## INOVASI SISTEM INFORMASI PERJALANAN DINAS PADA KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG
Naufal Dholifun Nafsi 1)* , Rahayu Kusumadewi 1) , Ai Siti Farida 1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: naufaldn765@gmail.com *

## Abstrak
Lambatnya  proses  penyusunan  laporan  keuangan  menjadi  permasalahan  yang  tengah dihadapi  pemerintahan  daerah,  sehingga  pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka  melakukan inovasi  untuk  membenahi  hal  ini  dengan  membuat  aplikasi  sistem  informasi  perjalanan  dinas (Silajadi)  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintahan  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  permasalahan,  hambatan  dan  tantangan  inovasi  sistem  informasi  perjalanan  dinas pada  kantor  pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten  Bandung.  Inovasi  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintahan  daerah  dalam  mereformasi  birokrasi.  Metode penelitian ini adalah  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  dengan wawancara  dan  observasi,  informan  ditentukan  mengunakan  metode  triangulasi  sumber  untuk memperoleh  validitas  data  dan  pandangan  yang  lebih  luas  mengenai  objek  yang  diteliti  serta mengunakan  data  sekunder  berupa  dokumen  pemerintahan  pemberitaan  media  elektronik selanjutnya  dianalisis  berdasarkan  pendekatan  inovasi  daerah.  Hasil  dari  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  dalam  inovasi  sistem  informasi  perjalanan  dinas  di  Kecamatan  Cicalengka didorong adanya indikator pendorong inovasi dari Ancok (2011) dalam Syafaruddi (2012), yaitu :1)  Modal  manusia  ( Human  capital ),  2)  Modal  kepemimpinan  ( Leadership  capital )  dan  3) Modal Struktural ( Structure capital ).
Kata Kunci: Inovasi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, Perjalanan Dinas

## Abstract
The  slow  process  of  preparing  financial  reports  is  a  problem  faced  by  the  region,  so  the Cicalengka  District  government  innovates  to  fix  this  by  making  an  official  travel  information system  application  (Silajadi)  to  improve  local  government  performance.  This  study  aims  to analyze  the  problems,  barriers  and  challenges  of  innovation  of  official  travel  information systems  at  the  government  office  of  Cicalengka  District,  Bandung  Regency.  This  innovation  is expected  to  improve  the  performance  of  local  governments  in  reforming  employees.  This research method is descriptive with a qualitative approach. The technique of collecting data is by interview and observation, the information determined is determined by the triangulation method of  sources  to  obtain  data  validity  and  a  broader  view  of  the  object  under  study  and  using secondary  data  in  the  form  of  government  media  coverage  and  then  analyzed  based  on  the regional  innovation  approach.  The  results  of  this  study  explain  that  the  innovation  of  official travel information systems in Cicalengka District supports humans, there are indicators driving innovation from Ancok (2011) in Syafaruddin (2012), namely: 1) Human capital, 2) Leadership capital and 3) Structure capital.
Keywords: Local Government Innovation, Financial Reports, Official Travel

## A. PENDAHULUAN
Pasca  reformasi  tata  kelola  pemerintahan  bergerak  kearah  desentralisasi,  sehingga pemerintahan  daerah  diberikan  tanggungjawab  dan  wewenang  yang  lebih  luas  untuk  mengatur daerahnya termasuk dalam melakukan inovasi. Akan tetapi, kemampuan setiap daerah dalam tata kelola  pemerintah  itu  beragam,  sedangkan  perubahan  lingkungan  yang  terjadi  di  daerah  begitu dinamis  termasuk  juga  perubahan  masyarakat  yang  menjadi  lebih  terdidik.  Hal  ini  kontradiktif dengan  kondisi  pemerintahan  daerah  saat  ini  yang  bertolak  belakang  dengan  konsep  dinamis sehingga birokrasi ini sering dipahami sebagai sebuah entitas yang lambat. Hal ini didukung oleh perkembangan  istilah New  Publik  Management yang  diperkenalkan  oleh  Hood  (1991)  dalam Kartawidjaja  (2018)  menyebutkan  bahwasannya  konsep  administrasi  negara  tidak  lagi  pada pemerintahan ( government ) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat  dan  menjadi  penyedia  utama pelayanan  publik.  Melainkan lebih kepada proses tata kelola pemerintahan atau governance . Artinya, pemerintah saat ini dituntut untuk fleksibel dalam mengatur pemerintahannya untuk menyambut perubahan.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  sadar  akan  perlunya  reorientasi  program  reformasi  birokrasi agar  dapat  beradaptasi  dengan  membentuk  pemerintahan  yang  dinamis  dan  tangkas.  Deputi bidang  Reformasi  Birokrasi,  Akuntabilitas  Aparatur  dan  Pengawasan  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (KEMENPANRB)  Erwan  Agus Purwanto menjelaskan, bahwasanya berdasarkan buku Dynamic Governance karya Neo & Chen (2007) ada tiga aspek penting untuk membangun pemerintahan yang dinamis, yakni orang-orang yang  kompeten,  proses  yang  cepat,  dan  kebijakan  yang  dinamis.  Hal  ini  artinya  pemerintahan saat  ini  sedang  berfokus  pada  pembangunan  sumber  daya  manusia  untuk menyiap menghadapi permasalahan di era perubahan lingkungan yang dinamis, kompleks dan sulit diprediksi. Dari sini kita  bisa mengambil  kesimpulan  bahwa  pemerintah  saat  ini  sedang berfokus  pada pembagunan sumber daya manusia yang kompeten dan professional untuk menujang orientasi dan tujuannya untuk membangun pemerintahan yang dinamis (MENPANRB, 2022)
Seperti  dijelaskan  di  atas,  langkah  yang  sedang  dikejar  oleh  pemerintah  adalah mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  profesional.  Oleh  karenanya, pemerintah  mengambil  tiga  inisiatif  untuk  membangun  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), diantaranya  :  Pertama,  kebijakan  sistem  perekrutan  ASN  diterapkan  dengan  penekanan  pada pertumbuhan  karier,  promosi,  dan  penugasan  berdasarkan  penilaian  kinerja  dan  kompetensi. Kedua, meningkatkan sistem manajemen kinerja ASN, dimana ASN yang akuntabel adalah yang lebih  dari  sekedar  melakukan  kegiatan  rutin.  Terakhir,  meningkatkan  jumlah  ASN fungsional dengan  pengetahuan  khusus  serta  meminimalkan  jumlah  jabatan  administrasi  umum.  Di  atas kertas,  upaya  pemerintah  dalam  pembenahan  birokrasi  pemerintah  masih  terus berjalan  dengan tolak  ukur  skor  reformasi  birokrasi  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya  hal  ini  berarti pemerintah  masih  memiliki  komitmen  terhadap  reformasi  birokrasi  dan  meningkatkan  kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Meski di atas kertas reformasi birokrasi di Indonesia menunjukan adanya tren positif, tetapi dalam  kenyataannya  Indonesia  masih  dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan  dan  tantangan/ Misalnya,  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  kebijakan  yang  masih  dinilai  belum berdampak signifikan,  tidak  efektif  dan  tidak  tepat  sasaran.  Hal  ini  disinyalir  karena  kondisi  pengelolaan data masih terbilang kurang baik sehingga pengakibatkan kurangnya data yang tepat dan akurat. Rendahnya  efektivitas  kebijakan  ini  dibuktikan  dengan  kondisi  pengelolaan  data  yang  tersebar banyak  terduplikasi,  silo,  dan  tidak  efisien.  Seperti  pada  yang  dilaporkan  Badan  Pengawas
Keuangan (BPK) terkait dengan adanya masalah  ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan  atas  Laporan  Keuangan  Kementerian  Lembaga  (LKKL)  dan  Laporan  keuangan Bendahara  Umum  Negara  (LKBUN)  2020.  Dari  laporan  itu  ditemukan  permasalahan  yang cukup  kompleks  terkait  dengan  biaya  perjalanan  dinas  ganda  dan  melebihi  standar  yang ditentukan yang terjadi di 29 entitas dengan nilai Rp. 7.90 Miliar. BPK pun meminta agar setiap kementerian dan Lembaga untuk melakukan verifikasi setiap bukti pertanggungjawaban dengan lebih teliti dan cermat (Anggraeni, 2021).
Dalam  mengantisipasi  fenomena  di  atas  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  berinisiatif untuk  meningkatkan  pengawasannya  terhadap  pengeluaran  anggaran  daerah  melalui  Peraturan Bupati  (Perbub)  Kabupaten  Bandung  Nomor  15  tahun  2020  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Melalui  peraturan  ini  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung berusaha untuk memperkuat pengawasannya dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintahan daerah dengan mewajibkan seluruh pengeluaran belanja daerah agar dilakukan dengan Transaksi Non-Tunai  kecuali  pengeluaran  belanja  untuk  keperluan  bencana  dan  kegiatan  bantuan operasional sekolah (BOS). Dengan aturan ini diharapkan minimalisir terjadinya penyelewangan anggaran  didalam  lingkungan  pemerintahan  daerah  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintahan,  akan  tetapi  dalam  pengimplementasiannya  ada  beberapa  Kecamatan  di Kabupaten Bandung yang merasa belum siap akan perubahan ini dan kurangnya langkah inovatif untuk menghadapi kebijakan ini terutama pada dalam menyusun laporan keuangan.
Hal  ini  juga  terjadi  pada  kantor  pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka  dengan  adanya kebijakan  ini  pemerintahan  daerah  dituntut  untuk  lebih  cepat  dan  akuntabel  dalam  melakukan penyusunan laporan keuangannya. Masalahnya ada pada lambatnya proses pengerjaan dokumen perjalanan  dinas  karena  pengerjaannya  yang  masih  manual  satu  persatu.  Menyadari  hal  itu, dalam rangka meningkatkan kinerjanya melalui Sub Bagian Program dan Keuangan (Subag PK) Kecamatan Cicalengka membuat aplikasi integratif bernama Sistem Informasi Perjalanan Dinas (Silajadi) yang fungsinya untuk untuk menunjang proses pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  yang biasa dilaporkan per  triwulan, semesteran dan  tahunan.  Dalam inovasinya  ini  Subag  PK  menggunakan  teknologi  informasi  yang  dinilai  efektif  dalam meningkatkan kinerja aparatur birokrasi dan sesuai dengan kapasitas aparatur birokrasi yang ada. Inisiatif ini didasari oleh pemikiran bahwa penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang  integratif  dan  komprehensif  terhadap  sejumlah  isu  yang  berkembang  di  lingkungan pemerintahan  daerah  terutama  pada  isu  reformasi  birokrasi,  efisiensi  belanja  dan menurunnya kepercayaan  masyarakat  akibat  pengelolaan  data  oleh  pemerintah  daerah  yang  kurang  efektif. Hasilnya, pada tahun 2021 setelah mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas (Silajadi)  nilai  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  Pemerintahan  Kecamatan Cicalengka  Kabupaten  Bandung  berhasil  naik  sebanyak  4,51  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yang  sempat  turun  dari  target  sebesar  2,62  dari  target kinerja  padahal  pada  tahun 2021  Pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka  juga  masih  terkena  dampak  kebijakan Refocusing Anggaran akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air. Berikut adalah statistik nilai AKIP Kecamatan Cicalengka dari tahun 2018-2021.
Gambar 1. Grafik Nilai AKIP Kecamatan Cicalengka 2017- 2021
Sumber: Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, 2021 Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  permasalahan,  hambatan  dan  tantangan  dalam  inovasi  aplikasi  sistem  informasi perjalanan dinas (Silajadi) untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah terutama dalam  pengelolaan  laporan  keuangan  pada  kantor  pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka Kabupaten Bandung.

## A. KAJIAN PUSTAKA Inovasi Tata Kelola Pemerintah
Secara  sederhana  inovasi  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  penemuan  baru,  baik  itu  berupa gagasan-gagasan,  tindakan  baru,  ataupun  terobosan  baru  yang  menyebabkan  terjadinya perubahan  sosial  dalam  masyarakat  dan  pemerintahan  (Herdiawan,  2014).  Apabila  dasarnya ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja maka gagasan itu tidak meski suatu hal yang benar-benar  baru tetapi  bisa merupakan  suatu adopsi  dari gagasan  yang dirasa efektif dan relevan untuk diterapkan.
Inovasi  juga  merupakan  hal  yang  penting  dalam  pemerintah  daerah  sebagai  jembatan menuju terwujudnya reformasi birokrasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014  pasal  386  tentang  pemerintahan  daerah  yang  isinya  “Memberikan  peluang  pemerintah daerah  untuk  melakukan  inovasi  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah”.  Inovasi  daerah  dalam  rangka  pembaharuan  penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berbentuk : (a) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b) Inovasi pelayanan  publik;  dan/atau  (c) Inovasi  daerah lainnya sesuai  dengan  urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan  manajemen  pemerintahan  daerah  meliputi  tata  laksana  internal  dalam  pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

## Indikator Pendukung Inovasi
Menurut Ancok (2011) dalam Syafaruddin (2012) ada tiga indikator pendukung berjalannya inovasi,  yaitu  : 1)  Modal manusia ( Human Capital ) merupakan penggerak berjalannya inovasi, apabila  suatu  organisasi  baik  itu  swasta  maupun  pemerintahan  memiliki  manusia  yang  dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki kompetensi untuk melakukannya, maka inovasi akan berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa teknologi tidak berarti  apa-apa  tanpa  adanya
manusia  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengoperasionalkannya  dengan  baik;  2)  Modal kepemimpinan  ( Leadership  Capital )  merupakan  pemicu  terjadinya  inovasi,  organisasi  baik  itu swasta  maupun  pemerintahan  akan  dapat  memaksimalkan  seluruh  kemampuan  modal manusianya  apabila  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin  yang  baik.  Pemimpin  yang  baik  adalah pemimpin  yang  dapat  memacu  tumbuhnya  inovasi,  berpandangan  jauh  ke  depan  ( visioner )  dan mampu  mensinergikan  seluruh  sumber  daya  yang  ada  didalam  organisasinya  serta  mengerti skala prioritas; 3) Modal Struktur ( Structure Capital ) merupakan tempat terjadinya inovasi yaitu organisasi. Organisasi berfungsi sebagai tempat yang menumbuhkan inovasi. Inovasi akan terus tumbuh apabila setiap komponen dari strukturnya memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik bisa dijalin dengan adanya komunikasi yang baik, baik komunikasi secara vertikal maupun secara  horizontal.  Selain  itu,  dengan  adanya  pembagian  tugas  yang  sesuai  dengan  bidang  yang dikuasainya juga akan menjaga struktur ini agar tetap dapat berjalan dengan baik.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan  observasi.  Informan  ditentukan mengunakan  metode  triangulasi  sumber  Sugiyono  (2017)  dengan  mengkategorikan  informan kedalam  tiga  bagian  yaitu  informasi  kunci,  informan  utama  dan  informan  pendukung  untuk memperoleh validitas data dan pandangan yang lebih luas mengenai objek yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Informan kunci, yaitu AS (Kepala Sub Bagian Program  dan  Keuangan).  2)  Informan  utama,  yaitu  NTR  (Bendahara  Pengeluaran)  dan  3) informan pendukung yaitu SH (Penata Laporan Keuangan). Penelitian ini juga mengunakan data sekunder  berupa  dokumen  pemerintahan  dan  pemberitaan  media  elektronik dengan  didukung indikator  pendorong  inovasi  dari  Ancok  (2011)  dalam  Syafaruddin  (2012),  yaitu  :  1)  Modal manusia  ( Human  capital ),  2)  Modal  kepemimpinan  ( Leadership  capital )  dan  3)  Modal Struktural ( Structure capital ). Penelitian ini akan berfokus pada apa yang perlu dilakukan dalam inovasi  tata  kelola  pemerintahan  termasuk  permasalahan,  hambatan  dan  tantangan  dalam melakukan  inovasi  pemerintahan  daerah  pada  kantor  Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten Bandung.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan  daerah  meliputi  tata  laksana  internal  dalam  pelaksanaan  fungsi  manajemen  dan pengelolaan  unsur  manajemen.  Menurut  Ancok  (2011)  dalam  Syafaruddin  (2012)  ada  tiga indikator pendukung berjalannya inovasi, yaitu : 1) Modal manusia ( Human Capital ); 2) Modal kepemimpinan  ( Leadership  Capital );  3)  Modal  Struktur  ( Structure  Capital). Perlu  diketahui bahwa  ketiga  indikator  ini  tidaklah  berdiri  sendiri-sendiri  tapi  saling mempengaruhi  satu  sama lain, sehingga apabila ada satu indikator yang terhambat dapat diatasi dengan  indikator  lainnya, yang diuraikan sebagai berikut.

## Modal Manusia (Human Capital)
Keungulan  pemerintahan  daerah  adalah  adanya  modal  manusia  yang  kompeten.  Teknologi tidak  akan  berfungsi  tanpa  ada  manusia  yang  berkompetensi  untuk  mengoprasikannya, Masalahnya modal manusia ini menjadi permasalahan yang sebenarnya terjadi di banyak instansi pemerintahan  daerah  termasuk  di  Kecamatan  Cicalengka.  Kurangnya  aparatur  birokrasi  yang kompeten, tidak efisien dan kurang adaptif menjadi penghambat dalam melakukan inovasi. Saat
ini  mayoritas  aparatur  birokrasi  di  Kecamatan  Cicalengka  berpendidikan  setingkat  SLTA, sehingga  tidak  mudah  dalam  beradaptasi  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  karena  memang  minimnya  kompetensi  aparatur  birokrasi  mengenai  hal  itu. Sebagaimana  yang  dikatakan  Muluk  (2008)  bahwasanya  inovasi  itu  selalu  identik  dengan teknologi  karena  dapat  mengakselerasi  pengembangan  kualitas  pelayanan  publik  sehingga penting bagi setiap aparatur birokrasi untuk dapat mengusai teknologi.

