ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## HUKUM ISLAM MENINJAU PENARIKAN KEMBALI HADIAH LAMARAN SETELAH PERCERARIAN DARI SEGI ‘URF MASYARAKAT
Submitted : August 2021 Revised : October 2021 Published: November 2021
Makki Lazuardi 1 ,  Nur Hanifansyah 2 1,2 Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah makkilazuardi000@gmail.com 1 , imtiyaz.publisher@gmail.com 2
Abstrak : Desa Jaddih merupakan desa yang memiliki adat seserahan sebelum akad nikah,  namun  biasanya  pasangan  yang  sudah  bercerai  biasanya  ingin  meminta kembali  seserahan  yang  sudah  diberikan,  metoda/pendekatan  yang  digunakan adalah  kualitatif  yang  diperinci  terhadap  suatu  individu  atau  kelompok  tertentu penelitian  ini  selanjutnya  akan  dianalisa  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif yang kemudian dirangkai menggunakan metode Deduktif. Kesimpulaan bahwa adat menarik kembali seserahan yang diberikan bertentangan dengan ketetapan hukum Islam.
Kata Kunci: Hadiah Lamaran, ‘Urf, Perceraian.
Abstract : Jaddih Village is a village that has a custom of handing over before the marriage ceremony, but usually divorced couples usually want to ask for the gift that has been given back, the method/approach used is qualitative which is detailed for an individual or a particular group. This research will then be analyzed using techniques  descriptive  which  is  then  arranged  using  the  Deductive  method.  The conclusion that adat takes back the offerings given is contrary to the provisions of Islamic law.
Keywords: Proposal Gift, 'Urf, Divorce.

## A. Pendahuluan
Sudah lumrah dikalangan umat manusia, bahwasanya setiap manusia diciptakan  untuk  berpasangan  dengan  yang  lainnya,  bukan  hanya  untuk melengkapi hidup satu sama lain, tapi juga untuk menurunkan keturunan yang kelak  akan  semakin  melengkapi  kehidupan  sepasang  manusia  tersebut  dan membahagiakan  mereka.  Dan  Islam  telah  mengatur  sedemikian  rupa  agar terkendali dan terjaga dengan mengikat hubungan pasangan tersebut didalam janji perkaawinan ang diatur dalam Syariat Allah subhanahu wata’ala.
Namun  sekalipun  begitu  Pernikahan  tidak  menjamin  keharmonisan
sebuah rumah tangga, banyak problematika yang terkadang dihadapi sepasang kekasih  tersebut  yang  berakhir  dengan  perceraian,  dan  Islampun  telah mengatur  hal  hal  yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut  sebagai  langkah antisipasi  jikalau sebuah pasangan tidak berhasil menemukan titik harmonis antara keduanya.
Maka  ada  banyak  cara  yang  masyarakat  lakukan  untuk  menguatkan ikatan  pernikahan  mereka  salah  satunya  dengan  memberi  barang  pemberian sebelum  pertunangan  yang  disebut  Seserahan  atau  yang  dikenal  oleh masyarakat  Jaddih,  Madura  diebut  tradisi Bhan-Ghiban yang  juga  biasa dikenal  dengan  istilah  Seserahan,  Hal  ini  mereka  yakini  sebagai  simbol tanggung jawab calon suami terhadap wanita yang akan dinikahinya 1 .
Pemberian barang atau Bhan-ghibhan ini merupakan salah satu syarat yang berlaku di masyarakat setempat sebelum menikah, karena dengan adanya barang Bhan-ghibhan maka pihak laki-laki telah benar-benar ingin  menikah dan  sanggup  menanggung  segala  tanggung  jawab  rumah  tangganya  kelak. Adapun  jika  tidak  memberikan  barang Bhan-ghibhan juga  tidak  apa-apa melainkan  dalam  level  terendah  mereka  akan  dijadikan  bahan  pembicaraan masyarakat sekitar 2 .
Dan  jika  kedua  mempelai  berseteru  hingga  sampai  pada  titik perceraian,  maka  biasanya  suami  menarik  kembali  seserahan  atau Bhan- Ghiban yang telah diserahkan kepada isterinya, entah itu dari kemauan sang suami atau pun sang isteri.
Hal ini sudah menjadi sebuah adat bagi masyarakat setempat, sehingga amat  menarik  untuk  diteliti  dan  ditelaah  menggunakan  hukum  Islam khususnya  menggunakan  dalil-dalil shar’iyah yaitu ‘Urf. Terkait  mengenai praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan karena  perceraian  yang  terjadi  di daerah tersebut. Padahal dalam beberapa tulisan seperti: Amirul Makhali 3 dan Jumianti 4 Tidak  seharusnya  menarik  kembali  barang  yang  telah  diberikan,
1 Thoyib, Wawancara , Desa Jaddih, 03 Juni 2020.
2 Thoyib, Wawancara , Desa Jaddih, 03 Juni 2020
3 Lihat: Amirul Makhali, “Tinjauan ’Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019),
4 Lihat: Jumianti, “Tradisi Beghembeh dalam Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau)..
karena  hukum  menarik  kembali  hadiah  adalah  makruh,  sekalipun  itu  sudah menjadi tradisi atau adat setempat.
‘ Urf sendiri ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi  tradisinya  baik  berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat 5 . Definisi ini menunjukkan bahwa adat  ini  mencakup  hal  yang  cukup  luas  seperti  kebiasaan  seseorang  dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan- permasalahan  yang  menyangkut  orang  banyak  yaitu  sesuatu  yang  berkaitan dengan hasil pemikiran baik dan buruk 6 . Sedangkan menurut para ulama fiqh , ‘Urf ialah  kebiasaan  mayoritas  kaum  baik  dalam  perkataan  atau  perbuatan 7 . Dari  pembahasan  diatas  bisa  disimpulkan  bahwa  fokus  penelitian  kali  ini adalah  pengertian  dari  praktek Bhan-Ghiban itu  sendiri,  beserta  bagaimana Islam memandang praktek tersebut melalui prespektif ‘Urf .
Peneliti  juga  ingin  mengetahui  bagaimana  dan  apa  pengertian  dari praktek Bhan-Ghiban ,  juga  bagaimana  Islam  memandang  praktek  tersebut melalui prespektif ‘Urf .

## B. Metode
Berdasarkan fokus penelitian dan subyek yang akan diteliti, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Studi  kasus  adalah  suatu  model  penelitian  kualitatif  yang  terperinci  tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan  suatu  model  yang  bersifat  komprehensif,  intens,  terperinci  dan mendalam  serta  lebih  diarahkan  sebagai  upaya  untuk  menelaah  masalah- maslah  atau  fenomena  yang  bersifat  konteporer  (berbatas  waktu).    Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa dan meninjau praktik penarikan barang pemberian  yang  terjadi  di  Desa  Jaddih  Socah  Bangkalan  Madura, menggunakan hukum Islam lebih khususnya dengan dalil shar’iyah yaitu ‘Urf .
5 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul Fiqh (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).
6 Nasroen Harun, Ushul Fiqh , vol. I (Jakarta: Logos, 1996).
7 Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al ‘Urf wa al Adah fi ra’yi al Fuqaha’ (Mesir: Dar al Fikri al Arabi., t.t.).

## C. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi  Praktik  Penarikan  Barang  Bhan-ghibhan  oleh  Suami  karena Perceraian
Barang Bhan-ghibhan ialah segala sesuatu yang berbentuk materi baik itu  barang  bergerak  atau  barang  yang  tidak  bergerak  yang  dibawa  calon pengantin laki-laki untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai kebutuhannya kelak setelah menikah 8 .
Barang Bhan-ghibhan yang ada di Desa Jaddih biasanya berbentuk alat perkakas rumah tangga, seperti dipan (tempat kasur), almari, kursi, kulkas dan alat dapur. Barang Bhan-ghibhan juga ada yang berbentuk busana bagi calon pengantin  perempuan  dan  seperangkat  perhiasan  yang  diberikan  pada  calon pengantin perempuan sebagai kebutuhannya.
Barang Bhan-ghibhan yang  diberikan  laki-laki  pada  calon  istrinya merupakan sebuah simbol bahwa laki-laki tersebut siap dan mampu menafkahi segala kebutuhan istri setelah menikah. Hal  ini merupakan sebuah adat  yang masih  dipegang  oleh  sebagian  masyarakat  Desa  Jaddih.  Adapun  waktu pemberiannya ialah sebelum akad nikah dilaksanakan, sehingga barang Bhan- ghibhan ini tidak termasuk mahar atau mas kawin, karena pemberian barang Bhan-ghibhan tersebut maka timbullah akibat sebagi berikut:
a Bahwa satu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lain
b Mulai  timbulnya  pergaulan  tertentu  antara  calon  menantu  laki-  laki dengan kedua orang tua perempuan tersebut
c Pihak perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain 9 .
Dalam  hukum  Islam  tidak  pernah  dijelaskan  ketentuan  mengenai barang Bhan-ghibhan , juga tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Akan  tetapi  hal  ini  merupakan  salah  satu  adat  dari  kebanyakan  masyarakat Madura  yang  masih  memegang  teguh  kebiasaan  tersebut.  Adapun  syarat  sah seseorang dalam pernikahan sesuai hukum Islam ialah:
a. Calon  mempelai  laki-laki  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya pernikahan.
8 Irsyad, Wawancara, Desa Jaddih, 05 Desember 2020.
9 Irsyad, Wawancara, Desa Jaddih, 05 Desember 2020.
b. Calon mempelai perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
c. Wali  dari  mempelai  perempuan  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat sahnya pernikahan.
d. Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan
e. Sigat yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
Dari beberapan hal tersebut sebuah pernikahan dianggap sah dalam hukum  Islam,  sekalipun  tidak  terdapat  pemberian  barang Bhan-ghibhan . Akan  tetapi  pada  masyarakat  Madura  pemberian  barang Bhan-ghibhan hanyalah sebuah adat seseorang dalam memegang teguh hukum adat yang dahulu  terdapat  ketentuan  pemberian  barang Bhan-ghibhan sebelum pernikahan.
Proses  pemberian  barang Bhan-ghibhan dilaksanakan  sebelum  akad nikah  berlangsung,  biasanya  sekitar  seminggu  sebelumnya,  dalam  acara  ini terdapat  serah  terima  antara  pihak  laki-laki  yang  memberikan  barang Bhan- ghibhan terhadap perempuan yang akan dinikahinya.
Barang Bhan-ghibhan merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam pernikahan di Desa Jaddih, karena menyangkut kesungguhan seorang laki-laki menikahi  perempuan  dan  mampu  membiayai  kebutuhannya  kelak.  Adapun kapan adanya barang Bhan-ghibhan awal mula dilakukan di Desa Jaddih tidak diketahui secara pasti adat ini telah ada sejak lama di desa tersebut hingga saat ini.
Barang Bhan-ghibhan ini telah ada sebelum Indonesia merdeka, artinya sebelum  tahun  1945  telah  terjadi  adat  ini,  yaitu  pemberian  barang Bhan- ghibhan terhadap  perempuan  yang  akan  dinikahi. 10 Akan  tetapi  terdapat perbedaan  dalam  segi  bentuk  yang  diberikan.  Pada  pemberian  barang Bhan- ghibhan sebelum  Indonesia  merdeka  calon  pengantin  laki-laki  memberikan barang Bhan-ghibhan yang  di  dalamnya  terdapat  barang  wajib  yaitu  dipan (tempat kasur), almari dan kursi yang akan dipergunakan bersama-sama setelah nikah.
Dilihat dari segi manfaat dan nilai jual, barang Bhan-ghibhan di Desa
10 Musowono, Wawancara , Desa Jaddih, 07 Desember 2020.
Jaddih memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan mahar atau mas kawin.  Salah  satu  contohnya  Bapak  Thoyib  yang  menikah  pada  tahun  1991, beliau  memberikan  barang Bhan-ghibhan lebih  mahal  dibandingkan  dengan nilai mahar atau mas kawin yang diberikan, yaitu Bhan-ghibhan yang berupa barang ditaksir sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih, sedangkan mahar dengan  nilai  Rp.  500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah),  hal  ini  memiliki perbandingan 2:1. 11
Pada sekitar tahun 1980, barang Bhan-ghibhan diserahkan dengan cara di  bopong  dengan  gotong  royong  oleh  masyarakat,  dari  kediaman  laki-laki menuju kediaman perempuan yang akan dinikahi dengan calon pengantin laki- laki dibopong di dalam tandu layaknya seorang raja. Berbeda dengan sekarang yang sarana transportasi lebih memudahkan masyarakat dalam kehidupannya, mereka  membawa  barang Bhan-ghibhan menggunakan  truck  ataupun  mobil yang  memilik  bak  terbuka,  dengan  diiringi  oleh  arak-arakan  motor dibelakangnya. Hal ini merupakan sebuah pesta pelepasan lajang dari laki-laki tersebut yang biasa dirayakan oleh teman-teman dan kerabatnya. 12
Pemberian  barang Bhan-ghibhan merupakan  salah  satu  usaha  pihak laki-laki  sebelum  pernikahan  berlangsung.  Hal  ini  bisa  dikatakan  sebagai tanggung  jawab  permulaan  seorang  laki-laki  terhadap  istrinya  kelak. 13
Sekalipun  pada  akhirnya  suami  dan  istri  melakukan  peranannya  masing- masing  setelah  menikah  di  dalam  rumah  tangga  mereka  untuk  mewujudkan kebahagiaan,    tak    bisa  dipungkiri    tidak    sedikit  pasangan  suami  istri  yang kandas  pada  perjalanan  pernikahannya.  Hal  ini  dapat  dipicu  dari  berbagai permasalahan contohnya masalah ekonomi ataupun perbedaan pendapat yang akhirnya perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka.
Di  Desa  Jaddih  Kecamatan  Socah  Kabupaten  Bangkalan,  perceraian masih  dianggap  tabu  bagi  mayoritas  warga  setempat,  karena  kebanyakan perceraian  terjadi  karena  adanya  masalah  yang  timbul  berupa  perselisihan antara suami istri tersebut. Selain itu, apabila terjadi sebuah perceraian di Desa Jaddih  maka  pihak  laki-laki  menarik  barang Bhan-ghibhan yang  pernah
11 Thoyib, Wawancara , Desa Jaddih, 07 Desember 2020.
12 Musowono, Wawancara, Desa Jaddih, 07 Desember 2020 .
13 Suwito, Wawancara, Desa Jaddih, 08 Desember 2020.
diberikan pada istrinya sebelum menikah dahulu.
Penarikan barang Bhan-ghibhan tersebut dilaksanakan setelah mereka resmi  bercerai  dan  mengantongi  sertifikat  dari  pengadilan  agama  setempat. Apabila sebelum resmi bercerai akan tetapi pihak suami menarik barang Bhan- ghibhan maka  pemuka  agama  setempat  (mudin)  akan  mencegah  perbuatan suami  tersebut.  Penarikan  barang Bhan-ghibhan ini  dilakukan  setelah  pihak laki-laki  dan  pihak  perempuan  bermusyawarah  membahas  mengenai  barang mana saja  yang akan ditarik kembali oleh pihak laki- laki. 14 Pasangan suami istri lebih menjaga privasi sehingga dalam proses musyawarah tidak melibatkan perangkat  desa  yang  dianggap  sebagai  penenggah. 15 Penarikan  ini  hanya berlaku pada mereka yang pernah memberikan barang Bhan-ghibhan terhadap istrinya sebelum pernikahannya terdahulu.
Dari kejadian  yang pernah ada, mereka  yang bercerai dan melakukan praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan kebanyakan  pihak  laki-laki mendapatkan dipan  (tempat  kasur), kursi/sofa dan alamari selebihnya seperti perkakas dapur, busana dan perhiasan biasannya akan tetap dimiliki oleh pihak perempuan. 16 Praktik tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan  di Desa Jaddih, bagi  mereka  yang  gagal  dalam  rumah  tangganya  maka  pihak  laki-laki  akan mengambil Bhan-ghibhan yang  pernah  diberikan  pada  istrinya  sebelum menikah dulu.
Apabila  seorang  istri  tidak  mau  menyerahkan  barang Bhan-ghibhan yang  telah  disepakati  untuk  ditarik  kembali  oleh  suami  maka  pada  level terendah  ialah  akan  digunjing  oleh  masyarakat  setempat. 17 Penarikan  barang Bhan-ghibhan dinilai  kurang  etis,  karena  barang  yang  telah  diberikan seharusnya  tidak  ditarik  kembali,  hal  ini  pihak  perempuan  bisa  merasa dirugikan. 18
Sampai sejauh ini` belum pernah terjadi kasus sengketa hingga ke ranah hukum  yang  dialami  masyarakat  Desa  Jaddih  mengenai  penarikan  barang
14 Thoyib, Wawancara , Desa Jaddih, 07 Desember 2020.
15 Sarto, Wawancara , Desa Jaddih, 08 Desember  2020.
16 Warsiti, Wawancara , Desa Jaddih, 07 Desember 2020
17 Thoyib, Wawancara, Desa Jaddih , 07 Desember 2020.
18 Sambin, Wawancara , Desa Jaddih, 08 Desember 2020.
Bhan-ghibhan karena perceraian, faktor ini kemungkinan terjadi karena pihak istri mengikhlaskan dan sadar adat ini merupakan sebuah tradisi di Desa Jaddih.
Tinjaun Hukum Islam Perspektif  ‘Urf  Terhadap Praktik  Penarikan Barang Bhan-ghibhan Oleh Suami Karena Perceraian
Ditinjau dari hukum Islam tradisi Bhan-ghibhan dan penarikan kembali harta Bhan-ghibhan pasca  perceraian  yang  ada  di  Desa  Jaddih  adalah  murni adat  atau  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat,  adat  atau  kebiasaan  dalam Islam disebut urf . Tradisi Bhan-ghibhan yang ada di Desa Jaddih termasuk urf shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan norma-norma  yang  ada.  Selain  itu  juga  tradisi Bhan-ghibhan dan  penarikan kembali harta Bhan-ghibhan pasca perceraian termasuk urf amali dan urf khas karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Jaddih. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi Bhan-ghibhan dan penarikan  kembali  harta Bhan-ghibhan pasca  perceraian  yang  ada  di  Desa Jaddih bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi Bhan-ghibhan ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.
Penarikan  kembali  atas hibah adalah  merupakan  perbuatan  yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.
Dalam  hal  ini  tradisi  pengembalian Bhan-ghibhan tergolong  dalam ketegori ‘Urf Amali karna tradisi ini berhubungan dengan Amaliah. ‘Urf Amali merupakan  tradisi  yang  terjadi  di  masyarakat  secara  terus  menerus  seperti halnya pengembalian Bhan-ghibhan yang dilakukan secara terus menerus dan di anggap hal yang biasa.
