## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 02.A
ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## TINDAK  PIDANA   PENELANTARAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan  Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt)
Oleh :

## Ita Rahmadi Rambe
Itarahmadirambe@ymail.co

## Yamin Lubis Yaminlubis16@gmail.com

## Abstract
The  criminal  act  of  the  abandonment  in  the household  is  in  the  form  of  neglecting  his  wife and  children  who  do  not  provide  physical  and spiritual support as a husband's obligation to his wife in the marriage bond.
What  is  the  category  of  domestic  violence crime?  How  is the  criminal  responsibility  for  the perpetrators of the crime of the abandonment in the  household  according  to  the  decision  of  the Tarutung District Court Number
122/Pid.Sus/2015/PN.Trt.  How  is  the  legal protection  for  the  victims  of  criminal  acts  of  the abandonment of the household.
The results showed that the category of criminal acts  of  domestic  violence  is  any  act  of violence both verbally and physically, either in the form of actions  or  actions,  or  threats  to  life,  these actions are directed at the victim because she is a  woman.  According  to  the  decision  of  the
Tarutung District Court Number 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, the defendant is obliged  to  take  responsibility  for  his  actions  in accordance  with  the  decision  handed  down  by the panel of judges, namely serving imprisonment  for  1  (one)  month  and  paying court  fee  of  Rp.  2000,  -  (two  thousand  rupiah). Legal  protection  for  victims  of  domestic  neglect reported  to  the  police  will  be  processed  in  the Special  Service  Room.  In  this  Special  Service Room,  every  victim  of  Domestic  Violence  can complain,  report  all  acts  of  Domestic  Violence they  experience  and  the  police,  especially  the Women  Police  play  a  role  in  serving  and protecting victims.
Keywords : Criminal Act, Abandonment,
Household.

## Abstrak
Tindak  pidana  penelantaran  dalam  rumah tangga  ini    berupa  penelantaran  terhadap  istri dan  anak  yang  mana  tidak  memberikan  nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan. Apa  kategori  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga. Bagaimanakah
pertanggungjawaban    pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penelantaraan  dalam  rumah tangga  menurut  putusan  Pengadilan  Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban  tindak  pidana  penelantaraan  rumah tangga.
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa      Kategori tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah  setiap  tindakan  kekerasan  baik  secara verbal  maupun  fisik,  baik  berupa  tindakan  atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa, tindakan tersebut  diarahkan  kepada  korban  karena  ia perempuan. Pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  penelantaraan dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt    maka  terdakwa  wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai  dengan  putusan  yang  dijatuhkan majelis hakim  yaitu  menjalani  pidana  penjara  selama  1 (satu)  bulan  dan  membayar  biaya  perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak penelantaraan rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian  akan  diproses  di  Ruang  Pelayanan Khusus  (RPK).  Di  Ruang  Pelayanan  Khusus (RPK)  inilah  setiap  korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  dapat  mengadukan, melaporkan  segala  tindak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  dialaminya  dan kepolisian  khususnya  Polisi  Wanita  (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban.
Kata  Kunci :  Tindak  Pidana,  Penelantaran, Rumah Tangga.

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  dijamin  oleh  Pasal  29  Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945.  Dengan demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlu  terus  ditumbuhkembangkan  dalam  rangka membangun keutuhan rumah tangga. 1
Rumah  tangga  adalah  sebuah  tempat untuk  membentuk  keluarga  yang  di  dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang  mendiami  dalam  rumah  tangga  pada waktu tertentu. Selain itu rumah tangga sebagai tempat  berlindung,  mencurahkan  kebahagian dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai.
Setiap  manusia  baik  laki-laki  maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan hak yang sudah  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dilindungi  oleh  Negara,  hukum  dan Pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia . Salah satu hak yang didapat manusia itu  adalah  hak  untuk  mendapat  rasa  aman  dan bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  termasuk kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dimana  hal tersebut  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang sudah selayaknya harus dihapus.
Keluarga  merupakan  lembaga  sosial yang  ideal  guna  menumbuh  kembangkan kelebihan  dan  kemampuan  yang  ada  pada setiap  individu  namun  dalam  kenyataannya keluarga  sering  kali  menjadi  wadah  bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga  menimbulkan  kesengsaraan  atau penderitaan,  yang  dilakukan  oleh  anggota keluarga  satu  terhadap  anggota  keluarga
1 Peri  Umar  Farouk, Tindak  Pidana  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (KDRT ),  Resources  Coordinator, Jakarta, 2010, hal.1.
lainnya. 2 Keutuhan  dan  kerukunan  rumah tangga  yang  bahagia,  aman,  tentram,  dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Namun tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah
tangganya. 3
Institusi keluarga sebagai institusi terkecil  dalam  masyarakat,  beberapa  tahun terakhir  ini  dikatakan  sebagai  tempat  paling rawan  bagi  munculnya  tindak  kekerasan terhadap  perempuan.  Banyak  penyebab  untuk ini  diantaranya,  menyebutkan  bahwa  laki-laki merupakan  sumber  konsep  yang  berbeda dengan  perempuan.  Laki-laki  bersumber  pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan,  sementara  perempuan  bersumber pada  keberhasilan  tujuan  pribadi  citra  fisik  dan dalam  hubungan  keluarga.  Konsep  diri  yang muncul  dari  model  sosialisasi  ini  menyebabkan perempuan  tidak  berani menghadapi  suaminya, sebaliknya  si  suami  merasa  mendapatkan kekuasaan penuh terhadap isterinya. 4
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang  bahagia,  aman,  tenteram  dan  damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.  Negara  Republik  Indnesia  adalah negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  dijamin  oleh  Pasal  29  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dengan  demikian,  setiap orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  harus didasari  oleh  agama.  hal  ini  perlu  terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.
Mewujudkan  keutuhan  dan  kerukunan
2 Didik  M  Arif  Mansyur, Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 131 3 Erna  Suryadi, Bagaimana  Mencegah  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ),  Pustaka  Harapan, Jakarta, 2011, hal.1.
4 Nawal  El  Saadawi ,  Perempuan  Dalam  Budaya Patriarki , Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2001, hal. 2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  sangat  tergantung  pada  setiap  orang dalam  lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri    setiap orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut. Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat terganggu  jika  kualitas  dan  pengendalian  diri tidak  dapat  dikontrol  yang  pada  akhirnya  dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul  ketidak  adilan  terhadap  orang  yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Secara  umum  undang- undang  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945.  Apa  yang  sesungguhnya  ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah meminimalisir  tindak  pidana  KDRT  dan  pada akhirnya  adalah  terwujudnya  posisi  yang  sama dan  sederajat  di  antara  sesama  anggota keluarga. 5
Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang    Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah setiap  perbutan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Lingkup  rumah  tangga  dalam  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
5 Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Daam Rumah Tangga , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.15
Tangga meliputi :
1. Suami, isteri dan anak
2. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan  dan  perwalian  yang  menetap dalam rumah tangga.
3. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga tersebut.
Perempuan dan anak perempuan rentan  terhadap  perlakuan  diskriminatif  dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah  tangga,  perempuan  bahkan  mengalami tindak  kekerasan  dalam  rumahnya  sendiri. Hampir sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah  orang  yang  justru  dicintainya  dan dipercaya  untuk  menjaganya  seperti  ayah, suami,  kerabat  dan  orang-orang  di  dalam rumahnya sendiri. 6
Ketentuan  Pasal  5  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga    pada pokoknya  ada  4  (empat)  jenis  tindak  pidana yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. 7
Salah  satu  bentuk  kekerasan  dalam rumah tangga adalah penelantaran orang dalam lingkup  rumah  tangga.  Sehingga  yang  menjadi titik  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk kekerasan  yang  keempat  yaitu  penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
6 Achie  Sudiarti  Luhulima., Pemahaman  Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan Alternatif  Pemecahannya ,  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Jender UI, Jakarta, 2000, hal.17
7 Guse  Prayudi, Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Merkid Press, Yogjakarta, 2012, hal. 31

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilarang  setiap  orang  melakukan  penelantaran rumah  rumah  tangga,  yakni  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa:
(1)  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan, perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada orang tersebut.
(2)  Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut.
Larangan melakukan Penelantaran dalam  rumah  tangga  dalam  Pasal  5  huruf  d diancam  dengan  pidana  dalam  Pasal  49  UU PKDRT  sebagai  berikut  :  Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga  tahun)  atau denda  paling  banyak  Rp.  15.000.000.00  (  Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
1.  Menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup rumah  tangganya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2.  Menelantarkan  orang  lain  sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tarutung Nomor  :   122/Pid.Sus/2015/  PN.Trt  merupakan contoh  kasus  penelantaran  dalam  lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dilakukan  Lukman Martulus  S.  Manalu  Alias  Bapak  Happy menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah tangganya  padahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan, perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang tersebut.
Perbuatan  tersebut    dilakukan  dengan cara  sekitar  bulan  Agustus  2013  saksi  korban
Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy berangkat ke  Jakarta  selama  5  (lima)  hari  untuk menghadiri  pemakaman  abang  kandungnya yang  meninggal  dunia  di  Jakarta,  dan  kembali ke  Tarutung  ketempat  tinggal  saksi  korban Lasma  Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  dan terdakwa,  namun  saksi  korban  Lasma  Br Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  tidak  menemukan terdakwa  dan  anak-anaknya  didalam  rumah tersebut,  bahkan  rumah  tempat  tinggalnya dalam  keadaan  terkunci,  selanjutnya  saksi korban  berusaha  menghubungi  terdakwa  dan meminta  agar  terdakwa  kembali  kerumahnya beserta  anak-anaknya,  selanjutnya  terdakwa menemui  saksi  korban  Lasma  Br  Hutabarat Alias  Mak  Heppy  namun  hanya  mengantarkan kunci rumahnya kepada saksi korban Lasma Br Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  dan  terdakwa  tidak membawa serta anak-anaknya serta meninggalkan  saksi  korban  dirumahnya  dan terdakwa kembali lagi menuju kerumah orangtuanya.
Selama  tinggal menetap  dirumah  orang tua  terdakwa  antara  terdakwa,  saksi  korban Lasma  Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  dan orangtua  terdakwa  sering  terjadi  perselisihan, sehingga  sekitar  bulan  November  2013  saksi korban  Lasma  Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy dan  keempat  anaknya  memutuskan  untuk kembali  kerumahnya  di  Desa  Hutabarat  Partali Julu  Kec.  Tarutung,  Kab.  Tapanuli  Utara  dan juga mengajak terdakwa untuk pulang kerumah, namun  terdakwa  tidak  bersedia  ikut  pulang  dan sejak  saat  itu  terdakwa  tidak  pernah  kembali kerumahnya  untuk  melihat  saksi  korban  Lasma Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  dan  keempat anaknya  serta  terdakwapun  tidak  pernah memberikan  nafkah  lahir  berupa  materi  untuk kebutuhan  hidup  isteri  dan  anak-anaknya  dan juga  tidak  pernah  memberikan  nafkah  bathin

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada isterinya.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  penulis menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul Tindak  Pidana  Penelantaran  Rumah Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  maka  yang  akan  yang  menjadi  fokus permasalahan untuk  diteliti adalah :
Berdasarkan uraian pada latar belakang di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Apa  kategori  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga ?
2.  Bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penelantaraan dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri
Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt?
3.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap korban  tindak  pidana  penelantaraan  rumah tangga .
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  melalui  pendekatan  normatif (legal research) untuk  memperoleh  data  sekunder.
Penelitian  ini  menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tertier.
Berdasarkan  objek  penelitian  yang merupakan hukum positif,  maka  metode
pendekatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 8 Sebagai  suatu  penelitian  yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  juga  dilakukan dengan  menganalisis  hukum  baik  tertulis  di dalam  buku (law  as  it  writeen  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim melalui  proses  pengadilan (law  as  it  is  decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.
II.  Hasil dan Penelitian
A . Kategori  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang    Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup rumah tangganya dengan cara : 9
1.  Kekerasan fisik
Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau luka berat. 10 Kekerasan fisik berupa :
a.  Kekerasan fisik berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: 1)  Cedera berat
2)  Tidak  mampu  menjalankan  tugas sehari-hari
3)  Pingsan
8 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. h. 36
9 Ibid , hal.45.
10 Jack  D.  Douglas  &  Frances  Chaput  Waksler, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia, Jakarta: 2002, hal. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4)  Luka  berat  pada  tubuh  korban  dan
atau  luka  yang  sulit  disembuhkan atau  yang  menimbulkan  bahaya mati 5)  Kehilangan salah satu panca indera. 6)  Mendapat cacat. 7)  Menderita sakit lumpuh. 8)  Terganggunya  daya  pikir  selama  4 minggu lebih 9)  Gugurnya  atau  matinya  kandungan seorang perempuan
10) Kematian korban.
b.  Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar,  menjambak,  mendorong, dan perbuatan lainnya yang
mengakibatkan:
1)  Cedera ringan 2)  Rasa  sakit  dan luka fisik  yang  tidak
masuk dalam kategori berat
3)  Melakukan  repitisi  kekerasan  fisik ringan  dapat  dimasukkan  ke  dalam jenis kekerasan berat.
2.  Kekerasan psikis
Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang. 11
Kekerasan psikis terdiri dari:
a.  Kekerasan psikis berat; berupa tindakan pengendalian,  manipulasi,  eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan,  dalam  bentuk  pelarangan, pemaksaan  dan  isolasi  sosial,  tindakan dan  atau  ucapan  yang  merendahkan atau  menghina,  penguntitan,  kekerasan
11 Guse  Prayudi, Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Merkid Press, Yogjakarta, 2012, hal. 26
dan  atau  ancaman  kekerasan  fisik, seksual  dan  ekonomis  yang  masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan  psikis  berat  berupa  salah satu atau beberapa hal berikut:
1)  Gangguan  tidur  atau  gangguan makan  atau  ketergantungan  obat atau  disfungsi  seksual  yang  salah satu  atau  kesemuanya  berat  dan atau menahun.
2)  Gangguan stres pasca trauma.
3)  Gangguan fungsi tubuh berat (seperti  tiba-tiba  lumpuh  atau  buta tanpa indikasi medis)
4)  Depresi berat atau destruksi diri 5)  Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya  kontak  dengan  realitas seperti  skizofrenia  dan  atau  bentuk psikotik lainnya 6)  Bunuh diri
b.  Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan,  pemaksaan,  dan  isolasi sosial,  tindakan  dan  atau  ucapan  yang merendahkan
atau menghina, penguntitan,  ancaman  kekerasan  fisik, seksual  dan  ekonomis  yang  masing- masingnya
bisa mengakibatkan penderitaan  psikis  ringan,  berupa  salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
1)  Ketakutan dan perasaan terteror
2)  Rasa  tidak  berdaya,  hilangnya  rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan untuk bertindak
3)  Gangguan  tidur  atau  gangguan makan atau disfungsi seksual

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4)  Gangguan  fungsi  tubuh  ringan (misalnya,  sakit  kepala,  gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
5)  Fobia atau depresi temporer
3.  Kekerasan seksual.
Kekerasan seksual adalah  setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan  hubungan  seksual  dengan orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau tujuan tertentu.
Kekerasan seksual tersebut meliputi : 12
a.  Pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b.  Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. 4.  Penelantaran rumah tangga.
Setiap  orang  dilarang  menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.
Penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap  orang yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar rumah  sehingga  korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Penelantaran  rumah  tangga merupakan salah  satu  bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga (KDRT). Untuk
mengetahui
penelantaran  rumah  tangga  sebagai  salah  satu
12 Ibid , hal. 29
bentuk  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT),  terlebih  dahulu  harus  dijelaskan mengenai difinisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri.
Kekerasan adalah merupakan persoalan  yang  dialami  manusia  dari  waktu  ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia,  karena itu  dimana  ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (Crime is eternal as eternal as society). 13
Kalyanamitra menjelaskan bahwa
beberapa  hal  di  bawah  ini  dapat  dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:
a.  Setiap  tindakan  kekerasan  baik  secara verbal  maupun  fisik,  baik  berupa  tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
b.  Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena  ia  perempuan.  Di  sini  terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan  sehingga  pelaku  menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
c.  Tindakan  kekerasan  itu  dapat  berbentuk hinaan,  perampasan  kebebasan,  dan  lain- lain.
d.  Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan
e.  Tindakan  kekerasan  tersebut  terjadi  dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. 14
KUHP  juga  memuat  peluang  isteri untuk  mendapat  keadilan.  Kekerasan  dan penganiayaan  terhadap  isteri  dalam  KUHP merupakan  tindak  pidana  yang  sanksinya  lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan  biasa  atau  dilakukan  oleh  dan
13 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  Seksual ,  Reflika Aditama, Malang, 2001, hal.30
14 Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga , Pusat Komunikasi dan Informasi
Perempuan, Jakarta, 1999, hal. 17

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap  orang  lain,  sebagaimana  diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.
Pernyataan  dalam  KUHP  tersebut dipertegas  lagi  dengan  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal  22  September  2004  yang  merupakan hasil  kerja  cukup  panjang  dari  berbagai  elemen bangsa,  baik  dari  pemerintah,  parlemen,  dan tentu  saja  masyarakat  luas  yang  dalam  hal  ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian  kekerasan  dalam  rumah  tangga dan  pembangunan  hukum  yang  adil  bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang    Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah setiap  perbutan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  itu  dapat  dilakukan  oleh siapapun  juga,  baik  wanita  maupun  pria,  dapat berlangsung  pada  usia  anak,  dewasa  ataupun lanjut  umur.  Tindak  kekerasan  itu  dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan  dan  diarahkan  pada  satu maksud tertentu  secara  sadar  benar.  Kekerasan  dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong  oleh  impuls-impuls  yang  hebat,  didera oleh  dorongan-dorongan  paksaan  yang  sangat kuat  (kompulsi-kompulsi)  dan  oleh  obsesi- obsesi.
Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam rumah  tangga  dapat  terjadi  dalam  berbagai bentuk  sebagaimana  diringkaskan  di  bawah  ini yaitu: 15
1.  Kekerasan  fisik  langsung  dalam  bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan  vagina  (kekerasan  seksual) dan  kekerasan  fisik  secara  tidak  langsung yang  biasanya  berupa  memukul  meja, membanting  pintu,  memecahkan  piring, gelas,  tempat  bunga  dan  lain-lain,  serta berlaku kasar.
2.  Kekerasan  psikologis,  berupa  ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan  dan menghina, mendiamkan, menteror  baik  secara  langsung  maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh,  dan  meninggalkan  pergi tanpa  kejelasan  dalam  waktu  lama  dan tanpa tanggung jawab.
3.  Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya  nafkah  selama  perkawinan atau  membatasi  nafkah  secara  sewenang- wenang, membiarkan atau bahkan memaksa  isteri  bekerja  keras,  juga  tidak memberi  nafkah  setelah  terjadi  perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4.  Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana  disebutkan  di  atas  baik  fisik, psikologis, maupun ekonomis.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  diharapkan dapat dijadikan payung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Merujuk  pada  ketentuan  di  atas,  maka dapat  dipahami  bahwa  penelantaran  rumah tangga  merupakan  salah  satu  bentuk  KDRT. Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah perbuatan menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangga,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku bagi yang bersangkutan atau karena
15 Ratna  Batara  Munti, Advokasi  Legislatif  Untuk Perempuan:  Sosialisasi  Masalah  dan  Draft  Rancangan Undang-Undang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ,  LBH APIK, Jakarta, 2000, hal.29

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada  orang  tersebut.  Penelantaran  juga berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban  berada  di  bawah  kendali  orang tersebut. 16
Adapun  tentang  siapa  saja  yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah: 17
1.  Suami isteri atau mantan suami isteri
2.  Orang tua dan anak-anak
3.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah
4.  Orang  yang  bekerja  membantu  kehidupan rumah tangga orangorang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5.  Orang  yang  hidup  bersama  dengan  korban atau  mereka  yang  masih  atau  pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup  bersama  adalah  pasangan  hidup bersama  atau  beberapa  orang  tinggal bersama  dalam  satu  rumah  untuk  jangka waktu tertentu).
Isteri    atau  suami  atau  mantan isteri/suami  yang  dimaksud  di  sini  adalah meliputi isteri atau suami atau  mantan isteri/suami  de  jure  yakni  seseorang  yang  telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku, serta  meliputi  isteri  atau  suami  atau  mantan isteri/suami de facto yaitu, seseorang yang telah melakukan  perkawinan  sesuai  dengan  agama atau  adat  istiadat  pihak-pihak  yang  berkaitan,
16 Ibid , hal.89.
17 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis –  Viktimologis . Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.62.
walaupun  perkawinan  itu  tidak  didaftarkan  atau tidak  dapat  didaftarkan  di  bawah  undang- undang tertulis.
B.  Pertanggungjawaban    Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penelantaraan Dalam  Rumah  Tangga  Menurut  Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt
Pelaku  penelantaran  rumah  tangga sebagian besar adalah Laki-laki dan/atau suami dan  orang  tua  (bapak),  namun  penelantaran juga  dapat  dilakukan  oleh  perempuan  dan/atau Ibu  sebagai  orang  tua.  Sedangkan  korban penelantaran  rumah  tangga  sebagian  besar adalah  perempuan  (isteri)  dan  anak.  Hal tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa penelantaran  rumah  tangga  dilakukan  oleh suami-isteri  dan/atau  isteri  terhadap  Pekerja Rumah Tangga (PRT). Berbagai kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami  terhadap  isteri,  jumlahnya  memang  lebih banyak dibandingkan dengan kasus penelantaran rumah tangga lainnya.
Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :
(1)  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2)  Penelantaran  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan  ekonomi  dengan  cara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membatasi  dan/atau  melarang  untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut. Bunyi  Pasal  9  Ayat  (1)  t  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diinterprestasikan bahwa : 18
a.  Frasa  penelantaran  bermakna  melalaikan kewajiban  dalam  lingkup  rumah  tangga, artinya  melalaikan  kewajiban  suami,  istri, anak  dan  terhadap  orang  yang  ada  di dalam rumah tangga.
b.  Menurut  hukum  yang  berlaku  ia  wajib memberikan  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan  kepada  orang  itu  maka kewajiban  tersebut  harus  melihat  pada  hak dan  kewajiban  suami,  istri,  anak  dan  orang yang  ada  di  dalamnya  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya,  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  77 Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c.  Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan  kehidupan,  perawatan  atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian  atau  persetujuan  yang  harus dipenuhinya. Artinya, mereka yang mengikatkan  diri  dalam  persetujuan  atau perjanjian  untuk  melakukan  pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya,  maka  wajib  memenuhi  isi perjanjian  tersebut  untuk  merawat  dan memelihara  orang  tersebut  sesuai  dengan persetujuannya.
18 Hadiati Moerti Soeroso, Ibid , hal.45.
Bunyi  Pasal  9  Ayat (1)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dapat diinterprestasikan  bahwa  menyangkut  Hak Asasi  Manusia  karena  setiap  orang  berhak untuk  mengaktualisasikan  diri  dalam  pergaulan hidup  bermasyarakat  dan  bebas  untuk  mencari pekerjaan  dalam  hal  memenuhi  kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan noram agama. Sehingga jika seorang suami atau  istri  melakukan  pengekangan  hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat  (2),  maka  termasuk  penelantaran  rumah tangga. 19
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas ), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan  yang  didasarkan  pada  nilai  keadilan harus  disejajarkan  berpasangan  dengan  asas legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai  kepastian. Walaupun
Konsep
berprinsip bahwa
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan,  namun  dalam  beberapa  hal  tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability )  dan  pertanggungjawaban  yang  ketat ( strict  liability ).  Masalah  kesesatan  ( error )  baik kesesatan  mengenai  keadaannya  ( error  facti ) maupun  kesesatan  mengenai  hukumnya  sesuai dengan  konsep  merupakan  salah  satu  alasan pemaaf  sehingga  pelaku  tidak  dipidana  kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. 20
Pertanggungjawaban  pidana  ( criminal responsibility )  adalah  suatu  mekanisme  untuk
19 Ibid, hal.47
20 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindakan  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  memenuhi unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam undang-undang. 21
Pertanggungjawaban
pidana mengandung  makna  bahwa  setiap  orang  yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan  perbuatan  sesuai dengan  kesalahannya.  Dengan  kata  lain  orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,  seseorang  mempunyai  kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari  segi  masyarakat  menunjukan  pandangan normatif  mengenai  kesalahan  yang  telah dilakukan orang tersebut. 22
Lebih jelasnya tentang
pertanggungjawaban    pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  penelantaraan  dalam  rumah tangga, maka dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/PID.SUS/2015/PN.TRT:
Terdakwa  dalam  kasus  ini  adalah Lukman  Martulus  S.  Manalu  Als  Bapak  Heppy. pada  hari  dan  tanggal  yang  tidak  dapat dipastikan  sekitar  bulan  November  tahun  2013 sekitar  pukul  18.00  Wib  atau  setidak-tidaknya pada  suatu  waktu  bulan  November  2013 bertempat  di  Desa  Hutabarat  Partali  Julu  Kec. Tarutung    Kabupaten  Tapanuli  Utara  atau
21 R  Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum Pidana di Indonesia . Alumn, Jakarta, 2001, hal.38.
22 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal.26.
setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang masih  termasuk  daerah  Hukum  Pengadilan Negeri  Tarutung  menelantarkan  orang  lain dalam  lingkup  rumah  tangganya  padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  terdakwa dengan  cara  terdakwa  dengan  saksi  korban Lasma  Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy  adalah terikat  dalam  hubungan  suami  isteri  sesuai dengan    Surat  Catatan  Sipil  dengan  akta perkawinan nomor 06/276/VIII/CSK/T/2002 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli  Utara  tanggal  19  Agustus  2002  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Drs.  Abad Sinaga dan dari pernikahan terdakwa dan saksi korban  Lasma  Br  Hutabarat  Alias  Mak  Heppy tersebut  telah  dikaruniai  4  (empat)  orang  anak yaitu  saksi  Heppy  Gabriel  Manalu,  Cristin Manalu,  Belvin  Michael  Manalu  dan  Chalista Manalu.
Kamis tanggal 08 Agustus 2002 terdakwa dan saksi korban menikah dan tinggal dirumah  orang  tua  terdakwa  di  Jl.  DR  TD. Ferdinand  Lumbantobing  dan  sekitar  bulan Oktober  2003  terdakwa  dan  saksi  korban sepakat  untuk  pindah  dari  rumah  orangtua terdakwa  dan  menetap  di  Desa  Hutabarat Partali  Julu  Kec. Tarutung   Kabupaten Tapanuli Utara.  Bahwa  sekitar  bulan  Agustus  2013  saksi korban  berangkat  ke  Jakarta  selama  5  (lima) hari  untuk  menghadiri  pemakaman  abang kandungnya  yang  meninggal  dunia  di  Jakarta, dan kembali ke Tarutung ketempat tinggal saksi korban dan terdakwa, namun saksi korban tidak menemukan terdakwa dan anak-anaknya didalam  rumah  tersebut,  bahkan  rumah  tempat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tinggalnya  dalam  keadaan  terkunci,  selanjutnya saksi  korban  berusaha  menghubungi  terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali kerumahnya beserta anak-anaknya, selanjutnya terdakwa  menemui  saksi  korban  namun  hanya mengantarkan  kunci  rumahnya  kepada  saksi korban  dan  terdakwa  tidak  membawa  serta anak-anaknya  serta  meninggalkan  saksi  korban dirumahnya  dan  terdakwa  kembali  lagi  menuju kerumah  orangtuanya,  oleh  karena  terdakwa pergi  meninggalkan  saksi  korban  dan  tidak membawa  anak-anaknya  akhirnya  saksi  korban mengikuti  terdakwa  menuju  kerumah  orangtua terdakwa  dan  mengajak  terdakwa  dan  anak- anaknya untuk kembali kerumah tempat tinggalnya  namun  terdakwa  tidak  bersedia  dan akhirnya  saksi  korban  membawa  keempat anaknya  untuk  tingga  dirumahnya  di  Desa Hutabarat Kecamatan Tarutung. Bahwa selanjutnya  3  (tiga)  hari  kemudian  saksi  korban dalam  keadaan  sakit  dan  terdakwa  datang menemui  saksi  korban  dan  anak-anaknya kerumahnya  dan  membawa  saksi  korban  dan anak-anaknya  untuk  tinggal  kembali  dirumah orangtua terdakwa  dan selama tinggal menetap dirumah  orangtua  terdakwa  antara  terdakwa, saksi  korban  dan  orangtua  terdakwa  sering terjadi  perselisihan,  sehingga  sekitar  bulan November  2013  saksi  korban  dan  keempat anaknya memutuskan untuk kembali kerumahnya di Desa Hutabarat Partali Julu Kec. Tarutung,  Kab.  Tapanuli  Utara  dan  juga mengajak  terdakwa  untuk  pulang  kerumah, namun  terdakwa  tidak  bersedia  ikut  pulang  dan sejak  saat  itu  terdakwa  tidak  pernah  kembali kerumahnya  untuk  melihat  saksi  korban  dan keempat  anaknya  serta  terdakwapun  tidak pernah  memberikan  nafkah  lahir  berupa  materi untuk  kebutuhan  hidup  istri  dan  anak-anaknya
dan  juga  tidak  pernah  memberikan  nafkah bathin kepada istrinya.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt bahwa selama
pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus  kesalahan  Terdakwa,  maupun alasan  pembenar  yang  dapat  menghapus  sifat melawan    hukumnya  perbuatan  Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  tersebut dan  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  bersalah serta dijatuhi pidana terhadap terdakwa Lukman Martulus  S.  Manalu  alias  Bapak  Heppy        oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama    1 (satu)  bulan  sesuai  dengan  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum.
Putusan  yang  dijatuhkan  terhadap terdakwa  sudah  sesuai  karena  suatu  pidana yang  dijatuhkan  terhadap  seseorang  harus benar-benar  memenuhi  atau  setidak-tidaknya mendekati  rasa  keadilan  baik  bagi  Terdakwa, pihak  korban,  maupun  masyarakat  dimana pemidanaan  tidaklah  semata-mata  bersifat pembalasan,  namun  demikian  tetap  harus memenuhi  asas  dan  tujuan  pemidanaan  yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.
Dasar pertimbangan hakim dalam
menghukum pelaku tindak pidana penelantaraan dalam rumah tangga, antara lain: keterangan  saksi-saksi    dipersidangan,  bukti surat dan keterangan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memperberat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  memperingan  sanksi  pidana  penjara  yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah : 23
1.  Alasan yang meringankan :
a.  Belum pernah dihukum. Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum  melakukan  tindak  pidana, terdakwa  tidak  pernah  dihukum  karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya.  Hal  ini  menjadi  catatan pertimbangan  sendiri  bagi  hakim  untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.
b.  Sopan dalam persidangan. Saat  persidangan  berlangsung,  semua orang  yang  ada  di  dalam  ruang persidangan  termasuk  terdakwa  harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap,  bertutur  kata yang  baik,  serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
c.  Adanya  sikap  terus  terang  dalam persidangan.
Selama  pertanyaan  yang  diajukan  di dalam persidangan terdakwa menjawab secara  terus  terang  dan  tidak  berbelit, maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan  sanksi  pidana  yang  akan dijatuhkan.  Karena  jawaban  yang  terus terang  tersebut  akan  mempermudah hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara yang dihadapkannya.
d.  Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya,  serta  terdakwa  telah berjanji tidak akan mengulangi
kesalahannya  lagi,  maka  hal  ini  dapat dijadikan  suatu  pertimbangan  bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa.
23 Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana , Angkasa, Bandung, 2000, hal.155
2.  Alasan yang memberatkan : a.  Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat  termasuk  tindak  pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.  Terjadinya  tindak  pidana kekerasan yang mengakibatkan
kematian di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat  disekitar  terjadinya  tindak pidana  tersebut.  Keresahan  tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan
kematian  berikutnya.  Keresahan  yang dialami  masyarakat  harus  dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut  dijadikan  pemberatan  untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian  yang  sama  dan  memberi  rasa aman kepada masyarakat.
b.  Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
Sesuai  dengan  Pasal  176  KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam  persidangan  maka  pemeriksaan pada  waktu  itu  dilanjutkan  tanpa hadirnya  terdakwa.  Hakim  juga  akan dapat  memperberat  putusan  yang  akan dikeluarkan kepada terdakwa.
c.  Terdakwa  tidak  mengakui  perbuatan pidana (mungkir).
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  pada  Pasal  17  ayat  (2)  saat persidangan  berlangsung,  terdakwa  yang  telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Tarutung dalam  putusan  Nomor  122/Pid.Sus/2015/PN.Trt mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan maupun yang memberatkan
sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
Lukman Martulus Swardy  Manalu  yaitu:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Hal yang meringankan adalah : a.  Terdakwa  adalah  seorang  Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
b.  Terdakwa dan saksi Lasma Br. Hutabarat masih terikat perkawinan;
c.  Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Hal yang memberatkan adalah : a.  Bahwa  Terdakwa  sebagai  seorang suami  sekaligus  sebagai  seorang  ayah tidak memberikan  kehidupan,perawatan serta kasih sayang kepada keluarganya;
b.  Bahwa  terdakwa  memberikan  contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya.
Berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan yang diuraikan dalam putusannya Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah tangganya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
Pertanggungjawaban  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  menelantarkan  orang lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dalam kasus  ini  tidak  adanya  alasan-alasan  yang ditemukan  dalam  persidangan  baik  melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut.
Menurut  penulis  bahwa  pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan telah  didasarkan  pada  semua  fakta-fakta  serta bukti-bukti  yang  terungkap  dalam  persidangan sehingga  putusan  Hakim  yang  menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa  Lukman  Martulus  S. Manalu  alias  Bapak  Heppy        oleh  karena  itu dengan  pidana  Penjara  selama    1  (satu)  bulan, sehingga  terdakwa  dapat  sadar  dan  tidak  akan mengulangi  perbuatannya  kembali  dan  juga harus
melihat
implikasi sosial
kemasyarakatannya.
Berdasarkan  analisis  penulis  tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana  penjara  terhadap  terdakwa  dalam perkara  putusan  Pengadilan  Negeri  Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, penulis
sependapat  dengan  hal  tersebut  karena  dalam memutus perkara Hakim mempunyai
pertimbangan-pertimbangan yang cukup
banyak.  Mulai  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan  pasal  yang  didakwakan  dan  tidak  ada alasan  pembenar  dan  pemaaf,  sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
C.  Perlindungan Hukum Terhadap

## Korban Tindak Pidana Penelantaraan Rumah Tangga
Sebelum  keluarnya  U  U  No.  23  Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat  1,  KUHP.  Pasal  1365  KUHPerdata.,  Pasal 24  U  U  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, Pasal  1  U  U  No.  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala
Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita/Perempuan,  Pasal  17  U  U  NO.  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah  berlakunya  U  U  No.  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam  rumah  tangga  diatur  dalam Bab  II,  Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23  Tahun  2004.  ketentuan  pidananya  diatur pada  Pasal  44,  Pasal  45,  Pasal  46,  Pasal  47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  di  dalam Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  20  mengatur tentang  kewajiban  pihak  kepolisian  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melindungi  dan  melayani  korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  haruslah  sesuai  dengan penerapan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Setiap  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  yang  dilaporkan  ke  kepolisian akan  diproses  di  Ruang  Pelayanan  Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan  fasilitas  yang  disediakan  atau diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk  memproses  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  Di  Ruang  Pelayanan Khusus  (RPK)  inilah  setiap  korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya  dan  kepolisian  khususnya  Polisi Wanita  (Polwan)  berperan  guna  melayani  dan melindungi  korban.  Kepolisian  yang  menangani kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK)  bertujuan  agar  dapat  memberikan perlindungan,  rasa  aman,  nyaman, mengayomi, membimbing  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Melindungi dan melayani korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), kepolisian wajib :
1.  Menyediakan  sarana  transportasi  ke  rumah atau  sarana  kesehatan  lain  terdekat  dan menemani  korban  untuk  mendapatkan pelayanan medis.
2.  Menyediakan sarana transportasi dan mengantar  korban  ke  rumah  aman  atau tempat tinggal alternatif.
3.  Menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi.
4.  Menemani  dan  menjamin  korban  untuk mendapatkan  barang-barang  milik  korban dan  mengamankan  harta  bersama  dari tindakan  penghilangan,  pengrusakan  dan pengambilan paksa.
5.  Menjamin  dan  melindungi  barang  bukti  dari tindakan  penghilangan,  pengerusakan  dan pengambilan secara paksa.
6.  Melakukan  tindakan  terhadap  pelaku  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  perintah perlindungan.
7.  Menjamin  kerahasiaan  dan  keselamatan para saksi. 24
Kepolisian  yang  menerima  laporan menenai  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT), mereka harus segera menerangkan  mengenai  hak-hak  korban  untuk mendapatkan  pelayanan  dan  pendampingan. Sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan  bahwa  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  adalah  sebuah  kejahatan terhadap  kemanusia  sehingga  sudah  menjadi kewajiban  dari  kepolisian  untuk  melindungi korban.  Kepolisian  wajib  menangkap  dan menahan  pelaku  segera  setelah  menerima laporan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  atas  tindakan  berupa  :  penganiayaan berat, kekerasan seksual, percobaan pembunuhan atau pembunuhan.
Setelah menerima laporan tersebut dan memperkenalkan identitas mereka, maka langkah-langkah  yang  harus  diambil  kepolisian adalah : 25 1.  Memberikan perlindungan sementara kepada korban 2.  Meminta surat penetapan perintah perlindungan sementara
3.  Melakukan penyidikan.
Upaya  dan  strategi  yang  dilakukan dalam  penanggulangan  kejahatan    Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)adalah  sebagai berikut :
1.  Upaya preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif  dimaksudkan  kepada  upaya-upaya yang  dilakukan  sebelum  tindak  kejahatan
25 Ibid , hal.1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  terjadi.” 26 Tindakan  preventif  dilakukan
dengan cara peningkatan pengawasan masyarakat  terhadap  gejala-gejala  sosial  yang kurang baik.
Peranan  masyarakat  sangat  penting sekali didalam mengawasi, menilai dan menganalisa   fenomena-fenomena   di tengah- tengah      masyarakat.      Sebab  tanpa  partisipasi dari masyarakat untuk memantau prilaku-prilaku yang  menyimpang  tersebut,  maka  aparat penegak  hukum  dan  keadilan  tidak  akan  dapat berbuat banyak.
Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung  jawab  ini  sangat  dituntut  sekali  untuk terjaminnya  suatu  keamanan  ketentraman  serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala  sosial  yang  terjadi  disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.
2.  Upaya represif.
Melalui  upaya  ini  diusahakan  untuk melakukan  tindakan  tegas  dan  keras  kepada pelaku-pelaku  kejahatan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  dengan  tujuan  untuk menekan  angka  frekwensi  dari  kasus-kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) tersebut.
Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal  dengan  apa  (kejahatan)  yang  telah dilakukan  akan  menimbulkan  preseden  yang tidak  baik  bagi  masyarakat.  Sebaliknya  jadi alasan  bagi  mereka-mereka  yang  memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut.
Pelaku  kejahatan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  terdahulu  dijatuhi
26 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan , Akademika Presindo, Jakarta, 2003, hal.21.
oleh  hakim  dengan  ancaman  hukuman  yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal  ini  tidak  akan  membuat  jera  orang  yang dijatuhi  hukuman  tersebut  serta  tidak  akan membuat  orang  lain  takut  untuk  melaksanakan dan  bahkan  akan  meniru  perbuatan  pelaku pertama.  Aparat  penegak  hukum  dan  keadilan agar  tidak  memfokuskan  pada  persyaratan formalitas.  Sebab  tidak  jarang  didengar  lolos atau bebasnya pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  ini  hanya  dikarenakan  alat-alat bukti.
Usaha  repressif  ini  adalah  keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan  dan tindakan yang  diambil  sesudah  timbulnya  atau terjadinya kejahatan  itu  dengan  tujuan  agar  kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.
3.  Usaha reformasi
Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan  kepada  bentuk  semula.  Usaha ini  merupakan  suatu  usaha  untuk  merubah seseorang  yang  sudah  pernah  melakukan kejahatan  dan  agar  orang  tersebut  tidak  lagi melakukan  kejahatan  dan  kembali  menjadi anggota masyarakat yang baik.
Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga  Pemasyarakatan,  para  narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja  sesuai  dengan  kemampuan  dan  bakat dari  narapidana  tersebut.  Kegiatan  itu  berupa bercocok  tanam,  kerajinan  tangan  dan  lain-lain. Selain  kegiatan  itu  para  narapidana  juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya.
Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) antara lain adalah :
1.  Dari faktor korban sendiri.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Faktor   korban   dipengaruhi  oleh   faktor perannya dalam perbuatan kejahatan. Peran  yang   dimaksud   adalah  sampai seberapa jauh korban merasa perlu melaporkannya  kepada    yang  berwajib ataupun  orang   tertentu   di lingkungannya. Dalam  hal  ini  dirasakan  laporannya   akan memalukan dirinya sendiri ataupun keluarganya,   maka  korban    segan   untuk melaporkannya.  Hal  ini  justru  merupakan suatu  hambatan  bagi  penegak  hukum, khususnya penyidik untuk melakukan tindakan   terhadap  masalah  korban.   Di samping
itu faktor terbatasnya pengetahuan  korban  terhadap  berbagai masalah  hukum  yang  menyangkut  hak  dan kewajiban seseorang di bidang hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) yang bernama Rainun Batubara umur  42  tahun  yang  kebetulan  korban  tersebut adalah  masih  keluarga  dari  penulis  sendiri mengatakan  bahwa  banyak  sekali  kendala- kendala  lain  yang  menyulitkan  ia  untuk melaporkan  adanya  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  yang  dialaminya.  Hal  ini disebabkan : 27
a.  Perasaan  malu,  kotor  dan  terhina membuat korban semakin malui dan takut melaporkan peristiwanya  kepada  Polisi.  Dan  korban memutuskan memendam pengalaman pahitnya  dari  pada  menanggung  malu. Padahal  korban  baru  saja  mengalami kekerasan  pasti  menderita  luka  dan  trauma berkepanjangan.
b.  Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan masih  kuatnya  faktor  sosial  budaya  yang menghambat
pengaduan serta penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
c.  Ruwetnya  prosedur  pelaporan  peristiwa kekerasan,  baik  di  kantor  Polisi  maupun  di
27 Kalyanamitra, Op.Cit, hal.39.
rumah  sakit  juga  menjadi  alasan  kuat lainnya  membuat  korban  semakin  enggan datang mengadu.
d.  Tidak  mudah  melaporkan  kasus  karena membuat aib keluarga.
e.  Ragu  melaporkan  karena  bisa  jadi  ia  yang bersalah  karena  tidak  becus  mengurus suami atau keluarga.
f. Takut melaporkan karena bisa memperparah  kekerasan  yang  dialami, suami semakin gelap mata kalau mengetahui  isterinya  berani  melaporkan dirinya  yang  berarti  mencemarkan  status sosialnya sebagai kepala keluarga.
g.  Kuatir  jika  melapor  ia  akan  bercerai  dan akan  menjadi  janda,  bagaimana  ia  kelak dan anak-anaknya.
h.  Berani  melapor,  direspon  oleh  Polwan  di Ruang  Pelayanan  Kekerasan  tetapi  sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya.
i. Berani  melapor  dan  ada  bukti  kuat,  tetapi ancaman  pidana  penjara.  Berarti  suaminya akan dikurung, bagaimana nafkah keluarga, sekolah  anak-anak,  siapa  yang  akan menjamin  biayanya  sebab  selama  ini  baik sistem  sosial  dan  hukum  telah  membuat isteri  tergantung  secara  ekonomi  terhadap kepala keluarga.
j. Tidak  memperoleh  tanggapan  positif  dari aparat  penegak  hukum,  karena  dianggap hanya sebagai persoalan keluarga biasa.
2.  Faktor  aparat  penegak   hukum.
Menurut Irawati Harsono disebutkan bahwa polisi masih sukar dalam melayani terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan :
a.  Polisi  dalam  kewenangannya  sebagai penegak  hukum,  diatur  secara  rinci dalam  KUHAP.  Banyak  pihak  yang menyatakan  bahwa  KUHAP  sudah cukup  melindungi  Hak  Asasi  Manusia asal polisi sungguh-sungguh melaksanakan  KUHAP  dengan  benar. Akan tetapi hak yang dilindungi KUHAP adalah  hak  pelaku  tindak  pidana, sedangkan  hak  korban  tidak  diatur sama sekali
b.  Polisi  adalah  sebuah  organisasi  yang berpuluh  tahun  masuk  jajaran  TNI  dan kehilangan  kemandirian  dan  jati  dirinya sebagai  penegak  hukum.  Selama  itu terlatih berdisiplin tinggi yang militeristik, akibatnya  perintah  atasan  sering  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
boleh  dipertahanyakan  meskipun  jelas- jelas  bertentangan  dengan  hukum  atau kepatutuan  yang  manusiawi.  Bawahan yang  berulang  kali  melakukan  atau memberi  perintah  yang  melanggar hukum, ia
akan cenderung mengabaikan  hukum  dan  melakukan pelanggaran  hukum  lebih  banyak  lagi.
Pada  gilirannya  di  lingkungan  Polri kepekaan terhadap perilaku yang melanggar HAM menjadi tipis sekali.
Polri  selalu  melihat  masalah  kekerasan terhadap  perempuan  hanya  dari  angka  statistik sehingga  ketika  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  tidak  signifikan  jumlahnya  dalam statistik  kejahatan,  Polri  tidak menempatkannya dalam prioritas tinggi.
Menghadapi  kendala-kendala  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), maka pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya :
1.  Mendorong  terbentuknya  Ruang  Pelayanan Khusus  (RPK)  sampai  ke  tingkat  Polres  di seluruh Indonesia.
2.  Melatih  kemampuan  para  Polwan  dan Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  dalam melayani  perempuan  dan  anak  korban kekerasan,  agar  berempati  dan  profesional dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3.  Menjalin  jaringan  kersama (net  working) dengan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4.  Membantu  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  dengan  mendirikan  pusat  krisis dan  rumah  aman  yang  dapat  diakses  oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
Usaha-usaha  lain  yang  dapat  dilakukan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  adalah  dengan  meningkatkan  upaya sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
Berdasarakan  uraian-uraian  yang  telah dikemukakan,  maka  dapatlah  penulis  tarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Kategori  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  setiap  tindakan kekerasan  baik  secara  verbal  maupun  fisik, baik  berupa  tindakan  atau  perbuatan,  atau ancaman  pada  nyawa,  tindakan  tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan.  Di  sini  terlihat  pengabaian  dan sikap  merendahkan  perempuan  sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan, tindakan  kekerasan  itu  dapat  berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan
tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis
perempuan serta tindakan kekerasan tersebut  terjadi  dalam  lingkungan  keluarga atau rumah tangga.
2.  Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penelantaraan  dalam rumah  tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt    telah  sesuai dengan  ketentuan  hukum  dalam  hal  ini Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  karena terpenuhinya  unsur-unsur  dalam  Pasal  49 huruf  a  yang  menjadi  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada terdakwa  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara  tindak  pidana  penelantaraan  yang dilakukan  dalam  lingkup  rumah  tangga dalam  hal  ini  suami  terhadap istrinya, maka terdakwa  wajib  mempertanggungjawabkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatannya  sesuai  dengan  putusan  yang dijatuhkan  majelis  hakim  yaitu  menjalani pidana  penjara  selama  1  (satu)  bulan  dan membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
3.  Perlindungan hukum terhadap korban tindak penelantaraan rumah tangga yang
dilaporkan  ke  kepolisian  akan  diproses  di Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK).  Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan
fasilitas  yang  disediakan  atau  diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang
Pelayanan  Khusus  (RPK)  inilah  setiap korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  dapat  mengadukan,  melaporkan segala  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  yang  dialaminya  dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan)  berperan  guna  melayani  dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga  (KDRT)  dalam  hal  ini  Ruang Pelayanan  Khusus  (RPK)  bertujuan  agar dapat memberikan perlindungan, rasa aman,  nyaman,  mengayomi,  membimbing korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  dan  memvisum  korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## B.Saran
1.  Perlunya pemerintah lebih siap memberikan
penyuluhan  kepada  seluruh  masyarakat hingga ke daerah terpencil  tentang adanya Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga sehingga persepsi masyarakat    yang  sering  menyudutkan kaum  wanita  dalam  hal  ini  para  istri  yang
sering  menjadi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga  dapat berubah.
2.  Perlunya  campur  tangan  Pemerintah  untuk lebih  optimal  mensosialisasikan  kepada para  istri  yang  ditelantarkan  oleh  suaminya untuk  dapat  mandiri  dalam  menafkahi hidupnya  dan    anak-anak    yang  menjadi tanggungannya  setelah  diterlantarkan  oleh suaminya  dan  diharapkan  dalam  hal putusan  hakim  mengenai  tindak  pidana penelantaran  dalamlingkup  rumah  tangga seharusnya  memberikan  putusan  agar  para suami  yang  menelantarkan  istrinya  tetap berkewajiban  untuk  menafkahi  istri  yang telah  diterlantarkan  beserta  anak-anak yang di tinggalkannya
3.  Perlu  diberikan  sanksi  hukuman  yang  berat terhadap pelaku tindak pidana
penelantaraan  dalam  rumah  tangga  agar menjadi  efek  jera  bagi  pelakunya  karena terjadinya   tindak pidana penelantaran dalam lingkup  rumah tangga tidak  terlepas dari  sanksi  yang  ringan  yang  diberikan kepada para pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  Seksual ,  Reflika  Aditama,
Malang, 2001.
Achie  Sudiarti  Luhulima., Pemahaman  Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya ,  Pusat  Kajian  Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000. Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana ,
Angkasa, Bandung, 2000. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan ,
Akademika Presindo, Jakarta, 2003.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997.
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan
Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Didik  M  Arif  Mansyur, Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo,
Jakarta, 2008.
Erna  Suryadi, Bagaimana  Mencegah  KDRT (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ),
Pustaka Harapan, Jakarta, 2011.
Guse  Prayudi, Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga , Merkid Press, Yogjakarta, 2012.
Jack  D.  Douglas  &  Frances  Chaput  Waksler, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia, Jakarta, 2002.
Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Daam Rumah  Tangga ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2009.
Kalyanamitra, Menghadapi  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga ,  Pusat  Komunikasi  dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
Yuridis –  Viktimologis .  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010. Nawal  El  Saadawi ,  Perempuan  Dalam  Budaya Patriarki ,  Pustaka  Pelajar,  Yogjakarta, 2001.
Peri  Umar  Farouk, Tindak  Pidana  Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT ), Resources Coordinator, Jakarta, 2010.
R  Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum Pidana  di  Indonesia .  Alumn,  Jakarta, 2001.
Ratna  Batara  Munti, Advokasi  Legislatif  Untuk Perempuan:  Sosialisasi  Masalah  dan
Draft Rancangan Undang-Undang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga , LBH APIK, Jakarta, 2000.

## C.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.