Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan
Negara
Andi Purnomo dr.purnomo115@gmail.com
Kejaksaan Negeri Tanggamus Naskah Diterima : 28 Agustus 2023 Naskah Revisi : 5 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
In  an  effort  to  realize  the  effectiveness  and  efficiency  of  law  enforcement  in cases of eradicating criminal acts of corruption, the Deputy Attorney General for Special  Crimes  issued  Letter  Number:  B-1113/F.Fd.1/05/2010  dated  18  May 2010  concerning  Priorities  and  Achievements  in  Handling  Criminal  Cases Corruption  Crime,  which  in  the  letter  contains  one  of  the  points  that  instructs every  Head  of  the  High  Prosecutor's  Office  in  Indonesia  so  that  in  cases  of suspected  criminal  acts  of  corruption,  the  public's  sense  of  justice  will  be prioritized,  especially  for  people  who,  through  their  awareness,  have  returned state  financial  losses  (restorative  justice),  especially  in  relation  to  cases Corruption  crimes  involving  relatively  small  losses  to  state  finances  need  to  be considered not to be followed up.
This  research  uses  a  normative  juridical  approach  and  an  empirical  juridical approach.  The normative  juridical  approach  is  carried  out by  examining  library materials or library research.
The  results  of  the  research  explain  that  the  restorative  justice  approach  in criminal  acts  of  corruption  as  an  effort  to  recover  state  losses  is  considered capable  of  returning  state  losses  and  saving  state  assets.  The  concept  of restorative  justice  has  not  been  clearly  regulated  in  the  justice  system  in Indonesia, thus placing law enforcers in a difficult and dilemmatic position.
Keywords : Restorative Justice, Corruption, Financial Recovery.

## Abstrak
Sebagai  usaha  mewujudkan  efektivitas  dan  efisiensi  penegakan  hukum  dalam kasus  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana Khusus  mengeluarkan  Surat  Nomor  :  B-1113/F.Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di dalam suratnya terdapat salah satu poin yang menginstruksikan kepada  setiap  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  di  Indonesia  agar  dalam  kasus  dugaan tindak pidana korupsi mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara ( restorative justice ), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
nilai  kerugian  keuangan  negara  relatif  kecil  perlu  dipertimbangkan  untuk  tidak ditindaklanjuti.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau studi kepustakaan ( library research ). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan restorative justice dalam tindak pidana  korupsi  sebagai  upaya  pengembalian  kerugian  negara  dinilai  mampu untuk mengembalikan kerugian negara dan menyelamatkan asset negara. Konsep restorative justice belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis.
Kata Kunci : Restorative Justice, Korupsi, Pemulihan Keuangan.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil, makmur,  sejahtera,  tertib,  yaitu  salah  satunya  dengan  cara  peningkatan usaha pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap kerugian negara  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  menimbulkan  kerugian negara  yang  berdampak  pada  krisis  di  berbagai  bidang.  Upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sendiri  sudah  ditempuh  dengan berbagai  cara  dan  produk  hukum  yang  dibuat  agar  menjadi  dasar pelaksanaan  penegak  hukum  sampai  dibentuknya  lembaga  khusus pemberantasan  korupsi.  Namun,  cara-cara  tersebut  ternyata  belum menunjukkan  hasil  yang  optimal  dalam  hal  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  karena  masih  banyak  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan modus yang berbeda di setiap kasusnya.
Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya membutuhkan banyak biaya dan anggaran yang terdapat di setiap institusi penegak hukum pun berbeda-beda baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan tingkat tuntutan  hingga  proses  eksekusi.  Biaya  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi  tersebut  kemudian  menuai  kontroversi  dan  perbincangan  sehingga ada  wacana  dalam  penerapannya  untuk  tidak  menindaklanjuti  proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
Norma-norma  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini sebagaimana  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  secara  paradigma  masih menganut  retributive  justice  dalam  pemidanaan  pelaku  korupsi  di Indonesia.  Paradigma  retributive  justice  ini  tentu  menghambat  upaya pemulihan  aset  negara  melalui  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dalam  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pemidanaan pelaku  korupsi  dilepaskan  dari  tujuan  apapun  selain  satu  tujuan,  yaitu pembalasan. 1
Prinsip-prinsip retributive  justice ini  bila  dilihat  lebih  lanjut  hanya mengutamakan  pemidanaan  badan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi dengan  tujuan  pembalasan  bukan  fokus  pada  pemulihan  akibat  kerugian negara  tersebut  yang  bisa  dilihat  pada  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  yang  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menegaskan  bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 undang-undang  tersebut.  Sehingga  wacana  untuk  tidak  memproses  hukum pelaku  tindak  pidana  korupsi  nominal  kecil  dengan  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  menjadi  bertentangan  dengan  Pasal  4  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah  dalam  menjalankan  penegakan  hukum  dalam  hal  ini pemberantasan  korupsi  sejatinya  tidak  hanya  fokus  dalam  pemidanaan badan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  namun  menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan menjalankan penegakan hukum
1 Teori  Retributif  Justice  melegitimasi  pemidanaan  sebagai  sarana  pembalasan  atas  kejahatan  yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat,  oleh  karena  itu  pelaku  kejahatan  harus  dibalas  dengan  menjatuhkan  pidana.Aleksandar Fatic, Punishment and Restorative Crime – Handling. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
dalam  memberantas  korupsi,  peranan  dan  fungsi  hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium  harus  dipertimbangkan  mengenai  pemberian  sanksi terhadap tindak pidana korupsi tersebut.
Sebagaimana telah dijelaskan mengenai tingginya biaya proses penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  mulai  dari  tingkatan  penyeledikan, penyidikan,  penuntutan,  proses  persidangan  hingga  tahap  eksekusi menimbulkan  pertanyaan  mengenai  bagaimana  jika  nilai  korupsinya  lebih kecil  dari  anggaran  yang  harus  dikeluarkan  untuk  menjalankan  proses panjang  penyelesaian  masalah  korupsi  tersebut,  akankah  berjalan  lebih efektif  dan  efisien  sehingga  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi menjadi lebih optimal.
Di  Indonesia,  pendekatan restorative  justice dalam  perkara  pidana  sudah mulai  diakomodasi  dan  terjadi  pergeseran  dari  penegakan  hukum  pidana yang  berlandaskan  retributive  justice  menuju  kepada  restorative  justice. Akan  tetapi  terhadap  perkara  korupsi  masih  pada  ketentuan  bahwa pengembalian  kerugian  negara  tidak  dapat  menghapuskan  dipidananya pelaku  tindak  pidana.  Namun  sebagai  usaha  mewujudkan  efektivitas  dan efisiensi  penegakan  hukum  dalam  kasus  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  mengeluarkan  Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  di dalam  suratnya  terdapat  salah  satu  poin  yang  menginstruksikan  kepada setiap  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  di  Indonesia  agar  dalam  kasus  dugaan tindak pidana korupsi mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan  negara  ( restorative  justice ),  terutama  terkait  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  nilai  kerugian  keuangan  negara  relatif  kecil  perlu dipertimbangkan  untuk  tidak  ditindaklanjuti,  kecuali  yang  bersifat  still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus  menerus).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  Penulis  mengambil  judul
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
Restorative  Justice dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  studi  kepustakaan  ( library  research )  yaitu mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam rangka  mendapatkan  jawaban  atau  penyelesaiannya.    Pendekatan  yuridis empiris  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  secara langsung  dengan  responden  atau  narasumber  yang  dianggap  menguasai tentang materi yang sedang diteliti.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Menyelesaikan  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dalam  Hal  Pemulihan  Keuangan
Negara.
Pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  bentuk  pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pendekatannya kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Restorative justice mengutamakan agar pelaku dan korban dapat melakukan mediasi dengan merestorasi kerugian yang telah diderita oleh korban. Penerapan konsep  restorative  justice  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi dengan  kerugian  negara  yang  kecil  tertuang  dalam  surat  edaran  dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor : B-1113/F.Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei  2010  tentang  Prioritas  dan Pencapaian  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Keluarnya  Surat  Edaran  tersebut  menyebabkan  adanya  sudut  pandang bahwa  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil diperbolehkan atau dilegalkan oleh negara.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
Dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi,  pendekatan  retributive  justice sudah  tidak  relevan  lagi  digunakan  karena  tujuan  dari  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia fokus kepada perlindungan asset dan pemulihan keuangan negara. Namun fakta di lapangan terungkap bahwa banyak  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  menikmati  proses pemidanaannya  dengan  fasilitas  mewah  serta  lengkap  di  dalam  sel mereka.  Para  terpidana  kasus  korupsi  justru  menggunakan  hasil korupsinya untuk menyuap oknum-oknum di Lembaga Pemasyarakatan agar  mereka  mendapatkan  fasilitas  mewah  selama  menjalani  masa pemidanaan  sebagai  terpidana  kasus  korupsi.  Dampak  negatif  dari korupsi  adalah  mengurangi  pendapatan  negara  dari  sektor  publik  dan meningkatkan  pembelajaan  pemerintah  dari  sektor  publik.  Apabila ditinjau  dari  aspek  kesejahteraan  masyarakat,  korupsi  memicu  inflasi, kenaikan  harga  barang,  dan  penurunan  kualitas  barang  dan  jasa  yang menjadi  faktor  pendorong  kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat Indonesia  sehingga  meningkatkan  kasus  kriminalitas.  Kemudian pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa mengandalkan retributive  justice  karena  berorientasi  terhadap  pembalasan  kepada pelaku. 2
Hal  ini  kemudian  memicu  munculnya  pemikiran  untuk  menerapkan restorative  justice  dalam  konsep  pemidanaan  pelaku  tindak  pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan restorative justice yang  menekankan  pada  pemulihan  atas  kerugian  yang disebabkan  oleh tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Cara-cara  efektif  dan  efisien  yang  dilakukan tersebut  yakni  menjadikan  pemulihan  primum  remedium  dan penjatuhan  sanksi  perampasan  kemerdekaan  pelaku  korupsi  sebagai ultimum remedium.
2 Budi  Suharianto, Restorative  Justice  dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Korupsi  demi Optimalisasi  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara ,  Jakarta,  Kemenkumham,  Volume  5,
Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
Selain  itu,  33  negara  anggota  PBB  menyepakati  United  Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  yang  pada  hakikatnya menginginkan  agar  negara-negara  lebih  fokus  pada  pengembalian  aset ( asset  recovery )  dalam  pembentukan  hukum-hukum  pemberantasan korupsi. Artinya hukum internasional mengindikasikan fokus pemidanaan  bukan  lagi  fokus  pada  pelaku  kejahatan  melainkan  pada akibat  yang  ditimbulkan.  Ini  dibuktikan  dengan  dibukanya  peluang dalam  UNCAC  tersebut  bagi  setiap  negara  untuk  melakukan penyelesaian  perkara  korupsi  melalui  restorative  justice  sebagai  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  article  26  Liability  of  Legal  Person  yang membuka  pertanggungjawaban  korporasi  tidak  berupa  sanksi  pidana tetapi  dapat  diterapkan  sanksi  diluar  pidana  yang  efektif  dan proporsional.
Dilihat  dari  sudut  pandang  itu  artinya  konsep  restorative  justice  tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan  bagaimana  agar  kerugian  negara  yang  ditimbulkan dapat  dikembalikan  oleh  pelaku  dibandingkan  pembalasan  terhadap pelaku.  Namun  apabila  ada  penyimpangan  dana  yang  melibatkan kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat  langsung,  tidak  ada pengembalian  kerugian  negara  secara  sadar  dan  adanya  pengulangan perbuatan  pidana  korupsi  yang  berkelanjutan,  maka  jenis  perkara korupsi  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  Restorative  Justice melainkan dilanjutkan dalam proses persidangan.
Menurut  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang  sangat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dan menghambat  pembangunan  nasional  juga  menghambat  pertumbuhan serta  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  efisiensi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
tinggi.  Kemudian  dinyatakan  dalam  bagian  pertimbangan  undang- undang  tersebut  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dikatakan  sebagai pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  digolongkan  sebagai  kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Meski  demikian,  konsep restorative  justice belum  sepenuhnya terimplementasikan  dalam  aturan  tersebut.  Sebab  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk  menutupi  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sesuai  dengan  vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai  harta  benda  yang  cukup  untuk  membayar  uang  pengganti, maka  dipidana  berupa  pidana  penjara  yang  dijalani  terpidananya  yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.
Norma  ini  kembali  menunjukan  bahwa  pengembalian  kerugian  negara hanya  sebagai  pidana  tambahan  bukan  sebagai  pidana  pokok.  Padahal bila  dilihat  dari  sudut  pandang  terpidana,  terpidana  bisa  saja  lebih memilih untuk dipidana badan daripada harus mengembalikan kerugian keuangan  negara  karena  bisa  jadi  uang  dari  hasil  korupsi  tersebut disembunyikan  dan  dikelola  kemudian  dikembangkan  agar  tetap  dapat mencukupi kebutuhan hidup saat keluar dari penjara nanti. Hal ini yang kemudian menjadi dasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menjelaskan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  tidak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
menghapuskan  pidananya.  Oleh  karena  itu  dalam  konsep  pendekatan restorative  justice  perlu  dipertimbangkan  agar  pemulihan  kerugian negara  menjadi  pidana  pokok.  Karena  apabila  pemulihan  kerugian negara  tetap  menjadi  pidana  tambahan,  masih  ada  peluang  bagi  hakim untuk  memutuskan  pidana  subsider  atau  pidana  kurungan  pengganti apabila  terpidana  tidak  mampu  mengembalikan  kerugian  negara tersebut.
Berdasarkan pada salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi yaitu pengembalian  kerugian  negara  dan  menyelamatkan  asset  negara,  serta mewujudkan stabilitas ekonomi sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mulai  melakukan  evaluasi  khusus  terhadap  Pasal  4  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan menyelaraskan  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada  pada  United  Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC) sehingga restorative justice dapat diterapkan.
B. Kendala  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara.
Penerapan  restorative  justice  sebagai  optimalisasi  pengembalian kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  ditandai dengan  perubahan  prinsip  dari  primum  remedium  menjadi  ultimum remedium  karena  sanksi  pidana  yang digunakan  dianggap tidak  efektif dan  efisien  menanggulangi  upaya  pemulihan  keuangan  negara  akibat kejahatan  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  yang  semakin  memperkuat indikasi  sifat  primum  remedium  dalam  penanggulangan  tindak  pidana korupsi  oleh  undang-undang  adalah  dengan  ditentukannya  ancaman pidana  khusus,  pidana  denda  yang  lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
mati yang merupakan pemberatan pidana. Indikasi tersebut mempertegas paradigma yang dianut adalah retributive justice.
Pendekatan restorative justice ini masih kontroversial baik di kalangan masyarakat  maupun  di  kalangan  aparat  penegak  hukumnya.  Dikatakan kontroversial  di  kalangan  masyarakat  yaitu  akibat  dari  tindak  pidana korupsi tersebut menyebar luas dalam kehidupan rakyat yang hak sosial ekonominya  dirampas  oleh  pelaku  koruptor  kemudian  dimediasikan. Namun  banyaknya  jumlah  rakyat  yang  dirugikan  oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi  tersebut  dapat  dimediasikan  yaitu  dengan  diwakilkan oleh  negara  yang  telah  mendapatkan  mandate  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku Sebagai sebuah sistem, restorative justice memiliki keunggulan sehingga layak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia  yang  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  baik  oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  maupun  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia. Oleh karena itu agar efektifitas penyelesaian perkara di luar pengadilan  melalui  pendekatan  restorative  justice  harus  diperhatikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  upaya  penegakan  hukum  itu  sendiri yaitu.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  sarana  atau  prasarana,  penegak hukumnya,  dan  payung  hukumnya.  Berdasarkan  pada  faktor  tersebut, dapat  dilihat  bahwa  ada  kendala  yang  dialami  oleh  penegak  hukum dalam melaksanakan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi  terlebih  belum  adanya  payung  hukum  untuk  menghapuskan diskresi  yang  dimiliki  oleh  penyidik  Polri  dan  asas  oportunitas  yang dimiliki  oleh  Jaksa  yang  berbenturan  dengan  ketentuan  khusus  yang mengatur tindak pidana korupsi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  bahwa  pengembalian kerugian  negara  tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana.  Tujuan  utama dari  pemberantasan  korupsi  adalah  pengembalian  keuangan  negara, namun  juga  menghendaki  pidana  badan  bagi  para  pelakunya  agar
