KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KULON PROGO,
REALISASI JANJI KAMPANYE BUPATI HASTO WARDOYO DI TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN PERIODE KE DUA
SL. Harjanta 1
1 Universitas Widya Mataram, Yogyakarta harjantosulis@gmail.com
Abstract: This study examines the realization of the promise of the Kulon Progo regional leader  pair  Hasto  Wardoyo-Sutedjo.  During  the  2017  election  campaign,  the  incumbent couple  was  quite  prominent  in  campaigning  for  the  success  of  the  poverty  alleviation program.  The  success  of  the  poverty  program  during  the  previous  administration, finally succeeded  in  delivering  Hasto-Tedjo  to  maintain  the  seat  of  regent  and  vice  regent  of Kulon  Progo.  Specifically,  this  research  focuses  on  how  to  implement  a  home  surgery program. Home renovation is one of the salient poverty reduction programs carried out by Regent Hasto Wardoyo. This program is quite popular because there are still many Kulon Progo  residents  who  inhabit  unfit  homes.  Another  interesting  thing  is  that  the  funding  of this  program  does  not  rely  on  the  APBDes,  APBD  or  APBN.  However,  sourced  from private  companies  and  BUMD  CSR.  In  addition,  the  house  renovation  program  is  also funded  by  the  zakat  of  civil  servants  managed  by  Bazda  Kulon  Progo.  Despite  having made  a  number  of  anti-poverty  programs,  the  number  of  poor  people  in  Kulon  Progo  is still quite high. Based on BPS data for 2017, the poverty rate is 21 percent. This poverty rate is still relatively high. Compared to the previous year, the poverty rate only fell around 0.3 percent.
Keywords : Policy, Poverty Alleviation and Realization of Campaign Promises.
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  realisasi  janji  pasangan  pemimpin  daerah Kulon  Progo,  Hasto Wardoyo-Sutedjo.  Dalam  masa  kampanye  Pilkada  tahun  2017  lalu, pasangan petahana ini cukup menonjol dalam mengkampanyekan keberhasilan program penanggulangan  kemiskinan.  Keberhasilan  program  kemiskinan  di  masa  pemerintahan sebelumnya,  akhirnya  sukses  mengantarkan  Hasto-Tedjo  mempertahankan  kursi  bupati dan  wakil  bupati  Kulon  Progo.  Secara  khusus,  dalam  penelitian  ini  memfokuskan  pada bagaimana  implementasi  program  bedah  rumah.  Bedah  rumah  adalah  salah  satu program  penanggulangan  kemiskinan  yang  c  ukup  menonjol  yang  dilakukan  Bupati Hasto Wardoyo. Program ini cukup populer karena masih banyaknya warga Kulon Progo yang menghuni rumah tidak layak.  Yang menarik lainnya, pembiayaan  program ini tidak mengandalkan  APBDes,  APBD  maupun  APBN.  Namun,  bersumber  dari  CSR perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu, program bedah rumah juga dibiayai dari zakat PNS  yang  dikelola  Bazda  Kulon  Progo.  Kendati  sudah  membuat sejumlah  program  anti kemiskinan,  jumlah  warga  miskin  di  Kulon  Progo  masih  cukup  tinggi.  Berdasarkan  data BPS  tahun  2017,  angka  kemiskinan  sebesar  21  persen.  Angka  kemiskinan  ini  relatif masih tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan hanya turun sekitar 0,3 persen .
Kata kunci : Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Janji Kampanye

## LATAR BELAKANG
Seperti  prediksi  awal,  pasangan  Hasto  Wardoyo-Sutedjo  unggul  dalam Pilkada  Kulon  Progo  tahun  2017.  Tak  hanya  sekedar  unggul,  pasangan inkumben  ini  bisa  dikatakan  mendapat  dukungan  suara  mutlak.  Berdasarkan rapat  pleno  KPU  Kabupaten  Kulon  Progo,  Hasto-Tejo  mendapat  suara  85 persen. Sedangkan lawannya, Zuhadmono Azhari-Iriani Pramestuti mendapatkan suara 14 persen .
Tabel. 1 Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kulon Progo Berdasar Rapat Pleno KPU Pasangan Calon Parpol Pengusung Suara % Zuhadmono Azhari-Iriani Pramestuti Gerindra, Demokrat, dan PKB 36.874 14,4 % Hasto Wardoyo-Sutejo PDI  Perjuangan,  PKS,  PAN, Partai  Golkar,  Partai  Nasdem, dan Partai Hanura 220.643 85, 6 %

## Sumber : Data Diolah dari KPU Kulon Progo dan Sumber Lain
Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Kulon Progo, pasangan Hasto- Tedjo unggul di di seluruh Kecamatan. Jumlah kecamatan di Kulon Progo sendiri sebanyak 12. Beberapa kecamatan yang suaranya berhasil disapu bersih antara lain Kecamatan Kokap, Temon, Naggulan dan Sentolo.
Dalam  perhelatan  Pilkada  tahun  2017  pasangan  Hasto-Tedjo  mendapat sokongan  koalisi  besar  partai  politik.  Setidaknya  ada  enam  partai  politik  yang mendukung  pasangan  incumbent  ini.  Enam  parti  politik  itu  adalah  PDI Perjuangan,  PKS,  PAN,  Partai  Golkar,  Partai  Nasdem,  dan  Partai  Hanura. Gabungan  enam  partai  ini  juga  memiliki  kursi  mayoritas  di  DPRD  Kabupaten Kulon  Progo.  Dari  total  40  kursi,  koalisi  parpol  pendukung  Hasto-Tedjo menguasai  27  kursi  parlemen.  Kendati  disokong  banyak  partai,  bukan  jaminan seorang  kandidat  kepala  daerah  bisa  memenangkan  Pilkada.  Ini  juga  yang disadari  oleh  Hasto.  Untuk  itu,  dalam  strategi  pemenangan  persaingan  Pilkada, kader  PDI  Perjuangan  ini  tidak  menempatkan  parpol  sebagai  mesin  utama kemenangan.
Seperti  di  banyak  daerah,  faktor  kunci  kemenangan  Pilkada  lebih  pada figur kandidat, bukan seberapa banyak dukungan partai politik. Menyadari hal itu, Hasto  kemudian  membuat  strategi  kampanye  yang  efektif.  Dalam  masa-masa kampanye, dia lebih banyak melakukan tatap muka langsung pada pemilih. Cara door  to  door ini  diyakini  lebih  efektif  untuk  meyakinkan  pemilih.  Selama  masa
kampanye,  dalam  sehari  Hasto  dapat  bertatap  muka  di  15  lokasi.  Meski  efektif, cara  bertemu  dengan kelompok kecil  pemilih  ini  juga  punya kekurangan. Ini tak lepas  dari  wilayah  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  cukup  luas.  Dari  wilayah  satu hingga wilayah lain bisa berjarak puluhan kilo meter. Misalkan Kecamatan Galur dengan  Kecamatan  Samigaluh  memiliki  jarak  hingga  80  kilo  meter.  Dengan begitu, tak bisa seluruh wilayah bisa terjangkau dengan strategi kampanye ini.
Namun lepas dari itu semua, kunci utama kemenangan pasangan Hasto- Tedjo, karena berhasil meyakinkan pemilih saat masa kampanye. Selama masa kampanye,  kader  PDIP  itu  memamerkan  keberhasilan  sejumlah  program  anti kemiskinan.  Program-program  penanggulangan  kemiskinan  tersebut  telah dilakukan  pada  masa  pemerintahan  periode  pertama.  Beberapa  program  anti kemiskinan yang „dijual‟ saat masa kampanye antara lain, program bedah rumah. Ada  dua  skema  dalam  program  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni  ini.  Pertama melalui pemerintah pusat dengan sumber pendanaan APBN. Dan ke dua, melalui kerjasama  pihak  swasta  serta  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yang berada di Kabupaten Kulon Progo.
Sementara  itu  di  bidang  ekonomi,  ada  beberapa  program  populis  yang dikembangkan.  Beberapa  program  antara  lain,  Toko  Milik  Rakyat  (Tomira)  dan Beras Daerah (Rasda). Program ini berkaitan dengan jaringan minimarket swasta berskala  lokal  maupun  nasional  yang  mulai  mengekspansi  seluruh  wilayah  di Indonesia. Tak terkecuali di kabupaten Kulon Progo, minimarket seperti Alfamart dan  Indomart  telah  menanamkan  akarnya  di  hampir  semua  wilayah. Keberadaannya  yang  sering  bersinggungan  dengan  toko  maupun  pasar  rakyat, sering menimbulkan kecemburuan bagi para pedagang dan pelaku usaha. Hal ini disebabkan  modal  yang  besar  membuat  mereka  mudah  menentukan  lokasi strategis,  fasilitas,  kelengkapan  produk,  hingga  kenyamanan  berbelanja  secara maksimal.
Sementara  itu  untuk  program  beras  daerah  (Rasda),  beras  tidak didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, melainkan hasil para petani lokal Kulon  Progo.  Menurut  Hasto  Wardoyo    istilah  beras  untuk  Rakyat  Miskin sungguh  menyakitkan.  Hal  ini  karena  saat  itu  berasnya  banyak  diimpor  dari Vietnam  dan  India.  Beras  impor  ini  lama  di  perjalanan  dan  karenanya  lama disimpan dan menjadi berbau apek.
Satu lagi program populis di bidang ekonomi yakni membangkitkan batik lokal Kulon Progo. Kolon Progo memiliki motif batik yang khas, yakni batik geblek renteng.  Melalui  kebijakan  bela  beli,  industri  batik  geblek  renteng  menjadi meningkat  pesat.  Sebelumnya,  produksi  batik  geblek  renteng  di  Kecamatan Lendah  hanya  berkisar  40  ribu  yard.  Namun  saat  ini  sudah  molanjak  pesat mencapai 200 ribu yard. Batik geblek renteng tak hanya jadi kebanggaan warga lokal,  tetapi  produknya  juga  dipakai  oleh  warga  setempat.  80  ribu  pelajar,  8000 PNS, 4000 pamong, kini menggunakan batik geblek renteng. Dengan begitu, ada 90 ribu orang yang menjadi pelanggan tetap batik geblek renteng.
Dari  paparan  di  atas  maka  peneliti  ingin  meneliti  Kebijakan Penanggulangan  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Kulon  Progo,  sebagai    Realisasi Janji Kampanye Bupati Hasto Wardoyo Di Tahun Pertama Pemerintahan Periode Ke Dua. Dengan tujuan untuk melihat apakah kebijakan yang di tetapkan telah di implementasikan  dengan  baik  dan  memberikan  dampak  positif  atau  tidak  bagi Kabupaten Kulon Progo.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini  berusaha  mengungkapkan  suatu  fakta  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dan permasalahan. Merujuk Moleong 2015 : 11, laporan penelitian deskriptif berisi kutipan data atau memberi  gambaran  penyajian  laporan  tersebut  dan  setiap  bagian  ditelaah  satu demi  satu.  Masih  merujuk  pada  ahli  yang  sama,  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menghasilkan  prosedur  analisis  yang  tidak  menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  wilayah  Kabupaten  Kulon  Progo, Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Di  mana  di  mana,  di  kabupaten  tersebut terdapat  12  kecamatan.  Dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  pihak  yang  akan menjadi informan kunci. Antara lain :  Kepala Daerah atau Bupati Kulon Progo (1 orang), Anggota DPRD Kulon Progo (2 orang).
Dalam penelitian ini, data yang berhasil dihimpun baik data yang bersifat numeric  atau  kuantitatif  maupun  kualitatif  dianalisis  dengan  menggunakan metode analisa kualitatif. Data akan diolah dengan analisa yang bersifat induktif dengan  pendeskripsian.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dikatakan  Sugiyono,
2011 : 13, bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya,  data  yang  pasti  merupakan  suatu  nilai  di  balik  data  yang  tampak. Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menekankan  pada  generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  riset  secara  khusus  mengkaji  program  bedah  rumah  sebagai kebijakan anti kemiskinan yang juga menjadi bagian kampanye Hasto Wardoyo- Sutedjo  dalam  Pilkada  Kulon  Progo  tahun  2017  lalu.  Selama  masa  kampanye, program  bedah  rumah  sering  didengungkan  sebagai  salah  satu  program  yang berhasil  saat  bupati  Hasto  memimpin  Kulon  Progo  pada  periode  pertama. Selama  lima  tahun  pertama  kepemimpin  Bupati  Hasto,  sekitar  6.000  rumah sudah direnovasi.
Budihardjo  (2009)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  permasalahan bidang  perumahan  dan  permukiman  di  Indonesia  adalah  kecilnya  tingkat pemenuhan  kebutuhan  perumahan  yang  layak  dan  terjangkau  bagi  masyarakat miskin.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidakmampuan  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  serta  lemahnya  sistem  dan mekanisme  subsidi  perumahan  bagi  kelompok  masyarakat  tidak  mampu,  baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  peran  pemerintah  dalam menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sasaran untuk berfungsinya sistem  perumahan  yang  terjangkau  harus  dijalankan,  serta  untuk  mereka  yang sangat  tidak  mampu,  pemerintah  harus  menyediakan  subsidi.  Ini  adalah konsekuensi bila negara mengakui bahwa perumahan adalah sebuah kebutuhan dasar (Santoso, 2002).
Sementara  itu,  berdasar  album  kemiskinan  Kabupaten  Kulon  Progo, jumlah  warga  miskin  tahun  2015  mencapai  lebih  dari  20  persen  atau  sekitar  50 ribu penduduk.  Dari puluhan ribu warga miskin tersebut, sebagian besar tinggal di  rumah  tidak  layak  huni.  Program  bedah  rumah  memang  lazim  dilakukan banyak  kepala  daerah  di  Indonesia.  Yang  membuat  beda,  program  di  Kulon
Progo tak sepenuhnya dibiayai oleh APBN/ APBD maupun APBDes namun juga pihak di luar pemerintah.
Berdasar  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  2015  dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKP-AMJ) 2011- 2016, Pemkab Kulon Progo tercatat telah melakukan bedah rumah sebanyak 696 unit.  Yang  menarik,  dalam  memperbaiki  696  rumah  itu,  program  ini  berhasil menyerap  dana  swadaya  masyarakat  sebanyak  Rp13,96  miliar.  Sementara  itu bantuan stimulant (APBD) yang dikeluarkan sebanyak Rp6,96 miliar.
Merujuk  hasil  riset  Wawan  Mas‟udi  dan  Nanang  Indra  pada  tahun  2017 dengan  judul Programmtic  Politics  Shapes  Voters  Preference :  Kulon  Progo Election  2017,  program  ini  diawali  dengan  pendataan  keluarga  dan  penduduk miskin,  yang  hasilnya  dikemas  dalam  bentuk  album  kemiskinan  Kabupaten Kulonprogo 2011. Album tersebut berisi daftar detail nama, alamat, profil rumah dan  penyebab  kemiskinan  yang  dialami  warga  Kulon  progo.  Informasi  tersebut kemudian  dipakai  oleh  Bupati  Hasto  untuk menggerakkan  solidaritas  sosial  dan menghimpun anggaran masyarakat  ( crowd funding ), untuk kemudian digunakan membiayai house upgrading.
Rumah tangga yang menjadi target program akan memperoleh subsidi 10 juta rupiah, dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh komunitas. Sejak tahun lalu, nilai  bantuan  tersebut  ditingkatkan  menjadi  Rp15  juta  tiap  rumah.  Komunitas dimana  rumah  target  akan  direnovasi  akan  membentuk  komite  kecil  untuk memobilisi  sumber  daya  lokal.  Program  bedah  rumah  dilaksanakan  setiap  hari minggu,  di  mana  Bupati  dan  donator  renovasi  rumah  biasanya  akan  hadir menyerahkan  donasi.  Setiap  minggunya,  ada  sekitar  4-14  rumah  yang direnovasi. Selama lima tahun pertama kepemimpin Bupati Hasto, sekitar 6.000 rumah sudah direnovasi.
Sementara  itu,  berdasar  data  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Tahun  Anggaran  2017  Pemda  Kulon  Progo,  cakupan  ketersediaan rumah  layak  huni  pada  tahun  2017  baru  mencapai  90,74  persen  dan  cakupan layanan  rumah  layak  huni  terjangkau  yang  ditargetkan  pada  tahun  2025 mencapai 70 persen pada tahun 2017 baru mencapai 30, 35 persen.  Sedangkan penanganan  lingkungan  sehat  perumahan  telah  berhasil  mengurangi  jumlah rumah  tidak  layak  huni  sebanyak  9.422  unit  rumah  dari  total  rumah  112.038
rumah  di  tahun  2017.  Perbaikan  rumah  tidak  layak  huni  tersebut    melalui program yang melibatkan lintas sektoral.
Berdasar data di lapangan,  ada tiga skema dalam  pelaksanaan program bedah  rumah  „gotong-royong‟  ini.  Pertama  bedah  rumah  yang  dilakukan  oleh Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Kedua melalui Bazas Kulon Progo dan ketiga langsung melalui Hasto Wardoyo .

## Bagan. 1
Skema Pengelolaan Program Bedah Rumah “Gotong royong”
Namun,  Bupati  Hasto  memiliki  istilah  lain  dalam  menyebut  dana  swadaya masyarakat  ini  dengan  menyebutnya  sebagai  dana  „gotong-royong‟.  Dana  „gotong- royong‟ berasal dari beberapa sumber. Diantaranya, keutungan dari rekanan (kontraktor) dan sumbangan 2,5 persen dari gaji PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo. Selain dua sumber  itu,  dana  program  bedah  rumah  juga  berasal  dari  pihak-pihak  lain.  Dalam setahun, Hasto menyebut zakat PNS dapat terkumpul hingga mencapai Rp 270 juta.
“Program  gotong  royong  jadi  magnet  pemerintah  pusat  buat  Kulon  Progo.  Kita membangun  ideologi.  Tidak  Cuma  mbangun  rumah.  Ada  dampak  ikutannya,  yakni
kepedulian  dan  semangat  gotong  royong.  Makna  bedah  rumah  ada  gotong  royong. Kemiskinan  bisa  diatasi  dengan  idologi  Pancasila.”  (Wawancara  Hasto  Wardoyo, 29/3/2018).  Sedangkan  dana  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Forum  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kulon Progo, berhasil menghimpun dana cukup besar. Pada tahun lalu, anggaran yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp1 M.
Tabel. 2 Penyumbang Dana TSP Tahun 2017 No Nama Perusahaan Jumlah Dana TSP (RP) 1 Gapensi/Gapeksindo, Gapeknas 207.700.000 2. PD. BPR. Bank Pasar KP 292.352.475 3. PT. Selo Adikarto 163.452.704 4. PDAM Tirta Binangun 78.000.000 5. Perum Aneka Usaha Kulon Progo 17.902.540 Jumlah 859.407.719
Sumber : Forum CSR/ TSP Kulon Progo
Dana  yang  berhasil  dihimpun  Forum  CSR  itu  sebagian  besar  digunakan  untuk program  bedah  ruman.  Sementara  itu,  kalangan  DPRD  mengakui  jika  program penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan  Bupati  Hasto  Wardoyo  cukup  baik.  Hal tersebut  tercermin,  baik  dalam  APBD  maupun  RPJMD.  Pihak  legislatif  juga  mengakui, DPRD  Kulon  Progo  juga  dilibatkan  eksekutif  dalam  pembahasan  program  anti kemiskinan.  Hal  ini  disampaikan  Ketua  DPRD  Akhid  Nuryati  dan  Priyo  Santoso,  secara terpisah.  Akhid  mengatakan,  Bupati  Hasto  cukup  inovatif  dalam  merancang  program pengentasan  kemiskinan.  Inovatif  yang  dimaksud  politisi  PDIP  ini  adalah  terkait pendanaan  program  anti  kemiskinan,  khususnya  bedah  rumah  yang  tidak  berasal  dari APBD.  Seperti  diketahui,  program  bedah  rumah  di  Kulon  Progo  juga  melibatkan  pihak swasta dan juga bersumber dari zakat PNS.
“Dalam  program  bedah  rumah,  apa  yang  dilakukan bupati  cukup  inovatif.  Tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga berasal dari kalangan swasta. Selama ini, kami sering dilibatkan dalam pembahasan, baik formal maupun informal.” (Wawancara Ketua DPRD  Kulon  Progo,  Akhid  Nuryati).  Kendati  begitu,  kalangan  DPRD  juga  melihat  ada sejumlah  kelemahan  dalam  pelaksanaan  program  bedah  rumah  tersebut.  Beberapa permasalahan  itu  antara  lain,  dana  terbatas  hingga  tidak  sinkronnya  antar  dinas  atau instansi.  Soal  dana  memang  bedah  rumah  membutuhkan  dana  yang  besar,  sementara ini  anggaran  yang  ada  jumlahnya  terbatas.  Sedangkan  soal  sinkronisasi,  antar  instansi masih  belum  padu.  Idealnya,  setelah  program  bedah  rumah  selesai,  kemudian  disusul program lain, misalkan jambanisasi.
“Kelemahan  lainnya  yaitu  soal  besaran  nilai  bantuan.  Sebelumnya,  bantuan hanya  Rp10  juta.  Ini  cukup  memberatkan  bagi  pemilik  rumah  maupun  warga  sekitar. Untuk  itu  saat  ini  sudah  dinaikkan  jadi  Rp15  juta.  Ke  depan,  DPRD  mendorong  terus
meningkat,  Rp20  juta  hingga  Rp25  ju ta tiap rumah.” (Wawancara anggota DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso)
Selanjutnya,  apa  dampak  program  bedah  rumah  dalam  upaya  mengurangi tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Kulon  Progo.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS) tahun 2017, angka kemiskinan di Kulon  Progo masih cukup tinggi,  yakni  sebesar 21  persen.  Dibandingkan  tahun  sebelumnya,  penurunan  angka  kemiskinan  hanya  0,3 persen.  Kendati  begitu,  Bupati  Hasto  Wardoyo  memiliki  argument  sendiri  dalam merespon  data  tersebut.  Menurutnya  pemerintah  pusat  tidak  tepat  dalam  menentukan standar  dalam  mengukur  angka  kemiskinan  di  Kulon  Progo.  Dalam  survey  tahun  lalu, pemerintah pusat menetapkan standar pendapatan yang cukup tinggi yakni Rp 311.000. Standar  tersebut  jauh  berbeda  dengan  daerah  lain,  misalkan  di  Gunung  Kidul  yang hanya sebesar Rp270.000. Jika standar penghitungan disamakan dengan Gunung Kidul, maka  Hasto  mengklaim  jika  angka  kemiskinan  di  Kulon  Progo  turun  drastis  menjadi  16 persen.

## KESIMPULAN
Dalam  kampanye  Pilkada  tahun  2017  lalu,  isu  program  anti  kemiskinan cukup  menonjol  disampaikan  pasangan  Hasto  Wardoyo  dan  Sutedjo.  Program anti  kemiskinan  tersebut  sebenarnya  „keberhasilan‟  pelaksanaan  program sebelumnya.  Seperti  diketahui,  pasangan  ini  merupakan  incumbent  yang  ingin kembali  meraih  kursi  bupati  dan  wakil  bupati  untuk  periode  ke  dua.  Seperti prediksi  awal,  kampanye  kesuksesan  program  anti  kemiskinan  ini  berhasil mengantarkan  Hasto  dan  Sutedjo  memenangi  Pilkada  tahun  2017  lalu.  Pada Pilkada  tersebut,  pasangan  yang  diusung  PDI-P,  PAN,  Golkar,  PKS,  Nasdem dan  Hanura  tersebut  mampu  meraih  220.643  suara  atau  85,6  persen. Sedangkan  lawannya,  Zuhadmono-Iriani  hanya  berhasil  mengumpulkan  36.874 suara, atau 14,4 persen saja.
Salah  satu  kebijakan  anti  kemiskinan  yang  didengungkan  dalam  masa kampanye  adalah  program  bedah  rumah.  Program  ini  sebenarnya  sudah dilakukan  Bupati  Hasto  sejak  masa  pemerintahan  periode  pertama.  Yang berbeda,  program  bedah  rumah  ini  tidak  mengandalkan  anggaran  pemerintah (APBD  maupun  APBN),  melainkan  bersumber  dari  swasta  dan  zakat  PNS. Selama  5  tahun  berkuasa,  sudah  ada  6  ribu  rumah  tidak  layak  huni  yang diperbaiki. Hampir setiap tahun ada sekitar 1.000 rumah yang diperbaiki. Dalam
program ini, penerima bantuan mendapatkan dana Rp10 juta hingga Rp15 juta. Anggaran itu berasal dari CSR perusahan swasta maupun BUMD di Kabupaten Kulon Progo.  Sumber lainnya,  program bedah rumah ini juga didanai dari  zakat PNS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (Bazda) Kulon Progo.
Berdasar  data  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Tahun Anggaran  2017  Pemda  Kulon  Progo,  cakupan  ketersediaan  rumah  layak  huni pada tahun 2017 baru mencapai 90,74 persen dan cakupan layanan rumah layak huni  terjangkau  yang  ditargetkan  pada  tahun  2025  mencapai  70  persen  pada tahun 2017 baru mencapai 30, 35 persen.  Sedangkan penanganan lingkungan sehat  perumahan  telah  berhasil  mengurangi  jumlah  rumah  tidak  layak  huni sebanyak  9.422  unit  rumah  dari  total  rumah  112.038  rumah  di  tahun  2017. Perbaikan  rumah  tidak  layak  huni  tersebut    melalui  program  yang  melibatkan lintas sektoral.
Namun  apakah  program  anti  kemiskinan  tersebut  berdampak  signifikan mengurangi jumlah warga miskin di Kulon Progo? Berdasatkan data BPS tahun 2017,  angka  penduduk  miskin  di  kabupaten  tersebut  masih  cukup  besar,  yakni mencapai  21  persen.  Dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  penurunan angka  kemiskinan  masih  sekitar  0,3  persen.  Lepas  dari  soal  standar  yang  jadi acuan  dalam  pendataan  warga  mikisn  di  Kulon  Progo,  pemda  setempat  masih harus bekerja keras dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adul Wahab, Sholichin. 1997. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta. Bumi Aksara.1997
Chadwik, Bruce A : Metode Penelitian Ilmu Sosial diterjemahkan dicetak oleh IKIP Semarang Press cetakan pertama 1991
Dunn, William N : Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition Second Edition  dalam  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua – Yogyakarta by Gadjah Mada University, 2002
Fermana  Surya  : Kebijakan  Publik  :  Sebuah  tinjauan  Filosofis .  Yogyakarta.PT. Ar-Ruzz Media, 2009
Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael  Huberman,  An alisa  Data  Kualitatif,  Buku Sumber tentang Metode-metode Baru , UI Press, Jakarta, 1992
Moleong,  J.  Lexy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  PT.  Remaja Parsons,  Wayne  :  Public  Policy:  Pengantar  Teori  &  Praktis  Analisis Kebijakan Jakarta : Kencana 2005
Ratminto  &  Atik  Septi  W. Manajemen  Pelayanan:    Pengembangan  Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005
Sanapiah  Faisal. Penelitian  Kualitatif,  Dasar-dasar  dan  Aplikasinya ,  Yayasan Asah-Asih-asuh, Malang,1990
Setijaningrum.Erna  : Buku  Ajar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Surabaya.PT.Revka Petra Media. 2011
Sinambela,  Lijan  Poltak. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasinya Jakarta. Bumi Aksara. 2006
Widodo,  Joko. Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan  aplikasi  analisis  proses kebijakan publik , Bayumedia Publishing Malang. 2007
Winarno,  Budi. Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta.PT. Buku Seru 201