How to cite: Theresia, Y .M., Markoni, & Nardiman. (2024). Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung. Syntax
Literate . (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## DISPARITAS  HUKUMAN  PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

## Yohana Maria Theresia, Markoni, Nardiman
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia Email: roelofsy@gmail.com, sh.markoni@gmail.com, nardiman55@esaunggul.ac.id

## Abstrak
Dalam praktik peradilan penanganan perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan, tapi juga mengenai jenis pidana serta praktik pelaksanaan pidana tersebut. Disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar dan alasan yang rasional berdampak negatif bagi proses penegakan hukum. Tujuan dari penelitian  adalah  untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum  dan  kendala  hakim  atas terjadinya disparitas hukuman dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier  dengan  interpretasi  dan  sistematisasi  antar  peraturan  perundang- undangan,  serta  menggunakan  teori  penjatuhan  hukuman,  teori  penegakan  hukum,  teori hukum  pidana,  teori  pertimbangan  hakim,  dan  teori  pertanggung-jawaban  pidana.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1/2020  lahir  dengan dilandasi dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan tanpa menyampingkan kepastian hukum. Peraturan Mahkamah Agung  ini  juga  lahir  sebagai  upaya  nyata  dalam  hal  memberikan  tolok  ukur  yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam hal penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya  pemidanaan,  berdasarkan  pertimbangan  yang  lengkap  dan  komprehensif  atas kerugian  negara,  tingkat  kesalahan,  dampak,  dan  rentang  pemidanaan,  serta  dengan  tidak melupakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta     dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim.
Kata Kunci: Disparitas, Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung

## Abstract
In  the  practice  of  the  judiciary  dealing  with  corruption  cases,  there  is  often  a  criminal disparity which is not only about the length of the sentence imposed, but also regarding the type of crime and the practice of implementing the crime. The occurrence  of disparity in sentencing that is not based on a rational basis or reason can harm the law enforcement process. The research aims to understand further the background of the legal considerations and the Judge’s constraints related to the occurrence of the disparity in sentencing’. This type of research in legal writing is normative legal research based on primary, secondary and tertiary legal materials with interpretation and systematization of laws and regulations, as  well  as  using  sentencing  theory,  law  enforcement  theory,  criminal  law  theory,  judge judgment theory, and theory criminal responsibility. The results of the research show that Supreme Court Regulation No. 1/2020 was formed and formalized based on the premise that sentencing  must  be  carried  out  by  taking  into  account  the  proportionality  of  sentencing without neglecting legal certainty. This Supreme Court Regulation was also formed as a real
effort in terms of providing benchmarks that make it easier for judges, especially in terms of law enforcement, in the form of determining the severity of sentencing, based on a complete and  comprehensive  consideration  of  state  losses,  the  level  of  guilt,  impact,  and  range  of sentencing.  as  well  as  by  not  forgetting  mitigating  and  aggravating  matters  and  by  not reducing the authority and independence of judges.
Keywords : Disparity, Corruption, Supreme Court Regulation

## Pendahuluan
Disparitas  pemidanaan  pada  tindak  pidana  korupsi  sering  diperbincangkan  di kalangan  akademisi,  pemerhati,  dan  praktisi  hukum  di  Indonesia  (Danil,  2021).  Tidak sedikit  yang  beranggapan  keberadaan  disparitas  pemidanaan  ini  akan  kontra  produktif dengan  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  tengah  dilakukan  negeri  ini.  Secara  lebih khusus, disparitas pemidanaan sering diperbincangkan dalam konteks yang lebih sempit dan dimaknai sekedar terjadinya perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki  karakteristik  serupa.  Di  Indonesia,  disparitas  pemidanaan  terkait  perkara korupsi bukan merupakan hal yang baru. Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di  Indonesia  bisa  dilihat  pada  perkara  suap  pemilihan  Deputi  Senior  Gubernur  Bank Indonesia.  Kasus  tersebut,  sekurangnya  melibatkan  29  (dua  puluh  sembilan)  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI).  Dalam  kenyataanya  pidana penjara yang dijatukan kepada para penerima suap tidak sama dan bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama, yaitu menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (Langkun et al., 2014).
Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pinarta & Mertha, 2020). Salah satu  perubahan  yang  terjadi  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam undang-undang ini, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali.
Berbicara  mengenai  disparitas  putusan,  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat (Annisa, 2017). Selain itu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, tetapi pada akhirnya hakimlah yang memegang peranan penting dalam hal ini. Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji menyatakan: Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas, terdapat asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim untuk  memutuskan  sanksi  pidana  berdasarkan  takaran  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan  (Ariyanti,  2019).  Meskipun  ada  takaran,  masalah disparitas  akan  tetap  terjadi  karena  jarak  antara  sanksi  pidana  minimal  dan  maksimal dalam  takaran  itu  terlampau  besar.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menulisnya dalam bentuk jurnal dengan judul :  “Disparitas  Hukuman  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah penelitian  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  ‘Bagaimana  latar-belakang pertimbangan hukum dan kendala hakim atas terjadinya disparitas hukuman’. Tujuan dari penelitian  adalah  untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum  dan  kendala  hakim  atas terjadinya disparitas hukuman dalam tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  aturan  yang  mengatur  suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan (Marzuki, 2017). Penelitian  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis,  dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ). Dalam pengumpulan bahan hukum ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskiptif analitis, yaitu obyek yang diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis.  Kemudian  terhadap  data  tersebut  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan teori-teori  ilmu  hukum,  khusunya  hukum  pidana,  dan  peraturan  perundang-undangan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  untuk  meminimalisir disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.
Secara  teoritis  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran baru dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana  mengenai  disparitas  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi.  Secara  praktis  dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran yang bermanfaat kepada hakim, para penegak hukum dan akademisi mengenai disparitas pemidaan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.
Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penjatuhan hukuman, teori penegakan hukum, teori hukum pidana, teori pertimbangan hakim, dan teori pertanggung-jawaban pidana.

## Teori Penjatuhan Hukuman
Pada dasarnya penjatuhan hukuman adalah bentuk pemberian penderitaan kepada orang.  Para  ahli  hukum  seperti  Simons,  Sudarto,  Roeslan  Saleh,  Ted  Honderich,  Alf Ross,  P.A.F  Lamintang  mengatakan  penjatuhan  hukuman  menunjuk  kepada  suatu bentuk  penderitaan  terhadap  si  pelaku  (Ekaputra  &  Kahir,  2010).  G.P.  Hoefnagel mengatakan penjatuhan hukuman bukan saja penderitaan tetapi termasuk semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, sejak penangkapan, penahanan, penuntutan, dan sampai dijatuhkannya vonis (Muladi & Arief, 2005).
Soegandhi  mengatakan  bahwa  penjatuhan  hukuman  sama  dengan  pemidanaan yang berarti perasaan tidak enak (penderitaan nestapa) yang dijatuhkan hakim dengan vonis  kepada  orang  yang  melanggar  undang-undang  hukum  pidana.  Tujuan  dari hukuman antara lain sebagai pembalasan, memberikan rasa takut ( deterrence ) agar tidak lagi melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan ataupun untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama (Sugandhi, 1981).

## Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep- konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988).
Sebagai  suatu  proses  yang  bersifat  sistemik,  maka  penegakan  hukum  pidana menampakkan  diri  sebagai  penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law  application )  yang melibatkan  berbagai  sub  sistem  struktural  berupa  aparat  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan,  termasuk  didalamnya  tentu  saja  lembaga penasihat hukum (Dellyana, 1988).

## Teori Hukum Pidana
Secara  teori,  setidaknya  terdapat  3  (tiga)  teori  pidana,  yaitu  teori  absolut,  teori relatif dan teori gabungan.
a. Teori absolut merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana saat itu di Eropa sana, raja-raja berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana maupun tidak.
b. Teori relatif. Teori yang lahir dari aliran modern hukum pidana. Berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari  kesewenang-wenangan  penguasa,  aliran  modern  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  dari  kejahatan. Le  salut  du  people  est  la  supreme  loi .  Hukum  tertinggi adalah perlindungan masyarakat.
c. Teori gabungan, yakni teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa, baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama  memiliki  kelemahan,  sehingga  kedua  teori  ini  digabungkan  untuk menutupi  kekurangan  dari  masing-masing  teori  tersebut.  Dalam  teori  gabungan, pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang.

## Teori Pertimbangan Hakim
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto & Pidana, 1993):
a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

## Pertanggungjawaban Pidana
Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan,  merugikan  masyarakat,  asosial,  melanggar  hukum  serta  undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung  jawab,  syarat-syarat  seorang  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab  adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal dan faktor kehendak yaitu dapat membeda- bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan.
Faktor  kehendak  yaitu  menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana diperbolehkan dan yang tidak (Saleh, 1999).

## Hasil dan Pembahasan
Dalam konteks tindak pidana, perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan hal di atas, antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan.
Dari  berbagai  pengertian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwasannya  tindak  pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya  tersebut  (Pradana,  2015).  Di  mana  tindakan  yang  dilakukannya  tersebut adalah  tindakan  yang  melawan  atau  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.
Menurut  Hermien  HK,  istilah  korupsi  yang  berasal  dari  kata  “ corrupteia ”  yang dalam  bahasa  Latin  berarti seduction atau bribery . Bribery adalah  memberikan  atau menyerahkan  kepada  seseorang  untuk  agar  orang  tadi  memperoleh  keuntungan. Sedangkan seduction berarti  sesuatu  yang  menarik  yang  membuat  seseorang  menjadi menyeleweng (Hermien, 1994).
Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegetimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap  proses  politik  melalui money  politics .  Korupsi  juga  telah  mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, menghilangkan akuntabilitas publik serta mengingkari the  rule  of  law .  Di  sisi  lain,  korupsi  menyebabkan  berbagai  proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang  semestinya,  sehingga  menghambat  pembangunan  jangka  panjang  yang berkelanjutan (Santoso, 2011).
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sebenarnya  terdapat ketentuan-ketentuan  yang  mengancam  dengan  pidana  orang  yang  melakukan  delik jabatan,  pada  khususnya  delik-delik  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  terkait  dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah  suatu  peraturan  perundang-undangan  guna memberantas  masalah  korupsi,  dengan  harapan  dapat  mengisi  serta  menyempurnakan kekurangan  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Santoso, 2011).
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Dalam melaksanakan fungsi  peradilan  hakim  yang  merupakan  benteng  terakhir  dari  keadilan  memiliki kebebasan  untuk  memilih  jenis  putusan  pidana  yang  dikehendaki  berkaitan  dengan penerapan  system  alternatif  dalam  pengancaman  pidana  dalam  undang-undang  serta
memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, hal ini ini karena yang ditentukan dalam undang-undang  adalah  rentang  pidana  maksimum  dan  minimumnya.  Sehingga  dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang dianggap tepat.
Faktor  kultural,  latar  belakang  sosial  dan  fakor human juga  merupakan  faktor internal  yang  dapat  mempengaruhi  disparitas  putusan,  walaupun  tindak  pidana  yang dilakukan dapat dikatakan sama (Sucahyo & Purwoto, 2013). Misalnya, ada dua orang yang  melakukan  tindakan  pencurian  dengan  cara  yang  sama  dan  akibat  yang  hampir sama.  Meskipun  hakim  sama-sama  menggunakan  Pasal  362  KUHP,  namun  hukuman yang dijatuhkan dapat saja berbeda.
Posisi  hakim  menjadi  kuat  karena  kedudukannya  secara  konstitusional  dijamin secara  penuh  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, seperti yang tercantum dalam Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Masalah  disparitas  pidana  masih  terus  terjadi  karena  adanya  jarak  antara  sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan  Peraturan  perundang-Undangan  juga  berpengaruh  karena  tidak  adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengkoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional. Tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  meluas  dalam  masyarakat.  Perkembangannya  terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan  negara  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Umar, 2020). Melihat kenyataan tersebut maka permasalahan disparitas putusan dalam tindak pidana korupsi harus diminimalisir sedapat mungkin sehingga penjatuhan putusan pidana tidak  saja  dengan  tujuan  untuk  mengembalikan  kerugian  negara,  namun  yang  lebih penting adalah untuk menimbulkan efek jera guna mencegah semakin meluasnya tindak pidana korupsi di negara tercinta ini.
Berdasarkan  data  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  ditemukan  fakta  bahwa disparitas  yang  cukup  mencolok  dalam  masalah  uang  pengganti,  khususnya  penjara pengganti  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Sebagai  contoh  terdapat  putusan  dimana penjara  pengganti  atas  uang  pengganti  sebesar  Rp.  2,7  milyar  (putusan  MA  No.  2 K/Pid.Sus/2012) ditetapkan oleh pengadilan selama 3 bulan penjara, sementara terdapat juga  putusan  dimana  atas  uang  pengganti  sebesar  Rp.  2,8  juta  (putusan  MA  No.  50 K/Pid.Sus/2010)  penjara  pengganti  yang  ditetapkan  selama  1  tahun  penjara.  Contoh lainnya  yaitu  terdapat  uang  pengganti  sebesar  Rp.  5,5  milyar  (putusan  MA  No.  2688 K/Pid.Sus/2009) dengan penjara pengganti selama 5 tahun, sementara dalam perkara lain yang  besaran  uang  penggantinya  sebesar  Rp.  378  milyar  (putusan  MA  No.  655 K/Pid.Sus/2010) penjara pengganti yang ditetapkan hanya 1 tahun (Langkun et al., 2014).
Setiap  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepastian  dan proporsionalitas  pemidanaan  untuk  mewujudkan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  menghindari disparitas  perkara  yang  memiliki  karakter  serupa,  diperlukan  pedoman  pemidanaan. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Manihuruk  et  al.,  2022). Dalam  Pasal  20  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
juga ditentukan bahwa pedoman pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan  pidana  tambahan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu tujuannya adalah disparitas pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur cukup jelas  jenjang  atau  bobot  kategorisasi  hukuman,  yang  paling  berat  penentuan  jumlah kerugian negara Rp. 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping dapat memperkecil disparitas  (perbedaan)  hukuman  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  juga  diharapkan memiliki efek jera terhadap para koruptor serta efek preventif (pencegahan).
Beberapa penyebab disparitas penjatuhan pidana yang dapat penulis kemukakan, adalah Undang-undang, Hakim, Terdakwa dan Korban.
Pandangan mengenai disparitas penjatuhan pidana merupakan suatu pembenaran dengan  ketentuan  bahwa  disparitas  penjatuhan  pidana  harus  didasarkan  pada  alasan- alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini  juga  merupakan  bentuk  refleksi  yang  mana  hakim  dalam  usahanya  untuk  tetap menjaga  kewibawaan  hukum,  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  putusan  yang dihasilkannya  dengan  memberikan  alasan  yang  benar  dan  wajar  tentang  perkara  yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.
Kehadiran  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat  mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini, merupakan salah satu cara Mahkamah Agung sebagai pemegang  kekuasaan  yudikatif  tertinggi  untuk  mencegah  terjadinya  disparitas pemidanaan  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  khususnya  penerapan  Pasal  2 dan  Pasal  3  UU  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hal  ini  lantaran  dalam  praktiknya  seringkali terjadi pemidanaan yang berlainan terhadap kasus sejenis dan menimbulkan pertanyaan publik.
Pada  pokoknya,  diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dalam praktik  sering  menimbulkan  pertanyaan  publik  terhadap  tiada  prinsip  keadilan pemidanaan.  Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan aturan yang relevan dan signifikan, dimana penentuan jumlah kerugian negara Rp. 100 miliar lebih dengan  hukuman  penjara  seumur  hidup  adalah  sebuah  aturan  yang  responsif  dan progresif.
Diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dimaksudkan  untuk  menghindari  disparitas  pemidanaan  dalam  kasus-kasus tindak  pidana  korupsi.    Akan  tetapi,  pada  praktiknya  penerapan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  masih  menghadapi  beberapa  kendala, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang lengkap,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang menitikberatkan pada kerugian negara dan dampak korupsi seyogyanya dilengkapi dengan table pedoman untuk kasus koruspi yang berkaitan dengan gratifikasi atau suap yang secara statistis merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Ancaman hukuman  mati  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menurut  pendapat  penulis  hendaknya  disertai  dengan  aturan  atau  ketentuan pendamping, atau dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk dapat memastikan bahwa konsekuensi terberat yang menjadi akibat dari suatu perbuatan pidana sudah didasari oleh hal-hal yang mendapatkan legitimasi dari pihak berwenang, sehingga tujuan dari pemidaan dapat tercapai tanpa keraguan dan supermasi hukum dapat berdiri tegak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan,  sebagai  berikut;  (1)  pertimbangan  hukum  atas  diberlakukanan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  yaitu  untuk  memudahkan  hakim dalam  mengadili  perkara  tindak  pidana  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap  perkara  tindak  pidana  yang  memiliki  karakteristik  yang  serupa  tanpa  disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana, dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan  yang  proporsional  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  perkara  tindak pidana korupsi, dan (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2020  dan  bagaimana  upaya  jalan  keluarnya,  yaitu  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang lengkap. Sebagai upaya  jalan  keluarnya,  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  sebaiknya  dilengkapi dengan  pedoman  pemidanaan  kasus-kasus  suap  dan  gratifikasi,  karena  secara  statistik kasus  ini  paling  banyak  terjadi  serta  sering  menimbulkan  disparitas  pidana.    Dengan adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  menitikberatkan  pada  kerugian  negara  dan dampak korupsi, maka dalam hal ini Mahkamah Agung mendorong para hakim untuk menggunakan  landasan  dampak  korupsi  yang  ditimbulkan,  mentukan  klaster  perkara korupsi yang masuk kelas kakap, sedang, dan kecil berdasarkan jumlah kerugian negara, dan  ancaman  minimal  bagi  terdakwa  korupsi  tidak  boleh  melampaui  ketentuan  yang sudah digariskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## BIBLIOGRAFI
Annisa,  N.  F.  (2017).  Peranan  Hakim  sebagai  Penegak  Hukum  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis ,
5 (3).
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), 33–54.
Danil,  E.  (2021). Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty , 33 . Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya
menurut Konsep KUHP Baru . USUpress. Hermien,  H.  K.  (1994). Korupsi  di  Indonesia  dari  Delik  Jabatan  ke  Tindak  Pidana Korupsi . Bandung. Citra Aditya Bhakti. Langkun,  T.  S.,  Wasef,  M.,  &  Wahyu,  T.  (2014). Studi  Atas  Disparitas  Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi .
Manihuruk, T. N. S., Daeng, Y., & Johar, O. A. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 9 (2), 162–169.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media.
Muladi, B., & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan kebijakan Pidana. Alumni, Bandung: Hlm , 90 .
Pinarta, I. P. B., & Mertha, I. K. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya ,
8 (10).
Pradana,  A.  M.  (2015).  Tinjauan  hukum  pidana  terhadap  prostitusi  dan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (2), 276–307.
Saleh, R. (1999). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Aksara Baru. Santoso, I. (2011). Memburu tikus-tikus otonom: gerakan moral pemberantasan korupsi . Penerbit Gava Media.
Sucahyo,  D.,  &  Purwoto,  S.  (2013).  Disparitas  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Diponegoro Law Journal , 2 (3), 1–12. Sudarto, K. S. H. P., & Pidana, H. (1993). Hukum dan Hukum Pidana .
Sugandhi,  R.  (1981).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan Penjelasannya. (No Title) . Umar, O. (2020). Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 .

## Copyright holder:
Yohana Maria Theresia, Markoni, Nardiman (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: