## KONSEP MODEL INTEGRATED WATER RESOURCE
MANAGEMENT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

## BERBASIS KOMUNITAS

## Fadhila Muhammad L.T.

## Prodi Teknik Sipil FT Universitas Ibn Khaldun Bogor

## Abstract
Indonesian government is obliged to provide continous supply of drinking water. Under the framework of local autonomy regime, water resource management,, including water supply infrastructure, must be  done at local authorities responsibility,  together with civil society. Therefore, local community is expected to actively involved in the formulation of drinking water development programs. This study compared the water supply management provided by Regional Water Company (PDAM), and the Community based – water supply management program which based on Presidential Instruction (IDT) in Tlogo village, Central Java;  West Java Provincial government funding model in Buniwangi village, Sukabumi,  and Kertamaya, Bogor and CSR/Corporate Social Responsibility models in Cigombong village, Bogor. SWOT methode used to determine the effectiveness of programs implementation and programs sustainability, reviewed by roles of stakeholder, funding, designing, contruction process, operational and maintenance. The result of this study shows that community based programs not yet fulfill the demand and future threaths, and need attentions and cooperation from every stakeholders to be developed. The recommendation for sustainability of water supply management and risk management are shown.
Keywords: IWRM, Community based-Water Supply Management, sustainable infrastructure.

## 1. Pendahuluan
Air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup yang pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna air, baik untuk keperluan dosmetik, pertanian, dan industri. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan adanya isu global mengenai perubahan iklim, sumber daya air menjadi salah satu pembahasan tersendiri dalam hal kerentanannya (IPCC, 2007).  Selain itu,  pertambahan jumlah penduduk, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan tata guna lahan, dan urbanisasi semakin mengancam keberadaan sumber daya air.
Salah satu masalah sumber daya air yang saat ini menjadi sangat penting adalah permasalahan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan sanitasi. Juga minimnya kemauan politik ( political will ) pemerintah untuk mempercepat pengembangan pelayanan air minum, karena kendala yang umum dihadapi dalam pengembangan sektor air bersih antara lain investasi yang besar, tarif layanan rendah, tidak ada komitmen daerah, manajemen kurang baik, dan tingkat kebocoran yang tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan penyediaan air bersih tidak semata merupakan masalah institusi yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air, akan tetapi menjadi masalah bagi seluruh institusi yang menggunakan air bersih. Dengan pendekatan konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) , permasalahan yang dihadapi sektor air bersih dapat diatasi.  Konsep IWRM menerapkan prinsip bahwa (1) air bersih terbatas dan merupakan sumber daya yang rentan, dan diperlukan untuk melanjutkan kehidupan, pembangunan, dan lingkungan, (2) Pembangunan dan pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan konsep pendekatan partisipasi, yang melibatkan pemakai, perencana dan pembuat kebijakan di seluruh tingkatan, (3) wanita memegang peranan penting dalam penyediaan, pengaturan, dan pemeliharaan air, dan (4) air memiliki nilai ekonomi dalam hal penggunaannya dan harus diberlakukan sebagai barang ekonomi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan membandingkan faktor –  faktor yang berpengaruh pada Sistem Penyedian Air Bersih (SPAM) baik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum maupun yang dilaksanakan oleh komunitas sejak perencanaan, konstruksi hingga masa operasional dan pemeliharaan. Hasil penelitian berupa model Sistem Penyediaan Air Bersih Berbasis Komunitas yang berkelanjutan disertai pengujian Manajemen Resiko terhadap model tersebut.

## 28

## 3. Hasil Pembahasan
3.1 Perbandingan model sistem penyediaan air bersih
Menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga diatur dalam pasal 40. Ayat (1) dilakukan dengan sistem penyediaan air minum. Ayat (2) menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan ayat (4) memperbolehkan badan usaha (swasta, koperasi) dan masyarakat umum untuk turut berperan dalam SPAM.
Berdasarkan aturan tersebut, maka komunitas masyarakat memiliki peranan dalam penyediaan air bersih secara swadaya, mengingat bahwa kebutuhan air bersih di masyarakat belum sepenuhnya terlayani dengan baik oleh badan usaha pemerintah (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM). Data PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor pada tahun 2014 menyebutkan bahwa PDAM mampu melayani 78.41% penduduk Kota Bogor, dengan kapasitas produksi mencapai 2000 lt/detik.
Sistem Penyediaan Air Bersih Berbasis Komunitas tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki investasi memadai (capital, tenaga ahli profesional dan managerial skill), Kelompok Swadaya Masyarakat tidak memiliki sumber pendanaan yang tetap dan kepengurusan yang profesional. Hal ini berimbas pula pada kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggannya.
Secara umum, perbandingan pengelolaan SPAM antara PDAM dan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat dilihat pada Tabel.1.
Tabel 3.1. Perbandingan Komponen SPAM antara PDAM dan Komunitas Komponen PDAM Komunitas Pendanaan Penyertaan modal daerah, pinjaman perbankan dll Pemerintah (PNPM/P2KP), CSR, NGO, swadaya Coverage Luas (Kota Bogor dan sebagian kab. Bogor) Kawasan kecil (Ex: beberapa RT dalam satu RW) Tenaga ahli Tersedia Tidak ada (Fasilitasi terbatas) Managerial Terstruktur Kelompok Swadaya Pemeliharaan Terjadwal Swadaya Pengembangan (investasi lanjut) Terencana Tidak terencana
Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen pembanding:
• Pendanaan: Sumber modal PDAM adalah modal sendiri perusahaan, penyertaan modal pemerintah daerah, pinjaman perbankan, obligasi dan lain-lain. Sumber penghasilan utama berasal dari pembayaran biaya penggunaan air daari pelanggan, pemasangan sambungan baru dan berbagi usaha lain yang dilaksanakan PDAM. Sedangkan pada SPAM berbasis komunitas, pembiayaan (terutama untuk pembanguna infrastruktur) berasal dari bantuan pemerintah pusat/daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), dan penggalangan dana masyarakat setempat.
• Coverage : Area pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mencakup keseluruhan wilayah Kota Bogor dan sebagian kecil wilayah Kab. Bogor yang berbatasan dengan Kota Bogor. Sedangkan area pelayanan SPAM berbasis komunitas hanya mencakup wilayah yang sangat kecil, seperti beberapa RT dalam satu RW.
• Tenaga ahli: PDAM ditunjang dengan tersedianya karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan air, serta sistem managerial yang terstruktur. Sedangkan SDM SPAM berbasis komunitas merupakan penduduk setempat yang telah mengikuti pelatihan kelembagaan dan pelatihan teknis dan kemudian bekerja secara sukarela di lingkungannya. Honorarium hanya diberikan kepada tenaga khusus, seperti tenaga pengatur rotasi air, dan Unit Pengelola Keuangan.
• Pemeliharaan infrastruktur: Untuk pemeliharaan jaringan dan pelayanan pelanggan, PDAM memiliki tenaga teknis khusus dan dilengkapi dengan peralatan memadai. Pemeliharaan dilakukan secara rutin
untuk menghindari penurunan kualitas layanan pada pelanggan. Pemeliharaan  di tingkat komunitas hanya dilakukan secara swadaya.
• Pengembangan Investasi Lanjut: PDAM telah memiliki road map pengembangan kapasitas produksi, penambahan coverage area, serta reservasi dan konservasi air. Setiap unit program membuka kesempatan investasi bagi pihak-pihak yang hendak bekerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Sebaliknya, prospek pengembangan SPAM berbasis komunitas hampir tidak direncanakan.

## 3.2 Perbandingan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis komunitas
Secara khusus, model penyediaan air bersih berbasis komunitas memiliki type yang berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi sosial setempat. Dari 4 (empat) model study, yakni: (1) Inpres Desa Tertinggal (Kasus Desa Tlogo, Jawa Tengah), (2) Program Sanitasi Masyarakat Banprov Jawa Barat (Kasus Desa Buniwangi, Surade Kab. Sukabumi), (3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Kasus Kel. Kertamaya Kec. Bogor Selatan Kota Bogor) dan (4) Program Corporate Sosial Responsibility PT. Aqua Tirta Investama dan Yayasan Yasmina (Kasus Desa Cigombong, Kec. Cigombong Kab. Bogor) tidak ada satu pun model yang persis sama dalam baik dalam jenis infrastruktur yang dibangun maupun dalam siklus proyek (penyiapan kelembagaan, Feasibility Study dan Perencanaan, Konstruksi, Operasional dan Perawatan).
Jenis infrastruktur yang akan dibangun disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan lokal dan jumlah pemanfaat. Jenis konstruksi yang dapat dibangun antara lain dapat dilihat pada tabel.2.
Tabel 2. Jenis Infrastruktur Terbangun (sumber: JRF Rekompak) Komponen Jenis Infrastruktur Sumber Air Perlindungan Mata Air ( Broncapturing ) Sumur Gali dan Pompa Sumur Bor Dalam dan Pompa Intake (Bangunan Penangkap Air) Pola Distribusi Jaringan Pipa Primer Bak Penampung ( Ground Tank atau Water Torn ) Kran Umum Jaringan Pipa Sekunder Sanitasi MCK Umum SepticTank Komunal dan Jaringan Pipa Sewerage