Dengan  melihat  tradisi  pengembalian Bhan-ghibhan ini  merupakan bagian  dari ‘Urf. ‘Urf merupakan  sesuatu  yang  terjadi  dan  telah  dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbuatan. Di dalam ilmu Ushul Fiqh ‘Urf adalah :
اَم هَقَلاْطِإ اوفراَعَ ت ظْفَل ْوَأ مُهَ نْ يَ ب َعاَش ٍلْعِف ِلُك ْنِم ِهْيَلَع اوُراَسَو ُساَّنلا هَداَتْعا هفّلَتَ َلا
.هعاََسَ دْنِع هُْيَْغ رداَبَ تَ ي لاَو ةغللا
Artinya: Sesuatu  yang  menjadi  kebiasaan  manusia,  dan  mereka mengikutinya  dalam  bentuk  setiap  perbuatan  yang  popular  di  antara mereka,  ataupun  suatu  kata  yang  biasa  mereka  kenal  dengan  pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. 19 20
Di dalam kaidah Fiqhiyyah  yang berkaitan dengan ‘Urf berhubungan dengan tradisi Bhan-ghibhan adalah:
هب ُلَمَعلا ُبَِيَ ةّجُح ِساّنلا لاَمْعِتْسِإ
Artinya: Yang menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau argument yang harus dilakukan.
Kaidah ini menjelasakan bahwasannya sesuatu yang terbiasa dilakukan orang atau masyarakat merupakan sebuah bukti bahwasannya sesuatu tersebut harus  diberlakukan  juga.  Dan ‘Urf ini  terjadi  karna  persesuaian  baik  itu perbuatan  atau perkataan di  kehidupan masyarakat.  Kebiasaan manusia  yang dilakukan  secara  ber-ulang-ulang  oleh  masyarakat  di  wilayah  atau  daerah tertentu.
Selanjutnya jika tradisi pengemblian Bhan-ghibhan jika di tinjau dari ‘Urf, maka  termasuk ‘Urf  Khas atau  disebut  dengan ‘Urf khusus,  dimana kebiasaan  ini  hanya  berlaku  pada  golongan  dan  di  wilayah  tertentu.  Dan golongan khususnya di Desa Jaddih.
Adapun untuk mengetahui apakah tradisi pengembalian Bhan-ghibhan ‘Urf yang  bisa  dijadikan  dasar  hukum,  argument  atau  dalil  didalam  hukum syari'at. Harus mencakup beberapa syarat yang disebutkan dalam Ushul Fiqh, sebagai berikut:
a. ‘Urf yang dilakukan oleh mayoritas.
b. ‘Urf harus berdiri dan mempunyai tujuan hukum adat.
c. ‘Urf tidak menyebabkan kemaslahatan.
d. ‘Urf tidak melanggar syara' atau hukum asal dalam hukum syar'i 21
Dari syarat ‘Urf di atas bisa di jadikan sebagai bangunan hukum atau
19 Rahman Dahlan, Ushul Fiqh . (Jakarta: Amzah, 2011),209.
20 Abd. Rahman Dahlan, Usul Fiqh , vol. II (Jakarta: Amzah, 2011).
21 Jumianti, “Tradisi Beghembeh dalam Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau).”
argument dan dalil dalam hukum Islam. Oleh karena itu tradisi pengembalian Bhan-ghibhan ‘Urf tergolong ‘Urf al-Fasidah, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang  bertentangan  dengan  ketentuan  dan  dalili-dalil  syara'.  Dan  para  ulama sepakat  bahwa ‘Urf  al-Fasidah tidak  dapat  menjadi  landasan  hukum.  Oleh karena  itu  dalam  rangka  meningkatkan  pemasyarakatan  dan  pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan  mengubah  adat  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam.
Adapun  dalam  Hukum  Islam,  apabila  sesorang  laki-laki  menceraikan istrinya maka istri tersebut berhak mendapatkan mut’ah. Mut’ah ialah materi yang  diserahkan  suami  pada  isteri  yang  dipisahkan  dari  kehidupannya  sebab talak  atau  semakna  dengannya. 22 Allah  SWT  berfirman  dalam surat  Al- Baqarah 236.

## Artinya:
Tidak  ada  kewajiban  membayar  (mahar)  atas  kamu,  jika  kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum  kamu  menentukan  maharnya.  dan  hendaklah  kamu  berikan  suatu mut'ah  (pemberian)  kepada  mereka.  orang  yang  mampu  menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian  itu  merupakan  ketentuan  bagi orang-orang  yang  berbuat kebajikan.
Begitu juga perempuan yang diceraikanakan memiliki massa iddah atau massa untuk seseorang perempuan menunggu hitungan waktu untuk menikah lagi  karena  ditinggal  suaminya  wafat  ataupun  diceraikan. 23 Di  Desa  Jaddih, apabila  terjadi  perceraian  maka  suami  akan  menarik  kembali  barang Bhan- ghibhan yang pernah diberikan pada istrinya. Penarikan barang Bhan-ghibhan tersebut  tentunya  telah  melalui  musyawarah  antara  suami  dan  istri  yang bercerai.  Suami  akan  mengambil  sebagaian  barang  yang  sesuai  dengan kebutuhannya dan sisanya untuk istri.
