ANALISIS CITRA MULTIRESOLUSI UNTUK IDENTIFIKASI KONVERSI LAHAN SAWAH AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN DI KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT

## (MULTIRESOLUTION IMAGE ANALYSIS FOR IDENTIFICATION OF PADDY FIELD CONVERSION DUE TO THE HIGHWAY DEVELOPMENT IN SUBANG REGENCY, WEST JAVA)
I Made Parsa 1,a , Dede Dirgahayu 1,b , Sri Harini 1,b , Kuncoro Teguh S 1,b
1 Pusat Pemangaatan Penginderaan Jauh, LAPAN
a Kontributor utama, b Kontributor anggota
E-mail: made.parsa@lapan.go.id
Diterima: 28 Juli 2019; Direvisi: 3 Maret 2020; Disetujui: 19 Juni 2020

## ABSTRACT
Increasing food demand requires the government to continue to strive to increase production, among others by intensification and extensification of agriculture. Meanwhile, the phenomenon that occurs in the field is the ongoing conversion of agricultural land which tends to continue to increase from year to year without offset the need for new paddy fields, so that the impact on production decline. Land conversion  can  be  monitored  using  remote  sensing  images,  both  medium  resolution  (Landsat)  and high resolution (SPOT 6/7), even on a large scale can be monitored using MODIS. The research aims to provide an overview of the conversion of paddy fields due to the construction of the Cipali highway and  its  effect  on  rice  production  in  Subang  Regency.  The  method  used  is  change  analysis  using Landsat  multiresolution  imagery  (2009-2015)  and  SPOT  6/7  (2013-2015).  Other  data  used  are  land productivity,  cropping  index  and  map  of  boundary  indication.  The  analysis  shows  that  the construction  of  the  Cipali  expressway  has  caused  the  conversion  of  paddy  land  in  Subang  Regency with  an  area  of  98.2  ha  spread  over  ten  sub-districts  with  the  highest  percentage  occurring  in Karangmukti Village,  Cipeundeuy  Subdistrict,  reaching 17.8 ha  (17.1%).  If  it is  assumed an  average productivity  of  5.6  tons  per  hectare  and  a  planting  index  (IP)  2  (planting  2  times  per  year)  which  is equivalent to a decrease in production of about 1,099.8 tons of grain per year.
Keywords : Landsat, SPOT6/7, land convertion, production

## ABSTRAK
Kebutuhan  pangan  yang  semakin  meningkat  menuntut  pemerintah  untuk  terus  berupaya meningkatkan produksi, antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sementara itu, fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  yakni  berlangsungnya  konversi  lahan  pertanian  yang  cenderung terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  tanpa  diimbangi  perluasaan  lahan  sawah  baru,  sehingga berdampak  pada  penurunan  produksi.  Konversi  (alih  fungsi)  lahan  dapat  dipantau  menggunakan citra  penginderaan  jauh,  baik  resolusi  menengah  (Landsat)  maupun  resolusi  tinggi  (SPOT  6/7), bahkan dalam skala yang luas dapat dipantau menggunakan citra resolusi rendah MODIS. Penelitian bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  konversi  lahan  sawah  akibat  pembangunan  jalan bebas hambatan Cipali dan pengaruhnya terhadap produksi padi di Kabupaten Subang. Metode yang digunakan yakni analisis perubahan menggunakan citra multiresolusi Landsat (2009-2015) dan SPOT 6/7 (2013-2015). Data lain yang digunakan adalah produktivitas lahan, indeks pertanaman dan peta indikasi  batas  wilayah.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pembangunan  jalan  bebas  hambatan Cipali telah menyebabkan konversi lahan sawah  di Kabupaten Subang seluas 98,2 ha yang tersebar di  sepuluh  kecamatan  dengan  persentase  tertinggi  terjadi  di  Desa  Karangmukti  Kecamatan Cipeundeuy  mencapai  17,8  ha  (17,1%).  Jika  diasumsikan  produktivitas  rata-rata  5,6  ton  perhektar dan  indeks  pertanaman  (IP)  2  (tanam  2  kali  pertahun)  yang  setara  dengan  penurunan  produksi sekitar 1.099,8 ton gabah pertahun.
Kata kunci: Landsat, SPOT 6/7, konversi lahan, produksi

## 1  PENDAHULUAN
Luas kepemilikan lahan di tingkat  petani  di  Indonesia  umumnya sangat kecil, di Jawa 0,09 ha sedangkan di  luar  Jawa  0,40  ha,  usaha  tani  tidak efesien,  pendapatan  petani  rendah sehingga  petani  tetap  miskin  (Nuchsin, 2015). Laju penyusutan lahan pertanian mencapai  angka  1,935  juta  ha  selama 15  tahun,  atau  129.000  ha/tahun. Setiap  hari,  lebih  dari  353  ha  lahan pertanian berubah menjadi non- pertanian (14,7 ha per jam, 0,25 ha per menit). Sensus
Pertanian 2013
menunjukkan  rumah  tangga  tani  di Indonesia  mencapai  26,13  juta,  berarti selama sepuluh tahun terjadi penurunan  5,07  juta  rumah  tangga pertanian,  dibanding  hasil  Sensus Pertanian  2003.  Luas  lahan  pertanian keluarga  semakin  sempit  dan  arus  alih profesi/migrasi  petani  ke  sektor  lain makin besar. (Kompas, 2014).
UU  nomor  41  tahun  2009  tentang Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B), pasal 44  junto pasal 35 PP No. 1 2011 menyebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pengecualian terhadap aturan itu terbatas pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  (jalan,  waduk, bendungan,  irigasi,  saluran  PDAM, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,  pelabuhan,  bandara  udara, stasiun  dan  jalan  kereta  api,  terminal, fasilitas  keselamatan  umum,  cagar
alam,  pembangkit  dan  jaringan  listrik) dan bencana.
Konversi  lahan  dapat  diartikan sebagai  berubahnya  fungsi  sebagian atau  seluruh  kawasan  dari  fungsinya semula  seperti  direncanakan  menjadi fungsi  lain  yang  berdampak  negatif terhadap  lingkungan  dan  potensi  lahan itu  sendiri.  Misalnya,  berubahnya peruntukan  fungsi  lahan  persawahan beririgasi  menjadi  lahan  industri,  dan fungsi lindung menjadi lahan permukiman, pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan permukiman. Berdasarkan  fakta  empirik  di  lapangan, ada  dua  jenis  proses  konversi  lahan sawah,  yaitu  konversi  sawah  yang langsung  dilakukan  oleh  petani  pemilik lahan  dan  yang  dilakukan  oleh  bukan petani lewat proses penjualan. Sebagian besar  konversi  lahan  sawah  tidak dilakukan  secara  langsung  oleh  petani tetapi  oleh  pihak  lain  yaitu  pembeli. Konversi  yang  dilakukan  langsung  oleh petani  luasannya  sangat  kecil.  Hampir 70  persen  proses  jual  beli  lahan  sawah melibatkan pemerintah, yaitu ijin lokasi dan  ijin  pembebasan  lahan  (Soemarno, 2013).  Menurut  Martanto  et  al.  (2012), pola  konversi  lahan  dari  sawah  ke nonsawah  di  Indonesia  pada  umumnya berpola mengelompok (clustered) karena konversi  penggunaan  lahan  dari  sawah ke  nonsawah  tersebut  bersifat  menular dan  ikutan,  hal  ini  berakibat  perlunya melakukan  perubahan  peta  RTRW sesuai  dengan  perkembangan  wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayah).
Tabel 1-1:  LUAS PANEN, DAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009-2014 Parameter Tahun Penurunan 2009 2014 Total Pertahun % Luas panen (ha) 184.585 171.190 13.395 2.679,0 1,5 Produktivitas (kw/ha) 60,27 56,36 3,91 0,78 Produksi (ton) 1.105.550 964.845 140.705 28,141,0 2,5 Sumber data: Jawa Barat Dalam Angka, 2010; Jawa Barat Dalam Angka, 2015
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menunjukkan  bahwa  selama  periode Juni  1998-Juni  2003,  terjadi  konversi lahan  sawah  menjadi  lahan  bukan pertanian  mencapai  sekitar  12,7  ribu ha,  sementara  konversi  dari  lahan pertanian  bukan  sawah  menjadi  lahan non  pertanian  mencapai  sekitar  hampir 30 ribu ha (Bappenas, 2015).
Konversi lahan sawah
ke penggunaan non pertanian dapat menimbulkan  dampak  negatif  secara ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  karena mengancam  ketahanan  pangan  yang bersifat permanen, kumulatif  dan progresif (Irawan, 2005). Hasil penelitian Dwipradnyana  (2014)  menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap  konversi  lahan  di  Kecamatan Kediri,  Tabanan,  Bali  meliputi  mutu tanah,  kebutuhan  tempat  tinggal  dan kesempatan  membeli  lahan  di  tempat lain.  Konversi  lahan  pertanian  menjadi non  pertanian  berpengaruh  nyata terhadap  penghasilan  petani  yakni menurunkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan  Angka  Tetap  Tahun 2014,  produksi  padi  di  Jawa  Barat mencapai  11.644.899  ton  gabah  kering giling  atau  setara  7.306.009  beras mengalami  penurunan  3,63  persen dibanding  tahun  2013.  Penurunan produksi  padi  tahun  2014  disebabkan penurunan  luas  panen  sebesar  2,47 persen  dan  penurunan  produktivitas sebesar 1,19 persen. Sementara itu luas panen  dan  produksi  padi  di  Kabupaten Subang  tahun  2009  dan  tahun  2013 dapat dilihat pada Tabel 1-1.
Dari  Tabel  1-1  tersebut  terlihat bahwa  rata-rata  penurunan  luas  panen per  tahun  di  Kabupaten  Subang  2.679 ha (1,5%) sedangkan penurunan produksi 28.141 ton (2,5%/pertahun).
Hasil  penelitian  Maulana  (2004), menyatakan  bahwa  dalam  rentang waktu  1980-2001  penurunan  produksi padi  sawah  lebih  disebabkan  karena Indeks  pertanaman  saja  sementara
pertumbuhan luas tanam dan produktivitas  cenderung  berpengaruh negatif karena luas tanam dan produktivitas cenderung menurun. Sementara  itu,  Hasan  (2010)  juga menunjukkan bahwa produktivitas berpengaruh  lebih  besar  terhadap pertumbuhan produksi padi dibandingkan  dengan  luas  tanam. Penurunan  produksi  nyata  dipengaruhi oleh  penurunan  luas  lahan  sawah/ tanam dan penurunan luas ini disebabkan  oleh  alih  fungsi  lahan pertanian menjadi non pertanian. Sejalan  dengan  hal  tersebut  hasil penelitian  Martanto  et  al.  (2012) menyatakan  bahwa  dampak  langsung konversi  lahan  sawah  antara  lain menurunnya  produksi,  naiknya  harga beras,  dan  menurunnya  aksesibilitas penduduk  miskin  terhadap  bahan pangan  akibat  menurunnya  daya  beli. Hasil  penelitian  Makruf  et  al.  (2012) menunjukkan  bahwa  produksi  padi sawah  sangat  dipengaruhi  oleh  luas lahan,  pupuk,  tenaga  kerja,  benih  dan pestisida.  Berdasarkan  Angka  Tetap Tahun  2014,  produksi  padi  di  Jawa Barat  mengalami  penurunan  3,63 persen  dibanding  tahun  2013  yang disebabkan  penurunan  luas  panen sebesar  2,47  persen  dan  penurunan produktivitas sebesar 1,19 persen.
Teknologi  penginderaan  jauh  telah semakin  berkembang,  yang  ditandai dengan  semakin  beragamnya  produk citra  baik  dalam  hal  resolusi  spektral, spasial,  maupun  resolusi  temporal. Kemajuan  ini  juga  diiringi  dengan kemajuan  pengolahan  data  untuk menghasilkan  informasi  yang  lebih akurat,  baik  secara  geometrik  maupun tematik.  Salah  satu  manfaat  penting dari  penginderaan  jauh  yakni  untuk pemantauan sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perkebunan, pertambangan,
dan
lingkungan.  Pemanfaatan  di  bidang pertanian antara lain
pemantauan/monitoring lahan pertanian  (luas  dan  perubahannya), status  irigasi  (irigasi,  non  irigasi),  dan tanaman  pertanian  (fase  pertumbuhan, kondisi tanaman, prediksi panen, indeks pertanaman). Pada prinsipnya, pemantauan  itu  merupakan  upaya untuk  melihat  suatu  fenomena  dalam kurun waktu tertentu. Deteksi perubahan penutup lahan selama kurun waktu 30 tahun sejak 1980 hingga 2010 dengan  metode  pre  dan  post  klasifikasi (pendekatan pra-klasifikasi CVA, analisis NDVI dan NDWI diimplementasikan untuk
menilai skenario perubahan dan analisis pendeteksian perubahan klasifikasi detail)  yang  dilakukan  di  Bangladesh menunjukkan  bahwa  40%  tutupan lahan di area kajian telah berubah.
Deteksi  alih  fungsi  lahan  pertanian dan  perubahan  penggunaan  lahan menjadi  lahan  terbangun  telah  dikaji  di Mesir (Hegazy dan Kaloop, 2015; Haque dan  Basak,  2017).  Teknik  pengolahan data penginderaan jauh yang diintegrasi dengan  GIS  dan  GEOBIA  ( Geographical Object  Based  Image  Analysis )  untuk skenario pemodelan perubahan penutup penggunaan lahan (LULC) hingga tahun 2030  di  Upper  Uruguay  Basin,  Brazil telah  dilakukan  dengan  implementasi model  dinamika  spasial  (de  Freitas  et al.,  2018).  Selain  itu,  analisis  terkait dengan perubahan penutup penggunaan lahan juga telah dilakukan dengan data kadastral,  data  statistik  dan  data penutup  lahan  CORINE  yang  dilakukan pada bagian negara post-sosialis seperti Hongaria  dan  Polandia  yang  diperoleh hasil  berupa  tren  penurunan  lahan pertanian  dan  kenaikan  pada  lahan yang tidak digarap dan lahan terbangun (Cegielska  et  al.,  2018  dalam  Sari,  dan Kushardono,  2018).  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  telah  dilakukan  analisis citra  multiresolusi  untuk  identifikasi konversi lahan sawah akibat pembangunan  jalan  bebas  hambatan  di Kabupaten  Subang.  Tujuan  analisis adalah  untuk  memberikan  gambaran konversi lahan sawah akibat pembangunan  jalan  bebas  hambatan dan  pengaruhnya  terhadap  produksi pangan  (padi)  di  Kabupaten  Subang.

## 2 METODOLOGI
Data  primer  yang  digunakan  adalah citra Land  Satellite (Landsat-7  dan
Landsat-8) multispektral
Enhanced
Thematic  Mapper (ETM)  dan Operational Land  Imager (OLI)  1  Oktober  2009 (ETM),  1  Agustus  2010  (ETM)  dan  14 Juli  2015  (OLI),  data  Satellite Pour l'Observation  de  la  Terre SPOT  6/7 mosaik  2013  dan  2015  dari  Pusat  Data dan  Teknologi  Penginderaan  Jauh, informasi  spasial  lahan  sawah  skala 1:5.000  dari  Kementerian  Pertanian (Pusdatin,  2012),  dan  data  sekunder batas  administrasi  Badan  Informasi Geospasial (BIG) tahun 2011, serta data produktivitas  lahan  (Dinas  Pertanian Kabupaten Subang, 2014).
