Vol 20 No 2, Desember 2020
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)

## PENYUSUNAN INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Yuhanin Zamrodah yuhaninzamrodah@gmail.com Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Balitar, Blitar

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Penyusunan  Indeks  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Probolinggo.  Tujuan  Penelitian  ini  antara  lain  agar  tersedianya  data  bagi  dinas/instansi terkait  untuk  mengatur  kebijakan  ketahanan  pangan  di  wilayah,  khususnya  di  wilayah yang  sangat  rentan  pangan  dan  memberikan  formulasi  kebijakan  dan  program  aksi penanggulangan  rentan  pangan  untuk  pemantauan  standar  pelayanan  minimal  untuk bidang pelayanan kerentanan pangan.
Metode  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  analisis deskriptif,  yaitu analisis terhadap  data  yang  bersifat  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  diolah  untuk  menggambarkan suatu  kondisi  penelitian  tanpa  bermaksud  menguji  hipotesis.  Beberapa  metode  analisis yang  akan  diterapkan  didalamnya  yaitu  Analisis  SWOT,    Analisis  manajemen  strategis untuk menyusun rencana pengusahaan dan rencana tindak.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Indeks  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Probolinggo tahun 2020 mencapai 71,19 yang menunjukkan sudah melebihi IKP Nasional tahun 2019  yaitu 54,8 dan juga lebih  tinggi  dari  IKP  Jawa Timur tahun  2019  yaitu 62,2. Indikator-indikator  yang  masih  rendah  (sangat  rentan  dan  di  Kabupaten  Probolinggo adalah aspek akses pangan yaitu KK miskin. Hasil identifikasi dan pemetaan IKP tingkat Kecamatan  Bantaran  masuk  kategori  agak  rentan.  Hal  ini  disebabkan  rasio  luas  baku sawah  dan  lahan  yang  agak  rentan,  penyedia  sarana  dan  prasarana  pangan  yang  masih kurang (rentan), rumah tangga miskin (sangat rentan).
Kata kunci : Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kebijakan.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembangunan pangan diselengggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang  memberikan  manfaat  secara  adil  dan  merata  berdasarkan  kemandirian  dan  tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
Ketahanan  pangan  bersifat  multidimensi  dan  untuk  mengetahui  tingkat  ketahanan pangan  suatu  wilayah  serta  faktor-faktor  pendukungnya  telah  dikembangkan  beberapa indikator pendukungnya dalam bentuk indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan (IKP)  yang  digunakan  mengacu  pada  IKP  yang  disusun  oleh  Badan  Ketahanan  Pangan, Kementerian Pertanian yang telah dilakukan penyesuaian dari tahun 2019 dan 2020.
Penyusunan  Indeks  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Probolinggo  penting  untuk dilakukan  untuk  mengukur  capaian  pembangunan  ketahanan  pangan  serta  mengevaluasi capaian  ketahanan  pangan  dan  gizi,  sehingga  saat  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo melakukan intervensi program dan kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran.
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)

## Rumusan Masalah
1. Mengitung Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo
2. Merumuskan kebijakan dan program aksi ketahanan pangan dan penanggulangan rentan pangan di wilayah yang terkategori rentan pangan.

## Tujuan Analisis
Berkaitan  dengan  tujuan  Pengukuran  Indeks  Ketahanan  Pangan  yang  sudah diuraikan dimuka, disini ada beberapa sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yaitu:
1. Tersedianya  data  bagi  dinas/instansi  terkait  untuk  mengatur  kebijakan  ketahanan pangan di wilayah, khususnya di wilayah yang sangat rentan pangan;
2. Terformulasinya  kebijakan  dan  program  aksi  penanggulangan  rentan  pangan  untuk pemantauan standar pelayanan minimal untuk bidang Pelayanan Kerentanan Pangan;

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Ketahanan Pangan
Berdasarkan  Undang-Undang  Pangan  Nomor  18  Tahun  2012,  ketahanan  pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi, merata,  dan  terjangkau  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat.  Perbedaan  mendasar  dari  dua  definisi  “ketahanan  pangan”  tersebut  adalah: pada  UU  No  8/2012  menekankan  pada  ketersediaan,  rumah  tangga  dan  kualitas  (mutu) pangan.
Masalah ketahanan pangan tidaklah sederhana, melainkan merupakan masalah yang kompleksitas yang terdiri dari empat aspek antara lain: 1) aspek penyediaan jumlah pangan yang  cukup  untuk  memenuhi  permintaan  pangan  yang  meningkat  karena  pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk maupun akibat peningkatan penduduk, 2) aspek pemenuhan  tuntutan  kualitas  dan  keanekaragaman  bahan  pangan  untuk  mengantisipasi perubahan  preferensi  konsumen  yang  semakin  peduli  pada  masalah  kesehatan  dan kebugaran, 3) aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan pada ruang dan waktu dan 4)  aspek  keterjangkauan  pangan  (food  accessibility)  yaitu  ketersediaan  bahan  pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

## Indikator Ketahanan Pangan
Kerentanan  pangan  dan  gizi  adalah  masalah  multi-dimensional  yang  memerlukan analisis  dari  sejumlah  parameter.  Kompleksitas  masalah  ketahanan  pangan  dan  gizi  dapat dikurangi  dengan  mengelompokkan  beberapa  indikator  ke  dalam  tiga  kelompok  yang berbeda  tetapi  saling  berhubungan,  yaitu  ketersediaan  pangan,  akses  terhadap  pangan  dan pemanfaatan  pangan  secara  individu.  Pertimbangan  gizi,  termasuk  ketersediaan  dan keterjangkauan bahan pangan bergizi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut.
Identifikasi  dan  pemetaan  wilayah  rentan  pangan  pada  umumnya  bertujuan  untuk mengetahui  situasi  pangan  wilayah  agar  dapat  dilakukan  tindakan  intervensi  dan penanganan  daerah  yang  termasuk  kategori  rentan  pangan.  Identifikasi  wilayah  rentan pangan  terkait  dengan  upaya  mengidentifikasi  dan  menentukan  atau  menghitung  jumlah penduduk yang rentan pangan di suatu wilayah.
Menurut  FAO  (2000)  kebanyakan  sistem  monitoring  ketahanan  pangan  yang diterapkan terdiri dari empat pilar utama yaitu :
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
1. Agricultural  Production  Monitoring  (APM),  umumnya  dikombinasikan  dengan monitoring terhadap  produk peternakan.
2. The  Market  Information  System  (MIS)  biasanya  digunakan  untuk  memonitor perdagangan domestik dan terkadang untuk perdagangan internasional (impor/ekspor)
3. The  Social  Monitoring  of  Vulnerable  Group  (MVG)  atau  pemantauan  terhadap kelompok masyarakat rentan pangan (kronis, siklus, dan transien)
4. Food  and  Nutrition  Surveillance  System  (NFSS)  atau  yang  dikenal  dengan  Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Namun dari keempat sistem monitoring ketahanan pangan tersebut masih ditemukan beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaannya,  antara  lain:  1)  lemahnya  organisasi,  2) penetapan  tujuan  yang  kurang  jelas  dan  3)  hambatan  fungsional  (sering  ditemukan  pada beberapa sistem di negara-negara sedang berkembang) (FAO, 2000).
Starchy  Staple  Food  Ratio  (SSR)  merupakan  salah  satu  indikator  yang direkomendasikan  oleh  FAO  untuk  memantau  situasi  ketahanan  pangan.  SSR  adalah kontribusi  energi  dari  pangan  berpati  (serealia  dan  umbi-umbian)  terhadap  total  asupan energi.  Untuk  dapat  menggunakan  SSR  diperlukan  data  konsumsi  atau  ketersediaan pangan.  Proxy  indikator  dikembangkan  untuk  menanggulangi  keterbatasan  yang  dapat dijumpai  di  lapangan  dalam  operasionalisasi  pengukuran  ketahanan  pangan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menganalisis  keeratan  hubungan  (korelasi)  antara  data/informasi  yang tersedia.
Menurut  Anonim  (2002)  bahwa  indikator  yang  akan  dikembangkan  haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) sederhana dan mudah dipantau dengan data yang sudah biasa dikumpulkan dengan format laporan yang sudah ada, 2) mudah dianalisis oleh petugas  lapangan,  3)  sensitive  terhadap  perubahan  situasi  yang  dapat  menyebabkan ketidaktahanan  pangan  suatu  wilayah  dan  4)  merupakan  isyarat  dini  dalam  pelaksanaan SKPG.
Maxwell  dan  Frenkenberger  (1992)  membagi  indikator  ketahanan  pangan  ke  dalam dua  kelompok  secara  rinci  yaitu  indicator  proses  dan  indikator  hasil.  Indikator  proses (process  indicators)  mencerminkan  derajat  kerentanan  karena  faktor  ketersediaan  pangan diantaranya adalah data meteorology, informasi sumberdaya alam, data produksi pertanian, model  agro-ekologi,  Neraca  Bahan  Makanan  (NBM),  informasi  sebaran  hama  penyakit tanaman, struktur pasar dan kelembagaan penunjang.
Indikator  hasil  (outcome  indicators)  merupakan  proksi  dari  konsumsi  pangan. Indikator  ini  terdiri  dari  atas  indikator  langsung  (direct  indicators)  dan  tindak  langsung (indirect  indicators).  Termasuk  dalam  indikator  langsung  adalah  survei  anggaran  belanja dan  konsumsi  rumah  tangga,  persepsi  rumah  tangga  terhadap  ketahanan  pangan  dan frekuensi  pangan.  Adapun  kategori  indikator  tidak  langsung  antara  lain  adalah  mencakup kajian tentang simpanan (cadangan) pangan, rasio subsisten dan status gizi.
Kondisi  rentan  pangan  dapat  disebabkan  karena:  (a)  tidak  adanya  akses  secara ekonomi  bagi  individu/rumah  tangga  untuk  memperoleh  pangan  yang  cukup;  (b)  tidak adanya  akses  secara  fisik  bagi  individu  rumah  tangga  untuk  memperoleh  pangan  yang cukup;  (c)  tidak  tercukupinya  pangan  untuk  kehidupan  yang  produktif  individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta  keterjangkauan  harga.  Kerentanan  pangan  sangat  dipengaruhi  oleh  daya  beli
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
masyarakat  yang  ditentukan  tingkat  pendapatannya.  Rendahnya  tingkat  pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.
Pelayanan penanganan Kerentanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan:
1. Pengembangan sistem isyarat dini
2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rentan pangan;
3. Pencegahan Kerentanan pangan;
4. Penangulangan Kerentanan pangan;
5. Peningkatan dan pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan;
Kerentanan  terhadap  kerawanan  pangan  di  tingkat  nasional,  provinsi  maupun kabupaten  memiliki  karakteristiknya  masing-masing  sehingga  tidak  semua  indikator nasional  maupun  provinsi  dapat  digunakan  untuk  memetakan  kerentanan  terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada:  (i)  Hasil  review  terhadap  pemetaan  wilayah  rentan  rawan  pangan  yang  telah dilakukan sebelumnya;  (ii) Tingkat  sensitivitas dalam mengukur situasi  ketahanan pangan dan gizi; (iii) Keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) Ketersediaan data di seluruh desa. Dengan pertimbangan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten  sebanyak  enam  indikator  yang  mencerminkan  tiga  aspek  ketahanan  pangan (Tabel 2.1.).
Berkaitan  dengan  indikator  ketahanan  pangan,  telah  dikembangkan  indikator Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  (Food  Security  and  Vulnerability  Atlas)  oleh  WFP (World Food Program).
Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Indikator A.Aspek Ketersediaan Pangan Definisi Sumber Data Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa Luas baku lahan sawah dibandingkan dengan luas wilayah desa *Pusat Data dan Informasi, Kementan 2018/2019 *Dinas Pertanian *Luas wilayah desa, BPS *Dinas Kependudukan Rasio  jumlah  sarana  dan  prasarana penyedia  pangan  terhadap  jumlah rumah tangga Jumlah  sarana  dan  prasarana peneydia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga desa *Potensi Desa (Podes) 2019, BPS *Dinas Perdagangan *Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 *Dinas Kependudukan B.Aspek Akses terhadap Pangan Rasio  jumlah  penduduk  dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa Jumlah  penduduk  denga  status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1 dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 *Dinas Sosial *Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 *Dinas Kependudukan Desa  yang  tidak  memiliki  akses penghubung  memadai  melalui  darat, air atau udara Desa  yang  tidak  memilikiakses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana *Potensi Desa (Podes) 2019, BPS *Dinas Perhubungan
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
transportasi  darat  tidak  dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana transportasi  air  atau    udara namun tidak tersedia angkutan umum C.Aspek Pemanfaatan Pangan Rasio  jumlah  rumah  tangga  tanpa akses  air  bersih  terhadap  jumlah rumah tangga Jumlah  rumah  tangga  Desil  1  s/d 4  dengan  sumber  air  bersih  tidak terlindung  dibandingkan  dengan jumlah rumah tangga di desa *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 *Dinas Kesehatan *Dinas Sosial *Jumlah rumah tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 *Dinas Kependudukan Rasio  jumlah  penduduk  desa  per tenaga  kesehatan  terhadap  kepadatan peduduk Jumlah  penduduk  desa  per  tenaga kesehatan dari: 1)Dokter umum/ spesialis 2)Dokter gigi 3)Bidan 4)Tenaga Kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga  gizi, apoteker/ asisten apteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk *Potensi Desa 2018/ 2019 BPS *Dinas Kesehatan, 2019 *Jumlah penduduk
2018/2019 dari Proyeksi
SP 2010 *Dinas Kependudukan 2019
Sumber: Panduan FSVA Kabupaten/ Kota Tahun 2020\

## METODE PENELITIAN Metode Penyusunan dan Analisis Data
Lokasi  kegiatan  Pengukuran  Indeks  Ketahanan  Pangan  Di  Kabupaten  Probolinggo Tahun 2020 dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan  menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  (valid)  dan  terbarukan (update) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten beserta OPD yang terkait.
Data yang akan digunakan dalam analisaini berupa data-data sekunder berupa catatan, laporan  penelitian,  makalah  maupun  data  yang  terdapat  di  instansi  pemerintah  yang menyajikan  studi  terdahulu  berkaitan  dengan  subsektor  perikanan  pada  tahun  2019-2020. Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  dilakukan  dengan  metode:  studi pustaka, FGD (Focus Discussion Group), dan survey.
Analisis  yang  dipergunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu analisis  terhadap  data  yang  bersifat  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  diolah  untuk menggambarkan  suatu  kondisi  penelitian  tanpa  bermaksud  menguji  hipotesis.  Beberapa metode  analisis  yang  akan  diterapkan  didalamnya  yaitu  Analisis  SWOT,    Analisis manajemen strategis untuk menyusun rencana pengusahaan dan rencana tindak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Ketersediaan Pangan
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
Analisis terhadap produksi tanaman pangan dan umbi-umbian (padi, jagung dan ubi kayu)  dilakukan  di  24  kecamatan.  Ketiga  komoditas  tersebut  dipilih  karena  merupakan pangan pokok lokal masyarakat Kabupaten Probolinggo.
1. Rasio Konsumsi Normatif
Rasio  konsumsi  normatif  perkapita  dihitung  dengan  membandingkan  kebutuhan pangan  normatif  per  gr/  kapita/  hr  dengan  ketersediaan  pangan  domestik  penduduk  per gr/kapita.hr.  Untuk  Kabupaten  Probolinggo  rasio  konsumsi  normatif  pangan  adalah  88,46 masuk kategori sangat tahan.
2. Rasio Luas Baku Sawah dan Ladang
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara  luas  baku  lahan  sawah  dengan  luas  wilayah  kecamatan.  Rasio  lahan  sawah  dan ladang jagung serta ubi kayu terhadap luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebesar 92,36, sangat tahan. Persebaran lahan sawah dan ladang di Kabupaten Probolinggo tidak  merata,  hal  ini  disebabkan  kondisi  tanah  dimasing-masing  wilayah.  Tetapi  hampir semua wilayah kecamatan mempunyai hasil produksi pangan sebagai sumber karbohidrat.
3. Sarana Penyedia Pangan
Sarana  dan  prasarana  penyedia  pangan  di  Kabupaten  Probolinggo  meliputi    toko, warung, swalayan, rumah makan, hotel yang menyediakan restoran, pasar yang didalamnya menjual  bahan  makanan.  Rasio  sarana  dan  prasarana  pangan  di  Kabupaten  Probolinggo adalah sekitar 92,49 dengan kategori sangat tahan. Rasio nya sudah sangat tinggi karena  di Kabupaten Probolinggo sudah  banyak sekali toko sampai ribuan, warung, swalayan  yang sudah sampai kecamatan. Untuk pasar sudah ada sekitar 34 unit  yang semuanya memiliki toko yang menjual sembako dan bahan makanan lainnya.

## ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN
1. Rasio  Jumlah  Penduduk  dengan  Tingkat  Kesejahteraan  Terendah  Desil  1

## Terhadap Jumlah Penduduk
Dengan  menggunakan  data  Terpadu  PPFM-TNP2K  Tahun  2019,  maka  didapatkan hasil perhitungan rasio jumlah penduduk miskin  atau presentase penduduk miskin sebesar 32,32 persen masuk sangat rentan.
2. Desa Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara
Di  Kabupaten  Probolinggo,  hampir  semua  Desa  sudah  memiliki  akses  jalan  aspal sehinggamembantu akses pangan dapat terdistribusi dengan mudah ke masyarakat. Namun perawatan secara kontinyu masih perlu perhatian untuk menghindari kerusakan jalan yang parah  di  Desa.  Secara  infrastruktur  kepemilikan  jalan  aspal  hampir  semua  sehingga didapatkan Indeks Ketahanan sebesar 98,11 termasuk sangat tahan.

## ASPEK PEMANFAATAN PANGAN
Pemanfaatan  pangan  meliputi:  (1)  Pemanfaatan  pangan  yang  bisa  di  akses  oleh rumah  tangga;  dan  (2)  Kemampuan  individu  untuk  menyerap  zat  gizi  secara  efisien  oleh tubuh.  Pemanfaatan  pangan  juga  meliputi  cara  penyimpanan,  pengolahan,  dan  penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan.
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)

## 1. Akses Air Bersih
Untuk  perhitungan  rasio  jumlah  rumah  tangga  tanpa  akses  air  bersih  disini  adalah perbandingan  antara  jumlah  rumah  tangga  Desil  1-4  dengan  sumber  air  bersih  tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga, akses air bersih di Kabupaten Probolinggo 98,11, sangat tahan. Di Kabupaten Probolinggo sumber air bersih didapatkan dari air kemasan, air ledeng  PERUMDAM,  sumur  gali,  sumur  pompa,  serta  sumber  tidak  terlindung.Untuk pengguna  air  ledeng  PERUMDAM  sangat  sedikit  sekali  yaitu  sebanyak  28.044  KK  dari 371.949  KK  atau  7,5  persen  saja.  Untuk  pengguna  air  dengan  sumber  tdak  terlindung sebanyak 31.989 atau 8,06 persen KK. Tetapi penduduk lebih banyak menggunakan sumur gali  dan  sumur  pompa,  sehingga  secara  ketersediaan  air  bersih  secara  data  masih mencukupi dengan baik. Namun, untuk sumur gali dan sumur pompa kelemahannya adalah apabila  terjadi  kemarau  panjang  akan  terjadi  kekeringan,  disini  masalah  yang  terjadi  di Kabupaten  Probolinggo  mengenai  kondisi  air  bersih,  sehingga  saat  kemarau  panjang pemerintah Kabupaten Probolinggo harus melakukan suplay air bersih menggunakan tanki air untuk penduduk Desa.
2. Rasio  Jumlah  Penduduk  dengan  Tenaga  Kesehatan  terhadap  Kepadatan Penduduk
Rasio  jumlah  penduduk  desa  per  tenaga  kesehatan  terhadap  kepadatan  penduduk menunjukkan  kemampuan  jumlah  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  wilayah  desa  untuk melayani  masyarakat.  Rasio  jumlah  penduduk  per  tenaga  kesehatan  terhadap  kepadatan penduduk di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 90,87 kategori sangat tahan.
3. Stunting
Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak  balita  (di  bawah  5  tahun).  Anak  yang  mengalami  stunting  akan  terlihat  pada  saat menginjak  usia  2  tahun. Stunting  merupakan  salah  satu  petunjuk  ketidakberhasilan penyerapan gizi pada anak. Di Kabupaten Probolinggo indikator stunting ditunjukkan nilai stunting yaitu 61,61 masuk kategori cukup tahan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu terus  mewaspadai  kondisi  stunting,  meskipun  sekarang  pada  kondisi  16,37  persen  yaitu kondisi  aman,  karena  menurut  WHO  maslah  stunting  dianggap  maslah  kesehatan masyarakat  apabila  sudah  diatas  20  persen.  Namun  dengan  selalu  memperhatikan  asupan gizi  pada  ibu  hamil,  bayi  dilahirkan,  menyusui,  dan  tumbuh  smapai  balita  akan  sangat penting untuk menekan angka stunting.

## INDEKS KOMPOSIT
Penyusunan  Peta  Ketahanan  dan  Kerantanan  Pangan  (FSVA)  dibangun  dari beberapa  indikator  yang  terdiri  dari  tiga  aspek  ketahanan  pangan,  yaitu  ketersediaan pangan,  akses  pangan,  dan  pemanfatan  pangan.  Data  indikator  FSVA  Kabupaten  dengan level desa berasal dari lintas sektor. Metode indeks gabungan (komposit) digunakan untuk merangkum  data  dari  8  indikator  kerentanan  pangan  sehingga  menjadi  kesimpulan  umum yang berguna dalam pengambilan kebijakan.
Penghitungan  Indeks  Komposit  masing-masing  wilayah  (Kecamatan)  dilakukan dengan rumus:

## Yj = a1X1j + a2X2j + … + a5X5j + a6X6j
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
Keterangan: Yj : Indeks komposit desa ke-j a1, a2,,… a6 : Bobot masing-masing indikator X1j, X2j,… X6j
: Nilai masing-masing indikator pada kecamatan ke-j
Hasil  perhitungan  IKP  Kabupaten  Probolinggo  8  indikator  untuk  wilayah Kabupaten  yang  mencerminkan  3  aspek  ketahanan  pangan  menempatkan  Kabupaten Probolinggo  dengan  nilai  IKP  71,19.  Nilai  komposit  IKP  Kabupaten  Probolinggo  dari penjumlahan  8  indikator  dengan  pembobotan  didasarkan  pada  penilaian    kemudian dilakukan  pemeringkatan  prioritas  tingkat  kerentanan  pangan.  Wilayah  yang  masuk  ke dalam prioritas  1 adalah wilayah  yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi  daripada  wilayah  dengan  kelompok  diatasnya,  sebaliknya  wilayah  pada  prioritas  6 merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik.
Untuk  membentuk  klasifikasi,  maka  digunakan  metode  konversi  yang  digunakan dalam  penilaian  ketahanan  pangan.  Penilaian  perindikator  didasarkan  pada  klasifikasi penilaian komposit sebagai berikut:
Nilai Komposit  dan Prioritas IKP  Kabupaten Probolinggo
Prioritas   Penilaian Komposit 1 <=16 2 >16-32 3 >32-48 4 >48-64 5 >64-80 6 >=80
Nilai Indeks Ketahanan Pangan Tingkat Kecamatan Berdasarkan Indikator
di Kabupaten Probolinggo No Kecamatan Indeks Komposit Penilaian Prioritas 1 Bantaran 46,71 Agak rentan 3 2 Sukapura 57,50 cukup tahan 4 3 Sumber 49,50 cukup tahan 4 4 Kuripan 54,64 cukup tahan 4 5 Tiris 53,11 Cukup tahan 4 6 Gading 54,39 Cukup tahan 4 7 Pakuniran 62,66 Cuku tahan 4 8 Lumbang 48,18 Cukup tahan 4 9 Tegalsiwalan 77,62 tahan 5 10 Krucil 65,60 tahan 5 11 Kotaanyar 68,10 tahan 5 12 Besuk 79,94 tahan 5 13 Krejengan 77,21 Tahan 5 14 Pajarakan 78,96 Tahan 5 15 Gending 78,28 tahan 5 16 Wonomerto 77,04 tahan 5 17 Leces 83,58 Sanagat tahan 6 18 Banyuanyar 98,75 sangat tahan 6 19 Paiton 81,33 Sangat tahan 6
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
No Kecamatan Indeks Komposit Penilaian Prioritas 20 Kraksaan 85,64 Sangat tahan 6 21 Maron 91,27 sangat tahan 6 22 Dringu 84,36 sangat tahan 6 23 Tongas 86,34 sangat tahan 6 24 Sumberkasih 102,49 sangat tahan 6 Kabupaten 71,19 tahan 5
Hasil  perhitungan  IKP  Kabupaten  Probolinggo  8  indikator  untuk  wilayah Kabupaten  yang  mencerminkan  3  aspek  ketahanan  pangan  menempatkan  Kabupaten Probolinggo dengan nilai IKP 71,19 masuk kategori tahan ( prioritas 5). Berikut adalah peta komposit  ketahanan  pangan  di  Kabupaten  Probolinggo  pada  tingkat  Kecamatan  dengan unit peta adalah peta kecamatan. Gradasi  warna dari merah ke hijau menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang rendah menuju tingkat ketahanan pangan yang tinggi.

## Gambar Peta Komposit Ketahanan Pangan  Kabupaten Probolinggo
ANALISIS  POTENSI,  PERMASALAHAN,  PELUANG  DAN  TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN Aspek Ketersediaan Pangan
1. Permasalahan
Permasalahan yang teridentifikasi dalam mencukupi kebutuhan  pangan adalah:
a. Masih  ada  Kecamatan  yang  belum  tercukupi  kebutuhan  pangan  normatifnya  yaitu  di Kecamatan  Sukapura  masuk  dalam  prioritas  1  Ketersediaan  domestik  masih  belum mencukupi penduduknya. Ketersediaan Pangan tahun 2019 Kecamatan Sukapura adalah:
 Padi : 960 ton  atau  0,7 % dari ketersediaan Kabupaten
 Jagung : 92 ton atau  0,05 % dari ketersediaan Kabupaten
 Ubi Kayu : 295 ton atau 1,04 % dari ketersediaan Kabupaten
b. Luas  lahan  sawah  dan  lahan  jagung  serta  lahan  ubu  tidak  merata  di  setiap  kecamatan, Kecamatan  Sukapura,  Kecamatan  Sumber  dan  Kecamatan  Tiris  dan  Kecamatan Lumbang masuk prioritas 1, Kecamatan Gading, Kecamatan Pakuniran masuk Prioritas 2, Kecamatan Bantaran masuk priortas 3.
c. Produksi  dan  produktivitas  tanaman  pangan  yang  belum  optimal  karena  cara  budidaya yang kurang sesuai petunjuk, musim yang sulit diprediksi sehingga mempengaruhi hasil panen.
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
d. Ada  beberapa  kecamatan  yang  kurang  memiliki  sarana  penyedia  pangan.  Jumlah  toko dan  pasar  yang  masih  kurang  memadai.  Kecamatan  Kuripan  masuk  prioritas  1, Kecamatan  Bantaran  masuk  prioritas  2  dan  Kecamatan  Sumber  serta  Kecamatan Tegalsiwalan masuk prioritas 3.
2. Potensi
Beberapa potensi yang dimiliki terkait ketersediaan pangan adalah:
a. Areal    sawah  dan  lahan  di  Kabupaten  Probolinggo    yang  masih  luas  dapat  dilakukan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.
b. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif.
c. Tersedianya  sumber  daya  untuk  membuka  pasar  dan  toko  yang  menjual  saprotan  dan hasil pertanian.
d. Potensi  Peternakan  yang  cukup  bisa  dikembangkan  untuk  mendukung  penyediaan daging dan telur memenuhi kebutuhan konsumsi.
e. Potensi  perikanan  yang  masih  bisa  dikembangkan  untuk    mendukung  pemenuhan konsumsi protein.
3. Peluang
Beberapa peluang mengembangkan  ketersediaan pangan adalah:
a. Terbukanya peluang usaha agribisnis on farm maupun off farm
b. Tersedianya  terknologi  baru  yang  merata  dalam  budidaya  dan  penanganan  hasil  untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
c. Meningkatnya  dukungan  kebijakan  pembangunan  pertanian,  peternakan  dan  perikanan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menunjang peningkatan ketersediaan pangan.

## Tantangan
Beberapa tantangan yang dihadapi  ketersediaan pangan adalah:
a. Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  sebagai  dampak  dari  peningkatan  jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian seperti untuk  pemukiman dan industri.
b. Adanya peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan  kebutuhan  dari  luar  daerah,  menjadi  tantangan  untuk  meningkatkan  produksi  dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan.
c. Produksi  pangan  dipengaruhi  oleh  faktor  musim.  Perubahan  iklim  yang  tidak  menentu dan munculnya berbagai hama dan penyakit tanaman dapat berdampak pada penurunan mutu dan hasil panen.
d. Membanjirnya  produk  impor  karena  dampak  globalisasi  market  dan  penjualan  online yang semakin mudah.
e. Semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  lahan  dan  air,  menyebabkan  peningkatan persaingan  dalam  pemanfaatan  lahan  dan  air,  khususnya  diantara  sektor  pertanian, industri, dan perumahan.
f. Menurunnya  jumlah  petani,  peternak  dan  pembudiaya  ikan  disebabkan  minat  untuk bekerja  di  sektor  pertanian  dan  perikanan  yang  semakin  berkurang,  lebih  memilih  di sektor yang lain.
g. Peningkatan  produksi  perikanan  menghadapi  tantangan  ketersediaan  air  yang  kurang terutama pada musim kemarau.
Aspek Keterjangkauan Pangan
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)

## 1. Permasalahan
Permasalahan yang teridentifikasi dalam mencukupi kebutuhan  pangan adalah:
a. Daya  beli  masyarakat  terhadap  bahan  pangan  terbatas  karena  kemiskinan  yang  tinggi. Berdasarkan  Jumlah  Penduduk  Dengan  Tingkat  Kesejahteraan  Terendah  Terhadap Jumlah  Penduduk  Kecamatan.  Ada  14  kecamatan  atau  58  persen  kecamatan  masuk prioritas  1,  ada  5  kecamatan  atau  20,8  persen  masuk  prioritas  2  dan  ada  4  kecamatan atau16,67 persen  masuk prioritas 3.
b. Masih  ada  Desa  yang  belum  mempunyai  akses  jalan  aspal  untuk  memudahkan transportasi, yaitu :
- Desa Wonosari Kecamatan Kuripan
- Desa Batektaman Kecanatan Gading
- Desa Batur Kecamatan Gading
- Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih
-
2. Potensi
Potensi    yang  dimiliki  berkaitan  denga  keterjangkauan  pangan  teridentifikasi sebagai berikut:
a. Hasil  pertanian  yang  melimpah  pada  saat  panen  raya  menjadi  pendorong  terciptanya keterjangkauan harga pangan.
b. Tersedianya  cadangan  pangan  pemerintah  dan  lumbung  pangan  sebagai  cadangan pangan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam dikeluarkan pada saat harga pangan tinggi.
c. Telah  terbentuknya  dewan  ketahanan  pangan  dan  kelembagaan  pangan  yang  dapat dioptimalkan dalam pengkoordinasian dalam pengendalian harga dan pasokan pangan.
3. Peluang
Peluang  yang  dimiliki  berkaitan  denga  keterjangkauan  pangan  teridentifikasi sebagai sebikut:
a. Banyaknya  program  pengentasan  kemiskinan  dari  pemerintah  yang  mengarah  pada pengurangan beban penduduk dan bantuan bahan pangan, namun perlu dikoordinasikan dengan baik agar tepat sasaran.
b. Peluang kerjasama dengan lembaga terkait dalam  rangka stabilisasi  harga pangan pada saat fluktuasi harga tinggi.
4. Tantangan
Tantangan yang dimiliki berkaitan dengan keterjangkauan pangan diidentifikasi sebagai berikut:
a. Perilaku  pasar  dan  persaingan  usaha  yang  semakin  terbuka  dapat  menyebabkan terjadinya fluktuasi harga.

## Aspek Pemanfaatan Pangan 1. Permasalahan
Pemanfaatan  yang  berkaitan  dengan  aspek  pemanfaatan  pangan  diidentifikasi sebagai berikut:
a. Belum    meratanya    akses  air  bersih  PERUMDAM,  Sumber  air  bersih  sumur  gali,  dan sumur  pompa  akan  mengalami  kekeringan  di  musim  kemarau.  Kecamatan  yang  belum
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
terakses  air  bersih  PERUMDAM  yaitu  Kecamatan  Kuripan,  Kecamatan  Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending dan Kecamatan Pajarakan.
b. Pemahaman mengenai gizi  yang belum merata sampai ke desa, sehingga menyebabkan pengetahuna masyarakat mengenai pentingnya gizi dan pangan beragam masih kurang.
2. Potensi
Potensi  yang  dimiliki  berkaitan  denga  pemanfaatan  pangan  teridentifikasi  sebagai berikut:
a. Pemerataan penggunaan air PERUMDAM atau pemasangan SPAM untk didistribusikan ke wilayah yang lebih luas
b. Tersedianya berbagai bahan pangan segar yang melimpah saat musim panen
c. Tersedianya  pekarangan  rumah  yang  dapat  dioptimalkan  pemanfaaatannya  dalam penyediaan pangan lokal, pengembangan tanaman pangan, peternakan serta perikanan.

## 3. Peluang
Peluang  yang  dimiliki  berkaitan  dengan  aspek  pemanfaatan  pangan  dididentifikasi sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan  perusahaan  daerah  air  minum  untuk  memanfaatkan  sumber  air  yang ada dan memperluas distribusinya.
b. Peluang  kerjasama  dengan  perusahaan  BUMD,  BUMN,  maupun  PMA  yang  ada  di Kabupaten  Probolinggo  melalui  program  CSR  (corporate  service  responsibility) pengadaan air bersih dan penyediaan sarana kesehatan.
4. Tantangan
Tantangan yang dimiliki berkaitan dengan aspek pemanfaatan pangan diidentifikasi sebagai berikut:
a. Beberapa daerah belum memiliki  akses sumber air ledeng, sehingga distribusi air bersih sulit pada saat musim kemarau.
b. Pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kesehatan  sangat  tergantung  dari  kuota  yang  ditetapkan pemerintah pusat
c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) akibat dari budaya hidup modern.

## KEBIJAKAN  DAN  STRATEGI  PEMBANGUNAN  KETAHANAN  PANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Dari  penjeasan  sebelumnya  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Probolinggo  adalah 71,19  berada  pada  prioritas  5.  Hal  ini  berarti  ketahanan  pangan  sangat  memerlukan perhatian  seksama  dari  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  melalui  sinergi  program pembangunan  ketahanan  pangan.  Aspek  yang  diperhatikan  tentunya  berkaitan  dengan bagaimana ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Aspek lingkungan sebagai  pondasi  dari  setiap  aktifitas  ekonomi  dan  produksi  juga  merupakan  faktor  krusial dari pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan.
Dari analisis yang sudah dilakukan terdapat 8 (33,33%) Kecamatan dengan kategori sangat  tahan  pangan,  8  (33,33%)  Kecamatan  dengan  kategorti  tahan  pangan,  terdapat  7
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
(29,27%)  Kecamatan  masuk  kategori  cukup  tahan,  dan  terdapat  1(4,17%)  masuk  kategori agak  rentan  yaitu  Kecamatan  Bantaran.  Dan  tidak  ada  kecamatan  masuk  kategori  rentan maupun  sangat  rentan.  Hal  ini  berarti  secara  general  proses  mempertahankan  ketahanan pangan  perlu  dilakukan  dengan  merata  di  seluruh  wilayah,  dengan  memperhatikan  secara spesifik permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi.
Untuk strategi dan arah kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Probolinggo dapat dijelaskan sebagia berikut:
1. Aspek Ketersediaan Pangan
a. Meningkatkan  produksi  dan  produktivitas  pertanian  untuk  mendukung  swasembada pangan,  melalui  pengembangan  precision  and  smart  agriculture,  peningkatan  akses petani terhadap teknologi pertanian, permodalan usaha, dan jaringan pemasaran.
b. Meningkatkan  produktivitas  dan  kesejahteraan  sumber  daya  manusia  (SDM)  pertanian melalui berbagai pelatihan dan pembinaan kelompok petani.
c. Meningkatkan  pembukaan  lahan  pertanian  pada  desa/kelurahan  kelompok  prioritas  1 dan  prioritas  2  (indikator  rasio  luas  sawah  terhadap  luas  wilayah  Kecamatan)  guna menunjang  peningkatan  produksi  pangan,  apabila  masih  belum  memungkinkan  maka memberdayakan  lahan  pekarangan  masyarakat  sebagai  sumber  pangan  alternatf (tanaman pangan, peternakan dan perikanan darat).
d. Meningkatkan  jumlah  embung  dan  memelihara  jaringan  irigasi  untuk  mendukung pertanian,  perkebunan,  peternakan  dan  perikanan,  dan  perbaikan  kualitas  tata  kelola sistem irigasi dengan mengoptimalkan SDM dan kelembagaan pengelola irigasi.
e. Penguatan kelembagan  Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan kelembagan pangan dan gizi di pedesaan.
f. Pengembangan  inovasi  ketahanan  pangan  keluarga  berbasiskan  sumberdaya  dan kearifan  lokal  (pemanfaatan  lahan  pekarangan  dan  kemampuan  pengolahandan penyimpanan  pangan mandiri).

## 2. Aspek Keterjangkauan Pangan
Strategi  dan  arah  kebijakan  dalam  peningkatan  keterjangkauan  pangan  Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  pengendalian  dan      pemantauan    harga  pangan,  sehingga  fluktuasi  harga pangan  tetap  terjaga,  dan  melakukan  stabilisasi  harga  pangan  di  tingkat  petani  dan konsumen agar tingkat inflasi dapat terjaga.
b. Mengembangkan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan  pangan  lokal,  sayuran,  daging,  ikan,  dan  Makanan  pendamping  Air  Susu  Ibu (MPASI) bagi keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun untuk memenuhi cakupan nutrisi.
c. Mengembangkan    kesejahteraan    penduduk  miskin  melalui  berbagai  program penanggulangan  kemiskinan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  penduduk  miskin, sehingga memiliki daya beli terhadap bahan pangan.
d. Meningkatkan  kerjasama  dengan  BUMN,  CSR  dan  pihak  swasta  lainnya  untuk  sama- sama  berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan  (membuka  lapangan  kerja  untuk penduduk  lokal,  bakti  sosial,  bantuan  kepada  masyarakat  miskin,  pemberdayaan masyarakat miskin dan lain-lain).
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)

## 3. Aspek Pemanfaatan Pangan
Strategi  dan  arah  kebijakan  dalam  peningkatan  pemanfaatan  pangan  Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:
a. Mempercepat  penganekaragaman  konsumsi  pangan  berbasis  sumber  daya  lokal  agar kualitas  konsumsi  pangan  lebih  baik,  melalui  advokasi  dan  komunikasi  sosial pemenuhan  gizi  seimbang  berbasis  konsumsi  pangan  (food  based  approach)  dan mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
b. Meningkatkan  pemantauan  mutu  dan  keamanan  pangan  terutama  pangan  segar  dan jajanan anak sekolah
c. Meningkatkan  pengawasan  penggunaan  bahan  berbahaya,  pembinaan  mutu  dan keamanan pangan terhadap produsen dan pedagang pangan secara efektif dan efisien.
d. Meningkatkan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  air  bersih  sehingga  akses  penduduk terhadap  air  bersih  yang  berkualitas  baik  meningkat  sehingga  mampu  mencegah kesakitan,  mampu  menyerap  makanan  dengan  baik,  dan  status  gizi  individu  semakin baik.,  terutama  untuk  wilayah-wilayah  yang  belum  terakses  PERUMDAM  yaitu Kecamatan  Kuripan,  Kecamatan  Pakuniran,  Kecamatan  Kotaanyar,  Kecamatan  Paiton, Kecamatan  Krejengan,  Kecamatan  Pajarakan,  Kecamatan  Gending  dan  Kecamatan Pajarakan.
e. Penerapan  standar  pelayanan  kesehatan  untuk  mendorong  pemeratan  jumlah  dan kompetensi  tenaga  kesehatan  sehingga  mampu  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

## PENUTUP Kesimpulan
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo tahun 2020 mencapai 71,19 yang menunjukkan sudah melebihi IKP Nasional tahun 2019 yaitu 54,8 dan juga lebih tinggi dari IKP  Jawa  Timur  tahun  2019  yaitu  62,2.  Indikator-indikator  yang  masih  rendah  (sangat rentan dan di Kabupaten Probolinggo adalah aspek akses pangan yaitu KK miskin.
Hasil  identifikasi  dan  pemetaan  IKP  tngkat  Kecamatan  Bantaran  masuk  kategori agak  rentan.  Hal  ini  disebabkan  rasio  luas  baku  sawah  dan  lahan  yang  agak  rentan, penyedia  sarana  dan  prasarana  pangan  yang  masih  kurang  (rentan),  rumah  tangga  miskin (sangat rentan).
Percepatan  penurunan  kemiskinan  masih  sangat  perlu  di  perhatikan  pelaksanaan programnya  di  Kabupaten  Probolinggo,  untuk  mempercepat  kondisi  perekonomian masyarakat miskin Kabupaten Probolinggo tepat sasaran.

## Saran
1. Indikator-indikator  IKP  yang  masih  tergolong  rendah  secara  keseluruhan  adalah  KK Miskin    sehingga  Kebijakan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  akses  ekonomi  harus ditingkatkan.  Peningkatan  nilai  tambah  hasil  pertanian  yang  menjadi  pekerjaan  utama masyarakat  perlu  ditingkatkan,  karena  selain  meningkatkan  pendapatan  masyarakat dapat membuka kesempatan kerja.
Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo  (Yuhanin Zamrodah)
2. Meskipun  secara  data  akses  air  bersih  cukup  bagus,  namun  pemerataan  akses  air PERUMDAM  perlu  ditingkatkan  untuk  memastikan  masyarakat  tidak  kekuarangan  air bersih saat terjadi kekeringan atau musim kemarau.
3. Di  Kecamatan  Bantaran  memiliki  masalah  dengan  keterediaan  pangan  dengan ketersediaan sarana dan prasaranan pangan yang masih kurang, ketersediaan akses jalan masih  belum ada data. Peningkatan akses ekonomi dan akses fisik  juga  harus dipenuhi yaitu ketersediaan toko dan akses jalan.
4. Stunting  cukup  mempengaruhi  aspek  penyerapan  pangan  pada  IKP  Kabupaten Probolinggo  sehingga  diperlukan  intervensi  spesifik  seperti  PMT  bagi  Ibu  hamil  dan menyusui, PMT anak, Kesehatan remaja putri dan ibu pra hamil serta sosialisasi tentang gizi, penganekaragaman makanan dan pola asuh anak selain itu perlu adanya intervensi sensitive berupa peningkatan sanitasi dan layanan air bersih.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous,  2005.  Peta  Kerentanan  Pangan  Indonesia.  Dewan  Ketahanan  Pangan  RI  dan World Food Programme. Jakarta
Badan  Ketahanan  Pangan  Kementrian  Pertanian,  2020,  Panduan  Penyusunan  Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian
Badan Pusat Statistik ,2020,  Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, Jawa Timur
Badan Pusat Statistik, 2020, Kecamatan Dalam Angka, Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Probolinggo, 2019, LKPJ Bupati Probolinggo, Kabupaten Probolinggo
Maxwell,  S.  and  Frankenberger  TR.1992.  Household  food  security:  Concepts,  Indicators, measurements.  A  technical  review.  New  York  and  Rome:  UNICEF/  International Fund for Agricultural Development.