Vol. 7 No.1 2022

## Evaluasi Dan Implikasi  Wanprestasi  Akibat Covid-19 Terhadap  Isi Kontrak Dalam  Akad Mudharabah
Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy *1 , Muh. Nadratuzzaman Hosen 2
1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; email: hafizhsulthon3@gmail.com
2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; email: enezhosen@gmail.com
*Correspondence
Received: 2022-01-22; Accepted: 2022-04-23; Published: 2022-06-30
Abstract — The COVID-19 pandemic is an opportunity for members who do not have good faith to default in the form of negligence in running a business in a mudharabah contract. In other words, this pandemic can be used as a cover for the negligence of members. This study aims to evaluate every case of failure to return capital by members of recipients of financing facilities at KSPPS BTM BiMU, whether due to the impact of the pandemic/force majeure condition or due to poor performance/default. The next step is to find out whether there are implications of the case for changes in the contents of the contract in the mudharabah contract that was agreed upon at the beginning of the financing  application  at  KSPPS  BTM  BiMU.  This  study  uses  qualitative  methods  with  the  type  of  empirical normative research. It is said to be normative research because this research uses fatwa and applicable laws as sources of legal research material. while it can be said as empirical research because this research takes its legal material by means of observations to related institutions,  namely KSPPS BTM BiMU and direct interviews with related parties.
Keywords: Evaluation, breac of agreement,changes in the content of contract.
Abstrak — Pandemi COVID-19 menjadi peluang bagi para anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan wanprestasi berupa kelalaian menjalankan usaha dalam akad mudharabah. Dalam kata  lain  pandemi  ini  bisa  dijadikan  kedok  atas  kelalaian anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi  setiap  kasus  kegagalan  dalam  pengembalian  modal  yang  dilakukan  oleh  anggota penerima  fasilitas  pembiayaan  di  KSPPS  BTM  BiMU,  apakah  disebabkan  karena  dampak  dari pandemi  COVID-19/kondisi  force  majeure  atau  karena  kinerja  yang  buruk/wanprestasi. Selanjutnya  untuk  mengetahui  adakah  implikasi  kasus  tersebut  terhadap  perubahan  isi  kontrak dalam akad mudharabah yang sudah disepakati pada awal pengajuan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  normatif  empiris. Dikatakan penelitian normatif karena penelitian ini memakai fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang yang  berlaku  sebagai  sumber  bahan  penelitian  hukumnya.  Sedangkan  bisa  dikatakan  sebagai penelitian  empiris  karena  penelitian  ini  mengambil  bahan  hukumnya  dengan  cara  observasi  ke lembaga yang terkait, yaitu KSPPS BTM BiMU dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.
Kata Kunci : Evaluasi, wanprestasi, perubahan isi kontrak.

## A. PENDAHULUAN
Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 ( Corona Virus Disease) telah  mengubah pola hidup sebagian besar masyarakat di dunia, salah satunya masyarakat Indonesia, dari yang sebelumnya  semua  aktivitas  dilakukan  secara  berkerumun  menjadi  serba  dibatasi.  Bahkan kegiatan  fundamental  seperti  belajar  mengajar,  bekerja,  berdiskusi  dan  bermusyawarah  harus dilakukan  secara  daring.  Hal  tersebut  tentunya  menimbulkan  dampak  yang  sangat  signifikan terhadap  semua  aspek  kehidupan,  khususnya  dalam  aspek  kualitas  kerja  bagi  sebagain  besar pekerja,  apalagi  yang  bekerja  dalam  bidang  wirausaha  yang  tidak  memiliki  akses  dalam melanjutkan usahanya secara daring.
Frenomena  ini  menyebabkan  banyak  usaha  yang  mengalami  penurunan  drastis  dalam perolehan  omzet  dan  profitnya,  bahkan  tidak    sedikit  juga  yang  menutup  usahanya  karena mengalami kebangkrutan. Tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut, karena hal tersebut memang terjadi secara alamiah. Namun sebagai manusia yang memiliki naluri
untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya, maka hal ini harus segera dicari solusinya. Salah satu solusinya adalah BMT ( Baitul Mal wat Tamwil) atau koperasi syariah.
Prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT menjadikannya sebagai sebuah badan usaha yang dalam operasionalnya harus menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti riba, maysir, gharar dan lainnya 1 . Hal tersebut menjadi pembeda antara BMT dengan koperasi konvensional yang mana  dalam  operasionalnya tidak ada batasan syariah. Mudharabah dan murabahah adalah dua produk akad yang sangat digemari masyarakat dalam mengajukan pembiayaan  permodalan kepada BMT untuk melanjutkan usahanya.
Namun dalam realitanya tidak sedikit juga masyarakat pengguna jasa BMT (yang kemudian disebut  anggota)  melakukan  wanprestasi dalam isi kontrak pembiayaan tersebut. Adanya kinerja yang  buruk  menjadi  suatu  alasan  yang  lumrah  terjadi  di  seluruh  BMT.  Kinerja  yang  buruk  ini menyebabkan anggota menjadi tidak bisa mengembalikan modal karena pendapatan yang kurang dari  modal  tersebut.  Perihal  kerugian  khususnya  dalam  akad  mudharabah,  sebenarnya  telah dijelaskan dalam Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, bahwasanya kerugian dalam akad mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh pemberi modal (yang dalam hal ini adalah  BMT),  kecuali  mudhorib  (pihak  yang  mengelola  modal  untuk menjalankan suatu usaha) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian 2 .
Jika  hal  ini  terus  terjadi bukan tidak mungkin BMT sebagai lembaga yang  profit oriented tidak  bisa  mempertahankan  eksistensinya  diakibatkan  banyaknya  anggota  yang  tidak  sanggup mengembalikan modal yang telah diberikan. Sedangkan pada alasan lain menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini semua usaha mengalami penurunan drastis dalam hal pendapatan yang  jelas  berdampak  pada  BMT  itu  sendiri  sebagai  pemberi  modal.  Alasan-alasan  inilah yang menyebabkan  kerugian  tersebut  menjadi  bias  dan  tidak  spesifik  yang  mana  kerugian  yang disebabkan karena kinerja yang buruk, dan yang mana kerugian yang disebabkan karna terdampak pandemi COVID-19 atau bisa dikatakan sebagai kondisi force majeure.
Bila ditinjau dari aspek hukum, masalah tersebut harus segera ditindak tegas, karena kalau semua kerugian disamaratakan alasannya karena terdampak COVID-19, maka banyak sekali peluang terjadinya wanprestasi dengan berkedok terdampak COVID-19. Semakin banyak wanprestasi yang terjadi pada suatu BMT, maka BMT tersebut berpeluang akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan di  sisi  lain  terdapat  fenomena  yang  menyatakan  bahwa  cukup  banyak  anggota  yang  menarik modalnya di BMT karena kebutuhan yang urgensial selama masa pandemi ini. Hal tersebut makin memperkuat  alasan  kenapa  harus  segera  ada  evaluasi  terhadap  kerugian yang dialami oleh para anggota pengguna jasa BMT.
Sedangkan  di  sisi  lain,  jika  memang  kerugian  tersebut  dikarenakan  terdampak  pandemi COVI-19, maka perlu adanya restrukturisasi kredit pada suatu kontrak peminjaman modal tersebut. Tetapi masalahnya adalah sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Walaupun OJK mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang mengatur tentang restrukturisasi kredit, aturan itu ditujukan bagi perbankan dan leasing, bukan BMT 3 .
BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam usaha dan pembiayaan modal usaha harus terus eksis di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena jika BMT mengalami kebangkrutan maka seluruh lapisan masyarakat mau tidak mau harus menggunakan jasa bank dalam hal permodalan usaha, yang mana sangat sulit sekali bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bisa lolos survey karena alasan track record usaha yang mungkin tidak sebaik pengusaha atau pedagang kelas atas 4 .
1 Mikhriani,  “Koperasi  dan  BMT:  Sebuah  Fenomena  Sumber  Dana  Untuk  Kemaslahatan  Umat”, Jurnal  Dakwah, Vol. 9 No. 1, 2011.
2 Fatwa  No. 7/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Mudharabah 3 Lukmanul  Hakim,  Annisa  Brilyanda  Putri  Aurel,  dkk.,  “Analisa  Keberlanjutan  BMT  dalam Pandemi  COVID-19  Berbasis  Bisnis  Model dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending) ”, Jurnal  El-Ecosy, Vol. 1 No. 1, 2021.
4 Sofian,  “Koperasi  Syariah  Sebagai  Solusi  Keuangan  Masyarakat:  Anatara  Religiusitas, Trend ,  dan Kemudahan  Layanan”,  Ju rnal  POLBAN.
Berdasarkan uraian di atas, maka penting rasanya jika terdapat penelitian lebih lanjut berupa evaluasi terhadap permasalahan tersebut agar bisa diketahui secara spesifik penyebab kerugian yang dialami para anggota BMT yang juga berdampak oleh BMT itu sendiri sebagai pemberi modal. Juga menelisik  apakah  implikasi  wanprestasi  akibat  COVID-19  terhadap  isi  kontrak  dalam  akad mudharabah.

## B. METODE
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  empiris. 5 Dikatakan  penelitian normatif  karena  penelitian  ini  memakai  fatwa  DSN-MUI dan Undang-Undang yang berlaku sebagai sumber bahan penelitian hukumnya. Sedangkan bisa dikatakan sebagai penelitian  empiris  karena  penelitian  ini  mengambil  bahan  hukumnya  dengan  cara observasi  ke  lembaga  yang  terkait,  yaitu  KSPPS  BTM  BiMU  Bandar  Lampung  dan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah case  approach karena dalam penelitian ini terdapat argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi  di  lapangan  serta  bertujuan  untuk  mencari  nilai  kebenaran  serta  solusi  terbaik terhadap permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
3. Sumber Bahan Hukum
a. Data Primer Bahan pokok dalam penelitian ini adalah kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.
b. Data Sekunder
Bahan  pendukung  dalam  penelitian  ini  adalah  literatur-literatur  seperti  artikel  dan fatwa yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi  ke  KSPPS  BTM  BiMU  Bandar Lampung  untuk  mendapatkan  kontrak  akad  mudharabah,  juga  menggunakan  teknik wawancara  langsung  kepada  para  pihak  terkait  untuk  dievaluasi  terkait  kerugian  yang dialami.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dalam  analisis  bahannya,  yaitu prosedur  pemecahan  masalah  yang  diidentifikasi  dengan  menggambarkan  keadaan subjek/objek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 6
Analisis tersebut kemudian diolah menjadi kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau solusi, sampai akhirnya ditafsirkan dengan berbagai deskripsi dan dihasilkan sebuah skripsi tentang evaluasi dan implikasi wanprestasi akibat COVID-19  terhadap  isi  kontrak  dalam  akad  mudharabah  pada  KSPPS  BTM BiMU Bandar Lampung.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Evaluasi  KSPPS  BTM  BiMU  Bandar  Lampung  Terhadap Kerugian Anggota Selama Masa Pandemi COVID-19
a. Langkah-Langkah  Antisipatif  KSPPS  BTM  BiMU  Terhadap  Peluang  Terjadinya Wanprestasi Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  musibah  pandemi  COVID-19  sangat berdampak  ke  semua  faktor kehidupan, seperti faktor sosial, kesehatan dan yang
5 Depri  Liber  Sonata, “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  dari Metode Meneliti Hukum ” ,  Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8 No. 1, 2014.
6 Hadari  Nawawi,  “Metode  Penelitian  Bidang  Sosial” (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press. 2001), Hal. 63.
paling berdampak adalah faktor ekonomi. Tragedi tersebut menghendaki kita yang pada  dasarnya  adalah  manusia  ekonomi  yang  sangat  bergantung  pada  kekuatan ekonomi  untuk  melanjutkan  hidup  bahkan  meningkatkan  kualitas  hidup.  Hal tersebut juga dialami oleh KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung yang secara konkret mengalami pengurangan keuntungan. Tentunya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang terbesar di Bandar Lampung harusnya KSPPS BTM BiMU (yang selanjutnya disebut BTM) bisa menjadi role model bagi koperasi syariah lainnya untuk bisa terus berinovasi  mengembangkan  usahanya  walaupun  diterpa  musibah pandemi. Oleh karenanya banyak cara yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU, salah satunya yang patut diteladani adalah menguatkan filtrasi dan evaluasi kepada para anggota yang telah diberikan pembiayaan.
Hal tersebut harus dilakukan oleh BTM guna mempertahankan sustainability perusahaan yang mulai terancam karena adanya pandemi ini. Hal tersebut dijelaskan secara empiris oleh Wakil Ketua I KSPPS BTM BiMU, bahwasanya memang jelas terasa perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi ini terhadap BTM. Salah satu faktornya adalah penurunan keuntungan usaha dari para anggota koperasi yang juga berdampak kepada BTM itu sendiri.
Banyak alasan yang mengakibatkan kasus tersebut, namun pada penelitian ini yang ingin peneliti soroti adalah kasus wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota.  Wanprestasi  tersebut  berupa  kelalaian  anggota  yang  telah  bersepakat langsung  dengan  BTM  untuk  mengelola  usaha  yang  sama-sama  disepakati.  Hal tersebut  sangat  mungkin  terjadi,  karena  pada  dewasa  ini  sangat  sulit  untuk membedakan  kerugian mana yang terjadi akibat kelalaian anggota dan yang mana terjadi akibat musibah pandemi. Hal  tersebut  tentunya  menjadi  masalah  besar,  karena  inti dari perputaran keuntungan suatu koperasi itu memang terdapat pada kinerja anggotanya. Semakin aktif  dan  produktif  anggota  pada  suatu  koperasi,  maka  semakin  besar  koperasi tersebut.  Sebaliknya,  jika  anggotanya  pasif  dan  banyak  yang  melakukan  kelalaian, maka sangat besar peluang suatu koperasi mengalami kepailitan. Sadar akan hal tersebut, maka untuk mengevaluasi anggota, BTM melakukan analisis 5C, sebagai berikut:
1) Character ,  dilihat  dari  karakter  calon  anggota  pembiayaan  yang  mengajukan memiliki  prospek  yang  baik,  seperti  karakter  jujur,  beritikad  baik  dan  tidak merugikan BTM di kemudian hari.
2) Capacity ,  biasanya  penilaian  BTM  atas  kemampuan  calon anggota pembiayaan dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha. Namun terdapat beberapa anggota  yang  memberikan  bukti  gaji  atau  laporan  keuangan  yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka di sinilah peran BTM untuk menanggulangi hal tersebut.
3) Capital ,  penilaian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pengeluaran dan pemasukan calon  anggota  pembiayaan,  hal  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  posisi keuangan  calon  anggota  secara  keseluruan, termasuk aliran kas calon anggota, baik  untuk  masa  lalu  maupun  proyeksi  pada masa yang akan datang, mampu dalam  menunjang  pembiayaan  proyek  atau  usaha  calon  anggota  yang bersangkutan.
4) Collateral ,  penilaian  BTM  terhadap  jaminan  yang  dimiliki  oleh  calon  anggota pembiayaan,  di  mana  nilai  jaminan  harus  lebih  tinggi  dari  nilai  pinjaman. Hal tersebut  sebagai  antisipasi  jika  anggota  gagal  melakukan  pengembalian pembiayaan  atau  kredit  macet,  maka  objek  jaminan  yang  sudah  dijaminkan berhak untuk dieksekusi dengan cara lelang secara syariah.
5) Condition of Economic , penilaian BTM bagi calon anggota pembiayaan untuk usaha ini  dilakukan  agar  mengantisipasi  pendapatan  usaha  calon  anggota  ke  depan
apakah  masih  mampu  dalam  membayar  angsuran  pinjaman  dalam  kondisi apapun. 7
Analisis 5C ini juga diberlakukan pada lembaga keuangan syariah maupun non  syariah,  baik  yang  berskala  besar  seperti  bank,  maupun  yang  berskala  kecil seperti koperasi. Kelima prinsip tersebut seakan menjadi alat penyaring yang efektif bagi BTM untuk mengidentifikasi anggota mana yang diduga melakukan wanprestasi berupa  kelalaian.  Juga  seakan  menjadi  polisi  bagi  anggota  agar  tetap  berhati-hati dalam mengelola usahanya untuk tidak lalai.
Berkat  diberlakukannya  analisis  5C  tersebut  oleh  BTM  kasus  kelalaian anggota  beberapa  kali  ditemui oleh BTM sebelum dan sesudah pandemi, namun ketika  pandemi  kelalaian  tersebut  kerap  terjadi. Salah satunya yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti adalah pada akad mudharabah. Karena pada dasarnya akad mudharabah  adalah  akad  perjanjian,  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  beberapa kesepakatan,  seperti  jenis  usaha,  pembagian  keuntungan,  pengembalian  modal, penanggungan kerugian dan lain sebagainya. Seperti  yang  telah  dinyatakan  pula  oleh  Wakil  Ketua  I  BTM bahwasanya akad mudharabah berada pada urutan ke dua setelah akad murabahah yang sering terjadi  kasus  wanprestasi.  Maka  dari  pada  itu  BTM  perlu  meninjau  secara  detail untuk  meminimalisir  peluang  terjadinya  wanprestasi,  karena  jika  dilihat  dari  kaca mata  syariah  melalui  fatwa  No.  7/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah, akad mudharabah ini lebih condong risiko penangunggan kerugiannya ditanggung oleh shahibul maal yang dalam hal ini adalah BTM. Hal tersebut dijelaskan pada salah satu statement dalam fatwa No. 7/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yaitu “Penyedia dana menanggung semua  kerugian  akibat  dari  mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau pelanggaran  kesepakatan”.  Statement  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi BT M untuk meningkatkan kualitas filtrasi dan evaluasinya terhadap beberapa kasus wanprestasi yang terjadi.
Pandemi  ini  tentunya  bisa  saja  menjadi  peluang  bagi  para  anggota  yang memiliki itikad tidak baik untuk dijadikan kedok atas kelalaiannya agar kerugian bisa ditanggung  oleh  BTM.  Bagi  lembaga  keuangan  syariah  yang  tidak  melakukan penguatan  filtrasi  seperti  analisis  5C  tentunya  ini  menjadi  ancaman  yang  serius terhadap keberlangsungannya. Namun bagi KSPPS BTM BiMU yang notabenenya adalah koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung hal tersebut tidak lagi menjadi suatu  ancaman.  Justru  BTM  melihat kasus tersebut sebagai sebuah pelajaran bagi BTM agar bisa lebih baik dalam hal pemberian pembiayaan kepada anggotanya. Hal  lain  yang  patut  diteladani  dari  KSPPS  BTM  BiMU  adalah kebijaksanaannya  terhadap  anggotanya.  BTM  sadar  betul  bahwasanya  loyalitas anggota  sangat  penting  untuk  dijaga,  sehingga  BTM  menjadi  fleksibel  bagi  para anggotanya sesuai dengan kebutuhannya, selama tidak keluar dari prinsip syariah. Hal tersebutlah yang menjadikan para anggota yang sudah terdaftar pada BTM sangat loyal dan berperan aktif.
Kebijakasanaannya  tersebut  terlihat  ketika  terjadi  kasus  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  beberapa  anggota, maka sikap yang diambil oleh BTM tidak serta merta langsung memberi sanksi yang berat atau dikeluarkan dari keanggotaan, tetapi memberikan waktu tambahan bagi para anggota untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai langkah awal konsekuensi yang diterima para anggota pelaku wanprestasi. Hal tersebut ternyata menjadi suatu kebijakan yang cukup efektif, mengingat terus berkembangnya BTM sebagai sebuah koperasi syariah dengan jumlah anggota
7 Nanik  Eprianti,  “Penerapan  Prinsip  5C  Terhadap  Tingkat  Non  Performing  Financing  (NPF)”, Jurnal  Amwaluna,  Vol. 3 No. 2, 2019.
yang cukup banyak dan terus meningkat setiap tahunnya (dinyatakan oleh salah satu pengurus BTM berdasarkan interview).
b. Pandangan  KSPPS  BTM  BiMU  Terhadap  Keadaan Force  Majeure Selama Pandemi COVID-19
Berbicara  mengenai  kerugian  pada  masa  pandemi,  jika  dilihat  dari  sudut pandang  hukum,  belakangan  ini  sedang  marak  terjadi  kasus  pembebasan pengembalian modal usaha atau suatu keadaan yang biasa disebut force majeure Kasus ini  terjadi  tidak  hanya  di  lembaga  keuangan  yang  kecil  seperti  koperasi,  bahkan sebenarnya  lebih  berdampak  pada  lembaga  keuangan  dengan  skala besar seperti bank .  Force  majeure adalah  suatu  keadaan  memaksa  yang  terjadi  setelah  dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak  dapat  dipersalahkan  dan  tidak  harus  menanggung  risiko  serta  tidak  dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.
Faktor yang mempengaruhi keadaan force majeure tersebut menurut KUHPer ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu: 1) Tidak memenuhi prestasi 2) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
3) Faktor  penyebab  itu  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur 8 Jika  ditarik  relevansinya  kepada  akad  yang  terjadi di KSPPS BTM BiMU, yang dalam penelitian ini peneliti khususkan pada akad mudharabah, hal ini selaras dengan apa yang sudah dijelaskan dalam fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah bahwasanya kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemberi modal,  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran kesepakatan.
Oleh karena itu, jika dilihat dari ketiga unsur keadaan force majeure yang telah dijelaskan  sebelumnya,  maka  kegagalan  anggota  untuk  mengembalikan  modal usahanya karena adanya pandemi adalah benar bisa dikatakan sebagai keadaan yang termasuk kategori force majeure dan konsekuensinya adalah BTM yang menanggung kerugian tersebut. Namun  sebagai  lembaga  keuangan  yang  memiliki  orientasi  memperoleh keuntungan,  BTM  sadar  betul  bahwasanya  hal-hal  seperti  itu  harus  segera  dicari langkah antisipatifnya agar ditemukan solusi yang bisa membantu bagi para anggota dan BTM itu sendiri keluar dari keadaan yang merugikan tersebut. Caranya adalah dengan memberikan waktu tambahan kepada anggota untuk segera menyelesaikan kewajibannya (relaksasi).
Karena sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang pada dasarnya memiliki azas kekeluargaan, sudah seharusnya BTM selain menjaga usahanya agar tetap menghasilkan keuntungan, juga harus menjaga loyalitas dari para anggotanya. Artinya BTM tidak boleh gegabah dalam membuat suatu aturan dan konsekuensi yang merugikan anggota. Hal ini terbukti dalam AD/ART KSPPS BTM BiMU yang dalam pasal-pasalnya tidak ada yang bersifat intimidatif terhadap pihak manapun. Lagipula bagi BTM, kerugian yang disebabkan karena adanya kondisi force majeure tidak  mengurangi  kapasitas  dan  kredibilitas  BTM  dalam  memberikan pelayanan pembiayaan bagi para anggotanya, karena modal yang dimiliki BTM sangat besar,  sehingga  bisa  terus survive dalam  keadaan  apapun.  Modal-modal  tersebut berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah dan sumber dana lainnya. Hal inilah yang menjadi KSPPS BTM BiMU menajadi koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung.
2. Implikasi  Wanprestasi  Akibat  COVID-19  Terhadap  Isi  Kontrak  dalam  Akad
8 Daryl  John  Rasuh,  “Kajian  Hukum  Keadaan  Memaksa  ( Force  Majeure )  Menurut  Pasal  1244  dan Pasal  1245 Kitab Undang- Undang Hukum  Perdata”,  Jurnal  Lex  Privatium,  Vol. 4 No. 2, 2016.
Mudharabah KSPSPS BTM BiMU Bandar Lampung
a. Alur Pengajuan dan Skema Akad Mudharabah di KSPPS BTM BiMU Mudharabah  adalah  salah  satu  fasilitas  pembiayaan  yang disediakan oleh BTM  kepada  para anggotanya untuk mengembangkan usahanya yang juga secara tidak  langsung  mengembangkan  BTM  juga.  Dalam  prosedurnya  telah  dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga KSPPS BTM BiMU bahwasanya bagi para calon anggota  yang hendak mengajukan pembiayaan mudharabah maka harus terdaftar dulu  sebagai  anggota  BTM  dengan  cara  mengisi  formulir  pendaftaran  anggota, membayar  simpanan  pokok  atas  namanya  sendiri  sebesar  Rp.  40.000,-  dan membayar simpanan wajib atas namanya sendiri minimal sebesar Rp. 10.000,- setiap bulannya 9 . Kemudian setelahnya anggota bisa mengajukan pembiayaan Mudharabah. Skema akad mudharabah di KSPPS BTM BiMU sama seperti skema akad mudharabah lainnya, sebagai berikut: b. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BTM BiMU
1) BTM  sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).
2) Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana  dan  pembagian  nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak. 3) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. BTM tidak ikut serta dalam pengelolaan usahanya, tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 5) BTM  sebagai shahibul  maal menanggung  semua  kerugian  usaha,  kecuali  jika mudharib melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
6) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak  melakukan moral  hazard ,  maka  pihak  BTM  berhak  meminta jaminan  dari mudharib. Jaminan  ini  hanya  dapat  dieksekusi  apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
7) BTM memberikan pernyataan modal kepada anggota.
c.  Konstruksi Akad Mudharabah KSPPS BTM BiMU
9 Anggaran  Rumah Tangga KSPPS  BTM BiMU Bandar  Lampung, Pasal  26.
مسب
الله نمحرلا ميحرلا

## AKAD MUDHARABAH
No: ..... /MDR/BTMBIMU/ ..... /20.....
“Wahai orang - orang yang beriman! Penuhilah akad perjanjian ..... “ (QS. Al - Ma’idah: 01) “Asyhadu alla illahaillah wa asyhadu anna Muhammadarrasulallah” Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... (.....) bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini: 1. .....,  lahir  di  ..... pada tanggal ..... bertempat tinggal di ..... dengan No. KTP ..... Bertindak  selaku  .....  KSPPS  BTM  BiMU  berdasarkan  SK  Pengurus  No.  ..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
2. .....,  lahir  di  ..... pada tanggal ..... bertempat tinggal di ..... dengan No. KTP ..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . Dengan  ini  PIHAK  PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pengikatan perjanjian ker jasama pembiayaan Mudharabah, atas dasar kesadaran dan tanpa daya paksa dari siapapun dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 a. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pembiayaan Mudharabah kepada PIHAK KEDUA sejumlah ..... (.....) untuk modal kerja dengan porsi bagi hasil .....% untuk BiMU : ..... % Anggota. b. PIHAK  KEDUA  menerima  pembiayaan  Mudharabah  dan  bersedia memberikan bagi hasil sesuai dengan point di atas.
c. Atas  transaksi  tersebut  di  atas maka PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sejumlah .....,- beserta hasilnya.
d. Atas  transaksi  tersebut  maka  PIHAK  PERTAMA  memiliki hak tagihan atas dana yang dikerjasamakan beserta bagi hasilnya PIHAK KEDUA. Pasal 2 Jangka waktu pembiayaan ..... (.....) bulan terhitung sejak tanggal ..... s/d ..... Pasal 3 a. Untuk menjamin kesungguhan dalam pembayaran pembiayaan tersebut sampai dengan lunas, maka PIHAK KEDUA menjaminkan: b. Fix  Asset  berupa  tanah  dan  bangunan  atas  nama ....., dengan SHM No. ..... dengan luas ..... M2 yang beralamat di .....
c. Apabila  PIHAK  KEDUA  mengalami  wanprestasi  maka  PIHAK  KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual jaminan tersebut di atas pada pasal 3 point a secara transparan.

## Pasal 4
Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli waris dan atau yang telah diberi hak untuk itu.
Demikian akad perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan bagi pihak-pihak terkait.
(Tanda Tangan Para Pihak)
(Saksi-Saksi)
d. Analisis Hukum Terhadap Isi Kontrak Akad Mudharabah BTM BiMU Ditinjau dari Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Konstruksi kontrak sangat mempengaruhi substansi dari kesepakatan yang akan dijalani. Isi kontrak layaknya petunjuk bagi para pihak akan seperti apa dan mau dibawa  ke  mana  kerja  sama  yang  akan  dijalani.  Seperti  yang  diketahui  bersama bahwasanya mudharabah adalah salah satu akad kerja sama, yang mana dalam kerja sama  ada  suatu  peraturan  yang  bersifat  mengikat  agar  tidak  terjadi  perselisihan
sepanjang kerja sama dilakukan. Apalagi mudharabah adalah akad yang berlandaskan syariah, tentunya akan sangat diawasi jalannya oleh aturan-aturan syariah, yaitu fatwa DSN-MUI.
Kontrak  akad  mudharabah  yang  diterbitkan  oleh  BTM  BiMU  jika dibandingkan dengan kontrak akad mudharabah yang diterbitkan oleh  kebanyakan lembaga  lainnya  terlihat  sangat  sederhana.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  BTM menginginkan  adanya  fleksibilitas  terhadap  para  anggotanya  yang  mengajukan pembiayaan  mudharabah.  Namun  jika  dilihat  dari perspektif hukum, hal tersebut sangat bertentangan, karena hukum menilai berdasarkan apa yang ada pada kontrak, atau dalam kata lain tidak ada fleksibilitas dalam suatu kerja sama. Dengan demikian fleksibilitas yang dikehendaki oleh BTM sangat berpotensi timbulnya wanprestasi.
Selain itu, kontrak yang sederhana (tidak detail) bisa saja menimbulkan suatu kasus yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaannya tetapi tidak ada point yang mengatur  akan  kasus  tersebut.  Hal  tersebut  tentunya  menjadi suatu problematika yang sangat fatal, karena pelaksaan kerja sama sangat bergantung pada isi kontrak. Singkatnya,  kontrak  akad mudharabah yang diterbitkan oleh BTM BiMU masih  terdapat  ketidaksesuaian dengan aturan-aturan syariah. Akan dijelaskan per bagian dalam kontrak tersebut, yaitu pendahuluan , isi dan penutup, sebagai berikut: 1) Pendahuluan
Pendahuluan dalam kontrak ini berisi tentang identitas para pihak, yaitu
shahibul maal yang dalam hal ini adalah BTM, juga mudharib yang dalam hal ini adalah  anggota  yang  mengajukan pembiayaan mudharabah. Jika ditinjau dari fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan hukum yang berlaku, maka hal tersebut masih belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai, karena harus ada suatu hal yang harus ditambahkan dalam perjanjian tersebut, yaitu  penjelasan  tentang  definisi.  Pada  umumnya  setiap  kontrak  bisnis  pada bagian pendahuluannya terdapat bagian penjelasan tentang definisi dari setiap unsur  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  jika  tidak dicantumkan dalam kontrak, akan berpeluang timbulnya ketidaksepemahaman tentang definisi dari unsur-unsur yang ada dalam perjanjian tersebut oleh para pihak. 2) Isi Isi  adalah  bagian  yang  paling  penting  pada  suatu  kontrak  akad mudharabah,  karena  di  dalamnya  terdapat  berbagai  macam  ketentuan  yang mengatur  jalannya  kerja  sama.  Kesalahan  dalam  isi  bisa menyebabkan suatu kontrak  akad  mudharabah  tertolak  ( mardud )  secara  syariah.  Pada  kontrak tersebut terdapat bagian isi yang berisi empat pasal dengan jumlah point yang berbeda-beda,  di  antaranya  adalah  pasal  1  menjelaskan  tentang  pembagian nisbah  bagi  hasil  dan  hak  tagih,  pasal  2  menjelaskan  tentang  jangka  waktu perjanjian,  pasal  3 menjelaskan tentang jaminan-jaminan yang diberikan oleh mudharib untuk  mememinimalisir  terjadinya  wanprestasi  dan  terakhir, pasal 4 menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian kerja sama. Jika  ditinjau  dari  fatwa  No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah,  secara  keseluruhan  pada  pasal  1sampai  4  masih  banyak  yang belum  sesuai  dengan  aturan  dalam  fatwa,  karena  ada  beberapa  hal  yang harusnya dijelaskan dalam kontrak tersebut agar akibat hukum yang dihasilkan seolah tidak memberatkan bagi anggota, karena pada prinsipnya mudharabah adalah bagian dari akad syirkah yang menuntut nilai keadilan di dalamnya. Beberapa  hal  yang  harusnya dijelaskan dan dimasukkan ke dalam isi kontrak  tersebut  adalah  ketentuan  terkait  pembagian  dan  penanggungan kerugian. Hal-hal tersebut sangat penting karena pada akad kerja sama di bidang permodalan  usaha  pasti  akan  selalu  ada  risiko  kerugian,  apalagi  di  tengah pandemi ini. Syariah menghendaki adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional dalam akad mudharabah, sehingga jika usaha mengalami
kerugian  yang  bersifat  alamiah, maka kerugian tersebut ditanggung bersama- sama. Walaupun dalam fatwa dikatakan bahwa kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul  maal ,  namun  secara  realitanya  keduanya  mengalami  kerugian. Shahibul  maal rugi  karena  modal  yang  diberikan  tidak  kembali,  sedangkan mudharib rugi  tenaga  dan  tidak  mendapatkan  keuntungan.  Kecuali  kerugian memang disebabkan karena kelalaian dari mudharib , maka itu ditanggung oleh mudharib itu sendiri.
Hal  lain  yang  seharusnya  terdapat  dalam  kontrak  tersebut  adalah ketentuan  tentang  kelebihan  keuntungan  dari  jumlah  yang  telah  ditentukan.
Dalam fatwa telah diatur bahwasanya kelebihan tersebut boleh diusulkan oleh mudharib kepada shahibul maal untuk memberikan keuntungan tersebut kepada dirinya.  Jika  tidak  diatur  dalam kontrak tersebut, maka akan diberikan secara proporsional sesuai perentase bagi hasil. Namun akan menjadi suatu hal yang bijak  bila  ketentuan  ini  dituangkan  ke  dalam  kontrak agar menjadi jelas bagi para pihak. Selanjutnya hal yang seharusnya terdapat dalam kontrak tersebut adalah ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa.  Sengketa  bukanlah  hal  yang jarang terjadi  dalam  suatu  akad  kerja  sama.  Oleh  karenanya  sangat  penting adanya ketentuan  yang  mengatur  akan hal tersebut dan tertuang dalam kontrak. Jika tidak,  maka  konsekuensi  hukum  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak menjadi tidak terarah dan tidak tepat sasaran. 3) Penutup Terakhir  adalah  bagian  penutup.  Dalam  kontrak  ini  terdapat  kolom tanda  tangan  para  pihak  dan  saksi-saksi.  Secara  hukum  itu dibenarkan dan memang harus ada dalam suatu kontrak kerja sama guna melegalisasi kontrak tersebut agar bisa bersifat mengikat bagi para pihak. Kesimpulannya  adalah  kontrak  akad  mudharabah  yang  diterbitkan  oleh BTM  BiMU  secara  syariah  masih  belum bisa dikatakan sesuai, karena konstruksi yang  dibuat  masih  belum  detail  menjelaskan  tentang  ketentuan  yang  seharusnya termaktub  dalam  kontrak.  Ketidaksesuain  tersebut  bisa  berpotensi menyebabkan kerja  sama  yang  dibuat  bisa  menjadi  tertolak  ( mardud )  secara  syariah.  Untuk  itu penting  adanya  rekonstruksi  pada  isi  kontrak,  agar  untuk  selanjutnya  akad mudharabah yang dilakukan oleh BTM dengan para anggota bisa berjalan dengan tuntunan  syariah  dan  tepat sasaran. Karena jika tidak dijelaskan secara detail, bisa saja mengakibatkan adanya penyimpangan akibat hukum ke akad yang serupa tapi tak sama, seperti akad musyarakah mutanaqisah.
Dikatakan serupa karena memang kedua akad ini sama-sama bekerja sama dalam  bidang  permodalan  dalam  suatu  usaha,  perbedaannya  terletak  pada status kepemilikan  usahanya.  Kalau  musyarakah  mutanaqisah  status  kepemilikan  usaha akan beralih kepada salah satu pihak yang membeli bagian kepemilikan dari pihak lainnya secara bertahap, sedangkan mudharabah secara prinsip tidak ada pemindahan status kepemilikan.
e. Restrukturisasi pada Isi Kontrak dalam Akad Mudharabah KSPPS BTM BiMU Pada prinsipnya restrukturisasi pada isi kontrak hanya bisa dilakukan ketika menemui kasus-kasus yang disebabkan karena kondisi force majeure , selain itu maka isi kontrak tidak akan berubah, sesuai dengan apa yang sudah sama-sama disepakati di awal perjanjian. Hal serupa yang diterapkan oleh BTM, bahwasanya ada kebijakan resturkturisasi pada isi kontrak akad mudharabah yang dilakukan oleh BTM untuk menanggulangi kondisi gagal bayar yang disebabkan oleh pandemi, sebagai berikut:
1) Memperkecil nilai kewajiban angsuran baik pokok dan atau margin, 2) Memberikan  kesempatan  anggota  untuk  tidak  mengangsur  kewajiban,  baik kewajiban pokok maupun margin untuk jangka waktu tertentu. Jika  dilihat  dari  kontrak akad mudharabah di atas, maka yang mengalami perubahan isi atau konteks pada konrak tersebut adalah pada Pasal 1 poin c yang dan
Pasal  2.  Pasal  1  poin  c  yang  menjelaskan  tentang  kewajiban  anggota  untuk mengembalikan modal serta pembagian nisbah yang pada kasus ini bisa diperkecil jumlah angsuran dan marginnya. Sedangkan pada Pasal 2 yang menjelaskan tentan g jangka waktu pembiayaan yang dalam kasus ini bisa diperpanjang sampai waktu yang nanti akan disepakati lagi. Sedangkan  dalam  kasus  wanprestasi  yang  terjadi  akibat  kinerja  yang buruk/kelalaian dari anggota, maka dijelaskan secara eksplisit dalam isi kontrak akad mudharabah  tersebut  pada  pasal 3 poin c menyatakan bahwasanya jaminan yang telah diberikan oleh anggota secara otomatis akan dijual secara transparan melalui jalur lelang syariah.
Namun pada praktiknya, BTM dengan kebijaksanaannya masih memberikan kesempatan  bagi  para  anggota  pelaku  wanprestasi  berupa  pemberian  waktu  ke anggota  untuk  menyelesaikan  kewajibannya.  Namun  hal  ini  tidak  berimplikasi langsung kepada isi kontrak akad mudharabahnya, hanya disepakati secara lisan saja. Bahkan  BTM  juga  masih  memeberikan  kesempatan  untuk  memberikan  fasilitas pembiayaan lagi kepada para pelaku wanprestasi untuk membantu mereka agar tetap produktif.  Tidak  serta  merta  tidak  diberi  kesempatan  lagi  untuk  mendapatkan fasilitas pembiayaan atau bahkan dikeluarkan dari keanggotaan.
Tetapi jika sudah diberi kesempatan namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,  maka konsekuensi tetaplah diterima oleh pelaku wanprestasi, yaitu penjualan barang jaminan secara transparan melalui jalur lelang syariah seperti apa yang sudah ditetapkan pada kontrak akad mudharabah tersebut.
f. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Kontrak Atas Kasus Wanprestasi pada Akad Mudharabah KSPPS BTM BiMU Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya,  bahwasanya BTM  tidak  melakukan  perubahan  pada  isi  kontrak  pada  kasus  wanprestasi yang terjadi,  tetapi  secara  praktik  terdapat  perubahan  yang  tidak  tertuang  ke  dalam kontrak, hanya disepakati secara lisan saja.
Hal  tersebut  jika  dipandang  dari  perspektif  hukum  sah  saja,  karena berdasarkan  Pasal  1347  KUHPer,  hal-hal  yang  selalu  diperjanjikan  menurut kebiasaan  dianggap  secara  diam-diam  dimasukkan  dalam  kontrak  perjanjian, walaupun  tidak  dinyatakan  secara  tegas.  Karena  dianggap  sebagai  bagian  dari perjanjian,  maka  hal  yang  menurut  kebiasaan  selalu  diperjanjikan  tersebut,  dapat menyingkirkan suatu pasal Undang-Undang yang merupakan hukum pelengkap.
Seperti  halnya  di  Belanda terdapat persoalan mengenai jual beli sapi yang menyangkut tentang risiko atas suatu sapi yang telah dijual tetapi belum diserahkan kepada pembelinya. Telah diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli apabila barang tersebut  musnah  di  luar  kesalahan  seseorang,  maka  pembeli  tetap  membayar harganya meskipun barang belum diterima. Dalam kasus ini, sapi yang telah dijual dan  belum  diserahkan  itu mati, namun pembeli tidak mau membayarnya. Karena menurutnya lazimnya apabila sapi masih di tangan penjual, maka risiko atas kematian sapi tersebut masih ditanggung oleh si penjual. 10
Dalam  kasus  tersebut memang dalam jual belinya tidak dinyatakan secara tegas  siapa  yang  menanggung  risiko  tersebut,  tetapi  harus  secara  diam-diam dimasukkan  dalam  perjanjian  terkait  hal-hal  yang  harus  diperjanjikan  menurut kebiasaan. Apabila pembeli berhasil membuktikan tentang adanya janji yang lazim dipakai atau menjadi kebiasaan tersebut, maka secara hukum itu dibenarkan. Relevansi dari peristiwa tersebut bisa ditarik kepada kasus wanprestasi yang terjadi  pada  akad  mudharabah  di  BTM.  Walaupun  tidak  termaktub  secara  tegas dalam isi kontrak akad mudharabah terkait pemberian waktu tambahan ke anggota pelaku  wanprestasi  untuk  menyelesaikan  kewajibannya,  tetapi  hal  tersebut  sudah
10 Dyah  Pratita  Sari,  Siti  Nurhati,  Tiara  Bunga  Per tiwi,  “Faktor -Faktor  yang  Harus  Diperhatikan Sebagai  Dasar  Pelaksanaan  Kontrak di Indonesia”, Jurnal  Privat  Law,  Vol. 2 No. 5, 2014.
lazim  dilakukan oleh BTM. Sehingga secara otomatis, point tersebut sudah diam- diam termasuk dalam kontrak dan dibenarkan secara hukum.

## D. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dalam beberpa waktu terakhir, baik melalui observasi langsung,  wawancara  dengan  pihak  yang terkait dan menganilisis bahan-bahan penelitian yang terkait, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  mengantisipasi  terjadinya  peluang  wanprestasi,  langkah  yang  dilakukan  oleh KSPPS BTM BiMU adalah melakukan analisis 5C, sebagai berikut:
a. Character ,  dilihat  dari  karakter  calon  anggota  pembiayaan  seperti  karakter  jujur, beritikad baik dan tidak merugikan BTM di kemudian hari.
b. Capacity ,  biasanya  penilaian  BTM  atas  kemampuan  calon  anggota  pembiayaan dilihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha.
c. Capital ,  penilaian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengeluaran  dan  pemasukan calon anggota pembiayaan.
d. Collateral ,  penilaian  BTM  terhadap  jaminan  yang  dimiliki  oleh  calon  anggota pembiayaan, di mana nilai jaminan harus lebih tinggi dari nilai pinjaman.
e. Condition  of  Economic ,  penilaian  BTM  bagi  calon  anggota  apakah  masih  mampu dalam membayar angsuran pinjaman dalam kondisi apapun.
2. Sebagai koperasi syariah terbesar di Bandar Lampung, KSPPS BTM BiMU  memandang kondisi force  majeure adalah  sebagai  pelajaran  untuk  bisa  menguatkan  filtrasi  dan evaluasinya terhadap para anggotanya. BTM juga menjadi koperasi yang fleksibel bagi para anggotanya, karena sadar bahwa loyalitas para anggotanya adalah faktor terpenting untuk bisa mengembangkan lembaga.
3. Isi  kontrak  akad  mudharabah  yang  diterbitkan  oleh  BTM  BiMU  Bandar  Lampung secara  keseluruhan  masih  harus  diperbaiki  agar  sesuai  dengan  syariah.  Perbaikan tersebut berupa penambahan ketentuan-ketentuan urgensial yang harus ada dalam isi kontrak  tersebut,  seperti  pembagian  dan  penganggungan  kerugian,  pengalokasian kelebihan keuntungan dari jumlah yang telah ditentukan dan penyelesaian sengketa.
4. Ada kebijakan yang dilakukan oleh BTM terhadap adanya kasus gagal bayar, baik yang disebabkan karena wanprestasi maupun karena adanya kondisi force majeure, namun hal- hal tersebut tidak berdampak pada isi kontrak. Konstruksi akad tetap sama seperti pada saat awal membuat perjanjian, namun ada kesepakan perubahan yang dibuat secara lisan untuk menanggulangi kasus gagal bayar tersebut, yaitu:
a. Memperkecil nilai kewajiban angsuran baik pokok dan atau margin,
b. Memberikan  kesempatan  anggota  untuk  tidak  mengangsur  kewajiban,  baik kewajiban pokok maupun margin untuk jangka waktu tertentu.
5. Jika dilihat dari perspektif hukum, adanya perubahan perjanjian yang tidak dituangkan langsung  pada  isi  kontrak  adalah  sah.  Karena  pada  pasal  1347  KUHPer  dijelaskan bahwasanya hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam- diam dimasukkan dalam kontrak perjanjian, walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Hal tersebut terbukti efektif nan solutif, mengingat semakin berkembangnya BTM walaupun diterpa musibah pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaran Rumah Tangga KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung Eprianti, Nanik. 2019. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) , Jurnal Amwaluna, Vol. 3 No. 2. Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
Hakim,  Lukmanul,  dkk.  2021. Analisa  Keberlanjutan  BMT  dalam  Pandemi  COVID-19  Berbasis  Bisnis Model dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selecctive Lending), Jurnal EL-COSY, Vol. 01 No. 01. Mahmasaniy, Subhi. 1948. Al-Nazariyyat al-Ammah li al-Mujibat wa al-Uqud fi al- Shari’ah al -Islamiyyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy) Mikhriani.  2011. Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat , Jurnal Dakwah, Vol. 9 No. 1. Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). Prayogo,  Sedyo.  2016. Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam Perjanjiani , Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 No. 2.
Rasuh, Daryl John. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatium, Vol. 4 No. 2.
Sari, Dyah Pratita, dkk. 2014. Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Kontrak di Indonesia, Jurnal Privat Law, Vol. 2 No. 5.
Sinaga,  Niru  Anita.  2015.  Wanprestasi  dan  Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No. 2.
Sofian,  Koperasi  Syariah  Sebagai  Solusi  Keuangan  Masyarakat:  Anatara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan, Jurnal POLBAN.
Sonata, Depri Liber. 2014.  Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.