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni  analisis  data  satelit multitemporal  dan  multiresolusi.  Data citra  Landsat  dan  citra  SPOT  6/7  yang digunakan  adalah  citra  terkoreksi  ortho sistematik (koreksi orto yang menggunakan parameter eksterior, interior,  dan  DEM)  (BSN,  2019). Ketelitian geometrik masing-masing adalah 15 meter, dan 8 meter (Northrop, 2015; Kustiyo, 2014). Karena perbedaan waktu perekaman maupun resolusi citra tersebut  memerlukan  proses  registrasi citra  guna  menyamakan  posisi  lokasi dan  menyelaraskan  resolusi  citra, keduanya  mengacu  pada  citra  SPOT 6/7. Sebelum proses registrasi, dilakukan  penajaman  citra  dengan membuat  citra  komposit pansharpen dengan  teknik  transformasi Red-Green- Blue (RGB)  ke Intensity  Hue  Saturation (IHS)  sehingga  resolusi  spasialnya  akan mengikuti resolusi
kanal
pankromatiknya  (Landsat  menjadi  15m dan  SPOT  menjadi  1,5m  (Nadya,  2018; Hidayati et al., 2017). Tahapan pansharpen  adalah  sebagai  berikut (Nadya, 2018):
• Mengubah ukuran resolusi rendah  citra  multispektral  dengan ukuran  yang  sama  dengan  citra pankromatik.
• Merubah  R,  G  dan  B  band  dari citra  multispektral  menjadi  komponen IHS.
• Memodifikasi  citra  pankromatik sehubungan  dengan  citra  multispektral yang  dilakukan  dengan histogram matching citra
pankromatik menggunakan komponen intensitas dari citra multispektral sebagai referensi.
• Mengganti  komponen  intensitas dengan citra pankromatik dan melakukan  transformasi inverse untuk memperoleh resolusi tinggi citra multispektral.
Citra pansharpen ini sangat membantu meningkatkan ketelitian klasifikasi/interpretasi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni analisis  perubahan  dari  data  satelit multitemporal  dan  multiresolusi  citra Landsat,  SPOT  6/7,  yang  didukung teknik Sistem Informasi Geografik (SIG). Proses update data spasial lahan sawah (LBS) dilakukan dengan tahapan:
• Overlay (tumpang-susun)  data spasial  lahan  sawah  dengan  citra  SPOT
6/7.
• Data  spasial  lahan  sawah  yang tidak  sesuai  dengan  citra  SPOT  6/7 dikoreksi dengan teknik interpretasi dan delineasi visual.
Demikian juga halnya dengan informasi jalan bebas hambatan diperoleh  melalui  proses  interpretasi visual  citra  Landsat  dan  SPOT  6/7. Sementara  itu  perubahan  lahan  sawah dihitung  dengan  analisis  tumpang- susun  antara  informasi  lahan  sawah tahun  2015  dengan  2013.  Perbedaan luas  lahan  sawah  yang  ada  merupakan perubahan  yang  terjadi  selama  kurun waktu  tersebut.  Penurunan  produksi (PP) padi dihitung berdasarkan pengurangan  luas  lahan  (PL)  dikalikan dengan  produktivitas  rata-rata  (PV) dikali indeks pertanaman rata-rata (IP).
Secara  ringkas  metode  penelitian disajikan pada Gambar 2-1.
Gambar 2-1: Diagram alir pelaksanaan penelitian “ Analisis Citra Multiresolusi untuk Identifikasi Konversi Lahan Sawah Akibat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Kabupaten Subang ”

## 3  HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis citra Landsat-7
ETM komposit  543  tanggal  1  Oktober  2009 wilayah  Subang  dan  sekitarnya,  Jawa Barat,  terutama  di  ujung  barat  jalan bebas  hambatan  (pintu  keluar)  tol Cikampek  terlihat  dengan  jelas  belum ada  tanda-tanda  dimulainya  aktivitas pembangunan  jalan  bebas  hambatan Cipali  (Gambar  3-1),  sementara  pada citra  Landsat-7  ETM  komposit  543 tanggal  1  Agustus  2010  sudah  terlihat indikasi dimulainya pembangunan jalan bebas  hambatan  Cipali  yang  ditandai dengan perubahan kenampakan daerah perkebunan karet di Kecamatan Campaka,  Purwakarta,  yang  nampak
adanya  penebangan  tanaman  karet (Gambar  3-2).  Sementara  pada  citra Landsat-8  komposit  6,5,4  tanggal  14 Juli  2015  terlihat  dengan  jelas  bahwa jalan  bebas  hambatan  Cipali  telah selesai secara fisik dan setelah ditumpang-susun dengan batas administrasi (peta desa tahun 2011 dari BIG)  terlihat  bahwa  jalan  bebas hambatan  ini  terbentang  melintasi  tiga Kecamatan  di  Kabupaten  Purwakarta (Bungursari,  Campaka  dan  Cibatu) sedangkan di Kabupaten Subang melintasi  delapan  Kecamatan  yaitu Cipeundeuy,  Kalijati,  Dawuan,  Pagaden Barat,  Subang,  Pagaden,  Cibogo,  dan Cipunagara (Gambar 3-3).

