## PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Oleh: Muti’atulilah
Program Pascasarjana  Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun  2004  dapat  diterima  oleh  majelis  hakim  di  Pengadialn  Agama  Malang  dalam memutus  perkara  gugat  cerai.  Yang  mana  dalil  tersebut  dapat  memperkuat  dalil  alasan perceraian  yang  sebagaimana  diatur  Pasal  19  huruf  (d)  dan/atau  Pasal  19  huruf  (f)  PP  RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No.  23  Tahun  2004  tersebut  majelis  hakim  tidak  mengaitkannya  dengan  dalil  alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 yakni alasan  “salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan  pihak  yang  lain”,  melainkannya  terjadinya  kekerasan  tersebut  dijadikan pemicu dari terjadinya pertengkaran terus-menerus Kata Kunci: perceraian, kekerasan kekejaman, suami, perempuan

## Abstract
Occurrence  of  domestic  violence  as  stipulated  in  Article  6  of  Republic  of  Indonesia  Law No. 23 of  2004 can be accepted by the panel  of  judges in  the Malang  Religious Court in deciding  on  a  divorce  case.  Which  of  these  arguments  can  reinforce  the  arguments  for divorce  reasons  as  stipulated  in  Article  19  letter  (d)  and  /  or  Article  19  letter  (f)  of Republic of Indonesia PP No. 9 of 1975. However, in practice, if the claim is elaborated on the existence of domestic violence as formulated in Article 6 of RI Law No. 23 of 2004 the panel  of  judges  did  not  associate  it  with  the  arguments  for  the  reasons  for  divorce  as stipulated in Article 19 letter (d) of Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975,  namely  the  reason  "one  of  the  parties  committed  atrocities  or  severe  mistreatment which endangers the other party", but the occurrence of such violence is the trigger of the ongoing fight Keywords: divorce, cruelty violence, husband, woman

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  yang  sedang  berkembang,  juga  menyandang predikat  buruk  karena  pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  yang  sal`ah  satu  di antaranya adalah hak-hak perempuan.
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  secara  umum  merupakan  suatu  masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia , karena masalah ini ibarat sebuah piramid  yang  kecil  pada  puncaknya  tapi  besar  pada  bagian  dasarnya,  sebab  sulit mendapatkan  angka  yang  pasti  karena  “pekanya”  permasalahan  tersebut.  Apalagi  jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga., lebih sulit lagi mendapatkan data yang  akurat  sebab  masih  dianggap  tabu  untuk  dibuka  di  tingkat  publik.  Artinya  bahwa masih  banyak  korban  kekerasan  dan  keluarga  memilih  menutup  mulut  dan  menyimpan persoalan kekerasan tersebut rapat-rapat, dan dianggap sebagai privacy keluarga. Hal ini di karenakan  para  perempuan  korban  kekerasan  justru  akan  di  persalahkan  oleh  masyarakat
sebagai  penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  dirinya.  Oleh  sebab  itu  persoalan kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  pernah  dianggap    sebagai  persoalan  pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena dianggap sebagai perkara privat (domestik) yang harus di  selesaikan  secara  privat  pula.  Bahkan  ketika  penganiayaan  dan  kekerasan  terhadap perempuan  menimbulkan  cacad  fisik  atau  korban  jiwa,  kekerasan  tersebut  dianggap sebagai  peristiwa  kriminal  biasa.  Realita  ini  disebabkan  karena  budaya  patriarkhi  yang begitu mengakar di Indonesia.
Domestic  violence ,  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  fenomena  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.  Diskriminasi  sendiri  telah  di  rumuskan  dalam  berbagai  instrument  hukum  di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang di rumuskan oleh  PBB,  dan  yang  lebih  mutakhir  adalah    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  tangga  (KDRT),  namun  masih  belum  ada dampak  berarti  bagi  peluang  perempuan  korban  diskriminasi.  Pada    kenyataannya,  masih sangat  sedikit  yang  memahami  isi,  apalagi  menerapkan  undang-undang  ini  dari  kalangan penegak hukum sendiri.

## METODE PENELITIAN
Dalam  riset  ini,  jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiric,  yang  Menurut  Ronny Hanitijo  Soemitro,  yuridis  sosiologis  artinya  adalah    mengidentifikasikan  dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan yang mempola. 1
Dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  studi  kasus,  teknik pengambilan  bahan  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara,  dokumentasi,  dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sedangkan  analisisnya  menggunakan  deskriptif kualitatif

## PEMBAHASAN
Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama tidak  etis  bila  terbentuk  rumah  tangga  tanpa  perkawinan.  Karena  perkawinan  tidak  lain adalah  permulaan  dari  rumah  tangga.  Perkawinan  merupakan  aqad  dengan  upacara  ijab qobul  antara  calon  suami  dan  istri  untuk  hidup  bersama  sebagai  pertalian  suci (sacral), untuk  menghalalkan hubungan kelamin  antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga  dalam  memakmurkan  bumi  Allah  SWT  yang  luas  ini.  Dengan  perkawinan terpeliharalah  kehormatan,  keturunan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  jelasnya  nasab seseorang
Perkawinan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Allah,  baik  bagi  manusia  ,hewan  maupun  tumbuh  tumbuhan,dengan  maksud  dan  tujuan untuk mengembang biakkan keturunan.
Prosesi perkawinan dilakukan dalam bentuk ijab dan qabul sekaligus merupakan akad  serah  terima    sebagai  lambang  saling  merelakan  kepentingan  individu  untuk
1 Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).  hlm. 23.
mewujudkan kepentingan berdua,yang dihadiri oleh para saksi   yang membuktikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.
Bentuk perkawinan ini telah memberikan solusi yang aman pada naluri biologis manusia dalam memelihara keturunan dengan baik dan menjaga serta mengangkat derajat wanita yang konon laksana sebagai rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pegaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga  nanti  akan  menghasilkan  tumbuh  tumbuhan  yang  baik  dan  buah  yang bagus.Peraturan  perkawinan  seperti  inilah  yang  dikehendaki  oleh  Allah  dan  diabadikan dalam Islam untuk selamanya.
Di  Indonesia  masalah  perkawinan  telah  diatur  dengan  peraturan  tersendiri  baik melalui  undang  undang  maupun  peraturan  pemerintah  dengan  maksud  melindungi  kaum wanita dari sikap kaum pria yang semena mena.
Menurut  Undang  undang  Nomor  23  Tahun  2004      Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi anggota keluarga dari sikap kekerasan  baik  berupa  fisik  maupun  psikis,namun  dengan  maksud  keutuhan  serta kedamaian  dalam  rumah  tangga  tetap  terjaga  sebagaimana  tujuan  perkawinan  itu  yaitu sakinah,mawaddah dan rahmah 2
Perkawinan  sebagai  perjanjian  atau  kontrak  (‘aqd),  maka  pihak-pihak  yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga  yang bahagia lahir  bathin  dengan  melahirkan  anak  cucu  yang  meneruskan  cita-cita  mereka.  Bila  ikatan lahir  bathin  tidak  dapat  diwujudkan  dalam  perkawinan,  misalnya  tidak  lagi  dapat melakukan  hubungan  seksual,  atau  tidak  dapat  melahirkan  keturunan,  atau  masingmasing sudah  mempunyai  tujuan  yang  berbeda,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali  setelah  terjadi  perceraian  “ ruju’’ Bagi  orang  Islam,  perceraian  lebih  dikenal dengan istilah talak.
Adapun  perkawinan  bagi  manusia  merupakan  cara  yang  dipilih  oleh  Tuhan sebagai jalan bagi manusia tersebut dalam melestarikan keturunan dan kehidupanya,setelah masing  masing  pasangan  siap  melakukan  peranannya  yang  positif  dalam  mewujudkan perkawinan tersebut
Tuhan  tidak  mau  menjadikan  manusia  seperti  makhluk  lain,yang  hidup  bebas mengikuti naluri dan nafsunya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa  adanya  aturan.  Oleh  karena  itu,untuk  menjaga  kehormatan  dan  kemulian manusia,Allah  wujudkan  hukum  yang  sesuai  dengan  martabatnya,sehingga  hubungan antara  laki  laki  dan  perempuan  diatur  secara  terhormat  dan  berdasarkan  saling  rela  dan menyintai diantara keduanya.
Perkawinan merupakan  peristiwa  yang sakral  bagi  manusia  yang menjalaninya, tujuan  perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  yang dapat  membentuk  suasana  bahagia  menuju  terwujudnya  ketenangan,  kenyamanan  bagi suami  istri  serta  anggota  keluarga.  Islam  dengan  segala  kesempurnaannya  memandang perkawinan  adalah  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci  atau  merupakan  perjanjian  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Di  samping  itu perkawinan  adalah  merupakan  sarana  yang  terbaik  untuk  mewujudkan  rasa  kasih  sayang sesama  manusia  yang  dari  padanya  dapat  diharapkan  untuk  melestarikan  proses  historis
2 M. Sofyan Lubis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , http://www.kantorhukumlhs. com/artikel_hukum, (20  Desember 2018
keberadaan  manusia  dalam  kehidupan  di  dunia  ini  yang  pada  akhirnya  akan  melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat 3 .
Perceraian  pada  hakekatnya  adalah  suatu  proses  di  mana  hubungan  suami  istri tatkala  tidak  ditemui  lagi  keharmonisan  dalam  perkawinan.  Ketidakharmonisan  ini biasanya berupa perbedaan-perbedaan pendapat  yang lumrah terjadi  dalam  rumah tangga, sehingga  terjadi  percekcokan  secara  terus  menerus,  yang  berujung  pada  perceraian. Mengenai  definisi  perceraian  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas, melainkan  hanya  menentukan  bahwa  perceraian  hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.
Dalam  memeriksa  dan  mengadili  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  para pihak  yang  beragama  Islam,  Pengadilan  Agama  melakukannya  berdasarkan  pada  UU  RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah diberlakukan  berdasarkan  pada  INPRES  RI  No.  1  Tahun  1991 jo. Keputusan  Menteri Agama RI  No. 154 Tahun 1991 telah merumuskan persyaratan  yang ketat  dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU RI No. 1 Tahun 1974 yaitu:
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.)
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  tidak  akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. 4
Dalam Pasal  115 Kompilasi  Hukum Islam  telah pula dirumuskan  bahwa :  Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jadi dari ketentuan di atas  jelaslah  bahwa  undang-undang  perkawinan  pada  prinsipnya  telah  mengatur  secara ketat mengenai perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan,  juga  harus  disertai  alasan-alasan  tertentu  untuk  melakukan  perceraian. Putusnya  perkawinan  itu  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat  dan  cerai  talak.  Cerai  talak  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan  Agama  untuk  membedakan  para  pihak  yang  mengajukan  cerai.  Dalam  perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah  istri.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun  berdasarkan  gugatan  perceraian.  Perkawinan  kadangkala  tidak  sesuai  dengan tujuan  semula,  ketidak  mengertian  dan  kesalahpahaman  masing-masing  pihak  tentang peran,  hak  dan  kewajibannya  membuat  perkawinan  tidak  harmonis  lagi.  Hal  ini  dapat memicu  pertengkaran  yang  terus  menerus,  akhirnya  salah  satu  pihak  melakukan  tindakan kekerasaan,  melukai  fisik  atau  psikis.  Korban  kekerasan  dalam.  rumah  tangga  umumnya adalah  perempuan  atau  istri  yang notabene mempunyai  fisik  yang  lemah  dibandingkan dengan  suaminya.  Tetapi  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.
3 Djamal Latief, H.M. , Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 22.
4 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Kurun Waktu 2005 Sampai Dengan 2010, www.badilag.net (diolah), diakses tanggal  21 Desember 2018
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  tidak  siapnya  pasangan dalam  menempuh  kehidupan  berumah  tangga  yang  kemudian  disalurkan  ke  dalam kehidupan  rumah  tangga,  dan  seringkali  yang  menjadi  korban  adalah  dari  pihak  istri. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  RI  No.  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga  Sehingga  dengan  alasan  telah  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu  maka pihak  istri  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama  untuk memutuskan  ikatan  tali  perkawinan  tersebut.  Pengajuan  gugatan  cerai  dari  istri  dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi  Hukum Islam.  Dalam penulisan tesis  ini penulis  membatasi  kajian  hanya.  mengenai  perceraian  yang  terjadi  dengan  alasan  karena “salah satu pihak melakukan kekerasan” dan bagaimana relevansi dengan rumusan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 telah dirumuskan bahwa : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit, atau luka berat.  Sedangkan pada Pasal  5 huruf (a) telah dirumuskan bahwa :  Setiap orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Sedangkan dalam Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang alasanalasan terjadinya perceraian, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak yang lain. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan  berat  yang  bagaimana  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menuntut perceraian.  Dalam  ketentuan  tersebut  hanya  terdapat  kata-kata  :  “Yang  dapat membahayakan  pihak  lain”.  Tentang  perbuatan  yang  bagaimana  yang  bersifat membahayakan  itu  juga  tidak  terdapat  penjelasannya.  Sejak  berlakunya  UU  RI  No.  23 Tahun 2004, pengajuan gugatan perceraian dengan menggunakan alasan pihak suami telah melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  istri  menunjukan  peningkatan  yang  signifikan,  yakni sebanyak  30%  atau  sekitar  568  kasus  setiap  tahunnya. 5 Sehingga  seolah-olah  terjadinya tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sebagaimana  diatur  dalam  UU  RI  No.  23 Tahun 2004 tersebut telah menjadi “alasan baru” dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Padahal berdasarkan pada  Pasal 4 huruf (d) UU RI No. 23 Tahun 2004 tujuan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  untuk  memelihara  keutuhan  rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Bentuk kekerasan dalam rumah tangga  yang berupa  penelantaran bagi  anggota keluarga  baik  bagi  istri  maupun  anggota  keluarga  atau  anak  anak  mereka,dengan meninggalkan tanpa adanya persetujuan atau perjanjian bahkan tidak diketahui kemana dia pergi  dan  dimana  dia  tinggal  sampai  bertahun  tahun  tanpa  mempedulikan  istri  dan anaknya,sedangkan  ekonomi  istrinya  sangat  bergantung    pada  si  suami,sementara  si  istri tindakanya sangat terbatas karena status sebagai istri sah 6
5 Afandi, Peradilan Agama : Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama , (Malang:  Setara, 2009), hlm. 46.
6 www.badilag.net (diolah), diakses tanggal 11 Desember 2018
Ada  tiga  hal  mengapa  perkawinan  itu  menjadi  penting. Petama: perkawinan adalah  cara  untuk  ikhtiyar  manusia  melestarikan  dan  mengembangbiakan  keturunanya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya  moralitas,  dengan  begitu  perkawinan  bukan  semata-mata  menyalurkan kebutuhan  biologis  secara  seenaknya,  melainkan  juga  menjaga  alat  reproduksi  agar menjadi  tetap  sehat  dan  tidak  disalurkan  pada  tempat  yang  salah. Ketiga: perkawinan merupakan  wahana  rekreasi  dan  tempat  orang  menumpahkan  keresahan  hati  dan membebaskan diri dari kesulitan hidup  secara terbuka kepada pasanganya Pada dasarnya tujuan  perkawinan  ialah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  dalam  undang- undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa3. Dari pengertian tersebut  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  landasan  utama  yang  perlu  dibangun antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri  adalah  adanya    hak  dan  kewajiban  di antara keduanya, sebagaimana tujuan  perkawinan yang disebuitkan dalam Surat Ar- Rum ayat  21  yang artinya :  “Dan di  antara tanda  - tanda kekuasaanNya ialah  Dia menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya,  dan  dijadikannya  diantaramu  rasa  kasih  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar tertanda -tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al Rum: 21). 7
Dalam  Alqur;an Surat Al Rum ini mempunyai  4 (empat) pengertian:
1. Istri-istri  dari  jenismu  sendiri  (berpasang  pasangan),  yaitu  mempunyai  ukuran yang  sama,  ukuran  dalam  bidang  tujuan,  ilmu,  rohani,  dan  lain-lain.  serta masing-masing  dapat  dengan  baik  memahami  fungsinya,  serta  menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Suami sebagai imam dalam rumah tangga, dan istri sebagai wakilnya. Masa awal berumah tangga, dimana kita harus dapat menyamakan  pandangan  dengan  cara  beradaptasi  dengan  pasangan  masing- masing, serta meningggalkan sifat individual.
2. Tentram, yaitu suatu masa berumah tangga dimana kita sudah saling memahami sifat pasangan masing-masing, serta mulai timbul perasaan tentram, seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga.
3. Cinta,  hal  ini  adalah  tahap  selanjutnya  yang  kita  rasakan  pada  pasangan  kita, dimana kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik atau ekonomi semata, ataupun keadaan luar saja, tetapi telah timbul perasaan mencintai yang dalam,  karena  Allah  SWT,  yang  tidak  tergoyahkan  oleh  godaan-godaan  yang ada.
4. Rahmah,  adalah  tahap  akhir  yang  merupakan  buah  final  dari  semua  perasaan, dimana pada tahap ini, kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan  yang  mengganggu,  dan  dapat  terus  berpasangan  menuju  ridho  Allah SWT.
5. Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan rahmah mempunyai arti antara lain:  diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal,  tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau  tempat  dimana  orang-orang  yang  ada  didalamnya  terlindungi  dan  dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. 8
7 Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahannya, Proyek Pengadilan Kitab Suci Al-Qur’an, (Jakarta 1983) , hlm. 120
8 Abdul Manan & M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan
Dengan  ketiga  arti  ini  perkawinan  merupakan  ikatan  yang  dapat  melahirkan hubungan  saling  mencintai,  saling  menasehati,  dan  saling  mengharapkan  satu  sama  lain, ungkapan  al-Qur’an  dengan  bahasa bainakum atau  dengan  kata  lain  satu  sama  lain.  Tentu saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Yakni  suami  istri  konsekuensi  logisnya  mereka  tidak  boleh  saling  menyakiti  dan menghianati.Fenomena  kadang  berbicara  lain,  perkawinan  yang  diharapkan sakinah, mawadah , warahmah, ternyata  harus  kandas  ditengah  jalan  karena  permasalahan  dalam keluarga,  dan  Islam  menyikapi  dengan  memberi  solusi  perceraian  bagi  keluarga  yang memang  sudah  tidak  dapat  dipertahankan.    Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan suatu  permasalahan  dalam  keluarga  untuk  mempertahankan  sebuah  keluarga.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  bisa  menimpa  siapa  saja  termasuk  bapak,  suami,  istri,  dan  anak, namun  secara  umum  pengertian  dalam  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam  Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah istri.
Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :
a. .Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban’
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
e. Pelayanan  bimbingan  rohani.  Selain  itu  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  juga  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  demi  pemulihan  korban  dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial,  relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekeratan dalam  rumah tangga.. 9
Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  ancaman  yang  terus-menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Dalam sejarah masa lalu, kita mengetahui bagaimana nasib dan martabat wanita sebelum Islam. Wanita seringkali dijadikan sebagai budak yang hanya  digunakan  sebagai  alat  pemuas  nafsu  kaum  pria.  Jadi  pada  saat  itu  derajat  wanita berada  jauh  sekali  di  bawah  derajat  kaum  pria.  Ketika  Islam  lahir  di  Arabia,  perempuan menempati  kedudukan  amat  rendah.  Mereka  diperlakukan  bukan  hanya  inferior  secara sosial,  tetapi  juga  ibarat  benda.  Mempunyai  anak  perempuan  merupakan  tanda  kehinaan dan  banyak  orang  tua  yang  mengubur  hidup-hidup  anak  perempuannya.1  Hal  ini  jelas bertentangan sekali dengan Islam yang menyatakan dalam al-Qur'an bahwa derajat wanita dan pria adalah sama. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki  dan  perempuan  kecuali  tingkat  ketakwaan.  Sebagaimana  firman  Allah  QS.  Al- Hujurat  yang artinya : ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13:2) 10
Agama , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 105
9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia ,  (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 7
10 Departemen Agama RI,Op.Cit.  hlm. 261.
Tidak sampai di situ saja, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak hanya saling mengenal, bahkan saling berpasangan sebagaimana dalam QS. Al-Dzariyat : 4 yang ar tinya: ”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat : 49)
Begitu pula dengan konteks perkawinan, Islam telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dimana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang  dari  orang  lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  adalah  apa-apa yang  mesti  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain.  Dalam  hubungannya,  antara  suami dan  isteri  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  maupun  bersama.  Kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri6.  Dalam  syariah  Islam  antara  suami  dan  isteri  diwajibkan  untuk  saling  bergaul dengan  sebaik-baiknya.  Mereka  tidak  diperbolehkan  saling  menunda  hak  dan  kewajiban, tidak boleh pula saling membenci apa  yang diberikan oleh salah satu dari mereka apalagi saling  menyakiti.  Sebagaimana  firman  Allah  QS.    Yang ”…  Dan  bergaullah  dengan mereka secara patut…..” (QS. Al-Nisa' : 19) 11
Ayat  tersebut  di  atas  memberi  pengertian  bahwa  hendaklah  suami  menggauli isterinya  dengan  cara  yang  sebaik-baiknya,  sesuai  dengan  keadaan  dan  alam  sekitarnya, sepadan  dengan  syara',  adat  dan  adab  sopan  santun.  Oleh  sebab  itu  suami  tidak  boleh menyakiti hati isterinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan.
Jadi  keharmonisan  rumah  tangga  akan  tercipta  dalam  kehidupan  keluarga  bila diantara  anggotanya  saling  menyadari  bahwa  masing-masing  mempunyai  hak  dan kewajiban. Akan tetapi di sisi yang lain, ketegangan maupun konflik merupakan hal  yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling memiliki bahkan melakukan tindak kekerasan sering terjadi Diantara tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologi,  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  ekonomi. Seperti  halnya  kebutuhan  seksual  sebagai  kebutuhan  selaku  manusia.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa seks  atau hubungan badan suami isteri dalam rumah tangga merupakan masalah  yang  cukup  penting,  sebab  salah  satu  tujuan  berumah  tangga  adalah istimta. .  Di samping  itu  seks  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  memperoleh  keturunan  dan kenikmatan.  Tidak  dipungkiri  pula  dalam  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  bisa menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya menghendaki putusan perkawinan. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Seperti halnya pasangan suami isteri  yang tidak menikmati hubungan tersebut.  Seks bagi  mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi  karena  salah  satu  dari  mereka  merasa  tidak  diperlakukan  selayaknya.  Satu  pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan  sikap  acuh  terhadap  hasrat  dan  kepuasan  seksual  pasangan  merupakan  salah  satu bentuk  kekerasan  seksual  ( Marital  Rape )  yang  tidak  selayaknya  dilakukan.  Sebagaimana dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  pasal  8  bahwa  kekerasan  seksual  meliputi pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  ruang lingkup  rumah  tersebut  dan  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumahtangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan  /  atau  tujuan tertentu.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Nisa  yang  artinya : ”Hai orang-orang yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita  dengan  jalan  paksa  dan janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembalisebagian  dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
11 Ibid, hlm. 321
yang  nyata.  Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak menyukai  mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Al- Nisa: 19) 12
Ketidakmampuan salah satu pihak dalam masalah ini akan menimbulkan masalah besar.  Bermula  dari  hal  tersebut  sehingga  mengakibatkan  pertengkaran  yang  kemudian kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berujung ke perceraian. Begitu juga dengan  kasus  perceraian  dengan  alasan Marital  Rape, dimana  Penggugat  merasa  adanya suatu pemaksaan dalam frekuensi hubungan seksual yang tidak sewajarnya. Sejalan dengan tujuan  perkawinan,  maka  Undang-Undang  menganut  asas  atau  prinsip  untuk  mempersulit terjadinya  perceraian.  Karena  itu  perceraian  hanya  terjadi  dengan  alasan-alasan  yang  sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan.
Dalam Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu a.  Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
b.   Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  tentang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) .
d.   Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
d.   Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT))  serta  menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender 13 .
UU  No.23  tahun  2004  juga  mengatur  kewajiban  masyarakat  dalam  Penghaspusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)),  dimana bagi  setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT))) wajib melakukan upaya : a.    mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
b.    memberikan perlindungan kepada korban
c.   memberikan pertolongan darurat ; dan
d.   mengajukan  proses  pengajuan  permohonan  penetapan  perlindungan  ;  (vide  pasal  15 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis  dan fisik ringan serta kekerasan seksual  yang terjadi  di  dalam relasi antar  suami-isteri,  maka  yang  berlaku  adalah  delik  aduan.  Maksudnya  adalah  korban sendiri  yang melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  yang dialaminya kepada  pihak  kepolisian.  (  vide,  pasal  26  ayat  1  UU  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Dalam  UU  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Pemerintah mempunyai  kewajiban,  yaitu  :  a).Merumuskan  kebijakan  penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  ;  b).  Menyelenggarakan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  ;  dan  d).  Menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  jender,  dan  isu  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan  yang sensitif jender. Namun korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga  atau  Advokat/Pengacara  untuk melaporkan Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke kepolisian (vide, pasal  26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua,
13 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 231.
wali,  pengasuh  atau  anak  yang  bersangkutan  (vide,  pasal  27).  Adapun  mengenai  sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta  s/d  500  juta  rupiah.  (  vide  pasal  47  dan  48  UU  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)
Jika alasan-alasan perceraian yang sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam batang tubuh UU RI No. 1 Tahun 1974. Sehingga PP RI No. 9 Tahun 1975 tidak perlu lagi  mengatur tentang  alasan-alasan perceraian,  oleh  karena  adalah  tidak  tepat  jika  peraturan  pemerintah  mengatur  tentang hukum materiil, juga ternyata berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 yang diamanatkan  untuk  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  tersendiri  adalah mengenai tata cara perceraian di depan sidang pengadilan.

## PENUTUP
Materi muatan ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 denganketentuan Pasal 19 huruf (d) PP RI No 19 Tahun 1975 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun kedua  pasal  tersebut  sama-sama  mengatur  tentang  kekerasan/kekejaman  fisik,  namun tindak  kekerasan  yang  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (d)  PP  RI  No.  9  Tahun 1975  haruslah  menimbulkan  akibat  yang  membahayakan  pihak  lainnya.  Sedangkan ketentuan  Pasal  6  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  telah  terpenuhi  bilamana  kekerasan  telah menimbulkan “rasa sakit” meskipun tidak menimbulkan akibat yang membahayakan pihak lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul Manan & M. Fauzan, 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Afandi, 2009, Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama , Malang:  Setara,
Departemen Agama RI, 1983, Al-Qur;an dan Terjemahannya, Proyek Pengadilan Kitab Suci Al-Qur’an, Jakarta Djamal Latief, H.M. , 2006, Aneka Hukum2007,  Perceraian Di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia ,  Bandung: CV. Mandar Maju.
Ronny Hanitijo Soemitro,  1994, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

## Internet
M. Sofyan Lubis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , http://www.kantorhukumlhs . com/artikel_hukum, (20  Desember 2018
www.badilag.net (diolah), diakses tanggal  21 Desember 2018