolaan  zakat  di  BAZNAS  Musi  Banyuasin  yang  hanya dilakukan  oleh  sebagian  kecil  dari  pengurus  lembaga  tersebut,  sebagian  besar  tidak menjalankan fungsinya karena kesibukan kerjanya sebagai pegawai negeri sipil, sehingga menimbulkan kerja tidak berjalan dengan semestinya.
Permasalahan lainnya yakni sasaran tersebut juga belum tepat sasaran disebabkan distribusinya  sebagian  besar  hanya  dirasakan  oleh  sebagian  kecil  masyarakat  yang berdekatan  dengan  lembaga  tersebut.  Di  samping  itu,  BAZNAS  Musi  Banyuasin  belum melakukan  pengawasan  yang  memadai  terhadap  pelaksanaan  program  yang  telah dilakukan sehingga menimbulkan keluhan masyarakat.

## Teori Manajemen Klasik
Sebelum  sejarah  yang  disebut  zaman  manajemen  ilmiah  muncul,  telah  terjadi  revolusi industri pada abad ke-19, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan yang sangat cepat. Usaha-usaha  pengembangan  manajemen  kemudian  dilakukan  oleh  para  ahli  di  bidang manajemen. pembahasan perkembangan teori-teori manajemen selanjutnya akan dilakukan dengan  menguraikan  para  tokoh  dan  gagasan-gagasan  mereka.  Perkembangan  awal  teori manajemen ada Dua tokoh Manajemen yang mengawali muculnya manajemen yaitu:
Robert  Owen  (1771-1858)  Pada  mulanya  tahun  1800  an  Robert  Owen  seorang manajer  beberapa  pabrik  pemintalan  kapas  di  New  Lanark  Skotlandia,  menekankan pentingnya  unsur  manusia  dalam  produksi.  Dia  mambuat  perbaikan-perbaikan  dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak dibawah umur yang bekerja. dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikan  produksi  dan  keuntungan,  disamping  itu  juga  Robert  Owen  mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang juga memungkinkan peningkatan produktivitas.
Charles  Babbage  (1972-1871)  seorang  Profesor  matematika  dari  Inggris, mencurahkan  banyak  waktunya  untuk  mencurahkan  banyak  waktunya  membuat operasioperasi pabrik menjadi lebih Efisien. Dia dipercaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikan produktifitas dan menurunkan biaya.
Bage  adalah  penganjur  pertama  prinsip  pembagian  kerja  melalui  spesialisasi. setiap  tenaga  kerja  harus  diberi  latihan  keterampilan  yang  sesuai  dengan  setiap  operasi pabrik.  Lini  perakitan  modern  yang  banyak  dijumpai  sekarang,  dimana  setiap  karyawan bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  tertentu  yang  berulang,  didasarkan  pada  gagasan Babbage.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Setiap kontribusinya yang lain, Babbage menciptakan alat penghitung ( calculator ) mekanis  pertama,.  Mengembangkan  program-program  permainan  bagi  komputer, menganjurkan kerja sama saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik, serta merencanakan skema pembagian keuntungan.

## Teori Manajemen Ilmiah
Aliran  Manajemen  ilmiah  ditandai  kontrtibusi-kontribusi:  Frederick  W.  Taylor  (1856- 1915).  Manajemen  ilmiah  mula-mula  dikembangkan  oleh  Frederick  Winslow  Taylor sekitar  tahun  1900  an,  karena  karya  nya  tersebut  Taylor  disebut  sebagai  “Bapak Manajemen  Ilmiah”.  Dalam  buku  literatur,  manajemen  ilmiah  sering  diarti  kan  berbeda. Arti  pertama manajemen  ilmiah merupakan  penerapan  metode  ilmiah  pada  studi, analisa dan  pemecahan-pemecahan  masalah  organisasi.  sedangkan  arti  yang  kedua,  manajemen ilmiah  adalah  seperangkat  mekanisme-mekanisme  atau  teknik-teknik “a  bag  of  trick ” untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi.
Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen,  dan  mengembangkan  sejumlah  teknik-tekniknya  untuk  mendapat  efisiensi. Empat  prinsip  dasar  tersebut  adalah:  pertama,  Pengembangan  metode-metode  ilmiah dalam manajemen, agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. Kedua, Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat  diberikan  tanggung  jawab  atas  sesuatu  tugas  sesuai dengan  kemampuanya.  Ketiga, Pendidikan  dan  pengembangan  ilmiah  para  karyawan.  Keempat,  Kerja  sama  yang  baik antara manajemen dan tenaga kerja.
Sedangkan  mekanisme  dan  tehnik-tehnik  yang  dikembangkan  taylor  untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar diatas, antara lain studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional  (functional  foremanship),  sistem  upah  ter-potong  diferensial,  prinsip pengecualian  ,  kartu  intruksi,  pembelian  secara  spesifikasi,  dan  standardisasi  pekerjaan, peralatan  serta  tenaga  kerja.  Manfaat  yang  didapat  dari  pengembangan  tehnik-tehnik manajemen  ilmiah  ini  tampak  pada  pengembangan  tehnik-tehnik  riset  operasi,  simulasi otomatisasi dan sebagainya dalam memecahkan masalah-masalah manajemen.
Frank  Dan  Lillian  Gilbret  (1868-1924  dan  1878-1972)  Kontributor  utama  kedua dalam  aliran  manajemen  ilmiah  adalah  pasangan  suami  istri  Frank  Bunker  Gilbreth  dan Lillian  Gilbret,  seorang  pelopor  perkembangan  studi  gerak  dan  waktu,  menciptakan berbagai  teknik  manajemen  yang  di  ilhami  taylor.  Dia  sanag  tertarik  terhadap  masalah efisiensi,  terutama  untuk  menemukan  ”cara  terbaik  negerjakan  suatu  tugas”.  Sedangkan Lillian  Gilbret  lebih  tertarik  pada  aspek-aspek  manusia  dalam  kerja,  seperti  seleksi, penempatan  dan  latihan  personalia.  Dia  mengemukakan  gagasan  dalam  bukunya  yang berjudul “The Psychology Of Management”. baginya manajemen ilmiah mepunyai tujuan akhir: membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup.
Harrington  Emerson  (1853-1931)  Pemborosan  dan  ketidak-efisienan  adalah masalahmasalah  yang  dilihat  Emerson  sebagai  penyakit  system  industry.  Oleh  sebab  itu Emerson  mengemukakan  11  prinsip-prinsip  yang  sangat  terkenal  yang  secara  ringkas
Kartini
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
sebagai  berikut: pertama , Tujuan-tujuan  dirumuskan  dengan  jelas,  Kedua,  kegiatan  yang dilakukan  masuk  akal,  ketiga,  Disiplin, keempat ,  Balas  jasa  yang  adil, kelima ,  Laporan- laporan  yang  terpercaya. Keenam ,  Pemberian  perintah. Ketujuh ,  Adanya  standar-standar waktu pada setiap kegiatan. Kedelapan , Kondisi yang distandardisasi. Kesembilan , Operasi yang distandardisasi. Kesepuluh, Intruksi-intruksi praktis tertulis yang setandar. Kesebelas, balas jasa Efisiensi.

## Temuan Penelitian
Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang  dalam  konsep  manajemen  terdiri  dari planning dilakukan  dan  dituangkan dalam  bentuk  program  kerja  pengurus, organizing dan staffing .  Dari  aspek organizing , penentuan  SDM  atau  pengurus  sesuai  dengan  latar  belakang  pendidikan  serta  keinginan untuk mengabdi serta profesional terhadap tugas masing-masing.
Sisi Actuating ,  diawali  dengan  motivasi  dan  arah  dengan  cara  memberikan pedoman  penghitungan  zakat  kepada  masyarakat,  juga  silaturahmi  ke  tempat  tinggal masyarakat  untuk  memastikan  pengeluaran  zakat,  kemudian  melakukan  progam  sesuai dengan  planning  tahunan.    Kemudian  pada evaluating ,  BAZNAS  Kabupaten  Musi Banyuasin  dilakukan  oleh  pengawas,  selain  itu  muzakki  juga  dapat  melihat  administrasi dan pembukuan yang ada pada pengurus BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.
