INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5982-5994 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah
Sukitman Asgar
Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo Email: sukitman.asgar87@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggaraan pemilu sangat  penting dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan  demokrasi,  namun  hal  itu  perlu  didukung  dengan  berbagai  instrumen hukum untuk memperkuat kekuasaan yang dipilih, salah satunya dengan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihannya baik pada pemerintah nasional maupun lokal. Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  fakta  empiris  terhadap  menurunnya  partisipasi politik  dilain  sisi  dan  regulasi  yang  mengatur  disisi  yang  lain  termasuk  sebagai  bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Sementara Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan mengkaji ketentuan perundang- undangan terkait dengan topik yang diangkat. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat  akibat  dari  tidak  maksimalnya  kinerja pemerintah  atau  tidak  menepati  janji  disaat  kampanye  pencalonan  serta  instrumen memperkuat kekuasaan pemerintah khususnya kepala daerah mines DKI Jakarta masih lemah  karena  menggunakan  sistem  suara  terbanyak  bukan  50%+1  untuk  ditentukan sebagai pemenang.
Kata Kunci: Pemilu, Partisipasi Politik dan Kekuasaan Pemerintah

## Abstract
The  holding  of  elections  is  very  important  in  a  country  that  adheres  to  a  democratic government system, but this needs to be supported by various instruments to strengthen the power elected through the General Election, one of which is the political participation of the people in determining their choices in both national and local government. This study aims to reveal empirical facts about the decline in political participation on the one hand  and  the  regulations  governing  it  on  the  other  hand,  including  as  material  for evaluation  and  consideration  for  policy  makers.  While  the  research  method  used  is empirical normative research by reviewing statutory provisions related to the topic raised. The results of the study revealed that the low political participation of the people as a result of the government's not optimal performance or not keeping promises during the candidacy campaign and the instruments to strengthen government power, especially the heads of regional mines DKI Jakarta are still weak because they use a majority vote system instead of 50% + 1 to be determined as the winner.
Keyword: Elections, Community Participation and Government Power

## PENDAHULUAN
Kedaulatan  Rakyat  pada  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  yang demokratis sudah barang tentu pelaksanaan pemilihan umum adalah cara yang paling ideal  untuk  melakukan  pergantian  dan  peralihan  kepimpinan  baik  pada  lembaga kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif.
Schumpeter  dan  Lijphart  menyatakan,  “... democracy  is  goverment  by  the  freely elected  representative  of  the  people .” Dengan  kata  lain,  demokrasi  mengisyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas  (Lijphart,  Al.  Et.  2012).  Oleh  karenanya  dalam  suatu  negara  yang  berasaskan demokrasi,  pemilu  memiliki  arti  penting  bagi  kehidupan  bangsa  dan  bernegara. Pentingnya pemilihan umum itu dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sebagai  Perwujudan  Kedaulatan  Rakyat.  Bahwa  kekuatan  tertinggi  dalam  negara demokrasi adalah rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum;
2. Sebagai sarana  pembentukan perwakilan politik. Bahwa  rakyat  diberikan kebebasan memilih dan mempercayakan wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan tertentu;
3. Sebagai sarana mempertahankan maupun pergantian kepimpinan baik pusat maupun daerah. Bahwa, rakyat memiliki hak memilih untuk mempertahankan atau mengganti setiap pemimpin di lebaga kekuasaan eksekutif yang diinginkan;
4. Sebagai  bentuk  legitimasi  kekuasaan  karena  setiap  pemimpin  dimandatkan  secara langsung oleh rakyatnya sendiri.
5. Sebagai  sarana  partisipasi  politik  rakyat  dalam  menentukan  kebijakan  politik kekuasaan.
Sebagaimana  poin  kelima  diatas  dalam  setiap  perhelatan  pelaksanaan  pemilihan umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah  seringkali  menjadi issu  yang  selalu diperdebatkan. Menurut Tocqueville bila demokrasi yang tidak dilandasi partisipasi aktif dari  masyarakat  dalam  pranata-pranata  politik  dan  sosial  akan  menghapus  ciri-ciri demokratis dalam budaya politik dan pranata-pranata sosial tersebut.(Hikam, M.A.S: 2015)
Awalnya  studi  mengenai  partisipasi  politik  hanya  memfokuskan  diri  pada  partai politik  sebagai  pelaku  utama,  akan  tetapi    dengan  berkembangnya  demokrasi  banyak bermunculan kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.
Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dewasa ini Partisipasi masyarakat sangatlah fakultatif, sarana pelaksanaan kedaulatan yang disalurkan secara langsung melalui hati nurani setiap warga negara sering tercedrai oleh perbuatan yang tak bertanggungjawab oleh para aktor-aktor politik, baik dilakukan melalui penggiringan politik SARA maupun dengan politik uang serta indentitas lainnya.
Prinsip Dasar dari pelaksanaan pemilu sebagaimana terkandung dalam pasal 22E, perlunya menjadi pegangan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara agar kedaulatan rakyat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, menarik bagi kita  semua  khususnya  penulis  untuk  melakukan  studi  penelitian  lebih  dalam,  guna mengungkap secara detail variabel penentu dan faktor yang mendasari model partisipasi masyarakat  yang  cenderung  flaktuatif.  Dengan  demikian  Penulis  tertarik  untuk merumuskan Judul Penelitian  ini adalah “ Partisipasi Dan Perilaku Politik Sebagai  Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintahan Di Indonesia ”.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Pada  dasarnya  suatu  penelitian  ilmiah  harus  dilakukan  melalui  cara  dan  metode tertentu  agar  dapat  memberikan  hasil  yang  akurat.  Metode  atau  Metodologi  pada hakekatnya  memberikan  petunjuk  dan  pedoman  serta  cara  untuk  menganalisis  dan mengkaji  suatu  objek  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa Metodelogi merupakan unsur yang mutlak di dalam suatu penelitian ilmiah. Untuk itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  empiris.(
Sukitman Asgar: 2021).
2. Sumber Data
Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer ditemukan melalui Risalah UUD tahun 1945, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta data kepustakaan lainnya, sementara jenis data sekunder dilakukan melalui  penyebaran  Angket/Quisioner  penelitian  dan  wawancara  guna  mengetahui tingkat  Partisipasi  Pemilu  dan  Pilkada  di  Kabupaten  Halamhera  Utara.  Adapun angket/quisioner  yang  diberikan  kepada  setiap  responden  sebagai  bahan  kajian  dan petunjuk untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun Sampel Penelitian ini terdiri dari masing- masing  10  warga  yang  diacak  berdasarkan  Usia  dan  Jenis  Kelamin  yakni  Usia  Pemilih Pemula,  Usia  Dewasa  dan  Usia  Lanjut.  Pengambilan  Sampel  data  difokuskan  pada Kecamatan  yang  jumlah  partisipasinya  rendah  berdasarkan  data  dari  KPU  Kabupaten Halmahera Utara. Angket disebar secara acak /rendrom sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah angket/quisioner  berdasarkan  Desa  dengan  Daftar  Pemilih  Tetap  terbanyak  dan  yang paling rendah melalui masing-masing Regional atau Daerah Pemilihan.

## 3. Analisis Data
Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  terkait  yang  dihubungkan  dengan  gejala  dan  fakta hukum yang berlakunya ditengah-tengah masyarakat. Metode deskriftif menurut Nawawi dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan/melukiskan  keadaan  subyek/obyek  penelitian  (seseorang,  lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. (Sugiyono: 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis
Pemerintah  merupakan  penjelmaan  dari  kegiatan  bernegara  dalam  menjalankan fungsi  kekuasaan,  sehingga  perlunya  mendapat  legitimasi  yang  kuat  sebagai  prinsip kedaulatan ditangan rakyat. Wujud kekuasaan tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum, untuk memilih para Pemimpin  Nasional maupun Lokal  serta wakil-wakil rakyat pada  lembaga  Legislatif.  Sehingga  mampu  membentuk  pemerintahan  yang  kuat  dan demokratis  dalam  memperoleh  dukungan  rakyat  untuk  mencapai  tujuan  nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Mukaddimah Alinea ke-4 UUD tahun 1945 yang berbunyi: "Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.........”.
Pentingnya  Penyelenggaraan  pemilu  dalam  negara  demokrasi,  dilandasi  atas beberapa alasan sebagai berikut :
1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;
3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. (Evi Noviawati: 2019)
Menurut  Henry  B.  Mayo  dengan  adanya  Pemilihan  Umum  maka  salah  satu  nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang  lama kepada  pemegang yang  baru secara  damai.  Disamping untuk menentukan keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum juga dapat dipergunakan untuk menentukan orang-orang yang berhak menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan  umum  juga  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kebutuhan  pemerintah  akan keabsahan  kekuasaannya,  tetapi  juga  sebagai  sarana  rakyat  mengartikulasikan  aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Afan Gafar: 2015).
Pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  sejatinya  memberikan  harapan  rakyat  dengan melahirkan  seorang  pemimpin  yang  mampu  mengsejahterakan  dan  membahagiakan masyarakat  dengan  kebijakan  yang  dibuatnya.  Namun  dalam  prosesnya  seringkali dicederai oleh oknum dari para calon kandidat beserta tim suksesnya yang menggunakan segala cara dalam memenangkan kontestasi politik. Selain mahar politik, money politic juga kerap menjadi wacana hangat dalam kontestasi politik. Terjadinya politik uang bukan hanya  pada  pasangan  kandidat,  namun  juga  karena  masyarakat  yang  berpikir  instan seringkali tertarik dengan politik uang. (Latipah Nasution: 2017)
Dalam  menyikapi  problematika  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dewasa  ini, perlunya menjadi perhatian seluruh elemen pemangku kepentingan sebagai bagian dari pada menjaga amanah yang dititipkan oleh the faudthing fathers bangsa. Dalam Sila ke- 4 Pancasila menyatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  puermusyawaratan  perwakilan” ,  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  kebijakan pemerintah,  bahwa  segala  keputusan  harus  didasarkan  atas  keinginan  rakyat  yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya kepercayaan yang telah diberikan baik dilakukan secara langsung melalui penyelenggaraan pemilu maupun tidak langsung
lewat keterwakilan di Badan Legislatif perlu dilakukan secara adil dan demokrtais. Samuel Huntington  berpendapat  bahwa  sebuah  sistem  politik  disebut  demokratis  bila  para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui pemilihan umum secara adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara  dan  hampir  semua  penduduk  dewasa  berhak    memberikan  suara”.  (B.  Cipto Handoyono: 2003)
Di massa Orde baru praktek penyelenggaraan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas  semata.  Sehingga  melahirkan  pemerintahan  yang  tidak  demokratis,  karena adanya rekayasa untuk memenangkan partai tertentu yang telah berkuasa. (Sri Hastuti: 2004)  Namun  Penyelenggaraan  pemilu  pasca  reformasi,  sejatinya  telah  mengalami sejumlah perbaikan, yaitu dengan adanya sistem  pemilu (electoral system),  tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law). Perbaikan sistem pemilu pasca reformasi diawali dengan menghapus unsur TNI/Polri dari parlemen. Hal ini sejalan  dengan  prinsip  keterwakilan  yang  harus  diperoleh  melalui  proses  pemilihan. Berbeda dengan TNI/Polri yang sejak Orde Baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu dan untuk menjadi peserta pemilu partai politik wajib mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum. (Sukitman Asgar: 2019).
Pasal 22E ayat (1) UUD tahun 1945 menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil  setiap  5  tahun  sekali.  Asas  penyelenggaraan  pemilu  ini  menajadi  prinsip  dasar penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia.  Sehingga  hubungan  pemilu  dan  demokrasi perlunya diletakkan sebagai sistem politik yang terpadu, Pemilu merupakan prasayarat bagi  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  demokratis.  Disisi  lain,  adanya perbedaan nomenklatur dan ketentuan yang diatur untuk memilih presiden dan Anggota Legislatif serta  pemilihan untuk memilih kepala  daerah  baik, Gubernur Bupati maupun Walikota. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 serta Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016.
B.   Partisipasi Politik Masyarakat Sebagai Instrumen Kekuasaan Pemerintah
Partisipasi  politik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan berdemokrasi,  asumsi yang mendasari demokrasi (dan  partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik  yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat itu sendiri, sehingga warga berhak ikut serta menentukan isi keputusan  politik.  Oleh  karena  itu,  yang  dimaksud  dengan  partisipasi  politik  ialah
keikutsertaan  warga  negara  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut kenegaraan dalam memengaruhi hidupnya. (Ramlan Surbekti: 2010)
Secara umum  definisi partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan    negara  dan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan pemerintah  ( publick policy). Kegiatan berpartisipasi tersebut di antaranya: memberikan suara  pada pemilu, menghadiri rapat umum (kampanye), menjadi anggota parpol atau organisasi sosial politik yang underbauw partai politik, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen yang bertujuan politik.
Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science: Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak  langsung  bertujuan  untuk  mempengaruhi  seleksi  pejabat-pejabat  negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari  paham bahwa kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat,  yang  dilaksanakan  melalui  kegiatan  bersama  untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat, dan untuk menentukan orang- orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.
Berdasarkan  pendapat  diatas  maka  salah  satu  Instrumen  Legitimasi  kekuasaan Pemerintah  adalah  adanya  partisipasi  politik  masyarakat  terhadap  jalannya  roda pemerintahan baik melalui partisipasi langsung dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun dilakukan melalui sarana pelaksanaan pemilihan umum baik pusat maupun daerah. Anthony Downs, yang menyatakan subtansi dari Perilaku dan Partisipasi politik  adalah  lebih  kepada  mempengaruhi  dan  menentukan  wakil-wakil  rakyat  dalam pemerintahan, ketimbang ikut serta dalam proses mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun  ada  alasan  kuat  penulis  bahwa  agar  tulisan  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi bersama khususnya Penyelenggara Pemilu dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024 mendatang  yang  lebih  legitimatif  dengan  cara  meningkatkan  Partisipasi  Politik masyarakat.
Ramlan Surbekti berpendapat bahwa adanya beberapa Pendekatan yang terdapat dalam  perilaku  Politik,  yaitu: Pertama,  Pendekatan  Struktural  yang  mana  lebih menekankan pada kegiatan memilih yang lebih luas seperti, struktur sosial, system partai
maupun aturan-aturan dalam pemilu. Kedua, Pendekatan Sosiologis, yang menyatakan bahwa pilihan seseorang dalam Pemilu lebih dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, tempat tinggal hingga pada jenis kelamin serta agamanya. Ketiga, Pendekatan Ekologis yang lebih  dipengaruhi oleh  struktur teritorial yakni desa, kecamatan maupun wilayah sipemilih. Keempat,  Pendekatan  Psikologis  yang  sangat  dipengaruhi  pemilih  yang memiliki kedekatan dan kenal terhadap keder partai politik tertentu. Kelima, Pendekatan Rasional  pemilih  lebih  kepada  keuntungan  dan  kerugian  yang  dilihatnya  untuk menentukan pilihan pada kandidat atau partai. (Ramlan Surbekti: 2010)
Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Pemilu  tidak  hanya  dilakukan melalui  Penyaluran  Hak  Konstitusional  dibalik  ruangan  Pencoblosan  pada  Tempat Pemungutan  Suara,  namun  lebih  daripada  melibatkan  diri  kedalam  proses  Pemilu  itu sendiri,  baik  sebagai  Penyelenggara  Pemilu,  Komunitas  Pemantauan  maupun  sebagai kelompok yang turut mengsukseskan  dan  mempengaruhi  kebijakan  pemilu.  Partisipasi Politik  dalam  Penyelenggaraan  pemilu  merupakan  aspek  penting  dalam  memperkuat legitimasi kekuasaan suatu pemerintahan yang demokratis, semakin banyaknya partisipasi politik  masyarakat  semakin  kuat  kekuasaan  sebuah  pemerintah,  karena  adanya  daulat rakyat yang luas dan penuh kesadaran terhadap pemerintahan yang dijalankan.
Berdasarkan  pemaparan  ini,  maka  partisipasi  politik  warga  negara  perlunya dilakukan secara sukarela dengan panggilan nurani bukan atas dasar pengaruh lainnya baik materi maupun jabatan, agar dapat melahirkan kekuasaan yang benar-benar bersih dan bertanggungjawab  pada rakyatnya sebagaiamana  perintah Konstitusi. Hal ini  juga dilakukan  guna  memperkuat  pemerintahan  yang  terlegitimasi  lewat  perilaku  politik masyarakat  sendiri.  Bahwa  perilaku  dan  budaya  politik  yang  tidak  baik  dengan menghalalkan  segala  cara  untuk  mencapai  kekuasaan  perlunya  dihindari.  Cara-cara intervensi dan politik uang penguasa serta orang atau kelompok kekuatan besar yang seringkali  muncul  untuk  mempengaruhi  dan  mencedrai  sebuah  proses  pemilu  sudah saatnya diberikan sanksi tegas dengan tidak memilih figure atau calon yang diusulkan dalam kontestasi pemilu maupun pilkada.
Kaitannya dengan Partisipasi Politik warga Negara dalam proses pemilu perlu dilihat dari  berbagai  varabel  pengaruhnya,  baik  Perilaku  Politik  maupun  Budaya  Politik Masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda baik secara lingkungan dan demokgrafi daerahnya, yang itu semua dapat menentukan partisipasi warga Negara. Semisalnya Sikap dan Kesadaran Politik Warga DKI Jakarta tentu beda dengan Sikap Politik warga diluar ibu kota negara itu, hal ini bukan hanya terjadi pada  Perilaku  Politik  Masyarakat  namun  pula  pada  Elite  Politik  itu  sendiri,  sebagai
kelompok yang memainkan peran penting dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Karena Situasi dan Kondisi di daerah tentunya berbeda dengan situasi Ibukota yang merupakan tempat bercokolnya para elite Nasional Republik ini.  Disamping itu Pengetahuhan dan Pemahaman Politik juga menentukan serangkaian perilaku politik itu sendiri, sebagaimana Pendapat  kaum Behavioralisme  yang  dikemukakan  oleh  Apter  adanya  hubungan pengetahuan politik dan tindakan politik seseorang termasuk proses pembentukannya, serta kesadaran atas peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. (Ambo Ape: 2020)
Sementara itu, Penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah secara langsung merupakan upaya  penyelenggaraan  pemerintahan    yang    demokratis  dalam  sistem  pemerintahan daerah  yang  semula  sentralistis  menjadi  desentralistis.  Implikasinya,  terjadi  pergeseran lokus kekuasan, dari pusat ke daerah. Pemilihan secara langsung  kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota  melahirkan  penafsiran-penafsiran negatif, terutama sikap  partai  politik  yang  berkuasa  selalu  melakukan  penekanan  terhadap birokrasi/pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Birokrasi  selalu  diserahkan  karena  politik  praktis dalam pelaksanaan pemilukada. (Sarbaini: 2021)
Satu-satunya  cara  untuk  menguatkan  legitimasi  kekuasaan  perlu  dilihat  dari seberapa besar tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu daerah yang diambil contoh sebagai pisau analisis untuk melengkapi tulisan ini adalah  Kabupaten  Halmahera  Utara  yang  baru  terlewati  pada  momentum  Pilkada Serentak Jilid III Tahun 2020 serta Pemilu Nasional tahun 2019.
Berdasarkan  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 sebagaimana  Rilis  Bawaslu  Halmahera  Utara  adalah  72%  atau  107.126  Pemilih  yang menggunakan hak pilih dari total 135.609 DPT tahun 2019, sementara Pilkada 2020 naik menjadi  80.48%,  sehingga  adanya  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  Pemilu  2019 sebagaimana gambar tabel berikut:
Gambar 1. Parmas Pilkada 2020, Sumber KPU Halmahera Utara
Namun demikian, Peningkatan Partisipasi ini tidak terlalu signifikan karena beberapa alasan diantaranya:
1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan Pemilihan Legislatif yang serentak dengan Pemilihan Presiden; sehingga Issu Pilkada pada wacana publik kurang tersosialisasikan dengan sempurna hingga ke masyarakat bawah.
2. Pemilihan Legislatif memiliki Daya Tarik tersendiri karena Kompotitor Figur kebanyakan langsung  berasal  dari  desa  dan  daerah  setempat,  sehingga  menarik  simpati  dan antusias  masyarakat  yang  memiliki  Kedekatan  dengan  Calon  untuk  datang  ke  TPS menyalurkan hak suara.
3. Pemilihan Presiden merupakan tolok ukur bernegara, artinya bahwa seorang Presiden adalah seorang Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara di Republik ini sehingga mengundang masyarakat untuk datang memilih.
4. Perbedaan  Strategi  Penyelenggara  Pemilu  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat. Penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 tidak intens melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik berbeda dengan Pilkada tahun 2020.
Selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan diatas, adapun alasan lain yang mendasari  pencapaian  partisipasi  politik  sebagaimana  ditemukan  melalui  wawancara langsung dan penyebaran quisioner kemasyarakat pada beberapa Desa dan Kecamatan sebagai objek dan Sampel Penelitian karena dianggap memiliki Partisipasi yang rendah pada saat momentum demokrasi di Kabupaten Hamahera Utara adalah Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Tobelo Barat dan Kecamatan Loloda Kepulauan. Ditemukan bahwa, ada pandangan  berbeda  yang  disampaikan  terkait  dengan  penyelenggaraan  Pemilihan Umum  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Misalnya  Pemilih  Pemula  dan  orang  tua  lebih cenderung dipengaruhi oleh materi daripada rasionalitas pemilu untuk memberikan hak suaranya. Namun kecenderungan  itu  bukanlah tanpa alasan, dimana fenomena  politik negara  yang  mempengaruhi  rasionalitas  masyarakat  untuk  berpatisipasi  dalam memberikan  hak  suara  di  Tempat  Pemungutan  Suara.  artinya  Pemerintah  dengan Kekuasaannya yang tidak pro rakyat sangatlah berpengaruh terhadap partisipasi mereka untuk  mendatangi  TPS  dalam  memberikan  Hak  Suara,  walaupun  hal  tersebut  lumrah dalam kegiatan politik namun memberi sebuah tanda bahwa legitimasi rakyat sangatlah berpengaruh  terhadap  pemimpin  yang  telah  terpilih.  Alasan  lainnya  bahwa  tingkat Partisipasi  masyarakat  ini  dianggap  rendah  karena  terdapat  beberapadaerah bercirikepulauan  dalam  hal  terpisah  pulau  dengan  pulau  Halmahera  yang  seringkali menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi politik sehingga pemahaman warga negara pun tidak mengalami perubahan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam Pemilu dalam
hal ini menyalurkan Hak Politik mereka pada bilik suara yang disediakan Penyelenggara Pemilu..  Menurut  Abramson  dan  Hardwick,  Partisipasi  semacam  ini  cenderung  lebih kepada penggunaan politik Non Konvensional. Sehingga di Kec. Kao teluk, Kec. Tobelo Barat dan Kec. Kepulauan Loloda memiliki model Partisipasi yang berbeda sebagaimana diuaraikan secara kuantitatif dibawah ini:
Tabel 1. Angka Model Partisipasi Masyarakat. (Diolah dari berbagai Sumber)
No KECAMATAN MODEL PARTISIPASI PRESENTASE 1 KAO TELUK Non-Konvensional 75 % 2 TOBELO BARAT Apatis 60% 3 LOLODA KEPULAUAN Pemain/Aktor 65% 4 Lainnya 55% RATA-RATA 64%
Dari  tabel  persentase  Rata-rata  model  partisipasi  yang  diuraikan  di  atas,  bila dianalisis secara menyeluruh pada desa-desa yang terdapat didalam wilayah Kecamatan dimaksud  maka  presentasenya  bisa  melewati  angka  diatas  dengan  catatan  adanya perubahan model partisipasi dengan meningkatkan kesadaran politik melalui sosialisasi yang  intens  terhadap  wilayah  dimaksud  dengan  harapan  pemahaman  terhadap pentingnya  penyelenggaraan  pemilu  khususnya  dalam  hal  menyalurkan  hak  politik masyarakat  dapat  terwujud.  Namun  demikian  Partisipasi  Politik  seringkali  dipengaruhi oleh  pola  perilaku  politik  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  yang dilatarbelakangi oleh figur-figur yang berkontestasi maupun pengaruh internal lainnya, misalnya  Ekonomi,  Sosial,  Psikologis,  Lingkungan  Wilayah,  Suku  Agama  dan  lain-lain. (Roth Dieter: 2009)
Bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu memberikan kekuatan legitimasi kekuasaan pemerintah yang terpilih, namun demikian perlunya dilihat dari sisi tingginya partisipasi yang diberikan. Termasuk dilakukan berdasarkan angka presentase dari calon yang terpilih harusnya diatas 50%+1 sebagaimana ketentuan Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku di DKI Jakarta dan Peenyelenggaran Pemilihan Presiden.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah  Kesadaran  Masyarakat  terhadap  pentingnya  Pelaksanaan  Pemilu  masih  rendah dengan  alasan. Pertama,  Daulat  rakyat  paska  terpilih  sebagai  pemimpin  baik  Pusat maupun daerah tidak menjalankan kekuasaannya secara baik terutama pelaksanaan janji politik  yang  tidak  dijalankan  maksimal. Kedua,  Rendahnya  pendidikan  dan  sosialisasi terhadap wilayah yang  terisolir dan  masih minim SDM.. Selain itu tingginya  Partisipasi Politik  bukan  berarti  memberikan  Legitimasi  Rakyat  terhadap  Pemimpin  yang  terpilih secara penuh, sejatinya perlu diukur berdasarkan perolehan suara yang diberikan dengan angka minimal diatas 50%+1 total suara yang didapatkan dari rata-rata jumlah hak suara yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan  Gafar,  dikutip  oleh  A.  Sulaeman. Demokrasi,  Partai  politik,  dan  pemilihan  Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No.1, April 2015.
Ambo Ape, Sosiologi Politik Kontamperer dalam Ihsan Hamid, Perilaku Politik dan Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi Di Era Post Truth, Sanabil Pubhlisihing, 2020
B. Cipto Handoyono, dalam Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Bahwa Rakyat bukan saja dijadikan sebagai Objek Keputusan namun pula menjadi Subjek atau penentu keputusan Pemerintah yang dilaksanakan melalui Pemilu: Andi Offset, Yogyakarta, 2003
Bawaslu Halmahera Utara, Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019, tahun 2019
Evi Noviawati, Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum  Di Indonesia, Volume 7 No. 1- Maret, 2019
Hikam, M.A.S. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2015
Latipah Nasution, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. Buletin Hukum dan Keadilah: ADALAH,
Vol. 1 No. 9 tahun 2017
Lijphart, Al. Et. Patterns of Democracy: Gover n-ment Forms and Performance in Thirty-Six Countries. NY: Yale University Press. 2012
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  ed.revisi,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2008
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP-XIX tahun 2021.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cetakan Ketujuh, Grasindo, Jakarta, 2010
Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
Roth Dieter, Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode, , Jakarta, 2009
Sarbaini, “Implikasi  Demokrasi  Yang  Timbul  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah” Legalitas: Jurnal Hukum, 13 (1), Juni. 2021
Sri  Hastuti ,  Pemilu  dan  Demokrasi  Telaah  terhadap  Prasyarat  Normatif  Pemilu.  Jurnal Hukum, Vol. 25 Januari 2004.
Sugiyono, Metode  Penelitian Administratif.. Alfabeta.Bandung, 2007
Sukitman Asgar, Kebijakan Produk Hukum pada Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019, Jurnal Hibualamo. Vol 1 No. 1, 2019
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  dan  Perlindungan    Anak  yang berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara, Jurnal Wajah Hukum Unbari Jambi, Vol. 5 No. 1 tahun 202