Pemberian barang Bhan-ghibhan yang kemudian ditarik kembali oleh suami lantaran mereka berpisah berbeda dengan mahar atau mas kawin dalam pernikahan.  Adapun  mahar  ialah  suatu  pemberian  yang  wajib  diberikan  oleh
22 Aziz dan Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat .
23 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , 4 ed. (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012).
suami  kepada  istri  dengan  sebab  pernikahan. 24 Allah  SWT  berfirman  dalam surat An Nisa: 4
Artinya: Berikanlah  maskawin  kepada  wanita  (yang  kamu  nikah) sebagai  pemberian  yang  wajib.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan kepada  kamu  sebagai  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa>’ 4) .
Sedangkan  barang Bhan-ghibhan merupakan  sesuatu  yang  diberikan calon  suami  kepada  calon  istri  sebelum  akad  nikah  berlangsung.  Dari  waktu proses  pemberiannya  juga  berbeda,  jika  mahar  diberikan  setelah  akad  nikah sedangkan barang Bhan-ghibhan diberikan sebelum  akad nikah berlangsung. Adapun pemberian mahar dapat menimbulkan pengurangan, penambahan dan pengguguran. Hal tersebut dapat terjadi apabila,
1. Pengurangan  dan  penambahan  mahar  terjadi  apabila  jika  bentuk mahar  tertentu  telah  disepakati  dan  pemberian  mahar  itu  menjadi penyempurna akad, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia merupakan orang yang dermawan.
2. Pengurangan  separuh  mahar  terjadi  apabila  seorang  suami  telah menyebutkan  sejumlah  mahar,  baik  mahar  tersebut  telah  diterima maupun  belum  oleh  istri  kemudian  suami  tersebut  mentalaknya sebelum bercampur maka istri berhak mendapat separuh dari mahar tersebut.
3. Pengguguran  mahar  secara  sempurna  ketika  terjadi  pemisahan antara suami istri sebelum berhubungan intim dan pemisahan yang dimaksud  ialah  pemisahan  dari  pihak  istri.  Seperti  contohnya  istri murtad  dari  Islam,  ataupun  suami  melihat  kecacatan  istri  pada fisiknya yang sebelumnya tidak diketahui oleh suami. 25
24 Syarifuddin.
25 Aziz dan Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat .
Analisis  Hukum  Islam  Perspektif  ‘Urf  terhadap  Praktik  Penarikan Barang Bhan-ghibhan oleh Suami karena Perceraian.
Praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan oleh  suami  karena perceraian  yang  terjadi  di  Desa  Jaddih  Kecamatan  Socah  Kabupaten Bangkalan  merupakan  sebuah  adat  yang  dilakukan  mayoritas  masyarakat yang gagal dalam membina rumah tangganya. Adat ini telah turun temurun diwariskan  kepada  generasi  selanjutnya  yang  tidak  diketahui  secara  pasti kapan awal mula adanya praktik ini, yang pasti hingga saat ini adat menarik barang Bhan-ghibhan tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Jaddih yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.
Adapun  praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan yang  dilakukan oleh  suami  akibat  sebuah  perceraian  dalam  hukum  Islam  dapat dikategorikan  sebagai ‘Urf atau  sebuah  adat  kebiasaan  yang  berlaku disebuah masyarakat 26 .  Karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Jaddih  apabila  mereka  mengalami  kegagalan  dalam  rumah  tangga,  maka suami akan menarik kembali barang Bhan-ghibhan yang pernah diberikan kepada istrinya terdahulu.
Adapun  ayat  yang  menjelaskan  tentang ‘Urf sebagai  berikut  yaitu surat Al-A’raf:  199.
Artinya: Jadilah  Engkau  Pemaaf  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh
Kata al-’Urfi dalam  ayat  tersebut,  di  mana  umat  manusia  disuruh mengerjakannnya  karena  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  baik  dan  telah menjadi  kebiasaan  masyarakat.  Berdasarkan  itu,  maka  ayat  tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.
Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya  mengatakan  bahwa  Allah  SWT memerintahkan  kepada  seluruh  nabi-Nya  supaya  menganjurkan  segala kebaikan  dan  termasuk  semua  perbuatan  taat  pada  Allah  SWT  kemudian
26 Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), .
untuk  mengabaikan  orang-orang  bodoh  maksudnya  ialah  tidak  melayani kebodohannya,  kebaikan  tersebut  boleh  dilakukan  selagi  tidak  menyalahi aturan dalam agama. 27
Praktik penarikan barang Bhan-ghibhan yang terjadi di Desa Jaddih Kecamatan  Socah  Kabupaten  Bangkalan  merupakan  sebuah  adat masyarakat  setempat  sebagai  contoh  bahwa  hal  ini  merupakan  masalah dalam hukum Islam yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masa dan situasi setempat. Sehingga masalah ini masuk dalam kajian ‘Urf . Adapun pengertian ‘Urf sebagai berikut,
ُفْرُعْلا ُه َو  َم َ ت ا َع َرا َف َو ْعا َت َدا َب َْي َّنلا ِسا ِف ْع ُل ُه َأ ْو  َ ت ْر ُهُك َأ ْو َ ق ْو ُل ُه
Artinya: ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya,  baik  berupa  perkataan,  perbuatan,  ataupun  meninggalkan sesuatu.
Adapun kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan hal ini ialah,
ُعلا ْ ر ُف ُه َو  َم َ ت ا َع َرا َف ُه َّنلا ُسا َو َس ُرا َع او َل ْي ِه ِم ْن ِف ْع ٍل َأ ْو َ ق ْو ٍل َأ ْو َ ت ْر ٍك Artinya: Kebiasaan mayoritas sebuah kaum baik dalam perkataan ataupun perbuatan Selain itu juga terdapat kaidah fiqhiyah sebagai berikut’
ةَمَّكَُمُ ُةَداَعلا
Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
Kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah saw sebagai berikut:
ِّيَس ِالله َدْنِع َوُهَ ف ؛ًائِّيَس َنْوُمِلْسُمْلا ُهآَر اَمَو ،ٌنَسَح ِالله َدْنِع َوُهَ ف ؛ًانَسَح َنْوُمِلْسُمْلا ُهآَر اَم
ٌئ
Artinya: Sesuatu  yang  dilihat  (diyakini)  baik  oleh  kaum  muslimin,  maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah SWT.‛
Hadith tersebut dijadikan dasar bahwa adat kebiasaan yang berlaku pada  masyarakat  Islam  dan  tidak  melanggar  ketentuan  syariat  dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku dan sesuatu kebiasaan dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat nas yang menetapkan dan kemudian
27 Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir  Ibnu Katsir (Surabaya: PT.  Bina  Ilmu, 2004).
ditentukan  oleh  akal,  logika  dan  diterima  oleh  masyarakat  dan  diyakini bahwa hal tersebut baik 28 .
Sedangkan adat penarikan barang Bhan-ghibhan oleh suami karena perceraian  yang  terjadi  di  Desa  Jaddih  merupakan  sebuah  adat  yang bertentangan dengan ketentuan Syara’ . Rasulullah saw bersabda,
هاو ر( هِئْيَ ق فِ دوعَي ثم ئِقَي  ِبْلَكلاَك هِتَبِه  ِفِ ُدِئاَعلا : َلاَق ﷺ الله لوُسَر ْن َع ساَّبَع ِنبا ِنَع 29 )ملسم
Artinya: Dari  Ibnu  Abbas  dari  Rasulallah  saw  bersabda,    orang    yang menarik  kembali  hibahnya  (pemberiannya)  adalah  seperti  anjing  yang muntah lalu memakan muntahannya. (HR. Muslim).
Hadith di  atas menjelaskan bahwasannya perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain  layaknya  seeokor  anjing  yang  muntah  kemudian  menelan  kembali muntahannya. Hadith ini  memberikan  peringatan  yang  amat  keras  bagi seseorang  yang  menarik  kembali  pemberiannya  karena  dalam Hadith menggunakan  perumpamaan  hewan  yaitu  anjing.  Sehingga  hukum  dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian boleh  diminta  kembali  apabila  pemberian  tersebut  dari  seorang  bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda,
بيَّنلا ِنَع ساَّبَع نباو رَمُع ِنبا ْنَع
ﷺ ُثم ةَّيِطَعلا َيِطْعُ ي ْنَأ مِلْسُم لُجَرِل ُّلَِيَ َلا َلاَق 30 )ملسم هاور( هَدَلَو يطْعٌ ي اميِف دِلاَولا َّلاإ ِهيف عِجْرَ ي Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda, Tidak halal  seorang  muslim  member  suatu  pemberian  lalu  ia  tarik  kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya.
Hadith di  atas  lebih  menekankan  lagi  bahwa  tidak  halal  menarik kembali barang yang telah diberikan pada orang lain yang konotasi dari kata tidak halal berarti haram. Terdapat pengecualian dari penarikan barang yang telah  diberikan  kemudian  ditarik  kembali  yaitu  apabila  seorang  bapak memberi  anaknya  suatu  pemberian  maka  boleh  untuk  diminta  kembali.
28 Ach. Fajruddin Fatwa, Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah , vol. I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).
29 Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahhih Muslim (Riyadh: Baitul Afkar ad- Dauliyah, 1998).
30 Ibn al-Hajjaj.
Adapun  praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan oleh  suami  karena perceraian yang terjadi di Desa Jaddih apabila dianalisia menggunakan ‘Urf yaitu :
1. ‘Urf fasid yaitu suatu adat kebiasaan yang bertentangan dengan Syara’
Praktik penarikan barang Bhan-ghibhan oleh suami karena perceraian yang  terjadi  di  Desa  Jaddih  Kecamatan  Socah  Kabupaten Bangkalanmerupakan  suatu  praktik  yang  bertentangan  dengan ketentuan Syara’ yaitu  menghalalkan  sesuatu  yang  diharamkan  oleh Allah SWT berupa menarik kembali barang Bhan-ghibhan yang pernah diberikan pada istrinya saat akan menikah.
2. ‘Urf ‘amali yaitu  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  bentuk perbuatan. Praktik penarikan barang Bhan-ghibhan oleh suami karena perceraian di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalanini merupakan adat  kebiasaan  yang  berbentuk  perbuatan  yakni  penarikan  kembali barang Bhan-ghibhan yang  berupa  perabot  rumah  tangga,  perhiasan dan lain sebagainya, setelah suami istri secara resmi telah bercerai.
3. ‘Urf khas yaitu  kebiasan  yang  dilakukan  sekelompok  orang  ditempat tertentu  atau  pada  waktu  tertentu,  tidak  berlaku  di  semua  tempat  dan disembarang  waktu.  Praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan oleh suami  karena  perceraian  yang  ada  di  Desa  Jaddih  Kecamatan  Socah Kabupaten  Bangkalanmerupakan  sebuah  adat  khusus  karena  model penarikan  barang Bhan-ghibhan oleh  suami  karena  perceraian  hanya terdapat di Desa Jaddih.

## D. Kesimpulan
Bahwasanya  adat Bhan-Gibhan adalah  adat  pemberian  seserahan sejenis lamaran yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, dan menarik kembali  apa  sudah  diberikan  adalah  hal  yang  dilarang  oleh Syara’. Dari analisis  tersebut,  praktik  penarikan  barang Bhan-ghibhan yang  terjadi  di Desa  Jaddih  Kecamatan  Socah  Kabupaten  Bangkalan  yang  mengambil seluruh  barang Bhan-ghibhan berupa  seperangkat  perhiasan  (gelang, kalung, gelang kaki, sepasang giwang dan cincin) dan sepeda motor dengan
alasan  karena  usia  perkawinan  mereka  masih  relatif  sebentar  dan  belum dikaruniai keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam  hukum  Islam  dan  praktik  ini  menyalahi  ketentuan Syara’ yaitu menghalalkan  sesuatu  yang  haram  berupa  menarik  kembali  barang  yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Digital
Al-  Maraghi,  Ahmad  Musthafa. Tafsir  al-Maraghi .  Mesir:  Mustafa  al-Bab  Al- Halabi, 1974.
Assidiqi, Hasbi. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
Aziz,  Abdul  Muhammad  Azzam,  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah, 2011.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Adat  bagi  Umat  Islam .  Yogyakarta:  Nur  Cahaya, 1983.
Dahlan, Abd. Rahman. Usul Fiqh . Vol. II. Jakarta: Amzah, 2011.
Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Kencana, 2007.
Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. al ‘Urf wa al Adah fi ra’yi al Fuqaha.’ Mesir: Dar al Fikri al Arabi., t.t.
Fatwa,  Ach.  Fajruddin. Usul  Fiqh  dan Kaidah  Fiqhiyah .  Vol.  I.  Surabaya:  IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
Haq, A. Faishal. Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam . I. Surabaya: Citra Media, 1997.
Harun, Nasroen. Ushul Fiqh . Vol. I. Jakarta: Logos, 1996.
Ibn  al-Hajjaj,  Abi  Husain  Muslim. Sahhih  Muslim .  Riyadh:  Baitul  Afkar  ad- Dauliyah, 1998.
Jumianti.  “Tradisi  Beghembeh  dalam  Prespektif  ‘Urf  (Studi  di  Desa  Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau),” t.t.
Kamal, Abu Malik. Fiqh Sunnah Wanita . Jakarta: Pena PundiAksara, t.t.
Katsir, Ibnu. Terjemah Singkat Tafsir  Ibnu Katsir . Surabaya: PT.  Bina  Ilmu, 2004. Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Usul Fiqh . Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
Lapidus, Ira. M. Kamus Umum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
Makhali, Amirul. “Tinjauan ’Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di  Desa  Plosojenar  Kecamatan  Kauman  Kabupaten  Ponorogo.”  Diploma,  IAIN Ponorogo, 2019. http://etheses.iainponorogo.ac.id/8123/.
Siddiqi, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan  Islam .  4  ed.  Jakarta:  Kencana  Pramedia Group, 2012.
Syarifudin, Muhammad. Hukum Perceraian . Palembang: Sinar Grafika, 2012.
Triwulan  Tutik,  Titik. Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Usman,  Mukhlis. Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam,  (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), . IV. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002.