## PERILAKU ANGGOTA DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA SORONG

## Amiruddin
Program Studi Administrai Negara, FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong Email : edypapua10@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  fungsi  dewan  yang  sentral  menjadi  perhatian  dan  pembicaraan  semua  kalangan adalah  fungsi  pengawasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi  pengawasan DPRD kota Sorong dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  analisis  deskritif kualitatif,  dimana  deskriptif  kualitatif  adalah  upaya menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  pembangunan    dapat  berjalan  berimbang  jika    anggota legislatif dan eksekutif memiliki kapasitas yang seimbang
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, legislatif, Pembangunan

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  memiliki  fungsi  strategis  dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap pemerintah  kabupaten  dan  kota.  Namun realitas pelaksanaan fungsi legislatif tersebut kadangkala  tidak  secara  maksimal.  Hal  ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk  menjabarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  bahkan  yang  lebih ekstrim,  keberadaan  fungsi  pengawasan hanya  dijadikan  alat  untuk  menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu  eksekutif  dalam  menjalankan tugas  pemerintahan  terkait  dengan  topik penelitian  ini,  maka  perhatian  peneliti difokuskan  kepada  peran,  fungsi  dan wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dalam hal fungsi; legislasi, anggaran, dan  pengawasan  yang  dijalankan  dalam kerangka representasi rakyat.
Undang-undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun  secara administratif  kepada  daerah
untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai  dengan  prakarsa  dan  inisiatif masyarakat  didaerah  selain  6  (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  antara  lain politik  luar  negeri,   moneter  dan  fiscal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan dalam Otonomi Daerah disertai pula  dengan  pemberian  kekuasaan  yang lebih  besar  bagi  Dewan  Perwakilan Rakyat/DPRD  dalam  menjalankan  fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling . Karena diharapkan  dengan  “Otonomi  Daerah” Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah/DPRD mampu  meningkatkan  peran  pembuatan peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  masyarakat  di  daerah. Transisi  di  tingkat  daerah  seharusnya diprakarsai  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyusunan Peraturan Daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta melindungi potensi dan kearifan local (Local Wisdom) yang ada didaerahnya.
Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi  perhatian  dan  pembicaraan  semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu  administrasi,  fungsi  pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif  dan  kuratif  yang  mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program  pemerintah  daerah.  Oleh karena  mengandung  makna  mengevaluasi, konsekwensinya  adalah  semua  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  menjalankan program-programnya  tidak  serta  merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan.  Yang  perlu  ditegaskan  bahwa fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif  atau  eksekutor  untuk  membatalkan sebuah program pemerintah daerah sepanjang  program  yang  dimaksud  untuk pembangunan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA
Perwakilan  ( representation )  adalah seseorang  atau  suatu  kelompok  yang mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban untuk  berbicara  atau  bertindak  atas  nama suatu  kelompok  yang  lebih  besar,  seperti saat  ini  anggota  Lembaga  Perwakilan  pada umumnya  mewakili  rakyat  melalui  partai politik.  Perwakilan  seperti  ini  disebut perwakilan bersifat politik ( political representation) selain itu ada pula perwakilan  fungsional    ( functional  or Occupational  Representation) rekrutmen untuk  perwakilan  politik  melalui  pemilu sedangkan  perwakilan  fungsional  melalui pengangkatan.
Sesuai  topik  penelitian  ini,  maka secara  khusus  dibahas  mengenai  fungsi pengawasan  DPRD.    Kata  ”  pengawasan” sering disama artikan dengan kata “kontrol,
supervisi, monitoring atau auditing”. Dalam konteks  pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD,  yang  salah  satu  fungsinya  adalah pengawasan  terhadap  pelaksanaan  berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan  oleh  lembaga  eksekutif, apakah kebijakan publik itu telah dijalankan sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD),  kata  yang  tepat  untuk mewakili  istilah  “pengawasan”  adalah oversight ,  yang  berarti  pengamatan  dan pengarahan  terhadap  sebuah  tindakan berdasarkan  kerangka  yang  ditentukan. Untuk  menjamin  pelaksanaan  pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan  kualitas  barang  dan  jasa dengan  baik,  yang  sesuai  dengan  standar pelayanan  minimal,  anggota  DPRD  bisa melakukan  pengawasan  langsung  ke  unit- unit  pelaksana  teknis  daerah.    Pengawasan bisa  dilakukan  secara  proaktif  dengan melakukan  peninjauan lapangan secara acak ke  UPTD  maupun  sebagai  respons  positif terhadap pengaduan masyarakat. Sedangkan pengawasan  terhadap  Kepala  Daerah  oleh DPRD  setiap  tahun  dilakukan  terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ)  yang    memuat  mengenai  realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan  akhir  tahun  anggaran.      Agar  bisa menilai  LKPJ  dengan  baik  anggota  DPRD melakukan  uji  petik  terhadap  beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan  bidang  pendidikan  dan kesehatan,  serta  mengidentifikasi  penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai  ke masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  atau tidak  .  Anggota  DPRD  bisa  melakukan penelusuran  pelaksanaan  proyek  dengan
melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.
Pertanggungjawaban hasil pengawasan  yang  dilakukan  gabungan komisi  atau  Pansus,  dapat  dilakukan  dalam rapat  internal  anggota  gabungan  komisi dan/atau  anggota  Pansus,  dan  hasilnya ditujukan  kepada  pimpinan  DPRD.  Hasil pengawasan  baik  individu,  komisi  dan gabungan  komisi  serta  pengawasan  Pansus juga  dapat  dipertanggungjawabkan  melalui rapat  pimpinan  yang  diperluas.  Hasil pengawasan  DPRD  bisa  dipertanggung- jawabkan  melalui  sidang  paripurna  atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum  evaluasi  satu  tahun  masa  sidang DPRD.  Yang  terpenting  pula,  bagaimana hasil  pengawasan  tersebut  terdokumentasi dalam  bentuk  laporan  yang  bagus  dan terkelola  dengan  baik  serta  mudah  dan murah untuk diakses oleh Publik.

## METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kritik eksternal dan internal. Ary, dkk (2002: 450) mengemukakan  ”konsep  kritik  eksternal (atau kritik rendah) dan kritik internal (atau kritik tingkat tinggi)”. Pada dasarnya kritik eksternal dipergunakan jika fakta-fakta atau bukti-bukti yang keasliannya dapat dipertimbangkan,  mungkin  juga  termasuk teknik-teknik yang dipakai sebagai pembuktian  keasliannya.  Setelah  bukti keasliannya  sudah  ditentukan,  peneliti memulai  kritik  internalnya,  yang  datanya disediakan  berdasarkan  laporan  nyata sebuah peristiwa.

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah
dengan pendekatan analisis deskritif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah upaya  menganalisa  data  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau digeneralisasikan (Sugiyono, 2013).

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan  tempat dimana penelitian dilakukan. Dimana penetapan lokasi penelitian merupakan tahap  yang  sangat  penting  bagi  peneliti karena  berhubungan  dengan  objek  dan tujuan  yang  sudah  ditetapkan  sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi didalam  penelitian  ini  dilaksanakan  di Kantor DPRD Kota Sorong.

## Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan;  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan  dari  lapangan,  dan  dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, spesifikasi,  menjabarkan ke  dalam  unit  –  unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana yang penting dan  yang akan dipelajari, dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami  oleh  diri  sendiri  dan  orang  lain (Sugiyono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Fungsi Pengawasan DPRD
Sehubungan  dengan  fungsi,  tugas dan  wewenang  DPR  ini,  salah  seorang informan memberi komentar :
”    .........Menurut  saya,  fungsi  yang harus  benar  –  benar  diperhatikan oleh DPRD adalah fungsi perwakilan (Representasi), karena fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan  rakyat  adalah  fungsi representasi  atau  perwakilan  itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa  representasi  tentulah  tidak mempunyai makna. Dalam hal ini penting  untuk  dibedakan  antara representation  in  presence dan representation in idea. Pengertian pertama  bersifat  formal,  yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi  kehadiran  fisik.  Sedangkan, pengertian  keterwakilan  yang kedua  bersifat  substantif,  yaitu perwakilan  atas  dasar  aspirasi atau idea.” (Informan. 01)
Seturut  penjelasan  para  informan, tampak  bahwa  dari  ketiga  fungsi  tersebut (legislasi,  pengawasan  dan  representasi), fungsi  representasi  merupakan  fungsi  yang paling  pokok  di  dalam  legislatif.  Dalam pengertian  formal,  keterwakilan  sudah dianggap ada apabila hadir secara fisik dan resmi  pengaturannya  dalam  perundang- undangan.  Akan  tetapi  secara  substansial keterwakilan  rakyat  baru  dianggap  ada apabila  kepentingan  nilai,  aspirasi  dan pendapat  rakyat  yang  diwakili  benar-benar diperjuangkan  dan  berhasil  menjadi  bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001) Edisi III dijelaskan bahwa  perilaku  adalah    tanggapan  atau reaksi  individu  terhadap  rangsangan  atau lingkungan ( terwujud dalam perbuatan atau
tindakan tertentu). Perilaku manusia adalah sekumpulan  tanggapan  atau  reaksi  (berupa tindakan/perbuatan)  yag  dimiliki  manusia dan  dipengaruhi  oleh  adat,  sikap,  emosi, nilai,  etika,  kekuasaan,  persuasi,  dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke  dalam  perilaku  wajar,  perilaku  dapat diterima,  perilaku  aneh  dan  perilaku menyimpang (http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku Manusia, diambi tanggal  10 Oktober  2010). Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu  yang tidak ditujukan kepada orang lain  dan  oleh  karenanya  merupakan  suatu tindakan  sosial  manusia  yang  sangat mendasar. Sedangkan perilaku sosial adalah perilaku  yang  secara  khusus  ditujukan kepada  orang  lain.  Penerimaan  perilaku seseorang  diukur  relatif  terhadap  norma sosial  dan  diatur  oleh  berbagai  kontrol sosial.
Fungsi  pengawasan    legislative sebenarnya  tidak  bisa  ilepaskan  secara terpisah.  Ketiga  fungsi  tersebut    adalah melekat,  sehingga  setiap  saat  melakukan pengeluaran APBD  menyalurkan ke SKPD.. yang  paling  banyak  PU.  Apa  yg  dilakukan jika  menemukan  ketimpangan:    kita  adalah mitra, sehinga memanggil SKPD bersangkutan  untuk  meminta  klarifikasi sekaligus perintah untuk memperbaiki.
”..........Pengawasan  kami  ini  kan pengawasan melekat,Pak.  Sehingga setiap hari kami mengawasi pencairan dana APBD yang dibelanjakan  oleh  SKPD-SKPD. Dana  yang  paling  besar  adalah Pekerjaan  Umum.  Jika  ada  temuan yang patut diduga, maka Dewan akan memanggil  SKPD    bersangkutan untuk dimintai  penjelasan sekaligus pertanggungjawaban ” (Informan).
Ketika  ditanyakan  kepada  sekretaris Dewan,  dijelaskan  bahwa  semua  aktivitas anggota  ,  Komisi,  pimpinan  tercatat  atau dilaporkan  ke  Sekwan  untuk  diagendakan. Salah  seorang  Ketua  Komisi  menjelaskan bahwa  DPRD  memiliki  3  Komisi  dengan tugasnya  masing-masing,  ada  Komisi  yang menangani  ekonomi,  komisi  pembangunan dan  komisi  kemasyarakatan.      Pengawasan dilakukan berarti ada materi.
B. Perilaku  anggota  DPRD  terhadap  : kehadiran,  kedisiplinan,  peraturan dan tanggung jawab.
Kondisi  anggota  DPRD  yang  malas sangat  memperihatinkan,  karena  mereka mewakili  ratusan  masyarakat.  Seharusnya para  anggota  dewan  menyadari  posisi mereka  yang  terhormat  sebagai  penyalur aspirasi  rakyat.  Kehadiran  anggota  dewan dalam  tugasnya  sebagai  legislator  mestinya secara rutin. Setiap hari harus hadir, karena tugasnya  memang  sangat  berat.  Sebagai wakil rakyat pasti tiap hari selalu ada yang dikerjakan. Tetapi selama ini seolah menjadi tradisi  bahwa  cukup  direpresentasikan dengan  kehadiran  rapat-rapat  saja.  Toh, toleransi  tersebut  tetap  diabaikan,  seperti tercermin dari rendahnya  tingkat kehadiran itu,.  Tentu  dipertanyakan  sejauh  mana kualitas dan komitmen mereka. Berdasarkan hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa tingkat  pemahaman    DPRD  Kota  Sorong terhadap  legislasi  masih  kurang  sehingga mereka  sedikit  sulit  membuat  Rancangan Peraturan Daerah ketimbang pihak Eksekutif  yang  jauh  lebih  berpengalaman. Tentunya  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi produktivitas  DPRD  dalam  pembuatan Rancangan  Peraturan  daerah.  Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi produktivitas  DPRD  dalam  pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.
Praktik  tercela  anggota  dewan seperti malas dan tidak disiplin yang sudah lama terjadi jelas harus dihentikan. Perbaikan itu membutuhkan komitmen dari pimpinan DPRD sendiri. Teladan pimpinan amat di butuhkan. Dengan penghasilan rutin dewan dan tunjangan yang cukup besar, tapi sikap  anggota  dewan  yang  malas  dan  tidak disiplin adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Tindakan seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai  tindakan  korupsi  politik.  Oleh karena  itu,  harus  ada  tindakan  tegas. Pimpinan atau dari institusi atau pihak-pihak yang  terkait  untuk  membenahi  mental  para anggota.  Dewan  yang  malas  dan  tidak disiplin  tersebut.  Harus  ada  pembenahan yang tegas sekaligus tersistem pembenahannya  tersebut  intinya  adalah memberi  sanksi  terhadap  para  anggota tersebut. Sanksi itu mulai dari sanksi moral, sanksi denda, sampai pemecatan.
Moral  bias  dengan  merealisasikan rencana dulu, yakni tegur mereka. Umumkan  siapa  yang  mals  rapat,  mari  di beri sanksi sosial bagi sipemalas. Kemudian, perlu  dilakukan  sanksi  denda.  Setiap ketidakhadiran  rapat  tanpa  alasan  jelas. Tunjangan  kehormatan  dipotong  uang pemotong  itu  bias  di  salurkan  untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, mengambil tindakan tegas dan berani, yakni melakukan pemecatan  terhadap  anggota  DPRD  yang malas. Pimpinan DPRD dalam hal ini ketua, para wakil ketua, bahkan Badan Kehormatan (BK)  DPRD  seharusnya  mencari  terobosan dalam  upaya  mengatasi  terus  berulangnya penyakit  para  anggota  DPRD  tersebut. Harus  ada  langkah  tegas  dan  revolusioner untuk  menyadarkan  para  wakil  rakyat  itu. Rakyat patut mengingatkan, bahwa keberadan mereka di lembaga terhormat itu atas  kepercayaan  rakyat.  Jika  para  wakil
rakyat itu menyadari betul posisinya, masih ada  waktu  setidaknya  dua  tahun  kedepan untuk  memperbaiki  kinerja  mereka.  Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila suatu saat mereka mengambil kembali kepercayaan itu dengan caranya sendiri.
Untuk  meningkatkan  produktivitas DPRD  Kota  Sorong  dalam  mengajukan Rancangan Peraturan Daerah maka pemahaman  anggota  DPRD  Kota  Sorong tentang  Legilasi  harus  terus  ditingkatkan sampai  pada  tingkat  kemampuan  dalam menilai  kualitas.  Rancangan  Peraturan.  Hal ini  bias  di  lakukan  dengan  peningkatan kapasitas  melalui  orientasi  tugas-tugas kedewaan,  diharapkan  banyak  mengikuti pelatihan tentang tugas-tugas kedewaan atau pendidikan non formal.
Produktivitas, efektivitas dan efisiensi  dalam menjalankan fungsi – fungsi legislatif..  Menurut  Wibowo,  produktivitas biasanya  dinyatakan  sebagai  hubungan antara  input  dan  output  fisik  suatu organisasi.  Oleh  karena  itu  produktivitas merupakan  hubungan  antara  jumlah  output dibandingkan  dengan  sumber  daya  yang dikonsumsi  dalam  memproduksi  output. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat  efisiensi,tetapi  juga  efektivitas pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya dipahami  sebagai  rasio  antara  input  dan output. Konsep ini dirasa terlalu sempit dan kemudian General
Accounting
Office(GAO)  mencoba  mengembangkan satu  ukuran  produktivitas  yang  lebih  luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan  public  itu  memiliki  hasil  yang diharapkan  sebagai  salah  satu  indikator kinerja yang penting.
Produktivitas  kerja  DPRD  adalah suatu  keadaan  dimana  para  anggota  dewan dapat melaksanakan setiap pekerjaan secara efektif dan efisien,sehingga hasil kerja yang
dicapai  dapat  memenuhi  standar  kualitas maupun kuantitas serta memberikan manfaat yang  besar  dalam  menunjang  tujuan organisasi.  Produktivitas  anggota  DPRD Kota Sorong dapat di ukur dengan indikator :  Sejauh  mana  fungsi-fungsi  kedewanan (fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan) dapat  berjalan  seefektif mungkin  dan  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## SIMPULAN
Pola interaksi legislatif dan eksekutif dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan pembangunan  dapat berjalan berimbang jika anggota  legislatif  dan  eksekutif  memiliki kapasitas  yang  seimbang.  Mekanisme  yang telah dikonstruksikan mewarnai pola interaksi  antara  legislatif  dan  eksekutif dalam  pembahasan  tugas  dan  fungsi menimbulkan  konflik  internal  dalam  diri anggota  legislatif.  Optimalisasi  fungsi pengawasan  DPRD  dalam  pembangunan tergantung  pada  kesadaran  juga  ability individu  dan  kredibility  partai    untuk memberikan pilihan: pro kepentingan (pihak tertentu)  atau  pro  rakyat  (kemaslahatan seluruh rakyat).

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham  F.,1982, Modern  Sociological Theory,  AN  Introduction, Oxford University Press, London
Achmadi, dkk, 2002, Good governance dan
Penguatan lnstitusi Daerah,
Masyarakat  Transparansi  Indonesia,
Jakarta.
Andriani,  2002, Pengaruh  Pengetahuan RPPs  terhadap  peranan  DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus  pada  DPRD  se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program  Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi . Malang: YA3. Fay,  Brian.  2002. Filsafat  Ilmu  Sosial Kontemporer
(Contempory
Philosophy  Of  Social  Science).
Yogyakarta:  Penerbit  Jendela  dan
Penerbit Tadarus.
Indradi, Syamsiar, 2001, Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota  DPRD  dengan  Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2  Tidak  di Publikasikan,  Program
Pasca  Sarjana  Ilmu  Administrasi Negara, Universitas Brawijaya
Malang.
Johnson, D. P., 1990, Sociological Theory,Classical Founders and Contemporary Perspectives, Lawang Robert (penterjemah), Teori sosiologi  klasik  dan  modern. PT.
Gramedia. Jakarta.
Kluckhohn,  C.  1953. Universal  Categories of  Culture,  Anthropology  Today,
A.L. Kroeber editor, Chicago, University Press.
.Kuper,  Adam  and  Jessica  Kuper.  2000. Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial,
Terjemahan  Haris  Munandar,  dkk.,: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Kurniawan, J.Luthfi, 2003, Diskusi Anggaran  Publik,  2 Agustus  2003, Malang Coruption Watch,     Malang.
Soekanto,  Soerjono.  1984. Teori-teori Sosiologi
Tentang
Struktur Masyarakat . Jakarta: CV. Rajawali Soeprapto, R. 2002. Interaksionisme
Simbolik, Perspektif Sosiologi
Modern . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian Kualitatif
(Dilengkapi contoh
Proposal  dan  Laporan  Penelitian). Bandung: CV. Alfabeta. Supratno, Haris. (Penyunting). 2003. Konstruksi Teori Ilmu-ilmu Sosial. Surabaya: UNESA University Press.
Sztompka,  Piotr.  2004. The  Sociology  Of Social  Change .  Jakarta:  Prenada Media.
Strauss,  Anselm  and  Corbin,  Juliet.  1990.
Basics  Of  Qualitative  Research: Grounded  Theory  Procedures  And Techniques . Newbury Park,
California: Sage Publications.
Yudono,Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
http://www.bangda.depdagri.go.id,
Zamroni.  1992. Pengantar  Pengembangan Teori  Sosial. Yogyakarta:  Penerbit
PT. Tiara Wacana.
Zeitlin, I.M. 1973. Rethinking Sociology: A
Critique  Of  Contemporary  Theory.
Anshori (Penerjemah). 1995. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press