Volume 5 Issue 2, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pelaksanaan  Peran  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum Dan  Ham  Sumatera  Barat  Dalam  Rangka  Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
Alsyam 1 , Delfina Gusman 2 , Didi Nazmi 3
1. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: alsyam1162@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: vivin.nissa@yahoo.com 3. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: didinazmi@yahoo.com,
Abstract: The Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in each region have an important role in the harmonization of regional regulations in accordance with the legal hierarchy. Harmonization of law is an effort to create a harmony, suitability and compatibility to balance the legal norms. One of the agencies that has this role is the Ministry of Law and Human Rights to each region. The results of the study show that in relation to the duties and functions of the Regional Office, basically the duties and functions of the Regional Office in preparing regional regulations are in line with the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. the invitation, but the involvement of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is limited and passive waiting for the local government and DPRD to participate. In an effort to increase the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the process of drafting regional regulations, it is necessary to formulate a rule for implementation that regulates in detail the mechanism for the preparation of regional regulations involving the Regional Government,  DPRD  and  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights.  optimizing  the preparation of quality regional regulations.
Keywords: Harmonization of Regulation, Regional Regulation Composing, Regional office of the Ministry of Law and Human Right.

## 1. Pendahuluan
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  merupakan  instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan di Propinsi yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Peran  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sumatera Barat dalam proses pengharmonisasian Peraturan Daerah dilakukan secara tim dengan diskusi yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian  Hukum Dan HAM Sumatera Barat, Biro Hukum Provinsi, Akademisi dan Aparat Penegak Hukum. Hasil yang didapat dari  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam penyusunan  Peraturan  Daerah  agar  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.
Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan,  hal-hal  yang  bertentangan  dan  kejanggalan  dalam.  Upaya  atau  proses merealisasi  keselarasan,  kesesuaian,  keserasian,  kecocokan,  keseimbangan  diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan-undangan sebagai sistem hukum.
Harmonisasi  hukum  dapat  juga  diartikan  sebagai  upaya  proses  penyesuaian  asas  dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.
Harmonisasi  hukum  sebagai  suatu  proses  dan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  terbentuk  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  harmonis,  dalam  arti  selaras,  serasi,  seimbang, terintegritas,  dan  konsisten,  serta  taat  asas.  Langkah  sistematik  harmonisasi  hukum nasional,  bertumpu  pada  paradigma  Pancasila  dan  UUD  1945  yang  melahirkan  sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang  diidealkan  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  dengan  tiga  komponen,  yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum.
Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub  sistem  yang  saling  terkait  tidak  dapat  berdiri  sendiri  terlepas  dari  sistem  hukum tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting  dalam  menjaga  keselarasan  dan  mencegah  tumpang  tindihnya  peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.
Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat  beberapa  beberapa  jenis  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan. Harmonisasi  vertikal,  yakni  harmonisasi  perundang-undangan  yang  dilakukan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dalam  hierarki  yang  berbeda.  Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.
Tanpa  adanya  harmonisasi  sistem  hukum  akan  memunculkan  keadaan  tidak  dapat menjamin  kepastian  hukum  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  ketidaktertiban  dan  rasa  tidak  dilindungi.  Dalam  perspektif  demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui  harmonisasi  sistem  hukum. 1 Dalam  perpektif  demikian,  langkah  untuk  menuju harmonisasi  hukum  dapat  dilakukan  dalam  dua  langkah  perumusan,  yaitu  harmonisasi kebijakan  formulasi  (sistem  pengaturan)  dan  harmonisasi  materi  (subtansi).  Untuk  hal pertama  menunjuk  pada  langkah  perumusan  harmonisasi  sistem  hukumnya,  dan  hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).
Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur- unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional ( legal system) yang mencakup komponen materi hukum ( legal substance ), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya ( legal structure ) dan komponen budaya hukum (legal culture ).
1 Kusnu  Goesniadhie, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Persfektif  perundang-undangan;  Lex  Specialis  Suatu Masalah, (Surabaya; JP Books, 2006) , hal. 100.
Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. 2
Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 yaitu 3.143 perda, termasuk juga Perda Provinsi Sumatera Barat. Salah satu alasan kuatnya  pembatalan  perda-perda  tersebut  karena  tidak  sinkron  lagi  dengan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi salah satunya sejauh mana peran Kanwil  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  melakukan  harmonisasi  perda  terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakanan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mencari  makna,  pemahaman,  pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dalam setting atau latar alamiah,  kontekstual  dan  menyeluruh.  Dalam  hal  ini,  peneliti  kualitiaitif  berupaya mengerti  makna  dari  suatu  peristiwa.  Pemahaman  makna  tentang  sesuatu  dalam penelitian  kualitatif  selalu  menempatkan  subjek  penelitian  dalam  posisi  yang  sama dengan peneliti(Yusuf, ).
Penelitian  kualitatif  lebih  bersifat  deskriptif,  sehingga  disebut  juga  dengan  deskriptif kualitatif.  Penelitian  dengan  format  deskriptif  kualitatif  (Bungin,2017)  bertujuan  untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang  menjadi  objek  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  karena bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan makna serta melihat proses tentang  pembinaan  masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  oleh  staf  Potmar  Lanal  Babel, dimana pembinaan yang dilakukan berbasis budaya lokal dalam mendukung pertahanan negara.
Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan  sekumpulan  infomasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan  sekumpulan  data  yang  diperoleh  peneliti  secara tidak  langsung,  yaitu  data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Martono,2015). Data sekunder diperoleh melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.
Pada  penelitian  kualitatif,  instrument  penelitian  utama  adalah  manusia,  yaitu  peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu melakukan wawancara yang disebut  dengan  pewawancara  (Afrizal,2014).  Dalam  mengumpulkan  data  di  lapangan, peneliti  memerlukan  instrumen  tambahan  yang  dapat  membantu  pengumpulan  data lebih efektif. Instumen tersebut dapat berupa pedoman wawancara, alat perekan, alat tulis,  kamera  untuk  dokumentasi  kegiatan,  dan  alat-alat  lainnya  yang  relevan.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model pengolahan  data  Miles  and  Hubeman  melalui  Langkah-langkah  sebagai  berikut,  yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012:92).
2 Ibid , hal. 84-85.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peran  Kantor  Wilayah  Kementerian    Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  Dalam  Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Begitu  banyak  permasalahan  muncul  di  berbagai  negara berkembang maupun  negara maju,  dikarenakan  tatanan  kehidupan  tidak  lagi  berjalan  di  atas  rel  atau  alur  yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat  menyelesaikan  semua  problem  tersebut.  Namun  oleh  karena kemajuan  zaman  dan teknologi,  pertikaian  ideologi  maupun  fisik  antar  individu  atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi. 1 Sehingga apabila salah satu merasa dirugikan tentunya  akan membawa  hal ini ke jalur hukum.  Sesuai amanat konstisusi negara kita dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.
Sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  yang  aspek  legalitasnya menjadi  unsur  elementer  yang  harus  dipenuhi  maka  seluruh  aspek  penyelenggaraan pemerintah    wajib    mendasarkan      pada      peraturan      perundang-undangan.      Dalam wilayah peraturan  perundang-undangan   di   Indonesia,   Peraturan   Daerah   sesuai dengan   jenis hierarkinya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah berada dalam  UU,  PP,  dan  Perpres.  Namun  demikian  belum  ada  keseragaman pendapat  di  antara para pakar  dan  ahli mengenai siapa  sebenarnya  yang berwenang menguji peraturan daerah.
Perdebatan  para  ahli  sesungguhnya  pada  wilayah  berlakunya executive  review dan judicial  review terhadap  Peraturan  Daerah.  Hal  ini  kemudian  dilihat  dari  perspektif Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2001  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut  peraturan  tentang  hukum  acara  pengujian  peraturan  perundang-undangan menjadi  referensi  utama  dalam  kajian  sekaligus  analisis  dalam  membedah  masalah pengujian Peraturan Daerah.
Salah  satu  lembaga  yang  sangat  potensial  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan dibidang hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pengaruh Kementerian Hukum da HAM sangat penting diantaranya dalam pembentukan produk hukum Nasional dan menjaga penerapan serta pemberlakuan hukum secara sinergitas dan terstruktur baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebelum  adanya  reformasi  organisasi  administrasi  dan  finansial  pada  Badan  Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen  Hukum  dan  HAM)  dan  kewenangan  teknis  yudisial  di  bawah  Mahkamah Agung.  Adanya  reformasi  dibidang  peradilan  dan  diamandemennya  UUD  1945,  maka kekuasaan  kehakiman/yudikatif  dipisahkan  secara  penuh  dari  kekuasaan  eksekutif (dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan HAM).  Sebagai  tindak  lanjut  dari  amandemen UUD 1945,  maka Pemerintah  bersama  DPR  telah  mengesahkan  Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang mengamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan  finansial  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya  menjadi  dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Sebagai  konsekuensi  dari  kebijakan  tersebut,  Presiden  telah  menetapkan  Keputusan Presiden Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Pengalihan   organisasi,  administrasi   dan finansial   di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata  Usaha Negara serta Peradilan Agama  di  bawah  Mahkamah    Agung.    Maka  tugas    pokok    dan    fungsi  Kementerian Hukum    dan    HAM    serta  Kantor  Wilayah  yang  merupakan  instansi  vertikal  sebelum amandemen  UUD  1945  dengan  setelah  amandemen  UUD  1945  telah  mengalami perubahan  karena  sudah  tidak  berkaitan  lagi  dengan  penegakan  hukum  dibidang peradilan  serta  bertambahnya  tugas  pokok  dan  fungsi  terutama  dibidang  pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum.
Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  menyatakan  bahwa “ Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari kementerian  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  di  bidang  hukum ” .  Penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal) dalam proses pembentukan perda dilakukan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup  di  masyarakat,  serta  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  proses  ini diperlukan  langkah  harmonisasi  perda  sehingga  terbentuk  perda  yang  mampu menciptakan kondisi kehidupan yang selaras ( law as a tool of social enggineering ) bagi masyarakat  sehingga  terbebas  dari  kepentingan-kepentingan  individu  atau  kelompok dan golongan-golongan politik kepartaian.
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (PEUBI),  harmonisasi  diartikan  sebagai “ tahap- tahap untuk mencapai  suatu keselarasan ” . Langkah-langkah harmonisasi perda sangat berkaitan erat  dengan sistem hukum  yang ada,  yakni dengan cara:
1. Memperhatikan     sistem    hukum    nasional      sebagai     masukan     ( input ), dengan  memperhitungkan  keberadaan  unsur-unsur  yang  sedang  berjalan, berupa:
• Substansi  hukum  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  hukum  tidak tertulis dan tatanan hukum  internal,
• Struktur  hukum  yaitu  kesiapan  kelembagaan  publik  beserta aparatur/  pejabat pemerintah daerah,
• Budaya  hukum  yang  mencakup  sikap  dan  perilaku  para  pejabat dan  warga masyarakat terkait dengan materi peraturan daerah.
2. Memperhatikan  realitas  keberadaan  perda  dan  penegakannya  dalam  praktik ketika  berseberangan  dengan  rasa  keadilan  dan  aspirasi  yang  berkembang  di masyarakat.
3. Melakukan  penilaian  atau  evaluasi  terhadap  hasil  yang  dicapai  berupa terbentuknya perda yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Ranperda  yang  telah  diharmonisasi  diharapkan  mampu  menjadi  Perda  yang  berdaya guna  dan  berhasil  guna.  Namun,  rendahnya  partisipasi  daerah  untuk  mengirimkan RANPERDA yang termuat dalam Daftar Prolegda untuk diharmonisasi dikarenakan tidak adanya  suatu  kewajiban  yang  mengharuskan  bahwa  RANPERDA  itu  diharmonisasi
oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  Hasil  harmonisasi  itu dipergunakan sebagaimana  mestinya  membuat  apa  yang  dicita-citakan  oleh  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun    2011    Tentang   Pembentukan    Peraturan    Perundang- undangan   belum   sepenuhnya tercapai.
Dalam  rapat   paripurna  Dewan   Perwakilan  Rakyat   Daerah  tanggal  15  Agustus  2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah haruslah  dikoordinasikan  dengan  instansi-instansi  Pemerintah  Pusat.  aspek-aspek hukum  penjelasan  Peraturan  Daerah  baik  yang  diprakarsai  oleh  DPRD,  Gubernur, Bupati/Walikota  akan    menjadi    lebih  baik  jika  dikoordinasikan  dengan  Departemen Hukum dan HAM baik langsung maupun dengan Kantor Wilayah Departemn Hukum dan HAM yang ada  di tiap provinsi.
Pasal  98  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa  setiap  tahapan  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  mengikutsertakan  Perancang  Peraturan Perundang-undangan,  dimana  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan      kegiatan      menyusun      Rancangan Peraturan      Perundang-undangan      dan/atau  instrumen  hukum  lainnya  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pemikiran  harmonisasi  bermula  dari  Rudolf  Stammler  yang  mengemukakan  bahwa konsep  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  adil  mencakup “ harmonisa si” antara maksud, tujuan  dan    kepentingan    individu    dengan    maksud,    tujuan    dan    kepentingan masyarakat  umum. Dengan  kata  lain,  hukum  akan  tercipta  baik  apabila  terdapat keselarasan  antara  maksud, tujuan dan   kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat.  Di  sisi  lain,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan HAM,  memberikan  pengertian  harmonisasi  hukum  sebagai  kegiatan  ilmiah  untuk menuju  proses  perharmonisasian  (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan)    hukum tertulis   yang   mengacu   pada   nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.
Harmonisasi  Rancangan  Perda  adalah  upaya  untuk  menyelaraskan,  menyesusaikan, memantapkan  dan  membulatkan  konsepsi  suatu  rancangan  Perda  dengan  Peraturan Perundang-undangan  lain,  baik  lebih  tinggi,  sederajat  maupun  yang  lebih  rendah  dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. 3 Tujuan  pengharmonisasian  Rancangan  Perda  adalah  untuk  memberikan gambaran  yang  jelas  dalam  pemikiran  atau  pengertian  bahwa  suatu  peraturan Perundang-undangan  merupakan  bagian  integral  yang  utuh  dari  keseluruhan  sistem peraturan  Perundang-undangan  sedangkan  pengertian  Evaluasi  Perda  disini  adalah proses  penyajian  kesesuaian  Peraturan  Daerah  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Harmonisasi hukum pada peraturan  daerah  dengan pendekatan  sistem,  yakni dengan konotasi  sistem  sebagai  entitas,  akan  memandang  bahwa  harmonisasi  hukum  perda
3 Sofyan Helmi, Upaya Menjadikan Kanwil Depkumham Sebagai Law Center dalam Fasilitasi Pembentukan Perda ,  http://www.djpp.depkumham.go.id/umum/322-upaya-menjadikan-kanwil-depkumham-sebagai- law-center-dalam-fasilitasi-pembentukan perda.html tanggal akses 21 Juli 2020
merupakan upaya menyeleraskan, menyesuaikan, menyeimbangkan, menyerasikan dan konsistensi  unsur-unsur  pembentukan  perda  terhadap  tata  urutan  dan  materi  perda yang akan disusun. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini merupakan conditio sine qua non / usaha bagi terjaminnya  kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Dengan  demikian  secara  moral  Kantor  Wilayah  memiliki  tanggung  jawab  atas  terjadinya pembatalan peraturan daerah, baik pembatalan yang dilakukan pemerintah pusat maupun Mahkamah  Agung.  Hal  ini  disebabkan  tugas  dan  fungsi  Kantor  Wilayah  dalam  hal pengharmonisasian Rancangan Perda, kendati tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengharmonisasian rancangan Perda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif) di dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut  pelaksanaan  tugas  pemerintah  di  bidang  hukum,  dan  juga  menyangkut substansi  dan  sistem  hukum  serta  perkembangannya.  Tugas  Pemerintahan  di  bidang hukum mencakup peran yang sangat strategis untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan  hukum,  menciptakan  budaya  hukum,  dan  membentuk  peraturan perundang-undangan  yang  adil,  konsisten,  tidak  diskriminstif,  tidak  bias  gender  serta memperhatikan hak asasi manusia. 4
Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Menteri Kehakiman dan HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen 5 Kehakiman  dan  HAM  setempat.  Tugas  dari  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM sendiri mencakup hal-hal dibawah ini, yaitu :
1. Melakukan  aktualisasi  fungsi  hukum  berupa  pembentukan  peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender;
4 Suhariyono, Peranan  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Penyusunan Prolegda, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007, hlm. 41.
5 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.12.PR.07.10 tahun 1999 tanggal  30  Nopember  1999  tentang  perubahan  Nomenklatur   Departemen  Kehakiman   RI  menjadi Departemen  Hukum  dan  Perundang-Undangan  RI.  Selanjutnya  berdasarkan  surat  Sekretaris  Janderal Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor : A.PR.08.10-36 tanggal 4 September 2000 tentang perubahan Nama  Departemen  Hukum  dan  Perundang-Undangan  menjadi  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI dengan  sendirinya  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  menyesuaikan.  Sejalan  dengan Perkembangan  Ketatanegaraan  maka  terjadi  pengembangan  Organisasi  dan  perubahan  nomenklatur menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 01 tahun 2005. Kemudian, penyebutan nama Departemen di ubah sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  166,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4916.
2. Memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
3. Melakukan  kerjasama  dengan  instansi  di  daerah  dalam  melakukan harmonisasi  substansi  hak  asasi  manusia  di  dalam  peraturan  perundang- undangan di daerah;
4. Membantu  (konsultatif)  pelaksanaan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di tingkat daerah dari sisi substansi aturannya.
Keseluruhan  tugas  dan  fungsi  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi dan Konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas sebagaimana  diuraikan  diatas  sebagai  kepanjangan  tangan  Menteri  di  daerah,  maka kanwil  harus  serius  mempersiapkan  diri  serta memiliki  tenaga  hukum  yang  berkualitas agar  dapat  yang  melaksanakan  tugas  yang  diamanatkan  oleh  ketentuan  diatas. Keberhasilan  dan  kegagalan  pembinaan  hukum  dan  perundang-undangan  di  suatu daerah berada diatas pundak Kepala Kantor Wilayah.
Terkait  dengan  banyaknya  pembatalan  Peraturan  Daerah, 6 Menkumham  menyatakan bahwa  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM   ikut  bertanggung  jawab  jika  terjadi pembatalan Perda di daerah. Pernyataan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan tupoksi kanwil di bidang pengembangan hukum, tetapi tanggung jawab yang dimaksud oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut tentu bukanlah tanggung jawab Kanwil secara langsung  atas  terjadinya  pembatalan  perda  melainkan  pertanggungjawaban  secara moral. 7 Hal ini disebabkan posisi Kanwil di daerah memang bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah, tidak seperti posisi Kementerian Hukum dan HAM di pusat. Di tingkat pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang bertugas mengoordinasikan pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  di  daerah  tidak  memiliki  fungsi  koordinasi  tersebut. 8 Fungsi  koordinasi dalam  rangka  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan Peraturan  Daerah  dilaksanakan  oleh  biro/bagian  hukum  Pemerintah  Daerah  provinsi/ kabupaten/kota. 9 Lebih  lanjut  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 menyebutkan bahwa :
1. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan  mengenai  keikutsertaan  dan  pembinaan  Perancang  Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  diatas  mengandung  makna  bahwa  peran  perancang  peraturan  perundang- undangan  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-
6 Tercatat per 29 Maret 2010, dari 1.024 Perda yang disampaikan untuk dievaluasi dari 33 Kabupaten/Kota di  Sumatera  Utara,  472  di  antaranya  sudah  dibatalkan.  Pembatalan  tersebut  lebih  disebabkan  karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga akan berdampak menghambat investasi.
7 Septiyarto Priandono, Op.Cit.
8 Ibid
9 Ibid
undangan  termasuk  Perda. 10 Namun  belum  semua  daerah  melakukan  harmonisasi seperti Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dalam kurun waktu  Juni  2010  sampai  saat  ini  Kanwil  telah  melakukan  harmonisasi  rancangan Peraturan Daerah sebanyak 90 Ranperda yang berasal dari Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Dalam penyusunan Perda, Pemerintah Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun  2006  tentang  Jenis  dan  Bentuk  Produk  Hukum  Daerah,  Permendagri  Nomor  16 Tahun  2006  tentang  Prosedur  Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah.  Di  dalam  kedua Peraturan  Menteri  juga  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  tentang  peran  Kanwil Kementerian hukum dan HAM.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  diatur  sama  sekali  keterlibatan  instansi  vertikal dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah.  Pasca  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  merupakan  pengganti  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 peran Kanwil telah dirumuskan, walaupun sifatnya masih terbatas dan pasif menunggu undangan dari pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan  daerah  baik  Pemerintah  Daerah  maupun  DPRD.  hal  ini  disebabkan  dalam beberapa  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  disebutkan  bahwa  dalam Program  Legislasi  Daerah,  pengharmonisasian,  pembulatan  dan  pemantapan  dapat mengikutsertakan instansi vertikal, ketentuan ini tercermin dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut. 11 Keterlibatan kanwil dapat dilaksanakan selama  Pemerintah  di  Daerah  berkenan  untuk  mengikuts ertakan,  Kata  “dapat” mengandung makna pilihan bagi pemerintah di daerah, boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan dan tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
10 Jabatan  Fungsional  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  berkedudukan  di  Kanwil  Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai peran: menentukan pilihan-pilihan (alternatif) yang dikehendaki oleh penentu kebijakan; merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas; merumuskan substansi yang tidak  menimbulkan  penafsiran  (ambigu);  merumuskan  substansi  yang  adil,  sepadan,  atau  tidak diskriminatif;  menjamin  bahwa  peraturan  yang  dirancang  dapat  dilaksanakan  dengan  mudah  oleh pelaksana; menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  di  atasnya  atau  melanggar  kepentingan  umum;  menjamin  bahwa  peraturan  yang  dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan; menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang  tindih  kewenangan  dan  pengaturan  dalam  pembahasan  di  tingkat  antardepartemen  atau antarlembaga; melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
Dikutip  dari  Bahan  Kuliah  Diklat  Penyusunan  dan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  di  BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
11 Pasal  36  ayat    (3)  menyebutkan  : “Penyusunan  Prolegda  Provinsi  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dap at mengikutsertakan instansi vertikal terkait.”
Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan : “ Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  dan  dapat mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian  yang    penyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum .”
Seharusnya peranan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM lebih dari sekedar peran yang terbatas dan pasif menunggu diikutsertakan, akan tetapi merupakan salah satu unsur dari proses penyusunan peraturan daerah, hal ini penting mengingat Kanwil Hukum dan HAM bukan saja memberikan masukan secara substansi terhadap suatu ranperda, namun juga melakukan  harmonisasi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang hirarkinya lebih tinggi, sehingga inkonsistensi antara peraturan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir.
Kebijakan  otonomi  daerah  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  menjadi  pemersatu bangsa, oleh karena itu berbagai peraturan daerah yang dibentuk sebagai dasar hukum untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  menampung  kondisi khusus daerah dan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, namun  keterlibatan  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  hanya  terbatas  dan  pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Padahal peran Kanwil sangat  strategis  dalam  pengharmonisasian  rancangan  peraturan  daerah  untuk meminimalisir peraturan daerah yang materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  maupun  antar  peraturan  yang sederajat.
Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan  peraturan  daerah  perlu  disusun  suatu  aturan  untuk  pelaksanaan  yang mengatur  secara  rinci  mekanisme  penyusunan  peraturan  daerah  yang  melibatkan Pemerintah  Daerah,  DPRD  maupun  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dengan adanya  payung  hukum  yang  komprehensif  diharapkan  dapat  mendorong  optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.
Kantor    Wilayah    Kementerian    Hukum    dan  HAM  Sumatera  Barat  agar  lebih  aktif  lagi dalam mensosialisasikan proses  pembentukan peraturan  perundang-undangan  sesuai prosedur    yang  diatur  dalam    Undang-  undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-  undangan.  Sehingga  dapat  lebih  maksimal  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  penyusunan  rancangan  produk  hukum daerah.

## Daftar Pustaka
Abdul Hakim Garuda Nusantara , 1988. Politik Hukum Indonesia , Jakarta: Yayasan  LBH Indonesia
Achmad  Ali,  2012, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Jakarta  : Kencana
A.Hamid  S.  Attamimi,  1997, Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan ,  Majalah Hukum Dan Pembangunan, Jakarta
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2006, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:
Rajawali Press
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia , Jakarta
-----------------, 1987, Pembinaan Hukum Nasional , Universitas Andalas
---------------------------,  2000, Tata  Urut  Perundang-undangan  dan  Problema  Peraturan Daerah, Jakarta, LP3HET
---------------------------,  2009, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika
---------------------------, 2011, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Press
Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum , Menegakkan Konstitusi , Jakarta, LP3ES
Maria  Farida  Indrati,  1998, Ilmu  Perundang-undangan  (Dasar-dasar  dan Pembentukannya) , Yogyakarta
Modul  Proses  Penyusunan    Peraturan  Perundang-undangan,  2007,  Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara
Soehino,
2006. Hukum  Tata  Negara  Teknik Perundang-undangan ,  BPFE, Yogyakarta.
Ramlan  Surbakti,  2009, Politik  dan  Pemerintahan  Indonesia: Demokrasi  Deliberatif  dan Partisipatif, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
Samuel  P  Huntingtong  dan  Joan  Nelson,  1990, Partisipasi  Politik  di  Berbagai  Negara Terjemahan , Bandung: Rineka Cipta
Saldi  Isra  dan  Yuliandri,  2004, Penyusunan  dan  Pengundangan  Peraturan  Perundang- undangan, Analisis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , LAN
Yuliandri,  2007, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan , Universitas Airlangga
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  68  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah,  Rancangan Peraturan Presiden
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Memahami  Undang-Undang  Dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Jurnal Legislasi Indonesia Vol1. No.2 September 2004
Delfina  Gusman ,  ‘ Problematika  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Di Indonesia” . Jurnal Yustisia Vol.19 No.1 Januari-Juni 2012
Gokma  Toni  Parlindungan, “Prinsip -Prinsip  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Jurnal Respublica Vol.16 No.2 Tahun 2017
Hendrik  Hattu,  “ Tahapan  Undang- Undang  Responsif”, Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.23 No.2, Juni 2011
Muhammad  Suharjono, “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Dalam Mendukung  Otonomi  Daerah” .  Jurnal  DIH  Fak.Hukum  UNTAG,  Vol.10  No.19 Februari 2014