## REPRESENTASI  IDENTITAS DAN DEMOKRASI DALAM CERITA ASAL-USUL SUKU DI WILAYAH MENTAWAI DAN NIAS
Representation Of Identity and Democracy in The Story of Tribal Origins in Mentawai And Nias Regions
Sastri Sunarti 1 , Dina Amalia Susamto, Atisah,
Erli Yetti,  Suryami,Ninawati Syahrul, Nur Ahid Setyawan, dan Tri Amanat Tim Peneliti PRN II Badan Pengembangan dan Pembinan Bahasa
1 sastri.sunarti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  difokuskan  pada  persoalan  identitas  dan  demokrasi  masyarakat  Mentawai  dan  Nias  Nias  dan Mentawai adalah bagian dari kelompok identitas yang masih hidup dengan nilai-nilai tradisional dan tertinggal secara  ekonomi  seperti  hak  ekosob  (ekonomi,  sosial,  dan  budaya).  Ketertinggalan  pada  hak  ekosob  tersebut berawal  dari  kebijakan  sentralistik,  penyeragaman  masyarakat  adat  menjadi  desa  pada  masa  Orde  Baru  dan berujung pada  ketidaksetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Setelah desentralisasi bagaimana identitas masyarakat  di  Mentawai  dan  Nias  yang  disebut sebagai  kelompok  identitas  dibutuhkan  sebagai  perekat  sosial. Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Data  dikumpulkan melaluI kerja lapangan (field research). Data yang tersimpan dalam ingatan masyarakat akan dikumpulkan dengan teknik  wawancara  mendalam  dan  perekaman,  baik  secara  auditif  maupun  visual.  Hasil  penelitian  ini  adalah gambaran identitas dalam demokrasi yang tersimpan dalam tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai dan  Nias.  Nilai-nilai  lokal  yang  merepresentasikan  identitas  dan  demokrasi  tersebut  biasanya  dilegalkan  dalam sebuah lembaga adat milik masyarakat tersebut. Akan tetapi sebagian nilai-nilai kelompok identitas masyarakat Mentawai dan Nias ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan warga negara. Orahu membuktikan bahwa praktik bermusyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik yang masih digunakan oleh masyarakat tradisi belum bisa memberikan ruang suara untuk generasi muda dan perempuan.
Kata Kunci: Identitas, demokrasi, Cerita Asal-Usul

## Abstract
This research focuses on the issue of identity and democracy in Mentawai and Nias communities. Both of them are called identity group who practice traditional values and have poorly economic condition as well as the living of social and culture. The fall behind of developing in the field of  economic, social and culture were caused of the New Order Regime who applied centralistic development such as uniformed all of the local people in the village administration  under  national  government  then  affected  inequality  of  their  live.    After  decentralization  how Mentawai  and  Nias  called  identity  group  are  needed  as  social  cohesion.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative.  Data  are  collected  while  doing  field  research  with  deep  interview  technique  as  well  as auditive and visual. The result of the research are the description of identity group of Mentawai and Nias  and its problem in democracy. The local values representing identity and democracy are legalized in the  adat institution as part of people belonging.  However, part of the values in the identity group of Mentawai and  Nias contra- productive or inappropriate with the principle of equality of civic. Orahu in South Nias approves that the practice of  musyawarah  mufakat  in  the  conflict  resolution  do  not  have  chance  yet  to  young  generation  and  women  to express their mind.
Keywords: Identity, Democracy, Ethiology Story
How to Cite: Sunarti, Sastri dkk. (2021).   Representasi  Identitas  dan Demokrasi  dalam Cerita Asal-Usul Suku di Wilayah Mentawai dan Nias.  Jentera: Jurnal Kajian Sastra, 10(1), 108-126.
Doi: https://doi.org/10.26499/jentera.v10i1.3605
Naskah diterima: 10 Maret 2021; direvisi: 11 Juni 2021 ;disetujui: 23 Juni 2021 doi: https://doi.org/10.26499/jentera.v10i1.3605

## PENDAHULUAN
Masyarakat di wilayah 3T (terdepan terluar, dan tertinggal) adalah masyarakat yang kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 63/2020 pasal 1. Masyarakat di wilayah 3T ini baik yang berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  luar  seperti  Malaysia,  Brunei,  Singapura,  Timor Leste,  Papua  Niugini,  dan  Filipina  maupun  yang  tidak  berbatasan  langsung  dengan  negara  lain seperti Nias dan Mentawai umumnya berada pada posisi terjauh dan tertinggal secara geografis dan  ekonomi.  Mereka  mengalami  persoalan  ketidakmerataan  pembangunan  yang  menyebabkan kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Masyarakat  3T  ini  umumnya  masyarakat  yang  masih  hidup  secara  komunal  dengan kekhasan tertentu yang menonjol terutama dalam ranah kebudayaannya. Gutman (2009) mengulas, sebuah  kelompok  identitas  dapat  menjadi  alasan  yang  baik  dan  buruk  bagi  demokrasi,  artinya identitas  kelompok  menunjukkan  dua  mata  pisau  yang  dapat  bermanfaat  sekaligus  melukai. Indonesia  yang  terdiri  atas  beragam  suku  bangsa  dan  agama  memiliki  kelompok-kelompok identitas yang menandai keberadaan suku bangsa tersebut. Salah satunya Nias dan Mentawai yang terlihat dari ekspresi budaya seperti kesenian, sejarah asal-usul, pandangan  hidup, sistem sosial masyarakat, dan hukum adat.
Kelompok  identitas  ini,  baik  di  Nias  maupun  Mentawai  mengalami  pelemahan  sejak adanya  Undang-Undang  Desa  Nomor  5  Tahun  1979.  Undang-undang  tersebut  membuat keberadaan  masyarakat  adat  diseragamkan  dalam  definisi  administratif  bahwa  desa  merupakan organisasi  pemerintahan  Republik  Indonesia  terendah  di  bawah  kecamatan.  Mardadeli  (2015) mengatakan  bahwa  melalui  undang-undang  tersebut  kebijakan  mengenai  desa  hanya  diarahkan pada  penyeragaman  bentuk  dan  susunan  pemerintahan  desa  dengan  corak  nasional.  Sebagai imbasnya,  sistem  sentralistik  itu    menghancurkan  kekhasan  budaya  masyarakat  adat,  menindas identitas-identitas  suku  bangsa,  sistem  sosial,  kepemimpinan  lokal  masyarakat  adat  hilang, sedangkan  kepala desa tampil sebagai penguasa tunggal di desa dan kepanjangan kekuasaan pusat. Organisasi adat pun dikecilkan sebagai pengurus masalah kemasyarakatan, bukan pemerintahan dan pembangunan.
Pada  masyarakat  Nias,  undang-undang  tersebut  membuat Banoa ,  sebuah  sistem pemerintahan adat di Nias, menghilang, juga keberadaan hukum adat sedikit banyak sudah tidak dilaksanakan  secara  formal  dalam  lembaga  adat.  Di  Mentawai  keberadaan  lembaga  adat  tidak memiliki fungsi apa-apa, bahkan banyak ritual kepercayaan masyarakat Mentawai telah ditiadakan atas nama agama besar yang mereka anut saat ini, kecuali ritual yang dapat dipertontonkan untuk
pariwisata.
Meskipun identitas-identitas lokal kini dihidupkan kembali dengan adanya revisi  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang mempunyai semangat otonomi luas, keragaman dan demokrasi (Mardadeli, 2015), masyarakat adat ini tidak mudah begitu saja secara mandiri menentukan arah kebijakannya.  Di  Nias  Selatan,  tepatnya  di  desa  Hilinawalo,  Kecamatan  Fanayama,  konflik  di tingkat  elit  desa  antara  masyarakat  adat  dan  pemerintah  desa  telah  menjadi  akut.  Residu pembungkaman masyarakat adat membuat mereka tidak memiliki power di hadapan pemerintah desa  untuk  menyuarakan  aspirasinya  berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  adat.  Di  desa lain,  pengusulan  Bawomatoluo  sebagai  desa  adat  untuk  warisan  dunia,  belum  menunjukkan komitmen pemerintah daerah pada pembangunan budaya sebagai itikad serius kecuali menjadikan kebudayaan  masyarakat  lokal  sebatas  aset  pariwisata.  Hak  serta  kewenangan  khusus  untuk mengurus masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang masih hidup seperti bunyi undang-undang terbaru pemerintah desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan di  Nias  yang  masih  didominasi  oleh  perpanjangan  negara  lewat  pemerintah  desa.  Di  Mentawai desa-desa  adat  bahkan  sudah  hilang.  Rumah-rumah  adat  masyarakat  Nias  yang  masih dipertahankan dengan keluarga besar tidak menginduk pada satuan hukum adat yang lebih luas. Demikian juga lembaga adat di Mentawai  tidak memiliki fungsi.
Penghilangan identitas-identitas kelompok pada masyarakat lokal, revitalisasi yang hanya untuk  tujuan  pariwisata  menunjukkan  kegagalan  pembangunan  yang  dapat  berimbas  pada pelemahan sistem demokrasi. Pembangunan tidak hanya mengejar nilai material, melainkan juga kesejahteraan lahir dan batin  masyarakatnya.  Martabat masyarakat  adat seharusnya tetap tegak dengan  memberi  ruang  bagi  mereka  untuk  bersuara,  memiliki  cara  pandang  sesuai  dengan keyakinan,  menanamkan  pendidikan  nilai-nilai  budaya  pada  generasi  muda,  dan  memberikan pengakuan atas hak-hak budaya mereka merupakan  salah satu cara penguatan demokrasi.
Persoalan  identitas  dan  demokrasi  di    Nias  dan  Mentawai  ini  pintu  masuk  kami  dalam penelitian  ini  melalui  tradisi  lisan  khususnya  cerita  asal-usul  suku/subsuku    dari  Mentawai  dan Nias.  Dengan  demikian  penelitian  ini  tidak  hanya  fokus  pada  persoalan  kultural  sebagai pengejawantahan  identitas  kelompok  melainkan  juga  melihat  aspek-aspek  lain  yang  berkaitan dengan  prinsip  kesetaraan  berdemokrasi  di  tengah  masyarakat. Tradisi  lisan  sebagai  media penyimpanan dan pentransferan ilmu pengetahuan dalam masyarakat yang masih berorientasi lisan seperti Mentawai dan Nias masih menjunjung tinggi model musyawarah dan mufakat lokal yang berguna bagi penguatan demokrasi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang  mensyaratkan kerja lapangan karena data  primer  tersimpan  dalam  tradisi  lisan  di  masing-masing  wilayah  pengamatan.  Informasi tersimpan dalam ingatan masyarakatnya sehingga perlu digali melalui wawancara mendalam dan pengamatan  di  lapangan.  Selain  data  primer  terdapat  juga  data  sekunder,  yakni  keterangan- keterangan  yang  diperlukan  untuk  mendukung  data  primer.  Data  sekunder  itu  juga  mencakup bagaimana  pandangan  para  pendukung  tradisi  lisan  itu,  dari  segi  pencerita,  pendengar  atau penonton, tokoh masyarakat, pewaris tradisi lisan. Mengingat fenomena di atas, Sweeney (1972) menggambarkan  tiga  komponen  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  peneliti  ketika  di lapangan, yakni: (1) Finding informants (menemukan informan); (2) recording (perekaman); (3) interviewing (wawancara).    Alat  perekam  yang  diperlukan  mencakupi:  (a)  alat  perekam  suara (audio), (b) alat tulis. dan  (c) kamera foto dan/atau video. Data penelitian ini dilengkapi dengan melakukan studi pustaka guna mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan gambaran sosial-budaya daerah penelitian yang tidak tercapai dari hasil wawancara di lapangan.
Pada  tahap  triangulasi  peneliti  dapat  menggunakan  berbagai  sumber  data,  teori,  metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Sebagai langkah memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat  menggunakan  lebih dari satu teori,  lebih dari satu  metode  (interviu,  observasi  dan  analisis  dokumen).  Dalam  melakukan  interviu,  peneliti menginterpretasikan temuan dengan pihak lain. (Chariri, 2009).  Data yang diperoleh dari hasil wawancara,  studi  pustaka,  dan  pengamatan  kemudian  dicocokkan  dan kroscheck apakah  sudah sesuai dengan topik penelitian yang berkaitan dengan persoalan identitas di wilayah pengamatan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka akan diolah dengan menggunakan teknik  deskriptif  analisis.  Pengolahan  data  dapat  dilakukan  ketika  peneliti  masih  berada  di lapangan atau setelah kembali dari lapangan agar tidak lupa atau luput dari ingatan dan pengamatan peneliti. Adapun  lokasi penelitian dilaksanakan di  wilayah 3T di Indonesia barat yakni di Desa Muntei, Siberut, Mentawai dan Desa Hilinawalo  Batusalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaen Nias Selatan.

## LANDASAN TEORI
Kelompok identitas menurut Gutman (2003), menempati posisi yang tidak mudah dalam demokrasi.  Kritik yang diungkapkan  untuk isu kelompok identitas ini menekankan bagaimana kelompok  identitas  lebih  bersifat  memaksa  individu    dalam  kelompok  itu.  Kelompok  identitas tidak mewakili keseluruhan anggota dan biasanya identitas pemimpinnya yang diidentifikasi oleh
anggota.    Di  dalam  demokrasi,  kelompok-kelompok  identitas  ini  sering  merasa  lebih  baik  dan benar dibanding yang lain, tidak mau kompromi dan mengorbankan keadilan bagi yang lain di luar kelompoknya. Para pembela kelompok identitas mengatakan bahwa tanpa identitas dalam sebuah kelompok masyarakat, individu hanya sebuah atom alih-alih dapat hidup bebas. Ketika  mereka mengidentifikasi diri dalam kelompok dapat membantu individu memiliki perasaan kepemilikan bersama  ( sense  of  social  belonging )  dan  lebih  nyaman.  Adanya  kelompok  identitas  membantu mereka  yang  kurang  beruntung  seperti  perempuan,  penyandang  disabilitas,  dan  kelompok minoritas  lain  dapat  melawan  stereotipe  yang  negatif  dan  membangun  respek  kepada  anggota kelompok.  Ia  juga  mengatakan  bahwa  kelompok  identitas  bukan  sumber  terakhir  dari  nilai demokrasi.  Padahal, hubungan antara kelompok identitas dan politik demokrasi sangat kompleks. Di dalam kelompok identitas nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan individu lebih fundamental.
Sementara  itu,  memahami  identitas  kutural  orang  lain  bukan  hal  yang  mudah.  Lisa  Orr (1997) menegaskan bahwa untuk mengetahui identitas otentik orang lain merupakan pertanyaan yang paling sulit, apalagi kalau berkeinginan mengetahui kebudayaan otentik dari orang tersebut. Hal itu disebabkan karena identitas kultural tidak selalu terlihat, dia kadang bersembunyi di balik konteks  multikulturaisme.  Identitas  budaya  merupakan cultural  totalization. Akibatnya,  dalam cara yang sederhana orang mereka-reka ciri khas (tubuh, warna rambut, tampilan wajah, tampilan fisik  tubuh,  bahasa,  pakaian,  dan  makanan),  batas-batas,  faktor-faktor  utama  penentu  sebuah kebudayaan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah di manakah letak batas-batas identitas antarbudaya, siapa yang membutuhkan pengertian tentang identitas kultural? Apakah  kita  masih  perlu  menyelidiki  dan  mengidentifikasi  budaya  seseorang  atau  sekelompok orang?  Orr  mengisyaratkan  bahawa  kita  semua  memerlukan  hal  itu,  terutama  tatkala berkomunikasi  dengan  mereka  yang  berasal  dari  kebudayaan  lain.  Kita  sangat  membutuhkan pengetahuan  yang  jelas  tentang  identitas  mereka.  Dalam  hidup  ini,  kita  tidak  cukup  hanya memahami satu identitas tunggal melainkan perlu memahami identitas kultural yang berbeda dari identitas kultural sendiri agar pandangan kita semakin luas dan diperkaya.
Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Prayitno, 1999). Dalam sejarah kebudayaan kelompok etnis manapun, demokrasi memerlukan proses lokal yang  panjang.  Di  sebagian  komunitas,  proses  demokratisasi  berlangsung  relatif  lebih  cepat daripada  di  komunitas  lainnya.  Para  analis  politik  mencari  jawaban  perbedaan  dinamika  dan kecepatan  proses  demokrasi  tersebut  antara  lain  pada  dimensi  sosial  budaya  setempat.    Faktor kemiskinan  dan  ketidakadilan  sosial  dapat  mempengaruhi  pola  dan  dinamika  kebudayaan. Ketidakadilan ekonomi menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,
manusia dapat membuat regulasi yang otoriter maupun demokratis dalam rangka mendapat akses ke sumber-sumber ekonomi.
Demokrasi berangkat dari pengakuan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Karena manusia bebas, maka ia bebas pula berpendapat dan menentukan hidupnya. Akan tetapi, justru karena kebebasan setiap manusia itu, maka terbuka kemungkinan pendapat dan kehendak yang  beragam.  Jika  manusia  melaksanakan  kehendak  masing-masing,  maka  akan  terjadi disharmoni.  Dalam  rangka  menciptakan  harmoni  itulah,  demokrasi  menghendaki  dialog  dan kompromi, yang dapat mempersatukan berbagai pendapat dalam sebuah titik temu (Madjid, 2000). Para  filsuf  berbeda  pendapat  tentang  demokrasi  ini.  Namun  demikian,  dibandingkan  dengan monarki dan oligarki, demokrasi masih lebih baik.
Pengetahuan mengenai identitas dan demokrasi itu dapat direpresentasikan dalam tuturan bahasa lisan. Sebagaimana disampaikan oleh Hall (2003), representasi berarti penggunaan bahasa untuk  menyatakan  sesuatu  yang  bermakna.  Bahasa  merupakan  kunci  yang  membuka  khazanah nilai dan makna budaya.  Dengan demikian, bahasa memiliki keistimewaan sebagai medium yang di dalamnya manusia memaknai sesuatu yang diproduksi dan dipertukarkan bersama-sama yang disebut  budaya.  Bahasa  bekerja  dengan  sistem  operasional  yang  disebut  sebagai  sistem representasi dengan tanda-tanda dan simbol baik berbentuk suara, kata tertulis, gambar-gambar yang  diproduksi  secara  elektronik,  dan  objek-objek  lainnya.  Objek-objek  tersebut  mewakili konsep-konsep, ide, ungkapan perasaan, yang dibagikan kepada orang lain.
Sebagaimana  disampaikan  di  atas  bahwa  pintu  masuk  penelitian  ini  adalah  tradisi  lisan yang merupakan salah satu penanda identitas suatu suku/subsuku. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Brass (1991) yang juga menyebutkan penanda identitas masyarakat tradisi adalah budaya. Salah satu produk budaya itu adalah cerita asal-usul suku/subsuku. Cerita asal-usul suku/subuku itu saat ini  kebanyakan  masih  tersimpan  dalam  ingatan  kolektif  masyarakat  dan  merupakan  ilmu pengetahuan lisan yang penting. Bagaimana mereka menyatakan diri sebagai orang Mentawai atau Nias  di  ruang  publik,  pandangan  mereka  terhadap  semangat  bermussyawarah  dan  penyelesaian konflik,  serta  dan  bagaimana  mereka  merekonstruksi  diri  pada  masa  kini  dapat  tergambar  dari pengetahuan lisan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1       Asal-Usul Suku sebagai Identitas Kelompok Masyarakat
Caronese  (9--13:1986)  mengatakan  bahwa  jika  ditinjau  secara  ilmiah  asal-usul  suku Mentawai  hingga  kini  masih  belum  ditemukan  secara  pasti.  Namun,  terdapat  dua  aliran  atau
pendapat mengenai asal-usul orang Mentawai yang berkembang hingga saat ini, yaitu (1) aliran yang  dipelopori  Duyvendak  dan  (2)  aliran  Stibbe  dan  Graaff.  Aliran  Duyvendak  menyatakan bahwa orang Mentawai termasuk ras proto-Melayu dengan pengaruh Veddoyd. Hal ini dilihat dari segi fisicanthropologic , bahwa orang Mentawai terdiri atas ras campuran. Namun,  ada hal yang membedakan, kulit mereka agak putih-terang, banyak terdapat ciri-ciri Mongolia, rambut keriting atau lurus, dan gigi orang Mentawai sangat buruk. Hal ini jarang ditemukan pada suku lain yang ada  di  Indonesia.    Aliran  Stibbe  dan  Graaff  lebih  yakin  bahwa  orang  Mentawai  berasal  dari Polinesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ciri yang ada yakni; ada persamaannya dengan suku Hawai, Marchesi, dan Fiji. Ia memiliki pendapat bahwa suku ini berasal dari Lautan Teduh (Orao Neptunias).
Berdasarkan cerita asal-usul nenek moyang orang Mentawai menyebutkan bahwa mereka berasal  dari  perkawinan  inses  antara  ibu  dan  anak.  Perkawinan  tersebut  terjadi  ketika  sang  ibu menyuruh  anaknya  mencari  istri.  Jika  cincin  yang  diberikan  oleh  ibunya  cocok  di  jari  seorang perempuan,  perempuan  tersebutlah  yang  kelak  akan  menjadi  istrinya.  Setelah  berkeliling  ke seluruh Pulau Mentawai, sang anak akhirnya menemukan seorang perempuan yang jarinya cocok dengan  cincin  yang  diberikan  oleh  ibunya.  Perempuan  itu  tidak  lain  adalah  ibunya  sendiri. Perkawinan  ibu  dan  anak  inilah  kemudian  menurunkan  suku-suku  di  Mentawai  (wawancara dengan  Matheus  Sakukuret,  November  2020).  Hal  ini  terjadi  karena  pada  saat  itu  di  Mentawai belum banyak manusia yang mendiami pulau tersebut.
Berdasarkan  cerita  asal-usul  tujuh  subsuku  di  Siberut  dapat  diketahui  proses  migrasi masyarakat  Mentawai  seperti  yang  tergambar  dalam  cerita  asal-usul  subsuku  yang  sekarang berdiam di Muntei. Siberut Selatan. Subsuku Sagari misalnya, menjelaskan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Simatalu (Siberut Barat) lalu kemudian berpindah ke Rogdog dan kemudian melanjutkan ke Muntei, Siberut Selatan, (wawancara dengan Bapak Marcus, subsuku Sagari, 83 tahun,  Muntei  November  2020).  Demikian  pula  dengan  subsuku  Sakakadut  berpindah  dari Simatalu Berisigep Silaoinan Matotonan Madobbag Muntei  (Siberut  Selatan).  Alasan perpindahan itu umumnya karena alasan ekonomi dan membuka lahan baru. Namun, adakalanya juga perpindahan itu karena perseteruan di antara suku dan subsuku. Ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru, biasanya mereka mengikut aliran sungai dan kemudian cenderung menetap di pinggiran sungai karena sungai merupakan jalur transportasi yang mudah bagi suku- suku di Mentawai, baik yang berasal dari hulu maupun dari hilir. Kedekatan dengan sungai dan alam tersebut kemudian terepresentasi pada penamaan suku dan subsuku yang mengambil nama sungai,  tanah,  dan  tumbuhan,  seperti  subsuku  Salimurat  berasal  dari  nama  pohon limurat ,
Samekmek ‘tanah yang berlumpur’ Sakukuret ‘nama sungai’ dan Salakoppak ‘nama daun’. Sikap hidup  orang  Mentawai  yang  sangat  dekat  pada  alam  itu  juga  terlihat  dalam  kosmologi  mereka seperti Arat Sabulungan agama nenek moyang yang bermakna Sa [satu] bulung [daun].
Cerita  asal-usul  suku  dan  nenek  moyang  Nias  disampaikan  dalam  tradisi  lisan Ho-ho ‘syair’ yang dinyanyikan hanya oleh kaum laki-laki. Ho-ho tersebut menyebutkan bahwa terdapat kisah seorang  puteri raja dari negeri yang jauh bernama‘Sibowo Döfi Madala’  yang artinya Puteri Bintang Kejora. Nama lainnya dalam Ho-ho disebut juga dengan Simadulo Hösi – Simadulo Rao Watua atau Samihara Luo Gögömi – Samihara Luo Sambua.
Puteri  raja  itu  dibuang  dari  negeri  asalnya  oleh  ayahnya  yang  merasa  malu  atas  perbuatan  putrinya  yang hamil di luar nikah. Ia dibuang  dengan menaiki sebuah perahu ( owo ) dan ditemani oleh seekor anjing. Setelah berlayar  cukup  jauh  akhirnya  ia  terdampar  hingga  ke  pulau  Nias.  Perempuan  itu  menginjakkan  kakinya pertama kali di daratan Luaha Zusua, Nias Selatan. Sesampainya di daratan Luaha Zusua, ditinggalkannya perahu tersebut. Ia kemudian menyusuri sungai Susua ke arah hulu dan tibalah di suatu tempat yang bernama Börönadu  di daerah  Gomo.  Di  Gomo  ia  mendirikan  tempat  berteduh  atau  rumah.  Rumah  tersebut  dalam bahasa Nias disebut “omo”.
Tidak lama kemudian tibalah saatnya bagi perempuan itu melahirkan. Ia melahirkan seorang putera. Ketika dewasa  dia    diberi  nama  ‘Ho-me-mobörö,  Ho-ba-mböröta  alias  Ho-ba-vobörö  –  Voböröta  Hia alias  Hia Walani  Adu  –Hia  Walani  Luo’.  Sedangkan  ibunya  disebut  “Inada  Samihara  Luo”  yakni  ibu  yang membesarkan  puteranya   seorang  diri.  Ketika  puteranya  sudah  dewasa,  dia  menyuruh  anaknya  tersebut menjelajahi seluruh Pulau Nias guna mendapatkan seorang wanita yang bakal dijadikan isterinya. Sebelum diberangkatkan, dibekalinya puteranya itu dengan sebuah cincin dengan pesan ‘ laeturu hara masö , l aeturu hara masa ’. Jika bertemu dengan seorang perempuan maka dia harus mencobakan cincin tersebut pada jari perempuan  itu.  Apabila  cincin  tersebut  sesuai dijari  perempuan  tersebut,  itulah  jodohnya  yang  dapat dijadikan pasanganya.  Setelah mendengar pesan ibunya, berangkatlah sang putera meninggalkan ibunya di Börönadu  menjelajahi seluruh Pulau Nias.
Suatu saat tibalah dia kembali di Luaha Zusua tempat perahu ibunya pertama kali terdampar. Ketika melihat perahu, dia menetap di daerah itu dengan harapan dapat bertemu dengan seorang perempuan yang dijadikan isteri. Suatu ketika dia melihat  sekam padi yang hanyut di muara sungai Zusua. Diapun menduga pastilah ada orang di hulu sungai tersebut. Dia pun menyusuri sungai Zusua arah hulu dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itupun bertanya darimana dia berasal dan mau kemana tujuannya. Dia pun menceritakan pesan ibunya untuk menjelajahi seluruh pulau dan apabila bertemu dengan seorang perempuan maka cincin itu akan dipasangkan pada jari perempuan yang ditemuinya pertama kali. Apabila cincin tersebut sesuai maka dia akan mengambil perempuan itu menjadi isterinya.
Perempuan yang ditemuinya tersebut yang memang ibunya sendiri menyadari bahwa tidak ada penghuni lain di  pulau  tersebut  selain  mereka  berdua.  Akhirnya  cincin  tersebut  dipasangkan  di  jari ibunya  dan menjadikannya sebagai isterinya. Hasil perkawinan mereka, lahirlah anak kembar seorang putera yang diberi nama Sadawa Mölö dan seorang puteri yang diberi nama Sorai Zisöma alias Sorai  Zösöma. Akhirnya anak kembar inipun menjadi suami isteri dan dari perkawinan mereka, lahirlah anak-anak sebagai berikut: 1.Sebua Tendroma  2. Takhi 3. Hondrö 4. Fau 5. Maha 6. Zinö 7. Lalu 8. Ramö 9. Boto (wawancara dengan Matius Manoa, Maret 2021).
Cerita  asal-usul  yang  lain  diperoleh  dari  wilayah  kampung  adat  ( banua )  Hilinawalo Batusalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Menurut penutur cerita dari desa ini leluhur  mereka,  bernama  Tuada  Hia.  Tuada  Hia  adalah  anak  dari  seorang  perempuan  yang terdampar  di  Nias    (Hammerle,  15:2019). Kisah  ini  disampaikan dalam  sebuah Ho-ho “syair” yang  menceritakan  kisah  kedatangan  nenek  moyang  pertama  suku  Nias  tersebut  yang  berjudul
Ratapan dari Keturunan Hia yang dikutip dari Hammerlee (ibid).
Nanea Sirao Namau Amagu Tuha, Sowato Hia Walangi ndraugo ehehau, Rate firo fanaha niha ba dano Sowato Hia Walangi ndraugo ehehau, Rantai perak untuk menurunkan manusia di bumi
Kerangka dan pasak pilar bumi . Nanea Sirao Namau Amagu Tuha, Pantaslah Sirao, leluhurmu dan leluhurku,
Pantaslah Sirao, leluhurmu dan leluhurku, Rohmu adalah tujuan Hia Walangi,
Rantai perak untuk menurunkan manusia di bumi Kerangka dan pasak pilar bumi .
Menurut Devid Kriscahyadi  Buololo (wawancara  5 Maret 2021), cerita asal-usul orang Nias  dari  versi  Desa  Hilinawalo  digambarkan  bahwa  Hia  mempunyai  sembilan  orang  anak. Anaknya yang kedelapan bernama Bu'u. Tuada Bu'u mempunyai sifat yang suka bertualang. Ia kemudian  bertemu  dengan  seorang  putri  bernama  Lölö  di  sekitar  daerah  Lölöwau.  Mereka kemudian menetap di daerah Vösi/fösi di sekitar air terjun Z uma li dan bertahan di sana sekitar tiga generasi. Selama kurun waktu ini, keturunannya menyebar ke beberapa tempat. Ada yang menetap di Gomo dan ada yang menetap di Vösi. Keturunan yang menetap di Vösi, dikenal dengan nama Tuha Mbu'ulölö. Ia memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih luas karena jumlah mereka yang semakin bertambah. Kemudian diputuskan mereka pindah sekitar 500 meter ke sebuah bukit yang memiliki tanah cukup datar yang kemudian disebut dengan Ba Mbu'ulölö  ‘Bukit Mbu'ulölö’.
Di Ba Mbu'ulölö  mereka mulai membangun pemukiman dengan sistim ndrölö atau rumah berhadap-hadapan. Inilah awal puak Bu'ulölö. Mereka bertahan selama 12 generasi. Tuada Tumba Ana'a (generasi ke 12 dari Tuha Mbu'ulölö) memiliki 2 orang anak. Pertama bernama Molö dan yang  kedua  adalah  Bawaulu.  Molö  di  sini  anak  dari  Tumba  Ana'a  adalah  orang  yang  berbeda dengan Mölö (leluhur marga Hondrö, Fau, Dakhi dan seterusnya).
Ketika  terjadi  silang  sengketa  antara  kedua  orang  anaknya,  kelompok  mereka  terpecah. Molö bergabung dengan mertuanya, mendirikan Desa Ono Hondrö (kelak keturunannya tidak lagi menggunakan marga Bu'ulölö, tetapi menggunakan marga Hondrö yang kemudian menjadi salah satu alasan konflik di antara keturunan mereka terus berlangsung). Anak kedua, Tuada Bawaulu, mendirikan  desa  Ikhu  Lavayō,  yaitu  nama  awal  Desa  Hilinawalö  dan  berkembang  sampai  10 generasi hingga kini antara lain,
1. Bawaulu (Ikhu Lavayō)
2. Taögömböwö (Bawö Farono)
3. a). Bawazaöni
b). Fatulumbowo
c). Ehozanuvo (Hilimbatusalawa)
4.   Ndröu Hifo (anak Ehozanuvo).
Ndoru Hifo setelah dari pengasingan kembali membangun Hilimbatusalawa yang sempat menjadi  hutan  belantara  akibat  ditinggal  karena  konflik  bersaudara.  Ia  membangun Omo
Nifolasara ‘r Uma h adat’ yang masih berdiri hingga sekarang sekaligus mengganti nama Banua menjadi  Hilinawalö  yang  artinya  ‘sesuatu  yang  pantas,  indah  dan  layak’.  Tuada  Ndröu  Hifo kemudian mempunyai 2 orang istri.  Pertama dari Botohosi dan kedua dari Hilisimaetanö.  Anak dari istri pertama yaitu Fasahulandro yang kemudian mempunyai 5 orang istri. Dari istri ketiga yang  merupakan  masyarakat  biasa  di  Hilinawalö,  ia  mempunyai  anak  laki-laki  bernama Ofönazatulö. Ofönazatulö kemudian mempunyai  anak bernama panggilan  Ama Heni Bu'ulölö. Anak  dari  istri  kedua  yaitu  Anötöisa  yang  mempunyai  istri  dari  Hilisimaetanö,  kemudian mempunyai 11 orang anak (3 orang laki-laki). Anak laki-laki yang ketiga bernama Tafaheazaro, yang kemudian mempunyai anak bernama Devid Kriscahyadi Bu'ulölö dengan panggilan Ama Esa Bu'ulölö (sebagai generasi terakhir dari keturunan si ila “raja” dari desa Hilinawalo Batusalawa).

## 4.2       Sistem Sosial-Budaya sebagai Penanda Identitas Mentawai & Nias di Masa Lalu
a. Si Kebbukat, Si  Bakhut Laggai, Si Kerei,  Si Pauli,  dan Si Toi di Mentawai
Orang Mentawai merupakan masyarakat yang egaliter (Febriyanto,2012).  Pemimpin sosial berada  dalam Uma ‘rumah  adat’  dan  dipilih  berdasarkan  kemampuan  untuk  mengatur  dan melindungi keluarga luas atau uma .’ Si kebbukat ‘pemimpin uma adalah seorang laki-laki  yang mengetahui  dan  memahami  adat  istiadat  Mentawai.  Selain  itu,  syarat  seorang  pemimpin uma harus bijaksana dan dapat memimpin musyawarah. Selain Si Kebbukat , juga ada tokoh lain yang dapat  dianggap  sebagai  pemimpin  di  tengah  masyarakat  Mentawai  yakni Si  Pauli , Si  Bakhut Laggai, Si Toi, dan Sikerei .
Si Pauli merupakan seseorang yang ahli menyelesaikan persengketaan. Ia diangkat karena dianggap  bijaksana,  adil,  memahami  adat-istiadat,  serta  mampu  menyelesaikan  permasalahan. Biasanya  persengketaan  yang  kerap  terjadi  adalah  persengketaan  pada  dua  suku  yang  berbeda. Ketika  terjadi  sengketa,  masyarakat  Mentawai  melakukan  penyelesaian  ini  di  dalam  kampung. Penyelesaian  permasalahan  dilakukan  secara  musyawarah  antara  dua  suku  yang  bertikai.  Jika belum mendapat solusi, akan diteruskan ke tingkat dusun atau desa. Tinggal dalam suatu uma yang di  dalamnya  terdapat  anggota  keluarga  yang  besar,  terkadang  juga  dapat  memicu  terjadinya konflik . Sebagaimana  yang  diceritakan  oleh  informan  kami  dari  beberapa  subsuku  pada wawancara  tanggal  20  Oktober  2020,  bahwa  masyarakat  Mentawai  sering  berpindah-pindah disebabkan  oleh  perselisihan  yang  berkepanjangan  yang  mengakibatkan  perpecahan  di  dalam Uma. Cara  mereka  menyelesaikan  masalah  ketika  berselisih  dalam uma adalah  keluar  dari kampung dan membentuk uma baru di kampung lain.
Si Bakhut Laggai dianggap sebagai orang yang berkuasa di tengah masyarakat Mentawai
karena  dia  merupakan  orang  yang  pertama  meneroka  atau  membuka  dan  memiliki  lahan  dan kemudian  mendirikan  perkampungan  di  lahan  yang  baru  tersebut.  Sebagai  orang  yang  pertama kali  membuka  lahan  dan  mendirikan  kampung  tersebut  maka  posisinya  dituakan  dalam  adat. Sementara itu, jika ada pendatang baru di  tanah yang dikuasai oleh Si Bakhut  Laggai , mereka menamainya Si Toi , (Rudito dan Sunarseh (2013). Biasanya para pendatang atau Si Toi tersebut akan  dipinjami  tanah  oleh  Si  Bakhut  Laggai  untuk  digarap.  Status  tanah  tersebut  kelak  akan menjadi tanah komunal atau tanah adat di kampung tersebut. Pengetahuan mengenai sejarah asal usul  kepemilikan  tanah  atau  kampung  tersebut  dimiliki  dan  disampaikan  oleh  para  tetua  adat kepada warga kampung tersebut. Selain Si Bakhut Laggai, tokoh yang juga memliki status sosial terpandang di tengah masyarakat Mentawai adalah Sikerei ‘dukun’ karena dia menjadi perantara antara dunia bawah dan dunia atas, dunia nyata dan dunia roh (Schefold, 1996).
Orang  Mentawai  menganggap  bahwa  segala  unsur  yang  terdapat  di  alam  semesta, manusia  menempati  posisi  sentral  dan  menjadi  titik  tolak  dari  keseluruhan  kosmos  (Schefold, 1991:  15).  Keyakinan  asli  orang  Mentawai  didasari  pada  kosmologi  yang  disebut  dengan arat sabulungan (Rudito dan Sunarseh, 2013: 34). Arat adalah adat, sedangkan sabulungan berasal dari kata sa yang artinya ‘kumpulan’ dan bulung artinya ‘daun’, yakni adat daun-daunan (Sihombing, 1979:  9).  Oleh  sebab  itu,  perdamaian  bagi  orang  yang  terlibat  konflik  di  Mentawai  juga dismbolkan melalui pemasangan daun di dada masig-masing yang disebut  daun ailelepet . Selain memsangkan daun mereka juga akan saling menyampaikan doa keselamatan bagi masing-masig dan diakhir dengan berpelukan.
Pentingnya daun dan tumbuhan bagi orang Mentawai adalah perwujudan dari keyakinan pada arat sabulungan tadi yang berisi pemahaman terhadap hutan beserta isinya. Setiap tumbuhan mempunyai  sifat  yang  mengantarkan  manusia  kepada  keseimbangan  dalam  mencapai kesejahteraan hidup. Kepercayaan ini didasari pada keadaan geografis Mentawai dahulunya yang merupakan  daerah  kepulauan  yang  terpencil  dan  terisoliasi  yang  keadaan  iklimnya  tidak menguntungkan sehingga membuat suku Mentawai di masa depan akan penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu mereka sangat tergantung pada hukum alam (Mahmudah, 2019).

## b. Si Ulu dan Si Ila di Nias
Masyarakat  tradisional  di  Nias  dipimpin  oleh  bangsawan  atau Si  Ulu, sebutan  untuk  raja. Menurut  Nata  Alui’  Duha,  Direktur  Museum  Pusaka  Nias,  (wawancara  tanggal  18  Desember 2020) mengatakan, bangsawan adalah bapak untuk seluruh warganya. Masyarakat Nias pada masa lalu hidup dalam kelompok-kelompok sebelum dibentuknya banua yakni wilayah kekuasaan adat.
Dengan kata lain, banua adalah wilayah bagi kepemilikan tanah, bangunan, tradisi, adat, hutan, dan masyarakat Nias. Banua juga bermakna ‘langit’ menurut Devid Kriscahyadi Bu’ulolo, seorang berdarah Si Ulu dari desa Hilinawalao, Nias (wawancara, 16 Desember 2020).
Si  Ila merupakan  orang  yang  membantu  tugas  dan  fungsi Si  Ulu . Si  Ila dapat  memberi masukan keputusan yang akan ditetapkan oleh Si Ulu . Secara filosofis Si Ulu bermakna ‘sepuluh’ “sempurna” dan Si Ila bermakna ‘sembilan’. Meskipun Si Ulu hanya terdiri atas satu orang, dia menggenapi  yang  sembilan Si  Ila tadi Si  Ulu sehingga  menjadi  sepuluh  suara  atau  sepuluh keputusan. Si  Ila terdiri  atas  orang-orang  biasa  yang  memiliki  keahlian  dan  juga  keluarga bangsawan yang tidak duduk di pemerintahan adat. Si Ila dapat bergant-ganti, akan tetapi Si Ulu tidak dapat digantikan kecuali oleh keturunan laki-laki Si Ulu . Siapa pun bisa menjadi Si Ila setelah melalui  beberapa  persyaratan  yang  sudah  diatur.  Salah  satu  syarat  seseorang  dapat  diangkat sebagai Si Ila adalah selalu menaati adat, ahli dalam ilmu keprajuritan, dan dapat memecahkan masalah. Sebagai contoh, tugas Si Ila adalah dapat membuktikan bahwa dia bisa memberi makan rakyat, mengayomi, dan menyelesaikan perseteruan di antara masyarakat. Si Ila terbagi atas tiga kelompok yakni Si Ila 12, 24, dan 36. Jika ada di antara Si Ila 12 yang sakit, meninggal, atau tidak mampu lagi memerankan fungsi sebagai Si Ila , tugasnya dapat digantikan oleh salah satu Si Ila 24, dan seterusnya. Jadi, terdapat persiapan generasi pelapis dalam struktur Si Ila . Adapun Si Ila 12 disebut juga Si’Ila Felendrua . Si Ila 12 tersebut memiliki satu ketua atau koordinator digelari Balo Si’ila atau Si  Ila yang  paling  dituakan.  Ia  mempunyai  kemampuan  berdiplomasi  yang  baik. Sedangkan Si Ila yang memiliki keahlian dalam keprajuritan disebut Balo Niha dan Si Ila yang ditunjuk untuk memecahkan masalah adalah Manese .

## 4.3    “Orahua” Tradisi Lisan yang  Menjadi Akar Rumput  Demokrasi Lokal dari Nias
Demokrasi  Indonesia  yang  beranjak  dari  budaya  lokal  dapat  menjadi  kekuatan  yang merekatkan masyarakat. Sebagaimana didukung oleh pendapat, (Witianti, 2016). Demokrasi yang berlandaskan  kepemilikan  yang  khas  milik  masyarakat  lokal  tersebut  dapat  berterima  untuk mencapai tujuan demokrasi yang adil dan sejahtera. Salah satu model musyawarah mufakat lokal itu disebut dengan Orahua di Nias Selatan. Orahua masih diwariskan turun-temurun hingga saat ini dan menjadi living tradition milik  masyarakat dari desa Hilinawalo Batusalawa, Nias Selatan yang masih berfungsi dengan baik dalam tatanan sosial budaya mereka. Orahua akan digelar saat mereka memutuskan sebuah perkara atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun yang berhak hadir dalam rapat Orahua yang diselenggrakan di halaman rumah adat mereka adalah Si Ulu ‘raja’ dan Si Ila ‘bangsawan’. Orang yang  dianggap bersalah melanggar adat Banua akan didenda sesuai
keputusan  rapat  dan  aturan  adat  yang  berlaku.  Pada  masa  kini  denda  adat  bagi  pelanggarnya disetarakan dengan jumlah emas atau pau , Satu pau setara dengan lima juta rupiah.
Suara bangsawan seperti Si Ulu dan Si Ila lebih dominan saat memutuskan sebuah perkara. Si Ulu adalah orang yang berhak memutuskan suatu perkara dalam adat. Akan tetapi dalam proses Orahua keputusan itu harus disetujui oleh Si Ila yang berjumlah dua belas orang. Si Illa tidak hanya  terdiri  atas  bangsawan,  tetapi  juga  boleh  berasal  dari  masyarakat  biasa  yang  memiliki keahlian sehingga memenuhi syarat diangkat sebagai Si Ila . Hasanotona La’ia adalah salah seorang Si  Ila yang  bergelar Siwa  Manese yakni Si  Ila yang  bertugas  menyelesaikan  konflik’.  Dia menjelaskan proses penetapan hukuman berdasarkan musyawarah Orahua yang diselenggarakan di Banua Hilinawalo seperti kutipan wawancara berikut ini.
“Hukum itu di Banua/desa, ditentukan oleh bangsawan yang mengundang para tokoh untuk berembuk di  dalam  rumah  mereka.  Ini  seandainya  ada  yang  berkesalahan  (berbuat  salah)  dan  hukuman  atau dendanya  disesuaikan  dengan  perbuatannya.  Lalu  jika  mereka  setuju  atau  jika  ada  yang  tidak  setuju dibolehkan memberikan pendapat. Misalnya, jika denda yang diberikan dianggap terlalu tinggi (mahal) ataupun  sebaliknya  maka  baru  kemudian  mereka  mengadakan  forum  tertutup  untuk  menyepakati keputusan mereka. Lalu bangsawan bilang: “Ayo kita forum musyawarah desa rame-rame supaya hadir semua penduduk mendengarkan”. Di sini lah terjadi di forum itu  tidak ada yang namanya basa basi. Kalau dia ( Si Ulu ) duduk di situ di atas batu yang licin itu, masyarakat (akan) bertanya ada apa yang terjadi.  Lalu  pendampingnya  akan  menyampaikan  ini,  deretan-deretan  kesalahan  ini  dan  itu.  Lalu sesudah  dirembuk(an),  lalu  dia  memutuskan  untuk  memijak  batu,  yang  sesuai  dengan  hukumannya. Sehingga  tidak  bisa  dibantah  karena  sudah  keputusan  makanya  buahnya  (hasilnya)  masyarakat  akan takut untuk berbuat kesalahan sehingga terwujudnya ketertiban di masyarakat.”
(wawancara tanggal 16 Desember 2020, di desa Hilinawalo Batusalawa)
Musyawarah  adat  tersebut  dilaksanakan  di  halaman  depan  rumah Si  Ulu .  Forum musyawarah adat tersebut bersifat terbuka. Si Ulu dan Si Ila akan menempati tempat duduk yang terbuat dari batu. Batu yang berada di tengah dan paling besar serta paling tinggi adalah tempat duduk  bagi Si  Ulu ,  sedangkan  para Si  Ila atau  panatua  duduk  mendampingi Si  Ulu di  kiri  dan kanannya. Di depan tempat duduk Si Ulu terdapat beberapa pijakan yang juga terbuat dari batu dan disusun berderet. Jika Si Ulu menginjak batu yang berada tepat di depannya, hal itu bermakna hukuman terdakwa adalah membayar denda sebesar 6 pau , 1 pau bernilai 5 juta rupiah. Jika Si Ulu menginjak batu yang berada lebih ke depan, hukuman bagi terdakwa sejumlah 9 pau dan demikian seterusnya jumlah denda pun semakin tinggi. Jika terdakwa mendapat hukuman mati, si terdakwa langsung  dikawal  dari  penjara  menuju  batu  yang  paling  besar  dan  berbentuk  ceper  berlubang- lubang  yang  bermakna  hukuman  mati.  Pada  masa  lalu,  jika  terdakwa  tidak  sanggup  membayar denda, Si Ulu akan membayarkan dendanya dengan implikasi status sosialnya hingga seluruh anak keturunanannya akan berubah menjadi budak. Namun, sejak agama Kristen dan Katolik masuk ke Nias, hukuman menjadi budak dan hukuman mati tersebut sudah dihapuskan.
Model  musyawarah Orahua dari  Hilinawalo  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  representasi
model  demokrasi  lokal  masyarakat  Nias  Selatan.    Namun,  di  sisi  lain  belum  mencerminkan demokrasi deliberatif karena masih mengabaikan suara dari generasi muda dan perempuan. Jika dilihat  dari  sudut  pandang  prnsip  demokrasi  hari  ini, Orahua masih  belum  mendukung  prisip- prinsip kesetaraan warga dalam berdemokrasi.

## a. Mentawai
Di  Mentawai  pelaksanaan  demokrasi  substansial  belum  berjalan  dengan  baik.  Terutama dalam  hal  kesetaraan  ekonomi.  Mentawai  sampai  hari  ini masih  disebut  sebagai  wilayah tertinggal. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Mentawai secara resmi telah lepas dari Kabupaten Padang Pariaman serta sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 4 Oktober 1999, status sebagai wilayah tertinggal masih disandangnya selama dua dekade lebih, sebagaimana yang dikutip dalam sumber berita daring www.mentawaikita.com .
Kondisi sebagai wilayah tertinggal itu antara lain disebabkan oleh  jarak antarpulau yang jauh dari ibu kota provinsi dan ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan misalnya, berada di Tua Pejat  yakni  di  Pulau  Sipora  Utara.  Sementara  lokasi  penelitian  kami  berada  di  Desa  Muntei  di Pulau  Siberut.  Demikian  juga  pusat  desa  sulit  diakses  oleh  masyarakat  pedalaman  seperti penduduk  di  Desa  Madobbag  yang  harus  menaiki  perahu  atau  melalui  jalan  berlumpur  selama kurang lebih 30—60 menit jika ingin mengunjungi pusat desa atau berkunjung ke desa tetangga. Minimnya sarana transportasi yang baik dan beratnya medan harus ditempuh oleh penduduk untuk mencapai pusat desa atau kecamatan menyebabkan biaya menjadi mahal.
Gubernur  Sumatera  Barat  dalam  kutipan  media  daring Antara (2020)  mengakui  bahwa Kabupaten Mentawai memiliki kekurangan infrastruktur di dalam pulau. Kondisi yang buruk di lapangan tersebut terbukti ketika kami melakukan pengambilan data di Desa Madobbag dan Desa Muntei,  Kecamatan  Siberut  Selatan  November  2020  yang  lalu.  Salah  satu  bukti  ketimpangan pembangunan dan insfranstruktur yang minim itu tercermin dari kondisi Pelabuhan Mailepet yang tidak ramah pengunjung (tidak ada sarana ruang tunggu) dan jalan yang kecil  menuju dermaga Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Alat transportasi umum yang tersedia di Pelabuhan untuk penumpang  atau  pendatang  hanyalah  becak  motor  atau  mobil pick  up yang  disulap  menjadi kendaraan  penumpang.  Tempat  beristirahat  bagi  pengunjung  yang  baru  sampai  hanyalah  satu rumah makan Padang yang sekaligus menjadi loket pembelian tiket kapal motor cepat Siberut-- Padang.
Demikian juga setelah sampai di ibu kota kecamatan Muara Siberut hanya memiliki satu penginapan yang sederhana kelas Melati bernama Penginapan Omega dan berada di dekat pasar (sebagai  bonusnya)  serta  dekat  dengan  kantor  polisi.  Kantor  polisi  ini  penting  kami  sampaikan
karena hanya di tempat  ini kami dan masyarakat di ibu kota Siberut mendapatkan sinyal untuk telepon genggam. Sebaliknya penginapan atau hotel di pulau atau berada di lokasi destinasi wisata jauh  lebih  baik  kondisinya  karena  milik  swasta.  Pedagang  di  pasar  ibu  kota  kecamatan  Muara Siberut sering mengeluhkan para wisatawan yang singgah ke pasar dan memilih langsung menuju pulau-pulau tempat mereka menginap. Demikian juga sebaliknya ketika pulang tidak dikondisikan untuk  singgah  di  pasar  sehingga  kedatangan  wisatawan  tidak  berdampak  positif,    baik  bagi peningkatan  ekonomi  pedagang  maupun  masyarakat  di  ibu  kota  kecamatan  Muara  Siberut. Demikian juga halnya dengan fasilitas jaringan internet yang minim, menjadi salah satu penyebab wilayah Mentawai dianggap sebagai wilayah tertinggal.
Di bidang pariwisata, wisata alam dan budaya merupakan paket favorit bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisata alam seperti perjalanan mengunjungi desa-desa adat di pedalaman atau berselancar di ombak-ombak Mentawai yang cocok bagi peselancar kelas dunia menjadi salah satu daya tarik wisata Mentawai, sedangkan wisata budaya Mentawai menampilkan cara hidup masyarakat di uma ‘rumah adat’ yang seringnya berada di dalam lokasi hutan basah. Atau  cara  hidup  berburu  dan  ritual  lainnya  adalah  atraksi  budaya  yang  banyak  dicari  oleh wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Mentawai.  Demikian  juga  keberadaan Sikerei ‘dukun’  yang  sampai  sekarang  masih  menerapkan  cara  berpakaian  yang  menggunakan kabit ‘pakaian kulit kayu’ dan bertelanjang dada adalah fenomena budaya yang memiliki daya tarik bagi wisatawan.
Kehadiran agama-agama besar seperti Kristen, Katolik, dan Islam serta anjuran pemerintah di  Mentawai,  mendorong  masyarakat  Mentawai  berpakaian  layaknya  masyarakat  modern (Coronese,  1986).  Bahkan,  ada  aturan  pada  tahun  1970-an  dari  pemerintah  yang  memaksa masyarakat  adat  Mentawai  untuk  meninggalkan  agama  nenek  moyangnya  dan  meninggalkan tradisi menggunakan kabit tadi. Namun, pada saat ini, Sikerei masih diberikan kebebasan untuk berpakaian dengan cara nenek moyang mereka. Akan tetapi, pembebasan ini lebih ditujukan untuk mengundang minat wisatawan dengan menjual keeksotisan tradisi Mentawai yang melekat pada diri Sikerei . Sikerei dapat dilihat sebagai simbol pertahanan identitas budaya masyarakat Mentawai yang masih dipertahankan dengan tujuan komodifikasi (Mahmudah, 91:2019).
Pada tahun 1980-an, cara hidup masyarakat Mentawai yang tinggal di uma dengan kandang babi  di  bawah uma dipaksa  diubah  dan  dihilangkan  karena  pemerintah  meluncurkan  program resettlement bagi suku terasing. Pembangunan rumah pemerintah itu menggunakan atap seng dan menjauhkan  masyarakat  Mentawai  dari  babi  peliharaannya.  Rumah  pemerintah  tersebut  juga mengabaikan budaya suku Mentawai yang biasa menetap di uma yang beratap rumbia dan hidup
bersama  keluarga  luas.  Alhasil  program  ini  mengalami  kegagalan.  Sebagian  besar  masyarakat Mentawai meninggalkan perumahan karena panas, berukuran lebih kecil dari uma , dan jauh dari ternak  mereka.  Sebagai  akibatnya  mereka  kembali  pada uma dan  pada  cara  hidup  masyarakat Mentawai yang asal yakni berdiam di uma bersama keluarga luas dan dekat dengan ternaknya.
Pelaksanaan  demokrasi    yang  buruk  di  Mentawai  tersebut  dapat  menyebabkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  negara  menurun.  Warga  bersikap  apatis  terhadap  pilkada, seperti  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  di  Desa  Muntei.  Kelompok  identitas  satu  subsuku tertentu  tidak  adil  dalam  menjalankan  keterwakilan  di  pemerintahan  tingkat  desa  dalam  contoh kasus  pengangkatan  tenaga  honorer  di  kabupaten  berdasarkan  patronase  seperti  jumlah  tenaga honorer  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  tenaga  ASN.  (wawancara  dengan  Bajak  Lala Sikerei desa Muntei, Oktober 2020).
Persaingan subsuku merupakan bagian yang masih diwarisi dari tradisi masa lalu dalam masyarakat Mentawai masa kini. Pada masa lalu sebagaimana disampaikan dalam cerita asal-usul nenek moyang orang Mentawai disebutkan bahwa jika ada pertikaian atau masalah antarsubsuku, mereka  akan  meninggalkan  kampung  asal  dan  membangun  kampung  baru.  Perdamaian  dapat dilaksanakan  jika  kedua  pihak  yang  berseteru  saling  melekatkan  daun ailelepet seperti  sudah dijelakan di atas di dada kanan masing-masing dan bersepakat untuk hidup berdampingan secara damai di lingkungan hutan atau wilayah yang dijadikan sebagai pemukiman.

## b. Nias
Saat  ini  persoalan  demokrasi  di  Nias,  khususnya  di  Desa  Hilinawalo  Batusalawa, Kecamatan  Fanayama,  Kabupaten  Nias  Selatan  dalam  ranah  demokrasi  prosedural  mengalami stagnasi akibat perbalahan saat proses pemilihan kepala desa (pilkades) yang terjadi pada tahun 2019. Kontestasi pilkades di Desa Hilinawalo Batusalawaantara pada tahun 2019 tersebut terjadi antara dua calon atau dua kubu, yakni calon dari kalangan adat ( Si Ila ) mewakili generasi yang lebih  tua,  tradisional,  dan  sulit  menerima  perubahan  dan  calon  dari  kalangan  muda  (biasanya berasal  dari  masyarakat  biasa,  progresif,  dan  menginginkan  perubahan).  Kontestasi  antara  dua kubu pasca pilkades itu meninggalkan sisa perseteruan hingga hari ini. Sekalipun pilkades sudah selesai dan dimenangkan oleh kades dari masyarakat biasa akan tetapi kubu dari fihak adat masih mengganggap  mereka  sebagai  lawan  dalam  praktik  bermasyarakat  hari  ini  dan  demikian  pula sebaliknya.  Adapun  kepala  desa  yang  terpilih  hari  ini  sesungguhnya  melanjutkan  tampuk kekuasaan dari ibunya yang sebelumnya menjabat kepala desa di Desa Hilinawalo. Keterbelahan itu melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Hilinawalo.
Kontestasi  antara  kelompok  adat  dengan  kepala  desa  terlihat  ketika  kami  meminta
diadakannya pelaksanaan Orahua atau musyawarah adat.  Pada pelaksanaan Orahua , ketua Si Ila ( Balo  Si’ila) sempat  menyindir  keberadaan  kepala  desa  di  forum  tersebut  yang  juga  sekaligus membuka Orahua . Menurut Balo Si’ila, kepala desa tidak  layak duduk dan membuka jalannya musyawarah  adat  tersebut  karena  kepala  desa  dianggap  sebagai  orang  yang  belum  cukup  umur berdasarkan  hitungan  adat  ( gap generasi).  Dengan  kondisi  tersebut,  posisi  kepala  desa  tidak dihitung di dalam forum musyawarah adat tersebut.
Di  sini  terlihat  tidak  hanya  soal  adanya  dualisme  kepemimpinan  di  tengah  masyarakat Hilinawalo  Batusalawa,  tetapi  juga Orahua sebagai  sebuah  tradisi  yang  khas  dimiliki  bersama masyarakat  Nias  Selatan  belum  dapat  menerima  suara  anak  muda.    Dualisme    itu  juga  sebagai imbas sentralisasi penyeragaman masyarakat adat di bawah sistem desa secara Nasional pada masa lalu. Di luar sistem pemerintahan desa dan kepengurusan masyarakat adat, dualisme berikutnya tergambar dari jurang antara status sosial bangsawan adat ( Si Ulu, Si Ila ) dengan kepala desa dan kalangan rakyat biasa yang direpresentasikan oleh kepala desa yang terpilih saat ini. Kemudian dualisme itu juga terlihat dari keberadaan perempuan dalam Orahua . Perempuan berdasarkan adat tidak diperbolehkan mengikuti Orahua dan hanya dapat menyalurkan suaranya kepada suami atau saudara laki-lakinya. Sebaliknya, di pemerintahan desa, perempuan dapat memberikan pendapat dalam rapat desa.
Melalui  wawancara  mendalam  kami  yang  peroleh  di  lapangan    dapat  juga  ditemukakan beberapa  praktik  ketidaktransparanan  penggunaan  dana  desa  oleh  kepala  desa  yang  sedang menjabat saat ini. Ketidaktransparan dalam penggunaaan dana desa itu seperti, dalam pembelian bantuan bibit tanaman untuk program ibu-ibu PKK. Menurut ibu-ibu PKK desa Hilinawalo, dana itu  tidak  diserahkan  secara  langsung  kepada  ibu-ibu  PKK.    Selain  itu,  ibu-ibu  PKK    juga melaporkan bahwa kepala desa enggan memberikan bantuan pembangunan jalan ke sungai yang menjadi  sumber  air  bersih  dan  potensi  wisata  alam  desa.  Dengan  alasan  tanah  menuju  sungai tersebut sudah dibeli oleh pihak atau kubu yang menjadi saingan pihak kepala desa ketika Pilkades. (wawancara dengan Ina-Ina PKK desa Hilinawalo Batusalawa, April 2021).
Persaingan  pasca  pilkades  tersebut  membuat  kehidupan  masyarakat  desa  Hilinawalo terbelah.  Keterpecahan  kepala  adat  itu  sendiri  bermula  dari  keberpihakan Si  Ulu kepada  pihak kepala desa. Idealnya kedudukan Si Ulu sebagai wakil dari banua (kampung adat) adalah netral dalam praktik demokrasi prosedural sebagai penganyom masyarakat. Sedangkan sebagai warga negara Si Ulu juga berhak memberikan suara bahkan mengajukan diri sebagai calon kepala desa. Akan tetapi, dalam posisi tidak ikut sebagai kontestan, Si Ulu dalam pemikiran masyarakat adat setempat seharusnya bersikap netral.
Persoalan di atas sebenarnya tidak harus berlarut-larut ketika kepala desa dapat merangkul masyarakat adat secara keseluruhan. Demikian pula pihak adat seharusnya juga dapat menurunkan ego sebagai Si Ila yang selama ini mengontrol keberlangsungan adat di Banua tersebut. Di balik semua  pertelingkahan  antara  kaum  adat  dan  wakil  pemerintah  desa  di  kampung  tersebut  masih terdapat  beberapa  nilai  dan  konsep  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  konteks  berdemokrasi. Pertama Orahua sebagai musyawarah mufakat lokal dan kedua Enoni Banua yakni wakil rakyat di  pemerintahan  itu  adalah  “pesuruh banua ”  atau  yang  berperan  dan  berfungsi  sebagai  wakil masyarakat  adat.  Selain  itu,  seorang  pemimpin  di  pemerintahan  modern  sesungguhnya  dapat diwakili oleh siapa pun dengan catatan bersedia mendengar aspirasi masyarakat adat. Siapa pun yang  duduk  di  pemerintahan  adalah Enoni Banua .  Namun,  seorang Si  Ulu tidak  dapat  disebut sebagai Enoni Banua karena kedudukannya sebagai raja dan bukan sebagai pesuruh desa.

## KESIMPULAN
Tradisi lisan dalam hal ini cerita asal-usul nenek moyang adalah pintu masuk dalam melihat persoalan  identitas  dan  demokrasi  di  tengah  masyarakat  3T  di  Mentawai  dan  Nias.  Artikel  ini memfokuskan pada tarik menarik antara kelompok  identitas dalam kehidupan  berdemokrasi  ala masyarakat tradisi di 3T yang diwakili oleh Mentawai dan Nias tersebut.  Bermula dari cerita asal- usul terungkap identitas masyarakat Mentawai dan Nias, pola migrasi mereka dari kampung tua di Simatalu, Siberut Barat hingga ke Muntei di Siberut Selatan, Mentawai. Berdasarkan cerita asal- usul nenek moyang suku Nias yang awal disebutkan bahwa nenek moyangnya berasal dari sebuah negeri  yang  jauh  dan  terdampar  di  Gomo  (sebagai  kampung  tua  di  Nias  Selatan).  Kisah  ini memiliki  kemiripan  dengan  cerita  asal-usul  suku  dan  nenek  moyang  Mentawai  yang  menikah dengan putranya sendiri karena manusia masih belum banyak pada saat itu. Melalui cerita-asal- usul suku di Nias dapat diketahui pola migrasi orang Nias yang berasal dari negeri yang jauh dan datang dengan sebiah perahu ( owo ) lalu mendarat di Lazua Suasa, dan lalu ke Gomo, kemudian berpencar ke seantero pulau Nias.
Demikian pula dalam hal penyelesaian konflik, juga dapat tergambar dari cerita asal-usul dan pengetahuan lisan kedua masyarakat suku di wilayah 3T tersebut. Secara umum masyarakat suku di wilayah 3T di Mnetawai dan Nias masih mempertahankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil  keputusan  dan  penyelesaian  konflik.  Di  Mentawai  penyelesaian  konflik  atau perdamaian  disimbolkan  melalui  pemasangan  daun ailelepet di  dada  masing-masing.  Di  Nias, penyelesaian konflik diselesaikan di panggung musyarah adat yang disebuat Orahua .
Namun,  pada  saat  ini  identitas  pada  kedua  masyarakat  suku  tersebut  telah  tergerus  oleh berbagai faktor, salah satunya akibat perkembangan zaman. Penggerusan identitas itu memutuskan pentrasferan  ilmu  dan  nilai-nilai  dalam  sistem  sosial  termasuk  di  dalamnya  nilai-nilai musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan konflik sebagai wujud berdemorasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamudi, Abdullah dan Prayitno, Budi. 1999. Apakah Demokrasi itu? Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat (ALAMUDI).
Bangun, Rita Herawaty. 2020.  “ Kualitas Pembangunan Manusia Pulau Nias sebagai Perwujudan Tujuan Pembangunan Manusia Berkelanjutan”. Jurnal Akuntasi dan Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 1, Maret 2020, diakses 8 Februari 2021.
Brass,  Paul  R.  1991. Ethncit  and  Nationalism:  Theory  and  Comparison ,  New  Delhi/Newbury Prak/London: Sage Publications.
Caronese, Stefano. 1986. Kebudayaan Suku Mentawai . Jakarta: PT. Grafidian Jaya. Febriyanto,  Ardi  dan  Erda  Fitriani.  2012. Pemilikan  dan  Penguasaan  Lahan  pada  Orang Mentawai:  Studi  Etnografi  pada  Masyarakat  Dusun  Madobag  Kecamatan  Siberut Selatan Kabupaten Mentawai . Padang: UNP. Gutman, Amy. 2006. “Identity in Democracy”. Dalam Contemporary Political Theory · February 2006.. DOI: 10.1057/palgrave.cpt.9300219
Gutman,  Amy. 2003.  Identity  in  Democracy, Identity  in  Democracy. Oxford:  Princenton University Press.
Hall, stuart. 2003. Representation . London: Sage Publication.
Hammerle, P. Johannes. 2019. Maniamolo. Gunung Sitoli: Museum Pusaka Nias Knutsen, C.H. 2016. Dalam Global State of Democracy. Mengkaji Ketahanan Demokrasi.
Stockholm: IDEA
Liliweri, Alo.  2002. Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: LKIS Mahmudah, Nur. 2019. Sikerei dalam Cerita: Penelusuran Identitas Budaya Mentawai. Jurnal Masyarakat & Budaya, 21 (1), 89—102.
Orr, Lisa. 1997. Media and Identities Series . California: SAGE Publishing.
Rudito, Bambang dan Sunarseh. 2013. Masyarakat dan Kebudayaan Orang Mentawai. Padang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Nagari.
Schefold, Reimar. 1991. Mainan Bagi Roh . Jakarta: Balai Pustaka.
Schefold, Reimar. 2014. Aku dan Orang Sakuddei: Menjaga Jiwa di Rimba Mentawai. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Sweeney, Amin. 1972. The Ramayana and the Malay Shadow Play. Kuala Lumpur:
National Universiversity of Malaysia Press.
Sihombing, Herman. 1979. Mentawai. Jakarta: Pradnya Paramita. Witianti, Siti. 2016. “ Demokrasi dan Pembangunan”. Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik. Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 71 – 76.