## PROPAGANDA TERHADAP UMAT ISLAM DI ZAMAN JEPANG, 1942- 1945
Tendi
IAIN Syekh Nurjati Cirebon (tendi@syekhnurjati.com)

## Abstract
The  period  of  Japanese  occupation  was  one  of  the  important  phases  of  Indonesia's independence.  This  paper  aims  to  find  out  how  propaganda  directed  to  Muslims  by the  Japanese  military  government  to  support  and  perpetuate  their  power  in  the Archipelago. From this study it is known that in its efforts to maintain the power and power of Allied attacks, Japan approached elements of Indonesian society. One of the targets is the Muslims, who are considered Japan as the majority group that can be invited  to  cooperation.  On  that  basis,  Japan  then  propaganda  specifically  against Muslims  by  continuing  to  provide  policies  that  benefit  the  Islamic  society  of Indonesia.
Keywords: propaganda, Muslims, Japanese period, military government

## Abstrak
Masa  pendudukan  Jepang  merupakan  salah  satu  fase  penting  bagi  kemerdekaan Indonesia.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  propaganda  yang ditujukan kepada umat Islam oleh pemerintahan militer Jepang guna mendukung dan melanggengkan  kekuasaan  mereka  di  wilayah  Kepulauan  Nusantara.  Dari  studi  ini diketahui  bahwa  dalam  upayanya  mempertahankan  kekuasaan  dan  kekuatan  dari serangan  Sekutu,  Jepang  mendekati  unsur-unsur  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu yang menjadi sasaran itu adalah umat Islam, yang dianggap Jepang sebagai kelompok mayoritas yang bisa diajak kerjasama. Dengan dasar itu, kemudian Jepang melakukan propaganda secara khusus terhadap umat Islam  dengan terus memberikan kebijakan- kebijakan yang menguntungkan masyarakat Islam Indonesia.
Kata Kunci: propaganda, umat Islam, masa Jepang, pemerintah militer

## A. Pendahuluan
Kehancuran  armada  Angkatan Laut  Pasifik  milik  Amerika  di  Pearl Harbour,  Hawaii,  pada  7  Desember 1941  oleh  Jepang  menjadi  titik  awal pecahnya  Perang  Dunia  II  di  Asia. 1
Pergerakan  agresif  Jepang  dalam perang tersebut menyulut kemarahan Amerika beserta negara-negara sekutunya. Sebagai salah satu sekutu Amerika,  Belanda  pun  mengambil
1 Auwjong  Peng  Koen, Perang  Pasifik  1941- 1945, (Jakarta: Pintu besar, 1957, h. 3.
tindakan  tegas  dengan  menyatakan perang  terhadap  Jepang.  Setelah melihat  sinyal  tidak  bersahabat  dari Belanda,  Jepang  pun  tidak  ragu untuk  mengambil  alih  wilayah- wilayah  yang  dikuasainya,  termasuk di  antaranya  adalah  Indonesia  yang masih bernama Hindia Belanda.
Upaya penaklukan tanah Hindia  oleh  Jepang,  dimulai  dari penyerangan terhadap wilayah- wilayah paling utara Nusantara. Pada 10 Januari 1942, Tarakan, salah satu
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
bagian dari Pulau Kalimantan, berhasil  diduduki  oleh  para  tentara
Jepang.  Pasukan  Belanda yang dibantu  oleh  milisi-milisi  (misalnya dari Bataafsche Petroleum Maatschapij ) sempat melakukan perlawanan  selama  dua  hari.  Namun karena  keadaan  tidak  seimbang, pusat komando militer tentara
Belanda  pun  akhirnya  bisa  direbut tentara Jepang. 2
Dari Tarakan, serdadu-serdadu  Negeri  Matahari Terbit  mulai  menaklukan  daerah- daerah lain di timur Indonesia.
Pada  awal  Maret  1942,  Jepang berhasil mengarahkan pasukannya ke Jawa.  Di  pusat  Nusantara  itu, akhirnya pemerintahan kolonial Hindia  Belanda  bertekuk  lutut  di hadapan  Jepang.  Tanggal  8  Maret 1942  menjadi  waktu  dimana  secara resmi  Panglima  Tentara  Militer  dan Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah  Pendudukan  Jepang. 3
Akibat  dari  peristiwa  itu,  seluruh wilayah  Hindia-Belanda  jatuh  ke dalam penguasaan Jepang.
Untuk  memenangkan  Perang Asia  Raya  yang  dimulainya,  Jepang menyadari bahwa mereka tidak dapat
2 Iwan  Santosa, Tarakan: "Pearl  Harbor" Indonesia,  1942-1945 ,  (Jakarta:  Primamedia Pustaka, 2004), h. 2.
3 Tuk  Setyohadi, Sejarah  Perjalanan  Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa , (Bogor: Rajawali Corporation, 2002), h. 16.
bergerak  sendirian.  Oleh  karena  itu, mereka selalu mencoba untuk menarik  simpati  masyarakat  daerah- daerah  yang  didudukinya.  Hal  itu juga  terjadi  di  wilayah  Hindia Belanda,  dimana  Jepang  selalu berusaha menarik simpati rakyat agar mereka  dapat  diperbantukan  dalam pelbagai kebijakan perang Jepang.
Usaha dari Jepang untuk menarik  simpati  masyarakat  Hindia itu  terwujud  dalam  banyak  hal, seperti  misalnya  pemberian  izin dalam  pengibaran  bendera  Merah Putih  di  samping  Hinomaru  yang menjadi  kebanggaan  orang  Jepang, pemberian  izin  untuk  pemakaian
Bahasa Indonesia di samping larangan  untuk  Bahasa  Belanda, pemberian  izin  untuk  menyanyikan lagu  kebangsaan  “Indonesia  Raya.” Tak
hanya kebijakan-kebijakan populis itu, Jepang  juga  membentuk berbagai  gerakan  dan  organisasi yang  seolah-olah  memberi  ruang kebebasan berekspresi dan pendidikan  yang  lebih  baik  bagi kaum  bumiputera,  seperti  Gerakan 3A,  dan  POETERA  (Poesat  Tenaga
Rakjat). Dalam catatan Legge, Pemerintah Pendudukan Jepang dinyatakan  melakukan  usaha  yang serius dalam memobilisasi dukungan rakyat Indonesia secara positif untuk
kepentingan  mereka. 4 Organisasi- organisasi  yang  dibentuk  secara sengaja oleh Pemerintah Pendudukan Jepang  itu  selanjutnya  menjadi corong  propaganda  Jepang  terhadap rakyat.  Dalih  “saudara  tua”  dan
“pemimpin Asia” merupakan beberapa  wujud  dari  propaganda tersebut. Untuk menarik lebih
banyak  massa,  tokoh-tokoh  nasional yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat dipilih sebagai motor penggerak organisasi. Dalam POETERA,  Ir.  Soekarno,  M.  Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K. H. Mas Mansyur dipilih Jepang untuk memimpin organisasi tersebut. 5 Di samping organisasi pergerakan,  Jepang  juga  membentuk perkumpulan-perkumpulan lain  yang bersifat  semi  militer. Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan pembantu polisi), Suishintai (barisan pelopor),  dan Gakutotai (barisan
pelajar), merupakan sejumlah organisasi  semi  militer  bentukan Jepang yang memberi banyak pelatihan  dan  pengetahuan  kepada
4 John  David  Legge, Indonesia ,  (Sydney: Prentice-Hall of Australia, 1977), h. 138.
5 Soekarno  memiliki  anggapan  bahwa organisasi POETERA adalah  media  yang dapat menjadi  penghubung  antara  Indonesia  dengan cita-citanya,  yaitu  pemerintahan  yang  mandiri atau  kemerdekaan.  Lihat,  Slamet  Muljana,
Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai  Kemerdekaan ,  Jilid  II,  (Yogyakarta:
LKiS, 2008), h. 9.
masyarakat Indonesia mengenai wawasan dan dasar-dasar ilmu kemiliteran.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  hal  itu  menginspirasi terbentuknya organisasi militer PETA  (Pembela  Tanah  Air).  Gatot Mangkupraja menjadi inisiator organisasi  ini  dengan  mengajukan pembentukan  satuan  tentara  PETA. Dengan  dukungan  pers  yang  juga melakukan desakan terhadap pemerintah,  maka  akhirnya  Jepang mengeluarkan Osamu Seirei (Maklumat)  No.  44,  tanggal  3 Oktober 1943, yang berkaitan dengan pembentukan pasukan
sukarela  untuk  membela  Jawa. 6
Peraturan  ini  menjadi  titik  penting bagi  tumbuhnya  benih-benih  tentara pejuang kemerdekaan Indonesia.
Strategi Jepang untuk
mengambil  hati  banyak  masyarakat di Nusantara, juga diwujudkan dalam bentuk  pendekatan  terhadap  umat Islam. Pada masa itu, Jepang banyak memberi kelonggaran-kelonggaran tertentu  kepada  Islam  beserta  para penganutnya.  Dalam  hal  ini,  kaum muslim  Indonesia  memang  memiliki kesan  tersendiri  di  benak  orang- orang Jepang sehingga Pemerintahan Pendudukan  memberikan  perhatian yang  sangat  dalam  untuk  pelbagai hal  yang  berkaitan  dengan  Islam.
6 Prabu  S.  Suwondo,  dkk., PETA:  Tentara Sukarela  Pembela  Tanah  Air , (Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 51-53.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
Sebenarnya,  sikap  itu  bisa  dikatakan sebagai  sebuah  anomali  mengingat sebelumnya  umat Islam sangat dikekang  dan  tidak  diberi  perhatian yang cukup oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal itu dapat terjadi
karena Islam dianggap  sebagai ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat kolonial.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  propaganda yang  ditujukan  kepada  umat  Islam oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang guna mendukung dan melanggengkan kekuasaan mereka di wilayah Kepulauan Nusantara.

## B. Propaganda  dan  Pemerintahan Militer Jepang
Propaganda  berasal  dari  suatu kata  kerja  dalam  bahasa  Latin
propagare yang
artinya mengembangkan  atau  memekarkan. Menurut  Qadaruddin,  propaganda adalah  sebuah  upaya  yang  bersifat sistematis  karena  dibentuk  secara sengaja  guna  memanipulasi  alam pikiran atau kognisi, sehingga memengaruhi  persepsi  dan  perilaku sesuai  dengan  kehendak  pelaku propaganda. 7
Dengan demikian,
propaganda  adalah  sebuah  upaya berkaitan dengan pesan yang
7 Muhammad  Qadaruddin, Kepemimpinan Politik  Perspektif  Komunikasi ,  (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 15.
memiliki  tujuan  untuk  mengubah sikap,  memengaruhi  pandangan  dan tingkah  laku  dari  sekelompok  orang atau  masyarakat  sejalan  dengan ketentuan yang telah direncanakan.
Sepanjang  abad  ke-20  dan hingga menjelang abad ke-21, terminologi  „propaganda‟  masih dianggap sebagai kata yang memiliki konotasi negatif. Hal itu dapat terjadi karena  pada  perang  besar  dunia  di setengah  awal  abad  ke-20,  Inggris,
Amerika dan sekutu-sekutunya hanya mencirikan propaganda sebagai  kegiatan  pembentukan  opini yang penuh kebohongan dan kepalsuan dan dilakukan oleh musuh-musuh mereka. 8
Harold  Laswell  yang  hidup  di era perang itu dan melakukan analisa terhadap  propaganda,  menyatakan pendapatnya tentang bagaimana banyak  orang  melihat  propaganda dalam waktu-waktu tersebut:
Orang-orang  ini  menyelidiki  misteri propaganda  dengan  kekaguman  dan kekecewaan itu yang dengannya para korban  pertaruhan  baru  itu  meminta agar hal itu dijelaskan. Itu utopianisme  yang  kredibel,  yang memberi  makan  kata-kata  perkasa, yang  mengeksploitasi  harapan  massa dalam perang, dan ditanamkan dalam
8 Douglas  Walton,  “What  is  Propaganda,  and What Exactly is Wrong with it?”, Public Affairs Quarterly , 11, 1997, 383-384.
alam pikiran cara untuk sikap sinisme dan kekecewaan. 9
Dalam  propaganda,  terdapat dua  hal  penting  yang  mesti  terkait satu  sama  lain,  yaitu  komunikator dan komunikannya. Propaganda memberi  jarak  antara  komunikator dan  komunikan  karena  ini  adalah bentuk komunikasi dari satu pihak ke banyak  orang  ( one  to  many ).  Pihak pertama  yang  berperan  sebagai komunikator dapat diidentifikasi sebagai  seorang  ahli  yang  memiliki kemampuan  mumpuni  dalam  hal kontrol sosial. 10 Sebagai komunikator  dalam  propaganda  ini, Pemerintah Pendudukan
Jepang memang  memiliki  penguasaan  akan hal  itu,  sehingga  dengan  mudahnya melancarkan upaya tersebut terhadap masyarakat yang didudukinya.
Jika  ditelisik  dari  sisi  pihak Jepang,  propaganda  dikenal  sebagai sendenkasudou
dalam
bahasa mereka.  Kata  ini  berasal  dari  dua
9 “ These  people  probe  the  mysteries  of propaganda  with  that  compound  of  admiration and  chagrin  with  which  the  victims  of  a  new gambling  trick  demand  to  have  the  thing explained.  That  credulous  utopianism,  which fed  upon  the  mighty  words  which  exploited  the hopes  of  the  mass  in  war,  has  in  many  minds given  way  to  cynicism  and  disenchantment. ” Baca  lebih  lanjut,  Harold  D.  Laswell, Propaganda  Technique  in  World  War  I (Cambridge, MA: MIT Press, 1971), h. 2-3.
10 Muhajir  Affandi, Komunikasi  Propaganda Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta:  Deepublish, 2017), h. 10-11.
kata  yang  dihubungkan,  yaitu  kata senden yang artinya adalah publikasi,  iklan,  periklanan,  atau propaganda,  serta  kata katsudou yang  artinya  adalah  aktivitas  atau kegiatan. 11 Dengan  demikian,  dari gabungan  dua  kata  itu  muncul  kata sendentatsudou yang  memiliki  arti sebagai  aktivitas  atau  kegiatan  yang bertujuan  untuk  mempublıkasıkan atau mengiklankan suatu hal tertentu yang dikehendaki komunikator.
Propaganda  menjadi  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pemerintahan  pendudukan  Jepang  di era  Perang  Dunia  2  karena  tindakan itu  menjadi  salah  satu  alat  penting bagi  mereka  untuk  melanggengkan kekuasaan  mereka  di  tempat-tempat yang berhasil mereka duduki. Dalam rangka  persiapan  aksi  peperangan mereka  ke  wilayah  Asia  Tenggara, Jepang telah meresmikan empat biro propaganda pada musim panas tahun 1940  di  Tokyo.  Biro-biro  yang diresmikan  Pangeran  Konoye  itu aktif menyebarkan propaganda melalui  siaran  radio,  pers,  dan penyebaran  pamflet.  Di  samping  itu, propaganda  juga  dilakukan  melalui pembicaraan secara lisan dan memberikan undangan kepada
bangsa-bangsa  yang  masih  terjajah untuk  datang  bekerja  atau  menuntut
11 The  Electronic  Dictionary  Research  and Development  Group, Zkanji ,  (Monash: Monash University, 2012).
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
pendidikan  di  Jepang. 12 Dalam  hal ini, orang-orang Hindia Timur sudah diberi  perhatian  sejak  paruh  awal tahun  1930-an  dengan  diundangnya sejumlah  wartawan  dan  redaksi Bintang  Timur ke  Jepang.  Di samping  itu,  Jepang  juga  telah mendirikan surat kabarnya sendiri di Jawa  yang  bernama Java  Nippo sejak  tahun  1932.  Kemudian,  terbit pula  surat  kabar  berbau  Jepang  lain seperti Nichiran Shogyo Shinbun dan Tohindo Nippo . 13
Ketika  datang  ke  Nusantara, Jepang  pun  melakukan  kegiatan propaganda dan menjadikannya sebagai  salah  satu  corong  untuk menarik  kepercayaan  masyarakat. Bukti  terkuat  mengenai  hubungan antara propaganda dengan pemerintahan  militer  Jepang  ini adalah pembentukan suatu
departemen  khusus  yang  memang memiliki tugas untuk pembuatan dan penyebaran
propaganda, yakni Sendenbu (Departemen Propaganda).
Badan  itu  dibentuk  pada  bulan Agustus  1942,  sebagai  suatu  badan yang  berada  dalam  lingkungan Pemerintahan  Militer Gunseikanbu . Departemen  ini  merupakan  badan
12 Eric Robertson, “The Japanese File: Pre-war Japanese  Penetration  in  Southeast  Asia”, Volume 18, Singapore, Heinemann  Asia, 1979, h. 86-87.
13 Soebagijo  IN, Sumanang  Sebuah  Biografi . (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 68 dan 164.
yang  khusus  dan  terpisah  dari  seksi propaganda lain, termasuk propaganda militer atau Seksi Penerangan  Angkatan  Darat  ke-16 yang melakukan propaganda terhadap  tentara  Jepang,  tawanan perang,  dan  warga  negara  musuh melalui siaran luar negeri. Tanggung jawab Sendenbu adalah  propaganda dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan sipil. Kegiatan-
kegiatan  yang  dilakukan Sendenbu lebih  ditujukan  kepada  penduduk sipil  di  Jawa,  yang  mencakup  orang Indonesia,  Indo-Eropa,  minoritas Asia, dan Jepang. 14
Terdapat  dua  prinsip  utama yang  mesti  dapat  dilakukan  dalam departemen  tersebut,  yaitu: minshin ha’aku yang merupakan cara bagaimana untuk menarik hati rakyat dan senbu  kosaku yang  merupakan upaya  untuk  mengindoktrinasi  dan menjinakkan  orang-orang  pribumi. Kedua  prinsip  tersebut  dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat di bekas  wilayah  Hindia  Belanda  saat itu  guna  mendukung  kepentingan perang  Jepang.  Di  samping  itu,
prinsip-prinsip tersebut juga diharapkan dapat merubah mentalitas rakyat secara keseluruhan. Propaganda  yang  dilakukan  Jepang
14 Aiko  Kurasawa, Mobilisasi  dan  Kontrol, Studi  tentang  Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Jawa 1942-1945, (Jakarta: Gramedia, 1993),  h. 229-231.
itu memiliki tujuan
untuk mengindoktrinasi  bangsa  ini  agar dapat  menjadi  sahabat/mitra  yang dapat  dipercaya  dalam  Lingkungan Kemakmuran  Bersama  Asia  Timur Raya dengan dasar keyakinan bahwa bangsa  Indonesia  harus  diarahkan kepada  etos  berpikir  dan  kerja layaknya orang Jepang. 15
Kegiatan  propaganda  Jepang yang  telah  dilancarkan  sejak  lama, telah  menanamkan  anggapan  bahwa mereka  adalah  bangsa  yang  bisa membebaskan  Hindia  Timur  dari penjajahan  kolonial  Belanda.  Pada saat pertama kali melakukan pendudukan pun, Jepang tidak dianggap  sebagai  penjajah  namun malah  disambut  bak  pahlawan  oleh rakyat  yang  mengelu-elukan  mereka dengan  kata-kata  “selamat  datang” dan  “ banzai .”  Hal  itu  dapat  terjadi karena  propaganda  Jepang  telah berjalan  dengan  baik,  di  samping adanya  kerinduan  akan  kebebasan dan kemerdekaan dari rakyat Hindia, dan juga kepercayaan mereka terhadap  ramalan  lokal  tentang  ratu adil yang dijanjikan. 16
15 Aiko Kurasawa, "Propaganda Media On Java
Under the Japanese 1942-1945." dalam Indonesia No. 44, October 1997, h. 59.
16 Nugroho  Notosusanto, Tentara  Peta  Pada Jaman  Pendudukan  Jepang  di  Indonesia , (Jakarta: PT Gramedia, 1979), h. 13.

## C. Pendudukan Jepang di Indonesia
Asia  Tenggara  memiliki  nilai dan  ketertarikan  tersendiri  di  mata orang-orang  Jepang  yang  membuat mereka sangat menginginkan wilayah  tersebut.  Dalam  hal  ini, Moedjanto menjabarkan bahwa Jepang  memiliki  minat  kepada  Asia Tenggara  karena  adanya  ajaran kesatuan keluarga manusia ( Hokkaichiu )  di  dalam Shintoisme yang mereka yakini. 17 Dengan ajaran tersebut,  timbul  rasa  solidaritas terhadap  bangsa-bangsa  yang  secara geografis  dan  antropologis  dekat dengannya.  Sebagai  bangsa  besar yang  telah  maju,  Jepang  merasa memiliki kewajiban untuk mendekati negara-negara  di  sekitarnya  yang masih  terbelakang  dan  membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan  akibat  kolonialisme Eropa.
Terkait hal  itu, Jenderal  Araki, seorang  perwira  militer  Jepang sebelum  Perang  Dunia  II,  pernah menulis, bahwa:
Kekaisaran Jepang, dalam pandangan dirinya sendiri dan pandangan (negara) pemimpin Asia Timur
lainnya  dan  dengan  kekuatan  untuk demikian  itu,  yang  dikenal  sebagai Kodo  atau  Jalan  Kekaisaran,  untuk menyebar-luas  dan  menyelamatkan
17 G.  Moedjanto, Indonesia  abad  Ke-20:  Dari Kebangkitan  nasional  Sampai  Linggarjati , Volume 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 66.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
negara-negara yang tertindas,
(Jepang)  tidak  bisa  berdiam  diri  saja dan  (hanya)  melihat  (dengan)  tidak aktif atau melakukan apapun. 18
Meskipun  terkesan  heroik,  hal itu  tetap  tidak  dapat  menyayangkan pelaksanaannya yang dipenuhi banyak  keganjalan  berupa  praktik- praktik tidak manusiawi yang dilakukan  oleh  para  tentara  Jepang. Dengan begitu, dalih ajaran religi itu pun  seolah  menjadi  legalisator  atas apa  yang  mereka  lakukan  pada Perang Dunia II: menduduki wilayah bangsa-bangsa  lain.  Bagaimanapun, alasan  itu  telah  mereka  layangkan dan  berhasil  meraih  simpati  dari banyak pihak, khususnya dari bangsa-bangsa  yang  masih  berada dalam  penjajahan  bangsa  asing seperti  Indonesia.  Perlu  digaris bawahi pula bahwa terdapat kemungkinan jika ajaran Hokkaichiu dalam Shintoisme itu yang selanjutnya melatar-belakangi penggunaan semboyan  “Saudara
Tua”  di  wilayah  Asia  Tenggara  saat pasukan  Jepang  melakukan  ekspansi militer dan pendudukan.
18 “ The Japanese Empire, in its own and other eyes the leader of East Asia and with the power to  be  so,  whose  call  is  Kodo  or  the  Imperial Way,  to  spread  out  and  save  oppressed countries,  cannot  stand  aside  any  longer  and look  on  inactive. ”  Lihat  lebih  lanjut,  Eric Robertson,  “The  Japanese  File:  Pre-war Japanese  Penetration  in  Southeast  Asia”, Volume 18, Singapore, Heinemann  Asia, 1979, h. 83.
Di  samping  masalah  ruhani dan  kepercayaan,  aspek-aspek  yang bersifat ekonomis juga turut memengaruhi  kehadiran  Jepang  ke wilayah  Asia  Tenggara.  Kekayaan alam  yang  sangat  melimpah  di wilayah  itu,  dapat  dijadikan  sebagai bahan  baku  industri  dan  juga material  segar  bagi  produksi  dan pembangunan militer Jepang. Hindia menjadi  salah  satu  tujuan  ekspansi Jepang  karena  daerah  ini  memiliki kekayaan  sumber  daya  alam  yang bisa  dimanfaatkan  untuk  kegiatan perang  seperti  karet,  timah,  minyak, bauksit, dan manggan. 19
Tidak mengherankan  apabila  dalam  masa- masa  awal  kedatangannya,  Jepang banyak mengkonsentrasikan serangan  dan  kekuatan  mereka  di titik-titik  vital  yang  berhubungan dengan  aspek  ekonomi,  seperti perkebunan  besar,  pabrik,  sumber minyak  atau  bahan  bakar  mentah, dan lain-lain.
Melalui latar belakang tersebut, Jepang melaksanakan serangan  militer  ke  sejumlah  titik  di wilayah  Asia  Tenggara  dan  Pasifik yang dikuasai oleh kekuatan- kekuatan  Eropa.  Salah  satu  negara jajahan  yang  diserang  oleh  tentara Jepang adalah Hindia Belanda, nama
19 M.A.  Azis, Japan's  Colonialism  and Indonesia ,  (The  Hague:  Martinus  Nijhoff,
1955), h. 100.
Indonesia  sebelum  merdeka  dan masih dijajah Belanda.
Penyerangan  yang  dilakukan ke wilayah Hindia Belanda
dilancarkan  dengan  strategi  dan sokongan  yang  mumpuni  sehingga keberhasilannya  dapat  diraih  dengan cepat dari tempat ke tempat. Dengan memulai dari Tarakan di Kalimantan, Jepang mulai mengirimkan pasukan-pasukannya ke  seluruh  pelosok  negeri,  termasuk ke  pulau  terpenting  jajahan  Belanda saat itu: Pulau Jawa.
Dalam upayanya merebut Jawa
dari  tangan  Pemerintah  Kolonial
Hindia Belanda, Jepang
mengerahkan  kekuatan  yang  tidak sedikit.  Jika  dibandingkan  dengan kekuatan  militer  Hindia  Belanda yang  menjaga  Pulau  Jawa  saat  itu, maka kekuatan militer tentara Jepang jauh  lebih  besar.  Dengan  delapan divisi  pasukan,  Jepang  melakukan penyerangan kedudukan tentara
Hindia  Belanda  di  Pulau  Jawa  yang hanya berjumlah empat divisi pasukan saja. 20
Dengan kondisi yang demikian itu,  kedatangan  Jepang  ke  wilayah perairan  dan  daratan  Jawa  saat  itu tidak  dapat  dibendung  sama  sekali oleh  pasukan  Belanda.  Serbuan tentara  Jepang  yang  dididik  secara
20 Quispel,  H.V., Nederlandsch-Indie  in  den Tweeden Wereldoorlog , (London, 1945), h. 215.
militer  ketat,  berhasil  membuat tentara  Belanda  yang  hanya  dididik sebagai  tentara  polisi  benar-benar tidak  berdaya.  Dalam  pertempuran- pertempuran  yang  terjadi,  tentara Jepang begitu mudah merebut kedudukan  Belanda  di  kota-kota yang didatanginya.
Terkait  hal  ini,  Jenderal  Besar Abdul  Haris  Nasution  menjabarkan secara jelas faktor-faktor yang menurutnya  bisa  membuat  tentara Jepang menang dengan sangat mudah atas tentara kolonial Belanda,
yang di antaranya adalah:
(a) Jumlah tentara Jepang sebanyak  delapan  divisi yang menyerang Jawa dua kali kekuatan seluruh tentara  Jawa  yang  hanya
empat divisi;
(b) Tentara  Hindia  Belanda terutama  hanya  dididik sebagai polisi; dan
(c) Rakyat  Indonesia  tidak ingin  membantu  Hindia
Belanda  karena  mereka selalu ditindih. 21 Setelah melalui rentetan pertempuran  yang  didominasi  oleh kemenangan tentara Jepang,
pemerintah  kolonial  Belanda  pun
21 Abdul  Haris  Nasution, Sekitar  Perang Kemerdekaan  Indonesia ,  Jilid  1,  (Bandung: Penerbit Angkasa, 1977), h. 75.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
mulai  kehilangan  kepercayaan  diri dan akhirnya memilih untuk menyerah. Takluknya Hindia Belanda  secara  resmi  diumumkan oleh Panglima Tentara Hindia Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten,  dan  Gubernur  Jenderalnya, yaitu Jhr Alidius Tjarda van Starkenbor Stachhouwer, pada tanggal  8  Maret  1942  di  Kalijati melalui siaran radio. Dengan demikian,  sejak  hari  minggu  itu, telah ada masa kekuasaan yang baru, yaitu masa Pendudukan Jepang. 22
Situasi  perang  yang  demikian itu,  tidak  memungkinkan  Jepang untuk  melaksanakan  pemerintahan yang „normal‟ sehingga pada akhirnya  mereka  memilih  untuk mengelola  bekas  wilayah  Hindia Belanda itu dengan sistem pemerintahan militer. Alasan
keterbatasan  sumber  daya  manusia yang ada saat itu dapat diminimalisir dengan  strategi  optimalisasi  unsur- unsur militer yang ada.
Susunan  dan  tata  negara  yang ada  di  wilayah  Nusantara  pada  saat itu, diatur oleh dua kelompok militer
Jepang, yaitu Angkatan Darat
( Rikugun )  yang  memiliki  kuasa  di wilayah  Nusantara  bagian  barat  dan
22 Penyerahan  yang  dilakukan  tanpa  syarat apapun itu,  secara tidak langsung  menunjukkan hegemoni  kekuatan  Jepang  atas  Belanda.  Dan hal  itu  semakin  menguatkan  uraian  A.H. Nasution sebelumnya.

## Angkatan
Laut ( Kaigun ) yang memiliki  kuasa  atas  wilayah  bagian timur  Nusantara.  Dengan  tujuan untuk semakin mempermudah koordinasi dan perintah, pemerintahan  militer  di  Nusantara tersebut dibagi menjadi tiga wilayah,
yaitu:
1) Bagian  barat  yang  dipimpin oleh  Pasukan  Tentara  Jepang ke-25 yang kekuasaannya meliputi  Sumatra  dan  Malaya, dengan berpusat di Bukittinggi; 2) Bagian  tengah  yang  dikepalai oleh  Pasukan  Tentara  Jepang ke-16 yang wilayahnya mencakup  Pulau  Jawa  dan Madura, dengan pusat kekuasaan yang ada di Jakarta; dan 3) Bagian timur yang kepemimpinannya dipegang oleh  Armada  Selatan  ke-2 Angkatan Laut Jepang ( Kaigun ) dengan wilayah yang meliputi Kalimantan,
Sulawesi,  Maluku,  dan  Irian.
Adapun  pusat  kekuasaan  ini terletak di Makassar. 23
Langkah  awal  yang  dilakukan pemerintahan  militer  ini  adalah melakukan pemulihan terhadap
pemerintahan yang ditinggalkan oleh
23 M.A. Azis, Japan's Colonialism .... , h. 160.
orang-orang  Belanda.  Hal  itu  mesti dilakukan agar keamanan dan ketertiban masyarakat kembali
terjaga.  Di  Jawa,  terdapat  3  (tiga) wilayah Gunseibu yang  berpusat  di tiga kota besar Jawa, yaitu Bandung, Semarang,  dan  Surabaya.  Ketiga Gunseibu  yang  mewakili  wilayah Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa
Timur tersebut dipimpin oleh Gunseikan yang duduk di Gunseikanbu masing-masing.
Pembentukan pemerintahan
militer  di  Jawa  dirintis  oleh  Letnan
Jederal  H.  Imamura  yang  saat  itu menjabat  sebagai  Panglima  Tentara ke-16 Jepang. Tugas itu dilakukannya pada awal masa pendudukan  Jepang  dengan  dibantu oleh  Mayor  Jenderal  S.  Okasaki yang tengah menjabat sebagai kepala staf pasukan tentara ke-16.
Kebijakan pemerintahan pendudukan  Jepang  paling  awal
adalah optimalisasi peran-peran orang  Jepang  dan  pribumi  dalam struktur  pemerintahan.  Oleh  karena itu, pemecatan pun dilakukan
terhadap pegawai-pegawai yang
berkebangsaan Belanda ataupun orang-orang  berkulit  putih  lainnya.
Jabatan-jabatan kosong yang ditinggalkan  orang-orang  Eropa  itu selanjutnya  diisi  oleh  pegawai- pegawai  berkebangsaan  Jepang  dan juga  pribumi.  Porsi  pegawai  untuk
orang-orang bumiputera pun semakin bertambah seiring berkurangnya calon pegawai-
pegawai  yang  hendak  didatangkan oleh  Jepang  akibat  perang.  Dalam hal ini, sejumlah kapal yang memuat calon  pegawai  birokrasi  dari  Jepang banyak yang ditembaki oleh torpedo- torpedo  tentara  Sekutu  sehingga banyak  yang  tenggelam  dan  tidak bisa  melanjutkan  perjalanan  hingga ke wilayah pendudukan. 24
Peristiwa-peristiwa itu menguntungkan  bangsa  Indonesia karena  selanjutnya  banyak  di  antara mereka yang direkrut sebagai pegawai  negara.  Dengan  perekrutan ini,  Pemerintah  Militer  Jepang  tidak hanya  berhasil  mendapatkan  tenaga- tenaga  kepegawaian  baru  yang  bisa dioptimalisasikan namun juga mendapatkan keuntungan karena bisa meraih simpati rakyat Indonesia yang merasa dilibatkan dalam penyelenggaraan negara.
Pengangkatan
orang-orang bumiputera  sebagai  pangreh  praja, tidak  hanya  terjadi  di  tingkatan jabatan  rendah,  namun  juga  hingga ke  tingkatan  yang  tinggi.  Sebagai contoh,  Raden  Pandu  Suradiningrat diangkat oleh Pemerintahan Pendudukan  Jepang  sebagai  Wakil Gubernur  dan  Atik  Suardi  sebagai Pembantu Wakil Gubernur di
24 M.A. Azis, Japan's Colonialism .... , h.  158.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
wilayah  Jawa  Barat.  Mereka  berdua menemani  Gubernur  yang  diangkat dari pria berkebangsaan Jepang yang bernama Kolonel Matsui.
Tidak lama setelah itu, dibentuk  pula  susunan  administratif pemerintahan  pendudukan  dalam tingkatan yang lebih spesifik di Jawa yakni  pemerintahan  pada  tingkat karesidenan.  Dan  beberapa  residen pun  dikukuhkan  pada  tanggal  29 April 1942, yaitu:
1) Residen  Banten  yang  dijabat oleh  R.  Adipati  Aria  Hilman Djadiningrat dan berkedudukan di Serang; 2) Residen Bogor, R.A.A Surjadjajanegara, yang kedudukannya  ada  di  kota Bogor; 3) Residen Priangan, yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusumah dan berkedudukan di Bandung;
4) Residen  Cirebon  yang  dijabat Pangeran  Ario  Suriadi  dan kedudukannya di Cirebon;
5) Residen Pekalongan, yang bernama  R.A.A.  Surjo,  dan berkedudukan di wilayah Pekalongan; dan 6) Residen  Banyumas,  R.A.A. Sudjiman Martadiredja
Gandasubrata, yang kedudukannya di Banyumas. 25
Pada  Agustus  2018,  penguasa Jepang  mengeluarkan Osamu  Seirei No.  27  tentang  aturan-aturan  dalam pemerintahan  daerah.  Selain  itu, dikeluarkan  pula Osamu  Seirei No. 28  tentang  aturan-aturan  dalam pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi
di  karesidenan  dan  di  daerah istimewa atau daerah-daerah tertentu saja. 26 Kedua peraturan yang dikeluarkan Jepang tersebut merupakan kelanjutan dari penyusunan  struktur  pemerintahan yang  sebelumnya  hanya  bersifat temporal karena dibuat secara mendesak  dan  hanya  diisi  oleh kalangan militer semata. Pelaksanaan sistem ini dapat dilaksanakan karena tenaga-tenaga  terampil  Jepang  di dalam  bidang  administrasi  sipil mulai  berdatangan  ke  Pulau  Jawa setelah  menjalani  perjalanan  yang cukup lama di lautan.
Menurut  uraian  yang  terdapat dalam Osamu  Seirei No.  27,  Pulau Jawa dibagi menjadi beberapa
wilayah  pemerintahan  yang  bersifat khusus  atau  istimewa  dan  general. Untuk daerah istimewa, terdapat dua daerah yang diperintah oleh
keturunan  Raja  Jawa  ( koci )  di Yogyakarta dan Surakarta, serta satu
25 Asia Raya , 4 Mei 1942.
26 Pandji Poestaka , No. 8, 8 Agustus 1942.
daerah  pusat  pemerintahan  militer Jepang  di  Jakarta.  Sementara  itu, daerah-daerah  lainnya  terbagi  ke dalam  satuan-satuan  administratif yang  dikenal  sebagai  karesidenan. Meski  demikian,  pada  saat  itu, penyebutan karesidenan telah
dirubah dengan kosakata yang berasal  dari  Jepang,  yaitu Syu . Terdapat  tujuh  belas Syu di  Pulau Jawa  yang  dibentuk  sesuai  dengan aturan  tersebut,  yang  jika  diurutkan dari  barat  ke  timur  adalah:  Banten, Batavia  (Jakarta),  Bogor,  Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas,  Pati,  Kedu,  Surabaya, Bojonegoro, Madiun,
Kediri,
Malang, Besuki, dan Madura. Di  bawah Syu ,  terdapat  satuan
administratif lain yang juga penyebutannya  dirubah,  yaitu Syi (kotapradja)  dan Ken (kabupaten).
Ken membawahi  sejumlah Gun atau
kawedanan, dan Gun meliputi beberapa Son atau  kecamatan,  dan Son terdiri  dari  beberapa Ku atau desa,  dan Ku merupakan  kumpulan dari Aza atau  kampung,  sedangkan Aza membawahi sejumlah Kumi atau rukun  tetangga  yang  merupakan satuan administratif paling kecil.
Langkah-langkah kebijakan
yang  dilakukan  Jepang  dalam  masa perang  itu  berpedoman  pada  hasil
konferensi lembaga penelitian perang  Jepang  yang  berlangsung
pada  1941.  Isi  pedoman  itu,  antara lain:  1)  Pemerintah  militer  harus dibentuk  secepat  mungkin  di  daerah yang  diduduki  agar  dengan  segera keamanan  dan  ketertiban  dapat segera dipulihkan dan yang terpenting, dapat melakukan pengawasan terhadap sumber- sumber yang berguna bagi kelancaran  perang;  2)  Pemerintah militer yang dibentuk itu agar jangan mencampuri  atau  berlaku  semena- mena  terhadap  kebiasaan  dan  adat istiadat  masyarakat  setempat;  3) Melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan  dan  lalu  lintas  perdagangan serta  fasilitas  keuangan;  dan  4) Pemerintahan  militer  yang  ada, berangsur-angsur  akan  dihapuskan dan diganti dengan bentuk  lain  yang penetapannya  baru  dilakukan  pada waktu-waktu kemudian. 27
Dasar  tindakan  yang  telah digariskan  sebelum  kedatangannya ke Nusantara itu, membuat pimpinan militer  Jepang  memberi  himbauan yang  jelas  terkait  kehadiran  mereka di  Hindia  Timur  dan  hubungannya dengan masyarakat bumiputera. Kebijakan-kebijakan yang
ditetapkannya  pun  ditekankan  agar
27 Elsbrec,  Wlliard  H. Japan’s  Role  in Southeast Asean Natioanlist Movement’s 1940-
1945 , Massachusset, 1953), h. 15-18.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
bisa  sampai  hingga  ke  pelosok- pelosok desa di Jawa. 28 Pemerintah militer Jepang mengeluarkan banyak kebijakan yang  bersifat  massal.  Meskipun tujuan utama kebijakan-kebijakan itu adalah  sokongan  kuat  untuk  gerak militer  mereka  dalam  Perang  Asia Timur Raya, namun ternyata menjadi penyalur-penyalur penting rasa simpati  rakyat  terhadap  orang-orang
Jepang.  Kebijakan  yang  dimaksud adalah pembentukan organisasi
pergerakan dan politik seperti Gerakan  3A  pada  29  April  1942, Badan  Pemuda  Asia  Raya  pada  11 Juni 1942, dan Poesat Tenaga Rakjat (Poetera)  pada  16  April  1943. 29
28 Anjuran  itu  tertuang  dalam  pelbagai  media massa, yang salah satunya terdapat dalam media Panji  Pustaka .  Isinya  adalah  agar  pemerintah militer:  1)  Hendaknya  mengindahkan  dan melanjutkan kebaikan tata pemerintahan
mengenai adat-istiadat rakyat bumiputra, dan 2) Hendaknya menyatukan susunana tata pemerintahan daerah supaya rancangan- rancangan  yang  diadakan  oleh  pucuk  pimpinan bala  tenatra  (Jepang)  dapat  dijalankan  dengan rapi  dan  langsung  sampai  ke  sudut-sudut  tanah Jawa  serta  Madura.  Pandji  Poestaka,  No.  2,  11 April 1942.
29 Poetera  merupakan  organisasi  pengganti Gerakan  3A  pada  masa  pendudukan  Jepang. Gerakan  3A  dianggap  oleh  penguasa  Jepang tidak  terlalu  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  citra  Jepang  di  tengah masyarakat sehingga kemudian terjadi pembubaran  terhadap  gerakan  tersebut  pada  9 Maret  1943.  Sebagai  gantinya,  dibentuklah Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) dengan kepemimpinan  di  bawah  Ir.  Soekarno,  Drs.  M. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Kyai Haji Mas

## Kemudian,  ada  pula  perkumpulan
Jawa  Hokokai (Kebaktian  Jawa) yang  berada  langsung  di  bawah pengawasan Gunseikan .  Meskipun perkumpulan ini merupakan organisasi resmi pemerintahan Jepang  dan  memiliki  serangkaian tugas yang ditujukan untuk kepentingan  Jepang,  nyatanya  tetap memerhatikan kepentingan
masyarakat pribumi. Sebagai contoh, ketika  kondisi  rakyat  tengah  jenuh dengan  sikap  dan  perilaku  semena- mena  tentara  Jepang  dalam  pelbagai pelaksanaan  kebijakannya,  terjadi huru-hara  atau  perlawanan  petani  di Indramayu  dan  kaum  agamawan  di Singaparna.  Untuk  menenangkan situasi  panas  itu, Jawa  Hokokai memberikan masukan kepada
pemerintahan  militer  Jepang  terkait interaksi  mereka  dengan  rakyat bumiputera. 30
Kemudian  ada  pula  organisasi yang  bersifat  militer  dan  semi militer, seperti tentara PETA (Pembela Tanah Air), Heiho (tentara
Mansur.  Seluruh  pimpinan  Poetera  itu  dikenal sebagai Empat Serangkai dan dianggap  sebagai representasi  aliran-aliran  kelompok  pergerakan nasional  Indonesia.  Lihat,  George  Mc.  Turner Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia , New York, Cornell University Press,
1952, h. 106.
30 Jawa  Hokokai memberikan  saran  yang sangat  berarti  bagi  pemerintahan  pendudukan Jepang  terkait  tata  cara  pengumpulan  padi  dan pembudidayaannya.  Untuk  lebih  lengkapnya, saran ini bisa dilihat dalam lampiran.
pembantu),
Keibodan (barisan pembantu polisi), Seinendan (barisan pemuda),  dan Fujinkai (barisan wanita).  Pengerahan  orang-orang pribumi  dalam  bidang  kemiliteran ini,  dimulai  sejak  1943  ketika  para pemimpin  militer  Jepang  menyadari akan kerentanan sikap ofensif mereka  dalam  perang.  Oleh  karena kebutuhan  itu,  maka  tenaga  manusia dari  Indonesia  dan  Malaysia  pun mulai  diperhitungkan.  Terkait  hal ini,  salah  seorang  perwira  di  Biro Urusan  Militer  dan  Kementrian Angkatan Darat yang bernama
Kolonel Nishiura-Susumu, mendapat tugas  untuk  menyusun  draft  naskah yang  kemudian  ia  isikan  dengan serangkaian ide mengenai pengerahan pasukan yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk menggantikan serdadu-serdadu Jepang  yang  dikirim  ke  medan pertempuran di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Setelah  naskah  itu  dilaporkan  dan diterima atasannya, pimpinan militer
Jepang  segera  mengambil  keputusan untuk merealisasikan ide sang
perwira. 31
Walaupun mobilisasi massa  untuk  kegiatan  perang  ini sangat  merugikan  karena  banyak  di antaranya  dilakukan  dengan  tindak kekerasan,  namun  manfaatnya  pun
31 Nugroho  Notosusanto, Tentara  PETA  pada Jaman  Pendudukan  Jepang  di  Indonesia , (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 54-55.
cukup  terasa  di  kalangan  rakyat pribumi  karena  di  zaman  Jepang  ini lah  rakyat  mulai  mengenal  mental kebangsaan  yang  kuat  dan  strategi perang yang maju.
Memasuki  tahun  1943,  sikap tentara  Jepang  yang  semula  ofensif menjadi  defensif  akibat  perlawanan tentara Sekutu yang semakin mengalami  kemajuan.  Dalam  kurun waktu  1943-1944,  sejumlah  wilayah kepulauan di Pasifik yang sebelumnya dikuasai Jepang berhasil direbut  oleh Sekutu.  Dengan kondisi yang  semakin  terdesak  itu,  Jepang mulai  merasa  khawatir  dan  was-was karena  akan  menerima  kekalahan. Walaupun begitu, pemerintah militer Jepang  tetap  menyadari  bahwa kekhawatiran  itu  jangan  sampai diketahui  ataupun  terlihat  di  depan publik.  Oleh  sebab  itu,  mereka melakukan  pelbagai  macam  upaya untuk  menutupinya  seperti  larangan mendengarkan  siaran  radio-radio asing, pemancar, dan lain-lain. 32
Guna tetap mendapatkan simpati penduduk di tengah keterdesakannya, Jepang
memberikan  banyak  janji  kepada masyarakat  Hindia.  Salah  satu  janji yang  kemudian  menjadi  sangat
32 Larangan  mendengarkan  siaran  radio  asing itu diikuti pula dengan penyegelan alat pesawat dan pemancar radio yang dimiliki oleh sejumlah pihak  pada  15  Juni  1945.  Baca,  Notosusanto, SNI, Jilid VI, 1975, 178
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
penting  bagi  perkembangan  bangsa ini  adalah  janji  kemerdekaan  yang pernah  diucapkan  oleh  pemimpin militer  Jepang  terhadap  bangsa Indonesia. Janji untuk membebaskan rakyat dari segala penduk penindasan itu  seolah  semakin  terlihat  jelas, mengingat sidang-sidang Chuo Sangi
In (Dewan  Pertimbangan  Pusat)
selalu mendorong percepatan pelaksanaan  janji  tersebut.  Kabar baik juga datang dari Saiko Shikikan (Panglima Tentara) yang menyebutkan  bahwa  tujuan  utama dari perang dan kemerdekaan
Indonesia adalah upaya untuk
melakukan pembaharuan dalam
penghidupan rakyat. 33
Pada paruh awal 1945, angkatan perang Sekutu mulai mendekat ke pusat kekuasaan Jepang di  Hindia.  Dari  arah  timur,  armada perang  gabungan  orang-orang  Barat itu  telah  melancarkan  serangan  ke Ambon, Manado, Makassar,
Balikpapan,  dan  Surabaya.  Dengan kondisi yang demikian itu, pemimpin militer  Jepang  di  Jakarta  kembali menelurkan kebijakan terkait pemenuhan  janji  kemerdekaan  yang mereka pernah tawarkan.
Pertemuan  antara  Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat  dengan  Marsekal
Darat  Terauci  di  Dalat  (Vietnam)
33 Asia Raya , 22 Februari 1945
merupakan  salah  satu  peristiwa penting yang menjadi tonggak berdirinya  bangsa  Indonesia.  Di dalam  pertemuan  itu,  sang  panglima kembali  mengingatkan  perihal  janji- janji ekspansi Jepang, termasuk salah satu  di  antaranya  adalah  mengenai rencana  kemerdekaan  yang  diatur dalam  badan  yang  mengurusinya. Menurut Terauci, kemerdekaan Indonesia  akan  segera  diberikan  dan disahkan  pada  24  Agustus  1945,
setelah  para  anggota  PPKI  (Panitia
Penyelidik  Kemerdekaan  Indoensia) melaksanakan rapat penentuan
segala  persiapan  pada  19  Agustus
1945. 34

