Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian  integral  dari  pembangunan  nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya  untuk  meningkatkan  harkat, martabat,  dan  harga  diri  tenaga  kerja  serta mewujudkan  masyarakat  sejahtera,  adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang mendasar bagi tenaga kerja, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia usaha.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya dengan  kepentingan  tenaga  kerja  selama, sebelum,  dan  sesudah  masa  kerja,  tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup  pengembangan  sumber  daya manusia,  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan hubungan industrial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan  bahwa  tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa  setiap  tenaga  kerja  memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja  merupakan  tanggung  jawab  negara. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga  kerja  perlu  terus  disosialisasikan mengingat  tidak  semua  tenaga  kerja  yang
Pelaksanaan Upah Kerja Lembur Pada Pt Asia Forestama Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VI/2004

## ANDREW SHANDY UTAMA; FAIZAH KAMILAH
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : andrew.fh.unilak@gmail.com
Abstract :  Pursuant  to  Article  78  of  Law  No.  13/2003  it  is  stated  that  companies  which employ workers exceeding  work hours as stipulated  in  Article 77 of the  law are required to pay overtime wages. This research aims to explain the implementation of overtime wages at PT  Asia  Forestama  Raya  based  on  the  Decree  of  the  Minister  of  Manpower  and Transmigration of  the Republic of Indonesia No. Kep.102/Men/VI/2004 regarding Overtime and Overtime Wages. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explained that PT Asia Forestama Raya did not pay overtime wages to its factory workers  who  had  worked  more  than  hours  worked  as  stipulated  in  Law  No.  13/2003.  The obstacle is because the company's financial condition is currently in an unstable condition and there  is  an  agreement  between  the  company  management  and  factory  workers  that  PT  Asia Forestama  Raya  is  unable  to  pay  overtime  wages  to  its  workers.  The  legal  settlement  if  PT Asia Forestama Raya does not pay overtime wages to its workers who have worked more than working hours, then the company  may  be subject to criminal sanctions under  Article 187 of Law No. 13/2003.
Keywords: Law, Labour, Overtime Wages

## 228
mengetahui  hukum  pada  umumnya  dan khususnya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Suhendro,  Andrew  Shandy  Utama,  &  Ade Pratiwi Susanty, 2018).
Dalam  rangka  melindungi  hak-hak tenaga  kerja,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada tenaga kerja untuk membentuk  serikat  pekerja.  Fungsi  serikat pekerja yaitu (Asri Wijayanti, 2014):
1. Sebagai  pihak  dalam  pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan
perburuhan.
2. Sebagai  wakil  dalam  lembaga  kerja sama.
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan  industrial  yang  harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi.
5. Sebagai  perencana,  pelaksana,  dan penanggung jawab pemogokan buruh.
6. Sebagai
wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham.
Salah  satu  hak  tenaga  kerja  yang dilindungi  hukum  adalah  hak  waktu  kerja. Berdasarkan  Pasal  77  Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  setiap perusahaan  wajib  melaksanakan  ketentuan waktu kerja, yaitu 7 jam perhari dan 40 jam perminggu  untuk  6  hari  kerja  dalam seminggu  atau  8  jam  perhari  dan  40  jam perminggu  untuk  5  hari  kerja  dalam seminggu.  Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal 78  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  ditegaskan  bahwa perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga kerjanya melebihi waktu kerja sebagaimana yang  telah  disebutkan  di  atas  wajib membayar  upah  kerja  lembur,  yang  cara perhitungannya  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor
Kep.102/Men/VI/2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Dari  observasi  penelitian  yang dilakukan  di  PT  Asia  Forestama  Raya, diperoleh  informasi  bahwa  buruh  pabrik yang  bekerja  pada  bagian  produksi  tidak menerima  upah  kerja  lembur  meskipun telah  bekerja  melebihi  waktu  kerja sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  77 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan upah kerja lembur  pada  PT  Asia  Forestama Raya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang  Waktu  Kerja  Lembur  dan Upah Kerja Lembur? 2. Apa faktor-faktor yang menghambat  dalam  pelaksanaan upah  kerja  lembur  pada  PT  Asia Forestama Raya berdasarkan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah Kerja Lembur?
3. Bagaimana  penyelesaian  hukum terhadap faktor-faktor yang menghambat  dalam  pelaksanaan upah  kerja  lembur  pada  PT  Asia Forestama
Raya berdasarkan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang
Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah Kerja Lembur?
Hukum  ketenagakerjaan  adalah seperangkat  aturan,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan  industrial  antara  pemberi  kerja di satu sisi dan penerima kerja di sisi yang lain  (R.  Joni  Bambang  S.,  2013).  Tujuan pokok  hukum  ketenagakerjaan  adalah melaksanakan  keadilan  sosial  dalam
perburuhan  dengan  melindungi  buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak  pengusaha  agar  bertindak  sesuai dengan kemanusiaan. Buruh dan pengusaha diberi kebebasan untuk mengadakan peraturan tertentu karena hukum perburuhan bersifat otonomi, tetapi peraturan  ini  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan pemerintah yang bermaksud mengadakan perlindungan terhadap buruh.
Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah  melindungi  buruh  dari  tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Secara yuridis,  kedudukan  buruh  dan  pengusaha itu sama. Secara sosial ekonomi, kedudukan buruh lebih rendah dari pengusaha.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pemberdayaan  dan  proses  kemitraan  dalam bekerja  yang  dilindungi  oleh  undang- undang (R. Joni Bambang S., 2013).
Secara  yuridis,  buruh  memiliki kebebasan  yang  dilindungi  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya,  buruh  memiliki  kedudukan  yang sama  di  depan  hukum  dengan  pengusaha, tetapi  secara  sosiologis,  kedudukan  buruh tersubordinasi oleh pengusaha, yang artinya pengusaha  memiliki  kewenangan  untuk memerintah buruh serta menetapkan syarat- syarat  kerja  dan  keadaan  perburuhan. Dengan  kata  lain,  kedudukan  pengusaha lebih  tinggi  daripada  kedudukan  buruh dalam hubungan perburuhan. Secara sosiologis,  buruh  adalah  orang  yang  tidak memiliki  bekal  hidup  selain  mengandalkan tenaganya,  sehingga  terpaksa  bekerja  pada pengusaha, dan pengusaha yang menentukan  syarat-syarat  diterima  atau tidaknya  buruh  untuk  bekerja.  Dengan demikian,  kedudukan  pengusaha  lebih dominan  daripada  buruh,  tetapi  bukan berarti  pengusaha  bebas  memperlakukan buruh  sebagaimana  melakukan  perbudakan dan  memeras  tenaganya  tanpa  mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  antara  buruh  dan pengusaha  memerlukan  perjanjian  kerja yang  mengatur  pola  kerja  dan  pola pengupahannya (Hardijan Rusli, 2011).
Secara  teoritis,  terdapat  tiga  jenis perlindungan  kerja,  yaitu  (Soedarjadi, 2008):
1. Perlindungan  sosial,  yaitu  jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang memungkinkan buruh mengenyam  dan  mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, khususnya sebagai anggota keluarga  dan  anggota  masyarakat.
Perlindungan sosial biasanya disebut  juga  dengan  kesehatan kerja.
2. Perlindungan  teknis,  yaitu  jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga  agar  buruh  terhindar  dari bahaya kecelakaan yang
ditimbulkan  oleh  alat-alat  atau bahan  yang  digunakan  dalam bekerja. Perlindungan teknis biasanya  disebut  juga  dengan keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan  kepada  buruh  suatu penghasilan  yang  cukup  untuk memenuhi  keperluan  sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam  hal  buruh  tidak  mampu bekerja karena sesuatu yang terjadi di  luar  kehendaknya.  Perlindungan ekonomis  biasanya  disebut  juga dengan jaminan sosial.
Pada  tahun  2018,  dalam  penelitian yang  berjudul “Perlindungan  Tenaga Kerja  terhadap  Pengaturan  Waktu  Kerja di  PT  Quality  Solution” ,  Said  Fani menjelaskan  bahwa  karyawan  PT  Quality Solution  telah  bekerja  melebihi  waktu kerja,  tetapi  pihak  perusahaan  tidak memberikan  upah  kerja  lembur  kepada karyawannya. Upaya  yang dilakukan oleh karyawan  PT  Quality  Solution  apabila pihak  perusahaan  tidak  memberikan  upah kerja lembur yaitu melaporkannya kepada

## 230
Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru  (Said Fani, 2018).
Selain  itu,  dalam  penelitian  yang berjudul “Pemenuhan  Hak-hak  Pekerja Waktu  Tertentu  pada  PT  Wiratama  Jaya Perkasa  Ditinjau  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan” ,  Alika  Nanda  Frisri menjelaskan  bahwa  dalam  perjanjian  kerja antara  PT  Wiratama  Jaya  Perkasa  dan karyawannya  tidak  ada  diatur  mengenai upah  kerja  lembur  apabila  karyawan bekerja  melebihi  waktu  kerja  dikarenakan keterbatasan keuangan perusahaan. Karyawan  PT  Wiratama  Jaya  Perkasa  juga tidak mengetahui bahwa upah kerja lembur merupakan  hak  karyawan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Alika Nanda Frisri, 2018).
Apabila mencermati berbagai ulasan dalam  tinjauan  kepustakaan  sebagaimana yang  dijelaskan  di  atas,  maka  tidak ditemukan pembahasan mengenai pelaksanaan  upah  kerja  lembur  pada  PT Asia Forestama Raya berdasarkan
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja  Lembur. Kalaupun ada pembahasan mengenai pelaksanaan  upah  kerja  lembur,  penelitian tersebut  dilaksanakan  di  lokasi  yang berbeda dengan penelitian ini.

## METODE
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya  (Soerjono  Soekanto,  2007). Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  hukum  sosiologis  dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum  terhadap  masyarakat.  Penelitian hukum  sosiologis  bertujuan  yaitu  untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan,  termasuk  proses  penegakan hukum.  Hal  ini  karena  penelitian  hukum
sosiologis dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan  yang  ada  di balik  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara  di  lokasi  penelitian,  sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal  ilmiah,  literatur  hukum,  dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  merupakan dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai hubungan hukum di bidang ketenagakerjaan  antara  pengusaha  dan buruh  di  Indonesia,  termasuk  di  PT  Asia Forestama  Raya.  PT  Asia  Forestama  Raya merupakan  pabrik  pengolahan  kayu  hasil hutan  untuk  bahan  baku  industri  kayu.  PT Asia  Forestama  Raya  mulai  beroperasi  di Kota  Pekanbaru  sejak  tahun  1986  dengan nama  PT  Rantau  Jaya  Sakti,  yang berkedudukan  di  Kelurahan  Limbungan. Saat ini, perusahaan tersebut mempekerjakan  ratusan  orang  buruh  yang sebagian  besarnya  bekerja  sebagai  buruh pabrik dengan status tenaga kerja kontrak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hak-hak buruh  yang  berstatus  tenaga  kerja  kontrak yaitu  hak  mendapatkan  perlakuan  yang sama  tanpa  diskriminasi  (Pasal  6),  hak mendapatkan pelatihan kerja (Pasal 12 Ayat 3),  hak  memilih  penempatan  kerja  (Pasal 31),  tidak  ada  masa  percobaan  kerja  (Pasal 58 Ayat 1), waktu kerja yang jelas (Pasal 77 Ayat  2),  adanya  waktu  kerja  lembur  (Pasal 78  Ayat  1),  hak  menerima  upah  kerja lembur (Pasal 78 Ayat 2), hak mendapatkan waktu  istirahat  dan  cuti  (Pasal  79  Ayat  2),
adanya  waktu  untuk  beribadah  wajib  (Pasal 80),  hak  libur  bekerja  bagi  tenaga  kerja perempuan yang haid (Pasal 81 Ayat 1), hak libur  bekerja  bagi  tenaga  kerja  perempuan yang  melahirkan  (Pasal  82),  hak  istirahat bekerja  bagi  tenaga  kerja  perempuan  yang menyusui  (Pasal  83),  perlindungan  atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (Pasal  86 Ayat  1),  hak  menerima  penghasilan  yang layak (Pasal 88 Ayat 1), hak menerima  upah sesuai  dengan  standar  upah  minimum  (Pasal 90 Ayat 1), hak mendapatkan  jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat 1), hak menerima uang  pesangon  (Pasal  156  Ayat  2),  dan  hak menerima  uang  penghargaan  masa  kerja (Pasal 156 Ayat 3).
Buruh  pabrik  yang  bekerja  pada bagian  produksi  di  PT  Asia  Forestama  Raya dibagi dalam 2 shift kerja dengan waktu kerja 7  jam  perhari  selama  6  hari  kerja  dalam seminggu. Akan tetapi, buruh pabrik tersebut setiap  harinya  lembur  bekerja  hingga  waktu pergantian  shift  tanpa  adanya  tambahan upah. Seharusnya perusahaan yang mempekerjakan  buruhnya  melebihi  waktu kerja  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 77  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  wajib  membayar upah  kerja  lembur.  Selain  itu,  waktu  kerja lembur  hanya  diizinkan  maksimal  3  jam dalam sehari.
Oleh  karena  itu,  PT  Asia  Forestama Raya diwajibkan untuk membayar upah kerja lembur  kepada  buruh  pabriknya  yang  telah bekerja  melebihi  waktu  kerja.  Peraturan teknis yang mengatur mengenai  cara perhitungan upah kerja lembur yaitu Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor Kep.102/Men/VI/2004  tentang  Waktu  Kerja Lembur  dan  Upah  Kerja  Lembur.  Adapun rumus  menghitung  upah  kerja  lembur  untuk 1 jam bekerja yaitu:
Jadi,  jika  buruh  pabrik  PT  Asia  Forestama Raya  menerima  upah  perbulan  sebagaimana
standar Upah Minimum Kota (UMK) untuk Kota  Pekanbaru  tahun  2019  sebesar  Rp 2.672.852,-,  maka  upah  kerja  lembur  yang harus  dibayarkan  oleh  pihak  perusahaan adalah  sebesar  Rp  15.450,-  untuk  1  jam lembur  bekerja.  Akan  tetapi,  buruh  pabrik tersebut tidak ada menerima tambahan upah yang bersumber dari upah kerja lemburnya. Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  upah  kerja  lembur  pada  PT Asia Forestama Raya berdasarkan
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja  Lembur yang  pertama  adalah  kondisi  keuangan perusahaan  tersebut  yang  saat  ini  sedang dalam  keadaan  yang  tidak  stabil  sehingga tidak  mampu  untuk  membayar  upah  kerja lembur kepada buruh pabriknya. Sebagaimana  diketahui  bahwa  saat  ini sangat  sulit  untuk  mendapatkan  kayu  hasil hutan  dengan  harga  yang  murah  karena adanya  larangan  penebangan  hutan  secara ilegal  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  buruh pabrik  yang  bekerja  di  PT  Asia  Forestama Raya  tidak  ada  yang  mempermasalahkan mengenai  tidak  dibayarkannya  upah  kerja lemburnya. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah  disepakati  bersama  oleh  manajemen perusahaan dan buruh pabrik bahwa kondisi keuangan  perusahaan  dalam  keadaan  yang tidak  stabil  sehingga  tidak  mampu  untuk membayar  upah  kerja  lembur.  Meskipun demikian, perusahaan tersebut tetap memberikan  upah  perbulan  kepada  buruh pabriknya  sesuai  dengan  standar  Upah Minimum  Kota  (UMK)  untuk  Kota Pekanbaru  tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp 2.672.852,-.

## PEMBAHASAN
Hukum  ketenagakerjaan  di  satu  sisi bersifat  privat  dan  di  sisi  lain  bersifat publik.  Hukum  ketenagakerjaan  bersifat privat  artinya  bahwa  terdapat  hubungan hukum  antara  pengusaha  dan  buruh  yang didasarkan  pada  perjanjian  kerja.  Hukum ketenagakerjaan  bersifat  publik  artinya bahwa  adanya  intervensi  dari  pemerintah
1 Upah kerja lembur =   173    x Upah perbulan

## 232
dalam  melindungi  hak-hak  buruh  serta adanya  sanksi  dari  peraturan  perundang- undangan bagi pengusaha yang melanggarnya (R. Joni Bambang S., 2013).
Oleh  karena  itu,  meskipun  PT  Asia Forestama  Raya  dan  buruh  pabrik  yang bekerja di perusahaan tersebut telah membuat kesepakatan  terkait  tidak  adanya  upah  kerja lembur  kepada  buruh  yang  telah  bekerja melebihi  jam  kerja  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru  sebagai instansi pemerintah yang berwenang melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  di  Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi administrasi  kepada  manajemen  PT  Asia Forestama  Raya  dalam  bentuk  peringatan tertulis  agar  perusahaan  tersebut  mematuhi Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  juga mengatur adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggarnya. Berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  ditegaskan bahwa  perusahaan  yang  tidak  membayarkan upah  kerja  lembur  kepada  tenaga  kerjanya dapat  dikenakan  sanksi  pidana  kurungan paling  singkat  1  bulan  dan  paling  lama  12 bulan  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah). Jadi, PT Asia Forestama Raya dapat dikenakan  sanksi  pidana  apabila  tidak membayarkan  upah  kerja  lembur  kepada buruh pabriknya.

## SIMPULAN
PT  Asia  Forestama  Raya  tidak membayarkan  upah  kerja  lembur  kepada buruh pabriknya  yang telah bekerja melebihi jam  kerja  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan tersebut saat  ini  sedang  dalam  keadaan  yang  tidak stabil  serta  adanya  kesepakatan  antara manajemen  perusahaan  dan  buruh  pabrik
bahwa  PT  Asia  Forestama  Raya  tidak mampu  untuk  membayarkan  upah  kerja lembur  kepada  buruhnya.  Penyelesaian hukumnya apabila PT Asia Forestama Raya tidak  membayar  upah  kerja  lembur  kepada buruhnya  yang  telah  bekerja  melebihi  jam kerja,  maka  perusahaan  tersebut  dapat dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  Pasal 187  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PT  Asia  Forestama  Raya  sebaiknya memberikan  upah  kerja  lembur  kepada buruh  pabriknya  yang  telah  bekerja melebihi jam kerja sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Alika Nanda Frisri, 2018, Pemenuhan Hak- hak  Pekerja  Waktu  Tertentu  pada PT Wiratama Jaya Perkasa Ditinjau Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan, JOM Fakultas  Hukum  Universitas  Riau , Vol. V No. 1.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2006,
Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta. Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta. Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan , Ghalia Indonesia, Bogor.
Lalu  Husni,  2015, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan ,  Rajawali  Pers, Jakarta.
R.  Joni  Bambang  S.,  2013, Hukum Ketenagakerjaan ,  Pustaka  Setia,
Bandung.
Said  Fani,  2018,  Perlindungan  Tenaga Kerja  terhadap  Pengaturan  Waktu
233
Kerja  di  PT  Quality  Solution, JOM
Fakultas  Hukum  Universitas  Riau , Vol. V No. 1.
Soedarjadi,  2008, Hukum  Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha,  Pekerja,  dan  Calon Pekerja , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Suhendro,  Andrew  Shandy  Utama,  &  Ade Pratiwi  Susanty,  2018,  Peningkatan
Pemahaman  Karyawan  PT  Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin , Vol. 3 No. 2, 236-242. Yetniwati. 2017. “Pengaturan Upah
Berdasarkan atas Prinsip  Keadilan”.
Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Volume  29 Nomor 1.