“ KITA NggAK BISA APA-APA... ”

## STuDI MengenAI ADApTASI InDIVIDu TeRHADAp buDAYA koRupSI DI lIngkungAn penDIDIkAn DASAR DAn MenengAH DI wIlAYAH X
Falasifatul Falah
Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 50112, Indonesia E-mail: falasifatul.falah@gmail.com

## AbSTRAk
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi individu terhadap budaya korupsi di lingkungan kerjanya. Data diperoleh dengan wawancara dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku korupsi di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah X merupakan bagian dari perilaku sistemik yang sudah menjadi budaya. Individu yang nilai-nilai pribadinya berlawanan dengan sistem yang korup tidak mampu melawan tekanan sosial sehingga terpaksa melakukan adaptasi dan rasionalisasi untuk membenarkan ketidakmampuannya melawan sistem yang korup. Keterlibatan yang berlangsung secara terus-menerus diyakini akan membuat individu menjadi bagian yang aktif dari sistem yang korup.
kata kunci: adaptasi individu, budaya korupsi, lingkungan pendidikan
“ We CAN Do NoTHINg ” InDIVIDuAl ADApTATIon To CulTuRe oF CoRRupTIon In pRIMARY AnD

## HIgH eDuCATIonAl InSTITuTIonS In RegIon X

## AbSTRACT
This study aims to reveal the factors that affect individual adaptation to the culture of corruption in the work environment. Data were obtained by interview and analyzed by qualitative approach. The results  showed  that  corruption  in  the  Elementary and  Secondary  Education Environment in the region X is part of systemic behavior which has become a culture. Individuals whose personal values against the corrupt system is not able to resist social pressure and had to do the adaptation and rationalization to justify his inability to fight the corrupt system. Long-time involvement in corruption activities is believed would make the individual become an active part of the corrupt system.
keywords: individual adaptation, culture of corruption, educational environment
penDAHuluAn
Menjelang  akhir  tahun  2014  Lembaga Transparansi  Internasional  mengumumkan indeks persepsi Indonesia dalam pemberan- tasan  korupsi  masih  berada  pada  angka  34 dengan  posisi  pada  peringkat 107  dari 175 negara, belum beranjak jauh dari posisi tahun sebelumnya dengan indeks 32 dan ranking 114
dari 177 negara (Transparency International, 2014).
Korupsi di Indonesia merupakan kombi- nasi administrative corruption (penyimpangan pelaksanaan  peraturan)  dan state  corrup- tion yang  sudah  sampai  tahap-tahap  dalam pembuatan aturan main ( rules of the games ) (Sujatmiko, 2002).
Perilaku korupsi di Indonesia merambah hampir  di  segala  bidang  termasuk  dalam dunia  pendidikan.  Indonesia  Corruption Watch (ICW) dalam kajian mengenai korupsi pendidikan selama satu dekade (2003-2013) mengungkapkan banyaknya penggelapan dan mark  up terhadap  anggaran  Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki bangun- an sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang lain, dengan kerugian mencapai 265,1 miliar rupiah (Puspitarini, 2013). Salah satu kasus  yang  menggambarkan  bahwa  tindak korupsi  biasanya  dilakukan  secara  kolektif adalah  peristiwa  di  mana  seorang  oknum kepala sekolah, oknum kepala UPTD, serta oknum dari LSM tertangkap tangan menerima sejumlah  uang  setoran  dari  21  kepala  SD di  Kabupaten  Banyuwangi,  yang  dipotong dari bantuan DAK yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang dipimpin para kepala SD tersebut (Rachmawati, 2014).
Kebijakan  pemberian  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan sejak tahun 2005 (Nugroho, Widowati, & Rihan- doyo, 2013). Bantuan ini juga sering menjadi sasaran aktivitas korupsi, misalnya kasus ok- num kepala sekolah di Bandar Lampung yang didakwa atas tindakan korupsi terhadap dana BOS sebesar Rp. 86 juta (Hermanto, 2014). Dugaan penyimpangan sasaran dana BOS ta - hun 2009 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga menyebabkan tim penyidik Kejaksaan Negeri  Jember  memeriksa  sedikitnya  900 orang kepala sekolah di Kabupaten Jember (Djunaidy, 2012). Menurut kajian ICW pada tahun 2011, ‘korupsi massal dan sistematis’ dalam penggunaan dana BOS terjadi karena penyaluran  bantuan  yang  sering  terlambat serta karena sistem monitoring penggunaan bantuan yang tidak berjalan dengan baik (Nu- groho, Widowati, & Rihandoyo, 2013).
Tindak korupsi dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, selain men- jadikan DAK dan BOS sebagai sasaran, juga terjadi dalam berbagai bentuk lain, misalnya
praktik  suap-menyuap  dalam  penerimaan siswa baru di mana orang tua murid memberi- kan sejumlah uang agar anaknya diterima di sekolah negeri tertentu (Nurdiansyah, 2014).
Korupsi  di  lingkungan  sekolah  bukan hanya terjadi di Indonesia. Organisasi yang mengkampanyekan  gerakan  antikorupsi, Transparansi Internasional, pada tahun 2013 mempublikasikan  hasil  survei  global  yang menunjukkan bahwa sekitar satu dari enam harus mengeluarkan uang suap untuk memper- oleh pelayanan pendidikan (Coughlan, 2013). Organisasi  Pengawas  Korupsi  ( Corruption Watch )  di Afrika  Selatan  mengungkapkan bahwa sejak dibukanya bagian khusus penga- wasan  korupsi  di  lingkungan  pendidikan, laporan  tentang  tindak  korupsi  di  sekolah meningkat dengan pesat, mencapai 12% dari keseluruhan dugaan korupsi yang dilaporkan (Sapa, 2014). Di Ukraina sedikitnya 30% dari pelajar Ukraina harus mengeluarkan uang suap untuk diterima di kampus, sementara banyak lainnya yang masuk dengan memanfaatkan koneksinya di fakultas dan bagian administrasi (Osipian, 2009).
Peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan faktor-faktor  yang  menyebabkan  individu beradaptasi terhadap budaya korupsi di ling- kungan kerjanya dan secara langsung maupun tidak langsung ikut melanggengkan fenomena korupsi di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.

## TInJAuAn lITeRATuR
Korupsi dalam pandangan Osborne ada - lah pembusukan sosial (Osipian, 2009). Rabl (2008); Vahlenkamp  dan  Knauâ  serta  Rabl dan KuÝhlmann (2008 menyusun pengertian korupsi  sebagai:  perilaku  yang  tidak  lurus yang muncul dalam bentuk penyalahgunaan amanah; yang dilakukan dengan tujuan men- dapatkan keuntungan bagi pelakunya sendiri atau bagi pihak lain; dan merupakan transaksi atau pertukaran keuntungan dan imbalan yang bersifat  rahasia  di  antara  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  hubungan  yang  korup;  serta
“KITA NGGAK BISA APA-APA...” Studi Mengenai Adaptasi Individu terhadap Budaya Korupsi ... (Falasifatul Falah)
menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara  ekonomi,  sosial  atau  politik  (Rabl, 2011).
Gejala korupsi menurut ukurannya dibe- dakan  sebagai grand  corruption dan petty corruption ;  sedangkan  menurut  prosesnya gejala korupsi dibedakan sebagai incidental, systematic dan systemic (Sujatmiko, 2002). Anechiarico dan Jacobs mendefinisikan korupsi dalam pendidikan sebagai penyalah- gunaan wewenang demi mendapatkan keun- tungan  materi;  tetapi  Heyneman  beralasan bahwa karena pendidikan adalah sektor publik yang sangat penting, maka standar profesi- onalnya  bukan  hanya  meliputi  materi  saja, tetapi  juga  termasuk  penyalahgunaan  we- wenang demi kepentingan pribadi (Osipian, 2009).
Korupsi dalam dunia pendidikan dikate- gorikan sebagai: (1) Fungsi yang korup; (2) Sistem akreditasi yang korup; dan (3) Penye- diaan yang korup (Heyneman, 2004).
Elemen-elemen perilaku tidak layak yang dilakukan oleh pengelola institusi pendidikan atau pengajar ( professional misconduct ) ada- lah: (1) Menerima hadiah atau imbalan materi sebagai pertukaran nilai, asesmen, atau seleksi untuk masuk program tertentu; (2) Memberi- kan penilaian yang bias karena ras, budaya, kelas  sosial,  etnis/suku,  dan  atribut-atribut lain yang bersifat SARA; (3) Memaksa siswa mengikuti filosofi atau nilai pribadi pengajar/ pengelola sekolah; (4) Membuka informasi yang bersifat pribadi/rahasia mengenai siswa; (5) melakukan eksploitasi, pelecehan, atau dis- kriminasi terhadap siswa; (6) Menggunakan buku teks atau bahan ajar yang tidak memadai semata-mata  karena  mendapatkan  insentif dari produsen buku/bahan ajar tersebut; (7) Memaksa siswa membeli bahan ajar atau per- lengkapan lain yang menguntungkan pengajar/ pengelola sekolah tersebut; (8) Mengabaikan perilaku kolega yang tidak profesional atau tidak pantas; (9) Menggunakan properti seko- lah untuk kepentingan pribadi yang bersifat komersial (Heyneman, 2004).
Sistem sekolah yang telah bebas dari koru- psi harus memenuhi karakter sebagai berikut: (1)  Kesetaraan  dalam  akses  untuk  menda- patkan kesempatan pendidikan; (2) Keadilan dalam distribusi kurikulum dan materi pen- didikan; (3) Keadilan dan transparansi dalam kriteria untuk menyeleksi pelatihan-pelatihan yang tingkatnya lebih tinggi dan khusus; (4) Keadilan dalam akreditasi di mana semua ins- titusi dinilai dengan standar profesional yang setara dan terbuka untuk diuji oleh publik; (5) keadilan dalam penerimaan benda-benda maupun jasa pendidikan; (6) keseimbangan dan kemurahan hati pada kurikulum dalam memperlakukan  kelompok  minoritas  dan tetangga  geografis;  serta  (7)  pemeliharaan standar  profesional  tingkah  laku  dari  para pengelola institusi pendidikan maupun para pengajar,  baik  di  institusi  negeri  maupun swasta (Heyneman, 2004).
Falah mengungkapkan bahwa ada korelasi antara sikap terhadap korupsi dengan sikap terhadap ketidakjujuran akademik ( academic dishonesty ) pada mahasiswa serta aktivis par- tai politik (Falah, Attitude Toward Corruption, Academic Cheating Experience, and Political Activity , 2014). Sikap terhadap korupsi juga berkaitan dengan hedonisme (Falah, Hedo- nisme dan Sikap Terhadap Korupsi, 2013). Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia terus-menerus digencarkan, namun faktanya gerakan ini menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah sikap masyarakat terhadap korupsi yang cenderung hipokrit: secara for- mal korupsi dihujat, namun fakta keseharian menunjukkan  bahwa  perilaku  korup  sering dipersepsi sebagai tindakan yang wajar (Falah, Perilaku  Korup  di  Mata  Mahasiswa,  2012) Faktor budaya di Indonesia dianggap sebagai salah  satu  aspek  yang  mendorong  individu melakukan korupsi, mengingat korupsi meru- pakan  bagian  dari  ‘kebiasaan’  (Sujatmiko, 2002). Sebuah penelitian yang didasarkan pada persepsi  dari  18.000  orang  individu  mene- mukan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh
Jurnal Psikologi Integratif , Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Halaman 18 - 26
dari  nilai-nilai  penghindaran  yang  tidak jelas, penerapan orientasi kemanusiaan, dan praktik  kolektivitas  pada  individu  terhadap tingkat korupsi, setelah mengontrol variabel perkembangan ekonomi dan manusia. Hasil ini  memperkuat  upaya  untuk  membangun teori umum mengenai korupsi dari perspektif budaya  (Seleim & Bontis, 2009).
Efek sosial memainkan peran yang pen- ting dalam menentukan bagaimana individu menyikapi korupsi yang terjadi di sekitarnya, dan  secara  tegas  dikaitkan  dengan  tingkat toleransi  terhadap  korupsi  di  lingkungan tersebut.  Hal  ini  terbukti  dari  analisis  ter- hadap data pada level individu yang diperoleh dari tiga puluh lima negara di bawah koordi- nasi Lembaga Penelitian Sosial di Michigan University  (Gatti,  Paternostro,  &  Rigolini, 2003).  Pernyataan  tersebut  dikuatkan  oleh studi eksperimen mengenai budaya korupsi di Brazil, yang membuktikan bahwa intensi untuk melakukan korupsi semakin meningkat saat individu mendapatkan paparan yang berisi gambaran korupsi (Fischer, Ferreira, Milfont, & Pilati, 2014).
Para peneliti dari World Bank dan New York  University  menemukan  bahwa  di wilayah yang rata-rata populasinya tidak ter- lalu menunjukkan penolakan terhadap korupsi, maka  individu-individu  di  dalamnya  juga cenderung lebih mudah memaafkan perilaku korup (Gatti, Paternostro, & Rigolini, 2003).
MeToDe Riset yang mendasari tulisan ini dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif.  Penggunaan metode kualitatif diharapkan membantu me- nangkap ketepatan dan orisinalitas dari realita permasalahan sosial yang sesuai dengan kon- teks dan budaya Indonesia (Somantri, 2005).
Disain penelitian ini adalah fenomenologi, yang dipilih atas dasar pertimbangan bahwa penelitian ini mencoba mengungkap korupsi dari  perspektif  psikologi  budaya.  Fenome- nologi adalah disain penelitian kualitatif yang difokuskan pada upaya untuk mendapatkan
makna dari pengalaman hidup subjek di da- lam fenomena yang diteliti (Creswell, 1998). Pengalaman  hidup  yang  dimaksud  di  sini adalah pengalaman subjek sebagai pengelola sekolah dalam menghadapi fenomena sosial berupa perilaku korupsi kolektif yang terjadi secara intensif di dalam sistem di mana sub- jek bekerja, bagaimana subjek mempersepsi dan memaknai peristiwa ini, dan bagaimana dinamika  psikologis  yang  terjadi  sehingga subjek mampu bertahan menerima fenomena ini sebagai bagian dari kehidupannya dalam dunia kerja.
Fenomenologi sosial  bertujuan untuk me- rumuskan ilmu sosial yang mampu ‘menafsir- kan dan menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia’ dengan cara mendeksripsikan struk- trur-struktur dasar, di mana subjektivitas men- jadi prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika para  peneliti  sosial  memaknai  objek-objek sosial (Holstein & Gubrium, 2009).
Pengumpulan data dalam studi kualitatif yang  memiliki  disain  fenomenologis  dipri- oritaskan  pada  metode indepth  interview (Creswell, 1998). Wawancara  sendiri  merupakan  “bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar”, yang  harus  diakui  bukan  merupakan  alat pencipta realitas yang netral, berfungsi untuk menciptakan  pemahaman  situasional  yang berasal  dari  “episode-episode  interaksional khusus”, dan merupakan metode yang sulit dipisahkan dari pengaruh karakteristik indi- vidu peneliti (Denzin & Lincoln, 2009).
Narasumber dalam riset ini adalah indi- vidu-individu yang sedang atau pernah men- jadi pengelola sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau staf  bagian keuangan, baik di institusi pendidikan tingkat dasar atau tingkat menengah di wilayah X.
Analisis dilakukan melalui metode hori- sonalisasi, yaitu dengan mengkategorikan data yang  diperoleh  dari  lapangan  dan  menarik makna  atau  kesimpulan  dengan  dukungan perspektif teoritis untuk menjelaskan makna atau kesimpulan tersebut (Poerwandari, 1998).
“KITA NGGAK BISA APA-APA...” Studi Mengenai Adaptasi Individu terhadap Budaya Korupsi ... (Falasifatul Falah)
Sesuai dengan asumsi metodologis dalam pendekatan kualitatif, proses yang dilakukan bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada peristiwa khusus ke arah konteks yang lebih umum (Creswell, 1998).
HASIl DAn peMbAHASAn Bentuk-bentuk  penyimpangan  yang  di- saksikan langsung oleh para subjek adalah: (1) Sekolah menerima dana dengan besaran yang lebih kecil dari jumlah yang seharusnya diterima; (2) Sekolah menandatangani jumlah angka yang lebih besar daripada dana kongkrit yang diterima, dan terpaksa membuat laporan fiktif untuk menutupi dana yang tidak diterima; (3) Pihak pengelola sekolah harus memberi- kan sejumlah uang pada oknum-oknum yang mengelola dana pendidikan, berdasarkan ke- sepakatan dan tanpa tanda terima atau kuitansi, dengan tujuan agar sekolah tidak dipersulit dalam menerima bantuan; (4) Pihak sekolah membuat proposal permintaan bantuan yang bersifat fiktif dengan tujuan memenuhi kebu - tuhan pada pos lain yang berbeda dengan pos yang tercantum di proposal.
Seluruh subjek menyatakan bahwa bentuk- bentuk tindakan di atas bertentangan dengan nilai pribadi mereka, tetapi subjek-subjek ini mengaku  “tidak  berdaya”  melawannya  se- hingga mau tidak mau terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem atau cara kerja yang korup- tif yang sudah menjadi budaya.
Tindakan  memberi  semacam  upeti  atau setoran pada pihak-pihak yang memiliki we- wenang mengurus penyaluran dana bantuan pendidikan diakui memberikan dampak yang signifikan pada kesempatan sekolah menda - patkan  bantuan  dana.  Ironisnya,  aktivitas semacam itu dianggap sebagai sopan santun sosial, bahkan “kewajiban” yang berarti ling - kungan  menuntut  subjek  untuk  melakukan hal tersebut dan tidak memberi pilihan untuk menolak.
“Yah  itu  kita  anggap  sebagai  tanda terima kasih...” (Subjek-AM, 2014)
“Bahkan kemarin itu kan saya telat... terus  diingatkan,  “Nanti  di  sana  jangan lupa kewajibannya...’ “ (Subjek-AP, 2014)
Tekanan  makin  kuat  ketika  lingkungan tidak mendukung idealisme pribadi subjek. Subjek yang merasakan konflik batin karena pertentangan antara nilai pribadi dengan tun- tutan  kenyataan  mendapatkan  tekanan  dari lingkungan  sosialnya  untuk  menerima  hal semacam itu sebagai kewajaran, seperti yang diungkapkan subjek:
“Kalo sharing dengan kepala-kepala sekolah yg sebelum saya juga dibilangi ‘ halah  biasa  lak  wis  to... (udah  biasa aja)’. Saya mesti digituin. ‘ Ora sah dipikir mumet-mumet (jangan  dipikir  pusing- pusing)’. Bahkan sepupu saya, dia kepala SMK, bilang ‘ uwis to, kuwi lha duit duite kana, kana meh njaluk laporan piye wis garek manut kana wae to (sudahlah, itu kan  uang  mereka,  mereka  mau  minta laporan  seperti  apa  udah  tinggal  nurut aja),’  gitu  sampe  bilangnya.  ‘ lha  kowe kok malah stres ki ngopo (lha kamu kok malah stres kenapa)’ sampe digituin saya” (Subjek-AP, 2014)
Ini sesuai dengan pendapat Stanley Mil- gram  menyatakan  bahwa  manusia  adalah mahluk yang tidak berdaya menghadapi ikatan jaring-jaring  sosial  yang  membatasi  ruang geraknya. Individu sering terpaksa patuh saat diminta melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan  dengan  hati  nuraninya  (Wade & Tavris, 2007).
Ada salah seorang subjek yang mengaku mengalami  kesulitan  beradaptasi  dengan sistem yang koruptif dan setelah satu semester diangkat menjadi pengelola sekolah, subjek tersebut  mengajukan  pengunduran diri,  na- mun pengunduran diri tersebut baru dipenuhi semester berikutnya. Subjek ini mengalami konflik psikologis yang signifikan saat berada di  dalam  sistem  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  pribadinya,  frustrasi,  menunjuk-
kan  gejala-gejala  depresi  dan  menurunnya motivasi kerja secara drastis..
Berbeda  dengan  subjek  di  atas  yang akhirnya  mengundurkan  diri  dari  jabatan pengelola sekolah (dan memilih menjadi guru biasa), subjek-subjek lain tetap bertahan dalam sistem. Para subjek mengakui bahwa di masa- masa  awal  mengetahui  sistem  yang  korup mereka “kaget”, tetapi akhirnya menerima dan pasrah. Seluruh subjek, baik yang bertahan da- lam sistem maupun yang mengundurkan diri, tidak ada yang mencoba upaya signifikan un - tuk mencegah, menolak, atau melawan. Bah- kan individu melakukan rasionalisasi untuk membenarkan ketidakmampuannya menolak tekanan untuk melakukan perbuatan koruptif, seperti yang dikemukakan para subjek:
“Kalo menurut saya seharusnya nggak kayak gitu...tapi itu sudah lingkarannya...” (Subjek-AA, 2014) “Kalo  menurut  prinsip  pribadi  ya sebetulnya itu tidak boleh. Tapi kalau tidak mau nanti di blacklist , besok nggak dapat lagi.” (Subjek-AM, 2014) “Jadi kita ni memang gak bisa nga - pa-ngapain.  Harus  mengikuti  mereka, sistemnya mereka. Akhirnya tu kan kita tu pengennya mau begini, begini, tapi nanti menyusahkan yang lain... kalo kita tetep egonya tinggi seperti itu to, ya kan kasihan juga sekolahnya.” (Subjek-AP, 2014)
Subjek meyakini bahwa keterlibatan yang terus-menerus dalam sistem yang korup bisa membuat individu meninggalkan nilai-nilai pribadi  dan  pada  akhirnya  menjadi  bagian dari sistem budaya yang menganut nilai yang bertentangan, seperti yang dikemukakan salah satu subjek:
“Memang  akhirnya  kita  melakukan itu tu terpaksa. Bener2 terpaksa. Tetapi ketika ada pusaran, misalnya kayak pusa- ran, di tengah itu, kita di pinggirnya ini, lama-lama kan kita juga masuk. ... lama2 itu melu jadi setan juga gitu lho... tapi me- mang yang paling saya takutkan itu. Mi-
salkan sekarang memang sangat terpaksa... tapi lama kelamaan saya juga tidak bisa menjamin... karena prosesnya itu... Ada yang awalnya dia nangis-nangis malah, maksudnya dengan kondisi seperti itu... lha sekarang dia malah pinter (korupsi) ...” (Subjek-AP, 2014)
Proses  adaptasi  individual  para  subjek secara umum bisa digambarkan sebagai beri- kut:
Gambar 1 Proses adaptasi para subjek terhadap budaya korupsi yang dihadapi di lingkungan kerjanya
Alasan yang digunakan para subjek untuk merasionalisasi  toleransi  dan  keterlibatan- nya  dengan  sistem  korupsi  adalah:  (1)  Ini merupakan lingkaran sistem yang kuat (ada subjek  yang  menyebut  dengan  istilah  “su - dah permanen”); (2) Subjek tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk menolak; (3) Subjek terpaksa mengikuti sistem ini demi ke- pentingan sekolah atau institusi, bukan untuk
“KITA NGGAK BISA APA-APA...” Studi Mengenai Adaptasi Individu terhadap Budaya Korupsi ... (Falasifatul Falah)
kepentingan pribadinya sendiri. Para  subjek  melakukan  adaptasi  untuk mengompromikan nilai-nilai pribadinya untuk menghindari  terjadinya  ketidakseimbangan psikologis.  Saat  menghadapi  pertentangan antara idealisme dengan kenyataan, individu akan dipaksa untuk memutuskan pilihan di antara  dua  hal  yang  bertentangan  tersebut, sebab  bila  dia  membiarkan  dirinya  terus- menerus berada dalam konflik batin atau ke - bimbangan, keseimbangan psikologisnya akan terganggu.
Hasil penelitian ini menguatkan teori dan hasi-hasil penelitian yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa tekanan sosial dan bu- daya memiliki peran yang besar dalam mem- pengaruhi  sikap  individu  terhadap  korupsi dan mendorong keterlibatan individu dalam aktivitas korupsi.
SIMpulAn DAn SARAn Perilaku  korupsi  di  Lingkungan  Pen- didikan Dasar dan Menengah di wilayah X merupakan bagian dari perilaku sistemik yang sudah menjadi budaya. Individu yang nilai- nilai  pribadinya  berlawanan  dengan  sistem yang korup tidak mampu melawan tekanan sosial sehingga terpaksa melakukan adaptasi dan rasionalisasi untuk menjaga keseimbang- an psikologisnya.
Hasil penelitian ini, bagaimanapun juga diharapkan membantu memberikan gambaran proses pewarisan budaya korupsi pada indi- vidu-individu yang semula “bersih” hingga menjadi bagian dari budaya korupsi tersebut. Pengetahuan dan kesadaran tentang adanya proses ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran  dalam  gerakan  besar  pemberan- tasan  korupsi  di  Indonesia,  yaitu  dengan memikirkan upaya penguatan individu agar mampu menolak keterlibatan dalam aktivitas korupsi,  sehingga  individu  tidak  menjadi bagian yang ikut mendukung pelanggengan budaya korupsi.
Penelitian  ini  dilakukan  di  dalam  area yang terbatas dan dengan jumlah subjek yang
terbatas pula, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu generalisasi.
Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mempelajari topik yang sama disarankan un- tuk memperluas dan memperbanyak subjek penelitiannya, serta memanfaatkan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif, mengin- gat setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

## DAFTAR puSTAkA
Coughlan, S. (2013). Corruption and bribery in the classroom . Dipetik September 27, 2014,  dari  BBC  News:  file:///H:/docu - ments/Jurnal/Corruption%20and%20brib- ery%20in%20the%20classroom%20-%20 BBC%20News.html Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and  research  design.  choosing  among five  traditions. Thousand  Oaks:  SAGE Publications. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Hand- book of qualitatif research. (S. Z. Qudsy (ed.) & B. S. Dariyatno (terj.)) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djunaidy, M. (2012, April 4). Kasus korupsi BOS, 900 kepala sekolah diperiksa . Di- petik  September  27,  2014,  dari Tempo. co: file:///H:/documents/Jurnal/Kasus%20 Korupsi%20BOS%20900%20Kepala%20 Sekolah%20Diperiksa%20_%20nasion- al%20_%20Mobile%20Tempo.co.html Falah, F. (2014). Attitude toward corruption, academic  cheating  experience,  and  po- litical  activity.  Dalam  I.  Noormansyah, &  R.  Maronrong  (Penyunt.), Proceed- ing ICBESS 2014 The 1st International Conference on Business, Economics and Social Sciences (hal. 12). Kuta Bali: In- donesia  College  of  Economics  (STEI) Jakarta.
Falah, F. (2013). Hedonisme dan sikap ter- hadap  korupsi.  Dalam  J.  Kuncoro,  R. Arjanggi, F. Falah, E. A. Setiowati, & R. Supradewi  (Penyunt.), Prosiding  Semi- nar Nasional Psikologi 2013 “Memban-
gun  Harmoni  Melalui  Kearifan  Lokal” (hal. D-49 - D-60). Semarang: Fakultas Psikologi Unissula. Falah,  F.  (2012).  Perilaku  korup  di  mata mahasiswa. Seminar Nasional Psikologi Islami, Aplikasi Psikologi Islami dalam Pendidikan  Karakter (hal.  151-158). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fischer, R., Ferreira, M. C., Milfont, T., & Pilati, R. (2014). Culture of corruption? the effects of priming corruption images in a high corruption context. Journal of Cross-Cultural Psychology , 1-12. Gatti, R., Paternostro, S., & Rigolini, J. (2003). Individual attitudes toward corruption: do social effects matter? World Bank Policy Research. Hermanto, A. (2014). Kepala sekolah didakwa korupsi BOS Rp86 juta . (Sulaiman, Pe- nyunting)  Dipetik  September  27,  2014, dari  Lampost.co:  file:///H:/documents/ Jurnal/Kepala%20Sekolah%20Didak- wa%20Korupsi%20BOS%20Rp86%20
Juta.html Heyneman, S. P. (2004). Education and cor- ruption. International Journal of Educa- tional Development, 24 , 637–648. Holstein,  J. A.,  &  Gubrium,  J.  F.  (2009). Fenomenologi, etnometodologi, dan prak- tik interpretif. Dalam N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, & S. Z. Qudsy (Penyunt.), Hand- book of Qualitative Research (Dariyatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Penerj., hal. 335-348). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo. (2013). Implementasi kebijakan penggu- naan  dana  bantuan  operasional  sekolah di kota semarang (studi kasus di sekolah menengahpertama negeri semarang sela- tan tahun 2011). Journal of Public Policy and Management Review, 2 (1). Nurdiansyah, R. (2014, Agustus 15). Jaksa kantongi bukti suap murid baru . (Ismail, Penyunting)  Dipetik  September  27, 2014, dari Republika Online: http://www.
republika.co.id/berita/koran/halaman-1 /14/08/15/nac5tn-jaksa-kantongi-bukti- suap-murid-baru
Osipian, A. L. (2009). Corruption and reform in higher education in ukraine. Canadian and International Education, 38 (2), 103- 122. Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan kuali- tatif untuk penelitian perilaku manusia, pengantar fuad hasan (Edisi Revisi ed.). Jakarta:  Pengembangan  Sarana  Pengu- kuran dan Pendidikan Fakultas Psikologi UI. Puspitarini, M. (2013). DAK & BOS sasaran korupsi  di  bidang  pendidikan .  Dipetik September 27, 2014, dari okezone.com: file:///H:/documents/Jurnal/DAK%20 &%20BOS%20Sasaran%20Korupsi%20 di%20Bidang%20Pendidikan%20-%20m. okezone.com.html Rabl, T.  (2011). The  impact  of  situational influences on corruption in organizations. Journal of Business Ethics, 100 , 85-101. Rachmawati, I. (2014). Dua PNS banyuwangi tertangkap tangan terima suap Rp 211 juta . Dipetik September 27, 2014, dari Kompas. com  Regional:  file:///H:/documents/Jur - nal/Dua%20PNS%20Banyuwangi%20 Tertangkap%20Tangan%20Terima%20 Suap%20Rp%20211%20Juta%20-%20 Kompas.com.html
Sapa. (2014). Massive corruption in schools, finds report . Dipetik September 27, 2014, dari  Mail  &  Guardian:  file:///H:/docu- ments/Jurnal/Massive%20corruption%20 in%20schools%20finds%20report%20 -%20Mail%20&%20Guardian%20Mo- bile.html Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relation- ship  between  culture  and  corruption:a cross-national study. Journal of Intellec- tual Capital, 10 (1), 165-184. Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, 9 (2), 57-65.
Sujatmiko, I. G. (2002). Hypercorruption dan strategi  pemberantasan  korupsi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2 (1), 25-30. Transparency International. (2014). Corrup- tion perceptions index 2014: results . Dipe- tik Desember 8, 2014, dari Transparency
International:  http://www.transparency. org/cpi2014/results Wade, C. & Tavris, C. (2007). Psikologi, edisi ke-9. (W. Hardani, B. A. Yoso, Penyunt., B. Widyasinta, & I. D. Juwono, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
Jurnal Psikologi Integratif , Vol. 2, No. 2, Desember 2014, Halaman 18 - 26