## MEMAHAMI KESULITAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

## Oleh: Agussalim
Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, Jln. Babarsari 2, Depok, Sleman DIY Email: agussalim_privacy@yahoo.co.id

## Abstract
The developing of the human right norms and values in the international fora not brings the increasing of the human right conditions automatically. There are some obstacles to implement the norms. It is difficult to implement the human right idea universally that could be received by all states. This paper describes the factors that make difficulties on states in the implementing of the human right.
Key Word : human right, implementation

## A.  PENDAHULUAN
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB  tahun  1948    telah  menegaskan  kepada khalayak  dunia  bahwa  telah  lahir  kehendak bersama dalam rangka untuk mengangkat harkat dan  umat  manusia.  Hal  ini  telah  menunjukkan adanya pengakuan masyarakat internasional akan sifat universalitas nilai-nilai HAM. Berikut pada tahun 1966, deklarasi HAM tersebut dijabarkan lebih  lanjut  ke  dalam  dua  perjanjian,  yaitu International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights dan International  Covenant  on  Social, Economic,  and  Cultural  Rights. Kemudian perjanjian  penting  berikutnya  tentang  HAM adalah Perjanjian Helsinki ( Final Act of Helsinki) tahun  1975,  tentang  pernyataan  Negara- negara  Eropa  Barat  dan Timur  bahwa  peredaan ketegangan  Timur-Barat  juga  dipengaruhi  oleh adanya  pengakuan  atas  hak-hak  asasi  manusia oleh semua negara penanda tangan.
Walaupun  ada  pengakuan  universal  atas nilai-nilai  HAM,  sejak  selesai  perang  dunia  II, pelaksanaan nilai-nilai HAM baik yang dicetuskan deklarasi HAM tahun 1948, International Bill of Rights tahun 1966 , atau perjanjian Helsinki tahun 1975 hingga saat ini upaya-upaya implementasi akan nilai-nilai HAM secara internasional selalu mengalami  hambatan.  Kalau  semasa  Perang Dingin hambatan itu lebih banyak disebabkan oleh isu  politik strategis Perang  Dingin    yang  dalam bayak  kasus  telah  menenggelamkan  isu  HAM. Bahkan  AS  misalnya,  sebagai  sebuah  Negara yang selalu mengepankan HAM dan Demokrasi,
selama Perang Dingin harus bekerjasama dengan pemerintahan militer (otoriter) di banyak Negara sebagai  koordinasi  globalnya  menghadapi  Uni Soviet.
Namun  setelah  Perang  Dingin  berakhir pun, tidak berarti upaya dalam mengimplementasi nilai-nilai  universal  HAM  seperti  yang dimaksudkan  dalam  Deklarasi  HAM  PBB  dan kedua  perjanjian  berikutnya  turut  mengalami kemudahan.  Upaya  pelaksanaan  HAM  justru terbentur  pada  eksistensi    kedaulatan  negara yang  masih  menjadi  asas  hubungan  dan  hukum internasionalnya. Bahkan yang lebih serius adalah meskipun  dunia  sudah  sepakat  akan  konsep universalitas  HAM    yang  telah  berjalan  lebih dari 60 tahun sejak Deklarasi tahun 1948, tetapi hingga  saat  ini  belum  ada  satu  pun  mekanisme internasional  yang  dapat  diterima  oleh  semua negara  di  dunia  tentang  bagaimana  HAM  itu dilaksanakan secara internasional.
Tulisan  berikut  tidak  bemaksud  untuk membahas  atau  memperdebatkan  kembali batasan-batasan    mengenai  hak  asasi  dan  juga tidak  akan  membahas    masalah  bagaimana hak-hak  asasi  manusia  dilaksanakan  secara internasional.   Akan  tetapi  tulisan  berikut  akan membahas bagaimana kita memahami kesulitan- kesulitan  dalam  upaya  mengimplementasikan nilai-nilai  HAM  secara  internasional.  Faktor- faktor apa yang menyebabkan sulitnya membuat mekanisme HAM yang berlaku global yang dapat diterima  oleh  semua  negara.  Untuk  keperluan tersebut, maka tulisan berikut ini akan berturut-
turut  akan  mengupas  kemunculan  universalitas konsep  HAM  internasional  dan  kemudian  akan menguraikan  beberapa  faktor  yang  sekiranya mempersulit dalam upaya pelaksanaan nilai-nilai universal HAM.

## B.  Kemunculan  HAM  dalam  Hubungan Internasional
Hak  asasi  manusia  (HAM)    merupakan hal yang relatif baru  dalam dunia internasional. Sejak Perjanjian  Wesphalia pada tahun 1648 --- yang membentuk sebuah kerangka perilaku antar negara---  hingga  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) tahun 1945,  HAM tidak termasuk dalam  konsep  politik  internasional.  Beberapa dekade  setelah  Perang  Dunia  II  berakhir, masalah  HAM  baru  mulai  diagendakan  negara- negara dalam pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral,  baik  di  tingkat  nasional,  regional maupun global.
Antonio Cassesse dalam sebuah bukunya yang  berjudul  “ Human  Rights  in  a  Changing World” (Cassesse,  1994)      menegaskan  bahwa kemunculan    konsep  hak-hak  asasi  manusia  di pentas  hubungan  internasional  tidaklah  datang dengan  tiba-tiba.  Ia  muncul  melalui  suatu proses  yang  panjang  dan  lama.    Meskipun kebanyakan  pengamat  menganggap  bahwa dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan  diumumkannya  Deklarasi  Universal  HAM sebagai  permulaan  perjuangan  modern  untuk melindungi hak-hak asasi manusia, namun asal- usul  hak-hak  asasi  manusia  dapat  ditelusuri melalui  teori-teori  filsafat  tentang  ‘hukum kodrat’, suatu hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif negara. Menurut teori ini, individu sebagai  manusia  membawa  dalam  dirinya sendiri sejak lahir hak-hak asasi yang tidak dapat dihilangkan.(Davis, 1994)
Meskipun  hingga  awal  abad  ke-20 individu-individu tidak dianggap sebagai subyek hukum internasional, namun demikian beberapa perkembangan  telah  mengisyaratkan    adanya perlindungan  modern    terhadap  HAM  secara internasional.  Perkembangan  tersebut  misalnya adanya  upaya-upaya  untuk  melindungi  hak-hak orang asing di luar negeri, intervensi kemanusian untuk  melindungi  kelompok  minoritas,  upaya untuk  menghapus perbudakan dan  perdagangan budak  juga  muncul  sebelum  abad  ke-20.
Sementara  itu  Forsythe  ( Forsythe,  1993) , menegaskan bahwa karena perhatian masyarakat internaisonal terhadap persoalan HAM itulah yang telah  mendorong    dibentuknya  Komite  Palang Merah  Internasional  ( International  Committee of  the  Red  Cross )  dalam  Konvensi  Geneva pada  tahun  1864.  Perjanjian  ini  menyatakan bahwa  petugas  kesehatan  harus  dianggap  netral sehingga mereka dapat merawat prajurit-prajurit yang  sakit  dan  terluka  dalam  peperangan.    Hal ini  membuktikan,  meskipun  dalam  perjanjian tersebut  tidak  menyebutkan  kata-kata  hak asasi  manusia,  namun  dari  perjanjian  tersebut secara implisit terdapat adanya pengakuan akan martabat  manusia,    yaitu  dengan  memberi  hak bagi  prajurit  yang  terluka  untuk  mendapatkan perawatan medis, dan petugas kesehatan berhak pula untuk tidak dijadikan sasaran militer.
Kalau dilihat dari sejarah
perkembangannya,  sulit untuk dipungkiri bahwa perkembangan  konsep  HAM  tersebut  identik dengan  perkembangan    peradaban    yang  terjadi di  belahan  bumi  “Barat”.    Meskipun  dasar filosofis  mengenai  HAM  ini  dapat  ditelusuri dari  pemikiran-pemikiran   Plato  dan Aristoteles pada  zaman  Yunani  Kuno  dan  Romawi,  akan tetapi  pemikiran  nyata  tentang  HAM    mulai mencuat    dalam mainstream pemikiran  politik di  Eropa  pada  abad  ke-17  yaitu  ketika John Locke mempublikasikan bukunya yang berjudul Second Treatise of the Government tahun 1688 yang  untuk  pertama  kalinya    menguraikan teori    yang  telah    berkembang  penuh    tentang hak-hak  alamiah.( Jack  Donnelly,  1998:  3). Menurut Locke ,  meskipun individu  yang sama memiliki  hak  alamiah  untuk  hidup,  merdeka, dan  tempat  tinggal  namun  untuk  melindungi hak-hak  tersebut    dibutuhkan    pemerintah  yang didirikan  berdasarkan    kontrak  sosial    antara yang  memerintah  dan  yang  diperintah  sehingga berlaku  ketentuan  bahwa  warga    negara  wajib mematuhi  pemerintah hanya apabila  pemerintah tersebut  melindungi  HAM  warga  negaranya. Menurut Donnelly ,  ide tentang HAM di Eropa ini merupakan  tuntutan politik yang dilancarkan oleh  kelas  menengah,  yaitu  kelompok  borjuis yang  baru  muncul,    pada  masa  awal  Eropa modern    untuk  menggugat  hak-hak  istemewa kaum bangsawan tradisional.
Sejak  perjanjian  Weshpalia    tahun  1648
Memahami Kesulitan Implementasinilai-Nilai Universal Hak-Hak Asasi Manusia Agussalim
sampai  awal abad ke-20, hubungan internasional pada  hakekatnya  merupakan    hubungan  antara badan-badan pemerintahan yang masing-masing berdaulat.  Sementara  pribadi-pribadi  manusia tidaklah  diakui  eksistensinya  sebagai    subyek hukum  dalam  pentas  dunia  internasional  dan manusia  sebagai  individu  hanya  diatur    oleh hukum nasional  masing-masing  negara.  Kondisi tersebut mulai berubah pada dua peristiwa penting, yaitu pertama, sekitar  sebelum  berakhirnya Perang  Dunia  I    pada  tahun  1917.    Pada  masa tersebut  lahir dua pemimpin kaliber dunia yaitu Lenin dan Wilson , yang melontarkan semboyan baru,  yaitu hak  rakyat    untuk    menentukan nasibnya sendiri. Meskipun kedua tokoh tersebut mempunyai  penekanan  dan  pandangan  yang berbeda, Lenin lebih  menekankan  kepada  hak rakyat jajahan untuk memperoleh kemerdekaan, sementara Wilson lebih  menekankan  pada perlunya    mempertimbangkan  tapal  batas negara      yang  ada  setelah    berakhirnya  PD I,  sambil  memberikan  kesempatan    kepada rakyat    untuk  menentukan  kedaulatan  mereka sendiri,  dan  mengenai  rakyat  jajahan Wilson setuju  untuk  memperhatikan    aspirasi-aspirasi meraka, (Antonio  Cassesse,  1994:  3-24)  namun semboyan  tersebut  telah  membawa  dampak politik yang sangat luas terhadap  rakyat-rakyat yang  terjajah  saat  itu.  Hal  itu  terbukti  dengan munculnya    berbagai  gerakan  kemerdekaan  di kawasan Asia dan Afrika. Termasuk mengilhami tokoh-tokoh  perintis kemerdekaan di Indonesia. Salah  satu    sumbangan  terpenting  dari  gagasan hak  rakyat  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri adalah  ia  merupakan  ideologi    baru  yang menjadi  legitimasi  untuk menggugat keabsahan kedudukan  politik  dan  hukum  dari  pemerintah jajahan  yang  didirikan  oleh  negara-negara penjajah.    Hal  ini  berarti  bahwa  perspektif hubungan  internasional  ---ideologi    hak  rakyat menentukan nasibnya sendiri--- menuntut adanya perubahan-perubahan  pada hukum internasional lama  yang telah mapan melestarikan kepentingan negara para penjajah. Dengan semakin derasnya tuntutan  rakyat  dari  berbagai  bangsa    untuk menentukan  nasib  sendiri,  maka  setelah  Perang Dunia I segera dibentuknya sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB).
Peristiwa  k edua adalah  pada  tahun 1945  yaitu    setelah  usainya  Perang  Dunia  II,
kedudukan pribadi manusia  tampak memperoleh pengakuan  yang  lebih  luas  dan  kokoh  dalam hubungan  internasional.  Hingga    berahirnya Perang  Dunia  II,  bagaimana  suatu  negara  atau pemerintah  memperlakukan    warga  negaranya bukan  dianggap    masalah  internasional.    Akan tetapi  setelah  mengalami  mimpi  buruk    yang ditimbulkan  oleh  kekejaman Holocaust  Nazi setidaknya pada periode 1939 sampai tahun 1945 telah menimbulkan kesadaran masyarakat dunia untuk memberikan perlindungan dan pelaksanaan HAM.  Bahkan  segera  membentuk  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  setelah  berakhirnya Perang  Dunia  II.  Dalam  Piagamnya  memuat tiga  gagasan  utama,  yaitu hak  rakyat  untuk menentukan  nasib  sendiri,    hak  asasi  manusia, dan gagasan  tentang  perdamaian. Untuk menjadi  anggota  PBB,  setiap  pemerintah  harus berjanji  menggalakkan  “dihormatinya  secara universal dan dilaksanakannya hak-hak asasi dan kebebasan  fundamental  tanpa  memperhatikan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”.
Dengan  diterimanya  piagam  PBB  oleh masyarakat internasional artinya telah diberikan bentuk  dan  kehidupan    kepada    ideologi  HAM dan ideologi penentuan nasib sendiri. Komitmen masyarakat  internasional  yang  tergabung dalam  PBB  untuk  memberikan  perlindungan dan  pengimplementasian  internasional  HAM terwujud  dengan  keluarnya  Deklarasi  Universal HAM  pada  tahun  1948,  kemudian  pada  tahun 1966    deklarasi  HAM  tersebut  dijabarkan ke  dalam  dua  perjanjian  internasional  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat bagi  anggota-anggotanya  yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya .  Ketiga dokumen tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  perangkat normatif  internasional  HAM yang setiap negara anggotanya dituntut untuk mamatuhinya.
Berbeda dengan keadaan di masa lalu, di mana  hubungan  antar  negara    lebih  merupakan hubungan  antar  pemerintah  yang  berdaulat, untuk  urusan-urusan  HAM    lebih  merupakan urusan  nasional  dalam  negeri  masing-masing negara, sedangkan saat ini HAM  telah menjadi nilai dan norma  dalam hubungan internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan di hampir  semua negara  di dunia ini, terutama yang
tergabung  dalam  PBB  terhadap  piagam  PBB, Deklarasi  Universal  tentang  HAM  tahun  1948, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pembunuhan Massa (genosida)  tahun 1948,  dua buah perjanjian internasional tentang HAM tahun 1966, dan sebagainya.
Akan  tetapi,  kemajuan-kemajuan  nilai dan  norma-norma  HAM  dalam  pentas  dunia internasional atau  pada tingkat organisasi PBB, ternyata  tidak  serta  merta  membawa  perbaikan pada situasi dan kondisi  hak-hak asasi manusia di dunia.  Meskipun realisasi dari aspirasi yang mulia tersebut  bergerak  maju  dengan  kecepatan  yang semakin meningkat tetapi terhambat oleh realitas politik    dimana  pada  dataran  pelaksanaannya komitmen pemerintah terhadap HAM seringkali tidak  konsisten  dan  terkesan  menghambat. Peristiwa  pembunuhan-pembunuhan  terhadap kelompok  etnis  tertentu  tetap  saja  terjadi, penyiksaan  oleh  penguasa-penguasa  otoriter terhadap  lawan-lawan  politiknya  tetap  terus berlangsung,  penculikan  lawan-lawan  politik, penangkapan secara paksa, dan sebagainya. Hal itu  membuktikan  bahwa  cita-cita  pencapaian perlindungan dan pelaksanaan HAM masih jauh dari yang diharapkan.
Sejak dibuatnya hukum HAM internasional  terhitung sejak disahkannya Piagam PBB tahun 1945 serta Deklarasi Universal HAM tahun  1948,  perlu  dicatat  bahwa  komitmen pemerintah  terhadap  substansi    HAM  hanya bersifat  kosmetis sebagai cara untuk  mengklaim dasar moralitas  yang tinggi dalam pembicaraan tingkat internasional. Apalagi ketika makna HAM pada  level  kekuasaan  tertinggi  dimanipulasikan untuk  memuaskan  kepentingan  pribadi  dan mencapai tujuan politik dan ekonomi  yang telah ditentukannya, yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan dari hak asasi manusia yang telah  dibangun  secara  formal,  maka  persepsi umum  akan  HAM  menjadi    tidak  jelas.    Pada saat seperti ini, tampaknya norma-norma dalam menerapkan  HAM    menjadi  tidak  seimbang, yaitu  untuk  mendatangkan    keuntungan  bagi pihak  tertentu  dan  merugikan  pihak  yang  lain. Dalam  keadaan  ini,  yang  penting  untuk  selalu diingat adalah adanya perbedaan antara  hak asasi manusia  yang  fundamental  di  satu  pihak  dan pemanfaatan hak asasi manusia untuk kekuasaan di lain pihak.

## C.  Dua  Penafsiran Atas Pelaksanaan HAM Internasional
Dalam  mengimplementasikan    agenda HAM  secara  internasional    tidak  jarang terbentur  pada  eksistensi    kedaulatan  negara yang masih menjadi  azas hubungan dan hukum internasionalnya.  Sehingga  sering  muncul perdebatan  tentang  bagaimana  interaksi  antara implementasi  nilai HAM yang bersifat universal dengan  kedaulatan  negara.    Apakah  masalah HAM  itu  merupakan  persoalan  domestik  suatu negara  yang kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat  atau    masalah  HAM  tersebut  sebagai masalah global yang memungkinkan keterlibatan negara  lain    untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut dalam suatu negara.
Berikut ini akan secara khusus membahas dua pandangan yang memperdebatkan  masalah di atas. Dua pandangan tersebut yaitu autonomy of  states dan cosmopolitan  perspective. (Prasetyono,1992: 8-10). Michael Walzer sebagai salah  seorang  tokoh  dari  pandangan Autonomy of  States mengemukakan    bahwa    masalah yang  muncul  pada  negara  tertentu,  termasuk masalah hak asasi manusia, harus  dilihat sebagai masalah  domestik.  (Walzer,  1977 ). Pandangan ini  menekankan  pada  pengakuan  atas  prinsip kedaulatan  negara dalam hubungan internasional. Dengan  demikian,  pandangan  ini  memegang prinsip bahwa tidak dibenarkan adanya  campur tangan  ( non-intervention) urusan  dalam  negeri negara lain.
Pada dasarnya prinsip autonomy of states ini  bersumber  dari  pemikiran  Thomas  Hobbes yaitu  bahwa  dalam  hubungan  internasional, masing-masing  negara  mempunyai    kedudukan yang  sama;  dalam  keadaan state  of  nature. Itulah  sebabnya  kedaulatan  negara  tidak  dapat disubordinasi  terhadap hukum yang lebih tinggi; suatu  hukum  internasional.    ( Op.Cit :  9)    Oleh karena  adanya  azas  kedaulatan  negara,  maka hubungan internasional harus menghormati hak- hak menentukan  nasib sendiri ( self-determination) suatu negara.  Pada gilirannya pandangan ini lebih banyak    mengklaim  negara  sebagai  pemegang kedaulatan  dan  hak  menentukan  nasib  sendiri warganya,  sehingga  pandangan  ini  cenderung mereduksi  dan mesubordinasi hak asasi dengan dalih kepentingan kedaulatan negara dan prinsip tidak  campur  tangan.    Kalau  dicermati  negara-
Memahami Kesulitan Implementasinilai-Nilai Universal Hak-Hak Asasi Manusia Agussalim
negara  yang  lahir  setelah  Perang  Dunia  II    dan pemerintahan-pemerintahan  otoriter di sebagian besar  negara  sedang  berkembang,  maka  terlihat bahwa  mereka  cenderung  menggunakan  prinsip autonomy of states.
Sementara  itu    versi    pandangan kosmopolitan ( Cosmopolitan Perspective ) mempertanyakan  asumsi-asumsi  moral  prinsip kedaulatan  negara  yang  menutup  kemungkinan campur  tangan  oleh  negara  lain  karena    adanya pelanggaran  hak  asasi.  Apalagi    jika  prinsip kedaulatan  negara  tersebut  digunakan    di  balik sistem politik yang tidak demokratis. Pandangan kosmopolitan  bertumpu  pada  pengakuan  HAM pada  tingkat  individu  secara  universal.  Hal  ini berarti  bahwa    masalah  HAM  dalam  perspektif ini  pada  hakekatnya  melampaui  batas-batas nasional negara bangsa ( nation-states).
Ide-ide  kosmopolitanis  bertitik  tolak dari asumsi bahwa keadilan dunia ( global justice) dipengaruhi  oleh  distribusi sumber-sumber alam dan ekonomi.  Beitz, Henry Shue, Jack Donnelly menyatakan bahwa dalam saling ketergantungan dan  kerjasama    ekonomi  global  adalah  tidak universal  dan tidak  relevan  membatasi prinsip- prinsip  keadilan    dalam  batas-batas  nasional yang  sempit.    Mereka  berpendapat  bahwa intervensi    politik  dan  ekonomi    diperlukan untuk  menciptakan    keadilan  dunia,  termasuk di  dalamnya  HAM.  Sementara    kosmopolitanis seperti  Luban    dan    Wassertrom  justeru berpandangan lebih ekstrem.  Mereka mentolerir kemungkinan    intervensi    militer  ke  negara yang  dianggap    melanggar    HAM  atau    yang pemerintahannya  tidak demokratis. ( Ibid : 9). Tampak bahwa dua pandangan mengenai masalah  hak  asasi  dalam  konteks  hubungan internasional  di  atas  memang  saling  bertolak belakang,  baik  dilihat  dari  asumsi-asumsi  yang mendasari  maupun  dari  pemikiran-pemikran yang dikembangkan.  Kesamaan antara keduanya adalah  sama-sama  mengklaim  persoalan  HAM sebagai  masalah  fundamental  dari  demokrasi. Suatu  ironi  bahwa  kesamaan  klaim  tersebut ternyata  tidak  mampu  mencegah  terjadinya perbedaan  pandangan  di  antara  mereka  ketika HAM akan diaplikasikan secara internasional.
Hingga  saat  ini  belum  ada  titik  temu bagaimana  isu  HAM  harus  diberlakukan  dalam hubungan  internasonal.  Kondisi  yang  demikian
mendorong  munculnya  penafsiran-penafsiran secara  terbuka.  ( Ibid. :14-15) Pertama, datang dari kelompok yang skeptis bahwa isu hak asasi adalah  alat  negara-negara  besar  (Barat)  untuk mengejar  kepentingan  mereka;  sebagai  alat atau strategi  dalam kebijakan luar negeri, yang mengabsahkan  adanya  intervensi  ke  negara lain.    Di  sini  isu  HAM  muncul    kepermukaan bersama-sama  dengan isu-isu internasional  baru seperti  demokratisasi,  lingkungan  hidup,  anti terorisme,  ekonomi,  yang  akhir-akhir  ini  sering dikumandangkan oleh negara-negara Barat.
Kekuatan  isu  HAM  sebenarnya  terletak pada  esensi  masalahnya  yang  mempunyai kekuatan moral  yang tidak dapat ditangkis oleh negara yang dituduh melanggar HAM, sehingga tidak jarang  negara yang dituduh melanggar HAM menggunakan  alasan-alasan  perbedaan  nilai, budaya,  sosial  dan  politik    sebagai  pembelaan diri.   Bahkan sering terjadi negara yang dituduh melanggar  HAM  malah  menuduh  balik  bahwa pemakaian    isu  HAM  sebagai  tindakan  campur tangan  (intervensi)  urusan  dalam  negeri  suatu negara.
Kedua, adalah  isu  HAM  merupakan  isu yang tak terelakkan dalam hubungan internasional sebagai  hasil proses sejarah  yang telah dimulai manusia    ketika  mereka  memikirkan  dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini  upaya untuk menegakkan  dan melaksanakan HAM  dilihat sebagai  tugas kesejarahan manusia, setelah beberapa lama terhadang misalnya, oleh sistem  monarkhi    absolut  di  berbagai  belahan dunia,  sistem militerisme  Napoleon,  Revolusi Bolshevik 1917, sistem kolonialisme Barat,  dan terakhir  terbentur  pada  dominasi  situasi  Perang Dingin  AS - US.
Dilihat  dari aspek ini maka esensi HAM sebenarnya adalah klasik - historis.  Di era pasca Perang Dingin ini  dan runtuhnya rezim otoriter komunisme,  isu HAM memperoleh momentum untuk    membawa  angin  atau  gelombang kemenangan  nilai-nilai  demokrasi  ke  seluruh dunia.

## D.  HAM Dalam  Pandangan “Timur”
Pada  dasarnya,  hampir  semua  negara di  dunia  ini  menjunjung  tinggi  konsep  hak-hak asasi  manusia.    Namun,  ketika  konsep  tersebut
diimplementasikan,  maka  muncul  berbagai persoalan  bukan  saja  pada  tataran  politik dalam negeri tetapi juga pada tataran hubungan internasional.    Tampaknya  konsep  HAM yang  dianut  oleh  negara-negara  Barat  berbeda dengan  konsep  yang  dianut  oleh  negara-negara Dunia  Ketiga.    Di  antara  negara-negara  yang agak  lantang  menentang  konsep  “Barat”  dan secara  gigih  memperjuangkan  konsep  “Timur” mengenai  hak-hak asasi manusia terdapat Cina, Vietnam,  Myanmar,  Malaysia,  Singapura,  dan juga Indonesia.
Konsep    “Timur”  dan  “Barat”    dalam pengimplementasian  HAM  ini  sangat  kelihatan pada  konferensi  dunia  mengenai  HAM  yang diselenggarakan oleh PBB di Wina, Austria, pada tahun  1993.    Pandangan  “Timur”    yang  lahir melalui konperensi Bangkok sebelum Konferensi Wina  itu  berlangsung  lebih  merupakan    hasil kompromi  antara  pandangan  negara-negara Asia  seperti  Jepang  dan  Filipina  yang  lebih mementingkan  hak-hak  individu  ala  Barat,  di satu  pihak,  dengan    pandangan  mayoritas  pada pihak lain yang mengutamakan apa yang disebut sebagai  hak  komunal,  yaitu  hak  masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun pandangan “Timur”  menyebut hak-hak  asasi  manusia  sebagai  suatu  konsep yang  “universal”    namun  para    wakil  negara- negara Asia pada umumnya berpendapat bahwa konsep yang diperjuangkan  oleh negara-negara Barat  itu sebetulnya tidak “universal”, melainkan merupakan    hasil  kebudayaan  politik  Barat  dan pada  dasarnya  kurang  sesuai  untuk  diterapkan begitu saja  di negara-negara Timur yang tengah menghadapi    tantangan-tantangan  ekonomi, sosial, dan politik  yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh negara-negara Barat.  Oleh karena itu negara-negara Asia melalui Deklarasi Bangkok  sangat menekankan  pentingnya latar belakang sejarah, kebudayaan,  dan agama dalam memahami  dan  melaksanakan    konsep  hak-hak asasi manusia.
Menurut pandangan Timur itu, pelaksanaan hak-hak asasi tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan politik. Setiap negara mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri sehingga apa yang dianggap  baik  dan  biasa  di  suatu  negara  belum
tentu  baik  dan  biasa  di  negara  lain.    Menurut kebudayaan  politik  Timur,  yang  senantiasa diutamakan  adalah  kepentingan  masyarakat secara  keseluruhan,  bukan  hak  individu. Sebaliknya, menurut pandangan Timur,  apa yang selalu  diutamakan  di  kebudayaan  Barat  adalah hak  individu.  Dengan demikian di negara-negara Barat,  lebih  lanjut  menurut    pandapat  tersebut, setiap individu dapat menikmati kebebasan untuk berbuat sesuka hati tanpa terlalu mempersoalkan dampaknya terhadap masyarakat.

## E.  Empat Generasi HAM
Hak Asasi Manusia, merupakan produk aturan normatif  dari  sebuah  penyesuaian  zaman    dan untuk lebih memahami hakikat Hak Asasi Manusia beserta  ruang  lingkupnya  dan  prioritasnya, sangatlah  penting  untuk  melihat  asal  usul  dan pemikiran-pemikiran awal yang terbangun serta usaha-usaha  yang  dilakukan  sejak  permulaan tradisi  Hak  Asasi  Manusia  itu  sendiri.    Secara konvensional dikenal adanya dua konseptualisasi tentang  “hak” yang masing-masing menempatkan HAM  dalam  tingkatan  hierarkis  yang  berbeda. (Mas’oed, 1992: 233). Pandangan pertama, atau sering disebut sebagai HAM Generasi Pertama , berasal  dari  tradisi  Barat  yang  mengutamakan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan pers, kebebasan  berserikat,  kebebasan  beragama  dan menyuarakan kata hatinya, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan.
Konsep generasi pertama ini adalah harapan kebebasan, sebuah perlindungan yang melindungi seseorang,  baik  secara  individu  maupun  dalam sebuah  perserikatan  dengan  lainnya  terhadap penyalahgunaan  otoritas  politik.  Inilah  pokok pikirannya.  Yang  ditonjolkan  oleh  konstitusi  di hampir semua negara di dunia dan diadopsi oleh mayoritas  kovenan  dan  deklarasi  internasional sejak  Perang  Dunia  II,  merupakan  konsep dasar  liberal  Barat  tentang  hak  asasi  manusia yang  menempatkan  pemerintah  dalam  konteks kontrak  sosial antara  yang  memerintah  dan yang diperintah, yaitu perjanjian tentang  sejauh mana  dan  bagaimana    membatasi  kekuasaan pemerintah.  Setiap individu  dalam konsepsi ini dianggap  memiliki    hak-hak  yang  dibawa  sejak lahir dan tidak dapat dicabut, sehingga kekuasaan
Memahami Kesulitan Implementasinilai-Nilai Universal Hak-Hak Asasi Manusia Agussalim
pemerintah harus dibatasi  agar tidak melanggar hak-hak  ini.  Jadi  selain  menekankan  hak-hak sipil  dan  politik,  konseptualisasi  HAM  dari tradisi Barat ini sangat individualistik. ( Muntaj, 2008: 22)
Pandangan  Kedua  atau  sering  disebut sebagai HAM  Generasi  Kedua ,  berasal  dari pemikiran  Sosialis  yang  mengedepankan hak  -  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dan memandang  hak-hak  sipil  dan  politik  sebagai hak-hak  kaum  borjuis .  Menurut  pandangan ini,  kesadaran  setiap  individu  ditentukan  oleh kondisi kehidupan materialnya.  Oleh karenanya, kebebasan  harus  dimulai  dari  kebebasan:  bebas dari  kelaparan,  bebas  wabah  penyakit,  bebas dari  pengangguran  atau  kemiskinan.  Sehingga dalam pandangan ini, adalah wajar  bagi Negara (pemerintah)  untuk  mengutamakan    hak-hak ekonomi dan sosial  warga negaranya ketimbang “kebebasan  individualnya”.  Dalam  pengertian yang  demikian,  hubungan  antara  individu  dan pemerintah  akan  sangat  berbeda  sekali  dengan pandangan  generasi  pertama  tadi.  HAM  bukan lagi persoalan membatasi kekuasaan pemerintah, melainkan bagaimana mendesak pemerintah  agar menyediakan  lapangan  kerja,  sarana  kesehatan, perumahan,  jaminan sosial dan pendidikan bagi setiap warga negaranya.
Hal  ini,  sebagian  besar,  merupakan  suatu respons terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi  mengenai  kebebasan  individu  yang mentolerir  dan  bahkan  melegitimasi  ekploitasi kelas  pekerja.  Sejarah  memperlihatkan  bahwa hal  ini  merupakan  ” counterpoint ”  terhadap generasi  pertama  akan  hak  sipil  dan  politik dimana  mereka  memandang  hak  asasi  manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari  pada  terminologi  negatif  (bebas  dari)  dan mengharuskan  lebih  banyak  intervensi  negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai  atau  kemampuan  yang  ada.  Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal  22-27  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia seperti hak akan keamanan sosial, hak untuk  bekerja  dan  hak  perlindungan  terhadap ketidakadaan  pekerjaan,  hak  untuk  mendapat standar  hidup  yang  cukup  untuk  kesehatan  dan
kesehjateraan  diri  sendiri  dan  keluarga,  hak untuk  pendidikan  dan  hak  untuk  perlindungan terhadap  hasil  karya  ilmiah,  sastra  dan  seni. Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hak yang diangkat oleh  masyarakat  generasi  pertama  dalam  hak sipil  dan  hak  politik  tidak  dapat  di  dipandang sebagai  “hak-hak  negative”  dan  sebaliknya semua  hak  yang  dianut  generasi  kedua  dalam hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  tidak  bisa dilabel  “hak-hak  positif.”  Sebagai  contoh,  hak memilih  pekerjaan,  hak  untuk  membentuk  dan bergabung dengan kumpulan dagang, hak untuk berpartisipasi  secara  bebas  dalam  kehidupan budaya  masyarakat  (pasal  23  dan  27)  tidak harus  mewajibkan  tindakan  nyata  dari  Negara guna  menjamin  ketentraman  dan  kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar hak  generasi  kedua  mengharuskan  intervensi negara  sebab  hak  tersebut  menyangkut  harapan akan materi dari pada barang-barang yang bersifat tidak nampak (non materi). Secara fundamental hak  generasi  kedua  diklaim  sebagai  kesetaraan social.  Akan  tetapi,  karena  keterlambatan munculnya,  sosialis-komunis  dan  pengaruh “Dunia  Ketiga”  yang  sesuai  dengan  masalah- masalah internasional, penginternasionalisasikan hak-hak  ini  relative    lambat  muncul.  Dengan kekuatan  kapitalisme  pasar  bebas  yang menggunakan  ”bendera”  globalisasi  pada  awal abad  21,  maka  belum  terlihat  hak-hak  keadilan tesebut akan muncul dengan segera pada waktu ini.  Sebaliknya,  dengan  semakin  jelas  ketidak adilan  sosial  yang  diciptakan  oleh  kapitalisme nasional dan transnasional yang bebas dan tidak ada  pertanggung  jawaban  melalui  penjelasan- penjelasan  gender  atau  ras,  maka  mungkin harapan  untuk  hak-hak  generasi  kedua  akan bertumbuh dan menjadi matang. Kecenderungan ini  sudah  jelas  dengan  berkembangnya  Uni Eropa  dan  usaha-usaha  yang  lebih  luas  untuk meregulasi  institusi  keuangan  interpemerintah dan  Korporasi  transnasional  guna  melindungi kepentingan publik.
Kuatnya wacana pembangunan pasca Perang Dunia  Kedua,  telah  mendorong  munculnya Deklarasi  tentang  Hak  dan  Pembangunan ( Declaration  on  the  Rights  to  Development ) tahun  1986.  Deklarasi  ini  diterima  oleh  PBB
melalui resolusi 41/128 tanggal 4 Desember 1986 yang  kemudian  dikenal  sebagai  konsepsi  HAM generasi  Ketiga.  (Winarno,  2011:  213).  HAM Generasi Ketiga dibangun pada dimensi kolektif, dan  peduli  pada  hak-hak  “bangsa/penduduk”. Dengan mengusung hak solidaritas,  menarik inti dari  dan  menkonseptualkan  kembali  harapan- harapan dari dua generasi HAM sebelumnya, perlu dimengerti  sebagai  suatu  produk  yang  muncul dari  kebangkitan  dan  kemunduran nation-state dalam  pertengahan  abad  20  terakhir.  Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap  orang  berhak  atas  tatanan  sosial  dan internasional” yang  mana  hak  tersebut  diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh,  generasi  ini  muncul  untuk  mengangkat dan  memperjuangkan  enam  hak  yang  di  klaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak- hak  ini  mencerminkan  munculnya  nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian  kembali  kekuasaan,  kekayaan,  dan nilai  dan  kemampuan  penting  lainnya):  hak atas  politik, economy,  social ,  dan  penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan sosial  dan  hak  untuk  turut  berpatisipasi  dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga  hak  lain  dari  generasi  ketiga  adalah: hak  untuk  perdamaian,  hak  untuk  lingkungan yang  sehat  dan  berkelanjutan,  hak  untuk memperoleh  bantuan  kemanusiaan  bencana. Semua  enam  hak  ini  cenderung  dianggap sebagai  hak  kolektif  yaitu  menghendaki usaha-usaha  bersama  dan  intensif  dari  semua kekuatan  sosial.  Akan  tetapi,  masing-masing dari  ini  juga  mencerminkan  dimensi  individu. Maksudnya  adalah  meskipun  dikatakan  bahwa hak  tersebut  merupakan  hak  kolektif  semua bangsa  dan  masyarakat  (khususnya  Negara- negara  berkembang  dan  masyarakat  yang masih  bergantung)  untuk  menjamin  sebuah tatanan  ekonomi  internasional  baru  yang akan  menghilangkan  halangan-halangan  bagi pembangunan economy dan  sosial  mereka,  ini juga  bisa  dikatakan  merupakan  hak  individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada kepuasaan  materi  dan  kebutuhan  non  materi lainya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari  hak  solidaritas  ini  adalah  lebih  bersifat
aspiratif  dan  statusnya  sebagai  norma  hak  asasi manusia secara internasional masih tidak ambigiu. Dengan  demikian,  dalam  berbagai  tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah didefinisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain.
HAM generasi  keempat dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Jimlie  Asshiddiqie mengemukakan  setidaknya  ada  empat  faktor yang  mempengaruhi  lahirnya  HAM  generasi keempat.  (Muntaj, Op.Cit :  29) Pertama, konglomerasi raksasa dalam bentuk multinational corporations. Kedua, fenomena nations without states.  Ketiga, global  citizen yang  berimplikasi lahirnya  kelas  sosial  tersendiri. Keempat, pengaturan  entitas  baru  yang  bersifat  otonom dalam bentuk corporate federalism. Singkatnya, HAM  Generasi  Keempat  ini  merupakan  respon atas  perubahan-perubahan  dunia  yang  sangat cepat  sebagai  akibat  globalisasi.  (Winarno, Op.Cit.: 215)

## F.  Simpulan
Bila mencermati perjalanan hak-hak asasi manusia khususnya sejak kemunculannya dalam hubungan internasional hingga  dewasa ini maka dapat  dipahami  bahwa  dengan  berkembangnya berbagai  penafsiran,  perspektif,  dan  generasi- generasi  HAM,  maka  benturan-benturan  antar perspektif  HAM tidak dapat dihindari bila HAM itu  dipaksakan  dilaksanan  terhadap  Negara lain. Meskipun ke-universalan  nilai-nilai HAM tidak dapat dibantah,  dan sifat universalitasnya tersebut  dapat  diterima  oleh  Negara-negara  di dunia, namun menjadi sulit ketika konsepsi HAM itu akan dilaksanakan secara global.
Itulah  sebabnya  hingga  saat  ini masyarakat  internasional  baru  ada  pada  tahap sepakat  akan  universalitas  konsep  HAM,  dan belum sampai pada kata sepakat bila menyentuh bagaimana  mekanisme  HAM  dilaksanakan secara internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Beitz,  Charles, Political  Theory  and International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1979
Cassesse,  Antonio, Hak  Asasi  Manusia di  Dunia  yang  Berubah, Yayasan  Obor Indonesia (YOI), jakarta, 1994.
Davis,  Peter, Hak-hak  Asasi  Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
Donnelly,  Jack, Human  Rights  and
Comparative Foreign
Policy,
Denver
University Press, 1999
Donnelly,  Jack, What  are  Human  Rights , dalam Introduction to Human Rights , United States   Information Agency, 1998
Forsythe, David P., Hak-hak  Asasi Manusia dan  Politik  Dunia, Penerbit  Angkasa Bandung, 1993
Muntaj,  Majda, Dimensi-Dimensi  HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
Walzer,  Michael, Just  and  Unjust  Wars, New York: Basic Books, 1977
Winarno, Budi, Isu-Isu Global Kontemporer, Caps, Yogyakarta, 2011
JURNAL:
Luban, David, “Just War and Human Rights” , Philosopy  and Public Affairs 9, No.2, 1980
Prasetyono, Edy, “Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan  Internasional” , Publikasi  CSIS , Maret 1992