Faktor  pendukung  yang  menyebabkan    masyarakat  Musi  Banyuasin mengeluarkan  zakat  maal  adalah;  1)  sering  diadakan  kegiatan  kegamaan  khususnya tentang kewajiban zakat harta, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat harta dengan  benar;  2)  adanya  kesadaran  yang  tinggi  dari  masyarakat  dalam  membayar  zakat mal,  supaya  orang  yang  tidak  mampu  bissa  mendapatkan  zakat  sesuai  dengan  ketentuan Islam;  dan  3)  Amil  mempunyai  tenaga  yang  bersumberdayakan  amanah,  transfaran,  dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran. Muzakki sebaiknya menyerahkan zakat pada lembaga pengelola yang telah ditentukan supaya mustahiq zakat bisa  mendapatkan  zakatnya  secara  teratur  dan  merata.  Selanjutnya  peran  pemerintah, program kerja dan sumber dana bagi masyarakat.
Sementara  faktor  Penghambat    adalah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah minimnya  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  zakat  sebagian  besar  tidak  tahu  bahwa mereka  harus  mengeluarkan  zakat  mal  ataupun  hasil  kekayaan  mereka  dari  berbagai profesi  yang  mereka  tekuni  adanya  kelompok  masyarakat  yang  paham  akan  zakat  dan menunaikannya,  kelompok  masyarakat  yang  tidak  paham,  tradisional,  dan  tekstual terhadap harta benda azakawiyah (yang dikenai zakat) hanya terbatas pada apa yang sudah tertera dalam buku-buku fiqih klasik tanpa mengembangkannya kemungkinan pendapatan sumber  zakat  dari  perkembangan  sistem  ekonomi  modern  yang  luas  dan  cepat berkembang.  Kemudian  juga  ada  kelompok  masyarakat  yang  paham  secara  teori  namun lemah dalam aplikasi, karena dianggap akan merugikan mereka.
Upaya  BAZNAS  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  menyikapi  hambatan manajemen yang dihadapi dengan melakukan optimalisasi kerjasama dengan pemerintah,
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
juga kementrian agama wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, keikutsertaan para pengurus dalam  berbagai  kegiatan  yang  penguatan  atas  keorganisasian  BAZNAS  baik  ditingkat regional, nasional maupun studi banding atas berbagai kajian terhadap kelembagaan zakat, infaq dan sadaqah.

## Kesimpulan
Manajemen BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan manajemen standar yang berkembang  dalam  konsep  manajemen  terdiri  dari planning dilakukan  dan  dituangkan dalam bentuk program kerja pengurus. Faktor pendukung yang menyebabkan  masyarakat Musi Banyuasin mengeluarkan zakat maal adalah; 1) sering diadakan kegiatan kegamaan khususnya  tentang  kewajiban  zakat harta,  supaya  masyarakat  bisa mengetahui  kewajiban zakat  harta  dengan  benar;  2)  adanya  kesadaran  yang  tinggi  dari  masyarakat  dalam membayar  zakat  mal,  supaya  orang  yang  tidak  mampu  bissa  mendapatkan  zakat  sesuai dengan ketentuan Islam; dan 3) Amil mempunyai tenaga yang bersumberdayakan amanah, transfaran, dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran. Dan upaya BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyikapi hambatan manajemen yang dihadapi  dengan  melakukan  optimalisasi  kerjasama  dengan  pemerintah,  juga  kementrian agama wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Kartini
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate

## Daftar Pustaka
Abdul  hakim  Hamid,  Al  Bayan.  (2011).  Juz  III,  Jakarta, Al-Maktabah  as-Sha’diah . Tabidah. Atik. Zakat, Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2006). Hukum  dan  Pemberdayaan  Zakat  Upaya Sinergis  Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Nuansa Aksara. Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (t.th). Al Fathu Al Bar  Syarhu Shahih Al Bukhari, I Juz . Beirut. Dar Al Qutub Al Ilmiyyah.
