## OPTIMALISASI NALAR KRITIS SANTRI DALAM SISTEM BAHTSUL MASA’IL FIQHIYAH NU
Oleh : Abdul Wasik Fakultas Agama Islam Universitas Bondowoso abdul_wasik80@yahoo.com
Abstract:
In  its  development,  is  expected  Bahtsul  Masa'il  using  interpretive thinking  on  fiqh  texts  that  exist,  and  the  musyawirin  demanded  to know  the  rationale  treasures-treasures  that  have  become  classic reference  material  Bahtsul  Masa'il.  Likewise,  methodologically, thinking  no  longer  confined  Jurisprudence  with  reference  to  the  text (qauli)  alone,  but  must  be  balanced  by  optimizing  methodologies,
theories and principles used by priests schools. Or in other words with Jurisprudence not have to be text (qauli schools) but should prioritize contextual methodology (manhaj) with the Fiqh and Ushul Fiqh Rule- Rule.
Key words : Optimization, Bahtsul Masa'il, school of Qauli And Manhaji
A. Pendahuluan
ابم  ؟ءاضق كل ضرع اذا ىضقت بم :لاق,نميلا لىا هثعب الم ملسو هيلع للها ىلص بىنلا ن ا لبج نب ذاعم نع :لاق .للها باتك فى فى دتج لم ناف
:لاق ؟هيف دتج لم ناف  :لاق .للها لوسر هب ىضق ابم ىضقا :لاق ؟للها باتك مقر,ىمرادلا ننس هاور(.للها لوسر ىضري الم للها لوسر لوسر قفو ىذلا لله دملحا :لاق .ولا لاو ىارب دحتجا
8 16 ) Artinya:  “Diriwayatkan  dari  Muadz  Bin  Jabal  RA  bahwa  pada  saat Rasulullah  SAW  mengutusnya  ke  negeri  yaman,  Nabi  bersabda:  wahai Muadz, dengan apa kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab: dengan sesuatu  yang  terdapat    di  dalam  kitab  Allah  SWT  (Al-Qur’an),  Nabi bertanya: kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah SWT? Muadz menjawab:  saya  akan  memutuskannya  dengan  sesuatu  yang  telah diputuskan  oleh  Rasulullah  SAW.  Nabi  bertanya  lagi:  kalau  kamu  tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW? Muadz menjawab:”  saya  akan  berijtihad  dengan  fikiran  saya  dan  tidak  bertindak sewenang-wenang,  Nabi  bersabda:  segala  puji  bagi  Allah  SWT  yang  telah
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
memberi taufiq kepada utusan dari rasulnya dengan apa yang telah diridhoi Rasulullah SAW” . 1
Bahtsul  masa’il  NU  merupakan  forum  yang  sangat  dinamis, demokratis  dan  berwawasan  luas.  Dikatakan  dinamis  sebab  persoalan- persoalan ( masa’il ) yang digarap selalu mengikuti perkembangan ( trend ) hukum di masyarakat. Demokratis, karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kaum priyai ( kiai ), santri yang tua ataupun muda, kaum konservatif  atau  modernis  dan  lain  sebagainya,  pendapat  siapapun  yang paling  kuat  dan  berdasar  kepada  pemikiran ahlu  sunnah  wa  al-jama’ah , maka  pendapat  itulah  yang  diterima.  Begitupun  dikatakan  berwawasan luas, disebabkan dalam bahtsul masa’il  tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. 2
Secara historis forum bahtsul masa’il  / pencarian jawaban hukum islam  di  pesantren  sudah  berlangsung  lama,  sebelum  lahirnya  NU  pada tahun  1926.  Saat  itu  ada  tradisi  diskusi  dikalangan  pesantren  yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO ( lailatul  ijtima’  nahdlatul  oelama’ ). 3 Dalam  LINO  ini,  selain  memuat  hasil bahtsul masa’il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antara para ulama’.  Kemudian  diskusi  antar  pesantren  itu  dimasukkan  dalam  salah satu  agenda  kegiatan  NU  sejak  berdirinya  pada  tahun  1926,  meskipun belum menggunakan istilah baku, seperti lajnah bahtsul masa’il (LBM). 4
Istilah  lajnah  bahtsul  masa’il  itu  baru  muncul  belakangan  setelah banyak tuntutan formulasi forum diskusi antar kiai tersebut. Begitu juga istilah  itu  dipublikasikan  dalam  Muktamar  NU  ke  28  di  Yogyakarta  pada tahun  1989,  sehingga  melalui  rekomendasi  Komisi  I  (komisi  bahtsul masa’il) kepada PBNU untuk membentuk lajnah bahtsul al-masa’il diniyah (lembaga  pengkajian  masalah-masalah  agama),  sebagai  lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.
Kemudian  rekomendasi  Komisi  I  di  atas  didukung  oleh Halaqoh (Sarasehan)  Denanyar  yang  diadakan  pada  tanggal  26-28  Januari  1990 yang  bertempat  di  PP.  Mambaul  Ma’arif  Denanyar  Jombang  yang  sama- sama  merekomendasikan  dibentuknya  lembaga  yang  sama  dengan
1 Abu  Muhammad  Abdullah  Ibnu  Abdurrahman  Ibnu  Al-Fadlal  Ibnu  Bahran  At- Tamini As-Samarqondi, Sunan Al-Darimi , (Beirut: Dar Al-Kuktub Al-Alamiyah, 1996), hlm.
168.
2 Djamaluddin  Miri, Ahkamul  Fuqohah:  Solusi  Problematika  Actual  Hokum  Islam , (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyar, 2005), hlm. X.
3 Mughis, Kritik Nalar Fiqh Pesantren, hlm. 162.
4 Miri, Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam , hlm. X.
harapan  dapat  menghimpun  para  ulama’  dan  para  intelektual  NU  untuk melakukan Istinbat Jama’i . 5 Berkat desakan Muktamar XXVIII dan Halaqoh Denanyar  tersebut,  maka  pada  tahun  1990  dibentuklah  Lajnah  Bahtsul Masa’il Diniyah  (LBMD)  yang  secara  legal  formal  berdasarkan  surat keputusan PBNU nomor 30/a.1.05/5/1990. 6
Pada  perkembangannya, lajnah bahtsul masa’il merupakan forum resmi  yang  memiliki  kewenangan  menjawab  permasalahan  keagamaan yang  dihadapi  oleh  warga  nahdiyyin.  Biasanya  permasalahan  tersebut dimulai  dari  kegiatan  bahtsul  masa’il tingkat  Ranting  (Desa)  atau  di pesantren-pesantren,  jika  masih musykil maka  dibawa  ketingkat  Anak Cabang  (Kecamatan),  jika  masih mauquf maka  dibawa  ketingkat  bahtsul masa’il Cabang  (Kabupaten).  Dan  jika  masih  mauquf  juga  maka  dibawa ketingkat  Wilayah  (Propinsi)  dan  terakhir  jika  masih  belum  dipecahkan dibawa  ke  bahtsul  masa’il tingkat  nasional  dalam  forum  bahtsul  masa’il Muktamar PBNU atau Munas Ulama’ NU. 7
Pesantren  sebagai  basis  keilmuwan  NU  merupakan  tempat pengkaderan  para  ahli  fiqh  melalui  kegiatan-kegiatan  musyawarah  atau bahtsul  masa’il  intern  pesantren  atau  antar  pesantren.  Khususnya  Jawa Tengah dan  Jawa Timur ada forum bahtsul masa’il antar  pesantren yang biasa  diselenggarakan  masing-masing  pesantren  ketika  ada  acara–acara besar  di  pesantrennya,  seperti  Haul,  Aflah  Imtihan,  Maulid  nabi  dan  lain sebagainya,  sehingga  sampai  saat  ini  khusus  se- Kresiden -an  kediri  telah terbentuk  Foum  Diskusi  yang  bernama  Forum  Musyawarah  Pondok Pesantren (FMPP). 8
Lajnah  bahtsul  masa’il  (LBM)  yang  berarti  suatu  institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah merupakan forum diskusi yang sangat populer dikalangan komunitas pesantren.
Lebih  jauh  perkembangan  forum  ini,  ia  tidak  hanya  membahas persoalan-persoalan  keagamaan,  akan  tetapi  telah  menyentuh  terhadap ranah  politik,  ekonomi,  social  kebudayaan  dan  lain-lain.  Sehingga  bisa
5 Istimbat  secara  Epistemology  berarti  menemukan,  menetapkan  atau mengeluarkan  sesuatu  dari  sumbernya,  sedangkan  secara  Terminologis  berarti mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari Al-Qur’an dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai ulama’ ushul, sehingga term istimbat ini identik dengan tern ijtihad. (Lihat Ali Hasaballah, Ushul At-Tasyri’ Al-Islami, (Mesir: Dar Al-Ma’arif,tt), hlm.  79.
6 Ahmad Zahro, “ lajnah Bahtsul Masa’il, (Surabaya: dinamika press, 1996), hlm. 61- 62. 7 Abdul  Mughis,  M.Ag, Kritik  Nalar  Fiqh  Pesantren, (Surabaya:  Yayasan  Tri  Guna Bhakti, 2005). hlm. 163.
8 Ibid.
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
dikatakan  LBM  bergerak  sebagai  wahana  kreasi  penumpahan  gagasan antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah yang ada dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  terjadi  di  masyarakat,  terutama  yang terkait  dengan  hukum  islam.  Selain  itu,  bahtsul  masa’il  sarat  dengan penjelajahan  intelektual,  meski  pada  tingkat  tertentu  diupayakan  agar tidak sampai keluar dari bingkai aswaja ( ahlusunnah wal jama’ah ). 9
B. Pembahasan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama’ (LBM NU).
Lajnah  bahtsul  masa’il  fiqh 10 adalah  merupakan  forum  dialog tingkat  pesantren  untuk  membahas  kenyataan  yang  berkembang demikian  masif  di  masyarakat  dan  pada  biasanya  diadakan  di  beberapa pesantren,  lembaga-lembaga  kajian  keilmuwan  yang  spesifik  membahas tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  fiqh. 11 Bahkan,  bahtsul  masa'il malah  dijadikan  program  rutinitas  oleh  lembaga-lembaga  tertentu terkadang setiap bulan, triwulan atau tahunan.
Bahtsul  masa’il  yang  secara  literal  memiliki  makna  dasar pembahasan  beberapa  masalah,  merupakan  forum  diskusi  keagamaan
9 Hasyim  muzadi, Nahdlatul  Ulama’  Di  Tengah  Agenda  Persoalan  Bangsa ,  (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hlm.  8.
10 Lajnah  Bahtsul  Masa’il  (LBM)  dapat  diidentikkan  dengan  NU  itu  sendiri,  sejak semula LBM ini sudak menjadi kegiatan rutin di semua jajaran organisasi, mulai dari LBM Majlis  Wakil  Cabang  (MWC)  sampai  pada  yang  tertinggi  yaitu  LBM  yang  diadakan bersamaan  dengan  Muktamar  NU.  Pada  mulanya  LBM  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan syuriah. Itu terjadi sejak tahun 1926-1989. mulai  tahun  1989,  BM    menjadi  Lajnah  yang  bersifat  permanen  untuk  merespon persoalan hukum islam yang dihadapi kaum muslimin khususnya warga NU dan bernama Lajnah  Bahtsul  Masa’il  Al-Diniyah  (LBMD).  Djamaluddin  Miri, Ahkamul  Fuqohah:  Solusi Problematika  Actual  Hokum  Islam ,  (Surabaya:  Lajnah  Ta’lif  Wan  Nasyar,  2005),  xx  dan Abdul  Mughis,  M.Ag, Kritik  Nalar  Fiqh  Pesantren, (Surabaya:  yayasan  tri  guna  bhakti, 2005). hlm. 162-163.
11 Pembagian  fiqh  yang  pupuler  adalah:  1).  Hukum  yang  berkaitan  dengan penghambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan fiqh ibadah, 2). Hukum yang berkaitan dengan  keluarga, seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal  Asy-Syahsiyah,  3).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  pergaulan  manusia  dalam perkara  harta,  hak  dan  penyelesaian  urusan  tersebut,  hukum  ini  dinamakan  fiqh muamalah,  4).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  otoritas  kehakiman,  dinamakan  Fiqh  Al- Ahkam  Al-Sulthoniyah,  5).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  sanksi  hokum  bagi  pelaku tindak  criminal,  dinamakan  fiqh  al-uqubat,  6).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan fiqh al-huquq al-dauliyah, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan Al-‘Adab. Musthofa Al- Zarqo’, Al-Madkhol Al-Fiqh Al-‘Am , (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), hlm.  55.
terfokus  yang  cukup  populer  di  lingkungan  pesantren,  nahdliyin  dan Nahdlatul  Ulama  (NU).  Di  dalam  forum  itu,  berbagai  pihak  yang  terlibat “yang  populer  dengan  istilah musyawirin ”, 12 merespon  dan  memberikan solusi  atas  problem-problem  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya kontemporer  dan  aktual  ditengah  kehidupan  masyarakat,   sekaligus membutuhkan  penyelesaian  berdasar religiousitas Islam  yang  berdasar kepada istinbat al-ahkam asy-syar’iyah .

## 1. Klasifikasi Bahtsul Masa’il NU.
Berdasarkan  hasil  Muktamar  XXVIII  di  PP.  Al-Munawwir  Krapyak Yogyakarta  tanggal  25-28  Nopember  1989  menara  kudus,  pembahasan forum LBM di bagi dua. Yaitu: Pertama , melanjutkan tradisi LBM sejak NU berdiri, yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah atau bahkan Pengurus Besar, guna ditetapkan kepastian hukum melalui Taqrir Jama’i . 13 jawaban dalam bagian ini dikenal dengan solusi masa’il  waqi’iyah ,  bercirikan  pola  jawaban  singkat,  tegas,  disertai dengan  argumentasi  tekstual  dari  kitab-kitab  kuning  yang  diakui ( muktabaroh ), Kedua, Merespon  problem  aktual  yang  dihadapi  oleh bangsa dan kaum muslimin secara keseluruhan. 14
Pola  tekstual  ini  dalam  setiap  topik  atau  tema  secara  mendalam melalui draf makalah yang disisipkan terlebih dahulu, kemudian makalah itu dibahas, dikurangi, ditambah bahkan dikritisi yang akhirnya dilakukan taqrir  jama’i  ( keputusan  kelompok  kolektif ).  Draf  makalah  tadi  harus disempurnakan  berdasarkan  kritik  dan  saran  yang  berkembang  dalam area  LBM  tersebut,  agar  draf  malakah  itu  sempurna,  maka  LBM  memilih dan sekaligus mengangkat TIM Perumus berdasarkan keahlian dan peran yang  dimainkan  ketika  diskusi  berlangsung.  Tim  perumus  inilah  yang bertanggung  jawab  membawa  dan  membacakan  makalah  yang  sudah disempurnakan  itu  ke  sidang  pleno,  guna  menjadi  keputusan  organisasi. respon  keberbagai  masalah  ini  dalam  NU  dikenal bahtsul  masa’il  al- maudhuiyah (pembahasan masalah secara konseptual). 15
12 Musyawirin  merupakan  suatu  kata  yang  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti “orang-orang  atau  kelompok    yang  mengikuti  acara  diskusi  /  Musyawaroh  untuk membahas  berbagai  masalah  dan  biasanya  masalah-masalah  yang  berkaitan  diniyah waqi’iyah.
13 Yang  dimaksud  dengan  taqrir  jama’iy  (ketetapan  kolektif)  adalah  upaya  secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul atau wajh dalam madzhab. (di kutip dari Zahro: “ Lajnah ”,) hlm.107 14 Miri, Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam , hlm.xxi.
15 Ibid , xxii.

## “Optimalisasi Nalar Kritis Santri”

## 2. Langkah-langkah Bahtsul Masa’il.
Sebagai  awal  daripada  pembahasan  system  bahtsul  masa’il,  maka perlu  adanya  langkah-langkah  lajnah  bahtsul  masa’il,  hal  itu  dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Penentuan hukum yang dilakukan oleh LBM adalah merupakan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari berbagai daerah  dari  semua  tingkatan  organisasi  yang  sudah  riil  ( waqi’ah )  yang dilaksanakan  oleh  perorangan  atau  masyarakat.  b)  Sebelum  diajukan ketingkat  LBM  tingkat  nasional,  masalah  itu  sudah  dibahas  dalam  LBM sesuai dengan jajarannya tapi tidak mendapatkan solusi yang memuaskan. c) Melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya pra sidang LBM.  d)  Mencari  jawabannya  dalam  kitab-kitab  klasik,  modern  atau majalah  yang  ditulis  oleh  para  ulama’  yang  diakui  kredibelitas keilmuannya.
Dan  disinilah  terjadi  penilaian,  yang  menjadi  ukuran  tertinggi adalah  komitmen  seorang  penulis  terhadap  pola  bermadzhab,  utamanya Madzhab  Syafi’i,  ke- Wira’i -an    dan  kejelasan  argumentasi  yang ditampilkan dalam redaksi atau teks kitab yang dipilih, biasanya pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Dan jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan.
Setelah  mendengar  daripada  para  peserta  LBM  dengan  landasan redaksi  (teks  kitab)  yang  jadi  pegangannya,  pimpinan  membuat kesimpulan  dan  ditawarkan  kepada  peserta  LBM  untuk  ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif ( taqrir jama’i ).
Kumpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan Ahkam  Al-Fuqohah yang  bisa  dijadikan  referensi  bagi  generasi LBM berikutnya. 16
3. System Pembuatan Keputusan Hukum.
a. Prosedur menjawab problem
Jika  satu  pendapat  terdapat  dalam  teks  hukum,  maka  bisa digunakan,  Jika  lebih  dari  satu  pendapat  terdapat  dalam  teks  hukum, “ketetapan  bersama”  digunakan  untuk  menyeleksi  jawaban,  Jika  sama sekali  tidak  terdapat  pendapat  teks,  maka  proses  “penggabungan  / penambahan”  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  para  ahli,  Jika “penggabungan”  tidak  dapat    digunakan,  maka  “  pengembangan”
16 Ibid , hlm. xxxiii
dilakukan  secara  bersama-sama  menggunakan  metode  berikut  oleh  para ahli.
b. Hirarki dan karakteristik pengujian masalah.
Semua  keputusan  atas  pengujian  masalah  didalam  domain  NU diambil  menurut  prosedur  yang  telah  disepakati  adalah  satu  status  dan tidak menghapus yang lainnya, Sebuah keputusan yang telah memperoleh persetujuan dari Pengurus Besar NU dianggap telah mempunyai kekuatan tanpa  harus  menunggu  keputusan  Konferensi  atau  keputusan  alim ulama’/Kongres  NU.  Karakteristik  sebuah  keputusan  pada  tingkat Konferensi  alim  ulama’  atau  Kongres  NU  adalah  ratifikasi  terhadap rancangan  keputusan  yang  dipersiapkan  sebelumnya  dan  atau persetujuan  keputusan  yang  dianggap  memiliki  akibat  yang  berdaya jangkau jauh disemua lapangan.
c. Kerangka analisis masalah.
Analisis  masalah  (sebab  masalah  dianggap  dari  beberapa  faktor); ekonomi,  kebudayaan,  politik,  dan  faktor-faktor  social  lainnya,  Analisis pengaruh (positif dan negatif) yang telah ditimbulkan kasus ini dan hukum harus dipertimbangkan/ditinjau dari pelbagai aspek yang berbeda: sosio- ekonomi,  sosio-kultural,  sosio-politik  dan  seterusnya,  Analisis  hukum (pendapat hukum berkaitan dengan kasus tertentu setelah latar belakang dan pengaruhnya disemua bidang diseimbangkan. Di samping keputusan hukum formal, keputusan juga harus mempertimbangkan pendapat positif mengenai  islam  dan  hukum):  kedudukan  hukum  (lima  tingkatan),  dasar dari pada ajaran para peninjau hukum, yaitu hukum positif.
Analisis  aksi,  peranan  dan  peringatan  (apa  yang  harus  dilakukan sebagai  konsekwensi  dari  pendapat  hukum.  Siapa  yang  harus melakukannya, kapan, di mana, dan mekanisme apa yang harus ditetapkan untuk  menjamin  semuanya  berjalan  sesuai  rencana):  jalan  politik (mempengaruhi  kebijakan  pemerintah),  jalan  kultural  (meningkatkan kesadaran  dikalangan  rakyat  melalui  media  massa),  jalan  ekonomi (meningkatkan  kesejahteraan  social),  jalan  social  lainnya  (meningkatkan kesehatan penduduk, lingkungan, dan lain sebagainya). 17
Sedangkan  menurut  Mahmoud  Syaltout  mengatakan  bahwa  jika dalam  suatu  masalah  hanya  memiliki  satu  hukum  maka  tidak  ada alternatif  lain,  kecuali  mengikuti  pendapat  itu.  Dan  seandainya  satu masalah  memiliki  lebih  dari  satu  jawaban,  maka  yang  menjadi  rujukan adalah  dalil  dan maslahah ,  sehingga  pendapat  mana  yang  dipilih  adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya dan dipandang lebih mampu menjamin
17 Ibid , hlm. 89-90.
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
kemaslahatan, maka pendapat itulah yang dipilih. 18
Sama  halnya  dengan  pendapat  Yusuf  Al-Qordlawi  yang mengatakan:  bahwa  tujuan  pensyariatan  hukum  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan manusia yang tercantum  dalam hikmah yang dikandungnya. 19

## 4. Referensi Bahtsul Masa’il.
Kitab-kitab  yang  biasa  menjadi  pegangan  dalam  kegiatan  lajnah bahtsul  masa’il,  baik  tingkat  pesantren  maupun  di  tingkat  Nahdhatul Ulama’  adalah  kitab-kitab  rujukan  yang  dianggap  paling otoritatif dan kitab ini dikalangan ulama’ telah dikenal sebagai Al-Kutub Al-Muktabaroh . Sedangkan  yang  termasuk  dalam  kitab-kitab  ini  adalah  kitab-kitab  fiqh empat Madzhab Sunny 20 atau yang populer dengan  Jargon Al-Kutub ‘Ala Al-Madzahib  Al-Arba’ah. 21 Bahkan  menurut  Syaikh  Mahmoud  Syaltout dalam  bukunya  “ Perbandingan  Madzhab  Dalam  Masalah  Fiqh” , menyebutkan  bahwa:  “para  ulama’  sudah  menegaskan  tidak  boleh bertaqlid kepada orang lain diluar empat imam madzhab, karena madzhab mereka  itulah  yang  telah  diperkenalkan  kepada  kita  dan  dinukilkan kepada kita dengan  cara yang menyebabkan  keyakinan dan  kepercayaan bahwa itu adalah madzhab mereka”. 22
Dengan  konsep  madzhab  empat  ini,  secara  teoritis  NU  memiliki keleluasaan  melakukan  kebijaksanaan  jam’iyyahnya  untuk  mengantipasi masalah-masalah  yang  timbul  sehingga  tidak  kaku  dengan  berbagai alternatif  dari  pendapat-pendapat  madzhab  yang  ada.  Namun,  dalam prakteknya sering kali tradisi NU lebih banyak berkiblat kepada Madzhab
18 Mahmud Saltut, Al-Islam Aqidah Wa Syari’ah , (Dar Al-Qalam: 1966), hlm. 557.
19 Al-Qordlawi, Fatawa Mu’ashiroh , (Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1988), 26.
20 Dalam BAB II Pasal 3 Anggaran Dasar NU hasil Muktamar XXX di Lirboyo Kediri, 21  –  27  November  1999,  dijelaskan  bahwa  NU  sebagai Jam’iyah  Diniyah  Islamiyah beraqidah  islam  menurut  faham Ahlu  Sunnah  Wal  Jama’ah dan  menganut  salah  satu Madzhab  Empat:  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  Dan  Hambali.  Secara  formal  sebelumnya  sudah disinggung  dalam  statuten  dari  perkumpulan  “  Nahdhatul  Ulama’”  di  Surabaya  Tahun 1930 Pasal 2 dalam Aggaran Dasar Partai Nahdatul Ulama’ Tahun 1952 Pasal 2 tentang Azaz  dan  Tujuan,  ADNU,  keputusan  Muktamar  NU  XXVII  Tahun  1984  Pasal  3  tentang aqidah  dan  ADNU,  keputusan  Muktanmar  NU  XXVIII  Tahun  1989  Pasal  3.  dikutib  dari Ahmad Zahro” Lajnah Bahtsul Masa’il ”, hlm.  130-131.
21 Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, ( Jakarta: gema insani perss, 1997), hlm.  301.
22 Syaikh Mahmoud Syaltut, “ Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh” , (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 10.
Syafi’i  dibanding  kepada  madzhab  yang  lain.  Meskipun  demikian    dalam lingkungan  madzhab  sendiri  masih  dimungkinkan  munculnya  beberapa alternatif pemecahan karena tersedia beberapa pendapat yang berbeda. 23 Sebenarnya  KH.  Hasyim  Asy’ari  sendiri,  sebagai  pendiri  NU  dan Ketua Umum PBNU pertama kali menyadari adanya madzhab fiqh diluar empat madzhab sunni tersebut, seperti Madzhab Sofwan As-Sauri, Safwan Bin  Uyainah,  Daud  Ibn  Ali  Az-Zahiri  yang  juga  boleh  diikuti.  Hanya  saja madzhab-madzhab  tersebut  tidak  punya  pengikut  setia  sehingga  hasil pemikirannya belum terkodifikasi dan akhirnya transmisi keilmuwaannya terputus.  Walaupun  demikian,  dalam  prakteknya  kitab-kitab  Asy- Syafi’iyah  tetap  yang  paling  mendominasi  cara  kerja  bahsul  masa’il  dan bisa  dikatakan  standar  kemuktabaran  kitab  fiqh  pun  masih  Syafi’i sentries. 24
Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi’i memang ada. Pendapat para Ulama’ Syafi’iyah masih cukup dominan dalam bahtsul masa’il  NU.  Namun  demikian,  sebagaimana  pendapat  KH.  Sahal  Mahfudz menjelaskan  bahwa  dominasi  Syafi’i  bukan  berarti  ulama’  NU  menolak pendapat ( aqwal ) ulama’ di luar Syafi’yah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai  NU  memang  tidak  mempunyai  cukup  referensi  lain  di  luar  Madzhab Syafi’i  semisal  kitab Al-Mudawanah (Imam  Malik), Kanz  Al-Wushul (Bazdawi  Al-Hanafi), Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam (Ibn Hazm), Raudat Al- Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain. Karena itu jangan heran jika keputusan bahtsul masa’il selalu sarat dengan  kitab-kitab Syafi’i mulai dari yang paling kecil semisal Safinat Al- Sholah karya Imam Nawawi Banten sampai yang paling besar Al-Um Atau Al-Majmu’ .  Sangat  sulit  dijumpai  dalam  kepustakaan  mereka  kitab-kitab lain  di  luar  Syafi’i  kecuali  sebagian  kecil  ulama’.  Ini  disamping  karena harganya  belum  terjangkau  juga  lantaran  kitab-kitab  itu  masih  sulit diperoleh  di  Indonesia.  Seandainya  mereka  mempunyai  referensi  lain selain  Madzhab  Syafi’i  tentu  mereka  akan  menerima  sepanjang  bisa dinalar  dan  tidak  bertentangan  dengan  akal  kultural  setempat.  Hal  itu terbukti  dengan  keputusan  bahtsul  masa’il  NU  belakangan  ini  yang diwarnai dengan pendapat diluar Madzhab Syafi’i. 25
Harus diakui juga bahwa kecendrungan untuk memilih kitab-kitab tertentu  -baik  klasik  maupun  modern-  yang  secara  keseluruhan  tidak
23 M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama’  Dan  Islam  Di  Indonesia, (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 76.
24 Saifullah Maksum, Kharisma Ulama’, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.  80.
25 Ibid,
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
menentang  amaliyah  keagamaan  NU  sampai  saat  ini  masih  cukup  kuat. Kasus actual yang dapat bisa dijadikan contoh adalah ditolaknya Tafsir Al- Maraghi untuk dijadikan rujukan oleh LBM. Padahal Syeikh Al-Maraghi ini dikenal sebagai pengikut dan pembela fiqh Syafi’i. Tafsirnya ditolak hanya karena  ia  mengecam Tawassul dan  ziarah  kubur  yang  menyimpang.  Jadi kasus  ditolaknya Tafsir  Al-Maraghi ,  lebih  dilatar  belakangi  ketidak cocokan  sebagian  isi  kitab  dengan  amaliyah  kaum  nahdliyyin.  Ini  bukan berarti  semua  pesesrta  LBM  puas  terhadap  “ penolakan ”  suatu  kitab sebagai rujukan. 26
Seorang  alim  sekaliber  KH.  Sahal  Mahfudh  menyatakan: “Semestinya  yang  menjadi  ukuran  ditolak  atau  diterimanya  suatu  karya ilmiah  (kitab)  sebagai  rujukan  LBM  terletak  pada  tema  yang  terkait, argumentasi dalam memantapkan hukum serta sejarah hidup yang terpuji sebagai seorang penulis, bukan melebar pada tema lain, walaupun dalam kitab  dan  penulis  yang  sama.  Beliau  mengemukakan  argumen  yang populer dikalangan pesantren dan bahkan telah menjadi tradisi NU:( ذخ ام
افص و عد ام ردك ) “ Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang kotor ”. 27
Dengan berpandangan kepada kaidah ini, seharusnya sebagai kaum pembaharu  sangat  tidak  mungkin  akan  mengambil  secara  keseluruhan pendapat  ulama’  klasik  dan  sebaliknya  meremehkan  atau  meninggalkan pendapat-pendapat  ulama’  kontemporer  yang  muncul  pada  saat  ini. Sehingga sebagai metode alternatif adalah suatu kaidah fiqh:
لا ركني يرغت لاا ماكح يرغتب لاا ةنمز لااو ةنكم
Artinya:  “ Tidak  bisa  dipungkiri  berubahnya  suatu  status  hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada ”. 28
Sama halnya dengan praktek hukum yang dilakukan oleh KH. Bisri Syamsuri  dalam  memutuskan  dan  memperbolehkan  KB  (Keluarga Berencana)  yang  berpegangan  kepada  pendapat  Al-Ghazali  yang menyatakan  kebolehan  KB,  meskipun  kebolehan  ini  mempunyai  tujuan yang lain yaitu dengan motivasi supaya istri awet muda.
Pendapat ini sangat luar biasa, sebab dulu kiai-kiai lain sangat ketat soal  ber-KB  ini,  sedangkan  secara  budaya  NU  sudah  biasa
26 Ibid, hlm. xxxiii 27 Djamaluddin  Miri, Ahkamul  Fuqohah:  Solusi  Problematika  Actual  Hokum  Islam , (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyar, 2005), hlm.  xxxiv.
28 Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, “Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah”
(‘Iman: Dar Imar, 1998), hlm. 115.
mempraktekannya. 29

## 5. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail.
Seluruh keputusan bahtsul masa’il di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik  diselenggarakan  dalam  struktur  organisasi  maupun  diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
Suatu  hasil  keputusan  bahtsul  masa’il  di  lingkungan  NU  dianggap mempunyai  kekuatan  daya  ikat  lebih  tinggi  setelah  disyahkan  oleh Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:  Mengesahkan  rancangan  keputusan  yang  telah  disiapkan sebelumnya  dan  atau  Diperuntukkan  bagi  keputusan  yang  dinilai  akan mempunyai  dampak  yang  luas  dalam  segala  bidang  dan  sebagai  forum tertinggi  di  NU,  Muktamar  dapat  mengukuhkan  atau  menganulir  hasil Munas. Secara umum memberikan solusi dan kebenaran hukum amaliyah social dengan ajaran syariat islam. 30
C. Metode Istimbat Dalam Bahtsul Masa’il Fiqhiyah.
1. Metode  Istinbat  Dalam  Lajnah  Bahtsul  Masa’il  Fiqhiyah dikalangan NU.
Pengertian Istinbat  Al-Ahkam dikalangan  NU  bukan  mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengan sikap
dasar bermadzhab- Men- tahbiq- kan (memberlakukan)  secara  dinamis  nash-nash  fuqohah  dalam  konteks permasalahan  yang  dicari  hukumnya.  Sedangkan Istinbat dalam pengertian  pertama  ( menggali  secara  langsung  dari  Al-Qur’an  dan  Al- Hadits )  cenderung  kearah  prilaku  ijtihad  yang  para  ulama’  NU  dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang didasari oleh mereka. Terutama  dibidang  ilmu-ilmu  penunjang  dan  pelengkap  yang  harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. 31
Sementara itu, istinbat dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat  dilakukan  oleh  semua  ulama’  NU  yang  telah  memahami ibarat-
29 Miri, Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hokum Islam , hlm.  xiv 30 Demikian  keputusan  Muktamar  31  Nahdlatul Ulama’  tahun  2004 di  asrama  haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah (di salin kembali oleh Wago) hlm.3.
31 Miri, Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam , hlm.  xii.
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu kalimat  istinbat  dikalangan  NU  terutama  dalam  kerja Bath  Al-Masail- nya syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer dikalangan ulama’ NU  dengan  konotasinya  yang  pertama  yaitu  ijtihad,  suatu  hal  yang  oleh ulama’ syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masa’il yang artinya membahas masalah- masalah waqi’ah (yang terjadi) melalui referensi ( maraji’ ) yaitu kutub al- fuqohah (kitab-kitab karya para ahli fiqh). 32
Sebagai proses pengambilan hukum atau metode Istinbat hukum di LBM, secara garis besar yaitu ada empat, diantaranya adalah:
Pertama ,  Metode  Qauli.  Metode  ini  merupakan  metode  istinbat dengan cara langsung merujuk kepada redaksi ‘ibaroh ( ta’bir ) 33 kitab fiqh atau  dengan  kata  lain  mengikuti  pendapat-pendapat  yang  sudah  “ Jadi ” dalam  lingkup  madzhab  tertentu. 34 Walaupun  penerapan  metode  ini sudah  berlangsung  lama,  yakni  sejak  pertama  kali  dilaksanakannya bahtsul  masa’il  (1926),  namun  hal  ini  baru  secara  eksplisit  dinyatakan dalam  Keputusan  Munas  Alim  Ulama’  di  Bandar  Lampung  (21-25  Juni 1992) sebagai berikut: Untuk menjawab yang jawabannya mampu dengan menggunakan ibarah kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada satu qaul wajh , 35 maka  qaul  wajh  yang  ada  dalam  ibaroh  kitab  itulah  yang digunakan sebagai jawabannya. Dan bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan ibarah kitab, tetapi ternyata ada lebih dari satu  qaul  wajh,  maka  dilakukan  taqrir  jama’i  yang  berfungsi  untuk memilih satu qaul wajh.
Kedua ,  Metode ilhaq  al-masa’il  bi  nazairiha ,  yaitu  menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada  ketetapan hukumnya) dengan kasus yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapannya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “ Jadi ”. Metode  ini  baru  terungkap  dan  dirumuskan  dalam  Keputusan  Munas Bandar  Lampung  (21-25  Juni  1992)  yang  menyatakan  bahwa:  “untuk menyelesaikan  masalah  yang  tidak  ada qaul  wajh sama  sekali,  maka dilakukan  prosedur ilhaq  al-masa’il  bi  nazairiha  secara  jama’i (kolektif)
32 Ibd , hlm. xiii.
33 Ibarah  atau  Ta’bir    adalah  ungkapan  atau  bunyi  tekstual  yang  ada  dalam  kitab- kitab. Di beberapa pesantren istilah ta’bir yang lebih populer digunakan dari pada ibarah.
34 Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 364.
35 Qaul  adalah  pendapat  imam  madzhab  sedangkan  Wajh  adalah  pendapat  ulama’ madzhab.
oleh  para  ahlinya.  Dalam  operaisonalnya  metode  ilhaqi  ini  dengan memperhatikan  unsur-unsur  persyaratan  sebagai  berikut: Mulhaq  Bih (sesuatu  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  atau  kalau  dalam qiyas disebut furu’ ), Mulhaq Alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya atau Asl ), Wajh Ilhaq (factor keserupaan antar Mulhaq Bih dengan Mulhaq Alaih atau Illat ) dan Mulhiq (orang yang menyamakannya). 36
Secara tehnis metode ini sama dengan metode qiyas, tetapi secara teoritis  berbeda  karena  dari  sisi  referensi  asalnya  qiyas  yaitu  Al-Qur’an dan Al-Hadits, sedangkan asal dan hukumnya dalam metode ilhaqi diambil dari  kitab-kitab  fiqh  yang  bernilai dzan ( prasangka,  hipotetik dan spekulatif ). Ketiga ,  Metode  Manhaji.  Metode  ini  digunakan  manakala metode ilhaqi tidak  dapat  ditarik  kesimpulan  hukumnya  karena  tidak  ada  ta’bir fiqh  yang  dapat  di- Ilhaq -kan.  Metode  ini  merupakan  suatu  cara menyelesaikan  masalah  keagamaan  dengan  mengikuti  jalan  fikiran  dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhabnya. 37 Keempat , Ijtihad  jama’iy  (ijtihad  kolektif). 38 .  sebagaimana  dalam Muktamar fiqh internasional tahun 1964 di Cairo-Mesir, telah dirumuskan sebuah  rekomendasi  tentang  ijtihad  jama’iy,  antara  lain  sebagai  berikut: “ Bahwa  al-kitab  Al-Karim  dan  As-Sunnah  An-Nabawiyyah,  keduanya merupakan  sumber  pokok  dari  hukum-hukum  syar’iyah yang  nerupakan hak  bagi  setiap  orang  yang  memenuhi  syarat-syarat  ijtihad  yang  telah ditetapkan, dan ijtihadnya pada masalah yang boleh di ijtihadi. Maka untuk menjaga  kemaslahatan  dan  untuk  menghadapi  peristiwa-peristiwa  baru yang  dinamis,  maka  ditempuh  cara  untuk  memilih  hukum-hukum  dalam madzhab-madzhab  fiqh  yang  sudah  ada,  selama  hal  itu  dipandang  sudah mencukupi. Apabila hukum-hukum yang terdapat dalam madzhab-madzhab fiqh tersbut dipandang tidak mencukupi, maka dilakukan ijihad jama’iy al- madzhaby.  Dan  apabila  ijihad  jama’iy  al-madzhabiy  ini  belum  mencukupi maka  dilakukan  ijtihad  jama’iy  al-muthlaq.  Oleh  karena  itu,  maka Muktamar  harus  menyususn  pedoman  dan  metodologi  ijtihad  al-mdzhaby dan ijtihad al-madzhaby al-muthlaq, agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin apabila dibutuhkan. 39
36 Dikutip dari Zahro, Lajnah bahtsul masa’il , hlm. 110.
37 Ibid , hlm. 112.
38 Adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa  ulama ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang diperlukan dalam melakukan istinbath terhadap suatu masalah atau beberapa masalah yang ada yang belum ditemukan status hukumnya didalam kitab-kitab yang ada 39 Makalah  bapak  Muhammad  Tholhah  Hasan  “ Dinamika  Fiqh  Islam  Dari  Masa  Ke Masa (Tinjauan metodologis dari kajian fiqh islam) ” yang disampaikan pada acara Wisuda

## “Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
Metode  yang  dilakukan  dalam  memecahkan  dan  merespon masalah,  bahtsul  masa’il  hendaknya  mempergunakan  kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut:
Pertama ,  Analisa  masalah  (sebab  mengapa  terjadi  kasus)  ditinjau dari berbagai factor: a. Faktor ekonomi, b. Faktor politik, c. Faktor budaya, d. Factor social, e. Factor lainnya. Kedua, Analisa dampak (dampak positif dan  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kasus  yang  dicari  hukumnya), Ketiga, ditinjau dari berbagai aspek antara lain: a. Aspek social ekonomi, b. Aspek  social  budaya,  c.  Aspek  social  politik,  d.  Aspek  lainnya. Keempat, Analisa  hukum  (keputusan  bahtsul  masa’il  tentang  suatu  kasus  setelah mempertimbangkan  latar  belakang  dan  dampaknya  di  segala  bidang) disamping mempertimbangkan hukum islam juga memperhatikan yuridis formal.  a.  Status  hukum  ( al  ahkam  al  khamsah ),  b.  Dasar  dari  ajaran  / ahlussunnah wal jamaah , c. Hukum positif. 40
Keputusan bahtsul masa’il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab  kepada  salah  satu  madzhab  empat  yang  disepakati  dan mengutamakan  bermadzhab  secara  Qauli.  Oleh  karena  itu,  prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:
a. Dalam  kasus  ketika  jawaban  bisa  dicukupi  oleh  ibarat  kitab  dari Kutubul  Madzhahib  Al-Arbaah dan  disana  terdapat  hanya  satu pendapat  dari Kutubul  Madzhahib  Al  Arbaah ,  maka  dipakailah madzhab tersebut.
b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat maka dilakukan taqrir jama’iy untuk memilih  salah  satu  pendapat.  Pemilihan  itu  dapat  dilakukan  sebagai berikut:  Dengan  mengambil  pendapat  yang  lebih  maslahat  dan  atau yang  lebih  kuat.  Khusus  dalam  madzhab  Syafi’i  sesuai  dengan keputusan  Muktamar  ke-1  (1926),  perbedaan  pendapat  disesuaikan dengan  cara  memilih: Pertama ,  Pendapat  yang  disepakati  oleh  Asy- Syaikhani (An-Nawawi Dan Ar Rafiiy). Kedua , Pendapat yang dipegangi oleh  An-Nawawi. Ketiga ,  Pendapat  yang  dipegangi  oleh  Ar-Rafiiy. Keempat ,  yang  didukung  oleh  mayoritas  ulama. Kelima ,    Pendapat ulama yang terpandai dan Keenam , Pendapat ulama yang wara’. Dalam kasus  tidak  ada  pendapat  yang  memberikan  penyelesaian,  maka
Kader Ahli Fiqh  Angkatan ke V pada tanggal 11 April 2006, hlm. 7-8.
40 Demikian  keputusan  Muktamar  31  Nahdlatul Ulama’  tahun  2004 di  asrama  haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah (di salin kembali oleh Wago) hlm.2.
dilakukan  prosedur ilhaqul  masail  bi  nazhairiha 41 secara  jama’i  oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaq bih,  dan  wajhul  ilhaq oleh  para  mulhiq  yang  ahli.  Dalam  kasus  tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbat jamaiy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan Qawaid Ushuliyah oleh para ahlinya. 42

## 2. Metode Bahtsul Masa’il Fiqhiyah Menurut Ushul Fiqh.
Metode  bahtsul  masa’il  fiqhiyah  tidak  terlepas  daripada pembahasan dalil/sandaran hukum dari sebuah persoalan-persoalan yang terkait  dengan  hukum  islam.  Sehingga  sebelum  membahas  lebih  jauh tentang  metode  bahtsul  masa’il  fiqhiyah,  perlu  ada  pengertian  dalil hukum.
Dalam  kajian  ushul  fiqh,  secara  lughawi  para  ulama’  ushul mengartikan dalil dengan “Sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa  yang  dikehendaki”.  Imam  Abu  Ishak  Ibrahim  Ibnu  Ali  Ibnu  Yusuf 43 dalam  kitab Al-Luma’  Fi  Ushul  Al-Fiqh ,  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan dalil adalah : دشرلما لىا بولطلما Sementara itu, Abdul Wahab
Khollaf 44 menjelaskan  bahwa,  menurut  bahasa  yang  dimaksud  dengan dalil ialah:
ىدالها لىا يا ءيش يسح وا يونعم يرخ وا ش ر .
“Dalil  adalah  yang  memberi  petunjuk  kepada  sesuatu  yang dirasakan  atau  yang  dipahami  baik  sifatnya  hal  yang  baik  maupun  yang tidak baik ”.
Adapun  menurut  istilah  ushul,  para  ulama’  ushul  –secara redaksional-  berbeda  dalam  mendefinisikan  dalil  hukum.  Abdul  Wahab Khollaf 45 menyebutkan,  menurut  istilah  yang  dimaksud  dengan  dalil hukum adalah:
ام لدتسي رظنلاب حيحصلا هيف ىلع مكح رش يع يلمع ىلع ليبس عطقلا وا نظلا . 41 Yang dimaksud dengan ilhaq ( ilhaq al -masa’il bi nazairiha ) adalah menyamakan hukum  suatu  kasus    atau  masalah  serupa  yang  telah  dijawab  oleh  kitab  (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi)
42 Materi  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  Nahdlatul  Ulama  1992, Sistem Pengambilan  Keputusan  Hukum  dan  Hirarki  Hasil  Keputusan  Bahtsul  Masa’il (Jakarta: Sekjen PBNU, 1002), hlm. 3-4.
43 Imam  Abu  Ishak  Ibrahim  Ali  Ibnu  Yusuf. Al-luma’  fi  ushul  al-fiqh. (Surabaya: Syirkah Bankul Indah, tt), hlm. 3.
44 Abdul  Wahab  Khollaf, Ilmu  Ushul  Al-Fiqh, (Cairo:  Maktabah  Al-Da’wah  Al- Islamiyah, Cet VIII, 1984), hlm.  20.
45 Ibid ,

## “Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
" Segala  sesuatu  yang  dapat    dijadikan  petunjuk  dengan menggunakan  pemikiran  yang  benar  untuk  menetapkan  hukum  syara’ yang bersifat amali baik secara Qod’i mapun secara Zhonni ”. Kemudian  Ibnu  Al-Subki  dalam  kitab Matn  Jam’i  Al-Jawami’ menyebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan dalil hukum adalah: ام نكيم وتلا لص حيحصب رظنلا هيف لىا ولطم ب يبرخ “ Sesuatu  bila  dinalar  dengan  shohih  dapat  mengantarkan  kepada tujuan yang bersifat informatif ”. 46
Dari  pengertian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat  dipahami bahwa  pada  dasarnya,  yang  disebut  dengan  dalil  hukum  adalah  segala sesuatu yang dapat djadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas pertimbangan yang benar dan tepat. 47
Ada  dua  dalil  yang  terdapat  dalam  ushul  fiqh,  pertama  yang dikatakan  sebagai  dalil  pokok  sedangkan  yang  kedua  adalah  dalil penunjang/far’i.  Dalil-dalil  pokok  adalah  al-quran  dan  as-sunnah. Sementara  dalil  penunjangnya  adalah  ijma’,  qiyas,  urf  dan  sebagainya. Untuk  mengatakan  sesuatu  itu  disebut  sebagai  dalil,  membutuhkan  dalil yang lain. Al-qur’an misalnya, ia disebut sebagai dalil karena ditunjukkan oleh akal berarti akal merupakan dalil di atas dalil. Hal ini bisa dibuktikan, karena kita percaya pada kenabian Nabi Muhammad. Jadi, bisa dikatakan: akal sebagai sumber dari dalil pokok (Al-Qur’an).
Selanjutnya, ketika akal sudah sukses menemukan bahwa Al-Qur’an sebagai  dalil,  maka  pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  akal  masih difungsikan  di  dalam  penggunaan  Al-Qur’an?  Akal  tetap  berperan  dalam memfungsikan  dalil  sebab  tanpa  peran  akal,  Al-Qur’an  tidak  akan  bisa berbuat  apa-apa.  Ia  hanyalah  benda  mati,  untuk  menggerakkannya, dibutuhkan  satu  perangkat  “alat  bantu”,  yaitu  akal.  Al-Qur’an  hanya  bisa berbicara kalau akal membantunya berbicara.
Ushul fiqh “merupakan metodologi istinbat” yang diperlukan dalam semua  tingkat  pemahaman  tentang  fiqh  (mulai  dari  mujtahid mustaqil/muthlaq  sampai  mujtahid  fatwa  atau  bahkan  sampai  ahli  fiqh terapan/muqollid), sebab di dalam metode ushul fiqh itu dibahas masalah akurasi  dalil-dalil  hukum  ( adillah  al-ahkam ),  kaidah-kaidah  istinbat
46 Ibnu Al-Subki, Matn Jam’u Al-Jawami’, Juz I (Indonsia: Maktabah Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah:tt), hlm. 124-125.
47 Romli  SA, Muqoronah  Madzahib  Fil  Ushul (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  1999), hlm.  41
( qowaid al-istinbat ), syarat-syarat mujtahid, status masalah yang dapat di ijtihadi, validitas dalil-dalil yang disepakati ( al-muttafaq alaiha ) dan yang masih dipersilisihkan ( al-mukhtalaf fiha ) dan lain sebagainya. 48
Oleh  karena  itu,  dalam  istinbat  hukum  persoalan  yang  paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil  atau  pijakan  yang  dapat  dipergunakan  dalam  menetapkan  hukum syara’  dari  suatu  persoalan  yang  dihadapi.  Tentu  saja,  penetapan  hukum syara’ harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan  cermat ( syahih al-nadzar ) dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. 49
Jika  dilihat  dari  segi  keberadaanya,  maka  dalil  sebagai  pijakan hukum dapat dibedakan kepada 3 macam pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan taqlîd qaulîy intiqâdîy ( ديلقت ليوق يداقتنا ).
Secara bahasa taqlid berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang  lain,  memiliki  akar  kata, qallada  -  yuqallidu  -  taqliydan . 50 Secara istilah ilmu fiqh, taqlid berarti mengerjakan suatu aktifitas (amal) dengan bersandarkan  kepada  fatwa  seorang  mujtahid  (baca:  pribadi  yang  telah memiliki  kemampuan  untuk  menyimpulkan  hukum  dari  sumber  aslinya) tanpa mengetahui dalilnya. 51
Menggunakan metode taqlid ini berdasarkan kepada pendapat Dr. Said  Ramadhan  Al-Buthi,  --mengutip  pendapat  Syaikh  Abdullah  Darraz-- ada dua sikap yang mungkin muncul ketika seseorang dihadapkan dengan persoalan  agama.  Antara  lain: Pertama ,  Ia  akan  meninggalkan  persoalan itu,  karena  tidak  mengerti  hukumnya  sama  sekali  (ini  disepakati  para ulama’  sebagai  sikap  yang  tidak  benar). Kedua ,    Ia  melaksanakannya, dengan berijtihad atau taqlid. Kalau yang dipilih adalah berijtihad sendiri, itu  akan  membuatnya  sangat  kerepotan.  Karena  ia  masih  harus  bekerja, mengurusi anak istri dan seterusnya. Padahal, untuk berijtihad seseorang harus  mendalami  Bahasa  Arab,  Ilmu  Hadits,  Tafsir,  dan  lain-lain.  Maka, cara  taqlid  (mengikuti  bermadzhab)  adalah  satu-satunya  alternatif  yang paling memungkinkan. 52
48 Makalah  Muhammad  Tholhah  Hasan, Dinamika  Fiqh  Islam  Dari  Masa  Ke  Masa (Tinjauan metodologis dari kajian fiqh islam), yang disampaikan pada acara Wisuda Kader Ahli Fiqh  Angkatan ke V pada tanggal 11 April 2006, hlm.: 3 49 Ibid . 50 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  –  Indonesia (Jakarta:  PT.  Hidakarya  Agung,  1989), hlm. 354.
51 Sahal  Mahfudz, Thoriqot  Al-Hushul  ‘Ala  Ghayat  Al-Wushul ,  Cetakan  Pertama,
(Surabaya, Diyantama,  2000), hlm. 551.
52 Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi, Alla Madzhabiyyah , (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), 73. dan   Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh , Juz II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 1128.

## “Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan taqlîd  qaulîy  intiqâdîy adalah mengadopsi qaul (pendapat)  hasil  kajian  (ijtihad)  para  ahli  (fuqahâ`) setelah  dilakukan  telaah  kritis  terhadap qaul tersebut.  Hal  ini  dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1) Deskripsi masalah ( ريوصت ةلأسلما
)
Yang  dimaksud  dengan  deskripsi  masalah  adalah  Memahami  dan mendalami  masa’il  yang  akan  dicarikan  status  hukumnya.  Hal  ini  bisa dilakukan dengan melibatkan orang-orang ahli bila diperlukan.
2) Melakukan telaah atau kajian
Dimaksud  dengan  melakukan  telaah  adalah  menelaah  kitab-kitab dan  buku-buku marôji' ,  yang  meliputi  kitab-kitab turāts ,  buku-buku kontemporer,  desertasi,  skripsi,  hasil-hasil  seminar  dan  lain-lain,  dengan mengutamakan  kitab-kitab mu'tabaroh dari  kalangan madzhab  arba'ah. Hal ini disebut juga dengan metode  pengumpulan dan peyajian data [ عجم ضرعو تامولعلما ]
3) Pemaparan hasil telaah
Hasil  telaah  yang  dilakukan  untuk  memberi  jawaban  hukum  atas masalah fiqhiyyah memiliki beberapa  kemungkinan  format  sebagai berikut:  Pada  masalah  dimaksud  diyakini  hanya  ada  satu qaul ( mujma' 'alayh ); Pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu qaul dengan landasan  yang  kokoh  dan  menjanjikan  kemaslahatan;  Pada  masalah dimaksud  diasumsikan  hanya  ada  satu qaul dengan  landasan  yang kelihatan rapuh; Pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua qaul dan salah satunya memiliki landasan yang kuat atau lebih kuat dari yang lain; Pada  masalah  dimaksud  terdapat  lebih  dari  dua qaul dan  diantaranya tidak ada yang memiliki landasan kuat; Pada masalah dimaksud tidak ada qaul yang ready  for  use, akan  tetapi  dapat  dimasukkan  dalam  naungan salah  satu qawâ'id  fiqhiyyah yang  ada;  Pada  masalah  dimaksud  secara formal tidak ditemukan qaul, namun substansinya masuk dalam salah satu bab-bab fiqh yang ada; Pada masalah dimaksud tidak ada qaul sama sekali, baik formal maupun substansial. 53
4) Telaah data (reduksi dan verifikasi)
Dalam  mekanisme  telaah  data  dapat  dilakukan  tahapan  sebagai berikut:  Menjawab  dengan  berpegang  pada qaul yang  diyakini  benar-
53 Diambil dari tulisan Riyal Ka’bah, Formulasi Hukum Dikalangan NU : Afkar: No:5, 1999,  hlm.  73.  yang  mengutip  System  Pengambilan  Keputusan  Hukum  (SPKH)  yang diputuskan oleh Munas Bandar Lampung pada tahun 1992.
benar  tunggal  ( عممج هيلع
)  atau  diasumsikan  tunggal  dan  menjanjikan kemaslahatan.  Menjawab  masalah  melalui  mekanisme tarjîh terhadap salah  satu qaul yang  dalilnya  kuat  atau  lebih  kuat  dari  yang  lain. Menjadikan qaul yang  dasarnya  rapuh  dan  tidak  menjanjikan kemaslahatan,  sama  dengan  tidak  ada qaul. Menjawab  masalah  melalui mekanisme ilhâq , yakni menyamakan masalah dimaksud dengan masalah yang sudah ada jawaban hukumnya, karena keduanya bernaung di bawah satu qâ'idah  fiqhiyyah. Menjawab  masalah-masalah  melalui  mekanisme adaptasi fiqhiyyah ( فييكت يهقف ) yang dengannya diketahui bahwa masalah itu substansinya  sama  dengan  salah  satu  masalah  yang  sudah  ada jawabannya.  Melakukan istinbât hukum  dari nash atau  dari  selain nash untuk  menjawab  masalah  yang  padanya  tidak  ada qaul atau  dianggap tidak ada qaul. 54
Metode penyelesaian masalah fiqih ketika hanya tersedia Satu qaul ( Naqlul  Qaul ),  antara  lain,  yaitu: Wahdah  haqiqiyah (benar-benar  hanya ditemukan  satu  qaul). Wahdah  i’tibariyah (ditemukan  satu  qaul  tapi kemungkinan ada qaul lain yang tidak ditemukan).
Metode peyelesaian masalah fiqih ketika ditemukan dua qaul atau lebih  ( Tarjihul  Qaul ),  antara  lain,  yaitu:  Tarjih  sebagai  jalan  keluar. Memilih  pendapat  yang  lebih  kuat  dalilnya  dan  lebih  membawa kemaslahatan (perlu kategorisasi antara fiqh mu’amalah dan ibadah). Jika dalil  yang  digunakan  sama-sama  lemah  (kita  tinggalkan  seluruh  dalil  itu dan melakukan kajian ulang). 55
b. Pendekatan al-istinbâth min an-nushûsh ( طابنتسلإا نم صوصنلا ) Pendekatan  ini  disebut  juga  sebagai هلدلاا ماكحلاا هصوصنلما (dalil-dalil
hukum  yang  keberadaannya  secara  tekstual  terdapat  dalam  nash).  Dalil- dalil  hukum  yang  dikategorikan  kepada  bagian  ini  adalah  Al-Qur’an  Dan Al-Hadits.  Syaikh  Khudari  Bek 56 menyebutnya  dengan Dalil  Naqli .  Yang dimaksud oleh Khudhori Bek dengan istilah yang disebut terakhir ini ialah Nash Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Nash  Al-Qur’an  merupakan kalamullah yang  diturunkan  kepada Nabi  Muhammad  SAW.  Menjadi  rujukan  utama  dalam  istinbat  hukum. Demikian  juga  halnya  dengan  as-Sunnah  yang  merupakan  sabda  Nabi SAW, dimana disamping berfungsi sebagai penjelasan nash al-Qur’an juga menetapkan  hukum–hukum  yang  tidak  dijelaskan  oleh  al-Qur’an.
54 Makalah,  Afifuddin Muhajir, Metodologi Kajian Fiqih , hlm.. 9.
55 Ibid , hlm. 2.
56 Syiekh Khodari Bek, Ushul Al-Fiqh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 205.

## “Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
Keduanya, baik al-Qur’an Maupun  al-Hadits, masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
c. Pendekatan al-istinbâth min ghayri an-nushûsh (
طابنتسلإا نم يرغ صوصنلا )
Sedangkan  pendekatan  yang  terakhir  ini  di  dalam  ilmu  ushul disebut juga sebagai هلدلاا ماكحلاا يرغ ا هصوصنلم
, Yaitu dalil-dalil hukum yang secara tekstual  tidak  disebutkan  oleh  al-Qur’an  maupun  al-Hadits.  Dalil-dalil  ini dirumuskan  melalui  ijtihad  dengan  menggunakan  penalaran  ra’yu. Khodhri    Bek 57 menyatakan  bahwa  dalil-dalil  hukum  selain  al-Qur’an maupun al-Hadits disebut dengan dalil-dalil yang didasarkan kepada ra’yu atau disebut pula dengan dalil-dalil Aqli . 58
Adapun  dalil–dalil  yang  dikelompokkan  kepada  kategori  yang disebut terakhir ini meliputi: Al-Ijma’, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah Al- Mursalah,  Al-Istishab,  Al-‘Urf,  Syar’un  Manqoblana  dan  Qaul  Sahabi. 59 Terhadap  dalil  al-ijma’  dan  al-qiyas  termasuk  dua  dalil  yang  disepakati oleh  ulama’.  Tegasnya,  Al-Ijma’  dan  Al-Qiyas  merupakan  dalil-dalil  yang hampir  seluruh  madzhab  ushul  mempergunakannya.  Perbedaan  terjadi pada  intensitas  penyerapannya  dalam  istinbat  hukum,  dengan  kata  lain, dalil-dalil  yang  disepakati  ulama’  itu  mencakup  Al-Qur’an  maupun  Al- Hadits,  Al-Ijma’  dan  Al-Qiyas,  meskipun  derajatnya  tidak  sama  ketika digunakan dalam mengistinbatkan hukum. 60
Mengenai  dalil-dalil  aqli/ra’yu  selain  al-Ijma’  dan  al-Qiyas, keberadaannya  menimbulkan  perdebatan  ( ikhtilaf )  dikalangan  ulama’ madzhab ushul. Hal ini, seperti dituturkan oleh Zaky Al-Din Sya’ban bahwa sebagian mereka memandang menjadikannya sebagai dalil dalam istinbat hukum, sementara yang lain menolaknya. 61
Diakui,  bahwa  perbedaan  ini  muncul  karena  pada  ulama’  ushul ketika tidak menemukan dalil atau alasan yang mendasari suatu ketetapan hukum  dari  nash,  maka  mereka  menggunakan  ra’yu  mereka  masing- masing dengan membuat rumusan tersendiri.
Penggunaan  ra’yu  yang  sistematis  itu  yang  kemudian  dijadikan sebagai dalil dalam melakukan istinbat hukum, terhadap sesuatu masalah yang  tidak  ditemukan  jawabannya  dari  nash,  diyakini  termotivasi  oleh
57 Ibid , 58 Muhammad  Abdul  Ghani  Albajiqani, Al-Madkhol  Ila  Ushul  Al-Fiqh  Al-Maliki , (Bairut: Libanon, Dar-Libanon Littiba’a Wa Al-Nazar, 1968), hlm. 103.
59 Zakiyuddin Sho’ban, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, (Mesir: Dar Al-Ta’lif, 1965), hlm. 27.
60 Ibid , hlm. 27.
61 Ibid , hlm. 28.
hadits yang berisi dialog antara Nabi SAW dengan Muadz Bin Jabal. 62
Berdasarkan  hadits  Muadz  Bin  Jabal  ini,  maka  kalangan  jumhur fuqoha’  dan  ulama’  ushul  melihat  bahwa  pada  dasarnya  Rasulullah  telah menunjukkan cara mengetahui hukum–hukum syara’ dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbat hukum - yang dalam hal ini mencakup pengunaan ra’yu.
Penggunaan ra’yu sebagai alasan atau dasar dalam istinbat hukum, ketika  tidak  ditemukan  jawabannya  dari  nash  menjadi  keharusan  yang tidak  bisa  dielakkan.  Dalam  hubungan  ini,  Zakaria  Al-Biri 63 mengatakan bahwa  nash  al-Qur’an  maupun  al-Hadits  terbatas  serta  telah  paripurna, sementara  persoalan  zaman  dan  kasus  yang  dihadapi  manusia  tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, keterbatasan nash yang tidak memadai untuk menyelesaikan kasus–kasus yang baru yang terus memunculan itu, maka  kedudukan  ra’yu  dapat  tempat  yang  sangat  menentukan  dalam istinbat hukum.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan  ra’yu  yang telah  dirumuskan  dengan  sistematis  dalam  berbagai  dimensinya  itu  - dalam  praktek  penggunanya-  pada  akhirnya  dipandang  sebagai  bagian dari dalil-dalil hukum yang meskipun otoritasnya lebih rendah dari nash. 64 Menurut penulis, Dalam bahtsul masa’il digunakan pemikiran yang interpretatif  atas  teks-teks  fikih  yang  ada,  para  musyawirin  akan mengetahui latar pemikiran khazanah-khazanah klasik yang telah menjadi bahan  perbincangan  primer.  Begitu  juga  secara  metodologis,  pemikiran fikih tidak lagi terkungkung dengan rujukan teks (qauli) saja, tetapi harus diimbangi  dengan  pembongkaran  (dekonstruksi)  konteks.  Atau  dengan kata  lain  berfikih  tidak  harus  secara  teks  (madzhab  qauli)  tetapi  juga dengan metodologi yang kontekstual (manhaj).

## 3. Metode Bahtsul Masa’il Menurut Kaidah Fiqh.
Dalam  bahtsul  masa’il  untuk  memfungsikan  dalil,  juga  diperlukan kaidah-kaidah fiqh. Dalam ushul fiqh, ada dua kaidah yanag selalu dipakai ketika memfungsikan dalil. Yang pertama , Kaidah Ushuliyah Lughawiyah, Kedua Kaidah  Lughawiyah  Tasyri’iyah.    Kaidah  ushuliyah  lughawiyah adalah  kaidah-kaidah  tentang  kebahasaan.  Berhubung  al-qur’an  dan  as- sunnah  menggunakan  bahasa  arab,  maka  kaidah-kaidah  yang  digunakan
62 Abu Daud, Sunan Abu Daud , Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt), hlm. 303.
63 Zajaria  Al-Biri, Mashodir  Al-Ahkam  Al-Islamiyah ,  (Cairo:  Dar  Al-Ittihad  Al-Arabi, 1975), hlm. 98-99.
64 Romli  SA, Muqoronah  Madzahib  Fil  Ushul, (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  1999), hlm.  46.
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
adalah kaidah bahasa arab. Ketika kita berbicara tentang nash, berarti kita berbicara  tentang  lafadz.  Lafadz  di  dalam  bahasa  arab  ada  dua,  yaitu Mantuq (makna ekplisit) dan Mafhum (makna implisit).
Dasar  pemikiran  NU  untuk  menyikapi  gejala-gejala  social, keagamaan,  kekeluargaan,  politik  dan  lain  sebagainya  dengan pertimbangan beberapa kaidah fiqh.
Pertama ,
لاام كردي هلك لا كتري هلك
(kewajiban  yang  tidak  mungkin diwujudkan  secara  utuh  tidak  boleh  ditinggalkan  semuanya/bagian- bagian  terpenting  yang  telah  berhasil  diwujudkan).  Kenyataan  bahwa Negara Indonesia sudah terbentuk dan kekuasaan pemerinthan berfungsi melindungi esensi terpenting dari kehidupan kenegaraan harus diterima.
Kedua ,
اذا ضراعت ناتدسفم يعور مظعا باكتراباررض
امهفخا
adalah memlih bahaya yang  paling  ringan  akibatnya.  Artinya  apabila  terjadi  kemungkinan komplikasi  bahaya  maka  dipertimbangkan  bahaya  yang  paling  besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya. 65 Kaidah ini berkaitan  dengan  kaidah  kedua  mendahulukan  upaya preventif menghindari bahaya dari pada melaksanakan kemaslahatan yang beresiko lebih tinggi.
Ketiga ,
مدقمدسافلماارد ىلع بلج اصلما
لح Artinya  mendahulukan  upaya
menghindari  bahaya atau  kerusuhan
daripada  melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko yang lebih besar. 66 Keempat , مكلحا رودي عم ةلعلا ادوجو
امدعو
(hukum  tergantung  kepada illatnya/alasannya)  artinya  adalah  suatu  keputusan  hukum  senantiasa bersamaan  dengan  ada  dan  tidaknya  alasan.  Penerapan  kaidah  tersebut berkaitan dengan konsep qiyas, bahwa untuk melakukan qiyas diperlukan illat,  karena  itu  selain  syarat  illat,  masih  diperlukan  syarat  lain  yaitu Asl (hukum  asal  yang  bersumber  kepada  dalil  al-qur’an  dan  as-sunnah)  dan Furu’ (masalah yang hendak dianalogikan dengan hukum Asl ). 67

## D. Kesimpulan
Bahtsul  Masail  merupakan  forum  pembahasan  masalah-masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya
65 Ibrahim  Moch.  Mahmud  Hariri, Al-Madkhol  Ila  Al-Qowaid  Al-Fiqhiyah  Al-Qulliyah (‘Iman: Dar Imar, 1998), hlm. 95.
66 Ibid , 97.
67 M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama’  Dan  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 321-323.
dalam  agama, secara  umum forum ini  dilakukan oleh  kelompok abangan “ santri” dan  ilmuwan.    Dalam  forum  ini,  sangat  menarik  dalam  wacana pemikiran hukum di NU. Karena selama ini NU dianggap sangat hati-hati dalam  merespon  perkembangan  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat, bahkan  sebagian  ilmuwan  menganggap  wacana  pemikiran  hukum  NU mengarah pada proses penutupan ijtihad dengan asumsi segala persoalan yang  dibahas  dalam  bahtsul  masa’il  senantiasa  melakukan  taqlid  qauly bukan taqlid manhajy.
Produk  fiqh  yang  dicetuskan  oleh  para  imam  madzhab  pada dasarnya  tidak  bermaksud  untuk  membelenggu  pemikiran  pengikutnya selalu  dan  senantiasa  mengikuti  pendapatnya  atau  juga  mengikuti  salah satu pendapat imam madzhab dan meninggalkan pendapat madzhab yang lain.  Walaupun  pada  kenyataannya  mengenai  terlalu  dominannya Madzhab  Syafi’i  memang  ada.  Pendapat  para  Ulama’  Syafi’iyah  masih cukup  dominan  dalam  bahtsul  masa’il  NU.  Namun  demikian,  dominasi Syafi’i bukan berarti ulama’ NU menolak pendapat ( aqwal ) ulama’ di luar Syafi’iyah.  Akan  tetapi  dalam  perjalanan  sejarahnya,  produk  fiqh  yang dikeluarkan tidak terlepas dari metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang telah  dirumuskannya,  dan  hal  ini  akan  berkembang  terus  sesuai  dengan rotasi zaman dan makan.
Dalam  tulisan  di  atas,  penulis  mencoba  meneliti  dan  sekaligus menelaah  tentang  istinbat  hukum  dalam  bahtsul  masa’il  yang  dikaitkan dengan  konsep  ijtihad  sebagai  kajian  Metodologi  Masail  Fiqh  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  yang  berkaitan  dengan  masalah    ibadah, interaksi  sosial,  perkawinan  dan  hukuman  tindak  pidana  dengan berdasarkan  kepada  metodologi,  teori  dan  kaidah-kaidah  fiqh  yang dirancang oleh imam madzhab.
Hal  ini  juga  akan  menelaah  kembali  dan  bahkan  menghilangkan istilah  populer  yang  sering  disampaikan  musyawirin  yaitu  “Suatu pendapat akan ditolak manakala tidak ada referensi klasiknya” atau lebih dikenal dengan istilah ( دودرميربعت لاب لوقلا ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, Jakarta: gema insani perss, 1997 Abdul Mughis. Kritik  Nalar Fiqh Pesantren, Surabaya: Yayasan Tri Guna Bhakti, 2005 Abdul  Wahab  Khollaf, Ilmu  Ushul  Al-Fiqh. Cet  VIII,.  Cairo:  Maktabah  Al-
“Optimalisasi Nalar Kritis Santri”
Da’wah Al-Islamiyah,  1984 Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masa’il, Surabaya: Dinamika Press, 1996. Ali Hasaballah, Ushul At-Tasyri’ Al-Islami, Mesir: Dar Al-Ma’arif, Tt. Al-Qordlawi, Fatawa Mu’ashiroh , Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1988. Djamaluddin,  Miri, Ahkamul  Fuqohah:  Solusi  Problematika  Actual  Hukum Islam. Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyar, 2005.
Hasyim  Muzadi, Nahdlatul  Ulama’  Di  Tengah  Agenda  Persoalan  Bangsa, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999. Ibnu Al-Subki, Matn Jam’u Al-Jawami’, Juz I.  Indonsia: Maktabah Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Tt.
Ibrahim  Moch.  Mahmud  Hariri, Al-Madkhol  Ila  Al-Qowaid  Al-Fiqhiyah  Al- Qulliyah. Iman: Dar Imar, 1998.
Imam Abu Ishak Ibrahim Ali Ibnu Yusuf, Al-luma’ fi ushul al-fiqh, Surabaya: Syirkah Bankul Indah, Tt.
M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama’  Dan  Islam  Di  Indonesia, Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Mahmoud Syaltout, Al-Islam Aqidah Wa Syari’ah, Dar Al-Qalam, 1966. Mahmoud Syaltout, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Muhammad  Said  Ramadlan  Al-Buthi, Alla  Madzhabiyyah ,  Bairut:  Dar  Al- Fikr, Tt. Musthofa Al-Zarqo’, Al-Madkhol Al-Fiqh Al-‘Am, Bairut:  Dar Al-Fikr, Tt. Romli  SA, Muqoronah  Madzahib  Fil  Ushul, Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1999.
Sahal  Mahfudz, Thoriqot  Al-Hushul  ‘Ala  Ghayat  Al-Wushul. Cetakan Pertama, Surabaya: Diyantama, 2000.
Saifullah  Maksum, Kharisma  Ulama’,  Kehidupan  Ringkas  26  Tokoh  NU,
Bandung: Mizan, 1998.
Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh , Juz II..  Bairut: Dar Al-Fikr, 1986.