http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

## Wira Paskah Withyanti
Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia wirapaskah@gmail.com
Abstract. Along with the continued development of the political dynamics that occurred during the founding of the Republic of Indonesia has a significant impact on the survival and growth of judicial power.  Initial  ideas  of  placing  the  judicial  authorities  and  the  independent  judiciary  free  from interference by other branches of power have a long history. In carrying out the duties of a judge must be able to manage skills and as an upholder of justice professional, kind and reliable. Since this is an important prerequisite. Because of the ebb and flow of political dynamics in Indonesia that today is a democratic state. Where Indonesia recently found his form when the reform introduced in 1998. A new independent judicial power can be realized in a more noticeable when the Suharto regime fell, and then transforms the Law No. 40 of 1970, and then followed by a change to the provisions of Article 24 of the Constitution of 1945. Political law is closely related to the judicial authorities and the judiciary is independent state authority to conduct judiciary, enforcing the law, and justice based on Pancasila, for the implementation of state laws in the Republic of Indonesia. Implementation of judicial power carried by  a  Supreme  Court  and  judicial  bodies  underneath,  which  is  the  general  courts,  religious  courts, military  courts,  administrative  courts,  and  a  Constitutional  Court.  Judicial  power  in  Indonesia  is  an independent and independent authority charged with adjudicating and enforcing law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution.
Keywords: Political Law; Judges; Judicial Power; 1945 Constitution; Supreme Court
Abstrak. Seiring  dengan  terus  berkembangnya  dinamika  politik  yang  terjadi  sepanjang berdirinya  Republik  Indonesia  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  hidup  dan  berkembangnya kekuasaan kehakiman. Cita-cita awal menempatkan kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya memiliki sejarah panjang.  Dalam melaksanakan  kewajibannya  seorang  hakim  harus  mampu  dalam  mengelola  kecakapan  dan keseksamaannya sebagai seorang penegak keadilan yang professional, baik dan terpercaya. Karena ini merupakan prasyarat terpenting. Karena mengikuti pasang surut dinamika politik di Indonesia sehingga saat  ini  menjadi  negara  yang  demokratis.  Dimana  Indonesia  baru  menemukan  wujudnya  ketika reformasi  digulirkan  pada  Tahun  1998.  Kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  baru  dapat    diwujudkan secara lebih nyata ketika rezim Soeharto jatuh, lalu diubahnya UU No. 40 Tahun 1970, dan kemudian diikuti dengan perubahan terhadap ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum erat kaitannya  dengan  kekuasaan  kehakiman  dan  lembaga  peradilan  merupakan  kekuasaan  negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia.  Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  yaitu lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, merupakan kekuasaan yang sifatnya merdeka dan independen yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kata  Kunci: Politik  Hukum,  Hakim,  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Dasar  1945, Mahkamah Agung
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Politik  hukum  Kekuasaan  kehakiman dalam  UUD  1945  sebelum  amandemen  diatur dalam  Bab  IX  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  terdiri  atas  dua  pasal,  yakni  Pasal  24  dan Pasal 25.
1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang.
Adapun isi Pasal 25, yaitu:
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
Kedua Pasal tersebut merupakan sumber hukum dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Politik hukum kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan, menegakkan  hukum,  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan  kehakiman  dapat  dikatakan belum  merdeka  dari  pengaruh  eksekutif, kekuasaan eksekutif masih mengatur,
menjalankan
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta administrasi perkantoran  para  hakim  melalui  Departemen Kehakiman.  Hal  ini  tercermin  dari  Lampiran Ketetapan  MPR  RI  No.  X/MPR/1998  Tahun
1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan  dalam  rangka  Penyelamatan  dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai
Haluan  Negara,  yang  pada  bagian  Kondisi Umum menyebutkan bahwa pembinaan lembaga  peradilan  oleh  eksekutif  merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam  proses  peradilan  serta  berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negative pada proses pengadilan.
Kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan oleh  Mahkamah  Agung.  Badan  peradilan  yang berada di bawah MA meliputi, badan peradilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
Politik hukum Indonesia harus mengacu pada  dasar-dasar  filosofis  yang  merupakan  cita hukum  yang  biasa  disebut  sebagai  Pancasila yang  berarti  lima  sila  atau  lima  prinsip  dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar  filosofis-ideologis  untuk  mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
1. Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Dalam melaksanakan kewajibannya seorang  hakim  harus  mampu  dalam  mengelola kecakapan dan keseksamaannya sebagai seorang  penegak  keadilan  yang  professional, baik  dan  terpercaya.  Karena  ini  merupakan prasyarat  terpenting.  Kecakapan  tercermin dalam  kemampuan  seorang  hakim  yang diperolehnya dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan  keseksamaan  merupakan  sikap pribadi hakim, yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian,
ketekunan, dan
kesungguhan dalam pelaksanaan  tugas  profesionalnya  sebagai
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
hakim, tanpa menunda-nunda
dalam pengambilan keputusan.
2. Pokok Permasalahan
a. Bagaimana  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?
b. Bagaimana  peran  seorang  hakim  dalam kekuasaan kehakiman?
KAJIAN PUSTAKA
A. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
1. Pengertian Politik Hukum
Politik  berasal  dari  Bahasa  Arab disebut siyasah, yang  selanjutnya  kata  ini diterjemahkan  menjadi  siasat.  Asal  mula kata  politik  itu  dari  kata  polis,  yang  berarti Negara  kota,  kata  politik  berarti  ada hubungan  khusus  antara  manusia  yang hidup  bersama  di  dalam  kota  tersebut, dalam hubungan itu timbul aturan kewenangan,  perilaku  pejabat,  legalitas kekuasaan,  dan  khirnya  kekuasaan.  Politik dapat juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional serta kekuasaan massa rakyat.
Politik hukum seperti yang diungkapkan  oleh  Sacipto  Rahardjo  ialah studi hukum yang diarahkan pada
iusconstituendo (hukum yang harus berlaku).
Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan  dalam  hukum  yang  berlaku  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, membahas proses pembentukan iusconstituendum dari iusconstitutum dalam menghadapi perubahan
kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum.
Adapun  yang  menjadi  sumber-sumber hukum  bagi  politik  yaitu,  konstitusi,  kebijakan tertulis  (Undang-undang),  dan  kebijakan  tidak tertulis. Politik hukum di Indonesia dicantumkan  dalam,  pertama,  konstitusi  yang merupakan  garis  besar  dalam  politik  hukum. Kedua, Undang-undang termasuk dalam ketentuan  yang  berlaku.  Ketiga,  adanya
kebijaksanaan  sebagai  pelengkap  pemersatu. Keempat,  adat  dapat  berupa  nilai.  Kelima, GBHN berupa program. Keenam, hukum Islam dapat berupa nilai.
Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menghendaki
berkembangnya  kehidupan  beragama  dan hukum  agama  dalam  kehidupan  hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang  pemberlakukan  hukum  nasional,  yaitu asas  konkordansi  yang  memberlakukan  hukum barat ke dalam hukum nasional. Pada dasarnya politik  hukum  mengarah  pada  kepentingan bangsa  yang  lebih  besar,  yaitu  terwujudnya keadilan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia  yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka  politik  hukum  memiliki  tugas:  pertama, menerima  masukan  mengenai  nilai-nilai  atas tujuan  hasil  yang  didapat  dari  hasil  olahan filsafat  hukum  dan  memilih  nilai-nilai  yang hendak dicapai, selanjutnya dirumuskan menjadi  alat  untuk  mencapai  tujuan  nasioanal, kemudian dijabarkan lagi dalam bidang-bidang, seperti: ekonomi, social, pendidikan, politik dan hankamnas.  Kedua, dirumuskan  pula  tentang cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah dirumuskan itu dengan menerangkannya  dalam peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum positif.
2. Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan  kehakiman  merupakan salah  satu  bentuk  kekuasaan  tertinggi  di Indonesia ( prime power ). Kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila  dan  UUD  RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum  RI.  Kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  diselenggarakan  oleh  lembaga peradilan  tertinggi  yaitu  Mahkamah  Agung yang  membawahi  empat  lingkup  peradilan, yaitu Peradilan
Umum, Peradilan Agama/Mahkamah  Syar‟iyah,  PTUN,  dan Peradilan  Militer  dan  MK.  Kekuasaan kehakiman,  secara  global  diakui  sebagai
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kekuasaan yang harus independent (merdeka)  dari  berbagai  anasir,  intervensi, maupun  intimidasi  dari  pihak  lain  yang dapat  mengganggu  proses  hukum  yang sedang berjalan ( undue process of law ).
Kekuasaan kehakiman yang mandiri tentu harus disertai dengan tanggung jawab terhadap  penyelenggaraan  tugas  sebagai abdi  masyarakat (public  service) dibidang peradilan.  Suatu  tanggung  jawab  social
(social accountability) merupakan
penyeimbang dari kebebasan
dan kemandirian kekuasaan kehakiman.
Salah  satu  upaya  untuk  dapat menyeimbangkan  kekuasaan  kehakiman yang  bebas  dan  memiliki  pertanggung jawaban  baik  sosial  maupun  politik  yaitu dengan  dibentuknya  Dewan  Kehormatan Hakim.
Pada konteks Indonesia, ada periode akan  sejarah  penegakan  hukum  yang  mana memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman  belum  dapat  dikualifikasikan sebagai  independen.  Indikasi  akan  adanya hal  itu  dapat  dikemukakan  dari  adanya catatan sejarah sebagai berikut: Pertama, di era Kolonialisme, hakim pada Hoogerechtshof  dan  Raad  van  Justitie adalah  pegawai  yang  terpisah  dari  pihak pemerintah,  sedangkan  ketua  Landraad  di Jawa dan Madura dan di sebagian luar Jawa dan  Madura  adalah  pegawai  pemerintahan yang biasanya berada di bawah Departemen Kehakiman.
Kedua,  pada  kurun  masa  Orde Lama,  kekuasaan  kehakiman  ditempatkan sebagai  alat  untuk  revolusi  hukum  untuk memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  pada  masa  Orde  Lama  ini, Presiden  menempatkan  Ketua  Mahkamah Agung  sebagai  Menteri  Kabinet  dengan  3 (tiga)  jabatan,  yaitu:  Menteri  Penasehat Hukum  Presiden,  Menteri  Kehakiman,  dan Menteri yang menjabat dan merangkap juga sebagai Ketua MA. Ketiga , pada masa Orde Baru,  Presiden  tidak  lagi  menempatkan Ketua MA di bawah kekuasaan Presiden.
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum kewenangan  kekuasaan  kehakiman,  baik secara teknis peradilan maupun administrasi peradilan,  dipegang  oleh  MA,  pertama: UUD 1945, kedua: UU No. 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  ketiga: Keppres  No.  21/2004  tentang  Pengalihan Organisatoris,  Administratif,  dan  Finansial dari  Pemerintah  kepada  MA,  keempat putusan  MK  tertanggal  7  Oktober  2015 yang  telah  mencabut  kewenangan  KY  di bidang  perekrutan  hakim  pada  tingkat pertama.
Aidul  Fitriciada  mengemukakan, kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan bertanggung  jawab  adalah  perwujudan  dari asas  kedaulatan  rakyat,  negara  hukum,  dan pemisahan  kekuasaan.  Namun  demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep „merdeka‟  dan  „bertanggung  jawab‟  dari kekuasaan  kehakiman.  Makna  „merdeka‟ menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk  pada  apapun,  sedangkan  makna „bertanggung-jawab‟  justru  menunjukkan sebaliknya. Dalam perkataan lain, „kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka‟ bermakna  kekuasaan  yang  tidak  terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan  „kekuasaan  kehakiman  yang bertanggung jawab‟  justru  bermakna kekuasaan  kehakiman  berada  dalam  kaitan dengan  dan  tunduk  pada  kekuasaan  yang lain.
Dengan demikian, terdapat
kontradiksi  antara  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  dan  kekuasaan  kehakiman yang bertanggung-jawab.
Sehingga kekuasaan kehakiman dalam  konteks  NKRI,  adalah  kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum RI. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan terhadap kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kekuasaan  kehakiman,  sehingga  ditegaskan bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan oleh  (a)  MA,  dan  (b)  MK.  Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman,  UUD  1945  yang telah di amandemen mengintroduksi
lembaga baru berkaitan dengan
penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman, yaitu KY.
3. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia
Dalam KBBI, politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi dari  KBBI  tersebut  melihat  politik  hukum sebagai blueprint terhadap  kebijakan  yang akan  diambil  dalam  rangka  penegakan hukum  pada  segenap  dimensi  kehidupan masyarakat.  Dengan  demikian,  politik hukum merupakan patronase bagi stakeholder dalam  melaksanakan  tugas, fungsi,  dan  kewenangannya  di  bidang hukum.
Sebagaimana diungkap oleh Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman  diserahkan  kepada  badan-badan peradilan  dan  ditetapkan  dengan  Undang- undang, dengan tugas pokok untuk menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.  Penjelasan  setiap  perkara  yang diajukan  kepada  badan  badan  peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian  masalah  yang  bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan hal  tersebut maka salah satu landasan terpenting Negara
hukum  adanya  jaminan  penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, bebas dari campur  tangan  pihak  mana  pun  dan  dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan
ketidakberpihakan kekuasaan  kehakiman  kecuali  terhadap hukum dan keadilan.
Apabila  merujuk  pada  ketentuan sebagaimana dalam Negara-negara tetangga Seperti  Malaysia  dan  Singarupa,  yang dikutip  dalam Administrative  Law  Of Malaysia And Singapore disebutkan bahwa: Power is often conferred on government  to  bring  individuals  or  bodies or commodities within the scope of the act, or exclude anything therefrom. For example,  a  statute  may  say  that  it  shall apply  to  the  items  mentioned  in  the schedule  attached  to  it  but  the  government may  amend  the  schedule  by  adding  any item  to,  or  removing  any  item  from,  the schedule. Thus,  the  government  can extend or  reduce  the  range  of  operation  of  the statute  in  question.  The  courts  have  upheld such  a  delegation  of  power  on  the  premise that it has to be exercised in the light of the policy of the act.
Dalam uraian tersebut terkait dengan kekuasaan  maka  pada  dasrnya  kekuasaan itu  ada  pada  otoritas  pemerintah,  dimana pemerintah  dapat  mengendalikan  apapun yang  menjadi  kebijakannya.  Sekalipun terdapat  Undang-undang  yang  mengatur, namun ketika pemerintah memiliki kebijakan  khusus  terkait  dengan  persoalan- persoalan  apapun  itu.  Maka  pemerintah akan memberikan kebijakan dengan kekuasaannya.
Sebagaimana  puncak  pengadilan teringgi  dari  kekuasaan  kehakiman  yaitu MA,  maka  sebagaimana  dalam  ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  disebutkan  bahwa  MA  dalam kekuasaan kehakiman dipedomani oleh asas
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## “peradilan  dilakukan  dengan  sederhana cepat dan biaya ringan”.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.  Sebagaimana dikemukakan oleh Herlambang P.
Wiratraman,  bahwa  penegakkan  kekuasaan kehakiman  tidak  cukup  soal  pasal-pasal, prosedur  formal,  dan  wewenang  yang dijaminkan,  tetapi  juga  tantangan  mencipta akses  keadilan  substantif  yang  ukurannya bukan penegakan aturan, melainkan penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  dan berkeadilan sosial
sekaligus melipatgandakan integritas dan keteladanan. Ada  beberapa  hambatan  yang  mendera kekuasaan  kehakiman  saat  ini, pertama, menyangkut tekanan mafia peradilan dengan  pusaran  kekuasaannya. Kedua, politisasi peradilan. Ketiga, tiadanya proteksi  bagi  peradilan  dan  hakimnya. Keempat, Dalam  kekuasaan  kehakiman masalah  politisasi  peradilan  yang  tidak terpisahkan  ketika  hakim  tunduk  pada pemerintahan  untuk  melayani  kebijakan yang  keliru  atau  menindas (oppressive decision).
B. Peran Hakim dalam Kekuasaan
Kehakiman
1. Peran dan Kode Etik Hakim di Indonesia
Hakim,  sebagai  salah  satu  aparat penegak  hukum  ( Legal  Aparatus )  yang memiliki  kode  etik  sebagai  standar  moral atau  kaedah  seperangkat  hukum  formal. Namun  realitanya  para  kalangan  profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan  kode  etik  profesi  dalam melaksanakan profesinya sehari-hari terlihat dengan banyaknya  yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus  berkenaan  dengan  pemutusan perkara  di  pengadilan  yang  dirasa  tidak memenuhi  rasa  keadilan  dan  kebenaran maka  hakimlah  yang  kena,  dan  apabila memenuhi harapan masyarakat maka
hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan  kata  lain  masyarakat  memandang wajah  peradilan  sangat  ditentukan  dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim.
Hakim  merupakan  kunci  utama dalam  pengambilan  keputusan  yang  adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama  lembaga  peradilan  menjadi  sangat vital,  mengingat  segala  kewenangan  yang dimilikinya.  Melalui  putusannya,  hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan  semua  itu  dilakukan  dalam  rangka menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hakim merupakan aktor hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Pada  prinsipya,  hakim  adalah  orang yang  dianggap  tahu  dan  mengerti  tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun  meskipun  mempunyai  kebebasan, bukan  berarti  hakim  dapat  sewenang- wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait  dengan  fakta-fakta  yang  telah disaksikannya  selama  hakim  melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
dipersidangan,  sebab  hakim  merupakan perwujudan  dan  pencerminan  nilai-nilai keadilan.
Kode  etik  adalah  norma  dan  asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam Pasal 1 butir 6, ditegaskan:
Kode etik dan/atau pedoman perilaku  hakim  adalah  panduan  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta perilaku  hakim  dalam  menjalankan  tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. 2. Peran Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman Pada  dasarnya  tugas  hakim  adalah memberi  keputusan  dalam  setiap  perkara atau konflik yang dihadapkannya,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum,  nilai  hukum  dari  perilaku,  serta kedudukan  hukum  dari  para  pihak  yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat  menyelesaikan  perselisihan  atau konflik  secara  Imparsial  berdasarakan hukum  yang  berlaku,  maka  hakim  harus selalu  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil  suatu  keputusan.  Oleh  karena itu,  seorang  hakim  dalam  kekuasaan kehakiman  khususnya  sebagai  penegak hukum diharapkan dapat memberi masukan dan  tambahan,  dengan  memberikan  yang terbaik  dalam  menjalankan  tugas  pokok sebagai  seorang  aparat  penegak  hukum (hakim).
Terkait  dengan  peran  para  hakim bahkan hingga kedudukannya dalam birokrasi  pemerintahan,  dimana  tugas  dan wewenangnya  mengadili  berbagai  jenis perkara.  Sehingga  dituntut  untuk  dapat bertindak  sesuai  dengan  ketentuan.  Oleh karena  itu,  sebagaimana  menurut  Lev dikutip  dalam In  Search  of  Human  Rights: Legal-Political  Dilemmas  of  Indonesia’s New Order, dijelaskan bahwa:
Indonesian judges conceive themselves as pegawai negeri, officials, and as such, members of a bureaucratic class to which high status has always attached. One implication of the role of pegawai negeri is that  it  is  patrimonially  associated  with political  leadership,  to  whose  will  it  must always be responsive.
Selain  itu  dalam In  Search  of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order , disebutkan bahwa:
Chief  Juctice  Mudjono  questioned the constitutional grounds of the department of  justice,  or  more  particularly  of  the Minister  of  justice,  because  it  was  his opinion  that  only  the  Supreme  Court  had been  mandated  by  the  1945  Constitution specifically assigns responsibility for conducting  judicial  affairs  to  the  Supreme Court.    The  department  of  justice  be
changed  to  the  Department  of  law  and regulation, concentrating on law development,  the  drafting  of  bills,  and assisting  the  president  to  identify  issues  of importance for the politics of law. Mudjono touched upon a basic tenet of the rechtsstaat by doing that, and was widely applauded by professional  lawyers.  He  was  ignored  by governmental inner circles for having made such  a  statement  when  he  was  no  longer serving  as  Minister  of  justice.  And  to  yet others,  that  statement  reflected  Mudjono‟s frustration at being promoted to the highest post in the judiciary but nevertheless having no significant power.
Sebagaimana dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja berpendapat: Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat,  eksekutif,  maupun  legislatif. Dengan  kebebasan  yang  dimilikinya  itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang se adil-adilnya dan bermanfaat bagi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hakim diharuskan  tidak  memihak,  hal  ini  menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap  warga  Negara (equality  before  the law). Hakim  sebagai  aparatur  penegak hukum  harus  menjunjung  tinggi  asas keadilan.
Untuk dapat menjunjung tinggi asas keadilan  bagi  seorang  hakim,  maka  dalam memaknai  konsistensi  terhadap  putusan yang  didasarkan  atas  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  harus  memenuhi  lima  (5) indikator  yang  merupakan  standar  baku keadilan secara umum, yaitu:
a. Pihak  yang  berhak  mendapatkan  apa yang  menurut  nurani  keadilan  menjadi haknya dalam perkara itu , baik diminta maupun tidak dalam petitum.
b. Pihak yang berkewajiban telah memenuhi  apa  yang  menurut  nurani keadilan  menjadi  kewajibannya,  baik
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
terhadap pihak lawan maupun pihak lain dalam  perkawa  itu  menjadi  tanggung jawabnya.
c. Terciptanya keseimbangan tanpa adanya diskriminasi.
d. Tidak  ada  pihak  yang  menang  secara tidak halal, sehingga terwujud keadilan.
e. Ada  jaminan  kepastian  hukum  bahwa amar  putusan  secara  yuridis  dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.
Hakim  dalam  menentukan  hukum
maka berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis), sehingga selalu dihadapkan dalam beberapa keadaan,  yaitu  dengan  cara  dan  sesuai dengan  keadaan  yang  ditemuinya,  sebagai berikut:
a) Bilamana materi ketentuan dari peraturan  perundang-undangan  yang mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada dan telah jelas, maka  hakim  menerapkan  ketentuan tersebut;
b) Bilaman materi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatur perkara  yang  dihadapkan  pada  hakim tersebut,  telah  ada,  akan  tetapi  tidak jelas  arti  dan  maknanya,  maka  hakim yang bersangkutan
melakukan
interpretasi atas materi ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut. c) Bilamana materi dari ketentuan peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim  tersebut,  tidak  atau  belum  ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh hakim yang bersangkutan adalah  mengisi  kekosongan  tersebut dengan melakukan penalaran logis.
Sebagaimana,  yang  diungkapkan oleh  negarawan  Inggris,  John  Emerick Edward  Dalberg  Acton,  “ Power  tend  to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely” (kekuasaan  itu  cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang
semakin  besar  akan  semakin  besar  pula kecenderungan  disalahgunakan).  Adagium ini berlaku pula untuk seorang hakim, sebab hakim  juga  manusia.  Walaupun  terkadang seorang  hakim  diidentikkan  sebagai  “wakil Tuhan”, mengingat ia dapat menentukanseseorang  bersalah  atau  tidak, masuk penjara atau tidak.
Oleh  karena  itu,  peran  seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman khususnya  tercermin  dalam  penyelesaian kasus  pidana  dan  perdata  berdeda.  Namun aspek  keadilan  tetap  harus  diutamakan. Sebagaimana dijelaskan yaitu, dalam menyelesaikan kasus pidana seorang hakim bertindak  aktif  untuk  menggali  kebenaran atas tuntutan yang diajukan kepada terdakwa.  Dalam  hal  ini  hakim  dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu  serta  menyatakan  cukup  atau  tidak cukupnya alat bukti yang diajukan kepadanya.
Lain  halnya  dengan  menyelesaikan kasus  perdata,  dimana  seorang  hakim bersifat  pasif  dalam  arti  hakim  tidak dibenarkan  untuk  berperan  aktif  meminta para pihak untuk mengajukan atau menambah pembuktian.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Berdasarkan  uraian  permasalah  di  atas, maka politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia, harus dilandaskan  atas Pancasila karena Pancasila  menghendaki  berkembangnya kehidupan  beragama  dan  hukum  agama dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu politik hukum tercermin pada kepentingan  bangsa  yang  lebih  besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa  Indonesia  yang  berdasrkan Pancasila  dan  UUD  1945.  Dalam kaitannya dengan kekuasaan
kehakiman, bahwa politik hukum sebagai pengendali para penegak hukum dalam  kekuasaan  kehakiman  untuk nanatinya  dalam  menjalankan  fungsi
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
dan  tugasnya  harus  bertindak  sesuai dengan  aturan  yang  ada  dan  tidak  serta merta mengatasnamakan kekuasaan sebagai dalih untuk membela yang salah dan menjatuhkan yang benar.
b. Kesimpulan dari permasalahan berikutnya  mengenai  peran  hakim
dalam  kekuasaan  kehakiman  yaitu  pada dasarnya  tugas  hakim  adalah  memberi keputusan  dalam  setiap  perkara  atau konflik yang
dihadapkannya,
menetapkan  hal-hal  seperti  hubungan hukum,  nilai  hukum  dari  perilaku,  serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat  dalam  suatu  perkara,  sehingga untuk  dapat  menyelesaikan  perselisihan atau konflik secara Imparsial
berdasarakan  hukum  yang  berlaku, maka  hakim  harus  selalu  mandiri  dan bebas  dari  pengaruh  pihak  mana  pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.  Oleh  karena  itu,  seorang hakim  dalam  kekuasaan  kehakiman khususnya  sebagai  penegak  hukum diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan,  dengan  memberikan  yang terbaik dalam menjalankan tugas pokok sebagai  seorang  aparat  penegak  hukum (hakim).
2. Saran
a. Politik hukum dan kekuasaan
kehakiman,  merupakan  satu  kesatuan yang  memiliki  keterkaitan  sangat  erat. Dimana  dalam  penerapannya  politik hukum  seringkali  disalah  gunakan  oleh aparat penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman,  oleh  karena  itu  baiknya dalam menghadapi kasus aparat penegak hukum harusnya tidak memasukkan  unsur  kekuasaan  dalam upaya  penegakkan  keadilan  dimana, tentu  hal  ini  akan  menjadikan  hukum tidak  berjalan  sesuai  dengan rules yang telah diitetapkan.
b. Peranan seorang hakim dalam
kekuasaan  kehakiman,  seharusnya  tidak keluar  dari  konteks  kode  etik.  Agar
nantinya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seorang hakim dapat bertindak sesuai  dengan  alur  hukum  dan  tidak terpengaruh  oleh  adanya  kepentingan dari  para  elit  politik  yang  memiliki kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Mukti  Arto. Upaya  Hukum  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah.
Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
A.  Ubaedillah.  Pancasila  Demokrasi  dan Pencegahan  Korupsi.  Jakarta:  Kencana, 2017.
Abd.  Rahman,  Baso  Madion.  Politik  Hukum
Pertanahan. Makassar: Bosowa Publishing Group. Abdul Manan. Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem
Hukum Barat. Jakarta: Kencana, 2016.
Abdul  Manan.  Dinamikan  Politik  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.
Adi  Sulistiyono,  Isharyanto.  Sistem  Peradilan di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik. Depok:  Kencana  Prenadamedia  Goup, 2018.
Amran  Suadi,  Mardi  Candra.  Politik  Hukum: Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana Islam  Serta  Ekonomi  Syariah.  Jakarta: Kencana, 2016.
Aunur Rohim  Faqih. “Kode Etik dan Pedoman Perilaku  Hakim”.  In  Right.  Jurnal Agama dan  Hak Asasi Manusia. Vol. 3. No. 1. Tahun 2013.
Binsar  M.  Gultom.  Pandangan  Kritis  Seorang Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di
Indonesia  3.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2017. Dahlan. Problematika Keadilan dalam
Penerapan  Pidana  terhadap  Penyalah Guna  Narkotika.  Yogyakarta:  CV  Budi Utama, 2012.
Duwi  Handoko.  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Jonaedi Efendi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan  Hukum  Hakim:  Berba sis Nilai-Nilai  Hukum  dan  Rasa  Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat. Jakarta:
Kencana, 2018.
M.P. Jain, Administrative Law of Malaysia and Singapore (Kuala  Lumpur:  Malayan Law  Journal  Pte.Ltd.,  1989),  at  38-37.
Dikumpulkan  oleh  Satya  Arinanto,
Politik  Hukum  3. Jakarta:  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. Moh.  Hatta. Menyongsong  Penegakan  Hukum Responsif  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi). Yogyakarta: GalangPress (Anggota Ikapi), 2008.
Novianto Murti Hantoro, Monika Suhayati dkk.
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Nur  Muhammad  Wahyu  Kuncoro.  Jangan Panik  Jika  Terjerat  Kasus  Hukum. Depok:  Raih  Asa  Sukses  (Penebar Swadaya Grup, 2011).
Siti  Chomarijah  Lita  Samsi.  Integritas  Hakim dalam  Menghasilkan  Putusan  Tindak Pidana  Korupsi:  Persembahan  Untuk Maluku.  Yogyakarta:  CV.  Budi  Utama, 2012.
Sunarto.  Peran  Aktif  Hakim  dalam  Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2014.
Nur  Muhammad  Wahyu  Kuncoro.  Jangan
Panik  Jika  Terjerat  Kasus  Hukum. Depok:  Raih  Asa  Sukses  (Penebar Swadaya Grup, 2011).
Titik  Triwulan  Tutik.  Hukum  Perdata  dalam
Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenamamedia Group, 2008.
Todung  Mulya  Lubis.  In  Search  of  Human
Rights:  Legal-Political  Dilemmas  of Indonesia‟s  New  Order,  1966-1990 (S.J.D. Dissertation at Boalt Hall School
University  of  California  Berkeley, 1990),  at  84-153.  Dikumpulkan  oleh Satya  Arinanto,  Politik  Hukum  2.
Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2001. Ahmad Basuki. “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman  Sebagai  Upaya  dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  Peradilan Pidana”.  Perspektif.  Vol.  XVIII.  No.  1 Tahun 2013. Edisi Januari. Aidul Fitriciada Azhari. “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung  Jawab  di  Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan
Keseimbangan  “.  Jurnal  Jurisprudence.
Vol. 2. No. 1. Maret 2005.
Dedy  Alnando.  “Politik  Hukum  Pengisian
Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman”.  Jurnal Ilmu  Hukum.  Vol.  7.  No.  1.  Agustus 2017- Januari 2018.
Heni  Hendrawati,  Siti  Vickie  Dina  Maulaya Adhisyah,  et.al.  “Aspek  Penegakan
Kode  Etik  Hakim  dalam  Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang
Bermartabatdan  Berintegrasi”.    Varia Justicia. Vol 12. No. 1. Maret 2016.
Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI).  “Kekuasaan Kehakiman  dalam  Perspektif  Politik Hukum:  (Studi  Tentang  Kebijakan Hukum  dalam  UU  No.  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”. Varia
Peradilan Majalah Hukum Tahun
XXVII. No. 332. Juli 2013.
Indri  Astuti.  “Politik  Hukum  Undang-undang Tindak  Pidana  Korupsi”.    Forum  Ilmu Sosial. Vol. 41. No. 2. Desember 2014. Rukiah Ratuconsina. “Politik Hukum Kekuasaan  Kehakiman”.  Tahkim.  Vol. XI. No. 2. Samud.  “Kode  Etik  Profesi  Hakim  Menurut Hukum Islam”. Mahkamah. Vol. 9. No. 1. 1 Januari-Juni 2015.
Peraturan Perundang Undangan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  18 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  No.  22  Tahun  2004
tentang Komisi Yudisial.
UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan
Kehakiman, bahwa “Peradilan
dilakukan  Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
M.  Syahrul  Borman.  Independensi  Kekuasaan
Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. Dalam
https://adoc.tips/independensi-kekuasaan- kehakiman-dari-pengaruh-kekuasaan-di-.html . Diakses pada tanggal 30 Maret 2019. Herlambang  P.  Wiratraman.  Menegakkan
Kekuasaan Kehakiman, Media Indonesia. Dalam
http://mediaindonesia.com/read/detail/20189 6-menegakkan-kekuasaan-kehakiman . Diakses pada tanggal 31 Maret 2019.