DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1254
Vol. 5, No. 1, April 2024, pp. 36-48

## SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP DETERMINAN DAN MODEL KEPATUHAN PAJAK
PENULIS 1) Linawati, 2) Tri Widyastuti ABSTRAK Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  berfokus  pada  menyajikan  rangkuman  yang komprehensif  tentang  pemahaman  mendalam  tentang  Kepatuhan  Pajak  berdasarkan tinjauan terhadap penelitian difokuskan pada eksplorasi model kepatuhan pajak, teori dan variabel  yang  diterapkan.  Objek  riset  pada  pustaka  online,  Google  Scholar,  Mendeley, e-resources dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan library risearch dan bersumber dari e-book dan Systematic Literature Review (SLR). Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Hasil artikel ini adalah metode penelitian terkait kepatuhan pajak dilakukan dominan kuantitatif, pengembangan penelitian dapat dilakukan secara mixed method untuk mengetahui persepsi wajib  pajak  secara  langsung.  Teori-teori  yang  mendasar  juga  memberikan  landasan konseptual  yang  kuat  untuk  memahami  perilaku  kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  model kepatuhan,  seperti model deterrence,  social  psychology,  cooperative  compliance ,  dan responsive regulation , memberikan pandangan yang beragam tentang faktor-faktor yang memengaruhi  kepatuhan  pajak.  Pengembangan  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan secara mixed method untuk mengetahui persepsi wajib pajak lebih mendalam.
Kata Kunci
Systematic , Determinan, Model, Kepatuhan, Pajak

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1) Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nama Institusi 1) Universitas Pancasila 2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Alamat Institusi
1) Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12630 2) Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12550

## KORESPONDENSI
Penulis Linawati Email elin.linawati79@gmail.com LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kewajiban  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  yang  harus  dibayarkan  oleh individu atau entitas, yang bersifat wajib dan tidak dapat dihindari, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut kemudian digunakan oleh negara untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  maksimal (Pasal 1 UU KUP). Melalui pengumpulan pajak dari masyarakat, pemerintah mendapatkan sumber daya  untuk  mendanai  pembangunan  infrastruktur  publik  dan  layanan  masyarakat. Pendapatan  dari pajak juga digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Pajak  memiliki  peran  kunci  dalam  memperkuat  fondasi  ekonomi  suatu  negara  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kepatuhan perpajakan yang rendah merupakan salah satu risiko yang terkait dengan penerapan sistem self-assessment .  Dalam  konteks  ini,  sistem  tersebut  memberikan  wewenang  kepada  Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri tanpa bantuan penilaian langsung dari otoritas pajak seperti dalam sistem official assessment , kecuali saat sedang berlangsung pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak.  Dengan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tingkat  kepatuhan perpajakan menjadi sangat tergantung pada kesediaan atau willingness Wajib Pajak (Kirchler, 2007). Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi pendekatan self assessment di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam sistem ini, wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perpajakan dan memberikan kontribusi yang cukup untuk  pembangunan  negara.  Pemerintah  berperan  penting  dalam  memastikan  kepercayaan  dalam self-assessment dengan menyediakan panduan yang jelas tentang kewajiban perpajakan, memberikan bantuan dan informasi kepada wajib pajak, dan menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak yang tidak mematuhi aturan. Kepercayaan pemerintah dalam self-assessment pajak dapat tercermin dalam kebijakan  dan  praktik  yang  mendukung  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keadilan  dalam  sistem perpajakan secara keseluruhan.
Kepatuhan perpajakan mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi memberikan kontribusi  positif  bagi  kestabilan  fiskal  negara,  sementara  tingkat  kepatuhan  yang  rendah  dapat mengakibatkan kekurangan pendapatan, meningkatkan defisit anggaran, dan mengganggu berbagai program  pemerintah.  Menurut  Manrejo  et  al.,  (2023)  kepatuhan  pajak  mengacu  pada  tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup pembayaran tepat waktu dan lengkap dari kewajiban perpajakan, pelaporan yang akurat dan transparan atas informasi keuangan yang terkait dengan pajak, serta pematuhan terhadap ketentuan perpajakan lainnya yang diberlakukan oleh otoritas pajak
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak  mencakup  kompleksitas  aturan perpajakan, persepsi terhadap keadilan dalam sistem pajak, kondisi ekonomi, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta tingkat kesadaran dan pendidikan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan  pajak,  serta  menerapkan  kebijakan  dan  strategi  yang  mendukung  dan  memperkuat kepatuhan pajak (Manrejo et al., 2023).
Salah  satu  misi  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  adalah  meningkatkan  kepatuhan  pajak melalui beberapa pendekatan pelayanan berkualitas dan ter standardisasi, edukasi dan pengawasan yang  efektif,  serta  penegakan  hukum  yang  adil.  Melalui  pendekatan  ini  DJP  berharap  dapat menciptakan  lingkungan  perpajakan  yang  kondusif  bagi  peningkatan  kepatuhan  pajak  serta meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rasio  pajak  ( tax  ratio )  Indonesia  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  di Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  dan  Organisasi  Kerja  Sama  dan  Pembangunan Ekonomi  ( Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development /OECD).  Tantangan  yang
dihadapi  adalah  bagaimana  mengelola  pendapatan  saat  pengeluaran  terus  meningkat.  Fenomena rendahnya kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor yang membuat rumit situasi ini.