## Gambar 2. Data Tingkat Pendidikan Aparatur Birokrasi Kecamatan Cicalengka

## Sumber: Pemerintahan Kecamatan Cicalengka, 2021
Selain itu, kesadaran akan inovasi masih kurang sehingga menghambat pembaharuan dalam pelayanan publik. Perilaku inovatif ini juga harus dianggap penting sebagaimana yang dikatakan oleh Shalley et al., (2010) bahwasannya perilaku ini menunjukan bagaimana kinerja dari aparatur birokrasi yang ada karena dalam inovasi dituntut untuk memahami keadaan sekitarnya kemudian memunculkan  ide  baru  untuk  selalu  meningkatkan  kinerjanya  dan  tanggap dalam  menghadapi segala  perubahan  yang  dinamis.  Menurut  Mulgan  &  Albury  (2003)  dalam  Kurniawan  (2015) mengungkapkan bahwa salah satu hal yang menjadi penghambat inovasi adalah adanya budaya risk aversion yaitu budaya untuk menghindari resiko dengan menilai bahwa kinerja yang selama ini  dilakukan  dirasa  sudah  cukup  sehingga  tidak  perlu  mengambil  resiko  dalam  melakukan inovasi. Hal ini terbukti dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cicalengka selalu mendapatkan nilai baik dan tidak mengalami penurunan yang  signifikan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  yang  menyebabkan  budaya risk  aversion itu  tumbuh karena merasa bahwa kinerja yang dilakukan saat ini telah cukup dan tidak perlu adanya inovasi untuk menghindari resiko kegagalan.
Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kualiatas Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 2017-2021

## Sumber: Pemerintahan Kecamatan Cicalengka, 2021

## Modal Kepemimpinan (Leadership capital)
Secara  garis  besar,  permasalahan  yang  di  Kecamatan  Cicalengka  ada  pada  manusia  yang tidak  kompeten  sehingga  menghambat  inovasi  pelayanan  publik.  Tetapi,  inovasi  masih  perlu dilakukan terutama dalam pengelolaan keuangan untuk menunjang pembuatan laporan keuangan di Kecamatan Cicalengka  yang dinilai masih belum efisien. Modal kepemimpinan adalah salah satu cara yang dapat memicu terjadinya inovasi. Pemimpin  yang baik harus bisa berpandangan kedepan  (visioner)  dan  mampu  mensinergikan  sumber  daya  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan yang  ingin  dicapai  serta  mengerti  skala  prioritas.  Oleh  karena  itu,  kepala  Sub  Bagian  Program dan Keuangan (Kasubag PK) Kecamatan Cicalengka melihat adanya peluang dengan menyadari bahwa  ada  beberapa  sumber  daya  manusia  dibawahnya  yang  dapat  mengunakan  perangkat komputer  dan  mengoperasikan  aplikasi  penunjang  kegiatan  kantor  dengan  baik  seperti  aplikasi pengelolaan  data  dan  dokumen.  Hal  ini  tentu  dapat  dimanfaatkan  untuk  dapat  melakukan pembaharuan dalam pelayanan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Cicalengka salah satunya adalah  pengelolaan  dokumen  perjalanan  dinas  dengan  membangun  aplikasi  sistem  informasi perjalanan  dinas  (Silajadi)  di  lingkungan  pemerintahan  Kecamatan  Cicalengka.  Perlu  diketahui bahwa  Subag  PK  merupakan  salah  satu  jabatan  struktural  yang  ada  di  bawah  manajer  puncak yaitu  di  bagian  kesekretariatan  sehingga  memiliki  pengaruh  terhadap  perubahan  di  Kecamatan Cicalengka. Berikut adalah struktur organisasi di Kecamatan Cicalengka.
Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Cicalengka
Sumber : Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, 2022
Uraian  di  atas  menjelaskan  bahwa  peluang  munculnya  inovasi  ada  pada  pemimpin  yang mampu melihat peluang dan mempunyai gagasan untuk mengambil langkah inovatif. Tetapi, hal yang  perlu  diperhatikan  adalah  kemampuan  dari  yang  dipimpinnya  sehingga  dapat  diikuti dengan  baik.  Seperti  konsep  kepemimpinan  situasional  yang  ditawarkan  oleh  Harsey  & Blanchard  (1988)  dalam  Hossain  (2020)  mengatakan  bahwa  seorang  pemimpin  harus memperlakukan yang dipimpinnya sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan seseorang dapat dilihat  dari  kompetensi  dan  motivasinya,  Motivasi  adalah  hal  yang  penting  dalam menentukan inovasi akan berhasil atau tidak, karena walaupun seseorang memiliki kompetensi mengenai hal itu,  tetapi  jika  tidak  mempunyai  motivasi  maka  pekerjaan  itu  tidak  akan  dilakukan.  Apabila merujuk pada konsep ini setidaknya ada empat tipe kepemimpinan yang dalam penggunaannya harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  yang  dipimpinnya,  yakni: Couching/Selling, Participating, Delegating, dan Telling . Adapun konsep kepemimpinan ini dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Konsep Kepemimpinan Situasional No Gaya Kepemimpinan Kondisi Cara Menanggapi 1 Couching/Selling Kurangnya kompentensi Melakukan pelatihan dan pengarahan 2 Supporting Memiliki kompetensi tapi tidak memiliki kemampuan Memberikan motivasi dan arahan 3 Delegating Memiliki kompetensi dan kemauan Menempatkan diposisi yang tepat 4 Telling Tidak memiliki kompetensi dan kemampuan Memberikan perintah dan tugas secara rinci bagaimana perkerjaan harus dilakukan Sumber : Hossain, 2020
Konsep  kepemimpinan  situasional  diatas  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  kondiri  sumber daya manusia yang ada. Bila dilihat dari kondisi sumber daya manusia di Kecamatan Cicalengka yang  ada  saat  ini  yang  kompetensinya  terbatas  dalam  pengunaan  teknologinya.  Maka  Kasubag PK dengan kompetensi yang dimilikinya beriniatif membuat aplikasi dan kemudian melatih yang dipimpinnya untuk bisa mengunakan aplikasi ini. Dalam melakukan kepemimpinannya Kasubag PK  telah  menetapkan  gaya  kepemimpinan couching yang  dapat  dilakukan  apabila  yang dipimpinnya  kurang  memiliki  kompetensi  maka  tugasnya  disini  adalah  sebagai  pelatih  atau mentor.

## Modal Struktur. (Struktur Capital)
Menurut Syafaruddin (2012) maksud dari struktur disini adalah organisasi tempat tumbuhnya inovasi  yang  melaksanakan  perubahan.  Maka  dari  itu  penting  untuk  menjaga struktur  ini  agar tetap  berjalan  dengan  baik  dan  terus  menghasilkan  inovasi.  Dalam  mendukung  inovasi,
komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung proses perubahan yang  dicapai.  Maka  dari  itu  sebelum  masuk  pada  tahapan  implementasi.  Kepala  Subag  PK sebagai  pimpinan  inovasi  aplikasi  Silajadi  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai stakeholder baik  internal  maupun  eksternal  dalam  mensosialisasikan  tentang  aplikasi  Silajadi  ini.  Dalam melakukan  koordinasi  ini  Kepala  Subag  PK  yang  memimpin  inovasi  ini  mengunakan  gaya komunikasi  dua  arah  dengan  tujuan  untuk  membina  hubungan  yang  baik  dengan stakeholder artinya  komunikasi  ini  dilakukan  secara  terbuka  dalam  suasana  yang  rileks  dan  santai  tetapi informatif,  dengan  gaya  komunikasi  seperti  ini  kesempatan  terjadinya  kesepakatan  serta pengertian menjadi lebih terbuka lebar, Hal ini memungkinkan karena Menurut Priyono (2022) komunikasi  dua  arah  adalah  komunikasi  yang  bersifat  timbal  balik  sehingga  dalam  prosesnya komunikan  diberi  kesempatan  untuk  menanggapi.  Selain  itu  gaya  komunikasi  seperti  ini mendorong  untuk  terjadinya  pertukaran  ide  gagasan  serta  memberikan  motivasi  agar meningkatkan  kinerja  melalui  perilaku  inovatif  yang  ditularkan  dari  munculnya  inovasi  ini (Demircioglu & Audretsh, 2017)
Koordinasi  dengan stakeholder ini  diawali  dengan  koordinasi  dengan stakeholder internal yang  ada  dilingkup  kesekretariatan  Kecamatan  Cicalengka  yaitu  Camat,  Sekretaris C amat (Sekcam), dan Staf Subag PK.  Hal ini dimaksudnya sebagai prioritas dalam komunikasi keatas dalam hierarki dari manajemen rendah ke manajemen puncak dengan maksud untuk memperoleh izin  dan  juga  keputusan  yang  dilanjutkan  dengan  komunikasi  kebawah  dengan maksud  untuk memberikan pengarahan. Selanjutnya, koordinasi dilanjutkan kepada stakeholder eksternal yaitu pada Kepala Subag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) dan para Kepala Seksi (Kasi) yang ada di lingkungan Kecamatan Cicalengka mulai dari Kasi Pembangunan, Kasi Sosial Budaya (Sosbud), Kasi  Pemberdayaan  Masyarakat,  Kasi  Pemerintahan  sampai  Kasi  Ketentraman dan  Ketertiban (Trantib).

## Gambar 5. Alur Koordinasi Aplikasi Silajadi
Kepala Subag PK Stakeholder Internal Stakeholder Eksternal Camat, Sekcam, dan Staf Subag PK Kepala Subag Umpeg dan Kasi Sumber : Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, 2022
Dengan  maksud  untuk  mendukung  komunikasi  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  untuk memperjelas  struktur  yang  terlibat.  Sebab,  struktur  menentukan  hubungan  dalam  menjalankan aplikasi  Silajadi  untuk  menunjang  efektifitas  pengimplementasian inovasi.  Maka  dari  itu,  perlu adanya Standard  Operating  Prosedure (SOP)  yang  mengatur  alur  jalannya  aplikasi  Silajadi, menetapkan  standar  pelayanan  yang  diperlukan  dan  mengatur  struktur  birokrasi  yang  terlibat. Perlu  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  seluruh Stakeholder di  Kecamatan  Cicalengka  terlibat karena melakukan perjalanan dinas. Tetapi, dalam membuat dan menyusun SOP aplikasi Silajadi hal yang perlu diketahui adalah stakeholder yang akan terlibat secara langsung dalam proses alur kerja  aplikasi  Silajadi. Stakeholder utama  yang  akan  menjadi  operator  aplikasi  Silajadi  adalah Pejabat  Penyusun  Laporan  Keuangan  yang  merupakan  staff  Subag  PK.  Selanjutnya  adalah Bendahara  pengeluaran  yang  terlibat  dalam  pengurusan  laporan  keuangan  dari  hasil output aplikasi Silajadi untuk keperluan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bagian penandatanganan
kwitansi. Stakeholder lainnya  yaitu  camat  yang  berperan  dalam  pengawasan  dan  juga penandatangan  dokumen  perjalanan  dinas.  Selain  itu,  ada  Subag  Umpeg  yang  terlibat  dalam mendisposisi  surat  masuk.  Untuk  urutan  prosedur  dan  penentuan  standar  pelayanan  akan diuraikan melalui tabel susunan SOP aplikasi Silajadi sebagai berikut.

## Gambar 6. Standard Operating Prosedure (SOP) Aplikasi Silajadi
No Uraian  Prosedur Pelaksana tandar  Pelayanan Penata Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran Camat Kelengkapan Waktu Output
1  Menerima Disposisi Surat dan surat perintah tugas di Kasubag Mulai Surat Undangan 5 Menit Perintah  Tugas 2  Menginput data yang ada pada SPT ke aplikasi Silajadi Perangkat komputer, Printer dan Aplikasi Silajadi 10 Menit SPT, SPPD dan
Kwitansi
3 Memeriksa dan menandatangani kwitansi serta mengembalikannya ke Penata Laporan Keuangan 5 Menit Kwitansi 4  Penandatanganan ke Camat dan mengembalikan ke Penata Laporan Keuangan 5 Menit SPT dan SPPD 5  Memeriksa kembali kelengkapan  SPJ  dan Mengarsipkannya Selesai 5 Menit
Sumber : Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, 2022 Dalam  mengimplementasikan  aplikasi  Sistem  Informasi  Perjalanan  Dinas  (Silajadi)  untuk menunjang keperluan pengelolaan data perjalanan dinas di Kecamatan Cicalengka dipimpin oleh Kepala  Subag  PK  dengan  dibantu  oleh  bendahara  pengeluaran.  Pada  awalnya,  pengembangan aplikasi Silajadi berasal dari sistem pengolahan dokumen yakni Microsoft word yang dibuat satu persatu  secara  manual  dan  juga  pelaporan  jumlah  dan  besaran  nominal  SPPD  yang  telah direalisasikan  per  SPP  (SPM-UP,  SPM-GU,  SPM-TU  dan  SPM-LS)  masih  bergantung  pada lembar rincian belanja hasil cetak dari aplikasi SIMDA Keuangan yang masih menyeluruh belum terpisah-pisah  sehingga  menyulitkan  dalam  pembuatan  SPJnya.  Selain  itu,  berkas  perjalanan dinas  yang  telah  direalisasikan masih  diarsipkan  dengan  hanya  mengandalkan  berkas  dokumen cetak  sehingga  tidak  efisien  baik  secara  waktu  maupun  tempat.  Sehingga  pada  tahun  2021 akhirnya  dikembangkan  sebuah  aplikasi  yang  lebih  integratif  dengan  mempertimbangkan kemampuan aparatur birokrasi yang ada. Hal ini dimaksud untuk memperoleh kesesuaian antara kemampuan sumber daya dengan hasil yang diinginkan agar inovasi dapat berhasil.
Dalam aplikasi Silajadi dari hasil pengembangan ini mengunakan aplikasi pengolahan data yaitu Microsoft Excel yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi data sehingga nantinya operator hanya tinggal menginput data yang diperlukan dan akhirnya dokumen perjalanan dinas bisa langsung dimanfaatkan. Selain itu, dalam memudahkan proses input aplikasi pengolah data ini dapat menyimpan basis data berupa data aparatur birokrasi yang melakukan perjalanan dinas untuk  memudahkan  untuk  menginput  data  yang  sifatnya  repetitif.  Keunggulan  lainnya  dari pengunaan  aplikasi  pengolah  data  ini  adalah  dapat  menyimpan  hasil  input  sehingga  dapat digunakan kembali apabila nanti diperlukan sekaligus sebagai arsip. Dokumen perjalanan dinas
yang dikelola dalam aplikasi Silajadi yang dikembangkan kira- kira ada tiga dokumen yaitu Surat Perintah  Tugas  (SPT),  Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas  (SPPD)  dan  Kwitansi.  Pengembangan aplikasi  Silajadi  tidak  hanya  sampai  disitu  saat  ini  aplikasi  Silajadi  dapat  juga  mengakomodir untuk perjalanan dinas yang lebih dari satu orang dan dapat memunculkan laporan sederhana per bulannya. Adapun perkembangan aplikasi Silajadi adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Perkembangan Aplikasi Silajadi dari Waktu ke Waktu Silajadi Lama Silajadi V1 Silajadi V2  Mengunakan Microsoft
Word
 Proses Penginputan Data Manual
 Data Input Tidak Tersimpan  Mengunakan Microsoft Excel .
 Proses  Penginputan  Data dibantu Basis Data.
 Data  Input  Tersimpan  di Basis  Data  dan  Dapat  di Cetak ulang.
 Output  :  Surat  Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah  Perjalanan  Dinas (SPPD) dan Kwitansi.
 Dapat  Mengakomodir Perjalanan  Dinas  2-4 Orang
 Output ; Laporan Perjalanan Dinas Bulanan

## Sumber: Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, 2022

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitan  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Kepala Sub  Bagian  Program  dan  Keuagan  (Subag  PK)  Kecamatan  Cicalengka  telah  dilakukan dengan baik.  Kesimpulan  ini  diambil  dari  hasil  observasi  bahwa  modal  kepemimpinan  yang  dilakukan oleh  Kasubag  PK  berperan  penting  dengan  memicu  inovasi  di  Kecamatan  Cicalengka  dengan keterbatasan  modal  manusia  yang  menghambat  terjadinya  inovasi.  Diharapkan  dengan mengidentifikasi  hal  itu  adakan  menjadi  motivasi  dalam  meningkatkan  kinerja  tata  kelola pemerintahan  daerah  di  Kecamatan  Cicalengka.  Saran  untuk  pemerintahan  Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan agar terus meningkatkan inovasi  yang telah dilakukan dan menjadi motivasi untuk membuat inovasi yang  baru  guna  meningkatkan  kinerja  tata  kelola  pemerintahan.  Kemudian,  untuk  penelitian selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat  melakukan  penelitian  tentang  permasalahan  tata  kelola pemerintah  di  instansi  pemerintahan  yang  berbeda  untuk  mengetahui  permasalahan  yang menghambat kinerja disetiap instansi pemerintahan.

## REFERENSI
Anggraeni, R. (2021). Tak Cuma Bansos, Ada Juga  Perjalanan Dinas  Fiktif PNS!  Negara Rugi Segini.  https://economy.okezone.com/read/2021/12/07/320/2513518/tak-cuma-  bansos- ada-juga-perjalanan-dinas-fiktif-pns-negara-rugi-segini
Demircioglu,  M.  A.,  &  Audretsh,  D.  B.  (2017).  Conditions  for  innovation  in  public  sector
organizations. Research Policy, 46(9), 1681–1691.
https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.08.004
Herdiawan, G. (2014). Diskontinuitas Penerapan Inovasi Biogas Oleh Peternak Sapi Perah (Studi Kasus Di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya).  Jurnal Ilmu Ternak, 1(1), 1– 6. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jit.v14i1.5139
Hossain,  M.  (2020).  Organizational  Citizenship  Behavior  and  Organizational  Commitment among  Clinical  Nurses  in  Bangladesh.  Journal  of  Nursing,  10,  693–704. https://doi.org/10.4236/ojn.2020.107049.
Kartawidjaja, D. (2018).  Kebijakan Publik :  Analisis  Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. CV. Alfabeta.
Kurniawan,  A. D. (2015).  Inovasi pelayanan publik (Studi deskriptif tentang inovasi pelayanan surat  izin  usaha  perdagangan  (Siup)  di  badan  penanaman  modal  dan  perizinan  kabupaten Lamongan). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3, 167–176.
MENPANRB.  (2022).  Reformasi  Birokrasi  Akselerasi  Pemerintahan  Dinamis  di  Era  VUCA. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-birokrasi-akselerasi-  pemerintahan- dinamis-di-era-vuca
Muluk, M. R. K. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Bayumedia Publishing.
Priyono, P. E. (2022). Komunikasi dan Komunikasi Digital. Guepedia.
Shalley,  C.  E.,  Zhou,  J.,  &  Oldham,  G.  R.  (2010).  The  effects  of  personal  and  contextual characteristics  on  creativity:  Where  should  we  go  from  here?  Journal  of  Management, 30(6), 933– 958.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  CV.  Alfabeta. Syafaruddin.  (2012).  Inovasi  Pendidikan:  Suatu  Analisis  Terhadap  Kebijakan  Baru Pendidikan. Perdana Publishing.