## IPAL/WWTP
Hal yang paling penting dalam penyediaan air dan sanitasi adalah pembangunan berkelanjutan. Menurut Hodkins dalam Zakaria (2005), isu pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan : (1) kelestarian lingkungan kinerja kelembagaan; (2) pemenuhan kebutuhan yang langgeng; dan (3) perspektif sistem dan waktu hidup jangka panjang. Elliot (1994) menyatakan pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk mencapai kepuasan jangka panjang kebutuhan manusia dan perbaikan kualitas dalam kehidupan manusia.
Beberapa makna keberlanjutan penyediaan air pada bagian ini akan menjadi masukan dalam penentuan literatur untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan sistem penyediaan air komunal  , terutama peranan dari setiap stakeholders yang terkait dalam setiap tahap pengelolaan SPAM berbasis komunitas.
Pada tahap persiapan, feasibility study dan perencanaan program, peran serta setiap stakeholder dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Peranan Stakeholder SPAM Komunitas pada Tahap FS dan Perencanaan
Komponen IDT ODF/Pre-ODF PNPM Mandiri CSR Yasmina Type Project Multi Sector Single Sector Multi Sector Single Sector Pendanaan WSSLIC / VIP (World Bank) APBD Prov. Jawa Barat Sharing APBN (World Bank) dan APBD CSR PT. Aqua dan Yasmina Foundation Seleksi dan penetapan lokasi Pemerintah Pusat (dari RPJMDes) Pemerintah Daerah Kab.  Sukabumi LKM Kelurahan dan Fasilitator Team FS (Yasmina dan Tim Perguruan tinggi) Desain Servis Konsultan Perencana Konsultan Perencana KSM dan Fasilitator KSM dan Tim Pendamping
Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen pembanding.
• Type project : Program ODF/Pre-ODF Banprov. Jawa Barat dan CSR PT. Aqua Tirta Investama terfokus pada infrastruktur sanitasi masyarakat, sedangkan Program IDT dan PNPM Mandiri terbuka bagi infrastruktur jalan/jembatan, drainase lingkungan, pos pelayanan kesehatan, Pendidikan Anak Usia Dini, dan sanitasi masyarakat.
• Pendanaan: Sumber pendanaan IDT didapatkan melalui program WSSLIC ( World Bank Water Supply Sanitation Project for Low Income Communities ) dan VIP ( Village Infrastructure Project ). Pendanaan PNPM-MP berasal dari sharing APBN (pinjaman dari World Bank, dilanjutkan dengan pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB)) dan APBD Kota/Kabupaten. Pendanaan program ODF/Pre-ODF berasal dari Banprov. Jawa Barat, sedangkan pendanaan program sanitasi di Kec. Cigombong Kab. Bogor berasal dari CSR PT. Aqua Tirta Investama.
• Seleksi dan Penetapan Lokasi: Lokasi pada program IDT ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan didasarkan pada data RPJMDes. Serupa dengan program IDT, data RPJMDes digunakan oleh pemerintah daerah Kab. Sukabumi untuk menentukan Desa yang berhak menerima dana bantuan provinsi Jawa Barat. Penetapan lokasi program PNPM-Mandiri ditetapkan berdasar hasil rembug masyarakat di tingkat Desa/kelurahan yang kemudian dituangkan dalam PJM-Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). Program PNPM mensyaratkan bahwa proyek  yang dibiayai PNPM hanyalah proyek dengan prioritas utama dengan kesiapan swadaya masyarakat tinggi. Pada lokasi CSR Kec. Cigombong, warga setempat meminta bantuan langsung kepada Aqua dibantu fasilitasi dari Yayasan Yasmina. Lokasi program diverifikasi oleh tim Feasibility Study Yasmina dan mitra Perguruan Tinggi.
• Desain servis: DED pada program IDT dan ODF/Pre-ODF dibuat oleh konsultan perencana yang merupakan rekanan pemerintah. Pada program PNPM-Mandiri dan CSR PT. Aqua, desain servis dibuat oleh KSM didampingi fasilitator program.
Pada tahap konstruksi, peran serta setiap stakeholder dapat dilihat pada tabel 4.  Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen pembanding;
• Project constructor : Pelaksana Program IDT dan ODF/Pre-ODF Banprov. Jawa Barat adalah kontraktor rekanan pemerintah, masyarakat berperan sebagai pengendali internal program. Sedangkan pada Program CSR dan PNPM Mandiri menyerahkan keseluruhan program kepada kelompok swadaya masyarakat dengan didampingi tim teknis.
Tabel 4. Peranan Stakeholder SPAM Komunitas pada Tahap Konstruksi Komponen IDT ODF/Pre-ODF PNPM Mandiri CSR Yasmina Konstruktor Kontraktor Swasta Kontraktor Swasta Swadaya Masyarakat   Swadaya  Masyarakat Kontribusi Masyarakat Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan material Tenaga Kerja dan Material (minimal  30%) Tenaga Kerja dan Material Pengawasan Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas LKM/LPM Kelurahan dan Fasilitator Team Pengawasan (Yasmina dan Tim Perguruan tinggi)
• Pengawasan: Pengawasan pada program IDT dan ODF/Pre-ODF Banprov. Jawa Barat diserahkan kepada tim  konsultan perencana, sedangkan pada program PNPM Mandiri pengawasan dilakukan oleh LKM di tingkat desa didampingi tim fasilitator. Pada program CSR, pengawasan dilakukan oleh tim Pengawasan yang terdiri dari pimpinan Desa, PT. Aqua, Yayasan Yasmina, dan tim teknis dari Perguruan Tinggi.
Pada tahap operasional dan pemeliharaan, peran serta setiap stakeholder dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 5. Peranan Stakeholder SPAM Komunitas pada Tahap OP Komponen IDT ODF/Pre-ODF PNPM Mandiri CSR Yasmina Operasional Desa Tim O&M KSM KSM Retribusi Tidak Ada Periodik Sewaktu-waktu diperlukan Periodik Pemeliharaan Infrastruktur Tidak Ada Periodik Sewaktu-waktu Periodik Penguatan kelembagaan Tidak Ada Tim Fasilitasi Pelatihan KSM dan tim O&M Pelatihan KSM
Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen pembanding;
• Operasional: Pengelolaan sanitasi Program IDT dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa setempat. Sedangkan pada program dan ODF/Pre-ODF Banprov. Jawa Barat, Program CSR dan PNPM Mandiri menyerahkan keseluruhan program kepada kelompok swadaya masyarakat dengan didampingi tim teknis.
• Sistem pemeliharaan: Pemeliharaan infrastruktur terbangun merupakan tanggung jawab penuh masyarakat setempat, namun pada akhirnya terkait dengan kesiapan kelembagaan masyarakat dan tim pengelola. Penarikan retribusi secara periodik diperlukan untuk menutup biaya operasional tetap seperti tagihan listrik PLN dan honor petugas air. Selain itu, penarikan retribusi juga merupakan salah satu metode penyiapan dana apabila sewaktu-waktu diperlukan penggantian kerusakan pada jaringan dan infrastruktur.

