Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Pengelolaan ekosistem mangrove di muara Sungai Musi sebagai upaya mitigasi emisi karbon
H. Farahisah 1* , F. Yulianda 2 , H. Effendi 2,3
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Bogor, Indonesia
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB University, Bogor, Indonesia
3 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB University, Bogor, Indonesia
Abstrak .
Salah  satu  upaya  dalam  mendukung  pengembangan wilayah  pesisir  adalah  melalui  pengelolaan  ekosistem mangrove . Sumber daya mangrove selain berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir juga memiliki peranan  dalam  mitigasi  emisi  karbon.  Penelitian  ini bertujuan  memberikan  gambaran  tentang  persepsi  dan partisipasi  masyarakat  dan  posisi stakeholder dalam pengelolaan  lingkungan mangrove di  muara  Sungai  Musi. Penelitian  dilakukan  di  muara  Sungai  Musi,  Kabupaten Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Data  persepsi  dan identifikasi stakeholder didapatkan  melalui  wawancara responden.  Hasil  menunjukkan  bahwa  >90%  masyarakat mengetahui  keberadaan  dan  fungsi mangrove dan  setuju berpartisipasi  pada  berbagai  kebijakan  pengelolaan mangrove . Diperlukan suatu upaya agar semua stakeholder menjadi key  player dalam  pengelolaan  mangrove  sebagai cadangan  karbon  di  muara  Sungai  Musi.  Rekomendasi pengelolaan  untuk  peningkatan  cadangan  karbon diantaranya  adalah  pemberdayaan  dan  peningkatan pengetahuan  masyarakat  sekitar,  rehabilitasi  hutan  dan lahan,  pengembangan  teknik  budidaya  agroforestri, pengembangan hasil hutan non kayu dan konservasi tanah dan air.
Kata  kunci:  pengelolaan, mangrove ,  persepsi  dan partisipasi, stakeholder
Abstract . One  of  the  efforts  to  support  the  development  of  coastal areas, is through mangrove management. Besides having a role  in  the  economic  development  of  coastal  communities, mangrove  also  has  role  as  mitigation  of  carbon  emissions. This study aimed to provide an overview of the perceptions and  participation  of  the  community  and  order  of stakeholders in the mangrove management at the mouth of Musi  River.  The  research  was  conducted  at  Musi  River estuary,  Banyuasin  Regency,  South  Sumatra  Province. Meanwhile, the data of stakeholders perception were derived through  respondents'  interviews.  The  results  showed  that more than 90% of the community knew mangrove existence and function and agreed to participate in various mangrove management  policies.  An  effort  is  needed  so  that  all stakeholders become key players in mangrove management as  carbon  reserves  at  the  mouth  of  the  Musi  River. Management  recommendations  for  carbon  reserves enhancement  include  empowerment  and  improvement  of community  knowledge,  forest  rehabilitation  and  land, development  of  agroforestry  cultivation  techniques, development  of  non-timber  forests,  also  soil  and  water conservation.
Keywords:  management,  mangroves,  perception  and participation, stakeholders

## 1. PENDAHULUAN
Mangrove memiliki jasa ekosistem yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan  diantaranya  sebagai  habitat  aneka  biota,  daerah  penangkapan nelayan, mencegah abrasi air laut, pelindung garis pantai, pengatur iklim mikro dan penyerap karbon (Rachmawati et al . 2014; Suman 2018). Vegetasi mangrove dapat  memberikan  dampak  positif  dalam  proses  penyerapan  karbon  pada permukaan atmosfer.  Hutan mangrove memiliki potensi  paling tinggi menjadi cadangan  karbon  daripada  hutan  lainnya.  Penyimpanan  karbon  oleh  hutan mangrove mencapai 2-3 kali lebih tinggi daripada hutan terestrial (Donato et al . 2011; Kauffman et al . 2011; Adame et al . 2013; Tue et al. 2014). Oleh karena itu,
* Korespondensi Penulis Email : harum_farah@apps.ipb.ac.id
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
kerusakan  pada  ekosistem mangrove memiliki dampak yang jauh lebih besar. Rusaknya hutan mangrove sebesar 1 ha akan melepaskan cadangan karbon yang setara dengan rusaknya 3-5 ha hutan terestrial/konvensional.
Penyumbang emisi karbon di Sumatera Selatan salah satunya berasal dari perubahan  tutupan  lahan.  Penyebab  perubahan  tutupan  lahan  beberapa diantaranya adalah adanya kegiatan deforestasi di kawasan hutan primer seperti hutan  kering, mangrove dan  rawa.  Deforestasi  dapat  berasal  dari  kebakaran hutan, illegal logging dan pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan  hutan.  Salah  satu  estuari  yang  berada  di  Kabupaten  Banyuasin Sumatera  Selatan  adalah  muara  Sungai  Musi.  Sungai  Musi  termasuk  sungai terbesar  dan  terpanjang  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Aliran  Sungai  Musi berhulu dari Pegunungan Bukit Barisan di Provinsi Bengkulu dan bermuara ke perairan  Selat  Bangka  di  Desa  Sungsang,  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi Sumatera Selatan (BRPPU 2010).
Penelitian terkait stok karbon dilakukan oleh Melki and Isnaini (2014) di wilayah  muara  Sungai  Musi  dan  Sungai  Banyuasin  dan  diketahui  bahwa ekosistem mangrove di wilayah ini dapat dijadikan sebagai mitigasi perubahan iklim.  Purwiyanto  and  Agustriani  (2016)  menyatakan  bahwa  secara  umum perairan  di  sekitar  Pulau  Payung  berstatus  sebagai  penyerap  karbon  ( carbon sink) .  Menurut  data  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  yang bersumber dari citra Landsat dan SPOT 6 tahun 2014, luasan hutan mangrove di wilayah KPHL Banyuasin adalah 44.853 Ha (KPHL 2015). Ekosistem mangrove di  muara  Sungai  Musi  berperan  sebagai  penyangga  kehidupan  masyarakat  di sekitarnya,  diantaranya  untuk  aktivitas  perikanan,  pengambilan  kayu  bakar, bahan  bangunan,  dll.  Untuk  itu  perlu  diketahui  persepsi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  ekosistem mangrove di  muara  Sungai  Musi,  serta dirumuskan  upaya  pengelolaannya.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis peranan  pemerintah  dan  persepsi  masyarakat  dalam  pengelolaan mangrove , sehingga diharapkan upaya pengelolaan ekosistem mangrove di muara Sungai Musi dapat ditingkatkan dalam rangka mitigasi pemanasan global.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di wilayah muara Sungai Musi, Sumatera Selatan pada bulan April-Mei 2019 ( Gambar 1 ).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 1. Lokasi penelitian di wilayah muara Sungai Musi, Sumatera Selatan.

## 2.2. Prosedur analisis data
Persepsi  dan  partisipasi  masyarakat  didapatkan  dengan  pengisian kuesioner wawancara oleh responden yang dtentukan dengan metode purposive sampling sebanyak 30 orang. Responden  terpilih merupakan  masyarakat atau pihak  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  kawasan mangrove seperti  nelayan, tokoh  masyarakat,  pemerintah  desa  dan  pihak  lainnya.  Setelah  itu  dilakukan analisis secara deskriptif dari hasil wawancara yang diperoleh.
Analisis stakeholder juga  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kelompok stakeholder penting,  menilai  hubungan  antar stakeholder dan  mengetahui  arti penting dan kekuatan relatifnya (Mumtas and Wichien 2013). Stakeholder yang diwawancarai adalah Dinas Kelautan dan Perikanan  (DKP)  Provinsi Sumatera Selatan,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Bappeda  Provinsi Sumatera  Selatan,  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Banyuasin  dan  UPTD  KPH Wilayah  III  Banyuasin.  Menurut  Suaedi  (2013),  dalam  menentukan  posisi stakeholder dapat  dilihat  dari  kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam  kerangka sistem keseluruhan. Selanjutnya, hasil wawancara stakeholder ditransformasikan  menjadi  data  kuantitatif  melalui scoring dengan  membuat penilaian terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder . Model indikator  yang  digunakan  berdasarkan  pada  model  yang  dikembangkan  oleh Abbas (2005) ( Tabel 1 ).
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Tabel 1. Ukuran kuantitatif terhadap identifikasi pemetaan stakeholder .
Variabel Skor Total skor Kriteria Keterangan Pengaruh 1 5 Sangat rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan sumber daya 2 6-10 Rendah Kurang mempengaruhi pengelolaan sumber daya 3 11-15 Cukup Cukup mempengaruhi pengelolaan sumber daya 4 16-20 Tinggi Mempengaruhi pengelolaan sumber daya 5 21-25 Sangat tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan sumber daya Kepentingan 1 5 Sangat rendah Tidak bergantung pada keberadaan sumber daya 2 6-10 Rendah Kurang bergantung pada keberadaan sumber daya 3 11-15 Cukup Cukup bergantung pada keberadaan sumber daya 4 16-20 Tinggi Bergantung pada keberadaan sumber daya 5 21-25 Sangat tinggi Sangat bergantung pada keberadaan sumber daya
Nilai  kepentingan  dan  pengaruh  yang  dimiliki  setiap stakeholder berdasarkan  hasil  perhitungan  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  kuadran kepentingan dan pengaruh ( Gambar 2 ).
Gambar 2. Kuadran analisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Banyuasin  merupakan  penyumbang  emisi  karbon  terbesar kedua  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  berasal  dari  sektor  berbasis  lahan sebesar 1.087.147 TonCO 2 eq/tahun (Pemprov Sumsel 2018). Sumber emisi dari sektor  penggunaan  lahan  berasal  dari  deforestasi,  degradasi  dan  penurunan tegakan  hijau,  sehingga  mempengaruhi  lepasnya  cadangan  karbon  ke  udara. Pada  penggunaan  lahan,  terdapat  dua  kategori  penyumbang  emisi  yaitu penggunaan  lahan  secara  terencana  seperti  proyek  perkebunan,  infrastruktur jalan atau pembukaan kawasan industri dan penggunaan lahan tidak terencana yang biasanya akibat bencana alam atau paling umum adalah illegal logging di kawasan  hutan.  Selain  itu,  dekomposisi  lahan  gambut  juga  ikut  menyumbang terjadinya emisi di lingkungan yang biasanya dipicu oleh proses drainase dan kebakaran di areal gambut (Pemprov Sumsel 2018).
K EP ENT ING A N KUADRAN I (kepentingan tinggi, pengaruh rendah) KUADRAN II
(kepentingan tinggi, pengaruh tinggi)
KUADRAN III (kepentingan rendah, pengaruh rendah) KUADRAN IV
(kepentingan rendah, pengaruh tinggi)

## PENGARUH
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Mangrove di  muara  Sungai  Musi  dimanfaatkan  sebagai  kayu  bakar, pembuatan  arang,  bahan  bangunan  dan  pembungkus  masakan.  Masyarakat memanfaatkan pesisir mangrove dengan menebarkan jaring untuk menangkap udang.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  pemanfaatan mangrove sebagai kayu bakar dan bahan bangunan sudah berkurang. Penebangan mangrove hanya terjadi  saat  masyarakat  hendak  membangun  rumah  atau  mengadakan  acara. Kawasan mangrove di  muara  Sungai  Musi  termasuk  ke  dalam  wilayah pengelolaan hutan lindung berdasarkan KepMenHut Nomor 76 Tahun 2010 dan terjadi  perubahan  batas  wilayah  kawasan  hutan  lindung  berdasarkan KepMenLHK Nomor 173 Tahun 2018.

## 3.1. Persepsi dan partisipasi masyarakat
Secara  umum  persepsi  atau  tanggapan  masyarakat  Desa  Sungsang mengenai  keberadaan  kawasan mangrove di  wilayah  mereka  adalah  100% setuju.  Sebanyak  90%  masyarakat  setuju  akan  fungsi mangrove sebagai penyuplai udara segar dan 94% masyarakat setuju bahwa mangrove berfungsi sebagai  penyaring  dan  penahan  air  laut.  Pengalaman  masyarakat  sendiri  dan lingkungan  tempat  tinggalnya  yang  berada  di  sekitar  ekosistem mangrove membuat  mereka  sadar  akan  fungsi  dan  peranan mangrove .  Disamping  itu, terdapat  16%  masyarakat  yang  menganggap  peranan mangrove dalam menurunkan emisi karbon kurang tepat ( Gambar 3 ). Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat masih belum paham akan fungsi  ekologis mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Gambar 3. Tanggapan masyarakat terhadap mangrove .
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem mangrove dapat dilihat  pada Gambar  4. Hasil  analisis  menunjukkan  91%  masyarakat  setuju dengan adanya perwakilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove . Sebanyak  97%  masyarakat  tidak  setuju  jika  harus  menerima  tanpa  ada pemberitahuan  atau  sosialisasi  terlebih  dahulu  terkait  pengelolaan mangrove . Lebih  lanjut,  91%  masyarakat  setuju  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan
Tidak setuju 10% Setuju 90% Mangrove sebagai penyuplai udara segar Tidak setuju 16% Setuju 84% Mangrove sebagai penurun emisi karbon Tidak setuju 6% Setuju 94% Mangrove sebagai penyaring dan penahan air laut
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
pengelolaan mangrove . Selain itu, seluruh masyarakat setuju tentang kebijakan mengenai mangrove dikonsultasikan  terlebih  dahulu  dengan  masyarakat. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa masyarakat ingin diikutsertakan dalam kebijakan  mengenai  ekosistem mangrove ,  baik  dalam  pemberitahuan  atau konsultasi kebijakan maupun dalam partisipasi kegiatan pengelolaan mangrove . Akan tetapi, masyarakat secara umum juga tidak memiliki kapasitas untuk ikut merumuskan dan memutuskan kebijakan. Hal ini merupakan gap yang terjadi di masyarakat karena masyarakat merasa memiliki kewenangan untuk ekosistem mangrove di  sekitarnya.  Kondisi  ini  merupakan  hal  positif,  karena  dengan adanya  rasa  memiliki  tersebut,  masyarakat  dapat  lebih  menjaga  dan memperhatikan kondisi mangrove di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat dapat  berupa  kesadaran  akan  pentingnya  ekosistem mangrove dengan  tidak menebang pohon sembarangan, saling menegur, adanya hukuman bila terdapat sesama masyarakat yang melanggar, serta ikut serta dalam program pemerintah yang mengharuskan masyarakat berpartisipasi.
Gambar 4 . Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan mangrove .
Persepsi  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan mangrove di muara Sungai Musi cenderung tinggi. Hal yang serupa juga terjadi di kawasan hutan mangrove Tugurejo  (KHMT),  masyarakat  di  KHMT  memiliki  persepsi positif terhadap wilayah mangrove , sehingga berpengaruh positif pula terhadap partisipasi mereka dalam pengelolaan mangrove . Masyarakat di KHMT memiliki keinginan yang tinggi untuk melestarikan, menjaga dan berharap akan adanya upaya  perlindungan  dan  perbaikan  KHMT  (Diarto et  al .  2012).  Menurut penelitian Hakim dan Darusman (2015), masyarakat di Wonorejo juga memiliki tingkat persepsi yang tinggi terhadap kawasan mangrove . Hal ini menunjukkan bahwa  masyarakat  mempunyai  persepsi  yang  benar  terhadap  kawasan mangrove ,  serta  mendukung  keberadaan  dan  kelestariannya.  Akan  tetapi, partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan mangrove di  Wonorejo  cenderung rendah dimana masyarakat kurang terlibat atau dilibatkan.
tidak setuju 9% setuju 91% apakah anda setuju adanya perwakilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove tidak setuju 97% setuju 3% apakah setuju jika harus menerima tanpa ada pemberitahuan mengenai kebijakan terkait pengelolaan mangrove tidak setuju
9%
setuju 91% setuju kah untuk berpartisipasi selama kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove

## 3.2. Analisis stakeholder
Pemetaan stakeholder didapatkan dari hasil interview pengelolaan potensi sumber daya dalam ekosistem mangrove berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. UPTD KPH Wilayah III Banyuasin, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan DKP Provinsi Sumatera Selatan memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi (Kuadran II) ( Gambar 5 ). Stakeholder yang berada pada Kuadran II merupakan key player yang perlu dilibatkan secara aktif dan penuh, termasuk pada  saat  evaluasi  strategi  baru  (Oktavia  dan  Saharuddin  2013).  UPTD  KPH Wilayah  III  Banyuasin  adalah stakeholder yang  memiliki  kepentingan  dan pengaruh paling tinggi. UPTD ini adalah salah satu unit organisasi teknis pada Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  mengelola  kawasan  hutan dengan luas ±70.290 ha (KPHL 2015).
Gambar 5. Kuadran analisis stakeholder .
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat kepentingan rendah, namun memiliki pengaruh yang tinggi (Kuadran IV) yang disebut juga sebagai context  setter .  Menurut  Oktavia  dan  Saharuddin  (2013), stakeholder pada Kuadran  IV  harus  dikelola  dan  dipantau  dengan  baik  karena  keberadaannya dapat mendatangkan risiko. Hubungan baik dengan stakeholder tersebut perlu terus dibina agar dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan, sehingga segala  informasi  yang  dibutuhkan  hendaknya  tetap  diberikan.  Kegiatan pengelolaan  atau  pembangunan  oleh  Bappeda  Provinsi  Sumatera  Selatan  di Kabupaten  Banyuasin  berupa  Pelabuhan  Tanjung  Api-api  dan  Tanjung  Carat, serta  kawasan  ekonomi  khusus.  Meskipun  tidak  memiliki  pengelolaan  terkait mangrove , Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh, berinteraksi dan bekerja sama  dengan  instansi lain yang berkaitan dengan wilayah muara Sungai  Musi  (Kabupaten  Banyuasin)  dan  kegiatan  pengelolaan  ekosistem
1 4 7 10 13 16 19 22 25 1 4 7 10 13 16 19 22 25 K EP EN T IN GA N PENGARUH Dinas Perikanan Kab. Banyuasin DKP Prov. Sumsel
Dinas Kehutanan Prov.
Sumsel
UPTD KPH Wil III Banyuasin
Bappeda Prov. Sumsel
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
mangrove .  Kuadran  III  diisi  oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Banyuasin  yang memiliki  pengaruh  dan  kepentingan  rendah  yang  disebut  juga  sebagai crowd / bystander . Dinas Perikanan tidak memiliki pengelolaan terkait ekosistem mangrove /pesisir di muara Sungai Musi, akan tetapi masih tetap berpartisipasi dalam forum untuk membahas rencana pengelolaan dengan stakeholder lainnya. Idealnya  seluruh stakeholder hendaknya  mempunyai  kepentingan  dan pengaruh  yang  tinggi  (termasuk  dalam key players ).  Sektor  kehutanan  dan perikanan/kelautan  hendaknya  saling  berkolaborasi  dalam  pengelolaan ekosistem mangrove karena sama-sama memiliki kepentingan dan wewenang terkait mangrove .  Kondisi mangrove yang  baik  akan  meningkatkan  produksi perikanan seperti udang dan kepiting, sehingga ekonomi masyarakat perikanan juga  akan  semakin  meningkat.  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Banyuasin hendaknya memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi seperti DKP Provinsi Sumatera Selatan karena merupakan stakeholder paling dekat dan relatif lebih mengetahui  kondisi  wilayah  pesisir  muara  Sungai  Musi.  Pembangunan  di kawasan pesisir Sungai Musi seperti kawasan ekonomi khusus atau pelabuhan Tanjung  Api-api  juga  dapat  mempengaruhi  kondisi  ekosistem mangrove di muara  Sungai  Musi,  sehingga  Bappeda  juga  hendaknya  memiliki  kepentingan dan pengaruh yang tinggi untuk mengendalikan pembangunan dan melindungi ekosistem mangrove .  Seperti  halnya  pada  kajian  di  Kuala  Langsa  oleh  Zurba (2017), stakeholder yang diklasifikasikan sebagai key players dan berperan aktif adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Bappeda. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi tiap stakeholder melalui pertemuan  rutin  sebagai  sarana  komunikasi,  koordinasi  dan  informasi  dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan.

## 3.3. Pengelolaan terkait emisi karbon
Upaya-upaya  pengelolaan  untuk  mengurangi  dampak  perubahan  iklim adalah  dengan  mengurangi  emisi  karbon  dan  meningkatkan  penyerapannya. Pengelolaan  ekosistem mangrove dalam  menurunkan  emisi  karbon  atau  gas rumah  kaca  perlu  dilakukan  dengan  membangun  kerja  sama  dan  koordinasi antar stakeholder , karena tidak  cukup hanya satu stakeholder saja. Pertemuan berkala  antar stakeholder dapat  menjadi  wadah  diskusi  terkait  strategi pengelolaan  penurunan  emisi  karbon  dan  dapat  mempermudah  koordinasi mulai  dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan  program  kerja.  Selain  itu,  upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait emisi dan perubahan iklim akibat gas rumah kaca hingga kondisi lingkungan dapat mendorong masyarakat untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan mangrove .  Daerah  ekosistem mangrove merupakan  sumber  penghasilan  masyarakat  nelayan,  sehingga  semua stakeholder hingga masyarakat perlu memprioritaskan kegiatan konservasi.
Beberapa rekomendasi pengelolaan untuk peningkatan cadangan karbon diantaranya melalui:
▪ Penyediaan tenaga ahli dalam sosialisasi dan pengukuran data karbon.
▪ Pembuatan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan harga karbon.
▪ Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai karbon dan ekosistem mangrove melalui penyuluhan atau pelatihan terkait emisi karbon atau perubahan iklim seperti global warming . Masyarakat akan menjadi lebih paham  tentang kondisi lingkungannya dan sadar pentingnya menjaga mangrove dan memanfaatkan secara bijak.
▪ Rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya rehabilitasi mangrove .
▪ Pengembangan hasil hutan non kayu.
▪ Pengembangan teknik budidaya agroforestri dan konservasi tanah dan air.
▪ Pencegahan  penurunan  cadangan  karbon,  dapat  berupa  perlindungan  dan konservasi sumber daya alam (khususnya hutan mangrove ).
▪ Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Beberapa  kawasan  yang  telah  melakukan  pengelolaan  hutan  untuk mengurangi  emisi  karbon  adalah  kawasan  Hutan  Adat  Rumbio,  Provinsi  Riau dan Hutan Lindung Yapase, Papua. Masyarakat di daerah tersebut mendukung daerah  mereka  sebagai  inisiator  pengurangan  emisi  dari  deforestasi  dan degradasi  hutan  (REDD+).  Masyarakat  Hutan  Adat  Rumbio  telah  memiliki lembaga khusus yakni badan pengelola hutan larangan adat Rumbio. Lembaga ini  memiliki  rencana  pengelolaan  selama  10  tahun,  serta  telah  memasukkan pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  perdagangan  karbon  di  dalam  program kegiatannya. Masyarakat Desa Yapase juga membentuk kelompok kerja untuk menjaga  kelestarian  hutan  dan  sumber  penghasilan  masyarakat.  Beberapa anggota kelompok kerja ini juga telah diberikan pelatihan tentang pengukuran karbon (Alviya et al . 2018).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Lebih dari 90% masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi mangrove dan  setuju  berpartisipasi  terhadap  berbagai  kebijakan  mengenai  pengelolaan mangrove .  Semua stakeholder hendaknya  didorong  menjadi key  player dalam pengelolaan mangrove di  muara  Sungai  Musi  dan  perlu  keterpaduan  antara stakeholder mulai  dari  perencanaan  dan  perumusan  hingga  pelaksanaan program.  Disarankan  untuk  kedepannya  agar  menjaga  dan  melakukan rehabilitasi mangrove di  muara  Sungai  Musi  dan  membentuk  lembaga  atau kelompok  kerja  yang  melibatkan  masyarakat  untuk  mendukung  pengelolaan mangrove sebagai salah satu upaya mitigasi emisi karbon.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abbas  R.  2005.  Mekanisme  perencanaan  partisipasi  pemangku  kepentingan Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  [Disertasi].  Program  Studi  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, IPB University.