## Gambar 1. Tax Ratio 2021 Sumber: OECD Report
Penyebab rendahnya rasio pajak bisa berasal dari berbagai faktor, seperti praktik penghindaran pajak dan kerentanan self-assessment terhadap kecurangan. Selain itu, rendahnya target penerimaan pajak  dari  pemerintah  juga  memengaruhi  hal tersebut.  Meskipun  dalam tiga  tahun  terakhir  (2021- 2023)  terjadi  peningkatan  penerimaan  pajak  melebihi  target,  rasio  pajak  yang  tetap  rendah menunjukkan  kemungkinan  tingkat  kepatuhan  pajak  masih  kurang.  Harapannya,  jika  wajib  pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai hukum, maka rasio pajak akan meningkat secara signifikan. Untuk  memahami  hubungan  antara  faktor-faktor  yang  terlibat,  diperlukan  analisis  data  yang komprehensif, sehingga dapat tercipta transparansi dalam pengelolaan pajak.

## Gambar 2. Struktur Pajak Sumber: OECD Report
Gambar 2. menunjukkan bahwa struktur pajak di Indonesia sangat bergantung pada PPh Badan dan  PPN,  dengan  kontribusi  yang  relatif rendah  dari  PPh  WPOP.  Hal  ini  berbeda dengan  negara- negara  lain  yang  memiliki  rasio  pajak  tinggi,  di  mana  PPh  individu  memberikan  kontribusi  yang signifikan. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi di Indonesia mungkin lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki kontribusi PPh individu yang lebih tinggi.
Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak memberikan kesan bahwa kebijakan pajak tidak selalu  mengutamakan  objektivitas  dalam  penerimaan  pajak  (Darmayasa,  Pariani,  et  al.,  2022). Fenomena  ini  melibatkan  beberapa  isu  strategis  yang  menjadi  dasar  dari  penelitian  ini.  Penelitian sebelumnya  mungkin  memiliki  keterbatasan  dalam  cara  mereka  menghadapi  masalah  kepatuhan
pajak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh mungkin diperlukan untuk mengatasi  kompleksitas  tantangan  kepatuhan  pajak  saat  ini.  Dengan  pendekatan  yang  lebih menyeluruh, diharapkan dapat dirancang strategi yang lebih efektif untuk  meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi.
Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak bisa bervariasi, ada yang membayar pajak karena merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara sukarela ( voluntary compliance ), sementara ada yang membayarnya karena takut akan denda dan penindakan hukum jika tidak mematuhi ( decided not to comply ). Penghindaran pajak merupakan fenomena umum dalam dunia perpajakan, di mana wajib  pajak  berupaya mengurangi  beban pajak  dengan  berbagai  cara, termasuk  penghindaran  atau bahkan penolakan untuk mematuhi kewajiban pajak. Salah satu cara untuk mengatasi penggelapan pajak  adalah  melalui  penerapan  audit  yang  ketat  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  (Wijayanah  & Basuki, 2021)
Motivasi untuk membayar pajak bisa berasal dari dua faktor utama yaitu kekuasaan pemerintah dan  kesadaran  individu  wajib  pajak  (Amalia,  2019).  Beberapa  orang  mungkin  membayar  pajak karena  adanya  tekanan  atau  kekuasaan  dari  pemerintah,  di  mana  tidak  mematuhi  peraturan  pajak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau finansial yang serius. Ada juga yang membayar pajak karena  kesadaran  pribadi  mereka  tentang  pentingnya  kontribusi  pajak  untuk  membiayai  layanan publik dan pembangunan negara secara keseluruhan.
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan.  Aryobimo & Cahyonowati (2012) meneliti terkait kepatuhan yang menyimpulkan bahwa norma-norma sosial memperkuat efek denda  pajak,  sehingga  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Norma-norma  sosial.  Ketika  wajib  pajak merasa  bahwa  membayar  pajak  adalah  bagian  dari  tanggung  jawab  sosialnya  dan  merupakan kontribusi  yang  diperlukan  untuk  pembangunan  negara,  wajib  pajak  cenderung  lebih  termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Ratmono (2014) menunjukkan hasil bahwa kepercayaan pada  otoritas  merupakan  sebuah  variabel  pemediasi  penting  pada  efektivitas  denda  dan  keadilan prosedural sebagai sarana meningkatkan kepatuhan pajak. Dahrani et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap norma personal dan kepercayaan  Terhadap  Otoritas  Pajak  mampu  memperkuat  pengaruh  keadilan  prosedural  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Sososutiksno (2024) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan,  kualitas  pelayanan  fiskus,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  pengetahuan  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan variabel dominan yang paling mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  pengetahuan  perpajakan  karena  nilai  estimasi  yang  diperoleh  lebih besar dibandingkan tiga variabel lainnya. Sahri (2023) menyimpulkan penelitiannya bahwa anteseden kepatuhan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga faktor yakni faktor internal, eksternal dan relasional
Sari et al (2023) telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap penelitian tentang kepatuhan pajak,  ditemukan  bahwa  analisis  melibatkan  129  artikel  yang  memperbincangkan  perkembangan dalam  hal  tersebut.  Hasil  analisis  menunjukkan  adanya  tren  peningkatan  jumlah  penelitian  dalam bidang  kepatuhan  pajak  dari  waktu  ke  waktu,  mencapai  puncaknya  pada  tahun  2019.  Mayoritas artikel yang membahas kepatuhan pajak ditemukan dalam jurnal Analisis Akuntansi. Secara umum, penelitian tersebut dominan menggunakan metode kuantitatif dan mengandalkan data primer sebagai sumber  utama  informasi.  Variabel-variabel  yang  sering  digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif termasuk kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Subjek yang paling banyak menjadi fokus adalah wajib pajak orang pribadi. Dengan menganalisis literatur dan penelitian  terkini,  dapat  diidentifikasi  tren  perilaku  kepatuhan  pajak,  faktor-faktor  psikologis  dan sosial  yang  memengaruhinya,  serta  efektivitas  berbagai  pendekatan  penegakan  hukum.  Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kepatuhan pajak, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Berdasarkan  pengalaman  empiris,  banyak  peneliti  mengalami  kesulitan  dalam  menemukan artikel yang relevan untuk mendukung karya ilmiah mereka, baik sebagai landasan teoritis maupun studi terdahulu yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Artikel yang relevan memainkan peran  penting  dalam  memperkuat  kerangka  teoritis,  menjelajahi  hubungan  antar  variabel,  dan merumuskan hipotesis yang kokoh. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan rangkuman yang komprehensif  tentang  pemahaman  mendalam  tentang  kepatuhan  pajak  melalui  tinjauan  terhadap artikel-artikel  yang  relevan.  Fokus  tinjauan  ini  adalah  pada  eksplorasi  teori-teori  yang  diterapkan dalam  penelitian  kepatuhan  pajak,  variabel-variabel  yang  diselidiki  berdasarkan  kerangka  teoritis yang  diusulkan,  dan  model-model  penegakan  kepatuhan  pajak  yang  telah  diajukan  oleh  peneliti sebelumnya.  Diharapkan  bahwa  studi  literatur  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Slippery slope
Teori slippery slope adalah salah satu teori yang baru-baru ini banyak digunakan untuk memahami perilaku  wajib  pajak.  Teori  ini  menekankan  bahwa  ada  dua  variabel  kunci  yang  memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  yaitu  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap otoritas  pajak  ( trust )  dan  kemampuan  otoritas  dalam  menegakkan  aturan  perpajakan  ( power ) (Kirchler et al., 2008). Dengan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan  kemampuan  fiskus  dalam  menegakkan  aturan  perpajakan,  akan  membawa  dampak  positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak seperti pada gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Theory of Slippery Slope
2. Fairness Heuristic Theory
Teori Heuristik Keadilan ( Fairness Heuristic Theory ) dalam konteks perpajakan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak cenderung lebih tinggi jika mereka merasa bahwa otoritas pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan kewenangannya  untuk mengambil  keuntungan  dari  pajak  yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak. Dalam hal ini, persepsi akan keadilan dalam perlakuan dari pihak otoritas pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Zainudin et al., 2022).

## 3. Teori Atribusi
Teori  atribusi  adalah  kerangka  konseptual  yang  membahas  mengenai  bagaimana  individu cenderung  memberikan  penjelasan  atau  atribusi  terhadap  peristiwa  atau  perilaku  tertentu (Romadhon  &  Diamastuti,  2020).  Teori  ini  membantu  dalam  memahami  faktor-faktor  yang menjadi  determinan  atas  suatu  peristiwa  atau  perilaku  dengan  mengeksplorasi  pertanyaan "mengapa" suatu hal terjadi. Ini berguna terutama dalam konteks menjelaskan perilaku setiap individu dan mengapa mereka bertindak atau merespons secara tertentu terhadap suatu situasi atau  peristiwa  (Romadhon  &  Diamastuti,  2020).  Teori  atribusi  dapat  relevan  dalam  konteks perpajakan untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Dalam  hal  ini,  teori  atribusi  membantu  dalam  mengidentifikasi  alasan  atau  penjelasan  yang diberikan  oleh  wajib  pajak  untuk  perilaku  kepatuhan  atau  ketidakpatuhan  mereka  terhadap kewajiban  pajak.  Dengan  memahami  faktor-faktor  atribusi  yang  terlibat,  pemerintah  dan peneliti dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

## 4. Responsive Regulatory Theory
Model Kepatuhan ( Compliance model ) adalah penerapan teori regulasi responsif dalam strategi untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Ini  dilakukan  dengan  memberikan  perlakuan  kepada wajib  pajak  sesuai  dengan  perilaku  kepatuhan  atau  respons  wajib  pajak.  Pendekatan  ini menekankan  pentingnya  elemen  persuasif  dan  penindasan  untuk  meningkatkan  kepatuhan pajak (Bt Yunus & Bt Ramli, 2017).

## Gambar 4. Model Kepatuhan
Sumber: Hofmann (2008)

## 5. Theory of Planned Behavioral Approach
Teori Perilaku yang Direncanakan ( Theory of Planned Behavior /TPB) menjelaskan penyebab munculnya intensi perilaku. Menurut TPB, intensi perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni  sikap  individu  terhadap  perilaku  tersebut,  norma  subjektif  atau  pandangan  individu tentang  dukungan  sosial  untuk  perilaku  tersebut,  dan  persepsi  individu  terhadap  kontrol  diri atau  kemampuannya  untuk  melakukan  perilaku  tersebut.  Teori  ini  telah  banyak  digunakan dalam berbagai bidang ilmu yang membahas perilaku dan isu lingkungan (Alimbudiono, 2020).

