## PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGUPAHAN BAGI TENAGAKERJA PEREMPUAN

## Margaret Hartati
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: Margarethartati.17@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengupahan: pekerja wanita Perlindungan  hukum  bagi  para  pekerja  wanita  merupakan  suatu  hak  dan kewajiban dari negara. Tenaga kerja bagi wanita sampai saat ini masih menjadi sorotan  masyarakat,  kurangnya  jaminan  bagi  kesehatan  dan  keselamatan kandungan  bagi  tenaga  kerja  wanita  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  berbagai  permasalahan  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Banyaknya tenaga  kerja  wanita  di  perusahaan  masih  mendapat  perlakuan  tidak  baik  dari pengusaha  seperti  diskriminasi,  adanya  kekerasan,  dan  dianggap  lemah  secara fisik dan mental, sedangkan pengupahan wanita lebih kecil dari laki-laki. Metode yang digunakan adalah yuridis normative atau penelitian hukum perpustakaan, Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pekerja wanita untuk melihat perlindungan hukum terhadap perlindungan kesusilaan dan keamanan, keadilan, kesehatan dan hak-hak bagi pekerja wanita.
ABSTRACT Keywords : Self-esteem, academic achievement: meta-analysis Legal protection for women workers is a right and obligation of the state. Labor for women is still in the spotlight of society, the lack of guarantees for the health and safety of the womb for female workers is one of the factors causing various problems in the field of labor. The large number of female workers in companies still receives bad treatment from employers such as discrimination, violence, and is considered weak physically and mentally, while women's wages are smaller than men's. The method used is juridical normative or library law research, the purpose of this study is to describe the implementation of women workers to see legal  protection  of  decency and  security,  justice,  health  and  rights  for  women workers.

## PENDAHULUAN
Keadilan merupakan hak dan kewajiban yang mengandung nilai moral di seluruh dunia. Keadilan merupakan kesepakatan diantara masyarakat yang ingin mempunyai hidup bernegara yang adil dan  Makmur  (Pahlevi, 2016). Perlakuan tidak adil pada wanita masih saja berupa diskriminasi gender dan pelecehan secara fisik, dan perlakuan yang mengakibatkan perbedaan hak dan kesempatan antar kaum pria dan Wanita (Djakaria, 2018). Maka dari itu dalam Pasal 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 berbunyi “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa  diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” bahwa jelas dikatakan wanita dapat mendapatkan  pekerjaan  di  semua  bidang  pekerjaan,  dengan  tidak  ada  paksaan  dan  dapat bekerja dengan baik. Tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan membedakan suku, ras, agama, gender maupun urusan politik (Rahmawati, 2016).
Wanita dipandang sebelah mata karena dianggap hanya sebagai “ konco wingking ” yang artinya posisi wanita dibelakang laki-laki, wanita tidak boleh berpendidikan tinggi cukup bisa baca  dan  menulis,  oleh  karena  itu  zaman  dahulu  banyak  wanita  yang  buta  huruf,  walaupun sekola wanita tidak lebih atau cukup sampai tamat sekolah dasar (SD) (Jaelani et al., 2021). wanita hanya di boleh dipekerjakan dirumah seperti memasak, mencuci, menyapu, mengurus anak,  dan  kegiatan-kegiatan  rutin  lain  yang  dilakukan  di  dalam  rumah  tangga  (Oktaviani, 2021). Maka daari itu RA. Kartini ingin memperjuangkan kaum  wanita agar sejajar dengan

## Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan
laki-laki, akhirnya ia menerbitkan “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang merupakan kumpulan surat  RA  Kartini  untuk  sahabatnya  di  negeri  Belanda  dan  menjadi  bukti  betapa  besar keinginannya untuk melepaskan kaum wanita dari diskriminasi yang sudah membudaya sejak dahulu.  Perjalanan  sejarah  wanita  di  Indonesia  adalah  gerakan  wanita  yang  bersifat nasionalisme  sesusai  dengan  perkembangan  dan  menjadi  gagasan  yang  diterima  seluruh kekuatan politik yang ada. Darisini terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia Nasional yang pertama  diadakan  di  Yogyakarta  bulan  Desember  1928,  setelah  Sumpah  Pemuda.  Dihadiri hampir  30  organisasi  perempuan,  kongres  ini  menjadi  fondasi  pertama  gerakan  wanita,  dan upaya untuk konsolidasi dari berbagai wanita.
Menurut  Djarkasi  terdapat  lima  kondisi  dasar  untuk  mencapai  citra  wanita  ideal  yang harus diperhatikan:
1. Kondisi biologis
2. Kondisi psikologis
3. Kondisi sosial budaya
4. Kondisi edukatif
5. Kondisi eksistensial
Pekerja adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah (Adipradana, n.d.). Pekerja wanita adalah wanita dewasa yang berumur  diatas  18  (delapan  belas)  tahun  baik  sudah  menikah  ataupun  belum,  gaji  yang diperoleh yaitu gaji ataupun imbalan dalam bentuk lain. Dalam Undang-Undang Pasal 76 No 13 Tahun 2003 pekerja wanita yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul  23.00  sampai  pukul  07.00  dikarenakan  beberapa  hal  seperti  pada  jam  tersebut  pun pengusaha dilarang mempekerjakan wanita hamil karena menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan janin maupun dirinya, apabila dipekerjakan pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh wanita yang berangkat dan pulang di jam tersebut dan pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pemerintah wajib memperhatikan peraturan tentang  pendirian  wanita  agar  mendapatkan  kelonggaran  seperti  cuti  hamil,  cuti  haid,  dan bekerja  pada  malam  hari  karena  dalam  dunia  kerja  masih  terdapat  perbedaan  yang  dialami tenaga  kerja  wanita  yang  sudah  berumah  tangga  dan  belum  berumah  tangga  dari  sifat subjeknya (Agung Perdana, 2020).
Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dijamin dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28D  ayat  2  menegaskan  bahwa  setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketimpangan gender menjadi isu sebagian besar negara maju dan berkembang (Istifarroh  &  Nugroho,  2019).  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA)  ikut  berperan  aktif  dalam  mengurangi ketimpangan  gender,  program  yang  menjadi  unggulan  KPPPA  dikenal  3 Ends yaitu  akhiri kekerasan  terhadap  wanita  dan  anak,  akhiri  perdagangan  menusia  dan  akhiri  kesenjangan ekonomi.  Badan  Pusat  Statistik  melaporkan  kesenjangan  upah  buruh  berdasarkan  gender (Gender wage gap)  paling besar terjadi dalam  kelompok tenaga  usaha jasa, yaitu 43% pada tahun 2021. Contohnya rata-rata upah harian buruh untuk pekerja laki-laki sebesar Rp. 18.210 per  jam,  sementara  wanita  hanya  sebesar  Rp.  17.848  perjam.  Rendahnya  upah  wanita dibandingkan laki-laki dikarenakan investasi wanita, ada empat indicator yaitu modal manusia, feminist, perbedaan kompensasi, serta dikskriminasi (Kurniasari, 2021). Tetapi setiap tahunnya jumlah pekerja wanita di Indonesia mengalami peningkatan, presentasi jumlah pekerja wanita mencapai 50% lebih dibandingkan jumlah pekerja laki-laki.
Kesetaraan  gender  di  Indonesia  dapat  diukur  melalui  capaian  Indeks  Pembangunan Gender (IPG) yaitu suatu indicator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan

## Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan
dalam tiga aspek dasar dasar kehidupan, yaitu usia Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar  hidup  layak.  IPG  merupakan  rasio  antara  IPM  laki-laki  dan  IPM  perempuan. Berdasarkan data BPS, IPM perempuan pada tahun 2021 sebesar 69,59 dan laki-laki sebesar 76,25 artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,65 poin antara IPM laki laki dan perempuan. IPG Indonesia pada Tahun 2021 adalah sebesar 91,27 yang berarti kemerataan pembangunan antara perempuan  dan  laki-laki  sudah  cukup  baik  secara  nasional.  Kesetaraan  gender  menjadi  isu penting yang disoroti di  tangkat  nasioanl dan internasional. Berbagai  upaya telah dilakukan pemerintah  sebagai  wujud  komitmen  dalam  menurunkan  kesenjangan  gender.  Tahun  2000, pemerintah  telah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  9  tahun  2000  tentang Pengarusutaman  Gender  (PUG).  PUG  merupakan  strategi  yang  dibangun  untuk mengintegritaskan  gender  dalam  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Martiany, 2011).
