How to cite: Yulinur  Firdaus,  Robiana  Modjo  (2022)  Upaya  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Melalui  Penerapan  Protokol Kesehatan  Covid-19  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah, Syntax  Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## UPAYA  PERLINDUNGAN  TENAGA  KERJA  MELALUI  PENERAPAN PROTOKOL  KESEHATAN  COVID-19  DI  FASILITAS  PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Yulinur Firdaus 1 , Robiana Modjo 2
Mahasiswa Pokdi Mutu Layanan Kesehatan, Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 1
Dosen Pokdi Mutu Layanan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2 Email: bian@ui.ac.id

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  Indonesia  pada  Februari  2021  mengalami puncak  jumlah  kasus  aktif  dan  kematian  tertinggi  jika  dilihat  pada  parameter rata-rata  kasus  di  Asia  Tenggara  dan  kasus  global.  Pemerintah  mengeluarkan peraturan  terkait  protokol  COVID-19  di  fasilitas  kesehatan  untuk  mencegah dan  melindungi  tenaga  kesehatan  dari  COVID-19.  Tujuan  studi  ini  untuk menggambarkan  penerapan  protokol  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  Provinsi Sulawesi  Tengah  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  selama  pandemi COVID-19.  Desain  studi  ini  adalah  cross-sectional  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  daring  dan  luring  dengan menerapkan  protokol  kesehatan  sesuai  anjuran  pemerintah.  Studi  ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan maret sampai dengan agustus 2021 pada 4Pelaksanaan  studi  ini  adalah  bulan  maret  hingga  agustus  2021,  di  6  fasilitas pelayanan  kesehatan  (3  rumah  sakit,  2  puskesmas,  dan  1  laboratorium kesehatan daerah). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan protokol kesehatan  didominasi  kategori  “cukup”  ,  2  fasilitas  pelayanan  kesehatan berkategori  “baik”  dan  1  fasilitas  pelayanan  kesehatan  berkategori  “sangat Baik”.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  bahwa  masih  perlunya  perbaikan  dan peningkatan  penerapan  protokol  kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan tersebut dalam upaya perlindungan petugas kesehatan.
Kata kunci : COVID-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Protokol Kesehatan, Kesehatan Kerja

## Abstract
The COVID-19 pandemic that hit Indonesia in February 2021 experienced the highest  peak  number  of  active  cases  and  deaths  when  viewed  on  the  average parameters of cases in Southeast Asia and global cases. The government issued regulations  related  to  COVID-19  protocols  in  health  facilities  to  prevent  and protect  health  workers  from  COVID-19.  The  purpose  of  this  study  is  to illustrate the implementation of health protocols in health facilities of Central Sulawesi  Province  in  providing  health  services  during  the  COVID-19
pandemic.  The  design  of  this  study  is  a  cross-sectional  qualitative  and quantitative  approach.  This  research  was  conducted  online  and  offline  by implementing health protocols as recommended by the government. This study was  conducted  between  March  and  August  2021  in  4  Implementations  of  this study  is  march  to  August  2021,  in  6  health  service  facilities  (3  hospitals,  2 health centers, and 1 regional health laboratory). The results of the study that there  is  still  a  need  to  improve  and  improve  the  implementation  of  health protocols in health care facilities in an effort to protect health workers.

## Keywords: Covid-19, health care facilities, health protocols, occupational health

## Pendahuluan
Sejak  awal  peristiwa  COVID-19  pada  Desember  2019  hingga  10  Agustus 2021, telah terjadi lebih dari 203 juta kasus di seluruh dunia,  merenggut lebih dari 20.000  jiwa(Radianto  2020).  Sementara  itu,  di  Indonesia,  per  10  Agustus  2021, kasus positif telah melampaui 3,7 juta dan telah merenggut lebih dari 110.000 jiwa. (Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19,  2021).  Kasus  positif  COVID-19  harian tertinggi  terjadi  pada  15  Juli  2021  sebesar  56.757,  dan  angka  kematian  tertinggi tercatat  pada  27  Juli  2021  sebesar  2.069.  (Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19, 2021). Di Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus COVID- 19  teraktif  per  Februari  2021,  dengan  angka  kematian  lebih  tinggi  dari  rata-rata global  (Cucunawangsih  et  al.  2021).  Kasus  terus  meningkat  di  Indonesia  selama beberapa  minggu  terakhir,  dan  kematian  masih  meningkat  karena  varian  delta menyebar lebih mudah.
Melihat  kasus  yang  terus  meningkat  dan  penularan  yang  meluas,  pada  awal tahun  2020,  WHO  mengklasifikasikan  kasus  COVID-19  sebagai  pandemi. Sementara  itu  di  Indonesia,  dengan  ditetapkannya  Perpres  Nomor  11  Tahun  2020 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2020, kasus tersebut telah ditetapkan sebagai keadaan darurat  nasional,  oleh  karena  itu  untuk  mengendalikan  penyebaran  kasus  ini  perlu dilakukan untuk mengambil tindakan balasan dari semua tindakan (Ayudian n.d.)
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mencegah penyebaran  kasus  COVID-19  lebih  lanjut  adalah  dengan  membatasi  interaksi  dan pergerakan penduduk dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020.  Kebijakan  tersebut mempertimbangkan  berbagai  aspek,  antara  lain  epidemiologi,  besaran  dampak, efektivitas,  politik,  sosial,  ekonomi,  pertahanan,  keamanan,  serta  ketersediaan sumber  daya  dan  teknologi  operasional  (Berkas  et  al.  2017).  Pandemi  ini berdampak  pada  ekonomi,  kesehatan,  sosial,  dan  lainnya.  Di  sisi  ekonomi, pertumbuhan  global  diperkirakan  akan  turun  hampir  8%,  dengan  negara-negara berpenghasilan  rendah  sangat  terpukul,  diperkirakan  menelan  biaya  sekitar  $2 triliun  pada  tahun  2021(Kaye,  Chen,  and  Zeng  2021).  Di  Indonesia,  COVID-19 juga  berdampak  pada  perekonomian,  seperti  terlihat  pada  laporan  akhir  triwulan  I Indonesia  yang  mengalami  penurunan  signifikan.  Pemerintah  mengurangi  dampak
Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
dengan menawarkan stimulus bantuan  (Olivia et al., 2020).  Di Pati, Provinsi Jawa Tengah  pandemi  COVID-19  berdampak  pada  merosotnya  pertumbuhan  ekonomi akibat perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi telah menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi. Sektor usaha kecil dan rumah tangga yang paling terkena dampak pandemi (Aeni 2021).
Di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia,  pandemi  telah  menantang  sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi tulang punggung dan garda  terdepan  dalam  penanganan  kasus  positif  COVID-19.  Di  seluruh  dunia, situasi ini telah menyebabkan kekurangan sumber daya untuk mendukung fasilitas medis,  seperti  obat-obatan  dan  peralatan  kesehatan.  (Singh  et  al.  2021).  Sejalan dengan  semakin  meluasnya  penyebaran  di  Indonesia,  hal  tersebut  juga  berdampak pada  munculnya  permasalahan  tambahan  pekerjaan  bagi  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  saat  menangani  pasien  COVID-19.  Peningkatan kasus  juga  menyebabkan  kelebihan  kapasitas  di  beberapa  fasilitas  kesehatan, peningkatan permintaan tabung oksigen dengan ketersediaan terbatas dan peti mati yang menipis  (Iqbal and Chaudhuri 2020). Persiapan yang tidak memadai menjadi penyebab  masalah  sanitasi.  Permasalahan  tersebut  berupa  tidak  memadainya  alat pelindung  diri  bagi  tenaga  kesehatan,  peralatan  rumah  sakit,  sanitasi  dan  suplai air(Kaye  et  al.  2021).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iqbal  dan  Chaudhuri  juga menunjukkan  bahwa  dua  pertiga  responden  tenaga  kesehatan  merasa  bahwa  alat pelindung diri tidak mencukupi (Iqbal and Chaudhuri 2020).
Petugas  kesehatan  yang  menanggapi  epidemi  telah  berperan  dalam mengurangi  tingkat  keparahan  dan  kematian  kasus-kasus  ini.  Persentase  tenaga kesehatan  yang  dinyatakan  positif  COVID-19  adalah  51,7%,  dijelaskan  dalam sebuah  penelitian.  Sebagian  besar  tenaga  kesehatan  tersebut  dilaporkan  terjangkit COVID19  dalam  6  bulan  pertama  pandemi  COVID-19,  dengan  angka  rawat  inap 15,1% dan angka kematian 1,5%. (Gholami et al. 2021). Sebuah studi kohort yang melibatkan  29.295  petugas  kesehatan  di  Denmark  menunjukkan  bahwa  risiko petugas  kesehatan  tertular  COVID-19  dikaitkan  dengan  paparan  pasien  yang terinfeksi.  Lebih  dari  separuh  petugas  kesehatan  dinyatakan  positif  COVID-19. Penyebaran  COVID-19  yang  tidak  terkendali  di  fasilitas  kesehatan  bertanggung jawab atas infeksi di antara petugas kesehatan, studi menemukan (Self et al. 2021). Sebuah  studi  lain    juga  menjelaskan  bahwa  petugas  kesehatan  positif  COVID-19 yang menangani pasien secara langsung (pengantar makanan dan petugas sterilisasi) memiliki  risiko  lebih  besar  dibandingkan  dengan  petugas  lain  (perawat  &  petugas klinis) (Vogels et al. 2021).
Penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  sangat  tergantung  pada perasaan  aman  dan  terlindunginya  tenaga  kesehatan.  Selain  itu,  WHO  dan penelitian  lain  menyoroti  pentingnya  pengetahuan  tentang  risiko  penularan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020b). Tenaga kesehatan merupakan aset  yang  berharga  karena  membutuhkan  waktu  bertahun-tahun  untuk mengembangkan  tenaga  kesehatan  yang  berkualitas,  dan  jika  banyak  tenaga
kesehatan  yang  terinfeksi  dikhawatirkan  akan  mengganggu  pelayanan  kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk melindungi tenaga kesehatan (Murdiyanto et al. 2021)
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  (KMK)  nomor  HK.01.07/MENKES/413/2020.  Ketentuan  ini dibuat untuk mengatasi pandemi dengan mengutamakan pengendalian wilayah/klaster  penyebaran  pandemi.  Peraturan  tersebut  juga  menjabarkan  strategi pengendalian  virus  bagi  petugas  kesehatan,  termasuk  penyediaan  alat  pelindung diri, jam kerja dan pengaturan istirahat yang baik, bantuan, pelatihan, dan dukungan umum  lainnya  untuk  keselamatan  pekerja  kesehatan.  (Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia,  2020b).    Pemerintah  Indonesia,  menyadari  ancaman  yang dihadapi  tenaga  kesehatan  selama  pandemi  COVID-19  dan  untuk  menghindari runtuhnya  sistem  kesehatan  negara,  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  327  Tahun  2020.  Kebijakan  ini  menyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan  dan non-kesehatan  yang  memberikan  perawatan  di  tempat  kerja  dapat  didiagnosis menderita  penyakit  akibat  kerja  dan  berhak  atas  Jaminan  Kesehatan  Nasional (PPKPA and Terlampir 2013).
Provinsi  Sulawesi  Tengah  memiliki  catatatan  kasus  konfirmasi  positif kumulatif  sampai  dengan  tanggal  24  November  2021  sebanyak  47122  jiwa, dinyatakan  sembuh  45478  jiwa  dan  kasus  meninggal  1601  jiwa  (Satuan  Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Tecatat sebesar kasus tersebut adalah 1% dari total keseluruhan  kasus  COVID-19  pada  saat  itu  di  Indonesia.  Tentunya  hal  ini mendorong  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  mengambil  langkah-langkah  untuk melindungi  tenaga  kesehatannya  di  masa  pandemi  ini,  termasuk  menerapkan protokol kebersihan sesuai dengan pedoman yang diberikan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  tujuan  dari  studi  ini adalah untuk menggambarkan penerapan protokol kesehatan di fasilitas  kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah  dalam menghadapi pandemi ini.  Protokol kesehatan ini juga merupakan sarana untuk melindungi tenaga kesahatan dalam bekerja.

## Metode Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  potong  lintang,  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  adalah  metode  yang  utamanya menggunakan kuesioner, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif melalui penggunaan, observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan mulai Maret 2021 hingga Agustus 2021. Data primer  diperoleh  dari  enam  penyedia  layanan  kesehatan  di  Sulawesi  Tengah  yang ditetapkan sebagai tempat pendataan dengan beberapa kriteria, antara lain berstatus sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  rujukan  COVID-19,  fasilitas  kesehatan  non- rujukan  namun  tersedia  perawatan  untuk  pasien  COVID-19,  dan  pengalaman petugas  kesehatan  dengan  penyakit  COVID-19.  Keenam  penyedia  layanan kesehatan itu terbagi dalam tiga kategori, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat
Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
(puskesmas)  dan  laboratorium  kesehatan  daerah.  Ada  empat  rumah  sakit  yang terlibat dalam penelitian ini dan terdiri dari 3 rumah sakit pemerintah rujukan (RS A, RS B), 1 rumah sakit swasta rujukan (RS C) Sedangkan puskesmas ada dua yaitu PKM A dan PKM B. Serta 1 laboratorium kesehatan daerah (Labkesda A).
Penelitian  ini  menggunakan  selft  assessment  evaluation  sebagai  metode pengumpulan  data  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Sebelum  memulai pengumpulan  data,  enam  penyedia  layanan  kesehatan  terpilih  diminta  untuk membentuk tim informan kunci yang akan mengisi kuesioner. Kuesioner diadaptasi dari  WHO  dan  disesuaikan  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 327  Tahun  2020  dan  Nomor  413  Tahun  2020.  Kami  juga  melakukan  wawancara mendalam  dan  observasi  jika  dirasa  perlu  untuk  menggali  lebih  banyak  data  dan informasi. Terdapat  3 jenis  kuesioner  yang  dibedakan  sesuai  dengan jenis layanan kesehatannya yaitu rumah sakit, puskesmas dan labkesda. Kuesioner yang diberikan untuk  rumah  sakit  terdiri  dari  12  komponen  yang  terdiri  dari  87  pertanyaan  dan puskesmas  terdiri  dari  11  komponen  dengan  66  pertanyaan  serta  tanpa  pertanyaan terbuka dan labkesda sebanyak 5 Komponen dan 40 pertanyaan.  Pengklasifikasian penerapan protokol kesehatan ini berdasarkan persentase dari jumlah pada masing- masing pertanyaan. Pengklasifikasian tersebut yaitu; sangat baik (≥80%), baik (61- 79%), cukup (41-59%) dan kurang (≤ 40%).
Elemen  atau  komponen  kuesioner  berikut  ini  adalah  kepemimpinan  dan sistem  manajemen  insiden,  koordinasi  dan  komunikasi,  pengawasan  dan manajemen  informasi,  komunikasi  risiko  dan  keterlibatan  masyarakat,  manajemen keuangan  dan  keberlanjutan  bisnis,  sumber  daya  manusia,  kemampuan  tanggap darurat,  ketersediaan  layanan  dukungan  yang  diperlukan.  ,  manajemen  pasien, kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  dan  dukungan  psikososial,  identifikasi  dan diagnosis  cepat,  serta  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi.  Namun,  porsi kemampuan darurat hanya tersedia untuk rumah sakit.

## Hasil dan Pembahasan
Tingkat penerapan protokol sanitasi di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 3  kategori  yaitu  sangat  baik,  baik  dan  memadai.  Persentase  penerapan  protokol kesehatan  pada  kategori  sangat  baik  adalah  >80%,  dibandingkan  80%-61%  pada kategori baik dan <60% pada kategori cukup.  Hasil penerapan protokol kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:
Tabel 1

## Tingkat Penerapan Protokol Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi
Sulawesi Tengah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Total Skor % Kategori RS A 745 52,65 Cukup RS B 900 63,60 Baik RS C 1185 83,75 Sangat Baik PKM A 770 67,25 Baik PKM B 865 75,55 Baik Labkesda A 550 82,09 Sangat Baik
Berdasarkan  kategori  fasilitas  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  pada  hasil penelitian  diatas    bahwa  tingkat  penerapan  protokol  kesehatan  tertinggi  adalah “sangat  baik”  dengan  persentase  83,75  %  adalah  RS  C  sedangkan  RS  B,  dengan kategori  “Baik”.  RS  A  dengan  persentase  penerapan  yang  terendah  yaitu  52,65%.
Hasil  penelitian  pada  kategori  puskesmas  bahwa  PKM  A  dan  PKM  B  adalah kategori  “Baik”  dengan  persentase  67,25%  sedangkan  PKM  B  dengan  persentase 75,55%. Hasil penelitian kategori Labkesda adalah “sangat baik” dengan persentase 82,09%.

## Gambar 1 Persentasi Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Komponen pada Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan gambar diatas dapat diinterpretasikan bahwa penerapan protokol kesehatan di RS C pada komponen surveilans dan manajemen informasi (94%) dan komponen  Identifikasi  dan  Diagnosis  Cepat  adalah  yang  tertinggi  (94%),  disusul komponen  keberlanjutan  layanan  pendukung  esensial  (89%).  Komponen  terendah diseluruh  rumah  sakit  pada  Kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  dan  dukungan psikososial  (33%),  komunikasi  risiko  (33%),  dan  kepemimpinan  dan  sistem manajemen insiden (81%)
Komponen  tertinggi  pada  Penerapan  protokol  kesehatan  di  RS  A  adalah
Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
surveilans dan manajemen informasi (90%), kepemimpinan dan sistem manajemen insiden  (71%)  disusul  komponen  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  (70%). Komponen  terendah  pada  Kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  dan  dukungan psikososial,  manajemen  pasien,  komunikasi  risiko  dan  keterlibatan  masyarakat (33%)
Komponen  penerapan  protokol  kesehatan  RS  B  tertinggi  adalah kepemimpinan dan sistem manajemen insident (86%),  sumber daya manusia (83%) dan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  (69%).  Komponen  terendah  pada Kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  dan  dukungan  psikososial  (33%),  identifikasi dan diagnosis cepat (44%), keberlanjutan layanan pendukung esensial (33%)
Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa penerapan pedoman protokol kesehatan  di  rumah  sakit  Sulawesi  Tengah  berdasarkan  KMK  No.  413  Tahun  dan KMK  No.  327  Tahun  2020.  Terutama  perbaikan  dibeberapa  komponen  yaitu; komponen kesehatan kerja, kesehatan mental & dukungan psikososial, komunikasi risiko & keterlibatan masyarakat, kepemimpinan dan sistem manajemen insiden.

## Gambar 2

## Persentasi Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Komponen pada Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan gambar diatas dapat diinterpretasikan bahwa penerapan protokol kesehatan  di  PKM  A  pada  komponen  administrasi,  keuangan  dan  keberlanjutan bisnis,  serta  komponen  koordinasi  dan  komunkasi,  masing-masing  persentase penerapannya  sempurna  yaitu  100%.  Sedangkan  komponen  kesehatan  kerja, kesehatan  mental  &  dukungan  psikososial  adalah  komponen  pencapaian  yang terendah yaitu (56%) dan manajemen pasien (44%). Sedangkan penerapan protokol kesehatan  PKM  B  pada  komponen  keberlanjutan  layanan  pendukung  esensial (94%)  dan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi  (84%).  Sedangkan  komponen manajemen  pasien  (56%)  dan  kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  dan  dukungan psikososial (44%).
Berdasarkan  hasil  tersebut,  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pedoman protokol kesehatan di Puskesmas Sulawesi Tengah telah sejalan dengan KMK No. 413 Tahun 2020 dan KMK No. 327 Tahun 2020. Namun demikian, perbaikan harus
dilakukan,  terutaman  pada  komponen  kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  & dukungan psikososial dan manajemen pasien

## Gambar 3

## Persentasi Penerapan Protokol Kesehatan berdasarkan Komponen pada Labkesda di Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan gambar diatas dapat diinterpretasikan bahwa penerapan protokol kesehatan  di  laboratorium  kesehatan  pada  komponen  manajemen  risiko  dan pencegahan dan pengendalian penyakit masing-masing penerapannya adalah 100%. Sedangkan  komponen  sumber  daya manusia  memmiliki  skor  terendah  yakni  39%. Komponen ini perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan KMK No. 413 Tahun 2020 dan KMK No. 327 Tahun 2020.
Kajian  penelitian  ini  mendeskripsikan  upaya  perlindungan  yang  dilakukan pemerintah Indonesia terhadap petugas kesehatan di Sulawesi Tengah selama masa pandemi.  Di  tengah  berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah,  penerbitan peraturan  dan  keputusan  kementerian  kesehatan  ini  diharapkan  dapat  menjadi landasan  hukum  bagi  fasilitas  kesehatan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi petugas  kesehatannya.  Selain  itu,  memiliki  petugas  kesehatan  yang  sehat  di  masa pandemi  dapat  memberikan  kepastian  bagi  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  upaya  perlindungan  sesuai  dengan  dua  keputusan  menteri tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Namun demikian, beberapa unsur perlindungan yang diatur dalam peraturan dan keputusan kementerian  kesehatan  tersebut  perlu  ditingkatkan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan petugas kesehatan.
Pada  penelitian  ini,  penerapan  protokol  kesehatan  pada  fasilitan  pelayanan kesehatan  di  puskesmas  lebih  baik  dari  pada  di  rumah  sakit,  hal  ini  bisa  dilihat bahwa mayoritas penerapan protokol kesehatan di rumah sakit berkategori “cukup” hanya  1  rumah  sakit    kategori  “baik”    sedangkan  puskesmas  kategori  “baik”  dan “sangat  baik”.  Hal  ini  perlunya  perbaikan  terus  menerus  dalam  penerapannya. Secara  keseluruhan  penerapan  komponen-komponen  protokol  kesehatan  yang diteliti  sudah  baik  akan  tetapi  ada  beberapa    komponen-komponen  yang  masih kurang  penerapannya  dibeberapa  fasilitas  pelayanan  kesehatan.    Komponen- komponen  tersebut  adalah  komponen  koordinasi  &  komunikasi,  komponen surveilans  &  manajemen  informasi,  komponen  komunikasi  risiko  &  keterlibatan masyarakat,  komponen  administrasi,  keuangan  &  keberlanjutan  bisnis,  komponen
Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
sumber  daya  manusia,  komponen  surge  capacity,  komponen  manajemen  pasien serta  komponen  kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  &  dukungan  psikososial. Perbaikan  ini  penting  dilakukan  dan  diurus  oleh  rumah  sakit  rujukan  COVID-19, terutama  dalam  menghadapi  lonjakan  pasien  yang  terinfeksi  selama  pandemi (Zhang et al. 2020).
Komponen  koordinasi  dan  komunikasi  ini  menyoroti  dua  yaitu  internal  dan eksternal.
Komunikasi dan koordinasi internal meliputi adanya rencana komunikasi dan SOP  untuk  semua  pekerja  rumah  sakit,  pasien,  visitor.  Kemudian  adanya mekanisme  dan  perlengkapan  sistem  komunikasi  rumah  sakit  guna  penanganan pandemi  COVID-19  yang  telah  diuji  serta  dapat  bergungsi  secara  maksimal  baik kualitas  maupun  kuantitas  (alat  komunikasi  dapat  berupa  telepon,  pagers,  telepon satelit,  radio,  serta  akses  internet),  hingga  adanya  briefing  dan  pelatihan  terkait prosedur  darurat  COVID-19  untuk  semua  pekerja  rumah  sakit.    Adapun  indikator komunikasi  dan  koordinasi  eksternal  yaitu  tim  manajemen  insiden/gugus  tugas COVID-19 di rumah sakit telah mengaktivasi mekanisme untuk berkoordinasi dan berkomunikasi  (misalnya  dengan  Kementerian  Kesehatan,  BNPB  dan  BPBD, adanya  juru  bicara  penaganan  COVID-19  yang  telah  dilatih,  dan  adanya  daftar semua stakeholders’ yang terlibat dalam manajemen COVID-19.
Sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  menteri,  komponen  surveilans  dan manajemen  informasi  penting  selama  pandemi  yang  dapat  menjadi  dasar  bagi penyedia  layanan  kesehatan  untuk  melakukan  pengendalian  infeksi  dan pencegahan,  mencegah  petugas  kesehatan  terpapar  virus.  Kajian  ini  menyoroti bagaimana  rumah  sakit  dan  puskesmas  mengelola  pengumpulan,  analisis, penyebaran,  dan  pendokumentasian  informasi  COVID-19  sesuai  regulasi  internal (Pedoman/Panduan/SPO,  dll).  Kemudian,  adanya  sistem  untuk  memastikan tersedianya sistem untuk dokumentasi dan terdapat lokasi penyimpanan yang aman terkait  informasi  COVID-19  serta  terdapat  sistem  cadangan,  hingga  tersedianya sistem mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari pasien dan tamu tentang manajemen  COVID-19  dan  mekanisme  tersebut  mampu  terlaksana.  Sebagian implementasi  manajemen  informasi  yang  baik  ditunjukkan  oleh  sejumlah  rumah sakit pada saat penelitian ini dilakukan.
Komunikasi  risiko  dan  keterlibatan  masyarakat  juga  merupakan  komponen yang  diyakini  pemerintah  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  melindungi petugas  kesehatan  selama  pandemi.  Kajian  ini  menyoroti  adanya  standar operasional prosedur dan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi yang dapat digunakan  oleh  semua  staf,  pasien,  tamu  dan  stakeholder  lain  termasuk  anggota masyarakat.  Kemudian  adanya  pesan  kunci  yang  telah  dikembangkan  dan diperbarui  berdasarkan  perkembangan  situasi  dan  pedoman  teknis  berbasis  bukti untuk komunikasi risiko COVID19, memastikan setiap orang untuk tetap mendapat informasi  terkait  pandemi  COVID-19,  hingga  rumah  sakit  dan  puskesmas  telah melaksanakan  briefing  secara  teratur  tentang  pesan  komunikasi  risiko  COVID-19
kepada  nakes  dan  non  nakes  serta  melibatkan  masyarakat.  Belajar  dari  peristiwa kesehatan  masyarakat  global  masa  lalu,  seperti  Sindrom  Pernafasan  Akut  Parah, Sindrom  Pernafasan  Timur  Tengah,  Influenza  A,  dan  Ebola,  banyak  penelitian menunjukkan  bahwa  komunikasi  risiko  dan  keterlibatan  masyarakat  merupakan bagian  integral  dari  keberhasilan  tindakan  pengendalian  yang  diambil  untuk menangani  penyakit  tertentu  (Heydari  et  al.,  2021).  Selain  itu  pentingnya menyampaikan  informasi  ke  masyarakat  yang  valid,  efektif,  efisien,  dan berkelanjutan  serta  perlunya  pemilihan  media  komunikasi  yang  tepat  untuk meningkatkan  pengetahuan  seputar  pencegahan  COVID-19  (Sulistyawati  et  al., 2021).
Studi  ini  menyoroti  masalah  keuangan  dan  administrasi  tentang  bagaimana alat  pelindung  diri  mungkin  menantang  untuk  fasilitas  kesehatan.  Keterbatasan fasilitas  pemeriksaan  cepat  dan  swab,  keterbatasan  fasilitas  kesehatan  dan keterbatasan  alat  pelindung  diri  selama  masa  pandemi  ini  dapat  menimbulkan kecemasan, ketidakpastian, dan ketakutan di dalam diri petugas kesehatan dan pada akhirnya  mempengaruhi  cara  mereka  bekerja  dan  meningkatkan  kemungkinan melakukan  kesalahan  (Fadli  et  al.,  2020).  Penting  bagi  fasilitas  kesehatan  untuk menyelenggarakan  kebijakan  keuangan  dan  administrasi  yang  memungkinkan keberlanjutan bisnis pada saat yang bersamaan.  Selain itu adanya rencana COVID- 19  untuk  merujuk  atau  melakukan  outsorcing/mengelola  sendiri  pelayanan  non kritis  kepada  fasilitas  kesehatan  alternatif  yang  tepat  (misalnya  layanan  homecare untuk  penderita  penyakit  ringan  yang  dapat  dilakukan  dengan  telemedicine)  dan adanya rencana keberlanjutan pelayanan rumah sakit yang telah dikembangkan dan diuji untuk menghadapi pandemi COVID-19.
Pergeseran  kebijakan  ke  model  berorientasi  teknologi  dengan  infrastruktur yang selaras dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pencegahan dan perawatan COVID-19.  kemungkinan  kontribusi  teknologi  digital  canggih  adalah  strategi terbaik  untuk  diagnosis  dini  dan  pengendalian  infeksi  (Mishra  et  al.,  2021).  Salah satu  strategi  alternatif  seperti  telemedicine  telah  membantu  mengurangi  dampak dari pandemi COVID- 19 dan kemungkinan dimasa mendatang akan memengaruhi metode pelayanan kesehatan (Kaye et al., 2021). Namun sisi lain starategi tersebut memiliki  hambatan  dalam  pelaksanaannya  seperti  kekhawatiran  tentang  kinerja konsultasi  online  dalam  konteks  kesehatan  mental  (misalnya,  dalam  hal  aspek relasional) dan pertimbangan praktis (misalnya, yang berkaitan dengan privasi dan keamanan  perangkat  lunak)  oleh  karena  itu  hal  tersebut  menjadi  bahan pertimbangan  dan  perlu  strategi-strategi  tambahan  untuk  menangani  kekurangan tersebut (de Witte et al., 2021).
Komponen  sumber  daya  manusia  yaitu  tersedianya  daftar  kontak  staf  rumah sakit  yang  telah  diperbarui  untuk  digunakan  tim  manajemen  insiden  dalan pengelolaan  kebutuhan  staf  rumah  sakit  terkait  manajemen  COVID-19,  karyawan rumah  sakit  telah  dibriefing,  dilatih  dan  ambil  bagian  terlibat  langsung  dalam latihan penanganan COVID-19 di area kerja masing-masing, termasuk pencegahan
dan  pengendalian  infeksi,  dan  serta  manajemen  klinis  untuk  memastikan keselamatan dan kompetensi karyawan. Kemudian, manajemen/bagian SDM/administrasi  rumah  sakit/karyawan  telah  memperkirakan  kapasitas  SDM untuk  kesiapsiagaan  dan  merespon  potensi  melonjaknya  kasus  COVID-19, manajemen/bagian  SDM/karyawan  telah  melakukan  identifikasi  jumlah  staf maksimum  (medis  dan  non  medis)  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan keberlanjutan layanan esensial selama pandemi COVID-19, terdapat prosedur untuk mendukung  penugasan  karyawan  dalam  rangka  mengendalikan  risiko  COVID-19 (seperti  work  from  home,  kerja  melalui  media  daring,  petugas  yang  memiliki penyakit  penyerta,  usia  lebih  dari  50  tahun),  serta  terdapat  prosedur  untuk memonitor  bahaya  kesehatan  kerja  telah  tersedia  untuk  memastikan  keselamatan petugas  kesehatan.    Penelitian  yang  dilakukan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan Tokyo  menunjukan  bahwa  strategi  pembatasan  kerja  berbasis  gejala  berhasil mencegah petugas kesehatan yang terinfeksi untuk bekerja (Elff et al. 2021).
Beberapa kekurangan sistem perawatan kesehatan umum, seperti terbatasnya jumlah  rumah  sakit  umum,  dokter  dan  perawat,  selain  hunian  tempat  tidur perawatan akut yang tinggi, mungkin menjadi pendorong signifikan angka kematian COVID-19  nasional  di  negara-negara  Uni  Eropa  (Mattiuzzi  et  al.,  2021).  Oleh karena  itu  komponen  surge  capacity  juga  memainkan  peran  penting.  Penyedia layanan kesehatan harus mengelola rencana peningkatan kapasitas dan penambahan infrastruktur  yang  cepat  untuk  mengatasi  masalah  seperti  staf,  suplai,  dan  logistik dan  perlengkapan  serta  keahlian  untuk  perawatan  area  kritis,  dan  bagaimana meningkatkan  jumlah  tempat  tidur  berdasarkan  kalkulasi  real-time  jika  terjadi lonjakan  kasus  positif.  Kami  menyoroti  sejumlah  perbaikan  yang  harus  dilakukan oleh  rumah  sakit  dan  puskesmas  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Pertama,  penyedia layanan  kesehatan  harus  menyediakan  prosedur  yang  memungkinkan  manajemen kasus  COVID-19  dengan  peningkatan  pasokan  obat  esensial,  diagnostik,  dan layanan klinis. Kedua, penyedia layanan kesehatan juga harus memiliki kesepakatan atau  membuat  nota  kesepahaman  dengan  Kementerian  Kesehatan  Indonesia  atau lembaga lain yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk menyediakan persediaan  pada  saat  terjadi  kasus  lonjakan,  seperti  ventilator mekanik  dan  tabung oksigen. Hingga, tersedianya data peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang telah  diperbarui  termasuk  nama  dan  kontak  detail  relawan  dan  tersedia  juga database staf cadangan.
Manajemen  pasien  memainkan  peran  penting  dalam  mencegah  penularan infeksi  COVID-19  baik  ke  petugas  kesehatan  maupun  ke  pasien    atau  masyarakat umum.  Manajemen  pasien  ini  menyoroti  baik  rumah  sakit  atau  puskesmas  telah memperbarui protokol untuk menyediakan layanan perawatan esensial untuk pasien COVID19  (berdasarkan  panduan  WHO,  Kemenkes,  regulasi  daerah,  kebijakan)  , ada  dan  berfungsinya  prosedur  dan  ketentuan  untuk  menerima  pasien  dan mentransfer  mereka  ke  area/ruang  isolasi  rumah  sakit  serta  layanan  pendukung terapi  dan  diagnostik  lainnya,  telah  memiliki  protokol  untuk  tindakan  yang  belum
teruji  klinis/masih  percobaan/tindakan  kedaruratan  yang  belum  terdaftar. Kemudian,  rumah  sakit  dan  puskesmas  menerapkan  protokol  pencegahan  dan pengendalian  infeksi  dan  jaringan  rumah  sakit/fasyankes  aman  dan  layanan transportasi  untuk  sebelum  dan  sesudah  rujukan,  termasuk  transfer  pasien  dari layanan homecare.
Komponen  kesehatan  kerja,  kesehatan  mental  &  dukungan  psikososial  juga merupakan  komponen  sangat  penting  dalam  melindungi  petugas  kesehatan  secara langsung  terhadap  resiko  infeksi  COVID-19  maupun  dampak  tidak  langsung. Komponen  ini  menyoroti  adanya  perlindungan,  pelatihan  dan  perlengkapan  APD bagi  pekerja  rumah  sakit  dalam  memberikan  layanan  medis  kepada  pasien, termasuk menyediakan screening,  resusitasi, stabilisasi awal, terapi pendukung dan pencegahan komplikasi. Kemudian, telah dilakukannya proses manajemen risiko di fasilitas  perlayanan  kesehatan,  adanya  kebijakan  dan  kapasitas  untuk  mengelola keselamatan dan kesehatan untuk melindungi petugas  kesehatan serta menciptakan lingkungan yang tidak menyalahkan (blame free), dan penghapusan stigma terhadap petugas  kesehatan  yang  terpapar    COVID-19.  Selain  itu  tersedianya  dukungan psikososial  dan  kesehatan mental  bagi  petugas  kesehatan,  keluarganya  dan  pasien. Tersedianya SOP screening kesehatan mental bagi pasien COVID-19, keluarganya dan  petugas  kesehatan  jika  ada  peningkatan  respon  tanggap  darurat.  Serta  semua pekerja  Rumah  sakit  telah  dilatih  tentang  dasar  K3  dan  pertolongan  pertama psikologi  dan  pengetahuan  kapan  harus  mencari  pertolongan  layanan  pendukung. Tingkat  pengetahuan  petugas  kesehatan  yang  baik  memiliki  peluang  sebesar  1,8 kali  dibandingkan  tingkat  pengetahuan  cukup  dalam  menerapkan  protokol kesehatan.  Sikap    petugas  kesehatan  yang  baik  memiliki  peluang  sebesar  7  kali dibandingkan  yang  tidak  baik  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  (Ekaviani  et al.,  2021).  Beberapa  penelitian  lain  menjelaskan  petugas  kesehatan  yang  diberi pelatihan khusus COVID19 dan dukungan yang memadai, merasa percaya diri dan merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  menangani  kondisi  ini  (Nasrabadi  et  al., 2021).  Italia  adalah  salah  satu  negara  yang  pernah  mengalami  kondisi  kelebihan pasien  rumah  sakit,  dan  petugas  kesehatannya  sedang  berjuang  untuk  mengatasi tantangan  yang  dapat  mengancam  kesejahteraan  mereka  sendiri.  Profesional perawatan  kesehatan  Italia  melaporkan  tekanan  psikologis  terkait  pekerjaan  yang relevan,  kelelahan  emosional,  dan  gejala  somatik.  Hasil  ini  memerlukan  perhatian karena  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  tekanan  emosional  dikaitkan dengan efek jangka panjang pada kesehatan profesional, termasuk risiko gangguan stres  pascatrauma  (Barello  et  al.,  2020).  Petugas  kesehatan  mengalami  ketakutan dan  kecemasan  yang  disebabkan  akan  kondisi  kesehatan  dirinnya  dan  juga kecemasan akan menularkan ke keluarganya, oleh karena itu pentingnya kebijakan dan untuk memperhatikan dan mengatasi beban kesehatan mental petugas kesehatan maupun keluarganya (Fadli et al., 2020).

## Kesimpulan
Penerapan  protokol  kesehatan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Provinsi Sulawesi  Tengah  didominasi  kategorikan  cukup  terutama  pada  fasilitas  pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal ini menjadi catatan masih perlunya dilakukan diperbaiki dan  ditingkatatkan  penerapannya.  Temuan  penelitian  ini  juga  dapat  menjadi  saran potensial  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  mengeluarkan  kebijakan  atau  produk hukum  lain  yang  memungkinkan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  melakukan prosedur  terhadap  komponenkomponen  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  fasilitas kesehatan  juga  dapat  menyediakan  produk  administrasi,  seperti  prosedur  operasi standar,  instruksi  kerja,  yang  dapat  memastikan  konsistensi  penerapannya  bahkan hingga pascapandemi.

## BIBLIOGRAFI
Aeni,  Nurul.  2021.  “Pandemi  Covid-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  &  Sosial.” Jurnal  Litbang:  Media  Informasi  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Iptek 17(1):17– 34.
Ayudian,  Tasya  Eirena.  N.D.  “Kepastian  Hukum  Pembelian  Kredit  Mobil  Dalam Keadaan  Overmacht  Kondisi  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Pojk  No.  14  Tahun 2020  Tentang  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Covid-2019  Bagi Ljknb (Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt. G/2020/Pn Tlg.).”
Berkas,  Satu,  D.  Kerjasama,  V.  P.  D.  Penempatan,  And  B.  N.  Penempatan.  2017. “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.”
Cucunawangsih, Cucunawangsih, Ratna Sari Wijaya, Nata Pratama Hardjo Lugito, And Ivet Suriapranata. 2021. “Post-Vaccination Cases Of Covid-19 Among Healthcare Workers  At  Siloam  Teaching  Hospital,  Indonesia.” International  Journal  Of Infectious Diseases 107:268–70.
Elff,  Martin,  Jan  Paul  Heisig,  Merlin  Schaeffer,  And  Susumu  Shikano.  2021. “Multilevel Analysis With Few Clusters: Improving Likelihood-Based Methods To Provide Unbiased Estimates And Accurate Inference.” British Journal Of Political Science 51(1):412–26.
Gholami,  Mandana,  Iman  Fawad,  Sidra  Shadan,  Rashed  Rowaiee,  Hedaietallah Ghanem,  Amar  Hassan  Khamis,  And  Samuel  B.  Ho.  2021.  “Covid-19  And Healthcare  Workers:  A  Systematic  Review  And  Meta-Analysis.” International Journal Of Infectious Diseases 104:335–46.
Iqbal,  Muhammad  Rafaih,  And  Arindam  Chaudhuri.  2020.  “Covid-19:  Results  Of  A National  Survey  Of  United  Kingdom  Healthcare  Professionals’  Perceptions  Of Current  Management  Strategy–A  Cross-Sectional  Questionnaire  Study.” International Journal Of Surgery 79:156–61.
Kaye,  D.  Bondy  Valdovinos,  Xu  Chen,  And  Jing  Zeng.  2021.  “The  Co-Evolution  Of Two  Chinese  Mobile  Short  Video  Apps: Parallel  Platformization  Of  Douyin  And Tiktok.” Mobile Media & Communication 9(2):229–53.
Murdiyanto, Joko, Heni Suryadi, Rina Nuryati, And Tri Wijaya. 2021. “Survei Mitigasi Risiko Covid-19 Pada Tenaga Kesehatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Kesehatan Kusuma Husada 155–63.
Ppkpa, Pemberitahuan Pelatihan, And Ydps Terlampir. 2013. “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.” Profil Kesehatan Indonesia Tahun .
Radianto,  Sambari  Halim.  2020.  “Gresik  Parakarta:  Disiplin  Peningkatan  Penegakan Protokol Kesehatan.”
Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Self,  Wesley  H.,  Mark  W.  Tenforde,  Jillian  P.  Rhoads,  Manjusha  Gaglani,  Adit  A. Ginde, David J. Douin, Samantha M. Olson, H. Keipp Talbot, Jonathan D. Casey, And  Nicholas  M.  Mohr.  2021.  “Comparative  Effectiveness  Of  Moderna,  Pfizer- Biontech,  And  Janssen  (Johnson  &  Johnson)  Vaccines  In  Preventing  Covid-19 Hospitalizations  Among  Adults  Without  Immunocompromising  Conditions— United  States,  March–August  2021.” Morbidity  And  Mortality  Weekly  Report 70(38):1337.
Singh,  Awadhesh  Kumar,  Ritu  Singh,  Shashank  R.  Joshi,  And  Anoop  Misra.  2021. “Mucormycosis In Covid-19: A Systematic Review Of Cases Reported Worldwide And  In  India.” Diabetes  &  Metabolic  Syndrome:  Clinical  Research  &  Reviews 15(4):102146.
Vogels, Chantal B. F., Anne E. Watkins, Christina A. Harden, Doug E. Brackney, Jared Shafer,  Jianhui  Wang,  César  Caraballo,  Chaney  C.  Kalinich,  Isabel  M.  Ott,  And Joseph  R.  Fauver.  2021.  “Salivadirect:  A  Simplified  And  Flexible  Platform  To Enhance Sars-Cov-2 Testing Capacity.” Med 2(3):263–80.
Zhang, Stephen X., Jing Liu, Asghar Afshar Jahanshahi, Khaled Nawaser, Ali Yousefi, Jizhen  Li,  And  Shuhua  Sun.  2020.  “At  The  Height  Of  The  Storm:  Healthcare Staff’s  Health  Conditions  And  Job  Satisfaction  And  Their  Associated  Predictors During The Epidemic Peak Of Covid-19.” Brain, Behavior, And Immunity 87:144– 46.
Copyright holder: Armida Nova Ariyanti, Adrio Kusmareza Adim (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: