DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 Received: 6 Juni 2021 , Revised: 10 Juni 2021, Publish: 14 Juli 2021

## STRATEGI SATUAN KAPAL PATROLI PANGKALAN UTAMA TNI AL IV TANJUNGPINANG DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN HUKUM DI PERBATASAN LAUT SELAT SINGAPURA
Haka Andinantha 1 , Suharto Suharto 2 , Nentin Feriyantini 3
1) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia, hakaandinantha@gmail.com
2) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia
3) Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

## Korespondensi Penulis: Haka Andinatha
Abstrak: Pelanggaran  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  ancaman  yang  dapat  mengganggu kedaulatan dan  keutuhan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Ancaman  ini  tidak  hanya  datang  dari dalam negeri, namun juga dapat datang dari luar negeri terutama dari negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Salah satu negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura,  dimana  perbatasan  laut  RI-Singapura  terletak  di  Wilayah  perairan  Selat  Singapura  yang memiliki  peran  penting  di  dunia  Internasional  yaitu  sabagai  jalur  pelayaran  Internasional  yang menghubungkan negara di wilayah barat dengan negara di wilayah timur dunia. Tingginya mobilitas warga  negara  antar  kedua  negara  perbatasan  mengakibatkan  banyaknya  pelanggaran  hukum  yang terjadi  di  Selat  Singapura,  pelanggaran  hukum  ini  termasuk  dalam  kejahatan  transnasional  karena melewati  batas  teritorial  suatu  negara.  Karena  itulah  Satuan  kapal  patroli  Lantamal  IV  hadir  untuk melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  di  Perairan  Selat  Singapura  yang  merupakan  wilayah  kerja Lantamal  IV.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dan  strategi  Satrol Lantamal IV dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, teori strategi, teori penegakan hukum, teori kendala dan teori sinergitas untuk menganalisis rumusan masalah. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teori yang digunakan sebagai analisis pada penelitian ini menggunakan  teori  strategi  dan  teori  kendala  untuk menentukan  strategi  dan kendala  yang  dihadapi Satrol  Lantamal  IV  dalam  pelanggaran  hukum  di  Selat  Singapura.  Dimana  Satrol  Lantamal  IV menggunakan strategi skala prioritas tingkat kerawanan dan peran serta masyarakat untuk menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura dengan segala kendala yang dimiliki baik dari faktor internal maupun faktor eksternal Satrol Lantamal IV.
Kata kunci: Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang, strategi, hambatan, Satuan Kapal Patroli, Pelanggaran Hukum.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan laut dengan 10 negara lainnya yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.
Negara singapura merupakan negara terdekat yang berbatasan laut dengan indonesia di selat  singapura  dengan  jalur  pelayaran  terpadat  dan  sempit  di  dunia,  Daerah  yang  tersempit dari  jalur  ini  adalah  Phillips  Channel  yang  berada  mendekati  Selat  Singapura  yaitu  hanya mempunyai  lebar  1,5  mil  laut  dengan  kedalaman  laut  yang  cenderung  dangkal  dan  sempit ditambah lagi dengan padatnya lalu lintas kapal yang mencapai 70,000 kapal per tahun. Selat Singapura  yang  merupakan  perpanjangan  dari  Selat  Malaka  mempunyai  nilai  geografis  dan ekonomi yang tinggi, sehingga muncul ancaman terhadap keamanan di sekitarnya. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah kejahatan transnasional
Di Indonesia, terutama pada pulau-pulau yang berada di wilayah perbatasan, banyak muncul  masalah  keamanan  berupa  aksi-aksi  kejahatan  yang  melintasi  batas  negara,  juga kejahatan  yang  terorganisir.  Adapun  aksi  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  melintasi  batas negara di Indonesia yaitu kecelakaan kapal, pembajakan, terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan  manusia,  imigran  gelap,  penyelundupan  senjata  api,  penyelundupan  barang elektronik,  penyelundupan  pakaian  bekas  dan  kegiatan  penyelundupan  lainnya.  Terjadinya suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  melewati  batas  teritorial  suatu  Negara  disebut kejahatan transnasional.
Tingginya  mobilitas  warga  negara  antar  kedua  negara  perbatasan  mengakibatkan meningkatnya  kejahatan  transnasional  yang  terjadi  di  Selat  Singapura,  hal  ini  dibuktikan dengan masih derasnya barang ilegal masuk seperti membludaknya barang barang bekas dari Singapura di Kawasan Tanjung Sengkuang Batam. Kejahatan transnasional yang sering terjadi di Selat Singapura, pada umumnya berupa penyelundupan barang-barang (di antaranya pakaian bekas, bawang merah, dan beras pulut), peredaran gelap narkoba, serta penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan manusia (human trafficking) juga merupakan bukti masih banyaknya mafia-mafia aktivitas ilegal.
Pada  tahun  2015,  Bea  Cukai  Teluk  Nibung  berhasil  mengamankan  barang-barang selundupan berupa 585 ball pakaian bekas dan 17.013 karung (@10 kg) bawang merah. Tahun 2016, pihak Bea Cukai berhasil mengamankan 3.217 ball pakaian bekas, 17.877 karung (@ 10 kg)  bawang  merah,  dan  357  karung  beras  pulut.  Kejahatan  transnasional  yang  terjadi memanfaatkan jalur-jalur tikus yang berada di antara pulau-pulau di daerah Selat Singapura. Hal  ini  berlaku  juga  untuk  kejahatan  penyelundupan  narkoba  (narkotika  dan  obatobatan berbahaya). Disinyalir daerah Tanjung Balai dan Batam yang berada di Selat Singapura bukan menjadi daerah pemasaran utama, tetapi menjadi daerah transit masuk dari luar negeri. Yang kemudian narkoba tersebut didistribusikan ke berbagai daerah lain.
Penyelundupan  narkoba  sering  ditemukan  bersama-sama  dengan  penyelundupan barang-barang  ilegal  lainnya,  terutama  pakaian  bekas.  Pada  tahun  2016,  Bea  Cukai  Teluk Nibung  berhasil  mengamankan  anak  buah  kapal  pengangkut  pakaian  bekas  yang  membawa narkotika  jenis  sabu  sebanyak  555  gram  dan  ganja  10,3  gram.  Narkoba  juga  kerap diselundupkan melalui para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia lewat rute Port Klang (Malaysia)–Teluk Nibung (Tanjung Balai, Indonesia). Penangkapan kapal ikan KM. Sunrise Glory pada tanggal 7 Februari 2019, posisi 01 08 72 U - 103 48 022 T, KRI SGR, PT. Pensumba Bahari, Tonage 70 GT No.509/GG yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu
1 ton lebih. Berdasarkan data dari Litbang Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Perbatasan Laut Indonesia di Tanjung Balai, saat ini Batam merupakan pelabuhan bebas paling ramai yang dikunjungi kapal-kapal asing di Indonesia apalagi setelah ditetapkan sebagai FTZ (Fre Trade Zone/FTZ).
Wilayah  kerja  Pangkalan  Utama  TNI  AL  IV  (Lantamal  IV)  Tanjungpinang  meliputi daerah  Tanjung  Balai  Karimun,  Batam,  Bintan,  Tarempa  dan  Ranai.  Dimana  Tarempa  dan Ranai  berbatasan  dengan  Malaysia,  Vietnam  dan China  sedangkan  Tanjung  Balai  Karimun, Batam, Bintan berbatasan langsung dengan Singapura di Selat Singapura yang menjadi daerah yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional. Karena wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang  sangat  strategis  yaitu  sebagai  pintu  masuk  dan  jalur  tikus  untuk  melakukan berbagai tindak kejahatan penyelundupan, Lantamal IV Tanjungpinang memiliki 32 pos TNI AL yang tersebar di wilayah Dabo Singkep, Tanjung Balai Karimun, Batam, Bintan, Tarempa dan Ranai yang terdiri dari wilayah Dabo Singkep 9 pos TNI AL, Tanjung Balai Karimun 3 pos TNI AL, Batam 8 pos TNI AL, BIntan 2 pos TNI AL, Tarempa 4 pos TNI AL dan Ranai 6  pos  TNI  AL  yang  bertugas  membantu  pengawasan  terhadap  daerah  perbatasan  lautnya. Selain  itu  wilayah  kerja  Lantamal  IV  Tanjungpinang  yang  berada  di  Selat  Singapura  juga sangat berpotensi menjadi jalur persinggahan tindak kejahatan transnasional. Hal ini dapat kita lihat  dari  banyaknya  tindak  kejahatan  yang  berhasil  diamankan  oleh  Lantamal  IV Tanjungpinang  di  perairan  Selat  Singapura  yang  menuju  daerah  laut  Perairan  Indonesia ataupun sebaliknya.
Selat  Singapura  merupakan  jalur  pelayaran  dengan  lalu  lintas  perdagangan  dan pelayaran internasional tersibuk sehingga banyak ancaman tindak kejahatan yang ditemukan dilaut. TNI AL yang mempunyai tugas penegakan hukum di laut dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan di laut dengan cara mendeteksi menangkal dan menangani berbagai ancaman  tindak  kejahatan  di  wilayah  Selat  Singapura  sehingga  untuk  menangani  berbagai permasalahan  dan  kompleksitas  ancaman  di  wilayah  perbatasan  Selat  Singapura  diperlukan wawasan maritim yang mumpuni dan luas dalam rangka mempertahankan wilayah Indonesia.
Hal ini diatur melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 10, Ayat 3 dibahas cakupan tugas TNI dalam pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
c. Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang
d. Ikut  serta  secara  aktif  dalam  tugas  pemeliharaan  perdamaian  regional  dan internasional.
Berdasarkan  pasal 9 UU  nomor 34 tahun 2004 tentang  TNI, TNI  AL  bertugas  untuk menegakkan  hukum  dan  menjaga  keamanan  di  wilayah  laut  yuridiksi  nasional  dengan kejahatan yang dapat ditangani oleh TNI AL meliputi semua tindak kejahatan yang terjadi di laut.
Lantamal  IV  Tanjungpinang  mempunyai  tanggung  jawab  besar  dalam  menjaga perbatasan laut di wilayah Selat Singapura dengan menjaga stabilitas keamanan di Wilayah tersebut karena termasuk dalam wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  apa  kendala  yang  dihadapi Lantamal  IV  Tanjungpinang  dan  bagaimana  strategi  Lantamal  IV  Tanjungpinang  dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura?
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan strategi Satrol Lantamal IV dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi non partisipan dan  telaah  dokumen.  peneliti  menggunakan  sampel  purposive  dari  Creswell  yaitu  memilih individu-individu tertentu untuk diwawancara dan tempat tertentu untuk diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lantamal  IV Tanjungpinang merupakan kotama bin TNI AL yang mempunyai tugas untuk  memberikan  dukungan  operasi  kepada  unsur-unsur  Koarmada  I  yang  beroperasi  di wilayah  kerja  Lantamal  IV  Tanjungpinang  selain  sebagai  pendukung  operasi,  Lantamal  IV Tanjungpinang  juga  sebagai  satuan  kewilayahan  pertahanan  yang  mempunyai  tugas  untuk mempertahankan  kedaulatan  wilayah  NKRI  yang  berada  di  wilayah  kerjanya  yaitu  dengan melaksanakan fungsi keamanan laut terbatas hanya di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pangkalan TNI AL yang tercantum dalam Standarisasi Pangkalan TNI AL, 2007.
Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjungpinang memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yaitu terbentang diseluruh kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Dimana sebagian besar wilayah lautnya  berbatasan  dengan  negara  lain  yang  rawan  adanya  pelanggaran  hukum  baik  yang datang dari dalam maupun dari luar Negara Indonesia.
Pelanggaran hukum merupakan ancaman bagi kedaulatan Negara Indonesia dalam hal ini ancaman terhadap keamanan laut di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Keamanan laut dapat terwujud bila tercipta kondisi laut yang aman digunakan bagi para pengguna laut. Laut yang aman berarti bebas dari ancaman maritim, yaitu bebas dari:
a Ancaman kekerasan,
b Ancaman terhadap sumber daya laut,
c Ancaman pelanggaran hukum,
d Ancaman bahaya navigasi, dan
e Ancaman penyakit menular.
Dalam menghadapi ancaman dan gangguan pelanggaran hukum baik yang datang dari dalam maupun dari luar diperlukan suatu strategi yang merupakan suatu hal yang penting untuk
mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Porter Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
Untuk melaksanakan strategi muncul beberapa kendala. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.
Ancaman  atau  gangguan  yang  datang  merupakan  kendala  yang  harus  ditanggulangi dengan tepat dimana kendala adalah halangan atau rintangan yang cenderung bersifat negatif yaitu  dapat  memperlambat  laju  suatu  hal  yang  sedang  dilaksanakan  untuk  mencapai  suatu tujuan  yaitu  terwujudnya  keamanan  laut  di  wilayah  Selat  Singapura  dengan  memberikan perlindungan,  rasa  aman,  dan  kesejahteraan  kepada  pengguna  laut  pada  umumnya  dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sinergi dengan  satuan  atau  instansi  lain,  Menurut  Hampden-Turner  (1990)  menyatakan  bahwa aktivitas  sinergi  merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  berbagai  aktivitas,  yang  berjalan bersama  sehingga  menciptakan  sesuatu  yang  baru.  Sinergitas  dapat  dibangun  melalui komunikasi  dan  koordinasi.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  berbatasan  dengan negara  Singapura  di  wilayah  perairan  Selat  Singapura  mempunyai  kewajiban  dalam menciptakan atau menjaga serta menjamin kemanan para pengguna jasa laut di wilayah Selat Singapura, karena apabila negara Indonesia tidak mampu menjaga atau menjamin keamanan maritim  di  wilayah  Selat  Singapura  maka  tanggungjawab  menjaga  keamanan  maritim  di wilayah Selat Singapura akan diambil alih oleh negara lain. Hal ini tentunya tidak ingin dialami oleh negara kita. Untuk menjaga atau menjamin keamanan maritim di wilayah Selat Singapura, Lantamal  IV  Tanjungpinang  memiliki  Satuan  Kapal  Patroli  Lantamal  IV  yang  terdiri  dari unsur-unsur  Lantamal  IV  Tanjungpinang  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  perairan  wilayah Selat Singapura.
Berdasarkan  Perkasal  No  18  tahun  2017  tentang  Likuidasi  Satuan  Kapal  Patroli Komando Armada RI Kawasan dan Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta Pembentukan Satuan Kapal Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut tanggal 27 Oktober 2017 maka dibentuklah Satuan Kapal Patroli Lantamal IV Tanjungpinang (Satrol Lantamal IV) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Kedudukan:  Satuan  kapal  patroli  Lantamal  IV  dalam  aspek  pembinaan berkedudukan  langsung  dibawah  Komandan  Lantamal  IV  dan  dalam  aspek operasional di bawah komando pelaksana operasi.
b. Tugas: Satrol Lantamal IV bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsur  organiknya  dan  melaksanakan  operasi  keamanan  laut  dalam  rangka penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal IV.
c. Fungsi:
1) Pembina kemampuan personel dan materiel guna meningkatkan kesiapan unsur-unsur organiknya;
2) Pelaksana  operasi  keamanan  laut  dalam  rangka  menegakkan  hukum  di wilayah kerja Lantamal IV atas perintah komando pelaksana operasi;
3) Pelaksana proses hukum terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu di laut sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4) Pelaksana  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  di  kawasan wilayah kerja Lantamal IV;
5) Pelaksana  dukungan  pencarian  dan  pertolongan  terhadap  kejadian  dan kecelakaan di laut.
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Satuan  Kapal  Patroli  (Satrol) Lantamal IV yang berada di Lantamal IV Tanjungpinang. Lantamal IV Tanjungpinang berada di  Jalan  Yos  Sudarso,  Kelurahan  Batu  Hitam  Kecamatan  Tanjungpinang  Barat,  Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugasnya Satrol Lantamal IV Tanjungpinang  tidak  bekerja  sendirian  tetapi  menjalin  kerjasama  dalam  bentuk  penyebaran informasi dengan instansi lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun instansi dalam negeri yang bekerja sama dengan Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yaitu Bea Cukai,  Imigrasi,  KPLP,  Bakamla  dan  Polairut  sedangkan  instansi  dengan  luar  negeri  Satrol Lantamal IV Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan IMB, IFC dan APMM.
