Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan
Febrian Chandra *1 , Adithiya Diar 2 , Hartati 3
1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merangin, Indonesia
2 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa, Indonesia
3 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email: 1 febrianch@universitasmerangin.ac.id, 2 adithiyad@gmail.com, 3 hartatifh@unja.ac.id

## Abstrak
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa konstitusi hijau ( green constitution ) dalam upaya  penyelamatan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  karena  permasalahannya  saat  ini  konstitusi  hijau  masih terjebak dalam perspektif antropocentrisme sehingga sulit untuk diimplementasikan, di mana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Saat ini Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan komitmen serta upaya dari berbagai pihak dengan menekankan pada hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan dalam bentuk tanggung jawab bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual ( Conteptual approach) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan ( Statute  approach ).  Hasil  penelitian  ini  didapati  bahwa  Konstitusi  Hijau,  sebagai  dasar  yang  mengintegrasikan prinsip-prinsip  keberlanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  ke  dalam  kerangka  hukum  dasar  suatu  negara, memiliki potensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, semua  kegiatan  eksploitasi  sumber  daya  alam  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang dengan menciptakan keadilan ekologi, yang dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan kebijakan untuk  mengatasi  ketidakadilan.  Prinsip-prinsip  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  keadilan  ekologi  sudah seharusnya  dimasukkan  kedalam  konstitusi  negara  Indonesia,  hal  ini  dilakukan  untuk  memperkuat  komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta  mendorong pembangunan berkelanjutan. Artinya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan dengan memberikan hak kepada lingkungan hidup secara utuh dan terjaga.
Kata kunci : Keadilan, Konstitusi Hijau, Lingkungan Hidup.

## Abstract
The purpose of this writing is to identify and analyze the green constitution in efforts to save the environment in Indonesia,  because  the  current  problem  is  that  the  green  constitution  is  still  trapped  in  an  anthropocentrism perspective making it difficult to implement, where humans are considered the center of the universe. This can ignore non-human interests, such as animals and plants. Currently, the implementation of the Green Constitution in Indonesia is still in its early stages and requires commitment and efforts from various parties with an emphasis on  the  relationship  between  citizens,  the  state  and  the  environment  in  the  form  of  shared  responsibility.  The research  method  used  in  the  research  is  normative  legal  research  using  a  conceptual  approach  (conceptual approach) and a statutory regulatory approach (legislative approach). The results of this research show that the Green Constitution, as a basis that integrates the principles of sustainability and environmental protection into the  basic  legal  framework  of  a  country,  has  the  potential  to  ensure  transparent,  accountable  and  sustainable management of natural resources, all natural resource exploitation activities are carried out by considering the long-term  impact  of  creating  ecological  justice,  which  can  be  realized  through  various  legal  and  policy mechanisms to overcome injustice. The principles of environmental conservation and ecological justice should be included in the Indonesian state constitution, this is done to strengthen commitment to environmental conservation, increase  transparency  and  accountability  in  the  management  of  natural  resources,  and  encourage  sustainable development. This means that amendments to the 1945 Constitution need to be carried out to provide rights to the environment that is intact and protected.
Keywords: Environment, Fairness, Green Constitution
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 1. PENDAHULUAN
Konstitusi Hijau ( Green Constitution ) merujuk pada gagasan untuk memasukkan prinsip-prinsip pelestarian  lingkungan  hidup  ke  dalam  rancangan  konstitusi  negara.  Tujuannya  adalah  untuk memperkuat  perlindungan  hukum  terhadap  lingkungan  dan  menegaskan  hak  asasi  manusia  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Konstitusi  Hijau  hadir  sebagai  respons  terhadap  kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia  telah  membawa  dampak  negatif  yang  signifikan,  baik  bagi  kesehatan  manusia,  ekosistem, maupun keberlanjutan mahkluk hidup (Rohmah & Kholish, 2022).
Gagasan  Konstitusi  Hijau  telah  mendapatkan  perhatian  dan  dibahas  dalam  berbagai  forum. Beberapa amandemen UUD 1945, seperti Pasal 23A dan 33 ayat (3), telah memasukkan prinsip-prinsip pelestarian  lingkungan  hidup.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  tantangan  dalam  implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia, seperti masih banyak pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang tidak ditindak tegas, kurangnya kesadaran masyarakat, ego sektoral. Meskipun terdapat berbagai tantangan,  upaya  untuk  mewujudkan  Konstitusi  Hijau  di  Indonesia  terus  dilakukan.  Berbagai  pihak, seperti  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  akademisi,  bekerja  sama  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat,  memperkuat  penegakan  hukum,  dan  mendorong  kebijakan  yang  ramah lingkungan.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  mengandung beberapa muatan penting terkait dengan lingkungan hidup, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah  "lingkungan  hidup".  Terdapat  beberapa  pasal  yang  yang  dalam  konstitusi  Negara  Indonesia seperti dalam Pasal 33 ayat (3) yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945,  jika  ditafsir  lebih  lanjut  pasal  ini  juga  menekankan  pentingnya keseimbangan, kelestarian, dan kemampuan lingkungan hidup karena bagaimanapun juga lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang sebagaimana amanah  Pasal 28H UUD 1945.
Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah "lingkungan hidup", namun muatan- muatan  dalam  pasal-pasal  di  atas  menunjukkan  komitmen  negara  untuk  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup  secara  berkelanjutan.  UUD  1945  telah  mengalami  amandemen  beberapa  kali,  dan muatan terkait lingkungan hidup juga mengalami perkembangan. Amandemen UUD 1945 yang terakhir dilakukan pada tahun 2002, dan memperkuat peran negara dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
Terdapat beberapa elemen penting dalam konstitusi hijau, seperti pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dapat diwujudkan dengan mencantumkan hak tersebut secara eksplisit dalam  konstitusi,  selanjutnya  kewajiban  negara  untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup, dalam  hal  ini  negara  berkewajiban  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  memastikan pemanfaatannya  dengan  menerapkan  berkelanjutan  dengan  menekankan  pada  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan,  dengan  mempertimbangkan  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi,  selain  itu sangat  penting melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan terkait  pengelolaan  lingkungan hidup dengan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Konstitusi Hijau yang berjalam harus dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan menjamin hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat, konsep hijau sendiri adalah sebuah proses, bukan status, kata kerja, bukan kata sifat (Sari, 2022).
Konstitusi  Hijau  masih  terjebak  dalam  perspektif  antropocentrisme  sehingga  sulit  untuk diimplementasikan, di mana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Secara  ontologis green  constitution memiliki inkoherensi  antara  bagaimana  konsep  tersebut  memandang  relasi  antara manusia  dan  alam  dengan bagaimana  relasi  antara  manusia  dan  alam  diposisikan.  Selain  itu  secara etis, green constitution gagal  untuk  menunjukkan  bahwa  kepentingan  non-antroposentris  dari  alam  yang  terlepas  dari kepentingan manusia adalah hal yang memungkinkan (Fauzan, 2021).
Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan komitmen serta upaya dari berbagai pihak.  Hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan memang dapat digambarkan  dalam  hal  tanggung  jawab.  Namun,  gambaran  ini  hanya  sebagian  dari  realitas  yang
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
kompleks. Untuk memahami hubungan ini secara menyeluruh, penting untuk melihatnya dari berbagai perspektif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hasibuan, 2024).  Keseimbangan tersebut  terjalin  dalam  ruang  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  karena  itulah  yang  disebut  sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi (Asshiddiqie, 2016).
Lingkungan hidup yang seimbang sudah seharusnya menjadi urgensi utama negara Indonesia saat ini,  karena  Konstitusi  Hijau  berjalan  dengan  prinsip-prinsip  pelestarian  lingkungan  hidup  ke  dalam rancangan  konstitusi  negara  dengan  tujuan  utama  Memperkuat  perlindungan  hukum  terhadap lingkungan,  menegaskan  hak  asasi  manusia  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  menjadikan kelestarian lingkungan sebagai nilai fundamental negara. Sebagaimana yang diamanah dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  prinsip-prinsip  fundamental  yang  mendasari  Konstitusi Hijau, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan antar generasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat Konstitusi Hijau di Indonesia, baik melalui amandemen konstitusi, reformasi hukum, maupun strategi implementasi yang lebih efektif, sehingga tidak mengedepankan antroposentrisme.

## 2. METODE PENELITIAN
Tahapan  dalam  penelitian  ini  dimulai  penentuan  topik  dan  perumusan  masalah,  memilih  topik penelitian yang relevan dengan bidang normatif yang akan dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian yang  jelas  dan  terarah,  sehingga  dapat  menjadi  panduan  dalam  penelitian,  studi  literatur  dan  data sekunder, mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi lainnya. melakukan analisis data sekunder untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  teori,  konsep,  dan  peraturan  yang  terkait dengan  penelitian,  identifikasi  dan  analisis  norma,  mengidentifikasi  norma  atau  aturan  yang  relevan dengan topik penelitian. melakukan analisis terhadap norma tersebut, termasuk asal-usul, tujuan, makna, dan  ruang  lingkup  penerapannya.  membandingkan  dan  mengkontraskan  norma  yang  berbeda  untuk melihat persamaan dan perbedaannya.
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  ilmu  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berupa penelitian peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.(Irwansyah, 2022) Penelitian ini mengacu pada hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  agar  terdapat  solusi  berdasarkan  aturan  perundang-undangan  dan konsep Green Constitution .
Penelitian  ilmu  hukum  normatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  hukum  dan  tidak  diperlukan dukungan data atau fakta fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi  nilai  akan  hukum  tersebut  hanya  digunakan  konsep  hukum  dan  langkah-langkah  yang ditempuh adalah langkah normatif.(Nasution, 2008) Sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan data-data ataupun tabel, dengan konsep bahwa penelitian ini mencari makna dan menemukan nilai dan kebaharuan hukum dalam konstitusi untuk menciptakan hukum yang masa depan ( ius constituendum ). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual ( Conteptual approach ) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan ( Statute approach ), Yang mana pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  asas-asas  hukum  dan  teori-teori  terkait konstitusi hijau (Nasution, 2008).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik itu aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai informasi pemberitaan dari penelusuran yang  dilakukan,  data  tersebut  dianalisis  dengan  cara  deskripstif  kualitatif  yaitu  menjelaskan  data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Ali, 2021).
Konstitusi  Hijau  dalam  penelitian  ini  memiliki  potensi  besar  untuk  memperkuat  perlindungan lingkungan hidup dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Dengan usaha bersama dan komitmen yang kuat, konstitusi hijau ini  dapat  diwujudkan  dan  membawa  perubahan  positif  bagi  manusia  dan  alam,  dengan  melakukan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
amandemen  UUD  1945,  namun  selain  itu  juga  diperlukan  upaya  peningkatab  peran  dan  kesadaran masyarakat dalam norma-norma yang lahir dengan green legislation .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Konstitusi Hijau dalam Mengatasi Disparitas Akses Terhadap Sumber Daya Alam
Disparitas akses terhadap sumber daya alam merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini terjadi ketika sekelompok kecil orang atau entitas memiliki kontrol dan akses yang tidak proporsional atas sumber daya alam, seperti deforestasi masif untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan pertambangan, pencemaran air akibat limbah industri dan domestik, serta privatisasi sumber air oleh perusahaan besar, perampasan tanah adat dan konversi lahan  pertanian  menjadi  kawasan  industri  dan  perumahan,  eksploitasi  berlebihan  mineral  oleh perusahaan  tambang  besar,  tanpa  memperhatikan  dampak  lingkungan  dan  sosial.  Negara  yang menguasai  sumber daya  alam  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  33 ayat (3)  UUD  1945  bukan berarti negara memiliki melainkan negara dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam, menetapkan status wilayah sumber daya alam, mengatur dan menetapkan hubungan hukum atas sumber daya alam. hak  menguasai  negara  harus  ditujukan  untuk  kesejahteraan  bangsa  dengan  tetap  memerhatikan  dan menghargai hak masyarakat hukum setempat secara berkeadilan (Chandra, 2020).
Penguasaan SDA oleh negara harus sejalan dengan tujuan restorasi dan aturan terkait lingkungan. Mulai  dari  asas,  tujuan,  kelembagaan,  pendanaan,  hingga  substansi  pokok  peraturan.  aturan  harus dirancang  untuk  memberikan  perlindungan  jangka  panjang  terhadap  lingkungan.  dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antargenerasi. Substansinya harus dijauhkan sebuah solusi jangka pendek  yang  mengabaikan  prinsip  keadilan  antargenerasi,  yang  menyebabkan  kegagalan  pemerintah dalam merumuskan visi jangka panjang untuk pelestarian lingkungan. norma-norma hukum lingkungan yang  tidak  mampu  mendorong  proses  pelestarian  lingkungan  hidup  dalam  jangka  panjang  akan berakibat  pada  terdegradasinya  hak-hak  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup  yang  secara  umum dijamin  oleh  konstitusi.  Urgensi  ini  secara  langsung  dapat  mendistorsi  penguasaan  kekayaan  negara oleh pihak-pihak yang berkuasa dan merugikan negara hingga ratusan triliun.
Hak penguasaan kekayaan negara untuk keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara yang berupa (MD, 2020):
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b. Melindungi  dan  menjamin  segala  hak  rakyat  yang  terdapat  di  dalam  atau  di  atas  bumi,  air  dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
Konstitusi  Hijau  dapat  membantu  mengatasi  disparitas  dalam  akses  dan  penguasaan  terhadap sumber daya alam dengan memberikan menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, konstitusi hijau dapat menjamin hak fundamental setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, keseluruhan ekosistem makhluk hidup juga harus memperoleh hak yang  sama  atas  lingkungan  hidup,  untuk  itu  diperlukan  berbagai  upaya  yang  harus  dilakukan diantaranya:
a. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal
Konstitusi  Hijau  dapat  melindungi  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  dan  kelompok  marginal atas sumber daya alam di wilayah mereka.
b. Tata kelola sumber daya alam
Konstitusi Hijau dapat memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.
c. Redistribusi sumber daya alam
Konstitusi Hijau dapat mendukung mekanisme redistribusi sumber daya alam untuk memastikan akses yang lebih adil bagi kelompok yang terpinggirkan.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## d. Pembangunan berkelanjutan
Konstitusi  Hijau  dapat  memacu  pembangunan  berkelanjutan  yang  mempertimbangkan  aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, sehingga memastikan akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.
Solusi  inovatif  sangat  dibutuhkan  untuk  menjamin  keadilan  ekologi  dan  memastikan  distribusi sumber daya alam yang merata dan berkelanjutan, akses yang tidak merata terhadap sumber daya alam merupakan salah satu akar masalah lingkungan hidup dan sosial yang serius di Indonesia.(Arisaputra, 2021) Masyarakat adat, kelompok marginal, dan komunitas miskin seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki  akses  yang  adil  terhadap  sumber  daya  alam  seperti  hutan,  air,  dan  tanah.  perlindungan lingkungan  hidup  dalam  konstitusi  hijau  juga  memiliki  peran  penting  dalam  memperkuat  hak-hak masyarakat  adat  dan  melestarikan  kearifan  lokal.  dengan  menawarkan  pendekatan  holistik  dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan penghormatan terhadap masyarakat adat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 18B UUD 1945, karena masyarakat adat di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan alam, mereka telah mewarisi kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Konstitusi Hijau, sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan  lingkungan  ke  dalam  kerangka  hukum  dasar  suatu  negara,  memiliki  potensi  untuk memastikan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  transparan,  akuntabel,  dan  berkelanjutan,  semua kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap  lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  ini  termasuk  penggunaan  teknologi  ramah lingkungan  dan  praktik  pengelolaan  yang  berkelanjutan,  hal  tersebut  bukan  hanya  cita-cita  karena keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  pelestarian  lingkungan  dengan  mempromosikan ekonomi hijau dan investasi dalam energi terbarukan serta industri yang berkelanjutan.
Menurut  penulis  prinsip-prinsip  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  keadilan  ekologi  sudah seharusnya  dimasukkan  kedalam  konstitusi  negara  Indonesia,  tujuannya  adalah  untuk  memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  dalam pengelolaan sumber daya alam, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Artinya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan dengan memberikan hak kepada lingkungan hidup secara utuh dan terjaga, selain itu konstitusi hijau memiliki potensi yang besar untuk mengatasi disparitas akses terhadap sumber daya alam  di  Indonesia,  bahwa  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  lingkungan  yang  bijak, diharapkan  dapat  tercapai  keadilan  dan  keseimbangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam,  serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang.

## 3.2. Keadilan Ekologi dalam Konstitusi Hijau
Keadilan  Ekologi  merupakan  integrasi  keadilan  sosial  dan  perlindungan  lingkungan,  dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama atas lingkungan yang sehat dan akses  yang adil terhadap  sumber  daya  alam,  dalam  konteks  Konstitusi  Hijau,  keadilan  ekologi  dapat diwujudkan  melalui  berbagai  mekanisme  hukum  dan  kebijakan  untuk  mengatasi  ketidakadilan. Persoalan  ketidakadilan  dan  ketidakmerataan  sosial  ini  lah  sebenarnya  yang  mendasari  munculnya berbagai  persoalan  lingkungan  di  banyak  wilayah  ekologi.  ”Oleh  sebab  itu,  para  ahli  politik  ekologi lebih  memandang  bahwa  persoalan  lingkungan  bukan  disebabkan  oleh  persoalan  yang  ada  dalam lingkungan  itu  sendiri,  tetapi  justru  disebabkan  karena  persoalan  penguasaan  kelompok  terhadap kelompok lain” (Arifin, 2015).
Implementasi Konstitusi Hijau dapat membantu mewujudkan keadilan ekologi dengan memperkuat penegakan hukum, bagaimanapun juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan yang diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam,  sehingga  meminimalkan  korupsi  dan penyalahgunaan kekuasaan baik itu dalam pengelolaan maupun dalam investasi, karena investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat yang terlebih dahulu diedukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan ekologi dan pengelolaan  sumber  daya alam  yang  berkelanjutan. Konstitusi  Hijau  harus  dapat  memastikan  bahwa sumber  daya  alam  dikelola  dengan  cara  yang  transparan,  akuntabel,  dan  berkelanjutan,  serta
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
memperkuat  upaya  untuk  mencegah  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Investasi  yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat,  sementara  pendidikan  dan  peningkatan  kesadaran  akan  mendorong  partisipasi  aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan.
Pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara perubahan alam yang disebabkan oleh manusia atau tidak disebabkan oleh manusia menyentuh inti dari debat filosofis mengenai etika lingkungan. Dalam konteks  Konstitusi  Hijau,  beberapa  tantangan  etis  yang  dihadapi  meliputi  antroposentrisme  dan penentuan  standing  moral  dan  hukum  bagi  lingkungan  (Fauzan,  2021).  Sebagian  besar  kebijakan lingkungan  tradisional  bersifat  antroposentris,  yaitu  memprioritaskan  kepentingan  manusia  sebagai pusat dari semua keputusan lingkungan. Ini sering kali mengukur kerusakan lingkungan berdasarkan dampaknya terhadap manusia (Husain, 2019). Untuk itu perumus  kebijakan  dari  berbagai  instansi sektoral  pada  umumnya  harus  berjalan pada ketentuan yang berlaku, dan  membutuhkan koordinasi agar  adanya  sinergi  dan  tidak  berjalan    sendiri,  dan  demi    kepentingan    bersama  sangat  diperlukan langkah  secara  proporsional dan bijak untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Chandra & Harmaini, 2023).
Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki lima dimensi dalam pelaksanaannya, dimensi yang pertama adalah konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak  cukup  hanya  diartikan  sebagai  pertumbuhan  ekonomi  semata,  melainkan  yang  mencakup  pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga,  konsepsi  pembangunan  berkelanjutan  menyadari  terdapatnya  keterbatasan  tekhnologi  dan lingkungan  hidup  untuk  mendukung  proses  pembangunan.  Keempat,  konsepsi  pembangunan berkelanjutan  menekankan  pentingnya  aspek  sosial,  keadilan  dan  demokrasi  yang  merupakan  aspek tidak  terpisahkan  dari  lingkungan  hidup.  Kelima,  konsepsi  pembangunan  berkelanjutan  menyadari terhadap  adanya  ketimpangan  situasi  yang  mempengaruhi  perbedaan  sasaran  serta  prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara berkembang dan negara maju (Helmi, 2012).
