## KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI

## Robi Amu

## Abstrak
Desersi  adalah  tidak  beradanya  seorang  militer  tanpa  izin  atasannya  langsung,  pada  suatu tempat  dan  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  dinas,  dengan  lari  dari  kesatuan  dan  meninggalkan dinas  kemiliteran,  atau  keluar  dengan  cara  pergi,  melarikan  diri  tanpa  ijin.  Hukum  pidada  militer merupakan  kumpulan  peraturan  tindak  pidana  yang  berisi  perintah  dan  larangan  untuk  menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana.Tindak  pidana  militer  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukumnya  yaitu militer.
Dalam hukum pidana  militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni  ( zuiver  militaire  delict )  dan  Tindak  pidana  militer  campuran  ( germengde  militaire  delict ). Tindak  pidana  desersi  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  secara  khusus  dilakukan  oleh  seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer
Kata kunci : Disersi, Pidana Militer Mirni, Pidana Militer Campuran

## Pendahuluan
Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak  pidana  semacam  ini  disebut  tindak  pidana  militer  murni  ( zuiver  militaire  delict ).  Tindak  pidana militer  murni  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  hanya  dilakukan  oleh  seorang  militer,  karena  sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM  dan  lain-lain.  Maksudya  tindak  pidana insubordinasi ini  adalah  seorang  bawahan  dengan tindakan  nyata  mengancam  dengan  kekerasan  yang  ditujukan  kepada  atasannya  atau  komandannya. Tindakan  nyata  itu  dapat  berbentuk  perbuatan  dan  dapat  juga  dengan  suatu  mimik  atau  isyarat.  Tindak pidana meninggalkan pos  penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. Maksudya: Penjaga yang  meninggalkan  posnya  dengan  semuanya,  tidak  melaksanakan  suatu  tugas  yang  merupakan keharusan  baginya  dimana  dia  tidak  mampu  menjalankan  tugasnya  sebagai  penjaga  sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  TNI  murni  militer  didasarkan  kepada  peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam  hukum  pidana  militer  termasuk  kejahatan  yakni:  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas  (desersi),  kejahatan-kejahatan  pengabdian,  kejahatan  pencurian,  penipuan,  dan  penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.
Tindak  pidana  militer  campuran  ( germengde  militaire  delict )  adalah  tindak  pidana  mengenai perkara  koneksitas  artinya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  sipil  dan militer  yang  dalam  hal  ini  dasarnya  kepada  undang-undang  militer  dan  KUH  Pidana.  Contoh:  tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.
Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi  adalah  tidak  beradanya  seorang  militer  tanpa  izin  atasannya  langsung,  pada  suatu  tempat  dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang ”Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.
Tindak  pidana  desersi  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  secara  khusus  dilakukan  oleh seorang  militer  karena  bersifat  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  undang-undang  khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: Pertama, Diancam karena  desersi,  militer:  (a).  yang  pergi  dengan  maksud  menarik  diri  untuk  selamanya  dari  kewajiban- kewajiban  dinasnya,  menghindari  bahaya  perang,  menyebrang  ke  musuh  atau  memasuki  dinas  militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (b). yang karena salahnya atau dengan sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin  dalam  waktu  damai  lebih  lama  dari  30  (tiga  puluh)  hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (c). yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin  dan  karenanya  tidak  ikut  melaksanakan  sebagian  atau  seluruhnya  dari  suatu  perjalanan  yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai,  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimum  dua  tahun  delapan  bulan.  Ketiga,  Desersi  yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana pencara maksimum delapan tahun enam bulan.
Setelah  mencermati  substansi  rumusan  pasal  tersebut  mengenai  ketentuan  cara  bagi  seorang prajurit  untuk  menarik  diri  dari  pelaksanaan  kewajiban  dinas,  bahwa  hakikat  dari  tindak  pidana  desersi harus  dimaknai  bahwa  pada  diri  anggota  TNI  yang  melakukan  desersi  harus  tercermin  sikap  bahwa  ia tidak ada lagi keingginanya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang  karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  ijin  dan  tanpa  ada  suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
Hal  tersebut  dapat  saja  terealisasi  dalam  perbuatan  yang  bersangkutan  pergi  meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu  minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk  selama-lamanya.  Bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seorang  anggota  militer  dituntut kesiapsiagaannya  ditempat  dimana  seharusnya  berada,  tanpa  ia  sukar  dapat  diharapkan  padanya  untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.
Tindakan-tindakan  ketidakhadiran anggota  militer  pada  suatu tempat  untuk  menjalankan  tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.
Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban- kewajiban  dinasnya,  secara  sepintas  perbuatan  tersebut  menunjukkan  bahwa  anggota  militer  yang melakukan  desersi  (petindak)  itu  tidak  akan  kembali  ke  tempat  tugasnya  yang  harus  ditafsirkan  bahwa pada  diri  anggota  militer  tersebut  terkandung  kehendak  bahwa  dirinya  tidak  ada  lagi  keingginan  untuk tetap berada dalam dinas militer.
Tindak  pidana  militer  yang  diatur  di  dalam  KUHPM  dibagi  menjadi  dua  yaitu  tindak  pidana militer murni (Zuiver Militaira Delict) dan tindak pidana militer campuran (Gemengde Militerire Delict). Tindak pidana militer murni (Zuiver Militaira Delict) . Tindak pidana militer murni hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh pasal 73 KUHPM yaitu : diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang  dengan  sengaja  :  Ke-1  :  (di  ubah  dengan  undang-undang  39  tahun  1947)  menyerahkan  kepada musuh atau membuat atau membiarkan perpindah dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yamh diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, atau angkatan darat, angkatan laut, atau suatu bagian  dari  padanya,  tanpa  melakukan  segala  sesuatu  untuk  itu  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  atau dituntut  oleh  kewajiban  dari  dia  dalam  keadaan  itu.  Tindak  pidana  militer  campuran.  Tindak  pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannnya, hanya perbuatan itu berada dalam perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukumannya yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

## Bentuk-bentuk desersi
Bentuk-bentuk  desersi,  disebutkan  disebutkan  dalam  buku  Badan  Pembinaan  Hukum  TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu:
Pertama,  Bentuk  desersi  murni,  yaitu  desersi  karena  tujuan  antara  lain:  (a). Pergi  dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan  kembali  lagi  ke  tempat  tugasnya.  Dari  suatu  kenyataan  bahwa  pelaku  telah  bekerja  pada  suatu jawatan  atau  perusahaan  tertentu  tanpa  suatu  perjanjian  dengan  kepala  perusahaan  tersebut  bahwa pekerjaan  itu  bersifat sementara  sebelum  ia  kembali  ke  kesatuannya.  Bahkan jika  si pelaku  itu  sebelum pergi  sudah  mengatakan  tekadnya  kepada  seorang  teman  dekatnya  tentang  maksudnya  itu,  kemudian tidak  lama  setelah  pergi  ia  ditangkap  oleh  petugas,  maka  kejadian  tersebut  sudah  termasuk  kejahatan desersi.  Dari  kewajiban-kewajiban  dinasnya,  maksudnya  jika  pelaku  itu  pergi  dari  kesatuannya,  dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi. (b). Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer  yang  kepergiannya  itu  dengan  maksud  menghindari  bahaya  dalam  pertempuran  dengan  cara melarikan  diri,  dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan,  tindakan  yang  demikian  dapat  dikatakan  sebagai desersi dalam waktu perang. (c). Pergi dengan  maksud  menyeberang ke  musuh. Untuk  menyeberang  ke musuh  adalah  maksud  atau  tujuan  dari  pelaku  untuk  pergi  dan  memihak  pada  musuh  yang  tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergianya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi  memihak  musuh),  maka  pelaku  telah  melakukan  desersi.  (d). Pergi  dengan  tidak  sah  memasuki dinas  militer  asing.  Pengertian  memasuki  dinas  militer  apabila  tujuan  pelaku  bermaksud  memasuki kekuasaan  lain  pasukan,  laskar,  partisan  dan  lain  sebagainya  dari  suatu  organisasi  pembrontak  yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.
Kedua,  Bentuk  desersi  karena  waktu  sebagai  peningkatan  kejahatan  dari  ketidakhadiran  tanpa ijin, yaitu: (a). Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau  dengan  sengaja  dalam  waktu  damai  selama  30  hari  berlanjut.  (b). Tidak  hadir  dengan  tidak  sah karena  kesalahannya,  lebih  lama  dari  4  (empat)  hari  dalam  masa  perang,  contoh  seorang  militer  yang melakukan  kejahatan  ketidakhadiran  dengan  sengaja  disaat  Negara  dalam  keadaan  sedang  perang  atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.
Ketiga, Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87  ayat  (1)  ke-3,  umumnya  termasuk  dalam  pengertian  Pasal  85  ke-2  ditambah  dengan  adanya  unsur kesengajaan dari si pelaku.
Ada  empat  macam  cara  atau  keadaan  yang  dirumuskan  sebagai  bentuk  desersi  murni  yaitu: Pertama,  Anggota  militer  yang  pergi  dengan  maksud  ( oogmerk )  untuk  menarik  diri  selamanya  dari kewajiban-kewajiban  dinasnya;  Kedua,  Anggota  militer  yang  pergi  dengan  maksud  untuk  menghindari bahaya  perang;  Ketiga,  Anggota  militer  yang  pergi  dengan  maksud  untuk  menyeberang  ke  musuh;  dan
Keempat,  Anggota  militer  yang  pergi  dengan  maksud  untuk  memasuki  dinas  militer  pada  suatu  negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk tiu.
Pengertian  pergi  ditegaskan  dalam  Pasal  95  KUHPM  yaitu  perbuatan  menjauhkan  diri  dari, ketidakhadiran  pada  atau  membuat  diri  tertinggal  untuk  sampai  pada  suatu  tempat  atau  tempat-tempat dimana  militer  itu  seharusnya  berada  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban  dinas  yang  ditugaskan kepadanya;  yang  disebut  dengan  ketidakhadiran  adalah  tidak  hadir  pada  tempat  atau  tempat-tempat tersebut.  Unsur  bersifat  melawan  hukum  yang  tersirat  dalam  Pasal  87  KUHPM  di  atas  jika  dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan pergi ( verwijderen ) adalah perbuatan- perbuatan: Pertama, Menjauhkan diri dari ( zich verwijderen ); Kedua, Menyembunyikan diri dari; Ketiga, Meneruskan ketidakhadiran pada; atau Keempat, Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat  atau  tempat-tempat  dimana  militer  itu  seharusnya  berada  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.
Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat. Unsur bersifat melawan hukum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 hanya  secara  tersirat  dirumuskan  yang  dapat  disimpulkan  dari  salah  satu  maksud  tersebut  adalah: Menjauhkan  diri  dari  ( zich  verwijderen );  Menyembunyikan  diri  dari;  dan  Meneruskan  ketidakhadiran yang terkandung bagi pelaku dan harus dikaitkan dengan perbuatan kepergiannya itu.
Seorang  anggota  militer  yang  bermaksud  menarik  diri  untuk  selamanya  dari  kewajiban- kewajiban  dinasnya,  menghindari bahaya  perang,  selama  maksud  tersebut  berada  pada hati  sanubarinya sendiri,  tidak  diwujudkan  dengan  suatu  tindakan  yang  nyata,  maka  selama  itu  maksud  tersebut  belum dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum.  Demikian  juga  perbuatan  ”pergi”, belum  tentu  sudah  merupakan  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum,  jika  kepergian  itu  tanpa  ijin, sudah jelas sifat melawan hukumnya terdapat pada kata-kata ”tanpa ijin”, namun jika kepergian itu sudah mendapat  ijin  (misalnya  cuti)  maka  kepergian  itu  tidak  bersifat  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu,  baru setelah  maksud  tersebut  diwujudkan  secara  nyata  dalam  suatu  tindakan  (dalam  hal  kepergiannya  itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya keran sudah  mendapatkan  ijin  cuti,  tetapi  ternyata  kemudian  anggota  militer  tersebut  bermaksud  untuk  tidak akan  kembali lagi  untuk  selamanya  ke  tempat  tugasnya,  perbuatan  tersebut  sudah  merupakan  perbuatan melawan  hukum  walaupu  kepergiannya  itu  ”dengan  ijin”  dan  sekaligus  tindakan  atau  perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.
Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa  izin  dalam  waktu  damai  lebih lama  dari  30  (tiga  puluh)  hari,  dalam  waktu  perang lebih  lama  dari  empat  hari.  Berdasarkan  pasal  ini  dapat  dipahami  bahwa  sebagai  batas  tindak  pidana
desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya  adalah  penjara  dan  pemecatan  dari  anggota  militer,  karena  terdapat  ancaman  pidana  dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya satu hari  maka  belum  bisa  dikatakan  sebagai tindak  pidana  desersi tetapi  disebut tidak  hadir  tanpa  ijin  yang dapat  diselesaikan  secara  hukum  disiplin  militer  (misalnya  karena  keterlambatan  hadir  dalam  kesatuan militer. Tidak hadir tanpa ijin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan  ketidakhadiran  itu  dihitung  mulai  tidak  hadir  saat  apel,  atau  pada  saat  dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan deseri yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.
Terhadap  anggota  TNI  yang  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin  perbuatannya  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  5  UU  No.26  Tahun  1997  tentang  Disiplin Militer  (selanjutnya  disingkat  dengan  UU  Disiplin  Prajurit  TNI).  Pasal  5  UU  Disiplin  Prajurit  TNI, menegaskan,  ”Pelanggaran  disiplin  prajurit  adalah  ketidaktaatan  dan  ketidakpatuhan  yang  sungguh- sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit”.
Pelanggaran  disiplin  anggota  TNI  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  UU  Disiplin  Prajurit  TNI meliputi  pelanggaran  hukum  disiplin  murni  dan  pelanggaran  hukum  disiplin  tidak  murni.  Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah  kedinasan  atau  peraturan  kedinasan  atau  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong  dan  sepatu  tidak  disemir.  Jenis  hukuman  untuk  pelanggaran  ini  berupa  hukuman  disiplin prajurit  berupa  tindakan  fisik  atau  teguran  lisan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan  mencegah terulangnya  pelanggaran  ini  seperti push  up dan  lari  keliling  lapangan.  Sedangkan  pelanggaran  hukum disiplin  tidak  murni  adalah  setiap  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  sedemikian  ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  tinggi  Rp.6.000.000  (enam  juta  rupiah),  perkaranya  sederhana  dan mudah  pembuktiannya  serta  tindak  pidana  yang  terjadi  tidak  akan  mengakibatkan  terganggunya kepentingan  TNI  atau  kepentingan  umum,  contohnya:  Penganiayaan  ringan  yang  tidak  menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan.  Jenis  hukuman  untuk  pelanggaran  ini  berupa hukuman  disiplin  prajurit  berupa  penahanan  ringan  paling  lama  selama  14  (empat  belas  hari)  atau
penahanan  berat  paling  lama  21  (dua  puluh  satu  hari).  Pihak  yang  berhak  menjatuhkan  semua  jenis hukuman  disiplin  kepada  setiap  anggota  TNI  yang  berada  di  bawah  wewenang  komandonya  adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

## Disersi Dalam Hukum Pidana Militer
Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.
Pertama,  Maksimum  diancam  pidana  yang  diteapkan  dalam  Pasal  86  dan  Pasal  87  tersebut diduakalikan:
1) Apabila  ketika  melakukan  kejahatan  itu  belum  lewat  lima  tahun,  sejak  petindak  telah  menjalani seluruhnya  atau  sebahagian  dari  pidana  yang  dijatuhkan  kepadanya  dnegan  putusan  karena melakukan  desersi  atau  dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  dengan  tanpa  ijin  atau  sejak pidana  itu  seluruhnya  dihapuskan  baginya,  atau  apabila  ketika  melakukan  kejahatan  itu  hak  untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
2) Apabila  dua  orang  atau  lebih,  masing-masing  untuk  diri  sendiri  dalam  melakukan  salah  satu kejahatan-kejahatan  tersebut  dalam  Pasal  86  dan  87,  pergi  secara  bersama-sama  atau  sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
3) Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
4) Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
5) Apabial dia pergi ke atau di luar negeri.
6) Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kenderaan yang termasuk pada angkatan perang.
7) Apabila dia melakukan  kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.
Kedua, Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi  dengan  dua  atau  lebih  keadaan-keadaan  dalam  ayat  (1)  nomor  1  s/d  7,  maka  maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. Maksud dari pasal di atas  adalah  pemberatan.  Pemberatan  dimaksud  Pasal  88  ayat  (1)  nomor  1  KUHPM  lazim  disebut perulangan  atau recidive yakni  si  pelaku  sudah  pernah  dijatuhi  hukuman  oleh  hakim  karenamelakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau  tidak  hadir  dengan  tidak  sah  dilakukannya  dengan  sengaja.  Perbuatan  itu  baru  dapat  dikatakan pengulangan  apabila  masa  kadaluarsa  dari  kejahatan  itu  belum  habis.  Tenggang  masa  kadaluarsa ( verjaring ) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran
berat;  dua  tahun  untuk  pelanggaran  ringan;  dan  lima  tahun  untuk  pelanggaran  ringan.  Khusus  untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.
Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama  antara  para  pelaku,  baik  yang  dilakukan  secara  sadar  atau  secara  tidak  sadar  dan  tidak  perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat  (1)  nomor  3  KUHPM  diberikan  apabila  yang  memerlukan  kejahatan  dengan  sengaja  tidak  hadir dengan  tidak  sah  bagi  seseorang  anggota  militer  yang  memegang  pimpinan.  Anggota  militer  yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.
Pemberatan  dimaksud  Pasal  88  ayat  (1)  nomor  4  KUHPM  bagi  anggota  militer  yang  sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti  melaksanakan  dinas  lebih  luas  daripada  pengertian  sedang  melaksanakan  tugas.  Hal  yang  juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke laur negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke laur wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu  dilakukan  dengan  membawa  perahu  atau  kapal,  pesawat  terbang,  atau  kendaraan-kendaraan  yang termasuk  kepunyaan  TNI.  Kajahatan  ini  mungkin  suatu  perbuatan  yang  merupakan  rangkaian  tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan  dimaksud  Pasal  88  ayat  (1)  nomor  7  KUHPM  di  atas  ialah  kejahatan  tersebut  dilakukan dengan  membawa  binatang,  senjata  atau  mesiu  yang  seharusnya  digunakan  untuk  kepentingan  TNI. Binatang  yang  dimaksud  di  sini  yaitu  binatang-binatang  yang  bisa  digunakan  untuk  kepentingan  TNI misalnya  kuda,  anjing,  merpati  pos,  dan  lain-lain  yang  dianggap  penting  untuk  membantu  peperangan dalam situasi medan yang sulit.
Sementara  maksud  pada  ketentuan  Pasal  88  ayat  (2)  KUHPM  menentukan  hal  yang  lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal  88  ayat  (2)  KUHPM  ini  diduakalikan.  Hal  yang  memberatkan  itu  apabila  si  pelaku  melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.
Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan  bukan  merupakan  pelanggaran  disiplin  sehingga  untuk  penyelesaian  tidak  bisa  diselesaikan  melalui hukum  disiplin  militer  melainkan  harus  diselesaikan  melalui  sidang  pengadilan.  Oleh  karena  itu  yang berhak  mengadili  tindak  pidana  desersi  adalah  Hakim  Militer  dalam  Sistim  Peradilan  Pidana  Militer, dimana  bentuk  penjatuhan  pidana  militernya  terdapat  di  dalam  Pasal  6  KUHPM  yaitu  berupa  pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni:
pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  haknya  untuk  memasuki  TNI;  penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).
Bagi  anggota  TNI  yang  terlibat  masalah  perdata  (baik  sebagai  tergugat  maupun  penggugat) maka  untuk  penyelesaiannya  melalui  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum,  dan  apabila  yang dihadapi  adalah  masalah  yang  ada  hubungan  dengan  perceraian  maupun  waris  menurut  hukum  islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. Mengenai gugatan tata usaha militer, apabila ada orang atau badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  atas  dikeluarkannya  suatu  keputusan  yang  dikeluarkan badan  atau  pejabat  tata  usaha  militer  maka  sesuai  dengan  hukum  acara  tata  usaha  militer  pada  Bab  V Pasal  265  UU  No.31  tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer,  gugatan  diajukan,  ke  Pengadilan  Militer Tinggi, namun sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Militer tersebut belum terwujud, karena belum  ada Peraturan Pemerintahnya.
Unsur-unsur  tindak  pidana  desersi  dalam  ketentuan  Pasal  87  ayat  (1)  ke-2  KUHPM  yang ditegaskan  berikut:  “yang  karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima)  unsur  tindak  pidana  desersi,  yaitu:  Pertama,  Militer;  Kedua,  Dengan  sengaja; Ketiga,  Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin; keempat, Dalam masa damai; dan Kelima, Lebih lama dari tiga puluh hari.
Terhadap  unsur-unsur  tersebut  di  atas  terdapat  pengertian  bahwa  unsur:  Militer  maksudnya Pertama,  Menurut  Pasal  46  KUHPM  ialah  mereka  yang  berkaitan  dinas  secara  sukarela  pada  Angkatan Perang  yang  diwajibkan  berada dalam  dinas secara  terus  menerus  dalam  tenggang  waktu  dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka  berada  dalam  dinas.  Kedua,  Baik  militer  sukarela  maupun  militer  wajib  adalah  merupakan yustisiabel  peradilan  militer  yang  berarti  kepada  mereka  dapat  dikenakan  atau  diterapkan  ketentuan- ketentuan  hukum  pidana  militer  di samping  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana umum,  termasuk  di  sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI. Ketiga, Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan  angkatan  perang  dari  suatu  Negara.  Keempat,  Bahwa  seorang  militer  ditandai  dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dangan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.
Dengan sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( dolus ) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian  maupun  penafsirannya  secara  khusus,  tetapi  penafsiran  “Dengan  sengaja  atau  kesengajaan” disesuaikan  dengan  perkembangan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  oleh  karena  itu  terdapat  banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
Melakukan  ketidakhadiran  tanpa  ijin.  Bahwa  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  ijin  berarti  tidak hadir  di  kesatuan  sebagaimana  lazimnya  seorang  anggota  TNI  antara  lain  didahului  dengan  apel  pagi,
melaksanakan tugastugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.
Dalam waktu damai. Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota  TNI  melakukan  ketidakhadiran  tanpa ijin  itu  Negara  Republik  Indonesia  dalam  keadaan  damai atau  kesatuannya  tidak  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  KUHPM  yaitu perluasan dari keadaan perang.
Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturutturut lebih dari waktu tiga puluh hari.
Perbuatan  dengan  sengaja  menarik  diri  dari  kewajiban-kewajiban  dinas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  90  KUHPM  yaitu:  dengan  akal  bulus  atau  suatu  rangkaian  karangan  bohong,  menarik  diri dari kewajiban untuk sementara waktu; menarik diri untuk selamanya; dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai.  Sedangkan  perbuatan  pemalsuan  surat  cuti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  91  KUHPM adalah: perbuatan memalsu surat cuti; perbuatan menuruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama  palsu;  dan  surat  cuti  itu  dipakai  sendiri  atau  dipakai  oleh  orang  lain.  Militer  yang  sengaja menggunakan  pas  jalan,  kartu  keamanan,  perintah  jalan,  surat  cuti,  dari  orang  lain,  seolah-olah  dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana pencara maksimum dua tahun. Sehubungan dengan  Pasal  91  KUHPM  dan  Pasal  92  KUHPM  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  93  KUHPM  bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267,  Pasal  268,  atau  Pasal  270  KUH  Pidana  dilakukan  oleh  militer  dalam  waktu  perang,  untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa  izin  atasannya  langsung,  pada  suatu  tempat  dan  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  dinas,  dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.  Hukum  pidada  militer  merupakan  kumpulan  peraturan  tindak  pidana  yang  berisi  perintah  dan larangan  untuk  menegakan  ketertiban  hukum  dan  apabila  perintah  dan  larangan  itu  tidak  ditaati  maka diancam dengan hukuman pidana.Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Moh.  Faisal  salam,  2001. Hukum  acara  pidana  dalam  teori  dan  praktek ,  Mandar  maju, Bandung.
-----------------------, 2006. Hukum pidana militer di indonesia , Mandar maju, Bandung.
R. susilo, 1986. Hukum Pidana Bagian Delik-Delik Khusus , Bina Cipta, Jakarta.
Rena Yulia2009. Viktimologi , Garaha Ilmu, Bandung.
Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wirjono projodikoro, 2003. Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia , Refika Aditama, Bandung.