## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 02, Nomor 02, November 2020
111

## PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM
Aisyah Ayu Musyafah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275 aisyahayumusyafah@gmail.com

## Abstract
Islam is only to give benefit to humans and avoid harm. Allah in Islamic law is ordered to marry and  forbidden  adultery.  Marriage  order  is  one  of  the  implementations  of  Al-Maqasyid  Al- Khamsah  namely  hifzhul  nasl.  This  paper  describes  marriage,  harmony,  marital  conditions, marital law and how to record marriages, civil and wife rights of children and children. Through this  theme  trying  to  be  deciphered.  The  conclusion  that  was  formulated  by  marriage  was  the agreement of  a man  and  woman  to  build  a  happy  household. And valid  when  doing  harmony and  conditions.  There  are  5  law  in  marriage  which  is  compulsory,  sunnah,  makruh,  mubah, haram.  And  good  marriage  is  recorded  which  is  accompanied  by  proof  so  that  it  will  bring benefits to the wife and offspring.
Keyword : Islam; Marriage; Law

## Abstrak
Islam  disyariatkan  hanya  untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  seluruh  manusia  dan menghindari  dari  kemudharatan.  Salah  satu  petunjuk  Allah  dalam  syariat  islam  adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzinah. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi  dari  Al-Maqasyid  Al-Khamsah  yaitu  hifzhul  nasl.  Tulisan  ini  untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan,rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan  serta  bagaimana  pencatatan  perkawinan  dan  hak  keperdataan  istri  dan  anak. Melalui  tema  ini  berusaha  untuk  diuraikan.  Adapun  kesimpulan  yang  dapat  dirumuskan perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  suci  antara  seorang  pria  dan  perempuan  untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana Hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.
Kata Kunci : Islam; Perkawinan; Hukum

## A. Pendahuluan
Agama  Islam  memandang  pernikahan  merupakan  perjanjian  yang  sakral,  bermakna ibadah  kepada  Allah,  mengikuti  Sunnah  Rasulullah  dan  dilaksanakan  atas  dasar  keikhlasan, tanggung  jawab,  dan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  harus  dilakukan.  Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam
Dan  manusia  itu  tidak  akan  berkembang  tanpa  adanya  pernikahan.  Sebab,  pernikahan akan  menyebabkan    manusia  mempunyai  keturunan.  Pernikahan  atau  perkawinan  itu merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  laki–laki  dengan  seorang  perempuan  untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur’an:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Nuur/24 : 32).
Tujuan  dari  pernikahan  sendiri  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis,  akan tetapi  yakni  menaati  perintah  Allah  dan  Rasul-Nya  bernilai  ibadah  yaitu  membina  keluarga sejahtera  yang  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  para  pelaku  perkawinan,  anak  keturunan juga  kerabat.  Perkawinan  sebagai  suatu  ikatan  yang  kokoh,  dituntut  untuk  membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. 1
Secara  umum,  hampir  seluruh  agama  memiliki  pendapat  bahwa  pernikahan  atau perkawinan  adalah  hal  yang  cukup  penting.  Tidak  aneh  jika  agama  lain  memiliki  pedoman sebagai  tuntunan  kepada  para  pemeluknya,  agar  pernikahan  yang  mereka  lakukan  dapat mencapai  tujuan  ideal  seperti  diharapkan.  Pernikahan  merupakan  naluri  yang  berlaku  pada semua  makhluk-Nya,  baik  pada  manusia,  maupun  hewan. 2 Oleh  karena  itu,  di  dalam  hukum perkawinan  yang  diatur  menurut  hukum islam menjadi  sudut  pandang  penulis untuk mengkaji pengertian  perkawinan,  rukun  nikah, syarat  perkawinan  menurut  hukum  islam,  hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Perkawinan
Dalam  Al-qur’an  dan  Hadis  Nabi  Muhammad  juga  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang Arab, sering memakai kata  nikah  dan  zawaj  yang artinya  adalah  pernikahan  atau  perkawinan menurut  literatur  fiqh  berbahasa  arab.  Menurut  Islam  perkawinan  adalah  perjanjian  suci  yang kuat  dan  kokoh  untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal,  saling  menyantuni,  saling  mengasihi,
1 Ahmad  Atabik  and  Koridatul  Mudhiiah, " Pernikahan  Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum  Islam", Yudisia , Vol 5, No 2, 2014, hlm 293–294.
2 Addin  Daniar  Syamdan  dan  Djumadi  Purwoadmodjo,  “Aspek  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan  Akibat Hukumnya”, Notarius, Vol 12, No 1 ,2019, hal 452–466, https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897
aman  tenteram,  bahagia  dan  kekal  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  disaksikan oleh  dua  orang  saksi  laki-laki.  Selain  itu,  perkawinan  juga  diatur  dalam  hukum  Islam  harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.
Pernikahan  atau  perkawinan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  ikatan,  apabila  sesuatu sudah  diikatkan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  maka  akan  saling  ada  keterikatan  dari kedua  belah  pihak.  (QS.  AdDhukhan:  54).  Yang  artinya:  “Demikianlah  dan  kami  kawinkan mereka dengan bidadari.” 3
Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki- laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama  lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak  ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. 4
Menurut  Abu Zahrah  perkawinan  dapat  menghalalkan  hubungan  biologis  antara  laki-laki dan  perempuan,  dengan  adanya  perkawinan  ini  maka  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.
Perkawinan  berasal  dari  kata  dasar  “kawin”  yang  mempunyai  makna  bertemunya  alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan  halal  sehingga  dapat  memperbanyak  keturunan.  Seperti  yang  dituliskan  dtuliskan  dalam Firman Allah SWT :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,dan  dijadikan-Nya diantara  mu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum ayat 21)
Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan untuk menaati perintah  Allah untuk melaksanakannya sebagai  ibadah  dan  untuk menjalankan  Sunnah  Rosul sesuai  dengan  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan  tersebut  adalah  perjanjian  suci  yang  sangat  kuat  antara  laki-laki  dan  perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya.
3 Santoso,  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  Dan  Hukum Adat”, Yudisia , Vol 7, No 2,2016, hlm 412–434.
4 M  Khoiruddin,  ‘Wali  Mujbir  Menurut  Imam  Syafi’i  (Tinjauan  Maqâshid  Al-  Syarî’ah)”, Al-Fikra:  Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760.
Sehingga  dapat  menghalalkan  kebutuhan  biologis  antara  keduanya  dan  dapat  untuk meneruskan garis keturunan.

## 2. Rukun Nikah
Rukun  merupakan  hal  pokok  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  atau  masuk  di  dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :
a.  Wali
Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali  berasal  dari  pihak  perempuan  yang  akan  dinikahkan  kepada  pengantin  laki-laki. Karena  kemutlakan  adanya  wali  dalam  sebuah  akad  nikah  adalah  menghalalkan kemaluan  wanita  yang  wanita  tersebut  tidak  mungkin  akan  menghalalkan  kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. 5
Salah  satu  rukun  nikah  yaitu  wali  juga  terdapat  dalam  HR  Abu  Daud,  At-Tirmidzy dan  Ibnu  Majah  bahwa  “Wanita  mana  saja  yang  menikah  tanpa  izin  walinya  maka nikahnya batal, batal, batal.”
Adanya  wali  merupakan  suatu  yang  harus  ada,  apabila  wanita  tersebut  tidak mampu menyediakan  wali  dari  pihaknya  atau  seorang  yang  dapat  menjadi  hakim maka ada  tiga  cara,  yaitu  :  1)  wanita  tersebut  tetap  tidak  dapat  menikah  tanpa  ada  wali.  2) wanita  tersebut  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  karena  keadaan  darurat.  3)  wanita menyuruh  kepada  seseorang  untuk  menjadi  wali  atau  mengangkat  wali  (hakim)  untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi. 6
Imam  Syafi’i  pernah  menyatakan,  “Apabila  dalam  suatu  rombongan  (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat  disamakan  dengan  memperwalikan  seseorang  hakim  (penguasa  Negara  atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”
5 Aspandi  A.,  “PERNIKAHAN  BERWALIKAN  HAKIM  Analisis  Fikih  Munakahat  Dan  Kompilasi  Hukum Islam”, Ahkam: Jurnal Hukum
Islam , Vol 5, No 1, 2017, hlm 85–116, https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116.
6 Wildan  Maolana,  “Pendapat  Ibnu  Qudamah  Dan  Imam  Mawardi  Tentang  Wali  Nikah  Bagi  Anak Temuan  (Laqith)”, ADLIYA:  Jurnal  Hukum  Dan  Kemanusiaan ,  Vol  12,  No  1,  2019,  hlm  1–18, https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487
Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana.
Wali  nikah  pun  diatur  di    Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  beberapa  pasal,  sebagai berikut :
Beberapa  pasal  tentang  wali  nikah  salah  satunya  Pasal  19  yang  berbunyi  “wali nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi “ayat (1) Yang bertindak sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni muslim,  aqil  dan  baligh.  Ayat  (2)  Wali  nikah  terdiri  dari  :  a. Wali  nasab;  b. Wali  hakim”. Dan  pasal  21  yang  berbunyi,  ayat  (1)  Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak  ayah  dan  seterusnya.  Kelompok  kedua  adalah  kerabat  saudara  laki-laki  kandung atau  saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  dari  mereka.  Kelompok  ketiga  adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka.  Kelompok  keempat  adalah  saudara  laki-laki  kandung  kakek,  suadara  laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ayat  (2)  Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat  derajat  kekerabatannya  dengan  calon  mempelai  wanita.  Ayat  (3)  Apabila  dalam satu  kelompok  sama  derajat  kekerabatan  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali  nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat  kekerabatannya  sama  yakni  sama-sama  derajat  kandung  atau  sama-sama dengan  kerabat  seayah,  mereka  sama-sama  berhak  menjadi  wali  nikah,  dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal  22  yang  berbunyi,  “apabila  wali  nikah  yang  paling  berhak,  urutannya  tidak memenuhi  syarat  sebagai  wali  nikah  atau  oleh  karena  wali  nikah  itu  menderita  tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  adlal  atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
b.  Dua Orang Saksi
Rasulullah  sallallahu  Alaihi Wasallam bersabda  :  “Tidak  ada  nikah  kecuali  dengan wali dan dua saksi yang adil. ”(HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)”
Perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  menurut  golongan  syafi’i pernikahan  yang  dilakukan  oleh  saksi  apabila  belum  diketahui  adil  atau  tidaknya  maka akan  tetap  sah.  Karena  pernikahan  tidak  semua  tempat  ada,  di  kampung,  daerah terpencil  ataupun  kota  sehingga  tidak  dapat  disama  ratakan.  Pada  saat  itu  adil  dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh. 7
Dalam  pernikahan  hadirnya  seorang  saksi  adalah  rukun  yang  harus  dipenuhi, karena  apabila  pernikahan  tanpa  adanya  saksi  maka  pernikahan  tersebut  tidak  sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut  tetap  tidak  sah.  Berbeda  dengan  sebaliknya,  apabila  pernikahan  tanpa diumumkan  di  kalayak  ramai  tetapi  terdapat  saksi  dalam  pernikahan  tersebut  maka pernikahan  tersebut  tetap  sah.  Hal  ini  karena  saksi  sangat  penting  untuk  ke  depannya apabila  nanti  ada  sengketa  antara  suami  dan  istri,  maka  saksi  yang  akan  diminta keterangannya.  Seperti  dalam  hadis  Nabi  yang  artinya  :  “Telah  menceritakan  Yusuf  bin Hammad al-Mughl  al-Bashri,  telah menceritakan  Abd  al-‘Ala  dari  Said dari  Qatadah  dari Jabir  bin  Zaid  dari  Ibn  Abbas,  sesungguhya  Rasulullah  telah  bersabda  “Pelacur  adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi””.
Saksi nikah pun diatur   juga  di dalam  Kompilasi Hukum  Islam di beberapa pasal, sebagai berikut:
Pasal  24,  ayat  (1)  menyatakan  saksi  dalam  perkawinan  adalah  rukun  dalam  akad nikah.  Ayat  (2)  pernikahan  harus  di  saksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Pasal  25,  yang ditunjuk menjadi  saksi  adalah  seorang  laki-laki  muslim,  adil,  aqil  baligh,  tidak  terganggu ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli.  Pasal  26,  bahwa  saksi  harus  hadir  dan menyaksikan  langsung  pernikahan  tersebut  dan  ikut  menandatangani  akta  nikah  pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.
c.  Ijab dan Qabul
Ijab  qobul  merupakan  salah  satu  rukun  nikah  yang  harus  dilaksanakan,  ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan
7 M  Karya  Mukhsin,  “Saksi  Yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam”, Al-Fikra :  Jurnal  Ilmiah Keislaman , Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303
dari  pihak  kedua.  Ijab  dari  pihak  wali  perempuan  mengucapkan  :  “Saya  nikahkan  anak saya  yang  bernama  si  A  kepadamu  dengan  mahar  sebuah  kitab  Riyadhus  Shalihin.” Qabul  adalah  penerimaan  dari  pihak  suami  dengan  ucapannya,  misalnya:  “Saya  terima nikahnya  anak  Bapak  yang  bernama  si  A  dengan  mahar  sebuah  kitab  Riyadhus Shalihin.” 8
Ijab  dan  qabul  juga  diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Pasal  27  dan 29,sebagai berikut:
Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu.  Pasal  29  yang  berbunyi,  ayat  (1)  yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara  tegas  dan  tertulis  untuk mewakilkannya.  (3)  apabila  calon  mempelai  wanita  atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.
d.  Calon Suami
Syarat  sah  menikah  adalah  ada  mempelai  laki-laki,  seorang  laki-laki  telah memenuhi  persyaratan  yang  disebutkan  oleh  Imam  Zakaria  al-Anshari  dalam  Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah  halal  menikahi  calon  istri  yakni  Islam  dan  bukan  mahram,  tidak  terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”
Dan  dilarang  untuk  memperistri  perempuan  yang  haram  untuk  dinikahi  seperti pertalian  nasab,  pertalian  kerabat  semenda,  pertalian  sesusuan  dan  wanita  tersebut masih  terikat  dengan  pernikahannya,  seorang  wanita  dalam  masa  iddah  dan  seorang wanita  yang  tidak  beragama  islam  dan  seorang  pria  diilarang  menikah  dengan  wanita apabila  pria  tersebut  sedang  mempunyai  4  (empat)  orang  istri  dengan  seorang  wanita bekas  istrinya  yang  ditalak  tiga  kali  dan  dengan  seorang  wanita  bekas  istrinya  yang dili`an.  Dan  itu  semua  sudah  diatur  juga  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dalam Pasal 39-43.
e.  Calon Istri
Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah,  hubungan  sepersusuan  atau  kemertuaan  haram  untuk  dinikahi.  Diatur  pasal  44
8 Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, ISTI’DAL : Jurnal Studi Hukum Islam , Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

## Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam
118
Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  wanita  Islam  dilarang  menikah  dengan  pria  yang  tidak beragama Islam.

## 3. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam
Syarat  merupakan  dasar  yang  harus  dipenuhi  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya. Seperti  halnya  syarat  dalam  perkawinan  juga  harus  dipenuhi  karena  akan  menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka  akad  akan  rusak.  Syarat  nikah  ada  tiga  yaitu  :  adanya  persaksian,  bukan mahrom  dan adanya akad nikah.
Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut  syariat.  Saksi  dalam  pernikahan  bertujuan  untuk  mengingat  agar  tidak  lupa  di kemudian hari.
Selanjutnya,  Syarat  keharusan  nikah  maksudnya  syarat-syarat  yang  menimbulkan keberlangsungan  dan  kontinuitas  pernikahan  dan  tidak  ada  pilihan  bagi  salah  satunya  untuk menghindarinya.  Jika  salah  satu  dari  syarat  tersebut  cacat,  rusaklah  akad.  Para  Fuqaha’ mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.
Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
a.  Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
b.  Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya  sendiri tanpa adanya  wali,  adapun  hak wali  dalam  akad  ada  dua  syarat,  yaitu  suami  harus  sekufu  atau  tidak  lebih  rendah kondisinya  dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil  atau kurtang  dari mahar mitsil apabila wali ridho.
c.  Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
d.  Tidak  ada  cacat  sehingga  dari  pihak  suami  yang  memperbolehkan  faskh  seperti penyakit kritis  berbahaya 9 .

## 4. Hukum Pernikahan atau Perkawinan dalam Islam
Hukum  pernikahan  memilki  dua  makna  yaitu  sifat  syara’  pada  sesuatu  (seperti  wajib, haram  makruh,  sunnah  dan  mubah),  dan  akibat  yang  ditimbulkan  sesuatu  menurut  syara’. Dalam  hukum  pernikahan  ini,  suami  mempunyai  kewajiban  terhadap  mahar  dan  nafkah
9 Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, Solusi , Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29
terhadap  istri,  sedangkan  istri  mempunyai  kewajiban  untuk  taat  pada  suami  dan  menjaga pergaulan dengan baik.
Hukum  taklifi  atau  pembebanan  adalah  hukum  yang  ditetapkan  syara’  apakah  dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetpi juga untuk  beribadah,  melindungi  wanita,  memperbanyak  keturunan  dan  umat  serta  menjalankan sunah Rosul.
Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:
1.  Wajib
Wajib  apabila  sesorang  telah  mampu  baik  fisik  maupun  finansial,  apabila  tidak  segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
2.  Sunnah
Apabila  nafsunya  telah  mendesak  dan  mempunyai  kemampuan  menikah  tetapi  masih dapat menahan diri.
3.  Makruh
Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
4.  Mubah
Orang  yang  hendak  menikah  tetapi  masih  mampu  menahan  nafsuya  dari  zina  dan  dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
5.  Haram
Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

## 5. Pencatatan Perkawinan dan Hak Keperdataan Istri dan Anak
Sahnya  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan  terdapat  pada  Pasal  2  UU  Perkawinan yang  berbunyi,  ayat  (1)  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  ayat  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  berbunyi  agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat  dalam Pencatatan  Pekawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  no.22  tahun  1946  jo.  Undang-undang  no.32 tahun 1954.
Dalam  peraturan  undang-undang  no.22  tahun  1946  terus  diabadikan  dalam  UUP  no.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas  resmi  pencatatan  sesuai  syarat  dan  ketentuan.  Pencatatan  perjanjian  perkawinan  di atas kertas termasuk masih asing dan baru dalam peraturan keluarga Islam. Masih didiskusikan
tentang  kesaksian  yang  dibutuhkan dalam  ijab  qobul  dan  tidak membahas  perlunya mencatat perjanjian perkawinan. 10
Pencatatan  perkawinan  dianjurkan  karena  mempunyai  manfaat  yaitu  mengurangi timbulnya  kemudaratan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  keturuanannya  kelak.  Dengan  adanya pencatatan  perkawinan  akan  menguatkan  tegaknya  syariat  islam,  dan  apabila  tidak dilaksanakan  maka  perkawinan  tersebut  akan  fasid.  Selama  pencatatan  perkawinan  tidak bertentangan dengan syariat islam maka pencatatan tersebut dianjurkan.
Perkawinan  yang  tidak  dilakukan  pencatatan  maka  akan  merugikan  pihak  perempuan ataupun keturunannya kelak. Karena jika tidak di catatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan  suami  tidak  memiliki  bukti  dokumen  kuat  secara  hukum.  Sementara  untuk keturunannya juga akan kesulitan apabila memerlukan dokumen hukum.
Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak negatif bagi istri, 11 yaitu : 1) Terhadap istri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Dari segi hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Dari segi sosial, istri  akan  sulit  bersosialisasi  karena  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  bawah  tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo)  atau  anda  dianggap menjadi  istri  simpanan.  2)  Terhadap  suami tidak  begitu merugikan justru  akan  menguntungkan  untuk  pihaj  suami  karena  bebas  untuk  menikah  lagi,  karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. 3) Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu :
a)  Status  anak  yang  dilahirkan  akan  dianggap  sebagai  anak  yang  tidak  sah  karena tidak  ada  anak  hanya  akan  meimiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  tidak dengan ayahnya.
b)  Status anak di muka hukum tidak jelas, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,
c)  Anak  tidak  berhak  atas  biaya  kehidupan  dan  pendidikan,  nafkah  dan  warisan  dari ayahnya.
Perkawinan di bawah tangan akan sangat merugikan terutama untuk pihak istri dari segi hak  dan  kewajiban  apabila  sampai  terjadi  perceraian.  Perkawinan  di  bawah  tangan  apabila sampai  terjadi  perceraian  maka  istri  tidak  akan  mendapatkan  hak  apapun.  Sementara
10 Ibid.
11 H.  Endang  Ali  Ma’sum,  “Pernikahan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Dan  Problematikanya”, Musãwa  Jurnal Studi Gender Dan Islam , Vol 12, No 2, 2013, hlm 201,
https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213.
perkawinan yang tercatat apabila sampai terjadi perceraian maka untuk hak dan kewajibannya akan tetap sama.
Perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya  jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menuntut  apapun  ke  pengadilan,  baik  mengenai  nafkah termasuk  kedua  anaknya  atau  harta  bersama  yang  mereka  peroleh  selama  perkawinan berlangsung.  Bahkan  jika  salah  satu  pihak  meninggal  dunia  (suami/istri)  maka  ia  tidak  dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu. Perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat ini risiko hukumnya  sangat  tinggi  dan  sangat  merugikan  kaum  perempuan  terutama  pada  anak-anak yang telah dilahirkan. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan dalam Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  mungkin  sebagian  masyarakat  muslim  masih  ada  yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah  terpenuhi,  tidak  perlu  ada  pencatatan  di  Kantor  Urusan  Agama  dan  tidak  perlu  surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

## C. Simpulan
Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk  membangun  rumah  tangga  yang  sakinah,  tenteram,  dipenuhi  rasa  cinta  dan  kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5  yaitu  wajib,  sunnah,  makruh,  mubah,  haram,  hukum  perkawinan  tersebut  tergantung  pada manusia  atau  seseorang  dalam  kemampuan  fisik,  finansial  maupun  menahan  nafsunya.  Dan perkawinan  yang  baik  itu  sebaiknya  dicatatkan  yang  disertai    pembuktikaannya  dengan  akta nikah  sehingga  akan  mendatangkan  maslahat  (kebaikan  dan  manfaat)  untuk  pihak  istri  dan keturunannya. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa  kemudaratan  kepada  pihak-pihak  yang  melakukannya  dan  juga  kepada keturunannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
A.,  Aspandi.  Pernikahan  Berwalikan  Hakim  Analisis  Fikih  Munakahat  Dan  Kompilasi  Hukum
Islam, Ahkam: Jurnal Hukum Islam . Vol 5. No 1. 2017.
https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116
Atabik,  Ahmad,  dan  Koridatul Mudhiiah. Pernikahan Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum Islam. Yudisia . Vol 5. No 2. 2014.
Bariah,  Oyoh.  Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. Solusi . Vol 1. No 4.
2015.
Faizah,  Siti.  Dualisme  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Tentang  Nikah  Siri. ISTI’DAL :  Jurnal  Studi Hukum Islam , Vol 1, No 1. 2014.
Ma’sum,  H.  Endang  Ali.  Pernikahan  Yang  Tidak  Dicatatkan  Dan  Problematikanya. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam . Vol 12. No 2. 2013. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213
Khoiruddin,  M.  Wali  Mujbir  Menurut  Imam  Syafi’i  (Tinjauan  Maqâshid  Al-  Syarî’ah). Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman . Vol 18. No 2. 2019. https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760
Maolana, Wildan. Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan  (Laqith). ADLIYA:  Jurnal  Hukum  Dan  Kemanusiaan. Vol  12,  No  1.  2019. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487
Mukhsin, M Karya. Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman . Vol 18. No 1. 2020. https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303
Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia . Vol 7. No 2. 2016.
Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo.Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. Notarius . Vol 12. No 1. 2019. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897