JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 16, No. 2, Juli - Desember 2020 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN MEGELANG
Fauziah Aulia Hafan 1 , Endang Kartini Panggiarti 2
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar, aulia.al341@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar, endangkartini2504@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  performance  of  regional  financial  management  and  its influence on poverty levels in Magelang District in the period 2015-2018. The research methodology  used  is  quantitative  descriptive  analysis  and  linear  regression  analysis related to the ratio of regional finances and the percentage of poverty using secondary data from BPPKAD Magelang Regency and BPS Magelang Regency. The results showed that the performance appraisal of Magelang Regency is 1) low independence ratio, 2) poor capability  ratio,  3)  the  harmony  of  spending  ratio  is  still  not  compatible,  4)  effective financial  effectiveness  ratio,  5)  inefficient  financial  efficiency  ratio,  6)  financial  growth ratio low. And the performance of regional financial management in Magelang Regency by calculation using financial ratios has no significant effect on poverty levels in Magelang Regency.
Keywords: Work environment; Motivation; Employee Performance..

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban  yang  diberikan  kepada  daerah otonom  untuk  mengelola  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  daerah  diatur  dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparasi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan suatu masyarakat di daerah tersebut. Untuk  pengelolaan  daerah  tidak  hanya  dibutuhkan  sumber  daya  manusia,  tetapi  juga sumber  daya  ekonomi  berupa  keuangan  yang  dituangkan  dalam  suatu  anggaran pemerintahan daerah atau APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pengelolaan
keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menilai kinerjanya adalah dengan melakukan analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah, apakah sesuai dengan  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  ataukah  masih  ada  yang  perlu ditingkatkan lagi.
Penelitian  ini  mengambil  data  dari  salah  satu  dinas  pemerintahan  di  Kabupaten Magelang.  Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan total penduduk sebesar 1.340.937 jiwa sesuai data per April 2020. Dengan  banyaknya  jumlah  penduduk  yang  ada,  maka  tentunya  pemerintah  daerah memerlukan  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  daerahnya  agar  tercapai  tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Penghasilan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD). Selain itu  nantinya  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Magelang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  cara  mengungkap  faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja keuangan dan menghubungkannya dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah  yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi  value  for money  serta  partisipasi,  transparasi,  akuntabilitas  dan  keadilan  akan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  nantinya  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  suatu masyarakat di daerah tersebut. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah atau APBD.

## Pengertian Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Agustina dalam Pramita menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk  kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan  yang  terbentuk  dari  unsur  Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.
Menurut  Halim  dalam  Lubis  kinerja  keuangan  daerah  atau  kemampuan  daerah merupakan  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah dalam menjalankan  otonomi  daerah.  Kinerja  keuangan  daerah ini  dapat  dilihat  hasilnya
dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh  Mahmudi  yang  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  perlu  dianalisis  untuk  bisa diberikan  Gambaran  kinerja  keuangan.  Analisis  laporan  keuangan  merupakan  kegitaan untuk  menginterpretasikan  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  dalam  rangka  menilai kinerja  keuangan  dan  hasil  dari  analisis  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, atau politik.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  kinerja  keuangan  daerah  yaitu pencapaian  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya baik dari pendapatannya maupun belanjanya yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dan target anggaran di tahun berjalan.

## Kemiskinan
Menurut  BPS,  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (basic needs approach) dan bukan makanan yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Sedangkan  penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  di  bawah  Garis  Kemiskinan.  Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan Headcount Index.
Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang dan sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.
Tingkat  kemiskinan  ini  seharusnya  dapat  diturunkan  dengan  adanya  kinerja pengelolaan  keuangan  yang  baik  dari  pemerintah.  Untuk mengukur  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah  maka  dapat  menggunakan  beberapa  rasio  keuangan.  Seperti  rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  peneliti  yang  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  kinerja  keuangan berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  dan  rasio  efisiensi  terhadap  pertumbuhan ekonomi, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Hamzah (2008) adalah rasio  kemandirian  dan  rasio  efisiensi  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio  efektifitas  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  Maiputra  (2011)  menunjukkan  rasio kemandirian  berpengaruh  secara  positif  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Penelitian Kaliti (2011) menunjukkan rasio kemandirian dan efektivitas tidak berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio  efisiensi  tidak  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  Annisa  (2011)  menunjukkan  bahwa rasio  kemandirian,  efektivitas  dan  efisiensi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Hipotesis
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang hendak peneliti ajukan adalah: H1: Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi H2: Tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. H3: Tingkat efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data
Indrianto  dan  Supomo  (2009:249)  menyatakan  bahwa  data  merupakan  sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survey. Ketersediaan data  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dipenuhi  dalam  suatu  penelitian.  Data  yang diguanakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Kantor  Badan  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Magelang  dan  Badan Pusat  Statistika  (BPS)  Kabupaten  Magelang  yaitu  data  tentang  Laporan  Anggaran  dan Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018. Serta angka-angka  yang  bersumber  dari  data  presentase  tingkat  kemiskinan  Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018.
Jenis  penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  analisis  data,  peneliti menguji data dengan menggunakan teknik atau metode analisis regresi linier sederhana, dengan  bantuan Software  Statistical  Package  for  Social  Science  (SPSS)  for  Windows. Teknik  analisis  ini  dipergunakan  untuk melihat  pengaruh  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah  terhadap  tingkat  kemiskinan  dan  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh hubungan  antara  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  tingkat  kemiskinan  secara parsial maupun secara simultan.  Populasi data yang digunakan adalah selama 3 tahun.
Model persamaan regresi :
Y = a + b.X 1 + e Y = a + b.X 2 + e Y = a + b.X 3 + e
Y = a + b.X 4 + e
Y = a + b.X 5 + e
Y = a + b.X 6 + e Dimana : Y   = Tingkat Kemiskinan a    = Konstanta X 1 = Rasio Kemandirian X 2 = Rasio Kemampuan X 3 = Rasio Aktivitas X 4 = Rasio Efektivitas X 5 = Rasio Efisiensi X 6 = Rasio Pertumbuhan e   = error

## Definisi Operasional
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  beberapa  faktor  untuk  menilai  kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:
1. Rasio kemandirian
Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  menurut  Halim  (2008:232)  adalah  bahwa  rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pelayanan  masyarakat daerahnya. Rasio kemandirian dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2004: 150) berikut:
Untuk  melihat  pola  hubungan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  digambarkan pada Tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Pola Hubungan 0-25 Instruktif >25-50 Konsultatif >50-75 Partisipatif >75-100 Delegatif
Sumber : Halim (2001)
Sedangkan untuk melihat kriteria dalam menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah (%) Tingkat Kemandirian 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber : Bisma dan Susanto (2010:77)
2. Rasio Kemampuan
Rasio  kemampuan  keuangan  daerah  menunjukkan  perbandingan  antara  besarnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  mampu  diperoleh  dibandingkan  dengan  besarnya seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :
Adapun pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Rasio Kemsmpuan (%) Tingkat Kemampuan 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat Baik
Sumber : Munir, dkk (2004)
3. Rasio Efektifitas
Rasio  efektifitas menurut  Halim  (2004)  adalah rasio  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas dapat dirumuskan :
Untuk  menetapkan  bagaimana  ukuran  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria >100 % Sangat Efektif 90 %-100% Efektif 80 %-90 % Cukup Efektif 60 %-80 % Kurang Efektif <60 % Tidak Efektif
Sumber : Bisma dan susanto (2010:78)

## 4. Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  menurut  Halim  (2004)  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya belanja  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dibandingkan  dengan  realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Rasio ini dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:
Adapun  kriteria  untuk  menetapkan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase Kinerja Keuangan Kriteria >100 % Tidak Efisien 90 %-100% Kurang Efisien 80 %-90 % Efisien 60 %-80 % Cukup Efisien <60 % Sangat  Efisien
Sumber : Bisma dan Susanto (2010:79)

## 5. Rasio Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintahan  daerah  memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara  optimal.  Semakin tinggi  presentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  presentase  belanja investasi yang digunakan cenderung semakin kecil. Rasio keserasian dapat diformulasikan atau dirumuskan dengan rumus sebagai berikut a. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
b. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
6. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio), menurut Halim (2004:128) berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan  yang  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Rasio  pertumbuhan dikatakan  baik,  jika  setiap  tahunnya  mengalami  pertumbuhan  positif  atau  mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan dengan rumus berikut :
Di mana:  t0 = tahun awal dan    t1 = tahun akhir (Halim, 2004:150)

## Kemiskinan
Menurut  BPS,  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar  makanan (basic needs approach) dan bukan makanan yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Sedangkan  penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  di  bawah  Garis  Kemiskinan.  Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai  proporsi  dari  populasi, cara  ini  lazim  disebut  dengan  Headcount  Index.  Berikut adalah  table  berisi  presentase  tingkat  kemiskinan  pada  tahun  2015-2018  di  Kabupaten Magelang yang dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6. Persentasi Tingkat Kemiskinan Tahun Presentase  Tingkat  Kemiskinan (%) 2015 13,07 2016 12,67 2017 12,42 2018 10,67 Sumber : Data BPS Kab. Magelang

## ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  akan  diuraikan  tentang  hasil  perhitungan  analisis  rasio  keuangan daerah Kabupaten Magelang berdasarkan rumus perhitungan diatas, kemudian mengujinya dengan alat statistic pada bahasan selanjutnya.

## Hasil Perhitungan Rasio Analisis Keuangan Daerah

## 1. Rasio kemandirian
Berdasarkan  rumus  ditas  maka  hasil  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di  Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2019, maka dapat dilihat di Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan  Pusat  dan Pinjaman Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 2015 Rp261.569.091.783  Rp1.080.097.852.660  24,22 Instruktif 2016 Rp288.485.678.128  Rp1.362.306.913.419  21,18 Instruktif 2017 Rp403.561.238.310  Rp1.407.243.138.226  28,68 Konsultif 2018 Rp325.089.093.092  Rp1.398.132.841.570  23,25 Instruktif Rata-rata 24,33 % Sumber : Data Diolah.
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 tingkat kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,
pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya sebesar 24,22 % dan menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 21,18 %. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,68 % yang begitu signifikan. Namun, pada tahun 2018 tingkat kemampuan dari pemerintah daerah ini mengalami penurunan yang sangat drastic sebesar 23,24 %.
Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  serta pelayanan  masyarakat  daerahnya  pada  tahun  2015-2018  dapat  dilihat  dari  perhitungan rasio  kemandirian  tersebut  masih  kurang  dan  berpola  instruktif.  Yang  mana  berarti pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  dapat  membiayai  sendiri  kegiatannya  atau  masih membutuhkan peran dari pemerintah pusat.

## 2. Rasio Kemampuan
Adapun hasil perhitungan rasio kemampuan dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemampuan Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Daerah Rasio Kemampuan (%) Tingkat Kemampuan 2015 Rp261.569.091.783  Rp1.945.955.251.171  13,44 Kurang 2016 Rp288.485.678.128  Rp2.036.310.089.428  14,17 Kurang 2017 Rp403.561.238.310  Rp2.271.336.015.858  17,77 Kurang 2018 Rp325.089.093.092  Rp2.302.190.543.616  14,12 Kurang Rata-rata 14,87 % Sumber : Data Diolah.
Berdasarkan  hasil  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah  Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2018 untuk tingkat kemampuannya masih kurang. Sehingga pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

## 3. Rasio Efektivitas
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Tingkat Efektifitas (%) Kriteria 2015 Rp261.569.091.783  Rp232.532.835.584  112,49 Efektif 2016 Rp288.485.678.128  Rp276.334.438.862  104,40 Efektif 2017 Rp403.561.238.310  Rp399.425.826.000  101,04 Efektif 2018 Rp352.089.093.092  Rp363.038.862.200  96,98 Tidak Efektif Rata-rata 103,73 % Sumber : Data Diolah.
Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui nahwa pada tahun 2015 tingkat efektifitas sebesar 112,49 %, pada tahun 2016 sebesar 104,40 %. Kemudian pada  tahun  2017  tingkat  efektifitasnya  sebesar  101,04  %  dan  pada  tahun  2018  sebesar 96,98  %.  Efektifitas  kinerja  keuanga  pada  tahun  2015-2017  di  Kabupaten  Magelang tergolong efektif karena hasilnya menunjukkan di atas 100 %. Sedangkan pada tahun 2018 efektifitas  kinerja  keuangannya  tidak  efektif  karena  hasilnya  menunjukkan  kurang  dari 100  %.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Magelang untuk tahun 2015-2018 sudah efektif. Artinya pemerintah Kabupaten Magelang mampu mewujudkan dan mengupayakan PAD dari target yang ditetapkan di anggaran.

## 4. Rasio Efisiensi
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan  Tingkat Efisiensi (%) Kriteria 2015 Rp1.744.730.814.575  Rp1.945.955.251.171  89,66 Cukup Efisien 2016 Rp2.073.797.409.332  Rp2.036.310.089.428  101,84 Tidak Efisien 2017 Rp2.451.441.154.742  Rp2.271.336.015.858  107,93 Tidak Efisien 2018 Rp2.486.540.561.169  Rp2.302.190.543.616  108,01 Tidak Efisien Rata- rata 101,86
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan hasil yang telah ada, dapat diketahui pada tahun 2015 dibawah 100 % yaitu sebesar 89,66 %. Dan pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 101,84 %, 107,93 %, dan pada tahun 2018 sebesar 108,01 %. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 kinerja keuangannya tergolong cukup efisien karena menunjukkan angka presentase  kurang  dari  100  %.  Sedangkan  pada  tahun  2016-2018  kinerja  keuangannya tergolong tidak efisien karena angka presentase menunjukkan lebih dari 100 % yang mana sesuai ketentuan kriteria di atas. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Magelang belum  mampu  menekan  belanja  yang  begitu  besar  dan  kurang  sebanding  dengan pendapatan yang diterimanya.

## 5. Rasio Keserasian Belanja
Rasio keserasian belanja terdiri dari 2 rasio yaitu analisis rasio belanja tidak langsung dan analisis rasio belanja langsung. Hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel 11 dan 12 di bawah ini.
a. Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung

## Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung
Tahun Total  Belanja  Tidak Langsung Realisasi Belanja Daerah Rasio Belanja Tidak Langsung (%) 2015 Rp1.197.532.083.049  Rp1.744.730.814.575 68,64 2016 Rp1.375.873.412.336  Rp2.073.797.409.332 66,35 2017 Rp1.440.436.939.257  Rp2.451.441.154.742 58,76 2018 Rp1.469.755.920.226  Rp2.486.540.561.169 59,11 Rata-rata 63,21 Sumber : Data Diolah.
Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 rasio belanja tidak langsungnya  sebesar  68,64  %  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  sebesar  66,35  %. Kemudian  rasio  belanja  tidak  langsung  ini  mengalami  penurunan  lagi  pada  tahun  2017 sebesar  58,76  %.  Namun  pada  tahun  2018  mengalami  peningkatan  kembali  menjadi 59,11 %.
b. Analisis Rasio Belanja Langsung
Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Langsung Tahun Total Belanja Langsung Realisasi Belanja Daerah Rasio Belanja Langsung (%) 2015 Rp547.198.731.526 Rp1.744.730.814.575  31,36 2016 Rp697.923.996.996 Rp2.073.797.409.332  33,65 2017 Rp1.011.004.215.485  Rp2.451.441.154.742  41,24 2018 Rp1.016.784.640.943  Rp2.486.540.561.169  40,89 Rata-rata 36,79 Sumber : Data Diolah.
Berdasarkan tebel hasil perhitungan diatas, pada tahun 2015 rasio belanja langsung di Kabupaten  Magelang  sebesar  31,36  %.  Kamudian  pada  thaun  2016    dan  2017  terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33, 65 % dan 41,42 %. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 40,89 %.
Kesimpulan  dari  kedua  hasil  perhitungan  diatas  menunjukkan  bahwa  antar  belanja tidak  langsung  dan  belanja  langsung  belum  seimbang.  Terbukti  dari  perhitungan  rasio belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 63,21 % dan rasio belanja langsung dengan rata-rata  sebesar  36,79  %.  Pemerintah  daerah  lebih  banyak  menggunakan  dana  untuk pengeluaran  belanja  yang  tidak  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  langsung  daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan.
6. Rasio Pertumbuhan
Berdasarkan uraian diatas, hasil dari perhitungan untuk rasio pertumbuhan pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

## Tabel 13. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Tahun Tahun Dasar PADt0 PADt1 Rasio Pertumbuhan (%) 2015 2014 Rp242.448.677.267 Rp261.569.091.783  7,88 2016 2015 Rp261.569.091.783 Rp288.485.678.128  10,29 2017 2016 Rp288.485.678.128 Rp403.561.238.310  39,88 2018 2017 Rp403.561.238.310 Rp352.089.093.092  -12,75 Rata-rata 11,33 Sumber : Data Diolah.
Dari  hasil  perhitungan  diatas,  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2015-2017  rasio pertumbuhannya  menagalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan,  yaitu  sebesar  7,88  %, 10,29 %, dan 39,88 %. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sangat drastic yaitu sebesar -12,75 %
Hasil Uji Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan
Hasil Analisis Regresi
a) Tingkat Kemandirian
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  11.370 5.767 1.971 .187 TKr .034 .236 .103 .146 .897 a. Dependent Variable: TKm b) Tingkat kemampuan
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  11.933 5.723 2.085 .172 tkp .018 .382 .034 .048 .966
a. Dependent Variable: tkm

## c) Tingkat Aktivitas
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  2.642 6.559 .403 .726 A .151 .104 .719 1.462 .281 a. Dependent Variable: tkm d) Tingkat Efektivitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  -1.895 6.327 -.299 .793 Efk .136 .061 .845 2.232 .155 a. Dependent Variable: tkm e) Tingkat Efisiensi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  20.729 6.486 3.196 .086 Efs -.084 .064 -.682 -1.317 .318 a. Dependent Variable: tkm f) Tingkat Pertumbuhan Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  11.889 .620 19.187 .003 TP .028 .028 .576 .996 .424
a. Dependent Variable: tkm

## Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil dari perhitungan analisis regresi di atas, dapat diketahui bahwa : a. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,897  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  kemandirian  tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
b. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,966  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  kemampuan  tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
c. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,281  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  aktivitas    tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
d. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,155  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  efektifitas  tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
e. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,318  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  efisiensi    tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
f. Berdasarkan  nilai  signifikansi  :  dari  table  Coefficients  diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,424  >  0,05.  Maka  Ha  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  rasio  pertumbuhan  tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka  peneliti  menyimpulkan  hasil  analisis  keuangan daerah dengan ringkasan pada tabel berikut ini.
Jenis Rasio Rata-rata  Rasio % Keterangan Rasio Kemandirian 24,33% Rendah Rasio Kemampuan 14,87% kurang Rasio Efektivitas 103,73% Efektif Rasio Efisiensi 101,86% Tidak Efisien Rasio Keserasian Belanja Kurang Serasi Rasio Belanja Tidak Langsung 63,21% Rasio Belanja Langsung 36,79% Rasio Pertumbuhan 11,33% Rendah
Berdasarkan  perhitungan  analisis  rasio  keuangan  daerah  pada  tahun  2015-2018  di Kabupaten Magelang yang mana untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerahnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya mandiri  atau  mampu  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  serta pelayanan  masyarakat  daerahnya.  Hal  tersebut  berarti  pemerintah  pusat  masih  berperan
penting  dalam  hal  pembiayaan  untuk  kegiatan  tersebut.  Namun  dalam  pengelolaanya sudah  berjalan  efektif,  tetapi  pada  sisi  keefisienannya  belum  efisien  dan  belanja  kurang serasi  ketika  dilihat  bahwa  pemerintah  daerah  lebih  banyak  menggunakan  dana  untuk pengeluaran  belanja  yang  tidak  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  langsung  daripada belanja  yang  terkait  langsung  dengan  kegiatan.  Ditambah  dengan  tingakt  pertumbuhan PAD yang masih rendah.
Selain itu dari uraian diatas pada poin hasil analisis regresi untuk menganalisis kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  pengaruhnya  terhadap  tingkat  kemiskinan  dapat dilihat ringkasannya di tabel di bawah ini :
Model. Sig. Tkr (kemandirian) 0,897 TKp (kemampuan) 0,966 A (aktivitas) 0,281 Efk (efektifitas) 0,155 Efs (efisiensi) 0,318 TP (pertumbuhan) 0,424
Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh anatara kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Magelang  (rasio  kemandirian, kemampuan, aktivitas, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah) terhadap tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Magelang  dalam  tahun  2015-2018.  Hal  ini dikarenakan  berdasarkan  nilai  siginifikansi  dari  rasio-rasio  tersebut  hasil  nilainya  lebih dari (>) 0,05.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tingkat  kemandirian  masih  dalam  kriteria  “rendah”  dengan  pola  hubungan  yang bersifat “instruktif”, artinya pemerintah daerah masih membutuhkan peran pemerintah pusat. Tingkat kemampuan dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan atau keserasian masih belum serasi antara belanja langsung dan tidak langsung. Efektifitas keuangan termasuk  dalam  kriteria  efektif.  Efisiensi  keuangan  di  pemerintahan  Kabupaten Magelang dalam kriteria “tidak efisien”. Ditambah dengan pertumbuhan keuangan yang masih dalam kriteria “rendah”.
2. Hasil  analisis  diketahui  bahwa  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Magelang  dengan  perhitungan  menggunakan  rasio-rasio  keuangan  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan hal-hal di bawah ini:
1. Perlunya  peningkatan  penggalian  potensi  PAD  Kabupaten  Magelang  untuk  lebih meningkatkan besarnya PAD Kabupaten Magelang.
2. Dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  memberikan  kesempatan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengelola  sumber  keuangannya  sendiri,  maka  seharusnya  tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang menurun secara signifikan. Artinya, pengelolaan keuangan  yang  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  haruslah  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  Kabupaten  Magelang  sehingga  menurunkan  angka kemiskinan.

## REFERENSI
Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Astutia, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). Jurnal EBBANK , 1-18.
Hendra  Mizkan,  K.  R.  (2015).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. Jurnal SOROT , 1 – 142.
Ni  Luh  Nana  Putri  Ani,  A.  D.  (2014).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 , 481-497.
Syamsudin, B. T. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan. Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya , 15-27.