## D. Propaganda  terhadap  Umat  Islam Pada Zaman Jepang
Islam Indonesia begitu menarik di mata orang-orang Jepang sehingga  mereka  segera  melakukan pendekatan  kepada  kaum  Muslim Indonesia  pada  era  kekuasaannya. Bahkan jauh sebelum kedatangannya ke  Jawa,  Jepang  telah  melakukan pelbagai studi mengenai karakteristik ajaran  Islam  yang  ada  di  Jawa melalui  sejumlah  lembaga  studi Islam di Jepang yang telah bermunculan  sejak  paruh  kedua tahun  1920-an.  Dalam  simpulan studi-studi  yang  mereka  laksanakan,
34 Benedict R.C.G. Anderson, Java in a Time of Revolution 1945-1946 , (London: 1972), h. 63.
orang  Jepang  melihat  bahwa  umat Islam  memiliki  sikap  yang  sangat berlawanan dengan kolonialisme atau dengan kata lain Islam Indonesia  sangat  anti-imperialisme Barat,  dan  karenanya  kelompok  ini memiliki  potensi  yang  baik  untuk mendatangkan  kekuatan  massa  yang besar. 35
Pada  masa  selanjutnya,  yaitu pada  tahun  1930-an,  pemerintah kolonial Belanda senantiasa bersikap represif  terhadap  pergerakan  yang dilakukan oleh orang Hindia. Hal itu melahirkan  sikap  antipati  yang  kuat terhadap  segala  hal  yang  berbau kolonial.
Karenanya, timbulah semangat nasionalisme
yang semakin  menguat  dan  mereka  mulai mencari  model  yang  tepat  untuk energi mereka itu ke negeri-negeri di sekitarnya.  Jepang  menjadi  salah satu  negara  yang  kemudian  menjadi contoh  model  ideologi  nasionalisme melalui  orang-orang  Indonesia  yang melakukan  kontak  dengan  Jepang seperti  Madjid  Usman,  Mahjuddin Gaus, Purwadarminta, Joesoef
Hassan,  Soetomo,  Raden  Sudjono,
dan Soekardjo Wirjopranoto. 36
35 Ahmad  Mansur  Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia , (Bandung: Mizan, 1995), h. 254. 36 Ken‟ichi  Goto, Jepang  dan  Pergerakan Kebangsaan  Indonesia , Penerjemah:  Hiroko Otsuka,  Nandang  Rahmat,  dan  Edy  Mulyadi, (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1998),  h. 405.
Kesan  baik  dari  Jepang  semakin mengemuka ketika Jepang memberikan  izin  penyelenggaraan
Kongres dan Pameran Islam berskala internasional  yang  dilaksanakan  di negerinya.  Pimpinan  Majelis  Islam A'la  Indonesia (MIAI)  yang diwakili oleh Abdul Kahar Muzakkir, Achmad  Kasmat,  Faried  Ma‟roef
Machfud  Siddiq,  dan  Abdulah  Al Moedi,  hadir  dalam  acara  terebut. Dalam acara tersebut, terdapat kesan positif yang sulit dilupakan oleh para delegasi  dari  MIAI  yaitu  pengibaran bendera  Merah  Putih  yang  sejajar dengan bendera negara-negara lainnya. 37 Untuk
memperkuat hubungan  yang telah terjalin, Jepang mengutus  para  ahlinya  ke  beberapa negara, termasuk ke tanah Jawa yang diwakili  oleh  T.  Kanaya.  Dengan adanya  perutusan  ini,  hubungan Jepang  dengan  kaum  muslim  di Hindia pun semakin mesra.
Pada tahun  1942,  Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda  menyerah  tanpa  syarat. Sejak  masa  awal  kekuasaannya  itu, orang  Jepang  langsung  memulai propagandanya  terhadap  kalangan umat  Islam  di  Jawa.  Sejumlah propaganda  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Jepang  saat  itu,  di antaranya adalah:
37 Harry  J.  Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang , h. 134.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
1. Aktif dalam kegiatan
keagamaan Tidak lama setelah Jepang berhasil menguasai tanah Hindia, mereka langsung melakukan  pendekatan  yang khusus terhadap kelompok
Islam.  Di  beberapa  masjid  di Batavia,  saat  acara  keagamaan berlangsung,  orang  muslim yang seharusnya khusyu beribadah itu dikagetkan dengan  kehadiran  sejumlah muslim Jepang yang berseragam  tentara  mengikuti kegiatan  masjid  mereka.  Tidak lama setelah itu, Kolonel Horie beserta Muhammad Abdul Muniam  Inada,  orang  muslim Jepang,  melakukan  orasi  dan berpidato  di  Masjid  Kwitang mengenai kehadiran pendudukan Jepang dan hubungan dekat mereka dengan kalangan Islam. 38 Pembicaraan itu merupakan upaya yang dilakukan  oleh  Jepang  untuk meyakinkan  kelompok  Islam
bahwa  mereka  adalah  sahabat yang tidak berseberangan,
malah  memiliki  kepentingan bersama,  dan  tidak  memiliki
38 Harry  J.  Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahari Terbit .... , 142.
potensi membahayakan eksistensi Islam sama sekali.
Kecuali  setelah  adanya tindak pemaksaan dan represif,
upaya  pendekatan  Jepang  itu membuahkan hasil karena dalam beberapa waktu selanjutnya, kaum muslim sama  sekali  tidak  menganggap orang-orang  Jepang  sebagai lawan  “kafir”  sama  sekali seperti halnya anggapan mereka  terhadap  orang-orang Belanda. Bahkan orang Jepang dianggap sebagai saudara, terlebih ada desas-desus bahwa Sang  Kaisar  Jepang  pun  akan menjadi muallaf dan membentuk  kekhalifahan  raya di dunia. 39
Di  samping  akibat  aksi dan  aktivitas  tentara  Jepang dalam  kegiatan  orang-orang Islam,  tampaknya  pendekatan
Jepang yang sebelumnya dilakukan  telah  menumbuhkan kepercayaan dan simpati terlebih dahulu di dalam benak
orang bumiputera.
2. Pendekatan  terhadap  Pemuka Agama Islam Propaganda yang selanjutnya dilakukan oleh
39 Harry  J.  Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahari Terbit .... , 135.
Pemerintah Bala Tentara Nippon adalah pendekatan terhadap orang-orang terpandang  di  dalam  agama Islam  yang  disebut  dengan nama ulama .  Dalam  kebijakan
politik khusus  Jepang terhadap Islam  Jawa  yang  disebut  oleh Benda sebagai Nippon’s Islamic  Grass  Roots  Policy , diketahui bahwa sasaran penting dari propaganda mereka  tersebut  adalah  para tokoh  Islam  atau  kelompok agamawan  terpandang  yang ada di tengah masyarakat, yang antara  lain: kyai , ajengan ,
ulama , pemimpin pondok
pesantren,  dan  tokoh-tokoh agama Islam lainnya.
Dengan pendekatan yang ditujukan pada pemimpin teras kaum muslim tersebut, pemerintah militer Jepang berharap  agar  mereka  mau membantu pengkondisian spirit perjuangan di
tengah
masyarakat  yang  mayoritasnya
adalah Islam.
Saat  itu  para  pemimpin
Jepang  menganggap  bahwa dengan menguasai tokoh
agama  Islam,  maka  mereka secara  tidak  langsung  akan menguasai  pelbagai  kalangan muslim  yang  tersebar  di  desa-
desa,  pesantren-pesantren,  dan kantong-kantong pemeluk agama  Islam  lainnya.  Tidak jarang upaya tersebut dibarengi dengan  hal-hal  yang  seolah tidak  masuk  akal. 40 Dengan cara  yang  demikian,  Jepang berusaha  untuk mengambil keuntungan  dari  sikap  loyal para  santri  dan  masyarakat terhadap  para  ulama  dan  para pemimpin  agama.  Militansi yang  tinggi  dan  semangat juang  yang  pantang  menyerah menunjukkan bahwa peran para  ulama  sangat  vital  dan menguntungkan  bagi  Jepang. Untuk mempermudah kinerjanya,  pemerintah  militer Jepang mendikotomikan antara ulama dan para tokoh
politik/organisasi. 41
Kesempatan  besar  yang diberikan terhadap tokoh-tokoh Islam untuk berkiprah di dalam kegiatan politik dan keagamaan  di  tingkat  nasional
40 Hal itu terlihat dari upaya Jepang yang berani memberi  penekanan  persamaan  antara  Shinto dan  Islam,  sehingga  Kaisar  Jepang  pun  akan melakukan  konversi  kepercayaan  menjadi seorang  muslim  demi  kegemilangan  suatu kekuasaan  Islam  yang  memiliki  pusat  di Kekaisaran  Khalifah  Jepang  Raya.  Harry  J. Benda, Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit  .... , 135.
41 Dwi  Purwoko, Pemuda  Islam  di  Pentas Nasional ,  (Jakarta:  Bonafida  Cipta  Pratama,
1993), h. 71.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
semakin memperkuat kecurigaan  akan  propaganda Jepang  dalam  bidang  ini. Sebagai contoh, melalui penunjukan Ki Bagus H. Hadikusumo,  K.H.M.  Mansur, Sukiman, Wahid
Hasyim,
Kahar  Muzakkir,  dan  Agus
Salim  agar  menjadi  bagian dalam BPUPKI dan PPKI, kita melihat  adanya  usaha  keras Jepang  untuk  mewujudkannya karena  hal  ini  belum  pernah terjadi  pada  masa  kolonial Belanda.  Secara  praktis,  apa yang  diberikan  oleh  Jepang tersebut  membuat  pamor  para pemimpin  teras  Islam  semakin naik  dan  meningkat  sehingga mereka  pun  menjadi  lebih masyhur dari sebelumnya.
3. Keberpihakan
dalam Kebijakan Pendidikan Islam Di  samping  mendekati umat  Islam  Jawa  melalui  para tokohnya,  Pemerintahan  Bala Tentara Nippon juga melakukan  pendekatan  dengan cara  menggulirkan  kebijakan yang populis terhadap pendidikan Islam. berbeda dengan  Pemerintahan  Kolonial Hindia  Belanda  yang  begitu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan pendidikan
Islam  di  Jawa,  Pemerintahan Militer  Jepang  memberikan banyak ruang toleransi terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di era kekuasaannya.
Pelaksanaan  pendidikan tidak  bersifat  berat  sebelah, melainkan seimbang dan setara antara orang Jepang dan bumiputera.  Tidak  jarang  di kelas-kelas  sekolah  saat  itu terdapat  siswa  berkebangsaan
Jepang  dan  pribumi  yang belajar bersama meskipun dalam  beberapa  hal  masih terdapat  kekhususan  tertentu yang  diberikan  kepada  orang- orang Jepang.
Penerapan kebijakan yang  demokratis  dan  egaliter dalam  dunia  pendidikan  Islam
tersebut, telah membuat orang- orang  Islam  mengerti  arti kesetaraan dan kesamaan derajat  manusia.  Terlebih  di masa  ini,  tidak  ada  lagi kebijakan  yang  mengekang seperti halnya aturan ordonansi di  zaman  Belanda,  sehingga para ulama yang hendak mengajarkan  agama  bisa  lebih bebas  untuk  mengembangkan lembaga-lembaga  pendidikan Islam  tanpa  takut  ancaman
untuk  dijebloskan  ke  dalam bilik dingin penjara.
Tentara-tentara  Nippon pun  tidak  jarang  memberikan pengajaran  ilmu-ilmu  bela  diri yang baik kepada para pemuda muslim  secara  langsung.  Hal ini terdapat dalam pembelajaran  yang  selanjutnya dikhususkan  dalam  program- program  tertentu  yang  digarap pemerintah  untuk  mendukung laju gerak perang yang diikutinya.
Pada  masa  pendudukan tersebut, banyak pula pembangunan  tempat  ibadah dan  lembaga  pendidikan  yang dilakukan  sehingga  kegiatan kegamaan dan pendidikan yang berlabel  Islam  bisa  berjalan dengan nyaman.
4. Pembentukan Lembaga- Lembaga untuk Kaum Islam Untuk mendukung kegiatan pemerintahannya dalam sektor keagamaan, pemerintahan Jepang membentuk  lembaga  tertentu yang membawahi bidang tersebut.  Lembaga  pemerintah yang dimaksud adalah Shumubu dan Shumuka yang di
era  sekarang  seperti  Kantor
Urusan  Aagama  (KUA),  baik
itu  di  tingkat  pusat  ataupun daerah.
Tujuan pembentukan Shumubu dan Shumuka adalah untuk  pengurusan  berbagai  hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Melalui kedua lembaga tersebut, Jepang bermaksud untuk menunjukkan pada  umat  muslim  di  Hindia bahwa Jepang memiliki kepedulian dan menaruh perhatian  yang  besar  terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Kehadiran lembaga tersebut  selanjutnya  berhasil memunculkan kepercayaan masyarakat  muslim  terhadap
Pemerintahan Militer Jepang.
Dalam bingkai yang lebih besar, Pemerintah Militer Nippon juga membentuk Majelis  Syuro  Islam  Indonesia (Masyumi) untuk mengakomodir kelompok Islam.  Lembaga  ini  didirikan sebagai pengganti Majelis
Islam  A’la  Indonesia (MIAI) yang  sebelumnya  dibubarkan karena  adanya  perintah  dalam Osamu Seirei (Maklumat) yang dikeluarkan  untuk  menjaga ketertiban dan ketenteraman.
Meskipun  secara  politis pembentukan Masyumi itu
seolah menjadi cara bagi
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018
Jepang  untuk  menghentikan gerak  MIAI  yang  mulai  tidak bisa  dikontrol,  namun  dalam kenyataannya Masyumi semakin menjelma seperti halnya  MIAI.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  segi  kegiatan  dan kepengurusan yang menunjukkan persamaan kental  di  antara  keduanya. Gagasan, pemikiran, dan aspirasi  politik  kaum  muslim pun  masih  bisa  disalurkan melalui wadah keagamaan ini.
Kebermanfaatan yang
paling  terasa  dari  organisasi tersebut  bagi  para  pemuka agama  Islam  adalah  adanya suatu media yang memungkinkan terjalinnya komunikasi antar-ulama di tingkat  nasional,  dan  itu  dapat berlangsung  melalui  lembaga MIAI,  sehingga  para  tokoh agama yang berasal dari pelbagai  daerah  dan  kalangan dapat saling menyapa, bersilaturahmi,  dan  bertukar- pikiran  mengenai  pelbagai  isu keagamaan yang tengah berkembang pada masa itu. Di bidang militer, Pemerintahan  Bala  Tentara Nippon juga membangun suatu kesatuan  yang  terdiri  dari orang-orang Islam yang
diberikan pelatihan secara ketat dan  terstruktur.  Kesatuan  yang dimaksud adalah Tentara
Hizbullah (Tentara Allah) yang
masih memiliki afiliasi  dengan
Masyumi.
Memang  Jepang  juga membentuk  kesatuan  militer lain seperti Seinendan , Keibodan , Suishintai , dan Gakutotai ,  yang  bersifat  semi- militer  ataupun PETA dan Heiho yang  bersifat  militer, namun pembentukan Hizbullah
tetap  dirasa  istimewa  karena hanya satuan ini yang dibentuk berdasarkan satu orientasi
kepercayaan tertentu.
Bagaimanapun  polemik yang ditimbulkan oleh pembahasan  mengenai  satuan- satuan ini, yang jelas pembentukan organisasi militer dan semi-militer yang terjadi di zaman Jepang berhasil membuat semangat dan mental orang  Indonesia  berubah  ke arah  yang  lebih  baik.  Jika sebelumnya rasa pesimis selalu menghinggapi,  pasca  pelatihan itu mereka merasa lebih
optimis.  Dan  jika  sebelumnya ketakutan  selalu  berada  di dalam diri, maka setelah mengikuti  program  itu  mereka dapat menjadi lebih berani.
Dengan kata lain, pembentukan  Hizbullah  telah berhasil memberikan pemahaman  dan  pengetahuan mengenai  cara  berorganisasi, penyusunan strategi, dan penggunaan  senjata  modern yang mendalam terhadap kelompok Islam sehingga kaum muslim menjadi semakin mengerti  dunia  militer  dengan lebih  baik.  Pelatihan  intensif yang  dilakukan  pada  masa pendudukan  Jepang,  membuat pemuda-pemuda Islam semakin bersemangat dan bermental kuat

## E. Penutup
Kata  "propaganda"  merupakan kata  sifat  yang  berasal  dari  bahasa Latin  dengan  kata  kerja propago (dari pro yang artinya maju  dan pag dari  akar  kata pangere yang  artinya untuk mengikat). Apabila digabungian,  “ propagare ”,  yang berarti maju untuk mengikat, memiliki makna menyebarkan informasi  tertentu  dengan  tujuan untuk mengikat mereka yang
mendapatkan informasi tersebut.
Propaganda adalah suatu penyebaran pesan  yang  terlebih  dahulu  telah direncanakan  secara  seksama  untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat,  dan  tingkah  laku  dari penerima (komunikan) sesuai dengan
pola  yang  telah  ditetapkan  oleh komunikator.
Pada masa terakhir kekuasaannya, tentara Hindia Belanda  tidak  berdaya  menghadapi serbuah Jepang ke Indonesia. Kekuatan  tentara  Hindia  Belanda  di Jawa  ketika  itu  seluruhnya  hanya berjumlah empat divisi, hancur lebur oleh kekuatan tentara Jepang mengearhkan yang mencapai delapan divisi. Pada akhirnya, Jepang berhasil menaklukkan Belanda tanpa syarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu,
Hindia  Belanda  resmi  diduduki  oleh pemerintahan militer Jepang.
Dalam upayanya mempertahankan kekuasaan dan kekuatan  dari  serangan  Sekutu, Jepang mendekati unsur-unsur masyarakat  Indonesia.  Salah  satu yang  menjadi  sasaran  itu  adalah umat  Islam,  yang  dianggap  Jepang sebagai  kelompok  mayoritas  yang bisa  diajak  kerjasama.  Dengan  dasar itu,  kemudian  Jepang  melakukan propaganda  secara  khusus  terhadap umat Islam dengan terus memberikan kebijakan-kebijakan yang  menguntungkan  masyarakat
Islam Indonesia.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018

## Daftar Pustaka

## Artikel dan Buku
Affandi,  Muhajir.  2017. Komunikasi Propaganda  Suatu  Pengantar .
Yogyakarta: Deepublish.
Anderson,  Benedict  R.C.G.  1972. Java in  a  Time  of  Revolution  1945- 1946 . London.
Benda, Harry J. 1980. Bulan Sabut dan
Matarahari  Terbit:  Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang .
Penerjemah:  Daniel  Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
Elsbrec, Williard H. 1953. Japan’s Role
in  Southeast  Asean  Natioanlist Movement’s
1940-1945 , Massachusset. Goto,  Ken‟ichi.  1998. Jepang  dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Penerjemah:  Hiroko Otsuka,  nandang  Rahmat,  dan Edy  Mulyadi.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Kahin,  George  Mc.  Turner.  1952. Nationalism  and  Revolution  in Indonesia .  New  York,  Cornell
University Press.
Koen,  Auwjong  Peng.  1957. Perang
Pasifik 1941-1945. Jakarta: Pintu besar.
Kurasawa,  Aiko,  1987.  "Propaganda Media  On  Java  Under  the Japanese  1942-1945."  dalam
Indonesia No. 44, October 1997.
Kurasawa,  Aiko,  1993. Mobilisasi  dan Kontrol, Studi tentang Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Jawa 1942-1945 .  Gramedia,
Jakarta.
Laswell,  Harold  D.  1971. Propaganda Technique  in  World  War  I. Cambridge, MA: MIT Press.
Legge,  John  David.  1977. Indonesia .Sydney: Prentice-Hall of
Australia.
Liliweri,  Alo.  2011. Komunikasi  Serba
Ada  Serba  Makna .  Jakarta:
Prenada Media Group.
Moedjanto,  G.  1988. Indonesia  abad Ke-20: Dari Kebangkitan nasional  Sampai  Linggarjati , Volume 1. Yogyakarta: Kanisius. Muljana,  Slamet.  2008. Kesadaran
Nasional:  Dari  Kolonialisme sampai  Kemerdekaan ,  Jilid  II.
Yogyakarta: LKiS.
Nasution,  Abdul  Haris.  1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia .  Jilid  1.  Bandung:
Penerbit Angkasa.
Notosusanto,  Nugroho,  ed..  1977.
Sejarah  Nasional  Indonesia ,
Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka.
Notosusanto,  Nugroho,  ed..  1979.
Tentara  PETA  pada  Jaman Pendudukan Jepang di
Indonesia ,  Jilid  VI,  Jakarta:
Gramedia, 1979.
Purwoko,  Dwi.  1993. Pemuda  Islam  di Pentas Nasional . Jakarta: Bonafida Cipta Pratama. Qadaruddin, Muhammad. 2016. Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi . Yogyakarta: Deepublish. Robertson,  Eric.  1979.  “The  Japanese File: Pre-war Japanese Penetration  in  Southeast  Asia”, Volume 18, Singapore, Heinemann Asia. Sastropoetro, R.A Santoso. 1991.
Propaganda: Salah  Satu  Bentuk Komunikasi  Massa (cet.  ketiga) . Bandung: Alumni.
Santosa,  Iwan .  2004.  Tarakan: "Pearl Harbor"  Indonesia,  1942-1945 . Jakarta: Primamedia Pustaka.
Setyohadi, Tuk. 2002. Sejarah
Perjalanan  Bangsa  Indonesia dari  Masa  ke  Masa. Bogor:
Rajawali Corporation.
Soebagijo  IN.  1980. Sumanang  Sebuah
Biografi . Jakarta: Gunung Agung.
Suryanegara,  Ahmad  Mansur.  1995.
Menemukan  Sejarah:  Wacana Pergerakan  Islam  di  Indonesia .
Bandung: Mizan. Suwondo,  Prabu  S.,  dkk.  1996. PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah  Air. Jakarta:  Pustaka
Sinar Harapan.
The Electronic Dictionary Research and Development  Group, Zkanji , (Monash:  Monash  University,
2012). Quispel,  H.  V.  1945. Nederlandsch- Indie in den Tweeden Wereldoorlog . London: The
Netherlands Publishing.
Walton,  Douglas.  1997.  “What  is
Propaganda,  and  What  Exactly is  Wrong  with  it?”, Public Affairs Quarterly , 11.

## Surat Kabar
Asia Raya , 4 Mei 1942.
Asia Raya , 8 Juni 1942.
Asia Raya , 22 Februari 1945
Kan Po , tahun 1944, No. 55.
Pandji Poestaka , No. 2, 11 April 1942.
Pandji Poestaka , No. 8, 8 Agustus 1942.
Soeara Moeslimin Indonesiai , No. 18,
15 September 1944.
Tamaddun , Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2018

## Lampiran 1
Saran dari hasil sidang Cuo Sangi In (Dewan Penasehat Pusat) ke-6 Jawa Hokokai:
A.  1.  Mempergiat keinsyafan dengan jalan yang amat mudah kepada rakyat tentang pentingnya memperlipat gandakan hasil bumi dan penyerahan padi, dan
2.  Menyediakan barang-barang keperluan petani sebagai hadiah atau dengan harga murah, sebagai epnghargaan atas kebaktian mereka yang telah menyerahkan padi sebanyak-banyaknya pada pemerintah; Jawa Hokokat hendaknya diserahi tugas menjalankan pekerjaan untuk usaha- usaha tersebut.
B.  1.  Di setiap Ken hendaknya dibentuk koperasi pertanian atau Mogyo Kumisi di bawah pimpinan dan pengawasan yang berwajib;
2.  bersama-sama dengan pangreh praja dan pengurus koperasi pertanian, turut membantu supaya ketetapan bagian penyerahan padi oleh petani untuk tiap Ku, Son, Gun, dan Ken, dilakukan atas dasar dan ukuran yang seadil-adilnya;
3.  Hendaknya pengurus koperasi pertanian dapat mengeratkan hubungan dengan pabrik penggilingan padi;
4.  Hendaknya lumbung-lumbung padi dari koperasi pertanian diatur dengna lengkap dan disimpan di sana semua padi kepunyaan petani;
5.  Hendaknya diusahakan supaya semua padi diurus dan diatur oleh koperasi pertanian; dan
6.  Berhubung dengan adanya pengendalian harga padi yang tetap, maka hendaknya diusahakan pula agar harga barang-barang dikendalikan sehingga petani dapat membeli barang keperluan dengan mudah dan murah.
Sumber:
Kan Poo, tahun 1944, No. 55

## Lampiran 2

## Propaganda terhadap Umat Islam yang Dimuat dalam Media Massa
“  ....  Kita  haroes  tahoe  bahwa  kalau  lapangan  baroe  soedah  terboeka,  maka  perloe  kita sadar  akan  kedoedoekan  kita,  insaf  akan  kewadjiban  jang  kita  pikoel  dan  jakin  akan  langkah jang  kita  tindakkan.  Djoega  dalam  pembentoekan  Djaman  Baroe  ini,  tidak  koerang-koerang lapangan  jang  haroes  dilaloei  oleh  alim  oelama  kita.  istimewa  sekali  daja-oepaja  membesar- besarkan  dan  menghebat-hebatkan  modalnja  kaoem  Moeslimin  oentoek  melanjoetkan perjoeangan kita. Jang kita maksoedkan ialah Angkatan Moeda Oemat Islam, menjediakan dasar jang  kokoh  oentoek  anak-anak  Islam  kita  di  belakang  hari.  Berkenaan  dengan  hal  ini, baiklahlebih doeloe kita perhatikan berita Domei baroe-baroe ini seperti berikoet:
“ Toean2 Ogina dan Mr. Soemitro dari Departemen Pengadjaran bagian Agama Islam di Djakarta  telah  mengoendjoengi  Djokjakarta  oentoek  memeriksa  keadaan  sekolah2  Islam, pesantren,  dan  tempat  pemondokannja  di  Kotagede,  Wonokromo  dan  lain2.  Menoeroet keterangan toean2 Ogino dan Mr. Soemitro keadaan sekolah2 dan pesantren2 Islam itu sangat memoeaskan,  melebihi  dari  jang  disangkakan.  Selandjoetnja  oleh  doea  Pembesar  Departemen Pengadjaran  tsb.  Diterangkan,  bahwa  pekerdjaan  alim-oelama  pada  waktoe  sekarang penting sekali ”
Perhatikan kalimat jang terachir dalam berita singkat itoe.  Pekerdjaan alim oelama pada waktoe  sekarang  ini  penting  sekali.  Nistjaja  sekali  jang  dimaksoedka  dengan  kepentingan  itoe teroetama  jang  berhoeboengan  dengan  masalah  PENDIDIKAN.  Pendidikan  anak-oemat,
pendidikan tjalon-oemmat, pendidikan bakal pemangkoenja bangsa dan Noesa ....”
Sumber:
“Alim Oelama: Menghadapi Pendidikan Ra‟jat”, Soeara Madjelis Islam A‟la Indonesia (30
Radjab 1364/ 1 Agoestoes 2603).
“Atas  oesahanja  Gunseikanbu  Sjumubu  pada  permoelaan  boelan  ke  7  tahoen  2603 diadalan  Latihan-Oelama  dari  seloeroeh  Djawa  dan  Madoera,  jang  lamanja  satoe  boelan  dan diadakan dalam tiga rombongan jang mengambil tempo tiga boelan dan dapat melatih 3 x 60 = 180  alim  oelama  oentoek  bekerdja  bersama  dengan  Bala  Tentara  Dai  Nippon  dalam mentjicptakan kemakmoeran Asia Timoer Raja. Segala ongkos2 keperloean Latihan ini dipikoel oleh  Pemerintah  sendiri  dan  para  Alim  Oelama  mendapat  poela  soembangan  oentoek  nafkah keloearganja  selama  mengoendjoengi  latiahn  itoe  jang  diadakan  di  Djakarta  bertempat  di Gedoeng MIAI. Oentoek penginapannja disediakan doea boeah roemah besar di Kramat No. 45 dan  47  dengan  ditjoekoepkan  sekalian  berhoeboengan  dengan  tempat  sembahjang,  beladjar, tempat tidoer, makan minoem menjoetji dll ....”
Sumber:
“Pendapatan Selama Latihan Oelama oleh H. A. Musaddad” Soeara Madjelis Islam A’la Indonesia (1 Ramadhan 1362/ 1 September 2603), h. 11