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
mendapatkan  efek  jera  akibat  perbuatan  korupsi  yang  telah  dilakukan yang merugikan rakyat serta menghambat pembangunan nasional. Pada faktanya  pemidanaan  badan  terhadap  pelaku  korupsi  belum  efektif mengembalikan  kerugian  keuangan  negara,  namun  sebaliknya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memberantas  korupsi  sangat  besar.  Selain daripada kendala belum adanya payung hukum dan adanya kontradiksi dengan norma hukum yang ada, kendala lainnya adalah penegak hukum di  Indonesia  ini  masih  bisa dipengaruhi oleh berbagai  hal, seperti  suap maupun  pengaruh  tekanan  dari  pengaruh  kekuasaan  di  atasnya. Sehingga  selain  payung  hukum  yang  mengakomodir  pendekatan restorative  justice  ini,  perlu  adanya  peningkatan  kualitas  terhadap penegak  hukumnya  yang  sejalan  dengan  peningkatan  sarana  dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendekatan restorative justice. Pendekatan restorative justice secara sederhana dapat dipahami sebagai pemidanaan  yang  mendudukkan  korban  sebagai  titik  fokus  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  dan  agar  pelaku  kejahatan  dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya. Selanjutnya terhadap masyarakat  harus  diberikan  pemahaman  terkait  pendekatan  restorative justice dalam tindak pidana korupsi yang semata-mata bertujuan bukan hanya menghukum pelaku koruptor dengan memasukkannya ke penjara melainkan  bagaimana  cara  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara secara maksimal dan pembangunan nasional bisa tetap berjalan dengan baik.
Berdasarkan  kendala-kendala  umum  yang  dihadapi  dalam  proses pemidanaan  tindak  pidana  korupsi,  banyak  proses  pemidanan  yang banyak berhenti  dan  tidak  ada  tindak  lanjut untuk  menjerat  melakukan proses pemidanaan sehingga pelaku koruptor dengan bebas dan leluasa terlepas  dari  pemidanaan  sehingga  dapat  menikmati  keuntungan  dari kerugian  keuangan  negara  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah seharusnya
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543
segera  diatasi  dan  dicari  solusinya  yaitu  melalui  pembaruan  regulasi yang  komprehensif  sebagai  pijakan  yang  kokoh  dalam  memberantas tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice agar dapat menghapuskan  kontroversi  yang  berkembang  sehingga  membuat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice .

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  analisa,  maka  Penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  sebagai berikut, bahwa pendekatan restorative justice dalam tindak pidana korupsi sebagai  upaya  pengembalian  kerugian  negara  dinilai  mampu  untuk mengembalikan  kerugian  negara  dan  menyelamatkan  asset  negara  yang kemudian selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional yang kemudian secara tidak langsung pendekatan  restorative  justice  mempunyai  kontribusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Mengenai  kendala-kendala  yang  ada  dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi harus dicarikan solusinya baik dari aspek substansi, struktur hukum maupun  kultur  hukum  demi  optimalisasi  pengembalian  keuangan  negara melalui  pendekatan  restorative  justice.  Konsep  restorative  justice  belum diatur  secara  jelas  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia  sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit dan dilematis.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 531 – 543

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Aleksandar  Fatic.  1995.  Punishment  and  Restorative  Crime  –  Handling. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.
B. Jurnal
Budi  Suharianto, Restorative  Justice  dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara , Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia.  1999.  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Lembaran  Negara  RI  Tahun
1999, No. 40. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2006.  Undang-undang  Nomor  07  Tahun  2006  tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik  Indonesia.  2010.  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana
Khusus.  Surat  Nomor  :  B-1113/F.Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei  2010 tentang  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung. Jakarta.
United  Nations.  2003.  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC).