## PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA
Mohammad Aniq Kamaluddin Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) E-mail: muhammad.aniqui@gmail.com

## ABSTRAK
Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang memiliki  peran  penting dalam    kesejahteraan    masyarakat.    Salah    satu  bentuk    wakaf    yang  akhir-akhir    ini mulai  banyak  diperkenalkan  di belahan dunia islam adalah wakaf uang . Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam menggunakan bank syari’ah sebagai pengelola wakaf  uang  tersebut.  Begitupun  di  Indonesia  telah  lahir  undang-undang  wakaf  yang memperbolehkan  wakaf  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan syari’ah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama.  Hal  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank Syari’ah  Dalam  Pengelolaan  Wakaf Uang.    Dalam    penulisan    jurnal    ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kepustakaan, dimana  hasil  dari  telaah  kepustakaan  diambil  dari  buku-buku,  majalah,  karya  ilmiah yang  ada  kaitannya  dengan  perbankan  syari’ah  dan  wakaf  uang,  kemudian  penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini      penulis      temukan      bahwa      peran      bank      syari’ah      sangat  diperlukan  dalam pengelolaan  wakaf  uang  karena  prinsip  wakaf  yang  dana  pokoknya  tidak  boleh berkurang  sedikitpun  membutuhkan  peran  pengelola  yang  ahli  dalam  hal  ini  bank menjadi  alternatif  terbaik  untuk  mengelola  karena  jaringan  kantornya  yang  luas, memiliki  pengalaman  dalam  mengelola  dana  sosial,  memiliki  kredibelitas  serta  telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan.
Kata Kunci: Peran Bank Syari’ah, Dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

## ABSTRACT
Waqf  is  known  as  a  Muslim  who  has  a  finger  shape  that  has  an  important  role  in  the welfare of society. One form of endowment that has recently begun to be introduced in many parts of the Islamic world is the endowment of money. The practice of endowment of money that occurs in Islamic Countries uses the shari'ah bank as the manager of the endowment of that money. Likewise in Indonesia has issued a waqf law that allows waqf for movable objects consisting of money through Islamic financial institutions appointed by the Minister of Religion. The main problem in this research is the Role of the Sharia Bank in the Management of Money Waqf. In the publication of this journal, the author uses  a  library  book,  where  the  results  of  the  literature  review  are  taken  from  books, magazines, scientific works that are questioned with syariah banking and endowments, then the analysis  writer  uses  descriptive  analytic methods and content  analysis. In this study, the authors found the role of Islamic banks is very necessary in the management of waqf money because the principle of waqf whose principal funds do not  require much help the role of expert managers in this case the bank is the best alternative to manage social funds, has credibility and has associated with deposit insurance institutions .
Keyword: The Role of Syari'ah Bank, Management of Money Waqf

## 1. PENDAHULUAN

## 1.2. Latar Belakang
Wakaf  sudah  dikenal  sejak  lama  oleh  semua  peradaban  manusia  dan  biasanya  wakaf diwujudkan dalam bentuk tempat peribadatan yang dikelola oleh para pemuka agama. 1 Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  Imam  Syafi’i  yang  menyatakan  bahwa  “wakaf merupakan ajaran umat islam dan umat sebelumnya”. Wakaf mempunyai derajat khusus, karena manfaatnya sangat besar bagi kemaslahatan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf  disamakan  statusnya  dengan  ilmu  yang  bermanfaat  dan  anak  soleh  yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan  wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain. Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda:
ُسَر َّنَأ َةَرْ يَرُه  ىبَِأ ْنَع ىالله  َلو - ملسو هيلع الله ىلص -
ٍةَقَدَص ْنىم َّلاىإ ٍةَثَلاَث ْنىم َّلاىإ ُهُلَمَع ُهْنَع َعَطَقْ نا ُناَسْنىلإا تاَم اَذىإ « َلاَق .» ُهَل وُعْدَي ٍحىلاَص ٍدَلَو ْوَأ ىهىب ُعَفَ تْ نُ ي ٍمْلىع ْوَأ ٍةَيىراَج ]ملسم هاور[
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila  seseorang  meninggal  dunia  maka  terputuslah  semua  amalannya  kecuali  tiga, yaitu: Sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo’akan kepadanya.” [HR. Muslim], 2
Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan  penting  bagi  pengembangan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  wakaf  yang  akhir-akhir  ini  mulai  banyak diperkenalkan  adalah  wakaf  uang.  Wakaf  uang  sebagai  salah  satu  alternatif  atas pengentasan  kemiskinan  telah  diterapkan  di  beberapa  Negara  Islam  diantaranya Bangladesh 3 wakaf  telah  dikelola  oleh Social  Investment  Bank Limited (SIBL).  SIBL berperan sebagai nadzir wakaf uang yang menerima, mengelola dan menyalurkan hasil sari  investasi  wakaf  uang  tersebut.  Dalam  pengumpulan  dana  wakaf  uang  SIBL menerbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat itu ditujukan kepada golongan kaya untuk menginfestasikan  uangnya  dalam  bentuk  wakaf  dengan  nominal  yang  berbeda-beda tergantung  kemampuan  si-Kaya  tersebut.  SIBL  menentukan  peruntukan  wakaf  uang tersebut,  sehingga  calon  wakif  dapat  memilih  sesuai  keinginannya.  Secara  garis  besar terdapat  empat  pilihan  peruntukan  wakaf,  yaitu  (1).  Pribadi,  (2)  keluarga,  (3).  Untuk pembangunan Sosial, (4) membangun masyarakat sejahtera: jaminan sosial bagi si Miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si Kaya. 4 Uang wakaf yang di terima SIBL disimpan dalam  rekening  deposito  wakaf  uang  atas  nama  wakif.  Wakaf  dilakukan  dengan berjangka atau selamanya. Dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif. 5 Deposito dana wakaf tunai yang di himpun oleh SIBL, diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.  Investasi  jangka  pendek  berupa  kredit  mikro  dan  investasi  pada  perusahaan-
1 Dr Mundir Qahaf, manajemen wakaf produktif, cet 1, hlm. 16, penerbit khalifa, jakarta, 2000.
2 Ibid, 14
3 Prof.  Dr.  M.A.  Mannan;  “Sertifikat  Waqf  Tunai,  sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam”  CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, hal:50-51
4 M.A.  Mannan, Sertifikat  Wakaf  Tunai ,  sebuah  inofasi  instrumen  Keuangan  Islam.  Jakarta:  CIBER  & DKTTI-UI,2001, hlm., 49
5 Ibid.,hlm., 46-47
perusahaan  kecil  untuk  menghapus  kemiskinan  dan  pemberdayaan  keluarga,  Investasi jangka  menengah  di  peruntukkan  untuk  industri  kerajinan,  industri  tenun,  dan  industri garmen,  peternakan  dan  semacamnya,  Industri  jangka  panjang  diperuntukkan  untuk industri berat. 6
Selain itu SIBL memberikan peluang kepada orang-orang miskin yang memiliki usaha untuk  mendapatkan  pinjaman  dari    dana  wakaf  yang  terkumpul,  SIBL  juga  aktif mengadakan  pembinaan  bagi  masyarakat  kecil  yang  meminjam  dana  unhtuk mengembangkan  usaha,  sehingga  usaha  yang  dilakukan  segera  berkembang.  Hasil investasi yang dilakukan oleh SIBL langsung di distribusikan kepada pos-pos yang telah ditentukan sesuai dengan amanat wakif , selama tidak bertentangan dengan syari’at. 7 SIBL juga  mengembangkan  pasar  modal  sosial  ( social  capital  market ) 8 Sedangkan pendapatan  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  wakaf  uang  tersebut  dapat  dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Disamping  itu,  wakaf  uang  juga  difungsikan  untuk  menghapuskan  kemiskinan, menangani  ketertinggalan  di  bidang  ekonomi  serta  bidang  pendidikan,  riset  dan kesehatan.
Adanya  pergeseran  bentuk  harta/benda  wakaf  menjadi  lebih  simple  seperti  uang  telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah  atau  bangunan. Perubahan  lain  adalah  pandangan  lama  bahwa  berwakaf  harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan  pemerintah  mengesahkan  UU  No  41  tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.
Salah satu cirihas wakaf uang pasca terbitnya Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 adalah  ditunjuknya  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU). Berdasarkan keputusan menteri agama No. 92-96 Tahun 2008. Telah ditunjuk lima bank syariah  sebagai  LKS-PWU,  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  Muamalat  Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syari’ah, Bank Mega Syari’ah dan Bank DKI Syari’ah dan  sekarang  telah  ada  11  (sebelas)  LKS-PWU.  Keputusan  Menteri  Agama  ini  sesuai dengan amanat yang tertera dalam pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. 9
Saat  ini  yang  menjadi  nadzir  wakaf  Uang  di  indonesia  adalah  tetap  BWI,  dan  ada beberapa Bank Syari’ah yang di tunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWUnya. Dipilihnya Bank-bank syari’ah sebagai penerima wakaf uang tersebut memang sesuai, karena untk mengelola harta wakaf yang tidak boleh berkurang sedikitpun itu diperlukan peran orang yang ahli mengelola Uang tersebut, sehingga nadzir mengajak bekerja sama dengan bank-
6 Ibid.,hlm., 40
7 Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari’ah Mandiri, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,
8 social  capital  market adalah  tempat  terjadinya  transaksi  bagi  kegiatan  amal,  dimana  seseorang  pada tempat tersebut dapat menentukan arah penggunaan Dana dari amal yang diserahkannya itu. Misal: dalam konteks wakaf uang, wakif dapat menentukan penggunaan dana wakaf tersebut sesuai dengan kehendaknya seperti untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya.
9 Isi Pasal 28 adalah: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri
bank syari’ah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU untuk turut mengembangkan harta wakaf tersebut. hal ini juga telah sesuai dengan amanat pasal 28 UU No. 41/2004 tentang Wakaf. dimana Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang di tunjuk oleh Menteri.
Selama ini, ada beberapa alasan dipilihnya bank syari’ah sebagai  LKS-PWU tersebut, karena dipandang memiliki beberapa keunggulan, keunggulan tersebut antara lain : 10
1. Jaringan kantor cabang yang tersebar diseluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan  relatif  luasnya  jaringan  kantor  perbankan  diharapkan  akan  lebih mengefektifkan  sosialisasi  wakaf  uang  kepada  masyarakat,  sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada al-mauquf alaih (penerima wakaf).
2. Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga  yang  memiliki  pengalaman  dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara. Dengan pengalaman tersebut, apabila bank syariah diamanatkan untuk membantu memaksimalkan wakaf uang tentunya hal itu akan bisa terwujud.
3. Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi  sebagai pengelola dana untuk disalurkan  kepada  pihak  tertentu,  lembaga  perbankan  memiliki  akses  informasi yang  cukup  dan  peta  distribusi  yang  jelas  kemana  dana-dana  tersebut  akan disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal  tersebut menjadi hal  yang  paling  perlu  untuk  dipertimbangkan  dalam  mengoptimalkan penbgelolaan dana wakaf. 11
4. Bank memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan dikontrol dengan perundang- undangan  yang  berlaku.  Disamping  itu  bank    Syariah  dipantau  langsung  oleh Dewan Pengawas Syari’ah, sehingga  dapat lebih menjamin tentang ke-Syari’ahan wakaf  uang ini. Tetapi keunggulan yang di  miliki bank itu ternyata belum  bisa menjawab keinginan masyarakat, antara lain penyebabnya adalah:
a. Status  Bank  Syariah  LKS-PWU  yang  hanya  sebagai  “ Bank  Penerima ”  bukan sebagai “ Bank Pengelola ” menjadikannya tidak terlalu aktif dalam fundrising. dan karena yang paling merasa bertanggungjawab terhadap fundrising tersebut adalah nadzir wakaf uang dalam hal ini adalah BWI.
b. Status Bank Syariah LKS-PWU sebagai Unit bisnis yang bekerja untuk meraih keuntungan  sebesar-besarnya,  memandang  program  wakaf  uang  bukanlah program  yang  akan  mendatangkan  banyak  keuntungan  sehingga  terkalahkan dengan produk lainnya yang lebih mendatangkan banyak keuntungan.
c. Belum  ada  divisi  khusus  yang  mengurus  masalah  wakaf  uang  di  Bank  Syariah LKS-PWU. 12
Oleh  karena  itulah  menurut  penulis  indonesia  sudah  saatnya  memiliki  “Bank  Syari’ah sebagai pengelola wakaf Uang” sendiri seperti negara Banglades yang mampu menjadi alternatif  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  menanggulangi  krisis.  Namun  untuk
10 Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari’ah Mandiri, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,
11 Mustofa Edwin & Uswatun Hasanah (ed), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: PSTTI-IU, 2001), hlm.105-106
12 Ahmad Furqon, Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari’ah Mandiri, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,
mewujudkan itu semua tidak mudah, perlu adanya payung hukum. Maka dari itu penulis ingin merumuskan masalah dalam jurnal ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peran  Bank  Syari’ah  dalam  menjadi  Nadzir  Wakaf  Uang  di Indonesia?
2. Bagaimanakah  Akad  yang  digunakan  oleh  Bank  Syariah  dalam  pengelolaan wakaf  uang,  sehubungan  secara  prinsip  dana  pokok  wakaf  tersebut  tidak  boleh berkurang sedikitpun?

## 1.2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 13 Penelitian ini akan menekankan pada data  sekunder  yaitu  dengan  mempelajari  dan  mengkaji  asas-asas  hukum  dan  kaidah- kaidah  hukum  positif  yang  berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan  yang  ada  dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan /atau doktrin-doktrin hukum terutama yang berkaitan dengan Peran Bank Syari’ah dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Peran Bank Syari’ah dalam menjadi Nadzir Wakaf Uang di Indonesia
Perbankan    merupakan    sebuah    lembaga    yang    berfungsi    sebagai  penghimpun, pengelola     dan   penyalur   dana    masyarakat.     Begitu    pula     yang dilakukan  oleh Perbankan  Syari’ah di  Indonesia.  Penghimpunan  dana  yang diperoleh dari masyarakat dilaksanakan  sesuai  prinsip  Syari’at  Islam  dan  hasilnya disalurkan  untuk    kebutuhan umat  Islam  pada  khususnya  dan  untuk  bangsa Inonesia  pada  umumnya.  Wakaf  uang merupakan  hal  yang  relatif baru dalam dunia Islam di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan  kesejahteraan  umat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  lembaga  profesional yang  dapat  mengelola  dan  mengembangkan  wakaf  uang  agar  menjadi  suatu  hal  yang berguna bagi umat Islam di Indonesia.
Perbankan  Syari’ah  sebagai  suatu  lembaga  profesional      dalam  mengelola  dana masyarakat  dan dana sosial lainnya  seperti dana zakat wakaf dan shadaqah, perlu  juga memperluas  usahanya  dengan  mengembangkan  wakaf  uang.  Oleh  karena  itu  dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  41 Tahun  2004,  maka  sejak  saat  itu  perbankan  Syari’ah telah memiliki peran besar dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia.
Menurut Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  Syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri.  Jika  memperhatikan  isi  Pasal  tersebut,  maka  lembaga  keuangan    Syari’ah memiliki  peran  terhadap  wakaf  uang  di  Indonesia.  Yang dimaksud  dengan  lembaga
13 Dusadur dari Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Satu Tinjauan Singka t (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14.
keuangan  Syari’ah adalah  badan  hukum  Indonesia yang  bergerak  dibidang  keuangan syari’ah. 13 Perbankan  Syari’ah merupakan salah satu contoh bentuk lembaga keuangan Syari’ah  disamping  ada  juga  asuransi  Syari’ah  maupun  reksadana  syari’ah. Dalam redaksional    Pasal 28  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, permasalahan peran  perbankan  Syari’ah  terhadap  wakaf  uang  adalah  pada  kata  “melalui”.  Kata “melalui” ini memiliki banyak penafsiran dan menggambarkan peran  yang  sebenarnya dijalankan  oleh  perbankan  Syari’ah  terhadap  wakaf  uang.  Dimana  pasal  tersebut menyebutkan “ Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syari’ah yang di tunjuk oleh Menteri”. Untuk  para wakif sendiri  dalam  rangka menyetorkan  wakaf  uang  kepada  bank  Syari’ah  (LKS-PWU) wakif harus  mengikuti beberapa prosedur antara lain: 14
1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam  hal  uang  yang  akan  diwakafkan  masih  berupa  mata  uang  asing  maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
3. Wakif harus menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang di LKS-PWU. d. Wakif menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
4. Wakif menyetorkan secara tunai dana wakaf ke LKS PW 5. Wakif mengisi formulir pernyataan   kehendak  wakif  yang nantinya  akan dituangkan dalam sertifikat wakaf uang.
6. Apabila wakif tidak  dapat  hadir  ketika  menyetorkan  dana  di  LKSPWU, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk menggantikan kehadirannya,    dalam hal ini Nazhr tidak perlu hadir pada saat wakif mewakafkan uangnya, dan 7. LKSPWU  akan  menanyakan  kepada wakif mengenai nazhir mana  yang akan ia pilih untuk  mengelola  wakaf uangnya.
Secara teknis pelaksanaan tersebut adalah   sebagai berikut,  setelah Wakif mewakafkan uangnya    kepada    bank    syari’ah,   maka    bank    Syari’ah   akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU)  kepada wakif dan nazhir sebagai     bukti bahwa        penyerahan        harta        benda        wakaf        telah  dilakukan. 15 Setelah  wakif menunjuk nazhir mana  yang  ia  pilih  maka nazhir yang  terpilih  dapat  menempatkan wakaf  uang  yang  ia  kelola  pada  instrumen-instrumen  Syari’ah  yang  dirasakan menguntungkan, seperti pada tabungan atau deposito. Namun sebelumnya nazhir harus berkonsultasi dengan bank Syari’ah mengenai instrumen-instrumen apasaja yang dinilai dapat menguntungkan dari wakaf uang yang ia kelola mengingat bank Syari’ah saat ini hanya sebagai penitipan wakaf. 16 Aturan   teknis   yang   lain   menyangkut   wakaf   uang diatur  dalam  Pasal  22 Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf, dimana Wakif wajib: 1. Hadir  di  LKS-PWU  untuk  menyatakan  kehendak  wakaf  uangnya  dan dalam hal wakif tidak hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya. 2. Menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4.  Mengisi  formulir  pernyataan  kehendaknya  yang  berfungsi  sebagai  Akta  Ikrar Wakaf (AIW).
14 Penjelasan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  Lihat    Peraturan Pemerintah   Rebublik   Indonesia   Nomor   42   tahun   2006   tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22
Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi  Pendaftaran Wakaf  Uang  (PMA  4/2009)  mengatur   tentang  ikrar wakaf  yang  dlaksanakan  oleh wakif   kepada nazhir yang  dilakukan  dihadapan LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang  saksi.  Ikrar  wakaf  tersebut  dilakukan setelah wakif menyetorkan  wakaf uang kepada  LKS-PWU.  Lebih  lanjut   PMA No.4 Tahun  2009 Pasal  2 ayat  (3), Pejabat LKS-PWU  atau Notaris setelah menerima wakaf uang dari wakif akan menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: (a) nama dan  identitas wakif ,  (b)  nama  dan  idenbtitas nadzir ,  (c)  nama  dan  identitas  saksi,  (d) jumlah nominal dan asal-usul uang; dan (e) peruntukan dan jangka waktu wakaf. Untuk itu berdasarkan Pasal 3 PMA No. 4 Tahun 2009 tersebut LKS-PWU wajib menerbitkan SWU  setelah nadzir menyerahkan  AIW  dan  SWU  diberikan  kepada wakif dan tembusannya diberikan kepada nadzir .
Adapun  beberapa  syarat  bagi nazhir wakaf  uang  untuk  membuka  rekening  dan memperoleh dana wakaf uang dari LKS-PWU adalah: 15
1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Rebublik Indonesia;
4. Bergerak dibidang keuangan syari’ah;
5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi‟ah).
Sementara  itu  dari  segi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  wakaf yang berkaitan  dengan  Perbankan  Syari’ah, sampai  saat  ini ketentuan  yang  ada  masih terbatas    pada    peran    bank    syariah    hanya    berperan  sebagai  lembaga  penerima  dan penyalur dana wakaf saja yang didasarkan pada ketentuan  perbankan  yang  berlaku  di Indonesia.  Ketentuan  perbankan  dan kegiatan perbankan yang terkait dengan masalah wakaf antara lain:
1. Surat    Keputusan    Direksi    Bank    Indonesia    Tentang Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah, yang menentukan: “bank  dapat  bertindak  sebagai  baitul  maal  yaitu menerima  dana  yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf , hibah atau dana sosial lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  yang  berhak  dalam  bentuk  santunan  dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan)
2.  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat berdasarkan  Prinsip  Syari’ah  yang  menentukan  BPRS  dapat  bertindak  sebagai  baitul maal  yaitu menerima  dana yang berasal dari zakat, infaq,  shadaqah,  wakaf hibah atau dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  yang  berhak  dalam  bentuk  santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).
3.  Peraturan    Bank    Indonesia    No.    2/27/PBI/2000    tentang    Bank  Umum  tidak menyatakan  secara  eksplisit  kegiatan  Kantor  Cabang  Syari’ah  (KCS)  yang  berada dibawah  Unit  Usaha  Syari’ah  (UUS)  dari  Bank  Umum  Konvensional yang berkaitan dengan wakaf. namun demikian dengan disebutkannya KCS dapat melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari’ah dimaksud sesuai Pasal 1 angka 13 UU No. 7 tahun 1992  tentang   perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan UU No. 10  Tahun 1998, maka  secara  implisit  KCS  dapat  pula  melakukan  kegiatan  yang berhubungan  dengan wakaf uang.
4. Dalam  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia dinyatakan  bahwa “  bank Syari’ah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dapat  melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim
dilakukan   bank   sepanjang   disetujui   oleh   Dewan   Syari’ah Nasional.” 15 Disebutkan juga bahwa “BPRS dalam mlakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syari’ah Nasional.” 5. Undang-Undang   Perbankan   Syari’ah  juga   telah   mengatur   secara   tegas bahwa perbankan  syariah  sebagai  badan  sosial  diperkenankan  menjalankan  fungsi  sosial sebagai  lembaga baitul  mal yaitu  menerima zakat,  infaq , shadaqah,  hibah atau  dana sosial yang lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, serta  saat  ini beberapa  bank  Syari’ah  yang  telah  ditunjuk  sebagai  LKS-PWU  oleh  Kementerian Agama  juga  berperan  menghimpun  dana  sosial  dari  wakaf  uang dan menyalurkannya kepada nadzir sebagai kehendak dari wakif.
Setidaknya ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:
a. Menyediakan   jasa   layanan   perbankan   dengan   menerbitkan   sertifikat wakaf tunai dan melakukan menejemen terhadap wakaf uang tersebut
b. Membantu      melakukan      mobilisasi      tabungan      sosial      dan      melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal
c. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya;
d. Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).

## 3.2. Beberapa  Akad  Syari’ah  Yang  Digunakan  Dalam  Pengelolaan  Wakaf Uang Agar Dana Pokok Wakaf Tersebut Tidak Berkurang
Dalam    rangka    mengelola    wakaf    uang,    bank    Syari’ah  dapat    melakukan  berbagai kegiatan  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah.  Menurut Undang-Undang perbankan    yang    dimaksud    dengan    prinsip    Syari’ah    adalah  “aturan  perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musyarakah ), prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan   ( murabahah ),   atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ). 25”
Dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundangan Perbankan yang telah disebutkan diatas, kegiatan pembiayaan bank Syari’ah sebagai lembaga keuangan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf uang bisa berupa pembiayaan dengan prinsip mudharabah  musyarakah,  murabahah,  ijarah  atau  ijarah  wa  iqtina .  Berikut  ini  akan kami  terangkan  satu  parsatu  akad  Syari’ah  dalam  pemanfaatan  dana  wakaf  uang  di lembaga perbankan Syari’ah.

## 1. Al-Mudharabah
Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
15 Bank   Indonesia,   Surat   Keputusan   Direksi   Bank   Indonesia   tentang   bank   umum berdasarkan prinsip syari’ah, SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999, Pasal. 29 ayat. 2.
Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  terjadi  rugi  maka  ditanggung  oleh  pemilik  modal selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.  Seandainya  kerugian  itu diakibatkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola,  si  pengelola  harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
Pada sisi mudharabah ini dapat diterapkan untuk: a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa; b.  Investasi  khusus,  disebut  juga mudharabah  muqayyadah, dimana  sumber  dana dikelola   dengan    persayaratan    khusus   sebagaimana    yang   telah ditentukan oleh shahibul maal. 16
Dengan  demikian  melalui  pembiayaan   dengan  prinsip  mudharabah  bank Syari’ah dapat  memanfaatkan  dana  yang berasal  dari  wakaf  uang  dengan  harapan mendapatkan keuntungan  melalui    prinsip  bagi  hasil  dimana  dana  dari  keuntungan  bagi  hasil  itulah yang nantinya akan dibagikan kepada mauquf alaih . Secara teknis operasional, berhubung saat  ini  praktik  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  menempatkan  bank  Syari’ah  sebagai bank  kustodi  maka  dapat  kami  simulasikan sebagai berikut:
Setelah wakif mewakafkan  uangnya  kepada  bank  syari’ah,  maka  bank Syari’ah akan menerbitkan    dan    menyampaikan    sertifikat    wakaf    uang    (SWU)  kepada wakif dan nazhir sebagai  bukti  bahwa  penyerahan  harta  benda  wakaf  telah  dilakukan. 17 Setelah wakif menunjuk nazhir mana yang ia pilih maka nazhir yang terpilih dapat menempatkan wakaf  uang  yang  ia  kelola  pada  instrumen-instrumen  Syari’ah  yakni    dalam    hal    ini dengan  menggunakan  akad mudharabah antara nazhir dengan mitra kerja bank syariah yang dirasakan menguntungkan, namun sebelumnya nazhir harus  berkonsultasi  dengan bank Syari’ah mengenai nasabah bank Syari’ah yang manakah yang mampu mengelola dana  tersebut  dan  apabila terjadi  keuntungan  maka  mitra  bank  Syari’ah tersebut  akan menyerahkan  keuntungannya    kepada nazhir sesuai    akad mudharabah kemudian keuntungan  tersebut  oleh  nazhir  diserahkan  kepada mauquf  alaih. Namun  jika  terjadi kerugian  atas  pengelolaan  dana  itu  maka  akan  di  tanggung  oleh  lembaga  penjamin simpanan.
Oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan cermat oleh bank Syari’ah sebelum meminjamkan dana  yang berasal dari  wakaf uang tersebut. Tentunya lembaga penjamin  dalam  kegiatan  pemanfaatan  dana  wakaf  uang  ini  mutlak  diperlukan  untuk menjaga  segala  resiko  yang  terjadi  demi  memelihara dana pokok wakaf uang tersebut.

## 2. Al-Musyarakah
Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  usaha  tertentu dimana  masing-masing  pihak  memberi  kontribusi  dana  atau  (amal/expertise)  dengan kesepekatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan. 29
Dengan pembiayaan msyarakah ini bank Syari’ah sebagai bank kustodi akan membantu mengarahkan kepada nazhir untuk menyalurkan dana wakaf yang tersedia  dalam bentuk
16 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik , Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,
17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat., Pasal 29 ayat (3
penyertaan  modal  kepada  mitra  perbankan  Syari’ah  untuk  sebuah  proyek  investasi. Keuntungan  yang diperoleh inilah yang nantinya akan disalurkan kepada mauquf alaih yang berhak menerima dana dari hasil pengembangan  wakaf  uang.  Adapun  praktiknya sama  dengan  akad mudharabah di  atas,  hanya  akad  yang  dignakan  antara  nazhir  dan nasabah  bank  Syari’ah  yang  berbeda  kalau  yang  sebelumnya  menggunakan  akad mudharabah maka  sekarang kita  menggunakan   akad musyarakah yangmana  manti antara  nasabah  bank Syari’ah dan nazhir wakaf  sama-sama  mengeluarkan  dana  untuk bekerjasama dengan prinsip musyarakah.

## 3. Al-Murabahah
Al-Murabahah berasal dari kata bahasa Arab Al-ribh (keuntungan),   yaitu akad jual beli  antara  dua  belah  pihak  dimana  pembeli  dan  penjual  menyepakati  harga  jual  yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 18
Adapun arti murabahah secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu,  penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli  dengan  mensyaratkan  keuntungan  yang  diharapkan  sesuai    jumlah    tertentu. Dalam  akad Murabahah ,   penjual  menjual barangnya dengan  meminta  kelebihan  atas harga  beli  dengan  harga  jual.  Perbedaan  antara  harga  jual  dengan  harga  beli  barang disebut margin keuntungan 19
Menurut  Habib Nazhir dan Hassanuddin didalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia  barang  dengan nasabah    yang  memesan  untuk  membeli  barang.  Dari  transaksi    tersebut    bank mendapatkan  keuntungan  jual  beli  yang  disepakati bersama.  Atau  Murabahah  adalah jasa  pembiayaan  oleh  bank  melalui  transaksi  jual  beli  dengan  nasabah  dengan  cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan  membeli  barang  tersebut  dari  pemasok  kemudian  menjualnya  kepada  nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan  (Cost-Plus  Profit)  Dan  ini  dilakukan  melalui perundingan  terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. 20
Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diterangkan sebelumnya, dengan  dana  yang  berasal  dari  wakaf  uang, nazhir akan  menyediakan  dana  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  produksi  yang  diminta  nasabah.  Jika  bank  Syari’ah sebagai  kustodi  maka  keuntungan  dana  wakaf  akan  diperoleh nazhir dari  tambahan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian sesuatu barang oleh nazhir yang di sarankan oleh bank syari’ah. Keuntungan  inilah  yang  nantinya  akan  diserahkan kepada mauquf    alaih yang  diusahakan  akan  terus  mengalir  tanpa  mengurangi  dana pokok wakaf uang
4.Al-Ijarah Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang
18 http://najae9.blogspot.com/2014/02/bank-konvensional-dan-bank-syariah.html , Bank Konvensional dan Bank Syari’ah, diakses 7 juli 2014.
19 Isma‟il, Perbankan Syari’ah, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 138
20 Menurut  Habib Nazhir dan Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah , 2004, hlm.
itu  sendiri. 21 Ijarah yakni  pemberian  kesempatan  kepada  penyewa  untuk  mengambil manfaat  dari  barang  sewaan  dalam  jangka    waktu    tertentu    dengan    imbalan    yang besarnya  sesuai  dengan kesepakatan. 34
Akad  pembiayaan ijarah dalam  rangka  pengelolaan  wakaf  uang  ini  mirip  dengan pembiayaan leasing dalam bentuk operating lease. Dalam hal ini di akhir masa al-Ijarah, barang  tersebut  kembali  kepada nazhir (jika  peran  bank  Syari’ah  disini    adalah  bank kustodi).  Jika   akad    ijarah  tersebut   dilakukan  antara   nazhir dengan  nasabah  bank Syari’ah  dengan  hak  opsi  untuk  membeli  barang  tersebut  maka    dipenghujung kerjasama  itu  barang  yang  telah  disewakan  oleh nazhir menjadi milik nasabah bank syari’ah.  Hal  ini  dalam  akad  Syari’ah  sering  disebut  dengan ijarah  mumtahiyyah bittamilik (sewa  menyewa  yang  berakhir  menjadi kepemilikan si penyewa).
Dari  berbagai  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  potensi  dana  yang  berasal  dari wakaf  uang  dapat  dikelola  melalui  berbagai  produk  pembiayaan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Syari’ah Islam,  menurut  peneliti  dari  akad- akad  Syari’ah diatas yang  paling  produktif    untuk    digunakan   adalah   akad al - murabahah ,  karena al - murabahah lebih  mampu  menjamin  bahwa  dana  wakaf  tidak  akan  berkurang sedikitpun,  karena  perjanjian  keuntungan  telah  disebutkan diawal sebagai keuntungan dari pembelian barang.

## 4. KESIMPULAN DAN PENUTUP
Peran  bank  Syari’ah  di  Indonesia  adalah  sebagai  bank  kustodi  atau  sebagai  bank penitipan  dana  wakaf.  Secara  teknis  operasional, wakif menyetorkan dana  wakafnya ke  bank  Syari’ah atas  nama  rekening  BWI  yang  ada  di  bank Syari’ah  tersebut   dan sebagai  gantinya  wakif  akan  mendapatkan  sertifikat wakaf Uang. Sertifikat wakaf uang tersebut  diterbitkan  oleh  BWI dan dititipkan  di  bank  Syari’ah. Sertifikat  wakaf  uang tersebut  akan  diberikan  kepada  wakif  dan  diadministrasikan  secara  terpisah  dari kekayaan  bank  agar konsep wakaf. Akad  Syari’ah yang  paling  baik  untuk digunakan adalah akad murabahah , karena akad ini lebih dapat menjamin bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.

## BIBLIOGRAFY

## Buku
Abd    al-Jalil      „Abd    ar-Rahman      „Asyub. Kitâb      al-Waqf. Kairo:      al-Afaq  al- Arabiyyah, 2000.
Abdurrahman. Kompilasi      Hukum      Islam      di      Indonesia. Jakarta:      Akademika Pressindo, 1992.
Abdullah,  M  Ma’ruf. Hukum  Perbankan  dan  Perkembangan  Bank  Syari’ah  di Indonesia. Banjarmasin: Antasari press. 2006.
Adam,  Ian.   Ideologi Politik    Mutakhir,   Konsep,   Ragam,   Kritik,   dan   Masa Depanya . Terjemahan     dari Political     Ideology     Today. Yogyakarta: Qalam,
2004
21 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik , Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 117
Adham,    Fauzi    Kamal. al-Idârah    a-Islâmiyyah,    Dirâsah    Muqâranah    Baina    an- Nizhâm   al-Islâmiyyah   wa   al-Wadh‟iyyah  al-Hadîtsah. Beirut:   Dar   an- Nafa‟is, 2001.
Ahmad    Muhammad    as-Sa‟ad    dan    Muhammad    Ali    al-‟Umri. Al-Ittijâhât    Al- Mu‟âshirah Fi Tathwîr Al-Istitsmâr Al-Waqfi . Kuwait: Al-Amanah Al‟amah Li Al-Auqaf, 2000
Amin, Muhammad. Ijtihad     Ibn     Taimiyah     dalam     Bidang     Fiqh. Jakarta: INIS, 1991.

## Makalah/ Artikel
Perwataamadja  A.  Karnaen.  “ Bank,  Asuransi  dan  Hukum  Islam ’,  (Bahan  Kuliah Fakultas    Hukum    Universitas    Indonesia,    semester   gasal    tahun    ajaran 2000/2001)
Aula,    Muhammad    Abbas.    “ Pemberdayaan    Umat    Melalui    Lembaga    Wakaf” Anggota  Dewan  Pertimbangan  BWI,  dan  Dosen  Fiqh  di  Universitas  Ibn Khaldun Bogor.
Manan,  Abdul.  “ Sistem Ekonomi Berdasarkan  Syari’ah ”  (Artikel  dalam  Suara Udilag, Vol.3,No.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI, 2006.
Kamus
Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap , Surabaya:Pustaka Progressif, Cet.Ke-14, 1997
Adam    Kuper  dan  Jessica  Kuper, Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu  Sosial ,  Jilid  I,    Jakarta Rajawali Pers, 2000.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Enseclopedi Islam jilid 1, Jakarta: PT Ichatiar Baru Van Hoeve. 1994.

## Peraturan-Peraturan
Indonesia .Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. .Undang- Undang Nomor 41 tahn 2004 tentang Wakaf.
.Penjelasan  atas Undang -Undang  Nomor  41  tahn  2004  tentang  Wakaf Umum.
.Peraturan    Pemerintah    Nomor  42    Tahun    2006    tentang    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  1999  Tentang Pencabutan  izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Surat   Keputusan   Direksi   Bank   Indonesia   tentang   bank   umum berdasarkan prinsip Syari’ah, SK Dir. BI No . 32/34/KEP/DIR Tahun 1999, Sumber Internet: http://hukum-islam.com/2013/03/ hukum -bunga-bank-dalam-islam/. Hukum Bunga Bank dalam Islam. diakses pada tanggal 8 juni 2014.
http://aljurem.wordpress.com/ 2012 /01/31/dasar-hukum-dan pengertian- perbankan- syariah. Dasar   Hukum   dan   Pengertian   Perbankan   Syari’ah . diakses pada tanggal 2 juni 2014.
http://suhairistain.blogspot.com/2011/12/pengelolaan-wakaf-uang-di-  baitulmaal.html. Pengelolaan   Wakaf   Uang   di   Baitul   maal .   diakses  pada tanggal 21 maret 2014.
http://bimasIslamkulonprogo.blogspot.com/2013/08/pemberdayaan-umat-melalui- lembaga-wakaf.html. Pemberdayaan      Umat      melalui      Lembaga      Wakaf . diakses pada 15 juni 2014.