MODEL KOMUNIKASI POLITIK POPULIS: SEBAB, BENTUK, DAN EFEKNYA
Aditya Putra
Dosen Komunikasi Universitas Cokroaminoto Makassar Email: adityaputra@ucm.ac.id/adityaputra.marzuki@gmail.com

## Abstrak:
Populisme adalah salah satu konsep dalam ilmu sosial yang paling terkenal dan pada saat yang  bersamaan  paling  sering  diperdebatkan.  Berbagai  artikel  dan  makalah  telah  ditulis mengenai  bagaimana  untuk  mendefinisikan  populisme,  berikut  elemen-elemen  yang menyusunnya.  Namun  hingga  saat  ini  belum  ada  konsensus  diantara  ilmuwan  sosial mengenai  bagaimana  konsep  populisme  tersebut  seharusnya  diartikan.  Salah  satu  jalan untuk  memahami  populisme  kemudian  adalah  dengan  melihatnya  sebagai  sebuah  bentuk komunikasi  politik  dengan  elemen-elemen  kunci  tertentu.  Identifikasi  komunikasi  populis dengan variabel kuncinya akan mempermudah pemahaman dan pemaknaan populisme untuk kemudian diterapkan dalam riset ataupun penelitian lapangan lebih lanjut.

## Kata Kunci: Populisme, Elemen Komunikasi, Komunikasi Politik

## Abstract
Populism is one of the most knowned and at the same time most debatable concept. Various acticles  and  paper  has  been  written  regarding  the  definition  of  populism,  along  with  its constituting  elements.  Yet,  until  now  there  is  still  no  common  consensus  between  social scholars regarding how populism should be define. One way to understand populism is by seeing it as a political communication with certain key elements. The identification of populis communication  along  with  its  key  elements  will  path  way  for  an  easier  and  better understanding of populism to be applied in further field research.

## Keyword: Populism, Communication Elements, Political Communication

## A. Pendahuluan
Sebagai konsep sosial, pemaknaan populisme memang memiliki berbagai hambatan. Persoalan  seperti  ambiguitas  konsep,  kurangnya  ketepatan  pemahaman,  dan  luasnya penggunaan kata  yang berbeda untuk  menggambarkan fenomena  yang sama (sinonimitas) ataupun  sebaliknya;  penggunaan  kata  yang  sama  untuk  menggambarkan  fenomena  yang berbeda  (homonimitas)  adalah  beberapa  dari  persoalan  tersebut.  Yang  lebih  penting  lagi, dampak dari tidak konsistennya pemaknaan tersebut kemudian menghambat diskursus ilmiah dan  komunikasi  diantara  ilmuwan  dan  masyarakat.  Hal  ini  membahayakan  kemungkinan
untuk  penemuan  baru,  dan  sebagai  konsekuensinya,  akan  menghalangi  akumulasi  dan integrasi  hasil  penelitian,  pembangunan  teori,  serta  penjelasan  menyeluruh  mengenai fenomena  sosial  tersebut.  Hal  ini  adalah  contoh  dari  apa  yang  dimaksud  oleh  Giovanni Sartori  dalam  bukunya  yang  berjudul Social  Science  Concepts:  A  Systematic  Analysis sebagai kekurang-jelasan konseptual dan ambiguitas kolektif dalam konsep ilmu sosial. 1
Populisme  juga  memiliki  masalah  terkait  dengan  penggunaan  akademik  konsep tersebut,  mengingat  seringnya  kata  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  sebuah  tuduhan  oleh politisi, jurnalis, maupun masyarakat kebanyakan untuk menuduh lawan ataupun pihak lain menggunakan    propaganda  dengan  argumentasi  emosional,  simplifikasi,  oportunistik, maupun  untuk  memojokkan  politisi  atau  partai  politik  dengan  mengasosiasikan  mereka dengan aktor yang berada pada ujung spektrum politik (mis. ekstremis, radikalis, dsb).
Salah  satu  cara  untuk  memandang  populisme  kemudian  adalah  dengan  melihatnya sebagai sebuah bentuk komunikasi politik yang dicirikan oleh beberapa elemen kunci. Dalam berbagai  tulisan  mengenai  populisme,  sudah  sering  terma  ini  dikonsepkan  sebagai  sebuah gaya komunikasi (mis. Jagers & Walgrave, 2007), 2 sebagai sebuah ideologi “tipis” (Mudde, 2004), 3 sebagai  sebuah  praktik  diskursus  (De  Cleen,  2012), 4 maupun  sebagai  sebuah petunjuk mental dimana “individu menganalisa dan memaknai realitas politik” (Mudde & Rovira  Kaltwasser,  2013). 5 Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  Freeden  (1996)  yang menganggap  populisme  sebagai  seperangkat  ide  ataupun  ideologi  “samar”  yang  terpusat. Pendekatan  ini  yang  kemudian  melihat  populisme  sebagai  konsep  abstrak  yang  umum mengenai politik dan masyarakat, yang terbuka bagi bermacam ide maupun program politik yang konkrit, tergantung pada konteks negara dan sejarahnya. 6
1 Giovanni Sartori, G. Social science concepts: A systematic analysis . (Beverly Hills, CA: Sage. 1984)
2 Jagers, J., & Walgrave, S. Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium . (European Journal of Political Research, 46, 2007)
3 Mudde, C. The populist zeitgeist . (Government and Opposition, 39(4), 2004).
4 De Cleen, B. Populism as a strategy to deal with criticism from non party-political actors: The Vlaams Belang and  the  delegitimization  of  critical  artists .  (Paper  presented  at  the  Fourth  European  Communication Conference. Istanbul, Turkey. 23–25 October 2012)
5 Mudde,  C.,  &  Rovira  Kaltwasser,  C. Populism .  in  M.  Freeden,  L.  T.  Sargent,  &  M.  Stears  (Eds.), Oxford handbook of political ideologies . (Oxford, UK: Oxford University Press. 2013). h. 498-499.
6 Freeden, M. Ideologies and political theory: A conceptual approach . (Oxford, UK: Clarendon Press. 1996)
Peranan  komunikasi  kemudian  menjadi  krusial  dalam  meneliti  populisme  secara empiris, karena populisme kebanyakan tercermin pada komunikasi; baik itu lisan, tertulis, maupun visual dari individu politisi, partai politik, gerakan sosial, atau pun aktor lain yang melangkah  masuk  ke  dalam  ruang  publik  (termasuk  media  dan  masyarakat  umum). Perspektif ini sejalan dengan Jagers & Walgrave (2007) yang memandang populisme sebagai “kerangka komunikasi yang merujuk, dan mengidentifikasi diri kepada khalayak umum dan berpura-pura  berbicara  atas  nama  mereka  ...  sebuah  kerangka  utama,  sebuah  cara  untuk merangkum semua jenis permasalahan”, 7 maupun  Rooduijn  yang  melihat  populisme  lebih merupakan  “karakteristik  dari  pesan  tertentu,  melebihi  dari  karakteristik  aktor  yang mengirimkan pesan tersebut”. 8
Meskipun demikian, perspektif ini tidak mengingkari bahwa aktor politik, media, dan khalayak umum memiliki ideologi, motif, tujuan, dan perilaku yang dapat menyediakan titik awal dan landasan bagi perilaku komunikatif dimana elemen populisme dapat dilacak secara empiris. Toril Aalberg dkk (2016) melihat populisme sebagai sebuah “cara pandang dalam melihat dunia  yang terhubung dengan berbagai  macam  bahasa  yang berbeda”. Sementara Hawkin, Riding dan Mudde (2012) menggunakan konsep yang sama untuk menggambarkan populisme  seperti  yang  digunakan  oleh  ilmuwan  komunikasi  untuk  menggambarkan kerangka  kognitif  yang  mempengaruhi  perilaku  komunikasi 9 .  Sebagai  konsekuensinya, populisme menjadi konsep yang digunakan bukan hanya oleh aktor politik, melainkan juga oleh masyarakat  umum. Penelitian terbaru juga  mendukung hipotesis ini, dimana ideologi populis bukan hanya ditemukan diantara aktor politik, namun juga pada kalangan khalayak biasa.  Oleh  karenanya,  populisme  sebagai  perilaku  individu  kemudian  dapat  saja  diukur menggunakan metode survei (Akkerman, Mudde, & Zaslove, 2014) 10 .
Kriesi (2014) berargumen bahwa sebagai bentuk ekspresi dari ideologi populis, maka strategi  komunikasi  populis  mungkin  dapat  digunakan  untuk  mengenali  ideologi  populis
7 Jagers, J., & Walgrave, S. Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium . (European Journal of Political Research, 46(3), 2007). h. 322.
8 Rooduijn,  M. Vox  populismus:  a  populist  radical  right  attitude  among  the  public .  (Nations  and Nationalism, 2014) h. 3
9 Hawkins, K., Riding, S., Mudde., C. Measuring Populist Attitude . (University Of Georgia, 2012)
10 Ackerman, A., Mudde, C., Zaslove, A. (2014). How Populist Are The People? Measuring Populist Attitude in Voters . Comparative Political Studies (47)
secara  empiris” 11 .  Oleh  karenanya,  dari  sudut  pandang  komunikasi  politik,  populisme kemudian dapat dipahami sebagai seperangkat fitur atau elemen dari pesan komunikatif yang berakar pada – atau beresonansi dengan - tujuan, motif, dan perilaku aktor politik, media, ataupun masyarakat umum. Dari sudut pandang ini, yang menjadi titik fokus adalah alasan mengapa  bermacam  tipe  aktor  politik  menggunakan  pesan  populis,  bagaimana  saluran komunikasi yang mereka gunakan, apa pesan populis tersebut, mengapa khalayak bereaksi terhadap pesan tersebut, dan apa dampak dari pesan tersebut pada tingkatan mikro, meso dan makro pada masyarakat.
Terdapat  beberapa  karakteristik  yang  perlu  ada  dalam  definisi  komunikasi  politik yang populis. Yang pertama, komunikasi politik yang populis bukan terletak pada spektrum politik  kiri  maupun  kanan.  Kedua  spektrum  dapat  menggunakan  komunikasi  populis.  Ini sejalan dengan argumen yang dikeluarkan oleh banyak peneliti populisme seperti Canovan (1999) 12 , Roodujin (2014) 13 , atau pun Taggart (2004). Yang kedua, definisi yang terlalu rumit dan berusaha memasukkan terlalu banyak faktor akan mempersulit upaya pemaknaan. Oleh karena itu diperlukan definisi yang sederhana namun cukup komprehensif untuk mengenali fitur  inti  dari  komunikasi  politik  yang  populis.  Hal  ini  didukung  dengan  fakta  bahwa meskipun terdapat banyak definisi populisme, namun para ilmuwan tampaknya bersepakat pada beberapa elemen populisme meskipun kadang menggunakan terma yang berbeda dan berasal dari latar belakang teoretikal yang beragam. Dalam pandangan tersebut, konstruksi komunikatif  dari  “ the  people ”  atau  orang/rakyat  umum  –  merujuk,  berbicara  mengenai, mendahulukan  rakyat  dan  pendapat  mereka  pada  keputusan  politik,  atau  secara  simbolis maupun  retoris  menyatukan  diri  dengan  rakyat  umum  dengan  menggunakan  terma  “kita” atau “kami” – menyusun inti dari komunikasi populis.
Selain  itu,  terdapat  pula  2  karakteristik  kunci  yang  jarang  disebutkan,  yaitu  anti elitisme yang tampak pada serangan maupun kritik terhadap bermacam jenis kelompok elit, institusi,  kemapanan,  maupun  terhadap  “sistem”    atau  bentuk  rezim  yang  berkuasa,  serta pengabaian  terhadap  kelompok  lain  diluar  kelompok  “kami”,  yang  bisa  tampak  pada
11 Kriesi, H. The Populist Challenge , in West European Politics (vol.37). (Routledge Journals. 2014). h.363
12 Canovan, M. Trust The People! Populism and The Two Face of Democracy . (Sage Journals. 1999)
13 Roodujin, M. Op. cit
pendirian terhadap kebijakan politik tertentu atau pada serangan verbal terhadap kelompok- kelompok lain yang tidak dianggap sebagai bagian nyata dari “masyarakat”.
Sebaliknya, ada pula beberapa fitur yang merupakan bagian dari populisme namun tidak bersifat esensial, seperti misalnya pemimpin yang karismatik (mis. Canovan, 1999) 14 , narasi  mengenai  krisis dan ancaman  yang berguna sebagai  titik permulaan bagi  keinginan populis (Moffit & Tormey, 2014) 15 , gaya bahasa seperti tabloid yang dibuat nyata melalui fitur  retorikal,  seperti  misalnya  pada  penggunaan  bahasa  sehari-hari  yang  sederhana  dan bersifat langsung, emosional, maupun blak-blakan ketika menyerang pihak lawan (Moffit & Tormey, 2014) 16 .
Salah  satu  cara  untuk  memahami  populisme  adalah  dengan  memusatkan  pada  isi pesan yang menunjukkan referensi kepada orang banyak, anti-elitisme, dan anti kelompok lain  sebagai  elemen  kunci  pada  komunikasi  politik  populis.  Dalam  penelitian  mereka mengenai kampanye pemilu di Belgia, Jagers dan Walgrave (2007) 17 menggunakan ketiga elemen  diatas  untuk  kemudian  membedakan  4  macam  populisme  ataupun  komunikasi populis. Yang pertama adalah empty populism atau populisme kosong, yang dicirikan oleh tidak  adanya  elemen  lain  selain  elemen  pertama  yakni  referensi  terhadap  orang  banyak. Referensi ini jika digabungkan dengan pengabaian terhadap out-group atau kelompok lain menghasilkan exclusionary populism atau populisme pengecualian. Referensi terhadap orang banyak digabungkan dengan serangan terhadap kelompok elit disebut populisme anti elitis, dan kombinasi dari ketiga elemen tersebut menghasilkan complete populism atau populisme menyeluruh, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:
14 Canovan, M. op.cit. hal 5-6
15 Moffat, B., Tormey, S. Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style . (Sage Journals. 2014) h. 391-392
16 ibid 17 Jagers, J. & Walgrave, S. Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties Discourse in Belgium. (European Journals of Political Research: Amsterdam. 2007)
Kombinasi  ini  memiliki  kemiripan  dengan  beberapa  tipe  populisme  yang  terdapat dalam  literatur  lain,  seperti  misalnya  populisme  kosong  yang  serupa  dengan  populisme mainstream  (Mair,  2002) 18 .  Sementara  populisme  anti  elit  memiliki  kedekatan  dengan populisme sayap kiri, karena biasanya tidak terlibat dalam pengabaian kelompok minoritas. Sedangkan populisme pengabaian dan populisme menyeluruh atau lengkap serupa dengan populisme  sayap  kanan.  Gabungan  antara  elemen  komunikatif  tertentu  juga  dapat bersumbangsih terhadap daya tarik dan efek tertentu dari komunikasi populis. Misalnya, efek dari merujuk kepada orang banyak dapat ditingkatkan ketika digabungkan dengan kritisisme terhadap kelompok elit dan minoritas. Adapun kelemahan dari model Jagers dan Walgrave adalah  mereka  mengecualikan  beberapa  kemungkinan  kombinasi  dari  elemen  populisme versi mereka;  yang paling mencolok adalah mereka tidak mengikut-sertakan kemungkinan bahwa sebuah pesan dapat saja mengandung elemen anti elit dan anti kelompok out-group
18 Mair, P. Populist Democracy vs Party Democray in Meny Y., Surel, Y. (eds) Democracies and The Populist Challenge. (Palgrave McMIllan: London. 2002) h. 92-94
Ilustrasi 1.1 elemen dan jenis-jenis populisme diadaptasi dari Jagers dan Walgrave
Rujukan terhadap/konstruksi makna “ orang ” Anti elitisme Pengabaian kelompok lain/ “out - group” Populisme kosong Populisme anti elit Populisme pengabaian Populisme menyeluruh
namun  tidak  mengatas-namakan  orang  banyak.  Hal  ini  kemungkinan  dikarenakan  mereka memang hanya fokus kepada populisme, bukan pada non populisme.

## B. Hasil Dan Pembahasan
1. Elemen dari Komunikasi Politik yang Populis: orang-orang atau The People
Keseluruhan  definisi  dari  populisme  menunjukkan  bahwa  konstruksi  wacana  dari sebuah  kumpulan  kelompok in-group ataupun  rujukan  dan  referensi  terhadap  kumpulan tersebut  merupakan  inti  dari  populisme.  Kelompok in-group inilah  yang  sering  disebut sebagai “ the people ” atau orang biasa/awam. Namun pelabelan lain juga dapat saja terjadi, yang memberikan pesan populis tersebut nuansa nasionalisme (mis. orang Indonesia, orang Malaysia,  dan  lain  sebagainya),  etnisitas  (mis.  orang  minang,  orang  Papua,  dsb),  hingga konotasi  relijius  (mis.  orang  Muslim,  orang  Hindu,  dsb).  Dengan  demikian,  timbul pertanyaan mengenai apakah yang sebenarnya makna dari konsep the people tersebut? dan apakah konsep yang sangat umum tersebut dapat menjadi inti dari sebuah konsep ilmu sosial? Dengan  sifatnya  yang  sangat  cair  tersebut,  bahkan  beberapa  penulis  mengusulkan  untuk meninggalkan  konsep  tersebut  sebagai  inti  dari  populisme.  Namun,  beberapa  ilmuwan lainnya  justru  menganggap  bahwa  pemaknaan  “ the  people ”  ataupun  konsep  serupa  yang seringkali  tidak  jelas,  tidak  spesifik,  serta  ambigu,  sebagai  karakteristik  kunci  dari komunikasi populis dan berargumen bahwa keburaman konsep tersebut  merupakan alasan penting  dibalik  keberhasilan  sebuah  pesan  populis.  Alasan  dibelakangnya  adalah  karena konsep tersebut terbuka untuk interpretasi atau penafsiran, sehingga ia dapat juga berfungsi sebagai  penanda  kosong  ( empty  signifier )  yang  memungkinkan  khayalak  yang  beragam untuk  bersatu  dibawah  sebuah  label,  terlepas  dari  perbedaan  keinginan  maupun  nilai-nilai yang  dianut  (Laclau,  2005) 19 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  “ambiguitas”  ini  dapat menjadi  taktik  yang  mujarab  dalam  komunikasi  politik,  dan  dengan  demikian  dapat memahami  mengenai  penggunaan  terma  ‘orang  awam’  maupun  konsep  serupa  sebagai sebuah keputusan yang disengaja oleh komunikator.
19 Laclau, E. On Populist Reason. (Verso: London. 2005)
Studi empiris juga telah menunjukkan beberapa cara untuk mengenali konsep-konsep seperti itu. Cara termudah adalah dengan melihat pada penggunaan literal  kata the people atau  orang  biasa,  awam,  maupun  konsep  serupa  seperti  “warga  negara”,  “negara  kita”, “masyarakat  kita”  (Bos  dan  Brant,  2014) 20 .  Namun  barulah  pada  penelitian  yang  lebih menyeluruh  dan  dengan  pendekatan  ketat  yang  dilakukan  oleh  Cranmer  (2011),  yang memberikan  hasil  yang  lebih  rigid.  Ia  menghitung  rujukan  atau  referensi  terhadap  orang umum sebagai indikator populisme hanya ketika politisi secara eksplisit menampilkan diri mereka sebagai penasehat atau advokat dari masyarakat (secara keseluruhan) maupun dari kelompok  sosial  tertentu  (advokasi),  ketika  mereka  menekankan  pentingnya  menjadi responsif terhadap masyarakat (akuntabilitas), dan ketika mereka menggunakan ‘kehendak masyarakat’  sebagai  alat  untuk  melegitimasi  pendirian  politik,  rencana,  maupun  tindakan mereka.
Pemaknaan the  people juga  mengalami  kesulitan  karena  kebanyakan  penelitian empiris tidak menggunakan terma orang awam atau t he people sebagai alat ukur populisme. Kebanyakan  penelitian  tersebut  juga  tidak  berusaha  mencari  tahu  siapa  yang  dapat dimaksudkan  dengan  orang  awam  dalam  konteks  pesan-pesan  tertentu.  Namun  beruntung beberapa  makalah  menginterpretasikan  dan  menyediakan  beberapa  saran  mengenai bagaimana mengenalinya, dalam konteks apa, dan dengan pengaitan maupun implikasi apa ketika rujukan dan referensi terhadap ‘orang awam’ ini digunakan. Salah satu ide dasarnya adalah  bahwa  referensi  tersebut  secara  samar  ataupun  terang-terangan  merujuk  kepada pandangan ideal mengenai bagaimana sebuah masyarakat seharusnya, seperti yang terjadi di masa lalu (the good old days) (mis. Taggart, 2004) 21 . Pesan populis juga dapat bervariasi, tergantung pada hal-hal yang telah berubah menjadi lebih buruk sejak era dahulu tersebut; dan juga dapat menerapkan konsep orang awam yang berbeda, baik secara eksplisit mapun implisit.  Bagian-bagian  konsep  yang  saling  tumpang-tindih  ini  dapat  bersifat  politis  (mis. Orang-orang  sebagai  sebuah  kedaulatan),  ekonomi  (mis.  Orang-orang  sebagai  kelas ekonomi),  nasionalis  (mis.  Orang-orang  sebagai  sebuah  masyarakat),  dan  budaya.  Maka,
20 Bos, L., Brants, K Populist Rhetoric in Politics and Media: A Longitudinal Study of The Netherlands . (Sage Journals. 2014)
21 Taggart, P. Populism and Representatve Politics in Contemporary Europe. (Journal of Political Ideologies, Vol.9. 2004). h. 247
ketika seorang populis merujuk kepada ‘orang awam’, mereka mungkin saja merujuk kepada kelompok in-group tertentu atau membangun asosiasi yang secara samar mendefinisikannya.
‘Orang-orang  sebagai  sebuah  kedaulatan’ sendiri  bersandar  pada  gagasan  bahwa orang-orang  (atau  rakyat  umum)  merupakan  kedaulatan  demokratis  tertinggi,  namun kepentingan dan nilai-nilai mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh para elit. Pengertian  ini  berkaitan  dengan  krititkan  umum  mengenai  pelaksanaan  demokrasi perwakilan  dan  institusinya,  namun  tidak  mendefinisikan  ‘orang  awam’  selain mengecualikan kelompok elit berkuasa (mis. Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013) 22 . ‘Orang sebagai kelompok kelas’ menyiratkan warga negara kelas bawah yang berbeda dari para elit dalam  hal  situasi  ekonomi,  pendidikan  formal,  dan  akses  terhadap  kekuasaan.  Mengatas- namakan kepentingan mereka menyiratkan kritik terhadap ketidak-adilan sosial-ekonomi dan kelas elit yang memiliki keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan kelompok lain didalam masyarakat. Kategori ketiga adalah ‘ orang kita’ atau “our people” atau ‘orang-orang sebagai kelompok etnis’. Disini, ‘orang-orang’ dipahami dalam konteks etnisitas, sehingga etnis dan keterkaitan dengan populasi masyarakat asli ( native ) menjadi kriteria yang menentukan siapa yang termasuk kedalam kelompok ‘orang atau masyarakat’ dan mana yang bukan. Dan yang terakhir, ‘orang awam’ dapat juga diberikan penekanan kultural, dimana mereka dibedakan bukan  berdasarkan  kewarganegaraan  formal  maupun  etnisitas,  namun  lebih  kepada  basis nilai-nilai  dan  norma  serta  kepercayaan  tradisional.  Contohnya  seperti  membandingkan antara  elit  kota  yang  kosmopolitan  dan  liberal  dengan  penduduk  pedesaan  tradisional. Berbagai  pemaknaan  ‘orang-orang’  ini  membantu  membedakan  antara  populisme  sosio- ekonomi, agraris, dan xenophobic atau anti-asing (lihat mis. Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013) 23 .  Peran  sentral  terma  ‘orang  awam’  dalam  populisme  memiliki  beberapa  dampak terhadap  perspektif  populisme  dalam  politik  dan  demokrasi.  Yang  pertama,  beberapa  ahli berpendapat  bahwa  populisme  terlalu  menekankan  pada  pentingnya  kedaulatan  orang sebagai pilar dari demokrasi liberal. Sebagai akibatnya, mereka kehilangan pandangan pada komponen-komponen  demokrasi  modern  lainnya  seperti  supremasi  hukum,  hak  asasi, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan  pembagian kekuasaan. Dengan demikian,
22 Mudde, C., Kaltwasser, C.R., op.cit.
23 ibid
dapat  dikatakan  bahwa  populisme  merupakan democratic  illiberalism atau  kepicikan demokratis untuk 2 alasan; yang pertama, paham populisme menganggap ‘the people’ atau ‘orang  awam’  sebagai  mayoritas  yang  selalu  benar;  dan  kehendak  mereka  harus  segera diterapkan ke dalam politik meskipun harus dibayar dengan penghilangan batasan yang telah diterapkan oleh demokrasi modern untuk mencegah terjadinya kekuasaan murni oleh kaum mayoritas  atau majoritarianism (Pappas,  2014) 24 .  Menariknya,  beberapa  ahli  justru berpendapat  sebaliknya;  bahwa  populisme  itu  memiliki  nilai  penting  dalam  demokrasi perwakilan,  berfungsi  sebagai  pemberi  peringatan  kepada  kelompok  elit  mengenai permasalahan  yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, populisme memperkuat pilar  demokrasi  atau  menjadi  sisi  ‘penebusan’  bagi  demokrasi  liberal.  Namun  tentu  saja mayoritas  lainnya  berpandangan  bahwa  populisme  secara  inheren  berbahaya  bagi keberlangsungan  demorasi  liberal,  dan  bahkan  harus  dianggap  sebagai  musuh,  karena populisme itu mengabaikan elemen liberal dari demokrasi, memiliki kecenderungan menuju otoritarianisme  (tirani)  dan  dapat  mengancam  saingan  politik  yang  non-populis  sehingga membahayakan keberadaan demorasi itu sendiri (lihat Abts & Rummens, 2007) 25 .
Alasan yang kedua adalah bahwa populisme menolak perantara dan institusi-institusi, juga  wacana  politik  yang  diselenggarakan  oleh  mereka.  Dari  sudut  pandang  populisme, kelompok seperti  partai  politik, perwakilan, dan proses pembentukan opini  yang rumit itu tidak diperlukan, karena kehendak rakyat secara alamiah akan muncul setiap saat. Hubungan langsung  antara  pemimpin  politik  dan  masyarakat  umum,  aklamasi,  atau  bahkan  sekedar seorang  pemimpin  politik  yang  mengenali  keinginan  rakyat  akan  dianggap  sebagai  basis yang cukup bagi perwakilan dan pengambilan keputusan (mis. lihat pada Abts & Rummens, 2007) 26 . Atas  dasar ini, demokrasi  perwakilan ditentang oleh penganut  populis karena hal tersebut  menghalangi  nalar  praktis  dan volonté  general (kehendak  bersama/ general  will ) untuk diterapkan secara langsung dalam bentuk keputusan politik (Taggart, 2004, hal. 273) 27 .
24 Pappas, Takis S. Populist Democracies: Post Authoritarian Greece and Post-Communist Hungary. (Cambridge University Press: 2013)
25 Abts, K., Rummens, S. Populism versus Democracy. (Sage Journals: 2007).
26 ibid
27 Taggart, P. op cit.
Konstruksi  ‘orang  awam’,  ‘kita’  dan  ‘warga  negara’  ini  sendiri  menyiratkan homogenitas atau kesamaan. Konsep ini dipandang ataupun dibentuk sebagai sebuah pondasi monolitik,  sebuah  kesatuan  yang  memiliki  nilai  dan  kepentingan  bersama,  dan  oleh karenanya  dapat  memiliki  keinginan  yang  sama  (Kriesi,  2014) 28 .  Dari  konsep  inilah kemudian muncul kritik bahwa populisme itu secara inheren anti pluralis. Populisme tidak mengakui adanya perbedaan diantara kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok ‘orang-orang’, dan oleh karenanya sering mengalami persoalan mendasar dengan perbedaan budaya, kepercayaan, orientasi seksual, dan identitas sosial lain. Penolakan untuk menerima perbedaan ini berkaitan dengan apa  yang digambarkan oleh Carl Schmitt (1988) 29 sebagai identitas mendasar dari para penduduk atau warga negara dalam versi ideal mereka mengenai demokrasi,  dimana  mereka  memiliki  pandangan  spesifik  mengenai  bukan  hanya  mereka yang termasuk dalam kelompok politik tertentu, namun juga mereka yang tidak.
Yang  terakhir,  ketika  melihat  populisme  dari  sudut  pandang  komunikasi  politik, tampak adanya usaha untuk ‘mewujudkan subyek yang disebut sebagai the people atau orang awam, alih-alih merujuk kepada hal yang sudah ada sebelumnya’. Laclau serta Moffit dan Tormey menyatakan bahwa wacana ataupun gaya populis tidak semata-mata merujuk kepada ‘orang’ dan mewakili sebuah kehendak yang telah ada sebelum dimasukkan kedalam proses komunikasi.  Namun  populis  justru  memproduksi  apa  yang  mereka  klaim  telah  ada sebelumnya  (Moffit  &  Tormey,  2014) 30 .  Dengan  kata  lain,  komunikasi  populis  mencoba untuk  menciptakan  identitas  sosial  baru  diantara  masyarakat,  ataupun  membentuk  aspek- aspek  tertentu  dari  identitas  sosial  mereka  dengan  tujuan  untuk  menyatukan  dan menghasilkan  perasaan  memiliki  terhadap  sebuah  komunitas  imajinatif  yang  dilekatkan dengan sentimen positif. Sehingga konstruksi ‘the people’ atau orang awam ini akan mengisi lokus kekuasaan yang kosong dalam demokrasi modern, yang dicirikan oleh kekuasaan yang tidak dipegang secara permanen oleh penguasa namun hanya sementara oleh pejabat  yang dipilih (Lefort, 1988) 31 . Dengan demikian, konsep the people dapat dilihat sebagai pengganti
28 Kriesi, H. op cit.
29 Schmitt, C., The Crisis of Parliamentary Democracy. (MIT Press. 1988)
30 Moffat, B., Tormey, S. op.cit. hal 389
31 Lefort, C., Democracy and political theory . (Cambridge, UK: Polity. 1988) . h. 224-235
dari  titik  rujukan  serta  identifikasi  yang  tetap  dan  permanen,  yang  susah  ditemukan  pada perjuangan politik dalam pengambilan keputusan yang demokratis.
2. Elemen  dari  Komunikasi  Politik  yang  Populis:  yang  lain  atau  the  others (kelompok elit dan kelompok luar atau out-groups)
Konsep the  people seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  menunjukkan  adanya konstruksi komunikatif maupun pembingkaian perasaan identitas sosial tertentu sebagai inti dari  populisme.  Poin  ini  menjadi  penting,  karena  setidaknya  menjelaskan  sebagian  dari karakteristik  populisme  yang  samar-samar,  berikut  basis  ideologisnya  yang  ‘tipis’. Populisme  sudah  diketahui  memiliki  fungsi  untuk  memenuhi  integrasi  sosial  dan  ikatan komunitas pada para pengikutnya  (Freeden, 1996) 32 ,  yang dapat saja mengalami perasaan keterasingan,  pengasingan,  tidak  aman,  dan  ketidak-pastian  terhadap  masa  depannya (Elchardus  &  Spruyt,  2015) 33 .  Dalam  konteks  tersebut,  populisme  amat  berkaitan  dengan kebutuhan  dasar  manusia  untuk  memiliki  keterikatan  dan  penerimaan,  seperti  yang dinyatakan Baumeister & Leary (1995) 34 serta Leary & Cox (2007) 35 . Dengan menggunakan asumsi  ini, maka keterbukaan populisme terhadap bemacam  ideologi  tambahan sepanjang spektrum politik menjadi dipertanyakan; jika kebutuhan dan identitas sosial sifatnya krusial, maka substansi politik menjadi sesuatu yang sekunder.
Sebagai tambahan, konsep dan gagasan yang terkait dengan identitas sosial ini bisa membantu  mengurai  ikatan  antara  beragam  elemen  dari  komunikasi  populis.  Sebagai contohnya, kita mengetahui bahwa individu-individu selalu merupakan bagian dari berbagai kategori sosial, dan oleh karenanya memiliki beragam identitas sosial seperti jender, umur, penghasilan,  ras,  pendidikan,  kebangsaan,  dan  norma-norma  lainnya.  Pesan  komunikatif dapat  membingkai  setiap  aspek  tersebut,  mempengaruhi  proses  pengolahan  informasi, susunan opini dan perilaku, serta mengaktifkan gagasan pembagian kelompok dalam dan luar
32 Freeden, M. op cit.
33 Elchardus, M., Spruyt, B. Populism, Persistent Republicanism and Declinism. An Empirical Analysis of Populism as a Thin Ideology . (Government and Opposition (48). 2015)
34 Baumeister,  R.  F.,  Leary,  M.  R. The  need  to  belong:  Desire  for  interpersonal  attachments  as  a fundamental human motivation . (Psychological Bulletin, 117. 1995)
35 Leary, M. R., Cox, C. Belongingness motivation: A mainspring of social action. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of motivation science (New York, NY: Guilford. 2007). h. 31
( in-group and out-group ) (Abelson, Dasgupta, & Banaji, 1998) 36 . Sementara, identitas sosial hanya  dapat  diperoleh  melalui  perbandingan  sosial.  Sehingga,  upaya  untuk  memperkuat aspek  tertentu  dari  identitas  sosial  akan  selalu  berdampak  pada  perbandingannya  dengan individu maupun kelompok sosial lainnya. Perbandingan ini sendiri berlangsung 2 arah; pada satu sisi, individu akan mencari kesamaan dengan orang lain yang dipandang sebagai anggota dari kelompok in-group yang sama. Sementara pada sisi lain, individu tersebut akan melihat pada orang lain diluar kelompoknya, membuat batasan dan membangun konsep kelompok luar atau out-group . Pada kasus-kasus tertentu, utamanya ketika daya ikat kelompok tersebut sangat kuat, dapat berakibat pada favoritisme kelompok dan diskriminasi terhadap kelompok luar (Turner, Brown, & Tajfel, 1979) 37 . Kelompok luar ini juga biasanya dipandang sebagai sebuah  kesatuan  yang  seragam  ( out-group  homogeneity  effect ).  Semakin  kuat  persepsi tersebut,  semakin  negatif  penilaian  terhadap  kelompok  tersebut,  dan  semakin  besar kemungkinan  mereka  menjadi  korban  diskriminasi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat dikatakan  bahwa  dua  karakteristik  populisme  yang  disebutkan  sebelumnya,  yaitu  anti elitisme  dan  pengecualian  kelompok  luar  atau  out-group,  bukan  hanya  fitur  tambahan terhadap  populisme,  melainkan  sebuah  bagian  integral  yang  tampak  jelas  pada  setiap konstruksi  konsep the  people. Hal  ini  karena,  seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya, konsep identitas sosial akan selalu dikontraskan dengan kategori ataupun kelompok sosial lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  beragam  tipe  populisme  pada  dasarnya  dapat dikelompokkan  ke  dalam  2  jenis;  yang  pertama  mereka  berbeda  dalam  hal  kejelasan mengenai social  contrast atau  kekontrasan  sosial.  Sehingga  meskipun  dalam  populisme hampa standar perbandingan sosial itu tidak disebutkan secara jelas, namun hal tersebut tetap akan  dimasukkan,  meskipun  secara  samar-samar,  dan  bisa  saja  ditunjukkan  oleh  konteks komunikatif  dimana  terma the  people tersebut  digunakan.  Dengan  demikian,  anggota khalayak  akan  memiliki  ide  intuitif  mengenai  siapa  yang  termasuk  dalam  kelompok the
36 Abelson,  R.  P.,  Dasgupta,  N.,  Park,  J.,  &  Banaji,  M.  R.. Perceptions  of  the  collective  other . (Personality and Social Psychology Review, 2(4). 1998)
37 Turner, J. C., Brown, R. J., & Tajfel, H. Social comparison and group interest in ingroup favouritism . (European Journal of Social Psychology, 9(2). 1979)
people dan siapa yang bukan, bahkan bila pesan tersebut tidak mengikut-sertakan petunjuk yang jelas. Membiarkan makna pasti siapa the people tersebut menggantung, dapat menjadi langkah strategis bagi komunikasi populis.
Yang kedua, jenis-jenis populisme dapat berbeda dalam hal individu ataupun institusi luar ( out-group ) mereka yang dipisahkan dari terma ‘ the people’ . Beberapa ahli menyarankan untuk memisahkan pesan populis yang berpusat pada komparasi vertikal antara ‘ the people ’ dengan  kelompok  elit,  politik,  ekonomi,  kebudayaan,  sistem  atau  arus  utama,  serta  pesan populis yang fokus pada komparasi horisontal antara the people dan kelompok non elit seperti kelompok etnis, keagamaan, ataukah kelompok orientasi seksual yang minoritas. Poin lain yang  dapat  kita  masukkan  sebagai  bahan  pertimbangan  meyangkut  pandangan  populis terhadap  perbandingan  ini  adalah  dengan  merujuk  pada  komparasi  sosial  yang  bersifat orientasi ke atas vs orientasi ke bawah ( upward vs downward orientation ), karena kelompok luar seringkali dianggap lebih rendah dibandingkan the people.
Oleh  karenanya,  anti  elitisme  dan  pengecualian  kelompok  luar  (out-group)  dapat dipandang  sebagai  fungsi  setara  yang  memperjelas  standar  dimana  konsep the  people ini dibandingkan, dan berkontribusi terhadap penguatan identifikasi internal kelompok in-group . Maka tidak mengherankan apabila diskusi mengenai konsep the people perlu untuk selalu memasukkan penggambaran mengenai siapa atau apa yang tidak termasuk dalam kelompok the  people tersebut.  Karena  pada  dasarnya,  kelompok,  aktor,  atau  institusi  yang  menjadi fokus  populis  dipandang  sebagai  pihak  yang  bertanggung-jawab  terhadap  ancaman  dan persoalan  yang  timbul,  dan  dalam  banyak  kasus  berfungsi  sebagai  kambing  hitam  atas permasalahan  yang  dihadapi  oleh  kelompok  yang  menggunakan  komunikasi  populis tersebut.
3. Model Heuristik Untuk Analisa Komunikasi Politik Yang Populis
Tory  Aalberg  dkk  (2016) 38 membuat  sebuah  model  pendahuluan  mengenai  sebab, bentuk,  dan  dampak  dari  komunikasi  politik  yang  populis,  yang  dapat  digunakan  sebagai model  heuristik  untuk  meneliti  mengenai  kampanye  pemilu.  Model  ini  menggambarkan beberapa elemen kunci yang harus menjadi pertimbangan ketika mencoba untuk memahami komunikasi politik yang populis. Keempat elemen kunci tersebut berada pada 3 level analisis, yaitu (a) konteks struktur dan situasi pada level makro, (b) partai politik, gerakan sosial, dan perwakilan mereka pada level meso, (c) jurnalistik dan media sosial pada level meso, dan (d) individu warga negara pada level
mikro.
38 Alberg, T., Esser, F., Reinemann, C., Stromback, J., Vreese, C.D. Populist Communication in Europe. (Routledge: New York. 2016).
Ilustrasi 1.2 Model Heuristik Untuk Analisa Komunikasi Politik yang Populis, disadur dari Tory Aalberg (2016)
Komunikasi politik populis dapat dipahami sebagai sebuah proses yang melekat pada faktor  struktur  dan  situasional  pada  lebel  makro.  Faktor  kontekstual  ini,  pada  satu  sisi, mencakup fitur yang lebih stabil, seperti pengalaman historis dan ingatan kolektif, budaya politik,  serta  karakteristik  sistem  politik  dan  media.  Sementara  pada  sisi  lain,  mencakup situasi  nyata  saat  ini  yang  spesifik,  terkait  antara  lain  dengan  perekonomian,  migrasi, keamanan nasional, dan transaksi politik yang juga memberikan pengaruh pada komunikasi politik (populis). Pada tingkatan tertentu, konteks struktur dan situasional  –jika dipersepsi atau dialami langsung-  memiliki dampak langsung terhadap masyarakat  (lihat ilustrasi 1.2 no. 1), pada  aktor politik, baik  yang sudah lama ataupun  yang baru muncul  (2), dan pada media  (3).  Sebagai  contohnya,  masyarakat  mungkin  mengalami  perubahan  pada  situasi keuangan pribadi mereka sebagai hasil dari krisis ekonomi, dan hal ini disadari oleh politisi dan media jurnalistik. Berdasar pada konteks struktural dan kepentingan serta ideologi politik mereka,  aktor  politik  dapat  bereaksi  dengan  mengeluarkan  pernyataan  publik,  rencana kebijakan, ataupun tindakan langsung,  yang dapat mereka komunikasikan secara langsung kepada masyarakat (4), melalui media jurnalistik ataupun media sosial (5). Media tersebut akan meliput perkembangan dunia nyata dan tindakan serta pernyataan politisi tersebut, dan dapat menggunakan elemen populisme dalam pesan atau berita mereka (6). Berdasarkan pada pengalaman ataupun kecenderungan personal masyarakat, pesan populis maupun non populis dari politisi dan media tersebut dapat menghasilkan keluaran tertentu (7), termasuk persepsi realita mengenai keadaan negara (mis. pertumbuhan ekonomi kedepannya), sentimen negatif maupun  positif  (mis.  menyangkut  konsep  diri,  orang-orang,  kelompok  elit,  ataupun kelompok luar atau out-group), aspek relevan dari identitas sosial (mis. kebangsaan, orientasi politik agama/kepercayaan), sikap (mis.  terhadap rencana kebijakan, kelompok  out-group, kelompok elit), dan konsekuensi perilaku (mis. perbincangan politik online maupun offline, keterlibatan politik, voting)
Berbagai  reaksi  masyarakat  ini  juga  memiliki  konsekuensi.  Surat  kepada  editor ataupun komentar pembaca pada kolom komentar akan dilihat oleh media (8). Aktor politik
akan dihubungi oleh masyarakat, akan membaca berita, dan akan menerima hasil dari jejak pendapat  menyangkut  opini  publik  (9).  Masyarakat  juga  dapat  mempengaruhi  keadaan kontekstual secara langsung melalui keterlibatan politik (10). Perubahan juga dapat timbul melalui liputan media dan komunikasi personal  yang menjadi umum di media sosial (11). Namun  lazimnya  hal  tersebut  lebih  mempengaruhi  aktor  politik  (12),  yang  dapat  secara langsung mempengaruhi perkembangan politik dan kebijakannya dapat langsung mengubah keadaan struktural dan situasional (13).

## C. Penutup
Proses komunikatif adalah hal  yang krusial untuk memahami keberhasilan ataupun kegagalan  pesan  politik  atau  aktor  politik  yang  populis.  Meskipun  terdapat  berbagai pemaknaan  populisme,  tapi  sebagian  besar  mengarah  pada  kesepakatan  bahwa  kontruksi komunikatif  maupun  rujukan  kepada  konsep  “the  people”  atau  “orang-orang”  harus dipandang sebagai komponen kunci dalam pesan populis, dengan fitur anti elitisme dan anti kelompok luar atau out-group sebagai elemen tambahan  yang sifatnya pilihan. Elemen ini dapat  digabungkan  dalam  berbagai  cara,  yang  berakibat  pada  perbedaan  jenis  populisme yang  timbul.  Lebih  jauh  lagi,  elemen  tambahan  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  fungsi tambahan yang mendefinisikan standar dimana konsep the people atau orang-orang kita itu dikontraskan,  memperkuat  identifikasi  individual  dalam  kelompok  kita  atau in-group , memupuk favoritisme kelompok, dan mengurangi ketidak-pastian yang dialami oleh anggota kelompok in-group . Sementara konstruksi dari kelompok dalam dari orang-orang, ataupun merujuk kepada identitas masyarakat sebagai bagian dari the people atau orang-orang berada pada inti dari komunikasi politik yang populis.
Karena  konsep  ‘orang-orang’  atau  ‘ the  people’ ini  sangat  kabur,  maka  konsep tersebut  dapat  memiliki  beragam  konotasi  dan  karenanya  juga  beragam  pemaknaan,  baik yang  tampak  pada  pesan  populis  maupun  yang  dibangun  dalam  proses  penerimaan  oleh khalayak  itu  sendiri.  Memahami  makna  dan  penggunaan  pesan  populis  sebagai  bentuk komunikasi  politik  akan  mempermudah  kita  dalam  mengidentifikasi  tujuan  dan  implikasi
yang ingin ditimbulkan, serta membantu meminimalisir dampak-dampak negatif yang dapat timbul di masyarakat akibat penggunaan pesan-pesan populis tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abelson, R. P., Dasgupta, N., Park, J., & Banaji, M. R. (1998). Perceptions of the collective other . Personality and Social Psychology Review, 2(4) Abts, K., & Rummens, S. (2007). Populism versus democracy . Political Studies, 55 Akkerman, A., Mudde, C., & Zaslove, A. (2014). How populist are the people? Measuring populist attitudes in voters . Comparative Political Studies, 47
Alberg,  T.,  Esser,  F.,  Reinemann,  C.,  Stromback,  J.,  Vreese,  C.D.  (2016). Populist Communication in Europe . (Routledge: New York)
.Baumeister,  R.  F.,  &  Leary,  M.  R.  (1995). The  need  to  belong:  Desire  for  interpersonal attachments as a fundamental human motivation . Psychological Bulletin, 117 Bos, L., & Brants, K. (2014 ). Populist rhetoric in politics and media: A longitudinal study of the Netherlands . European Journal of Communication, 29(6) Canovan, M. (1999). Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies, 47(1)
De Cleen, B. (2012). Populism as a strategy to deal with criticism from non party-political actors:  The  Vlaams  Belang  and  the  delegitimization  of  critical  artists .  Paper presented at the Fourth European Communication Conference. Istanbul, Turkey. 23– 25 October 2012.
Elchardus, M., & Spruyt, B. (2015). Populism, persistent republicanism and declinism. An empirical analysis of populism as a thin ideology . Government and Opposition, 48 Freeden, M. (1996). Ideologies and political theory: A conceptual approach . Oxford, UK: Clarendon Press.
Hawkins, K., Riding, S., & Mudde, S. (2012 ). Measuring populist attitudes . Committee on Concepts and Methods Working Paper N. 55.
Jagers, J., & Walgrave, S. (2007). Populism as political communication style: An empirical study  of  political  parties’  discourse  in  Belgium .  European  Journal  of  Political Research, 46(3)
Kriesi, H. (2014). The populist challenge . West European Politics, 37(2) Laclau, E. (2005). On populist reason . London, UK: Verso. Leary, M. R., & Cox, C. (2007). Belongingness motivation: A mainspring of social action. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of motivation science (New York, NY: Guilford.
Lefort, C. (1988). Democracy and political theory . Cambridge, UK: Polity.
Mair, P. (2002). Populist democracy vs. party democracy . In. Y. Mény & Y. Surel (Eds.), Democracies and the populist challenge . Basingstoke, UK: Palgrave. Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Politics, mediatisation and political style . Political Studies, 62(2) Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist . Government and Opposition, 39(4).
Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2013). Populism . dalam M. Freeden, L. T. Sargent, & M.  Stears  (Eds.), Oxford  handbook  of  political  ideologies .  Oxford,  UK:  Oxford University Press.
Pappas,  T.  (2014). Populist  democracies:  Post-authoritarian  Greece  and  post-communist Hungary . Government and Opposition, 49(1). Rooduijn, M.  (2014). Vox populismus: a populist radical  right attitude among the public . Nations and Nationalism, 20(1) Sartori, G. (1984). Social science concepts: A systematic analysis . Beverly Hills, CA: Sage. Taggart, P. (2004). Populism and representative politics in contemporary Europa . Journal of Political Ideologies, 9(3).
Turner, J. C., Brown, R. J., & Tajfel,  H. (1979). Social comparison  and group interest  in ingroup favouritism . European Journal of Social Psychology, 9(2)