## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Implementasi Program KALIMASADA Melalui Website: Cek In -Warga Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya
Oktavia Shintianingrum 1 , Sulastri Irbayuni 2 
1,2 Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Indonesia, 60294
E-mail : sulastrii.ma@upnjatim.ac.id 
Info Artikel: Diterima: 15 Juni 2024
Diperbaiki: 21 Juni 2024 Disetujui: 28 Juni 2024 Abstract: Unregistered marriage is a new concept in the legal repertoire of population administration in Indonesia. Previously,  only  two  terms  were  recognised:  'marriage' and  'unmarried'.  After  comprehensive  research  into  the issue of marriage in Indonesia, it was found that there are two  different  classifications  of  marriage:  those  in  which the  spouse  has  a  marriage  book  and  those  in  which  the spouse is unmarried. Some groups argue that if a married couple does not have a marriage book, then their marriage is  not  recognised  by  the  state.  This  issue  needs  proper resolution to provide protection for wives and children. As of 30 June 2021, the Ministry of Home Affairs' Dukcapil recorded more than 66.2 million married couples. A total of  31.5  million  of  these  couples  were  recorded  as 'registered  marriages'  and  had  a  marriage  book.  The remaining 34.6 million married couples were 'unregistered marriages'. This indicates that there are still many  unregistered  married  couples.  In  order  to implement  the  Surabaya  City  Government's  policy  in dealing  with  unregistered  marriages,  the  Surabaya  City Dispendukcapil  went  directly  to  the  community  through the  Neighborhod.  The  survey  was  conducted  by  Kader Surabaya  Hebat,  MSIB  interns,  with  the  support  of  the Neighborhood.
Abstrak: Kawin  belum  tercatat  merupakan  konsep  baru dalam  khasanah  hukum  administrasi  kependudukan  di Indonesia.  Sebelumnya,  hanya  ada  dua  istilah  yang dikenal,  yaitu  "kawin"  dan  "belum  kawin".  Setelah dilakukan  penelitian  yang  komprehensif  terhadap  isu pernikahan  di  Indonesia,  ditemukan  bahwa  ada  dua klasifikasi  pernikahan  yang  berbeda:  pernikahan  yang pasangannya  telah  memiliki  buku  nikah  dan  pernikahan
Keywords: Unregistered Marriage  Implementation,
Public Policy
Kata Kunci: Kawin Belum Tercatat, Implementasi, Pemerintahan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
yang  pasangannya  belum  menikah.  Beberapa  kelompok berpendapat  bahwa  jika  pasangan  suami  istri  tidak memiliki  buku  nikah,  maka  pernikahan  mereka  tidak diakui  oleh  negara.  Masalah  ini  membutuhkan penyelesaian yang tepat untuk memberikan perlindungan bagi  istri  dan  anak-anak.  Per  30  Juni  2021,  Dukcapil Kemendagri  mencatat  lebih  dari  66,2  juta  pasangan menikah.  Sebanyak  31,5  juta  dari  pasangan  tersebut tercatat  sebagai  'perkawinan  yang  dicatatkan'  dan memiliki  buku  nikah.  Sisanya,  34,6  juta  pasangan menikah  berstatus  'pernikahan  tidak  tercatat'.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  masih  banyak  pasangan  suami istri yang belum tercatat. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya  dalam  menangani  pernikahan  yang  belum tercatat,  Dispendukcapil  Kota  Surabaya  turun  langsung ke  masyarakat  melalui  Kelurahan.  Survei  ini  dilakukan oleh  Kader  Surabaya  Hebat,  mahasiswa  magang  MSIB,
dengan dukungan pihak Kelurahan.

## Pendahuluan
Pernikahan dapat dianggap sebagai salah satu jalan utama bagi manusia untuk mengejar  pertumbuhan  pribadi  dan  spiritual.  Sebelum  memasuki  jenjang pernikahan, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kesiapan emosional,  stabilitas  keuangan,  kemampuan  untuk  berkomunikasi  secara  jujur  dan terbuka,  dan  kapasitas  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  yang  melekat  pada institusi  pernikahan.  Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  jenis  pernikahan,  termasuk pernikahan  secara  agama,  hukum,  dan  adat.  Pernikahan  sah  adalah  pernikahan yang  dilakukan  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  dan  agama  yang  berlaku. Keabsahan pernikahan yang dilakukan secara eksklusif menurut adat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak sah.
Perkawinan  yang  sah  secara  hukum  menurut  undang-undang  negara  yang berlaku  akan  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  pasangan  yang  telah  melangsungkan pernikahan  akan  diakui  secara  hukum  oleh  negara,  yang  dibuktikan  dengan diterbitkannya  buku  nikah  atau  akta  nikah,  serta  kartu  keluarga  yang mencantumkan  status  pernikahan  sebagai  "menikah".  Menurut  data  dari

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Kementerian  Agama Surabaya,  angka  pernikahan  di  ibu  kota  Provinsi  Jawa  Timur ini telah mengalami penurunan selama beberapa waktu. Pada tahun 2019, terdapat 18.451 pernikahan, yang kemudian menurun menjadi 16.853 pada tahun 2020. Pada tahun  2021,  jumlah  pernikahan  tetap  berada  di  kisaran  16.766,  disusul  pada  tahun 2022  dengan  16.721  pernikahan,  dan  pada  tahun  2023  terdapat  15.870  pernikahan yang  dilakukan.  Peran  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya dalam  kaitannya  dengan  pernikahan  di  Kota  Surabaya  adalah  melakukan  proses pencatatan  sipil  bagi  masyarakat  yang  beragama  non-Muslim.  Selanjutnya, Dispendukcapil  Kota  Surabaya  bertanggung  jawab  untuk  mencatat  dan  melayani permohonan  akta  perkawinan  bagi  suami  dan  istri  yang  berbeda  agama  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  104  Tahun 2019,  dokumen  kependudukan,  termasuk  kartu  keluarga,  telah  diterbitkan  dalam format  digital  dengan  barcode,  sehingga  meniadakan  keharusan  untuk  legalisasi. Jika seseorang menikah setelah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104  Tahun  2019,  kartu  keluarga  baru  akan  diterbitkan,  dengan  status  perkawinan tertulis  'perkawinan  yang  dicatatkan'.  Hal  ini  berlaku  dengan  syarat  bukti  buku nikah  atau  akta  nikah  sudah  diserahkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  atau  kelurahan,  sesuai  dengan  alamat  yang  tertera  di  kartu keluarga.  Namun demikian, jika bukti buku nikah atau akta nikah belum diberikan dan kartu keluarga yang  lama  masih  digunakan,  maka  masyarakat  dapat  menjadi  target  data  untuk status  perkawinan  yang  belum  tercatat  dalam  kartu  keluarga.  Dalam  kasus  seperti ini, status perkawinan harus segera diperbarui agar dapat dicatat dan kartu keluarga baru  yang  dilengkapi  dengan  barcode  dapat  diterbitkan.  Pada  perkawinan  yang hanya  dilakukan  secara  agama  atau  adat,  status  perkawinan  dicatat  sebagai perkawinan  tidak  tercatat.  Di  Kota  Surabaya,  khususnya  di  Kelurahan  Rungkut Menanggal  yang  termasuk  dalam  wilayah  Kecamatan  Gunung  Anyar,  terdapat cukup  banyak  penduduk  yang  memiliki  status  perkawinan  tidak  tercatat.  Data menunjukkan  bahwa  terdapat  kurang  lebih  1208  warga  di  wilayah  tersebut,  mulai dari warga RW 1 hingga RW 4. Meskipun telah menerima buku nikah dari Kantor Urusan  Agama  (KUA)  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  banyak orang  yang  masih  belum  mengetahui  implikasi  dari  status  pernikahan  yang  tidak

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
tercatat  pada  kartu  keluarga  baru  yang  dilengkapi  dengan  barcode.  Jika  ada penduduk yang masih berada dalam data target untuk status pernikahan yang tidak tercatat di kartu keluarga, komplikasi lebih lanjut dapat terjadi, yang meluas di luar ranah  pasangan  yang  sudah  menikah.  Komplikasi  ini  juga  dapat  berdampak  pada anak-anak,  karena  anak-anak  yang  lahir  dari  pasangan  dengan  status  perkawinan yang  tidak  tercatat  dapat  kehilangan  hak-hak  mereka  untuk  mendapatkan perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  mereka,  terutama  di  bidang  pendidikan, layanan  sosial,  dan  pengurusan  dokumen  kelahiran.  Menurut  Waluyadi  (2002:  6), hak-hak  anak  meliputi  hak  atas  identitas,  akses  terhadap  kesejahteraan,  pelayanan pendidikan  dan  kesehatan,  bebas  dari  diskriminasi,  serta  hak  atas  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang.  Masalah  lain  yang  dapat  muncul  adalah  pasangan yang menikah dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, dan dokumen yang  dikeluarkan  dapat  dianggap  tidak  sesuai  dengan  fakta.  Jika  mereka  ingin mendapatkan akta cerai atau akta kematian, dan untuk mengurus warisan, mereka akan terhalang karena mereka belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status perkawinan yang tidak terdaftar.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  memiliki  program untuk  membantu  masyarakat  dalam  mengurus  status  pernikahan  yang  tidak tercatat  menjadi  pernikahan  yang  tercatat.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan mengerahkan  mahasiswa  peserta  program  Magang  dan  Studi  Independen Bersertifikat (MSIB) angkatan ke-6, yang terintegrasi dengan seluruh kelurahan dan kecamatan  di  Kota  Surabaya,  untuk  menjadi  tenaga  pendamping  administrasi kependudukan dan membantu masyarakat dalam mengurus status pernikahan yang belum  tercatat  serta  membantu  kelurahan  dan  kecamatan  dalam  pengajuan permohonan  administrasi  kependudukan  lainnya.  Kegiatan  pengurusan  status perkawinan  tidak  tercatat  dilakukan  melalui  program  jemput  bola,  yaitu  dengan mendatangi rumah warga yang menjadi target data status perkawinan tidak tercatat satu  persatu  melalui  website  Kalimasada  yang  dimiliki  oleh  Kelurahan  untuk mengubah  status  perkawinannya  menjadi  tercatat  dan  memberikan  kartu  keluarga yang  baru.  Untuk  melihat  apakah  tujuan  dari  suatu  program  telah  dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, maka diperlukan penjelasan mengenai efektivitas  dari  program  tersebut.  Sutrisno  (2007:125-126)  menyatakan  bahwa terdapat  lima  hal  yang  dapat  dijadikan  ukuran  untuk  melihat  efektivitas  program,

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
yaitu  pemahaman  program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  pencapaian  tujuan,  dan perubahan yang nyata.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas program jemput bola dalam pengurusan status perkawinan yang belum tercatat di Kelurahan  Kalirungkut  melalui  website  Kawasan  Rukun  Tetangga  Sadar Administrasi  Kependudukan  (Kalimasada)  yang  dimiliki  Kelurahan  Rungkut Menanggal.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  desain  penelitian perpustakaan  dan  wawancara.  Pendekatan  ini  menggunakan  penelitian,  teori, pendapat  ahli,  dokumen,  dan  wawancara  sebelumnya  dengan  pejabat  tingkat kabupaten  sebagai  objek  penelitian.  Sugiyono  (2015)  menyatakan  bahwa  jenis penelitian  kualitatif  menghasilkan  informasi  berupa  data  deskriptif,  catatan,  dan dokumen  serta  informasi  yang  terkandung  dalam  teks  yang  diteliti.  Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumen).

## Hasil dan Pembahasan
Pada pembahasan penulis memaparkan terkait hasil penelitian untuk program status  perkawinan  belum  tercatat  di  Kelurahan  Rungkut  Menanggal  yang dilaksanakan  melalui  program  jemput  bola.  Program  jemput  bola  merupakan kegiatan  pengelolaan  kependudukan  yang  dirancang  untuk  mempercepat pelayanan  publik  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Dengan  adanya  program jemput  bola  menjadi  salah  satu  kegiatan  untuk  mendapatkan  data  para  warga dengan  cara  mendatangi  rumah  warga  secara  individu  yang  dibantu  juga  oleh Kader  Surabaya  Hebat  (KSH).  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dispendukcapil)  Kota  Surabaya  melalui  website  Kalimasada  dari 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya, Kelurahan Rungkut Menanggal memilik 1208  data  target  warga  yang  belum  mengubah  status  perkawinan  belum  tercatat menjadi  kawin  tercatat,  yang  harus  diselesaikan  selama  kegiatan  magang  yang terintegrasi melalui kepengurusan administrasi kependudukan.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Gambar 1. Jumlah Data Target Status Perkawinan Belum Tercatat di Kelurahan

## Rungkut Menanggal
(Sumber : website Kalimasada)
Dalam  kepengurusan  status  perkawinan  belum  tercatat  melalui  program jemput  bola,  syarat  yang  dapat  diberikan  warga  adalah  buku  nikah  atau  akta perkawinan  asli,  proses  yang  dilakukan  adalah  peneliti  memasukkan  data  warga sesuai  dengan  nama  asli  mereka  di  website Cek-In Warga  Surabaya  menu Kalimasada  kolom  data  target  pendataan  jemput  bola  adminduk  bagian  kawin belum tercatat lalu mengisi data warga dan mengunggah bukti buku nikah atau akta perkawinan  bagi  non  muslim,  kemudian  data  warga  akan  muncul  jika  telah tersurvei  dan  warga  akan  mendapat  kartu  keluarga  baru  yang  dikirimkan  melalui aplikasi WhatsApp milik Kelurahan Rungkut Menanggal atau dapat juga dikirim ke Kader  Surabaya  Hebat  (KSH)  tiap  RW,  dan  warga  dapat  mencetak  sendiri  kartu keluarga  yang  telah  diberikan.  Peneliti  juga  akan  membahas  studi  kasus  tersebut menggunakan  teori  efektivitas  dari  Sutrisno  yang  mengandung  5  variabel,  yakni pemahaman  program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tercapainya  tujuan,  dan perubahan nyata. Berikut adalah merupakan pemaparan dari peneliti :

## A. Pemahaman Program
Pemahaman program, yaitu sejauh mana program jemput bola kepengurusan status  perkawinan  belum  tercatat  bisa  membuat  pihak  yang  berpartisipasi,  mulai dari  peneliti  dan  warga  yang  menjadi  data  target  serta  ketua  RW  dan  ketua  RT,

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
maupun Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai pendamping, telah menguasai tugas serta  tanggungjawab  yang  diemban.  Peran  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  serta  pegawai  Kelurahan  Kalirungkut  juga membantu  dalam  adanya  program  tersebut  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terkait  kepengurusan  admnistrasi  kependudukan  yang  dilakukan  oleh peneliti dalam kegiatan yang terintegrasi dengan magang tersebut.

## B. Tepat Sasaran
Tepat  sasaran  menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  guna  melihat seberapa  jauh  program  yang  dilaksanakan  telah  berhasil  atau  tidak  dalam pemenuhan  hak  kelompok  sasaran.  Kelompok  sasaran  disini  adalah  warga  yang menjadi  data  target  status  perkawinan  belum  tercatat  di  Kelurahan  Rungkut Menanggal,  sebanyak  1208  warga  menjadi  data  target  dan  harus  disurvei  untuk pembaruan  data.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,mayoritas  warga Kelurahan  Rungkut  Menanggal  telah  melakukan  pernikahan  yang  sah  secara negara,  namun  di  kartu  keluarga  masih  tertulis  kawin  belum  tercatat,  hal  ini  bisa saja  disebabkan  oleh  pada  saat  mengurus  kartu  keluarga  baru  yang  menggunakan barcode, warga tidak memberikan bukti buku nikah atau akta perkawinan, masalah lain adalah warga tersebut hanya melakukan perkawinan atas dasar agama sehingga terhitung perkawinan siri.

## C. Tepat Waktu
Tepat  waktu,  yakni  bisa  menyelesaikan  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.  Berdasarkan  keputusan  dari  Dispendukcapil  Surabaya,  kepengurusan status perkawinan belum tercatat sebaiknya selesai dalam awal bulan Mei. Namun, karena  banyaknya  hari  libur,  serta  keterbatasan  pelaksana  untuk  terus  melakukan jemput bola kepengurusan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Menanggal sebab harus tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kegiatan jemput bola belum sepenuhnya efektif dari segi tepat waktu, sebab penelitian yang dilaksanakan selama  15  hari,  dari  1208  data,  masih  terkumpul  872  data  target  warga  yang  telah tersurvei  dan  telah  memasuki  awal  bulan  Mei  hal  ini  dikarenakan  terbatasnya jumlah  pelaksana  di  lapangan.  Kepengurusan  tersebut  merupakan  hal  mudah

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
apabila keadaan di lapangan, seperti jumlah warga atau pun kesadaran warga untuk mengurus administrasi kependudukan juga sama besarnya.

## D. Tercapainya Tujuan
Tercapainya tujuan menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat yang ada di Kelurahan Rungkut  Menanggal.  Tercapainya  tujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  tujuan  yang telah  disusun  dapat  terwujud.  Tujuan  dari  program  tersebut  adalah  upaya  untuk mempercepat  kepengurusan  administrasi  kependudukan  terutama  status  kawin tercatat  yang  ada  di  kartu  keluarga,  bagi  warga  yang  telah  mengikuti  pernikahan sah secara negara supaya pemenuhan hak dengan status perkawinan tercatat dapat diperoleh  sesuai  tujuan  yang  ada,  seperti  urusan  yang  berkaitan  dengan  kejadian sipil, yaitu adanya kelahiran, kematian, perceraian, atau pun perkawinan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dari  kegiatan  jemput  bola,  dari 1208 data target di Kelurahan Rungkut Menanggal, telah tersurvei 872 data. Sampai pada  pertengahan  bulan  Mei,  sebanyak  72%  data  target  di  Kelurahan  Rungkut Menanggal  telah  tersurvei.  Dapat  dilihat  bahwa,  tercapainya  tujuan  telah  berjalan cukup efektif.

## E. Perubahan Nyata
Perubahan  nyata  merupakan  bagaimana  program  jemput  bola  untuk kepengurusan status perkawinan belum tercatat telah berdampak pada warga yang menjadi  data  target  serta  adanya  perubahan  nyata  bagi  pihak  yang  bersangkutan. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dilihat  warga  dapat  terbantu  dengan  adanya program  ini  sehingga  tidak  perlu  ke  kantor  kelurahan  untuk  mengurus  status perkawin belum tercatat, lalu bagaimana pelaksana telah membantu Dispendukcapil Surabaya  dalam  melakukan  survei  kawin  belum  tercatat  sehingga  pemangku kepentingan tidak perlu terjun langsung ke rumah warga untuk perbaruan data.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  program  jemput  bola  untuk  kepengurusan  status  perkawinan belum  tercatat  melalui  website Cek-In Warga  Surabaya  di  Kelurahan  Rungkut Menanggal  dalam  mengukur  efektivitasnya,  menggunakan    teori    dari    Sutrisno. Berdasarkan  aspek  pemahaman  program  telah  berjalan efektif, dari aspek tepat sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata berjalan cukup efektif, sedangkan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
dari  aspek  tepat  waktu  masih  dikatakan  belum  efektif.  Hal  yang  mendasari mengapa  bisa  terjadi  ketidakefektifan  dalam  program  jemput  bola  tersebut  adalah dikarenakan cukup  banyak  warga  yang  sudah  tidak  lagi  bertempat  tinggal  di alamat  yang  tertera  pada website Cek-In Warga Surabaya sehingga  kepengurusan status    perkawinan    belum    tercatat    yang    memang  benar-benar    mendapatkan kartu    keluarga    baru    dengan    status    kawin    tercatat  jumlahnya    tidak  terlalu banyak.  Berdasarkan  hasil  observasi,  data  target  yang  dituju  beberapa  pindah, sudah cerai hidup atau pun cerai mati, serta meninggal. Dari 1208 data target, hanya 872  data  target  yang    sudah    melakukan    perbaruan    data    hal    ini    disebabkan kurangnya    jumlah    pelaksana    di  lapangan    yang    harus    menuntaskan  4    RW    di Kelurahan    Rungkut  Menanggal    dan    terbatasnya  waktu    untuk    terjun    ke lapangan  karena tetap  melakukan  pelayanan  di  kantor  kelurahan.
Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah di Kelurahan Rungkut Menanggal  melalui  bantuan  ketua  RT,  RW  beserta  para  Kader  Surabaya  Hebat (KSH)  adalah  supaya  terus  mengimbau  warganya  untuk  sadar  administrasi kependudukan, sehingga kasus informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan  warga  akan  mendapat  haknya,    kemudian    untuk    warga    diharapkan    dapat untuk    melaporkan    keadaannya  apabila  sudah    tidak    lagi    bertempat    tinggal    di alamat  domisili  supaya  kepengurusan  administrasi kependudukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## Referensi
Aditya  Tampati,  F.  (n.d.). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Mencegah Stunting Di  Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember .
Saphietry,  S.,  &  Ajidin,  A.  (2023).  Analisis  Kebijakan  Surat  Peryataan  Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas  Dukcapil  Kota  Bukittinggi. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan  Bisnis (JEMB) , 2 (2), 211-220.
Setiawan,  Y.  (2022).  Analisa  Pencatatan  Nikah  (Kawin  Belum  Tercatat)  Pada  Kk Dalam  Persfektif  Disdukcapil  Purwakarta. Muttaqien;  Indonesian  Journal  of Multidiciplinary Islamic Studies , 3 (2).

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04 No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Kamba,  S.  N.  M.,  &  Kasim,  N.  M.  (2023).  Dampak  Kebijakan  Surat  Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility  Regulation  of  The  Minister  of  Homeland  Number  9  of  2016  on Marriage Registration. Jurnal Hukum PRIORIS , 11 (1), 15-34.