SISTEM PREFERENSI UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RELEVAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AND RELEVANT INTERNATIONAL TRADE LAW

## PRINCIPLES
Eko Bhakti Oktavian a

## ABSTRAK
Tulisan  ini  dibuat  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang sistem  preferensi  umum/ Generalyzed  System  of  Preferences (GSP). Pemberian  tarif  dan  bea  masuk  oleh  negara  maju  kepada  negara berkembang  seringkali  dibarengi  dengan  motif-motif  lain  dalam pelaksanaannya  di  lapangan.  Negara  maju  tidak  serta  merta memberikan  fasilitas  kemudahan  perdagangan  ini  kepada  negara- negara  berkembang  dalam  menjual  produk-produknya  di  pasar mereka.  Dikarenakan  pasal  asli  dalam  aturan  perdagangan internasional hanya mengatur secara umum. Pasal yang ada di dalam GATT  tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai  pemberian  fasilitas kemudahan bea masuk (GSP). Artikel ini mencoba memasukkan pasal- pasal  dalam  konvensi-konvensi  relevan  terkait fasilitas GSP.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis yang  menggambarkan  berbagai  masalah  hukum,  fakta,  serta  gejala lainnya  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada  dengan  cara  meneliti  bahan  hukum  primer,  literatur-literatur, artikel-artikel,  pendapat  para  ahli.  Dari  hasil  penelitian  didapat mengenai  pasal-pasal  dalam  konvensi-konvensi  yang  masih  relevan dalam  pemberian  fasilitas  bea  masuk  dalam  sistem  preferensi umum/ Generalized  System  of  Preferences (GSP)  ialah  Pasal  1  ayat  3 Piagam PBB, Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 12 Desember 1974 [3281  (XXIX)]  Piagam  Hak-Hak  Kewajiban  Ekonomi  Negara-Negara Pasal  18,  19,  21,  25  dan  26.  Pasal-pasal  yang  disebut  diatas  masih relevan dalam kaitannya dengan sistem preferensi umum/ Generalized System of Preferences (GSP).
Kata kunci: gsp; tariff; fasilitas; negara berkembang; negara maju.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: ekobhakti777@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 05 Agustus 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i1.614
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
This paper aims to find out more about the Generalized System of Preferences (GSP). The provision of tariffs  and  import  duties  by  developed  countries  to  developing  countries  is  often  accompanied  by  other motives in their implementation in the field. Developed countries do not necessarily provide these trade facilities to developing countries in selling their products in their markets. Because the original article in international trade rules only regulates in general terms. The article in the GATT does not specifically regulate  the  provision  of  import  duty  facilities  (GSP).  This  article  tries  to  include  articles  in  relevant conventions related to GSP facilities. The research method used in this paper is descriptive analytical which describes various legal issues, facts, and other symptoms using a normative juridical approach, which is to describe or describe  existing  problems by  examining primary legal materials,  literature, articles, expert opinion. From the results of the research, it was found that articles in conventions that are still relevant in providing import duty facilities in the Generalized System of Preferences (GSP) are Article 1 paragraph 3 of the United Nations Charter, Resolution of the United Nations General Assembly dated December 12, 1974 [3281 (XXIX)] Charter of Economic Rights and Duties of States Articles 18, 19, 21, 25 and 26. The articles mentioned above are still relevant in the Generalized System of Preferences (GSP) .
Keywords: gsp; tariffs; facilities; developing countries; developed countries.

## PENDAHULUAN
Perdagangan  antarnegara  merupakan  salah  satu  sektor  penting  dalam mendukung  perekonomian  dalam  suatu  negara.  Suatu  negara  akan  membuat kesepakatan-kesepakatan  dagang  dengan  negara  lain  agar  menciptakan  praktik perdagangan  yang  menguntungkan.  Salah  satu  kesepakatan  dagang  yang  dimaksud adalah dengan pemberian bea masuk gratis atau yang disebut sistem preferensi umum / Generalized System of Preferences (GSP). Pemberian fasilitas dagang ini bertujuan untuk memudahkan produk-produk negara-negara berkembang masuk ke pasar negara maju. Pemberian  fasilitas  GSP  sangat  menguntungkan  negara  berkembang  itu  sendiri dikarenakan  produk-produk  negara  berkembang  akan  lebih  mudah  dipasarkan  di negara  maju.  Pemberian  tarif  dan  bea  masuk  yang  lebih  murah  dalam  perdagangan akan  memudahkan  para  pelaku  perdagangan  internasional  seperti  eksportir  dan importir negara berkembang dalam menjual produknya di pasar negara maju.
Yang  menjadi  permasalahan  adalah  apabila  fasilitas  perdagangan  ini dimanfaatkan oleh negara maju sebagai “alat politik perdagangan” bagi negara maju untuk memaksakan kehendak pada negara berkembang dengan tujuan-tujuan tertentu atau untuk kepentingan ekonominya. Bunyi pasal dalam perjanjian internasional yang menyangkut  fasilitas  perdagangan  ini  seringkali  dimanfaatkan  sepihak  oleh  negara- negara maju dalam implementasinya di lapangan. Contoh kasus yang sering terjadi di dalam perdagangan internasional oleh negara maju dewasa ini adalah pemberian sistem preferensi  umum/ Generalized  System  of  Preferences (GSP)  Amerika  Serikat  kepada negara-negara  mitra  dagang  khususnya  negara-negara  berkembang.  Perlu dipertanyakan alasan-alasan sepihak dari negara-negara maju dalam pencabutan dan penundaan pemberian fasilitas GSP ini. Negara-negara maju seringkali mencabut dan menunda negara-negara berkembang mana saja yang telah menerima fasilitas GSP.
Pemberian  fasilitas  khusus  kepada  negara-negara  berkembang  antara  lain Indonesia, oleh Amerika Serikat, yang merupakan perlakuan istimewa (menyimpang tetapi diperbolehkan oleh sistem GATT), berupa penurunan atau penghapusan tarif bea cukai, ternyata juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis di samping ekonomis dari negara maju. Hal ini n ampak dari sistem mengadakan “grading” atau “upgrading” dari negara -negara yang diberikan status GSP. 1 Tujuan sistem ini adalah untuk membantu negara sedang berkembang dalam hal: (a) meningkatkan pendapatan ekspor; (b) mendorong industrialisasi; dan (c) mengembangkan tingkat pertumbuhan ekonominya. 2
Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dikategorikan negara maju telah “mengancam” negara -negara lain, terutama negara-negara berkembang bahwa mereka harus lebih memberikan perlindungan kepada hak milik intelektual, baik merk, paten, maupun hak cipta dari warganegaranya. 3 Apabila dianggap kurang melindungi atau membiarkan bahwa warganegara dan perusahaan Amerika Serikat mengalami kerugian karena  pembajakan-pembajakan,  maka  dapat  dikenakan  sebagai  sanksi  yang menghilangkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Amerika Serikat, terutama fasilitas  GSP  ini.  Pemberian  fasilitas  GSP  ini  terkait  pula  dengan  syarat-syarat  yang cukup  ketat.  Misalnya  pemberian  GSP  harus  benar-benar  diberikan  kepada  produk- produk  dari  negara-negara  berkembang  yang  berhak  menerimanya.  Produk-produk tersebut  bukan  atau  tidak  semata-mata  dikirim  dari  negara  tersebut  yang  ternyata produksinya  dibuat  di  negara  lain  atau  sebagian  kecil  saja  yang  dibuat  di  negara berkembang peneriama fasilitas GSP. 4
Pasal  XXVIII  GATT  adalah  pasal  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  untuk memberikan  fasilitas-fasilitas  tertentu  kepada  negara  berkembang.  Pasal  ini  memuat ketentuan untuk perundingan tarif dan perubahan-perubahan dalam daftar tarif. Tetapi, pasal-pasal  dalam  GATT  tersebut belum  memberi  keseluruhan  landasan  umum bagi pemberian sistem tarif referensi/ generalized system of preferences (GSP) ini.
Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil identifikasi masalah yaitu, apa saja ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  perdagangan  internasional  yang  masih  relevan terkait  pemberian  fasilitas  GSP?  Kedua,  apakah  yang  bisa  menjadi  dasar  bagi pencabutan dan penundaan pemberian fasilitas GSP dalam Piagam CERDS tersebut?
1 Gautama,  Sudargo.  (1992). Masalah-Masalah  Perdagangan,  Perjanjian,  Hukum  Perdata  Internasional,  dan  Hak  Milik Intelektual , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7.
2 Adolf,  Huala  & Chandrawulan, An-An.  (1995). Masalah-Masalah  Hukum Dalam  Perdagangan  Internasional. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, hlm 65.
3 Sefriani. (1994). Benang Merah Antara GSP, Kondisi Perburuhan, dan Politik Luar Negeri Indonesia, Jurnal Hukum No.1 Vol. 1. Available online from: http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4934/4372. [Accessed August 4, 2021].
4 Adolf, Huala.  (2002).  Aspek-Aspek  Hukum Mengenai Generalised  System Of  Preferences (GSP)  Menurut  Hukum  Uni Eropa. Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law , 1(2), 87-102.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yang menggambarkan berbagai masalah hukum, fakta, serta gejala lainnya 5 dengan metode pendekatan yuridis normatif  yaitu  bersifat  memaparkan  atau  menggambarkan  permasalahan- permasalahan  yang  ada  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yan  terdiri  dari  literature- literatur, artikel-artikel, pendapat-pendapat para ahli.

## PEMBAHASAN
Hubungan yang terjadi antarnegara dalam hal perekonomian tidak terlepas dari sebuah  komitmen  yang  mendasari  keinginan  dari  negara-negara  untuk  menciptakan kondisi  pembangunan  dan  perdagangan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Salah  satu  yang menonjol  adalah  pasal  yang  termuat  di  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) yang termuat dalam pasal 1 ayat 3, tentang tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB yang menyebutkan “mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan - persoalan internasional di lapangan ekonomi…” 6
“ To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights  and for  fundamental freedoms  for  all without  distinction as to  race,  sex, language, or religion .”
Tujuan-tujuan  dan  prinsip-prinsip PBB  yang  disebut  di  atas untuk  selanjutnya oleh  negara-  negara  di  implementasikan  pemenuhannya  melalui The  United  Nations Conference  on  Trade  and  Development (UNCTAD  atau  Konferensi  PBB  mengenai Perdagangan  dan  Pembangunan).  UNCTAD  merupakan  forum  perjuangan  cita-cita untuk  perubahan  sosial  dan  ekonomi  negara-negara  berkembang  yang  dapat mendorong  perdagangan  dan  pembangunan  negara-negara  khususnya  terhadap negara berkembang melalui kebijakan-kebijakannya tersebut.
Tujuan  utama  UNCTAD  adalah  memajukan  perdagangan  internasional, khususnya  negara-negara  berkembang  dengan  maksud  untuk  peningkatan pembangunan ekonominya. Untuk itu badan ini akan merumuskan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan membuat usulan-usulan dan meninjau serta memajukan koordinasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga lainnya yang masih berada dalam lingkup PBB di bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional. 7
Selain itu tujuan dari lain UNCTAD adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih  besar  kepada  negara  sedang  berkembang  untuk  ikut  serta  dalam  merumuskan
5 Hadikusuma, Hilman. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm. 61.
6 United Nations Charter, Chapter I, Purposes and Principles .
7 Adolf, Huala. (2011). Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar , Bandung: Keni Media, hlm. 89.
kebijakan-kebijakan  perdagangan  dengan  memerhatikan  kepentingan-kepentingan khusus negara-negara sedang berkembang ini. 8
UNCTAD telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap perekonomian dan  pembangunan  negara-negara  berkembang.  Selain  bisa  menjadi  lembaga internasional  yang  menampung  aspirasi  negara-negara  berkembang  dalam pembangunan dan perdagangan ekonominya, UNCTAD juga membantu negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor.
Keinginan negara-negara  berkembang  untuk  dapat  bersaing  dan  berhubungan secara ekonomi dengan negara maju memerlukan suatu aturan atau dasar hukum yang kuat. Keadaan perekonomian yang lemah dan menjadi ciri yang melekat pada negara- negara berkembang, membuatnya kesulitan dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara maju. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Desember 1974 lahirlah suatu Piagam  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  membelit  negara-negara  berkembang dalam hal perekonomian. Resolusi Sidang Umum PBB 12 Desember 1974 [3281 (XXIX)] mengenai  Piagam  Hak-Hak  dan  Kewajiban-Kewajiban  Ekonomi  Negara- Negara/ Charter of the Economic Rights and Duties of States (selanjutnya disebut Piagam CERDS).
Dari keseluruhan pasal dalam Piagam CERDS, tampak sekali banyak ketentuan yang  secara  khusus  menempatkan  kepentingan  ekonomi  atau  pembangunan negara- negara berkembang. Hal ini tampaknya tidak terlepas dari sejarah pembentukan Piagam ini yang diprakarsai oleh negara-negara berkembang itu sendiri dan melalui lembaga PBB yang banyak memperhatikan kepentingan negara berkembang, yakni UNCTAD.
Di  dalam  “ Preambul ” Piagam  CERDS  terdiri  dari  13  ayat  atau  paragraf  dan  34 pasal.  Mukadimah  ini  mempertegas  tujuan  dibentuknya  PBB,  salah  satunya  adalah menyelesaikan  masalah-masalah  ekonomi.  Menurut  keinginan  negara-negara berkembang,  Piagam  kali  ini  bersifat  lebih  khusus.  Piagam  harus  menjadi  menjadi dokumen terpenting kedua setelah Piagam PBB. 9 Banyak dari isi dari Piagam ini yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang sekaligus mempertegas kembali beberapa  prinsip  hukum  perdagangan  internasional  dan  prinsip-prinsip  hubungan ekonomi yang sudah umum. 10
Adapun  paragraf  dalam  Piagam  yang  fundamental  dan  menjadi  tujuan  dari dibentuknya  Piagam  ini.  Diantaranya  ada  di  dalam  paragaraf  4,  7,  dan  8  Piagam. Paragraf 4 dipandang sebagai  sebagai  pernyataan yang penting: yakni  bahwa tujuan fundamental  dari  Piagam  CERDS  adalah  memajukan  pembentukan  tata  ekonomi internasional  baru  yang  didasarkan  pada  keadilan,  persamaan  kedaulatan,  saling
8 Adolf, Huala. (2006). Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 27.
9 Op.cit , hlm. 160.
10 Ibid , hlm. 191.
ketergantungan,  kepentingan  bersama  dan  kerjasama  di  antara  negara-negara  tanpa melihat sistem ekonomi dan sosialnya.
“ Declaring  that  it  is  a  fundamental  purpose  of  the  present  Charter  to  promote  the establishment  of  the  new  international  economic  order,  based  on  equality,  sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all States, irrespective of their economic and social systems ,”
Lalu  dalam  paragraf  7  Piagam  menyatakan  “tekad  negara -negara  untuk memajukan  keamanan  ekonomi  kolektif  untuk  pembangunan  khususnya  negara berkemban g…” Bunyi keseluruhan Paragraf 7 ini adalah:
“ Determined to promote collective economic security for development, in particular of the developing  countries,  with  strict  respect  for  the  sovereign  equality  of  each  State  and through the co-operation of the entire international community ”.
Dan  yang  terakhir  ada  dalam  Paragraf  8.  Di  dalam  paragraf  ini  menguraikan pertimbangan-pertimbangan  yang  menjadi  dasar  kerjasama  internasional  kolektif. Paragraf  ini  menyatakan  bahwa  persayaratan  yang  sangat  esensial  untuk  memenuhi keinginan bersama masyarakat untuk mencapai pembangunan yang adil dan rasional di  seluruh  dunia  adalah  suatu  kerjasama  yang  tulus  di  antara  negara  berdasarkan tindakan  terkendali  terhadap  masalah-masalah  ekonomi  internasional. 11 Bunyi keseluruhan Paragraf ini adalah:
“ Considering that genuine co-operation among States, based on joint consideration of and concerted action regarding international economic problems, is essential for fulfilling the international community's common desire to achieve a just and rational development of all parts of the world ”.
Pasal-pasal  dalam  Piagam,  yang  dapat  menjadi  kewajiban-kewajiban  dan  hak- hak  negara-negara  dalam  melakukan  perdagangan  internasional  pun,  ada  di  dalam piagam  ini.  Contohnya  ada  di  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  14  Piagam.  Pasal  4  Piagam menyatakan  bahwa  hak  setiap  negara  “untuk  melakukan  perdagangan  internasional dan  bentuk-bentuk lain kerjasama ekonomi  tanpa memandang perbedaan-perbedaan sistem politik, ekonomi...” Bunyi keseluruhan Pasal 4 Piagam:
“ Every State has the right to engage in international trade and other forms of economic co- operation irrespective of any differences in political, economic and social systems. No State shall be subjected to discrimination of any kind based solely on such differences. In the pursuit of international trade and other forms of economic co-operation, every State is free to  choose  the  forms  of  organization  of  its  foreign  economic  relations  and  to  enter  into bilateral and multilateral arrangements consistent with its international obligations and with the needs of international economic co-operation .”
11 Ibid , hlm. 162.
Selanjutnya  pasal  14  Piagam  menyatakan  “setiap  negara  berkewajiban bekerjasama  dalam  memajukan  perluasan  dan  liberalisasi  perdagangan  dunia  dan meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan semua rakyatnya, khususnya bagi negara- negara berkembang…” Bunyi keseluruhan Pasal 14 adalah:
“ Every State has the duty to co-operate in promoting a steady and increasing expansion and liberalization of world trade and an improvement in the welfare and living standards of all peoples, in particular those of developing countries. Accordingly, all States should co-operate, inter  alia, towards the  progressive  dismantling of obstacles to trade and the improvement of the international framework for the conduct of world trade and, to these ends, co-ordinated efforts shall be made to solve in an equitable way the trade problems of all countries, taking into account the specific trade problems of the developing countries. In this connexion, States shall take measures aimed at securing additional benefits for the international trade of developing countries so as to achieve a substantial increase in their foreign exchange earnings, the diversification of their exports, the acceleration of the rate of growth of their trade, taking into account their development needs, an improvement in the possibilities for these countries to participate in the expansion of world trade and a balance more favourable to developing countries in the sharing of the advantages resulting from this expansion, through, in the largest possible measure, a substantial improvement in the conditions  of access for the  products  of interest to the  developing countries  and, wherever  appropriate,  measures  designed  to  attain  stable,  equitable  and  remunerative prices for primary products .”
Di  dalam  Pasal  14  Piagam  ini,  diuraikan  bagaimana  semua  negara  harus bekerjasama  dalam  dalam  menghapus  semua  bentuk  rintangan  perdagangan  dan mengembangkan kerangka internasional untuk terbentuknya tata laksana perdagangan internasional  sehingga  bisa  menyelesaikan  masalah  perdagangan  semua  negara, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Untuk mencapai tujuan Pasal 14 Piagam tersebut, disebutkan pasal-pasal  yang mempertegas pemberian perlakuan preferensial (khusus) ini. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang perlakuan preferensial terhadap negara-negara kurang berkembang dalam Piagam ini adalah pasal 18, 19, 21, 25, dan 26. Pasal 18 Piagam menyatakan bahwa “negara  maju  harus  memberikan  perlakuan,  perluasan,  dan  peningkatan  sistem tarif preferensial  yang  sifatnya  tidak  timbal  balik  (pamrih)  dan  non  diskriminatif  kepada negara-negara  berkembang  yang  sesuai  dengan  kesimpulan-kesimpulan  atau keputusan-keputusan yang diambil di dalam organisasi internasional yang kompeten.
Organisasi internasional yang dimaksud misalnya saja The General Agreement on Tariffs and Trade /GATT (sekarang WTO). GATT menyerukan negara-negara maju untuk memberikan  keringanan-keringanan  tarif  masuk  bagi  produk-produk  primer  negara

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
berkembang ke dalam pasar domestiknya dalam bentuk fasilitas GSP ( Generalized System of Preferences ). Bunyi keseluruhan dari pasal 18 Piagam tersebut adalah:
“ Developed countries should extend, improve and enlarge the system of generalized non- reciprocal and non-discriminatory tariff preferences to the developing countries consistent with the relevant agreed conclusions and relevant decisions as adopted on this subject, in the framework of the competent international organizations. Developed countries should also give serious consideration to the adoption of other differential measures, in areas where this is feasible and appropriate and in ways which will provide special and more favourable treatment, in order to meet the trade and development needs of the developing countries. In  the  conduct  of  international  economic  relations  the  developed  countries  should endeavour to avoid measures having a negative effect on the development of the national economies of the developing countries, as promoted by generalized tariff preferences and other generally agreed differential measures in their favour .”
Sedangkan  dalam  Pasal  19  Piagam  ini  menyebutkan,  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan memperkecil jurang ekonomi negara-negara  berkembang  dan  negara  maju,  maka  negara  maju,  manakala memungkinkan harus memberikan preferensi umum, prinsip pamrih atau tidak timbal balik ( non-reciprocal ), dan non-diskriminatif kepada negara-negara berkembang.
“ With a view to accelerating the economic growth of developing countries and bridging the economic  gap  between  developed  and  developing  countries,  developed  countries  should grant  generalized  preferential,  non-reciprocal  and  non-discriminatory  treatment  to developing countries in those fields of international economic co-operation where it may be feasible .”
Pasal 25 menekankan kembali untuk memajukan pembangunan ekonomi dunia, masyarakat  internasional,  negara- negara  maju  khususnya,  “harus  memperhatikan kebutuhan-  kebutuhan  dan  masalah-masalah  khusus negara-negara  miskin  di  antara negara-negara  berkembang  untuk  membantu  negara-negara  itu  menanggulangi kesulitan-kesulitan  khusus  mereka  dan  karena  itu  membantu  pembangunan ekonomi…” Bunyi Pasal ini menyatakan:
“ In furtherance of world economic development, the international community, especially its developed members, shall pay special attention to the particular needs and problems of the least developed among the developing countries, of land-locked developing countries and  also  island  developing  countries,  with  a  view  to  helping  them  to  overcome  their particular difficulties and thus contribute to their economic and social development .”
The General Agreement on Tariffs and Trade /GATT memiliki  ketentuan-ketentuan yang  memungkinkan  adanya  sistem  GSP  sebagai  fasilitas  untuk  negara-negara berkembang.  Ketentuan  dalam  GATT  secara  tegas  memberi  tempat  untuk  memberi perlakuan berbeda bagi negara-negara berkembang. Pasal XVIII GATT adalah pasal asli
yang  memberikan  berbagai  fasilitas  kepada  negara  berkembang.  Pasal  ini mengemukakan  kriteria  yang  dipakai  untuk  negara-negara  berkembang  yang  dapat diberikan  fasilitas  tertentu.  Negara-negara  yang  dapat  menerima  fasilitas  ini  harus merupakan  yang  mempunyai  tingkat  penghidupan  rendah  ( low  standar  of  living ). Perkembangan industri negara ini harus berada dalam permulaan untuk memperbaiki ketergantungan pada hasil produk primer. GNP ( Gross national Product ) per kapita dari negara bersangkutan ini harus diperhatikan. 12
GSP  mulai  dilaksanakan  Juni  1971.  Putusan  GATT  tanggal  25  Juni  1971  telah memberikan  persetujuan  kepada  negara-negara  maju  untuk  melaksanakan  sistem fasilitas yang dapat diberikan untuk produk dari negara-negara berkembang di bidang manufaktur dan semi manufaktur. 13 Negara- negara maju dapat menentukan tarif bea masuk secara preferensi atas produk yang berasal dari negara berkembang atau dengan kata lain impor produk-produk ini ke negara maju dapat dilakukan dengan bebas bea atau mendapat pengurangan. Negara-negara berkembang diberikan semacam fasilitas tanpa mengharuskan perlakukan yang sama dengan negara-negara maju. Fasilitas tarif preferensial  ini  dimaksudkan  agar  mempermudah  perdagangan  negara-negara berkembang dan tidak mendirikan penghalang ( barriers ) unuk perdagangan dari lain- lain negara anggota GATT.
Bagian IV dari GATT yang berjudul “ Trade and Development ” termuat dalam tiga pasal  (Pasal  XXXVI-XXXVIII)  telah  dimasukkan  atas  inisiatif  dari  negara-negara berkembang. Masalah negara-negara berkembang di atur disini. Tiga pasal baru yang ditambahkan ini dimaksudkan karena sekitar dua pertiga negara-negara anggota GATT adalah  negara-negara  sedang  berkembang  yang  masih  berada  dalam  tahap  awal pembangunan ekonominya. Isi muatan dalam tiga pasal baru ini dikhususkan untuk membantu  pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  sedang  berkembang  dengan dukungan dorongan dari negara-negara industri.
Akses pasar yang lebih menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang dalam Bagian IV GATT. Larangan negara-negara maju untuk  membuat  rintangan-rintangan  baru  terhadap  ekspor  negara-negara  sedang berkembang  juga  termuat  dalam  bagian  ini.  Negara-negara  industri  juga  tidak diperbolehkan untuk meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang.
Pasal XXXVI yang menjadi pasal I dari Part IV GATT ini lebih bersifat menjelaskan tujuan  usaha  dan  dipandang  hanya  sebagai  pernyataan.  Mengingatkan  bahwa
12 The General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Article XVIII: Govermental Assistance to Economic Development.
13 Gautama, Sudargo. (1994). Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP) , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 7.
keharusan  pertama  dari  GATT  supaya  bisa  meningkatkan  tingkat  kehidupan  dan pembangunan ekonomi yang merata bagi semua anggota. Dan hal tersebut adalah hal yang mendesak sekali untuk negara-negara berkembang. 14 Negara-negara berkembang perlu  mengembangkan ekspor  agar  tidak  terlalu  bergantung  pada  impor.  Untuk  itu, perlu dibuat fasilitas khusus bagi negara-negara berkembang supaya bisa memajukan produk-produk ekspor. Dengan cara negara-negara yang telah maju bisa memberikan fasilitas  dengan  tidak  mengharapkan  prinsip  timbal  balik  untuk  pengurangan  biaya atau ditiadakannya tarif bea masuk terhadap produk-produk dari negara berkembang ini.
“ The developed contracting parties  do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less- developed contracting parties .”
Pasal XXXVII yang berjudul “ Commitment ”, menjelaskan negara -negara maju akan memberikan  prioritas  untuk  pengurangan  penghalang-penghalang  terhadap  ekspor negara berkembang, termasuk biaya “ costum duties ” dan lain -lain pembatasan terhadap produk primer dan produk yang telah diproses dari negara-negara berkembang. Tidak akan  menaikkan  bea  masuk.  Juga  tidak  akan  menaikkan  tindakan  fiskal  yang menghalangi konsumsi produk primer yang berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara  maju  akan  mengambil  langkah-  langkah  memberi  kesempatan  untuk pembangunan  ekspor  negara-negara  berkembang  dan  bertambahnya  impor  dari negara-negara berkembang ini.
Pasal XXXVIII mengkedepankan “usaha bersama” negara anggota GATT untuk memajukan akses ke pasaran dunia untuk produk primer yang penting untuk negara- negara berkembang. Kerja sama dalam politik perdagangan dan pembangunan dengan PBB serta “agencynya” seperti dianjurkan oleh UNCTAD. Memajukan ekspor negara berkembang  dan  memajukan  industri.  Negara-negara  maju  akan  bekerjasama  untuk memajukan perdagangan ekonomi.
Semua negara-negara maju yang telah menyetujui telah menentukan skema GSP negaranya. Menurut sistem ini, barang manufaktur dan semi manufaktur dari negara berkembang dapat di impor dengan tarif yang dikurangi atau sama sekali bebas biaya masuk, tapi hanya jumlah maksimum tertentu. Terhadap negara-negara lain tarif bea masuk  tetap  diberlakukan.  Tujuan  dari  GSP  ini  adalah  bahwa  dengan  memberikan fasilitas  pembebasan  biaya  atau  keringanan  biaya  masuk  impor  untuk  negara berkembang  ini  akan  dipromosikan  ekspor  daripada  barang-barang  manufaktur (diubah) atau semi manufaktur (setengah diolah).
14 The General Agreement on Tariff and Trade 1994, Part IV, Trade and Development, Article XXXVI: Principles and Objectives .
Perjanjian WTO telah pula memperluas aturan-aturan hukum perdagangan yang sifatnya  mengikat  negara-negara  yang  meratifikasinya. 15 Sejak  Pemerintah  Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia/WTO,  semenjak  itu  pula  membuat  Indonesia mendapatkan  salah  satu  keuntungan  ialah  negara  berkembang  dibawah  WTO  yang termasuk kategori berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif GSP ( Generalized System of Preferences ) dari negara-negara maju. Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang untuk melengkapi aturan-aturan dalam pemberian sistem tarif preferensi umum ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan yaitu, Pasal-Pasal terkait konvensi yang masih relevan dalam pemberian fasilitas bea masuk dalam sistem preferensi umum/ Generalized System of Preferences (GSP) ini ialah Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, Pasal 18, 19, 21, 25, dan 26 Piagam CERDS. Pasal-pasal yang disebut diatas relevan dengan pemberian fasilitas bea masuk sistem tarif preferensi umum/ Generalized System of  Preferences (GSP)  karena  banyak  ketentuan  yang  secara  khusus  menempatkan kepentingan  ekonomi  atau  pembangunan  negara-negara  berkembang.  Di  dalam ketentuan-ketentuan    Piagam  CERDS  tersebut  tidak  disebut  bahwa  pencabutan sebagian atau keseluruhan fasilitas GSP dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang  harus  memerlukan  alasan  yang  dicari  dan  dipergunakan,  seperti: kekurangan  perlindungan  terhadap Hak  Milik Intelektual  dan  pelanggaran  terhadap Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  termasuk  hak  buruh  negara-negara  maju  atau  karena kepentingan ekonomi negara maju itu sendiri, tetapi karena negara-negara berkembang sudah  dianggap  mencapai  status  “bisa  bersaing  dengan  baik  dengan  negara -negara maju”  atau  kompetitif. Apabila  negara bersangkutan  sudah  memperoleh  status  yang cukup  kompetitif  dalam  bidang  industri  dan  perdagangan,  maka  pencabutan  dan penundaan dari perlakuan GSP ini dapat dilakukan.
15 Adolf, Huala. (2002). Pengaturan Perdagangan Jasa Khususnya Sektor Pariwisata Dalam World Trade Organization, Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law , 1(1), 17-27.

## Saran
Negara-negara berkembang khususnya Indonesia harus lebih memperhatikan isu- isu  relevan  terkait  pemberian  fasilitas  GSP  ini,  meskipun  dasar  yang  jelas  untuk mempertahankan status GSP ini adalah negara bersangkutan sudah memperoleh status yang  cukup  “kompetitif”  dalam  bidang  industri  dan  perdagangan.    Jadi,  apa  yang dinamakan “ competitive need ” atau segala keperluan dalam rangka persaingan di bidang industri dan perdagangan dengan negara maju harus diperhatikan. Contohnya bila ada gejala-gejala  negara  maju  memberikan  penundaan  terhadap  fasilitas  GSP  ini  kepada Indonesia,  Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  memonitor  segala  sesuatu  yang bersangkutan tersebut. Seperti: menaikkan level GSP menjadi perjanjian perdagangan bebas ( free trade agreement ). Pemerintah juga harus mulai mereformasi seluruh bidang dan sektor perekonomian untuk meningkatkan daya saing. Pembahasan kesepakatan dagang  dan  ratifikasi  undang-undang  terkait  juga  mesti  dipercepat.  Reformasi  juga harus  dibarengi  kemajuan  sektor-sektor  primer,  di  antaranya  di  bidang  industri, agrikultur, dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala.  (2011). Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar ,  Keni  Media, Bandung: Keni Media.
Adolf,  Huala.  (2006). Hukum  Perdagangan  Internasional ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Adolf,  Huala  &  Chandrawulan,  An  An.  (1995). Masalah-Masalah  Hukum  Dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Gautama,  Sudargo.  (1992). Masalah-Masalah  Perdagangan,  Perjanjian,  Hukum  Perdata Internasional, Dan Hak Milik Intelektual , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Gautama, Sudargo. (1994). Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP) , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hadikusuma, Hilman.  (1995). Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju.

## Jurnal
Adolf,  Huala.  (2002).  Aspek-Aspek  Hukum  Mengenai  Generalised  System  Of Preferences (GSP) Menurut Hukum Uni Eropa. Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law , 1(2).
Adolf, Huala. (2002). Pengaturan Perdagangan Jasa Khususnya Sektor Pariwisata Dalam World  Trade  Organization, Jurnal  Hukum  Internasional  UNPAD  Journal  Of International Law , 1(1).
Sefriani.  (1994).  Benang  Merah  Antara  GSP,  Kondisi  Perburuhan,  dan  Politik  Luar Negeri  Indonesia, Jurnal  Hukum No.1  Vol.  1.  Available  online  from: http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4934/4372.
[Accessed August 4, 2021].

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang.

## Sumber Lain
United Nations Charter, Chapter I, Purposes and Principles.
The General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Part II, Article XVIII: Govermental Assistance to Economic Development.
The  General  Agreement  on  Tariff  and  Trade  1994,  Part  IV  Trade  and  Development,
Article XXXVI: Principles and Objectives.