Bogor.
Adame MF, Kauffman JB, Medina I, Gamboa JN, Torres O, Caamal JP, Reza M and Herrera-Silveira JA. 2013. Carbon stocks of tropical coastal wetlands within the karstic landscape of the Mexican Caribbean. PloS ONE 8(2):1-13.
Alviya I, Muttaqin MZ, Salminah M dan Hamdani FAU. 2018. Upaya penurunan karbon  berbasis  masyarakat  di  hutan  berfungsi  lindung.  Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan 15(1):19-37.
[BRPPU] Balai Riset Perikanan Perairan Umum. 2010. Perikanan perairan Sungai Musi  Sumatera  Selatan.  BRPPU,  Pusat  Penelitian  Pengelolaan  Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Palembang. Diarto,  Hendrarto  B  dan  Suryoko  S.  2012.  Partisipasi  mayarakat  dalam pengelolaan  lingkungan  kawasan  hutan  mangrove  Tugurejo  di  Kota Semarang. Jurnal Ilmu Kelautan 10 (1):1-7.
Donato DC, Kauffman JB, Murdiyarso D, Kurnianto S, Stidham M and Kanninen M. 2011.  Mangroves  among  the  most  carbon-rich  forests  in  the  tropics. Nature Geoscience 4:293-297.
Hakim AM dan Darusman D. 2015. Persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan  mangrove di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Bonorowo Wetlands 5(2):85-93.
Kauffman J, Heider C, Cole T, Dwire K and Donato D. 2011. Ecosystem carbon stocks of Micronesian mangrove forests. Wetlands 31:343-352.
KepMenHut  (Keputusan  Menteri  Kehutanan)  Nomor  76  Tahun  2010  tentang penetapan KPHL dan KPHP di Provinsi Sumatera Selatan.
KepMenLHK (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 173 Tahun 2018.
[KPHL] Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. 2015. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) unit I Banyuasin.  KPHL  Unit  I  Banyuasin,  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Banyuasin. Banyuasin.
Melki  and  Isnaini.  2014.  Carbon  stocks  in  mangrove  ecosystems  of  Musi  and Banyuasin Estuarine, South Sumatra Province. Ilmu Kelautan 19(3):131- 138.
Mumtas  M  and  Wichien  C.  2013.  Stakeholder  analysis  for  sustainable  land marked  management  of  Pak  Phanang  River  Basin,  Thailand.  Procedia  - Social and Behavioral Science 91:349-356.
Purwiyanto AIS and Agustriani F. 2016. Asessment of carbon status in marine protected  area  of  Payung  Island  waters,  South  Sumatera  Province, Indonesia. Ilmu Kelautan 22(1):1-6.
Oktavia  S  dan  Saharuddin.  2013.  Hubungan  peran  stakeholders  dengan partisipasi  masyarakat  dalam  program  agropolitan  desa  Karacak Kecamatan  Leuwiliang  Kabupaten  Bogor.  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan 1(3):231-246.
[Pemprov Sumsel] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  2018. Rencana aksi daerah (RAD) penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2030. Pemprov Sumsel. Palembang.
Rachmawati  D,  Setyobudiandi  I  dan  Hilmi  E.  2014.  Potensi  estimasi  karbon tersimpan  pada  vegetasi  mangrove  di  wilayah  pesisir  Muara  Gembong Kabupaten Bekasi. Omni-Akuatika 10(2):85-91.
Suaedi. 2013. Metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. IPB Press. Bogor. Suman DO. 2018. Mangrove management: challenges and guidelines. In: Perillo GME, Wolanski E, Cahoon DR and Hopkinson CS. Coastal wetlands, second edition: an integrated and ecosystem approach. Elsevier.
Tue NT, Dung LV, Nhuan MT and Omori K. 2014. Carbon storage of a tropical mangrove forest in Mui Ca Mau National Park, Vietnam. Catena 121:119- 126.
Zurba N. 2017. Pengelolaan potensi sumberdaya ekosistem mangrove di Kuala Langsa,  Aceh  [Tesis].  Departemen  Manajemen  Sumberdaya  Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Bogor.