https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WS

## Tugu Soekarno Palangka Raya: Pertentangan Antara Identitas Indonesia Dan Dayak
Heri Kusuma Tarupay 1
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya 1
E-mail: heritarupay@gmail.com Keywords: Abstract Monument, Soekarno, Indonesia, Dayak Inaugural visit of President Soekarno to Palangka Raya on July 17, 1957, marked by the establishment of Tugu Soekarno, carries two meanings.  The  first  meanings,  from  the  perspective  of  the Indonesian government in Jakarta, is that this visit symbolizes ther formalization  of  Central  Kalimantan  Province  as  one  of  the provinces  in  the  unitary  state  of  the  Republic  of  Indonesia.  The second meaning, from Dayak community’s perspective, is that this visit is seen as a recognition of Dayak identity. These two meanings have been continuously debated over time since President Soekarno first visit, and Tugu Soekarno has become a symbol of this two-way communication. Using observation and document analysis methods, this  writing  examines  the  symbolic  communication  of  Tugu Soekarno in Palangka Raya, which continues to symbolize the tug of war between Indonesia and the Dayak community Kata kunci: Abstrak Tugu, Soekarno, Indonesia, Dayak Kunjungan perdana Presiden Soekarno ke Palangka Raya tanggal 17 Juli 1957, yang lalu ditandai dengan pendirian Tugu Soekarno memiliki dua makna. Makna pertama, dari sisi pemerintah Republik Indonesia di Jakarta kunjungan ini merupakan peresmian Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Makna  kedua  dari  sisi  masyarakat  Dayak, kunjungan ini dilihat sebagai pengakuan terhadap identitas Dayak. Kedua makna ini terus-menerus dipertentangkan dari masa ke masa sejak  kunjungan  pertama  Soekarno  tersebut  dan  Tugu  Soekarno menjadi  simbol  komunikasi  dua  arah  tersebut.  Dengan menggunakan metode observasi dan penelusuran dokumen, tulisan ini mengkaji komunikasi simbolik Tugu Soekarno di Palangka Raya yang terus-menerus menjadi simbol tarik-menarik antara Indonesia dan Dayak.

## I. PENDAHULUAN
Benedict  Anderson  pernah  menyarankan  kepada  para  sarjana  untuk  memusatkan perhatian  kepada  salah  satu  tipe  komunikasi  politik  di  Indonesia  yang  disebutnya  memiliki
ketidaksadaran  sinekdoke  (Anderson,  1990:  331-332).  Sinekdoke  yang  dimaksudkan  di  sini yaitu  tipe  komunikasi  politik  yang  mengambil  suatu  bagian  untuk  menggambarkan keseluruhan.  Selain  itu,  Benedict  Anderson  juga  memberikan  saran  lainnya  yang  masih berkaitan  dengan  komunikasi  untuk  memperhatikan  modus  komunikasi  dan  ekspresi  politik yang  jika  dianalisis  akan  memunculkan  konsepsi-konsepsi  dari  orang  Indonesia  mengenai politik  mereka  dengan  agak  berbeda.  Dua  model  komunikasi  politik  yang  disarankan  oleh Benedict  Anderson  untuk  diperhatikan  oleh  sarjana,  untuk  lebih  ringkasnya  diistilahkan “ucapan langsung” dan “ucapan simbolik”. Beberapa sarjana yang telah menganalisa model komunikasi dengan “ucapan langsung”  cenderung tertarik karena isinya atau fakta historisnya dibandingkan karena tertarik pada bentuk dan artinya atau pemikiran politik yang ada di dalam “ucapan  langsung”  tersebut.  Sementara  model  komunikasi  “ucapan  simbolik”  luput diperhatikan karena tata bahasanya dianggap membingungkan menyangkut hubungan antara bentuk  dan  isi  yang  lebih  menonjol  dan  sekaligus  juga  ambigu.  “Ucapan  simbolik”  yang dimaksudkan Anderson di sini, bisa disaksikan pada monument atau upacara publik, kartun, film dan iklan. Monumen misalnya yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini, sifat ambigunya bisa dilihat dari konteks politik ketika dibangun dan lalu juga pergeseran makna komunikasi yang  berkembang  dan  bertentangan  semasa  pembangunan  awal  monument  tersebut  sampai dengan saat ini.
Kajian tentang tugu dan monumen telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti. Tugu dan monument yang dibuat dalam berbagai rupa dan bentuk bangunan dilihat oleh para peneliti sebagai ekspresi simbolik dari penguasa tertentu. Tugu dan monument dalam kajian yang lain dipandang  sebagai  simbol  peristiwa  tertentu  dan  lebih  jauh  mengalami  pergeseran  ingatan terhadap objek yang serupa (Arifin, 2014: 192, Churiah & Lukito, 2023: 94). Oleh karenanya, tugu dan monumen dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah lokal (Cahyo Setiaji &  Hanif, 2018:  72).  Dalam  kajian  lain  yang tidak kalah  menariknya, satu tugu  dihancurkan karena  dianggap  sebagai  simbol  politik  tertentu  dan  dibangun  kembali  dengan  pergeseran makna yang berubah dari pembangunan awalnya ( Sabri, 185, Lukman, 2020:  78–79, Kusno, 2023: 587–588). Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, dapat diambil benang merah bahwa masing-masing tugu  dan monument  membawa bahasa  yang  berbeda, mengalami pergeseran makna dari waktu-ke waktu dan hal tersebut menjadi ruang yang terbuka untuk dikaji.
Kota  Palangka  Raya  yang  merupakan  ibukota  provinsi  Kalimantan  Tengah,  serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tidak luput untuk membangun monument sebagai ikon
kota. Sebagaimana telah dibahas oleh Anderson, bahwa pembangunan monument di berbagai tempat  di  Indonesia  telah  dilakukan  sejak  dari  masa  kekuasaan  Soekarno  dan  dilanjutkan sampai  dengan  masa  Orde  Baru  pimpinan  Soeharto.  Salah  satu  monument  penting  yang menjadi  landmark  kota  di  Palangka  Raya  adalah  Tugu  Soekarno.  Tugu  ini  menjadi  penting karena  menjadi  penanda  kunjungan  pertama  Soekarno  pada  tanggal  17  Juli  1957  ke  kota Palangka Raya. Kunjungan ini sekaligus juga menjadi legitimasi Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diresmikan tujuh tahun sebelum kunjungan Soekarno ke Palangka Raya tersebut. Palangka Raya lalu dijadikan sebagai ibukota dari provinsi Kalimantan Tengah yang baru dibentuk itu.
Pembangunan  Tugu  sebagai  simbol  kota  merupakan  fenomena  populer  dalam masyarakat (di) Indonesia. Sampai dengan saat ini pembangunan tugu terus-menerus dilakukan dalam  banyak  kepentingan.  Tugu  lama  ikut-ikutan  diperbaharui,  dibangun  kembali  dan dibahasakan  lagi  oleh  pengambil  kebijakan  dan  masyarakat.  Hal  serupa  dilakukan  terhadap Tugu Soekarno di Palangka Raya, yang membuat upaya untuk mengungkap perubahan makna sejak Tugu Soekarno didirikan sampai dengan saat ini menjadi alasan kajian ini penting untuk dilakukan.  Jika  dikatakan  di  awal  bahwa  monument  merupakan  tipe  pengucapan  atau  cara komunikasi politik kepada masyarakat kota, lalu pertanyaannya apa yang mau diucapkan atau dikomunikasikan  Tugu  Soekarno  kepada  masyarakat  di  Kota  Palangka  Raya?  Sebagaimana diketahui, bahwa sampai dengan saat ini, Tugu Soekarno masih berdiri kokoh seperti bentuk aslinya ketika pertama kali dibangun, lalu bagaimana perkembangan komunikasi politik dalam konteks ketika pertama kali dibuat sampai dengan saat ini?

## II. METODE
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  ucapan  dan  komunikasi  Tugu  Soekarno terhadap  masyarakat  Kota  Palangka  Raya  sejak  awal  didirikan  sampai  dengan  saat  ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan literatur. Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  Tugu Soekarno.  Fungsi  Tugu  Soekarno  sebagai  ruang  terbuka,  menjadi  tempat  masyarakat    Kota Palangka  Raya  melakukan  berbagai  aktifitas,  baik  itu  sosial,  politik  dan  keagamaan  yang penting untuk diamati sebagai bagian dari komunikasi simbolik. Pengamatan langsung telah dilakukan  sejak  tahun  2021  sampai  dengan  saat  ini.  Penelusuran  literatur  dilakukan  dengan menelusuri media online seperti Kalteng Today , Kalteng Online , Kalteng Terkini , Rebuplika ,
Tempo dan surat kabar tercetak seperti Palangka Raya Post dan Tabengan yang memberitakan mengenai Tugu Soekarno. Surat kabar tercetak tersedia di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah.  Sementara  media  online  merupakan  media  nasional  dan  lokal  yang  dapat  diakses dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Beberapa  surat  kabar  online  baik  nasional  maupun lokal  memberitakan  tentang  perbaikan  Tugu  Soekarno  pada  tahun  2014.  Selain  itu,  media online  lokal  tidak  luput  mengabarkan  berbagai  acara  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat Palangka Raya di Tugu Soekarno. Untuk menjelaskan tentang konteks pendirian awal Tugu Soekarno, tulisan ini terutama menggunakan Kronik Kalimantan (T. Riwut, 2018). Kronik Kalimantan adalah buku perjalanan hidup Tjilik Riwut yang adalah Gubernur Kedua Kalimantan Tengah. Kronik Kalimantan disusun oleh Nila Riwut, putri dari Tjilik Riwut yang sumber utamanya adalah dokumen sejarah peninggalan Tjilik Riwut. Sumber sekunder lainnya dipergunakan terutama hasil penelitian mengenai Sejarah Kota Palangka Raya.

## III . HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tugu Soekarno: Pembangunan Awal dan Konteks Politik
Tugu Soekarno dibangun sebagai tanda kunjungan perdana Presiden Soekarno ke kota Palangka Raya pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno yang adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada waktu itu, mendarat di pinggir Sungai Kahayan tepatnya di kampung Pahandut, setelah melakukan perjalanan tiga hari dengan perahu dari Banjarmasin, ibukota  Kalimantan  Selatan.  Sebagaimana  sudah  ditulis  terlebih  dahulu  oleh  Gerry  van Klinken, bahwa Soekarno dan rombongannya telah  mendapat  sambutan yang sangat  meriah dari  para  penduduk  kampung  di  Kuala  Kapuas  dan  sambutan  yang  sama  diterima  ketika pendaratan  akhir  dilakukan  di  kampung  Pahandut  (Bemmelen  et  al.,  2011:  162).  Tentu  saja sambutan  serupa  seperti  yang  didapatkan  di  Pahandut  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  setiap kunjungan  Soekarno  ke  berbagai  tempat  di  Indonesia.  Setidaknya  popularitas  itu  diperoleh, karena  Soekarno  dianggap  sebagai  “penyambung  lidah  rakyat”.  Antropolog  James  Siegel mengatakan bahwa Soekarno didengarkan oleh orang-orang yang merasa bahwa ia mengatakan apa yang dipikirkan oleh rakyatnya (Siegel, 2001: 19).
Gambar 1: Soekarno Menancapkan Tiang Pancang Tanda Kunjungan ke Palangka Raya (Sumber: Koleksi Foto di Rumah Tjilik Riwut)
Konteks  kunjungan  Soekarno  ke  Palangka  Raya  bukan  secara  kebetulan  dilakukan setelah  tujuh  tahun  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  ataupun  dua  belas tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.  Tidak  mengherankan  kemudian,  ketika  Tugu  Soekarno  yang  dibangun  menandai kunjungan  tersebut  dibuat  dalam  desain  yang  bisa  disaksikan  sampai  dengan  saat  ini.  Tugu Soekarno berbentuk prasasti bertuliskan “17 Juli 1957 Pemantjangan Tiang Pertama Kota = Palangkaraja  =  Ibukota-Propinsi  Kalimantan  Tengah  Oleh  :  P.J.M.  Presiden  R.I.  Dr.  Ir. Soekarno”. Pada bagian bawah tulisan di prasasti tersebut dibuat tanda silang yang terdiri dari dua benda yaitu pedang dan tombak. Di  bagian belakang prasasti tersebut, dibuat satu tiang pancang yang diujungnya berbentuk dua telapak tangan terbuka. Di bagian belakang prasasti dan  tiang  pancang  tersebut,  dibuat  lagi  tiang  pancang  berjumlah  tujuh  belas.  Bagi  siapapun yang melihat jumlah tiang pancang sebanyak tujuh belas tersebut bisa dimaknai sebagai tanggal ketika Proklamasi Kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, pada pagi hari di bulan Agustus  tahun  1945.  Tanggal  ini  juga  bisa  dimaknai  sebagai  tanggal  pengakuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  dilakukan  pada  upacara  memperingati  ulang  tahun Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  di  tahun  1950.  Kemungkinan  makna  yang ketiga,  bahwa  tiang  pancang  berjumlah  tujuh  belas  tersebut,  merupakan  tanggal  ketika Soekarno tiba pertama kalinya di Palangka Raya, menandai tiang pertama Kota Palangka Raya,
sekaligus sebagai ibukota Propinsi baru Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertulis jelas di prasasti  tersebut.  Cara  pandang  terhadap  angka  17  dimuat  juga  dalam  “Lembaran  Daerah Kalimantan Tengah Tahun 1969”. Dijelaskan seperti ini:
Angka 17 di Kalimantan Tengah seringkali mengakomodasi antara tanggal kemerdekaan dan tanggal kunjungan Soekarno pertama kalinya. Bandingkan dengan lambang kapas pada logo Kalimantan  Tengah,  disebutkan  “Kapas  berwarna  putih  adalah  bahan  sandang  jang melambangkan kemakmuran Bangsa Indonesia pada umumnja dan rakjat Kalimantan Tengah pada chususnja. Djumlah kapas 17 bidji. Angka 17 merupakan angka jang keramat bagi rakjat Kalimantan Tengah, karena ketjuali tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945) djuga merupakan tanggal peletakan batu pertama Pembangunan Kota Palangka Raja  sebagai  Ibu  Kota  Kalimantan  Tengah  oleh  P.J.M.  Presiden  Republik  Indonesia,  Bung Karno pada tanggal 17 Djuli 1957” (“Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No.  5/DPRD-GR/1965  tentang  Lambang  Daerah  Tingkat  I  Kalimantan  Tengah”  dalam Lembaran Daerah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Seri A, Np. 4, Tahun 1969).
Tiga  makna  yang  bisa  dibaca  oleh  siapapun  yang  melihat  Tugu  Soekarno  tersebut, setidaknya  menunjukkan  tarik-menarik  antara  bahasa  politik  yang  ingin  disampaikan  oleh pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Soekarno  dan  pada  sisi  lain  bahasa  politik  dari  elit-elit Kalimantan Tengah yang menginginkan terbentuknya provinsi baru ini dan yang mendorong Soekarno mau datang ke tempat baru tersebut.
Tidak  perlu  menarik  garis  batas  terlalu  jauh  untuk  memahami  konteks  kunjungan Soekarno  ke  Palangka  Raya  dan  komunikasi  politik  yang  ingin  disampaikan  kepada masyarakat  Palangka  Raya  lewat  kunjungan  tersebut.  Cukuplah  garis  batas  ditarik  sampai tahun  1950  untuk  melihat  kondisi  politik  dalam  negeri  terutama  kondisi  di  Jakarta  dan hubungan  dengan  daerah  –Kalimantan  Tengah  termasuk  di  dalamnya-  serta  melirik  sedikit konteks  luar  negeri.  Sekali  lagi  hubungan  pusat  dan  daerah  begitu  penting  dalam  melihat komunikasi politik kunjungan Soekarno ke Palangka Raya terutama cara pandang pemerintah pusat dalam melihat kunjungan tersebut dan juga sebaliknya, kacamata yang jelas berbeda yang diinginkan  oleh  masyarakat  Palangka  Raya  dalam  peristiwa  yang  sama.  Kedua-dua  sudut pandang  tersebut  disimbolkan  dengan  Tugu  Soekarno  yang  didirikan  menandai  kunjungan tersebut.
Telah diketahui bersama bahwa penataan politik di Indonesia baru dilakukan kembali pada tahun 1950. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan lima tahun sebelumnya, Indonesia memasuki periode kekacauan dalam masa yang sering disebut sebagai periode Revolusi (1946- 1949).  Perang  dan  perundingan  berkecamuk  yang  akhirnya  berakhir  dengan  diakuinya
Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara de facto maupun de jure. Tetapi, penataan pemerintahan dan politik setelah tahun 1950 tidaklah berjalan mudah, sampai-sampai sejarawan  Merle  Calvin  Ricklefs  menyebut  periode  ini  merupakan  kisah  tentang  kegagalan para  pemimpin  memenuhi  harapan-harapan  tinggi  yang  mengikuti  keberhasilan  mencapai kemerdekaan (Ricklefs, M.C., 2007: 471).
Sistem pemerintahan yang dipilih oleh para elit politik di Indonesia tahun 1950 untuk menjalankan roda pemerintahan adalah Demokrasi Parlementer. Pemilihan sistem Parlementer ini bukanlah hasil dari perdebatan politik, tetapi karena alasan bahwa sistem parlementer adalah satu-satunya  sistem  pemerintahan  yang  dipahami  betul  oleh  elit-elit  Indonesia.  Di  dalam Demokrasi  Parlementer  tersebut  partai-partai  politik  mendapatkan  peran  yang  sangat  besar. Soekarno  pada  sistem  Demokrasi  Parlementer  tersebut  tetap  menduduki  posisi  sebagai Presiden,  namun  jabatan  tersebut  hanyalah  simbolis.  Roda  pemerintahan  dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, Soekarno jelas tidak senang  dengan  posisinya.  Salah  satu  hal  yang  mewarnai  berjalannya  sistem  parlementer  ini adalah  gonta-ganti  Perdana  Menteri  dan  oleh  karenanya  juga  berdampak  seringnya  terjadi pergantian  kabinet  sebagai  akibat  pertentangan  antara  partai-partai  politik  yang  eksis  pada periode ini.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  kondisi  politik  yang  terjadi  di  Jakarta  antara  tahun  1950 sampai dengan tahun 1955 menarik untuk disampaikan, karena mempengaruhi tarik-menarik berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 1957. Secara garis besar, beberapa  peristiwa  penting  yang  terjadi  di  Jakarta  disampaikan  dalam  uraian  ini  sebelum melihat  kondisi  politik  di  Kalimantan  Tengah  sendiri.  Telah  dipahami  bersama  bahwa ketidakpuasan  terhadap  kepemimpinan  dan  kebijakan  pemerintah  pusat  di  Jakarta  telah mengecewakan  beberapa  pemimpin-pemimpin  di  daerah,  terutamanya  berkaitan  dengan pemerataan keuangan dan pengaturan tentara. Darul Islam yang meletus di Jawa Barat semakin meluas  ketika  seorang  tentara  di  Sulawesi  Selatan  Kahar  Muzakkar  yang  tidak  menyetujui kebijakan  pembentukan  tentara  profesional  menghimpun  anggotanya  untuk  melawan pemerintah  pusat.  Kahar  Muzakkar  lalu  menyatakan  bergabung  dengan  Negara  Islam Indonesia  yang  dirancang  Kartosuwiryo  di  Jawa  Barat  dan  melakukan  perlawanan  sampai tahun  1965.  Pada  periode  tahun  yang  sama,  kondisi  dalam  tubuh  tentara  juga  mengalami perpecahan,  yang  puncaknya  terjadi  pada  peristiwa  17  Oktober  ketika  sejumlah  tentara menyerbu Istana. Peristiwa ini lalu menghasilkan hukuman skors bagi para pemimpin tinggi
Angkatan  Darat,  salah  satunya  Nasution.  Skorsnya  baru  dipulihkan  pada  tahun  1955  dan dilanjutkan dengan penunjukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution setelahnya menjadi sekutu paling dekat dengan Soekarno, sekaligus bermusuhan dengan Partai Komunis Indonesia.  Kedua-duanya  memperebutkan  pengaruh  terhadap  Soekarno.  Partai  Komunis Indonesia dalam rentan periode antara tahun 1950 sampai pemilihan umum tahun 1955 sedang menikmati kenaikan suara yang sangat besar. Ketika pemilihan umum pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menempati posisi keempat.
Tentu saja pemilihan umum tahun 1955 merupakan titik pijak terpenting untuk melihat perkembangan  politik  di  Indonesia.  Keberhasilan  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  merebut kemenangan membuat posisi Soekarno semakin moncer. PNI dan Soekarno sekarang memiliki nilai  tawar  yang  besar.  Nasution,  PNI  dan  Soekarno  adalah  satu  kubu,  berhadap-hadapan dengan  PNI,  PKI  dan  Soekarno  pada  kubu  yang  lain.  Pendekatan  terhadap  salah  satu  kubu adalah  kunci  untuk  meraih  dukungan  terhadap  tuntutan  apapun  yang  diajukan  pada  periode tersebut.  Ruang-ruang  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  elit-elit  di  Kalimantan  Tengah  untuk membicarakan  kembali  pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Sama  seperti  kondisi  di Jakarta,  elit-elit  di  Kalimantan  Tengah  juga  tidak  berada  dalam  satu  kelompok  yang  sama. Masing-masing  menganggap  bahwa  jalur  politik  yang  ditempuhnya  akan  memberikan keberhasilan terhadap posisinya ketika Provinsi Kalimantan Tengah disetujui untuk dibentuk.
Politik lokal di Kalimantan Tengah yang mengiringi pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah  tahun  1957  sama  rumitnya  dengan  kondisi  politik  nasional  di  Jakarta.  Untuk menjelaskan  kerumitan  politik  lokal  tersebut,  perlu  kiranya  menelusuri  ide  tentang pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dicatat  dalam  Kronik  Kalimantan  yang  disusun oleh Nila Riwut, putri Gubernur Kalimantan Tengah pertama Tjilik Riwut, bahwa ide tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah mulai muncul pada tahun 1952 (Riwut, 2018: 612). Lewat  Kongres  Serikat  Dayak  Kaharingan  Indonesia  dicatat  aspirasi  rakyat  Kalimantan Tengah untuk memiliki rumah sendiri dan menjadi tuan di rumah sendiri. Hasil dari Kongres ini,  lalu  diteruskan  ke  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat.  Tampaknya  aspirasi  untuk memiliki  rumah  sendiri  dan  menjadi  tuan  di  rumah  sendiri  lalu  disalurkan  oleh  beberapa perkumpulan ke berbagai tempat  di  Kalimantan Tengah.  Di  Bahu Palawa Kahayan Tengah, aspirasi ini disuarakan oleh tiga gerakan yang dinamai Gerakan Pembela Keadilan, Pasukan Sumpit  Kanyawung  dan  Gerakan  Mandau  Telawang  Pancasila  (Riwut,  2018:  612–613). Gerakan  yang  disebut  terakhir  merupakan  gerakan  yang  sangat  vokal  memperjuangkan
pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Tercatat,  sepanjang  tahun  1953,  GMTPS melakukan  berbagai  perlawanan  bersenjata  di  beberapa  tempat  di  Kalimantan  Tengah. Peristiwa yang paling terkenal tentu saja adalah penyerbuan terhadap tangsi polisi di Buntok yang dilakukan pada bulan November 1953. GMTPS baru menghentikan perlawanannya lewat Perdamaian Madara yang dilaksanakan di Barito Selatan. Jika melihat catatan dalam Kronik Kalimantan, tampaknya GMTPS menyetujui untuk menghentikan perlawanan karena adanya janji untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kalimantan Tengah membentuk provinsi sendiri. Meskipun janji pemerintah pusat tersebut belum juga disetujui sampai dengan tahun 1955.
Selain  GMTPS,  pemain  lain  yang  ikut  serta  menyuarakan  pembentukan  Provinsi Kalimantan  Tengah  adalah  Tjilik  Riwut.  Berbeda  dengan  GMTPS,  Tjilik  Riwut  berlatar belakang  militer di korps Angkatan Udara. Pada tahun 1955, Tjilik Riwut menjabat sebagai Bupati Kotawaringin. Lewat surat bertanggal 23 Februari 1956 yang dikirim dari Sampit dan ditujukan ke Gubernur Provinsi Kalimantan di Banjarmasin, Tjilik Riwut mengirim resolusi dan surat-surat desakan serta mengabarkan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah  telah  meluas  sampai  ke  daerah-daerah  pedalaman  dan  dikatakannya  mendapat dukungan dari rakyat. Dalam surat yang lain, Tjilik Riwut lebih tegas lagi mengatakan untuk lebih  mendengarkan  suara-suara  masyarakat  pedalaman,  sama  seperti  mendengarkan  suara masyarakat perkotaan. Bahkan dalam tuntutan yang lebih keras lagi, Tjilik Riwut menyebutkan bahwa dirinya sangat memahami tradisi dan kebiasaan masyarakat sukunya, dan tradisi serta kebiasaan yang dimaksud akan berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah tidak dipenuhi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksudkan oleh Tjilik Riwut dengan sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Pada titik inilah, GMTPS dan Tjilik Riwut membawa narasi yang sama. Meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit maksud dari “sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutannya tidak dipenuhi”  tetapi  ancaman  ini  mengarah  seperti  gerakan  yang  telah  dilakukan  GMTPS sebelumnya. Gerakan ini serupa dengan pemberontakan di beberapa provinsi di luar Jakarta. Apa  yang  dilakukan  oleh  GMTPS  dan  Tjilik  Riwut  dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ini  dikatakan  oleh  Gerry  van  Klinken  sebagai penggerak  ideology  ke-Dayak-an.  Tuntutan  ini  dimanfaatkan  oleh  salah  satu  faksional  di Jakarta  yaitu  militer  untuk  mengadakan  semacam  konspirasi  dengan  milisi  Dayak  di Kalimantan Tengah (Klinken & Hidayat, 2007: 211–212). Konspirasi ini menawarkan loyalitas
Dayak yang disenangi oleh militer pada satu sisi, dan militer menawarkan orang-orang Dayak sebagai  pimpinan  untuk  provinsi  yang  akan  dibentuk  kemudian.  Oleh  karena  itu,  ketika pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  disetujui  lewat  Undang-Undang  Darurat  No.  10 tahun 1957, tanggal 23 Mei 1957, orang Dayak melihatnya sebagai milik orang Dayak, bukan milik  Indonesia  dan  bukan  pula  milik  orang  Banjar  yang  merupakan  provinsi  lama. Keberhasilan  pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  ini  juga  semakin  menunjukkan lemahnya  negara  disebabkan  makin  menguatnya  faksionalisme  di  Jakarta,  didukung  oleh pemberontakan  yang  terjadi  di  daerah-daerah  luar  Jakarta  (Klinken  &  Hidayat,  2007:  211). Lalu, dalam pertarungan memperebutkan pengaruh di tingkat lokal, untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah yang baru berdiri tersebut, militer memenuhi janjinya dengan memberikan jabatan gubernur kepada orang Dayak yaitu Tjilik Riwut. Akhirnya, tarik-ulur pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai titik akhir dengan disetujuinya pembentukan Provinsi Kalimantan  Tengah  sebagai  provinsi  ketujuh  belas  di Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Dua  puluh  dua  hari  setelah  terbitnya  Undang-Undang  Darurat  No.  10  tahun  1957,  Presiden Soekarno mengunjungi Pahandut sekaligus meresmikan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang baru dibentuk tersebut. Kunjungannya ditandai dengan pemasangan tiang pancang yang kelak  menjadi  tempat  pendirian  Tugu  Soekarno.  Dua  cara  pandang  pembentukan  Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu sudut pandang Indonesia dan Dayak masih menarik untuk diperbincangkan setelahnya.

## Tugu Soekarno: Komunikasi Simbolik, Ide Soekarno dan Pembangunan
Kunjungan perdana sekaligus terakhir Soekarno ke Palangka Raya meninggalkan tiang pancang  dalam  bentuk  sebatang  kayu  Ulin  dan  gagasan  pembangunan  Kota  Palangka  Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Masih bisa disaksikan di bekas kediaman Tjilik Riwut,  foto  Presiden  Soekarno  menancapkan  Mandau  pada  sebatang  kayu  Ulin  yang terpancang. Setahun setelah kunjungan Soekarno, tiang pancang tersebut diganti dengan Tugu Peringatan.  Awalnya  tugu  peringatan  tersebut  berbentuk  prasasti  dengan  tiang  tembok  pada bagian  tengahnya.  Tugu  peringatan  ini  didirikan  di  pinggir  Sungai  Kahayan,  menyaksikan kampung yang baru mulai akan dibangun. Tiga tahun tugu peringatan ini menyaksikan proses pembangunan, menyiapkan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang siap untuk dihuni oleh pemerintah. Tjilik Riwut yang ditunjuk menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah masih menjalankan roda pemerintahan dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Barulah pada Januari
1960, Tjilik Riwut pindah ke Palangka Raya untuk melanjutkan menata ibukota baru tersebut dan melanjutkan ide pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

## Gambar 2: Tugu Soekarno yang Dibangun Tahun1958
(Sumber: Hakim, 2003: 37)
Meskipun  tidak  secara  nyata  hadir  di  Palangka  Raya  untuk  membangun  ibukota Provinsi  Kalimantan  Tengah,  tetapi  Soekarno  memiliki  campur  tangan  besar  dalam  proses pembangunan  Palangka  Raya.  Soekarno  memang  memiliki  harapan  besar  terhadap  Kota Palangka Raya. Keinginannya untuk memindahkan ibukota dari Jakarta, ditujukan pada Kota Palangka  Raya  yang  baru  dibangun  ini.  Dalam  program  pembangunan  yang  dinamai “Pembangunan Chusus Palangka Raya” (PCPR), komando langsung berada di tangan Presiden Soekarno, dengan pelaksana teknis Tjilik Riwut Gubernur Kalimantan Tengah. Bentuk campur tangan yang besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kota Palangka Raya terlihat jelas dalam  Musyawarah  Pembangunan  Kalimantan  Tengah.  Musyawarah  ini  dilaksanakan  pada bulan November 1958, dan ditujukan sebagai persiapan akhir pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil dari musyawarah ini adalah Piagam Palangka Raya yang dibacakan di depan  beberapa  menteri  dari  Jakarta,  salah  satunya  Ir.  H.  Juanda,  hadir  juga  Kepala  Staf Angkatan  Udara  Laksamana  R.S.  Suryadarma.  Para  pejabat  dari  Jakarta  (baca:  pusat) menghadiri  penutupan  musyawarah  ini.  Musyawarah  Palangka  Raya  ini  lalu  ditindaklanjuti dengan  pelaksanaan  pembangunan  beberapa  gedung  strategis.  Patianom,  dkk  yang  menulis buku Sejarah Sosial Palangka Raya (1992), mencatat bahwa para pegawai yang didatangkan untuk  mulai  bekerja  di  Provinsi  yang  baru  setiap  hari  disuguhi  pemandangan  kesibukan
membuka hutan dan menggusur tanah. Suara traktor yang menumbangkan pepohonan adalah suara  lain  yang  menjadi  tanda  pembangunan  sedang  berlangsung  (Patianom,  dkk.,  64-65). Hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan dengan cepat terlihat dua sampai tiga tahun kemudian.  Beberapa  hasil  pembangunan  antara  lain  calon  lokasi  bandara,  Kantor  Gubernur Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kantor  Jawatan  PU,  Kantor  Pengerahan  Tenaga  Rakyat, beberapa sekolah, jembatan, menara PDAM dan pasar (Hakim, 2003: 41–42). Yang menarik dari beberapa gedung tersebut, tentu saja adalah pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah  yang  bukan  secara  kebetulan  didirikan  berhadap-hadapan  dengan  Tugu  Soekarno. Ketersediaan  beberapa  gedung  hasil  pembangunan  awal  inilah  yang  memungkinkan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah bisa dipindahkan pada akhir tahun 1959 dan awal tahun 1960 dari Banjarmasin ke Palangka Raya.
Tidak luput dari proses pembangunan, Tugu Soekarno turut serta dipercantik. Empat tahun setelah pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah ke Palangka Raya, puncak  tiang  pada  Tugu  Soekarno  ditambahkan  api  sehingga  membentuk  seperti  obor.  Api merupakan lambang semangat yang tidak pernah padam. Api yang disimbolkan pada puncak tiang Tugu Soekarno adalah api yang diambil dari Obor Pahewan yang digunakan orang Dayak untuk membakar ladang dan mengambil madu (Hakim, 2003: 37). Sekali lagi pemugaran Tugu Soekarno mempertemukan antara identitas Indonesia dan identitas Dayak.

## Tugu Soekarno dan Komunikasi Simbolik dengan Orde Baru
Ketika  Gatot  Amrih  menjabat  sebagai  Gubernur  Kalimantan  Tengah  dari  tanggal  23 Januari  1984  sampai  dengan  21  Januari  1989,  Tugu  Soekarno  kembali  dirias.  Gatot  Amrih menambahkan  17  tiang  di  belakang  prasasti  dan  tiang  obor.  Tujuh  belas  tiang  yang ditambahkan  di  Tugu  Soekarno  tersebut  merupakan  simbol  bambu  runcing  yang  dianggap sebagai senjata rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Angka tujuh belas kembali dimunculkan  sebagai  bagian  dari  Tugu  Soekarno.  Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya bahwa angka tujuh belas merupakan representasi dari banyak suara. Tujuh belas adalah tanggal Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  angka  tujuh  belas  juga  adalah  tanggal kunjungan Presiden Soekarno ke Palangka Raya dan angka tujuh belas berkaitan dengan urut- urutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu provinsi ketujuh belas. Gatot Amrih kembali menambahkan makna dari 17 tiang di Tugu Soekarno sebagai simbol perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Makna yang diberikan
Gatot  Amrih  terhadap  Tugu  Soekarno  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  politik  Orde  Baru. Pemerintah  Orde  Baru  pimpinan  Soeharto  gemar  menghubungkan  periode  kekuasaannya terutama  doktrin  penggunaan  bambu  runcing  sebagai  senjata  yang  digunakan  dalam  perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Orde Baru senang menggunakan istilah “perang mempertahankan kemerdekaan dibanding memakai istilah Revolusi untuk menunjukkan peran penting  militer  (McGregor,  2008:  55).  Hubungan  sejarah  yang  lain  yang  sering  dijadikan doktrin Orde Baru adalah Peristiwa 30 September 1965, peristiwa yang menjadi batu loncatan Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno.

## Gambar 3: Tugu Soekarno dengan Latar Belakang 17 Tiang
Konteks  Provinsi  Kalimantan  Tengah  pada  masa  Orde  Baru  menarik  untuk diperhatikan  terutama  menguatnya  peran  negara  dan  kondisi  sosial  masyarakat  di  Kota Palangka Raya sebagai ruang didirikannya Tugu Soekarno. Douglas Kammen dan Gerry van Klinken  menggambarkan  dengan  baik  bagaimana  menguatnya  peran  negara  di  Kalimantan Tengah. Kammen mengatakan bahwa setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno,  dia  menempatkan  kolega  politik  dan  militernya  untuk  melakukan  the  forestasi massal  di  Kalimantan  Tengah  (Kammen,  2021:  17–18).  The  forestasi  yang  dimaksudkan diperjelas dalam tulisan van Klinken dengan keterlibatan kolega politik dan militer Soeharto dalam industry kayu. Sebagaimana telah dipahami bersama, bahwa industry kayu merupakan industry  terbesar  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah.  Di  luar  negara,  industry-industri  kayu
terutama dikelola oleh orang Tionghoa. Kerabat Soeharto dan militer yang terlibat di dalamnya dikatakan van Klinken memperjelas antara negara formal dengan ekonomi gelap. Hubungan antara negara formal dan perusahaan inilah yang seringkali diistilahkan oleh beberapa peneliti sebagai  “negara  bayangan”  (Klinken  &  Hidayat,  2007:  212).  Kekuatan  negara  inilah  yang melemah pada akhir periode Orde Baru.
Selain  di  industry  kayu,  negara  juga  turut  campur  tangan  dalam  pembentukan masyarakat  di  Kalimantan  Tengah.  Lewat  program  Transmigrasi,  negara  mengatur pemindahan  masyarakat  dari  Jawa  dan  Bali  ke  daerah-daerah  transmigrasi  di  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Cara  pandang  yang  digunakan  negara  untuk  membenarkan  program transmigrasi ini adalah upaya untuk mengembangkan pertanian di daerah Kalimantan Tengah. Dalam cara pandang seperti ini, rezim Orde Baru menggunakan stereotip lama bahwa orang pribumi adalah orang-orang yang tertinggal yang perlu untuk dibimbing ke arah kemajuan.
Setelah melihat Provinsi Kalimantan Tengah secara luas dan menguatnya peran negara di masa Orde Baru, perlu untuk menarik lanskap yang lebih khusus yaitu kondisi di Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, kota yang dibangun karena dipilih menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, daya tarik sebagai ibukota provinsi menuntun orang-orang dari berbagai kelompok etnis datang dan menghuni kota ini. Pegawai Negeri yang diangkat  atau  dipindah  tugaskan  ke  kota  yang  baru  dibangun  adalah  salah  satu  warna  dari penduduk yaitu etnis Dayak, selain warna lain seperti etnis Jawa dan Bali yang datang karena program  transmigrasi,  Etnis  Banjar  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  bersama-sama dengan  orang  Madura.    Tidak  ada  data  sejarah  yang  menunjukkan  adanya  pergolakan  antar etnis di Palangka Raya pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kota Palangka Raya ini ramah terhadap berbagai etnis yang mendiami Kota Palangka Raya. Peran negara yang besar dan kondisi sosial yang semakin beragam di Kota Palangka Raya menjadi konteks ketika Tugu Soekarno dipoles oleh Gubernur Gatot Amrih.

## Tugu Soekarno: Komunikasi Simbolik Masa Kini
Lima  puluh  delapan  tahun  setelah  kunjungan  Soekarno  ke  Palangka  Raya,  Tugu Soekarno  yang  menjadi  tanda  kunjungan  tersebut  bersolek.  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Tengah  Agustin  Teras  Narang  meresmikan  patung  perunggu  Soekarno  yang  didirikan  di sebelah kanan dari Tugu Soekarno pada tanggal 1 Agustus 2015. Patung perunggu Soekarno tersebut dibuat oleh pengrajin di Yogyakarta dengan tinggi patung 6 meter. Patung perunggu
Soekarno tersebut dibuat dalam bentuk berdiri tegak dengan posisi tangan menunjuk ke Tugu Sukarno  awal  yang  sudah  dibuat  sebelumnya.  Surat  kabar  Tabengan  melaporkan  ucapan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut:
Saya  atas  nama  rakyat  Kalteng merasa  berbahagia,  karena  dari  proses  yang  panjang,  namun hari ini kita bisa meresmikan ini (patung Presiden Soekarno). Jadi, ini bukan hanya kehendak saya,  namun  ini  sebagai  perwujudnyataan  dari  tekad,  semangat  masyarakat  Kalteng  untuk menghormati  Presiden  pertama  yang  mencanangkan  Kota  Palangka  Raya  sebagai  Ibu  Kota Provinsi Kalteng.
Menarik  untuk  mencermati  ucapan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  tersebut.  Masih dalam  laporan  yang  sama,  Surat  kabar  Tabengan  menjelaskan  bahwa  pembuatan  patung perunggu  Soekarno  tersebut  diinisiasi  oleh  Gubernur  Kalimantan  Tengah.  Tetapi  rupanya, Gubernur  Kalimantan  Tengah  tidak  cukup  berinisiatif,  tetapi  mengikut  sertakan  masyarakat sebagai  inisiator  pembangunan  patung  Perunggu  tersebut.  Tidaklah  mengherankan  model komunikasi  politik  seperti  ini  adalah  model  komunikasi  politik  pejabat  Indonesia  setelah Soekarno. Antropolog dari Universitas Cornell, James Siegel pernah menulis bahwa saat ini sulit menemukan rakyat yang merasa suaranya diwakilkan oleh pejabat. Yang banyak ditemui saat ini adalah pejabat yang menggunakan rakyat sebagai legitimasi. Dilanjutkan Siegel bahwa wakil  rakyat  terakhir  yang  dianggap  rakyat  menyuarakan  apa  yang  diinginkan  oleh  rakyat adalah Soekarno.
Masih  dalam  konteks  pembangunan  patung  perunggu  Soekarno  di  Tugu  Soekarno, Ketua  Dewan  Adat  Dayak  Sabran  Achmad  menyampaikan  kritiknya  terhadap  pembuatan patung perunggu Soekarno tersebut (Palangka Raya Post, 3 Agustus 2015). Ada tiga kritik yang dilayangkan Sabran Achmad mengenai patung Soekarno tersebut. Pertama, mengenai bentuk patung  yang  dianggapnya  tidak  sesuai  dengan  sosok  Soekarno  yang  disaksikannya  ketika berkunjung ke Palangka Raya 58 tahun yang lalu. Sabran Achmad menarik jauh memorinya ke  tahun  1957  dan  menjelaskan  bahwa  tangan  Soekarno  selalu  dalam  keadaan  terbuka  dan dalam  posisi  berada  di  atas  telinga.  Tidak  seperti  yang  ditunjukan  oleh  patung  perunggu tersebut.  Kedua,  Sabran  Achmad  mengkritik  penggunaan  motif  Dayak  yang  dianggapnya menampilkan  wajah  melotot  dan  menonjolkan  taring  gigi.  Dilanjutkannya  bahwa  ciri  khas Dayak  ada  yang  lebih  religius,  sederhana  dan  tidak  menakutkan.  Ketiga,  Sabran  Achmad memberi saran sebaiknya Tugu Soekarno tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya dapat
diakses terbatas. Ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan dari kritik yang dibangun oleh Sabran Achmad. Hal pertama bahwa Sabran Achmad masih membawa ingatan lama mengenai Tugu  Soekarno  yang  berkaitan  dengan  cara  pandang  identitas  Indonesia  pada  satu  sisi  dan perhatiannya  pada  identitas  Dayak  yang  perlu  untuk  terus-menerus  diperhatikan.  Hal  kedua berkait dengan saran yang diberikan untuk membatasi akses terhadap Tugu Soekarno. Memang tidaklah jelas diungkapkan siapa saja yang boleh diberi akses, dan siapa yang tidak boleh diberi akses  terhadap  Tugu  Soekarno  tersebut.  Tetapi,  fakta  selama  ini  sejak  dibangunnya  Tugu Soekarno  tersebut,  kawasan  ini  menjadi  ruang  terbuka  yang  bebas  diakses  oleh  masyarakat umum  untuk  kepentingan  apapun.  Pendapat  Ahmad  Sabran  mengenai  pembatasan  akses terhadap  Tugu  Soekarno  bukankah  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  Tugu  Soekarno  adalah komunikasi pertentangan kelompok elit baik itu elit Jakarta maupun elit Dayak?
Gambar 4: Tugu Soekarno dan Patung Perunggu Soekarno
Sebagai penutup, perlu kiranya menyimak beberapa berita dari media online mengenai bagaimana Tugu Soekarno diingat dan dipergunakan saat sekarang. Pada tanggal 13 Mei 2023, Kalteng Today mengabarkan penggunaan Tugu Soekarno untuk titik deklarasi relawan Ganjar (Redaksi, 2023). Tiga hari sebelumnya, di lokasi yang sama, sejumlah ormas menggelar aksi damai terkait sikap Majelis Adat Dayak Nasional yang dinilai mengabaikan pernyataan oknum DAD  DKI  terkait  pernyataan  minum  darah  hewan  sebagai  bukti  orang  Dayak.  Tanggal  17 Maret  2023,  Kalteng  Online  memberitakan  bahwa  Tugu  Soekarno  akan  segera  bercahaya
(“Tugu Soekarno Segera Bercahaya,” 2023). Penataan Tugu Soekarno disampaikan juga oleh Media Nasional Republika tanggal 17 Juni 2023, yang memberitakan janji Gubernur Sugianto Sabran  untuk  melengkapi  Tugu  Soekarno  dengan Water  Front  City ( Lestarikan  Sejarah, Jembatan Kahayan dan Kawasan Tugu Soekarno Dilengkapi <em>Water Front City</em> , 2023).  Pada tanggal 10 Mei 2019, Kalteng Terkini memberitakan kunjungan Jokowi ke Tugu Soekarno (Kalteng Terkini, 2019). Di luar narasi formal yang diberitakan oleh media online, dalam  beberapa kali  kunjungan penulis ke Tugu Soekarno, masyarakat  masih berlalu  lalang berfoto  bersama  di  Tugu  Soekarno.  Bukankah  pemandangan  seperti  ini  yang  perlu  terus dikomunikasikan?

## IV.SIMPULAN
Pada waktu dibangun pertama kali di tahun 1957 sebagai tanda kunjungan Soekarno ke Kota  Palangka  Raya,  Tugu  Soekarno  telah  menjadi  simbol  komunikasi  simbolik  antara identitas Indonesia dan Dayak. Sejak itu, Tugu Soekarno menjadi simbol komunikasi elit mulai dari ide pembangunan yang dirancang Soekarno untuk memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia, lalu Tugu Soekarno juga membahasakan menguatnya peran negara pada Masa Orde Baru yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kayu. Pada masa kini, Tugu Soekarno masih  tetap  berdiri  kokoh,  bahkan  pengambil  kebijakan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah menambahkan  patung  perunggu  Soekarno  di  kompleks  Tugu  Soekarno.  Sejak  dibangun pertama kali sampai dengan saat ini, Tugu Soekarno selalu menjadi milik elit politik baik itu nasional maupun lokal untuk membahasakan berbagai kepentingan mereka. Masyarakat bukan elit, tidak tampak dalam model komunikasi simbolik seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Saharuddin  Zani  Ahmad  Sabri.  (n.d.). 184  |  Proceedings  Of  The  Third  Seminar  On National Resilience .
Anderson,  B.  R.  O.  (1990). Kuasa-kata:  Jelajah  budaya-budaya  politik  di  Indonesia . MataBangsa.
Arifin, T. S. (2014). Monumen Masa Pemerintahan Orde Lama Di Jakarta: Representasi Visual
Nasionalisme Soekarno. Panggung , 24 (2). https://doi.org/10.26742/panggung.v24i2.117
Bemmelen,  S.  van,  Raben,  R.,  &  van  Klinken,  G.  (Eds.).  (2011).  Mengkolonisasi  Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan. In Antara daerah dan negara: Indonesia tahun  1950-an:  Pembongkaran  narasi  besar  integrasi  bangsa (Ed.  1).  Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
Cahyo  Setiaji,  N.,  &  Hanif,  M.  (2018).  Kajian  Makna  Simbolis  Patung  dan  Monumen  di Kabupaten  Ponorogo  Sebagai  Sumber  Pembelajaran  Sejarah  Lokal. AGASTYA:
JURNAL SEJARAH

## DAN
PEMBELAJARANNYA , 8 (01), 59. https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2069
Churiah, N., & Lukito, Y. N. (2023). Gedung Sarinah: Memori dan Kontinuitas Modernisme Kota Jakarta. ARSITEKTURA , 21 (1), 83. https://doi.org/10.20961/arst.v21i1.62033 Hakim, A. R. (2003). Sejarah Kota Palangka Raya ([Cet. 1.]). Pemerintah Kota Palangka Raya. Kammen,  D.  (2021).  Phantasmagoric  Borneo. Critical  Asian  Studies , 53 (2),  1–26. https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1884111
Kalteng  Terkini,  K.  T.  (2019,  May  10).  Jokowi  Takjub  Sejarah  Tugu  Soekarno.  Kalteng Terkini. https://kaltengterkini.co.id/2019/05/10/jokowi-takjub-sejarah-tugu-soekarno/ Klinken,  G.  A.  van,  &  Hidayat,  B.  (2007). Perang  kota  kecil:  Kekerasan  komunal  dan demokratisasi di Indonesia . Yayasan Obor Indonesia.
Kusno, A. (2023). Memory Network: Moving the Center/Revolutionalizing Culture. In S. M. G. Tambunan (Ed.), Proceedings of the fourth Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019) (Vol. 753, pp. 581– 589). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_45
Lestarikan Sejarah, Jembatan Kahayan dan Kawasan Tugu Soekarno Dilengkapi <em>Water
Front
City</em>. (2023, June 17). Republika Online. https://republika.co.id/share/rwef60415
Lukman,  A.  (2020).  Disonansi  Memori  Monumen  Kolonial:  Studi  Kasus  Tugu  Cornelis Chastelein, Depok, Jawa
Barat. AMERTA , 38 (1), 77–92. https://doi.org/10.24832/amt.v38i1.77-92
McGregor,  K.  E.  (2008). Ketika  Sejarah  Berseragam:  Membongkar  Ideologi  Militer  dalam Menyusun Sejarah Indonesia . Syarikat.
Redaksi.  (2023,  May  13).  Tugu  Soekarno  Palangkaraya  Sebagai  Titik  Deklarasi  Relawan Ganjar. Kalteng Today. https://kaltengtoday.com/tugu-soekarno-palangkaraya- sebagai-titik-deklarasi-relawan-ganjar/
Ricklefs, M.C. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Cet. 1). In Pub. Riwut,  T.  (2018). Kronik  Kalimantan:  Berdasarkan  catatan  pribadi  dan  dokument  yang dkumpulkan oleh Tjilik Riwut (N. Riwut, Ed.; Cetakan pertama). NR Publishing.
Siegel, J. T. (2001). Yang Hilang dari Zaman Bung Karno. Basis , 03–04 , 18–19.
Tugu Soekarno Segera Bercahaya. (2023, March 16). KaltengOnline.com. https://kaltengonline.com/2023/03/17/tugu-soekarno-segera-bercahaya/