ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU

## Ujang Mahadi
IAIN Bengkulu, Indonesia ujangmahadi86@gmail.com

## Abstrak
Keterlibatan  kiai/ustaz/ulama  di  dunia  politik  di  Kota  Bengkulu sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak diragukan, hal ini terbukti  dengan  kegigihan  mereka  dalam  memperjuangkan  kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan agama pada saat berlangsung sidang di  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Komunikasi  politik  yang  dilancarkan mereka saat kampanye mengusung isu yang berbeda, ada yang mengusung isu  kejujuran  dan  tidak  mengobral  janji;  ada  juga  isu  perlunya pembangunan  berkeseimbangan  antara  fisik  material  dengan  mental sepiritual; dan isu tentang perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Terdapat tiga tipologi politik ustaz, yaitu: pertama, ustaz politisi religius; kedua, ustaz politisi nasionalis; dan ketiga, ustaz politisi dakwah.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Kiai, Kampanye.

## Abstract
THE  POLITICAL  COMMUNICATION  OF    KIAI  ON ELECTION CAMPAIGN. The involvement of   teachers (Kiai) in politics especially in Bengkulu is very clear, and the political role is so dominant, it is proved by their tenacity in fighting for policies related to the interests of  religion during in the House of  Representatives meeting. They deliver different issues in political communication campaign, these issues
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
are about fairness, promise, the need for development between the physical and spiritual aspects, the issue of  the need to involve public participation in politics. There are three political typology used by teachers (Kiai or Ustaz), namely:  Politicians  Religious,  Nationalist  politicians  and  Politicians Da’wah.
Keywords: Political communication, Teachers (Kiai), Campaign

## Pendahuluan A.
Era  reformasi  menghembuskan  angin  segar  bagi  umat Islam untuk mengambil peran dalam dunia politik, dimana selama Orde Baru keinginan berpolitik terbelenggu dan tidak mendapat kebebasan. Besarnya keinginan berpolitik umat Islam itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan partai politik yang didirikan oleh tokoh agama dan kaum cendikiawan, baik dengan mengedepankan  simbol-simbol  Islam  maupun  nasionalisme kebangsaan.
Fatwa dalam Abdul Mu’nim menyatakan: “alam reformasi telah melahirkan beberapa partai politik, baik yang berlabel agama maupun non-agama. 1 Keberadaan parpol dalam negara dianggap sebagai salah satu institusi demokrasi. Karena fungsi parpol di antaranya  adalah; Pertama, menyerap  dan  mengartikulasikan aspirasi  dan  kepentingan  rakyat; Kedua, sarana  sosialisasi  dan komunikasi  politik;  dan Ketiga, media  penyaluran  perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat – maka keberadaan parpol yang kuat menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa”. Thohari  dalam  sumber  yang  sama  menambahkan,  kini  politik Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan tampilnya para intelektual Islam ke panggung politik praktis sebagai pimpinan partai  politik. 2 Sebagai  cendikiawan  kinerja  mereka  sangat meyakinkan, tetapi sebagai politisi masih perlu dibuktikan.
Para tokoh agama, dan kaum cendikiawan, mereka terjun aktif dan bergabung di partai politik, ada yang berkiprah di Partai
1 Abdul  Mu’nim  D.Z.  (ed.), Islam  di  Tengah  Arus  Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 120.
2 Mu’nim, “ Islam di Tengah Arus”, hlm 147.
Keadilan Sejahtera (PKS), ada juga di Partai Bulan Bintang (PBB), Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Amanat  Nasional (PAN),  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  dan  partai politik lainnya. Muhammad dalam Abdul Mu’nim mengatakan “terbukanya  peluang  partisipasi  politik  yang  makin  luas  telah membuka  ruang  bagi  berdirinya  partai-partai  baru  termasuk partai-partai  Islam. 3 Fenomena  tersebut  sekaligus  merupakan ekspresi  ketidakpercayaan  publik  terhadap  lembaga-lembaga politik yang ada sekarang, terutama lembaga legislatif ”.
Para Ulama merupakan sosok  panutan, figur moral, dan orang  yang  memiliki  wawasan  keagamaan  yang  luas.  Dengan demikian  diharapkan  dapat  membimbing  umat  dan  menjadi benteng moral dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosok Kiai atauUlama dalam panggung politik, diharapkan dunia politik menjadi lebih bermoral, mementingkan kepentingan  rakyat  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan dan kemanusiaan. Seperti dikatakan Al-Faruqi bahwa “diri Ulama adalah simbol daripada etika dan moralitas politik, keterlibatan Uama dalam kancah politik harus bisa memberikan sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral. 4
Moral yang betul-betul hidup dan menjadikan landasan politik dan bukan sekadar slogan politik”.
Memang  tidak  ada  alasan  yang  kuat  agar  para  Kiai atau  Ulama  meninggalkan  politik  praktis,  sebab  berpolitik merupakan  bagian  dari  ajaran  agama,  oleh  karenanya  hampir setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu untuk memilih anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati), sebagian besar Kiai  atau  Ulama  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  kampanye  dan pencitraan positif calon yang didukungnya dengan dalih demi kemaslahatan umat.
Demokrasi  yang  disuarakan  dan  diperjuangkan  di  era reformasi telah memberikan peluang emas bagi para Kiai atau
3 Ibid, hlm 99. 4 Ibid, hlm 158.
Ulama untuk aktif dalam panggung politik. Mereka berpeluang menduduki jabatan politis, seperti Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota  atau  Wakil  Walikota,  Bupati  atau  Wakil  Bupati,  dan bahkan menjadi anggota dewan yang terhormat.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang “Peran Kiai di Era Otonomi Daerah (Mengkaji Tipologi Politik Kiai di Kota Bengkulu). Dalam penelitian ini, sumber data utama (informan penelitian) adalah anggota DPRD Kota Bengkulu yang berlatar belakang Kiai/Ustaz.
Berpijak pada realitas yang ada di lapangan, perlu kiranya membangun  sebuah  kerangka  dan  bentuk  pemberdayaan  Kiai atau Ulama yang akan menggeluti dunia politik sehingga dapat memberi  warna  dan  teladan  dalam  pendewasaan  poltik  umat (masyarakat  luas).  Akan  tetapi,  kontroversi  sosok  Kiai  atau Ulama  yang  berpolitik  sampai  saat  ini  masih  saja  terjadi.  Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya aspek-aspek menarik yang perlu dikaji lebih lanjut tentang sosok Kiai atau Ulama atau Ustaz yang berpolitik.
Pembahasan B. Kiai dan Perannya di Masyarakat
1. Menurut Suprayogo sebutan Kiai sebenarnya merupakan istilah  yang  dipakai  oleh  kalangan  masyarakat  Jawa  untuk menyebut elit agama Islam. 5 Seperti halnya “Buya” sebutan elit agama  di  Sumatera  Barat.  Ajengan  sebutan  elit  agama  untuk orang  Sunda,  Tengku  sebutan  elit  agama  untuk  orang  Aceh, Syekh sebutan elit agama untuk orang Sumatera Utara, dan Tuan Guru  sebutan  elit  agama  untuk  orang  Nusa  Tenggara  Timur, Kalimantan). Sedangkan sebutan elit agama untuk masyarakat di Kota Bengkulu lebih populer dengan istilah Ustaz, yakni mereka yang  aktif  menyampaikan  dakwah,  memberikan  ceramah, khutbah,  dan  mengisi  pengajian.  Selain  itu,  merupakan  sosok
5 Imam Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1.
panutan,  figur  moral,  dan  memiliki  wawasan  keagamaan  yang luas.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kiai  sebutan bagi  alim  ulama  (cerdik  pandai  dalam  agama  Islam). 6 Sarman menyatakan “seorang Kiai sebenarnya seorang Ulama (ilmuan) yang  menguasai  sesuatu  bidang  ilmu  agama  atau  beberapa bidang sekaligus. 7 Tetapi, tidak setiap Ulama lantas disebut Kiai. Kiai lebih dekat pada profil cendikiawan pemikir, dan sekaligus sosok panutan dalam amal perbuatan bagi umat atau kelompok pengikutnya”. Quraish Shihab seperti dikutip A’la, menyebutkan bahwa “peran Ulama – di Indonesia, khususnya di Jawa Timur biasa disebut atau identik dengan Kiai – memberikan petunjuk dan  bimbingan  keagamaan  dalam  rangka  mengatasi  persoalan yang  berkembang,  seperti  perselisihan  pendapat  dan  problem sosial  yang  lain 8 .  Peran  ini  bukan  sesuatu  yang  bisa  dianggap ringan. Ini menuntut para Kiai untuk selalu menafsirkan nilai- nilai dan ajaran agama ke dalam konteks kekinian sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan politik yang terjadi. Di samping itu, tugas tersebut memerlukan kehati-hatian dan daya kritisme tinggi sehingga Kiai dalam kondisi apapun bisa tetap netral dan punya posisi tawar-menawar yang tinggi dengan semua pihak”.
Menurut Dawam sebagaimana dikutip Burhani menyatakan Ulama adalah orang yang tertanam akarnya pada masyarakat dan tumbuh dari dan di tengah-tengah rakyat. 9 Ulama menurut Geertz memiliki  fungsi  utama  sebagai  perantara  atau  pialang  budaya ( cultural  brokers ).  Pandangan  ini  dilandaskan  pada  fenomena bahwa  Ulama  menjadi  penghubung  antara  budaya  lokal  atau budaya rakyat dengan kultur Islam atau kultur asing.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), hlm. 565.
7 Marzuki  Wahid  ( et.al. ). Geger  di  Republik  NU:  Perebutan  Wacana, Tafsir  Sejarah,  Tafsir  Makna (Jakarta:  Harian  Kompas  Bekerjasama  dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 264.
8 A’la, Abd. Melampaui Dialog Agama (Jakarta: Kompas, 2002), h 94.
9 Burhani, Ahmad Najib. Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai , (Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 147.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Sedangkan menurut Abdillah, Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan peran yang penting karena mereka merupakan pewaris para Nabi yang mempunyai tugas untuk: (a) mendidik umat  di  bidang  agama  dan  lainnya,  (b)  melakukan  kontrol terhadap  masyarakat,  (c)  memecahkan  problem  yang  terjadi dalam masyarakat, dan (d)  menjadi agen perubahan sosial. 10

## Tinjauan Tentang Politik
2.
Sejak awal hingga perkembangan terakhir, politik memiliki definisi  yang  berbeda-beda  menurut  cara  pandang  orang  yang menggunakan  istilah  tersebut.  Menurut  Mufid,  “politik  adalah segala  usaha  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  baik  cara memperoleh, mendistribusikan, maupun mempertahankannya”. 11
Sedangkan  dalam  pandangan  klasik  yang  telah  dikemukakan oleh  Aristoteles  politik dilihat  sebagai  suatu  asosiasi  warga negara  yang  berfungsi  membicarakan  dan  menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. 12 Abdurrahman  berpendapat  bahwa  politik  adalah bermacam-macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik  (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. 13
Pengambilan keputusan ( decision making ) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan- tujuan yang telah dipilih itu.
Politik, salah satunya bertujuan melembagakan penyelesaian konflik  agar  konflik  itu  tidak  melebar  menjadi  anarkisme  dan kekerasan. Dengan kata lain, politik justru menyalurkan konflik ke
10 Abdul  Mu’nim  D.Z.  ( edt. ). Islam  di  Tengah  Arus  Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), Hlm. 162.
11 Mufid,  Ahmad  Syafi’i.  “ Penggunaan  Simbol-simbol  Keagamaan  untuk Kepentingan  Politik” ,  Jurnal  Harmoni; Jurnal  Multikultural  dan  Multireligius , Volume III, Nomor 12 (Oktober – Desember, 2004), hlm. 76.
12 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 2. 13 Abdurahman,  Dudung. Pengantar  Metode  Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 130.
dalam prosedur, aturan dan mekanisme membangun kompromi dan konsensus antar aktor dan pemain-pemain politik. 14

## Agama dan Politik
3.
Berbicara agama (Islam) kaitannya dengan politik, menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Islam adalah agama yang sama sekali  tidak  memisahkan  urusan  duniawiyah  dengan  urusan ukhrawiyah. Islam agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, santun, menghormati orang lain, tanggung jawab,  istiqamah,  terbuka,  dan  lain  sebagainya.  Nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka umat Islam perlu mengambil bagian dalam sistem kenegaraan, dan  aktivitas  politik  di  negeri  ini.  Untuk  itu,  kehadiran  Kiai atau Ustaz atau Ulama sebagai tokoh agama diharapkan dapat memberikan warna, kesejukan, sebagai tempat meminta nasihat serta  mampu  berfungsi  menjadi  teladan  dan  menjadi  benteng moral bagi masyarakat dan pemerintah. Kehadiran Kiai di pentas politik  juga  bisa  bermakna  positif,  sepanjang  tetap  istiqamah dengan  pendirianya,  yaitu  dengan  keteladanan  moral  yang dimiliki, diharapkan dapat mewarnai kehidupan politik ke arah yang lebih baik, terhormat dan bermartabat.
Menurut  Ruslani  dalam  Mu’nim  menegaskan  persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu  subjek  penting,  meski  telah  diperdebatkan  para  pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. 15 Dalam sumber yang sama Ruslani menyatakan; “membicarakan hubungan antara agama dan negara sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan
14 Maliki,  Zainudin. “Insensibilitas  Moral  dan  Kekerasan  Elite  Politik”, Jurnal Dialog No. 54 Th. XXV (Desember, 2002), hlm. 46. 15 Abdul  Mu’nim  D.Z.  ( edt. ). Islam  di  Tengah  Arus  Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 138.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik umat Islam. 16 Karena dalam setiap praktik politik muslim, doktrin selalu memainkan peranan meskipun bukan pemeran tunggal.” Sedangkan menurut Dhakiri sebagaimana dikutip Mu’nim, penempatan Islam dalam wacana politik di Indonesia ternyata menghadirkan wajah yang berbeda-beda, yaitu: Pertama , kelompok yang memandang bahwa Islam adalah agama perfeksionis yang mencakup seluruh dimensi urusan manusia; tidak semata mengatur relasi vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal antar sesama manusia. Masalah politik merupakan sesuatu yang termasuk di dalamnya. 17
Kelompok ini meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus negara ( al-Islam di > nun wa ad-daulah ), sehingga penafsiran doktrin Islam atas  persoalan-persoalan  politik  dirasakan  sebagai  keharusan agama. Pada gilirannya, formalisasi dan institusionalisasi agama diniscayakan  sebagai  upaya  mencari  jawab  atas  persoalan- persoalan politik itu. Kedua , kelompok yang berpendapat bahwa Islam  terlepas  dari  hal-hal  yang  bersifat  duniawi.  Islam  harus dijaga  kemurniannya  dari  kemungkinan  kontaminasi  unsur- unsur duniawi. Masalah politik adalah hal duniawi yang berada di luar pagar agama, dan oleh karena itu harus dijauhkan antara keduanya. Ketiga , kelompok yang berpandangan di antara kedua pandangan di atas, yaitu bahwa Islam tidak memberikan rumusan baku tentang sistem politik kenegaraan, akan tetapi menyediakan seperangkat  tata  nilai  sebagai  landasan  etik  bagi  penataan kehidupan berpolitik dan bernegara. Substansi kehidupan dengan idea moral – meminjam istilah Fazlur Rahman – Islam akan lebih bermakna bagi penciptaan  kehidupan bernegara yang beradab dan  jauh  dari  kontraksi,  reduksi,  dan  distorsi-distorsi  ajaran. Dari  ketiga  pemahaman  itulah  lahir  berbagai  bentuk  artikulasi dan  agregasi  politik  yang  berbeda-beda,  bahkan  bertentangan. Kelompok  pertama  menekankan  kaitan  formal  ideologi  Islam dengan  negara  (politik),  kelompok  kedua  membuat  garis demarkasi  yang  tajam  antara  Islam  dan  politik,  sedangkan
16 Mu’nim, Islam di tengah..., hlm. 141.
17 Mu’nim, Islam di tengah..., hlm. 135.
kelompok ketiga mengukuhkan ajaran/nilai-nilai dalam realitas politik dan negara”.
Al-Qur’an dan al-Hadits hanya menyebutkan hukum tata negara secara garis besar, sehingga kemudian muncul ijtihad para Ulama yang merumuskan teori-teori tentang ketatanegaraan atau politik  Islam.  Terutama  yang  bersifat  teknis  operasional  yang merupakan nilai instruktural dan nilai praktis. 18
Untuk memaparkan keterlibatan Kiai dalam politik, paling tidak  kita  dapat  merujuk  pendapat  Suprayogo,  dari  perspektif sosiologis  sebagai  berikut: 19 “ Pertama ,  bahwa  sumber  ajaran Islam yang selalu dijadikan sebagai rujukan oleh para elit agama, dipahami memiliki lingkup tak terbatas pada aspek-aspek ritual dan bimbingan moral belaka, melainkan juga memberikan nilai- nilai pada semua sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi,  hukum,  sosial,  dan  juga  politik. Kedua ,  mereka  yang berposisi sebagai pemuka agama memiliki pengikut dan pengaruh yang  luas  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hal  itu  menyebabkan elit  agama  diperhitungkan  dalam  pengambilan  keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem Ipoleksosbudhankamnas. Ketiga , elit agama sesungguhnya merasa mengemban misi yang hal ini memerlukan dukungan penguasa baik  yang  bersifat  material  maupun  immaterial. Keempat ,  elit agama juga berfungsi sebagai kekuatan yang dapat memberikan legitimasi  terhadap  keputusan-keputusan  dan  bahkan  juga keberadaan  penguasa.  Oleh  sebab  itu,  menjadi  sangat  mudah dipahami  jika  seorang  pejabat  datang  ke  elit  agama  untuk meminta doa restu dan sejenisnya. Kelima , dari sisi sejarah, elit agama memiliki sejarah keterlibatan politik yang cukup panjang dan penting dalam membangun bangsa Indonesia”.
Hal yang perlu dimaklumi, bahwa tipe Kiai yang berbeda,
18 Hilmi. “Pemikiran  Politik  Islam  tentang  Hubungan  Eksekutuf   dan Legislatif” , Jurnal Media Akademika, Vol. 19, No. 2 (April, 2004), hlm. 120. 19 Mudjia  Rahardjo  ( edt. ). “Quo  Vadis  Pendidikan  Islam:  Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan” (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 140-141.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
tentu akan memiliki orientasi kegiatan dan bentuk keterlibatan yang tidak sama. Kiai yang lebih memperhatikan aspek politik tentu akan berbeda dengan Kiai yang memiliki konsentrasi  pada kehidupan dan pengembangan pesantren, sehingga fokusnya pada bagaimana mengurus para santri agar taat melakukan ibadah dan memiliki kemampuan mendalami Islam dengan membaca kitab- kitab  klasik.  Demikian  pula  dengan  Kiai  yang  berpendidikan ganda - lulusan pondok pesantren sekaligus sekolah umum dan dapat melanjutkan kuliah, akan memiliki pandangan yang berbeda dengan Kiai yang hanya berpendidikan pondok pesantren saja.
Pandangan  tentang  Islam  dan  Negara  Perspektif

## 4. Informan
Menurut  Madjid,  “salah  satu  persoalan  yang  banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam”. 20 Untuk melihat bagaimana pandangan para  Ustaz  yang  saat  ini  aktif  dan  terlibat  langsung  dalam panggung politik memandang “Islam dan negara” dari kacamata dan perspektif mereka. Anwar Ali (informan), mengatakan bahwa Islam  dan  negara  tidak  boleh  dipisahkan,  artinya  bagaimana Islam  bisa  mewarnai  kehidupan  negara.  Untuk  itu,  kita  harus andil  bagian  dalam  sistem  sehingga  dapat  ikut  menentukan kebijakan”.
Ahmad Zarkasi (informan), menjelaskan bahwa “Islam juga mengatur hal-hal yang bersifat negara tapi tidak disebutkan secara eksplisit  tentang  negara  di  dalam  ajaran  Islam.  Sesungguhnya secara  de-fakto  bahwa  negara  sesuatu  yang  penting  di  dalam Islam.  Tidak  ada  Islam  kecuali  ada  jamaah,  tidak  ada  jamaah kecuali ada ima > mah (kepemimpinan). Bagi seorang muslim wajib berjamaah”.  Ustaz  dan  aktivis  Partai  Golkar,  Djali  Affandi (informan),  berpendapat  bahwa  “Islam  dan  negara  tidak dipisahkan, dalam konteks Indonesia sejarah telah membuktikan
20 Nurcholish Madjid ( et.al. ). Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon  dan Transformasi  Nilai-nilai  Islam  Menuju  Masyarakat  Madani (Jakarta: Mediacipta, 2000), hlm. 191.
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari peran Ulama. Selain itu, satu-satunya negara yang mempunyai  Departemen  Agama  hanya  Indonesia,  dan  yang mengusulkannya ketika itu adalah para Ulama”.
Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan tentang Islam dan negara, intinya bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks Indonesia, sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit peran yang dimainkan  Ulama  (Islam)  untuk  tegaknya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, keterlibatan tokoh-tokoh Islam mengurusi bangsa dan negara merupakan keharusan, dan harus dapat mewarnai bangsa dan negara ini dengan nilai-nilai keislaman (bermoral, jujur, adil, dan mengedepankan kepentingan rakyat).
Sumargono  dalam  Mu’nim,  berpendapat  bahwa  “Islam bukan  hanya  agama,  tetapi  juga  komunitas  (umat),  tidak hanya menyangkut masalah individual tetapi juga kolektivitas. 21
Agama  –  pinjam  istilah  Kuntowijoyo  –  tidak  hanya  menuntut internalisasi nilai yang bersifat individual tetapi juga memerlukan eksternalisasi  sebagai  konsekuensi  dari  yang  pertama.  Dua  hal tersebut (internalisasi dan eksternalisasi) merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Pada tataran eksternalisasi ini yang biasanya menjadi problem. Di satu sisi kelompok umat Islam ingin menjalankan ajaran  agamanya  secara  “penuh”,  namun  jika  hal  iu  dilakukan akan “mengancam” penganut agama yang lain”.
Masih dalam konteks Islam dan negara, Suprayogo dalam Rahardjo,  mengemukakan  bahwa  “sampai  saat  ini  belum  ada kesepakatan  tentang  posisi  agama  dan  negara. 22 Dalam  kajian politik Islam kontemporer, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang  hubungan  antara  Islam  dan  politik.  Aliran  pertama
21 Mu’nim  D.Z.,  Abdul,  ( edt. ). Islam  di  Tengah  Arus  Transisi (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 82.
22 Mudjia Rahardjo ( edt. ). Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan  Islam,  Sosial  dan  Keagamaan (Malang:  UIN  Malang  Press.  2006), hlm. 141.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian  Barat  yang  hanya  menyangkut  hubungan  antara manusia dan Tuhan. Islam dipandang sebagai suatu agama yang sempurna  dan  lengkap  mengatur  aspek  kehidupan  manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling gigih adalah Abu A’la al-Maududi. Para penganut  aliran  ini  pada  umumnya  berpendirian  bahwa  Islam memerlukan kekuatan untuk melaksanakan syari’ah dan dakwah. Syari’ah akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kekuatan yang melaksanakan, yaitu negara”.

## Politisi Moralis
5. Berbicara  masalah  politik,  berarti  bicara  soal  strategi.
Politisi  Partai  Bulan  Bintang,  Anwar  Ali,  mengatakan  bahwa “politik itu adalah seni dalam memimpin dan dalam mengambil kebijakan.  Islam  juga  sebenarnya  politik  (siyasah).  Bagaimana politik  diwarnai  oleh  nilai-nilai  keislaman”.  Tokoh  politik dari  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Zarkasi,  berpandangan  bahwa “politik itu sebenarnya adalah sistem yang dijalani dalam sebuah negara, dalam istilah lain kekuasaan. Politik dalam Islam disebut dengan siyasah. Politik bagian dari Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan aqidah (iman), muamalah (ekonomi), politik, militer, dan lain sebaginya. Oleh karena  itu,  Proses  untuk  mewujudkan  kepemimpinan  itulah politik.  Orang  yang  tidak  berpolitik  berarti  menghilangkan sesuatu dari kesempurnaan Islam itu sendiri”.
Aktivis  Partai  Golkar,  Djali  Affandi,  menegaskan  bahwa “politik  jangan  dipahami  dalam  arti  sempit,  kalau  dipahami dalam  arti  sempit  maka  politik  itu  cenderung  kotor,  merebut kekuasaan, dan menghalalkan segala cara. Padahal setiap orang harus tahu politik, karena politik itu bicara strategi bagaimana untuk mencapai tujuan dengan tidak menghalalkan segala cara. Sebagai orang yang beragama, politik yang dimainkan harus tetap beretika”.
Politik  dalam  pandangan  para  politisi  seperti  disebutkan
di atas pada prrinsipnya sama, yaitu “dimaknai sebagai sebuah strategi  (siyasah)”.  Politik  jangan  dimaknai  dalam  arti  yang sempit. Setiap orang harus berpolitik, karena politik bagian dari Islam  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Politik adalah seni dalam memimpin dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (kekuasaan) dengan tetap mengedepankan nilai- nilai  keislaman  sehingga  tidak  menghalalkan  segala  cara.  Oleh karenanya, umat Islam harus piawai dalam berpolitik, sehingga memperoleh posisi yang dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat.
Suprayogo  dalam  Rahardjo,  mempertegas  bahwa  “tidak mudah  memisahkan  Ulama  dari  kegiatan  politik,  baik  dalam tataran  empirik,  apalagi  dalam  tataran  teoritik  filosofisnya”. 23
Hamka  menambahkan  bahwa  “politik  dan  Islam  sekali-kali bukan  dua  kutub  yang  bertentangan. 24 Politik  menurut  ajaran Islam  ialah  “upaya  menegakkan  keadilan  dan  kesejahteraan yang diridhai Allah”, Baldatun T } ayyibatun wa Rabbun Gafur , bukan sekedar untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara”.
Burhani  secara  tegas  mengungkapkan  bahwa  “agama merupakan  ideologi  doktrinal-dogmatis  yang  kebenarannya diakui berasal dari Tuhan. Bagaimana ia mesti berperan dalam pergulatan politik, sebagai legitimator atau oposan”. 25 Sedangkan Noer  dalam  Mu’nim,  menegaskan  “politik  Islam  menuntut penganutnya  untuk  mengikutsertakan  akhlak,  etika  dan  moral dalam  sikap  dan  tindakannya. 26 Kalau  tidak,  maka  yang  lebih menonjol dalam sikap dan tindakan itu adalah segi kepraktisan atau  kepragmatisan  belaka.  Lebih  parah  lagi  bila  dalam  sikap
23 Rahardjo ( edt. ). Quo Vadis Pendidikan ..., hlm. 138.
24 Rusjdi  Hamka. Etos,  Iman,  Ilmu  dan  Amal  Dalam  Gerakan  Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 35.
25 Marzuki  Wahid  ( et.al. ). Geger  di  Republik  NU:  Perebutan  Wacana, Tafsir  Sejarah,  Tafsir  Makna (Jakarta:  Harian  Kompas  Bekerjasama  dengan Lakpesdam NU,1999), hlm. 118.
26 Abdul  Mu’nim  D.Z.  ( edt. ). Islam  di  Tengah  Arus  Transisi, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 116.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dan  tindakan  tadi  hanya  tujuan  singkat  yang  dikejar  –  hanya kekuasaan atau harta – tanpa memperhatikan apakah tujuan itu dicapai dengan disertai kelurusan, kebenaran dan keadilan”.
Senada dengan pernyataan di atas, Thohari dalam Mu’nim, mengatakan  “seorang  muslim  yang  memilih  politik  sebagai lapangan  perjuangan  harus  menegakkan  moralitas  Islam. Pertama ,  ia  tidak  boleh  larut  dalam  opini  publik  yang  sekuler yang  memandang  bahwa  dalam  politik  orang  boleh  bertindak kotor. Kedua ,  seorang  muslim  justru  harus  berdakwah  untuk menegakkan akhlak Islam dalam politik. 27
Ulama  yang  terjun  dalam  panggung  politik  paling tidak  dapat  menangkap  pernyataan  yang  disampaikan  Fatwa sebagaimana  kutipan    Mu’nim,  bahwa  “seorang  politisi  harus mempunyai pemikiran bahwa mereka masuk wilayah politik guna memperjuangkan  nilai-nilai,  dan  dalam  mengimplementasikan nilai-nilai  tersebut  harus  mempunyai  posisi. 28 Posisi  adalah bagian  dari  kekuatan  untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai. Para politisi dalam mewarnai panggung politik nasional haruslah seorang moralis, bukan mengejar kekuasaan untuk kepuasan diri, tetapi menggunakan kekuatan untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara”.
Secara  tidak  langsung  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap orang yang terjun di dunia politik dan memilih politik sebagai lapangan perjuangan “dipersilahkan dan tidak haram” sepanjang politik yang dimainkan dibingkai, diwarnai, dan dihiasi oleh nilai- nilai  Islam,  mengedepankan  aspek  moral,  jujur,  berkeadilan, bertanggungjawab  dan  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  bukan untuk  kepentingan  dan  memperkaya  diri  pribadi,  terlebih  jika yang berpolitik berlatar belakang Ustaz (tokoh agama).

## Politik Sebagai Wasilah
6.
Tujuan  elit  agama  terjun  ke  dunia  politik  praktis  dan menjadi anggota DPRD, seperti dikatakan Anwar Ali, anggota
27 Ibid, hlm. 237. 28 Ibid, hlm. 123.
DPRD  Kota  Bengkulu  dari  Partai  Bulan  Bintang  saat  itu, karena  keinginannya  untuk  mengambil  bagian  dalam  proses demokrasi dan ingin memperbaiki kondisi yang ada. Selain itu, ingin mewarnai kebijakan pemerintah, oleh karena itu, kedepan ia menginginkan lebih banyak tokoh-tokoh yang religius melalui partai-partai Islam menjadi anggota DPR ketimbang orang-orang yang berjiwa premanisme. Persoalannya, ketika akan menelorkan kebijakan yang bernuansa agama sangat sulit, karena suara yang ada di DPR tidak seimbang, lebih banyak mereka (orang yang tidak berlatar belakang Ustaz) dari pada kita yang berbasis religius. Sebagaimana hadist Nabi menegaskan “ Jika melihat kemungkaran ubah dengan tanganmu, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisanmu, dan jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hati (berdo’a) ”. Zarkasi, Ketua DPRD Kota Bengkulu saat itu dan aktivis Partai  Keadilan  Sejahtera  mengatakan  “motivasinya  terjun  ke dunia  politik  karena  mengiginkan  perbaikan  di  masyarakat, dengan cara membangun sebuah politik yang baik melalui wadah politik yang baik pula. Partai Keadilan yang didirikan pada tahun 1999  oleh  aktivis  dakwah,  mahasiswa,  para  da’i  di  pesantren, dan  aktivis  dunia  perguruan  tinggi  merupakan  apresiasi  untuk melaksanakan  nilai-nilai  keislaman    ke  dalam  sebuah  sisitem. Partai yang didirikan dijadikan sebagai sarana untuk berkiprah secara kongkrit melakukan praktik politik yang jujur, dan tidak menghalalkan segala cara. Politik sebagai sebuah wasilah untuk melaksanakan tugas dakwah. Aspek-aspek kehidupan masyarakat bisa  diatur  dengan  baik  dengan  adanya  otoritas  politik  yang dimiliki, jangan saling menzholimi. Mencegah kemungkaran tidak cukup  dengan  ceramah  di  mimbar-mimbar.  Dengan  kekuatan politik  bisa  menggunakan  tandatangan  untuk  mengeluarkan kebijakan  larangan  pelacuran.  Menghapus  perjudian  tidak cukup dengan ceramah tetapi dengan kekuasaan politik melalui penetapan kebijakan.
Pada tahun 2004 karena tuntutan konstitusi, Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebenarnya, PKS  adalah  partai  yang  menjalankan  agenda-agenda  dakwah,
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dimanana politik bagian dari kerja dakwah. Barangkali berbeda dengan partai politik yang lain, PKS bukan hanya sebagai sebuah partai politik, tetapi jati dirinya sebagai sebuah partai dakwah. Bukan  saja  melaksanakan  agenda  politik  5  tahunan,  tetapi  di samping  itu  PKS  melaksanakan  misi  dakwah  sepanjang  masa. Didirikan partai sebagai wasilah untuk mewujudkan misi dakwah secara lebih kongkrit.
Fungsi dakwah mengajak kepada kebaikan. Ada 2 (dua) hal yang ingin dipastikan di dalam kerja dakwah, yaitu wa ya’muru > na bi  al-ma’rufi  wa  yanhauna  an  al-munkari (memerintahkan  orang melakukan  kebaikan  dan  mencegah  dari  perbuatan  mungkar). Fungsi amar makmur nahi mungkar akan lebih efektif jika punya otoritas. Otoritas sesuatu yang harus diperjuangkan. Kekuasaan dalam Islam adalah tegaknya kekuasaan manusia dalam rangka untuk menjalankan kekuasaan Allah SWT. Tanpa ada perjuangan politik,  dakwah  tidak  akan  efekrif.  Untuk  memperjuangan masalah ekonomi, kesejahteraan di tengah masyarakat, eksistensi politik menjadi diperlukan. Perjuanagan politik lalu menghasilkan lembaga  perwakilan  rakyat,  orang-orang  yang  mewakili masyarakat  dan  memiliki  otoritas  dapat  melahirkan  kebijakan untuk  perbaikaan  masyarakat,  dan  itu  adalah  misi  dakwah. Kekuasaan  (politik)  dalam  Islam  bukan  seperti  yang  dipahami orang selama ini “kekuasaan manusia atas manusia”.
Djali  Affandi,  menegaskan  “tujuannya  terjun  ke  dunia politik  adalah  untuk  memperjuangkan  kepentingan  agama melalui penetapan kebijakan anggaran di DPRD. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa orang yang berlatar belakang agama (Ustaz) mampu berpolitik”.
Pernyataan di atas dapat ditangkap bahwa ada tiga tujuan Ustaz terjun ke dunia politik, yaitu: Pertama, untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jalan yang ditempuh adalah mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan cara membangun politik yang baik, melakukan praktik politik yang jujur, tidak menghalalkan segala cara. Di duga, selama ini para politisi yang menjadi anggota legislatif  tidak  melakukan  tugas  sebagaimana  mestinya,  justru
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
melakukan  kecurangan,  tidak  jujur,  tidak  adil,  tidak  bermoral, dan tidak memikirkan rakyat; Kedua, untuk mewarnai kebijakan pemerintah dan memperjuangkan anggaran di lembaga legislatif untuk kepentingan agama. Pengalaman selama ini anggaran untuk kepentingan agama sangat kecil, ini disebabkan oleh orang yang menjadi anggota legislatif tidak memiliki emosional yang kuat dengan urusan agama, sehingga perjuangan ke arah itu sangat kecil dan sedikit sekali; dan Ketiga, untuk menunjukkan bahwa Ustaz pun mampu berpolitik. Hal ini disebkan oleh masih adanya anggapan di masyarakat bahwa tugas Ustaz itu cukup membina umat, dengan memberi ceramah, khutbah jum’at, tabligh musibah, membaca do’a dan mengurusi masjid, sedangkan untuk urusan politik bukan wilayahnya.

## Kampanye Politik
7.
Berkenaan dengan kampanye politik saat berlangsungnya pesta  demokrasi  “Pemilihan  Umum”  Anwar  Ali,  mengatakan bahwa dalam berkampanye “menyampaikan visi politik” dirinya tidak pernah berjanji kepada masyarakat, apalagi saat ia terjun ke  dunia  politik  tidak  dengan  modal  yang  besar.  Anwar  Ali menambahkan, meskipun di Bengkulu jumlah orang yang berasal dari Sumatera Barat cukup banyak, tetapi ia tidak pernah secara khusus meminta dukungan orang-orang minang.
Zarkasi,  mengatakan  visi  politik  yang  disampaikan  pada saat  kampanye  adalah  dengan  cara  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat.  Selama  ini  masyarakat  tidak  memahami ajaran  Islam  secara  utuh,  bahwa  politik  itu  bagian  dari  Islam. Bukan  orang  berpolitik  lalu  mempolitisir  Islam.  Lebih  lanjut, Zarkasi mengatakan perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam  politik.  Jika  masyarakat  aspirasi  politiknya  diberikan kepada orang yang tidak memiliki akhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Allah memerintahkan agar memilih pemimpin yang baik dan jangan dipilih pemimpin yang musyrik, pilih yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kebaikan.  Seorang  masyarakat  jika  memilih  pemimpin  yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.
Djali Affandi, dalam berkampanye lebih menyuarakan dan mengedepankan konsep “pembangunan yang berkeseimbangan”, jika  pembangunan  fisik  material  tidak  diimbangi  dengan pembangunan mental spiritual, maka negara akan hancur.
Pernyataan yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan isu yang dijual para Ustaz pada saat kampanye politik, paling tidak ada tiga isu, yaitu: Pertama, menjual isu “kejujuran” dan  “tidak  mengobral  janji”  karena  memang  berangkat  dari modal  yang  tidak  besar; Kedua, mengangkat  isu  perlunya “pembangunan berkeseimbangan” antara fisik material dengan mental sepiritual, karena pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, sehingga melahirkan  berbagai  kehancuran  diberbagai  sektor  kehidupan; dan Ketiga, perlunya “melibatkan peran serta masyarakat” dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak berakhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan  tidak  berakhlak.  Jika  masyarakat  memilih  pemimpin  yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.
Memang saat kampanye pemilu para calon legislatif berusaha keras mempengaruhi massa pemilih dengan berbagai cara agar pada saat pemilu digelar partainya yang menjadi pilihan. Menurut Burhani,  tidak  heran  jika  pada  saat  pencoblosan,  maka  hanya partai  yang  berjuang  menyuarakan  amanat  hati  nurani  rakyat, al-amar bi al-ma‘ru > fi  wa an-nahy > ‘an al-munkari (memberi motivasi untuk  berakhlak  luhur,  membela  kebenaran,  dan  memerangi kemungkaran),  menekankan  etika  politik  yang  jujur  dan  adil, berorientasi  kesejahteraan  rakyat,  serta  berjiwa  keselamatan dunia dan akhirat, kiranya yang patut dipilih. 29 Bukan partai yang
29 Marzuki  Wahid  ( et.al. ). Geger  di  Republik  NU:  Perebutan  Wacana, Tafsir  Sejarah,  Tafsir  Makna (Jakarta:  Harian  Kompas  Bekerjasama  dengan Lakpesdam NU, 1999), hlm. 123.
penuh hiasan ayat suci, namun hampa dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji.

## Tipologi Politk Kiai
8.
Dalam  memahami  tipologi  politik  Kiai  atau  Ustaz, tokoh  agama,  para  peneliti  melakukan  kategorisasi,  misalnya Mansurnoor seperti dikutip Suprayogo, mengajukan kategorisasi atas  dasar  respon  Kiai  terhadap  perubahan  sosial  sehingga  ia membagi Kiai ke dalam Kiai konservatif, adaptif dan progresif. 30
Kategorisasi lainnya dikemukakan oleh Dirdjosanjoto dan Turmudi dalam sumber yang sama, penelitian yang dilakukannnya di daerah Muria mengkategorisasikan Kiai ke dalam Kiai langgar, Kiai pesantren dan Kiai tarekat. Sedangkan Turmudi membedakan Kiai ke dalam Kiai pesantren, Kiai politik, Kiai tarekat, dan Kiai Panggung. 31
Setelah memperhatikan pemikiran, pandangan dan berbagai informasi  yang  disampaikan  Ustaz  sebagaimana  dipaparkan di  atas,  kemudian  diinventarisir  kesamaan-kesamaan  dan  juga perbedaan-perbedaannya  yang  menonjol.  Diketahui  bahwa terdapat beberapa kesamaan antara Ustaz yang satu dengan yang lainnya,  misalnya  pada  komitmennya  untuk  memperjuangkan kepentingan agama melalui kebijakan yang ditelorkan di DPRD Kota  Bengkulu.  Selain  itu,  adanya  pengurangan  aktivitas  di masyarakat,  hal  ini  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  tugas dan kesibukan yang harus dikerjakan sebagai anggota dewan.
Adapun tipologi Ustaz \ yang dapat ditarik dari uraian di atas sebagai berikut:
Ustaz a. \ Politisi Religius Dalam berpolitik nilai-nilai keagamaan lebih dikedepankan, orientasi  memperjuangkan  kepentingan  agama  melalui pengambilan  kebijakan  di  DPR  kelihatan  lebih  kental. Prinsip yang dipegang adalah “lebih baik kita mengambil
30 Imam Suprayogo. Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 103.
31 Ibid, hlm. 104.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
bagian dalam politik daripada dipimpin oleh orang-orang yang nonmuslim apalagi yang berjiwa premanisme. Ustaz Politisi Nasionalis b. Dalam  berpolitik  lebih  mengedepankan  nilai-nilai nasionalisme,  kendati  masih  menyuarakan  kepentingan agama  saat  menentukan  kebijakan  di  lembaga  legislatif. Nilai nasionalisme ini dapat diketahui dari perilaku politik yang diperankan dan partai yang mengusungnya menjadi anggota  dewan  serta  referensi  yang  menjadi  bahan bacaannya, seperti buku-buku karya Bung Karno. Ustaz Politisi Dakwah c. Setiap gerakan politik yang dilakukan senantiasa berorientasi kepada  misi  dakwah,  dakwah  tidak  hanya  dilakukan  di masyarakat, dakwah juga harus disampaikan di parlemen, legislatif, eksekutif, masjid, dan dimanapun berada, orientasi ini dipengaruhi oleh visi partai yang dijadikan kendaraan politiknya menuju anggota dewan terhormat.

## Simpulan
C.
Berdasarkan  uraian  yang  dipaparkan  di  atas  dapat dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut:
Keterlibatan Kiai atau Ustaz atau Ulama di dunia politik di 1. Kota Bengkulu sangat jelas, dan peran politik yang dimainkan tidak  diragukan,  hal  ini  terbukti  dengan  kegigihan  mereka dalam  memperjuangkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kepentingan agama pada saat berlangsung sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
Ada tiga perbedaan para Kiai atau Ustaz atau Ulama dalam 2. menyampaikan  visi  politik  kepada  masyarakat  pada  saat berkampanye, yaitu: Pertama, isu kejujuran dan tidak mengobral janji; Kedua, isu  perlunya  pembangunan  berkeseimbangan antara fisik material dengan mental sepiritual; dan Ketiga, isu perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Terdapat tiga tipologi politik Kiai atau Ustaz atau Ulama di 3. Kota Bengkulu, yaitu: Pertama, Ustaz Politisi Religius; Kedua, Ustaz Politisi Nasionalis; dan Ketiga, Ustaz Politisi Dakwah.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## DAFTAR PUSTAKA
A’la, Abd. Melampaui Dialog Agama , Jakarta: Kompas, 2002. Abdul Mu’nim D.Z. ( edt. ), Islam di Tengah Arus Transisi, Jakarta: Kompas, 2000.
Abdurahman,  Dudung. Pengantar  Metode  Penelitian ,  Yogyakarta:
Kurnia Kalam Semesta, 2003.
Al-Faruqi, Jabir. Ulama, Pemilu, dan Etika Politik , Jakarta: Kompas,
2000; Basrowi dan Sukidin. Metode Penelitian Kualitatif  Perspektif  Mikro , Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
Hamka, Rusjdi. Etos, Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam” , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986. Hilmi. “Pemikiran  Politik  Islam  tentang  Hubungan  Eksekutuf   dan Legislatif” , Jurnal  Media  Akademika  Vol.  19,  No.  2,  (April, 2004). Marzuki, Wahid ( et.al. ). Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir  Sejarah,  Tafsir  Makna, Jakarta:  Harian  Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999.
Madjid,  Nurcholish  ( et.al. ), “Kehampaan  Spiritual  Masyarakat Modern:  Respon  dan  Transformasi  Nilai-nilai  Islam  Menuju Masyarakat Madani” , Jakarta: Mediacipta, 2000. Maliki, Zainudin. “Insensibilitas Moral dan Kekerasan Elite Politik”, Jurnal Dialog No. 54 Th. XXV, (Desember, 2002).
Marzuki Wahid ( et.al. ). “Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir  Sejarah,  Tafsir  Makna” ,  Jakarta:  Harian  Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU, 1999. Mufid,  Ahmad  Syafi’i. “Penggunaan  Simbol-simbol  Keagamaan untuk Kepentingan Politik” , Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius , Volume III, Nomor 12, (Oktober – Desember,
2004).
Muhammad In’am  Esha dan Helmi Syaefuddin ( edt. ). “Kumpulan Orasi Ilmiah: Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang”, Malang: UIN Malang Press, 2006.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Mudjia  Rahardjo  ( edt. ). “Quo  Vadis  Pendidikan  Islam:  Pembacaan Realitas  Pendidikan  Islam,  Sosial  dan  Keagamaan” ,  Malang: UIN Malang Press, 2006. Suprayogo, Imam. “Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai” , Malang: UIN Malang Press, 2007.
Surbakti,  Ramlan. “Memahami  Ilmu  Politik” ,  Jakarta:  Grasindo,
1992.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan