## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS- PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)
Oleh :

## Immanuel Rivanda Sibagariang
Universitas Sumatera Utara E-mail: Nuelsibagariang1991@gmail.com

## ABSTRACT
There  are  2  (two)  PKPU  decisions  by  creditors  against  the  same  debtor,  namely  Decision Number  20  /  Pdt.Sus-PKPU  /  2018  /  PN.Medan  and  Number  21  /  Pdt.Sus-PKPU  /  2018  / PN.Medan causing  legal  uncertainty.  This  certainly causes  losses  to  creditors  in one  of  the decisions, especially since the creditor is a creditor where the receivables come from a debt agreement as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Therefore, it is necessary to have legal protection for creditors due to legal uncertainty related to the 2 (two) PKPU decisions granted by the commercial court against the same debtor.The results of  this  study  indicate  that  the  legal  certainty  of  the  existence  of  2  (two)  PKPU  Kabul decisions filed by creditors against the same debtor is based on the judge's carelessness and inaccuracy  in  examining  and  deciding  cases  that  come  to  him.  The  mistake  of  the  judge caused 2 (two) managers and supervisory judges to jointly manage and supervise the debtor's assets  and  the  overlapping  competences  of  the  commercial  court  and  industrial  relations court. Legal uncertainty in the management of debtor's assets by the management under the supervision  of  the  supervisory  judge  has  the  potential  to  harm  one  of  the  creditors  if  the debtor  experiences  bankruptcy  originating  from  PKPU.  One  of  the  decisions  should  be revoked, that way there is only 1 (one) PKPU decision and this causes legal certainty  in the PKPU decision.

## Keywords: Legal Certainty, Decision on Postponement of Debt Payment Obligations ABSTRAK
Adanya  2  (dua)  putusan  PKPU  oleh  kreditur  terhadap  debitur  yang  sama  menyebabkan ketiakpastian  hukum.  Hal  tersebut  tentu  menimbulkan  kerugian  bagi  kreditur-kreditur  pada salah  satu  putusan  apalagi  reditur  tersebut  adalah  kreditur  dimana  piutangnya  berasal  dari perjanjian  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan dan  PKPU.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  akibat ketidakpastian hukum terkait adanya 2 (dua) putusan PKPU terhadap debitur yangsama.Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum  terhadap  adanya  2  (dua)  putusan  kabul PKPU yang dimohonkan kreditur terhadap debitur yang sama didasarkan pada pertimbangan hakim  yang  keliru  dalam  menerapkan  hukumnya.  Kekeliruan  hakim  tersebut  menyebabkan tumpang  tindihnya  kompetensi  pengadilan  niaga  dan  pengadilan  hubungan  industrial. Ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta debitur oleh pengurus dibawah  pengawasan hakim  pengawas  serta  kekeliruan  dalam  penafsiran  definisi  “utang”  yang  bertentangan terhadap pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004  tentang Kepailitan dan PKPU berpotensi merugikan salah satu kreditur jika debitur mengalami kepailitan yang berasal  dari PKPU.  Harusnya  salah  satu  putusan  tersebut  dicabut,  dengan  begitu  hanya  ada  1  (satu) putusan PKPU dan hal tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam putusanPKPU.

## 1. PENDAHULUAN
PKPUadalah  suatu  masa  yang diberikan  oleh  undang-undang  melalui putusan  pengadilan  niaga  dimana  dalam masa tersebut terhadap debitur diberikan kesempatan  untuk  memusyawarahkan cara-cara  pembayaran  utang-utangnya dengan  cara  memberikan  seluruh  atau sebagian utang-utangnya kepada krediturnya. 1
Pemberian  kesempatan  kepada Debitur  untuk  menunda  Pembayaran utang-utangnya  memungkinkan  bagi debitur  untuk  kembali  melanjutkan usahanya dan aset-aset dan kekayaannya akan  tetap  akan  dipertahankan  debitur sehingga dapat memberikan suatu jaminan  bagi  pelunasan  utang-utang kepada  seluruh  kreditur  serta  juga memberikan  kesempatan  kepada  debitur untuk  merestrukturisasi  utang-utangnya. Sedangkan  bagi  kreditur  pemberian PKPU  kepada  debitur  juga  dimaksud agar  kreditur  memperoleh  kepastian mengenai  tagihannya  piutangnya  yang dapat dilunasi oleh debitur. 2
Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia  masih  berada  dalam  satu kesatuan  dengan  kepailitan.Akan  tetapi, setelah  Krisis  Moneter  di  Indonesia, maka  Pemerintah  merubahnya  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun 1998  yang  kemudian  ditetapkan  oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian  diganti  menjadi  UU    No.  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU.
