## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.833-842 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433

## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PUSARAN POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA
Fitri Abidah Nur 1 , Sri Budi Eko Wardani 2
1,2 Universitas Indonesia
Correspondet author : fabida123456@gmail.com Jl. Lingkar, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barata 16242, Indonesia

## Abstract
This  article  aims  to  determine  the  link  between  ASN  neutrality  and  the  politicization  of  the bureaucracy in Indonesia, especially after direct regional head elections began in 2005. This change  allowed  serving  regional  heads  to  run  for  re-election,  which  could  affect  ASN neutrality and loyalty because regional heads have the authority to judge ASN performance and  determining  their  structural  positions.  This  research  uses  a  qualitative  approach.  This research is also supported by library research, namely the study of written materials related to the research focus. The research results show that the politicization of bureaucracy that has occurred in Indonesia indicates that violations of ASN neutrality are still occurring. This can be seen  from  the  use  of  state  facilities,  mobilization  of  ASN,  compensation  for  job  promotions, politicization of employee recruitment, promotion and depromotion of career positions.
Keywords: Bureaucratic politics; Neutrality of the State Civil Service (ASN); violation

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kaitan  antara netralitas  ASN  dan  politisasi  birokrasi  di Indonesia,  terutama  setelah  pemilihan  kepala  daerah  langsung  dimulai  pada  2005. Perubahan  ini  memungkinkan  kepala  daerah  yang  menjabat  untuk  mencalonkan  diri kembali,  yang  dapat  memengaruhi  netralitas  dan  loyalitas  ASN  karena  kepala  daerah memiliki  wewenang  menilai  kinerja  ASN  dan  menentukan  jabatan  struktural  mereka. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  juga  ditunjang  dengan penelitian  kepustakaan  (library  research)  yakni  studi  terhadap  bahan-bahan  tertulis  terkait denagn  fokus  penelitian.  Hasil  penelitan  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  politisasi birokrasi  yang  terjadi  di  Indonesia  menandakan  bahwa  pelanggaran  netralitas  ASN  masih terjadi.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  adanya  penggunaan  fasilitas  negara,  mobilisasi  ASN, kompensasi promosi jabatan, politisasi rekrutmen pegawai, promosi dan depromosi jabatan karir.
Kata Kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara; pelanggaran; politik birokrasi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  di  Indonesia  adalah ketidaknetralan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  data  hasil  survei Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  yang  dilakukan  secara  online  terhadap  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  di  270  daerah  penyelenggara  Pilkada  Serentak  tahun  2020  pada  1 – 30  Juli 2021.  Pengambilan  sampel  dilakukan  kepada  10.617  responden  yang  tersebar  secara proporsional  pada  jenjang  jabatan  Pimpinan  Tinggi,  Administrator,  Pengawas,  Fungsional
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.833-842                                                          Fitri Abidah Nur. et. al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan  pelaksana.  Dari  survei  tersebut,  KASN  menemukan  adanya  penguatan  fakta  terkait potensi  ketidaknetralan  birokrasi  dalam  kontestasi  pilkada  di  Indonesia.  Ketua  KASN menyatakan dari 62,7% responden berpendapat bahwa kedudukan kepala daerah sebagai Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  menyebabkan  ASN  sulit  bersikap  netral.  Selain  itu, penyebab  dominan  pelanggaran  ASN  adalah  ikatan  persaudaraan  (50,76%),  dan  untuk mendapatkan peningkatan karir yang lebih baik (49,72%).
Netralitas  ASN  sangat  penting  dalam  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Seperti  kita  ketahui,  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan  antisipasi  keterlibatan  ASN tersebut dengan regulasi. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja birokrasi atau lazim disebut aparatur sipil negara (ASN) dilarang ikut berpolitik dan harus menunjukkan sikap netral. Netralitas ASN ditegaskan dalam Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004. Peraturan Pemerintah tersebut berisi perintah kepada ASN untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Pasal ini kemudian diperinci  kembali  oleh  surat  edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (Menpan  RB)  nomor:  B/71/M.SM.00.00/2017  berisi  larangan  melakukan perbuatan  yang  mengarah  pada  keberpihakan  salah  satu  calon  atau  perbuatan  yang mengindikasikan  terlibat  dalam  politik  praktis  atau  berafiliasi  dengan  partai  politik.  Hal  ini dimaksudkan supaya ASN tetap netral dalam menyikapi pilkada,  dan tidak terjebak dalam memberikan dukungan kepada peserta pilkada. ASN diharapkan dapat menjalankan fungsi administrasi sebagai abdi masyarakat sehingga tidak terjebak kepada politik praktis. Bahkan para  ASN  yang  akan  mencalonkan  diri  menjadi  kepala  daerah  harus  mengundurkan  diri terlebih dahulu untuk bisa maju bertarung dalam pilkada.
Disisi  lain,  keterlibatan  pasangan  calon  kepala  daerah  tentu  saja  tidak  dapat dipisahkan dari keterlibatan birokrasi sipil yang melakukan pelayanan publik di pemerintahan daerah.  Menurut  Mahfud  MD  sewaktu  menjabat  sebagai  ketua  Mahkamah  Konstitusi, terdapat  6  jenis  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah  yang  banyak  berpekara  di Mahkamah  Konstitusi,  yakni  (1)  Politik  uang,  (2)  penghadangan,  pemaksaan  atau  teror kepada  pemilih  agar  memilih  atau  tidak  memilih  calon  tertentu,  (3)  pemalsuan  dokumen pemilihan,  termasuk  kartu  pemilih  yang  diselundupkan  secara  borongan  kepada  seorang pemilih (4) penyalahgunaan jabatan petahana, dimana hal ini sering dilakukan oleh aparat terutama  calon  petahana,  (5)    Keterlibatan  aparat  birokrasi,  dan  (6)  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  KPU,  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  yang  secara  terang-terangan memihak calon.
Penyelenggaraan  pilkada  secara  langsung  telah  membawa  perubahan  budaya pemerintah  dari tingkat  provinsi  sampai ke  Kabupaten/Kota.  Dimana hal  ini  ada kaitannya antara birokrasi dan politik, yakni terkait netralitas birokrasi terhadap politik. Misalnya pilkada di Kota Depok, penyelenggaraan pilkada telah membawa pengaruh bagi ASN untuk terlibat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.833-842 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433
dalam  politik  praktis  seperti  dukungan  politik  terhadap  calon  yang  maju  dalam  pilkada. Keterlibatan  ASN  dalam  politik  praktis  dalam  pilkada  karena  adanya  intervensi  atau mobilisasi oleh peserta pilkada yang dua duanya berasal dari incumbent.
Pilkada langsung memungkinkan adanya mobilisasi para pemilih baik dari kalangan rakyat  maupun  dari  birokrasi  yang  secara  organisasi  bersifat  solid  untuk  mendukung  calon kepala daerah tertentu, terutama calon petahana untuk kembali menjabat dalam periode kedua.  Walaupun  para  petahana  tidak  selalu  berhasil  memenangkan  pilkada,  metode mobilisasi dukungan dari birokrasi menjadi hal yang dianggap wajar. Hal ini tentu berkaitan dengan  beberapa  faktor  seperti  persoalan  jenjang  karir  hingga  preferensi  politik  yang beresonansi antara para aparatur sipil negara di daerah dengan kepala daerah.
Miftah  Thoha  (2003)  dalam  bukunya  Birokrasi  dan  Politik  di  Indonesia,  mengatakan  bahwa keterlibatan petahana dalam pilkada memberikan pengaruh terhadap netralitas ASN dalam politik.  Sebagai  abdi  negara,  ASN  harus  netral  dan  tidak  terlibat  politik  praktis  terhadap peserta  pilkada.  ASN  tidak  boleh  bersikap  diskriminatif  dalam  melaksanakan  tugasnya memberikan pelayanan kepada publik.

## Review Konseptual

## Netralitas Birokrasi
Netralitas  birokrasi  merupakan  suatu  sistem  dimana  birokrasi  tidak  akan  berubah dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pemimpinnya  (dari  partai  politik  yang  memimpin/ berkuasa),  meskipun  pemimpinnya  itu  berganti  ganti  atau  bahkan  berbeda  partai  yang berkuasa.  Pelayanan  ini  tidak  akan  berubah  sedikitpun  meskipun  pemimpinnya  berubah. Dan  dalam  memberikan  pelayanan,  hal  tersebut  didasarkan  atas  nama  profesionalisme, bukan  atas  nama  kepentingan  politik  (Thoha,  2003).  Penggunaan  istilah  birokrasi  dalam bidang pemerintahan dan organisasi non pemerintahan dalam konsep ciptaan Max Weber dalam  bukunya  yang  berjudul  Bureaucracy  (1946),  birokrasi  merupakan  sistem  untuk mengelola  dan  mengatur  organisasi  yang  besar  supaya  terdapat  pengelolaan  organisasi yang efisien, rasional dan efektif. Untuk di Indonesia sendiri, istilah birokrasi melekat kepada organisasi  pemerintah.  Birokrasi  muncul  untuk  mematuhi  hukum  yang  ada,  termasuk  untuk menghormati  tatanan  demokrasi  negara  yang  dibangun  oleh  hubungan  hirarkis  antara politisi  dan  birokrat.  Politisi  yang  terpilih  dalam  pemilu  mempunyai  kewenangan  agenda atau kegiatan dalam pemerintahan. Sehingga menurut Wood and Waterman (1991) politisi terpilih  tersebut  dapat  menentukan  agenda  yang  diprioritaskan  dan  sah  jika  mereka mengambil keputusan insentif dan begitu juga dengan keputusan hukuman supaya birokrasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Sedangkan  Herbert  M  Levine,  memaknai  birokrasi  yang  terkadang  mengarah kepada  situasi  yang  tidak  imaginatif,  kaku  serta  canggung.  Selain  itu,  birokrasi  terkadang
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.833-842                                                          Fitri Abidah Nur. et. al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
identik  dengan  para  administrator/  pejabat  pemerintah  yang  tidak  efisien.  Dalam  proses politik,  birokrasi  memerankan  peranan  yang  aktif  di  banyak  negara  dan  birokrasi  itu  bisa menggunakan kewenangannya berupa aktivitas atau kegiatan dalam mengimplementasikan  undang-undang,  termasuk  jika  ada  masalah-masalah  profesional dan  melakukan  pelayanan  kesejahteraan.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  Thoha  (2008) menjabarkan  birokrasi  yang  ideal  menurut  weber,  adalah  suatu  organisasi  yang  memiliki bentuk  yang  pasti  dimana  semua  fungsi  dijalankan  dengan  cara  yang  rasional.  Tipe  ideal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Pejabat  dibatasi  oleh  jabatannya  ketika  dia  menjalankan  tugas-tugas  atau kepentingan  individual  dalam  jabatannya.  Pejabat  tersebut  tidak  bebas menggunakan  jabatannya  untuk  keperluan  dan  kepetingan  pribadi  maupun  untuk keluarganya.
b. Jabatan-jabatan disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan samping.
c. Tugas pokok fungsi di setiap jabatan hirarki akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.
d. Setiap  pejabat  memiliki  kontrak  jabatan  yang  harus  dilaksanakan,  dan  wewenang serta tanggung jawabnya harus dijalankan sesuai dengan kontrak
e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya.
f. Setiap  pejabat  memiliki  gaji,  mempunyai  hak  pensiun,  dapat  keluar  dari  pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginan.
g. Adanya pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merata sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
Weber menekankan rasionalitas tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan atas kondisi sosial budaya  yang  dia  alami  saat  itu,  dimana  hal  tersebut  bisa  saja  berbeda  antara  kriteria rasionalitas  pada  masa  itu  dan  masa  sekarang.  Dan  pandangan  Weber  tersebut memposisikan pemerintah sebagai kekuatan netral.
Di sisi lain, terdapat pemikiran Marx terhadap birokrasi  yang menemposisikan birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Singkatnya, birokrasi merupakan instrumen yang digunakan  oleh  pihak  yang  kuat  atas  pihak  yang  lemah.  Teori  ini  menunjukkan  bahwa keberadaan birokrasi pemerintah memihak pada kekuatan politik yang memerintah.
Sedangkan  untuk  netralitas  sendiri,  menurut  kamus  Webster,  netralitas  berarti  tidak terlibat di kedua sisi, tidak bersekutu dengan politik atau pengelompokan ideologis dan tidak memihak.  Konsep  netralitas  birokrasi  modern  yang  dikembangkan  oleh  Caiden,  dalam Democratization  and  Bureaucratic  Neutrality  edited  by Asmerom  dan  Reis  (1996) mengungkapkan bahkwa teori neralitas modern berasal dari transformasi dari negara yang menganut merkantilisme ke negara administratif yang terjadi di negara-negara Eropa Barat antara  abad  ke-17  dan  abad  ke-19  sebagai  akibat  dari komersial,  agraria,  industri,  revolusi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.833-842 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433
militer,  politik  dan  organisasi  yang  menemukan  kembali  institusi  pengaturan  nasional.  Hal tersebut muncul dari kebutuhan pemerintah akan teknis keahlian, pengetahuan khusus dan profesionalisme (Albrow 1970). Dari Eropa Barat, ide netralitas menyebar perlahan ke seluruh dunia, dan memiliki dampak yang kecil pada orang lain. Gagasan tersebut menjadi sebuah ideologi  yang  menganut  cita-cita  pelayanan  publik,  kepentingan  publik,  efisiensi,  dan moralitas / etika publik. Gagasan netralitas didasarkan pada kemungkinan pemisahan politik dari administrasi (pelayanan publik) karir di pemerintahan dan depolitisasi pelayanan publik. Adapun  syarat  untuk  membentuk  model  netralitas  birokrasi  terhadap  praktik  yang  dapat dinilai dijelaskan sebagai berikut:
a. Politik dan kebijakan dipisahkan dari administrasi.
Artinya, politik yang membuat keputusan kebijakan, sedangkan pegawai negeri yang melakukan eksekusi terhadap keputusan kebijakan tersebut.
b. Pegawai  negeri  diangkat  dan  dipromosikan  berdasarkan  prestasi  bukan  atas  dasar afiliasi atau kontribusi partai.
c. Pegawai negeri tidak terlibat dalam kegiatan politik partisan.
d. Pegawai negeri tidak mengungkapkan pandangan pribadinya di depan umum
e. Pegawai negeri memberikan masukan secara jujur terhadap master politik (pimpinan yang berasal dari partai politik) dan obyektif kepada master politik.
Perdebatan  kontemporer  tentang  netralitas  birokrasi  dikemukakan  oleh  Woodrow  Wilson, Presiden  Amerika  ke-28  (1913-1921)  yang  menyusun  tulisan  berjudul The  Study  of  Public Administration .  Salah  satu  ilmuwan  politik  pengikut  Wilson  adalah  Goodnow  yang mengatakan  pemerintah  memiliki  dua  fungsi  yaitu  politik  dan  administrasi.  Politik  adalah proses  pembuatan  dan  perumusan  kebijakan,  sementara  administrasi  adalah  pelaksanaan kebijakan tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami  masalah  sosial  atau  masalah  manusia,  berdasarkan  penciptaan  gambaran holistik lengkap yang dibangun dengan argumen, melaporkan pandangan informan secara terperinsi,  dan  mengeksploitasi  sedetail  mungkin  sejumlah  peristiwa  untuk  mengungkapkan fakta  dengan  analisis  yang  sistematis  (Creswell,  1996).  Penelitian  ini  juga  ditunjang  dengan penelitian  kepustakaan (library  research) yakni  studi  terhadap  bahan-bahan  tertulis  terkait denagn fokus penelitian.
Data  yang  digunakan  beragam,  yakni  Jurnal,  Buku  mengenai  Kepemiluan,  artikel,  hingga Peraturan perundang-undangan dan juga peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu. Data divalidasi  dengan  mengkonfirmasi  jenis  data  yang  satu  dengan  yang  lainnya  melalui  studi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.833-842                                                          Fitri Abidah Nur. et. al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data,  penyajian  data  (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Birokrasi di Indonesia
Birokrasi  diilustrasikan  sebagai  organisasi  yang  dapat  dijadikan  jalan  pintas  seseorang untuk mendapatkan  kekuasaan untuk siapapun yang menang di dalam pemilihan umum. Kekuasaan  itu  tentunya  akan  berimbas  kepada  jabatan,  wewenang  dan  uang.  Ilustrasi tersebut  menggambarkan  birokrasi  yang  berasal  dari  2  (dua)  sisi  yang  berbeda,  yakni masyarakat pada umumnya dan para elit politik.
Gambaran  birokrasi  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  unsur  sejarah  yang  panjang  dan komplek. Hal ini dimulai dari para raja di kerajaan dimana raja digambarkan sebagai Tuhan yang  segala  perintah  dan  larangannya  harus  dipatuhi  (Ngadisah,  Darmanto,  2022). Kemudian,  pada  perkembangannya,  ada  hubungan  yang  disebut  dengan patron-client. Dan  hubungan  tersebut  memunculkan  sebuah  model  birokrasi  yang  disebut  dengan birokrasi  patrimonial,  dima na  jenis  birokrasi  ini  “dilanggengkan”  keberadaannya  oleh  para penguasa  dari  mulai  penjajahan  sampai  dengan  kemerdekaan.  Pola  hubungan  patron client ini sangat terasa saat masa pemerintahan orde baru, dimana pada pemerintahannya sangat menjunjung atasan/ pimpinan. Jadi bawahan harus selalu tunduk dan melaksanakan perintah  atasan,  dan  tidak  boleh  mempertanyakan  kepada  atasan  terkait  dengan perintahnya tersebut apakah perintahnya itu salah ataupun benar.
Dalam  perkembangannya,  perubahan model  birokrasi  patrimonial  ke  model  birokrasi rasional mulai diusahakan pada masa reformasi (tahun 1998). Namun pada perjalanannya, usaha tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan, bahkan sangat sulit untuk diwujudkan (Agus Dwiyanto, 2002). Hal ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan para penguasa dan partai politik  yang  sedang  berkuasa  untuk  mengabadikan  kekuasaannya.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  birokrasi  merupakan  salah  satu  alat  kekuasaan  atau state  michenary untuk berkuasa di dalam sebuah negara. Namun disisi lain, birokrasi memerankan fungsi lain yakni sebuah alat yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau sebaliknya, yaitu menimbulkan penderitaan masyarakat (Thoha, 2014).
Salah  satu  langkah  yang  diambil  dalam  rangka  Reformasi  Birokrasi  adalah  dengan memperkenalkan Pelayanan Administrasi Terpadu. Sebagaimana menurut Dwiyanto (dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.833-842 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433
Elwan,  2019)  bahwa  pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  kepada masyarakat  (publik)  merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan masyarakat  (abdi),  disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah sebagai  aktor  utama  (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk mengarahkan,  membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan- kegiatan  dari  masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih mampu  memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu merumuskan  konsep  atau  menciptakan  iklim  yang  kondusif,  sehingga  sumber  daya pembangunan  dapat  menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang mandiri  dan  sejahtera.  Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap telah  memenuhi  sendi-sendi  pelayanan  yang  baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)
Masa reformasi merupakan titik awal dari perkembangan demokratisasi di Indonesia (Thoha,  2014).  Hal  yang  paling  mencolok  adalah  adanya  perubahan  besar  dalam mekanisme  dan  tata  cara  dari  pemilihan  kepala  daerah  yang  dimulai  pada  tahun  2005, yakni  proses  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Perubahan besar ini memungkinkan adanya kepala daerah yang masih menjabat untuk mencalonkan diri  kembali  yang  dapat  memberikan  peluang  adanya  politisasi  peran  kepala  daerah sebagai pembina karir dan kepala daerah pula yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menilai  kinerja  para  ASN  dibawahnya.  Tentunya  hal  ini  menimbulkan  adanya  saling keterkaitan  antara  loyalitas  ASN  dan  netralitas  ASN  itu  sendiri.  Kepala  daerah  sebagai pejabat  politik  dan  juga  pembina  karir  ASN  memunculkan  permasalahan  tersendiri  terkait dengan  netralitas  dan  loyalitas  ASN.  Dalam  menentukan  jabatan  struktural  ASN,  Sekretaris Daerah  sebagai  pemimpin  tertinggi  ASN  di  daerah  hanya  dapat  mengusulkan  dan  yang menentukan adalah kepala daerah.
Hal ini berkaitan erat dengan berkembanganya budaya patrimonial yang berakibat kepada berkembangnya spoil system dalam tubuh birokrasi. Spoil system merupakan sistem yang mengedepankan ideologi, kepentingan politik, satu aliran politik dan keyakinan politik, khususnya  setelah  memenangkan  perolehan  suara  di  dalam  pilkada.  Idealnya,  dalam birokrasi harus mengutamakan merit system dan career system sehingga birokrasi bisa lebih steril dan  menciptakan  jarak dengan  partai  politik sehingga  akan  menjauhkan  terciptanya afiliasi  birokrasi  dengan  politik.  Hal  ini  dapat  membuat  birokrasi  hanya  memberikan loyalitasnya  kepada  rakyat,  bangsa  dan  negara.  Sehingga  penyalahgunaan  kekuasaan dapat  diminimalisir  untuk  kepentingan  politik  atau  elit.  Namun  hal  ini  sulit  dilakukan  karena pejabat  birokrasi  diangkat  oleh  pejabat  politik  yang  sedang  berkuasa  sehingga  ada tuntutan  untuk  tunduk  dan  bertanggungjawab  terhadap  pejabat  atasan  tersebut.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.833-842                                                          Fitri Abidah Nur. et. al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan temuan BKN yang telah dikonfirmasi kepada Bapak Respanti Yuwono sebagai Direktur  Pengawasan  dan  Pengendalian  I  bahwa  terdapat  18  pelanggaran  ASN  dengan memberikan  dukungan  kepada  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  dengan mengadakan  pertemuan  yang  mengarah  adanya  keberpihakan  terhadap  calon  yang menjadi peserta pemilu. Studi terkait dengan permasalahan netralitas birokrasi dan politik di Indonesia,  terutama  di  pasca  terbitnya  UU  Pemerintah  Daerah  Tahun  2004  telah dilaksanakan oleh para sarjana. Disertasi Sudiman yang berjudul Netralitas PNS Dalam Politik: Studi  Tentang  Netralitas  PNS  Dalam  Pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  dan  Banten. Berdasarkan hasil penelitian Sudiman, hubungan birokrasi dan politik di Indonesia cenderung mengalami instabilitas misalnya pada zaman orde baru mesin politik ada pada birokrasi dan adanya  kebijakan  monoloyalitas  yang  tentunya  dimanfaatkan  oleh  rezim  orde  baru  untuk melanggengkan kekuasaan (Sudiman, 2009).
Dalam  Pemilu  2019,  indikasi  politisasi  birokrasi  di  Banten  terlihat  dari  adanya  kasus ketidaknetralan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Serang  dengan  modus  mengundang seluruh  kepala  sekolah  dan  guru  yang  mempunyai  sertifikasi  untuk  menghadiri  kegiatan pembinaan  di  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Desa  Pedaleman  dari  Kepala  Kantor  Kemenag Kabupaten  Serang.  Namun  di  akhir  kegiatan,  terdapat  oknum  yang  mengarahkan  dan mengajak  para  peserta  pembinaan  untu  memilih  salah  satu  calon  anggota  DPRD  Provinsi Banten  dari  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Dengan  gamblangnya,  oknum  tersebut  juga menunjukkan contoh surat suara yang sudah ada namanya (Tim Bawaslu Banten, 2013)
Kasus  pelanggaran  ASN  lainnya  terdapat  di  Kota  Prabumulih,  Provinsi  Sumatera Selatan.  Adanya  keterlibatan  ASN  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Aliansi  Koko  yang mensosialisasikan  adanya  kolom  kosong  pada  tanggal  29  April  2018  bertempat  di  bawah jembatan  pasar  tradisional  modern  Kota  Prabumulih.  Berdasarkan  hasil  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota  Prabumulih,  oknum  ASN  tersebut  terbukti  melakukan pelanggaran dan masih aktif sebagai ASN (Selatan, 2019).
Kasus-kasus diatas merupakan imbas dari posisi pejabat birokrasi yang cukup strategis dalam  politik.  Sedangkan  pejabat  birokrasi  diwajibkan  untuk  netral,  tidak  memihak  pada orang,  kelompok  atau  kepentingan  tertentu  supaya  tugas  dan  kewajibannya  dapat dilakukan secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak lain maupun para penguasa. Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  menjalankan  tugasnya,  para  pejabat  birokrasi  harus menciptakan good  governance sehingga  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip good governance yang di dalamnya termasuk prinsip nertralitas.

## Netralitas ASN
Profesionalitas  birokrasi  sangatlah  penting  untuk  menjalankan  fungsi  kenegaraan untuk  melayani  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya, para pelaku birokrasi mempunyai tugas, pokok, fungsi, sampai dengan asas dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.833-842 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433
disiplin pegawai yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  yang  tercantum  dalam  Bagian  Ketiga  Pasal  12,  yakni  “Pegawai  ASN  berperan sebagai  perencana,  pelaksana  dan  pengawas  penyelenggaraabn  tugas  umum pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui  pelaksana  kebijakan  dan  pelayanan publik  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik  jkorupsi,  kolusi dan nepotisme”
Berdasarkan  peran  ASN  diatas,  seorang  ASN  wajib  menjalankan  tugas  dari pemerintah  sebagai  pelaksama  kebijakan  dan  pelayanan  publik  tanpa  adanya  intervensi politik, baik dari dalam maupun dari luar.
ASN  seringkali  menjadi  sasaran  empuk  bagi  penguasa  untuk  melanggengkan jabatannya  dengan  menggunakan  fasilitas  negara.  Fenomena  penyelewengan profesionalitas ASN dianataranya adalah:
1. Penggunaan fasilitas negara
Penggunaan fasilitas negara bisa dilihat saat menjelang pilkada, terutama untuk fasilitasi petahana  yang  masih  menjabat.  Karena  pada  waktu  yang  bersamaan,  petahana mempunyai  jabatan,  kekuasaan  dan  uang.  Pada  penelitian  sebelumnya,  didapatkan bahwa  fasilitas  negara  digunakan  untuk  rapat-rapat  koordinasi,  konsolidasi  bahkan sampai dengan lobi politik dengan partai lain maupun partai yang menaunginya. Fasilitas yang  digunakan  dapat  berupa  mobil  dinas,  bahkan  ruang  rapat  yang  penggunaan anggarannya menggunakan uang negara.
2. Mobilisasi ASN
Pengerahan  ASN  untuk  mendukung  petahana  merupakan  pelanggaran  atas  netralitas ASN  itu  sendiri.  Dalam  setiap  pilkada,  suara  pegawai  dapat  doijadikan  salah  satu  bank suara  untuk  mendapatkan  suara  saat  pilkada,  teruatama  untuk  petahana,  dimana petahana  tersebut  adalah  atasannya.  Dengan  adanya  janji-janji  manis  atasan  kepada bawahan, tentunya membuat ASN dapat dengan mudah memberikan suaranya.
3. Promosi Jabatan
Di  daerah,  jabatan-jabatan  strategis  seperti  sekretaris  daerah,  kepala  dinas,  kepala badan,  kepala  kantor  merupakan  lobi  politik  di  internal  partai  maupun  partai  lainnya. Meskipun  sudah  ada  merrit  sistem  dalam  promosi  jabatan,  kita  tidak  dapat mengecualikan adanya lobi politik atas jabatan-jabatan tersebut. Hal tersebut tentunya mengganggu  kinerja  organisasi  yang  semestinya  merit  sistem  (berdasarkan profesionalisme)  menjadi  hal  yang  utama  dalam  promosi  jabatan.  Hal  ini  terlihat  dari adanya birokrat yang profesional namun kalah dengan para pbirokrat yang mempunyai dukungan politik dari petahana maupun partai politik.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.833-842                                                          Fitri Abidah Nur. et. al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## 4. Politisasi rekrutmen pegawai
Terdapatnya  deal-deal  politik  atas  pemberian  kuota  rekruitmen    pegawai  negeri  baru.
Deal-deal  politik tersebut  dilakukan  dari  tahap pusat  maupun  daerah.  Selain  rekruitmen ASN, di pemerintahan daerah juga ada rekruitmen non ASN. Dalam hal ini, rekomendasi pimpinan  sangat  dipertimbangkan  dalam  melakukan  prekrutan,  bukan  berdasarkan kompetensi yang diperlukan.
5. Jabatan Karir
Ketika  jabatan-jabatan  strategis  dipromosikan  bukan  berdasarkan  merit  sistem,  maka ada pula  depromosi yang disebabkan alasan politis. Dari hasil penelitian Masdar dalam disertasi  yang  berjudul  intervensi  Politisasi  terhadap  birokrasi,  memperlihatkan  bahwa terdapat  fenomena  pengangkatan  dan  pencopotan  sekretaris  daerah  berdasarkan rekomendasi  dari  kepala  daerah  yang  menjabat.  Misalnya  di  Kabupaten  Sirubondo, bahwa saat Sekda nya tidak pro penguasa, maka banyak usaha yang dilakukan secara politik untuk mengganti sekda dari jabatannya.

## KESIMPULAN
Politisasi  birokrasi  dengan  memanfatkan  birokrasi  dan  birokrat  masih  banyak  terjadi  di Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  adanya  penggunaan  fasilitas  negara,  mobilisasi  ASN, kompensasi promosi jabatan, politisasi rekrutmen pegawai, promosi dan depromosi jabatan karir. Adanya fenomena tersebut membuat merit sistem di birokrasi kurang berjalan dengan baik.  Sehingga  netralitas  ASN  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  tanpa  didukung  adanya pembenahan pengaturan promosi dan depromosi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2nd ed.). Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Ngadisah, Darmanto, A. C. (2022). Birokrasi Indonesia . 4. Selatan, T. B. P. S. (2019). Serial Evaluasi pilkada Serentak di Indonesia (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan) (E. Sulastri, F. Ismail, & K. Hayatuddin (Eds.)). Bawaslu. Sudiman. (2009). Netralitas birokrasi Dalam Politik: Studi Kasus Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 dan Banten Tahun 2006 . Thoha, M. (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia . Prenadamedia Group.
Tim Bawaslu Banten. (2013). Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu Tahun 2019. In NBER Working Papers . http://www.nber.org/papers/w16019