## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberita- huan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Ni Made Noviyanti*, A.A. Gede Raka, dan A.A. Ayu Dewi Larantika
Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa
*Email Corespondence: opikvivo16@gmail.com

## Abstract
E-Government is an effort to develop electronic-based governance to improve the quality of public services effectively and efficiently, in accordance with Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning e-Government Development Policies and Strategies.  Technological  developments  affect  the  management  of  tax  administration  both  for  government  and  taxpayer needs from manual to online systems, thereby saving time, work processes, and paper. By applying online taxes so that good governance is created. The formulation of the problem, namely: 1) How is the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? 2) What are the supporting factors and obstacles to the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? The theory used is the theory of public policy implementation model of Merilee S. Grindle and the theory of public policy implementation model of George C. Edwards III. The research approach used a qualitative descriptive. Data collection  techniques  using  observation,  interviews,  and  documentation.  The  technique  of  determining  informants  using purposive sampling. The data analysis technique is descriptive qualitative data analysis, including: data reduction, data display,  and  drawing  conclusions  and  verification.  The  results  of  the  research  findings  concluded  that:  1)  The implementation of e-Government in the process of reporting Local Tax Returns to the Badung Regency Government has been  implemented  by  implementing  an  online  local  tax  system  through  e-SPTPD.  2)  The  supporting  factors  for  the implementation of e-Government in the process of reporting the Regional Tax Returns to the Badung Regency Government include:  the  commitment  of  the  Badung  Regency  Government  in  public  services  through  e-Government,  resources (resources), socialization, internet networks, and taxpayer awareness . While the factors inhibiting the implementation of e -Government  in the process of  reporting Regional  Tax Returns to the Badung Regency Government  include: knowledge and awareness of taxpayers and the Covid-19 pandemic.
Keywords: e-Government; public policy implementation; regional tax returns

## Abstrak
E-Government  merupakan  upaya  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik  meningkatkan kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien,  sesuai  Inpres  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Pengembangan  e-Government.  Perkembangan  teknologi  mempengaruhi  pengelolaan  administrasi  perpajakan  baik keperluan  pemerintah  maupun  wajib  pajak  dari  manual  ke  sistem  online,  sehingga  menghemat  waktu,  proses  kerja,  dan kertas. Dengan diterapkan pajak  online sehingga tercipta good governance.  Rumusan  masalah,  yaitu :  1) Bagaimanakah implementasi  e-Government  dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten Badung? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung?  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  implementasi kebijakan  publik  model  Merilee  S.  Grindle  dan  Teori  implementasi  kebijakan  publik  model  George  C.  Edwards  III. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obvservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data adalah analisis data deskriptif  kualitatif,  meliputi  :  reduksi  data,  display  data,  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  temuan penelitian disimpulkan bahwa : 1) Implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terimplementasi  dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui  e- SPTPD . 2) Faktor-faktor  pendukung  implementasi  e-Government  dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi : komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelayanan publik melalui  e-Government,  resources  (sumber  daya),  sosialisasi,  jaringan  internet,  dan  kesadaran  Wajib  Pajak.  Sedangkan faktor-faktor  penghambat  implementasi  e-Government  dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi : pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik; e-Government; Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Noviyanti, N, M., Raka, A, A, G., Larantika, A, A, A, D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 85-96. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 86
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung

## 1.  Pendahuluan
E-Government merupakan  upaya  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintahan berbasis  elektronik  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien dengan  dikeluarkannya  Inpres  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Pengembangan e-Government. Fungsinya  adalah memayungi  seluruh  kebijakan  teknis operasional di bidang e-Government .
Dengan  Inpres  No.  3  Tahun  2003,  bermunculan website pemerintah  dicirikan go.id . Penerapan e-Government dengan  pemanfaatan  TIK  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung dimulai  tahun  2008,  dibangunnya website http://www.badungkab.go.id.  Penerapan e- Government tersebut sebatas penyedia akses informasi kepada publik secara lebih luas dan bersifat  satu  arah.  Penerapan e-Government diimplementasikan  Pemerintah  Kabupaten Badung dalam bidang perpajakan, melalui penerapan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara online .
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan  peningkatan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Rusjidi, 2008:3). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiamso, 2011:1).
Pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  daerah (Mardiamso, 2011:12).
