## INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

## Law Enforcement Instrument for Foreign Workers who Abuse Immigration Stay Permit
M. Rafly Qalandy Universitas Sriwijaya raflyqalandy@yahoo.com
M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi ma.syahrin@poltekim.ac.id

## ABSTRAK
Perkembangan  globalisasi  membawa  berbagai  dampak  bagi  hukum  ketenagakerjaan  dan keimigrasian  di  Indonesia.  Pelanggaran  keimigrasian  yang  sering  terjadi  adalah penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  asing.  Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah  menyahgunakan  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  seharusnya  bukan  untuk bekerja.  Berdasarkan  hasil  diskusi,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pertama,  proses penegakan hukum atas penyalahgunaan izin tinggal imigrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu Tindakan  Administratif  Imigrasi  dan  Penyidikan.  Tindakan  Administratif  Keimigrasian dilakukan  di  luar  proses  peradilan  dan  dikenakan  terhadap  pelanggaran  administratif keimigrasian.  Sedangkan,  Penyidikan  merupakan  tindakan  hukum  dari  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Keimigrasian  terhadap  adanya  dugaan  tindak  pidana  keimgrasian.  Kedua, Penegakan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  sering  mengalami  hambatan  dikarenakan  jumlah petugas  Imigrasi  yang  melakukan  pengawasan  serta  monitoring  terhadap  keberadaan  orang asing  dirasa  kurang,  kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  lintas  sektoral, kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa  asing,  terbatasnya  jumlah  sarana penunjang  operasional  dan  masyarakat  yang  tidak  kooperatif  dimana  laporan  ataupun pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  ada disekitarnya masih sangat sedikit.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Izin Tinggal; Keimigrasian

## ABSTRACT
The development of globalization has brought various impacts on labor and immigration law in Indonesia. Immigration violations that often occur are the misuse of immigration residence permits  by  foreign  workers.  They  do  not  have  a  Limited  Stay  Permit  to  Work  from  the Immigration  Office  and  Permit  to  Employ  Foreign  Workers  (IMTA)  from  the  Ministry  of Manpower. Most of their modus operandi is to abuse the Visit Visa Free Policy which should not be for work. Based on the results of the discussion, it can be explained as follows. First, the  law  enforcement  process  for  misuse  of  immigration  residence  permits  is  carried  out  in two  ways,  namely  Immigration  Administrative  Actions  and  Investigations.  Immigration Administrative  Actions  are  carried  out  outside  the  judicial  process  and  are  imposed  on immigration administrative violations. Meanwhile, the investigation is a legal action from the Immigration  Civil  Servant  Investigator  against  an  alleged  immigration  crime.  Second,  law
enforcement  against  foreign  workers  who  commit  criminal  acts  of  abuse  of  immigration residence  permits  often  experience  obstacles  due  to  the  lack  of  immigration  officers  who supervise  and  monitor  the  presence  of  foreigners,  lack  of  coordination  and  cooperation between  cross-sectoral  agencies,  lack  of  Immigration  PPNS  who  master  the  language. foreigners,  the  limited  number  of  operational  support  facilities  and  the  uncooperative community where reports or complaints from the public regarding the presence or activities of foreigners around them.
Keywords: Law Enforcement; Stay Permit; Foreign Workers; Immigration

## A. PENDAHULUAN
Dinamika  global  dan  meningkatnya  perlintasan  manusia  telah  menimbulkan  dampak terhadap eksistensi negara. Dampak  yang timbul semakin bervariasi, menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif  kepada  sektor  bisnis  perekonomian  suatu  negaraatau  hubungan  yang  tidak  harmonis antarnegara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara. 1
Untuk  meminimalisasikan  dampak  negatif  yang  timbul  akibat  era  globalisasi  dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk  dan  tinggal  di  wilayah  Indonesia,  maka  diperlukan  suatu  lembaga  yang  mengatur masalah  tentang  keluar  masuknya  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Permasalahan  keimigrasian  diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.
Pengaturan  bidang  keimigrasian  (lalu  lintas  keluar  masuk)  suatu  negara,  berdasarkan hukum  internasional  merupakan  hak  dan  wewenang  suatu  negara.  Dengan  perkataan  lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. 2 Imigrasi juga mempunyai peran di
1 Albert  Sanusi,  (2016),  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Fiat Justisia Vol 10 Issue 2, hlm. 388.
2 K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar, (2005), Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia , Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 13.
berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. 3
Namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  telah  terjadi  peningkatan  pelanggaran keimigrasian  sebagai  dampak  dari  pengaruh  globalisasi.  Pelanggaran  keimigrasian  yang sering  terjadi  adalah  penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerja  asing,  terutama  di  perusahaan  energi  dan  pertambangan.  Skema  investasi  (Turnkey Project  Mangement)  antara  Indonesia  dan  Tiongkok,  menimbulkan  dampak  yang  sistemik, khususnya  dalam  kepemilikan  modal,  infrastruktur,  dan  tenaga  kerja  asing.  Contoh  kasus tenaga  kerja  asing  di  perusahaan  energi  dan  tambang  terdapat  di  Kota  Kendari,  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  per tanggal 06 April 2018, terdapat sekitar 927 warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenaga kerja asing ini paling banyak bekerja di Virtue Dragon Nickel Industry dengan jumlah 632 orang. Kasus lain juga  pernah  terjadi  di  Kabupaten  Lahat,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Setidaknya  ada  sekitar 671  warga  negara  Tiongkok  yang  bekerja  secara  ilegal  di  PT.  Priamanaya  Energy.  Dari jumlah  tersebut,  90%  di  antaranya  merupakan  tenaga  kerja  asing  ilegal.  Mereka  tidak memiliki  Izin  Tinggal  Terbatas  Bekerja  dari  Kantor  Imigrasi  dan  Izin  Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah  menyahgunakan  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  seharusnya  bukan  untuk bekerja
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam  penegakan  hukum  tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris  yang bersifat  kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang  menggambarkan,  menjelaskan,
3 Sjahriful, Abdullah. (1993). Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 5.
menganalisis,  serta  mengembangkan  konstruksi  hukum  kedaulatan  negara  dalam  perspektif imigrasi dan menjelaskannya dengan kondisi realitas. 4

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi data primer dan sekunder yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir induktif  ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam  persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit. Proses  yang  terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran  adalah  abstraksi  (hukum),  nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian  dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 5

## C. PEMBAHASAN

## 1. Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal Keimigrasian
Penegakan  hukum  merupakan  tindakan  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas  penegak hukum  oleh  orang-orang  yang  berkepentingan  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing menurut  aturan  hukum  yang  berlaku. 6 Dalam  pelaksanaan  tugas  keimigrasian,  keseluruhan aturan  hukum  keimigrasian  negara  Republik  Indonesia  baik  itu  warga  negara  Indonesia (WNI)  atau  warga  negara  asing  (WNA).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membuat  efek  jera kepada  para  pelanggar  tindak  pidana  keimigrasian  di  Indonesia.  Penegakan  hukum keimigrasian  ini  sangat  penting,  karena  keimigrasian  berhubungan  erat  dengan  kedaulatan
4 F.C. Susila Adiyanta, (2019), Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Administrative Law and Governance Journal , 2 (4), hlm. 697-709.
5 Yudha Bhakti Ardhiswastra, (2008), Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, hlm. 9; Saut P.  Panjaitan,  (1998), Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Asas,  Pengertian,  dan  Sistematika ,  Palembang:  Penerbit Universitas Sriwijaya,  hlm. 158-159.
6 C.S.T. Kansil, (2002), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 17; Satjipto Rahardjo, (1983), Masalah Penegakan Hukum , Bandung: Sinar Baru, hlm. 15; Soekanto, Soerjono. (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Jakarta: Rajawali, hlm. 12.
suatu negara. 7 Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.
Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan  keterlibatan  dalam  pelanggaran  aturan  keimigrasian.  Sedangkan,  penegakan  hukum keimigrasian terhadap warga  negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas  WNA,  pendaftaran  orang  asing  dan  pemberian  buku  pengawasan  orang  asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan/razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

## a. Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  (selanjutnya  disebut  UUK),  Pasal  1  ayat  (31)  yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing  di  luar  proses  peradilan.  Pasal  75  ayat  (1)  UUK,  menentukan  alasan  tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan  perundang- undangan.
Pasal 75 ayat (2) UUK, menentukan tindakan administratif  keimigrasian terdiri dari:
a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
b) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
e) Pengenaan biaya beban; dan / atau
f) Deportasi dari wilayah Indonesia.
Penentuan  apakah  dikenakan  tindakan  administratif  keimigrasian  ataukah  di  proses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan
7 M. Iman Santoso, (2004), Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 54.
struktur  organisasi.  Kemudian  ketidakjelasan  sanksi  administratif  yang  diberlakukan terhadap  ancaman  yang  bukan  bersifat  administratif  terjadi  secara  meluas  dalam  hal penegakan hukum keimigrasian.
Sebagai  suatu  instrumen  penegakan  hukum,  UUK,  memuat  klausul  penangkalan tidak  hanya  terhadap  warga  negara  asing  tapi  juga  terhadap  Warga  Negara  Indonesia, walaupun  proses  dan  persyaratan  untuk  menetapkan  penangkalan  terhadap  WNI  cukup ketat  namun  norma  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional  melalui  konvensi-konvensi  yang  ada  UUK,    tidak  mengatur  secara khusus/spesifik  terhadap  kejahatan  yang  berdimensi  internasional  yang  dilakukan  oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara ( transnational ).
Lebih  lanjut,  pada  umumnya  negara-negara  memiliki  kekuasaan  untuk  mengusir, mendeportasi,  dan  merekonduksi  orang-orang  asing,  seperti  halnya  kekuasaan  untuk melakukan  penolakan  pemberian  izin  masuk,  hal  ini  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang melekat  pada  kedaulatan  teritorial  suatu  negara.  Mengingat  pengaturan  mengenai keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  suatu  negara  merupakan  esensi  kedaulatan teritorial  yang  melekat  pada  suatu  negara,  maka  negara  berhak  menentukan  batasan- batasan  terhadap  keberadaan  dan  suatu  kegiatan  yang  dapat  atau  boleh  dilakukan  oleh orang asing.
Penegakan  hukum  keimigrasian  di  mulai  dari  titik  tolak  hal  ikhwal  keimigrasian yang  meliputi  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  orang  yang  masuk  dan  keluar  wilayah negara  Republik  Indonesia  dan  pengawasan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia.  Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  untuk  menetapkan  keputusan  tindakan  administratif  keimigrasian ditingkat  operasional  ada  pada  Kepala  Kantor  Imigrasi,  di  tingkat  pengawasan  dan pengendalian  ada  pada  Kepala  Divisi  Keimigrasian  pada  setiap  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dan  ditingkat  pusat  dalam  hal  ini  Direktur  Jenderal Imigrasi  cq.  Direktur  Penyidikan  dan  Penindakan  Keimigrasian.  Walaupun  pengaturan mengenai  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  merupakan  instrumen  penegakan
kedaulatan  negara,  UUK,    juga  mengatur  hak  orang  asing  yang  terkena  tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang- undang  ataupun  hukum  keimigrasian  juga  memperhatikan  masalah  tersebut  sebagai bagian hak asasi manusia.
Tindakan  administratif  keimigrasian  yang  paling  sering  diberikan  kepada  para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang  asing  dari  wilayah  Indonesia.  Tata  cara  proses  pendeportasian  yang  dilakukan meliputi:  melakukan  berita  acara  pemeriksaan  terhadap  orang  asing  yang  melanggar peraturan keimigrasian  yang didampingi  penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari  kedutaan  besar  orang  asing  yang  bersangkutan  sebagai  konfirmasi  kebenaran identitas  orang  asing  tersebut  berupa  paspor,  melakukan  pengecekan  keabsahan  visa yang  dikeluarkan  di  Kedutaan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  maupun  visa  yang dikeluarkan  pada  saat  orang  asing  tersebut  tiba  di  Indonesia,  kemudian  membuat  surat keputusan deportasi.
Keputusan  deportasi  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang  berwenang,  yaitu Kepala  Kantor  Imigrasi  dan  keputusan  tersebut  harus  disampaikan  kepada  orang  asing yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal penetapan.  Selama  orang  asing  yang  dikenakan  tindakan  keimigrasian  tersebut menunggu  proses  pendeportasian,  orang  asing  tersebut  ditempatkan  di  ruang  detensi Imigrasi.
Pasal  1  ayat  (34)  UUK,  menentukan  bahwa  ruang  detensi  imigrasi  merupakan tempat  penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang  dikenai  tindakan  administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal  44  ayat  (1)  menentukan  bahwa  setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia  dapat  ditempatkan  di  ruang  detensi  Imigrasi  apabila  berada  di  wilayah Indonesia  tanpa  memiliki  izin  tinggal  yang  sah,  atau  dalam  rangka  menunggu  proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.
Ruang  detensi  Imigrasi  yang  dikenakan  terhadap  orang  asing  tidaklah  berstatus rumah  tahanan  negara  (rutan),  tetapi  pengelolaannya  termasuk  perawatannya  terhadap penghuninya  dapat  disamakan  dengan  rutan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  bukan termasuk  ke  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  ataupun  bentuk  penahanan  lainnya  maka
konsekuensi  yang  akan  muncul  adalah  tidak  adanya  potongan  tahanan  yang  akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.
Contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  terhadap  orang  asing  yang  berinisial  CQ, berkewarganegaraan  China,  Pasport  Nomor  E5894XXXX  dan  JC,  berkewarganegaraan China,  Pasport  Nomor  E3753XXXX.  CQ  dan  JC  telah  melakukan  tindak  pidana keimigrasian,  dimana  keduanya  masuk  ke  Indonesia  melalui  Bandara  Soekarno-Hatta pada  tanggal  16  September  2015  dengan  menggunakan  Visa  on  Arrival  (VOA). Terhadap  terdakwa  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya  memiliki  izin  kunjungan  dan  berlibur  tidak  untuk  bekerja.  Namun  pada kenyataannya terdakwa berada di Lampung untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan  PT.  Radema  Graha  Sarana  yang  sedang  mengerjakan  proyek  pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Bandar Lampung. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75  ayat  (2)  huruf  a,  b,  dan  f  UUK,  dan  kepada  yang  bersangkutan  dikenakan  tindakan administratif  keimigrasian  berupa  penangkalan,  pembatalan  izin  tinggal,  dan pendeportasian. 8
Secara  teoretis,  dalam  melaksanakan  kerjanya  pihak  imigrasi  harus  menegakkan UUK.  Terhadap  orang  asing  yang  melakukan  penyalahgunaan  visa  harus  di  deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi.
Pada  saat  proses  pemulangan  orang  asing  tersebut  dilakukan  pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan  tanda  penolakan  di  paspornya  oleh  petugas  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

## b. Penyidikan
Penyidikan keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses  peradilan,  yang  termasuk  di  dalam  sistem  peradilan  pidana. 9 Penyidikan  atau kerap disebut tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak  pidana  atau  pelanggaran  keimigrasian  yang  tercantum  dalam  UU  No.  6  Tahun
8 Albert Sanusi, Op.cit ., hlm. 397-402.
9 M. Abdul Kholiq, (2002), Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 27; Moeljatno, (2005), Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.
2011  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013.  Tindakan  tersebut  berupa penyidikan  terhadap  tersangka  dan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana Imigrasi  yang  dilakukan,  melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian,  melakukan tindakan  pengkarantinaan  terhadap  orang  asing,  melakukan  penggeledahan,  penyitaan dan  pemeriksaan  terhadap  tempat,  benda-benda,  dokumen-dokumen,  surat-surat  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  imigrasi,  memanggil  para  saksi  dan  tersangka,  dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.
Warga  negara  asing  apabila  kedapatan  tertangkap  tangan  melakukan  tindak  pidana imigrasi  ataupun  tindak  pidana  imigrasi  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  lainnya maka  penyidik  dapat  secara  langsung  melakukan  tindakan  seperti  yang  diatur  dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu:
a) pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
b) pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
c) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Tindakan  ini  dilaksanakan  oleh  pejabat  Imigrasi  khususnya  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Imigrasi.  PPNS  diberi  wewenang  oleh  UUK,  untuk  melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan kordinasi dengan  Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya  penyidikan  tindak  pidana  imigrasi  kepada  Penyidik  Kepolisian  RI  selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam  Pasal 107 ayat (2)  KUHAP.  Dalam  hal  serah  terima  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tindak  pidana imigrasi  dari  PPNS  Imigrasi  kepada  Penyidik  Kepolisian  RI  selaku  Korwas  PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107  ayat  (3)  KUHAP. 10 Apabila  melakukan  penghentian  penyidikan  maka memberitahukan  kepada  Penyidik  Kepolisian  RI  dari  penuntut  umum  seperti  yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak  teradapat  cukup  bukti,  peristiwa  tersebut  bukanlah  tindak  pidana  dan  penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditetukan dalam Pasal 109 ayat (2) UUK,.
Penindakan  yang  dilakukan  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak pidana  keimigrasian,  dilakukan  dengan  cara  memanggil,  memeriksa,  menggeledah, menangkap  atau  menahan  seseorang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, hlm. 61.
keimigrasian.  Dimana  laporan  dari  masyarakat  terhadap  warga  negara  asing  yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran serta masyarakat masih sangat minim. Hal ini terbukti dari jarangnya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  keterangan, kejelasan  dan  keidentikan  tersangka  maupun  para  saksi  dan  barang  bukti  maupun mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  keimigrasian  yang  telah  terjadi,  sehingga kedudukan  ataupun  peranan  seseorang  maupun  barang  bukti  dalam  tindakan keimigrasian  menjadi  jelas  dan  terang.  Dasar  pertimbangan  dilakukan  pemeriksaan adalah  laporan  kejadian  keimigrasian,  berita  acara  pemeriksaan  di  tempat  kejadian perkara,  berita  acara  penangkapan,  berita  acara  karantina  imigrasi,  berita  acara penggeledahan,  dan  berita  acara  penyitaan,  adanya  petunjuk  dari  Penuntut  Umum mengenai  adanya  pemeriksaan  tambahan.  Penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara adalah  akhir  dari  proses  penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian.  Dilakukannya  hal tersebut  adalah  hasil  pemeriksaan  tersangka  dan  para  saksi  atau  saksi  ahli  beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.
Penyerahan  berkas  perkara  merupakan  kegiatan  pengiriman  berkas  perkara  yang berkaitan  dengan  tanggungjawab  atas  tersangka  beserta  dengan  barang  bukti  kepada penuntut  umum  melalui  Penyidik  Kepolisian  RI  dalam  dua  tahap  yaitu  PPNS  Imigrasi menyerahkan  tanggungjawab  atas  tersangka  beserta  dengan  barang  bukti.  Penghentian penyidikan  dilakukan  sebagai  kegiatan  penyelesaian  perkara  apabila  tidak  cukup  bukti, peristiwa  pidana  tersebut  bukanlah  tindak  pidana  keimigrasian,  dan  dihentikan  demi hukum.  Tindakan  keimigrasian  yang  dikenakan  secara pro  justisia ,  yang  dilakukan dengan  berdasarkan  pada  Pasal  106  UUK,  terhadap  warga  negara  asing  diketahui  dari laporan  tentang  adanya  tindak  pidana  keimigrasian,  tertangkap  tangan  ataupun  dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.
Praktiknya,  tindakan pro  justisia jarang  dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan  dirasa tidak  efektif,  memakan  waktu  yang  relatif  lama  dalam  prosesnya,  dan  pengalokasian anggaran  yang  masih  belum  memadai  dan  secara  merata  di  semua  daerah  serta  sumber daya  manusia  PPNS  Keimigrasian  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  penyidik
Polri.  Sehingga  petugas  di  lapangan  lebih  memilih  upaya  hukum non  justisia ,  melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.
Tujuan  dari  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  adalah dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.  Maka  dari  itu  dalam  menegakkan UUK,  sebaiknya  imigrasi  melakukan  pengawasan  dan  monitori  terhadap  orang  asing yang  masuk  ke  Indonesia  sejak  orang  asing  berada  di  bandara  maupun  di  pelabuhan dimana  dalam  pengecekan  visa  di  paspor  lebih  teliti  dan  bila  terdapat  kejanggalan maupun  kecurigaan  terhadap  orang  asing  tersebut  ada  baiknya  petugas  imigrasi melakukan  wawancara  dan  introgasi  terhadap  motif  dan  tujuan  orang  asing  tersebut masuk ke Indonesia.
Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem  yang terdapat di kantor-kantor  Imigrasi daerah tempat  dimana  orang  asing  tersebut  akan  berkunjung.  Sehingga  apabila  orang  asing tersebut  tidak  melaporkan  keberadaannya  di  suatu  daerah  ke  Kantor  Imigrasi  setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayahnya.  Dalam  pengawasan  keterlibatan  dan kerjasama  antar  lintas  sektoral  harus  semakin  dipererat,  kerjasama  dengan  pihak kepolisian  dapat  memperkuat  keamanan  dan  kedaulatan  Republik  Indonesia.  Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap UUK.

## 2. Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian
Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian  adalah  adanya  ketaatan  hukum  dan  keteraturan  bagi  warga  negara  asing  yang keluar  masuk  wilayah  Indonesia.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  sangat  penting  sekali bagaimana  peran  Imigrasi  dalam  menjadikan  warga  negara  asing  yang  berada  di  Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.
Setiap  pelaksaan  kegiatan  pasti  memiliki  hambatan-hambatan  walaupun  telah direncanakan  dengan  baik,  begitu  juga  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  memiliki  hambatan-hambatan.  Berikut  hambatan-
hambatan  terlaksananya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin tinggal keimigrasian: 11
1. Pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang  dilakukan  oleh  aparat  Imigrasi  masih  belum  mampu  untuk  melakukan pengawasan  secara  maksimal  baik  untuk  mengetahui  apa  kegiatan  maupun keberadan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
2. Kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  lintas  sektoral  yang  terkait  ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari Perundang-Undangan yang ada;
3. Kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa  asing  selain  bahasa  Inggris. Padahal  umumnya  orang  asing  yang  diperiksa  tidak  menguasai  bahasa  Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS  Imigrasi  terhadap  orang  asing  dari  negara  tertentu  harus  memerlukan  ahli bahasa atau penerjemah.;
4. Terbatasnya  jumlah  sarana  penunjang  operasional,  seperti  dana  operasional,  alat transportasi,  dan komunikasi,  serta senjata api  yang jumlahnya sangat  terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
5. Adanya  sikap  yang  tidak  kooperatif,  seperti  sikap  yang  kurang  peduli  dan  acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam  masyarakat,  adanya  faktor  kepentingan  bisnis  dari  para  pihak  yang bersangkutan,  dan  adanya  anggapan  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  terlalu mengagung-agungkan  setiap  hal  yang  berasal  dari  negara  asing.  Partisipasi masyarakat  sampai  saat  ini  dirasakan  masih  sangat  rendah.  Laporan  ataupun pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang ada  disekitarnya  masih  sangat  sedikit.  Hal  ini  seperti  dapat  disebabkan  masyarakat itu  sendiri,  yang  bersikap  apatis,  atau  karena  ketidak  tahuan  akibat  belum dilakukannya sosialisasi UUK sampai ke pelosok pedesaan;
11 Albert  Sanusi,  (2016),  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Izin  Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Fiat Justisia Vol 10 Issue, hlm. 406.
6. Waktu  yang  relatif  lama  dalam  menyelesaikan  berkas  perkara.  Setiap  perkara keimigrasian  biasanya  membutuhkan  waktu  minimal  3  (tiga)  bulan  untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Dalam  hal  implementasinya,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  secara  operasional  telah memenuhi  tuntutan  perubahan  zaman  reformasi.  Begitu  juga  dalam  sistem  hukum,  dimana dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  sederhana  dengan  prinsip public accountability yang  berlandaskan  pada  asas  transparansi  (keterbukaan).  Penegakan  hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa  ada Sumber Daya Manusia  yang sesuai,  sistem  hukum  yang  jelas  dan  sarana  yang  memadai,  tanpa  adanya  aparat  penegakan hukum yang bermoral dan berintegrasi tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.
Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja  asing  yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin  tinggal  keimigrasian di  beberapa  daerah  adalah  jumlah  petugas  Imigrasi  yang  melakukan  pengawasan  serta monitoring  terhadap  keberadaan  orang  asing  dirasa  kurang,  kurangnya  koordinasi  dan kerjasama  antar  instansi  lintas  sektoral,  kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa asing  selain  bahasa  Inggris,  terbatasnya  jumlah  sarana  penunjang  operasional  dan  budaya masyarakat  yang  tidak  kooperatif  dimana  laporan  ataupun  pengaduan  dari  masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses  penegakan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  tindakan administrasi  di  bidang  keimigrasian  dan  tindakan pro  justisia .  Prakteknya,  petugas  lebih sering  menerapkan  tindakan  administratif  keimigrasian  dalam  menyelesaikan  kasus penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian.  Hal  ini  terjadi  karena  dengan  penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan pro  justisia .  Tindakan  adminstratif  keimigrasian  yang  sering  dilaksanakan  adalah  deportasi. Tindakan pro justisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu  yang  relatif  lama  dalam  prosesnya,  dan  pengalokasian  anggaran  yang  masih  belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian
sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  penyidik  Polri.  Sehingga  petugas  lebih  memilih upaya  hukum non  justisia ,  melalui  upaya  hukum  administrasi  ataupun  deportasi  ke  negara asalnya.
Penegakan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian  sering  mengalami  hambatan  dikarenakan  jumlah petugas  Imigrasi  yang  melakukan  pengawasan  serta  monitoring  terhadap  keberadaan  orang asing  dirasa  kurang,  kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  lintas  sektoral, kurangnya  PPNS  Imigrasi  yang  menguasai  bahasa  asing,  terbatasnya  jumlah  sarana penunjang  operasional  dan  masyarakat  yang  tidak  kooperatif  dimana  laporan  ataupun pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  ada disekitarnya masih sangat sedikit.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut:
a. Petugas  Imigrasi  hendaknya  meningkatkan  pengawasan  terhadap  keberadaan  dan kegiatan  orang  asing,  meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  terkait  khususnya kepolisian,  memberikan  kursus  bahasa  asing,  meningkatkan  sarana  penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal;
b. Tindakan pro  justisia sebaiknya  lebih  diefektifkan  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  Keimigrasian,  karena  dengan adanya  sanksi  pidana  ini  diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa;
c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian.
d. Memberikan kursus bahasa asing selain bahasa inggris, agar PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA;
e. Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya;
f. Meningkatkan  kapasitas,  profesionalisme  dan  integritas  PPNS  melalui  peningkatan sumber  daya  manusia  dalam  bentuk  seminar,  simposium,  pelatihan  teknis penyidikan  serta  koordinasi  antar  lembaga  penyidik.  Dengan  adanya  kegiatan
tersebut  PPNS  Imigrasi  dapat  terlatih  dalam  menyelesaikan  setiap  berkas  perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan;
g. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dengan  melakukan  pengaduan  mengenai keberadaan  atau  kegiatan  orang  asing  yang  ada  disekitarnya  serta  sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan UUK.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
C.S.T.  Kansil,  (2002), Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka.
K.H.  Ramadhan  dan  Yusra  Abrar,  (2005), Lintas  Sejarah  Imigrasi  Indonesia ,  Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
M.  Abdul  Kholiq,  (2002), Buku  Pedoman  Kuliah  Hukum Pidana ,  Yogyakarta:  Fakultas Hukum UII.
M. Iman Santoso, (2004), Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
Moeljatno, (2005), Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  (1998), Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana ,  Bandung: Alumni.
Saut  P.  Panjaitan,  (1998), Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Asas,  Pengertian,  dan  Sistematika , Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
Satjipto Rahardjo, (1983), Masalah Penegakan Hukum , Bandung: Sinar Baru.
Sjahriful,  Abdullah.  (1993). Memperkenalkan  Hukum  Keimigrasian. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Jakarta: Rajawali.
Yudha Bhakti Ardhiswastra, (2008), Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni.

## Jurnal Ilmiah
Albert  Sanusi,  (2016),  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, Fiat Justisia Vol 10 Issue 2.
F.C.  Susila  Adiyanta,  (2019),  Hukum  dan  Studi  Penelitian  Empiris:  Penggunaan  Metode Survey  sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris, Administrative  Law  and Governance Journal , 2 (4).
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.