## Gambar 3-1: Citra Landsat-7 komposit kanal 543 1 Oktober 2009 wilayah Subang dan sekitarnya (sebelum pembangunan jalan bebas hambatan Cipali)
Gambar 3-2: Citra Landsat komposit kanal 543 1 Agustus 2010 wilayah Subang dan sekitarnya, nampak perkebunan karet yang telah ditebang (dalam poligon kuning)
Gambar 3-3: Citra Landsat-8 komposit kanal 654 14 Juli 2015 wilayah Subang dan sekitarnya,

## nampak jalan bebas hambatan Cipali telah selesai (dalam polygon kuning)
Jika  dilihat  dari  beberapa  citra Landsat  tahun  2015  ternyata  lebar jalan  bebas  hambatan  sekitar  2  piksel dan  bahkan  di  beberapa  segmen nampak  lebarnya  lebih  dari  2  piksel (Gambar 3-4), sedangkan panjang jalan bebas  hambatan  melintasi  Kabupaten Subang  mencapai  40.332  meter.  Hasil pengukuran lebar jalan pada citra SPOT 6/7  (Gambar  3-5  dan  Gambar  3-6) menunjukkan bahwa lebar jalan mencapai  42-44  piksel  yang  setara  63- 66  meter  (Gambar  3-7  dan  Gambar  3- 8),  sedangkan  panjang  jalan  tidak berubah  karena  batas  kabupaten  pada citra  Landsat  dan  SPOT  6/7  sama, sehingga  dalam  hitungan  kasar  lahan yang mengalami konversi sekitar 2.601.414  meter  persegi  atau  setara 260,14 ha. Analisis  citra  Landsat  komposit
multiwaktu tahun 2009, 2010 dan 2015 menunjukkan  bahwa  jalan  bebas hambatan  Cipali  nampak  cukup  jelas walaupun  hanya  dengan  melihat  objek tanpa  tutupan  (lahan  terbuka)  dengan pola/bentuk  yang  cenderung  lurus dengan  lebar  sekitar  2  piksel  (atau sekitar 30 m) dan tidak nampak adanya pemisah  jalur.  Objek  jalan  ini  di Kabupaten  Subang  melintasi  lahan kebun masyarakat, perkebunan karet di Kecamatan  Kalijati,  perkebunan  tebu (PT Rajawali Nusantara II) di Kecamatan Pegaden  dan  Cipunagara,  serta  lahan sawah yang ada di sepanjang jalan yang dibangun. Analisis tumpang-susun dengan informasi batas wilayah menunjukkan  bahwa  jalan  bebas hambatan  Cipali  melintasi  tujuh  belas desa  dalam  sepuluh  kecamatan  yang ada di Kabupaten Subang.
Gambar 3-4: Kenampakan salah satu bagian ruas jalan bebas hambatan di Kabupaten Subang dari citra komposit Landsat kanal 654 14 Juli 2015
Gambar 3-5: Jalan bebas hambatan Cipali dengan latar belakang citra SPOT 6/7 tahun 2015
Gambar 3-6: Citra SPOT 6/7 tahun 2015 yang menunjukkan salahsatu ruas jalan bebas hambatan Cipali dengan latar belakang tempat peristirahatan
Gambar 3-7: Kenampakan jalur-jalur jalan bebas hambatan Cipali pada citra resolusi tinggi SPOT6/7 yang terdiri atas dua jalur ( in dan out ) (a), satu median jalan (b), dan bahu jalan (c), saluran tepi/samping (d) (d) (a) (a) (b) (c) (c)
Gambar 3-8: Kenampakan jalan bebas hambatan Cipali di lapangan yang terdiri atas jalur-jalur ( in dan out ) yang masing-masing terdiri atas dua lajur (a), satu median jalan (b), bahu jalan (c), dan saluran tepi/samping (d)
Sumber data/foto: Google (2016). Lebar jalur (a) pada citra SPOT 6/7 pansharpen (1,5m) adalah 7 piksel, jalur (b) 5 piksel, dan jalur (c) 2 piksel dan saluran tepi/samping (d) 5-7 piksel, secara keseluruhan lebarnya 19-21 piksel yang setara dengan 28,5-31,5m (rata-rata 30m)
Secara  umum  identifikasi  lahan sawah yang luas (hamparan) pada citra Landsat  multitemporal  cukup  mudah dilakukan hanya dengan malihat perubahan  kenampakan  pada  citra, namun  untuk  luas  sawah  yang  sempit perubahan kenampakan tersebut seringkali  sulit  dilihat.  Oleh  karena  itu penggunaan  citra  resolusi  tinggi  SPOT 6/7  akan  sangat  membantu,  jalan nampak lebih jelas dengan lebar sekitar 20  piksel  termasuk  4-5  piksel  pemisah jalur.  Analsis  tumpang-susun  lahan sawah  dengan  poligon  jalan  dapat memberikan  informasi  luas  lahan sawah yang mengalami konversi, secara keseluruhan  mencapai  98,2  ha  yang mencakup  sepuluh  kecamatan  yaitu Cibogo,
Cikaum, Cipeundeuy,
Cipunagara, Dawuan, Kalijati, Pagaden,
Pagaden
Barat, Purwadadi, dan Subang.  Ke  depan,  dengan  semakin berkembangnya  pembangunan  fisik  di sepanjang  jalan  bebas  hambatan  ini terutama yang terkait dengan pembangunan Rest Area akan menyebabkan luas
lahan yang terkonversi  berpotensi  semakin  luas lagi. Secara rinci luas lahan sawah yang mengalami  konversi  menjadi  jalan bebas  hambatan  tiap  desa  disajikan pada  Tabel  3-1.      Tabel  3-1 menunjukkan bahwa  luas  lahan  sawah yang  mengalami  konversi  untuk  tiap
kecamatan  bervariasi,  dengan  luas terrendah 0,3 ha di Kecamatan Cikaum dan tertinggi 20 ha terjadi di kecamatan Cipeundeuy.  Secara  lengkap  enam kecamatan  yang  mengalami  konversi lahan  sawah  tertinggi  adalah  sebagai berikut:  Cipeundeuy  20  ha  atau 20,04%,  Pagaden  18,3  ha  atau  18,6%, Subang  14,9  ha  atau  15,2%,  Pagaden Barat 12 ha  atau  12,2%,  Kalijati  11  ha atau  11,2%,  Cibogo  10,9  ha  atau 11,1%,  sedangkan  empat  Kecamatan lain  kurang  dari  7  ha  Cipunagara  6,6 ha  atau  6,7%,  Dawuan  3,9  ha  atau 3,9%,  Purwadadi  dan  Cikaum  masing- masing  0,3  ha.  Sementara  itu  jika dilakukan analisis perdesa (menggunakan  batas  administrasi  dari BIG),  terlihat  ada  lima  desa  yang mengalami  konversi lahan  sawah tertinggi  yaitu  Desa  Karangmukti  16,8 ha,  Sukamelang  14,9  ha,  Jabong  13,7 ha  dan  Balingbing  10,9  ha  sedangkan desa-desa  lainnya  konversinya  kurang dari  7  ha  dan  terendah  di  Desa Kaunganten  dan  Wanakerta  masing- masing 0,3 ha.
Jika dilihat dari perundang- undangan  yang  ada  yaitu  pasal  44 Undang-undang  No.  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan junto pasal 36 PP No.  1  Tahun  2011  tentang  Penetapan dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian
(c) (a) (b) (d)
Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  alih fungsi  lahan  yang  terjadi  saat  ini  di Kabupaten
Subang masih dapat dibenarkan  karena  masuk  kategori dalam rangka kepentingan pembangunan  untuk  umum,  yaitu jalan.
Namun
demikian, jika dibandingkan  antara  data  penurunan luas panen (2009-2014) pada Tabel 1-1 dengan  angka  pengurangan  lahan sawah akibat pembangunan jalan bebas hambatan  Cipali  ini  (2010-2015)  pada Tabel  3-1,  dapat  diduga  bahwa  ada faktor lain yang lebih berpengaruh yang menyebabkan  terjadinya  penurunan luas  panen,  misalnya  konversi  lahan akibat pembangunan permukiman, industri, perdagangan dan lain-lain.
Penurunan  luas  panen  seluas  98,2 ha  (Tabel  3-1)  hampir  dapat  dipastikan akan  berdampak  pada  penurunan produksi  pangan  (padi)  di  Kabupaten Subang.  Jika  diasumsikan  Indeks pertanaman  (IP)  rata-rata  2  kali setahun  dan  produktivitas  5,6  ton/ha (Jawa  Barat  dalam  angka,  2015; Laksmana,  2015),  maka  penurunan produksi  gabah  akibat  konversi  lahan sawah menjadi jalan bebas hambatan di Kabupaten  Subang  menjadi  98,2  x  2  x 5,6  ton  =1.099,8  ton  gabah  pertahun. Perlu dicatat bahwa angka ini berpotensi  menjadi  semakin  besar mengingat pembangunan fasilitas
pendukung ( Rest
Area ) maupun tumbuhnya  pusat  permukiman/pusat produksi  barang  dan  jasa  (pabrik)  di sekitar jalan bebas hambatan ini masih terus  berlangsung.  Hal  ini  berpotensi menyebabkan pengurangan lahan sawah  maupun  penurunan  produksi pangan kedepan akan semakin besar.
Terlepas  dari  signifikan  tidaknya penurunan  produksi  pangan  akibat konversi  lahan  ini,  perlu  dijelaskan disini  bahwa  konversi  lahan  model  ini memang  agak  sulit  untuk  dihindari karena beberapa hal: pertama pembangunan  fisik  menjadi  salahsatu Nawacita pemerintah untuk meningkatkan konerktivitas antara daerah produksi dengan pasar/ konsumen,  kedua  karena  konversi model  ini  termasuk  untuk  kepentingan umum yang dikecualikan sesuai dengan (pasal 44 Undang-undang No. 41 Tahun 2009  junto  pasal  35  PP  No.  1  Tahun 2011).  Mengingat  pembangunan  fisik seperti ini sangat sulit untuk dihindari, maka  tindakan  yang  perlu  dilakukan pemerintah antara lain dengan:
• Melakukan percepatan
penetapan  LP2B  oleh Pemerintah Daerah
• Memberikan
prioritas pencetakan  lahan  sawah  baru  oleh Pemerintah  Pusat  terutama  di  luar Jawa.

## Tabel 3-1: LUAS LAHAN SAWAH YANG MENGALAMI KONVERSI MENJADI JALAN BEBAS HAMBATAN TIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG HINGGA TAHUN 2015.
No. Kecamatan Luas Perkecamatan (Ha) % Desa Luas Perdesa (Ha) % 1  CIBOGO 10,9 11,1   Cibogo 0,0 0,0 Cisaga 0,9 0,9 Padaasih 7,0 7,1 Sumurbarang 3,0 3,0 2  CIKAUM 0,3 0,3   Kaunganten 0,3 0,3 3  CIPEUNDEUY 20,0 20,4   Karangmukti 16,8   17,1 Sawangan 2,4 2,4 Wantilan 0,8 0,8 4  CIPUNAGARA 6,6 6,7   Wanasari 6,6 6,7 5  DAWUAN 3,9 3,9   Batusari 3,9 3,9 6  KALIJATI 11,0 11,2   Marengmang 4,6 4,7 Kaliangsana 6,4 6,6 7  PAGADEN 18,3 18,6   Gembor 4,6 4,7 Jabong 13,7   13,9 8  PAGADEN BARAT 12,0 12,2   Balingbing 10,5   10,7 Cidahu 1,5 1,5 9  PURWADADI 0,3 0,4   Wanakerta 0,3 0,4 10  SUBANG 14,9 15,2   Sukamelang 14.9   15,2 Total 98,2 100 98,2 100
Sumber data: Hasil analisis menggunakan data SPOT 6/7

## 4  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Cipali
telah mengurangi  lahan  sawah  di  Kabupaten Subang seluas 98,2 ha yang berdampak pada  penurunan  produksi  sebesar sekitar  1080,2  ton  gabah  per  tahun. Penurunan  luas  sawah  dan  produksi pangan  ini  berpotensi  semakin  besar dengan masih berkembangnya pembangunan fasilitas pendukung (Rest Area)  maupun  permukiman,  pabrik- pabrik di sekitar jalan bebas hambatan ini.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut disarankan  agar  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  perlu melakukan beberapa hal, antara lain:
a.  Berkomitmen  mempertahankan lahan pertanian (sawah) melalui penetapan LP2B,
b.  Mengupayakan  mengganti  lahan yang telah dikonversi melalui
pencetakan lahan sawah baru,
c.  Selektif dalam dan atau membatasi  pemberian  ijin  konversi lahan  sawah  kecuali  untuk  fasilitas publik sesuai PP No. 1 tahun 2011.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih yang  setinggi-tingginya  kepada  yth. Kepala  Pusat  Teknologi  dan  Data Penginderaan Jauh atas data SPOT 6/7 yang  telah  diberikan.  Ucapan  terima kasih juga saya sampaikan kepada Drs. Kustiyo,  M.Si.,  serta  teman-teman peneliti yang telah memberikan masukan  dan  saran  atas  pelaksanaan penelitian  maupun  penulisan  makalah ini.

## DAFTAR RUJUKAN
[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional.  (2015). Evaluasi  Implementasi  Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Laporan. Direktorat  Pangan  dan  Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta [BSN]  Badan  Standardisasi  Nasional (2019).  Keputusan  Kepala  Badan
Standardisasi Nasional Nomor 700/Kep/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonensia  8842:2019  Pengolahan Data  Penginderaan  Jauh-Koreksi Geometrik Data Optik Satelit Penginderaan Jauh Resolusi
Menengah. SNI 8842:2019. Jakarta de  Freitas,  M.W.D.,  Muñoz,  P.,  dos Santos,  J.R.,  &  Alves,  D.S.  (2018). Land  use  and  cover  change modelling  and  scenarios  in  the Upper  Uruguay  Basin  (Brazil).
Ecological Modelling, 384 (December 2017), 128 – 144. https://doi.org/10.1016/j.ecolmode l.2 018.06.009
Dwipradnyana,  I.M.M.  (2014).  Faktor- faktor yang mempengaruhi Konversi Lahan  Pertanian  serta  Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani (Studi  Kasus  di  Subak  Jadi Kecamatan  Kediri,  Tabanan.  Tesis Sekolah  Pasca  Sarjana  Univerisitas Udayana  Denpasar.  Denpasar.  105 hlm.
terra-image.com/fusepansharpening/ Fuse/Pansharpening  |  Pengolahan Citra Satelit.
Hasan, F. (2010). Peran Luas Panen dan produktivitas terhadap Pertumbuhan  produksi  Tanaman
Pangan  di  Jawa  Timur.  Jurnal Embriyo  Vol.  7  No.  1  Juni  2010. ISSN 0216-0188. 15-20 Haque,  M.  I.,  &  Basak,  R.  (2017).  Land cover  change  detection  using  GIS and  remote  sensing  techniques:  A spatio-temporal  study  on  Tanguar Haor, Sunamganj, Bangladesh. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 20(2), 251 – 263. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.201
6.12.003
Hegazy,  I.  R.,  &  Kaloop,  M.R.  (2015). Monitoring  urban  growth  and  land use  change  detection  with  GIS  and remote  sensing  techniques  in Daqahlia
governorate
Egypt.
International Journal of Sustainable Built  Environment,  4(1),  117 – 124. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.201 5.02.005
Hidayati, N I., Eni, S. dan Westi, U. 2017.
Analisis Pan-Sharpening untuk
Meningkatkan Kualitas Spasial Citra  Penginderaan  Jauh  dalam Klasifikasi  Tata  Guna  Tanah. Bhumi: Jurnal Agraria dan
Pertanahan  Vol.  3  No.  1  Mei  2017. DOI: 10.31292/jb.v3i1.95.
Irawan,  B.  (2005).  Konversi  Lahan
Sawah:  Potensi  Dampak,  Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian.  Bogor.  Forum  Penelitian Agro  Ekonomi  Volume  23  No.  1, Juli 2005. 1-18 Jawa  Barat  Dalam  Angka.  (2010). http://jabarprov.go.id/assets/data /menu/ (26 Mei 2016)
Jawa  Barat  Dalam  Angka.  (2015).
http://jabarprov.go.id/assets/data /menu/ (26 Mei 2016) Kompas (2014). Opini Kompas: Kelembagaan Baru Reforma Agraria. http://www.kpa.or.id/news/blog.
(13 Mei 2016)
Kustiyo,  2014.  Koreksi  Geometri  Citra SPOT6  untuk  Pemetaan  Skala
1:5000.  Pusat  Teknologi  dan  Data
Penginderaan Jauh, LAPAN. Disampaikan  pada  Sosialisasi  dan Lokakarya Peningkatan Peran LAPAN dalam Penyediaan Data dan Informasi Penginderaan Jauh
Untuk  Mendukung  Perencanaan Tata  Ruang  dan  Kemaritiman  di BIG. 25 November 2014.
Laksmana,  R.  (2015).  Analisis  Dampak
Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap  Kemandirian  Pangan  di Kabupaten  Subang  (Studi  kasus: Desa Belendung, Kecamatan Cibogo).  Tugas Akhir Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen, Departemen  Ekonomi  Sumberdaya dan  Lingkungan,  Institut  Pertanian Bogor. 105 h.
Makruf,  E.,  Yulie  O.  dan  Wawan  E.P.
(2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah  di  Kabupaten  Seluma.  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu.
Martanto,  R.,  Valentina  A,  Abdul,  H.F dan  Sri,  K.  (2012).  Dampak Konversi  Penggunaan  Sawah  ke Nonsawah  terhadap  Swasembada Beras  Memalui  Pemanfaatan  Citra Satelit  di  Kabupaten  Sukoharjo. Laporan  Hasil  Penelitian.  Sekolah Tinggi
Pertanahan
Nasional Yogyakarta. Yogyakarta
Maulana,  M.  (2004).  Peranan  Luas Tanam,  Indeks  Pertanaman  dan
Produktivitas sebagai Sumber Pertumbuhan Padi Sawah di
Indonesia  1980-2001.  Jurnal  Agro Ekonomi.  Volume  22  No.  1  Mei 2004. 74-95.
Nadya,  D.T.A.  (2018).  Pan  Sharpening Citra. https://dellatan15.wordpress.com/ 2018/08/28/a-review- pansharpening-citra/ Northrop,  A.  (2015).  Ideas – Landsat Product Description Document. elespazio VEGA UK Ltd350 Capability Green, Luton, Bedfordshire,  LU1  3LU,  United Kingdom. Nuchsin, P. (2015). Perkembangan Implementasi  UU  Nomor  41/2009 dalam  Mengedalikan  Alih  Fungsi Lahan  (Bahan  Presentasi  Direktur Perluasan  dan  Pengelolaan  Lahan dalam  FGD  Alih  Fungsi  Lahan  di BBSDLP 2015) [Pusdatin] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. Kebutuhan  citra  satelit  untuk pemetaan lahan pertanian. Disampaikan pada pertemuan stakeholder Inderaja untuk mendukung  Ketahanan  Pangan.  04
Juni 2012 di Bogor. RI  (Republik Indonesia).  (2009). Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan.  Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2011). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.  Sekretariat  Negara Republik Indonesia. Jakarta.
Sari,  N.M.  dan  Kushardono,  D.  (2018).
Analisis  Dampak  Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa  Barat  Terhadap  Alih  Fungsi Lahan  Pertanian  Melalui  Citra Satelit  Resolusi  Tinggi.  Jurnal
Geografi. DOI: 10.24114/jg.v11i2.13470 e-ISSN: 2549 – 7057 p-ISSN: 2085 – 8167
Soemarno (2013). Konversi Lahan. Bahan
Kuliah  MK  Landuse  Planning  and Land Management. marno.lecture.ub.ac.id/files/2013/ 11/. Diakses 27 Oktober 2015.