## PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

## Hartono
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Griya Citra Asri RM 21 No. 10 Surabaya, Jawa Timur e-mail: hartono.tonz77@gmail.com

## Abstract
Current  bribery  is  very  much  happening  in  various  regions  of  Indonesia  and  this  can  be seen from the increasingly widespread acts of abuse and abuse of the authority of law enforcement officers  and  can  not  be  separated  from  the  various  things  that  make  the  occurrence  of  various bribery  and  wrong  actions  the  other  is  done  by  Advocates  who  are  part  of  one  of  the  law enforcement officers in Indonesia, Advocates should be an example for the community and other law enforcement  officials  to  obey  and  enforce  the  law.  This  research  was  conducted  using  normative juridical  and  statute  approach,  conducting  studies  on  applicable  laws  and  regulations  and  other regulations  relating  to  the  subject  matter  discussed  in  this  research.  The  results  of  this  study indicate  that  the  application  of  sanctions  to  Advocates  as  perpetrators  of  bribery  is  subject  to criminal penalties as stipulated in (Criminal Law, bribery law andthe law to eradicate corruption) and also the application of sanctions for Advocates' Code of Ethics.
Keyword: Criminal Acts; Bribery; Corruption; Advocate; Sanctions.

## Abstrak
Tindak  pidana  suap  pada  saat  ini  sangat  banyak  sekali  terjadi  di  berbagai  wilayah  di Indonesia  dan  hal  ini  dapat  terlihat  dari  semakin  maraknya  tindakan-tindakan  melanggar  dan penyalahgunaan  kewenangan  aparat  penegak hukum dan  tidak terlepas  dari  adanya  berbagai  hal yang membuat terjadinya berbagai aksi-aksi penyuapan dan salah satunya dilakukan oleh Advokat yang  merupakan  bagian  dari  salah  satu  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  yang  seharusnya adalah  menjadi  teladan  bagi  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  untuk  taat  dan menjalankan tegaknya hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normatif dan dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  melakukan  kajian-kajian  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi terhadap Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam (KUHP, UU TPS dan UU PTPK) dan juga penerapan sanksi Kode Etik Advokat.
Kata Kunci : Tindak Pidana; Suap; Korupsi; Advokat; Sanksi.
 Naskah diterima: 26 Juli 2019, direvisi: 5 September 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.181

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  yang  sudah merdeka, Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi dasar yang hingga saat ini  tetap  dianut  oleh  Negara  Indonesia tanpa ada pengecualian sama sekali dalam menjalankan  jalannya  proses  kehidupan sehari-hari. Dalam situasi roda kehidupan manusia di Indonesia
dalam melakukaninteraksi  sosial  antara  sesama manusia  tentunya  akan  selalu  berpatokan pada  suatu  norma,  aturan  atau  tatanan hukum  yang    ada  di  tengah-tengah masyarakat.  Norma,  aturan  dan  tatanan hukum  sangat  diperlukan  oleh  setiap manusia untuk saling berinteraksi (Satjipto Raharjo, 2006: 13).
Pada sisi lain, tentunya norma, aturan atau tatanan hukum tersebut juga memerlukan adanya sanksi apabila
dilanggar.  Suatu  sanksi  hukum  sangatlah diperlukan agar tercapai adanya kepastian,  keadilan  dan  manfaat  dari adanya  aturan-aturan  yang  diberlakukan tersebut.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  tidak bisa  dihindarkan  masing-masing  manusia signifikan  memiliki  kecenderungan  untuk menyimpang  dari  norma,  aturan  atau tatanan  hukum  yang  ada  disebabkan  oleh adanya  hawa  nafsu  yang  tidak  bisa dikendalikan.  Ketentuan  Pasal  1  ayat  3 UUD  1945  menyatakan  bahwa,  Negara Indonesia  adalah  merupakan  negara hukum.  berdasarkan  isi  pasal  tersebut, maka  jelaslah  bahwa  semua  kegiatan penyelenggaraan negara tidak akan terlepas dari peraturan perundang- undangan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
Kepastian  dan  kesetaraan  bagi  setiap orang di hadapan hukum adalah salah satu prinsip  Negara  hukum  itu  sendiri.  Dapat disimpulkan  bahwa  negara  Indonesia tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka,  oleh karenanya segala tindakan dan kewenangan  penguasa  atau  alat-alat perlengkapannya  akan  diatur  oleh  hukum juga, jadi kewenangan penguasa mempunyai  batas-batas  tertentu.  Hukum sebagai pemandu dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan,  ketertiban,  keadilan,  kepastian dalam  suatu  negara  dan  disertai  adanya perlindungan  atas  hak  asasi  manusia (HAM) serta sebagai alat untuk menyelesaikan  atas  adanya  kemungkinan konflik-konflik antar subjek-subjek hukum di Indonesia.
Salah  satu  sifat  yang  mendasar tentang  Negara  Hukum,  yaitu  terletak pada perlengkapannya yang selalu bertindak  dan  patuh  terhadap  peraturan- peraturan  yang  sudah  ditentukan  setelah atau  sebelumnya  oleh  alat  perlengkapan yang  dikuasakan  untuk  menerbitkan peraturan  tersebut.  Kesetaran  dalam segala  bidang  dan  peradilan  yang  tidak tercemar  atas  kekuasaan  apapun,  yang juga  selalu  menempatkan  legalitas  di tempat utama, menunjukkan bahwa Negara  ini  yang  memiliki  ciri-ciri  khas sebagai negara hukum hingga saat ini.
Teori  dan  praktiknya,  di  dunia peradilan  diperlukan  adanya  profesi advokat  yang  banyak  dikenal  oleh masyarakat  dengan  istilah  Pengacara, Pembela  atau  Penasihat  Hukum  sebagai penyeimbang, agar dunia peradilan
terbebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar dan itu adalah sebuah keharusan berdasarkan  Undang-Undang  yang  ada berlaku  di  Indonesia.  Advokat  sebagai profesi yang bebas/tidak bisa diintervensi, mandiri/tidak  terikat  dan  bertanggung jawab  untuk  membuat  suatu  peradilan yang  jujur,  adil  dan  memiliki  kepastian hukum  bagi  semua  pencari  keadilan dalam  menegakkan  hukum,  kebenaran, keadilan  dan  hak  asasi  manusia.Pembela sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi  sebagai  penolong  Tersangka atau  Terdakwa  bebas  atau  lepas  dari pemidanaan  walaupun  ia  jelas  bersalah melakukan  yang  didakwakan  itu.  Pada hakekatnya pembela atau penasihat hukum membantu Hakim untuk menemukan  sebuah  kebenaran  materiil,
walaupun  bertolak  dari  sudut  pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.
Advokat sebagai profesi yang bebas/tidak bisa
diintervensi, mandiri/tidak  terikat  dan  bertanggung jawab  memiliki  suatu  peran  yang  penting untuk  menciptakan  atau  mewujudkan prinsip-prinsip  negara  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara di Indonesia, di samping adanya keberadaan lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan terlebih lagi sejak diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA). Keberadaan Advokat adalah sebagai salah satu  bagian  unsur  aparat  penegak  hukum di Indonesia. Advokat dalam menjalankan profesinya selalu berlandaskan atas
hukum  untuk  mencapai  suatu  keadilan bagi kepentingan masyarakat.
Hukum  itu  berfungsi  sebagai  sarana untuk mewujudkan hukum itu sendiri, dan di  dalam  mewujudkan  fungsi  tersebut diperlukan  perangkat  pelaksana  dalam penegakan  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa, Hakim  dan  Advokat.  Kebutuhan  akan peran  Advokat  khususnya  dalam  proses peradilan akan semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat luas terutama di era globalisasi  ini.  Selain  itu  semua,  seiring dengan  perkembangan  hukum  akibat adanya  tuntutan  akan  meningkatnya kebutuhan  dan  kemajuan  zaman  seperti yang  terlihat  pada  saat  ini,  masyarakat modern  dalam  memandang  masalah hukum  yang  menimpa  dirinya  haruslah ditangani secara cepat, tepat dan profesional  dengan  memanfaatkan  jasa ahli di bidang hukum yaitu Advokat.
Menurut  ketentuan  UUA,  bahwa yang  dimaksud  Advokat  adalah  orang yang  professional  dalam  bidangnya  yang memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat- syarat  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan Pasal  3  UUA.  Secara  normatif,  undang- undang  tersebut  juga  menegaskan  bahwa Advokat adalah salah satu aparat penegak hukum  yang  ada  di  Indonesia  yang memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan penegak  hukum  lainnya  seperti  Polisi, Jaksa, dan Hakim. Perkembangan masyarakat mempengaruhi pola penegakan hukum, oleh sebab itu Advokat  tidak  pernah  terlepas  dari masalah  penegakan  hukum  di  Indonesia.
Setiap Advokat dalam menjalankan setiap pekerjaannya  harus  tetap  melaksanakan dan mematuhi ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
Permasalahan  pelik  yang  sangat sering  terjadi  dalam  proses  penegakan hukum  di  Indonesia  sering  terjadi  karena para  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri, yang  hakikatnya  adalah  mewujudkan penegakan  hukum  malah  menjadi  sebuah batu  sandungan  dalam  sebuah  peradilan. Salah satu contoh kasus Operasi Tangkap Tangan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  terhadap aparat penegak hukum yaitu 3 (tiga) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera PTUN Medan  serta  Advokat  yang  masih  baru beracara  dan  bekerja  di  Kantor  Advokat O.C. Kaligis sedang melakukan
penyuapan  dengan  memberikan  sejumlah uang  dan  perkembangannya  menurut keterangan dan bukti-bukti yang ada, O.C. Kaligis yang sangat dikenal oleh masyarakat  sebagai  salah  satu  Advokat kondang dan populer dalam dunia hukum dan Advokat juga terlibat dalam kasus ini dalam hal penyuapan tersebut, dan hingga akhir  inipun  masih  banyak  pemberitaan- pemberitaan  terkait  penyuapan  yang dilakukan  oleh  Advokat  di  berbagai wilayah Indonesia.
Perkembangan  zaman  yang  begitu pesat  membuat  hukum  tidak  lagi  menjadi dasar  dalam  menegakkan  keadilan  dan ketertiban  umum  di  Negara  Indonesia. Banyak  kasus  hukum  dijadikan  sebagai proyek  oleh  aparat  penegak  hukum  itu sendiri  dan  dapat  disebut  dengan  istilah Mafia Peradilan yang melakukan berbagai
cara  dalam  modus  operandinya  yaitu salah satunya dengan melakukan penyuapan yang mencederai rasa keadilan bagi  semua  lapisan  masyarakat  Indonesia terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam setiap  proses  hukum  yang  terjadi  dan  hal ini berarti bahwa keadilan yang sesungguhnya sangat diharapkan di Indonesia  justru  telah  menimbulkan masalah  yang  serius  dalam  penegakan hukum  di  Indonesia.  Selama  lembaga pengawas  tidak  bisa  menjangkau  ruang dan  waktu  yang  digunakan  oleh  mereka yang  berkepentingan  dalam  penanganan suatu  perkara  maka  selama  itu  pula pelanggaran  kode  etik  akan  terus  terjadi (Agus Raharjo & Sunaryo, 2014)
Keterlibatan  aparat  penegak  hukum dalam  kasus  korupsi  merupakan  fakta yang  tak  bisa  di  hindarkan  lagi  dalam melakukan setiap pekerjaannya, sekalipun mereka  mengerti  dan  memahami  hukum serta  ancaman  korupsi,  tetap  saja  masih banyak yang terlibat khususnya keterlibatan  Advokat  sebagai  pelaku tindak pidana suap di Indonesia. Memberantas tindakan yang sangat merugikan  kita  semua(korupsi)  adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen  bangsa  baik  selaku  individu, keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah. Pemerintah juga harus memberi pengetahuan  dan  kesadaran  akan  dampak negative yang di timbulkan dari perbuatan korupsi, sehingga pengetahuan masyarakat  tentang  perbuatan  korupsi makin  meningkat  dan  menumbuhkan keprihatinan  dan  sikap  anti  terhadap korupsi (RB. Soemanto, Sudarto,
Sudarsana,  2014).  Tetapi  kenyataannya hingga  saat  ini  hal  ini  belum  dipahami bersama  sehingga  memerlukan  sosialisasi kepada  seluruh  kalangan  masyarakat tentang  tanggung  jawab  dan  peran masing-masing untuk melenyapkan budaya  korupsi  di  Indonesia  khususnya tentang  masalah  suap  menyuap  dalam penanganan  proses  kasus  hukum  yang terjadi  di  Indonesia  karena  masalah korupsi adalah merupakan proses pembusukan  yang  dapat  menghancurkan peradaban  dan  pembangunan  nasional bangsa Indonesia.
Berangkat  dari  pendahuluan  yang telah  dikemukakan,  penting  bagi  penulis untuk  melakukan  kajian  karya  ilmiah  ini dengan  suatu  rumusan  masalah  yaitu pertama ,  Bagaimana  pengaturan  hukum tentang tindak pidana suap dalam preskriptif  ketentuan  hukum  positif  yang berlaku di Indonesia ? kedua,
Bagaimanakah bentuk dan proses penerapan  sanksi  hukum  bagi  para Advokat selaku pelaku tindak pidana suap berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN
Tipe yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  tipe  “Penelitian
Hukum  Normatif”,  yaitu  suatu  penelitian yang bertumpu pada telaah-telaah penelitian  yuridis  normatif  atas  hukum positif  dan  Undang-Undang  yang  sudah ada  serta  berlaku  di  Indonesia  yang  ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.
Penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ), yaitu  pendekatan  dengan  melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku(Peter
Mahmud Marzuki, 2008: 93). Di samping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan pada  doktrin/konsep  para  ahli  hukum yaitu dengan tetap memperhatikan, mempelajari  dan  memahami  pendapat dari  para  ahli  hukum  dalam  karya-karya tulis ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Suap Di Indonesia
Setelah rezim pemerintahan Soeharto jatuh,  telah  terjadi  babak  baru  yang ditandai  dengan  lahirnya  era  Reformasi untuk  menggantikan  era  Orde  Baru. Sistem  pemerintahan  sentralistik  pada masa  Orde  Baru  yang  dianggap  sebagai salah  satu  sumber  maraknya  praktik Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN) mulai ditinggalkan seiring dengan diterapkannya desentralisasi penyelenggaraan  negara  dalam  bentuk
Otonomi  Daerah  (Otda)  maupun  agenda reformasi  dalam  berbagai  bidang  untuk mewujudkan upaya pembangunan Nasional  di  Indonesia.  Perubahan  sistem tersebut tidak serta-merta dapat menghapus  maraknya  praktik  KKN  di Indonesia.  Dapat  dikatakan  demikian, karena  faktanya  dengan  berjalannya waktu  praktik  korupsi  tidak  semakin menurun,  tetapi  semakin  meningkat. Dalam  proses  hukum  di  Indonesia,  suap sangat  identik  sekali  sering  tampak
dilakukan  kepada  Kepolisian,  Jaksa  dan Hakim.
Melihat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius, yang  pemberantasannya  harus  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  dengan  segala upaya  pemberantasan  dan  kebijakan pencegahan  maupun  penanggulangannya, khususnya tentang suap menyuap.
Berbicara  mengenai  suap  yang  menjadi salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  di Indonesia,  tidak  terlepas  dari  pengertian suap  itu  sendiri.  Suap  pada  umumnya  di berbagai  dunia  dikenal  dengan  istilah “ bribery ”  yang  artinya  pengemis  atau gelandangan.  Pengertian  suap  dalam KBBI  menyebutkan  bahwa,  “suap” memiliki pengertian yaitu memberi makan  ke  dalam  mulut  ;  meloloh  ;  uang sogok ; uang pelicin. “menyuap” memberi makan  dengan  memasukkan  makanan  ke dalam  mulut  ;  menyogok,  memberi  uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian,  maka  kosakata  yang  lebih cocok  adalah  “uang  sogok”  atau  “uang pelicin” dengan kata tambahan
“memberi”  yang  artinya  memberi  uang sogok atau uang pelicin untuk kemudahan urusan.
Dalam perkembangannya di
Indonesia,  tindakan  suap  menyuap  juga adalah  merupakan  bagian  dari  korupsi karena  suap  adalah  merupakan  suatu fenomena  kejahatan  yang  perbuatannya sangat  erat  sekali  kaitannya  dengan pejabat  atau  aparat  pemerintah  karena pihak yang menerima suap (uang sogokan)  dalam  banyak  kasus  adalah pejabat atau aparat dengan harapan agar si
penyuap  dimudahkan  atau  mendapatkan janji  kemudahan  dalam  tugas  yang menjadi  kewenangan  pejabat  atau  aparat tersebut  yang  menimbulkan  terjadinya perilaku-perilaku  yang  tercela  dan  tidak terkecuali menimbulkan adanya kebiasaan atau budaya yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
Pengaturan hukum yang dipergunakan mengenai pengaturan tindak pidana suap terdapat pada berbagai
Undang-Undang yang jika di kelompokan menjadi 3 bagian yaitu :
1) Dalam  Ketentuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
a) Pasal 209 KUHP
Dalam  ketentuan  pasal  209  ayat  1 KUHP, disebutkan bahwa:
“Dihukum  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  dua  tahun  delapan bulan  atau  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1) Barangsiapa memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada seorang  pejabat  dengan  maksud menggerakkannya  untuk  berbuat sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya; 2) Barangsiapa  memberi  sesuatu kepada  seorang  pejabat  karena atau  berhubung  dengan  sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,  dilakukan  atau  tidak dalam jabatannya;”.
b) Pasal 418 KUHP Dalam  ketentuan  Pasal  418  KUHP,
disebutkan bahwa :
“Seorang  pejabat  yang  menerima hadiah  atau  janji  padahal  diketahui atau  sepatutnya  harus  diduganya, bahwa hadiah atau janji  itu diberikan
karena  kekuasaan  atau  kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran  orang  yang  memberi  hadiah atau  janji  itu  ada  hubungannya dengan  jabatannya,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  enam bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
c) Pasal 419 KUHP Dalam  ketentuan  Pasal  419  KUHP, disebutkan bahwa :
“Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun,  seorang pejabat :
1)  Yang  menerima  hadiah  atau  janji,
padahal diketahuinya bahwa hadiah  atau  janji  itu  diberikan untuk  menggerakkannya  supaya melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya; 2)  yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai  akibat  atau  oleh  karena  si penerima  telah  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”.
d) Pasal 420 ayat 1 KUHP Dalam ketentuan Pasal 420,
disebutkan bahwa :
“Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun :
1)  Seorang  hakim  yang  menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi  putusan  perkara yang menjadi tugasnya ; 2)  Barangsiapa  menurut  ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang  pengadilan,  menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi  nasihat  tentang perkara  yang  harus  diputus  oleh pengadilan itu ;”.

## e) Pasal 420 ayat 2 KUHP
Dalam  ketentuan  Pasal  420  ayat  2 KUHP, disebutkan bahwa :
“Jika  hadiah  atau  janji  itu  diterima dengan sadar, bahwa hadiah atau janji itu  diberikan  supaya  dipidana  dalam suatu  perkara  pidana,  maka  yang bersalah  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  belas tahun;”.
2) Dalam  Ketentuan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 1980 Tentang Tindak

## Pidana Suap (UU TPS)
Dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  TPS, disebutkan bahwa :
“Barangsiapa  menerima  sesuatu  atau janji,  sedangkan  ia  mengetahui  atau patut dapat menduga bahwa pemberian  sesuatu  atau  janji  itu dimaksudkan  supaya  ia  berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan  dengan  kewenangan  dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan  umum,  dipidana  karena menerima suap dengan pidana penjara  selama-lamanya  3  (tiga) tahun atau denda sebanyak- banyaknya  Rp.  15.000.000,-  (lima belas juta rupiah)”.
3) Dalam  Ketentuan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
a) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU
PTPK, disebutkan bahwa :
1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 5  (lima)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a.  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau
b.  memberi  sesuatu  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban,  dilakukan  atau  tidak dilakukan dalam jabatannya ;
2)  bagi pegawai negeri atau penyelenggara  negara  yang  menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau huruf  b,  dipidana  dengan  pidana  yang sama  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) ;.
b) Pasal 6 UU PTPK Dalam  ketentuan  Pasal  6  UU  PTPK, disebutkan bahwa :
1.  Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  150.000.000,-  (seratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  750.000.000,-  (tujuh
ratus  lima  puluh  juta  rupiah) setiap orang yang :
a.  Memberi  atau  menjanjikan
sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya  untuk  diadili  ;
atau
b.  Memberi  atau  menjanjikan sesuatu  kepada  seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan  menjadi  advokat untuk  menghadiri  sidang pengadilan  dengan  maksud untuk mempengaruhi nasihat atau  pendapat  yang  akan diberikan  berhubung  dengan perkara yang diserahkan kepada  pengadilan  untuk diadili ; 2.  Bagi  hakim  yang  menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :.
c) Pasal 11 UU PTPK Dalam ketentuan Pasal 11 UU PTPK, disebutkan bahwa :
“Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  250.000.000,- (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) pegawai  negara  atau  penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau janji  padahal  diketahui  atau  patut diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut  diberikan  karena  kekuasaan atau  kewenangan  yang  berhubungan
dengan  jabatannya  atau  menurut pikiran  orang  yang  memberikan hadiah  atau  janji  tersebut  ada hubungan dengan jabatannya”.
d) Pasal  12  huruf  a,  b,  c  dan  d  UU PTPK
Dalam ketentuan Pasal 12 UU PTPK,
disebutkan bahwa :
“Dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) : a.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima  hadiah  atau  janji, padahal  diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut diberikan untuk menggerakkan  agar  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya ; b.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui  atau  patut  diduga bahwa  hadiah  tersebut  diberikan sebagai  akibat  atau  disebabkan karena  telah  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya  yang  bertentangan dengan kewajibannya ;
c.  Hakim  yang  menerima  hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan  untuk mempengaruhi  putusan  perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ;
d.  Seseorang yang menurut ketentuan  peraturan  perundang- undangan  ditentukan  menjadi advokat untuk menghadiri sidang
pengadilan,  menerima  hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat  yang  akan  diberikan, berhubung  dengan  perkara  yang diserahkan  kepada  pengadilan untuk diadili ;”.
e) Pasal 13 UU PTPK Dalam ketentuan Pasal 13 UU PTPK,
disebutkan bahwa :
“Setiap  orang  yang  memberi  hadiah atau  janji  kepada  pegawai  negeri dengan  mengingat  kekuasaan  atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau  denda  paling  banyak  Rp. 150.000.000,-  (seratus  lima  puluh juta rupiah)”.
2. Penerapan  Sanksi  Hukum  Bagi Para  Advokat Pelaku  Tindak

## Pidana Suap Di Indonesia
Agenda  nasional  Negara  Indonesia mengenai  pemberantasan  korupsi,  mafia hukum  dan  peradilan  adalah  merupakan bagian  restorasi  perubahan  dan  reformasi hukum  bagi  negara  ini.  Praktik  KKN menimbulkan  banyak  penyimpangan  dan merugikan keuangan negara serta perekonomian dan pembangunan nasional di  Indonesia.  Sedangkan  mafia  hukum dan  peradilan  adalah  merupakan  suatu kondisi  dimana  adanya  suatu  rekayasa yang  terjadi  di  dalam  proses  peradilan sehingga  proses  hukum  yang  dimulai sesuai  koridornya  menghasilkan  putusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya
diputuskan dan sangat tidak sesuai dengan keadilan  yang  seharusnya  ditegakkan sehingga rasa keadilan seolah-olah terinjak-injak  akibat  terjadinya  praktek- praktek    kotor  dan  bersifat  curang  dan salah  satunya  adalah  praktek-praktek penyuapan  yang  justru  dilakukan  oleh Advokat  baik  dilakukan  karena  adanya permintaan  secara  langsung  maupun karena  atas  inisiatif  sendiri  bersama dengan  klien  yang  dibela  Advokat tersebut dalam rangka memberikan kecepatan dalam hal proses  penyelesaian, kepuasan  dan  kemenangan  atas  kasus hukum  yang  sedang  dihadapi  kliennya selaku pengguna jasa hukum Advokat.
Hukum dan keadilan adalah merupakan  hal  yang  sangat  universal  dan mutlak  menyentuh  pembangunan  hukum di  Indonesia  termasuk  pemberantasan korupsi  dan  mafia  hukum.  Masalah hukum  dan  keadilan  sudah  menjadi persoalan  yang  hangat  sejak  zaman dahulu kala dan tampak seolah-olah tidak akan  habis  dipermasalahkan  sepanjang masa. Tindak pidana suap yang dilakukan oleh  Advokat  baik  dalam  bentuk  sebagai penyuapan aktif maupun penyuapan pasif sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka melihat fenomena yang terjadi pada saat  ini  di  Indonesia,  pada  kenyataannya dapat  dikatakan  bahwa  Advokat  lebih dominan  dan  signifikan  menjadi  Penyuap Aktif  yaitu  sebagai  Pemberi  Suap walaupun sebenarnya juga terlibat sebagai Penyuap Pasif di Indonesia.
Lord Acton menyatakan bahwa power tends  to  coruupt  and  absolute  power corrupt  absolutely .Tingginya  suatu
jabatan  seseorang,  berkorelasi  dengan kesempatan  untuk  melakukan  korupsi, dikarenakan  orang  yang  memiliki  jabatan yang tinggi lebih leluasa untuk melakukan penyimpangan/korupsi (Odie Faiz Guslan, 2018).  Semakin  banyaknya  terungkap kasus penyuapan kepada Hakim, Panitera, Polisi,  Jaksa  dan  pejabat  pemerintah lainnya  belakangan  ini  yang  dilakukan oleh  Advokat,  tampaknya  kepercayaan publik  terhadap  aparat  penegak  hukum telah  menimbulkan  stigma  negatif  buruk akibat  ulah-ulah  beberapa  Advokat  yang melakukan tindak pidana suap di Indonesia.
Saat ini penegakan prinsip akuntabilitas belumlah diterapkan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas yang  merupakan  wujud  penyampaian pertanggungjawaban  dari  para  penerima amanah kepada pemberi amanah, belumlah memuaskan.
Bilamana kesadaran  akan  akuntabilitas  ini  muncul, dan menjadi kebutuhan bagi para penyelenggara  negara,  maka  korupsi  dan nepotisme akan dengan sendirinya terminimalisir.  Saat  ini  praktik-  praktik akuntabilitas penyelenggaraan negara yang  terjadi  di  Indonesia  belumlah memuaskan.  Banyak  kalangan  menilai bahwa  akuntabilitas  yang  ada  barulah sekedar untuk memenuhi ketentuan formalitas belaka, dengan demikian substansi  dan  hakekat  akuntabiltas  ini belumlah  menggembirakan  (Sjahruddin Rasul, 2014). Mustahil, untuk mengharapkan  pemberantasan  korupsi dan  penegakan  hukum  dilaksanakan  serta menjamin  penyelenggaraan  pemerintahan
yang  tidak  tercemar  dari  praktik-praktik KKN, apabila Advokat  yang notabenenya untuk menegakkan hukum justru melakukan praktik-praktik korupsi (tindak pidana  suap)  dan  menjadi  bagian  dari persoalan itu sendiri.
Advokat dapat menjadi saluran untuk melahirkan  korupsi,  tetapi  juga  dapat sebagai individu yang dapat memberantas korupsi  Advokat  diharapkan  sebagai “penjaga  pintu”  yang  dimana  diharapkan untuk  dapat  menfilter  hal-hal  yang  dapat merusak  tatanan  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Advokat  dalam  proses  litigasi dengan  sadar  menghadapi  dilema  etika ketika Advokat sedang mewakili kliennya. Dalam perkara perdata
memberikan sesuatu kepada hakim bukan tanpa  kemungkinan  untuk  memenangkan perkara.  Begitu  juga  dalam  perkara pidana,  mulai  dari  pemeriksaan  di kepolisian,  kejaksaan  dan  di  depan Pengadilan,  pemberian  kepada  mereka untuk meringankan, bahkan membebaskan tersangka atau terdakwa, di negeri kita, bukan hal yang tidak mungkin (Erman Rajagukguk, 2008).
Apabila  dicermati  secara  umum, penyebab  Advokat  melakukan  tindak pidana  suap  dikarenakan  oleh  beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu sebagai berikut :
1. Faktor  Budaya  (berkaitan  dengan kebiasaan memberikan sesuatu sebagai  upeti  yang  telah  dianggap sebagai  hal  yang  biasa  untuk  balas budi atas suatu pekerjaan);
2. Faktor  Prilaku  Individu  Advokat (sifat  tamak,  serakah  dan  rakus  yang
menjadikan  profesinya  sebagai  alat untuk memenuhi kebutuhan primernya dan/atau memperkaya diri, moral  yang  kurang  kuat,  mudah tergoda atas permintaan dan pemberian, gaya hidup yang komsumtif,  lingkungan  kerja  dan budaya organisasi yang mempengaruhi profesinya); 3. Faktor Birokrasi Pemerintahan (birokrasi pemerintahan dan peradilan yang rumit dan bertele-tele, lambat  dan  penuh  dengan  syarat prosedur menjadikan Advokat memilih  jalan  kompas  dengan  cara menyuap  agar  tidak  dipersulit  dan dipermudah waktunya);
4. Faktor  Ekonomi  (kebutuhan  akan pekerjaan  yang  berjalan  terus  demi memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan melakukan  segala  cara  termasuk memberi dan menerima suap);
5. Faktor Jabatan, Kekuasaan dan Wewenang  (Advokat  merasa  ada kesempatan  untuk  mempergunakan profesinya  sebagai  aparat  penegak hukum  untuk  melakukan  segala  cara baik menerima suap maupun memberi suap);
6. Faktor  Penegakan  Hukum  (hukum  di Indonesia  belum  memiliki  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan  dengan baik  dan  memberi  celah  sehingga Advokat  berani  melakukan  tindakan penyuapan);
7. Faktor Pengawasan Organisasi
Advokat  (organisasi  advokat  seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)  belum  melakukan  dengan sepenuhnya pengawasan dan
penindakan  secara  tegas  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Advokat  mengenai    kode  etik Advokat);
8. Faktor rendahnya Partisipasi Masyarakat (partisipasi seluruh masyarakat  Indonesia  untuk  tidak melakukan praktik korupsi/suap sangat diperlukan dan adanya pengetahuan hukum bahwa melakukan  suap  adalah  juga  korupsi serta  minimnya  partisipasi  untuk melakukan kepada Dewan
Kehormatan  atas  pelanggaran  kode etik Advokat yang terjadi).
Para  Advokat  yang  terlibat  dalam tipikor  yang  terjadi  tidak  lagi  sekedar menjadi  perantara  suap,  tetapi  telah menjadi  pelaku  suap  di  Indonesia  yang menggunakan cara apapun dalam menjalankan profesinya. Memerlukan
pemahaman  bahwa  tindak  pidana  suap yang  berhubungan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  kelancaran  tugas  dan proses  penegakan  hukum  di  pengadilan beserta  perlindungan  hukum  terhadap kepercayaan  mengenai  kebenaran  hukum dari  vonis  hakim  dengan  diberikannya kebebasan  hakim  dalam  proses  peradilan menurut  hukum  pidana  korupsi  di Indonesia, atas dasar dari mana datangnya perbuatan  yang  menyerang  kepentingan hukum tersebut. Kebijakan hukum pidana perlu  dilakukan  dengan  pendekatan  yang berorientasi pada kebijakan ( policyoriented  approach )  yang  lebih
bersifat pragmatis, rasional dan berorientasi  pada  nilai  ( value  judgement, apporach )bertujuan  untuk  menyelesaikan
permasalahan korupsi, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat (Vidya Prahassacitta, 2017).
Fungsionalisme korupsi membawa ke arah  skeptisisme  moral  yang  sempurna, mempertinggi  semangat  orang  yang korup,  dan  memperburuk  kekeroposan landasan  yang  menjadi  nilai-nilai  luhur selama ini (Muryanti, 2018). Melihat hal- hal  tersebut  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan mengenai akibat tindak pidana  suap  yang  di  lakukan  oleh Advokat yaitu sebagai berikut:
1. Merusak tatanan hukum dan ketahanan nasional Negara Indonesia;
2. Tidak tercapainya dan/atau terselenggaranya  sistem  pelayanan pemerintahan dengan baik, bersih dan lepas  dari  semua  unsur  KKN  di Indonesia;
3. Menimbulkan terjadinya Mafia Hukum  atau  Mafia  Peradilan  dalam proses peradilan di Indonesia;
4. Merusak  norma,  etika  dan  moralitas para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara,  Hakim  dan aparat penegak hukum lainnya;
5. Menimbulkan  paradigma  buruk  di mata  masyarakat  dan  terjadinya ketimpangan  sosial,  ekonomi  dan budaya di Indonesia;
6. Timbulnya  peningkatan  pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat;
7. Mendorong  meningkatnya  praktik- praktik korupsi lainnya di Indonesia.
a) Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana Terhadap  Advokat  Pelaku  Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud
Upaya Kebijakan Penegakan Hukum Di Indonesia Pembangunan  nasional  itu  sendiri merupakan suatu proses menuju perbaikan  dan  perubahan  yang  jauh  lebih baik. Proses pembangunan yang dilaksanakan  tentunya  akan  membawa perubahan kondisi sosial masyarakat yaitu dari  masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang  modern  mengikuti perkembangan  zaman,  dimana  tentunya perubahan tersebut akan membawa dampak sosial baik positif maupun negatif yang  diakibatkan  adanya  macam-macam tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota masyarakat  termasuk  tindakan  perbuatan melawan hukum/melanggar hukum (hukum  pidana)  di  Indonesia.  Sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya (R. Dyatmiko  Soemodiharjo,  2008:  47).  Lain dari  pada  itu  pidana  yang  ringan  tidak mampu  mencegah  orang  lain  melakukan korupsi. Sanksi pidana sebenarnya ditujukan  supaya  masyarakat  mematuhi peraturan  serta  norma-norma  dan  tidak melakukan perbuatan pidana.
Salah  satu  dampak  sosial  negatif yang  timbul  adalah  adanya  tindak  pidana yang  mengakibatkan  timbulnya  berbagai keresahan  di  tengah-tengah  masyarakat dan  salah  satunya  adalah  perbuatan    suap yang  masuk  dalam  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  Advokat  yang  lebih cenderung  mengakibatkan  terhambatnya proses penegakan hukum (mafia
hukum/mafia  peradilan)  di  Indonesia, melanggar  kode  etik  profesi  Advokat,
menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan runtuhnya  keadilan  serta  merusak  moral bangsa dan ketahanan Nasional. Perbuatan  pidana  yang  cukup  sering dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat sehari-hari terutama
dilakukan  oleh  Advokat  kepada  Pegawai Negeri  maupun  Penyelenggara  Negara baik itu pada lingkungan tingkat Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif  ialah tindak pidana suap.
Pengertian sederhana mengenai perbuatan suap (tindak pidana suap) ialah memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain untuk  mendapatkan  keuntungan  yaitu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk pemberian  sejumlah  uang/materi  kepada pihak-pihak  tertentu  yang  dianggap  bisa mempermudah urusan dan kepentingannya dan khususnya suap yang dilakukan  oleh  Advokat  pada  umumnya dilakukan  untuk  memenangkan  perkara yang ditanganinya (kepentingan kliennya).  Dalam  pandangannya,  Nico Andrianto  dan  Ludy  Prima  Johansyah menyebutkan  bahwa  “Budaya  Jahiliah” korupsi  menyebar  seperti  kanker  yang menggerogoti  tubuh  bangsa  Indonesia (Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah,  2010:6).  Dari  Sabang  sampai Merauke,  bangsa  ini  seolah  dipersatukan dengan  semangat  korupsi.  Ia  menyelusup liar di tengah era otonomi daerah saat ini, dengan berbagai nama/sebutan, diantaranya: uang pulsa, uang rokok, uang kopi  dan  sebutan-sebutan  lain  di  setiap daerah.
Salah  satu  tujuan  diberlakukannya UU  PTPK  di  Indonesia  adalah  untuk
menghindari  dari  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pola  atau  modus  operandi korporasi  dalam  melakukan  suap,  baik modus  operandi  pemberian  suap  yang dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dalam  berbagai  bentuk  yang terjadi di  Indonesia. Dalam  kenyataannya penerapan  hukum  di  Indonesia    masih terkesan  carut  marut  dan  jauh  dari  kata sempurna, dapat dikatakan bahwa sebenarnya  akar  permasalahannya  dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu  karena  faktor  sistem  manajemen peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan  hukum,  intervensi  kekuasaan dan  politik  serta  perlindungan  hukum yang sesuai prosedur masih jauh dari hal- hal  yang  diharapkan  dalam  era  reformasi hukum  di  Indonesia  dan  hal  ini  dapat terlihat  dari  adanya  tindakan-tindakan penyuapan  di  sana  sini  dalam  ruang lingkup  pengadilan  yang  berjalan  penuh dengan  konspiratif  jahat  dalam  setiap proses  hukum  yang  ada  dan  berlangsung selama  ini  khususnya  dilakukan  oleh Advokat.
Penerapan  sanksi  hukum  pidana untuk  Advokat  yang  telah  melakukan tindak  pidana  suap  di  Indonesia,  yaitu dengan adanya pemberian/penjatuhan sanksi  hukum  pidana  yang  dimana  hal tersebut  merupakan  langkah  dan  strategi yang  tepat  untuk  memberikan  adanya penegakan hukum yang seutuhnya khususnya  dalam  hal  kepastian  hukum pidana  itu  sendiri.  Penyuapan  itu  sendiri merupakan  jenis  tindak  pidana  korupsi yang  berarti  masuk  dalam  tindak  pidana khusus  sehingga  hukum  pidana  yang
berada di luar kodifikasi KUHP. Sepanjang  tidak  ada  ketentuan  lain  di dalam peraturan perundang-undangan hukum  pidana  khusus,  maka  hukum pidana formil sebagai pelaksanaan hukum materiil  dalam  peraturan  perundang- undangan  hukum  pidana  khusus  tersebut, tetap berlaku hukum  pidana formil  dalam kodifikasi  KUHAP.  Tentang  hal  ini, dalam  hukum  pidana  korupsi  (tindak pidana  suap)  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  26  UU  PTPK  yang  menyebutkan bahwa:  Tindak  pidana  korupsi  dengan mekanisme  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan di dalam pengadilan dilakukan  berdasarkan  hukum  acara pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Dalam proses penyidikan dan penuntutan  mengenai  perbuatan  tindak pidana  korupsi  (tindak  pidana  suap)  di Indonesia dilakukan oleh KPK. KPK juga mempunyai peran penting yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam  hal  penyidikan  yang  diatur dalam  KUHAP  dan  UU  PTPK,  pada prinsipnya  terdapat  ketentuan-ketentuan perbedaan  yang mendasar dari UU PTPK yaitu  tentang  kekhususannya  mengenai penyidikan yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal  28  UU  PTPK  yang  menyatakan bahwa keterangan tersangka wajib diberikan  dan  ada  sanksinya  jika  tidak diberikan oleh tersangka dan hal ini tidak seperti  pada  KUHAP.  Dalam  KUHAP, ditentukan  bahwa  tersangka  (pelaku tindak  pidana  suap)  dalam  penyidikan dimintai keterangan apapun yang
diperlukan untuk  membuat  terang dugaan tindak pidana, memberikan keterangan itu bersifat wajib (Pasal 116 ayat 2 KUHAP). Namun,  tidak  ada  sesuatu  sanksi  apabila tersangka  tidak  bersedia  memberikan keterangan.
Ancaman sanksi hukuman dan tujuan pengenaan sanksi  terhadap tindak pidana suap  yang  dilakukan  oleh  Advokat terdapat dalam KUHP, UUTPS, UUPTPK yang ancaman sanksi hukumnya beragam, dan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
1. Dalam ketentuan KUHP yaitu :
a) Karena  Advokat  adalah  merupakan subjek  hukum  yaitu  barangsiapa sebagai  pemberi  suap  (Penyuapan Aktif),  maka  termasuk  kategori  :
(Pasal  209  KUHP)  mendapatkan ancaman  hukuman  pidana  penjara selama-lamanya  dua  tahun  delapan bulan  atau  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah;
b) Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat penegak hukum maka termasuk  pejabat  yang  diangkat berdasarkan  undang-undang  yaitu
UUA sebagai penerima suap (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk kategori: (Pasal 418 KUHP)
mendapatkan ancaman hukuman
pidana  penjara  paling  lama  enam bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
c) Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat penegak hukum, maka termasuk  pejabat  yang  diangkat berdasarkan  undang-undang  yaitu UUA sebagai penerima suap
(Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk kategori : (Pasal 419 KUHP)
mendapatkan ancaman hukuman pidana  penjara  paling  lama  lima tahun;
d) Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat penegak hukum, maka termasuk  pejabat  yang  diangkat berdasarkan  undang-undang  yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk kategori : (Pasal 420 ayat (1) KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun,  sedangkan  (Pasal  420  ayat  (2) KUHP) mendapatkan ancaman hukuman  pidana  penjara  paling  lama dua belas tahun.
2. Dalam Ketentuan UU TPS
Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat  penegak  hukum,  maka  termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima  suap  (Penyuapan  Pasif),  maka termasuk  kategori  :  (Pasal  3  UU  TPS) mendapatkan  ancaman  hukuman  pidana penjara  selama-lamanya  tiga  tahun  atau denda  sebanyak-banyaknya  lima  belas juta rupiah.
3. Dalam Ketentuan UU PTPK
a) Karena  Advokat  adalah  merupakan subjek  hukum  yaitu  barangsiapa sebagai  pemberi  suap  (Penyuapan Aktif),  maka  termasuk  kategori  : (Pasal  5  ayat  (1)  UU  PTPK) mendapatkan ancaman hukuman pidana  penjara  paling  sedikit  satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau  denda  paling  sedikit  lima  puluh
juta  rupiah  dan  paling  banyak  dua ratus lima puluh juta rupiah;
b) Karena  Advokat  adalah  merupakan subjek  hukum  yaitu  barangsiapa sebagai  pemberi  suap  (Penyuapan Aktif),  maka  termasuk  kategori  : (Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  PTPK) mendapatkan ancaman hukuman pidana  penjara  paling  sedikit  tiga tahun  dan  paling  lama  lima  belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus  lima  puluh  juta  rupiah  dan paling  banyak  tujuh  ratus  lima  puluh juta rupiah;
c) Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat penegak hukum, maka
termasuk  pejabat  yang  diangkat berdasarkan  undang-undang  yaitu UUA sebagai penerima suap
(Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk kategori  :  (Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b UU PTPK) ;
d) Karena  Advokat  adalah  pejabat  atau aparat penegak hukum, maka termasuk  pejabat  yang  diangkat berdasarkan  undang-undang  yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan  Pasif),  maka  termasuk kategori  :  (Pasal  12  huruf  d  UU PTPK) ;
e) Karena  Advokat  adalah  merupakan subjek  hukum  yaitu  barangsiapa sebagai  pemberi  suap  (Penyuapan
Aktif),  maka  termasuk  kategori  : (Pasal  13  UU  PTPK)  mendapatkan ancaman  hukuman  pidana  penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah.
Penerapan  sanksi  terhadap  Advokat sebagai  pelaku  tindak  pindana  suap hingga  saat  ini  dapat  dikatakan  terbatas pada 3 (tiga) ketentuan peraturan perundang-undangan  yaitu  diatur  dalam ketentuan  KUHP,  UU  TPS  dan  UU PTPK. Dalam ketentuan KUHP,
penerapan sanksi hukum pidananya secara jelas  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  209 KUHP,  Pasal  418  KUHP,    Pasal  419 KUHP  dan  Pasal  420  ayat  (1)  dan  (2) KUHP.  Selanjutnya  juga  pada  UU  TPS diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  TPS. Sedangkan dalam UU PTPK diatur dalam ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  PTPK, Pasal  6  ayat  (1)  UU  PTPK,  Pasal  6  ayat (1)  huruf  b  UU  PTPK,  Pasal  12  huruf  d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. Akan tetapi  dalam  hal  ini,  pada  umumnya, dalam  setiap  putusan-putusan  Hakim selama  ini,  Advokat  akan  dikenakan  dan penerapan  sanksi  hukum  pidana  lebih cenderung menggunakan ketentuan- ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU  PTPK  karena  mengingat  bahwa tindakan  penyuapan  adalah  merupakan tindak  pidana  khusus  yang  masuk  di dalam tindak pidana korupsi.
b) Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap
Advokat  Yang  Telah  Melakukan Kegiatan Suap-Menyuap
Kekacauan  dalam  sistem  peradilan dan  upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan di Indonesia ditimbulkan karena  maraknya  aksi  penyuapan  yang salah  satunya  dikerjakan  oleh  Advokat. Ada banyak sekali kasus penyuapan yang banyak melibatkan Advokat yang
tergolong  dalam  tindak  pidana  berat. Advokat  dalam  melakukan  penyuapan tidak  hanya  terpaku  pada  peraturan perundang-undangan  (KUHP,  UU  TPS dan  UU  PTPK)  saja,  akan  tetapi,  juga berkaitan  sekali  dengan  asas  peradilan yang  tidak  terkontaminasi  (bersih)  dan tindak  pidana  berupa  gangguan  terhadap proses  memperoleh  keadilan  yang  juga termasuk  kategori  kejahatan  melawan administrasi peradilan.
Meningkatnya kasus-kasus suap yang dikerjakan  oleh  seorang  Advokat  selama ini pada umumnya adalah bahwa Advokat bertindak  dan  melanggar  hukum  sebagai pelaku suap (penyuapan aktif) dibandingkan  sebagai  penerima  suap (penyuapan  pasif).  Secara  garis  besar tidak  hanya  terfokus  pada  kejahatan- kejahatan  suap  yang  belum  dirumuskan dalam  undang-undang  ( mala  per  se ). penanggulangan  kejahatan  suap mala  in prohobita tidak  akan  bisa  tercapai  tanpa didahului  oleh  penanggulangan mala  per se . oleh karena itu, kebanyakan kejahatan suap mala  in  prohibita muncul  sebagai akumulasi  dari  kejahatan mala  per  se terlebih  lagi  bahwa  pelaku  kejahatan  ini adalah Advokat yang jelas-jelas sebagaimana  disebutkan  dalam  undang- undang  (UUA)  bahwa  Advokat  adalah merupakan  aparat  penegak  hukum  di Indonesia  yang  tunduk  pada  ketentuan UUA  dan  Kode  Etik  Advokat  sebagai pedoman dalam melaksanakan profesinya.
Organisasi  Advokat  dikonotasikan sebagai  sebuah  rumah  dan  tempat bersandar  ketika  terjadi  suatu  masalah (Fiska Maulidian Nugroho, 2016).
Advokat  sendiri  adalah  suatu  profesi terhormat  dan  mulia  ( officium  nobile ) sekaligus  juga  sebagai  aparat  penegak hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan  UUA  pada kenyataannya  memang  memainkan  peran penting yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum  yang adil dan berwibawa serta menegakkan prinsip- prinsip  hak-hak  asasi  manusia  walaupun bila  dilihat  dari  dasar  hukum  yang  ada keberadaan Advokat sebelum era reformasi  belum  diatur  secara  khusus yaitu  masih  tersebar  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  baik  yang diterbitkan pada zaman dulu (pemerintahan Belanda) danyang dikeluarkan  oleh  pemerintahan  Indonesia saat  ini.  Akan  tetapi,  hal  ini  pada kenyataannya  juga  berbanding  lurus dengan peningkatan pelanggaran- pelanggaran Kode Etik  Advokat  dan juga diperparah  oleh  adanya  kenyataan  yang tidak bisa dibantah lagi bahwa kenyataannya  juga  aksi-aksi  penyuapan pada  saat  ini  justru  sangat  banyak dilakukan oleh Advokat dalam melakukan dan  melaksanakan  profesinya  sehari-hari ketika membela kliennya. Hal ini tentunya sangat memalukan dan cenderung merusak  wibawa  profesi  Advokat  yang diagung-agungkan selama ini di Indonesia.
Dalam perkembangannya, di Indonesia  menganggap  bahwa  hukum adalah  “Primadona”  dan  hal  mungkin  itu adalah  sebuah  kalimat  yang  tidak  asing lagi  dalam  ingatan  kita  dan  sudah  sering kita  dengar,  namun  melihat  fakta  dan
kenyataan  yang  terjadi  sekarang  ini  di Indonesia,  sangat  berbeda  dengan  yang dibayangkan  dan  inginkan  dari  sebuah hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Selain itu, dikenal pula bahwa hukum itu adalah “Panglima”.  Kalimat  ini  pula  yang  juga masih  melekat  dalam  setiap  ingatan masyarakat  Indonesia namun  yang terjadi juga  sama  dengan fakta  yang diatas  yaitu sangat bertolak belakang sekali
pelaksanaannya  yaitu  terjadinya  berbagai bentuk  penyelewengan  dan  pelanggaran tentang  pelaksanaannya  yang  dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk dilakukan oleh Advokat.
Penerapan sanksi hukum pidana yang diberikan terhadap Advokat yang melakukan  penyuapan  diatur  di  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan yaitu  dalam  ketentuan  KUHP,  UU  TPS dan  UU  PTPK,  tetapi  tidaklah  cukup untuk memberikan suatu kepastian hukum, penegakan hukum, peradilan yang bersih juga yang tak kalah penting adalah termasuk dari upaya peningkatan profesionalisme profesi Advokat di Indonesia  dan  ketaatan  para  Advokat dalam  menegakkan  Kode  Etik  Advokat itu  sendiri.  Kode  Etik  Advokat  Indonesia sangat  diperlukan  mengingat  pola  kerja dari  setiap  profesi  sangat  tergantung  dari adanya  hal-hal  tertentu  yang  harus dijunjung  tinggi  oleh  yang  bersangkutan dan berupaya untuk menghindari pelanggaran hukum termasuk juga mengenai pelanggaran kode etik profesi.
Dalam  konteks  ini,  dalam  realitas mudah  dijumpai  bahwa  terdapat  suatu tuntutan  mulia  yang  diproyeksikan  dalam
setiap kerangka kerja dan profesi (Advokat), yakni bagaimana suatu pekerjaan  itu  tidak  sampai  meninggalkan kesulitan  bagi  klien  atau  pemburu  jasa (pencari keadilan), tetapi bagaimana suatu pekerjaan  itu  mendapat  kawalan  dan bimbingan  moral  sehingga  pekerjaan dimaksud dapat dinikmati kemanfaatannya  oleh  pihak-pihak  yang membutuhkan. Seseorang yang berprofesi sebagai  Advokat  atau  yang  lebih  dikenal pengacara  yang  melakukan  penyuapan tentunya  dalam  tatan  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  adalah  merupakan perbuatan yang sangat tercela yang sangat dilarang oleh undang-undang (KUHP, UU TPS  dan  UU  PTPK)  juga  sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah moral etika profesi Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia.
Landasan etika itu, esensinya mengikat  pada  pelaku  pekerjaan  atau profesi (Abdul Wahid dan Moh.
Muhibbin, 2009: 111). Keterikatan seseorang  ini  di  orientasikan  suatu pekerjaan  dan  profesi  tidak  dijadikan kesempatan  untuk  melakukan  hal-hal yang menyakiti masyarakat, tidak manusiawi  dan tidak bermoral. Kode  etik adalah  tatan  moral  yang  dibuat  sendiri oleh  kelompok  profesi  tertentu  khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat intern anggotanya. Isi dari kode etik  berisi  perintah  baik  berupa  larangan dan juga sebagai pedoman dalam menjalankan  profesinya.  Perintah  yang berupa  larangan  apabila  dilanggar  oleh anggotanya  akan  mendapat  sanksi  dari
organisasi profesi tersebut melalui mekanisme persidangan khusus untuk itu.
Penerapan  sanksi  kode  etik  terhadap Advokat    yang  terlibat  menjadi  pelaku penyuapan  (penyuapan  aktif)  maupun sebagai  penerima  suap  (penyuapan  pasif) sangat  perlu  dilakukan  sebagaimana amanat  yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang  Advokat  (UUA)  dan (Kode  Etik  Advokat  Indonesia)  KEAI. Dalam  Pasal  6  UUA  ,  khususnya  dalam ketentuan  huruf  d,  e  dan  f,  maka  dapat terlihat  bahwa  hal  ini  sangat  erat kaitannya  dengan  tindakan  Advokat melakukan penyuapan yang bisa dikategorikan  bahwa  tindakan-tindakan seorang Advokat telah melanggar peraturan  perundang-undangan/perbuatan tercela  serta  telang  melanggar  sumpah jabatan  Advokat  yang  sangat  dilarang dalam ketentuan UUA dan KEAI.
Adapun  jenis  tindakan/sanksi  yang dikenakan terhadap Advokat dapat
berupa:  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara  dari  profesinya selama  3  (tiga)  sampai  12  (dua  belas) bulan,  dan  pemberhentian  tetap  dari profesinya  (Pasal  7 UUA). Advokat  yang diberhentikan secara tetap dalam profesinya  disebabkan  oleh  beberapa  hal yaitu:  atas  permohonan  sendiri,  di  jatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  diancam  dengan  hukuman  4 (empat)  tahun  atau  lebih,  dan  Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat (Pasal 10 UUA).
Pengawasan atas
pelanggaran terhadap  ketentuan  pasal-pasal  Kode  Etik
dilaksanakan  secara  eksplisit  oleh  Dewan Kehormatan  yang  terdiri  dari  2  (dua) instansi,  pada  tingkat  pertama  adalah Dewan  Kehormatan  Cabang  dan  pada tingkat kedua atau tingkat banding disebut Dewan  Kehormatan  Pusat.  Keputusan Dewan Kehormatan Cabang dapat diajukan banding pada Dewan
Kehormatan  Pusat  yang  keputusannya merupakan  hasil  akhir  yang  tidak  dapat diganggu gugat. Namun demikian, Dewan Kehormatan Pusat dapat menerima langsung  permohonan  pihak-pihak  yang bersangkutan dalam persengketaan mereka,  asalkan  permohonan  mereka dilampiri  kedua  pihak.  Adapun  Advokat yang  melanggar  Kode  Etik  disebut sebagai Teradu sedangkan yang melaporkan  Advokat  yang  melanggar Kode  Etik  Advokat  disebut  sebagai Pengadu.  Adapun  tata  cara  pengaduan dilakukan  sebagaimana  disebutkan  dalam ketentuan Pasal 12 KEAI.
Menurut  ketentuan  Pasal  16  KEAI, disebutkan bahwa :
1)  Adapun  sanksi-sanksi  hukuman yang  dapat  diberikan  dalam keputusan dapat berupa :
a.  Peringatan Biasa.
b.  Peringatan Keras.
c.  Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d.  Pemecatan  dari  keanggotaan organisasi profesi.
2)  Dengan  pertimbangan  atas  berat atau  ringannya  sifat  pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi :
a.  Peringatan  biasa  bilamana sifat pelanggaran tidak berat.
b.  Peringatan  keras  bilamana sifat  pelanggaran  berat  atau
karena  mengulangi  kembali melanggar Kode Etik dan atau tidak  mengindahkan  sanksi peringatan yang pernah diberikan. c.  Pemberhentian sementara untuk  tertentu  bilamana  sifat pelanggarannya  berat,  tidak mengindahkan dan tidak menghormati  ketentuan  Kode Etik  atau  bilamana  setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik. d.  Pemecatan  dari  keanggotaan organisasi  profesi  bilamana dilakukan  pelanggaran  Kode Etik  dengan  maksud  dan tujuan  merusak  citra  serta martabat  kehormatan  profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi  sebagai  profesi  yang mulia dan terhormat.
3)  Pemberian  sanksi  pemberhentian sementara  untuk  waktu  tertentu harus  di  ikuti  larangan  untuk menjalankan  profesi  Advokat  di luar maupun di muka pengadilan.
4)  Terhadap  mereka  yang  dijatuhi sanksi  pemberhentian  sementara untuk  waktu  tertentu  dan  atau pemecatan dari keanggotaan organisasi  profesi  disampaikan kepada  Mahkamah  Agung  untuk diketahui  dan  dicatat  dalam daftar Advokat.
Penerapan  sanksi  hukum  pidana  bagi para  Advokat  yang  mengerjakan  suatu perbuatan  penyuapan,  maka  yang  tak kalah  penting  diketahui  bahwa  penerapan sanksi Kode Etik Advokat baru dilakukan apabila  adanya  kekuatan  hukum  tetap ( inckracht ) dari pengadilan yang menyatakan bahwa Advokat tersebut telah bersalah melakukan penyuapan dan dikenakan hukuman pidana barulah sanksi
Kode  Etik  Advokat  baru  bisa  dijalankan oleh  Organisasi  Advokat  melalui  putusan Dewan  Kehormatan  baik  itu  sanksi
Peringatan  Ringan,  Peringatan  Keras,
Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian  Tetap  dari  keanggotaan organisasi advokat.
Pengaturan  yang  terdapat  dalam ketentuan UUA dan KEAI dapat ditemukan  bahwa  yang  menjadi  hukum tertinggi  bagi  Advokat  adalah  KEAI dalam  menjalankan  profesinya.  Atas  hal ini, maka profesi Advokat harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan tidak  bisa  lepas  dari  ketentuan  KEAI sehingga setiap tindakannya tetap berpegang  teguh  dan  pengakuan  serta kepatuhan/ketaatan  pada  prinsip-prinsip yang  diatur  dalam  ketentuan  KEAI  di Indonesia agar tidak melakukan tindakan- tindakan  yang  merugikanter  lebih  lagi tidak  terlibat  dalam  tindak  pidana  suap dalam  upaya  penegakan  hukum  melalui penerapan  sanksi  hukum  pidana  yang diatur  dalam  ketentuan  KUHP,  UU  TPS dan  UU  PTKP  dan  juga  sebagai  upaya kebijakan  penegakan  Kode  Etik  profesi Advokat  yang  seutuhnya  tanpa  bisa ditunda dan ditawar-tawar lagi pelaksanaannya  untuk  menjadikan  bahwa Indonesia  sejatinya  adalah  merupakan Negara Hukum.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisa, uraian  dan pembahasan  mengenai  penerapan  sanksi hukum  bagi  para  Advokat  pelaku  tindak pidana  suap  dalam  sistem  hukum  positif di  Indonesia  yang  telah  dilakukan,  maka
dapat  diperoleh  kesimpulan  yaitu  sebagai berikut:
1. Pengaturan  hukum  mengenai  tindak pidana  suap  dalam  sistem  hukum positif  di  Indonesia  hingga  saat  ini memang  kenyataannya  masih  belum diatur  secara  jelas,  tegas  dan  khusus pengertian  dan  pengaturannya.  Akan tetapi secara umum, tindak pidana suap telah  diatur  ke  dalam  3  (tiga)  jenis peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu terdapat  dalam  ketentuan  KUHP,  UU TPS dan UU PTPK.
2. Adapun untuk penerapan sanksi hukum  bagi  para  Advokat  pelaku tindak  pidana  suap  dalam  sistem hukum  positif  di  Indonesia  terdapat ada  2  (dua)  jenis  sanksi  yang  dapat diterapkan  kepada  Advokat  yaitu
penjatuhan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan  Pasal  209  KUHP,  Pasal  418
KUHP,    Pasal  419  KUHP,  Pasal  420 ayat  (1)  dan  (2)  KUHP,  Pasal  3  UU TPS, Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6  ayat  (1)  UU  PTPK,  Pasal  6  ayat  (1) huruf  b  UU  PTPK,  Pasal  12  huruf  d UU  PTPK  dan  Pasal  13  UU  PTPK. Selain itu, bagi Advokat yang melakukan  tindak  pidana  suap  juga dapat  dilakukan  penerapan  sanksi
Kode  Etik  Advokat  sebagai  hukum tertinggi  yang  harus  dilaksanakan, kepatuhan  dan  ketaatan  pada  prinsip- prinsip  yang  diatur  dalam  ketentuan KEAI  yang  berlaku  di  Indonesia  agar tidak  melakukan  tindakan-tindakan yang  merugikan  harkat  dan  martabat
kehormatan  profesi  Advokat  termasuk di dalamnya tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam menjalankan profesinya  sehari-hari  sebagai  profesi yang  mulia  dan  terhormat  ( officium nobile )  sekaligus  juga  salah  satu bagian  catur  wangsa  aparat  penegak hukum yang diakui di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  kepada  semua  pihak  yang telah  mendukung  penulisan  artikel  ini, terutama  kepada  Ibu  Prof.  Dr.  Lanny Kusumawati,  Dra.,  S.H.,  M.Hum.,  Dr. Suhartati,  S.H.,  M.Hum.,  dan  Sriwati, S.H.,  M.Hum  yang  telah  membimbing penulis dalam mengerjakan tesis dan serta kepada  tenaga  pengajar  dan  teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Andrianto  Nico  dan  Johansyah  Prima Ludy,  K orupsi  Di  Daerah  Modus
Operandi & Peta Jalan
Pencegahannya ,  Cetakan  Pertama, Putra  Media  Nusantara,  Surabaya, 2010.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum ,  KencanaPranada  Media Group, Jakarta, 2008.
Rahardjo  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Cetakan Keenam,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Soemodiharjo  Dyatmiko.  R, Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia , Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
Wahid  Abdul, Etika  Profesi  Hukum Rekonstruksi  Citra  Peradilan  Di Indonesia , Cetakan Pertama,
Bayumedia  Publishing,  Malang, 2009.

## Jurnal
Agus  Raharjo  &  Sunaryo, Penilaian Profesionalisme  Advokat  Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya ,  Jurnal  Media  Hukum,
Vol.21 2014 Erman Rajagukguk, Advokat Dan Pemberantasan Korupsi , Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Vol  15 2008 Fiska  Maulidian  Nugroho, Integritas Advokat  dan  Kebebasannya  Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan  Kode  Etik  Advokat ,
Rechtidee, Vol 11 2016
Muryanti, Tindakan  Korupsi  Sebagai Tindakan  Imoral  Dalam  Perspektif Fungsional  (Kajian  Film  Korupsi Dan Kita:Rumah Perkara ), Profetik Jurnal Komunikasi, Vol 11 2018.
Odie  Faiz  Guslan, Tinjauan  Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan
Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4 2018.
RB.  Soemanto,  Sudarto,  Sudarsana,
Pemahaman  Masyarakat  Tentang
Korupsi ,  Yustisia  Jurnal  Hukum,
Vol 3 2014
Russel  Butarbutar, Modus  Operandi  Dan
Pertanggung Jawaban Pidana Suap
Korporasi ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol. 4 2017. Sjahruddin Rasul, Penerapan Good Governance  Di  Indonesia  Dalam
Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana
Korupsi ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,
Vol 21 2009
Vidya Prahassacitta, Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor  Privat Dalam Hukum  Nasional  Indonesia:  Suatu Perbandingan  Dengan  Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan , Jurnal Hukum  dan  Pembangunan,  Vol  47
2017

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  1980  Tentang
Tindak Pidana Suap
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2003  Tentang
Advokat
Kode Etik Advokat.