## PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TEHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) SE-KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
Lilik Ambarwati 1 , Prafidhya Dwi Yulianto 2
1* STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
2 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta *Corresponding Author email: ambar@stieww.ac.id

## Diterima
Bulan September 2022 Diterbitkan Bulan Oktober 2022 Keyword : Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Persepsi
Masyarakat,
Kualitas APBDes

## Abstrak
Penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetahui: (1)  Pengaruh   Partisipasi Anggaran terhadap  Persepsi  Masyarakat  tentang  Kualitas Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Se-Kecamatan  Kretek  Kabupaten Bantul.    (2)  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  terhadap  Persepsi  Masyarakat    tentang Kualitas    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa    (APBDes)    Se-Kecamatan  Kretek Kabupaten Bantul. (3) Pengaruh Partisipasi Anggaran dan  Akuntabilitas  Publik  secara simultan terhadap  Persepsi   Masyarakat   tentang  Kualitas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Se-Kecamatan  Kretek Kabupaten  Bantul. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi  linier berganda dengan bantuan software SPSS 23.00 yang digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen berupa Partisispasi Anggaran, Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Se-Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Bantul. Berdasarakan  analisis  data  diperoleh  hasil  uji  F=  0,834  atau  83,4%  variabel  persepsi masyarakat  tentang  kualitas  APBDes  dipengaruhi  oleh  variabel  bebasnya,  yaitu partisipasi anggaran (X1), akuntabilitas publik (X2). Sedangkan sisanya (100%%-83,4%) 16,6% variabel persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes dipengaruhi oleh variabel- variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## PENDAHULUAN
Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah pusat dan daerah diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desadalam satu tahun ke  depan  yang  memuat  perkiraan  pendapatan, rencana  belanja,  program  dan  kegiatan,  serta rencana pembiayaan desa. Syarat utama tercapainya tujuan  dan  sasara  suatu  organisasi  dilihat  dari terlaksananya  strategi  dan  program  secara  efektif dan  efisien,  sehingga  seberapa  baik  kualitas anggarannya  (Robinson,  2006).  Kebersihan  suatu desa  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah pusat  dan  daerah  dinilai  dari  Kualitas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kualitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi  oleh bebebrapa factor diantaranya pemenuhuan prinsip keadilan, partisipasi,  ekonomis,  dan  berbasis  kinerja, akuntabilitas, dan disiplin anggaran (Sunardi, 2005). Pemenuhan  prinsip  keadilan  artinya  sesuai  dengan niali  keadilan.  Pemenuhan  prinsip  partisipasi ditunjukkan  melalui  peran  aktif  masyarakat  yang
terlibat dalam penyusunan anggaran, ekonomis, dan berbasis kinerja artimya pembiayaan dan penghematan  yang  mengarah  pada  skala  prioritas dan meningkat  setiap periodenya sesuai  tujuan dan sasaran  kinerja,  pemenuhan  akuntabilitas  public ditunjukan  melalui  keterbukaan  pemerintah  dan publikasi anggaran, serta pemenuhan prisip disiplin anggaran  artinya  anggaran  disusun  secara  efektif dan efisien.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  menjelaskan  bahwa daerah  diberikan  kewenangan  memaksimalkan peranan  pemerintah  yang  mapu  melaksanakan kewenangannya  yang  berorientasi  pelayanan  dasar bukan  kekuasaan  semata,  dengan  kondisi  tersebut, maka peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik. Guna mewujudkan  Kualitas  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  desa  (APBDes)  maka  perancangannya melibatan  berbagai  pihak  seperti  pemerintah  desa, Bdan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  tokoh masyarakat  yang  meliputi  tokoh  agama,  ketua RT/RW, kepala dusun, ketua adat, wakil kelompok perempuan,  wakil  kelompok  pemuda,  organisasi
masyarakat, pengusaha, kelompok tani, dan lain-lain sesuai  prioritas  dan  kebutuhan masyarakat.  Hal  ini merujuk  pada  Permendagri  Nomor  13  tentang Pedoman  Pengeloaan  Keuangan  Daerah  di  masna implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagai  model  perencanaan  partisipasi  (Bastian, 2006).
Konsep  partisipasi  masyarakat  merupakan salah satu konsep penting dalam system pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat  memiliki  banyak  bentuk,  mulai  dari keikutsertaan  langsung  masyarakat  dalam  program pemerinthan  baik  bersifat  langsung  mauput  tidak langsung,  seperti  sumbang  dana,  pikiran,  tenaga, maupun  pendapat  dalam  penyusunan  kebijakan pemerintah.  Sejauh  ini,  partisipasi  masyarakat masih  rendah  terbukti  dagri  keikutsertaan  dalam pelaksanaan  program  pemeirntah.  Seharusnya, partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  pada  asaat pelaksanaan namun dalamhal perencanaan khususnya pengganggaran dan pengambilan keputusan  (Bastian,  2006).  Salah  satu  fenomena terkait  pengaruh  parisipasi  terhadap  penyusunan APBDes  yang  diteliti  oleg  Buana  (2010)  berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes  Melalui  Musrenbang  (Studi  di  Desa Lerenwetan  Kevamatan  Palang  Kabpaten  Tuban)” diperoleh  hasi  bahwa  masyarakat  masih  minim keikustertaan  dalam  penyusunan  APBDes  yang diselenggarakan melaluo forum Musyawarah
Perencanaan dan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes).
Musrenbangdes merupakan
forum musyawarah  tahunan  yang  dilaksanakan  secara pastisipatig oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati  rencana  kegiatan  tahun  anggaran berjalan. Forum ini bertujuan untuk menampung dan menetapkan  kegiatan  prioritas  sesuai  kebutuhan masyarakat  yang  diperoleh  dari  musyawarah perencanaan  yang  sesuai  dengan  tingkatan  di bawahnya, serta menetapkan kegiatan yang dibiayai APBDes  maupun  sumber  pendanaan  lainnya. Kenyataannya  dalam  pelaksanaan  musrenbangdes kurang  maksimal  karena  musrenbangdes  tingkat desa  tidak  dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh. Masyarakat  kurang  dilibatkan  dalam  membahas secara bersama-sama apa saja kebutuhan pembangunan  yang  mendesak  untuk  dilakukan. Selain hal tersebut, factor latar belakang pendidikan menjadi  adanya  perbedaan  penyusunan  anggaran oleh para partisipan perencanaan APBDes. Masyarakat  di  desa  terpencil,  umumnya  relative bersifat  homogeny,  paternalistik,  dan  paguyuban, contohnya  jika  mayoritas  masyarakat  bermata pencaharian  bertani,  maka  aspirasinya  tidak  jauh dari  hal-hal  berkaitan dengan mata pencahariannya (Momongan, 2013).
Paradigma yang muncul akibat UU Otonomi Daerah yang menuntut lebih besarnya akuntabilitass
dan  transparansi  dari  pengelolaan  anggaran,  dan memperhatikan  asas  keadilan  (Halim,  2001). Perkembangan  sector  publik  di  Indonesia  kini menuntut  semakin  kuatnya  keinginan  masyarakat terhadap akuntabilitas public atas lembaga-lembaga public  baik  di  pusat  maupun  daerah,  akuntabilitas public mengenai upaya pemerintah dalam meciptakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang lebih  baik  salah  satunya  diwujudkan  melalui APBDes  yang  berkualitas  yaitu  APBDes  yang mencerminkan  transparansi  dan  berorientasi  pada kepentingan public (Astuty dan Farida, 2013).
Jumlah desa di Indonesia menurut BPS tahun 2018  sebanyak  83.904  desa,  diduga  belum  banyak pemerintah  desa  yang  mampu  mengelola  APBDes hingga  miliaran  rupiah  secara  akuntabel  dan transparan (Executie Summary Kemenkeu). Pemerintah  desa  wajib  mengelola  keuangan  desa secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin.  Anggaran  yang  disusun diharapkan  mampu  mempresentasikan  kebutuhan pembangunan desa Menurut  skala prioritas dengan mengoptimalkan  dana  yang  berasal  dari  berbagai sumber seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah, ataupun hibah (Pudjiastuti, 2010).
Beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus penyalahgunaan  APBDes  oleh  pihak-pihak  yang bertanggungjawab  atas  APBDes.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  minimnya  pasrtisipasi  anggaran  dan akuntabilitas  public,  sehingga  piahk-pihak  terkait memiliki celah untuk melakukan kecurangan. Salah satu contoh adanya tindak korupsi oleh Pemerintah Desa  Klodran  Colomadu  Kabupaten  Karanganyar. Dalam invetigasinya ditemukan laporan pertanggungjawaban  sejumlah  pembangunan  fiktif yang menggunakan dana APBDes. Kasus ini dapat terkuak lantaran adanya laporan warga melalui surat yang  ditujukan  kepada  Bupati  Karanganyar (Solopos,  Kamis  23  September  2010).  Demikian salah  satu  contoh  akibat  dari  diabaikannya partisipan  dalam  penyusunan  dan  pengawasan anggaran.
