## PENDAFTARAN TANAH BERBASIS DESA LENGKAP

## Nadia Rahmawati
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Cendrawasih No.438, Makassar, Sulawesi Selatan Koresponden email: nadiarhw@gmail.com
Naskah diterima: 12 Maret 2022; revisi: 9 April 2022; disetujui: 16 April 2022
Abstract: In realizing a fully registered Indonesia, starts with improving the quality of land data and is  processed  through  a  complete  systematic  land  registration  (PTSL)  which  ultimately  leads  to complete village registration. So, this research aims to examine the efforts that can be implemented to  realize  a  complete  village/kelurahan  through  PTSL.  This  study  uses  a  qualitative  method  of literature presented descriptively. The results of the study show that every year improvements to PTSL-related  regulations  are  made  as  a  process  of  improvement  and  cover  deficiencies  in  the implementation  of  PTSL,  so  that  measurable  planning  and  implementation  of  systematic  land registration  throughout  the  village  by  village  with  measurements  that  utilize  existing  survey applications  and  implement  the  principle  of  contradiction  delimitation  can  be  carried  out simultaneously. by improving data quality through K4 and continued with land data validation. At the same time to overcome some of the obstacles by clustering problems.
Keywords : Land Registration, Complete Village, Improving Data Quality, Complete Mapping
Abstrak: Dalam mewujudkan Indonesia lengkap terdaftar, dimulai dengan melakukan perbaikan kualitas data pertanahan dan di proses melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pada akhirnya menuju pendaftaran desa lengkap. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan desa/kelurahan lengkap melalui PTSL. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan  yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyempurnaan regulasi terkait PTSL setiap tahunnya sebagai proses perbaikan dan menutupi kekurangan dalam pelaksanaan PTSL, sehingga perencanaan yang terukur dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  menyeluruh  desa  demi  desa  dengan pengukuran  yang  memanfaatkan  aplikasi  survei  yang  telah  ada  dan  mengimplementasikan  asas kontradiktur delimitasi dapat dilakukan simultan dengan peningkatan kualitas data melalui K4 dan dilanjutkan  dengan  validasi  data  pertanahan.  Sekaligus  untuk  mengatasi  beberapa  hambatan- hambatan dengan klasterisasi permasalahan.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Desa Lengkap, Peningkatan Kualitas Data, Pemetaan Lengkap

## 128 Nadia Rahmawati

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan pembangunan area pemukiman untuk mereka tinggali, area pabrik, perkantoran sebagai  tempat  mereka  bekerja  dan  masih  banyak  lagi.  Seiring  dengan  pertambahan penduduk  tidak  diimbangi  dengan  luas  tanah  yang  ada.  Luas  tanah  di  bumi  ini  akan cenderung  tetap  dan  bahkan  berkurang.  Melihat  kondisi  tersebut  dapat  memunculkan masalah pertanahan seperti tumpah tindih kepemilikan tanah, penggarapan lahan secara liar dan belum lagi mafia tanah.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  pertanahan  ialah  dengan pendaftaran tanah sebagai amanat dari UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sebagai wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah (Wulansari, 2021). Dengan melakukan pendaftaran tanah  maka  akan  mewujudkan  kepastian  subyek  dan  obyek  bidang  tanah.  Pendaftaran tanah  merupakan  serangkaian  mulai  dari  kegiatan  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis hingga penerbitan dokumen hak berupa sertipikat hak atas tanah. Dengan terdaftarnya hak atas tanah berarti secara hukum diakui hubungan kepemilikan antara subyek dan obyek secara administratif.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  salah  satu program  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  untuk mensertipikatkan  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Program  ini  menargetkan  seluruh  bidang tanah  di  seluruh  Indonesia  akan  bersertipikat  pada  tahun  2024.  Program  PTSL  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  target  bidang  demi  tercapainya  Indonesia  lengkap terdaftar  dengan  target  pada  tahun  2017  yakni  5  juta  bidang  tanah  kemudian dimaksimalkan targetnya menjadi 7 juta bidang di tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang pada tahun 2020 hingga 2024 (Mujiburohman, 2018). Program PTSL untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dengan perlindungan kepada pemegang hak  atas  tanah,  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.
Dalam  mewujudkan  keberhasilan  sebagaimana  yang  dicita-citakan,  Kementerian ATR/BPN  melakukan  terobosan-terobosan  dengan  mentransformasi  pelayanan pertanahan yang dulunya manual menjadi berbasis elektronik melalui perbaikan kualitas data  sekaligus  melanjutkan  proses  pendaftaran  tanah  hingga  tercapainya  Indonesia lengkap  terdaftar  melalui  program  PTSL.  Melalui  program  tersebut  diharapkan  dapat mewujudkan pendaftaran tanah Indonesia lengkap yang dimulai dari pendaftaran tanah
pertama kali berbasis desa/kelurahan lengkap serta dilakukan perbaikan data pendaftaran tanah secara simultan. Hasil perwujudan desa lengkap maupun kelurahan lengkap yang berkualitas  dapat  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dan  dapat  mengurangi permasalahan pertanahan.
Berbagai  penelitian  sebelumnya  membahas  mengenai  pelaksanaan,  menghambat, strategi  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  dalam  PTSL  seperti  penelitian  yang dilakukan oleh (Masnah et al., 2021; Syuib & Aulia, 2021; Sofi et al., 2019), mengenai praktik tata  kelola  pemerintah  yang  baik  pada  setiap  tahapan  pekerjaan  PTSL  (Arnowo,  2019), mengkaji mengenai strategi yang digunakan dan validitas hasil kegiatan (Handono et al., 2020).  Sedangkan  penelitian  yang  mengulas  mengenai  pendaftaran  tanah  berbasis  desa lengkap melalui program PTSL berdasarkan penelusuran penulis masih belum ada karena Kementerian  ATR/BPN  menekankan output desa  lengkap  pada  tahun  2020  dengan dimunculkannya penilaian potensi desa/kelurahan lengkap pada dashboard PTSL.

## B. Metode Penelitian
Kajian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  jenis  kepustakaan dengan  menganalisis  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan penelaahan  terhadap  buku,  literatur,  catatan,  serta  berbagai  laporan  dan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai upaya mewujudkan desa/kelurahan lengkap melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## C. Mewujudkan Desa Lengkap Dalam Pendaftaran Tanah
Berbagai regulasi telah disempurnakan terkait dengan PTSL yang bertujuan untuk percepatan pendaftaran tanah, karena dalam implementasi terdapat berbagai hambatan. Kemudian  beberapa  hal  prinsip  dan  substansi  yang  belum  diatur  seperti  penyelesaian proses pendaftaran tanah yang dibagi menjadi kategori 1,2,3 dan 4. Dalam menyelesaikan target-target  PTSL  yang  semakin  tahun  semakin  bertambah  tentunya  bukan  pekerjaan yang mudah untuk menyelesaikannya. Menurut (Mujiburohman, 2018) apabila dikaji lebih mendalam  penyebab  utama  terhambatnya  pelaksanaan  program  adalah  puncak pemerintahan  tertinggi  bukan  dipegang  oleh  presiden  melainkan  masih  dipegang  pada jajaran kementerian.
Dalam pelaksanaannya Kementerian ATR/BPN mengeluarkan petunjuk teknis PTSL yang  diterbitkan  per  tahun  sebagai  acuan  pelaksanaan  PTSL.  Juknis  tersebut  disusun berdasarkan identifikasi, rumusan, pelaksanaan dan hasil evaluasi PTSL yang dijalankan di  tahun  sebelumnya.  Juknis  tersebut  juga  menekankan  kualitas  data  pertanahan  yang
dihasilkan yakni valid data fisik dan yuridis, bukan hanya mengejar pada kuantitas untuk mencapai target per tahunnya.
Aspek perencanaan merupakan hal yang penting karena sebagai langkah awal yang dilakukan  dengan  menganalisis  suatu  tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai target yang akan dituju (Hindun, 2015). Kementerian ATR/BPN telah memberikan arahan perencanaan  sebagaimana  telah  tercantum  dalam  (Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap,  2021)  yakni  penetapan  satu  atau  beberapa  desa/kelurahan  yang menjadi lokasi PTSL diselesaikan sampai dengan Desa/Kelurahan lengkap.
Dalam  hal  ini,  Kementerian  ATR/BPN  memberikan  sarana  berupa dashboard PTSL untuk  melihat  baik/tidaknya  penyusunan  perencanaan  penetapan  lokasi  dan  pemberian target pada pelaksanaan PTSL pada suatu desa/kelurahan. Perencanaan dalam dashboard tersebut  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  kantor  pertanahan  dalam  menyusun perencanaan program PTSL. Dalam dashboard tersebut dibagi menjadi dua yakni “Menuju Desa  Lengkap”  dan  “Mengejar  Kuantitas”.  Perencanaan  “Menuju  Desa  Lengkap” menekankan pada perencanaan dalam penetapan jumlah target pada suatu desa/kelurahan untuk mencapai desa/kelurahan lengkap, seda ngkan perencanaan “Mengejar Kuantitas” menekankan pada kuantitas target penerbitan sertipikat hak atas tanah (SHAT) dan kluster 4 (K4). Dalam mengejar nilai perencanaan “Menuju Desa Lengkap” harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh sistem.
Dalam perencanaan fisik terdapat kriteria yang harus dipenuhi dengan syarat utama “ (1) belum pernah memiliki Nilai Desa Lengkap (NDL) dan (2) Target Peta Bidang Tanah (PBT)> 0 atau Target PBT = 0 dan Target K4 > 0  dan target pengukuran = 0” dan syarat lainnya berupa.
Tabel 1. Perencanaan fisik Target PBT, SHAT dan K4 No Target Syarat 1 Syarat 2 (3) PBT estimasi  jumlah  bidang – jumlah bidang terdaftar (4) SHAT* (a) = 0 (b) >=  target  PBT  +  (50%  x  K3.3 backlog ) <= Target PBT + K3.3 Backlog) (5) K4 >= 50% x KW4,5,6 <= KW4,5,6
*Ketetangan: memenuhi syarat salah satu.
Berdasarkan  syarat  (1)  menunjukkan  bahwa  desa/kelurahan  yang  telah  lengkap tahun sebelumnya, tidak mungkin dilakukan penambahan bidang tanah. Syarat ke (2) dari ketentuan  pertama,  desa/kelurahan  yang  dijadikan  lokasi  PTSL  masih  memiliki  bidang tanah  yang  belum  terdaftar  atau  seluruh  bidang  tanah  sudah  semua  terukur  terpetakan dan yang tersisa adalah peningkatan kualitas data yang bisa dilaksanakan melalui PTSL
dengan output kluster 4. (3) target Peta Bidang Tanah (PBT) ditentukan berdasarkan jumlah estimasi  bidang  tanah  yang  berada  di  desa/kelurahan  tersebut  dikurangi  jumlah  bidang tanah yang telah terdaftar terukur, hal ini sebagai ukuran untuk menentukan target agar sesuai dengan jumlah yang diberikan untuk target bidang yang belum terdaftar. (4) target SHAT  ditentukan  berdasarkan  jumlah  target  PBT  yang  diberikan  pada  desa/kelurahan tersebut  ditambah  dari  setengah  dari jumlah  K3.3 backlog dan  tidak  melebihi  target PBT ditambah jumlah K3.3 backlog atau target SHAT 0. Hal tersebut dijadikan kriteria karena sebaiknya  perencanaan  jumlah  SHAT  yang  ditargetkan  menyeluruh  pada  suatu desa/kelurahan  tersebut  dengan  memanfaatkan  jumlah  PBT  yang  dikerjakan  tahun  ini dengan  jumlah  PBT  tahun  sebelumnya  (K3.3 backlog ).  (5)  Perencanaan  K4  baiknya  juga ditargetkan menyeluruh pada KW 4,5,6 untuk seluruh bidang tanah terdaftar yang dulu belum terpetakan pada peta pendaftaran online di desa/kelurahan tersebut.
Berdasarkan  kriteria- kriteria  perencanaan  “Menuju  Desa  Lengkap“  yang  telah disebutkan  pada dashboard PTSL  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  target  PTSL baiknya  ditetapkan  secara  sistematis  menyeluruh  pada  satu  desa  untuk  dimaksimalkan pengukurannya,  penerbitan  haknya  dan  peningkatan  kualitas  data  melalui  K4  sehingga tercipta output berupa desa/kelurahan lengkap yang berkualitas. Upaya perencanaan yang terstruktur  sistematis  lengkap  per  desa/kelurahan  sebagai  lokasi  kegiatan  PTSL  sangat menunjang keefektifan dan keefisienan pada pelaksanaan pengukuran, pendaftaran tanah dan peningkatan kualitas. Jika pelaksanaan difokuskan pada satu tujuan terlebih dahulu maka  akan  mempersingkat  mobilitas  sehingga  dapat  mempersingkat waktu,  pengerjaan menjadi  simultan  antara  pendaftaran  pertama  kali  dan  perbaikan  data-data  lama, memperbaiki  pengarsipan  serta  digitalisasi  untuk  peningkatan  kualitas  data  sehingga tercipta output per satuan desa/kelurahan lengkap berkualitas.
Tabel 2. Roadmap PTSL Berbasis Kualitas Menuju Indonesia Lengkap
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025-2028 - Optimalisasi target dan mengutamakan kualitas produk
- Penyelesaian residu PTSL 2017-2021
- Penlok 28 Kab/Kota sebagai prioritas menuju kota lengkap - 28 Kab/Kota prioritas menjadi Kab/kota lengkap - Persiapan 98 kota lengkap - 98 Kota menjadi kota lengkap - Desa lengkap dengan prioritas berdasarkan IKE dan Susenas - Penetapan Target PTSL dilakukan dengan pendekatan ilmiah
- Pembaruan roadmap Indonesia lengkap
- Penetapan lokasi ditentukan berdasarkan hasil analisis pemodelan wilayah
Sumber:  Windayana, S. (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT Dalam Mencapai Tujuan  Strategis  Kementerian  ATR/BPN.  Direktur  Jenderal  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran Tanah

## 132 Nadia Rahmawati
Manfaat  desa  lengkap  dinyatakan  oleh  Windayana  (2022)  sebagai  berikut:  1) informasi  kepemilikan  dan  penguasaan  bidang  tanah  yang  lengkap  di  seluruh  desa;  2) Pemerintah Daerah lebih mudah dalam membuat perencanaan pembangunan; 3) Potensi peningkatan perpajakan dan pendapatan asli daerah seperti PBB, BPHTB maupun PPh; 4) Mengurangi potensi sengketa pertanahan; 5) Layanan pertanahan.
Dalam  pelaksanaan  program PTSL  menyebutkan  bahwa  ada 4  (empat) hal bidang infrastruktur keagrariaan yaitu: 1) Pengecekan ulang kepada seluruh bidang tanah yang telah  terpetakan  di  peta  pendaftaran  dan  melakukan  perbaikan  apabila  masih  terdapat bidang tanah yang belum tepat posisinya dengan memetakannya kembali (2) Percepatan pendaftaran tanah untuk bidang tanah yang belum terdaftar (3) Mengupayakan “ One Map Policy ”  melalui  Ina -Geoportal  (4)  Peningkatan  kualitas/pengupdetan  sistem  pertanahan (Sumarto,  2014  dalam  Kusmiarto,  2017).  Pekerjaan  pendaftaran  tanah  dan  pembenahan data  dapat  dilakukan  secara  simultan  melalui  Program  PTSL,  melakukan  pengukuran hingga pemetaan lengkap sekaligus perbaikan data pertanahan secara bersamaan.
Tabel 3. Output Pelaksanaan program PTSL No Klasifikasi Penyelesaian Kegiatan Penjelasan 1 Kluster 1 Bidang  tanah  yang  memenuhi  syarat  fisik  dan  yuridisnya  untuk diterbitkan HAT (Hak Atas Tanah) 2 Kluster 2 Bidang  tanah  yang  memenuhi  syarat  fisik  dan  yuridis  untuk  diterbitkan HAT  namun  masih  terdapat  perkara  di  pengadilan  atau  sengketa  untuk diselesaikan 3 Kluster 3.1
Bidang  tanah  yang  tahapannya  telah  dilaksanakan  hingga  tahap pengumpulan  data  fisik,  pengumpulan  data  yuridis  untuk  dilanjutkan penelitian,  pembuktian  hak  dan  pengumuman  data  fisik  dan  yuridis namun  tidak  dapat  diterbitkan  sertipikatnya  karena  belum  memenuhi syarat-syarat seperti subjek tidak mau membuat surat BPHTB terutang dan lokasi berada di area PIPPIB
4 Kluster 3.2
Bidang  tanah  yang  tahapannya  telah  dilaksanakan  hingga  tahap pengumpulan  data  fisik,  pengumpulan  data  yuridis  untuk  dilanjutkan penelitian,  pembuktian  hak  dan  pengumuman  data  fisik  dan  yuridis namun  tidak  dapat  diterbitkan  sertipikatnya  karena  belum  memenuhi syarat-syarat:  tanah  termasuk  obyek  konsolidasi  tanah,  P3MB,  Prk5, ABMAT, tanah ulayat, rumah negara gol. III yang belum lunas sewa beli, obyek nasionalisasi, subyek seorang warga negara asing,
BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum swasta. 5 Kluster 3.3
Bidang tanah yang dilaksanakan sampai tahap pengumpulan data fisik dan tidak diterbitkan sertipikat HAT karena subjek tidak bersedia diterbitkan haknya dan belum dianggarkan anggaran SHAT di lokasi tersebut.
6 Kluster 4
Bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  haknya  untuk  dilakukan  peningkatan kualitas data fisik dan yuridisnya
Sumber: Petunjuk Teknis PTSL 2021
Output kegiatan PTSL K1 sampai K3.3 dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali.  Menurut  (Marryanti  &  Purbawa,  2018)  hal  yang  harus  ditekankan  dalam  program PTSL ini adalah pemahaman secara utuh mengenai prosedur PTSL tidaklah lagi menganut sistem sporadik melainkan sudah harus diterapkan metode sistematis menyeluruh yang pelaksanaanya  dimulai  penetapan  lokasi  pendaftaran  tanah,  pengumpulan  data, pengolahan data, pengaturan anggaran hingga menghasilkan bidang-bidang tanah yang terdaftar dengan data valid. Kegiatan pengukuran dilaksanakan secara menyeluruh satu desa/kelurahan baik untuk bidang tanah yang akan didaftarkan haknya pertama kali untuk diterbitkan  haknya  maupun  bidang  tanah  terdaftar  untuk  dilakukan  peningkatan kualitasnya.
Teknis  pelaksanaan  untuk  pengerjaan output K1  sampai  dengan  K3.3  yakni pendaftaran  tanah  pertama  kali  diawali  dengan  penetapan  batas  sebelum  pelaksanaan pengukuran  yang  disebut  dengan  asas  kontradiktur  delimitasi.  Menurut  Arief  (2018), apabila asas tersebut tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pengukuran maka akan memunculkan ketidakpastian hak seseorang atas status kepemilikan disebabkan memang masih belum jelas batasnya dan belum ada kata sepakat dalam penetapan tanahnya yang dapat  menimbulkan  sengketa  konflik  pertanahan  di  kemudian  hari.  Sebelum dilaksanakannya pengukuran harus diawali dengan penetapan batas-batas bidang tanah oleh  pemohon  yang  telah  disetujui  dan  disaksikan  oleh  tetangga  yang  berbatasan (kontradiktur delimitasi). Kemudian dituangkan ke dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas dengan pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan bertanda tangan di surat tersebut.  Pada  dasarnya  penerapan  asas  ini  lebih  mudah  diwujudkan  mengingat pelaksanaan  pengukurannya  dilaksanakan  secara  menyeluruh  per  desa/kelurahan, sehingga  warga  lokasi  PTSL  merasa  berkewajiban  untuk  memasang  tanda  batasnya dengan tetangga-tetangganya sekaligus. Selanjutnya apabila tanda batas sudah ditetapkan, pemeliharaannya  menjadi  tanggung  jawab  pemohon  untuk  menghindari  terjadinya perselisihan, sengketa batas di kemudian hari.
Setelah  melakukan  penetapan  batas  maka  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan pengukuran  yang  dilaksanakan  menyeluruh  blok  per  blok  dalam  satu  desa/kelurahan karena diharapkan dapat mengefisiensikan tenaga dan waktu pelaksanaan karena obyek programnya berada saling berdekatan. Pelaksanaan dengan menghabiskan blok per blok dilakukan untuk meminimalisir kerancuan pengukuran sehingga menghasilkan data yang rapi dan kemudahan pengolahan untuk dilanjutkan ke proses pengintegrasian data  fisik dan yuridis. Pelaksanaan pengukuran juga dapat dibantu dengan berbagai aplikasi survei

## 134 Nadia Rahmawati
seperti Smart  PTSL .  Aplikasi  tersebut  dibuat  berbasis smartphone yang  dapat  digunakan untuk mempermudah pengambilan data fisik di lapangan.
Dampak positif dengan adanya aplikasi Smart PTSL dapat menjawab hambatan yang dialami  oleh  para  petugas  lapang  yakni  integrasi  data  fisik  dan  yuridis  bisa  dilakukan langsung di aplikasi sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga  (Ahmad et al., 2020). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu proses pengumpulan data fisik dan  yuridis,  bisa  memperbaiki  kualitas  data  spasial  dan  dapat  menghasilkan  kebenaran data  (valid)  yakni  valid  posisi/letak,  bentuk,  luas,  maupun  panjang.  Setelah  dilakukan pengukuran bidang, hasil pengukuran sudah langsung dapat langsung diekspor dan bisa dilanjutkan  ke  proses  pengintegrasian karena  hasil  ukuran SMART  PTSL yang  diekspor sudah  tidak  perlu  dilakukan  penggambaran  lagi  di autocad karena  data yang  dihasilkan berupa polygon/bidang tanah dan poin-poin bidang tanah di setiap titik batas bidang tanah yang telah diukur koordinatnya.
Aplikasi KKP dan Geo KKP merupakan aplikasi Kementerian ATR/BPN yang dibuat untuk melakukan pengentrian, pengolahan, pembenahan data untuk peningkatan kualitas maupun untuk pemeliharaan data secara elektronik. Setelah dilakukan pengukuran dan digambar,  data  bidang  tanah  spasial  tersebut  dilakukan  pengintegrasian  dengan  data yuridis dilanjutkan dengan proses pengumuman dan penetapan hak untuk menghasilkan sertipikat HAT.
Upaya perwujudan desa/kelurahan lengkap yakni pelaksanaan pengukuran untuk pertama  kali  dan  menghasilkan output K1  sampai  dengan  K3.3  juga  dapat  dilakukan dengan kegiatan K4. Hal tersebut mengingat masih banyak bidang-bidang tanah yang telah terdaftar  namun  belum  terpetakan  secara  online  pada  peta  pendaftaran  KKP.  Peta pendaftaran  merupakan  peta  yang  sedikitnya  memuat  bidang-bidang  tanah  yang  telah terukur maupun yang sudah diterbitkan haknya. Menurut Kusmiarto (2017) menjelaskan hal yang paling mendasar dalam kegiatan analisis spasial yang menentukan bidang layak diterbitkan hak atau tidak ialah dengan mengoverlaykan bidang tanah di peta pendaftaran, oleh karena itu peta pendaftaran dijuluki sebagai penyaring utama diterbitkannya HAT. Apabila bidang-bidang tanah yang tidak semuanya dipetakan dalam peta pendaftaran dan dibiarkan  begitu  saja  dapat  menimbulkan  tumpang  tindih  bidang  tanah  atau  bahkan terbitnya  sertipikat  ganda  karena  peta  pendaftaran  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat kontrol kualitas pertama untuk penerbitan hak atas tanah.
Pengerjaan K4 ini idealnya dilakukan satu tahun sebelum dijadikan lokasi PTSL agar ketika  pengerjaan  PTSL  tahun  berjalan,  peta  kerja  telah  siap  digunakan  dan  dapat digunakan  sekaligus  sebagai  media  kontrol  kualitas  untuk  menentukan  bidang  tersebut
memenuhi  syarat  diterbitkan  haknya.  Namun  hal  tersebut  tidak  memungkinkan mengingat ditemukannya kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi letak bidang-bidang tanah. Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan dalam pengidentifikasian posisi bidang K4,  pengukuran  bidang-bidang  tanah  dilakukan  secara  menyeluruh  baik  bidang  yang belum  terdaftar  maupun  yang  sudah  terdaftar  untuk  mengetahui  identitas  subjek  dan obyek. Apabila subjek sudah teridentifikasi maka akan lebih mudah untuk mencocokkan antara subjek pada sertipikat dengan subjek existing di lapangan.
Setelah  dilakukan  pengerjaan  K1  sampai  K4  maka  dilakukan  validasi  data pertanahan agar menghasilkan data yang benar-benar sesuai meliputi:
1. Validasi Data Spasial
Bidang  tanah  yang  sudah  ditingkatkan  kualitasnya  hendaknya  dilakukan  validasi data. Menurut (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2021)  dijelaskan bahwa memastikan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan pelayanan pertanahan sesuai dengan prosedur yang semestinya hendaknya dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh petugas ASN sebagai pelaksana kontrol kualitas. Validasi juga  diartikan  sebagai  pelaksanaan  pengecekan  data  fisik output pengukuran  pemetaan dengan  hasil  digitalisasinya  yang  dituangkan  dalam  sistem KKP  (Komputerisasi  Kantor Pertanahan). Apabila data fisik meliputi gambar ukur, peta bidang tanah hingga surat ukur dan data elektronik bidang tanah yang ter entry sama maka dapat dikatakan data tersebut valid.
