## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 4 (2), 2019, Hal: 78-88
http://www.jpeb.dinus.ac.id

## KONTRIBUSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENGURANGI TERJADINYA AUDIT DELAY
Gustita Arnawati Putri¹ * dan Yoppi Syahrial²
1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Jalan Letjend Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo,  Indonesia *Corresponding Email : gustita.ap@gmail.com
Diterima: Mei 2019; Direvisi: Agustus 2019; Dipublikasikan: September 2019

## ABSTRACT
The delay of audit report being able to mislead stakeholders, especially investors in taking decision is the main  issue  of  the  research.  The  research  objective  is  to  prove  empirically  contribution  of  good  corporate governance mechanism to decrease the audit delay. Banking companies listed in Indonesia stock exchange within 2011-2013 are the samples of the research. Multiple regressionanalysis, preceded by classical assumption test is used as analysis tool in the research. The research findings partially showed that managerial and institutional ownership  did  not  affect  to  audit  delay,  while  proportion  of  independent  commissionairy  boards  significantly affected to audit delay. Nevertheless, simultaneously managerial andinstitutional ownership as well as proportion of independent commissionary boards and the number of audit committee significantly affected to audit delay. Keywords:Good Corporate Governance; Audit Delay; Banking;

## ABSTRAK
Masalah  utama  penelitian  ini  adalah  keterlambatan  laporan  audit  yang  dapat  menyesatkan  pemangku kepentingan, terutama investor dalam mengambil keputusan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa mekanisme good corporate governance memberikan kontribusi  untuk mengurangi keterlambatan laporan audit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode  2011-2013.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  berganda  yang didahului dengan uji asumsi klasik. Temuan dalam penelitian ini  secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial  dan  institusional  tidak  mempengaruhi  keterlambatan  laporan  audit,  sementara  proporsi  dewan komisaris  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  keterlambatan  laporan  audit.  Namun  demikian,  secara simultan kepemilikan manajerial dan institusional serta proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit secara signifikan mempengaruhi keterlambatan laporan audit.
Kata Kunci: Good Corporate Governance; Keterlambatan Laporan Audit; Bank;

## PENDAHULUAN
Bapepam-LK  telah  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  yang  terjadi  di  pasar  modal. Kasus-kasus tersebut dijadikan isu utama dalam penelitian ini. Salah satu contoh kasus tersebut adalah  penyajian  laporan  keuangan  kaitannya  dengan  keterbukaan  emiten  dan  perusahaan publik. Pada tahun 2011 sanksi denda telah diberikan kepada 116 emiten akibat pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan (data dari Bursa Efek Indonesia). Penetapan regulasi belum memberikan efek jera bagi perusahaan publik atau para emiten, hal ini terlihat pada tahun 2012 masih terjadinya kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sesuai dengan data dari Bursa  Efek  Indonesia  sebanyak  74  emiten  terkena  sanksi  tersebut  sehingga  denda  yang terkumpul mencapai 5,49 Miliyar Rupiah.
Oleh  karena  itu  pemerintah  semakin  memperketat  regulasi,  seperti  Keputusan  Ketua Bapepam-LK  Nomor  431/BL/2012,  Peraturan  BI  Nomor  14/14/PBI/2012  dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.  Dengan  adanya  regulasi  tersebut,  para  emiten  atau  perusahaan  publik  akan menyampaikan  laporan  keuangan  secara  tepat  waktu  bahkan  kurang  dari  waktu  yang ditentukan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  adanya  sanksi  administrasi  dan  suspensi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Surat Keputusan Ketua Bapepam-LKtentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan  publik  bernomor  431/BL/2012  menyebutkan  bahwa,  menyampaikan  laporan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir  wajib  dilakukan  oleh  emiten  atau  perusahaan  publik.  Berikut  ini  adalah  laporan tahunan  yang  wajib  dimuat,  antara  lain:  ikhtisar  data  keuangan  penting,  laporan  Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
Salah satu syarat wajib dari laporan tahunan tersebut adalah laporan keuangan tahunan yang  telah  diaudit.  Padahal  proses  pembuatan  laporan  audit  yang  dilakukan  oleh  auditor eksternal membutuhkan waktu yang cukup panjang agar bukti kompeten ditemukan. Hal inilah yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  keterlambatan  penyampaian  laporan  audit  atau auditdelay (AD) .
Lawrence dan Barry (1998) mendefinisikan AD adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, pengukurannya didasarkan pada lamanya waktu pekerjaan auditor, terhitung dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga disajikannya  laporan  audit  tahunan.  Semakin  auditor  membutuhkan  waktu  dalam menyelesaikan  pekerjaan  auditnya,  maka  AD  pun  akan  semakin  panjang,  begitu  pula sebaliknya  semakin  cepat  auditor  membutuhakan  waktu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan auditnya, maka AD pun akan semakin singkat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi panjang dan singkatnya AD.
Namun demikian, beberapa penelitian menemukan bukti bahwa AD dapat dibatasi oleh good corporate governance (GCG) (Ismail, 2012).Mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang  melakukan  kontrol  di  mana  selanjutnya  dilakukan  pengawasan  terhadap  keputusan tersebut.  Mekanisme  GCG  diarahkan  untuk  menjamin  dan  mengawasi  jalannya  sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam Sabeni, 2005).
Klasifikasi  mekanisme  GCG  menurut  Lins  dan  Warnock  (2004)  dalam  Fala (2007)dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu internal mechanisms dan external mechanisms. Cara  untuk  mengendalikan  perusahaan  dengan  menggunakan  struktur  dan  proses  internal seperti  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS),  komposisi  dewan  direksi,  komposisi  dewan komisaris,  komite  audit,  kepemilikan  manajerial  dan  pertemuan  dengan board  of  director
Gustita  Arnawati  Putridan  Yoppi  Syahrial  :Kontribusi Good  Corporate  Governance Untuk  Mengurangi Terjadinya Audit Delay
disebut internal mechanisms . Sedangkan cara untukmempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan  mekanisme  internal,  sepertikepemilikian  institusional,  pengendalian  oleh perusahaan dan pengendalian pasar disebut external mechanisms .
Penelitian mengenai mekanisme GCG terhadap AD telah beberapa kali dilakukan, tetapi bukti  empiris  belum  menunjukkan  konsistensinya.  Al  Daoud  (2015),  dalam  penelitiannya menemukan bukti bahwa struktur corporate governance yang bagus memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas ketepatan waktu laporan keuangan. Kuslihaniati dan Hermanto (2016) membuktikan bahwa mayoritas dari variabel corporate governance tidak berpengaruh audit  report  lag. Apadore  (2013)  menemukan  bukti  bahwa corporate  governance yang diwakili  oleh  ukuran  komite  berhubungan  signifikan  terhadap audit  report  lag ,  namun demikian  independensi  komite  audit  dan  jumlah  rapat  komite  audit  tidak  berhubungan signifikan terhadap audit report lag.
Pengaruh karakteristik corporate governance terhadap audit report lag adalah penelitian yang  dilakukan  oleh  Swami  dan  Latrini  (2013),  yang  membuktikan  bahwa  kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Adanya revisi aturan corporate governance yang diwakili oleh komite audit tidak  menunjukkan  adanya  pengurangan  terjadinya  AD  karena  hanya  nampak  terjadi perubahan hanya sebesar 2,3% (Ismail, 2012).Nor (2010) menemukan bukti bahwa corporate governance yang  diwakili  oleh  komite  audit  dan  rapat  komite  audit  menunjukkan  bahwa komite audit yang aktif dan lebih besar dapat mempersingkat audit lag, tetapi independensi komite audit dan keahlian yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap audit lag. Penelitian pada area ini menarik untuk dikaji ulang agar memberikan gambaran teoritis yang lebih jelas perihal hubungan antara mekanisme GCGdan AD.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  diperoleh  rumusan  masalah  terkait mekanisme  GCG  dan  AD  sebagai  berikut:  1)  apakah  kepemilikan  manajerial  berpengaruh negatif terhadap AD?, 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap AD?, 3) apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap AD?, 4) apakah jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap AD?.
Penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  menemukan  bukti  empiris  mengenai kontribusi  mekanisme  GCGuntuk  mengurangi  terjadinyaAD.  Sedangkan  secara  khusus penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  menganalisis  pengaruh  negatif  kepemilikan  manajerial terhadap  AD , 2)  menganalisis  pengaruh  negatif  kepemilikan  institusional  terhadap  AD , 3) menganalisis  pengaruh  negatif  proporsi  dewan  komisaris  independen  terhadap  AD,4) menganalisis pengaruh negatif jumlah komite audit terhadap AD.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Kepatuhan (Compliance Theory)
Sutinen  dan  Kuperan  (1999)  menjelaskan  bahwa  model  pencegahan  murni  terhadap kepatuhan  peraturan  berfokus  pada  kepastian  dan  beratnya  sanksi  yang  diberikan.  Semakin berat sanksi yang diberikan maka individu ataupun organisasi akan semakin patuh terhadap peraturan  yang  berlaku.  Teori  kepatuhan  dapat  dijadikan  sebagai  penilaian stakeholder terhadap  perilaku  bagi  para  emiten  atau  perusahaan  publik  dalam  menyampaikan  laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Tuntutan kepatuhan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangantelah diatur dalam Surat Edaran Nomor 11/SEOJK.04/2014 mengenai kewajiban batas waktu penyampaian laporan keuangan. Walaupun saat ini OJK berperan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan, namun peraturan yang telah ditetapkan BAPEPAM-LK dan BI masih tetap diberlakukan. Dilihat dari peraturan BAPEPAM-LK Nomor 431/BL/2012 pada lampiran  peraturan  Nomor  X.K.6  menjelaskan  bahwa  emiten  atau  perusahaan  publik  wajib
menyampaikan laporan tahunan paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir. Sama halnya dengan peraturan yang telah ditetapkan BI Nomor 14/14/PBI/2012 dan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. Kedua peraturan tersebut menjelaskan  bahwa  Bank  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  bulanan,  triwulanan,  dan tahunan.  Untuk  menciptakan  kepatuhan  perusahaan  dalam  ketepatan  waktu  penyampaian laporan keuangan, maka ditetapkannya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta NOMOR : Kep-307/BEJ/07-2004  tentang  Peraturan  Nomor  I-H  tentang  Sanksi  mengenai  Peringatan Tertulis  I,  II,  III,  denda  setinggi-tingginya  Rp  500.000.000,  dan  suspensi  (pemberhentian sementara).  Setiap  pihak  yang  melanggar  ketentuan  peraturan,  termasuk  pihak  yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai tindakannya.

## Mekanisme Good Corporate Governance
Kepemilikan  manajerial,  proporsi  dewan  komisaris  independen,  dan  jumlah  anggota komite  audit  merupakan  salah  satu  bagian  dari internal  mechanisms GCGsedangkan kepemilikan  institusional  merupakan  salah  satu  bagian  dari external  mechanisms GCG. Kepemilikan  manajerial  adalah  keikutsertaan  pihak  manajemen  dalam  kepemilikan  saham perusahaan,  diukur  dengan  presentase  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen. Kepemilikan  institusional  merupakan  keikutsertaan  pihak  institusi  lain  dalam  kepemilikan saham  perusahaan,  seperti  lembaga  pemerintah,  bank,  perusahaan  asuransi,  perusahaan investasi, dana pensiun dan institusi lainnya (Boediono, 2005). Kedua struktur kepemilikan tersebut merupakan mekanisme GCGutama yang membantu mengendalikan masalah keagenan ( agency conflict ) (Jensen dan Meckling, 1976).

## Audit Delay (AD)
AD  didefinisikan  sebagai  rentang  waktu  penyelesaian  pelaksanaan  audit  laporan keuangan tahunan, pengukurannya atas dasar lamanya waktu pekerjaan auditor dari tanggal tutup buku hingga disajikannya laporan audit tahunan (Lawrence dan Barry, 1998), begitu pula dengan  Hossain  dan  Peter  (1998)  menjelaskan  bahwa  secara  umum  keterlambatan  laporan audit dapat diketahui dari jarak waktu antara laporan keuangan perusahaan akhir tahun dengan tanggal diserahkannya laporan auditor. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan  pekerjaan  auditnya,  maka  AD  pun  akan  semakin  panjang,  begitu  pula sebaliknya  semakin  cepat  waktu  yang  dibutuhkan  auditor  dalam  menyelesaikan  pekerjaan auditnya, maka AD pun akan semakin singkat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi panjang dan pendeknya AD.

## Studi Literatur
Berikut ini adalah ikhtisar hasil penelitian terdahulu mengenai corporate governance dan AD:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No Peneliti & Tahun Penelitian Sampel Yang Digunakan Hasil Penelitian 1.  Al Daoud et. al. (2015) 112 Perusahaan Yordania Menemukan bukti bahwa struktur corporate governance yang  bagus  memainkan  peran kunci dalam meningkatkan kualitas ketepatan waktu laporan keuangan 2.  Kuslihaniati dan Hermanto(2016) 320 Laporan Tahunan Indonesia Membuktikan  bahwa  mayoritas  variabel praktik corporate governance yang digunakan dalam penelitian tidak
Gustita  Arnawati  Putridan  Yoppi  Syahrial  :Kontribusi Good  Corporate  Governance Untuk  Mengurangi Terjadinya Audit Delay
berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 3.  Apadore et. al. (2013)  180 Perusahaan Malaysia Menemukan bukti bahwa corporate governance yang  diwakili  oleh  ukuran komite  berhubungan  signifikan  terhadap audit  report  lag ,  namun  demikian independensi komite audit dan jumlah rapat komite  audit  tidak  berhubungan  signifikan terhadap audit report lag. 4.  Swami dan Latrini(2013) 90 Perusahaan Indonesia Membuktikan bahwa kepemilikan manajerial  dan  komite  audit  tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag , sedangkan dewan komisaris independen dan  kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. 5.  Ismail et. al. (2012) 636 annual report di Malaysia Menemukan  bukti,  adanya  revisi  aturan corporate  governance yang  diwakili  oleh komite  audit  tidak  menunjukkan  adanya pengurangan  terjadinya  AD  karena  hanya nampak terjadi perubahan sebesar 2,3%. 6.  Nor et. al. (2010) 628 annual report di Malaysia Menemukan bukti bahwa corporate governance yang diwakili oleh komite audit dan rapat komite audit menunjukkan bahwa komite audit yang aktif dan lebih besar dapat mempersingkat audit lag, tetapi independensi komite audit dan keahlian yang dimiliki  tidak  berpengaruh  terhadap audit lag.

## Pengaruh Kepemilikan ManajerialTerhadap Audit Delay
Kepemilikan  manajerial  dapat  mensetarakan  kepentingan  pemegang  saham  dengan kepentingan  manajemen  perusahaan,  karena  manajemen  mempunyai  tanggung  jawab  untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  suatu  keputusan,  karena  manajemen  akan  ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut  menanggung  kerugian  apabila  keputusan  yang  diambil  salah.  Hal  ini  diharapkan  dapat memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan pengawasan. Semakin bagus pengawasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maka akan dapat mengurangi terjadinya AD . Berarti  bahwa  semakin  besar  kepemilikan  manajerial  dalam  perusahaan  maka manajemen  akan  lebih  giat  untuk  melakukan  pengawasan  sehingga  dapat  mengurangi terjadinya AD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al Daoud (2015). Berdasarkan uraian dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H 1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap AD.

## Pengaruh Kepemilikan InstitusionalTerhadap Audit Delay
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi terjadinya AD. Hal ini dapat berarti bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin efektif sehingga dapat mengurangi terjadinya AD.Swami dan Latrini (2013) dan Cornett et. al. (2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan sangat efektif dalam mengurangi AD. Berdasarkan argumentasi dan bukti tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H 2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap AD.
Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay Dewan  komisaris  adalah  wakil  pemegang  saham  dalam  perusahaan  yang  berbadan hukum  perseroan  terbatas  yang  berfungsi  mengawasi  pengelolaan  perusahaan  yang dilaksanakan  oleh  manajemen  (direksi),  dan  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  apakah manajemen  memenuhi  tanggung  jawab  dalam  mengembangkan  dan  menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2003). Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan  komisaris  independen  semakin  bagus  pengawasan  perusahaan  sehingga  dapat mengurangi  terjadinya  AD.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Joened  dan  Damayanthi (2016) serta Swami dan Latrini (2013), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Oleh karena itu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H 3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap AD.
Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap audit delay Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komite-komite yang dapat  membantu  pelaksanaan  tugasnya.  Salah  satunya  adalah  komite  audit,  yang  memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan  pengawasan  secara  menyeluruh  (FCGI,  2005).  Komite  audit  memiliki tanggungjawab  pada  tiga  bidang,  yaitu  laporan  keuangan,  tata  kelola  perusahaan,  dan pengawasan  perusahaan.  Menurut  KNKG  (2006),  jumlah  anggota  komite  audit  harus disesuaikan  dengan  kompleksitas  perusahaan  dengan  memperhatikan  efektifitas  dalam pengambilan keputusan.
Semakin  efektif  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  maka  keterlambatan dalam  penyajian  laporan  keuangan  atau  dalam  hal  ini  AD  akan  semakin  berkurang. Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian Joened dan Damayanthi (2016), Apadore et. al. (2013) dan Nor et. al. (2010) yang menemukan bukti bahwa komite audit yang aktif dan lebih besar dapat memperpendek audit lag. Berdasarkan argumentasi dan dukungan hasil penelitian, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:
H 4 : Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap AD.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Seluruh perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) antara periode tahun 2011-2013  dijadikan  sebagai  populasi  dalam  penelitian  ini.Metode purposive  sampling digunakan  dalam  pengambilan  sampel , dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  sampel  yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2013, laporan keuangan  yang  diterbitkan  menggunakan  kurs  rupiah,  memiliki  data  yang  lengkap  terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
Gustita  Arnawati  Putridan  Yoppi  Syahrial  :Kontribusi Good  Corporate  Governance Untuk  Mengurangi Terjadinya Audit Delay

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional,  proporsi  dewan  komisaris independen  dan  jumlah  anggota  komite  audit  dijadikan  sebagai  variabel  independen  dalam penelitian  ini . Kepemilikan  manajerial  merupakan  keikutsertaan  pihak  manajemen  dalam kepemilikan saham perusahaan, diukur dengan menggunakan dummy, skor 0 diberikan jika tidak memiliki kepemilikan manajerial dan skor 1 jika memiliki kepemilikan manajerial.
Kepemilikan  institusional  merupakan  keiikutsertaan  pihak  institusi  lain  dalam kepemilikan saham suatu perusahaan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lain-lain. Pengukuran kepemilikan institusional dengan perhitungan sebagai berikut:

## 𝑵 = 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
Proporsi dewan komisaris independen merupakan rasio antara jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Sedangkan  jumlah  anggota  komite  audit  dihitung  dari  jumlah  anggota  komite  audit  yang dimiliki perusahaan dalam satu periode akuntansi.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah AD . AD merupakan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan yang disampaikan auditor eksternal kepada para emiten atau perusahaan publik. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala hari yang terhitung darijumlah hari yang berlalu dari periode penutupan akuntansi sampai tanggal laporan audit diterbitkan (Vuko dan Marko, 2014).

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  dan  regresi  linier  berganda. Analisis deskriptif akan menjabarkan atau mendeskriptifkan hasil temuan sebagai jawaban atas masalah penelitian. Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau  lebih  variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen.Terlebih  dahulu  dilakukan pengujian  asumsi  klasik,  antara  lain  uji  normalitas,  uji  multi  kolinearitas,  uji heteroskedastisitas,  dan  uji  autokorelasi  sebelum  melakukan  analisis  regresi bergandaGhozali(2009). Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
AD = α + β 1 MNJL+ β 2 INST + β 3 PDKI + β 4 JAKA + e 1
Dimana  AD  adalah Audit  delay ,  αadalah  Konstanta,  β 1 -β 4 adalah  Koefisien,  MNJL adalah  Jumlah  saham  yang  dimiliki  manajemen  dibagi  dengan  jumlah  total  saham      yang beredar, INST adalah Jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah total saham yang  beredar,  PDKI  adalah  proporsi  dewan  komisaris  independen,  JAKA  adalah  jumlah anggota komite audit
Untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  hubunganantara  variabel  independen  dengan variabel  dependen  adalah  tujuan  dari  uji  hipotesis.  Uji  hipotesis  dapat  dilakukan  dengan menggunakan uji F dan uji statistik t. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  modelmempunyai  pengaruh  secara  simultan  terhadap variabel  dependen.  Uji  statistik  t  berguna  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  secara  individual  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.(Ghozali, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus  obyek  penelitian  pada  perusahaan  perbankan  yang go  public untuk  periode pengamatan tahun 2011-2013. Sesuai dengan data yang tersaji dalam Indonesia Capital Market Directory, 2014  terdapat  37  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar.  Namun  demikian,  tidak semua  perusahaan  tersebut  dijadikan  sampel  penelitian,  sesuai  dengan  teknik  pengambilan sampel, berikut ini adalah ringkasan sampel akhir penelitian:

## Tabel 2. Sampel Akhir Penelitian
Keterangan Jumlah Keseluruahan Jumlah Sampel (37 perbankan x tahun pengamatan (3)) 111 Data perusahaan tidak lengkap (8 perbankan x 3 tahun pengamatan) (24) Outlier SPSS (6) Jumlah sampel akhir 81 Tabel 3. Koefisien Determinasi Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .612 a .374 .341 12.617 1.735
Hasil  pengujian  SPSS  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  determinasi  diperoleh Adjusted  R  Square sebesar  0,341.  Penjelasan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  besarnya variabilitas  variabel  AD  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  MNJL,  INST,  PDKI,  dan  JAKA sebesar 34,1%, sedangkan sisanya sebanyak 65,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti  dalam  penelitian  ini.  Hasil  pengujian  model  pada  tabel  Uji  F  yang  tersaji  dalam appendiks menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,005,  artinya  bahwa  seluruh  variabel  (MNJL,  INST,  PDKI,  JAKA)  berpengaruh  secara simultan terhadap AD. Sedangkan hasil pengujian secara parsial akan dijelaskan berikut ini.

## Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi
Model B Sig Keterangan Constant 74,390 0,000 MNJL 1,046 0,785 H1 ditolak INST -2,569 0,726 H2 ditolak PDKI 34,553 0,065* H3 diterima JAKA -6,927 0,000*** H4 diterima
Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay Sesuai  dengan  tabel  hasil  persamaan  regresi  yang  tersaji  diatas,  telihat  bahwa  hasil pengujian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap AD diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,785. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian Ho diterima, artinya pengujian tidak dapat menerima hipotesis pertama. Sementara nilai B (koefisien regresi) bernilai positif sebesar  1,046.  Penjelasan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara kepemilikan manajerial terhadap AD.
Temuan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Swami dan Latrini (2013), yang membuktikan  bahwa  kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap  AD.  Namun demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Daoud (2015).
Gustita  Arnawati  Putridan  Yoppi  Syahrial  :Kontribusi Good  Corporate  Governance Untuk  Mengurangi Terjadinya Audit Delay
Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay Data  yang  tersaji  di  tabel  4  menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  kepemilikan institusionalterhadap  AD  sebesar  0,726.  Tingkat  signifikansi  tersebutlebih  besar  dari  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pengujian  H2  tidak  diterima.Nilai  koefisien  regresi menunjukkan bernilai negatif sebesar -2.569. Penjelasan yang dapat disimpulkan sama halnya dengan hasil pengujian kempemilikan manajerial terhadap AD, yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap AD.
Penelitian yang dilkukan oleh Puspitasari dan Sari (2012) mendukung hasil penelitian ini.  Puspitasari  dan  Sari  (2012)  membuktikan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh  terhadap  AD.  Berbeda  dengan  penelitian  dari  Swami  dan  Latrini  (2013) sertaCornett et  al (2008)  yang  dapat  membuktikan  bahwa  kepemilikan  institusional  yang efektif dapat berpengaruh terhadap AD dalam hal ini mengurangi terjadinya AD.
Hasil Pengujian Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Audit Delay Hasil pengujian pengaruh proporsi dewan komisaris independenterhadap AD yang tersaji dalam appendiks diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,065.Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10yang berarti bahwa pengujian mampu menerima H3. Tetapi koefisien regresi bernilai positif sebesar  34.553. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen terhadap AD.
Bukti  yang  sama  ditunjukkan  oleh  Joened  dan  Damayanthi  (2016)  serta  Swami  dan Latrini (2013), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap AD. Jadi semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin mengurangi terjadinya  AD.  Namun  demikian,  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari Wardhani (2013).
Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Audit Delay Pengujian terakhir mengenai jumlah anggota komite audit terhadap AD, sesuai dengan tabel  yang  tersaji  dalam  appendiks  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000. Besaran tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -6.927. Artikan bahwa pengujian mampu menerima hipotesis keempat, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota komite audit terhadap AD.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  harapan  dan  didukung  oleh  hasil  penelitian Joened dan Damayanthi (2016), Apadore et. al. (2013) dan Nor et. al. (2010). Berarti bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya  AD.  Tetapi  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  temuan penelitian  dari  Swami  dan  Latrini  (2013),  Wardhani  (2013)  serta  Ningsih  dan  Widhiyani (2015), yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap AD.

## SIMPULAN Simpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap AD. Namun demikian, proporsi dewan komisaris  dan  jumlah  anggota  komite  audit  berpengaruh  terhadap  AD.  Secara  simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap AD.

## Keterbatasan
Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dari hasil penelitian, antara lain: nilai adjusted R square hanya sebesar 34,1%, tahun pengamatan hanya selama tiga tahun, obyek penelitian hanya perusahaan perbankan, dan pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan dummy.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  tersebut,  maka  saran  untuk  penelitian  yang  akan datang adalah: menambahkan variabel independen lain yang termasuk dalam mekanisme GCG baik internal mekanisme maupun eksternal mekanisme agar nilai adjusted R square meningkat. Memperpanjang tahun pengamatan, memilih obyek penelitian yang berbeda serta pengukuran kepemilikan  manajerial  sebaiknya  menggunakan  proporsi  kepemilikan  antara  kepemilikan manajerial terhadap seluruh saham yang beredar.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Daoud, Khaldoon Ahmad. Ku Nor Izah Ku Ismail, Nor Asma Lode. 2015. The impact of Internal Corporate Governance on the Timeliness of Financial Report of Jordanian Firms: Evidence  Using  Audit  Management  Report  Lags. Mediterranean  Journal  of  Social Sciences. 6 (1):430-442.
Apadore,  Kogilavani.  Marjan  Mohd  Noor.  2013.  Determinants  of  Audit  Report  Lag  and Corporate Governance in Malaysia. Journal of Business and Management. 8 (15): 151- 163.
Bank Indonesia. 2012. Peraturan Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank . Jakarta: Bank Indonesia.
BAPEPAM-LK.  2012 .  Peraturan  Bapepam  X.K.6  (Lampiran  Keputusan  KetuaBapepam Nomor  Kep-431/BL/2012  tanggal  1  Agustus  2012).  PenyampaianLaporan  Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
BEJ.  2004. Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Jakarta  NOMOR  :  Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi . Jakarta: Bursa Efek Jakarta. Boediono, G S. B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisa Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Cornett, Marcia Millon., Marcus, J. Alan., Tehranian, Hassan 2008. Corporate Governance and Pay-For-Performance:  The  Impact  of  Earnings  Managements. Journal  of  Financial Economics. 87: 357-373.
Fala,  Dwi  Yana  Amalia  S.  2007.  Pengaruh  Konservatisma  Akuntansi  terhadap  Penilaian Ekuitas Perusahaan Dimoderasi oleh Good Corporate Governance . Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2005. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) . Jakarta. Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Cetakan  IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hossain, Monirul Alam and Peter J. Taylor. 1998. An Examination of Audit Delay: Evidence from Pakistan . Papers 64 for APIRA 98 in Osaka, 1-16.
Ismail, Hashanah.,Mazlina Musthapa., Cho Oik Ming. 2012. Timeliness of Audited Financial Reports of Malaysian Listed Companies. International Journal of Business and Social Science. 3 (22): 242 – 247.
Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal Of Financial Economics. 3: 305-360. Joened, J. A. dan I.G.A.E. Damayanthi. 2016. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas dan Reputasi Auditor Pada Timeliness of Financial Reporting. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14(1): 423-450.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum GCG di Indonesia . Jakarta.
Gustita  Arnawati  Putridan  Yoppi  Syahrial  :Kontribusi Good  Corporate  Governance Untuk  Mengurangi Terjadinya Audit Delay
Kuslihaniati,  D.F.  dan  S.  B.  Hermanto.  2016.  Pengaruh  Pratik  Corporate  Governance  dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Report Lag. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. 5 (2):1-22.
Lawrence, Janice and Barry Bryan. 1998 . Characteristics Associated With Audit Delay In The Monitoring of Low Income Housing Projects. Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management . 10(2): 173-191.
Ningsih,  I.  G.  A.  P.  S.  dan  N.  L.  S.  Widhiyani.  2015.  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Laba Operasi,  Solvabilitas,  dan  Komite  Audit  Pada  Audit  Delay. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. 12 (3): 481-495.
Nor,  Mohamad  Naimi.,  Rohani  Shafie.  And  Wan  Nordin  Wan  Hussin.  2010.  Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 6 (2): 57-84.
OJK.  2014 .  Surat  Edaran  Nomor  11/SEOJK.04/2014  tentang  Kewajiban  Penyampaian Laporan kepada OJK . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. OJK. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Puspitasari, E. dan A. N. Sari. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi& Auditing. 9 (1): 1-22.
Sabeni, Arifin. 2005. Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory ).  PidatoPengukuhan Guru Besar, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Sutinen, J.G and K. Kuperan. 1999. A Socio Economic Theory of Regulatory Compliance. International Journal of Social Economics. 26 : 174-193.
Swami, N.P. dan M. Y. Latrini. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 4 (3): 530-549.
Vuko,  Tina,  and  Marko  Cular.  2014.  Finding  Determinants  of  Audit  Delay  by  Pooled OLSRegression Analysis. Croatian Operational Research Review C.R.O.R.R. 5: 81–91. Wardhani, A. P. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag.
E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. 2(3): 1-11.