## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 10 (2) (2018): 79-90 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod
Fuad Putera Perdana Ginting 1) * & Anwar Saragih 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, Indonesia
2 S75 Branding House, Indonesia
Diterima Maret 2018; Disetujui Mei 2018; Dipublikasikan Juli 2018

## Abstrak
Penelitian ini mengangkat pembahasan mengenai Ilusi Demokrasi Substansial Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementasi  Parliamentary  Theshold .  Sejak  pemilihan  umum  2009.  Indonesia  mulai  memperkenalkan  sistem ambang  batas  parlemen (Parliamentary  Theshold) yang  menetapkan  ambang  batas  2,5%.  Kemudian  di  Pemilu berikutnya,  pemilu  2014    melalui  naik  menjadi  3,5%  dengan  semangat  penyederhanaan  jumlah  partai  di parlemen.  Namun,  nyatanya  hal  tersebut  tidak  terjadi.  Sebab,  jumlah  partai  politik  hasil  pemilu  2009  yang merupakan  9  partai  justru  bertambah  menjadi  10  partai  di  pemilu  2014.  Terdapat  permasalahan  lain  dalam sistem  pemilu  yang  menggunakan Parliamentary  Theshold .  Seperti  di  pemilu  2009  ada  29  partai  politik  yang suaranya  hilang  akibat  sistem  ini,  kemudian  di  pemilu  2014  ada  2  partai  politik  yang  suara  yang juga  hilang akibat  sistem  ambang  batas  tersebut.  Tentu,  sebagai  sebuah  demokrasi  rakyat  harus  tahu  kemana  suaranya tersebut.  Apakah  sistem  pemberlakuan  sistem Parliamentary  Theshold dalam  pemilu  Indonesia  sudah  sesuai dengan  esensi  demokrasi  substansial?  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  sistem parliamentary  threshold berdampak pada hilangnya suara partai kecil, pemilihan presiden yang transaksional dan parliamentary threshold membatasi  hak  demokrasi.  Indonesia  membutuhkan  sistem  pemilu  yang  jujur,  bebas,  berkualitas,  transparan dan mewakili keinginan mayoritas raktat Indonesia.
Kata Kunci: Pemilu, Parliamentary Theshold, Ilusi Demokrasi

## Abstract
This  study  raises  a  discussion  about  the  Illusion  of  Substantial  Democracy  in  Indonesia:  A  Criticism  of  the Implementation  of  Theshold's  Parliamentary.  Since  the  2009  general  election.  Indonesia  has  begun  to  introduce  a parliamentary  threshold  system  (Parliamentary  Theshold)  which  sets  a  2.5%  threshold.  Then  in  the  next  election,  the 2014 election rose to 3.5% in the spirit of simplifying the number of parties in parliament. However, in fact this did not happen. Because, the number of political parties resulting from the 2009 elections which were 9 parties actually increased to 10 parties in the 2014 election. There were other problems in the electoral system using Theshold Parliamentary. As in the 2009 elections there were 29 political parties whose voices were lost due to this system, then in the 2014 elections there were 2 political parties who also lost votes due to the threshold system. Of course, as a democracy the people must know where the voice is. Is the system of implementing the Theshold Parliamentary system in the Indonesian elections in line with the essence of substantial democracy? The results of this study indicate the parliamentary threshold system has an impact  on  the  loss  of  the  voice  of  small  parties,  transactional  presidential  elections  and  the  parliamentary  threshold limiting  democratic  rights.  Indonesia  needs  an  electoral  system  that  is  honest,  free,  high-quality,  transparent  and represents the wishes of the majority of Indonesia's ractates
Keyword: Elections, Parliamentary Threshold and Illusion of Democracy
How  to  Cite: Ginting,  F.P.P.  &  Saragih,  A.  (2018).  Ilusi  Demokrasi  Substansial  di  Indonesia:  Sebuah  Kritik Terhadap Implementasi Parliamentary Treshold, Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 10 (2): 79-90
*Corresponding author: E-mail: fuadginting@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sejak  reformasi  1998  bergulir, dimulailah  geliat  politik  di  Indonesia dengan munculnya partai-partai politik  baru  yang  mustahil  terwujud di masa  orde baru. Dampaknya pada pemilu 1999,  pemilihan umum diikuti oleh  48  partai  politik  Terjadi  dilema yang luar biasa, disatu sisi, fenomena ini  bisa  jadi  hanya  sebuah  efuria demokrasi,  disisi  yang  lain  timbul kebingungan  publik  akan  preferensi politiknya.  Masyarakat  yang  terbiasa diarahkan pada partai politik tertentu di  masa  orde  baru  menjadi  kaget harus  berhadapan  dengan  banyaknya partai politik.
Pada  tahun  2004,  masyarakat
Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang sama. Kebingungan akan menentukan preferensi politiknya. Walaupun pada pemilu legislatif kali ini jumlah partai politikpeserta pemilu menurun hingga 50% menjadi hanya 24 peserta pemilu  saja.  Namun,  dibingungkan antara  kesamaan-kesamaan  platform partai-partai  tersebut.  Ditahun  yang sama pula publik mengikuti pemilihan  presiden  secara  langsung. Babak  baru  sistem  demokrasi  di Indonesia  yang  selama    ini  dipilih oleh  majelis  Permusyaratan  rakyat (MPR).
Artinya reformasi membawa tiga warna  baru  dalam  sistem  pemilu  di Indonesia.
Pertama,
Kembalinya Indonesia kedalam  sistem multipartai seperti  pemilu  1955  (Perdana,  2014). Kedua,  di  pemilu  2014  Pemilu berlangsung  dua  kali,  pertama memilih wakil rakyat dan selanjutnya memilih  presiden  secara  langsung. Ketiga,  Sesuai  dengan  PP  Nomor  6 tahun
2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian  Kepala  Daerah  dan wakil kepala daerah maka dilangsungkan Pemilukada (pemilihan  kepala  daerah)  sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2004 (Alkatiri, 2014).
Setahun  sebelum  pemilu  2009, melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) pemerintah mulai diberlakukan ketentuan  ambang  batas  perolehan kursi parlemen (Parliamentary Threshold). Parliamentary threshold dalam kamus Oxford Advanced
Learner’s  Dictionary, terdiri  dari  kata parliament  yang  berarti  sekumpulan orang  yang  terpilih  untuk  membuat dan merubah hukum di suatu negara (the  group  of  people  who  are  elected  to make  and  change  the  laws  of  a  country) dan threshold yang  berarti  batasan tertentu  untuk  memulai  sesuatu  (the level at which sth starts to happen). Secara  garis  besar, parliamentary threshold berarti  batasan  tertentu untuk  bisa  memilih  sekumpulan orang  yang  membuat  dan  merubah hukum di suatu negara.Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold,  merupakan  salah  satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional,  termasuk  di  Indonesia
(Higashikata & Kwamura, 2015) Setahun  sebelum  pemilu  2009, melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) pemerintah mulai diberlakukan ketentuan  ambang  batas  perolehan kursi parlemen (Parliamentary Threshold). Parliamentary threshold dalam kamus Oxford Advanced
Learner’s  Dictionary, terdiri  dari  kata parliament  yang  berarti  sekumpulan orang  yang  terpilih  untuk  membuat dan merubah hukum di suatu negara (the  group  of  people  who  are  elected  to
make  and  change  the  laws  of  a  country) dan threshold yang  berarti  batasan tertentu  untuk  memulai  sesuatu  (the level  at  which  sth  starts  to  happen) (Dahlan, 2015)
Secara  garis  besar, parliamentary threshold berarti  batasan  tertentu untuk  bisa  memilih  sekumpulan orang  yang  membuat  dan  merubah hukum di suatu negara.Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold,  merupakan  salah  satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional,  termasuk  di  Indonesia (Dahlan, 2015).
Ketentuan  ini  tercantum  dalam Pasal  202  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang  menyatakan  bahwa  partai politik  peserta  Pemilihan  Umum harus  memenuhi  sekurangkurangnya
2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara  nasional  untuk  diikutsertakan dalam  penentuan  perolehan  kursi Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). (Firdaus, 2010)
Lebih lanjut, di Pemilu 2009 yang diikuti  oleh  38  partai  politik  dengan Penerapan  angka  ambang  batas parlemen    sebesar  2,5%,  jelas  sangat berdampak  jumlah  partai  politik  di DPR. Hanya 9 (sembilan) parpol yang dapat  melewati  angka  ambang  batas parlemen  sebesar  2,5%  yaitu  PD (20,85%), Partai Golkar (14,45%), PDIP (14,03%),  PKS  (7,88%),  PAN  (6,01%), PPP  (5,32%),  PKB  (4,94%),  Partai Gerindra  (4,46%)  dan  terakhir  Partai Hanura  (3,77%).  Sementara    29  partai lainnya  tidak  memiliki  kesempatan untuk  diikutkan  pada  pembagian kursi  DPR  karena  suaranya  tidak memenuhi standard ambang batas.
Tabel.1.1. Hasil Pemilu 2009 No Urut Partai Politik Jumlah Suara Persentase Suara 1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3.77% 2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1.40% 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 745.625 0.72% 4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1.21% 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4.46% 6 Partai Barisan Nasional 761.086 0.73% 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 934.892 0.90% 8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7.88% 9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6.01% 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 197.371 0.19% 11 Partai Kedaulatan 437.121 0.42% 12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0.53% 13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4.94% 14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0.40% 15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 316.752 0.30% 16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0.86% 17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0.34% 18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0.40% 19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 137.727 0.13% 20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0.64% 21 Partai Republika Nusantara 630.780 0.61% 22 Partai Pelopor 342.914 0.33% 23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14.45% 24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5.32%
25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1.48% 26 Partai NBK Indonesia 468.696 0.45% 27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1.79% 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.600.091 14.03% 29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1.21% 30 Partai Patriot 547.351 0.53% 31 Partai Demokrat 21.703.137 20.85% 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 324.553 0.31% 33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0.31% 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.527.593 1.47% 41 Partai Merdeka 111.623 0.11% 42 Partai Persatuan Nahdlatul Umma Indonesia 146.779 0.14% 43 Partai Serikat Indonesia 140.551 0.14% 44 Partai Buruh 265.203 0.25% Total 104.099.785 100,00% Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indonesia 2009 ( www.kpu.go.id/ )
Tabel 1.2. Hasil Suara Pemilihan Umum 2014 No Urut Partai Politik Jumlah Suara Persentase Suara 1 Partai NasDem 8.402.812 6.72% 2 Partai Kebangkitan Bangsa 11.198.957 9.04% 3 Partai Keadilan Sejahtera 8.480.104 6.79% 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 18.95% 5 Partai Golongan Karya 18.432.312 14.75% 6 Partai Gerakan Indonesia Raya 14.760.371 11.81% 7 Partai Demokrat 12.728.913 10.19% 8 Partai Amanat Nasional 9.481.621 7.59% 9 Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 6.53% 10 Partai Hati Nurani Rakyat 6.579.498 5.26% 13 Partai Bulan Bintang 1.825.750 1.46% 14 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 0.91% Total 104.099.785 100,00%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indonesia 2014 ( www.kpu.go.id/ )
Jika  kita  analisis,  secara  empirik penetapan  ambang  batas  parlemen ( Parliamentary  Threshold) 2,5  %  di pemilu  2009  dengan  dasar  regulasi undang-undang  Nomor  10  Tahun 2008 yang menghasilkan jumlah kursi di parlemen 9 partai politik. Justru di pemilu berikutnya, pemilu tahun 2014 dengan  penetapan  ambang  batas parlemen  ( Parliamentary  Threshold) 3,5 %    yang  dasar  regulasinya    adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Justru  menambah  jumlah  partai politik  di  parlemen  menjadi  10  partai politik.
Padahal secara substansi, diberlakukannya  dan  dinaikkannya angka Parliamentary Threshold bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah partai  di  parlemen.  Kondisi  ini  justru berbertolak belakang dengan semangat tersebut yang justru menambah jumlah partai di parlemen dari 9 parpol di tahun 2009 menjadi 10 parpol tahun 2014 di DPR.
Oleh  karena  itu  diakhir  tulisan ini  berusaha  melontarkan  gagasan penghapusan Parliamentary  Threshold . Sebab  untuk  memperbaiki  kualitas demokrasi  di  Indonesia  pemenuhan hak  politik  tidak  hanya  dipandang sebagai sebuah otonomi partai politik saja.  Rakya  juga  berhak  memastikan bahwa  suaranya  tidak  hilang  karena sistem ambang batas parlemen. Lebih lagi,  secara  empirik  kita  juga
menyaksikan setiap pemilihan umum, suara  partai  yang  tidak  mencapai angka Parliamentary  Threshold hilang. Padahal,  sekecil  apapun  suara  partai politik  dengan  sistem  one  man  one vote  rakyat  berhak  mengetahui kemana  suara  yang  diberikan  ketika pemilu berlangsung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode Mix Method (metode campuran). Dimana peneliti mengumpulkan data secara sekuensial/bertahap  ( sequentialmixed methods )  dengan  metode  kualitatif yang lebih dominan dari pada metode kuantitatif.  Dimana  peneliti  mencoba mengabungkan  data  yang  diperoleh dari  satu  metode  dengan  metode lainnya.  Dengan  metode  kualitatif, peneliti  mengumpulkan  data  dengan cara wawancara.
Kemudian, melalui strategi eksploratoris sekuensial , peneliti mengumpulan  dan  menganalisis  data kualitatif dan selanjutnya
mengumpulkan  dan  menganalisis data kuantitatif. Dimana tahapan dari kuantitatif  merupakan  hasil  dari tahapan  kualitatif.  Metode  kualitatif digunakan  untuk  menjelaskan  fungsi dari instrumen-instrumen pada pemilu dan sumber data yang berasal dari deep interview .
Sementara,  metode  kuantitatif digunakan sebagai pembanding antara  sistem  dari  pemilu  ke sebelumnya dan sesudah
diberlakukannya  sistem  abang  batas parlemen  ( Parliamentary  Threshold ) beragam  bentuk  data  kualitatif lainnya seperti dokumen yang berguna bagi pengembangan pemahaman lebih mendalam penelitian ini.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Terhadap Undang-Undang  Dasar 1945” menjelaskan Ambang batas perolehan suara adalah usaha memperoleh hasil pemilihan  umum  yang  berkualitas dengan  pengisian    kursi  di  parlemen dan juga untuk menghasilkan pengelolaan  pemerintah  yang  stabil. Namun cara ini selalu terbentur  atau dibenturkan dengan persoalan demokrasi, disproporsionalitas pemilihan  umum  dan  persoalan aspirasi rakyat.
Permasalahan  yang  diajukan dalam  tulisan  ini    adalah  apakah putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas permohonan  uji  materi    tentang Ambang  batas  perolehan  suara pemilu  2014  sudah  tepat  dan bagaimana penerapan yang tepat atas ambang  batas    perolehan  suara  pada pemilu  2014?  Untuk  menganalisis masalah  ini  menggunakan  tipe penelitian  normatif  dengan  data sekunder  yang  dianalisis  dengan pendekatan  kualitatif  dan  deduktif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  penetapan    ambang  batas perolehan  suara  ditentukan  sebesar 3.5%  suara  nasional  hanya  berlaku  di jenjang  nasional  saja.  Penetapan ambang  batas  perolehan  suara  tidak bertentangan dengan Undang-
Undang  Dasar  1945.  Penerapan  atas ambang  batas    perolehan  suara  ini juga  tidak  tepat  karena  hanya diterapkan pada tataran nasional saja, karena sebaiknya penerapan  ambang batas  perolehan  suara  diterapkan  di setiap  jenjang.  (Howard  &  Ressler, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hilangnya Suara Partai Kecil
Demokrasi  merupakan  sebuah kondisi  yang  dianggap  paling  ideal
dari  sebuah  negara  yang  dicita- citakan  oleh  banyak  kalangan.  Tetapi upaya    menuju    demokrasi    yang ideal  merupakan sebuah proses yang tidak  mudah.  Proses      menuju demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi biasanya  diawali  dengan  kebebasan
(liberalisasi) (Firdaus,  2011).  Dalam tahap  ini  media  massa    diberi kelonggaran
sehingga tidak menghadapi  ancaman  pembredelan, masyarakat  cukup  leluasa  melakukan partisipasi  sosial    melalui    organisasi dan    wahana  lain,  serta  mulai berkembang  penghargaan  terhadap keragaman (pluralisme) (Nadir, 2005). Demokrasi  merupakan  sebuah kondisi  yang  dianggap  paling  ideal dari  sebuah  negara  yang  dicita- citakan  oleh  banyak  kalangan.  Tetapi upaya    menuju    demokrasi    yang ideal  merupakan sebuah proses yang tidak  mudah.  Proses      menuju demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi biasanya  diawali  dengan  kebebasan
(liberalisasi) (Meyer,  2012).  Dalam tahap  ini  media  massa    diberi kelonggaran
sehingga tidak
menghadapi  ancaman  pembredelan, masyarakat  cukup  leluasa  melakukan partisipasi  sosial    melalui    organisasi dan    wahana  lain,  serta  mulai berkembang  penghargaan  terhadap keragaman (pluralisme). (Nadir, 2005) Meminjam  istilah Robert  Dahl (1982),  rezim  demokrasi  pemilihan memiliki  empat  unsur  penunjang seperti universal, kelompok pemilihan yang  aktif,  hak  yang  universal  dan pasif  untuk  memilih,  pemilihan  yang bebas  dan  adil.  Artinya  konsekuensi yang  diakibatkan  karena  akses  dan pegangan  kekuasaan  dalam  negara bergantung  kepada  prefensi  pemilih.
Pemilih  dapat  memberikan  sangsi kepada wakil-wakil di parlemen yang terpilih.  Tapi  kontrol  ini  terbatas karena  sifatnya  hanya  sebatas  elit yang  memerintah  dan  tidak  memiliki pengaruh  pada  bagaimana  cara kekuasaan  dilaksanakan  dari  satu pemilihan  kepada  pemilih  yang  lain. (Herianto, 2006)
Sistem Parliamentary  Theshold yang diterapkan di Indonesia dalam 2 periode  pemilu  terakhir  seperti pemilu  2009  (2,5%)  dan  pemilu  2014 (3,5%). Secara empirik telah membuat suara  partai  politik  yang  suaranya tidak mampu mencapai angka
Parliamentary  Theshold akan  hilang. Hal ini terjadi di pemilu 2009, dimana ada  29  partai  politik  yang  suaranya hilang karena tidak mampu mencapai angka Parliamentary  Theshold  2,5%. Juga dengan pemilu 2014, dimana ada 2 partai yang suaranya juga hilang.
Menurut  Fernanda  Putra  Adela yang  merupakan  dosen  Ilmu  Politik Universitas Sumatera Utara;
“Di  Sumatera  Utara  kondisi  ini pernah  terjadi,  Partai  Peduli  Rakyat Nasional  (PPRN)  yang  berada  di  urutan ke-6 perolehan suara sementara di Sumut. Kemudian  sebagai  caleg  DPR  RI  dari PPRN  pada  daerah  pemilihan  Sumut-I, dengan perolehan suara partai yang besar seharusnya mengantarkan Chandra Panggabean  menjadi  anggota  dewan. Namun  karena,  partainya  PPRN  tidak lolos  parliemantary  threshold  (PT)  2,5 persen nasional suara Chandra Panggabean hilang begitu saja”. Artinya penerapan ambang batas parlemen  (parliamentary  threshold) pasti akan berimplikasi pada terbuangnya  atau  hilangnya  suara rakyat  yang  memilih  di  pemilihan umum.  Lebih  lagi,  peningkatan ambang batas dari 2,5% menjadi 3,5%
akan  berimplikasi  pada  lebih  banyak suara  yang  terbuang  atau  tidak terkonvesi menjadi kursi meski secara empiris
kita menyaksikan penambahan  kursi  partai  politik  di parlemen dipemilu 2009 yang hanya 9 kursi  dan  di  pemilu  2014  menjadi  10 kursi.
Hal  ini  kemudian  ditegaskan kembali  oleh  Fernanda  Putra  Adela yang  mengatakan; “Jika  banyak  suara pada saat pemilihan umum legislatif yang terbuang    dan  tidak  bisa  terkonvesi menjadi  kursi  di  parlemen,  maka dampaknya  adalah  disproporsionalitas alokasi  kursi  dalam  sistem  pemilu proporsional yang merupakan bagian dari sistem  pemilu  di  Indonesia.  Jika  hal  ini terjadi,  maka  bertentangan  dengan  Pasal 22E  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  secara  khusus  menghendaki  sistem pemilu proporsional”
Prinsip keterwakilan dalam pemilihan  umum  dalam  demokrasi substansi  ini  kemudian  seharusnya tidak  menimbulkan  kesan  politik berjangka pendek yang
mengakomodasi  hanya  kepentingan- kepentingan  lima  tahunan  saja,  lebih daripada  itu  ini  refomasi  yang sifatnya  lebih  panjang  lagi.  Antara pemilu dan parlemen sangat berkaitan erat dengan pemerintahan perwakilan.  Artinya,  rakyat  juga harus benar-benar tahu posisi suaranya yang menghasilkan perwakilan  yang  berkualitas  dan tanggunggugat perwakilan yang bermakna.  Pemilu  yang  berkualitas selalu  menyediakan  mekanisme  yang adil  bagi  calon-calon  wakil  rakat, partai  politik  dan  program  yang dibawanya untuk saling berkompetisi memperoleh sebesar-besarnya
dukungan  dari  warga  masyarakat yang arahnya harus jelas.
Implikasi  penetapan  angka  ambang batas parlemen (Parliamentary Theshold) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang  menjadi  dasar  regulasi  pemilu 2009  dan    undang-undang  Nomor  8 Tahun  2012  yang  menjadi  dasar regulasi pemilu 2014 adalah diberlakukannya Presidential Threshold yang  menurut  regulasi  undang- undang  sebelumnya  mengatakan; “ syarat  utama  dalam  mencalonkan  diri menjadi predisen perolehan suara nasional minimal 25% atau perolehan kursi dewan perwakilan Rakyat (DPR) minimal 20 % suara nasional” (Cangara, 2009).
Artinya    jika  kondisi  ini  sudah terjadi  maka  koalisi  partai  politik tidak  bisa  dihindari  sebab  dengan sistem  multi  partai  di  Indonesia. Hampir  mustahil  partai  politik tertentu  mencapainya  tunggal.  Di pemilu 2009 lalu bahkan hanya Partai Demokrat  yang  bisa  mencalonkan calon presiden sendiri karena suaranya  mencapai  20.85%  suara. Lebih  parah,  hasil  pemilu  2014  yang menghasilkan  tidak  ada  satu  partai politikpun  yang  bisa  mencalonkan presiden secara tunggal. Karena tidak ada  partai  politik  hasil  pemilu  2019 yang  mampu  mencapai  25%  atau perolehan  kursi  dewan  perwakilan Rakyat (DPR) minimal 20% suara.
Dampaknya koalisi partai politik menjelang  pemilu  pun  tidak  bisa dihindari.  Jika  sudah  begitu,  maka akan  rentan  dengan  politik  transaksi dan  politik  bagi-bagi  jabatan.  Lebih lagi,  secara  teoritis  sistem  kepartaian Indonesia  adalah  sistem  multipartai. Akibatnya  setelah  presiden  terpilih,
presiden  harus  membentuk  koalisi  di DPR  untuk  mengamankan  dan memuluskan kebijakan-kebijakan yang  akan  diimplementasikan  dalam pemerintahan  sebab  fungsi  anggaran dan pengawasan merupakan wewenang  di  DPR.  Hal  itu  yang membuat  SBY  harus  mengakomodasi kepentingan-kepentingan
partai politik dengan membentuk koalisi.
Kemudian faktor  lain    yang mendorong  partai-partai    politik dalam  melakukan  koalisi  baik  setelah atau  sebelum  pemilihan  umum adalah  partai  politik  mendapatkan jatah  kekuasaan  dari  Presiden  untuk mengisi  pos  menteri,  duta  besar (dubes)  atau  dirut  BMUN/  direksi BUMD.
Sistem Presidential Threshold menyebabkan rendahnya keberlanjutan demokrasi dalam sistem presidensialisme.  Sistem  kepartaian seharusnya mendukung terbentuknya sistem  pemerintahan  yang  kuat  dan bersih  serta  meningkatkan  efektifitas pemerintahan atau tingkat keterwakilan,  namun  kenyataannya setiap  partai  lebih  mementingkan kepentingan  masing-masing.  Jika  saja pengembangan institusionalisasi partai politik itu maksimal, tentu akan berimplikasi  positif  terhadap  proses pemantapan  sikap,  dan  perilaku partai  politik  yang  terpola  atau sistemik,  sehingga  terbentuk  suatu budaya  politik  yang  mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi (Lijphart, 1995). Fenomena demokrasi pasca Amandemen UUD 1945 telah melahirkan  banyak  partai  politik, sebagai  wadah  sarana  mereka  untuk menyampaikan aspirasi,
juga menambah  kompleksitas  hubungan yang  terjadi  antara  lembaga  legislatif
dan eksekutif. Sistem Presidensial dan multipartai  membuat  instabilitasi demokrasi di Indonesia. Partai koalisi di  DPR  juga  memiliki  permasalahan tersendiri. Dapat dilihat bahwa koalisi yang  terjadi  di  parlemen  ternyata memiliki ideologis yang dengan jarak yang cukup jauh. Koalisi yang terjadi di  parlemen  hanya  berdasarkan  oleh kesamaan  kepentingan  tanpa  melihat kesamaan  visi  dan  ideologis  dari partai-partai yang bergabung.
Akibatnya  koalisi  yang  dibentuk  ini tidaklah  solid  dan  rawan  terjadi perpecahan  dalam  koalisi  tersebut yang  tentu  akan  membahayakan posisi seorang Presiden. (A.R, 2010)
Kita telah memiliki dua presfektif  politik,  peta  ideologi  partai yang berhubungan dengan kepentingan  kolektif  yang  diwakili dan  hasil-hasil  pemilu.  Teori  koalisi berbasis  ideologi  berfokus  pada pentingnya  kesamaan  ideologi  dan kebijakan partai sebagai pertimbangan  dalam  membentuk koalisi.  Diajukan  oleh Abraham  de Swaan (1973),  teori  ini  menyatakan bahwa  para  politisi  umumnya  ingin meninggalkan  jejak  ideologis  atau kebijakan  dipemerintahan.  Mereka tidak  menjadikan  jabatan  kabinet sebagai  tujuan  akhir,  melainkan sekadar  sarana  untuk  menerapkan kebijakan  tertentu.  Karena  memilih dan mempertahankan kebijakan tertentu. Karena memilih dan mempertahankan  kebijakan  terbaik menjadi  dorongan  utama,  maka pertalian  ideologis  menjadi  dasar pembentukan  koalisi.  Karena  itu, besar-kecilnya  koalisi  dianggap  tidak begitu  penting.  Dengan  kata  lain, besar-kecilnya  koalisi  tidak  menjadi kriteria  utama  dalam  merangkul  atau mengesampingkan satu partai.
Dengan  demikian,  tautan  elektoral terwujud  ketika  komitmen  ideologis partai  yang  dikampanyekan  sebelum dan  selama  pemilu  tetap  mewarnai keputusan  partai  dalam  memilih mitra koalisi (Ambardi, 2010).
Itu  terjadi  karena  presiden  tidak bisa  mengelak  dari  desakan  parpol- parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet. Bagi presiden, selain memperluas  dukungan  di  legislatif, koalisi  juga  dimaksudkan  untuk mengikat  komitmen  partai  politik untuk  mendukung  agenda-agenda pemerintah.  Sedangkan  bagi  partai politik,  koalisi  berarti  kesempatan untuk  memaksimalkan  kebijakan, kontrol dan pengaruh mereka terhadap jabatan-jabatan politik presiden.Berkaitan dengan komitmen, pembentukan kabinet koalisi
mengandaikan,  adanya  kesepakatan yang  mengikat  mengenai  visi,  misi dan  program  kabinet,  di  dalam sebuah koalisi harus ada kesepakatan yang  mengikat  diantara  partai-partai yang terlibat. Pada
kabinet presidensial,  koalisi  dapat  terbentuk atas  kesepakatan  antara  partai  politik dengan presiden, namun belum tentu tercapai  kesepakatan  diantara  partai (Yuda, 2010).
Parliamentary  threshold Membatasi Hak Demokrasi Demokrasi  sejatinya  memberi hak yang sama diantara partai politik untuk  berkembang  dan  berkompetisi dalam  sebuah  pemilihan  umum. Setiap  partai  politik  tentunya  butuh waktu untuk membesarkan diri dalam setiap  pemilihan  umum. Electoral
Threshold (Syarat partai politik mengikuti pemilu) sangatlah sulit.
Dimana partai politik baru harus mengikuti  tahapan-tahapan  yang telah  di  tentukan  Kemenhumkam seperti  akta  notaris,  kepengurusan 100%  di  tingkat  provinsi,  75%  di kabupaten/kota dan 50% di kecamatan. Tentu semuanya itu harus dilengkapi  secara  administrasi  dan harus di buktikan pula secara faktual.
Kemudian,  Sistem Parliamentary threshold akan menimbulkan disproporsional  digunakan  untuk melihat  tingkat  keterwakilan  pemilih dalam  pemilu  yang  menganut  sistem proporsional.  Semakin  tinggi  Indeks disproporsionalitas  pada  satu  pemilu sistem  proporsional,  maka  semakin tidak proporsinallah pemilu itu.
Proporsional itu sendiri dipengaruhi  oleh  besaran  dapil  dan juga  angka  ambang  batas  parlemen.
Karena  besaran  dapil  dan  besaran angka  ambang  batas  menyebabkan tingginya suara yang tidak terakomodasi menjadi kursi. Kemudian  Parliamentary  threshold pasti akan menyebabkan disproporsional  antara  partai  lama dan  partai  baru.  Sebab,  dalam  hal aktualisasi, kampanye dan penyebaran  visi-misi  partai  sangat terbatas yang biasanya hanya terjadi 2 tahun  menjelang  pemilu  saja.  Karena selama ini, partai-partai baru tersebut disibukkan oleh persayaratan administrasi yang memakan energi.
Apabila  analisis  secara  hitoris dan  empirik  jelas  bahwa  dalam penentuan  angka  ambang  batas parlemen (Parliamentary  threshold)
setiap partai politik memiliki kepentingan  sendiri  dan  jauh  dari kepentingan  masyarakat  yang  secara khusus  memilih  mereka.  Masing- masing  partai  politik  (fraksi  di  DPR) hanya mementingkan eksistensinya di
parlemen dan berusaha mempertahankan kekuasaannya diparlemen. Partai-partai kecil dan menengah cenderung mengusulkan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sekitar 2,5%-3,5%.  Hal  ini  dimaksudkan untuk mempertahakan eksistensi mereka  di  parlemen.  Sementara  itu, partai-partai besar
cenderung mengusulkan  angka  ambang  batas  di atas  4%-5%.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menghalangi partai-partai kecil yang  tidak  mendapat  dukungan minimal  untuk  masuk  parlemen. kesepakatan  mengenai  pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold ) menemui jalan buntu karena masing-masing fraksi mempertahankan kepentingannya sendiri. Kesepakatan mengenai pemberlakuan  ambang  batas  ini akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Tarik-menarik kepentingan tersebut kemudian dimenangkan oleh fraksi yang mendukung pemberlakuan  ambang  batas  secara nasional.  Fraksi  yang  mendukung pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary  threshold) secara nasional. Lebih lagi, Mekanisme  pengambilan  kebijakan soal  ambang  batas  dan  metode konversi  suara  menjadi  kursi  pun didominasi oleh kepentingan masingmasing partai. Posisi
partisipasi  masyarakat  menjadi  tidak berarti,  karena  kebijakan  itu  diambil dengan  dasar  barter  politik  yang cukup  kuat.Produk  hukum  yang berkarakter
reponsif, proses pembuatannya  bersifat  partisipatif, yakni mengundang
sebanyak- banyaknya  partisipasi  masyarakat
melalui  kelompok-kelompok  sosial dan  individu  di  dalam  masyarakat (Wolo, 2015).
Dilihat,  secara  substansi  dan berkarakter penentuan angka ambang batas parlemen ( Parliamentary threshold) seharusnya    responsif bersifat  aspiratif.  Artinya  memuat materi-materi  yang  secara  umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak rakyat  yang  menjadi  fokus  tujuan karena  merupakan  baian  yang  tidak terpisahkan  dari  rakyat.  Sehingga produk    regulasi  undang-undang pemilihan  umum  dapat  disimpulkan sebagai  sebagai  sebua  kehendak rakyat. Bukan sebuah hal yang politis.

## SIMPULAN
Pemilihan  umum  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  secara prosedural dalam sistem demokrasi di berbagai  negara  termasuk  Indonesia. Sejak  pertama  kali  diselenggarakan, pemilu  di  Indonesia  tahun  1955 hingga pemilu ke-11 pada tahun 2014. Indonesia  telah  menggunakan  sistem proporsional, baik itu dengan mekanisme terbuka ataupun tertutup. Sistem proporsional dapat mengakomodir  golongan  minoritas dalam parlemen, hal ini sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, budaya dan sumber daya alam. Indonesia mulai memperkenalkan sistem ambang batas parlemen (Parliamentary Theshold) melalui  regulasi  undang- undang pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang menetapkan ambang batas 2,5%.
Kemudian di Pemilu berikutnya, pemilu  2014    melalui  UU  Pemilu Nomor  8  Tahun  2012  naik  menjadi 3,5% dengan semangat penyederhanaan  jumlah  partai  di parlemen.  Namun,  nyatanya  hal
tersebut  tidak  terjadi.  Sebab,  jumlah partai  politik  hasil  pemilu  2009  yang merupakan  9  partai  justru  bertambah menjadi  10  partai  di  pemilu  2014. Terdapat  permasalahan  lain  dalam sistem  pemilu  yang  menggunakan Parliamentary Theshold .
Pada  setiap  pemilu  tentu, Indonesia  telah  belajar  untuk  selalu memperbaiki  kualitas  pemilunya. Pemilu  yang  berkeadilan  tentunya,
tidak membatasi hak politik masyrakat  atau  partai  politik  untuk mengikuti  pemilihan  umum  dan berada di parlemen. Berbagai kekurangan dalam sistem Parliamentary  Theshold selama  ini sedkit banyaknya menghambat proses demokrasi  subtansial  hanya  sebagai sebuah  ilusi.  Sebab,  di  pemilu  2009 ada  29  partai  politik  yang  suaranya hilang  akibat  sistem  ini,  kemudian  di pemilu 2014 ada 2 partai politik yang suara  yang  juga  hilang  akibat  sistem ambang batas tersebut. Tentu, sebagai sebuah  demokrasi  rakyat  harus  tahu kemana  suaranya  tersebut.  Rakyat yang  menjadi    bagian  yang  tidak terpisahkan dari pemilu harus dilihatkan aktif dalam proses undang- undang  pemilihan  umum  yang  tidak kita  saksikan  saat  ini.  Lebih  lagi, sistem Parliamentary  Theshold selama ini  telah  membuat  diproporsional.
Artinya secara nyata, peneliti mengusulkan agar angka Parliamentary  Theshold di  pemilihan umum  adalah  nol  (0)  atau  tidak adanya Parliamentary Theshold.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi,  K.  (2010), Mengungkap  Politik Kartel .  Jakarta  :  Kompas  Gramedia Jakarta.
Cangara, H. (2009), Komunikasi Politik: Konsep,  Teori,  dan  Strategi . Jakarta:  Rajawali Press. Nadir,  A.  (2005), Pilkada  Lansung  dan Masa  Depan  Demokrasi ,  Averroes Perss: Malang. Meyer,  T.  (2012), Demokrasi  Sosial  dan Libertarian,  Dua  Model  yang Bersaing  dalam  Mengisi  Kerangka
Demokrasi Liberal , Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Verney,  D.V  &  Lijphart,  A.  (1995) Sistem  Pemerintahan  Perlementer dan  Presidensial .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Yuda,  H.A.R.    (2010), Presidensialisme Setengah Hati . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Alkatiri,  Z.    (2013),  The  Words  Of  Magic Used  During  The  Soeharto’s Indonesian New
Order Military Regime Era 1980-1997, Depok  :  Department  of  History, University  of  Indonesia  ,  Vol.  2. No. 1.  February  2013.
Bao,  H.W.  (2015),  Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)  Untuk  Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yogyakarta  :  Universitas  Atma Jaya; Dahlan,  M.  (2015),  Reformulasi Parliamentary  Threshold  Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia, Malang : Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, hal 5-6.
Hary,  I.P,  (2014), Political  Marketing partai  Politik  Baru  Menuju  Pemilu 2019 ,  Depok  :  Universitas Indonesia.
Handani, N.S. (2015), Formula Penyederhanaan  Jumlah  Partai Politik Di Parlemen Pada Pemilihan
Umum  Indonesia ,  Semarang  : Universitas  Diponegoro,  hal.85- 87.
Higashikata,  T  and  Kwamura,  K. (2015),  Voting  behavior  in Indonesia  from  1999  to  2014 Religious  Cleavage  or  Economic Performance  ?, Ide  Discussion paper , 152, hal.45-64.
Morje,  M.H  &  Roessler,  P.G.  (2006), “Liberalizing Electoral Outcomes in  Competitive  Authoritarian Regime”,  American  Journal  of Political  Science,  Vol.  50,  No.  2, April 2006, Pp. 365–381.
Ummul,  S.F.  Relevansi  Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis, Surakarta  :  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Konstitusi,  Volume  8,  Nomor  2,
April  2010  ISSN  1829-7706, hal.95-112.
Pamungkas,  Y.  (2014),  Tinjauan Ambang  Batas  Perolehan  Suara
Berdasarkan  Undang-  Undang Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan  Anggota    Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Jurnal Rechtsvinding  volume  3  nomor 1, april 2014, hal.33-50. Toip,  H,  (2006),  Sistem  Pemilihan Umum  dan  Peran  Partai  Politik Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Pada  Era Reformasi.  Jakarta:  Program
Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum, Universitas Indonesia