## EDITORIAL:
Covid-19  dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Pandemi Bayangan ( The Shadow Pandemic)
Sampai saat ini, setiap orang di seluruh dunia masih berbicara tentang pandemi Covid-19 dan  kesulitan  ekonomi  global.  Apa  yang  tidak  atau  jarang  didiskusikan  banyak  orang adalah pandemi jahat lainnya yang membayangi yaitu: peningkatan kekerasan terhadap perempuan (KTP) atau violence against women (VAW) . Di tengah kombinasi dari sistem kesehatan yang kewalahan, karantina wilayah yang diberlakukan secara ketat, ketakutan akan  virus  dan  efek  vaksinasi,  dan  ketidakpastian  ekonomi,  di  saat  itu  pula  KTP  telah menemukan  peluang  kotor  untuk  berkembang  bersamaan  dengan  meluasnya  pandemi Covid-19.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyebut  fenomena  KTP  pada  masa pendemi  ini  sebagai  “ the  shadow  pandemic” (pandemi  bayangan)  (United  Nations, 2020). Upaya penghapusan KTP sebagai pandemi bayangan oleh PBB bersama dengan negara-negara anggota di seluruh dunia menemui masa krisisnya selama pandemi Covid- 19 masih mendominasi dunia.
Mendefinisikan  KTP  secara  khusus  di  antara  kekerasan  lain  terhadap  manusia pada umumnya, dan upaya mendapatkan perhatian dan pengakuannya secara global dan lokal  bagi  pencegahan  dan  kesudahannya,  memerlukan  perjuangan  tersendiri.  Yang membedakan  KTP  secara  eksklusif  adalah  targetnya  perempuan  (dewasa  atau  anak) semata  karena  jenis  kelamin  dan  gender  mereka.  KTP  pun  sering  disebut  sebagai
kekerasan  berbasis  gender  (KBG)  atau gender-based  violence (GBV)  dan  kekerasan berbasis  gender  dan  seksual  (KBGS)  atau sexual  and  gender-based  violence (SGBV). KBG  dan  KGBS,  di  sini  sebagai  jenis  KTP,  seringkali  dipandang  sebagai  mekanisme penaklukan terhadap kaum perempuan yang terjadi baik dalam masyarakat secara umum maupun  dalam  hubungan  interpersonal.  Penaklukan  ini  dapat  timbul  dari  rasa  berhak, superioritas, dan misogini (kebencian terhadap perempuan) yang merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan  yang secara historis dan struktural  tidak setara  antara  perempuan  dan  laki-laki,  yang  pada  umumnya  berlaku  di  semua  wilayah dunia.  Superioritas  maskulinitas  yang  dijunjung  tinggi  martabatnya  ketimbang femininitas oleh patriarkhi telah ‘menormalkan’ dan ‘mengalamiahkan’ lelaki dan negara maskulin sebagai pelaku utama pada umumnya dari segala bentuk KTP.
KTP dapat terjadi di ranah privat atau domestik, di ranah publik dan ruang maya yang mengandung unsur kekerasan fisikal, psikologis, seksual dan finansial atau ekonomi pada setiap jenis dan bentuk KTP. Pelakunya adalah individu, kelompok secara langsung dan negara secara tidak langsung bergender maskulin.
KTP  di  ranah  privat  berjenis  KBG/KBGS  terjadi  di  dalam  rumah  tangga. Bentuknya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga kekerasan pasangan intim ( intimate partner violence /IPV). Biasanya terjadi antarindividu yang berhubungan melalui keintiman, ikatan darah atau hukum. Dalam KDRT dan IPV mengandung unsur- unsur kekerasannya, yaitu kekerasan fisikal, seperti: menampar, memukul dengan tinju, menendang  bagian  tubuh,  menusuk  dengan  pisau,  dan  lainnya.  Unsur  kekerasan psikologis  seperti:  intimidasi,  pelecehan,  penguntitan,  perusakan  properti,  pelecehan verbal, ejekan atau penghinaan di depan umum, perselingkuhan dalam perkawinan, dan lainnya.  Unsur  kekerasan  seksual,  seperti  pemerkosaan,  pelecehan  seksual,  tindakan mesum, menyerang bagian seksual tubuh korban. Sedangkan unsur kekerasan ekonomi adalah  penyalahgunaan  keuangan  atau  ekonomi  termasuk  secara  paksa  mengendalikan uang  atau  aset  orang  lain,  pencurian  uang  tunai,  tidak  mengizinkan  korban  untuk mengambil bagian dalam keputusan keuangan apa pun, atau mencegah korban memiliki pekerjaan (WHO, n.d.)
KTP di ruang publik atau masyarakat berjenis KBG/KBGS terjadi di luar rumah tangga, yaitu pada ragam fasilitas umum, seperti kantor, sekolah, jalan, kendaraan umum dan  di  tempat  lainnya.  Bentuknya  adalah  kekerasan  dalam  ruang  publik  (KDRP)  yang
mengandung    unsur-unsur  kekerasannya.  Biasanya  dilakukan  oleh  orang  lain  yang memiliki jabatan/posisi lebih tinggi, majikan, atau orang lain/asing yang tak dikenal per individu  atau  kelompok.  Kandungan  unsur-unsur  kekerasannya,  yaitu  unsur  kekerasan fisikal,  seperti  mutilasi  alat  kelamin  perempuan,  sterilisasi  paksa,  hukuman  fisik, perdagangan untuk industri seks dan industri jasa, pelacuran paksa, penganiayaan oleh majikan dan pembunuhan. Unsur kekerasan seksualnya seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan intimidasi seksual. Unsur kekerasan psikologisnya, seperti intimidasi, sanksi atau  isolasi  oleh  norma-norma  masyarakat/budaya  yang  didasarkan  pada  sikap diskriminasi  gender.  Sementara,  unsur  kekerasan  ekonominya,  yaitu  pemotongan penghasilan,  diskriminasi  perolehan  gaji,  tidak  ada  akses  bagi  diskusi  pengenai penghasilan dan pemerasan (WHO, n.d.).
KTP  yang  terjadi  di  ruang  maya  berjenis  KBG/KBGS  adalah  kekerasan  yang difasilitasi  oleh  kemajuan  teknologi  berupa  jaringan  internet  dan  terdapat  pada  ragam platform media sosial. Pelakunya adalah pengguna ( user ) yang dikenal atau tak dikenal seperti netizen .  Bentuk  kekerasannya  adalah  pelecehan  dan  intimidasi  seksual  melalui penyebaran  konten  atau  data  privasi  terkait  dengan  korban  sebagai  bentuk  pemerasan ( blackmailing );  perundungan  ( bullying )  dan  mempermalukan  dengan  mempergunakan aspek  tubuh  atau  seksualitas  korban  ( body  shaming) ;  mengirim  pesan  ( texting )  atau komentar berbau seks; melakukan stalking yang membuat korban tidak nyaman.
Selain  itu  terdapat  pula  KTP  dengan  pelakunya  adalah    negara  terdiri  dari kekerasan  politik,  kekerasan custodian dan  kekerasan  institusional.  Bentuk  kekerasan politik,  seperti  toleransi  kekerasan  berbasis  gender,  perdagangan  manusia,  kehamilan paksa dan sterilisasi paksa. Kekerasan custodian , bentuknya seperti pemerkosaan militer dan  polisi,  penyiksaan,  dan  penindasan  terhadap  tindakan  politik  gerakan  perempuan, pelecehan  perempuan  di  kamp  pengungsian  dan  relokasi,  juga  di  penjara.  Sementara, kekerasan  institusional,  seperti  penegakan  hukum  dan  peraturan  yang  diskriminatif, kebijakan dan program (kebijakan aborsi, kebijakan reproduksi) serta hukum matrilineal (Department of Health Republic of the Philippines, n.d.).
KTP merupakan permasalahan di seluruh dunia, terjadi pada tingkat  yang lebih besar  atau  lebih  kecil,  di  semua  wilayah,  negara,  masyarakat  dan  budaya,  yang memengaruhi  perempuan  tanpa  memandang  pendapatan,  kelas,  ras  atau  etnisnya. Menurut UN Women satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik
atau seksual, dan enam dari sepuluh perempuan secara sengaja dibunuh di seluruh dunia yang kebanyakan dilakukan oleh pasangan intim (lelaki), dan oleh lembaga atau negara. Lebih  lanjut,  KTP  dapat  mengakibatkan  cedera  atau  penderitaan  fisik,  seksual  atau psikologis jangka panjang bagi korban dan juga kematian. Dampak negatif dari KTP tidak hanya terhadap kehidupan pribadi para penyintas dan lingkungan terdekatnya tetapi juga terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, negara serta pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. (UN Women, n.d.)
Dalam  memerangi  KTP  ini,  aktivisme  feminis  adalah  pendorong  perubahan perilaku  dan  kebijakan  yang  paling  konsisten  dan  penting  bagi  nasib  perempuan (McMillan, 2007). KTP telah menjadi perhatian utama bagi gerakan-gerakan perempuan dan feminis di negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat dan Inggris) dan kemudian di  negara-negara  Timur.  Gerakan  feminis  gelombang  pertama  yaitu feminisme  arus utama  ( mainstream  feminism ),  seperti  feminisme  liberal, reformist atau gender  reform feminisms yang berkampanye di abad ke-19 telah menyadari keberadaan dan signifikansi KTP untuk disuarakan ke ruang publik. Mereka berpendapat bahwa incest dan pemukulan terhadap istri di ruang privat atau domestik adalah bagian dari pola umum kekerasan laki- laki  seperti  halnya  tindakan  pemerkosaan.  Namun,  pada  pergantian  abad,  perhatian feminis  ini  beralih  pada  masalah  hak  pilih,  hak  politik  dan  properti,  sehingga  masalah KTP  relatif  tetap  tersembunyi  sampai  munculnya  feminisme  gelombang  kedua (McMillan, 2007).
Gerakan  feminis  gelombang  kedua  pada  tahun  1960-an  dan  1970-an  dikenal sebagai  gerakan  feminisme  radikal  atau gender  resistant  feminisms membuat  klaim bahwa 'pribadi adalah politik' ( the personal is political ) dan menuntut pemeriksaan ulang kehidupan  sehari-hari  perempuan.  Terkait  mengenai  KTP,  mereka  menuntut  bahwa KDRT tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab perempuan, dan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual tidak lagi dipandang sebagai kejahatan seks yang  menyalahkan  perempuan  (McMillan,  2007).  Sebaliknya,  mereka  menegaskan bahwa  kekuasaan  adalah  isu  sentral  dalam  KTP  dan  bahwa  kekerasan  seksual  serta kekerasan  domestik  mencerminkan  dan  menentukan  struktur  sosial  berbasis  gender. Mereka  juga  menantang  perbedaan  antara  publik  dan  privat/domestik,  serta  perilaku lembaga  terhadap  penyintas  kekerasan  seksual  dan  keengganan  lembaga  negara  untuk campur tangan dalam situasi 'domestik'. Secara keseluruhan mereka menginginkan  agar
kekerasan  didefinisikan  ulang  sebagai  masalah  kekuasaan  yang  melanggengkan ketidaksetaraan  gender;  mengakui  sifat  sistemik  serta endemiknya dan berupaya untuk mengakhiri kekerasan ini (McMillan, 2007).
KTP,  termasuk  pemerkosaan,  KDRT,  dan  pelecehan  seksual,  juga  menjadi  isu sentral  gerakan  feminis  gelombang  ketiga  pada  pertengahan  1990-an.  Gerakan  ini menganggap  KTP  sebagai  "lapisan  penindasan  dan  ketidaksetaraan"  yang  disebabkan tidak hanya karena jenis kelamin dan gendernya sebagai perempuan, tetapi juga ras, kelas dan bahkan agamanya (McMillan, 2007).
Pada  2012  feminisme  gelombang  keempat  bangkit  dengan  komponen  utama perjuangannya adalah penggunaan media internet dan ragam media sosial. Fokusnya pada pelecehan seksual, penghinaan terhadap tubuh, dan budaya pemerkosaan, di antara isu- isu KTP lainnya, yang terdapat di dunia nyata maupun dunia maya dan permainan ( virtual games ).
Titik  balik  dari  upaya  terkait  pencegahan  dan  penghapusan  KTP  yang telah disuarakan dan diadvokasi oleh gerakan-gerakan sosial perempuan dan para feminis di seluruh dunia ini adalah bermunculannya tanggapan serius dan pengakuan dari komunitas internasional  dan  pensahanya  kemudian  oleh  institusi-institusi  internasional.  Sejumlah norma dan standar yang disepakati secara internasional terkait dengan mengakhiri KTP telah dihasilkan. Beberapa yang terpenting adalah Konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women /CEDAW) yang mengakui kekerasan sebagai bagian  dari  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  rekomendasi  12,  19  dan  35. Selanjutnya selama tahun 1990-an, komunitas internasional mulai mengakui KTP sebagai hambatan hak asasi perempuan. Pada tahun 1992, CEDAW secara resmi mengakui bahwa KTP menghambat kesetaraan gender, meminta negara-negara anggota untuk melaporkan data  yang  relevan  dan  tindakan  yang  diambil  untuk  menangani  masalah  tersebut (CEDAW Committee, 1992).
Konferensi  Dunia Hak Asasi  Manusia 1993 mengakui  KTP sebagai  HAM, dan yang  berkontribusi  pada  deklarasi  PBB  berikut  ini  (UN  Women,  n.d.)  Deklarasi  PBB 1993  tentang  Penghapusan  KTP  adalah  instrumen  internasional  pertama  yang  secara eksplisit mendefinisikan dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Definisi ini telah diadopsi dalam Deklarasi Beijing dan Platform Aksi ( Platform for Action ) dan diterima
dalam  komunitas  internasional.  Konferensi  Internasional  Kependudukan  dan Pembangunan tahun 1994 menarik hubungan antara kekerasan terhadap perempuan serta hak-hak  dan  kesehatan  reproduktif.  Platform  Aksi  Beijing  1995  mengidentifikasi tindakan khusus yang harus diambil pemerintah untuk mencegah dan menanggapi KTP. Mengakhiri kekerasan adalah salah satu dari 12 bidang tindakan prioritas (UN Women, n.d.)
Pada  tahun  1996, World  Health  Organization (WHO)  menyatakan  kekerasan sebagai  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  utama.    Salah  satu  dan  subtipe  kekerasan yang diakui adalah kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual sebagai KTP yang sering dilakukan. Pada tahun 1999, PBB mengadopsi Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  dan  menetapkan  25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan KTP (UN Women, n.d.). Pada tahun 2002, WHO menerbitkan Laporan Dunia Pertama tentang kekerasan dan kesehatan, yang  membahas  berbagai  jenis  kekerasan  dan  pengaruhnya  terhadap  kesehatan masyarakat,  termasuk  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  sangat  memengaruhi  perempuan. Pada tahun 2004, WHO menerbitkan "Studi Multinegara tentang Kesehatan Wanita dan KDRT terhadap Wanita", hasil dari mensurvei lebih dari 24.000 wanita di 10 negara dari seluruh  wilayah  dunia,  yang  menilai  prevalensi  dan  tingkat  kekerasan  terhadap perempuan,  terutama  kekerasan  oleh  pasangan  intim,  dan  mengaitkannya  dengan  hasil kesehatan  bagi  perempuan  serta  mendokumentasikan  strategi  dan  layanan  yang digunakan perempuan untuk mengatasi kekerasan pasangan intim (WHO, 2005).
Pada  tahun  2006,  Sekretaris  Jenderal  PBB  menerbitkan  dokumen  internasional komprehensif  pertama  tentang  semua  bentuk  KTP.  Dewan  HAM  PBB  pertama  kali mengadopsi  resolusi  tentang  percepatan  upaya  penghapusan  segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2012. Pada tahun 2020, pada sesi ke-64 Komisi Status Wanita,  para  pemimpin  berjanji  untuk  meningkatkan  upaya  untuk  sepenuhnya menerapkan  Deklarasi  dan  Platform  Aksi  Beijing,  termasuk  mengakhiri  semua  bentuk kekerasan dan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan (UN Women, n.d.).
Upaya  mengimplementasikan  resolusi  PBB  tentang  KTP  pada  tingkat  global dilaksanakan oleh PBB sendiri melalui program-program Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs.). Di antaranya, pada target 2 tujuan
5 dari 17 SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis lain.
Beberapa  upaya  implementasi  tingkat  regional  dan  nasional  juga  telah dilaksanakan  dalam  mengadopsi    Deklarasi  Beijing  tentang  Penghapusan  KTP.  Pada tingkat regional, Konvensi Dewan Eropa 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan KTP dan KDRT, yang merupakan instrumen regional kedua yang mengikat secara hukum tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan.  Negara-negara  anggota Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the  Pacific (ESCAP)  menegaskan komitmen mereka terhadap Beijing Platform for Action dengan Asia-Pacific Declaration on  Advancing  Gender  Equality dan  Pemberdayaan  Perempuan: Beijing  +  25  Review . Deklarasi  ini  sekali  lagi  menyerukan  penghapusan  KTP,  menekankan  KBGS  terhadap perempuan di ruang publik dan privat merupakan hambatan utama pencapaian kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan.  Sementara  negara-negara  ASEAN    mendesak untuk memberikan prioritas pada penghapusan KTP dan berkomitmen untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggapi segala bentuk KTP di Asia Tenggara (ASEAN, n.d.).
Sementara  pada  tingkat  nasional,  setidaknya  155  negara  telah  mengesahkan undang-undang  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  140  negara  memiliki undang-undang  tentang  pelecehan  seksual  di  tempat  kerja  (UN  Women,  2021).  Di Indonesia  telah  ada  lembaga  tersendiri  yang  mengurusi  mengenai  KTP,  yaitu  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan .
Meskipun  demikian,  kemajuan  untuk  menghapus  KTP  tingkat  global,  regional dan  nasional  tidak  stabil  dan  tidak  merata  di  seluruh  dunia.  Bahkan  dua  puluh  tahun setelah  adopsi  Deklarasi  Beijing  hanya  ada  sedikit  perbaikan  dalam  penghapusan  dan tingkat KTP. Tantangan tetap ada dalam menegakkan hukum dan dalam membuka akses bagi  perempuan  ke  keselamatan  dan  keadilan.  Terlebih  lagi  ketika  pandemi  Covid-19 melanda  dunia  yang  mengancam  kemampuan  PBB  dan  negara-negara  untuk  menepati janji-janji semua deklarasi KTP.
Pandemi  Covid-19  dimulai  pada  akhir  tahun  2019  yang  sampai  kini  tengah dihadapi  oleh  umat  manusia  di  seluruh  dunia.  Selain  efek  pandemi  Covid-19
menimbulkan bencana-bencana kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya, semua bencana itu juga mengandung dimensi  gender dan seksualitas sebagai  suatu  bencana tersendiri. Bencana berdimensi gender dan seksualitas dalam struktur kekuasaan  yang  didominasi oleh kaum lelaki/patriarkhi menjadikan KTP, dengan perempuan yang menempati posisi paling  rentan  dalam  struktur  tersebut,  sebagai  manifestasi  bencananya.  Meskipun fenomena  KTP  bukan  sesuatu  yang  baru  dan  telah  ada  di  sepanjang  sejarah  manusia, namun  pada  masa  pandemi  Covid-19,  KTP  menunjukkan  lonjakan  yang  luar  biasa sebagai efek melekat dari pandemi Covid-19 yang kemudian dijuluki oleh PBB dan yang lainnya sebagai the shadow pandemic (pandemi bayangan) .
KTP sebagai pendemi bayangan bukan disebabkan oleh jenis virus Corona baru, melainkan oleh penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO kepada setiap negara  sebagai  langkah  pencegahan  dan  mitigasi  risiko  bencana  pandemi  Covid-19  di tempat masing-masing. Protokol kesehatan berupa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan isolasi  atau  karantina  wilayah  ( lockdown ),  perintah  untuk  tetap  dirumah  ( stay  at  home order ),  bekerja  dari  rumah  ( work  from  home/ WFH),  dan  keharusan  jaga  jarak  sosial ( social distancing).
KTP  sebagai  pandemi  bayangan  terjadi  secara  meningkat  disebabkan  oleh penerapan protokol kesehatan di semua ruang (privat/domestik, publik dan maya) pada setiap jenis, bentuknya dan semua unsur kekerasan yang dikandungnya. Pelakunya adalah semua yang telah disebut sebelumnya.
Pandemi bayangan di ranah privat/ranah domestik berjenis KBG/KBGS terjadi di dalam rumah tangga dalam bentuk KDRT ketika penerapan kebijakan lockdown , stay at home order dan WFH menyasar para perempuan dengan tugas gender yang dibebankan kepadanya  lebih  besar  dari  pada  sebelumnya.  Perempuan  tidak  hanya  mengemban tanggung jawab mengurus  rumah tangga dan mengasuh anak tanpa asisten, tetapi  juga ditugaskan sebagai guru bagi anak-anaknya dengan sistem pembelajaran daring selama pandemi.  Bersamaan  dengan  itu,  sebagai  pendukung  pencari  nafkah  ia  juga  perlu melakukan  pekerjaannya  dari  rumah  tanpa  batas  waktu  dan  insentif  lembur,  jaminan asuransi  dan  ketidakpastian  pesangon.  Dengan  demikian  perempuan  mengemban multiganda peran, harus memikul banyak tanggung jawab dan beban yang sangat berat secara  fisik,  psikis  dan  ekonomi  karena  gender  dan  seksualitasnya  bahkan  melampaui gendernya.
Pendemi  bayangan  di  ranah  privat/ranah  domestik  berikutnya  adalah  ketika penerapan  isolasi, stay  at  home dan  WFH  justru  meningkatkan  intensitas  pertemuan antarpasangan atau antarjenis kelamin di dalam rumah tanpa batas waktu dan halangan serta pengawasan sosial. Situasi seperti ini rawan terjadinya perbuatan asusila dan rentan terjadinya KDRT dan IPV. Perempuan karena jenis kelaminnya dianggap sebagai yang tak berdaya dan bersalah atas tubuhnya sendiri sehingga pantas menerima siksaan fisik, psikis dan seksual.  Lebih dari itu, seorang suami kerap merasa perlu untuk melakukan kekerasan  terhadap  istrinya  untuk  menegaskan  reposisi  kekuasaan  dirinya  di  ranah domestik.
Pendemi  bayangan  di  ranah  privat/ranah  domestik  selanjutnya  berjenis KBG/KBGS terkait ekonomi dan kesehatan berbentuk KDRT. Tercipta dari pembatasan aktivitas ( lockdown ) yang mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan atau pemotongan gaji dan ketidakcukupan makanan bergizi bagi peningkatan daya tahan tubuh keluarga. Hal ini menimbulkan peningkatan ketegangan di antara anggota keluarga yang berujung KDRT terhadap sosok yang paling rentan, yaitu perempuan atau ibu, karena tidak dapat menjalankan  peran  gendernya  sebagai  penyedia  makanan  yang  layak  dan  bergizi  bagi keluarga.  Bahkan  perempuan  atau  ibu  dipaksa  ke  luar  rumah  yang  rentan  ancaman kesehatan  untuk  mencari  kekurangan  dana  atau  kecukupan  makanan  bergizi  yang diperlukan  keluarganya  (McLaren,  OrcID,  Nguyen,  &  Mahamadachchi.,  2020). Ketegangan dalam rumah tangga disebabkan hal ini dan disertai KDRT dan IPV banyak mengakibatkan perceraian.
Pandemi  bayangan  berikut  dalam  ranah  privat  berjenis  KBG  dan  berbentuk KDRT maupun IPV terkait unsur pendidikan (sosial), kehamilan dini (kesehatan/fisikal), dan  kemiskinan  (ekonomi)  ketika lockdown dan  perintah  untuk  tetap  dirumah  ( stay  at home  order )  adalah  pernikahan  anak  perempuan  di  bawah  umur.  Penutupan  sekolah terkait  Covid-19  memberi  kesempatan  untuk  keluarga  miskin  dan  termiskinkan  oleh pandemi untuk menikahkan anak gadisnya yang belum cukup umur untuk membebaskan keluarga gadis dari tekanan ekonomi dengan prospek menerima mas kawin dan kelegaan karena memiliki lebih sedikit  mulut  untuk diberi makan. Menikahkan anak gadis  yang berisiko  hamil  (berumur  13-17  tahun)  pada  masa lockdown dan stay  at  home untuk mengatasi kekhawatiran dan menghindari stigma sosial terkait kehamilan di luar nikah. Selain itu, pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anak perempuan yang
tidak berpotensi pencari nafkah adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan keuangan keluarga yang semakin berat di masa pandemi (Jones, dkk., 2020).
Pandemi bayangan lainnya di ranah publik berjenis KBG/KBGS terjadi di tempat umum atau fasilitas publik dalam bentuk KDRP dengan semua unsur kekerasannya ketika kebijakan protokol kesehatan diterapkan menyasar para perempuan yang tetap bekerja di masa  pandemi.  Perempuan  yang  berprofesi  di  bidang  kesehatan  di  garis  depan  seperti tenaga medis, sukarelawan dan jasa pelayanan mengalami kerentanan dalam semua unsur kekerasannya  (fisikal,  psikis,  seksual  dan  ekonomi)  pada  kondisi lockdown dan social distancing dari  atasan  atau  rekan  kerjanya  dan  orang  asing.  Perempuan  pekerja  yang menjadi korban pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan merasa malu, takut dan segan  melaporkan  kepada  yang  berwajib  karena  terancam  akan  kehilangan  pekerjaan maupun  penghasilan  manakala  lapangan  pekerjaan  lain  sangat  terbatas  pada  masa pandemi.
Pandemi bayangan  berikut di ruang maya berjenis KBGS pada masa berlakunya lockdown dan  WFH,  telah  mengubah  orientasi  kekerasan  seksual  fisikal  komunitas  ke kekerasan  seksual online yang  difasilitasi  oleh  teknologi  internet.  Perempuan  sebagai bagian dari pengguna media sosial sangat rentan mengalami kekerasan seksual online dari hubungan pribadi, pacar, pertemanan, dan kerabat. Aksi body shaming , bullying . stalking, blackmailing, texting dilancarkan oleh pelaku kekerasan dengan mempergunakan aspek tubuh atau seksualitas perempuan korban tanpa persetujuannya.
The UN Women dalam situs jaringan internetnya memaparkan data bukti KTP di masa pandemi Covid-19  yang terjadi  mulai  pada saat lockdown diaktifkan pada Maret 2020 di hampir semua wilayah di seluruh dunia. Tingkat KTP dalam ragam bentuknya mengalami  lonjakan  peningkatan  dari  tingkat  KTP  pada  masa  sebelum  pandemi. Peningkatan  itu  ditunjukkan  dari  jumlah  korban  yang  selamat  dan  meninggal,  jumlah panggilan  darurat  dan  permintaan  akan  tempat  penampungan  bagi  korban  di  beberapa negara  yang tersebar di lima benua (Mlambo-Ngcuka, 2020) .
Terdapat  pula  bukti  peningkatan  pernikahan  dini  anak  perempuan  di  Ethiopia, Kenya,  Malawi  dan  Nepal,  kemudian  di  Asia  Selatan,  diikuti  oleh  Afrika  Barat  dan Tengah, dan terakhir, Amerika Latin dan Karibia  (Jones, dkk., 2020) Ada peningkatan laporan  serangan  fisik  maupun  verbal  terhadap  petugas  kesehatan  di  Cina,  Italia  dan Singapura. Menurut beberapa sumber di Inggris, Swedia, dan di tempat lainnya sudah ada
peningkatan eksploitasi seksual online terhadap anak perempuan sejak lockdown Covid- 19 (International Federation of Red Cross and Red Cresent, 2020).
Tingkat sebenarnya dari KTP di tengah Covid-19 kemungkinan besar tidak akan pernah  diketahui.  Banyak  penyebabnya  antara  lain  insiden  kekerasan  tidak  dilaporkan dan  tertahan  oleh  penerapan  kebijakan lockdown dan social  distancing ;  sarana  dan fasilitas dalam menangani aduan KTP tidak tersedia atau tidak memadai; personil yang berwenang  terbatas  dan  terfokus  pada  pelayanan  kesehatan  pandemi.  Lebih  dari  itu, terdapat kendala lain yang disebabkan oleh keraguan dan ketakutan dari pihak korban itu sendiri  akan  kepastian  hukum  yang  adil  mengenai  KTP  di  negaranya.  Korban  sadar berada  dalam  posisi  yang  tidak  menguntungkan  secara  gender  dan  seksualitas  dalam stuktur kekuasaan maskulin yang timpang ( hegemonic masculinity ) yang berlaku secara universal dan berakar sejarah yang sangat panjang di banyak negara dan budaya di seluruh dunia.
Negara  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sesuai implementasi  Deklarasi  Beijing  untuk  mengakhiri  KTP,  dan  Deklarasi  HAM  untuk melindungi  warga  negaranya,  pada  masa  berlangsungnya  pandemi  bayangan  dari pandemi Covid-19, berarti negara menambah unsur KTP lainnya dengan negara sendiri sebagai pelaku kekerasan.
Dalam  Volume  5  Nomor  2  pada  bulan  Mei  2021, Intermestic:  Journal  of International Studies terdapat satu artikel yang membahas tema yang serupa dengan esai editorial ini, yaitu mengenai gender dan seksualitas dalam hubungan internasional terkait pelecehan seksual. Artikel itu berada di nomor urut pertama berjudul “ Gender Analysis of  Sexual  Misconduct  in  UN  Peacekeeping  Operations” yang  ditulis  oleh  Rikianarsyi Arrassyidinta Naramanik Wirantoputri. Artikelnya mengeksplorasi faktor penyebab tetap terjadinya  eksploitasi  dan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pasukan  perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap perempuan lokal di negara konflik. Hal yang dikaji dalam artikelnya adalah kebijakan PBB mengenai pelarangan beragam jenis relasi seksual pasukan perdamaian PBB dan perempuan lokal, data laporan tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang disampaikan penduduk, dan Indeks Perempuan, Perdamaian, dan  Keamanan  ( WPS  Index )  dari  negara  pengirim  dan  penerima  pasukan  perdamaian PBB.  Berdasarkan  penelitiannya,  artikel  ini  berargumen  bahwa  dalam  penugasan  misi perdamaian, terdapat aspek gender yang diabaikan oleh PBB, yakni budaya patriarkhi di
kedua  kelompok  negara,  pandangan/gagasan  hipermaskulin  dari  pasukan  militer,  dan tujuan  berdimensi  gender  dari  negara  pengirim  yang  ingin  membentuk  dan mempertontonkan identitas mereka sebagai pelindung.
Artikel-artikel  berikutnya  bertema  ragam  yang  menarik  untuk  dibaca.  Artikel kedua  berjudul  “ Assessing  Russia’s  Military  Strategy  in  The  Eastern  Mediterranean Through the Establishment of an A2/AD (Anti-Access/Anti Denial) ” ditulis oleh Militia Christi Pandelaki dan Anak Agung Banyu Perwita . Artikel ini mengenai strategi Rusia dalam  melindungi  kepentingan  nasionalnya  di  Mediterania  Timur  dengan  membentuk perluasan zona A2/AD (Anti-Access/Area Denial). Artikel ketiga  “ Barriers for Shanghai Cooperation Organization (SCO) To Pave Road to Supranationalism” ditulis oleh Mahbi Maulaya  yang  mempertanyakan  kemampuan  SCO  meningkatkan  kapabilitas  dan kompetensinya sebagai organisasi regional dengan menjadi organisasi supranasional dan juga  kemampuan  SCO  memasukkan  norma  dan  nilai  supranasionalisme  ke  dalam mekanismenya.  “ Kebijakan  Keamanan  Energi  Tiongkok  di  Afrika  Pada  Periode  Xi Jinping (2013-2019 )” merupakan artikel keempat ditulis oleh Nur Ulfa Rosinawati dan Fahlesa Munabari yang menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan kebutuhan minyaknya  di  Afrika  di  bawah  pemerintahan  Presiden  Xi  Jinping  pada  periode  2013- 2019. Artikel selanjutnya adalah yang kelima “Whose Governance, Which Legitimacy? Myanmar’s Collective Agency in A Domineering Framework on The Rohingya Crisis” ditulis  oleh  Kevin  Ali  Sesarianto.  Artikelnya  mengeksplorasi  mengapa  Myanmar menolak  intervensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tetapi  menerima  intervensi Indonesia dalam membahas hal yang sama persis, yakni krisis Rohingya di tahun 2017. Artikel keenam yakni “ Evaluating Indonesia's Disaster Diplomacy Practices Under The Jokowi  Administration  In  2018 ”  ditulis  oleh  Surwandono,  Zain  Maulana,  Tri  Astuti Susanthi Retnoningsih dan Ariyanto Nugroho . Artikel ini mengevaluasi praktik diplomasi bencana Indonesia tahun 2018 terkait bantuan internasional, yang di satu sisi diplomasi bencana  dapat  berperan  dalam  mengurangi  risiko  bencana.  Di  sisi  lain,  bantuan internasional  dianggap  sebagai  faktor  yang  dapat  menurunkan  legitimasi  pemerintah dalam  menangani  bencana.  Artikel  ke  tujuh  yaitu  “ Komitmen  Indonesia  Dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: GATS, AFAS, dan ASEAN+” ditulis oleh Safura Fitri Hanifah, Azhar, Nurul Aulia, dan  Ferdiansyah. R, yang menganalisis hubungan antara rezim  perdagangan  dunia  WTO  dengan  perjanjian  perdagangan  regional.  Artikel
kedelapan  ditulis  oleh  Anggar  Shandy  yang  berjudul  “ World  Social  Forum  Sebagai Pengorganisasian Politik Multitude”. Artikel  ini menganalisis model perlawanan serta tuntutan  dan  proposal World  Social  Forum (WSF).  Dengan  menggunakan  konsep multitude dari Hardt dan Negri sebagai kerangka analisisnya. Artikel kesembilan, adalah “ Merauke  “Food  Estate”:Alternatif  Penanganan  Konflik  Di  Papua  Dalam  Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya ” ditulis oleh Binsar Sianipar dan Amanah Nurish . . Artikel ini menganalisa food estate di Merauke sebagai alternatif penanganan konflik di Papua dari  perspektif  ekonomi-sosial  dan  budaya. Artikel  terakhir  yaitu  kesepuluh  berjudul “ Hyundai  Investment  on  Electric  Vehicles  In  Indonesia:  A  Push  and  Pull  Factors Analysis. Di  tulis  oleh  Achmad  Ismail  dan  Darynaufal  Mulyaman  yang  menganalisis alasan Hyundai memutuskan untuk membuat investasi langsung di Indonesia mengenai kendaraan listrik yang ditinjau melalui teori faktor pendorong dan penarik ( the Push and Pull Factors )
Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para  mitra  bestari  dan  para  penulis  dalam  mewujudkan  penerbitan  e-Jurnal INTERMESTIC: Journal of International Studies Volume 5 Nomor 2 pada bulan Mei 2021 ini.

## Hormat kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman Pimpinan Editor dan Wakil Pimpinan Editor

## Referensi
ASEAN. (n.d.). ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women  (ASEAN  RPA  on  EVAW). Nations,  Association  of  South  East  Asian. Diakses pada Mei 2021, dari https://asean.org
CEDAW Committee. (1992). Diakses May 19, 2021, dari "General recommendation No.
19: Violence against women" (PDF).: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/I
NT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
Cresent,  I.  F.  (2020,  May  14). Relief  Web .  Diakses  dari  Relief  Web: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IFRC-SGBV-COVID-19- Technical-Guidance-Note-FINAL_14May.pdf
Department  of  Health,  R.  o.  (n.d.). https://doh.gov.ph/node/1414 .  Diakses  dari https://doh.gov.ph/node/1414: https://doh.gov.ph/node/1414
Jones, N., Gebeyehu, Y., Gezahegne, K., Iyasu, A., Workneh, F., & Yadete., W. (2020,
July).  Child  marriage  risks  in  the  context  of  covid-19  in  Ethiopia. Gender Adoloscence Global Evidence . Lombard,  N.,  &  McMillan,  L.  (2013). Violence  Against  Women.  Current  Theory  and Practice in Domestic Abuse, Sexual Violence and Exploitation. London: Jessica Kingsley Publishers.
McLaren, H. J., OrcID, K. R., Nguyen, K. N., & Mahamadachchi., K. N. (2020). Covid- 19 and Women’s Triple Burden: Vignettes dari Sri Lanka, Malaysia, Vietnam and Australia. Social Sciences, 9 (5), 87. doi:doi.org/10.3390/socsci9050087 McMillan,  L.  (2007). Feminists  organising  against  gendered  violence. New  York: PALGRAVE MACMILLAN.
Mlambo-Ngcuka,  P.  (2020,  April  6). Violence  against  women  and  girls:  the  shadow pandemic . Diakses pada 19 Mei 2021, dari UNWOMEN:
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile- violence-against-women-during-pandemic
Sri,  A.  S.,  Das,  P.,  Gnanapragasam,  S.,  &  Persaud.,  A.  (2021).  COVID-19  and  the violence against women and girls: ‘The shadow pandemic’. International Journal of Social Psychiatry, 1 (3). doi:DOI: 10.1177/0020764021995556
United Nations . (2020, July 3). Diakses pada 19 Mei 2021, dari https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20160.doc.htm
WHO.  (2005). WHO  Multi-country  Study  on  Women's  Health  and  Domestic  Violence Against Women. Geneve: WHO. WHO. (n.d.). Violence Against Women, The Health Sector Responds. Diakses May 19, 2021,
dari https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/pvl_infographic.p df
Women,  U.  (2021,  March). UN  Women .  Diakses  dari  UN  Women  Website: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against- women/facts-and-figures
Women,  U.  (n.d.). UN  Women .  Diakses  dari  UN  Women  Web  Site: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women Women,  U.  (n.d.). UN  Women .  Diakses  dari  UN  Women  Web  Site: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against- women/global-norms-and-standards