Konvensi ILO Nomor 45 tentang kerja wanita dalam semua macam tambang dibawah tanah, dalam kovensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 mengenai Pengupahan bagi laki-laki dan wanita  untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya.  Konvensi  ILO  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia pada 11 Mei 1957 dengan Undang-Undang No 80 Tahun 1957 yang berarti setelah diratifikasi undang-undang  tersebut  dinyatakan  telah  berlaku  dan  sudah  kewajiban  negara  untuk melaksanakan  perannya.  bahwa  pengupahan  meliputi  upah  atau  gaji  biasa,  pokok  atau minimum  dan pendapatan tambahan apapun yang harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun  secara  tunai  atau  dengan  barang  oleh  pengusaha  dengan  buruh  berhubung  dengan pekerjaan  buruh.  Hak  untuk  menerima  upah  timbul  pada  saat  adanya  hubungan  kerja  dan berakhir pada saat hubungan kerja putus, pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh ada diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Terdapat  stereotype  yang  melekat  pada  laki-laki  dan  perempuan  yaitu  adanya  konsep maskulinitas dan feminitas. Konsep yang berkaitan dengan sikap dan  perilaku tiap manusia. Konsep  ini  juga  menanamkan  mindset  bagaimana  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dalam berpikir,  bertindak,  dan  berperilaku  terhadap  sesuatu.  Tuntutan  ekonomi  yang  tinggi mengharuskan  para  wanita  turut  serta  untuk  memperoleh  hak  nya,  untuk  mendapatkan  hak tersebut  para  wanita  banyak  bekerja  dalam  bidang  industri  dan  dunia  hiburan  malam  yang membuat  resiko  besar.  Banyaknya  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  bagi pekerja  wanita  baik  dalam  konvensi,  internasional,  dan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, yaitu:
I. “Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW) telah diratifikasi dalam Undang-Undang no 7 tahun 1984 “
II. “Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”

## III.
“Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
Selain  Undang-undang  No  13  terdapat  aturan  hukum  lain  yang  mengatur  tenagakerja wanita yaitu Undang-Undang no 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang no 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No 100 Tahun 1953 mengenai pengupahan yang sama nilainya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 3 Tahun 1989 tentang larangan PHK terhadap wanita menikah, hamil, menyusui.
Adanya  para  penegak  hukum  maka  praktek  diskriminasi  upah  antara  pekerja  laki-laki dan wanita seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Setelah adanya Konvensi Penghapusan Segaal Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau disebut dengan CEDAW oleh Negara melalui Undang-Undang  No  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap perempuan. ICEDAW memerintahkan kepada seluruh negara  di  dunia  untuk  tidak  melakukan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Dalam  ICEDAW
ditentukan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  adalah  perlakuan  yang  berbeda berdasarkan gender yang:
1. Secara sengaja atau tidak sengaja merugika perempuan
2. Mencegah  masyarakat  secara  keseluruhan  memberi  pengakuan  terhadap  hak  perempuan baik didalam maupun di luar negeri
3. Mecegah  kaum  perempuan  menggunakan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  yang dimilikinya
Perlindungan Tenaga Kerja menurut Soepomo, perlindungan kerja terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup
b. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
c. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja
Lalu,  apa  saja  perlindungan  dari  diskriminasi  khusus  bagi  pekerja  wanita  yang  dapat dicantumkan dalam perjanjian kerja di perusahaan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  analisis  normatif  kualitatif  pendekatan  yuridis  normatif yang  menggunakan  metode  pengumpulan  bahan  hukum  dokumen.  Bahan  hukum  sekunder antara lain jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  untuk  memberikan  perlindungan  dari kewenangan  pengusaha  untuk  menciptakan  suasana  yang  harmonis  dan  dapat  dilaksanakan sesuai  dengan  prinsip  yang  ada  dalam  hubungan  industrial.  Dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  pihak  yang  lemah  pemerintah  memberikan  khusus  untuk  tenaga  kerja wanita.  Dalam  rangka  memastikan  persamaan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  dan perempuan,  perlindungan  dari  diskriminasi  dalam  Pasal  11  Konvensi  Pengahapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (CEDAW)  perlu  penegasan  hak  pekerja perempuan, terutama:
1. Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia
2. Hak  atas  kesempatan  kerja  yang  sama,  termasuk  penerapan  kriteria  seleksi  yang  sama terhadap suatu pekerjaan
3. Hak  atas  kebebasan  memilih  profesi  dan  pekerjaan,  hak  atas  pengangkatan,  keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk  mendapat  pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta pelatihan kembali
4. Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan dan persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja
5. Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pension, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti hak cuti yang dibayar
6. Hak  atas  perlindungan  kesehatan  dan  keseamatan  dalam  kondisi  kerja,  termasuk perlindungan untuk reproduksi
Ketentuan yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kerja wanita meliputi perlindungan tenaga kerja  wanita  di  bawah  umur.  Perlindungan  terhadap  larangan  anak  untuk  dipekerjakan dimaksudkan  agar  anak  dapat  memperoleh  haknya  untuk  mengembangkan  kepribadian  dan

## Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan
memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam Pasal 69 ayat (1)  UUK  bahwa  anak  yang  diperbolehkan  kerja  berumur  13  tahun  sampai  15  tahun  tetapi melakukan  pekerjaan  yang  ringan  tidak  mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik, mental,  dan  sosial.  Pekerjaan  ringan  yang  dilakukan  anak-anak  harus  memperhatikan  hal berikut:
1. Ijin tertulis dari orang tua/wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang/wali
3. Waktu kerja maksimal 3 jam/hari
4. Dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolah
5. Perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
6. Hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jaminan sosial undang-undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan secara umum dalam  Pasal  99  sampai  dengan  Pasal  101.  Dalam  Pasal  99  ayat  1  berbunyi  “setiap pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  sosial  tenaga  kerja”. Jaminan sosial ini diatur secara khusu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan  sosial  bagi  Tenaga  Kerja  yang  penyelenggaraannya  dikelola  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang No 24 Tahun 2011, meliputi Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Hak  pekerja  perempuan  diatur  dalam  beberapa  undang-undang  dan  peraturan  pelaksaaan, yaitu:
a. Undang-undang no 13 tahun 2003
b. Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
c. Peraturan  Menteri  tenaga  kerja  nomor  8  Per-04/Men/1989  tentang  syarat-syarat  kerja malam dan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari
d. Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003
e. Pasal 38 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal ini dapat digunakan sebagai rujukan)
Konvensi  PBB Tentang penghapusan segala bentuk  diskriminasi terhadap perempuan yang telah disahkan dalam UU No 7 tahun 1984 Pasal 11 huruf d
Hak  untuk  menerima  upah  yang  sama,  termasuk  tunjangan,  baik  untu  perlakuan  yang sama  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  sama  dengan  nilai  yang  sama  maupun  persamaan perlakuan dalam penilaian kualitsa pekerjaan.
Surat edaran menakertrans No SE-0/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 3
Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh perempuan dan buruh laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya. Undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Pasal 88 ayat 1 dan 2
(1) Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghiudapn yang layak bagi kemanusiaan
(2) Untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Penyebab  adanya  diskiriminasi  upah  terhadap  pekerja  perempuan  maka  terdapat  beberapa factor yang menyebabkan beberapa hal, yaitu:

## Perlindungan Hukum Dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan

## 1. Budaya Patriarki
Budaya  patriarki  dikonsepkan  sebagai  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  sistem  sosial dimana pria/ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta milik, segala sumber ekonomi serta  pembuat  semua  keputusan  penting  yang  sejalan  dengan  sistem  sosial  adalah  pria diposisikan lebih tinggi  dari perempuan. Budaya ini jarang bersumber dari nilai  keagamaan dan budaya komunitas. Adanya stuktur komunitas seperti itu sekaan perempuan ditempatkan pada  posisi  sub-ordinat  dibandingkan  dengan  laki-laki,  sehingga  menyebabkan  perempuan semakin dilemahkan kesetaraannya. Perempuan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap kehidupan laki-laki dan  hanya cocok bekerja di  ranah domestic dalam keluarga. Budaya ini berdampak  terhadap  laki-laki  yang  memikul  tanggung  jawab  besar  dalam  keluarga  karena harus  diberi  kedudukan  lebih  tinggi  atau  istimewa  dibandingkan  perempuan.  Maka  dari  itu muncullah berbagai bentuk pembedaan/diskriminasi.
2. Penyalahgunaan kodrat perempuan
Alasan lain diskriminasi laki-laki dan perempuan adalah perempuan yang sudah menikah dan  berprofesi  sebagai  pekerja  akan  lebih  banyak  cuti  dibandingkan  laki-laki  karena perempuan  yang  sudah  menikah  akan  hamil,  melahirkan  dan  menyusui  anaknya.  Menurut kacamata  pengusaha  dipandang  tidak  efesien  dan  cenderung  merugikan  perusahaan  dalam proses  produksi.  Efek  dari  wanita  yang  akan  hamil,  melahirkan,  dan  menyusui  dipandang bahwa tugas perempuan adalah mengurus masalah rumah tangga.
3. Ketidakseimbangan posisi tawar kerja pekerja perempuan
Pengusaha biasa berada di posisi ekonomi yang kuat sedangkan pekerja berada di posisi sebaliknya.  Kondisi  ini  menyebabkan  pekerja  memerlukan  biaya  untuk  hidup  dirinya  dan keluarganya,  sementara  pengusaha  merupakan  pihak  yang  memenuhi  kebutuhan  pekerja. Besarnya  jumlah  angkatan  kerja  memperbesar  masalah  ini,  terutama  perempuan.  Factor Pendidikan  pekerja  wanita  berpengaruh  terhadap  posisi  pekerjan.  Hasil  BPS  tahun  2004 diketahui bahwa jumlah lulusan SD wanita hanya sekitar 20% sedangkan pada tingkap SLTP jumlah  lulusan  wanita  hanya  sekitar  17%,  tingkat  yang  lebih  tinggi  yaitu  SLTA  memiliki jumlah lulusan perempuan hanya sekitar 18,8%, serta pada tingkat perguruan tinggi hanya 8%.
4. Kepentingan penguasa
Suatu  ketentuan  telah  mendapatkan  suatu  pengaturan  secara  tegas  didalamnya  telah dimuat  sanksi  bila  tidak  melaksanakan  isi  ketentuan  tersebut,  maka  pihak  yang  melakukan pelanggaran  mendapatkan  sanksi,  tetapi  dalam  hal  ini  seakan  penguasa  mengalami  dilema untuk  menegakan  berbagai  ketentuan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  terutama berkeadilan gender.
Pemberian  upah  undang-undang  mengatur  tentang  sanksi  bagi  pengusaha  yang melakukan  diskriminasi  upah,  Pasal  31  PP  No  8  Tahun  1981  mengatur  bahwa  pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 PP No 8 Tahun 1981 tentang larangan dikriminasi upah terhadap pekerja laki-laki dan wanita dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah). Pasal 190 UU nO 13 tahun 2003 ditegaskan bahwa pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan 6 tentang larangan diskriminasi bagi pekerja dapat dikenai sanski administratif, yaitu:
a. Teguran
b. Peringatan kegiatan usaha
c. Pembatasan kegiatan usaha
d. Pembekuan kegiatan usaha
e. Pembatalan persetujuan
f. Pembatalan pendaftaran
g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
h. Pencabutan izin
Tetapi  adanya  kepentingan  penguasa  maka  sanksi  tersebut  hanya  berfungsi  sebagai  hiasan dalam Undang-undang karena tidak pernah dilaksanakan.
5. Ketidaktahuan berlakunya suatu hukum
Di  Indonesia  asas  yang  menganggap  semua  orang  tahu  akan  hukumnya  ( presumption jures  de  jure )  ini  hanya  berlaku  pada  para  pelaku  hukum  saja.  Masyarakat  kurang memperdulikan, sehingga hak dan kewajiban tidak terpenuhi banyak masyarakat yang belum tau  bagaimana  prosedur  yang  tepat  untuk  memperolehnya.  Seharusnya  ketentuan  hukum sebagai  dasar  pemberian  upah  terutama  dengan  perlindungan  pekerja  wanita  terhadap diskriminasi upah.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita memberikan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaanya secara umum yang belum diberikan seperti memberikan cuti haid, cuti hamil. Seringkali wanita menanggung beban fisik maupun mental sendiri. Pengusaha masih sering melanggar peraturan demi keuntungan perusahaan, selain itu pihak wanita juga masih tabu akan hak-haknya sebagai pekerja. Pemerintah telah memberikan sanksi tegas bagi perusahaan  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  dalam  perjanjian  kerja  yang mempekerjakan pekerja wanita. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan tenaga kerja bagi perempuan meliputi:
1. Perlindungan jam kerja
2. Perlindungan yang bersifat protektif
a. Peraturan cuti haid
b. Peraturan cuti hamil/cuti bersalin/cuti keguguran
c. Kesempatan menyusui anak
d. Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap pekerja atau buruh perempuan
e. Jaminan sosial dan pengupahan
f. Pengaturan istirahat atau cuti tahunan
3. Perlindungan yang bersifat kolektif
4. Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif
Negara  perlu  berperan  untuk  mempromosikan  pemahaman  masyarakt  tentang  alasan- alasan  yang  harus  dipertimbangkan  agr  prinsip  kesetaraan  upah  bagi  pekerja  laki-laki  dan perempuan  untuk  bekerja  sama  nilainya  dan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  agar  dapat membawa masyarakat terutama perempuan bisa menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adipradana, Y. (n.d.). Suara dakwah islam dalam musik religi Bimbo 1974-1980: suatu kajian sejarah seni . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2017. Agung  Perdana,  M.  I.  (2020).  Implementasi  Hak  Cuti  Haid  Pada  Tenaga  Kerja  Perempuan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Bina Mulia Hukum , 3 (1), 15– 28.
Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. Mimbar Keadilan , 12 (1), 21–34. Jaelani, J., Syahidin, S., & Sumarna, E. (2021). Islam and Women’s Involvement in Education (Abu  Syuqqah  Thought  Study  in  Taḥrīr  al-Mar’ah  Fī  ‘Aṣr  al-Risālah). Islamic Research , 4 (2), 99–110.
Kurniasari, D.  (2021). Partisipasi  dan penyerapan tenaga kerja muslimah di  sektor informal
dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Komitmen:  Jurnal Ilmiah Manajemen , 2 (1), 75–88.
Martiany,  D.  (2011).  Implementasi  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Sebagai  Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 2 (2), 121–136.
Oktaviani,  O.  (2021). Peran  Wanita  Karir  Dalam  Pemenuhan  Nafkah  Keluarga  Dalam Masyarakat  Bugis  Di  Kota  Parepare  (Analisis  Gender  Dan  Fiqh  Sosial) .  IAIN Parepare.
Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial , 13 (2), 173–198.
Rahmawati,  A.  (2016).  Harmoni  dalam  keluarga  perempuan  karir:  upaya  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Palastren: Jurnal Studi Gender , 8 (1),
1–34.