Evaluasi Manajemen Data Operational pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menggunakan DMBOK dan CMMI (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)
Futry Diviana Agnia 1 , Deden Abdul Wahab Sya’roni 2*
Computer Science Department, Binus Graduate Program – Master of Computer Science Bina Nusantara Universit, Jakarta, Indonesia
1 Program Studi Magister Sistem Informasi UNIKOM Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
1 futry.75120008@mahasiswa.unikom.ac.id
2* Program Studi Magister Manajemen UNIKOM Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
2* dedenwahabs@unikom.ac.id
Diterima: 2-11-2023 ; Review: 11-12-2023; Disetujui: 12-07-2024
Cara sitasi: F. D. Agnia, D. A. W. Syaroni, “Evaluasi Manajemen Data Operational pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menggunakan DMBOK dan CMMI,” Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja TI, vol. 10, no. 1, pp. 34-43, 2024.
ABSTRAK –  Tata  kelola  data  yang  besar  dan  validitasnya  sangat  penting  bagi  pengambilan kebijakan  publik,  termasuk  di  Kementerian  Sosial.  Kesalahan  tata  kelola  dapat  menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, terutama karena perbedaan data di sistem terintegrasi dan luar sistem. Penelitian ini mengkaji masalah tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas  Sosial  Provinsi,  menggunakan  framework  DMBoK  dan  CMMI  pada  Data  Storage  and Operations.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  model  Grounded  Theory, melibatkan  wawancara  dan  kuesioner  untuk  membentuk  teori  dasar  bagi  rekomendasi  tata kelola data di masa depan. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan observasi, lalu diolah dengan reduksi data, perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member checking. Hasil penelitian diharapkan memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan tata kelola data DTKS.
Kata Kunci – Data Operational, DMBoK, CMMI, Tata Kelola, Data Storage and Operations, Kualitatif.
ABSTRAC T — Data governance is crucial for public policy, including in the Ministry of Social Affairs. Errors in data management can lead to misallocation of social assistance, particularly due to discrepancies between integrated system data and external data. This research examines data governance issues in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) at the Provincial Social Services, using the Data Management Body of Knowledge (DMBoK) and Capability Maturity Model Integrations (CMMI) frameworks for Data Storage  and  Operations.  The  study  employs  a  qualitative  approach  with  Grounded  Theory,  involving interviews  and  questionnaires  to  form  the  foundational  theory  for  future  data  governance recommendations. Data collection methods include surveys, interviews, and observations, followed by data reduction,  extended  observation,  triangulation,  and  member  checking.  The  research  aims  to  provide solutions and recommendations to improve DTKS data governance capabilities.
Key Words — Operational Data, DMBoK, CMMI, Governance, Data Storage and Operations,

## Qualitative

## 1. P ENDAHULUAN
Dewasa ini, sejumlah besar data diproduksi oleh berbagai  lembaga  atau  organisasi,  baik  swasta maupun  pemerintahan.  Volume  data  yang  sangat
besar  ini  menimbulkan  tantangan  baru  di  berbagai perspektif  terhadap  suatu  data,  seperti  arsitektur data, pengelolaan data, dan operasional data [1]. Saat ini,  data-data  tersebut  bukan  hanya  menjadi  suatu data  pasif  yang  menyimpan  informasi,  melainkan
data aktif atau hot data yang dijadikan sebagai suatu alat pengambilan keputusan di organisasi swasta dan menjadi  alat  pertimbangan  dibuatnya  kebijakan publik oleh organisasi pemerintahan [2]. Sudah tentu bahwa pengelolaan terhadap volume data, validitas data, aliran data, dan veracity data menjadi urgensi di berbagai organisasi [3].
Manajemen  data  menjadi  salah  satu  komponen krusial  bagi  pemerintah,  tidak  dapat  dipungkiri proses ini mengharuskan setiap data yang masuk ke pemerintah  diproses,  diolah  dan  disimpan  untuk keperluan  dalam  sebuah  organisasi  [4],  [5].  Di Indonesia,  pun  begitu  di  seluruh  negara  di  dunia, memiliki suatu organisasi pemerintah yang bergerak di  bidang  sosial.  Sebagaimana  dalam  salah  satu agenda  pemerintah  untuk  mengentaskan  jurang kemiskinan  melalui  bantuan-bantuan  sosial,  maka terdapat  suatu  organisasi  di  berbagai  tingkat pemerintahan,  yang  disebut  dengan  Dinas  Sosial, dan salah satunya adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.  Adapun  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai Pengendalian dan Pengawasan pada program yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia berada di bawah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial (Pusdatin Kesos) mengembangkan Aplikasi Sistem
Informasi Kesejahteraan  Sosial-Next  Generation  (SIKS-NG). Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi yang berbasis web yang  digunakan  untuk  mengelola  data  terpadu kesejahteraan  sosial  yang  meliputi  data  bantuan sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) [6].
Permasalahan  yang  muncul  pada  penelitian  ini terkait dengan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG. Kendala data yang dialami terkait dengan validitas data  dari  berbagai  proses  tata  kelola  data  dimulai dari  tahap  pengumpulan  data,  penyimpanan  data, hingga  pengambilan  keputusan  yang  didasari  atas data yang tersimpan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan agar dasar penerimaan bantuan sosial  untuk  berbagai  kegiatan  program  bantuan sosial Kementerian Sosial RI tepat sasaran dan sesuai dengan  kondisi  sesungguhnya  di  lapangan  [7]. Adanya audit untuk menentukan kinerja manajemen data yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diharapkan  dapat  mendorong  meningkatnya  tata kelola data terhadap manajemen data berupa inisiatif jangka  panjang  dalam  mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk dapat memberikan tolak ukur  atau  perspektif  lain  untuk  dapat  melakukan perubahan di masa yang akan datang [8],[9].
Keterbaruan penelitian ini adalah evaluasi kinerja tata  kelola  DTKS  yang  diharapkan  dapat memberikan peningkatan kualitas, ketersediaan, dan
pelayanan  pemanfaatan  data  untuk  memberikan rekomendasi  mekanisme  tata  kelola  data  terhadap kebijakan  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tata  kelola  DTKS  guna  meningkatkan  kualitas, ketersediaan, dan pelayanan data, serta memberikan rekomendasi  mekanisme  tata  kelola  data  terhadap kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  dikarenakan  peneliti mencoba  untuk  menyusun  pola  abstrak  dari permasalahan  yang  terjadi  pada  tata  Kelola  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dan  diolah sedemikian rupa menjadi simpulan yang terstruktur dan terukur [10].
Penelitian  ini  mengumpulkan  data-data  terkait fenomena  yang  terjadi  dalam  proses  pengawasan dan pengendalian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Provinsi  Jawa Barat. Data yang didapatkan berdasarkan fenomena di  lapangan  tersebut  dikumpulkan  dan  diolah sehingga  dapat  ditarik  simpulan  masalah-masalah yang  terjadi  pada  proses  pelaksanaan  fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut. Setelah itu, dilakukan  analisis  mendalam  sehingga  terciptanya suatu  teori  yang  berupa  rekomendasi-rekomendasi yang  dapat  diimplementasikan  Dinas  Sosial  Jawa Barat  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan pengendalian  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) [10].
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penelitian mengikuti  suatu  alur  pembahasan  penelitian  yang telah  dibuat  dan  diadaptasi  dari  alur  penelitian kualitatif  pada  buku  ‘ Research  Design:  Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition’ dari Creswell [10]. Alur pembahasan penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

## Gambar 1. Alur Penelitian
A. Sumber Data Penelitian Sumber  data  penelitian  pada  penelitian  evaluasi data operasional data ini berjumlah satu orang. Satu orang tersebut merupakan pimpinan yang menaungi segala  bentuk  operasional  DTKS  termasuk wewenang pengambilan keputusan. Tentunya, satu orang  pimpinan  sebagai  sumber  data  dalam penelitian ini sudahlah cukup, mengingat wewenang dan tanggung jawab yang sentral dari sumber data penelitian  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  tipikal penelitian  kualitatif  menurut  Creswell  [10],  yang menyatakan  bahwa  sumber  data  pada  penelitian kualitatif  bukanlah  dilihat  dari  segi  jumlah, melainkan  kualitas  dan  kapasitas  dari  sumber  data tersebut. Peran dan tanggung jawab sentral seorang sumber  data  penelitian  diharapkan  memberikan validitas informasi yang bisa diolah oleh Peneliti dan menghasilkan Dalam menentukan tingkat pandangan  positif  terhadap  pengelolaan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS),  analisis deskriptif  diperlukan  suatu  gagasan  rekomendasi yang komprehensif dan tepat guna.
B. Angket Kualitatif
Cara  penentuan  data  yang  pertama  adalah kuesioner atau angket.   Kuesioner atau  angket menggunakan scoring  Semantik  Diferensial 7  skala dengan penyajian data secara deskriptif.
Tabel I  Standar Penilaian Skala Semantik Diferensial
Keterangan Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skala 7 (Klausul Premis Pro) 7 1 Skala 6 6 2 Skala 5 5 3 Skala 4 4 4 Skala 3 3 5 Skala 2 2 6 Skala 1 (Klausul Premis Negasi) 1 7
Dalam  menentukan  tingkat  pandangan  positif terhadap  pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS),  analisis  deskriptif  diperlukan  untuk menginterpretasikan central tendency atau kecenderungan  dari  skor  tiap-tiap  pernyataan. Analisis  deskriptif  tersebut  menggunakan  rumus sebagai berikut:
𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 = !"#$" &'() * 𝑥𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑀𝑀𝐼 (1)
Hasil  persentase  dari  rumus  tersebut  akan menginterpretasikan  tingkat  pandangan  positif terhadap  pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  menjadi  berbagai  kategori  yang disesuaikan  dengan  CMMI  [11],[12],[13].  Kategori tersebut seperti tertera pada tabel 2.
Tabel 2. Kategori CMMI Level Kategori Deskripsi 5 Optimizing Aktivitas yang dilakukan didukung  oleh  teknologi  dan selalu  dilakukan  peningkatan berkelanjutan 4 Quantitatively Managed Aktivitas  sudah  terstandarisasi, terukur, dan terkontrol 3 Defined Aktivitas telah dilakukan berdasarkan  ketentuan,  namun tidak ada control yang jelas 2 Managed Aktivitas  dilakukan  tanpa  syarat dan belum ada prosedur 1 Initial

## Aktivitas dijalankan
Dalam  menyusun  angket  kualitatif  dilakukan berdasarkan gambaran pengelolaan data pada Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  area  knowledge  yang dipilih Data  Storage  and  Operations sesuai  dengan kondisi operasional mencakup kemampuan, tujuan, asset, dan prioritasnya saat ini [11],[14]. (Tabel 3)
Tabel 3. Angket Kualitatif No Aktivitas Pernyataan 1 Implement and Control Database Environments Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat melakukan  implementasi  database dari  tahap  development  sampai production
Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  petunjuk  teknis  dan spesifikasi  database  environment yang  jelas  dalam  setiap  tahapan implementasi database Dinas  Provinsi  Jawa  Barat  selalu menerapkan petunjuk dan spesifikasi  environment  pada  saat implemetnasi database 2 Obtain Externally Sourced Data Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memilki  peraturan  dan  standarisasi untuk sumber data dari luar Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan  peraturan  dan  standar untuk sumber data dari luar 3 Plan for Data Recovery Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki Data Availability SLA dan Data Recovery Plan Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan  Data  Availability  SLA dan  Data  Recovery  Plan  untuk memastikan ketersediaan data 4 Backup and Recover Data Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  peraturan  yang  mengatur tentang  backup  dan  recovery database Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menerapkan  peraturan  mengatur tentang  backup  dan  recovery database 5 Set Database Performance Service Levels Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menerapkan  SLA  (Service  Level Agreement) performance database Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjadikan  SLA  sebagai  acuan untuk melakukan perbaikan performance database 6 Monitor and Tune Database Performance Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  standar  pelaporan  yang harus  dibuat  secara  periodik  untuk memonitor performance database
Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjadikan  laporan  sebagai  acuan untuk  melakukan  tuning  untuk meningkatkan performance database 7 Plan for Data Retention Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  prosedur  tentang  storage management Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan prosedur tentang storage management 8 Archive, Retain, and Purge Data Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  peraturan  tentang  archive, retain, dan purge data Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menerapkan peraturan tentang archive, retain, dan purge data 9 Support Specialized Databases Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki  prosedur  yang  jelas  untuk specialized database Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan  prosedur  yang  jelas untuk specialized database
No Aktivitas Pernyataan 10 Understand Data Technology Requirements Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki Data Technology Requirements  yang  terstandarisasi dalam proses implementasi database Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan Data Technology Requirements  sudah  sesuai  dengan kebutuhan yang sebenarnya 11 Define the Data Technology Architecture Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki ketentuan yang jelas untuk Data Technology Architecture Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan Data Technology Architecture  sudah  sesuai  dengan arsitektur yang dibutuhkan 12 Evaluate Data Technology Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat melakukan  proses  evaluasi  Data Technology  yang  terstandarisasi (mengevaluasi  dan  megukur  semua alternative teknologi dan memutuskan teknologi yang terbaik berdasarkan peringkat alternative )
13 Install and Administer Data Technology Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki prosedur dan dokumentasi dalam  proses  install  and  administer Data Technology Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan  proses  install  and administer  sesuai  dengan  prosedur dan selalu didokumentasikan dengan baik 14 Inventory and Track Data Technology Licenses Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat memiliki pencatatan resmi terhadap Data  Technology  Licenses  yang  ada di  organisasi  (audit,  memeriksa lisensi, dan biaya tahunan) Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat melakukan evaluasi pencatatan resmi  terhadap  Data  Technology
Licenses terhadap lisensi yang sudah obsolete,  unsupported,  less  useful, atau too expensive 15 Support Data Technology Usage and Issues Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat berusaha  mengidentifikasi  isu-isu terkait Data Technology Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menangani  isu-isu  terkait  Data
Technology
Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat telah  melakukan  pelatihan  untuk mendukung data manajemen

## C. Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara  tidak  terstruktur  merupakan  cara penentuan  data  yang  berperan  sebagai  pendukung bagi  kuesioner  atau  angket.  Seperti  namanya, wawancara  tidak  terstruktur  bersifat  tidak terstruktur.  Oleh  karena  itu,  wawancara  tidak terstruktur  berjenis open-ended  question .  Meskipun tidak  terstruktur,  arah  pertanyaan  wawancara memiliki dasar pijakan, yaitu poin pernyataan pada kuesioner atau angket. Wawancara tidak terstruktur bertujuan  untuk  memperdalam  pendapat  atau penilaian Sumber data penelitian yang tertera pada kuesioner atau angket, sehingga konteks pertanyaan
akan  memperdalam  aspek  ‘mengapa’  dan ‘bagaimana’[10].
D. Observasi Dokumentatif
Cara penentuan data dengan observasi dokumentatif  merupakan  suatu  proses  untuk memperdalam  fenomena  berdasarkan  dokumen- dokumen dalam lingkup pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini memungkinkan peneliti  untuk  mendapatkan  insight  yang  mungkin terlewatkan  pada  proses  pengambilan  data menggunakan  angket  dan  wawancara  tidak terstruktur.  Cara  penelitian  ini  juga  memberikan conclusion  judgment yang  selanjutnya  divalidasi dengan  member  checking  apabila  terdapat pernyataan  yang  bersifat  kontradiktif  dari  seorang sumber  data  penelitian  pada  cara  penentuan  data yang berbeda [15].

## 2. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Data  management  maturity  digunakan  pada penelitian  ini  untuk  dapat  mengukur  pada  Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  mengelola  dan menggunakan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS).  Rancangan  ini  mengacu  pada  Buku Data Management  Book  of  Knowledge (DMBOK)  yang mencakup  kegiatan  pengelolaan  data  berdasarkan operasional untuk mendapatkan beberapa hal yang dapat  menunjang  kebutuhan  Dinas  Sosial  Provinsi Jawa  Barat.  Hasil  analisa  ini  berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan.

## A. Hasil Analisa Maturity
Dalam  melakukan  analisa  kondisi  existing maturity berdasarkan aktivitas pada Data Storage and Operations yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi  dampak  perubahan,  mendukung inisiatif integrasi data, dan membangun penyimpanan  data  yang  lebih  akurat  dan  efisien berupa  hasil  rata-rata  dari  setiap  pernyataan  yang menyusun suatu aktivitas, (Tabel 4).
Tabel 4. Hasil Perhitungan Existing Maturity
Aktivitas Result Kategori CMMI Implement and Control Database Environments 3,66 Quantitatively Managed Obtain Externally Sourced Data 5,00 Optimizing Plan for Data Recovery 3,57 Quantitatively Managed Backup and Recover Data 2,50 Defined Set Database Performance Service Levels 4,29 Optimizing Monitor and Tune Database Performance 5,00 Optimizing Plan for Data Retention 4,29 Optimizing Archive, Retain, and Purge Data 1,43 Managed Support Specialized Databases 4,29 Optimizing Understand Data Technology Requirements 1,43 Managed Define the Data Technology Architecture 1,43 Managed
Aktivitas Result Kategori CMMI Evaluate Data Technology 4,29 Optimizing Install and Administer Data Technology 5,00 Optimizing Inventory and Track Data Technology Licenses 1,43 Managed Support Data Technology Usage and Issues 5,00 Optimizing
Secara  keseluruhan,  tingkat  maturity  berada  di angka  3.51  dengan  kategori  CMMI  yaitu Quantitatively  Managed ,  sehingga  memiliki  gap  1,49 untuk kondisi ideal atau to be yang diharapkan yaitu dengan  skor  5.  Dapat  dilihat  bahwa  aktivitas  yang sudah  mencapai  target  hanya  4  (empat)  dari  15 (limabelas)  dari  aktivitas  berdasarkan Data  Storage and Operations . Dengan melakukan perhitungan pada setiap sub-aktivitas penilaian, terdapat beberapa nilai gap antara as  is-to  be sehingga  telihat  perbandingan antara  kondisi  existing  dan  harapan  untuk  kriteria rekomendasi dimasa yang akan datang.
Adapun  data  dukungan  berupa  wawancara  dari berbagai pernyataan yang diajukan diantaranya:
1. Implement and Control Database Environments
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  terus  berupaya  dalam mengimplementasikan  database  dari  proses pengembangan  hingga  produksi.  Hal  ini  sejalan dengan kewajiban Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk  mengimplementasikan  database  secara komprehensif  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Namun,  narasumber  pun  menuturkan  bahwa implementasi database masih dalam proses menuju optimal  dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan seperti  menangani  masalah  teknis  yang  timbul dalam pengelolaan data DTKS. Dalam impelementasi-nya, narasumber menuturkan tidak ada masalah dalam upaya mengikuti aturan yang ada  dalam  mengelola  data,  melainkan  masalah timbul  pada  proses  teknis  pengelolaan  data  dan dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  relatif singkat.  Masalah  tersebut  antara  lain, field data yang urutannya kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pengelola data DTKS harus melakukan  re-arrange  agar  keterbacaan  data tersebut  menjadi  lebih  mudah  dan  efisien. Narasumber  menuturkan  bahwa  petunjuk  teknis yang ada belum-lah lengkap dan perlu dilengkapi di  masa  yang  akan  datang.  Meskipun  petunjuk teknis  yang  ada  belumlah  lengkap,  bukan  berarti petunjuk teknis yang ada menjadi hal yang sia-sia, melainkan harus tetap dijalankan dengan optimal.
2. Obtain Externally Sourced Data
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam
pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki peraturan dan standarisasi  untuk  sumber  data  dari  luar.  Hal  ini dikarenakan  rentan  terjadinya  kesalahan  apabila pengelolaan  data  dari  sumber  luar  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Barat  tidak  memiliki  aturan  dan standar  yang  jelas.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  peraturan  dan standar  tersebut  sebagai  upaya  meminimalkan kesalahan  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  selalu  menjalankan peraturan  dan  standar  pengelolaan  data  dari sumber luar dengan optimal. Hal ini dikarenakan memang sebagian besar sumber data DTKS adalah dari  tingkat  kota,  sehingga  data  yang  diterima  di tingkat  Provinsi  harusnya  memiliki  standar  dan peraturan pengelolaan data. Standar dan peraturan pengelolaan  data  tersebut  bertujuan  agar memberikan  petunjuk  yang  utuh  kepada  seluruh pengelola  baik  staff  atau  coordinator  dan meminimalkan  segala  bentuk  kesalahan  se perti human error atau technical error .
3. Plan for Data Recovery Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki Data availability SLA  dan Data  recovery plan  yang  sejatinya mengikuti  ketentuan  dari  Kementrian  Sosial  RI. Oleh  karena  itu ,  Data  availability SLA  dan Data recovery plan yang ada haruslah melalui pengajuan ke  Kementrian  Sosial  RI  yang  memakan  waktu sekitar 2-3 bulan. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Provinsi  Jawa  Barat  harus  membuat  prosedur internal untuk mendapatkan data tersebut, kendati sejatinya data tersebut diambil dari lapisan hierarki yang  paling  bawah,  yaitu  Dinas  Sosial  tingkat Kota/Kabupaten  beserta  perangkatnya  hingga  ke tingkat kelurahan. Dengan kondisi demikian, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengajukan kebutuhan data kepada Kementrian Sosial RI sebanyak 3 kali dalam  setahun  dengan  bersurat  kepada  Menteri Sosial RI atau Kepala Daerah tingkat Kota/Kabupaten  setiap  bulan  Februari,  Juli,  dan November.  Kondisi  ini  mengisyaratkan  masalah yang  timbul  akibat  prosedur  tersebut,  dimana validitas  data  menjadi  menurun  karena  memiliki rentang  waktu  yang  cukup  lama.  Disamping  itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menjalankan Data Availability SLA  dan Data  Recovery  Plan untuk memastikan ketersediaan data. Menurut narasumber  selaku  pimpinan  yang  memiliki kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  selalu  berusaha menjalankan  Data  availability  SLA  dan  Data
recovery  plan  dengan  optimal,  kendati  dengan segala informasi yang terbatas.
4. Backup and Recover Data
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak memiliki peraturan yang baku dari Kementrian Sosial RI terkait backup dan  recovery  database  DTKS.  Hal  yang  bisa dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat adalah  melakukan  backup  dan  recovery  database secara  mandiri  sesuai  dengan  kebutuhan  data DTKS.  Selain  itu, backup  dan  recovery  database menyampaikan bahwa saat ini hanya memiliki satu computer  yang  tidak  secara dedicated digunakan untuk operasional pengelolaan data DTKS. Hal ini mendorong  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat berusaha  seoptimal  mungkin  untuk  memiliki  dan menjalankan peraturan tentang backup dan recovery database kendati tidak memiliki peraturan baku dari Kementrian Sosial RI. Hal ini ditunjukkan dengan upaya  memiliki  d uplikasi  data pada storage lain. Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  berinisiatif melakukan backup dan recovery  database karena menyadari keandalan yang minim dari perangkat keras  yang  digunakan  untuk  operasional pengelolaan data DTKS. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat  menyampaikan  bahwa  mereka  hanya memiliki satu komputer yang tidak dedicated untuk operasional pengelolaan data DTKS. Hal ini berarti computer tersebut bukan hanya digunakan untuk mengelola  data  DTKS,  melainkan  berbagai keperluan data dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

## 5. Set Database Performance Service Levels
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  berupaya  untuk menerapkan  dengan  optimal  SLA  ( Service  Level Agreement ) performance  database dengan  segala keterbatasannya.  Namun,  Dinas  Sosial  Provinsi Jawa  Barat  selalu  mengacu  kepada  SLA  dalam perbaikan performance database. Hal ini dilakukan agar  tercipta  perbaikan  yang  sejalan  dengan arsitektur data yang baik dari Kementrian Sosial RI maupun  Dinas  Sosial  tingkat  Kota/Kabupaten, sehingga segala perbaikan pengelolaan data DTKS bisa  sejalan  dan  tidak  mengganggu  siklus  data DTKS dari hulu ke hilir.
6. Monitor and Tune Database Performance
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat harus memiliki standar pelaporan  secara  periodik  karena  memang pelaporan  tersebut  dibutuhkan  sebagai  bentuk pertanggung  jawaban  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa Barat kepada Kementrian Sosial RI dalam lingkup DTKS. Hal ini juga dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa  Barat  harus  selalu  menjadikan  pelaporan terdahulu  sebagai  acuan  dalam  melakukan perbaikan performance database . Hal ini dikarenakan untuk  mempermudah  dalam  operasional  data DTKS  dan  sebagai  bentuk following  the  rules dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
7. Plan for Data Retention
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  prosedur storage  management  yang  cukup  jelas  untuk dijalankan.  Hal  ini  mendorong  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Barat  selalu  menjalankan  prosedur storage management terkait pengelolaan data DTKS.
8. Archive, Retain, and Purge Data Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak memiliki peraturan tentang  archive,  retain,  dan  purge  data  terkait pengelolaan data DTKS. Hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah menumpuk keseluruhan data DTKS dari awal sampai saat ini, walaupun data tersebut mungkin sudah usang dan validitas  serta  reliabilitas  data  tersebut  sudah menurun  drastis.  Hal  tersebut  dilakakukan  untuk mempermudah tracking data DTKS jika suatu saat di  masa  yang  akan  datang  dibutuhkan  kembali. Pun  hal  ini  sebagai  upaya  sementara  selagi  tidak adanya  peraturan  baku  tentang  tentang archive, retain,  dan  purge data  terkait  pengelolaan  data DTKS.  Disamping  itu,  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa Barat  tidak  memiliki  peraturan  tentang archive, retain, dan purge data  terkait  pengelolaan  data DTKS. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan baku  yang  mnegatur  tentang archive,  retain ,  dan purge  data ,  sehingga  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa Barat  tidak  bisa  menerapkan  hal  tersebut  dalam pengelolaan data DTKS.
9. Support Specialized Databases
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki prosedur yang jelas  untuk specialized  database karena  berbagai kebutuhan  dalam  pengambilan  keputusan  yang didasari  atas  basis  data  DTKS.  Oleh  karena  itu,
sangat penting prosedur yang jelas untuk specialized database .  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat menjalankan prosedur yang jelas untuk specialized database karena  berbagai  kebutuhan  dalam pengambilan  keputusan  yang  didasari  atas  basis data  DTKS.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting prosedur yang jelas untuk specialized database . 10. Understand Data Technology Requirements
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  tidak  memiliki Data Technology Requirements yang terstandarisasi dalam proses  implementasi database .  Hal  ini  diperkuat dengan  perangkat  lunak  yang  digunakan merupakan  perangkat  lunak  gratis  yang mengisyaratkan  tidak  ada  pagu  anggaran  secara khusus untuk dialokasikan kepada Data Technology Requirements dalam  lingkup  pengelolaan  data DTKS. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak bisa menjalankan Data  Technology  Requirements sesuai dengan  kebutuhan  yang  sebenarnya  dikarenakan tidak  ada  pagu  anggaran  khusus  untuk Data Technology Requirements . Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat  menggunakan  perangkat  keras  yang  sudah ada sebagai media dalam pengelolaan data DTKS. 11. Define the Data Technology Architecture
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak memiliki ketentuan yang  jelas  untuk  Data  Technology  Architecture karena  memang  tidak  pernah  disosialisasikan terkait Data  Technology  Architecture .  Hal  ini menyebabkan  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat tidak  menjalankan Data  Technology  Architecture sudah dengan arsitektur yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan  tidak  pernah  ada  ketentuan  terkait Data  Technology  Architecture dalam  lingkup pengelolaan data DTKS.
12. Evaluate Data Technology
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  melakukan  proses evaluasi Data  Technology yang  terstandarisasi walaupun  dengan  segala  keterbatasan  dan menggunakan  alternatif  teknologi  yang  kurang optimal.
13. Install and Administer Data Technology
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki prosedur dan
dokumentasi  dalam  proses install  and  administer Data  Technology .  Hal  ini  sebagai  rekap  untuk memudahkan pengawasan terhadap Data Technology  yang  digunakan  dalam  lingkup pengelolaan  data  DTKS.  Namun,  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Barat  selalu  menjalankan  proses install  and  administer sesuai  dengan  prosedur  dan selalu  didokumentasikan  dengan  baik  terkait pengelolaan data DTKS.
14. Inventory and Track Data Technology Licenses Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  tidak  memiliki pencatatan resmi terhadap Data Technology Licenses yang  ada  di  organisasi  (audit,  memeriksa  lisensi, dan biaya tahunan). Hal ini dikarenakan perangkat lunak dan perangkat pendukung yang digunakan dalam  operasional  data  DTKS  menggunakan perangkat tidak berbayar. Selain itu memang tidak ada pagu anggaran khusus untuk perangkat lunak dan perangkat pendukung termasuk operator data DTKS. Oleh karena itu tidak ada pencatatan resmi terhadap Data  Technology  Licenses yang  ada  di organisasi  (audit,  memeriksa  lisensi,  dan  biaya tahunan).  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  tidak melakukan  evaluasi  pencatatan  resmi  terhadap Data  Technology  Licenses terhadap  lisensi  yang sudah obsolete,  unsupported,  less  useful, atau too expensive . Hal ini dikarenakan perangkat lunak dan perangkat  pendukung  yang  digunakan  dalam operasional  data  DTKS  menggunakan  perangkat tidak berbayar. Selain itu memang tidak ada pagu anggaran  khusus  untuk  perangkat  lunak  dan perangkat  pendukung  termasuk  operator  data DTKS. Oleh karena itu tidak ada pencatatan resmi terhadap Data  Technology  Licenses yang  ada  di organisasi  (audit,  memeriksa  lisensi,  dan  biaya tahunan).
15. Support Data Technology Usage and Issues
Menurut  narasumber  selaku  pimpinan  yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data DTKS, menuturkan bahwa Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  selalu  berusaha mengidentifikasi  isu-isu  terkait Data  Technology . Hal ini sebagai bentuk pemutakhiran terhadap isu- isu  terkait Data  Technology dalam  rangka menghindari  masalah-masalah  yang  mungkin muncul  dalam  pengelolaan  data  DTKS,  sehingga dapat  ditanggulangi  dalam  waktu  yang  relatif singkat.  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  selalu menangani isu-isu terkait Data Technology . Hal ini sebagai  bentuk  pemutakhiran  terhadap  isu-isu terkait Data Technology dalam rangka menghindari masalah-masalah  yang  mungkin  muncul  dalam
pengelolaan data DTKS, sehingga dapat ditanggulangi  dalam  waktu  yang  relatif  singkat. Adapun  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat melakukan  pelatihan  untuk  mendukung  data manajemen.  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk memastikan  seluruh  sumber  daya  manusia  di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selalu siap dalam mengelola data, khususnya data DTKS.
Analisa Kesenjangan ( gap ) (Gambar 2) dilakukan untuk dapat melihat tingkat kondisi saat dan tingkat harapan  di  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan knowledge  area  yang Data  and  Storage  Operations tingkat  kematangan  pada  setiap  aktivitas-aktivitas untuk  status as  is dan to  be sehingga  telihat perbadingan  antara  kondisi existing dan  harapan untuk  kriteria  rekomendasi  dimasa  yang  akan datang.

## Gambar 2. Gap Analysis pada DTKS

## B. Rekomendasi
Rekomendasi  yang  diberikan  untuk  Pengelolaan DTKS pada 11 (sebelas) dari 15 (limabelas) aktivitas yang belum mencapai target ideal. Hal ini dilakukan untuk memberikan peningkatan kinerja pengelolaan Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS) khususnya  operasional  data  di  lingkungan  Dinas Provinsi Jawa Barat [11].
1. Implement and Control Database Environments a. Melakukan setting dan tuning menyesuaikan parameter sistem DBMS.
b. Melakukan kelola konektivitas database .
c. Melakukan penyusunan petunjuk teknis atau Standard Operasional Procedure (SOP) mengenai spesifikasi database  environement yang  jelas pada  setiap  tahapan  implementasi  database mulai  dari  tahap  Development  sampai  tahap Production
dengan upaya dapat memaksimalkan pengelolaan data.
d. Menyusun  spesifikasi environment sesuai standar
e. Melakukan maintenance terhadap database environment secara periodik.
f. Mempersiapkan storage yang  sesuai  untuk
DBMS.
2. Plan for Data Recovery
a. Melakukan Data Availability SLA ( Service Level Aggrement )  dan Data  Recovery  Plan untuk memastikan availability data.
b. Melakukan  perencanaan recovery  data hal  ini dibuat  dapat  membantu  untuk  memisahkan data  yang  aktif/file  aktif  untuk  menghemat ruang, peralatan dan biaya.
c. Melakukan  analisa  resiko  yang  diakibatkan apabila  data  hilang  atau  terkena  bencana berdasarkan  ISO  27001  tentang disaster
recovery plan .
3. Backup and Recover Data
a. Melakukan log transaksi database .
b. Service  Level  Agreement (SLA)  yang  nantinya menentukan frekuensi backup .
c. File cadangan harus disimpan pada sistem file terpisah dari database, dan harus dicadangkan ke beberapa media penyimpanan terpisah seperti yang ditentukan dalam SLA.
d. Simpan  salinan  cadangan  harian  di  fasilitas off-site yang aman.
e. Untuk  database  yang  sering  diperbarui,  log dump  yang  lebih  sering  tidak  hanya  akan memberikan  perlindungan  yang  lebih  besar, tetapi  juga  akan  mengurangi  dampak pencadangan pada sumber daya dan aplikasi server.

## 4. Set Database Performance Service Levels
a. Membuat Service  Level  Agreement (SLA) dengan  pihak  Pusdatin  Kemensos  untuk menentukan  ekspektasi  atau  harapan  dari performance database . b. Melakukan  identifikasi timeframe yang diharapkan untuk database availability . 5. Plan for Data Retention
a. Melakukan  diskusi  dengan  pihak  Pusdatin Kemensos  untuk  menyusun Data  Retention Plan .
b. Membuat Standard Operational Procedure (SOP) untuk storage  management sesuai  dengan  ISO 15489:2016 tentang
Information and Documentation-Records Management policies and procedures . c. Melakukan  pengkategorian  data  hal  ini digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan  baik  di primary  storage atau secondary storage.
6. Archive, Retain, and Purge Data
a. Melakukan kolabolasi dengan Operations Staff
DTKS  untuk  mengimplementasikan  Data
Retention  Plan yang  sudah  disetujui  oleh Pusdatin Kemensos.
b. Melakukan pembuatan secondary storage area, membangun secondary database server , melakukan replikasi data ke separate database , melakukan  partisi  terhadap existing  database tables ,  mengatur backup untuk tape atau disk , dan  membuat database  job untuk purge data yang sudah tidak diperlukan secara periodik.
c. Melakukan  pembuatan  jadwal  dan  kondisi untuk archive,  retain,  dan  purge kegiatan penyimpanan data.

## 7. Support Specialized Databases
Menyusun  ( Standar  Operasional  Procedure )  SOP yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan Specialized  Database apabila  terdapat  urgensi  dalam kebutuhan tersebut.

## 8. Understand Data Technology Requirements
a. Melakukan  kolaborasi  dengan  Pusdatin Kemensos dan internal Dinas Sosial Provinsi Jawa  Barat  untuk  memahami  bahwa  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan kebutuhan operasional.
b. Meningkatkan  keahlian  atau  kemampuan  di bidang  teknologi  data  dengan  mengikut sertakan  pegawai  ke  dalam training atau pelatihan  untuk  menambah skill dan wawasan.
c. Mengikut  sertakan  dalam  komunitas  yang berfokus pada perkembangan teknologi data untuk dapat melakukan diskusi atau problem solving .

## 9. Define the Data Technology Architecture
a. Membuat ( Standar Operasional Procedure ) SOP yang  digunakan  untuk  memenuhi Data Technology Architecture .
b. Melakukan  penyusunan  ( Standar  Operasional Procedure )  SOP Data  Technology  Architecture dengan  menyesuaikan  pada  kebutuhan seperti  memahami  teknis  dalam  pembuatan arsitektur mengenai kebijakan data internal.
c. Mendefinisikan Data  Technology  Architecture yang tersedia dan membuat daftar kebutuhan teknologi data ke depan.
10. Evaluate Data Technology
a. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap teknologi data yang sudah tersedia.
b. Berdasarkan  catatan  evaluasi  terhadap teknologi  data  dijadikan  pijkan  dalam melakukan langkah-langkah perbaikan teknologi data ke depan.
11. Inventory and Track Data Technology Licenses
a. Melakukan  prosedur  invetarisasi  seluruh lisensi terkait teknologi data untuk membantu melacak lisensi teknologi data.
b. Melakukan  pencatatan list pengkategorian lisensi untuk lisensi yang masih berjalan dan tidak berjalan.
c. Melakukan manajemen asset untuk mempertahankan  asset  sesuai  dengan manajemen data.

## 3. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa analisis Data Storage and Operations menggunakan DMBoK menunjukkan manajemen yang diterapkan pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  cukup  baik. Pengukuran  tingkat  kematangan  menggunakan CMMI pada 15 area aktivitas menghasilkan nilai rata- rata  3,505,  berada  pada  level  4  (Quantitatively Managed),  yang  menunjukkan  prosedur  dan peraturan  yang  jelas  meskipun  beberapa  aktivitas belum distandardisasi. Lima aktivitas yang mencapai kategori  Optimizing  adalah  Obtain  Externally Sourced  Data,  Monitor  and  Tune  Database Performance, Install and Administer Data Technology,  serta  Support  Data  Technology  Usage and Issue. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DTKS,  diberikan  rekomendasi  pada  aktivitas  yang belum  mencapai  target,  seperti  Implement  and Control  Database  Environments,  Plan  for  Data Recovery,  Backup  and  Recover  Data,  Set  Database Performance Service Levels, Plan for Data Retention, Archive, Retain, and Purge Data, Support Specialized Databases, Understand
Data Technology
Requirements,  Define  the  Data  Technology Architecture,  Evaluate  Data  Technology,  serta Inventory and Track Data Technology Licenses.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas  Komputer  Indonesia  terutama  Program Studi  Magister  Sistem  Informasi  yang  senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan  dan  mendukung  penelitian  ini  agar dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
[1] G.  C.  U.  Lourenço,  M.  Oliveira,  D.  Pinto,  P.  Lobato,  N. Tenório, and F. Bortolozzi, “The Big Data Era: Challenges and  Opportunities  in  The  Perception  of  The  Software Industry Experts,” vol. 09, no. 04, p. 6, 2019.
[2] M. Begoña Lloria and M. Peris-Ortiz, “Knowledge creation. The  ongoing  search  for  strategic  renewal,” Industrial
Management  &  Data  Systems ,  vol.  114,  no.  7,  pp.  1022– 1035, Aug. 2014, doi: 10.1108/IMDS-01-2014-0011.
[3] S.  Debortoli,  O.  Müller,  and  J.  vom  Brocke,  “Comparing Business Intelligence and Big Data Skills: A Text Mining Study Using Job Advertisements,” Bus Inf Syst Eng , vol. 6, no.  5,  pp.  289–300,  Oct.  2014,  doi:  10.1007/s12599-014- 0344-2.
[4] J. C. Bertot, U. Gorham, P. T. Jaeger, L. C. Sarin, and H. Choi,  “Big  data,  open  government  and  e-government: Issues, policies and recommendations,” IP , vol. 19, no. 1,2, pp. 5–16, Jun. 2014, doi: 10.3233/IP-140328.
[5] A.  F.  Ramadhan,  N.  I.  Jaafar,  and  F.  P.  Tajudeen,  “Data Governance  and  Its  Scientific  Outlook  in  Indonesia:  A Literature Review,” A. F. , vol. 24, p. 11, 2021.
[6] Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial .
[7] F. G. Pratama, S. Astana, S. B. Yudhoatmojo, and A. Nizar Hidayanto, “Master Data Management Maturity Assessment: A Case Study of Organization in Ministry of Education and Culture,” in 2018 International Conference on  Computer,  Control,  Informatics  and  its  Applications (IC3INA) , Tangerang, Indonesia, Nov. 2018, pp. 1–6. doi: 10.1109/IC3INA.2018.8629524.
[8] J. Keyes, Implementing IT Balanced Scorecard : Aligning IT with Corporate Strategy . Auerbach Publications.
[9] D.  Heryadi  Kurniawan,  Y.  Ruldeviyani,  M.  Adrian,  S. Handayani, M. Rizki Pohan, and R. Khairunnisa T, “Data Governance  Maturity  Assessment:  A  Case  Study  in  IT Bureau of Audit Board,” 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) , pp. 629–634, 2019.
[10] J.  W.  Creswell  and  J.  D.  Creswell, Research  Designs: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches ,
Fifth Edit. Sage Publications, 2018. doi: 10.1891/9780826146373.0007.
[11] S. Nur Asih, R. Nabila, I. Ismed, W. Resti Fitriani, A. Nizar Hidayanto,  and  S.  Baskoro  Yudhoatmojo,  “Evaluation  of Data Operations Management Maturity Level using CMMI in  a  State-Owned  Enterprise,” 2019  5th  International Conference  on  Computing  Engineering  and  Design (ICCED) , pp. 1–6, 2019, doi: 10.1109/ICCED46541.2019.9161117.
[12] C. Institute, Data Management Maturity (DMM) Model , 1st ed. 2014.
[13] S.  S.  C.  Shang  and  S.-F.  Lin,  “Understanding  the effectiveness  of  Capability  Maturity  Model  Integration  by examining  the  knowledge  management  of  software development  processes,” Total  Quality  Management  & Business Excellence , vol. 20, no. 5, pp. 509–521, May 2009, doi: 10.1080/14783360902863671.
[14] DAMA- DMBOK  Data  Management  Body  of  Knowledge , 2nd Edition. Technics Publication.
[15] N. A. Stahl and J. R. King, “Expanding Approaches for Research: Understanding and Using Trustworthiness in  Qualitative  Research,”  Journal  of  Developmental Education, vol. 44, no. 1, Fall 2020.