## IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

## IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PROSECUTION STAGE BY THE PROSECUTOR IN THE PROSECUTOR'S AREA OF SELATAN ACEH
Rista Zullibar PA 1 , Jamaluddin 2 , Muhammad Nur 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektifitas  diversi sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  tahap  penuntutan  oleh  jaksa  di  wilayah  kejaksaan aceh  selatan  dan  hambatan  dalam  melaksanakan  diversi  sistem  peradilan  anak  dalam tahap  penuntutan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan  menggunakan data bahan  hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian  ini  ditemukan  bahwa,  proses  diversi  yang  dilakukan  Jaksa  pasti  memiliki prosedur  sesuai  dngan  peraturan  yang  berlaku  yang  perlu  diketahui  dan  dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem  Peradilan  Anak  Nomor  11  Tahun  2012  dan  berlaku,  Jaksa  pada  Kejaksaan Negeri  Aceh  Selatan  telah  melakukan  upaya  Diversi  pada  perkara  Anak  berhadapan dengan  hukum  ,  meskipun  belum  ada  yang  ditunjuk  secara  khusus  dengan  Surat Keputusan  Jaksa  Agung  sebagai  Jaksa  Anak.  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  telah melakukan  proses  Diversi  sesuai  Prosedur  dengan  melakukan  pertimbangan  mengenai tindak  pidana  yang  dilakukan,  umur,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  BAPAS. Masih  tergolong  baru  penerapan  UUSPPA  ini  bagi  masyarakat  awam  sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Diversi  sehingga  masih  sulit  untuk  melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.
Kata Kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana Anak, Kejaksaan

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effectiveness of the diversion of the juvenile  criminal  justice  system  in  the  prosecution  stage  by  the  prosecutor  in  the southern  aceh  district  attorney's  office  and  the  obstacles  in  implementing  the  juvenile justice  system  diversion  in  the  prosecution  stage.  This  research  method  uses  an empirical juridical method with a statutory approach. The nature of this thesis research is prescriptive research, using primary, secondary and tertiary legal material data. The Diversion  Process  carried  out  by  the  Prosecutor  must  have  procedures  in  accordance with  applicable  regulations  that  need  to  be  known  and  understood  properly  through direct implementation. After the ratification of the Juvenile Justice System Law Number
11  of  2012  and  its  enactment,  the  Prosecutor  at  the  South  Aceh  District  Prosecutor's Office has made diversion efforts in cases of children dealing with the law, although no one  has  been  specifically  appointed  by  the  Attorney  General's  Decree  as  a  Child Prosecutor. The South  Aceh District Prosecutor's Office has carried out  the Diversion process  according  to  the  procedure  by  considering  the  crime  committed,  age,  and coordinating  with  BAPAS.  The  implementation  of  UUSPPA  is  still  relatively  new  for ordinary people so that understanding of Diversion and its implementation procedures is still minimal. There are many parties involved in the implementation of Diversion, so it  is  still  difficult  to  coordinate  quickly,  given  the  short  timeframe  for  resolving Diversion cases.
Keywords: Diversion, Children, Child Crime, Attorney General's Office.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  Peradilan  anak  yang  sekarang  berlandaskan  pada  keadilan  retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada  Aparat Penegak Hukum (Polisi,  Jaksa, dan Hakim). Restorative Justice System setidak-tidaknya  bertujuan  untuk  memperbaiki,  memulihkan “to  restore “perbuatan criminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Pendekatan restorative diperlukan karena sistem peradilan pidana  yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti  rugi),  serta  memberikan  wewenang  yang  sangat  besar  kepada  Negara dan/atau  mendelegasikan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim) untuk  menyelesaikan  seluruh  perkara  pidana  sehingga  dinilai  kurang  memuaskan  dan menimbulkan  kejenuhan  karena  perkaranya  senantiasa  harus  selalu  dibawa  ke Pengadilan untuk diproses. 1
Meningkatnya  jumlah  kejahatan  dengan  anak  sebagai  pelakunya  menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi anak belum mencapai tujuan meresosialisasi mereka  ke  dalam  lingkup  bermasyarakat.  Sikap  Majelis  Hakim  yang  cenderung memidanakan  anak  dengan  sanksi  penjara  juga  sangat  dikhawatirkan  akan  lebih memperburuk sistem peradilan anak.
Proses  hukum  terhadap  anak  akan  menjadi  tidak  adil  jika  prosesnya diberlakukan  sama  dengan  terdakwa  dewasa.  Dalam  melakukan  proses  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  wajib
1 Efendi1,  Yulia,  Hamdani.  “Tindakan  Kepolisian  Dalam  Menerapkan  Restorative  Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.  10,  No.2, 2022, Pp. 508-523.
diupayakan  diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  diluar peradilan  pidana,  dengan  syarat tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang.
Terhadap  proses  penuntutan  terhadap  anak  di  persidangan,  Jaksa  Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam penuntutan di  persidangan  diwajibkan  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  konsep  diversi seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Proses diversi melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua pihak, masyarakat serta pihak yang  berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.
Jumlah  anak-anak  bermasalah  dengan  hukum  juga  banyak  di  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan. Putusan hakim dengan jenis pidana penjara kelompok usia di  bawah 16 (enam  belas) Tahun tercatat untuk  tahun 2018 tercatat 1 kasus, 2019 tercatat  2  kasus  dan  2020  tercatat  6  kasus.  Fakta  tersebut  merupakan  masalah  yang harus dipikirkan bersama-sama baik orang tua maupun aparat penegakan hukum, solusi yang  harus  diterapkan  agar  generasi  muda  ini  tidak  pudar  karena  perbuatan  dan hukuman yang mereka terima.
Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dipertegas  dengan  Peraturan Jaksa  Agung  terbaru  untuk  mengimplemntasi  UUSPPA  tahun  2012  yaitu  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor:006/A/J.A/05/2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Dimaksudkan sebagai  acuan  bagi Jaksa Penuntut  Umum  dalam  menyelesaikan  perkara  anak  pada  tingkat  penuntutan  dengan kewajiban upaya Diversi.
Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  telah  melakukan  upaya  diversi terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  di  tingkat  penuntutan,  namun  upaya tersebut  juga terdapat  berbagai  macam  hambatan, hal  ini  bisa dilihat dalam kasus pada tahun  2021  di  Pengadilan  Negeri  Aceh  Selatan  perkara  anak  Nomor  1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Ttn  kasus  pencemaran  nama  baik  dengan  terdakwa  Ismail  Bin  Talib Hakim dan Korban Siti Khatijah Binti Sudirman telah dilaksanakan diversi namun tidak ada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Dari  uaraian  kasus  tersebut  di  atas  terlihat jelas  bahwasanya  kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  sudah  melakukan  diversi,  namun kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan/diversi gagal.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  ingin  mengkaji  lebih  lanjut mengenai  konsep  diversi  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dalam  tahap  penuntutan
oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Kajian tersebut akan dituangkan dalam tesis yang berjudul “Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  ada  beberapa  hal  yang  layak  untuk  dikaji lebih  lanjut,  adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimanakah  implementasi  diversi  sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  tahap penuntutan  oleh  Jaksa  di  Wilayah  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  dan  Apakah Hambatan dan upaya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam penerapan  diversi  sesuai  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Preskriptif,  dengan  menggunakan  data  bahan hukum  primer,  skunder  dan  tersier.  Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan dan keberlakuan peraturan-peraturan  hukum  mengenai  implementasi  diversi  sistem  peradilan  pidana anak  dalam  tahap  penuntutan  oleh  jaksa  di  wilayah  kejaksaan  negeri  Aceh  Selatan dengan  lokasi  penelitian  dilakukan  di  dinas  sosial  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak kabupaten Aceh Utara.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi  Diversi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Aceh Selatan
Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan atau kesamaan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberi pengertian  sesuai  dengan  maksud  yang  dikeluarkan  peraturan  perundangundangan tersebut. Dalam tatanan hukum indonesia disebut bahwa anak yang berhadapan dengan hukum  adalah  anak  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun. 2 Anak  tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik  bagi  anak  untuk  menanganai  perbuatan  anak  yang  melanggar  hukum.  Di  lain sisi, secara umum, penegakan hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali
2 Dini  Nabillah,  Yusrizal,  Mukhlis,  “Analisis  Keterangan  Anak  Sebagai  Saksi  Korban  Tidak Disumpah  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Terhadap  Anak”  . Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.
terdapat  masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai  upaya mendukung  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan nasional. 3
Merujuk pada fokus bahasan dalam penelitian ini, dimana sebelum disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  masih  mengedepankan  keadilan retributive  yang  berlandaskan  pada  hukuman.  Kejaksaan  sebagai  salah  satu  sub  sistem dari peradilan pidana merupakan poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral,  saling  mempengaruhi  dan  saling  mengisi  dengan  sub  sistem  lainnya  untuk mencapai tujuan dari hukum.
Dengan  menyimak  kebijakan  penuntutan  terhadap  anak  dalam  KUHAP,  serta Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Undang-undang  No.16 Tahun    2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  tidak  terdapat  ketentuan  yang mengatur ketentuan tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak  nakal.  Dimana  Jaksa  mempunyai  kewenangan  penghentian  penuntutan,  sebatas dengan  alasan-alasan  apabila  tidak  cukup  bukti  atau  peristiwanya  bukan  merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar pengenyampingan perkara ( asas oportunitas ).
Menurut  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  yang  penulis  lakukan  pada Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  bahwa  belum  pernah  ada  yang  pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara anak secara  khusus.  Namun  dalam  diklat-diklat  yang  diikuti  disertakan  materi  tentang  anak berhadapan dengan hukum. 4
Sedangkan  penanganan  perkara  anak  tidak  selalu  ditunjuk  kepada  Jaksa  yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung, melainkan setiap Jaksa yang dianggap mampu  menyelesaikan  perkara  tersebut,  hal  itu  seperti  disampaikan  Kasi  Pidum Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan.  Penerapan  konsep  Diversi  oleh  Jaksa  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  secara  tegas  telah  tertuang  dalam  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 1 angka 7: 5
Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan
3 Dian  Rizki, Et.Al .  “Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 31-45.
4 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri, 19 Agustus 2022
5 Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pasal 6 : 6
Diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Konsep Restoratif Justice dengan melakukan Diversi dalam perkara Anak diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 41 :
(1) Penuntuntan  terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh  penuntut  umum  yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.
(2) syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penuntut  umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. telah berpengalaman sebagaimana penuntut umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak
(3) Dalam  hal  belum  terdapat  penuntut  umum  yang  memahami  pesyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  tugas  penuntutan  dilaksanakan  oleh  penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Sesuai  dengan  ayat  tersebut  sebenarnya  sebelum  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  di  Kejaksaan  Negeri Aceh  selatan  sudah  terdapat  beberapa  Jaksa  yang  ditetapkan  sebagai  Jaksa  anak  yang ditunjuk  dengan  surat  keputusan  kepala  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  sebagai  jaksa yang  menangani  perkara  anak.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  menggunakan sistem  peradilan  yang  belum  mengedepankan  proses  Diversi  atau  berpatokan  pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. 7
Sesuai  hasil penelitian  yang peneliti  lakukan di kejaksaan Negeri Aceh Selatan, bahwa  dari  sejumlah  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  pernah  menangani
6 Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak
7 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
perkara  anak,  namun  semenjak  awal  disahkannya  UUSPPA  tersebut  seluruh  jaksa ditunjuk  masih  berdasarkan  perintah  atau  P-16  Anak,  bukan  surat  keputusan  yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri  Aceh Selatan  tetapi berdasarkan surat yang dikeluarkan  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  sesuai  dengan  Keputusan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor KEP-006 A/JA//05/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan  Penuntut  Umum  Anak,  kemudian  pada  tahun  2018  Jaksa  di  tunjuk berdasarkan  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Aceh Selatan.  Permintaan  penetapan  jaksa  penuntut  umum  yang  menangani  perkara  anak berhadapan  dengan  hukum  (ABH),  Namun  sampai  dengan  penelitian  ini  dilakukan belum ada yang mendapat Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak. 8
Pelatihan  dan  diklat  yang  berhubungan  dengan  penanganan  perkara  anak  perlu dilakukan  karena  perkara  anak  memerlukan  penanganan  secara  khusus  tidak  hanya secara teknis hukum namun juga pendekatan secara sosiologis, demikian dijelaskan oleh kasi pidana umum perihal pelatihan dan diklat jaksa ABH secara keseluruhan rata-rata memiliki  pemikiran  yang  sama  tentang  perlunya  dilakukan  pelatihan  dan  diklat  secara lebih  detail  sehingga  hak  dan  kewajiban  anak  terlindungi.  Penerapan  diversi  sendiri telah  dilakukan  sesuai  dengan  sistem  peradilan  pidana  terbaru  karena  merupakan kewajiban. 9
Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  pernah  menangani  perkara  anak  pada tahun  2018  sampai  2022,  maka  proses  penuntutan  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku demi tercapai penjanjian damai dari kedua pihak. 10
Data  sampai  dengan  akhir  tahun  2022  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan terdapat beberapa perkara anak seperti pada tabel berikut :
Data Perkara Anak Yang Melanggar Hukum Tahun 2018-2022
Tabel 1 Tahun Jumlah Perkara Anak 2018 1 2019 2 2020 4 2021 1
8 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
9 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
10 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
2022
2
Sumber Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut  Soerjono Soekanto adalah:
a. Faktor Hukum
Praktik  penyelenggarakan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
b. Faktor penegak hukum
Faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  dan  menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik,  ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima oleh  jaksa  dewasa  ini  cenderung  sangat  baik,  sehingga  dalam  banyak  hal  jaksa mengalami  hambatan  di  dalam  tujuannya,  diantaranya  adalah  pengetahuan  masyarakat tentang  tindak  pidana  anak  yang  diselesaikan  melalui  peradilan  anak  yang  memakai konsep diversi.
d. Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  indikator berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi  masyarakat  sangat  kurang pemahaman tentang sistem peradilan anak dan penyelesaian kasus anak melalui diversi.
e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar bagi  manusia dan  masyarakat, yaitu  mengatur agar manusia dapat mengerti  bagaimana seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan  menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan dengan  orang  lain.  Dengan  demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang
perikelakuan  yang  menetapkan peraturan  mengenai apa  yang  harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kelima  faktor tersebut  berkaitan  dengan  erat,  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga merupakan  tolak  ukur  dari  efektivitas  penegakan  hukum.  faktor  penegakan  hukum merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang  menyangkut  pengambilan  keputusan  yang  tidak  sangat  terikat  oleh  hukum,  di mana penilai pribadi juga memegang peranan penting.

## 2. Hambatan dan Upaya Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Dalam Penerapan Diversi Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1) Hambatan
Kejaksaan  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  peradilan  pidana  dalam  penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan  dan  kesejahteraan  anak  diantaranya  dengan  menertibkan  aturan-aturan intern  pendukung  UU  SPPA  maupun  pedoman  dan  tata  cara  penuntutan  perkara  yang dilakukan olah anak nakal.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak  secara  efektif,  perlu  untuk  segera  direspon  khususnya  untuk  segera  di implemtasikan  kewajiban  mengupayakan  diversi  pada  tingkat  penuntutan.  Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi  yang  berlaku  bagi  seluruh  penuntut  umum  dalam  melaksanakan  proses diversi.
Hasil  penelitian  terhadap  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Aceh Selatan  hampir  semuanya  sepaham  bahwa  dalam  menerapkan  konsep  diversi  sesuai UUSPPA  Nomor  11  Tahun  2012  dan  dipertegas  dengan  Perja  Nomor: 006/A/J.A/05/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  pada  Tingkat  Penuntutan. Dimaksudkan sebagai  acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam  menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya diversi namun dalam prakteknya masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi. 11
Contohnya  kasus  perkara  anak  Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Ttn  di
11 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
Pengadilan Negeri  Aceh Selatan  kasus pencemaran nama  baik dengan terdakwa Ismail Bin  Talib  Hakim  dan  Korban  Siti  Khatijah  Binti  Sudirman  telah  dilaksanakan  diversi namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini kedua orang tua korban menggap bahwa setiap perkara yang telah dilaporkan ke Polisi dan masuk ke Pengadilan maka harus diadili hingga selesai, bahkan orang tua korban tidak tau mengenai konsep diversi sebelumnya. 12
Kemudian  kasus  perkara  anak  yang  diadili  di  Pengadilan  Negeri  Aceh  Selatan kasus  Pencurian  Sepeda  Motor  atas  nama  korban  Tgk  Yunardi  dan  Terdakwa  Alfitria Bin  Abukari, pada saat diversi dilaksanakan dihadiri oleh Orang Tua Korban dan Para Tokoh  Masyarakat.  Berdasarkan  ketetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Aceh  Selatan Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN.Ttn Tanggal 27 Mei 2016 telah berhasil dilaksanakan diversi dengan kesepakatan kedua belah pihak terhadap perkara tersebut dengan ganti rugi hasil pencurian motor tersebut oleh orang tua anak yang telah melakukan tindak pidana.
Dalam  uaraian  2  kasus  tersebut  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwasanya pemahaman  masyarakat  terhadap  diversi  untuk  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  masih  sangat  minim,  dimana  pada  kasus  pertama  tidak  berhasil  dilaksanakan diversi  dikarenakan  Orang  tua  dari  korban  tidak  ada  pemahaman  sedikitpun  terhadap konsep diversi dan mengganggap semua perkara yang sudah masuk kepengadilan harus disidangkan dan harus masuk ke penjara.  Berbeda dengan kasus yang ke 2 (dua) orang tua korban sudah memiliki pemahaman hukum mengenai konsep diversi terhadap kasus perkara anak.
Berdasarkan  penjelasan  dan  uaraian  2  kasus  di  atas,  menurut  Kasi  Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan masih terdapat kendala dalam upaya diversi diantaranya adalah : 13
a. Belum semua Jaksa mengikuti diklat tentang Anak Berhubungan dengan Hukum terutama tentang pelaksanaan diversi tersebut sehingga pemahaman akan diversi dan prosedur pelaksaannya masih minim.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  jaksa  yang  menangani  perkara  anak  di Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  masih  ditunjuk  dengan  surat  perintah Penunjukan  JPU  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan,  dan  bukan merupakan  jaksa  yang  telah  memiliki  sertifikat  atau  surat  keputusan  sebagai jaksa anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. 14
b. Jangka waktu kewajiban  melakukan upaya diversi  yaitu 7 x 24 ( tujuh kali dua
12 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
13 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
14 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
puluh  empat)  jam  sejak  tanggal  penerimaan  tanggung  jawab  atas  anak  dan barang  bukti,  dirasa  belum  mencukupi  karena  harus  melakukan  pemanggilan kepada  pihak-pihak  yang  terkait  kasus.  Banyak  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  diversi  sehingga  masih  sulit  untuk  melakukan  koordinasi  secara cepat. 15
c. Masih  belum  tersebarnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  konsep  diversi, sehingga  jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  harus  memberi  pengertian terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses diversi tersebut. 16

## 2) Upaya
Jika  kita  melihat  secara  teori  penegakan  hukum  dan  teori  diversi  maka  di Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  dalam  melaksanakan  diversi  terhadap  anak  yang berhubungan  hukum  masih  terdapat  berbagai  hambatan,  sehingga  implementasi penegakan  hukum  untuk  diversi  anak  yang  berhubungan  dengan  hukum  masih  ada kasus yang tidak tercapai kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak.
Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri  Aceh  Selatan  dalam  mengimplementasikan  konsep  diversi  sesuai  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  dipertegas  dengan Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor:  006/A/J.A/05/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan yaitu : 17
a. Memberikan  pemahaman  Kepada  Jaksa  yang  belum  mengikuti  diklat  ABH tentang  konsep  diversi  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Perja Nomor: 006/A/J.A/05/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  pada  Tingkat Penuntutan.
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh  Selatan  tentang  konsep  diversi  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  Perja  Nomor: 006/A/J.A/05/2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  pada  Tingkat Penuntutan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hasil  wawancara  dengan  informan  serta
15 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
16 Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri , 19 Agustus 2022
17 Yunasrul,  Kasi  Pidum  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan” Wawancara  Mandiri” ,  19  Agustus 2022
pembahasan  di  ambil  kesimpulan  bahwa  setelah  di  sahkannya  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak 31 Juli 2014, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak  berhadapan  dengan  hukum  ,  meskipun  belum  ada  yang  ditunjuk  secara  khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Seperti yang ditetapkan pada Pasal  41  ayat  (2)  UUSPPA  butir  (c)  bahwa  :  Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai Penuntut  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  :  c.  telah  mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Implementasi  konsep  diversi  sesuai  UU  No  11  tahun  2012  dalam  tahap penuntutan  oleh  Jaksa  di  wilayah  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  telah  sesuai  data penelitian  pada  rentang  waktu  2018  sampai  dengan  2022  telah  dilaksanakan  beberapa Diversi tersebut dilakukan dengan  melalui pertimbangan  mengenai tindak pidana  yang dilakukan,  umur,  serta  koordinasi  dengan  BAPAS.  Jumlah  tersebut  dari  keseluruhan total perkara anak yang masuk Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan sisanya masih lanjut ke tahap persidangan.
Pelaksanaan Diversi tersebut masih memiliki beberapa kendala terutama dengan Sumber  Daya  Manusia  yang  belum  dibekali  secara  khusus  tentang  penanganan  ABH secara Diversi. Serta belum ada Prasarana seperti ruang Khusus Diversi pada Kejaksaan Negeri  Aceh  Selatan  hingga  hingga  masih  minimnya  sosialisasi  yang  di  lakukan  oleh Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  pemahaman hukum.
Peraturan Jaksa  Agung tentang pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut  Umum  baru diundangkan  sejak  25  April  2015,  sehingga  kesamaan  persepsi  untuk  standar penanganan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baru dimulai setelah  tahun  2015.  Peraturan  Jaksa  Agung  yang  terbaru  Nomor  006/A/J.A/05/2015 tersebut  bertujuan  untuk  terciptanya  persamaan  persepsi  dan  adanya  keseragaman standar  teknis  maupun  administrasi  yang  berlaku  bagi  seluruh  Penuntut  Umum  dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.
Masih  tergolong  baru  penerapan  UUSPPA  ini  bagi  masyarakat  awam  sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Serta banyaknya pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Diversi  sehingga  masih  sulit  untuk  mlakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adami  Ghazali, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi, PT.  Alumni,  Bandung, 2008, Hal. 25
Amrullah  Bustaman, Penolakan  Saksi  Testimonium  De  Auditu  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Putusan  Mahkamah  Syariah  Aceh  Nomor  7/JN/2021/MS  ACEH, Jurnal Legitimasi, vol.10 no.1, Jan-Jun 2021
Asprianto  Wangke, Kedudukan  Saksi  De  Auditu  Dalam  Praktik  Peradilan  Menurut Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. VI/No.6/ Ags/2017
Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari  :  Memahami  dan  Memahami  Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
E.  Saefullah  Wiradipraja, Penuntun  Praktis  metode  Penelitian  dan  Penulisan  Karya Ilmiah Hukum, Keni media, Bandung, 2015
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia Publishing, Malang, 2012
Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum, Mataram  University  Press,  Cetakan  Pertama,
Mataram, 2020
Munir  Fuady, Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  dan  Perdata, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2020
Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara  berdasarkan  atas  hukum, Jakarta:  Ghalia Indonesia,1992
Pengawas  Sekolah  Pendidikan  Menengah, Pendekatan,  Jenis  dan  Metode  Penelitian Pendidikan , Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Bumi aksara, Jakarta, 1999.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum, Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1999
Sabiq Sayyid, Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby , Juzu’ II, Bairut, 1973
Sasangka H, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar maju, 2003
Soejono S, Pengenalan Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif, Alfabeta,  Bandung,  2005.  The  Liang  Gie,
Teori-teori keadilan, Yogyakarta : Sumber sukses, 1982,
B. Tesis/Jurnal/Skripsi/Makalah/Artikel/Majalah/Koran .
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Dini  Nabillah,  Yusrizal,  Mukhlis.  (2020).  “Analisis  Keterangan  Anak  Sebagai  Saksi Korban  Tidak  Disumpah  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemerkosaan Terhadap  Anak”  . Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh.
Vol.8, No.1, Pp. 250-270.
Efa  Laela  Fakhriah  dan  Yusrizal, Jurnal  Ilmu  Hukum:  Kewenangan  Mahkamah Syar’iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia , volume 3 nomor 2
Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan  Kepolisian Dalam Menerapkan  Restorative Justice  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  (Studi  Penelitian  Di  Polres  Lhokseumawe)”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2,  Pp. 508-523. Fachrul  Rozi, Sistem  Pembuktian  Dalam  Proses  Persidangan  Pada  Perkara  Tindak Pidana, Jurnal Yuridis UNAJA, vol 1 no.2, Desember 2018

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015