## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3112/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia
M. Yudha Prawira

## Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRACK Article history: Received : 11 Maret 22022 Publish: 21 Maret 2022 Introduction  to  the  Problem :  The  contextualization  of  the  United  Nations Guiding  Principle  (UNGP)  on  Business  and  Human  Rights  in  Indonesia  has been  dominated  by  a  review  of  the  normative  conformity  between  national regulations and the principles in the Guidelines. This paper will be divided into 2 (two) parts starting from the Relationship between business and human rights and  how  to  qualify  for  human  rights  violations  committed  by  corporations  as business actors and what are the legal implications that arise when corporations are accountable for human rights violations.
Purpose/Objective/Approach :  This  research  aims  to  find  out  the  relationship between  business  and  human  rights  and to  find  out  what  are the  qualifications for human rights violations committed by corporations as business actors. Design/Methodology/Approach : This  type  of  research  is  normative  legal research.  The  study  employed  secondary  data  from  the  literature  review  and analyzed it through the statute and conceptual approaches.
Keywords: Business & Human Rights;
Corporate Human Rights
Violations .
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 11 Maret 22022 Publish: 21 Maret 2022 Kontekstualisasi Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGP) tentang Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  telah  didominasi  oleh  tinjauan kesesuaian  normatif  antara  peraturan  nasional  dan  prinsip-prinsip  dalam Pedoman. Tulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian mulai dari Hubungan antara  bisnis  dan  HAK  ASASI  MANUSIA  dan  bagaimana  memenuhi  syarat untuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sebagai pelaku  usaha  dan  apa  implikasi  hukum  yang  timbul  ketika  korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran HAKI.
Tujuan  /Tujuan/Pendekatan:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan  antara  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  dan  untuk  mengetahui  apa  saja kualifikasi  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sebagai  pelaku usaha.
Desain / Metodologi / Pendekatan: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Studi  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  tinjauan  literatur  dan menganalisisnya melalui undang-undang dan pendekatan konseptual.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: M. Yudha Prawira Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: m.yudha01@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Diskursus  tentang  relasi  antara  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  mendapatkan posisi yang strategis baik di tingkat praksis kenegaraan maupun dalam gerakan masyarakat sipil. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  berinisiatif  untuk  berupaya  mengintegrasikan  Prinsip Panduan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia,  yang merupakan  bentuk  terusan  dari  hasil  studi  Special  Rapporteur  John  Ruggie,  ke  dalam  kebijakan dan praktik bisnis di dalam negeri.
Dewasa  ini  korporasi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  terhadap  pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan lapangan pekerjaan
dan  peningkatan  standar  hidup  masyarakat,  serta  berkontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan suatu negara. Bahkan, dalam beberapa aspek, peranan korporasi  melebihi peranan dan pengaruh suatu negara, begitu pula di Indonesia.
Melihat  perkembangan  relasi  kuasas  yang  ada  di  Indonesia  antara  pelaku  bisnis  dan Negara,  sudah  sepatutnya  dilakukan  percepatan  dalam  hal  mengkontekstualisasikan  panduan bisnis  dan  hak  asasi  manusia  PBB  di  Indonesia,  dengan  cara  melakukan  tinjauan  terhadap kesesuaian normatif antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip fundamental dan operasional sebagaimana  tertuang  di  dalam  panduan  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  PBB.  Menurut  hemat penulis,  upaya  kontekstualisasi  dari  perspektif  hukum  tersebut  tidak  dapat  secara  serta-merta dilakukan dengan hanya meniru konsepsi pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia PBB, melainkan memerhatikan  cara bekerja hukum sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia yang  nantinya  dapat  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  yang  berasal  dari  hasil  Kerjasama antara Negara, Korporasi dan Individu dalam memandang bisnis  yang humanis  yang didasarkan atas aturan hukum atau regulasi domestik.
Secara  spesifik,  relasi  kuasa  antara  Negara,  Korporasi  dan  Individu  seharusnya  menjadi suatu nilai kerjasama  yang berkelanjutan untuk menghindarkan praktik bisnis dari hasil produk- produk hegemoni Negara dan Korporasi yang berdampak pada terjadinya pelanggaran berat hak asasi  manusia.  Dalam  hal  ini  penulis  beranggapan  bahwa  praktik  bisnis  seharusnya  dapat mengadopsi cara pandang pencegahan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia, dengan cara bagaimana  Negara  dapat  mengubah  perspektif  korporasi  sebagai  pelaku  bisnis  dengan  aturan hukum  dan/atau  panduan  agar  tidak  menjalankan  bisnis  dengan  pola-pola  kacamata  kuda,  serta wajib  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  yang didasarkan hasil dari kontekstualisasi panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia.
Tulisan ini akan  dibagi  ke  dalam  2  (dua)  bagian  yang  dimulai  dari  tinjauan  relasi antara bisnis dan hak asasi manusia dan selanjtunya membahas bagaimana kualifikasi pelanggaran hak asasi  manusia  yang  dilakukan  korporasi  sebagai  pelaku  bisnis  serta  bagaimanakah  implikasi hukum yang muncul bila korporasi dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.  Dengan  melihat  relasi  antara  Negara,  korporasi  dan  Individu  saat  ini,  dari  perspektif hukum dan pembangunan, artikel ini mencoba mendukung pemerintah untuk menemukan konteks dalam  rangka  penyesuaian  atau  penerapan  pedoman  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  yang  ada  di tingkat internasional ke tingkat domestik.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang didekati melalui pendekatan hukum dan konseptual.  Kursus  hukum  berfokus  pada  Kisah  Indonesia  yang  terkait  dengan  studi  tersebut, dan  pendekatan  konseptual  menggunakan  konseptual  hukum  atau  doktrin  dari  para  sarjana hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  melalui  data  yang  dikumpulkan  dan diuraikan dalam bentuk deskripsi dan penjelasan.
Data  dikumpulkan  dari  sumber  sekunder  dan  dibagi  menjadi  tiga  jenis  data:  primer, sekunder,  dan  tersier.  Data  utama  yang  bersumber  dari  Undang-Undang  dan  Peraturan  di Indonesia.  Yang  kedua  diambil  dari  sumber  akademik  seperti  buku,  jurnal,  artikel  yang mencakup  berbagai  aspek  topik  artikel  ini.  Data  terakhir  mengacu  pada  kamus  hukum  seperti Kamus Besar Hukum Hitam, Kamus Besar Oxford, dan Kamus Bahasa Indonesia. Data tersier tersebut digunakan untuk mendapatkan arti yang lebih rinci dari istilah hukum tertentu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN The Relationship between Business and Human Rights
Tiga Pilar yang menjadi konsen United Nation Guiding Principles dalam hal Hak Asasi Manusia  dan  Bisnis  pastinya  semakin  memperjelas  tentang  objek,  subjek  dan  peran  dalam kerangka  Hak  Asasi  Manusia  dan  Bisnis.  Dalam  hal  Perlindungan  terhadap  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  oleh  Pihak  ketiga,  prinsip  tersebut  mempertegas  tanggungjawab  Negara. Selanjutnya Adapun yang menjadi bagian Korporasi sebagai pihak pada prinsip tersebut adalah
mewajibkan Korporasi untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan pada bagian pilar terakhir Negara  dan  Korporasi  secara  bersama-sama  melaksanaan  penyediaan  akses  pemulihan  bagi korban pelanggaran Hak asasi Manusia.
Apabila  mengacu  pada  argumentasi  diatas,  pastinya  Negara  wajib  melakukan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dikarenakan  Negara  sebagai  subjek  yang  paling  berperan dalam  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  kemudian  Negara  dituntut  untuk  memastikan aturan  hukum  secara  domestik  telah  mengatur  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Bisnis  yang nantinya dalam implementasi di kemudian waktu Korporasi mendapat sebagian tanggungjawab Negara  untuk  melakukan  Perlindungan,  Penghormatan  dan  Penyediaan  akses  pemulihan  bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Berbicara peran klasik Negara dalam melindungi setiap individu dari pelanggaran HAM yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  ( non-states  actors )  seringnya  disebut  sebagai  kewajiban Negara  untuk  melindungi  sesuai  dengan  semangat  yang  dicantumkan  di  dalam  Pillar  pertama Prinsip  Hak  Asasi  Manusia  dan  Bisnis.  yang  mana  Negara  harus  mendorong  sekaligus memastikan korporasi bisnis agar tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat dari dampak  praktik  bisnis.  Secara  persepsi,  yang  memperkuat  peran  Negara  dalam  konsepsi  Hak Asasi  Manusia,  yakni  tentang Political  Discours,  Legal  Discours  dan  Normative  Discourse yang  pada  pokoknya  menjelaskan  tentang politik  maupun  instrument  hukum  HAM  yang dimaksudkan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  tentang  tanggungjawab  perusahaan  dalam  melakukan  penghormatan Hak Asasi Manusia . Peran non states actor di era globalisasi dan teknologi jika dilihat dari perkembangannya sangat meningkat pesat dan mempunyai pengaruh yang massif di tengah-tengah masyarakat. Di bidang  Hak  Asasi  Manusia  yang  sebelumnya  hanya  Negara  yang  mempunyai  tanggungjawab unutk  menjamin  perlindungannya,  tetapi saaat ini  Korporasi  juga  dibebankan  untuk  ikut  serta memperhatikan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian tetap saja Negara yang masih menjadi episentrum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai pembuat kebijakan. Sesuai dengan yang  tertera  didalam  United  Nation  Guiding  Principle  tentang  bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia secara  terang  dan  tegas  dicantumkannya  kewajiban  Negara,  yakni  kewajiban  negara  untuk melindungi yang kemudian diatur didalam aturan hukum domestic/undang-undang ( hard law ) untuk  mengingatkan  bahwa  negara  memiliki  kewajiban  yang  mengikat  secara  hukum,  dan komitmen negara  yang diatur di dalam kebiasaan-kebiasaan internasional/hukum internasional (soft law).
Jauh sebelum Ruggie Principle dan United Nation Guiding Principle tentang Bisnis dan Hak  Asasi  Manusia  dibuat,  sebenarnya  sudah  ada  beberapa  regulasi  yang  berfokus  pada kegiatan  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  lahir  atas  kerjasama  antar  Negara-negara. Meskipun  aturan-aturan  tersebut  belum  sangat  berpengaruh  luas  akan  tetapi  upaya-upaya tersebut  menjadi  sejarah  sekaligus  bukti  nyata  bahwa  sebenarnya  Negara  sebagai  subjek perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  telah  berusaha  untuk  berperan  sebagai  garda  terdepan. Adapun  beberapa  aturan-aturan  tersebut,  pada  tahun  1976  The  OECD/organisasi  regional pertama  (geopolically)  yang  berfokus  pada  pertanggungjawaban  korporasi  di  level internasional  telah  berdiri  yang  kemudian  membuat  sebuah Declaration  on  International Investment  and  Multinational  Enterprises yang  juga  bertujuan  untuk  membantu  menegakkan etika  perilaku  Korporasi.  The  OECD  tersebut  hanya  terbatas  pada  Negara  anggota  OECD. Selanjutnya beberapa regulasi/organisasi  secara internasional  yang juga mempunyai semangat sama  yang  berfokus  pada  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia  yaitu  The  International  Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration dan The UN Global Compact.

## Qualification of corporate human rights violations
Pada tahun 1635 di Negara Inggris Korporasi sudah eksis dan diakui oleh sistem hukum di Inggris bahwa Korporasi adalah sebagai subjek delik dalam hukum Pidana. Di Amerika pada tahun  1909  juga  telah  mengakui  eksistensi  Korporasi  sebagai  subjek  delik  dalam  perbuatan hukum pidana melalui putusan Pengadlan.  Berangkat dari perkembangan hukum oleh beberpa
Negara  pelopor  selang  beberapa  waktu  kedepan  barulah  sebagian  Negara  di  dunia  secara perlahan  mengikuti  trend  tersebut,  seperti  Negara-negara:  Belanda,  Italia,  Perancis,  Kanada, Australia, Swiss termasuk Indonesia.
Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  hukum  Pidana  lahir  dari  kecendrungan formalisme hukum yang kemudian melahirkan doktrin melalui peran Pengadilan. Dalam sistem Common  Law  sebenarnya  Korporasi  tidak  dikelompok  sebagai  subjek  hukum,  namun berangkat  dari  konsepsi  Subjek  Hukum  Manusia  yang  memiliki  hak  untuk  melakukan perbuatan  hukum  dan  memiliki  kewajiban  pertanggungjawaban  berdasarkan  hal  tersebut lahirlah suatu konsep analogi bahwa Korporasi juga memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum  dan  kewajiban  berupa  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  hukum  bila  menyimpang, sehingga Korporasi juga memiliki identitas.
Para  hakim  yang  pada  waktu  itu  tidak  memiliki  banyak  teori  untuk  membebankan tindakan  para  agen  kepada  korporasi,  berusaha  dengan  suatu  pertanyaan  apakah  suatu korporasi,  dengan  entitas  hukum  tanpa  memiliki  bentuk  psikis  yang  jelas,  dapat  juga dipersyaratkan  memiliki  tindakan  psikologis  untuk  adanya  suatu  penuntutan  sebagaimana halnya  kejahatan-kejahatan  lain  yang  mensyaratkan  adanya  hal  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut diatas  terjadilah  kesepakatan  bahwa  Korporasi  harus  dianggap  sebagai  Subjek  Hukum  yang yang  berkewajiban  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  hukum  pada kejahatan-kejahatan  ringan.  Yang  kemudian  kesepakatan  tersebut  bertahan  sampai akhir  abad ke-19. Seiring berjalnnya waktu ahli-ahli hukum melakukan penelitian dasar pembenar dalam hal  Korporasi  harus  melakukan  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana.  Adapun  alasan mengapa  Korporasi  harus  didorong  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan pidana,  yaitu  Korporasi  merupakan  aktor  utama  dalam  berjalannya  perekonomian  dunia  atau berjalannya  perekonomian  di  suatu  Negara,  sehingga  kehadiran  hukum  pidana  dianggap sebagai  metode  yang  paling  efektif  untuk  mempengaruhi  tindakan-tindakan  aktor  rasional korporasi.  Selanjut  dalam  perspektif  Korporasi  selaku  pelaku  bisnis  pastinya  ada  keuntungan yang  diperoleh  dari  praktik  bisnis  dan  ada  pula  kerugian  yang  diderita  masyarakat  baik  yang bersifat skala tidak besar sampai dengan kerugian berskala besar, sehingga akan menjadi tidak seimbang  apabila  suatu  perbuatan  hukum  negatif  yang  dibuat  Korporasi  hasil  dari  praktik bisnisnya  hanya  menggunakan  mekanisme  sanksi  secara  keperdataan  saja.  Menariknya mekanisme penjatuhan sanksi secara Pidana bagi Korporasi atas perbuatan hukum atas praktik bisnis  pastinya  akan  menjadi  pengingat  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  hukum  yang kemudian Korporasi dapat dijatuhi hukuman Pidana.
Berbicara doktrin respondeat superior yang menyatakan bahwa Korporasi  sendiri tidak bisa  melakukan  kesalahan  yang  kemudian  pertanggungjawaban  korporasi  diarahkan  kepada agen-agen  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  saja  yang  dapat  dikatakan  bersalah atas  perbuatan  menyimpang  dari  praktik bisnis  suatu  korporasi.  Oleh  karenanya,  pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (vicarious  liability),  di  mana  ia  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  para agen. Vicarious  liability  doctrine sejatinya  berlaku  dalam  hukum  keperdataan  mengenai perbuatan  melawan  hukum  apabila  merujuk  dari  doktrin respondeat  superior .  Dalam  hal pertanggungjawaban  korporasi  ada  3  (tiga)  pendekatan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu; agen melakukan  suatu  kejahatan ; kejahatan  yang  dilakukan  itu  masih  dalam  ruang  lingkup pekerjaannya ;  dan dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  korporasi .  Yang kemudian  secara  teoritis respondeat  superior melahirkan  3  (tiga)  pendekatan  teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu direct corporate criminal liability , strict liability , dan vicarious liability .
Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka dikenal tiga sistem pertanggungjawaban korporasi; yaitu, pengurus  korporasi sebagai  pembuat,  penguruslah  yang  bertanggungjawab,  korporasi  sebagai  pembuat,  pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.
Dalam  konteks  pelanggaran  HAM  yang  berat,  korporasi  bukanlah  sebagai  subjek hukum/subjek  delik  baik  secara  aturan  Internasional  (statuta  roma)  maupun  secara  aturan domestik (UU pengadilan hak asasi manusia) yang tidak mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum/subjek delik. Jika terjadi perkara pelanggaran ham berat yang akan di perkarakan di Mahkamah Pidana Internasional ( international criminal court ) atau Pengadilan HAM secara aturan  hukum  yang  menjadi  subjek  hanyalah  Individu,  bukan  korporasi  atau  Negara  karena aturan  yang  eksis  di  statuta  roma  atau  pengadilan  HAM  hanya  mengenal individual  criminal responsibility . Namun, ternyata sebagian Negara mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek delik  dalam  pelanggaran  HAM  berat  dan  menerapkannya  dalam  perakar  yang  melibatkan korporasi  sebagai  pelaku.  Melihat  semangat  sebagian  Negara-negara  di  dunia  mengakui eksistensi korporasi paling tidak terdapat ada alasan-alasan, yaitu perlu diperluas subjek delik yang  meliputi  Multi  National  Corporation ,    selanjutnya  dikarenakan peranan  korporasi berpotensi  untuk  melakukan  kejahatan-kejahatan  bisnis  dan  lingkungan  hidup  dalam skala  yang  besar  seringkali  terjadi  dan  kadangkala  menimbulkan  efek  negatif  yang berkepanjangan  dan  luar  biasa ,  kemudian dalam  aspek  memperoleh  keuntungan korporasi  dapat  diduga  memiliki  kebiasaan  “memaksa”  agen-agen  agar  terbiasa melakukan  tindak  pidana  termasuk  pelanggaran  HAM  yang  berat,  dengan  tujuan  agar keuntungan  finansial  yang  diperoleh  dalam  jumlah  yang  besar  dengan  risiko  yang  kecil dan  terakhir,  dalam  beberapa  perkara  korporasi  terlibat  langsung  dalam  pelanggaran  HAM berat yang sistematik dan meluas.
Beberapa  Negara  yang  mengakui  korporasi  sebagai  subjek  hukum/subjek  delik  seperti Negara  Inggris,  Kanada,  Australia  dan  Belanda  secara  eksplisit  memberikan  pengakuan  atas eksistensi  korporasi  sebagai  subjek  hukum/subjek  delik  yang  diatur  didalam  aturan  hukum domestik  beberapa  Negara  tersebut  dengan  dasar  maksud  untuk  memperluas  subjek  delik Statuta  Roma  yang  menekankan  subjek  hukum/subjek  delik  pelanggaran  HAM  berat  adalah manusia  yang  kemudian  maksud  dari  perluasan  tersebut adalah  menjadikan  korporasi  sebagai subjek hukum/subjek delik pelanggaran HAM yang berat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  terdapat  kesimpulan  dalam  penelitian  tentang Kacamata Kuda Korporasi : Relasi antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kerjasama internasional  menjadi  kunci  penting  dalam  proses  pembentukan  dan  implementasi  instrument hukum internasional tentang bisnis dan HAM,  seperti the OECD Guidelines, the ILO Triparte Declaration,  dan  the  UN  Global  Compact,  serta  UN  Principles  dan  Ruggie’s  Framework . Meskipun  instrument  hukum  yang  ada  masih  sebatas  aturan  yang  bersifat soft  law .  Beberapa langkah  untuk  memajukan  perlindungan  HAM  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  bisnis  seperti yang  tertuang  di  dalam  UNGPs  dan Ruggie’s  principles yakni  mewajibkan  Internasional dan/atau negara-negara membuat instrument hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM.
Adapun  alasan  korporasi  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  dalam  pelanggaran HAM  yang  berat,  yaitu  dikarenakan  korporasi  seringkali  memelihara  budaya  kerja  yang mengarah  pada  terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  berat;  dan  seringkali  korporasi  terlibat langsung dalam pelanggaran HAM yang berat yang serius dan sistemasik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Budi Tjahjono, a treaty on Business and Human Rights , (Jakarta: Franciscans International, 2014). Cf.  Henry  J.  Steiner,  “Organizational  Irrationality  and  Corporate  Human  Rights  Violations”, Harvard Law Review, 2009.
Cholida, Relasi Antara Bisnis dan HAM ditinjau dari John Ruggie Principles, Jurnal Hukum, Al- Qisth Vol 1 No. 2, 2017, FH Muhammadiyah Malang.
John  Gerard  Ruggie,  Just  Business:  Multinational  Corporations  and  Human  Rights,  (New  York:
W.W. Norton & Company, Inc, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: kencana, 2016),
Publikasi PBB, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (Publikasi PBB, 2014.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2006)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.43 Suratman, Phillips Dillah, Metode Penulisan Hukum, (Bandung: alvabeta, 2014)