Pemerintah  daerah  tidak  dapat  melaksanakan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien tanpa  biaya  yang  cukup  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  melaksanakan  program pembangunan  juga  didukung  masyarakat  berperan  serta  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Tujuan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  adalah  meningkatkan  kemandirian  dan mengurangi  ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah  pusat.  Meningkatkan  kemandirian daerah erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Semakin  tinggi  kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  PAD,  semakin  besar diskresi daerah menggunakan PAD sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).
Ditetapkannya  UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah sebagai upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari PAD, bersumber dari pajak daerah.  Kemandirian  daerah  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dapat terwujud.
Pengaruh  perkembangan  dan  penerapan  TIK  juga  sampai  pada  aspek  pemerintahan. Salah  satunya  adalah  aspek  perpajakan.  Adanya  relevansi  antara  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  pelayanan  perpajakan  yang  baik  agar  tercapainya kepatuhan pajak atau tax compliance , khususnya bagi pajak daerah. Perlu adanya integrasi antara  administrasi  pajak  dengan  TIK  agar  tercapainya  pelayanan  pajak  yang  modern  dan fleksibel sesuai perkembangan jaman.
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  dalam  empat  dekade  telah  memengaruhi pengelolaan  administrasi,  baik  administrasi  pemerintahan  maupun  administrasi  bisnis. Perpajakan  Indonesia mengakomodir TIK dalam pengelolaan administrasi perpajakan baik keperluan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  maupun  masyarakat/Wajib  Pajak.  Bila
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 87
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan  kertas,  kemudian  diubah  dengan  menggunakan  TIK  yang  mengurangi  banyak  waktu, proses kerja, serta kertas (Pandiangan, 2014:9).
Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  merupakan  OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah dalam melaksanakan pembangunan  daerah.  Sejak  tahun  2012,  beberapa  pajak  daerah,  yaitu:  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan  dan  pajak  pakir  berubah  sistem  pemungutannya  dari official assessment menjadi self  assessment yang  mengharuskan  Wajib  Pajak  menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Dari sisi pelaporan, Wajib Pajak diwajibkan melaporkan pajaknya dengan melaporkan SPTPD (Perbup Badung No. 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan).
Dengan  dikeluarkannya  Perbup  Badung  No.  56  Tahun  2013  tentang Online  System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kabupaten Badung sudah menerapkan pembayaran dan pelaporan transaksi pajak secara online .  Kemudian  dipertegas  kembali  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Badung  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Sistem Online Pajak  Daerah  berkenaan dengan pemungutan, pelaporan pajak secara online .
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau bukan  objek  pajak,  dan  /atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  daerah  (Pasal  1  angka  11  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah).
Awalnya  para  wajib  pajak  melaporkan  SPTPD  secara  manual  dengan  membawa langsung  ke  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  ataupun pengambilan  SPTPD  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak.  Pengambilan  SPTPD  yang dilakukan oleh petugas pajak inilah yang menimbulkan kesan negatif, di mana banyak yang beranggapan  petugas  pajak  dapat  diberikan  imbalan  untuk  mengambil  dan  mengurangi pelaporan pajaknya.
Demi  meningkatkan  kepatuhan  dan  kemudahan  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan SPTPD dan meminimalisir kontak antara petugas pajak dan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  menyediakan  fasilitas  pelaporan  SPTPD secara online kepada  Wajib  Pajak.  Sistem  tersebut  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2012 sampai  sekarang,  dengan  mengakses website www.bapenda.badungkab.go.id .  Wajib  Pajak dapat  melaporkan SPTPD-nya kapan saja dan dari mana saja. Diterapkannya pajak online dengan  harapan  :  1)  mengurangi  tingkat  denda  atas  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak,  2) mengefektifkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran, 3) memudahkan Wajib Pajak dalam  pelaporan  pajak  terutang,  dan  4)  mengurangi  oknum  yang  menimbulkan penyalahgunaan pelaksanaan pajak daerah.
Jenis  pajak  yang  pembayaran  dan  penyetoran  pajaknya  dengan  sistem online oleh wajib  pajak,  meliputi  pajak  hotel,  pajak,  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan  (Pasal  5  ayat  (2)  Perda  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2016  tentang  Sistem Online Pajak Daerah).
Sistem online menggunakan self  assessment atau  menghitung  sendiri  besaran  nilai pajak  dibayarkan  Wajib  Pajak.  Prinsip self  assessment menurut  UU  Ketentuan  Umum Perpajakan,  artinya  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  terutang  sesuai  perhitungan  Wajib Pajak (Zuraida dan Advianto, 2011:5).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 88
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Sistem online pembayaran dan pelaporan pajak daerah di Kabupaten Badung melalui Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  dalam  penerapan e- Government dengan  memanfaatkan  TIK,  dengan  harapan  berdampak  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak,  optimalisasi  perolehan  pajak  sehingga  meningkatkan  PAD,  serta  penerapan asas  transparansi  dan  akuntabilitas  baik  terhadap  Wajib  Pajak  maupun  pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  depan,  peneliti  tertarik  untuk  menuangkannya  dalam sebuah  penelitian,  dengan  mengangkat  judul “ Implementasi E-Government dalam  Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung ”.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagaimanakah  implementasi e- Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten  Badung? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat  implementasi e- Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung?
Tujuan  penelitian  adalah  :  1)  Untuk  mengetahui,  memahami,  dan  menganalisis implementasi e-government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  pada Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  2)  Untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung.
Manfaat  penelitian  adalah  :  1)  Bermanfaat  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  di bidang  implementasi  kebijakan  berkaitan e-government dalam  pelaporan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah.  2)  Dapat  menjadi  referensi  bagi  peneliti  lainnya  yang melakukan  penelitian  dengan  objek  serupa.  3)  Bermanfaat  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  dalam  memberikan  masukan  pengambilan  kebijakan  meningkatkan pelayanan  publik  pelaksanaan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  melalui e- government .  4)  Bermanfaat  bagi  masyarakat  (wajib  pajak)  memudahkan  pelaporan  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah melalui e-Government .

## 2.  Konsep

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuannya.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan langkah,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan  dari  kebijakan  publik  tersebut  (Nugroho, 2011:618).
Grindle  (1980)  menyatakan,  implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu.  Proses  implementasi  baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
Van  Meter  dan  Van  Horm  (Winarno,  2008:146-147)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan  sebelumnya, mencakup  usaha-usaha  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi  tindakan-tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha-usaha untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh  keputusan-keputusan kebijakan  yang  dilakukan  organisasi  publik  diarahkan  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2008:65) mengatakan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku/ dirumuskan  yang  mencakup  usaha-usaha  mengadministrasikannya  maupun  menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 89
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Implementasi kebijakan tidak akan timbul sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan  atau  diidentifikasi  oleh  keputusan-keputusan  kebijakan.  Jadi  implementasi merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor,  sehingga  pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  atau  sasaran- sasaran kebijakan itu sendiri.

## E-Government
Bank  Dunia  mengemukakan  bahwa e-Government  refers  to  the  use  by  gobernment agencies  of  information  technologies  (such  as  Wide  Area  Net-works,  the  internet,  and mobile computing) that have the ability to transform relations with cityzens businesses and other arms of government . (Indrajit, (2002: 3).
E-Government merupakan  upaya  pemerintah  memudahkan  aktivitas  pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan TIK. E-Government merupakan bentuk pelayanan publik dibuat pemerintah bertujuan menjadi penghubung antara kedua belah pihak maupun pihak lain  yang  berkepentingan.  Yu-che  dan  James  Perry  (Falih  Fuadi  dan  Bintoro  Wardiyanto, 2010:57)  berpendapat e-Government merupakan  sebuah  garis  depan  dari  rencana pemerintah  mendukung  serta  menyediakan  informasi  dan  peningkatan  pelayanan masyarakat,  pelaku  bisnis,  pekerja  pemerintah,  unit-unit  pemerintah  lain,  dan  organisasi sektor ketiga.
Janet  Caldow  (2001)  mendefinisikan e-Government bukanlah  sebuah  perubahan secara  fundamental  yang  berjangka  pendek  pada  pemerintahan  dan  kepemerintahan  dan bukan  pula  sebagai  awal  dari  permulaan  era  industrialisasi.  Artinya e-Government merupakan sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi, bukan sebuah perubahan mendasar dalam  sebuah  tata  pemerintahan  berjalan  dalam  jangka  panjang  dan  bukan  membuktikan asal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.
E-Government sebagai  strategi  pemerintah  mewujudkan good  governance (tata kepemerintahan  yang  baik).  Mark  Robinson  (Istianto,  2011:102),  terdapat  istilah  sebagai titik  sentral  pelaksanaan good  governance yaitu  :  1)  akuntabilitas,  menyatakan  sebagaian besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terdapat orang yang memerintah, 2) legitimasi,  berkaitan  dengan  hak  negara  menjalankan  kekuasaan  terhadap  warganya  dan seberapa  jauh  kekuasaan  dianggap  sah  diterapkan,  dan  3)  transparansi,  didasarkan  pada adanya mekanisme menjamin akses umum kepada pengambilan keputusan.
Jadi e-Government merupakan  suatu  mekanisme  interaksi  baru  (modern)  antara pemerintah  dengan  masyarakat  dan  kalangan  yang  berkepentingan  ( stakeholder ),  di  mana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet), dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik, sehingga lebih efektif, efisien, dan produktif.

## Implementasi E-Government
Implementasi e-Government merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh berbagai  aktor,  dengan  mekanisme  interaksi  baru  (modern)  antara  pemerintah  dengan masyarakat  dan  kalangan  yang  berkepentingan  ( stakeholder ),  di  mana  melibatkan penggunaan  teknologi  informasi  (terutama  internet),  dengan  tujuan  memperbaiki  mutu (kualitas)  pelayanan  publik,  sehingga  lebih  efektif,  efisien,  dan  produktif,  yang  pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  atau  sasaran- sasaran kebijakan itu sendiri.

## Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  daerah  adalah  sistem self  assessment, di  mana wajib  pajak  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  daerah  yang  terutang. Dokumen  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  adalah  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD).  SPTPD  merupakan  formulir  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 90
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
dan  Retribusi  Daerah,  SPTPD  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  daerah.  Sedangkan  sesuai  dengan  Peda  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah, e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Dengan adanya sistem online , wajib pajak dimudahkan dalam melakukan pembayaran dan  penyetoran  pajaknya.  Tata  cara  pendaftaran  SPTPD online ,  yaitu  :  1)  wajib  pajak mendaftarkan  diri  memperoleh  fasilitas  e-SPTPD  disediakan  Dinas  Pendapatan  Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung tanpa dipungut biaya, 2) untuk menggunakan fasilitas e-SPTPD, wajib pajak membuat user account pada sistem online SPTPD disediakan Dinas Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung,  dan  3)  wajib  pajak  yang memanfaatkan  fasilitas  e-SPTPD  tidak  perlu  menyampaikan  formulir  SPTPD  ke  Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (Pasal 23 Perbup Badung No. 41 Tahun  2016).  Sedangkan  tata  cara  penyampaian  SPTPD online ,  yaitu  :  1)  wajib  pajak menyampaikan  e-SPTPD  melalui website Dinas  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung  setelah  mendaftarkan  diri  dan  memiliki user  account ,  2)  wajib  pajak mengisi data digital disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan palaporan pajak, 3) wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e- SPTPD,  4)  bukti  penerimaan  elektronik  sebagai  tanda  bukti  penerimaan  yang  sah,  dan  5) jangka  waktu  penyampaian  e-SPTPD  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Pasal 25 Perbup Badung No. 41 Tahun 2016).

## 3.  Metode
Penelitian  mengambil  lokasi  di  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten Badung, mengemban tugas pokok dan fungsi melakukan pemunggutan retribusi, pajak,  dan  pendapatan  lainnya.  Alasan  memilih  lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Badung, yaitu : 1) Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan PAD terbesar di Provinsi Bali bersumber  dari  pajak  dan  retribusi  daerah.  2)  Kabupaten  Badung  sudah mengimplementasikan e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Moleong  (2005:  6),  penelitian kualitatif  adalah  kegiatan  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Saryono (Ismail  Nurdin  dan  Sri  Hartati,  2019:75),  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan  dari  pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan,  diukur,  atau  digambarkan melalui pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif sebagai upaya mendeskripsikan data dari hasil pengumpulan data yang sahih sesuai tuntutan penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi, juga berdasarkan analisis data, refleksi data, kajian emik dan etik terhadap data, dan penarikan kesimpulan yang harus memiliki tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan ukuran dependability, credibility, transfebility , dan confirmability .
Data  penelitian  adalah  segala  fakta  dan  angka  yang  dapat  dijadikan  bahan  untuk menyusun suatu  informasi  (Arikunto, 2002). Sugiyono (2010:4), menjelaskan bahwa jenis data dalam sebuah penelitian ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yaitu  peneliti mengamati dan memahami secara langsung dengan mencari informasi-informasi dari orang-
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 91
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
orang  yang  mampu  memberikan  informasi  yang  tepat  dan  juga  mencari  penjelasan  dari sumber-sumber lain, seperti buku-buku dan dokumen yang relevan sebagai pelengkap data.
Data kuantitatif  yang digunakan meliputi  data dari BPS Kabupaten  Badung seperti : luas  wilayah,  jumlah  Kecamatan  dan  Desa/Kelurahan,  penduduk,  data  dari  Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung seperti :  data kepegawaian, data inventaris  barang,  data  jumlah  wajib  pajak.  Sedangkan  data  kualitatif  meliputi  hasil wawancara dengan para informan.
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002). Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi  dan  wawancara  terhadap  nara  sumber/informan  penelitian  berkaitan  dengan rumusan  masalah  penelitian  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  BPS  Kabupaten  Badung, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Pada  penelitian  kualitatif,  peneliti  sekaligus  sebagai  instrumen  penelitian.  Peneliti sebagai human  instrument berfungsi  menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan sebagai  sumber  data,  melakukan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  menyajikan  data,  dan membuat  kesimpulan  atas  temuannya.  Dalam  penelitian  kualitatif,  tidak  ada  pilihan  lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, karena segala sesuatunya belum  mempunyai  bentuk  yang  pasti.  Dalam  keadaan  yang  tidak  pasti  dan  tidak  jelas  itu, tidak  ada  pilihan  lain  dan  hanya  peneliti  itu  sendiri  sebagai  alat  satu-satunya  yang  dapat mencapainya.  Di  samping  peneliti  sebagai  instrumen  utama,  instrumen  lainnya  dalam penelitian ini juga berupa pedoman wawancara,  kamera,  alat perekam,  alat  tulis,  dan alat- alat lainnya.
Dalam  suatu  penelitian,  peneliti  harus  menentukan  teknik  pengumpulan  data  yang paling tepat yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Metode pengumpulan  data  ialah  teknik  atau  cara-cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  data.  Beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  pengambilan  sampel  non  random  dengan pemilihan  informan  sesuai  prosedur  purposive,  dengan  mengambil  data  dari  sumber  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  sehingga  menghasilkan  data  yang  dapat dipercaya  dan  ketepatan  hasil  penelitian.  Sumber  data  berasal  dari  para  informan  yang berjumlah  sekitar  15  orang.  Informan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung,  Sekretaris  Badan  Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung.  Informan  pendukung dalam  penelitian  ini  adalah  Camat,  Lurah/Perbekel,  serta  masyarakat  selaku  wajib  pajak baik yang berdomisili maupun berusaha di Kabupaten Badung.
Analisis  data  adalah  suatu  proses  atau  upaya  pengolahan  data  menjadi  sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Miles  dan  Huberman  (1992),  analisis  data  kualitatif  adalah  mereduksi  data,  menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Spradley (1997:117-119), mengartikan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan.  Tahapan-tahapan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  analisis  data  adalah  :  1) reduksi data, 2) display/penyajian data, serta 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Pemeriksaan  terhadap  keabsahan  data  digunakan  menyanggah  balik  dituduhkan kepada  penelitian  kualitatif  yang  mengatakan  tidak  ilmiah,  juga  sebagai  unsur  yang  tidak terpisahkan  dari  tubuh  pengetahuan  penelitian  kualitatif  (Moleong,  2012:320).  Pengujian keabsahan  data  dilakukan  membuktikan  apakah  penelitian  yang  dilakukan  benar-benar penelitian  ilmiah,  sekaligus  menguji  data  yang  diperoleh.  Uji  keabsahan  data  dalam penelitian  kualitatif  meliputi  uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 92
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
eksternal), dependability (reliabilitas),  dan confirmability (objektivitas)  (Sugiyono (2017:270).
Dalam  memenuhi  keabsahan  data  penelitian  menggunakan  triangulasi.  Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2017:273) memaknai triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan  berbagai  waktu. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan dilakukan dengan cara mengecek data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  dengan  teknik  yang  sama  (Sugiyono, 2017:274).
Pemeriksaan  terhadap  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi  yaitu  dengan  memanfaatkan  sesuatu  di  luar  data  untuk  keperluan  pengecekan atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan.  Data  primer  berupa informasi dari informan kunci dan informan pendukung dibandingkan dengan data sekunder didapat dari data pendukung, yaitu data observasi dan data dokumen.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung
Implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  (SPTPD)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sudah  diterapkan  dan  dilaksanakan sistem online pajak  daerah  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Sistem Online Pajak  Daerah.  Adapun  OPD  teknis  yang melaksanakannya  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  cukup  memadai  baik  dari  segi  jumlah maupun  dari  segi  pendidikan,  juga  dari  segi  sarana  dan  prasarana  penunjang  tugas operasional  baik  di  kantor  maupun  ke  lapangan  juga  sudah  memadai,  dengan mengoptimalkan  penggunaan  segala  sumber  daya  yang  tersedia  tersebut  dengan  sebaik- baiknya.  Demikian  pula  wajib  pajak  telah  menggunakan  SPTPD online atau  e-SPTPD secara baik, di mana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan  yang signifikan, kecuali di tahun 2020 terjadi penurunan yang diakibatkan karena pandemi Covid -19.
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung
Faktor-faktor pendukung implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut. Pertama ,  Komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  pelayanan  publik melalui e-Government . E-Government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara  efektif  dan  efisien.  E-SPTPD  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pelaporan pajak daerah setiap bulannya, di  mana wajib pajak diberikan layanan pelaporan SPTPD  yang praktis, mudah, cepat,  dan efisien.  Dengan  layanan  aplikasi  e-SPTPD  ini  proses  pelaporan  menjadi  cepat,  dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa wajib pajak harus datang ke Kantor.
Kedua, Resources (sumber  daya).  Sumber  daya  merupakan  suatu  nilai  potensi  yang dimiliki  oleh  suatu  materi  atau  unsur  tertentu  dalam  kehidupan,  di  mana  ia  dapat meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Badan  Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dalam mengimplementasikan e-Government melalui sistem online pajak  daerah  (e-SPTPD)  meliputi  sumber  daya  manusia  yaitu  para  pegawai  yang  dimiliki yang sudah cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta fasilitas berupa sarana  dan  prasarana  penunjang  operasional  kegiatan  di  kantor  maupun  di  lapangan  juga sudah cukup memadai.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 93
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Ketiga,  Sosialisasi.  Sosialisasi  memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  selaku  wajib pajak, guna memberikan pemahaman, manfaat, serta kemudahan dalam pelaporan pajaknya secara  online.  Sosialisasi  dilaksanakan  baik  melalui  tatap  muka  secara  langsung  dengan masyarakat  wajib  pajak,  terutama  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  maupun  sosialisasi melalui media massa seperti surat kabar atau koran, media elektronik melalui radio, maupun media  sosial  seperti  website  yang  miliki  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten Badung.
Keempat, Jaringan internet. Pelaksananaan sistem online pajak daerah melalui aplikasi e-SPTPD  di  Kabupaten  Badung  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung menggunakan sistem online, di mana jaringan internet menjadi  elemen penting dalam pelaksanaannya.  Tanpa jaringan internet,  maka tidak dapat terlaksananya sistem pelaporan perpajakan secara online.
Kelima, Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan pelaporan pajak  secara  online  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan.  Berarti  kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya telah dilaksanakan secara sadar dan lebih memudahkan mereka,  sehingga  pelayanan  publik  perpajakan  secara  online  ini  dapat  lebih  efektif  dan efisien.
Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut. Pertama, Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dalam penerapan sistem online pajak daerah memang perlu ditingkatkan dengan dilaksanakannya sosialisasi,  tetapi  berkaitan  dengan  usia  yang  sudah  lanjut  maupun  penguasaan  teknologi informasi dan komunikasi  yang kurang bahkan tidak menguasai memang menjadi kendala dan  hambatan.  Dan  juga  berkaitan  dengan  kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajibannya dalam pelaporan perpajakan secara online masih ada saja yang belum melaksanakannya dan memenuhi kewajibannya. Memang dibutuhkan waktu dan sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat  guna  mewujudkan  pelaksanaan  sistem  online  pajak  daerah  di  Kabupaten Badung.
Kedua, Pandemi Covid-19. Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia bahkan berdampak juga pada Kabupaten Badung, di mana banyak usaha, terutama usaha di sektor jasa  pariwisata  yang  mengalami  penutupan  bahkan  sampai  gulung  tikar.  Hal  ini mengakibatkan implementasi e-Government melalui sistem online pajak daerah mengalami hambatan dalam pelaporan pajak secara online, di mana dengan tutupnya usaha masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaporkan pajaknya secara online, karena tidak ada transaksi. Sebenarnya masyarakat selaku wajib pajak harus tetap melaporkan kewajibannya, walaupun tidak terdapat transaksi, tetapi tetap melaporkan pajaknya secara online, walaupun nihil.

## Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung
Implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  berdasarkan  isi  kebijakan  yaitu:  1)  jenis manfaat yang akan dihasilkan, 2) derajat perubahan yang diinginkan, 3) kedudukan pembuat kebijakan, 4) siapa pelaksana program, dan 5) sumber daya yang dikerahkan dan lingkungan kebijakan yaitu : 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga  dan  penguasa,  dan  3)  kepatuhan  dan  daya  tanggap  pelaksana  teori  Merilee  S. Grindle sudah terimplementasi dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui e- SPTPD,  dengan  terjadinya  peningkatan  pelaporan  e-SPTPD  secara online dari  tahun  ke tahun oleh wajib pajak, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
Berdasarkan isi kebijakan, yang meliputi pertama, kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.  Semua  pihak  dipengaruhi  dengan  diimplementasikannya  Perda  Kabupaten Badung  No.  2  Tahun  2016  tentang  Sistem Online Pajak  Daerah.  Pemerintah  Daerah CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 94
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Kabupaten  Badung  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  berkomitmen mengimplementasikan e-Government ini  serta  masyarakat  Kabupaten  Badung  juga  wajib melaksanakannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  terjadinya  peningkatan  pemanfaatan  e- SPTPD secara online dari tahun ke tahun.
Kedua, jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan.  Manfaat  dari  diimplementasikannya e- Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD)  pada Pemerintah  Kabupaten  Badung,  meliputi  efektivitas,  efisiensi,  mudah,  cepat,  serta  bisa diakses  oleh  wajib  pajak  di  manapun  mereka  berada  untuk  melaporkan  e-SPTPD-nya asalkan terdapat jaringan internetnya.
Ketiga, derajat  perubahan  yang  diinginkan.  Dengan  diterapkannya  e-SPTPD  secara online dari  tahun  ke  tahun  pelaporan  e-SPTPD  secara online semakin  tahun  semakin meningkat.  Dengan  demikian  derajat  perubahan  yang  diinginkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Badung  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten Badung  dalam  implementasi e-Government berkaitan  dengan  kewajiban  dan  kepatuhan wajib pajak sesuai dengan harapan.
Keempat, kedudukan  pembuat  kebijakan.  Kedudukan  pembuat  kebijakan  yang berkaitan  dengan  implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung ada pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Kelima, siapa  pelaksana  program.  Pelaksana  dari  program  e-SPTPD  secara online dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Keenam, sumber daya yang dikerahkan. Keadaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung  dapat  dikatakan  cukup  memadai  baik  dari  kualitas  dan  kuantitasnya  untuk melaksanakan sistem online pajak daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  berdasarkan  lingkungna  kebijakan,  yang  meliputi pertama, kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  actor  yang  terlibat.  Dengan  diterapkannya  sistem  pajak  daerah secara online dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat untuk melaporkan e-SPTPD secara online semakin  meningkat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kekuasaan,  kepentingan,  dan strategi  aktor  yang  terlibat  dalam  pembuatan  peraturan  sistem  pajak  daerah  secara online serta implementasinya sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semua pihak, karena lebih efektif, efisien, mudah, dan cepat.
Kedua, karakteristik  lembaga  dan  penguasa.  Karakteristik  lembaga  dan  penguasa dalam mengimplementasikan e-Government sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pendapatan  Daerah/  Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung,  juga  atas  dukungan  dan  peran serta aktif masyarakat Kabupaten Badung selaku wajib pajak.
Ketiga, kepatuhan  serta  daya  tanggap  pelaksana.  Dalam  mengimplementasikan e- Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten  Badung,  Pemerintah  Kabupaten  Badung  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah/ Pasedahan Agung harus memperhatikan baik faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam mengimplementasikan e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Yang  sudah  baik  supaya  lebih ditingkatkan  lagi  dan  yang  masih  kurang,  supaya  dilaksanakan  pembenahan/perbaikan, sehingga  dapat  memberikan  pelayaan  publik  yang  prima  berkaitan  dengan  pelayanan  e- SPTPD  secara online ,  dengan  harapan  pelayanan  dapat  lebih  efektif,  efisien,  mudah,  dan cepat, serta dapat diakses dari mana saja.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 95
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung

## Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kabupaten Badung
Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung berdasarkan  teori  George  C.  Edwards  III,  yang  meliputi  : communication (komunikasi), resources (sumber  daya), dispositions (disposisi),  dan bureaucratic  structure (struktur birokrasi)  dipengaruhi  baik  dari  internal  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung  maupun  berasal  dari  eksternal  di  luar  Badan  Pendapatan  Daerah/ Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  yaitu  masyarakat  Kabupaten  Badung  selaku  wajib pajak, maupun instansi lain penyedia jasa layanan penunjang pelaksanaan e-SPTPD secara online .
Communication (komunikasi).  Terjalinnya  komunikasi  yang  baik  dan  optimal  baik secara  internal  maupun  eksternal  pada  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung,  faktor-faktor  yang  menghambat  terlaksananya  implementasi e- Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung dapat segera dicarikan solusinya.
Resources (sumber  daya).  Dengan  peningkatan  kapasitas  baik  berupa  penyegaran dengan  pendidikan  dan  pelatihan  baik  dilaksanakan  secara  internal  melalui on  the  job training di  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  maupun pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  secara  eksternal  yang  dilakukan  baik  oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, maupun instansi terkait.
Dispositions (disposisi).  Dengan  semua  unsur  bahu  membahu  pada  Badan Pendapatan  Daerah/  Pasedahan  Agung  Kabupaten  Badung  mulai  dari  unsur  pimpinan sampai  staf  bawahan  menguasai  mekanisme  e-SPTPD  secara online diharapkan  e-SPTPD berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Apabila  ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan memohon bantuan karena ketidaktahuannya maupun  karena  keterbatasan  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat,  dapat  segera ditangani, karena semua pegawai memahami dan mengetahui mekanisme e-SPTPD tersebut.
Bureaucratic  structure (struktur  birokrasi).  Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan Agung  Kabupaten  Badung  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten Badung,  sehingga  tugas-tugas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung  telah  dibagi  habis sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  ada  yang  dilaksanakan  oleh  OPD  teknis  yang membidanginya.
Faktor-faktor pendukung implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  meliputi  :  komitmen Pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  pelayanan  publik  melalui e-Government , resources (sumber  daya),  sosialisasi,  jaringan  internet,  serta  kesadaran  kewajiban  pajak.  Sedangkan faktor-faktor  penghambat  implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  meliputi  :  pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta pandemi Covid-19.

## 5.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan,  yaitu  :  1) Implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sudah  terimplementasi  dengan  diterapkannya  sistem online pajak daerah melalui e-SPTPD, dengan terjadinya peningkatan pelaporan e-SPTPD secara online dari  tahun  ke  tahun  oleh  wajib  pajak,  kecuali  pada  tahun  2020  terjadi penurunan  karena  adanya  pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia.  2)  Faktor-faktor pendukung  implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 96
Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung
Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  meliputi  :  komitmen  Pemerintah Kabupaten  Badung  dalam  pelayanan  publik  melalui e-Government , resources (sumber daya)  yang  dimiliki  baik  berupa  sumber  daya  manusia  maupun  sarana  prasarana  sudah memadai,  sosialisasi  melalui  tatap  muka  maupun  media  massa  dan  media  elektronik, jaringan internet  yang cukup memadai, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya telah  dilaksanakan.  Sedangkan  faktor-faktor  penghambat  implementasi e-Government dalam  proses  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten Badung meliputi : pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta pandemi Covid-19.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : Rineka Cipta Grindle,  Merilee  S.  (ed).  1980. Politics  and  Apolicy  Implementation  in  The  Third  W orld .  New Jersey : Princetown University Press. http://www.badungkab.go.id
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Pengembangan  e- Government
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta : Erlangga
Mardiamso. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta : Andi
Miles, Matthew  B  dan  A. Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data Kualitatif .  Diterjemahkan  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI-Press
Moleong, Lexi J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya
Nugroho,  Riant.  2011. Public  Policy  :  Dinamika  Kebijakan  – Analisis  Kebijakan  – Manajemen Kebijakan . Jakarta : Elex Media Komputindo
Nurdin,  Ismail  dan  Sri  Hartati.  2019. Metodologi  Penelitian  Sosial .  Surabaya  :  Media  Sahabat Cendekia
Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan . Jakarta : Erlangga
Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2013 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Peraturan  Bupati  Badung Nomor  41  Tahun  2016  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah Rusjidi, Muhammad. 2008. PBB, BPHTB, dan Bea Materai . Jakarta : Indeks Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta : Tiara Wacana
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D . Bandung : Alfabeta
-----. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung : Alfabeta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang  :  Universitas Muhammadiyah Malang Press
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik – Teori dan Proses . Jakarta : Buku Kita Zuraida, Ida dan Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak . Jakarta : Ghalia Indonesia
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975