Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908

## Karakteristik  dan  Problematik  Perlindungan  Motif  Lubeng Tenun Troso

## Misbahul Awang Sakti
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Awang199663@gmail.com

## Kholis Roisah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro r_kholis@yahoo.com
DOI: 10.23917/jjr.v9i2.8908
Submission Track:
Received:
25 September 2019 Final Revision: 13 Desember 2019 Available online: 17 Januari 2020 Corresponding
Author:
Misbahul Awang Sakti Awang199663@gmail.com

## ABSTRACT / ABSTRAK
Tujuan : Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan problematik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta  motif  lubeng  tenun  ikat  troso.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif lubeng memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan motif tenun lainnya. Perlindungan terhadap tenun troso secara keseluruhan belum diatur oleh pemerintah dan motif  lubeng  tenun  ikat  troso  belum  didaftarkan  di  Ditjen  KI. Hambatan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yaitu  masih banyak  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  yang  belum memahami  adanya  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hal  ini dikarenakan  adanya  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  rendah,  prosedur pendaftaran  hak  cipta  yang  berbelit-belit,  dan  budaya  para pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  yang  beranggapan  bahwa suatu  penjiplakan  atau  peniruan  motif  tenun  troso  merupakan suatu  hal  yang  sudah  biasa.  Upaya  dari  pemerintah  untuk mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  dengan  mengadakan sosialisasi kepada para pengrajin dan pengusaha tenun ikat troso. Pemerintah  diharapkan  lebih  kreatif  dalam  melakukan  kegiatan sosialisasi  dan  menambah  jumlah  agenda  sosialisai  akan pentingnya  pendaftaran  hak  cipta  kepada  para  pengrajin pengusaha tenun troso sehingga perajin memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran  hak cipta.
Keywords:perlindungan, motif lubeng , tenun troso

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan  yang  terdiri  atas  beragam  suku  bangsa  dan  adat istidat yang berbeda-beda, tentunya mimiliki keragaman  kekayaan budaya yang menjadi ciri khas  dan  kebanggaan  bangsa  Indonesia.  Salah  satu  kekayaan  budaya  yang  menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah keragaman kain tradisional, khususnya kain tenun ikat. Tenun  ikat  adalah  kriya  tenun  Indonesia,  berupa  kain  yang  ditenun  dari  helaian  benang lungsin  yang  dalam  proses  pembuatannya  sebelumnya  diikat  dan  di  celupkan  ke  dalam  zat pewarna  pakaian/pewarna  alami.  Dan  alat  yang  digunakan  untuk  menenun  adalah  alat  tenun bukan mesin (ATBM) dan  alat tenun  mesin. Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus (diikat) dengan tali plastik/rafia sesuai dengan corak atau pola motif yang diinginkan. Ketika dicelupkan  ke  dalam  zat  pewarna,  bagian  benang  yang  diikat  dengan  tali  plastik  tidak  akan terwarnai.
Tenun  ikat  adalah  tenun  yang  dalam  proses  pembentukan  motifnya  didapat  dengan mengikat benang dan menggunakan tali yang tidak tembus warna, diikat dengan tali rafia atau tali plastik. Bagian yang tidak diikat akan menyerap warna celupan, kemudian benang-benang yang  telah  diwarnai  di  tenun  dengan  alat  tenun  bukan  mesin  (ATBM),  sampai  membentuk motif yang diinginkan. (Sumartono, 2012: 12).
Kain tenun ikat sudah menjadi produk nasional yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia  dan  sudah  terkenal  di  mancanegara.  Indonesia  memiliki  beragam  jenis  kain  tenun ikat  dengan  motif  yang  beragam  dan  berasal  dari  masing-masing  daerah,  antara  lain Kalimantan  dengan  tenun  sambas,  Sumatera  dengan  tenun  songket  jambi,  Sulawesi  dengan tenun donggala, Bali terkenal dengan tenun gringsing dan tenun endek, Lombok dengan tenun yang khas yakni tenun sasak, dan tidak tertinggal yakni daerah Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah yang terkenal dengan salah satu tenun yang khas dari daerah Jepara yakni Tenun Ikat Troso  yang  berada  di  daerah  troso  Kabupaten  Jepara.  Kain  tenun  ikat  Troso  sendiri  sudah sangat  terkenal  di  nusantara,  dan  mancanegara  dengan  beragam  keindahan  jenis  motif  yang menawan.  Tenun  troso  mempunyai  ciri  khas  tersendiri  dalam  bentuk  motif  dan  tenunan, banyak  motif  yang  terkenal  dari  tenun  troso,  antara  lain  motif  ceplok  bunga,  motif  tumbuh- tumbuhan, motif SBY, motif Gapuro Mantingan, motif tenun baron, tenun Blangket Pelangi, tenun Blangket Jumput dan tidak kalah terkenal yakni motif lubeng.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen,  yang  terkadang  begitu  kuat  dipengaruhi  oleh  bentuk-bentuk  stilasi  alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri. (Suhersono, 2005:13)
Motif Lubeng tenun ikat Troso merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat  asli  desa  Troso  Kabupaten  Jepara.  Sehingga  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  bisa dikatakan suatu hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pasal 1 undang-undang Hak Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu  ciptaan diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  motif  lubeng  sangat  diperlukan,  guna  untuk  menjamin perlidungan hukum bagi perajin/pengusaha yang sudah menciptakan sebuah karya cipta, dan supaya  motif  lubeng  tidak  diklaim  oleh  daerah  lain,  maupun  negara  lain.  Motif  lubeng merupakan suatu ciptaan yang harus dilindungi seperti yang tercantum pada pasal 40 huruf J Undang-undang  Nomor  28  tahun  2014.  Penjelasan  pasal  40  huruf  J  Undang-undang  Nomor 28  tahun  2014  adalah  yang  dimaksud  dengan  “  karya  seni  batik”  adalah  motif  batik kontemporer  yang  bersifat  inovatif,  masa  kini,  dan  bukan  tradisional.  Karya  tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi  warna.  Yang  dimaksud  dengan  “karya  seni  motif  lain”  adalah  motif  yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif  tenun  ikat,  motif  tapis,  motif  ulos,  dan  seni  motif  lain  yang  bersifat  kontemporer, inovatif,  dan  terus  dikembangkan.  Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  peranan  pemerintah  dalam melaksanakan  perannya  sebagai  penegak  hukum  dan  sadar  akan  pentingnya  perlindungan hukum  bagi  karya  cipta  terutama  seni  motif  lubeng  tenun  Troso.  Perlindungan  hukum terhadap  motif  lubeng,  juga  akan  berguna  untuk  merangsang  aktifitas  kreatif,  inovatif  para perajin/pengusaha untuk terus-menerus berkarya dalam menciptakan desain motif-motif tenun yang baru.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  pemerintah terhadap  warga  negaranya.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  prinsip  perlindungan  hukum  bagi rakyat  tidak  terpisahkan  dari  tujuan  awal  diadakannya  negara  Indonesia  sebagaimana dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyatakan: “kemudian dari  pada  itu  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia…maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-undang dasar…”. (Thalib, 2006:54)
Analisis  alinea  IV  ini  dalam  hubungannya  dengan  perlindungan  hukum  adalah Indonesia merupakan Negara hukum. Sesuai tujuan Negara dalam alinea keempat UUD 1945, Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum. Negara  wajib  menjamin  hak-hak  hukum  warga  negaranya.  Karena  perlindungan  hukum merupakan pengakuan harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subyek  subyek  hukum melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaanya  dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Maka  dari  itu  rumusan  diatas  mendasari prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  negara  hukum  yang diarahkan  pada  usaha-usaha  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa/konflik  antara  pemerintah dengan rakyat maupun rakyat dengan rakyat itu sendiri.
Perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan  pengusaha/perajin  tenun  troso  salah  satunya adalah  pendaftaran  hak  cipta.  Mengingat  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  hak  cipta bagi  pengusaha/perajin  tenun  troso  dan  juga  kesadaran  tentang  arti  pentingnya  perlindungan hak  cipta  bagi  pengembangan  kebudayaan,  peningkatan  kreativitas  masyarakat  dan pembangunan  ekonomi.  Maka  dari  itu  diharapkan  pemerintah  dapat  melaksanakan  upaya perlindungan hukum terhadap motif-motif tenun Troso.
Pendaftaran  ciptaan  diatur  dalam  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak cipta  dimaksudkan  untuk  mengatur  pendaftaran  ciptaan  agar  dapat  menciptakan  ketertiban dan  keteraturan  masyarakat  di  bidang  hak  cipta.  Tujuan  pendaftaran  hak  cipta  itu  sendiri adalah  untuk  menetapkan  hak  pencipta  dan  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  karya cipta yang dihasilkan. Salah satunya yakni motif Lubeng tenun ikat Troso.
Pendaftaran  hak  cipta  dapat  dilaksanakan  melalui  secara  offline  maupun  online. Pendaftaran secara online yaitu pendaftaran yang cara mendaftarkan hak cipta tidak langsung datang  ke  tempat,  tapi  bisa  melalui  internet.  Dengan  cara  mengakses  alamat  tersebut  di https://e-hakcipta.dgip.co.id/. Link tersebut terhubung langsung dengan Ditjen KI pusat.
Pendaftaran hak cipta motif lubeng tenun ikat troso sangat diharapkan oleh pengusaha dan  perajin,  karena  pendaftaran  hak  cipta  memegang  peranan  penting  dan  manfaat  bagi
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
pengusaha dan perajin, manfaat tersebut antara lain : dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng tenun ikat troso, untuk menghindari bentuk pelanggaran yang tidak diinginkan, contohnya yaitu klaim dan plagiarisme, memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta motif lubeng tenun ikat troso, memberikan daya semangat untuk mengembangkan daya kreatif, inovatif bagi pengusaha dan perajin untuk menciptakan motif- motif tenun yang baru.  Apabila  hak  cipta  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  tidak  didaftarkan  akan  menimbulkan berbagai macam permasalahan, yakni timbulnya rasa khawatir yang dirasakan pengusaha dan perajin  misal  karya  ciptanya  diklaim  oleh  orang  lain  atau  negara  lain,  ketika  motif  lubeng tenun  ikat  troso  diklaim  atau  dibajak,  tentunya  para  pengusaha  dan  perajin  akan  merasakan kecewa  dan  kurangnya  rasa  semangat  untuk  menciptakan  motif  lain  yang  lebih  kreatif  dan inovatif.  Sehingga  hal  tersebut  akan  berdampak  bagi  ekonomi  para  pengusaha  dan  perajin tenun ikat troso.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terkait perlindungan Hak Cipta motif lubeng tenun ikat troso menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.  Lokasi penelitian ini dilakukkan di home industry Lokasi penelitian ini dilakukan di Home industry tenun ikat troso, Balaidesa Troso, Paguyuban tenun troso yang berada di desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, dan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dibawah Devisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan  cara wawancara dan observasi.  Sumber  data  sekunder  adalah  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  merupakan dokumen.  Publikasi  tersebut  terdiri  atas  (a)  peraturan  perundang-undangan.  (b)  buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/ beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan  disertasi  hukum.  (c)  jurnal-jurnal  hukum.  (d)  putusan  hakim.  Publikasi  tersebut merupakan  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen,  yang  terkadang  begitu  kuat  dipengaruhi  oleh  bentuk-bentuk  stilasi  alam, benda,  dengan  gaya  dan  ciri  khas  tersendiri.  (Suhersono,  2005:13).  Motif  merupakan  benuk dasar  dalam  penciptaan  sebuah  desain  pada  suatu  karya  seni.  Dalam  hal  ini  meliputi  segala bentuk ciptaan Tuhan (binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, gunung,air dll) dan hasil karya manusia berupa (bentuk garis geometris, dll).
Pada tenun tradisional, motif berfungsi sebagai penghias, setelah mengalami berbagai penyusunan  dengan  membentuk  pola  tertentu.  Dilihat  dalam  suatu  susunan  pola  pada  tenun, akan didapatkan bentuk-bentuk motif hias yang berbeda sifatnya. Bentuk motif tersebut dapat diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa  golongan  sesuai  dengan  bentuk  dasar  motif  dan  tata susunannya. Motif hias tradisional digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu (1) motif hias golongan geometris, dan (2) motif hias non geometris.
Kain tenun troso mempunyai banyak varian motif tenun yang bagus dan menawan, motif-motif tersebut yakni: Motif Lubeng, motif tenun baron, motif tenun Obama, motif rang- rang, motif saraswati, motif blangket, motif CSM

## Motif Lubeng
Motif lubeng, motif ini mempunyai ciri khas yakni bentuk geometris segi empat di tengah dan dalam proses pembuatannya motif lubeng ini menggunakan jenis benang lamen.

## Gambar 1: Motif Lubeng

## Motif tenun baron
Motif  ini  dibuat  dengan  menggunakan  alat  tradisional  khusus  yang  bernama  JANGKAR. Motif timbul dari kain tenun troso baron ini menimbulkan ciri khas motif tenun dibandingkan motif kain lainnya.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.203-221 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908

## Gambar 2: Motif Tenun Baron

## Motif tenun rang-rang
Motif ini mempunyai  ciri khas yakni terdiri dari  motif garis-garis bertemakan simple namun bila dipakai terkesan elegan.

## Gambar 3: Motif Tenun Rang-rang

## Motif tenun saraswati
Motif  ini  sangat  special  karena  motif  ini  terdapat  banyak  motif  bunga  bunga  dengan kombinasi yang bagus.

## Gambar 4: Motif Tenun Saraswati

## Motif tenun blangket
Motif ini mempunyai ciri kombinasi perpaduan warna yang sangat menarik.
Gambar 5: Motif Tenun Blangket

## Motif Tenun CSM
Motif  ini  mempunyai  ciri  perpaduan  antara  motif  bunga  dengan  symbol-simbol  dan  garis garis. Motif ini sering digunakan oleh para PNS untuk seragam dinasnya.

## Gambar 6: Motif Tenun CSM
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  seni  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  ditinjau  dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu negara, sebagai  penghargaan  atas  hasil  karya  pencipta  yang  dihasilkan  oleh  kemampuan  kekayaan intelektual manusia dan sebagai jaminan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan.
Menganalisa substansi pasal 40  ayat (2) Undang-undang Nomor 28  tahun 2014 yang berbunyi:”Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  termasuk perlindungan  terhadap  ciptaan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan  pengumuman  tetapi  sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”.
Atas  dasar  tersebut  di  atas  bahwa  dalam  ciptaan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan pengumuman  tetapi  sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  memungkinkan  penggandaan ciptaan,  secara  tegas  pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum  yaitu  dengan  adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta, maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) point undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu:
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Hak  eksklusif  dari  hak  cipta  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  serta  produk  hak  terkait. Menurut  pasal  8  UU  hak  cipta  hak  ekonomi  adalah  Hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
Ketentuan  tersebut  tersebut  di  atas  memberikan  keleluasaan  kepada  pencipta  untuk mengalihkan ciptaannya kepada orang lain karena sifat hak ekonomi yang trasnsferable atau dapat dipindahtangankan/dialihkan, berdasarkan ketentuan pasal 9 UUHC bahwa:
1. Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala  bentuknya;  c.  penerjemahan  Ciptaan;  d.  pengadaptasian,  pengaransemenan, atau  pentransformasian  Ciptaan;  e.  Pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya;  f. pertunjukan  Ciptaan;  g.  Pengumuman  Ciptaan;  h.  Komunikasi  Ciptaan;  dan  i. penyewaan Ciptaan.
2. Setiap  Orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Hak  ekonomi  untuk  menyewakan  Ciptaan  atau  salinannya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  tidak  berlaku  terhadap  Program  Komputer  dalam  hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. (Zulva, 2016 :6)
Hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat dihilangkan atau dihapus  tanpa  alasan  apa  pun,  walaupun  hak  cipta  atau  hak  cipta  telah dialihkan. Moral  rights  allow  an  author  to  assert  authorship  of  his  works  and  ensure  he  is always  credited.  An  author  can  also  prevent  damage  to  his  reputation  by  modification  or distortion of his works. (Lona, 2012: 10)
Sehingga  secara  filosofis  dengan  lahirnya  hak  eksklusif  sesuai  dengan  pasal  di  atas, bisa memberikan kepastian hukum kepada pencipta, untuk mendapatkan perlindungan hukum secara  otomatis  terhadap  hak  ciptanya,  bahwa  dengan  adanya  hak  eksklusif  yang  diberikan oleh  Negara  bagi  pencipta  suatu  karya  dalam  tindakan  untuk  mengumumkan,  diperbanyak atau  juga  memberikan  izin  kepada  orang  lain  untuk  memperbanyak  tanpa  mengurangi  hak yang  melekat  pada  penciptanya,  istrumen  inilah  yang  membatasi  dan  juga  melekat perlindungan  hukum terhadap pencipta.
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan arti bahwa ciptaan yang  dilindungi  dalam  hak  cipta  yaitu,  ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra  yang  diekspresikan  dalam  bentuk  nyata,  yang  mempunyai  ciri  tersendiri  untuk membedakan satu sama lain, baik berupa ide, prosedur dan konsep dalam mewujudkan  yang tetap.  Bahwa, dengan kata lain dalam mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta tidak ada
keharusan  dalam  untuk  mendaftarkan  untuk  di  diakui  haknya,  namun  pendaftaran  tersebut hanya  sebagai  keperluan  bukti  awal  di  pengadilan  apabila  timbul  sengketa  di  kemudian  hari terhadap ciptaan tersebut.
The  goal  of  the  copyright  laws,  in  particular,  is  to  provide  a  financial  incentive  to authors to produce original works by granting them control over the use of their products. In the  absence  of  such  control,  plagiarism  and  unauthorized  copying  would  diminish  the rewards to innovative activity  to the point where many potentially valuable works might not be produced. (Bensen, 1978: 67)
Bensen dalam  jurnalnya diatas menjelaskan bahwa  Tujuan undang-undang hak cipta, khususnya, adalah memberikan insentif finansial kepada pencipta untuk  menghasilkan karya orisinil  dengan  memberi  mereka  kendali  atas  penggunaan  produk  mereka.  Dengan  tidak adanya  kontrol  semacam  itu,  plagiarisme  dan  penyalinan  yang  tidak  sah  akan  mengurangi penghargaan  terhadap  aktivitas  inovatif  sampai  pada  titik  di  mana  banyak  karya  yang berpotensi menghasilkan mungkin tidak diproduksi.
Dengan  adanya  pernyataan  diatas  mengenai  perlindungan  hukum  secara  mendasar untuk  memberikan  hak  eksklusif  terdapat  beberapa  unsur,  dalam  analisis  penulis  ukuran dalam lahirnya perlindungan secara otomatis memberikan sisi negatif terhadap si pencipta dan orang yang sering melakukan  pelanggaran hak cipta ini, standarisasi dalam hak eksklusif ini seharusnya  lebih  dipertegas,  dengan  cara  mewajibkan  pencipta  dalam  mendaftarkan ciptaannya,  dalam  arti  kewajiban  mendaftarkan  ini  tidak  sekedar  menjaga  terhadap  karya ciptanya, namun kepastian hukum yang diharapkan. Selama ini pencipta maupun pemerintah tidak ada sinergitas bagaimana mengaplikasikan terkait implementasi perlindungan hukum.
Pendaftaran  hak  cipta  di  Indonesia  bukan  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada  atau  terwujud  dan  bukan  karena  pendaftaran.  (Akmi,  2016:  8).  Namun  demikian,  surat pendaftaran  ciptaan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  awal  di  pengadilan  apabila  timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.
Dengan  kata  lain,  pendaftaran  suatu  ciptaan  bukanlah  untuk  mendapatkan  hak  cipta. Pendaftaran  tidak  lain  dimaksudkan  semata-mata  hanya  untuk  memudahkan  pembuktiannya saja. Pendaftaran hak cipta terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng tenun ikat  troso  sangat  dibutuhkan  bagi  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  ikat  troso.  Karena pendaftaran  hak  cipta  ini  berguna  untuk  melindungi  hak  cipta  motif  lubeng  tenun  ikat  troso
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
agar  tidak  diklaim  oleh  daerah  lain.  Terkait  pendaftaran  hak  cipta  motif  lubeng  tenun  ikat troso,  ternyata  motif  lubeng  tersebut  belum  didaftarkan  di  DITJEN  KI.  Hal  ini  disampaikan oleh  zuhrul  anam  bahwa  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  tersebut  belum  didaftarkan.  Menurut penulis  hal  ini  sangat  disayangkan  kenapa  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  belum  didaftarkan. Padahal  ketika  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  tersebut  didaftarkan  pastinya  otomatis  akan mendapatkan perlindungan hukum.
Terkait karya cipta motif lubeng tenun ikat troso secara khusus di atur dalam pasal 40 huruf  J  Undang-undang  Hak  cipta  tahun  2014.  Dalam  undang-undang  hak  cipta  tahun  2014 ini. ciptaan yang dilindungi  adalah ciptaan  dalam bidang ilmu pengetahuan, seni , dan sastra yang  mencakup  :  (a)  Buku,  pamphlet,  perwajahan  karya  tulis  yang  diterbitkan,  semua  hasil karya tulis lain; (b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (c) Alat peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan;  (d)  Lagu  dan  alat music  dengan  atau  tanpa  teks;  (e)  Drama,  drama  musical,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan pantomime; (f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase; (g) Karya seni terapan; (h) Karya arsitektur; (i) Peta; (j) Karya seni batik  atau  seni  motif  lain;  (k)  Karya  fotografi;  (l)  Potret;  (m)  Karya  sinematografi;  (n) Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga,  rampai  basis  data,  adaptasi,  aransemen,  atau  modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (o) Terjemahan, adaptasi, aransemen,transformasi, atau modifikasi  ekspresi  budaya  tradisional;  (p)  Kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; (q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (r) Permainan video, dan; (s) Program computer.
Penjelasan pasal 40 huruh J Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 diatas adalah yang dimaksud  dengan  “karya  seni  batik”  adalah  motif  batik  kontemporer  yang  bersifat  inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam  kaitannya  dengan  gambar,  corak,  maupun  komposisi  warna.  Yang  dimaksud  dengan “karya  seni  motif  lain”  adalah  motif  yang  merupakan  kekayaan  bangsa  Indonesia  yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni  motif  lain  yang  bersifat  kontemporer,  inovatif,  dan  terus  dikembangkan.  Dengan demikian,  maka  seni  motif  lain  termasuk  didalamnya  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia. Ciptaan yang ada dalam ketentuan pasal tersebut dilindungi dalam lingkup wilayah dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  peranan  pemerintah  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai penegak  hukum  dan  sadar  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  karya  cipta  terutama seni motif lubeng tenun Troso. Perlindungan hukum terhadap motif lubeng, juga akan berguna untuk  merangsang  aktifitas  kreatif,  dan  inovatif  para  perajin/pengusaha  untuk  terus-menerus berkarya  dalam  menciptakan  desain  motif-motif  tenun  yang  baru.  Perlindungan  terhadap tenun  troso  secara  keseluruhan  ternyata  belum  diatur  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut dikemukakan oleh bapak Abdul Basir bahwa perlindungan hukum terhadap tenun troso secara keseluruhan belum diatur. Menurut penulis, hal tersebut sangat disayangkan karena mengingat bahwa tenun troso adalah kekayaan intelektual yang merupakan warisan seni dan budaya oleh nenek moyang yang harus dilestarikan dan dijaga oleh generasi penerus bangsa.
Terkait  perlindungan  hukum  tersebut,  Pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  seni motif  lubeng  tenun  Troso,  yang  merupakan  salah  satu  kekayaan  intelektual  yang  diciptakan oleh  pengrajin  tenun  troso  yang  didalam  proses  penciptaan  tersebut  terdapat  hak  moral  dan hak ekonomi yang harus dilindungi.  Berkaitan dengan konsep perlindungan hukum  tersebut. Robert  M.  Sherwood,  mengemukakan  teori  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan intelektual, yakni:
• Reward  Theory. Teori  ini  menjelaskan  pengakuan  terhadap  karya  intelektual  yang telah  dihasilkan  oleh  seseorang  sehingga  kepada  penemu/pencipta  atau  pendesain harus  diberikan  penghargaan  sebagai  imbalan  atas  upaya-upaya  kreatifnya  dalam menemukan / menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
• Recovery Theory. Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan  waktu,  biaya,  serta  tenaga  dalam  menghasilkan  karya  intelektualnya harus memperole kembali apa yang dikeluarkan tersebut.
• Risk  Theory. Teori  ini  menyatakan  bahwa  hak  atas  kekayaan  intelektual  merupakan suatu  hasil  karya  yang  mengandung  risiko.  Hak  atas  kekayaan  intelektual  yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang  terlebih dahulu menemukan cara tersebut memperbaikinya sehingga dengan  demikian  adalah  wajar  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  hukum terhadap upaya kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
• Economic Growth Stimulus Theory. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas KI merupakan  suatu  alat  dari  pembangunan  ekonomi  dan  yang  dimaksud  dengan
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
pembangunan  ekonomi  adalah  keseluruhan  tujuan  dibangunnya  suatu  sistem perlindungan atas KI yang efektif.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Robert  M.  Sherwood  diatas,  penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, terdapat Reward Theory yang memiliki  makna  yang  sangat  mendalam  yang  berupa  pengakuan  terhadap  karya  intelektual yang  telah  dihasilkan  oleh  seseorang  sehingga  kepada  pencipta  motif  harus  diberikan penghargaan  sebagai  imbalan  atas  upaya-upaya  kreatifnya  dalam  menemukan/atau menciptakan  karya-karya  intelektual  tersebut.  Teori  ini  sejalan  dengan  prinsip  yang menyatakan  bahwa  pencipta  yang  telah  mengeluarkan  waktu,  biaya,  serta  tenaga  dalam menghasilkan  karya  intelektualnya  harus  memperoleh  kembali  apa  yang  telah  dikeluarkan tersebut, yang dikenal dengan Recovery Theory . Teori lain yang sejalan dengan teori Reward adalah Incentive  Theory yang  mengaitkan  pengembangan  kreativitas  dengan  memberikan insentif  bagi  para  penemu/pencipta  motif  tersebut.  Berdasarkan  teori  ini  Insentif  diberikan sebagai  upaya  untuk  merangsang  kreativitas  dalam  upaya  menciptakan  karya-karya  baru dibidang tekhnologi.
