## Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam
Masri Damang 1 , Sirajuddin 2 . Sabbar Dahham Sabbar 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Indonesia
Corresponding Author siradjuddin@uin-alaudin.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history:
Received December 19, 2022 Revised January 06, 2023
Accepted February 07, 2023

## ABSTRACT
Given that the role and position of the state is an interesting object of debate for economists, raises questions in Islam, so that the relation of the state to carry out fiscal policy becomes the central point of the economy to maintain economic  stability  and  prosperity,  classical  economic  thinkers  strongly emphasize  authoritarian  government  policies,  while  neoliberalist  thinking is  a  la  Keynesian  always  behaves  leizes  feire  market  freedom  determines partiality to capitalists and financiers, so a solution is needed in the Islamic Economics  paradigm  as  a  middle  ground  for  Keynesian  domination  in economic policy, and of course economic prosperity and stability is marked by the great achievements of a country's fiscal policy so as to give birth to prosperous public policies. and of course Islamic Economics has provided a long history of fiscal policy by managing state revenues and expenditures with  a  foundation  of  religious  spirit,  has  legal  force  and  prioritizes  social justice and the welfare of the ummah, state income with the orientation and system of zakat, fai, khums as well as halal and good receipts so that it has a positive impact on policies and regulations for spending and spending on a good state, formulating how state relations, fiscal policies and the position of Islamic economics are described in a qualitative narrative with a library research  approach  to  give  birth  to  the  idea  of  the  existence  of  Islamic Economics  as  a  middle  way  for  state  problems  dominated  by  state  debt intervention  which  is  quite  tragic  so  that  the  author  provides  a  realistic explanation of the role of Islamic Economics in a country's Fiscal Policy
Keywords : State Relations, Fiscal Policy, Islamic Economics Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Eksistensi negara dalam peran pembangunan  ekonomi  mengalami   pelbagai intervensi    pada    pasar    berupa  kebijakan-kebijakan   tertentu,  telah    menjadi perhatian  yang  hangat    dalam    diskusi  ekonomi    konvensional,  demikian  pula dalam alur   pemikiran  cendekiawan  Muslim. Bahkan pembahasan  ini  menjadi indikator  faktor  utama  yang  membelah  pemikiran  ekonomi  konvensional menjadi  dua mazhab, yaitu klasik dan  keynessian.
Pemikiran  klasik  yang    garapan  utamanya  disekitar    ekonomi  mikro, konsisten  dengan  kepercayaan  bahwa  kekuatan  pasar  adalah  kekuatan  yang menyeimbankan. Kekuatan pasar adalah kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun,  sekalipun  negara.    Pasar  memiliki    kemampuannya    (melalui    jargon saktinya invisible  hand )      mengefisiensikan  ekonomi.  Dengan    demikian,  klasik menempatkan  negara  pada  posisi  peran  yang  minimalis  dalam  perekonomian. Klasik  yang  dikenal    pula    sebagai  basis    awal    tumbuhnya  kapitalis    adalah

## Attractive : Innovative Education Journal
mazhab  yang  dewasa  ini  tengah  menjadi mainstream pembangunan  ekonomi dunia,  terlihat dalam  perwujudan kampanye globalisasi  ekonomi.
Gagasan  mazhab  keynessian  tentang  kebijakan  fiskal  ( fiscal  policy ) dilatarbelakangi  oleh  depresi  ekonomi  yang  dialami  oleh  negara-negara  barat, khususnya  Amerika  dan  negara-negara  di  kawasan  Eropa.  Pada  saat  itu  Keynes berupaya  untuk  menyelamatkan  kondisi  ekonomi  negara-negara  di  belahan  Eropa yang  sedang  terpuruk.  Buah  pemikiran  Keynes  berupa  konsep  kebijakan  fiskal  yang menjadi rujukan dalam memecahkan masalah ekonomi di dunia di era modern. 1
Sedangkan  mazhab    keynessian  yang    dipandang    sebagai    neo  kapitalis lebih   berpihak  pada   ekonomi  makro. Mazhab ini berkeyakinan  bahwa  pasar tidak  selalu  sempurna sehingga  diperlukan peran  Negara dalam  pembangunan ekonomi.  Kebijakan-kebijakan  yang  mereduksi  distorsi  pasar,  asimetris informasi,  distribusi  dan  alokasi    sumber  daya  sangat  diperlukan  bagi berlangsungnya  ekonomi  yang  lebih  adil  dan    sempurna.  Pasar    diyakini  tidak sempurna memastikan kesempurnaan interaksi ekonomi seperti yang dimaksud klasik. dibuktikan oleh  gejala  kegagalan globalisasi  dewasa ini.
fiscal    policy  merupakan  tindakan  pemerintah  untuk  mengatur  perekonomian dalam      bidang      anggaran      belanja      negara.    Anggaran    belanja  negara      yang disingkat  menjadi  APBN  berupa  penerimaan  dari  pembebanan  pajak      dan pengeluaran berupa  pembangunan. Sehingga  kebijakan  fiskal   merupakan  kebijakan yang dilakukan  pemerintah  dalam  mengurangi  atau memperbesar  pendapatan  yang diterima  dan  pengeluaran  atau  belanja  negara.  Kebijakan  fiskal  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  mengutus  kementerian  keuangan.  Dari  pendapatan  yang diperoleh melalui fiskal penting dalam membiayai keperluan publik di Indonesia 2 . Mengingat  peran    dan  posisi  negara  menjadi  objek  perdebatan  yang menarik    bagi    pakar    ekonomi,  menimbulkan  pertanyaan.  Bagaimana  Islam memandang  peran    dan  campur  tangan    negara  dalam    roda  perekonomian. Paling  kurang ada   dua   pendapat  dari  kalangan  cendekiawan  Muslim  antara yang  menginginkan adanya campur tangan pemerintah yang menganggap tidak perlu.  Pertama , meniadakan  campur  tangan   negara  dalam   urusan   ekonomi. Imam  al-Ghazâlî menafikan campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam dalam  perekonomian  karena  persaingan  bebas  yang  terjadi  di  pasar  akan menemukan  efektivitasnya      dan      pada      akhirnya      akan      menemukan keadilan. 3
Menurutnya,  bahwa  biarlah    pasar    sendiri    melalui    aktivitas    individu- individu   berjalan   secara normal   dan   menemukan  keadilannya,  pasar   sendiri tidak    memiliki  kekuasaan  untuk  menetapkan  jenis-jenis  yang  bisa  dikonsumsi maupun  diproduksi.  Ibn  Taymiyyah  berada  pada  posisi  yang  sama.  Namun, beliau  menegaskan bahwa  intervensi   boleh   dilakukan  ketika   dalam   keadaan pasar   berjalan   secara tidak  normal.   Dalam kondisi   tidak  ada   penyelewangan maupun distorasi  harga, negara tidak  boleh  ikut campur 4
Kedua , pendapat  al-Bâjî  ketika  mengutip  sikap ‘ Umar  ibn  al-Khaththâb yang  menegur  seorang  pedagang  yang  menetapkan  harga  murah  barang
1 Minarni.  (2021 ).  Studi  Komparasi  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  dan  John  Maynard  Keynes  tentang  Keuangan  Publik . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 734-747. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406
2 Tri  Indah  Fadhila  Rahmah, Analisis  Ekonomi  Islam  dalam  Kebijakan  Fiskal  (APBN  2021)  di  Indonesia ,  Volume  5 Nomor 3 Tahun 2021 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online),h. 8692-8702
3 Abû Hâmid  al-Ghazâlî, Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn, (Bayrût:  Dâr al-Ma‘rifah, t.th.),  Juz III, h. 83- 84
4 Dipaparkan oleh  al-Ghazzi, Tanwir  al-Absar, Juz. IV, h. 399
dagangannya  di  bawah  dari  harga  pasar,  Naikkan  harga  barang  daganganmu atau  tinggalkan    pasar  kami ‛ .    Teguran ‘ Umar  ini  menunjukkan  bahwa perekonomian  yang  adil  akan  terbentuk  bila  tidak  pihak  yang  menjaminkan harga.  Dan  ini  juga  menjadi  dalil  bahwa  kontrol  dalam  arti  pengawasan diperlukan dari pemerintah, atau  penguasa yang berjalan 5 .
Bangunan ekonomi  secara  garis  besar   dibagi  menjadi  dua   sektor 6 yaitu sektor   swasta  dan    sektor   publik.   sektor   swasta  beraktivitas   ekonomi  secara bebas yang tergambar pada mekanisme penentua harga, alokasi SDA, redistribusi pendapatan  dan  kekayaan,  keseimbangan  tergantung  pada  ingkat supplay dan demand pasar. Sementara,  sektor  publik    berfungsi    melakukan  koreksi-koreksi ketika  swasta  tidak  mampu  melayani    dinamika  ekonomi.  Selain  hal  tersebut Farid menambahkan 7 bahwa selain  dua  sektor  di  atas,  ada  lagi  sektor sukarela atau  sosial.  Sektor  ini  berfungsi   ketika  memang  kedua  sektor   terdahulu tidak berfungsi dengan baik. Bahkan diyakini bahwa sektor sosial ini menjadi penopang akhir  dari    perekonomian  dalam    menghadapi    kegagalan    kebijakan  pada  dua sektor  sebelumnya.
Dalam  Islam,  relasi  kebijakan  dari  para  pemain  dan  pihak-pihak  sentral ekonomi  yang  memang  diharapkan  dapat  memberikan  kestabilan  dan kesejahteraan  ekonomi,  sistem  ekonominya  juga  diyakini  memiliki  mekanisme sendiri  dalam  upaya  menjaga  kestabilan  ekonomi.  Dan  memang  dalam beberapa  instrument  yang  bisa  berjalan  setelah  ada    keikutsertaan  negara. Misalnya,  pemberlakuan  zakat  serta  pelarangan  praktik  riba,  yang  biasa dikatakan tidak akan berjalan tanpa adanaya campur tangan pemerintah.

## A. Historis Fungsi Negara
Fungsi    negara  adalah  untuk    mengatur  dan    menjembatani  interaksi- interaksi  manusia yang  ada  di  dalamnya.  Negara  menjadi  partner bagi  segenap ma-  syarakatnya  dalam    mencapai  tujuan-tujuan  yang  diinginkan    bersama. Dalam    institusi    negara  tidak    lepas    dari    konsep  kolektif    yang    ada    dalam landasan  moral  dan  syariah  Islam.  Konsep  ukhuwah,  kepemimpinan (khilâfah), tawshiyah, dan seterusnya  menjadi  bagian   dari  fungsi  berdirinya   suatu   institusi negara  Islam.   Kesuksesan  negara  Islam   dalam   lukisan   sejarah  telah   menjadi bukti  nyata  dapat  membawa  kepada  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum, Muslim  maupun non  Muslim,  tepatnya  pada  era al-Khulaf â’ al-Râsyidîn,  Dawlah ‘ Umawiyah di Syam serta  Dawlah ‘ Abbâsiyah di Baghdad. Ibn    Taymiyyah 8 sebagaimana  para    pemikir    Islam    lainnya,    memandang pemerintah  sebagai  institusi  yang  sangat  penting.  Dengan  bekal  moralitas  dan religiusitas   manjadi   instrumen  pokok   dalam   proses   pengambilan   kebijakan, "Tujuan  terbesar  dari  negara  adalah  mengajak  penduduknya  melaksanakan kebaikan dan  mencegah mereka berbuat munkar".
Amar  ma'ruf  nahi  munkar  adalah  tujuan  yang  sangat  kompleks.  Termasuk tentunya    dalam    mengajak    manusia    dalam    setiap    aktivitas    ekonominya.
5 Abû  Wâlid  Sulaymân   ibn  Khalâf  ibn  Sa‘ad  al-Bâjî, al-Muntaqâ  Syarh  al-Muwaththa’, (Bayrût: Dâr  al-Kitâb  al- ‘Arabî, 1332 H), Juz V, h. 18.
6 Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban Atas  Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma dan  Aqsa Publishing, 2007), Cet. I, h. 356.
7 F.R. Farid, A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in Public  Finance in Islam, Islamic   Research  dan Training  Institute  (IRTI), Islamic  Development  Bank  (IDB), 1996.  (Dikutip  dari Ali Sakti: Ekonomi  Islam)
8 Euis   Amalia, Sejarah   Pemikiran  Ekonomi  Islam   dari  Masa   Klasik    hingga   Kontemporer, (Jakarta: Granada Press,  2007), Cet. II, h.179.
"Kamu adalah  umat   yang  terbaik  yang  dilahirkan   untuk   manusia,  menyuruh kepada yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada Allah. sekiranya  ahli  Kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi   mereka,  di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.s. Âli ‘ Imrân [3]: 110).
Fungsi  ekonomi  dari  negara  dan  pelbagai  kasus  di  mana  negara  berhak melakukan  intervensi    terhadap  hak    individu    untuk    mendapatkan    manfaat yang  lebih  besar.  Misanya,  upaya  bersama  untuk  memerangi  kemiskinan  dan ketertinggalan  secara  ekonomi,  mengatur  regulasi    kebijakan  moneter, perencanaan ekonomi, dll.
Imam   al-Ghazâlî 9 menyatakan  bahwa  agama  adalah  dasar   atau   pondasi. Sementara  kekuasaan,  dalam    hal    ini  negara,  adalah  berfungsi    untuk menjaga  dasar    tersebut.  Model  hubungan  yang  adalah (simbiosis  mutualime) . Pada  satu sisi,  agama  menjadi  pondasi  negara dalam  menyebarkan  nilai-nilai kesejah-teraan  buat    rakyatnya.    Sedangkan  negara  bagi  agama  adalah  alat agar    agama  dapat    menyebar  secara  benar    dan  efesien.  Sedangkan  menurut Nejatullah      Siddiqi 10 menegaskan    bahwa    masyarakat    tidak      akan      dapat diorganisasi  atau    diatur    menggunakan  prinsip-prinsip    Islam    kecuali menggunakan negara sebagai media. Seperti mekanisme pembayaran zakat dan penghapusan praktik  riba.
Sejak  Era  kepemimpinan  Rasulullah  pasca  beliau  diangkat  jadi  Rasul otomatis memegang    tampuk    kekuasaan yang  sangat   besar.   Beliau   selain sebagai  pemimpin  agama,  juga  selaku    pemimpin  negara.    Kedua  bidang garapan tersebut secara  lengkap   setelah  beliau   berhijrah   ke   kota   Madinah. Apa  yang    telah  dilakukan  beliau  adalah  untuk  menjalankan  misi  ketahuidan dengan  jalan  mensejahterakan  umat,    sejahtera  di    dunia    dan    sejahtera diakhirat.   Di  sektor  politik,   beliau telah    merancang  sebuah   bentuk  dakwah yang  secara  simultan  sangat    dapat    mempengaruhi  kesuksesan  penyebaran Islam.  Di  antaranya  dengan  mengirim  utusan  diplomatik  kenegara  tetangga. Pada  sektor  ekonomi,    sebagaimana    telah    disebutkan    di  atas,    adalah mengurus    hal  penting  di  mana  keterlibatan  pemerintah  cukup  urgen  supaya program tersebut dapat  berjalan  dengan baik.
Secara    garis    besar,  Yûsuf  al-Qaradhawî    mengemukakan    fungsi    negara dalam  beberapa  poin.  Pertama,  negara  menjamin  segala  kebutuhan  pokok masyarakat.  Fungsi  ini  dimaksudkan  bahwa  negara  harus  menyediakan dan menjaga  tingkat   kecukupan  kebutuhan  minimun  masyarakat.  terkecuali, bagi yang  mampu    secara  ekonomis,    pemerintah    hanya    berfungsi    untuk memenuhinya   dan  dapat   dijangkau  oleh  mereka.  Sedangkan, bagi  yang  tidak mampu,  atau    yang    masuk    dalam    golongan mustahiq ,    negara    harus    dapat menamin kebutuhan masyarakat.
Kedua,  negara  berfungsi  mendidik  dan  membina  masyarakat.  Dalam kerangka  ini,    negara   dibebankan  untuk    menyiapkan    fasilitas   infrastruktur, regulasi,  institusi,  sumber  daya  manusia,  pengetahuan  sekaligus  kualitasnya. Sehingga  keilmuan  yang  luas  dan  mendalam  serta    menyeluruh (syâmil
9 Imam  al-Ghazâlî, Ihyâ ’ ‘ Ulum al-Dîn, 1990.
10 M. Nejatullah    Siddiqi, Role  of  The  State  in  The  Economy: an  Islamic  Perspective,  (Leicester UK:  The  Islamic Fondation, 1996).
mutakâmil) tersebut    berkorelasi  positif    pada    pelestarian  dan    peningkatan keimanan  yang telah  dimunculkan oleh  poin  pertama Menurut    Hasanuzzaman 11 ,  segala  fungsi    negara  ditujukan      untuk memastikan  bahwa  keadilan  dan  keseimbangan dimasyarakat  dapat  terjaga. Di  antaranya:    membuat    kebijakan    dan    legislasi,    pertahanan  negara, pendidikan,  dan  penelitian,  pembangunan  dan  pengawasan  moral  sosial masyarakat,  menegakkan    hukum,  menjaga    ketertiban    dan    menjalankan hukum,  kesejahteraan  publik,  dan  hubungan  luar  negeri,  Demikian  pula pendapat Mahmood M. Sanusi, bahwa Termasuk  di  antara   fungsi  negara adalah mencetak  mata uang  yang  beredar  resmi  dalam  negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa  yang  pertama  mencetak  nilai  mata   uang   yang  resmi   bersumber  dari pemerintah  Islam  adalah  pada era  Khalifah ‘Al î  ibn  Abî Thâlib.  Karena  sebelum itu,  yang  digunakan  adalah  mata  uang  yang  berasal  dari  negara  lain.  Dinar emas  berasal  dari  kerajaan  Byzantium  dan  Dirham  perak    dan  kerajaan Sassanian 12
Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa peran negara cukup intensif dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Sifat  pemenuhan  itu  sendiri tidak  statis, yang  bisa  jadi  berubah sesuai   dengan kebutuhan  pokok.  Boleh  jadi pada   masa itu, kebutuhan pokok yang  disebutkan bersifat primer,  namun pada saat  lain,  ia  bersifat  sekunder.  Demikian  pula  sebaliknya.  Anaz  Zarqa 13 mengklasifikasikan kebutuhan dasar  menjadi dua  kelompok, yaitu  kebutuhan untuk  hidup (necessary  needs) dan  kebutuhan  yang  layak (needs) . Lebih lanjut Zarqa  berpendapat,  sepatutnya  negara dapat  memenuhi  kebutuhan  warganya minimal  pada  tingkat  hidup  yang  baik,  bukan    hanya  sekadar  memenuhi kebutuhan untuk  dapat  hidup

## B. Analisis Anggaran Pendapatan Negara
Menurut  Adiwarman  Karim  menyatakan  bahwa  dalam    struktur    Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) terdapat beberapa  cara  yang  digunakan untuk  menghimpun    dana    guna    menjalankan  pemerintahan. 14 Pertama, melakukan  bisnis.  Pemerintah  dapat    melakukan  bisnis  seperti  perusahaan lainnya,   misalnya   dengan   mendirikan  Badan   Usaha   Milik Negara   (BUMN). Seperti    halnya    perusahaan  lain,    dari    perusahaan    negara  ini  diharapkan memberikan  keuntungan  yang  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan negara.
Kedua, pajak Penghimpunan  dana yang  umum  dilakukan  adalah  dengan cara  menarik  pajak  dari  masyarakat.  Pajak    dikenakan  dalam  pelbagai    bentuk seperti    pajak    pendapatan,  pajak  penjualan,  pajak    bumi    dan    bangunan,  dan lain- lain.  Pajak yang  dikenakan  kepada  masyarakat tidak  dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.
Dalam sistem   dan  tradisi  kepemimpinan  Islam,  yang  paling  dipentingkan dalam  pajak  adalah  faktor  distribusi  yang  harus  dibangun  di  atas  prinsip
11 Hassanuzaman, Economic  Functions   of   An   Islamic   State (The   Early  Experience),  The Islamic  Foundation, Leicester UK, 1991.
12 Mahmood  M.  Sanusi, Gold  Dinar,  Paper  Currency  and  Monetary  Stability,  An  Islamic  View,  International Conference  on  Stable  and  Just  Global  Monetary  System, Viability  of  The  Islamic  Dinar, (Kuala  Lumpur-Malaysia,  2002).
13 Anaz    Zarqa, A    Partial  Relationship    in    A    Muslim's    Utility  Function,      Readings    in    Micro- economics:  An Islamic  Perspectivew, Longman Malaysia, (Kuala  Lumpur,  1992).
14 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro  Islam, (Jakarta: RajaGrafindo  Persada, 2007),  Cet.  II, h. 255-257
penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan  produktivitas.
Menurut  Ibn  Khaldûn 15 ,  penetapan  pajak  harus  didasarkan  pada  prinsip keadilan  yang  sesuai   dengan  syariah.  Seperti  pada   pajak,  tanah, kharâj,  jizyah , dan  lain-lain.  Semua  itu  memiliki  batas  yang  tidak  dapat  dilebihkan  Beliau  juga menganalisis efek dari  pengeluaran  belanja   pemerintah  dalam perekonomian, yang  nantinya    diikuti  oleh    Keyness.  Ia  berpendapat,  "Penurunan  dalam penghasilan    pajak    disebabkan  juga    oleh    penurunan  belanka   pemerintah". Alasannya  adalah  negara  sebagai  pasar  paling  besar,  ibu  semua  pasar,  dasar semua  perdagangan,  substansi  dari  semua  pemasukan  dan  pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah merosot dan volume perdagangan kecil, secara alami pasar yang tergantung akan  menunjukkan hal  yang  sama,  atau  lebih  hebat  lagi. Selanjutnya,  uang  selalu  beredar  di  antara  raja  dan  rakyatnya.  Oleh  karena  itu, apabila raja menyimpan atau  menahan  uangan, maka  kerugian  akan  menimpa rakyat.  Sunah Allah berlaku  atas  hamba-hamba-Nya. 16
Ketiga,  meminjam  uang.  Sebagaimana  dipahami  sekarang  ini  pada perekonomian  modern, utang  merupakan instrumen  yang  sangat  lazim  terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan utang  luar  negeri.  Perlu  dipahami  bahwa  dalam  perekonomian  saat  ini,  utang sebagai  kebijakan  pembangunan   bukan   hanya timbul   akibat   kebutuhan  yang berlebihan   daripada  penerimaan, namun   juga   akibat  kelaziman   yang   telah mentradisi,  sehingga  mau   tidak   mau  sebuah  negara  akan  sulit   keluar   atau bahkan menghindari kondisi  utang.
Dalam    Islam,    sangat    dianjurkan    untuk    tidak    berutang,    baik  individu maupun kolektif (negara). Apalagi dalam konteks negara, kita dihadapkan pada situasi    di  mana  sebuah  negara  Islam    memiliki    fungsi  untuk    menyebarkan dak- wah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini  sangat  menuntut  kondisi  negara  Islam  yang  memiliki  integritas  tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara  dapat   menjalankan  fungsinya  seperti   itu  bila kemandirian dan  integritas  sebagai bangsa tidak  ada  akibat  dililit oleh  utang.
Bagi  pemerintah  di  suatu    negara  dapat    saja    meminjam  dana    dari masyarakat  atau  sumber-sumber  lainnya,  namun  harus  dikembalikan  di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas  bahwa  di  kemudian  hari  mereka  akan  membayar  pajak  yang  lebih  besar untuk  membayar utang  yang dipinjam hari  ini.  Meminjam uang hanya  sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

## C. Sumber Anggaran Pendapatan Menurut Ekonomi Islam
Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas  pada  zakat  semata,  namun  ada  beberapa  pos  lain  yang  tidak  kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada  tahun  kedelapan  Hijriyah 17 Selain  itu  tujuan  pajak  dan  tujuan  zakat  selaras, yaitu  untuk  keadilan  dan  kemakmuran  masyarakat,  tetapi  tujuan  tersebut  saat  ini
15 Ibn   Khaldûn, Muqaddimah, Edisi   Indonesia,   pener,  Ahmad   Thaha,   (Jakarta:  Pustaka Firdaus,  2000),  h.
348.
16 Ibn Khaldûn, Muqaddimah, h. 360.
17 Disebutkan  dalam  kitab Mabâdî'  al-Iktishâdi    fi  al-Islâm ,  instrumen-instrumen  pemasukan  dan  pendapatan negara  di  atas,  telah  diberlakukan  semenjak  era  Nabi  dan  Abû  Bakr  al-Shiddîq.  Sedangkan  unsur  lain,  seperti kharraj dan usyûr baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al- Mu'minîn,  ‘Umar ibn  al-Khaththâb.
masih  belum  tercapai.  Hal  ini  dikarenakan  zakat  tidak  dapat  digunakan  sebagai instrumen peningkatan pajak, tetapi sebagai sumber pendapatan Negara 18 . Pertama,  zakat.  Pada  masa  awal-awal  Islam,  penerimaan  pendapatan negara yang  bersumber dari  zakat  berupa  uang  tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan.  Zakat  merupakan  unsur  penting  karena  sistemnya  penunaiannya yang  bersifat   wajib (obligatory   zakat    system) ,  sedang-  kan  tugas  negara  adalah sebagai ‘ âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya  untuk  memberikan  perimbangan  harta  di  antara  sesama  masyarakat. Dalam    negara  yang    memiliki    sistem    pemerintahan  Islam,  maka    negara berkewajiban  untuk   mengawasi  pemberlakuan   zakat.   Negara memiliki   hak untuk   memaksa  bagi  mereka  yang  enggan   berzakat  jika  mereka berada  pada taraf    wajib    untuk    mengeluarkan  zakat.    Apalagi    jika    mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah  perekonomiannya 19
Mencoba  memperbandingkan  dengan  sistem  konvensional,  maka pemasukan   zakat   sangat   tergolong   kecil.   Meskipun   demikian,  negara  Islam tidak berada pada  posisi  yang  terbebani, karena secara  mendasar, sistem  zakat telah  secara  langsung  dan  signifikan  telah  mengurangi  beban  negara  dari spesifikasi  syariat  yang  ada  dalam  aturan  aplikasinya,  yaitu  menanggulangi kecenderungan negatif  dan pengangguran,  kemiskinan  dan   masalah-masalah sosial    lainnya.    Di  lain    sisi,  zakat    merupakan  ujung    tombak  pertama  dari negara  yang  berfungsi untuk  menjamin kebutuhan minimal  rakyat.
Secara jangka panjang zakat disetujui sebagai sumber penerimaan negara, maka mekanisme zakat kedalam APBN dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan: a) Menggunakan  konsep  PNBP  (  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak),  b)  Menggunakan konsep  sumber  dana  ( pinjaman,  sukuk  dan  hibah )  c)  Menggunakan  konsep  BLU,  d) Menggunakan konsep pajak pembayaran wajib yang dikenakan kepada individu atau instansi dengan besaran tertentu. 20 Kedua, ghanîmah . Ghanîmah merupakan  pendatan  negara  yang dida- patkan  dari  hasil  kemenangan  dalam  peperangan.  Distribusi  hasil ghanîmah secara  khusus  diatur  langsung  dalam  Alquran  surah  al-Anfâl  ayat 1. Kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapat dari rampasan perang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfal: 1 yang artinya: “ Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu” (QS. Al- Anfal :1) Harta  Ghanimah  yaitu  empat  perlima    dibagi    kepada    para    prajurit    yang ikut  dalam  perang,  sedangkan seperlimanya  sendiri  diberikan  kepada  Allah, Rasul-Nya,  karib  kerabat  Nabi, anak-anak  yatim,  kaum   miskin   dan   ibnu  sabil. Dalam  konteks  perekonomian  modern,  pos  penerimaan  ini  boleh  saja menggolongkan barang  sitaan akibat pelanggaran hukum antar  negara sebagai barang ghanîmah . Ketiga, khumus . Khumus atau  seperlima  bagian  dari  pendapat ghanîmah akibat  ekspedisi  militer  yang  dibenarkan  oleh  syariah,  dan  kemudian  oleh negara  dapat  digunakan  sebagai  biaya    pembangunan.  Meskipun  demikian, perlu  hati-hati  dalam  penggunaannya  karena  aturan  pembagiannya  telah  jelas,
18 Ibnu  Fajarudin, Kontribusi  Zakat  Sebagai  Pendapatan  Negara  Dan  Instrumen  Penerimaan  Pajak  (Studi Interpretif ), Paradigma Accountancy, Vol. 2, No. 1, Februari 2019
19 ‘ Alî ‘ Abd al-Rasûl, Mabâdi'  al-Iqtishâdî  fi al-Islâm, (al-Qâhirah: Dâr  Fikr al-Arabî, 1980),  Cet. II, h. 323.
20 Kementerian Keuangan Republik Indonesia  Badan Kebijakan Fiskal  Pusat Kebijakan Ekonomi Makro  2012,  Laporan Kajian  Kajian  Islamic Public Finance, h. 56
seperti    pada ayat  di  atas. Khumus ,  juga  bisa  diperoleh  dari  barang  temua  (harta karun) sebagaimana terjadi  pada  periode Rasul.
Ulama  Syiah  mengatakan  bahwa  sumber  pendapatan  apa  pun  harus dikenakan khumus sebesar  20%. Sedangkan  ulama sunni, beranggapan  bahwa ayat  ini  hanya  berlaku  untuk  harta  rampasan  perang  saja. ‘ Uman  Abû  'Ubayd menyatakan  bahwa  yang  dimaksud khumus itu  bukan    hasil  perang    saja,  tapi juga barang  temuan dan  barang  tambang. Dengan demkian, di kalangan ulama sunni ada  sedikit  perkembangan dan  memaknai khumus .
Keempat,  fay ’ . Fay’ adalah  sama  dengan  ghanîmah.  Namun  bedanya, ghanîmah   diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, f ay’ tidak dengan pertumpahan  darah.  :  Dan  apa  saja  harta  rampasan  (fa ‟ I)  yang  diberikan  Allah kepada  Rasul-Nya  (dari  harta  benda)  mereka,  maka  untuk  mendapatkan  itu  kamu  tidak mengerahkan  seekor  kudapun  dan  (tidak  pula)  seekor  untapun,  tetapi  Allah  yang  memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hasyr: 6)
Kelima, jizyah . Jizyah merupakan  pajak   yang    hanya   diberlakukan    bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang  sudah    uzur,  cacat,    dan  mereka  yang  memiliki  kendala  dalam    ekonomi akan terbebas  dari  kewajiban  ini.  Bahkan   untuk   kasus   tertentu,  negara  harus meme- nuhi   kebuhhuhan  pendiudik  bukan   Muslim  tersebut  akibat   ketidak mampuan  mereka  memenuhi  kebutuhan  minimalnya,  sepanjang  penduduk tersebut  rela  dalam  pemerintahan  Islam.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi pertama    dari  negara.    Jadi    pemenuhan    kebutuhan  tidak    terbatas    hanya kepada  penduduk Muslim saja.
Jizyah ini  bisa  disebut  pula  dengan  istilah  pajak  perlindungan.  Ketika  non Muslim  hidup    dengan  tenang    dan    mendapat  jaminan  perlindungan  dari peme- rintah  Islam,   maka  dengan jizyah tersebut  bisa   menjadi   imbalannya. Perlindungan  yang  dimaksud  baik  dalam  maupun  gangguan-gangguan  dari pihak  luar.  Dan  ini  sejalan    secara  adil  dengan penduduk  Muslim  sendiri,  yang telah  dibebani  beberapa  instrumen  biaya  yang  harus    dikeluarkan  ke  negara, seperti  zakat.
Keenam, kharâj.    Kharâj merupakan    pajak    khusus    yang    diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, kharâj sebagai  pajak  tanah   dipungut   dari  non-Muslim  ketika  Khaybar  ditakluk- kan.  Tanahnya  diambil  alih  oleh  orang  Muslim  dan  pemilik  menawarkan  untuk mengolah  tanah    tersebut  sebagai  pengganti  sewa    tanah    dan    bersedia memberi-  kan    sebagian  hasil    produksi    kepada  negara.    Jumlah    dari kharâj bersifat  tetap, yaitu setengah dari hasil produksi 21
Kharâj adalah pajak  terhadap tanah,   yang  bila  dikonversi   ke  Indonesia,  ia dikenal  sebagai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Oleh  karena  itu,  perbedaan mendasar  antara  sistem kharâj dan  sistem  PBB  adalah kharâj ditentukan berdasarkan  tingkat    kesuburan    produktivitas    dari    tanah (land    productivity) , dan  bukan    berdasarkan  zona  sebagaimana  dalam    aturan    sistem    PBB (zona strategi) . Hal  ini  bisa  jadi  dalam  sistem kharâj ,  tanah  yang  bersebelahan,  yang satu  ditanami  buah  kurma  dan  tanah  lainnya  ditanami  buah  anggur,  mereka
21 Pusat   Pengkajian  dan   Pengembangan  Ekonomi   Islam   (P3EI)  Universitas   Islam   Indonesia Yogyakarta,  Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo  Persada, 2008), Edisi I,  h. 488.
harus  membayar kharâj yang  berbeda.  Yang  menentukan  jumlah    besar pembayaran kharâj adalah  pemerintah.
Kharâj ini  dibayarkan  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  baik  orang-orang Muslim    maupun  orang-orang    non-Muslim.    Pertama, ‘ usyur . ‘ usyur merupakan pajak   khusus   yang  dikenakan  atas   barang   niaga   yang  masuk  ke dalam   negara Islam  (barang  impor).   Pada  masa  Rasul, ‘ usyur hanya  dibayar sekali    dalam setahun  dan    hanya   berlaku   pada   barang    yang    nilainya   lebih dari    200  dirham.  Rasulullah  Saw.  berinisiatif  mempercepat  peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia
menghapusksan  semua  bea  masuk  dan  dalam    banyak    perjanjian    dengan pelbagai    suku    menjelaskan    hal    tersebut.  Barang-barang  milik  utusan dibebaskan  dari  bea  impor  di  wilayah  Muslim,  bila  sebelumnya  telah  terjadi tukar-menukar barang 22 Menurut ‘ Umar  ibn  al-Khaththâb,  ketentuan  ini  berlaku  sepanjang  ekspor negara  Islam  kepada  negara  yang  sama  juga  dikenakan  pajak  ini.  Dan  jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain atas  barang  Islam yang diekspor.
Kedua,  infak,  sedekah,  dan  wakaf.  Infak,  sedekah,  dan  wakaf  merupakan pemberian  sukarela  dasri    rakyat    demi    kepentingan  umat    untuk mengharapkan  ridha  Allah  Swt.  semata.  Namun,  oleh  negara  dapat dimanfaatkan  untuk  melancarkan  proyek-proyek  pembangunan  Negara. penerimaan  ini  sangat  tergantung  pada  kondisi  spiritual  masyarakat  secara umum.  Diyakini  ketika  keimanan  masyarakat  begitu   baik,   maka   penerimaan negara  melalui   instrumen  ini  akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat buruk, maka penerimaan negara melalui  instrumen ini akan  relatif kecil.
Ketiga,  lain-lain.  Masa  Rasul,  selain  diperoleh  dari  pendapatan  primer,  ada pula  yang  didapatkan dari  peroleh sekunder. Fiskal  pemerintahan masa Rasul, di  antaranya:  Pertama,  uang    tebusan  untuk    para    tawanan  perang.    Pada perang  Hunain,  enam  ribu  tawanan  dibebaskan  tanpa  uang  tebusan.  Kedua, pinjaman-  pinjaman  (setelah    penaklukan  kota    Mekah)    untuk    pembayaran uang    pembe-  basan    kaum      Muslimin    dari    Judhaimah    atau      sebelum pertempuran    Hawazin  30.000  dirham    dari    Abdullah    bin  Rabiah    dan meminjam  beberapa  pakaian  dan hewan-hewan  tunggangan  dari  Sofwan  bin Umaiyyah   (sampai  waktu   tidak  ada perubahan.   Ketiga, nawaib ,    yaitu   pajak yang   jumlahnya  cukup   besar yang dibebankan pada kaum Muslimin  yang  kaya dalam    rangka    menutupi  pengeluaran  negara  selama  masa  darurat.    Dan  ini pernah  terjadi  pada    masa  perang    tabuk.  Keempat, amwâl    fadhlâ, yaitu bersumber    dari    harta    kaum    Muslimin    yang  meninggal  tanpa  meninggalkan ahli  waris.  Atau  bisa  pula  bersumber dari  kaum  muslilmin yang    meninggalkan tanah    kelahirannya   tanpa    ada    kabar    berita maupun wasiat.  Kelima,  bentuk lain bisa  diperoleh dari  kurban  dan kaffârah.
Penerimaan  negara  dapat   juga  bersumber  dari  variabel   seperti   warisan yang    memiliki    ahli    waris,    hasil    sitaan,    denda,  hibah,    atau    hadiah  dari
22 Pusat    Pengkajian  dan    Pengembangan  Ekonomi    Islam  (P3EI)  Univ.  Islam    Indonesia  Yogyakarta-Bank Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada, 2008), Edisi I,  h. 489.
negara  sesama  Islam  serta  bantuan-bantuan  lain  yang  sifatnya  tidak  mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia 23 .
Dalam  konteks ekonomi modern saat  ini, tentu  saja  negara akan  memiliki pos   penerimaan  yang cukup variatif.  Misalnya  berupa  penerimaan  devisa dan berupa  keuntungan  dari  badan  usaha  milik  negara  (BUMN).  BUMN  tersebut tentu  saja  harus    dikelola  secara  profesional  dan  efesien  sehingga  dapat mendatangkan hasil yang optimal.
Integrasi  instrumen  zakat  dan  pajak  sebagai  instrumen  fiskal  negara  Indonesia perlu dilakukan, agar fund rising -nya maupun pendayagunaannya dapat lebih optimal. Hal  ini  mungkin  dapat  diupayakan  dengan  menggunakan  kewenangan  kementerian keuangan.  Pemerintah  sudah  seharusnya  mengatur  dan  menyandingkan  manajemen zakat  dan  pajak  pada  kedudukan  yang  sama,  karena  bila  masyarakat  sudah  taat membayar  zakat,  maka  Pemerintah  pun  memperoleh  kemudahan  dengan  dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh Negara 24
Dalam  khasanah  ideal  pemerintah  Islam,  pengelolaan  usaha-usaha  milik negara  tidak    melibatkan  penguasa  secara  langsung    dalam    kegiatan perekonomian    pasar.    Hal  tersebut  akan    cenderung  membuat  pasar    tidak berjalan  secara wajar  dan  efesien.   Praktik  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme relatif akan    terjadi,  jika  para  pemimpun  atau  pejabat  negara  juga  berperan  sebagai pelaku  pasar.
Matrik zakat sebagai instrumen Fiskal Negara No Kondisi /tahapan Keuntungan Kelemahan Struktur APBN  Legalisasi/kel embagaan 1 Zakat Sebagai pengurang penghasilan kena pajak - Terakomodir kepentingan muzaki  sebatas sebagai pengurang penghasilan - DJP tidak terganggu  target penerimaannya -hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak -   potensi   zakat tidak dimanfaatkan sepenuhnya Pencatatan  zakat belum dimasukan dalam struktur APBN UU no. 38 th 1999 UU no. 23 th 2011 Basnaz sebagai koordinator pengelola zakat 2 Pencatatan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena  Pajak dalam Struktur APBN Akan    terlihat realisasi perolehan zakat Dapat dimasukkan pada postur APBN (masuk dalam lampiran) UU no. 38 th 1999 UU no. 23 th 2011 Basnaz sebagai koordinator pengelola zakat 3 Zakat Sebagai Pengurang pajak - Terokomadas kepentingan umat Islam dalam berpartisipasi dalam pembangunan (pengentasan kemiskinan) - Target DJP terganggu - Minat  masyarakt meningkat untuk
bayar zakat
23 Nida'ul Haque, Analisis  Sumber  Pendapatan  Negara  Dan Alokasi  Belanjanya  Dalam Konteks  Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022, P - ISSN : 2503-4413, E - ISSN  : 2654-5837, Hal  357 – 370
24 Azharsyah  Ibrahim dkk, Pengantar  Ekonomi  Islam Edisi  Pertama,  Juni  2021  ISBN:  978-602  60042-9-1,  Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
4 Pencatatan Zakat Sebagai Pengurang Pajak  dalam Struktur APBN - Fokus pengentasan kemiskinan - Lebih efektif - Dalam  jangka panjang pajak meningkat -  Sebagai      ben marking pengelolaan zakat negara- negara Islam - Bersifat politis - Sentimen agama - Alot dalam kesepakatan pemerintah dan DPR Pos         sendiri sisi penerimaan negara  dari zakat. Pos sendiri pengeluaran zakat Menambahka n    UU Zakat dan Pajak Harus  ada lembaga khusus mengelola zakat D. Analisis Belanja  Negara  Menurut Ekonomi Islam
Pos  pengeluaran  negara,  tentu  saja  sangat  dipengaruhi  oleh  fungsi  negara Islam  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  fungsinya,  maka    alokasi  dana    hendaknya meliputi    kesejahteraan  sosial,  pendidikan  dan  penelitian,  infrastruktur, pertahanan dan  keamanan, dakwah Islam,  dan  lain-lain
Ada  hal-hal  tertentu  yang  perlu  dipahami  di  negara  Islam  terkait  dengan pemasukan  dan  pengeluaran  anggaran.  Khususnya  pada  pengeluaran,  ada  ke- khususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut  sangat  menonjol  pada    perhatian  yang  besar    pada    belanja    atau pengeluaran  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Alokasi  dengan  dasar ketikdakmampuan menjadi  barometer  yang  cukup   membedakannya  dengan sistem  belanja  pada  ekonomi  konvensional.  Dikonvensional,  terlihat  jelas ketergantungan  perekonomian  terhadap  mekanisme  pasar    begitu  dominan. Bahkan  sudah  menjadi  suatu   ideologi  bahwa  penyerahan  perekonomian  pada pasar  akan  berakhir pada  kesejahteraan rakyat.
Karakteristik  dalam  sistem  Islam,  paling  tidak  dapat  dibagi  dua.  Yaitu, karakateristik  pengeluaran  terikat    dan  pengeluaran  yang  tidak    terikat. Pengeluaran  yang  terikat  adalah  di  mana  distribusi  pengeluaran  dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada   pos  zakat,  akumulasi  dana   yang  terhimpun  tidak  dibenarkan oleh  syariat untuk  dipergunakan selain kepada  delapan golongan   mausia yang berhak  atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq .  Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai  kondisi  dan  kebutuhan an sich . Muhammad  Nejatullah  Siddiqi 25 ,  berpendapat  bahwa  besar    subjek pembelanjaan    publik   oleh   suatu  negara  yang   menerapkan   ekonomi  Islam tidaklah  tetap.  Hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  negara  yang  bersifat  fungsional. Siddiqi  menjelaskan    karakterisitik    belanja  publik  sesuai    dengan  tiga    macam fungsi  negara.  Pertama,  fungsi    negara  berdasarkan  syariah    yang    bersifat permanen.  Kedua,  berdasarkan  turunan  syariah  yang  ditentukan  oleh  ijtihad dengan melihat keadaan  pada  saat  itu.  Ketiga,  fungsi  negara  pada  satu  waku dan  keadaaan  berdasarkan  kemauan  masyarakat melalui  sebuah  keputusan syura.
Pembiayaan Defisit Anggaran pendapat dan belanja yang baik adalah apabila terjadi ke- seimbangan antara   angggaran pendapatan  dan  pengeluaran negara. Namun, bila terjadi  penerimaan kurang  daripada  pendapatan maka  akan  terjadi defisit. Sebaliknya,  pengeluaran lebih  sedikit  daripada pendapatan maka  terjadi surplus.
Kebijakan Belanja , Pada masa Rasulullah saw pendapatan negara yang disimpan di baitul maal langsung  didistribusikan  pada  saat  diterima  berapapun  jumlahnya. Bentuk/jenis  belanja  negara  pada  masa  itu  antara  lain  meliputi  : 1)  Biaya  pertahanan
25 Lihat  Muhammad Akram  Khan, An  Introduction to  Islamic  Economics, (IIIT, 1981)  h.  158-159
seperti persenjataan, unta, dan persediaan.2) Penyaluran  zakat  dan  ushr  kepada  yang  berhak menerimanya  menurut  ketentuan  3)Al-Qur ’ an,  termasuk  para  pemungut  zakat, 4).Pembayaran  gaji  untuk  wali,  qadi,  guru,  imam,  muadzin,  dan  pejabat  negara lainnya. 5)  Pembayaran  upah  para  sukarelawan,  6)  Pembayaran  utang  Negara,  7)  Bantuan  untuk musafir,  8)  Bantuan  untuk  orang  yang  belajar  agama  di  Madinah,  9)  Hiburan  untuk  para delegasi keagamaan. 10) Hiburan untuk para utusan suku dan negera serta perjalanan mereka. 11) Hadiah untuk pemerintah negara lain. 14) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang  menjadi  budak.  15)  Pembayaran  denda  atas  mereka  yang  terbunuh  secara  tidak sengaja  oleh  para  pasukan  kaum  muslimin,  16)  Pembayaran  utang  orang  yang  meninggal dalam keadaan miskin. 17) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin,  18) Tunjangan  untuk sanak  saudara  Rasulullah.  19)  Pengeluaran    rumah    tangga    Rasulullaah    Saw.  (hanya sejumlah  kecil,  80  butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya), 20 Persediaan darurat . 26
Masalah  muncul  bila  yang  terjadi  adalah  defisit.  Oleh  karena  itu,  harus mengambil dari biaya defisit. Di kalangan ekonom Muslim, terdapat perbedaan pandangan,  ada    yang    membolehkan,   dan    ada    pula    yang    tidak.    Menurut Abd.  Mannan,  tidaklah  pantas  menolak  pembiayaan  defisit  sebagai  suatu ketentuan.  Karena  hasil  dari  pada  biaya  defisit  tersebut  diperuntukkan  buat kesejahteraan  masyakat  serta    membuka  lapangan    kerja    yang    luas. Mekanisme  yang    dapat  diambil  ditempuh  dalam  pembiayaan  defisit  adalah dengan  mekanisme Mudhârabah,  Musyârakah, dan Murâbahah. Dengan  demikian, pola  tersebut  dapat  pula  diatur    berdasarkan  laba    dan    partisipasi    sosial.  Di samping  itu,  pemerintah  Islam  juga    dapat  mengumpulkan  dana    dengan menerbitkan  sertifikat   investasi   atau obligasi  bersasarkan pembagian laba  dan kerugian 27
Dalam  Islam  terdapat  dua  pandangan  mengenai  hutang  luar  negeri  dalam perspektif  pembiayaan  pembangunan  negara.  Pandangan  pertama  memperbolehkan adanya suatu budget deficit yang ditutup dengan external financing , dimana bentuk dan mekanismenya  tersebut  sudah  disesuaikan  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan/prinsip  syariah.  Dari  adanya  fakta  historis  bahwa  bekerjasama  dengan pihak  lain  dalam  suatu  usaha  diperbolehkan,  bahkan  dianjurkan.  Seperti  dengan penggunaan  akad mudharabah , musyarakah , murabahah ,  dan  lain-lain,  dapat dikembangkan  sebagai  bentuk external  financing dalam  anggaran  negara. Dibandingkan  dengan  hutang,  penyertaan  modal  ini  dipandang  lebih,  konstruktif, proporsional  dan adil dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko  ( profit-loss  sharing ).  Kemudiaan  untuk  pandangan  yang  ke  dua  ialah  negara tidak  diperbolehkan  menutup budget  deficit dengan  melakukan  hutang  luar  negeri. Karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan  sistem  bunga,  sedangkan  dalam  islam,  bunga  dalam  bentuk  apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang 28 . bahkan utang selalu  menjadi  solusi  satusatunya  masalah  ekonomi  Indonesia,  padahal  utang bukannya  menjadi  solusi  justru  menambah  masalah  ekonomi,  menjadi  beban  terus menerus  apalagi  dengan  tambahan  bunganya  yang  tentunya  menghambat
26 Kementerian Keuangan Republik Indonesia  Badan  Kebijakan Fiskal  Pusat  Kebijakan Ekonomi  Makro  2012,  Laporan Kajian  Islamic Public Finance, h. 56
27 Abd.  Mannan, Islamic  Economics,  Theory  and  Practice. (Alih bahasa:  Drs.  M. Nastangin, dengan judul: Teori dan  Praktik  Ekonomi, (Yogyakarta: Dana  Bhakti  Prima  Yasa, 1997). h. 237
28 Malikul Hafiz Alamsyah, Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif  Islam , Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 (June, 2020), pp. 65 – 84
pembangunan, karena bukan untuk membangun, pajak yang dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk membayar pokok utang dan bunganya 29
Kebijakan  fiskal  zaman  Rasul  dan  sahabat  adalah income  oriented, maknanya pendapatan  menjadi  fokus  perhatian  dalam  pengelolaan  belanja  negara,  selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada  masa  kekinian  yang growth  oriented, yakni  dengan  menetapkan  target-target pertumbuhan  ekonomi  yang  diinginkan,  sehingga  berdampak  pada  suatu  keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk expenditure /anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berutang 30
Kesimpulannya  bahwa  pengeluaran  Negara  menurut  al-Mawardi mengatakan harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikanya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara ’, seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al- Qu r’ an  pada   surat  at-Taubah ayat  60. Begitu juga dengan  harta ghanimah dan fa y’, semuanya  sudah  ditetapkan  dalam  al-Qu r’ an.  Ghanimah  ketentuanya  terdapat  di dalam surat al-Anfal ayat 41 dan untuk harta fai ’ ketentuanya terdapat pada surat al- Hasyr ayat 7. Kedua, harta yang masuk kedalam bait al-mal sebagai aset kekayaan bait al-mal.  Untuk  jenis  kedua  ini  peruntukanya  sama  seperti  dalam  perekonomian konvensional yaitu untuk pembelanjaan rutin dan belanja pembangunan 31 .

## Kesimpulan
Negara  sangat  berperan  dalam  mencapai  kesejahteraan    masyarakat  dengan mekakukan  kebijakan  fiscal  yang  kuat  untuk  menumbuhkan  kemandirian pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiscal  berorientasi pada neraca keseimbangan dan target pengeluaran yang real sehingga menghindari definisit anggaran dengan strategi ekonomi  Islam,    efektifitas  dan  pengelolaan  yang  amanah  sehingga  meminimalisir utang  atau  bahkan  utang  bukan  menjadi  solusi  terhadap  peningkatan  stimulus pencapaian pertumbuhan dan pendapatan Negara.

## Daftar Pustaka
‘ Alî ‘ Abd  al-Rasûl, Mabâdi'  al-Iqtishâdî  fi  al-Islâm, (al-Qâhirah:  Dâr  Fikr  al-Arabî,
1980), Cet. II,
Abd.  Mannan, Islamic    Economics,  Theory    and  Practice. (Alih  bahasa:  Drs.  M. Nastangin,  dengan  judul: Teori  dan  Praktik  Ekonomi, (Yogyakarta:  Dana Bhakti Prima  Yasa, 1997).
Abû Hâmid  al-Ghazâlî, Ihyâ ‘ Ulûm al-Dîn, (Bayrût: Dâr al-Ma ‘ rifah, t.th.), Juz III, Abû  Wâlid  Sulaymân   ibn  Khalâf  ibn  Sa ‘ ad al-Bâjî, al-Muntaqâ  Syarh  al-Muwaththa ’ , (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- ‘ Arabî, 1332 H), Juz V, Adwarman  Karim, Ekonomi  Makro  Islam, (Jakarta:  RajaGrafindo    Persada,  2007), Cet. II, Ali  Sakti, Ekonomi  Islam:  Jawaban  Atas  Kekacauan  Ekonomi  Modern, (Jakarta: Paradigma dan  Aqsa Publishing,  2007), Cet. I,
29 Rachmad  Risqy  Kurniawan,  Talitha  Destiani  Putri,  Adria  Zahrani  Sufni, Ragam  Solusi  Ekonomi  Islam  untuk Mengatasi Masalah Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur’an , Volume 2, nomor 2, September 2022 h.163
30 Azharsyah Ibrahim, Pengantar Ekonomi Islam, KNKS Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
31 Efendi  Sugianto  , Sumber  Pendapatan  Negara  Menurut  Cendikiawan  Muslim  Imam  Al-Mawardi ,  Volume  5,  No.  2 (2020
Anaz   Zarqa, A  Partial  Relationship  in   A  Muslim's   Utility  Function,   Readings  in Micro- economics: An Islamic  Perspectivew, Longman Malaysia, (Kuala Lumpur, 1992).
Azharsyah Ibrahim dkk, Pengantar Ekonomi Islam Edisi  Pertama, Juni 2021 ISBN: 978- 602  60042-9-1,  Penerbit  Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  -  Bank Indonesia.
Azharsyah  Ibrahim, Pengantar  Ekonomi  Islam, KNKS  Departemen  Ekonomi  dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
Dipaparkan oleh  al-Ghazzi, Tanwir al-Absar, Juz. IV, Disebutkan  dalam  kitab Mabâdî'  al-Iktishâdi    fi  al-Islâm ,  instrumen-instrumen pemasukan dan pendapatan negara di atas, telah diberlakukan semenjak era Nabi dan Abû Bakr al-Shiddîq. Sedangkan unsur lain, seperti kharraj dan usyûr baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al- Mu'minîn, ‘ Umar ibn al-Khaththâb.
Efendi  Sugianto  ,  Sumber  Pendapatan  Negara  Menurut  Cendikiawan  Muslim  Imam Al-Mawardi, Volume 5, No. 2 (2020
Euis    Amalia, Sejarah    Pemikiran  Ekonomi    Islam    dari  Masa    Klasik    hingga Kontemporer, (Jakarta: Granada Press,  2007), Cet. II
F.R. Farid, A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in Public Finance in Islam, Islamic  Research dan  Training  Institute  (IRTI), Islamic  Development  Bank (IDB), 1996. (Dikutip  dari Ali Sakti: Ekonomi  Islam)
Hassanuzaman, Economic  Functions   of  An  Islamic   State (The   Early  Experience), The Islamic  Foundation, Leicester UK, 1991. Ibn   Khaldûn, Muqaddimah, Edisi  Indonesia,  pener,  Ahmad   Thaha,   (Jakarta: Pustaka Firdaus,  2000)
Ibnu  Fajarudin, Kontribusi  Zakat  Sebagai  Pendapatan  Negara  Dan  Instrumen Penerimaan  Pajak  (Studi  Interpretif ),  Paradigma  Accountancy,  Vol.  2,  No.  1, Februari 2019 Imam  al-Ghazâlî, Ihyâ ’ ‘ Ulum al-Dîn, 1990.
Kementerian Keuangan Republik  Indonesia  Badan  Kebijakan  Fiskal  Pusat  Kebijakan Ekonomi Makro 2012, Laporan Kajian  Kajian Islamic Public Finance
M. Nejatullah    Siddiqi, Role  of  The  State  in  The  Economy: an  Islamic  Perspective,
(Leicester UK: The Islamic  Fondation, 1996).
Mahmood  M.  Sanusi, Gold  Dinar,  Paper  Currency  and  Monetary  Stability,  An  Islamic View,  International    Conference  on  Stable    and  Just  Global  Monetary    System, Viability of The  Islamic  Dinar, (Kuala  Lumpur-Malaysia,  2002). Malikul  Hafiz  Alamsyah, Tinjauan  Hutang  Negara  dalam  Perspektif  Islam ,  Journal  of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 (June, 2020)
Minarni.  (2021).  Studi  Komparasi  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  dan  John  Maynard Keynes  tentang  Keuangan  Publik. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (02),  734-747. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.
Muhammad Akram  Khan, An Introduction to Islamic  Economics, (IIIT, 2011) Nida'ul Haque, Analisis Sumber Pendapatan Negara Dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022, P - ISSN : 2503-4413, E - ISSN : 2654-5837
Pusat   Pengkajian  dan   Pengembangan  Ekonomi   Islam  (P3EI)  Universitas   Islam Indonesia Yogyakarta,  Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo  Persada, 2008), Edisi I,
Rachmad Risqy Kurniawan, Talitha Destiani Putri, Adria Zahrani Sufni, Ragam Solusi Ekonomi  Islam  untuk  Mengatasi  Masalah  Ekonomi  dalam  Perspektif  Al- Qur’an , Volume 2, nomor 2, September 2022 Tri Indah Fadhila Rahmah, Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia , Volume  5 Nomor  3 Tahun 2021 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614- 3097(online),
Copyright Holder : © Masri Damang, Sirajuddin, Sabbar Dahham Sabbar (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: