Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382

## Alih Fungsi Tanah Wakaf
Ditinjau Dari Hukum Islam dan

## Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Lutfi El Falahy Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup lelfalahy@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  korelasi  antara  Negara  dalam  bentuk  Undang- Undang  dan  peraturannya  serta  Agama  melalui  Al-Quran  dan  pendapat- pendapat  mazhab  dalam  merumuskan  permasalahan  wakaf, ruislag, dan azaz  pemanfaatan  demi  kepentingan  umum  atau  kemaslahatan  umat. Sehubungan  dengan  kebutuhan  tanah  yang  semakin  meningkat  dan  luas tanah  yang  mulai  berkurang  serta  perkembangan  pembangunan  yang semakin  meningkat.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamlat dan hukum Islam. Adapun hasil  dari  tulisan  ini,  bahwa  alih  fungsi  tanah  wakaf  dalam  pandangan Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf  dapat  dibenarkan  bila  alasan-alasannya  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Bahwa  dalam  Hukum  Islam  diadakannya pembenaran  peruntukkan  atau  pengalihan  tanah  wakaf  dengan  syarat bahwa  tanah  yang  telah  dialihkan  tersebut  memang  mempunyai  manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.
Kata  kunci :  Alih  Fungsi,  Tanah  Wakaf,  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004

## Abstract
This article examines the correlation between the State in the form of laws and regulations as well as the religion through the Koran and the opinions of sects in the waqf formulate problems, ruislag, and azaz utilization in the public interest or the benefit of the people. In connection with the needs of  increasing  land  and  a  land  area  began  to  decrease  as  well  as  the development  progress  is  increasing.  This  paper  uses  a  descriptive approach  with  the  nuances  of  the  study  referential  Muamalat Jurisprudence  and  Islamic  law.  The  results  of  this  paper,  that  over  the function of donated land in the view of Islamic Law and Law No. 41 Year 2004  on  Wakaf  be  justified  if  the  reasons  are  in  compliance  with applicable  regulations.  Islamic  law  holding  that  the  justification  for  the designation or transfer of donated land on condition that the ground has
122  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
shifted  it  does  have  benefits  that  are much  better  for  the  benefit  of  the people or the public interest.
Keywords : Transfer Function, Wakaf Land, Law Number 41 Year 2004

## Pendahuluan
Tanah  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  manusia  karena sebagian  besar  kehidupan  manusia  bergantung  pada  tanah.  Tanah  bukan  saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di  atasnya,  tetapi  tanah  adalah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, di samping itu tanah merupakan  faktor  modal  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Dengan bertambahnya  jumlah  penduduk,  bertambah  pula  kebutuhan  akan  tanah,  baik untuk  pemukiman  maupun  untuk  tempat  usaha.  Bagi  pemerintah,  tanah  juga diperlukan  guna  pembangunan  sarana  yang  akan  bermanfaat  bagi  kehidupan masyarakat.
Permasalahan  tanah  dalam  Islam  tak  jauh  dari  permasalahan perwakafan  tanah  yang  tak  kunjung  selesai  dalam  perdebatannya,  antara  lain mengenai bahwa tanah wakaf tak boleh berubah wujudnya dan peruntukkannya walau sudah habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada  yang  memperbolehkan  dengan  alasan  selama  peruntukkan  tanah  wakaf  itu fungsinya  masih  dirasakan  masyarakat  secara  keseluruhan  walaupun  berubah bentuknya,  misalnya  pada  saat  diwakafkan  tanah  tersebut  didirikan  rumah ibadah  kemudian  dialikan  menjadi  sekolah  yang  secara  tidak  langsung  bisa dirasakan masyarakat luas.
Berbicara tentang kepentingan umum Negara secara langsung mengatur tentang tanah yang menyebutkan dalam dalam Pasal 6 UU nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria bahwasanya “tanah mempunyai fungsi sosial”  yang  artinya  Negara  mengatur  tentang  kepentingan  umum  yang dimaksud dengan kepentingan sosial.
Wakaf  mempunyai  sejarah  yang  panjang  dan  penting  dalam  instrumen sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Islam.  Keberhasilan  perwakafan  dalam  sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah  dapat  bermakna  sebagai  ibadah,  apabila  tanah  itu  digunakan  untuk kepentingan umum seperti tanah yang di  “wakafkan” untuk bangunan tempat-
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 123 tempat  ibadah,  untuk  keperluan  pembiayaan  fakir  miskin,  dan  lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan”. 1
Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan  hanya  dipetik  ketika  pewakaf  masih  hidup,  tetapi  pahalanya  juga  tetap mengalir  terus,  meskipun  pewakaf  telah  meninggal  dunia.  Bertambah  banyak orang  yang  memanfaatkannya,  bertambah  pula  pahalanya;  terlebih  bila  yang memanfaatkan  hasil  wakaf  ini  orang  yang  berilmu  dinul  Islam,  ahli  ibadah menurut Sunnah dan ahli da‟wah Salafiyah, tentunya akan lebih bermanfaat lagi . Ini semua akan dipetik oleh pekawakafnya besok pada hari kiamat.
Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  ibadah  yang  sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah , yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut  tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat  kemanusiaan);  karena  itu,  bisa  dipahami  bahwa  praktik  dan  realisasi wakaf  tersebut  terkait  erat  dengan  realitas  dan  kepentingan  umat  di  masing- masing negara muslim (termasuk Indonesia).
Negara  melalui  peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan fungsinya sebagai  pemerintah  ( bestuur )  tentunya  berdasarkan prinsip-prinsip  nilai  keadilan yang    akan  memberikan  kesejahteraan  terhadap  masyarakat  termasuk  tentang perwakafan yang tujuannya adalah upaya perwakafan itu menjadi tepat guna.
Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  harta  kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan  melembagakannya untuk  selama-lamanya.  Bagi  kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Di  beberapa  negara,  wakaf  secara  serius  dijadikan sebagai  media  untuk mensejahterakan  rakyat  di  samping  pendapatan  negara  yang  lain.  Kekekalan objek  wakaf  menjadi  salah  satu  doktrin  utama  untuk  melestarikan keberadaannya  dan  modifikasi  pemanfaat  yang  bervariasi  menjadi  inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: Badan Hukum), yang dituntut kredibilitas dan akunta-bilitasnya. Demikian pula  dengan  keberadaan  nadzir  yang  profesional  menjadi  pilihan  dan
1 Brahmana  Adhie  dan  Hasan  Basri  Nata  Menggala  (penyunting), Reformasi  Tanah , (Jakarta: Mandar 1998), 37
124  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
keniscayaan  zaman  modern  sekarang  ini  dalam  mengemban  amanat  untuk mengelola harta wakaf.
Sebagai acuan dalam pembacaan tulisan ini, penulis memberikan catatan bahwa tulisan ini tidak akan memperbincangkan perdebatan tentang keberadaan istilah fiqih secara umum, tetapi terkonsentrasi pada wacana fiqh klasik tentang wakaf  dan  hal-hal  yang  terkait.  Hukum  nasional  yang  dimaksud  adalah  semua aturan  yang  dibuat  oleh  aparatur  negara,  baik  pemerintah  maupun  Dewan. Tetapi fokus hukum nasional yang dianalisis dalam tulisan ini adalah UU No. 41 tahun  2004  tentang  Wakaf,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  juga mengambil  aturan  hukum  nasional  yang  lain.  Tulisan  ini  menggunakan pendekatan deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamlat dan hukum Islam, yang selalu mengalami perubahan seiring dengan bersentuhannya institusi wakaf  dengan  realitas  sehingga  keniscayaan  munculnya  ijtihad  baru  tak terelakkan.

## Pembahasan
Wakaf  adalah  ibadah  yang  diutamakan  dalam  Islam,  disamping taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan  sosial  dan  sekaligus  modal  dalam  perkembangan  dan  kemajuan agama  Islam.  Mewakafkan  harta  yang  dimiliki,  maka  manfaat  yang  akan diperoleh  lebih  daripada  bersedekah,  berderma  sebab  harta  wakaf  itu  abadi, tidak  boleh  dijual,  dihibah  atau  diwariskan  sehingga  hasilnya  dapat  terus menerus  dipergunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  usaha-usaha  amal Islam,  seperti  membangun  rumah  sekolah,  madrasah  rumah  sakit,  rumah penyantunan anak yatim  atau jompo dan amal akhirat. 2
Perwakafan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  tersendiri  yang dipandang  dari  sudut  tertentu  yang  bersifat  rangkap,  karena  di  satu  pihak perbuatan  tersebut  menyebabkan  objeknya  memperoleh  kedudukan  yang khusus,  sedangkan  dipihak  lain  perbuatan  tersebut  juga  menimbulkan  suatu badan  hukum  di  dalam  hukum  adat  serta  sanggup  ikut  serta  dalam  kehidupan sebagai subjek hukum. 3
Di tengah problema sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, Wakaf juga merupakan ajaran  yang  menekankan  pentingnya  kesejahteraan  ekonomi  (dimensi  sosial).
2 Hasbi, Tanah Wakaf , (IAIN Sumatera Utara, 1985) 1 3 Bahder Johar dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang
Perkawinan. Waris, Wasiat,Hibah,Wakaf dan Sadaqah ), (Bandung: CV.Mandar Maju, ,1997),.64
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 125
Karena itu, pendenifisian  ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. 4
Mengenai  objek  tanah  wakaf  dapat  dimungkinkan  pula  tanah-tanah selain  hak  milik  dapat  diwakafkan,  misalnya  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dan Hak Guna Usaha (HGU) bahkan bila mungkin hak pakai, yang penting tanah- tanah  hak  tersebut  bebas  dari  segala  pembebanan,  ikatan,  sitaan  maupun perkara. 5 Secara  harfiah wakaf berarti penahanan, wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga  tidak ada hak- hak kepemilikan  terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya tak ada hak guna saja. 6
Rasululah  SAW  menggunakan  kata Al-Habs dalam  menunjukkan pengertian  wakaf,  maka  yang  dimaksud  dengan  wakaf  adalah  menahan  yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama. 7
Beberapa dalil yang menjadi landasan hukum wakaf antara lain: 8

## 1. Ayat Al Quran surat Ali Imran ayat 92:
                                                                                               
Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Ketika  mendengar  ayat  ini,  salah  satu  sahabat  Nabi  SAW,  Abu Thalhah Ra langsung mewakafkan tanahnya yang paling dicintainya di Bairuja`.
4 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006),  1
5 Asri  Muhammad  Saleh(Penyunting), Kesimpulan  Hasil  Seminar  Wakaf  Tanah  Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia , (Pekanbaru: UIR PRESS, 1991), 111
6 Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),
21
7 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam ,
8 Ibn  Hajar  al-Haytami, Syihab  al-Din  Ahmad,  Tuhfah  at-Muhtaj  bi  Syarh al-Minhaj jilid  6 (Beirut: Dar Fikr, 2006) 269
126  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016

## 2. Hadis riwayat Imam Muslim:
ع  ن أ ِب ى ر   ي  ر  ة ر ِض للا ي ع  ن و   أ ن ر س  و ل ِللا ص  ل للا ى ع  ل ي ِو و  س ل  م ق لا ِإ : ذ م ا تا ِ لا ن  س نا ِا   ن ق  ط ع ع  ن و ع  م ل  و ِإ ل ِم ن ث ل ث ص : د  ق ة ج ِرا ِي ة أ ، و ِع  ل م ي  ن   ت ف  ع ِب ِو أ ، و و  ل  د ص ِلا ح ي  د ع ل و و . )ملسم هاور(
Dari  Abu  Hurairah  ra.  bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda:  Apabila  ada  orang  yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir),  atau  ilmu  yang  bermanfaat,  atau  anak  saleh  yang  mendo’akan  untuknya. (HR. Muslim)
Shadaqah dalam hadis diatas diartikan oleh para ulama dengan wakaf.
