## PERUBAHAN MASYARAKAT DAN PERUBAHAN TUNTUTAN TERHADAP PENDIDIKAN
Oleh: Anita Fitriya anita@yahoo.com

## ABSTRAK
Masyarakat  Indonesia  sekarang  berada  dalam  suatu  era  yang  disebut  era reformasi,  di  era  reformasi  lahir  gras  root  revolusi  sosial  yang  merupakan suatu  korelasi  nilai-nilai  budaya  yang  ingin  mewujudkan  suatu  masyarakat yang demokratis.  Perubahan  kondisi  masyarakat  saat  ini  dengan  runtuhnya rezim orde baru telah melahirkan suatu visi yang baru mengenai kehidupan masyarakat  yang  lebih  sejahtera  yaitu  adanya  pengakuan  HAM.  Pendidikan nasional  juga  ikut  terseok-seok  dilanda  krisis  dan  berbagai  permasalahan yang  terjadi  di  dunia  pendidikan.  Perubahan  tuntutan  terhadap  pendidikan bersifat  dinamis,  fleksibel  sehingga  dapat  menyerap  perubahan-perubahan yang  cepat  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  dengan  memperhitungkan kendala-kendala pendidikan nasional yaitu sangat sentraistik, birokratis dan matinya  inovasi.  Lahirnya  suatu  generasi  baru  “The  Net-Generation” (generasi  internet)  harus  disikapi  dengan  positif,  sehingga  masyarakat generasi  ini  dapat  berkembang  dengan  optimal  kemampuannya  yang mengarah pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Profesionalitas guru harus ditingkat kompetensinya dengan penguasaan TI (Teknologi Informasi) sehingga  guru  tidak  GATEK  (Gagap  Teknologi)  tetapi  harus  dapat menggunakan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran.
Kata Kunci: Perubahan Masyarakat, Perubahan Tuntutan, Pendidikan

## A. Latar belakang masalah
Masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  kini  berada  di  dalam  suatu  era  baru yaitu  era  reformasi.  Di  dalam  masa  transisi  menuju  suatu  masyarakat  baru yang  demokratis  telah  melahirkan  suatu  euforia  yang  dapat  bermuara kepada  disintegrasi  bangsa,  terlepasnya  pengendalian  diri  karena  lepasnya kungkungan yang telah membatasi kemerdekaan seseorang. Dilihat dari segi itu maka krisis yang terjadi dewasa ini merupakan suatu krisis kebudayaan. Dilihat  dari  segi  ekonomi,  gerakan  reformasi  menunjukkan  lahirnya  suatu kekuatan  ekonomi  baru  yang  meninggalkan  paradigma  ekonomi konglomerasi  Orde  Baru  sehingga  mengakibatkan  perubahan  sosial  seperti yang  di  definisikan  Selo  Soemardjan  dalam  Soejono  Soekanto  (1982:337), “segala  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  di dalam  suatu  masyarakat  yang  mempengaruhi  sistem  sosial  termasuk  di dalamnya  nilai-nilai,  sikap  dan  pola  perilaku  diantara  kelompok-kelompok dalam masyarakat”.
Di mana-mana telah mulai  lahir grass-root revolusi  sosial dan  ekonomi, revolusi  tersebut  merupakan  suatu  revolusi  nilai-nilai  budaya.  Jelaslah
kiranya  apabila  kita  ingin  mewujudkan  nilai-nilai  era  reformasi  yaitu  suatu masyarakat  yang  demokratis  atau  suatu  masyarakat  madani  maka pertanyaan  yang  muncul  pada  kita  ialah  :  apa  peran  pendidikan  nasional dalam  menata  kembali  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia, termasuk  gejala  disintegrasi  bangsa  yang  muncul  di  berbagai  nusantara  ? lahirnya masyarakat Indonesia baru dengan nilai-nilai yang baru, begitu pula untuk  menata  kembali  nilai-nilai  sebagai  ekses  dari  eforia  demokrasi  pasca Orde  Baru  diperlukan  suatu  peninjauan  kembali  dan  penataan  kembali penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan paradigma baru.
Pendidikan nasional terseok-seok dilanda krisis. Mungkin pula krisis itu sendiri  disebabkan  karena  kualitas  output  pendidikan  nasional  itu  sendiri, bahkan  akhir-akhir  ini  banyak  timbul  masalah  dari  mulai  ijazah  asli  tapi palsu  (ASPAL),  antara  senang  dan  kecurigaan  terhadap  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sampai pro kontra rancangan UU Guru dan Dosen yang  masih  jadi  perdebatan  hangat,  juga  tidak  lepas  dari  mahalnya  biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat samapai-sampai ada kasus siswa yang  gantung  diri  karena  malu  tidak  dapat  bayar  uang  sekolah,  juga  kita dikejutkan dengan banyaknya siswa yang putus sekolah tahun 2004, SD/MI : 650.000, SMP/MTs : 100.000, SMA/MA/SMK : 45.000 (Kompas, 10/10/05). Sistem  pendidikan  nasional  yang  ideal  adalah  sistem  pendidikan  yang mampu memelihara dan mengembangkan kebudayaan, hal ini berarti bahwa sistem  pendidikan,  khususnya  sistem  sekolah  berisi  unsur-unsur  vital  bagi kelestarian dan pengembangan kebudayaan krisis yang menimpa pendidikan nasional  bukan  hanya  semata-mata  karena  krisis  dana  tetapi  mungkin  pula karena  kekaburan  arah  dan  kehilangan  kemudi.  Seperti  yang  dikemukakan oleh  Wayan  Ardhana  W  (1997:1),  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  kita sekarang ini  juga dilanda oleh arus mediokritas yang antara lain : (1) siswa yang  sudah  puas  dengan  sekedar  nilai  lulus,  (2)  guru  yang  mengajar  asal- asalan,  (3)  orang  tua  yang  bersedia  membeli  nilai  NEM,  lebih  lanjut  Wayan Ardhana  mengemukakan  beberapa  tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam abad 21 yaitu perdagangan, industri, efisiensi/efektivitas (pengelolaan) dan kreativitas.  Oleh  karena  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas yang  berorientasi  pada  Achievement  (prestasi  kerja)  dan  yang  berorientasi pada rasionalitas.
Sistem  pendidikan  nasional  yang  ideal  adalah  sistem  pendidikan  yang mampu memelihara dan mengembangkan kebudayaan, hal ini berarti bahwa sistem  pendidikan,  khususnya  sistem  sekolah  berisi  unsur-unsur  vital  bagi kelestarian  dan  pengembangan  kebudayaan  (Dimyati,  1988:159),  Indonesia di  ibaratkan  kapal  bisa  karam  apabila  sumber  daya  manusianya  berseteru dan berkelahi satu dengan yang lain,  oleh sebab itu pembenahan pendidikan nasional merupakan syarat mutlak untuk membenahi kehidupan masyarakat dan  bangsa  Indonesia  yang  ditimpa  krisis  yang  berkepanjangan,  mulai  dari naiknya tarif bahan bakar minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi sendi- sendi kehidupan masyarakat.

## B. PEMBAHASAN :
1. Perubahan Masyarakat Saat Ini
Perubahan sosial serta gejolak sosial politik ekonomi yang terjadi akhir- akhir  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  pengembangan  pribadi  bagi seorang  warga  Indonesia  yang  berwatak  dan  bertaqwa.  Sikap  hidup  ini tentunya  bertentangan  dengan  sikap  hidup  yang  penuh  kekerasan  yang tampak  dewasa  ini.  Bangsa  Indonesia  seakan  –akan  tidak  mampu  hidup bersama di dalam perbedaan. Toleransi menghilang, padahal sikap toleransi dan  mau  hidup  bersama  merupakan  perekat  dari  bangsa  dan  negara Indonesia.  Pendidikan  bersama  yang  merupakan  perekat  dari  bangsa  dan Negara  Indonesia.  Pendidikan  di  masa  lalu  rupa-rupanya  telah  gagal  untuk menghidupkan sikap yang mulia ini. Selanjutnya, agenda reformasi yang kita perjuangkan  ialah  lahirnya  suatu  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis, yang hidup damai  antara annggotanya serta menciptakan  suatu masyarakat dan  mempersiapkan  manusia  Indonesia  di  dalam  kehidupan  global  dengan mempunyai daya saing yang tinggi.
Rontoknya  nilai-nilai  otokrasi  Orde  Baru  telah  melahirkan  suatu  visi yang  baru  mengenai  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  sejahtera  ialah pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  hak  politik  dan  hak  asasi masyarakat. kita ingin membangun suatu masyarakat baru yaitu masyarakat demokrasi yang mengakui akan kebebasan individu yang bertanggung jawab. Pada  masa  orde  baru  hak-hak  individu  telah  dirampas  oleh  pemerintah. Keadaan  ini  telah  melahirkan  suatu  pemerintah  yang  terpusat  dan  otoriter, sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah  telah  dieksploitasi  untuk  kepentingan  segelintir  elite  politik  dan ekonomi di pusat. Keadaan yang terjadi berpuluh-puluh tahun tersebut telah melahirkan  suatu  rasa  curiga  dan  sikap  tidak  percaya  kepada  pemerintah. Lahirlah  gerakan-gerakan  saparatisme  yang  ingin  memisahkan  daerahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, desentralisasi atau otonomi daerah telah merupakan salah satu tuntutan era reformasi.
Menurut Tilaar (2002:2) ciri-ciri  kehidupan  dunia abad 21 berdasarkan para  pakar  futurolog  dalam  skenario  kehidupan  dunia  abad  21, mengidentifikasi ada 4 macam ciri utama yaitu :
a. Dunia Tanpa Batas (Borderless World)
Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi maka sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna. Dunia  seakan-akan  menjadi  satu.  Dunia  menjadi  suatu  tempat  yang disebut  suatu  placeless  society.  Dengan  demikian  komunikasi  antara- manusia,  hubungan  antara  manusia,  masyarakat  dan  bangsa  menjadi transparan. Tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi. Umat manusia telah menjadi satu. Perdagangan dunia, ekonomi dunia tidak lagi dibatasi lagi oleh  perusahaan-perusahaan  domestik  tetapi  juga  oleh  perusahaan multi-nasional  yang  tanpa  mengenal  negara.  Dunia  yang  terbuka  juga menuntut  suatu  bentuk  masyarakat  baru  yaitu  masyarakat  terbuka, masyarakat yang demokratis.
b. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Aplikasinya di Dalam Kehidupan Manusia
Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  yang  begitu  pesat  sehingga  dunia membentuk suatu masyarakat  baru ialah masyarakat  ilmu  pengetahuan atau  knowledge  society.  Teknologi  komunikasi  telah  menolong penyebaran  ilmu  pengetahuan  dan  selanjutnya  pengembangan  serta pemanfaatannya  untuk  peningkatan  mutu    kehidupan  manusia. Selanjutnya,  kemajuan  teknologi  komunikasi  telah  membantu  umat manusia  untuk  mengenal  ilmu  pengetahuan  dengan  lebih  mudah,  lebih cepat, lebih banyak, lebih up-to-date.
c. Kesadaran  Terhadap  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  ( Human Rights and Obligations )
Rontoknya  ideologi  komunis  serta  ideologi  otoriter  lainnya  telah menonjolkan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  hakikat  manusia  sebagai sesuatu yang harus dihormati. Hak-hak manusia dimanapun di dunia ini adalah  sama  yaitu  hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk  dihidupi.  Sejalan dengan itu pula, setiap manusia wajib mempunyai tanggung jawab untuk memelihara masyarakat  yang bebas dari  ketakutan, bebas dari  paksaan dan  bebas  untuk  mewujudkan  hakikat  hidupnya  sendiri  dengan memperhatikan kepentingan hidup bersama.
d. Kerjasama dan Kompetisi antar bangsa (Mega Competition Society) Masyarakat  yang  terbuka  yang  tanpa  batas  memungkinkan kerjasama  antar  masyarakat  dan  antar  bangsa.  Satu  bangsa  tidak  dapat hidup terisolasi tanpa kerjasama dengan bangsa yang lain. Dan di dalam hidup bersama yang memberikan  kesempatan  yang sama kepada setiap individu, setiap kelompok, maka akan terjadi kompetisi yang sehat antar masyarakat,  antar-bangsa.  Dengan  demikian,  manusia  abad  21 mempunyai  kesempatan  untuk  berkembang  sepenuhnya  sesuai  dengan potensi  yang  ada  padanya.  Kesempatan  untuk  berkembang  akan memungkinkan seorang atau sekelompok masyarakat atau bangsa untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi dirinya, bagi masyarakatnya dan bagi umat manusia. Dengan kompetisi yang terbuka dan sehat ini maka taraf hidup manusia diharapkan akan semakin meningkat.

## 2. Perubahan tuntutan  terhadap pendidikan ?
Sistem  pendidikan  nasional  sebagai  suatu  organisasi  haruslah  bersifat dinamis,  fleksibel,  sehingga  dapat  menyerap  perubahan-perubahan  yang cepat  antara  lain  karena  perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  perubahan masyarakat  menuju  kepada  masyarakat  yang  semakin  demokratis  dan menghormati  hak-hak  asasi  manusia.  Dengan  memperhitungkan  kendala- kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan pendidikan nasional yaitu suatu sistem  yang  sangat  sentralistis,  birokratis  dan  matinya  inovasi,  Tilaar (2002:6) mengusulkan beberapa kebijakan reformasi manajemen pendidikan nasional :
a. Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Nasional
Suatu  sistem  pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional  yang sentralistis  tidak  memungkinkan  lahirnya  suatu  masyarakat  terbuka yang demiokratis atau terwujudnya masyarakat madani abad 21, dimana setiap  manusia  mempunyai  kesempatan  untuk  mengembangkan potensinya dan menyumbangkan untuknya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteaan  masyarakat. Pelaksanaan  desentralisasi  sistem pendidikan nasional berarti memberikan keleluasaan yang besar kepada pemerintah daserah  dan  hal  ini  sesuai  dengan  kebijakan  nasional  untuk melaksanakan  otonomi  daaerah  bahkan  sampai  ke  daerah.  Reformasi politik  meminta  reformasi  pendidikan  karena  dengan  demikian partisipasi  langsung  dari  rakyat  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  hukum akan dapat terlaksana.
b. Pendidikan Dasar Sebagai Basis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dewasa  ini  pelaksanaan  pendidikan  dasar  kita  telah  masuk  dalam perangkap  dualisme  atau  rebutan  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah.  Kericuhan  pengelolaan  tersebut  tentunya  akan menghasilkan  kualitas  pendidikan  yang  rendah  dan  menghambat pelaksanaan  wajib  belajar  9  tahun.  Bukankah  pemerintah  daerah  yang lebih  mengetahui  anak  siapa  dan  dimana  terdapat  anak-anak  yang bersekolah dan tidak bersekolah ? Oleh sebab itu, sudah pada waktunya untuk  menyerahkan  pengelolaan  pendidikan  dasar  seutuhnya  kepada pemerintah daerah.
Apabila kita ingin melaksanakan reformasi politik bahkan reformasi pembangunan  nasional,  maka  kita  memerlukan  sumber  manusia berkualitas yang ada di daaerah. Hendaknya setiap daaerah bertanggung jawab  langsung  terhadap  pengembangan  mutu  sumber  daya  manusia yang  ada  diadaerahnya.  Laju  atau  lambatnya  pembangunan  di  daerah yang  tergantung  kepada  mutu  sumber  manusianya  adalah  tanggung jawab  masyarakat  dan  pemerintah  daerahnya.  Pendidikan  dasar  adalah basis dari pembangunan manusia, oleh sebab itu merupakan suatu yang mutlak apabila pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari masyarakat di  daerah  dan  bukan  menjadi  tanggung  jawab  birokrasi  yang  berada  di pusat.
c. Pelatihan
Apabila  pendidikan  dasar  sebagai  basis  pembangunan  nasional diserahkan  kepada  tanggung  jawab  daerah  maka  program-program pelatihan yang dibutuhkan oleh daerah haruslah diserahkan juga kepada daerah.  Derah  yang  persis  mengetahui  potensi  pembangunan, kesempatan kerja, serta kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh daerah  di  dalam  pembangunannya.  Oleh  sebab  itu,  program-program pelatihan  haruslah  disusun  dan  dilaksanakan  di  daerah  dan  bukan merupakan  urusan  bikrokrasi  pusat.  Berbagai  kegagalan  pembangunan kita  dewasa  ini  antara  lain  disebabkan  karena  terlalu  banyak  campur tangan  pemerintah  pusat  di  dalam  pelatihan  sehingga  akibatnya  ialah pengangguran  yang  semakin  lama  semakin  membesar  sedangkan
kesempatan  kerja  yang  tersedia  di  daerah  cukup  dapat  menampung tenaga-tenaga  di  daerah  yang  telah  meyelesaikan  pendidikan  dasarnya. Bagi  pelatihan-pelatihan  yang  lebih  canggih  tentunya  diperlukan penanganan  pemerintah  pusat  untuk  mempersiapkan  jenis-jenis  dan program pelatihan yang diperlukan.
d. Pembinaan Sekolah Menengah
Apabila  kita  telah  bertekad  untuk  melaksanakan  wajib  belajar pendidikan  dara  9  tahun,  maka  bagaimanakah  dengan  pembinaan sekolah  menengah  kita  ?  dunia  abad  21  sebagai  dunia  yang  terbuka membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif. Sekolah menengah adalah lembaga-lembaga pendidikan yang mulai mempersiapkan tenaga- tenaga yang kompetitif.
Pembinaan  sekolah  menengah  umum  yang  selektif  berarti  pula menuntut  pembinaan  sekolah  menengah  kejuruan  agar  supaya  dapat menghasilkan tenaga-tenaga menengah terampil dan juga dapat menarik minat  para  siswa  lulusan  pendidikan  dasar  untuk  memasukinya., pembinaan  sekolah  menengah  umum  juga  harus  selektif  perlu mendapatkan  bimbingan  dari  pergurun  tinggi,  dengan  demikian pendidikan  tinggi  tidak  melepaskan  tanggung  jawabnya  terhadap kualitas calon mahasiswa yang akan memasuki sistem pendidikan tinggi dan  sekaligus  meningkatkan  status  pendidikan  tinggi  kita  lebih kompetitif dalam dunia global.
e. Manajemen Pendidikan Tinggi
Salah satu bentuk reformasi yang perlu mendapatkan perhatian kita di  alam  pembinaan  sistem  pendidikan  tinggi  nasional  ialah  dualisme antara  PTN  dan  PTS,  kita  semuanya  mengetahui  bagaimana  pandangan (pemerintah) kita dewasa ini terhadap PTS yang lebih dianggap sebagai hama  dan  bukan  sebagai  partner.  Antara  PTN  dan  PTS  dilihat  sebagai dua  sistem  yang  berlawanan  dan  saling  mematikan.  Sudah  pada waktunya  apabila  disusun  suatu  sistem  yang  memungkinkan  keduanya dapat saling membina dan bukan saling menyalahkan.
Fungsi  Kopertis  hendaknya  diubah  total  atau  dihapuskan  karena yang  dibina  bukan  hanya  PTS  tetapi  kedua-duanya,  baik  PTN  maupun PTS.  Bagi  PTN  yang  dianggap  berkualitas  diharuskan  untuk  membina bukan  hanya  PTN  lainnya  tetapi  juga  PTS  yang  ada  didalam lingkungannya,  dengan  demikian,  terjdilah  suatu  jaringan  pembinaan yang  saling  menguntungkan  antara  PTN  dan  PTS,  selanjutnya,  dengan adanya  kemungkinan  masuknya  Pendidikan  Tinggi  Asing  maka pembinaan PTN dan PTS meminta suatu kerjasama yang positif. Dengan demikian,  masuknya  Pendidikan  Tinggi  Asing  bukan  merupakan  suatu bahaya  bagi  kelangsungan  hidup  PTS  bahkan  PTN  yang  lemah,  tetapi dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan mutu, baik PTN maupun PTS.
Dengan usulan beberapa  kebijakan reformasi manajemen pendidikan  nasional    oleh  Tilaar  tersebut  tentu  kita  akan  melihat kesesuaian juga dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 Tahun  2003 Pasal 64 & 65 dan  Peraturan  Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab II Pasal 2, 3 dan 4.
3. Revolusi Pendidikan sebagai implikasi kondisi perubahan masyarakat  dan  perubahan  tuntutan    terhadap  pendidikan (Pendidikan abad 21)
Perkembangan  teknomlogi  yang  pesat,  khususnya  teknologi  informasi, menuntut suatu perubahan yang besar di dalam sistem pendidikan nasional. Seperti  kita  ketahui  pendidikan  kita  merupakan  warisan  dari  sistem pendidikan lama yang isinya adalah menghafal fakta-fakta tanpa arti, proses pendidikannya  juga  seperti  menuangkan  air  ke  dalam  botol  sehingga  tidak ada  efeknya  di  dalam  pengembangan  kemampuan  untuk  mencari  sesuatu dan menciptakan sesuatu yang baru.
Apabila  kita  lihat  dengan  lahirnya  suatu  generasi  baru  “the  net- generation”, The Net-Generation atau generasi internet adalah generasi baru yang  muncul  pada  dua  dekade  terakhir  abad  21,  generasi  ini  hidup  dengan dunia  digital  atau  komputer, hidup  di  dalam  samudra  informasi  yang  dapat diakses di mana saja dan kapan  saja, dewasa ini kita mengenal suatu proses pembelajaran  yang tradisional, baik yang berbentuk klasikal maupun  dalam bentuk  belajar  sendiri.  Dominasi  guru  sangat  kental  begitu  pula  dengan sumber  sumber  pelajaran  yang  tradisional  seperti  perpustakaan  dan mungkin juga sudah mulai digunakan alat-alat bantu belajar yang tradisional seperti  radio,  televisi  dan  alat-alat  bantu  lainnya.  Di  dalam  net  generation tentunya  akan  terjadi  interaksi  bukan  hanya  antara  peserta  didik  dan pendidik  tetapi  juga  peserta  didik  yang  menghadapi  dunia  informasi  yang terbentang  tanpa  batas,  jika  ada  pendidik  maka  fungsinya  tentu  akan berbeda,  pada  usia  yang  sangat  mudah  sudah  tentu  diperlukan  bimbingan pendidik  dalam  arti  yang  tradisional,  namun  demikian  bimbingan  tersebut semakin  lama  semakin  menghilang  dan  berubah  menjadi  fasilitator  yang membuka  jalan  bagi  peserta  didik  untuk  mengembara  (roaming)  secara mandiri  dalam  dunia  informasi  yang  tanpa  tepi.  Proses  belajar  itu  sendiri tentunya  akan  berubah  karena  tidak  didikte  lagi  oleh  para  pendidik  yang tradisional  tetapi  peserta  didik  semakin  cepat  untuk  dapat  berdiri  sendiri. Pada  fase  permulaan,  peserta  didik  akan  dimbimbing  untuk  dapat menemukan  jalannya  sendiri.  Di  dalam  proses  belajar  inilah  akan  muncul sekolah  atau kampus  tanpa  dinding  (school  without  walls) ,  Menurut  Don Tapscott    yang  dikutip  Tilaar  (2002:129)  menggambarkan  Proses  Belajar Interaktif :
Proses Belajar Interaktif Proses Belajar Mandiri Proses Belajar Interaktif 1.   Guru sebagai transmitter atau pembaca berita 1. Guru sebagai fasilitator 2.   Sekolah sebagai penyiksa (torture) 2. Sekolah sebagai pusat untuk ebrgembira 3.   Satu ukuran untuk semua (all 3. Sesuai dengan pelanggan
size) (costumize) 4.   Belajar di sekolah 4. Belajar seumur hidup 5.   Belajar = menyerap bahan pelajaran 5. Belajar bagaimana belajar (learning to learn) 6.   Guru sebagai pusat (teacher center) 6. Peserta didik sebagai pusat (learner center) 7.   Instruksi 7. Konstruksi, menemukan (discovery) 8.   Linier, berurutan (sequential /serial) 8. Belajar melalui hiper media
Dalam  hal  ini    maka  praktis  pendidikan  yang  ada  sekarang  ini  sudah tidak  dapat  dipergunakan  lagi,  sudah  barang  tentu  mengubah  suatu  sistem pendidikan  seperti  di  Indonesia  bukanlah  hal  yang  mudah.  Pendidikan nasional  kita  tentunya  bukan  hanya  berkaitan  dengan  perubahan-perubhan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian kita telah menjadi bagian  dari  dunia  global  yang  dikuasai  oleh  teknologi,  pendidikan  nasional harus mempunyai “sense of crisis” untuk menghadapi tantangan ini Abad 21 merupakan abad global. Kehidupan masyarakat berubah dengan cepat  karena  dunia  semakin  menyatu  apalagi  ditopang  oleh  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga  batas-batas  masyarakat  dan negara  menjadi  kabur.  Termasuk  di  dalam  perubahan  global  itu  adalah profesi  guru,  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  masyarakat,  profesi  guru juga menuntut profesionalisme. Guru yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk transimisi kebudayaan tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke  arah  budaya  yang  dinamis  yang  menuntut  penguasaaan  ilmu pengetahuan,  produktivitas  yang  tinggi  dan  kualitas  karya  yang  dapat bersaing.  Guru  profesional  bukan  lagi  merupakan  sosok  yang  berfungsi sebagai  robot,  tetapi  merupakan  dinamisator  yang  mengantar  potensi- potensi peserta didik ke arah kreativitas.
Tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama (Tilaar, 2002: 88-89) :
1. Dalam bidang profesi.  Berfungsi  untuk menghajar, mendidik, melatih dan melaksanakan penelitian masalah-masalah kependidikan
2. Dalam  bidang  kemanusiaan.  Berfungsi  sebagai  pengganti  orang  tua khususnya  di  dalam  bidang  peningkatan  kemampuan  intelektual peserta didik.
3. Dalam  bidang  kemasyarakatan.  Guru  berfungsi  untuk  memenuhi amanat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yaitu  ikut  serta  di  dalam mencerdasakan  kehidupan  bangsa,  sudah  tentu  tugas  pokok  utama dari  profesi  guru  profesional  ialah  di  dalam  bidang  profesinya  tanpa melupakan tugas-tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.
Walaupun  segala  perilaku  guru  selalu  diperhatikan  masyarakat, khususnya dalam perilakunya yang berhubungan  dengan  profesinya karena hal  ini  berhubungan  dengan  bagaiamana  pola  tingkah  laku  guru  dalam
memahami,  menghayati  serta  mengamalkan  sikap  kemampuan  dan  sikap profesionalnya,    menurut  Soetipto  dkk  (2000:43-52)  ada  7  sasaran  sikap profesional pola tingkah laku guru :
1. Peraturan  Perundang-undangan.  Guru  merupakan  unsur  aparatur negara  dan  abdi  negara.  Karena  itu  mutlak  perlu  mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan, sehingga  dapat  melakanakan  ketentuan-ketentuan  yang  merupakan kebijaksanaan tersebut.
2. Organisasi Profesi. Guru bersama-sama memlihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
3. Teman  Sejawat.  Kode  etik  guru  menunjukkan  betapa  pentingnya hubungan  yang  harmonis  antara  sesama  anggota  profesi  yaitu hubungan  yang  bersifat  formal;  dilakukan  dalam  rangka  melakukan kedinasan dan hubungan kekeluargaan; hubungan persaudaraan yang dilakukan  baik  dalam  lingkungan  kerja  maupun  dalam  rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi
4. Anak  Didik.  Guru  dalam  mendidik  seharusnya    tidak  hanya mengutamakan  pengetahuan  atau  perkembangan  intelektual  saja, tetapi  juga  harus  memperhatikan  perkembangan  seluruh  pribadi peserta didik,  baik  jasmani, rohani, sosial maupun  yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan.
5. Tempat  Kerja.  Suasana  kerja  yang  baik  akan  dapat  meningkatkan produktivitas  kerja,  hal  ini  disadari  sepenuhnya  oleh  guru  dan  guru berkewajiban menciptakan suaana yang demikian dalam lingkungannya.  Untuk  menciptakan  susana  kerja  yang  baik  ini  ada  2 hal yang harus diperhatikan yaitu (a) guru sendiri (b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling
6. Pemimpin. Sikap seorang guru terhadap pimpinan harus positif dalam pengertian  harus  bekerja  sama  dalam  menyukseskan  program  yang sudah disepakati, baik disekolah maupun di luar sekolah.
7. Pekerjaan. Guru dituntut baik secara pribadi maupun kelompok untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaiama juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan  martabat  profesinya  bila  guru  itu  tidak  meningkatkan  atau menambah  pengetahuan  dan  ketrampilannya,  karena  ilmu  dan pengetahuan  yang  menunjang  proses  itu  selalu  berkembang  sesuai dengan tuntutan jaman.

## C. KESIMPULAN
1. Masyarakat  Indonesia sekarang berada dalam suatu era yang disebut  era reformasi, di era reformasi lahir gras root revolusi sosial yang merupakan suatu  korelasi  nilai-nilai  budaya  yang  ingin  mewujudkan  suatu masyarakat yang demokratis.
2. Perubahan kondisi masyarakat saat ini dengan runtuhnya rezim orde baru telah  melahirkan  suatu  visi  yang  baru  mengenai  kehidupan  masyarakat yang lebih sejahtera yaitu adanya pengakuan HAM.
3. Pendidikan  nasional  juga  ikut  terseok-seok  dilanda  krisis  dan  berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan.
4. Ada 4 skenario kehidupan abad 21 yaitu :
a. Dunia tanpa batas (Borderless World)
b. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  implikasinya  di  dalam kehidupan manusia
c. Kesadaran  terhadap  hak  dan  kewajiban  asai  manusia  (Human  rights and obligations)
d. Kerjasama dan Kompetisi antar bangsa (Mega Competition Society)
5. Perubahan  tuntutan  terhadap  pendidikan  bersifat  dinamis,  fleksibel sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat perkembangan  ilmu  dan  teknologi  dengan  memperhitungkan  kendala- kendala  pendidikan  nasional  yaitu  sangat  sentraistik,  birokratis  dan matinya inovasi.
6. Lahirnya  suatu  generasi  baru  “The  Net-Generation”  (generasi  internet) harus  disikapi  dengan  positif,  sehingga  masyarakat  generasi  ini  dapat berkembang  dengan  optimal  kemampuannya  yang  mengarah  pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
7. Profesionalitas  guru  harus  ditingkat  kompetensinya  dengan  penguasaan TI  (Teknologi  Informasi)  sehingga  guru  tidak  GATEK  (Gagap  Teknologi) tetapi  harus  dapat  menggunakan  teknologi  dalam  mendukung  proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhana W, 1997. Tantangan Pembelajaran Abad 21 . Makalah.
Dimyati,  Muhammad. 1988.  Landasan  Kependidikan.  Suatu  Pengantar Pemikiran Keilmuan Tentang Kegiatan Pendidikan . DEPDIKBUD: Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Tilaar. 2002. Membenahi Pendidikan Nasional . Rineka Cipta; Jakarta.
----------.2005. PP No. 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP).
----------. 2005. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 .