Sebagai  Satuan kapal  patroli, Satrol Lantamal  IV  Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugasnya tidak lepas dari kendala yang dihadapi Lantamal IV Tanjungpinang, tentunya sangat mempengaruhi  efektivitas  kinerja  Satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang.  Adapun  indikator kendala yang terdapat pada Satrol Lantamal IV Tanjungpinang adalah:
a. Faktor internal;
b. Faktor eksternal.
Data  yang  penulis  peroleh  merupakan  hasil  dari  wawancara  dengan  didukung  dari pengumpulan data melalui observasi selama penulis penugasan di Lantamal IV Tanjungpinang serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil evaluasi untuk indikator kendala tersebut, yaitu:
a. Faktor Internal.
Faktor internal merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri kelompok/organisasi  itu  sendiri.  Adanya  beberapa  faktor  internal  yang  digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
1) Sumber Daya Manusia. Adapun hasil penelitian sumber daya manusia di Lantamal  IV  Tanjungpinang  menunjukan  bahwa  masih  terdapat  kekurangan personel baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dimana jika dilihat dari segi kuantitas maka personil Lantamal IV Tanjungpinang yang terpenuhi hanya 44% dari  total  keseluruhan  daftar  susunan  personil  (DSP)  Lantamal  IV Tanjungpinang yang harus terpenuhi, hal ini menyebabkan adanya kekurangan personil dalam mengawaki Satrol Lantamal IV Tanjungpinang baik personil di staf maupun personil di lapangan yang terdiri dari Personil staf Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dan personil KRI, KAL dan Patkamla. Kekurangan personil ini  yang  menjadikan  kinerja  personel  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Sedangkan  dari  segi  kualitas  satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang  masih membutuhkan  latihan-latihan  guna  meningkatkan  profesionalisme  prajurit
meskipun  dalam  pelaksanaan  tugas  keseharian  personel  Satrol  Lantamal  IV Tanjungpinang sudah menguasai.
2) Alutsista. Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam melaksanakan operasi untuk menindak para pelaku kejahatan di laut menggunakan alutsista Lantamal IV  Tanjungpinang.  Adapun  kendala  dalam  bidang  alutsista  yaitu  terbatasnya kemampuan alutsista yang dimiliki oleh Lantamal IV Tanjungpinang dari segi jumlah dan jenis alutsista. Dimana jumlah alutsista yang siap beroperasi tidak mampu  mengcover  wilayah  kerja  Lantamal  IV  Tanjungpinang  dari  adanya ancaman pelanggaran hukum  begitu juga dengan jenis alutsista yang dimiliki oleh  Lantamal  IV  Tanjungpinang  tidak  seimbang  dengan  media  transportasi yang  digunakan  para  pelaku  tindak  kejahatan  yang  melalui  wilayah  Selat Singapura.  Para  pelaku  tindak  kejahatan  ini  menggunakan  media  transportasi yang menggunakan mesin mencapai 1000 PK dengan kecepatan rata-rata 30-40 Knot,  sedangkan  alutsista  Lantamal  IV  Tanjungpinang  hanya  menggunakan mesin  200  PK  dan  untuk  KAL  atau  KRI  Satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang hanya memiliki kecepatan maksimal  rata-rata 25  Knot. Selain itu alat deteksi yang dimiliki Lantamal IV Tanjungpinang yang berada di Lanal Batam belum mampu mendeteksi para pelaku kejahatan yang menggunakan kapal-kapal kecil dan  berkecepatan  tinggi,  dimana  seharusnya  alat  deteksi  ini  dapat  sangat membantu  dalam  mendeteksi  pergerakan  kapal  para  pelaku  kejahatan  yang melintasi  Selat  Singapura  yang  berlayar  dari  Indonesia  menuju  Singapura ataupun sebaliknya.
3) Logistik. Ketersediaan  logistik  menjadi  salah  satu  faktor  kendala  bagi Lantamal  IV  Tanjungpinang  selain  sumber  daya  manusia  dan  alutsista. Pengajuan  kebutuhan  bahan  bakar  bensin  untuk  penggunaan  Patkamla  yang menggunakan  mesin  tempel  masih  didukung  dari  bahan  bakar  bensin  untuk kendaraan darat, yang seharusnya ada dukungan tersendiri untuk bahan bakar kendaraan  laut  seperti  Patkamla  sehingga  untuk  pergerakan  Patkamla  masih sangat terbatas.
b. Faktor Eksternal.
Kendala  dari  faktor  eksternal  yaitu  terdiri  dari  yaitu  kondisi  geografis,  faktor  cuaca (gelombang ombak tinggi, hujan dan badai, angin kencang, petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL, moral masyarakat. Pelaku  kejahatan  yang  terorganisir  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  peralatan berteknologi  yang  mendukung  tindakan  kejahatan  tersebut  seperti  peralatan  navigasi satelit, internet, hp satelit, kapal kecepatan tinggi dan senjata, ditambah akses dalam hal mengetahui jalur-jalur tikus yang berada di wlayah Indonesia yang berbatasan dengan Selat Singapura.
Faktor internal dan eksternal di atas merupakan faktor kendala yang saling berkaitan yang  harus  dihadapi  oleh  Pangkalan  Utama  TNI  AL  IV  Tanjungpinang  dalam  menangani pelanggaran hukum.
Mencermati  kondisi  lingkungan  strategis  saat  ini  dihadapkan  dengan  beragamnya tantangan  di  era  globalisasi,  seperti  kehadiran  kekuatan  laut  asing,  konflik  perbatasan, terorisme,  Transnational  Organized  Crime  (TOC),  krisis  energi,  permasalahan  lingkungan hidup  dan  Illegal  Unreported  Unregulated  (IUU)  Fishing,  mendorong  TNI  Angkatan  Laut untuk  mampu  mengamankan  wilayah  laut  yurisdiksi  nasional  Indonesia  dan  senantiasa menyesuaikan strategi yang digunakannya.
Adapun  strategi  yang  digunakan  oleh  Satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang  dalam menghadapi pelanggaran hukum di wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang yang berada di sekitar Selat Singapura adalah dengan membuat skala prioritas dari data intelijen, pola operasi alutsista,  kerjasama  informasi,  lingkungan  strategis,  jalur  masuk  tikus  dan  informasi  dari masyarakat.
Dengan membuat skala prioritas ancaman pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan data-data yang diperoleh dari intelijen dan pola operasi alutsista Lantamal IV Tanjungpinang serta dianalisa dengan kerjasama informasi dan lingkungan strategis maka Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dapat memetakan wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindakan kejahatan yang tentunya juga dipetakan berdasarkan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi. Dengan adanya peta kerawanan tindak kejahatan ini diharapkan dapat menjadi dasar Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam menempatkan alutsista dalam melaksanakan operasi patroli  dan  meningkatkan  pengawasan  dalam  wilayah  tersebut.  Bukan  berarti  wilayah  yang tidak  ada  kerawanan  tindak  kejahatan  atau  kerawanannya  rendah  Satrol  Lantamal  IV Tanjungpinang tidak melaksanakan operasi patroli dan pengawasan.
Dalam hal  operasi  patroli  dan pengawasan,  Satrol Lantamal  IV  Tanjungpinang  telah membagi  dalam  beberapa  sektor  operasi  patroli  dan  pengawasan  sesuai  dengan  tingkat kerawanan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Lantamal  IV Tanjungpinang yang berbatasan dengan Selat Singapura. Tentunya alutsista dan personil yang bertugas di sektor- sektor tersebut berbeda kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan tingkat kerawanan daerah tersebut. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi tentunya akan berbeda dengan daerah yang memiliki  tingkat  kerawanan  rendah  dalam  hal  jumlah  maupun  kemampuan  yang  dimiliki alutsista Lantamal IV Tanjungpinang begitu juga dengan jumlah penempatan personil dalam melaksanakan pengawasan sehingga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi akan memiliki tingkat  pengawasan  yang  tinggi,  begitu  juga  sebaliknya  daerah  yang  tingkat  kerawanannya rendah maka tingkat pengawasannya akan rendah juga. Hal ini akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk dijadikan jalan keluar dimana pelaku kejahatan akan beralih pola dari daerah yang  ketat  pengawasannya  ke  daerah  yang  lemah  pengawasannya,  tentunya  ini  menjadi kelemahan strategi yang diterapkan. Strategi ini juga dihadapkan dengan jumlah personil dan alutsista  Lantamal  IV  Tanjungpinang  yang  tersedia,  sehingga  sulit  mengatur  jadwal  patroli alutsista Lantamal IV Tanjungpinang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukannya kendala yang dihadapi oleh Satrol Lantamal IV Tanjungpinang dalam masalah pelanggaran hukum di wilayah perbatasan laut Selat Singapura yang terdiri dari faktor internal
dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dihadapi Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yaitu jumlah personil yang belum terpenuhi sesuai DSP dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja  Lantamal  IV  tanjungpinang,  keterbatasan  alutsista  yang  siap  beroperasi  dan  jumlah logistik yang terbatas.
Sedangkan  faktor  eksternal  yang  dihadapi  Satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang  yaitu kondisi  geografis,  faktor  cuaca  (gelombang  tinggi,  hujan,  badai,  angin  kencang  dan  petir), pasang  surut  air  laut,  akses  pelaku  kejahatan  dalam  mendapatkan  teknologi,  akses  pelaku kejahatan  mengetahui  jalur  tikus  di  wilayah  laut  Indonesia,  kesadaran  masyarakat,  dan kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL.
Untuk  strategi  yang  dilaksanakan  oleh  Satrol  Lantamal  IV  Tanjungpinang  dalam menghadapi pelanggaran hukum di Selat Singapura dengan melihat pada teori Strategi yaitu ends dimana Satrol Lantamal IV Tanjungpinang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran hukum di perbatasan Selat Singapura, means menggunakan potensi atau sumber daya yang ada di Lantamal IV Tanjungpinang yaitu alutsista yang siap beroperasi dan kesatuan antara personil bidang operasi dengan personil bidang intelijen dan software, serta ways melaksanakan patroli atau  pengawasan  berdasarkan  skala  prioritas  daerah  yang  memiliki  tingkat  kerawanan  yang tinggi terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Skala prioritas ini dibuat dengan menganalisis lingkungan  strategis  yang  diperoleh  dengan  memperhitungkan  kondisi  alam  seperti  cuaca, pasang surut air laut dan angin kencang, serta menganalisis ancaman yang muncul berdasarkan pengumpulan  informasi  di  lapangan  oleh  intelijen  dengan  mengikutsertakan  masyarakat sebagai informan. Dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi informan bagi Lantamal IV Tanjungpinang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kepri  telah  memiliki  kesadaran  untuk melakukan tindakan penangkalan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu Lantamal IV Tanjungpinang juga telah melakukan kerjasama dengan instansi dalam dan  luar  negeri  dalam  hal  sharing  informasi  untuk  mengatasi  pelanggaran  hukum  di  Selat Singapura.

## Rekomendasi
Melaksanakan pemenuhan DSP Satrol Lantamal IV Tanjungpinang yang sesuai dengan korps, keterampilan dan keahlian prajurit, mengutamakan perbaikan alutsista dalam hal teknis siap  beroperasi  dengan  dukungan  logistik  yang  selalu  siap  untuk  mendukung  baik  secara terjadwal maupun tidak terjadwal atau darurat.
Melaksanakan patroli dan pengawasan yang intensif pada jalur-jalur tikus di wilayah Perairan  Batam  dan  Bintan,  dan  mengaktifkan  binpotmar  untuk  memberikan  penyuluhan- penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran taat dan patuh terhadap hukum sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonius  Widyoutomo,  Pengamanan  Laut  Mewujudkan  Keamanan  Maritim  Indonesia, Seskoal, 25 Februari 2020 Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
Ebta  Setiawan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring,  diakses  12  Mei  2020, https://kbbi.web.id/kendala#about
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  “Transnational  organized  Crime  Crime Membayangi”, Buletin berkala LPSK Edisi No. III, 2012
M. Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008)
Marsetio,  aktualisasi  peran  pengawasan  wilayah  laut  dalam  mendukung  pembangunan indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, 2015
Miftahul Rahma, Politik Keamanan Pemerintah Indonesia Di Selat Malaka, 2018 Rangkuti, Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, 2013
Sri Najiyati dan S. R. Topo Susilo, “Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu  Mandiri  (The  Synergy  of  Government  Institutions  in  The  Transmigration Urban Development”, Jurnal Ketransmigrasian, 2011