## PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI  PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG )
Dina Fitriasari
fitriasari9291@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  implementing  the  Regional  Government Information System (SIPD) application and human resource competency on the  quality of local  government  financial  reports  in  Bandung  City.  Based  on  the  research  results,  the implementation of the SIPD application has a positive and significant effect on the quality of  financial  reports,  with  a  T-value  of  4.110  and  a  significance  value  of  0.001. Additionally,  human  resource  competency  also  shows  a  positive  and  significant  effect, with a T-value of 3.762 and a significance value of 0.001. The coefficient of determination test  results  indicate  that  these  two  variables  contribute  55.8%  to  the  quality  of  local government  financial  reports,  while  the  remaining  44.2%  is  influenced  by  other  factors outside this study.
Keywords: Information System Applications, Quality of Financial Reports

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Kota  Bandung.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerapan aplikasi  SIPD  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  dengan  nilai  Thitung  sebesar  4.110  dan  nilai  signifikansi  0.001.  Selain  itu, kompetensi  sumber  daya  manusia  juga  menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan dengan  nilai  Thitung  sebesar  3.762  dan  nilai  signifikansi  0.001.  Hasil  uji  koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel ini memberikan kontribusi sebesar 55.8% terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  sisanya  dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Kata Kunci: Aplikasi Sistem Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai kondisi keuangan serta  hasil yang  diperoleh  selama  tahun  anggaran.  Pemerintah  Daerah  memiliki  kuasa  untuk mengelola  keuangan  daerah,  sehingga  diperlukan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan mandat  tersebut  (Aldino  dan  Septiano,  2021).  Laporan  keuangan  juga  dianggap  sebagai
bahasa bisnis, yang menyediakan data olahan kepada pengguna mengenai posisi keuangan pemerintah  daerah  melalui  Peratuan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  perihal Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan dari  Organisasi  Pemerintah  Daerah  harus  diserahkan  kepada  Kepala  Daerah  untuk mempertanggungjawabkan realisasi APBD. Informasi  yang tersaji pada laporan keuangan yang  berkualitas  diharuskan  memenuhi  beberapa  kriteria  yang  menunjang  kelancaran proses  pelaporan  diantaranya  tepat,  bijak,  dapat  dibandingkan  ,  dan  dapat  dimengerti. Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membagikan informasi dan tanggung jawab atas dana yang diterima dan dipergunakan. Hal ini didukung oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  yang  menggarisbawahi  pentingnya  pengelolaan  keuangan  yang  akurat,  tepat waktu, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bustanuddin et al., 2023).
Pemerintah  Kota  Bandung  tidak  berhasil  mendapatkan  penghargaan  opini  Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Berdasarkan  hasil pemeriksaan  BPK  terhadap  laporan  keuangan  Kota  Bandung  tahun  2022,  ditemukan beberapa  isu  yang  perlu  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung.  Hal  ini menyebabkan  penurunan  opini  dari  WTP  menjadi  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP). Penurunan  ini  disebabkan  oleh  masalah  penyajian  aset  tetap,  termasuk  tanah,  prasarana, sarana,  dan  utilitas  umum,  dengan  nilai  sebesar  Rp3,43  triliun  yang  belum  dicatat (bandungbergerak.id).
Tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  yang  disusun  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  persoalan  yang menghalangi  pemerintah  daerah  untuk  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP).  Permasalahan  aset  tetap  seperti  barang  milik  daerah  (BMD)  yang  tidak  tercatat, BMD  yang  tidak  ada  namun  tercatat,  dan  BMD  yang  tercatat  namun  tidak  didukung dengan  surat  kepemilikan  yang  sah  menjadi  penyebab  tidak  dapat  diperolehnya  opini WTP.  menghadiahkan.  Kelemahan  sistem  ini  berasal  dari  keyakinan  lama  bahwa pengelolaan  uang  harus  diutamakan  daripada  pengelolaan  BMD..  Situasi  ini  telah terjadi selama  bertahun-tahun  dan  terus  menumpuk,  sehingga menjadi  masalah  kritis  yang  perlu segera  ditangani  oleh  Kepala  Daerah  agar  dapat  berkontribusi  dalam  upaya  meraih  opini WTP (bandungbergerak.id).
Fenomena  terkait  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  tidak  terlepas  dari kekurangan  dalam  proses  pengembangan  perangkat  lunak  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri.  Menurut  Nasution  (2021),  banyak  kendala  yang  ditemukan,
seperti  sering  terjadinya  kesalahan  sistem,  kurangnya  koordinasi  terhadap  sesame pengguna  SIPD,  dan  kesalahan  input  yang  sering terjadi akibat  ada  beberapa  menu  yang perlu  dilengkapi,  sehingga  laporan  yang  dihasilkan  pun  beragam.  Selain  itu,  terjadi penundaan dalam  pergeseran anggaran, hambatan dalam sistem penggajian, serta kendala dalam proses penyusunan anggaran kas dan pembuatan dokumen seperti SPD,  SPJ, SPP, SPM, dan SP2D (Bustanuddin, 2023).
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  guna  mengetahui  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Di  antaranya,  penelitian yang dilakukan  oleh Krisandi dan Sayekti (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  sistem  pengendalian  internal  adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kusnadi  et  al.  (2022)  menemukan  bahwa  kompetensi  aparatur  pemerintah,  pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah merupakan faktor penentu kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  Mulia  (2018)  menyatakan  bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, adalah faktor-faktor yang berpengaruh. Dari berbagai faktor tersebut, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  fokus  pada  dua  faktor sebagai  variabel  independen,  yaitu  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kompetensi sumber daya manusia.
Menurut  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  kompetensi  kerja diartikan  sebagai  kemampuan  kerja  setiap  individu  yang  meliputi  aspek  pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Mahtovani dan Hapsari, 2020). Kompetensi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Suharman (2016), kompetensi pengguna adalah kemampuan menyelesaikan tugas yang dibantu oleh teknologi.  Salah  satu  unsur  terpenting  kemampuan  yang  dimiliki  pemerintah  dalam menyediakan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  memiliki  sumber  daya  manusia yang  berkualitas.  Selain  itu,  Cahyani  (2015:18)  menegaskan  bahwa  kualitas  laporan keuangan  dipengaruhi  oleh  tinggi  atau  rendahnya  kompetensi  sumber  daya  manusia (Yulianda et al., 2022).
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  inkonsistensi  hasil  penelitian  sebelumnya mengenai  pengaruh  penerapan  Aplikasi  SIPD  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  oleh  Paat  &  Saleh (2023), Mustaqmah & Putri (2022), Yulianda et al. (2022), dan Bustanuddin et al. (2023)
mengemukakan  bahwa  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Namun  menurut  penelitian  Nitasya  et  al. (2024),  SIPD  belum  berhasil  karena  belum  mampu  mengefektifkan  dan  mempercepat penyelesaian pekerjaan atau meningkatkan kinerja. Evi Erliyani dan Sulastiningsih (2023) menyatakan  penyerapan  anggaran  tidak  terpengaruh  oleh  penerapan  aplikasi  SIPD. Kesalahan  sistem,  kurangnya  komunikasi  antar  pelaksana  SIPD,  kesalahan  input  karena banyaknya pilihan yang harus diisi, pembuatan berbagai laporan, keterlambatan pergeseran anggaran,  permasalahan  sistem  penggajian,  dan  tantangan  dalam  proses  pembuatan anggaran  kas  dan  SPD,  SPJ,  SPP,  SPM,  dan  SP2D  adalah  beberapa  permasalahan  yang sering muncul.
Pada variabel sumber daya manusia, ditemukan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Menurut  riset  Hendri  dan  Erinos  (2020),  Binawati  dan  Nindyaningsi (2022),  Aldino  dan  Septiano  (2020),  serta  Lisda  et al.    (2018),  kompetensi  sumber  daya manusia  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian Sanjaya  (2017)  yang  tidak  menemukan  hubungan  antara  sumber  daya  manusia  dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan tinjauan beberapa fenomena dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah  dijelaskan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  menyusun  judul  penelitian  "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Studi  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung."
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh aplikasi SIPD dan kompetensi sumber daya manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemerintah  Kota  Bandung.  Penulis  berharap penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  terhadap  keberlangsungan  proses  penyusunan laporan keuangan dan memotivasi agar hasil pelaporan keuangan lebih maksimal.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)
Istilah  " stakeholder "  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun  1963  oleh  Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap  keberadaan  suatu  organisasi  (Harmoni,  2013).  Menurut  Budi  (2021),  teori stakeholder atau  pemangku  kepentingan  dalam  hubungan  perusahaan  muncul  karena
meningkatnya kesadaran bahwa perusahaan memiliki pemangku kepentingan.   Pemangku kepentingan  ini  meliputi  semua  pihak  yang memiliki  hak  yang  sama  untuk  berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
Teori  pemangku  kepentingan  ( stakeholder  theory )  umumnya  sering  dirancang untuk  sektor  swasta,  teori  tersebut  bisa  disesuaikan  dengan  sektor  publik  dan  digunakan dalam  konteks  pengambilan  keputusan  administratif  pemerintah.  Memberikan  laporan keuangan  yang  berkualitas  tinggi  kepada  pemangku  kepentingan  merupakan  salah  satu strategi  untuk  menjaga  kepercayaan.  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  yang  tepat diperlukan untuk menyediakan laporan keuangan dengan kualitas terbaik.
Tujuan  utama  teori  pemangku  kepentingan  adalah  membantu  pemerintah meminimalkan  potensi  kerugian  bagi  pemangku  kepentingan.  Dalam  hal  ini  masyarakat sekaligus  juga  meningkatkan  perolehan  nilai  sebagai  konsekuensi  dari  tindakan  yang dilakukan (Harjito, 2020).

## Dasar Teori

## Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi et al. (2010), l aporan keuangan dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang keadaan keuangan entitas pelapor dan transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan  keuangan  yang  komprehensif  pada  umumnya  mencakup  laporan  laba rugi, neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang bisa disajikan dalam bentuk laporan arus  kas,  serta  catatan  dan  laporan  lainnya  beserta  materi  penjelas  yang  menjadi  bagian integral dari laporan keuangan
Neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  posisi  keuangan  dapat  disajikan sebagai laporan arus dana atau laporan arus kas serta catatan dan laporan lain yang penting bagi  penjelasan  laporan  keuangan  dimasukkan  dalam  laporan  keuangan  komprehensif (Sanjaya, 2017).
Data  yang  disertakan  dalam  laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  dari  beragam  golongan  pengguna.  Laporan  keuangan  diyakini memiliki kualitas tinggi apabila  memenuhi persyaratan relevansi, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Sundari dan Rahayu, 2019).

## Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah keharusan yang diatur  oleh  UU  No  23  Tahun  2014  Pasal  391,  di  mana  Pemerintah  Daerah  diwajibkan untuk menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah melalui sistem yang terkelola dengan baik.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  adanya  Permendagri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah.  SIPD  berfungsi  sebagai  fondasi  dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, mengintegrasikan informasi perencanaan pembangunan,  dana  daerah,  sistem  pembinaan  dan  pengawasan  instansi  di  daerah,  serta informasi lain yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah (Ekaputra, 2021).
Fungsi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk mencatat, mengelola,  dan  mengolah  data  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  daerah  menjadi informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  dan  digunakan  sebagai  acuan  alam mengambil  keputusan  mengenai  pembentukan,  penyelenggaraan,  dan  penilaian pemerintahan  daerah.  Optimalisasi  pemanfaatan  data  dan  informasi  terkait  pembangunan daerah menjadi tujuan utama SIPD (Mustaqmah dan Putri, 2022).

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Menurut  Trisnawati  (2018),  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  daerah  akan  semakin  baik  apabila  pengelolaan  sumber  daya manusia  (SDM) juga  baik.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  menurut  Sudiarti  &  Juliarsa  (2020)  terdiri dari  pengetahuan,  kemampuan,  dan  ciri-ciri  kepribadian  unik  yang  berdampak  langsung pada kinerja dalam rangka mencapai tujuan.  Dalam konteks penyusunan laporan keuangan yang  berkualitas,  organisasi,  termasuk  pemerintah  daerah,  sangat  membutuhkan  sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan operasionalnya (Binawati, 2022).

## Kerangka Teoritis
Hubungan  Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah
Menurut  Paat  dan  Saleh  (2023),  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD) adalah sistem berbasis online yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk membantu dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran  di  tingkat  daerah.  Analisis  mereka  menggunakan kriteria  "efektif",  "efisien",  "akuntabilitas",  dan  "transparansi"  menunjukkan  bahwa implementasi SIPD telah berhasil. SIPD terbukti bermanfaat dengan menghasilkan tingkat
output  yang  lebih  besar  dari  inputnya,  karena  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan dengan cepat dan lengkap berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.
Penelitian oleh Hendri dan Erinos (2020) serta Yulianda et al. (2022) mendukung bahwa  implementasi  SIPD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  SIPD  tidak  hanya  meningkatkan efisiensi  dan  trasnsparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  tetapi  juga  mendukung penyusunan  laporan  keuangan  yang  lebih  akurat  dan  tepat  waktu.    Dengan  demikian, hipotesa yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa :
H1  :  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  memiliki  peran  krusial  dalam  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai  tujuan  dari kegiatan  pemerintah.  Untuk  memastikan  SDM  yang  berkualitas,  pemerintah  menetapkan kebijakan  terkait  dengan  penerimaan  pegawai  yang  profesional.  Mereka  harus  memiliki kecerdasan  yang  baik,  kompetensi  dan  keterampilan  yang  tinggi,  kreativitas,  moral  dan akhlak  yang  baik,  kemampuan  untuk  bekerja  sama,  serta  memiliki  dedikasi  yang  tinggi (Mahtovani dan Hapsari, 2020).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  memiliki  pengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hendri  dan  Erinos  (2020)  menekankan  bahwa  tingkat  kompetensi  SDM berkontribusi  terhadap  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  temuan  Binawati  dan Nindyaningsi  (2022)  serta  Maysaroh  (2018),  yang  menunjukkan  bahwa  SDM  yang kompeten  mampu  mempengaruhi  proses  dan  hasil  akhir  laporan  keuangan  pemerintah daerah menjadi lebih baik.
Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi SDM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dikemukakan hipotesa :
H1  :  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Model Analisis
Berdasarkan  pada  kerangka  teoritis  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  model  analisis dapat dibentuk seperti gambar berikut :
H 1 (+)
H 2 (+)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  populasi  yang  terdiri dari seluruh karyawan yang bekerja di bagian keuangan kecamatan di Kota Bandung, yang mencakup  30  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Metode  penentuan  sampel  yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Bendahara, serta Staf Penatausahaan Keuangan kecamatan se Kota Bandung, totalnya 90 orang.
Variabel  yang  digunakan  ini  yaitu  (1)  variabel  dependen  dan  (2)  variabel independen. Variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan variabel independennya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X1) dan Kompetensi Sumber Daya manusia (X2).

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mengukur  pendapat,  sikap,  dan  persepsi  responden  dalam  penelitian  ini, digunakan  skala Likert pada  instrumen  kuesioner.  Skala Likert merupakan  metode  yang umum  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  setuju  atau  tidak  setuju  terhadap  pernyataan- pernyataan tertentu. Tingkatan pada skala Likert biasanya berjumlah lima atau tujuh poin, di  mana  responden  diminta  untuk  menunjukkan  tingkat  persetujuan  mereka  terhadap pernyataan  dengan  memilih  salah  satu  dari  beberapa  opsi  yang  tersedia.  Tingkatan  pada skala Likert yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Sistem
InformasiPemerinah
Daerah (X 1 )
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 2 )
1 :   Sangat Tidak Setuju (STS)
2 :   Tidak Setuju (TS)
3 :   Kurang Setuju (KS)
4 :   Setuju (S)
5 :   Sangat Setuju (SS)

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode  analisa regreasi linier berganda. Penggunaan metode ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antar  variabel  dependen  terhadap  variabel  independen.  Adapun  persamaan  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Y = α + β ₁ X ₁ + β ₂ X ₂ + e Keterangan :
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah α = Nilai Intersep (konstan)
β₁ – β₂  = Koefisien Arah Regresi
X₁ = Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
X₂ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

## Variabel Penelitian

## Variabel Dependen
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual,  penggunaan  SAP  berbasis akrual  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan efektivitas biaya yang dikeluarkan, penerapan ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  manfaat  bagi  pemangku  kepentingan,  termasuk pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Nadir dan Hasyim, 2018)
Implementasi  SAP  berbasis  akrual  dalam  standar  akuntansi  pemerintahan membantu  dalam  mencapai  tujuan  ini  dengan  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas, dan kemampuan pembandingan laporan keuangan dari periode ke periode.

## Variabel Independen
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Menurut  Alfani  dan  Nasution  (2022),  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah (SIPD)  yang  dirancang  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  semua  tahapan  penataan  dokumen  rencana  daerah  sesuai  dengan persyaratan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa SIPD  tidak  hanya  berperan  sebagai  alat  teknologi  informasi  semata,  tetapi  juga  sebagai bagian  integral  dari  proses  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  dan  pelaporan dalam pemerintahan daerah.
Berdasarkan  kesimpulan  dari  Bustanuddin  et.  al.  (2023),  penerapan  SIPD  secara profesional  dalam  semua  aspek  tersebut  memastikan  bahwa  proses-proses  tersebut dilakukan  dengan  lebih  terstruktur,  akurat,  dan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan. SIPD  membantu  dalam  meningkatkan  efisiensi  administrasi  pemerintahan  daerah, transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  publik,  serta  akuntabilitas  dalam  penyampaian laporan  dan  pertanggungjawaban  kepada  pemangku  kepentingan.  Dengan  demikian, penggunaan  SIPD  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  administratif,  tetapi  juga  merupakan strategi  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kemahiran  seorang  karyawan  dalam  menangani  tugas  mereka  dengan  efisien  dan efektif,  serta  mendukung  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  sangat bergantung  pada  tingkat  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Menurut  Riawan (2017),  kompetensi  tersebut  mencakup  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Sumber daya manusia yang kompeten akan  mampu  mengelola  informasi  dengan  baik,  menjalankan  proses  pekerjaan  dengan tepat, serta menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Indikator untuk menilai tingkat kompetensi seseorang, seperti yang dijelaskan oleh Aldino dan Septiano (2021), mencakup:
1. Pengetahuan:  Kemampuan  untuk  memahami  dan  menerapkan  konsep-konsep  yang diperlukan dalam pekerjaannya, termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi dan perundang-undangan terkait.
2. Pengalaman:  Riwayat  kerja  dan  pengalaman  praktis  yang  relevan  dalam  bidang akuntansi dan keuangan.
3. Pelatihan:  Pendidikan  formal  dan  pelatihan  yang  diterima  untuk  meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang tertentu.
4. Pelaksanaan: Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari dengan hasil yang baik.
Dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, sebuah  organisasi,  termasuk  pemerintah  daerah,  dapat  memastikan  bahwa  proses penyusunan  laporan  keuangannya  dilakukan  secara  profesional  dan  akurat  sesuai  dengan standar yang berlaku, serta dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini  berasal  dari  tanggapan  responden berupa kuesioner yang disebar menggunakan Google Form melalui grup Whatsap p Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  wilayah  Kota  Bandung.  Responden tersebut  merupakan karyawan  yang  bekerja  di  bagian  keuangan  kecamatan  se  Kota  Bandung  yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan ikut serta secara langsung dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  pada  tanggal  20 Mei  2024  sampai  31  Mei  2024,  dan  proses  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dimulai pada tanggal 1 Juni 2024. Target jumlah responden sebanyak 90 orang dengan kuesioner yang dikirimkan di 30 Kecamatan  di wilayah Kota Bandung. Jumlah kuesioner yang diisi oleh responden berjumlah 69 (76,67 %) yang terdiri dari:
a. Jenis Kelamin : Laki-laki = 40 orang Perempuan = 29 orang b. Tingkat Pendidikan : SMA =   7 orang D-III = 10 orang S-1 = 43 orang S-2 =   9 orang c. Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan  = 13 orang Bendahara = 28 orang Staf Keuangan = 29 orang
Adapun  hasil  penelitian  yang  akan  dibahas  merupakan  hasil  perhitungan  serta analisa data sebagai berikut :

## Analisis Uji Kualitas Data
Menurut Sugiyono (2019:203), instrumen yang  benar memiliki arti alat ukur yang dimanfaatkan untuk mendapatkan  kebenaran dari  data tersebut. Uji validitas ini bertujuan
untuk menguji sejauh mana alat ukur dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang hendak diukur. Dalam peneltian ini, validitas diuji menggunakan IBM SPSS Statistics 29.0.2.0.
Uji validitas
Tabel 1

## Hasil Uji Validitas
Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Item Koefisien Korelasi Keterangan X₁.1 0,279 Valid X₁.2 0,681 Valid X₁.3 0,611 Valid X₁.4 0,384 Valid X₁.5 0,464 Valid X₁.6 0,861 Valid X₁.7 0,850 Valid X₁.8 0,839 Valid Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.0.2.0, 2024
Berdasarkan hasil perhitungan  pada tabel tersebut, dapat disimpulkan  bahwa hasil uji validitas pada variable penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (X ₁ )  memiliki  8  item  pertanyaan  yang  memiliki  nilai  koefisien  korelasi  > t tabel (0,2369). Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  seluruh  item  pada  variabel  penerapan  aplikasi  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dinyatakan valid.

## Tabel 2

## Hasil Uji Validitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia Item Koefisien Korelasi Keterangan X ₂ .1 0,886 Valid X ₂ .2 0,811 Valid X ₂ .3 0,431 Valid X ₂ .4 0,777 Valid X ₂ .5 0,705 Valid X ₂ .6 0,791 Valid X ₂ .7 0,819 Valid X ₂ .8 0,773 Valid
Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.0.2.0, 2024
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  tercantum  dalam  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  uji  validitas  pada  variable  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (X₂ )  memiliki  8  item  pertanyaan  yang  memiliki  nilai  koefisien  korelasi  > t tabel (0,2369). Oleh karena itu, dapat dikatakann bahwa seluruh item pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dinyatakan valid.

## Tabel 3
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Item Koefisien Korelasi Keterangan Y.1 0,802 Valid Y.2 0,873 Valid Y.3 0,830 Valid Y.4 0,932 Valid Y.5 0,922 Valid Y.6 0,924 Valid Y.7 0,747 Valid
Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.0.2.0, 2024
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  tercantum  dalam  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  uji  validitas  pada  variable  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Y ) memiliki 7 item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien korelasi > t tabel (0,2369).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pada  variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid.

## Uji Reliabelitas
Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Penerapan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah (SIPD) (X₁) 0,795 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂) 0,882 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Y) 0,917
Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.0.2.0, 2024
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  nilai Cronbach’s Alpha seluruh variabel jauh lebih tinggi dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam uji reliabilitas ini dapat diandalkan atau reliabel.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut  Rosdiani  dan  Hidayat  (2020),  analisis  linier  berganda  memberikan gambaran  bentuk  hubungan  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Analisis  linier berganda  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  hubungan  linier  antara  variabel  terikat yaitu  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  variabel  bebas  yaitu  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia.

## Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,532 3,003 1,509 ,136 Penerapan Aplikasi SIPD ,371 ,090 ,435 4,110 <,001 Kompetensi Sumber Daya Manusia ,388 ,103 ,398 3,762 <,001
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.0.2.0, 2024
Berdasarkan pada hasil perhtungan yang ada pada tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut :
Y = 4.532 + 0,371X ₁ + 0,388 X ₂ + e
Keterangan :
Y  = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X ₁ = Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
X ₂ = Kompetensi Sumber Daya Manusia
Mengacu  pada  data  yang  terdapat  di  table  tersebut,  bisa  diinterpresentasikan pengujian hipotesis :
a. Uji Statistik t
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  menunjukkan  sejauh  mana  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  (Ghozali, 2018:98).
1. Uji Hipotesis Pertama (H₁)
Hipotesis  pertama  ini  dapat  disimpulkan  terdapat  pengaruh  positif Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel X₁  memiliki  nilai  sebesar  Thitung    4,110  serta  memilikinikai  keofisien  regresi 0,371  dan  nilai  siginifikan  sebesar  0,001  (0,001  <  0,005)  yang  artinya  variabel Penerapan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  dapat berpengaruh  positif  serta  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengujian hipotesis H₁ diterima.
2. Uji Hipotesis Kedua (H₂)
Hipotesis  kedua  ini  dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh  yang    postif  dan signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel X₂ memiliki nilai sebesar  Thitung    3,762 serta  mempunyai  nilai  keofisien  regresi  0,388  dan  nilai siginifikan sebesar 0,001 (0,001 < 0,005) yang artinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengujian hipotesis H₂ diterima.
b. Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Tabel 11

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,755 a ,571 ,558 2,33181
a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Aplikasi SIPD
Berdasarkan  hasil  ouput  tersebut,  diketahui  nilai Adjusted  R  Square (koefisien determinasi)  sebesar  0,558  yang  menunjukkan  pengaruh  penerapan  aplikasi  Sistem Informasi  Pemeritah  Daerah  (SIPD)  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat memberikan  pengaruh  sebesar    55,8%  terhadap  kualitaslaporan  keuangan  pemerintah daerah. Sedangkan yang tersisa 44,2% dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)

## Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil  uji hipotesis pada variabel penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD)  memperlihatkan  dimana  penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  dengan  hasil  positif,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  berdasarkan  pada  pada  nilai Thitung sebesar 4,110 serta memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,371 dan nilai sig. 0.001  yang  artinya  penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD) memilki  pengaruh  positif  serta  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah disebabkan karena nilai sig. < α (0.05), yaitu 0.001 < 0.05.
Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nitasya et. al., (2024) menyatakan bahwa  SIPD  dirasa  belum  efektif  karena  belum  dapat  meningkatkan  kinerja  serta  belum dapat membantu mempermudah serta mempercepat  penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini juga  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Evi  Erliyani  dan Sulastiningsih  (2023)  Penerapan  aplikasi  SIPD  tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran belanja.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  temuan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  terhadap  variabel  kompetensi sumber  daya  manusia  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  kompetensi sumber  daya  manusia  dengan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.,  hal  tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada pada nilai Thitung sebesar 3,762 serta memperoleh nilai koefisien regresi  0,388 dan nilai sig. 0.001 yang artinya bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD) memilki  pengaruh  positif  serta  signifikan  terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena nilai sig. < α (0.05), yaitu 0.001 < 0.05.
Perbedaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sanjaya  (2017),    memiliki  hasil sumber  daya manusia tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah. Penelitian ini  juga  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haty  (2018) menerangkan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Dalam  penelitian  ini,  dapat  diambil  kesimpulan  berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan sebelumnya yaitu :
1. Penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD) dapat  berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  aplikasi  Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD)  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)   di  Kota Bandung  dapat  membantu  mempermudah  serta mempercepat  penyelesaian  pekerjaan dalam hal laporan keuangan.
2. Kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung.  Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan.

## Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa keterbatasan. Variabel independen  pada penelitian ini hanya mempunyai dua variabel dan waktu penelitian yang terbatas, dengan demikian diharapkan penelitian berikutnya tentang topik  ini  dapat  menghasilkan  temuan  yang  lebih  menyeluruh  dan  tepat.  Saran  dalam penelitian ini adalah menambahkan variabel independen lain misalnya penggunaan sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan teknologi informasi lainnya.

## DAFTAR PUSAKA
Lisda et. al., (2022).  Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat). International  Journal  of  Social Science and Business (IJSSB) , 3 (2), 569-574.
Ardianto  dan  Eforis.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). Jurnal Bina Akuntansi , 6 (1), 95-136.
Hendri  dan  Erinos.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada  OPD  Provinsi  Sumatera  Barat). Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (1), 2479-2493.
Paat  dan  Saleh.  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah (SIPD)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota  Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal , 4 (1), 1-8.
Aldino  dan  Septiano.(2021).  Pengaruh  Penggunaan  Sistem  Informasi  Akuntansi, Teknologiinformasi,  Pengendalian  Internal  Dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menara Ekonomi , 7 (2), 50-62.
Mustaqmah  dan  Putri.  (2022).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  Dan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMD)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuanganpemerintah  Daerah  Kota Bukittinggi. Menara Ekonomi , 8 (1), 181-197.
Yulianda  et.  al.,  (2022).  Pengaruh  Kompetensi  Pengguna,  Teknologi  Informasi  Dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), 3(2), 794-804.
Mahtovani dan Hapsari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). e-Proceeding of Management, 7 (2), 5924-5940. Yanti  et.  al.,  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Dan  Pengawasan  Keuangan  Terhadap  Kualitas
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  OPD  Kota  Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 8 (1), 1-8.
Siregar et. al., (2023). Pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 21 (2), 336-349.
Bustanuddin  et.  al.,  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah (SIPD)  terhadap  Fleksibiltas  Pola  Pengelolaan  Keuangan  pada  Badan  Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD  Asy-Syifa’ Sumbawa Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), 6 (10), 8405-8410.
Binawati  dan  Nindyaningsih.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten). OPTIMAL, 19 (1), 19-39.
Sanjaya.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem Pengendalian  Intern,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Dan  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan Komitmen Organisasi Sebagai PemoderasI (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekon, 4 (1), 366-380.
Nitasya.  (2024).  Implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah:  Apakah  Efektif Dalam  Mendukung  Pelaporan  Keuangan  OPD. Jurnal  Kendali  Akuntansi,  2 (1), 243-255.
Sundari dan Rahayu. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). e-Proceeding of Management, 6 (1), 660-667.
Erliyani  dan  Sulastiningsih.  (2023).  Pengaruh  Regulasi,  Perencanaan  Anggaran,
Pelaksanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Dan  Penerapan  Aplikasi SIPD Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, 3(4), 1279-1303.
Ramadhanti  dan  Rufaedah.  (2023).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah
Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Survei  Pada  SKPD  Kabupaten Bandung Barat). Indonesian Accounting Research Journal, 3 (3), 261-269.
Animah  et.  al.,  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. JAA, 5 (1), 99-109.
Suryani  dan  Wijayanti.  (2022).  Kinerja  Bank  Syariah  :  Pengungkapan  Icsr  Berdasarkan Teori  Stakeholder  Dari  Perspektif  Islam. E-QIEN  :  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, 10 (1), 479-486.
Sandrayati  et.  al.,  (2021).  Determinan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pada Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 5(1), 19-26.
Harjito  et.  al.,  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Di
Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri, 5 (1), 19-28. Ajie/Humpro DPRD Kota Bandung. (2021, 21 Mei). Raih Opini WTP Tiga Kali Beruntun, Dewan  Apresiasi  Upaya  Pemkot  Bandung. Diakses  pada  15  Maret  2024,  dari https://jdih.dprd.bandung.go.id/berita/raih-opini-wtp-tiga-kali-beruntun-dewan- apresiasi-upaya-pemkot-bandung.
Iman  Herdiana.  (2023,  2  Agustus). Catatan  BPK  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemkot Bandung . di akses pada 23 Maret 2024 dari
https://bandungbergerak.id/article/detail/158592/catatan-bpk-terhadap-laporan- keuangan-pemkot-bandung.
Alfani dan Nasution. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6 (1), 4036-404.
Nuryani  dan  Abadi,  (2021).  Media    Pembelajaran  Flipbook  Materi    Sistem    Pernapasan Manusia  pada  Muatan  IPA  Siswa  Kelas  V  SD. Jurnal  Imiah  Pendidikan  Dan Pembelajaran,
5 (2),
247-254.
Lestari  dan  Ardini.  (2023).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian  Intern  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12 (9), 1-19.
Rosdiani  dan  Hidayat.  (2020).  Pengaruh  Derivatif  Keuangan,  Konservatisme  Akuntansi dan  Intensitas  Aset  Tetap  terhadap  Penghindaran  Pajak. Journal  of Technopreneurshipon Economics and Business Review, 1 (2), 131-143.
Nailissyifa  et.  al.,  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Persepsi  Atas  Efektifitas  Sistem Perpajakan  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Pasal  21
Dalam  Melapor  SPT  (Studi  Pada  Dosen  ASN  di  Politeknik  Negeri  Semarang).
Jurnal JOBS, 5( 1), 63-72.
Kotip et. al., (2022). Pengaruh  Kedisiplinan, Kecepatan Dan Ketanggapan Kerja Terhadap Tingkat Kinerja Karyawan. EMAS, 5 (2), 128-141.
Purbasari. (2020).  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten Jembrana. Kuesioner Penelitian Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
Putri.  (2021).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Tingkat  Pendidikan,  Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kuesioner  Penelitian  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi.  Universitas Pendidikan Ganesha.
Deseverians dan Wulandari. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Tahunan  Daerah  Di  Kota  Pontianak Provinsi. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12 (1), 13-30
Puspitanisa  dan  Purnamasari.  (2021).  Pengaruh  Whistleblowing  Systemdan  Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud. Journal Riset Akuntansi, 1 (1), 42-46.
Anggadini  et.  al.,  (2019).  Pemanfaatan  Teknologi  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan Perusahaan. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 5 (3). 644-649.
Malindar  et.  al.,  (2023).  Pengaruh  Pengetahuan  Akuntansi,  Sosialisasi  Standar  Akuntansi Dan Skala Bisnis  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  EMKM. Jurnal Akuntansi Trisakti, 10 (1), 153-168.