3. Hadis riwayat Imam Bukhary dan Muslim:
س و  و ي ل ع  للا ى ل ص  ِبِ نلا ى ت أ ف ، ر  ب ي ِبِ اًض ر أ  ر م ع  با ص أ : لا ق  و ن ع  للا  يِض ر  ر م ع ِن با ِن ع
م ل ل   ر  ب ي ِبِ اًض ر أ   ت ب ص أ  ينِِّإ !ِللا   ل و س را ي : لا ق ،ا ه  ي  ف  ه رِم أ ت س ي
س ف  ن أ   و ى ُّط ق  ًلا م   بِص أ  م ر  ي غ ، ر م ع ا ِبِ  ق د ص ت  ف : لا ق .ا ِبِ   ت ق د ص ت و ،ا ه ل ص أ   ت س ب ح   ت ئِش  نِإ : لا ق . و نِم ىِد نِع ِفِ و ،ِءا ر ق ف لا  ِفِ ا ِبِ  ق د ص ت  ف ، ب ى و  ي   ل و  ث ر و  ي   ل و ا ه ل ص أ  عا ب  ي   ل  و ن أ ، ِبا قيرلا  ِفِ و ،  َ ر ق لا ِفو ر ع م لاِب ا ه  نِم  ل ك أ ي  ن أ ا ه  يِل و  ن م ى ل ع  حا ن ج   ل ، ِف ي ضلا و ،ِل يِب سلا ِن با و ،ِللا ِل يِب س  ِفِ و
، )ملسلم ظفللاو ،ويلع قفتم( . ًلا م   ليو م ت م  ر  ي غ اًق  يِد ص  مِع ط ي و “Dari  Ibnu Umar Ra.  Bahwa  Saidina  Umar  bin  Khattab  mendapat  bagian  sebidang tanah di khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan perihal tanah  tersebut.  Beliau  berkata  “Ya  Rasulullah,  saya  mendapat  sebidang  tanah  di Khaibar, tidak pernah saya mendapat tanah yang lebih bagus darinya, maka apa yang akan engkau perintahkan terhadapku tentang tanah tersebut?”.Rasulullah berkata “jika kamu kehendaki, kamu tahan asalnya dan kamu shadaqahkan”.Perawi hadis berkata “maka Saidina Umarpun menshadaqahkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual, di hibah,  dan  tidak  boleh  diwariskan.  Beliau  bershadaqah  untuk  para  faqir,  kerabat, budak yang akan dimerdekakan dengan tebusan (mukatab), pada sabilillah, ibnu sabil dan tamu, serta tiada berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara  yang  baik  serta  tidak  berlebihan” (H.R.  Muttaafaqun  A‟laih,  dan  lafaznya menurut riwayat Muslim)
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 127 selamanya atau untuk jangka waktu tertentu seusai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. 9
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan  Bab  1  Pasal  215  ayat  (1)  memberikan  pengertian  wakaf  adalah perbuatan orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya,  untuk  selama-lamanya  untuk  kepentingan  ibadah  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 10
Menurut  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang Undang-Undang  Pokok  Agraria,  menyatakan  hak  milik  adalah  hak  turun- temurun,  terkuat  dan  terpenuhi  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan mengingat  ketentuan  Pasal  6  yaitu  semua  ha  katas  tanah  mempunyai  fungsi sosial. 11 Menurut Pasal 49 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat :
1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi
2. Untuk  keperluan  peribadatandan  keperluan  suci  lainnya  yang  dimaksud dalam  Pasal  14  dapat  diberikan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) 12 .
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  antara  lain  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  perlu  menggali  dan  mengembangkan  potensi  yang  terdapat dalam  pranata  keagamaan  yang  memiliki  manfaat  ekonomis. 13 Secara  teknis wakaf diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan  umum.Wakaf  dikelola  oleh  nadzir  yang  merupakan  pengemban amanah wakif.
Pada  dasarnya  terhadap  benda  yang  telah  diwakafkan  tidak  dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar
9 Ibid , 151 10 Cik  Hasan  Basri, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama ,  (PT.Logos  Wacana Islam, 59
11 Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan , (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 48
12 Ibid , 58 13 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang Wakaf
128  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
wakaf,  penyimpangan  dan  ketentuan  tersebut  pada  Pasal  225  dalam  ayat  (1) hanya  dapat  dilakukan  terhadap  hal-hal  tertentu  setelah  terlebih  dahulu mendapat persetujuan  tertulis dari Kantor  Urusan Agama (KUA) lalu setelah mendapat  persetujuan  dari  camat  setempat  dengan  alasan,  karena  tidak  sesuai lagi  dengan  tujuan  wakaf,  seperti  yang  diikrarkan  oleh  wakif  dan  karena kepentingan  umum,  kemudian  dapat  dijelaskan  dalam  hal  perubahan  benda wakaf diuraikan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perubahan benda wakaf itu cukup sampai kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) dan (2) berbunyi :
1. Pada  dasarnya  pada  benda  yang  telah  di  wakafkan  tidak  dapat  dilakukan perubahan  atau  penggunaan  lain  daripada  yang  dimaksudkan  dalam  ikrar wakaf.
2. Penyimpangan  dalam  ketentuan  tersebut  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  terhadap  hal-hal  tertentu  setelah  terlebih  dahulu  mendapat persetujuan  tertulis  dari  kantor  urusan  agama  kecamatan  pada  camat setempat dengan alasan sebagai berikut:
a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan b. Karena kepentingan umum
Pada  mulanya,  definisi  wakaf  di  Indonesia  lebih  cenderung  kepada definisi  yang  dikemukakan  oleh  Syafi‟iyah.  PP  No.  28  tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1), berbunyi bahwa:
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari  harta  kekaya-annya  yang  berupa  tanah  milik  dan  melembagakannya  untuk  selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.
Sementara  dalam  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 (1), berbunyi bahwa:
“Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  badan  hukum yang  memisahkan  sebagian  dari  harta  benda  miliknya  dan  melem-bagakannya  untuk selama-lamanya  untuk  kepentingan  ibadat  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan ajaran Islam”
Perbedaaan antara kedua peraturan diatas adalah antara tanah milik dan benda milik yang artinya benda milik juga bukan hanya sekedar tanah yang bisa diwakafkan  tetapi  juga  benda-benda  lainnya  yang  masih  bisa  digunakan  dalam hal mendatangkan manfaat yang luas dalam arti kepentingan umum dan untuk peribadatan.
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 129

## Alih fungsi tanah wakaf dalam hukum Islam
Agama  Islam  sebagai  agama  wahyu  yang  sempurna  selalu  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  para  pemeluknya  untuk  melakukan  amal perbuatan  yang  baik  atau  amal  yang  saleh  dengan  berbagai  macam  cara  yang telah disyari‟atkan dalam agama Islam. Satu di antara perbutan atau amal shaleh tersebut ialah perbuatan wakaf.
Hal  ini  sejalan  dengan  terjemahan  hadits  Rasulullah  SAW  yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:
Sesungguhnya  nabi  Muhammad  SAW  telah  bersabda  :  Apabila  seseorang  mati,  habislah amalnya ( tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu ), kecuali tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”. 14
Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW.
“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk  beliau  itu  Umar  sedekahkan  manfaatnya  dengan  perjanjian  tidak  boleh  dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” 15
Permasalahan  jika  suatu  ketika  karena  perubahan  kebijakan  tata  ruang suatu  daerah,  dimana  kawasan  yang  di  dalamnya  terdapat  tanah  wakaf  tidak memungkinkan  untuk  dipertahankan,  bisakah  situasi  demikian  menjadi pengecualian  berlakunya  larangan  peralihan  tanah  wakaf.  Problema  Hukum lainnya selain dalam ranah hukum publik dengan alasan perubahan rencana tata ruang  wilayah  dan  kebutuhan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum, banyak perbuatan hukum dalam ranah perdata yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan beralihnya penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa status hukum tanah Masjid, bahwa: 16
Pertama  :  Status  tanah  yang  dimanfaatkan  untuk  masjid  adalah  wakaf walaupun  secara  formal  belum  memperoleh  sertifikat  wakaf. Untuk  itu,  tanah  masjid  yang  belum  berstatus  wakaf  wajib diusahakan untuk disertifikasi sebagai wakaf.
14 Bait al ashy , Rumah Wakaf Aceh Di Tanah  Suci Mekkah , www.al Islam.or.id diakses 30 Mei 2012
15 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), 340
16 Hazanah.Republika.co.id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/14/12/31/nhfr6r-Ini-Isi- Fatwa-Status-Hukum-Tanah-Masjid
130  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
Kedua
:  Tanah masjid yang sebagaimana dimaksud dalam point pertama tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan atau diubah peruntukannya. Ketiga
:  Benda wakaf dan status tanah wakaf masjid tidak boleh diubah kecuali  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Syarat  tersebut  yaitu, penukaran  benda  wakaf  atau istidlal wakaf  diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf.
Penukaran  benda  wakaf  ini  harus  dilakukan  dengan  pengganti  yang memiliki  nilai  sepadan  atau  lebih  baik.  "Dimungkinkan,  itu  pertimbangan terakhir bisa di lakukan penggantian tetapi dengan syarat manfaatnya tetap jalan dan nilainya sepadan atau lebih baik. Baik itu nilai ekonomis, kemanfataan sosial dan juga nilai historisnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am.
Hal  lain  yang  diatur  dalam  fatwa  ini  yaitu,  benda  wakaf  diperbolehkan untuk  dijual  dengan  ketentuan  adanya  hajat  dalam  rangka  untuk  menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya, alih fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.
Pelaksanaan ketentuan dalam fatwa ini harus seizin Menteri Agama dan rekomendasi  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan serta pertimbangan MUI.

## Alih  Fungsi  Tanah  Wakaf  Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terhadap  peralihan  atau  perubahan  status  tanah  wakaf  adalah  tidak dapat  dilakukan  perubahan,  baik  perubahan  status,  peruntukkan  ataupun penggunaan  selain  dari  pada  apa  yang  sudah  ditentukan  di  dalam  ikrar  wakaf. Akan  tetapi    tidak  ada  satupun  di  atas  dunia  yang  abadi.  Menurut  kodratnya segala  sesuatu  akan  berubah,  dan  bahkan  karena  kemajuannya  yang  terjadi  di dalam kehidupan  manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak seusai lagi dengan  tujuan  wakafnya  sebagaimana    yang  telah  diikrarkan  oleh  wakif,  atau kepentingan umum yang menghendakinya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan. 17
17 Taufik  Hamami, Perwakafan  Tanah  Dalam  Politik  Hukum  Agraria  Nasional ,  (Jakarta: Tata Nusa, 2003), 30
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 131
Hal  tersebut  di  atas  termasuk  pengecualian  dari  jangkauan  ketentuan tersebut.  Dengan  kata  lain  bahwa  jika  sesuatu  keadaan  menghendaki  tanah wakaf  dihadapkan  pada  kenyataan  di  atas  dapat  dilakukan  suatu  perubahan atasnya , baik perubahan status, peruntukkannya atau penggunaannya. 18
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasa  l5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial.  Artinya  pemanfaatan  tanah  harus  didasarkan  pada tujuan  untuk  kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara,  di  samping  untuk kepentingan pribadi saling mengimbangi, sehingga dapat mencapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan  dan kebahagian bagi seluruh rakyat. 19
Sama  halnya  juga  dengan  tanah  wakaf  unsur  tanah  wakaf  dan kepentingan umumnya lebih diutamakan. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mengadakan  perubahan  peruntukkan  atau  penggunaan  lain  tanah  wakaf  yang sudah  tidak  berfungsi  lagi  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh  wakif,  ketika ikrar  dilaksanakan,  karena  kepentingan  umum  menghendaki  atau  tanah  wakaf tersebut yang sudah tidak produktif lagi.

## Faktor  Penyebab  Terjadinya  Alih  Fungsi  Tanah  Wakaf  dalam Masyarakat
Wasit Aulawi menyatakan bahwa:“tentang perubahan status penggantian benda  dan  tujuan  wakaf,  sangat  ketat  pengaturannya  dalam  mazhab  Syafi‟i. namun dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum Islam  mazhab  lain,  perubahan  itu  dapat  dilakukan.  Ini  disandarkan  pada pandangan  agar  manfaat  wakaf  itu  tetap  berlangsung  sebagai shadaqah  jariyah , tidak  mubazir  karena  rusak,  tidak  berfungsi  lagi  dan  sebagainya.  Semua perubahan  itu  dimungkinkan  berdasarkan  pertimbangan  agar  tanah  atau  harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat”. 20
Tanah  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  sosial, baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, seperti perdagangan,  pertanian,  peternakan,  maupun  sebagai  tempat  kegiatan pendidikan,  peribadatan  dan  lain-lain.  Fungsi  tanah  untuk  kegiatan-kegiatan seperti  tersebut    di  atas  selain  dapat  diperoleh  dengan  cara  jual  beli,  tukar menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga dengan cara wakaf.
18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
19 Sudargo Gautama, Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria , (Bandung: Citra Aditya, 1990)
22
20 Muhammad Daud Ali , Sistem Ekonomi Islam , (Jakarta: UI PRESS, 1988), 93
132  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah (anjuran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar  bagi  kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  umat  Islam,  baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Hal  ini  dapat  diketahui  dari  beberapa  banyak  bangunan  Sekolah/Madrasah, perguruan Tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selian itu juga untuk membayar gaji para guru/ stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang membayar gaji pada guru/stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswanya ada juga yang bersumber dari wakaf.

## Pengaruh Alih Fungsi Terhadap Status Tanah Wakaf
Dalam masalah ini, belum tercapai kesepakatan diantara para ulama. Ada dua kubu besar yang berselisih 21 :
Pendapat pertama: Hakim atau orang lain tidak berhak mengganti barang wakaf.  Pendapat  ini  diamini  oleh  Hilal.  Menurutnya,  penggatian  barang  wakaf tidak  boleh  dilakukan,  kecuali  kalau  disyaratkan  oleh  waqif.  Itu  berarti pergantian tidak boleh dilakukan selama waqif tidak mensyaratkannya. Terlebih lagi jika waqif melarang pergantian barang wakaf secara tegas, maka penggantian jelas tidak diperolehkan.
Pendapat  yang  kedua:  Hakim  boleh  melakukan  pergantian  dengan pertimbangan maslahat meskipun wakif melarang pengggantiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan beberapa orang dari mazhab Hanafi. Alasan yang  mendasari  beliau  memperbolehkan  pergantian  adalalah  kondisi  darurat dapat mengakibatkan bolehnya pergantian.
Beliau  berpendapat,  jika  tanah  wakaf  tidak  mendatangkan  hasil  yang dapat  menutup  biaya  perawatan  dan  berimbas  pada  tidak  adanya  keuntungan yang  didapatkan  para  mauquf  „alaih.  Kemudian  terjadi  pertentangan  antara hakim  dan  wakif.  Dimana  hakim  meyakini  bahwa  penggantian  barang  wakaf dapat  mendatangkan  kemaslahatan,  sementara  waqif  melarangnya.  Jika  kita mengikuti keinginan waqif tentu barang wakaf tidak atau kurang menghasilkan manfaat bagi para mauquf „alaih. Dalam kondisi seperti ini, sudah sepantasnya jika kita tidak menghiraukan larangan waqif dan mengikuti kebijakan hakim yang meyakini bahwa pergantian itu akan menghasilkan keuntungan yang berlipat.
Masalah  ini  bertendensi  pada  mazhab  Hanafi  yang  menyatakan:  jika waqif  mensyaratkan  hakim  atau  penguasa  untuk  tidak  ikut  campur  dalam
21 http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/mengganti-tanah-wakaf-tidak- sesuai.html
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 133
pengelolaan barang wakaf, maka syarat tersebut dianggap batal dan hakim tetap berhak ikut dalam pengelolaanya. Ketetapan ini berangkat dari kedudukan hakim yang  merupakan  otoritas  tertinggi  terhadap  perwalian  umum.  Adapun persyaratan  waqif  dianggap  tidak  sejalan  dengan  tujuan  syariat,  sehinnga  tidak perlu diperhatikan.
Permasalahan  diatas  dapat  diqiyaskan  dengan  permasalahan  dalam pergantian  barang  wakaf  dimana  hakim  memiliki  otoritas  tertiggi  dalam penentuan hukum. Dengan menafikan keberadaan larangan wakif, hakim berhak mengganti barang wakaf selama ia yakin bahwa penggantian akan menimbulkan dampak positif. Dalam masalah wasiat juga demikian, jika hakim melihat adanya maslahat  dalam  penggantian  ahli  wasiat,  ia  berhak  mencopot  ahli  wasiat  yang adil dan tidak pernah berkhinat serta menggantinya dengan orang lain.
Adapun  Syarat  penggantian  barang  wakaf  sejumlah  ulama  Hanafiyah mengesahkan  pergantian  barang  wakaf,  tetapi  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu:
1. Barang  pengganti  harus  berupa  barang  yang  tidak  bergerak  (iqrar)  bukan berupa  uang  dirham  ataupun  dirham  Ibn  Najm  berkata:  karena  kita  hidup dalam  zaman  modern,  tidak  salah  kalau  harus  ditambah  syarat  lagi,  yaitu pengganti  harus  berupa  benda  tidak  bergerak  dan  bukan  mata  uang  dinar ataupun  dirham  dan  mata  uang  lain  tentunya,  kita  sering  melihat  pengelola wakaf  menghabiskannya  untuk  kepentingan  pribadi,  tanpa  memberikan gantinya bahkan hakim kurang memperhatikan hal itu.
2. Ibnu  Najm  juga  menyebutkan  penggantian  atau  penukaran  barang  wakaf hanya  boleh  dilakukan  jika  dalam  satu  wilayah  dan  kondisi  pengganti  harus lebih baik
Meskipun  pada  prinsipnya  para  ulama  Malikiyah  melarang  keras penggantian  barang  wakaf,  namun  mereka  tetap  memperbolehkannya  pada kasus  tertentu  dengan  membedakan  barang  wakaf  yang  bergerak  dan  tidak bergerak.
Untuk  barang  wakaf  yang  masih  bisa  dimanfaatkan  semua  pengikut mazhab  malik  mengeluarkan  ijma  tentang  larangan  penjualan  barang  wakaf. Dalam  Risalah  Al-Khithab  dijelaskan,  benda  wakaf  yang  tidak  dapat  bergerak, selain masjid, yang masih bisa memberi manfaat tidak boleh dijual. Semua ulama menetapkan konsensus bahwa penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama masih bermanfaat.
Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
134  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
2. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi  Ibadah,  Wakaf  merupakan  satu  bagian  ibadah  dalam  pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan ahklak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya. 22
Bahwa  mayoritas  ulama  seperti Hanafiyah,  Malikiyah dan Hanabilah membolehkan  penggantian  atau  perubahan  pemanfaatan  harta  wakaf  dengan beberapa  persyaratan,  apabila  harta  wakaf  tidak  dapat  dipertahankan  sesuai dengan  tujuan  semula  dan  atau  adanya  manfaat  yang  lebih  besar  dari  wakaf semula  akan  tetapi  golongan Syafi’iyah berpendapat  bahwa  wakaf  mesti dipertahankan  artinya  meskipun  telah  hancur  sebagiannya,  sedangkan  sebagian lainnya masih dapat dimanfaatkan.
Sebagai contoh kisruh ruislag tanah wakaf yang sempat diberitakan media (Republika/4-6/5/2011)  adalah  kasus  Masjid  Raudhatul  Islam  dan  perobohan Masjid Al-Ikhlas Medan yang berdiri di atas tanah wakaf. Masalah kasus Masjid Al-Ikhlas  akan  dibawa  ke  Mahkamah  Internasioanl  HAM  PBB.  Bahkan  Jauh sebelumnya, pada tahun 2007 muncul kasus yang sangat menghebohkan ruislag tanah  wakaf  kuburan  di  Petogogan,  Jakarta    Selatan  yang  akan  dibangun apartemen.  Masih  banyak  kasus-kasus ruislag tanah  wakaf  yang  lain  di  seluruh Nusantara yang tidak tercium oleh pemberitaan pers. 23
Berdasarkan  kasus  di  atas  penulis  mencoba  menelaah  dulu  dari  segi manfaat  pembongkaran  kuburan  tersebut  yang  akan  didirikan  apartemen,  dari segi manfaat itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umum tapi kepentingan umum disini adalah kepentingan dalam tanda kutip, maksudnya adalah  kepentingan  umum  itu  sudah  memenuhi  kriteria  demi  kemaslahatan umat,  penulis  rasa  itu  tidak  memenuhi  unsur  kemaslahatan  umat  karena  yang akan didirikan adalah apartemen yang mana kita ketahui bahwa hanya sebagian orang  sajalah  yang  dapat  membeli  sebuah  perumahan  mewah  tersebut,  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  juga  menegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kepentingan  umum  itu  ada  beberapa  jenis  tetapi  tidak
22 Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, Hukum Wakaf , ( Jakarta: IIMAN Press, 2004),
98
23 Hastomo Aji, Titik Rawan Ruislag Tanah Wakaf , Thursday, 24 Safar 14.33, Kamis, 19 Januari  2012,12:46  oleh  Thobib  Al-Asyhar  Kasi  Pembinaan  Nazhir,  Kandidat  Doctor  Uin Jakarta, Dosen PPs PSKTTI Universitas Indonesia, diakses tanggal 5 juni 2012
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 135
termasuk  di  dalamnya  pembangunan  apartemen  yang  ada  hanya  untuk pembangunan  rumah  susun  sederhana,  ini  tercantum  dalam  Pasal  5  peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pengganti Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
Jadi dalam kasus ini penulis sependapat dengan golongan Maliki bahwa tanah kuburan tidak dapat dialih fungsikan atau dipindahkan demi kepentingan sebagian  orang  saja,  karena  ada  beberapa  alasan  menurut  Imam  Maliki  bahwa tanah kuburan dapat dipindahkan dengan alasan antara lain adalah :
1. Pemindahan kerangka jenazah karena  faktor Hukum Islam Karena kuburan terancam banjir atau tanah longsor
2. Karena kepentingan keluarga jenazah
3. Faktor kepentingan umum
4. Faktor kriminalitas
5. Kepentingan politik suatu negara 24
Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya, namun golongan Syafi‟iyah  berpendapat bahwa “penahanan asal harta” berarti “pengekalan bendanya”.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006  tentang pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  tentang  Wakaf  bahwa  harta  benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),  harta  benda  wakaf  tidak  dapat  dipergunakan  sesuai  ikrar  wakaf,  atau pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan  keagamaan  secara  langsung  dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan  harta  benda  wakaf  semula.  Penukaran  dapat  dilakukan  oleh  Menteri Agama  RI  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  Majelis  Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Nazhir Tanah Wakaf yang bersangkutan.
Dalam  kasus  pengalihan  tempat  asrama  mahasiswa  Sunan  Giri Rawamangun  tidak  menyalahi  aturan  hukum  Islam  dan  Undang-Undang perwakafan di Indonesia terbukti disana hanya mengganti bentuk dan substansi harta wakaf ke bentuk yang baru, karena bentuk dan substansi yang lama tetap masih status harta wakaf hanya saja tujuan dan fungsinya dirubah supaya lebih
24 Hasil  wawancara  penulis  dengan  bapak  Ahmad  Doerani,  ketua  MUI  Provinsi Bengkulu  pada  tahun  2009,  wawancara  dilakukan  dalam  rangka  penulisan  skripsi  pada  tahun 2009.
136  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
bermanfaat  dan  berguna  dan  lebih  memberikan  pahala  bagi  wakif  dan pengelolanya  yang  semula  fungsinya  untuk  tempat  tinggal  dirubah  ke  fungsi tempat pendidikan yang lebih bermanfaat 25 .
Kalau  kita  telaah  dalam  kasus  ini,  asrama  mahasiswa  Sunan  Giri Rawamangun  yang  lama  masih  tetap  bangunannya  dan  tetap  dipergunakan dengan lebih bermanfaat dan tidak dijual atau ditukar yang tidak diperbolehkan oleh  hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perwakafan  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf,  Pasal  40  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2006  yang  sudah diterangkan diatas hanya pengurus atau pengelola membangunkan tempat yang baru yang dipergunakan sebagai asrama atau tempat tinggal sebagai fungsi harta wakaf yang lama.
Asrama  mahasiswa  Sunan  Giri  Rawamangun  adalah  harta  wakaf  yang berupa bangunan tempat tinggal bukan bangungan  Masjid, Mushola atau harta wakaf  yang  menjadi  jaminan,  disita,  dihibahkan,  diwariskan,  hanya  perubahan fungsi  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  agama  serta  tidak bertentangan  dengan  Syariah.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, definisi Yayasan adalah ”badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai  anggota”. Yang pada hakekatnya tidak berubah substansi statusnya.
Bahwa  pada  prinsipnya  terhadap  harta  wakaf  tidak  dapat  dilakukan perubahan terhadap status, maupun penggunaan selain dan apa yang dimaksud di  dalam  ikrar  wakaf,  kecuali  dalam  keadaan  tertentu,  yakni  :Keadaan  benda wakaf  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  tujuan  wakaf  sebagaimana  yang  telah diikrarkan oleh wakif.
Wakaf  merupakan  salah  satu  amal  shaleh  bagi  siwakif  dan  mempunyai nilai  ganda  yaitu  sebagai  amal  ibadah  istimewa  kelak  akan  mendapat  pahala terus-menerus bagi siwakif selama benda wakaf tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun siwakif telah meninggal dunia. Berdasar hasil penelitian alih fungsi harta wakaf baik menurut fiqh Syafi‟iyah dan hukum positif  sejalan,  karena  kedua  hukum  itu  bertujuan  untuk  dapat  mengekalkan manfaat   benda  yang  diwakafkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Namun  dalam hukum positif tidak mengkaitkan apakah berubah bentuk asli harta wakaf atau tidak, tetap dibolehkan alih fungsi.
25 Http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum-Islam- Dan-Undang-Undang.html
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 137
Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat dengan tujuan  pewakafnya,  misalnya  pohon  yang  sudah  layu  yang  tidak  mungkin   lagi bisa dimanfaatkan kecuali untuk dibakar atau binatang yang bila disembelih tidak bisa  dimanfaatkan  terkecuali  dimakan.  Tidak  syak  bahwa  hal-hal  seperti  diatas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf, yaitu:
1. Barang  wakaf  tersebut  dalam  keadaan  rusak,  misalnya  rumah  yang  ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali
2. Apabila  dimungkinkan  dengan  menjual  barang  wakaf  yang  rusak  dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjual itu, maka boleh dijual.
3. Apabila  pewakaf  mensyaratkkan,  bahwa  bila,  bila  para  penerima  wakaf sengketa,  atau  barang  wakaf  tersebiut  sedikit  hasilnya  hendaknya  barang wakaf  itu  dijual  atau  mensyaratkan  hal-hal  dan  tidak  pula  mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus didikuti.
4. Apabila  terjadi  persengketaan  diantara  para  pengurus  wakaf  yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak mungkin diselesaikan  kecuali  dengan  menjual  barang  wakaf  tersebut,  maka  barang wakaf tersebut boleh dijual.
Apabila  dimungkinkan  dengan  menjual  barang  wakaf  yang  rusak  dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan, maka boleh dijual. Selain itu, mengenai  masalah  penggantian  barang  wakaf,  ulama  Ja‟fariyah  sama  dengan ulama  Syafi‟iyah  yang  sangat  hati-hati  dalam  membolehkannya.  Mereka berpegangan pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram. 26
Pada  dasarnya  wakaf  adalah  abadi  dan  untuk  kesejahteraan.  Pada prinsipnya,  Wakaf  tidak  boleh  diwariskan,  tidak  boleh  dijual  dan  tidak  boleh dihibahkan.  Menurut  Imam  Syafi‟i,  harta  wakaf  selamanya  tidak  boleh ditukarkan.  Sedangkan  menurut  Imam  Abu  Hanifah,  harta  benda  wakaf  dapat ditukar  jika  harta  wakaf  tersebut  sudah  tidak  dapat  dikelola  sesuai  yang diinginkan kecuali dengan ditukar atau karena kemaslahatan umum.
Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang Wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  dan  ditukar.   Pasal  41  menjelaskan  perubahan status  wakaf  atau  penukaran  harta  wakaf  dapat  dilakukan  apabila  harta  benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan
26 Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, Op.Cit , 363-371
138  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 27
Jadi  jelaslah  dari  beberapa  pernyataan  diatas  bahwa  apabila  mengganti tanah  wakaf  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  wakif  adalah  tidak diperbolehkan. Seperti apabila yang dikehendaki wakif adalah mewakafkan tanah untuk  dibangun  Masjid,  maka  haruslah  Masjid  yang  dibangun  pada  tanah tersebut.
Telah  jelas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Peraturan  Pembentukan  Perundang-undangan bahwasanya  dalam  pasal  7  tentang  Hirarki  Perundang-undangan  mempunyai urutan  tersendiri  dan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh mengalahkan undang-undang yang lebih tinggi ( lex superior derogat legi inferiori ) ini merupakan asas hukum yang harus ditaati dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Dalam kasus peralihan tanah wakaf ini dapat kita lihat sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  apabila  peruntukannya  menyimpang  dari  yang  sudah ditentukan  dalam  Undang-Undangnya  maka  itu  sudah  jelas  menyalahi  aturan secara  hukumnya  dan  melanggar  hirarki  perundang-undangan  yang  penulis maksud disini adalah bahwa apa yang ditentukan dalam Undang-Undang wakaf tersebut sudah dikesampingkan dan jelas-jelas melanggar ketentuan UUD 1945.

## Penutup
Dapat  disimpulkan  bahwa  alih  fungsi  tanah  wakaf  dalam  pandangan Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf dapat  dibenarkan  bila  alasan-alasannya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Bahwa dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.
Di  dalam  alih  fungsi  tanah  wakaf  terdapat  perbedaan  dan  persamaan, antara  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, antara lain adalah:
No Persamaan Perbedaan 1. Bahwa  dalam  Hukum  Islam dan  undang-undang  harta wakaf    adalah  milik  Allah
kedudukan  harta  wakaf  menurut Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih ditekankan
27 http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/164-alih-fungsi-serta-waktu-harta- wakaf.html
Luthfi El-Falahi: Alih Fungsi Tanah Wakaf di Tinjau dari Hukum Islam dan… | 139
yang ditujukan untuk kepentingan umum. pada  status  harta  wakaf  tersebut menurut KHI, harta wakaf itu tidak bisa menjadi  hak  milik  seseorang  sedangkan menurut  UU  harta  wakaf  masih  bisa menjadi  hak  milik  seseorang  karena dalam  UU  masih  terdapat  ketentuan berlakunya penguasaan harta wakaf (ada dalam jangka waktu tertentu) 2. Yang disedekahkan ada manfaatnya.
Faktor penyebab terjadinya alih fungsi tanah wakaf yang terjadi di dalam masyarakat  tanah  wakaf  itu  dalam  keadaan  terlantar  dan  apabila  diubah fungsinya  bisa  menghasilkan  atau  bermanfaat.  Dan  ditegaskan  dalam  Pasal  11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang isinya:
“ beberapa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari pada ketentuan tersebut dengan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama yaitu:
a. Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan wakif b. Karena adanya kepentingan umum.
Pengaruh  alih  fungsi  terhadap  status  tanah  wakaf,  bahwa  dimana  alih fungsi tersebut tidak berpengaruh terhadap status tanah wakaf, sedangkan terjadi perubahan status tanah wakaf tersebut dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual  atau  terjadi  ( ruislag )  tukar  guling  ini  akan  berpengaruh  terhadap  status tanah wakaf menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain.

## Daftar Pustaka
Saleh,  Asri  Muhammad ,  Kesimpulan  Hasil  Seminar  Wakaf  Tanah  Dalam  Sistem Hukum Nasional Indonesia , (Pekanbaru: UIR PRESS, 1991)
Chomzah,  Ali  Ahmad, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan Hukum  Pertanahan ,  (Jakarta:  Prestasi  Pustaka Publisher, 2003)
Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), Reformasi Tanah, (Jakarta: Mandar, 1998)
Johar, Bahder dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang  Perkawinan.  Waris,  Wasiat,Hibah,Wakaf  dan  Sadaqah), (Bandung: CV.Mandar Maju,1997)
140  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
Basri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama , PT.Logos Wacana Islam
Departemen  Agama  RI,  Wakaf  Tunai  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Departemen Agama RI
Hasbi, Tanah Wakaf , (IAIN Sumatera Utara, 1985)
Unasir,  Syed  Mahmud ,  Islam  Konsepsi  dan  Sejarahnya ,  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya,
Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, Hukum Wakaf , ( Jakarta: IIMAaN Press,. 2004)
Gautama, Sudargo, Tafsir Undang-Undang Pokok Agrarian , (Bandung: Citra Aditya, 1990)
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 1998
Hamami,  Taufik, Perwakafan  Tanah  dalam  Politik  Hukum  Agraria  Nasional , (Jakarta: Tata Nusa, 2003)
Ali, Muhammad Daud , Sistem Ekonomi Islam , (Jakarta:UI PRESS, 1988)
Vandesayuz.blogspot.com/2010//02/studi  pustaka.html,  metode  penelitian, studi pustaka diposkan oleh rodhiah di akses tanggal 5 juni 2012.10.05
Bait al ashy, rumah wakaf aceh di tanah suci mekkah, www.al Islam.or.id diakses 30 mei 2012
Hastomo  Aji,  Titik  Rawan  Ruislag  tanah  wakaf,  Thursday,  24  Safar  14.33, Kamis, 19 Januari 2012,12:46 oleh Thobib Al-Asyhar Kasi Pembinaan Nazhir, Kandidat Doctor Uin Jakarta, Dosen PPs PSKTTI Universitas Indonesia, diakses tanggal 5 juni 2012
Http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum- Islam-Dan-Undang-Undang.html
http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/164-alih-fungsi-serta-waktu-
harta-wakaf.html https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html,Ustadz Aunur Rofiq Ghufron
http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/mengganti-tanah-wakaf- tidak-sesuai.html