Ketiga teori ini pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada  para  Pencipta  motif  atas  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan.  Dalam perkembangannya  pemberian  penghargaan  tersebut  harus  dikaitkan  dengan  upaya  untuk menciptakan  iklim  kondusif  agar  masyarakat  tetap  kreatif,  sebab  penghargaan  yang  tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.
Teori  keempat  yang  dikemukakan  oleh  Robert  M.  Sherwood  adalah Risk  Theory . Teori  ini  mengakui  bahwa  KI  merupakan  suatu  hasil  karya  yang  mengandung  risiko  yang dapat  memungkinkan  orang  lain  yang  terlebih  dahulu  menemukan  cara  tersebut  atau memperbaikinya  sehingga  dengan  demikian  adalah  wajar  untuk  memberikan  suatu  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  upaya  atau  kegiatan  yang  mengandung  risiko  tersebut. Sherwood berpendapat bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi Pencipta tersebut dapat dihindari jika  terdapat  landasan  hukum  yang  kuat,  yang  berfungsi  untuk  melindungi  KI  tersebut. Namun dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam  penegakan  hukum  meskipun  hukum  yang  ada  telah  cukup  memberikan  perlindungan. Oleh  karena  itu,  teori Risk harus  diartikan  secara  luas,  tidak  hanya  sekedar  penyediaan
perangkat  hukum  semata-mata,  tetapi  didalamnya  juga  harus  diakomodasikan  pula kemampuan  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  penegakan  hukum  dan  langkah  untuk membudayakan  perlindungan  Hak  cipta  di  kalangan  masyarakat,  mengingat  risiko pelanggaran Hak cipta akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat  tidak  mendukung perlindungan  itu.  Dengan  demikian,  teori Risk tersebut  harus  disempurnakan  dengan memasukkan unsur-unsur sosial budaya sebagai faktor pendukung perlindungan Hak cipta.
Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Economic Growth Stimulus  Theory .  Teori  ini  mengakui  bahwa  perlindungan  atas  Kekayaan  intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi  adalah  keseluruhan  tujuan  dibangunnya  suatu  sistem  perlindungan  atas  Hak Kekayaan  intelektual  yang  efektif.  Menurut  Sherwood,  teori  ini  sangat  relevan  untuk dijadikan dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini terutama dalam  menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia
Menurut  penulis  pada  dasarnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang- undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta cukup maksimal, cukup maksimal tidak berarti bahwa  perlindungan  hukumnya  memadai  masih  ada  banyak  hal  yang  perlu  mendapat perhatian oleh UUHC. Seperti Hak Cipta atas motif lubeng  tenun ikat  troso, selain itu sikap pencipta  untuk  mau  mendaftarkan  hak  ciptanya  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  Hak Cipta haruslah terus ditanamkan, karena ini adalah sesuatu yang amat penting tanpa kesadaran pencipta maka penegakan hukumnya akan mengalami kepincangan. Oleh karena itu, di sinilah peran  dari  pemerintah  daerah  beserta  jajarannya  untuk  terus  meningkatkan  serta membangkitkan  kesadaran  dari  pencipta  dalam  hal  ini  pengrajin  tenun  troso  jangan  hanya menjadi penonton dan terkesan pasif tetapi harus bersifat aktif memperjuangkan perlindungan terhadap  hasil  kebudayaan  daerah.  Mengenai  pendaftaran  hak  cipta  tersebut,  sebenarnya pemerintah  sudah  menfasilitasi  pendaftaran.  Pendaftaran  hak  cipta  tersebut  bisa  dilakukan secara  online  maupun  tidak  online,  dan  pendaftaran  tersebut  bisa  dilakukan  sendiri  oleh pencipta  maupun  lewat  konsultan  kekayaan  intelektual  yang  terdaftar  dalam  Ditjen  KI. Pendaftaran  secara online bertujuan  untukmempermudah  pemilik  hak  cipta  untuk mendaftarkan karya ciptanya.
Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif lubeng tenun ikat troso ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  pencipta  maupun  pengrajin  tenun  troso  enggan untuk memanfaatkan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan fakta dilapangan yang menjadi faktor Diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor  internal  yang  pertama  adalah  kondisi  masyarakat  troso  dan  rendahnya  tingkat kesadaran  hukum  pengrajin  dan  pengusaha  terhadap  hak  cipta,  hal  tersebut  dijelaskan  pak asrofi bahwa hambatan yang paling mendasar adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut bapak Abdul Basir. Hambatan yang mendasari perlindungan hukum yaitu terletak pada kondisi masyarakat troso itu sendiri. Hambatannya karena masyarakat desa troso ketika diajak bersatu itu agak susah, kemudian ketika ada salah satu pengrajin dan pengusaha mendapat peluang agak besar, nanti bisa saja disrobot oleh temannya sendiri.
Faktor  hambatan  yang  kedua  adalah  mengenai  pendaftaran  hak  cipta,  mereka  belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran hak cipta, di samping karena biaya  pendaftaran  hak  cipta  yang  relatif  mahal  dan  prosedur  pendaftaran  yang  berbelit-belit juga  dikarenakan  banyaknya  syarat  permohonan  pendaftaran  ciptaan  yang  harus  dipenuhi. Fakta  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dengan  nidho  muniam,  beliau  menjelaskan bahwa kalau meng-hak patenkan hak cipta motif lubeng itu sedikit repot.
Kendala  lain  terkait  dengan  perlindungan  hak  cipta  motif  lubeng  tenun  ikat  troso adalah  karena  faktor  Budaya  para  pengrajin  batik  bahwa  suatu  penjiplakan  atau  peniruan motif  batik  merupakan  suatu  hal  yang  sudah  biasa  karena  mereka  beranggapan  bahwa  para pengusaha  kecil  merasa  bahagia  dan  bangga  kalau  hasil  karya  cipta  motif  batik  mereka  bisa dinikmati oleh pihak lain sehingga mudah tersebar luas di masyarakat, secara tidak langsung dapat  mengangkat  produksinya.  Fakta  tersebut  berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  zuhrul anam,  bahwa  mengenai  penjiplakan  dan  peniruan  motif  di  troso  itu  sudah  menjadi  hal  yang umum.
Faktor  eksternal  mengenai  hambatan  dalam  perlindungan  hak  cipta  motif  lubeng adalah  ketentuan  hukum  yang  ada  didalam  Undang-undang  No.  28  tahun  2014  tentang  hak cipta  kurang  kuat.  Hal  tersebut  berdasarkan  wawancara  dengan  kuntariyono,  beliau menjelaskan bahwa hukum diIndonesia kurang bagus, faktanya beliau sudah izin tentang hak cipta, tetapi bila dijiplak orang dengan dirubah sedikit motifnya, aspek hukumnya sudah tidak kuat. Tetapi jerih payah yang tidak sesuai dengan angan-angan para pengrajin dan pengusaha, karena orang  menciptakan suatu karya cipta itu tidak semudah membalik tangan, sedangkan penghargaannya  hanya  demikian.  Beliau  menceritakan  bahwa  beliau  sudah  menempuh  jalur
hukum  di  pengadilan  mengenai  pelanggaran  motif,  tetapi  upaya  hukum  tersebut  gagal ditengah jalan, karena motif tenun apabila dirubah sedikit saja, hukumnya tidak kuat.
Berdasarkan  data  yang  telah  di  paparkan  diatas  maka  penulis  menganalisis  bahwa kendala  dalam  pentingnya  perlindungan  pendaftaran  terhadap  hak  cipta  motif  lubeng  tenun ikat troso yaitu dari sisi masyarakat itu sendiri khususnya para pengrajin dan pengusaha tenun troso  itu  sendiri  kurang  adanya  minat  untuk  mendaftarkan  motif  tenun  yang  mereka  miliki karena mengganggap prosedur yang berbelit belit dan biaya yang mahal. Oleh karena itu perlu adanya  suatu  upaya  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  para  pengusaha  tenun  troso, upaya  sosialisasi  telah  ditempuh  oleh  Dinas  Perindustrian,  serta  dari  sub  Bagian  Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
Upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap hak cipta seni motif lubeng tenun ikat troso ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
Hasil  penelitian  mengenai  Upaya  Pemerintah  Untuk  Mengatasi  Hambatan  Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Lubeng Tenun Ikat Troso adalah  upaya  preventif  dalam  bentuk  sosialisasi  dan  pendampingan.  Upaya  preventif  yang telah  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  Tengah  dalam melihat  persoalan  hak  cipta  pada  umumnya,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya pembaharuan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dimana  dilakukan  banyak  penyempurnaan  dan permbaharuan dari Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta digantikan dan dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dengan  digantikan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Sistem  pendaftaran  hak  cipta  di  Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  deklaratif. Sistem  ini  menitik  beratkan  pada  anggapan  sebagai  pencipta  terhadap  hak  yang  didaftarkan itu,  sampai  orang  lain  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  hak  cipta  itu didaftarkan  undang-undang  hanya  mengakui  seolah-olah  yang  bersangkutan  sebagai pemiliknya,  secara  de  jure  harus  dibuktikan  lagi,  jika  ada  orang  lain  yang  menyangkal  hak tersebut.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  cipta  dan  berdampak memberi  kemudahan  bagi  sistem  pendaftaran  hak  cipta  dari  pada  Undang-Undang  hak  cipta
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
yang  sebelumnya,  dikarenakan  adanya  sistem  baru  yaitu  pendaftaran  secara online untuk mempermudah pemilik hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya.
Upaya preventif lain yang  telah dilakukan  oleh pemerintah dalam hal ini adalah oleh Dinas  Perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten  Jepara    dan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Jawa  Tengah  telah  melakukan  upaya  sosialisasi  untuk  meningkatkan kesadaran  mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin dan pengusaha tenun troso dan juga melakukan upaya pembinaan  dan pendampingan kepada para pengrajin dan pengusaha tenun troso di Jepara.
Fakta  tersebut  disampaikan  oleh  Ali  ma’mum  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan upaya  sosialisasi  untuk  mengatasi  hambatan  yaitu  dalam  bentuk  pendampingan,  terutama dalam perlindungan hukum dan upaya pendampingan dalam membantu pemasaran.
Senada  dengan  Ali  ma’mum,  dalam  upaya  untuk  mengatasi  hambatan,  setyawati meminta  kepada  stakeholder  yang  membidangi  untuk  melakukan  sosialisasi  dan pendampingan  terhadap  masyarakat,  terutama  kepada  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso, supaya  mereka  mengetahui  dan  memahami  hak  mereka  dengan  cara  melakukan pembimbingan. Setelah sosialisasi atau mungkin memberi fasilitasi dengan memberi bantuan untuk  pendaftaran  kepada  para  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  yang  tidak  mampu, sedangkan  bagi  pengrajin  dan  pengusaha  yang  mampu,  harus  melakukan  pendaftaran, kemudian  pemerintah  juga  harus  melakukan  infentarisasi  terhadap  motif-motif  yang  sudah diciptakan  oleh  para  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  di  Jepara,  supaya  pengrajin  dan pengusaha  tersebut  tetap  terlindungi.  Maka  dari  itu  negara  harus  hadir  dalam  setiap  kondisi apapun,  jadi  itu  dua  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  supaya  pengrajin  dan pengusaha mendapat perlindungan hukum dan meminimalisir terhadap kejahatan pembajakan. Kemudian  pemerintah  setempat  harus  membuat  regulasi  dalam  bentuk  perda  atau  peraturan perundang-undangan  kalau  tingkat  pusat,  ini  kan  sudah  ada  undang-undangnya  nomor  28 tahun  2014,  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  Kabupaten  Jepara  harus membuat perda yang mengatur tentang perlindungan tenun troso di Kabupaten Jepara, dan itu harus  selalu  dianggarkan,  khususnya  untuk  memberi  fasilitas  pendaftaran.  Kemudian khususnya  kepada  Disperindag  kabupaten  jepara  dan  paguyuban  tenun  troso  harus mengalokasikan  untuk  bisa  membantu  para  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso,  supaya memperoleh haknya dibidang kekayaan intelektual khususnya karya cipta.
Apabila  kesadaran  hukum  dari  para  perajin  dan  pengusaha  tenun  troso  ini  sudah terbentuk  maka  pelanggaran  dalam  bentuk  apapun  dapat  diminimalisir  dengan  segera sehingga  ketenangan  berkerja  dan  berusaha  akan  tercipta.  Selain  itu  etika  usaha  antara  para pengrajin  tenun  troso  juga  perlu  ditingkatkan  sehingga  persaingan  sehat  pun  dapat  tercipta diantara mereka.
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  Tengah  memfasilitasi  jika  ada pihak  yang  keberatan/dirugikan  terkait  hak  cipta  dapat  melaporkan  kepada  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  Tengah  yang  selanjutnya  akan  diproses  secara  lebih lanjut  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak cipta.

## KESIMPULAN
Alasan  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  tidak  memanfaatkan  instrumen pendaftaran  Hak  Cipta  Motif  lubeng  tenun  ikat  troso  antara  lain  masih  rendahnya  tingkat kesadaran  hukum  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso  dan  prosedur  pendaftaran  hak  cipta yang  berbelit-belit.  Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  upaya  perlindungan  hukum terhadap  hak  cipta  motif  lubeng  tenun  ikat  troso  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  meliputi:  a).  Masih  banyak  pengrajin  dan  pengusaha  tenun  troso yang  belum  memahami  adanya  Undang-Undang  Hak  Cipta,  khususnya  para  pengrajin  dan pengusaha tenun troso di tingkat menegah ke bawah. Sehingga perlindungan hukum terhadap pengrajin  dan  pengusaha  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  b).  prosedur  yang berbelit-belit  dalam  proses  pendaftaran  hak  cipta.  c).  Budaya  para  pengrajin  dan  pengusaha tenun  troso  yang  beranggapan  bahwa  suatu  penjiplakan  atau  peniruan  motif  tenun  troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah yakni dalam hal sosialisasi  mengenai  pentingnya  perlindungan  hak  cipta  terhadap  tenun  troso  sudah terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Agus,  S.  (2010). Hak  kekayaan  intelektual  dan  pengetahuan  tradisional. Bandung:  PT. Alumni.
Akmi,  A.  (2016).  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  seni  motif  tenun  songket  pandai sikek  ditinjau  dari  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta. Jurnal  hukum . Vol. 3 no 2.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8908
Besen,  S.  M.,  Manning  Jr,  W.  G.,  &  Mitchell,  B.  M.  (1978).  Copyright  Liability  for  Cable Television:  Compulsory  Licensing  and  the  Coase  Theorem. The  Journal  of  Law  and Economics , 21 (1), 67-95.
Ekstrand,  V.  S.,  &  Silver,  D.  (2014).  Remixing,  reposting,  and  reblogging:  Digital  media, theories of the image, and copyright law. Visual Communication Quarterly , 21 (2), 96-105.
Fanani,  R.  (2015).  Perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  pencipta  motif  seni  batik kontemporer di Yogyakarta. Yogyakarta, program studi ilmu Hukum,  Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hanifah,  M.  (2015).  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  hasil  tenun  songket  melayu, jurnal hukum , fakultas hukum universitas riau, Vol. 5 no. 2.
Hasan,  U  &  Suhermi.  (2013).  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  menurut  undang- undang nomor 19 tahun 2002. Jurnal ilmu hukum . Fakultas hukum universitas jambi, Vol. 4 no 1.
Lona,  H,  &  Emily,  S.  (2012).  Moral  rights  in  the  modern  world:  is  it  time  for  a  change?. Journal of intellectual property law . Vol. 7 no 8.
Mayana, R. F. (2004). Perlindungan desain industry di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya bhakti.
Putra,  A.A.  (2013).  Perlindungan  hukum  terhadap  sarung  sutera  wajo . Makasar,  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Rachmadi, U. (2003). Hukum hakatas kekayaan intelektual. Bandung: PT Alumni.
Saidin. (1995). Aspek hukum kekayaan intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Senewe,  E.V.T.  (2015).  Efektivitas  pengaturan  hak  cipta  dalam  melindungi  karya  seni traditional daerah. Jurnal hukum . Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Vol. 2 no 2.
Sinungan, A. (2007). Pengertian hak cipta. Jakarta: Departemen Hukum dan Ham RI.
Suhersono, H. (2005). Desain bordir motif Fauna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sutedi, A. (2009). Hak atas kekayaan intelektua. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Zulva, M. (2016). Aspek hak ekonomi dan hak moral dalam hak  cipta. Jurnal Akta Yudisia. Vol. 1 no 1.