## Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia
Mulyadi Alrianto Tajuddin, Imran Rusli Tarsan Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Email : mulyadi@unmus.ac.id

## Abstract
The  existence  of  the  victim's  family  in  the  criminal  justice  system  in Indonesia has not yet fully gained recognition, this condition shows that there is no  law  explicitly  regulating  the  victims  or  the  victims'  families.  Empirical juridical  research  approach  with  a  qualitative  analysis  approach.  forms  of fulfilling  the  rights  of  victims  'families  related  to  criminal  acts  of  murder contained in the Criminal Code and Criminal Procedure Code do not adequately discuss the rights of victims or victims' families. Some rights which are regulated by law for the victim or the family of the victim, include the right to obtain legal assistance  and  information  about  investigations  relating  to  criminal  acts  that abound the victim. The fulfillment of the ideal rights for victims' families related to  the  crime  of  murder,  namely  the  provision  of  restitution,  compensation  and rehabilitation to the victim or the victim's family as a return of his rights must be appropriate with a sense of justice.
Keywords : Fulfillment of Rights; Victim's Family; Criminal Murder.

## Abstrak
Eksistensi  keberadaan  keluarga  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan,  kondisi  ini terlihat  belum adanya undang  –  undang  mengatur secara tersurat  bagi  korban maupun  keluarga korban.  Metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  analisis  kualitatif yang  kemudian  diperoleh  hasil  bahwa  bentuk  pemenuhan  hak  keluarga  korban terkait  tindak  pidana  pembunuhan  yang  terdapat  didalam  KUHP  dan  KUHAP kurang  membahas  mengenai  hak  –  hak  korban  atau  keluarga  korban.  Beberapa hak yang diatur undang – undang bagi korban atau keluarga korban, meliputi hak untuk  memperoleh  bantuan  hukum  dan  informasi  tentang  penyidikan  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  menimpah  korban.  Pemenuhan  hak  ideal bagi keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yaitu pemberian restitusi, kompensasi  dan  rehabilitasi  kepada  korban  atau  keluarga  korban  sebagai pengembalian haknya harus patut dengan rasa keadilan.
Kata  Kunci :  Pemenuhan  Hak,  Keluarga  Korban,  Tindak  Pidana Pembunuhan

## PENDAHULUAN
alah  satu  arah  kebijakan  dibidang  hukum  adalah  menata  sistem  hukum Nasional  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan  mengakui  dan menghormati  hukum  agama  dan  hukum  adat  serta  memperbaharui perundang – undangan warisan kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui  program  legislasi.  Arah  kebijakan  hukum  yang  lainnya  adalah menegakkan  hukum  secara  konsisten  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. 1
The  International  Covenant  on  Economical  and  Social  Rights  (untuk selanjutnya  disingkat  CESCR)  telah  disusun  dan  disepakati  sebagai  bagian  dari Hukum  HAM  Internasional  (The  International  Bill  of  Rights)  dengan  maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk  hidup  sebagai  hak  yang  paling  kodrati  tidak  akan  dapat  pernah  tercapai kecuali semua hak-hak dasar  yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (adequatelay)  dan  tersedia  (available)  bagi  setiap  orang.  Selaras  dengan  tujuan fundamental  inilah,  maka  dibentuklah  instrumen  HAM  Internasional  yang memberikan  perlindungan  baik  kepada  individu  atau  kelompok  tentang  hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  tertuang  dalam  CESCR  1966.  CESCR  secara garis  besar  memberikan  pengakuan  terhadap  hak  untuk  bekerja,  hak  untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya dan sebagainya. 2
Jenis kejahatan pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan Pembunuhan  Berencana  sampai  saat  ini  masih  menjadi  bahan  perbincangan dikalangan  masyarakat  luas.    Kalau    dlihat  akhir-akhir  ini  pemberitaan  di  media masa  yang  masih  menjadi  perhatian  masyarakat  adalah  kasus  “Jessica  dan
1 Andi  Rahma,  “Perlindungan  Hukum  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga”, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013), hlm.21.
2 Ashabul  Kahpi,  “Jaminan  Konstitusional  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Di Indonesia”, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 2 (Desember 2013), hlm.143 – 144
s
sianida”,  dengan  nomor  perkara  777/pid.B/2016/PN  Jakarta  Pusat,  kasus  ini menjadi  salah  satu  kasus  yang  menarik  untuk  dapat  ditelaah  dan  dapat  menjadi bahan  pertimbangan  hukum  sekaligus  kasus  ini  sangat  rumit  dan  membutuhkan perhatian lebih bagi para penegak hukum. Dakwaan  terhadap Jessica didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. 3
Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  kejahatan  yang  sangat  berat  dan cukup  mendapatkan  sebuah  perhatian  didalam  kalangan  masyarakat.  Kejahatan pembunuhan tersebut sering terjadi dalam waktu minggu, bulan dan tahun, berita kasus  tindak  pidana  pembunuhan  akan  selalu  mendapatkan  informasi  yang  telah didengar  dari  masyarakat  sekitar,  berita  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  sering keluar  dalam  surat  kabar,  majalah,  stasiun  televisi  nasional  maupun  lokal,  radio, jaringan  –  jaringan  sosisal  media  dan  surat  kabar  online  sering  memberitakan terjadinya kasus kejahatan pembunuhan.
Adanya  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di Negara Indonesia. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun.
Sanksi  terberat  yang  berlaku  dalam  suatu  peraturan  perundang  –  undangan yang  tercantum  didalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan yang tertuang didalam Pasal  338  –  Pasal  350.  Ancaman  terberat  pada  tindak  pidana  kejahatan  terhadap nyawa  adalah  yang  tercantum  dalam  Pasal  340  KUHP  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  selama  20 (dua puluh) tahun.
Melihat  kembali  pasal  tersebut  sangat  jelas  dengan  hukuman  maksimalnya yaitu  hukuman  mati  dan  hukuman  paling  rendah  yaitu  selama  waktu  yang  telah ditentukan,  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  tetapi  kenyataan  yang  ada  tidak terealisasi sebagai mana aturannya sehingga di nilai belum mendapatkan keadilan bagi korban maupun keluarga korban.
3 Salvadoris  Pieter  dan  Erni  Dwita  Silambi,  “Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berencana  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana”, Jurnal Restorative Justice Volume 3 Nomor 1 (Mei 2019) hlm. 77 – 78
Hukum  pidana  Indonesia  sebagai  bidang  spesifik  dalam  sistem  hukum nasional  berfungsi  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  dan  kepentingan individu,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  -  yang  diwakili  oleh  pemerintah, termasuk  hak  dan  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  korban  tindak  pidana. 4 Terabaikannya  hak  dan  kepentingan  korban  tindak  pidana  pada  tataran  normatif perundang – undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terabaikannya hak dan  kepentingan  korban  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana.  Kedudukan  korban  tindak  pidana  yang terbatas  hanya  sebagai  saksi,  jelas  tidak  memungkinkannya  untuk  menyuarakan aspirasi  mengenai  hak  dan  kepentingannya  sebagai  korban  yang  telah  menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana. 5
Realitanya  keberpihakan  hukum  terhadap  pelaku  tidak  seimbang  dengan keberpihakan hukum terhadap korban. Beberapa peraturan perundang – undangan baik  hukum  pidana  materil  maupun  hukum  pidana  formil  lebih  banyak memberikan  keistimewaan  dan  hak  –  hak  perlindungan  hukum  kepada  pelaku kejahatan  selaku  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana.  Seperti  pada  KUHAP  dan Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Korban  kejahatan  seakan  dimarginalkan  dan  tidak  mendapat  jaminan  maksimal atas hak-hak pemulihan kerugian yang dialaminya. 6
Penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  penanganan  atau penyelesaian  tindak  pidana,  dilatarbelakangi  oleh  adanya  ketidakpuasan  dan ketidakpercayaan  masyarakat  pada criminal  justice  system (sistem  peradilan pidana)  yang  dianggap  mengalami  beban  yang  terlampau  pada  ( overloaded ), lamban  dan  buang  waktu  ( waste  of  time ),  biaya  mahal  ( very  expensive ),  kurang tanggap  ( unresponsive )  terhadap  kepentingan  umum  atau  dianggap  terlampau teknis  ( technically ).  Bahkan  sekarang  masyarakat  semakin  tidak  percaya  kepada sistem peradilan akibat adanya praktif mafia peradilan. 7
4 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 129
5 Natangsa  Surbakti,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Terobosan  Alternatif  Perlindungan  Hak Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 1 (Maret 2011), hlm.97
6 Nur  Azisa, Kompensasi  dan  Restitusi  Bagi  Korban  Kejahatan  Sebagai  Implementasi Prinsip Keadilan . (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 2
7 Kompolnas, Penegakan Hukum Berorientasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Jakarta : Universitas Jayabaya, 2016), hlm. 23
Sistem  peradilan  pidana  memang  berhasil  menuntut  dan  memenjara seseorang,  tetapi  di  lain  pihak  ia  telah  gagal  menciptakan  kehidupan bermasyarakat  yang  aman.  Seharusnya  korban  kejahatan  diperlakukan  secara bermartabat,  kemudian  antara  pelaku  dan  korban  atau  keluarganya  harus dirukunkan kembali ( reconciled ). 8
Korban  maupun  keluarga  korban  sebagai  pihak  yang  menderita  dan dirugikan  akibat  pelanggaran  hukum  pidana  biasanya  hanya  dilibatkan  sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai  keadilan  korban  maupun keluarga  korban.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  sistem  peradilan  pidana diselenggarakan  untuk  mengadili  pelaku  tindak  pidana,  bukan  untuk  melayani kepentingan korban atau keluarga korban terkiat  tindak pidana kejahatan, karena tindak  pidana  kejahatan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku melanggar hukum atau melawan Negara. 9
Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pemenuhan hak korban  terkait  tindak  pidana  dan  ada  pula  penelitian  yang  telah  membahas mengenai  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  bagi  korban  kejahatan.  Pada penelitian  dalam  kajian  hukum  pidana  yang  dilakukan  oleh  Sumaryono  yang mengkaji  tentang  aspek  hukum  perlindungan  korban  tindak  pidana  pembunuhan dalam  perspektif  hukum  islam  dan  sumbangannya  terhadap  pembaharuan  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  nasional.  Sumaryono  memfokuskan kajian pada aspek hukum  perlindungan korban  pembunuhan dalam hukum  Islam dan  sumbangannya  terhadap  pembaharuan  KUHP  bahwa  pembunuhan  dengan sengaja  dalam  al  Qur’an  diancam  dengan  Qishash.  Setiap  pelaku  tindak  pidana menurut hukum  Islam bertanggung jawab kepada Allah S.W.T, korban, keluarga korban dan masyarakat / Negara. 10
8 Samuel C. Damren, “Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice”, Journal of Legal Pluralism Volume 34 Nomor 47 (Desember 2013), hlm. 83
9 Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 45 Nomor 1 (Januari – Maret, 2015), hlm. 62
10 Sumaryono, Aspek  Hukum  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Sumbangannya  Terhadap  Pembaharuan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (Kuhp)  Nasional, (Semarang,  2015)  from  http://repository.unissula.ac.id/2844/  di akses pada tanggal 13 Agustus 2019
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Azisa  ditemukan  bahwa pembatasan  jaminan  hak  atas  kompensasi  hanya  terdapat  korban  tindak  pidana tertentu  (korban  tindak  pidana  terorisme  dan  korban  pelanggaran  berat  HAM) dalam perundang – undangan selama ini tidak signifikan dengan prinsip dan asas – asas hukum yakni teori tanggung jawab Negara dan hak korban kejahatan dalam memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum ( equality before the law ). 11 Serangkaian  penelitian  –  penelitian  terdahulu  mengenai  perlindungan  hak keluarga  korban  terkait  tindak  pidana  belum  ada  satu  pun  penelitian  yang membahas  mengenai  pemenuhan  hak  keluarga  korban  terkait  tindak  pidana pembunuhan  dikaji  menurut  pembaruan  perspektif  pembaruan  hukum  pidana  di indonesia.  Pembahasan  mengenai  ini  menjadi  perlu  dan  sangat  penting, dikarenakan  keluarga  korban  belum  mendapatkan  hak  –  hak  yang  semestinya mereka dapatkan.
