Muhammadiyah Law Review 6 (2) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prima Angkupi, Nitaria Angkasa, Tirta Gautama Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Metro

## ABSTRAK
Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa  menurut  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  adalah  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  yang  telah  dijalankan  desa  atau  mampu dan  efektif  dijalankan  oleh  desa  atau  yang  muncul  karena  perkembangan  desa  dan  prakasa masyarakat  desa,  antara  lain  tambahan  pasar  desa,  tempat  pemandian  umum,  saluran  irigasi, sanitasi  lingkungan,  pos  pelayanan  terpadu,  sanggar  seni  dan  belajar  serta  perpustakaan  desa, embung  desa  danjalan  desa.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembangunan  yang  ada  di  desa.  Secara  jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  2016  Tentang  Kewenangan  Desa.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  lokal  berskala  desa  merupakan  peluang  yang  baik  untuk  desa  bisa  menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang  yang  luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal  mungkin  untuk  kepentingan  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  dengan  melakukan  penelitian  di  lapangan  yaitu dengan  melihat  fakta-fakta  yang  ada  mengenai  Kedududukan  Kepala  Kampung  Dalam Penerapan  Otonomi  Daerah.  Namun  demikian  penulis  juga  tetap  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  yaitu    pendekatan  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  teori- teori  dan  konsep-konsep  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  wewenang  Pemerintah  Desa dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  Sesuai  Pemerintahan  desa  telah  diterbitkan  sebagai tindak  lanjut  dari  undang-undang  desa.  Pemerintahan  desa  adalah  kepala  desa  dibantu  oleh perangkat  desa  yang  terdiri  atas  sekretariat  desa, pelaksana  kewilayahan,  dan  pelaksana  teknis, sebagai kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Faktor  Penghambat  Pemerinta  Desa  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa masih ada pola fikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih  berposisi  sebagai  bahawahan  Bupati  dibanding  sebagai  Pemerintah  Otonomi.  Selama  ini belum  berubah  atau  kelar  dari  stereotepe  yang  demikian,  sulit  rasanya  peluang  desa  untuk menjadi entitas sisual politik yang otonom
Kata Kunci: Desa, Pemerintahan, Wewenang
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  negara  kesatuan  ( unitary  state )  adalah  konsep  suatu  negara  yang  tidak  mempunyai kesatuan-kesatuan  pemerintahan  yang  mempunyai  kedaulatan. 1 CF  Strong  menyebutkan  bahwa hakikat  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  kedaulatannya  tidak  terbagi,  atau  dengan  kata  lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. 2 Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi  logis  dari  posisinya  sebagai  penyelenggara  kedaulatan  rakyat,  maka  unit-unit pemerintahan  yang  dibentuk  dan  berada  di  bawah  pemerintahan  pusat  harus  tunduk  kepada Pemerintah  Pusat.  Tanpa  disertai  ketundukan  dan  kepatuhan  secara  organisasional  berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya. 3
Menurut  Ateng  Safrudin,  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  mempunyai  konstitusi  yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat. 4
Berdasarkan  Undang-undang  No  32  Tahun  2004,  definisi  otonomi  daerah  atau  desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.Pencapaian  otonomi  tidak  hanya  dalam  pemberitahuan  hukum,  melainkan  juga kebutuhan  globalisasi,  yang  diperkuat  dengan  memberi  daerah  kewenangan  yang  lebih  besar. Nilai  dasar  otonomi  daerah  Dalam  buku  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (2007)  karya Syamsuddin haris. 5
Otonomi  daerah  memiliki  beberapa  nilai  dasar  yaitukebebasan-kebebasan  masyarakat  dan pemerintah  daerah  dalam  mengambil  tindakan  dan  kebijakan  untuk  memecahkan  masalah bersama.  Partisipasi  Masyarakat  berperan  aktif  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kebijakan  publik  di  daerahnya.  Sejarah  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  efektivas  dan efisiensi  melalui  kebebasan  dan  partisipasi  masyarakat,  jalannya  pemerintahan  akan  lebih  tepat sasaran  (efektif)  dan  tidak  menghamburkan  anggaran  atau  tidak  terjadi  pemborosan.  Asas  dan prinsip pemerintahan daerah  otonomi daerah  membawa asas dan prinsip  yaitumenggunakan asas desentralisasi,  dekonsentralisasi  dan  tugas  pembantuan.  Penyelenggaraan  asas  desentralisasi secara  utuh  dan  bulat  yang  dilaksanakan  di  daerah  kabupaten  dan  kota.  Asas  tugas  pembantuan
1 Hanif Nurcholis. 2010. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Grasindo. Hlm 25
2 CF Strong. 2004. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia .  Bandung. Hlm 115
3 Ahmad Sukardja. 2012. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah . Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 114
4 Mukhlis.  2014. Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan LembagaAdat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh .
5 Syamsuddin Haris . 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
yang  dapat  dilaksanakan  di  daerah  provinsi,  kabupaten,  kota,  dan  desa.  Tujuan  otonomi  daerah terdapat  beberapa  tujuan  pemberian  otonomi  daerah,  sepertidistribusi  regional  yang  merata  dan adil  peningkatan  terhadap  pelayanan  masyarakat  yang  semakin  baik  adanya  sebuah  keadilan secara  nasional  adanya  pengembangan  dalam  kehidupan  demokratis  menjaga  hubungan  yang harmonis  antara  pusat,  daerah,  dan  antardaerah  terhadap  integritas  Republik  Indonesia. Mendorong  pemberdayaan  masyarakat  menumbuhkan  prakarsa  dan  kreativitas,  meningkatkan peran  serta  masyarakat  dan  mengembangkan  peran  dan  fungsi  DPRD.    Pengertian  Otonomi Daerah dan dasar Hukumnya hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah Menurut UU No 32 Tahun  2004  Pasal  21,  dalam  menyelenggarakan  otonomi,  daerah  memiliki  hak  sebagai  berikut mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  memilih  pimpinan  daerah  mengelola aparatur  daerah  mengelola  kekayaan  daerah  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah  mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah  mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6
Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah  menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat  kewajiban  yang  dimiliki  daerah,  yaitu  melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan, kesatuan,  dan  kerukunan  nasional,  serta  keutuhan  NKRI.  Meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  mewujudkan  keadilan  dan  pemerataan meningkatkan pelayanan dasar pendidikan menyediakan fasilitas kesehatan menyediakan fasilitas sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  menyusun perencanaan  dan  tata  ruang  daerah  melestarikan  lingkungan  hidup  mengolah  administrasi kependudukan melestarikan nilai sosial budaya  dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang –undangan. 7
Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Keuangan desa menurut PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 2. METODE PENELITIAN
6 UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21
7 UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22
Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan paper ini; lebih spesifiknya  melalui  penekanan  terhadap  studi  kepustakaan.  Menimbang  hal  tersebut,  penulisan penelitian  ini  akan  didasarkan  pada  data-data  dari  berbagai  sumber  yang  dianggap  oleh  penulis relevan;  yang  meliputi  buku, situs web,  laporan, dan  berbagai sumber sekunder  lain  yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian  ini ditujukan untuk memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai  isu  tarik-ulur  kepentingan  antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi  COVID-19  di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Di  luar  hal  tersebut,  penelitian  ini diharapkan dapat  menjadi alat penyampaian  masukan kebijakan  yang  lebih komprehensif dalam isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar paper ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang  terkait  dengan  proses  legislasi  dan  pembuatan  kebijakan;  khususnya  yang  berlangsung  di tengah pandemi COVID-19 ini.
Mengenai  sumber  penelitian,  sumber  primer  yang  akan  dijadikan  „panduan  utama‟   dalam penulisan paper ini   akan   bersumber  dari   laporan,   buku,   maupun  situs web  yang  membahas mengenai  kebijakan  publik;  terutama  yang  berkaitan  dengan  isu  krisis  kesehatan.  Beberapa produk  legislasi  yang  terkait  juga  akan  didiskusikan  sebagai  sumber,  misalnya  undang-undang (UU),  peraturan  presiden  (Perpres),  peraturan  menteri  (Permen),  atau  peraturan  daerah  (Perda), dan  gubernur  (Pergub).  Di  luar  itu,  penulis  juga  berusaha  untuk  menganalisis  sumber-  sumber sekunder  lain  yang  sekiranya  dianggap  menunjang,  utamanya  baik  yang  berasal  dari  situs  web maupun berita-berita terkini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Wewenang Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  (SOT).  Pemerintahan  desa  telah  diterbitkan  sebagai  tindak  lanjut  dari  undang- undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.  Perangkat  desa  terdiri  dari  atas  kepala-kepala  urusan,  yaitu  pelaksana  urusan  dan  kepala dusun.  Kepala-kepala  urusan  membantu  sekretaris  desa  menyediakan  data  informasi  dan memberikan  pelayanan.  Pelaksanaan  urusan  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  urusan  rumah tangga  desa  di  lapangan.  Kepala  dusun  adalah  wakil  kepala  desa  di  wilayahnya.  Urusan  rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa  membuat peraturan desa. Peraturan desa
dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnyadisingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.
 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa
Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
a) Menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  seperti  tata  praja  pemerintahan,  penetapan  peraturan di  desa,  pembinaan  masalah  pertanahan,  pembina  ketentraman  dan  ketertiban,  melakukan upaya perlindungan  masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
b) Melaksanakan  pembangunan,  seperti  pembangunan  sarana  prasarana  perdesaan  dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
c) Pembinaan  kemasyarakatan,  seperti  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d) Pemberdayaan  masyarakat,  seperti  tugas  sosialisasi  dan  motivasi  masyarakat  di  bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Pelaksanaan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84  Tahun  2015  Tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa,  adalah  pejabat Pemerintah  Desa  yang  mempunyai  wewenang,  tugas  dan  kewajiban  untuk  menyelenggarakan rumah  tangga  desanya  dan  melaksanakan  tugas  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.  Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang  lagi untuk 3 (tiga) kali  masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi  hanya  dikoordinasikan  saja  oleh  Camat.  Kepala  desa  bertanggung  jawab  atas penyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanakan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 8
Jabatan  kepala  desa  dapat  disebut  dengan  nama  lain,  misalnya  geuchik  (Aceh),  wali  nagari
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Sumatra  Barat),  pambakal  (Kalimantan  Selatan),  hukum  tua  (Sulawesi  Utara),  perbekel  (Bali), kuwu  (Cirebon,  Brebes,  Tegal,  Pemalang  dan  Indramayu),    peratin  (Pesisir  Barat,  Lampung), Tiyuh (Tulang Bawang Barat) Pekon (Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat).
Kepala  Desa  adalah  pengemban  dan  penanggungjawab  utama  dibidang  pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan  dan  urusan  pemerintahan  umum  termasuk  pembinaan  keamanan dan ketertiban. Kepala Desa adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator  kemasyarakatan  pada  tahap  dan  ruang  lingkup  desa,  mengingat  betapa  luas  oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah,  alat pemerintah  Daerah  dan  Desa,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  Bayu  Surianingrat,  yang mengatakan  bahwa  kedudukan  Kepala  Desa  dan  fungsi  Kepala  Desa  adalah  sebagai  Kepala wilayah dan Kepala Daerah. 9
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  desa  merupakan  wilayah  administrative  dan  juga sebagai  daerah  otonom.  Sebagai  daerah  otonom  dapat  kita  lihat  dari  Ketentuan  Pasal  1  angka  5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  Tentang  Desa  yang  mengatakan  Desa  ,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Kepala Desa berkedudukan sebagai :
 Alat  Pemerintah  (baik  pusat  maupun  daerah  dimana  Desa  itu  berada  karena  Kepala  Desa menyelenggarakan urusan–urusan pemerintahan umum)
 Alat  Desa,  karena  Kepala  Desa  harus  menyelenggarakan  urusan-urusan  Desa  serta  urusan Daerah  Tingkat  II  dimana  Desa  itu  berada  dalam  lingkungannya.  Oleh  karena  itu  Kepala Desa  berdasarkanKetentuan  Pasal  14  Peraturan  pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak, sebagai berikut :
Kepala  Desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Kepala  Desa mempunyai wewenang :
a) Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama BPD.
b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
d) Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  peraturan  desa  mengenai  APBD  desa  untuk  dibahas
9 Bayu Surianingrat. Desa dan Kelurahan . Armico. Bandung. Hlm 57
dan ditetapkan bersama BPD.
e) Membina kehidupan masyarakat desa.
f) Membina perekonomian desa.
g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
h) Mewakili desanya di dalam dan di  luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Ketentuan  Pasal  15  Ayat  (1)  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan Negara Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
d. Melaksanakan  prinsip  tata  pemerintahan  desa  yang  bersih  dan  bebas  dari  Kolusi,  Korupsi dan Nepotisme.
e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan.
g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
l. Membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  Bupati  atau  Walikota, memberikan  laporan  keterangan  pertanggung  jawaban  kepada  BPD,  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  masyarakat.  Kepala  Desa  menjalankan  hak, wewenang dan Kewajiban pimpinan pemerintahan desa, sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
2. Penangung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
rangka  penyelenggaraan  rumah  tangga  desa,  urusan  pemerintahan  umum  termasuk pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Beranjak dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal didaerahnya dan administrator pemerintahan. Jadi pada  hakekatnya seorang Kepala Desa adalah seorang kepala badan eksekutip. Kepala desa disamping melaksanakan tugas terhadap apa yang  menjadi  urusan  rumah  tangganya,  juga  melaksanakan  tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah  provinsi,  dan  atau  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  disertai  dengan pembiayaan,  sarana  dan  prasarana  serta  sumberdaya  manusia,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 207.

## 3. Faktor Penghambat Pemerinta Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tugas  dan  wewenang  seorang  Kepala  Desa  itu  sangat  luas,kepala  desa  langsung  melayani kebutuhan  penduduk  desanya  dan  membantu  terselenggaranya  tugas-tugas  pemerintahan  negara di  dalam  wilayah  desanya.  Mengingat  betapa  luasnya  tugas  dan  fungsi  Kepala  Desa  tersebut, maka sulit untuk memperinci pekerjaan Kepala Desa. Sehubungan dengan itu Taliziduhu Ndraha, menyatakan  ,  bahwa  “  Dewasa  ini  belum  ada  pedoman  atau  pegangan  yang  seragam  tentang uraian  pekerjaan  Kepala  Desa.  Setiap  Kementrian  Pemerintahan  Negara  ada  langsung berkepentingan  dengan  desa,  seperti  Kementrian  Agama,  Kementrian  Pertanian,  Kementrian Dalam  Negeri  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  uraian  pekerjaan  Kepala  Desa  setidak-tidaknya mencerminkan jenis dan sifat tugas-tugas negara. 10
Beranjak  dari  uraian  tersebut  diatas  timbul  sutau  pertanyaan  apakah  Kepala  Desa  itu  termasuk pejabat administrasi negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan diuraikan beberapa pendapat  dari  para  pakar  .E.Utrecht  menyebutkan,  bahwa  Administrasi  Negara  ialah  gabungan jabatan  ( complexvanambten )  aparat  alat  adminitrasi  yang  dibawah  pimpinan  Pemerintah (Presiden  yang  dibantu  oleh  Menteri)  melakukan  sebagian  dari  pekerjaan  pemerintah  (tugas pemerintah  / overheidstaak fungsi  administrasi  yang  tidak  ditugaskan  kepada  badan-badan pengadilan,  badan  legislative  dan  badan-badan  pemerintah  ( overheidorganen )  dari  persekutuan- persekutuan  hukum  ( rechtsgemeenschapepen )  yang  lebih  rendah  dari  pada  Negara  (sebagai persekutuan  hukum  tertinggi)  yaitu  badan-badan  pemerintahan  ( bestuursorganen )  dari persekutuan  hukum  daerah  swapraja  tingkat  I,  II  dan  III  serta  Daerah  Istimewa  yang  masing- masing  diberi  kekuasaan  untuk-berdasarkan  inisiatif  sendiri  (otonomi,  swatantyra)  atau
10 Taliziduhu Ndraha. 1984. Dimensi dimensi pemerintahan Desa . Bina Aksara. Jakarta. Hlm.78
berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat ( medebewind ) memerintah sendiri daerahnya. 11

## Kewenangan Kepala Desa
a) Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
Kepala  desa  dilarang  menjadi  pengurus  partai  politik  (namun  boleh  menjadi  anggota  partai politik),  merangkap  jabatan  sebagai  Ketua  atau  Anggota  BPD,  dan  lembaga  kemasyarakatan, merangkap  jabatan  sebagai  anggota  DPRD,  terlibat  dalam  kampanye  Pemilihan  Umum, Pemilihan  Presiden,  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Kepala  desa  dapat  diberhentikan  atas  usul pimpinan  BPD  kepada  bupati/Wali  kota  melalui  camat,  berdasarkan  keputusan  musyawarah BPD. 12
Pemerintah  desa  sebagai  unit  lembaga  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat diharapkan  mampumenjalankan  roda  pemerintahan  desa  dengan  sungguh-sungguh  dan  mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi  tonggak  strategis  untuk  keberhasilan  semua  program.  Karena  itu  upaya  untuk memperkuat  desa  merupakan  langkah  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. 13
Pemerintahan  desa  melalui  hak  otonominya  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. 14
Pelaksanaan Otonomi Desa tentunya tidak sangatlah mudah, ini juga yang dirasakan oleh Kepala Kampung  dan  Sekrearis  Desa  taman  BogoKecamatan  Trimurjo  Kabupaten  Lampung  Tengah. Adapun  beberapa  hal  mengenai  faktor  penghambat  Kepala  Kampung  dalam  melaksanakan otonomi desa diantaranya adalah :
 Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadahi, sehingga pelaksanaanpembangunan desa.
11 E. Utrecht. 1984. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Balai Buku Ihtiar. Jakarta. Hlm.8
12 Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
13 Ibid., hlm. 76.
14 Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , Cides. Jakarta. Hlm. 135
 Rendahnya  gaji  atau  honor  perangkat  desa  sehingga  mengakibatkan  juga  rendahnya  etos kerja  para  perangkat  desa,  termasuk  gaji  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi desa.
 Ketidak pahaman aparatur desa mengenaimakna dari Otonomi desa itu sendiri.
 Belum di keluarkanya regulasi tentang pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Desa atau otonomi desa menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi desa.
 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.
masih ada pola fikir yang beranggapan bahwa belum hilangnya paradigma pemerintah desa masih berposisi  sebagai  bahawahan  Bupati  dibanding  sebagai  Pemerintah  Otonomi.  Selama  ini  belum berubah  atau  kelar  dari  stereotepe  yang  demikian,  sulit  rasanya  peluang  desa  untuk  menjadi entitas  sisual  politik  yang  otonom.  Karena  itu  perlu  upaya  untuk  menghilangkan  cara  pandang pada  semua  aparat  di  Kabupaten  bahwa  desa  merupakan  struktur  pemerintah  terendah  di  bawah Kabupaten. Pandangan ini mungkin hanya relevan jika berhubungan dengan urusan birokrasi.
Anggapan  seperti  ini tidak akan  mendorong terbentuknya otonomi desa.  Karena  Kabupaten masih  menganggap  dirinya  berhak  mengatur  desa  serta  memandang  desa  masih  belum  mampu untuk  mengelola  kehidupannya  secara  mandiri.  Ini  terlihat  jelas  dari  banyaknya  urusan  yang sebenarnya merupakanintern desa, banyak diambil alih Kabupaten, sehingga tidak ada ruang bagi desa untuk melakukan pengelolaan pemerintah dalam konteks self governing community . Adanya gap  atau  tidak  adanya  integritas  antara  keinginan  desa  dengan  keinginan  Kabupaten  dalam penyusunan anggaran. Desa dalam menyusun anggarannya masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Kabupaten.

## 4. PENUTUP
Para korban menganggap ataumemberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. Modus cybercrime  sangat  beragam  dan  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi, tetapi  jika  diperhatikan  lebih  seksama  akan  terlihat  bahwa  banyak  diantara  kegiatan-kegiatan tersebut  memiliki  sifat  yang  sama  dengan  kejahatan-kejahatan  konvensional.  Perbedaan utamanya  adalah  bahwa  cybercrime  melibatkan  komputerdalam  pelaksanaannya.  Kejahatan- kejahatan  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  integritas  dan  keberadaan  data  serta  sistem komputer dapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara  khusus  mengenai  kejahatan  komputer  melalui  media  internet.  Beberapa  peraturan  yang
adabaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap  beberapa  kejahatan,  tetapi  ada  juga  kejahatan  yang  tidak  dapat  diantisipasi  oleh Undang-  Undang  yang  saat  ini  berlaku.Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  upaya melakukan  penyidikan  terhadap  cybercrime  antara  lain  berkaitan  dengan  masalah  perangkat hukum,  kemampuan  penyidik,  alat  bukti,  dan  fasilitas  komputer  yang  belum  memadai.  Upaya- upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  di  dalam  melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain  berupa penyempurnaan perangkat hukum,  mendidik para  penyidik,  membangun  fasilitas  yang  memadai,  meningkatkan  upaya  penyidikan  dan  kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan cybercrime.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara ( Cyber Crime ), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008),
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni, 2010) Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum .Sinar Baru:1983.
Soerjono  Soetanto. Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .Raja  Grafindo Persada:Jakarta.1983.
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  “  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
Tutorial    2  April  2019,  situs internet: https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi- karakteristik-jenis-dan-penganggulangannya/, diakses pada tanggal 30 November 2019.
Kompas.com, 26 November 2019 ,situs
internet: https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap- dijakarta-dan-malang/,diakses pada tanggal 30 November 2019
Merdeka.com,25  November  2019  ,situs internet: https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah- di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm,diakses  pada  tanggal 30 November 2019