## Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gender di Sri Lanka
Bayu Setyawan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya bayu.dagut@gmail.com

## Abstract
As  a  developing  country,  Sri  Lanka has  problems  facing  other  developing  countries  in  the world. Start from the economic problems, food security and of course social and cultural. One of them is the issue of gender which has been a classic problem in Sri Lanka. The Sri Lanka people who still uphold their culture and customs are important factors for analyzing gender issues in the country. The tight culture and customs that are still held by the majority of Sri Lanka society, influence the stakeholders who should be the main spearhead of gender equality for women. Moreover, seeing the original culture which prioritizes men over women in various aspects, making women in Sri Lanka do not have the courage to do social breakdown for the freedom of women in their country. This also makes policy products (legislation) in Sri Lanka gender biased, because the perspectives of women who are actively involved in the legalization process in the country are very minimal. How exactly is public policy to cope with gender inequality  in  Sri  Lanka?  This  paper  seeks  to  explore  how  the  policies  of  the  Sri  Lankan government  towards  the  fulfillment  of  women's  rights,  which  until  now  is  still  a  social problem, is a fetter for women from their independence.
Keywords : Sri Lanka, policy, gender inequality

## Abstrak
Sebagai negara berkembag Sri Lanka memiliki masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang lainnya di dunia. Mulai dari masalah ekonomi, ketahanan pangan dan tentunya sosial  budaya.  Termasuk  dalam  pembahasan  kali  ini,  yaitu  masalah  gender  yang  menjadi masalah klasik di Sri Lanka hingga saat ini. Masyarakat Sri Lanka yang masih memegang teguh budaya dan adat istiadatnya menjadi faktor penting untuk menganalisis masalah gender di negeri tersebut. Eratnya budaya dan adat istiadat yang masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat  Sri  Lanka  tersebut,  mempengaruhi  para  pemangku  kebijakan  yang  harusnya menjadi tombak utama kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Apalagi melihat budaya asli yang  mana  lebih  mengutamakan  laki-laki  dibanding  perempuan  dalam  berbagai  aspek, menjadikan perempuan di Sri Lanka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan dobrakan sosial  demi  kemerdekaan  kaum  hawa  di  negrinya.  Hal  ini  juga  yang  menjadikan  produk kebijakan  (perundang-undangan)  di  Sri  Lanka  menjadi  bias  gender,  karena  perspektif  dari perempuan yang terlibat aktif dalam proses legisasi di negeri tersebut sangatlah minim. Lalu bagaimana  sebenarnya  kebijakan  publik  untuk  menangani  ketidaksetaraan  gender  di  Sri Lanka? Tulisan ini berusaha, mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Sri Lanka  terhadap  pemenuhan  hak-hak  perempuan  yang  hingga  kini  masih  menjadi  masalah sosial yang membelenggu kaum hawa dari kemerdekaan asasinya.
Kata Kunci : Sri Lanka, kebijakan, ketidaksetaraan gender

## Pendahuluan
Perempuan sebagai entitas yang merdeka dan mandiri masih sulit diwujudkan di Sri Lanka.  Hambatan  bagi  kaum  perempuan  di  Sri  Lanka  dapat  diidentifikasikan meliputi  dominannya  kaum  laki-laki  di  dalam  kehidupan  sosial.  Kemudian  juga ditentukan oleh faktor kurangnya biaya dan sumber daya bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi pada tingkat politik, serta sering terjadinya kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Di samping itu adanya faktor kurangnya pengetahuan di bidang politik oleh kaum perempuan serta dipicu oleh keadaan struktur sistem pemilihan di Sri Lanka saat ini.
Sejarah Sri  Lanka  membuktikan  bahwa  kaum  perempuan  yang  mempunyai kapabilitas  dalam  berpartisipasi  serta  turut  berperan  aktif  dalam  bidang  politik adalah perempuan yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang politik yang  kuat  dan  dipandang  sangat  berpengaruh  di  Sri  Lanka.  Meskipun  Sirimavo Bandaranaike dan kemudian putrinya, yaitu Chandrika Kumaratunga Bandaranaike pernah  menjabat  sebagai  pemimpin  Sri  Lanka  pada  periode  yang  berbeda,  tetapi untuk jabatan di sekeliling mereka tetap didominasi oleh kaum laki-laki, mereka juga berperan besar dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan.
Adat  istiadat  serta  sosial  budaya  di  beberapa  komunitas  atau  kelompok tertentu di Sri Lanka juga ikut serta membatasi aktivitas perempuan di luar rumah serta  persentase  kaum  perempuan  dalam  ranah  politik  dan  tingkat  pemerintahan tidak  sesuai  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  persentase  populasi  mereka  di  Sri Lanka.

## Rendahnya Penghargaan Konstitusional Bagi Partisipasi Perempuan
Di  Sri  Lanka  tidak  ada  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  jumlah persentase kouta politik bagi kaum perempuan sehingga hal itu menghambat peran politik mereka. Usulan kouta sebesar 25% hanya dianggap sebatas wacana dan tidak pernah  terealisasi  bagaimanapun  sulitnya  perempuan  dalam  menghadapi diskriminasi gender. Meskipun tidak dimasukkan dalam Undang-Undang mengenai partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik, tanpa adanya suatu upaya dari pemerintah  membuat mereka tidak dapat meningkatkan jumlah kuota politiknya di tingkat  pemerintahan.  Sehingga  secara  otomatis  mereka  dibatasi  oleh  situasi  dan kondisi gender yang diskriminatif di Sri Lanka.
Sri  Lanka  juga  pernah  dipimpin  oleh  kaum  perempuan,  baik  yang  menjadi presiden  maupun  perdana  menteri.  Namun,  hal  tersebut  juga  tidak  banyak membantu  perkembangan  keterlibatan  dari  kaum  perempuan  di  dalam  kancah perpolitikan. Profil politik tidak menunjukkan adanya mendukung untuk perempuan rata-rata,  terlebih  keterlibatan  perempuan  dalam  kebijakan  perencanaan  dan pengambilan keputusan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Sebuah survei terbaru menemukan  bahwa  kaum  perempuan  di  Sri  Lanka  kurang  berminat  dan  bukan merupakan prioritas agar bisa lebih aktif dalam bidang politik, hal ini didukung dan
ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  hanya  beberapa  dari  perempuan  Sri  Lanka  yang memilih untuk berkarir di politik. Sebagian besar dari kaum perempuan di Sri Lanka tidak  bercita-cita  untuk  berperan  dalam  bidang  politik,  hanya  sebagian  kecil  dari mereka yang memilih untuk berkarir di bidang politik. Sehingga yang terjadi lebih sedikit  jumlah  kaum  perempuan  yang  dipilih  di  parlemen,  tingkat  regional,  dan provinsi (UN General Asembly, 1979).
Semua faktor-faktor tersebut mempresentasikan bahwa adanya suatu dimensi tersembunyi yang belum diungkapkan di dalam statistik yang telah dicetak. Dimensi yang jarang disorot dan hanya samar-samar terlihat oleh para pengamat. Di dalam konteks ini hanya dapat terungkap kebenarannya yaitu dengan mengatakan bahwa, meskipun  telah  mengutamakan  dan  menentukan  indikator  pembangunan  sumber daya  manusia,  namun  Sri  Lanka  masih  memiliki  jalan  yang  panjang  untuk  dapat sepenuhnya memanfaatkan keterampilan dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh segenap kaum perempuan dalam memajukan dan membangun negaranya.
Hambatan  kaum  perempuan  ini  berhubungan  dengan  kesulitan  Sri  Lanka dalam  menghadapi  suatu  bentuk  demokrasi  pada  umumnya.  Struktur  birokrasi dalam  pengambilan  keputusan  cenderung  terpusat.  Hal  tersebut  didukung  oleh keberadaan sistem tradisional yang tertanam kuat yang sampai pada saat ini masih dipertahankan  sehingga  menjadi  penghalang  dan  juga  punya  kontribusi  besar menjaga proses politik agar tetap tertutup bagi kaum perempuan. Kaum perempuan jarang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin di suatu kantor atau mendominasi suatu organisasi dikarenakan tradisi atau suatu kultur kebudayaan yang di dominasi oleh laki-laki (UN General Asembly, 1979).
Struktur  budaya  dan  adat  istiadat  yang  tertanam  selama  ini  menunjukkan dominasi kaum laki-laki untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan pemerintahan,  apalagi di bidang politik. Oleh karenanya kaum perempuan  Sri  Lanka  merasa  bahwa  politik  bukanlah  bidang  mereka,  walaupun mereka  mempunyai  potensi  untuk  itu,  akan  tetapi  mereka  merasakan  tidak mempunyai  kapabilitas.  Mereka  juga  tidak  mendapat  dukungan  dari  keluarga maupun  dari  lingkungannya  untuk  berkarir  di  tingkat  politik,  sehingga  sebagian besar memutuskan untuk bekerja kasar atau menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.
Perempuan yang ikut mencalonkan diri untuk menjadi kandidat dalam suatu proses pemilihan akan menghadapi berbagai macam bentuk dan juga hambatan dari suatu sistem pemilihan yang tidak sehat. Terkadang ada penggunaan cara kekerasan untuk  mengintimidasi  kandidat  perempuan  serta  memanipulasi  perolehan  suara. Menurut sejumlah studi tentang perempuan di bidang politik, kaum perempuan juga kerap  cenderung  menghadapi  pelecehan  di  dalam  kehidupan  publik  sosial  di  Sri Lanka. Karena tingkat intimidasi dan bentuk kekuatan dari suatu sistem tradisional, juga  status  quo  yang  dipertahankan,  sehingga  membuat  kaum  perempuan terpinggirkan dari proses politik.
Berbagai alasan dan masalah melekat dalam sistem politik di Sri Lanka yang menghambat partisipasi politik kaum perempuan. Sistem partai politik di Sri Lanka
sangat  di  dominasi  kaum  laki-laki.  Prioritas  bagi  kaum  laki-laki  pada  sistem pemilihan suara telah membuat kaum perempuan tidak diberi kesempatan sehingga pada akhirnya putus asa untuk ikut berkompetisi dan berpartisipasi dalam pemilu.
Suatu  bukti  nyata  dari  seluruh  penjuru  dunia  menunjukkan  bahwa  bidang politik adalah salah satu bidang yang paling sulit bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat  dan juga  turut  serta  berperan  aktif di  dalamnya. Bahkan  dengan  indikator sosial-ekonomi  yang  kuat,  suatu  tindakan  yang  bersifat  afirmatif  juga  dibutuhkan agar  meningkatkan  representasi  perempuan  dalam  bidang  politik  (UN  General Asembly, 1979).
Representasi dari kaum perempuan dalam bidang politik masih sangat rendah di  Sri  Lanka.  Salah  satu  alasan  utama  adalah  rendahnya  jumlah  nominasi  yang diberikan  kepada  kaum  perempuan  oleh  beberapa  partai  politik  besar.  Sri  Lanka adalah satu-satunya negara di wilayah Asia Selatan tanpa kuota bagi perempuan di tingkat pemerintah daerah. Usulan untuk kuota maksimal 25% bagi perempuan Sri Lanka yang pernah dijanjikan tidak terealisasi. Dengan alasan bahwa partai politik kesulitan dalam menemukan figur seorang perempuan yang memenuhi persyaratan dan pada akhirnya tidak akan dapat menemukan kandidat perempuan. Hal tersebut bisa  dipastikan  dengan  sendirinya  kuota  yang  diharapkan  tidak  akan  dapat terealisasi.  Hal  demikian  didukung  oleh  karena  kurangnya  kesempatan  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  juga  pelatihan  politik.  Belum  adanya  program- program  yang  memprioritaskan  kaum  perempuan  pada  pengembangan keterampilan  telah  menjadi  faktor  negatif  yang  menghambat  partisipasi  politik perempuan (Pinto-Jayawardena, 2003).
Salah  satu  alasan  kritis  adalah  bahwa  partai-partai  politik  telah  secara konsisten  memberikan  nominasi  perempuan  hanya  rata-rata  sekitar  5%.  Mereka menyangkal  perempuan  untuk  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  ikut dalam proses pemilihan umum. Hal ini diperparah dengan adanya politik patronase dan nominasi antara laki-laki yang telah membatasi akses kaum perempuan terhadap perwakilan politik mereka.

## Sikap Presiden Terhadap Peran Politik Perempuan
Presiden  Mahindra  Rajapakse  terlihat  telah  menyerah  dan  mundur  dari janjinya  untuk  memperhatikan  serta  turut  memprioritaskan  representasi  kaum perempuan pada tingkat politik di Sri Lanka.
Dalam  salah  satu  manifestonya,  Mahindra  Rajapakse  menjanjikan  kuota sebesar 25% bagi representasi perempuan di tingkat dewan lokal dan provinsi. Akan tetapi  hal  itu  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  pada  persentase terakomodirnya kaum perempuan yang dapat berperan pada tingkat politik.
Wacana  tersebut  bahkan  terkesan  tanpa  adanya  suatu  keseriusan  di  dalam mengimplementasikannya.  Sebagai  suatu  contoh,  Presiden  kemudian  dalam pernyataan  sikap  pada  tahun  2005  mengatakan:  "Saya  percaya  bahwa  kaum
perempuan di negara kita tidak boleh diberikan status yang sama dengan laki-laki, tetapi harus diberikan suatu prioritas yang lebih tinggi" (Yusoff, Sarjoon, & Othman, 2016).
Jumlah persentase dari kaum perempuan hanya naik tidak lebih dari 3% dari puluhan  tahun  keikutsertaannya  pada  tingkat  parlemen.  Fakta  tersebut mengindikasikan  bahwa  minimnya  peningkatan  jumlah  kandidat  perempuan. Peningkatan ini dikarenakan oleh pihak pinggiran dan juga kelompok independen yang jarang menang, mengalihkan perhatian dan juga menjatuhkan pilihan mereka tertuju pada kaum perempuan (Wickramasinghe & Kodikara, 2012).
Partai  politik  besar  memiliki  banyak  properti  kekayaan  dan  posisinya  lebih kuat  pada  pemilihan.  Akan  tetapi  mereka  tidak  mencalonkan  perempuan  dalam jumlah  yang  signifikan.  Sebagai  akibatnya,  hal  ini  tidak  menguntungkan  bagi representasi kaum perempuan di tingkat politik.

## Rendahnya Dukungan Pemerintah Terhadap Hak Suara Perempuan
The Beijing Platform of Action atau BPFA pada tahun 1995 menyatakan bahwa proses  pengambilan  keputusan,  tujuan  kesetaraan,  pembangunan  dan  perdamaian tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dan penggabungan perspektif perempuan pada  semua  tingkatan.  Hak-hak  ini  sebenarnya  telah  di  jamin  dalam  konvensi internasional  yang  menyatakan bahwa  "Perempuan  harus  memenuhi  syarat  untuk pemilihan semua badan publik terpilih, yang telah ditetapkan oleh hukum nasional atas dasar persamaan dengan laki-laki, tanpa diskriminasi".
BPFA tahun 1995 bagian 181 mengatakan bahwa "partisipasi yang setara dari kaum  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  tidak  hanya  permintaan  untuk keadilan  sederhana  atau  demokrasi,  tetapi  juga  memperhitungkan  kondisi-kondisi yang diperlukan untuk kepentingan dari kaum perempuan".
Hal  ini  kemudian  ditegaskan  tahun  2004  dalam  Majelis  Umum  ke-58  pada Sidang Resolusi  ke-58/142,  bahwa  partisipasi  perempuan  secara  penuh  dan  setara dalam proses politik dan pengambilan keputusan akan memberikan keseimbangan komposisi dari masyarakat yang lebih akurat. Hal ini diperlukan untuk memperkuat tujuan  dan  mempromosikan  demokrasi  yang  tepat.  Selain  itu  juga  berfungsi memainkan  peran  penting  dalam  memajukan  status  yang  sama  terhadap  kaum perempuan, termasuk turut meningkatkan status sosial ekonomi kaum perempuan. Hal ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi dalam mendefinisikan prioritas politik dan memberikan suatu perspektif baru pada  masalah politik (Jayaweera,  S. (2000). Untuk  itu, The Millennium  Development Goals (MDGs)  dimaksudkan juga untuk memperjuangkan eksistensi kaum perempuan dalam politik sebagai indikasi kemajuan terhadap pemberdayaan perempuan.
Dalam wacana global, pembangunan membutuhkan sumber daya keputusan oleh  kontrol  perempuan  yang  meliputi  aspek  materi  maupun  aspek  non-materi. Aspek  non  materi  adalah  termasuk  kekuasaan  politik.  Kurangnya  legislator
perempuan berarti  kepentingan perempuan tidak terwakili secara memadai dalam lembaga tertinggi negara. Masyarakat sipil juga akan sulit mengubah suatu bentuk kekuatan  sosial,  politik  dan  ekonomi  untuk  bekerja  dalam  mendukung  kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Sementara  itu,  UNDP  telah  masuk  ke  Sri  Lanka  sejak  tahun  1967  yang bertujuan  untuk  menyetarakan  gender  dan  memperbaiki  posisi  perempuan  dalam ranah politik di Sri Lanka. Berdasarkan UNDP, partisipasi politik perempuan di Sri Lanka  masih  buruk.  Terkhusus  di  Ampara,  partisipasi  perempuan  dalam  struktur pemerintahan lokal termasuk salah satu yang terendah di negeri tersebut.
Adanya forum perempuan akan memainkan peran utama dalam melakukan dan  memulai  kegiatan  untuk  mengembangkan  keterampilan,  kapasitas  dan kepercayaan dari para wanita Ampara. Ini didasarkan pada keberhasilan Women’s Leadership  Development  Project  (WLDP),  yang  dilaksanakan  oleh  Transition Recovery  Programme (TRP)  dengan  dukungan  dana yang  disediakan oleh  UNDP. Tujuannya  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan keputusan di Ampara melalui pelatihan, jaringan dan dukungan.
Menurut  UNDP,  representasi  perempuan  Sri  Lanka  di  parlemen  nasional berada pada 5,6%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Asia Selatan. Perempuan  di  negara  ini  sebelumnya  terkena  dampak  konflik  dan  menghadapi tantangan  lainnya.  Beban  ekonomi  dan  sosial  akibat  kehilangan  anggota  keluarga laki-laki dan hidup di daerah yang sulit merupakan masalah berat.
Dengan  latar  belakang  ini,  program  WLDP  dari  UNDP  bekerja  dengan  30 perempuan  dari  distrik  yang  sebelumnya  terkena  dampak  konflik  di  Ampara. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan pengembangan kapasitas, paparan, jaringan dan dana untuk memulai kegiatan. Selama dua  tahun, proyek  ini melihat pemimpin  perempuan  melaksanakan  proyek  komunitas  mereka  sendiri  dalam meningkatkan  kesadaran  tentang  isu-isu  mendesak  dalam  komunitas  mereka  dan mengangkat kehidupan perempuan.
Lalith  Kulanayake,  salah  satu  pemimpin  perempuan  yang  ikut  pelatihan WLDP,  memutuskan  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  pemerintah  daerah.  Setelah berhasil  terpilih,  ia  menjadi  wakil  perempuan  pertama  untuk  melayani  daerahnya dalam perkembangan masyarakat (The Sunday Leader, 2012).
Sementara itu The Sri Lanka Women's NGO Forum (SLWNGOF) telah resmi dibentuk pada tahun 1993 yang awalnya bertujuan untuk penyebaran informasi antar LSM di Sri Lanka pada konferensi keempat dunia mengenai kaum perempuan. Forum SLWNGOF  telah  berkontribusi  dalam  mempromosikan  agenda  dari  BPFA  di  Sri Lanka. Programnya dilakukan dengan memfasilitasi berbagai bentuk partisipasi dari kaum  perempuan  agar  lebih  diperhatikan  dan  turut  diprioritaskan.  Dalam mensosialisasikan program tersebut, lebih dari 45 LSM mewakili kaum perempuan di dalam forum LSM tentang perempuan pada tahun 1995 di kota Beijing. SLWNGOF telah membangun suatu jaringan, tercatat lebih dari 60 LSM yang terdapat di seluruh bagian di Sri Lanka (womenandmedia.net, 2011).
Sejak  tahun  1996,  SLWNGOF  telah  bekerja  dalam  membangun  kemitraan dengan beberapa negara di Asia Selatan melalui badan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pelaksanaan BPFA di Sri Lanka dan di kawasan Asia Selatan. Upaya ini juga secara teratur dievalulasi oleh United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) mengenai proses BPFA selama lima tahun terakhir.
SLWNGOF adalah anggota dari badan South Asia Women's Watch (SAWW) dan  juga  diwakili  di  dalam  sebuah  komite  pengarahan  The  Asia  Pacific  Women's Watch (APWW). SLWNGOF sebagai anggota inti dari SAWW, pada kuartal pertama tahun 2004 mengadakan konsultasi nasional dengan jaringan LSM pada  pelaksanaan BPFA dan CEDAW (Anderson dkk, 2008).
Secara nasional, SLWNGOF telah berkonsultasi dengan badan-badan negara yang ada di Sri Lanka seperti Kementerian Urusan Perempuan dan juga oleh Komite Nasional  Perempuan.  Hal  ini  berhubungan  dengan  berbagai  agenda  perencanaan pada  tingkat  nasional  serta  penyusunan  kebijakan  baru  yang  bertujuan  untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan di Sri Lanka. Anggota  komite  SLWNGOF  adalah  narasumber  bagi  Kementerian  Urusan Perempuan  dan  anggota  Komite  Nasional  Perempuan.  SLWNGOF  telah  terlibat dalam The Women's Charter of Sri Lanka, wacana National Plan of Action on Women, dan turut berkonsultasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah lainnya. Salah satu contoh seperti laporan dalam mengetahui status perempuan di negara tersebut.
SLWNGOF  juga  merupakan  bagian  dari  lobi  oleh  organisasi-organisasi perempuan kepada Komite Parlemen Terpilih dari Reformasi Pemilihan pada tahun 2003. Fungsinya  turut menyerukan langkah-langkah  sementara yang  akan  diambil khususnya  untuk  menjamin  partisipasi,  keterlibatan,  serta  representasi  kaum perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di Sri Lanka.
Jaringan  organisasi  perempuan  dan  organisasi  berbasis  komunitas  yang bekerja sama dengan forum  SLWNGOF di Sri Lanka datang dari semua komunitas etnis di Sri Lanka dari berbagai wilayah geografis dan ekonomi Sri Lanka. Sebagai contoh, organisasi dari sektor perkebunan di provinsi Timur telah mempertahankan hubungan  baik  dengan  sebuah  organisasi  besar  perempuan  di  bagian  Utara,  serta mereka yang bekerja dengan perempuan dari desa-desa perbatasan di bagian Utara sampai pada bagian Timur.
Masalah  promosi  perdamaian  dan  harmoni  etnis  serta  penyelesaian  konflik etnis  di  Sri  Lanka  telah  menjadi  perhatian  penting  bagi  SLWNGOF.  Pada  bulan September tahun 2009, SLWNGOF menyelenggarakan pertemuan konsultasi nasional di Beijing yang ke-15 dan berkonsultasi dengan Center For The Women's Research (CENWOR). Hal ini berkaitan dalam rangka persiapan untuk  meninjau   kemajuan deklarasi BPFA pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan berbagai hasil dari konsultasi tingkat sementara untuk mengidentifikasi keberhasilan dan strategi dalam mengatasi tantangan yang masih dihadapi di Sri Lanka (UN ESCAP, 2011).
Sebanyak 55 negara peserta hadir dari seluruh negara yang mewakili beragam organisasi  perempuan  dari  sektor  pemerintah.  Program  tersebut  sangat  informatif dengan banyaknya peserta yang berbagi pandangan dan pengalaman mereka.
Dalam  wawancara  Groundviews,  forum  telah  mempertimbangkan  tindakan afirmatif  misalnya,  apakah  masuknya  kans  perempuan  ke  ranah  politik  atau parlemen  dengan  cara  apapun  akan  memperkuat  advokasi  tentang  representasi perempuan. Dengan dasar ini, gagasan liberal klasik tentang kesetaraan formal hak perempuan  untuk  memilih  dan  dipilih  pada  jabatan  politik,  dinilai  cukup  untuk memberikan perempuan akses terhadap lembaga-lembaga politik.
Peran perempuan pasca-perang Sri Lanka merupakan contoh dari Asia Selatan dan juga seluruh dunia di mana perempuan memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam politik. Pengalaman politik atas perempuan di negara pasca konflik ini dinilai sebagai peninjauan  dan  pembingkaian  ulang  wacana  dalam  meningkatkan  representasi politik perempuan di Sri Lanka.
Chulani  mencatat  bahwa  hambatan  utama  untuk  representasi  politik  yang setara  bagi  kaum  perempuan  dalam  lembaga-lembaga  politik  di  Sri  Lanka  adalah partai politik. Menurutnya, pada kenyataannya lembaga politik merupakan masalah utama yang belum dihadapi secara serius. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya peserta  pemilu,  adanya  premanisme  dan  kekerasan,  persaingan  dalam  partai,  dan kurangnya  dukungan  untuk  kandidat  perempuan  dari  pihak  laki-laki.  Ini  terlihat dengan sedikitnya perempuan yang ditawarkan (Wluml.org, 2010).
Meskipun beberapa dekade telah berlalu sejak era perdana menteri Sirimavo Bandaranaike,  kaum  perempuan  tidak  cukup  terwakili  dalam  ranah  politik. Persentase perempuan hanya 5,8% di tingkat parlemen, 4,1% di tingkat provinsi, dan 1,8 % pada pemerintahan daerah. Ini adalah jumlah persentase yang paling rendah pada tingkat pemerintah daerah dari seluruh dunia (Navhindtimes.in. (2010).
Setelah  perjuangan  kesetaraan  gender  melewati  beberapa  dekade,  kaum perempuan meyakini bahwa mereka seharusnya berada pada suatu tempat di mana kekuasaan berada di dalam posisi untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik bagi perempuan.
Pemerintah Sri Lanka sudah seharusnya meninjau kembali semua peraturan yang ada dan bekerja untuk membawa perubahan yang diperlukan. Undang-undang tentang kuota minimal 25% perempuan di parlemen masih perlu diimplementasikan. Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  pencalonan  kandidat  perempuan  di  semua tingkat. Meski sudah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan pemerintah, tetapi sampai saat ini hal tersebut masih belum dapat terealisasi.

## Penutup
Kebebasan perempuan di negara berkembang seperti Sri Lanka masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga hari ini. Masalah sosial budaya yang
masih kuat melekat di masyarakat menjadi faktor utama ketidakbebasan perempuan dalam  menggunakan  dan  menentukan  hak  kebebasannya.  Teutama  terkait  hak perempuan  dalam  partisipasi  politik  praktis,  Sri  Lanka  bisa  dikatakan menomorduakan  perempuan.  Budaya  dan  adat  istiadat  asli  masyarakat  Sri  Lanka yang  memang  menempatkan  perempuan  sebagai  fungsi  rumah  tangga  an  sich, menjadikan  perempuan-peremuan  Sri  Lanka  tidak  memiliki  “mindset”  untuk memulai  perubahan  radikal  dalam  dirinya  dan  perubahan  bagi  masyarakat  secara umum.
Faktor  sosial  budaya  juga  yang  menyebabkan  cara  pandang  pemangku kepentingan yang  didominasi laki-laki membuat kebijakan yang disahkan  menjadi bias  gender.  Padahal,  perundang-undangan  yang  sehat  dan  membebaskan  kaum perempuan  adalah  harapan  utama  untuk  kesetaraan  perempuan  di  Sri  Lanka. Revolusi  besar-besaran  terhadap  cara  pandang  bias  gender  ini  menjadi  solusi mutakhir  demi  tuntutan  perubahan  kesetaraan  perempuan  yang  tidak  mungkin diebendung  lagi,  dengan  harapan  hal  ini  mampu  mempengaruhi  dan  merubah pikirian  para  pembuat  kebijakan  agar  mempertimbang  perempuan  dalam  setiap kebijakannya.
Sumbangsih dunia terhadap masalah diskriminasi perempuan di Sri Lanka ini sangatlah  diperlukan.  Berbagai  bentuk  sumbangsih  lembaga  Persatuan  Bangsa- Bangsa (PBB) seperti sosialisasi, dan peningkatan  pendidikan dan juga pengetahuan di  masyarakat  secara  langsung.  Hal  ini  akan  sangat  mencerahkan  masyarakat  Sri Lanka secara khusus  yang memang memerlukan pendidikan kritis seperti itu. Selain itu menunjukkan lembaga-lembaga dunia tidak diam saja terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia saat ini.

## Referensi
Anderson, K., Arvidson, T., Hagiwara, T., Itamoto, K., Mueller, H., & Osborne-Neill, A. (2008). Challenges to Implementing CEDAW in Southeast Asia.
Assembly, U. G. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Retrieved April , 20 , 2006.
Jayaweera, S. (2000). "Implementation of the Beijing Platform for Action - Sri Lanka." AWORC. diakses pada 24 Maret 2019, dari http://www.aworc.org/bpfa/res/crep/sr00001.html,
Navhindtimes.in. (2010). "Sri Lanka's Vibrant Women Missing in Politics", diakses pada 20 Januari 2019, dari http://www.navhindtimes.in/panorama/sri-lanka- s-vibrant-women-missing-politics
Pinto-Jayawardena, K. (2003). Proportional representation, political violence and the participation of women in the political process in Sri Lanka. Can Democracy Be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict Torn Societies , 170-193.
The Sunday Leader. (2012). "Sri Lanka still poor on women’s political participation." diakses pada 16 Maret 2019, dari http://www.thesundayleader.lk/2012/04/04/sri-lanka-still-poor-on-womens- political-participation,
UN ESCAP. (2011). "Bringing the Beijing Platform for Action to the Grass Roots", diakses pada 20 Januari 2019, dari http://www.unescap.org/esid/GAD/Publication/Bringing.pdf Wickramasinghe, M., & Kodikara, C. (2012). Representation in politics: Women and gender in the Sri Lankan republic. The Sri Lankan Republic at , 40 , 772-820. Wluml.org. (2010). Sri Lanka: Why women in politics always matters: A conversation with Chulani Kodikara | Women Reclaiming and Redefining Cultures .  diakses pada 24 Maret 2019, dari http://www.wluml.org/node/6735 Womenandmedia.net. (2011). "SRI Lanka Women's NGO Forum (SLWNGOF)" diakses pada 24 Maret 2019, dari http://www.womenandmedia.net/network/SLWNGOF.html Yusoff, M. A., Sarjoon, A., & Othman, S. (2016). Parliamentary democracy and representation of women: A comparative analysis of Sri Lankan and Malaysian Stances. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 5 (1), 111.