## 3.3 Analisis SWOT model SPAM Komunitas
Untuk melakukan sintesa model terapan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis komunitas, perlu dilakukan analisis Kekuatan, kelemahan, Kesempatan dan Hambatan (Strength, Weakness, Opportunity and  Threat [SWOT]) dari ke empat pola pemberdayaan yang diperbandingkan. Berikut merupakan tampilan Analisis SWOT untuk setiap model.
Gambar 1. Analisis SWOT pola Inpres Desa Tertinggal
Penjelasan gambar.1 di atas adalah sebagai berikut: Strength:
• Pendanaan tersedia: anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi disediakan oleh APBN/APBD daerah setempat
• Proses Konstruksi terjadwal: jadwal yang tepat waktu memudahkan fungsi pengawasan proyek
• Tenaga kerja profesional: pemerintah bekerjasama dengan pihak ke tiga selaku rekanan kontraktor sebagai pelaksana dan konsultan pengawas
• Dokumentasi proyek: proyek terdokumentasi dengan baik, dokumen perencanaan (DED, KAK, SPMK) dan dokumen pelaksanaan (As Built Drawing, Laporan akhir) menjadi kelengkapan administrasi proyek
• Kualitas terjamin: pengerjaan dan pengawasan yang baik menjamin kualitas hasil pekerjaan Weakness:
• Type project ditentukan oleh pemprov: proyek multi sektoral berarti juga infrastuktur yang dibangun di lingkungan setempat bukanlah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh warga
• Tingkat partisipasi masyarakat rendah: pola pelaksanaan proyek menutup kesempatan warga untuk bergabung dalam penyelenggaraan proyek tersebut
• Harga tinggi: estimasi harga dibuat oleh kontraktor dan tidak ada swadaya masyarakat setempat
• Tidak ada tim O&M: tim Operasional tidak dibentuk sehingga tidak ada pemeliharaan rutin
• Tidak ada pemberdayaan: setelah proyek berakhir, tidak dilakukan pembinaan dari pemerintah ke masyarakat
Opportunity:
• Pengelolaan diserahkan dari pihak desa ke masyarakat setempat: kesempatan perbaikan sistem dapat dilakukan jika pengelolaan diserahkan ke warga setempat dengan penyuluhan rutin tentang sanitasi dan kesehatan masyarakat
Threat:
• Resistensi warga terhadap proyek cenderung tinggi, apabila tidak dilakukan penyuluhan tentang jenis kegiatan dan manfaat bagi warga setempat
• Masa layan rendah: tidak adanya pemeliharaan rutin bisa menurunkan masa operasional dari sarana sanitasi yang telah dibangun
• Supply vs Demand: tidak ada rencana pengembangan sarana menjadikan jumlah debit air yang masuk tetap (cenderung menurun ketika tidak dirawat), sedangkan kebutuhan air masyarakat akan bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk.

## Gambar 2. Analisis SWOT pola ODF dan Pre-ODF
Penjelasan gambar.2 di atas adalah sebagai berikut: Strength:
• Pendanaan tersedia: anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi disediakan oleh APBD setempat
• Proses Konstruksi terjadwal: jadwal yang tepat waktu memudahkan fungsi pengawasan proyek
• Tenaga  kerja profesional: pemerintah bekerjasama dengan pihak ke tiga selaku rekanan kontraktor sebagai pelaksana dan konsultan pengawas
• Dokumentasi proyek: proyek terdokumentasi dengan baik, dokumen perencanaan (DED, KAK, SPMK) dan dokumen pelaksanaan (As Built  Drawing, Laporan akhir) menjadi kelengkapan administrasi proyek
• Kualitas terjamin: pengerjaan dan pengawasan yang baik menjamin kualitas hasil pekerjaan
• Adanya pendampingan dari tim fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat
Weakness:
• Bangunan fisik merupakan bangunan typical dan tidak disesuaikan dengan kondisi lokasi proyek
• Tingkat partisipasi masyarakat rendah: pola pelaksanaan mengurangi kesempatan warga untuk bergabung dalam penyelenggaraan proyek tersebut
• Harga tinggi: estimasi harga dibuat oleh kontraktor dan tidak ada swadaya masyarakat setempat
• Dana untuk pemeliharaan terbatas pada donasi dari pengguna WC komunal saja Opportunity:
• Pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan oleh tim O&M masyarakat setempat
• Adanya pembinaan sanitasi dari tim fasilitator
• Adanya opsi pengembangan biogas
Threat:
• Resistensi warga terhadap proyek cenderung tinggi, terutama karena terdapat keharusan menghibahkan tanah kepemilikan untuk infrastruktur sanitasi
• Keharusan membayar air bersih meningkatkan kemungkinan adanya penyadapan jaringan air yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pasokan
• Supply vs Demand: tidak ada rencana pengembangan sarana menjadikan jumlah debit air yang masuk tetap, sedangkan kebutuhan air masyarakat akan bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk.

## Gambar 3. Analisis SWOT pola PNPM Mandiri
Penjelasan gambar.3 di atas adalah sebagai berikut: Strength:
• Pendanaan tersedia bagi program yang telah diprioritaskan: anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi hanya dapat diakses apabila kegiatan sanitasi telah diprogramkan dalam perencanaan jangka menengah masyarakat desa.
• Partisipasi masyarakat tinggi, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur
• Adanya pendampingan dari tim fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat Weakness:
• Pendanaan disesuaikan dengan kesiapan lembaga masyarakat, apabila masyarakat dinyatakan belum siap secara administratif, pendanaan dapat ditangguhkan
• Jadwal pelaksanaan sangat tergantung pada justifikasi pendanaan
• Pekerjaan dilakukan secara swadaya (tidak terampil) mengurangi hasil kualitas pekerjaan
Opportunity:
• Partisipasi masyarakat tinggi sebagai bukti kesiapan masyarakat dalam pengelolaan program
• Pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan oleh tim O&M masyarakat setempat
• Adanya pembinaan program sanitasi dari tim fasilitator
Threat:
• Resistensi warga terhadap proyek cenderung tinggi, terutama karena terdapat keharusan menghibahkan tanah kepemilikan untuk infrastruktur sanitasi
• Pemeliharaan jaringan dan sarana sanitasi terbatas pendanaan
• Supply vs Demand: tidak ada rencana pengembangan sarana menjadikan jumlah debit air yang masuk tetap, sedangkan kebutuhan air masyarakat akan bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk.

## Gambar 4. Analisis SWOT pola Corporate Sosial Responsibility
Penjelasan gambar.4 di atas adalah sebagai berikut: Strength:
• Pendanaan tersedia bagi program masyarakat yang sesuai dengan target penyaluran dana CSR
• Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama penyaluran dana CSR
• Fasilitator dikontrak secara profesional oleh perusahaan penyedia dana CSR, memungkinkan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan secara profesional
• Adanya kontrak tertulis antara perusahaan CSR dan perwakilan masyarakat Weakness:
• Pendanaan disesuaikan dengan tujuan penyaluran dana CSR, sehingga  ajuan program masyarakat bisa saja ditangguhkan atau ditolak oleh pihak penyedia CSR
• Jadwal pelaksanaan sangat tergantung pada justifikasi pendanaan
Opportunity:
• Partisipasi masyarakat tinggi sebagai bukti kesiapan masyarakat dalam pengelolaan program
• Pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan oleh tim O&M atau lembaga khusus yang dibentuk secara semi-profesional
• Adanya peluang pengembangan program dan investasi dari pihak  luar Threat:
• Program infrastruktur sanitasi bukan merupakan target utama penyaluran CSR perusahaan
• Keharusan membayar air bersih meningkatkan kemungkinan adanya penyadapan jaringan air yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pasokan
• Pemeliharaan jaringan dan sarana sanitasi terbatas pendanaan

## 3.4 Model SPAM berkelanjutan
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dibuat suatu model rekomendasi pengembangan pola pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas, dengan memeperhatikan seiap tahap manajemen yaitu Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program. Pengembangan dapat berupa dukungan berupa gagasan, tenaga, sumber daya dan dukungan finansial. Peran serta setiap stakeholder pendukung dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Rekomendasi Model dan Peranan Stakeholder SPAM Komunitas Berkelanjutan
Komponen Subject Supporter Type Support Penyiapan Kelembagaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Rembug Partisipatif Penyiapan keswadayaan Job-desc Training Dampingan Proposal/ rekomendasi CSR Pendanaan KSM Dinas Perusahaan (CSR) APBD / CSR Feasibility Study KSM Dinas terkait PDAM Perguruan Tinggi Kelayakan Lembaga dan Pemetaan Lokasi Perencanaan Desain Servis KSM PDAM Perguruan Tinggi Konsultan/LSM DED Infrastruktur dan Jaringan Air Bersih Pembangunan Sarana Air Bersih KSM PDAM Perguruan Tinggi Konsultan/LSM On Job Training Pengawasan Teknis Pemanfaatan dan Mainntenance KSM - Pelanggan Perguruan Tinggi Konsultan/LSM PDAM Draft Kontrak Pelanggan Layanan Aduan Audit Keuangan Lembaga Audit Fisik Infrastruktur Water Safety Plan Pengembangan Usaha KSM  Koperasi Pemda Perguruan Tinggi Perbankan Penguatan Lembaga (Badan Usaha) Regulasi tk. Daerah Pinjaman Lunak
Korelasi proses pendampingan ( supporting ) Lembaga masyarakat oleh stakeholder dengan aspek- aspek keberlanjutan SPAM Komunitas menurut Sastavyana (2010), ditampilkan pada tabel 8. Sedangkan resiko dan pencegahan awal yang dapat dilakukan oleh stakeholder pada model Sistem Penyediaan Air Bersih berkelanjutan, ditampilkan pada tabel 9.
Tabel 8. Korelasi Peranan Stakeholder Berkelanjutan dan SPAM Komunitas
Aspek Keberlanjutan Faktor Type Support Kemasyarakatan Partisipasi Perilaku Kemasyarakatan Rembug Partisipatif Kemampuan dan kemauan membayar Penyiapan Keswadayaan /Kontrak sosial Kemampuan manajemen Job desc-training Keahlian teknis Job desc-training Lingkungan Kualitas Sumber Air Kontinuitas Air Konservasi Lingkungan Feasibility Study Audit Fisik Teknis Tingkat Pelayanan Pemilihan Teknologi Keterpaduan Sanitasi Perencanaan Teknis (DED Infrastruktur dan Jaringan) Kelembagaan Peran Pemerintah Swasta APBD/CSR 37
Pengembangan kapasitas Penetapan Badan Usaha Dukungan Kebijakan dan peraturan Regulasi tk. Daerah Komunikasi dan Pembagian tangung jawab Job desc-training Organisasi badan Pengelola Badan Usaha (ex. Koperasi) Keuangan Biaya Operasional dan pemeliharaan Kontrak Sosial Audit Keuangan Layanan Aduan Inovasi Investasi Pengembangan Jaringan Sistem Tarif Kontrak Pelanggan
Tabel 9. Manajemen Resiko pada Model Keberlanjutan SPAM Komunitas
Komponen Uraian Resiko Type Support Kemasyarakatan Partisipasi Perilaku kemasyarakatan Sosialisasi dan pemahaman program Kemampuan dan kemauan membayar Sosialisasi dan pemahaman program Kemampuan manajemen Job desc-training Keahlian teknis Job desc-training Lingkungan Kualitas Sumber Air Kontinuitas Air Konservasi Lingkungan Feasibility Study Teknis Tingkat Pelayanan rendah Perencanaan Teknis (DED Infrastruktur dan Jaringan) Kelembagaan Tidak ada dukungan dari pihak regulator (pemerintah) Pendampingan program dan proposal kerja sama dengan pemerintah daerah Organisasi pengelola tidak berjalan dengan baik Pendampingan dan OJT Keuangan Defisit Biaya Operasional Analisis BEP, Audit Keuangan, penerapan tarif dasar, pinjaman lunak perbankan Pengembalian pinjaman tidak lancar Audit, penguatan keuangan

## 4. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:
1. Penerapan sistem manajemen pada SPAM berbasis komunitas belum berjalan dengan baik sehingga dikhawatirkan  infrastruktur yang telah terbangun menjadi terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.
2. Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas yang telah  berjalan  sangat tergantung kepada kemampuan pengelola dan dukungan dari pihak –  pihak yang berkepentingan. Dukungan dapat berupa kebijakan, pendampingan teknis, monitoring/evaluasi dan pendanaan.

## Referensi
[1] Direktorat Jendral Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 1998. Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan,
[2] Gooch, G.D. 2014. The Challenges of IWRM . Seminar IWRM Forum, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
[3] Hariati, F. Fadhila M., 2014. Laporan Akhir Pengadaan  Air  Bersih  Berbasis  Masyarakat untuk Kampung  Siliwangi  Desa  Cigombong  Dan  Kampung  Cihateri  Desa  Ciburuy  Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Universitas Ibn Khaldun Bogor.
[4] Isham J., Kahkonen, S., 1999. What Determines The Effectiveness of Community-Based Water Projects? Evidence From Central Java, Indonesia On Demand Responsiveness, Services Rules, and Social Capital , The World Bank, Washington
[5] Kurniadi, U. 2014. Pengelolaan SDA untuk Pembangunan Berkelanjutan . Seminar IWRM Forum, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
[6] Masduqi, A. Endah, N., Soedjono, E.S. 2008. Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIPPAM di DAS Brantas Bagian Hilir : Proceeding Seminar Nasional Pasca Sarjana VII-ITS, Surabaya.
[7] NMC CSRRP JRF – Rekompak . Pedoman Perencanaan Pengadaan Air Bersih Pedesaan Program JRF – Rekompak
[8] Purnaningsih, 2009. Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Sosial pada Pengembangan SPAM . Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 03
[9] Sastavyana., 2010. Pemodelan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang Berkelanjutan dengan Menggunakan Analytic Network Process (Studi Kasus: Kabupaten Subang) Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 21
[10] World Water Council, 2000. In Final Report Second World Water Forum & Ministerial Conference From Vision to Action. Edited by Water Management Unit c/o Ministry of Foreign Affairs. The Hague, NL
[11] http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/undp_in_action_2006.html
[12] http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556e.pdf
[13] http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml