## PROBLEMATIKA PRINSIP MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM KERANGKA PENYELAMATAN DANAU RAWAPENING

## THE PROBLEMS OF COLLABORATIVE MANAGEMENT IN RAWAPENING LAKE

## Mochammad Nadjib
Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI mochammadnadjib13@gmail.com

## Abstrak
Interaksi  penduduk  dan  lingkungan  yang  kompleks  dapat  ditemukan  pada  ekologi  perairan  Rawapening. Rawapening adalah suatu kawasan danau yang memiliki potensi multifungsi, diantaranya adalah perikanan, irigasi, pembangkit listrik dan pariwisata. Pemanfaatan secara multifungsi tersebut bisa saling mendukung, tetapi dapat pula bersifat trade off bila dilakukan  secara tidak terkendali. Tulisan ini mendiskusikan permasalahan trade off sebagai dampak  dari  pemanfaatan  secara  bebas  dan  tidak  terkendali  antara  berbagai  pihak  di  Danau  Rawapening.  Sumber data ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang “Optimalisasi Multifungsi Perairan Umum Daratan dalam Pengembangan  Ekonomi  Daerah:  Kasus  Danau  Rawapening”.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan di kawasan Danau Rawapening. Implikasi dari pemanfaatan secara bebas  atas  Danau  Rawapening  terjadi  karena  polarisasi  kepentingan,  sehingga  berdampak  timbulnya  degradasi lingkungan. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma pengelolaan dari polarisasi kepentingan menjadi paradigma kolaborasi,  sehingga  segenap  kegiatan  ekonomi  yang  menjadi  penyangga  kawasan  Rawapening  dapat  dikelola secara komprehensif.
Kata kunci: danau  rawapening,  multifungsi  ekonomi,  degradasi  lingkungan,  polarisasi  kepentingan,  paradigma kolaborasi

## Abstract
Rawapening  ecology  consists  of  complex  interactions  between  society  and  environment.  Rawapening  is  the  lake area  which  has  several  functions,  including  fisheries,  irigation,  power  plant  and  tourism.  The  multiple  functions produce  positive  and  negative  effects.  This  paper  discusses  the  vast  effect  of  Rawapening  misuse.  The  data  were collected  from  research  report  about  “Optimalisasi  Multifungsi  Perairan  Umum  Daratan  dalam  Pengembangan Ekonomi  Daerah:  Kasus  Danau  Rawapening  through  indepth  interview,  focus  group  discussion  and  field observation.  The  excessive  use  of  Rawapening  affects  the  polarisation  of  interests,  leading  to  environmental degradation. This paper suggests paradigm shift from polarisation of interests to collaboration, in order to manage sustainable economic activity in Rawapening area comprehensively.
Keywords: rawapening  lake,  economic  multifunction,  environmental  degradation,  polarisation  of  interests, collaborative paradigm

## Pendahuluan
Danau  merupakan  salah  satu  ekologi perairan  umum  daratan  yang  memiliki  peranan  - penting  di  Indonesia.    Diperkirakan  Indonesia memiliki  lebih  dari  500  danau  dengan  luas keseluruhannya  lebih  dari  5000  km 2 atau  sekitar 0,25%  dari  luas  daratan  Indonesia,  termasuk diantaranya adalah Danau Rawapening di Semarang  (Sutarwi,  2008).  Rawapening  merupakan kawasan  danau  yang  mampu  memberi  manfaat ekonomi  dan  sosial  budaya  bagi  penduduk
sekitarnya. Manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati  penduduk  sekitar  danau,  tetapi  juga daerah  hilir  melalui  jaringan  irigasi.  Penduduk sekitar  Rawapening  memanfaatkan  keberadaan danau  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  bagi sumber  penghasilan  keluarga,  diantaranya  usaha perikanan,  penambang  gambut,  peramu  enceng gondok, dan pertanian di lahan pasang surut.  Pola pertanian  lahan  pasang  surut  ini  terkait  secara langsung dengan pengelolaan dan operasionalisasi air  danau.  Di  lain  pihak,  sawah  di  hilir  juga
mendapatkan  pengairan  irigasi  dari  sumber  air Danau Rawapening.
Pemanfaatan  langsung  lainnya  adalah untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) serta  untuk  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM). Dampak dari pemanfaatan langsung oleh beberapa  sektor  ekonomi  telah  menimbulkan tumpang  tindih  pengelolaan,  dan  ujungnya  adalah munculnya  konflik  kepentingan.  Efek  yang kemudian terjadi adalah adanya degradasi ekologi, yaitu  dengan  semakin  rusaknya  kawasan  Danau Rawapening  sebagai  akibat  terjadinya  pendangkalan muka  air  danau  oleh  adanya  sedimentasi  dan berkembangnya gulma enceng gondok yang diluar kendali. Degradasi ekologi terjadi, karena pemanfaatan Danau Rawapening dilakukan secara bebas dan tidak terkendali.
Hardin  (1968)    menyatakan,  bahwa  sumber daya  yang  terbuka (open  access) cenderung dianggap  sebagai  sumber  daya  yang  tidak  ada pemiliknya, atau dengan kata lain siapa saja dapat memilikinya.    Dengan  demikian  sumber  daya tersebut  dapat  secara  bebas  dimanfaatkan  dan dieksploitasi . Pendapat  Hardin  tersebut  diperkuat oleh  Wantrup  dan  Bishop  (1986),  bahwa  sumber daya yang dinilai tidak ada pemiliknya memungkinkan  setiap  orang  dapat  mengeksploitasinya secara  maksimal  tanpa  memperhatikan  akibat negatif  dari  tindakannya  tersebut.  Akibat  setiap orang  memiliki  pemikiran yang  sama  untuk  dapat mengeksploitasi  semaksimal  mungkin  sumber daya yang ada maka terjadilah kehancuran kondisi biologi,  ekologi  dan  ekonomi  dari  sumber  daya alam serta berpotensi  menimbulkan konflik sosial diantara  para  pelaku  ekonomi.  Dengan  kata  lain, sumber  daya  yang  terbuka  ( open  access) akan menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih  peran antar  berbagai  kepentingan,  sehingga  berpotensi menjadi bencana ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar.  Oleh  Hardin  kondisi  tersebut  disebut dengan the tragedy of the commons.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, muncul suatu  pertanyaan yaitu bagaimana menghindari  atau  setidaknya  meminimalisasi bencana  ekologi  dan  ekonomi  masyarakat  sekitar Rawapening?  Apakah  perlu  dilakukan  perubahan paradigma  ( shifting  paradigm )  dari  paradigma sektoral  menjadi  paradigma  kolaborasi,  sehingga segenap kegiatan ekonomi yang menjadi
penyangga  kawasan  Rawapening  dapat  dikelola secara bersama dan komprehensif? Hal ini dilandai oleh  asumsi    bahwa  pemanfaatan  Rawapening secara optimal dapat terwujud bila pengelolaannya dilakukan dengan mengubah dari konsep top-down planning berdasarkan sektoral menjadi bottom-up planning yang  dilakukan  secara  kolaboratif diantara stakeholder. Dengan  demikian  masing- masing stakeholder memiliki  tanggungjawab untuk menjaga Rawapening dari kerusakan.

## Pengelolaan oleh Komunitas: Beberapa Pendekatan
Dua kutub ekstrem dalam pengelolaan suatu kawasan  meliputi,  pengelolaan  yang  dilakukan oleh  masyarakat (community  management) dan pengelolaan yang diprakarsai pemerintah (government base) dengan  pendekatan top-down. Keduanya memiliki  keunggulan  maupun  kelemahan  masing- masing.  Menurut  Pomeroy  (1995),  pengelolaan yang  dilakukan  oleh  masyarakat (community management) memiliki keunggulan dapat memberi manfaat  secara  langsung  bagi  masyarakat,  karena mereka  dapat  secara  bebas  memanfaatkan  sumber daya  sesuai  dengan  kepentingannya.  Kelemahannya adalah  pola  ini  biasanya  bersifat  tradisional  dan keberadaannya  jarang  yang  mendapatkan  pengakuan pemerintah. Sebaliknya pengelolaan yang diprakarsai pemerintah (government  base) memiliki  keunggulan adanya  standar  baku  dalam  pengelolaan  sumber daya, mengikutsertakan stakeholder untuk menentukan  aturan  pengelolaan  dan  bagaimana aturan  pengelolaan  yang dibuat itu  dapat disesuaikan dengan  situasi  lokal.  Kelemahannya  adalah umumnya pemerintah  mengalami kesulitan dalam menjalankan  berbagai  fungsi  manajemen  yang bisa  diterima  semua  pihak  dalam  mengelola kawasan    tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  ketidaktaatan  pelaku  ekonomi  atas peraturan-peraturan  pemerintah,  saling  tidak percaya antara pemerintah dengan pelaku ekonomi serta  konflik  kepentingan  diantara  para  pelaku ekonomi sendiri.
Sebagaimana  yang  telah  ditulis  oleh Pomeroy  (1995),  kasus  di  Danau  Rawapening yang  pengelolaannya    dilakukan  oleh  masyarakat (community management) kenyataannya juga tidak mampu  menjamin  keberlanjutan  pemanfaatan sumber  daya.  Kegagalan  tersebut  telah  mengubah model  pengelolaan,  dari  pengelolaan  komunitas
menjadi pengelolaan multistakeholder yang melibatkan banyak  pihak  dengan  motor  penggerak  dan penentu  kebijakan  adalah  pemerintah  provinsi. Dengan  demikian,  peran  masyarakat  pemanfaat sumber daya menjadi tereduksi sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien. Ketidakseimbangan distribusi  antara  peran  masyarakat  dan  peran pemerintah dalam mengelola Rawapening menjadi  latar  belakang  pentingnya  keseimbangan dalam kolaborasi pengelolaan antar pihak (collaborative  management) 1 . Di  berbagai  negara maju  seperti  Jepang  dan  Belanda  telah  - memanfaatkan  -  pemikiran  dan  penerapan  kerjasama pengelolaan  sebagai solusi  ketidak  mampuan pemerintah  dalam  mengelola  suatu  kawasan  - tanpa  melibatkan  masyarakat  (Organization  for Economic Co-operation and Development, 1997).
Collaborative  management adalah  pendekatan pengelolaan secara kemitraan  pengelolaan sumber daya  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ostrom (1990), bahwa  kepemilikan  bersama  suatu  sumber  daya (Common-Pool Resources) tidak harus  menimbulkan the  tragedy  of  the  commons atau  bencana  bagi semua  pihak . Masyarakat  yang  memanfaatkan Danau Rawapening secara bersama, dapat membuat kesepakatan untuk mengelolanya dengan baik. Mereka  harus membangun konsensus, saling mengawasi,  serta  saling  memberi  sanksi  atas  pe- langgaran yang dilakukan oleh sesama anggota.
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Pomeroy (1995),  bahwa  prinsip  kerja  kemitraan  adalah dilakukannya pembagian tanggung jawab diantara stakeholders terkait seperti pemerintah, swasta dan masyarakat  dalam  mengelola  sumber  daya  atau lingkungan.    Dalam  operasional  pengelolaannya (Borrini-Fayerabend,  2001),  para stakeholders dapat saling bernegosiasi, mendefinisasikan kegiatan  dan  menjamin  pembagian  peran  dalam
1 Collaborative management (pengelolaan kolaboratif) sering digunakan secara bergantian dengan berbagai istilah lainnya seperti co-operative management (kerjasama  pengelolaan), participatory management (pengelolaan  partisipatif), joint  management (pengelolaan  bersama), shared  management (pengelolaan berbagi),  dan multistakeholder  management (pengelolaan multipihak).  Lihat Trikurnianti  Kusumanto,  dkk,  2006. Learning  to  Adapt  Managing  Forests  together  in Indonesia. Bogor:  Center  for  International  Forestry Research (CIFOR). pp. 14-15.
pengelolaan    serta  tanggungjawab  atas  suatu kawasan  yang  perlu  dikelola.  Dalam  bentuk aslinya, pengelolaan ini  bersifat partisipatif  yang melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  secara aktif  dalam  berbagai  kegiatan  pengelolaan, termasuk  pengembangan  visi  bersama,  belajar bersama, dan penyesuaian praktik-praktik pengelolaan mereka.  Walaupun  demikian,  model  pengelolaan ini  meskipun  memiliki  keunggulan,  tetapi  juga ada kelemahannya.
Pomeroy  dan    Rivera-Guieb  (2006)  mencatat beberapa  keunggulan  dari  model Collaborative management sebagai berikut.
(1) Lebih  transparan  dalam  hubungan  antara pemerintah  dengan  masyarakat  pemanfaat sumber daya.
(2) Lebih  demokratis  serta  dapat  mengadopsi partisipasi  seluruh  pihak  ( stakeholder) dari berbagai unsur yang terkait dalam pengelolaan suatu kawasan.
(3) Adanya keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan kawasan, memungkinkannya para stakeholder -t  mengambil  tanggungjawab  dalam pengelolaan.
(4) Dalam  jangka  panjang,  pola  ini  lebih  efisien dibandingkan pola sentralistis, karena mengurangi  biaya  administrasi  dan  biaya untuk  penegakan  aturan  yang  umumnya menjadi  komponen  biaya  terbesar  dalam  pola pengelolaan sentralistis.
(5) Pengelolaan  sumber  daya  memungkinkan penggabungan antara pengetahuan lokal tradisional dengan  pengelolaan  berbasis  pengetahuan ilmiah.
Sebaliknya kelemahan model Collaborative management (Pomeroy dan  Rivera-Guieb, 2006) adalah:
(1) Tidak  bisa  diterapkan  pada  semua  komunitas dan semua kawasan, karena kapasitas pengguna sumber daya yang tidak sama.
(2) Sekiranya  kepemimpinan  dan  organisasi masyarakat  lokal  tidak  ada,  maka  efektivitas inisiasi dan keberlanjutannya akan berkurang.
(3) Perubahan strategi pengelolaan suatu kawasan dapat menimbulkan risiko tinggi bagi sebagian stakeholder yang memanfaatkannya.
(4) Dalam  jangka  pendek  dibutuhkan  investasi yang  besar,  baik    dalam  biaya,  sumber  daya
manusia  dan  juga  curahan  waktu  guna menginisiasi praktik collaborative management.
(5) Tidak  semua  kawasan  dapat  melakukan pembagian  peran  dan  tanggungjawab  antara pemerintah  dengan  masyarakat  lokal  dengan mudah.
Kelemahan-kelemahan lain dalam pengelolaan suatu  kawasan  (Kusumanto,  dkk,  2006;  Fisher dkk, 2007) adalah, ketidakpastian yang disebabkan oleh latar belakang kepentingan yang berbeda dari para stakeholder . Latar belakang kepentingan yang berbeda menyebabkan dinamika kebijakan pengelolaan  yang  fluktuatif  dan  senantiasa berubah,  sehingga  memungkinkan  terjadinya ketidakpastian  dalam  pengambilan  keputusan. Selain  itu,  faktor  risiko  lingkungan  alam  juga menimbulkan  masalah  ketidakpastian.  Umumnya ketidakpastian  lingkungan  ini  disebabkan  oleh kondisi  biofisik  yang  senantiasa  berubah  dengan cepat.  Meskipun  menghadapi  ketidakpastian seperti  itu,  pengelola  suatu  kawasan  tetap  harus mengambil keputusan dan melaksanakan apa yang telah  direncanakan.  Padahal,  menjalankan  suatu rencana  berdasarkan  informasi  yang  tidak  pasti, akan  menghasilkan  keputusan  yang  tidak  efektif. Salah  satu  jalan  keluar  dari  dilema  ini  adalah menerapkan  suatu  pendekatan  pengelolaan  yang memungkinkan  dilakukan  penyesuaian  keputusan secara sistematis dan berlanjut. Proses penyesuaian  keputusan  itu  akan  terjadi  ketika dapat  dikumpulkannya  informasi  yang  baru, setelah adanya perubahan. Proses tersebut dikenal dengan  model pengelolaan  adaptif, yaitu  suatu pendekatan  pengelolaan  yang  memungkinkan dilakukannya penyesuaian keputusan secara sistematis dan berkelanjutan.
Gagasan  pengelolaan  adaptif  ini  muncul ketika masyarakat menyadari pentingnya menghadapi  ketidakpastian,  dengan  cara  merancang intervensi untuk mendorong dilakukannya pembelajaran.  Pendekatan  ini  memungkinkan dilakukannya  perbaikan  atas  kesalahan-kesalahan yang  pernah  dilakukan  dan  diperbaiki  sesering yang  dibutuhkan  ( trial  and  errors) .  Pendekatan adaptif  ini  akan  sulit  dilakukan  jika  tidak melibatkan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan. Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  memanfaatkan keunggulan-keunggulan  dan  mengatasi  kelemahan- kelemahan  yang  ada,  perlu  dilakukan  suatu kolaborasi  antara  model  pengelolaan  kolaboratif
(collaborative management) dengan model pengelolaan  adaptif.  Pendekatan  tersebut  lebih dikenal  dengan adaptive  collaborative  management atau pengelolaan bersama secara adaptif (Kusumanto, dkk, 2006; Fisher dkk, 2007).
Adaptive Collaborative Management merupakan  pendekatan  yang  mendorong  para pemangku  kepentingan  untuk  melakukan  kerjasama dalam  merencanakan,  mengamati,  dan  menarik pelajaran  dari  perencanaan  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Maka  penting  untuk  dilihat  bahwa ciri khas proses adaptive collaborative management adalah  adanya  kesadaran  usaha  dari para pemangku kepentingan untuk secara berkelanjutan  menjalin  komunikasi,  melakukan kolaborasi,  dan  negosiasi  serta  mencari  peluang untuk  belajar  bersama  mengenai  akibat  dari kebijakan  dan  tindakan    yang  telah  dilakukan. Oleh  karena  itu,  sangat  relevan  jikalau  konsep pengelolaan  bersama  secara  adaptif (adaptive collaborative  management) diadaptasi  untuk mengelola Danau Rawapening .
Artikel  ini  ditulis  berdasarkan  hasil penelitian  tentang “Optimalisasi  Multi  Fungsi Perairan  Umum  Daratan  dalam  Pengembangan Ekonomi  Daerah:  Kasus  Danau  Rawapening”. Penelitian  dilakukan  pada  komunitas  masyarakat yang  tinggal  dan  bermukim  di  sekitar  Danau Rawapening.  Pengumpulan  data  lapangan  dilakukan melalui  metode  wawancara  mendalam  terhadap sejumlah  narasumber  dan  informan  kunci  serta melakukan Focus Group Discussion dan observasi lapangan. Narasumber yang diwawancara meliputi para  pelaku  kegiatan  ekonomi  di  kawasan  Danau Rawapening diantaranya adalah nelayan, pembudidaya  ikan  di  karamba,  petani  pasang surut,  pelaku  usaha  pariwisata  dan  jasa  lainnnya, PDAM  dan  PLTA.  Adapun  informan  kunci  yang diwawancara meliputi pengambil kebijakan, akademisi  dari    Perguruan  Tinggi  setempat,  serta beberapa tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar Danau  Rawapening.  Mereka  adalah  orang-orang yang banyak mengetahui dan memahami permasalahan  Rawapening.  Sumber  informasi dipilih  melalui  metode triangulasi (Moloeng, 2004) yaitu, informasi yang diperoleh dari seorang informan  dibandingkan,  dikembangkan  dan  dicek keabsahannya dengan hasil pengamatan, dokumen yang  berkaitan  serta  perspektif  informan  kunci lainnya serta pendapat dan pandangan masyarakat.
Analisis  yang  dikembangkan  bersifat  kualitatif, yaitu  dengan  melakukan  pemahaman  yang komprehensif . Pemahaman yang komprehensif ini menempatkan objek kajian dalam konteks hubungan  kausalitas,  dan  konsep  empati  sebagai pendekatan.  Pendekatan  empati  yang  dimaksud adalah  pendekatan  yang  berupaya  memahami permasalahan  lapangan  berdasarkan  perspektif pelaku.

## Pola Pemanfaatan Kawasan Rawapening
Rawapening  merupakan  sebuah  danau yang  keberadaannya  memberi  manfaat  ekonomi dan  sosial  budaya  bagi  masyarakat.  Manfaat ekonomi  tidak  hanya  dinikmati  penduduk  sekitar danau semata, tetapi penduduk di daerah hilir juga
mendapat manfaat dari irigasi yang airnya berasal dari Rawapening. Berdasarkan identifikasi terhadap  mata  pencaharian  penduduk  di  sekitar danau,  sektor  ekonomi  yang  berkembang  adalah kegiatan  yang  secara  langsung  tergantung  dengan keberadaan  air  Rawapening.  Sektor  pertanian dalam  arti  luas,  seperti  pertanian  pasang  surut, kenelayanan  dan  pembudidaya  ikan  di  karamba merupakan  mata  pencaharian  utama  penduduk, kecuali  yang  bermukim  di  kawasan    perkotaan sekitar Rawapening seperti Ambarawa dan Bawen (lihat  tabel  1).  Selain  sektor  pertanian,  industri yang  secara  langsung  tergantung  dari  air Rawapening  adalah  PDAM Kabupaten  Semarang, PLTA Jelok dan PLTA Timo.
Tabel 1 Persentase Lapangan Kerja Utama Penduduk di Sekitar Danau Rawapening, 2015 Kecamatan Jumlah Penduduk (orang) Persentase Penduduk Bekerja (%) Persentase Lapangan Kerja Penduduk (%) Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya Tuntang 62.521 35,70 28,31 26,09 23,11 11,14 11,35 Banyubiru 41.319 51,03 45,67 15,69 11,80 19,34 7,50 Ambarawa 59.598 47,65 17,08 17,38 21,80 23,62 20,12 Bawen 57.900 53,64 20,90 38,56 12,38 11,72 16,44
Sumber: Kecamatan (Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, dan Bawen) Dalam Angka, 2016.
Statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa sektor  pertanian  memiliki  peranan  penting terhadap  mata  pencaharian  penduduk  selingkar Rawapening.  Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan  mengindikasikan  bahwa  di  sektor pertanian, pekerjaan selaku buruh tani mendominasi    mata  pencaharian  penduduk,  disusul dengan  petani  pemilik,  nelayan  danau,  petani dalam karamba, berkebun, dan peternakan. Orang- orang  yang  terlibat  pekerjaan  di  sektor  industri, utamanya  bekerja  sebagai  buruh  di  berbagai industri garment yang keberadaannya berkembang di  sekitar  Bawen.  Dominasi  sektor  pertanian sebagai mata pencaharian mengindikasikan bahwa sebagian  besar  penduduk  sekitar  Rawapening secara langsung maupun tidak langsung memperoleh  dampak  dari  operasionalisasi  air Rawapening. Kebijakan pengelolaan air Rawapening yang  meliputi  kebijakan  konservasi,  pemanfaatan maupun  pengendalian    air  berpengaruh  terhadap kehidupan  petani,  nelayan  danau,  maupun pembudidaya ikan.
Selain  pertanian  sawah,  lahan  pasang surut  di  sekitar  danau  dimanfaatkan  pula  untuk menanam  padi.  Oleh  karena  itu,  pola  pertanian sawah  pada  lahan  pasang  surut  ini  terpengaruh secara langsung dengan pengelolaan dan operasionalisasi air danau.  Kawasan yang termasuk  lahan  pasang  surut  ditandai  dengan patok  hitam,  yang  aturan  dan  pemasangannya telah  dilakukan  sejak  masa  pemerintahan  Hindia Belanda. Areal yang ditandai dengan patok hitam menunjukkan  lahan  yang  terletak  di  kawasan tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Adapun areal yang sama sekali tidak diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, diberi tanda patok merah.
Data  dari  Sutarwi  (2008)  menunjukkan lahan  sawah  pasang  surut  di  sekitar  Rawapening yang  terletak  di  atas  patok  hitam  antara peil +462,3  sampai peil +463,3  luasnya  sekitar    812 ha.  Status  lahan  tersebut    merupakan  lahan  milik rakyat,  sebagian  besar  berpotensi  dimanfaatkan untuk  pertanian  tanaman  padi.  Pola  tanam  lahan
pertanian tersebut dapat dilakukan dua kali dalam masa  setahun  yaitu    antara  bulan  Juli  sampai dengan  bulan  Maret.  Disamping  lahan  sawah pasang  surut  tersebut,  lahan  sawah  yang  terletak antara  patok  merah peil +462,05  sampai  patok hitam peil +462,3  yang  luasnya  sekitar  200  ha meskipun  statusnya  milik  rakyat  tetapi  sebagian hak tanam telah dibeli selamanya oleh pemerintah masa  Hindia  Belanda.  Dengan  telah  dibelinya sebagian  hak  tanam  oleh  pemerintah  Belanda, maka pola tanam di lahan ini hanya bisa dilakukan satu  kali  dalam  setahun  yaitu  pada  musim penghujan  antara  bulan  Oktober  sampai  Maret. Hak  tanam  di  musim  kemarau  telah  dibeli  untuk selamanya oleh pemerintahan Hindia Belanda dan berlaku hingga sekarang.
Pemanfaatan  air  Rawapening  tidak  hanya untuk  pertanian  sawah  dan  sawah  pasang  surut, tetapi  juga  dimanfaatkan  untuk  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Semarang  dan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA).  Secara historis  air  Rawapening  sudah  dimanfaatkan untuk pembangkit listrik sejak masa pemerintahan Hindia  Belanda.  Pemanfaatan  pertama  kali dilakukan  di  desa  Susukan  pada  tahun  1912, lokasi ini tidak lagi difungsikan sejak dioperasikannya  PLTA  Jelok  pada  tahun  1938. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan air Rawapening, maka  pada  tahun  1962  pemerintah  Indonesia membangun  PLTA  Timo.  Kedua  PLTA  tersebut sampai    sekarang  masih  bisa  beroperasi.  Untuk memanfaatkan  air  Rawapening  bagi  kepentingan PLTA,  dilakukan  dengan  cara  membendung sungai Tuntang sebagai outlet Rawapening  dengan  membuat beberapa  bendungan.  Bendung  Jelok  di  bagian hulu  dimanfaatkan  untuk  mengoperasionalkan PLTA  Jelok, sedangkan bendung Slomot, Kenteng dan Tapen dimanfaatkan untuk mengoperasionalkan PLTA Timo.
Selain  itu,  keberadaan  sektor  industri yang secara langsung mengambil air Rawapening dari  sungai  Tuntang  juga  sangat  berpengaruh terhadap  pendayagunaan  air  tersebut.  Telah  ada kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Semarang  dalam  investasi  penyediaan  air  bersih untuk  keperluan  industri  dan  PDAM  Kabupaten Semarang dengan salah satu stakeholder. Kerjasama  investasi  tersebut  dilakukan  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  No  11 tahun  2002  tentang  Kerjasama  Daerah.    Dalam
kerjasama  tersebut  dilakukan  pemanfaatan  debit air  Rawapening  yang  -  diambil  dari  aliran  sungai Tuntang.  Kapasitas  debit  air  yang  akan  diambil dari  Sungai  Tuntang  sebanyak  250  liter/detik dengan  perincian  sebanyak  200  liter/detik dialokasikan  untuk  kebutuhan  industri  dan  50 liter/detik  diperuntukkan  bagi  keperluan  PDAM yang akan disalurkan kepada masyarakan pelanggan  (Sutarwi,  2008).  Oleh  karena  air Sungai Tuntang merupakan outlet yang bersumber dari Rawapening, maka tidak tertutup kemungkinan  terjadi  konflik  kepentingan  dengan stakeholder lainnya  termasuk  pula  dengan  petani pasang surut maupun PLTA.
Bagi  petani  sawah  pasang  surut,  semakin rendah  elevasi  air  dinilai  akan  semakin  baik, karena  mereka  bisa  menanam  padi  di  sekitar danau.  Meskipun  demikian,  kondisi  elevasi  air yang rendah ini bertentangan dengan kepentingan PDAM  dan  PLTA.  Semakin  rendah  elevasi  air semakin    menyulitkan  operasional  PDAM  dan PLTA.    Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pandang operasional  PLTA,  elevasi  air  yang  tinggi  dinilai semakin  bagus  untuk  optimalisasi  operasional PLTA.  Tingginya  elevasi  air  juga  dinilai bermanfaat    bagi  kepentingan  irigasi  di  kawasan hilir dan pengambilan air untuk keperluan industri serta  PDAM.  Dengan  demikian,  pada  saat penentuan  tinggi  elevasi  air,  maka  petani  lahan pasang  surut  menghendaki  pengurangan  elevasi air  agar  bisa  menanam  padi,  sementara  PLTA menghendaki elevasi air dinaikkan untuk optimalisasi operasional PLTA.

## Existing Condition Pengelolaan Rawapening
Pemanfaatan  danau  oleh  beberapa  sektor ekonomi,  membutuhkan  pengelolaan  yang  baik. Beberapa model pengelolaan yang telah dilakukan terhadap  kawasan  Rawapening,  adalah  model yang  didasarkan  atas  tradisi  dan  kepercayaan masyarakat  lokal  serta  model  yang  semata dibentuk  secara  formal  oleh  pemerintah  daerah. Kedua  model  pengelolaan  yang  sudah  ada, kenyataannya  masih  belum  mampu  menunjukkan sinkronisasi  yang  dapat  mengeliminasi  kemungkinan terjadinya  konflik  kepentingan.  Model  pengelolaan terhadap  kawasan  Rawapening  yang  pernah dilakukan meliputi:
(1) Model Pengelolaan yang dilakukan
Masyarakat
Tradisi masyarakat setempat telah mengenal  secara  arif  pengelolaan  Rawapening. Kearifan  lokal  terbangun    dari  adanya  kepercayaan terhadap  mitos  terbentuknya  Rawapening  yang dikaitkan dengan legenda “Baru Klinting”. 2 Untuk membangun  penghormatan  terhadap  Rawapening dilakukan  upacara  ritual sedekah  rawa setiap tahunnya,  yaitu  setiap  Jumat  Pahing  pada  bulan Suro  menurut  kalender  penanggalan  Jawa. Upacara ini melibatkan masyarakat sekitar danau.
Intisari  dari  pelaksanaan    upacara  ritual sedekah  rawa adalah  bentuk  penghormatan  atau persembahan  kepada  “kekuatan  di  luar  nalar”, tempat masyarakat merasa penghidupannya bergantung.  Bentuk  ritual  ini  berkaitan  dengan pandangan  hidup  masyarakat  setempat  bahwa Rawapening  adalah  bagian  dari  alam  yang  harus dihormati,  dirawat  sebagai  tempat  di-mana masyarakat  mendapatkan  penghidupan  sekaligus sebagai  tempat angker atau  menakutkan  dan berbahaya yang  mampu  mencelakakan kehidupan dan  penghidupannya  beserta  keluarga.  Dengan demikian,  masyarakat  sangat  mempercayai  suatu kekuatan di luar logika yang bisa melindungi dan sekaligus    bahkan  mampu  mencelakakannya. Kekuatan itu dipercaya berbentuk ular besar yang merupakan penjelmaan “Baru Klinting”. Penghormatan yang  tinggi  terhadap  Rawapening  diwujudkan melalui  tindakan  yang  melarang  warganya melakukan  aktivitas  keramaian  dengan  membangun
2 Legenda “Baru Klinting” ini tetap dipercayai oleh masyarakat sekitar Rawapening dan keberadaannya  mampu  mempengaruhi  pandangan hidup (worldview) serta  membentuk  norma  yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Kristen Satya Wacana telah  menyimpulkan  bahwa  mayoritas  responden (83,49%)  masih  mempercayai  adanya  mitos  dan legenda  “Baru  Klinting”,  adapun  yang  tidak mempercayai  adanya mitos kebanyakan adalah  warga pendatang  yang  baru  tinggal  di  sekitar  Rawapening kurang  dari  setahun.  Lihat  Sutarwi. Kebijakan Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Danau  dan  Peran Kelembagaan Informal:Menggugat Peran Negara atas Hilangnya  Nilai  “Ngepen”  dan  “Wening”  dalam Pengelolaan  Danau  Rawapening  di  Jawa  Tengah , 2008 . Salatiga:  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Kristen Satya Wacana Press.
panggung  membelakangi  Rawapening  (Sutarwi, 2008), karena dinilai sebagai tindakan tidak sopan dan  tidak  menghargai  keberadaan  penguasa  yang bertahta  di  Rawapening.  Selain  itu,    masyarakat sekitar  Rawapening  juga    mengkeramatkan  sumber mata  air  yang  dipercaya  sebagai  tempat  awal mulanya  “Baru  Klinting”  menancapkan  dan mencabut lidi.
Terlepas  benar  tidaknya  mitos  yang berkembang,  kepercayaan  terhadap  mitos  “Baru Klinting”  dan  mata  air  yang  dikeramatkan ternyata  menciptakan  cara  berperilaku  yang cenderung mengarah pada prinsip konservasi. Hal yang  dibutuhkan  dalam  prinsip  konservasi adalah sikap  saling  menghormati  dalam  menjaga  alam, dengan  demikian  tempat-tempat  yang  dianggap keramat cenderung  tidak  mengalami  kerusakan karena  masyarakat  akan  berpikir  ulang  jika hendak  melakukan  eksploitasi . Tempat  tersebut dijaga  dan  dihormati    dengan  bentuk  penghormatan berupa  aktivitas  ritual  dan  pemberian  sesaji. Dengan  demikian  aktivitas  ritual  dan  pemberian sesaji mampu membentuk sikap bijaksana dan arif dalam menghargai alam dan lingkungan setempat.
Di lain pihak, aktivitas sedekah rawa ini telah  menciptakan  integrasi  dalam  berkehidupan sosial  masyarakat  dan  sikap  kegotong  royongan yang awalnya terjadi karena kebutuhan yang sama dalam menyediakan sesaji. Dalam perkembangannya, integrasi  dan  aktivitas    sosial  tidak  semata dikaitkan dengan kebutuhan ritual, tetapi berkembang  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat.  Kelompok  ekonomi  yang  terbentuk umumnya  memiliki  orientasi  dalam  pemanfaatan Rawapening, diantaranya adalah kelompok nelayan,  budidaya  karamba,  petani,  peternak  itik, UKM  pengusaha  kerajinan,  kelompok  pemilik perahu wisata, dan kelompok lainnya. Kelompok- kelompok  ekonomi  ini  atas  inisiasi  Dinas Perikanan  Kabupaten  Semarang,  tahun  1996 disatukan  dalam  bentuk  Paguyuban  Kelompok Tani  nelayan.  Di  awal  pembentukannya,  orientasi peguyuban  terbatas  untuk  menjaga  Rawapening dari  kerusakan  ekologi  dengan  harapan  akan diikuti  oleh  peningkatan  kesejahteraan  anggota. Fungsi  paguyuban  ini  murni  memperhatikan kesejahteraan  anggota,  dan  secara  gotong  royong para  anggota  mengelola  kawasan  Rawapening
untuk  tujuan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat sekitar. 3
Salah  satu  program  paguyuban  adalah disepakatinya penentuan batas minimal lebar mata jaring  serta  larangan  penggunaan  racun,  peledak dan  strum  dalam  penangkapan  ikan.  Selain  itu dilakukan  pula  penataan  kawasan  danau  dengan menyusun zona-zona untuk penangkapan, budidaya,  maupun  suaka. Zonasi  penangkapan , dibagi lagi berdasarkan sub zona yang pembagiannya  didasarkan  pada  perbedaan  alat tangkap.  Dalam  hal  ini  zona  penangkapan meliputi  sub  zona branjang  arang dan branjang kerep , sub zona sodo dorong dan sodo tarik , serta sub  zona  dengan  alat  tangkap  lainnya    meliputi jala, jaring, bubu, icir, embakan, pancing tunggal dan pancing  rawe . Zonasi  budidaya, wilayahnya dibagi menjadi 10 sub zona yang arealnya terletak sejajar  dengan  desa  pembudidaya  ikan.  Sub  zona tersebut  meliputi  Talang,  Muncul,  Puteran, Cobening,  Segalok,  Semenep,  Nglonder,  Serondo dan Tuntang,  serta  sub  zona  daerah  pasang  surut. Zonasi  suaka, merupakan  zona  yang  tidak diperkenankan  ada  kegiatan  usaha  perikanan karena fungsinya sebagai tempat berkembang biak dan menjaga pelestarian populasi ikan. 4

## 2. Model Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah
Intervensi  pertama  pemerintah  dalam pengelolaan Rawapening adalah menarik Paguyuban Kelompok  Tani  nelayan  menjadi  lembaga  yang lebih  “formal”.  Formalisasi  paguyuban  terjadi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 610/VI/2004 tanggal 10 Agustus 2004, tentang  Forum   Rembug Rawapening.  Dalam forum  ini  ketua  paguyuban  ditetapkan  sebagai Ketua Forum    Rembug  Rawapening membawahi sebanyak 31 unsur pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Semenjak “diformalkan” dalam suatu forum bersama dengan institusi pemerintah,
3 Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat Banyubiru pemilik karamba di Rawapening.
4 Lihat  Petunjuk  Pelaksana  Peraturan  Daerah Kabupaten  Semarang  Nomor  25  Tahun  2001  Tentang Pengelolaan  Sumberdaya  Ikan  di  Rawapening,  2001. Ungaran: Dinas Peternakan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Semarang
masyarakat telah berubah menilai negatif paguyuban.  Paguyuban berubah sebagai “penguasa” Rawapening,  karena  program-program  untuk Rawapening  harus  dikerjakan  melalui  paguyuban. 5 Peran  paguyuban  berubah  sebagai  “perantara” dalam  setiap  kegiatan  atau  program  yang dilakukan  pemerintah.  Orientasi  paguyuban  yang awalnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  telah berubah  mencari  “keuntungan”  bagi  sekelompok anggota.  Akibatnya  segenap  kegiatan  ekonomi yang  menjadi  penyangga  kawasan  Rawapening tidak dapat dikelola secara komprehensif, partisipasi masyarakat menjadi lemah.
Tidak optimalnya aktivitas forum koordinasi telah  ditanggapi  dengan  keluarnya  Surat  Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 610/21/2007 tanggal 9 Agustus  2007  tentang  Pembentukan  Forum Koordinasi  Pengelolaan  Rawapening  sebagai penyempurnaan.  SK  Gubernur  dengan  demikian telah menganulir SK No. 610/VI/2004 tanggal 10 Agustus 2004. Dalam Forum koordinasi ini Ketua Paguyuban  Kelompok  Tani  nelayan  tidak  lagi menjadi  ketua  forum,  tetapi  tergeser  menjadi anggota,  sedangkan  ketua  forum    dijabat  oleh Kepala  Bappeda  Provinsi  Jawa  Tengah.  Secara riil,  forum  ini    merupakan  wadah  kegiatan pengelolaan  Rawapening,  tetapi  implementasinya tidak berjalan secara maksimal. Dilihat dari fungsi tugas  dan  keanggotaannya,  forum  ini  lebih  pada penyaluran  aspirasi,  sarana  komunikasi  dan koordinasi  pejabat  daerah.  Karena  dominasi keanggotaan  lebih  pada  pemegang  kekuasaan yaitu  pejabat  pemerintah,  sedangkan  masyarakat pemanfaat Rawapening hanya diwakili oleh ketua paguyuban.  Ada  kesan  orientasi  kebijakan  forum ini  lebih  bersifat top-down, peran  masyarakat secara    representatif  kurang  dapat  diakomodasi. Menyikapi  kondisi ini,  seorang  tokoh  masyarakat dari  Banyubiru  mengomentari  forum  ini  dengan menilai kegiatannya:
“… kurang efektif karena (kegiatannya) hanya “rembugan” (rapat) yang diadakan setiap (hari) Kamis  Pahing.  Hampir  tidak  ada  “action” (tindakan) yang  diputuskan.  (Keputusan  yang
5 Wawancara dengan tokoh masyarakat Banyubiru,  pemilik  karamba  dan  pemerhati  masalah Rawapening.
dihasilkan) cenderung saling melempar tanggungjawab”. 6
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  air, semenjak  keluarnya  Surat  Keputusan  Gubernur Jawa Tengah tersebut telah dikelola secara formal oleh  pemerintah,  meskipun  demikian  pengelolaan secara  formal  ini  bukan  berarti  permasalahan sudah  bisa  diatasi.  Pengelolaan  sumber  daya  air Rawapening  secara  formal  telah  dibentuk  jauh sebelum  adanya Forum  Rembug  Rawapening yaitu  dibentuk  berdasarkan  SK  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 74/1971//32/50/9  tanggal  5  Agustus  1971. Pengelolaan  sumber  daya  air  Rawapening dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Jawa  Tengah,  dengan  operasionalisasi  pada Satuan Kerja Balai  Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung  dan  Tuntang.  Tata  pengaturan  air Rawapening dituntut melibatkan berbagai stakeholder ,  diantaranya  Perkumpulan  Petani Pemakai Air (P3A) di daerah hilir, kelompok tani sawah pasang surut, kelompok nelayan dan petani ikan, PLTA dan Dinas terkait, serta para Camat di sekitar Rawapening.
Meskipun telah ditunjuk institusi pengelola  air  Rawapening  secara  formal,  tetapi implementasi  di lapangan  memperlihatkan  bahwa pengatur pintu air  Bendung Jelok dan Timo tidak berada  di  tangan  Satker  PSDA  tetapi  berada  di bawah  wewenang  pengelolaan  PLTA. 7 Petugas buka-tutup  pintu  air  Bendung  Jelok  dan  Timo merupakan  karyawan  PLTA,  bukan  petugas Satker  PSDA.  Dengan  demikian  secara de  jure Satker  Balai  PSDA  memiliki  kewenangan mengatur  tata  kelola  air  Rawapening  tetapi de facto pelaksana  buka-tutup  pintu  air  menjadi kewenangan  PLTA.  Kondisi  semacam  ini  sangat mudah  difahami  bahwa  sebenarnya  kebutuhan
6 Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat Banyubiru  pemilik  karamba  di  Rawapening,  tanggal  04 Juni 2014.
7 Lihat  Sutarwi,  2008. Kebijakan  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Danau  dan  Peran  Kelembagaan Informal:Menggugat  Peran  Negara  atas  Hilangnya Nilai  “Ngepen”  dan  “Wening”  dalam  Pengelolaan Danau Rawapening di Jawa Tengah . Salatiga: Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Press.
untuk  PLTA  lebih  diutamakan  dibandingkan kebutuhan untuk lainnya. 8

## Konsep Pengelolaan Bersama secara

## Multistakeholders
Rawapening  adalah  suatu  kawasan  yang selama  ini  dimanfaatkan  secara  ekonomi  oleh banyak  pihak.  Latar  belakang  kepentingan  dan kondisi  sosial  ekonomi  yang  berbeda  telah menimbulkan  tumpang  tindih  dalam  pengelolaan, dan ujungnya adalah munculnya konflik kepentingan. Berbagai  prakarsa  dalam  pengelolaan Danau Rawapening sudah pernah dilakukan. Akan tetapi realita  yang  terjadi  selama  ini  menunjukkan, bahwa  Danau  Rawapening  telah  gagal  dikelola melalui  sistem  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat (community  management), maupun sistem pengelolaan yang diprakarsai oleh pemerintah (government base) dengan pendekatan top-down.
Kegagalan-kegagalan tersebut menginspirasi dilakukannya  pengelolaan  secara  kolaboratif, yang  melibatkan  berbagai stakeholder yang berkepentingan  terhadap  sumber  daya  Danau Rawapening.  Adanya  ketidak  seimbangan  peran antara  pemerintah  dengan  masyarakat  yang selama  ini  memanfaatkan  Rawapening  menjadi latar  belakang  pentingnya  dilakukan  perubahan pendekatan  dalam  pengelolaan.  Untuk  itu,  guna memperbaiki  sistem  pengelolaan  Rawapening diperlukan kolaborasi dalam pengelolaan (collaborative management). Dalam tataran pengelolaan Rawapening,  sistem collaborative  management mengharuskan  dilakukannya  kesepakatan  antar pihak selaku stakeholder untuk berbagi informasi, peran,  fungsi  dan  tanggungjawab  dalam  suatu hubungan dan mekanisme kemitraan (partnership) yang telah disetujui bersama (Borrini-Feyerabend, 2001).  Pola  ini  melibatkan  masyarakat  dan berbagai  kelompok  kepentingan  serta  berbagai satuan  kerja  pemerintah  daerah  yang  memiliki program  di  Rawapening.  Pentingnya  dilibatkannya setiap  kelompok  dan  satuan  kerja  dalam pengelolaan,  karena  setiap  kelompok  memiliki kepentingan yang tidak sama.
8 Wawancara dengan seorang pemerhati Rawapening  yang  juga  menjadi  pengajar  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Konflik  kepentingan  yang  paling  terlihat di  antara stakeholder adalah  konflik  kepentingan antara  petani  pasang  surut  dengan  PLTA  dan PDAM. Bagi petani sawah pasang surut, semakin rendah elevasi air dinilai semakin menguntungkan karena  mereka  bisa  menanam  padi.  Tidak demikian  halnya  dengan  PLTA  dan  PDAM, semakin  rendah  elevasi  air  semakin  menyulitkannya beroperasi.  Itulah  sebabnya  representasi  perwakilan dianggap  cukup  penting  dalam  melakukan kolaborasi  pengelolaan.  Untuk  itu  implementasi aktivitas collaborative  management diperlukan pembagian  wewenang  dan  tanggungjawab  berbagai kelompok  kepentingan  dalam  mengelola  kawasan danau (Pameroy,  1995).  Untuk  memahami berbagai pihak  yang  berkepentingan  terhadap  kawasan Danau Rawapening, diperlukan identifikasi stakeholder yang berperan.

## Para Stakeholder di Rawapening
Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan  Rawapening  terdiri  dari  banyak pihak.  Identifikasi  di  lapangan  menunjukkan pengelola  dan  pemanfaat  Rawapening  meliputi berbagai  satuan  kerja  pemerintah  dan  kelompok-
kelompok  pemanfaat  Danau  Rawapening  serta unit  bisnis  pemerintah.  Meskipun  demikian, terdapat  pula stakeholder yang  tidak  terlibat secara  langsung  dalam  pemanfaatan  tetapi mempunyai  ketertarikan  dengan  permasalahan yang terjadi di Rawapening, yaitu para akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Stakeholder menurut Ingles,  dkk.  (1999) adalah,    individu,  kelompok  masyarakat,  dan lembaga  pemerintah  yang  memiliki  minat  serta wewenang  mengambil  peran  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam.  Dengan  kata lain, stakeholder adalah  individu  atau  kelompok  yang  dapat mempengaruhi  dan  atau  dipengaruhi  oleh  suatu ekosistem  sumber  daya  alam.  Dalam  konteks pengelolaan  Danau  Rawapening,  fungsi stakeholder tidak diletakkan dalam otoritass legal formal yang disandangnya,  akan  tetapi  yang  dinilai  adalah seberapa  besar  fungsinya  dan  realita  perannya dalam  pemanfaatan  serta  pengelolaan  Rawapening. Berdasarkan  identifikasi  di  lapangan,  secara fungsional stakeholder kunci  yang  terlibat  dalam pengelolaan  Danau  Rawapening  terdiri  dari  tiga level (lihat tabel 2).
Tabel 2. Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Pengelolaan Danau Rawapening No Pemangku kepentingan Sub kelompok Peran utama 1 Stakeholder pemanfaat level 1  Kelompok Tani
 Kelompok Nelayan  Kelompok Budidaya karamba  PDAM  PLTA Jelok-Timo
 Pemanfaat utama sumber daya perairan Danau Rawapening  Pemanfaat dan pengelola pintu air Danau Rawapening 2. Stakeholder pemanfaat level 2
 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 Pemerintah Kabupaten Semarang
 Bappeda Provinsi  Jawa Tengah
 Bappedalda Prov Jawa Tengah
 Dinas PSDA Jateng  Balai PSDA Jragung Tuntang  Dinas Perikanan dan Kelautan  Dinas Pariwisata
 Dinas Pertanian Pangan  Dinas Perkebunan
 Kebijakan umum terhadap kawasan danau dan penyediaan bantuan
 Melakukan koordinasi dan mengembangkan kerjasama dengan institusi terkait.
 Kebijakan pengelolaan lingkungan
 Kebijakan pengaturan operasi air danau
 Kebijakan konservasi
catchment area  Kebijakan penetapan zona perikanan  Kebijakan pengembangan pariwisata  Pengembangan pertanian pangan di hilir
No Pemangku kepentingan Sub kelompok Peran utama  Pengelolaan perkebunan di hulu 3 Stakeholder tidak langsung  LSM
 Lembaga Penelitian Universitas
Satya Wacana  Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro  Fasilitator dan mediator untuk pengembangan masyarakat.  Pengembangan ilmu dan teknologi, serta peningkatan kapasitas masyarakat
Sumber:    Data Primer Penelitian
Hasil  identifikasi  menunjukkan  terdapat tiga  kelompok  besar  yang  menjadi stakeholder yang  memanfaatkan  Rawapening. Stakeholder level  pertama ,  adalah  kelompok  yang  akan terkena  dampak  langsung  bila  Rawapening mengalami perubahan positif atau negatif. Mereka adalah  kelompok  yang  mengambil  manfaat ekonomi Rawapening secara. Level kedua , adalah kelompok  yang  memiliki  kepentingan  terhadap Danau  Rawapening,  tetapi  tidak  secara  langsung terkena  dampak  atas  degradasi  yang  terjadi  atas Rawapening.  Meskipun  kelompok  ini  bisa mengalami kerugian, tetapi dampaknya tidak akan melumpuhkan  kelompok  ini.  Keterlibatan  kelompok ini  terhadap  Danau  Rawapening  terbatas  pada tataran  kebijakan,  meskipun  demikian  perannya cukup penting dan menentukan arah program dalam pengaturan operasi air danau, kebijakan konservasi catchment  area maupun pengelolaan lingkungan.
Level  ketiga ,  adalah stakeholder tidak langsung (indirect  stakeholder). Mereka  tidak mengalami dampak secara langsung atas kemungkinan  perubahan  yang  terjadi  pada Rawapening.  Mereka  tidak  memiliki  kekuasaan untuk  menentukan  arah  perkembangan  kawasan, tetapi  memiliki  perhatian  dan  ketertarikan  atas perkembangan  Rawapening  dan  masyarakat  di sekitarnya.  Peran  mereka  terbatas  sebagai fasilitator  dan  mediator  serta  dalam  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi   untuk peningkatan kapasitas  masyarakat,  sehingga  mereka  juga mampu  berperan  sebagai  agen  perubahan (agent of  change) .  Umumnya  mereka  berada  di  lokasi yang cukup jauh dari  Rawapening.
Pengelompokan stakeholder berdasarkan level dimungkinkan karena masing-masing memiliki peran yang tidak sama, bahkan sebagian cenderung  tumpang  tindih  serta  saling  bertolak belakang  dalam  pengelolaan  Danau  Rawapening. Selain tumpang  tindih  dalam  pemanfaatan  danau,
terjadi  pula  pada  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  setempat.  Hampir  semua satuan kerja pemerintah daerah memiliki program kerja  terhadap  Rawapening,  namun  dalam implementasinya  kurang    didukung  dengan  adanya kerjasama    antar stakeholder lainnya.  Bahkan peran  antar  satuan  kerja  dalam  pengelolaan kawasan  Rawapening  juga  sering  tidak  sinkron, mereka  bergerak  sendiri-sendiri  bahkan  cenderung terjadi  tumpang  tindih  dalam  menjalankan program antar satuan kerja. 9 Dengan demikian latar belakang  ketidaksinkronan program memungkinkan terjadinya  dinamika  perubahan  kebijakan  dalam pengelolaan. Dinamika kebijakan yang senantiasa berubah,  memungkinkan  munculnya  ketidakpastian dalam  pengambilan  keputusan.  Menjalankan  suatu rencana  berdasarkan  informasi  yang  tidak  pasti dapat menghasilkan keputusan yang tidak efektif.
Fisher,  dkk.  (2007)  mengusulkan  solusi dari  adanya  dilema  perbedaan  kepentingan  dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan  kawasan,  yaitu  suatu  pendekatan pengelolaan  yang  memungkinkan  dilakukannya penyesuaian  keputusan  secara  sistematis  dan berkelanjutan.  Pendekatan  ini  dikenal  sebagai model pengelolaan  adaptif .  Gagasan  pengelolaan adaptif  ini  muncul  ketika stakeholder menyadari pentingnya  menanggulangi  masalah  ketidakpastian, untuk  itu  mereka  merancang  suatu  intervensi guna  mendorong  dilakukannya  pembelajaran. Pengelolaan  adaptif  merupakan  suatu  cara  bagi stakeholder untuk  mengambil  langkah  secara bertanggung jawab ketika menghadapi ketidakpastian kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya perbaikan    pada  saat  dibutuhkan  melalui  proses memperbaiki  kesalahan  atau  penyimpangan  yang terjadi.
9 Wawancara dengan seorang pejabat Pemerintah  setempat  yang  bertugas  di  bidang perencanaan, 02 Juni 2014.
Kusumanto,  dkk.  (2006)  menggambarkan dalam  suatu  diagram  yang  menarik  suatu  proses pengelolaan  adaptif.  Dimulai  dengan  melakukan refleksi  untuk  mengidentifikasi   permasalahan mendasar,  peluang,  dan  pokok  persoalan.  Hasil refleksi  itu  kemudian  diangkat  sebagai  faktor penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  perencanaan. Selanjutnya,  perencanaan  itu    dilanjutkan  dengan tindakan  nyata  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan. Pada  saat  membuat  perencanaan,  para  pengelola juga  -perlu  merancang  bagaimana  mereka  akan memantau apakah rencana tersebut dapat memenuhi  tujuan  dan  apakah  rencana  itu  efektif. Hasil  pemantauan  digunakan  dalam  proses evaluasi  atau  refleksi.  Adaptasi  terhadap  perbedaaan latar  belakang  para stakeholder memungkinkan munculnya  penyesuaian  atas  keputusan  yang sistematis dan berlanjut.
Kunci  keberhasilan  pengelolaan  adaptif adalah  belajar  dari  pengalaman  yang  menjadi bahan  perencanaan  pengelolaan  masa  depan dengan  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat memanfaatkan  keunggulan-keunggulan    serta mengatasi  kelemahan-kelemahan  perlu  dilakukan kolaborasi antara model pendekatan collaborative management dengan  model pengelolaan  adaptif . Kolaborasi  dua  pendekatan  tersebut  lebih  dikenal dengan Adaptive Collaborative Management atau pengelolaan bersama  secara  adaptif (Fisher,  dkk., 2007).  Model  ini  memungkinkan  dilakukannya
keterwakilan stakeholder dalam pengelolaan bersama, sebab  ketidakterwakilan  memungkinkan  timbulnya konflik  kepentingan  atas  pemanfaatan  Danau Rawapening.

## Otoritas Pengelola Rawapening
Sumber  daya  air  Rawapening    selama  ini telah dimanfaatkan secara beragam dan multifungsi  oleh  berbagai  instansi  lintas  sektoral dan stakeholder. Di lain pihak, model pengelolaan yang sudah ada belum menunjukkan sinkronisasi, sehingga implementasi pengelolaan dinilai seperti “benang kusut” sebagai akibat tumpang tindihnya pemanfaatan.  Agar  “benang  kusut”  pengelolaan sebagai  akibat  tumpang  tindihnya  pemanfaatan tersebut  dapat  diurai,  diperlukan  suatu  kelembagaan atau  semacam  Badan  otoritas  pengelola    yang mengkoordinasikan  kegiatan pengelolaan  Rawapening. Pembentukan  otoritas  pengelolaan  Rawapening dimungkinkan  bila  institusi  ini  diberi  wewenang dan  otoritas  penuh , tidak  terbatas  hanya  pada kawasan inti tetapi meliputi pula seluruh kesatuan daerah hidrologis. Dengan demikian wilayah kerja badan  otoritas  ini  mencakup  lintas  administrasi pemerintahan  dari  hulu  sungai  yang  mengalir  ke Rawapening  sampai  hilir  sungai  yang  diairi  dari sumber Rawapening. Karena, masalah di hulu dan hilir saling kait mengkait dengan permasalahan di Rawapening.
Gambar 1. Diagram Proses Pengelolaan Adaptif
Sumber: Kusumanto, dkk., 2006
Pengelolaan  Rawapening  yang  didasarkan pada  model adaptive  collaborative  management akan mencapai hasil yang memuaskan bila konsep pengelolaannya  berbasiskan  masyarakat.  Setiap
unsur  pemanfaat  yang  berbeda  sedapat  mungkin diakomodasi  pendapatnya,  sehingga  diperoleh keterpaduan  dalam  arti  yang  sebenarnya  yaitu dapat mewadahi dan mengakomodasi kepentingan
semua  pihak.  Problem  serius  untuk  mencapai keterpaduan  dari  berbagai  unsur  yang  terlibat dalam  organisasi adalah  bila  tidak  terpenuhinya representasi  kelompok  secara  adil,  karena  setiap unsur  dalam  organisasi  memiliki  kepentingan yang berbeda.
Meskipun  demikian,  payung  konsep collaborative management tidak dapat dipisahkan dari  model  pembangunan  yang  lebih  dikenal dengan community-based  development  (CBD). Kehadiran konsep CBD di Negara-negara sedang berkembang  muncul  oleh  adanya  kegagalan  pola pembangunan  yang  dilakukan  secara  sentralistik atau  yang  lebih  dikenal  dengan top-down planning (Hidayat  dan  Darwin,  2001) . Hanya saja  model  pengelolaan  kawasan  perairan  umum, dalam  hal  ini  adalah  danau  Rawapening,    lebih tepat  dikelola    melalui  manajemen  kolaboratif ( collaborative  management  organization/ CMO), karena bentuknya  merupakan kerjasama pengelolaan suatu  kawasan  yang  berbeda  prinsip  dengan model pembangunan berbasis komunitas daratan.
Agar pengelolaan dengan model collaborative  management dapat  mencapai  hasil yang  memuaskan,  maka  pengelolaan  harus berdasarkan  pada  basis  ekonomi  dominan pemanfaat  Rawapening.  Menurut  penulis,  tidak semua  pemanfaat  ekonomi  Rawapening  perlu dimasukkan  dalam organisasi pengelola. Organisasi cukup  diwakili  oleh  kelompok stakeholder berdasarkan  level,  terutama  yang  memiliki  basis ekonomi  dominan  terlibat  dalam  pemanfaatan Rawapening.  Pengelola  Rawapening  cukup  diisi oleh  wakil-wakil  dari  ke  tiga  level stakeholder , terutama  yang  berasal  dari  level  1    sebagai pemanfaat  utama  Danau  Rawapening.  Mereka merupakan  kelompok  dominan  yang  memanfaatkan Rawapening, diantaranya adalah kelompok petani, kelompok nelayan dan budidaya karamba, PLTA  Timo dan Jelok serta PDAM.
Untuk  lebih  jelasnya,  di  bawah  akan diuraikan  skema  model  pengelolaan    kawasan Danau  Rawapening  dengan  sistem collaborative management. Skema  tersebut dapat  digambarkan sebagai berikut.

## Gambar 2
Skema Model Collaborative Management
Sumber: Diadaptasi dari Hidayat dan Darwin, 2001; Pameroy dan Rivera Guieb, 2006
Berdasarkan  skema  model collaborative management di  atas,  ketiga  level stakeholder harus  melakukan  kerjasama  dan  mewakili berbagai aspirasi serta bergabung dalam lembaga
pengelola  Rawapening (Collaborative  Management Organization ). Organisasi pengelola ini bertanggungjawab dalam  pengelolaan  danau,  termasuk  dalam merencanakan, menyepakati dan  mempertahankan
Stakeholder level 2 Indirect Stakeholder Stakeholder level 1 Collaborative Management Organization D Kawasan Rawapening
keberlanjutan  program  kolaborasi  pengelolaan. Perlunya  dibentuk  suatu  organisasi  pengelola yang otonom dan memiliki  otoritass kuat, karena jikalau  pengelolaan  dilakukan  secara  sentralistik dengan kontrol mutlak oleh pemerintah maka akan menghasilkan  pola  kebijakan  pengelolaan  danau secara sentralistik ( top-down) . Kebijakan sentralistik  ini  belum  tentu  sesuai  dengan  tradisi pengelolaan  yang  dilakukan  masyarakat.  Peran masyarakat  di  lingkungan  Rawapening  menjadi kurang  berarti,  karena  hilangnya  karakteristik kekhasan  lokal  dan  keberadaan  tradisi  serta hukum  adat.  Sebaliknya,  apabila  pengelolaan sepenuhnya  dilakukan  oleh  masyarakat,  model pengelolaan  ini  biasanya  bersifat  tradisional  dan keberadaannya  jarang  yang  mendapat  pengakuan pemerintah.
Setiap  unsur  dalam  masing-masing  level stakeholder yang  berbeda  sedapat  mungkin diakomodasi  pendapatnya,  sehingga  diperoleh keterpaduan  dalam  arti  yang  sebenarnya,  yaitu yang  dapat  mewadahi  dan  mengakomodasi kepentingan  semua  pihak.  Organisasi  pengelola merupakan  institusi  yang  diberi    otoritas  untuk mengelola  kawasan  yang  tidak  terbatas  hanya pada  kawasan  inti  saja  tetapi  meliputi  seluruh kesatuan  daerah  hidrologis.  Dengan  demikian, wilayah  kerja  institusi  ini  mencakup  lintas administrasi  pemerintahan  dari  hulu  sungai  yang mengalir  ke  Rawapening  ( catchment  area) sampai hilir sungai. Alasan luasnya wilayah kerja melewati  batas  administrasi  daerah,  karena masalah  di  hulu  dan  hilir  saling  terkait  dengan permasalahan di Rawapening.
Adapun  unsur  kunci  yang  memegang peran  penting  dalam  model  kerjasama  pengelolaan berbasis masyarakat ini adalah stakeholder level 1 yang terdiri dari individu anggota kelompok yang terlibat  secara  aktif  atau  karena  fungsinya memiliki  kedekatan  dan  ketergantungan  dengan sasaran  pengelolaan.  Kedekatan  tersebut  bisa berasal  dari  aspek  geografis,  hubungan  sejarah, keterkaitannya dengan mata pencaharian, ataupun mandat  dari  institusi  anggota  pengelola.  Perlu dipahami bahwa tidak semua pemangku kepentingan  memiliki  tingkat  intensitas  yang sama  terhadap  subjek  pengelolaan,  sehingga  hak dan  kewajibannya  juga  tidak  sama  dalam lembaga pengelola.
Keunggulan  model  ini  dapat  dicapai  bila kondisi  ideal  dapat  terpenuhi,  yaitu  adanya keterpaduan dalam mewadahi kepentingan semua pihak  yang  meliputi  unsur-unsur  pemerintah, masyarakat maupun stakeholder lainnya. Permasalahan serius untuk mencapai keterpaduan dari berbagai unsur yang terlibat dalam organisasi collaborative  management adalah  bila  tidak terpenuhinya  representasi  kelompok  secara  adil, karena  setiap  unsur  dalam  organisasi  memiliki kepentingan  yang  berbeda.  Dengan  demikian, implementasi  di  lapangan  sangat  penting  untuk diperhatikan.  Tiga  pola  (Jentoft,  1989)  dalam strategi  mengimplementasikan  model  kolaborasi di lapangan, yaitu:
(1) Pemerintah  dan stakeholder duduk  bersama untuk membuat peraturan pengelolaan.
(2) Pemerintah sepenuhnya menyerahkan kepada stakeholder untuk  membuat  aturan  pengelolaan dan mengadobsinya dalam peraturan perundang- undangan.
(3) Stakeholder mengikuti  aturan  pengelolaan yang  sudah  ditentukan  pemerintah  dengan modifikasi sesuai kondisi lokal.
Ada  kelebihan  dan  kekurangan    atas tiga pilihan  strategi  pengelolaan.  Pola  pertama agaknya  paling  ideal    meski  paling  sulit dilaksanakan,  karena  akan  banyak  kepentingan berbeda  yang  perlu  diadobsi  dalam  organisasi kolaborasi  pengelolaan. Dengan menerapkan organisasi kolaborasi  di Rawapening 10 , diharapkan:
(1) Dapat dikuranginya investasi berlebih terhadap  usaha  ekonomi  yang  terkait  dengan pengelolaan  Rawapening, untuk  menghindari adanya eksploitasi yang berlebih (overexploitation) . Dengan  demikian  pelestarian  sumber  daya Rawapening lebih  dapat ditingkatkan.
(2) Akan  terjadi  kesetaraan  alokasi  kesempatan dalam  mengelola  kawasan  Rawapening, sehingga  dapat  dieliminasi  kemungkinan terjadinya  konflik  diantara  berbagai  pihak yang mempunyai kepentingan  terhadap pemanfaatan sumber daya Rawapening.
10 Prinsip  ini  mengadopsi    artikel  dalam Coastal  Communities  News, tanpa  tahun. Community Based Co-Management offers a Better Way to Manage Fishery:  an  Exciting  and  Innovative  Way  to  Bring Real  Hope  to  Coastal  Communities .  Vol.  1  (6), halaman 6.
Kelemahan  yang  perlu  menjadi  perhatikan adalah  terjadinya  peningkatan  jumlah  penduduk di  kawasan  Rawapening.  Meskipun  organisasi kerjasama  pengelolaan  terhadap  Rawapening  ini mampu mengelola sumber daya alam berkelanjutan,  tetapi  tekanan  jumlah  penduduk tetap  merupakan  potensi  bagi  masyarakat  untuk melakukan  eksploitasi  terhadap  sumber  daya Rawapening.

## Penutup
Pemanfaatan  sumber  daya  air  Rawapening dilakukan  secara  beragam  dan  multi  fungsi  oleh berbagai stakeholder dan  instansi  lintas  sektoral. Pemanfaatan  kawasan  yang  dilakukan  secara bebas  dan  tidak  terkendali  telah  menyebabkan degradasi  ekologi,  yang  pada  gilirannya  memicu terjadinya marjinalisasi sekelompok masyarakat.
Telah disadari bahwa pemanfaatan danau oleh  beberapa  sektor  ekonomi,  membutuhkan pengelolaan yang baik. Beberapa model pengelolaan yang telah dilakukan terhadap kawasan Rawapening,  adalah  model  yang  didasarkan  atas tradisi  dan  kepercayaan  masyarakat  lokal    serta model  yang  semata  dibentuk  secara  formal  oleh pemerintah  daerah.  Akan  tetapi  kedua  model pengelolaan yang sudah ada, kenyataannya belum mampu  menunjukkan  sinkronisasi  yang  dapat mengeliminasi  kemungkinan  terjadinya  konflik kepentingan.  Untuk  mengatasi  konflik  kepentingan dalam  memanfaatkan  sumber  daya  Rawapening, perlu  dirumuskan  kebijakan  pemanfaatan  yang mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan.
Untuk  menjembatani  model  pengelolaan yang  diprakarsai  pemerintah (government  base) dengan pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok  masyarakat (communal  management) diperlukan model kolaborasi pengelolaan ( collaborative  management). Model  ini  merupakan solusi alternatif yang ditawarkan, karena mewakili  unsur-unsur stakeholder yang  terlibat dalam  pemanfaatan.  Dengan  demikian,  setiap stakeholder yang  berbeda  dapat  diakomodasi pendapatnya,  sehingga  diperoleh  keterpaduan dalam  arti  yang  sebenarnya,  yaitu  dapat mewadahi  dan  mengakomodasi  kepentingan semua  pihak.  Dengan  anggapan  bahwa  manajemen pengelolaan  Rawapening  awalnya  berwujud manajemen  yang  sentralistis,  maka  model
collaborative management mensyaratkan pemerintah mendelegasikan  sebagian  otoritasnya  kepada stakeholder yang lain.
Agar  pengelolaan  kawasan  Rawapening dapat dilakukan dengan baik, diperlukan pembentukan  otoritas  yang  mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Rawapening dengan wewenang dan otoritas  penuh. Otoritas  pengelola  tidak terbatas  hanya  pada  kawasan  inti,  tetapi  meliputi pula  seluruh  kesatuan  daerah  hidrologis  yang mencakup  lintas  administrasi  pemerintahan  dari hulu  sungai  yang  mengalir  ke  Rawapening sampai  hilir  sungai  yang  diairi  dari  sumber Rawapening. Dalam hal ini, masalah di hulu dan hilir  saling  terkait  dengan  permasalahan  di Rawapening.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Semarang, (2016). Kecamatan  Tuntang  Dalam  Angka 2015. Semarang: BPS Kabupaten Semarang.
_______.  (2016). Kecamatan  Banyubiru  Dalam Angka  2015. Semarang:  BPS  Kabupaten Semarang.
_______.  (2016). Kecamatan  Ambarawa  Dalam Angka  2015. Semarang:  BPS  Kabupaten Semarang.
_______.  (2016). Kecamatan  Bawen  Dalam Angka  2015. Semarang:  BPS  Kabupaten Semarang.
Borrini-Feyerabend. (2001). “Making Partnership with Communities and other Stakeholders” . In: Graeme  Kelleher eds.  Guidelines  for Marine Protected Area. Glend, Switzerland: IUCN. pp. 29-36.
Coastal  Communities  News,  (t.t.) Community Based  Co-Management  offers  a  Better Way to Manage Fishery: an Exciting and Innovative  Way  to  Bring  Real  Hope  to Coastal Communities. Vol. 1, issue 6.
Dahuri,  Rokhmin. (1999). Perencanaan Pengelolaan Sumber  Daya  Pesisir  Terpadu  Berbasis Masyarakat. Makalah disampaikan dalam Rapat  Koordinasi  Proyek  dan  Kegiatan Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan Lautan  di  Indonesia.  Jakarta:  Ditjen Bangda Departemen Dalam Negeri.
Emmerson,  Donald  K.  (1980). Rethinking Artisanal  Fisheries  Development:  Western Concept,  Asian  Experience. Washington: The World Bank.
Fisher,  Robert;  Ravi  Prabhu  and  Cynthia  Mc Dougall eds. (2007). Adaptive Collaborative Management  of  Community  Forests  in Asia  Experiences  from  Nepal,  Indonesia and  the  Philippines. Bogor:  Center  for International Forestry Research (CIFOR).
Hardin,  Garett.  (1968).  “The  Tragedy  of  the Commons”. Science, Vol. 162.
Hidayat, Syarif dan Darwin Samsulbahri. (2001). Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat.  Sebuah Rekonstruksi  Konsep  Community  Based Development  (CBD). Jakarta:  Pustaka Quantum.
Ingles,  Andrew  W;  Arne  Musch;  Helle  Qwist- Hoffmann.  (1999). The  Participatory Process  for  Supporting  Collaborative Management    of  Natural  Resources:  An Overview. Rome:  Food  and  Agriculture Organization of the United Nations.
Jentoft,  Svein.  (1989).  “Fisheries  Management: Delegating Government Responsibility to Fishermen’s Organization”. Marine Policy .
Kusumanto,  Trikurnianti;  Elizabeth  Linda  Yuliani;
Phil  Macoun;  Yayan  Indriatmoko,  dan
Hasantoha Adnan. (2006). Belajar
Beradaptasi:  Bersama-sama  Mengelola
Hutan  di  Indonesia. Bogor:  Center  for International Forestry Research (CIFOR).
Moloeng,  Lexy  J.  (2004). Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda
Organization for Economic and Co-Operation and Development.  (1997). Towards  Sustainable Fisheries:  Economic  Aspects  of  the Management  of  Living  Marine  Resources, Paris.
Ostrom,  Elinor.  (1990).  “Governing  the  Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”. Polithical  Economy  of  Institutions and  Decisions. Cambridge:  University Press.
Pomeroy,  Robert.  S.  (1995).  “Community-based and  Co-management  Institutions  for Sustainable  Coastal  Fisheries  Management in  Southeast  Asia”. Ocean  and  Coastal Management. Vol. 27.
_______  dan  Rebecca  Rivera-Guieb.  (2006). Fishery  Co-Management:  A  Practical Handbook. Oxfordshier:  CAB  International Publishing.
Roedel,  P.M.  (1975).  “A  Summary  and  Critique of the Symposium on Optimum Sustainable Yield”. Optimum Sustainable Yield as Concept in Fisheries Management. Proceeding  of  Symposium,  9  Sept  1974. Washington  DC:  American  Fisheries Society.
Sutarwi.  (2008). Kebijakan  Pengelolaan  Sumber Daya Air Danau dan Peran Kelembagaan Informal:Menggugat  Peran  Negara  atas Hilangnya  Nilai  “Ngepen”  dan  “Wening” dalam  Pengelolaan  Danau  Rawapening di Jawa Tengah. Salatiga: Program Pasca
Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Press.
Wantrup,  Ciriacy  S.V.  dan  Richard  C.  Bishop.
(1986).  “Milik  Bersama  sebagai  suatu Konsep
Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber daya Laut”. Dalam  Ian R. Smith dan  Firial  Marahuddin  (eds.). Ekonomi Perikanan  dari  Teori  Ekonomi  ke Pengelolaan Perikanan. Jakarta: Gramedia