e-ISSN : 2621-4105

## GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW

## Edy Sujendro
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang edy.sujendro@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengapa dibutuhkan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan omnibus  law. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang  – undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Bentuk  peraturan  perubahan  dan  peraturan  yang menggunakan  metode omnibus  law menyulitkan  masyarakat  untuk  memahami  secara lengkap karena mengharuskan masyarakat membuka banyak naskah. gagasan pengaturan kodifikasi  dan  unifikasi  dalam  1  (satu)  naskah  peraturan  perubahan  dan  peraturan  yang menggunakan metode omnibus law sangat memungkinkan untuk dapat diterapkan dengan menggunakan Peraturan Presiden sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kata kunci : Kodifikasi; Unifikasi; Peraturan; Perubahan; Omnibus Law
e-ISSN : 2621-4105

## REVIEW CODIFICATION AND UNIFICATION REGULATIONS OF AMENDMENT AND OMNIBUS LAW REGULATIONS

## Abstract
This study aims to review and analyze why it is necessary to regulate the codification and unification of amendments rules and omnibus law regulations and how to codify and unify rules of change and rules of omnibus law. The research method used includes the juridical normative research type, with a statutory approach and a conceptual approach, descriptive analytical research specifications, data collection using library research, and qualitative data analysis. This research shows that the form of amendments and regulations that use the omnibus law method makes it difficult for people to fully understand because it requires people to open many texts. The idea of regulating codification and unification in 1 (one) text  of  amendment  regulations  and  regulations  using  the  omnibus  law  method  is  very possible to be applied using a Presidential Regulation in accordance with the authority given in Article 64 of Law 12/2011.
Keywords: Codification; Unification;  Regulations; Amendement;Omnibus Law
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Peraturan Perundang-undangan merupakan sumber hukum dari tata nilai yang dipercaya  masyarakat  sebagai  suatu  sistem  penataan  kehidupan  pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makanya dengan kata lain hukum sebagai acuan  pembaruan  masyarakat  sebagaimana  konsep  Roscoe  Pound  dalam law  as  a tool  of  social  engineering. 1 Untuk  itu,  pemahaman  hukum  dari  suatu  peraturan perundang-undangan  harus  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  seluruh  penduduk indonesia.
Hal ini termasuk peraturan yang berbentuk perubahan dan omnibus law yang mengharuskan  masyarakat  indonesia  membuka  undang-undang  pokoknya  dan menyandingkan  undang-undang  perubahannya.  Hal  ini  akan  membuat  masyarakat harus memegang:
a. 2  (dua)  peraturan  (peraturan  pokok  dan  perubahannya)  jika  perubahan  baru sekali;
b. 3 (tiga) peraturan (peraturan pokok dan 2 perubahannya jika perubahan kedua;
c. 4 (empat) peraturan (peraturan pokok dan 3 perubahannya jika perubahan ketiga;
d. dan seterusnya.
Sedangkan  pada  metode omnibus  law ,  masyarakat  Indonesia  jika  ingin memahaminya  butuh  lebih  banyak  lagi  memegang  peraturan  perundang-undangan terkait  baik  yang  terdampak  berupa  perubahan  dan/atau  pencabutan  atau penghapusan. Undang-Undang Cipta Kerja 2 misalnya, banyak undang-undang yang terdampak. Dengan kata lain jika masyarakat ingin mengetahui secara utuh semangat Cipta Kerja yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus mempersandingkan banyak  dokumen peraturan termasuk perubahannya.
Untuk  itu,  peraturan  yang  berbentuk  perubahan  dan omnibus  law perlu dilakukan kodifikasi dan unifikasi untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi masyarakat dengan tidak memegang terlalu banyak dokumen hukum suatu peraturan perubahan  dan  peraturan  yang  menggunakan  metode omnibus  law .  Keunggulan
1 Roscoe  Pound  and  Marshall  L  DeRosa, An  Introduction to the  Philosophy  of  Law (Yale  University Press, 1954), X . 2 Dalam  UU  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dapat  dilihat  bahwa  banyak  undang-undang  yang terdampak  sehingga  masyarakat  harus  menyandingkan  peraturan  yanng  terdampak  untuk  memahami  secara komprehensif undang-undang tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
metode omnibus  law adalah  kepraktisan  mengoreksi  banyak  regulasi  bermasalah. Meningkatkan  kecepatan  dalam  penyusunan  undang-undang,  dengan  menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku.  Pendekatan  omnibus  law  juga  bisa  menjadi  solusi  atas  tumpang  tindih regulasi  di  Indonesia  baik  dalam  hubungan  hierarki  sejajar  horizontal  maupun vertikal.  Dalam  prakteknya  penyusunan omnibus  law berbiaya  mahal  dan  tidak sederhana  karena  substansinya  pasti  multi  sektor  dan  dipersiapkan  untuk  super power.  Namun  nyatanya  dengan  metode omnibus  law dapat  mengatasi  konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. 3
Kajian  kebutuhan  kodifikasi  dan  unifikasi  telah  diulas  pada  beberapa  artikel antara  lain  oleh  Merdiansa  Paputungan  (2018)  yang  mengkaji  tentang  Unifikasi Hukum Acara Pengujian Seluruh Peraturan Perundang-Undangan, dimana kajian ini dilatar  belakangi  tidak  seragamnya  mekanisme  hukum  acara  di  antara  Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  menyisakan  permasalahan  sehingga diperlukan unifikasi hukum acara pengujian seluruh peraturan perundang-undangan merupakan solusi yang paling mungkin dilakukan. 4 Meskipun kajian ini membuka wawasan  terkait  kebutuhan  seragamnya  mekanisme  hukum  acara  di  antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi penelitian ini hanya pada mekanisme beracara.
Kajian  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra  (2018)  fokus  membahasa  tentang Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi  Hukum  Acara  Perdata,  dimana  kajian  ini  dilatarbelakangi  hukum  acara perdata  semakin  tersebar  bahkan  parsial,  dalam  peraturan  perundang-undangan sehingga  perlu  dilakukan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  acara  perdata  nasional. 5
Meskipun  kajian  ini  memberikan  gambaran  terkait  kebutuhan  kodifikasi  dan unifikasi  Hukum  Acara  Perdata,  akan  tetapi  penelitian  ini  hanya  fokus  pada permasalahan parsial dalam Hukum Acara Perdata.
3 Muhamad  Azhar,    ‘Unifikasi  Hukum  Acara  Pengujian  Seluruh  Peraturan  Perundang-Undangan’, Adminitrative Law & Governance Journal 2(1),  2019,  177. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178
4 Merdiansa Paputungan, ‘Unifikasi Hukum Acara Pengujian Seluruh Peraturan Perundang-Undangan’, Al-Qisth Law Review 1(1),  2018,  23.
5 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, ‘Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Acara Perdata’, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 4(1), 2018, 159–78.
e-ISSN : 2621-4105
Sedangkan  Eza  Aulia  dan  Dara  Quthni  Effida  mengkaji  tentang    Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum, dimana kajian ini dilatarbelakangi hukum islam yang telah menjadi hukum positif Indonesia saat ini, hanya  hukum  islam  yang  terkait  dengan  hukum  privat,  yaitu  ubudiyah  dan mu’amalah. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini  masih  menjadi  hukum  yang  dicita-citakan.  Untuk  itu  Kodifikasi  hukum  islam dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan hukum. 6 Meskipun kajian ini memberikan gambaran  terkait  kebutuhan  Kodifikasi  Hukum  Islam,  akan  tetapi  penelitian  ini hanya fokus pada Hukum Islam.
Ketiga kajian kebutuhan kodifikasi dan unifikasi tersebut masih bersifat pada peraturan  tertentu,  sehingga  belum  ada  kajian  kebutuhan  kodifikasi  dan  unifikasi peraturan yang umum (berlaku untuk semua peraturan) dibutuhkan masyarakat yakni terhadap peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law untuk memahami hukum yang terpisah karena terdiri dari banyak dokumen hukum peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law .
Padahal,  tidak  adanya  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  pokok,  Peraturan Perubahan dan Peraturan metode Omnibus Law berpotensi menjadikan permasalahan yakni kesulitan pemahaman bagi masyarakat. Mengingat harus memahami  banyak dokumen  peraturan  tersebut.  Potensi  masalah  yang  memungkinkan  terjadi  adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat akan kesulitan memahami;
2. Masyarakat  akan  mudah  terpengaruh  informasi  yang  tidak  tepat  terkait peraturan perubahan maupun omnibus law;
3. Terjadi buruk sangka antara masyarakat dan pembentuk peraturan;
4. Penyalahgunaan wewenang; atau
5. Potensi lain yang menghambat pembentukan
Dengan demikian, selain melengkapi kajian  sebelumnya mengenai kebutuhan kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan,  penulisan  “Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  dan Unifikasi  Peraturan  Perubahan  dan  Peraturan Omnibus  Law ”,  juga  untuk memberikan kemudahan masyarakat memahami tanpa mengurangi substansi dalam
6 Eza Aulia,  Dara Quthni Effida, ‘Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum’, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 2(2), 2018.
e-ISSN : 2621-4105
suatu  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  pokok  dan  perubahannya  termasuk  jika terdampak  pada  peraturan  yang  menggunakan  metode omnibus  law .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  mengapa  dibutuhkan  pengaturan kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan omnibus  law serta bagaimana  pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan omnibus law.

## B. PERMASALAHAN
Dalam  penulisan  ini,  membatasi  mengenai  gagasan  terhadap  pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan Omnibus Law.
1. Mengapa  dibutuhkan  pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan dan peraturan omnibus law;
2. Bagaimana  pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan peraturan omnibus law ;
C. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sebagaimana dikutip Mulyani dan Muryati 7 dari Ibrahim 8 penelitian yuridis normatif berfokus untuk kajian penerapan kaedah atau norma hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan mengingat  obyek  penelitiannya  adalah  memunculkan  gagasan  atas  adanya kekosongan  hukum  terhadap  pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan perubahan dan peraturan metode omnibus law .
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu:
a. pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  meneliti  aturan  terkait pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  sampai  saat  ini  belum diatur mengenai pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan metode omnibus law ;
7 Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, ‘Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru’, Jurnal Usm Law Review 3(1), 2020, 34–58. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118
8 Johnny  Ibrahim,  ‘Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif’, Malang:  Bayumedia  Publishing , 2005.
e-ISSN : 2621-4105
b. pendekatan  analitis  digunakan  untuk  mengetahui  teori,  peraturan,  dan kebutuhan  hukum  pengaturan  kodifikasi dan  unifikasi  peraturan  perubahan dan peraturan metode omnibus law ; dan
c. pendekatan  konsep  gagasan  digunakan  untuk  menawarkan  kebaruan  atas pengaturan  dan  bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan peraturan metode omnibus law ;

## 3. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  akan  dipergunakan  adalah  diskriptif  analitis. Sebagaimana  dikutip  Mulyani  dan  Muryati 9 dari  Bambang 10 ,  diskriptif  analitis yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai hukum  positif  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum positif dalam masyarakat.
Dengan  demikian,  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai gagasan  atas  kebutuhan  hukum  atas  pengaturan  dan  bentuk  kodifikasi  dan unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan  metode omnibus  law ,  maka  dalam penelitian  ini  akan  diuraikan  hasil-hasil  penelitian  sesuai  dengan  permasalahan dan  tujuan  yang  akan  dicapai  serta  menganalisisnya  dari  segi  peraturan  yang berlaku.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi  pustaka  (collecting  by  library).  Sebagaimana  dikutip  Setiyawan  dan Mahmud 11 dari  Ibrahim 12 ,  Pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  diinventarisasi  dan  diklasifikasi  dengan menyesuaikan  masalah  yang  dibahas.  Bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  dibahas  dipaparkan,  disistematisasi,  kemudian  dianalisis  untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku yang kemudian memunculkan gagasan yang akan ditawarkan.
9 Mulyani and Muryati.
10 Bambang Sunggono, ‘Metode Penelitian Hukum’, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
11 Wahyu Beny Mukti Setiyawan And Hadi Mahmud, ‘Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum , 3(1),  2018, 68–82.
12 Ibrahim.
e-ISSN : 2621-4105
D. PEMBAHASAN
1. Analisis Teori
a. Kodifikasi dan Unifikasi
Pengertian Kodifikasi menurut Umar Said 13 , sebagaimana yang dikutip Sugiantari 14 ,  adalah  membukukan  hukum  sejenis,  secara  lengkap,  sistematis menjadi  satu  dalam  satu  kitab  Undang-Undang,  hal  itu  misalnya:  Hukum Pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  hukum  perdata  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang. Sedangkan Unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.
Kodifikasi  dan  unifikasi  inilah  yang  menjadi  formula  yang  tepat  atas format  peraturan  yang  berbentuk  perubahan  atau  metode omnibus  law yang mengharuskan  masyarakat  memegang  banyak  dokumen  peraturan  untuk memahaminya.
b. Kedaulatan Hukum
Teori  Kedaulatan  Hukum  menurut  Krabbe  yaitu  dijelaskan  bahwa kekuasaan  pemerintah  bukanlah  dari  Tuhan,  raja,  atau  negara.  Akan  tetapi Pemerintah  mendapatkan  kekuasaannya  berdasarkan  atas  hukum.  Pemilik daulat sebenarnya adalah hukum, baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan dari hukum 15.
Rakyat  yang  memperoleh  kekuasaan  dari  hukum  sangat  disayangkan apabila  tidak  dapat  memahami  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan yang berbentuk perubahan maupun yang menggunakan metode omnibus law.
c. Negara Hukum
Konsep Negara hukum menurut  Frederich Julius Stahl memiliki empat unsur yaitu 16 :
1) Hak-hak Dasar Manusia.
2) Pembagian Kekuasaan.
13 Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia , Setara Press, 2009.
14 Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, ‘Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum’, Jurnal Advokasi 5 (2), 2015.
15 Cristine S T Kansil and S T Christine, ‘Kansil. Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)’, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007..
16 A Mukthie Fadjar, ‘Tipe Negara Hukum’, Banyumedia, Malang , 2005.
e-ISSN : 2621-4105
3) Pemerintahan berdasarkan peraturanperaturan, dan
4) Peradilan Tata Usaha dan Perselisihan.
Hal ini berlaku pula di Indonesia yang juga merupakan negara hukum. Untuk itu masyarakat untuk mengetahui hak dasarnya dalam setiap peraturan, harus  memahami  secara  lengkap  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Konsep negara  hukum  di  Indonesia  sudah  berubah  setelah  dilakukan  amandemen Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Setelah  amandemen,  konsep  negara hukum di Indonesia bukan lagi rechtsstaat atau rule of law , melainkan Negara Hukum  Indonesia.  Maksud  penegasan  ini  memiliki  makna  sangat  penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada di dunia. Konsep negara  hukum rechtsstaat dan rule  of  law sangat  berpengaruh  bagi  negara hukum Indonesia
d. Perubahan Peraturan
Teori  mengenai  perubahan  peraturan,  belum  banyak  diulas  secara akademik.  Akan  tetapi  satu-satunya  yang  dapat  dijadikan  rujukan  adalah lampiran  II  Undang-Undang  12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan pada angka 6 - angka 9 dan angka 230 - angka 238 .
Identifikasi peraturan perubahan dapat dilakukan dari Judul dan Batang Tubuhnya:
1) Judul Peraturan Perubahan lazimnya menyebutkan kata Perubahan dengan ketentuan:
a) jika  perubahan  pembentukan  baru  pertama  kali,  namanya  “Perubahan Atas ...”
b) jika  perubahan  pembentukan  telah  dilakukan  kedua  kali  atau  lebih, namanya “Perubahan Kedua/Ketiga/dan seterusnya...”
2) Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
a) menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau b) menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan
Perundangundangan.
e-ISSN : 2621-4105
3) Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
a) seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
b) kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
Contoh 1:
Contoh 2:
Dengan model perubahan demikian masyarakat akan mengalami kesulitan memaknai secara utuh tanpa disediakan kodifikasi dan unifikasi peraturan yang ada.  Pemahaman  sepotong-sepotong  ini  akan  berdampak  pada  potensi  masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya.
e. Omnibus Law
Definisi  Omnibus  Law dari  kata Omnibus yang berasal  dari  bahasa  Latin yang maknanya untuk  semuanya.  Dalam Black  Law  Dictionary  Ninth  Edition oleh Bryan  A.Garner  disebutkan omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing  or  having  varius  purposes, dimana artinya    berkaitan   dengan  atau  berurusan    dengan    berbagai   objek   atau    item sekaligus;  termasuk  banyak  hal atau  memiliki  berbagai  tujuan.   Oleh Prof.
e-ISSN : 2621-4105
Satjipto Rahardjo 17 sebagaimana dikutip oleh Agnes 18 disebutkan bila  digandeng dengan    kata Law yang  maka  dapat  didefinisikan  sebagai  hukum  untuk  semua.
Dalam kajian hukum di Amerika, omnibus law dikenal dengan omnibus bill dan merupakan  kebebasan  dalam  membentuk  suatu  peraturan  dari  legislatif.  Para anggota bebas menentukan cara untuk menentukan suatu tujuan dan cara apapun bisa dilakukan agar cara tersebut tercapai 19 .
Model omnibus  law sendiri  dalam  Undang-Undang  12/2011  beserta perubahannya belum memiliki format yang baku dan belum  ada konsep  Omnibus Law  Sebagai  salah  satu  asas  dalam  sumber  hukum 20 . Akan tetapi dalam format UU  Cipta  Kerja  (UU  tersebut  menggunakan  metode Omnibus  Law ) , yakni dipersamakan  dengan  kombinasi  antara  pembentukan  Peraturan  Baru  dan Perubahan.
Dari sisi peraturan baru, UU Cipta Kerja memiliki judul dan batang tubuh seperti  pembentukan  peraturan  baru  pada  teknik  penyusunan  Peraturan Perundang-undangan yang ada pada lampiran II UU 12/2011. Akan tetapi dalam pasal-pasalnya  yang  menyasar  perubahan  ataupun  pencabutan  undang-undang lain, formatnya identik dengan format batang tubuh dalam perubahan peraturan pada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang ada pada lampiran II UU 12/2011.
Dampak dari bentuk model omnibus law ini juga sangat rawan untuk sulit dipahami masyarakat seperti peraturan perubahan. Selain model peraturan yang belum  dibakukan,  tapi  juga  menyasar  banyak  undang-undang  yang  sangat  sulit dipahami masyarakat awam apabila tidak dilakukan kodifikasi dan unifikasi.
17 Satjipto Rahardjo, ‘Hukum, Masyarakat & Pembangunan’, Bandung: Alumni , 1981.
18 Agnes Fitryantica, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, Gema Keadilan , 6(3), 2019, 300–316 DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316.
19 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4(2), 2019. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117
20 Suwandi  Arham  and  Ahmad  Saleh,  ‘Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia’,  Jurnal PETITUM 7(2), 2019, 72–81. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652.
e-ISSN : 2621-4105
2. Indikasi kebutuhan Hukum terhadap Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi
Hukum dibutuhkan manusia sebagai salah satu bentuk usaha untuk menjaga atau menciptakan keadaan yang tertib, dan menjaga ketenteraman. 21 Terciptanya keadaan yang demikian itu dipengaruhi oleh variabel pokok, berikut 22 :
a. Adanya seperangkat kaidah yang terorganisasi ke dalam suatu sistem;
b. Adanya proses yang dinamakan sosialisasi;
c. Adanya proses yang dinamakan proses kontrol sosial.
Variabel inilah yang sering kali pada prakteknya tidak tersampaikan kepada masyarakat  secara  utuh  yang  akhirnya  membuat  masyarakat  tidak  berhasil terpenuhi kebutuhan hukumnya. Terutama dalam memahami peraturan perubahan dan  peraturan  yang  menggunakan  metode omnibus  law yang  belum  dilakukan kodifikasi dan unifikasi.
Padahal  sebagaimana  diungkapkan  oleh  lawrence  M.  Friedman 23 yang dikutip oleh Yudho dan Tjandrasari 24 , Efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi oleh komponen struktural, komponen substansi dan komponen hukum yang ada sebagai berikut:
a. Komponen struktural, yakni lembaga-Iembaga pembuat undang-undang, pengendalian  dan  berbagai  badan  yang  diberi  wewenang  untuk menerapkan hukum dan penegak hukum.
b. Komponen  substansi,  yakni  kaidah-kaidah  yang  berlakunya  tidak ditujukan  kepada  orang-orang  atau  pihak-pihak  tertentu,  akan  tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum.
c. Komponen  kultural,  yakni  Sikap-sikap  dan  nilai-nilai  dari  masyarakat. Apakah  masyarakat  akan  memanfaatkan  lembaga  pengadilan  atau  tidak dalam  berbagai  kasus  dipengaruhi  oleh  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang dinamakan budaya hukum (legal culture).
Untuk  komponen  Struktural  negara  telah  memiliki  perangkat  lembaga- lembaga yang tersistematis untuk melaksanakan suatu sistem hukum. Begitu juga
21 Winarno  Yudho  and  Heri  Tjandrasari,  ‘Efektivitas  Hukum  Dalam  Masyarakat’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan 17(1), 2017, 57 DOI:https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227.
22 Yudho and Tjandrasari.
23 Lawrence M Friedman, ‘Legal Culture and Social Development’, Law and Society Review , 1969, 29– 44.
24 Yudho and Tjandrasari.
e-ISSN : 2621-4105
komponen  Kultural,  masyarakat  indonesia  memiliki  adat  istiadat  yang  tunduk pada aturan adat, agama, kesopanan, kesusilaan, dan Norma Hukum. Masalahnya sekarang  adalah  pada  Komponen  Substansi,  dimana  substansi  hukum  yang berbentuk  norma  perubahan  dan  metode omnibus  law akan  sulit  dipahami  oleh masyarakat jika tidak dilakukan kodifikasi dan unifikasi.
Inilah kebutuhan hukum yang saat ini dirasakan didalam masyarakat untuk memenuhi  komponen  substansi  demi  efektivitas  hukum.  Ketika  kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, komponen substansi tidak lagi penghambat terciptanya efektifitas  hukum.  Potensi  yang  mungkin  terjadi  jika  kebutuhan  hukum  untuk kodifikasi dan unifikasi diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat  mudah  memahami  peraturan,  khususnya  terhadap  peraturan perubahan dan omnibus law ;
b. Masyarakat akan lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak tepat terkait peraturan perubahan maupun omnibus law;
c. Masyarakat akan lebih kritis dalam pembentuk peraturan;
d. Meminimalisir  Penyalahgunaan  wewenang  yang  diawasi  langsung  oleh masyarakat yang dengan mudah memahami peraturan; dan
e. Potensi  lain  yang  mendukung  penyelenggara  negara  dalam  memajukan kesejahteraan masyarakat.
Indikasi kebutuhan hukum terhadap pengaturan kodifikasi dan unifikasi ini telah tercermin secara jelas, sehingga lebih lanjut perlu secara jelas digambarkan bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan  yang menggunakan metode omnibus law.
Setelah  itu,  diperlukan  analisis  penerapan  pengaturan  kodifikasi  dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan yang menggunakan metode omnibus law agar  penulisan  ini  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  pembentukan pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan  yang menggunakan metode omnibus law .
3. Gagasan  Bentuk  Kodifikasi  dan  Unifikasi  Peraturan  Perubahan  dan Peraturan Omnibus Law
e-ISSN : 2621-4105
Seperti yang telah diuraikan pada landasan teori peraturan perubahan dan omnibus law . Bentuk peraturan perubahan dan omnibus law yang terpisah dengan peraturan  pokoknya  memberikan  kendala  kepada  masyarakat  untuk  memahami dengan mudah. Untuk itu bentuk kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan omnibus law harus memberikan kemudahan masyarakat untuk memahami.
Pada prinsipnya, bentuk kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan omnibus  law dilakukan  dalam  bentuk  1  (satu)  naskah  yang  dihimpun  dari peraturan pokoknya dengan menambahkan peraturan perubahan dan omnibus law (meskipun berupa penambahan, perubahan, ataupun pencabutan).
Gagasan format kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan omnibus law dapat berbentuk sebagai berikut:
a. Judul
b. Pembukaan yang terdiri:
1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3) Konsiderans 4) Dasar Hukum
5) Diktum
c. Batang Tubuh
1) Ketentuan Umum
2) Materi Pokok yang Diatur
3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5) Ketentuan Penutup
d. Penutup
e. Penjelasan (jika diperlukan)
f. Lampiran (jika diperlukan)
Penjelasan:
a. Judul
e-ISSN : 2621-4105
Untuk judul, demi memudahkan masyarakat memahami peraturan perubahan dan omnibus law sebaiknya dimuat dengan terlebih dulu memuat:
1) jenis,
2) nama peraturan,
3) frasa “dalam 1 (satu) naskah berdasarkan (dicantumkan peraturan pokok dan peraturan perubahannya)”.
Contohnya sebagai beikut:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## TENTANG

## PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM 1 (SATU) NASKAH BERDASARKAN:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. Pembukaan yang terdiri:
1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3) Konsiderans Menimbang
Menggabungkan  konsideran  peraturan  pokok  dan  peraturan  perubahannya dengan memberikan penanda angka romawi.
Contoh:
Menimbang  :  I.  a. bahwa  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara hukum ...
b. ...
II.  a.  bahwa  pembangunan  hukum  nasional  yang  terencana,
terpadu ...
b. ...
4) Dasar Hukum Mengingat
e-ISSN : 2621-4105
Menggabungkan  dasar  hukum  mengingat  hanya  yang  berbeda  saja dengan memisahkan dengan menggunakan penomoran huruf kapital. Mengingat : A. 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. ... B.  1.  Undang-Undang  Nomor  L2  Tahun  20ll  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5234); 2. ... 5) Diktum
c. Batang Tubuh
Penulisan  batang  tubuh  dilakukan  penggabungan  dari  peraturan  pokok  dan peraturan perubahannya kedalam 1 (satu) naskah.
Contoh penggabungan UU 12/2011 dan UU 15/2019:
Pasal 71
(1) Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  dilaksanakan  melalui  mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(2) .....

## Pasal 71A
Dalam  hal  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  telah  memasuki  pembahasan  Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  disampaikan  kepada DPR  periode  berikutrya  dan  berdasarkan  kesepakatan  DPR,  Presiden, dan/atau  DPD,  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  dapat  dimasukkan
e-ISSN : 2621-4105
kembali  ke  dalam  daftar  Prolegnas  jangka  menengah  dan/atau  Prolegnas prioritas tahunan.
Pasal 72
....
d. Penutup
e. Penjelasan (jika diperlukan)
Mutatis mutandis dengan bentuk batang tubuh
f. Lampiran (jika diperlukan)
Mutatis mutandis dengan bentuk batang tubuh
Gagasan  Bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  inilah  yang  nantinya  akan digunakan untuk materi penyebarluasan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 BAB  X  tentang  Penyebarluasan  rancangan.  Dengan  demikian,  hambatan komponen  substansi  agar  dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh  masyarakat  akan dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  Unifikasi  Peraturan  Perubahan  dan Peraturan Omnibus Law
Bentuk  peraturan  yang  sudah  diulas,  untuk  dapat  diterapkan  dan dilaksanakan  harus  masuk  dalam  pengaturan  peraturan  perundang-undangan. Idealnya  bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan metode omnibus  law masuk  dalam  pengaturan  Lampiran  II  Undang-undang 12/2011.
Akan tetapi sesuai dengan Pasal 64 perubahan Lampiran II Undang-undang 12/2011  sangat  memungkinkan  dengan  menggunakan  Peraturan  Presiden  baik dengan metode program penyusunan maupun izin prakarsa.
Setidaknya ada 2 (dua) Substansi yang memungkinkan untuk diatur adalah sebagai berikut:
1. kewajiban  penyusun  peraturan  perubahan  dan  peraturan  yang menggunakan  metode omnibus  law untuk  membuat  kodifikasi  dan unifikasi dalam 1 (satu) naskah untuk memudahkan masyarakat.
2. memasukkan bentuk kodifikasi sebagaimana ulasan pada sub pembahasan.
e-ISSN : 2621-4105
Dengan  masuknya  pengaturan  tersebut,  penyusun  peraturan  perubahan untuk  membuat  peraturan  yang  sudah  dijadikan  dalam  1  (satu)  naskah  untuk disebarluaskan dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

## E. PENUTUP
Pengaturan  kodifikasi  dan  unifikasi  peraturan  perubahan  dan  peraturan menggunakan metode omnibus law , sangat dibutuhkan untuk memenuhi komponen substansi  peraturan  yang  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  dengan menggunakan penghimpunan “Dalam 1 (satu) Naskah”. Dengan demikian peraturan akan lebih mudah dipahami  masyarakat. Bentuk Pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan  perubahan  dan  peraturan  menggunakan  metode omnibus  law dapat menggunakan Peraturan Presiden sebagai dukungan penyebarluasan peraturan yang telah disusun. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 64 UU 12/2011 yang merubah lampiran II dengan menggunakan Peraturan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Friedman, Lawrence M, ‘ Legal Culture and Social Development’, Law and Society Review, 1969.
Ibrahim,  Johnny, ‘Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif’ ,  Malang: Bayumedia Publishing, 2005
Kansil,  Cristine  S  T,  and  S  T  Christine,  ‘ Kansil.  Ilmu  Negara  (Umum  Dan Indonesia)’ (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007) Mukthie Fadjar, A, ‘Tipe Negara Hukum’ , Banyumedia, Malang, 2005 Pound, Roscoe, and Marshall L DeRosa, An Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press, 1954), X
Rahardjo, Satjipto, ‘ Hukum, Masyarakat & Pembangunan’ , Bandung: Alumni, 1981 Said, Umar, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia (Setara Press, 2009)
Sunggono, Bambang, ‘Metode Penelitian Hukum’ , Radja Grafindo Persada, Jakarta,
1997

## Jurnal
Arham,  Suwandi,  and  Ahmad  Saleh,  ‘Omnibus  Law  Dalam  Perspektif  Hukum Indonesia’, Jurnal PETITUM 7(2), 2019. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.652 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4(2), 2019.
e-ISSN : 2621-4105
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117
Aulia, Eza, and Dara Quthni Effida, ‘Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif  Kepastian  Hukum’, Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan  Hukum  Dan Keadilan , 2 (2), 2018.
Azhar,  Muhammad    ‘Unifikasi  Hukum  Acara  Pengujian  Seluruh  Peraturan Perundang-Undangan’, Adminitrative Law & Governance Journal 2(1),  2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178
Fitryantica, Agnes, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, Gema Keadilan 6(2), 2019. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316
Mulyani,  Tri,  and  Dewi  Tuti  Muryati,  ‘Analisis  Yuridis  Mengenai  Sistem  Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru’, Jurnal Usm Law Review 3(1), 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118
Paputungan,  Merdiansa,  ‘Unifikasi  Hukum  Acara  Pengujian  Seluruh  Peraturan Perundang-Undangan’, Al-Qisth Law Review 1(1), 2018 Putra,  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara,  ‘Asas  Integrasi  Dalam  Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Acara Perdata’, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata 4(1), 2018. Tomy  Michael,  Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law, Jurnal  Ius Constituendum 5(1), 2020. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749 Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, and Hadi Mahmud, ‘Menggagas Model Restorative Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Marital  Rape  Dalam  Membentuk Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Yang  Sesuai  Dengan  Norma  Hukum  Di Indonesia’, Jurnal Ius Constituendum 3(1), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.864
Sugiantari,  Anak  Agung  Putu  Wiwik,  ‘Perkembangan  Hukum  Indonesia  Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum’, Jurnal Advokasi , 5.2 (2015) Yudho,  Winarno,  and  Heri  Tjandrasari,  ‘Efektivitas  Hukum  Dalam  Masyarakat’,
Jurnal Hukum & Pembangunan 17(1), 2017.
DOI:https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undanngan
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undanngan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja