## PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT TIONGHOA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN DI KOTA PONTIANAK
Fransiska , Bambang Eko Turisno Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, Pleburan, Semarang 50241
email : fransiskaanggrian@yahoo.com

## Abstract
The  marriage  of  Tionghoa  society  in  Pontianak  City  is  carried  out  only  according  to  the Tionghoa  customs  so  that  the  marriage  has  not  been  declared  valid  according  to  national marriage law. The illegal marriage will certainly cause legal problems when the concerned died because the heirs cannot prove the legal relationship between them. The research method used in this research was empirical law study. The results of the research prove that the marriage of Tionghoa society may be validated according to the law applicable in Indonesia after carrying out  the  marriage  recording.  The  implementation  of  the  division  of  inheritance  of  the  Tionghoa society  that  does  not  have  a  marriage  certificate  is  carried  out  according  to  the  customary heritage of Tionghoa which is influenced by its kinship system, that is patrilineal. According to the  patrilineal  kinship  system,  the  right  to  inherit  is  only  sons.  Tionghoa  people  who  does  not have  a  marriage  certificate  should  apply  for  the  legalization  of  marriage  in  the  District  Court first.
Keywords : Tionghoa Marriage, Tionghoa Society Inheritance.

## Abstrak
Perkawinan  masyarakat  Tionghoa  di  Kota  Pontianak  dilaksanakan  hanya  menurut  ketentuan adat Tionghoa sehingga perkawinan tersebut belum dinyatakan sah menurut hukum perkawinan nasional.  Akibat  tidak  sahnya  perkawinan  tersebut  tentu  akan  menimbulkan  permasalahan hukum  ketika  yang  bersangkutan  meninggal  dunia  karena  para  ahli  waris  tidak  dapat membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan para ahli waris.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  perkawinan  masyarakat  Tionghoa  dapat  diakui keabsahannya  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  setelah  melaksanakan  pencatatan perkawinan.  Pelaksanaan  pembagian  waris  masyarakat  Tionghoa  yang  tidak  memiliki  akta perkawinan  dilaksanakan  menurut  waris  adat  Tionghoa  yang  dipengaruhi  oleh  sistem kekerabatannya, yaitu patrilineal. Menurut sistem kekerabatan patrilineal, yang berhak mewaris hanya  anak  laki-laki.  Masyarakat  Tionghoa  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  harus mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
Kata Kunci : Perkawinan Tionghoa, Pewarisan Masyarakat Tionghoa .

## A. Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  dikenal  sebagai  masyarakat  majemuk.  Dikatakan  majemuk  karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Tionghoa merupakan salah satu  contoh  keberagaman  suku  yang  terdapat  di  Indonesia,  memiliki  budaya  dan  bahasa  yang sangat  khas.  Kedatangan  masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  tercatat  sejak  beratus-ratus  tahun yang lalu.
Setelah  Indonesia  merdeka,  masyarakat  keturunan  Tionghoa  digolongkan  sebagai  salah satu  suku  di  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang  disahkan  pada  tanggal  1  Agustus  2006.  Pasal tersebut  menyatakan  bahwa  yang  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  Undang-Undang  sebagai warga negara. Kemudian lebih tegas dinyatakan dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Dengan disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebur telah memberikan kepastian hukum mengenai kewarganegaraan bagi masyarakat keturunan Tionghoa di  Indonesia  pada  saat  itu.  Undang-Undang  ini  telah  menegaskan  bahwa  masyarakat  keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk golongan orang Indonesia asli yang juga mempunyai hak dan kewajiban, sama seperti masyarakat lainnya.
Seperti  yang  kita  ketahui,  manusia  dalam  menjalani  kehidupannya  akan  mengalami beberapa  peristiwa  penting,  seperti  perkawinan  dan  kematian.  Di  Kota  Pontianak,  masyarakat Tionghoa termasuk dalam golongan yang jumlahnya cukup banyak. Walaupun telah dinyatakan dengan jelas mengenai kewarganegaraannya, namun masih banyak masyarakat Tionghoa di Kota
Pontianak  yang  memegang  teguh  adat  dan  tradisi  dalam  menjalankan  kehidupannya,  seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  suatu  tahapan  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia.  Secara  antropologis,  perkawinan  merupakan  bagian  dari  lingkaran  hidup  manusia. Secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status  hukum  baru  yaitu  suami  bagi  laki-laki  dan  isteri  bagi  perempuan.  Status  suami  dan isteri(Dominikus,  2011)    ini  terus  mengalami  perubahan  ketika  keduanya  mempunyai  anak, sehingga keduanya dipanggil ayah bagi suami dan ibu bagi isteri.  Perkawinan adalah suatu hal yang  mempunyai  akibat  yang  luas  di  dalam  hubungan  hukum  antara  suami  dan  isteri.  Dengan perkawinan itu, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban(Ali, 2004).
Dalam  perspektif  hukum  adat,  perkawinan  merupakan  hal  penting  karena  tidak  saja menyangkut  hubungan  antara  kedua  mempelai,  akan  tetapi  juga  menyangkut  hubungan  antara kedua  pihak  mempelai  seperti  saudara-saudara  mereka  atau  keluarga  mereka  lainnya.  Bahkan dalam  hukum  adat  diyakini  bahwa  perkawinan  bukan  saja  merupakan  peristiwa  penting  bagi mereka  yang  hidup,  tetapi  juga  merupakan  peristiwa  penting  bagi  leluhur  mereka  yang  telah tiada.  Arwah-arwah  leluhur  kedua  pihak  diharapkan  juga  merestui  kelangsungan  rumah  tangga mereka  akan  lebih  rukun  dan  bahagia(Wignjodipoero,  1983).    Perkawinan  yang  dilaksanakan masyarakat  Tionghoa  secara  adat  harus  melalui  beberapa  proses.  Adat  perkawinan  Tionghoa sebagaimana  adat  perkawinan  dari  adat  lainnya,  memiliki  kearifan  nenek  moyang  yang  kaya akan  makna.  Mereka  yang  masih  memegang  teguh  tradisinya  menganggap  bahwa  proses perkawinan adat Tionghoa haruslah sakral.
Bukan  hanya  mengenai  perkawinan,  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  manusia dalam menjalankan kehidupannya mengalami peristiwa penting lainnya, yaitu kematian. Setelah
seseorang meninggal dunia, tentunya akan meninggalkan harta benda yang menurut hukum akan jatuh kepada ahli warisnya. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Hukum Waris.
Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan  akibatnya,  dari  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  memperoleh  baik  dalam  hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga(Pitlo, 1979).
Hingga saat ini terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum waris berdasarkan KUHPerdata, dan hukum waris menurut hukum adat. Namun demikian dimana saja persoalan hukum waris itu akan dibicarakan, maka  ia  akan  menyangkut  tiga  unsur,  yaitu  adanya  harta  peninggalan  atau  harta  kekayaan pewaris  yang disebut warisan, adanya pewaris  yaitu orang  yang menguasai atau memiliki harta warisan  dan  yang  mengalihkan  atau  meneruskannya,  dan  adanya  waris  yaitu  orang  yang menerima  pengalihan  atau  penerusan  atau  pembagian  harta  warsan  itu,  yang  terdiri  dari  ahli waris dan mungkin juga bukan ahli waris(Hadikusuma, 1980).
Dari  ketiga  sistem  yang  dikenal,  masyarakat  Tionghoa  termasuk  dalam  golongan  yang menggunakan  hukum  waris  bedasarkan  KUHPerdata.  Secara  lengkapnya,  hukum  waris KUHPerdata berlaku bagi:
a. Orang-orang keturunan Eropa;
b. Orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa; dan
c. Orang-orang yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata.
Untuk  membuktikan  siapa  saja  ahli  waris  yang  berwenang  atas  harta  waris  yang ditinggalkan dibutuhkan Surat Keterangan Waris. Dalam praktek, pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk, yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan, atau dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh
Camat.  Untuk  golongan  masyarakat  Tionghoa,  surat  keterangan  tersebut  dibuat  oleh  Notaris dengan  didahului  pengecekan  wasiat  ke  Pusat  Daftar  Wasiat  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.
Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  oleh  notaris  dibutuhkan  beberapa  persyaratan,  salah satunya  akta  perkawinan  dari  Pewaris  dengan  suami/isterinya.  Walaupun  masyarakat  Tionghoa yang telah menjalankan upacara perkawinan mengikuti tradisi telah dinyatakan sah menurut adat, namun  masyarakat  Tionghoa  hendaknya  juga  harus  mengetahui  bagaimana  hukum  perkawinan yang berlaku di Indonesia agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum.
Mengingat  tradisi  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  adat  oleh  masyarakat  Tionghoa tentu  akan  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut  karena  tidak  memenuhi syarat  sahnya  perkawinan  secara  hukum.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  dan  2  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya,  serta  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pencatatan  perkawinan  bagi  masyarakat  Tionghoa  dilakukan  oleh  petugas  pencatat perkawinan  pada  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang  dituangkan  dalam bentuk  akta  perkawinan  dan  diperlukan  sebagai  bukti  adanya  perkawinan.  Tujuan  utama pencatatan  perkawinan  adalah  demi  mewujudkan  ketertiban  administrasi  perkawinan  dalam masyarakat  disamping  untuk  menjamin  tegaknya  hak  dan  kewajiban  suami  isteri.  Hal  ini merupakan  politik  hukum  negara  yang  bersifat  preventif  untuk  mengkoordinasi  masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami isteri.  Karena  itu  keterlibatan  penguasa/negara  dalam  mengatur  perkawinan  dalam  bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan(MK, 2010).
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  setelah  dilakukan  pencatatan  perkawinan  oleh  petugas pencatat  barulah  perkawinan  tersebut  dapat  dinyatakan  sah  menurut  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Sedangkan  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  adat  oleh  sebagian  masyarakat Tionghoa  di  Kota  Pontianak  dan  tidak  melakukan  pencatatan  sehingga  tidak  memiliki  akta perkawinan,  tentu  menimbulkan  masalah  dalam  bidang  pewarisan  ketika  pewaris  meninggal. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengakibatkan status perkawinan dan para ahli waris yang ditinggalkan menjadi tidak jelas.
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  tersebut,artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat  Tionghoa secara  adat  di  Kota Pontianak  agar sah menurut hukum  yang berlaku dan bagaimana penyelesaian pembagian waris masyarakat  Tionghoa  yang tidak memiliki akta perkawinan di Kota Pontianak.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang sering juga  disebut  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif (Peraturan  Perundang-Undangan),  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan perundangan,  namun  mengenai  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  atau norma itu bekerja di dalam masyarakat(Fajar & Achmad, 2010). Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji  mengenai  kaidah  hukum  yang  berlaku  dan  penerapannya  di  dalam  masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan dan pewarisan.
Spesifikasi penelitian yang digunakan akan bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, atau  menggambarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  dengan  permasalahan  penelitian  ini(Fajar &  Achmad,  2010).    Bersifat  deskriptif  karena  dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat mendeskripsikan  (menggambarkan)  secara  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  asas  hukum,
kaidah-kaidah  hukum  dan  doktrin,  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  mengenai  hukum perkawinan  dan  hukum  waris.  Bersifat  analitis  karena  dari  hasil  penelitian  ini  akan  dilakukan analisis  terhadap  berbagai  aspek  hukum  yang  mendasari  dan  mengatur  tentang  penyelesaian pembagian waris masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang tidak memiliki akta perkawinan.
Mengingat  bahwa  metode  pendekatan  yang  penyusun  gunakan  adalah  yuridis  empiris, maka sumber dan jenis data yang penyusun gunakan dalam penelitian hukum ini meliputi: Data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  dan  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber pertama  di  lapangan  melalui  penelitian  di  lapangan.  Data  primer  yang  penyusun  gunakan meliputi metode wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang bersangkutan.  Narasumber  yang  penyusun  pilih  adalah  10  masyarakat  Tionghoa, buenang , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Notaris, Pengurus Majelis Adat dan Budaya Tionghoa, dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan,  yaitu  dengan  menelaah  buku-buku,  dokumen-dokumen,  Undang-Undang,  brosur atau tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  yang  penyusun  gunakan  meliputi  wawancara/ interview yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara lisan dengan responden yang telah ditentukan terkait langsung dengan obyek penelitian. Studi kepustakaan dengan mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  analisis  data yang tidak berdasarkan angka-angka, tetapi  data  yang telah didapat  dan dirangkai  dengan kata- kata  dan  kalimat,  kemudian  dibuat  dengan  metode  berfikir  deduktif,  yaitu  cara  berfikir  yang
berdasar  pada  hal  umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus(Fajar  &  Achmad, 2010).

## C.  Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Tionghoa Secara Adat di Kota Pontianak agar Sah menurut Hukum

## a. Pelaksanaan dan Akibat Perkawinan Adat Masyarakat Tionghoa
Perkawinan  menurut  masyarakat  Tionghoa  memiliki  arti  yang  sangat  penting  sehingga pelaksanaannya  senantiasa  disertai  dengan  berbagai  upacara.  Sebelum  melangsungkan perkawinan,  pasangan  masyarakat  Tionghoa  melaksanakan  prosesi  lamaran,  yaitu  prosesi  awal yang  dilakukan  kira-kira  seminggu  sebelum  berlangsungnya  perkawinan,  dimana  seorang  pria meminang  seorang  wanita.  Pada  tahap  ini,  buenang  memegang  peranan  yang  penting  untuk menyampaikan  keinginan  kedua  keluarga  dalam  mempersatukan  calon  suami-isteri  tersebut. Peranan  buenang  dalam  sebuah  perkawinan  adalah  sebagai  perantara  bagi  kedua  belah  pihak keluarga karena dalam perkawinan masyarakat Tionghoa bukan hanya sebagai simbol bersatunya bagi  pasangan  yang  bersangkutan,  melainkan  juga  bersatunya  dua  keluarga.  Selain  itu  juga biasanya  pada  prosesi  ini  pihak  mempelai  pria  memberikan  angpao  sebagai  pengganti  biaya pengantin  wanita  yang  diberikan  kepada  orangtua  mempelai  wanita  karena  mempelai  wanita akan ikut dengan mempelai pria setelah melaksanakan perkawinan 1 .
Di  tahap  ini  juga  dilaksanakan  penentuan  waktu  yang  tepat  untuk  melangsungkan perkawinan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa sangat memegang teguh pentingnya penanggalan yang tepat untuk setiap momen yang sakral, sehingga penentuan hari, tanggal, dan bulan menjadi tahapan yang sangat penting bagi kedua calon suami-isteri. Penentuan waktu baik
1 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang, 5 Januari 2018
tersebut  adalah  sebagai  doa  dengan  harapan  bahwa  kedua  calon  mempelai  dapat  menikmati kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia 2 .
Setelah lamaran dan penentuan waktu yang tepat, kemudian pelaksanaan akan dilanjutkan dengan prosesi tunangan, yaitu sebuah prosesi dimana pihak pria menyerahkan seserahan berupa perhiasan  emas  dan  sejumlah  uang  kepada  pihak  wanita.  Di  tahap  ini  juga  seperti  pertunangan pada  umumnya,  calon  mempelai  pria  dan  mempelai  wanita  saling  bertukar  cincin.  Kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama bagi kedua pihak keluarga.
Pada  hari  perkawinan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  prosesi  diawali  dengan  upacara sembahyang,  yaitu  upacara  yang  dilaksanakan  sebagai  simbol  penghormatan  kepada  leluhur serta meminta ijin untuk berlangsungnya acara perkawinan tersebut, setelah itu keluarga beserta kedua  calon  mempelai  menikmati  hidangan  kue  onde  yang  melambangkan  kelancaran  acara perkawinan yang akan dilangsungkan 3 .
Setelah  upacara  sembahyang,  prosesi  dilanjutkan  dengan  upacara  tea  pai,  yaitu  upacara minum  teh  yang  akan  dihadiri  oleh  orangtua  dari  kedua  belah  pihak,  serta  orang-orang  yang dituakan.  Upacara  ini  sebagai  penghormatan  dari  kedua  calon  mempelai  kepada  orangtua  dan kerabat  sepuh  agar  mendoakan  mempelai  menjadi  pasangan  yang  bahagia.  Upacara  ini  sangat sakral dan merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini pula, selain memberikan doa, masing-masing  juga  memberikan  hadiah  kepada  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan, biasanya berupa perhiasan emas atau angpao 4 .
Perkawinan  yang dilaksanakan sesuai  dengan  adat  masyarakat  Tionghoa biasanya ditutup dengan acara resepsi. Umumnya, sebagian masyarakat Tionghoa menganggap perkawinan yang dilaksanakan  mengikuti  tahapan  adat-istiadat  tersebut  sudah  dinyatakan  sah.  Namun  perlu diingat  juga  bahwa  masyarakat  di  Indonesia  pastilah  memiliki  agama  dan  keyakinan  mereka
2 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang, 5 Januari 2018
3 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang, 5 Januari 2018
4 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang, 5 Januari 2018
masing-masing,  sehingga  masyarakat  Tionghoa  yang  telah  melaksanakan  perkawinan  secara adat,  mereka  juga  melakukan  pemberkatan  sesuai  dengan  agama  yang  dianut  oleh  masing- masing  mempelai 5 .    Upacara  pemberkatan  tersebut  biasanya  dilaksanakan  sebelum  memulai acara resepsi.
Syarat sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Tionghoa adalah  dengan  menjalankan  upacara-upacara  sakral  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Menurut kebiasaan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak, sebagai bukti perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan secara adat adalah  adanya  foto  perkawinan 6 .    Suatu  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  adat  oleh masyarakat  Tionghoa  tentu  akan  menimbulkan  akibat,  walaupun  tidak  ada  hukum  tertulis mengenai hal itu.
Akibat  dari  perkawinan  menurut  hukum  adat  Tionghoa  terhadap  hubungan  suami-isteri adalah  suami  wajib  memberikan  perlindungan  dan  memenuhi  segala  keperluan  rumah  tangga sesuai  dengan  kemampuannya  kepada  isteri.  Seorang  suami  menurut  hukum  adat  Tionghoa adalah sebagai kepala keluarga dan penerus marga (she), sehingga suami mempunyai hak mutlak dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan seorang isteri dalam hukum  adat  Tionghoa  wajib  menghormati  suami,  mengurus  rumah  tangga  dengan  baik,  dan memberikan  keturunan.  Setelah  memiliki  keturunan,  suatu  perkawinan  menurut  hukum  adat Tionghoa  juga  akan  menimbulkan  akibat  terhadap  anak  yang  dilahirkan,  yaitu  kedua  orangtua wajib  memelihara  dan  memberikan  penghidupan  yang  layak,  serta  memberikan  pendidikan kepada anak-anaknya 7 .
5 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang, 5 Januari 2018
6 Berdasarkan wawancara dengan Gouw Peng Kiau, selaku buenang , 5 Januari 2018
7 Berdasarkan  wawancara  dengan  Lim  Tau  Hong,  selaku  Pengurus  Majelis  Adat  dan  Budaya  Tionghoa  Kota Pontianak, 3 Januari 2018
Sedangkan  akibat  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  adat  Tionghoa  terhadap  harta perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adatnya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Tionghoa  tergolong  dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal.  Pada masyarakat dengan sistem kekerabaran patrilineal, dimana kedudukan isteri tunduk pada hukum kekerabatan  suami,  maka  pada  umumnya  semua  harta  perkawinan  dikuasai  oleh  suami  yang berkedudukan sebagai  kepala rumah tangga dan  dibantu oleh isteri  yang  berkedudukan sebagai ibu  rumah  tangga.  Namun  penggunaan  harta  perkawinan  lebih  dominan  diatur  oleh  suami, sehingga penggunaan harta perkawinan bagi  seorang isteri harus mendapat  persetujuan terlebih dahulu  dari  suami.  Sedangkan  suami  memiliki  hak  mutlak  terhadap  harta  tersebut  dan  tidak memerlukan  persetujuan  dari  isteri  dalam  menggunakannya 8 . Seorang  isteri  setelah melaksanakan  perkawinan,  mengikuti  tempat  kediaman  suami  dan  tidak  akan  kembali  lagi kepada  orangtua  atau  kerabatnya  hingga  akhir  hayatnya.  Jika  terjadi  perceraian  dan  isteri meninggalkan  tempat  kedudukan  suaminya,  berarti  isteri  melanggar  adat  dan  ia  tidak  berhak menuntut harta bersama kepada suaminya 9 .
Menurut  pandangan  dan  analisis  penyusun,  kelangsungan  hidup  suatu  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  perkawinan  sehingga  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting. Setiap tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adat Tionghoa memiliki arti yang sangat penting sehingga  setiap  orang,  keluarga,  kerabat,  atau  masyarakat  Tionghoa  berusaha  untuk mewujudkannya  dengan  berbagai  bentuk  upacara  dan  ritual  tersebut.  Namun  perkawinan  yang dilaksanakan  hanya  menurut  adat  dan  agama  tidaklah  cukup  karena  perkawinan  merupakan peristiwa penting sehingga perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum.
8 Berdasarkan  wawancara  dengan  Lim  Tau  Hong,  selaku  Pengurus  Majelis  Adat  dan  Budaya  Tionghoa  Kota Pontianak, 3 Januari 2018
9 Berdasarkan  wawancara  dengan  Lim  Tau  Hong,  selaku  Pengurus  Majelis  Adat  dan  Budaya  Tionghoa  Kota Pontianak, 3 Januari 2018

## b.  Tata  Cara  Pencatatan  Perkawinan  dan  Faktor  Tidak  Dicatatkannya  Perkawinan Mayarakat Tionghoa
Pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Pencatatan  bagi masyarakat  Tionghoa  yang  melaksanakan  perkawinan  dilakukan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil yang tata cara pencatatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Tahapan-tahapan pencatatan perkawinan tersebut,  yaitu setiap orang  yang akan melangsungkan perkawinan  memberitahukan  secara  lisan  atau  tertulis  rencana  perkawinannya  kepada  Pegawai Pencatat  di  tempat  perkawinan  akan  dilangsungkan,  selambat-lambatnya  sepuluh  hari  kerja sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Kemudian  pegawai  pencatat  meneliti  apakah  syarat-syarat perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat  halangan  perkawinan  menurut  Undang- Undang.
Setelah  Pegawai  Pencatat  meneliti,  hasil  penelitian  ditulis  dalam  sebuah  daftar  yang diperuntukkan untuk itu dan apabila dari hasil penelitian tersebut terdapat halangan perkawinan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  dan/atau  belum  memenuhi  persyaratan,  maka keadaan  itu  segera  diberitahukan  kepada  calon  mempelai  atau  kepada  orangtua  atau  kepada wakilnya.  Kemudian  setelah  dipenuhinya  tata  cara  dan  syarat-syarat  pemberitahuan  serta  tidak adanya  sesuatu  halangan  perkawinan,  Pegawai  Pencatat  menyelenggarakan  pengumuman tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  dengan  cara  menempelkan  surat pengumuman  yang  telah  ditandatangani  menurut  formulir  yang  ditetapkan  pada  kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
Sesaat  setelah  dilangsungkan  perkawinan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya, pasangan tersebut wajib menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan  yang berlaku. Kepada pasangan suami-isteri  yang bersangkutan  diberikan  kutipan  akta  perkawinan  yang  telah  ditandatangani  oleh  Pegawai Pencatat Perkawinan.
Menurut  pandangan  dan  analisis  penyusun,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 telah  mengatur  dengan  jelas  bahwa  pencatatan  perkawinan  harus  diawali  dengan  proses pemberitahuan  rencana  perkawinan  sekurang-kurangnya  sepuluh  hari  sebelum  dilaksanakannya perkawinan.  Disamping  itu,  sesaat  setelah  melaksanakan  pemberkatan  perkawinan  di  rumah ibadah, pasangan yang melaksanakan perkawinan segera menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai  pencatat.  Namun pada praktek pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diketahui bahwa penerbitan akta berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) adalah empat belas hari kerja, termasuk  juga  didalamnya  pemberitahuan  perkawinan.  Dengan  kata  lain  pemberitahuan perkawinan  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak  dilaksanakan setelah  pernikahan  agama  dilakukan.  Pencatatan  perkawinan  umumnya  harus  dilaksanakan  di kantor Pencatatan Sipil, walaupun terdapat juga pegawai pencatat yang diminta untuk ke rumah ibadah. Namun kondisi demikian diakui sangat jarang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak.
Kegiatan  pencatatan  perkawinan  ini  bersifat  administratif  dengan  tujuan  menjadikan peristiwa  perkawinan  menjadi  jelas,  baik  oleh  yang  bersangkutan  maupun  pihak  lainnya. Walaupun  sudah  diatur  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan,  ternyata  masih  banyak  ditemukan  masyarakat  Tionghoa  di  Kota Pontianak yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  alasan  masyarakat  Tionghoa  yang  lalai dalam  melakukan  pencatatan  perkawinan  adalah  mereka  tidak  menyadari  betapa  pentingnya melakukan pencatatan perkawinan karena keterbatasan informasi  mengenai  hal  tersebut.  Sesaat setelah  melaksanakan  perkawinan  secara  adat  atau  agama,  mereka  beranggapan  bahwa perkawinan  tersebut  telah  sah.  Selain  itu,  seperti  yang  kita  ketahui,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  merupakan  salah  satu  aparatur  pemerintah  daerah  yang  bertugas  untuk memberikan  pelayanan  publik.  Masyarakat  Tionghoa  yang  telah  melaksanakan  perkawinan secara  adat  namun  lalai  dalam  melakukan  pencatatan  merasa  pencatatan  perkawinan  tersebut akan memerlukan biaya yang besar dan harus melewati langkah-langkah yang rumit dan berbelit- belit karena pencatatan perkawinan berhubungan dengan hal pemerintahan.
Menurut  pandangan  dan  analisis  penyusun,  hingga  saat  ini  masih  banyak  masyarakat Tionghoa  di  Kota  Pontianak  yang  belum  memiliki  kesadaran  hukum  yang  tinggi.  Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran hukum maka  keefektivitasan  hukum  dapat  tercipta.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagai instansi  pelaksana  dalam  menyelenggarakan  pencatatan  perkawinan  harus  berupaya  lebih  keras dalam  hal  memberikan  sosialisasi  agar  pengetahuan  hukum  dan  pemahaman  hukum  mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat diketahui oleh masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak.

## c.  Akibat  Tidak  Melakukan  Pencatatan  Perkawinan  dan  Upaya  agar  Perkawinan  Sah menurut Hukum
Akibat  hukum  terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah  perkawinan  tersebut dianggap  tidak  sah  secara  hukum  karena  tidak  memiliki  bukti  mengenai  ikatan  perkawinan tersebut. Tidak sahnya perkawinan tersebut kemudian akan menyebabkan timbulnya lagi akibat hukum  lain,  yaitu  mengenai  status  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut,  dan
mengenai  harta  kekayaan.  Oleh  sebab  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  yang  tidak dicatatkan tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. 10
Sahnya  perkawinan  nasioal  harus  memenuhi  dua  unsur,  yaitu  proses  pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan mempelai dan perkawinan tersebut harus  dicatat  sesuai  prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan di atas itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh  agama,  karena  unsur  yang  pertama  menyangkut  masalah  yuridis,  dan  unsur  yang  kedua menyangkut  masalah  administratif,  meskipun  akhirnya  secara  tidak  langsung  juga  akan  dapat berkaitan  dengan  masalah  yuridis,  khususnya  mengenai  hal  pembuktian.  Jadi,  untuk  dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah dengan melalui akta perkawinan, karena akta perkawinan merupakan bukti auntentik(MK, 2010). Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.
Pencatatan perkawinan yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta merupakan tahapan yang  sangat  penting,  karena  akta  perkawinan  sebagai  alat  bukti  terjadinya  peristiwa  penting tersebut.  Akta-akta  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  merupakan  alat  bukti  yang  paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, sehingga tentu akan menjadi sangat penting jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Dalam hal pembuktian akta Pencatatan Sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang.  Khusus mengenai
10 Berdasarkan  wawancara  dengan  Dini  Eka  Wahyuni,  selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Kota Pontianak, 4 Januari 2018
kutipan  dari  daftar  Catatan  Sipil  merupakan  bukti  yang  sempurna  sejauh  tidak  ada  tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.(Prawiroharmidjojo & Pohan, 1995).
Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak yang lalai dalam melakukan pencatatan perkawinan dan ingin agar perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum  yang  berlaku,  bagi  suami  atau  isteri  belum  meninggal,  maka  dapat  segera  melaporkan perkawinan  mereka  dan  membayar  sanksi  administratif  sebesar  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus  ribu rupiah)  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Pontianak.  Namun  biasanya  bagi masyarakat  Tionghoa  yang  hanya  melaksanakan  perkawinan  secara  adat  tanpa  melakukan pemberkatan  di  rumah  ibadah  harus  meminta  pelaksanaan  pemberkatan  terlebih  dahulu  untuk mendapatkan surat bukti nikah agama.
Bukti  tersebut  yang  kemudian  harus  dilampirkan  pada  dokumen-dokumen  yang  akan dianalisis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian mengenai anak yang lahir sebelum  tanggal  pemberkatan  perkawinan  dilaksanakan,  harus  mengajukan  permohonan pengakuan  atau  pengesahan  anak  di  Pengadilan  Negeri  yang  kemudian  akta  kelahiran  mereka ditambahkan  catatan  tepi  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. 11 Sedangkan  bagi pasangan masyarakat  Tionghoa  yang suami atau isterinya telah meninggal  dunia, maka mereka diharuskan  untuk  meminta  penetapan  pengesahan  perkawinan  di  Pengadilan  Negeri  terlebih dahulu, baru kemudian melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jadi  dengan  adanya  pelaporan  pencatatan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil bagi yang terlambat mencatatkan, atau penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri, maka perkawinan masyarakat  Tionghoa di  Kota  Pontianak tersebut  telah berstatus  sah menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perkawinan  tersebut  juga  akan  mendapatkan  perlindungan dari negara karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Perkawinan.
11 Berdasarkan  wawancara  dengan  Dini  Eka  Wahyuni,  selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Kota Pontianak, 4 Januari 2018
2.  Penyelesaian  Pembagian  Waris  Masyarakat  Tionghoa  Yang  Tidak  Memiliki  Akta

## Perkawinan di Kota Pontianak

## a.  Tata  Cara  Pembagian  Waris  Masyarakat  Tionghoa  Yang  Tidak  Memiliki  Akta Perkawinan
Selain  perkawinan,  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan  tentu  pada  akhirnya  akan mengalami  suatu  peristiwa  penting  lainnya  yang  tidak  dapat  dielakkan,  yaitu  kematian.  Ketika seseorang meninggal dunia akan menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang kekayaan dari seseorang yang meninggal tersebut. Pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban tersebut yang disebut pewarisan. Dengan terjadinya kematian seseorang, akan menimbulkan terbukanya waris.
Pewarisan  adalah  suatu  proses  beralihnya  harta  kekayaan  dari  pemilik  yang  telah meninggal  dunia  kepada  para  ahli  warisnya  yang  diatur  dalam  hukum  waris.  Berdasarkan penggolongan  penduduk  tersebut,  sebenarnya  masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  berdasarkan Pasal  131 Indische  Staatsregeling berlaku hukum  waris  KUHPerdata.  Namun  dalam  praktek pembagiannya,  masyarakat  Tionghoa  juga  dihadapkan  pada  pilihan  lain  dalam  melaksanakan pembagian  waris,  yaitu  berdasarkan  hukum  adat  Tionghoa  sebagai  alternatif  penyelesaiannya. Perbedaan  utama  dalam  hal  pembagian  waris  antara  hukum  adat  Tionghoa  dan  KUHPerdata adalah mengenai kedudukan anak perempuan dalam haknya sebagai ahli waris.
Sebagaimana  diketahui,  masyarakat  Tionghoa  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal yang  menyebabkan  hanya  anak  laki-laki  yang  berhak  mendapatkan  harta  warisan,  sedangkan anak  perempuan  tidak  memiliki  hak.  Dalam  hal  pembagian  waris  berdasarkan  adat  Tionghoa, kedudukan anak laki-laki memegang peranan  yang sangat penting dalam suatu keluarga karena anak  laki-laki  merupakan  penerus she atau  marga  keluarga  dan  anak  laki-laki  berkewajiban
untuk  mendoakan  leluhur.  Apabila  dalam  perkawinan  tersebut  tidak  dilahirkan  anak  laki-laki, maka  biasanya  masyarakat  Tionghoa  akan  mengangkat  anak  laki-laki  dengan  tujuan  untuk meneruskan marga keluarga dan mendoakan leluhur. Anak perempuan dalam sistem kekerabatan masyarakat  Tionghoa  tidak  dapat  meneruskan  marga  keluarganya  dan  tidak  diperbolehkan mengikuti  upacara  pemujaan  leluhur  karena  sesaat  setelah  anak  perempuan  melaksanakan perkawinan,  maka  dianggap  akan  keluar  dari  keluarganya  dan  masuk  dalam  keluarga  suami, sehingga  kemudian  anak-anak  yang  lahir  akan  meneruskan  marga  keluarga  suaminya.  Itulah sebabnya mengapa anak perempuan tidak berhak mewaris dalam hukum adat Tionghoa. Apabila pewarisan  dalam  keluarga  masyarakat  Tionghoa  yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki,  harta warisan yang ditinggalkan tersebut akan jatuh kepada pihak keluarga suami. 12
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pembagian  waris  oleh  masyarakat Tionghoa di  Kota Pontianak biasanya dilaksanakan setelah kedua orangtua meninggal.  Apabila Ibu  masih  hidup,  maka  pembagian  waris  dapat  ditunda  hingga  kedua  orang  tua  meninggal. Pelaksanaan  pembagian  waris  juga  dapat  langsung  dilakukan  ketika  Ayah  meninggal,  hal  ini biasanya bertujuan agar anggota keluarga  yang ditinggalkan tetap dapat  melanjutkan hidup dan harta waris yang ditinggalkan pewaris dapat dijadikan modal. Selain itu, terdapat sebagian kecil masyarakat  Tionghoa  yang  sudah melaksanakan pembagian waris semasa pewaris hidup  dalam bentuk  pemberian.  Di  dalam  pembagian  harta  warisan  ketika  pewaris  meninggal,  masyarakat Tionghoa juga memperhitungkan pemberian yang sudah diberikan sewaktu pewaris masih hidup.
Pembagian  harta  peninggalan  oleh  masyarakat  Tionghoa  secara  adat  merupakan  suatu perbuatan  para  ahli  waris  bersama-sama,  yaitu  semua  anak  laki-laki.  Pembagian  tersebut diselenggarakan  dengan  permufakatan  atau  atas  kehendak  bersama  dari  semua  ahli  waris  yang berhak.  Kerukunan  dan  kedamaian  merupakan  kunci  terpenting  dalam  melakukan  pembagian
12 Berdasarkan  wawancara  dengan  Lim  Tau  Hong,  selaku  Pengurus  Majelis  Adat  dan  Budaya  Tionghoa  Kota Pontianak, 3 Januari 2018
waris  berdasarkan  hukum  adat  Tionghoa  agar  dalam  tahap  ini  tidak  sampai  terjadi  perselisihan dalam proses pembagiannya.
Di  Kota  Pontianak  memang  sudah  tidak  ditemukannya  ketua  adat  Tionghoa,  sehingga biasanya pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Pembagian tersebut bisa juga dipimpin oleh seorang kerabat yang ditunjuk dan dipercaya dapat  memimpin  pembagian  tersebut  dengan  bijaksana.  Dalam  prakteknya,  pelaksanaan pembagian  waris  adat  Tionghoa  biasanya  dilaksanakan  setelah  hari  ketujuh  Pewaris  meninggal dan harta waris yang dibagikan sudah dikurangi dengan biaya pemakaman. 13
Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa tentu tidak terlepas dari konflik karena sifat  utama  pembagian  waris  menurut  masyarakat  Tionghoa  adalah  dengan  musyawarah sehingga  tercapai  mufakat  yang  hasilnya  berdasarkan  keadilan.  Konflik-konflik  mengenai pembagian  harta  waris  sangat  sensitif  dalam  kalangan  masyarakat  Tionghoa  karena  masalah perebutan  harta  waris  dipandang  sebagai  tindakan  yang  memalukan,  sehingga  sebisa  mungkin dihindari.
Pembagian  waris  berdasarkan  hukum  waris  Tionghoa  dilaksanakan  oleh  masyarakat Tionghoa  pada  umumnya.  Namun  dalam  perkembangannya,  masyarakat  Tionghoa  di  Kota Pontianak  juga  dapat  memilih  melaksanakan  pembagian  waris  berdasarkan  hukum  waris KUHPerdata.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  waris  adat  Tionghoa  dianggap  kurang  adil  dalam menentukan  siapa  saja  ahli  warisnya.  Pemilihan  pembagian  waris  yang  dilaksanakan  menurut hukum  waris  KUHPerdata  juga  diyakini  akan  mengurangi  resiko  perpecahan  dalam kekeluargaan  dan  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  bagian  yang  akan  diterima  oleh seluruh  ahli  waris  karena  sudah  diatur  secara  tertulis. 14 Secara  yuridis  mereka  tunduk  kepada
13 Berdasarkan  wawancara  dengan  Lim  Tau  Hong,  selaku  Pengurus  Majelis  Adat  dan  Budaya  Tionghoa  Kota Pontianak, 3 Januari 2018
14 Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018
Hukum  Perdata  yang  memandang  kedudukan  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  dalam  hal pewarisan adalah sama.
Pada dasarnya menurut sistem hukum waris KUHPerdata, pelaksanaan dan pembagiannya harus  berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  KUHPerdata.  Dalam  hukum  waris KUHPerdata,  yang  pertama  berhak  dalam  mendapatkan  warisan  adalah  isteri  dan  anak-anak, yang  masing-masing  akan  mendapatkan  bagian  yang  sama  jumlahnya.  Anak-anak  menurut hukum waris KUHPerdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam hal ini kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.
Terbukanya  waris  berdasarkan  sistem  hukum  waris  KUHPerdata  adalah  ditandai  dengan meninggalnya  pewaris,  yang  kemudian  harta  peninggalannya  harus  segera  dibagi  kepada  para ahli  waris  yang  berhak.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  830  KUHPerdata  yang  menegaskan bahwa  tidak  dibenarkan  apabila  harta  waris  atau  harta  peninggalan  dibiarkan  dalam  keadaan tidak  terbagi.  Kemungkinan  untuk  menahan  atau  menangguhkan  pembagian  harta  warisan  itu disebabkan  ada  satu  dan  lain  hal  dapat  berlaku  atas  kesepakatan  para  ahli  waris,  tetapi penangguhan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru(Hadikusuma, 1980).
Jelaslah  bahwa  sistem  hukum  waris  KUHPerdata  sangat  berbeda  dengan  sistem  hukum waris adat Tionghoa yang dilaksanakan atas dasar musyawarah dan dapat ditunda pembagiannya atas  dasar  kesepakatan  bersama.  Untuk  menentukan  siapa  saja  yang  menjadi  ahli  waris  tentu perlu  dibuktikan.  Kunci  penentu  siapa  saja  yang  berhak  untuk  mendapatkan  harta  waris  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  menurut  hukum  waris  KUHPerdata  adalah  dengan  Surat  Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris bagi masyarakat Tionghoa dibuat oleh notaris. Umumnya, Surat Keterangan  Waris  dibuat  untuk  memenuhi  syarat  dalam  pembuatan  akta  jual-beli  atau  akta lainnya yang bermaksud untuk pengalihan hak harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris
setelah  pewaris  meninggal.  Surat  Keterangan  Waris  memuat  informasi-informasi  sebagai berikut: 15
1) Nama  pewaris,  fakta-fakta  yang  berkenaan  dengan  proses  pewarisan,  nama-nama  para ahli  waris  dan  perhitungan  jumlah  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  atas  harta peninggalan  pewaris,  sehingga  keterangan  hak  waris  sesuai  dengan  kasus  dari  pewaris yang meninggal dunia;
2) Perhitungan  pembagian  harta  peninggalan  pewaris  yang  dibuat  berdasarkan  ketentuan KUHPerdata.
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  untuk membuat Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah sebagai berikut: 16
1) Photocopy Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris;
2) Photocopy Kartu Keluarga,
3) Photocopy Akta  Perkawinan  yang  telah  dilegalisir  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil; dan
4) Surat Kematian dari Kelurahan.
Masyarakat Tionghoa yang tidak melakukan pencatatan perkawinan tentu akan mengalami kendala dalam pemenuhan salah satu persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Waris, yaitu akta  perkawinan,  sebagai  landasan  dasar  bukti  perkawinan  pewaris  dengan  isteri/suaminya. Upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  pengesahan  perkawinan terlebih dahulu. 17
b.    Penyelesaian  Pembagian  Waris  Masyarakat  Tionghoa  Yang  Tidak  Memiliki  Akta Perkawinan dengan Melakukan Penetapan Pengesahan Perkawinan.
15 Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018
16 Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018
17 Berdasarkan wawancara dengan Suhaili, selaku Notaris, 16 Januari 2018
Masyarakat  Tionghoa  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  namun  ingin  menyelesaikan pembagian  waris  dengan  berdasarkan  KUHPerdata  pertama-tama  harus  mengajukan  penetapan pengesahan  perkawinan  di  Pengadilan  Negeri.  Dengan  adanya  penetapan  pengesahan perkawinan,  maka  kemudian  akan  menimbulkan  akibat  hukum  mengenai  status  perkawinan tersebut  dan  anak  yang  dilahirkan.  Pengesahan  perkawinan  adalah  permohonan  pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai  sahnya  perkawinan  agar  dapat  dicatatkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil.  Yang  dapat  mengajukan  permohonan  pengesahan  perkawinan  adalah  suami  atau  isteri yang hidup terlama. 18
Menurut  wawancara  yang  dilakukan,  langkah-langkah  untuk  mengajukan  permohonan pengesahan perkawinan 19 diawali dengan mendatangi Kantor Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  dan  membuat  surat  permohonan  Penetapan  Pengesahan Perkawinan. Surat permohonan ini dapat dibuat sendiri ataupun dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak tanpa dipungut biaya. Selain surat permohonan  penetapan  pengesahan  perkawinan,  pemohon  yang  bersangkutan  juga  harus melampirkan  dokumen-dokumen  yang  dipersyaratkan,  yaitu  surat  keterangan  dari  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat dan surat pemberkatan perkawinan dari tempat ibadah.
Selanjutnya  pemohon  diharuskan  untuk  membayar  panjar  biaya  perkara  dan  bukti pembayaran harus disimpan dengan baik karena akan digunakan untuk meminta sisa panjar biaya perkara.  Dalam  hal  pemohon  tidak  mampu  membayar  panjar  biaya  perkara,  pemohon  dapat mengajukan  permohonan  untuk  berperkara  secara  cuma-cuma  (Prodeo)  di  Pengadilan  Negeri
18 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
19 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
Pontianak. Setelah berkas pengajuan sudah diserahkan dan telah membayar panjar biaya perkara, pemohon  menunggu  panggilan  sidang  dari  Pengadilan  Negeri  Pontianak.  Pengadilan  Negeri Pontianak  akan  mengirim  Surat  Panggilan  yang  berisi  mengenai  tanggal  dan  tempat  sidang kepada Pemohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
Dengan  adanya  Surat  Panggilan  tersebut,  pada  hari  yang  telah  ditentukan,  pemohon menghadiri  persidangan.  Untuk  sidang  pertama,  pemohon  diharapkan  untuk  membawa  serta dokumen  seperti  Surat  Panggilan  Persidangan  dan photocopy formulir  permohonan  yang  telah diisi.  Dalam  sidang  pertama  ini  biasanya  Hakim  akan  menanyakan  mengenai  identitas  para pihak,  misalnya  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  kartu  identitas  lainnya  yang  asli.  Untuk  sidang selanjutnya, Hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan  tanggal  dan  waktu  sidang  berikutnya.  Mengenai  pihak  yang  tidak  hadir  dalam  sidang untuk  persidangan  berikutnya  akan  dilakukan  pemanggilan  ulang  kepada  yang  bersangkutan melalui surat. Untuk sidang kedua dan selanjutnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen  dan  bukti  sesuai  dengan  permintaan  Hakim.  Dalam  kondisi  tertentu,  Hakim  akan meminta  untuk  menghadirkan  saksi-saksi,  yaitu  orang-orang  terdekat  yang  mengetahui perkawinan tersebut, dan tokoh agama yang memberkati perkawinan tersebut.
Jika  permohonan  dikabulkan,  selanjutnya  Pengadilan  Negeri  akan  mengeluarkan Penetapan  Pengesahan  Perkawinan  yang  salinannya  dapat  diambil  dalam  jangka  waktu  setelah empat belas hari terhitung sejak sidang terakhir diselenggarakan. Salinan tersebut dapat diambil sendiri  ke  Kantor  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak  atau  diwakilkan  oleh  orang  lain  dengan Surat  Kuasa.  Salinan  Penetapan  Pengesahan  Perkawinan  kemudian  harus  dibawa  ke  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak  untuk  selanjutnya  dilakukan  pencatatan perkawinan.
Umumnya,  alasan  pemohon  yang  mengajukan  penetapan  pengesahan  perkawinan  di Pengadilan Negeri adalah untuk kepentingan pembagian waris karena hubungan perkawinannya tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan.  Mereka  juga  menyatakan  bahwa  alasan  tidak melakukan  pencatatan  perkawinan  hingga  membutuhkan  penetapan  pengesahan  perkawinan adalah  karena  tidak  mengetahui  mengenai  akibat  hukum  tidak  dicatatkannya  perkawinan tersebut, sehingga mereka terkesan menyepelekan pencatatan perkawinan. 20
Dengan  adanya  penetapan  pengesahan  perkawinan  dari  Pengadilan  Negeri  tersebut,  bagi masyarakat  Tionghoa  yang  ingin  melaksanakan  pembagian  waris  berdasarkan  hukum  waris KUHPerdata  harus  menyerahkan  salinan  penetapan  pengesahan  perkawinan  tersebut  terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Setelah perkawinan tersebut  tercatat, masyarakat  Tionghoa dapat  mengajukan ke Notaris untuk dibuatkan  Surat  Keterangan  Waris  karena  perkawinan  tersebut  sudah  sah  menurut  hukum  dan dokumen  yang  dipersyaratkan  sudah  terpenuhi.  Namun  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya,  apabila  dalam  perkawinan  yang  lalai  dicatakan  tersebut  sudah  dilahirkan  anak, selain  mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut,  juga akan menimbulkan akibat hukum lain, yaitu mengenai status anak-anak yang dilahirkan.
Undang-Undang Perkawinan mengenal dua jenis status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin.  Pasal  42  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dianggap  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  tidak  sah sehingga  kedudukan  anak  menjadi  anak  luar  kawin.  Seperti  contohnya  masyarakat  Tionghoa yang  telah  melaksanakan  perkawinan  secara  adat  dan  agama,  namun  tidak  mencatatkan
20 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
perkawinan  mereka  sehingga  status  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut  dianggap sebagai anak luar kawin.
Mengenai  kedudukan  anak  luar  kawin  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Hal ini juga kemudian akan mengakibatkan bahwa  anak  tersebut  hanya  akan  mendapat  hak  waris  dari  Ibu  dan  keluarga  Ibunya,  termasuk juga  segala  bentuk  pemeliharaan  hingga  anak  tersebut  menjadi  dewasa  hanya  akan  menjadi tanggung jawab dari Ibu.
Walaupun dengan adanya penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri tentu tidak secara otomatis mengubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin diakui ataupun anak  sah  karena  diperlukan  pengakuan  atau  pengesahan  anak  luar  kawin  terlebih  dahulu. Sayangnya,  pengakuan  dan  pengesahan  anak  luar  kawin  harus  dilakukan  sepanjang  Ayah  dari anak-anak  tersebut  masih  hidup.  Apabila  Ayah  dari  anak-anak  luar  kawin  yang  belum mendapatkan  pengakuan  dan  pengesahan  dari  Pengadilan  Negeri,  maka  sebagai  konsekuensi hukumnya,  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  memiliki  hak  mewaris  dari  Ayahnya. 21 Oleh  karena itu,  masyarakat  sangat  diharapkan  memiliki  kesadaran  hukum  untuk  mencatakan  perkawinan mereka, karena akibat hukum yang akan timbul sangat besar. Dalam kasus dimana Ayah masih hidup,  sesaat  setelah melakukan pelaporan perkawinan di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dan  membayar  sanksi  administratif,  Ayah  dari  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan yang lalai dicatatkan tersebut dengan persetujuan Ibu harus mengajukan pengakuan atau pengesahan anak di Pengadilan Negeri.
Menurut pandangan dan analisis penyusun terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak  dapat  disimpulkan  bahwa  pengakuan  dan
21 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
pengesahan anak tersebut baru dapat dilakukan setelah perkawinannya sah menurut hukum. Hal ini  Hakim  berdasar  pada  Pasal  50  ayat  2  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  yang menyatakan  bahwa  pengesahan  anak  hanya  berlaku  bagi  anak  yang  orangtuanya  telah melaksanakan  perkawinan  sah  menurut  hukum  agama  dan  hukum  negara.  Berbeda  dengan Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan,  pengesahan  anak  luar  kawin  yang  diatur  dalam KUHPerdata  tepatnya  pada  Pasal  272  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  pengesahan  anak  dapat dilaksanakan sebelum perkawinan kedua orangtuanya.
Tahapan  pengakuan  atau  pengesahan  anak  menjadi  sangat  penting  karena  akan mempengaruhi  status  anak  sebagai  ahli  waris  ketika  pewaris  meninggal  di  kemudian  hari, mengingat  sistem  hukum  waris  KUHPerdata  mensyaratkan  yang  dapat  mewaris  adalah  bagi mereka  yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris.  Anak  luar  kawin  baru  bisa  mewaris apabila memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum tersebut dapat diciptakan dengan  adanya  penetapan  pengakuan  anak  luar  kawin,  sehingga  hubungan  hukum  tersebut tercipta  semenjak  pengakuan  anak  luar  kawin  disahkan  oleh  Pengadilan.  Dokumen  persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengakuan anak luar kawin adalah sebagai berikut: 22
1) Akta Kelahiran (anak luar kawin);
2) Akta Kelahiran orangtuanya;
3) Akta Perkawinan;
4) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
5) Kartu Keluarga;
6) Surat Ganti Nama (jika ada); dan
7) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
22 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
Dengan  adanya  pengakuan  anak  luar  kawin  oleh  Ayahnya,  maka  dengan  otomatis  akan menimbulkan  hubungan  perdata  dengan  Ayahnya.  Sedangkan  mengenai  pengesahan  anak  luar kawin  setelah  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dapat diajukan  apabila  hubungan  Ayah  dan  anak  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Pembuktian  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tersebut  dapat  dilakukan dengan cara melakukan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) , yaitu prosedur yang digunakan untuk mengetahui  informasi  genetika  seseorang.  Dengan  memenuhi  syarat  untuk  melakukan pengesahan anak, maka status anak luar kawin tersebut dapat menjadi anak sah. 23
Perbedaan utama antara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah mengenai hak mewarisnya.  Anak  luar  kawin  yang  diakui  hanya  berhak  mewarisi  dari  Ayahnya,  namun  tidak dari  keluarga  Ayahnya,  misalnya  kakek,  nenek,  atau  semua  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus ke  atas.  Pengakuan  terhadap  anak  luar  kawin  tersebut  juga  tidak  boleh  merugikan  isteri/suami dan  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  ada  pada  saat  pengajuan  dinyatakan (Pasal  285  KUHPerdata).  Tujuannya  agar  tidak  mengakibatkan  perubahan  dalam  perhitungan pembagian  waris,  bagian  isteri  dan  anak-anak  yang  tidak  boleh  dikurangi  karena  pengakuan terhadap  anak  luar  kawin  tersebut.  Dengan  demikian,  anak  luar  kawin  dianggap  tidak  ada. Sedangkan  dengan  dilakukannya  pengesahan  anak  luar  kawin  oleh  Ayahnya,  maka  kedudukan mewarisnya sama seperti anak sah karena hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya telah dibuktikan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri. 24
Menurut  pandangan  dan  analisis  penyusun,  mengenai  ketidakjelasan  kedudukan  anak dalam  mewaris  adalah  salah  satu  masalah  yang  menjadi  dampak  dari  kelalaian  masyarakat Tionghoa  dalam  melakukan  pencatatan  perkawinan.  Namun  dengan  mengingat  masyarakat
23 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
24 Berdasarkan  wawancara  dengan  Richmond  PB  Sitoroes,  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Pontianak,  16 Januari 2018
Tionghoa dihadapkan pada alternatif pembagian waris yang dapat ditempuh berdasarkan hukum waris  adat  Tionghoa  dan  hukum  waris  KUHPerdata,  untuk  memudahkan  pembagian  bagi masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan adalah dengan menggunakan hukum waris adat Tionghoa sebagai dasar pembagiannya. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatat tersebut masih mempunyai hak mewaris seperti anak sah.

## D. Simpulan
Perkawinan  masyarakat  Tionghoa  di  Kota  Pontianak  diawali  dengan  pelaksanaan perkawinan  menurut  adat  Tionghoa  yang  terdiri  dari  lamaran,  tunangan,  sembahyang  sebagai simbol penghormatan leluhur, upacara tea pai , pemberkatan di rumah ibadah, dan resepsi. Suatu perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Tionghoa  dapat  diakui  keabsahannya  menurut hukum yang berlaku di Indonesia setelah melaksanakan pencatatan perkawinan.
Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki akta perkawinan dapat  dilaksanakan  menurut  hukum  waris  adat  Tionghoa.  Dalam  hukum  adat  Tionghoa, pembagian  waris  dipengaruhi  oleh  sistem  kekerabatan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Tionghoa, yaitu patrilineal. Menurut sistem kekerabatan patrilineal, yang berhak mewaris dalam pewarisan adat  Tionghoa  hanyalah  anak  laki-laki  karena  anak  laki-laki  berperan  sebagai  penerus  marga keluarganya.  Pembagian  waris  menurut  adat  Tionghoa  dilaksanakan  dengan  permufakatan  atau atas  kehendak  bersama  para  ahli  waris  dengan  mengutamakan  kerukunan  dan  kedamaian. Masyarakat  Tionghoa  yang  tidak  memiliki  akta  perkawinan  dan  hendak  melaksanakan pembagian waris berdasarkan KUHPerdata harus mengajukan penetapan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dicatatkan sehingga sah menurut hukum.  Namun  anak  yang  lahir  sebelum  pencatatan  perkawinan  dilakukan  dianggap  sebagai anak  luar  kawin  sehingga  kedua  orangtua  harus  melakukan  pengakuan  atau  pengesahan  anak. Pengakuan  dan  pengesahan  anak  harus  dilakukan  sepanjang  Ayah  masih  hidup,  konsekuensi
hukum anak luar kawin yang belum diakui atah disahkan ketika pewaris meninggal adalah anak tersebut tidak mempunyai hak mewaris dari Ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2004). Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka. Dominikus, R. (2011). Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia) . Surabaya: LaksBang Justitia.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hadikusuma, H. (1980). Hukum Waris Adat . Bandung: Alumni.
MK, A. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pitlo, A. (1979). Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. Prawiroharmidjojo, R. S., & Pohan, M. (1995). Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht) . Surabaya: Airlangga University Press.
Wignjodipoero, S. (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Haji Masagung.