## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kajian Yuridis Terhadap pelaKsanaan sisTem pegadaian sYariah

## Juridical Study on the implementation of the Sharia
pawn SyStem

## sri hariati
Universitas Mataram Email : srihukum80@gmail.com

## abstrak
Sejarah pegadaian Indonesia berasal dari masa kolonial Belanda hingga pembentukan Perusahaan Umum Pegadaian pada tahun 1990. Pegadaian berkembang menjadi Pegadaian Syariah sebagai tanggapan terhadap permintaan pasar dan keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip syariah Islam. Untuk mencegah praktik riba, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk seperti gadai emas, pembiayaan ARRUM, dan pembiayaan MULIA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan pegadaian syariah. Penelitian ini juga menyelidiki sistem gadaian syariah dan menganalisis elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hukum normatif-empiris digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dievaluasi secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan tentang subjek penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Pegadaian Syariah, menggambarkan dampaknya secara signifikan, dan memberikan wawasan bagi kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## Kata kunci: Pegadaian, Gadai  Syariah, Pembiayaan

## abstract
the history of pawnshops in indonesia dates back to the colonial era of the dutch, leading to the establishment of the State-owned pawnshop company in 1990. evolving in response to market demands and the community’s desire for financial transactions in accordance with islamic Sharia principles, pawnshops transformed into Sharia-compliant pawnshops. to prevent usury practices, Sharia pawnshops introduced products such as gold pawning, arrum financing, and mulia financing. the aim of this research is to conduct a juridical analysis of the implementation of Sharia pawnshops. the study also investigates the Sharia pawn system and analyzes the elements that support or hinder its implementation. normative-empirical law is employed for research, using legislative, conceptual, and sociological methods. the data is evaluated qualitatively and descriptively to draw significant conclusions about the research subject. this research contributes to understanding the implementation of Sharia pawnshops, depicting its significant impacts, and providing insights for further policy development in the advancement of islamic financial institutions in indonesia.

## Keywords: Pawnshop, Sharia Pawn, Financing

## a. pendahuluan
Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 54~65
pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada Tahun 1930 dengan Stbl. 1930 Nomor 226 jawatan pagadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Pasal 2 IBW ( indonesche Bedrijven wet ) yang  berbunyi, penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan-perusahaan negara dalam makna undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi. 1
Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, status lembaga pegadaian adalah jawatan pegadaian. Kemudian berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Rahun 1969 pegadaian berubah menjadi perusaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990, perusahaan Jawatan Pegadaian diubah manjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. 2
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990  menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba,  di mana  misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. 3 Dalam ketentuan Pasal 1152 sampai Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatehui definisi adalah :
“suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserah- kan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang mem- berikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melel- ang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan”.
Istilah gadai syariah dalam Hukum Islam adalah rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam ( rahin ) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau  murtahin. rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkin untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. 4
Gadai syari’ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.
Produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi: 5
1 Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis , PT Alumni, Bandung, 1995, hal. 153
2 Fiki Puspitasari, Seluk Beluk Pegadaian, PT. Intan Sejati, Klaten, 2011, hal. 9
3 Abdul Ghofur Anshari, Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta : 2006, hal. 3.
4 Sayyid Sabiq, al-Fiqh as-Sunnah , Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut 1995, hal. 187.
5 Sumber data dikutip dari dokumen atau brosur Pegadaian Syariah Mataram Cabang Cakra Negara.
1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
2. Pembiayaan arrum ( ar rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3.  Pembiayaan MULIA ( murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjua- lan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.
Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rahin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip- prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma’nawi , dari satu segi maupun dari dua segi. 6 Secara istilah, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya. 7 Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 8 Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut : 9
1.  Transaksi tidak mengandung kezaliman.
2.  Bukan riba.
3.  Tidak membahayakan pihak sediri atau pihak lain.
4.  Tidak ada penipuan ( gharar ).
5.  Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6.  Tidak mengandung unsur judi ( maisyir ).
Pengembangkan gadai dengan sistem syariah bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang sangat besar. Apalagi, mayoritas warga negara Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah mayoritas muslim. Sistim gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.
Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.
Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah di bawah Perum Pegadaian mengusung moto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah.
6 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu , Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus, 1989, hal. 80.
7 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum , Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 44.
8 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group,  Jakarta,  2006,  hal. 11.
9 Wiroso, Jual  Beli Murabahah , Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 64
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 56~65
Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu untuk dikaji dan ditelaah melalui suatu penelitian ilmiah tentang Kajian Yuridis Terhadap pelaksanaan pegadaian syariah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas sehingga mendapatkan hasil yang menggambarkan tentang dampak secara signifikan dari penerapan Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu
1.  Bagaimanakah pelaksanaan sistem pegadaian syariah?
2.  Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan gadai syariah?
Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi; 10 Pendekatan Perundang-Undangan ( statute approach 11 ), Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), Pendekatan Sosiologis ( Socio legal ), Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun,  dan sistematis.
Adapun Teori Hukum yang akan digunakan dalam membahas dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1.  Implimentasi Hukum
Menurut Soerjono Soekanto dalam hal implementasi hukum sebagaimana pengertian di atas lebih cenderung memandang hukum sebagai jaringan nilai-nilai sebagaimana dikemukakan oleh kalangan ahli filsafat hukum. Hukum dipandang sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, oleh karena itu dengan sendirinya berkaitan erat dengan persoalan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum itu merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki. 12
Hukum hidup tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sebagai sarana menciptakan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna hukum dalam kehidupannya. “Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kerugian/kemanfaatan dan kepastian hukum 13 .
Hukum gadai syari’ah tentu saja di tuntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan. Kehadiran hukum itu sendiri
10 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normat if , Bayume- dia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.
11 M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUn- dang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS,. Vol V. Nomor 1. April 2017, hlm 121
12 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Mas- yarakat , CV Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 207.
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum , Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 13.
mempunyai dua fungsi yang saling berdampingan satu sama lain, yaitu : sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana untuk melakukan social engineering . “Hukum sebagai sarana pengendalian sosial adalah fungsi hukum untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan yang telah ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini.
Hukum sebagai alat melakukan rekayasa masyarakat adalah hukum dalam fungsinya untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada dalam masyarakat, untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi serta melakukan pola- pola kelakuan baru. 14
Berkanaan dengan hukum ekonomi menurut Satjipto Rahardjo :
“esensi ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan angota-anggotanya berdasarkan asas rasionali- tas. akan tetapi dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut manusia melakukan in- teraksi dengan yang lainnya supaya mencapai hasil yang maksimal.dengan demikian muncullah suatu kebutuhan akan aturan, tanpa aturan sulit orang bisa bicara menge- nai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat”. 15
Hukum ekonomi (konvensional) tumbuh di atas asas rasionalitas seperti paham kapitalisme, sosialisme, pasar bebas dan lain-lain, maka ekonomi Syariah (Hukum Ekonomi Islam) tumbuh di atas asas-asas yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As- Sunnah. Menjelaskan hukum ekonomi dalam makna aturan-aturan kegiatan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan angota-anggotanya, bisa juga mendasarkan pada action theorinya Max Weber yang menempatkan konsep tindakan individual yang menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif, manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari relitas sosial. Kehidupan sosial dibentuk oleh kultur dan makna karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia di mana menjadi bagiannya dan lebih dari itu, modernitas dalam hukum dan modernitas dalam masyarakat dikatakan sebagai sebab akibat, meskipun Weber terkejut oleh kenyataan bahwa common law Inggris ternyata tidak kalah rasional dibandingkan sistem hukum Eropa lainnya.
