Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.650 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata
Muhammad Akbar 1 , Muhammad Ali 2 , Dwi Pratiwi Markus 3
Ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Article Info ABSTRAK Keywords: Sewa rahim, Perjanjian, Status anak, Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum  Perdata  perlu  dilakukan  mengingat  aturan  perjanjian  sewa rahim di Indonesia masih belum jelas, terutama mengenai rahim sebagai objek  perjanjian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  status hukum perjanjian sewa rahim dan status hukum anak hasil sewa rahim menurut  KUHPerdata.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data diperoleh dengan  teknik  kepustakaan  dan  dianalisis  secara  deksriptif  analitis. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  perjanjian  sewa  rahim  tidak dapat  dilaksanakan  karena  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia. (2) Status hukum anak hasil sewa rahim  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif.  Apabila  orang  tua  pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil sewa rahim, mereka harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti. Namun, jika dilihat dari status perkawinan ibu pengganti, maka terdapat dua ketentuan: (1) Apabila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut  dikatakan  sebagai  anak  sah  dari  orang  tua  pengganti.  (2) Apabila ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau janda, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak di luar kawin.
Corresponding Author:
Muhammad Akbar Universitas muhammadiyah sorong akbarakri16@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  pernikahan  merupakan  sebuah  momen  yang  sangat diinginkan. Setiap orang tentunya berhak untuk menikah dengan orang yang dicintainya dan mempunyai  anak,  seperti  yang  terterah  dalam  uu  no  1  tahun  1974  pasal  1  tentang perkawinan.  Dengan  demikian  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mempunyai  anak  guna mencapai kehidupan yang lebih memuaskan (Abhimantara, I. B. 2018). namun, tidak setiap pasangan mampu mempunyai anak, hal ini bisa terjadi karena fenomena infertilisasi akibat kelainan reproduksi pada pasangan suami istri (Raehanul , B. 2017: 39).
Saat ini, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk mengadopsi anak sebagai alternatif, meskipun mereka biasanya menginginkan anak yang memiliki hubungan genetik dengan mereka. Namun, kemajuan dalam bidang kedokteran kini telah menyediakan solusi bagi mereka yang menghadapi masalah infertilisasi untuk tetap memiliki keturunan, yaitu
melalui  prosedur  bayi  tabung  dan  surrogasi,  yang  sering  dikenal  dengan  sebutan  ibu pengganti.
Dalam perkembangan tekonologi medis, ditemukan metode pembuahan sel telur di luar rahim yang dikenal dengan fertilisasi in vitro (ivf). Metode ini melibatkan penyatuan sel telur  dan  sel  sperma  di  laboratorium.  Setelah  proses  penyatuan  terjadi,  embrio  yang terbentuk akan diimplantasikan ke dalam rahim wanita, biasanya terjadi pada wanita yeng mempunyai benih tersebut (proses bayi tabung) (Desriza Ratman, 2017: 182:2).
Pada awalnya, program bayi tabung adalah salah satu inovasi dalam teknologi medis reproduksi  yang  dirancang  untuk  membantu  pasangan  yang  mengalami  kesulitan  dalam memperoleh keturunan, misalnya akibat kualitas atau kuantitas sperma yang buruk, adanya penghalang antara sel telur dan sel sperma, masalah ovulasi, atau masalah interaksi antara sel telur dan sel sperma (Brian Makatika, et al. , 2023:1). Namun, masalah lain muncul ketika wanita tidak ingin hamil karena alas an seperti menjaga bentuk tubuh ideal atau karena harus menjalani operasi pengangkatan rahim akibat penyakit, meskipun pasangan tersebut sangat ingin memiliki anak. Salah satu solusi yang mereka pilih dalam program bayi tabung adalah inseminasi, yaitu proses pembuahan di luar rahim wanita dan kemudian menanamkan sel telur dan sperma ke dalam rahim wanita lain. Dengan perjanjian wanita tersebut akan hamil, melahirkan, dan menyerahkan bayi tersebut dengan imbalan materi tertentu dan proses ini dikenal sebagai surrogasi atau ibu pengganti (Deri Kurnia Sandi, 2022: 30).
