## K O M U N I K A S I   P O L I T I K   D A L A M   M E N A M P U N G  A S P I R A S I M A S Y A R A K A T
Asy Syuaramustdalifah Zulfahmi Yasir Yunan
Asysyuara, asysyuaramustdalifah@gmail.com, zulfahmiyasir@uhamka.ac.id
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

## Abstract (English Version)
It  has  become  a  general  need  to  include  the  community  so  that  the  implementation  of  local government can be more dynamic and meet the aspirations of the people. Of course, the results of the wishes  exercised  out  by  the  DPRD  must  be  executed  by  voting  for  every  wish  that  is  accepted.  The purpose  of  the  preparation  of  this  journal  is  to  find  out  the  importance  of  public  aspirations  for political communication, and to determine the impact of political communication with the aspirations of the people. The methods used in this research are descriptive and qualitative approaches. People's aspirations are very important for political communication because, the DPR/DPRD can listen to the aspirations conveyed by the community to achieve  what the community wants. There is one example in  Panggungharjo  Village,  where  the  community  conveyed  their  aspirations  to  the  BPD  (Village Consultative  Body).  This  Aspirations  Networking  event  is  an  activity  that  welcomes  contributions, criticisms  and  suggestions  to  the  village  government,  in  this  case  submitted  by  the  BPD  of Panggungharjo village. The presence of the BPD (Village Consultative Body) plays an important role in  channeling  the  aspirations  of  the  community,  because  the  BPD  (Village  Consultative  Body)  has provided  the  opportunity  for  the  people  of  Panggungharjo  Village  to  express  their  aspirations  by means  of  deliberation  and  consensus  and  will  be  channeled  to  the  village  government  so  that  the aspirations of the Panggungharjo Village community are carried out. in accordance with the wishes.
Keywords : Aspirations; Political communication Village Consultative Body

## Abstrak (Indonesia Version)
Sudah  menjadi  kebutuhan  umum  untuk  mengikut  sertakan  masyarakat  agar  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dapat  lebih  dinamis  dan  memenuhi  aspirasi  masyarakat.  Tentu  saja,  hasil  dari keinginan  yang  dijalankan  oleh  DPRD  harus  dieksekusi  dengan  memilih  setiap  keinginan  yang diterima.  Tujuan  penyusunan  jurnal  ini  yaitu,  untuk  mengetahuin  pentingnya  aspirasi  masyarakat terhadap  komunikasi  politik,  dan  untuk  mengetahui  dampak  komunikasi  politik  dengan  adanya aspirasi  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  deskriptif  dan kualitatif. Aspirasi masyarakat sangat penting terhadap komunikasi politik karena, DPR/DPRD dapat mendengarkan  aspirasi  yang  di  sampaikan  oleh  masyarakat  untuk  mencapai  apa  yang  diinginkan masyarakat.  Ada  salah  satu  contoh  di  Desa  Panggungharjo,  masyarakat  menyampaikan  aspirasinya kepada  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa).  Acara  Jejaring  Aspirasi  ini  merupakan  kegiatan  yang
menyambut baik kontribusi, kritik dan saran kepada pemerintah desa, dalam hal ini disampaikan oleh BPD  desa  Panggungharjo.  Kehadiran  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  berperan  penting  dalam menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  karena  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  sudah  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  Desa  Panggungharjo  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dengan  cara musyawarah  mufakat  dan  akan  di  salur  kan  kepada  pemerintah  desa  agar  aspirasi  dari  masyarakat Desa Panggungharjo terlaksanakan sesuai dengan keinginan.
Kata kunci : Aspirasi; Komunikasi politik; Badan Permusyawaratan Desa
DOI :  - Received : Accepted : Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Komunikasi  politik  tidak  hanya  berurusan  dengan  bentuk-bentuk  relasi  yang  ada dalam  pemilu  legislatif  di  negara  demokrasi.  Juga  merupakan  bentuk  komunikasi  yang mencakup  proses  mengkomunikasikan  kepentingan  individu  atau  kelompok  masyarakat tertentu  kepada  organisasi  politik  tentang  pelaksanaan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik.  Kepentingan  publik  tersebut,  salah  satunya  adalah  pembangunan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Komunikasi  politik  merupakan  ilmu  terapan  yang memadukan ilmu komunikasi dan ilmu politik. Lingkup diskusi tidak jauh dari ranah politik dan komunikasi, karena kedutaan dan politisi terlibat dalam komunikasi jenis ini (Gulo et al., 2022).
Aspirasi  masyarakat  diungkapkan  dalam  dua  kata,  yaitu  aspirasi  dan  masyarakat. aspirasi  sendiri  dipahami  sebagai  harapan  dan  tujuan  sukses  untuk  masa  depan. Mengharapkan  realisasi  kesuksesan  dari  sesuatu  yang  direncanakan  sejak  awal.  Mengikuti Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  artinya  1  harapan  dan  tujuan  sukses  dalam  masa depan,  2  inspirasi  muncul  dalam  kreativitas.  Dari  dua  arah  hisap,  bisa  jadi  Disimpulkan bahwa  aspirasi  erat  kaitannya  dengan  harapan,  tujuan,  keinginan,  ide,  inspirasi,  kreasi  dan untuk mencapai cita-cita tersebut (Basuki, 2020).
Aspirasi  masyarakat  /  keinginan  masyarakat  adalah  harapan  dan  tujuan  masyarakat untuk berhasil di masa depan dengan mencari nafkah baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat  perlu  dipertimbangkan  ketika  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menyusun  rencana dan  kebijakan.  Selain  itu.  Kita  juga  perlu  memperkuat  peran  kelompok  pemangku kepentingan dan pers di daerah untuk memajukan DPRD  yang lebih ambisius. Pasal 53 UU 10/2004 menyatakan dalam uraian undang-undang ini bahwa jaminan teknis hak masyarakat diatur  dengan  peraturan  DPRD,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  pengambilan  kebijakan tanpa  merinci  dampaknya  terhadap  pemerintah.  Kami  menjamin  hak  masyarakat  untuk berkontribusi.  Hal  ini  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  dalam mengimplementasikan  kebijakan  di  masa  depan,  tetapi  tidak  cukup  untuk  memastikan munculnya kebijakan yang ambisius (Adianto & Hasim, 2016).
Pasal  40  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  DPRD  adalah  badan  yang mewakili  rakyat  di  daerah  dan  merupakan  bagian  dari  badan  penyelenggara  pemerintahan daerah.  Sedangkan  kewajiban  anggota  DPRD  antara  lain  menerima,  mengumpulkan, menyerap, dan memantau aspirasi rakyat (Pasal 45). Kewajiban ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yang menurutnya anggota
DPRD bupati bersama-sama dengan yang lain wajib menerima dan menagih harapan pemilih melalui  kunjungan  bisnis  dengan  cara  teratur.  mengarsipkan  dan  melacak  aspirasi  dan keluhan  publik,  dan  memastikan  akuntabilitas  moral  dan  politik  pemilih  di  daerah pemilihannya.
Sudah  menjadi  kebutuhan  umum  untuk  mengikut  sertakan  masyarakat  agar penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat  lebih  dinamis  dan  memenuhi  aspirasi masyarakat.  Tentu  saja,  hasil  dari  keinginan  yang  dijalankan  oleh  DPRD  harus  dieksekusi dengan  memilih  setiap  keinginan  yang  diterima,  dan  hasil  dari  keinginan  yang  dipilih diusulkan  sebagai  kebijakan  publik  tingkat  komunitas.  Pelaksanaan  kebijakan  publik  yang timbul  dari  keinginan  masyarakat  harus  diawasi  oleh  DPRD  yang  bertindak  dan  bertindak atas nama penduduk pemerintah daerah.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan,  permasalahan  yang  akan diteliti  dalam  jurnal  ini  antara  lain  yaitu,  apa  pentingnya  aspirasi  masyarakat  terhadap komunikasi  politik?  dan  bagaimana  dampak  komunikasi  politik  dengan  adanya  aspirasi masyarakat?.  Tujuan  penyusunan  jurnal  ini  yaitu,  untuk  mengetahuin  pentingnya  aspirasi masyarakat  terhadap  komunikasi  politik,  dan  untuk  mengetahui  dampak  komunikasi  politik dengan adanya aspirasi masyarakat. Dalam jurnal ini teori yang digunakan yaitu teori analisis isi,  karena  datanya  sebagian  besar  dari  bahan-bahan  yang  terdokumentasi  seperti  jurnal, website  berita,  dan lain  sebagainya.  Nantinya  akan  ada  keteranfan  pelengkap  atau  kerangka teori yang membahas tentang komunikasi politik dalam menampung aspirasi masyarakat.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  deskriptif  dan kualitatif,  karena  metode  ini  dapat  mengumpulkan  berbagai  fakta  dan  fenomena-fenomena sosial  yang  akan  diteliti  melalui  media  sosail  yaitu  website,  dan  akan  dibahas  lebih  lanjut. Dengan adanya jurnal ini, akan merangkum apa yang akan mempengaruhi komunikasi politik dengan aspirasi masyarakat.

## 3. HASIL
Kajian  ilmu  politik  dalam  konteks  peran  anggota  legislatif  (DPRD)  dalam menyampaikan  aspirasi  masyarakat,  termasuk  dalam  bidang  komunikasi  politik,  di  mana partai melakukan kepentingan Agregasi, yaitu menyampaikan segala keinginan atau aspirasi dan  pendapat  masyarakat  kepada  pemegang  kekuasaan  (rezim)  atau  pemegang  kekuasaan yang  berwenang  sehingga  tuntutan  atau  dukungan  tersebut  menjadi  perhatian  dan  menjadi
keputusan kebijakan. kekuasaan (rezim) atau pemegang kekuasaan yang berwenang sehingga tuntutan atau dukungan tersebut menjadi perhatian dan menjadi keputusan kebijakan.
Ari Suryanto, HE selaku ketua BPD dalam sambutannya menjelaskan tentang lembaga BPD  dan  fungsinya.  Ia  menyatakan:  “BPD  merupakan  lembaga  yang  mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa Panggungharjo.  Anggota BPD merupakan wakil  dari  masyarakat  Desa  Panggungharjo  secara  regional  dan  ditetapkan  secara musyawarah  untuk  mufakat.”  Lebih  lanjut  ia  juga  menjelaskan  bahwa  keberadaan  BPD bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  keinginan  dan  menyampaikannya  kepada  pemerintah desa.  Ari  menambahkan:  “Salah  satu  tugas  BPD  adalah  memperoleh  informasi, menyimpannya  dan  mendistribusikannya  kepada  pemerintah  desa.  Setelah  itu,  acara dilanjutkan dengan forum jejaring aspirasi. Dengan membuka pertanyaan dan komentar yang disampaikan warga kepada BPD. Rahmat, warga RT o3 Krapyak Wetan, mengeluhkan salah satu program pemerintah desa menangani sampah. “Apa program untuk kepala desa dimana setiap  Padukuhan  memiliki  TPA  (Bank  Sampah)?  karena  kita  berjuang  untuk menghilangkannya,  katanya  akan  dikumpulkan  setiap  2  hari,  ”kata  Rahmat,  merujuk pengaduannya ke TPA. Dia juga mengatakan bahwa kondisi bumi semakin buruk. Yang akan terjadi  kemudian  adalah  pengeringan  air  karena  kondisi  tanah  mulai  memburuk.  Rahmat menjelaskan:  “Lahan  semakin  sedikit,  dan  jika  ada  kran,  penduduk  ramai.  Muhidin  RT  05 Krapyak Wetan menyampaikan keluhannya tentang masalah sampah: “Sampah di Piyungan tidak  bisa  ditampung  lagi  karena  mobil  tidak  bisa  masuk.  Mobil  yang  akan  ke  Piyungan harus  memiliki  izin  dari  Kabupaten/Kota.  Karena  itu,  kami  membutuhkan  TPS  sementara, agar kantong sampah bisa mengangkutnya,” kata Muhidin. Dia juga berbagi keluhan tentang kebisingan jalan dan emisi yang mempengaruhi istirahat malam warga. Muhidin menjelaskan kepada  Bhabinkamtibmas:  "Tidak  ada  mobil  plastik  baru  yang  lambat,  ada  juga  yang menggunakan  peredam  sangat  keras  untuk  dapat  mengontrol."  Kemudian  Joko  Seto,  warga RT  12  Krapyak  Wetan,  bertanya  kepada  BPD.  “Apakah  BPD  pernah  menanggapi  dan menyelidiki  harga  pemakaman  di  Krapyak?  Informasi  beberapa  wali  berbeda,  harganya sangat  tinggi,  tetapi  yang  meninggal  lebih  buruk,"  kata  Joko  saat  ditanyai  BPD.  Joko  juga menambahkan  pertanyaan  terkait  status  keperdataan,  mekanisme  tidak  ikut.  Surat  Edaran Bantul  No.  474  /245  pencatatan  sipil  118/8/2017.    Camat  bersaudara  tidak  melalui  RT  dan Dukuh. Bahkan RT tidak pernah mengalami pertambahan penduduk. Tidak ada surat dari RT untuk  layanan  lain  dll.  Joko  menambahkan,  menjelaskan  masalah  status  perkawinan. Beberapa pertanyaan dan keluhan warga ditangani oleh BPD. Setelah sesi penyampaian yang
bermasalah berakhir, BPD memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut. Berawal dari masalah sampah dan TPA Piyungan. Ari Suryanto, SE menjelaskan bukan lagi wacana bahwa  pada  tahun  2021  TPA  Piyungan  akan  ditutup.  Dan  kedepannya  diharapkan  desa Pangungharjo  mampu  menangani  masalah  sampah  secara  mandiri.  “Memang  benar  tahun 2021  TPA  Piyungan  akan  ditutup.  Hingga  saat  ini,  kami  pemerintah  desa  terus memperjuangkan  pengelolaan  sampah  mandiri.  Satu-satunya  cara  untuk  mengelola  sampah setiap rumah tangga. Ke depan, masing-masing RT akan membuka bank sampah,” kata Ari menjawab pertanyaan warga tentang tong sampah. Bereaksi dengan air terhidrasi. Nanti kami akan  laporkan  ke  pihak  desa  agar  bisa  kami  tindak  lanjuti.  “Setelah  itu,  kami  akan menghubungi  pemerintah  desa.  Dan  untuk  pembangunan  sumur  resapan,  warga  harus berkonsultasi dengan APBDES dan mengajukan proposalnya. Menjawab pertanyaan tentang cacing.  Ari  menjelaskan  hal  itu  sudah  dilakukannya  sejak  Januari  di  setiap  kamling,”  kata Ari.  :  “Untuk  jumlah  yang  banyak,  Pak  Ali  Yahya  sudah  mengalokasikan  ke  setiap  dusun sejak Januari. Sedangkan untuk soal tingkat keseriusan, “Proporsi berat menyangkut kearifan lokal  pokgiat  dan  Pak  Dukuh.  RT  duduk  bersama  mengajukan  usulan  Ari  untuk  menjawab pertanyaan  tersebut.”  menanyakan  tingkat  keseriusan.  Beliau  juga  menambahkan  bahwa “Kami  Masalah  kependudukan  akan  diteruskan  ke  kepala  bagian  kependudukan,"  tambah Ari. Dan untuk masalah emisi blombangan, "kita biarkan Pak Jaduk yang mengurus. pindah nanti," jelasnya (Patel, 2019).
Transformasi  aspirasi  tersebut  tentunya  membutuhkan  dukungan  masyarakat  desa, termasuk memberikan masukan dan pelaporan tentang kemajuan pemerintahan desa. Karena dari  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunanlah  arah  pembangunan  desa  ditentukan. Sebagai  tugas  pemerintah  desa  adalah  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika ada dorongan dan seruan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pada dasarnya merekalah  yang  menerima  dan  membuka  aspirasi  masyarakat  serta  mendorong  pentingnya pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, tentunya anggota masyarakat harus dilibatkan dalam  berpartisipasi  dalam  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  obyektif  masyarakat yang  bersangkutan.  Di  sini,  partisipasi  bukan  hanya  partisipasi  pejabat,  tetapi  juga  aliran kritik,  saran  dan  aliran  ke  tempat  yang  tepat,  dapat  dikatakan  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Dalam  artian,  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  diperlukan agar  pelaksanaan  pembangunan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  seoptimal  mungkin.  Ide pembangunan  harus  didasarkan  pada  kepentingan  masyarakat  desa  untuk  memenuhi
kebutuhannya guna mendukung pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa ini akan direview  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  disepakati  bersama  dalam musyawarah pembangunan desa agar dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut  pengamatan  penulis  di  Desa  Panggungharjo  sudah  menyampaikan  aspirasi dengan  baik  dan  akan  ditampung  oleh  BPD  dan  akan  di  sampaikan  ke  pemerintah  desa. Masyarakat  Desa  Panggungharjo  akan  menunggu  hasil  yang  telah  di  sampaikan,  semoga beberapa aspirasi yang telah disampaikan terlaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Panggungharjo.

## 4. PEMBAHASAN
Aspirasi adalah harapan dan tujuan sukses di masa depan. Cita-cita tersebut memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  mencapai  sesuatu,  seperti  keberhasilan  dalam  tujuan  yang  ada. Aspirasi  dalam  bahasa  Inggris,  „aspiration‟  berarti  ideal.  Aspirasi  dalam  kata  dasar,  berarti ideal atau bahkan keinginan. aspirasi adalah gairah (hasrat atau harapan yang kuat). Menurut kamus umum bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah harapan yang selalu ada dalam pikiran.  Disadari  atau  tidak,  setiap  orang  memiliki  rencana  hidup.  Aspirasi  mengarahkan aktivitas  individu  Lebih  fokus  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Atau  bisa  disebut  juga  dengan upaya masyarakat yang sekumpulan ide/gagasan berupa kebutuhan formal dari semua lapisan masyarakat  yang  berpartisipasi  langsung  dalam  bentuk  produk,  layanan,  dll.  Itu  harus dipenuhi  untuk  mencapai  kebahagiaan  yang  diinginkan  dalam  bentuk  usulan  kegiatan pembangunan  keinginan  orang  adalah  saran  dan  harapan  yang  tidak  terpenuhi  Jika pemerintah sendiri tidak berbuat apa-apa (Nim, 2016).

## Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat
Sebagai  seorang  ahli  politik  Maswadi  Rauf  mengartikan  komunikasi  politik  sebagai berikut yaitu, komunikasi politik adalah subjek penelitian ilmu politik. Hal ini karena pesan yang  diungkapkan  dalam  proses  komunikasi  tidak  hanya  dibentuk  oleh  kekuatan  politik negara  dan  pemerintah,  tetapi  juga  oleh  politik  yang  terkait  dengan  aktivitas  komunikator dalam posisinya. Pelaku aksi politik. Bisa juga proses dimana informasi politik yang relevan ditransmisikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antar sistem politik. Kajian ilmu politik dalam konteks peran anggota legislatif (DPRD) dalam menyampaikan kehendak rakyat,  dalam  bidang  komunikasi  politik,  di  mana  partai-partai  berpartisipasi  dalam  sintesis kepentingan.  Kepentingan  agregat,  yaitu  menyampaikan  segala  keinginan  atau  aspirasi  dan pendapat  masyarakat  kepada  pemegang  kekuasaan  (rezim)  atau  orang  yang  berwenang memegang  kekuasaan  sehingga  permintaan  (klaim)  atau  dukungan  (support)  menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).
Proses komunikasi politik dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya yang disengaja untuk  mempengaruhi  lingkungan  politik  dengan  mengubah  atau  mempertahankan  sesuatu. Dengan  demikian,  komunikasi  politik  banyak  dikaitkan  dengan  upaya  membujuk  publik. Aspirasi  masyarakat  erat  kaitannya  dengan  politik,  terutama  di  era  keterbukaan  seperti  era reformasi di Indonesia. Hal ini juga terjadi di sebagian besar dunia, di mana transparansi dan kebebasan  dalam  konteks  informasi  adalah  yang  terpenting.  Aspirasi  masyarakat  menarik untuk dibahas karena memiliki banyak variabel dalam prosesnya, dimana komunikasi politik akan  selalu  berjalan  beriringan  dengan  mereka.  Tidak  ada  proses  politik  yang  terjadi  tanpa komunikasi politik. Tidak ada proses komunikasi politik yang terjadi, jika tidak membentuk kehendak  masyarakat.  Dengan  demikian,  peran  aspirasi  masyarakat  cukup  esensial  dalam proses komunikasi politik. Komunikasi politik berhubungan erat dengan aspirasi masyarakat saling  berhubungan  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Karena  dalam  ilmu  komunikasi politik sangat penting berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Aspirasi masyarakat merupakan hasil dari kegiatan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik yang dipimpin oleh  pemerintah  akan  diterjemahkan  ke  dalam  aspirasi  masyarakat  berkembang  mengenai tentang  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dan  aspirasi  masyarakat  yang berkembang  akan  mempengaruhi  strategi  penggunaan  komunikasi  politik  oleh  komunikator politik (Indrawan, 2017).
Aspirasi  masyarakat  sangat  penting  terhadap  komunikasi  politik  karena,  DPR/DPRD dapat mendengarkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan  masyarakat.  Ada  salah  satu  contoh  di  Desa  Panggungharjo,  masyarakat
menyampaikan  aspirasinya  kepada  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa).  Desa Panggungharjo  menjadi  tuan  rumah  acara  Jaringan  Aspirasi  Masyarakat  di  Joglo  RT  05 Krapyak Wetan milik Pak H Ridwan Hasyim. Jaringan aspirasi ini mewakili kring utara yang meliputi  desa  Krapyak  Wetan,  Krapyak  Kulon,  Dongkelan  dan  Glugo.  Turut  hadir perwakilan  pimpinan  RT,  PKK,  karang  taruna,  desa-desa  di  wilayah  Kring  selatan,  serta Bhabinkamtibmas  dari  desa  Panggungharjo.  Acara  dimulai  pada  pukul  20:30  WIB  diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepal Desa dan ketua BPD. Acara Jejaring Aspirasi ini merupakan kegiatan yang menyambut baik kontribusi, kritik dan saran kepada pemerintah desa, dalam hal ini disampaikan oleh BPD desa Panggungharjo.
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa, dan desa adat yang  disebut  juga  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus. urusan  pemerintahan  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Desa  bukan  bagian  dari  kecamatan,  karena  kecamatan merupakan  bagian  dari  perangkat  daerah  kabupaten/kota,  dan  desa  bukan  bagian  dari perangkat  daerah.  Berbeda  dengan  kelurahan,  desa  memiliki  kontrol  yang  lebih  besar  atas wilayahnya.  Namun,  dalam  perkembangannya,  sebuah  desa  dapat  ditingkatkan  menjadi distrik  kecil.  Untuk  menjalankan  kewenangan  kepemilikan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat,  dibentuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Badan permusyawaratan  desa  atau  disebut  juga  dengan  nama  lain  adalah  organisasi  yang menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk desa atas dasar keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis. Keputusan desa atau yang  lebih  dikenal  dengan  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati  isu-isu  strategis.  Merupakan  organisasi  dan  forum  legislatif  yang  fungsinya menerima  dan  membuka  aspirasi  masyarakat.  Badan  ini  pada  hakekatnya  merupakan  mitra pemerintah desa, dengan kedudukan yang setara dalam kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Langoy, 2018).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  61  wewenang  dan  tugas  BPD antara lain, yaitu:
1. Menampung, menggali, merumuskan, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa.
3. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
5. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa  dan peraturan kepala desa (Budiarti, 2020).
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  organisasi  yang  menunjukkan demokrasi  dalam  pengelolaan  desa.  Anggota  BPD  merupakan  perwakilan  dari  warga  desa yang  bersangkutan  secara  regional.  Anggota  BPD  antara  lain  ketua  RW,  adat,  kelompok profesi,  tokoh  agama  dan  tokoh  atau  tokoh  masyarakat  lainnya.  Masa  tugas  anggota  BPD adalah  6  tahun  dan  dapat  diperpanjang/diusulkan  kembali  untuk  satu  kali  tugas  berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mempunyai  fungsi  membentuk  Peraturan  Desa bersama  Kepala  Desa,  dalam  rangka  menyambut  dan  membuka  aspirasi  masyarakat.  yang dia wakili. Pasal 55 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  a.  membahas  dan  menyepakati usulan  penyelesaian  desa  dengan  kepala  desa;  b.  mengantisipasi  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  desa;  dan  lain-lain.  mengawasi  pelaksanaan  kepala  desa.  Dari  keterangan  dan penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  fungsi  BPD  adalah  membuka  aspirasi masyarakat.
Sebagai  anggota  masyarakat,  kita  sendiri  pun  perlu  menggunakan  suara  kita  dalam bidang  politik.  Alih-alih  menjadi  orang  yang  apatis,  ketika  ada  kebijakan  yang  tidak  pro rakyat  kita  harus  berani  mengkritisi.  Ada  banyak  kejadian  di  mana  pemerintah mempertimbangkan  ulang  kebijakan  yang  sudah  dibuat  karena  masyarakat  memberikan aspirasinya secara berani. Jika budaya komunikasi yang terbuka dan interaktif seperti ini bisa terus  dipelihara,  maka  iklim  demokrasi  kita  akan  semakin  baik.  Bukan  hanya  mengkritik, ketika  pemerintah  sudah  melakukan  hal  yang  baik  kita  juga  perlu  mengapresiasi  pekerjaan mereka (Yasmin, n.d.).

## 5. SIMPULAN
Komunikasi  politik  adalah  bidang  atau  disiplin  ilmu  yang  mengkaji  perilaku  dan komunikasi yang bersifat politis, memiliki konsekuensi politik, atau mempengaruhi perilaku politik.  Komunikasi  politik  dengan  demikian  memiliki  implikasi  atau  konsekuensi  bagi aktivisme politik. Perilaku dan aktivitas politik  berkaitan erat dengan pembentukan aspirasi masyarakat,  karena  tindakan  dan  aktivitas  politik  yang  berorientasi  pada  masyarakat  sering terjadi  karena  sifat  kolektif  yang  dikenal  dengan  Aspirasi  masyarakat.  Kehadiran  BPD (Badan  Permusyawaratan  Desa)  berperan  penting  dalam  menyalurkan  aspirasi  masyarakat, karena  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  sudah  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat Desa Panggungharjo untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara musyawarah mufakat  dan  akan  di  salur  kan  kepada  pemerintah  desa  agar  aspirasi  dari  masyarakat  Desa Panggungharjo terlaksanakan sesuai dengan keinginan.

## Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Adianto, A., & Hasim, &. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 14 (1), 23–32.
Basuki, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Mayarakat. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 5 (03), 325–343.
Budiarti,  novi yulia. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関 連指標に関する共分散構造分析 Title. Sustainability (Switzerland) , 4 (1), 1–9.
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl- 20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887- 9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884- z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/inde
x.php/IJAST/article
Gulo, D. J., Simamora, P. R. T., & ... (2022). Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. … Ilmiah Ilmu Komunikasi . http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/1261%0Ahttps://jur nal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/download/1261/1078
Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 16 (2), 171. https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14
Langoy, F. (2018). Peran Badan Permusyawaratn Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan . 2018 , 1–20.
Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Pengertian Komunikasi Politik. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 1–25.
Nim, E. (2016). POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2013 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Oleh : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PATTERNS OF COMMUNICATION IN POLITICS PARLIAMENT ABSORBING MEMBERS OF S . 4 , 1–18.
Website
Patel. (2019). 済無 No Title No Title No Title . Sambung Rasa.
https://www.panggungharjo.desa.id/jaring-aspirasi-masyarakat-oleh-bpd-desa- panggungharjo/
Yasmin, R. (n.d.). No Title . Binus University. Retrieved July 13, 2022, from https://binus.ac.id/malang/2020/06/politik-dan-komunikasi/