Menurut  Khilbran  &  Sakti  (2019) human  error didefinisikan  sebagai  kerusakan peralatan  maupun  perlengkapan  atau  kekacauan  maupun  gangguan  operasional  yang disebabkan oleh kesalahan kinerja pelaksana dan hal ini tidak boleh dilakukan. Kesalahan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan ketika pelaksana kegiatan mengalami stress dan kelelahan. Tumpukan pekerjaan yang dirasa tidak berkurang dan jam kerja melebihi waktu produktif merupakan faktor utama yang menyebabkan kesalahan pekerjaan. Untuk mengurangi  terjadinya human  error maka  dilakukan  dengan  pengecekan  kembali  hasil pekerjaan oleh petugas kontrol kualitas.
Menurut Suhattanto et al (2021) data yang sudah berstatus valid di aplikasi pun tidak menjadi jaminan bahwa bidang tanah tersebut memenuhi kriteria valid sesuai juknis PTSL. Oleh  karena  itu  dalam  kegiatan  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  juga  dilakukan pengecekan  kembali  antara  data  fisik  (manual)  dengan  data  elektronik  pada  KKP.  Hal tersebut  dilakukan  untuk  meminimalisir  kesalahan  maupun  ketidaklengkapan penginputan  dokumen  pada  aplikasi.  Beban  pekerjaan  pelaksana  yang  terus  memburu target  kadang  membuat  pelaksana  kurang  fokus  dalam  bekerja  sehingga  menyebabkan

## 136 Nadia Rahmawati
ketidaksengajaan kesalahan.  Berdasarkan hal tersebut, diperlukan petugas kontrol kualitas yang  khusus  ditugaskan  langsung  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan dalam rangka peningkatan kualitas data yang dikhususkan untuk pengecekan data  hasil  pengukuran  dan  pemetaan.  Pengerjaan  validasi  dengan  dibuatkan  formulir kesesuaian antara data fisik dan data elektronik surat ukur untuk mengurangi kesalahan output pekerjaan.
Validasi data spasial bidang tanah dilakukan apabila telah memenuhi kriteria benar data spasial berupa bentuk, luas dan posisi maupun data tekstual surat ukur. Pada saat validasi  spasial  bidang  KKP,  bidang  tanah  dikategori  valid  (bidang  tanah  warna  ungu) apabila data tersebut memenuhi (1) Kesesuaian luas antara dokumen surat ukur dengan bidang  tanah  yang  terpetakan  pada  peta  pendaftaran  KKP,  kesesuaikan  mengacu  pada (Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2021) yakni toleransi perbedaan luas  peta  dan  luas  dokumen  SU  dibanding  dokumen  SU  sebesar  ≤  5%.  (2)  Kesesuaian bentuk  yakni  bidang  tanah  yang  dikategorikan  sesuai  bentuk  apabila  bentuk  geometri antara  data  spasial  SU  dan  bidang  tanah  yang  terpetakan  di  peta  pendaftaran  KKP memiliki  kemiripan.  Untuk  mendapatkan  kesesuaian  yang  pasti  jarang  ditemui,  hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan teknologi dan alat ukur dimasa lalu yang masih dikategorikan manual. Oleh karena itu, asalkan perbedaan geometri tidak berbeda signifikan maka bidang tanah bisa dikategorikan valid. (3) Kesesuaian posisi yakni bidang  tanah  yang  dinyatakan  benar  posisi  apabila  data  detail  pada  spasial  surat  ukur memiliki kesamaan dengan data yang terpetakan pada peta pendaftaran KKP.
Validasi tekstual surat ukur dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data digital surat ukur  dengan  dokumen  fisiknya.  Proses  pengecekan  dokumen  bisa  dilakukan  dengan pembuatan formulir kesesuaian surat ukur untuk setiap bundel  surat ukur. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir ketidaklengkapan maupun kesalahan dalam proses pengentrian.  Menurut  Handono et al., (2020), untuk mewujudkan data pertanahan yang berkualitas  hendaknya  dilakukan  pengecekan  dan  dilakukan  validasi  data.  Dengan terwujudnya  data-data  pertanahan  yang  valid  menjadi  fondasi  pelaksanaan  pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
Pada pelaksanaan peningkatan kualitas masih dimungkinkan adanya bidang tanah yang belum bisa dilakukan validasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat daftar untuk bidang yang belum bisa dilakukan validasi, kemudian dilakukan sosialisasi kepada perangkat  desa  mengenai  bidang  tanah  yang  belum  bisa  divalidasi  untuk  membantu proses  mentipologikan  sebab  bidang  tanah  tidak  bisa  divalidasi.  Setelah  itu  dilakukan pemberitahuan  kepada  pemegang  hak  dengan  mekanisme  pengumuman  maupun  surat
dinas. Apabila informasi mengenai bidang tersebut telah ditemukan maka dapat dilakukan perbaikan data baik perubahan geometri karena salah digitasi hasil scan maupun reposisi kemudian  dilakukan  validasi  bidang  tanah.  Apabila  masih  ada  buku  tanah  yang  tidak ditemukan  informasi  maupun  solusinya  maka  dilakukan  blokir  internal  (BI)  dengan pembuatan  berita  acara  BI  dengan  mencantumkan  kronologinya.  Selanjutnya  Kepala Kantor melakukan BI saat pemeliharaan data.

## 2. Validasi Data Yuridis
Validasi buku tanah dilakukan secara terus-menerus setiap pendaftaran tanah baik pendaftaran  pertama  kali  ataupun  pemeliharaan  data.  Validasi  dilakukan  dengan pengecekan  isi  buku  tanah  pada  Aplikasi  KKP  dan  buku  tanah  fisik  sebelum  sertipikat diserahkan  kepada  pemohon  hak  agar  tidak  terkendala  dalam  pelaksanaan  layanan pendaftaran  tanah  selanjutnya.  Validasi  dokumen  buku  tanah  dilakukan  untuk  bidang- bidang tanah yang telah terdaftar haknya. Validasi dokumen dilakukan apabila dokumen fisik buku tanah sesuai dengan dokumen elektronik buku tanah pada aplikasi KKP.
Berdasarkan  hal  tersebut,  petugas  kontrol  kualitas  baiknya  ditugaskan  langsung berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  rangka  peningkatan kualitas  data  dikhususkan  untuk  data  yuridis.  Pengerjaan  validasi  dengan  dibuatkan formulir kesesuaian buku tanah antara data fisik dan data elektronik untuk mengurangi kesalahan  validasi  dokumen  yang  tidak  jauh  beda  dengan  pelaksanaan  pemeriksaan kesesuaian dokumen fisik surat ukur. Formulir kesesuaian buku tanah dibuat per bundel buku  tanah.  Hal  ini  dapat  mengurangi  terjadinya  ketidaklengkapan  penginputan  dan perbedaan data antara fisik dan elektronik.

## D. Hambatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan
Pengerjaan  K4  untuk  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  ditemukan  beberapa kendala sebagaimana berikut:
1) Arsip Dokumen Fisik Belum Ditemukan
Arsip  dokumen  fisik  belum  ditemukan  dapat  menjadikan  penghambat  dalam pengerjaan  peningkatan  kualitas.  Hal  tersebut  terjadi  ketika  kita  mengetahui  bahwa sebenarnya  bidang  tersebut  telah  terdaftar  dan  tercatat  di  KW  4,5,6  pada  aplikasi  KKP namun  pada  kenyataannya  fisiknya  belum  ditemukan.  Untuk  mengatasi  kesulitan pencarian dokumen bisa diawali dengan dilakukannya inventarisasi bidang-bidang tanah yang  tidak  ditemukan  dokumen  fisiknya.  Kemudian  dilakukan  pengidentifikasian dilapangan  dengan  menanyakan  ke  perangkat  desa  atau  masyarakat  setempat  maupun ditemukan langsung letak bidang tanahnya di lapangan melalui pelaksanaan pengukuran.

## 138 Nadia Rahmawati

## 2) Tidak diketahui letak pasti bidang tanah
Arsip  dokumen  fisik  ditemukan  namun  informasi  yang  tertuang  di  dokumen tersebut  belum  lengkap  untuk  mengidentifikasi  letak  bidang  tanah  tersebut.  Untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengukuran secara sistematis di lapangan, dengan cara hal tersebut bidang-bidang tanah akan teridentifikasi subyek haknya. Selain melalui  metode  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mencari  informasi  melalui  perangkat desa untuk mengetahui letak/posisi bidang tanah tersebut.
3) Tumpang tindih
Bidang tanah yang tumpang tindih di lapangan bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti (1) salah pemetaan, (2) bidang tanah induk yang belum dimatikan nomor haknya karena proses pemeliharaan data, (3) satu NIB yang terikat dengan dua bidang tanah, (4) bentuk bidang tanah yang tidak sesuai dengan dokumen fisiknya. Tidak cukup hanya itu saja, namun masih banyak lagi yang menyebabkan tumpang tindih bidang tanah. Langkah awal  yang  bisa  dilakukan  apabila  ditemukan  bidang  tanah  tumpang  tindih  yaitu melakukan inventarisasi identitas bidang dan mentipologikan sebab bidang tanah tersebut tumpang  tindih.  Kemudian  melakukan  pencarian  dokumen  fisiknya  sekaligus  seluruh bidang  tanah  yang  tumpang  tindih  di  desa/kelurahan  tersebut.  Hal  tersebut  dapat mempersingkat  waktu  untuk  mencari  dokumen  fisik  tersebut.  Kemudian  disesuaikan bentuk  bidang  tanah  maupun  pencatatannya  sesuai  dengan  fisik  atau  telah  dilakukan pemeliharaan data.
Bidang tanah yang tumpang tindih dengan kasus (1) bisa dilakukan reposisi bidang tanah  ke  letak  yang  sebenarnya.  Kasus  (2)  bidang  tanah  tersebut  terjadi  apabila  bidang tanah  induk  telah  dilakukan  pemeliharaan  data  fisik  seperti  pemecahan  namun  belum dilakukan  peng entry -an  pencatatan  buku  tanah.  Solusi  yang  dapat  dilaksanakan  untuk mengatasi  hal  tersebut  dengan  meng- entry pencatatannya  untuk  dimatikan  nomor  hak bidang induknya dan otomatis spasial bidang tanah induk juga mengikuti. Kasus (3) terjadi apabila  hak  lama  yang  telah  memiliki  NIB  manual  tertulis  di  SU  yang  data  elektronik persilnya terintegrasi pada aplilasi KKP dan terdapat juga NIB yang sama dengan bidang tanah hak baru. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dapat dengan melakukan  perbaikan  data  SU  baru  ( Booking NIB  baru)  dengan  pembuatan  berita  acara pada NIB hak baru, kasus (4) hal tersebut terjadi akibat banyak faktor seperti kesalahan scan maupun digitasi. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan scan, digitasi dan memetakan ulang.

## 4) Bidang tanah berada di luar batas administrasi
Bidang  tanah  yang  berada  di  luar  batas  administrasi  biasanya  terjadi  apabila sertipikat  lama  terpetakan  di  desa/kelurahan  yang  dulunya  merupakan  wilayah  desa induk  namun  sekarang  sudah  terjadi  pemekaran.  Hal  yang  dapat  dilakukan  ialah menginventarisasi bidang-bidang tanah yang berada di luar batas administrasi, kemudian dilakukan pengecekan data fisik untuk memastikan bidang tanah tersebut benar lokasinya. Jika  data  fisik  dan  data  elektroniknya  sudah  sesuai  maka  dilakukan  pemeliharaan  data yuridis dengan menambahkan pencatatan ganti desa berdasarkan perda maupun perwali melalui seksi penetapan hak dan pendaftaran.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  upaya  mewujudkan  desa/kelurahan  lengkap  melalui program  PTSL  sekaligus  peningkatan  kualitas  data  pertanahan  dapat  melalui  tahapan: Pertama ,  penyempurnaan  regulasi  oleh  pemerintah  dimana  peran  pemerintah  dalam pelaksanaan  dalam  mewujudkan cita-cita  pemetaan  Indonesia lengkap  pada  tahun  2024 sangat penting. Penyempurnaan peraturan dan dikeluarkannya juknis PTSL diharapkan dapat  menjadi  pegangan  pelaksana  kegiatan  untuk  menjalankan  tugas  yang  diberikan. Kedua, melalui perencanaan dan pelaksanaan PTSL baiknya ditetapkan secara sistematis menyeluruh pada satu desa dan peningkatan kualitas secara simultan antara pendaftaran pertama  kali  dan  perbaikan  data-data  lama,  memperbaiki  pengarsipan  serta  digitalisasi untuk  peningkatan  kualitas  data  sehingga  tercipta  suatu output desa/kelurahan  lengkap terdaftar. Ketiga , ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam pengerjaan K4 berupa arsip dokumen fisik belum ditemukan, tidak diketahui letak pasti bidang tanah, tumpang tindih dan Bidang tanah berada di luar batas administrasi. Dengan beberapa hambatan dan kendala  tersebut,  penulis  melakukan  klasterisasi  sebagai  upaya  menyelesaikan permasalahan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  sehingga  dapat  mempermudah penyelesaiannya.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  H.,  Sutaryono,  M.,  &  Aisiyah,  N.  (2020).  Pemanfaatan  Smart  PTSL  Sebagai Instrumen  Pengumpul,  Pengolah  dan  Pengintegrasi  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tunas Agraria , 3(3), 1-21. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.116
Arief,  A.  (2018).  Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  Dalam  Proses  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum , 5(1), 206-215. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812

## 140 Nadia Rahmawati
Arnowo,  H.  (2019).  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Bidang Pertanahan  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Jurnal  Administrasi Publik , 15 (2). https://doi.org/10.52316/jap.v15i2.30
Guntur, I. G. N. (2014). Pendaftaran Tanah . www.stpn.ac.id
Hairan. (2008). Pendaftaran Tanah Dalam Sertipikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Risalah Hukum , 4 (1), 35 – 42.
Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas  Data  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar.  Tunas Agraria, 3(3), 120 – 131. https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125
Hindun,  H.  (2015).  Perencanaan  Strategis  dan  Prilaku  Manajerial  Lembaga-lembaga Pendidikan. Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin , 6, 112 – 128.
Khilbran,  M.,  &  Sakti,  W.  I.  (2019).  Indentifikasi  Faktor  Risiko  Human  Errors  Dalam Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perusahaan Jasa Konstruksi. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan , 3 (1), 45 – 56. https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i1.2210
Kusmiarto. (2017). Problematika Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya , 179 – 187.
Marryanti,  S.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).  Optimalisasi  Faktor – Faktor  Yang  Mempengaruhi Keberhasilan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (2), 190. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278
Masnah,  Lukman,  S.,  & Muhi,  A.  H.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance , 6 (2), 783 – 801. https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Rizki,  A.  M.  (2017).  Estimasi  Waktu  Pengukuran  Bidang  Tanah  Menggunakan  Metode Terestis Oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan. ( skripsi) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Sofi,  A.,  Kristiyanto,  &  Wicaksono,  A.  (2019).  Pelaksanaan  Kegiatan  Projek  Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  tanah  Sistematis  lengkap  (PTSL)  di  Desa  Sukobubuk Kecamatan  Margorejo  Kabupaten  Pati. Jurnal  Suara  Keadilan , 19 (1),  24 – 30. https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3217
Suhattanto,  M.  A.,  Sarjita,  Sukayadi,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Kualitas  Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. Widya Bhumi , 1 (2), 87 – 100. https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11
Syuib, M., & Aulia, S. D. (2021). Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan  Di  Kecamatan  Ingin  Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar. Jurnal  Justisia :  Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 6 (2). https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11538
Windayana, S. (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT Dalam Mencapai Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran
Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal , 5(1), 61-74.
http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875