## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

## BRIDA: The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Government Performance
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
Email: herie.saksono26@gmail.com
Diterima: 7 Oktober 2021 Direvisi:  10 Desember 2021 Disetujui: 28 Desember 2021
DOI: 10.35967/njip.v20i2.290
Abstrak: Pembentukan  BRIDA  sebagai  perangkat  daerah  akan  menghadirkan  kebaharuan  dan pembaharuan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah.  Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk  yang  dihasilkan  lebih  nyata  kemanfaatannya  dan  berdampak  masif  ( impact  factor )  bagi kemaslahatan  publik.  Pembaharuan  tata  kelola  riset  dan  inovasi  menjadi  keniscayaan  dan  patut dibidik  sebagai  target  utama  dan raison  d’etre pembentukan  BRIDA  -  tidak  semata  hanya  oleh pemerintah  daerah,  namun  juga  karena  adanya  intervensi  Pemerintah  melalui  pertimbangan  yang diberikan  oleh  BRIN.  Pertanyaannya,  siapakah  yang  seharusnya  menjadi  target  keterbaruan  tata kelola  riset  dan  inovasi  di  daerah?  Apa  pula  yang  harus  disiapkan  oleh  BRIN  dalam  merespons pembentukan  BRIDA?  Studi  ini  bertujuan  untuk  memetakan  eksistensi,  peran,  dan  menemukan desain  pengelolaan  BRIDA.  Harapannya,  BRIDA  mampu  menjadi  perangkat  daerah  yang  kokoh profesional,  dan  adaptif  dalam  mengemban  amanat  penelitian,  pengembangan,  pengkajian,  dan penerapan,  serta  invensi  dan  inovasi  di  daerah.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif- eksploratif.  Data  yang  digunakan  merujuk  pada  regulasi/kebijakan  yang  mengatur  tentang pembentukan  perangkat  daerah  dan  elaborasi  terhadap  dokumen  perencanaan  pembangunan nasional/daerah.  Simpulan  menunjukkan  bahwa  pembentukan  BRIDA  selayaknya  berpedoman  pada desain  besar  tata  kelola  riset  dan  inovasi  di  daerah  yang  ditetapkan  oleh  BRIN.  Sejumlah  amanah ditumpukan  kepada  BRIN,  di  mana  BRIDA  diharapkan  mampu  berperan  aktif  menjadi  katalisator bagi  peningkatan  kinerja  pemerintahan  dan  percepatan  pembangunan  daerah.  Karenanya, direkomendasikan agar BRIN menyusun desain besar tata kelola BRIDA secara komprehensif-adaptif dengan  memerhatikan  aspek  kebaruan  manajerial,  koherensi  antara  agenda  prioritas  nasional,  target kinerja pemda, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan pencapaian tujuan otonomi daerah.
Kata Kunci: BRIDA, Pembentukan Perangkat Daerah, Posisi Strategis, Pembangunan Daerah, dan Kinerja Pemerintahan Daerah
Abstract: The  establishment  of  the  Regional  Research  and  Innovation  Agency  (BRIDA)  as  a  local apparatus will bring innovation, especially as an arranger for research and development activities in the  regions.  The  business  processes  of  the  BRIDA  must  stimulate  the  creation  of  new  research  and innovation governance in the regions so that the products produced are of more tangible benefit and have  a  massive  impact  on  the  public  benefit.  Reform  of  research  and  innovation  governance  is necessary  and  should  be  targeted  as  the  main  target  and  raison  d'etre  of  the  establishment  of  the BRIDA  -  not  only  by  local  governments  but  also  because  of  government  intervention  through considerations  given  by  the  National  Research  and  Innovation  Agency  (BRIN).  The  research questions are, who should be the target for the innovation of research and governance in the regions? What should be prepared by the BRIN in response to establishing the BRIDA? This study aims to map the existence, role, and management design of the BRIDA. It is hoped that the BRIDA will be able to become a regional apparatus that is strong, professional, and adaptive in carrying out the mandate of research,  development,  assessment,  and  application,  as  well  as  inventions  and  innovations  in  the regions. This  study  uses  a  qualitative-exploratory  approach.  The  data  refers  to  regulations/policies governing  the  formation  of  regional  apparatus  and  elaborating  national/regional  development

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
planning documents. The conclusion showed that the establishment of the BRIDA should be guided by the  grand  design  of  research  and  innovation  governance  in  the  regions  determined  by  the  BRIN. Several mandates are entrusted to the BRIN. In contrast, the BRIDA is expected to be able to play an active  role  as  a  catalyst  for  improving  government  performance  and  accelerating  regional development.  Therefore,  it  is  recommended  that  the  BRIN  compile  a  comprehensive-adaptive management design for the BRIDA by taking into account aspects of managerial novelty, coherence between  national  priority  agendas,  local  government  performance  targets,  and  meeting  the  basic needs of the community in achieving regional and autonomy goals.
Keywords: Regional Research and Innovation Agency (BRIDA), Formation of Regional Apparatus, Strategic Position, Regional Development, and Regional Government Performance

## Pendahuluan
Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  (disingkat  BRIDA),  disebut  pertama  kali  dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  yang  mencabut  Perpres  Nomor  33  Tahun  2021. Keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  (BPP)  Kementerian  Dalam  Negeri  sebagaimana  amanat ketentuan  Pasal  65  ayat  (1)  Perpres  Nomor  78  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa  tugas, fungsi,  dan  kewenangan  pada  unit  kerja  yang  melaksanakan  penelitian,  pengembangan,  dan penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  lingkungan  kementerian/Lembaga  dialihkan menjadi  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN).  Proses peralihan  ini  semakin  nyata  setelah  diundangkannya  Perpres  Nomor  114  Tahun  2021  tentang Kementerian  Dalam  Negeri  yang  menghapus  keberadaan  BPP  dan  membentuk  Badan  Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan  bentuk  kelembagaan  penelitian  dan  pengembangan  di  daerah,  di  mana  pemerintah  daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.
Pentingnya  kehadiran  institusi  pengelola  riset  dan  inovasi  semakin  disadari  seiring dengan  kebutuhan  Pemerintah  dan  pemda  untuk  menuntaskan  problematika,  kesenjangan pembangunan,  dan  mencari  solusi  permasalahan  pemerintahan  di  daerah.  Penegasan  terhadap urgensi entitas riset ditandaskan oleh (Roos, Pike, & Kalliokoski, 2012, p. 2) yang membuktikan terjadinya  peningkatan  akan  pentingnya  organisasi  riset  dan  teknologi  dalam  sistem  inovasi global. Organisasi riset sepatutnya segera mengubah model bisnisnya dan melengkapinya dengan pendekatan  interdisipliner  &  trans-disiplin  agar  relevansinya  dalam  sistem  inovasi  global semakin meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIDA tidak hanya bertransformasi menjadi pengelola  fungsi  penunjang  bidang  penelitian  dan  pengembangan  seperti  sebelumnya  ( business as  usual ),  tetapi  kehadirannya  dituntut  mampu  mengubah  tata  kelola  penelitian  dan pengembangan secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem inovasi dan daya saing global.
BRIDA  dituntut  bersinergi  dan  berkolaborasi  agar  mampu  mengorkestrasi  penelitian, pengembangan,  pengkajian,  dan  penerapan,  serta  invensi  dan  inovasi  di  daerah.  Rangkaian aktivitas ini dimaknai sebagai “riset dan inovasi”. Di sinilah kebaruan manajemen penelitian dan pengembangan  daerah.  Pendekatan  berorientasi  Misi  ( Mission-Oriented  Approach /MOA)  yang menekankan  tertanamnya  agenda  riset  dan  inovasi  dalam  visi  pembangunan  daerah  (termasuk daerah perbatasan) akan memampukannya menopang pembangunan daerah dan mengejar tujuan kebijakan  ekonomi  dan  sosial (Cappellano  &  Kurowska-Pysz,  2020,  p.  1) .  Maknanya,  BRIDA harus  mampu  berperan  sebagai  agen  perubahan,  karena  fungsi  penunjang  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan telah dan semakin diperkuat. Sudah  selayaknya  dipikirkan  kembali  bahwa  kelak  fungsi  penunjang  penelitian  dan pengembangan patut ditingkatkan menjadi sebuah urusan yang bersifat wajib, di mana tanpanya,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
maka daerah akan menjadi relatif stagnan dan bahkan tertinggal.
BRIDA  idealnya  dibentuk  dengan  segala  kebaharuan  dan  pembaharuannya.  BRIDA wajib melakukan orkestrasi aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah. Budaya kerja lama harus ditanggalkan. Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset  dan  inovasi  di  daerah  agar  produk  yang  dihasilkan  lebih  nyata  kemanfaatannya  dan berdampak masif ( impact factor ) bagi kemaslahatan publik ( well-being ). BRIDA harus didesain menjadi  pendorong  terciptanya  inovasi  akar  rumput  ( grassroots  innovation )  dan mengembangkan  produk  dan  layanan  yang  mampu  mengejar  target  capaian  pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian (Creech et al., 2014, p. 366) terhadap 1.300 perusahaan sosial dan  lingkungan  di  negara  berkembang  mengungkapkan  bagaimana  mereka  mengembangkan produk  dan  layanan  baru  untuk  komunitas  mereka,  menggunakan  model  bisnis  baru.  Namun, peningkatan  mereka  terhambat  oleh  kurangnya  akses  ke  penelitian  dan  dukungan  teknologi disertai  hambatan  gender,  serta  tantangan  dengan  kemitraan  yang  kompleks,  pemantauan kemajuan, dan kelayakan finansial. Sejumlah besar ide inovatif masih belum dimanfaatkan dan peluang untuk membangun ekonomi berkelanjutan telah terlewatkan.
Pembaharuan  tata  kelola  riset  dan  inovasi  merupakan  keniscayaan  dan  patut  dibidik sebagai target utama dan raison d’etre pembentukan BRIDA - tidak semata hanya oleh pemda, namun  juga  karena  intervensi  dan  keterlibatan  intensif  Pemerintah  Pusat  melalui  pertimbangan yang  diberikan  BRIN.  Konstruksi  ini  membutuhkan  dukungan  sektor  publik  secara komprehensif, terukur, tertata, dan dapat diimplementasikan di daerah. Penyelenggaraan BRIDA harus pula mempertimbangkan tingkat maturitas organisasi. Sekalipun hasil pengamatan OECD (2012, p. 22) mengemukakan bahwa di negara berkembang masih terjadi kekurangan informasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan langkanya sumber daya manusia.
Studi (Gulbrandsen,  2011,  p.  215) menemukan  bahwa  masyarakat  di  sebagian  besar negara,  tidak  memahami  dengan  benar  keberadaan  lembaga  penelitian,  bagaimana keberadaannya sebagai organisasi penelitian dan pengembangan di luar sektor pendidikan tinggi dan  sering  kali  bekerja  sama  dengan  penggunanya.  Lembaga  penelitian  dianggap  ''organisasi hibrida'', terperangkap di antara lingkungan budaya dikotomis dengan nilai yang berbeda. Dalam upaya  mempertahankan  hibriditas  dalam  jangka  panjang,  lembaga  penelitian  menciptakan  dan mempertahankan  legitimasi  organisasi  dengan  membangun  keselarasan  dengan  nilai-nilai  dari lingkungan yang berbeda.
Eksistensi  peran  BRIDA  ke  depan  idealnya  diarahkan  untuk  menstimulasi  percepatan pembangunan di daerah melalui kekayaan data & analisisnya, relasi dan jejaring aktor pemangku kepentingan  riset  dan  inovasi  pada  skala  nasional  maupun  daerah,  bahkan  dituntut  mampu mengaktualisasikan pemanfaatan dari sejumlah inovasi yang berhasil diciptakannya. Langkah ini selaras dengan penegasan dalam studi (Kellam  & Peter, 2011, p. 92) yang menyatakan bahwa peneliti  secara  individual  menghasilkan  data  ke  berbagai  tingkat.  Organisasi  penelitian  (yaitu think  tank ,  lembaga  kebijakan,  dan  pusat  penelitian)  juga  menghasilkan  statistik  melalui pengumpulan data mereka sendiri atau melalui analisis sekunder dari data yang ada. Peneliti dan organisasi penelitian mungkin non-partisan atau bersekutu dengan tujuan politik atau sosial, dan terkadang berafiliasi dengan universitas.
Dalam  perspektif  regulasi/kebijakan,  pemerintahan  daerah  dituntut  mampu  menyusun kebijakan  yang  berkualitas  dan  berbasis  bukti  ( evidence-based  policy ).  Persoalan  ini  kemudian menjadi krusial karena penugasan untuk melakukan evaluasi kebijakan tidak diamanatkan secara eksplisit sebagai salah satu fungsi BRIDA. Fungsi evaluasi kebijakan sesungguhnya merupakan salah  satu  dimensi  strategis  kompetitif  BRIDA  sebagai think  tank pemda.  Sesungguhnya, evaluasi  kebijakan  merupakan  aktivitas  kelitbangan  utama  sebagaimana  dinyatakan  secara eksplisit  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Huruf  e  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (PMDN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Kekhawatiran mengenai kondisi kebijakan publik di Indonesia

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pun  terbukti  bila  mencermati  data  Worldwide  Governance  Indicator  (WGI)  Bank  Dunia  yang mendeskripsikan  kondisi  praktik  pembuatan  kebijakan  di  Indonesia.  Studi    Endiartia, (2020,  p. iv) menegaskan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia tidak didukung oleh kualitas penelitian yang baik. Selain itu, secara faktual, dalam (Rakhmani & Sakhiyya, 2019) menunjukkan bahwa pembuatan  kebijakan  di  Indonesia  sebagian  besar  diinformasikan  oleh  penelitian  dengan keterlibatan teoretis yang buruk, tanpa tradisi peer review yang kuat dan dengan ancaman hukum terhadap kebebasan akademik.
BRIDA  sebagai  entitas think  tank pemda  sepatutnya  memiliki  desain  ideal  agensi  riset dan  inovasi  di  daerah.  Dalam  konteks  ini,  keberadaan  BRIDA  antarprovinsi  maupun kabupaten/kota  dimungkinkan  menjadi  berbeda  karena  menyesuaikan  dengan  visi-misi  kepala daerah, kondisi dan potensi wilayah, serta kebutuhan utama masyarakatnya. Harus diakui bahwa kehadiran  BRIDA  tidak  terlepas  dari  kepentingan  politik  lokal,  akuntabilitas  kinerja,  kejelasan arah kebijakan dan strategi pencapaiannya dan target penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Formulasi  tata kelola riset  dan  inovasi, desain kelembagaan, dan kewenangan  BRIDA Provinsi tentunya  memerlukan  pengaturan  yang  berbeda  secara  signifikan  dengan  BRIDA Kabupaten/Kota sehingga diperoleh instrumen andal sebagai solusi kebijakan dan permasalahan di  daerah. (Parker,  Winskel,  &  Kerr,  2021,  pp.  1–2) membuktikan  bahwa  lembaga  inovasi mampu  menjadi  alat  yang  ampuh  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  memfasilitasi  terjadinya perubahan dan inovasi yang bernilai tinggi sekalipun belum memperoleh dukungan pasar. Dalam konteks ini, terdapat 4 (empat) aspek keberhasilan kinerja BRIDA, yakni: kebijakan, diseminasi, fasilitasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi di daerah.
Fenomena transformasi BRIDA sebagai organisasi kelitbangan pemda memicu kuriositas melalui  pertanyaan  penelitian,  yakni:  1)  siapakah  yang  seharusnya  menjadi  target  keterbaruan tata  kelola  riset  dan  inovasi  di  daerah?  2)  apa  yang  sepatutnya  disiapkan  oleh  BRIN  dalam merespons  pembentukan  BRIDA?  Studi  ini  bertujuan  untuk  memetakan  eksistensi  dan  peran BRIDA agar dapat  menjadi kerangka dasar acuan  bagi  pengelolaan  riset  dan inovasi di  daerah. Kehadiran  BRIDA  sebagai  perangkat  daerah  diharapkan  lebih  solid,  kokoh,  adaptif,  dan profesional  dalam  mengemban  amanat  penelitian,  pengembangan,  pengkajian,  dan  penerapan, serta  invensi  dan  inovasi  demi  tercapainya  tujuan  otonomi  daerah  –  kesejahteraan  masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah.

## Metode
Kajian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  kesiapan  pembentukan  kelembagaan  perangkat daerah  disertai  pemetaan  tugas  dan  fungsi  BRIDA  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  78 Tahun  2021  tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk memudahkan  dalam  mengurai  permasalahan,  mengidentifikasi  persoalan/kasus  tertentu,  dan menemukan solusi yang tepat dan sistematis melalui analisis data dengan teknik eksploratif.
Melalui  penelitian  eksploratif  ini  diharapkan  terbangun  pemahaman  yang  lebih  baik, utuh,  dan  menyeluruh  tentang  kelembagaan  BRIDA  maupun  proses  pelembagaannya,  baik  di tataran Pemerintah (BRIN dan Kementerian Dalam Negeri) maupun  pemerintah daerah.  Target utamanya  adalah  membangun  kesadaran  bersama  mengenai  urgensi  dan  alasan  keberadaan ( raison  d’etre );  mengapa  harus  membentuk  BRIDA  dan  sejauh  mana  manfaatnya  bagi pemerintahan  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Merasuknya  prakondisi  ini diharapkan  mampu  memperkokoh  argumentasi  filosofis  (dan  historis),  sosiologis,  dan  yuridis dalam  formulasi  regulasi/kebijakan  maupun  prosesi  pembentukan  perangkat  daerah  BRIDA. Sebab,  sejatinya  keberadaan  BRIDA  harus  memberi  nilai  tambah  signifikan,  terutama  sebagai think  tank kepala  daerah  dan  bahkan  mampu  berkinerja  secara  prima,  ultima,  dan  optima  serta berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.
Studi ini dilakukan seiring dengan upaya transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah  (BPPD)  Provinsi  Papua  Barat  menjadi  BRIDA.  Data  primer  diperoleh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
melalui  wawancara  dengan  para  pengelola  fungsi  penunjang  bidang  penelitian  dan pengembangan  dalam focus  group  discussion (FGD)  yang  diselenggarakan  BPPD  Provinsi Papua  Barat.  Selain  itu,  dilakukan  pula  diskusi  dengan  beberapa  pejabat  struktural/fungsional yang  bertandang  ke  BPP  Kementerian  Dalam  Negeri  berkonsultasi  tentang  pelembagaan BRIDA. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran internet. Rujukan utama pencarian berupa regulasi/kebijakan,  laporan  hasil  penelitian,  dan  publikasi  ilmiah  yang  membahas  tentang pembentukan  perangkat  daerah  penelitian  dan  pengembangan  dan/atau  menyebutkan  tentang badan  riset  dan  inovasi  daerah.  Upaya  akhir  untuk  memperkaya  data  dilakukan  pula  melalui elaborasi  sejumlah  dokumen  perencanaan  pembangunan  baik  dalam  skala  nasional  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional/  RPJMN)  maupun  daerah  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

## Hasil dan Pembahasan
Hingga saat ini, ditemukan sejumlah regulasi/kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan atau  riset  dan inovasi.  Keragaman ini merefleksikan  respons  dan kepedulian  Pemerintah  akan  pentingnya  penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan sekalipun  hanya  sebatas  fungsi  penunjang  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah. Mewujudnya  realitas  otonomi  daerah  dicerminkan  melalui  hadirnya  beragam  nomenklatur, titelatur,  struktur,  prosedur,  dan  kultur  pengelolaan  penelitian  dan  pengembangan.  Dalam konstruksi  kelembagaan  dan  penataan  manajerial  perangkat  daerah,  Pemerintah  telah menyiapkan  pedoman  sebagai  acuan  untuk  mewujudkan  perangkat  daerah  pengelola  fungsi penunjang  bidang  penelitian  dan  pengembangan  menjadi  lebih  kredibel,  profesional,  memiliki kompetensi  terukur,  dan  mampu  berkinerja.  Sejumlah  regulasi/kebijakan  yang  mengatur pembentukan perangkat daerah pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Regulasi/Kebijakan Mengenai Penelitian (Riset), Pengembangan, dan Inovasi
Nomor Undang- Undang (UU) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Perpres Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti PMDN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMDN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 3. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017- 2045 PMDN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Nomor Undang- Undang (UU) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lampiran III) PMDN Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah 5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
(Mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional) 6. PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 7. PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.
Bila mencermati Tabel 1 , tampak secara kronologis telah terjadi perubahan fundamental. Keberadaan  BRIN pertama kali ditetapkan  berdasarkan Perpres  Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan  Inovasi Nasional, di mana penetapan dan pengundangannya 24 Oktober 2019. Selanjutnya,  dalam  upaya  mendukung  kesiapan  BRIN  menjalankan  penelitian,  pengembangan, pengkajian,  dan  penerapan,  serta  invensi  dan  inovasi  yang  terintegrasi,  dilakukan  perubahan demi menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran  pada tahun 2020 dan untuk penataan  organisasi  yang  disesuaikan  dengan  strategi  BRIN  dalam  rangka  pelaksanaan  visi Presiden. Perubahan ini didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2019  tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  yang ditetapkan  dan  diundangkan  31  Desember  2019.  Seiring  pemberlakuan  UU  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  memerhatikan  pentingnya  pengelolaan  riset  dan  inovasi  yang terintegrasi  di  daerah,  Pemerintah  mengatur  kembali  BRIN  melalui  Perpres  Nomor  33  Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 April 2021.  Momen  ini  kemudian  disepakati  sebagai  Hari  Jadi  BRIN  sekaligus  penanda  awal perubahan tata kelola riset dan inovasi secara nasional di Indonesia.
BRIN  dan  BRIDA  berada  dalam  satu  struktur  manajemen  imajiner,  bersifat komplementer, dan memiliki hubungan kelembagaan konsultatif-koordinatif. Keadaan ini sangat kontras dengan keberadaan “badan”  yang selama ini eksis mengelola fungsi  penunjang bidang penelitian  dan  pengembangan  daerah  sebagai  unsur  penunjang  urusan  pemerintahan  daerah.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Eksistensi  „badan”  memperlihatkan  perbedaan  yang  mencolok  sebagaimana  diuraikan  dalam Tabel 2 .

## Tabel 2. Urgensi & Eksistensi “Badan” Sebagai Perangkat Daerah
UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 18 Tahun 2016

## Perangkat Daerah Provinsi
Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah natara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, Pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan Pasal 209 ayat (1) Huruf e

## Badan Daerah Provinsi
Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 24 ayat (1)

## Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah natara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, Pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan Pasal 209 ayat (2) Huruf e
Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.
Bertolak dari perbedaan pada Tabel 2 , dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 209 ayat (1) huruf  e  dan  ayat  (2)  huruf  e  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah diungkapkan  secara  lugas  bahwa  keberadaan  “badan”  untuk  mendukung  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah.  Demikian  pula,  keberadaan  “badan”  dalam Penjelasan  atas  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  PP  Nomor  18  Tahun  2016,  dapat  diinterpretasikan bahwa  “badan”  adalah  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  yang  memberikan  pelayanan hanya  bagi  organisasi  perangkat  daerah  lainnya  di  lingkungan  pemda.  Dengan  kata  lain, keberadaan “badan” hanya untuk melayani kebutuhan internal pemda.
Diyakini  bahwa  amanat  membentuk  BRIDA  tentu  didasarkan  pada  kondisi  saat  ini  dan kebutuhan  respons  cepat  penanganan  permasalahan  di  daerah.  Karenanya,  tugas  dan  fungsi BRIDA  menjadi  sangat  berbeda  dengan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah  pengelola  fungsi penunjang  penelitian  dan  pengembangan  daerah  saat  ini.  Perangkat  daerah  tersebut  dapat memiliki  beragam  bentuk  dan  nomenklaturnya.  Pada  umumnya,  perangkat  daerah  mandiri cenderung  menggunakan  nomenklatur  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  yang disingkat  menjadi BPPD atau  BP2D.  Namun,  ada pula  yang menggunakan nomenklatur  Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) atau penyebutan lainnya, seperti Badan Riset  dan  Inovasi  Daerah  Provinsi  Bali  yang  disingkat  BaRI  Bali.  Sampai  saat  ini,  orientasi penyelenggaraan  fungsi  penunjang  bidang  penelitian  dan  pengembangan  daerah  lebih  dominan diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Implikasinya, tentu bermunculan  beragam  nomenklatur  dengan  varian  struktur  dan  nomenklatur  kelembagaannya. Beberapa  di  antaranya  adalah  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah (BP3D), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), atau tetap menggunakan nomenklatur Bappeda atau menggunakan nomenklatur lainnya.
Perbedaan nomenklatur tentu berimplikasi terhadap besaran organisasi, tipologi, struktur, prosedur,  kultur,  kewenangan,  kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  penyelenggaraan  penelitian  dan pengembangan. Secara praktis, bila disandingkan dengan kelembagaan BRIDA semakin terlihat adanya perbedaan signifikan antara tugas dan fungsi masing-masing. Dinamika perbedaan antara BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda  atau  sebutan  lainnya  dengan  BRIDA  dicermati  secara  mendalam dari segi dasar hukum, tugas, dan fungsinya sebagaimana diungkap pada Tabel 3 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 3. Perbedaan Tugas & Fungsi Antara BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda dan BRIDA
No.  BPPD/BPPPD/BPPPPD/Bappeda BRIDA I. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

## Dasar Hukum:
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) II. Tugas (Pasal 24 ayat (3)): Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi (BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
Tugas (Pasal 67):
BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
III. Fungsi
(Pasal 24 ayat (4) huruf a – huruf e): Fungsi (Pasal 68 huruf a – huruf h): 1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 6. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 7. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
8.
koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
Tugas (Pasal 46 ayat (3)): Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten/Kota (BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No.  BPPD/BPPPD/BPPPPD/Bappeda

## BRIDA
Fungsi (Pasal 46 ayat (4) huruf a – huruf e):
1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
4. pembinaan teknis penyelenggaraan
fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.
Tabel 3
perbedaan
kelembagaan di atas
menunjukkan bahwa BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda  atau  perangkat  daerah  dengan  sebutan  lainnya  masih  relevan karena  memiliki  berperan  strategis  sebagaimana  diamanatkan  secara  eksplisit  dalam  beberapa regulasi/kebijakan, antara lain: 1) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah;  2)  PP  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi  Daerah; dan  3)  PMDN  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penelitian  dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Dalam  konteks  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  riset  dan  inovasi  daerah, BRIN hadir untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang sejatinya harus diemban. Namun, secara  realistis,  penyelenggaraan  fungsi  pengawasan  teknis  justru  tidak  ditetapkan pengaturannya.  Secara  regulatif  BRIN  tidak  diberi  mandat  melakukan  pengawasan  teknis terhadap BRIDA.  Padahal  BRIN berkepentingan untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.  Dalam Perpres  Nomor 78 Tahun 2021, tidak diketemukan  satu  klausul pun  yang secara  eksplisit  mengatur  perihal  pengawasan  teknis  BRIN  terhadap  BRIDA.  Sejumlah mandatori  pembinaan  yang  patut  dilakukan  Kepala  BRIN  telah  diatur  secara  tegas  dalam regulasi/kebijakan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4 .

## Tabel 4. Mandatori Kepada Kepala BRIN untuk Pembinaan & Pengawasan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN).
Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Bentuk pembinaan berupa: 1) fasilitasi; 2) konsultasi; 3) pendidikan dan pelatihan; dan 4) penelitian dan pengembangan.
Diinterpretasikan dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (8) Penelitian dan pengembangan (termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan “kualitas kebijakan dan program” penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diinterpretasikan dari Pasal 8 ayat (1), ayat (2), & ayat (4)
Menteri Dalam Negeri menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum, sedangkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN) menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Diinterpretasikan dari Pasal 9 ayat (1)

## PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN). Diinterpretasikan dari Pasal 34 ayat (2)
Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.
Mencermati mandatori  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  BRIDA mengampu peran  ganda sebagai think  tanks pemda. (Saksono,  2019,  p.  17) mendeskripsikan  bahwa  sebagai think  tank , maka  BRIDA  dituntut  sekaligus  untuk  membantu  memikirkan  dan  merealisasikan  perencanaan berbasis  penelitian  dan  pengembangan  ( research-based  planning )  dan  memformulasikan kebijakan  daerah  berbasis  bukti  ( evidence-based  policy )  demi  terselenggaranya  urusan pemerintahan daerah.
Dalam  operasionalisasi  pelaksanaan  tugas  BRIDA  sebagai think  tank wajib  pula didukung  pembinaan  teknis  dari  BRIN  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  374  ayat  (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembinaan yang bersifat umum dan teknis atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  provinsi  dilakukan  dalam  bentuk:  1)  fasilitasi;  2) konsultasi;  3)  pendidikan  dan  pelatihan;  dan  4)  penelitian  dan  pengembangan.  Begitu  pula halnya  dengan  ketentuan  Pasal  375  ayat  (6)  yang  mengatur  tentang  pembinaan  yang  bersifat umum  dan  teknis  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dilakukan  dalam bentuk:  1)  fasilitasi;  2)  konsultasi;  3)  pendidikan  dan  pelatihan;  dan  4)  penelitian  dan pengembangan  dalam  kebijakan  yang  memiliki  relevansi  dengan  penyelenggaraan  otonomi daerah.

## BRIDA Sebagai Penemu Solusi Permasalahan Pembangunan
Pembentukan  BRIDA  menjadi  solusi  permasalahan  pembangunan  daerah.  BRIDA ditantang  mengaktualisasi  perannya  sebagai think  tank dan  diuji  kredibilitasnya.  Pembinaan teknis  menjadi  penentu  keberhasilan  dan  kinerja  BRIDA  bila  dilakukan  secara  proporsional, sistematis, terukur, dan tepat terap sesuai kondisi dan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah.  Dipastikan  BRIDA  mampu  mengelola  problematika  menjadi  terobosan  untuk  mencipta inovasi yang memiliki kekuatan pendorong bagi pembangunan daerah yang keberlanjutan, lebih berkualitas, dan inklusif.  Sebab, keberadaan  BRIDA  saat  ini merupakan  dapur intelektual  yang mengelola  pengetahuan  dan  inovasi,  menumbuhkan  ekosistem  inovasi  daerah,  bahkan mengorkestrasi para aktor inovasi dan pemangku kepentingan di daerah. Orkestrasi BRIDA akan menghasilkan  pemikiran  brilian  untuk  mereduksi  problematika  pembangunan  terutama  untuk mengelola  dan  menangani  isu-isu  krusial  dan  kebijakan  strategis  nasional  yang  dimungkinkan terjadi  karena  beberapa  faktor,  di  antaranya:  1)  kesulitan  geografis  wilayah  administratif pemerintahan  daerah;  2)  disparitas  pembangunan  manusia;  3)  pendidikan  dan  kesehatan;  4) rendahnya  kapasitas  fiskal  daerah;  5)  kelangkaan  potensi  sumber  daya  alam;  6)  kesenjangan konektivitas  dan  minimnya  aksesibilitas;  7)  persoalan  rentang  kendali  dan  kualitas  tata  kelola pemerintahan;  8)  sebaran  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  merata;  dan  9)  tuntutan pengembangan  wilayah  administrasi  pemerintahan  terdepan  (kecamatan  dan  kelurahan/desa) yang  letaknya  jauh  dari  tempat  kedudukan  pusat  pemerintahan  (ibu  kota)  provinsi  dan/atau kabupaten/kota.  Pemberian  pertimbangan  secara  teknis-profesional  sepatutnya  dilakukan  untuk menyiapkan  desain,  rencana  induk  dan  peta  jalan  pemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (iptek)  berdasarkan  skala  prioritas  daerah  tempat  dibentuknya  BRIDA,  terutama  di  wilayah terdepan,  terluar,  dan  tertinggal  serta  perbatasan  (3T-P),  atau  kabupaten/kota  yang  berlokasi  di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara atau di daerah perbatasan darat antarnegara.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sebagai  inventor,  inovator,  dan  akselerator  pembangunan  daerah,  pembentukan  BRIDA dapat  difokuskan  pada  wilayah  yang  menjadi  lokus  3T-P.  Mengacu  pada  Peraturan  Presiden Nomor  63  tahun  2020  tentang  Penetapan  Daerah  Tertinggal  Tahun  2020-2024,  hingga  saat  ini Pemerintah  masih  memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan  62  (enam  puluh  dua) daerah tertinggal. Daerah tertinggal  yang dimaksud adalah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang  berkembang  dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala  nasional.  Penetapan  daerah tertinggal  tersebut  didasarkan  atas  kriteria:  1)  perekonomian  masyarakat;  2)  sumber  daya manusia;  3)  sarana  dan  prasarana;  4)  kemampuan  keuangan  daerah;  5)  aksesibilitas;  dan  6) karakteristik  daerah.  Pembentukan  BRIDA  khusus  pada  62  kabupaten  tertinggal  tersebut  harus didasarkan  pada  desain  dan  strategi  yang  adaptif-kompetitif  nan  prospektif.  Keberadaan  62 kabupaten tertinggal tersebar secara tidak merata di 11 (sebelas) provinsi sebagaimana disajikan pada Tabel 5 .
Tabel 5. Persebaran Daerah Tertinggal Menurut Kapasitas Fiskal & Status Inovasi 2021
Nomor Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal) (%) Kabupaten Tertinggal Peta IKFD 2021 *) Predikat IID 2021 **) Sumatera Utara (4) 6,45 Tinggi Inovatif 1. Nias Sangat Rendah Inovatif 2. Nias Selatan Sangat Rendah Kurang Inovatif 3. Nias Utara Sangat Rendah Kurang Inovatif 4. Nias Barat Sangat Rendah Inovatif Sumatera Barat (1) 1,61 Sedang Sangat Inovatif 5. Kepulauan Mentawai Rendah Inovatif Sumatera Selatan (1) 1,61 Tinggi Sangat Inovatif 6. Musi Rawas Utara Rendah Kurang Inovatif Lampung (1) 1,61 Sedang Inovatif 7. Pesisir Barat Rendah Inovatif Nusa Tenggara Barat (1) 1,61 Rendah Sangat Inovatif 8. Lombok Utara Sangat Rendah Inovatif Nusa Tenggara Timur (13) 20,97 Rendah Inovatif 9. Sumba Barat Sangat Rendah Kurang Inovatif 10. Sumba Timur Rendah Inovatif 11. Kupang Sangat Rendah Kurang Inovatif 12. Timor Tengah Selatan Rendah Kurang Inovatif 13. Belu Sangat Rendah Inovatif 14. Alor Sangat Rendah Kurang Inovatif 15. Lembata Sangat Rendah Kurang Inovatif 16. Rote Ndao Sangat Rendah Inovatif 17. Sumba Tengah Sangat Rendah Kurang Inovatif 18. Sumba Barat Daya Sangat Rendah Inovatif 19. Manggarai Timur Sangat Rendah Inovatif 20. Sabu Raijua Sangat Rendah Kurang Inovatif 21. Malaka Sangat Rendah Kurang Inovatif Sulawesi Tengah (3) 4,84 Rendah Inovatif 22. Donggala Rendah Kurang Inovatif 23. Tojo Una-Una Rendah Kurang Inovatif 24. Sigi Sangat Rendah Kurang Inovatif Maluku (6) 9,68 Sangat Rendah Inovatif 25. Maluku Tenggara Barat (Kab. Kep. Tanimbar) Sangat Rendah Kurang Inovatif 26. Kepulauan Aru Rendah Kurang Inovatif

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Nomor Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal) (%) Kabupaten Tertinggal Peta IKFD 2021 *) Predikat IID 2021 **) 27. Seram Bagian Barat Sangat Rendah Inovatif 28. Seram Bagian Timur Sangat Rendah Kurang Inovatif 29. Maluku Barat Daya Rendah Kurang Inovatif 30. Buru Selatan Sangat Rendah Kurang Inovatif Maluku Utara (2) 3,23 Sangat Rendah Kurang Inovatif 31. Kepulauan Sula Sangat Rendah Kurang Inovatif 32. Pulau Taliabu Sangat Rendah Kurang Inovatif Papua Barat (8) 12,90 Sedang Inovatif 33. Teluk Wondama Sangat Rendah Inovatif 34. Teluk Bintuni Sangat Tinggi Kurang Inovatif 35. Sorong Selatan Rendah Tidak Dapat Dinilai 36. Sorong Sangat Rendah Tidak Dapat Dinilai 37. Tambrauw Sedang Tidak Dapat Dinilai 38. Maybrat Sangat Rendah Tidak Dapat Dinilai 39. Manokwari Selatan Sangat Rendah Kurang Inovatif 40. Pegunungan Arfak Sangat Rendah Tidak Dapat Dinilai Papua (22) 35,48 Sedang Inovatif 41. Jayawijaya Rendah Inovatif 42. Nabire Rendah Inovatif 43. Paniai Sangat Rendah Kurang Inovatif 44. Puncak Jaya Rendah Tidak Dapat Dinilai 45. Boven Digoel Sedang Kurang Inovatif 46. Mappi Sedang Tidak Dapat Dinilai 47. Asmat Sedang Kurang Inovatif 48. Yahukimo Rendah Tidak Dapat Dinilai 49. Pegunungan Bintang Sedang Kurang Inovatif 50. Tolikara Sedang Kurang Inovatif 51. Keerom Sangat Rendah Inovatif 52. Waropen Sangat Rendah Tidak Dapat Dinilai 53. Supiori Sangat Rendah Inovatif 54. Mamberamo Raya Sedang Tidak Dapat Dinilai 55. Nduga Sedang Kurang Inovatif 56. Lanny Jaya Sedang Tidak Dapat Dinilai 57. Mamberamo Tengah Rendah Tidak Dapat Dinilai 58. Yalimo Sedang Tidak Dapat Dinilai 59. Puncak Sedang Tidak Dapat Dinilai 60. Dogiyai Sangat Rendah Tidak Dapat Dinilai 61. Intan Jaya Rendah Tidak Dapat Dinilai 62. Deiyai Sangat Rendah Tidak Dapat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Nomor Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal) (%) Kabupaten Tertinggal Peta IKFD 2021 *) Predikat IID 2021 **) Dinilai Jumlah (62) 100 -
Sumber: Peraturan Pemerintah (PP). Data Diolah. 2021.
*)   IKFD = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
**)   IID = Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.
Pada umumnya, kabupaten tertinggal memiliki indeks kapasitas fiskal sangat rendah dan belum  inovatif.  Dalam  keadaan  ini,  BRIDA  hadir  untuk  mendorong  penumbuhan  ekosistem inovasi daerah sekaligus menciptakan teknoprenur yang mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi  daerah.  Sebab,  sebagaimana  hasil  penelitian  Pansera  &  Sarkar, (2016,  p.  1) terbukti bahwa  inovasi  memiliki  dampak  yang  luar  biasa,  tidak  hanya  dalam  hal  melayani  kebutuhan konsumen  yang  tidak  terpenuhi  dan  diabaikan,  tetapi  juga  dampak  jangka  panjang  melalui peningkatan produktivitas, keberlanjutan, pengurangan kemiskinan, dan promosi inklusi.
Dalam  konteks  percepatan  pembangunan  daerah,  menjadi  keniscayaan  bila  BRIN  sejak dini  telah  menyiapkan  program/kegiatan  berupa  instrumen  kebijakan  tata  kelola  BRIDA  yang disesuaikan dengan kebutuhan utama daerah, kepentingan Pemerintah (pusat), situasi dan kondisi lapangan, serta potensi dan karakteristik kewilayahan. Program tersebut disusun secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan multipihak untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Dukungan anggaran melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sudah selayaknya dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan BRIN yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria  penyelenggaraan  riset  dan  inovasi  untuk  menjawab  tantangan  dan  merealisasikannya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, BRIN dapat menyiapkan agenda pembinaan teknis untuk penguatan sumber daya lokal dalam menyokong penyelenggaraan riset dan inovasi di  daerah  berbasis  manajemen  pengetahuan  dengan  memerhatikan  disrupsi  digital  dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

## BRIDA: Katalisator & Pendongkrak Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BRIDA merupakan katalisator dan mediator pembangunan di daerah. Sebagai katalisator, BRIDA  bertugas  membawa  berbagai  persoalan  di  daerah  untuk  dicarikan  solusinya  melalui BRIN yang dilakukan dengan mekanisme konsultatif-koordinatif dan implementatif. Karenanya, BRIDA semakin berperan ketika terjadi pembauran antara tugas dan 8 (delapan) fungsi BRIDA sesuai  ketentuan  Pasal  68  Perpres  Nomor  78  Tahun  2021  dengan  aktivitas  kelitbangan  utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 (Angka 8, Angka 9, Angka 13, dan Angka 14), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8  PMDN Nomor 17 Tahun 2016. Ilustrasi sinergi peran tersebut dideskripsikan pembaurannya pada Tabel 6 .

## Tabel 6. Sinergitas dan Pembauran Peran BRIDA
Tugas & Fungsi Kelitbangan (PMDN Nomor 17 Tahun 2016) Sinergitas Tugas & Fungsi Menjadi Peran BRIDA
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tugas & Fungsi Kelitbangan (PMDN Nomor 17 Tahun 2016) Sinergitas Tugas & Fungsi Menjadi Peran BRIDA Pasal 1 Angka 13 dan inovasi di daerah secara menyeluruh & berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Pasal 67 Perpres Nomor 78 Tahun 2021
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Pasal 1 Angka 14
Kelitbangan Utama (7) : 1) penelitian; 2) pengembangan; 3) pengkajian; 4) penerapan; 5) perekayasaan; 6) pengoperasian; dan 7) evaluasi kebijakan Pasal 5 Penguatan kelembagaan dan pengayaan peran BRIDA melalui pembauran dalam penyelenggaraan: 1)
Kelitbangan Utama; 2) Kelitbangan Pendukung; dan 3) Kegiatan Penunjang sebagaimana diatur dalam PMDN Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian terhadap kebutuhan pokok masyarakat, kemampuan daerah, potensi/ karakteristik kewilayahan, kearifan lokal, target kinerja pemda, dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kelitbangan Pendukung (8): 1) peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; 3) peningkatan kapasitas SDM; 4) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; 5) fasilitasi inovasi daerah; 6) pengembangan basis data kelitbangan; 7) penguatan kerja sama kelitbangan; dan 8) pemenuhan sumber daya organisasi lainnya. Pasal 7 Kegiatan Penunjang (5): 1) fasilitasi (konsultasi, koordinasi, & diseminasi); 2) advokasi (forum pakar/tenaga ahli & pendampingan); 3) asistensi (lokakarya, kolaborasi, & penyuluhan); 4) supervisi (pengarahan, pembimbingan, & pengendalian); dan 5) edukasi (bimbingan teknis, adopsi, & modifikasi). Pasal 8
Sumber: Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 17 Tahun 2016. Data Diolah. 2021.
Sinergitas tugas dan fungsi akan memperkaya dan memperkuat BRIDA melalui reposisi peran  strategis  kompetitifnya.  BRIDA  wajib  mengupayakan  terbangunnya  legitimasi  peran fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan di daerah, baik dalam dimensi sains-non- sains maupun dimensi publik-swasta secara serasi, selaras, dan seimbang. Pemaknaan katalisator dalam konteks ini merepresentasikan peran BRIDA sebagai garda terdepan dan inisiator pencipta relasi  konstruktif-harmonis  antara  kepala  daerah  dan  perwakilan  rakyatnya  –  DPRD  (dewan perwakilan  rakyat  daerah)  yang  menyatu  secara  ideal  dan  solid  sebagai  penyelenggara pemerintahan daerah.
Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  388  ayat  (9)  dan  ayat  (10)  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  eksistensi  BRIDA  semakin  luas  dan  kokoh  karena  mendapat mandat untuk melakukan penilaian terhadap inovasi daerah  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.  Inovasi  daerah  merupakan  terobosan  berupa  semua  bentuk  pembaharuan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. BRIDA pun memiliki kewenangan untuk mengorkestrasi penumbuhan ekosistem inovasi daerah, memperkuat rajutan jejaring antaraktor inovasi di daerah, membentuk innovation  hub ,  menjadi  katalisator  permasalahan  pembangunan  di  daerah,  dan mengukur dampak dan kontribusi kinerja BRIDA terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, menindaklanjuti pelaksanaan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024  dan  seiring  dengan  upaya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah menetapkan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi  Papua  Barat  yang  maju,  sejahtera,  damai,  dan  bermartabat  di  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  selanjutnya  Presiden  menerbitkan  Instruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Presiden menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang  mencakup  4  (empat)  menteri  koordinator,  28  (dua  puluh  delapan)  Menteri,  Kepala  Staf Kepresidenan  (KSP),  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Kepala  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri),  Jaksa  Agung,  Kepala  Badan  Intelijen Negara  (BIN),  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Gubernur Papua dan 29 Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Papua, serta Gubernur Papua Barat dan 13 Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
Dalam  perspektif  riset  dan  inovasi  nasional,  sejak  diberlakukannya  Instruksi  Presiden Nomor  9  Tahun  2020  pada  29  September  2020,  Menteri  Riset  dan  Teknologi/Kepala  Badan Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN)  bersama-sama  dengan  para  penerima  mandat  lainnya diinstruksikan  secara  khusus  untuk  segera  mengambil  langkah-langkah  dan  melakukan pengawalan  yang  bersifat  terobosan,  terpadu,  tepat,  fokus,  dan  sinergi  sesuai  tugas,  fungsi  dan kewenangan  masing-masing  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi  untuk  mempercepat pembangunan  kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat.  Secara  spesifik, instruksi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Menteri  Riset  dan  Teknologi  yang  sekaligus  menjadi Kepala BRIN diuraikan pada Tabel 7 .

## Tabel 7. Instruksi Presiden Kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN
Nomor Instruksi 1. mengembangkan  pola  kolaborasi  dengan  dunia  usaha  dalam  pengembangan  ekonomi  Papua  yang inovatif;
2. memberikan  dukungan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat dalam  pengembangan  potensi  ekonomi  berbasis  wilayah  adat  dan  zona  ekologis  dengan  teknologi terapan dan pascaproduksi;
3. mengembangkan  inovasi  teknologi  produksi  untuk  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial);
4. mengembangkan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
5. bersama-sama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga,  dan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  memastikan  pembangunan,  pengelolaan,  dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Orang Asli Papua ( Papua Youth Creative Hub );
6. bersama-sama  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Menteri/Pimpinan  Lembaga  terkait membangun  dan  meningkatkan  kualitas  penelitian  di  perguruan  tinggi  yang  sesuai  dengan karakteristik  potensi  wilayah  terkait  dengan  hilirisasi  komoditas  unggulan  di  Provinsi  Papua  dan Provinsi Papua Barat;
7. meningkatkan  dukungan  dalam  pelaksanaan Major  Project Percepatan  Pembangunan  Wilayah  Adat Laa  Pago  (10  Kabupaten)  dan  Wilayah  Adat  Domberay  (11  Kabupaten)  dan Major  Project PKSN Jayapura dan Major Project Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
8. bersama-sama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Menteri  Luar  Negeri  membangun dan  mengembangkan  pusat  kajian  yang  bertaraf  internasional  terhadap  keanekaragaman  hayati ( biodiversity ) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
9. mengembangkan  inovasi  teknologi  untuk  penyediaan  akses  air  minum  dan  sanitasi  layak  dan  aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
Sumber: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020. Data Diolah. 2021.
Mencermati  Instruksi  Ke-7,  khususnya  meningkatkan  dukungan  dalam  pelaksanaan Major  Project Percepatan  Pembangunan  Wilayah  Adat  Laa  Pago  (10  Kabupaten)  dan  Wilayah

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Adat  Domberay  (11  Kabupaten),  BRIN  dan  BRIDA  mendapat  peluang  dan  kesempatan  untuk menerapkan  hasil-hasil  penelitian,  melakukan  replikasi  inovasi,  dan  mengakselerasi pembangunan di kedua wilayah adat tersebut. Sebab, hingga saat ini Pemerintah maupun pemda masih menghadapi persoalan inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan, lambannya transformasi digital  pemerintahan,  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik,  daya  saing,  dan  aksesibilitas  global dalam penyelenggaraan bisnis, dan kompleksnya tata kelola pemerintahan (Aminah & Saksono, 2021, p. 282) . Selain itu, sebagaimana dinyatakan Erlyn, Hidayat, Cahyo, & Saksono, (2022, p. 135) bahwa kualitas hidup  suatu negara atau daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program-program Pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia.
Dinamika yang patut menjadi fokus penerapan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi di kedua wilayah adat dalam pelaksanaan Major Project dimaksud disajikan pada Tabel 8 .

## Tabel 8. Kondisi Wilayah Adat Laa Pago dan Domberay Tahun 2020
Nomor Kabupaten dalam Wilayah Adat Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) Air Layak (%) RLS (Tahun) APBD 2020 (Rp. Juta) PAD 2020 (Rp. Juta) I. Wilayah Adat Laa Pago Prov. Papua (10 Kab.) 1. Kab. Jayawijaya 78,18 37,09 33,22 5,30  1.682.905.873 43.613.388 2. Kab. Tolikara 48,16 32,60 6,05 3,63  1.580.216.850 19.010.118 3. Kab. Lanny Jaya 76,75 38,73 2,68 3,19  1.260.815.322 14.332.128 4. Kab. Nduga 41,17 37,18 12,05 0,97  1.040.795.879 6.501.161 5. Kab. Yalimo 22,32 33,25 58,54 2,58  1.178.030.556 8.984.696 6. Kab. Pegunungan Bintang 23,38 30,46 67,96 2,61  1.299.690.224 21.731.533 7. Kab. Puncak Jaya 46,39 36,00 71,74 3,61 990.098.165 9.913.030 8. Kab. Puncak 40,78 36,26 84,48 1,96 9. Kab. Mamberamo Tengah 19,66 36,76 - 2,9  1.057.402.648 10.543.442 10. Kab. Yahukimo 73,62 37,64 34,09 4,02  1.474.991.441 20.770.453 II. Wilayah Adat Domberay Prov. Papua Barat (1 Kota & 10 Kab.) 11. Kab. Sorong 25,93 27,78 81,15 8,17  1.835.331.852 74.264.692 12. Kota Sorong 41,75 15,35 92,06 11,14  1.377.476.076 120.728.889 13. Kab. Teluk Bintuni 20,07 29,79 82,36 8,08  3.048.698.259 88.073.084 14. Kab. Teluk Wondama 10,74 31,61 23,14 6,98 981.260.885 26.257.568 15. Kab. Raja Ampat 8,69 17,50 72,69 7,91  1.220.700.086 17.513.736 16. Kab. Manokwari 35,63 20,56 71,84 8,25  1.433.452.461 84.605.158 17. Kab. Manokwari Selatan 7,65 29,30 69,59 6,63 709.061.279 5.964.398 18. Kab. Sorong Selatan 9,16 18,55 51,45 7,36  1.063.616.038 32.139.877 19. Kab. Tambrauw 5,31 33,86 38,23 5,24  1.122.000.385 6.045.394 20. Kab. Pegunungan Arfak 11,85 34,70 88,39 5,12  1.128.377.962 6.407.764 21. Kab. Maybrat 13,48 31,39 28,09 6,85  1.228.650.817 8.574.393
Sumber: Peraturan Pemerintah (PP). Data Diolah. 2021. Ket.:   RLS  =  Rata-rata  Lama  Sekolah;  APBD  =  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah;  PAD  = Pendapatan Asli Daerah;
Data jumlah penduduk miskin yang disajikan pada Tabel 8 tersebut berbasis data BPS, di mana  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran (Badan  Pusat Statistik, 2021a, p. 1) . Sementara data layak air adalah rumah tangga miskin yang menggunakan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
sumber utama air minum terlindung yang meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (Badan Pusat Statistik, 2021b, p. 5) .
Dalam  upaya  menanggulangi  kemiskinan,  BRIN  dan  BRIDA  dapat  mengadopsi  inovasi pelayanan  publik  yang  telah  dilakukan  Kabupaten  Sragen.  Pemda  memberikan  Bantuan Penanganan  Pekerja  Anak  dan  Anak  Putus  Sekolah  berupa  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan kewirausahaan. Hal ini termasuk pelatihan bagi para calon pekerja atau TKI  yang dilakukan  di Technopark (Sofianto,  D,  &  Kundarto,  2014,  p.  135) .  Peningkatan  belanja Pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menurunkan  tingkat  kemiskinan  melalui  program dan  kegiatan  yang  tepat  dalam  pengentasan  kemiskinan  disertai  dukungan  alokasi  belanja pemerintah kabupaten/kota yang optimal (Rambe & Purmini, 2020, pp. 11–12) .
Meskipun  pelembagaan  BRIDA  masih  relatif  baru  akan  dilakukan  oleh  pemda,  namun BRIDA dapat pula berperan sebagai innovation hub yang memicu inovasi dan mengubah pemda menjadi lebih dinamis, kreatif, adaptif, inovatif, produktif, futuristik, dan prospektif (Saksono & Putra, 2021, p. 15) . Karenanya, spirit, semangat, dan obsesi BRIDA harus dibentuk dan di- set up secara  konstruktif  agar  mampu  menumbuhkan  ekosistem  inovasi  dan  memperkokoh  jejaring kolaborasi  riset  yang  memberi  nilai  tambah  bagi  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Kesimpulan
BRIDA  sebagai  perangkat  daerah  menjadi  target  utama  bagi  pembaharuan  tata  kelola riset  dan  inovasi  di  daerah.  BRIDA  menjadi  peletak  dasar  pembaruan  yang  mengubah  fungsi penunjang  penelitian  dan  pengembangan  menjadi  urusan  pemerintahan  wajib  bidang  riset  dan inovasi  daerah.  Sebab,  BRIDA  hadir  dengan  pembaharuan  yang  membaharukan  budaya  kerja melalui penempatan  tata kelola riset dan inovasi  daerah  dalam stratifikasi urusan  yang sifatnya wajib sekalipun non pelayanan dasar. Tujuan BRIDA untuk menghasilkan inovasi dan berbagai kebaharuan  ( novelty )  merupakan  solusi  menuntaskan  problematika  pembangunan  daerah. Pembentukan  BRIDA  dan  pengelolaan  aktivitasnya  memerlukan  pedoman  berupa  desain  besar ( grand  design )  tata  kelola  kelembagaan  riset  dan  inovasi  yang  spesifik  dengan  perbedaan substansial  sesuai kebutuhan setiap daerah. Perbedaan ini merupakan perekat  program/kegiatan riset  dan inovasi  antara  satu  daerah  dengan daerah lainnya. Bahkan,  menjadi  keniscayaan  yang berguna  untuk  memetakan  posisi  strategis  kompetitif  BRIDA  berdasarkan  karakteristik kewilayahan dan potensi unggulan masing-masing daerah.
Selain  itu,  pada  posisi  selaku  pembina  dan  pengawas  teknis,  BRIN  perlu  segera menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang bersifat spesifik-komprehensif dan adaptif  sesuai  kepentingan  Pemerintah  dengan  merespons  kebutuhan  daerah  dan  aspirasi masyarakat. Sebab, posisi strategis BRIDA memerlukan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek  yang  dapat  memampukan  BRIDA  melakukan  orkestrasi  aktivitas  riset  dan  inovasi  secara kolaboratif dan menemukan solusi atas persoalan pembangunan daerah. BRIDA menjadi magnet baru  dalam  penumbuhan  ekosistem  inovasi  daerah.  Ekosistem  inovasi  diyakini  mampu menstimulasi  terciptanya  beragam  inovasi  yang  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Di  sinilah  BRIDA  menandaskan  urgensi,  peran,  dan posisi strategisnya sebagai perangkat daerah teknokratis yang memberikan dukungan profesional bagi perangkat daerah lainnya.
Kehadiran BRIDA menuntut sinergitas yang harus direspons cepat dan tepat oleh kepala daerah melalui komitmen, dukungan sumber daya iptek, dan alokasi anggaran yang proporsional dalam APBD. Hal ini menjadi lebih bermakna ketika Pemerintah melimpahkan sebagian fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah didasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh BRIN dan BRIDA provinsi maupun kabupaten/kota. Selain  itu,  untuk  menjamin  kualitas  penyelenggaraan  riset  dan  inovasi  di  daerah,  diharapkan BRIN memantapkan dan memperkuat pembinaan dan pengawasan teknis  sebagai satu kesatuan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
aktivitas  yang  terintegrasi,  komprehensif,  dan  berkesinambungan  sesuai  target  Pemerintah maupun dengan memerhatikan kebutuhan dan spesifikasi program/kegiatan yang dimandatorikan kepada masing-masing BRIDA.

## Daftar Pustaka
Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication , 37 (2), 272–288. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17
Badan Pusat Statistik. (2021a). Data Dan Informasi kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021 . Badan Pusat Statistik (Vol. November). Jakarta: Badan Pusat Statistik RI. Badan Pusat Statistik. (2021b). Statistik Keuangan . Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
Cappellano, F., & Kurowska-Pysz, J. (2020). The mission-oriented approach for (cross-border) regional development. Sustainability (Switzerland) , 12 (12), 1–17. https://doi.org/10.3390/su12125181
Creech, H., Paas, L., Gabriel, G. H., Voora, V., Hybsier, C., & Marquard, H. (2014). Small-scale social-environmental enterprises in the green economy: Supporting grassroots innovation. Development in Practice , 24 (3), 366–378. https://doi.org/10.1080/09614524.2014.899561 Endiartia, J. J. (2020). The Influence of Think Tank Capacity toward Research Impact on Policy: Case Study on the National Resilience Institute . School of Government and Public Policy Indonesia. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14888.19205/1
Erlyn, P., Hidayat, B., Cahyo, A., & Saksono, H. (2022). Investment in Human Resources to Increase Achievement Levels of Sustainable Development. Jurnal Bina Praja , 14 (1), 135– 146. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.135-146
Gulbrandsen, M. (2011). Research institutes as hybrid organizations: Central challenges to their legitimacy. Policy Sciences , 44 (3), 215–230. https://doi.org/10.1007/s11077-011-9128-4 Kellam, L. M., & Peter, K. (2011). Numeric Data Services and Sources for the General Reference Librarian . Numeric Data Services and Sources for the General Reference Librarian . Oxford: Chandos Publishing. https://doi.org/10.1533/9781780632599 OECD. (2012). Innovation for Development: A Discussion Of The Issues And An Overview Of Work Of The Oecd Directorate For Science, Technology And Industry . OECD Publishing (Vol. May 2012). https://doi.org/10.1080/1389224X.2011.536344
Pansera, M., & Sarkar, S. (2016). Crafting sustainable development solutions: Frugal innovations of grassroots entrepreneurs. Sustainability (Switzerland) , 8 (1), 1–51. https://doi.org/10.3390/su8010051
Parker, K., Winskel, M., & Kerr, N. (2021). The role and impact of innovation agencies : an international review. In Scotland’s Center of Expertise Connecting Climate Change research and policy (Vol. December, pp. 1–37). https://doi.org/10.7488/era/2128 Executive Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2019, November 6). Analysis: Indonesian policymaking is not supported by quality research and academic freedom. Theconversation.Com . Retrieved from https://theconversation.com/analysis-indonesian-policymaking-is-not-supported-by-quality- research-and-academic-freedom-126023
Rambe, R. A., & Purmini, P. (2020). Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa. Convergence: The Journal of Economic Development , 2 (1), 1–15. https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i1.10996
Roos, G., Pike, S., & Kalliokoski, P. (2012). The Increasing Importance of Research and Technology Organisations in Global Innovation Systems. The SMS Special Conference, Globalisation of Innovation Strategies: Novel Moves for a Global Game , (June), 1–52. Saksono, H. (2019). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 14 (1), 1–

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 178-196 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
18.
Saksono, H., & Putra, I. R. A. S. (2021). Knowledge Management as a Consensus for Strengthening the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. Psychology And Education , 58 (2), 4512–4525.
Sofianto, A., D, K., & Kundarto, S. Al. (2014). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen). Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 12 (2), 129–140. Retrieved from http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b- 2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311