## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## METODE PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI ALAT MENCARI KEADILAN HAKIKI
H. A. Lawali Hasibuan Universitas Medan Area, Medan lawalihasibuan1962@gmail.com
Alvin Hamzah Nst Universitas Medan Area, Medan alvinhamzahnst@gmail.com

## Abstract
The method of legal interpretation has a crucial role in seeking ultimate justice in the legal system. True justice is an essential principle in maintaining a balance between legal norms and moral values and community justice. This paper discusses how the method of legal interpretation serves as a tool to achieve ultimate justice. The method of legal  interpretation is an analytical approach used by legal experts  to  understande  and  apply  legal  norms  to  concrete  situations.  Legal  interpretations  can  be diverse, such as textual, historical, systematic, and teleological, each of which has its own focus on reading  and  applying  law.  In  the  context  of  seeking  ultimate  justice,  these  methods  must  be  used holistically and in a balanced manner
Keywords : Interpretation, Fairness, and Method

## ABSTRAK
Metode  penafsiran  hukum  memiliki  peran  krusial  dalam  mencari  keadilan  hakiki  di  dalam  sistem hukum.  Keadilan  hakiki  merupakan  prinsip  esensial  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  norma hukum  dan  nilai-nilai  moral  serta  keadilan  masyarakat.  Tulisan  ini  membahas  bagaimana  metode penafsiran hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan hakiki. Metode penafsiran hukum merupakan  pendekatan  analitis  yang  digunakan  oleh  para  ahli  hukum  untuk  memahami  dan mengaplikasikan norma hukum terhadap situasi konkrit. Penafsiran hukum dapat beragam, seperti tekstual,  historis,  sistematis,  dan  teleologis,  yang  masing-masing  memiliki  fokusnya  sendiri  dalam membaca dan menerapkan hukum. Dalam konteks mencari keadilan hakiki, metode-metode ini harus digunakan secara holistik dan seimbang.
Kata Kunci: Penafsiran, Keadilan, dan Metode
Submit Approve Publish 20 Juni 2023 27 Juni  2023 03 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia istilah  tafsir  adalah  kata  benda  yang  berarti keterangan  atau  penjelasan  tentang  ayat-ayat  Al- Qur’an  agar  maksudnya  lebih  mudah dipahami.  Kata  ini  memiliki  kata  kerja  “menafsirkan”  yang  mengandung  arti  menerangkan maksud  ayat-ayat  Al- Qur’an  atau  kitab  suci  lain,  atau  menangkap  maksud  perkataan (kalimat), dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri). Sementara itu penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan  arti sesuatu yang kurang jelas. Kata tafsir yang  sudah  diserap  kedalam  Bahasa  Indonesia itu  dipadankan  dengan  kata  Bahasa  inggris, yakni “to  interpretate”  (verb)  dan  “interpretation”  (noun).  Istilah  interprestasi  itu  sendiri berasal dari kata interpretation yang berasal dari Bahasa latin. Yang berarti pendapat dari ahli hukum  romawi  (seorang  penafsir  hukum  bukan  advokat)  yang  tidak  selalu  muncul  di pengadilan. Pendapat tersebut awalnya tidak mengikat tetapi sering kali dikutip. 1
Dalam kamus hukum Black’s Law Dictionary, penafsiran atau interpretation adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum, dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Sementara itu, masih ada istilah lagi untuk penafsiran yang berasal dari negeri para dewa yaitu Yunani. Istilah tersebut adalah “hermeneutika”. 2 Hermeneutika adalah seni menafsirkan teks, khususnya suatu teknik yang digunakan dalam kajian hukum kritis. Kata ini adalah kata sifat yang menunjukkan makna “yang bersifat menjelaskan atau tafsir” istilah ini berasal dari Bahasa yunani yaitu hermeneuein atau  menafsirkan,  adalah  seni  atau  ilmu  tafsir  ungkapan-ungkapan  linguistik  dan  non- linguistik, yaitu produk objektifikasi akal budi manusia untuk menemukan makknanya yang tersembunyi atau untuk membuatnya dari tidak dimengerti menjadi dimengerti. 3
Walau berasal dari Bahasa yang berbeda, ketiga istiah ini (penafsiran yang diserap dari Bahasa arab ke Bahasa Indonesia, interpretasi yang diserap dari Bahasa latin ke Bahasa inggris kemudian ke Bahasa Indonesia dan hermeunetika yang diserap dari Bahasa yunani ke Bahasa Indonesia) memiliki padanan makna yakni proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelasakan arti suatu teks untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami. 4 Mengenai  definisi  hukum  sampai  dengan  sekarang  ini  masih  belum  ada kesepakatan diantara para ahli hukum, hal itu disebabkan karena masing-masing ahli hukum masih memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap keberadaan hukum dikarenakan terlalu luasnya ruang lingkup daripada hukum. Akan tetapi walaupun demikian, guna memberikan pengetahuan  yang  benar  kepada  masyarakat  mengenai  pengertian  hukum  maka  berikut disampaikan beberapa batasan pengertian dari hukum sebagaimana di bawah ini:
Kusumaatmadja  yang  pada  intinya  berpendapat  bahwa  hukum  itu  merupakan kumpulan dari kaedah-kaedah serta asas-asas yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup manusia  dalam  masyarakat  supaya  tertib  yang  termasuk  di  dalamnya  lembaga-lembaga
1 S. Aburaera, filsafat hukum, (Jakarta: Predanamedia Grup, 2013) 2 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
3 C. C. Supena, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum . Jurnal Moderat , 2022, h. 9.
4 D. Susanti, Penafsiran Hukum : Teori dan Metode. Sinar Grafika (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
pembentuk dan pemelihara hukum juga prosesproses penegakkan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat terwujud secara nyata di masyarakat. Kartohadiprodjo yang pada intinya berpendapat  bahwa  hukum  itu  adalah  merupakan  pikiran  atau  anggapan  manusia tentang sudah adil atau tidak adilnya hubungan antar manusia di dalam pergaulan bermasyarakat. Van Vollenhoven yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu gejala sosial yang bergolak terus menerus dan saling membentur dengan gejala-gejala lain. 5
Menurut Aristoteles  yang  mengatakan  bahwa keadilan adalah  tindakan  yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu  kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  haknya.  Nilai  keadilan mengandung  moral  yang  universal  tetapi  dinamis,  dan  hak-hak  anggota  masyarakat  yang bersifat  abstrak.  Keadilan  untuk  setiap  anggota  masyarakat  terpenuhi  melalui  pemberian perlakuan  yang  sama  dan  tidak  berpihak  pada  suatu  golongan  tertentu. 6 Sifat  utama  dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara  adil.  Ini  disebabkan  adanya  perbedaan  pandangan  atas  keadilan  dari  segi  penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang  sebagai  suatu  bagian  dari  rasa,  keinginan  atau  harapan.  Keadilan  merupakan sesuatu  yang  tidak  pasti  karena  maknanya  hanya  dimiliki  oleh  masing-masing  hati  nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi  oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat  keadilan  dalam  diri  manusia  membentuk  penataan  dan  pengendalian  diri  manusia terhadap  tingkat  emosi  dalam  rangka  adaptasi  dengan lingkungan  sosial.  Ketiga,  adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Penafsiran Hukum Dan Pelaksanaanya
Mengenai  pengertian  penafsiran  hukum,  di  bawah  ini  penulis  sampaikan  pendapat dari  beberapa  ahli  hukum,  diantaranya  Halim  yang  pada  intinya  berpendapat  bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. 7 Masyhur Effendi 8 yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum  adalah  cara  untuk  menjelaskan  pengertian  pasal-pasal  dalam  undangundang  yang belum atau tidak jelas. Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari
5 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia , (Bandung: Armico, 1985), h. 22 6 Jainah, Z. O., dkk. Sisi Pembangunan Hukum Indonesia (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019). h. 143 – 144.
7 A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab , Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 126
8 A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi  Hakham  (Hukum  Hak  Asasi  Manusia)  dalam  Masyarakat, Cet.  3  (Edisi  Revisi),  (Bogor  :  Ghalia Indonesia, 2010), h. 34
rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang  tercantum dalam  suatu  undang-undang.    Mengenai  pengertian  penemuan  hukum,  Sudikno Mertokusumo 9 berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum  baik  yang  dilakukan  oleh  hakim  ataupun  petugaspetugas  hukum  lainnya  guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

## Sumber-Sumber Penafsiran Hukum
Masyhur Effendi 10 , yang pada intinya berpendapat bahwa sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah: Pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkannya pada undang- undang  itu  sendiri.  Penafsiran  hukum  oleh  pembentuk  undang-undang  ini  disebut  dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penafsiran dari para sarjana ini  disebut  dengan  penafsiran  Ilmiah  atau  doctrinaire  yang  biasanya  dicantumkan  dalam berbagai  literature,  oleh  karena  itu  penafsiran  ilmiah  hanya  mempunyai  nilai  teoritik  saja karenanya  hakim  tidak  terikat  oleh  penafsiran  ini.  Hakim,  biasanya  berbentuk  putusan- putusan  hakim  atau  penetapan-penetapan  hakim  sebagai  hasil  sidang  di  Pengadilan. Penafsiran hukum oleh hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

## Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum
Ada  beberapa  bentuk  penafsiran  hukum,  penafsiran  yang  tercantum  di  peraturan hukum  yang  berasal  dari  pembentuk  hukum  dengan  maksud  untuk  menjelaskan  arti  dari suatu  ketentuan  hukum.  Penafsiran  ini  disebut  dengan  Penafsiran  Autentik  (Penafsiran Resmi). Contoh: Kata “Malam” yang ditafsirkan pada Pasal 98 KUHP sebagai “Masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.” Kata “Hari” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUHP sebagai waktu selama duapuluh empat jam. Kata “Bulan” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUH P sebagai waktu selama tigapuluh hari.
Penafsiran  terhadap  maksud  pengertian  kata-kata  yang  tercantum  dalam  suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Gramatikal  (Tata  Bahasa  /  Arti  Kata-Kata  /  Istilah).  Contoh:  Pelaksanaan  hukuman  mati berdasarkan  Pasal  1  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1964  tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, dilakukan dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum.
Penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalamsuatu peraturan hukum  dengan  hal  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  hukum,  yang  berasal  dari  hakim. Penafsiran  ini  disebut  dengan  Penafsiran  Analogis.  Contoh  :  Pencurian  aliran  listrik  yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis, sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa untuk mendapatkan
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta:Liberty, 2008), h. 147
10 A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dimensi,,. h. 34
aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli/dibayar seperti halnya membeli barang berwujud dan bernilai ekonomis.
Penafsiran  yang  menghubungkan  antar  pasal  dalam  suatu  peraturan  hukum,  yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sistematis. Contoh: Kata “Makar” (kejahatan terhadap keamanan negara) yang tercantum pada Pasal 87 KUHP dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  Pasal  104  s.d.  108,  130  dan  140  KUHP  yang  mengatur tentang  makar  pula.  Penafsiran  yang  menghubungkan  antara  suatu  peristiwa  yang  terjadi dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  hakim.  Penafsiran  ini  disebut dengan Penafsiran Sosiologis. Contoh: Peristiwa penimbunan barangbarang kebutuhan pokok yang semula bertujuan mencari keuntungan, dapat ditafsirkan sebagai pelaku “tindak pidana ekonomi” apabila akibatnya m engacaukan perekonomian masyarakat.
Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Historis. Contoh: Secara historis hingga tahun 1959 Indonesia belum juga memiliki Lembaga MPR dan DPR, hal itu  diketahui  atas  dasar  salah  satu  isi  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  berbunyi  bahwa pembentukan Lembaga MPRS dan DPAS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
Penafsiran menurut nafkas pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran  Subjektif.  Penafsiran  yang  objektif,  rasional,  dan  sesuai  dengan  tuntutan masyarakat, serta lepas dari pendapat atau kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran ini  disebut  dengan  Penafsiran  Objektif.    Penafsiran  undang-undang  secara  luas,  yakni penafsiran yang tidak hanya dikaitkan dengan proses penyusunan undang-undang melainkan pula  dikaitkan  dengan  tuntutan  masyarakat.  Penafsiranini  disebut  dengan  Penafsiran Ekstensif atau Penafsiran luas.
Penafsiran  undang-undang  secara  sempit/terbatas,  yakni  penafsiran  yang  tidak memberikan “celah” untuk tafsir lain. Hal ini akibat dari kakunya rumusan ketentuan dalam suatu  pasal  undang-undang.  Penafsiran  ini  disebut  dengan  Penafsiran  Restriktif  atau Penafsiran  Sempit.  Contoh  :  Rumusan  Pasal  1756  alinea  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang hanya harus diartikan sebagai “uang logam” saja dan tidak untuk “uang kertas.”

## Manfaat Penafsiran Hukum Bagi Penemuan Hukum
Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum, hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan  penafsiran  terhadap  maksud  sebenarnya  yang  terkandung  dalam  ketentuan undang-undang itu, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undangundang. Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna melakukan pembentukan hukum baru (penemuan hukum/ Rechtsvinding). 11
Mengingat  penafsiran  hukum  itu  dapat  bermanfaat  bagi  penemuan  hukum,  maka penemuan  hukum  itu  bisa  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  biasa  melakukan  penafsiran hukum,  yaitu  pembentuk  hukum,  para  ahli  hukum,  serta  hakim.  Penemuan  hukum  dapat
11 A. Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6 (11) (2014).
memberikan  kepastian  hukum  terutama  terhadap  beberapa  peraturan  hukum  yang  secara substansi  masih  multi  tafsir  (interpretatif).  Dengan  adanya  penemuan  hukum  melalui penafsiran  hukum,  maka  peristiwa  hukum  yang  tadinya  vakum  dapat  terselesaikan  secara legal dan akuntabel.
Penemuan  hukum  melalui  penafsiran  hukum  itu  ada  yang  mengartikannya  dengan istilah  “pembentukan  hukum,”  dengan  alasan  untuk  menghindari  pengertian  bahwa penemuan hukum itu dapat pula dianggap diartikan seolah-olah hukum yang tadinya sudah ada dan ditemukan kembali. Teori mengenai penemuan hukum melalui interpretasi hukum ini dapat  memperluas  (ekstensif)  maupun  mempersempit  (restriktif)  penafsiran  terhadap ketentuan  undang-undang  yang  secara  substantif  masih  belum  jelas,  belum  lengkap,  atau tidak  lengkap.  Sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  rumusan  undang- undang yang bersifat rigid.
Penemuan  hukum  dari  waktu  ke  waktu  bersifat  dinamis,  karena  setiap  orang  akan selalu  berusaha  untuk  menyesuaikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada  dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap peristiwa konkrit yang terjadi dapat diantisipasi  oleh  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara,  dapat  dianggap  lebih  kuat  kedudukannya,  karena penemuan  hukum  oleh  hakim  dapat  langsung  menjadi  sumber  hukum  baru  karena  dapat dijadikan  sebagai  jurisprudensi.  Berbeda  dengan  penemuan  hukum  oleh  ilmuwan,  dimana hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan suatu ilmu atau doktrin. Akan tetapi walaupun demikian doktrin dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum apabila  doktrin  ini  diikuti  dan  dijadikan  dasar  dalam  putusan  hukum  di  Pengadilan.  Oleh karena itu maka doktrin bukanlah hukum tetapi bisa menjadi sumber hukum.

## Metode Penafsiran Hukum
Ada  enam  metode  penafsiran  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo yang  umumnya  digunakan  oleh  hakim.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu  metode  penemuan  hukum  yang  memberi  penjelasan  yang  gamblang  mengenai  teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.
Lebih  lanjut,  Mertokusumo  dan  Pitlo  mengidentifikasi  enam  metode penafsiran hukum atau  interpretasi  yang  lazim  digunakan  oleh  hakim.  Enam  metode  yang  dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis  atau  logis,  interpretasi  historis,  interpretasi  komparatif  atau  perbandingan,  dan interpretasi futuristis.

## 1. Interpretasi gramatikal atau Bahasa
Interpretasi  gramatikal  atau  bahasa  adalah  metode  penafsiran  atau  interpretasi  yang menekankan  pada  pentingnya  kedudukan  bahasa  dalam  memberikan  makna  terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode  penafsiran  paling  sederhana,  yakni  dengan  menguraikannya  menurut  bahasa, susunan  kata,  atau  bunyinya.  Terkait  interpretasi  ini,  Mertokusumo  dan  Pitlo
(dalam Safaat, 2015: 73) menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:
(a) noscitur a socis yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan- kumpulannya;
(b) ejusdem  generis yang  artinya  perkataan  yang  digunakan  dalam  lingkungan  atau kelompok yang sama; dan
(c) expressum facit cassare tacitum yang  artinya  kata-kata  yang  dicantumkan  secara  tegas mengakhiri  pencarian  maksud  dari  satu  perundang-undangan.  Adapun  contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang- undang.
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis
Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang  menetapkan  makna  undang-undang  berdasarkan  tujuan  kemasyarakatan.  (Clear). Dengan metode ini, undang-undang yang masih  berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu  dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan  disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan  kata  lain,  peraturan  hukum  yang  lama  (masih  berlaku)  disesuaikan  dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

## 3. Interpretasi sistematis atau logis
Interpretasi  sistematis  atau  logis  adalah  metode  penafsiran  hukum  yang  menafsirkan undang-undang  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan  dengan menghubungkannya  dengan  undang-undang  lain.  Interpretasi  ini  dilakukan  karena sejatinya  undang-undang  selalu  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri.
4. Interpretasi historis
Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan  dengan  meneliti  sejarah  pembentukannya.  Ada  dua  macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Sebagai informasi  tambahan,  Interpretasi  menurut  sejarah  undang-undang  dikenal  juga sebagai  interpretasi  subjektif.  Hal  ini  disebabkan  oleh  penafsirannya  disesuaikan  pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.
5. Interpretasi komparatif atau perbandingan .
Interpretasi  komparatif  atau  perbandingan  adalah metode  penafsiran yang  dilakukan dengan  membandingkan  beberapa  aturan  hukum.  Adapun  tujuan  hakim  melakukan perbandingan  tersebut  adalah  untuk  mencari  kejelasan  makna  dari  suatu  ketentuan undang-undang.  Lebih  lanjut,  Safaat 12 menerangkan  bahwa  interpretasi  ini  dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau rechtsbeginselen dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dan/atau  aturan hukumnya rechtsregel, di  samping  perbandingan  tentang  sejarah  pembentukan hukumnya.
6. Interpretasi futuristis
12 Nazruddin Safaat Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika , (Bandung, 2015) h. 75
Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran  hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan  penjelasan  ketentuan  undang-undang  yang  belum  berlaku  atau  belum berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Safaat 13 menerangkan bahwa metode penafsiran hukum  dengan  interpretasi  futuristis  ini  lebih  bersifat ius constituendum (hukum  atau undang-undang yang dicitakan) daripada ius constitutum (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini.

## Hubungan hukum dan keadilan
Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang salit bertaut yang merupakan “condition sine cua non” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan  kepastian  hukum  sehingga  mengkultuskan  undang-undang,  menjadi  titik  awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti  absilut  benar  adnaya.  Undang-undang  memang  harus  ditempatkan  sebagai  sesuatu yang harus di laksanakan karena merupakan manifestasi consensus social (walaupun dalam banyak  hal  undang-undang  tidak  lebih  dari  sebuah  manipulasi  hukum).  Namun  kita  tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa consensus tersebut adakah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti ruang dan waktu.  konsensus  tersebut  sifatnya  hanya  sementara  dan  bukan  permanen,  sebab  rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.
Rasa  keadilan  terkadang  hidup  di  luar  undang-undang,  yang  jelas  undang-undang akan  sulit  untuk  mengimbanginya.  Begitu  pula  sebaliknya  undang-undang  itu  sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Hukum adalah manifesti eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan  esensi  roh  wujud  hukum.  Sehingga  supremasi  hukum  ( supremacy  of  justice )  begitu  pula sebaliknya,  keduanya  adalah  hal  yang  komutatif.  Hukum  tidak  berada  dalam  dimensi kemutlakan  undang-undang,  namun  hukum  berada  dalam  dimensi  kemutlakan  keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran  hukum  dengan  hilangnya  integritas  hukum  menyebabkan  hukum  terasa  belum mampu  menjadi  sarana  produksi  keadilan.  Komponen  aparat  hukum  seperti  produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan  (justice  producer),  hal  ini  disebabkan  produsen  peraturan  perundang-undangan tidak  mampu  menempatkan  keadilan  sebagai  roh  perundang-undangan,  maupun  penegak hukum sendiri tidak memiliki untegritas moral yang tinggi.
Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/aparat hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (igonrentia juris), di mana hukum telah mensubversi keadilan. Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan
13 Ibid.., h. 75
hukum negara ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elit yang sangat berbeda perlakuannya (enequal treatment), ekslusivisme bagi elit yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat

## SIMPULAN
Dengan dilakukannya penafsiran hukum oleh para pembentuk hukum, hakim, maupun ahli hukum, ternyata sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penemuan hukum (pembentukan  hukum  baru),  karena  banyak  sekali  ketentuan  hukum  terutama  yang tercantum dalam beberapa undang-undang yang rumusannya perlu diperjelas atau dilengkapi untuk  menghindari  timbulnya  pandangan  atau  pengertianpengertian  yang  salah  tentang hukum, serta guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat berakibat pada proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan baik. Jika diklasifikasikan, penafsiran hukum itu terdiri dari beberapa penafsiran, yaitu : Penafsiran Autentik (Penafsiran resmi), Penafsiran Gramatikal  (Penafsiran  Tata  Bahasa),  Penafsiran  Analogis  (Penafsiran  mempersamakan), Penafsiran Sistematis ( Penafsiran yang menghubungkan antar pasal sebagai satu kesatuan yang  utuh),  Penafsiran  Sosiologis  (Penafsiran  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di masyarakat),  Penafsiran  Historis  (Penafsiran  yang  didasarkan  pada  jalannya  sejarah), Penafsiran Subjektif ( Penafsiran menurut kehendak pembentuk undang-undang), Penafsiran Objektif  (Penafsiran  secara  proporsional  dan  rasional),  Penafsiran  Ekstensif  (Penafsiran secara luas), serta Penafsiran Restriktif (Penafsiran secara sempit).
Dengan dilakukannya penafsiran hukum, maka tidaklah berarti bahwa hukum itu selalu mengandung  sesuatu  yang  tidak  jelas  atau  tidak  tegas,  melainkan  harus  diartikan  sebagai upaya  guna  mewujudkan  adanya  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu  maka  pemberian penafsiran  hukum  oleh  sumber-sumber  penafsiran  hukum  harus  dilakukan  secara komprehensif, supaya dapat membentuk hukum yang objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif. Sementara  metode-metode  penafsiran  hukum  terdiri  juga  dari  beberapa  bagian  yaitu  : interpretasi  gramatikal  atau  bahasa,  interpretasi  teleologis  atau  sosiologis,  interpretasi sistematis  atau  logis,  interpretasi  historis,  interpretasi  komparatif  atau  perbandingan,  dan interpretasi  futuristis.  Bahwa  sebenarnya  semua  metode  penafsiran  hukum  ditujukan  atau dilakukan untuk menemukan keadilan yang hakiki, dimana yang terjadi dimasyarakan kita saat ini sangat sulit menemukan keadilan tersebut terlebih lagi keadilan yang hakiki karena disebabkan  berbagai  hal.  Berbagai  hal  tersebut  lah  yang  kedepannya  kita  harapkan kedepannya untuk diperbaiki sehingga tujuan kita dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Khalid, A, 2014. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6 (11)
Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2010. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik:  dan  Proses  Penyusunan/Aplikasi  Hakham  (Hukum  Hak  Asasi  Manusia)  dalam Masyarakat , Cet. 3 (Edisi Revisi), Bogor : Ghalia Indonesia, Halim, A. Ridwan, 1985. Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab , Cetakan I, Jakarta : Ghalia Indonesia
Supena, C. 2022. Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. Jurnal Moderat , 2022
Susanti,  D. 2021. Penafsiran Hukum : Teori dan Metode. Jakarta: Bumi Aksara Jainah, Z. O., dkk. 2019. Sisi Pembangunan Hukum Indonesia . Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press Safaat, Nazruddin, 2015. Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika , Bandung, MediaPress Soeroso, R. 2001. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, Aburaera, S., 2013. Filsafat Hukum , Jakarta: Predanamedia Grup Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia , Bandung: Armico Sudikno Mertokusumo, 2008. Mengenal Hukum , Yogyakarta:Liberty