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menginvestigasi  model  kepatuhan  pajak  dalam  publikasi  riset  perpajakan  di Indonesia  melalui  aplikasi  online Google  Scholar , Mendeley,  e-resources dan  aplikasi  akademik online  lainnya.  Metode  penulisan  artikel  literatur  review  dengan  metode  Kajian  Pustaka (library research) dan Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review (SLR) dengan fokus pada suatu pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Metode SLR akan digunakan untuk  mengidentifikasi,  memilih,  menilai,  dan  menyintesis  semua  artikel  atau  penelitian  yang berkualitas tinggi dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang ada (Triandini et al., 2019). Analisis data  dilakukan  secara  kualitatif,  Dalam  analisis  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Salah satu alasan untuk melakukan analisis kualitatif yaitu penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).
Literatur  sistematis  ( systematic  review )  digunakan  dalam  mendapatkan  artikel  penelitian berkenaan Model Kepatuhan Pajak; Pertama, mengidentifikasi kata kunci berdasarkan tinjauan teoritis. Kedua,  mengidentifikasi  artikel  dengan  kata  kunci  yakni  kepatuhan  pajak  ( tax  compliance )  dan ketidakpatuhan pajak. Ketiga, penilaian kualitas artikel yang terakreditasi SINTA dan beberapa jurnal publikasi  internasional.  Keempat,  pemetaan  artikel  meliputi  nama  jurnal,  tahun  publikasi,  metode penelitian, variabel penelitian, data penelitian sumber, dan subjek pajak penelitian. Kelima, menyintesis data. Penelitian ini mendapatkan 36 (tiga puluh enam ) artikel tahun artikel tahun 2014-2024.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Keyword Analysis
Analisis  kata  kunci  menggunakan  perangkat  lunak  seperti  VOSviewer  memungkinkan visualisasi  dinamika  dan  struktur  ilmu  yang  dipelajari.  VOSviewer  adalah  alat  yang  kuat  untuk menganalisis  jaringan  hubungan  antara  kata  kunci  secara  mendalam,  membantu  dalam  eksplorasi berbagai  bidang  penelitian.  Perangkat  lunak  ini  memungkinkan  pengguna  untuk  melihat  pola kejadian  bersama  antara  kata  kunci,  membantu  dalam  identifikasi  tren  dan  fokus  penelitian  yang sedang berkembang (Valenzuela et al., 2017)

## Gambar 4. Bibiliometrik Berdasarkan Kata Kunci
Pada gambar 4. Menunjukkan visualisasi jaringan kata kunci menyajikan hubungan antara kata kunci dengan cara yang ekspresif. Kekuatan hubungan antara kata kunci ditunjukkan melalui variasi warna,  ukuran  lingkaran,  ukuran  font,  dan  ketebalan  jalur  penghubung  antara  kata  kunci  yang
berbeda. Metode ini memudahkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi pola dan hubungan yang signifikan antara konsep-konsep yang diwakili oleh kata kunci dalam literatur (Sweileh et al., 2017).
Beberapa  artikel  yang di- review mencantumkan  kata  kunci  tidak  relevan  dengan  topik penelitian. P enting untuk melakukan pengelolaan dan pemilihan kata kunci yang cermat. Hal ini akan membantu  memastikan  bahwa  artikel  yang  di- review benar-benar  relevan  dengan  topik  penelitian yang sedang diteliti sehingga analisis mapping mungkin dapat menunjukkan korelasi antar topik atau kata kunci, namun tidak mampu mengungkapkan sebab akibat atau hubungan yang lebih dalam antara mereka. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang dangkal tentang topik yang sedang diteliti, namun mapping keyword menyediakan pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi.

## 4.2  Tax Compliance dalam Riset Perpajakan
Dari  tiga  puluh  enam  artikel  tahun  2014-2024  yang di- review ,  antara  lain  penelitian  dari Ratmono (2014), Dahrani et al (2021), Pratama & Urumsah (2023), Mangoting et al (2019), Fajriana et al (2020), Sa’diyah et al (2021), Linawati  (2023), Sustiyo & Yudha (2022), Gunawan & Mispa (2022), Sidharta (2017), Pangesti et al (2023), Wijayanah & Basuki (2021), Romadhon & Diamastuti (2020), Misra (2019), Listyaningsih et al (2019), Samrotun & Suhendro (2018) Sososutiksno et al (2024),  Ramadhan  &  Rodoni  (2021),  Cahyonowati  &  Ratmono  (2022),  Darmayasa,  Arsana,  et  al (2022), Darmayasa & Hardika (2024), AlMakhzoum & Azam (2021), Abdu & Adem (2023), Mas’ ud et al (2020), Bajrami (2021), Fidiana (2020), Hanum et al (2020). Kettle et al (2016), Agyekum et al  (2023),  Irefe-Esema  &  Akinmade  (2020),  Randlane  (2016),  Ndlovu  &  Schutte  (2022),  Misra (2023), Abjadi et al (2023), Vincent et al (2023) dan Elly (2017) menunjukkan dominasi penggunaan metode  kuantitatif  dengan  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner  secara  online  dengan bantuan Google Form. Penelitian yang dilakukan Haq & Misra (2023) dan Cahyonowati & Ratmono (2021) menggunakan metode kuantitatif dengan Metode eksperimen menggunakan desain faktorial 2x2  (dua  pada  dua).  Desain  penelitian  ini  menggunakan  desain between  subjects ,  artinya  setiap partisipan hanya akan diberi satu dari empat kondisi.
Pembahasan  kepatuhan  pajak  melalui  pendekatan  kuantitatif,  lebih  banyak  ditekankan  pada faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak  sedangkan  penelitian tax  complinace secara konseptual  merupakan  jenis  penelitian  Metode  kualitatif  yang  dilakukan  oleh  Romadhon  & Diamastuti (2020), Ratmono (2014) dan Wijayanah & Basuki (2021). Penelitian Kettle dkk (2016) menggunakan Metode kualitatif dengan melakukan uji coba terkontrol secara acak di Guatemala yang menggunakan surat pengingat pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Dalam  Metode  penelitian  kualitatif  terkait  kepatuhan  pajak,  peneliti  selanjutnya  dapat menjelajahi konsep seperti persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, pengalaman wajib pajak dengan otoritas pajak, norma sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak, atau strategi yang wajib pajak  gunakan  untuk  menghindari  atau mematuhi  kewajiban  pajak  dengan  melakukan  wawancara atau  observasi,  atau teknik  forum  diskusi  yang  dapat memberikan  wawasan  yang lebih mendalam tentang dinamika kepatuhan pajak dan dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan di masa mendatang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ndlovu (2023) dengan mengeksplore pengalaman bisnis UMKM dengan disertai training , awareness and education.
Metode  campuran  ( mixed  methods )  merupakan  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk mendalami  tingkat  kepatuhan  pajak  dengan  cara  menggabungkan  data  kuantitatif  dan  kualitatif. Selain menggunakan kuesioner dan analisis statistik untuk mengumpulkan data tentang kepatuhan pajak, peneliti juga dapat melakukan eksperimen atau studi kualitatif untuk mendalami persepsi dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  pajak.  Pendekatan  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih holistik  dan  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak,  serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang fenomena tersebut.
Pemilihan responden dari beberapa jurnal yang di- review sangat beragam, seperti responden orang pribadi secara random , responden mahasiswa dan WPOP yang tidak dipertimbangkan teknik samplingnya.  Penentuan  responden  merupakan  tahap  penting  dalam  penelitian,  terutama  dalam penelitian kualitatif tentang kepatuhan pajak. Memilih responden yang relevan dan representatif dapat memengaruhi  validitas  dan  reliabilitas  hasil  penelitian.  Peneliti  harus  memastikan  relevansi  dan representativitas sampel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, misalnya penelitian tentang kepatuhan  pajak  di  kalangan  UMKM  maka  pemilihan  responden  dapat  dilakukan  dengan mempertimbangkan  karakteristik  demografis  (seperti  usia,  pendidikan,  pendapatan),  status perpajakan  (individu  atau  perusahaan),  dan  tingkat  kepatuhan  yang  berbeda-beda.  Untuk  kriteria responden  UMKM  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  sampel  penelitian  diantaranya:  (1) memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak;  (2)  memiliki  usaha  dalam  kategori  UMKM;  (3)  bertempat tinggal di Kota Malang (4) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun; dan (5) melakukan aktivitas pencatatan sesuai dengan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022.

## 4.3  Model Kepatuhan Pajak dan Variabel Penelitian
Economic  Deterrence  Models atau  model  tradisional  banyak  diterapkan  pada  periode  awal kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, khususnya sekitar tahun 1960-1970an. Model Becker (1968)  tentang Economic  Deterrence menjadi  dasar  bagi  Allingham  dan  Sandmo  (1972)dalam mengembangkan model pengambilan keputusan kepatuhan pajak individu. Allingham dan Sandmo (1972)  mengemukakan  bahwa  kepatuhan  pajak  hanya akan tercapai  melalui  penegakan  hukum,  di mana  jumlah  penghasilan  yang  dilaporkan  oleh  individu  akan  berkaitan  langsung  dengan  besaran penalti  pajak  dan  kemungkinan  untuk  mendapat  hukuman  dari  pihak  berwenang  (Cahyonowati  & Darsono, 2018) . Pada masa itu, Wajib Pajak dianggap sebagai individu yang secara ekonomi rasional dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Otoritas pajak menggunakan rasa takut sebagai alat untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan.
Model deterrence sering digunakan untuk menjelaskan dan menguji perilaku penggelapan dan kepatuhan pajak secara teoretis. Faktor-faktor (variabel) yang telah diuji dalam model ini termasuk penerapan sanksi yang berat, tingginya tarif pajak, peningkatan frekuensi pemeriksaan, kompleksitas sistem  perpajakan,  kualitas  layanan  informasi  pendapatan,  pelaporan  informasi  dan  pemotongan pajak  oleh  pihak  ketiga,  tanggung  jawab  dan  sanksi  bagi  penyaji  laporan  pajak,  probabilitas pemeriksaan pajak, tarif pajak yang progresif, dan sanksi untuk ketidakpatuhan. Model ini dianut oleh Alm  (1991),  Cowell  (1990),  Elffers  et  al  (1991),  Andreoni  et  al  (1998),  dan  Slemrod  (2007). Keterbatasan model tradisional menjadi dasar munculnya pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi dan non-ekonomi. Konsep yang menjanjikan untuk menjelaskan kepatuhan pajak sekaligus mengintegrasikan faktor ekonomi dan psikologis dalam sebuah model adalah slippery slope model .
Social  Psychology  Model merupakan  salah  satu  alat  analisis  yang  secara  tajam  mengkritik penerapan Economic Deterrence Model s. Penganut model ini meyakini bahwa unsur non-ekonomi juga  memiliki  peran  penting  dalam  memotivasi Wajib  Pajak  untuk  mematuhi  pajak,  seperti  moral pajak, perilaku, persepsi, dan pengaruh dari individu lain. Persepsi non economic yang dikemukakan dalam penelitian Popoola (2022) menemukan bahwa faktor internal penentu kepatuhan pajak meliputi faktor  etika,  norma,  moral,  emosi,  motivasi,  kebutuhan,  kemudahan,  pengetahuan,  kesadaran, preferensi  risiko,  dan  kondisi  sosial  ekonomi,  sedangkan  faktor  eksternal  meliputi  faktor  sistem, kewenangan,  tata  kelola,  institusi,  sanksi,  teguran,  denda,  pemeriksaan,  dan  kompleksitas  sistem pajak. Disamping itu, terdapat satu faktor lain yang mengaitkan faktor internal dan  eksternal yaitu faktor relasional yang terdiri dari persepsi keadilan dan kepercayaan.
Penelitian  Ely  (2015)  yang  mengemukakan  bahwa  Kepatuhan  pajak  merupakan  fenomena kompleks  tidak  hanya  melibatkan berbagai  aspek,  seperti  kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya, pemahaman terhadap aturan pajak, serta kepatuhan dalam melaksanakan prosedur administratif perpajakan tetapi adanya interaksi antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.  Devos  (2013)menemukan  tiga  kelompok  variabel  yang  relevan.  Kelompok  pertama mencakup  variabel  etika  atau  moral  pajak,  kelompok  kedua  melibatkan  variabel  keadilan,  dan
kelompok ketiga terkait dengan variabel-variabel ukuran deterrence. Kelompok pertama dan kedua berasal  dari  teori  psikologi  fiskal  atau  sosial,  sementara  kelompok  terakhir  diperoleh  dari  model economic-deterrence .
Salah satu cara alternatif untuk menggabungkan Economic Deterrence dan Social Psychology dalam menjelaskan kepatuhan pajak adalah melalui teori slippery slope , yang terdiri dari tiga dimensi utama: kepercayaan terhadap otoritas pajak, kekuasaan otoritas pajak, dan pembayaran pajak. Model Fiscal  Psychology bisa  menjadi  jembatan  antara  pendekatan Economic  Deterrence dan Social Psychology .  Model  ini  menyoroti  bahwa  perilaku  ketidakpatuhan  pajak  sering  kali  dipicu  oleh persepsi kurangnya manfaat yang dirasakan atau diterima oleh pembayar pajak, baik dalam bentuk keuntungan  finansial  maupun  pelayanan  publik.  Beberapa  peneliti,  seperti  Damayanti  (2015)  dan Misra (2019), dalam studi Fiscal Psychology , menekankan bagaimana faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah  memengaruhi  sikap  dan  perilaku  masyarakat  terhadap  ketaatan  pada  peraturan perpajakan.
Dalam penelitian kepatuhan pajak, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya perilaku dan persepsi Wajib Pajak tetapi juga perspektif dan respons dari pihak berwenang, atau fiskus. Seperti penelitian  Wijayanah  (2021)  yang  menggunakan Responsive  Regulatory  Model ,  penelitian  dapat melihat bagaimana responsifitas otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan. Fiskus  yang  responsif  dapat  merespons  dengan  tepat  terhadap  kebutuhan  dan  karakteristik  Wajib Pajak,  sehingga  menciptakan  lingkungan  kepatuhan  yang  lebih  baik.  Ini  juga  dapat  mengurangi persepsi  negatif  atau  ketidakpercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhan. Variabel yang digunakan dapat berupa bentuk-bentuk respons yang diambil oleh otoritas pajak, seperti pendekatan edukatif, pemberian insentif, atau penegakan hukum yang lebih keras.
Cooperative Compliance Model yang menekankan kerjasama antara otoritas pajak dan Wajib Pajak dalam menciptakan lingkungan kepatuhan pajak yang optimal. Dalam model ini, otoritas pajak tidak  hanya  bergantung  pada  penegakan  hukum  yang  tegas,  melainkan  juga  menggunakan pendekatan persuasif dan kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan. Otoritas pajak telah mengalami pergeseran dalam pendekatan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, yang kini lebih mengarah pada apa  yang  dikenal  sebagai  pendekatan  kooperatif.  Pendekatan  ini  menekankan  pada  pembangunan hubungan yang didasarkan pada prinsip transparansi, saling kepercayaan, dan saling pengertian antara otoritas pajak dan wajib pajak (Darono, 2022).

## V. KESIMPULAN
Meningkatkan  kepatuhan  dan  melawan  ketidakpatuhan  harus  menjadi  prioritas  secara bersamaan karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Meningkatkan kepatuhan akan membantu meningkatkan penerimaan pajak, yang penting bagi keberlanjutan keuangan  negara dan penyediaan  layanan  publik.  Di  sisi  lain,  melawan  ketidakpatuhan  membantu  memastikan  bahwa aturan pajak ditaati secara adil oleh semua wajib pajak, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem  perpajakan,  dan  mencegah  ketidakadilan  pajak.  Dengan  menjaga  keseimbangan  antara meningkatkan  kepatuhan  dan  melawan  ketidakpatuhan,  pemerintah  dapat  mencapai  tujuan perpajakan yang optimal.
Dalam  pemahaman  kepatuhan  pajak,  kajian  terhadap  metode  penelitian,  teori,  dan  model kepatuhan menjadi sangat penting. Melalui metode penelitian yang tepat, kita dapat menggali lebih dalam fenomena kepatuhan pajak. Teori-teori yang mendasar juga memberikan landasan konseptual yang  kuat  untuk memahami  perilaku  kepatuhan  pajak.  Selain  itu,  model  kepatuhan,  seperti model deterrence,  social  psychology,  cooperative  compliance ,  dan responsive  regulation ,  memberikan pandangan  yang  beragam  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak.  Dengan mengintegrasikan berbagai metode penelitian, teori, dan model kepatuhan, peneliti selanjutnya dapat memperoleh  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam  tentang  fenomena  kepatuhan pajak,  yang  pada  gilirannya  dapat  membantu  merancang  strategi  yang  lebih  efektif  dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.
Rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  metode  campuran  ( mixed methods ) dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mendalami tingkat kepatuhan pajak dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan responden merupakan tahap penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, karena dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

## REFERENSI
Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax Compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. Cogent Economics & Finance , 11 (1), 2189559.
Abjadi, A. I., Wiketye, E. J., & Mpogole, H. (2023). Factors Contributing to Tax Compliance among Small and Medium Sized Enterprises: A Case of Selected SMEs in Iringa Municipality. International Journal of Finance and Accounting , 2 (1), 94–105.
Agyekum, C. K., Arkoh, I., Ibrahim, S., & Hudu, H. B. (2023). Determinants of the Tax Compliance and fairness perceptions of taxpayers on the online tax system. A case of Ghana .
Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi) . Jakarta.
Alimbudiono, R. S. (2020). Accounting knowledge as a contributing intention on improving public accounting profession. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (9), 801–809.
Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income  tax  evasion:  A  theoretical  analysis. Journal  of  Public Economics , 1 (3–4), 323–338.
Alm, J. (1991). A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. The Accounting Review , 66 (3), 577–593.
AlMakhzoum, A. M. S., & Azam, S. M. F. (2021). A Study on Critical Factors of Tax Compliance Behaviour among Small and Medium Enterprises in Libya. Journal of International Business and Management , 4 (11), 1–22.
Amalia, P. P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Samsat Kabupaten Kulon Progo . Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature , 36 (2), 818– 860.
Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Bajrami,  E.  (2021).  Recognition  of  taxes  and  implementation  of  tax  procedures  by  SMEs  in  Albania.
Contemporary Economics , 15 (2), 224–239.
Becker, N. G. (1968). Models for the response of a mixture. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) , 30 (2), 349–358.
Bt Yunus, N., & Bt Ramli, R. (2017). Tax penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia .
Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2018). Perkembangan model penelitian kepatuhan pajak. Simak , 16 (01), 1- 11.
Cahyonowati,  N.,  Ratmono,  D.,  &  Juliarto,  A.  (2022).  The  Moderating  Role  of  Social  Norms  on Tax Compliance Model:  A  Laboratory  Experimental  Evidence  in  Indonesia. Contemporary  Economics , 16 (4).
Cowell, F. A. (1990). Cheating the government: The economics of evasion. MIT Press Books , 1 .
Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (2).
Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The role of taxpayer perception of the government and society to improve tax compliance. Accounting and Finance Research , 4 (1), 180.
Darmayasa, I. N., Arsana, I., & Putrayasa, I. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives , 11 (1), 19–32.
Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework Tax Compliance model. Cogent Business & Management , 11 (1), 2337358.
Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak,
Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (2), 316–330.
Darono,  A.  (2022).  Data  Wrangling  Dalam  Administrasi  Pajak  Indonesia:  Studi  Etnografi  Digital. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 6 (1), 1–16.
Devos,  K.  (2013). Factors  influencing  individual  taxpayer  compliance  behaviour .  Springer  Science  & Business Media.
Elffers, H., Robben, H. S. J., & Hessing, D. J. (1991). Under-Reporting Income: Who is the Best Judge—Tax- Payer or Tax Inspector? Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society , 154 (1), 125–127.
Elly, T. (2017). Attitude towards Tax Compliance among SMES in Tanzania. Orsea Journal , 5 (1).
Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Kajian Akuntansi , 4 (2), 228–244.
Fidiana,  F.  (2020).  Compliance  behaviour  from  the  holistic  human  nature  perspective. Journal  of  Islamic Accounting and Business Research , 11 (5), 1145–1158.
Gunawan,  G.,  &  Mispa,  S.  (2022).  MODEL  PENINGKATAN  KEPATUHAN  MEMBAYAR  PAJAK.
AkMen JURNAL ILMIAH , 19 (3), 294–307.
Hanum, L., Ari, D. P. S., & Susilo, H. (2020). Determinant of Tax Compliance Intention in Java-Indonesia.
2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019) , 177– 182.
Hofmann,  E.,  Voracek,  M.,  Bock,  C.,  &  Kirchler,  E.  (2017). Tax  Compliance across  sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. Journal of Economic Psychology , 62 , 63– 71.
Irefe-Esema, J., & Akinmade, B. (2020). Automation and Tax Compliance: Empirical Evidence from Nigeria. American Journal of Theoretical and Applied Business , 8 (3), 45–58.
Kettle, S., Hernandez, M., Ruda, S., & Sanderson, M. A. (2016). Behavioral interventions in tax compliance: Evidence from Guatemala. World Bank Policy Research Working Paper , 7690 .
Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour . Cambridge University Press.
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. Journal of Economic Psychology , 29 (2), 210–225.
Linawati,  L.,  &  Putra,  R.  E.  (2023).  YOUNG  GENERATION TAX  COMPLIANCE AS  CANDIDATES POTENTIAL TAXPAYERS. Jurnal Scientia , 12 (04), 1068–1075.
Listyaningsih,  D.,  Nurlaela,  S.,  &  Dewi,  R.  R.  (2019).  Implementasi  Pp  No  23  Tahun  2018,  Pemahaman Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah Di Kota Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika , 3 (01).
Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer compliance model based on transparency, ethics, and trust. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 19 (1), 104–118.
Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. H. (2023). Factor Affecting Individual Taxplayer Compliance in Indonesia. Remittances Review , 8 (4).
Mas’ ud, A., Yusuf, R., Udin, N. M., & Al-Dhamari, R. (2020). Enforce environmental Tax Compliance model for the oil and gas industry. International Journal of Energy Sector Management , 14 (6), 1073–1088. Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) , 3 (2), 189–204.
Misra, F. (2023). PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN. Jurnal Akuntansi Bisnis , 16 (1), 1–22.
Ndlovu, M., & Schutte, D. (2022). The Influence of Penalties on the Tax Compliance Behaviour of Small Business Owners. Southern African Business Review , 26 , 19-pages.
Pangesti, N. G., Alkausar, B., Soemarsono, P. N., & Yuliatul, H. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME. TIJAB (The International Journal of Applied Business) , 12 (1). Popoola, D. J. (2022). Determinants of Tax Compliance Behaviour Among Small and Medium Enterprises in Kwara State . Kwara State University (Nigeria).
Pratama, A., & Urumsah, D. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance .
Ramadhan, B., & Rodoni,  A.  (2021).  Analisis Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. Jurnal Syntax Transformation , 2 (09), 1235–1258.
Randlane,  K.  (2016). Tax  Compliance as  a  system:  Mapping  the  field. International  Journal  of  Public Administration , 39 (7), 515–525.
Ratmono,  D.  (2014).  Model  kepatuhan  perpajakan  sukarela:  peran  denda,  keadilan  prosedural,  dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 42–64.
Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. Jurnal Ilmiah ESAI , 14 (1), 17–35.
Sa’diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of attribution dan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. Scientax , 3 (1), 51–69.
Sahri,  A.  S.  R.  (2023).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 16 (2), 244–248.
Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (1), 372–395.
Sari, R. N., Herawati, N., & Pauzi, N. F. M. (2023). The Mapping of Tax Compliance Research in Indonesia. Wahana Riset Akuntansi , 11 (1), 63–76.
Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi, Bisnis
& Entrepreneurship , 11 (2), 149–158.
Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. Journal of Economic Perspectives , 21 (1), 25–48.
Sososutiksno, C., Limba, F. B., & Alatas, R. A. A. R. (2024). META ANALISIS VARIABEL DOMINAN YANG  MEMPENGARUHI  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK. Jurnal  Manajemen  Strategis  Dan Inovasi , 6 (1).
Sustiyo,  J.,  &  Yudha, D.  D.  (2022). Apakah  Empati Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak? Owner:  Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 507–517.
Sweileh, W. M., Al-Jabi, S. W., AbuTaha, A. S., Zyoud, S. H., Anayah, F. M. A., & Sawalha, A. F. (2017). Bibliometric  analysis  of  worldwide  scientific  literature  in  mobile-health:  2006–2016. BMC  Medical Informatics and Decision Making , 17 , 1–12.
Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review  untuk  identifikasi  platform  dan  metode  pengembangan  sistem  informasi  di  Indonesia. Indonesian Journal of Information Systems , 1 (2), 63–77.
Valenzuela, L. M., Merigó, J. M., Johnston, W. J., Nicolas, C., & Jaramillo, J. F. (2017). Thirty years of the Journal of Business & Industrial Marketing: A bibliometric analysis. Journal of Business & Industrial Marketing , 32 (1), 1–17.
Vincent, O., Stevenson, A., & Owolabi, A. (2023). Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non) compliance behaviour? Journal of Economic Criminology , 1 , 100008.
Wijayanah, W., & Basuki, B. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 5 (4), 493–512.
Zainudin,  F.  M.,  Nugroho,  R.,  &  Muamarah,  H.  S.  (2022).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 6 (1), 107–121.