## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: KERANGKA KELEMBAGAAN UNTUK PENERAPAN PUTUSAN PERSIDANGAN

## THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: INSTITUTIONAL ARRANGEMENT FOR IMPLEMENTING COURT DECISION
Irlandi Paradizsa 1 dan Budi Susanto 2
1 Universitas Indonesia email: irlandiparadizsa@gmail.com
2 Universitas Indonesia email: budisusanto10@ui.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintah  (UU  AP)  diciptakan  untuk  meningkatkan  kinerja  administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  yang  berlaku.  Kepada  aparatur  negara,  undang-undang  ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun pada implementasinya, pelaksanaan dari UU AP masih belum optimal dikarenakan belum dilembagakannya pelaksana kontrol putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  rekomendasi  kerangka  kelembagaan  yang dimungkinkan sebagai pelaksana kontrol hasil putusan PTUN. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal yang bersumber dari studi literatur yang dianalisis dengan  teknik content  analysis .  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  ada  beberapa  Lembaga  dalam Administrasi  Pemerintahan  yang  berpotensi  untuk  menjadi  pelaksana  kontrol  hasil  putusan  PTUN  dan ditemukan juga alur kerangka kelembagaan yang dimungkinkan dalam pengimplementasiannya.
Kata  Kunci :  Adminsitrasi  Publik;  Aparatur  Negara;  Impelementasi;  Undang-Undang;  Kerangka Kelembagaan

## Abstract
The state administrative law is created to improve the performance of the state administrative process. For the people, it gives a reassurance that every decision that has been made should be designed according to the prevailing  procedure  and  regulation.  For  the  state  apparatus,  this  law  provides  protection  from  criminal charges for the policy that has been made according to the prevailing procedure and regulation. Hence, in principle  this  law  is  made  to  give  legal  certainty  and  a  peace  of  mind  for  both  parties.  However  in  its implementation, the application of the state administrative law has not been optimal since the implementor of control of the Administrative Court’s decision is yet to be institutionalized. The purpose of this research is to give  recommendation  on  the  possibble  institutional  arrangement  for  the  implementor  of  control  of  the Administrative Court’s decision. The method used in this research is by using a qualitative approach with the socio-legal method that is based on literature studu that is analyzed by using the content analysis technique. The results of this research shows that there are several institution within the state administrative that have the potential to be the implementor of control of the Administrative Court’s decision and also finds the possible institutional arrangement for its implementation.
Keywords : Public Administration; State Apparatus; Implementation; Regulation ; Institutional Arrangement

## PENDAHULUAN
Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan— yang  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  AP— merupakan  bentuk  semangat  pemerintah  di Indonesia dalam usahanya mendukung pencapaian  tujuan  berbangsa  dan  bernegara. Tujuan  dari  Negara  Indonesia,  sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan  keadilan sosial”  (Agustian,  2019;  Leman, 2019).  Sehingga  Indonesia  yang  bertujuan terhadap  orientasi  kesejahteraan  warganya perlu menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan  yang  baik  (Agustian,  2019,  p. 149; Linawati et al., 2018, p. 61; Rini, 2018, p. 259). Indonesia yang juga berorientasi sebagai negara  kesejahteraan  (welfare  state)  bertugas untuk melayani masyarakat Dalam usaha untuk melayani  masyarakat  tersebut  diperlukan  tata kelola pemerintah yang baik (LAN, 2019).Hal ini  pun  tercantum  dalam  RPJPN  dan  Grand Design  RB  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang baik (LAN, 2019).Tata kelola pemerintahan  yang  baik  diperlukan  agar pemerintah  bisa  menyampaikan  fasilitas- fasilitasnya  secara  tepat  guna  terhadap
masyarakat  dan  tindakan  yang  dilakukannya tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
Untuk  menjamin  terlaksananya  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  maka pengaturan  atas  pelaksanaan  tata  kelolanya perlu juga diatur dalam Undang-Undang (UU). Apalagi,  di  dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  Pasal  1  ayat  3  dijelaskan bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sehingga, sudah  menjadi  keniscayaan  agar  pengaturan tersebut  diterjemahkan  ke  dalam  sebuah undang-undang  sebagai  bentuk  manifestasi Indonesia  sebagai  negara  hukum (Harjiyatni & Suswoto,  2017). Dengan  adanya  pengaturan hukum  tersebut  bermanfaat  guna  memastikan kesamaan  di  mata  hukum  atau  kepastian hukum.  Kesamaan  dalam  artian,  tidak  hanya masyarakat  saja  yang  diatur  dalam  hukum, namun  juga  pejabat/badan  pemerintahan sebagai pengelola pemerintah juga tidak lepas dari pengaturan hukum.
Administrasi  pemerintahan  memiliki andil besar dalam mengelola pemerintahan dan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Sistem  penyelenggaraan  pemerintah  memiliki peranan besar dalam menentukan kemaslahatan hajat  hidup  orang  banyak  di  suatu  negara, begitu pun dengan di Indonesia (Azar, 2015, p. 277).  Artinya,  kesejahteraan  masyarakat banyak  juga  ditentukan  oleh  bagaimana administrasi  pemerintahan  mengelola  negara
dan melayani masyarakat. Ketika mereka gagal dalam  menyampaikan  pelayanan  tersebut, masyarakat—terutama  mereka  yang  rentan— yang  paling  terdampak  dari  buruknya pelayanan tersebut.
Sehingga  diperlukan  sistem check  and balance atas  administrasi  pemerintahan.
Apabila  tidak  dilakukan  proses check  and balance maka  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  sebagai  usaha  pencapaian  tujuan  negara bisa tidak tercapai. Check and balance terhadap administrasi  pemerintah  tersebut  kemudian perlu dilakukan melalui sistem peradilan yang diatur dalam  undang-undang  (Agustian, 2019, p. 157; Sumeleh, 2017, p. 130). Hal ini untuk menghindari  sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Lord  Acton  (dalam  Agustian,  2019,  p. 150),“ Power  tends  to  corrupt,  but  absolute power  corrupt  absolutely ”,  sehingga  segala keputusan  tata  usaha  negara—berdasarkan pasal  87  huruf  (a)  UU  No.  30  Tahun  2014
tentang Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan, yang dimaksud dengan
keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai penetapan  tertulis  juga  mencakup  tindakan faktual  yang  harus    bisa  dipertanggung jawabkan.
UUAP  ini  sendiri  hadir  karena  adanya ketidakpuasan  masyarakat  atas  pelayanan publik. Masyarakat bisa merugi akibat adanya Maladministrasi (Putrijanti et al., 2018, p. 278). Pendekaatan lama yang mengandalkan
goodwill  atau  itikad  baik  dari  pejabat/badan pemerintahan belum mampu untuk menciptakan  situasi  kondusif  agar  asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dijalankan (AUPB)  di  dalam  pemerintahan  (Putrijanti  et al., 2018). Kebutuhan akan pemerintahan yang transparan,  akuntabel  dan  cepat  untuk pencapaian  tujuan  negara  (Putrijanti  et  al., 2018,  p.  283)  efektivitas  dan  efisiensi  kunci pelayanan  publik  (Putrijanti  et  al.,  2018,  p. 284)agar  masyarakat  bisa  menjadi  lebih sejahtera.
Dari segi regulasi, kebutuhan atas proses sistem check  and  balance ini  sudah  dapat terpenuhi  salah  satunya  melalui  UUAP tersebut. Namun dalam implementasinya masih menjadi  kendala  dalam  penerapan  UUAP  ini yang  disebabkan  oleh  kerangka  kelembagaan yang  belum  menunjang  sistem checks  and balance tersebut(Rosiana  Pattipawae,  2019; Somantri, 2021). Kondisi yang terjadi saat ini adalah  tindaklanjut  hasil  putusan  dari Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  masih didasarkan  pada  wibawa  yang  dimiliki  dari pengadilan tersebut terhadap Lembaga/Instansi Pemerintahan  terkait  (Somantri,  2021). Sehingga  masih  diperlukan  adanya  suatu pengaturan  kelembagaan  di  Pemerintahan Indonesia yang dapat memberikan sanksi yang lebih  konkrit  atas  ditindaklanjutinya/tidaknya dari  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  tambahan  masukan  untuk  sistem kelembagaan  yang  perlu  dibentuk  dalam memastikan  hasil  putusan  PTUN  dapat terlaksana dan betul dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN terkait.
KAJIAN LITERATUR Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan
adminsitrasi pemerintahan adalah “tata laksana dalam pengambilan keputsan dan/atau Tindakan  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintah”.  Sehingga  berdasarkan  definisi tersebut,  fokus  dari  adminsitrasi  yang dimaksudkan  dalam  konteks  kenegaraan  dan pemerintahan  adalah  bagaimana  proses pengambilan  keputusan  ataupun  tindakan lainnya  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  serta  pejabat  yang  tergabung  di dalamnya.  Di  dalam  Undang-Undang  (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tersebut juga dijelaskan mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan keputusan  dan  tindakan  dalam  tata  laksana pemerintahan  tersebut.  Keputusan,  yang dimaksud  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014 tersebut,  adalah  ketetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintah  dan/atau pejabat  yang  tergabung  di  dalamnya. Sedangkan,  tindakan  adalah  perbuatan  yang
dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dan/atau pejabatnya  baik  secara  konkret  maupun  tidak konkret  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.  Sehingga  berdasarkan  definisi yang  dipergunakan  dalam  undang-undang tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  segala sesuatu yang dilakukan oleh insansi pemerintah dan/atau pejabatnya baik yang dilakukan secara tertulis  atau  tidak  dan  juga  secara  konkret maupun tidak konkret sudah termasuk ke dalam ranah  yang  akan  diatur  dalam  undang-undang tersebut.  Maka  dapat  diketahui  bahwa pengaturan  dalam  undang-undang  tersebut cukup  luas  cakupannya  dan  menyeluruh mengatur  terhadap  keseluruhan  pelaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan.
Menurut Parlak  &  Dogan  (2022), adminstrasi  pemerintahan  diciptakan  sebagai bentuk  dari  mekanisme  untuk  pelayanan kepada publik. Keputusan serta tindakan yang diambil  oleh  instansi  pemerintah  dan/atau pejabatnya  tersebut  oleh  sebab  itu  secara prinsip  administrasi  pemerintahan  harus dilakukan berkaitan dengan  pelayanan kepada publiknya. Hal-hal yang diluar dari pelayanan kepada publik seharusnya tidak menjadi ranah yang dikelola oleh instansi pemerintah dan/atau pejabatnya. Lebih lanjut, European Commission  (2017)  merincikan  beberapa kualitas  yang  perlu  dikembangkan  untuk pelayanan  publik  yang  optimal  yaitu:  (1) kualitas  dari  pelayanan  yang  diberikan;  (2)
perlakuan  yang  sama  terhadap  seluruh  pihak; (3) efisiensi biaya; (4) perilaku etis dari pejabat; (5) keterbukaan dan transparansi eksternal; (6) inovasi; (7) akses yang sama untuk pelayanan; (8) efektivitas kebijakan; (9) motivasi dan sikap pejabat  dalam  melayani;  (10)  keselarasan  dan koordinasi kebijakan; (11) keterlibatan masyarakat;  (12)  pengurangan  birokrasi;  (13) kepercayaan  terhadap  pemerintah;  dan  (14) kohesi  sosial.  Oleh  sebab  itu,  idealnya  dalam pelaksanaan  UU  No.  30  Tahun  2014  tersebut harus  dilandaskan  pada  prinsip-prinsip  untuk pelayanan kepada publik dengan karakteristik- karakteristik  pelayanan  pemerintahan  yang optimal.
Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking )
Beschikking atau Keputusan Tata Usahan Negara  (KTUN)  yang  diatur  dalam  UU Administrasi  Pemerintahan  memiliki  konteks yang agak berbeda dengan definisi yang disebut dalam UU No. 51 Tahun 2009 tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 (UU Peradilan Tata Usaha Negara/UU PTUN) (Riza, 2018, p. 91). Dalam pasal 1 ayat (9) UU PTUN disebutkan bahwa:
“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha  negara  yang  berisi  tindakan hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Sedangkan pada UU
Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (7) disebutkan:
“Keputusan  Administrasi  Pemerintahan yang  disebut  Keputusan  Tata  Usaha Negara  atau  Keputusan  Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.”
Sehingga  apabila  merujuk  kepada  kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi inkonsistensi di antara keduanya. Di mana yang dimaksud  dengan Beschikking atau  KTUN dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  dibuat memperluas dari definisi yang telah ditetapkan sebagai  obyek  sengketa  dalam  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  sebagaimana  diatur dalam UU PTUN.
Perbedaan dan perluasan dalam pendefinisian  ini  juga  menyebabkan  adanya perbedaan  konsepsi  dari  Keputusan  tersebut. Semula  Keputusan  harus  berbentuk  tertulis, namun  dengan  adanya  UU  AP  tersebut  yang dimaksud  Keputusan  juga  meliputi  tindakan faktual—yang  tidak  harus  dalam  bentuk tertulis.  Dikarenakan  hal  tersebut,  obyek sengketa  yang  bisa  diajukan  ke  PTUN  akibat
dari  adanya  UU  AP  juga  dapat  meliputi Perbuatan  Materiil  ( Materiele  Daad) (Riza, 2018, p. 94). Kemudian, perbedaan selanjutnya perihal unsur bersifat final yang sebelumnya di dalam UU PTUN didefinisikan sebagai sesuai yang  sudah  definitif  dan  menimbulkan  akibat hukum. Namun dalam UU AP, yang dimaksud dengan unsur final ini juga meliputi Keputusan yang diambil alih oleh pejabat yang berwenang (Riza, 2018, p. 96).
Oleh  sebab  itu,  maka  yang  dimaksud dengan Beschikking/ KTUN  dalam  UU  AP dapat dimaknai sebagai (Riza, 2018, p. 96):
1. Penetapan  tertulis  dan  termasuk  tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha  Negara  di  Lingkungan  Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif dan
Penyelenggara lainnya;
3. Merupakan  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha Negara
4. Didasarkan  pada  Peraturan  Perundangan yang  Berlaku  beserta  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
5. Bersifat  konkret,  individual,  dan  final (dalam makna yang lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum dan berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum;
dan
7. Keputusan  ditujukan  kepada  seseorang atau badan hukum perdata.
Secara  prinsip  atau  teori  awal  terkait dengan beschikking /KTUN,  Van  Der  Pot (dalam  Wogo,  2009)—salah  satu  akademisi awal  yang  mengkaji  terkait beschikking— menjelaskan bahwa dari sudut pandang doktrin ada  beberapa hal yang perlu dipenuhi sebagai syarat dari KTUN, yaitu: (1) harus dibuat oleh organ  yang  berwenang  untuk  membuat aturannya;  (2)  tidak  boleh  mengandung peksanaan, kekeliruan atau penipuan; (3) harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya; (4) Keputusan harus  sesuai  dengan  isi  dan  tujuan peraturan  dasarnya.  Kemudian,  Van  Der  Wel (dalam  Wogo,  2009),  dalam  segi  normatif menyebutkan bahwa KTUN perlu memuhi (1) syarat  materiil  yaitu:  (a)  alat  negara  yang membuat Keputusan harus berwenang; (b) alat negara  yang  membuat  Keputusan  tidak  boleh memilik  cacat  yuridis;  (c)  harus  didasarkan pada  keadaan  tertentu;  dan  (d)  dapat dilaksanakan  tanpa  melanggar  peraturan  lain; dan (2) syarat formil yaitu: (a) memenuhi syarat pembuatan  Keputusan;  (b)  harus  diberikan bentuk yang ditentukan; (c) syarat-syarat yang ditentukan  berkaitan  dengan  Keputusan;  dan (d)  jangka  waktu  antara  penyebab  disusunnya Keputusan  dengan  diumumkannya  Keputusan tidak  boleh  dilewati—harus  ada  kejadian terlebih  dahulu,  Sehingga  apabila  merujuk kepada  teori-teori  tersebut,  dapat  diketahui bahwa  konsep  Keputusan  yang  ada  di  dalam
UU  PTUN  telah  sesuai  dengan  yang  prinsip secara  teoritisnya.  Namun  untuk  Keputusan yang didefinisikan dalam UU AP, konteksnya lebih  meluas  dan  melebihi  dari  syarat-syarat disebutnya
seseuatu sebagai beschikking/ KTUN,  terutama  pada  aspek Keputusan  yang  harus  berbentuk—bukan hanya  tindakan  faktual.  Walaupun  demikian, berdasarkan  syarat-syarat  teoritis  tersebut, definisi  yang  disusun  dalam  UU  AP  sudah memenuhi  seluruh  syarat  tersebut  dan  tidak melanggar pada prinsipnya. Walau implikasinya  adalah  penerapan  dari  obyek sengketa akan menjadi lebih luas.

## METODE PENELITIAN
Tidak ada kebijakan yang tidak memiliki nilai atau prinsip norma tertentu (Cardno, 2018, p.  624).  Dalam  menganalisis  suatu  kebijakan, perlu  dipahami  juga  konteks  dari  dibuatnya kebijakan  tersebut,  proses  pelaksanaan  serta nilai atau norma yang terkandung di dalamnya (Cardno,  2018,  p.  624).  Sehingga,  secara praktis,  apabila  kita  ingin  memahami  lebih mendalam  mengenai  suatu  kebijakan  tertentu, maka  perlu  juga  dipergunakan  metode penelitian  atau  penelaahan  secara  kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk dapat memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap analisa deskriptif terhadap suatu isu  (Cardno, 2018, p. 624).
Untuk metode penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  sosio-legal.  Pemilihan  metode penelitian  sosio-legal  ini  menjadi  pilihan dikarenakan kebutuhan untuk melihat pengaturan terkait dengan administrasi pemerintahan  dari  konteks  pelaksanaan, kebiasaan,  budaya  serta  nilai  yang  terjadi  di Indonesia.  Penelitian  sosio-legal  memberikan peluang  untuk  dapat  memberikan  konsesi kognitif  di  luar  dari  konsepsi  normatif  dari suatu  peraturan  (Bedner  et  al.,  2012,  p.  2). Selain  daripada  itu,  metode  sosio-legal  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  empiris dari  pelaksanaan  hukum  yang  dikaji  tersebut (Bedner et al., 2012, p. 2).
Dalam  proses  analisisnya,  teknik  yang akan dipergunakan adalah studi literatur.  Salah satu alasan pemanfaatan metode studi literatur dengan  pengambilan  data  dari  dokumen- dokumen, pemberitaan maupun regulasi adalah dikarenakan  ketersediaan  data-nya  yang melimpah (Cardno, 2018). Selain daripada itu, (Bedner  et  al.,  2012,  p.  13)  juga  menjelaskan bahwa dalam ranah studi sosio-legal diketahui bahwa ada penekanan yang kuat terhadap studi literatur  dan  penelitian  empiris.  Terlebih  lagi dalam  konteks  penelitian  terhadap  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintah  (UUAP), pihak  yang  diobservasi  atau  diwawancara berpotensi  berperilaku  tidak  sebagaimana biasanya  karena  mengetahui  konteksnya
sedang dilakukan penelitian. Dalam
menganalisis  literatur  serta  kasus  yang  dikaji dalam penelitian, dilakukan dengan menggunakan  cara content  analysis .  Teknik content
analysis dilakukan dengan
menginterpretasi  maksna  yang  terkandung dalam  konten  berupa  data  teks  dan  data-data lainnya (Hsieh & Shannon, 2005) .
HASIL PENELITIAN Gambaran  Umum  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2014 tentang Administrasi

## Pemerintahan
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  adalah dasar  hukum  materiil  atas  tata  kelola  dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Secara prinsip,  negara  dan  pemerintah  hadir  untuk menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan  yang  efektif,  efisien  dan bermanfaat  bagi  masyarakat.  Sehingga,  untuk memastikan bahwa pemerintah menyampaikan pelayanan  tersebut,  pelaksanaannya  perlu diatur  dalam  produk  hukum  Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, diterbitkanlah UU No.  30  Tahun  2014  tersebut  untuk  mengatur prosedur,  bantuan  hukum,  batas  waktu,  akta administrasi  serta  kontrak  administrasi  dalam administrasi  pemerintahan.  UU  AP  ini kemudian  berisikan  pedoman  yang  menjadi kaidah  dalam  pelaksanaan  hubungan  antara instansi  pemerintah  sebagai  penyelenggara
administrasi publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik (Azar, 2015, p. 275).
Selain  itu,  secara  umum  implementasi dari  UU  AP  ini  menggambarkan  terkait beberapa  hal  yaitu  asas  legalitas  dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, AUPB sebagai dasar pengambilan keputusan, perlindungan  terhadap  masyarakat  melalui mekanisme  banding  dan  gugatan  atas keputusan yang telah diambil oleh administrasi pemerintahan,  keberadaan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  sebagai  kontrol yudisial,  dan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas  legalitas  dalam  konteks  UUAP mengandung makna penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  mengedepankan dasar  hukum  dari  sebuah  keputusan  dan/atau tindakan  yang  dibuat  oleh  badan  dan/atau pejabat  pemerintahan  (Azar,  2015).  Asas perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia mengandung  makna  bahwa  tidak  boleh melanggar  hak-hak  dasar  warga  masyarakat yang  dijamin  UUD  1945  (Azar,  2015).  Asas legalitas  ini hadir  sebagai  pertahanan  pertama untuk  memastikan  asas  perlindungan  itu  bisa dijalankan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas  dalam  proses  administrasi  pemerintahan bermanfaat  untuk  memberikan  kejelasan hukum  serta  memastikan  bahwa  batasan- batasan  tindakan  pemerintah  telah  diatur  oleh undang-undang yang berguna untuk
melindungi masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang.
Aspek  legal  dalam  hal  pengaturan tentunya  memiliki  keterbatasan  karena  akan ada  selalu  hal  yang  belum  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Sehingga, pertahanan  kedua  bagi  masyarakat  dalam proses tata kelola pemerintahan tersebut diatur dengan  diberlakukannya  penerapan  AUPB dalam  pemerintah.  Dalam  UU  AP,  AUPB tersebut  meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas kemanfaatan,  asas  ketidakberpihakan,  asas kecermatan,  asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan  umum,  dan  asas  pelayanan  yang baik  (Agustian,  2019;  Azar,  2015).  AUPB dipergunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan. Artinya ketika administrasi melakukan  pengambilan  keputusan/diskresi/ kewenangan perlu diberikan alasan  yang jelas atas  keputusan/diskresi/kewenangan  tersebut (Azar, 2015, p. 283) dan harus didasarkan pada AUPB.  AUPB  ini  pun  bisa  dijadikan  sebagai batu  uji  penilaian  atas  keputusan/diskresi/ kewenangan  yang  diambil/  dilakukan  oleh pemerintah.  Sehingga,  ketika  ada  keputusan/ diskresi/kewenangan  yang  diambil/  dilakukan tidak didasarkan pada AUPB dan asas legalitas, bisa  dilakukan  penundaan  atau  bahkan pembatalan
atas
keputusan/diskresi/ kewenangan tersebut.
Selanjutnya,  pertahanan  lapis  ketiga untuk  melindungi  masyarakat  adalah  dengan diperkenankannya masyarakat untuk menggugat pejabat/badan pemerintahan apabila mereka  merasa  dirugikan  walaupun  sudah diterapkan AUPB dan juga sudah sesuai dengan asas  legalitas  (Agustian,  2019,  p.  150).  Pun masyarakat  bisa  melakukan  gugatan  terhadap pejabat/badan pemerintahan, sanksi yang akan diterima  pun  berupa  sanksi  administratif  bila gugatan diterima oleh peradilan. Ketiga lapisan inilah yang kemudian bisa menjadi perisai bagi masyarakat maupun pejabat / badan pemerintahan  dalam  interaksi  tata  kelola administrasi pemerintahah. Masyarakat menjadi  terlindungi  haknya  karena  bisa keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada asas legalitas dan AUPB, dan ketika masih merasa dirugikan bisa melakukan gugatan. Dari segi pejabat/badan pemerintahan juga terlindungi  akibat  adanya  asas  legalitas  dan AUPB  sebagai  dasar  mereka  mengambil keputusan sehingga jelas alasannya, dan ketika terjadi  gugatan  akibat  kesalahan  yang dilakukan  secara  tidak  sengaja  maka  sanksi yang  akan  diterima  pun  sanksi  administratif. Secara prinsip, dengan adanya UU AP ini, akan melindungi kedua belah pihak sehingga proses tata kelola administrasi bisa dijalankans secara efektif dan efisien. Masyarakat terlindungi dan pejabat/badan pemerintah pun tidak perlu takut
dalam  mengambil  keputusan  selama  memang sudah menerapkan asas legalitas dan AUPB.
Ketiga  pertahanan  pelapis  jaminan perlindungan  tersebut,  tidak  akan  berjalan dengan baik tanpa adanya eksekutor akhir yang berperan sebagai penengah antara pejabat/badan pemerintahan dengan
masyarakat.  Penengah  yang  dimaksud  adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya  UU  AP,  PTUN  diberikan  kompetensi absolut untuk menangani urusan yang berkaitan dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Keberadaan  PTUN  sebagai  kontrol  yudisial terhadap  keputusan/tindakan  yang  dilakukan oleh  pejabat/badan  pemerintahan  bertujuan agar bisa diharmonisasikan antara kepentingan individu  dalam  masyarakat  serta  kepentingan publik yang diajukan oleh pemerintah melalui keputusan  tata  usaha  negara  (Rini,  2018,  p. 260).  Untuk  memastikan  bahwa  antara perlindungan atas hak individu dan kesejahteraan umum bisa terselaraskan, PTUN berperan  yang  menjadi  instrumen  untuk menjaga kesesuaian di antara keduanya tersebut (Rini, 2018, p. 260). PTUN dalam menlaah atas gugatan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha Negara  atau  wewenang  administrasi  yang disebut  sebagai  melawan  hukum  yaitu  yang melampaui  wewenang,  mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Selain  beberapa  hal  di  atas,  UU  AP  ini secara umum berkaitan dengan beberapa pasal
lainnya.  UU  AP  disahkan  dan  diundangkan pada  17  Oktober  2014.  Berlaku  sejak  tanggal diundangkan,  Undang-Undang  ini  berisi  89 pasal, dan isinya berhubungan dengan banyak Undang-Undang lain. Misalnya, UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU Perbendaharaan  Negara,  UU  Keuangan Negara, dan UU Pelayanan Publik. Korelasi ini terjadi  karena  para  penyusun  memosisikan UUAP  sebagai  (Undang-Undang  payung) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun  tak diamanatkan  langsung oleh UU AP,  Mahkamah  Agung merespons pengaturan lebih  lanjut  mengenai  penilaian  unsur penyalahgunaan wewenang. UUAP menentukan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Merespons kewenangan ini, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2015 tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
Permasalahan  Penerapan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan di Lapangan:
Isu

## Kelembagaan
Salah satu kritik utama dari pelaksanaan UUAP adalah belum adanya Lembaga eksekusi hasil keputusan PTUN sehingga tidak ada daya paksa  atas  pelaksanaan  UU  AP  itu  sendiri (Harjiyatni  &  Suswoto,  2017,  p.  610) .
Bertambahnya kompetensi PTUN tanpa adanya lembaga  eksekusi  keputusan  menyebabkan menurunnya  citra  PTUN  sebagai  lembaga pengawasan (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 611) . Selain  itu,  fungsi  peradilan  yang  rendah berdampak  terhadap  kurang  terjaminnya  hak dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  atas kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh administrasi pemerintah (Harjiyatni & Suswoto,
2017,  p.  615) .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mahkamah Agung di tahun 2015 menujukkan bahwa 93,1 persen responden yang ditanya oleh tim Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa upaya paksa dari PTUN belum efiektif menjamin  kepatuhan  pejabat/instansi  atas putusan  yang  telah  dibuat  oleh  PTUN (Harjiyatni  &  Suswoto,  2017,  p.  616) .  Artinya, ketika  keputusan  telah  keluar  dari  PTUN, pelaksanaannya  belum  tentu  dilakukan  oleh pejabat/instansi pemerintahan terkait.
Sejalan  dengan  kritik  yang  disampaikan di  atas,  pada  pelaksanaannya  pun  masih ditemukan  beberapa  permasalahan  yang disebabkan  oleh  adanya  kekurangan  yang masih  belum  diatur  dalam  UU  AP  tersebut. Permasalahan yang muncul seperti pemahaman yang rendah atas UU AP tersebut baik itu oleh masyarakat bahkan dari pejabat/badan pemerintahan sendiri, efek dari keputusan yang kurang  signifikan  dan  efek  fiktif  positif  yang
belum begitu berdampak, serta intervensi yang tinggi terhadap hakim PTUN.
Terkait  dengan  pemahaman,  di  dalam lapisan  masyarakat  belum  begitu  banyak memahami  bahkan  mengetahui  mengenai Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan ini  (Yanti  &  Masriyani,  2019).  Kurangnya sosialisasi  akan  keberadaan  dari  UU  AP  ini menyebabkan  masyarakat  yang  pasif  untuk melakukan  pengecekan  terhadap  keputusan yang diambil oleh pejabat/badan pemerintahan. Padahal  apabila  masyarakatnya  mengetahui bahwa  mereka  bisa  melakukan  gugatan, masyarakat  pun  akan  secara  aktif  melakukan pengawasan  atas  keputusan  yang  diambil. Namun  akibat  dari  ketidaktahuan  tersebut, menimbulkan  efek kepasifan  dan masa bodoh karena  merasa  tidak  memiliki  kemampuan untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Hal ini pun tercermin dari jumlah gugatan yang masuk  ke  PTUN  pun  tidak  begitu  banyak (Yanti & Masriyani, 2019).
Begitu  pun  dengan  pejabat  administrasi pemerintahan  yang  belum  semua  juga memahami  akan  hal  tersebut  (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018: 68). Apabila pejabat yang digugat tidak memahami dan mengetahui UU  AP,  maka  akan  menjadi  kesia-siaan. Kurangnya pemahaman dari pejabat pemerintahan  atas  keputusan  PTUN  sehingga permohonan  masyarakat  tetap  tidak  terpenuhi (Linawati,  Sa’adah,  &  Juliani,  2018:  60).
Keputusan fiktif positif tidak terlaksana karena terbentur  dengan  SOP  instansi  pemerintahan. SOP  yang  ada  pun  sudah  menjadi  peraturan yang mengikat sehingga keputusan PTUN jadi mentah  kembali  dan  tidak  dilaksanakan  pada realitanya.  (Linawati,  Sa’adah,  &  Juliani, 2018:66).
Keputusan  TUN  pun  tidak  selalu  bisa cepat ditindaklanjuti karena adanya kebutuhan administrasi  yang  terkadang  membutuhkan waktu  lebih  dari  batas  waktu  yang  diberikan oleh PTUN sebagaimana diatur dalam UU AP. Untuk  keputusan  berlaku  10  (hari)  sulit diterapkan oleh instansi karena kalanya proses administrasinya memakan waktu lebih dari 10 hari . (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018:67). Selain itu, dampak yang dirasakan pun kurang signifikan. Fiktif positif sulit untuk diterapkan karena  memakan  waktu  yang  lama  dan  tetap memerlukan  kerja  sama  dari  instansi  terkait (Utama, 2015).
Terlebih lagi, keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN belum tentu dijalankan oleh  pejabat/badan  pemerintahan  terkait.  Hal ini bisa jadi bukan disebabkan  karena mereka tidak memahami mengenai UU AP. Melainkan dikarenakan  oleh  tidak  adanya  badan  atau Lembaga  independen  yang  berperan  dalam mengeksekusi hasil keputusan yang ditetapkan oleh  PTUN  tersebut.  Belum  ada  sanksi  atas tidak dijalankannya keputusan PTUN tersebut. Sehingga, kepatuhan pejabat/instansi
pemerintahan  terhadap  keputusan  PTUN menjadi rendah.
Intervensi  terhadap  hakim  di  dalam PTUN  masih  tinggi,  salah  satunya  kasus  OC Kaligis (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 606) . Di mana  masih  ditemukan  bagaimana  adanya intervensi  terhadap  hakim  dalam  PTUN  dan menyebabkan  adanya  pengambilan  keputusan yang  tidak  adil  dan  malah  berpihak  kepada pejabat/badan  pemerintahan  yang  belum tentu secara substansi merupakan pihak yang benar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar independensi  hakim  dan  pelaksanaan  dari standar tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017, p. 607) .  Selain  itu,  akibat  dari  belum  adanya penyesuaian  UU  PTUN  dengan  UU  AP menyebabkan  fungsi  pengawasan  dari  PTUN malah berkontribusi terhadap suburnya praktik korupsi dan kolusi (Harjiyatni & Suswoto, 2017,
p. 610) .
Potensi  Lembaga  Kontrol  Pelaksanaan

## Putusan PTUN
Sehubungan dengan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam
menjalankan  putusan  dari  PTUN,  maka diperlukan adanya suatu mekanisme kelembagaan  atau  Lembaga  baru  yang  dapat memastikan  bahwa  hasil  putusan  PTUN tersebut betul-betul dijalankan oleh Badan/Pejabat  TUN  terkait.  Namun,  dalam konteks  penelitian  ini,  tulisan  ini  hanya  akan berfokus  terhadap  mekanisme  kerangka
kelembagaan  yang  dimungkinkan  dengan formasi Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintahan yang telah tersedia sekarang  ini untuk  dapat  menjalankan  putusan  dari  PTUN tersebut.  Sehingga,  pada  penelitian  ini dilakukan identifikasi terhadap beberapa Badan dalam  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  yang berpotensi  untuk  melakukan  control  terhadap pelaksanaan putusan PTUN.
1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 47  Tahun  2021  tentang  Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan
Reformasi  Birokrasi  pasal  4  diketahui  bahwa Tugas dari Kementerian PAN-RB adalah untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, dengan  fungsinya  yaitu:  (a)  perumusan  dan penetapan  kebijakan  di  bidang  reformasi birokrasi,  akuntabilitas  dan  pengawasan aparatur, kelembagaan dan tata laksana sumber daya manusia aparatur,  dan pelayanan publik; (b)  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  terkait reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan  aparatur,  kelembagaan  dan  tata laksana  sumber  daya  manusia  aparatur,  dan pelayanan  publik;  (c)  pembinaan  dan pemberian dukungan administrasi; (d) pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan;  (e)  pengelolaan barang  milik  negara  (BMN)  yang  menjadi
tanggung  jawab  Kementerian  PAN-RB;  (f) pengawasan dan pelaksanaan tugas Kementerian PAN-RB.
Apabila merujuk kepada pasal 4 dan pasal 5  ayat  (d)  tersebut,  Kementerian  PAN-RB memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  berkaitan dengan  kontrol  terhadap  hasil  putusan  PTUN kepada Badan TUN terkait. Sehingga fokus dari Kementerian  PAN-RB  lebih  kepada  instansi atau Badan TUN itu sendiri dalam menjalankan hasil putusan PTUN. Dalam hal putusan terkait dengan pejabat TUN, maka tidak menjadi ranah yang dari Kementerian PAN-RB. Dalam pasal 5 ayat (b) diketahui bahwa Kementerian PAN- RB  memiliki  fungsi  yang  berkaitan  dengan pejabat  TUN  tetapi  ranahnya  hanya  sampai pada  koordinasi  kebijakan  saja,  tidak  sampai kepada pengawasan terhadap aparatur negara. 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan
Keuangan  dan  Pembangunan  pasal  2 diketahui bahwa BPKP memiliki tugasdalam menyelenggarakan pengawasan terhadap  urusan  pemerintahan  di  bidang keuangan  negara/daerah  dan  pembangunan nasional. Pada Perpres No. 20  Tahun 2023 diketahui  bahwa  BPKP  memiliki  fungsi yang  berkaitan  dengan  kontrol  atas pelaksanaan hasil putusan PTUN pada: Pasal 3  ayat  (b)  yaitu  pelaksanaan  audit,  reviu,
pemantauan, evaluasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah  serta  pembagunan  nasional dan/atau  kegiatan  lain  yang  seluruh  atau sebagian  anggaran  negara/daerah  dan/atau subsidi  termasuk  badan  usaha  dan  badan lainnya yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;  dan  pasal  3  ayat  (e)
pengawasan  terhadap  perencanaan  dan pelaskanaan  program  dan/atau  kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit  klaim,  audit  investigative  terhadap kasus-kasu penyimpangan yang berindikasi merugikan  keuangan  negara/daerah,  audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah,  pemberian  keterangan  ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
Sebagaimana tugas dan fungsi dari BPKP tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat peluang  bagi  BPKP  untuk  melakukan  kontrol terhadap  hasil  putusan  PTUN  terutama terhadap  KTUN  yang  berkaitan  dengan pembangunan  nasional.  Definisi  yang  dari Pembangunan Nasional sendiri konteksnya luas dan  menyeluruh.  Dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan  bahwa  definisi  dari  Pembangunan Nasional  adalah  “ upaya  yang  dilaksanakan oleh  semua  komponen  bangsa  dalam  rangka mencapai  tujuan  bernegara.” Dalam  konteks tersebut,  maka  KTUN  juga  termasuk  dalam ranah  pembangunan  nasional  yang  kemudian akan  juga  menjadi salah  satu  ranah  tugas  dan fungsi dari BPKP dalam melakukan pengawasan intern-nya.
3) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Untuk  BKN  tugas  dan  fungsinya  diatur dalam  Perpres  No.  58  Tahun  2013  tentang Badan Kepegawaian Negara di mana dalam pasal 2 disebutkan bahwa BKN mempunyai tugas  dalam  hal  manajemen  kepegawaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  terkait dengan  fungsi  dari  BKN  yang  berkaitan dengan  potensi  kontrol  untuk  pelaksanaan Putusan PTUN adalah pada: pasal 3 ayat (b) mengenai  fungsi  dalam  penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian, pension dan status serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; dan pasal 3 ayat (e) mengenai fungsi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sehubungan  dengan  tugas  dan  beberapa fungsi dari BKN tersebut, potensi bagi BKN untuk  dapat  melakukan  kontrol  untuk memastikan  bahwa  pelaksanaan  Putusan PTUN  dilaksanakan  oleh  Pejabat  TUN.
Namun  ranah  dari  BKN  hanya  sampai  di level pejabat TUN saja tidak sampai kepada tingkat  Badan  TUN—yang  mana  telah masuk  menjadi  ranah  dari  Kementerian PAN-RB.
4) Sekretariat Kabinet (Setkab) Setkab—sebagaimana  tercantum  dalam Perpres  No.  55  Tahun  2020  tentang Sekretariat Kabinet pasal 2—memiliki tugas dalam  memberikan  dukungan  manajemen cabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  mendukung  manajemen  tersebut,  di dalam  Perpres  No.  55  Tahun  2020 disebutkan  beberapa  fungsi  dari  Setkab dalam menjalankan tugas tersebut. Beberapa fungsi  yang  berkaitan  terhadap  kebutuhan untuk  kontrol  atas  pelaksanaan  Putusan TUN  adalah  sebagaimana  tercantum  pada Perpres  No.  55  Tahun  2020  pada:  pasal  3 ayat  (b)  yaitu  penyelesaian  masalah  atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah  yang  mengalami  hambatan; pasal 3 ayat (c) yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian dari pelaksanaan kebijakan  dan  program  pemerintah;  dan pasal  3  ayat  (e)  yaitu  pemberian rekomendasi atas hasil pengamatan terhadap perkembangan  umum.  Bila  melihat  dari cakupan  tugas  dan  fungsi  dari  Setkab, potensi  kontrol  yang  dapat  dilakukan  oleh Setkab terhadap hasil putusan PTUN cukup
besar. Melihat hubungan pelaksanaan tugas dan  fungsi  yang  berhubungan  langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden, maka kontrol  yang  dapat  dikelola  oleh  Setkab dapat mencakup atas putusan PTUN terkait dengan kebijakan atau program pemerintah yang  memiliki  cakupan  yang  strategis  dan merupakan  prioritas  dari  Presiden  dan/atau Wakil Presiden.

## PEMBAHASAN

## Kerangka  Kelembagaan  untuk  Kontrol Pelaksanaan Putusan PTUN
Di  dalam  Administrasi  Pemerintahan  di Indonesia, ada beberapa mekanisme sanksi dan penghargaan  yang  diberlakukan,  yaitu  berupa penilaian-penilaian seperti penilaian Reformasi Birokrasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian PAN-RB, penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh BPKP, serta penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN.  Untuk  penilaian  SPIP  oleh  BPKP  dan Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh BKN, keduanya tergabung juga ke sebagai bagian dari penilaian untuk Reformasi Birokrasi. Maksudnya  penilaian  terhadap  Reformasi Birokrasi  memiliki  cakupan  yang  cukup  luas dan  kedua  penilaian  tersebut  juga  termasuk sebagai  bentuk  Reformasi  Birokrasi  yang dilakukan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  TUN. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan penilaian Reformasi ini telah diatur di dalam Perpres No.
81  Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
dimutakhirkan  melalui  Perpres  No.  3  Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi  Birokrasi  Tahun  2020-2024.  Di dalam  Lampiran  Perpres  No.  3  Tahun  2023 disebutkan  bahwa  upaya  reformasi  dilakukan untuk  menghasilkan  birokrasi  yang  berkelas dunia dan tata kelola  pemerintahan  yang  baik untuk  mendapatkan  hasil  pembangunan  yang baik.
Hal  ini  pun  sejalan  dengan  prinsip  dari penerapan UUAP yang disusun dengan tujuan untuk  meningkatkan  kualitas  administrasi pemerintahan di Indonesia melalui sistem check and  balance .  Melalui  penilaian  Reformasi Birokrasi hal ini bisa menjadi pendorong bagi Badan  dan  Pejabat  TUN  untuk  melakukan perbaikan dan penyesuaian. Dengan menghubungkan  hasil  putusan  PTUN  yang perlu  ditindaklanjuti  oleh  Badan  atau  Pejabat TUN  dengan  penilaian  Reformasi  Birokrasi, hal ini bisa mendorong Badan dan Pejabat TUN untuk  mematuhi  hasil  putusan  tersebut.  Studi menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja dapat menjadi alat untuk mendorong perbaikan kinerja (Alama  &  Okechukwu,  2022;  Pratama  & Sukarno,  2021) .  Oleh  sebab  itu,  dengan mengintegrasikan hasil putusan PTUN sebagai hal  yang  akan  dinilaikan  dalam  Reformasi Birokrasi  dapat  menjadi  pendorong  untuk
kontrol  bahwa  putusan  tersebut  benar dilaksanakan. Terlebih lagi dari segi tugas dan fungsi dari instansi terkait seperti Kementerian PAN-RB, BPKP dan BKN sebagai pengampu penilaian Reformasi Birokrasi, hal ini juga telah sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  yang tercantum  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sehingga,  proses integrasi  putusan  PTUN  ke  dalam  penilaian Reformasi Birokrasi tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang belaku.
Untuk  alur  mekanisme  dari  kerangka kelembagaan dari kontrol hasil putusan PTUN diusulkan sebagaimana gambar 1. Sebagaimana temuan  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pembangunan  nasional  secara  umum  dapat diawasi  dan  dikontrol  oleh  BPKP  selaku pengawas intern pemerintah. Sedangkan untuk hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Pejabat  TUN dapat ditindaklanjuti sebagai temuan oleh BKN selaku  pengampu  manajemen  kepegawaian  di dalam  administrasi  Pemerintahan  Indonesia. Dikarenakan kedua instansi tersebut tergabung sebagai  penilai  kualitas  Reformasi  Birokrasi instansi pemerintah maka hasil temuan tersebut perlu dilaporkan kepada Kementerian PAN-RB selaku  pengampu  manajemen  organisasi  dan administrasi  pemerintahan  serta  aparatur negara.  Hasil  temuan  tersebut  bisa  menjadi dasar  pengurangan  nilai  Reformasi  Birokrasi atau perlu adanya kebijakan atas temuan PTUN
tersebut (misal: penghapusan kelembagaan/pengurangan tugas dan
fungsi/lain  sebagainya).  Kemudian  hal-hal yang  menjadi  perhatian  umum  dan  bersifat strategis perlu dilaporkan kepada Setkab  hasil putusan  PTUN  tersebut  untuk  mendapatkan arahan dari Presiden/Wakil Presiden.

## KESIMPULAN
UU  AP  merupakan  sebuah  perundang- undangan  yang  berusaha  untuk  mengatur terkait  dengan  tata  kelola  administrasi pemerintahan  supaya  standar  pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih efektif, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari masyarakat serta pejabat/instansi pemerintah terlindungi. Secara prinsip UU AP merupakan  semangat  baik  dari  administrasi pemerintahan  guna  memastikan  poin  tersebut. Walaupun secara prinsip telah baik, namun bila ditelaah  lebih  dalam  lagi  ternyata  masih  ada beberapa  hal  yang  perlu  dibenahi  agar pelaksanaan  UU  AP  ini  bisa  lebih  maksimal terutama terkait dengan kontrol atau kepastian
tindaklanjut  dari  hasil  putusan  yang  telah ditetapkan oleh PTUN.
Oleh  sebab  itu,  penulis  memberikan rekomendasi agar dapat  dibuat skema kerangka kelembagaan dengan mempertimbangkan struktur kelembagaan yang telah ada dan telah diatur  tugas  dan  fungsinya  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  penulis merekomendasikan  agar  dalam  memastikan bahwa  hasil  putusan  PTUN  dapat  terlaksana dapat  melibatkan  Kementerian  PAN-RB, BPKP, BKN dan Setkab sebagai Lembaga yang turut  mengeksekusi  hasil  putusan  tersebut sehingga benar dijalankan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN terkait.
Namun  dalam  penelitian  ini,  penulis hanya berfokus kepada gambaran besar usulan kerangka kelembagaannya. Dikarenakan keterbatas  fokus  pembahasan  yang  dapat dimuat  dalam  tulisan  ini  maka  masih  ada peluang  untuk  pengembangan  penelitian  ini terutama  perihal  proses  bisnis  atau  alur  rinci pembagian wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap  instansi  yang  terlibat  dalam menindaklanjuti hasil putusan PTUN tersebut.

## REFERENSI
Agustian,  S.  L.  (2019).  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji Bagi  Hakim  dalam  Memutus  Sengketa Peradilan  Administrasi  Negara. Jurnal Hukum  Magnum  Opus  Agustus , 2 (2),
149–161.
Alama,  T.,  &  Okechukwu,  F.  (2022).  The Impact  of  a  Performance Appraisal  and
Gambar 1. Alur Kerangka Kelembagaan Kontrol Hasil Putusan PTUN Sumber: Analisis Peneliti (2023)
Reward  System  on  Employee  Workload Delivery.  In Global  Journal  of  Human Resource Management (Vol. 10, Issue 3). https://www.eajournals.org/
Azar,  M.  (2015).  Relevansi Asas-Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Sistem Penyelenggaraan  Administrasi  Negara. Notarius , 8 (2), 274–287.
Bedner, A. W., Irianto, S., Michiel, J., Theresia, O., & Wirastri, D. (2012). Kajian Sosio- Legal . Pustaka Larasan.
Cardno, C. (2018). Policy Document Analysis:
A  Practical  Educational  Leadership Tool and  a  Qualitative  Research  Method.
Educational Administration:  Theory  and Practice , 24 (4), 623–640. https://doi.org/10.2018/Revision European  Commission.  (2017). European Semester Thematic Factsheet - Quality of Public Administration . Harjiyatni,  F.  R.,  &  Suswoto,  S.  (2017). Implikasi  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintahan  terhadap  Fungsi  Peradilan Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 24 (4), 601–624. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss
4.art5
Hsieh,  H.  F.,  &  Shannon,  S.  E.  (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative  Health  Research , 15 (9), 1277–1288.
https://doi.org/10.1177/10497323052766
87
LAN.  (2019). Implementasi  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan  Korupsi (Said  Fadhil,
Ed.).  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN).
Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang
Nomor 30  Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  terhadap Kualitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan di Indonesia. PELITA:  Jurnal  Penelitian Dan Karya Ilmiah , 19 (1), 97–113. Linawati,  A.  N.,  Sa’adah,  N.,  &  Juliani,  H. (2018).  Kajian  Terhadap  Implementasi
Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  serta  Implikasi  dalam Praktik  Penyelenggaraan  Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). Diponegoro  Law  Journal ,
7 (1), 60–71.
Parlak,  B.,  &  Dogan,  K.  C.  (2022). The Handbook of Public Administration (Vol.
1). Livre de Lyon.
Pratama, I. W., & Sukarno, G. (2021). Analisis
Penilaian Kinerja, Reward, dan
Punishment  terhadap  Kinerja  Pegawai pada  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  STEI Ekonomi , 30 (02), 20–32.
https://doi.org/10.36406/jemi.v30i02.460 Putrijanti,  A.,  Leonard,  L.  T.,  Kartika  Widya Utama,  dan,  &  Soedarto  Tembalang,  J. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik (Good  Governance)  *. Mimbar  Hukum ,
30 (2), 277–290.
Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (2),
257.
https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18 .257-274
Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang  Peradilan Tata Usaha  Negara  dan  Undang-Undanga
Administrasi  Pemerintahan. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 3 (1).
https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7
Rosiana  Pattipawae,  D.  (2019).  Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. SASI , 25 (1), 92–
1006.
Somantri,  D.  (2021).  Tantangan  Eksekusi Putusan  Pengadilan  Dalam  Memperkuat Kewibawaan  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Jurnal  Hukum  Peratun , 4 (2),
123–140. https://doi.org/10.25216/peratun.422021.
123-140
Sumeleh,  E.  J.  B.  (2017).  Implementasi Kewenangan  Diskresi  dalam  Perspektif Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik  (AUPB)  berdasarkan  Undang-
Undangan  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum , 5 (9), 130–136. Wogo, V. A. V.  G.  (2009). Tinjauan  Terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara  Timur  Nomor  22  Tahun  1973 Tentang  Perbatasan  Wilayah  Kabupaten Ngada  dan  Kabupaten  Manggarai Berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.