Ibu  pengganti  adalah  seorang  wanita  yang  membuat  perjanjian  atau  kesepakatan dengan  pasangan  suami-istri.  Intinya,  ibu  pengganti  setuju  untuk  mengandung  benihdari pasangan  tersebut  dengan  imbalan  tertentu  (Desriza  Ratman,2017:3).  kesepakatan  ini biasanya terjadi karena istri tidak dapat mengandung akibat kondisi tertentu pada rahimnya, sehingga  fungsi  mengandung  dan  melahirkan  dialihkan  kepada  wanita  lain,  baik  dengan imbalan  materi.  Perjanjian  sewa  rahim  adalah  kesepakatan  antara  pasangan  suami-istri dengan  seorang  wanita  yang  akan  menggunakan  rahimnya  untukmengandung  hasil pembuahan dari pasangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga pasangan tersebut dapat memiliki anak.
Menurut  desriza  ratman  (dalam  Indra  Krestianto,  2017), surrogate  mother adalah sebuah  kesepakatan  antara  seorang  wanita  dan  pasangan  suami-istri,  di  mana  wanita tersebut  setuju  untuk  mengandung  hasil  pembuahan  dari  pasangan  tersebut  yang ditanamkan  ke  dalam  rahimnya,  dan  setelah  melahirkan,  bayi  tersebut  harus  diserahkan kepada pasangan suami-istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kesepakatan ini sering  di  sebut  sebagai ”gestational  agreement”. Sebagai  contoh  di  indonesia,  seorang wanita berinisial ey dari surakarta pernah menggunakan jasa ibu pengganti (Kennedy Richard, 2019:4). pada tahun 2015 di semarang, seorang dokter spesialis kandungan dari rumah sakit telegorejo  mengaku  pernah  membantu  seorang  ibu  pengganti  dalam  proses  persalinan. Mungkin ada banyak kasus seerupa yang tidak dipublikasikan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim tersebut. Penyewaan rahim sendiri adalah sebuah kesepakatan yang biasanya melibatkan persyaratan tertentu dari kedua belah pihak,  baik  berupa  perjanjian  sukarela  (gratis)  atau  kontrak  bisnis  (Said  Agil  Husin  Al Munawar, 2004: 292 – 295).
Dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata), diatur tentang kebebasan  berkontrak,  yang  memberikan  hak  kepada  pihak-pihak  dalam  kontrak  untuk
membuat  perjanjian  sesuai  dengan  kehendak  mereka,  tanpa  memandang  isi  atau bentuknya:”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menurut undang -undang bagi pihak- pihak  yang  membuatnya.”  Namun  prinsip  kebebasan  berkontrak  ini  tetap  harus mematuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantung dalam pasal 1320 kuhperdata, yaitu: adanya kesepakatan antara pihak-pihak, kecapakan hukum dari pihak-pihak tersebut, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan yang sah.
Berdasarkan latar belakang mengenai praktik perjanjian sewa rahim ( surrogate mother) sebagai  alternatif  untuk  memperoleh  keturunan  dari  benih  sendiri,  perlu  dikaji  apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sah. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah hak dan  kewajiban  dalam  perjanjian  ini  telah  dilanggar  serta  apa  saja  dampak  hukum  dari perjanjian  sewa  rahim  menurut  hukum  perdata  indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami status hukum perjanjian sewa rahim dalam konteks hukum perdata serta untuk mengetahui posisi hukum anak yang lahir dari perjanjian tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam  penelitian  ini  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  terdiri  dari: Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999,  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  sedangkan  bahan hukum sekunder berupa buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan ilmu hukum dan tulisan tulisan hukum lainnya yang masih relavan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diperoleh atau diambil dari pendapat para ahli hukum, asas- asas, teori-teori yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan internet. Adapun bahan hukum tersier  dalam  penelitian  ini  mengambil  istilah  dari  buku,  hukum/peraturan  perundang- undangan, dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).
