Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 48-60
GERAKAN SOSIAL BARU DI RUANG PUBLIK VIRTUAL
Abdulloh Fuadi; Tasmin IAIN Mataram, Indonesia voeadi@gmail.com
The era of information technology that has developed dynamically in recent years has brought significant  changes  in  the  way  to  communicate  and  mobilize  the  masses.  Public  spaces  that were once confined to a certain space and time, are now eliminated by the latest technology, to give  birth to unlimited public space and can  be accessed by anyone, anywhere and anytime. Public space is called virtual public space. The sophistication and effectiveness of this virtual public space is increasingly apparent when a new social movement is able to use it. One of the new  social  movements  was  called  the  National  Movement  for  Guards  Fatwa  (GNPF)  of  the Indonesian Ulama Council (MUI) which was born around the end of 2016. This paper tried to examine the MUI GNPF as a new social movement that managed to make maximum use of virtual public space. Felt until now, a year later. In general, this paper is divided into two. The first part discusses the actions of the MUI's GNPF and a series of Islamic Defending Action. The second part discusses virtual public space which is used as the main means for the GNPF MUI in its movement to mobilize the masses.
Key Words: New Social Movement, Fatwa, Public Space

## Abstrak
Era  teknologi  informasi  yang  begitu  berkembang  secara  dinamis  pada  tahun-tahun terakhir  ini  membawa  perubahan  signifikan  dalam  cara  berkomunikasi  dan memobilisasi  massa.  Ruang  publik  yang  dahulu  tersekat  dalam  ruang  dan  waktu tertentu, kini tereliminasi oleh teknologi mutakhir, hingga melahirkan sebuah ruang publik  tak  terbatas  dan  bisa  diakses  oleh  siapa  pun,  dimana  pun  dan  kapan  pun. Ruang  publik  itu  bernama  ruang  publik  virtual.  Kecanggihan  dan  efektivitas  ruang publik  virtual  ini  semakin  nyata  terlihat  kala  sebuah  gerakan  sosial  baru  mampu memanfaatkannya.  Salah  satu  gerakan  sosial  baru  itu  bernama  Gerakan  Nasional Pengawal  Fatwa  (GNPF)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  lahir  sekitar  akhir tahun 2016. Makalah ini mencoba menelaah GNPF MUI sebagai sebuah gerakan sosial baru  yang  berhasil  memanfaatkan  secara  maksimal  ruang  publik  virtual  sehingga gemanya masih sangat terasa hingga kini, setahun kemudian. Secara umum, makalah ini  terbagi  dua.  Bagian  pertama  membahas  sepak  terjang  GNPF  MUI  dan  rentetan Aksi Bela Islam. Bagian kedua membahas seputar ruang publik virtual yang dipakai sebagai sarana utama bagi GNPF MUI dalam gerakannya memobilisasi massa.
Kata Kunci: Fatwa, Gerakan Sosial Baru, Ruang Publik
PENDAHULUAN:  GNPF  MUI  dan Aksi Bela Islam
Aksi Bela Islam adalah rangkaian  aksi  unjuk  rasa  yang diadakan di Jakarta sebagai reaksi atas
pernyataan  gubernur  Jakarta  saat  itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengeluarkan pernyataaan yang dianggap  menistakan  agama. Pada  27 September  2016,  Gubernur  Daerah
Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta,  Basuki Tjahaja
Purnama,
melakukan kunjungan  kerja  ke  Pulau  Pramuka yang  berlokasi  di  Kepulauan  Seribu. Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan peninjauan serta pengarahan terkait program
pemberdayaan  budi  daya  ikan  kerapu yang ia adakan. Dalam pernyataannya, Basuki  berusaha  meyakinkan  warga bahwa programnya akan terus berjalan meski  ia  tidak  terpilih  sebagai Gubernur  pada  Pemilihan  Gubernur DKI  Jakarta  yang  berlangsung  pada Februari  2017.  Sebagaimana  kebiasaan dalam  rapat  dan  kunjungan  kerja, video  aktivitas  Basuki  ini  pun diunggah  melalui  akun  Youtube pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada  6  Oktober  2016,  seorang
netizen
bernama
Buni Yani mengunggah
ulang di halaman Facebooknya  kutipan  video  yang berjudul 'Penistaan Terhadap Agama?'. Video ini merupakan editan dari video kunjungan  kerja  Basuki  dengan  lebih menonjolkan pernyataan yang
mengandung unsur penistaan terhadap agama  Islam. Video  ini  akhirnya ditonton  oleh  banyak  orang  dan menyulut emosi umat Islam yang tidak sudi  kitab  suci  dan  ulamanya  dihina. Sebagai  respon  dari  video  ini,  banyak dari  ormas  Islam  di  penjuru  Indonesia mengirimkan pengaduan kepada kepolisian agar segera menindaklanjuti pernyataan Basuki tersebut.
Pada  10  Oktober  2016,  Basuki meminta  maaf  kepada  publik  karena telah menimbulkan kegaduhan.
Beberapa  tokoh  Islam  menyatakan menerima  pernyataan  maaf  yang  ia ajukan  namun  menambahkan  bahwa proses  hukum  harus  tetap  berjalan. Pada
11 Oktober 2016, MUI
mengeluarkan  Pendapat  dan  Sikap Keagamaan  tentang  kasus  dugaan
penistaan  agama  yang  dilakukan  oleh Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaya Purnama  atau  yang  lebih  dikenal dengan  nama  Ahok.  Pendapat  dan Sikap  Keagamaan  MUI  terdiri  dari  5 poin:
1. Al-Quran  surah  al-Maidah  ayat  51 secara  eksplisit  berisi  larangan menjadikan  Yahudi  dan  Nasrani sebagai pemimpin.
2. Ulama  wajib  menyampaikan  isi surah  al-Maidah  ayat  51  kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap  orang  Islam  wajib  meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan  bahwa  kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan  menjadikan  Yahudi  dan Nasrani  sebagai  pemimpin  adalah sebuah  kebohongan,  hukumnya haram  dan  termasuk  penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama  yang  menyampaikan  dalil
surah  al-Maidah  ayat  51  tentang larangan  menjadikan  nonmuslim sebagai
pemimpin adalah penghinaan  terhadap  ulama  dan umat Islam.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka pernyataan  Basuki  Tjahaja  Purnama dikategorikan:  (1)  menghina  Al-Quran dan  atau  (2)  menghina  ulama  yang memiliki konsekuensi hukum.
Sebagian  orang  menganggap Pendapat  dan  Sikap  Keagamaan  MUI tersebut  adalah  sebagai  Fatwa  MUI. Salah  seorang  Pengurus  Pusat  MUI, Bachtiar  Nasir,  mendirikan  sebuah gerakan  yang  bernama  Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

## 1. Aksi Bela Islam I
Pada 14 Oktober 2016, seusai shalat  Jumat,  ribuan  ormas  Islam yang dikomandoi oleh Front
Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk  rasa  di  depan  Balai  Kota  DKI Jakarta.  Dalam  aksinya,  mereka menuntut  agar  penyelidikan  atas kasus penistaan agama yang dilakukan  oleh  Gubernur  DKI Jakarta,  Basuki  Tjahaja  Purnama segera  dilakukan.  Habib  Rizieq Shihab  sebagai  pimpinan  FPI mengancam  akan  melakukan  aksi yang  lebih  besar  jika  tidak  kunjung merespon kasus ini dalam 3 minggu berikutnya.
Berbagai  macam  respon muncul  menanggapi  unjuk  rasa  ini, mulai dari yang mendukung sampai yang kontra. Basuki sendiri menyoroti  kerusakan  taman  yang dinyatakan akibat ulah para pengunjuk rasa.
2. Aksi Bela Islam II Proses  penyelidikan  yang
dianggap  berjalan  sangat  lamban membuat  ormas  Islam  kembali menghimpun  massa  dalam  jumlah yang  lebih  besar.  Berbagai  pesan disebarkan  melalui  media  sosial untuk  mengundang  masyarakat hadir  dan  turut  serta  dalam  unjuk rasa  Aksi  Bela  Islam  II  yang  lebih dikenal  dengan  'Aksi  Damai  411'. Pada  awal  November  2016,  para pengunjuk  rasa  yang  berasal  dari luar  daerah  mulai  berduyun-duyun datang  menuju  DKI  Jakarta  untuk menghadiri aksi ini.
Pada 4 November 2016, aksi unjuk  rasa  ini  kembali  diadakan dengan  jumlah  massa  yang  sangat besar.  Aksi  ini  dimulai  usai  shalat Jumat  dan  menjadikan  posisi  di depan Istana Negara sebagai pusatnya.  Kali  ini  para  pengunjuk rasa berusaha agar tidak melakukan pengrusakan dan menjaga kebersihan  agar  tidak  dikritik sebagaimana  demo  sebelumnya. Selain  di  Jakarta,  aksi  serupa  juga diadakan  di  beberapa  kota  lainnya di Indonesia.
Di  Jakarta,  perwakilan  dari pengunjuk rasa diberikan kesempatan  untuk  bertemu  dengan Menkopolhukam, Wiranto, dan
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia, Jusuf  Kalla,  untuk  mendiskusikan jalan  keluar  terkait  kasus  penistaan agama  yang  melibatkan  Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaya
Purnama.  Pengunjuk  rasa  juga menuntut  untuk  bertemu  dengan Presiden  Republik  Indonesia,  Joko Widodo, dan meminta agar Presiden tidak  mengintervensi  penyelidikan kasus  ini.  Pada  saat  itu,  Presiden sedang tidak berada di istana negara dengan  alasan  kunjungan  untuk meninjau  pembangunan  stasiun kereta  api  di  bandara  Soekarno- Hatta.
Pada tengah  malam  5 November  2016,  Presiden  Joko Widodo  mengadakan  konferensi pers di istana negara
dan menyatakan  sikapnya  terkait  kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.  Ia  bersama  kepolisian berkomitmen  untuk  menuntaskan kasus  ini  dalam  waktu  yang  cepat dan  juga  dilaksanakan  setransparan mungkin.  Ia  juga  menambahkan bahwa  ada  aktor  politik  yang bermain  sehingga  menimbulkan kericuhan  pada  aksi  kali  ini. Penyelidikan mulai intensif dilakukan  dengan  memanggil  saksi dari para pelapor dan pihak terlapor. Pada  15  November  2016,  dilakukan gelar perkara secara terbuka terbatas untuk  menentukan  status  hukum bagi  Basuki  Tjahaja  Purnama.  Pada 16  November  2016,  kepolisian menetapkan Basuki sebagai tersangka  kasus  penistaan  agama. Namun berdasarkan
sejumlah pertimbangan,  diputuskan  bahwa Basuki  tidak  ditahan  di  penjara,
hanya  paspornya  ditahan  sehingga tidak  bisa  ke  luar  negeri.  Hal  ini membuat geram sejumlah pihak.
3. Aksi Bela Islam III (Aksi 212)
Aksi  212  yang  digawangi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (GNPF  MUI)  ini  menuntut Kepolisian  untuk  memproses kasus  dugaan  penistaan  agama yang  dilakukan  Ahok.  Meskipun yang bersangkutan akhirnya ditetapkan  sebagai  tersangka,
namun GNPF MUI menginginkan Ahok  dibui.  GNPF  MUI  menilai, bebasnya  Ahok,  meski  berstatus tersangka,  terasa  aneh  dan  tak adil.
Awalnya,  mereka  berencana untuk  menggelar  sajadah  di sepanjang  Jalan  MH  Thamrin hingga Semanggi untuk melaksanakan  ibadah.  Namun, setelah  bertemu  dengan  pihak kepolisian,  lokasinya  diubah  ke Monas. Dalam kesepakatan bersama  antara  kedua  pihak, Muhammad Rizieq Shihab selaku Imam  Besar  Front  Pembela  Islam (FPI)  meyakinkan  masyarakat kalau  aksi  ini  akan  berlangsung damai.  Para  peserta  hanya  akan menjalankan ibadah bersama, dari
pukul  8  pagi  hingga  usai  salat Jumat  ( Rappler, Memahami  aksi  212,
apakah akan berjalan damai? (https://www.rappler.com /indonesia/berita/154 269-aksi-damai-2- desember-silang-monas),diakses pada 1
Nopember  2017) .  Bahkan  Presiden Joko  Widodo  pun  hadir  dalam acara  ini  dan  disambut  hangat oleh  para  peserta  aksi.  Menurut rilis  resmi   Gerakan  Nasional Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (GNPF-MUI),  forum yang menyelenggarakan acara ini, jumlah umat yang hadir di Monas berkisar 6 – 7 juta orang.
Aksi 212 ini seakan melahirkan  kepemimpinan  baru pemimpin  agama  di  samping ulama-ulama  organisasi  massa Islam mainstream . Aksi ini membangkitkan semangat keagamaan  umat  Islam.  Dari liputan  media  terlihat  sebagian umat  Islam  menyediakan  bekal perjalanan.  Di  pinggir   jalan tampak tersedia  nasi bungkus, air kemasan  dan  segala  macam penganan  ( Tempo, Dari  411  ke  212
(https://indonesiana.tempo.co/  read/101942/
2016/  12/01/Dari-411-ke-212),  diakses  pada
1 Nopember 2017) .
Menurut  Ahmad  Kholili Hasib, setidaknya ada lima alasan mengapa  fenomena  menarik  dari Aksi 212 ini terjadi. Pertama , Aksi 411 dan 212 menunjukkan kualitas  ukhuwah  umat  Islam. Semangat rahmat lil alamin ditampilkan secara riil. Sekelompok  non-Muslim  yang datang  ke  Monas  mengaku nyaman  dan  aman.  Jamaah  212 pun saling mengingatkan,
“Jangan  injak  rumput,  jangan injak  taman,  jaga  kebersihan!” Mereka adalah orang-orang Islam yang  berlatar  belakang  orang
biasa,  tetapi  kepeduliannya  pada agama  luar  biasa.  Mereka  tidak banyak  bicara,  karena  tidak memiliki  panggung. Bukan orang berpengaruh,  karena  memang tidak  punya  pengaruh.  Kedua , Aksi  411  dan  212  menunjukkan bukti,  sifat  Islam  itu  bergerak. Umat  Islam  ibarat  sumber  api yang  tertutup  semak  dan  jerami. Dari  luar  nampak  apinya  sudah padam,  tetapi  sesungguhnya  ia masih tetap menyala. Api itu akan siap  menyambar  apa  saja,  selama ada  pemicunya.  Selama  sumber itu  masih  ada,  sewaktu-waktu akan membakar sekitarnya. Ketiga , Aksi  411  dan  212 menunjukkan  fakta,  umat  Islam lebih  percaya  ulama  yang  tulus. Empat,  Jamaah  Medsos  sebagai sumber informasi. Fenomena Aksi 411  dan  212,  juga  menemukan fakta,  umat  Islam  lebih  memilih sumber informasi lansung melalui jejaring  sosial. Facebook,  Twitter dan WhatsApp menjadi  rujukan utama  dan  tercepat  mencari  dan menemukan  informasi.  Lima , fenomena  lahirnya  generasi  baru Islam  di  Indonesia.  Lahirnya gerakan  baru  intelektual  Muslim yang  terlepas  dari  sekat-sekat organisasi  ( Ahmad  Kholili  Hasib, Aksi 212  dan  5  Fenomena  Lahirnya  Generasi Baru Islam Indonesia (https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazw ul-fikr/read  /2016/  12/08/107231/aksi-212- dan-5-fenomena-lahirnya-generasi-baru- islam-indonesia.html,  8  Desember  2016),
diakses pada 1 Nopember 2017) .
4. Aksi Bela Islam IV Aksi  112  atau  yang  disebut juga  Aksi  11  Februari  dan  Aksi Bela  Islam  IV  merupakan  aksi damai  lanjutan  dari  Aksi  Bela Islam  I,  II,  dan  III.  Aksi  ini dikoordinasi  oleh  Forum  Umat
Islam  (FUI)  dan  juga  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama  Indonesia  (GNPF-MUI). Awalnya, aksi 112
akan dilaksanakan di Lapangan Monas Jakarta. Akan tetapi, bentuk acara diubah  menjadi  zikir  dan  tausiah di  Masjid  Istiqlal  Jakarta  setelah Ketua  Front  Pembela  Islam  (FPI),
Muhammad  Rizieq  Shihab  dan pemimpin  GNPF-MUI  bertemu dengan
Menkopolhukam Wiranto. Peserta mulai berdatangan ke lokasi sejak Jum'at malam dan kegiatan dimulai sejak salat tahajud pukul 2.00 WIB, salat subuh  berjamaah,  salat  duha  dan kegiatan  zikir  bersama  dan tausiah  dari  ulama  nasional hingga berakhir setelah melaksanakan  salat  zuhur  secara berjamaah.  Peserta  berjumlah lebih dari 200 ribu jamaah. Tujuan aksi  112  ini  yaitu  memastikan dukungan penduduk Jakarta untuk  menolak  penodaan  Al- Quran, menolak kriminalisasi dan penghinaan terhadap ulama, menjaga  pilkada  yang  jujur  dan adil,  dan  mewajibkan  memilih kepala daerah yang muslim.
5. Aksi Bela Islam V
Aksi  212  digelar  pada tanggal 21 Februari 2017, berlangsung  di  kawasan  Gedung
Dewan
Perwakilan Rakyat
Senayan, Jakarta Pusat. Aksi yang digagas  oleh  Forum  Umat  Islam (FUI),  ini  dihadiri  oleh  Imam Besar  Front  Pembela  Islam, Muhamad  Rizieq  Shihab,  dimulai pukul  08:00  pagi  dan  dalam keadaan  hujan.  Menanggapi  aksi tersebut,  karena  dinilai  memiliki muatan  politik,  dua  organisasi keagamaan  terbesar  Indonesia, Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah  memilih  tidak terlibat. Aksi 212 menuntut: 1) Meminta DPR/MPR melayangkan  surat  kepada Presiden  Republik  Indonesia, Joko Widodo terkait penonaktifan  Basuki  Tjahaja Purnama alias Ahok.
2) Gubernur  DKI  Jakarta  dinilai tidak  layak  tetap  dijabat  oleh seseorang dengan status terdakwa kasus dugaan penodaan agama. 3) Meminta aparat penegak
hukum tidak melakukan kriminalisasi  terhadap  ulama dan  mahasiswa,  serta  minta aparat penegak hukum menangkap Ahok. Atas tuntutan tersebut, Komisi  III  DPR  RI  meneruskan kepada  pimpinan  DPR,  untuk dapat diteruskan kepada Presiden, serta melaporkan kepada  Kapolri,  Jendral  Tito Karnavian  pada  rapat  kerja dengan  Komisi  III,  22  Februari 2017.
6. Aksi Bela Islam VI Aksi 31 Maret atau Aksi 313 adalah  gerakan  massa  yang diselenggarakan  di  Jakarta,  pada tanggal  31  Maret  2017,  diinisasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan
diikuti  oleh  berbagai  kelompok organisasi  massa  Islam.  Aksi  ini melakukan long march dari Masjid Istiqlal  menuju  Istana  Merdeka dengan  tujuan  meminta  Presiden
Joko Widodo agar memberhentikan  Basuki  Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya  sebagai  Gubernur Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.
Pada  saat  aksi  berlangsung, Presiden  Joko  Widodo  sedang menemui  Ketua  Majelis  Ulama Indonesia (MUI)  KH  MA’ruf Amin.
Menurut  rencana  semula, aksi  31  Maret  yang  diinisasi  oleh Forum  Umat  Islam  dan  diikuti
oleh berbagai kelompok organisasi  massa  Islam,  ini menjadikan Masjid Istiqlal sebagai  titik  kumpul.  Setelah  itu mereka  berjalan  kaki  menuju Istana  Merdeka  melalui  Jalan Merdeka  Timur,  menuju  depan Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat, kemudian  ke    Jalan  Merdeka Selatan, melewati Balai Kota. Aksi ini juga menelusuri jalan protokol di  seputaran  Patung  Kuda. Sesampai  di  Istana  Merdeka, massa  313  menggelar  orasi  dan menyampaikan sejumlah tuntutan,  terutama  mengingatkan kepada  Presiden  Joko  Widodo untuk  memberhentikan  Basuki Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta,  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun  2014  tentang  pemerintah daerah.  Namun  akhirnya  aksi massa 313 batal berorasi di depan Istana  Merdeka,  Jalan  Medan Merdeka  Utara,  Jakarta  Pusat.
Pengunjuk rasa hanya diperbolehkan melakukan
longmarch
sampai dengan kawasan  Patung  Kuda  dan berorasi di sana, sebab polisi telah menseterilkan  kawasan  di  sekitar Istana  Merdeka  hingga  ke  Jalan Medan  Merdeka  Barat.  Sterilisasi kawasan  Istana  dari  pengunjuk rasa  yang  dilakukan  oleh  Polda Metro  Jaya  ini,  menurut  Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, sudah  sesuai  dengan  prosedur. Selanjutnya, perwakilan pengunjuk  rasa  yang  melibatkan massa  dari  berbagai  elemen  ini akhirnya  diterima  di  kantor Menkopolhukam,  Jalan  Medan Merdeka Barat, bukan di istana.
7. Aksi Bela Islam VII Gerakan  Nasional  Pengawal
Fatwa  MUI  kembali  menggelar aksi  menjelang  vonis  terdakwa penistaan  agama  Basuki  Tjahaja Purnama  alias  Ahok.  GNPF mengklaim  5 juta  orang  hadir dalam  aksi  yang  diselenggarakan Jumat,  5  Mei  2017  itu.  GNPF menggelar aksi menuntut agar Ahok  dipenjarakan.  Juru Bicara Forum Umat Islam,
Bernard  Abdul  Jabar,  ketika  itu mengancam akan membawa massa lebih besar jika hakim tidak memenuhi tuntutan mereka.
Ahok menjalani sidang vonis pada 9 Mei. Gubernur DKI Jakarta itu  dituntut  jaksa  hukuman percobaan  dua  tahun  karena pernyataannya  soal  surat  Al Maidah  27  September  2016  lalu terbukti mengandung permusuhan,  kebencian,  atau penghinaan  terhadap  satu  atau beberapa  golongan.  Menurut Jaksa,  pernyataan  Ahok  ini dikaitkan  dengan  Pilkada  DKI Jakarta 2017.
Seruan  aksi  5  Mei  itu  telah tersebar  di  media  sosial.  Dalam seruan  aksi  berbentuk  poster tertulis: Alumni 212 dan semuanya  hadirilah  Aksi  Bela Islam  55.  Aksi  dilakukan  usai salat  Jumat  di  Masjid  Istiqlal, Jakarta  dan  dilanjutkan  dengan long  march menuju  Mahkamah Agung.  Aksi  damai  dan  simpatik ini  bertujuan  menjaga  keadilan hukum.  "Ahok  penista  agama Islam  harus  dihukum  maksimal," demikian  tertulis  dalam  poster seruan  aksi.  GNPF  berulang  kali menggelar  Aksi  Bela  Islam  sejak kasus  penistaan  agama  mencuat ( S.  Yugo  Hindarto, GNPF  Akan  Gelar  Aksi Bela Islam 55 , (https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20170502092141-20-211501/gnpf-akan- gelar-aksi-bela-islam-55/,  2  Mei  2017),
diakses pada 1 Nopember 2017.) .
Gerakan  Nasional  Pengawal Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (GNPF-MUI)  menyatakan  bahwa aksi  5  Mei menjadi  penutup sejumlah  aksi  bela  Islam  yang sebelumnya telah dilakukan beberapa  kali.  Wakil  Ketua GNPF-MUI,  Zaitun  Rasmin  pun menyatakan  tidak  akan  ada  lagi upaya pengerahan massa turun ke jalan  terkait  kasus  penodaan agama  yang  menjerat  Basuki Tjahaja  Purnama  atau  Ahok ( http://news.liputan6.com/read/2942281/gnpf -mui-aksi-5-mei-jadi-penutup-aksi-bela- islam, diakses pada 1 Nopember 2017) . Dalam perkembangannya, GNPF-MUI  tidaklah  berhenti  bergerak begitu Aksi Bela Islam VII selesai. Pada tanggal  30  Oktober  2017,  bertempat  di hotel  Sahid  Jakarta,  Gerakan  Nasional Pengawal Fatwa MUI resmi mengumumkan
perubahan nama menjadi  Gerakan  Nasional  Pengawal Ulama.  Istilah  ulama  dipakai  untuk
menghilangkan  beban  bagi  Majelis Ulama  Islam  (MUI)  sebagai  sebuah institusi organisasi. Meskipun perubahan  nama  terjadi,  tetapi  jajaran personel  dan  jabatan  masing-masing tidaklah
berubah,
termasuk Muhammad  Rizieq  Shihab  sebagai salah satau dewan pembina ( https://suarapelita.com/2017/10/30/resmi-gnpf- mui-bubar-ganti-nama-menjadi-gnpf-ulama/, diakses pada 1 Nopember 2017) .

## GERAKAN  SOSIAL  BARU:  GNPF MUI dan Ruang Publik Virtual
Perkembangan kontemporer menunjukkan  bahwa  ruang  publik mengalami perkembangan pesat seiring  tumbuhnya  ICT  ( information communication technology ) yang melahirkan  ruang  publik  virtual. Ruang  ini  begitu  menarik  karena merupakan  ‘ruang  imajiner’  atau ‘maya’  yang  bersifat  artifisial,  dimana setiap  orang  dapat  melakukan  apapun yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari tapi dengan cara yang baru.  Hal-hal  menarik  tersebut  antara lain  adalah:  (1)  identitas  aktor-aktor sosial  tersembunyi  di  balik  tanda;  (2) isu-isu  politik  tersebar  dengan  cepat dan  menjangkau  penerima  yang  amat luas  tanpa  dibatasi  ruang  dan  waktu; (3)  masyarakat  diarahkan  untuk mengembangkan  hidupnya  melalui jejaring ( the network society ).
Dalam  konteks  masyarakat jaringan  ( network  society ),  identitas menjadi isu penting. Kerangka globalisasi  menjadikan  batas-batas teritorial menjadi semakin cair. Globalisasi  menyediakan  mekanisme- nya sendiri melalui teknologi komunikasi  yang  kian  canggih  dan kian  cepat  menyebarluaskan  informasi dan  ini  memperluas  pilihan  arah  atau kiblat.  Globalisasi  dengan  segala mekanismenya  telah  membukakan
pintu  yang  sangat  luas  untuk memandang dunia, memilih, mengambil  dan  menginginkan  cara- cara  hidup  yang  dipandang  sesuai. Konsep  ‘mengglobal’  inilah  yang akhirnya  membuka  jaringan  yang semakin  luas.  Dalam  dunia networking pemaknaan dapat muncul dari berbagai  sumber.  Kapitalisme  yang masuk bersama globalisasi me- nyediakan  sebuah  tempat  yang  lapang bagi  konstruksi  identitas  ( Dwi  Wulan Pujiriyani , 2013) .
Keterhubungan
antara individu  dan  kelompok  dalam network society bersifat sangat cair di mana satu individu  bisa  berinteraksi  dengan berbagai  sumber.  Model  masyarakat terhubung  inilah  yang  kemudian membawa  dampak  besar  dalam berbagai bidang kehidupan. Setidaknya ada  enam  bidang  yang  terpengaruh dengan  sistem  yang  diterapkan  dalam network  society yaitu  bidang  ekonomi, politik dan kekuasaan, hukum, struktur sosial, budaya, dan psikologi. Di dalam network society , informasi menjadi pusat dari keterkaitan antara berbagai elemen dalam masyarakat ( Ressi Dwiana, 2013). Grup-grup  diskusi  maupun forum  perbincangan  politik  maupun aksi-aksi  sebagai  respon  dari  realitas politik di daring merupakan salah satu perwujudan  ruang  publik  di  era internet  saat  ini  sebagai  pengganti ruang  baca,  perpustakaan,  kafe,  dan tempat-tempat lain yang telah menjelma menjadi sebagai virtual sphere atau ruang virtual. Ruang virtual yang memfasilitasi  publik  untuk  melakukan interaksi melalui beragam jenis komunikasi internet.
Melalui  pendekatan  kultural, ruang  publik  virtual  melahirkan budaya baru dalam proses demokratisasi.  Tidak  ada  lagi  batasan antara  borjuis  dan  proletar,  batasan
gender  menjadi  kabur,  dan  siapa  saja bisa  melibatkan  dirinya  dalam  debat intelektual di ranah politik. Sebuah isu bahkan  bisa  menjadi  informasi  yang sangat cepat tersebar dan langsung bisa dijadikan  topik  perdebatan.  Juga,  ini merupakan  efek  yang  tidak  bisa terelakkan, ruang virtual menyuburkan gerakan  yang  beragam,  mulai  dari gerakan  akar  rumput  hingga  aktivitas terorisme  yang  menggunakan  internet sebagai ruang bebas untuk menyebarkan  paham  dan  keyakinan tentang kekuasaan pemerintah saat ini, termasuk  di  Indonesia  ( Rulli Nasrullah, 2012)
Beberapa  pandangan  berikut menunjukkan  betapa  ruang  publik virtual  tersebut  menyimpan  potensi positif  dan  optimis  ( cyberoptimist ) sekaligus negatif dan pesimis ( cyberpessimist ).  Pandangan  pertama memiliki  keyakinan  bahwa  ruang publik  virtual  mampu  membuka kemungkinan luas terbangunnya komunikasi dan interaksi bagi segenap warga negara tanpa sekat-sekat ideologi,  etnis,  dan  agama.  Ruang publik virtual memfasilitasi tumbuhnya  entitas  yang  leluasa mengembangkan dialog publik menanggapi  isu-isu  ketidakadilan, monopoli, serta manipulasi negara dan pasar  terhadap  masyarakat  sipil. Relasi-relasi  kekuasaan  antara  negara, pasar,  dan  masyarakat  sipil  tidak  lagi mengikuti  narasi  penguasa  dalam membangun jaringannya. Latar belakang  demografis  atau  ideologi politik  yang  dimiliki  oleh  entitas menjadi  terabaikan  ketika  berada  di ruang  virtual.  Wacana  yang  dibangun juga  berdasarkan  diskusi  kritis  dan debat  yang  ilmiah  demi  kepentingan publik. Pandangan ini juga menekankan  bahwa  ruang  virtual setidaknya
telah memberikan
kesempatan  lebih  luas  bagi  entitas untuk bertukar pikiran tentang kepentingan  publik.  Proses  ini  pun tidak  lepas  dari  penyadaran  diri khalayak  yang  terlibat  dalam  ruang virtual.
Pandangan kedua menekankan pada  legitimasi  yang  berada  dalam wacana  yang  dikonstruk  dalam  debat kritis karena ruang publik yang terjadi adalah  ruang  publik  virtual  yang sangat  bias  dari  keterwakilan.  Oleh sebab itu, ruang publik yang ada pada dasarnya  tidak  mewakili  siapa  pun karena  kaburnya  identitas  dari  entitas yang  terlibat  dalam  ruang  publik virtual  tersebut.  Hal  ini  terutama terkait dengan maraknya fake information (informasi palsu), atau yang biasa disebut dengan istilah hoax . Kritik berikutnya terkait dengan wacana yang dihasilkan  dari  debat  kritis  tersebut apakah  dapat  tersuarakan  secara  riil sehingga  bisa  mendapatkan  perhatian dari  pemegang  kekuasaan,  yaitu penyelenggara negara dan pemerintah. Arus  komunikasi  yang  berasal  dari wacana tersebut bisa  saja tidak  pernah tersampaikan kepada pengambil keputusan,  atau  sebaliknya,  para pengambil  keputusan  itu  tidak  bisa menjangkaunya. Menanggapi kritik ini, perkembangan masyarakat jejaring saat ini  membuka  peluang  bagi  semua kalangan  dari  berbagai  latar  belakang kelas untuk terlibat aktif dalam diskusi publik  dan  mengonstruk  wacana sebagai respon dari realitas politik atau proses  demokratisasi,  termasuk  para pengambil kebijakan. Meskipun demikian,  masih  ada  juga  kritik  yang menyatakan  bahwa  terdapat  banyak ruang virtual untuk diskusi atau debat, sehingga  para  pengguna  justru  dapat menentukan sendiri pilihannya tentang ruang  virtual  mana  yang  mau  mereka ikuti.
Gerakan  sosial  baru,  berbeda dengan gerakan sosial lama, memfokuskan  pada  kaitan  isu-isu simbolik  dan  kebudayaan  dengan indentitas. Gerakan sosial lama menyandarkan  pada  ideologi  politik tertentu, sedangkan gerakan sosial baru menerima pluralisme ide serta cenderung
mengembangkan pandangan  pragmatis  dalam  upaya menciptakan  sistem  partisipasi  politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan.
Tipe  pertama  dari  gerakan sosial  baru  adalah  memfokuskan  pada kaitan isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas. Sedangkan  tipe  kedua  menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis  dalam  upaya  menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam  proses  pengambilan  keputusan. Kedua  tipe  gerakan  sosial  baru  ini muncul pada kasus GNPF MUI. Isu-isu simbolik dan kebudayaan yang dikaitkan  dengan  identitas  sangat terasa  karena  pembenturan  identitas yang diramu sedemikian rupa sehingga umat Islam  yang  ikut dalam Aksi Bela Islam berhadap-hadapan secara langsung,  baik  dengan  pemerintah, maupun  kelompok  Islam  lain  yang tidak menyetujui aksi tersebut.
Tipe  kedua  dari  gerakan  sosial baru  adalah  menerima  pluralisme  ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis. Diskusi mengenai  GNPF  MUI  dan  Aksi  Bela Islam  di  berbagai  media  jejaring  sosial mengundang  berbagai  pihak  dari beragam latar belakang untuk membicarakan  berbagai  masalah  yang berkaitan dengan hal tersebut. Berbagai portal  dan  akun  dari  bermacam  latar belakang  kelas  sosial,  etnisitas,  politik, maupun  agama  turut  berdiskusi
tentang  GNPF  MUI  di  akun  media sosial,  sebagai  sebuah  media  yang keanggotaannya  terbuka  bagi  siapa pun.  Pluralisme  ide  yang  merupakan tipe kedua dari gerakan sosial baru pun muncul.
Gerakan  sosial  baru  lebih menaruh  perhatian  pada life  politics dibandingkan emancipatory politis seperti pada gerakan sosial lama. Oleh karenanya, keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan  latar  belakang  kelas sosial,  etnisitas,  politik,  maupun agama.  Atas  dasar  ini,  gerakan  sosial baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan  yang  inklusif  dan diprakarsai  aktor-aktor  dan  diikuti kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi  diri  untuk  bersama-sama memperjuangkan democratization  of everyday life . Di dalamnya menekankan pentingnya:  1)  unsur  jaringan  yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal  atau  tidak  terstruktur,  (2) adanya sharing keyakinan dan solidaritas  di  antara  mereka,  (3)  ada aksi  bersama  dengan  membawa  isu yang  bersifat  konfliktual,  dan,  (4)  aksi tuntutan  itu  bersifat  kontinyu  tetapi tidak  terinstitusi  dan  mengikuti prosedur  rutin  seperti  dikenal  dalam organisasi  ( Dewi  Kartika  Sari  &  Royke  R.
Siahainenia, 2015) .  GNPF  MUI  dan berbagai  gerakan  Aksi  Bela  Islam menunjukkan keempat hal di atas.
Ruang
publik virtual
tampaknya  menjadi sarana utama bagi gerakan
sosial baru terkini.
Tumbuhnya  ICT  mampu  membuka kembali wacana otonomi dan kebebasan  individu,  kolektivitas,  serta identitas.  Di  dalam  ruang  ini,  aktor- aktor  pendukung  gerakan  kemudian menggunakan  teori  proses framing untuk memahami sukses dan gagalnya sebuah gerakan sosial. Oleh karena itu,
aktor  perubahan  memiliki  tugas penting  mencapai  perjuangan  melalui pembentukan framing atas  masalah- masalah  sosial  dan  ketidakadilan  yang diperjuangkan.  Pembentukan framing ini  tergantung  dari  bagaimana  ICT mampu  mewadahinya  sehingga  dapat membentuk  ruang  publik  tanpa campur tangan negara, yang kemudiaan  disebut  dengan  ruang publik virtual itu. Framing semacam ini juga digunakan oleh GNPF MUI dalam melawan kebijakan pemerintah terhadap kasus Ahok dan wacana yang dilontarkan  oleh  kelompok  Islam  lain yang tidak sepaham dengan mereka.
Sampai pada titik ini, seseungguhnya  apa  yang  dilakukan oleh  GNPF  MUI  juga  dapat  dijelaskan melalui  tiga  konsep  kunci  dalam  teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam  menentukan  keberhasilan  aksi- aksi  kolektif.  Ketiga  konsep  itu meliputi  (1)  struktur  kesempatan politik  ( political  opportunity  structure ), (2)  struktur  mobilisasi  ( mobilizing structures ),  dan  (3)  pembingkaian  aksi ( framing ).  ( Hasanuddin, 2011). Konsep struktur kesempatan politik menjelaskan bahwa munculnya gerakan  sosial  seringkali  dipicu  oleh perubahan-perubahan  signifikan  yang terjadi  dalam  struktur  politik  dan karenanya,  meredupnya  gerakan  itu juga  biasanya  berhubungan  dengan pergeseran-pergeseran  yang  terjadi  di dalamnya.  Dengan  kata  lain,  struktur kesempatan politik berdampak mempercepat terjadinya ataupun mengakhiri  aksi  kolektif.  Namun, struktur  kesempatan  politik  saja  tidak cukup  mendorong  terjadinya  aksi kolektif.  Ia  harus  ditopang  oleh struktur  mobilisasi  yang  biasanya berakar  dalam  jaringan-jaringan  sosial yang  sudah  terbangun  sebelumnya.
Melalui  jaringan  itu  massa  dan simpatisan  direkrut  dan  dimobilisasi. Keberadaan jaringan rekruitmen memang  menjadi  penentu  dalam proses  pelibatan  individu,  karena mobilisasi  tidak  berlangsung  dalam ruang  hampa.  Untuk  memobilisasi massa itulah aktor-aktor gerakan sosial perlu  membingkai  aksi-aksi  yang mereka  rencanakan  dengan  slogan- slogan  dan  bahasa  yang  mudah dipahami dan sekaligus dapat menggerakkan  sentimen  mereka.  Di sinilah  arti  penting  framing  sebagai seni  mengkomunikasikan  pesan  untuk menggerakkan  audien  dan  memompa dukungan  serta  partisipasi.  Ideologi, sebagai  sistem  kepercayaan,  ide,  nilai, dan  makna,  biasanya  bekerja  untuk mendukung  efektivitas framing ini ( Noorhaidi Hasan, 2006).
Dengan  demikian,  gerakan sosial  itu  rasional  dan  muncul  karena persentuhannya dengan dinamika politik tertentu, melalui proses mobilisasi  yang  melibatkan  jaringan- jaringan  rekruitmen  yang  rumit  dan dipoles  dengan  sentuhan-sentuhan ideologi  melalui  framing  yang  tepat. GNPF-MUI  secara  telak  memenuhi ketiga syarat tersebut.

## PENUTUP
GNPF  MUI  dan  rentetan  Aksi Bela Islam menunjukkan gejala gerakan sosial baru di Indonesia, dimana ruang publik  virtual  mampu  dimanfaatkan secara  maksimal  sehingga  segala wacana  yang  dikemukakan  oleh media-media mainstream mampu dilawan.  Inilah  kekuatan  media  baru yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun. Isu-isu sensitif bisa dikelola sedemikian rupa  sehingga  mampu  memobilisasi massa  dalam  jumlah  yang  tak terkirakan.  Potensi  positif  ini  mesti dibarengi dengan kewaspadaan bahwa
ada potensi negatif yang terkandung di dalamnya,  yaitu  terkait  dengan fake information (informasi palsu) atau yang bisa  diistilahkan  dengan hoax . Hoax dimaknai  sebagai  kepalsuan  yang sengaja  dibuat  untuk  menyamar sebagai  kebenaran. Hoax bukanlah domain  dunia  maya  dalam  ruang publik virtual, bahkan media mainstream pun  dapat  melakukan  hal ini. Dampak dari penyebaran informasi palsu secara massif akan menyebabkan efek yang luar biasa, yaitu berimplikasi pada  rapuhnya  kepercayaan  kepada sebuah  kebenaran,  serta  mampu mengkonstruk false consciousness (kesadaran  palsu)  pada  seseorang  atau sebuah komunitas. Setidaknya ada dua solusi  dalam  mendapatkan  data  yang otentik  dengan  tingkat  akurasi  yang tinggi:  pertama,  melakukan cross-check dengan  informasi  dari  pihak  kedua atau second  opinion .  Hal  ini  penting untuk memperkaya wawasan terhadap wacana  yang  sedang  bergulir.  Kedua, melakukan cross-check dengan  pihak yang  bersangkutan  secara  langsung. Saat  dunia  virtual  dipenuhi  dengan informasi  yang  simpang  siur  sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan  sampai  pada  titik  nadir, maka cara atau metode tradisional pun tak  dapat  dihindari,  yaitu  bertemu langsung  secara  fisik  dengan  sumber berita  untuk  mendapatkan  informasi sahih  dari  pihak  yang  bersangkutan. Maka  di  era  publik  virtual  ini,  setiap individu  mesti  mempunyai stocke  of knowledge yang  cukup  untuk  menjaga diri  dari  kebingunan  akibat  dari massifikasi data.
Di  luar  permasalahan  tersebut, GNPF  sebagai  salah  satu  Gerakan Sosial Baru (GSB) tidaklah berbeda jauh dengan  Gerakan  Sosial  Lama  (GSL), terutama  terkait  dengan  candu  kuasa. Kedua  gerakan  tersebut  menyasar
kuasa  sebagai  tujuan.  Apa  pun  bentuk dan instrumen yang dipakai, baik oleh
GSB  maupun  GSL,  pastilah  menuju pada satu titik, yaitu kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kholili Hasib, Aksi 212 dan 5 Fenomena Lahirnya Generasi Baru Islam Indonesia (https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read /2016/
12/08/107231/aksi-212-dan-5-fenomena-lahirnya-generasi-baru-islam- indonesia.html, 8 Desember 2016) .
Dewi Kartika Sari & Royke R. Siahainenia, Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah (Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 12, No 1, 2015).
Dwi Wulan Pujiriyani. Re-Imajinasi Ke-Indonesia- An Dalam Konteks “Network Society” (Jurnal Komunitas, Vol 5, No 2, 2013).
F.  Budi  Hardiman, Seni  Memahami – Hermeneutik  dari  Schleiermacher  sampai  Derrida (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
Hasanuddin, Dinamika  dan  Pengerucutan  Teori  Gerakan  Sosial (Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol 10, No 15, 2011).
Noorhaidi Hasan, Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin (Jurnal Al- Jami‘ah, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H).
Rappler, Memahami aksi  212, apakah akan berjalan  damai? (https://www.rappler.com /indonesia/berita/154269-aksi-damai-2-desember-silang-monas).
Ressi  Dwiana, Mobilisasi  Massa  dalam  Era  Network  Society (Jurnal  Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa, Vol 16, No 3, 2013).
Rulli Nasrullah, Internet  dan  Ruang  Publik  Virtual,  Sebuah  Refleksi  atas  Teori  Ruang Publik Habermas (Jurnal Komunikator, Vol 4, No 01, 2012).
S. Yugo Hindarto,
GNPF
Akan
Gelar Aksi Bela Islam 55 , (https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20170502092141-20- 211501/gnpf-akan-gelar-aksi-bela-islam-55/, 2 Mei 2017).
Tempo, Dari  411  ke  212 (https://indonesiana.tempo.co/  read/101942/  2016/ 12/01/Dari-411-ke-212).
Ubedilah Badrun, Gerakan 212 Model Baru Social Movement ,
(http://www.republika.co.id/ berita/jurnalisme- warga/wacana/16/12/05/ohoua1336-gerakan-212-model-baru-social- movement, 5 Desember 2016).
Wikipedia Bahasa Indonesia, Aksi 112 , (https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_112, 11 Pebruari 2017).
Wikipedia  Bahasa  Indonesia, Aksi  212 ,  (https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_  212_ (2017), 21 Pebruari 2017).
Wikipedia Bahasa Indonesia, Aksi 31 Maret , (https://id.wikipedia.org/wiki/ Aksi_ 31_Maret, 31 Maret 2017).
Wikipedia  Bahasa  Indonesia, Aksi  Bela  Islam (https://id.wikipedia.org/wiki/ Aksi_Bela_Islam).
http://news.liputan6.com/read/2942281/gnpf-mui-aksi-5-mei-jadi-penutup-aksi- bela-islam.
https://suarapelita.com/2017/10/30/resmi-gnpf-mui-bubar-ganti-nama-menjadi- gnpf-ulama/.