Akan tetapi dalam proses pengajuan  permohonan  PKPU  bisa  saja para  kreditur  kesulitan  mencari  kreditur lain  untuk  melengkapi  syarat  pengajuan permohonan  PKPU  sepertipada  Pasal 222  ayat  1  Undang-Undang  Kepailitan
1 Sutan  Remi  Syahdeni, Sejarah  Asas  dan Teori  Hukum  Kepailitan (Bandung  :  Kencana Premadani Grup, 2015), hlm. 413.
2 Rudi A Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm. 131.
dan  PKPU  dimana  oleh  Kreditur  untuk dapat  mengajukan  Permohonan  PKPU harus  memiliki  lebih  dari  1  kreditur. Kendala  lain  juga  dalam  pengajuan Permohonan  PKPU  haruslah  disertai oleh  seluruh  kreditur  dari  debitur bersangkutan  sehingga  apabila  ada kreditur  lain  yang  tidak  mengetahui adanya permohonan PKPU tidak menciptakan  kerugian  bagi  kreditur  lain serta  tidak  menciptakan  permohonan PKPU  lain  terhadap  debitur  yang  sama yang berakibat adanya ketidakpastianhukum. Kepastian  hukum  sebagai  salah satu  bagian  dari  tujuan  hukum  dapat ditemukan  melalui  tindakan  –  tindakan dari penegak-penegak hukum itu sendiri, baik melalui advokat, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. 3 Tindakan hukum  yang  sifatnya  paling  penting, final  dan  mengikat  adalah  keputusan- keputusan hakim.Keputusan hakim tersebut dirangkum hakim melalui dasar- dasar pertimbangan hakim dimana dasar pertimbangan  hakim  tersebut  berasal dari  hal-  hal  konkret  yang  dihasilkan melalui  fakta  persidangan,  sumber hukum,  ketentuan  perundang-undangan, dll. Apabila terdapat kekosongan hukum,  maka    hakim  boleh  melakukan penemuanhukum. Keputusan-keputusan hakim
haruslah  disertai  dengan  pertimbangan- pertimbangan  hukum  oleh  Hakim  itu sendiri  berdasarkan  fakta  persidangan,
ketentuan peraturan perundang-
undangan, teori-teori hukum, asas hukum serta sumber-sumber hukum.Oleh  karena  keputusan  hakim merupakan bentuk dari penemuan hukum dimana penemuan hukum tersebut sejatinya haruslah menimbulkan kepastian  hukum  bagi  subjek-subjek
3 Yunita Pohan, Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian  Utang-Piutang  Perusahaan,  Varia Peradilan,  Tahun  VIII,  No.  3,  November  2008, hlm. 120
hukum baik itu orang perseorangan atau badan hukum atau sebaliknya keputusan hakim tersebut harusnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  masyarakat  atau  korporasi  dimana seharusnya Hakim sebagai ujung tombak Pengadilan  sebagai  tempat  orang-orang mencari  keadilan  harus  mewujudkan tujuan hukum itu  sendiri.
Salah  satu  bentuk  keputusan Hakim yang menunjukkan  adanya Ketidakpastian  Hukum  adalah  adanya Putusan tentang PKPU yang dimohonkan  oleh  Kreditur-Krediturnya terhadap  Debitur  yang  sama.  Keputusan ini  merupakan  putusan  yang  tidak mempunyai  kepastian  hukum  karena terdapatnya 2 keputusan PKPU terhadap debitur yang sama.
Keadaan  ketidakpastian  hukum sebagaimana  tersebut  diatas  terjadi  di kota  Batam.  Debitur  Termohon  PKPU PT.  ASL  Shipyard  Indonesia  suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut  hukum  Indonesia  bergerak  di bidang
industrygalangan kapal
( shipyard ) yang dimohonkan PKPU oleh
Krediturnya yaitu Rafli selaku Penanggung  jawab Toko  Makmur abadi dan  PT.  Mitra  Harapan  Sejahtera tertanggal 26 November 2018. Pemohon PKPU I mendalilkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar  Rp  165.288.500  dan  oleh Pemohon PKPU II sebesar Rp 1.606.933.840. bahwa terhadap
permohonan  PKPU  tersebut,  Majelis Hakim  pada  Pengadilan  Niaga  Medan mengabulkan  Permohonan  PKPU  para Pemohon  tersebut  dan  mengangkat hakim  pengawas  dan  pengurus  untuk mengawasi  dan  mengurus  harta  debitur termohon  PKPU.  Perkara  ini  terdaftar dalam  Putusan  Nomor  20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NiagaMedan.
Akan tetapi pada sisi lain Debitur tersebut  yaitu  PT.  ASL  Shipyard Indonesia  telah  dimohonkan  PKPU olehpara pekerjanya yang belum dibayarkan  hak-haknya  sebagai  pekerja
2  hari  setelah  pendaftaran  pemohon PKPU  pada  putusan  Nomor  20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga  Medan  tepatnya tanggal  28  November  2018.  Para pemohon  PKPU  mendalilkan  adanya utang yang telah dapat ditagih dan jatuh tempo melalui gaji yang tidak dibayarkan  oleh  termohon  PKPU  yaitu sebesar  Rp  699.490.000.  Terhadap permohonan  PKPU  tersebut  Majelis Hakim  Niaga  pada  Pengadilan  Niaga Medan Mengabulkan Permohonan PKPU  tersebut  dan  mengangkat  Hakim Pengawas  serta  Pengurus  lain.  Perkara ini  terdaftar  pada  putusan  nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga
Medan Dalam  hal  terjadinya  seperti keadaan  tersebut  diatas  menyebabkan timbulnya ketidakpastian
hukum.
Adanya  dua  putusan  PKPU  yang dikabulkan  Pengadilan  Niaga  Medan terhadap  debitur  yang  sama  berakibat ditunjuknya  duahakim  pengawas  dan dua  pengurus  PKPU  dimana  keduanya mempunyai  kewenangan  yang  sama. Kepastian  hukum  harusnya  memberikan perlindungan  kepada  individu  atau badan  hukum  terhadap  kesewenang- wenangan  dari  Pemerintah,  Pengadilan atau Hakim serta siapa yang mempunyai kewenangan (penguasa).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia  masih  berada  dalam  satu kesatuan dengan kepailitan, baik semasa Faillesement Verordening Stb. 1905 No. 217  Jo.Stb.  1906  No.  348.  Akan  tetapi, setelah  Krisis  Moneter  di  Indonesia, maka  Pemerintah  merubahnya  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun 1998  yang  kemudian  ditetapkan  oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian  diganti  menjadi  UU  No.  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU. 4
4 Sentosa  Sembiring, Hukum  Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait
PKPU  bertujuan  agar  menjaga jangan  sampai  seorang  debitur  karena suatu  keadaan  financial  atau  sulit memperoleh  kredit  dinyatakan  pailit sedangkan bila debitur diberi kesempatan maka besar kemungkinan ia dapat melunasi hutang-hutangnya.
Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan,  hal  mana  jelas  akan merugikan para kreditur. Oleh karenanya  diharapkan  debitur  melalui reorganisasi usahanya atau
restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usaha-usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang- utangnya. 5
Setiap kreditur tentu dapat mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap debiturnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 222 ayat 3 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Dalam  penjelasan Pasal  222  ayat  3  tersebut  dijelaskan  yang dimaksud  kreditur  adalah  setiap  kreditur baik  kreditur  konkuren  maupun  kreditur yang didahulukan.
Setiap kreditur dalam PKPU memiliki  kedudukan  yang  sama.  Hal tersebut juga ditegaskan dalam asas hukum yang  berlaku  umum  yaitu  asas equality before  the  law maupun  asas  yang  dianut dalam  hukum  kepailitan  dan  PKPU  di Indonesia  yaitu  asas  Keseimbangan.Asas tersebut bertujuan guna menjunjung tinggi nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.
Menurut  ketentuan  padal  222  ayat 3  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  tidak diisyaratkan  secara  tegas  bahwa  apabila PKPU  diajukan  oleh  kreditur  harus dipenuhi  syarat  bahwa  debitur  harus memiliki  lebih  dari  satu  kreditur  yaitu sama  seperti  halnya  apabila  PKPU diajukan oleh debitur. Secara tersirat harus dianggap  bahwa  syarat  debitur  harus mempunyai  lebih  dari  satu  kreditur  harus
Dengan  Kepailitan ,  (Bandung  :  Prenada  Media Grup, 2005), hlm 40
5 M.  Hadi  Shubban, Hukum  Kepailitan , (Semarang : Pustaka Yustisia, 2007), hlm 128
dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditur.
Syarat  bagi  debitur  untuk  dapat mengajukan  PKPU  ditentukan  baik  dalam Pasal  222  ayat  1  maupun  ayat  2  UU  No. 34  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU.  Sikap  Undang-Undang  Kepailitan dan  PKPU  terhadap  pengajuan  PKPU sama terhadap pengajuan pailit sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam Pasal  2  Undang  -  Undang  Kepailitan  dan PKPU.
Debitur dalam PKPU dapat dipailitkan  oleh  pengadilan  niaga  jika memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
Pasal  255  ayat  1  UU  No.  37  tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU  sehingga Pengadilan Niaga wajib menunjuk Pengurus  dan  Hakim  Pengawas  untuk mengurusi  dan  mengawasi  harta  debitur selama  Kepailitan  berlangsung.  Terhadap kepailitan  yang  berasal  dari  PKPU  tidak boleh diajukan upaya hukum apapun.
Akibat hukum lain terhadap putusan PKPU adalah perdamaian ( accord ). Para kreditur yang tidak ikut atau yang  tidak  menyepakati  atau  yang  tidak ikut dalam merundingkan rencana perdamaian  sehingga  tidak  menggunakan hak  suaranya,  tidak  terikat  terhadap rencana perdamaian tersebut.Prosedur mengenai  persyaratan,  pengesahan  atau penolakan pengesahan perdamaian tersebut  diatur  dalam  Pasal  284  dan  Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU.
Menurut  ketentuan  pada  Pasal  284 dan  Pasal  285  UU  Kepailitan  dan  PKPU, dapat diketahui apabila perdamaian diterima,  ada  tahap  lain  yang  harus dilaksanakan  yaitu  harus  memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga. Konsekuensinya adalah apabila perdamaian  sekalipun  sudah  disepakati oleh  para  kreditur  dan  debitur,  ternyata debitur  cidera  janji  maka  debitur  tidak dapat  otomatis  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan.,  sedangkan  apabila  rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas  wajib  menyampaikan  laporan
tertulis  kepada  ketua  pengadilan  niaga yang  juga  adalah  ketua  pengadilan  negeri pada  tanggal  yang  ditentukan    untuk keperluan pengesahan perdamaian. 6

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan  yang  bersifat  ilmiah  yang dilakukan  berdasarkancara,  sistematika, dan pemikiran tertentu dengantujuan untuk menganalisa  beberapa  gejala  –  gejala hukum tertentu.Metode Penelitian berisikan uraian  tentang metode atau cara yang  diinginkan  untuk  memperoleh  data atau  informasi.  Metode  penelitian  ini berfungsi  sebagai  pedoman  dan  landasan tata  cara  dalam  melakukan  operasional penelitian  untuk  menulis  karya  ilmiah yang peneliti lakukan. 7
Jenis  penelitian  dalam  penelitian ini yaitu
Penelitian hukum
normatif.Penelitian yuridis normatif mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  norma-norma  hukum  yang hidup di masyarakat serta putusan-putusan pengadilan.  Penelitian  yuridis  normatif dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan menganalisis  tentang  kepastian  hukum terhadap  putusan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  dimana  yang  menjadi objek  kajiannya  adalah  putusan  No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga  dan  No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif terhadap  data  primer  dan  data  sekunder. Analisis terhadap data primer dan sekunder  dimaksud  untuk  memudahkan dan  menganalisa  permasalahan  yang  akan
6 Munir  Fuady, Hukum  Kepailitan  Dalam Teori  dan Praktek ,  (Bandung  :  Citra  Adytia  Bakti, 2005), hlm 108
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 6
dibahas,  menafsirkan  kemudian  menarik kesimpulan.  Adapun  cara  yang  digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu menganalisis peraturan perundang- undangan,  teori,  serta  asas-asas  hukum serta ratio decidendi masing-masing hakim yang  memeriksa,  mengadili  dan  memutus putusan nomor 20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan dan nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadilan  memang  tidak  boleh menolak  perkara  khususnya  perkara PKPU yang didaftar untuk diperiksa dan diputus, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut harus benar- benar cermat dan teliti dalam memeriksa perkara  yang  datang  padanya.  Hakim juga dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan peraturan perundang- undangan dan norma hukum yangberlaku. Bahwa terhadap adanya 2 putusan PKPU yang dikabulkan Pengadilan  Niaga  Medan  yaitu  putusan No.  20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan mengakibatan terjadinya  beberapa  isu  hukum  (legal issue), antara lain sebagai berikut :
a. Terdapatnya 2 (dua) pengurus dan  2  (dua)  hakim  pengawas yang mengurusi  harta debitur yangsama
Dengan adanya permohonan PKPU  yang  dimohonkan  para  pekerja terhadap  PT.  ASL  Shipyard  Indonesia dan  dikabulkannya  PKPU  sementara permohonan  tersebut,  maka  terdapat  2 (dua)  hakim  pengawas  dan  2  (dua) pengurus  yang  mengurusi  harta  debitur tersebut.Pengurusan
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pada  keputusan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.Hal  ini  tidak  dapat dibenarkan dalam hukum karena bertentangan  dengan  tujuan  hukum  itu sendiri yang dapat  mengakibatkan ketidakadilan  hukum  bagi  salah  satu
pihak  apabila  terjadi  tumpang  tindih pengurusan harta debitur oleh pengurus.
Penulis telah melakukan wawancara pada hakim yang memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara No. 20/Pdt-
PKPU/2018/PN.Medan ini, penulis menanyakan perihal cara kerja pengurus pada  putusan  tersebut  apakah  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  dalam mengurusi  harta  debitur  dan  beliau menjawab :
“Pengurusan  harta  debitur pada  putusan  No.  20/Pdt- PKPU/2018/PN.Medan tersebut  sama  seperti  kinerja pengurus  biasa  pada  PKPU berdasarkan  Undang-Undang
No.  37  tahun  2004  tentang
Kepailitan  dan  PKPU.  Beliau mengatakan karena kedua perkara PKPU inimasing- masing  setiap  kreditur  dan debitur sepakat ingin berdamai maka pengurusannya berjalan lancar dan  tiada  tumpang  tindih kewenangan antarapengurus.
Meskipun  baik  masing-masing kreditur  dan  debitur  telah  sepakat  ingin berdamai,  maka  harus  dipertimbangkan kembali  apakah  rencana  perdamaian tersebut layak atau tidak layak dikabulkan.Bahwa  fakta  di  persidangan ternyata  debitur  masih  menjalankan usahanya  yaitu  bergerak  di  bidang industri  galangan  kapal,  menurut  saya tidak  cukup  alasan  untuk  pengadilan mengabulkan rencana perdamaian
tersebut.Pengadilan
harusnya mempertimbangkan apakah debitur
masih solvent atau sudah insolvency .Hal ini  menjadi  penting  agar  rencana perdamaian  itu  tidak  sia-sia  nantinya. Debitur  yang  sudah insolvency tidak akan  mungkin  lagi  bisa  membayar utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk dapat menentukan hal tersebut maka
seharusnya majelis hakim meminta bukti audit  harta  kekayaan  debitur  oleh  tim audit  yang independent baik  oleh akuntan publik, appraisal serta konsultan keuangan danbisnis. Dengan adanya hasil analisa/audit dari ahli dan tim independent  tersebut,  maka  perusahaan yang  masih  produktif  layak  diberi  hak untuk  hidup  oleh  pengadilan  niaga sehingga  kepentingan stakeholder lain seperti  pekerja, supplier ,  pemegang saham  dan  pajak  negara  tidak  dirugikan dan  tetap  terjaga  serta  pemulihan ekonomi  dapat  berjalan  dengan  baik sesuaiharapan.
b. Kedudukan  Pemohon  PKPU Sebagai Kreditur dan Kewenangan Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan HubunganIndustrial
Bahwa  pemohon  adalah  mantan para  pekerja  dari  debitur  PT.  ASL Shipyard  Indonesia  yang  hak-haknya berupa  gaji  dan  Tunjangan  Hari  Raya (THR)  tidak  diberikan,  oleh  karenanya mantan para pekerja tersebut mengajukan permohonan PKPU terhadap mantan pengusahanya tersebut.
Bahwa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  bahwa  sengketa pembayaran hak-hak pekerja oleh pengusaha merupakan kompetensi Pengadilan HubunganIndustrial.adapunjenis perselisihan hubungan industrial
meliputi  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan,  perselisihan  PHK  dan perselisihan  antar  serikat  buruh  dalam satu perusahaan.
Selanjutnya,
Undang-Undang juga memberikan ruang lingkup kewenangan  Pengadilan  Niaga  untuk berwenang mengadili perkara-perkara di bidang  Kepailitan  dan  PKPU,  sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan sengketa  bidang  Lembaga  Penjamin
Simpanan.
Pada  saat  penulis  melakukan wawancara  pada  Bapak  Dominggus Silaban  SH,  MH  selaku  hakim  ketua yang memeriksa dan memutus perkaraNo. 21/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan, penulis menanyakan  perihal  apakah  terdapat tumpang  tindihnya  kewenangan  antara pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial dan beliau menjawab  dengan  nada  bingung  dan terpaksa:
“Ya,  terjadi  tumpang  tindih antara kewenangan pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial,  namun  beliau  tetap mengabulkan permohonan pekerja yang bertindak sebagai kreditur tersebut karena alasan manusiawi dimana  pekerja  berada  di bagian  yang  lemah  haruslah diutamakan  hak-haknya  demi kelansungan hidupnya”. 8
Seharusnya  majelis  hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  permohonan tersebut  menolak  permohonan  PKPU No. 21/Pdt-PKPU/2018/PN.Medan karena  pemohon  PKPU  tidak  memiliki kedudukan  hukum  ( legal  standing ) dalam menyelesaikan sengketa hubungan  industrial  ke  pengadilan niaga.
c. Hakim Melakukan Penafsiran
Yang  Keliru  Terkait  Pasal  1 angka  6  UU  No.  37  Tahun 2004 Tentang Kepailitan
danPKPU
8 Hasil  wawancara  bersama  Bapak  Dominggus Silaban SH, MH selaku Hakim yang memeriksa, mengadili  dan memutus perkara  No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan  dan  No.  21/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan  pada  tanggal  23  Juli 2020 pukul 13.30 WIB di Pengadilan NegeriMedan.
Bahwa  yang  menjadi  objek dalam  perkara  permohonan  PKPU  ini adanya utang yang  telah  jatuh  waktu dan  dapat  ditagih  yang  lahir  dari keputusan Pengadilan Hubungan Industrial,  oleh  karena  itu  dimohonkan PKPU  ke  Pengadilan  Niaga.Bahwa defini  utang  telah  diatur  dalam  Pasal  1 angka  6  UU  No.  37  tahun  2004  tentang Kepailitan dan PKPU.
Dari  defenisi  tersebut  diatas maka  tegas  dinyatakan  bahwa  utang hanya dapat lahir berdasarkan perjanjian atauundang-undang.Akan  tetapi,  salah satu racio decidendi majelis hakim yang memeriksa perkara No. 21/Pdt- PKPU/2018/PN.Medan menyatakan “utang  dapat  timbul  dari  perjanjian,
undang-  undang  atau  pun  keputusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap”. Majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU pekerja  yang  bertindak  sebagai  kreditur karena  pengusahanya  (debitur)  tidak menjalankan keputusan pengadilan hubungan industrial yang sudah Inckraacht Van Gewijshde.
Menurut  Pasal  1233  KUHPerdata bahwa  tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. 9 Contoh  perikatan  yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana diatur  pada  Pasal  1365  KUHPerdata, tindakan  pengurasan  kepentingan  orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1354- 1357  KUHPerdata  dan  pembayaran  tak terutang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1359 KUHPerdata.
Beberapa  contoh  perikatan  yang lahir  karena  undang-undang  antara  lain perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,  perikatan  dari  peminjam  untuk membayar  pinjaman  uang  pokok  serta bunga  kepada  orang  yang  meminjami, perikatan  dari  pemilik  pekarangan  yang
9 Pasal  1233  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
telah  memberikan  kemudahan  akses untuk  tidak  menutupi  hak  untuk  masuk dan keluar dari pekarangannya. 10
Pasal  1  ayat  6  jelas  menyatakan bahwa  utang  timbul  karena  perjanjian utang  piutang  atau  undang-undang sehingga putusan PKPU No. 21/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan seharusnya ditolak agar terciptanya kepastian hukum  karena  pemohonnya  adalah pekerja dari pengusahanya karena sengketa  pembayaran  gaji  maupun  upah yang belum dibayar seharusnya diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dimana dasar terjadinya utang piutang tersebut berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial bukan timbul berdasarkan  perjanjian  utang  piutang maupun undang-undang.
Adanya  2  putusan  PKPU  oleh kreditur  yang  dikabulkan  terhadap  debitur yang  sama  jelas  merugikan  kreditur  pada permohonan PKPU yang didaftarkan lebih awal  karena  seharusnya  setiap  kreditur yang  sah  dari  debitur  tersebut  harus dipanggil  oleh  pengurus  guna  mengikuti rapat pencocokan utang pada rapat kreditur pertama sehingga tidak ada lagi permohonan PKPU lain yang didaftar oleh kreditur terhadap debitur yang sama.
Setiap kreditur dalam PKPU memiliki  kedudukan  yang  sama.  Hal tersebut juga ditegaskan dalam asas hukum yang  berlaku  umum  yaitu  asas equality before  the  law maupun  asas  yang  dianut dalam  hukum  kepailitan  dan  PKPU  di Indonesia  yaitu  asas  Keseimbangan.Asas tersebut bertujuan guna menjunjung tinggi nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. 11
10 Marthasia
Kusumaningrum,
Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang- Undang  Kepailitan  di  Indonesia,  Jurnal  Hukum, Varia  Peradilan ,  Vol.  XI,  Tahun  XXI,  September 2011, hlm. 50 11 Nurdin,  Andriani,  “Kepailitan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Berbentuk  Persero Dikaitkan  Dengan  Asas  Kepastian  Hukum  Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia”, Disertasi
Dengan adanya asas keseimbangan, maka  setiap  kreditur  yang  dirugikan karena  adanya  2  putusan  PKPU  yang dikabulkan  terhadap  debitur  yang  sama perlu diberi perlindungan hukum. Perlindungan  hukum  bertujuan agar  setiap hak-hak  kreditur  yang  dirugikan  dapat kembali  didapatkan  baik  hak  kreditur konkuren, separatis dan preferen.
Dikabulkannya Putusan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan berpotensi terjadinya kerugian pada kreditur.Putusan No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan memang  telah  mencapai  perdamaian (homologasi).Akan  tetapi,  jika  debitur tersebut  (tidak  menjalankan  perdamaian dengan  ittikad  baik,  maka  demi  hukum perdamaian  harus  dibatalkan  dan  debitur harus dinyatakan pailit.
Oleh karena itu, Kepailitan menjadi perlindungan  hukum  bagi  kreditur  yang dirugikan  jika  debitur  tidak  beritikad  baik menjalankan  perdamaian  yang  sudah mendapat  pengesahan  pengadilan  niaga. Jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berasal dari PKPU, maka tidak  ada  lagi  upaya  hukum  apapun  yang disediakan    bagi  debitur.  Harta  debitur akan dibawah sita umum untuk diurus dan dikelola  oleh  pengurus  dan  hasilnya  akan digunakan  untuk  pelunasan  utang  debitur terhadap kreditur.
Potensi terjadinya dualisme kepengurusan  dan  pengawasan  harta  pailit debitur  jika  debitur  tidak  beritikad  baik menjalankan  perdamaian  akan  merugikan salah satu kreditur dalam putusan. Kerugian  kreditur  akan  terjadi  jika terdapatnya  tumpang  tindih  kepengurusan harta  debitur  oleh  pengurus  karena  tidak bisa ditentukan pelunasan piutang kreditur mana yang akan diselesaikan dahulu.
Kreditur pada putusan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan yaitu
Hukum, Varia  Peradilan ,  Tahun  XI  No  7, November 2011.
mantan  para  pekerja  debitur  PT.  ASL Shipyard  Indonesia  harusnya  mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan Tanjung Pinang sesuai domisili hukum  debitur  jika  debitur  PT.  ASL Shipyard  Indonesia  tidak  mau  dengan sukarela  menjalankan  putusan  PHI  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan begitu,  ketua  pengadilan  setempat  akan menerbitkan  penetapan  eksekusi  dan penetapan eksekusi bisa langsung dieksekusi  secara  paksa  oleh  pengadilan tanpa atau dengan bantuan lembaga negara seperti POLRI, TNI, dll.

## 5. SIMPULAN
Pengadilan  dalam  memeriksa,
mengadili dan memutus perkara haruslah berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai  wujud  dari  tujuan  hukum  itu sendiri  yaitu  untuk  mencapai  keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum.Dalam  mengadili  perkara  yang datang padanya, pengadilan harus netral dan  tidak  boleh  berpihak  kepada  pihak mana  pun.  Dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  No.  20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga  Medan  dan  No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan,  Pengadilan  dengan  sengaja memutus  kedua  Permohonan  PKPU tersebut  pada  hari  dan  tanggal  yang sama  yaitu  8  Desember  2018  agar perkara pada putusan No.
21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga Medan  tidak  Ne  Bis  In  Idem.  Hal  ini tentunya  tidak  boleh  dilakukan  karena kedua  permohonan  PKPU  tersebut dimohonkan terhadap debitur yang sama sehingga  menimbulkan  ketidakpastian hukum. Harusnya permohonan
No.  21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Medan ditolak,  tidak  dapat  diterima  (N.O)  atau dihentikan  dalam  persidangan  pertama dengan alasan:
1. Adanya  permohonan  PKPU  No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga Medan yang sudah didaftarkan terdahulu
terhadap  termohon  PT.  ASL Shipyard Indonesia.
2. Pemohon  dalam  putusan  nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niag
a  Medan  adalah  para  pekerja debitur  yang  tidak  dibayarkan hak- haknya. pekerja dari debitur ini  sudah  mengujukan  gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan pengadilan hubungan industrial sudah menerbitkan  putusan  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. putusan  ini  harusnya  dieksekusi, bukan mendaftarkan perkara yang  diajukan  ke  Pengadilan Niaga  untuk  diperiksa,  diadili dan diputus. Hal tersebut tentunya untuk menghindari kompetensi  absolut  Pengadilan dan Produk Hukum yang tumpang tindih (bertentangan).

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin, Metode Dalam Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Fuady,  Munir, Teori  dan  Praktek  Dalam Hukum  Kepailitan ,  Bandung  : Citra Adytia Bakti, 2005.
Hartini,  Rahayu, Penyelesaian  Sengketa Kepailitan  di  Indonesia ,  Jakarta : Erlangga, 2006
Lontoh,  Rudi  A, Penyelesaian  Utang Piutang melalui Lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang ,
Bandung  :  Penerbit  Alumni,
2001.
Nurdin,  Andriani, Kepailitan  BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian  Hukum, Bandung  : Alumni bandung, 2012.
Sembiring,  Sentosa, Hukum  Kepailitan dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Terkait Dengan
Kepailitan ,  Bandung  :  Prenada Media Grup, 2005.
Syahdeni,  Remi  Sutan, Sejarah  Asas  dan Teori Hukum Kepailitan, Bandung  :  Kencana  Premadani Grup, 2015.
Shubban,  M.  Hadi, Hukum  Kepailitan , Semarang : Pustaka Yustisia, 2007.
Soekanto,  Soejono, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  UI-Press,
1984.
Zender,  Michael, The  Law  Making Process , Manchester, University of Manchester, 2004.
Jurnal Pohan, Yunita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Perusahaan”, Tesis Hukum, Varia
Peradilan ,  Tahun  VIII  No.3,
November 2008.
Marthasia Kusumaningrum, Perkembangan  Pengertian  Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan  di  Indonesia,  Jurnal Hukum, Varia  Peradilan ,  Vol. XI,  Tahun  XXI,  September  2011, hlm. 50

## Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial

## Kasus
Putusan No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan Putusan No. 21/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Medan

## Wawancara
Wawancara  dengan  Bapak  Dominggus Silaban SH, MH pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 13.30 WIB.