Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018

## PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Marsidah Fakultas Hukum Universitas Palembang Email : marsidahelan@gmail.com

## ABSTRACT
Communities that are still very dependent on public transport are not matched by the provision of  adequate  public  transport. This  causes  passengers to  use  public transport  services,  sometimes  less comfortable, so that the quality of transportation services is needed. In addition, the legal protection for all  parties  related  to  the  transportation  system,  especially  the  users  of  transportation  services  is  very important given the importance of the role of traffic and road transport for the whole community. The problem in this research is how the legal consequences arising in the implementation of the transport agreement  according  to  Law  Number  22  Year  2009  on  Traffic  and  Road  Transport.  The  type  of research used in this writing is normative juridical. Legal consequences for transport service managers in the event of defaults on passengers in the operation of transportation which is their obligation so as to  provide  passengers  with  loss  of  goods  that  are  legally  registered  and  physically  disabled  for transportation  service  providers,  the  legal  consequences  for  transport  service  managers  must  be responsible  for  paying  obligations  or  compensation  in  accordance  with  applicable  regulations.  Legal protection for public transport passengers from public transport companies is responsible for all losses caused by the actions of people employed in transport activities such as the provisions of Article 191 and Article 192 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009. Keyword: Agreement; Transportation; legal consequences

## ABSTRAK
Masyarakat  yang  masih  sangat  tergantung  dengan  angkutan  umum  tidak  diimbangi  dengan penyediaan  angkutan  umum  yang  memadai.  Hal  ini  menyebabkan  para  penumpang  dalam  memakai jasa  angkutan  umum  terkadang  kurang  nyaman  sehingga  perlu  peningkatan  kualitas  pelayanan transportasi. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama  pengguna  jasa  transportasi  sangat  penting  mengingat  pentingnya  peran  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  bagi  seluruh  masyarakat.  Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimanakah  akibat  hukum  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pengangkutan  menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif.  Akibat  hukum  bagi  pengelola  jasa angkutan apabila terjadi wanprestasi terhadap penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menjadi kewajibannya sehingga memberikan kerugian bagi penumpang terhadap barang-barang yang sah terdaftar serta cacat fisik bagi pengelola jasa angkutan, maka akibat hukumnya bagi pengelola jasa angkutan harus bertanggung jawab membayar kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  angkutan  umum  dari  perusahaan  angkutan  umum adalah  bertanggung  jawab  terhadap  segala  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  segala  perbuatan  orang yang  dipekerjakan  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  angkutan  seperti  ketentuan  Pasal  191  dan  Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kata Kunci: Perjanjian; Pengangkutan; Akibat Hukum
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018

## I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG
Angkutan umum merupakan sarana  untuk  memindahkan  barang  atau orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain, tujuan  atau  mengirim  barang  dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan juga  terdiri  dari  angkutan  orang  dengan kendaraan  bermotor  seperti  sepeda motor,  mobil  penumpang  maupun  tak bermotor dan angkutan barang.
Angkutan  penumpang memegang peranan  yang  sangat  vital  karena  tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen  tetapi  juga  sebagai  alat penentu harga dari barang tersebut. 1 Masyarakat yang masih tergantung  dengan  angkutan  umum tidak  di  imbangi  dengan  penyediaan angkutan umum  yang memadai.  Hal  ini menyebabkan  para  penumpang  dalam memakai jasa angkutan umum terkadang  kurang  nyaman,  sehingga perlu  peningkatan  kualitas  pelayanan transportasi.
Selain  itu  perlindungan  hukum bagi  semua  pihak  yang  terkait  dengan sistem  transportasi  terutama  pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat  pentingnya  peran  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  bagi  seluruh masyarakat,  maka  pembangunan  dan pengembangan  sarana  pengangkutan perlu  dikembangkan  serta  kepentingan masyarakat  umum  sebagai  pengguna jasa transportasi perlu mendapat prioritas  dan  pelayanan  yang  baik  dari pemerintah  maupun  penyedia  jasa
1 Achmad Ichsan, Hukum Dagang , Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 404
transportasi  dan  juga  perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen  transportasi  juga  mendapat kepastian.
Dalam  hal  pengangkutan  ini, peraturan  mengenai  pengangkutan  di Indonesia  tidak  diatur  secara  lengkap dalam  KUHD.  Untuk  pengangkutan melalui  darat  berlaku  ketentuan  umum yang  tercantum  dalam  KUHD  Bagian Ketiga  Buku  I  Titel  V,  sehingga ketentuan-ketentuan mengenai :
a. Surat angkutan;
b. Kewajiban-kewajiban pihak pengangkut;
c. Ganti rugi;
d. Penolakan barang-barang;
e. Kadaluarsa gugatan;
f. Kedudukan pengusaha
angkutan umum. Dalam  KUHD  tidak  ada  sama sekali
peraturan mengenai pengangkutan  orang  di  darat,  sungai- sungai, dan perairan pedalaman, juga di dalam  KUH  Perdata  tidak  ada  suatu peraturan umum mengenai pengangkutan orang. 2 Dalam KUHPerdata pengangkutan diatur dalam KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan.
Selain  itu  Pemerintah  Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan di  bidang  transportasi  darat  yaitu dengan  diberlakukan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai penganti  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1992.
Pengangkutan  darat  khususnya dengan  menggunakan  kendaraan  roda empat  (mobil)  merupakan  sarana  yang
2 Ibid, hlm. 405
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
banyak dipergunakan dalam masyarakat karena selain biaya angkutan yang lebih murah dibandingkan dengan pengangkutan lain, juga dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Pengangkutan dapat juga dikatakan  sebagai  perjanjian  timbal balik dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam melaksanakan
pengangkutan para pihak antara pengangkut,  pengirim  dan  penumpang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengikatkan diri dalam suatu perjanjian timbal  balik  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan/atau  orang, terutama  pengangkutan  barang  sering kali mengalami cacat ataupun berkurang sehingga menimbulkan kerugian material  maupun  moril  bagi  pengguna jasa angkutan tersebut. Dilema-dilema yang sering
terjadi menimbulkan opini bagi masyarakat  yang  menggunakan  jasa angkutan  yaitu  sampai  sejauh  mana angkutan yang diberikan pada pengguna angkutan sesuai dengan yang diinginkan atau  diharapkan  antara  lain  pengangkut wajib  menyelenggarakan  pengangkutan tersebut dengan selamat, mulai dari saat keberangkatan  sampai  ke  tempat  tujuan dan  pengangkut  juga  diwajibkan  untuk memberikan ganti kerugian yang disebabkan  atau  berhubungan  dengan pengangkutan tersebut.
Selain  itu  dalam  pelaksanaan angkutan, keselamatan orang dan barang  yang  diangkut  pada  dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha  angkutan,  dengan  demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan
tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang, atau  pengirim  barang  yang  ditimbulkan karena  pelaksanaan  pengangkutan  yang dilakukannya.
Besarnya  ganti  rugi  yang  harus ditanggung  oleh  pengusaha  angkutan yang  harus  dibayar  kepada  pengguna jasa  adalah  sebesar  kerugian  yang secara  nyata  diderita  oleh  penumpang atau pengirim barang, dengan perkataan lain  setiap  kerugian  atau  kerugian  pada orang dan/atau barang yang ditimbulkan dalam  pengangkutan  oleh  undang- undang  dianggap  sebagai  akibat  dari kelalaian pihak pengangkut yang memberikan  hak  kepada  penumpang atau  pengirim  barang  untuk  menuntut penggantian kerugian, sehingga penumpang  dalam  hal  ini  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  jasa  angkutan umum tersebut.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  secara  lebih  lanjut  dan menerangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  22
TAHUN 2009” .

## B. PERMASALAHAN
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas dapat  dirumuskan  masalah  penelitian sebagai  berikut  :  Bagaimanakah  akibat
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
hukum  yang  timbul  dalam  pelaksanaan perjanjian pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dan  sumber data  yaitu  penelitian  ini  adalah  sumber data  sekunder.  Data  sekunder  adalah data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan oleh  orang  yang  melakukan  penelitian dari  sumber-sumber  yang  telah  ada. Penelitian  ini  data  sekundernya  berupa dokumentasi  serta  sumber  tertulis  yaitu berupa  sumber  buku  tertulis  yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang  berkaitan  dengan  judul  dan  tema dari  penelitian  ini.  Pengertian  lain mengenai data sekunder dalam
penelitian  hukum  adalah  data  yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka yang  berkaitan  dengan  masalah  atau materi  penelitian  yang  sering  disebut sebagai  bahan  hukum. 3 Baik  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan  analisis  dengan  kegiatan memberikan  telaah,  yang  dapat  berarti mendukung,  menambah,  atau  memberi komentar  dan  kemudian  menarik  suatu kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN
Perjanjian  pengangkutan  orang di  darat  pada  dasarnya  sama  dengan perjanjian  pada  umumnya,  dan  dengan
3 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris ,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156
sendirinya  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  untuk  suatu perjanjian,  selama  tidak  ada  pengaturan secara khusus.
Dalam  pengangkutan  orang  di darat  berlakulah  prinsip  umum,  yaitu perpindahan  orang  dari  suatu  tempat  ke tempat lainnya.
Beberapa  pengertian  perjanjian pengangkutan menurut beberapa sarjana, antara lain : 1. R. Soekardono Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal  balik,  dimana  pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau  orang  ke  tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya (pengirim-
penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan. 4 2. H.M.N. Purwosutjipto
Perjanjian
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara  pengangkut  dengan pengirim,  dimana  pengangkut barang  dan/atau  orang  dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
4 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia , Rajawali, Jilid II, Jakarta, 1981, hlm. 14
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 5 3. Abdulkadir Muhammad Perjanjian pengangkutan adalah  persetujuan  dengan mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu  dengan  selamat,  dan pengirim  atau  penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. 6 4. Sution  Usman  Adji,  Djoko
Prakoso, Hari Pramono Perjanjian pengangkutan tidak  lain  adalah  sebuah perjanjian  timbal  balik,  pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau  orang  ke  tempat tujuan  tertentu,  sedangkan pihak  lainnya  (pengirim  atau penerima,  pengirim-pengirim, penumpang) berkeharusan menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. 7
5 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Jilid II, Djambatan, 1984, hlm.
2 6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 20
7 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, Hukum Pengangkutan di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 6
Sedangkan pengertian pengangkutan menurut  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah perpindahan  orang  dan/atau  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan menggunakan  kendaraan  di  ruang  lalu lintas.
Dari beberapa pengertian
perjanjian pengangkutan di atas, dapatlah  disimpulkan  bahwa  perjanjian pengangkutan  adalah  suatu  perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk membawa  dan  memindahkan  orang dan/atau  barang  dari  suatu  tempat  ke tempat  lain  dengan  aman,  sedangkan pihak lainnya bersedia membayar ongkos. Dari beberapa pengertian perjanjian  pengangkutan  tersebut  di atas,  dapatlah  diketahui  unsur-unsur dalam pengangkutan, yaitu :
1. Pelaku, yaitu  orang-orang
yang melakukan pengangkutan; 2. Alat pengangkutan yaitu : alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan;
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut;
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut  barang  dan/atau penumpang  sejak  pemuatan sampai  dengan  penurunan  di tempat tujuan yang ditentukan;
5. Fungsi  pengangkutan,  yaitu meningkatkan  kegunaan  dan nilai barang atau penumpang;
6. Tujuan  pengangkutan,  yaitu sampai  atau  tiba  di  tempat tujuan yang ditentukan
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
dengan selamat, biaya pengangkutan lunas. 8
Perjanjian  pengangkutan  dapat digolongkan  perjanjian  tak  bernama yang  diatur  dalam  Buku  III  Bab  I sampai  dengan  Bab  IV  yang  menganut asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  ini dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1338  ayat (3)  KUH  Perdata  yang  menentukan bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
Dari  pengertian  tersebut  di  atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat  perjanjian  apa  saja  dengan tidak  melanggar  ketertiban  umum  atau kesusilaan.  Dengan  kata  lain  peraturan- peraturan  dalam  Buku  III  KUH  Perdata pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap bukan hukum pemaksa.
Selain  itu  menurut  H.M.N. Purwosutjipto bahwa perjanjian pengangkutan  adalah  perjanjian  yang mempunyai unsur : 1. Pelayanan berkala (Pasal
1601 KUH Perdata).
2. Unsur  penyimpanan,  terbukti dengan adanya ketentuan
dalam  Pasal  468  ayat  (1) KUHD yang menentukan bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan  pengangkut untuk menjaga  keselamatan  barang yang diangkutnya,  mulai saat dite rimanya  hingga diserahkan barang tersebut.
3. Unsur pemberian kuasa,
terbukti dengan adanya
ketentuan  Pasal  371  KUHD 8 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 19-20
yang menentukan bahwa nahkoda  diwajibkan  selama dalam  perjalanan  menjaga kepentingan-kepentingan yang  berhak  atas  muatannya, mengambil  tindakan  yang diperlukan untuk  itu, dan jika perlu  untuk  itu  menghadap  di muka hakim. 9
Dalam  perjanjian  pengangkutan, kedudukan  para  pihak  adalah  sama tinggi (kedudukan koordinasi/ gecoordenerd ),  tidak  seperti  dalam perjanjian perburuhan dimana kedudukan majikan lebih tinggi daripada buruh (kedudukan
subordinasi/ gesubodenrd ). 10
Hubungan  antara  penumpang dengan  pengangkut  dalam  perjanjian pengangkutan bersifat tidak tetap. Hubungan  ini  disebut  juga  pelayanan jasa.  Perjanjian  yang  bersifat  pelayanan jasa  ini  ditentukan  dalam  Pasal  1601 KUH Perdata yang merumuskan :
Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk  itu  dan  oleh  syarat-syarat yang  diperjanjikan,  dan  jika  itu tidak  ada,  oleh  kebiasaan  maka ada  dua  macam  persetujuan dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan dirinya untuk melakukan  pekerjaan  bagi  pihak lainnya  dengan  menerima  upah persetujuan perburuhan dan pemborongan kerja.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas, dapatlah  diketahui  bahwa  ada  tiga
9 H.M.N. Purwosutjipto, Loc.Cit.
10 Ibid, hlm. 4
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
bentuk  perjanjian  untuk  melakukan pekerjaan, yang dapat berupa :
1. Perjanjian  untuk  melakukan jasa-jasa atau bisa juga disebut  sebagai  pelayanan berkala. 2. Perjanjian perburuhan.
3. Perjanjian pemborongan
pekerjaan. Untuk dapat membedakan antara ketiga bentuk perjanjian tersebut, dapatlah  penulis  mengutip  pendapat yang  diberikan  oleh  Mr.  C.  Asser  yang mengatakan bahwa : 11
a. Kalau hubungan perjanjian itu ada gezag (kekuasaan)  dari
salah satu pihak (ada subordinasi) maka disitu terjadi adanya perjanjian perburuhan. b. Kalau hubungan gezag
(kekuasaan) sebagai demikian itu tidak ada, tetapi mempunyai tujuan untuk membuat  atau  menciptakan sesuatu benda materiil, perjanjian itu merupakan
perjanjian pemborongan. c. Kalau hubungan gezag (kekuasaan)  itu  tidak  ada  dan membuat  atau  menciptakan benda  materil  itu  juga  tidak ada,  maka  perjanjian  itu termasuk  perjanjian  untuk melaksanakan
pelayanan berkala.
Melihat  ketiga  bentuk  perjanjian untuk  melakukan  pekerjaan  di  atas, dapatlah  dikatakan  bahwa  bentuk  dari
11 Wiwoho Soedjono, Hukum Dagang , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 26, dikutip dari C. Asser, Byzondere Evereenkomsten, 1982.
perjanjian  pengangkutan  orang  di  darat termasuk  dalam  kategori  perjanjian untuk  melakukan  jasa-jasa  (pelayanan berkala)  sebab  kedudukan  para  pihak dalam  perjanjian  pengangkutan  adalah sama dan tidak mempunyai tujuan untuk menciptakan  sesuatu  benda  materil, pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut  itu  adalah  suatu  jasa  dan hubungan  kerja  antara  penumpang dengan  pengangkut  hanya  terjadi  kalau penumpang membutuhkan pengangkutan. Dalam  hal  kapan  saat  timbulnya suatu perjanjian pengangkutan, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu terjadi saat penawaran secara umum itu diterima oleh penumpang.
Akibat  hukum  dari  perjanjian pengangkutan penumpang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai  dengan  perjanjian  pengangkutan yang sudah disepakati.

## III. PENUTUP
Akibat hukum bagi pengelola jasa angkutan  apabila  terjadi  wanprestasi terhadap penumpang dalam penyelenggaraan  pengangkutan  yang menjadi kewajibannya sehingga memberikan  kerugian  bagi  penumpang terhadap barang-barang yang sah terdaftar serta cacat fisik bagi pengelola jasa  angkutan,  maka  akibat  hukumnya bagi  pengelola  jasa  angkutan  harus bertanggung jawab membayar
kewajiban atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum  dari  perusahaan  angkutan  umum adalah  bertanggung  jawab  terhadap segala  kerugian  yang  diakibatkan  oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan
Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun 2018
penyelenggaraan angkutan seperti ketentuan  Pasal  191  dan  Pasal  192  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan  Darat,  Laut  dan Udara ,  PT.  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 1994. Achmad  Ichsan, Hukum  Dagang ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok Hukum  Dagang  Indonesia ,  Jilid  II,
Djambatan, 1984. Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law ,
Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,
1992.
Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional , Kumpulan
Karangan, Bandung, 1981.
Radika  Purba, Asuransi  Angkutan  Laut , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia , Jilid II, Rajawali, Jakarta, 1981.
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Intermasa, Jakarta, 1991. Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso,  Hari
Pramono, Hukum  Pengangkutan  di
Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 1990. Perundangan-Undangan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.