## PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI

## Ita Suryani
Akademi Komunikasi BSI Jakarta Ita.its@bsi.ac.id
Abstract. Efforts to combat corruption cannot rely solely on enforcement under the authority of  law  enforcement  agencies.  Efforts  to  prevent  corruption  by  participating  in  the development of anti-corruption culture in the community is an important factor in efforts to combat corruption. As one of the community elements, college students are expected to act as agents  of  change  and  the  motor  of  the  anti-corruption  movement  in  society.  To  be  able  to play an active role, students need to be equipped with enough knowledge about corruption and its eradication. Anti-corruption education is intended to allow students to know clearly the problems of corruption and efforts to prevent it. This paper describes the anti-corruption education  and  how  the  anti-corruption  education  taught  on  campus.  The  reinforcement efforts  for  students  can  be  done  in  various  ways,  among  others:  socialization,  campaigns, seminars or lectures. Long-term goal is to develop an anti-corruption culture among students and encourage students to be able to play an active role in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

## Keywords: Corruptions, Prevention, Values
Abstrak . Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dengan  ikut  serta  membangun  budaya  anti  korupsi  di  masyarakat  menjadi  faktor  penting dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Sebagai  salah  satu  elemen  masyarakat  mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di  masyarakat.  Untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa  perlu  dibekali  dengan  pengetahuan yang  cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan  pemberantasannya.  Pendidikan  anti  korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi  dan  usaha  untuk  mencegahnya.  Tulisan  ini  menjelaskan  mengenai  pendidikan  anti korupsi dan juga untuk mengatahui bagaimana pendidikan anti korupsi diajarkan di kampus. Upaya  pembekalan  mahasiswa  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara  antara  lain  :  kegiatan sosialisasi,  kampanye,  seminar  atau  perkuliahan.  Pendidikan  anti  korupsi  bagi  mahasiswa bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  yang  cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan pemberantasannya  serta  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi.  Tujuan  jangka  panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata kunci : korupsi, pencegahan, nilai

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya,  korupsi  adalah “benalu  sosial”  yang  merusak  struktur pemerintahan,  dan  menjadi  penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan  pada  umumnya.  Dalam prakteknya,  korupsi  sangat  sukar  bahkan hampir  tidak  mungkin  dapat  diberantas, oleh  karena  sangat  sulit  memberikan pembuktian  yang  eksak.  Disamping  itu
sangat sulit mendeteksinya dengan menggunakan  dasar-dasar  hukum  yang pasti.  Namun  akses  perbuatan  korupsi merupakan  bahaya  laten  yang  harus diwaspadai  baik  oleh  pemerintah  maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Rendahnya  persepsi  korupsi  (IPK)  di Indonesia  menempatkan  posisi  negeri  kita sebagai  negara  nomor  6  paling  korup  di dunia dari 133 negara. Menurut Novel Ali (2004),  salah  satu  gerakan  reformasi  yang bertujuan  memberantas  tindak  pidana korupsi,  terbukti  gagal.  Banyak  orang mengatakan,  di  era  pascareformasi  - karena  ada  pihak  ketiga  yang  berupaya membelokkan  arah  serta  tujuan  gerakan reformasi  -  korupsi  di  Indonesia  semakin subur.
Citra  buruk  Indonesia  sebagai  salah satu negara paling korup di dunia membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap
pemerintahnya sendiri.
Kredibilitas  dan  akuntabilitas  pemerintah luntur  di  mata  warganya  sendiri.  Sama dengan  lunturnya  kepercayaan  pemerintah dan  masyarakat  mancanegara  terhadap negara  dan  bangsa  kita.  Dari  waktu  ke waktu, tindak pidana korupsi di negara kita -  apakah  di  sektor  negara  atau  swasta  - mengalami peningkatan. Potret ini direkam bukan  hanya  oleh  warga  bangsa  kita sendiri,  tetapi  juga  oleh  pemerintah  dan masyarakat asing (Novel Ali, 2004).
Demi  menutup  aib  bangsa  karena prestasi  korupsi  terburuk  di  planet  bumi ini,  pantaskah  kita  memulainya  dengan memberangus kebebasan pers nasional kita sendiri,  di  samping  membatasi  kebebasan berekspresi manusia Indonesia untuk tidak semakin  membesar-besarkan  sejumlah kasus  korupsi  di  negara  kita?  (Novel  Ali, 2004).
Pemberantasan kemerdekaan berekspresi  seperti  juga  pemberangusan kebebasan  pers  untuk  mengekspose tingginya  korupsi  haram  hukumnya dilakukan  oleh  siapa  pun.  Suka  atau  tidak atas  akibat  ekspose  terhadap  maraknya korupsi  di  Indonesia,  kita  harus  mengakui
bahwa  korupsi  di  negeri  ini  bukan  hanya merupakan  bagian  kultur  birokrasi  negara atau  swasta,  tetapi  juga  telah  berkembang menjadi  struktur  perilaku  manajemen modern.  Akibatnya,  pengaruh  korupsi semakin  merata  di  berbagai  bidang kehidupan  publik,  dengan  risiko  semakin jauh  tercapainya  kehendak  negara  dan bangsa
Indonesia untuk bisa menyejahterakan  diri  sendiri.  Karena  itu, akal  sehat  (common  sense)  kebanyakan manusia Indonesia menyatakan, salah satu faktor  penentu  kemiskinan  nasional  kita bukan  kemiskinan  struktural  itu  sendiri, melainkan  kultur  korupsi  di  negeri  ini yang  seolah  tidak  pernah  bisa  dicegah (Novel Ali, 2004).
Salah  satu  upaya  yang  harus  kita lalukan dalam memberantas korupsi adalah meningkatkan gerakan antikorupsi. Gerakan  ini  bukan  cuma  basa-basi,  tetapi merupakan sebuah political will (kemauan baik  politik)  pemerintah  yang  didukung persiapan  dan  kesiapan  piranti  hukum. Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah partisipasi  sebanyak-banyaknya  warga masyarakat.  Untuk  itu,  langkah  pertama yang idealnya dapat kita dahulukan adalah pemantapan  kodifikasi  hukum  (normatif) yang  minimal  bisa  membuat  siapa  pun menjadi jera melakukan korupsi (pencegahan).  Selain  itu,  juga  perlu memberikan  sanksi  seberat-beratnya  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri (Novel Ali, 2004).
Mampukah pemerintah dan masyarakat meniadakan mafia peradilan (seperti sering didengungkan  publik),  sehingga  para koruptor  bisa  bebas  dari  jeratan  hukum? Mampukah  kita  tidak  henti-hentinya melakukan  kontrol  publik  atas  berbagai bentuk penegakan hukum (law enforcement) di negeri ini? Selain itu, kita pun layak mempertanyakan, apakah piranti hukum  yang  kita  persiapkan  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  itu benar-benar dibangun di atas rasa keadilan publik?  Masyarakat  sendiri  menuntut  agar
sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak diskriminatif.
Salah  satu  prasyarat  mutlak  ke  arah sana  adalah  dukungan  politik  pemerintah, di  samping  partisipasi  masyarakat.  Kalau cuma  political  will  pemerintah,  itu  akan dinilai masyarakat sekadar sebagai tindakan (politik) pemerintah menutupi aib negara  (Novel  Ali,  2004).  Gerakan antikorupsi  yang  dilakukan  pemerintah tanpa  mengakses  partisipasi  masyarakat, bukan  mustahil  justru  kontraproduktif untuk keseluruhan
kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri. Karena itu, akses publik dalam gerakan antikorupsi  seharusnya  diposisikan  di depan. Dalam proses itu, peran pers harus aktif  dilibatkan.  Pers  yang  terus-menerus bicara  soal  pemberantasan  korupsi  harus dipahami  sebagai  wujud  kecintaan  kepada pemerintah, bangsa dan negara.
Masalah  pemberatasan  korupsi  tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum  saja,  dunia  pendidikan  diharapkan dapat  berperan  dalam  pencegahan  korupsi sejak  dini.  Pendidikan  sebagai  wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi  tidak  cukup  dengan  menghukum dan  memberikan  ceramah  atau  seminar anti  korupsi.  Agar  tidak  terjadi  tumbuh silih  bergantinya  korupsi  di  Indonesia, maka  perlu  dicari  hingga  ke  akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan  anti  korupsi  yang  cukup  akan memberikan  perlindungan  kepada  para calon  generasi  penerus  bangsa  dari maraknya tindak korupsi.
Pendidikan  diyakini  merupakan  kunci masa  depan  bangsa  dan  pendidikan  anti korupsi  merupakan  pendidikan  seumur hidup  yang  sangat  penting  ditanamkan sejak  dini.  Kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  modal  utama  pembangunan bangsa. Penanaman karakter menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber  daya  manusia  Indonesia.  Kampus sebagai  lingkungan  pencetak  generasi
bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat  peduli  terhadap  pendidikan  anti korupsi di lingkungan mahasiswa. Sebagai barometer  pendidikan  untuk  jenjang dibawahnya.
Dengan pendidikan anti korupsi maka generasi  penerus  bangsa  akan  lebih  awal memahami  masalah  korupsi  dan  tidak melakukan  tindakan  tidak  terpuji  ini sebagaimana  yang  dilakukan  generasi sebelumnya. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengubah pola fikir, paradigma, serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.
Efek  dari  penanaman  nilai-nilai  anti korupsi  akan  terasa  dalam  waktu  yang lama, prosesnya tidak instan, ia akan terasa ketika  anak-anak  yang  mendapatkan pendidikan  ini  tumbuh  besar  dan  menjadi dewasa serta mengambil peran sosial serta berada  pada  institusi  sosial  tertentu  untuk secara  bersama  meruntuhkan  sistem budaya korupsi.
Diharapkan melalui penanaman karakter anti korupsi dalam diri sejak dini setiap  cikal  anak  bangsa  baik  melalui lembaga  pendidikan,  dan  peran  sosial lainnya  dapat  tercipta  generasi  baru  yang jauh lebih baik.
Korupsi. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (Pusat  Bahasa,  2008)  korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan  uang  negara  untuk keuntungan  pribadi  atau  orang  lain. Pengertian  korupsi  menurut  kamus  ini adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak  bermoral.  Korupsi  memiliki  arti suatu  perbuatan  yan  dilakukan  dengan maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Dalam  pasal  435  KUHP,  korupsi berarti  busuk,  buruk,  bejat  dan  dapat disogok,  suka  disuap.  Korupsi  adalah tindak  pidana  yang  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung
merugikan  keuangan  negara  (Hartanti, 2005:7).
Secara  teori  (Handoyo,  2009:55) menyatakan  bahwa  korupsi  merupakan suatu  perilaku  manusia  yang  diakibatkan oleh  tekanan  sosial.  Teori  lain  yang menjabarkan  terjadinya  korupsi  adalah teori
Solidaritas Sosial yang dikembangkan  oleh  Emile  Durkheim (1917,  dalam  Angha,  2002)  yang memandang bahwa watak manusia
sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh  masyarakatnya.  Emile  Durkheim berpandangan  bahwa  masyarakatlah  yang menciptakan kepribadiannya (Angha:
2002). Korupsi  menurut  Pasal  2  UU  No.  31
Tahun  1999  adalah  “setiap  orang  yang secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman  negara”.  Definisi  korupsi yang  dipahami  umum  adalah  merugikan negara  atau  institusi  baik  seara  langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri (Soeryodibroto, 2006:2).
Korupsi  dapat  dilakukan  oleh  setiap orang  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana  korupsi  seperti  yang  di  tuliskan dalam  undang-undang  (Darwin,  2002:12). UU No 20 Th 2000 atas perubahan UU No 33 T1 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  secara  garis  besar mencakup  unsur  perbuatan  melawan hukum,  penyalahgunaan  kewenangan, memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau korporasi,  dan  merugikan  keuangan Negara.
Adanya  sistem  hukum  dalam  praktek korupsi sehingga sulit dihilangkan (Salman,  2005:86).  Upaya  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  selain  mengacu  pada hukum  materiil,  juga  mengacu  hukum formil (Apeldoorn, 2005:171).

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif (Muhadjir,  1989:35).  Penelitian  kualitatif dilakukan  dengan  membandingkan  dan mengecek  derajat  kepercayaan  informasi yang  diperoleh  (Moleong,  1990:175) Penelitian  kualitatif  dilakukan  untuk mengambil suatu kajian metode atau solusi yang  efektif  untuk  mengatasi  masalah korupsi.
Analisis  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif.  Penelitian  deskriptif kualitatif  dilakukan  karena  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengambil  makna  yang sebenarnya  (Sutopo,  2006).  Karena  itu penelitian  deskriptif  disebut  juga  metode analisis (Surakhmad, 1985:132). Penelitian diskriptif  merupakan  penelitian  yang mereinterpretasi objektif tentang fenomena sosial  yang  terdapat  dalam  permasalahan yang  akan  diteliti  (Jacop  Vredenbrug, 1986:34).
Dalam  kerangka  pemikiran  demikian,
rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya bersifat fleksibel, luwes dan terbuka
kemungkinan bagi suatu perubahan  dan  penyesuaian-penyesuaian ketika  proses  penelitian  berjalan.  Dengan demikian, meskipun tetap menjadi pedoman  awal  yang  begitu  penting  untuk masuk  ke  lapangan  tetapi  rancangan penelitian  yang  di  susun  tidak  perlu membelenggu peneliti untuk terlalu tunduk padanya  manakala  kenyataan  di  lapangan menunjukan  kecenderungan  yang  berbeda dengan yang dipikirkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat  mengkhawatirkan  dan  berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan.  Korupsi  telah  menghancurkan sistem  perekonomian,  sistem  demokrasi, sistem  politik,  sistem  hukum,  sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya  pemberantasan  korupsi  yang  telah dilakukan  selama  ini  belum  menunjukkan
hasil  yang  optimal.  Korupsi  dalam berbagai  tingkatan  tetap  saja  banyak terjadi  seolah-olah  telah  menjadi  bagian dari  kehidupan  kita  yang  bahkan  sudah dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Jika kondisi  ini  tetap  kita  biarkan  berlangsung maka  cepat  atau  lambat  korupsi  akan menghancurkan negeri ini.
Korupsi  harus  dipandang  sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang  oleh  karena  itu  memerlukan  upaya luar  biasa  pula  untuk  memberantasnya. Upaya  pemberantasan  korupsi  –  yang terdiri  dari  dua  bagian  besar,  yaitu  (1) penindakan,  dan  (2)  pencegahan  –tidak akan  pernah  berhasil  optimal  jika  hanya dilakukan  oleh  pemerintah  saja  tanpa melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Oleh karena  itu  tidaklah  berlebihan  jika mahasiswa  –sebagai  salah  satu  bagian penting  dari  masyarakat  yang  merupakan pewaris  masa  depan–  diharapkan  dapat terlibat  aktif  dalam  upaya  pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterlibatan  mahasiswa  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  tentu  tidak  pada upaya  penindakan  yang  merupakan kewenangan  institusi  penegak  hukum. Peran  aktif  mahasiswa  diharapkan  lebih difokuskan  pada  upaya  pencegahan korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya anti  korupsi  di  masyarakat.  Mahasiswa diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan anti  korupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat berperan  aktif  mahasiswa  perlu  dibekali dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang seluk beluk
korupsi
dan pemberantasannya.  Yang  tidak  kalah penting,  untuk  dapat  berperan  aktif mahasiswa  harus  dapat  memahami  dan menerapkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya  pembekalan  mahasiswa  dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui  kegiatan  sosialisasi,  kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Anti Korupsi  bagi  mahasiswa  bertujuan  untuk memberikan  pengetahuan  yang  cukup
tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya  serta  menanamkan nilai-nilai  anti  korupsi.  Tujuan  jangka panjangnya  adalah  menumbuhkan  budaya anti  korupsi  di  kalangan  mahasiswa  dan mendorong  mahasiswa  untuk  dapat berperan  serta  aktif  dalam  upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Faktor  internal  penyebab  korupsi adalah  aspek  perilaku  Individu,  seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung  mudah  tergoda  untuk  korupsi, gaya  hidup  yang  konsumtif  tidak diimbangi dengan pendapatan.
Faktor  eksternal  peneyebab  korupsi adalah  aspek  sikap  masyarakat  terhadap korupsi  bisa  ditimbulkan  oleh  budaya masyarakat.
Misalnya, masyarakat menghargai  seseorang  karena  kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek Politis menurut
(Rahardjo:1983)  bahwa  kontrol  sosial adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Aspek organisasi,  kurang  keteladanan  pimpinan, pengawasan  lemah  serta  kurangnya kepatuhan  pada  etika  hukum  maupun pemerintahan (KPK, 2011:51).
Bentuk  tindak  pidana  korupsi  dan tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang
Tindak  Pidana  Korupsi  berupa:  melawan hukum  untuk  memperkaya  diri  dan merugikan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan  dapat  merugikan  keuangan  negara; menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada  pihak  lain  karena  jabatannya; menerima  suap;  menerima  hadiah  yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap;  menggelapkan  uang  atau membiarkan  penggelapan;  memeras  pihak lain;  berbuat  curang;  menyerobot  tanah Negara  dan  merugikan  orang  lain; menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK; orang  yang  memegang  rahasia  jabatan tidak memberikan keterangan atau
memberi keterangan palsu, (KPK,2011:52).
Konsep  Pendidikan  Anti  Korupsi. Keterlibatan  mahasiswa  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  tentu  tidak  pada upaya  penindakan  yang  merupakan kewenangan  institusi  penegak  hukum. Peran  aktif  mahasiswa  diharapkan  lebih difokuskan  pada  upaya  pencegahan korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya anti  korupsi  di  masyarakat.  Mahasiswa diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan anti  korupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat berperan  aktif  mahasiswa  perlu  dibekali dengan  pengetahuan  yang  cukup  tentang seluk beluk korupsi
dan pemberantasannya.
Upaya  pembekalan  mahasiswa  dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :  kegiatan  sosialisasi,  kampanye,  seminar atau  perkuliahan.  Pendidikan  anti  korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan  pengetahuan  yang  cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya    serta  menanamkan nilai-nilai  anti  korupsi.  Tujuan  jangka panjangnya  adalah  menumbuhkan  budaya anti  korupsi  di  kalangan  mahasiswa  dan mendorong  mahasiswa  untuk  dapat berperan  serta  aktif  dalam  upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan  bahwa  setiap  perguruan  tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan  anti  korupsi  yang  dapat dijadikan  sebagai  mata  kuliah  wajib, pilihan dan sisipan.
Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada  pembangunan  karakter  anti  korupsi ( anti-corruption  character  building )  pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat  dan  kompetensinya  sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  bersih dan bebas dari ancaman korupsi.
Metode  pembelajaran  yang  dapat diterapkan dalam mata kuliah anti korupsi.
Setiap  metode  pada  dasarnya  harus memberikan aspek problem-based learning bagi mahasiswa, bahkan membawa  pada problem  solving terhadap setiap  masalah  yang  dibahas  antara  lain  : diskusi  di  kelas (In-class  discussion) seperti penyampaian  oleh  dosen  dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi  dan  anti-korupsi  dengan  tujuan untuk menumbuhkan kepekaan
(awareness) dan  membangun  kerangka berfikir (framewor  of  thinking); Studi kasus (case  study) seperti  mendiskusikan kasus  –  kasus  terkait  dengan  topik  yang sedang  dibahas,  seperti  kasus  korupsi, kasus  faktor  penyebab  korupsi,  kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya;  skenario  perbaikan  sistem ( improvement  system  scenario )  seperti membuat  skema  perbaikan  sistem  untuk menyelesaikan  masalah  korupsi;  kuliah umum ( general lecture ) seperti menghadirkan  seorang  pembicara  tamu untuk  berbagi  pengalaman  dan  kita  dalam memberantas  dan  mencegah  korupsi  di dunia  kerjanya;  diskusi  film  ( film discussion )  yaitu  dengan  menggunakan media  film  sebagai  media  pembelajaran melalui  kekuatan  audiovisual;  laporan investigasi  ( investigative  report )  yaitu investigasi lapangan yang dilakukan dalam beberapa  waktu; Thematic  exploration dengan  memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa  melakukan  observasi  terhadap sebuah  kasus  korupsi  atau  perilaku koruptif,  kemudian  menganalisis  dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya; prototype :  mahasiswa  membuat prototype teknologi  terkait  cara  penanggulangan korupsi; prove the government policy yaitu melakukan  pengamatan,  penelitian  ke lapangan  untuk  melihat  kesesuaian  janji pemerintah  yang  disosialisasikan  melalui kampanye /spanduk/iklan/pengumuman dll; education tools: mewujudkan kreatifitasnya  dalam  mendesain  berbagai
produk untuk menjadi media pembelajaran anti-korupsi.
Pengertian  Korupsi. Istilah  korupsi  yang telah  diterima  dalam  perbendaharaan  kata bahasa  Indonesia,  adalah  “kejahatan, kebusukan,  dapat  disuap,  tidak  bermoral, kebejatan
dan ketidakjujuran” (S.Wojowasito-WJS
Poerwadarminta,1978:325). Pengertian lainnya,  “perbuatan  yang  buruk  seperti penggelapan  uang,  penerimaan  uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta:1976:172). Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad  Ali,1993:214):  korup  artinya busuk,  suka  menerima  uang  suap/sogok, memakai  kekuasaan  untuk  kepentingan sendiri  dan  sebagainya;  korupsi  artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan  uang  sogok,  dan  sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Dengan  demikian  arti  kata  korupsi adalah  sesuatu  yang  busuk,  jahat  dan merusak,  berdasarkan  kenyataan  tersebut perbuatan  korupsi  menyangkut:  sesuatu yang  bersifat  amoral,  sifat  dan  keadaan yang  busuk,  menyangkut  jabatan  instansi atau  aparatur  pemerintah,  penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,  menyangkut  faktor  ekonomi dan  politik  dan  penempatan  keluarga  atau golongan  ke  dalam  kedinasan  di  bawah kekuasaan jabatan.
Menurut  Subekti  dan  Tjitrosoedibio dalam  kamus  hukum,  yang  dimaksud corruptie adalah  korupsi,  perbuatan curang,  perbuatan  curang,  tindak  pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio,1973:97).
Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat
David M. Chalmers,
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai  bidang,  yakni  yang  menyangkut masalah  penyuapan,  yang  berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang  menyangkut  bidang  kepentingan
umum.  Hal  ini  diambil  dari  definisi  yang berbunyi “financial  manipulations  and deliction  injurious  to  the  economy  are often labeled corrupt”
(Evi Hartanti,2008:15).
Penyebab  Korupsi. Korupsi  di  tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan  oleh  aturan  hukum  yang berlaku  dalam  tiap  orde  yang  datang  silih berganti.
Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang  dari  diri  pribadi  sedang  faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.
Faktor  internal  terdiri  dari  aspek moral,  misalnya  lemahnya  keimanan, kejujuran,  rasa  malu,  aspek  sikap  atau perilaku  misalnya  pola  hidup  konsumtif dan  aspek  sosial  seperti  keluarga  yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.
Faktor  eksternal  bisa  dilacak  dari aspek  ekonomi  misalnya  pendapatan  atau gaji  tidak  mencukupi  kebutuhan,  aspek politis  misalnya  instabilitas  politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen  &  organisasi  yaitu  ketiadaan akuntabilitas  dan  transparansi,  aspek hukum,  terlihat  dalam  buruknya  wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan  atau  masyarakat  yang  kurang mendukung perilaku anti korupsi.
Sebagaimana  dikatakan  Yamamah bahwa  ketika  perilaku  materialistik  dan konsumtif  masyarakat  serta  sistem  politik yang  masih  “mendewakan”  materi  maka dapat  “memaksa”  terjadinya  permainan uang  dan  korupsi  (Ansari  Yamamah, 2009:54). Dengan kondisi itu hampir dapat
dipastikan  seluruh  pejabat  kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”.
Menurut Nur Syam (2000:67) memberikan  pandangan  bahwa  penyebab korupsi  adalah  karena  tergoda  materi Arifin
mengemukakan faktor-faktor penyebab  terjadinya  korupsi  antara  lain karena  aspek  perilaku  individu,  aspek organisasi  dan  aspek  masyarakat  tempat individu  dan  organisasi  berada.  Sebab manusia  terdorong  untuk  melakukan korupsi  antara  lain  karena  sifat  tamak manusia,  moral  yang  kurang  kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras.
Menurut  Erry  Riyana  Hardjapamekas (2008:78)  menyebutkan  tingginya  kasus korupsi  di  negeri  ini  disebabkan  karena keteladanan  dan  kepemimpinan  elite bangsa,  rendahnya  gaji  Pegawai  Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan,  rendahnya  integritas  dan profesionalisme,  mekanisme  pengawasan internal  di  semua  lembaga  perbankan, keuangan,  dan  birokrasi  belum  mapan, kondisi  lingkungan  kerja,  tugas  jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.  Secara  umum  faktor  penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum  dan  ekonomi.  (ICW:  2000)  yang mengidentifikasikan empat faktor penyebab  korupsi  yaitu:  -  Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi  memberikan  gambaran  bahwa politik uang ( money politik ) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of  political  influence. Menurut  Susanto korupsi  pada  level  pemerintahan  adalah dari  sisi  penerimaan,  pemerasan  uang suap,  pemberian  perlindungan,  pencurian barang  publik  untuk  kepentingan  pribadi, tergolong  korupsi  yang  disebabkan  oleh konstelasi politik.
Sementara  menurut  De  Asis,  korupsi politik  misalnya  politik  uang  pada  pemilu penyelesaian  konflik  parlemen  melalui cara  ilegal  dan  teknik  lobi  yang
menyimpang  (De  Asis  (2000:31)  yang diakibatkan  faktor  sbb:  Pertama,  hukum dilihat dari lemahnya perundang-undangan dan  lemahnya  penegakan  hukum  oleh aparat  Negara.  Dikemukakan  pula  oleh Basyaib,  dkk  yang  menyatakan  bahwa lemahnya  sistem  peraturan  memberikan peluang  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi. Rahman Saleh merinci ada empat faktor  dominan  penyebab  merajalelanya korupsi  di  Indonesia,  yakni  faktor penegakan  hukum,  mental  aparatur, kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah,
dan rendahnya „political will ‟ .
Kedua,  ekonomi,  korupsi  dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Kurangnya  gaji  dan  pendapatan  pegawai negeri  memang  merupakan  faktor  yang paling  menonjol  dalam  arti  menyebabkan merata  dan  meluasnya  korupsi  di Indonesia  dikemukakan  pula  oleh  dengan situasi  demikian  para  pegawai  terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak  diantara  mereka  mendapatkannya dengan  meminta  uang  ekstra.  Pada dasarnya  korupsi  bukan  disebabkan  oleh kemiskinan,  tapi  kemiskinan  disebabkan oleh  korupsi.  Ketiga,  birokrasi,  kurang adanya  teladan  dari  pimpinan,  tidak adanya  kultur  organisasi  yang  benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang  memadai,  manajemen  cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
Dampak Korupsi. Berbagai studi komprehensif  mengenai  dampak  korupsi terhadap ekonomi serta variabel- variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat  ini.  Dari  hasil  studi  tersebut  jelas terlihat  berbagai  dampak  negatif  akibat korupsi.  Korupsi  memperlemah  investasi dan  pertumbuhan  ekonomi  (Mauro:1995). Selanjutnya  dalam  penelitian  yang  lebih elaboratif  dilaporkan  bahwa  korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas  yang  dapat  diukur  melalui berbagai  indikator  fisik,  seperti  kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi:1997).
Korupsi  tidak  hanya  berdampak terhadap  satu  aspek  kehidupan  saja.
Korupsi  menimbulkan  efek  domino  yang meluas  terhadap  eksistensi  bangsa  dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi  bangsa,  misalnya  harga  barang menjadi  mahal  dengan  kualitas  yang buruk,  akses  rakyat  terhadap  pendidikan dan  kesehatan  menjadi  sulit,  keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan  hidup,  dan  citra  pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan  sendi-sendi  kepercayaan pemilik  modal  asing, krisis ekonomi  yang berkepanjangan,  dan  negara  pun  menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.
Secara  teoritik,  korupsi  di  sebuah Negara  seperti  Indonesia  apabila  tidak segera  diatasi  akan  dapat  menimbulkan dampak  yang    merusak  terhadap produktivitas  industri,  pertumbuhan  serta kemajuan  ekonomi  dan  sosial  secara keseluruhan (Mahmood, 2005:62).
Menurut
Goolsarran (2006:61), korupsi    menyebabkan  sejumlah  dampak terhadap perekonomian dimana: (1) barang dan  jasa  menjadi  lebih  banyak  memakan biaya  sehingga  merugikan  kualitas  dan standar kehidupan masyarakat; (2) perdagangan  yang  terdistorsi  karena preferensi  lebih  diberikan  kepada  barang dan  jasa  yang  dapat    menawarkan  tingkat penyuapan  yang  tinggi;  (3)  akumulasi tingkat hutang publik jangka panjang yang tinggi akibat dari kecenderungan pemerintahan  yang  korup  untuk  memakai dana  pinjaman  luar  negeri  dalam membiayai  proyek-proyek  yang  padat modal;  serta  (4)  terjadinya  misalokasi sumberdaya  yang  langka  dan  tidak diperhatikannya  sejumlah  daerah  yang membutuhkan  prioritas  pembangunan akibat pejabat yang korup lebih mementingkan  daerah  lain  yang  dapat menghasilkan  lebih  banyak  keuntungan pribadi buat dirinya.
Dalam  konteks  Indonesia,  menurut Widjajabrata  dan  Zacchea  (2004:37) korupsi  setidaknya  telah  menyebabkan  2 (dua) dampak utama terhadap
perekonomian, yakni:
(1) korupsi merupakan  penghambat  utama  dari pertumbuhan  ekonomi  akibat  dampak negatif    yang  ditimbulkannya  terhadap investasi  dan  pertumbuhan  sektor  swasta; serta  (2)  menjauhnya  dan  bahkan  larinya investor  luar  negeri  dari  Indonesia  akibat korupsi  yang  semakin  menjadi  di Indonesia  selain  dikarenakan  kolapsnya sejumlah  infrastruktur  dasar  yang  penting dalam  investasi.  Lebih  jauh  menurut Basyaib,  Holloway  dan  Makarim    (2003) korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  menggerogoti  kesejahteraan dan  demokrasi,  merusak  aturan  hukum, dan memundurkan pembangunan.

## Nilai  dan  Prinsip  Anti  Korupsi.
Mengacu  pada  berbagai  aspek  yang  dapat menjadi  penyebab  terjadinya  korupsi sebagaimana  telah  dipaparkan  dalam  bab sebelumnya,  dapat  dikatakan  bahwa penyebab  korupsi  terdiri  atas  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya  dari  diri  pribadi  atau  individu, sedangkan  faktor  eksternal  berasal  dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi  pada  dasarnya  dapat  dilakukan dengan  menghilangkan,  atau  setidaknya mengurangi,  kedua  faktor  penyebab korupsi tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat  tidaknya  nilai-nilai  anti  korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai- nilai  anti  korupsi  tersebut  antara  lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan,  tanggung  jawab,  kerja  keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai- nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap  individu  untuk  dapat  mengatasi faktor  eksternal  agar  korupsi  tidak  terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal,  selain  memiliki  nilai-nilai  anti korupsi,  setiap  individu  perlu  memahami dengan  mendalam  prinsip-prinsip  anti korupsi  yaitu  akuntabilitas,  transparansi,
kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu
organisasi/institusi/masyarakat.
Oleh  karena  itu  hubungan  antara prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  anti  korupsi berikut  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan  seperti:  kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi  kehidupan  mahasiswa,  tanpa  sifat jujur  mahasiswa  tidak  akan  dipercaya dalam  kehidupan  sosialnya;  kepedulian adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan
(Sugono,2008); kemandirian  mahasiswa  dituntut  untuk mengerjakan  semua  tanggung  jawab dengan  usahanya  sendiri  (Supardi,  2004); kedisiplinan  adalah  ketaatan  (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono, 2008); tanggung  jawab  adalah  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan  dan  diperkarakan)  (Sugono, 2008).  Mahasiswa  adalah  sebuah  status yang  ada  pada  diri  seseorang  yang  telah lulus  dari  pendidikan  terakhirnya  yang berkelanjutan  melanjutkan  pendidikan dalam  sebuah  lembaga  yang  bernama universitas  (Harmin,  2011);  kerja  keras mahasiswa akan menjauhkan dari tindakan korupsi; kesederhanaan perlu dikembangkan  sejak  mahasiswa  me- ngenyam masa pendidikannya; keberanian, mahasiswa  akan  mendapat  sentuhan kreativitas  dan  inovasi  yang  akan menghasilkan  nilai  tambah  dalam  masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002); keadilan, mahasiswa karakter adil ini perlu sekali  dibina  sejak  masa  perkuliahannya agar mahasiswa belajar mempertimbangkan dan
mengambil keputusan secara adil dan benar.
Prinsip-prinsip anti korupsi antara lain adalah  akuntabilitas  yaitu  kesesuaian antara  aturan  dan  pelaksanaan  kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan  kinerjanya  sesuai  aturan  main baik  dalam  bentuk  konvensi  ( de  facto ) maupun  konstitusi  ( de  jure ),  baik  pada level  budaya  (individu  dengan  individu)
maupun pada level lembaga (Bappenas:2002).  Akuntabilitas  publik secara  tradisional  dipahami  sebagai  alat yang  digunakan  untuk  mengawasi  dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara  memberikan  kewajiban  untuk  dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik:2005).  Selain  itu  akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk  kepada  kemampuan  menjawab kepada  seseorang  terkait  kinerja  yang diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang diberikan  jawaban  ini  haruslah  memiliki legitimasi  untuk  melakukan  pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo:2005).
Prinsip  lainnya  adalah  transparansi disemua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo:2007). Menjunjung
tinggi kepercayaan  (trust)  karena  kepercayaan, keterbukaan,  dan  kejujuran  merupakan modal mahasiswa untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya (Kurniawan:2010). Selain  itu,  prinsip  kewajaran  untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran)  dalam  penganggaran, baik  dalam  bentuk mark  up dan  lain-lain serta  kebijakan  dan  control  kebijakan untuk  mengatur  tata  interaksi  agar  tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Upaya  Pemberantasan  Korupsi. Di muka  telah  dijelaskan  pengertian  korupsi, faktor-faktor  penyebab  korupsi,  dampak korupsi  serta  prinsip-prinsip  atau  nilai- nilai  yang  perlu  dikembangkan  untuk mencegah  seseorang  melakukan  korupsi atau  perbuatan-perbuatan  koruptif.  Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.
Ada  yang  mengatakan  bahwa  upaya yang  paling  tepat  untuk  memberantas korupsi  adalah  menghukum  seberat- beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian,  bidang  hukum  khususnya hukum  pidana  akan  dianggap  sebagai
jawaban  yang  paling  tepat  untuk memberantas  korupsi.  Merupakan  sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat  hukum  untuk  memberantas korupsi  yaitu  peraturan  perundang- undangan.  Kita  memiliki  lembaga  serta aparat  hukum  yang  mengabdi  untuk menjalankan  peraturan  tersebut  baik kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan. Kita  bahkan  memiliki  sebuah  lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang kesemuanya  dibentuk  salah  satunya  untuk memberantas  korupsi.  Namun  apa  yang terjadi?  Korupsi  tetap  tumbuh  subur  dan berkembang  dengan  pesat.  Sedihnya  lagi, dalam  realita  ternyata  lembaga  dan  aparat yang  telah  ditunjuk  tersebut  dalam beberapa
kasus justru ikut
menumbuhsuburkan  korupsi  yang  terjadi di Indonesia.
Ada  pula  pendapat  yang  mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan  Agama)  memegang  peranan yang  sangat  penting  untuk  mencegah korupsi.  Benarkah  demikian?  Yang  cukup mengejutkan,  negara-negara  yang  tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara  yang  masyarakatnya  dapat dikatakan cukup taat beragama.
Ada  yang  mengatakan  bahwa  untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara  harus  direformasi.  Reformasi  ini meliputi  reformasi  terhadap  sistem, kelembagaan  maupun  pejabat  publiknya. Ruang  untuk  korupi  harus  diperkecil. Transparansi  dan  akuntabilitas  serta  akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk  lembaga  independen  yang bertugas  mencegah  dan  memberantas korupsi.
Lembaga ini
harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya  kepada  rakyat.  Ruang  gerak serta  kebebasan  menyatakan  pendapat untuk masyarakat sipil (civil society) harus ditingkatkan,  termasuk  di  dalamnya
mengembangkan  pers  yang  bebas  dan independen.
Berbagai  upaya  atau  strategi  yang dilakukan  untuk  memberantas  korupsi antara  lain  seperti  yang  dikembangkan oleh  United  Nations  yang  dinamakan the Global  Program  Against  Corruption dan dibuat  dalam  bentuk United  Nations  Anti- Corruption Toolkit (UNODC:2004).
Selain  itu,  ada  pembentukan  lembaga  anti korupsi.  Lembaga  ini  pertama  kali didirikan  oleh  Parlemen  Swedia  dengan nama Justitieombudsmannen pada  tahun 1809. Di Indonesia ada ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan  masyarakat  mengenai  hak mereka  untuk  mendapat  perlakuan  yang baik,  jujur  dan  efisien  dari  pegawai pemerintah (UNODC:2004).
Upaya  pencegahan  korupsi  di  sektor publik  adalah  antara  lain  dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan  harta  kekayaan  yang  dimiliki; Pencegahan  sosial  dan  pemberdayaan masyarakat, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information) ; Instrumen  hukum  pendukung  pencegahan dan  pemberantasan  korupsi;  monitoring dan  evaluasi  untuk  mencari  cara  untuk menemukan  solusi  memberantas  korupsi; kerjasama Internasional dengan negara lain maupun  dengan  International  NGOs. Sebagai contoh saja, ditingkat internasional, Transparency  Internasional (TI)  misalnya  membuat  program National Integrity  Systems. OECD  membuat program the  Ethics  Infrastructure dan World Bank.
Peran  Mahasiswa. Korupsi  adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang  berdampak  sangat  luar  biasa.  Pada dasarnya  korupsi  berdampak  buruk  pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan  salah  satu  faktor  penyebab utama  tidak  tercapainya  keadilan  dan kemakmuran  suatu  bangsa.  Korupsi  juga berdampak buruk pada sistem
perekonomian,  sistem  demokrasi,  sistem politik, sistem hukum,
sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi  juga  dapat  merendahkan  martabat suatu  bangsa  dalam  tata  pergaulan internasional.
Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia sudah  bersifat  kolosal  dan  ibarat  penyakit sudah  sulit  untuk  disembuhkan.  Korupsi dalam  berbagai  tingkatan  sudah  terjadi pada  hampir  seluruh  sendi  kehidupan  dan dilakukan  oleh  hampir  semua  golongan masyarakat.  Dengan  kata  lain  korupsi sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  kita sehari-hari  yang  sudah  dianggap  biasa. Oleh  karena  itu  sebagian  masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan  kejahatan  besar.  Jika  kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan  menghancurkan  negeri  ini.  Oleh karena  itu  sudah  semestinya  kita menempatkan  korupsi  sebagai  musuh bersama (common enemy) yang harus kita perangi  bersama-sama  dengan  sungguh- sungguh.
Karena  sifatnya  yang  sangat  luar biasa,  maka  untuk  memerangi  atau memberantas  korupsi  diperlukan  upaya yang  luar  biasa  pula.  Upaya  memberantas korupsi  sama  sekali  bukanlah  suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas  korupsi  tentu  saja  tidak  bisa hanya  menjadi  tanggungjawab  institusi penegak  hukum  atau  pemerintah  saja, tetapi  juga  merupakan  tanggungjawab bersama  seluruh  komponen  bangsa.  Oleh karena  itu  upaya  memberantas  korupsi harus  melibatkan  seluruh  pemangku kepentingan (stakeholders) yang  terkait, yaitu  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat. Dalam  konteks  inilah  mahasiswa,  sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.
Pencegahan  adalah  seluruh  upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku  koruptif.  Pencegahan  juga  sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang
sifatnya  preventif.  Penindakan  adalah seluruh  upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan  sering  juga  disebut  sebagai kegiatan  Kontra  Korupsi  yang  sifatnya represif.  Peran  serta  masyarakat  adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan,  atau  lembaga  swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Salah  satu  upaya  pemberantasan korupsi  adalah  dengan  sadar  melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan  ini  adalah  upaya  bersama  yang bertujuan  untuk  menumbuhkan  Budaya Anti  Korupsi  di  masyarakat.  Dengan tumbuhnya  budaya  anti-  korupsi  di masyarakat  diharapkan  dapat  mencegah munculnya  perilaku  koruptif.  Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang  yang  harus  melibatkan  seluruh pemangku  kepentingan  yang  terkait,  yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks  inilah  peran  mahasiswa  sebagai salah  satu  bagian  penting  dari  masyarakat sangat diharapkan.
Upaya  perbaikan  perilaku  manusia antara  lain  dapat  dimulai  dengan menanamkan  nilai-nilai  yang  mendukung terciptanya  perilaku  anti-koruptif.  Nilai- nilai  yang  dimaksud  antara  lain  adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,  tanggungjawab,  kerja  keras, kesederhanaan,  keberanian,  dan  keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat  dilakukan  dengan  berbagai cara  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan. Penanaman  nilai-nilai  ini  juga  penting dilakukan  kepada  mahasiswa.  Pendidikan anti-  korupsi  bagi  mahasiswa  dapat diberikan  dalam  berbagai  bentuk,  antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye  atau  bentuk-bentuk  kegiatan ekstra  kurikuler  lainnya.  Pendidikan  anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan,  baik  dalam  bentuk  mata kuliah wajib maupun pilihan.
Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat  dilepaskan  dari  karakteristik  yang mereka  miliki,  yaitu:  intelektualitas,  jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual  yang  tinggi,  jiwa  muda  yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah  terbukti  bahwa  mahasiswa  selalu mengambil  peran  penting  dalam  sejarah perjalanan  bangsa  ini.  Dalam  beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting  sebagai  agen  perubahan  ( agent  of change ).
Dalam  konteks  gerakan  anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa  didukung  oleh  kompetensi dasar  yang  mereka  miliki,  yaitu: intelegensia,  kemampuan  berpikir  kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.  Dengan  kompetensi  yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan,
mampu
menyuarakan kepentingan  rakyat,  mampu  mengkritisi kebijakan-kebijakan  yang  koruptif,  dan mampu  menjadi watch  dog lembaga- lembaga negara dan penegak hukum.
Keterlibatan  Mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa  dalam  gerakan  anti  korupsi pada  dasarnya  dapat  dibedakan  menjadi empat  wilayah,  yaitu:  di  lingkungan keluarga,  di  lingkungan  kampus,  di masyarakat  sekitar,  dan  di  tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya  dapat  menjadi  tolok  ukur  yang pertama  dan  utama  bagi  mahasiswa  untuk menguji  apakah  proses  internalisasi  anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan  mahasiswa  dalam  gerakan anti  korupsi  di  lingkungan  kampus  tidak bisa  dilepaskan  dari  status  mahasiswa sebagai  peserta  didik  yang  mempunyai kewajiban  ikut  menjalankan  visi  dan  misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa  dalam  gerakan  anti  korupsi  di masyarakat  dan  di  tingkat  lokal/nasional
terkait  dengan  status  mahasiswa  sebagai seorang  warga  negara  yang  mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan masyarakat lainnya.
Internalisasi  karakter  anti  korupsi  di dalam  diri  mahasiswa  dapat  dimulai  dari lingkungan  keluarga.  Kegiatan  tersebut dapat  berupa  melakukan  pengamatan terhadap  perilaku  keseharian  anggota keluarga.  Pelajaran  yang  dapat  diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan  seseorang  terhadap  aturan/tata tertib  yang  berlaku.  Substansi  dari dilanggarnya  aturan/tata  tertib  adalah dirugikannya  orang  lain  karena  haknya terampas.  Terampasnya  hak  orang  lain merupakan  cikal  bakal  dari  tindakan korupsi.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan  anti-korupsi  di  lingkungan kampus  dapat  dibagi  ke  dalam  dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas  mahasiswa.  Untuk  konteks individu,  seorang  mahasiswa  diharapkan dapat  mencegah  agar  dirinya  sendiri  tidak berperilaku  koruptif  dan  tidak  korupsi. Sedangkan  untuk  konteks  komunitas, seorang  mahasiswa  diharapkan  dapat mencegah  agar  rekan-rekannya  sesama mahasiswa  dan  organisasi  kemahasiswaan di  kampus  tidak  berperilaku  koruptif  dan tidak  korupsi.  Agar  seorang  mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti- koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan.  Dengan  demikian  mahasiswa tersebut  harus  mempunyai  nilai-nilai  anti- korupsi  dan  memahami  korupsi  dan prinsip-prinsip  anti-korupsi.  Kedua  hal  ini dapat  diperoleh  dari  mengikuti  kegiatan sosialisasi,  kampanye,  seminar  dan  kuliah pendidikan  anti  korupsi.  Nilai-nilai  dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan  kata  lain  seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan  bahwa  dirinya  bersih
dan  jauh  dari  perbuatan  korupsi.  Berbagai bentuk  kegiatan  dapat  dilakukan  untuk menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi  kemahasiswaan  agar  tumbuh budaya  anti  korupsi  di  mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar,pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat  dilakukan  untuk  menumbuhkan budaya  anti  korupsi.  Kegiatan  kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat  dilakukan  untuk  menumbuhkan antara  lain  nilai-nilai  kerja  keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.  Kantin  kejujuran  adalah contoh  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk menumbuhkan  nilai-nilai  kejujuran  dan tanggung jawab.
Hal  yang  sama  dapat  dilakukan  oleh mahasiswa  atau  kelompok  mahasiswa untuk mengamati lingkungan
di lingkungan  masyarakat  sekitar  sedangkan di  tingkat  lokal  dan  nasional  keterlibatan seorang  mahasiswa  dalam  gerakan  anti korupsi  bertujuan  agar  dapat  mencegah terjadinya  perilaku  koruptif  dan  tindak korupsi  yang  masif  dan  sistematis  di masyarakat.
Mahasiswa
dengan kompetensi  yang  dimilikinya  dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun  nasional.  Berawal  dari  kegiatan- kegiatan  yang  terorganisir  dari  dalam kampus,  mahasiswa  dapat  menyebarkan perilaku  anti  korupsi  kepada  masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di  sekitar  kampus  kemudian  akan  meluas ke  lingkup  yang  lebih  luas.  Kegiatan- kegiatan  anti  korupsi  yang  dirancang  dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan  oleh  mahasiswa  dari berbagai  Perguruan  Tinggi  akan  mampu membangunkan  kesadaran  masyarakat akan  buruknya  korupsi  yang  terjadi  di suatu negara.

## SIMPULAN & SARAN
Permasalahan  korupsi  di  Indonesia sudah  sampai  pada  taraf  menimbulkan
skeptisme  semua  kalangan,  termasuk mahasiswa.  Maka  dari  itu  desain  mata kuliah  baru  anti  korupsi  agar  menjadi sebuah  pembelajaran  yang  menarik,  tidak monoton  dan  efektif  bukan  hal  mudah. Materi  tentu  penting  untuk  memperkuat aspek  kognitif,  namun  pemilihan  metode pembelajaran  yang  kreatif  merupakan kunci  bagi  keberhasilan  mengoptimalkan intelektual,  sifat  kritis  dan  etika  integritas mahasiswa.  Dosen  sendiri  harus  menjadi komunikator,  fasilitator  dan  motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan  tinggi  juga  diperlukan  untuk menciptakan  kampus  sebagai land  of integrity yang  mendukung  efektifitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Basyaib,  Hamid.,  Richard  Holloway  dan Nono  Anwar  Makarim  (Eds)  (2008). Mencuri    Uang  Rakyat:  16  Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1-4. Jakarta: Yayasan Aksara.
College,  Maria  Regina  (2008).  Kamus Istilah  Desain  Grafis  dan  Periklanan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Darwin,  Prinst  (2011). Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi .  Jakarta:  Citra Aditya Bakti
De  Asis,  Maria  Gonzales  (2010).
Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute.
Eko,  Handoyo  (2009).  Pendidikan  Anti Korupsi. Semarang: Widyakarya Press. Eko,  Prasojo  (2005)  Demokrasi  di  Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Eko, Prasojo., Teguh Kurniawan & Defny Holidin  (2007) Refomasi  dan  Inovasi Birokrasi:  Studi  di  Kabupaten  Sragen . Jakarta:  Departemen  Ilmu  Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
Goolsarran,  Swatantra  Anand  (2006). “Corruption:  Its  Nature,  Causes  and Effects  Suggestions  on  the  Way
Forward”.  The  Journal  of  Government Financial Management. Volume 55. No. 1 H.B  Sutopo  (2001) Metode  Penelitian Kualitatif . Surakarta: UNS.
Hartanti,  Evi  (2005)  Tindak  Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
ICW  (2000)  Peran  Parlemen  dalam Membasmi Korupsi Jakarta: ICW.
Mahmood, Mabroor (2005) “Corruption in Civil  Administration:  Causes  and Cures”,  Humanomics.  Volume  21.  No.
3 / 4
Moleong, Lexy (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Muhadjir, Noeng (1989) Metode
Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake
Sarakin. Muhammad,  Ali  (2005). Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  Modern .  Jakarta: Pustaka Amani Nader, Angha (2007). Teori Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual. Jakarta: Serambi Novel,  Ali  (2005).  Gerakan  anti  Korupsi.
Suara Karya
Pawito  (2008)  Penelitian  Komunikasi Kualitatif.  Yogyakarta:  LKIS  Pelangi Aksara.
Rahardjo  Satjipto  (2005)  Hukum  dan
Perubahan  Sosial:  suatu  Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman di Indonesia.
Bandung: Alumni Ruslan,  Rosady  (2010)  Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi  cetakan  ke-5.  Jakarta: Rajawali Pers.
Salman  Otje  (2005) Teori  Hukum . Bandung: Refika Aditama.
Soekanto,  Soerjono  (2007).  Sosiologi
Suatu  Pengantar.  Jakarta:  Rajawali Press.
Soeryodibroto Soenarto (2006) KUHP dan KUHAP .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Subekti  dan  Tjitrosoedibio  (2006) Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita. Sugono  Dendy  (2008) Kamus  Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Supardi  Endang  (2009) Kewirausahaan SMK:  Kiat  Mengembangkan  Sikap Mandiri . Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Surakhmad  Winarno  (2008). Dasar-dasar Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung. Tarsito Unknown  (2011)  Memahami  Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk
Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi,
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Van,  Apeldoorn  (2005). Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita Vredenbrug  Jacop  (2006). Metode  dan Teknik  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:
Gramedia. Widjajabrata,  Safaat  and  Nicholas  M  Z acchea (2004). “International
Corruption:  The  Republic  of  Indonesia is  Strengthening  the  Ability  of  Its Auditors  to  Battle  Corruption”.  The Journal  of  Government  Financial Management. Volume 53. No. 3

## Sumber lain :
Ansari  Yamamah  (2009)  diunduh  dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi http://dellimanusantara.com/index.php (di akses pada 15 Oktober 2014).
Erry  R.  Hardjapamekas  (2008)  Melawan Korupsi Tugas Kita Semua http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip- hukum/365.html  (di  akses  pada  15 Oktober 2014)
Nur  Syam  (2009)  Penyebab  Korupsi http://nursyam.sunan-ampel.ac.id (di akses pada 15 Oktober 2014).