Kecamatan  Kretek  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi  daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di ujung Selatan Kabupaten  Bantul.  Kecamatan  Kretek  memiliki  5 kelurahan  yang  berbatasan  dengan  Kecamatan Bambanglipuro  di  sebelah  barat,  Kecamatan Pundong  sebelah  utara  dan  timur.  Sedangkang sebelah  Selatan  yaitu  Samudra  Hindia.  Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kretek merupakan petani, sehingga kebanyakan perangkat desa yang diangkat berlatar belakang sebagai  petani. Ditinjau dari  segi pendidikan,  rata-rata  penduduk  di  Kecamatan Kretek merupakan lulusan SMA atau sederajat. Hal ini  menyebabkan  adanya  keberagaman  partisipan yang terlibat dalam penyususnan ataupun pengawasan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes). Berdasarkan hasil wawancara awal ditemukan bahwa rata-rata pasrtisipan yang bersifat aktif,  jarang  dilibatkan  pada  musrenbang  periode selanjutnya. Hal tersebut menjadikan hal yang perlu digali lebih lanjut, selain itu usulan yang berasal dari kalangan  masyarakat  bawah  kurang  diperhatikan oleh  para  pengambil  keputusan.  Oleh  karena  itu, perlu  digali  lebih  lanjut  mengenai  keperilakuan penyusunan dan pengawasan anggaran sector publik khususnya pemerintah desa, dengan judul penelitian “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  dan  Akuntabiitas Publik  terhadap  Persepsi  Massarakat  tentang Kualitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) Se-Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”.

## LANDASAN TEORI

## Persepsi Masyarakat tentang APBDes
Persepsi  dapat  diartikan  sebagai  proses kognitif yang memungkinkan seseorang  untuk mengenali dirinya  atau  keadaan  sekitarnya    (Intifadha,    2014). Persepsi      masyarakat      didefiniskan  sebagai  cara masyarakat memandang atau  menginterpretasikan suatu peristiwa atau objek (Lubis, 2010).
Persepsi  Masyarakat      tentang    Kualitas Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) didukung oleh kualitas anggaran yang memenuhi prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi,  berbasis   kinerja, disiplin anggaran, efektif,  efisien  dan  ekonomis,  serta berkeadilan    dalam    proses-proses    penyusunan, penetapan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban APBDes  (Sunardi,  2005).  Pemenuhan  prinsip keadilan artinya sesuai  dengan  nilai keadilan,  Pemenuhan prinsip partisipasi ditunjukkan  melalui  peran  aktif masyarakat yang terlibat dalam penyusunan anggaran, ekonomis dan berbasis  kinerja  artinya  pembiayaan  dan  penghematan yang  mengarah  pada  skala  prioritas    dan    meningkat setiap  periodenya  sesuai  tujuan dan  sasaran  kinerja, pemenuhan    akuntabilitas    publik    ditunjukkan  melalui keterbukaan pemerintah dan publikasi  anggaran,  serta pemenuhan  prinsip  disiplin  anggaran  artinya  anggaran disusun secara  efektif dan  efisien. Menurut Wariki dkk (2011)  kualitas  anggaran daerah dinilai dari pemenuhan nilai-nilai  ekonomi,  efisien,  efektivitas,  keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Ekonomi dilihat dari nilai anggaran yang semakin meningkat;  Efisien  dilihat  dari kesesuaian alokasi anggaran yang direncanakan  dengan hasil  yang  diperoleh; efektif berarti  kesesuaian  alokasi anggaran    dengan    tujuan    yang    hendak  dicapai;  adil berarti   alokasi  anggaran sesuai  dengan  nilai keadilan; akuntabilitas  berarti  penganggaran  dilakukan    secara terbuka  dan  transparan;  responsif  berarti    alokasi anggaran sesuai  dengan aspirasi  masyarakat.

## PARTISIPASI ANGGARAN
Partisipasi  dalam  arti  sempit  adalah  turut serta, sementara  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  partisipasi    adalah  perihal  turut berperan serta pada suatu kegiatan. Menurut Djalal dan
Supriadi  (dalam  Muslikh:  2012),  partisipasi  diartikan pembuatan  keputusan  dengan  menyarankan  kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat.
Menurut  Miyati  (2014)  Partisipasi  Anggaran merupakan ciri penyusunan anggaran yang menekankan kepada setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses  penyusunan  dan  penentuan  sasaran  anggaran yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Menurut  Brownell (1982) dalam Sardjito dan Muthaher (2007) Partisipasi Anggaran merupakan proses di  dalam suatu organisasi yang  melibatkan  manajer  dalam  menentukan  tujuan anggaran.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Partisipasi Anggaran adalah orang-orang atau kelompok-kelompok    yang    berperan    serta  dalam penyusunan  anggaran  untuk  mencapai  tujuan   anggaran.
Kaitannya dengan  penelitian  ini,  yang  dimaksud  sebagai anggaran  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes).

## AKUNTABILITAS PUBLIK
Menurut  Firdaus  (2006),  Akuntabilitas  Publik merupakan   suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan pelayanan dengan  ukuran  nilai-nilai  atau  norma-norma  eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan  dengan  pelayanan  tersebut.  Jadi, Akuntabilitas
Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban  suatu  entitas  yang  disampaikan kepada publik secara terbuka dalam waktu tertentu.
Menurut  Mardiasmo  (2018),  akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Akuntabilitas  Vertikal
Akuntabilitas  vertikal    merupakan suatu pertanggungjawaban segala  aktivitas  yang  telah dilakukan kepada tingkatan yang lebih  tinggi.
b. Akuntabilitas  Horizontal
Akuntabilitas horizontal
merupakan
pertanggungjawaban  atas  segala  kegiatan  yang dilakukan  yang  tingkatannya  sejajar.  Tingkatan akuntabilitas  dibagi menjadi lima jenis,  yaitu:
1. Accountability For Probability and Legality Accountability  For  probability berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan khususnya untuk meyakinkan  bahwa  dana  telah digunakan dengan benar  dan dengan cara yang benar.  Sementara Accountability  for  legality menekankan  bahwa  kekuasaan  yang  diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.
2. Process Accountability
Berkaitan dengan  apakah  terdapat  prosedur- prosedur  yang  memadai yang diterapkan  untuk melaksanakan  aktivitas-aktivitas  tertentu,  serta usaha  untuk    meyakinkan    apakah    aktivitas tertentu    dilakukan    sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
3. Performance Accountability Menekankan  pada  kinerja  dari  suatu  entitas yang disampaikan kepada publik.
Social Humaniora
4. Programme Accountability Menekankan  pada  program  dari  suatu  entitas yang disampaikan pada publik.
5. Policy Accountability Menekankan pada kebijakan dari  suatu entitas yang  disampaikan  kepada  publik.  (Triwuyono dalam Sunardi (2005).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  kuatitatif,  yang  akan menguji  pengaruh  Partisipasi  Anggaran  dan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes),  yang  merupakan  penelitian kuantitatif yang akan dianalisis dengan menggunakan  analisis  statistik,  yaitu  analisis regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan software SPSS versi  23.  Data dalam penelitian ini merupakan data primer  dan  metode  yang  digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survey melalui kuesioner. Kuesioner merupakan pertanyaan peneliti dan jawaban  responden  yang  dikemukakan secara tertulis (Indriantoro, 2009 ) . Kuesioner dilakukan secara tertutup yang  dikirimkan  kepada  setiap  desa  se-Kecamatan Kretek untuk  diisi  pemerintah desa,  BPD,  dan  tokoh masyarakat.
Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa,  BPD,  dan  masyarakat  yang  terlibat  penyusunan, pemantauan,  dan  advokasi  APBDes  di  Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Terdapat 5 (lima) desa yang berada  di  Kecamatan  Kretek Kabupaten Bantul yaitu: (1)  Desa  Tirtosari,  (2)  Desa  Tirtohargo,  (3)  Desa Donotirto,  (4)  Parangtritis,  (5)  Tirtomulyo.  Kemudian sampel  yang  digunakan  dengan  metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1)Berdomisili di  Kecamatan  Kretek  Kabupaten  Bantul,  (2)Mewakili komponen yang terlibat  dalam proses penyusunan,  pemantauan  dan  advokasi  APBDes,
(3)Usia minimal 25 tahun, (4)Menghadiri Musrenbangdes.

## Teknik Analisis
Analisis  data  yang  digunakan  adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau  lebih  variabel  independen  terhadap  satu variabel  dependen.  Persamaan  regresi  linear berganda dapat diformulasikan sebagai berikut: Y = a + b1 X1 +b2 X2 + ….. + e Keterangan:
Y= Persepsi Masyarakat tentang Kualitas APBDes A= Koefisien Konstanta b 1 , b 2 , b 3 = Koefisien Regresi X 1 = Partisipasi Anggaran X 2 = Akuntabilitas Publik e= Standar Kesalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Uji validitas  digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan instrument,  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi  instrumen  yang  dipakai.  Instrumen- instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebagian  besar  adalah  instrumen-instrumen  yang telah  digunakan  dalam  penelitian  sebelumnya sehingga  telah  teruji  tingkat  validitas  dan reliabilitasnya. Meskipun demikian, untuk memberi keyakinan  bahwa  pengukuran  yang  digunakan adalah  pengukuran  yang  tepat  maka  dalam penelitian ini dilakukan pengujian kembali terhadap validitas dan reliabilitas pengukuran yang digunakan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan lingkungan, waktu, dan responden  dengan  yang  dilakukan  oleh  peneliti terdahulu.
a) Uji Validitas Hasil uji validitas dengan membandingkan koefisien  r xy dengan  nilai  kritis  (r tabel )  hasilnya diperoleh  bahwa  isntrumen  dari  ke  tiga  variabel yang  masing-masing  10  pernyataan  menunjukkan nilai lebiih tinggi dari r tabel yaitu > 0,176.
b) Uji Reliabilitas Pengujian  reliabilitas  dilakukan  dengan menggunakan software /perangkat  lunak  SPSS (Statistical  Product  Service  Solution) dengan  uji statistik  Cronbach  Alpha  (a).  Suatu  variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0.70. Tabel 1 Uji Reliabilitas
Variabel Nilai Alpha Ketentuan Nilai Alpha Keterangan Persepsi 0,919 0,70 Reliabel Partisipasi 0,893 0,70 Reliabel Akuntabilitas 0,905 0,70 Reliabel Sumber: data primer diolah, 2021
Seluruh  butir  pernyataan  untuk  tiap variabel  dinyatakan  reliabel  yang  artinya  jika instrument tersebut  digunakan  beberapa  kali  untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari Cronbach’s Alpha semua variabel di atas nilai 0,70.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normlitas Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  data  penelitian  yang  dimiliki  memiliki distribusi  yang  normal  atau  tidak.  Uji  normalisasi data  dapat  diketahui  dengan  dua  cara,  yaitu  (1) metode  grafik,  dan  (2)  metode Kolmogorov- Smirnov. Pada  penelitian  ini,  uji  normalisasi dilakukan dengan menggunakan metode grafik, dari grafik  tersebut  maka  dapat  dilihat  penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P – P Plot of  regression  standarized  residual . Output dari  uji
normalitas  dengan  menggunkan  metode  grafik pada  regresi  dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1 Normal P-Plot
Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan  gambar  1, diketahui  bahwa titik-titik  menyebar sekitar  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

## b) Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  atau  hubungan  antar  variabel  bebas ( independent ). Model  regresi  yang  baik  seharusnya tidak terjadi korelasi  diantara variabel  bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Jika variabel bebas saling berkorelasi,  maka  variabel-variabel  ini  tidak ortogonal  yaitu  variabel  bebas  yang  nilai  korelasi antar  sesama  variabel  bebas  sama  dengan  nol. Asumsi  multikorelasi  terpenuhi  jika  nilai  VIF dibawah 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Ringkasan Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan X1 0,306>0,10 3,267< 10 Tidak terjadi multikolilini eritas X2 0,287>0,10 3,485< 10 Tidak terjadi multikolilini eritas Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan  tabel  1,  diketahui  bahwa masing-masing  variable  mendapatkan  nilai  VIF dibawah 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas.
c) Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  variabel  suatu pengatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada  atau  tidaknya  gejala  heteroskedastisitas  dalam penelitian  ini  menggunakan  uji Spearman’s  Rho yaitu  mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandartized residual. Pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05, maka model estimasi terbebas dari heteroskedastisitas,
sebaliknya  jika  sig  <  0,05  maka  model  estimasi terjadi heteroskedastisitas. Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Nilai Sig Keterangan X1 0,508 >0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas X2 0,156>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber: data primer diolah, 2021 Berdasarkan tabel 2, hasil uji Spearman’s Rho diketahui  bahwa  Sig  dari  semua  variabel  lebh besar dari 0,05 sehingga terbukti bawa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  ini  untuk  mengetahui  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen apakah masing-masing variabel independen  berhubungan  positif  atau  negatif  dan untuk  memprediksi  nilai  dari  variabel  dependen apabila  nilai  variabel  independen  mengalami kenaikan  atau  penurunan.  Hasil  analisis  regresi berganda sebagai berikut:
Tabel 3
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisien Regresi Uji t Sig Konstanta 2,612 Partisipasi 0,391 2,611 0,001 Akuntabilitas  0,565 3,080 0,003 F hitung = 27,903
R Square = 0,834
Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada tabel  diatas  diperoleh  persamaan  model  regresi yaitu:
Y = 2,612 + 0,391 X1 + 0,565 X2 + e
Hasil  persamaan  regresi  linier  berganda tersebut diatas menjelaskan bahwa:
a. Nilai  konstanta  sebesar  2,612  dapat  diartikan apabila  variabel  partisipasi  anggaran  (X 1 ),
Akuntabilitas  Publik    (X 2 )  dianggap  nol,  maka Persepsi  Masyarrakat  tentang  kualitas  APBDes (Y)  sebesar 2,612.
b. Nilai  koefisien  beta  pada  partisipasi  anggaran (X 1 )  sebesar  0,391  artinya  setiap  perubahan variabel  partisipasi  anggaran  (X 1 )  sebesar  satu satuan  maka  akan  mengakibatkan  perubahan persepsi  Masyarrakat  tentang  kualitas  APBDes (Y) sebesar 0,391 satuan, dengan asumsi-asumsi yang  lain  adalah  tetap.  Arah  koefisien  positif artinya  peningkatan  satu  satuan  pada  variabel partisipasi  anggaran  (X 1 )  akan  menaikan persepsi  Masyarrakat  tentang  kualitas  APBDes (Y)  sebesar 0,391 satuan, sebaliknya penurunan satu  satuan  pada  variabel  partisipasi  anggaran (X 1 )  akan  menurunkan  persepsi  masyarakat
tentang  kualitas  APBDes  (Y)  sebesar  0,391 satuan.
c. Nilai  koefisien  beta  pada  akuntabilitas  publik (X 2 )  sebesar  0,565  artinya  setiap  perubahan variabel  akuntabilitas  publik  (X 2 )  sebesar  satu satuan  maka  akan  mengakibatkan  perubahan persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes (Y) sebesar 0,565 satuan, dengan asumsi-asumsi yang  lain  adalah  tetap.  Arah  koefisien  positif artinya  peningkatan  satu  satuan  pada  variabel akuntabilitas  publik  (X 2 )    akan  menaikan persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes (Y)  sebesar 0,565 satuan, sebaliknya penurunan satu  satuan  pada  variabel  akuntabilitas  publik (X 2 )  akan  menurunkan  persepsi  masyarakat tentang  kualitas  APBDes  (Y)  sebesar  0,565 satuan.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  merupakan  bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis  yang    dibuat  oleh  peneliti.  Hasil  dari  uji hipotesis  diuji  menggunakan  beberapa  uji  sebagai berikut:
a) Uji F
Pengujian  F  atau  pengujian  model digunakan  untuk  mengetahui  apakah  hasil  dari analisis  regresi  signifikan  atau  tidak,  dengan  kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima.
Sedangkan  jika  hasilnya  tidak  signifikan,  maka  H 0 diterima dan H 1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :H 0 ditolak jika F hitung  > F tabel; H 0 diterima jika F hitung < F tabel.
Berdasarkan Tabel 3 nilai F hitung sebesar 27,903, Sedangkan F tabel (α = 0.05 ; db regresi = 2
:  db  residual  =  82)  adalah  sebesar  2,72.  Karena  F hitung > F tabel yaitu 27,903 > 2,72  atau nilai Sig.
F  (0,000)  <  α  =  0.05  maka  model  analisis  regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H 0 ditolak dan H 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat  persepsi  masyarakat  tentang  kualitas APBDes    (Y)  dapat  dipengaruhi  secara  signifikan oleh  variabel  bebas  partisipasi  anggaran  (X 1 ), akuntabilitas publik (X 2 ).
b) Uji t
Uji  t  atau t  test untuk  mengetahui  apakah masing-masing  variabel  bebas  secara  parsial mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t  tabel  atau  -t  hitung  <  -t  tabel  maka  hasilnya signifikan  dan  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H 0 diterima dan H 1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 3, sebagai berikut:
1. t  test  antara  partisipasi  anggaran  (X1)  dengan persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes
(Y) menunjukkan t hitung = 2,611. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 82) adalah sebesar 1,989.  Karena  t  hitung  <  t  tabel  yaitu  2,611  > 1,989  atau  sig.  t  (0,001)  <  α  =  0.05  maka pengaruh  partisipasi  anggaran  (X1)  terhadap persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H1 diterima sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi anggaran  mempengaruhi  persepsi  masyarakat tentang kualitas APBDes secara signifikan atau dengan meningkatkan partisipasi anggaran maka persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes akan  mengalami  peningkatan  secara  secara nyata.
2. t  test  antara  akuntabilitas  publik  (X 2 )  dengan persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBdes (Y) menunjukkan t hitung = 3,080. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 82) adalah sebesar 1,989.  Karena  t  hitung  <  t  tabel  yaitu  3,080  > 1,989  atau  sig.  t  (0,003)  <    α  =  0.05  maka pengaruh  akuntabilitas  publik  (X 2 )  terhadap persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik  mempengaruhi  persepsi  masyarakat tentang kualitas APBDes secara signifikan atau dengan meningkatkan akuntabilitas publik maka persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes akan  mengalami  peningkatan  secara  secara nyata.
c) Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  untuk  mengetahui besar kontribusi variabel bebas partisipasi anggaran (X 1 ),  akuntabilitas  publik  (X 2 )  terhadap  variabel terikat  persepsi  masyarakat  tentang  kualitas APBDes (Y) digunakan nilai R 2 , sesuai dengan tabel di atas dengan nilai R Square 0,834.
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk menghitung  besarnya  pengaruh  atau  kontribusi variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Dari analisis  diperoleh  hasil  R 2 (koefisien  determinasi) sebesar  0,834.  Artinya  bahwa  83,4%  variabel persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu partisipasi anggaran (X 1 ), akuntabilitas publik (X 2 ). Sedangkan sisanya  (100%%-83,4%)  16,6%  variabel  persepsi masyarakat  tentang  kualitas  APBDes  dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
PEMBAHASAN Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas APBDes Hasil penelitian menunjukkan bahwa t test antara  partisipasi  masyarakat  (X 1 )  dengan  persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes (Y) menunjukkan t hitung = 2,611. Sedangkan t tabel (α =  0.05  ;  db  residual  =  82)  adalah  sebesar  1,989. Karena  t  hitung  <  t  tabel  yaitu  2,611  >  1,989  atau sig. t (0,001) <  α = 0.05 maka pengaruh partisipasi
anggaran (X 1 ) terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas  APBDes  (Y)  adalah  signifikan.  Hal  ini berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  sehingga  dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kualitas
APBDes secara signifikan atau dengan meningkatkan  partisiapsi  anggaran  maka  persepsi masyarakat tentang kualitas APBDEs akan mengalami peningkatan secara secara nyata.
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas APBDes Hasil penelitian menunjukkan bahwa t test antara  aksebilitas  (X 2 )  dengan  akuntabilitas  (Y) menunjukkan t hitung = 3,080. Sedangkan t tabel (α =  0.05  ;  db  residual  =  82)  adalah  sebesar  1,989. Karena  t  hitung  <  t  tabel  yaitu  3,080  >  1,989  atau sig.  t  (0,003)  <    α  =  0.05  maka  pengaruh akuntabilitas publik (X 2 ) terhadap persepsi masyarakat  tentang  kualitas  APBDes  (Y)  adalah signifikan. Hal ini berarti H 0 ditolak dan H 2 diterima sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas publik  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  tentang kualitas  APBDes  secara  signifikan  atau  dengan meningkatkan  akuntabilitas  publik  maka  persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes akan mengalami peningkatan secara secara nyata. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas APBDes
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  nilai F hitung sebesar 27,903 Sedangkan F tabel (α = 0.05 ;  db regresi  =  2  :  db  residual  =  82)  adalah  sebesar 2,72. Karena F hitung > F tabel yaitu 27,903 > 2,72 atau  nilai  Sig.  F  (0,000)  <  α  =  0.05  maka  model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H 0 ditolak dan H 3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  terikat persepsi  masyarakat  tentang kualitas  APBDes  (Y)  dapat  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  variabel  bebas  partisipasi  anggaran (X 1 ),  akuntabilitas  publik  (X 2 ).  Terdapat  pengaruh secara  bersama-sama  variabel  partisipasi  anggaran dan  akuntabilitas  publik    terhadap  persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes.

## PENUTUP
Kesimpulan Penelitian ini menguji pengaruh
Partisipasi  Anggaran  dan  Akuntabilitas  Publik terhadap  Persepsi  Masyarakat  tentang  Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),  yang  merupakan  penelitian  kuantitatif yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik,  yaitu  analisis  regresi  linier  berganda dengan  menggunakan  software  SPSS  versi  23. Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pemabahasan sebelumnya  bisa  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Partisipasi  anggaran  berpengaruh  terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes se- Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
2. Akuntabilitas  public  berpengaruh  terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas APBDes se- Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
3. Partisipasi  anggaran  dan  akuntabilitas  publik secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh terhadap  persepsi  masyarakat  tentang  kualitas APBDes se-Kecamata Kretek Kabupaten Bantul, dengan  nilai  F  =  0,834  atau  83,4%  variabel persepsi  masyarakat  tentang  kualitas  APBDes dipengaruhi  oleh  variabel  bebasnya,  yaitu partisipasi  anggaran  (X 1 ),  akuntabilitas  publik (X 2 ). Sedangkan sisanya (100%%-83,4%) 16,6% variabel  persepsi  masyarakat  tentang  kualitas APBDes dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## REFERENSI
Astuty,  E.  &  Fanida,  E.  H.  (2013).    Akuntabilitas Pemerintah  Desa   dalam  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger Kabupaten Madiun). Jurnal  UNESA .  Universitas  Negeri Surabaya. Bastian,  I.  (2001). Akuntansi  Sektor  Publik  di
Indonesia . Yogyakarta: BPFE .(2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia . Jakarta:Salemba  Empat.
Firdaus.  (2006).  Pengaruh  Kelekatan  Misi,  Motivasi Layanan  Publik,  Dan  Lingkungan  Pekerjaan Terhadap Kinerja Pegawai  Instansi  Pemerintah Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Perantara. Tesis Akuntansi  UGM.  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Ghazali,  I.  (2013). Analisis  Multivariate  Program IBM  SPSS  23. Edisi  ke-5.  Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2001). Bunga  Rampai  Manajemen
Keuangan  Daerah , UPP .  AMP  YKPN: Jogjakarta
Indriantoro,  N.  &  Supomo,  B.  (2009). Metodologi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Intifadha,  E.P.  (2014).  Pengaruh  Persepsi  Tentang Anggaran,    Akuntabilitas    Publik,  Dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  Oleh  Dewan  ( Studi  Empiris  Pada DPRD  Kabupaten Banjarnegara). Skripsi UNY.  Yogyakarta: Lembaga Penelitian.
Lubis, A.I.(2010). Akuntansi Keperilakuan . Jakarta:Salemba Empat.
Mardiasmo.(2018). Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta:Andi.
Miyati.  (2014). Pengaruh  Partisipasi  Anggaran terhadap Budgetary Slack dengan Pertimbangan  Etika  Sebagai  Variabel Moderasi (studi empiris pada Satuan Kerja
Perangkat  Daerah  Kulon  Progo) . Skripsi UNY. Yogyakarta: Lembaga Penelitian
Momongan, L. (2013). Peranan Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (Suatu Studi    di    Desa Kamanga  Kecamatan Tompaso). Jurnal  Eksekutif ,  2013  vol  2 2013
Muslikh.    (2012).    Partisipasi    Orang    Tua     Siswa dalam  Pembelajaran  di  SD   Islam Terpadu Salman  Al  Farisi  Yogyakarta. Skripsi UNY. Yogyakarta: Lembaga Penelitian.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.222  Tahun  2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pudjiastuti,  I.  &    Nurdhiana.    (2010).    Persepsi Pemerintah    Daerah    terhadap  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Akuntabilitas Anggaran. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Aset , Vol.12, No.2 hal 125-133,September  2010.
Robinson.  (2006). Pengaruh  Kualitas  Anggaran terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran: Pengetahuan tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (studi empiris  pada  DPRD  Kabupaten  dan  Kota Se-Propinsi Bengkulu) . Universitas Diponegoro
Sardjito,  B.  &  Muthaher,  O.  (2007).  Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah:    Budaya Organisasi  dan Komitmen Organisasi sebagai variabel  moderating .  Proceeding  Simposium Nasional Akuntansi X.
Sunardi, Ari. (2005). Pengaruh Reformasi Penyusunan
Anggaran terhadap Kualitas Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah    (APBD). Tesis . Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintah Daerah
Wariki et  al  (2011).  Laporan  Akhir: Kajian Kualitas Belanja  Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD). Direktorat otonomi daerah, Deputi  bidang  pengembangan  regional  dan otonomi daerah http://www.bappenas.go.id/files/2013/8785/46 93/Kajian_Kualitas_Belanja_ APBD_- _2011.pdf diakses pada 18 Januari 2020

## Internet
http://regardz.wordpress.com/2013/10/20/penganggaran -sektor-publik/ diakses pada 5 April  2020 https://www.bps.go.id/indicator/153/135/1/jumlah- desa-menurut-provinsi-dan-letak- geografi.html diakses pada 11 Januari 2021