## PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA UNTUK PELAKSANAAN TUGASNYA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
Rasji 1
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Email: rasji@fh.untar.ac.id

## ABSTRACT
Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the desires of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties, obligations, and  authorities  properly  and  correctly?  One  form  of  effort  that  can  be  done  is  to  strengthen  the  role  of  village government  officials  in  carrying  out  their  duties  and  obligations.  Strengthening  this  role  is  carried  out  through activities  that  use  lectures,  discussions,  and  technical  guidance  to  village  government  officials.  Resource  persons prepare lecture material, discuss, and technically guide village government officials. The materials prepared by the resource  persons  were  about  the  village,  village  administration,  village  government  officials,  the  duties  and authorities  of  the  village  government  apparatus,  as  well  as  the  procedures  for  drafting  village  regulations.  The resource  person  gives  a  lecture,  then  village  government  officials  are  given  the  opportunity  to  ask  questions  and discuss the material presented by the resource person. Furthermore, the resource person provided technical guidance regarding the scope of duties of the respective village government apparatus, as well as provided guidance on the preparation of village regulations to village government officials. Through this activity, village government officials gain  broad  insight  into  the  village,  village  administration,  village  government  officials,  as  well  as  the  duties  and obligations of village government officials. Village government officials also have good and adequate skills to draft village regulations. Thus, the village government apparatus has a strong role in carrying out their duties, obligations and authorities, and is able to solve any problems they face Keywords: Village Government, Apparatus, Role.

## ABSTRAK
Pemerintahan  desa  adalah  pemerintahan  tingkat  terendah  di  dalam  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia. Keberadaannya  sangat  strategis  bagi  penerapan  program  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan  oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat.  Untuk  itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi  penting  untuk  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  desa.  Pada  kenyataannya  masih terdapat  aparatur  pemerintahan  desa  yang  belum  dapat  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dengan baik  dan benar.  Bagaimana  upaya  menguatkan  peran  aparatur  pemerintahan  desa,  agar  mampu  menjalankan  tugas, kewajiban, dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penguatan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Penguatan peran tersebut dilakukan melalui kegiatan yang menggunakan metode ceramah, diskusi, dan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa. Narasumber menyiapkan materi ceramah, berdiskusi, dan membimbing secara teknis aparatur  pemerintahan  desa.  Meteri  yang  disiapkan  oleh  narasumber  adalah  tentang  desa,  pemerintahan  desa, aparatur pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, serta tata cara penyusunan peraturan desa.  Narasumber  memberikan  ceramah,  kemudian  aparatur  pemerintah  desa  diberikesempatan  mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber melakukan bimbingan  teknis  mengenai  rung  lingkup  tugas  aparatur  pemerintahan  desa  masing-masing,  serta  memberikan bimbingan  penyusunan  peraturaan  desa  kepada  aparatur  pemerintaha  desa.  Melalui  kegiatan  ini  aparatur pemerintahan desa memperoleh wawasan luas tentang desa, pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, serta tugas  dan  kewajiban  aparatur  pemerintah  desa.  Aparatur  pemerintahan desa  juga  mempunyai  keterampilan  yang baik dan memadai untuk menyusun peraturan desa. Dengan demikian, aparatur pemerintahan desa memiliki peran
yang  kuat  dalam  melaksanakan  tugas,  kewajiban,  dan  wewenangnya,  serta  mampu  menyelesaikan  setiap permasalahan yang dihadapinya.
Kata kunci: Pemerintahan Desa, Aparatur, Peran.

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki pemerintahan terendah. Pemerintahan desa memiliki karakter yang masih kuat dengan pola kehidupan tradisional dan karakter pedesaan. Pemerintahan desa memiliki otonomi terkecil dan terendah (Asyari,1998), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Th. 2014). Desa atau disebut lain adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, mempunyai otonomi atas dasar hak asal-usul desa, prakarsa masyarakat desa, dan/atau hak-hak tradisi  masyarakat  yang  diakui  dalam  Pemerintahan  Indonesia.  Pada  saat  ini  jumlah  desa  di Indonesia adalah 71.800 desa (Anonim, 2018).
Kabupaten Indramayu menggunakan istilah desa untuk menyebutkan kesatuan masyarakat hukum terendah di daerahnya. Kabupaten Indramayu adalah satu daerah kabupaten di daerah Jawa Barat, yang  berada  di  sisi  timur  laut  Jawa  Barat  yang  berjarak  sekitar  180  km  dari  Ibukota  Jakarta. Letaknya di pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Subang di  sebelah  Barat,  Kapupaten  Sumedang  di  sisi  selatan,  Kabupaten  Majalengka  di  sisi  selatan, Kabupaten Cirebon di  sisi  timur, dan pantai utara  Laut  Jawa  di sisi  utara, dengan luas wilayah 2.040,11  ha.  Kabupaten  ini  memiliki  31  kecamatan  dan  memiliki  317  desa/kelurahan  dengan jumlah penduduk 1.845.205 jiwa.
Menurut  Pasal  18  UU  No.  6  Tahun  2014  pemerintah  desa  mempunyai  wewenang menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai prakarsa masyarakat desa, hak asal-usul desa, adat-istiadat masyarakat desa, kewenangan setempat yang berskala desa, serta kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah tingkat pusat atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten.  Pemerinth  desa  juga  berwenang  membentuk  peraturan  tingkat  desa  yang  yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa (Syaifullah, 2005).
Pada  saat  ini,  masih  banyak  aparatur  pemerintahan  desa  yang  belum  memahami  dengan  baik perannya  dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan.  Selain  itu,  aparatur  pemerintahan  desa  juga masih banyak mengalami kesalahan dalam pembentukan peraturan desa.  Akibatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintaham desa kurang berjalan dengan baik, masih timbul tumpang tindih antara tugas  aparatur  pemerintah,  dan  masih  terjadi  kesalahan-kesalahan  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya. Kondisi ini mengindikasikan aparatur pemerintahan memiliki kelemahan peran dalam pemahaman tugas-tugas pemerintahan dan kemampuan membuat peraturan desa. Karena itu yang menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  penguatan  peran  aparatur  pemerintahan  desa  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta meningkatkan kemampuan aparatur pemrintah desa dalam  membentuk  di  tingkat  desa  secara  baik  dan  benar?  Permasalahan  adalah  sangat  penting dikaji agar peran aparatur pemerintah desa  agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan desa maupun dalam membentuk peraturan tingkat desa.

## 2.   METODA PELAKSANAAN PKM
Tahap kesatu adalah mencari permasalahan hukum yang dihadapi mitra. Pada tahap ini pengabdi melakukan survey dan berdiskusi dengan Camat Gabuswetan, Kepala Desa Rancahan dan Kepala Desa  Rancamulya  di  wilayah  Kecamatan  Gabusmetan  Kabupaten  Indramayu.  Pengabdi menemukan masalah lemahnya kemampuan aparatur pemerinah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
1. Tahap  kedua  adalah  mempelajari  aspek  hukum  pemerintahan  desa  dan  menyiapkan proposal  yang  akan diajukan ke  Lembaga Penelian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara;
2. Tahap ketiga mengajukan usulan (proposal) kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ke Lembaga Penelian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara;
3. Tahap  keempat  adalah  mempelajari  aspek  hukum  pemerintahan  desa  dan  menyiapkan proposal yang akan dipresentasikan dan didiskusikan oleh pengabdi dan mitra;
4. Tahap  kelima  adalah  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  mitra  di  Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu. Pada pelaksanaan kebiatan ini dilakukan pemaparan materi  dan  berdiskusi  dengan  mintra,  dan  mitra  berhasil  memperoleh  pemahaman  lebih dalam  tentang  tugas  dan  kewajibannya,  yang  dapat  memperkuat  peran  aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik.
