Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK

## Syamsuir
Dosen STAIN BatuSangkar syamsuir@gmail.com

## Abstract
Islamic financial Institutions  is  an important instrument  in  the  development  of  Islamic economy, where societys or countries can not ignore  the  need  to  establish  institutions.  As from  1991,  the  existence  of  financial institutions  Shari'ah  Indonesia  such  Islamic bank (BMI and BPRS) is as an alternative to banking  institutions  that  are  free  from  the practice  of  development  money.  Similar practices  is  followed  by  the  Shari'ah  non- bank financial institutions like shariah BMT, Takaful  insurance,  Shariah  saving  and  loan Unit  (USPS)  and  cooperative  Boarding (Kopotren). Cooperative is a form of Islamic teaching experience which has a principle of helping,  cooperation,  mutual  help  and mutual needs among members, therefore, the cooperative  is  in  accordance  with  the teachings  of  Islam  in  order  to  improve  the welfare  of  society.  Understanding  between insurance Shari'ah with conventional insurance  is  not  much  different,  except  that the  difference  lies  in  the  operation,  because the  Shari'ah  insurance  is  based  on  the operational  principles  of  the  Shari'ah  of Islam  with  reference  to  the  Qur'an  and Sunnah.  On  the  other  hand,  insurance Shari'ah  known  as  takaful  is  a  cooperative effort  of  mutual  protection  and  help  among members  of  the  public  in  the  face  of catastrophe and disaster.

## Keywords: Non-Bank Financial Institutions

## Abstrak
Lembaga  keuangan  syari’ah  merupakan instrumen  penting  dalam  pembangunan ekonomi  Islam,  dimana  masyarakat  atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan  untuk  mendirikan  lembaga- lembaganya.  Terhitung  sejak  tahun  1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari’ah Indonesia sejnis bank syari’ah (BMI dan  BPRS)  sebagai  lembaga  perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan  uang.  Praktek  serupa  diikuti pula  oleh  lembaga  keuangan    syari’ah  non bank  syaria’ah  sejenis BMT, Asuransi Takaful,  Unit  Simpan  Pinjam  Syari’ah (USPS)  dan  koperasi  Pondok  Pesantren (Kopotren).Koperasi  merupakan  salah  satu bentuk  pengalaman  ajaran  Islam  yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama,  saling  membantu,  serta  saling memenuhi kebutuhan diantara sesama anggota,  oleh  karena  itu  koperasi  sangat sesuai  dengan  ajaran  Islam  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pengertian  antara  asuransi  syari’ah  dengan asuransi  konvensional  tidak  jauh  berbeda, hanya  saja  perbedaan  itu  terletak  pada operasionalnya,  karena  asuransi  syari’ah adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan  pada  syari’at  Islam  dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah.Di sisi lain,  asuransi  syari’ah  yang  dikenal  dengan istilah  takaful  merupakan  usaha  kerja  sama saling  melindungi  dan  menolong  antara anggota  masyarakat  dalam  menghadapi malapetaka dan bencana.
Kata Kunci: Non Bank, Lembaga
Keuangan

## Pendahuluan
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang  mandiri  dan  dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagaman yang bersumber dari al-Qur‟an, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang  prinsip-prinsip  dasar  sistem  ekonomi  Islam  dari  sumbernya  agar  dapat  dijabarkan dalam kehidupan.
Seiring  digulirkan  sistem  perbankan  syari‟ah  pada  pertengahan  tahun  1990-an, beberapa  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia. Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syari‟ah di tengah proses pembangunan nasional. 1
Berdirinya  lembaga  keuangan  syari‟ah  (LKS)  merupakan  implementasi  dari pemahaman  umat  Islam  terhadap  prinsip-prinsip  muamalah  dalam  hukum  ekonomi  Islam yang  selanjutnya  dipresentasikan  dalam  bentuk  pranata  ekonomi  Islam  sejenis  lembaga keuangan syari‟ah bank dan non bank. 2
Lembaga  keuangan  syari‟ah  merupakan  instrumen  penting  dalam  pembangunan ekonomi Islam, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan  syari‟ah  Indonesia  sejenis  bank  syari‟ah  (BMI  dan  BPRS)  sebagai  lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh  lembaga  keuangan    syari‟ah  non  bank  syaria‟ah  sejenis BMT, Asuransi  Takaful,  Unit Simapan Pinjam Syari‟ah (USPS) dan koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). 3
Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan syari‟ah bank yaitu  Bank  Muamalah  Indonesia  (BMI)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari‟at  (BPRS), sedangkan lembaga keuangan syari‟ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT),  Unit  Simpan  Pinjam  Syari‟ah  dan  Koperasi  Pondok Pesentren (Kopotren) di berbagai wilayah Indonesia. 4
Penelitian  ini  kan  mencoba  melihat  lembaga  keuangan  syari‟ah  non  bank  yang dibatasi dalam empat bentuk yaitu:
1. Asuransi Syari‟ah
2. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
3. Koperasi Syari‟ah
4. Pengadaian Syari‟ah
Empat bentuk yang dikemukakan ini hanya sebagai contoh, masih ada dan banyak lagi bentuk lain yang tidak dicantumkan, hal ini karena kterbatasan waktu, pengetahuan, referensi dan lain-lain.

## Asuransi Syaria’ah

## Pengertian Asuransi Syari’ah
Dalam  bahasa  arab,  asuransi  dikenal  dengan  istilah at-ta’min, penanggung  disebut mu’ammin  lahu atau musta’min.  Al-ta’min diambil  dari amana yang  artinya  memberi perlindungan,  keterangan,  rasa  aman  dan  bebas  dari  rasa  takut,  seperti  yang  tersebut  dalam QS.  Quraisy  (106):  4  yaitu  “Dialah  Allah  yang  mengamankan  mereka  dari  ketakutan”. 5 Pengertian dari at-ta’min adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli  warisnya  mendapatkan  sejumlah  uang  sebagaimana  yang  telah  disepakati,  atau  untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. 6
Ahli  Fiqh  kontemporer    Wahbah  Al-Zuhaili  mendefinisikan  asuransi  berdasarkan pembagianya.  Ia  membagi  asuransi  dalam  dua  bentuk,  yaitu at-ta’min  at-ta’awuni atau asuransi  tolong  menolong  adalah  “kesepakatan  sejumlah  orang  untuk  membayar  sejumlah uang  sebagai  ganti  rugi  ketika  salah  seorang  diantara  mereka  mendapat  kemudaratan”. 7 At- ta’min  bi  qist  tsabit atau  asuransi  dengan  pembagian  tetap  adalah:  “akad  yang  mewajibkan seseorang  membayar  sejumlah  uang  kepada  pihak  asuransi  yang  terdiri  atas  beberapa pemegang  saham  dengan  perjanjian  apabila  peserta  asuransi  mendapat  kecelakaan  ia  diberi ganti rugi”. 8
Mustafa  Ahmad  Al-Zarqa 9 memaknai  asuransi  sebagai  suatu  cara  atau  metode  untuk memelihara  manusia  dalam  menghindari  resiko  (ancaman)  bahaya  yang  beragam  yang  akan terjadi dalam hidupnya, dalam kegiatan dan dalam aktivitas ekonominya. Ia tadhammum yang bertujuan  untuk  menutup  kerugian  dalam  peristiwa    atau  musibah  oleh  sekelompok tertanggung kepada yang tertimpa musibah.
Di  Indonesia  sendiri,  asuransi    Islam  dikenal  dengan  istilah takaful berasal  dari takafala-yatakafalu, yang  berarti  menjamin  atau  saling  menanggung. 10 M.  Syakir  Sula mengartikan  takaful  dalam  pengertian  muamalah  adalah  saling  memikul  resiko  diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainya menjadi penanggung atas resiko yang lain. 11
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah at-takaful al-ijtima’ atau solidaritas diartikan sebagai  suatu  sikap  anggota  masyarakat  Islam  yang  saling  memikirkan,  memperhatikan  dan
membantu  mengatasi  kesulitan,  anggota  masyarakat  Islam  yang  satu  merasakan  penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntunganya juga keberuntungan yang lain. 12
Hal  ini  sejalan  dengan  HR.  Bukhari  Muslim:  “Perumpamaan  orang-orang  yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan besar”. Dan HR. Bukahri Muslim lainya: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas, bagaikan satu tubuh manusia, jika salah stau anggota  tubuhnya  merasa  kesakitan,  maka  seluruh  anggota  tubuh  lainya  turut  merasakan kesakita dan berjaga-jaga (agar tidak berjangkit anggota yang lain). 13
Dewan  Syari‟ah  Nasional  pada  tahun  2001  telah  mengeluarkan  fatwa  mengenai asuransi  syari‟ah.  Dalam  fatwa  DSN  No.  21/DSN-MUI/X/2001,  bagian  pertama  ketentuan umum  angka  1,  disebutkan  pengertian  asuransi  syari‟ah  ( ta’min,  takaful  atau  tadhamun ) adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang  atau  pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.
A . Djazuli, dkk menyatakan bahwa: dari pengertian diatas terdapat empat unsur yang mesti ada yaitu: pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (muamalah). Kedua, premi berupa sejumlah uang  yang sanggup dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya  gnati rugi dari  penanggung  kepada  tertanggung,  jika  terjadi  klaim  atau  masa  perjanjian  selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa tertentu datangnya. 14
Di sisi lain adanya pihak yang terlibat, pertama: pihak yang mempunyai kesanggupan untuk  menanggung  atau  menjamin  yang  selanjutnya  disebut  dengan  penanggung.  Kedua: pihak yang akan mendapat ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan tertanggung. Pihak pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga, seperti perusahaan, sedangkan kedua adalah masyarakat luas.
Sebenarnya, dari segi pengertian antara asuransisyari‟ah dengan asuransi konvensional tidak  jauh  berbeda,  hanya  saja  perbedaan  itu  terletak  pada  operasionalnya,  karena  asuransi syari‟ah adalah asuransi  yang prinsip  operasionalnya didasarkan pada syari‟at  Islam dengan mengacu pada Al-Qur‟an dan Sunnah.
Di  sisi  lain,  asuransi  syari‟ah  yang  dikenal  dengan  istilah takaful merupakan  usaha kerja  sama  saling  melindungi  dan  menolong  antara  anggota  masyarakat  dalam  menghadapi malapetaka dan bencana.

## Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah
Sofyan  Syarif  Harahap,  dalam  bukunya  mengemukakan  bahwa  prinsip  asuransi syaria‟h itu ada tiga macam: 15
a) Saling bertanggung jawab
Umat  Islam  satu  sama  lainya  adalah  ibarat  satu  tubuh,  apabila  salah  satu  anggota  tubuhnya sakit,  maka  yang  lain  juga  akan  merasakan  sakit  (hadis).  Islam  mengajarkan  agar  manusia menghilangkan  sikap  mementingkan  diri  sendiri  atau  individualis,  kekayaan  berasal  dari Allah  dan  akan  dipertanggunagjawabkan  pada-Nya.  Oleh  karena  itu,  nikmat  yang  dberikan- Nya  jangan  dinikmati  sendiri,  tetapi  juga  digunakan  untuk  kemaslahatan  saudaranya  yang lain.
b) Saling kerjasama, bantu membantu
Dalam  al-Qur‟an  Allah  memerintahkan  agar  dalam  kehidupan  bermasyarakat  suburkanlah nilai  tolong  menolong  dalam  kebajikan  dan  taqwa.  Kekayaan  harus  digunakan  untuk meringankan  beban  penderitaan  atau  membantu  memenuhi  kebutuhan  keluarga,  anak  yatim, fakir miskin, musafir, dan lain-lain.
c) Saling menjaga keselamatan dan keamanan
Islam  mengakui  bahwa  keselamatan  dan  keamanan  merupakan  tuntunan  alami  dalam kehidupan  manusia,  seperti  hanya  dalam  mencari  rizki.  Niat  yang  ikhlas  untuk  membantu sesama  yang  mengalami  penderitaan  karena  musibah  atau  meringankan  berbagai  resiko keunagan yang mengalami musibah merupakan landasan awal dalam asuransi syari‟ah.
A.Djazzuli menambahkan bahwa prinsip  asuransi syariah  yang keempat adalah terbatas dari unsur gharar , maisir , dan riba. 16
Syafi‟i Antonio dalam hal ini mencoba mencarikan solusi agar terbentuk usaha asuransi dapat terhindari dari ketiga unsur tersebut sebagai berikut: 17 a.

## Gharar atau ketidakpastian ada dua bentuk
1) Bentuk  akad  yang  melandasi  penutupan  polis,  secara  konvensional  kontrak  atau perjanjian  dalam  asuransi  jiwa  dapat  dikategorikan  sebagai  akad tabadul atau  akad pertukaran,  yaitu  pertukaran  pembayaran  premi  dengan  uang  pertanggungan.  Secara harfiah  dalam  akad  pertukaran  harus  jelas  berapa  yang  diterima.  Keadaan  ini  menjadi rancu  (gharar),  karena  kita  tahu  beberapa  yang  akan  diterima  (sejumlah  uang pertanggungan),  tetapi  tidak  tahu  berapa  yang  akan  dibayarkan  (jumlah  seluruh  premi) karena  hanya  Allah  yang  tahu  kapan  seseorang  akan  meninggal.  Dalam  konsep  syariah keadaan  ini  akan  lain,  karena  akad  yang  digunakan  adalah  akad takafuli atau  tolong
menolong  dan  saling  menjamin  dimana  semua  peserta  asuransi  menjadi  penolong  dan menjamin satu sama lainya.
2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar‟i penerima uang klaim itu sendiri
Dalam  konsep  asuransi  konvensional,  peserta  tidak  mengetahui  dari  mana  dana pertanggungan  yang  diberikan  perusahaan  asuransi  berasal.  Peserta  hanya  tahu  jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya.   Dalam konsep takaful,  setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening khusus peserta  yang harus diniatkan tabaru’ yang merupakan kumpulan dana sedekah yang diberikan oleh para peserta.
b. Maisir ,  artinya  ada  salah  satu  pihak  yang  untung,  tapi  di    lain  pihak  justru  mengalami kerugian.  Unsur  ini  dalam  asuransi  konvensional  terllihat  apabila  selama  masa  perjanjian pesrta  tidak  berhak  mendapatkan  apa-apa  termasuk  premi  yang  disetornya.  Sedangkan keuntungan  diperoleh  ketika  peserta  yang  belum  lama  menjadi  anggota  (jumlah  premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.
Dalam  konsep  takaful,  apabila  peserta  tidak  mengalami  kecelakaan  atau  musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapat premi yang telah disetor kecuali dana yang dimasukan kedalam dana tabarru’.
c. Unsur riba, tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi,  meminjamkan  dana  premi  yang  terkumpul  atau  dasar  bunga.  Dalam  konsep takaful, dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasi ( mudharabah dan musyarakah ).

## Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Asuransi Syari’ah
Perusahaan  asuransi  syariah  diberi  kekayaan  (amanah)  oleh  para  peserta  untuk mengelola  premi  para  peserta,  mengembangkan  dengan  jalan  yang  halal,  memberi  santunan kepada  yang  mengalami  musibah  sesuai  akta  perjanjian.  Berkaitan  dengan  itu  seperti  yang ditulis oleh Muhammad, 18 maka asuransi syariah dapat menawarkan dua jenis pertanggungan yaitu:
a. Takaful keluarga (asuransi jiwa)
b. Takaful umum (asuransi umum)
Asuransi  jiwa  adalah  bentuk  takaful  yang  memberikan  pertolongan  untuk meringankan  untuk  meringankan  beban  dalam  menghadapui  musibah  kematian  dan kecelakaan atas dari peserta takaful. Sedangkan asuransi umum merupakan pertolongan yang
diberikan  dalam  mengahadapi  bencana  atau  kecelakaan  atas  harta  milik  peserta    takaful, seperti rumah, kendaraan, bangunan pabrik dan lain seabagainya.
Di  samping  itu,  mekanisme  pengelolaan  asuransi  syari‟ah  merupakan  pengelolaan yang  bebas  dari  unsur-unsur  yang  bertentangan  dengan  syari‟ah  Islam.  Salah  satu  contoh mekanisme  pengelolaan  asuransi  syariah  dapat  dilihat  pada  asuransi  jiwa  yang  pengelolaan dananya  terdiri  dari  dua  cara,  yairu  premi  dengan  unsur  tabungan  dan  premi  dengan  unsur tanpa tabungan.
Premi dengan unsur tabungan ini dikelola dengan ketentuan bahwa setiap pembayaran premi  dari  seorang  peserta  yang  masuk  ke  dalam  perusahaan  takaful  langsung  dipecah menjadi dua bagian, yaitu:
- Pertama, rekening peserta yaitu, rekening tabungan peserta
- Kedua,  rekening  peserta  khusus  yaitu  uang  yang  diniatkan  sebagai  kebajikan  ( tabarru’ ) dan digunakan untuk membayar kalim (manfaat takaful) kepada ahli waris peserta.
Sedangkan mekanisme pengelolaan dana takaful tanpa disertai dengan unsur tabungan ini adalah dengan dimasukanya setiap premi takaful yang diterima ke dalam rekening khusus yaitu  kumpulan  dana  yang  diniatkan  untuk  tujuan  kebikan tabrru’ guna  pembayaran  klaim kepada peserta bila terjadi musibah.
Di samping itu, seluruh premi takaful akan disatukan kedalam kumpulan premi peserta selanjutnya diinvestasikan secara syari‟ah. Keuntungan yang diperoeh akan dibagikan sesuai dengan  perjanjian  mudharabah  yang  telah  disepakati  bersama,  seperti  70%  dari  keuntungan untuk peserta dan 30% untiuk perusahaan.

## Perbedaan Asuransi Syari’ah dengan Asuransi Konvensional
1) Pada  asuransi  syariah,  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syari‟ah  (DPS)  suatu  keharusan. Dewan  ini  berperan  mengawasi  menejmen  produk  serta  kebajikan  investasi  supaya senantiasa  sejalan  dengan  syariat  Islam,  sedangkan  pada  asuransi  konvensional  hal  itu tidak ada, sehingga dalam praktek  ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara‟.
2) Prinsip  asuransi syariah adalah takafuli (tolong  menolong),  sedangkan  prinsip  asuransi konvensional adalah tabadul (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3) Premi  yang  terkumpul  dari  asuransi  syariah  diinvestasikan  berdasarkan  syariah  dengan sistem  bagi  hasil,  sedangkan  pada  asuransi  konvensional  investasi  dana  dilakukan  pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai  pemegang  amanah  untuk  mengelolanya,  sedangkan  pada  asuransi  konvesional premi  menjadi  milik  perusahaan  dan  perusahaan  memiliki  otoritas  penuh  untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5) Sumber  pembiayaan  klaim  diperoleh  dari  rekening  tabarru‟seluruh  peserta  yang  telah diikhlaskan  untuk  keperluan  tolong  menolong  bila  peserta  terkena  musibah,  sedangkan pada  asuransi  konvensional  dana  pembayaran  klaim  diambil  dari  rekening  milik perusahaan sebagai konsekwensi penanggung terhadap tertanggung (nasabah).
6) Keuntungan  (profit)  pada  asuransi  syariah  dibagi  antara  nasabah  selaku  pemilih  dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional  keuntungan  sepenuhnya  menjadi    milik  perusahaan,  jika  tidak  ada  kalim nasabah tidak mendapat apa-apa.
7) Pada  asuransi  syariah  tidak  dikenal  istilah  dana  hagus,  karena  kapanpun  peserta mengundurkan  diri,  maka  ia  akan  memperoleh  uangnya,  sedangkan  asuransi konvensional  terdapat  adanya  dana  hangus,  karena  ketidak  adanya  pengambilan  dana peserta bila peserta tidak mampu lagi membayar premi yang telah disepakati atau peserta mengundurkan diri.
8) Kepemilikan  dana  pada  asuransi  syariah,  dana  yang  terkumpul  dari  iuran  peserta merupakan  milik  peserta  (shahib  al-mal),  asuransi  syariah  hanya  sebagai  penaggung amanah (mudharib) dalam mengelola dana, sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik peusahaan  dan perusahaan bebas menggunakan menginvestasikannya.
9) Misi  yang  diemban  asuransi  syariah  adalah  misi  akidah,  ibadah  (ta‟awun)  ekonomi (iqtisadh) dan misi pemeberdayaan umat (sosial), sedangkan pada asuransi konvensional misi utamanya adalah misi ekonomi dan sosial. 19

## Bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT)
Pengertian dan Ciri-ciri Baitul Maal wa al-Tamwil (BMT)
Bait  Maal  wa  al-Tamwil disingkat  dengan  BMT  terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu Bait  al- Maal dan baitul  Tamwi.  Bait  al-maal lebih  mengarah  pada  usaha-usaha  pengumpulan  dan penyaluran  dana  yang  non  profit.  Seperti  zakat,  sedekah,  infak.  Sedangkan baitul tanwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan
penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem profit and loos sharing, seperti pemeberuian pembiayaaan murabahah, mudharabah dan lain-lain seabagainya.
Bila  digabungkan  kedua  istilah  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  BMT  adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan menegembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil  untuk  mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan  ekonominya.  Selain  itu  BMT  juga  bisa  menerima  titipan  zakat,  sddekah  dan  infak serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. 20
Dalam redaksi lain, M. Amin Azis menejelaskan bahwa BMT adalah “lembaga usaha kecil  kebawah  berdasarkan  sistem  bagi  hasil  dan  jual  beli  dengan  memfaatkan  potensi jaminan dalam lingkunganya sendiri”. 21
Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bait  al-maal yang ada pada masa Rasullullah dan Khlifah al-Rasyidin. Oleh karena  itu,  keberadaan  BMT  selain  bisa  dianggap  sebagai  media  penyalur,  pendayagunaan harta  zakat,  sedekah,  infak  juga  bisa  dianggap  sebagai  institusi  yang  bergerak  dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.
BMT  selain  berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan  juga  dapat  berfungsi.  Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.
Beranjak  dari  pengertian  diatas  ,  maka  BMT  dapat  lebih  dipahami  dari  segi  ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuan.
Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 22
1) Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana  untuk dapat  ditangani  dan  dimengerti  oleh  pengusaha  yang  sebagian  besar  berpendidikan  S1 atau setingkat.
2) Semua  yang  terlibat  memiliki  motivasi  kuat  untuk  bukan  saja  mendirikan,  tetapi  juga membina  dan  mengembangkan  lebih  lanjut,  oleh  karena  itu  lembaga  tersebut  harus berkait dengan kepentingan yang mendasar dari pemilikanya.
3) Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
4) Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil( mudharabah ).
5) BMT  temapt  mencerdaskan  kehidupan  pengusaha  kecil  melalui  kegiatan ikraq dan penggalangan kedalam yang dilakukan secara kontinyu.
6) Memiliki  sifat  amanah  dan  saling  percaya  mempercayai  dan  diikuti  dengan  kegiatan- kegiatan  keagamaan  yang  mengingatkan  dan  menanamkan  prinsip-prinsip  moral intelektual keagamaan kepada anggota.
Baihaqi Abd. Majid, dkk 23 menjelaskan bahwa ciri-ciri BMT adalah sebagai berikut:
1) Usahanya  dimaskud  untuk  mendorong  sikap  dan  perilaku    menabung  dari  masyarakat banyak  dengan  menerima  simpanan  atas  dasar  balas  jasa  berdasarkan  bagihasil ( mudharabah ).
2) Pengelolaanya secara profesional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan  dengan  pengecualian  tidak  mengharuskan  pakai  jaminan  uang  atau  harta benda untuk pinjaman yang kecil dibawah Rp. 500.000,-
3) Modal  awal  untuk  mendirikan  BMT  lebih  kurang  Rp.  3.000.000,-  sampai  dengan  Rp. 10.000.000,- ditambah fasilitas sarana sekitar Rp. 1000.0000,- sampai Rp. 1.500.000,-
4) Pendiri sebagai anggota inti yang mau menyimpan modal awal.
5) Biaya  operasional  sangat  rendah,  antara  lain  karena  kecilnya  jumlah  staf  dan  dapat beroperasi pada kondisi yang sederhana.
6) Jaminannya adalah mengutamakan kepercayaan, karena daerah operasinya tidak luas.
7) Mitra operasi terintegrasi dengan lembaga lokal, misalnya pengajian, lingkungan mesjid dan pesantren.
Dalam redaksi lain A. Djazuli 24 mengemukakan bahwa ciri-ciri utama BMT adalah:
1) Berorientasi  bisnis,  mencari  laba  bersama,  meningkatkan  pemamfaatan  ekonomi  paling banyak untuk anggota dan lingkungan.
2) Bukan  lembaga  sosial,  tetaoi  tidak  dapat  dimamfaatkan  mengefektifkan  penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
4) Milik bersama masyarakat kecil bukan milik orang dari luar.
Selain  ciri  utama  di  atas,    BMT  menurut  A.  Djazuli  juga  memiliki  ciri  khas  sebagai berikut:
1) Staf  dan  karyawan  BMT  bertindak  aktif,  dinamis,  berpandangan  produktif,  tidak menunggu  tetapi  menjeput  nasabah,  baik  sebagai  penyetor  dana  maupun  penerima pembiayaan usaha.
2) Kantor  dibuka  dalam  waktu  tertentu  dan  ditunggui  oleh  sejumlah  staf  yang  terbatas, karena  sebagian  staf  harus  bergerak  di  lapangan  untuk  mendapatkan  nasabah  penyetor dana, memonitor dan mensurvei usaha nasabah.
3) BMT  mengadakan  perjanjian  rutin  secara  berkala  yang  waktu  dan  tempatnya  di madrasah,  mesjid,  setelah  pengajian  bisa  dilanjutkan  dengan  membicarakan  bisnis  dari para nasabah BMT.
4) Menejmen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.

## Visi, Misi, Tujuan dan Sifat BMT
- Visi
Upaya  mewujudkan  BMT  menjadi    lembaga  yang  mampu  meningkatkan  kualitas ibadah  anggota  (ibadah  dalam  arti  yang  luas)  ,  sehingga  mampu  berperan  sebagai  wakil pengabdi  kepada  Allah  SWT,  mekmaurkan  kehidupan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat pada umumnya.
Tidak  berat  perumusan  visi  BMT  adalah  mewujudkan  lembaga  yang  profesional  dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencangkup segala  aspek  kehidupanya,  sehingga  setiap  kegiatan  BMT  harus  berorientasi  pada  upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.
- Misi
BMT  punya    misi  “membangun  dan  mengembangkan  tatanan  perekonomian  dan struktur  masyarkat  madani  yang  adil  dan  bermakmuran-berkemajuan,  serta  makmur  maju berkadilan berlandaskan syariah dari ridho Allah SWT”.
- Tujuan
BMT  didirikan  untuk  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  untuk  kesejahteraan anggota pada khususnya  dan masyarakatat pada umumnya.
- Sifat
BMT  bersifat  usaha  bisnis,  mandiri,  ditumbuhkembangkan  secara  swadayadan dikelola  secara  profesional.  Dikembangkan  untik  kesejahteraan  anggota  terutama  dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf).
Sifat  usaha  BMT  yang  berorientasi  pada  bisnis  dimaksudkan  supaya  pengelola  BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efesiensi tertinggi.
Sedangkan aspek sosial  BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota  yang tidak  mungkin  dijangkau  dengan  prinsip  bisnis.  Pada  tahap  awal  kelompok  anggota  ini diberdayakan  dengan  stimulan  dana  zakat,  infaq,  dan  sedekah.  Kemudian  setelah  dinilai mampu  harus  dikembangkan  usahanya  dengan  dana  bisnis/  komersional.  Dana  zakat  hanya bersifat sementara, dengan pola ini penerimaan mamfaat dana zakat akan terus bertambah. 25

## Prinsip Operasional BMT
BMT  sebagai  lembaga  keuangan  syari‟ah  dengan  sistem  bagi  hasil  dirancang  untuk terbinanya  kebersamaan  dalam  menanggung  resiko    usaha  dan  berbagai  hasil  usaha  antara pemilik  dana  ( shahib  al-maal )  yang  menyimpan  uangnya  di  BMT.  BMT  selaku  pengelola dana  ( mudharib )  dan  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  yang  bisa  berstatus  peminjama dana atau pengelola usaha.
Dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Heri Sudarsono 26 sebagai berikut:
1) Prinsip bagi  hasil
Setiap jenis  usaha  yang  di  dalamnya ada prinsip  bagi  hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
2) Prinsip jual beli
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah  sebagai  agen  yag  diberi  kuasa  melakukan  pembelian  barang  atas  nama  BMT,  dan kemudian  bertindak  sebagai  penjual  dengan  menjual  barang  yang  telah  dibelinya  tersebut ditambah  mark-up.  Keuntungan  yang  didapat  BMT  akan  dibagi  bersama  dengan  penyedia dana berdasarkan kesepakatan.
3) Prinsip non profit
Ini  merupakan  suatu  prinsip  yang  sering  disebut  sebagai  pembiayaan  kebajikan  atau pembiayaan  yang  bersifat  sosial  dan  non  komersial.  Dalam  pembiayaan  ini  nasabah  cukup menegmbalikan pokok pinjamanya saja.
4) Prinsip akad bersyarikat
Akad  bersyarikat  adalah  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  masing-masing  pihak mengikutsertakan  modal  dalam  berbagai  bentuk    dengan  perjanjian  pembagian  keuntungan atau kerugian yang disepakati.
5) Prinsip pembiayaan
Penyediaan  uang    dan  tagihan  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam diantara  BMT  dengan  pihak  lain,  yang  mewajibkan  pihak  pinjaman  untuk  melunasi hutangnya besrta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.
Disamping  prinsip  di  atas,  pada  BMT  juga  terdapat  prinsip-prinsip  non  bisnis  lainya  dalam operasionalnya,  seperti  dalam  produk  input  dana  ibadah,  seperti  zakat,  infak,sedekah  yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya.

## 1. Produk-produk BMT
Secara  fungsional  operasional  BMT  adalah  hampir  sama  dengan  BPR  Syariah  yang membedakan  hanyalah  pada  sisi  lingkup  dan  struktur.  Dilihat  dari  fungsi  pokok  operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, kedua fungsi tersebut adalah:
a. Fungsi pengumpulan dana ( funding )
b. Fungsi penyaluran dana ( financing )
Dari  kedua  fungsi  tersebut,  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  BMT  memiliki  dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu:
a. Dana bisnis
b. Dana ibadah
Dana  bisnis  sebagai  input  dana  dapat  ditarik  kembali  oleh  pemiliknya,  tetapi  dana ibadah dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.
Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, akan melahirkan berbagai macam jenis produk. Sebagai gambaran tentang produk-produk  BMT, Muhammad 27 menguraikan sebagai  berikut:
1) Produk pengumpulan dana BMT
a. Simpanan wadiah
Simpanan  wadiah  adalah  titipan  dana  yang  tiap  waktu  dapat  ditarik  pemilik  atau anggota  dengan  cara  mengeluarkan  semacam  surat  berharga  pemindahbukuan  /  transfer  dan perintah membayar lainya. Simpanan yang berakad wadiah ini ada dua jenis yaitu:
a) Wadiah amanah
b) Wadiah yadhomamah
b. Simpanan mudharabah
Simpanan  mudharabah  adalah  simpanan  pemilik  dana  yang  penyetoran  dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Variasi  jenis    simpanan  ini  dapat  dikembangkan  kedalam  berbagai  variasi  simpanan, diantaranya adalah:
a) Simapanan idul fitri
b) Simpanan idul adha
c) Simpanan haji
d) Simpanan pendidikan
e) Simpanan kesehatan dan lain-lain.
Selain  jenis  simpanan  diatas,  BMT  juga  mengelola  dana  ibadah  seperti  zakat,  infaq sdan sadaqah (ZIS) yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.
2) Produk  penyaluran dana
Ada berbagai jenis penyaluran dana atau pembiayaan  yang dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:
a. Akad syari‟ah
b. Akad jual beli
Dari  kedua  akad  ini  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dikehendaki  oleh BMT  dan  anggotanya.  Di  antara  pembiayaan  yang  suadah  umum  dikembangkan  oleh  BMT maupun lembaga keuangan Islami lainya adalah:
a. Pembiayaan murabahah
b. Pembiayaan mudharabah
c. Pembiayaan musyarakah
d. Pembiayaan qadhul hasan
Produk-produk diatas merupakan kegiatan–kegiatan BMT   yang  berkaitan  langsung dengan  masalah  keuangan.  Selain  produk  diatas  BMT  juga  bisa  mengembangkan  usah- usahanya  dibidang  sektor  ini,  seperti  kios,  telepon,  benda  pos,    rental  komputer, memperkenalkan  teknologi  maju  untuk  peningkatan  produktifitas  hasil  usaha  para  nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan  atau  pemasaran  masukan  dan  hasil  produksi,  serta  usaha  lainya  yang  layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek. 28

## Koperasi Syari’ah

## Pengertian
Koperasi  berasal  dari  kata cooperation (bahasa  inggris)  yang  berati  kerjasama, sedangkan  menurut  istilah  yang  dimaksud  dengan  koperasi  adalah  suatu  perkumpulan  yang dibentuk  oleh  para  anggotayang  berfungsi  untuk  membantu  kebutuhan  para  anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. 29
Ali Hasan, 30 mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan  atau organisasi yang beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  yang  berkerjasama  dengan  penuh  kesadaran anggota atas dasar sukarela secara kekeluarga.
Kasmir, 31 mengungkapkan  bahwa  koperasi  merupakan  suatu  kumpulan  orang-orang yang  mempunyai  tujuan  atau  kepentingan  bersama.  Dengan  kata  lain,koperasi  merupakan bentuk  dari sekelompok orang yang memiliki  tujuan bersama. Sekelompok orang inilah yang akan  menjadi  anggota  koperasi    yang  pendirianya  didasarkan  pada  asas  kekeluargaan  dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya  yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.
Dari  pengertian  yang  telah  diungkapakan  oleh  beberapa  pakar  diatas,  pada  dasarnya mempunyai  maksud  yang  sama,  hanya  saja  berbeda  dari  segi  redaksinya.  Oleh  karena  itu dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  mendasari  gagasan  berdirinya  koperasi  sesungguhnya adalah  kerjasama,  gotong  royong,  saling  membantu  satu  sama  laindalam  rangka  mencampai kesejahteraan  bersama,  sesama  anggota  koperas,  kerjasama  seperti  ini  sekurang-kurangnya dilihat  dari  dua  segi.  Pertama,  modal  awal  koperasi  dikumpulkan  dari  semua  anggotanya. Keanggotaan  dalam  koperasi  memakai  asas  satu  suara.  Karena  itu,    besarnya  modal  yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukanya dari anggota yang lebih  kecil  modalnya.  Kedua,  pemodalan  itu  sendiri  tidak  merupakan  satu-satunya    ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha.
Pemegang  modal  dalam  koperasi  mendapatkan  bagi  hasi  dari  keuntungan  yang diperoleh  koperasi,  begitu  juga  dengan  sisa  hasil  usaha  akan  dibagikan  kepada  anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi, hal ini beararti semakin ia memanfaatkan jasa koperasi semakin besar keuntungan yang kan diperolehnya.
Masfuk Zuhdi 32 mengungkapan bahwa koperasi memiliki dua fungsi yaitu:
a. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari pada anggotanya.
b. Fungsi  sosial  dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan  sosial  yang  dilakukan  secara  gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa  uang yang berasal dari bagian keuntungan koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial.

## Macam-macam Koperasi
Koperasi  dapat  dilihat  dari  dua  segi,  pertama  dan  segi  bidang  usaha  dan  yang  kedua  dilihat dari segi tujuan. 33
Dari segi usaha, koperasi dapat dibagimenjadi  dua macam:
a. Koperasi  yang  berusaha  tunggal( single  purpose ),  yaitu  koperasi  yang  hanya  menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dibidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi.
b. Koperasi  serba  usaha  ( multi  purpose )  yaitu  koperasi  yang  beruasaha  dalam  berbagai bidang, seperti koperasi  yang melakukan pemeblian dan penjualan.
Di lihat dari segi tujuan koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
a. Koperasi  produksi,  yaitu  koperasi  yang  mengurus  pembuatan  barang-barang  yang  bahan- bahanya dihasilkan oleh anggota koperasi.
b. Koperasi  konsumsi,  yaitu  koperasi  yang  mengurus  pembelian  barang-barang  guna memenuhi kebutuhan anggotanya yang membutuhkan modal.
c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yangmembutuhkan modal.
Modal  usaha  koperasi  berasal  dari  uang  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  simpanan sukarela,  uang  pinjaman,  penyisihan  hasil  usaha  termasuk  cadangan  dan  sumber  lain  yang halal.

## Prinsip Koperasi dalam Islam
Prinsip  koperasi  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah  penggunaan  prinsip- prinsip Islam dalam koperasi, hal ini berarti operasional koperasi ini harus mengacu  kepada syari‟at  Islam,  khususnya  fiqh  muamalah.  Maksud  lain,  sesuai  atau  tidaknya  mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.
Menurut  A.  Djazuli  dan  Yadi  Janwari 34 paling  tidak  terdapat  empat  prinsip  utama dalam koperasi:
a. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukan pada keharamanya.
b. Muamlah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka („an taradhin).
c. Muamalah  yang  dilakukan  itu  harus  mendatangkan  maslahat  dan  menolak  mudarat    bagi mansusia ( jaib al-mashalih wa dar’u al-mafasid ).
d. Muamalah  itu  terhindar  dari  kezaliman,  penipuan,  manipulasi,  spekulasi,  riba  dan  hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syara‟.
Prinsip-prinsip dalam muamalah tersebut diaplikasikan dalam akad. Dalam kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer ditemukan berbagai bentu  akad muamalah yang dibenarkan syari‟at Islam. Diantaranya: akad jual beli ( bai atau qirad ), sewa menyewa ( ijarah ), bagi hasil ( mudharabah atau musyarakah ), jaminan ( dhaman atau rahn ) dan lain sebagainya.
Bila dilihat dari jauh, ternyata dalam Islam melakukan persekutuan atau pengkongsian merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan  syara‟, karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga kekuatan ini dapat digunakan untuk  menegakan kebenaran.

## Dalam surat al-maidah ayat 2 Allah berfirman yang artinya:
Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa,    dan  jangan tolon-menolongdalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Koperasi merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong  menolong,  kerjasama,  saling  membantu,  serta  saling  memenuhi  kebutuhan  diantara sesama  anggota,  oleh  karena  itu  koperasi  sangat  sesuai  dengan  ajaran  Islam  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas Ibn Malik r.a Rasululullah SAW bersabda yang artinya:
Tolonglah saudaramu yang menganiaya tau yang dianiaya. Sahabat bertanya: ya Rasullullah aku  dapat  orang-orang  yang  dianiaya,  tapi  bagaimana  caranya  menolong  orang  yang menganiaya? Rasullullah menjawab: kamu tahan dan cegah dia supaya tidak berbuat aniaya, itulah cara menolongnya.
Lebih  jauh  hadits  ini  dapat  dipahami  bahwa  Islammenganjurkan  supaya  para pengusaha-pengusaha  besar  atau  kolongmerat  memperhatikan  pengusah  ekonomi  kecil  dan menegah dengan tidak melakukan praktek-praktek ekonomi yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti  monopoli  dan  kecurangan  lainya  yang  akan  mengakibatkan  makin  tertindas  dan teraniayanya pengusaha kecil dan  menengah.
Prinsip  yang terdapat dalam koperasi adalah berbentuk tolong menolong dan cara ini sangat  disyariatkan  dalam  Islam,  maka  koperasi  ini  sesuai  diistilahkan  dengan  koperasi syari‟ah.
Koperasi  syari‟ah  adalah  koperasi  yang  lebih  mendepankan  kepentingan  anggota,  ia hadir  untuk  membantu  anggota  dalam  mengatasi  kesulitan,  jauh  dari  praktek-praktek  yang diharamkan  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  menurut  Muhammad  Syaltout  koperasi  ini sangatlah  banyak  mamfaatnya,  yaitu  memberikan  keuntungan  kepada  para  anggota  pemilik saham,  memberi    lapangan  pekerjaan  bagi  karyawan,  memberi  bantuan  keuangan  dari sebagian  hasil  usaha  koperasi  untuk    mendirikan  tempat  ibadah,  sekolah  dan  sebagainya. Maka dengan ini jelaslah dalam koperasi syari‟ah tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia  yang kuat/ kaya atas manusia  yang lemah/ miskin), pengelolaanya demokratis  dan  terbuka  ( open  managment )  serta  membagi  keuntungan  dan  kerugian  para anggota  menurut  aturan  yang  berlaku  yang  telah  diketahui  oleh  seluruh  anggota  pemeganag saham.

## J enis Usaha Koperasi
Pada  prinsipnya  usaha  yag  dilakukan  oleh  koperasi  syariah  hampir  sama  dengan koperasi  lainya,  hanya  saja  mekanismenya  mengalami  modifikasi  yang  disesuaikan  dengan ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam ekonomi syariah.
Secara umum usah-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada dua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan usaha penyaluranya.
a. Usaha penghimpunan dana
Usaha penghimpunan dana merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain.
Jenis-jenis  sumber dana yang dapat  dijaring itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana  jenis  modal  dapat  berupa  simpanan  piokok,  simpanan  wajib  dan  simpanan  sukarela anggota.  Sedangkan  sumber  dana  jenis  simpanan  dapat  berupa  tabungan  pembiayaan, simpanan berjangka, mudhrabah dan tabungan koperasi mudharabah . 35
Simpanan  yang  terdapat  pada  koperasi  syariat  terdiri  dari  beberapa  bentuk,  yaitu simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  tabungan  mudharabah,  simpanan  berjangka  mudharabah dan tabungan pembiayaan.
Simpanan  pokok  adalah  simpanan  yang  dibayarkan  satu  kali  yaitu  pada  waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua  anggota  secara  teratur,  biasanya  dalam  jangka  waktu  perbulan.  Tabungan
mudhrabah adalah simpanan yang penyetoranya yang dilakukan seacara berangsur-angsur dan penarikanya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk suatu jangka waktu  berakhir.    Sedangkan  tabungan  pembiayaan  adalah  simpanan  bagi  anggota  yang mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  adalah  simpanan  bagi  anggota  yang  mendaptkan  fasilitas pembiayaan dari koperasi  syariah.
b. Usaha penyaluran dana
Usaha  penyaluran  dana  dalam  koperasi  syariah  dikenal  dengan  istilah  pembiayaan. Sedangkan  dalam  aturan  pemerintah  diistilahkan  dengan  pinjaman.  PP  Nomor  tahun  1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi menjelaskan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan  yang dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  koperasi  dengan  pihak  peminjam  melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.
Menurut A. Djazuli, 36 jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam  bergantung  pada  dasar  yang  digunakan.  Berdasarkan  tujuan  penggunaanya, pembiayaan terdri dari:
a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan  sarana atau alat produksi.
b) Pembiayaan  modal    kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  pengadaan  bahan  baku  atau  barang yang diperdagangkan.
Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:
a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya.
b) Industri,  seperti  pembuatan  kerupuk,  tahu,  tempe,  batu  bata,  kerajinan,  konveksi,  sepatu dan jenis lainya.
c) Pertanian, seperti tanaman sayur mayur, palawija, dan lain-lain.
d) Perternnakan, seperti perternakan ayam, sapi, kambing dan lin-lain.
e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahiot dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan berdsarkan jangka waktu terdiri atas:
a) Jangka pendek, yaitu kurang dari setahun
b) Jangka menegah, yaitu selama satu tahun
c) Jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun.

## Penggadaian Syariah

## Pengertian
Pengadaian dalam fiqh disebut rahn (gadai) yang menurut bahasa adalah nama barang yang  dijadikan  sebagai  jaminan  kepercayaan. 37 Sedangkan  menurut  istilah  seperti  yang dikemukakan  oleh  ulama  Hanafiyah  bahwa rahn (gadai)  adalah  menjadikan  sesuatu  (barang) sebagai  jaminan  terhadap  hak  (piutang)  yang  mungkin  dijadikan  sebagai  pembayaran  hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagianya. 38

## Dasar Hukum
Boleh  tidaknya  transaksi  pengadaian  menurut  Islam  diatur  dalam  al-Qur‟an,  sunnah dan ijtihad, seperti yang dijelaskan berikut ini:
a. Al-Qur‟an surat Albaqarah ayat 283

## Artinya:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)
b. Hadis Rasullullah
Artinya: Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari  seseorang  Yahudi  yang  menjadi  jamninanya  adalah  baju  besinya. (HR.  Bukhari  dan Muslim).
c. Ijtihad ulama
Perjanjian gadai  yang diajarkan dalam Alqur‟an dan hadis  itu dalam pengembangan selanjutnya  dilakukan  oleh  para  fuqaha  dengan  jalan  ijtihad  dan  dengan  kesepakatan  para ulama  bahwa  gadai  diperbolehkan  dan  para  ulama  tidak  pernah  mempertentangkan kebolehanya, demikian juga dengan landasan hukumanya.
Para  Pakar  fiqh  menjelaskan  bahwa  peristiwa  Rasullullah  SAW  menjadikan  baju besinya  sebagai  jaminan  hutang  adalah  kasus al-rahn (gadai)  pertama  dalam  Islam  dan dilakukan sendiri Rasullullah SAW. 39
Pada  cuplikan  sedikit  dasar  hukum  yang  disebutkan  diatas,  membuktikan  bahwa  Islam melegetimasi  berlakunya  pengadaian  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  namun  pengadaian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam.

## Mekanisme Operasional Pengadaian Syariah
Ulama  syafi‟i  berpendapat  bahwa  pengadaian  dikatakan  sah  bila  telah  memenuhi paling tidak tiga syarat berikut:
a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan
b. Penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang
c. Barang yang digadaikan bisa hijual manakala sudah habis masa perlunasan hutang gadai. 40
Berdasarkan  tiga  syarat  diatas,  maka  dapat  diambil  alternatif  dalam  menentukan mekanisme operasional pengadaian syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad yaitu: a. Akad al-qadr al-hasan
Akad al-qadr  al-hasan dilakukan  untuk  nasabah  yang  ingin  mengadaikan  barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah ( rahin ) akan memberikan biaya upah atau fee kepada  pengadaian  ( murtahin )  yang  telah  menjaga  atau  merawat  barang  gadaian ( marhun ).
b. Akad al-mudharabah
Akad  ini  dapat  dilakukan  untuk  nasabah  yang  mengadaikan  jaminanya  untuk menambah  modal  usaha  (pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja).  Dengan  demikian  rahin (nasabah)  akan  memberikan  bagi  hasil  (berdasarkan  keuntungan)  kepada  murtahin  sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.
c. Akad al-bai muqaiyadah
Akad  ini  dapat  dilakukan  jika  rahin  yang  menginginkan  maenggadaikan  barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja  berupa  pembelian  barang,  sedangkan  barang  jaminan  yang  dapat  dimanfaatkan  atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin.
Dengan  demikian,  murtahin  akan  memerlukan  barang  yang  sesuai  dengan  keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat berlangsung sampai bata waktu yang telah ditetapkan.

## Persamaan dan Perbedaan Penggadaian Syari’ah dengan Penggadaian Konvensional
Persamaan dan perbedaan pengadaian syariah dengan pengadaian konvensional adalah sebagai berikut:
1) Persamaan
a) Hak gadai sama-sama atas pinjaman uang
b) Sama-sama ada agunan sebagai jaminan hutang
c) Sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian
d) Biaya barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh pembeli gadai
e) Apabila  batas  waktu  pinjaman  habis  sedangkan  hutang  belum  lunas  dibayar,  maka barang yang digadaikan boleh duijual atau dilelang.
2) Perebedaan
a) Rahn  dalam  hukum  Islam  dilakukan  secara  suka  rela  atas  dasr  tolong  menolong  tanpa mencari keuntungan semata sedangkan gadai konevesional disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
b) Dalam  gadai  konvensional  hak  gadai  hanya  berlaku  pada  benda  yang  tidak  bergerak. Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  rahn  berlaku  pada  seluruh  benda,  baik  harta  bergerak maupun tidak bergerak.
c) Dalam rahn tidak ada isrilah bunga
d) Gadai  konvensional  dilaksanakan  melalui  suatu  lembaga  yang  di  Indonesia  dikenal dengan perum pengadaian, rahn menurut  Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

## Kesimpulan
Dalam perkembangan dewasa inilembaga keuangan syariah non bank berkembang dan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dalam tulisan ini disebabkan keterbatasan segala sesuatu, maka dibatasi hanya dalam empat bentuk,yaitu:
1. Asuransi syariah
2. Baitul mal wa tamwil (BMT)
3. Koperasi syariah
4. Pengadaian syariah
Empat bentuk yang dikemukakan ini hanya sebagai contoh, masih ada dan banyak lagi bentuk  yang  tidakdikemukakan.  Masing-masing  bentuk  ini  mulai  dari  landasan  hukum, prinsip yang dipakai, mekanisme pengelolaan, akad yang digunakan, sistem yang diterapkan, produk  yang dihasilkan, keuntungan  yang diperoleh adalah berdasarkan kepada ajaran  Islam (syariah) dan ini puyla yang membedakanya dengan lembaga keuangan konvensional.

## Endnote
1 Engkos Sadrah dalam Ahmad Hasar Ridwan, BMT, Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari‟ah , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. v
2 Ibid 3 Ibid , h. Ix-x 4 Ibid 5 M. Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional . (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. 1, h. 28
6 Ibid 7 Abdul Azis Dahlan, [et.al.ed], Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 138 8 Ibid 9 M. Syakir Sula, op. Cit ., h.29 10 Ibid 11 Ibid ., h. 33 12 Abdul Azis Dahlan, Op.Cit ., h. 1628 13 Ibid 14 A. Djazuli dkk, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat ( sebuah pengenalan ), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.119.
15 Sofyan Syarif Harahap, Akuntasi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 100-1001
16 A.Djazulli, dkk, Op.Cit .,h. 133 17 M. Syafi‟i Antonio,” prinsip dasar Koperasi Ansuransi Takafur” dalam arbitrasi Islam di indonesia, ( Jakarta:
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, kerja sama dengan Bank muamalat,1994), h.148.
18 Muhammad, lembaga keuangan, umat kontemporer, (yogyakarta: UII press, 2002), h. 135-144
19 Wirdayaningsih, Bank dan Asuransi Islam diIndonesia, ( Jakarta: kencana prenada Media, 2006), h.186-187. Lihat M. Syakir Sula, Op.Cit 20 A. Djazuli, Op.Cit ., h.83 21 M. Amin Aziz, Paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem Syariah: perjalanan, gagasan dan gerakan BMT di Indonesia , ( Jakarta: Gema Insani,2000),h.182
22 Muhammad, lembaga keuangan umat kontemporer, (yogyakarta : UII Press,2000). h. 108
23 Baihaqi Abd. Majid, dkk, Paradigma Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, (Jakarta: Pibuk, 2000), h. 182- 183.
24 A. Djazuli, Op.Cit .,h. 184-185 25 Muhammad Ridwan, Managemen BMT, (Yogyakarta: UII press, 2005), h. 127-129 26 Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah ( Deskripsi  dan Ilustrasi) , ( Yogyakarta: Ekonisia,
2003), h. 89-90
27 Muhammad, Op.Cit ., 118-119 28 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Op.Cit .,h. 191-192
29 Suhendri, fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.289
30 Ali Hasan,Masail Fiqhiyah: zakat, pajak, asumsi dan lembaga keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.67
31 Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya , (Jakarta: Raja Grafindo, 2001),h. 254
32 Masfuk Zuhdi, Masail fiqhiyah, ( Jakarta: Haji Masagung,1991), h. 112
33 Hendri Suhendi, Op.Cit ., h.291-292
34 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Op.Cit ., h.150
35 Ibid., h.155
36 Ibid., h. 158-159
37 Heri sudarsono, Op.Cit ., h. 141
38 Al- Sarakhsi, Al-Mabsuth, 1982, h. 63
39 Nasrum Harun, perdagangan saham di bursa Efek Menurut Hukum Islam , ( Padang: IAIN Press, 1999), h. 253
40 Ibid

## Referensi
A.Djazuli,  dkk, lembaga-lembaga  Perekeonomian  Umat  (sebuah  pengenalan), jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002
Abdul  Aziz  Dahlan,  [et.al.ed], Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  ichtiar  baru  van  Hoeve ,2000
Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta : III T Indonesia, 2003
Ahmad  Hasan  Ridwan,  BMT,  Bank  Islam,  instrumen  lembaga  keuangan  syariah,  bandung  ; Pustaka Bani Quraisy, 2004
Ali  Hasan,  masail  fiqhiyah  :  zakat,  pajak,  asuransi,  dan  lembaga  keuangan,  Jakarta  :  Raja Grafindo, 1997

## Al- Sarakhsi, al- Mabsuth, 1982
Baihaqi  Abd.  Majid,  dkk,  Paradigma  Ekonomi  Kerakyatan  Sistem  Syariah,  Jakarta  ;  pibuk, 2000
Heri  Sudarsono,  Bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  (deskripsi  dan  ilustrasi),  yogyakarta: Ekonisia, 2003
Khasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta: raja grafindo, 2001
M.  Amin  Azis,  Paradigma  baru  lembaga  ekonomi  kenyataan  sistem  syariah:  perjalanan, gagasan dan gerakan BMT di Indonesia, Jakarta: Gema Insani, 2000
M.  Syafi‟i  Antonio,  “prinsip  dasar  operasi  asuransi  takaful”  dalam  arbitrasi  Islam  di indonesia,  Jakarta:  badan  arbitrasi  muamalat  Indonesia,  kerja  sama  dengan  Bank muamalat, 1994
M.  syakir  sula,  asuransi  syariah  (  live  and  general)  :  konsepdan  sistem  operasional,  Jakarta: Gema insani press, 2004, cet.1.
Masfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, Jakarta: haji masagung, 1991.
Muhammad Ridwan, management BMT, Yogyakarta: UII press,2005
Muhammad, Lembaga keuangan umat Kontemporer, Yogyakarta: UII press, 2002
Nasrun Harun, perdagangan saham di Bursa Efek menurut hukum Islam, Padang: IAIN press,
1999
Suhendri, fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
Sofyan Syarif Harahap, Akuntasi Islam, Jakarta: Budi Aksara, 1999
Wirdayaningsih,  Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Kencana  Prenada  media, 2006
Zainuddin Ali, Hukum ekonomi s yariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008