## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia

## Esti Renatalia Tanaem
Alumni S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada
Puguh Toko Arisanto Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta ptas002@gmail.com
Received: 01 Juli 2020; Revised: 10 Juli 2020; Accepted : 20 Juli 2020; Published : Agustus 2020; Available online : Agustus 2020.

## Abstract
Known  as  a  maritime  country,  Indonesia  is  still  unable  to  meet  its  need  of  salts, especially  industrial  salts.  As  a  result,  Indonesia  has  to  import  salts  from  various  countries with an increasingly higher volume each year. Using theory of two-level games, authors found that  the  salt  importing  policy  cannot  be  separated  from  international  pressures  so  that Indonesia undertakes trade liberalization on salt sector. The international pressure emanated from  three  global  regimes  namely  WTO,  IMF  and  FTA.  The  three  global  regimes  basically require  Indonesia  to  liberalize  its  domestic  market  by  removing  tariff  and  non-tariff  trade barriers in various sectors including salt. This paper will explain the mechanism and scheme of the three global regimes in liberalizing Indonesia's trade on salt sector.
Keywords: Import Salt, International Pressure, Trade Liberalization, Global Regimes

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020

## Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara maritim  memiliki  garis  pantai  dengan panjang  sekitar  99.093  kilometer. Dengan  garis  pantai  yang  hampir mencapai  100.000  kilometer,  Indonesia menduduki  sebagai  negara  dengan  garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Amerika  Serikat  (AS)  (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018) .
Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang  mencapai  2/3  dari  wilayah daratannya  atau  sekitar  5,8  juta kilometer. Jika Indonesia mampu memanfaatkan  dan  mengelola  wilayah kelautannya  yang  menyimpan  kekayaan alam  dalam  jumlah  yang  luar  biasa secara maksimal, Indonesia diperkirakan mampu meraup pendapatan sebesar US$ 1,2 triliun dollar per tahun (Taufikurohman,  2016).  Dalam  konteks lain,  dengan  garis  pantai  yang  sangat panjang  dan  wilayah  perairan  yang  luas Indonesia  dianugerahi  kekayaan  air  laut yang  berpotensi  untuk  dijadikan  garam dengan jumlah yang sangat melimpah.
Meskipun  demikian,  Indonesia sepertinya  masih  mengidap  penyakit umum di kebanyakan negara berkembang  yakni Paradox  of  Plenty.
Kekayaan  tersebut  belum  mampu dimanfaatkan Indonesia untuk swasembada  garam  khususnya  untuk
garam industri guna memenuhi kebutuhan  domestiknya.  Ini  berarti bahwa  Indonesia  masih  belum  mampu memaksimalkan potensi wilayah perairan  lautnya  secara  maksimal  untuk menghasilkan  garam  dalam  jumlah  yang melimpah maupun garam yang berkualitas. Konsekuensinya adalah Indonesia  harus  mengimpor  garam  baik garam konsumsi maupun garam industri dari  negara  lain  yang  notabene  tidak memiliki endownment berupa  kekayaan laut  sebanyak  Indonesia.  Negara-negara pengimpor  garam  ke  Indonesia  yaitu Australia, India, Tiongkok, Selandia baru, Singapura dan sebagainya.
Berbagai program untuk mengurangi ketergantungan impor
garam  dengan  telah  digalakkan  oleh pemerintah Indoensia, khususnya kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP).  Salah  satunya  adalah  dengan menjalankan  Program  Pemberdayaan Usaha  Garam  Rakyat  (PUGAR)  yang terbentuk  sejak  tahun  2011  pada  masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono.  Beberapa  tujuan  PUGAR yakni  meningkatkan  produktivitas  dan kualitas  garam  lokal,  meningkatkan petambak  lokal  dan  mengoptimalkan sarana prasarana produksi dan pengolahan  garam  rakyat  (Apriela, 2016).  Kemudian  program  tersebut  juga

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
dilanjutkan  oleh  Menteri  KKP,  Susi Pudjiastuti  pada  era  pemerintahan Jokowi.  Selain  itu,  sebelum  PUGAR terbentuk,  Kementerian  Perindustrian (Kemenperin)  pada  tahun  2009  juga telah  membentuk  program  klaster industri garam 2009-2014 yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan aneka  industri  dan  konsumsi  garam nasional,  meningkatkan  produksi  garam nasional,  menurunkan  volume  garam impor  dan  terdistribusinya  volume garam  beryodium  yang  memenuhi persyaratan (Kemenperin, 2009).
Meskipun  berbagai  program  telah dijalankan  namun  faktanya  Indonesia masih belum bisa melepaskan ketergantungannya  terhadap garam impor.  Volume  impor  garam  mengalami kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Sebagai contohnya,  pada  tahun  2020  Indonesia mengimpor  sebanyak  2,92  juta  ton  atau naik  sekitar  6%  dari  tahun  2019  yang mencapai 2,75 juta ton untuk memenuhi kebutuhan  garam  Industri  domestik. Sementara  itu  produksi  garam  lokal untuk  kebutuhan  industri  domestik masih belum bisa memenuhi persyaratan kualitas  yang  tinggi  dan  dengan  jumlah yang besar (Sandi, 2020).
Penulis melihat bahwa
ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri  selain dikarenakan
adanya  pergolakan  politik  diantara  para birokrat  seperti  KKP,  Kemenperin  dan Kementerian  Perdagangan  (Kemendag) dan  mafia  garam,  juga  dikarenakan adanya pengaruh dari adanya liberalisasi perdagangan yang mencengkram kebijakan domestik
Indonesia.
Liberalisasi  perdagangan  dalam  konteks ini  dapat  diartikan  sebagai  pengurangan maupun  penghapusan trade  barriers (hambatan-hambatan) perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif. Instrumen liberalisasi perdagangan dapat berbentuk  seperti  pengurangan  atau penghapusan  tarif,  pengurangan  atau penghapusan kuota impor dan pengurangan hambatan non-tarif
(Banton, 2019).
Indonesia telah melakukan  liberalisasi  perdagangan  di sektor  garam  yang  dibuktikan  dengan adanya  penurunan  bea  masuk  garam impor  dari  tahun  ke  tahun  dengan persentase  sebesar  5%-10%  (versi Kementerian  Keuangan).  Sementara  itu, peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan  (Permendag)  Nomor  88 Tahun  2015  menyatakan  bahwa  bea masuk  garam  impor  untuk  tujuan Industri  yakni  0%  (Kemenperin,  2015). Bea  masuk  0%  menegaskan  bahwa Indonesia  telah  mengadopsi  liberalisasi perdagangan  di  sektor  garam  nasional. Dengan adanya tarif yang hanya 0% dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
produksi  garam  industri  yang  masih minim  tidak  mengejutkan  lagi  jika komoditas  garam  impor  membanjiri pasar domestik Indonesia.
Berbicara mengenai faktor internasional  penulis  melihat  bahwa liberalisasi perdagangan di sektor garam nasional  tidak  bisa  dilepaskan  dari rezim-rezim  global  yang  memberikan tekanan  agar  Indonesia  mengadopsi  dan menerapkan  liberalisasi  perdagangan, salah  satunya  di  sektor  garam.  Rezim- rezim global tersebut membawa seperangkat  norma,  peraturan  dan prosedur  pengambilan  kebijakan  yang mempengaruhi  pengambilan  kebijakan di lingkungan domestik Indonesia. Dalam kasus  liberalisasi  perdagangan  di  sektor garam  nasional,  penulis  mencatat  ada tiga  rezim  global  yang  terlibat  yaitu World  Trade  Organization (WTO) ,
International  Monetery  Fund (IMF)  dan Free Trade  Area (FTA). Oleh karena itu, tulisan  ini  menjelaskan  mengenai tekanan  Internasional  yang  berasal  dari tiga  rezim  global  tersebut  dalam  politik liberalisasi perdagangan di sektor garam nasional.
PEMBAHASAN Ratifikasi  Perjanjian World  Trade Organization
Perdagangan internasional dipercaya dapat membawa kemakmuran
bagi negara-negara dari waktu ke waktu sehingga barriers (hambatan-hambatan) baik berupa tarif maupun non tarif dalam perdagangan  semakin  dikurangi.  Untuk mewujudkannya,  dibentuklah  sebuah institusi  yang  disebut  dengan  WTO sebagai  rezim  perdagangan  dunia  untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.
Perdagangan dunia berkembang  dengan  sangat  pesat  pada 60-70  tahun  terakhir  ini.  Kebanyakan ahli  politik  yang  mempelajari  mengenai ekonomi global percaya bahwa perdagangan dunia tidak akan berkembang  sepesat  ini  jika  WTO  tidak pernah dibentuk setelah Perang Dunia ke II.
Sebelum  dibentuknya  WTO,  pada tahun  1947  hingga  1994 General Agreement  on  Tariff  and  Trade (GATT) telah  memainkan  peran  sebagai  rezim perdagangan  global  seperti  WTO.  Tahun 1995,  WTO  dibentuk  dan  GATT  tetap diadopsi sebagai substansinya. Pembentukan WTO didasarkan pada dua prinsip  utama  WTO  yakni  liberalisme pasar  dan  nondiskriminasi.  Liberalisme pasar menegaskan bahwa sistem perdagangan  internasional  yang  terbuka atau liberal dapat meningkatkan standar hidup.
Pencapaian utama dari perdagangan adalah ketika barang dapat dengan  mudah  bergerak  melewati  batas

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
negara  dengan  leluasa  tanpa  hambatan dari pemerintah. Sedangkan nondiskriminasi  memastikan  bahwa setiap anggota WTO memiliki
kesempatan yang identik untuk berdagang  dengan  anggota  lainnya. Prinsip  nondiskriminasi  terbagi  dalam dua  bentuk  yaitu Most-Favored  Nation (MFN) yang melarang pemerintah untuk menggunakan  kebijakan  perdagangan yang  menyediakan  manfaat  khusus  bagi negara-negara tertentu dan tidak bersikap yang sama untuk negara-negara lain.  Dengan  kata  lain,  semua  negara anggota  diperlakukan  sama.  Kedua,
National
Treatment mewajibkan pemerintah untuk memperlakukan barang  yang  sama  ( like  product )  secara identik  ketika  barang  dari  negara anggota  lain  memasuki  pasar  domestik (Oatley, 2019).
Indonesia  turut  menjadi  anggota WTO  bahkan  jauh  sebelum  WTO terbentuk  tepatnya  ketika  perdagangan internasional masih menggunakan GATT. Indonesia  meratifikasi  perjanjian  WTO melalui  UU  No.  7  Tahun  1994  sehingga Indonesia legally  binding dengan  segala peraturan  yang  disepakati  dalam  WTO. Karena  di  WTO  berlaku  prinsip single- undertaking pinciple , Indonesia tidak bisa menjalankan  ketentuan  yang  dirasa menguntungkan dan mengabaikan
ketentuan yang dirasa merugikan. Dalam konteks hukum, sekali Indonesia meratifikasi  ketentuan  WTO,  maka Indonesia meratifikasi belasan perjanjian atau  persetujuan  yang  ada  di  dalamnya. Dalam  konteks  hukum  internasional, ketentuan-ketentuan  WTO  memiliki bentuk  legalisasi hard  law. Dengan adanya  legalisasi  ini,  pelanggaran  atas ketentuan  WTO  dapat  digugat  oleh negara  lain  dan  diadili  di Dispute Settlement  Body (DSB)  WTO  (Abbott  & Snidal, 2000) .
Dari  belasan  perjanjian  di  WTO, salah  satu  perjanjian  yang  paling mendapatkan  perhatian  oleh  Indonesia sebagai  negara  pertanian  dan  maritim adalah Agreement  on  Agriculture (AoA). AoA  merupakan  salah  satu  dari  dua perjanjian  utama  yang  dibahas  di Uruguay  Round (1986-1994)  selain Agreement  on  Textiles .  Sebagaimana perjanjian  WTO  lainnya,  AoA  juga mengikat seluruh anggota WTO.
Implementasinya  berbeda-beda  yaitu negara  maju  diberi  waktu  hingga  tahun 2000 untuk mengimplementasikan komitmennya sedangkan negara
berkembang  hingga  tahun  2004.  AoA dipredikasi memberikan dampak membanjirnya  produk  pangan  impor  di negara  berkembang.  Hal  ini  disebabkan karena  penurunan  tarif  yang  dilakukan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
oleh  negara  berkembang  sehingga  tidak dapat  memberikan  perlindungan  bagi produsen domestik (Glipo, 2003).
Melalui  perjanjian  AoA  ini, Indonesia diharapkan bahkan diwajibkan untuk  menghapus  tarif  dan  subsidi pertanian  sehingga  produk  impor  dapat bersaing  di  pasar  domestik  Indonesia. Dengan  adanya  perjanjian  ini,  bukanlah hal  yang  baru  jika  produk  impor membanjiri  pasar  domestik  Indonesia dan  produk  dalam  negeri  tidak  mampu bersaing dengan produk impor tersebut. Pada  akhirnya  negara  harus  terus mengimpor (Delforge, 2005). Inilah yang terjadi di Indonesia terkhusus komoditas garam  yang  termasuk  dalam  bidang pertanian di perjanjian ini
Fadel Muhammad, Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Era  Susilo Bambang
Yudhoyono, menyatakan bahwa  Indonesia  sebagai  negara  agraris yang  tidak  mampu  untuk  swasembada pangan  dikarenakan  pengaruh  dari skema liberalisasi perdagangan di sektor pertanian  WTO  (Setiawan,  2013).  WTO dipersepsikan  sebagai  alat  kendali negara-negara maju terutama AS dan Uni Eropa  agar  negara-negara  berkembang selalu berada didalam pengaruh mereka. Hampir  semua  negara  berkembang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian  namun  terancam  karena
meratifikasi AoA seperti yang direkomendasikan  oleh  WTO.  AoA diklaim merupakan permasalahan utama dalam  WTO  yang  menyebabkan  ditahun 2012 Indonesia mengeluarkan lebih dari 125 triliun untuk  mengimpor  komoditas pangan  termasuk  garam  yang  semakin mematikan pertanian Indonesia. Liberalisasi di sektor pertanian ini sangat berdampak  pada  proses  impor  pangan (Sulaiman, 2013).
WTO  dikatakan  sebagai  institusi yang memiliki kekuasaan untuk mewajibkan negara-negara anggota agar melaksanakan  kesepakatan-kesepakatan yang  ada.  Sebagai  anggota,  kebijakan pertanian  Indonesia  harus  diselaraskan dengan  AoA  (Khudori,  2004).  Ini diperburuk  dengan  ketiadaan  strategi dan  arah  kebijakan  dalam  perdagangan multilateral terutama AoA yang membuat  sektor  pertanian  Indonesia makin buruk. Pemerintah tidak melakukan  studi  atas  implementasi  AoA pada  sektor  pertanian  padahal  survei Food and Agriculture Organization (FAO) pada pengalaman 14 negara berkembang yang  menjalankan  AoA  periode  1995- 1998 menunjukkan hasil yang tidak baik. Sebelum  perjanjian  AoA,  Indonesia adalah eksportir beras ke 9 di dunia. Tiga tahun  setelah  AoA  (1998),  Indonesia tidak  lagi  menjadi  negara  eksportir

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
namun  menjadi  importir  beras  pertama di dunia (Khudori, 2004). Hal yang sama juga terjadi pada komoditas garam.
Menurut
Direktur Eksekutif Indonesia  for  Global  Justice (IGJ),  Riza Damanik, keikutsertaan Indonesia dalam WTO justru melemahkan daya saing dan menimbulkan  praktek  korupsi  terkait impor  pangan  (Tempo,  2013).  Pasal- pasal dalam WTO menggerus kedaulatan pangan karena persaingan dalam perdagangan  bebas  yang  tidak  sehat. Konsekuensinya adalah pemerintah Indonesia  tidak  dapat  memberikan perlindungan  bagi  petani.  Hal  ini berdampak pada produk petani Indonesia  termasuk  garam  yang  kalah bersaing dengan produksi impor. Selama ini  kontribusi  petani  bagi  pembangunan nasional  tergolong  kecil  yang  apalagi didukung dengan perjanjian WTO ini.
Grafik 1. Data Impor Garam Indonesia 1998-2007.
Sumber: Rochwulaningsih, 2012. Sejalan  dengan  tujuan  AoA  untuk menghapus  tarif  agar  produk  impor dapat bersaing dan kebijakan
pemerintah  orde  baru  yang  tidak menganggap  garam  sebagai  komoditas strategis seperti yang dilakukan pemerintah  kolonial  Belanda  maka Indonesia  pun  mulai  mengimpor  garam hingga  saat  ini.  Penurunan  bahkan penghapusan tarif impor sebagai bentuk liberalisasi perdagangan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan  merupakan  alasan  atas membanjirnya  garam  impor  di  pasar domestik  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan karena  WTO  dengan  prinsip  liberalisme pasarnya  dan  juga  AoA  yang  bertujuan untuk  menghapus  tarif  agar  produk impor  dapat  bersaing.  Di  Indonesia, membanjirnya  garam  impor  karena sudah  meratifikasi  WTO  sehingga  segala perjanjian  didalamnya  termasuk  AoA sudah mengikat secara hukum. Selain itu, ini  juga  diperburuk  dengan  perbedaan kepentingan  antar  kementerian  yang mengeluarkan  tarif  sehingga  impor garam  dilakukan  dengan  alasan  untuk memenuhi  kebutuhan  garam  domestik yang  belum  bisa  dipenuhi  oleh  garam rakyat  dan  juga  untuk  memenuhi kepentingan  elit  politik  dari  pihak-pihak terkait.
Keikutsertaan  Indonesia  dalam WTO  bukanlah  sesuatu  yang  keliru asalkan  pemerintah  berupaya  dengan serius  untuk  meningkatkan  daya  saing

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
produk  dalam  negeri.  Pemerintah  tidak dapat  melarang  garam  impor  masuk  ke Indonesia  karena  dalam  WTO,    karena selain dapat digugat oleh negara lain dan diadili  di Dispute  Settlemen  Body (DSB), sengketa  berupa  retaliasi  juga  sangat mungkin  terjadi.  Retaliasi  merupakan tindakan pembalasan dibidang perdagangan antar negara dalam kerangka  WTO  yang  dilakukan  oleh suaru  negara  sebagai  akibat  dari  tidak tercapainya  suatu  kesepakatan  dalam proses  penyelesaian  sengketa  (Pelawi, 2007).
Kewajiban Structural Adjustment Program oleh International  Monetary
Fund
Pembentukan  IMF  dimaksudkan untuk  menstabilkan  mata  uang  serta menyediakan  pinjaman  jangka  pendek. IMF  memberikan  pinjaman  kepada negara-negara yang kesulitan membayar utang. Dana yang digunakan berasal dari berbagai bank internasional dan
pemerintah negara-negara maju.
Mekanisme  ini  memberikan  IMF  posisi yang kuat untuk memaksakan Structural Adjustment Program (SAP)  kepada negara  yang  diberi  bantuan  termasuk Indonesia.  Indonesia  yang  pada  masa 1997-1998  dilanda  krisis  ekonomi sehingga  utang  luar  negeri  Indonesia memumbung akibat melemahnya rupiah.
Bantuan  datang  dari  IMF  dan  diterima oleh  Indonesia  melalui  pemerintahan Presiden Soeharto namun dengan syarat berbagai  perubahan  kebijakan  termasuk sektor  pertanian  (Khudori,  2004).  SAP berisi mekanisme-mekanisme berikut:
1. Penghapusan  bea  masuk  (tarif), kuota,  serta  hambatan  lainnya  yang melindungi  industri-industri  kecil lokal  agar  tetap  mampu  bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan  besar  global. Mekanisme  ini  untuk  memudahkan integrasi global.
2. Penghapusan  berbagai  peraturan dalam negeri yang dianggap menghambat  serta  terlalu  banyak mengatur  masuknya  investasi  luar negeri.
3. Penghapusan  kontrol  harga  bahkan harga pokok seperti pangan dan air
4. Pengurangan  secara  drastis  berbagai pelayanan sosial
5. Penghancuran secara agresif program-program rakyat yang menjadi  sarana  bagi  bangsa  untuk mencapai  kemandirian  dalam  hal kebutuhan pokok misalnya pangan
6. Pemaksaan  perubahan  secara  cepat atas  perekonomian  dalam  negeri untuk  menekankan  produksi  ekspor. Dalam hal ini, produksi lokal berskala kecil  dalam  bidang  industri  atau

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
pertanian  dihentikan  dan  digantikan dengan  produksi  berskala  besar (Khudori, 2004).
Mekanisme  SAP  ini  merupakan syarat  mutlak  yang  harus  diterima  dan dijalankan  agar  Indonesia  mendapat bantuan  dana.  Keputusan  yang  dibuat oleh Presiden  Soeharto  untuk  menerima bantuan  dari  IMF  memaksa  Indonesia untuk  menandatangani  segala  ketentuan SAP  yang  diajukan  oleh  IMF  agar menerima  bantuan  karena  terjadi  krisis. Ini  adalah  momen  di  mana  Indonesia mulai  melakukan  deregulasi  yang menyetujui  penghapusan  tarif  agar mendapat  pinjaman  dari  IMF.    Setelah IMF memberikan bantuan untuk menyelamatkan krisis keuangan Indonesia  pada  tahun  1997-1998 tersebut,  rezim  perdagangan  Indonesia menjadi  lebih  terbuka.  Tingkat  proteksi pasar  domestik  berubah  terlebih  ketika krisis  melanda.  Program  penyesuaian struktural yang diajukan IMF mengharuskan
adanya liberalisasi ekonomi  (perdagangan)  di  Indonesia. Tahun  1998,  perdagangan  dalam  negeri produk  pertanian  mengalami  deregulasi bahkan  hambatan  non-tarif  pun  dihapus sebagai  bentuk  tindak  lanjut  dari liberalisasi perdagangan Indonesia (Baihaki,  2013).  Setelah  tahun  1998, Tingkat  Ketergantungan  Impor  (TKI)
Indonesia  sebagai net  food  importer country sejak  1994  meningkat  dua  kali lipat. Hal ini juga terjadi pada komoditas garam yang sejak tahun 1997 mengalami masa  kejatuhan.  Tahun  1998,  Indonesia mulai  mengimpor  garam  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan bertambahnya  industri-industri  yang memerlukan  garam  industri.  Produksi garam  rakyat  tidak  lagi  mampu mencukupi kebutuhan domestik (Nurhayat, 2014).
Menurut Fadel Muhammad, selain WTO,  IMF  juga  berperan  pada  proses liberalisasi  perdagangan  di  sektor pertanian  yang  berdampak  pada  proses impor  pangan  (Sulaiman,  2013) . SAP yang  diwajibkan  oleh  IMF  kepada Indonesia turut berdampak pada komoditas  garam.  Mekanisme  SAP  yang menuntut liberalisasi perdagangan menyebabkan  adanya  penghapusan  tarif padahal  tarif  serta  hambatan  lainya merupakan pelindung bagi industri kecil lokal.  Industri  garam  rakyat  yang  tidak berkembang  merupakan  akibat  jangka panjang dari mekanisme-mekanisme SAP yang  diterapkan  oleh  IMF.  Salah  satu mekanisme  SAP  menyebabkan  biaya jaminan  sosial  untuk  rakyat  tidak  lagi ditanggung  pemerintah.  Petani  pun keluar dari desa dan beralih pekerjaan ke Jawa untuk mencukupi kebutuhan (Razif,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
2012).  Produk-produk  pertanian  pun tidak  lagi  dapat  mencukupi  kebutuhan rakyat yang jumlahnya makin meningkat karena  tidak  ada  kebijakan  yang mendukung  kemandirian  pangan  akibat mekanisme  SAP.  Bersamaan  dengan  itu, tarif  impor  pun  dikurangi  bahkan  0% untuk  komoditas  pokok  seperti  beras, gula,  jagung,  gandum/terigu  dan  kedelai (Khudori,  2004).  Garam  konsumsi  pun saat  ini  0%  untuk  tarif  impor  menurut skema  tarif  Kemendag.  Penurunan bahkan  penghapusan  tarif  ini  pun diakibatkan karena SAP yang mewajibkan adanya penghapusan segala bentuk  tarif,  kuota  dan  hambatan  impor lainnya.
Ratifikasi Perjanjian Free Trade Area Selain  menjadi  anggota ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara,  Indonesia  juga  meratifikasi beberapa perjanjian FTA dengan negara- negara  di  luar  Asia  Tenggara  yaitu ASEAN-China  Free  Trade  Agreement (ACFTA),  ASEAN-India  (AIFTA)  dan ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) dan beberapa perjanjian FTA lainnya.  Berdasarkan  pasal  XXIV  GATT, Free  Trade  Agreement merupakan perjanjian  antara  dua  atau  lebih  negara untuk  menghapus  hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif untuk  semua  barang  secara  substansial
di antara mereka. Dalam FTA ini, negara- negara anggota sepakat untuk menetapkan  tarif  yang  seragam  untuk perdagangan  antar  anggota  dan  pada umumnya negara-negara saling menurunkan  untuk  produk-produk  yang disepakatinya.
Indonesia  meratifikasi  ACFTA melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2004. Menurut beberapa studi mengenai ACFTA,
Kebijakan liberalisasi perdagangan dalam ACFTA akan meningkatkan  keterbukaan  pasar  yang akan  berkontribusi  positif  terhadap pendapatan  nasional  dan  pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan produktivitas. Pengurangan  atau  penghapusan  tarif menyebabkan  turunnya  harga  suatu produk  sehingga  dapat  meningkatkan permintaan  terhadap  produk  tersebut dan menyebabkan terjadinya penciptaan perdagangan  baik  dari  peningkatan volume produk yang sudah diperdagangkan  atau  terciptanya  pasar dari produk baru yang harga sebelumnya tidak  terjangkau  daya  beli.  Perjanjian
Free Trade Agreement
ini, memungkinkan  produk  dari  negara Tiongkok  membanjiri  pasar  domestik Indonesia.    Tiongkok  dan  Indonesia dalam  ACFTA  ini  sama-sama  memetik hasil  yang  positif  namun  Tiongkok  lebih

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
dapat  memanfaatkannya  sehingga  hasil yang  didapat  lebih  optimal  (Setiawan, 2013).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari membanjirnya  produk  Tiongkok  di pasaran Indonesia termasuk garam.
Demikian  juga  dengan  Indonesia yang  meratifikasi  perjanjian  AIFTA  dan AANZFTA.  AIFTA  mulai  berlaku  pada awal  tahun  2010.  Dengan  adanya perjanjian  ini,  tarif  impor  produk pertanian,  salah  satunya  adalah  garam mengalami penurunan. Sedangkan AANZFTAdiratifikasi berdasarkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  26 Tahun  2011.  AIFTA  dan  AANZFTA  yang juga mempromosikan liberalisasi perdagangan  ini  menghapus  segala halangan  dalam  perdagangan  baik  tarif maupun non-tarif. Dengan diratifikasinya beberapa  perjanjian  FTA  oleh  Indonesia maka  tarif  diantara  negara-negara  yang terlibat  dapat  dihapuskan  menjadi  0%. Terjadi  liberalisasi  perdagangan  disini melalui  penghapusan  tarif  sehingga barang  impor  dari  negara-negara  yang melakukan  perjanjian  dapat  masuk  ke pasar  domestik  tanpa  dikenakan  tarif. Detailnya, Indonesia berkomitmen membebaskan  tarif  menjadi  0%  kepada kurang  lebih  85%  dari  pos  tarif  dari Australia  dan  New  Zealand  (Kemenkeu, 2012).
Dua  perjanjian  FTA  tersebut memberikan  dampak  dalam  waktu singkat.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menunjukkan  bahwa  impor  garam terbesar Indonesia berasal dari Australia dan  disusul  dengan  India  (Ariyanti, 2013).  Kini  Australia  menjadi  negara pengimpor  garam  terbesar  untuk Indonesia  karena  didukung  dengan teknologi  yang  canggih  dalam  produksi garam.  Data  di  bawah  ini  menunjukkan bahwa  Australia  merupakan  importir garam  terbesar  di  Indonesia  disusul dengan  India  dan  Tiongkok  dimana garam impor dari negara-negara ini pun membanjiri  pasar  garam  domestik Indonesia.
Tabel 1. Negara Eksporter Garam Terbesar di Indonesia 2009-2014
Sumber: Data diolah dari UN Comtrade
Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian FTA disatu sisi dapat memberi keuntungan  bagi  Indonesia  karena  jika memanfaatkan comparative  advantage yang  dimiliki  maka  dapat  meningkatkan kesejahteraan.  Hal  ini  tidak  terjadi  pada produk  garam  yang  mana  Indonesia belum  mampu  untuk  memanfaatkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
faktor endowment yang dimiliki. Padahal sebagaimana  dijelaskan  dilatar  belakang bahwa  Indonesia  dengan  garis  pantai terpanjang  keempat  didunia  ini  kaya akan  air  laut  sebagai  bahan  baku pembuatan garam. Terikat dalam perjanjian-perjanjian  FTA  belum  dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia.  Sudah  ada  usaha  untuk mendukung produk-produk dalam negeri yang sejatinya memiliki
keunggulan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan  produktivitas  agar  dapat bersaing  dengan  produk  dari  luar  akan tetapi masih belum maksimal.
Sisi  positif  dari  FTA  yaitu perluasan market access belum dimanfaatkan  sepenuhnya  terkhusus pada  produk  garam.  Bahkan  negara Australia  dengan  garis  pantai  hanya 26.059  km  menjadi  negara  yang mengimpor garam terbesar ke Indonesia karena  sudah  memiliki  teknologi  yang canggih  dalam  pengolahan  garam.  FTA dapat  meningkatkan  akses  pasar  bagi negara-negara  yang  terlibat  didalamnya namun  dapat  menghancurkan  usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa selain belum dapat memanfaatkan  faktor endowment yang dimiliki,  Indonesia  juga  belum  dapat mengembangkan  usaha  kecil  termasuk
para kelompok petani garam yang mana usaha  mereka  tergolong  dalam  usaha kecil. Para kelompok petani ini mengaku kekurangan  modal  sementara  untuk meminjam  di  bank  karena  mereka  tidak berani  walau  melalui  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR).  Sementara  itu,  koperasi pun  tidak  berjalan  dengan  baik.  Salah satunya  adalah  koperasi  usaha  garam  di Nusa Tenggara Timur (Esterlina, 2014).
Menurut  Henry  Saragih,  Ketua Umum  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI), FTA memperburuk tingkat kesejahteraan ekonomi  petani  dan  usaha  kecil menengah  (UKM).  Semisal  ACFTA  yang setelah  satu  tahun  perjanjian  ini dilaksanakan,  produk  pangan  dari Tiongkok  membanjiri  pasar  domestik (Serikat  Petani  Indonesia,  2011).  Ini adalah  akibat  dari  ratifikasi  perjanjian- perjanjian  tersebut  sehingga  tarif berbagai  komoditas  termasuk  garam menjadi  0%.  Walaupun  mematikan garam  rakyat  namun  ini  tidak  bisa dilarang karena Indonesia sudah meratifikasinya melalui undang-undang.
Rezim Global Sebagai Bentuk Tekanan Internasional dalam Liberalisasi Perdagangan Di Sektor Garam Nasional
Robert  D.  Putnam  (1988)  melalui
teori two-level  games ,  menyatakan bahwa adanya entanglement (keterkaitan) antara politik domestik dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
hubungan antar negara. Interaksi mereka bisa  bersifat  saling  mempengaruhi. Purnam  menegaskan  bahwa  selain dihadapkan  pada  tekanan  domestik dalam  proses  politik  pengambilan kebijakan,  pengambil  kebijakan  juga dihadapkan  pada  tekanan  internasional. Oleh  karena  itu,  kebijakan  dalam  negeri maupun  luar  negeri  tidak  jarang  dibuat (salah satunya) untuk memenuhi
tekanan internasional. Tekanan internasional  bisa  berasal  dari  negara lain, International Government Organizations (INGOs) maupun International government  organization (IGOs)
organisasi-organisasi internasional atau yang biasanya diistilahkan  sebagai  rezim  global  atau internasional.  Menurut  Krasner  (1983), rezim  merupakan  seperangkat  norma, peraturan,  prinsip  dan  prosedur  dalam pembuatan  keputusan  baik  secara tersirat maupun tidak tersirat diharapkan  mampu  mengatur  perilaku aktor  baik  negara  maupun  non  negara dalam  interaksinya.  Dengan  definisi seperti  ini,  rezim  dapat  mempengaruhi perilaku  para  aktor  yang  terlibat  di dalamnya.
Dalam kasus liberalisasi perdagangan  di  sektor  garam  nasional Indonesia,  penulis  menilai  bahwa  ada tiga  tekanan  internasional  yang  berasal
dari  rezim  global  yang  dihadapi  oleh Indonesia  sehingga  pada  akhirnya meliberalisasi berbagai komoditas strategis.  Tekanan  tersebut  berlaku karena Indonesia masuk menjadi anggota  atau  meratifikasi  perjanjian- perjanjian internasional tersebut. Pertama,  melalui  keanggotaan  WTO, kedua  melalui  penerapan  mekanisme SAP  oleh  IMF,  dan  ketiga  melalui perjanjian-perjanjian FTA dengan beberapa negara.
Bentuk tekanan internasional dari keikutsertaan  menjadi  anggota  WTO adalah  akibat  yang  ditimbulkan  dari meratifikasi  perjanjian  ini.  Sebagaimana telah  disebutkan  bahwa  Indonesia kurang  mengkaji  bentuk  perjanjian  ini sehingga semakin dirugikan berdasarkan penjelasan  sebelumnya.  Akan  tetapi, Indonesia  pun  tidak  serta  merta  dapat menutup diri dari rezim perdagangan ini karena  merupakan  bentuk  interaksi Indonesia di dunia internasional. Indonesia  sudah  meratifikasi  perjanjian ini  yang  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan bersama. Meratifikasi perjanjian  ini  bukan  bentuk  tekanan namun  akibat  dari  ratifikasi  inilah  yang merupakan  bentuk  tekanan  yang  harus dipenuhi  oleh  pembuat  kebijakan. Liberalisasi  perdagangan  merupakan akibat yang menjadi tekanan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
internasional  yang  harus  dipenuhi  oleh pembuat  kebijakan  menurut  teori two- level  games .  Sehingga,  tarif  impor  garam pun  dikurangi  bahkan  dihapus  menjadi 0%.
Tekanan  internasional  dari  IMF adalah  berupa  kewajiban  Indonesia untuk  melakukan  deregulasi  di  berbagai bidang melalui mekanisme SAP. Mekanisme ini merupakan suatu kewajiban  yang  harus  dilaksakan  jika Indonesia  ingin  mendapatkan  bantuan dana  pada  waktu  krisis  ekonomi  tahun 1997  melanda.  Salah  satu  mekanisme adalah  liberalisasi  perdagangan  yang berdampak  ke  liberalisasi  pasar  garam domestik.  Indonesia  pun  menandatangai SAP dan melakukan liberalisasi perdagangan.  Tingkat  Ketergantungan Indonesia  (TKI)  pun  naik  dua  kali  lipat ditahun  1998.  Ditahun  yang  sama, Indonesia  mulai  mengimpor  garam. Kebijakan  liberalisasi  pasar  garam domestik  ini  juga  dibuat  untuk memenuhi kewajiban penerapan mekanisme SAP.
Sama seperti keikutsertaan dalam WTO,  bentuk  tekanan  dari  perjanjian FTA seperti ACFTA, AIFTA dan AANZFTA adalah akibat dari ratifikasi perjanjian ini yaitu  berupa  liberalisasi  perdagangan yang  harus  dilakukan  oleh  Indonesia. FTA dipercaya akan meningkatkan akses
pasar  diantara  negara-negara  namun akan  menghancurkan  UKM.  Inilah  yang terjadi  karena  Indonesia  kurang  dapat menikmati  peningkatan  akses  pasar  ini. Garam  impor  dari  Australia,  Tiongkok dan  India  mulai  membanjiri  pasar domestik  sebagai  hasil  dari  perjanjian FTA  yaitu  liberalisasi  perdagangan  yang menghapus  tarif  impor  garam  menjadi 0%.  Kebijakan  liberalisasi  pasar  garam domestik  juga  dibuat  untuk  memenuhi perjanjian FTA ini.
Persamaan  dari  ketiga  bentuk tekanan  internasional  terletak  pada tujuannya  yang  intinya  menginginkan liberalisasi perdagangan dengan menurunkan  bahkan  menghapus  bea masuk  suatu  produk  agar  produk  impor dapat bersaing di pasar domestik negara lain.  Hal  ini  berujung  kepada  liberalisasi pasar  garam  domestik  Indonesia  yang terbukti  dengan  penurunan  hingga penghapusan  tarif  impor  garam  menjadi 0%. Hal ini juga membuktikan teori Two- Level Games dari Robert D. Putnam yang penulis  gunakan  sebagai  alat  analisis kasus  impor  garam  ini  bahwa  Indonesia mengimpor  garam  untuk  memenuhi tekanan dari dunia internasional. Dengan mengikuti  perjanjian  dengan  rezim- rezim global dalam satu sisi menunjukkan  bagaimana  interaksi  aktik Indonesia di dunia internasional

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
sehingga  tidak  memungkinkan  untuk menutup diri dari keikutsertaan ini. Akan tetapi,  ini  berimbas  pada  kebijakan domestik yang secara otomatis mengikuti isi kesepakatan dari perjanjian yang dalam hal ini adalah WTO, IMF dan FTA.
Tekanan  internasional  menjadi faktor yang harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan.  Tekanan  ini  dapat  berupa berbagai  hal  yang  dalam  kasus liberalisasi perdagangan di sektor garam nasional. Mekanisme SAP dari IMF wajib diterapkan jika Indonesia ingin memperoleh  bantuan  dana  untuk penanganan  krisis  dari  IMF.  Selain  itu juga  dengan  akibat  dari  ratifikasi perjanjian  WTO  dan  FTA  sehingga Indonesia
meliberalisasi
sektor perdagangan.
Secara
kronologi,
Indonesia  turut  serta  dalam  WTO  sejak tahun  1995,  kemudian  ada  krisis ekonomi  yang  melanda  Indonesia sehingga  pemerintah  pada  masa  itu menerima  bantuan  dari  IMF  yang memberlakukan  SAP  dan  yang  terakhir akibat  Indonesia  meratifikasi  beberapa perjanjian  FTA  menjadi  faktor-faktor tekanan  internasional  bagi  Indonesia dalam  meliberalisasi  perdagangan  yang dalam  hal  ini  adalah  liberalisasi  pasar garam domestik.
Kebijakan  domestik  yang  dibuat pun  harus  kompatibel  dengan  isi  setiap kesepakatan  supaya  dapat  memenuhi perjanjian-perjanjian  tersebut.  SAP  dari IMF,  WTO  serta  perjanjian-perjanjian FTA  mengharuskan  adanya  liberalisasi perdagangan. Segala kebijakan perdagangan Indonesia harus
disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian tersebut  termasuk  kebijakan  untuk komoditas  garam.  Ini  didukung  dengan permasalahan domestik Indonesia sendiri yang mana pemerintah orde baru kurang  memperhatikan  garam  sebagai produk  strategis  dan  sensitif  sehingga kebijakan  untuk  budidaya  garam  rakyat sangat  minim.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah  pada  masa  itu  hanya memperhatikan  komoditas  seperti beras dan  gula.  Hingga  kini,  garam  rakyat dikatakan  masih  belum  berdaya  saing jika  dibandingkan  dengan  garam  impor. Produksi  garam  rakyat  kemudian dianggap  tidak  mampu  mencukupi kebutuhan  konsumsi  dan  industri sehingga  Indonesia  pun  mengimpor garam.
Penulis  menambahkan  bahwa permasalahan  yang  dihadapi  Indonesia terkait  impor  garam  adalah  pemerintah kurang  serius  dalam  mengkaji  segala bentuk  kerjasama  internasional  yang diikuti  sehingga  industri  garam  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
negeri  kurang  dipersiapkan  untuk menghadapi serangan garam impor yang deras  akibat  liberalisasi  perdagangan. Produk-produk  dalam  negeri  kurang dapat  bersaing  juga  merupakan  akibat dari  berkurangnya  peran  pemerintah akibat  mekanisme  dalam  SAP  dari  IMF. Selain  itu,  dalam  komoditas  garam sendiri,  garam  domestik  masih  belum bisa bersaing dengan garam impor dalam hal kualitas, kuantitas serta harga.
Penulis  menilai  bahwa  kebijakan pemerintah yang diambil saat ini berupa impor  garamlah  yang  merupakan kebijakan  yang  kurang  tepat.  Impor garam  semakin  meningkat  sementara garam rakyat tidak terserap sepenuhnya. Sehingga  akan  tepat  jika  pemerintah mengurangi  impor  sedikit  demi  sedikit dan  meningkatkan  produktifitas  petani garam  sehingga  garam  rakyat  memiliki daya  saing.  Garam  impor  terus  masuk dengan harga yang lebih murah semakin mematikan industri garam dalam negeri.

## KESIMPULAN
Sebagai
negara memiliki kekayaan laut yang melimpah, Indonesia masih  belum  mampu  memproduksi garam  secara  maksimal  sehingga  dalam memenuhi kebutuhan garam domestiknya  khususnya  garam  industri Indonesia harus mengimpor dari negara- negara  lain  yang  sebenarnya  tidak
memiliki kekayaan laut seperti Indonesia.  Impor  garam  yang  semakin meningkat  tidak  lepas  dari  praktik liberalisasi  perdagangan.  Liberalisasi perdagangan  di  sektor  garam  nasional merupakan hasil dari tekanan internasional  yang  berasal  dari  rezim- rezim  global  yang  Indonesia  jalankan sejak 1995. Rezim-rezim global mempengaruhi  pengambilan  kebijakan liberalisasi  pasar  di  Indonesia.  Pertama, ratifikasi  AoA  sebagai  salah  satu perjanjian  dalam  rezim  perdagangan global,  WTO  mewajibkan  Indonesia melakukan liberalisasi pasar. Kedua, SAP dari  IMF  yang  mewajibkan  Indonesia mererapkan  skema  deregulasi  kebiajkan domestik dalam beberapa bidang seperti penghapusan  bea  masuk  (tarif),  kuota, serta hambatan lainnya agar memperoleh  dana  pinjaman  dari  IMF dalam  penannganan  krisis  1997-1998. Ketiga adalah ratifikasi beberapa penjanjian  FTA  dengan  negara-negara luar  ASEAN  seperti  ACFTA,  AIFTA  dan AANZFTA  turut  berkontribusi  terhadap liberalisasi  perdagangan  di  Indonesia yang  ditandai  dengan  menurunnya  bea impor  bahkan  penghapusan  bea  masuk hingga  0%  untuk  berbagai  komoditas termasuk  garam.  Tekanan  internasional dari  tiga  rezim  membuktikan  teori Two Level  Games dan  terbukti  menjadi  jalan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
masuknya garam impor (industri) dalam jumlah  yang  melimpah  dari  berbagai negara-negara  lain  sehingga  membanjiri pasar domestik Indonesia. Sementara itu, di sisi lain garam rakyat atau lokal masih belum  bisa  bersaing  dengan  garam industri  dari  luar  negeri  baik  dari kualitas, kuantitas maupun harga.

## Daftar Pustaka
Abbott,  Kenneth  W.  dan  Snidal,  Duncan.
(2000).  Hard  and  Soft  Law  in International
Governance. International  Organization ,  Vol. 54, No. 3.
Apriella, Nanda. (2016) . Dampak Program  Pemberdayaan  Usaha
Garam  Rakyat  (pugar)  Terhadap Strategi  Nafkah  dan  Pendapatan Rumah  Tangga  Petambak  Garam .
Bogor: Insitut Pertanian Bogor.
Ariyanti,  Fiki.  (14  Oktober  2013).  Daftar Lengkap  29  Komoditas  Pangan yang  diimpor  RI. Liputan6.com .
diaksed dari
<http://bisnis.liputan6.com/read /719523/daftar-lengkap-29- komoditas-pangan-yang-diimpor- ri>
Baihaki,  Lukman.    (2013). Ekonomi- Politik  Kebijakan  Impor  Garam
Indonesia  Periode 2007-2012 , Yogyakarta: Fisipol UGM. Banton, Caroline. (2019). Trade Liberalization. Investopedia . diakses dari
<https://www.investopedia.com/ terms/t/trade-liberalization.asp>
Delforge,  Isabelle.  (2005). Dusta  Industri Pangan:
Penelusuran Jejak Monsanto . Yogyakarta:
Insistpress.
Glipo,  Arze.  (2003).  The  WTO-AoA:
Impact  on  Farmers  and  Rural Women  in  Asia. World  Trade Organizations  Documents .  diakses dari
<http://www.glowboell.de/media /de/txt_rubrik_5/sus_arze_ruralw omen.pdf>
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. (2018). Refleksi  2017  dan  Outlook 2018  Membangun  Dan  Menjaga Ekosistem Laut Indonesia Bersama Ditjen  Pengelolaan  Ruang  Laut .
diakses
dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/ 2798-refleksi-2017-dan-outlook- 2018-membangun-dan-menjaga- ekosistem-laut-indonesia- bersama-ditjen-pengelolaan- ruang-laut>
Kementerian  Keuangan.  (2012). Free Trade  Agreement  (FTA)  dan Economic  Partnership  Agreement (EPA) dan  Pengaruhnya  terhadap

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Arus  Perdgaangan  dan  Investasi dengan  Negara  Mitra. diakses dari
< http://www.kemenkeu.go.id/sit es/default/files/kajian.pkrb_.fta_. 2012.pdf> Kementerian Perindustrian. (2009). Peta Panduan (road map) Pengembangan  Klaster  Industri Prioritas  Industri  Kecil  dan Menengah  Tertentu  Tahun  2010 – 2014. diakses dari <http://rocana.kemenperin.go.id/ index.php/download/category/1- p?download=6%3Ap-p> Kementerian
Perindustrian. (4
November  2015). Impor  Garam Industri  Tidak  Kena  Bea  Masuk .
diakses dari <https://www.kemenperin.go.id/ artikel/13466/Impor-Garam- Industri-Tidak-Kena-Bea-Masuk> Khudori. (2004). Neoliberalisme Menumpas  Petani:  Menyingkap Kejahatan Industri Pangan .
Yogyakarta: Resist Book.
Krasner, Stephen D. (1983). International
Regimes . Ithaca, New York: Cornell
University Press.
Nurhayat,  Wiji.  (2014).  Mulai  1998,  RI Impor  Garam  dari  Australia,  AS dan  India.  Detikfinance.  diakses dari
<http://finance.detik.com/read/2 014/03/25/135657/2535943/10 36/mulai-1998-ri-impor- garamdari-australia-as-dan-india> Oatley,  Thomas.  (2012). International Political  Economy Sixth  Edition . Longman: Pearson Education Pelawi,  F,  Josep.  (2007).  Retaliasi  Dalam Kerangka  Penyelesaian  Sengketa
WTO. Buletin Kementrian
Perdagangan  Republik  Indonesia .
Edisi 46.
Putnam,  R.  D.  (1988).  Diplomacy  and Domestic  Politics:  The  Logic  of Two-Level  Games. International Organization. Vol. 42. No. 3.
Razif.  (2012).  Organisasi  Terputus dengan  Sejarah.  Majalahsedane. diakses dari <http://www.majalahsedane.net/ 2012/08/organisasi-terputus- dengan-sejarah.html>
Sandi,  Ferry.  (13  Januari  2020).
Miris!Impor Garam 2020 Bengkak, Garam  Lokal  tak  Terserap. CNBC Indonesia . diakses dari
<https://www.cnbcindonesia.com /news/20200113130522-4-
129562/miris-impor-garam-
2020-bengkak-garam-lokal-tak- terserap> Rochwulaningsih,
Yety. (2012). Pendekatan  Sosiologi  Sejarah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
pada  Komoditas  Garam  Rakyat: dari  Ekspor  Menjadi  Impor.
Paramita: Historical Studies Journal. Vol.22. No.1 (2012).
Serikat Petani Indonesia. (2011).
Perjanjian  Perdagangan  Bebas; Malapetaka  Bagi  Petani  Kecil .
diakses dari
<https://spi.or.id/perjanjian- perdagangan-bebas-malapetaka- bagi-petani-kecil/>
Setiawan,  Dikky.  (1  Desember  2013).
WTO  Jadi  Ancaman  Swasembada Pangan Indonesia.
TribunNews.com .  diakses  dari https://industri.kontan.co.id/new s/wto-jadi-ancaman-
swasembada-pangan-indonesia/
Setiawan,  Sigit.  (2013).  ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor  Indonesia  dan  Cina. Kementerian Perdagangan . diakses dari
<http://www.kemendag.go.id/file s/pdf/2013/06/26/- 1372216618.pdf>
Sulaiman. (15 Januari 2013). Liberalisasi Perdagangan  WTO  Pengaruhi Swasembada  Pangan  Indonesia.
Lampost.co . diakses dari <http://lampost.co/berita/liberal isasi-perdagangan-wto-
pengaruhi-swasembada-pangan- indonesia>
Taufikurohman,  M.  Rizal.  (Desember 2016).  Laporan  Akhir  Kajian
Dinamika  Lingkungan  Strategis dalam Pembangunan Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian . diakses dari <http://info.trilogi.ac.id/repositor y/assets/uploads/AGB/3d5fd- laporan-akhir_kajian-dinamika- strategi-kemaritiman-rev-rizal.pdf >
Tempo.co. (15 Februari 2013). Indonesia Didesak  Keluar  dari  WTO .  diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/46 1628/indonesia-didesak-keluar- dari-wto/full&view=ok>
Website: <https://comtrade.un.org/> World  Trade  Organization. Principles  of the  Trading  System .  diakses  dari <https://www.wto.org/english/t hewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.ht m>
Data Wawancara :
1. Wawancara penulis dengan beberapa petani garam NTT
2. Wawancara  dengan  Ibu  Esterlina F.  staf  bidang  koperasi  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil

## Menengah  di  Kupang,  NTT  pada
09 Oktober 2014