Data  diperoleh  dengan  teknik  kepustakaan  dengan  mengkaji,  menelaah,  dan mengelolah  literatur  peraturan  perundang-undangan,  artikel-artikel,  atau  jurnal  yang bekaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai analisis yuridis mengenai perjanjian sewa rahim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dengan cara menganalisa Peraturan Perundangan, dan pendapat para pakar hukum (doktrin) terkait isu hukum yang tengah dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status Hukum Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata
Perjanjian surrogasi adalah  kesepakatan  antara  pasangan  suami  istri  dan  seorang  ibu pengganti untuk menyewa rahim. Proses ini mirip dengan metode bayi tabung, di mana sel telur  dan  sel  sperma  dari  pasangan  suami-istri  disatukan  di  laboratorium  sebelum dimasukkan ke dalam rahim. Namun, dalam surrogasi , embrio yang dihasilkan ditempatkan di rahim wanita lain, bukan di rahim istri. Biasanya, perjanjian ini melibatkan ibu pengganti yang  setuju  untuk  disewakan  rahimnya  kepada  pasangan  tersebut,  biasanya  pasangan
tersebut menanggung  semua  biaya  selama kehamilan,  persalinan,  dan pasca  melahirkan. Setelah  melahirkan,  ibu  pengganti  harus  menyerahkan  bayi  kepada  pasangan  yang digunakan benihnya (Muhammad Bai’atuur Ridlwan, 2017:45).
Proses sewa rahim sangat terkait dengan hukum perjanjian, yang mencakup hak, kewajiban, dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sewa rahim ( surrogate mother) muncul sebagai hasil dari kemajuan modern yang menimbulkan berbagai masalah dalam bidang hukum dan agama, karena di Indonesia, regulasi tentang sewa rahim masil belum  jelas,  terutama  terkait  dengan  status  rahim  sebagai  objek  perjanjian.  Meskipun demikian, praktik ibu pengganti telah banyak di lakukan di beberapa daerah di Indonesia. Contoh  kasus  sewa  rahim pernah  terjadi di  Papua,  dan  di  berbagai  situs  internet  banyak ditemukan wanita muda yang menawarkan diri sebagai ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim.
Pada tahun 2004 di Mimika, Papua, seorang wanita berinisial S didiagnosis dengan kondisi medis yang membuatnya tidak bisa hamil akibat infeksi berat pada system reproduksinya. Kondisi menambah kesedihan S dan suaminya yang berinisal B. Dalam budaya suku kei di Papua, pasangan yang tidak memiliki anak setelah menikah diwajibkan untuk bercerai, yang semakin  menambah  beban  mereka.  Akibatnya,  pasangan  tersebut  memutuskan  untuk mempertimbangkan  program  bayi  tabung  di  sebuah  Rumah  Sakit  di  Surabaya.  Namun, setelah pemeriksaan diketahui bahwa S tidak dapat hamil, sehingga dokter menyarankan mereka  untuk  menggunakan  rahim  wanita  lain  dalam  program  bayi  tabung.  Akhirnya, pasangan S dan B mengikuti saran dokter dengan bantuan adik kandung S yang berinisial M, dan  perjanjian surrogacy ini  dilakukan  dalam  lingkup  keluarga  ( Muhammad  Bai’atuur Ridlwan, 2017:3).
Beberapa situs internet juga melaporkan kasus tentang sewa rahim, salah satunya dalam artikel  berjudul  “sewa  rahim  dilakukan  diam - diam  di  Indonesia”.  Artikel  tersebut mengungkapkan bahwa praktik sewa rahim di Indonesia sering dilakukan secara sembunyi- sembunyi dan dalam konteks keluarga. Salah satu contoh yang pernah dilaporkan adalah pada  januari  2009,  Ketika  artis  Zarima  Mirafsur  diduga  menyewakan  rahimnya  untuk program  bayi  tabung  dari  pasangan  suami-istri.  Feri  Juan,  mantan  pengacara  Zarima mengungkapkan bahwa sang artis menerima imbalan berupa mobil dan uang sebesar 50 juta rupiah dari pasangan tersebut.
Beberapa kasus yang telah disebutkan menunjukkan bahwa praktik sewa rahim sudah ada di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur perjanjian sewa rahim secara spesifik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan harus diatur oleh hukum untuk memastikan ketertiban. Oleh karena itu, mengingat adanya praktik sewa rahim di masyarakat, diperlukan aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaannya guna memastikan kepastian hukum dan memberikan informasi mengenai keabsahan perjanjian sewa rahim menurut kuhperdata.
Aspek perjanjian dalam prkter ibu pengganti ini mengacu pada hukum perjanjian yang sah di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional, yaitu kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata). Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak yang terikat secara timbal balik : satu pihak (ibu pengganti) menyediakan jasa atau prestasi, sementara pihak lainnya atau orang tua biologis memberikan bayaran atau imbalan materi. Perjanjian tersebut didasarkan pada
jasa yang diberikan oleh ibu pengganti, yang menerima embrio dari orangtua biologis dan setuju untuk mengandung serta melahirkan bayi untuk diserahkan kepada orangtua biologis tersebut.
Menurut  Pasal  1313  kuhperdata,  yang  menyatakan  bahwa  "Sesuatu  perbuatan  dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain". Praktek ibu pengganti dapat dianggap sebagai jenis perjanjian. Dalam konteks ini, satu pihak (orangtua biologis) berjanji kepada pihak lain (ibu pengganti), atau kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan sesuatu (transfer embrio) dengan demikian, terdapat hubungan  hukum  antara  kedua  pihak  yang  disebut  perikatan.  Jadi,  perjanjian  ini  bentuk perikatan antar kedua belah pihak (Dezriza Ratman, 2017:106)
Pasal  1233  kuhperdata  mengatur  bahwa  perikatan  bisa  timbul  dari  perjanjian  maupun undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan dapat berupa dokumen tertulis atau tidak tertulis, dan bisa berasal dari undang-undang atau tindakan manusia. Dalam konteks ibu  pengganti,  perikatan  terjadi  ketika  orang  tua  biologis  membuat  kesepakatan  dengan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak mereka. Menurut Pasal 1313 dan 1233 kuhperdata, semua yang disepakati dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Ini  mencakup  berbagai  elemen  perjanjian,  seperti  prestasi yang harus dilakukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan jangka waktu perjanjian, serta syarat-syarat tertentu yang menjadi bagian dari perjanjian. Contohnya adalah dalam kasus ibu pengganti (Dezriza Ratman, 2017:107).
1. Prestasi:  Tugas  yang  harus  dilakukan  meliputi  mengandung,  melahirkan,  dan menyerahkan bayi yang dikandung oleh ibu pengganti kepada orang tua biologis
2. Hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak:  Berdasarkan  kesepakatan  antara  kedua pihak,  hak  orang  tua  biologis  menjadi  kewajiban  ibu  pengganti  dan  sebaliknya. Contohnya  adalah:  (a)  Hak  orang  tua  biologis:  ibu  pengganti  harus  menjaga kehamilannya hingga melahirkan dan menyerahkan bayinya; (b) Kewajiban orang tua biologis: membayar imbalan kepada ibu pengganti untuk biaya selama kehamilan, persalinan, dan jasa.
3. Bentuk perjanjian: Bisa berupa tertulis atau tidak tertulis, meskipun biasanya tertulis
4. Isi  perjanjian:  Meliputi  jumlah  biaya  yang  harus  dibayar,  waktu  penyerahan  bayi (apakah segera setelah lahir atau setelah periode menyusui), serta proses pembuatan akta kelahiran dengan data orang tua biologis atau melalui adopsi.
5. Syarat-syarat  tertentu:  Contohnya  meliputi  pemeriksaan  kesehatan  lengkap  untuk calon  ibu  pengganti,  status  perkawinan,  riwayat  penyakit,  serta  syarat-syarat  lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak
Pasal 1234 kuhperdata mengatur bahwa perjanjian dalam kasus ibu pengganti dikategorikan sebagai  perjanjian  jasa,  yakni  melibatkan  pelaksanaan  tindakan  tertentu.  Pasal  tersebut menyatakan: "tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu," sehingga  prestasi  dalam  perjanjian  ini  dapat  berupa  barang  maupun  jasa.  Syarat  sahnya suatu  perjanjian  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1320  kuhperdata  mencakup  empat  aspek terkait para pihak yang terlibat dan isi perjanjian, yaitu;
1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
Para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menyepakati ketentuan secara  sukarela  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  lain,  dan  mereka  harus
melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) menegaskan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Setiap orang bebas  membuat  perjanjian  dengan  isi  yang  diinginkan,  karena  persetujuan  berarti kedua  belah  pihak  telah  menyetujui  syarat-syarat  yang  tercantum  dalam  kontrak. Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa semua  perjanjian  yang  sah  akan  berlaku  sebagai  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali ada kesepakatan antara kedua pihak atau alasan yang diatur oleh undang-undang.
Dalam perjanjian, diterapkan prinsip konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian  menjadi mengikat begitu  kedua  belah  pihak  sepakat mengenai  elemen- elemen  utamanya,  yaitu  barang  dan  jasa.  Kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang terlibat  menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  isi kontrak, dengan masing-masing pihak mengharapkan hasil yang sama dari perjanjian tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  sewa-menyewa telah terbentuk (Brian Makatika, et al , 2023:2).
Para pihak dalam kontrak sewa rahim terdiri dari pasangan suami istri sebagai penyewa  dan  ibu  pengganti  sebagai  penyedia  layanan  sewa  rahim.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai persetujuan, perjanjian sewa rahim antara suami istri dan ibu pengganti harus didasarkan pada kesepakatan  yang  dibuat  secara  sukarela,  tanpa  adanya  paksaan,  kesalahan,  atau penipuan.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Syarat kedua adalah kemampuan untuk membuat perjanjian, yang berarti dalam kontrak sewa rahim, baik suami istri maupun ibu pengganti harus memiliki kapasitas hukum. Selain memenuhi batas usia yang ditetapkan, ibu pengganti juga harus me- menuhi kriteria sebagai ibu pengganti yang sudah menikah. Dalam konteks ini, ibu pengganti bisa saja sudah menikah atau belum. Jika ibu pengganti sudah menikah, maka  dia  dianggap  memiliki  kapasitas  hukum  untuk  membuat  perjanjian  (Titania Hamdani, 2020:43).
Menurut American Society for Reproductive Medicine, ibu pengganti perlu men- jalani pemeriksaan medis untuk  memastikan bahwa mereka mampu menjalani ke- hamilan dengan sehat. Organisasi ini merekomendasikan tes untuk penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia, HIV, cytomegalovirus, serta hepatitis B dan C. Selain itu, ibu pengganti juga harus membuktikan bahwa mereka telah melahirkan bayi yang sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan mental.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bagi ibu peng- ganti yang belum menikah, usia minimal harus 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang diang- gap dewasa pada usia 21 tahun atau setelah menikah. Selain itu, ibu pengganti juga harus dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental.

## 3. Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ketiga dalam perjanjian adalah bahwa objek perjanjian harus cukup jelas dan spesifik, dan ini merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks perjanjian  sewa  rahim,  objek  yang  diperjanjikan  harus  berupa  barang  yang  dapat
diperdagangkan. Meskipun perjanjian sewa rahim melibatkan rahim seorang wanita, rahim itu sendiri tidak bisa dianggap sebagai objek perjanjian karena perjanjian ini lebih  berkaitan  dengan  jasa,  bukan  barang.  Pasal  1332  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian.
Penulis berpendapat bahwa rahim wanita tidak pantas dianggap sebagai benda atau barang yang bisa diperdagangkan atau disewakan. Rahim merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada manusia sejak lahir dan merupakan bagian integral dari kehidupan, bukan objek yang dapat dimiliki atau disewakan. Meskipun rahim dapat dirasakan secara fisik, rahim tidak termasuk dalam kategori barang seperti yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam perjanjian sewa rahim, objek dari perjanjian tersebut sebenarnya adalah jasa  yang  diberikan  oleh  ibu  pengganti,  yaitu  penyewaan  rahim  untuk  proses mengandung, melahirkan, dan menyerahkan bayi kepada pasangan suami istri. Pasal 1234  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  bahwa  objek  perjanjian dapat berupa pemberian atau penyerahan barang, pelaksanaan suatu tindakan, atau pengabaian  suatu  tindakan.  Berdasarkan  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat objek yang jelas dalam perjanjian sewa rahim terpenuhi karena objeknya adalah jasa yang diberikan oleh ibu pengganti dalam mengandung dan melahirkan embrio yang ditanamkan oleh pasangan suami istri.

## 4. Sebab yang halal
Syarat  keempat  berkaitan  dengan  adanya  alasan  yang  sah,  yaitu  bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik haruslah berdasarkan pada substansi yang sah dan tidak terpengaruh oleh dorongan atau penyebab yang tidak sesuai. Perjanjian tersebut haruslah ditujukan untuk tujuan yang benar dan bukan untuk tujuan yang salah. Jika objek atau materi perjanjian tidak ada atau tidak sesuai dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut secara otomatis dianggap batal menurut hukum. Terdapat dua konsep pembatalan dalam perjanjian.
1) Null and Void : Ini merujuk pada situasi di mana perjanjian sejak awal dianggap tidak sah atau tidak pernah ada, jika syarat objektif tidak terpenuhi. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dibatalkan secara hukum dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak  pernah  ada,  sehingga  tidak  ada  kewajiban  hukum  yang  berlaku  antara pihak-pihak yang terlibat.
2) Voidable : Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak otomatis batal  secara  hukum,  tetapi  salah  satu  pihak  berhak  untuk  mengajukan permohonan pembatalan. Perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak hingga ada  keputusan  hakim  mengenai  pembatalan  yang  diminta  oleh  pihak  yang berhak mengajukan permohonan tersebut (Rizky Ariesandhy Kurnia Prastiono, 2017:64).
Dalam kasus ibu pengganti, aspek subjektif telah dipenuhi melalui kesepakatan antara pihak- pihak yang berwenang dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian. Namun, dari segi aspek  objektif,  praktik  ibu  pengganti  menghadapi  tantangan  pada  syarat  keempat,  yaitu "adanya  alasan  yang  sah,"  karena  beberapa  alasan  membuat  perjanjian  dalam  kasus  ibu pengganti  harus  dinyatakan  batal  secara  hukum  (Null  and  Void)  setelah  keputusan
pengadilan.  Dalam  hal  ini,  situasi  akan  kembali  ke  keadaan  semula,  di  mana  perjanjian dianggap tidak ada.
Kegagalan  memenuhi  syarat  tersebut  terkait  dengan  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan (hukum positif) yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan "upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan  suami-istri  yang  sah,"  Peraturan  Menkes  Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi buatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Yan Medik Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit (Kenyatun, 2020:983).
Praktik  ibu  pengganti  di  Indonesia  dianggap  melanggar  nilai-nilai  kesusilaan  karena bertentangan dengan norma moral, adat istiadat, atau kebiasaan umum masyarakat, serta dengan keyakinan agama tertentu (Islam) karena melibatkan unsur yang dianggap haram, seperti  zina.  Selain  itu,  praktik  ini  dianggap  melanggar  ketertiban  umum  karena  dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat, yang berpotensi membuat ibu pengganti diucilkan. Pengucilan ini mencerminkan pandangan masyarakat Indonesia yang menganggap praktik ibu pengganti bertentangan dengan fitrah perempuan dan nilai-nilai budaya Timur, sehingga ibu pengganti sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat (Kenyatun, 2020:984). Penulis berpendapat bahwa perjanjian sewa rahim tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  terutama  terkait  dengan  kesepakatan,  kapasitas,  dan  objek  yang  jelas. Perjanjian  sewa  rahim  juga  gagal  memenuhi  syarat  keempat,  yaitu  "alasan  yang  sah", sehingga  perjanjian  tersebut  dinyatakan  batal  menurut  hukum.  Pembatalan  ini  membuat perjanjian  dianggap  tidak  pernah  ada  atau  dikembalikan  ke  kondisi  semula  sebelum perjanjian  dilakukan.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  sewa  rahim tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum di Indonesia, dan oleh karena itu, perjanjian tersebut batal secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

## Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata
Mengacu pada Pasal 330 kuhperdata, anak adalah individu yang belum berusia 21 tahun dan  belum  menikah.  Sementara  itu,  menurut  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, status hukum anak terbagi menjadi tiga kategori: anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat (Satrio, 2005:5).
1. Anak sah: Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal  42  Undang-Undang  Perkawinan,  memiliki  status  hukum  yang  jelas  dan mendapatkan  perlindungan  hukum.  Pasal  250  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan dan diakui oleh suami sebagai ayahnya.
2. Anak luar kawin: Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Anak ini hanya memperoleh status keperdataan dari ibunya saja
3. Anak angkat: : Anak yang hak asuhnya dialihkan dari orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab membesarkannya kepada orang tua angkat yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan.
Definisi anak sah dalam kedua undang-undang tersebut berlandaskan pada hasil hubungan seksual alami antara pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah. Aspek-aspek yang  melibatkan  intervensi  medis,  seperti  bantuan  dokter  untuk  pasangan  yang  mandul, belum  dipertimbangkan  oleh  pembuat  undang-undang  pada  waktu  itu.  Oleh  karena  itu, Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengizinkan suami menikah lebih dari satu kali jika istri tidak dapat melahirkan  keturunan.  Dengan  adanya  teknologi  bayi  tabung  dan  program  sewa  rahim, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu diperbarui.
Secara biologis, anak yang lahir dari ibu pengganti melalui program sewa rahim adalah anak dari pasangan suami istri, meskipun bayi tersebut dilahirkan oleh wanita lain. Masalah hukum muncul karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari orang tua pendonor. Akibatnya, terdapat dua jenis ayah yang diakui: ayah yuridis dan ayah biologis.
Status hukum anak hasil sewa rahim menjadi tidak jelas, apakah anak tersebut diakui se- bagai anak dari orang tua pengganti atau dari orang tua pendonor. Peraturan hukum di Indo- nesia tentang anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menya- takan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status anak hasil sewa rahim dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berikut ( Salsabila., Fazalia Putri, 2023:11):
1. Anak yang Dilahirkan dari Ibu yang Sudah Menikah
Anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut.
Mengenai  hak  waris,  jika  anak  lahir  dari  ibu  pengganti  yang  sudah  menikah (dalam perkawinan yang sah), maka anak tersebut diakui sebagai anak sah. Hal ini  sesuai  dengan:  (1)  Pasal  42  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan  yang  sah."  (2)  Pasal  250  KUH  Perdata,  yang menyebutkan  bahwa "Anak  yang  lahir  atau  dibesarkan  selama  perkawinan  yang  sah  diakui  sebagai anak  suami."  Dengan  demikian,  anak  tersebut  berhak  mendapatkan  warisan penuh dari ibu pengganti dan suaminya.
2. Anak yang Dilahirkan dari Ibu yang Belum Menikah Dalam hal hak waris, jika anak yang lahir dari program sewa rahim adalah hasil dari ibu yang berstatus gadis atau janda, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan: (1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir sebagai anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya." (2) Pasal 287 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Anak tersebut tidak dapat mengklaim hubungan hukum dengan bapak biologisnya karena statusnya sebagai anak  zina."  Oleh  karena  itu,  anak  tersebut  hanya  berhak  menerima  warisan  dari ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hak waris dari bapak biologisnya.
Dalam perjanjian sewa rahim, ibu pengganti diharuskan untuk melepaskan hak asuh atas anak yang dilahirkan dan menandatangani perjanjian untuk menyerahkan haknya sebagai ibu sesuai  dengan  kesepakatan  awal  antara  kedua  belah  pihak  (Adinda  Akhsanal  Viqria, 2021:1703) Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, mereka  harus  melalui  proses  adopsi,  sehingga  anak  tersebut  akan  menjadi  anak  angkat. Secara  yuridis,  anak  hasil  sewa  rahim  adalah  anak  dari  ibu  pengganti  dan  suaminya, sementara secara genetik, anak tersebut adalah anak dari orang tua pendonor.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penulis  menyimpulkan bahwa  status hukum  anak  hasil sewa  rahim  menurut  hukum  perdata  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif:  dari  orang  tua pendonor dan dari status perkawinan ibu pengganti. Dari perspektif orang tua pendonor, jika mereka  ingin  memiliki  hubungan  hukum  dengan  anak  tersebut,  mereka  harus mengadopsinya dari ibu pengganti. Dari perspektif status perkawinan ibu pengganti, anak hasil sewa rahim akan dikategorikan sebagai berikut: (1) jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri (orang tua pengganti); (2) jika ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau sudah janda, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

## KESIMPULAN
Perjanjian sewa rahim di Indonesia dianggap tidak sah dan tidak dapat dilegalkan. Hal ini berdasarkan  Pasal  1320  kuhperdata  mengenai  syarat  sahnya  sebuah  perjanjian,  di mana syarat  objektifnya,  yaitu  sebab  yang  halal  tidak  terpenuhi.  Perjanjian  sewa  rahim  juga bertentangan dengan kesusilaan karena tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga bertentangan dengan ketertiban umum, karena dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat yang menyebabkan ibu pengganti dikucilkan.  Jika  ditinjau  dari  hukum  perdata,  status  hukum  anak  hasil  dari  sewa  rahim tergolong dalam beberapa kategori berikut: (1) Jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut (2) Jika ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan atau sudah janda, maka anak hasil sewa rahim ini dikatakan sebagai anak luar kawin (3) Jika orang tua pendonor ingin memiliki hubungan hukum dengan anak hasil dari sewa rahim, mereka harus mengadopsi anak tersebut dari ibu pengganti atau orang tua pengganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhimantara, I. B. (2018). Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Surrogate Mother . Jurnal Universitas Airlangga Notaire , 1 (1), 39-52. DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097
Al Munawar, S. A. H. (2004). Hukum Islam dan Pluralitas Sosial . Jakarta: Permadan Raehanul , B. (2017). Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita . Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi’I. Hamdani,  T.  (2020). Kajian  Yuridis  Kedudukan  Anak  yang  Dilahirkan  Dari  Sewa  Rahim Wanita  Lain  oleh  Pasangan  Suami  Istri .  Skripsi Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
Kennedy,  R.  (2019), Diskursus  Hukum  dan  Etika  Tentang  Praktik  Ibu  Pengganti  sebagai Perwujudan Hak Bereproduksi . Tesis Universitas Katolik Soegijapranata. Kenyatun.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Perjanjian  Surrogate  Mother  yang  Tertuang dalam Akta Notaris di Indonesia. LEX Renaissance , 5 (4), 974-990.
Makatika, B., Rumimpunu, D., & Muaja, H. S. (2023). Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lex Privatum , 11(2), 1- 12.
Prastiono, R. A. K. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudkan Sewa Rahim dalam Hukum Perdata di Indonesi . Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang. Ratman, D. (2017). Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia ?, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Ridlwan, M. B. (2017). Tinjauan Yuridis Terkait Rahim sebagai Objek Sewa Menyewa . Skripsi Fakultas Hukum UNNES.
Salsabila, F. P., Ayu, I. K., & Anadi, Y. R. (2023). Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata, DINAMIKA , 29 (1), 6766-6780. Sandi,  D.  K.  (2022).  Analisis  Yuridis  Perjanjian  Sewa  Rahim  ( Surrogate  Mother )  Menurut Hukum Islam. Jurnal Fatwa Hukum , 5 (4), 1-12. Satrio. 2005. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Viqria, A. A. Analisis Sewa Rahim ( Surrogate Mother ) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dharmasisya, 1 (4), 1693-1706.