Ali  Hasan.  (1997). Mashail  Fiqhiyah:  Zakat,  pajak,  asuransi,  dan  lembaga  keuangan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Al-Qurtubi. (1993) al-jami’ Li Ahkam Al-qur’an, Beirut Libanon , Daar el-Kutub ‘Ilmiyyah 1413 H. Abu Bakar Jaabir al-Jazaari. ( 1976). Minhajul Muslim . Beirut: Daar al-Fikr. Ali Yafie. (1994). Menggagas Fiqh Sosial .  Bandung. Abdurrahman  Qadir.  (1988). Zakat  dalam  Dimensi  Mahdah  dan  Sosia l.  Jakarta:  Raja Grafindo  Persada Depag  RI.  (1999). Undang-Undang  Republik  Indonesia  no  38  tahun  1999  tentang pengelolaan zakat . Departemen Agama RI.
Didin  Hafiduddin.  (2002). Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern .  Jakarta:  Gema  Insani Press. Didin Hafidhuddin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Didin, Hafidudin. (2002). Panduan Zakat . Jakarta. Republika. Direktorat  Urusan  Agama  Islam  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji.  (2000) Petunjuk Teknis Pengelolaan zakat . Departemen Agama RI.
Eri Sudewo. (2004). Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar. Institut Manajemen Zakat . Jakarta : Ciputat.
Hasibuan  Malayu.  92008). Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah .  Jakarta:  Bumi Aksara. Handoko Hani. (1999). “Manajemen Edisi 2 ”, Yogyakarta: BPFE. Husaini, Imam Tafiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad. (t.th). Al-Kifayatul akhyar fi halli gayatil ikhtisar . Semarang. Jaziri, Abdurrahman. (2000). al Fiqh alaa mazhab Al Arba’ah, I juz, Beirut . Dar al Fikr. Jamil Sadaqi Muhammad. (t.th). Sunan Abi Daud, I Juz, Beirut . Dar al fikr. Jawad Muhammad Abdul Baqi. (1987). al jami’ al shahih sunan at tarmizi, 3 Juz . Beirut. Dar al kutub al ilmiyah. Mannan  Abdul.  (1997). teori  dan  praktek  ekonomi  Islam .  Yogyakarta:  PT.  Dana  Bakti Prima Yasa. Mawardi. (2008). Lembaga perekonomian umat . Pekanbaru: Suska Press. Muhammad  dan  Mas’ud  ,  Ridwan.  (2005). Zakat  dan  Kemiskinan,  Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.
Mufraini,  Muhammad  Arif.  (2009). Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Monzer  Kahf.  (1995). Ekonomi  Islam,  telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem  Ekonomi Islam .Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
Medina-Te, Jurnal Studi Islam ▪ Volume 14, Nomor 2, Desember 2016 P-ISSN: 1858 - 3237 Available online at http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Mustaq Ahmad . (2001). Etika Bisnis Dalam Islam . Jakarta Pustaka Al-Kautsar, M. Zainul Muttaqin,    1997. Kewajiban  Menjadi  Muzakki .”  Bogor:  Makalah  pada  seminar Zakat antara Cita dan fakta. --------(2001) .    Etika  Bisnis  Dalam  Islam .  Jakarta  Pustaka  Al-Kautsar,  Pengantar Manajemen  Umum  (Untuk  STIE)  Jakarta:  Universitas  Gunadarma. Proyek pembinaan zakat dan wakaf, pedoman zakat. Jakarta: PT. Cemara Indah. 1985 Muh. Ridwan. (2002) . Zakat Dan Kemiskinan . Yokyakarta : UII Press. Sudarsona, Heri. (2003). Bank dan Lembaga keuangan syariah, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonesia. Said, Muhammad. (2008). Pengantar Ekonomi Islam . Pekanbaru: Suska press. Perwa  atmadja,  Karnaen.  (1996). Membumikan  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia .  Depok:
Usaha Kami. Yusuf  Qardawi.  (1997). Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam .  Jakarta: Robbani Press. Yusuf al-Qardawi (1993). Al-Ibadah fil Islam. Beirut: Muassasah Risalah. Zuhaili, wahbah. (1996). zakat kajian berbagai macam mazhab, alih bahasa, Agus efendi dan Baharudin Fanani . Bandung. Rosdakarya.