## MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT PINGGIRAN MELALUI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

## Hoirul Amri
Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UM Palembang Email : hoirul.amri16@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  membangun  kesadaran  masyarakat  pinggiran  melalui  Baitul Maal Wat Tamwil  (BMT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan  syariah  memberikan  alternatif  khususnya  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan jasa bank dengan pola syariah, bebas riba dan berbasis tolong-menolong. BMT dapat menjadi  salah  satu  solusi  bagi  masyarakat  pinggiran  untuk  memperoleh  kesejahteraan  dalam hidupnya,  salah  satunya  dengan  kesadaran  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  BMT.  Karena  di dalam  BMT  dapat  menjangkau  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  akses  kepada  pembiayaan oleh perbankan  (unbankable) dan khusus bagi masyarakat  kurang mampu yang notabene tidak begitu  menarik  bagi  bank.  Sedangkan  bentuk  penyaluran  dana  atau  bantuan  yang  diberikan cukup beragam serta memberikan berbagai bantuan teknis seperti pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran.
Kata Kunci : Masyarakat Pinggiran, BMT, Kemiskinan

## DASAR PEMIKIRAN
Pertumbuhan populasi di kota-kota besar dan semakin meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan  muncul  berbagai  macam  tipologi  masyarakat  dengan  berbagai  varian yang menempati  kawasan-kawasan tertentu. Masyarakat dengan taraf ekonomi rendah, terpaksa  harus  tinggal  di  kawasan  pinggiran  kota  dengan  tingkat  hunian  seadanya. Kawasan  pinggiran  kota  sampai  saat  ini  senantiasa  diidentikkan  dengan  kata “kemiskinan”.  Maka  masyarakat  yang  tinggal  dipinggiran  kota  sering  diidentikkan dengan masyarakat pinggiran.
Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, dan ketidakberdayaan dalam menghadapi  berbagai  perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi.  Ketidakberdayaan masyarakat  pinggiran  di  samping  disebabkan  oleh  masalah  ekonomi,  juga  kurangnya akses  masyarakat  untuk  memperoleh  peningkatan  kemampuan  dan  keterampilan masyarakat, termasuk informasi (Kusumaningrat, 2009: 149).
Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki- laki  dan  perempuan  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  secara  layak  untuk
12 │ Hoirul Amri Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
menempuh  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat.  Dengan  demikian, kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi  juga kegagalan  pemenuhan  hak-hak  dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau sekelompok  orang,  dalam  menjalani  kehidupan  secara  bermartabat  (Sriyana  dan  Fitri Raya, 2013: 30).
Islam  menilai  bahwa  kemiskinan  bukan  disebabkan  oleh  kelangkaan  atau kekurangan  sumber  daya,  atau  berkaitan  dengan  ketidaksinkronan  mode  produksi  dan distribusi,  tapi  merupakan  akibat  dari  penghamburan,  kemewahan,  pemborosan,  dan pengabaian  pembayaran  apa  yang  sebenarnya  menjadi  hak  milik  masyarakat  kurang mampu (Iqbal dan Mirakhor, 2015: 63).
Kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan tersebut jika tidak diwaspadai serta  di  lakukan  upaya  dan  langkah  konkrit  untuk  menanggulanginya  akan  membawa akibat  yang  buruk  seperti  menurunya  kualitas  sumber  daya  manusia,  timbulnya kecemburuan  sosial,  pengangguran,  kerentanan,  kriminalitas  dan  berbagai  dampak negatif lainnya.
Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai  kemiskinan  melalui  kesadaran  masyarakat  dan  pemberdayaannya  salah  satunya lewat  BMT  (Baitul  Mat  wat  Tamwil).  BMT  sebagai  lembaga  keuangan  syariah memberikan  alternatif  khususnya  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  jasa bank  dengan  pola  syariah,  bebas  riba  dan  berbasis  tolong-menolong.  Walaupun kontribusi  yang  diberikan  BMT  dalam  upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  masih tergolong kecil jika diukur dari kancah perekonomian nasional, namun jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukannya orientasi terfokus pada sektor ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  diperlukan  adanya  kajian  yang  lebih komprehensif  dan  mendalam  tentang  bagaimana  membangun  kesadaran  masyarakat pinggiran  melalui  BMT.  Penelitian  ini  termasuk  pada  katagori  jenis  penelitian deskriptif,  mengingat  penelitian  ini  akan  berupaya  untuk  menggambarkan  kondisi  dan kenyataan tentang membangun masyarakat pinggiran lewat BMT, berdasarkan fakta dan data sebagaimana adanya.

## PEMAHAMAN

## A. Pengertian BMT
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  dengan  kegiatan  mengembangkan  usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.  Dalam  pengertian  ini  BMT  menjalankan  fungsi  yang  sama  dengan Koperasi  Jasa.  Selain  itu,  BMT  juga  bisa  menerima  titipan  zakat,  infak,  dan  sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Soemitra, 2017: 473).
Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif, sebagaimana layaknya bank (Soemitra, 2017: 474).  Berdirinya BMT  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  umat  manusia  untuk  menghindari  riba  dalam kegiatan  muamalahnya,  memperoleh  kesejahteraan  lahir  batin  melalui  kegiatan muamalah  yang  sesuai  dengan  perintah  agamanya,  yaitu  bank  yang  berusaha  sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, BMT  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  permodalan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah berdasarkan syari’at Islam (Sudarsono, 2003: 97).
Menurut  PINBUK  BMT  merupakan  lembaga  ekonomi  rakyat  kecil  yang berupaya  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  menbingkatkan kegiatan  ekonomi  pengusaha  kecil  dan  berdasarkan  prinsip  syariah  (Huda,  dkk,  2016: 285). Pendirian BMT biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Pendirian BMT memang cukup banyak  yang  dibantu  oleh  pihak  luar  masyarakat  lokal,  tetapi  hal  itu  lebih  bersifat bantuan  teknis.  Bantuan  dari  pihak  luar  sering  bersifat  konsepsional  atau  stimulan, umumnya  dari  lembaga  atau  asosiasi  yang  peduli  BMT  atau  masalah  pemberdayaan masyarakat (Amalia, 2009: 82).
Kehadiran  BMT  ( Baitul  Mal  Watamwil )  diharapkan  mampu  menjadi  lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT  (Baitul  Mal  Watamwil)  berupaya  mengkombinasikan  unsur-unsur  iman,  taqwa,
14 │ Hoirul Amri Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
uang,  materi  secara  optimum  sehingga  diperoleh  hasil  yang  efisien  dan  produktif  dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.
Sebagian  besar  BMT,  sejak  awal  memang  berbentuk  koperasi  karena  konsep koperasi sudah dikenal luar oleh masyarakat dan bisa mmberi status legal formal yang dibutuhkan.  Akan  tetapi,  ada  pula  BMT  yang  pada  awalnya  hanya  bersifat  organisasi kemasyarakatan  informal,  atau  semacam  peguyuban  dari  komunitas  lokal  (Amalia, 2009: 83).
BMT  didirikan  dalam  bentuk  KSM  (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  atau Koperasi.  Sebelum  usahanya,  kelompok  Swadaya  Masyarakat  mesti  mendapatkan sertifikat  operasi  dari  PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil).  Sementara PINBUK  itu  sendiri  mesti  mendapat  pengakuan  dari  Bank  Indonesia  (BI)  sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).
Sejak  awal  berdirinya,  BMT  dirancang  sebagai  lembaga  ekonomi  yang  secara konsepsi dan secara nyata lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin  ( poor  and  near  poor ).  BMT  berupaya  membantu  pengembangan  usaha  mikro dan  usaha  kecil,  terutama  bantuan  permodalan.  Untuk  melancarkan  usaha  membantu permodalan  tersebut,  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  pembiayaan  ( financing )  dalam khazanah  keuangan  modern,  maka  BMT  juga  berupaya  menghimpun  dana,  terutama sekali  berasal  dari  masyasrakat  lokal  di  sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  BMT  pada prinsipnya  berupaya  mengorganisasi  usaha  saling  menolong  antar  warga  masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Amalia, 2009: 83).
Salah  satu  tonggak  penting  gerakan  BMT  adalah  didirikannya  Pusat  Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PIBNUK) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK memperkenalkan serta mempopulerkan  istilah  BMT.  PINBUK  pula  yang  paling  giat  mendorong  pendirian BMT di berbagai wilayah, disertai dengan bantuan teknis untuk hal tersebut. PINBUK banyak  mengadakan  forum  ilmiah,  menerbitkan  buku-buku  petunjuk  teknis, mengembangkan  jaringan  kerjasama,  dan  sebagainya  yang  memudahkan  masyarakat mendirikan dan mengelola BMT secara baik (Amalia, 2009: 89).
BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :
a) Berorientasi  bisnis,  mencari  laba  bersama,  meningkatkan  pemanfaatan  ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b) Bukan  lembaga  sosial  tetapi  dimanfaatkan  untuk  mengefektifkan  penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
c) Ditumbuhkan orang banyak berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
d) Milik  bersama  masyarakat  kecil  menengah  kebawah  dari  lingkungan  BMT  itu sendiri,  bukan  milik  orang-seorang  atau  orang  dari  luar  masyarakat  itu.  (Djazuli, 2002 : 184)
Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khas sebagai berikut :
1)  Sifat  dan  karyawan  BMT  bertindak  aktif,  dinamis,  berpandangan  produktif,  tidak menunggu  tetapi  menjemput  nasabah,  baik  sebagi  penyetor  dana  maupun  sebagai penerima pembiayaan usaha.
2)  Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor dan mengawasi usaha nasabah.
3)  Manajemen  BMT  diselenggarakan  secara  profesional  dan  Islami.(Djazuli,  2002  : 184)
Dalam  konteks  tujuannya,  BMT  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan keluarga  dan  masyarakat  di  sekitar  BMT  yang  selamat,  damai  dan  sejahtera. Didirikannya  BMT  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  untuk kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Dalam  rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan diantaranya sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi,  memobilisasi,  mengorganisir,  mendorong  dan  mengembangkan potensi  serta  kemampuan  potensi  ekonomi  anggota,  kelompok  anggota  muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan  kualitas  SDI  (Sumber  Daya  Insani)  anggota  menjadi  lebih profesional  dan  islami  sehingga  semakin  utuh  dan  tangguh  dalam  menghadapi persaingan global.
3. Menggalang  dan  memobilisir  potensi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi  perantara  keuangan  ( Financial  Intermediary )  antara  aghniya  sebagai shohibul  maal  dengan  duafa  sebagai  mudharib,  terutama  untuk  dana-dana  sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
Sedangkan prinsip operasional kerja BMT dikenal dengan lima prinsip atau 5 C yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Character. Penilaian  terhadap  karakter  atau  kepribadian  calon  peminjam  untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
2) Capacity. Penilaian tentang  kemampuan peminjam  untuk melakukan  pembayaran. Kemampuan  diukur  dengan  catatan  prestasi  peminjam  dimasa lalu  yang  didukung dengan  pengamatan  di  lapangan  atas  sarana  usahanya,  seperti  karyawan,  mesin, sarana produksi, cara usaha dan sebagainya.
3) Capital. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur  dengan  posisi  usaha  atau  perusahaan  secara  keseluruhan  yang  ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.
4) Colateral. Jaminan  yang  dimiliki  calon  peminjam.  Penilaian  untuk  lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.
5) Conditions. Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh  calon  peminjam.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  kondisi  eksternal  memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang (Djazuli, 2002: 189).
Kelima  prinsip  tersebut  dilakukan  oleh  BMT  dalam  hubungannya  dengan  para nasabah,  terutama  dalam  hal  proses  peminjaman  dana  untuk  mengetahui  kondisi  dan kemampuan  para  nasabah  dalam  memenuhi  tanggungjawabnya  sehingga  dapat  terjalin hubungan  yang  baik  dan  danya  saling  kepercayaan  antara  pihak  BMT  dengan  para nasabah.  Keterkaitan  diantara  faktor-faktor  tersebut  dengan  produktivitas,  terdapat hubungan  yang  tidak  dapat  terpisahkan.  Suatu  usaha  akan  dapat  meningkatkan produktivitasnya  apabila  memperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat  mendukungnya dengan baik.
BMT  merupakan  sebuah  organisasi  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (pra koperasi)  atau  berbadan  hukum  koperasi,  dalam  bentuk  kelompok  simpan  pinjam atau serba  usaha.  Oleh  karena  berbadan  hukum  koperasi,  maka  BMT  harus  tunduk  pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995  tentang  pelaksanaan  usaha  simpan  pinjam  oleh  koperasi.  Hal  ini  dipertegas  oleh
KEP.MEN  Nomor  91  Tahun  2004  tentang  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.Undang- Undang  tersebut  sebagai  payung  hukum  berdirinya  BMT  (Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah).  Meskipun  sebenarnya  tidak  terlalu  sesuai  karena  simpan  pinjam  dalam koperasi  khusus  diperuntukan  bagi  anggota  koperasi  saja,  sedangkan  didalam  BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai (Dewi Yusuf, 2014: 73).

## Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran
Masyarakat pinggiran  merupakan masyarakat yang tinggalnya di daerah-daerah pinggiran  kota,  yang  hidup  dalam  kemiskinan  dan  terjebak  pada  keterbatasan membangun  akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  lainnya.  Berdasarkan  Hasil  Survei Bank  Dunia  bekerja  sama  dengan  Ford  Foundation  dengan  Badan  Pusat  Statistik menegaskan  bahwa  kemiskinan  terjadi  karena  krisis  ekonomi  dan  mengakibatkan pengangguran,  hilang  penghasilan  penghasilan,  dan  kesulitan  memenuhi  kebutuhan pokok (Amalia, 2009: 5).
Realitas  di  masyarakat  menunjukan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  hidup dibawah  garis  kemiskinan.Penyebab  utamanya  mereka  tidak  mempuyai  modal usaha.Selain  itu  kredit  atau  pembiayaan  yang  diharapkan  lapis  bawah,  sulit  untuk didapatkan  karena  mereka  dipandang  tidak bankable (tidak  memenuhi  kualifikasi perbankan)  (Dewi  Yusuf,  2014:  76).    Bank  sebagai  pihak  kreditur,  sangat  berhati-hati memberikan  pinjaman.  Selain  karena  faktor  keuntungan,  juga  dikarenakan  untuk memberikan  stabilitas  ekonomi  nasional.  Bank  itu  sangat  terikat  dengan  peraturan pemerintah. Hal ini pulah yang menjadikan masyarakat miskin dan nyaris miskin ( poor and  near  poor )  sudah  untuk  dapat  mengaksesnya.  Selain  itu,  bank  juga  mewajibkan debitur  atau  nasabah  memberikan  jaminan  untuk  meminimalisir  risiko  kredit  macet yang juga menghambat bagi masyarakat miskin disamping bunga pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulannya.
Lebih  dari  itu,  paradigma  pembangunan  harus  bergeser  dari  pengutamaan pendekatan top down ke arah lebih memperkuat proses-proses pembangunan dari bawah yang  lebih  mengedepankan  peran  aktif  masyarakat,  yaitu  menempatkan  masyarakat sebagai titik sentral pembangunan ( people central development ) (Saharuddin, 2009: 17). Paradigma pembangunan yang semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi yang sekedar
18 │ Hoirul Amri Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
meningkatkan pendapatan perkapita harus diubah menjadi pembangunan yang bertujuan untuk  pemberdayaan  dan  peningkatan  kapabilitas  masyarakat.  Kekeliruan  selama  ini paradigma  pembangunan  didasarkan  pada  pemikiran  kelompok  liberal  yang  berujung pada disempowerment, impoverisment yang dapat menumbuhkan self disempowerment . Partisipasi  dan  emansipasi  masyarakat  harus  menjadi  tujuan  pembangunan  (Amalia, 2009: 103-104).
Berdasarkan  berbagai  masalah  di  atas,  maka  memberikan  kesadaran  bagi masyarakat  pinggiran  sebagai  bagian  dari  masyarakat  miskin  merupakan  keharusan karena  masyarakat  pinggiran  dan  miskin  merupakan  masalah  sosial  yang  harus  segera dicarikan  solusinya.  Karena  kemiskinan  dapat  memicu  munculnya  kesenjangan  dalam bermasyarakat  (Dewi  Yusuf,  2014:  69).  Salah  satu  solusi  yang  ditawarkan  adalah dengan  pembangunan  yang  berorientasi  kerakyatan  dan  berbagai  kebijaksanaan  yang berpihak  pada  kepentingan  rakyat.  Ekonomi  kerakyatan  dikembangkan  sebagai  upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan  sebagai  sebuah  strategi  untuk  membangun  kesejahteraan  dengan  lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
BMT  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin  berbasis ekonomi  kerakyatan.  BMT  bisa  menjadi  ladang  bagi  masyarakat  pinggiran  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonominya.  BMT  sebagai  lembaga  mikro  syariah  sudah terbukti  berhasil  dalam  usaha  penyaluran  dana  pembiayaan  kepada  anggota  atau nasabah.  BMT  berhasil  menjangkau  pihak-pihak  yang  selama  ini  dikatakan  tak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan ( unbankable ). Apalagi fokus dan target BMT merupakan bisnis skala kecil seperti kepada para pegang kecil yang kurang begitu  menarik  bagi  bank  (Kamil,  2016:  199).  Bahkan  hingga  saat  ini  BMT  telah menjadi sebuah lembaga keuangan profesional yang mampu menjangkau kelas ekonomi masyarakat paling bawah yang miskin dan nyaris miskin ( poor and near poor ) (Rizky, 2007: 20), dan BMT dapat menyediakan jasa keuangan  yang sesuai dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin (marginal) dalam memperoleh akses keuangan (Dewi Yusuf, 2014: 76).
Adapun  bentuk  penyaluran  dana  atau  bantuan  yang  diberikan  cukup  beragam. Ada  yang  murni  bersifat  hibah  ada  pula  yang  merupakan  pinjaman  bergulir  tanpa dibebani  biaya  dalam  pengembaliannya.  Hibah  sering  berupa  bantuan  langsung  untuk
kebutuhan  hidup  yang  mendesak  atau  darurat,  dan  bagi  mereka  yang  memang  sangat membutuhkan,  di  antaranya  adalah;  bantuan  berobat,  biaya  sekolah,  sumbangan  bagi korban  bencana,  dan  lain-lain  yang  serupa.  Yang  bersifat  pinjaman  bergulir  biasa diberikan  sebagai  modal  produktif  untuk  menjalankan  usaha.  Pada  umumnya,  dalam kaitan  dengan  pinjaman  bergulir,  BMT  tidak  hanya  sekedar  memberi  bantuan  dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran (Amalia, 2009: 86).
Salah  satu  kendala  pelaku  usaha  mikro  adalah  modal  finansial  yang  kurang. Padahal  modal  finansial  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  modal  utama  dalam membentuk  suatu  usaha.  Kendala  tersebut  dapat  teratasi  dengan  adanya  lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah yang menyalurkan dananya kepada para  pelaku  usaha  mikro.  Sebagaimana  lembaga  keuangan  mikro  konvensional, lembaga  keuangan  mikro  syariah  BMT  menyalurkan  pembiayaannya  kepada  para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat.
BMT  juga  membantu  melepaskan  masyarakat  dari  jeratan  renternir  yang memberikan pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Pengelolaan produk  pembiayaan  perlu  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  karena  berkaitan  dengan tiga pihak. Pihak pemilik atau penyimpan dana, pihak bank sebagai perantara, dan pihak pengguna  dana.  Faktor  kepercayaan  perlu  dibangun  agar  hubungan  yang  ada  sudah terjalin  bisa  berjalan  lancar.  Sehingga  ketiga  pihak  bisa  mendapatlan  maslahat  dan adanya pembiayaan dan ada bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana secara transparan.
Pembiayaan  BMT  kepada  anggotanya  diberikan  dengan  syarat  yang  mudah. Selain itu, BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaanya  sehingga  para  pelaku  usaha  mikro  tidak  perlu  datang  ke  kantor  BMT. Kemudahan  tersebut  menjadi  keunggulan  BMT  dan  umumnya  diminati  oleh  para pelaku  usaha  mikro.  Namun  demikian  BMT  bertanggungjawab  terhadap  pembinaan anggotanya  terutama  anggota  yang  melakukan  pembiayaan.  Lebih  dari  itu,  BMT berbeda  dengan  lembaga  keuangan  lain  yang  memberikan  pembiayaan  konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar
20 │ Hoirul Amri Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
masyarakat  di  dorong  untuk  lebih  kreatif  dan  produktif.  Sehingga  dapat  mengangkat perekonomian masayarakat menengah kebawah.
Apalagi  sistem  pembiayaan  dalam  BMT  tidak  menggunakan  sistem  bunga  dan digantikan  sistem  bagi  hasil.  Hapusnya  bunga  dan  melalui  fasilitas  pembiayaan investasi  dengan  sistem  bagi  hasil,  masyarakat  dan  para  pengusaha  kecil  khususnya mempunyai  kesempatan  yang  luas  untuk  berusaha  sehingga  menumbuhkan  ladang- ladang usaha baru. Berkembangnya ladang usaha baru akan membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang  gilirannya akan meningkatkan  produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  kesejahteraan penduduk semakin dapat dirasakan.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan BMT dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti membantu sistem perekonomian di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan. Peran BMT dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  sistem  ekonomi dengan  prinsip  syariah  turut  berperan  dalam  mengurangi  kemiskinan  di  Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro.
Walaupun demikian, peran BMT dalam mengetaskan kemiskinan sejauh ini belum terasa  maksimal.  Oleh  karena  itu,  jika  BMT  dan stakeholders -nya  mau  berbenah  dan lebih  serius  dalam  memberdayakan  masyarakat  dan  menekankan  pada  proses memberikan  kemampuan  kepada  masyarakat  akan  menjadi  berdaya,  mendorong  atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan  hidupnya.  Orientasi  usaha  pemberdayaa  ini  bisa  tertuju  pada  sektor  usahanya, dengan  memberikan  motivasi  atau  dukungan  dan  peluang  usaha  serta  tertuju  kepada individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai suatu usaha BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro telah lama menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  mengembangkan  perekonomian  rakyat  dan memberdayakan rakyat miskin (Sriyana dan Fitri Raya, 2013: 33).
Sukron  Kamil  (2016:  203-204)  menambahkan  bahwa  untuk  pengembangan BMT  ke  depan,  secara  teoritik  BMT  juga  bisa  berperan  dalam  peningkatan  dan perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat miskin.  Caranya  dengan  meluncurkan  program  simbanan  untuk  asuransi  kesehatan. Akan  tetapi  bidang  layanan  asuransi  kesehatan  yang  diselenggarakan  BMT  harus
mengisi  bidang  kosong  yang  belum  disentuh  lembaga/program  lain  seperti  Program Jamkesmas  Pemerintah  dan  LKC  (Lembaga  Kesehatan  Cuma-Cuma)  Dompet  Dhuafa. Misalnya  dengan  meluncurkan  produk  simpanan  asuransi  kesehatan  bagi  kalangan miskin  yang  peruntukannya  hanya  untuk  transportasi  berobat,  obat-obatan  dan laboratorium  di  luar  tanggungan  Jamkesmas/Jamkesda,  di  luar  tanggungan  LKC  dan untuk biaya dokter spesialis.
Selain  simpanan  untuk  asuransi  kesehatan  bagi  rakyat  miskin  atau  menengah, BMT juga bisa berperan dalam pengadaan tempat tinggal/perumahan murah bagi rakyat miskin,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  bekerja  sama  dengan  pemerintah  atau  CSR ( corporate Social Responsibility ) perusahaan. Meski saat ini belum, BMT dalam hal ini berpotensi  untuk  dikembangkan  sebagaimana  yang  dilakukan  Bank  Grameen  di Bangladesh.  Bank  kaum  miskin  ini  digagas  dan  dikembangkan  Muhammad  Yunus, pelopornya  yang  mendapatkan  Hadiah  Nobel.  Tentu  saja  dengan  tidak  harus  menjadi bank (Kamil, 2016: 205).
BMT  juga  dalam  menangani  persoalan  kredit  macet  pesertanya,  pemberdayaan peserta  yang  terkena  musibah,  dan  pemberdayaan  perempuan,  bisa  juga  mencontoh Bank  Grameen.  Di  setiap  cabangnya,  bank  yang  bekerja  di  akar  rumput  ini  memiliki keputusan  enam  belas  yang  harus  dipegang  teguh  anggotanya.  Antara  lain mengembangkan  prinsip;  disiplin,  kebersamaan,  keberanian,  kerja  keras,  tidak  akan tinggal  di  rumah  bobrok,  dan  selalu  siap  membantu  satu  sama  lain.  Karenanya  jika seorarang peminjam tidak mampu atau tidak mau membayar, maka kelompoknya akan dianggap  tidak  layak  memperoleh  kredit yang  lebih  besar  di  tahun  berikutnya,  sampai masalah  pembayaran  bisa  ditanggulangi.  Ini  membuat  antar  peminjam  dalam  satu kelompok terdorong  untuk memecahkan masalah  pembayaran  anggotanya.  Jika  hal  itu terjadi  dalam  kelompok,  kelompok  yang  bermasalah  bisa  minta  bantuan  kepada kelompok lain (Kamil, 2016: 205).

## SIMPULAN
Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa; masyarakat pinggiran merupakan  masyarakat  yang  tinggalnya  di  daerah-daerah  pinggiran  kota,  yang  hidup dalam  kemiskinan  dan  terjebak  pada  keterbatasan  membangun  akses  terhadap  sumber daya  ekonomi.  Masyarakat  pinggiran  termasuk  dalam  masalah  sosial  yang  harus ditanggulangi  dan  dicarikan  solusi  sesegera  mungkin.  Oleh  karena  itu,  membangun
22 │ Hoirul Amri Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
kesadaran  masyarakat  pinggiran  agar  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  merupakan keharusan bagi semua pihak.
BMT termasuk salah satu solusi bagi masyarakat pinggiran untuk mengentaskan kemiskinannya  terutama  dalam  aspek  pendanaan.  Karena  dalam  BMT  mampu menjangkau  kelas  ekonomi  masyarakat  paling  bawah  yang  miskin  dan  nyaris  miskin ( poor  and  near  poor ).  Pendanaan  yang  diberikan  BMT  cukup  beragam,  bisa  bersifat hibah  atau  pinjaman  bergulir  tanpa  dibebani  biaya  dalam  pengembaliannya  (bunga). Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah. Selain itu, BMT  terjun  langsung  ke  lokasi  para  pelaku  usaha  mikro  untuk  menyalurkan pembiayaanya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang ke kantor BMT.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Euis, 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
Dewi  Yusuf,  Sri,  2014.  “Peran  Strategis  Baitul  Maal  Wa-Tamwil  (BMT)  dalam Peningkatan  Ekonomi  Rakyat,  dalam  Jurnal  Al-Mizan,  Volume.  10  Nomor  1,
Juni 2014.
Huda,  Nurul,  dkk,  2016. Keuangdan  Publik  Islami;  Pendekatan  Teoretis  dan  Sejarah,
Jakarta: Prenada Media Group.
Iqbal,  Zamil  dan  Abbas  Mirakhol,  2015. An  Introduction  to  Islamic  Finance;  Theory and Practice, Terj. A.K. Anwar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Janwari,  Djazuli  HA.  2002. Lembaga-lemaga  Umat  sebuah  Pengenalan .  Jakarta  :PT.
Grafindo Persada.
Kamil, Sukron, 2016. Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan; dari Paradigma Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, Jakarta: Rajawali Press.
Kusumaningrat,  Hikmat, 2009. Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil , Bandung  : PT Remaja Rosdakarya Offset.
Rizky, Awalil, 2007. BMT; Fakta dan Prospek, Yogyakarta: UCY Press.
Saharuddin, 2009. “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal”, dalam
Jurnal Sodality;  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi  dan  Ekologi Manusia, Vol. 3, No. 1, April 2009.
Soemitra, Andi, 2017. Badan dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenada Media Group.
Sriyana,  Jaka,  dan  Fitri  Raya,  2013.  “Peran  Bmt  Dalam  Mengatasi  Kemiskinan  di Kabupaten  Bantul”,  dalam Jurnal INFERENSI,  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.
Sudarsono,  Heri,  2003. Bank  dan  Perbankan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi,
Yogyakarta: Ekonisia.