Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti
JURNAL JIPS

## (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 5 No. 3 ISSN : 2579-5449
(media cetak)
E-ISSN : 2597-6540
(media online)
PENGUATAN BIROKRASI APARATUR NEGARA MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 5.0

## DI KECAMATAN KOTO TANGAH PADANG SUMATERA BARAT

## Edi Hasymi
STIE KBP edihasymi@gmail.com

## Abstract
Memasuki Revolusi 5.0, pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek- aspek humaniora  terhadap  proses  penyelesaian  masalah  yang  ada  di  sektor  publik.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penguatan  reformasi  birokrasi  menuju  Revolusi  Industri 5.0  melalui  tata  kelola  perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur  Sipil  Negara  oleh  Camat Kecamatan  Koto  Tangah  Padang.  Penguatan  reformasi  birokrasi  menuju  Revolusi  Industri  5.0  di Kecamatan Koto Tangah Padang mengalami berbagai hambatan terkait masih dominannya patologi birokrasi,  budaya korupsi, serta  ketidaksiapan  birokrasi  akan  pemanfaatan teknologi  dan informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perencanaan pengembangan SDM Aparatur oleh Camat Kecamatan Koto Tangah dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju Revolusi  Industri  5.0  harus  dilakukan  secara  tepat  dengan  merespons  berbagai  hambatan  yang terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
Keywords: Aparatur Sipil Negara, Revolusi Industri 5.0

## © 2021Jurnal JIPS

## I   INTRODUCTION
Memasuki Revolusi Industri 5.0 , implementasi  penggunaan  teknologi  sudah mulai  memperhatikan  aspek-aspek  humaniora guna  menciptakan  berbagai tools pada  proses pemecahan  masalah-masalah  sosial  yang  ada (Faruqi,  2019) .  Tentunya  hal  ini  memerlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal guna mendongkrak kredibilitas organisasi  dengan  meningkatkan  efisiensi masing-masing  aparatur  birokrasi  di  bidang informasi,  komunikasi,  dan  teknologi  (TIK), dengan  tujuan  mempermudah  pelaksanaan tugas-tugas  di  masa  depan (Rustandi,  2019) . Kemudian,  Sebagai  bagian  dari  upaya  untuk
mewujudkan good  governance ,  maka  SDM aparatur  birokrasi  haruslah  selalu  berorientasi pada pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah,
penyederhanaan  berbagai  regulasi  dan  juga dalam proses reformasi birokrasi (Mardawani & Relita,  2019) .  Pada  dasarnya,  upaya  perbaikan struktural  penyelenggaraan  pemerintahan  di bidang  kelembagaan,  manajemen,  dan  sumber daya  manusia  dikenal  dengan  reformasi birokrasi (Adlin  &  Handoko,  2019;  Ferizaldi, 2018) .  Di  mana  hadirnya  keinginan  dalam reformasi  birokrasi  dapat  dipahami  sebagai suatu  proses  untuk  menyegerakan  perubahan
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
menjadi  lebih  baik  dengan  tujuan  untuk mewujudkan birokrasi
penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersih,  terbuka,  dan akuntabel (Ferizaldi, 2019; Haning, 2018) . Kemudian,  Perencanaan  sumber  daya manusia  merupakan  landasan  untuk  menyusun rencana  kerja  organisasi  di  divisi  kerja  sumber daya  manusia.  Suatu  proses  yang  menjadi bagian penting dalam perencanaan SDM adalah merencanakan pengembangan dengan berkonsentrasi  pada  pendidikan  dan  pelatihan, transisi dan promosi, serta mengisi kekosongan jabatan  yang  membutuhkan  tenaga  ahli  yang berpengalaman (Dzakiyati,  2018;  Sudrajat, 2014) .  Dengan  melaksanakan  pengembangan SDM  maka  secara  tidak  langsung  suatu organisasi  telah  melakukan  adaptasi  atas perubahan  lingkungan  dan  perkembangan  era untuk membangun SDM yang lebih berkualitas, karena  dengan  hal  tersebut  maka  kinerja organisasi akan semakin meningkat (Sirih et al., 2019) . Selain itu, Pengembangan SDM Aparatur  Sipil  Negara  menjadi  penting  untuk dilakukan  karena  akan  memudahkan  lembaga pemerintah  baik  kecil  maupun  besar  untuk mencapai  tujuan  mereka  yang  terkait  dengan jumlah  pekerja  dengan  keterampilan  yang diperlukan  untuk  membantu  proses  organisasi dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang diinginkan.
SDM  di  berbagai  jenis  institusi  publik perlu  meningkatkan  kompetensi  diri  dalam manajemen e-resources ,  manajerial leadership , literasi  digital  dan research serta  melakukan transformasi  sebagai  persiapan  menghadapi perubahan yang semakin cepat dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (Nashihuddin  &  Suryono,  2018) .  Untuk membangun  birokrasi  yang  cepat  dan  gesit dalam  menyediakan  layanan  publik  diperlukan pembenahan secara struktural (Faedlulloh et al., 2020) . Kemudian, Keberlanjutan akan reformasi birokrasi harus tetap dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menyebabkan adanya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dari aparatur pemerintah (Purwaningsih  et  al.,  2019) . Sehingga,  Reformasi  birokrasi  terkait  erat dengan aspek reformasi lainnya seperti pergeseran  pola  pikir,  pengembangan  struktur layanan  publik  berbasis  teknologi,  serta
penyempurnaan  regulasi  dan  kepemimpinan (Hartanto, 2019) . Sistem pemerintahan berbasis
elektronik  dengan  pendekatan bottom-up dapat menjadi  alternatif  dalam  proses  pengelolaan yang  efektif,  efisien,  dan  transparan.  Oleh karena  itu  adanya  inovasi  diperlukan  untuk adaptasi terhadap perubahan dan pengembangan  SDM  aparatur  pemerintah secara  berkelanjutan  agar  dapat  menciptakan inovasi  pelayanan  publik  yang  berorientasi terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi (Wardani,  2019) .  Keinginan  publik  akan birokrasi  yang  transparan  dan  akuntabel, ditambah  dengan  kondisi  lingkungan  yang semakin tidak menentu, mendorong pemerintah untuk bereksperimen dengan tata kelola sebagai bagian  dari  upayanya  untuk  mereformasi administrasi sektor publik (Kurniati & Nugroho, 2019) . Sehingga revitalisasi birokrasi dalam  melakukan  transformasi  birokrasi  yang berorientasi  ke  arah e-governance dilakukan dengan  mengembangkan  inovasi,  membangun kolaborasi  dan  sinergi  serta  memberikan respons  atas  terjadinya  perubahan  lingkungan yang sangat cepat (Rahadian, 2019) . Selain itu, orientasi  pelayanan  publik  kepada  masyarakat tidak hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi,  akan  tetapi  juga  menjadi  unsur strategis  dalam  mengembangkan  pelayanan birokrasi  pemerintah  di  masa  depan (Hidayat, 2019) .  Oleh  karena  itu,  Dalam  rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan,  Aparatur  pemerintah  harus mampu  meningkatkan  kompetensi  dirinya dalam  bidang  pengetahuan  dan  teknologi  serta harus memiliki kreativitas untuk mengantisipasi berbagai  persoalan  baik  formal  maupun informal (Sakti,  2019) ,  melalui  pemanfaatan teknologi  kecerdasan  yang  sudah  banyak dilakukan pada sektor publik, untuk memaksimalkan  produktivitas  hasil  kerja  yang dilaksanakannya (Yudoprakoso, 2019) . Dengan demikian,  Penerapan  teknologi  kecerdasan buatan  akan  dapat  memberikan  manfaat  untuk membantu  memperoleh  informasi  melalui pengumpulan  data  yang  dapat  dijadikan landasan  untuk  pengambilan  keputusan  dan perbaikan  sistem  otomatisasi  di  masa  depan (Saluky, 2018) .
Dalam  era  disrupsi  teknologi  sampai munculnya  revolusi  industri  4.0,  aparatur
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
pemerintah  memainkan  peran  vital  dalam administrasi  pemerintahan (Nasution  et  al., 2019) ,  di  mana  dalam  revolusi  industri  4.0 dibutuhkan komitmen dan kesadaran diri untuk membangun  budaya  birokrasi  demi  menjaga kepercayaan  masyarakat (Rivai,  2019) .  Untuk membangun  sumber  daya  manusia  yang berdaya  saing  tinggi,  diperlukan  peningkatan keterampilan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta peningkatan budaya kerja (Sihite, 2018) . Secara historis, pada era revolusi industri 4.0, berbagai jenis teknologi mengantarkan perubahan budaya  kerja  manusia  menuju  era  digitalisasi dan otomatisasi (Suwardana, 2018) . Kemudian, karena  adanya  komponen  pelengkap  yang berbeda,  baik  era  revolusi  industri  4.0  maupun Revolusi Industri 5.0 akan dapat mempengaruhi semua  aktivitas  manusia.  Untuk  mencapai tujuan Revolusi 5.0 diawali dengan menciptakan “ human-centric Revolusi Industri ” yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat  serta  memberikan  solusi  dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wasitarini,  2019) .  Ketika  di  era  industri  4.0, semua  informasi  yang  terkumpul  melalui jaringan akan dianalisis langsung oleh manusia, memasuki  Revolusi 5.0 sebagian  besar  jumlah informasi  dari  sensor  pada  ruang  fisik  akan diakumulasi  menjadi  satu  dalam cyberspace yang  akan  dianalisis  menggunakan artificial intelligence di  mana  nantinya  hasil  analisis tersebut  melalui feedback akan  diberikan kembali ke manusia yang berada di ruang fisik dalam  berbagai  macam  bentuk  yang  dihasilkan (Arief & Saputra, 2019) . Oleh karena itu, untuk mendorong  tata  kelola  yang  cerdas,  kualitas konten  harus  ditingkatkan,  seiring  dengan kecepatan publikasi, dengan tetap memperhatikan  keakuratan  data  dan  informasi (Maizunati, 2018) .
Jika  di  telusuri  kembali,  pada  dasarnya berbagai  tahapan  konsep Revolusi  Industri bermula  dari Revolusi  Industri 1.0  yang didefinisikan  sebagai  sekelompok  orang  yang berburu  dan  berkumpul  dalam  keharmonian dengan  alam.  Kemudian, Revolusi  Industri 2.0 merupakan  konsep  suatu  kelompok  budidaya pertanian, kemajuan organisasi, dan pembangunan  negara.  Selanjutnya, Revolusi Industri 3.0  adalah  konsep  masyarakat  yang mampu mendorong industrialisasi dan memfasilitasi  produksi  massal  melalui  revolusi
industri.  Sedangkan,  konsep Revolusi  Industri 4.0 akan mengidentifikasi masyarakat informasi yang  mewujudkan  nilai  tambah  yang  lebih besar  dengan  menghubungkan  aset  tidak berwujud melalui jaringan informasi. Kemudian,  Revolusi 5.0 saat  ini  merupakan suatu  terobosan  konsep  masyarakat  informasi yang dibangun di atas Revolusi Industri 4.0 dan bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang berpusat  pada  manusia  yang  sejahtera  di  mana setiap  orang  akan  menikmati  hidup  secara maksimal (Fukuyama, 2018; Harayama, 2016). Pada  intinya,  Revolusi  Industri 5.0 memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan
kesejahteraan melalui
pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan teknologi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat (Wasitarini,  2019) .  Revolusi  Industri 5.0 mengacu  pada  konsep  yang  menerapkan teknologi  pada  revolusi  industri  4.0  yang memperhatikan aspek humaniora untuk melahirkan  cara-cara  penyelesaian  masalah- masalah  sosial (Faruqi,  2019) .  Kemudian, Revolusi 5.0 adalah  suatu  bentuk  kecerdasan sosial  yang  secara  kuat  dapat  mengintegrasi antara  ruang  fisik  dan  ruang cyber (Salgues, 2018) .  Dengan demikian,  Revolusi  Industri 5.0 dapat  dipahami  sebagai  salah  satu  bentuk kehidupan  masyarakat  yang  menggabungkan data melalui teknologi informasi untuk mendorong  peningkatan  kecerdasan  sumber daya  manusia  dalam  pengembangan  berbagai peluang  yang  dapat  dilaksanakan  berdasarkan aspek  humaniora  guna  menyelesaikan  berbagai persoalan sosial.
Dalam  konteks  birokrasi  di  Indonesia, saat  ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa  orientasi pelayanan publik masih belum berjalan maksimal karena berbagai faktor yang perlu dibenahi, serta menjadi  catatan  penting  bagi  pemerintah  untuk terus  meningkatkan  efisiensi  sektor  publiknya (Wicaksono  et  al.,  2019;  Islah,  2018) . Pertama, Masalah  korupsi  di  birokrasi  telah  menjadi bagian  dari  feodalisme  yang  masih  terpelihara dalam sistem birokrasi, karena berbagai keputusan publik yang diambil melalui birokrasi pemerintahan  tidak  pernah  lepas  dari  pola top- down (Hasan, 2012) . Kedua, Banyaknya penyuapan  yang  melibatkan  pejabat  politik  dan pejabat  birokrasi  menjadi  ancaman  nyata terhadap  nilai  budaya  luhur  bangsa  karena bertentangan  dengan  tujuan  negara  dalam
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Azhary,  2019) . Ketiga, masih dominannya  patologi  birokrasi  yang  berbelit- belit  dalam  pelayanan  publik  dan  belum mampu diminimalisir secara optimal. Sehingga, pemahaman  secara  holistik  dan  komprehensif oleh  aparatur  birokrasi  terhadap  pola  hubungan korupsi  yang  sering  terjadi  diyakini  menjadi penting  agar  dapat  meminimalisasir  terjadinya tindak korupsi di sektor pelayanan publik (Hadi, 2016) .  Selain  itu,  ketidakmampuan  birokrasi
dalam  mendukung  terciptanya  Revolusi  Indutri 5.0 juga  merupakan  dinamika  yang  begitu kompleks  di  Indonesia (Kumorotomo,  2019; Sugiono, 2020) . Hal ini dikarenakan di Revolusi 5.0 birokrasi  di  Indonesia  harus  mampu memahami  berbagai  pemanfaatan big  data sebagai  sumber  informasi  yang  didukung  oleh teknologi  dan  kesiapan  para  aktor  dalam  proses pembuatan kebijakan serta juga harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan lainnya bagi masyarakat (Rahmanto et al., 2021) .

## II   RESEARCH METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif (Aspers  &  Corte,  2019) , yang  bertujuan  untuk  mengetahui  terkait bagaimana tata kelola perencanaan pengembangan SDM
Aparatur dalam memperkuat reformasi birokrasi untuk merespons terjadinya segala perubahan lingkungan  dan  perkembangan  masyarakat menuju  Revolusi  Industri 5.0 oleh  Aparatur Sipil  Negara.  Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini akan  memberikan  penjelasan  mengenai  tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur untuk memperkuat reformasi birokrasi menghadapi  perubahan  era  menuju  Revolusi
Industri 5.0 di  mana  pemanfaatan  teknologi untuk  meningkatkan  kinerja  SDM  akan  tetap mempertimbangkan  aspek humanisme dalam setiap  penyelesaian  masalah  sosial.  Kemudian, Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan menggunakan  teknik literature  review yaitu metode  pengumpulan  informasi  penelitian  dari berbagai  buku  dan  jurnal  yang  relevan  dengan fokus studi (Farida, 2019. Berikutnya, dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data dengan melakukan interpretasi melalui refleksi terhadap data penelitian (Gumilang, 2016) .

## III   RESULTS AND DISCUSSION
Seiring  dengan  laju  perkembangan teknologi dan penciptaan inovasi, pada prosesnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia belum dapat diadopsi dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari  karena  tidak ada platform yang  disiapkan  dalam  menuju Revolusi 5.0 (Sugiono,  2020).  Penelitian (Saksono  &  Manoby,  2021) ,  menjelaskan bahwa  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia belum  dapat  berjalan  secara  optimal  untuk mendorong  terwujudnya  Revolusi 5.0 .  Selain itu,  penelitian  ini  juga  memberikan  beberapa rekomendasi  yaitu  peningkatan  infrastruktur internet  yang  menjangkau  wilayah  pelosok, penyiapan legal framework , kerja sama lembaga negara  dan  korporasi,  dan penguatan  kebijakan inovatif  berbasis  riset  yang  mendukung terciptanya  birokrasi  menuju  Revolusi  Industri 5.0 di Indonesia.
Implementasi  reformasi  birokrasi  SDM Aparatur  mempunyai  peran  strategis  dan penting  sebagai  bagian  dalam  mendukung kelancaran  pembangunan  nasional,  sehingga tanpa  adanya  reformasi  birokrasi  yang  baik maka  setiap  target  yang  telah  ditetapkan  untuk mencapai  pembangunan  nasional  akan  sulit tercapai.  Oleh  karenanya  dalam  reformasi birokrasi  penting  untuk  terus  melakukan perbaikan-perbaikan  melalui  berbagai  macam regulasi,  modernisasi  kebijakan  tata  kelola SDM  Aparatur  di  tingkat  pusat  dan  daerah dengan  menyesuaikan  tugas  fungsi  organisasi pemerintah  atas  terjadinya  perubahan  era  yang cepat.  Sebagai  upaya  dalam  mewujudkan good governance dapat dilakukan melalui peningkatan  SDM  Aparatur,  dan  melakukan integrasi pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan layanan pemerintah,
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
penyederhanaan berbagai regulasi dan reformasi birokrasi (Mardawani & Relita, 2019) Reformasi  birokrasi  SDM  Aparatur yang  dilakukan  harus  mampu  menyesuaikan dengan setiap dimensi perubahan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi  SDM  Aparatur  menjadi  prasyarat dasar  untuk  menciptakan    kualitas  SDM pemerintahan  yang  unggul,  lebih  profesional, berkinerja tinggi, bersih dan akuntabel sehingga mampu  menghadapi  segala  bentuk  perubahan perkembangan global dimasa mendatang. SDM Aparatur  yang  mampu  melaksanakan  tugas- tugas penyelenggaraan pemerintahan, konstruksi,  dan  pelayanan  publik  sangat dibutuhkan  guna  mengikuti  perkembangan zaman  dan  teknologi,  serta  kondisi  yang semakin  kompetitif  di  segala  aspek  kehidupan sosial.  Melalui  SDM  Aparatur  yang  semakin berkualitas  maka  dapat  memberikan  kontribusi optimal  kepada  publik  serta  menjadikan organisasi  pemerintah  yang  unggul  dalam menyesuaikan  terhadap  perubahan  global  dan tuntutan  dari  publik.  Sehingga  tata  kelola sumber  daya  manusia  diperlukan  untuk meningkatkan kredibilitas organisasi pemerintah melalui pengembangan SDM Aparatur dengan berorientasi kompetensi terhadap ICT yang berperan penting mendukung  pelaksanaan  tugas  dimasa  depan (Rustandi, 2019) . Melalui tata kelola perencanaan pengembangan  SDM  Aparatur  yang  terstruktur dengan  baik,  maka  dimasa  depan  akan  dapat menciptakan  birokrasi  Revolusi 5.0 yang merupakan  suatu  konsep  birokrasi  pemerintah dengan  kualitas  SDM  Aparatur  yang  unggul pengetahuan,  unggul  ketrampilan  dan  unggul sikap  dan  mental.  Menyesuaikan  dengan perubahan  dan  perkembangan  era  maka  sudah menjadi  kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah memiliki  keunggulan  dalam  pengetahuan  yang berarti  mampu  mengetahui  perkembangan informasi  pengetahuan  baik  dari  tingkat  lokal, nasional  maupun  internasional.  Kemudian unggul  dalam  keterampilan  artinya  dengan kompetensi yang dimiliki mampu memanfaatkan  segala  bentuk  sarana  prasarana teknologi  untuk  mendukung  kelancaran  tugas dan  fungsi  pekerjaan  yang  ada.  Unggul  dalam sikap mental artinya setiap pegawai pemerintah
dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  yang didukung  dengan  pemanfaatan  teknologi  tetap memperhatikan sisi humanisme ketika memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam  rangka  pengambilan  peran  sebagai problem solving untuk segala bentuk permasalahan  sosial yang terjadi akibat perubahan  era  yang  menyebabkan  timbulnya kompleksitas  permasalahan  di  sektor  publik. Sehingga  birokrasi Revolusi  Industri  5.0 yang merupakan  birokrasi  masa  depan  sangat membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan  yang  didukung  oleh  pemanfaatan teknologi  dan  SDM  Aparatur  pemerintah  yang berkompeten  secara  bersama-sama  untuk  dapat berkontribusi  secara  optimal  terhadap  berbagai sektor  kehidupan  sosial  masyarakat (Faruqi, 2019) .
Adanya  tuntutan  dari  masyarakat  dan tuntutan  perkembangan  era  baik  di  tingkat nasional  maupun  global  terhadap  kualitas kompetensi  dari  SDM  Aparatur  pemerintah yang  profesional  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsi  pemerintahan,  pembangunan  serta pelayanan  masyarakat  menjadikan  urgensi reformasi  birokrasi  SDM  Aparatur  sebagai suatu  hal  yang  tidak  bisa  ditunda  lagi.  Oleh karena  itu,  perlu  dibangun  suatu  tata  kelola perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur pemerintah  yang  baik  untuk  mendukung ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memiliki profesionalitas, berkinerja tinggi serta unggul dalam bidang pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  mental  pada  masa mendatang.  Berdasarkan  pada  kondisi  tersebut maka sudah seharusnya  SDM  di  berbagai  jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi diri  dalam  manajemen e-resources, manajerial leadership ,  literasi  digital  serta  melakukan transformasi  kepemimpinan  sebagai  upaya dalam  mengubah  birokrasi  untuk  menghadapi tantangan  pembaruan  dan  tuntutan  perubahan era (Nashihuddin  &  Suryono,  2018;  Umam, 2019) .
Tata  Kelola  SDM  Aparatur  Menuju Birokrasi Revolusi 5.0
Sebagai  instrumen  penting  dalam  tata kelola  SDM  Aparatur,  maka  salah  satu  upaya yang dilakukan oleh Kementrian untuk memperkuat reformasi birokrasi adalah melalui perencanaan  pengembangan  sumber  daya manusia.  Dalam  orientasinya,  pelaksanaan
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
perencanaan  pengembangan  SDM  Aparatur bertujuan  untuk  menghasilkan  PNS  yang berkualitas,  memiliki  nilai-nilai  fundamental, kompetensi profesional, bebas intervensi politik,  dan  tidak  terlibat  dalam  praktik  kolusi maupun  nepotis.  Aparatur  pemerintah  sebagai suatu disiplin ilmu diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan diri, serta mempertanggungjawabkan keberhasilannya melalui  penggunaan  kerangka  kerja  sistem merit (berbasis kompetensi) dalam pelaksanaan pengelolaan  SDM  bagi  aparatur  pemerintah. Dengan  demikian,  Kompetensi  memainkan peran penting dalam menumbuhkan produktivitas  SDM  di  periode  kemajuan teknologi yang memungkinkannya untuk berperan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi (Sihite, 2018) .
Kemudian,  Revitalisasi  birokrasi  SDM Aparatur  yang  dilakukan  dengan  transformasi birokrasi ke arah e-governance melalui pengembangan inovasi, membangun kolaborasi dan  sinergi  serta  dengan  memberikan  respons atas  terjadinya  perubahan  lingkungan  yang sangat  cepat  dan  perkembangan  era  teknologi (Rahadian, 2019) . Dengan terwujudnya birokrasi Revolusi  Industri  5.0 melalui  tata kelola perencanaan pengembangan SDM Aparatur  yang  berbasis  kompetensi  maka diharapkan  adanya  perbaikan  dalam  hal  sejauh mana  aparatur  pemerintah  bebas  dari  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme.  Pasalnya,  tindakan korupsi  telah  mengakibatkan  pelanggaran  hak ekonomi  dan  sosial  masyarakat  yang  dapat menimbulkan  masalah  sosial,  ekonomi,  dan kesejahteraan (Azhary, 2019) . Birokrasi Revolusi Industri 5.0 akan mendorong produksi layanan publik berkualitas tinggi untuk kebutuhan  negara  yang  sedang  berjuang melawan  dinamika  global  yang  lebih  ketat. Selain  itu,  kapasitas  dan  tanggung  jawab birokrasi untuk keberhasilannya akan meningkat,  dan  pola  pikir  serta  budaya  yang mewakili  integritas  dan  kinerja  akan  semakin meningkat di masa depan.
Hal  ini  akan  menghasilkan  birokrasi pemerintahan  yang  kuat  dan  akan  mendorong terlaksananya kebijakan dan program pembangunan nasional yang terintegrasi dengan mempertimbangkan  keterkaitan  antara  faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan SDM Aparatur yang
berorientasi  terhadap  keunggulan  kompetensi pengetahuan  dan  keterampilan  akan  dapat mengelola  ICT  yang  terintegrasi  dengan  aman dan  andal.  Sedangkan  pengembangan  aparatur pemerintah  yang  unggul  sikap  mental  dapat mengelola  pelayanan  dengan  inovatif,  adaptif dan  responsif  melalui  sikap  humanis  terhadap segala  bentuk  perubahan  dan  keinginan kebutuhan masyarakat. Tata kelola pengembangan SDM diperlukan dengan meningkatkan  kompetensi  aparatur  negara terhadap  pemanfaatan  ICT  sehingga  dapat berkontribusi secara optimal untuk mewujudkan good  governance (Faruqi,  2019; Mardawani & Relita, 2019; Rustandi, 2019) .

## Menuju Birokrasi Revolusi Industri 5.0
Perkembangan  era  dan  teknologi  yang semakin cepat telah mendorong birokrasi untuk melakukan  perubahan  melalui  tata  kelola pengembangan  SDM  Aparatur.  Sumber  daya manusia  sebagai  penggerak  dan  dinamika pemerintahan  berada  pada  garda  terdepan dalam melakukan perubahan dalam mewujudkan  aparatur  negara  yang  kompeten, yaitu  aparatur  SDM  yang  memiliki  keahlian dan keterampilan manajerial yang unggul, guna mempercepat  pembangunan  tata  pemerintahan yang baik. Karena dinamika perubahan lingkungan yang semakin membutuhkan kemampuan analitis untuk menghasilkan informasi, maka penting dilakukan pengembangan  SDM  birokrasi  pemerintahan dengan  meningkatkan  keterampilan  belajar yang  berkelanjutan (Gunastri,  2013) .  Dalam rangka  meningkatkan  proses  pembangunan berkelanjutan,  motivasi  bagi  pegawai  untuk terus  belajar  dan  menambah  pengetahuannya tentang pekerjaan di unit lainnya akan membuat seorang  pegawai  tidak  hanya  menguasai  satu bidang  saja,  akan  tetapi  dapat  menguasai  dan tahu  bagaimana  melaksanakan  pekerjaan  di semua  bidang.  Diperkuat  dengan  keterampilan ICT,  literasi  pengetahuan  dan  literasi  media, serta  pemahaman  tentang  data  besar  dan kecerdasan buatan (Arief & Saputra, 2019) . Dewasa kini, Pemerintah sudah mestinya  harus  fokus  pada  pengembangan SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis  yang  signifikan  dan  relevan secara  substansial  dan  kontekstual  dengan perkembangan  zaman.  Pengetahuan  substansial
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
yakni  penguasaan  pengetahuan  yang  meliputi kemampuan  kognitif  dan  analitik.  Sedangkan pengetahuan  kontekstual  yakni  kemampuan SDM  dalam  memahami  kondisi  lingkungan organisasi  baik  lingkungan  alam,  sosial, budaya,  dan  iklim  kerja.  Tidak  hanya  itu, Birokrasi  juga  harus  mampu  mengadopsi teknologi dan memiliki pengetahuan terkait big data yang  terintegrasi  ke  semua  unit  yang  ada di  birokrasi.  Sehingga  diperlukan  internalisasi budaya akademis ke dalam birokrasi agar SDM Aparatur  memiliki  mental  pembelajar  dan termotivasi  meningkatkan  pengetahuan  serta kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi.  Selain  itu  SDM  Aparatur  di  masa depan  harus  memiliki  keterampilan  mental, keterampilan  sosial,  dan  keterampilan  manual. Keterampilan  mental,  yaitu  penguasaan  atas keahlian seseorang dalam menghadapi fenomena  dan  kejadian  yang  muncul  di  sekitar dunia,  serta  kemampuan  untuk  melakukan kajian  yang  akurat  terhadap  peristiwa  yang terjadi.  Keterampilan  sosial,  yaitu  kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dan bisa saling berkolaborasi.  Sementara  itu,  keterampilan manual  mengacu  pada  kemampuan  seseorang untuk  menggunakan  anggota  tubuh  dan indranya  untuk  menghasilkan  barang  dan  jasa kreatif  yang  bernilai  tinggi  dan  berorientasi pada inovasi. Pada prosesnya, Inovasi diperlukan  untuk  adaptasi  terhadap  perubahan dan  pengembangan  SDM  aparatur  pemerintah agar  mampu  menciptakan  inovasi  pelayanan publik  yang  berorientasi  terhadap  pemanfaatan teknologi  informasi (Wardani,  2019) .  Dengan demikian, keterampilan dan kemampuan spesifik  aparatur  pemerintah  dapat  menjadi landasan  bagi  pengembangan  pola  pikir profesional  seperti  yang  ditunjukkan  oleh kapabilitasnya dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan tujuan, dan memprioritaskan program berdasarkan kebutuhan  dan  harapan  masyarakat.  Alhasil,
birokrasi  akan  lebih  mampu  merespons  setiap persoalan yang muncul, menunjukkan fleksibilitas dalam segala keadaan, dan menjaga kepercayaan publik. Sehingga, Adanya komitmen dan kesadaran diri sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur pemerintah untuk membangun  budaya  birokrasi  agar  tidak kehilangan kepercayaan publik (Rivai, 2019) . Birokrasi Revolusi  Industri  5.0 selain memiliki keunggulan pengetahuan dan keterampilan  dalam  memanfaatkan  teknologi juga  harus  unggul  dalam  sikap  mental. Profesionalisme  SDM  aparatur  tidak  hanya sebatas keahlian dalam berteknologi dan pengetahuan  tinggi,  tetapi  harus  diimbangi dengan  perilaku  yang  beretika  moral.  Hal  ini karena SDM aparatur bukan hanya bekerja untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan  masyarakat.  Dibutuhkan  perubahan budaya  birokrasi  yang  responsif  dan  aspiratif dalam  merespons  setiap  bentuk  tuntutan  publik sehingga  SDM  Aparatur  perlu  melakukan internalisasi  nilai-nilai  tersebut  ke  dalam  sikap mental perilaku aparatur birokrasi yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Perubahan  pola  pikir  dan  sikap  mental  SDM terhadap  modernitas  dalam  birokrasi Revolusi Industri  5.0 ,  ke  depannya  harus  mampu menghasilkan  birokrasi  dengan  budaya  kerja yang  berkelanjutan,  efektif,  manusiawi,  disiplin, dan  kompeten (Sihite,  2018) .  Hal  ini  menjadi dasar  dari  upaya  mengintegrasikan  tata  kelola sumber  daya  manusia  ke  dalam  tata  kelola  yang dinamis berdasarkan prinsip pemikiran antisipatif, reflektif, dan kreatif yang menguntungkan organisasi pemerintah. Sehingga mereka  tidak  hanya  memiliki  posisi  yang  baik secara  kelembagaan  untuk  menangani  isu-isu publik, tetapi juga memiliki modal mental untuk menghadapi potensi tantangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## IV   CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di atas  dapat  diketahui  bahwa  penguatan  reformasi birokrasi  dalam  penciptaan  SDM  aparatur menuju Revolusi 5.0 di Kecamatan Koto Tangah Padang  telah  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil Negara melalui sistem merit yang membandingkan  keterampilan  dan  kompetensi suatu jabatan pada tahap rekrutmen, pengangkatan,  dan  promosi,  dengan  tetap mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Namun, penguatan reformasi birokrasi menuju  Revolusi  Indutri 5.0 di  Indonesia
mengalami  berbagai  hambatan  terkait  masih dominannya  patologi  birokrasi,  budaya  korupsi, serta  ketidaksiapan  birokrasi  akan  pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Oleh karena  itu,  Perencanaan  pengembangan  SDM Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memperkuat reformasi birokrasi menuju Revolusi Industri 5.0 harus  dilakukan  secara  tepat  dengan  merespons berbagai  hambatan  yang  terjadi  serta  segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Adlin, T. H. (2019). Penguatan Perilaku Anti
Korupsi di Lingkungan Birokrasi
Pemerintah  Provinsi  Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 46–
55.https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29. 7058 [2]Alekseev-Apraksin,  A.,  &  Bertova,  A. (2021).  Leader  ’S  Strategy  in  Super Smart Digital Revolusi Industri . Proceedings  of  the  1st  International Scientific Conference “Legal Regulation of the Digital Economy and Digital Relations: Problems and Prospects  of  Development”  (Larder
2020) , 171 , 207–214.
[3]Annisah. (2017).  Usulan  Perencanaan  Smart City:  Smart  Governance  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Mukomuko. Jurnal
Masyarakat  Telematika  dan  Informasi , 8 (1),
59–80. https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103
[4]Arief,  N.  N.,  &  Saputra,  M.  A.  A.  (2019).
Kompetensi Baru Public Relations Pada Era  Artificial  Intelligence. Jurnal Sistem Cerdas , 2 (1), 1–12. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.19
[5]Azhary,  V.  H.  (2019).  Nepotisme  dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi  Politik  dan  Birokrasi  di Indonesia. Simposium  Nasional  Ilmiah Dengan  Tema:  (Peningkatan  Kualitas
Publikasi  Ilmiah  Melalui  Hasil  Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) , 754– 762. https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.4 37 [6]Baskoro  Wicaksono,  Nur  Laila  Meilani,  R. F.  (2019).  Perencanaan  Pembangunan Kabupaten Bengkalis Aspek Kebudayaan  Melayu  Dalam  Menopang Visi  Provinsi  Riau  2020. Nakhoda:
JurnalIlmuPemerintahan , 17 (29),22–34. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/ jipn.v17i29.7056
[7]Dodi  Faedlulloh,  Yulianto,  V.  K.  (2020).  A Structural  And  Mindset  Bureaucratic Reform  Agenda  For  Jokowi’s  Second
Term. Bisnis  &  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu Administrasi  dan  Organisasi , 27 (2), 67–77.
Https://Doi.Org/10.20476/Jbb.V27i2.11
466
[8]Dzakiyati,  F.  (2018).  Modifikasi  Perilaku Aparatur  Ala  Skinner:  Suatu  Model Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Menuju Profesionalisme Birokrasi. Jurnal  Ilmiah  Tata  Sejuta  STIA Mataram , 4 (1), 13–26. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1. 29
[9]Fajar  Rahmanto,  Ulung  Pribadi,  A.  P. (2021).  Big  Data:  What  Are  The Implications  For  Public  Sector  Policy In Revolusi  Industri  5.0 Era? Iop Conference Series: Earth And Environmental Science 717 , 1–7. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/717/1/012009 [10]Farida,  A.  (2019).  Studi  Pustaka  Tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan  Kepatuhan  Pajak:  Apakah Berbanding  Lurus? Moneter  -  Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (2),  135– 140.https://doi.org/10.31294/moneter.v 6i2.6183 [11]Ferizaldi. (2018). Patologi Birokrasi Dalam Transformasi  Politik  Lokal:  Tinjauan Terhadap Fenomena “Pajak Nanggroe”
Di  Aceh. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 16 (27), 32–39. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/
jipn.v16i27.5793
[12]Ferizaldi.  (2019).  Model  Akuntabilitas
Birokrasi di Era Otonomi Khusus Aceh (Tinjauan  Terhadap  Tes  Shalat  dan Baca  Al-Qur’an  di  Kabupaten  Aceh Barat  Daya). Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 14–21. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.70
55
[13]Fujii, T., Guo, T., & Kamoshida, A. (2018).
A Consideration Of Service Strategy Of Japanese  Electric  Manufacturers  to Realize  Super  Smart  Revolusi  Industri (Revolusi  Industri  5.0) (Vol.  2).
Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-
95204-8
[14]Gumilang,  G.  S.  (2016).  Metode  Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Konseling. Jurnal  Fokus  Konseling ,
2 (2), 144–159.
[15]Hadi, K. (2016). Korupsi Birokrasi
Pelayanan  Publik  di  Era  Otonomi
Daerah. Jurnal  Penelitian  Politik ,  51– 70.
[16]Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di  Indonesia:  Tinjauan  Dari  Perspektif Administrasi  Publik. Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik , 4 (1), 25–37.
[17]Hartanto,  D.  (2019).  Kajian  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepolisian Resort Kota Medan. Publikauma:  Jurnal  Ilmu  Adminstrasi Publik , 7 (2), 71–87. http://dx.doi.org/10.31289/publika.v7i2 .2805
[18]Hasan,  N.  (2012).  Corak  Budaya  Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga  di  Era  Desentralisasi  Dalam Pelayanan  Publik. Jurnal  Hukum ,
28 (2), 1073–1087.
[19]Hidayat,  E.  S.  (2019).  Kinerja  Pelayanan Birokrasi Dalam Mewujudkan Kepuasan Pelanggan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 43–49. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6 i2.2260
[20]Islah,  K.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan Pemanfaatan  Teknologi  Big  Data Untuk  Mengintegrasikan  Pelayanan Publik  Pemerintah. Jurnal  Reformasi
Administrasi , 5 (1), 130– 138.
[21]Kumorotomo,  W.  (2019).  Envisioning Agile  Government:  Learning  From  the Japanese  Concept  of Revolusi  Industri
5.0 and  the  Challenge  of  Public Administration in Developing Countries. Advances  In  Economics,
Bussines  And  Management  Research:
Annual  Conference  of  Indonesian Association  For  Public  Administration (IAPA 2019) , 122 , 144–163.
[22]Kurniati,  P.  N.,  &  Nugroho,  B.  Y.  (2019). The  Urgency  Of  The  Implementation Of  The  Cashless  Government  System
In  Building  A  Transparent  And Accountable Bureaucracy. Jurnal Administrasi  Publik , 9 (2),  136–150.
http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.265 5
[23]Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral  Terbuka  Dalam  Mendukung Smart  Governance  Di  Kota  Magelang. Journal  of  Public  Administration  and Local Governance , 2 (2), 31. https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082 [24]Mardawani, & Relita, D. T. (2019). Strategi
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang Dalam Mewujudkan Visi Pemerintahan dan  Good  Governance. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4 (1), 109–116. [25]Nashihuddin,  W.,  &  Suryono,  F.  (2018). Tinjauan Terhadap Kesiapan Pustakawan Dalam Menghadapi Disrupsi  Profesi  di  Era  Library  4.0:
Sebuah Literatur Review. Khizanah Al- Hikmah :  Jurnal  Ilmu  Perpustakaan, Informasi,  dan  Kearsipan , 6 (2),  86. https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a1
[26]Nasution,  D.  A.  D.,  Nasution,  A.  P.,  & Alpi, M. F. (2019). Pengaruh Penerapan Smart Asn Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Negara  Di  Era Disrupsi  Teknologi  Indonesia  4.0.
Seminar  Nasional  Sains  &  Teknologi Informasi , 43–51.
[27]Patrik  Aspers,  U.  C.  (2019).  What  Is Qualitative  In  Qualitative  Research. Qualitative  Sosiology , 42 (2),  139–160. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s 11133-019-9413-7
[28]Purwaningsih,  A.  S.,  Afifuddin,  &  Abidin, A.  Z.  (2019).  Reformasi  Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik  Studi  Kasus Pada  Pelayanan  Kartu  Keluarga  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil Kabupaten Malang. Jurnal
Respon Publik Volume , 13 (4), 82–86.
[29]Rustandi. (2019). Kinerja Manajemen Sumber  Daya  Manusia  di  Era  Disrupsi. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi , 10 (2), 67–73.
[30]Sakti,  B.  (2019).  Kompetensi  Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Sumber Daya Manusia  di  Era  Reformasi. Pareto: Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik ,
2 (1), 35–44.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5  No. 3 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
[31]Salgues,  B.  (2018). Revolusi  Industri  5.0
Industry  of  the  Future,  Technologies,
Methods and Tools . London: ISTE Ltd.
[32Saluky. (2018). Tinjauan Artificial Intelligence  Untuk  Smart  Government. Itej (Information Technology Engineering Journals) , 03 (01), 1–9.
[33]Sihite,  M.  (2018).  Peran  Kompetensi Dalam  Mewujudkan  Sumber  Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi di Era  Revolusi  Industri  4.0:  Suatu Tinjauan  Konseptual. Jurnal  Ilmiah Methonomi Volume , 4 (2), 145–159.
[34]Sirih,  S.  H.,  Ismail,  I.,  &  Juharni.  (2019). Development  Strategies  Of  Human
Resources  In  Bkpsdm  Majene  District. Jurnal Paradigma , 1 (2), 1–6.
[35]Sudrajat,  T.  (2014).  Eksistensi  Kebijakan
Pengisian  Jabatan  Struktural  Dalam Kerangka Pengembangan Sdm Aparatur Berbasis Merit. Jurnal
Kebijakan  dan  Manajemen  PNS , 8 (1), 61–72.
[36]Sugiono, S. (2020). Digital Content Industry
In Revolusi Industri 5.0 Perspective.
Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Komunikasi) , 22 (2), 175–191.