Pembangunan  berkelanjutan  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  terdapat  keseimbangan  antara Ekonomi,  Lingkungan,  dan  Masyarakat,  tiga  hal  tersebut  merupakan  titik  tumpu  dalam  jalannya pembangunan  berkelanjutan  yang  dapat  merujuk  pada  kondisi  ekosistem  dan  lingkungan  alami, keanekaragaman hayati, dan kapasitasnya untuk memberikan jasa terhadap ekosistem, setiap ekosistem terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, termasuk flora, fauna, air, tanah, dan manusia. Memahami  hubungan  antara  komponen  ini  adalah  kunci  untuk  pelestarian  yang  efektif.  Semuanya saling  terkait  erat  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain,  untuk  itu  ketiadaan  kepastian  hukum  status mahkluk  lain  selain  manusia  menjadi  problematika  sendiri  dalam  berjalannya  konstitusi  hijau  yang berkeadilaan.  Status  lingkungan  harus  memiliki  kejelasan  dalam  upaya  penyelamatan  lingkungan dengan  memberi  status  hukum  kepada  entitas  lingkungan  seperti  sungai,  hutan,  dan  gunung,  yang memungkinkan mereka untuk diwakili dalam pengadilan, solusi ini jelas akan berdampak baik terhadap ekologi dengan memastikan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik dan standing moral atau hukum dapat membantu menghindari bias antroposentris dan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan  adil.  Konstitusi  Hijau  yang  efektif  harus  mampu  menyeimbangkan  kebutuhan  manusia  dengan perlindungan yang memadai bagi alam, memastikan keberlanjutan dan keadilan ekologis bagi semua makhluk hidup untuk mendapatkan keadilan, dalam hal ini negara harus mengakui hak-hak alam untuk eksis,  berkembang,  dan  beregenerasi  baik  untuk  generasi  sekarang  maupun  yang  akan  datang sebagaimana amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  penulis  keadilan  ekologi  dalam  Konstitusi  hijau  sangat  membutuhkan  kepedulian masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup,  serta  komitmen  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan pembangunan yang berkeadilan, untuk mencapai keadilan ekologi tersebut maka harus ada pengakuan dari negara terkait keberadaan makhluk selain manusia, yang mana saat ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya dimiliki oleh manusia, padahal dalam konteks keseimbangan alam diperlukan juga  berbagai  ekosistem  yang  ada  di  wilayahnya  untuk  diakui  kedalam  sebuah  konstitusi,  konstitusi tersebut  akan  menggambarkan  bagaimana  konstitusi  hijau  yang  seharusnya,  sehingga  pandangan antroposentrisme perlahan dapat mulai berkurang dan hilang.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 4. KESIMPULAN
Konstitusi  Hijau  ( Green  Constitution )  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip keberlanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  ke  dalam  kerangka  hukum  dasar  negara.  penerapan Konstitusi  Hijau  memiliki  potensi  besar  untuk  mendukung  upaya  penyelamatan  lingkungan  hidup melalui berbagai mekanisme regulasi yang tegas dan sanksi berat terhadap pelanggaran lingkungan yang diadili  pada  pengadilan  lingkungan  khusus  karena  akan  memastikan  bahwa  pelanggar  hukum lingkungan dapat ditindak dengan cepat, adil, transparan dan akuntabilitas dengan menyediakan akses publik terhadap informasi lingkungan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi sumber daya alam sekaligus dapat membantu memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung ekonomi hijau.
Keadilan ekologis dalam konstitusi hijau pada dasarnya hanya berfokus pada manfaat bagi manusia tetapi  juga  mempertimbangkan  keseimbangan  ekosistem  dan  kesehatan  jangka  panjang  lingkungan, dengan mengimplementasikan  Konstitusi  Hijau,  Indonesia  dapat  menciptakan  kerangka  hukum  yang kuat  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  yang  bertanggung  jawab. Ini  tidak  hanya akan membantu melestarikan kekayaan alam negara untuk generasi mendatang tetapi juga memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Arifin,  Z.  (2015).  Politik  ekologi:  ramah  lingkungan  sebagai  pembenaran. Jurnal  Ilmu  Sosial Mamangan , 1 (1).
Arisaputra, M. I. (2021). Reforma agraria di Indonesia . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Asshiddiqie, J. (2016). Green Contitution . RajaGrafindo Persada.
Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Ekopendia , 5 (1), 103–110.
Chandra, F., & Harmaini, H. (2023). Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam , 10 (2), 179–188.
Fauzan, M. P. N. (2021). Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria , 1 (1), 1–21.
Hasibuan, R. H. (2024). Teorema Ekosentris: Konstitusi Hijau. Innovative: Journal Of Social Science Research , 4 (2), 6158–6170.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Sinar Grafika.
Husain, A. (2019). Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment (Vol. 1). SAH MEDIA.
Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum . Mirra Buana Media. MD, M. (2020). Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Pers.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Rohmah, S., & Kholish, M. A. (2022). Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia . Universitas Brawijaya Press.
Sari, L. P. (2022). Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945. PROSIDING SERINA , 2 (1), 815–824.
Wahanisa,  R.,  &  Adiyatma,  S.  E.  (2021).  Konsepsi  Asas  Kelestarian  Dan  Keberlanjutan  Dalam Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Nilai  Pancasila. Bina  Hukum Lingkungan , 6 (1), 93–118.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.441 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 889-896 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Halaman Ini Dikosongkan