Pada hakikatnya hukum dibuat untuk dilakasanakan, karena itu ada sebagian orang yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak dilaksanakan, maka dari itu proses pelaksanaan hukum menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap negara yang menyebut diri sebagai negara hukum. Pelaksanaan hukum yang juga meliputi makna penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergulatan hidup.
Meskipun pelaksanaan atau penegakan hukum menjadi sesuatu yang wajib dilakukan, tetapi penegakan hukum bukanlah sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum. Para pelaksana hukum juga harus tetap menyertakan nilai-
14 Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1977, hal. 143.
15 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 55-57.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 58~65
nilai yang terkandung dalam hukum, agar tercapai sebuah tujuan hukum seperti yang dicita-citakan.
Melihat dari pernyataan di atas, selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hukum tersebut, yang terdiri dari : 16
a) Faktor hukum itu sendiri.
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun mener- apkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya,cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulatan hidup
2.  Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Berlakunya Hukum Islam dalam hal ini hukum ekonomi syariah di negara Indonesia, dimana negara Indonesia yang sangat pluralis dengan keragaman agama merupakan suatu kebutuhan bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Selain di Indonesia di negara-negara dimana umat Islam walaupun tidak mayoritas seperti di Indonesia (minoritas), hukum Islam pun bisa dijalankan oleh umat-umat selain dari umat Islam terlebih lagi bidang hukum ekonomi syariah yang menawarkan konsep hukum ekonomi nonkapitalisme dan nonkomunisme , karenahukum ekonomi Islam tidak kapitalis dan komunisme sehingga mampu memberikan pemahaman dan kesadaran bukan saja pada  umat Islam tetapi juga kepada non Islam.
Ketentuan di atas sebagaimana diungkapkan oleh Van Apeldorn bahwa : “Hukum sesungguhnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ia berkaitan erat dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu, manusia, alam, tradisi, akal dan budinya. Hukum melekat pada masyarakat dan hidup bersama masyarakat. Hukum adalah perbendaharaan kebudayaan manusia”. 17
Dalam Islam, kebudayaan dan perubahan sosial sangat besar penannya dalam mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam dimana “hukum itu berjalan sesuai dengan illat- nya, ada atau tidak adanya”, jadi hukum dapat juga lahir dari adat kebiasaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Max Weber bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum tersebut.
Menyingkapi hal di atas, dalam perkembangan Hukum Islam selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan sosial. Hal ini sebagaimana diterapkan oleh para khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia terkait dengan zakat kuda.
“pada masa rasulullah Saw kuda bukan harta yang terkena wajib zakat, tetapi kholif- ah umar bin Khatthab mewajibkannya karena saat itu kuda sudah diternakkan. Kalau pada zaman rasulullah hukum selalu keluar dari beliau, baik berdasarkan wahyu (al- Qur’an) ataupun sunnah beliau, maka pada masa sesudah rasulullah wafat, para sa- habat melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan hukum baru yang tim-
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta , 1986,hal. 3.
17 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 167.
bul setelah mencari dalam al-Qur’an dan as- Sunnah yang merupakan sumber utama hukum islam”. 18
Hukum ekonomi syariah dan bisnis syariah (mu’amalah) terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan perubahan jaman, ketentuan ini sudah dijabarkan dalamAl-Qur’an yang merupakan pedoman utama dalam hukum Islam, di mana Al- Qur’an menganut asas global (kulliyyah), disamping itu dalam hadits Nabi SAW juga menenekankan yang artinya: “kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu”. 19 Jadi, perkembangan hukum ekonomi Islam atau sering disebut ekonomi syariah merupakan sebuah komponen ekonomi yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Konsep kesadaran hukum pada dasarnya sudah ada pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat, akan tetapi kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-progaram pendidikan, penerangan dan penyuluhan. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamaya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntut-Nya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.
3.  Pengertian Gadai
Gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atur dalam Buku II tentang kebendaan Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata. Adapun definisi dari gadai dalam Pasal 1150 adalah : “Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”. 20
Berdasarkan definisi gadai tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa unsur pokok, yaitu : 21
1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam , yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin , yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-muddatstsir (74) ayat (38) yaitu : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 22
18 M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam , PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hal. 53-55.
19 Hadits riwayat Imam Muslim dari ‘Aisyah dan Anas bin Malik.
20 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , Lembaga Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 501
21 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan , Fakultas Hukum Undip, 2003, hal. 13
22 Rahmat Syafei, Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum IslamKontemporer III, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Ke-
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 60~65
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan.Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” 23
Pengertian gadai ( rahn ) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai ( rahn ) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai ( rahn ) dalam hukum Islam ( syara’ ) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalm pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.
Selain pengertian gadai ( rahn ) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai ( rahn ) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut: 24
1). Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut :
Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya .
2). Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya .
3).  Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :
Sesuatu yang bernilai hartu ( mutamawwal ) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
4).  Ahmad Azhar Basyir rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih , sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
5).  Muhammad Syafi’I Antonio Gadai syariah ( rahn ) adalah menahan salah satu harta milik nasabah ( rahin ) sebagai barang jaminan ( marhum ) atas utang/lpinjaman ( marhun bih ) yang diterimanya. marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai ( murtahin ) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 25
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai ( rahn ) adalah menahan barat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam ( rahin ) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan
masyarakatan, 1995, cet. II, hal.59.
23 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1
24 Ibid , hal 2.
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 128.
( murtahin ) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai gadai dimaksud, ditandai denga mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai ( rahn ).
Jika memperhatikan pengertian gadai ( rahn ) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jamim keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu’amalah akad ini merupakan akad tabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

## B. pemBahasan

## 1. pelaksanaan sistem pegadaian syariah.
Dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah setelah dilakukan standar sebagaimana telah diuraikan di atas yang perlu diperhatikan adalah kategori marhun atau barang jaminan. Pada dasarnya semua marhun, baik bergerak maupun tak bergerak dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun, menurut Basyir yang memenuhi syarat sebagai berikut: 26
a.  Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’; b.  Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi; c.  Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin. Adapun menurut Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) bahwa barang- barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: 27
a.  Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara, langsung;
b.  Barang tersebut menjadi milik rahin, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan;
c.  Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kategori marhun dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang begerak saja, namun meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual.
Namun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan SDM di Pegadaian syariah, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung gadai syariah, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang yang tidak dapat digadaikan itu, antara lain :
a.  Surat utang, Surat aksi, surat efek, dan Surat-surat berharga lainnya;
26 A.A. Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Untang-Piutang Gadai , Al-Ma’arif, Bandung, 1983, hal 52.
27 Al-Imam Taqiyuddin Husain, Hukum Islam Gadai Jilid 2 , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hal 83.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 62~65
b. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan izin;
c.  Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.
Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum membayar kembali hutangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan murtahin, rahin tidak mau membayar marhun bih, dan tidak pula mau menjual marhun-nya, maka murtahin dapat memutuskan untuk menjual marhun-nya guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih.
Adapun prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram adalah sebagai berikut :
a. Prosedur pemberian pinjaman yang diterapkan pada pegadaian syariah antara lain adalah :
Prosedur memperoleh uang pinjaman dari Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah, dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian adalah :
1) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau Surat Kuasa apabila permilik barang tidak dapat datang sendiri;
2) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan barang ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, maka ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah;
3) Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apa pun, kecuali potongan premi asuransi. Prosedur pemberian jaminan oleh Pegadaian dapat diikuti pada.
b.  Prosedur pelunasan pinjaman Adapun penerapan prosedur pelunasan pinjaman yang diterapkan oleh pihak Pegadian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram terhadap nasabah yaitu, pihak nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut :
1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;
2) Nasabah membayar kembali pinjaman dan biaya pemeliharaan ( ijaroh ) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;
3) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
4) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
5) Pada waktu pelunasan dan pengambilan kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali biaya penyimpanan dan asuransi.
c.  Prosedur Pelelangan marhun
Apabila terdapat persyaratan menjual marhun pada saat jatuh tempo, ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (penyebab belum melunasi hutangnya);
2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran;
3) Apabila murtahin benar-benar membutuhkan uang dan rahin belum melunasi marhun bih -nya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizin rahin ;
4) Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin ;” dan
5) Apabila hasil penjualan marhun lebih kecil dari jumlah marhun bih-nya, maka rahin harus menambah kekurangannya tersebut.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan gadai syariah.
Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah di Kota Mataram dan praktek yang telah dijalankan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:
a.  Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan keberadaannya;
b.  Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Di samping itu, keberadaan pegadaian konvensional di bawah Departemen Keuangan mempersulit posisi pegadaian syariah bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya;
c.  Masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk rahn yang ada di pegadaian syariah;
d.  Pegadaian kurang popular.
Anggapan yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
Sedangkan dari sisi pegadaian sendiri memiliki Kelemahan ( weakness ) antara lain sebagai berikut adalah :
a.  Terbatasnya jumlah cabang dan unit dari pegadaian syari’ah,
b.  Keterbatasan tenaga untuk melakukan penilain terhadap objek jaminan nasabah sehingga tidak semua produk yang ada di pegadaian syariah dapat diterapkan, ketentuan ini sebagaimana telah diuraikan sebelunya dari 12 (dua belas) produk dan jasa yang ditawarkan hanya 7 (tujuh) program yang dapat dilaksanakan;
c.  Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam, pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasan yang memadai. Sanpai saat ini Pegadaian Syariah belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus tentang keberadaanya, namun ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang tertuang didalam Pasal 7 menjelaskan bahwa, Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:
a.  Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
Muatan dari Pasal 7 poin b ini yang merupakan landasan dari pegadaian syariah untuk menjalankan dan menerapkan ketentuan syariah dalam lembaga pegadaian, yang
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 64~65
diharapkan mampu menghilangkan praktek riba dalam penerapan pegadaian yang ada di Indonesia.

## C. Kesimpulan dan saran
Penerapanya sistim pelaksanan pegadaian syariah juga tetap tunduk pada ketentuan kitab undang-Udang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian dan peraturan hukum normatif yang berlaku di Indoensia. Faktor pendukung pelaksanaan gadai syariah, antara lain adalah fasilitas yang memadai, memiliki tujuan dan fungsi sesuai Hukum Islam, dalam menjalankan usahnya pegadaian syariah memiliki struktur tersendiri dan didukung oleh karyawan-karyawan yang handal yang pada akhirnya diharapkan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dari pegadaian syariah, sehingga kedepan pemerintah memberi kesempatan kepada pegadaian syariah untuk memisahkan diri dari struktur dengan lembaga pegadaian konvensional.

## daFTar pusTaKa
A.A. Basyir, (1983), Hukum Islam Tentang Riba, Untang-Piutang Gadai , Al- Ma’arif, Bandung.
Abdul Ghofur Anshari, (2006), Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Al-Imam Taqiyuddin Husain, (1997), Hukum Islam Gadai Jilid 2 , PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Dahlan Siamat, (2001), Manajemen Lembaga Keuangan , Lembaga Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Fiki Puspitasari, (2011), Seluk Beluk Pegadaian, PT. Intan Sejati, Klaten.
Gemala Dewi, (2005), Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group,  Jakarta, 2006,  Wiroso, Jual  Beli Murabahah , Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
Johnny Ibrahim, (2007), Teori Dan Metodologi Penelitian hukum normat if , Bayumedia Publishing, Malang.
M. Hasbi, (2001), Pengantar Hukum Islam , PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
Mariam Darus Badrul Zaman, (1995), Aneka Hukum Bisnis , PT Alumni, Bandung.
Muhammad Syafi’i Antonio, (2001), Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta, Gema Insani Press.
Purwahid Patrik dan Kashadi, (2003), Hukum Jaminan , Fakultas Hukum Undip.
Rahmat Syafei, (2006), Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum , Pustaka Setia, Bandung.
Rahmat Syafei, (1995), Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, problematika hukum islamKontemporer iii, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, cet. II.
Satjipto Rahardjo, (1985), Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung.
Satjipto Raharjo, (1977), Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum , Alumni, Bandung.
Sayyid Sabiq, (1995), al-Fiqh as-Sunnah , Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut..
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat , CV Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto, (1986), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum , Jakarta, Rajawali.
Sudarsono, (2004), Pengantar Ilmu Hukum , Rineka Cipta, Jakarta.
Wahbah az-Zuhaili, (1989), al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu , Juz IV, Daar al-fikr, Damaskus.
Zainuddin Ali, (2008), Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.