## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – SEBUAH TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS
Oleh Nurachmad, S.H.

## Abstract
Handling issues of Domestic Violence is not completed by the formation of legislation, establishment of legislation is just one of the efforts to eliminate domestic violence, but often times we look settlement legislation do not touch the root of the problem. In 2009 cases of domestic violence were recorded KPPPA by as much as 143 586 cases of police data, while in the case of children in conflict with the law are also showing a similar amount. This  paper  attempts  to parse domestic  violence from different  sides of the criminology side, hoping to touch the root causes of domestic violence.
Keywords : Domestic Violence, Criminology, prevention efforts.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah satu fenomena yang sudah
lama mengemuka dan masih berlangsung  hingga  hari  ini,  adalah Kekerasan  dalam  rumah  tangga ( KDRT) kekerasan yang terjadi  di ranah rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun  oleh istri ini  terus menjadi  pembicaraan  hangat  hingga kemudian  diangkat  dalam    UU  Nomor 23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Sebagian  besar  korban  KDRT adalah  kaum  perempuan  (istri)  dan pelakunya  adalah  suami,  walaupun  ada juga  korban  justru  sebaliknya,  atau orang-orang  yang  tersubordinasi  di dalam  rumah  tangga  itu.  Pelaku  atau korban  KDRT  adalah  orang  yang mempunyai hubungan darah,
perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,
perwalian  dengan  suami,  dan  anak bahkan  pembatu  rumah  tangga  (tinggal didalam  satu  rumah).  Ironisnya  kasus KDRT  sering  ditutup-tutupi  oleh  si korban  karena  terpaut  dengan  struktur budaya,  agama  dan  sistem  hukum  yang belum  dipahami.  Padahal  perlindungan oleh  negara  dan  masyarakat  bertujuan untuk  memberi  rasa  aman  terhadap korban serta menindak pelakunya.
Penegakan  hukum  terhadap pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  istri  dapat  menggunakan aturan-aturan  hukum  baik  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan maupun  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga .
Dalam Penjelasan Umum Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan tujuan  perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu saling  membantu  dan  melengkapi,  agar masing-masing  dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai  kesejahteraan  spritual  dan material.
Kemudian  dalam  pasal  33 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan  dapat  kita  lihat dengan  adanya  yang  menentukan  hak dan  kewajiban  suami  isteri,  yaitu  wajib saling  mencintai,  hormat  menghormati, setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin yang satu kepada yang lain.
Dari apa yang diterangkan kedua pasal  di  atas  jelas  tergambar  bahwa sepasang  suami  istri  yang  diikat  oleh suatu  pernikahan  yang  suci,  oleh  ikrar untuk  saling  setia,  saling  menyayangi, saling  menghormati,  saling  membantu, sangat  tidak  bisa  ditolerir  kekerasan yang  dilakukan  oleh  salah  satu  fihak terhadap  fihak  yang  lain.  Namun kenyataan berbicara lain kekerasan demi kekerasan masih saja terjadi, khususnya yang  dilakukan  oleh  seorang  suami kepada istrinya.

## B. Rumusan Masalah
Bertitik
tumpu pada
permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pokok persoalan yang dibahas dalam makalah ini adalah :
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi  tindak  kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk  mencegah tindak  kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan
Suami Terhadap Istri dapat diminimalisir?

## BAB II PEMBAHASAN

## A.  Kekerasan  Sebagai  Bagian  Dari Kejahatan
1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis.
Kiranya  kita  semua  mafhum bahwa tidak ada masyarakat yang bebas dari  kekerasan,  maka  perlu  difahami terlebih  dahulu  bahwa  kekerasan merupakan bagian  dari  kejahatan. Dr. Kartini  Kartono  dalam  bukunya “Patologi  Sosial”  mengawali  tulisannya mengenai  pengertian  kejahatan  sebagai berikut :
“Kriminalitas  atau  kejahatan  itu bukan merupakan peristiwa heriditer  (bawaan  sejak  lahir, warisan);  juga  bukan merupakan warisan  biologis.  Tingkah  laku kriminal  itu  bisa  dilakukan  oleh siapapun  juga,  baik  pria  maupun wanita; dapat berlangsung pada usia anak,  dewasa  ataupun  lanjut  umur. Tindakan  kejahatan  bisa  dilakukan secara  sadar;  yaitu  dipikirkan, direncanakan  dan  diarahkan  pada suatu  maksud  tertentu  secara  sadar benar.  Namun  bisa  juga  dilakukan dengan  setengah  sadar;  misalnya didorong oleh impuls – impuls yang hebat,  didera  oleh  dorongan –
dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi – kompulsi)  dan  oleh obsesi – obsesi. 1
Selanjutnya  beliau  mengemuka- kan secara  yuridis  formal  kejahatan adalah  tingkah  laku  yang  bertentangan dengan  moral  kemanusiaan  (immoral) merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan  melanggar  hukum  serta  undang – undang  pidana. 2 Singkatnya  secara yuridis  formal  kejahatan  adalah  bentuk tingkah  laku  yang  melanggar  undang – undang pidana.
Sementara Dr. JE. Sahetapy dan B.  Mardjono  Reksodipuro  SH.  Dalam bukunya  “Kausa  Kejahatan  dan Beberapa Analisa Kriminoligi” mengemukakan  :  “Kejahatan  adalah setiap perbuatan  (termasuk  kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa  pidana  oleh  negara. 3 Selanjutnya beliau  berdua  mengatakan  bahwa  :
“Kejahatan  adalah  tidak  lain  dan  tidak bukan  hanyalah  suatu  penamaan  belaka yang  diberikan  oleh  pemerintah  selaku pihak  yang  berkuasa  yang  dalam pelasanaannya dibebankan kepada pundak  hakim  untuk  memberikan
1 Dr. Kartini Kartono “ Patologi Sosial ” PT. Raja Grafindo Persada, 1981 Hal. 121.
2 Ibid hal 125
3 Dr.  JE.  Sahetapy  dan  B.  Mardjono Reksodipuro,  SH.  “ Kausa  Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi 1981 : 91.
penilaian/pertimbangan  apakah  suatu persoalan  yang  diajukan  kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan” .
Untuk  melengkapi pengertian kejahatan  berikut  pendapat  dua  pakar krominologi  mengenai  arti  kejahatan  : Sutherland menekankan  bahwa  ciri pokok  dari  kejahatan  adalah  perilaku yang  dilarang  oleh  negara  karena merupakan  perbuatab  yang  merugikan negara  dan  terhadap  perbuatan  itu negara  bereaksi  dengan  hukuman sebagai pamungkas.
Bonger menyatakan  bahwa kejahatan  adalah  merupakan  perbuatan anti  sosial  yang  secara  sadar  mendapat reaksi  dari  negara  berupa  berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal  definitions) mengenai kejahatan. 4
Sedangkan dalam KUHP pengertian  atau  definisi  tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan buku  III  perbuatan – perbuatan  pidana menurut  system  KUHP  dibagi  atas kejahatan (misdrijven) dan  pelanggaran (overtredingen) .  Dalam Memorie  Van
4 Santoso  Topo  dan  Achjani  Zulfa Eva “ Kriminologi ”  PT.  Raja  Wali  Grafindo, Jakarta, 2000.
Toelichting
kejahatan adalah
rechtsdelicten, yaitu  perbuatan – perbuatan  yang  meskipun  tidak ditentukan  dalam  undang – undang sebagai  perbuatan  pidana,  telah dirasakan  sebagai  onrecht,  sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.  Sedang  pelanggaran  adalah wetsdelicten , yaitu perbuatan – perbuatan yang sifat melawan hukumnya  baru  dapat  diketahui  setelah ada wet yang menentukan demikian. 5
Dari  uraian  di  atas  dapatlah disarikan  arti  kejahatan  adalah  suatu pengertian  yang  diberikan  orang  untuk menilai  perbuatan – perbuatan  tertentu, sebagai perbuatan jahat, yang kemudian sipelaku  dicap  atau  disebut  sebagai penjahat.
Arti  kekerasan,    dalam Kamus Bahasa  Indonesia,  diterangkan  sebagai berikut  :  (1)  kekerasan  adalah  perihal (yang  bersifat/berciri)  keras,  (2)
Perbuatan  seseorang  atau  sekelompok orang yang  menyebabkan  cidera  atau matinya  orang  lain  atau  menyebabkan kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain dan (3) Kekerasan juga diartikan sebagai
5 Moeljatno,  “ Asas – Asas  Hukum  Pidana ” Gajah Mada University, 1987, hal 71
paksaan. 6 Apa yang dikemukakan dalam kamus  bahasa  Indonesia  ini  jelas tercermin  bahwa  arti  kekerasan  disini semata – mata  hanya  mengacu  pada kekerasan fisik.
Kurang  lebih  sama  dengan  arti kekerasan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, KUHP mengartikan kekerasan juga hanya mengacu pada sisi kekerasan  fisik  sebagaimana  tergambar dalam  pasal  89  dan  pasal  90,  pasal  89 mengatakan “yang disamakan melakukan  kekerasan  itu,  membuat orang  jadi  pingsan  atau  tidak  berdaya lagi ”.  Dalam  keterangannya  pasal  ini mengatakan  :  “Melakukan  Kekerasan” artinya  mempergunakan  tenaga  atau kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara tidak  syah,  misalnya  memukul  dengan tangan  atau  dengan  segala  macam senjata,  menyepak,  menendang  dan sebagainya. Sedang pasal  90  yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu  :  “penyakit  atau  luka,  yang  tak boleh  diharapkan  akan  sembuh  lagi dengan  sempurna  atau  yang  dapat mendatangkan  bahaya  maut;  terus menerus  tidak  cakap  lagi  melakukan jabatan  atau  pekerjaan; tidak  lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong),  lumpuh,  berubah  pikiran
6 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, “ Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ”,  Balai Pustaka, 1993 : 45.
(akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan  atau  membunuh  anak dari kandungan ibu”. 7
2. Arti  Kekerasan  Dalam  Rumah

## Tangga
kerasan  dalam  rumah  tangga bukan semata – mata kekekerasan fisik tapi  juga  kekerasan  psikologis, begitulah bila kita amati yang dimaksud dengan  kekerasan  dalam  Undang – Undang  No.  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga,  memiliki  arti  setiap  perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.
Masalah kekerasan dalam rumah  tangga  telah  mendapatkan perlindungan  hukum  dalam  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2004  yang antara lain menegaskan bahwa:
a. Bahwa  setiap  warga  negara
berhak  mendapatkan  rasa  aman dan bebes dari segala
7 R.  Soesilo,  “Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana”. Politeia, Bogor, 1981 : 84 – 85.
bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah  Pancasila  dan  Undang- undang  Republik  Indonesia tahun 1945.
b. Bahwa  segala  bentuk  kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia, dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
c. Bahwa  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  kebanyakan adalah  perempuan,  hal  itu  harus mendapatkan  perlindungan  dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan atau ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagai  dimaksud dalam  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, dan  huruf  d  perlu  dibentuk Undang-undang tentang penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga. Hal – hal  diatas dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama  perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan hukum  dalam  Iingkup  rumah tangga dan Pasal 2 (1) Lingkup rumah  tangga  dalam  Undang- Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai
hubungan
keluarga  dengan  orang sebagaimana  dimaksud ada huruf  a  karena  hubungan darah, perkawinan,
persusuan,  pengasuhan,  dan perwalian,  yang  menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  berarti  kekerasan  baik fisik  maupun  psikis  baik  yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri,  anak  maupun  keluarga  lain  yang
menjadi tanggungjawab-nya  termasuk didalamnya  pembantu  rumah  tangga, maupun kekerasan yang dilakukan oleh seorang  istri  terhadap  suami,  anak – anak  maupun  keluarga  lain  yang menjadi  tanggungjawabnya,  termasuk didalamnya pembantu rumah tangga.
Pada  penulisan  ini  titik  tekan kajiannya  adalah  kajian  kriminologi, karenanya kriminologi akan mendominasi  pemaparan – pemaparan selanjutnya, dengan demikian diharapkan  penulisan  jadi lebih  fokus dan tidak melebar kemana – mana.
Bila  kita  berbicara  masalah kekerasan,  maka  pertanyaan  yang muncul  kemudian  adalah  :  apakah kekerasan  merupakan  bagian  dari kejahatan  atau  bukan.  Menurut  Romli Atmasasmita  dalam  bukunya  “ Teori dan  Kapita  Selekta  Kriminologi”., mengatakan : Kekerasan jika dikaitkan dengan  kejahatan,  maka  kekerasan sering  merupakan  pelengkap  dari kejahatan  itu  sendiri.  Bahkan  ia  telah membentuk  cirri tersendiri dalam khasanah  tentang  studi  kejahatan. Semakin  menggejala  dan  menyebar luas  frekuensi  kejahatan  yang  diikuti dengan kekerasan  dalam  masyarakat, maka  semakin  tebal  keyakinan
masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. 8 Dari
pendapat Romli Atmasasmita  di  atas  jelas  terlihat bahwa  kekerasan  tidak  berdiri  sendiri, dia harus dikaitkan dengan pelanggaran undang – undang  dan  akibat  dari kekerasan  itu  yakni  kerugian  nyata, baik fisik maupun psikologis. Tinjauan kejahatan yang berujung pada kerugian fisik maupun psikologis dikenal dengan tinjauan  secara  Sosiologis,  tinjauan kejahatan  secara  sosiologis  dapat dibedakan  dari  aspek  fisik,  seksual, psikologis,  politis  dan  ekonomi. Pembedaan  aspek  fisik  dan  seksual dianggap  perlu,  karena  ternyata  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  yang bernuansakan  seksual  tidak  sekedar melalui fisik belaka. 9
Kekerasan bisa juga ditinjau dari sudut  budaya,  seperti  dikemukakan oleh  Dr.  JE.  Sahetapi,  SH.  Bahwa kejahatan  erat  hubungannya  dan bahkan  menjadi  bagian  dari  hasil budaya  itu  sendiri,  ini  berarti  semakin tinggi  tingkat  budaya  dan  semakin modern  suatu  bangsa,  maka  semakin
8 Prof.  Dr.  H.  Romli  Atmasasmita,  SH.  LLM. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi” Rafika Aditama, 2007 : 63.
9 Harkristuti  Harkrisnowo, Kekerasan  Terhadap Perempuan ,  Makalah  pada  Penataran  Hukum Pidana  dan  Kriminologi,  UNDIP  Semarang, 20-30 Nofember 1998. Hal. 5.
tinggi pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Seiring dengan  pendapat  Sahetapi  Dr.  Kartini Kartono  menulis  sebagai  berikut  : Masyarakat  modern  yang  sangat komplek  itu terus  menumbuhkan aspirasi – aspirasi  mareriil  tinggi;  dan sering disertai  ambisi – ambisi  sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan materiil  yang  melimpah – limpah. 10 Merupakan salah satu sumber berbagai kejahatan termasuk KDRT.
Khusus  untuk  kekerasan, Adi Sukadana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Persepsi kekerasan dalam masyarakat “food gathering, hunting, dan fishing”
Pada  tingkat  kebudayaan  ini pengahayatan  alam  magis  sangat kuat,  maka persepsi  masyarakat yang berkebudayaan dengan teknologi  sederhana  ini  banyak dikaitkan  dengan  usaha  menjamin suatu  keseimbangan  antara  alam duniawi dan alam magi situ.  Usaha normatif yang  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  budaya  ini untuk  menjamin  kesimbangan  di dalam  alam  duniawi  dan  magis masing – masing. Dari segi persepsi
10 Kartini Kartono, op.cit hal. 122
ini, pelbagai peperangan antar suku sering  lebih  bersifat  suatu  ritual siklik  dari  pada  suatu  permusuhan insidentil.
2. Persepsi kekerasan dalam masyarakat agraris. Masyarakat agraris
dengan masyarakat food gathering, hunting dan  fishing  tidak  banyak  berbeda, pola  adaptif  terhadap  alam  sangat besar  karena  subsistence  banyak tergantung  pada  alam.  Pemikiran tentang  kekerasan  jadi  “dualism” dan  “monism”,  dengan  kalimat sederhana arti  kekerasan  pada masyarakat  ini  adalah  mereka melakukan seuatu yang buruk untuk meraih sesuatu yang baik.
Contohnya  : ritual  menusuk  diri dengan  senjata  tajam,  tarian  ritual saling  mencambuk  (ujung-pen), ritual  adu  hewan  sampai  mati, semua  dilakukan  untuk  meminta hujan,  meminta  hasil  panen  yang baik dan sebagainya.
3. Persepsi kekerasan dalam masyarakat urban – industri
Walaupun masyarakat urban- industri  Indonesia  berbeda  dengan masyarakat  urban-industri  Eropa, dimana kebanyakan kekerasan pada masyarakat urban-industri
Indonesia  masih  sangat  diwarnai persepsi  kekerasan  masyarakat
agraris, namun sudah semakin nyata perubahannya dimana sedang menuju  pada  persepsi  kekerasan dalam bentuk apapun semata – mata buruk dan tidak disetujui. 11

## B.  Faktor – Faktor  Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perbedaan secara biologis antara laki – laki  dan  perempuan  berimplikasi dalam  di dalam  kehidupan  sosial budaya, perbedaan secara fisik melahirkan persepsi terhadap perbedaan jender  yang  berujung  pada  perbedaan peran  sosial  di  tengah  masyarakat. Dengan atribut fisik yang secara alamiah memang sudah terbentuk sperti itu yang kemudian  melahirkan  perbedaan  laki – laki  dan  perempuan  juga  digunakan untuk  menentukan  hubungan  relasi jender, seperti pembagian fungsi, peran, dan  status  didalam  masyarakat.  Atribut jender yang merujuk pada jenis kelamin menimbulkan perdebatan dalam masyarakat.
Pandangan perbedaan antara laki
– laki  dan  perempuan  dibahas  oleh  2 (dua) teori yaitu :
1. Teori Nurture teori ini beranggapan  perbedaan  laki –
11 Adi  Sadana,  “ Kejahatan  Kekerasan  Suatu Pendekatan  Interdisipliner ”  Sinar  Wijaya, 1983 : 49 – 50.
laki  dan  perempuan  pada hakekatnya
adalah
hasil konstruksi  budaya  sehingga menghasilkan  peran  dan  tugas yang  berbeda. Perbedaan  ini telah  menyebabkan  perempuan selalu  tertinggal  dan  terabaikan peran  dan  kontribusinya  dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
2. Teori  Nature  teori  ini  menerima perbedaan kodrat biologis antara laki – laki  dan  perempuan, perbedaan itu memberikan indikasi  bahwa  antara  kedua jenis  tersebut  diberikan  peran dan  tugas  yang  berbeda,  ada peran yang bisa ditukar tempatkan, tetapi ada pula peran yang tidak bisa ditukar tempatkan,  karena  memang secara kodrati berbeda. 12
Perbedaan  di  atas  dibahas  oleh Talcott  dan  Parson  &  Balles  dimana mereka  berpendapat  sebagai  berikut  : Bahwa  keluarga  yang  memberikan perbedaan  peran  suami  dan  istri  untuk saling melengkapi dan saling membantu satu  sama  lain.  Karena  peran  keluarga
12 Erlyn  Indarti,  Tindak  Kejahatan  dan Kenakalan  Yang  Dilakukan  Wanita,  Masalah – Masalah  Hukum  No.  2  Th.  1980.  UNDIP Semarang, hal 19.
semakin  penting  dalam  masyarakat modern terutama dalam  pendidikan dan pengasuhan anak. 13 Keharmonisan hidup hanya  dapat  diciptakan  bila  terjadi pembagian  peran  dan  tugas  yang  serasi antara laki – laki dan perempuan. Aliran ini  melahirkan  faham  Struktural Fungsional  yang  menerima  perbedaan peran  asal  dilakukan  secara  demokratis dan dilandasi dengan kesepakatan antara suami  istri  dalam  keluarga  atau  antara laki – laki dan perempuan dalam hidup masyarakat.
Menurut  Arif  Budiman  bahwa pembagian  kerja  secara  seksual merupakan suatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif,  kurang  aktif  dan  sebagainya sehingga  menjadi  ibu  rumah  tangga merupakan  kenyataan  yang  tepat,  oleh karena  keluarga  inti  yang  terdiri  dari bapak,  ibu  dan  anak  yang  merupakan pengelompokan  manusia  yang  paling universal,  terdapat  disegala  tempat  dan zaman. 14
Sementara dari teori kriminologi kekerasan dalam rumah tangga bisa juga dianalisa  dengan  teori  konflik,  dimana teori  ini  mendasarkan  pandangannya
13 Talcott  Parsons  & Robert  F.  Bales  (ed), Family, Sozialization and Interaction Process, Glencue Free Perss, 1955 : 23.
14 Arief  Budiman, Pembagian  Kerja  Secara Seksual,  Sebuah  Pembahasan  Secara Sosiologis  tentang  Peran  Wanita  di  dalam Masyarakat , Jakarta, Gramedia, 1985 : 2
pada  pertentangan  antar  kelas  di dalam masyarakat.  Menurut  teori  ini  relasi jender  sepenuhnya  ditentukan  oleh lingkungan  budaya.  Ketimpangan  peran antara  laki – laki  dan  perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini juga dengan tegas menolak  semua  anggapan  bahwa perbedaan  fungsi  dan  peran  laki – laki dan  perempuan  ditentukan  oleh  faktor biologis. Menurut  Karl  Marx, relasi jender  yang  terjadi  yang  terjadi  di tengah  masyarakat  ,  sepenuhnya merupakan  rekayasa  masyarakat  ( social construction ).
Banyak  teori  yang  bisa  dipakai dasar  menganalisa  kekerasan  yang terjadi terhadap perempuan, seperti teori feminim,  teori  sosio  biiologis  dan sebagainya,  semua  penulis  kemukakan sebagai  dasar  bagaimana  sebetulnya kekerasn  dalam  rumah  tangga  harus dibahas dan dicari jalan keluarnya.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  konteks Indonesia,  tentu  tidak terlepas  dari  realita  sosial  budaya Indonesia  yakni  budaya  patriarki, dimana  patriarki  secara  umum  untuk menyebut  kekuasaan  laki – laki  atas perempuan, budaya ini merupakan salah satu  budaya yang  menimbulkan  sikap
apriori dan diskriminatif terhadap kaum perempuan. 15
Adapun  bentuk  dan control system patriarki  terhadap  perempuan menurut ha. F. Nadia meliputi :
1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan  posisinya  dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan  secara  ekonomi, membuat  istri  tergantung  secara ekonomi.
3. Penyiksaan
seksual,
memperlakukan istri atau pasangannya  hanya  sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi mengancam  akan  menyiksa, mengancam  akan  membunuh dan lain.
Gambaran tentang stereotipe dan posisi  subordinat  terhadap  perempuan, khususnya  didaerah  Jawa  misalnya tertuang  dalam  beberapa  kitab – kitab kuno yang masih ditaati sampai batas – batas  tertentu  sampai  hari  ini,  seperti “Serat  Centini”  yang  mengajarkan tentang  “kisah  lima  jari  tangan”  yang isinya cenderung melemahkan
15 Sejarah  Perkembangan  dan  KOnsep  teori jender,  Tim  Focal  Point  PUG,  Kejagung  RI, Jakarta, 2002 : 20.
perempuan. 16 Kuatnya  budaya  patriarki telah  pula  membuat  KDRT  sulit dideteksi,  karena  umumnya  kaum wanita  lebih  suka  mencari  aman,  jika ada  sesuatu  yang  terjadi  sekalipun  itu berurusan  dengan  Hak  Asasinya,  dia lebih  memilih  aman  agar  terhindar  dari
“ Broken  home ”  dan  hal  itu  akan berdampak  lebih  buruk  lagi  terhadap
penafkahan selanjutnya.
Bila  ditelisik  lebih  dalam,  maka akan  ditemukan  sebab  utama  terjadinya
KDRT  adalah  masalah/faktor ekonomi, ekonomi  sebagai  penyebab  terjadinya KDRT,  terutama  berhubungan  dengan income (penghasilan) keluarga.
Penghasilan  ini  juga  berkaitan  dengan pekerjaan.  Kebutuhan  yang  besar  yang tidak  seimbang  dengan  penghasilan memicu  terjadinya  KDRT,  ketika kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi, maka biasanya untuk meredam digunakanlah  kekerasan.  Sehingga dikatakan  dalam  kondisi  ekonomi  yang kekurangan  bisa  memicu  timbulnya KDRT,  dalam  kondisi  ekonomi  yang berkecukupanpun  bisa  terjadi  KDRT, karena  dalam  kondisi  ekonomi  yang berkecukupan  ketergantungan  istri terhadap suami akan semakin besar pula.
16 Eko  Prasetio  dan  Sri  Maryuni,  PKBI Yogyakarta,  Perempuan  Dalam  Wacana Perkosuan”, Jogyakarta, 1997 : 1
Hal  lain  yang  bisa  memicu terjadinya  KDRT  adalah  cemburu, cemburu  selalu  menghiasi  kehidupan keluarga,  kecemburuAN  telah  menjadi beban yang  berat  tatkala  relasi  diantara suami  istri  mulai  mengendor,  lebih – lebih bila salah satu fihak atau keduanya mempunyai pil atau wil.

## C.  Cara  Penanggulangan  dan Pencegahan KDRT

## 1) Sarana Penal
Dalam  menanggulangi  kejahatan dapatlah  digunakan  sarana  penal (hukum pidana) untuk sampai pada putusan  penggunaan  sarana  penal harus dikaji terlebih dahulu, apakah tindakan yang dilakukan memenuhi kwalifikasi  :
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
b. Sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan  atau  dikenakan kepada sipelanggar
Penganalisaan  terhadap  dua masalah  sentral  ini,  menurut  Barda Nawawi  Arief  tidak  dapat  dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan  bagian integral  dari kebijakan  sosial.  Kebijakan kriminal dapat  diartikan  sebagai  suatu  kebijakan untuk  menggunakan  hukum  pidana
sebagai  sarana  untuk  menanggulangi tindak pidana. 17
Dalam seminar Kriminologi ke-3 tahun  1976  ditetapkan  bahwa  hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai  salah  satu  sarana  untuk “ sosial defence ”.  Pemilihan  pada  konsepsi
perlindungan
masyarakat inipun
membawa konsekwensi
pada pendekatan  yang  rasonal,  sehingga tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum pidana umumnya yaitu : (1) Pemeliharaan  tertib  masyarakat;  (2)
Perlindungan  warga  masyarakat  dari kejahatan,  kerugian  atau  bahaya – bahaya  yang  tak  dapat  dibenarkan;  (3) memasyarakatkan  kembali  pelanggar hukum;(4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan –
pandangan  dasar  mengenai  keadilan
sosial,  martabat  kemanusiaan  dan keadilan individu.
Penyelesaian dengan mempergunakan hukum pidana biasanya tetap  memakai  lembaga  delik  aduan, dengan  tenggang  waktu pelimpahan  ke kejaksaan  selama  3  bulan,  bila  selama tiga  bulan  tidak  ditarik  sebuah pengaduan baru dilimpahkan kekejaksaan.Hal  ini disebabkan  pelaku KDRT adalah seorang suami  yang nota
17 Muladi,” Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana ”  Badan  Penerbit  UNDIP,  Semarang,
1995 : 39.
bene  pencari  nafkah  dalam  keluarga, bila  seorang  suami  ditahan  tentu  akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan keluarga.

## 2) Upaya non penal
Kebijakan  non  penal  policy  berarti usaha – usaha  yang  dilakukan  tanpa menggunakan  sarana  hukum  pidana. Berkaitan  dengan  upaya  non  penal, maka  segala  potensi  yang  ada  dalam masyarakat  secara  berkesinambungan terus digali, diitensifkan dan diefektifkan,  hal  ini  diperlukan  sekali justru disebabkan efektifnya uapa penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

## BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Budaya Patriarki merupakan salah satu  sebab  yang  mendorong terjadinya KDRT.
2. Pembedaan secara biologis antara laki – laki  dan  perempuan  telah melahirkan  peran  yang  berbeda yang menjurus pada menempatkan wanita pada kondisi  ketergantungan  secara ekonomis  pada  seorang  suami, yang memicu KDRT.

## B. Saran – Saran

## 1. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004
tidak secara otomatis menghilangkan KDRT, semuanya masih tergantung
pada pemahaman  penegak  hukum  dan masyarakat  terhadap  KDRT  dan
UU yang mengaturnya.
2. Hendaknya  menempatkan  wanita sesuai  dengan  perkembangan budaya
modern,
seraya mempertahankan  nilai – nilai budaya yang menghormati wanita sebagaimana kodratnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sadana,  “ Kejahatan  Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner ” Sinar Wijaya,  Surabaya, 1983
Arief  Budiman, Pembagian  Kerja Secara  Seksual,  Sebuah  Pembahasan Secara Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat , Jakarta, Gramedia, 1985
Eko  Prasetio  dan  Sri  Maryuni,  PKBI Yogyakarta, Perempuan Dalam Wacana
Perkosuan ”, Jogyakarta, 1997
Harkristuti  Harkrisnowo, Kekerasan Terhadap  Perempuan ,  Makalah  pada Penataran Hukum Pidana
dan Kriminologi,  UNDIP  Semarang,  20-30 Nopember 1998.
Kartini  Kartono,  “ Patologi  Sosial ”  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981
Muladi,” Kapita Selekta Sistem Peradilan  Pidana ”  Badan  Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
Romli  Atmasasmita,. Teori  dan  Kapita Selekta  Kriminologi ”  Rafika  Aditama, 2007
Tim  Focal  Point  PUG, Sejarah Perkembangan  Dan  Konsep  Teori Jender ,  Kejagung RI, Jakarta, 2002.

## BIODATA PENULIS
Nurachmat,  S.H. adalah  Staf  Pengajar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam  Jember  sejak  tahun 1986. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  Hukum  Universitas  Jember (UNEJ).