Penelitian  ini  mengkaji  bentuk  pemenuhan  hak  keluarga  korban  terkait tindak  pidana  pembunuhan  apakah  telah  memenuhi  hak  keluarga  korban  terkait tindak  pidana  pembunuhan  dan  mengkaji  konsep  yang  ideal  tentang  pemberian hak  keluarga  korban  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  perspektif pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia  perspektif  ini  diperlukan  agar  diperoleh gambaran  yang  lebih  komprehensif  dan  menyeluruh  agar  memenuhi  nilai keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  yang  dibutuhkan  oleh  keluarga korban.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  metode  penelitian yuridis  empiris  yang  mengkaji  fakta-fakta  tentang  hak  keluarga  korban  terkait tindak  pidana  yang  belum  mendapatkan  hak  –  hak  semestinya  mereka  harus dapatkan  serta  pembaruan  perspektif  pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia. Metode analisa data menggunakan kajian pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Posisi  Keluarga  Korban  Tindak  Pidana dalam  Proses  Peradilan  Pidana di Indonesia
11 Nur  Azisa, Kompensasi  dan  Restitusi  Bagi  Korban  Kejahatan  Sebagai  Implementasi Prinsip Keadilan . (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 18
Pengertian  atau  definisi  korban  dapat  dibedakan  menjadi  pengertian  secara teoretis  atau  konseptual  dan  pengertian  yuridis  atau  formal,  yakni  menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian korban secara teoretis atau konseptual, adalah  sebagaimana  yang  diberikan  oleh  Arif  Gosita,  yaitu  mereka  yang menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang mencari  pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan  kepentingan  hak  asasi  pihak  yang  dirugikan. 12 Sementara  itu,  menurut Muladi, korban ialah orang – orang  yang baik secara individual maupun kolektif telah  menderita  kerugian,  termasuk  kerugian  fisik  atau  mental,  emosional, ekonomi,  atau  gangguan  substansial  terhadap  hak  –  haknya  yang  fundamental, melalui  perbuatan  atau  komisi  yang  melanggar  hukum  pidana  di  masing-masing negara,  termasuk  penyalahgunaan  kekuasaan. 13 Selanjutnya  secara  yuridis pengertian  korban  yang  terdapat  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan Korban berbunyi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan  /  atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana, sedangkan  definisi  keluarga  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  dan  garis  menyamping  sampai  derajat ketiga,  orang  yang  mempunyai  hubungan  perkawinan,  atau  orang  yang  menjadi tanggungan saksi dan atau korban, sedangkan pengertian korban dalam Undang – Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang dinyatakan  bahwa  korban  adalah  “seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Dengan mengacu pada pengertian  – pengertian korban diatas, dapat  dilihat bahwa  korban  pada  dasarnya  tidak  hanya  orang  perorangan  atau  kelompok  yang secara  langsung  menderita  akibat  dari  perbuatan  –  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian/  penderitaan  bagi  diri/kelompoknya,  bahkan  lebih  luas  lagi  termasuk  di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban.
Korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling menderita  dalam  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  memperoleh  perlindungan
12 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan ,  (Jakarta  :  Bhuana  Ilmu  Populer  –  Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 49
13 Muladi, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia  Hakekat.  Konsep  Theo  Van  Boven.  Mereka  Yang  Menjadi  Korban:  Hak  Korban  Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi , (Jakarta : ELSAM, 2005), hlm. 86
sebanyak  yang  diberikan  oleh  undang  –  undang  kepada  pelaku  kejahatan. Akibatnya,  pada  saat  pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi  sanksi  pidana  oleh pengadilan,  kondisi  korban  kejahatan  seperti  tidak  dipedulikan  sama  sekali. Padahal  masalah  keadilan  dan  penghormatan  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Ni Putu Rai Yuliartini, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 (No. 1) Februari 2015). 14
Permasalahan  tentang  korban  kejahatan  dalam  hukum  pidana  (materiil  dan formil)  adalah  mengapa  para  korban  kejahatan  yang  dirugikan  dan  menderita akibat kejahatan / pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan  dan  pemidanaan  justru  ditujukan  kepada  pelanggar  hukum  pidana? Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai “pencari  keadilan”  dalam  hukum  pidana.  Polisi  dan  jaksa  yang  memproses perkara  pidana  dilakukan  bukan  atas  nama  dan  untuk  membela  kepentingan korban kejahatan. 15
Hal  yang  sama  juga  diutarakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  dalam  hukum pidana  positif  yang  berlaku  pada  saat  ini  perlindungan  korban  lebih  banyak merupakan  “perlindungan  abstrak”  atau  “perlindungan  tidak  langsung”.  Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada  hakekatnya  telah  ada  perlindungan in  abstracto secara  langsung  terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. 16
Perlakuan  korban  atau  keluarga  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana maupun  dalam  praktik  peradilan  relatif  kurang  diperhatikan  karena  ketentuan hukum  Indonesia  masih  bertumpu  pada  perlindungan  bagi  pelaku ( Offender Orientied ).  Padahal,  dari  pandangan  kriminologis  dan  hukum  pidana  kejahatan adalah  konflik  antar  individu  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  korban, masyarakat  dan  pelanggar  sendiri  dimana  dari  ketiga  kelompok  itu  kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan.
14 Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Di  Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)”, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1 Nomor 1, (Februari 2015), hlm. 88
15 Mudzakkir,  “Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 1 (Maret 2011), hlm. 30
16 Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1 , (Maret 1998), hlm. 78
Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan dan keluarga korban. Dalam  setiap  penanganan  perkara  pidana  aparat  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan  saling  berlawanan,  yaitu  kepentingan  korban  dan  keluarga  yang  harus dilindungi  untuk  memulihkan  penderitaannya  karena  telah  menjadi  korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh/tersangka  sekalipun  dia  bersalah  tetapi  dia  tetap  sebagai  manusia  yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus  dianggap sebagai  orang  yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). 17
Proses  peradilan  pidana  pada  akhirnya  bermuara  pada  putusan  hakim  di pengadilan  sebagaimana  terjadi  pada  saat  ini,  tampak  cenderung  melupakan  dan meninggalkan  korban.  Pihak-pihak  terkait  seperti  penyidik  polisi,  jaksa  penuntut umum,  penasihat  hukum  tersangka/terdakwa,  saksi  (korban)  serta  hakim  dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. 18
Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Van Boven  seorang  pelapor  khusus  PBB  mengemukakan  hak  –  hak  korban pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  secara  komprehensif  yang  tidak  hanya  terbatas pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan (right to justice) tetapi juga hak atas reparasi (right to reparation ). Berdasarkan penyelidikan Van Boven, hak – hak tersebut sudah terangkai didalam berbagai instrument  – instrumen hak asasi  manusia  yang  berlaku  dan  sudah  ditegaskan  pula  dalam  putusan  –  putusan (yurisprudensi)  komite  –  komite  hak  asasi  manusia  internasional  maupun pengadilan regional hak asasi manusia. 19
Perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak  –  hak  apa  saja  yang  dimiliki  oleh  korban  dan  keluarganya,  apabila dikemudian  hari  mengalami  kerugian  atau  penderitaan  sebagai  akibat  dari
17 Moh  Hatta, Penegakkan  Hukum  Responsif  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu , (Yogyakarta : Galang Press, 2005), hlm. 139
18 Alen Triana Masania, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 7 (November 2015), hlm. 42
19 Theo van Boven, Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi), (Jakarta : ELSAM, 2002), hlm. 21
kejahatan  yang  menimpa  dirinya.  Tidak  jarang  ditemukan  seseorang  yang mengalami  penderitaan  (fisik,  mental,  atau  materiil)  akibat  suatu  tindak  pidana yang  menimpa  dirinya  (karena  kejadian  ini  merupakan  aib  bagi  dirinya  maupun keluarganya)  sehingga  lebih  baik  korban  menyembunyikannya  atau  korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena di khawatirkan prosesnya akan menjadi  semakin  panjang  dan  berlarut  –  larut  yang  dapat  berakibat  timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.
Apakah  seseorang  memiliki  hak  ?  Berdasarkan  KUHAPidana,  seorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak – hak tertentu, diantanya :
a. Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98 – 101);
b. Hak atas bendanya yang disita oleh petugas, setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 46); dan
c. Hak membuat aduan atau laporan (Pasal 108). Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, hak – hak seorang saksi atau korban yaitu :
a. Hak  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta bendanya;
b. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
d. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
e. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
f. Hak mendapatkan nasihat hukum;
g. Hak  memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir;
h. Hak atas kompensasi;
i. Hak atas restitusi; dan / atau
j. Hak  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  baik  pidana  maupun  perdata  atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau tidak diberikannya.
Sedangkan  hak  –  haknya  untuk  kompensasi  dan  restitusi  selama  ini  tidak
lazim  diberikan  pada  keluarga  korban  tindak  pidana  pembunuhan.  Banyaknya tindak  pidana  pembunuhan  terjadi  sebagai  contoh  kecil  bagaimana  keluarga korban  seharusnya  juga  patut  mendapatkan  pemenuhan  hak  seperti  kompensasi atau  restitusi.  Belum  adanya  keluarga  korban  mendapatkan  restitusi,  diakibatkan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  Kepada  Saksi  dan  Korban  tidak mengatur  secara  eksplisit  mekanisme  restitusi  kepada  keluarga  korban  tindak pidana pembunuhan.
Selama  periode  lima  tahun  terakhir,  jumlah  kejadian  kejahatan  terhadap nyawa  (pembunuhan  / homicide )  di  Indonesia  fluktuatif  dengan  kecenderungan menurun.
Memperlihatkan  jumlah  kejadian  kejahatan  terhadap  nyawa  pada  tahun 2013  hingga  2015  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2015  melonjak  menjadi 1.491 kasus (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus dan tahun 2017 menurun kembali menjadi  1.150  kasus  (jumlah  kasus  kejadian  tidak  mencerminkan  jumlah  korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang). 20 Angka tindak pidana pembunuhan  di  Indonesia  terhitung  tinggi.  Meskipun  begitu,  sangat  sedikit keluarga korban yang sadar untuk memperjuangkan hak – haknya.
Istilah seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang bisa diterjemahkan sebagai  proses  pemulihan  yaitu  suatu  hak  yang  menunjuk  kepada  semua  tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, pemulihan ini sering disebut dengan istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.
Terkait  adanya  kompensasi  dan  restitusi  terdapat  suatu  pengertian  didalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 ayat  4  berbunyi  yaitu  Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya, sedangkan di Pasal 1  ayat  5  berbunyi  yakni  restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Sebagai  pihak  yang  paling  menderita  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya tindak  pidana,  maka  seyogiyanya  peraturan  perundang  –  undangan  memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak  – hak korban  yang telah dirugikan.  Kita  lihatlah  akibat  –  akibat  yang  ditimbulkan  tindak  pidana  terhadap
20 Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal , (Jakarta : Penerbit Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 15
diri  korban. Pertama, kerugian  materiil  oleh  karena  adanya  tindak  pidana pembunuhan. Kedua, kerugian  immateriil  sebagai  akibat  dari  perasaan  menjadi keluarga  korban  kadang  –  kadang  juga  karena  goncangnya  kepercayaan  melihat kelambanan  cara  –  cara  kerja  lembaga  –  lembaga  penyidikan,  penuntutan  dan pengadilan,  jika  menurut  pendapat  si  keluarga  korban  si  pelaku  kejahatan dipidana terlalu ringan.

## B. Konsep Ideal  Pemberian Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia
Secara  ideal,  ide  dasar  pemidanaan  harus  mempertimbangkan  pada terwujudnya berbagai macam keseimbangan. 21
Keseimbangan  monodualistik  yaitu  keseimbangan  antara  kepentingan umum  dengan  kepentingan  individu.  Pemidanaan  tidak  hanya  memberikan mempertimbangkan  kepentingan  individu  (rehabilitasi)  tetapi  juga  kepentingan masyarakat  umum  (reintegrasi  sosial).  Keseimbangan  yang  harus  dijaga  dalam pemidanaan  adalah  keseimbangan  antara social  welfare dengan social  defence. Implementasi dari keseimbangan ini adalah perlunya mempertimbangkan kondisi sosial  ekonomi  sekaligus  ketentraman  masyarakat.  Negara  sebagai  pihak  yang berwenang  dalam  penjatuhan  pidana  harus  memikirkan  kehidupan  ekonomi pelaku, korban dan masyarakat tanpa mengganggu ketertiban sosial.
Bentuk  keseimbangan  orientasi  pemidanaan  pada  pelaku  ( offender )  di  satu sisi  dan  korban  ( victim )  di  sisi  yang  lain.  Penjatuhan  pidana  seharusnya mempertimbangkan kepentingan pelaku sekaligus korban / keluarga korban tindak pidana.  Hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  harus  berorientasi  pada upaya  rehabilitasi  perilakunya,  di  sisi  yang  lain  negara  harus  menjamin kelangsungan hidup korban / keluarga korban tindak pidana 22 (Ali Sodiqin, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49 (No. 1) Juni 2015).
Terkait dengan adanya restitusi dalam mengganti kerugian terhadap korban maupun keluarga korban yakni korban yang mengalami penderitaan baik mental, fisik serta kerugian dalam perekenomian yang diakibatkan terjadinya suatu tindak
21 Dwija  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  (Bandung  :  Refika Aditama cet ke 2, 2009), hlm 20
22 Ali Sodiqin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana  Indonesia dan  Hukum Pidana  Islam”, Jurnal Ilmu  Syari’ah dan Hukum  Vol 49 Nomor 1 (Juni 2015), hlm.69
pidana.  Adanya  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  oleh  korban  dalam  restitusi tersebut  diatur  didalam  Pasal  1  dan  Pasal  5  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam  pemulihan  restitusi  terkait  meminta  ganti  rugi  bagi  korban  maupun keluarga  korban  terhadap  pelaku  atau  pihak  ketiga  dalam  kasus  tindak  pidana kejahatan, dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah henti  –  hentinya permohonan restitusi (ganti  rugi), namun  sampai  saat  ini belum adanya  permohonan  ganti  rugi  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  dalam pemberian  kompensasi  dan  restitusi  pada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK) untuk  mendapatkan perlindungan dalam pemberian permohonan ganti  rugi  terhadap  pelaku  atau  pihak  ketiga  terkait  tindak  pidana  pembunuhan bagi korban maupun keluarga korban.
Racangan  dalam  pemberian  restitusi  kepada  korban  dan  keluarga  korban terdapat  didalam  Pasal  52  KUHP  dibagian  kelima  berbunyi  meringankan  pidana sama  halnya  orang  tersebut  sudah  melakukan  tindak  pidana,  dengan  cara  dalam pemberian  ganti  kerugian  yang  sukarela  ataupun  layak  serta  kerusakan  yang dialaminya dapat diperbaiki kembali atas perbuatannya. 23
Terdapat  penjelasan  bahwa  terdapat  kriteria  dalam  bentuk  pemberian  ganti kerugian  yang  sangat  pantas  didalam  RKUHP,  apakah  terdapat  bentuk  ganti kerugian dari sisi materil maupun dari sisi imateriel.
a. Pasal  63  huruf  c  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen tentang pembayaran ganti rugi;
b. Ganti  kerugian  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 34 ayat 1); dan
c. Penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  dalam  penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98 – 101 KUHAP).
Sifat  fakultatif  dalam  penambahan  pidana  akan  dijatuhkan  ganti  kerugian yang merupakan kelemahannya, dengan demikian hal tersebut tidak memiliki sifat seperti  imperatif  (keharusan)  yang  disebut  pengenaan  pidana  tambahan.  Dalam pengadilan  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  didalam  pidana  pokok  tambahan yang memiliki sifat ‘ accessoir ’.
Maka  perlu  adanya  konsep  keadilan  serta  konsep  substantif  memikili ketidak  adilan  serta  tidak  juga  memihak  dengan  demikian  juga  seharusnya  ada
23 Barda Nawawi Arief, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 Nomor 1 , (Maret 1998), hlm. 81
kejujuran  dan  terarah  sesuai  standar  prosedur  dengan  semestinya  tanpa  melihat dari sudut pandang jabatan, suku, ras serta status sosial lainnya.
Terkait adanya perkembangan suatu jenis keadilan dapat dikatakan keadilan prosedural.  Keadilan  prosedural  sangat  lebih  menonjol  dan  juga  dapat  menjadi suatu  pilihan  yang  dipertimbangkan  masyarakat  bagi  Nonet  dan  Selznick  yang dapat  di  istilahkan  sebagai  tipe  hukum  otonom  yang  selalu  menimbulkan  suatu masalah begitu besar, dengan demikian saat ini dapat di lihat dari realitas hukum khususnya  di  Indonesia    yakni  tujuannya  akan  menjadikan  suatu  prosedur  yang akan mengakibatkan para penegak selalu memberi asalan berbentuk prosedur agar hukumannya diberikan keringanan serta dibebaskan. 24

## PENUTUP
Terkait  keberadaan  hak  keluarga  korban  masih  belum  banyak  membahas mengenai  hak  –  hak  yang  semestinya  diberikan  oleh  penegakan  hukum  dalam proses  peradilan  pidana  seperti  keadilan,  kenyamanan  dan  perlindungan  hukum bagi  korban  maupun  kelurga  korban  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  yang menghilangkan nyawa seseorang.
Bahwa  pemenuhan  hak  keluarga  korban  terkait  tindak  pidana  pemunuhan telah  dijabarkan  didalam  buku  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) dan Undang – Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, Namun tetapi tidak semua korban maupun keluarga  korban  terkait  tindak  pidana  pemunuhan  dapat  mengajukan  restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi dalam penetapan  suatu  tindak  pidana  yang  dapat  diajukan  restitusi  oleh  korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Bentuk dan konsep yang ideal dalam pemberian hak keluarga korban terkait tindak  pidana  pembunuhan  di  Indonesia  perlu  adanya  konsep  keadilan  sebagai tipe  hukum  otonom  serta  melahirkan  suatu  jenis  keadilan  yakni  keadilan prosedural  dan  juga  keadilan  substantif  yang  menjadikan  suatu  prosedur  dalam penekanan  yang  sangat  berat  diletakkan  pada  keadilan  prosedural  dalam  bidang praktif hukum yang paling eksklusif.
24 Achmad Ali,  (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 231
Jurisprudentie | Volume  6 Nomor  2 Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Achmad  Ali .  Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan .  Jakarta  :  Kencana,
2009.
Arif  Gosita. Masalah  Korban  Kejahatan .  Jakarta  :  Bhuana  Ilmu  Populer  – Kelompok Gramedia, 2004.
Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal . Jakarta : Penerbit Badan Pusat Statistik, 2018.
Barda  Nawawi  Arief. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Dan  Pengembangan  Hukum Pidana . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatri  Gultom. Urgensi    Perlindungan    Korban Kejahatan .  Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
Dwija  Priyatno. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia .  Bandung  : Refika Aditama Cet ke 2, 2009.
Kompolnas. Penegakan  Hukum  Berorientasi  Nilai  –  Nilai  Pancasila  Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Jakarta : Universitas Jayabaya, 2016.
Moh  Hatta. Penegakkan  Hukum  Responsif  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu . Yogyakarta : Galang Press, 2005.
Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
________. HAM Dalam Perspektif  Sistem Peradilan  Pidana, dalam Muladi,  ed., Hak  Asasi  Manusia  Hakekat.  Konsep  Theo  Van  Boven.  Mereka  Yang Menjadi  Korban:  Hak  Korban  Atas  Restitusi,  Kompensasi,  Dan Rehabilitasi . Jakarta : ELSAM, 2002.
Nur  Azisa. Kompensasi  dan  Restitusi  Bagi  Korban  Kejahatan  Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan . Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015. Theo  van  Boven. Mereka  yang  Menjadi  Korban  (Hak  Korban  Atas  Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi). Jakarta : ELSAM, 2002.
Jurnal
Ali Sodiqin. “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Volume 49 Nomor 1 (Juni 2015). Hlm. 63 – 100.
Alen  Triana  Masania.  “Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana”. Jurnal  Lex  Crimen Volume  4  Nomor  7 (November  2015).  Hlm. 38 – 53.
Andi Rahma. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013). Hlm. 20 – 28.
Ashabul  Kahpi.  “Jaminan  Konstitusional  Terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup Di Indonesia”. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 2 (Desember 2013). Hlm.143 – 159.
Barda  Nawawi  Arief.  “Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan Pidana”. Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi Volume  1  Nomor  1 (Maret 1998). Hlm. 76 – 91.
Damren, Samuel C. “Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice”. Journal of Legal Pluralism Voumel 34 Nomor 47 (Desember 2013) . Hlm. 83 – 111
Fauzy  Marasabessy.  “Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  :  Sebuah  Tawaran Mekanisme Baru”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 45 Nomor 1 (Januari – Maret, 2015). Hlm. 53 – 75.
Mudzakkir.  “Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  Berdasarkan  KUHP  Dan  RUU  KUHP”. Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 14 Nomor 1 (Maret 2011). Hlm. 28 – 62.
Natangsa  Surbakti.  “Mediasi  Penal  Sebagai  Terobosan  Alternatif  Perlindungan Hak  Korban  Tindak  Pidana”. Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  14  Nomor  1 (Maret 2011).  Hlm.  90 – 106.
Ni  Putu  Rai  Yuliartini.  “Kedudukan  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana Di  Indonesia Berdasarkan Kitab Undang  –  Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)”. Jurnal  Komunikasi  Hukum  Volume  1  Nomor  1 (Februari 2015).  Hlm. 81 – 94.
Salvadoris dan Erni D. Silambi. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”. Jurnal Restorative Justice Volume 3 Nomor 1 (Mei 2019). Hlm. 75 – 91

## Websites
Sumaryono.  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Pembunuhan Dalam  Perspektif      Hukum  Islam    Dan  Sumbangannya  Terhadap Pembaharuan Kitab  Undang  –  Undang Hukum Pidana (Kuhp)  Nasional”. http://repository.unissula.ac.id/2844/  Diakses  pada  tanggal  13  Agustus 2019.