Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan  Larangan  Berpoligami  Bagi  Anggota  Polri Berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Sudiyanto 1 , Eddy Asnawi 2 , Bahrun Azmi 3
1. Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: sudiyantounilak@gmail.com
2. Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: Eddyasnawi@unilak.ac.id 3. Universitas Lancang Kuning, Indonesia.Email: Bahrunazmi@unilak.ac.id
Abstract: The  disciplinary  regulations  for  Polri  members  are  a  series  of  norms  to  foster,  uphold discipline and maintain order in the life of Polri members. It is necessary to instill in every member of the Police  the  awareness  that  discipline  is  honor.  Discipline  of  members  of  the  Police  is  an  honor  as  a member of the Police that shows credibility and commitment as a member of the Police. While the legal consequences  if  a  police  officer  who  carries  out  a  polygamous  marriage  without  permission  is  caught either  by  his  wife  or  another  party  and  reported  to  his  superiors,  the  police  officer  will  be  subject  to sanctions in accordance with the rules that apply to each member of the police as outlined in the police code of ethics. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police Based on the Regulation of the Chief of Police Number 6 of  2018,  and  to  analyze  the  Obstacles  and  Efforts  in  Implementing  the  Prohibition  of  Polygamy  for Members  of  the  Indonesian  National  Police.  The  research  method  used  in  this  research  is  sociological legal research. Research is carried out by identifying the law on how effective the law is in society. The research  approach  used  by  the  author  is  the  Statute  Approach  and  Case  Approach.  The  results  of  this study  are  that  members  of  the  police  force  can  only  have  one  wife  or  adhere  to  monogamy.  Regarding these issues, a police officer can be subject to sanctions because they include committing acts that violate the police  code of ethics. The legal basis  can be seen in Republic of Indonesia Government  Regulation Number  1  of  2003  concerning  dismissal  of  members  of  the  National  Police.  Law  Number  2  of  2002 concerning  the  Indonesian  National  Police,  and  the  Decree  of  the  Indonesian  National  Police  Chief  of 2003 concerning the Police Professional Code of Ethics. In addition, the provisions regarding the Police Professional Code of Ethics as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011. Obstacles in  polygamous  Polri  members  DANSAT  Brimob  Polda  Riau  explain  the  obstacles  that  occur,  namely Siri's marriage is difficult to find out, the application of sanctions to members who violate it.
Keywords: Application, Polygamy, Police.

## 1. Pendahuluan
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  munculnya  perbedaan  terhadap  kesepahaman  akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia.  Kehilangan altruisme  (  nilai-nilai  kebagikan)  dalam  kehidupan  ssosial  ini  memicu  tingginya hedonisme  yang  mengakibatkn  munculnya  kembali  sisi-sisi  masyarakat  yang  liberal bahkan  sekuler,        sehingga  memicu  timbulnya  ketidakadilan  bagi  manusai  itu  sendiri maupun  terhadap  sesama.  Manusia  yang  tidak  mampu  berlaku  adil  terhadap  dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari  belenggu-belenggu  liberalisme  dan  sekularisme  yang  masih  mewarnai  keadilan sosial  dewasa  ini.    Kerancauan  akan  pengetahuan  yang  tidak  syarat  akan    nilai  akan menimbulkan  dilema-dilema  yang  mana  pada  sekularisme,  dimana  manusia  mulai meninggalkan  realitas-realitas  keagamaan  demi  memuaskan  sifat  hedonismenya. Penyebab  dilema-dilema  tersebut  menurut  Al-Attas  disebabkan  oleh  hilangnya  adab
yang  dimiliki  oleh  manusia  (the  loss  of  adab).    Kehilangan  adab  memiliki  arti  bahwa seseorang  atau  kelompok  telah  kehilangan  keadilan,  yang  kemudian  menyebabkan kerancauan  dalam  pengetahuan.  Keadilan  bukan  lagi  suatu  keadilan  yang  memberikan kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bagi  manusia,  namun  hanyalah  segelintir  pengetahuan umum  yang  mana  hanya  sekedar  diketahui  saja  sebagai  salah  satu  unsur  yang terkandung dalam suatu aturan bermasyarakat, Austin menambahkan bahwa seharusnya keadilan  membawa  kebahagiaan  bukan  membawa  perbedaan  pemikiran  terhadap keadilan itu sendiri.  Masyarakat awam mempercayai bahwa diciptakannya suatu sistem dan  tatanan  kehidupan    yakni  hukum  diciptakan  oleh  negara  dengan  memiliki  nilai keadilan  yang  menjadi  tujuan  aturan  tersebut,  sehingga  masyarakat  berfikir  bahwa mereka  harus  taat  terhadap  aturan  dan  tidak  melanggar  aturan  tersebut  agar  bisa mendapatkan  keadilan.    Untuk  itulah  hukum    sebagai  suatu  tatanan  sosial  yang mengatur kehidupan manusia atas nama keadilan tidak hanya mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat dalam diri pribadi setiap manusia. Hukum tidak hanya selalu berupa suatu  ketertiban,  sanksi,  serta  tameng  perlindungan  dalam  suatu  kehidupan  bersama namun  hukum  juga  menitikberatkan  pada  kewajiban-kewajiban  yang  tidak  bisa dilanggar  atau  di  kesampingkan  oleh  manusia  agar  hak-hak  dan  kepentingan  manusia tidak  saling  besinggungan.    Namun  suatu  hukum  harus  mengakui  adalanya  kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum tanpa memandang perbedaan, ras, dan kasta dan hukum menjunjung tinggi setiap derajat manusia dari segi manapun  tanpa  perkecualian.  Kesetaraan  /  equality,  kebebasan/  freedom,  dan penghormatan  /  dignity  adalah  prinsip-prinsip  dasar  manusia  yang  diakui  oleh  hukum dan  merupakan  pelengkap  menuju  cita-cita  hukum  untuk  mencapai  keadilan  dan kesejahteraan  yang  diinginkan.  Keadilan  bukan  hanya  persoalan  baik-buruknya  suatu aturan  yang  dibuat oleh  suatu  tatanan  hukum,  namun  lebih  dari  esensi nilai dan  moral yang  ada  dalam  unsur-unsur  aturan  tersebut,  tatanan  antara  manusia,  masyarakat,  dan lingkungan  baik  dimasa  ini  dan  masa  yang  akan  datang.    Bagaimana  suatu  keadilan yang  syarat  akan  kebaikan  mewujudkan  etika-etika  keadilan  bagi  manusia.    Fokus permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  rekontruksi  terhadap pemikiran-pemikiran  keadilan  hukum  menggunakan  basis  nilai-nilai  profetik  menuju keadilan  hukum  yang  berkeadaban,  dengan  menonjolkan  karakter  adab  dan  nilai  atau etos    sebagai esensi  dari  keadilan.  Adab  merujuk  pada    suatu  pengakuan  terhadap  hak dan  tempat  yang  layak,  keadaan  dan  kondisi  kehidupan,  dan  untuk  berdisiplin  diri secara  positif  dan  keingingan  untuk  berpartisipasi  dalam  mengikuti  peran  seseorang yang  sesuai  dengan  pengakuan  yang  terjadi  dalam  seluruh  kehidupan  manusia  dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka  diperlukan  suatu  pendidikan  atau  ta’bid  yang  benar  sesuai  dengan  ajaran-ajaran Tuhan, ta’bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah,  serta  terhindar  dari  kebingungan.    Kebingungan  terhadap  kebenaran  nilai  dan pengetahuan  dalam  islamic  worldview  menimbulkan  banyakya  pemimpin  palsu  yang menyebakkan  kondisi  ketidakadilan  (  Injustice).      Sedangkan,  Etos  merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu,    aturan  umum,  dan  tatanan,  serta  nilai  dasar  dari  perilaku  kelompok  tertentu. Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu,  namun sisi epistimologis secara filosofis  belum  banyak  ditemukan  dalam  upaya  komparasi  dua  pemikiran  tersebut. Pemaparan
Hasil  penelitian  masih  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  hanya  menunjukkan perbedaaan  dan  persamaan  pemikiran  beserta  konsep  dan  dasarnya  secara  Global. Dengan  menggunakan  paradigma  yang  baru,  penelitian  ini  berupaya  untuk  membedah seluruh  basis-basis  epistemologies  dengan  pendekatan  filosofis  dan  melakukan rekontruksi  baru  terhadap  teori  yang  telah  ada.    Sehingga  bisa  menjadi  statu  kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

## 2. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  judul  maka  jenis  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  penelitian Hukum  sosiologis.  Penelitian  Hukum  sosiologis  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang efektifitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi  Anggota  Polri  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2018,  Metode pendekatan  secara Empiris dilakukan  terhadap  bahan  Hukum  non  Undang-Undang, dalam  hal  ini  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan  pendekatan Pelanggaran  Disiplin  Anggota  Polri  Yang  Berpoligami  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor  6  Tahun  2018  dan  pendekatan  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penulis mencoba  untuk  memberikan  gambaran  dari  suatu  kenyataan  secara  lengkap  rinci,  dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang- Undang ( Statue Approach ) dan pendekatan kasus ( Case Approach ).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A.  Efektivitas  Penerapan  Larangan  Berpoligami  Bagi  Anggota  Polri  Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik
Praktek  perkawinan  poligami  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  terdapat  banyak ragam  dan  bentuk  dalam  pelaksanaanya,  ada  pernikahan  poligami  yang  memang  telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara  sirri  (pernikahan  poligami  yang  tidak  memperoleh  izin  dari  Pengadilan  Agama sehingga  tidak  dicatatkan),  Seorang  anggota  Kepolisian  merupakan  abdi  Negara,  yang mempunyai tugas  menjaga keamanan dan ketertiban Negara,  maka untuk  menjalankan tugasnya  itu  dimulai  menjaga  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangganya.  Apabila rumah  tangga  harmonis,  jelas  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparat penegak  hukum  serta  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  Negara  bisa  berjalan  dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.
Terhadap  persoalan-persoalan  tersebut  seorang  polisi  dapat  dikenakan  sanksi  karena termasuk  melakukan  tindakan  pelanggaran  kode etik  kepolisian. Dasar hukumnya  bisa dilihat  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  pemberhentian anggota  Kepolisian  negara.  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  dan  Keputusan  Kapolri  Tahun  2003  tentang  Kode  Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur  dalam  peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011.  Pasal  1  menguraikan  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat  Polri  adalah  alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam  Pasal  1.  Pasal  2,  Pegawai  Negeri  pada  Polri  adalah  anggota  Polri  dan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan,  padahal  kawin  siri  menurut  hukum  dianggap  tidak  sah  karena  tidak memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perkawinan.  Dan  apabila  oknum  Kepolisian  tetap melakukan  poligami  secara  diam-diam  tanpa  ada  ijin  dari  pihak  –  pihak  lain,  dan apabila  sampai  dikaruniai  anak  maka  anak  tersebut  tetap  dianggap  sah  tetapi  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Dan  mengenai  soal  gaji  istri  kedua  tidak  berhak  untuk mendapat  gaji  karena  perkawinan  dilakukan  dengan  cara  diamdiam  dan  tidak  sah menurut  hukum.  Sedangkan  akibat  hukum  jika  oknum  Kepolisian  yang  melakukan perkawinan  poligami  tanpa  ijin  tersebut  ketahuan  baik  istri  atau  pihak  lain  dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian.  Kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  pada  dasarnya merupakan  pedoman  bagi  pengemban  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  lingkungannya, oleh  karena  itu  kode  etik  profesi  memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan  polisi yang professional.

## B. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral atau suatu perjanjian yang suci, kuat,  kokoh  untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  kekal,  santun  menyantuni  dan mengasihi.  Mendambakan  pasangan  merupakan  fitrah  sebelum  dewasa,  dan  dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya  perkawinan,  dan  beralihlah  kerisauan  pria  dan  wanita  menjadi ketentraman dan sakinah. Sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga  yang  satu  dengan  keluarga  yang  lain  dan  terbinanya  hubungan  harmonis selaras  dengan  tujuan  pernikahan  menurut  Undang-Undang  dan  hokum  islam  yakni sakinah,  mawwadah,  dan  warrahmah.  Salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  sering menjadi  topik  perbicangan  dan  perdebatan  di  dalam  masyarakat  terlebih  anggota  Polri adalah  poligami,  karena  mengundang  pandangan  yang  kontrovesial.  Disatu  sisi poligami  ditolak  oleh  kaum  pejuang  hak-hak  asasi  wanita  dengan  berbagai  macam argumentasi baik  bersifat normativ  maupun  psikologis  bahkan  bahkan  selalu  dikaitkan dengaaan  ketidakadilan  gender.  Mereka  berpendapat  bahwa  poligami  diperbolehkan hanya  dalam  kondisi  tertentu  dengan  persyaratan  yang  terbilang  sulit  berupa  keadilan bagi semua istri.
Hambatan  dalam  anggota  Polri  berpoligami  yang  terjadi  yaitu  Nikah  Siri  adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  tetapi  pernikahan  ini  sudah  memenuhi  unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul
dan  juga  mas  kawin,  Nikah  Siri  ini  hukumnya  sah  menurut  agama,  tetapi  tidak  sah menurut  hukum  positif  (hukum  negara)  dengan  mengabaikan  sebagian  atau  beberapa aturan hukum positif  yang berlaku, sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  2  bahwa  setiap perkawinan  dicatatkan  secara  resmi  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Sedangkan instansi  yang  dapat  melaksanakan  perkawinan  adalah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) bagi  yang  beragama  Islam  dan  Kantor  Catatan  Sipil  (KCS)  bagi  yang  beragama  Non Islam  karena  tidak  dicatatkan  kesatuan  brimob  terkadang  kesushan  untuk  mendeteksi poligami tersebut sehingga sulit diketahui oleh kesatuan. Di dalam pembinaan anggota kepolisian  teknis  reward  dan punishment  menjadi  salah  satu  model  yang  dinilai  masih efektif”  Punishment  merupakan  hukuman  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan pelanggaran  hukum.  Berdasarkan  sifat,  bentuk,  jenis,  dan  sistem  penjatuhan  sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis:
1. Pelanggaran  peraturan  disiplin,  yakni  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran  kode  etik  profesi,  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran  pidana,  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  bertentangan dengan  unsur-unsur  yang  dirumuskan  dalam  KUHP  maupun  peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

## 4. Kesimpulan
Penerapan  Larangan  Berpoligami  Bagi  Anggota  Polri  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 adalah Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas  menjaga keamanan dan ketertiban Negara,  maka untuk  menjalankan tugasnya  itu  dimulai  menjaga  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangganya,  Anggota Kepolisian  hanya  boleh  mempunyai  istri  satu  atau  menganut  monogami.Terhadap persoalan-persoalan  tersebut  seorang  polisi  dapat  dikenakan  sanksi  karena  termasuk melakukan  tindakan  pelanggaran  kode  etik  kepolisian.  Dasar  hukumnya  bisa  dilihat dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  pemberhentian  anggota Kepolisian  negara.  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dan  Keputusan  Kapolri  Tahun  2003  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian.  Hambatan  Serta  Upaya  dalam  Penerapan  Larangan  Berpoligami  Bagi Anggota  Polri  adalah  hambatan  dalam  anggota  Polri  berpoligami  DANSAT  Brimob Polda  Riau  menjelaskan  hambatan  yang  terjadi  yaitu  Pernikahan  Siri  susah  untuk diketahui  dikarnakan  Nikah  Siri,  Tindakan  atau  upaya  dalam  menanggulanginya, poligami bagi amggota polri yaitu Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar, Sanksi  tersebut  adalah  sebagai  berikut,  Dalam  bidang  disiplin  militer  Hukuman penurunan  pangkat  bagi  yang  berpangkat  Bintara  dan  Tamtama  Hukuman  disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Hakim,  Negara  Hukum  dan  Demokrasi di  Indonesia,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
Achmad  Ali,2009,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence). Jakarta: Kencana
Ali Purwito dan Indriani,2016,  Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan, ( Yogjakarta: Mitra Wacana Media
Barda  Nawawi  Arief,2010,    Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijaksanaan  Hukum Pidanadalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Media Group
Cryshnanda,  Dwilaksana,2009,  Polisi  Penjaga  Kehidupan,  Jakarta;  Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
Kelik  Pramudya.  2010.  Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum.  Pustaka  Yistisia. Yogyakarta
Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
Nozel  Saparingka,2016,Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Kepolisian  Berpotensi
Pidana,Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana Petrus  Kanisius  Noven  Manalu,2014,  Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka Meningkatkan  Profesionalitas  Kinerjanya,  Uiversitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
Pudi Rhardi,2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatrama
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No  2  Tahun  2016  tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  9  Tahun  2010  perubahan Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  6  tahun  2018  tentang  Tata cara  Pengajuan  Perkawinan,  Perceraian,  dan  Rujuk  bagi  Pegawai  Negeri  pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.