September 2020, Vol. 5., No.2 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALOPO

## Hardianto
Institut Agama Islam Negeri Palopo E-mail: hardianto@iainpalopo.ac.id

## Abstract
The problem in this study is to find out the legal aid posts (posbakum) in the district courts and religious courts and the existence of posbakum in providing legal aid services to the poor in  Palopo  City.  This  research  is  a  descriptive  normative  research  with  empirical  and normative approaches. The results showed that the Posbakum in the Palopo Religious Court was  formed  in  February  2019,  and  has  handled  104  cases,  while  the  Palopo  District  Court began  to  form  since  the  issuance  of  the  Supreme  Court  Regulation  of  the  Republic  of Indonesia Number 1 of 2014 regarding the establishment of Legal Aid Posts (POSBAKUM) in every court throughout Indonesia and has handled thousands of cases. In their service, both the Palopo Religious Court and the Palopo District Court do not distinguish between the poor and the rich, all of them can request/request legal assistance from Posbakum by completing the  requirements.  Based  on  the  researcher's  questionnaire  and  direct  interviews  with respondents,  the  poor  people  who  do  not  know  about  posbakum  because  they  have  never been  involved  in  legal  problems  in  court,  while  those  who  know  about  posbakum  are  poor people who have been involved in legal problems in court.
Keywords : Legal Aid Post, The poor

## Abstrak
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pos  bantuan  hukum  (posbakum) yang  ada  di  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama  serta  eksistensi  posbakum  dalam memberikan  layanan  bantuan  hukum  pada  masyarakt  miskin  di  Kota  Palopo.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  empiris  dan normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  posbakum  di  pengadilan  agama  palopo terbentuk pada bulan februari 2019, dan telah menangani 104 kasus, sedangkan di pengadilan negeri  palopo  mulai  terbentuk  sejak  keluarnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun 2014 terkait pembentukkan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia dan telah menangani ribuan kasus. Dalam pelayanannnya baik pengadilan agama  palopo  maupun  pengadilan  negeri  palopo  tidak  membedakan  antara  masyarakat miskin  ataupun  kaya,  ke  semuanya  dapat  melakukan/meminta  bantuan  hukum  kepada posbakum  dengan  melengkapi  persyaratan.  Berdasarkan  angket  dan  wawancara  langsung peneliti  dengan  responden,  masyarakat  miskin  yang  tidak  mengetahui  tentang  posbakum karena  mereka  belum  pernah  terlibat  masalah  hukum  di  pengadilan,  sedangkan  yang mengetahui  tentang  posbakum  adalah  masyarakat  miskin  yang  pernah  terlibat  masalah hukum di pengadilan.
Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Masyarakat Miskin.

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, manusia akan mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Mulai dari masalah  yang  mudah  diselesaikan  sendiri,  sampai  dengan  masalah  rumit  yang  akan membutuhkan  pihak  lain  dalam  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Salah  satu  masalah  yang akan membutuhkan pihak lain dalam penyelesaiannya adalah masalah hukum.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar 1945  pasal  1  ayat  3.  Negara  berdasarkan  atas  hukum,  harus  didasarkan  hukum  yang  adil tanpa  membeda-bedakan.  Hukum  yang  adil  tanpa  membeda-bedakan  artinya  semua  warga negara  sama  dimata  hukum,  tidak  memandang  status  sosial  baik  orang  kaya  maupun  orang yang kurang mampu/miskin. Penetapan hukum yang tidak adil akan mencederai rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan istilah yang tren di dengar bahwa “Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
Hukum  di  Indonesia  terkesan  tajam  ke  bawah,  tumpul  ke  atas  karena  banyaknya kasus-kasus  yang  diberitakan  di  televisi,  koran,  maupun  di  media  sosial  lainnya,  yang mengundang  berbagai  argumen  dari  masyarakat,  contohnya  kasus  hukum  yang  menimpa Nenek Asyani pada Tahun 2015 yang dihukum 1 tahun penjara karena mencuri kayu. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Puput  Purwanti  yang  menuliskan  sudah  bukan  hal  yang  tabu  lagi jika sistem hukum negara kita bisa dibeli dengan uang 1 .
Masyarakat miskin akan kesulitan ketika terbelit masalah hukum, hal ini dikarenakan salah  satu  faktornya  adalah  buta  hukum.  Mereka  tidak  mengetahui  apa  yang  harus  mereka lakukan, terlebih  ketika  sudah  menjadi  kasus  di  pengadilan.  Mereka  tidak mempunyai  uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka terkesan pasrah dengan apa yang terjadi.
Permasalahan  seperti inilah  yang mendorong  pemerintah  untuk  memberikan layanan bantuan  hukum  cuma-cuma  untuk  masyarakat  miskin.  Hal  ini  diatur  dalam  Perma  No.  1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang  oleh  aparat,  demikian  juga  untuk  membela  dalam  hal  materinya  yang mana  di  sini  diharapkan  dapat  tercapainya  keputusan  yang  mendekati  rasa  keadilan  dari pengadilan 2 .
Lembaga  bantuan  hukum  yang  khusus  melayani  masyarakat  miskin  adalah  Pos Bantuan  Hukum  atau  dikenal  dengan  singkatan  POSBAKUM.  POSBAKUM  pengadilan adalah  layanan  yang  dibentuk  oleh  dan  ada  pada  setiap  pengadilan  tingkat  pertama  untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen  hukum  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman,  peradilan  umum,  peradilan  agama,  dan  peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan pasal 25 SEMA No. 10 Tahun 2010.
Di  Kota  Palopo  sendiri  POSBAKUM  ada  di  Pengadilan  Agama  dan  di  Pengadilan Negeri.  Akan  tetapi  setelah  peneliti  melakukan  observasi  peneliti  tertarik  meneliti POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo”
1 Purwanti,  Puput. Sistem  Hukum  Indonesia  Saat  Ini  dan  Dampaknya  bagi  Masyarakat. 28  Juni  2018. https://hukamnas.com (diakses September 28, 2018).
2 Jaidun.  “Mekanisme  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin.” Yuriska:  Jurnal  Ilmiah Hukum , 2017: 97-108. Hal, 98
Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam memberikan Layanan Hukum Ppada Masyarakat Miskin di Kota Palopo Al-Amwal, Vo. 5, No. 2, September 2020
Berdasarkan  latar  belakang,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah 1)  Bagaimana  eksistensi  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  Pengadilan  Agama  Kota Palopo?  2)  Bagaimana  eksistensi  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  Pengadilan  Negeri Kota  Palopo?  Dan  3)  Bagaimana  eksistensi  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  pada masyarakat miskin di kota palopo?

## KAJIAN TEORI

## 1. Masyarakat Miskin
Kemiskinan  didefinisikan  dalam  berbagai  versi,  tetapi  secara  umum  kemiskinan membicarakan  suatu  standar  tingkat  hidup  yang  rendah.  Menurut  BPS  berdasarkan  konsep kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( Basic  Needs  Approach ),  kemiskinan  dipandang sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran  atau  dengan  kata  lain  penduduk  miskin adalah  penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  di  bawah  garis kemiskinan 3 .  Sedangkan  menurut  KBBI,  kemiskinan  adalah    keadaan  miskin  atau  situasi penduduk  atau  sebagian  penduduk  yang  hanya  dapat  memenuhi  makanan,  pakaian,  dan perumahan  yang  sangat  diperlukan  untuk  mempertahankan  tingkat  kehidupan  yang minimum 4 . Selanjutnya, data terbaru BPS bahwa penghasilan Rp. 1,9 Juta Per Bulan masuk kategori warga miskin. 5
Dari  beberapa  pendapat  tersebut,  maka  yang  dimaksud  masyarakat  miskin  dalam penelitian  ini  adalah  warga  negara  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  yang mempertahankan kehidupannya yang minimum dengan penghasilan Rp. 1,9 Juta per bulan.

## 2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum  yang  khusus  diberikan  kepada  fakir  miskin  yang  memerlukan  pembelaan  secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara,  dari  seseorang  yang  mengerti  seluk  beluk  pembelaan  hukum,  asas-asas  dan  kaidah hukum,  serta  hak  asasi  manusia” 6 .  Sedangkan  menurut  Fauzan  bantuan  hukum  adalah  jasa memberi  nasehat  hukum  kepada  orang  yang  tidak  mampu,  miskin,  berpenghasilan  rendah, dan  masyarakat  yang  tidak  berani  memperjuangkan  hak-haknya  akibat  tekanan  dari  yang lebih kuat. Idealnya, mereka diberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonligitasi maupun ligitasi seacra adil tanpa diskriminasi 7 .
Bantuan  hukum  tersebut  meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili, membela,  dan/atau  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:
a) Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  Penerima  Bantuan  Hukum  untuk  mendapatkan akses keadilan.
3 Statistik, Badan Pusat. Data BPS. https://palopokota.bps.go.id (diakses September 28, 2018).
4 KBBI. https://kbbi.web.id (diakses September 28, 2018)
5 BPS. M.liputan6.com (diakses Agustus 10, 2019)
6 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.
7 Fauzan.  “Penerapan  Pemberian  Bantuan  Hukum  bagi  Masyarakat  Miskin  melalui  POSBAKUM  di Pengadilan  Agama  Kota  Bengkulu.” MIZANI:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  dan  Keagamaan ,  2017:  125-134. Hal.128
b) Mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  Negara  sesuai  dengan  prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
c) Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara  merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan. 8
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1, Posbakum Pengadilan  adalah  layanan  yang  dibentuk  oleh  dan  ada  pada  setiap  Pengadilan  tingkat pertama  untuk  memberikan  layanan  hukum  berupa  informasi,  konsultasi,  dan advis  hukum, serta  pembuatan  dokumen  hukum  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Penyelenggaraan  Posbakum  oleh  pengadilan  negeri  meliputi  3  (tiga)  ruang lingkup layanan  hukum  sesuai  dengan  Perma  No.  1  Tahun  2014,  yaitu  layanan  pembebasan  biaya perkara,  penyelenggaraan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan,  dan  penyediaan  posbakum pengadilan.
Posbakum  merupakan  pos  bantuan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memberikan layanan  berupa  pemberian  nasihat  hukum,  konseling,  dan  pembuatan  gugatan  untuk masyarakat miskin atau pencari keadilan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan mempergunakan pendekatan empiris dan normatif. Lokasi penelitian adalah posbakum yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri Kota Palopo.
Teknik Pengumpulan Data
a) Penelitian  kepustakaan,  bertujuan  untuk  mencari  dan  menemukan  teori  dan  doktrina hukum  sebagai  dalil-dalil  ilmiah  dengan  cara  membaca  buku  literatur,  karya  ilmiah, dokumentasi, peraturan peundang-undangan, dan juknis pelaksanaan.
b) Penelitian  lapangan,  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  fakta  empiris  melalui teknik wawancara dan pengedaran kuesioner.
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.
a) Data  Primer,  berupa  data  empiris  yang  diperoleh  secara  langsung  di  lokasi  penelitian melalui  peran  aktif  responden  dalam  wawancara  maupun  hasil  isian  berupa  jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan yang termuat dalam kuesioner.
b) Data  Sekunder,  berupa  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  seperti  buku literatur, majalah hukum, karya ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya  dengan  kasus  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini,  serta  keputusan  yang  inkrah dari pengadilan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  berhasil  dikumpulkan  selama  berlangsungnya penelitian,  disusun  secara  sistematis  menurut  jenis  dan  sumber  data.  Selanjutnya  dilakukan pemisahan atau dipilih antara data kualitatif dan data kuantitatif.
Hasil  dari  pemisahan  data  tersebut,  kemudian  diseleksi  validitas,  kesahihan,  dan keabsahannya untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif,  sedangkan  data  kuantitatif  dihitung  dengan  mempergunakan  rumus  frekuensi, sebagai berikut:
8 Pengadilan  Negeri  Makassar. Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM). 1  Maret  2017.  www.pn- makassar.go.id (diakses September 28, 2018).

## 𝑃 = 𝑓 𝑁 × 100%
Keterangan: 𝑃 = Persentase 𝑓 = Frekuensi
𝑁 = Jumlah sampel

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan agama dan pengadilan negeri kota palopo.
1) Pengadilan Agama Kota Palopo
Pada awal tebentuknya pengadilan agama kota palopo dengan  diundangkannya peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan menteri agama no. 5 tahun 1958 tanggal 6  maret  1958,  tepatnya  pada  bulan  desember  1958  terbentuklah  pengadilan agama/mahkamah  syariah  palopo  yang  meliputi  daerah  yuridiksi  kabupaten  dati  II  Luwu dan  kabupaten  dati  II  tanah  toraja.  Pengadilan  agama  palopo  berkantor  di  Jalan  Andi Djemma Palopo dengan ketua PA yaitu Azimar Rusydi, M.Ag., M.H.
2) Pengadilan Negeri Kota Palopo
Pada  zaman  penjajahan  Belanda  khususnya  di  daerah  luwu,  pada  saat  itu  pengadilan negeri  palopo  disebut  pengadilan  swapraja.  Pada  tahun  1957,  pengadilan  dan  kejaksaan masih  satu  atap  (satu  kantor),  dan  pada  tahun  1960  pengadilan  dipisahkan  dengan kejaksaan  dan  pada  waktu  itu  kantor  pengadilan  negeri  palopo  berdiri  sendiri  dan berkedudukan  di  jalan  veteran  palopo.  Kemudian  pada  tahun  1981  kantor  pengadilan negeri  palopo  dipindahkan  ke  jalan  jenderal  sudirman  yang  sekarang  berganti  nama menjadi jalan andi djemma no 126 palopo.
B. Analisis Eksistensi Program Posbakum di Pengadilan Agama Kota Palopo
1. Kapan terbentuk?
Posbakum di Pengadilan Agama Palopo terbentuk pada bulan Februari 2019.
2. Berapa kasus yang ditangani?
Selama  terbentuk  posbakum  PA  Palopo  sudah  104  kasus  yang  sudah  ditangani,  terdiri dari:
a. Asal usul anak = 1 b. Cerai gugat = 65 c. Cerai talak = 16 d. Dispensasi kawin = 8 e. Penetapan ahli waris = 4 f. Itsbat nikah = 10 Jumlah 104 (Sumber: Staf Posbakum PA Palopo)
3. Bagaimana pelayanannya?
Di  posbakum  PA  Palopo  dalam  pelayanannnya  tidak  membedakan  antara    masyarakat miskin  ataupun  kaya,  ke  semuanya  dapat  melakukan/meminta  bantuan  hukum  kepada posbakum  PA  Palopo.  Dengan  melengkapi  persyaratan  seperti:  KTP,  Buku  nikah  (duplikat dari  KUA  jika  kasus  dispensasi  kawin),  kartu  keluarga,  dan  lain  sebagainya. Dalam  hal anggaran  dari  pemerintah  untuk  posbakum  di  PA  Palopo  yaitu  untuk  tahun  ini  Rp. 20.000.000,-/tahun dan akan naik/meningkat anggarannya setiap tahun serta anggarannya dari MENKUMHAM
Prosedur pelayanan.
a. Pendaftaran di posbakum untuk dibuatkan gugatan/permohonan (biodata).
b. Melakukan pendaftaran perkara di ruang pelayanan.
c. Ditentukan  biaya  perkara  untuk  dibayar  di  Bank  (dibayar  oleh pemohon/penggugat).
d. Setelah itu melakukan pendaftaran ulang atau menyetor kwitansi pembayaran beserta  gugatannya  ke  ruang  pelayanan  (meja  1).  Kemudian  setelah  selesai persyaratannya  barulah  ditentukan  tanggal  hari  sidang  (biasanya  tidak  lebih dari satu bulan setelah terdaftar).

## Keterangan:
Dalam  hal  pembuatan  permohonan/gugatan  (biodata)  itu  ditanggung  oleh  negara sedangkan  untuk  biaya-biaya  yang  timbul  dalam  perkara  tersebut  di  tanggung  oleh pemohon/penggugat.
C. Analisis Eksistensi Program Posbakum di Pengadilan Negeri Kota Palopo
1. Kapan terbentuk? Posbakum  di Pengadilan  Negeri  Palopo terbentuk  sejak  keluarnya  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukkan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia.
2. Berapa kasus yang ditangani?
Selama  terbentuk  posbakum  PN  Palopo  sudah  menangani  ribuan  kasus,  terdiri  dari kasus pidana dan perdata.
3. Bagaimana pelayanannya? Di posbakum PN Palopo dalam pelayanannnya tidak membedakan antara  masyarakat miskin  ataupun  kaya,  ke  semuanya  dapat  melakukan/meminta  bantuan  hukum  kepada posbakum  PN  Palopo.  Dengan  melengkapi  persyaratan  seperti:  KTP,  Buku  nikah (duplikat dari KUA jika kasus dispensasi kawin), kartu keluarga, dan lain sebagainya. Prosedur pelayanan.

## Jenis Layanan
Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:
1) Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum
2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3) Penyediaan  informasi  daftar  Organisasi  Bantuan  Hukum  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan  Hukum  atau  Advokat  Lainnya  yang  dapat  Memberikan  Bantuan  Hukum Cuma-Cuma
Penerima Layanan Posbakum
1) Setiap  orang  atau  sekelompok  orang  yang tidak  mampu  secara  ekonomi  dan/  atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan   layanan   berupa   pemberian informasi,   konsultasi,     advis   hukum, atau  bantuan  pembuatan  dokumen  hukum  yang  dibutuhkan,    dapat  menerima layanan pada Posbakum Pengadilan
2) Tidak  mampu    sebagaimana    dimaksud  pada      point    (1)  dibuktikan  dengan melampirkan:
a) Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa/Lurah/Kepala  wilayah  setingkat  yang  menyatakan  bahwa  benar  yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b) Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial    lainnya   seperti    Kartu  Keluarga  Miskin (KKM,) Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras   Miskin (Raskin),  Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT,)  Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS,)  atau    dokumen  lainnya  yang berkaitan  dengan  daftar  penduduk  miskin  dalam  basis  data  terpadu  pemerintah atau  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  lain  yang  berwenang  untuk  memberikan keterangan tidak mampu, atau
c) Surat  pernyataan  tidak  mampu  membayar  jasa advokat  yang  dibuat dan   ditandatangani oleh   Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan  disetujui oleh Petugas  Posbakum  Pengadilan,  apabila  Pemohon  layanan  Posbakum Pengadilan tidak   memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b
3) Orang  atau  sekelompok  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  point  (1)  adalah  pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
a. penggugat/pemohon
b. tergugat/termohon
c. terdakwa
d. saksi
D. Analisis Angket Eksistensi Posbakum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo
Peneliti  melakukan  survey  melalui  angket  yang  disebarkan  secara  acak  kepada masyakat  miskin  yang  ada  di  Kota  Palopo  untuk mengetahui  eksistensi  pos  bantuan  hukum (POSBAKUM).  Angket  tersebut  berisi  mengenai  data  responden  dan  beberapa  pertanyaan mengenai  Posbakum.  Berdasarkan  hasil  angket  eksistensi  posbakum  yang  peneliti  telah sebarkan melalui 50 responden dapat dijabarkan pada bentuk diagram pie berikut ini:
Dari  data  tersebut  diperoleh  masyarakat  miskin  yang  tidak  mengetahui  tentang posbakum ada 74% atau 37 Orang sedangkan yang mengetahui tentang posbakum ada 26% atau  13  Orang.  Berdasarkan  angket  dan  wawancara  langsung  peneliti  dengan  responden, masyarakat  miskin  yang  tidak  mengetahui  tentang  posbakum  karena  mereka  belum  pernah terlibat masalah hukum di pengadilan, sedangkan yang mengetahui tentang posbakum adalah masyarakat miskin yang pernah terlibat masalah hukum di pengadilan.

## KESIMPULAN
1. Posbakum  di  pengadilan  Agama  Palopo  terbentuk  sejak  Februari  2019.  dalam pelayanannnya tidak membedakan antara  masyarakat miskin ataupun kaya, ke semuanya dapat  melakukan/meminta  bantuan  hukum  kepada  posbakum  PA  Palopo.  Dengan
26% 74%

## Eksistensi Posbakum
Mengetahui Tidak Mengetahui
melengkapi  persyaratan  seperti:  KTP,  Buku  nikah  (duplikat  dari  KUA  jika  kasus dispensasi kawin), kartu keluarga, dan lain sebagainya.
2. Posbakum  di  Pengadilan  Negeri  Palopo  terbentuk  sejak  keluarnya  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014  terkait  pembentukkan  Pos  Bantuan  Hukum (POSBAKUM) di setiap pengadilan seluruh Indonesia.
3. Masih  banyak  masyarakat  miskin  yang  belum  mengetahui  Eksistensi  POSBAKUM  di Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA
Erdianto,  Kristian. YLBHI:  Layanan  Bantuan  Hukum  Gratis  bagi  Rakyat  Miskin  Perlu Ditambahi. Juli 16, 2018. https://nasional.kompas.com (diakses September 26, 2018).
Fauzan.  "Penerapan  Pemberian  Bantuan  Hukum  bagi  Masyarakat  Miskin  melalui POSBAKUM  di  Pengadilan  Agama  Kota  Bengkulu." MIZANI:  Wacana  Hukum, Ekonomi dan Keagamaan , 2017: 125-134.
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
Jaidun. "Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum , 2017: 97-108.
KBBI. https://kbbi.web.id (diakses September 28, 2018)
Lampiran  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2014  tentang Pedoman Pemberian Layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

## Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Liputan6.com. BPS: Penghasilan Rp. 1,9 Juta Per Bulan Masuk Kategori Warga Miskin. 15 Juli 2019. http://m.liputan6.com (diakses Agustus 10, 2019).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana, 2005.
Pasamai, Syamsuddin. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum . Makassar: Arus Timur, 2013.
Pengadilan  Negeri  Makassar. Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM). 1  Maret  2017. www.pn- makassar.go.id (diakses September 28, 2018).
Purwanti,  Puput. Sistem  Hukum  Indonesia  Saat  Ini  dan  Dampaknya  bagi  Masyarakat. Juni 28, 2018. https://hukamnas.com (diakses September 28, 2018).
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010.
Statistik,  Badan  Pusat. Data  BPS. n.d.  https://palopokota.bps.go.id  (diakses  September  28, 2018).
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jember: Rajawali Pers, 1996.
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).