Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani

## KAJIAN IMPLEMENTASI CAMBUK DI ACEH SETELAH PERATURAN GUBERNUR  NOMOR 5 TAHUN 2018

## STUDY IMPLEMENTATION CAMBUK IN ACEH AFTER ACEH GOVERNOR
REGULATIONS NUMBER 5 IN 2018
Marzuki M. Ali 1 , Indriansyah 2 , Dewi Ariani 3
1,2,3 Satpol PP dan WH Aceh, Jl. Tengku Haji Muhammad Daud Beureuh, No. 19,
Gampong Laksana, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
E-mail: marzuki.kiki461@gmail.com
Diterima: 03/03/2020; Disetujui: 31/03/2020

## ABSTRAK
Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Jinayat  Pasal  247  ayat  (1) Pelaksanaan ‘Uqubat adalah kewenangan dan tanggung  jawab Jaksa Penuntut  Umum. Ayat  (3)  Dalam  melaksanakan  tugas  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  meminta  bantuan kepada  instansi/lembaga  terkait.  Pasal  252  ayat  (1)  Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk  pencambuk.  Salah  satu  asas  dalam  Qanun  Acara  Jinayat  dan  Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah Tadabbur (Pembelajaran).  Dalam penegakan Syariat  Islam  di  Aceh  salah  satu  tujuan  hukum  itu  adalah  untuk  penyadaran  bagi terpidana, agar tidak  lagi  mengulangi perbuatan  yang sama (residivis), sehingga cukup satu  kali  dalam  hidupnya  melakukan  pelanggaran  Syariat  Islam.  Namun  kenyataan bahwa    semenjak  Pergub  tersebut  diundangkan  hanya  2  (dua)  kali  dilaksanakan eksekusi  cambuk  di  Lapas,  dan  selanjutnya  tidak  pernah  dilakukan  lagi  eksekusi cambuk di Lapas, hal tersebut karena adanya kendala teknis, efektivitas dan juga banyak penolakan dari masyarakat Aceh.
Kata Kunci: Implementasi Cambuk, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018

## ABSTRACT
Aceh  Regional  Regulation  Number  7  of  2013  concerning  Jinayat  Law  Article  247 paragraph  (1)  Implementation  of  Uqubat  is  the  authority  and  responsibility  of  the Public  Prosecutor.  Paragraph  (3)  In  carrying  out  the  duties  of  the  Public  Prosecutor may request assistance from the relevant agencies / institutions. Article 252 paragraph (1)  Implementation  of  the  whip  Uqubat  is  carried  out  by  the  prosecutor  by  preparing the caning place, determining the time and designating the whip. One of the principles in  the  Aceh  Regional  Regulation  of  the  Jinayat  and  the  Governor  of  the  Jinayat Procedure Law is Tadabbur (Learning). In upholding Islamic Sharia in Aceh, one of the objectives  of  the  law  is  to  raise  awareness  of  the  convicted  person,  so  that  they  no longer repeat  the same act (recidivist), so that it is enough once in  their life to  violate Islamic  Law.  However,  the  fact  that  since  the  Aceh  Regional  Regulation  was  enacted only  2  times  the  execution  of  flogging  in  Prison,  and  subsequently  no  more  caning  in Prison  was  carried  out,  this  was  due  to  technical  obstacles,  effectiveness  and  many rejections from the people of Aceh.
Keywords: caning implementation, Aceh Governor Regulations Number 5 In 2018

## PENDAHULUAN
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat  Pasal 2, Penyelenggaraan hukum  acara  Jinayat  dilaksanakan  berdasarkan asas a. legalitas; b. keadilan dan keseimbangan; c.  perlindungan  hak  asasi  manusia;    d.  praduga tidak  bersalah (presumption  of  innocence); e. ganti  kerugian  dan  rehabilitasi;  f.  peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan; g. peradilan terbuka untuk umum;  h. kekuasaan hakim  yang  sah,  mandiri  dan  tetap;  i.  bantuan hukum  bagi  Terdakwa;  dan  j.  pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur), dalam penjelasan  pasal  2  huruf  j  menyebutkan  bahwa Yang  dimaksud  dengan  “Pembelajaran  kepada masyarakat (tadabbur) ” adalah  semua  proses peradilan  mulai  dari  penangkapan  sampai kepada pelaksanaan ‘uqubat harus  mengandung unsur  pendidikan  agar  masyarakat  mematuhi
hukum,  mengetahui  proses  penegakan  hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  seimbang terutama  bagi  korban  dan  pelaku  jarimah. Pembelajaran dimaksud disini tidak  hanya pada proses  eksekusi  cambuk  akan  tetapi  pada  saat penangkapan,  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan  serta  pada  saat  proses  eksekusi cambuk  harus  menjadi  pelajaran  masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan tidak melakukan  tindak  pidana    jinayat  tersebut. Selanjutnya    pasal  1  angka  37  Qanun  Aceh Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat  menyebutkan  bahwa ‘Uqubat adalah hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelanggaran  Jarimah.  Kemudian  pemberlakuan qanun  juga sesuai dengan Pasal 5, Qanun  Aceh
Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani
ini  berlaku  untuk  lembaga  penegak  hukum  dan setiap orang yang berada di Aceh.
Dalam  menjalankan  asas tadabbur bagi masyarakat  terutama  pada  pelaksanaan  putusan hakim  sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  Aceh Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Jinayat Pasal  247  ayat  (1)  Pelaksanaan ‘Uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  meminta bantuan  kepada  instansi/lembaga  terkait.  Pasal 252  ayat  (1)  Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk  pencambuk.    Ayat  (2)  Untuk penentuan  tempat  dan  waktu  pencambukan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi
yang membawahi Wilayatul Hisbah
Kabupaten/kota  setempat.    Pasal  253  ayat  (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi  Wilayatul  Hisbah  kabupaten/kota setempat  mempersiapkan  pencambuk.  Ayat  (2) Kepala  Instansi  yang  membawahi  Wilayatul Hisbah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memberitahukan  kesiapan  petugas  pencambuk kepada  jaksa  sebelum  waktu  pencambukan. Pasal  275,  Atas  permintaan  Jaksa,  pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk  dilakukan  oleh  Kepolisian Resort  atau  Wilayatul  Hisbah  Kabupaten/kota setempat.
Pelaksanaan  putusan  hakim  oleh  Jaksa yang dibantu oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana  amanah  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat dilaksanakan  didepan  umum,  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  262  ayat  (1) ‘Uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka dan  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir.  Dalam pelaksanaan  eksekusi  cambuk  mulai  dari  tahun 2005  sudah  dilaksanakan  di  depan  umum  yang pertama  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bireuen  di masjid  Kabupaten  Bireuen,  dan  sampai  dengan tahun 2017 pelaksanaan eksekusi cambuk masih dilaksanakan di depan umum.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Pasal  30  ayat  (1) Uqubat cambuk  dilaksanakan di  suatu  tempat  terbuka  dan  dapat  dilihat  oleh orang  yang  hadir,  ayat  (2)  Pelaksanaan  Uqubat cambuk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  boleh  dihadiri  oleh  anak-anak  dibawah usia  18  (delapan  belas)  tahun.  (3)  Tempat terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan/ Rutan/ Cabang  Rutan,  ayat  (4)  Pelaksanaan uqubat cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  atau Rutan/Cabang  Rutan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dilaksanakan  setelah  adanya naskah  kerjasama  antara  Pemerintah  Aceh dengan  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI.
Atas  dasar  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  5  Tahun  2018  tersebut  di  atas  para
aparat  penegak  hukum  seperti  Jaksa,  Hakim, Wilayatul Hisbah dan  Kementerian Hukum dan HAM  sebagai  pihak  yang  melaksanakan putusan  pengadilan  merasa  bingung  karena aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat sangat  jelas  dan  tidak  perlu  diatur  lagi  dalam Peraturan  Gubernur,  kemudian  apabila  dilihat dari  Aspek  kesiapan  Lembaga  Pemasyarakatan, tidak  mungkin  dilaksanakan  di  Lapas,  sehingga sampai saat ini tidak bisa dilakukan eksekusi di Lapas.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu  bagaimana  proses  pelaksanaan  eksekusi cambuk  setelah  lahirnya  Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dari latar belakang masalah  di  atas  menulis  mencoba  meneliti tentang Implementasi Cambuk setelah Lahirnya  Peraturan  Gubernur  Nomor  5 Tahun 2018 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan hukum  empiris (yuridis-empiris) yaitu  hukum sebagai  gejala  masyarakat,  sebagai  institusi sosial  atau  perilaku  yang  mempola  dengan teknik  analisis  uraian  dalam  bentuk  verbal  atau deskriptif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah studi kasus.
Dalam studi kasus, unit analisis merupakan  salah  satu  komponen  desain  yang sangat penting. Unit analisis pada penelitian  ini
adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan  eksekusi  cambuk  di  Aceh,  dalam hal ini Petugas Wilayatul Hisbah.
Adapun Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  yaitu  data  dalam  penelitian  ini  bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  atau data yang diperoleh langsung dari informan dan pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian. Pengumpulan  data  primer  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik  sebagai  berikut,  yaitu Wawancara, Observasi.
Adapun  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku- buku,  hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan penelitian  kepustakaan,  yaitu  data  sekunder yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai informasi  dan  data  yang  bersumber  dari  bahan- bahan hukum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Data-data yang  telah  didapat  dari  hasil  wawancara  dan observasi terlebih dahulu direduksi dan dikategorisasi.  Data  yang  telah  direduksi  dan dikategorisasi  kemudian  disintesis  sehingga membentuk  sekumpulan  informasi  yang  dapat disajikan  dalam  bentuk  susunan  pernyataan naratif.
Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Penolakan Implementasi Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat merupakan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  dan  Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan  Pasal  23  ayat  (5),    Pasal  36  ayat  (4), Pasal  50  ayat  (4),  Pasal  74  ayat    (2),  Pasal  87 ayat  (4),  Pasal  100,  Pasal  249  ayat  (6),  Pasal 250  ayat  (4),  Pasal  284  ayat  (2)  Qanun  Aceh Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara Jinayat,  yang  memerintahkan  Gubernur  untuk membuat  peraturan  Pelaksana,  begitu  juga dengan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Namun dalam Pasal 262 ayat (1) ‘Uqubat cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  terbuka dan  dapat  dilihat  oleh  orang  yang  hadir,  ayat (2)  Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak  dibawah  umur  18  (delapan  belas) tahun,  dalam  penjelasan  pasal  262  disebutkan sangat  jelas,  artinya  tidak  perlu  ada  penafsiran atau peraturan lanjutan untuk dijadikan sandaran, karena sudah cukup jelas menyatakan bahwa cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
Namun  karena  desakan  politik  dari beberapa  pihak,  seperti  NGO  HAM,  lembaga- lembaga  internasional,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat Nasional, agar cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, maka Gubernur Aceh  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor  5  Tahun  2018,  terutama  pasal  30    yang menyatakan
Cambuk di Lembaga Pemasyarakat.
Dengan  keluarnya  Peraturan  Gubernur  5 Tahun  2018  terutama  pasal  30  tersebut, mendapatkan  reaksi  keras  dari  masyarakat Aceh,  Legislatif  terutama  DPRA,  LSM  Aceh, yang sangat menolak terbitnya pasal 30 tersebut. Sehingga DPRA dan beberapa LSM melakukan legal  standing terhadap  pasal  30  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam berita Online BBC  Senin, 23 April 2018 07:50  WIB diberitakan bahwa  Penolakan Pemindahan Hukuman Cambuk Ke Lapas Aceh. Penolakan  terhadap  pemindahan  pelaksanaan hukuman cambuk dari ruang publik ke Lembaga Pemasyarakatan  (LP)  terus  bergulir.  Kalangan ormas  sipil  hingga  DPRA  di  Provinsi  Nangroe Aceh  Daarussalam  (NAD)  tetap  mendesak aturan  baru  ini  dibatalkan.  Ancaman  itu  antara lain  disampaikan  oleh  Front  Pembela  Islam (FPI)  cabang  Aceh.  Pada  Jum’at  (20/4/2018) kemarin  ratusan  massa  FPI  dan  mahasiswa menggeruduk  Kantor  Gubernur  Aceh  menuntut aturan baru itu dibatalkan. Ketua Front Pembela Islam  (FPI)  cabang  Aceh,  Muslim  at-Tahiry mengatakan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di
dalam  Lapas  menyalahi  ketentuan  Qanun  dan tidak sesuai dengan kaidah Islam.
Menurut  kajian  hukum  Islam,  cambuk harus  dilakukan  di  depan  umum,  disaksikan orang-orang  mukmin.  Itu  supaya  menjadi pelajaran  bagi  pelaku  maupun  orang  yang menontonnya.  Jadi  mereka  memang  harus dibuat malu, biar  jera.” Katanya. “Kalau dibuat di  dalam  lapas  yang  menyaksikan  itu  kan  dari kalangan  pelaku  kriminal,  gimana  pelaku  akan jera?  di  lapas  itu  kan  ada  pemerkosa,  pelaku sodomi yang mungkin kasusnya lebih parah dari yang dilakukan orang yang dicambuk.”
Pemindahan pelaksanaan hukuman cambuk  ini  merupakan  bagian  dari  revisi pelaksanaan  hukum  pidana  Islam  bernama Qanun Jinayat yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018.  Aturan ini  merevisi  teknis  pencambukan  pelanggar Perda  Syariat  Islam.  Lokasi  pelaksanaan hukuman  itu  ditetapkan  harus  digelar  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan  Rumah Tahanan  Negara  (Rutan)  dan  tidak  dihadiri anak-anak. Ketua Komisi 1 DPRA, Azhari Cage Ketua  Komisi  1  DPRA,  Azhari  Cage  menilai pemindahan  lokasi  hukuman  cambuk  ke  Lapas batasi  akses  warga  dan  menghalangi  tujuan hukuman cambuk untuk menciptakan efek jera.
Tidak  hanya  kalangan  masyarakat  sipil, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  juga menolak  aturan  baru  itu.  DPRA  telah  resmi mengadukan  aturan  baru  ini  ke  Mahkamah
Agung.  Seperti  disampaikan  Ketua  Komisi  1 DPRA, Azhari Cage. “Sidang paripurna khusus DPRA  sudah  resmi  memutuskan  DPRA  akan menempuh  jalur  hukum  dengan  menggugat Pergub Nomor 5 Tahun 2018  ini ke Mahkamah Agung  dan  kami  akan  meminta  aturan  itu dicabut.”  Katanya.  Lebih  lanjut  Azhari  Cage mengatakan, DPRA menilai pemindahan pelaksanaan  hukuman  cambuk  ke  Lapas  akan membatasi  akses  masyarakat  yang  menjadi bagian penting dari tujuan Qanun Jinayat untuk menciptakan  efek  jera.  “Kalau  dipindah  ke lapas,  akses  warga  untuk  menyaksikan  pasti terbatas  dan  warga  Aceh  sangat  alergi  dengan lapas.”  “Padahal  dalam  Qanun  Jinayat  sudah diatur  rinci,  hukuman  cambuk  harus  dilakukan didepan  umum,  dipanggung  dan  harus  berjarak 12  meter  dari  warga.”  tegasnya.  Ia  juga menambahkan  DPRA  juga  mempersoalkan alasan pemerintah Provinsi Aceh yang mengkaitkan  antara  hukuman  cambuk  dengan investasi.  “Sejak  Qanun  Jinayat  berlaku,  tidak ada  masyarakat  atau  investor  yang  protes.  Kita sepakat  investasi  di  NAD  memang  harus ditingkatkan tapi itu terkait dukungan pemerintah dan masyarakat, ketersediaan listrik. Tidak ada kaitannya dengan hukuman cambuk.”
Media  Acehonline  memberitakan  bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk.  Muharuddin  mengatakan  pihaknya  tetap melanjutkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur  Aceh  tentang  Anggaran  Pendapatan
Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani
dan  Belanja  Aceh  (APBA)  2018  dan  Peraturan Gubernur  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Tata  Pelaksanaan  Acara  Hukum  Jinayat,  yang mengatur  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan melakukan judicial  review (uji  materil)  ke Mahkamah Agung (MA).
Gugatan  tersebut telah  didaftarkan  DPRA ke  Mahkamah  Agung  sebelum  Gubernr  Aceh Irwandi  Yusuf  ditahan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  atas  kasus  dugaan  suap  dana otonomi khusus Aceh. “Gugatannya sampai saat ini  tetap  dilanjutkan,  karena  gugatan  ini  bukan untuk menghambat realisasi APBA, tetapi untuk memperjelas  kepastian  hukumnya,”  kata  Tgk. Muharuddin  kepada  acehonline.info,  Jumat (20/7/2018), di ruang kerjanya.
Kepastian  hukum  tersebut,  Tgk.  Muhar menjelaskan  untuk  mengetahui  dasar  hukum yang  membenarkan  penyerahan  Rancangan APBA  dilakukan  sebelum  adanya  kesepatan bersama  Kebijakan  Umum  Anggaran  Plafon Prioritas  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS). “Saat pembahasan sebelumnya, DPRA mengembalikan dokumen R-APBA kepada Tim Anggaran  Pemerintah  Aceh  (TAPA),  tetapi eksekutif  menganggap  itu  telah  diserahkan, mekipun DPRA telah menolak. Sejak diserahkan  dokumen  R-APBA  itu  juga  telah dihitung waktu 60 hari untuk penetapan pergub. Ini  yang  akan  kita  uji,  agar  adanya  kejelasan hukum,  untuk  menjadi  pelajaran  ke  depan  agar tidak terulang ke depan”.
Dagobert  Runes  dalam  Uyoh  Sadulloh, (2015: 36-37) mengemukakan beberapa persoalan  yang  berkaitan  dengan  nilai  yang mencakup:  a)  hakikat  nilai,  b)  tipe  nilai,  c) kriteria  nilai,  dan  d)  status  metafisika  nilai. Dan  Surajiyo,  (2009:  147)  mengemukakan bahwa  moral  berasal  dari  kata  Latin  mos jamaknya  mores  yang  berarti  adat  atau  cara hidup.  Etika  dan  moral  sama  artinya,  tetapi dalam  penilaian  sehari-hari  ada  sedikit perbedaan.  Moral  dan  atau  moralitas  dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika  dipakai  untuk  pengkajian  sistem  nilai yang ada. Eksekusi cambuk yang diberlakukan  di  Provinsi  Aceh  sangat  erat kaitannya  dengan  nilai,  moral.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Ketua  Komisi  VII  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  Gufran Zainal  Abidin,  MA,  bahwa  salah  satu  asas pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  dalam rangka  memberikan  efek  jera  atau  malu sehingga menjadi pembelajaran/ tadabbur bagi  yang  menyaksikan/masyarakat  atau pembelajaran  juga  bagi  terpidana  itu  sendiri, sehingga  diharapkan  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya.
Menurut  Kepala  Bidang  Peribadatan Dinas  Syariat  Islam  Kota  Banda  Aceh  yang juga  mantan  Kepala  Bidang  Pengawasan Syariat  Islam  pada  Satpol  PP  dan  WH  Kota Banda  Aceh,  menyatakan  bahwa  semenjak penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  dan pembentukan  Wilayatul  Hisbah  dari  tahun
2003  sampai  dengan  sekarang  belum  ada persoalan  yang  mendasar  atau  belum  ada kendali  yang  berarti  terkait  eksekusi  cambuk di  halaman  terbuka  maupun  di  depan  masjid. Dan  bahkan  masyarakat  berharap apabila ada kejadian  khalwat  atau  ikhtilat  di  kampong mereka,  masyarakat  berharap  agar  dapat  di cambuk  di  masjid/meunasah  tempat  kejadian tersebut  karena  hal  tersebut  dapat  menjadi pembelajaran  atau tadabbur bagi  warga tempat  kejadian,  maupun  bagi  terpidana sehingga  menjadi  efek  jera  atau  efek  malu bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran syariat  Islam,  sehingga  dengan  adanya  satu yang dicambuk maka tidak akan terulang lagi kejadian yang sama.

## B. Kajian  Tadabbur  Dalam  Eksekusi
Cambuk  Di  Aceh  Menurut  Aparat Penegak Hukum
Aparat  penegak  Hukum  seperti  Jaksa, Polisi,  Wilayatul  Hisbah,  Hakim  merupakan unsur  yang  bersentuhan  langsung  dengan penegakan  Syariat  Islam  di  Aceh  terutama pelaksanaan eksekusi cambuk. Dalam implementasi  eksekusi  cambuk  di  lapangan sesuai  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013 tentang  Hukum  Acara  Jinayat  Pasal  247  ayat (1)  Pelaksanaan ‘Uqubat adalah  kewenangan dan  tanggung  jawab  Jaksa  Penuntut  Umum. Ayat  (3)  Dalam  melaksanakan  tugas  Jaksa Penuntut  Umum  dapat  meminta  bantuan
kepada  instansi/lembaga  terkait.  Pasal  253 ayat (1)  Atas permintaan  jaksa,  instansi  yang membawahi
Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.  Ayat  (2)  Kepala  Instansi  yang membawahi  Wilayatul  Hisbah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memberitahukan kesiapan  petugas  pencambuk  kepada  jaksa sebelum waktu pencambukan.
Sebagai  petugas  yang  terlibat  langsung proses eksekusi cambuk dapat menilai  bahwa eksekusi   yang dilaksanakan sekarang sangat efektif dan sangat tepat sebagai pembelajaran bagi terpidana dan masyarakat yang menyaksikannya,  hal  tersebut  sebagaimana disampaikan  oleh  Mursyid,  SH  Jaksa    pada Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh,  eksekusi cambuk  tidak  sama  dengan  penghukuman seperti pidana biasa yaitu dengan menggunakan asas penghukuman atau pembalasan  kepada  terpidana,  sedangkan pada  pidana  Jinayat  lebih  kepada  asas tadabbur  atau  pembelajaran  kepada  terpidana sendiri  dan  juga  kepada  masyarakat  yang menyaksikan eksekusi cambuk.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  nilai yang dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri,  (2005:  105)  aksiologi  adalah teori  nilai  yang  berkaitan  dengan  kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, dan Syafaruddin, (2008: 33) menyampaikan memberi definisi aksiologi adalah
Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani
menceritakan  apa  tujuan  pengetahuan  itu disusun  serta  hikmah  pengetahuan  tersebut untuk kemaslahatan manusia.
Menurut  pendapat  Kepala  Kasatpol  PP dan  WH  Kota  Banda  Aceh  Bapak  Hidayat, cambuk  yang  dilakukan  di  depan  umum    di wilayah  umum  atau  di  halaman  masjid  Kota Banda  Aceh  sangat  memberikan  efek  jera atau  tadabbur  bagi  terpidana  sendiri  maupun bagi  masyarakat  umum  lainnya,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  laporan  bahwa  tahun  2018 pelanggaran  terhadap  qanun  syariat  Islam menurun  drastis,  yang  sebelumnya    hampir setiap  minggu  ada  kasus  yang  di  proses  oleh Penyidik  PPNS  Satpol  PP  dan  WH  Kota Banda  Aceh,  untuk  tahun  2018  ini  hanya  1 kasus  dalam  bulan  Oktober  ini.  Artinya masyarakat di Kota Banda Aceh sudah sangat sadar  dan  patuh  terhadap  Qanun  Syariat Islam.
Kepala Satuan Polisi  Pamong Praja dan Wilayatul  Hisbah  Kabupaten  Aceh  Besar mengatakan  bahwa  pada  tahun  2018  sesuai laporan bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  dan  Syariat  Islam, bahwa  eksekusi  cambuk  pada  tahun  2018 lebih  sedikit  dibandingkan  pada  tahun  2017, pada  tahun  2018  sebanyak  68  kasus  yang  di eksekusi  cambuk,  sedangkan  pada  tahun 2018  hanya  12  kasus  yang  dilakukan eksekusi  cambuk,  artinya  bahwa  dengan adanya  eksekusi  cambuk  yang  dipersaksikan, maka  masyarakat  sudah  mulai  sadar  dan
sudah  mengambil  pembelajaran    terhadap orang  lain  yang  dicambuk  di  depan  umum, dan  merasa  malu apabila di  cambuk di  depan umum.
C. Pembelajaran/ Tadabbur Menurut

## Mantan Terpidana Qanun Syariat Islam
Pemberlakuan  syariat  Islam  di  Provinsi Aceh  merupakan  konsekwensi  yuridis  yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat dan ditegakkan oleh aparat  penegak hukum  di  Aceh.  Bagi  masyarakat  yang menjalani  hukuman  beranggapan  merasakan kurang adil terhadap mereka, namun sesuai asas hukum  yaitu  semua  sama  dimata  hukum “equality  before  the  law” harus  benar-benar ditegakkan  oleh  para  penegak  hukum  di  Aceh. Namun  di  dalam  penegakan  Syariat  Islam  di Aceh  salah  satu  tujuan  hukum  itu  adalah  untuk penyadaran  bagi  terpidana,  agar  tidak  lagi mengulangi  perbuatan  yang  sama (residivis) , sehingga  cukup  satu  kali  dalam  hidupnya melakukan pelanggaran Syariat Islam.
Menurut  Jamaluddin  (Alm)  M.  Isa,  laki- laki  kelahiran  Kulam  Baro,  03  Maret  1973 pekerjaan  Tukang  Batu,  sebagai  salah  seorang yang  pernah  menjalani  hukuman  cambuk  di Aceh  Besar,  merasakan  hukuman  cambuk  yang telah  dijatuhkan  kepada  saya  sangat  adil  dan saya  menerima  dengan  ikhlas  di  dalam  hidup saya  cukup  menjadi  pelajaran  hidup  yang  tidak akan saya lupakan sampai mati, dengan cambuk ini saya merasa malu oleh  karena itu saya tidak
akan  mengulangi  lagi  perbuatan  yang  sama yaitu  melakukan  khalwat/Ikhtilat  dan  saya benar-benar sadar dengan kejadian ini.
Safwani  binti  Ibrahim  perempuan  lahir di  Lueng  Sa,  tanggal  31  Desember  1971 pekerjaan Tani alamat Gampong Lampeuneurut Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh Besar  sebagai  salah  seorang  yang  pernah menjalani  hukum  pelanggaran  Qanun  Syariat Islam  di  Kabupaten  Aceh  Besar  merasa  tidak pernah  dendam  dengan  siapapun  karena dihukum  cambuk,  saya  merasa  perbuatan  yang saya  lakukan  merupakan  konsekuensi  yang harus  saya  tanggung  sendiri,    dan  tidak  pernah menyalahkan  orang  lain  dalam  hal  ini,  saya sangat  ikhlas  menjalaninya,  dan  menjadikan pelajaran  yang  sangat  berharga  dalam  sejarah hidup  saya,  dan  saya  akan  terus  mengingatnya bahkan  sampai  mati,  dan  ini  merupakan pelajaran  yang  sangat  berharga  salama  hidup saya.
Pernyataan kedua mantan terpidana tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Bungkaes menyatakan bahwa “efektifitas adalah hubungan antara  output  dan  tujuan”.  Dalam  artian efektifitas  merupakan  ukuran  seberapa  jauh tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.
Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan  yang  universal  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  “Efektifitas”.  Bagaimanapun definisi efektifitas  berkaitan dengan pendekatan umum.  Bila  ditelusuri  efektifitas  berasal  dari kata  dasar  efektif  yang  artinya  :  (1).  Ada efeknya  (pengaruhnya,  akibatnya,  kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan  metode/cara,  sarana/alat  dalam melaksanakan  aktivitas  sehingga  berhasil  guna (mencapai hasil yang optimal).

## SIMPULAN
Setelah dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum  Acara jinayat khususnya pasal  30  terkait  pelaksanaan  hukuman cambuk  di  Lapas,  namun  banyak  masyarakat yang  menolak  Pergub  tersebut  sehingga sudah  ada  upaya  hukum  dengan  menggugat ke  Mahkamah  Agung  RI.  Cambuk  yang dilaksanakan  di  Lapas  tidak  memenuhi  Asas Qanun syariat Islam yaitu tadabbur (pembelajaran)  bagi  pelanggar  itu  sendiri juga  pembelajaran  bagi  masyarakat  umum, karena  apabila  dicambuk  di  Lapas,  maka masyarakat  untuk  tidak  bisa  menyaksikan cambuk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi .Cet I, Pradnya Paramit, Jakarta, 2006.
Peraturan Gubernur  Nomor 5 Tahun 2018 Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 417-427. Marzuki M. Ali, Indriansyah, Dewi Ariani
Akhyar  Yusuf  Lubis, Filsafat  Ilmu:  Klasik  Hingga  Kontemporer, PT  Raja  Grafindo  Persada, jakarta, 2014.
Bernard Arief Sidartha, Ilmu Hukum Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2013.
---------------------------, Moralitas  Profesi  Hukum:  suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir, Refika Aditama,  Bandung,  2006.Budiono  Kusumohamidjojo, Filsafat  Hukum  (Problematika Ketertiban Yang Adil), Grasindo, Jakarta, 2004.
Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa  Pemikiran  Hukum, Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013.
Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia cet. ke-3, Liberty, Yogyakarta, 1981.

## B. Jurnal
Fri  Dolin Siahaan, Jurnal  Kompasiana.com, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Legal  Standing , 11 Januari 2016.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat