How to cite: Yuyut Prayuti, Alfred Tigor Parulian, Indra Parulian, Danny Aguswahyudy Jeremy, Joni Fiter (2024) Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik,
(06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUK

## KESEHATAN ONLINE: ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK
Yuyut Prayuti, Alfred Tigor Parulian, Indra Parulian, Danny Aguswahyudy Jeremy, Joni Fiter
Universitas Islam Nusantara Email: prayutiyuyut@gmail.com, tigorok@yahoo.coom, Indra.parulian@gmail.com, dannyaguswahyudyjeremy@gmail.com, jfiter@yahoo.co.id

## Abstrak
Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, perdagangan produk kesehatan secara online telah menjadi tren yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga menyebabkan meningkatnya  risiko  terhadap  konsumen  terkait  keamanan  dan  keaslian  produk,  serta kepatuhan terhadap regulasi kesehatan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan  analisis  terhadap  regulasi  dan  praktik  perlindungan  konsumen  dalam transaksi  produk  kesehatan  online.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  literatur. Data yang telah terkumpul  kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni  reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online  produk  kesehatan  yakni  diantaranya berupa perlindungan hukum berupa regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  informasi,  serta perlindungan konsumen dari penipuan. Pada praktiknya, perlindungan konsumen dalam transaksi  produk  kesehatan  online  dilakukan  melalui  beberapa  cara  diantaranya perusahaan  mengatur  sistem  pelaporan  dan  penaganan  keluhan,  perlindungan  data pribadi,  verifikasi  penjual  dan  produk,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  oleh pemerintah.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Produk Kesehatan

## Abstract
In  the  era  of  growing  digitalization,  online  trading  of  health  products  has  become  a significant  trend.  However,  this  growth  also  causes  increased  risks  to  consumers regarding product safety and authenticity, as well as compliance with applicable health regulations. The aim of this research is to conduct an analysis of consumer protection regulations  and  practices  in  online  health  product  transactions.  This  study  used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  in  three  stages,  namely  data reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  research  results  show  that consumer protection in online transactions of health products includes legal protection in  the  form  of  regulations  regulated  in  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection,  information  protection,  and  consumer  protection  from  fraud.  In  practice,
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
consumer  protection  in  online  health  product  transactions  is  carried  out  in  several ways,  including  the  companies  setting  up  a  system  for  reporting  and  handling complaints,  protecting  personal  data,  verifying  sellers  and  products,  monitoring  and enforcing laws by the government.

## Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, Health Products

## PENDAHULUAN
Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, perdagangan produk kesehatan secara online telah menjadi tren yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengakses berbagai jenis produk  kesehatan,  mulai  dari  suplemen  nutrisi  hingga  peralatan  medis,  tanpa  harus meninggalkan  rumah  (Saputra  et  al.,  2023).  Hal  ini  telah  menciptakan  peluang  besar bagi pelaku bisnis dalam industri kesehatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan  meningkatkan  aksesibilitas  produk  kesehatan  bagi  konsumen.  Selain  itu,  adopsi platform  e-commerce  yang  populer  juga  telah  memfasilitasi  transaksi  online  dengan fitur-fitur  seperti  ulasan  produk,  rekomendasi  personalisasi,  dan  layanan  pengiriman yang cepat (Hartatik et al., 2023).
Namun,  pertumbuhan  ini  juga  menyebabkan  meningkatnya  risiko  terhadap konsumen  terkait  keamanan  dan  keaslian  produk,  serta  kepatuhan  terhadap  regulasi kesehatan yang berlaku. Dalam perdagangan produk kesehatan secara online, konsumen sering kali menghadapi tantangan dalam menentukan keaslian dan kualitas produk yang mereka beli, terutama ketika mereka tidak dapat melihat atau memeriksa produk secara langsung  sebelum  pembelian.  Selain  itu,  adanya  banyaknya  penjual  dan  produk  di platform  e-commerce  membuat  konsumen  rentan  terhadap  produk  palsu,  kadaluarsa, atau  tidak  layak  konsumsi.  Hal  ini  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  keselamatan konsumen (Mirsan, 2023).
Perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  adalah  isu  yang  sangat  serius.  Dalam pandangan  larizes  faire,  konsumen  dan  pelaku  usaha  dianggap  memiliki  posisi  yang setara  dalam  prinsip  kebebasan  berkontrak,  namun  hal  ini  tidak  selalu  berlaku.  Pada kenyataannya, posisi konsumen umumnya lebih lemah daripada pelaku usaha.  Hal ini juga berlaku dalam transaksi elektronik atau online, di mana hak-hak konsumen rentan untuk dilanggar dan seringkali menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi online (Randi, 2022).
Penelitian terdahulu oleh (Randi, 2022) menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap  konsumen  dalam  transaksi online adalah  hal  yang  penting,  dan  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen. Penelitian lain oleh  (Siswanto  et  al.,  2022)  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace dapat  berupa  penyampaian  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  mengenai  produk  yang diperjualbelikan secara online. Namun, tetap saja harus ada tanggung jawab dari online marketplace atau para pelaku usaha kepada konsumen.
Penelitian  serupa  oleh  (Arlina,  2018)  menunjukan  bahwa  permasalahan  yang terjadi  pada  proses  transaksi  online,  produk  kosmetik  (pemutih  wajah)  dimana konsumennya  hampir  keseluruhan  adalah  wanita  salah  satunya  tidak  dapat  langsung mengidentifikasi,  melihat,  atau  menyentuh  barang  yang  akan  dipesan.  Ketidakjelasan
informasi  tentang  produk  yang  ditawarkan  dan/atau  tidak  ada  kepastian  apakah konsumen  telah  memperoleh  berbagai  informasi  yang  layak  diketahui,  atau  yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi serta tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha.
Kebaharuan penelitian ini adalah dari obyek penelitiannya yakni mengkaji praktik regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi produk kesehatan yang belum pernah diteliti  sebelumnya.  Temuan  dan  analisis  tentang  regulasi  dan  praktik  yang  ada  dapat menjadi dasar untuk studi-studi lebih lanjut tentang efektivitas regulasi, dampak praktik bisnis  tertentu  terhadap  konsumen,  dan  evolusi  kebijakan  perlindungan  konsumen dalam  era  perdagangan  digital.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis terhadap regulasi dan praktik perlindungan konsumen dalam transaksi produk kesehatan online.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  sebuah  metode  ilmiah  yang  digunakan  untuk  meneliti  fenomena  sosial  dan masalah  manusia.  Metode  ini  bertujuan  untuk  membangun  pengetahuan  melalui pemahaman  dan  penemuan,  dan  dilaksanakan  oleh  sekelompok  peneliti  dalam  bidang ilmu  sosial  (Hasan  et  al.,  2023).  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi literatur.  Teknik  pengumpulan  data  studi  literatur  adalah  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta mengelolah  bahan  penelitian.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  studi  literatur untuk  memperoleh  data  dari  berbagai  sumber,  seperti  buku,  jurnal,  atau  dokumentasi lainnya  (Darmalaksana,  2020).  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan,  termasuk  pembelian  produk  kesehatan  secara  online.  Langkah-langkah untuk  memastikan  perlindungan  ini  termasuk  regulasi  ketat  terhadap  penjualan  obat- obatan  dan  produk  kesehatan  online,  verifikasi  keamanan  dan  keefektifan  produk sebelum  dijual  secara  daring,  serta  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  akurat mengenai  produk  kepada  konsumen.  Selain  itu,  upaya  untuk  mencegah  penipuan  dan penjualan  produk  palsu  juga  harus  ditingkatkan,  dengan  penerapan  mekanisme pengawasan  dan  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggar.  Dengan  demikian,  konsumen dapat  merasa  aman  dan  terlindungi  saat  membeli  produk  kesehatan  secara  online, meningkatkan  kepercayaan  mereka  dalam  menggunakan  platform  tersebut  untuk kebutuhan kesehatan mereka. Selain itu, pemerintah juga menggunakan Undang-undang No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  untuk  memastikan  terpenuhinya hak-hak  konsumen  dalam  bertransaksi.    Dalam  undang-undang  Perlindungan Konsumen,  ditegaskan  berbagai  asas  yang  menjadi  dasar  dalam  menjaga  hak-hak konsumen,  yaitu  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan,    asas  keamanan  dan
keselamatan  konsumen,  serta  sas  kepastian  hukum.  Perlindungan  konsumen  memiliki berabagai tujuan diantaranya:
1. Meningkatkan  kesadaran,  keterampilan,  dan  kemandirian  konsumen  dalam melindungi diri sendiri;
2. Memperjuangkan  peningkatan  harga  diri  dan  martabat  konsumen  dengan menghindari dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa;
3. Memberdayakan  konsumen  untuk  membuat  pilihan,  menentukan,  dan  menegakkan hak-hak sebagai konsumen;
4. Membentuk  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mencakup  elemen-elemen kepastian  hukum  dan  transparansi  informasi  serta  memastikan  akses  untuk mendapatkan informasi;
5. Meningkatkan  kesadaran  para  pelaku  usaha  akan  pentingnya  perlindungan konsumen,  sehingga  mendorong  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam aktivitas bisnisnya;
6. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  untuk  memastikan  kelangsungan  usaha produksi serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen memegang peran penting dalam  menjaga keseimbangan  dan  keadilan  antara  produsen  atau  penjual  dengan  konsumen.  Dengan adanya  undang-undang  ini,  konsumen  memiliki  kepastian  hukum  dan  perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan atau tidak adil, sehingga mendorong terciptanya lingkungan  perdagangan  yang  transparan  dan  aman.  Lebih  dari  itu,  undang-undang tersebut  juga  menggarisbawahi  pentingnya  pemahaman  akan  hak  dan  kewajiban konsumen.  Dengan  demikian,  undang-undang  perlindungan  konsumen  memberikan landasan  yang  kuat  bagi  hubungan  yang  adil  dan  saling  menguntungkan  antara konsumen  dan  penjual.  Konsumen  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi jual beli, adapun hak-hak tersebut adalah:
1. Hak  mendasar  untuk  merasa  nyaman,  aman,  dan  terlindungi  saat  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  akurat,  transparan,  dan  jujur  tentang  kondisi  dan  jaminan dari barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk mengemukakan pendapat dan keluhan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  dukungan,  perlindungan,  dan  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara adil;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan non-diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  jika  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  tidak  memenuhi standar yang diharapkan;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Pada  praktiknya,  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  produk  kesehatan online  dilakukan  melalui  beberapa  cara  diantaranya  perusahaan  mengatur  sistem pelaporan  dan  penanganan  keluhan,  perlindungan  data  pribadi,  verifikasi  penjual  dan produk, pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah.

## Perusahaan Mengatur Sistem Pelaporan dan Penanganan Keluhan
Perusahaan  yang  mengatur  sistem  pelaporan  dan  penanganan  keluhan  dalam transaksi  produk  kesehatan  online  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan kepuasan dan perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terkait produk atau layanan yang mereka  terima.  Dalam  konteks  produk  kesehatan  online,  di  mana  konsumen  dapat menghadapi  berbagai  masalah  seperti  keterlambatan  pengiriman,  kerusakan  produk, atau informasi yang tidak jelas, sistem pelaporan dan penanganan keluhan memberikan saluran  yang  terstruktur  bagi  konsumen  untuk  menyampaikan  masalah  konsumen (Syafira & Amalia, 2024).
Dengan  mengatur  sistem  pelaporan  dan  penanganan  keluhan,  perusahaan  dapat memenuhi  kewajibannya  dalam  memberikan  respons  yang  cepat  dan  tepat  terhadap keluhan  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan Konsumen. Hal ini mencakup tanggapan yang jelas, transparan, dan memberikan solusi yang  memuaskan  bagi  konsumen.  Melalui  proses  ini,  perusahaan  juga  memiliki kesempatan untuk memperbaiki layanan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen (Rangkuti, 2017).
Pengaturan  sistem  pelaporan  dan  penanganan  keluhan  dalam  transaksi  produk kesehatan  online  tidak  hanya  sebagai  kewajiban  hukum,  tetapi  juga  sebagai  strategi bisnis yang cerdas. Dengan memberikan respons yang baik terhadap keluhan konsumen, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen serta meningkatkan reputasi  perusahaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  UU Perlindungan  Konsumen  yang  menekankan  pentingnya  memberikan  pelayanan  yang baik dan menjaga kepuasan konsumen.
Didukung  oleh  penelitian  (Oscar  &  Fadilah,  2022),  menemukan  bahwa    terdapat pengaruh  yang  signifikan    antara    penanganan    keluhan        terhadap    kepercayaan pelanggan.  Penelitian  lainnya  oleh  (Shella,  2020)  menemukan  bahwa  penanganan keluhan  mempengaruhi  tingkat  kepuasan  konsumen  saat  berbelanja  online  di  platform Shopee. Dengan demikian, pengaturan sistem pelaporan dan penanganan keluhan dalam transaksi  produk  kesehatan  online  tidak  hanya  melindungi  konsumen,  tetapi  juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam industri kesehatan online.

## Perlindungan Data Pribadi
Dalam  bertransaksi  produk  kesehatan  online,  konsumen  seringkali  diminta  untuk memberikan  informasi  pribadi  seperti  nama,  alamat,  nomor  telepon,  dan  informasi kesehatan  yang  sensitif.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengamanatkan bahwa konsumen memiliki hak untuk privasi dan keamanan data pribadi mereka. Oleh karena  itu,  perusahaan  yang  menjalankan  transaksi  produk  kesehatan  online  harus
mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan dalam undang-undang untuk melindungi data pribadi konsumen.
UU  Perlindungan  Konsumen  juga  menekankan  pentingnya  transparansi  dan informasi  yang  jelas  dalam  transaksi  konsumen  (Prayuti,  2024).  Dalam  hal  ini, perusahaan  yang  menjalankan  bisnis  produk  kesehatan  online  harus  memberikan informasi  yang  tepat  dan  jujur  kepada  konsumen  mengenai  bagaimana  data  pribadi mereka akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Konsumen harus diberi pemahaman yang cukup tentang risiko yang terkait dengan memberikan data pribadi mereka secara online serta hak mereka untuk mengontrol dan mengakses data pribadi mereka.
Penelitian  oleh  (Muin,  2023)  menemukan  bahwa  perlindungan  data  pribadi  dalam platform  e-commerce  dapat  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  nasional  karena terkait  dengan  beberapa  faktor,  seperti  kepercayaan  konsumen,  inovasi  bisnis,  dan keamanan  serta  perlindungan  bagi  pelaku  usaha.  Perlindungan  data  pribadi  dalam platform  e-commerce  tidak  hanya  berkaitan  dengan  keamanan  dan  perlindungan konsumen,  tetapi  juga  mencakup  kepentingan  para  pelaku  usaha.  Dengan  menjaga kerahasiaan  data  bisnis  dan  mematuhi  regulasi  perlindungan  data,  pelaku  usaha  dapat meraih  keunggulan  kompetitif,  memacu  pertumbuhan  ekonomi,  dan  membangun kemitraan bisnis yang kuat di tingkat global.
Selain  itu,  hasil  dari  penelitian  Priliasari  (2023)  menyatakan  bahwa  di  Indonesia telah  ada  peraturan  yang  secara  spesifik  melindungi  data  pribadi  konsumen,  yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Konsumen. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi,  maka  platform  e- commerce dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan konsumen  berhak  untuk  mengajukan  tuntutan  hukum  atas  dasar  kelalaian  platform sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata.
Perlindungan  data  pribadi  dalam  transaksi  produk  kesehatan  online  juga  dapat mempengaruhi  kepercayaan  konsumen  terhadap  platform  atau  perusahaan  yang bersangkutan.  Dengan  menerapkan  praktik  yang  baik  dalam  pengelolaan  data  pribadi, perusahaan  dapat  membangun  hubungan  yang  lebih  kuat  dengan  konsumen  dan meningkatkan loyalitas mereka. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UU Perlindungan Konsumen dalam perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas bagi perusahaan dalam industri produk kesehatan online untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen.

## Verifikasi Penjual dan Produk
UU  Perlindungan  Konsumen  menekankan  pentingnya  konsumen  untuk memperoleh  produk  yang  aman  dan  berkualitas.  Dalam  transaksi  produk  kesehatan online,  verifikasi  penjual  dan  produk  menjadi  penting  karena  produk-produk  tersebut dapat memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena  itu,  perusahaan  yang  menjalankan  bisnis  kesehatan  online  harus  memastikan
bahwa penjual dan produk yang mereka tawarkan telah melewati proses verifikasi yang ketat sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang.
Verifikasi  penjual  dan  produk  juga  membantu  dalam  melindungi  konsumen  dari penipuan  dan  produk  palsu  atau  tidak  berkualitas.  UU  Perlindungan  Konsumen memberikan  hak  kepada  konsumen  untuk  menerima  produk  yang  sesuai  dengan deskripsi dan jaminan yang diberikan oleh penjual. Dengan memverifikasi penjual dan produk, perusahaan dapat meminimalkan risiko terhadap praktik-praktik penipuan yang merugikan konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama UU Perlindungan Konsumen dalam melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen (Saragih & Bagaskara, 2023).
Penelitian (Rustam et al., 2023) yang dilakukan oleh mengatakan bahwa konsumen berperan  penting  untuk  menghindari  praktik  penipuan  dalam  transaksi  online,  seperti melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap situs atau toko online sebelum melakukan pembelian, tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif, dan melaporkan tindakan penipuan  kepada  pihak  yang  berwenang.  Pemahaman  konsumen  mengenai  peran  dan tanggung  jawabnya  dalam  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi  online  akan berdampak  positif  dalam  mengurangi  jumlah  kasus  penipuan  online  dan  menjaga konsumen  dari  kerugian  finansial  serta  potensi  penyalahgunaan  informasi  pribadi. Ponten  (2023)  menegaskan  bahwa  transaksi  seringkali  dilakukan  antara  pihak  yang tidak  saling  mengenal,  sangatlah  penting  untuk  berhati-hati  dan  melakukan  verifikasi terhadap penjual atau pembeli sebelum bertransaksi.
Dengan  menunjukkan  komitmen  untuk  memberikan  produk  yang  aman  dan berkualitas  serta  melalui  proses  verifikasi  yang  transparan,  perusahaan  dapat memperoleh  kepercayaan  konsumen.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan  kepatuhan terhadap UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis jangka panjang  antara  perusahaan  dan  konsumen.  Dengan  demikian,  verifikasi  penjual  dan produk  dalam  transaksi  produk  kesehatan  online  bukan  hanya  sebagai  kewajiban hukum,  tetapi  juga  sebagai  strategi  bisnis  yang  penting  untuk  memastikan  keamanan, keandalan, dan kepuasan konsumen.

## Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Pemerintah
UU  Perlindungan  Konsumen  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  praktik  bisnis  yang  melibatkan  produk  kesehatan online.  Pengawasan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  dan  penjual mematuhi  standar  kualitas,  keamanan,  dan  informasi  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang.  Pemerintah  berperan  sebagai  pengawas  untuk  memastikan  bahwa  konsumen tidak  menjadi  korban  dari  praktik  penipuan,  produk  palsu,  atau  informasi  yang menyesatkan dalam transaksi produk kesehatan online (Laksana, 2024).
Penegakan hukum oleh pemerintah merupakan langkah penting untuk menegakkan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Pemerintah memiliki  kewenangan  untuk  menindak  perusahaan  atau  penjual  yang  melanggar undang-undang, baik melalui sanksi administratif maupun tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif,
pemerintah dapat memberikan sinyal kepada pelaku bisnis bahwa pelanggaran terhadap hak-hak  konsumen  tidak  akan  ditoleransi  sehingga  mendorong  kepatuhan  terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Penelitian oleh (Devi & Simarsoit, 2020) menyatakan bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diberikan jaminan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  di  Indonesia.  Sebagai  perusahaan  yang beroperasi  dalam  bidang  e-commerce,  PT  Solusi  E-commerce  Global  memiliki tanggung jawab kontraktual dan hukum terhadap konsumen atau klien, serta menjamin pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak yang telah dibuat sebelumnya dan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Penelitian lainnya oleh (Mewu & Mahadewi, 2023) menyebutkan bahwa masih ada beberapa  masalah  hukum  yang  terkait  dengan  pembelian  produk  secara  online  di Indonesia.  Beberapa  kendala  tersebut  meliputi  fluktuasi  kemungkinan  perilaku konsumen yang tidak terduga, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, dan variasi dalam  kemungkinan  sanksi  yang  diberlakukan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran.
Pengawasan  dan  penegakan  hukum  oleh  pemerintah  juga  berperan  dalam membangun  kepercayaan  konsumen  terhadap  transaksi  produk  kesehatan  online. Dengan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  serius  dalam  melindungi  kepentingan konsumen  dan  menegakkan  hukum,  konsumen  akan  merasa  lebih  aman  dan  percaya dalam melakukan transaksi online. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap UU Perlindungan  Konsumen  serta  memperkuat  hubungan  antara  konsumen,  perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dalam transaksi produk kesehatan online tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam industri kesehatan online.

## KESIMPULAN
Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online  produk  kesehatan  mencakup berbagai  aspek,  termasuk  perlindungan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  informasi,  dan perlindungan konsumen dari penipuan. Pada praktiknya, upaya perlindungan konsumen dalam  transaksi  produk  kesehatan  online  diwujudkan  melalui  beberapa  cara.  Pertama, perusahaan  mengatur  sistem  pelaporan  dan  penanganan  keluhan  untuk  memberikan jalur yang efektif bagi konsumen yang mengalami masalah atau kecewa dengan produk yang  dibeli.  Kedua,  perlindungan  data  pribadi  menjadi  fokus  penting,  di  mana perusahaan  harus  menjaga  keamanan  data  konsumen,  termasuk  informasi  kesehatan, dan mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Selanjutnya, verifikasi penjual dan  produk  menjadi  langkah  yang  penting,  di  mana  platform  e-commerce  melakukan pengecekan keabsahan produk, sertifikasi, serta reputasi penjual. Terakhir, pengawasan dan  penegakan  hukum  oleh  pemerintah  juga  menjadi  aspek  penting,  pemerintah  dapat melakukan pengawasan  dan penegakan hukum  terhadap pelanggaran terhadap regulasi perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  produk  kesehatan  online,  termasuk memberlakukan sanksi terhadap penjual yang melanggar aturan.
.

## BIBLIOGRAFI
Arlina,  S.  (2018).  Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online  produk kosmetik  (pemutih  wajah)  yang  mengandung  zat  berbahaya  berdasarkan  undang- undang nomor 8 tahun 1999. UIR Law review, 2(1), 317-330.
Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan.
Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Tahta Media.
Randi,  Y.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Penjualan  Produk Kesehatan  Palsu  Pada  Situs  Online  Di  Masa  Covid-19.  Morality:  Jurnal  Ilmu Hukum, 8(1), 1-15.
Siswanto, C. A., Indradewi, A. A., Pallo, K. X. E., & Purba, A. Z. (2022). Perlindungan Konsumen  Terhadap  Pembelian  Obat  Mengandung  Psikotropika  Pada  Online Marketplace. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 553-568.
Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut  Undang–Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2(2), 119–128. Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P.  R.  A.,  &  Efdison,  Z.  (2023).  TREN  TECHNOPRENEURSHIP:  Strategi  & Inovasi  Pengembangan  Bisnis  Kekinian  dengan  Teknologi  Digital.  PT.  Sonpedia Publishing Indonesia.
Laksana,  T.  G.  (2024).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  E-Commerce  pada  Produk Kesehatan: Pembelajaran pada Kejahatan Siber. Indo Green Journal, 2(1), 31–44.
Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di  Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 441–450.
Mirsan,  F.  (2023).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Barang  Kadaluwarsa Pada  Transaksi  E  Commerce  (Doctoral  dissertation,  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN) Palopo).
Muin,  I.  (2023).  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Platform  E-Commerce  Guna Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  Digital  Indonesia.  Journal  Law  And  Justice, 1(2).
Oscar,  B.,  &  Fadilah,  A.  (2022).  Peranan  Penanganan  Keluhan  Pelanggan  Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan: Studi Pada Lintas Shuttle Btc Pasteur. Pro Mark, 12(1).
Ponten,  S.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual Beli Online Melalui Sosial Media. Realism: Law Review, 1(3), 79–90.
Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum  Terhadap  Praktik  E-Commerce  dan  Perlindungan  Data  Konsumen  di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 903–913.
Priliasari,  E.  (2023).  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- commerce. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(2).
Randi,  Y.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Penjualan  Produk Kesehatan  Palsu  Pada  Situs  Online  Di  Masa  Covid-19.  Morality:  Jurnal  Ilmu Hukum, 8(1), 1-15.
Rangkuti,  F.  (2017).  Customer  care  excellence:  meningkatkan  kinerja  perusahaan
melalui pelayanan prima plus analisis kasus jasa raharja. Gramedia Pustaka Utama.
Rustam,  M.  H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., &  Alamsyah, R.  (2023). Peran dan  Tanggung  Jawab  Konsumen  untuk  Mencegah  Praktik  Penipuan  dalam Transaksi  Online  dari  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Riau  Law Journal, 7(1), 1–24.
Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023).  TEKNOLOGI  INFORMASI:  Peranan  TI  dalam  berbagai  bidang.  PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  Transaksi  E-Commerce.  Civilia:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 145–155.
Shella,  G.  K.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan,  Resiko  Dan  Penanganan  Keluhan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pembelian Online Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Pekanbaru). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Syafira, D., & Amalia, A. (2024). Pengaruh Penanganan Komplain terhadap Kepuasan Nasabah pada Baitulmaal Muamalat Medan. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(1), 99–109..

## Copyright holder:
Yuyut Prayuti, Alfred Tigor Parulian, Indra Parulian, Danny Aguswahyudy Jeremy, Joni Fiter (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: