## SEJARAH DAN REVITALISASI PERJUANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KETIDAKADILAN AGRARIA
Ahmad Nashih Luthfi*
Abstract: Historiographically, there is false understanding that the 1960’s landreform in Indonesia was only supported by communism party, and religion-based parties were on the opposite sides, ideologically and sociologically. This article contra- dicts the simplification of the understanding of the history by pointed out that Nahdlatul Ulama supported the policy of land reform. The support was within the framework of the creation of justice, as well as the understanding that private land ownership is respected in Islam, as part of the goal in enforcing syari’at: to keep the possessions of the umat (hifdhul maal). Not only on the implementation, Pertanu also defend and fight for the peasants when they were expelled, and their lands were taken over (counter-landreform) post 1965. Based on the archived of ANRI and local military documents, this article record the institutional history of Pertanu and its struggle to defent the peasants after 1965, and the dynamic of the implementation of land reform and its backflow in Banyuwangi, East Java. The description of historical experiences of this peasant organiza- tion is equipped by contextual reflection and its revitalization on current era when facing contemporary agrarian issues. Keywords: Nahdlatul Ulama’s agriculture, counter-landreform, Banyuwangi, revitalization.
Intisari : Secara historiografis berkembang pemahaman yang keliru bahwa landreform era 1960-an di Indonesia hanya didukung oleh partai berpaham komunisme. Sedangkan partai berbasiskan agama, berada pada pihak yang berseberangan, baik secara ideologis maupun sosiologis. Artikel ini membantah simplifikasi pemahaman sejarah tersebut dengan menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung kebijakan landreform. Dukungan itu dalam kerangka penciptaan keadilan sekaligus pemahaman bahwa kepemilikan tanah pribadi dihormati di dalam Islam, sebab merupakan bagian dari tujuan penegakan syari’at: menjaga harta benda umat ( hifdhul maal ).  Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, Pertanu bahkan juga membela dan memperjuangkan kaum tani tatkala mereka diusir dan diambil-alih tanahnya kembali ( counter-landreform ) pasca 1965.  Berdasarkan arsip dari ANRI dan dokumen militer daerah, artikel ini merekam sejarah kelembagaan Pertanu dan perjuangannya dalam membela kaum tani pasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreform dan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Uraian pengalaman sejarah perjalanan organisasi tani ini dilengkapi dengan refleksi kontekstualitasi dan revitalisasinya pada era saat ini tetkala berhadapan dengan masalah-masalah agraria kontemporer.
Kata kunci : Pertanian Nahdlatul Ulama, counter-landreform, Banyuwangi, revitalisasi
* Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahanan Nasional. Email: anasluthfi@stpn.ac.id

## 1. Pendahuluan
Dalam sejarah agraria Indonesia selama ini, narasi mengenai pelaksanaan landreform era 1960- an berupaya membedakan antara kelas petani dengan ideologi/identitas organisasi petani. Akibatnya, berada dalam kelompok yang sama secara kelas ekonomi berbasis tanah, namun dinarasikan sebagai kelompok yang berseberangan
secara ideologi. Oleh karena itu lahir narasi yang mempertentangkan antara BTI dengan Pertanu, antara PKI dan NU, dan seterusnya. Seberapa operasional dan realistis dalam sejarah kategori- kategori itu, jarang ditelaah lebih lanjut dan kritis. Kategori-kategori sederhana itu tidak lagi berguna.
Tulisan ringkas ini secara khusus membahas tentang Pertanu, Pertanian Nahdlatul Ulama, dalam memperjuangkan nasib petani pasca kekerasan 1965 yang mengalami tekanan dan diskriminasi serta ancaman pengambil-alihan kembali tanah-
146 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
tanah hasil redistribusi/landreform yang telah mereka terima. Secara umum akan dijelaskan pula keberadaan organisasi tani yang berisikan para ulama dan petani ini.
Tulisan ini ditelaah dengan menggunakan pendekatan sejarah beserta segenap metodologinya yang standar, yakni mulai dari tahap mengum- pulkan sumber sejarah, menilai otensitas dan kredi- bilitas sumber tersebut, menelaahnya secara inter- nal maupun keterkaitannya dengan fakta dari sumber lain, serta menyajikannya dalam tulisan dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan.

## 2. NU, Pertanu, dan Landreform
Nahdlatul Ulama melalui forum bahtsul masail Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama II di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 memu- tuskan bahwa kebijakan landreform pemerintah adalah haram kecuali dalam keadaan dharurat . Keputusan tersebut didasarkan pada argumen mengenai jaminan Islam dalam memberi kebe- basan mutlak manusia untuk memiliki tanah sepanjang tidak berlebihan dan melanggar hak or- ang lain; tidak menganggu kepemilikan orang lain sebagai penerapan kaidah “ laa dharaara wa laa dhiraara ”; serta merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak mengambil alih kepemilikan tanah namun menerapkan kebijakan kharaj dan jizyah pada masyarakat Irak dan Syam yang ditaklukkan. Akan tetapi di sisi lain juga ditekankan bahwa Islam memerintahkan tegaknya keadilan (ekonomi) dengan tidak membenarkan monopoli kekayaan (tidak beredar di antara kaum kaya) (Lajnah Ta’lif wan Nasyr 2011).
Bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama melahirkan pemikiran aqwaali (pendapat hukum) maupun manhaji (metodologi). Dihadapkan pada konteks dan situasi di lapangan yang sangat ber- beda, pandangan dari forum itu menemukan berbagai variasinya. Oleh karena itulah normati- f itas yang dihasilkan oleh PBNU (pusat) diterje- mahkan secara lebih kontekstual dengan kebu-
tuhan masyarakat. Rumusan di berbagai daerah dikonstruksi oleh historisitas dan aktualitasnya di lapangan. Selain itu, dalam tradisi pemikiran NU, prinsip-prinsip dan dasar pengambilan keputusan (kodifikasi) lebih diutamakan daripada hasil putu- sannya tersebut (kompilasi). Dalam kasus di atas, penekanannya terletak pada kaidah keadilan; daripada putusan keharaman landreform tersebut. Oleh karena itu ada ‘illat atau pengecualian berupa kondisi “darurat”, yang justru kata kunci ini di lingkungan NU memantik tumbuhnya tradisi pemikiran yang dinamis.
Di sinilah dibutuhkan analisa sosial dan ekono- mi yang dilakukan oleh para ulama NU lokal/ daerah. Berbagai putusan lokal justru menyetujui kebijakan meredistribusi tanah tersebut. Bahkan sejak di tingkat nasional kebijakan ini telah dise- tujui berbagai partai, termasuk Partai NU yang turut merancang UUPA 1960 di parlemen. Para ulama juga turut bersuara mengawal kebijakan tersebut. Tatkala penerapan kebijakan pemerintah itu disele- wengkan melalui mekanisme wakaf palsu misal- nya, maka tidak segan-segan K.H Idham Chalid pada sidang Dewan Pertimbangan Agung, 19 Januari 1965 mengutuk hibah dan wakaf palsu serta menyetujui pengusutan tindakan tersebut. Demi- kian pula K.H. Wahab Chasbullah yang lebih mene- kankan pada penciptaan keadilan. K.H Farid Ma’ruf justru menyoroti pelaksanaan landreform yang lamban sebab gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH, serta adanya tuan tanah yang mendapat bantuan pejabat korup (Salim 2015). 1
1 Dalam telaah pemikiran Islam di Indonesia, masalah landreform ini memang menarik. Ada yang mengatakan bahwa haram melakukan akumulasi sur- plus yang dihasilkan dari tenaga kerja pertanian, keringat, dan darah buruh miskin. Masyarakat feodal tidak saja menikmati hasil kerja manusia dengan tidak menggarap tanahnya sendiri, bahkan menguasai manusia itu sendiri (Raid 2001). Melihat cara mendapatkan tanah semacam ini juga dinyatakan oleh K.H. Muchith Muzadi.
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160
Adapun Pertanu sejak awal mendukung pelak- sanaan landreform yang bertujuan untuk menye- jahterakan petani dengan cara pengaturan ulang perjanjian bagi hasil dan redistribusi tanah perta- nian. Pertanu tidak segan-segan menuntut dilaku- kannya reorganisasi kepengurusan jika didapati pengurus lokal tidak serius, sebagaimana  yang terjadi pada Pertanu Tegal. Misalnya, melalui surat PW Pertanu Jawa Tengah yang ditandatangani oleh ketuanya, Imam Churmen dan sekretaris Slamet Sardho 6 November 1962, dinyatakan bahwa meng- ingat situasi yang semakin maju saat itu terkait pelaksanaan Bagi Hasil sebagai bagian dari kebijakan Landreform, maka “...Pertanu tidak akan tinggal diam, bertopang dagu, dan masa bodoh, terbukti dengan tidak absennja Pertanu dalam kepanitiaan Landreform atau lembaga-2 Pemerin- tah lainnja jang berungsurkan ketanian”. Dalam kondisi tersebut Pertanu Cabang Tegal tidak ada laporan kegiatan dan pengurusnya tidak aktif, sehingga diperlukan “reorganisasi  Pengurusnja... jang semata-mata adalah demi untuk kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan tjita-2 dan tudjuan kaum tani Muslim jang ber-sunnah wal djamaah.” (Koleksi ANRI No. 1548).
Gambar 1. Pertanu siap mengganti pengurusnya jika tidak serius melaksanakan Landreform.
Sumber: Koleksi ANRI No. 1548
Pada peringatan Hari Tani tahun 1964 sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Landreform Tahap I, Ketua Umum PB Pertanu, Hadji Mohammad Munasir menyatakan secara tegas bahwa “…[s]esudah Peringatan Hari Tani ini hendaknja kita kerdja lebih keras dengan semangat gotong rojong agar Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang- Undang Perdjandjian Bagi Hasil dapat diudjutkan dengan segera sesuai dengan djiwa dan tudjuan undang2 itu sendiri, tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan, misalnja sesudah redistribusi tanah, ada sekarang istilah, ‘tani tangan halus’ karena pembagian tanah jang mestinja djatuh di tangan penggarap tapi djatuh di tangan orang2 jang
Menanggapi pendapat tentang tidak adanya pembatasan hak milik menurut Mazhab Syafi’i, Muzadi berargumen, “walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memproleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah sampeyan membuktikan bahwa petani kaya yang mempunyai 50 hektar tanah memperoleh dengan halal? Bukannya perampasan si kaya atas si miskin melalui gadaian sawah yang kadaluarsa? Atau sebagai sitaan atas barang jaminan yang jadi milik semengga- mengganya dari petani miskin?” (Wahid 1997: 10). Moh. Shohibuddin mengistilahkannya itu dengan historicizing of property relations (Shohibuddin 2011)

## 148
Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
bukan petani. Dengan terlaksananja Undang Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi Hasil, kita akan bisa lebih madju.” ( Madjalah Landreform 1965: 6).
Peran Pertanu (dan NU) dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pertanian pemerintah yang berpihak pada masyarakat tani memang telah tampak sejak awal. Pada tahun 1953, dalam surat PBNU No. 1975/Tanf/X/53 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tanfidziyah, K.H. M. Dachlan dan Katib, A. Asjhari, dinyatakan bahwa hasil konfe- rensi Pertanu Wilayah Jawa Timur di Malang sangat menggembirakan, sebab telah mampu “mengem- bangkan tehnik pertanian, usaha mengikhtiarkan alat-alat pertanian dan perikanan, memperbesar produksi hewan, mendirikan penggilingan-penggi- lingan padi, dsb.” Oleh karena itu dalam suratnya tersebut, PBNU menyarankan agar diperkuat hu- bungan PB Pertanu dengan kementerian pertanian serta jawatan-jawatan terkait.
Pada tahun 1958 Pertanu mengklaim telah memiliki 300 pengurus cabang se-Indonesia. Per- tanu berkepentingan agar segala informasi antara pemerintah, organisasi tani, dan kaum tani di desa- desa dapat tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu Pertanu berinistiatif menyadur/menggandakan terbitan-terbitan kementerian penerangan yang berkaitan dengan petani (Koleksi ANRI No. 1541) serta kementerian terkait seperti hasil konferensi Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1956 (Koleksi ANRI No. 1533).
Pada kisaran tahun 1955-1958 banyak didirikan cabang-cabang Pertanu. PB Pertanu melakukan pengesahan atas permohonan dari kabupaten- kabupaten yang telah membentuk kepengurusan cabang. Sebagai contoh adalah didirikannya PC Pertanu Kabupaten Langkat, Bindjai yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1536), Pengurus PC Pertanu Magelang yang disahkan tanggal 23 Juni 1956 (Koleksi Arsip No. 1534), PC Pertanu Ponorogo tahun 1957 (Koleksi Arsip No. 1539), PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi
Arsip No. 1535), PC Pertanu Bogor yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1537), dan PC Pertanu Mojokerto tahun 1958 yang pada tahun itu justru sudah berkiprah dalam urusan premi dan pajak desa. PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1540).
PC Pertanu Bekasi bahkan telah mampu mela- kukan ekspor hasil bumi dan hewan ke luar negeri. Prestasi ini diapresiasi oleh PB Pertanu dan diharap- kan dicontoh oleh PC Pertanu lainnya (Koleksi Arsip No. 1531). Tidak ketinggalan pula berdirinya ranting seperti Pengurus Ranting Bailangu Ulu Sekayu, Palembang, yang disahkan tanggal 31 Juli 1954 (Koleksi Arsip No. 1529); bahkan pendirian “Koperasi Pertanu” seperti yang ada di PC Pertanu Cirebon yang disahkan tanggal 13 Mei 1955 (Koleksi Arsip No. 1532).
Pembentukan kepengurusan Pertanu cabang ada yang melalui pertemuan Partai NU, era dimana NU masih berupa partai, dan ada pula yang terben- tuk melalui pertemuan Pertanu wilayah. Pada tahun 1959 dilakukan penertiban administrasi kepengurusan Pertanu dengan misalnya cara perolehan dan penyeragaman stempel Pertanu yang disentralisir dari PB Pertanu (Koleksi ANRI No. 1542), pelaporan jumlah MWC dan Ranting Pertanu serta penyeragaman penulisan susunan pengurus (melalui kartutheek ) yang wajib dipajang di kantor- kantor Pertanu (Koleksi ANRI No. 1541).
Dalam Anggaran Rumah Tangga Pertanu disebutkan bahwa hirarki kepemimpinan Pertanu dimulai dari Ranting (didirikan jika terdapat 11 anggota Pertanu), Majlis Wakil Cabang (didirikan jika terdapat 5 buah ranting), Cabang  (setingkat kabupaten), Komisaris Daerah (setingkat karesi- denan), Konsulat Wilayah (setingkat propinsi), dan PB Pertanu (di pusat yang diangkat oleh Muktamar NU). Susunan kepengurusan (pada tahu 1956) harus terdapat ketua umum, ketua, penulis (katib/sek- retaris), bendahara, seksi penerangan, seksi agraria, dan seksi sosial-ekonomi (meliputi koperasi, perda- gangan, simpan pinjam, dll) (Koleksi Arsip No. 1538).
Awal mula berdirinya Pertanu belum diperoleh
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160
informasi yang pasti. Data sementara yang didapat adalah kepengurusan PB Pertanu yang disahkan dalam Muktamar XX di Surabaya, 13 September 1954. (1) Dewan Penasehat Pertanu terdiri dari bagian penerangan dan pendidikan yang dipimpin K.H. Wahab Chasbullah, bagian agraria dipimpin Mohammad Hanaf iah, bagian pertanian-perke- bunan dipimpin Zaenal Arifin, dan bagian sosial ekonomi dipimpin K.H. Idham Cholid. (2) Pengu- rus Besar Pertanu diketuai oleh H. Abdul Fatach Jasien, H. Achmad Wahib A. Wahab dan Moh. Munasir, sebagai sekretaris (katib) adalah Seno Achmad dan M. Achsien AS, sebagai bendahara adalah H. Ichsan Chamid Baidlowi, dan Abdulloh Kohar, sebagai pembantu penerangan/pendidikan yang belum ditentukan personilnya, sebagai pem- bantu bidang agraria-pertanian-perkebunan adalah R.A. Pratamingkusuma, dan sebagai Pembantu Ekonomi adalah H. Abdul Manan Sjah. (3) Pengu- rus Harian adalah Ketua: H. Abdul Fatach Jasien; Wakil Ketua (belum ditentukan); Katib: Seno Achmady; Wakil Katib: M. Achsien AS; dan Benda- hara: Abdulloh Kohar. Kepengurusan pusat ini dibantu dengan perwakilan 15 pimpinan konsulat wilayah (propinsi) (Koleksi Arsip No.  1542).
Pertanu juga menjadi bagian dari pengadilan landrefrom yang saat itu dibentuk dalam rangka penyelesaian perkara-perkara pertanahan terkait pelaksanaan landreform. Pengadilan landreform dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Susunan hakim dalam pengadilan ini terdiri dari Kesatuan Majlis lima orang hakim, tiga di antaranya adalah wakil orga- nisasi massa tani yang mencerminkan kegotong- royongan kelompok nasionalis, agama, dan komu- nis. Sebagai contoh, di Jawa Tengah saat itu berdiri Pengadilan Landreform. Imam Churmen duduk sebagai salah satu hakim anggota mewakili organi- sasi Pertanu. 2
2 Pengadilan landreform dihapus melalui UU Nomor 7 Tahun 1970, sebab dianggap bertentangan dengan TAP MPR Nomor XXV/MPRS/’66 dan TAP MPR Nomor
XXXVIII/MPRS/1968. Perkara-perkara yang sedang ditangani kemudian dilimpahkan kepada pengadilan- pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam penjelasan undang-undang penghapusan tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan ini dalam praktiknya dianggap tidak efektif karena kehadiran lengkap kesatuan majlis tersebut sulit dicapai dalam sidang, dan masing- masing wakil mempertahankan kepentingannya sehingga sulit tercapai putusan (UU Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pengadilan Landreform). Dalam bahasa lugas, “pengadilan itu didirikan hanya sekedar untuk gagah-gagahan saja”, sebab masing-masing wakil sudah merasa benar kepentingannya (Soekedy, ed. 2004, hlm. 94). Juga adanya perselisihan kepentingan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Landreform Daerah, serta kesulitan pemutusan perkara apakah terkait penyerobotan tanah seputar pelaksanaan landreform ataukah terkait sah-tidaknya jual beli atas tanah sejak awal. Keberadaan Pengadilan Landreform, dan pelaksanaan landreform itu sendiri, hanya berjalan singkat, sebab terjadi pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Sesungguhnya persoalan politik lebih menentukan proses penghapusan itu daripada persoalan-persoalan teknis peradilan.
Gambar 2. Susunan Pengurus Besar Pertanu 1954, cerminan dari ulama’-petani, dan petani-ulama’.
Sumber: Koleksi ANRI No.  1542

## Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017

## 3. Perjuangan Pertanu di Banyuwangi
Apa yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1964-1966 mencerminkan realitas bertemunya identitas kelas petani tersebut. Pertanu Cabang Banyuwangi berjuang membela nasib petani dari perlakuan yang tidak adil. Tatkala sejumlah 22 gabungan organisasi di bawah PKI Banyuwangi pada awal Juli 1964 menunutut pertanggung- jawaban kemacetan pelaksanaan UUPBH dan UUPA, Pertanu (NU) dan Petani (PNI) menen- tangnya bukan karena tidak setuju dengan tuntutan tersebut, namun keberhasilan pelaksanaan land- reform hanya dapat sukses jika “bergandengan tangan” dan bukan dengan melakukan aksi sepihak (Mustafa 2015). 3
Bahkan Pertanu bersama-sama dengan Petani turut berperan dalam melawan ancaman counter- landreform ketika pelaksanaan landreform beru- saha digagalkan bahkan bentuk-bentuk peram- pasan kembali tanah dilakukan oleh berbagai aktor sipil, unsur pemerintah desa maupun militer di Banyuwangi pasca tragedi nasional 1965.
Dukungan Pertanu terhadap petani penerima tanah redistribusi sangatlah beresiko berbenturan dengan kondisi umum saat itu, di tengah situasi dimana landreform identik dengan PKI dan petani penerima tanah dianggap sebagai para pengikut- nya. Hal ini adalah penyederhanaan, sebab penen- tuan calon penerima redistribusi ditentukan secara bertahap dan ketat sejak tahap pelaporan, pene- litian, hingga laporan hasil. Banyak problem admi-
nistrasi daripada problem politik.
Tidak itu saja, Pertanu juga membela nasib petani wilayah perkebunan. Di tanah garapan rakyat bekas perkebunan afdeling Wadung Barat di Kalitelepak, Desa Kaligondo ini terjadi pengu- siran terhadap para petani. Hal sama di tanah persil PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Karet XVI yang semula adalah wilayah erfpacht Perkebunan Wadoeng West. Pertanu mengeluarkan surat protes kepada pihak perkebunan dan menuntut diberi- kannya pemberian perlindungan terhadap rakyat tani yang telah mengolah tanah di wilayah tersebut. Surat PC Pertanu Banyuwangi, ditandatangani Ketuanya, Soehaimi (23 Juni 1966), berisi desakan agar pimpinan perkebunan membatalkan rencana “memperkebunkan kembali” tanah-tanah yang dimanfaatkan rakyat, menghentikan pembuatan lubang yang merusak tanaman rakyat, mengganti kerugiannya, serta kesediaan berunding antara pihak perkebunan dengan Pertanu dan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia) demi kepen- tingan petani (Luthfi 2016).
Rakyat tani yang miskin menduduki tanah tersebut sejak masa Jepang. Kemudian sebagian wilayah Perkebunan Wadoeng West tatkala dinasio- nalisasi menjadi areal perkebunan PPN XVI. Peris- tiwa 1965 menjadi dalih bagi pihak perkebunan untuk melakukan pengusiran rakyat tani. Atas dukungan Pertanu wilayah ini tetap dikelola oleh rakyat tani, berhasil diformalisasi tanah seluas 28,6404 sebagai obyek landreform dan resmi seluas 26,491 ha diredistribusi melalui SK nomor I/AGR/ 1/XI/HM/01.Perk/1968.
Juga ada pembelaan Pertanu dan Petani dalam kasus eks-tanah H. Bahrowi. Menanggapi kekis- ruhan masalah tanah ini, Pertanu dan Petani rant- ing Sukoredjo selaku anggota Panitia Landreform Kecamatan Bangorejo membuat surat tuntutan tertanggal 13-11-1966.  Mereka menyatakan bahwa tanah itu telah dinyatakan sebagai tanah guntai oleh Panitia pada tahun 1964. Surat Pertanu dan Petani sekaligus menegaskan bahwa sekelompok orang
3 Aksi-aksi sepihak tahun 1964 meluas di berbagai tempat. Berbagai upaya mendamaikannya di tingkat nasional dilakukan. Pada tanggal 10 Oktober 1964 terbit SK Menteri Agraria No Sk. 33/Depag/1964 Tentang Pengangkatan Pimpinan/Anggauta-Anggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat, tujuannya adalah agar pelaksanaan landreform dimusya- warahkan di tingkat nasional oleh organisasi massa tani. Akan tetapi aksi sepihak masih terjadi. Pada tanggal 12 Desember 1964 Presiden Sukarno memanggil semua pim- pinan partai ke Bogor dan memerintahkan agar semuanya menahan diri dari berbagai ketegangan di perdesaan saat itu. Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Bogor.
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160
yang mengaku sebagai Bahrudin Cs yang terdiri dari Bahrudin, Mochtar, Marzukni, dan Rahmah yang berasal dari Djajag Gambiran bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut. Mereka ini me- manfaatkan kekisruhan pasca-1965 dengan menga- ku sebagai penerima hibah dari tanah H. Bachrowi untuk tujuan pribadi. Keterangan hibah palsu terhadap Bahrudin Cs ini diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Djajag dan Camat Gam- biran.
Gambar 3. Pertanu Cabang Banyuwangi membela kaum tani dari ancaman counter- reform atas tanah redistribusi bekas perkebunan.
Sumber: Istimewa
Surat Pertanu dan Petani menuntut agar kasus tersebut serta semua sengketa terkait Tanah Obyek Landreform (TOL) harus diselesaikan melalui
Panitia, bukan pihak lain yang tidak berwenang. Mereka menyesalkan tindakan penyitaan itu sebab “tidak melalui cara yang wadjar”. Komandan Kepo- lisian Distrik 1034/30 Bangorejo memang telah bertindak jauh. Berdasarkan perintah lisan ia mela- kukan penyitaan terhadap surat-surat beslag (SK) yang dimiliki 43 petani penerima redistribusi. Aki- batnya para petani takut menggarap tanahnya dan tanah-tanah menjadi terlantar.
Pertanu dan Petani mendesak agar pihak yang berwajib hendaknya mengambil tindakan kepada pihak yang mengaku-aku di atas serta mengem- balikan tanah itu kepada para petani penerima redistribusi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tanah dapat bermanfaat untuk penggarap yang ada.
Guna memperkuat surat tuntutan di atas, Dewan Pimpinan Cabang Petani Banyuwangi pada tanggal 25 November 1966 mengeluarkan surat tuntutan serupa yang ditandatangani Djoehdi (Ketua I) dan Achmad Sanimin (Sekretaris II). Bukan hanya dalam kasus tanah bekas milik H. Bahrowi, namun juga tuntutan agar tanah-tanah perkebunan yang telah ditetapkan sebagai TOL namun belum sempat diredistribusi oleh Panitia dan tanah-tanah yang sudah berhasil diredistribusi tetap diserahkan kepada penggarap penerima. Mereka juga tidak membenarkan tanah Perke- bunan Bumiasri dalam pengawasan Pepupepelrada 0825 Banyuwangi (setingkat Komando Distrik Militer, sekarang). Seharusnya perubahan dan peralihan hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh instansi agraria yang berwenang, dan bukan diambil-alih begitu saja oleh “Instansi maupun Pendjabat jang tidak berwenang”, termasuk institusi polisi/militer.
Demikian pula penyelesaian tanah-tanah per- kebunan dan kehutanan yang telah diduduki rakyat sejak masa Jepang: Perkebunan Kalikempit di Kecamatan Kalibaru, Perkebunan Sumberdadi di Kecamatan Pesanggaran, tanah kehutanan di Alas Tembakor Kecamatan Pesanggaran dan Sugihwaras di Glenmor. Persoalan ini sebenarnya telah
152 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
mendapat perhatian serius Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah mener- bitkan surat instruksi No. I/Agr/1211/XI/Lf/66 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tanah-tanah Perkebunan yang diduduki/digarap Rakyat, ter- tanggal 19 September 1966. Secara tegas dikatakan bahwa dalam menyelesaikan persoalan tanah- tanah itu harus berpegang teguh pada undang- undang dan peraturan yang ada. Dalam kasus di Banyuwangi sebagaimana diuraikan di atas, instruksi ini diabaikan oleh aparat militer.
Pada gilirannya di tingkat nasional pengamanan tanah-tanah hasil redistribusi di tangan Panitia diatur melalui Instruksi Panitia Landreform Pusat No. 10/P.L.P/1966, disusul SK Menteri Dalam Negeri No. 16/DDAT/Agr/68 yang isinya melarang kepada semua gubernur/kepala daerah cq. Kepala Dinas Agraria Yogyakarta melakukan pencabutan SK pemberian hak milik petani hasil landreform. Kebi- jakan tersebut relatif mengurangi kekhawatiran petani meskipun masih juga ada ketakutan, sehing- ga tidak sedikit yang menjual tanahnya dengan harga murah atau membiarkannya terlantar.
Pengambilalihan kembali tanah hasil redistri- btusi di Banyuwangi pasca 1965 cukup banyak. Secara ringkas ditampilkan dalam tabel berikut.

## Tabel 1. Pengambilalihan Kembali Tanah Hasil Redistribusi oleh Berbagai Pihak
(Sumber: Luthfi 2016)
Ketidakadilan agraria yang dihadapi kaum tani di Banyuwangi diakibatkan struktur agraria yang sangat timpang baik secara sektoral dalam himpitan perkebunan dan kawasan kehutanan maupun serta horisontal antar masyarakat pedesaan. Banyuwangi adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur, memiliki perkebunan terbanyak (84 perke- bunan) disusul Jember (26 perusahaan), serta jum- lah kepemilikan tanah guntai dan tanah kelebihan maksimum yang relatif luas.
Penggunaan tanah di Banyuwangi untuk sawah yang dapat ditanami baik pada musim hujan maupun kemarau adalah sekitar 67.000 Ha, kebun atau tegalan utamanya ditanami kelapa seluas 25.000 Ha, dan perkebunan dengan komoditas kopi, karet, teh, coklat, dan kapuk seluas 27.525 Ha.

## Tabel 2. Penggunaan Tanah di Banyuwangi

## (Sumber: Winarno 1969)
Perkebunan-perkebunan di Banyuwangi telah ada sejak zaman Belanda dan sebagian besar tidak dilanjutkan hak erfpacht -nya. Penduduk bekerja sebagai buruh perkebunan secara marjinal. Tanah- tanah bekas erfpacht tersebut dijadikan obyek landreform.
Tanah pertanian di pedesaan juga dalam kondisi yang tidak adil. Terdapat hubungan kerja pertanian yang timpang antara pemilik dengan penggarap tanah, yakni melalui sistem kedokan . Secara umum di Jawa, sistem ini digambarkan sebagai suatu hu- bungan kerja atau perjanjian kerja antara pemilik /penguasa tanah dengan buruh tani dimana kedua pihak sepakat bahwa terhadap satu atau lebih
No. Penggunaan Luas (ha) 1. Sawah (padi, jagung, kedelai, ketela) - Saat musim hujan - Saat kemarau 62.000-67.000 31.000-37.000 67.000 2. Tegalan (kelapa rakyat) 25.000 3. Perkebunan:
- Kopi (41 perkebunan)
- Karet (29 perkebun an)
- Teh (2 perkebunan)
- Coklat (9 perkebunan) - Kapuk (4 perkebunan) 11.826,44 23.360,85 418,54 855,63 1.609,009 84 perkebunan 27.525,399 Pengambilalihan oleh pemilik semula oleh Bahrowi dan Jatno Perampasan tanah dan penetapan secara sepihak bagi hasil oleh militer di Bangorejo Perampasan tanah oleh kepala desa Songgon Rekonsentrasi 4 HGU: HGU PT. Amali and Family (SK Mendagri, HGU tanggal 4-5- 1973), PT. Tawangalun
(SK Mendagri
HGU
Tawangalun No. 73/HGU/DA/19 73, tanggal 20- 10-1973), PT Gunung Trisni, PT. Bhaladika Jay Mayoritas di Kalibaru Perampokan dan pembunuhan serta penolakan landreform oleh
Muniah di
Purwodjojo, dan perampasan tanah oleh Salamin di Muncar - Klaim sepihak Serda Soemadji di Cluring
- Tindakan KKO yang mengakuisisi tanah landreform di Baluran Pengambilaliha n tanah ladang dan perusakan rumah yang ditinggali petani penggarap oleh Ulu-ulu Purwodjojo Pengusiran dan pemerasan oleh Kratjak Cs Bekas perkebunan kopi di Kalibaru yang dikuasai Operasi Karya Kodim 0825 (66,882 ha) dan oleh Pemda (147,664 ha) Djakfar Makruf mengakumulas i tanah di Wongsorejo 1. 527 pemilik lama 509 pemilik lama 421 pemilik lama 13.781 pemilik baru/penerima 2. 4.002,3397 (sawah) 2.344,58 (sawah) 65.132 (kelebihan maksimum) 18.421 (abseente) 3. 4.963,7957 (tanah kering) 2.898,93 (tanah kering 3.681,67 (Bekas Perkebunan dan tanah negara)
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160
bagian sawah (disebut kedok), si buruh bersedia untuk melakukan pekerjaan tertentu (mencangkul, menanam, menyiangi, atau keseluruhannya) tanpa dibayar, tetapi dengan upah berupa hak untuk nantinya terlibat kerja pemanenan dengan pemba- gian hasil tertentu (Wiradi 2009: 202).
Sistem kedokan di Banyuwangi ini berbeda dengan gambaran di atas. Ketidakadilannya tam- pak jelas. Seorang pemilik (pihak pertama) menye- rahkan pengelolaan tanahnya kepada penggarap (pihak kedua).  Sebab alasan tertentu, pihak kedua tidak mengolah tanah tersebut, namun menyerah- kan kepada pihak ketiga untuk menggarapnya. Pihak ketiga inilah yang secara nyata menggarap tanah, tetapi hanya mendapat bagian ¼ hasil panen. Bagian ¾ sisanya adalah hak pihak pertama dan kedua yang akan dibagi sesuai perjanjian bagi- hasil mereka. (Winarno 1969: 19).
Selain itu terdapat kebiasan bermain erek-erek (lotere) di Banyuwangi yang dianggap cukup kuat. Setiap malam diadakan penarikan hasil erek-erek di beberapa tempat terbuka utamanya di lapangan kecamatan. Hasil yang diperoleh cukup besar sebab banyak penduduk yang berminat, sejumlah 3 sampai 4 buah motor Yamaha terkadang dipere- butkan. Terlebih saat itu Departemen Sosial menyelenggarakan Nasional Lotere. Karena mere- sahkan masyarakat dan tidak jarang berujung keri- butan, akhirnya Pangdam Brawijaya melarang kebiasaan lotere tersebut.
Melihat kondisi tersebut, maka pelaksanaan landreform di wilayah ini menjadi prioritas. Keluar dua Surat Keputusan Menteri Agraria, yakni SK. 49/KA/64 dan SK. 50/KA/64 yang menetapkan lima wilayah bekas perkebunan luas sebagai obyek landreform (perkebunan Sorangan/Karang Tam- bak, Kadisuro, Pesanggaran, Padang Bulan, dan Bangoredjo). Perkebunan lain menyusul setelah dilakukan penelitian. Selain itu ditentukan juga tanah kelebihan maksimum dan tanah guntai.
Penentuan pemilik tanah yang terkena kebi- jakan landreform, lokasi dan luasan TOL serta
calon penerima dilakukan melalui tahap pelaporan dari masyarakat, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan Panitia. Sedangkan untuk tanah bekas perkebunan ditentukan langsung melalui kebijakan pemerintah. Hasil pelaporan dan peneli- tiannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. Jumlah Pemilik Tanah, Penerima, dan Luas Tanah Obyek Landreform

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Pada akhirnya sampai dengan tahun 1964 (land- reform Tahap I), tanah yang berhasil diredistribusi di Banyuwangi dari total tiga kategori di atas adalah 4.914,5 ha; berasal dari 421 orang bekas pemilik dan 10 eks-perusahaan/ tanah negara. Jumlah petani penerimanya adalah 13.781 orang (Luthf i 2016).
Tidak diperoleh angka pasti yang membantu menjelaskan dampak ekonomi dari kebijakan landreform tersebut. Namun  hasil penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun terdekat dari kebi- jakan itu mencatat bahwa secara umum kehidupan sosial-ekonomi petani semakin meningkat. Seperti yang dialami oleh beberapa petani penerima di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat dalam kesaksian mereka berikut (Sardjono 1969: 46-48).
Achmadi (60 tahun) menerima tanah kebun kelapa 0,25 Ha berisi 26 pohon kelapa yang meng- hasilkan panen 80 buah kelapa/40 hari dan laku dijual Rp. 10/butir. Semula ia hanya menjadi buruh dari H. Sjafei, bekas pemilik tanah. Sukirah yang berasal dari kota Solo, menjadi janda yang mandiri setelah menerima 0,71 Ha kebun kelapa yang berisi 70-80 batang pohon. Soeradji yang awalnya mengolah tanah secara margersari (menumpang tanam), menjadi lebih giat setelah tanah yang diolahnya itu menjadi miliknya sendiri. Ia memu- puk 120 pohon kelapanya sehingga panenan ber-
154 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
tambah: dari 120 butir menjadi 400-500 butir. Selain itu para penggarap yang sebelumnya harus bergantian bahkan bersaing dengan penggarap lain, sehingga seringkali berpindah tempat, setelah menerima tanah redistribusi menjadi lebih tenang dan bisa menetap secara pasti. Khusus di Kecamatan Kabat, terdapat 16 bekas pemilik tanah yang tanahnya diredistribusi kepada 230 petani.
Sayang sekali terjadi pengambilalihan kembali tanah ( counter-landreform ) oleh berbagai pihak pasca 1965. Upaya menentangnya dilakukan mela- lui kebijakan pemerintah maupun perlindungan dan pembelaan yang dilakukan oleh organisasi tani, termasuk yang telah dilakukan oleh Pertanian Nahdlatul Ulama’ sebagaimana dijelaskan di depan. Pertanu telah berikhtiar berjuang bersama-sama petani. Organisasi tani-ulama ini  tidak lagi leluasa bergerak setelah era Orde Baru. Pada tahun 1970 tatkala akan diselenggarakan Musyawarah Dewan Pimpinan Organisasi Pertanu se-Indonesia bertem- pat di Jawa Timur, masih belum diperoleh kejelasan tanggal pelaksanaannya.  PW NU Jawa Timur (Ketua III, Mohd. Sa’ad Umar) berkirim surat kepada PB Pertanu (Ketua, H. Moh. Munasir). Surat berisi permohonan kejelasan penyelengga- raan tersebut. Pada akhirnya organisasi ini bersama- sama dengan organisasi sejenis mengalami nasib peleburan kedalam organisasi Himpunan Keru- kunan Tani Indonesia (27 April 1973).

## 4. Kontekstualisasi Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan Keadilan Sumber Daya Agraria
Perlu dikontekstualisasikan peran Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan pada permasalahan- permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umatnya terkait dengan penguasaan dan pemilikan terhadap sumber-sumber daya agraria. Nama Perta- nu sudah tidak ada dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Posisinya di kelembagaan NU saat ini digantikan oleh Lembaga Pengembangan
Pertanian Nahdlatul Ulama atau (LPPNU). 4 Meski demikian sifat-sifat gerakan tani dan keulamaan dalam memperjuangkan nasib petani dan buruh harus tetap dipertahankan.
Saat ini warga nahdliyin diperkirakan berjumlah 83 juta jiwa. Mereka tinggal di pedesaan, peda- laman, dan pesisir yang mayoritas bekerja sebagai petani, petambak, dan nelayan. Jumlah besar tersebut merupakan kekuatan potensial dalam menghadirkan wajah Islam di Nusantara. Secara politik warga nahdliyin selama ini merupakan kekuatan elektoral penting, yakni menyumbang 37- 41% dari total pemilih (pemilu 2014). Bagi para politisi, warga nahdliyin selama ini hanya ditem- patkan sebagai pendulang suara, namun kondisi dan nasibnya diabaikan pasca keriuhan pemilihan umum. Mereka warga NU berada di pedesaan, pedalaman, dan pesisir yang menghadapi situasi dan kondisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan ekologi.
Organisasi masyarakat keagamaan sebesar Nahdlatul Ulama ini harus fokus (kembali) pada pergerakan yang memperjuangkan umat mayori- tasnya, yang masih berada di tingkat bawah dan menghadapi berbagai kerentanan sebagaimana yang tergambar dari cuplikan kondisi sebagian dari mereka yang ada di tingkat tapak (di lapangan). 5

## a. Situasi dan masalah yang dihadapi
Saat ini terdapat kerentanan pada hampir semua level aktif itas pertanian dan nelayan Indonesia, yang mayoritas adalah nahdliyin: level pra-
4 Menurut ketuanya terakhir, Imam Churmen, secara organisatoris Pertanu tidak bubar, karena belum ada muktamar atau kongres yang memurutskan pem- bubaran itu, sehingga secara hukum Pertanu masih ada. Jika sekarang terdapat LP2NU,  itu merupakan penge- jawentahan Pertanu saat itu (Soekedy ed. 2004, hlm. 96)
5 Cuplikan ini diambil dari kumpulan kisah yang dilaporkan oleh utusan dari berbagai daerah pada pertemuan Musyawarah Kaum Muda Nahdlatul Ulama, dalam Komisi Politik Agraria dan Konflik Sumber Daya Alam, Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Agustus 2015.
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160
produksi, produksi, dan pasca-produksi.
Pada level pra-poduksi masyarakat tani dan nelayan terancam oleh prasyarat dasar beraktifitas tani dan nelayan yakni akses atas tanah dan pesisir- kelautan. Terjadi penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin sempit (guremisasi pertanian dengan rata-rata < 0,5 ha) sehingga tidak produktif untuk skala usaha tani yang ideal. Pada kasus yang dilaporkan, saat ini terjadi ancaman perampasan tanah di Wongsojo Banyuwangi dimana lahan pertanian dan kampung dimasukkan dalam wilayah konsesi HGU perkebunan sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dalam 15 tahun terakhir. Demikian juga di Urutsewu masyarakat tani berhadapan dengan TNI AD yang mengklaim wilayah yang telah padat dengan aktifitas pertanian itu sebagai kawasan pertahanan. Tentara bertindak lebih jauh melakukan perusakan tanah, pemagaran bahkan kekerasan terhadap penduduk. Demikian pula terjadi di Pati dan Rembang oleh ancaman pendirian pabrik semen dengan dimasukkannya wilayah pertanian dan ekosistem pegunungan Kendeng sebagai kawasan obyek penambangan padahal nyata-nyata keputusan itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; serta masyarakat di Kutai Kartanegara dan di Samarinda secara umum oleh pertambangan batubara yang menyisakan lobang-lobang raksasa yang memba- hayakan jiwa dan kerusakan lingkungan/alam. Para petambak di Gresik terancam kehilangan petak- petak tambak oleh pembangunan industrial yang tumbuh pesat. Mereka yang ebrada di wilayah tersebut umumnya adalah nahdliyin, dan telah mengartikulasikan perjuangannya secara jalur nahdliyin, seperti mengadakan pengajian, men- dirikan mushola, dipimpin oleh para kiai setempat, dan sebagainya.
Pada level produksi masyarakat tani dan nelayan mengalami kerentanan pada permodalan yang bisa mengancam mereka sewaktu-waktu jatuh pada tengkulak dan rentenir, dan ketergantungan pada sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) yang
harus dibeli dengan harga tinggi. Pertanian organik belum menjadi kesadaran massal petani. Kebijakan perbenihan mempersempit kesempatan pembu- atan benih alami oleh petani (untuk padi, jagung dan kedelai misalnya) sebab dapat terancam pida- na. Di berbagai tempat seperti wilayah Wonogiri, Gunungkidul dan di berbagai pedesaan sawah lainnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia bertahun-tahun mengakibatkan ketergantungan tanah, turunnya kualitas tanah sehingga produk- tifitas tanaman juga menurun. Kekeringan terjadi mengakibatkan krisis tanam di persawahan, sementara fasilitas pengairan dan kebijakan alokasi air untuk pertanian tidak dibenahi.
Pada level pasca-produksi petani dihadapkan pada masalah harga yang berada di luar kendali mereka sebagai produsen. Petani kentang di Wono- sobo misalnya, dipermainkan oleh harga yang nilainya jatuh bahkan di bawah biaya produksi (modal dan tenaga kerja). Hal ini terjadi sebab organisasi petani lemah untuk mengurusi mulai dari pra-penanaman hingga penjualan hasil tersebut. Jikapun ada organisasi petani cenderung terfragmentasi dan sangat tergantung pada bantuan dari luar. Nasib petani garam tidak jauh berbeda ketika mereka harus bersaing dengan impor garam yang jumlahnya besar mengalahkan produksi dalam negeri.

## b. Perjuangan Nahdlatul Ulama saat ini
Di dalam situasi dan kondisi di atas, Nahdlatul Ulama secara keorganisasian belum tampak hadir berada di tengah-tengah warganya (nahdliyin) yang menjadi korban dari berbagai ancaman tersebut. Berbeda kenyataannya bahwa pada masa lalu, dengan segala keterbatasannya, jam’iyyah NU memiliki Pertanu sebagaimana digambarkan di atas, dan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin In- donesia) yang siap membela kepentingan ummat petani, nelayan, dan buruh-tani sebagai mayoritas jamaahnya. Selain itu adanya kelemahan dalam cara memahami persoalan-persoalan keumatan

## 156
Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
yang sedang terjadi baik dari sisi teologis, f iqh, sosial, dan teknisnya.
Beberapa generasi muda nahdliyin menyikapi kondisi tersebut dengan membentuk jejaring santri NU utamanya yang memiliki latar belakang pendidikan akademik berbagai bidang. Jejaring ini salah satunya adalah Front Nahdliyin Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) yang berdiri pada tahun 2013 di Yogyakarta. FNKSDA mengkaitkan perjuangannya pada basis lokal, pesantren, para kiai, dan lembaga pendidikan, meskipun masih kurang menyinergikan gerakannya dengan kelembagaan formal NU utamanya di tingkatan kabupaten hingga pusat. Pendirian FNKSDA bahkan berangkat dari kekecewaan terhadap NU struktural dalam merespon isu-isu konflik sumber- daya alam (Achmad Fikri Syahrul Mubarok 2016). FNKSDA menyelenggarakan pendidikan pengka- deran dengan menyusun kurikulum dan menga- dakan  “Pesantren Agraria” (PA) di berbagai tempat, utamanya di lokasi-lokasi tempat konflik sumber- daya alam terjadi, seperti pesantren agraria di Yogyakarta, Kebumen, Kendal, Semarang, Cirebon, Malang, Banyuwangi, Batam, dan Samarinda. FNKSDA juga melakukan advokasi, perjuangan bersama dengan berbagai kegiatan ala Nahdliyin di berbagai basis terjadinya konflik tersebut.
Forum lain yang menghadirkan berbagai kalangan muda dengan kesaksiannya mengenai kasus-kasus agraria di lokasinya masing-masing adalah Musyawarah Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU) di Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Agustus 2015. Dihadiri sekitar 1500 kaum muda, forum ini mendiskusikan berbagai masalah jamaah nahdliyin di berbagai bidang, salah satunya adalah masalah agraria. Persoalan ini dibahas dalam Komisi Politik Agraria dan Konflik Sumber Daya Alam. Forum ini bagian dari side events penyeleng- garaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang (2015). Rumusan yang terhimpun dari berbagai komisi dalam musyawarah KMNU ini mendapat peliputan berbagai media, serta hasilnya
secara resmi disampaikan ke PBNU kepemimpinan baru yang terpilih.
Perlu kajian lain untuk melihat kaitan lebih rinci antara generasi muda yang bergerak melalui FNKSDA dan KMNU tersebut dengan resonansinya di lembaga NU struktural. Mayoritas generasi muda FNKSDA dan KMNU sebenarnya adalah berbasis di pesantren, lahir dari keluarga pesantren dengan para orang tua yang ada pada posisi formal kelem- bagaan NU. Langsung maupun tidak langsung, hubungan kekerabatan dan informalitas melalui cara-cara pesantren tersebut memiliki hubungan timbal-balik dengan kelembagaan NU struktural. Terlebih kasus-kasus perampasan sumberdaya alam yang dialami oleh warga nahdliyin telah cukup memberi pemahaman bahwa Nahdlatul Ulama harus bergerak fokus memperjuangkan isu-isu tersebut.
Pada gilirannya, Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU)  2017 di Lampung 4 November 2017 menggelar seminar bertemakan penguatan organisasi dan pentingnya dilakukan reforma agraria. Forum tersebut mendis- kusikan Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama dilanjutkan dengan Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga (Husni Sahal dan Fathon 2017) . Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH.Ma’ruf Amin dalam sambutan acara tersebut menggaris-bawahi mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat karena tidak adanya peme- rataan, terutama dalam hal kepemilikan sumber- sumber agraria (Sunarto 2017). Kegiatan ini meru- pakan pra-munas menyambut penyelenggaraan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat 24-26 November 2017, yang memang mengambil tema besar penguatan ekonomi warga. Seminar ini memiliki arti strategis dalam mereorientasikan garis perjuangan lembaga setelah berjalan selama satu abad.
Gambar 4. Pra-Munas Nahdlatul Ulama yang Mengangkat Topik Reforma Agraria, Lampung 2017.Sumber: www.nu.or.id
Masuknya kembali isu agraria utamanya reforma agraria di tubuh NU struktural   justru langsung dari atas (PBNU). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari peran salah satu Ketua PBNU, K.H. Imam Aziz yang memiliki latar belakang akademisi dan aktivis (Aprianto 2017). Ia adalah salah satu pendiri lembaga Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) yang memiliki pengalaman panjang dalam penelitian, advokasi, dan rekonsiliasi atas kasus-kasus kekerasan di masa lalu. Sebagai ketua PBNU ia hadir dalam memberikan dukungan perjuangan warga di wilayah konflik seperti di Setrojenar Kebumen tatkala warga mendapatkan perlakuan kekerasan dari TNI yang tanahnya di wilayah pesisir diklaim sebagai wilayah pertahanan. Demikian juga kehadirannya di beberapa pengajian yang diselenggarakan oleh para warga yang mem- perjuangkan tanahnya di Kulonprogo yang menga- lami penggusuran karena adanya rencana pem- bangunan bandara; di tenda perjuangan ibu-ibu Rembang, dan sebagainya.
Dihadapkan pada permasalahan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia utamanya nahdli- yin, berbagai jalur dan inisiatif dari bawah dan atas, muda dan tua di kalangan NU, gerakan dan kelem- bagaan struktural, maka kesemuanya perlu disiner- gikan. Tantangan Nahdlatul Ulama dalam perja- lanan satu abad ini adalah memperkuat posisi itu agar tidak terfragmentasi oleh berbagai “panggilan”
politik dan kepentingan, namun lebih merapatkan shof -nya untuk memenuhi seruan dari arah kiblatnya: maslahat ummat .

## 5. Kesimpulan dan Refleksi
Setelah menelusuri sejarah perjalanan Pertanu dan dinamikanya dalam menjalankan landreform serta perjuangannya membela petani pasca 1965 serta menilik kontekstualisasinya saat ini, maka ada beberapa bagian yang perlu direfleksikan.
Jika kita cermati kepengurusan Pertanu di ting- kat pusat hingga ranting, maka sejatinya Pertanu adalah organisasi ulama’-petani atau petani-ulama’, antara kepemimpinan (organisasi kader) dan keummatan (organisasi massa/tani) melekat jadi satu. Para ulama’ sebagai dzul ‘ilmi wal hikmah bangkit untuk peduli menyelesaikan persoalan- persoalan nyata ummat ( khaadimul ummat ) yang notabene berbasis di pertanian-pedesaan dan hidup bersama mereka. Hal ini tidak terlepas dari prinsip yang dianut, tasharruful imaam manuutun bimasla- hatirrooiyyah, kebijakan pemimpin berorientasikan kemaslahatan umat.
Dalam konteks reorientasi kelembagaan Nahdlatul Ulama, fokus kembali kepada perju- angan keadilan sumberdaya agraria pada dasarnya kembali ke khittah dengan konteks baru. Jika pada masa awal pendiriannya Nahdlatul Ulama menjadi antitesis dari kolonialisme dan wahabiisme, maka untuk konteks sekarang yang dihadapi adalah neo- liberalisme yang tidak mengenal batas teritori kenegaraan, yang menyasar pada pengerukan sebesar-besarnya sumberdaya alam Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sentimen terma- suk salah satunya adalah agama.
Sejatinya perjuangan keadilan dan kedaulatan sumberdaya alam Indonesia mengandung dimensi menyeluruh jihad dan ijtihad dalam melahirkan solusi bagi persoalan umat. Di dalamnya terda- pat tashwirul afkar (nahdlatut tafkiir) karena mem- butuhkan curah pikir dan ‘ilmu ‘amaliyah (imple- mentatif) mengenai keadilan agraria dan keber-
158 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
lanjutan fungsi alam sebagai karunia Allah SWT; nahdlotul wathon sebab  memperjuangkan tanah air Indonesia dari kerusakan alam dan kerusakan umat yang diakibatkannya; nahdlotut tujjaar wal fallaahiin dengan prinsip syirkah (kooperasi) sebagai moral dan sistem ekonomi dengan menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pelaku aktifitas ekonomi yang tidak semata-mata menjadi pembeli (konsumen) sasaran dari korporasi dan pemodal besar. 6 Di dalamnya juga terdapat nahdlatul ulamaa’ dimana para dzul ‘ilmi wal hikmah bangkit untuk menjawab perso- alan-persoalan nyata umatnya ( khaadimul ummat ) dari berbagai ancaman. Kekuatannya menembus dari level lokal hingga global.
Hal tersebut ditauladankan para pendiri ( muassis ) NU, terutama oleh Rais Akbar Hadhrotusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari. Konteks saat itu, beliau menyerukan jihad melawan penjajahan Sekutu dalam pertempuran Surabaya 1945. Khusus mengenai peran sentral petani dalam tegaknya sendi negara, KH. Hasyim Asy’ari pernah membuat tulisan dalam Soera Moeslimin Indone- sia No. 2 Tahun ke-2, 19 Muharom 1363 (1941 M) berjudul “Keoetamaan Bertjotjok Tanam dan Berta- ni”. Beliau menyatakan bahwa “... Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa’ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja
oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng  pada negeri; dan Pa’ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat  negeri didasarkan.” (Sahal 2012)
Bagi anak muda NU kini, tantangannya adalah bangkit bersama-sama ( nahdlatus syabbaab ) mem- perjuangkan Islam Nusantara, yakni Islam Ahlussunnah wal jamaah yang bukan hanya berjuang melawan fundamentalisme agama (radikalisme), namun yang lebih penting adalah radikalisme kapital/pasar yang keduanya bersifat mengeksklusi ( takhrij ) laki-laki dan perempuan Indonesia dari ruang hidup bahkan kehidupannya itu sendiri. Eksklusi yang disebabkan kekuatan ekonomi-politik berorientasi pasar dan kapital ini menyelusup dan terartikulasi dalam berbagai aspek, termasuk ekspresi politik-keagamaan yang bahkan melakukan takf iiri (pengkaf iran) pada kelompok yang berseberangan. Keindonesiaan terkoyak oleh jalinan kepentingan semacam itu.
Dalam konteks sekarang, perjuangan Islam (termasuk Nahdlatul Ulama) terhadap masyarakat pedesaan/pedalaman yang mengalami praktik ketidakadilan dan krisis ekologi yang bahkan berakibat pada penghilangan nyawa secara lang- sung itu, semestinya bukan hanya perjuangan lokal, akan tetapi adalah perjuangan global (kosmo- politan). Kosmopolitanisme wajah Islam Nusantara yang selalu dipromosikan oleh NU bukan hanya bertitik tekan pada sifat moderatisme dan keluwe- sannya dalam mendudukkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat di berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal, akan tetapi juga karena ia berijtihad melindungi ummat dari resiko global ( world risk society ). Di sinilah letak kenu- santaraan Islam sekaligus kosmopolitanismenya sebagai bagian dari jejaring masyarakat dunia yang menghadapi tantangan-tangan dunia secara bersa- ma-sama. Singkatnya, gerakan Islam secara jeli dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, dan tindakan guna menyelesaikan krisis/resiko yang dialami umat di tingkatan lokal hingga global.
6 Pada awal periode, telah lahir lembaga koperasi berbasis petani yang didirikan/diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan bendahara Kyai Haji Abdul Wahab Chasbullah adalah “Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar” (tahun 1336 H/ 1916 M).   Syirkatul ‘Inan bergerak di bidang pertanian, bukan pada perniagaan karena para pendiri saat itu merasa kesukaran dan tidak terbiasa. Di antara syarat yang berlaku dalam perserikatan ini ialah pembagian keuntungan setiap tahun sekali. Separoh keuntungan dibagi berdasar besaran modal masing masing, dan separohnya lagi dikembalikan pada modal bersama untuk mengembangkan kebesaran perserikatan. Abdul Wahab Chasbullah, 1916, “Dokumen Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar” (diterjemahkan oleh Ahmad Musthofa Haroen 2014).
Ahmad Nashih Luthf i, Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan PERTANU ... 145-160

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Moh. Shohibuddin dan PCI NU Belanda yang memungkinkan versi awal naskah ini disajikan  dalam satu konferensi di Belanda awal tahun 2017, dan Nurmita Arum Sari yang membantu dalam penyediaan arsip-arsip di ANRI, Jakarta.

## Daftar Pustaka
Aprianto, Tri Chandra, komunikasi pribadi, 15 No- vember 2017.
Chasbullah, Abdul Wahab 1916, “Dokumen Syir- katul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar”
(diterjemahkan oleh Ahmad Musthofa Haroen 2014).
Arsip Nasional Republik Indonesia, Koleksi tentang
Nahdlatul Ulama No. 1528-1548.
Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU 2011, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Is- lam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010) . Surabaya: Khalista.
Luthfi, Ahmad Nashih 2016, “Menjarah Tanah Peta- ni: Kekerasan dan Counter-landreform Pasca 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur”, paper on International Conference Reconciling Indone- sian History With 1965: Facts, Rumors and Stigma , 11 November 2016, Goethe University - Frankfurt Westend Campus.
Mubarok, Achmad Fikri Syahrul 2016, Gerakan Sosial Lingkungan Pemuda NU: Studi Pada Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Skripsi Jurusan Sosio- logi FISPOL Universitas Gadjah Mada. Munasir, Mohamad 1965, “Sambutan dari Wakil Organisasi massa Tani, Pertanu pada Rapat Raksasa Peringatan dan Perajaan Hari Tani tgl. 28 Sept. 1964”, Madjalah Landreform No. 1-3,
Januari-Maret 1965.
Mustafa, Hanif Risa 2015. Konflik Elit dan Kekerasan Arus Bawah: Pergolakan Politik 1965 di
Banyuwangi , Tesis S-2, Program Studi Ilmu
Sejarah. Universitas Gadjah Mada.
Sahal, Hamzah 2012. “KH Hasyim Asyari: Pak Tani itulah Penolong Negeri”, http://www.nu.or.id/ post/read/36124/kh-hasyim-asyari-pak-tani- itulah-penolong-negeri (diunduh 14 Novem- ber 2017).
Sahal, Husni dan Fathon 2017, “Pra-Munas di Lampung, PBNU Angkat Penguatan Organisasi dan Reforma Agraria”, https://www.nu.or.id/ post/read/82915/pra-munas-di-lampung- pbnu-angkat-penguatan-organisasi-dan- reforma-agraria (diunduh 14 November 2017) Salim, M. Nazir, dkk  2014. Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965 ,
Yogyakarta: STPN Press.
Sardjono 1969, Efek-efek Landreform terhadap Sosial Ekonomi Para Petani Bekas Pemilik Tanah dan Penerima Tanah Redistribusi di Daerah Banjuwangi, Skripsi Akademi Agraria Jogjakarta.
Shohibuddin, Mohammad 2011, “Di Bawah Naungan Pohon Jati: Fragmen Kehidupan di Pesantren”, http://indoprogress.com/2011/12/ di-bawah-naungan-pohon-jati-fragmen- kehidupan-di-pesantren/, diakses 23 Oktober 2016.
Soekedy ed. 2004, Imam Churmen Penyambung Lidah Petani, Yayasan Pancur Siwah.
Sunarto 2017, “Rois Aam PBNU: Banyak Tanah yang Hanya Dikuasai Segelintir Orang”, http:// nulampung.or.id/blog/rois-aam-pbnu-banyak- tanah-yang-hanya-dikuasai-segelintir- orang.html (diunduh 14 November 2017).
Winarno,  Legowo 1969, Efek-efek Landreform terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Para Bekas Pemilik Tanah dan Para Penerima Tanah Redistribusi di Daerah Banjuwangi, Djawa Timur, Skripsi Akademi Agraria Jogjakarta. Wiradi, Gunawan 2009, Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi (Penyunting:
Mohammad Shohibuddin), Bogor: Sajogyo Institute, PKA IPB.