## Legalitas

## Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang
Tania Ellena Dharmanto 1) dan Victor Immanuel Williamson Nalle 2)
1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Kota Surabaya, Jawa Timur
2 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Kota Surabaya, Jawa Timur Correspondence email: ellena.dharmanto@student.ukdc.ac.id; Victor@ukdc.ac.id
Abstrak. Perempuan  merupakan  kelompok  dalam  masyarakat  yang  rentan  dan  minoritas  di  bidang  hukum  dan  politik.  Sebagai negara  hukum,  Indonesia  harus  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  kepada  kelompok  masyarakat  ini.  Namun  masih  terlihat adanya  diskriminasi  terhadap  kelompok  perempuan.  Salah  satu  contohnya  adalah  penarikan  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU-PKS)  oleh  DPR  dari  Program  Legislasi  Nasional.  Fenomena  ini  menunjukkan  masih minimnya  perhatian  dari  pemerintah  terkait  kasus  kekerasan  atau  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh  perempuan.  Situasi  ini dapat  disebabkan  karena  kurangnya  jumlah  anggota  perempuan  di  parlemen  yang  mampu  untuk  menyuarakan  isu  diskriminasi terhadap  perempuan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian  studi kepustakaan. Meskipun Undang-undang sudah menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas minimal calon legislatif perempuan yang  ada  di  setiap  partai,  yaitu  minimal  30%  dari  keseluruhan  anggotanya.  Namun  dalam  kenyataannya,  persentase  calon legislatif  perempuan  yang  berhasil  lolos  ke  parlemen  tidak  mencapai  30%.  Oleh  karena  itu  diperlukannya  penguatan  kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.

## Kata kunci:  kelompok minoritas, perempuan, pembentukan undang-undang
Abstract. Women are a vulnerable group and a minority in the legal and political fields. As a rule of law, Indonesia must provide guarantees  and  protection  to  groups.  However,  there  is  still  discrimination  against  women  in  Indonesia.  For  instance,  the withdrawal of the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS) by the DPR from the National Legislation Program. This phenomenon  shows  the  lack  of  government  attention  regarding  cases  of  violence  or  sexual  harassment  experienced  by  women. This situation can be caused by the lack of the number of women in parliament who are able to voice the issue of discrimination against  women.  This  research  is  a  normative  juridical  research  using  library  research  methods.  Even  though,  the  law  has stipulated affirmative policies in the form of a minimum limit for women legislative candidates in each party, namely a minimum of  30%  of  all  members.  However,  in  reality,  the  percentage  of  women  legislative  candidates  who  successfully  qualify  for parliament does not reach 30%. Therefore, it is necessary  to strengthen affirmative policies towards women's  representation in the Indonesian parliament.

## Keywords: minority group, women, law making

## PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  merupakan  negara  hukum.  Sebagai negara  hukum,  segala  aspek  kehidupan  baik  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  menjadikan Pancasila  sebagai  landasan  ideologi  dan  UUD  NRI  1945  sebagai  landasan  konstitusional  dengan  tujuan  untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menjadi negara yang sejahtera, aman, tertib, dan  berkeadilan sosial  maupun  hukum.  Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut  adalah  diperlukannya  perangkat  hukum yang  mampu  mengatur  dan  menjaga  keseimbangan  dan  keadilan  di  segala  aspek  bidang  kehidupan  masyarakat. Dengan demikian diharapkan perangkat hukum yang dihasilkan oleh pemerintah ini nantinya tidak mengandung nilai- nilai  politik  yang  memikirkan  kepentingan  beberapa  orang,  pihak  atau  kelompok  tertentu,  melainkan  mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  (UU  No.  12  Tahun  2011),  Pasal  96  ayat  (1)  didalamnya  telah  mengatur  bahwa,    ”Masyarakat  berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Meskipun dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berhak membuat adalah DPR selaku lembaga legislatif bersama  dengan  Presiden,  tetapi  peran  masyarakat  tidak  bisa  dilupakan  begitu  saja  karena  tujuan  pembentukan undang-undang  adalah  untuk  mensejahterakan,  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat 1 .  Suatu  hukum  tidak  akan terlaksana  jika  tidak  ada  yang  menjalankan  atau  mentaatinya,  yaitu  masyarakat.  Selain  itu  peran  masyarakat
1 Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 329, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88. hlm. 329-342
Tania  Ellena  Dharmanto  dan  Victor  Immanuel  Williamson  Nalle. Kebijakan  Afirmatif  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pembentukan Undang-Undang
merupakan  wujud  demokrasi,  dengan  kata  lain  bagaimanapun  juga  DPR  harus  mempertimbangkan  suara  yang diajukan oleh masyarakat terkait peraturan perundang-undang yang akan dibuat.
Meskipun hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011,  tetapi  masih  ada  kesenjangan  antara  ketentuan  normatif  dan  praktiknya  yang  kemudian  berdampak  pada penolakan  terhadap  rancangan  undang-undang  tertentu.  Salah  satu  contohnya  adalah  proses  pembentukan  Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang rancangan undang-undangnya sempat ditarik oleh DPR dari  Program  Legislasi  Nasional 2 .  Berbagai  kelompok  advokasi  perempuan  menganggap  penarikan  RUU  tersebut menunjukkan  pengabaian  perlindungan  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara  dan  sebagai  perempuan.  Penarikan RUU-TPKS  oleh  DPR  seperti  menunjukkan  ketidakpedulian  atas  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan di Indonesia.
Walaupun  pada  akhirnya  UU  TPKS  berhasil  disahkan,  tetapi  fenomena  tersebut  menunjukkan  contoh  bahwa perempuan sebagai kelompok hak masyarakat berpotensi tidak didengar dalam proses pembentukan undang-undang. Situasi  tersebut  menempatkan  perempuan  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  rentan  dan  minoritas  dalam pengambilan  keputusan,  khususnya  jika  dilihat  dalam  partisipasi  pembentukan  undang-undang.  Berbagai  penelitian terdahulu  telah  menunjukkan  bahwa  perempuan  memiliki  posisi  yang  rentan  dalam  sistem  hukum.  Mareta berpendapat bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang rentan dalam penegakan hukum 3 . Sedangkan menurut  Risdianto diskriminasi  terhadap  kelompok  minoritas  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan  dalam  penegakan hukum 4 . Sementara itu, menurut Sihombing, perempuan juga menjadi kelompok yang rentan dilanggar haknya dalam konteks  perburuhan.  Berbagai  kekerasan,  pelecehan  dan  pelanggaran  hak-hak  atas  kesehatan  reproduksi  di  tempat kerja kerap dialami oleh perempuan 5 . Berbagai penelitian terdahulu tersebut telah menunjukkan rentannya perempuan dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Namun  belum  ada  pembahasan  secara  khusus  terkait  kerentanan  tersebut  dalam konteks pembentukan undang-undang. Secara spesifik, kerentanan posisi perempuan tersebut perlu ditunjukkan dalam proses pembahasan RUU-TPKS yang akhirnya berhasil disahkan pada 12 April 2022.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas partisipasi perempuan sebagai kelompok yang rentan  dan  minoritas  dalam  pembentukan  undang-undang  yang  disebabkan  rendahnya  representasi  perempuan  di parlemen.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  penyusunan  artikel  ini menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  data-data  sekunder  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Data tersebut dihimpun melalui penelusuran internet dan dideskripsikan secara kualitatif. Pengumpulan data sekunder tersebut mengacu pada kriteria kebaruan dan relevansi dari  regulasi  atau  penelitian  tersebut.  Penelusuran  kepustakaan  menggunakan  kata-kata  kunci  seperti  RUU  TPKS atau  RUU  PKS,  kebijakan  afirmatif,  partisipasi  perempuan,  dan  pembentukan  undang-undang  khususnya  untuk menelusuri  artikel-artikel  jurnal  dalam  bidang  legislasi  dan  politik.  Kepustakaan  yang  telah  dikumpulkan  tersebut kemudian  disistematisasi  dan  dianalisis  dalam  konteks  relevansi  kebijakan  afirmatif  menggunakan  pendekatan politik hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengabaian Kepentingan Perempuan di Parlemen
Partisipasi  masyarakat  ( public  participation )  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat,  baik  dalam  tahap  persiapan,  tahap  pembahasan,  hingga  tahap pengesahan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dibuat.  Meskipun  masyarakat  di  Indonesia  memiliki kemajemukan  yang  sangat  beraneka  ragam  tetapi  selama  memiliki  mimpi  atau  cita-cita  yang  sama  terhadap  bangsa ini,  maka  perbedaan itu  bukanlah  sebuah  persoalan  yang  besar. Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pembentukan suatu  peraturan  perundang-undangan  akan  memudahkan  pihak  yang  berwenang  dalam  mewujudkan  harapan  akan terciptanya  suatu  pemerintahan  dan  peraturan  yang  baik.  Apabila  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat
2 Tsarina Maharani, “Polemik Penarikan RUU PKS Dari Proglenas Prioritas 2020,” Kompas, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/08101271/polemik-penarikan-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020?page=all.
3 Josefhin Mareta, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan),” Jurnal HAM 7, no. 2 (2016): 141–55. hlm. 141
4 Danang Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 125, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120. hlm. 125 5 Uli Parulian Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja,” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 2, no. 1 (2016): 66–78. hlm. 66-78
Tania  Ellena  Dharmanto  dan  Victor  Immanuel  Williamson  Nalle. Kebijakan  Afirmatif  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pembentukan Undang-Undang
menampung aspirasi dari masyarakat maka tentunya peraturan tersebut tidak akan susah ketika diimplementasikan di masyarakat.
Di  era  ini,  persoalan  mengenai  partisipasi  kelompok  minoritas  di  dalam  masyarakat  telah  menjadi  bahan perbincangan  yang  sudah  biasa.  Status  minoritas  diberikan  kepada  kelompok  kecil  atau  rentan  yang  memiliki perbedaan secara jelas jumlahnya dibandingkan kelompok yang lebih besar lainnya. Bahkan perbedaan tersebut bisa didasarkan  atas  gender  dan  seksualitas  seseorang.  Salah  satu  contohnya  adalah  penolakan  oleh  sejumlah  kelompok perempuan  terhadap  penarikan  RUU  TPKS  oleh  DPR  dari  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas).  Penarikan  ini dianggap sebagai wujud konkrit minimnya perlindungan atas hak-hak perempuan, terutama dari maraknya kekerasan seksual  yang  dialami  oleh  mereka.  Data  Komnas  Perempuan  menyebutkan  bahwa  telah  terjadi  kekerasan  terhadap perempuan sebanyak lebih dari 406.178 kasus di tahun 2018. Data tersebut menunjukkan gambaran riil ketidakadilan dan  minimnya  perlindungan  hak  perempuan 6 . Kelompok  perempuan  awalnya  berharap  besar terhadap  RUU  TPKS, karena substansi RUU tersebut memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka sebagai seorang perempuan. Tetapi harapan tersebut sempat pupus ketika DPR mencabut RUU TPKS ini dari Prolegnas.
Ada banyak pertimbangan yang dijadikan alasan mengapa RUU TPKS ini sempat ditarik dari Proglenas tahun 2020  (saat  itu  disebut  RUU  PKS).  Salah  satunya  karena  adanya  perbedaan  ideologi  atau  paham  berpikir  antara anggota DPR satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini menyulitkan proses pengesahan RUU TPKS tersebut. Beberapa fraksi yang mempermasalahkan frasa dalam RUU TPKS tetapi fraksi yang menolak cenderung mengabaikan substansi dan urgensi agar RUU TPKS disahkan 7 . Hambatan terhadap pengesahan RUU TPKS juga dipengaruhi oleh perilaku  patriarki  dalam  politik  Indonesia 8 .  Perilaku  patriarki  yang  menghambat  pengesahan  RUU  TPKS  ini  dapat dilihat dari masih adanya anggota DPR yang dalam argumen-argumen penolakannya terhadap RUU TPKS cenderung menempatkan  posisi  laki-laki  lebih  tinggi  daripada  perempuan 9 .  Kuatnya  pengaruh  patriarki  –  sebagai  kultur mayoritas – menunjukkan bahwa hak kelompok minoritas perlu diperjuangkan dalam segala aspek hidup masyarakat. Contohnya  adalah  dalam  pemberian  ruang  bagi  perempuan  sebagai  kelompok  minoritas  dan  rentan  untuk  bersuara dalam proses pembentukan undang-undang atau legislasi. Sebagai negara hukum yang memegang teguh asas equality before the law, maka  seharusnya  manusia  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum,  tidak  peduli  laki-laki ataupun perempuan 10 . Melihat perilaku diskriminasi yang seperti itu membuat masyarakat minoritas berpikir apakah hak-hak  dari  kelompok  minoritas  menjadi  isu  yang  sering  terlupakan  atau  sengaja  dilupakan.  Dalam  konteks pembahasan RUU TPKS, situasi yang tidak menguntungkan kelompok perempuan ini dapat dipengaruhi oleh jumlah anggota  legislatif  perempuan  yang  jumlahnya  jauh  lebih  sedikit  daripada  laki-laki.  Oleh  karena  itu  keterwakilan perempuan  di  parlemen  menjadi  persoalan  krusial  agar  kepentingan  perempuan  dapat  diakomodasi  dalam pembentukan undang-undang.
Sebenarnya  partisipasi  kelompok  perempuan  di  perempuan  dapat  dioptimalkan  dengan  turut  sertanya perempuan dalam urusan pemerintah. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya.” 11 .  Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  juga  mengatur  bahwa, “Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat  demokratis” 12 . Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  mengimplementasikan  hak  perlu  tunduk  kepada pembatasan  oleh  undang-undang  agar  hak  kebebasan  orang  lain  dijamin  dan  untuk  memenuhi  keadilan  berdasarkan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  di  masyarakat  demokratis.    Kedua  pasal  tersebut
6 Komnas Perempuan, “Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.,” 2019, https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun- 2019.
7 Zakiya Fatihatur Rohma, “Konstruksi Ruu Pks Dalam Framing Pemberitaan Media Online,” Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2, no. 2 (2018): 65–80. hlm. 65-80
8 Abraham Nurcahyo, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 6, no. 01 (2016): 25, https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878. hlm. 25
9 Sania Mashabi, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan,” Kompas, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung- disahkan?page=all#page2).
10 Brian Z. Tamanaha, “The History and Elements of the Rule of Law,” Singapore Journal of Legal Studies , no. 12 (2012): 232– 47, https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262. hlm. 232-247
11 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” Pasal 27 ayat 1
12 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” Pasal 28J ayat 2
Tania  Ellena  Dharmanto  dan  Victor  Immanuel  Williamson  Nalle. Kebijakan  Afirmatif  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pembentukan Undang-Undang
menunjukkan  bahwa  konsitusi  Indonesia  secara  normatif  menjamin  kepastian  hukum  dalam  pemerintahan  tanpa terkecuali  baik  itu  perempuan  ataupun  laki-laki  serta  menghilangkan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Walaupun perempuan dan laki-laki secara normatif dinyatakan berkedudukan sama tetapi kenyataannya perempuan masih tetap sering  dianggap  lebih  rendah  daripada  laki-laki  dan  tidak  mendapatkan  haknya  sebagai  warga  Negara.  Meskipun perempuan aktif dan turut ikut serta di Indonesia dalam bidang politik, namun masih terjadinya kesenjangan dalam hal partisipasi  perempuan  di  dalam  badan  organisasi  yang  berurusan  dengan  urusan  negara.  Misalnya,  partisipasi perempuan dalam pembuatan undang-undang.

## Representasi Perempuan di Parlemen
Representasi  perempuan  di  parlemen  berkaitan  dengan  kesadaran  perempuan  di  bidang  politik.  Adanya kesadaran  politik  oleh  perempuan  di  Indonesia  muncul  pada  Kongres  Perempuan  di  Yogyakarta  tahun  1928  dan kemudian  perempuan  berpartisipasi  secara  langsung  saat  pemilu  tahun  1955  yang  menandakan  bahwa  perempuan mendapatkan  haknya  untuk  memilih  dan  dipilih 13 .  Pada  tahun  1967  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengeluarkan Deklarasi  mengenai  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Deklarasi  tersebut  memuat  hak  dan  kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin  pelaksanaan  Deklarasi  tersebut.    Karena  Deklarasi  itu  sifatnya  tidak  mengikat  maka  Komisi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Kedudukan  Wanita  berdasarkan  Deklarasi  tersebut  kemudian  menyusun  Konvensi  tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Oleh  karena  Konvensi  tersebut  tidak  bertentangan  dan  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, maka Indonesia menandatangani konvensi tersebut dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women ). Seiring dengan berjalannya waktu keterlibatan perempuan  dalam  politik  mengalami  peningkatan  yang  juga  diikuti  dengan  jaminan  normatifnya  dalam  undang- undang. Jaminan terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik dapat merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia,  tanpa  diskriminasi” . Undang-Undang  ini  ada  dan dibuat dengan salah satu tujuan untuk menghapuskan diskriminasi kepada kelompok minoritas yang ada di Indonesia yang  tidak  mendapatkan  haknya  dan  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil.  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  39  Tahun  1999 menjelaskan bahwa diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin itu dilarang secara tegas oleh hukum. Tidak dibolehkan adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin dalam segala aspek kehidupan, politik, budaya, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perempuan harus diperlakukan secara adil, dan diperlakukan setara dengan laki-laki. Tidak ada yang lebih rendah  dan  lebih  tinggi  kedudukannya  di  hadapan  hukum 14 .  Namun  dalam  realitanya,  walaupun  ada  anggota perempuan dalam bidang politik, tetap saja suara perempuan ini masih seringkali tidak didengar. Misalnya, suara atau pendapat  yang  mereka  ajukan  seringkali  tidak  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  hal  pembentukan  peraturan perundang-undangan 15 dan seringkali ideologi atau cara berpikir kelompok ini berbeda dengan kelompok mayoritas pada umumnya. Karena dalam pengambilan voting pun tentu perempuan akan kalah jumlah dengan laki-laki di dalam keanggotaan parlemen dan bagaimanapun suara perempuan akan kalah.
Sementara  itu,  perempuan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  juga  mempunyai  hak  partisipasi  dalam  legislasi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Masyarakat  – termasuk di dalamnya perempuan  – memiliki hak untuk memberi saran lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan undang-undang. Saran lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui berbagai forum oleh orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang. Agar masyarakat dapat memberi saran lisan dan/atau tertulis dengan mudah maka setiap rancangan undang-undang harus mudah diakses oleh masyarakat.
Ketentuan tersebut secara normatif menunjukkan bahwa kelompok perempuan dapat turut berpartisipasi dalam pembuatan  undang-undang.  Namun  sarana  yang  dapat  membantu  perjuangan  aspirasi  perempuan  adalah  dengan representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perempuan dapat berperan lebih besar dalam membuat undang-undang.  Upaya  untuk  meningkatkan  representasi  tersebut  kemudian  dirumuskan  dalam  Pasal  245  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU  No.  7  Tahun  2017).  Undang-undang  tersebut mengharuskan  partai  politik  mengikutsertakan  keterwakilan  perempuan  minimal  30%  dalam  daftar  calon  anggota legislatif. Ketentuan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menepis pandangan masyarakat mengenai
13 Muhammad Nawawi, “IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 2, Mei 2014” 3, no. 2 (2014): 31–66. hlm. 33
14 Kementerian Hukum dan HAM RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , no. 39 (1999): 43.
15 Policy Brief, “Rekomendasi Kebijakan,” 1984.
Tania  Ellena  Dharmanto  dan  Victor  Immanuel  Williamson  Nalle. Kebijakan  Afirmatif  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pembentukan Undang-Undang
diskriminasi perempuan, serta meningkatkan keikutsertaan dan menjamin peran perempuan di kursi DPR. Walaupun tidak  setara  dengan  persentase  laki-laki,  pemberian  kuota  ini  dianggap  sebagai  kesempatan  yang  diberikan  kepada kaum  perempuan  untuk  menikmati  akses  dan  keterlibatan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  persoalan  kenegaraan dengan tujuan memberikan kesetaraan gender dalam  bidang politik. Yang berarti perempuan bisa ikut menyuarakan pendapatnya  dalam  membangun  dan  mengembangkan  negara  Indonesia  menjadi  lebih  baik  lagi.  Namun,  dalam realitanya, persentase partisipasi perempuan dalam meraih kursi DPR tidak pernah mencapai 30% dengan persentase paling tinggi berada di tahun 2009-2014 dengan persentase 18%. Jika dibandingkan dengan persentase laki-laki yang menduduki kursi DPR dapat terlihat bahwa di tahun yang sama, yaitu tahun 2009-2014, persentase laki-laki mencapai 82% 16 .  Data  juga  menunjukkan  bahwa  tahun  2009-2014  representasi  perempuan  di  DPR  hanya  14%  yang  artinya tidak  sampai  2/3  dari  target  yang  diharapkan 17 .  Artinya,  persentase  perempuan  masih  sangat  rendah,  bahkan  tidak mencapai  kuota  yang  ditargetkan.  Walaupun  kuota  perempuan  tidak  mencapai  persentase  yang  diharapkan  tetapi terlihat  tidak  menjadi  persoalan  penting  untuk  direspon  melalui  kebijakan  atau  undang-undang.  Partai  politik  tetap dapat  menjalankan  aktivitasnya  di  parlemen  dengan  risiko  aspirasi  perempuan  tidak  menjadi  perhatian  dalam pembuatan  undang-undang  terkait  diskriminasi  atau  kebijakan  yang  kurang  berpihak  kepada  mereka  dan  untuk memastikan  kepentingan  kaum  perempuan  dilindungi.  Misalnya,  bentuk  diskriminasi  di  tempat  kerja,  maupun diskriminasi dalam rumah tangga.
Penetapan kuota sebesar 30% ini dibuat dan ditargetkan bagi perempuan dalam pencalonan keanggotaan DPR di  pusat  maupun  DPRD  sejak  pemilu  2004  yang  kemudian  tetap  dilanjutkan  dalam  pemilu  2009  hingga  2019. Persentase  sekurang-kurangnya  30%  yang  diperuntukkan  bagi  calon  legislatif  perempuan  ini  “  harus  “  terpenuhi dalam  pengurusan  partai  politik,  dalam  calon  keanggotaan  DPR  dan  DPRD.  Namun  kewajiban  perempuan  harus 30% terlibat dalam anggota legislatif ini membuat semua partai politik tidak siap karena semua calon yang disiapkan umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Ini menunjukkan persoalan kesulitan tersendiri dalam menyiapkan calon anggota  legislatif  perempuan  yang  siap  dan  kompeten  untuk  menjadi  anggota  parlemen.  Untuk  kepentingan elektabilitas,  partai  politik  justru  merekrut  banyak  artis  –  yang  beberapa  di  antaranya  berhasil  menjadi  anggota parlemen – tetapi belum memiliki rekam jejak dan kapasitas menjadi anggota legislatif. Situasi yang kontraproduktif ini akhirnya memunculkan pertanyaan terhadap kualitas dari keterwakilan perempuan yang ada di anggota legislatif. Apakah  keberhasilan  seorang  perempuan  menjadi  anggota  parlemen  berdasarkan  kemampuan  dan  kompetensi ataukah semata-mata karena faktor popularitas belaka? Karena mengutamakan elektabilitas partai, perhatian terhadap perempuan sebagai kader partai di parlemen tampaknya terabaikan. Persentase perempuan dalam lembaga legislatif – dan  pada  akhirnya  dalam  pembentukan  undang-undang  –  diharapkan  dapat  mencapai  30%.  Namun  dalam kenyataannya  tidak  perempuan  mencapai  30%,  sehingga  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  dapat  dikategorikan minoritas  dan  masih  sangat  kurang  untuk  mencapai  target  dan  menyulitkan  kaum  perempuan  untuk  didengar aspirasinya.
Secara  teknis  administratif,  Pasal  248  UU  No.  7  Tahun  2017  juga  telah  menjelaskan  bahwa  KPU  akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat persentase perempuan sekurang-kurangnya 30% dan harus tercapai kuota minimal tersebut sebagai syarat pencalonan. Tahun 2009-2014 perempuan yang ada di anggota DPR hanya 18% yang  bahkan  tidak  sampai  2/3  dari  target  yang  diharuskan.  Tampaknya  anggota  DPR  tidak  peduli  bila  kuota perempuan tidak mencapai batas minimal, karena persentase perempuan yang secara faktual hanya 18% namun tetap dibiarkan  saja.  Padahal  seharusnya  jika  situasi  ini  dilihat  secara  kritis,  maka  seharusnya  partai  mempermasalahkan kemampuan  mereka  untuk  memenuhi  persentase  ini.  Namun  sistem  yang  ada  memungkinkan  partai  politik  tetap berjalan walaupun keterwakilan perempuan sangat minim di parlemen. Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif juga dapat dipengaruhi oleh aspek kultural. Umumnya masyarakat lebih beranggapan bahwa politik identik  dengan  laki-laki.  Selain  itu  perempuan  dianggap  memiliki  basis  sosial  yang  lemah.  Oleh  karenanya,  kaum perempuan  menjadi  kurang  tertarik  dalam  aktivitas  politik  dan  enggan  menjadi  anggota  dari  partai  politik.  Dengan dilakukannya  perubahan  dalam  persepsi  masyarakat  terhadap  peran  perempuan  di  dunia  politik  diharapkan  dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan di ranah politik.
Dengan  mengikutsertakan  perempuan  dalam  pembuatan  keputusan  atau  kebijakan,  maka  menjadi  sangat penting  untuk  mencegah  atau  menghindari  segala  bentuk  diskriminasi  atau  kebijakan  yang  kurang  berpihak  kepada mereka  dan  untuk  memastikan  kepentingan  kaum  perempuan  dilindungi.  Misalnya,  bentuk  diskriminasi  di  tempat kerja, maupun diskriminasi dalam rumah tangga. Dengan  mensosialisasikan pentingnya partisipasi kaum perempuan di  ranah  politik  diharapkan  dapat  mengubah  visi  politik  masyarakat.  Selain  itu,  dengan  meningkatkan  keikutsertaan kaum perempuan di ranah politik juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di
16 Nurcahyo, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen.” hlm. 25
17 Sali Susiana, “Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014,” Info Singkat Kesejahteraan Sosial VI, no. 10 (2014): 1–4, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf. hlm. 1-4
Tania  Ellena  Dharmanto  dan  Victor  Immanuel  Williamson  Nalle. Kebijakan  Afirmatif  Dan  Partisipasi  Perempuan  Dalam Pembentukan Undang-Undang
lembaga  legislatif  khususnya  dan  membantu  menyeimbangkan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan bermasyarakat  juga.  Laki-laki  dan  perempuan  merupakan  golongan  masyarakat  yang  berbeda  dan  masing-masing golongan  memiliki  kepentingan  dan  permasalahan  yang  berbeda-  beda,  sehingga  dalam  permasalahan  kaum perempuan  dianggap  hanya  kaum  perempuanlah  yang  dapat  memberikan  sebuah  solusi  terhadap  permasalahan tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  peluang  untuk  laki-laki  yang  dapat  memperjuangkan  hak  kaum  perempuan  sangatlah kecil,  apalagi  laki-laki  juga  tidak  mengalami  apa  yang  dirasakan  kaum  perempuan,  sehingga  laki-laki  juga  tidak mengerti permasalahan kaum perempuan tersebut.
Penulis berpendapat perlu adanya komitmen yang serius dan menguatkan terhadap kebijakan affirmative action 18 . Dalam perspektif Dahlerup pada intinya affirmative action merujuk pada konsep “positive discrimination” dalam jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  meningkatkan  representasi  kaum  perempuan 19 .    Oleh  karena  itu,  affirmative action adalah  langkah  sementara  yang  digunakan  untuk  mendorong  agar  jumlah  kaum  perempuan  di  lembaga legislatif meningkat.
Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk  menegaskan hak politik perempuan  meskipun sebenarnya hak politik perempuan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik  Kaum  Wanita. Inter  Parliamentary  Union (IPU)  berpendapat  bahwa  untuk  perlu  adanya  kemitraan  sejati antara laki-laki dan perempuan dalam diskursus masalah-masalah politik 20 . Kerjasama secara berdampingan tersebut dapat  membuat  laki-laki  dan  perempuan  saling  melengkapi  dan  memperkaya  diri  dari  perbedaan-perbedaan  yang ada. Selain itu, pada dasarnya pemikiran laki-laki dan perempuan berbeda.
Dengan menyeimbangkan perwakilan dari kedua golongan menjadi sangat penting untuk menjamin peraturan dibuat  dan  dilaksanakan  mencerminkan  kebutuhan  dan  kepentingan  dari  kedua  golongan  tersebut.  Salah  satunya dengan  menguatkan  kembali  kebijakan  afirmatif  yang  dapat  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Kebijakan  afirmatif  tersebut  bukan  hanya  dengan  meningkatkan  kuota  perempuan  dalam  daftar  calon  anggota legislatif, tetapi juga menggiatkan sosialisasi kepada pemilih perempuan tentang perlunya keterwakilan perempuan di  parlemen  agar  dapat  menyuarakan  kepentingan  perempuan  dalam  pembuatan  undang-undang.  Dengan  begitu partisipasi politik kaum perempuan saat ini di dalam legislatif yang sudah berani bicara di dalam rapat-rapat dapat menunjukkan bahwa kemampuan laki-laki dan perempuan adalah peran dan hak sama. Bahkan walaupun perempuan memiliki  jumlah  yang  lebih  sedikit  di  parlemen  dibandingkan  dengan  laki-laki  tetapi  kaum  perempuan  telah menunjukkan  bahwa  memiliki  kemampuan  berpikir  dan  gerakan  yang  progresif.  Dengan  kualitas  yang  memadai, perempuan akan memiliki daya pikir yang kuat dan keteguhan hati kepada keaadilan sehingga kaum perempuan akan mampu memberikan sebuah ideal pada keputusan-keputusan yang dibuat.

## SIMPULAN
Partisipasi  perempuan  sebagai  warga  negara  dalam  proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  juga telah  diatur  dalam  undang-undang  yang  mengatur  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Perempuan  secara normatif juga diberi peluang untuk menyuarakan aspirasinya di lembaga legislatif untuk selanjutnya berperan dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu  yang  mengatur kebijakan  afirmasi  bahwa  partai  politik  mengikutsertakan  keterwakilan  perempuan  minimal  30%.  Di  sisi  lain,  UU No.  39  Tahun  1999  telah  menjamin  kelompok  rentan  berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Namun perempuan secara politik dalam realitanya masih merupakan kelompok minoritas di Indonesia. Peran perempuan  yang  terbatas  dalam  politik  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  jumlah  anggota  parlemen  yang merepresentasikan  perempuan  karena  kebijakan  afirmatif  dalam  Undang-Undang  Pemilu  tidak  berbanding  lurus dengan  kultur  pemilih  Indonesia  agar  mempercayakan  jabatan  publik  di  parlemen  kepada  perempuan.  Kebijakan afirmatif tersebut akhirnya menjadi semacam formalitas tanpa dampak signifikan.
Situasi  ini  berdampak  pada  akses  dan  aspirasi  perempuan  dalam  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia. Konteks RUU TPKS menjadi contoh bagaimana keterbatasan perempuan untuk memperjuangkan aspirasinya dalam pembentukan  undang-undang  yang  terkait  dengan  kepentingan  perempuan.  Oleh  karena  itu,  secara  normatif, Indonesia  harus  menegaskan  kembali  hak  politik  perempuan  dan  mendorong  kemitraan  sejati  antara  laki-laki  dan perempuan dalam diskursus masalah-masalah politik.
18 Agustiawan Agustiawan, “Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Makassar,” 2017.
19 Mudiyati Rahmatunnisa, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan,” Jurnal Wacana Politik 1, no. 2 (2016): 90–95, https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049.
20 Marian Sawer, “How the Absence of Women Became a Democratic Deficit: The Role of Feminist Political Science,” 2019, 13– 39, https://doi.org/10.1007/978-3-319-75850-3_2.

## DAFTAR PUSTAKA Buku :
Sawer, Marian. “How the Absence of Women Became a Democratic Deficit: The Role of Feminist Political Science,” 13–39, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75850-3_2.
Jurnal :
Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 329.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.
Mareta,  Josefhin.  “Mekanisme  Penegakan  Hukum  Dalam  Upaya  Perlindungan  Hak  Kelompok  Rentan  (Anak  Dan Perempuan).” Jurnal HAM 7, no. 2 (2016): 141–55.
Nawawi, Muhammad. “IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 2, Mei 2014” 3, no. 2 (2014): 31–66.
Nurcahyo,  Abraham.  “Relevansi  Budaya  Patriarki  Dengan  Partisipasi  Politik  Dan  Keterwakilan  Perempuan  Di Parlemen.”
Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 6, no. 01 (2016): 25.
https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878.
Rahmatunnisa, Mudiyati. “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan.” Jurnal Wacana Politik 1, no. 2 (2016): 90–95. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049.
Risdianto,  Danang.  “Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Dan Persamaan Di Hadapan Hukum.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 6,  no.  1  (2017): 125. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120.
Rohma,  Zakiya  Fatihatur.  “Konstruksi  Ruu  Pks  Dalam  Framing  Pemberitaan  Media  Online.” Alamtara:  Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2, no. 2 (2018): 65–80.
Sihombing, Uli Parulian. “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 2, no. 1 (2016): 66–78.
Tamanaha,  Brian  Z.  “The  History  and  Elements  of  the  Rule  of  Law.” Singapore  Journal  of  Legal  Studies ,  no.  12 (2012): 232–47. https://doi.org/10.2139/ssrn.2255262.

## Skripsi :
Agustiawan, Agustiawan. “Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kota Makassar,” 2017.

## Dokumen :
Brief, Policy. “Rekomendasi Kebijakan,” 1984. Komnas Perempuan. “Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.,” 2019. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas- perempuan-tahun-2019.
Susiana, Sali. “Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014.” Info Singkat Kesejahteraan Sosial VI, no. 10 (2014): 1–4. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf.

## Undang-Undang :
Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945” Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Kementerian Hukum dan HAM RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , no. 39 (1999): 43.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## Website :
Maharani,  Tsarina.  “Polemik  Penarikan  RUU  PKS  Dari  Proglenas  Prioritas  2020.”  Kompas,  2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/08101271/polemik-penarikan-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas- 2020?page=all.
Mashabi, Sania. “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan.” Kompas, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks- tak-kunjung-disahkan?page=all#page2).