## PENERAPAN E-NOTARY DALAM  TRANSAKSI  ELEKTRONIK DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN  2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
Delia Mirza Avelyne a a Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

## Abstrak
Era  digitalisasi  saat  ini  terjadi  perkembangan  yang  sangat  pesat  khususnya  dalam  dunia  digital. Terjadinya  perkembangan  teknologi  membawa  kemajuan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan manusia.  Salah  satu  jasa  fasilitas  yang  menghubungkan  dengan  telekomunikasi  ialah  transaksi elektronik. Seiring berjalannya perkembangan kemajuan teknologi masih ada yang belum merasakan sepenuhnya yaitu pada profesi notaris dalam melakukan transaksi elektronik. Perlunya penyesuaian dengan dinamika masyarakat terkait penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik. Jenis penelitian ini    ialah  yuridis  normatif  yaitu  suatu  pendekatan  terhadap  permasalahan  hukum  dipandang  dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik (e-Notary) membuat  akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang. Pengaturan tersebut dapat ditinjau dari UU ITE sebagai legal standing untuk penerapan e-Notary dalam melakukan transaksi elektronik.
Kata Kunci : Digitalisasi, Sistem Elektronik Notaris, Transaksi Elektronik

## Abstract
In the current era of digitalization, there is a very rapid development, especially in the digital world. The development of technology brings progress to various aspects of human life. One of the facility services  that  connects  with  telecommunications  is  electronic  transactions.  Along  with  the development of technological advances, there are still those who have not fully experienced, namely the notary profession in conducting electronic transactions. The need for adjustment to the dynamics of society regarding the application of e-Notary in electronic transactions. This type of research is normative juridical, which is an approach to legal issues viewed from the aspect of applicable legal regulations.  Article  15  paragraph  (3)  of  the  UUJN  which  stipulates  that  notaries  also  have  other powers as regulated in laws and regulations. One of them is the authority to certify transactions made electronically (e-Notary) to make pledges, waqf, and aircraft mortgages. This arrangement can be viewed from the ITE Law as legal standing for the application of e-Notary in conducting electronic transactions.
Keywords : Digitalisation, e-Notary, Electronic Transaction.
Penulis : a deliaavelyne.mirza@gmail.com

## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i1.2773 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Di era digitalisasi saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam dunia  digital. 1 Terjadinya  perkembangan  teknologi  membawa  kemajuan  terhadap  berbagai aspek  kehidupan  manusia.  Kemajuan  teknologi  memunculkan  adanya  fenomena  sistem elektronik yang dapat digunakan untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Salah satu jasa fasilitas yang menghubungkan dengan telekomunikasi ialah transaksi elektronik. Konsep dari transaksi elektronik merupakan kegiatan perjanjian atau transaksi pada umumnya, namun perjanjian tersebut dilakukan tanpa hadirnya  kedua  belah  pihak  secara  langsung.  Transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik merupakan  suatu  perikatan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  dengan  menggunakan  cara saling bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Transaksi secara  elektronik  ini  biasa  dikenal  dengan  istilah e-Contract yang  sesungguhnya  adalah perikatan  atau  hubungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  elektronik  dan  memadukan jaringan kerja dari sistem informasi yang menggunakan komputer ditambah dengan sistem komunikasi  yang  berdasarkan  atas  jaringan  dan  jasa  telekomunikasi  yang  selanjutnya ditunjang  oleh  keberadaan  jaringan  komputer  global  internet. 2 Diketahui  para  pengguna media internet dapat mewujudkan pembangunan ekonomi suatu negara, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada aspek hukum notaris. 3 Namun seiring berjalannya perkembangan kemajuan  teknologi  profesi  notaris  masih  belum  merasakan  sepenuhnya  untuk  dapat melakukan transaksi elektronik.
Apabila  melihat  Pasal  16  ayat  (1)  UU.  No.  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN)  yang  menjelaskan  bahwa  notaris  harus  hadir  untuk  membacakan  dan menandatangani  akta.  Penjelasan  dari  pasal  tersebut  adalah  bahwa  notaris  harus  hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para pihak dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan  dan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  autentik.  Jika  ditinjau  pada Pasal  1868  KUH  Perdata  para  pihak  harus  berhadapan  langsung  yang  artinya  apabila dikorelasikan  dengan  pasal  16  tersebut  akan  dianggap  sah  secara  formilnya  apabila  para pihak dalam pembuatan akta otentik hadir dan bertatap muka secara langsung. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-Notary) membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang. 4
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
1 Man Suparman Sastrawidjaja, 2002 , Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I , Jakarta: Elips,
2 Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
3 L. Sihombing, 2020, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris , Jurnal Education and Development, Volume 8, Nomor 1.
4 Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, 2016, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
dalam UUJN, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep e-Notary sebagai salah satu layanan dalam melakukan transaksi elektronik. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep e-Notary dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari kata verschijnen yang  berarti  datang  menghadap  yang  dimaksud  dalam  artian  yuridis  adalah kehadiran nyata.
Dalam permasalahan diatas belum adanya kepastian hukum. Konsep dari e-Notary masih menjadi perdebatan karena belum ada regulasi secara spesifik dan eksplisit mengenai pasal yang bertentangan pada UUJN dan bagaimana perkembangan e-Notary sebagai wujud dari  kemajuan  teknologi  dalam  kegunaannya  sebagai  transaksi  elektronik. 5 Terkait  hal tersebut  perlu  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  ITE  untuk membantu mengatasi problematika dan UU ITE bisa sebagai legal standing dalam penerapan e-Notary sebagai  transaksi  elektronik.  Sehingga  dengan  hadirnya e-Notary akan memudahkan  atau  mempercepat  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  notaris  dalam membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan  atau  perjanjian  atau  ketetapan  yang diharuskan  Undang-undang  atau  apa  yang  dikehendaki  para  pihak  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik ditinjau dari UU ITE?

## MOTODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu  pendekatan  terhadap  permasalahan  hukum  dipandang  dari  aspek  peraturan  hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  temuan  ilmiah  dan  tinjauan  pustaka  adalah contoh  sumber data  sekunder  selanjutnya  untuk analisis  data  dilakukan dengan  menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dan penelitian sebelumnya.

## PEMBAHASAN
a. Penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik ditinjau dari UU ITE
Menurut  Theodore  Sedwick,  manajer  dari Cyber-US  Project  Notary  Council  for International Business , bahwa e-Notary adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi antara fungsi konvensional Notaris dan penerapannya melalui transaksi elektronik. e-Notary bertindak  sebagai  pedoman  dalam  transaksi  elektronik,  baik  melalui  akta  otentik
5 Syamsul  Bahry,  Annalisa  Yahanan  &  Agus  Trikasaka,  2019, Kewenangan  Notaris  dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka Cyber Notary, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8, Nomor 2.
secara konvensional maupun melalui fungsi elektronik notaris dengan memanfaatkan media elektronik. 6 e-Notary dapat  berkembang  dan  dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Dalam penerapannya baik pemerintah maupun notaris juga harus siap menjadi bagian di dalamnya. Apalagi, e-Notary sudah  menjadi  kebutuhan  untuk  perkembangan  di  bidang  kenotariatan yang nantinya akan mendukung pertumbuhan sektor lainnya. 7
Konsep e-Notary dalam transaksi elektronik sudah dijelaskan secara singkat di dalam pasal 15 ayat (3) UUJN yang pada penjelasanya disebutkan salah satu kewenangan notaris yaitu  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Pada  dasarnya e-Notary adalah  konsep  yang  Misalnya,  digitalisasi  dokumen,  penandatanganan  akta  secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Selanjutnya Edmon Makarim berpendapat bahwa antara e-Notary dan cyberspace memiliki  persamaan  yakni,  salah  satu  metode  bagi  notaris  dengan mempergunakan media cyberspace , yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. 8 Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa dari segi konsep e- Notary diartikan  sebagai  metode  cara  bekerja  notaris  yang  memanfaatkan  perkembangan teknologi. Dimana terjadi perubahan cara kerja notaris yang konvensional menuju cara kerja secara  virtual  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  ada. 9 Keikutsertaan  notaris  dalam proses sertifikasi transaksi elektronik juga terdapat dalam Permen Kominfo Pasal 27 terhadap permohonan sebagaimana pasal 25 No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik,  dimana  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  dapat:  a.  melakukan  sendiri pemeriksaan; b. menunjuk otoritas pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan; c. menunjuk notaris  sebagai  otoritas  pendaftaran.  Kewenangan  notaris  dalam  pasal  ini  yaitu  ditunjuk sebagai  otoritas  pendaftaran  yang  merupakan  kewenangang  delegasi  dari  penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemohon sertifikat. Transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE  adalah  “setiap  perbuatan hukum  yang dilakukan  melalui  komputer,  jaringan  komputer, dan  media  elektronik  lainnya”.  Transaksi  elektronik  merupakan  salah  satu  dampak  dari perkembangan  teknologi  khususnya  dalam  dunia  perdagangan  ( e-commerce ). 10 Dalam pelaksanaan  transaksi  elektronik,  pihak-pihak  yang  terlibat  melakukan  transaksi  elektronik melalui  media  internet  yang  bersifat  borderless.  Hal  ini  sejalan  secara  filosofis,  artinya transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja, bahkan dalam lalu lintas perdagangan luar negeri. 11
6 Feng  Chen,  dkk,    2017,  Princess: Privacy-Protecting  Rare  Disease  International  Network Collaboration Via Encryption Through Software Guard Extensions , Bioinformatics, Volume 33, Nomor 6.
7 Rianda  Riviyusnita,  Jauhariah,  Firman  Freaddy  Busroh,  2019, Notary  and  the  Implementation  of Integrated  Electronics  Business  Licensing  Services. Journal  of  Advanced  Research  in  Law  and Economics, Volume 10, Nomor 3.
8 Cyndiarnis  Cahyaning  Putri,  Abdul  Rachmad  Budiono,  2019, Konseptualisasi  dan  Peluang  Cyber Notary Dalam Hukum , Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 1.
9 Muhammassd Farid Alwajdi, 2020, Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia , Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2.
10 Tiska  Sundani,  2017, Analisis  Hukum  Atas  Penggunaan  dan  Pembuatan  Akta  Notaris  secara Elektronik . Premise Law Journal, Volume 1, Nomor 1.
11 Dewa Ayu Widya Sari, Retno Murni, I Made Udiana, 2018, Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.Acta  Comitas: Jurnal  Hukum Kenotariatan, Volume 2, Nomor 2.
Ditinjau dari UU ITE penerapan e-Notary dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer  atau  sistem  elektronik  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  atau  simbol  yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mempu memahaminya. Dokumen elektronik  adalah  bukti  suatu  kegiatan  transaksi  elektronik  yang  setara  dengan  dokumen kertas  pada  umumnya. 12 Dokumen  elektronik  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah.  Hal  ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi elektronik yang menggunakan e-Notary , maka sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Bukti atau verifikasi transaksi  elektronik  tersebut  kemudian dikategorikan  sebagai dokumen elektronik yang berisi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dimana  hasil  akhir dari  sertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik  dapat berupa print out . Hasil cetak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik yang dapat menjadi alat pembuktian di Pengadilan. 13
Dalam hal pembuktian dalam transaksi elektronik dapat dikaitkan dengan Pasal 6 UU ITE,  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yang  mensyaratkan bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli,  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga menerangkan  suatu  keadaan.  Dari  penjelasan  pasal  6  UU  ITE  diketahui  bahwa  dokumen elektronik  ini  kedudukannya  disejajarkan  dengan  dokumen  kertas  pada  umumnya. Selanjutnya terkait dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  mendefinisikan  sertifikat  tersebut  sebagai  sertifikat  yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status  subjek  hukum  para  pihak  dalam  Transaksi  Elektronik  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara  sertifikasi  elektronik.  Pengesahan  dokumen elektronik  memang  tidak diatur dalam UUJN, bila merujuk pada Pasal 44 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa tanda tangan yang  ditandatangani  pada  akta  otentik  adalah  tanda  tangan  para  penghadap  dan  notaris sendiri, nyata dan langsung, tidak menggunakan tanda tangan elektronik, Selain itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengizinkan penandatanganan akta otentik secara elektronik,  dan  juga  belum  ada  sistem  pengamanan  terhadap tanda  tangan digital  notaris. Kurangnya integritas antara tanda tangan elektronik dan identitas penandatangan (informasi
12 Carisma Gagah Arisatya, 2015, Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi  yang  Dilakukan  secara  Elektronik  (Studi  di  Notaris  Wilayah  Kerja  Kota  Malang). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya.
13 Devi Alincia, Tundjung Herning Sitabuana, 2021, Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary , Jurnal Law Reform, Volume 17, Nomor 2.
elektronik) dalam sistem keamanan telah membuat tanda tangan elektronik dianggap lemah untuk digunakan dalam suatu perjanjian atau dokumen resmi lainnya. 14
Pada pendatanganan pengesahan dokumen elektronik dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1)  UU  ITE  yang  harus  memuat,  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  terkait  hanya kepada  penanda  tangan,  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  pada  saat  proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, segala perubahan terhadap  tanda  tangan  elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu  penandatanganan  dapat diketahui, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah  waktu penandatanganan  dapat  diketahui,  terdapat cara  tertentu yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa  penandatangannya;  dan  terdapat  cara  tertentu untuk  menunjukkan  bahwa  penanda  tangan  telah  memberikan  persetujuan  terhadap informasi elektronik yang terkait. Tanda tangan elektronik harus dikaitkan dengan baik dengan suatu informasi elektronik agar nantinya tanda tangan ini dapat memiliki fungsi yang setara dengan  tanda  tangan  kertas. 15 Mekanisme  peran  notaris  melalui  pengesahan  transaksi elektronik adalah bersama-sama dengan pihak Certificate Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. CA merupakan pihak yang menerbitkan sertifikat elektronik yang berisikan identitas pemilik sertifikat, kunci publik  dan  kunci  privat  yang  digunakan  dalam  transaksi  elektronik  untuk  membuat  tanda tangan  elektronik,  mengotentikasi  si  penanda  tangan  dan  memverifikasi  dokumen  yang ditanda tangani. 16 selanjutnya dalam keberlakuan e-Notary terkait keamanan dibutuhkan juga aspek kriptografi untuk menjaga keamanan pesan ketik pesan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 17 Tujuan dari kriptografi mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimannya dan mencegah penyangkalan. 18
Penerapan e-Notary ingin  memberi  bingkai  hukum  agar  tindakan  menghadap  para pihak atau penghadap di hadapan notaris tidak lagi harus bertemu secara langsung di suatu tempat  tertentu  yang  mana  para  pihak  bisa  berada  ditempat  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini penerapan e-Notary dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  notaris  dalam  membuat  dan  menyusun  suatu  akta otentik, 19 sehingga  diharapkan  mampu  menjadikan  Indonesia  masuk  dalam Ease  of  Doing Bussiness (EODB).

## PENUTUP

## Kesimpulan
14 Emir Husni, 2016, Digital signing using national identity as a mobile ID . Proceedings on International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA).
15 Nizar Apriansyah, 2018, Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3.
16 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda- tangan- elektronik-palsu/
17 Dony Ariyus, 2008, Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi , Yogyakarta: Penerbit ANDY
18 Andi  Nur  Annisa  Meilany,  2020, Cyber  Notary:  Protokol  Notaris  yang  Disimpan  Dalam  Bentuk Elektronik , Banyumas: Pena Persada
19 Locit ., Dewa Ayu Widya Sari, Retno Murni, I Made Udiana, 2018.
Penerapan e-Notary dalam  transaksi  elektronik menurut UU  ITE dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4). Dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1). Untuk pembuktian dalam transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 6, dan untuk tanda  tangan  dokumen  elektronik  terdapat  dalam  Pasal  11  ayat  (1).  Hadirnya e-Notary dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan  atau  mempercepat  suatu  pelaksanaan  tugas dankewenangan ootaris dalam membuat dan menyusun suatu akta otentik.

## Saran
Notaris dalam kemajuan teknologi perlu menerapkan e-Notary sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan dinamika hukum modern yang ada di masyarakat. Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi terkait norma yang bertentangan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Nur Annisa Meilany. 2020. Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik , Banyumas: Pena Persada.
Carisma  Gagah  Arisatya.  2015. Urgensi  dan  Relevansi  Kewenangan  Notaris  untuk Mensertifikasi  Transaksi  yang  Dilakukan  secara  Elektronik  (Studi  di  Notaris Wilayah Kerja Kota Malang) . Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, 2015.
Cyndiarnis  Cahyaning Putri,  Abdul  Rachmad  Budiono. 2019. Konseptualisasi  dan  Peluang Cyber  Notary  Dalam  Hukum ,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, 2019 (Vol. 4 No. 1).
Dony Ariyus. 2008. Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi , Yogyakarta: Penerbit ANDY.
Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana. 2009. Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris ,  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister Kenotariatan, 2009 (Vol. 2 No. 2).
Devi Alincia, Tundjung Herning Sitabuana. 2021. Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary , Jurnal Law Reform, 2021 (Vol. 17, No 2).
Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Emir  Husni.  2016. Digital  signing  using  national  identity  as  a  mobile  ID.  Proceedings  on International  Seminar  on  Intelligent  Technology  and  Its  Applications  (ISITIA ).
2016.
Feng  Chen,  dkk.    2017.  Princess: Privacy-Protecting  Rare  Disease  International  Network Collaboration Via Encryption Through Software Guard Extensions , Bioinformatics, 2017, (Vol. 33, No 6).
Hukum Online. (2022). Retrieved 15 January 2022, from
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara- mengidentifikasi-tanda-tangan- elektronik-palsu/ .
Man Suparman Sastrawidjaja. 2002. Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I , Jakarta: Elips.
Muhammad  Farid  Alwajdi.  2020. Urgensi  Pengaturan  Cyber  Notary  Dalam  Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia , Jurnal Rechtsvinding, 2020 (Vol. 9, No. 2).
Nizar  Apriansyah.  2018. Keabsahan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  Didaftarkan  Secara Elektronik . Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 (Vol.12, No.3).
Lytha  Sihombing,  2020. Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  Dalam  Akta  Notaris , Jurnal Education And Development, 2020 (Vol. 8, No. 1).
Rianda Riviyusnita, Jauhariah, Firman Freaddy Busroh. 2019. Notary and the Implementation of  Integrated  Electronics  Business  Licensing  Services .  Journal  of  Advanced Research in Law and Economics, 2019 (Vol. 10, No. 3).
Syamsul  Bahry,  Annalisa  Yahanan,  Agus  Trikasaka.  2019. Kewenangan  Notaris  dalam Mensertifikasi  Transaksi  Elektronik  dalam  Rangka  Cyber  Notary ,  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2019 (Vol. 8, No. 2).
Tiska Sundani. 2017. Analisis Hukum Atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik . Premise Law Journal, 2017 (Vol. 1, No. 1).
Zainatun  Rossalina,  Moh.  Bakri,  Itta  Andriajani.  2016. Keabsahan  Akta  Notaris  yang Menggunakan  Cyber  Notary  sebagai  Akta  Otentik ,  Jurnal  Hukum  Universitas Brawijaya, 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik