Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019

## PROSES DEMOKRASI DESA DAN STRATEGI PEMENANGAN BERBASIS BUDAYA JAWA DI PILKADES DESA TANJUNG KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI
Endik Hidayat, Miskan Universitas Wijaya Putra endikhidayat@uwp.ac.id
Abstract
Implementation  of  Law  No.  6  of  2014  concerning  Villages,  regulating  the election of village heads simultaneously. In contrast to most post-reform studies in 1998  which  analyzed  village  head  election  with  a  material  approach  or  money politics.  Instead  this  study  elaborates  on political  strategy  from the  perspective  of Javanese culture in village political contestation. The study begins identifying who the  candidates  who  fought  in  Tanjung  village  head  election,  the  extent  to  which  a cultural approach through the idea of Javanese power effectively won the election of village  heads  so  that  research  could  add  a  variety  of  political  strategy  models  to village head election and become role models in rural democracy. With qualitative methods and take case studies of Tanjung village, Pagu District, Kediri Regency. The study  identified  who  were  the  candidates  who  fought  in  Pilkades  Tanjung  village, and the extent to which spiritual resources through the idea of Javanese power and material resources effectively won the village heads election. This study concluded that all candidates for Tanjung village head using a Javanese culture-based political strategy  originated  from  a  source  of  spiritual  power  whose  variation  was  divided into six categories: first, the Slametan ceremony at the tomb of the village founder. Secondly, pitou services come from kiai and dukun . Third, ownership of heirlooms. Fourth, pulung as a sign of power. Fifth, petungan to the Java calendar system. Sixth, luri lineage village head
Keywords : Java Power, Contestant, Democracy, “ Pilkades ”

## I. PENDAHULUAN
Proses demokratisasi di Indonesia tahun 1998 telah merubah iklim politik nasional  cenderung  otoriter,  perubahan  politik  yang  terjadi  di  tingkat  nasional pada akhirnya berimbas pada perubahan politik di tingkat  pedesaan. Motif yang mendorong penelitian ini untuk mendapatkan suatu bentuk analisa dalam rangka mempelajari pertarungan politik elit desa dalam pemilihan kepala desa. Jika benar tesis  bahwa  politik  uang  mempunyai  peranan  yang  dominan  dan  sangat menentukan  dalam  pesta  demokrasi  di  pedesaan.  Maka  bagaimana  dinamika politik  di  desa?  Serta  sumberdaya  kekuasaan  yang  dimilikinya  setiap  kandidat kepala  desa  bertarung  dalam  Pilkades?  Lebih  khusus  lagi,  sejauh  mana  strategi penggunaan  uang  dan  barang  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  serentak sangat efektif meraup suara masyarakat desa dibandingkan dengan model strategi simbol-simbol  kekuasaan  Jawa  sehingga  kajian  ini  juga  melihat  perkembangan terkini tentang model kualitas demokrasi masyarakat desa.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
Partisipasi politik masyarakat desa setelah reformasi, ditandai meningkatnya minat  masyarakat  untuk  mencalonkan  diri  pada  pemilihan  kepala  desa  dan pembuatan  keputusan  desa.  Unsur  masyarakat  yang  berperan  dalam  proses pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  setelah  reformasi  ditandai  munculnya  berbagai macam variasi elit yang berpangaruh di politik pedesaan. Secara sederhana elit desa bisa diartikan sebagai seseorang yang menduduki semacam “ high social status ” yang berbeda  dan  membedakan  dari  masyarakat  desa  kebanyakan.  Salah  satunya  elit desa  yang  muncul  setelah  reformasi  adalah  elit  BPD,  yakni  akibat  perubahan struktur perwakilan masyarakat desa dari yang bersifat korporatis melalui Lembaga Musyawarah  Desa  (LMD)  dan  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD) menjadi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  bersifat  partisipatif  sejak Undang- Undang No. 22 Tahun 1999.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  diatur  mengenai pelaksanaan Pilkades secara serentak, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kediri memastikan  pelaksanaan  Pilkades  serentak  tetap  pada  Rabu,  28  Desember  2016. Kegiatan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  tahun  2015 tentang  Pilkades.  Selain  itu,  ada  pula  landasan  Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun 2016  tentang  petunjuk  pelaksanaan  perdanya.  Desa  Tanjung  yang  menjadi  lokasi studi  ini  termasuk  desa  dengan  karakter  budaya  Jawa  sehingga  masyarakat  desa Tanjung masih memegang tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
Namun,  Pilkades  di  desa  Tanjung  telah  menjadi  medan  praktik  demokrasi berbiaya tinggi ( high cost democracy ) yang bertaburan uang dan sembako bagi para warga  desa.  Keterlibatan  pengusaha  dalam  kontestasi  Pilkades  Tanjung  terlihat terutama  dalam  pembiayaan  sosialisasi,  kampanye,  dan  berbagai  upaya  dalam menarik  dukungan  warga  desa  kepada  pengusaha  tersebut  jika  maju  langsung sebagai  calon  kepala  desa  atau  calon  lain  yang  didukungnya.  Sejumlah  kalangan setempat  mengakui,  tanpa  keterlibatan  elit  ekonomi  dan  dukungan  modal  kapital, dirasa  sulit  bagi  calon-calon  kepala  desa  untuk  mendapat  dukungan  warga  desa. Karena  sumber  ekonomi  berupa  hak  atas  tanah  bengkok,  dana  desa,  dan  jabatan pamong desa, yang menjadi otoritas kepala desa terpilih menjadi faktor pendorong untuk memenangi kepala desa.
Meskipun  Pilkades  Tanjung  diwarnai  maraknya  praktik  politik  uang,  ada fenemona  menarik  yakni  berdasarkan  informasi  awal  hampir  semua  calon  kepala desa  yang  bertarung  dalam  kontestasi  pilkades  Tanjung,  mengerahkan  ilmu  gaib atau  menggunakan  ilmu  hikmah  yang  mereka  miliki,  atau  setidaknya  menyimpan pusaka, jimat, dukun, dan ziarah kubur ( pesarean ). Beberapa calon kepala desa juga meyakini  dapat  wahyu  atau pulung ,  untuk  membantu  tercapainya  kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Tampaknya pendekatan budaya Jawa masih dianggap oleh  calon  kepala  desa  cukup  berpengaruh  khususnya  bagi  warga  desa  Tanjung. Indikasinya adalah, masih banyak keluarga-keluarga yang meletakan sesajen dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, melakukan berbagai selamaten dalam menghormati seseorang  yang  telah  meninggal,  percaya  pada  roh-roh  halus,  dan  saat  dilakukan kegiatan bersih desa, mayoritas warga ikut berpartisipasi dengan libur bekerja.
Maraknya  strategi  pemenangan  penggunaan  politik  uang  ( money  politics ) dapat  ditemukan  di  desa  ini,  praktek money  politic berkisar  mulai  puluhan  ribu hingga  ratusan ribu  disebar  ke warga  desa  untuk  memenangkan pemilihan  kepala desa serentak tanggal 28 Desember 2016. Tetapi, terdapat fenomena cukup menarik terkait  politik  uang,  yaitu  calon  kepala  desa  Agus  dan  Rudi  mampu  memberikan sangu atau politik uang cukup besar ternyata kalah. Pemenang Pilkades Vito justru
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
mampu  memenangkan  kontestasi  pemilihan  kepala  desa  walaupun  tidak mengandalkan faktor modal uang, Vito hanya mampu memberikan tiga puluh ribu dari patungan para kader da n keluarga.  Warga desa lebih melihat figur “ laku” pada pemilihan  kepala  desa  di  desa  Tanjung.  Berdasarkan  pengakuan  Vito  kepala  desa terpilih  dari  desa  Tanjung,  justru  menerapkan  strategi  berbasis  kekuasaan  Jawa, meliputi laku , tapabhrata ,  dan  benda-benda  pusaka.  Hal  ini  terbukti  efektif memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung.

## II. LANDASAN TEORI Demokrasi Desa
Proses  demokratisasi  desa  sesungguhnya  telah  ditulis  dalam  bentuk  kajian sejak  lama.  Pandangan  teoritik  desa  menjadi  obyek  penelitian  yang  di  kaji  dari berbagai  perspektif  dan  fokus  yang  berbeda.  Berikut  ini  dapat  diklasifikasikan beberapa  hasil  penelitian  tentang  proses  demokrasi  desa  menjadi  lima  kategori. Pertama ,  pandangan  teoritik  menekankan  hubungan  desa  dan  negara.  Bambang Kuncoro  (2014)  fokus  kepada  relasi  kekuasaan  kepala  desa  dan  negara  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  pasca  orde  baru.  Relasi kekuasaan  kepala  desa  dengan  negara  (camat  dan  bupati)  dalam  hal  penyediaan dana APBD, kontrol dan koordinasi menunjukan hierarkis administratif (koordinasi) sebagai alat kontrol untuk mengendalikan desa melalui pemberian sarana prasarana dan sumber dana  cenderung  transaksional. Kedua ,  menekankan pada  aspek relasi kekuasaan  antara  kepala  desa  dan  Badan  Permusyawarah  Desa  (BPD).  Heru Cahyono (2005), fokus konflik elit politik di pedesaan antara BPD dan Pemerintahan Desa.  Kesimpulan  bahwa  proses  pembentukan  BPD  yang  tidak  demokratis  akan meningkatkan kecenderungan terjadinya konflik elit di tingkat desa, serta politisasi elit  BPD  telah  mengurangi  efektivitas  lembaga  tersebut  dalam  melaksanakan kontrol  obyektif  terhadap  pemerintahan  desa.  Selanjutnya  isu-isu  yang bermunculan di sekitar konflik dirumuskan atau digodok oleh kalangan elit politik dan tanpa menyertakan keterlibatan masyarakat, sehingga kerap kali isu-isu kurang menyentuh persoalan-persoalan krusial yang ada dalam masyarakat pedesaan. Ketiga ,  studi  yang  menfokuskan  kepada  aspek  perubahan  elit  dan pembuatan  kebijakan  desa.  Elizabeth  Tambunan  (2007),  fokus  peran  kelompok agama dalam politik lokal mulai berkurang sementara kelompok wiraswasta mulai berperan  signifikan.  Perubahan  elit  lokal  dapat  terjadi  bukan  hanya  karena  faktor sumber  kekuasaan  yang  dimiliki  elit  lokal  tetapi  karena  adanya  kebutuhan  desa untuk  meningkatkan  pendapatan  desa  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  pasca  dilakasanakan  kebijakan  pemekaran  daerah  otonom. Keempat , tentang orang kuat lokal dan jaringan sosial pedesaan. Perspektif Yanwar Pribadi (2015), memusatkan studi orang kuat lokal yakni, kepada kepala desa (lurah atau klebun ), kiai, dan jawara atau disebut blater di Madura. Hubungan antara tokoh agama, orang kuat lokal, dan pejabat desa sangat kompleks yaitu berpijak peluang keuntungan materi pribadi, persaingan politik yang bersifat cair, transaksional, dan saling menguntungkan.
Kelima , studi yang memfokuskan pemilihan di desa atau kontestasi politik di  pedesaan.  Neneng  Yuningsih  (2016),  ketiga  desa  dengan  tipologi  tradisional, transisional,  dan  modern.  Terdapat  pengaruh  elit  desa  yang  disebut  sesupuh  desa dalam seleksi bakal calon kepala desa masih sangat kuat. Selain itu, tingginya tingkat persaingan  yang  menimbulkan  situasi  kampanye  dengan  penggunaan  politik  uang membuka situasi masuknya kekuatan lain yang memberi modal kepada calon kepala
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
desa  untuk  memenangkan  pemilihan.  Edward  Apinal  dan  Noor  Rohman  (2017) meyimpulkan fenemona “money politic ” menunjukkan bahwa pembelian suara lebih intensif  dalam  pemilihan  kepala  desa  daripada  pemilu  lainnya.  Sebagian  besar kepala  desa  adalah  calo  ( brokerage )  pemilih  yang  handal  ( vote  getter )  dan,  di seluruh  Indonesia.  Berbeda  dengan  studi-studi  lima  fokus  diatas,  kajian  ini  lebih fokus  model  demokrasi  dan  strategi  politik  berbasis  budaya  Jawa  saat  bertarung pada  pesta  demokrasi  desa  (Pilkades).  Kebaruan  lain  dari  studi  ini  pada  aspek penggunaan teoritik kekuasaan Jawa. Siapa saja kandidat bertarung di Pilkades dan sejauh  mana  praktik  simbolisasi  kekuasaan  Jawa  yang  digunakan  untuk menjalankan kepentingan dalam ajang pemilihan kepala desa. Selain itu penelitian juga mengungkap dampak politik uang ( money politic ) terhadap kualitas demokrasi. Karena  kajian  tentang  desa  yang  berbasis  budaya  Jawa  yang  dipahami  oleh pemimpin  maupun  masyarakat  desa  saat  Pilkades  masih  belum  banyak  dilakukan atau bahkan belum ada sama sekali.

## Strategi Politik
Salah  satu  wujud  dari  demokratisasi  di  tingkat  lokal  adalah  melalui pemilihan  kepala  desa.  Dalam  konteks  ini,  strategi  politik  diartikan  sebagai pendekatan secara menyeluruh yang akan diterapkan dalam kampanye. Suatu usaha untuk memenangkan pertarungan politik, maka strategi merebut dukungan rakyat dalam pemilihan umum mutlak dibutuhkan mulai tingkat paling bawah desa sampai kepada  skala  nasional.  Bidang  politik  adalah  salah-satu  entitas  yang  tidak  bisa menghindari transformasi konsep strategi. Politik memerlukan kepemimpinan pada kelompok  besar  masyarakat  atau  kepartaian  menuju  arah  sasaran  khusus  yang sering dianggap sebagai tujuan politik.
Maurice  Duverger  (2014)  menjelaskan  bahwa  pertempuran  politik  terkait dengan  pertempuran-pertempuran  yang  kompleks,  setiap  orang  berlaku  sesuai dengan  rencana  yang  dipahami  terlebih  dahulu,  dimana  setiap  orang  membuat antisipasi serangan-serangan lawan politik, jawaban-jawaban atas serangan lawan, serta alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana perjuangan ini merupakan strategi dan  unsur-unsur  yang  ada  didalamnya  merupakan  taktik.  Lebih  lanjut  Carl  Von Clausewitz,  terdapat  perbedaan  antara  taktik  dan  strategi.  Taktik  merupakan  seni menggunakan  kekuatan  bersenjata  untuk  memenangkan  pertempuran. Kemenangan  dalam  pertempuran  dengan  desain  jangka  panjang  bertujuan  untuk mewujudkan  perdamaian  merupakan  tahap  yang  disebut  dengan  strategi.  Taktik adalah bagian dari strategi yang bersifat jangka pendek, sedangkan strategi adalah bagian  dari  keseluruhan  perencanaan  yang  dibuat.  Penetapan  strategi  dalam kampanye politik merupakan hal yang penting, sebab jika penerapan strategi gagal akan  terjadi  kerugian  dari  segi  waktu,  materi,  dan  tenaga.  Karena  strategi  politik ialah  strategi  yang  digunakan  untuk  merealisasikan  cita-cita  politik.  Selengkapnya Schroder (2010) berpendapat bahwa:
Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita- cita.  Sebuah  bentuk  strategi  yang  khusus  adalah  strategi  pemilihan  umum yang  diutamakan  demi  memperoleh  kekuasaan  yang  sebanyak  mungkin pengaruh  dengan  cara  memperoleh  hasil  yang  baik  dalam  pemilu,  sehingga politik dapat mewujudkan suatu perubahan dalam masyarakat dapat dicapai.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
Sedangkan pengertian strategi kampanye menurut Peter Schroder (2010) adalah; Strategi  kampanye  adalah  bentuk  khusus  dari  strategi  politik.  Tujuannya adalah  untuk  memperoleh  kekuasaan  dan  pengaruh  sebanyak  mungkin dengan  cara  memperoleh  hasil  yang  baik  dalam  pemilu,  agar  dapat mendorong  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mengarah  kepada  perubahan masyarakat.
Salah satu jenis kampanye politik adalah kampanye terbuka, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa (orang banyak), baik melalui hubungan tatap muka  konvoi  di  jalan-jalan  maupun  dengan  menggunakan  berbagai  media,  seperti surat  kabar,  radio,  televisi,  film,  spanduk,  baliho,  poster,  dan  selebaran  serta medium  interaktif  melalui  komputer  (internet).  Kampanye  politik  saat  ini  sudah mengadopsi  prinsip-prinsip  pemasaran  dan  pembentukan  citra.  Hal  tersebut dimungkinkan  terjadi  karena  sistematika  pemilu  menggunakan  sistem  pemilihan secara  langsung.  Pada  umumnya  strategi  pemenangan  dalam  konteks  pemilihan kepala  desa  berupa  kombinasi  antara  kampanye  terbuka  dan  kampanye terselubung,  yang  dimaksud  kampanye  terselubung  adalah  pemberi  uang, pemberian barang, serta peluang ekonomi (terkait dengan tanah bengkok) bagi para calon  pemilih  dan  tim sukses yang  mendukung  kandidat  kepala  desa  bertarung  di Pilkades.  Pemberian  uang  yang  dimaksudkan  disini  adalah  pemberian  uang  pada saat  pemilihan  atau  beberapa  hari  sebelumnya,  serta  pemberian  uang  untuk transportasi masyarakat desa yang memilih ( sangu ).

## Kekuasaan Jawa
Kebudayaan  Jawa  tidak  mengenal  konsep  kekuasaan  seperti  yang  dipahami dan digunakan di Barat. Seperti diungkapkan Anderson dalam menjelaskan konsep kekuasan  Jawa,  Anderson  mengkontraskan  dengan  konsep  kekuasaan  Barat berdasarkan  beberapa  kriteria,  yaitu  abstrak  tidaknya  kekuasaan,  sumber-sumber kekuasaan,  jumlah  kekuasaan,  dan  moralitas  kekuasaan.  Karakteristik  kekuasaan Jawa  ( kesakten )  sangat  bertolak  belakang  dengan  kekuasaan  Barat. Pertama , menurut  Anderson  (2000)  kekuasaan  itu  konkret.  Bagi  orang  Jawa,  kekuasaan  itu ada, terlepas dari orang yang mungkin mempergunakannya. Kekuasaan bukan suatu anggapan teoritis, melainkan suatu realitas yang benar-benar ada. Kekuasan adalah daya  yang  tidak  bisa  diraba,  penuh  misteri,  dan  bersifat  ketuhanan  yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek dunia alami, pada batu, kayu, awan, dan api. Kedua , menurut Anderson kekuasaan itu homogen. Dari  konsepsi  ini  timbul  pendapat  bahwa semua  kekuasaan  itu  sama  jenisnya  dan sama  pula  sumbernya.  Kekuasaan  di  tangan  satu  individu  atau  satu  kelompok adalah  identik  dengan  kekuasaan  yang  ada  di  tangan  individu  atau  kelompok  lain manapun. Ketiga ,  menurut  Anderson  pandangan  orang  Jawa,  alam  semesta  tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit. Demikian pula jumlah kekuasaan yang terdapat di dalamnya selalu tetap. Keempat, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahannya.  Karena  semua  kekuasaan  berasal  dari  sumber  tunggal  yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri lebih dahulu ada daripada masalah-masalah baik-buruk.  Menurut  cara  pemikiran  orang  Jawa,  menuntut  hak  berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Bagi orang Jawa itu tidak relevan dipertanyakan. S ebab, “kekuasaan tidak absah dan bukan pula tidak absah. Yang penting kekuasaan itu ada”.
Sementara  pemanfaatan  simbol  kekuasasaan  Jawa  dalam  kontestasi demokrasi  dielaborasi  oleh  Pajar  Hatma  Indra  (2013).  Dalam  kasus  pemilihan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
dukuh  di  desa  Mulyodadi  tahun  2008,  cara-cara  non-rasional  masih  digunakan untuk  memenangkan  kompetisi.  Salah  satu  calon  mengurung  dan  menjaga  ayam cermani agar tidak lepas dari kandang atau mati sampai pemungutan suara selesai. Bahkan  salah  satu  calon  pemilihan  kepala  desa  yang  masih  keluarga  peneliti  di Kulonprogo “mendatangkan” kiai dari Jawa Timur untuk melindungi dari gangguan gaib  dari  calon  lain.  Menurut  cerita,  sang  calon  diminta  mandi  di  sungai  dan menananam kain mori di sekeliling rumah agar terbebas dari serangan gaib lawan. Selain simbol-simbol yang berasal dari konsep kekuasan Jawa, hampir semua calon muslim yang mengikuti pemilu di malam  hari mengadakan pengajian dan tahlilan. Sebagai seorang muslim mereka percaya bahwa hanya kuasa tuhanlah yang mampu membuat  orang  menduduki  posisi  tertentu.  Menurut  Pajar  Hatma  Indra  (2013) dengan  demikian  cara-cara  non  rasional  instrumental  masih  dipraktekan  di Yogyakarta dengan pemaknaan berbeda-beda.
Di  tengah  sistem  demokrasi,  ternyata  gagasan  kekuasaan  Jawa  tidak  hilang begitu  saja  dalam  cadangan  pengetahuaan  masyarakat  sehingga  masih  banyak digunakan  sebagai  strategi  untuk  menarik  simpati  masyrakat.  Beberapa  kontestan politik  mulai  tingkat  desa  sampai  nasional,  yang  bersaing  dalam  arena  demokrasi menggunakan istrumen-instrumen terkait dengan konsep kekuasaan Jawa (monarki Jawa)  untuk  berkontestasi  dalam  sistem  demokrasi.  Di  samping  cara-cara  di  atas, masih  ada  yang  lain,  yaitu  mengumpulkan  berbagai  benda  pusaka;  seperti  keris, gamelan, kereta kencana, payung kebesaran, dan barang pusaka lainnya dan bahkan orang yang dipandang memiliki kelebihan berupa kesakten dalam perpsektif budaya Jawa.

## III. METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  mengambil  studi  kasus  pada  pemilihan  kepala  desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.. Studi ini bersifat diskriptif  analisis,  bertujuan  memberi  gambaran  yang  lebih  detail  mengenai  suatu gejala  atau  fenomena. Teknik yang dipergunakan  dalam pengumpulan  data  adalah menggunakan  teknik  data  deskriptif  sebagaimana  digambarkan  tersebut  adalah teknik  observasi,  wawancara mendalam,  dokumentasi,  dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Wawancara  mendalam  telah  peneliti  lakukan  setelah  Pilkades  serentak  di Kabupaten  Kediri  28  Desember  2016.  Strategi  wawancara  dilakukan  dengan melibatkan  beberapa  informan  sebagai  subjek  penelitian  utama,  yaitu  para  calon kepala  desa  yang  berkompetisi  dalam  Pilkades.  Informan  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  sebanyak  tiga  orang  yang  merupakan  pihak  berkepentingan  di pemilihan kepala desa Tanjung.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Diantara kumpulan studi-studi maraknya budaya politik uang dalam Pilkades (Kartodirdjo  1992;  Yuniningsih  2016;  Syaeful  Bahar  2017;  Aspinall  dan  Rohman 2017).  Sebaliknya,  studi  ini  menemukan  ada  fenemona  menarik,  yang  merupakan antitesa  kumpulan  studi  sebelumnya.  Karena  selain  menggunakan  politik  uang, berdasarkan informasi awal hampir semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi  pilkades  Tanjung,  juga  menggunakan  sumber  kekuasaan  Jawa  bersifat kekuasaan  spiritual.  Oleh  karena  itu,  semua  calon  kepala  desa  mengerahkan  ilmu gaib  atau  menggunakan  ilmu  hikmah  yang  mereka  miliki,  atau  setidaknya menyimpan pusaka, jimat, dukun, dan ziarah kubur ( pesarean ). Bahkan semua calon
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
kepala  desa  Tanjung  juga  meyakini  dapat  wahyu  atau pulung ,  untuk  membantu tercapainya  kemenangan  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Hal  itu  membuktikan strategi politik berbasis budaya Jawa masih populer kalangan calon kepala desa dan berpengaruh  khususnya  bagi  warga  desa  Tanjung.  Dari  perpektif  budaya  desa Tanjung, masih banyak keluarga-keluarga yang meletakan sesaji dalam rumah pada hari  Jumat  Kliwon,  melakukan  berbagai  selamaten  dalam  menghormati  seseorang yang  telah  meninggal,  percaya  pada  roh-roh  halus.  misalnya,  saat  melakukan kegiatan bersih desa, mayoritas warga ikut berpartisipasi dengan libur bekerja.
Peristiwa Pilkades Tanjung menjelaskan proses bertahannya simbol-simbol kekuasaan  Jawa  dalam  praktek  demokrasi  modern  tingkat  lokal.  Lantas,  apakah dukungan  masyarakat  desa  terhadap  calon  kepala  desa  saat  Pilkades  hanya bertumpu legitimasi kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual? Karena saat pemilihan kepala  desa  Tanjung  yang  lalu,  masih  banyak  ditemukan  indikasi  penggunaan sumber  kekuasaan  Jawa ‘ kesakten melalui  simbol-simbol  kekuasaan  Jawa  yang bersifat spiritual  power. Apakah  penggunaan  sumber  kekuasaan  Jawa  dominan  di Pilkades  Tanjung?  Lebih  khusus  lagi,  bagaimana  bentuk  strategi  politik  berbasis sumber  kekuasaan  Jawa?  Selanjutnya,  pembahasan  variasi  strategi  berbasis kekuasaan  Jawa  dalam  Pilkades  Tanjung    seperti  diuraikan  ditas  adalah  sebagai berikut:

## Slametan Di Makam Pendiri Desa
Slametan memperlihatkan  hasrat  mencari  keselamatan  dalam  dunia  yang kacau. Kegiatan ini bertujuan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik, kini maupun di masa  mendatang,  tetapi  lebih  spesifik  untuk  memelihara  tatanan  dan  mencegah datangnya  musibah  atau  bala.  Juga    terlihat,  bagaimanapun,  bahwa  manusia memegang  peran  aktif  dalam  memelihara  tatanan  ini  dan  mampu  mempengaruhi arahnya,  hubungan  sosial  yang  tertata  baik  menjadi  sebuah  sarana  menuju – dan sebuah  kondisi  untuk  meningkatkan – keadaan slamet (Niels  Mulder  2001,  98). Semua calon kepala desa Tanjung percaya apabila tradisi slametan tidak dilakukan menjelang peristiwa penting seperti Pilkades, maka akan terjadi musibah atau bala , sehingga tidak ada orang yang berani untuk menghentikan tradisi itu. Tujuan adalah agar  pemilihan  kepala  desa  berjalan  dengan  lancar,  dan  masyarakat  desa  tidak berkonflik  berkepanjangan  setelah  peristiwa  penting  tersebut.  Sehingga keharmonisan kehidupan di desa tetap terjaga.
Terdapat  keyakinan  sebagai  calon  pemimpin  desa,  harus  menghormati  roh pelindung desa ‘ danyang ’ sebagai pendiri desa. Sehingga kegiatan slametan tersebut pelaksanaannya bertempat  keramat  ” punden ”  atau  tempat  makam  sesepuh  desa. Desa  Tanjung  terdapat  tiga punden tersebar  di  dua  dusun  yang  dijadikan  tempat acara slametan sebelum  pemilihan  kepala  desa  Tanjung  tahun  2016  kemarin. Misalnya, danyang pertama  disebut  warga  desa  dengan  ”Mbah  Prabu  Anom Pangeran  Pakpak”  di  dusun  Balekembang,  serta  di  dusun Tanjung  terdapat  dua danyang yang disebut warga desa yakni Mbah Wonokarso dan Mbah Ageng Gindho (Wawancara  dengan  Vito,  9  Desember  2015).  Praktik slametan tersebut  identik dengan  pemikiran  kekuasaan  Jawa  karya  Anderson  (Magnis  Suzeno  2003,  104). Apabila  seorang  sudah  menjadi  raja  ia  akan  berusaha  untuk  terus  memperbesar kekuasaannya.  Demi  tujuan  itu  ia  akan  mengumpulkan  semua  potensi  magis  yang terdapat dalam wilayah kekuasaannya. Yakni secara teratur raja mengunjungi candi- candi  dan  tempat-tempat  ziarah  dalam  kerajaannya, terutama  makam-makam  raja
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
dahulu.  Dengan  mengunjungi  mereka  raja  yang  hidup  mewarisi  kekuasaan adikodrati mereka.
Motivasi    calon  kepala desa melakukan kegiatan slametan di  makam  pendiri desa  adalah ngalap  barokah 1 , untuk  mendapatkan  seseuatu  sumber  kekuasaan spiritual  dalam  tradisi  Jawa.  Sehingga  dapat  meningkatkan kemampuan  politiknya untuk  memenangkan  pemilihan  kepala  desa.  Sedangkan slamet mengandung pengertian  keselamatan  dari  kemungkinan  adanya  rintangan  dan  terhindar  dari gangguan gaib (kekuatan tidak kasat mata dan cenderung menggunakan kekuaatan mistik),  kemunculan  gangguan  itu  mungkin  akibat  persaingan  di  medan  Pilkades oleh  lawan-lawan  politiknya.  Karena  makam  pendiri  desa  atau punden ,  bagi sebagian  masyarakat  desa  percaya  bukan  sekedar  tempat  menyimpan  makam, tetapi adalah tempat keramat karena di sana dikebumikan jasad orang kharismatik. Jasad  orang  Keramat  itu  tidak  sebagaimana  jasad  kebanyakan  orang,  karena terdapat keyakinan bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh binatang tanah dan  terjaga  oleh  kekuatan  magis  yang  tetap  dimilikinya  meskipun  orang  tersebut sudah lama meninggal.
Kegiatan selamatan menjelang Pilkades diatas, menurut Geertz (1981, 13-14) menyebutnya slametan ”selingan” yakni slametan yang diadakan sekali-kali untuk suatu peristiwa atau maksud khusus yang tidak secara khas berulang kembali pada rangkaian jarak waktu tertentu. Pada saat menjelang pemilihan kepala desa kemarin banyak  calon  kepala  desa  Tanjung  juga  melaksanakan slametan yang  sifatnya selingan.  Setiap    calon  kepala  desa  melakukan slametan selingan  menjelang  hari pemilihan adalah untuk praktik sumber kekuasaan budaya Jawa.  Suatu tradisi dari nenek moyang merupakan bentuk kearifan lokal kebudayaan Indonesia. Selain itu, tradisi  tersebut  dilakukan  calon  kepala  desa  sebagai  wujud  rasa  syukur  atas keselamatan,  kesehatan,  dan  rezeki  yang  telah  diberikan  oleh  Tuhan,  dan merupakan  pengharapan  agar  saat  pemilihan  kepala  desa  ke  depan  menjadi pemenang.
Jasa Pituo Dari Kiai Dan Dukun Pituo dalam  bahasa  Jawa  berarti  orang  tua,  atau  orang  sepuh  yang  sangat terhormat. Para pitou ini bisa berasal dari para kiai dan dukun Jawa. Pituo memiliki pengaruh di masyarakat desa karena diangggap memiliki magi . Masyarakat desa ada yang  meyakini  bahwa magi merupakan  sebuah  kekuatan  yang  dipercaya  dapat membawa keuntungan konkret dalam kehidupan keseharian. Malinowski (Lili Romli 2007,  96-97)  mendifinisikan magi sebagai  pengetahuan  palsu  ( false  science ). Sedangkan  Frazer  menyebutnya  sebagai  upaya  manipulasi  kekuatan  supranatural untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia, apabila kebutuhan praktis manusia itu tidak  bisa  diperoleh  melalui  pengetahuan  biasa.  Kemampuan magi memenuhi kebutuhan  praktis  manusia  karena  dalam magi itu  secara  teoritis  ada  formula- formula,  resep-resep,  dan  cara-cara/rumus-rumus  tertentu  untuk  memanipulasi kekuatan supranatural yang akan dipergunakan oleh manusia.
Walaupun  sama-sama  dianggap  memiliki  kekuatan  magis.  Namun,  yang membedakan  antara  kiai  dan  dukun  adalah  tata  cara  ritual  misalnya;  pengobatan yang dilakukan. Misalnya proses ritual penyembuhan yang dilakukan oleh kiai selalu diiringi  doa-doa  dan  berdasarkan  keyakinan  bahwa  kesembuhan  hanya  karena
1 Istilah  dalam bahasa Jawa yang terkait dengan arti sesuatu perolehan kekuatan yang mistis dan menjadikan  orang  yang  menerimanya  sebagai  orang  yang  mendapatkan  kemudahan-kemudahan hidup dari para ulama, sesepuh, dan nenek moyang yang deajat kesalehannya sangat tinggi.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
takdir dan ketentuan Allah. Lantas  semua usaha, harapan dan doa-doa selalu hanya ditujukan  kepada  Allah.  Sedangkan  untuk  tata  cara  ritual  yang  dilakukan  dukun Jawa  tidak  selalu  diiringi  kalimat  doa-doa  yang  identik  dengan  tata  cara  dalam peribadatan  agama  Islam.  Karena  begitu  variatif  kemampuan  para  dukun,  maka pengaruh  dukun  di  masyarakat  Kediri  yang  didominasi  daerah  pedesaan  menjadi cukup strategis. Misalnya, dalam kontestasi Pilkades pengaruh ini bisa mengalahkan elit desa lainnya. Berbagai model pituo (kiai dan dukun) menjadi sebagai penasehat spiritual  calon  kepala  desa,  supaya  dapat  mempengaruhi  preferensi  politik masyarakat  desa  untuk  mencoblos  calon  yang  menggunakan  jasa  dukun  tersebut (Wawancara dengan Widi, 17 Agustus 2017).
Berdasarkan  uraian  diatas Pituo adalah  orang  yang  dianggap  sakti,  jika ditinjau  dari  perspektif  kekuasaan  Jawa  orang-orang  sakti  tersebut  harus mendukung  dan  berada  di  sekitar  penguasa.  Konsep  Anderson  (1972)  tentang sumber kekuasaan homogen, yang menganggap bahwa semua orang-orang memiliki kekuatan  tertentu  dan  dianggap  mempunyai  kekuatan  gaib  harus  berada  di  dekat penguasa  atau  raja.  Oleh  karena  itu,  kekuatan  spiritual  yang  dimiliki  penguasa teraktualisasi  dalam  bentuk  sokongan  orang-orang  mempunyai  kesaktian  dalam memperkuat  kekekuasan  raja.  kepala  desa  dapat  juga  sebagai  penguasa  atau  raja kecil di desa. Ketika kontestasi pemilihan kepala desa, semua calon akan berusaha bertarung  mendapat  kekuasaan  sebagai  penguasa  desa.  Demi  tujuan  itu  mereka akan  mengumpulkan  semua  potensi  magis  yang  terdapat  di  daerahnya.  Calon kepala  desa  harus  dikelilingi  oleh  manusia-manusia  yang  dianggap  keramat  atau pituo, menarik  dukun-dukun  dan  kiai-kiai  termashur  di  tempatnya.  Semua  usaha tersebut dilakukan agar bisa memenangkan pemilihan kepala desa dan memperkuat kepercayaan diri berupa sumber kekuasaan yang bersifat spiritual dalam perspektif kekuasaan Jawa
Benda-Benda Pusaka Berbagai  sumber  kekuasaan  Jawa  meliputi slametan di  tempat  sakral  dan manusia-manusia  pilihan  yang  mempunyai  kesaktian,  sebagai  upaya  mendukung kekuasaan seorang penguasa desa. Sumber kekuatan spiritual terdapat juga dalam berbagai benda-benda pusaka. Calon kepala desa mengetahui bahwa barang-barang pusaka seperti; keris, tombak, payung kecil, wesi aji (lempengan besi kuning), dan pedang  mempunyai  kekuatan  spiritual  yang  dapat  menambah  aura  kekuasaan seorang penguasa di Jawa. Menurutnya kepercayaan benda-benda pusaka tersebut selain  pembuatannya  melalui  proses  spiritual  ‘ laku ’,  benda -benda  tersebut  juga pemberian dari para manusia pilihan yang mempunyai kesakten . Orang  Jawa  pada  umumnya  dan  khususnya  mereka  yang  masih  mempunyai kaitan  dengan  kraton,  menganggap  bahwa  benda-benda  bekas  penguasa  itu mempunyai kekuatan spiritual dan dianggap sakral, karena aura pemakainya telah melekat dalam benda-benda tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari cara mereka memperlakukan  benda-benda  tersebut.  Mereka  memakai  bahasa  halus  dan  bagi benda-benda  yang  dianggap  ampuh,  mereka  memberikan  nama-nama  dengan memakai julukan Kyai. Seumpama Kyai Gundil yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, Kyai Plered,  Kyai  Baruklinting,  dan  lain-lain.  Bahkan  sepasang  meriam  pun,  yaitu  Kyai dan  Nyai  Setomi,  buatan  negeri  Belanda  sudah  dianggap  pusaka  oleh  kraton Surakarta (Isbodroini 2002, 146).
Mengapa  pusaka dianggap mempunyai kekuatan spiritual sehingga dianggap penting?    Seorang  informan  merupakan  kepala  desa  Tanjung,  menjelaskan  bahwa
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
benda-benda  pusaka  tersebut  warisan  dari  nenek  moyang  yang  mempunyai kelebihan dari manusia biasa. Mereka percaya bahwa para leluhur ‘ mbah ’ 2 , mampu memohon  kepada  Allah  (sebelum  Islam,  mereka  memohon  kepada  para  dewa) untuk  memberikan  kekuatan  pada  benda-benda  pusaka  tersebut.  selain  tombak, keris,  dan  kentongan dipinjami  oleh  seorang pituo dari  luar  daerah  Kediri.  Ia  juga memiliki pusaka-pusaka lain seperti batu akik yang dipercaya untuk mengendalikan macan  putih  menjaga  desa,  dan  payung  warisan  ayahnya  mantan  lurah  untuk mengayomi  warga  desa.  Setiap  malam  jumat  barang  pusaka  tersebut  harus menyediakan sesaji, dengan membakar dupa (Wawancara dengan Vito,  15 Agustus 2017).

## Gambar 1. Macam-Macam Pusaka Kontestan Pilkades Tanjung
Sumber: Pusaka para calon kepala desa Pilkades Tanjung
Pembahasan  fenomena  tentang  pusaka  dimiliki  calon  kepala  desa  diatas, cukup relevan ditinjau dari perspektif kekuasaan Jawa Anderson (Budihardjo 1984. 44-45).  karena  bukan  bagaimana  menggunakan  kekuasaan  tetapi  bagaimana mengumpulkan atau menghimpin kekuasaan. Anderson mengungkapkan kekuasaan itu homogen, semua kekuasaan sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Segala hal yang  dipercaya  mempunyai  kekuatan  spiritual  seperti  berbagai  barang  pusaka, dikumpulkan  oleh  penguasa.  Begitu  pula  dahulu  bila  dalam  sebuah  peperangan kerajaan  musuh  telah  dapat  dikalahkan,  maka  semua  benda-benda  dari  raja  yang ditaklukkan akan dibawa ke istana raja selaku penakluk. Yakni seperti benda-benda pusaka yaitu keris, tombak, pedang, payung kerajaan, para istri atau selir, dan lain- lainnya. Sehingga kerajaan yang telah dikalahkan dalam sesuatu peperangan, tidak dibumuhanguskan karena kepercayaan bahwa semua benda-benda itu mempunyai
2 Unsur  kesaktian  pusaka  itu  merupakan  subtansi,  maka  ia  bisa  disimpan  di  dalam,  atau  diisi dengan  suatu  objek.  Objek  kesaktian  ini  diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya  dan disebut  sebagai  pusaka.  Masyarakat    Jawa  pedesaan  cenderung  masih  mengenal  kepercayaan mengenai  benda-benda  bertuah.  Misalnya,  keris  berdasarkan  kepercayaan  masyarakat  Jawa sebagai benda pusaka yang memiliki kekuatan supranatural dan harus dihormati. Oleh karena itu, benda  pusaka  merupakan  sebuah  pengakuan  dan  kepercayaan  yang  mendalam  sehingga menimbulkan sebuah anggapan bahwa pusaka tersebut buatan empu yang mempunyai keampuhan dan kesaktian. Dengan itu, segala ritual dan mantra-mantra, menjadi pusaka memiliki daya magis hingga dikeramatkan dan menjadi benda pusaka.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
kekuatan  spiritual.  Bagi  raja  pihak  pemenang  memiliki  benda-benda  spiritual tersebut akan memperbesar kekuasaannya.
Sampai di mana tradisi kepemilkan pusaka ini tetap ada, bahkan pemiliknya adalah para calon kepala desa desa, bukan merupakan rahasia lagi seperti diungkap diatas saat pemilihan kepala desa berbagai pusaka digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri para calon kepala desa atau hanya sekedar berjaga dari serangan gaib  lawan  politik  bila  terjadi  perang  dukun  (dukun  di  kediri  disebut pituo bisa berasal dari kiai atau dukun Jawa) menjelang Pilkades. Suatu ilustrasi yang menarik dari gejala ini adalah kecenderungan calon kepala desa desa memiliki benda-benda keramat kekuasaan Jawa itu
Pulung Sebagai Tanda Kekuasaan
Menurut paham Jawa pulung tidak dapat begitu saja diambil, melainkan harus diberi.  Hal  itu  sering  terjadi  melalui  semacam  pengalaman  panggilan;  orang  yang dipanggil yang barangkali sedang bersemedi di puncak gunung atau di tengah hutan ( laku tapa, lelana brata ) tiba-tiba dijatuhi wahyu ilahi, sering dalam bentuk cahaya biru  berbentuk  bundar  yang  melayang  di  langit  dan  turun  diatas  orang  yang terpanggil  ( ndaru,  pulung ).  Orang  yang  sedemikian  dipenuhi  oleh  kekuatan adikodrati  (ketiban  pulung)  juga  berubah  wajahnya;  tanpa  disadarinya  sendiri wajahnya  mulai  bersinar  ( teja ). Teja itu  kelihatan  bagi  rakyat,  maka  rakyat  tahu bahwa ada muncul seorang pemimpin baru (Magnis Suzeno 2003, 103).
Eksistensi sumber  kekuasaan  Jawa  ‘ pulung’, juga  terjadi  dalam  dinamika pemilihan  kepala  desa  Tanjung.  Karena  usaha  meraih  kekuasaan  harus  didahului dengan  mendapatkan  wahyu.  Sehingga  calon  kepala  desa  berusaha  keras  secara spiritual  yaitu  dengan  melakukan laku dan tapa  bra ta  yang  sungguh-sungguh. Berdasarkan  pengakuan  kepala  desa  terpilih  melakukan tapa  brata (untuk mendapatkan  pulung)  terbagi  menjadi  dua  bentuk  yakni  ritual  Islam  dan  ritual kejawen. Ritual Islam adalah ibadah di tempat ibadah (musholla dan Masjid), mulai dari sholat malam, puasa, dzikir, dan doa sampai menjelang pagi. Ia mengaku suatu malam ketika menjalankan ibadah dzikir tiba-tibu di luar musholla muncul cahaya terang  (merah)  dan  kilat.  Hal  ini  menambah  keyakinan  para  pendukung  (saat  itu begadang) bahwa pulung sudah muncul, jadi potensi menang dalam pemilihan nanti sangat besar. Selain itu, usaha untuk memperoleh pulung tidak hanya dengan ritual keagamaan.  Karena  informan  tersebut  juga  menjalankan  semedi,  untuk mendapatkan pulung tersebut,  atau  tanda  kekuasaan  bertempat  di  Petilasan Joyoboyo  dan  Sendang  Tirta  Kamandhanu  (Wawancara  dengan  Vito,  15  Agustus 2017).
Sebaliknya penafsiran berbeda tentang pulung oleh mantan kepala desa yang kalah dalam Pilkades kemarim Tahun 2016. Menurutnya pada saat Pilkades Tanjung kemarin tidak ada pulung yang keluar (apabila tidak ada tanda kekuasaan berpindah seharusnya  pihak  incumbent  yang  tetap  berkuasa  di  desa  Tanjung).  Bahkan, keluarga Vito yang merupakan lawan politik pemenang Pilkades yang lalu, mengakui tidak  ada pulung yang  keluar  saat  begadang  malam  menjelang  pemilihan.  Setelah Pilkades  Tanjung,  ia  mencoba  bertanya  kepada  seorang  ulama  yang menginformasikan  “sebenarnya  ini  belum  keluar  atau  beralih  tapi  dipaksakan pulung untuk keluar” (Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2017). Kekalahan  mantan  kepala  desa dalam  Pilkades Tanjung,  menurut  kekuasaan Jawa  merupakan  kegagalan  untuk  memusatkan  kekuatan  kosmis  dalam  dirinya sindiri, begitu pula seorang raja dapat kehilangan kekuasaan apabila ia kehilangan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
kemampuan  pemusatan  itu.  Tanda  bahwa  kekuasaannya  mulai  ambrol  ialah kekacauan-kekacauan,  pemberontakan-pemberontakan,  rasa  tidak  puas  dalam rakyat, kebejatan moral yang semakin merajalela, serta bencana-bencana alam dan panen  yang  gagal  (Magnis  Suzeno  2003,  107).  Salah  satu  keluhan  rakyat  desa Tanjung,  yang  tidak  puas  terhadap  sang  mantan  Kades  adalah  kesulitan  mencari kepala  desa  saat  ada  keperluan  di  balai  desa.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  ia bukan  termasuk  lurah tulen ,  karena  merangkap  sebagai  penguasaha  yang  sering berpergian ke luar kota (jual-beli mobil Jakarta). Ditinjau dari perpektif kekuasaan Jawa, kejatuhan penguasa akibat wahyu meninggalkan penguasa ketika beliau tutup usia – atau ketika tampak keruntuhannya – dan beralih kepada mereka yang terpilih sebagi pemimpin baru (Moertono 1985, 68).

## Petungan Sistem Penanggalan Jawa
Salah satu tradisi yang masih ada di Indonesia yaitu sistem penanggalan Jawa, atau biasa disebut primbon. Keahlian mengenai sistem penanggalan Jawa ini sering pula diterapkan dalam penentuan hari baik dan buruk.  Misalnya, untuk penentuan waktu  mendirikan  rumah,  untuk  memulai  usaha  (memulai  bercocok  tanam  di pedesaan), untuk acara perkawinan, dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasar  hari  kelahiran  dan  pasaran  ( weton ).  Kepercayaan  masyarakat  Jawa  yang mayoritas  masih  mempercayai  dan  meyakini  primbon,  membuat  tradisi  ini  masih ada  di  kalangan  masyarakat.  Pada  umumnya  semua  kegiatan  masyarakat  Jawa masih  berpegang  pada  suatu  hukum  adat,  yang  mengakibatkan  sebuah  tradisi mengenai  penanggalan  Jawa  masih  digunakan  di  masyarakat  Jawa  khususnya  di daerah pedesaan.
Primbon  merupakan  pegangan  orang  Jawa,  karena  upacara  khitanan  dan perkawinan – seperti  juga  pergantian  tempat  tinggal  semacamnya – tampaknya perlu  ditetapkan  dengan  kehendak  manusia;  tetapi  disini  pun  penetapan  secara sembarangan  harus  dihindari  dan  suatu  tatanan  ontologis  yang  lebih  luas ditetapkan  dengan  sistem  ramalan  numerologi  yang  disebut petungan atau hitungan.  Sebagaimana  dalam  suatu  harmoni,  hubungan  yang  paling  tepat  adalah terpastikan,  tertentu,  dan  bisa  diketahui.  Demikian  pula  agama,  seperti  suatu harmoni, adalah pada akhirnya suatu ilmu, tak peduli betapapun praktek aktualnya mungkin  lebih  mendekati  suatu  seni.  Sistem petungan memberikan  suatu  jalan untuk  menyatakan  hubungan  ini  dan  dengan  demikian  menyesuaikan  perbuatan seseorang  dengan  sistem  itu. Petungan merupakan  cara  untuk  menghindarkan semacam  disharmoni  dengan  tatanan  umum  alam  yang  hanya  akan  membawa ketidakuntungan (Gertz 1981, 38-39).
Keyakinan  terhadap  kesakralan  sistem  hitungan  Jawa  dalam  kehidupan masyarakat desa  Tanjung,  tidak  hanya  berdampak  pada  kehidupan  individu  tetapi juga  berdampak  pada  kehidupan  sosial.  Hal  itu  menyangkut  aktifitas  yang berhubungan  dengan  kepentingan  umum  seperti  pemilihan  kepala  desa.  Karena ketiga  calon  kepala  desa  menggunakan  hitungan  Jawa  saat  Pilkades  yang  lalu. Kepala desa terpilih mengaku punya orang sendiri untuk proses petungan Jawa di daerah Blitar. Sosok konsultan spiritual tersebut sudah sejak zaman dahulu (zaman Mubarok  mantan  lurah  Tanjung  dan  juga  orang  tuanya)  terkenal  sebagai  ahli penanggalan Jawa. Jadi waktu pemilihan kepala desa ternyata secara hitungan Jawa, hari  pencoblosan  atau  kemenangannya  sama  dengan  hari weton waktu  almarhum bapaknya  dulu  juga  terpilih  menjadi  kepala  desa  yakni  Rabu Pahing (Wawancara dengan Vito, 15 Agustus 2017).
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
Secara  umum  penggunaan  sistem  hitungan  jawa ‘ petungan ’ dalam menghadapi pemilihan kepala desa itu merupakan warisan tradisi Jawa yang masih sejalan dengan prinsip kekuasaan spiritual Jawa. Karena petungan Jawa merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendapatkan kesalamatan dan meramalkan kehidupan  (untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri  dan  meramalkan  kebaikan) dalam menghadapi peristiwa penting seperti pemilihan kepala desa (desa Sitimerto dan desa Tanjung), namun menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau dalam Islam adalah Allah SWT.

## Luri Garis Keturunan Kepala Desa
Tradisi kekuasaan Jawa yang masih bertahan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kediri, biasanya para calon kepala desa adalah mereka yang secara trah memiliki  hubungan  dengan  pendiri  atau  kepala  desa  yang  lama.  Hal  ini  tidak terlepas dari anggapan masyarakat desa bahwa jabatan kepala desa adalah menurut garis tangan keturunan keluarga kepala desa sebelumnya. Fenomena ini yang biasa disebut  ” luri ”  dalam  tradisi  politik  kekeluargaan  tersebut.  Budaya  lokal  di  Kediri merupakan  warisan  dari  peninggalan  kerajaan  Kediri  yang  masih  berpengaruh sampai  saat  ini.  Penyelenggarahan  politik  dan  pemerintahan  desa  dipegang  oleh para bangsawan yang bergelar ” luri ”. Para bangsawan memainkan perannya sebagai patron dengan memilihara hubungan dengan kliennya (masyarakat desa).
Silsilah dalam faham kekuasaan Jawa merupakan salah satu hal yang penting bagi legitimasi seorang penguasa. Sebagai contoh umpamanya, adalah bahwa dinasti Mataram  berasal  dari  petani  atau  rakyat  kebanyakan.  Nenek  moyang  raja-raja Mataram  adalah  Ki  Ageng  Sela.  Ia  adalah  pemuka  pedukuhan  di  desa  Sela.  Babad menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang rajin dalam bertani dan kuat dalam melakukan  tapanya  maka  keturunannya  dapat  menjadi  orang-orang  besar  karena wahyu yang didapat Ki Ageng Sela telah melahirkan para leluhur raja-raja Mataram. Bahkan  senapati  dapat  menguasai  laut  selatan  akibat  dari  tapanya.  Untuk mengokohkan  legitimasi  kekuasaannya,  selain  melalui  wahyu,  raja-raja  Mataram membuat silsilah dengan mengaitkan mereka dengan para leluhur dari orang-orang besar  agar  tercipta  gambaran training  kusumo  rembesing  madu,  wijining  atapa, thedaking  andana  warih, agar  rakyat  desa  mengakui  kekuasaan  pemimpinnya (Moertono 1985, 62) .
Salah  satu  anggota  luri  yang  sekarang  kepala  desa  Tanjung  mengatakan bahwa,  ”ak u  sama  adit  (kepala  desa  sitimerto)  itu  masih  satu mbah (leluhur  atau nenek  moyang)  yang  dulu  kepala  desa,  jadi  kita  merupakan  keturunan  lurah” (Wawancara  dengan  Vito,  15  Agustus  2017).  Ketika  penulis  mengkonfirmasi  ke kepala  desa  Sitimerto,  ia  juga  membenarkan  pernyataan  tersebut.  Legitimasi keturunan  luri  merupakan  salah  satu  strategi  politik  calon  kepala  desa  Tanjung untuk merebut suara pemilih. Bahkan di desa tempat peneliti lahir (Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) terdapat dua golongan luri yang masih saudara kandung saling bertarung di Pilkades.
Dari  penjelasan  diatas  status  sosial  sebagai  anggota  kelompok luri masih sangat  berpengaruh  untuk  legitimasi  seorang  penguasa  di  pedesaan  Jawa.  Secara keseluruhan  informan  menyampaikan  bahwa  pada  dasarnya,  status luri adalah faktor untuk meningkatka keterpilihan para kandidat bertarung kepala desa dimana leluhur  dilahirkan,  efeknya  akan  meningkatkan  kepercayaan  diri luri tersebut walaupun  terkadang  harus  bertarung  dengan  sesama luri yang  masih  saudara kandung  di  satu  desa.  Dari  aspek  teoritik  kekuasaan  seorang luri menggunakan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
kekuatan  karisma  terwariskan  secara  simbolik  kepada  keturunan-keturunannya. Model  otoritas  karismatik  Weber,  menjadi  modal  yang  paling  signifikan tereproduksi secara politik dalam bentuk legitimasi penguasa terhadap masyarakat desa (Adam Kuper dan Jessica Kuper 2000, 286). Jadi silsilah golongan luri adalah cara lain untuk meningkatkan kemegahan penguasa adalah silsilah penguasa, makin banyak tokoh-tokoh besar, nyata ataupun legendaris, termasuk dalam suatu silsilah, dan  makin  panjang  silsilahnya,  makin  besar  pula  martabat  penguasa  (Moertono 1985, 74).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis,  interpretasi  dan  pembahasan  penelitian,  yakni  hasil  kajian strategi politik berbasis budaya Jawa. Maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.
1. Dalam  kontestasi  politik  desa penggunaan  sumber  daya  kekuasaan  yang efektif bergantung  kepada  kepemilikan  sumber-sumber  kekuasaan  material  dan spiritual.  Para  calon  kepala  desa  perlu  memiliki  kedua  sumber  daya  kekuasaan tersebut  (sumber  daya  material  dan  sumber  daya  spiritual).  Lantas, menggunakan  kedua  sumber  daya  kekuasaan  secara  efektif  untuk  strategi pemenangan di pesta demokrasi pedesaan.
2. Kekayaan  memang  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  seorang  pemimpin  desa Tanjung, tetapi bukan satu-satunya sumber kekuasaan dan bahkan bukan faktor dominan. Misalnya, kepala desa terpilih di Tanjung justru pemberian paling kecil (tiga puluh ribu rupiah per orang) dan mengaku tidak punya modal uang sama sekali  menjelang  Pilkades. Ia  lebih  cenderung  mempraktikan  ‘ laku’ bersifat kekuasaan  spiritual  Jawa  daripada  dengan  cara  membeli  suara  ‘ nuku ’  pemilih desa. Dengan kasus itu, calon kepala desa pedesaan Jawa perlu memperhatikan sumber  kekuasaan  Jawa  yang  identik  Sifat  sakti  ‘ kesakten ’  bersifat  kekuasaan spiritual
3. Simbol  kekuasaan  Jawa  bersifat  kekuasaan  spiritual  yang  dijadikan  strategi politik  dalam  pemilihan  kepala  desa  Tanjung  terbagi  menjadi  tujuh  kategori: pertama , upacara Slametan di makam pendiri desa. Kedua , jasa pitou berasal dari kiai  dan  dukun. Ketiga ,  kepemilikan  benda-benda  pusaka. Keempat ,  pulung sebagai  tanda  kekuasaan. Kelima , petungan sistem  penanggalan  Jawa. Keenam , luri garis keturunan kepala desa.

## SARAN
Berdasarkan  temuan  dan  simpulan  penelitian  beberapa  saran  penting  terkait penggunaan strategi  politik  berbasis  budaya  Jawa  di  Pilkades Tanjung  antara  lain; sesuai  dengan  hasil  simpulan  bahwa  figur  personal  kontestan  mampu mempengaruhi pemilih desa sehingga masyarakat  desa lebih memilih calon kepala desa yang mempunyai rekam jejak baik dan program-program pembangunan desa. Dengan  demikian  para  calon  kepala  desa  diharapkan  tidak  hanya  mengandalkan uang untuk membeli suara pemilih desa, dan berdampak buruk bagi pembangunan demokrasi  di  tingkat  desa.  Pemerintah  perlu  memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap  penggunaan  politik  uang  dalam  pesta  demokrasi  di  pedesaan,  sehingga kontestasi politik desa bisa berjalan lebih harmonis dan damai.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Direktorat  Riset dan  Pengabdian  Masyarakat  (DRPM)  Ditjen  Risbang  Kemenristekdikti  atas  dana hibah  yang  diberikan  dalam  nomor  kontrak:  12/KP/LPPM-UWP/K-I/III/2019 tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Wijaya Putra.

## DAFTAR REFERENSI
Anderson, Benedict  R.O’G. Kuasa-Kata  Jelajah  Budaya-Budaya  Politik  Indonesia (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000
Aspinall, Edward and Noor Rohman, Village Head Election in Java: Money Politics and Brokerage  in  The  Remaking  of  Indonesia’s  Rural  Elite .  Journal  of  Southeast Asian Studies, 48(1), pp 31-52 February 2017
Bodgan,  Robert  dan  Steven  J.  Taylor. Kualitatif  Dasar-Dasar  Penelitian , diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
Budiardjo,  Miriam, Aneka  Pemikiran  Kuasa  dan  Wibawa, Jakarta:  Sinar  Harapan,
1986
Cahyono,  Heru. Konflik  Elite  Politik  di  Pedesaan:  Relasi  antara  Badan  Perwakilan Desa dan Pemerintahan Desa , Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol 2, No 1, 2005
Duverger, Maurice. Sosiologi Politik , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Edisi 14, 2014 Geertz,  Clifford  C.  (1981) Abangan,  santri,  Proyayi  dalam  Masyarakat  Jawa,
(Terjemahan oleh Aswab Mahasin), Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
Hatma  Indra,    Pajar. Hubungan  Raja  dan  rakyat  di  Tengah  Gelombang  Demokrasi: Studi  Tentang  Keberlangsungan  Konsep  Kekuasaan  Jawa  di  Masyarakat Yogyakarta  Tahun  1998-2011. Yogyakarta:  Disertasi  Departemen  Sosiologi UGM, 2013.
Kuncoro, Bambang. “Hubungan Desa dan Negara: Studi Relasi Kekuasan Kepala Desa dan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pasca Orde Baru” . Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2014 Miles,
Matthew  B.  and  A.  Michael  Huberman, Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook , USA: SAGE, 1994
Moertono, Soemarsaid. Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau , Studi tentang  Masa  Mataram  II,  Abad  XVI  sampai  XIX, Jakarta:  Cornell  Modern Indonesia Project (terjemahan Yayasan Obor Indonesia), 1985
Magnis Suzeno, Franz, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 Pito , TA, Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik , Jakarta, 2005 Pribadi,  Yanwar. The  Klebun,  The  Kiai  and  The  Blater:  Note  from  western  Madura, Indonesia .  Journal  South  East  Asia  Research,  23,3,  pp  303-317  doi: 10.5367//sear.2015.0267 Schroder, Peter. Strategi Politik (Terjemahan) , (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit- Indonesia), 2010
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010 Tambunan,  Elizabeth. Perubahan  Elit  Lokal  di  dalam  Desa  Lumban  Pinggol, Kecamatan  Pangururan,  Kabupaten  Samosir  Pasca  Pemekaran  Tahun  2003 . Tesis, Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2007
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.22 No. 1  Mei 2019
Yani  Yuningsih,  Neneng.  dan  Valina  Singka  Subekti, Demokrasi  dalam  Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013” . Jurnal Politik, Vol 1, No. 2, Februari2016
Yin, Robert K. Studi Kasus: Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2003
Wawancara Vito Calon Kepala Desa  Tanjung Wawancara Agus Calon Kepala Desa Tanjung Wawancara Rudi Calon Kepala Desa Tanjung
Wawancara Satirin Ketua DPMPD Kabupaten Kediri
Internet : www.sabdalangit.wordpress.com/tag/wreddotomo www.nu.or.id https://kbbi.web.id