5. Tahap  kelima  adalah  penyampaian  laporan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat kepada Lembaga Penelian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN Tantangan Pemerintahan Desa
Dewasa ini pemerintahan desa menghadapi tantangan berat dan beragam, yang berkaitan dengan perubahan  lingkungan  pedesaan,  sektor  perekonomian,  dan  sistem  informasi,  yang  tidak  bisa dicegah  dan  dibatalkan.  Gerak  perubahan  lingkungan  pedesaan  mengarah  pada  lingkungan perkotaan.  Lingkungan  pedesaan  yang  ditandai  dengan  ciri,  antara  lain  sumber  pencaharian masyarakat bersifat agraris, sebagian banyan jalan umum masih tanah, masih menggunakan alat penerangan  tradisional,  dan  lain-lain  berubah  mata  penraharian  bersifat  industri,  fasilitas  jalan umum  beraspal/betol,  menggunakan  alat  penerangan  modern,  komunikasi  menggukan  alat komunikasi  modern,  dan  lain.  Perubahan  lingkungan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya perubahan sosil, ekonomi, dan budaya hidup perkotaan (Asyari, 1993). Diperkirakan pada tahun 2030  akan  terjadi  ledakan  generasi  muda  yang  bertransisi  dari  sektor  agraris  ke  sektor  industri (Ratuwalu, 2019). Sumber pencaharian masyarakat pedesaan yang semua bergantung pada alam berubah dengan bergantung pada hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi (Saugi, 2009).
Perubahan  lain  yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  pola  hidup  masyarakat  desa  adalah perubahan sistem informasi. Sisten informasi trandisional dalam bentuk komunikasi langsung atau pertemuan  fisik  dengan  menggunakan  alat  komunikasi  tradisional  makin  ditinggalkan,  karena masyarakat  pedesaanpun  sudah  mulai  melakukan  komunikasi  dengan  menggunakan  perangkat komunikasi modern seperti handphone , komputer, internet, sistem media komukasi sosial lainnya yang canggih dan praktis. Sistem komunikasi yang canggih dan praktis dimaksud misalnya short massage system (SMS), whatsApp (WA), tweeter, instagram, line, dan lain-lain.
Perubahan  lingkungan,  mata  pencaharian,  dan  pola  komunikasi  masyarakat  pedesaan  telah mengubah pola hidup gotong royong, kebersamaan, dan kebergantungan pada alam menjadi pola dan  perilaku  hidup  individualistik,  pragmatis  dan  instan,  ketergantungan  pada  perlengkapan (intrumen),  dan  pengalihan  daya  ingat  pada  kecerdasan  buatan  manusia.  Masyarakat  desa  akan lebih suka menyendiri daripada hidup bersama, mengutamakan kepentingan sendiri, pola hidup pragmatis dan instan, dan akan bergantung pada kecanggihan teknologi. Pola ini perlu dipahami dan diakomodasi oleh aparatur pemerintahan desa agar kebijakan dan pelayanan tugasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

## Penguatan Peran Urusan Aparatur Pemerintahan Desa
Aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu masih banyak yang belum memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Kondisi ini menimbulkan ketidakmaksimalan kinerja, terjadi tumpang tindih pekerjaan, bahkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Faktor  terbesar  adalah  kurangnya  pemahaman  aparatur  pemerintahan  desa  terhadap  fungsi pemerintahan desa, serta tugas dan wewenangnya. Aparatur pemerintahan desa juga tidak banyak mengetahui  tentang  peraturan,  padahal  memahami  peraturan  adalah  hal  yang  wajib.  Beberapa peraturan dimaksud perlu dipahamai oleh aparatur pemerintah desa, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerindahan Daerah (UU No. 23 Th. 20140), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Th. 2014), dan peraturan pelaksanaannya, baik yang berjenis peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun kperaturan bupati atau walikota.
Desa  memiliki  urusan  desa,  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawarah  Desa  (BPD).  Pemerintah  desa  meliputi  kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang merupakan  unsur  penyelenggara  pemerintahan  di  desa  (Pasal  1  angka  7).  Kepala  desa  adalah pimpinan eksekutif desa, sedangkan perangkat desa adalah utuk pembantu kepala desa yang terdiri atas  sekretaris  desa  serta  peangkat  desa  lainnya  (Pasal  12).  Kepala  desa  dan  BPD  memiliki wewenang strategis dalam mengatur maupun mengurus urusan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, serta hak istimewa desa (Widjaja,2008) yang diakui oleh pemerintah, serta membuat peraturan berdasarkan wewenang otonomi dan wewenang delegasian (Guzasiah, 2016). Wewenang otonom adalah wewenang untuk mengurus urusan otonomi desa sedangkan wewenang delegasian  adalah  urusan  pemerintahan  pusat  atau  pemerintah  di  atasnya  yang  dilimpahkan pelaksanaanya kepada pemerintahan desa.
Daerah Kabupaten Indramayu telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Perda tersebut pemerintah desa terdiri atas Kuwu dan pamong desa. Kuwu adalah sebutan jabatan kepala desa sedangian pamong desa adalah sebutan perangkat desa di Kabupaten Indramayu. Pamong desa merupakan unsur pemerintah yang pembantu tugas-tugas Kuwu.  BPD  adalah  Lembaga  perwakilan  rakyat  desa,  yang  melaksanakan  fungsi  legislsi  desa. Setiap aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu wajib memahami semua urusan desa, sehingga  setiap  aparatur  pemerintahan  desa  mengetahui  lingkup  bidang  urusan  yang  menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Urusan dimaksud terdiri atas:
a. Urusan  yang ada menurut hak asal usul desa,  yang berkaitan dengan karakteristik atau kekhasan  desa  dan  masyarakatnya  yang  tumbuh  dan  dipercaya  sebagai  urusan  desa, misalnya tanah khas desa, bengkok tanah desa, dan lain-lain.
b. Kewenangan lokal yang berskala desa, yang tumbuh dan digunakan pada lingkup lokal desa yang bersangkutan.
c. Kewenangan tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, dan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
Pelaksanaan tugas dan wewenang desa dipimpin oleh Kuwu, sehingga Kuwu memiliki peran  sangat  strategis  dalam  menentukan  keberhasilan  pembangunan.  Kuwu  mempunyai tiga  tugas  utama  yaitu  melaksanakan  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan masyarakat  desa.  Kuwu  memimpin  pemerintahan  desa  yang  dibantu  oleh  Turutulis  dan pamong desa (Indramayu, 2018). Jurutulis Desa bertugas memimpin sekretariat desa, yang dibantu  oleh  staf  administrasi,  untuk  membantu  tugas  Kuwu  dalam  urusan  administrasi pemerintahan desa. (Anonim, 2018).
Tugas-tugas  teknis  Kuwu  dibantu  oleh  pelaksana  teknis  pemerintahan  desa,  yang meliputi:
a. Kepala  Urusan  Umum,  dengan  tugas  pokok  membantu  sekretaris  desa  dalam melaksanakan administrasi umum.
b. Kepala  Urusan  Keuangan,  dengan  tugas  pokok  membantu  sekretaris  desa  dalam melaksanakan  pengelolaan  sumber  pendapatan  desa,  pengelolaan  administrasi keuangan desa.
c. Kepala  Urusan  Pemerintahan,  dengan  tugas  pokok  membantu  Kuwu  dalam mengelolaan  administrasi  kependudukan,  pertanahan,  pembinaan,  ketentraman  dan ketertiban masyarakat desa.
d. Kepala  Urusan  Ekonomi  Pembangunan,  dengan  tugas  pokok  menyiapan  bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi pembangunan desa.
e. Kepala  Urusan  Kesejahteraan  Rakyat,  dengan  tugas  pokok  membantu  Kuwu  dalam upaya mensejahterakan rakyat desa.
f. Pelaksana  kewilayahan  dengan  tugas  pokok  membantu  Kuwu  melakukan  pembinaan dalam  rangka  meningkatkan  swadaya  dan  gotong  royong  masyarakat,  serta mengkoordinasikan kegiatan rukun wilayah (RW) dan rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya (Indonesia, 2008).
Penguatan  peran  aparatur  pemerintahan  desa  perlu  didukung  dengan  penguatan  lembaga perwakilan rakyat tingkat desa. Lembaga dimaksud adalah BPD yang keanggotannya adalah wakil penduduk desa  yang dipilih, yang pemilihan dilakukan oleh panitia yang dibentuk Kuwu, calon anggota disampaikan oleh panitia ke Kuwu, Kuwu menyampaikan calon anggota kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan diangkat sebagai anggota BPD. BPD memiliki fungsi dan tugas untuk  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kuwu,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kuwu.
Kerjasama pemerintah desa (Kuwu dan pamong desa) bersama BPD yang kuat akan memperkuat peranan aparatur pemerintahan desa, guna keberhasilan tugas dan program desa, yang berasal dari pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan/atau  program  pemerintah  kabupaten  yang wilayah pelaksanannya di desa, serta program otonomi desa (Widjaja, 2008). Karena itu penguatan pemahaman  aparatur  pemerintahan  desa  mengenai  pengetahuan  hukum  tentang  pemerintahan desa,  fungsi  desa,  tugas  dan  wewenang  aparatur  pemerintahan  desa  sangat  menentukan keberhasilan program-program pemerintahan di atas.

## Penguatan Peran untuk Pembuatan Peraturan Desa
Pemerintahan  desa  berwenang  membentuk  peraturan  di  tingkat  desa.  Peraturan  tingkat  desa tersebut perlu disusun, dalam pengertian bukan semata-mata membentuk peraturan desa tetapi juga untuk  menyelesaikan  permasalahan  kebutuhan  hukum  di  desa  dan  memberikan  manfaat  bagi masyarakat desa (Priandono,2011). Dari tiga peraturan  tingkat desa, Peraturan Desa merupakan peraturan  strategis  bagi  pemerintahan  desa,  sehingga  aparatur  pemerintahan  desa  memerlukan pengetahuan  hukum  dan  tata  cara  pembentukannya.  Pemerintah  desa  dan  aparaturnya  perlu mempunyai pengetahuan dan keahlian cara membentuk peraturan-peraturan tersebut, yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Khusus terkait dengan pembentukan peraturan di desa,  aparatur pemerintah  desa  perlu  memahami  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa.  Sekurang-kurangya  kedua  jenis  peraturan  tersebut perlu  dipahami  oleh  pemerintah  desa  beserta  aparaturnya,  sehingga  akan  mempu  membentuk peraturan di tingkat desa dengan baik.
Aparatur pemerintah desa di Kabupaten Indramayu perlu memahami Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa. Perda ini menjadi dasar hukum proses dan teknik
pembentukan  peraturan  tingkat  desa.  Meskipun  demikian,  aparatur  pemerintahan  desa  di Kabupaten Indramayu kurang memahami mekanisme dan teknik pembentukan peraturan tingkat desa. Kondisi ini dapat memperlemah pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tercapaianya tujuan pemerintahan desa. Untuk itu, perlu  dilakukan  penguatan  pemahaman  dan  teknis  pembentukan  peraturan  tingkat  dsesa, khususnya  Peraturan  Desa,  dengan  cara  memberikan  materi  bimbingan  kepada  aparatur pemerintahan desa.
Menurut ketiga peraturan di atas, mekanisme pembentukan peraturan desa (Perdes) meliputi tahap perencanaan, penyurunan rancangan Perdes, pembahasan rancangan Perdes, penetapan rancangan Perdes menjadi Perdes, pengundangan Perdes, penyebarluasan Perdes. Dalam hal Perdesa dinilai bermasalahan  maka  Perdes  dilakukan  evaluasi  dan  klarifikasi  oleh  Bupati,  untuk  diberikan keputusan atas permasalahan Perdes tersebut.
Perencanaan  Perdes  dilakukan  oleh  Kuwu  dan  BPD  yang  ditetapkan  di  dalam  Rencana  Kerja Pemerintahan Desa tahunan. Proses perencanaan Perdes oleh Kuwu dan BPD melibatkan lembaga masyarakat, lembaga adat, lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memberikan masukan kepada Kuwu dan BPD mengenai berbagai hal yang perlu  diatur  di  dalam  Perdes.  Setelah  melakukan  pembahasan,  perencanaan  Perdes  ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
Penyusunan rancangan peraturan desa (Raperdes) dapat dilakukan oleh Kuwu atau BPD. Apabila disiapkan  oleh  Kuwu,  maka  Kuwu  menyusun  Raperdes,  kemudian  menyampaikannya  kepada Ketua BPD untuk dilakukan pembahasan bersama. Apabila Raperdes disiapkan oleh BPD, maka BPD  menyusun  Raperdes,  kemdian  menyampaikannya  kepada  Kuwu  untuk  dilakukan pembahasan bersama.
Pembahasan Raperdes dilakukan oleh Kuwu dan BPD. Untuk itu, BPD mengundang Kuwu untuk membahas  dan  menyepakati  bersama  Raperdes  dalam  rapat  BPD.  Jika  terdapat  Raperdes  asal Kuwu dan asal BPD, maka yang digunakan adalah Raperdes asal BPD, sedangkan Raperdes asal Kuwu menjadi Raperdes pendamping. Raperdes hasil kesepakatan bersama, disampaikan kepada kuwu  oleh  Ketua  BPD  kepada  Kuwu  untuk  disahkan  menjadi  Perdes.  Kemudian  Perdes diundangkan di lembaran desa dan disebarluaskan kepada Kuwu, BPD, dan lemabag-lembaga desa yang ada.
Penguatan  peran  aparatur  pemerintahan  desa  mengenai  peraturan  desa  adalah  peningkatan pemahaman tentang peraturan desa serta  sistematika atau format Peraturan desa. Hal ini sangat penting, karena  apabila  Perdes  yang dibentuk tidak sesuai formatnya maka Perdes dinilai tidak sesuai  dengan  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Sistematika  atau  format Perdes  meliputi  empat  bagian  yaitu  judul,  pembukaan,  batang  tubuh,  dan  penutup.  Apabila diperlukan, maka Perdes dapat dilengkapi dengan penjelasan dan/atau lampiran.
Bagian judul adalah bagian awal dari Perdes yang berisi tentang jenis Perdes, nomor dan tahun pembuatan, dan nama Perdes. Nomor dan tahun pembuatan ditulis pada saat Perdes ditetapkan, namun  apabila  masih  dalam  bentuk  Raperdes  maka  angka  nomor  dan  tahun  pembuatannya dikosongkan.  Nama  Perdes  adalah  nama  yang  mencerminkan  substansi/materi  muatan  di dalamnya.  Bagian  pembukaan  Perdes  memuat  frase  DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA ESA, tulisan nama jabatan pembentuk Perdes, konsideran, dasar hukum, diktum, dan judul Perdes.  Konsideran  atau  pertimbangan  beriri  uraian  tentang  dasar  pemikiran  (pertimbangan)
filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis.  Dasar  hukum  adalah  dasar  hukum  pembentukan  Perdes  yang terdiri atas dasar hukum  pembuat Perdes dan dasar hukum materi muatan yang diatur di dalam Perdes, yang diurutkan berdasarkan derajatnya. Tanda persetujuan  Kuwu dan BPD adalah frase yang menunjukan adanya persetujuan kedua lembaga tersebut. Diktum adalah keputusan pembuat Perdes yang ditandai dengan dengan menulis kata “MEMUTUSKAN”, kata “Menetapkan”, yang diteruskan dengan menulis judul atau nama Perdes dengan huruf Kapital.
Bagian batang tubuh Perdes berisi ketentuan ketentuan umum, materi pokok, kentuan pidana (jika ada),  ketentuan peralihan (jika ada), dan ketentuan penutup. Semua ketentuanatau norma tersebut dirumuskan,  paling  tidak,  dalam  bentuk  pasal,  yang  dapat  diikuti  dengan  bab,  ayat,  dan  butir. Bagian  penutup  Perdes  adalah  bagian  akhir  dari  format  Perdes.  Pada  bagian  ini  sudah  tidak terdapat  rumusan  ketentuan  atau  norma  Perdes.  Bagian  ini  memuat  rumusan  perintah pengundangan;  tempat,  waktu,  pejabat  pembuat,  tandatangan  pembuat,  dan  nama  pembuat; tempat, waktu, pejabat pembuat, tandatangan pembuat, dan nama pejabat yang mengundangkan; dan lembaran desa.
Penjelasan  Perdes  adalah  rumusan  penarsiran  resmi  (autentik)  ketentuan  atau  norma  yang dirumuskan di dalam pasal.  Lapiran adalah norma peraturan, dalam hal ini norma Perdes,  yang tidak dapat dirumuskan di dalam batang tubuh atau penjelasan Perdes. Lampiran memuat norma yang dirumuskan dalam bentuk uraian/narasi dalam bentuk kata, kalimat, angka, gambar, tabel, atau tanda tulis lain yang melengkapi norma yang ada di pasal. Lampiran tidak selalu diperlukan, karena itu keberadaannya dalam Perdes bersifat relatif.

## 4.    KESIMPULAN
Aparatur  pemerintah  desa  memiliki  tugas  berat  sehingga  perlu  diberi  penguatan  perannya. Penguatan  peran  aparatur  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Indramayu  dapat  dilakukan  dengan memberikan pemahaman hukum tentang desa, pemerintahan desa, organisasi desa,  fungsi desa, tugas  dan  wewenang  setiap  aparatur  pemerintahan  desa,  serta  tanggung  jawab  setiap  aparatur pemerintahan desa, serta memberikan pemahaman dan keterambilan tetang peraturan desa dan tata cara  pembuatannya.  Penguatan  ini  meningkatkan  kemampuan  aparatur  pemerintah  desa  dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan membuat peraturan desa dengan baik dan benar.
Untuk  mendukung  penguatan  peran  aparatur  pemerintahan  desa  di  atas,  sebaiknya  perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dapat mengambil bagian pada upaya penguatan peran tersebut melalui program pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, dosen fakultas hukum dapat  melakukan  pelatihan,  penyuluhan,  atau  bimbingan  teknis  tentang  pemerintahan  desa  dan pembuatan peraturan desa.

## Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Pengabdi  mengucapkan  terima  kasih  atas  selesainya  pelaksanaan  kegiatan  PKM  ini.  Utamanya ucapan terima kasih ini kepada: Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;  Jap  Tji  Beng,  Ph.D.,  selaku  Ketua  Lembaga  Penelian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  Universitas  Tarumanagara,  yang  telah  menyetujui  dan  membiayai  pengabdi  pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Ibu Titin Fatiman, selaku Kepala Desa Rancahan; Bapak Sarda  Kepala  Desa  Rancamulya;  Bapak  Syamsuddin  selaku  Camat  Kecamatan  Gabuswetan, beserta tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, yang telah berkenan menjadi mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## REFERENSI
Anonim. (2015). “Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa”, http://www.keuangandesa.com/2015/03/mekanisme-pembuatan-peraturan-desa.
Anonim. (2018). “Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa”, Kompas , Jakarta.
Anonim. (2019). “Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Pemerintahan  Desa”,  http://desa- lemahabang.blogspot.com/p/tupoksi-pemerintah-desa.html.
Asyari,Sapari Imam. (1998). Sosiologi Kota dan Desa . Usaha Nasional, Surabaya.
Guzasiah, M.Y. (2016). “Mengenal Bentuk dan Otonomi Desa Sebelum dan Sesudah UU No. 6 Tahun 2016”, https://www.academia.edu/32453472/Mengenal_Bentuk_Dan_Konsep_Otonomi_Desa_Se belum_Dan_Sesudah_UU_No._6_Tahun_2016_Tentang_Desa.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 . _____. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . _____. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perunang- undangan .
_____. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2914 tentang Desa .
Indramayu, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  4  TAhun  2018  tentang Pemerintahan Desa .
Syaifullah, Mohammad. (2019). Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari Kecamatan
Kunir Kabupaten Lumajang, http://jurnal- online.um.ac.id/data/artikel/artikel822C1D387985E609C8065EF335DEC36E.pdf. Saugi, Achmad. “Masyarakat
Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan”, https://achmadsaugi.wordpress.com/2009/12/11/masyarakat-perkotaan-dan-pedesaan/. Widjaja, HAW. (2008). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli . Rajawali Pers, Jakarta.