MEMBONGKAR POSITIVISME HUKUM DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN HAM KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA
Habib Shulton Asnawi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta habibshulton.doktor@yahoo.co.id

## Abstract
Law enforcement (judges, prosecutors and police) in Indonesia is still dominated by the positivistic paradigm and-legalistic way of thinking, especially in the legal meaning of the Criminal  Code.  The  way  to  think  of  this  kind  proved  to  make  the  process  of  law enforcement  in  Indonesia  is  arid  dry  from  morality.  As  a  result,  justice  becomes  the ultimate  goal  of  law  is  often  not  achieved.  Especially  is  justice  and  Human  Rights (HAM) women. The inequality of women is certainly contrary to the concept of Indonesia as the "rule of law". As in Article 1 (3) UUD 1945 Indonesia is the "rule of law". The hallmark  of  the  Rule  of  Law  (Rechtsstaat  /  Rule  of  Law)  is  a  rule  of  law  that  protects human  rights  (Human  Rights).  Law  as  supreme  commander  (commander)  should  not ignore  the  value  of  the  legal  basis  of  "justice"  and  "human  rights  protection".  Legal positivism in the Criminal and Code is a sharp criticism of the various theories, especially the  law  of  Islam.  In  Islamic  law  the  concept  of  justice,  equality  and  the  protection  of human  rights  is  a  philosophy  or  principles  that  should  not  be  overlooked.  Therefore, efforts to dismantle legal positivism in the Criminal Code is a necessity.
Keywords: Positivism  Law,  Criminal  Law,  Islamic  Law,  Justice,  Human Rights, Women.

## Abstrak
Penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) di Indonesia selama ini masih didominasi oleh paradigma  dan  cara  berfikir  positivistik-legalistik,  terutama  dalam  pemaknaan  hukum dalam KUHP. Cara berfikir semacam ini terbukti membuat proses penegakkan hukum di Indonesia menjadi gersang dan kering dari moralitas. Akibatnya, keadilan yang menjadi tujuan akhir hukum seringkali tidak tercapai. Khususnya adalah keadilan dan Hak Asasi Manusia  (HAM)  kaum  perempuan.  Ketidak-adilan  perempuan  tersebut  tentu bertentangan  dengan  konsep  Indonesia  sebagai  “negara  hukum”.  Sebagaimana  dalam Pasal  1  (3)  UUD  1945  Indonesia  adalah  “negara  hukum”.  Ciri  dari  negara  hukum (Rechtsstaat/Rule of Law) adalah adanya supremasi  hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia. Hukum sebagai panglima tertinggi (commander) tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu “keadilan” serta “perlindungan terhadap HAM”. Positivisme hukum dalam  KUHP  tersebut  mendapat  kritikan  tajam  dari  berbagai  teori,  khusunya  adalah hukum Islam. Dalam hukum Islam konsep keadilan, kesetaraan serta perlindungan HAM adalah  filosofi  atau  prinsip  dasar  yang  tidak  boleh  diabaikan.  Oleh  karena  itu,  upaya membongkar positivisme hukum dalam KUHP merupakan sebuah keniscayaan.
Kata kunci: Positivisme Hukum, KUHP, Hukum Islam, Keadilan, HAM, Perempuan.

## Pendahuluan
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  1948,  di  dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  derajat  yang  sama. 1 Dalam  konstitusi Indonesia, juga telah memuat aturan HAM secara khusus dalam BAB XA yang terdiri  dari  Pasal  28  A  sampai  dengan  28  J. 2 Dari  sini  setidaknya  ada  dua  hal yang bisa disimpulkan: Pertama, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis  kelamin. Kedua, mengakuan atas  kesejajaran  hak  dan  keawajiban  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam berbagai bidang. 3
Pegakuan  perlindungan  terhadap  keadilan  HAM  kaum  perempuan  juga jelas  ditegaskan  dalam  Islam. 4 Keadilan  HAM,  kesetaraan  dan  nilai-nilai  luhur inilah  yang  disebut  di  dalam  prinsip  dasar  Islam,  yang  oleh  ulama  terdahulu dikatakan  sebagai  tujuan  syaria‟ah  ( maqashid  al-syari’ah ). 5 Keadilan  dan kesetaraan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. 6
Secara  normatif  Islam  dan  konstitusi  Internasional  maupun  dalam konstitusi  Indonesia  telah  tegas  perlindunganya.  Bahwa,  keadilan  serta kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  merupakan  sebuah  perwujudan
1 Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000), hal. 1.
2 Disamping  dalam  UUD  1945,  Indonesia  juga  telah  memiliki  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  HAM.  Lihat:  Sefriani,  “Kewenangan  Negara Melakukan Penguragnan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik”, dalam Jurnal Konstitusi , Vol. 1, No. 1, November 2012, hal. 2.
3 Zaitunah  Subhan, Tafsir  Kebencian:  Studi  Kasusu  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 4.
4 Kata  „adl  di  dalam  al-Quran  memiliki  aspek  dan  objek  yang  beragam,  begitu  pula pelakunya.  Keragaman  tersebut  mengakibatkan  keragaman  makna  „adl  (keadilan).  Menurut penelitian  M.  Quraish  Shihab,  paling  tidak  ada  empat  makna  keadilan.  Pertama,  „adl  dalam  arti “sama”.  Pengertian  ini  yang  paling  banyak  terdapat  di  dalam  al-Quran,  antara  lain  pada  S.  an- Nisa‟ (4): 3, 58 dan 129, S. asy-Syura (42): 15, S. Al-Ma‟idah (5): 8, S. An-Nahl (16): 76, 90, dan S. Al- Hujurat  (49):  9.  Kata  „adl  dengan  arti  sama  (persamaan)  pada  ayat-ayat  tersebut  yang  dimaksud adalah  persamaan  dalam  hak.  Lihat:  Ibrahim  Lubis,  Pengertian  Keadilan  dalam  al-Qur‟an., http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/02/.html., diakses 31-Januari 2013.
5 Salah  satu  konsep  penting  dan  fundamental  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam filasafat  hukum  Islam  adalah  konsep maqasid  at-tasyri' atau maqasid  al-syariah yang  menegaskan bahwa  hukum  Islam  disyari'atkan  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  maslahat  umat  manusia. Konsep  ini  telah  diakui  oleh  para  ulama  dan  oleh  karena  itu  mereka  memformulasikan  suatu kaidah  yang  cukup  populer,"Di  mana  ada  maslahat,  di  sana  terdapat  hukum  Allah."  Lihat: 16Muhammad  Sa'id  Ramdan  al-Buti, Dawabit  al-Maslahah  fi  as-Syariah  al-Islamiyah ,  (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), h.12.  Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Lihat: Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995, hal. 97.
6 Habib Shulton Asnawi, “ Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” , dalam Jurnal ESENSIA Vol. XIII. No. 2 Juli 2012, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 233.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
HAM  yang  dimiliki  oleh  semua  umat,  khususnya  kaum  perempuan. 7 Namun sangat  ironis,  kenyataan  cenderung  sebaliknya,  status  dan  peran  perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang sangat menghawatirkan. 8 Perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip serta pelanggaran HAM.
Ketidakadilan  serta  pelanggaran  HAM  yang  dialami  oleh  kaum perempuan  tersebut  akibat  dari  “pemaknaan  yang  salah”  terhadap  beberapa Pasal dalam KUHP, dimana Pasal-pasal tersebut dimaknai oleh penegak hukum Indonesia  (Hakim,  Jaksa  dan  Polisi)  secara  positivistik-legalistik  semata.  Yang dimaksd  positivistik-legalistik  hukum  secara  sederhada  dikatakan  bahwa “apapun  bunyi  pasal  dalam  KUHP  tersebut,  itulah  yang  harus  dijalankan, meskipun  harus  mengabaikan  keadilan”.  Pasal-pasal  dalam  KUHP  yang dimaksd yang menjelaskan tindak pidana kekerasan terhadap kaum perempuan. Cara  berfikir  semacam  ini  terbukti  membuat  proses  penegakkan  hukum  di Indonesia menjadi gersang dan kering dari moralitas. Akibatnya, keadilan yang menjadi  tujuan  akhir  hukum  seringkali  tidak  tercapai. Khususnya  adalah keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) kaum perempuan.
Karena pemahaman yang patriarkhis itu, maka paraktik penegakan pasal- pasal dalam Bab VIX KUHP dalam kenyataannya sungguh-sungguh justru lebih sering  menyebabkan  tambahan  penderitaan  pada  kaum  perempuan  yang menjadi  korban  pelanggaran  pasal-pasal  tersebut.    Konsep  penegakan  hukum penuh dengan ketidakadilan tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum Islam.  Dalam  hukum  Islam  konsep  keadilan,  kesetaraan  serta  perlindungan HAM adalah filosofi atau prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Selain  itu,  ketidakadilan  yang  dialami  oleh  kaum  perempuan  tersebut, tentu  bertentangan  dengan  konsep  negara  Indonesia  yaitu  sebagai  negara hukum. 9 Ciri dari negara hukum diantaranya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan  HAM. 10 Oleh  karena  itu,  pemaknaan  hukum  secara  progresif merupakan sebuah keniscayaan bagi hakim-hakim di Indonesia. Dalam kajian ini permasalahan  yang  hendak  dijawab  adalah; Petama: bagaimana  membongkar
7 Habib  Shulton  Asnawi, “Politik  Hukum  Kesetaraan  Kaum  Perempuan  dalam Organisasi  Masyarakat  Islam  di  Indonesia”, dalam Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam/MUSAWA , (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 27.
8 Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih  buruk  dimanapun  dibelahan  bumi  ini.  Penjelasan  tentang  jenis-jenis  ketidak-adilan  yang banyak dialami kaum perempuan ini; lihat, Mansour Faqih, Analsis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 12-23.
9 Negara  hukum  ialah  negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan dari rechsstaat dan the rule of law. Pada paham rechsstaat dan the rule of law, terdapat sedikit perbedaan, meskipun dalam perkembangannya  dewasa  ini  tidak  dipermasalahkan  lagi  perbedaan  antara  keduanya,  karena pada  dasarnya  kedua  konsep  itu  mengarahkan  dirinya  pada  suatu  sasaran  yang  utama,  yaitu pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM).  Lihat,  Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 72.
10 Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 295-298.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
paradigma  positivisme  hukum  dalam  KUHP?; Kedua, bagaimana  pandangan hukum  Islam  terkait  positivisme  hukum  dalam  KUHP  tersebut?; Ketiga, upaya apakah  yang  dilakukan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  perlindungan  HAM kaum perempuan di Indonesia?
Kajian  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  data  kepustakaan  yang  dianalisa secara  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis.

## Konsep Positivisme Hukum dalam Negara Hukum Indonesia
Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD  1945,  dalam  Amandemen  UUD  1945  telah  diangkat  ke  dalam  UUD  1945 Pasal  1  ayat  (3),  “ Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Kalimat  tersebut menunjukan  bahwa  negara  Indonesia  merdeka  akan  dijalankan  berdasarkan hukum,  dalam  hal  ini  adalah  UUD  sebagai  aturan  hukum  tertinggi.  Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM. 11
Namun, sampai saat ini hukum di negara hukum ini justru sering menuai kritikan  ketimbang  pujian.  Banyak  kritikan  terhadap  hukum,  baik  pembuatan maupun penegakannya, ini jelas tidak menunjukkan peran hukum sebagaimana harapan  yang  dituangkan  di  dalam  UUD  1945.  Pada  kenyataannya,  hukum memang  telah  ditegakkan,  namun  hukum  tersebut  seringkali  diskriminatif sifatnya, tidak equal.
Akibatnya,  keadilan  yang  menjadi  tujuan  akhir  hukum  seringkali  tidak tercapai,  karena  yang  terjadi  adalah  semata-mata  tegaknya  hukum.  Padahal, hukum hanya sekedar instrumen penegakan keadilan. Jika hukum tegak namun tidak ada keadilan, maka tujuan hukum belumlah dapat dikatakan terwujud.
Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa hal tersebut karena factor penegak hukum  khususnya  hakim-hakim  di  Indonesia,  yang  mana  selama  ini  hakim- hakim  di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  paradigma  dan  cara  berfikir positivistik-legalistik.  Proses  penegakan  hukum  dijalankan  sedemikian  rupa dengan  perspektif  peraturan  hukum  semata.  Akibatnya,  ketentuan  hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) menjadi patokan paling utama dalam berhukum.  Yang  terjadi  jika  tetap  menggunakan  cara  berpikir  semacam  ini terbukti  membuat  proses  penegak  hukum  menjadi  gersang,  kering  dari moralitas. 12
Pengertian  positivistik/positivisme  hukum  adalah:  Suatu  paham  atau paradigma  yang  menuntut  harus  dilepaskannya  pemikiran  metayuridis
11 Udiyo Basuki, “Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas ( Convention on The Rights of Persons with Disabilities )” Jurnal SOSIO- RELIGIA, Vol. 10, No.1, (Februari-Juni 2012), hal. 23-24.
12 Moh.  Mahfud  MD, Negara  Hukum  Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dinamika  Implementasi  Negara  Hukum Indonesia  dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang  diselenggarakan  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, hal. 8.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
mengenai  hukum,  hukum  harus  eksis,  dalam  alamnya  yang  objektif sebagaimana  norma-norma  yang  positif.  Dalam  hubungannya  dengan  aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivesme hukum menganggap bahwa memang  tiada  hukum  lain  kecuali  perintah  penguasa  yang  telah  dituliskan dalam hukum atau undang-undang tersebut. 13
Selain  itu,  paradigma  positivisme  hukum  menolak  ajaran  yang  bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan  yang  ada.  Aliran  positivisme  hukum  ini  berpendapat hendaknya  “ Keadilan  harus  dikeluarkan  dari  ilmu  hukum ”. Faham  ini menghendaki  suatu  gambaran  tentang  hukum  yang  bersih  dalam  abstraksinya dan ketat dalam logikanya dan karenanya menyampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional. 14
Paradigma positivisme hukum inilah yang melekat dalam pemikiran para penegak  hukum  di  Indonesia  khususnya  para  hakim-hakim  di  Indonesia. Sehingga  apapun  bunyi  redaksi  pasal  dalam  UU  tersebut  itulah  yang  harus dijalankan, tanpa melihat akibat jika pasal tersebut tetap diterapkan, paradigma ini  mengabaikan  kemashlahatan  yang  ada  di  sosial  masyarakat,  paradigma  ini lebih mengedepankan teks daripada konteks kemashlahatan manusia. Sehingga akibatnya keadilan menjadi terabaikan. 15
Jika  keadilan  dan  perlindungan  HAM  disampingkan,  hanya  karena  alih- alih mengedepankan positivisme hukum/kepastian hukum. Maka, hal ini sangat bertentangan dengan konsep negara hukum Indonesia. Ciri dari negara hukum diantaranya  adalah  adanya  jaminan  terhadap  perlindungan  HAM. 16 HAM merupakan  salah  satu  unsur  dan  bagian  yang  khas  dari  negara  hukum,  serta merupakan  sifat negara hukum  yang  sebenar-benarnya.  Jadi,  dengan  demikian HAM disini secara fundamental sangat esensial dan penting, khususnya adalah perlindungan terhadap HAM kaum perempuan. 17
Oleh  karena  itu,  konsep  negara  hukum  bukan  hanya  sebuah  teks  yang tercantum  dalam  konstitusi  semata, namun  memerlukan berbagai  elemen  yang merupakan  syarat  berjalannya  negara  hukum.  Prinsip  dalam  negara  hukum selain  adanya  perlindungan  terhadap  HAM,  diantaranya  juga  terdapat  prinsip asas  legalitas  dalam  tata  pemerintahan.  Dalam  sebuah  negara  hukum  yang
13 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Press, 2004),  h.  113.  Positivisme  merupakan  aliran  filsafat  yang  berkembang  di  eropa  Kontinental khususnya Prancis dengan berbagai eksponen yang terkenal khususnya Henri Saint  Simon (1760- 1825)  dan  August  Comte  (1798-1857).  Lihat  HR Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, Teori  Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2000.), hal. 79
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hal. 272. 15 Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status  Anak  di  Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar  Positivisme    Hukum  Menuju  Perlindungan HAM”, dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi , Vol. 10, No. 2, Juni 2012:  h. 250-251.
16 Frans Magnis Suseno, Etika Politik., hal . 295-298.
17 Abdul Latief, “Demokratisasi dan Perlindungan HAM dalam Negara Hukum”  dalam Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (ed.), Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia  :  Kajian  Multi Perspektif, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hal. 125.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
demokratis  asas  legalitas  dalam  birokrasi  pemerintahan  memerukan  ruang untuk dikreasi atau inovasi. Jika asas legalitas hanya dipahami secara kaku dan ketat maka jalannya  birokrasi tidak bisa efektif dan efisien.
Padahal,  konsep  negara  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada  bagaimana suatu  negara  mengakui  bahkan  telah  mengklaim  berbagai  syarat  normatif tersebut.  Jika  yang  terjadi  seperti  ini,  maka  secara  tidak  sadar  para  penegak hukum  telah  terjebak  kepada  konsep  pemahaman  yang  serba  “normatif- positivisme”. 18 Bagi  lembaga  pengadilan,  moralitas  hakim  mutlak  diperlukan untuk menjaga putusan benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan. Atas dasar  itu  pula,  bagi  hakim,  proses  penegakkan  hukum  tidak  patut  direduksi hanya sekedar supremasi hukum tertulis, terlebih lagi hanya supremasi kalimat dalam undang-undang, melainkan supremasi keadilan.
Namun  demikian,  bukan  berarti  hakim  boleh  seenaknya  melanggar  atau menerobos  ketentuan  undang-undang.  Dalam  hal  undang-undang  sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap wajib berpegang pada undang-undang. Penekanannya disini adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum  dan  konstitusi  di  Indonesia,  hakim  doperbolehkan  membuat  putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. 19
Proses  penegakkan  hukum  tetap  dan  wajib  berdasarkan  undang-undang akan tetapi tidak serta merta pasrah terbelenggu undang-undang demi hukum. Para  penegak  hukum  harus  punya  keberanian  melakukan  “ rule  breaking ”  dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, tidak berhenti pada menjalankan hukum secara  apa  adanya,  melainkan  melakukan  tindakan  kreatif “beyond  the  call law”. Untuk  itu,  setiap  hakim  harus  memiliki  kesungguhan  moral  untuk menegakkan  aturan  hukum  sebagai  alat  penuntun  menuju  keadilan.  Hal  ini sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia. 20
Hanya dengan cara seperti nilah, hukum bisa dirasakan manfaatnya. Oleh karena  itu,  maka  dibutuhkan  pelaku  hukum  yang  kreatif  menterjemahkan hukum  itu  dalam  format  kepentingan-kepentingan  sosial  yang  pada  dasarnya memang  harus  dilayaninya.  Pada  akhirnya,  panutan  negara  hukum  harus dimaknai  kedalam  orientasi  untuk  membahagiakan  rakyatnya  dengan  tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang semata.
Karena,  mengggali  rasa  keadilan  merupakan  salah  satu  pesan  UUD  1945 yang  menegaskan  prinsip  penegakkan  keadilan  dalam  proses  peradilan.  Jadi yang harus dilakukan oleh penegak hukum bukan pada semata pada kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum yang adil. Secara lebih konkrit, hal tersebut
18 Hamdan  Zoelva, Negara  Hukum  Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dinamika  Implementasi  Negara  Hukum Indonesia  dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang  diselenggarakan  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta,  h. 1.
19 Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia… , hal . 19.
20 Ibid. , hal. 20.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
termanifestasi  dalam irah-irah putusan  pengadilan.  Dituliskan  disana,  putusan dibuat  “ Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”  bukan  “ Demi Kepastian  Hukum  Berdasarkan  Undang-undang .”  Inilah  dasar  kuat  yang menjustifikasi hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal yang menghambat keadilan.

## Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam KUHP
Sebagaimana  uraian  diatas,  bahwa  positivisme  hukum  jelas  telah bertentangan  dengan  konsep  negara  hukum  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, membongkar atau  mereformasi  hukum  dan  memaknai  hukum  secara  progresif merupakan  sebuah  kaniscayaan  oleh  para  penegak  hukum  di  Indonesia. Paradigma  positivisme  hukum  dalam  KUHP  telah  membelenggu  keadilan  dan pelanggaran HAM bagi kaum perempuan di Indonesia.
Paradigma  positivisme  hukum  yang  membelenggu  Pasal  dalam  KUHP yang  dimaksud  adalah  Pasal  yang  menjelaskan  sebagian  besar  perbuatan- perbuatan  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  yang  terdapat  dalam  Pasal  89 KUHP  yang  dimasukan  kedalam  BAB  XIX  yaitu  kekerasan  yang  berakibat hilangnya  nyawa  atau  kejahatan  terhadap  nyawa,  BAB  XX  kekerasan  terhadap tubuh  atau  penganiayaan  dan  BAB  XXI  tentang  kealpaan  yang  menyebabkan mati.  Kekerasan  yang  diatur  dalam  BAB  dan  Pasal-pasal  tersebut  diatas  hanya berkaitan dengan konsep kekerasan terhadap tubuh atau nyawa.
Artinya, di dalam Pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak dikenal konsep kekerasan yang berakibat atau terkait dengan hal lain selain tubuh dan nyawa, misalnya  kekerasan  yang  berakibat  kepada  spikis  seseorang,  kekerasan  atas otoritas  ekonomi  seseorang  dan  kekerasan  yang  terkait  dengan  alat  reproduksi atau kekerasan seksual bagi kaum perempuan. 21
Kekerasan  yang  dirumuskan  di  dalam  ketiga  BAB  tersebut  tidak ditunjukan  secara  khusus  untuk  korban  dengan  jenis  kelamin  tertentu  atau batasan  umur  tertentu.  Dengan  demikian,  kekerasan  yang  ditunjukan  khusus kepada  korban  perempuan,  tidak  terdapat  di  dalam  rumusan  kejahatan kekerasan  seperti  yang  ada  di  dalam  ketiga  BAB  tersebut.  Oleh  karena  itu, rumusan  atau  teks  perundang-undangan  tersebut  seolah-olah  memiliki  makna akan kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Rumusan tersebut diyakini oleh para aliran positivistik-legalistik sebagai suatu yang diturunkan dari kebenaran yang bersifat hipotesis. 22
Berdasarkan pemikiran itu kemudian, para perumus hukum atau penegak hukum  akan  menerapkannya  kepada  kasus  konkrit  berdasarkan  makna  yang sudah  dibakukan  dalam  rumusan  dan  dalam  teks  tersebut.  Dengan  demikian kekerasan  yang  terdapat  di  dalam  rumusan  KUHP,  dipersempit  melalui
21 Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), hal. 66-67.
22 Anthon  Freddy  Susanto, Semiotika  Hukum,  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju  Progresivitas Makna, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal. 182.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
pengertian yang diberikan melalui teks yang ada pada Pasal 89  KUHP tersebut, dan  dimaknai  seolah-olah  tidak  ada  lagi  pengertian  kekerasan  lain  selain  dari pada yang telah dirumuskan di dalam Pasal 89  KUHP tersebut.
Seperti misalnya yang tampak dalam Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, yang  mengatur  perbuatan  perkosaan  hanya  meliputi  perbuatan  laki-laki terhadap kaum perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan. 23 Hal ini diterima dengan lebih banyak didasarkan kepada pandangan bahwa perkosaan terhadap  kaum  perempuan  di  dalam  ikatan  perkawinan  tidak  mungkin dilakukan. Disebabkan peranan dan posisi istri yang memiliki kewajiban mutlak harus selalu siap untuk selalu melayani suami di dalam perkawinan.
Dalam  KUHP  didalamnya  hanya  mengatur  tentang  tindak  pidana kekerasan  yang  berakibat  perlukaan  secara  fisik  saja,  baik  yang  berakibat  mati atau  luka-luka.  Dengan  demikian  tidak  diberikan  pengaturan  khusus  berupa pemberatan sanksi misalnya, apabila korbannya adalah kaum perempuan yang secara  sosiologis  tersubordinasi  termarginalisasi  oleh  pelakunya,  begitu  pula tidak  diberikan  pengaturan  kepada  tindak  pidana  kekerasan  yang  tidak berakibat  kepada korban yang terluka secara fisik, misalnya pelecehan seksual, celaan  ataupun  kekerasan  verbal  yang  lebih  mengakibatkan  perlukaan  psikis. Padahal  Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan  dari  PBB  Internasional  tahun  1995 telah  memperluas pengertian jenis kekerasan, tidak hanya mencakup pengertian kekerasan  secara  fisik  saja,  namun  juga  pada  kekerasan  psikis  dan  kekerasan seksul. 24
Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan akibat pelanggengan Pasal- pasal  dalam  KUHP  sebagaimana  di  atas,  menurut  hemat  penulis  harus  segera dilakukan pembongkaran paradigma. Peralihan paradigma “ positivistik-legalistik ” menuju  paradigma “ progresifisme  hukum ”.  Satjipto  Raharjo,  menyerukan  agar hukum  harus  kembali  pada  makna  filosofi  dasarnya  yaitu  hukum  untuk kepentingan  manusia  bukan  sebaliknya.  Hukum  bertugas  untuk  melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. 25
23 “ Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  wanita  bersetubuh dengan  dia  diluar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama dua belas tahun ” . Lihat Pasal 285 KUHP. 24 Penurut hemat penulis Rancangan RUU KUHP yang baru ini, jangan hanya memberikan pengertian “ kejahatan terhadap kesusialaan ”. Oleh karena itu, harus ada pembahasan atau BAB serta Pasal-Pasal    khusus  mengenai  “ kejahatan  seksual ”.  Jika  para  pemerintah  serta  DPR  yang adadiparlemen  yang  sedang  merumuskan  Rancangan  RUU  KUHP  yang  baru,  tidak mencantumkan  Bab  atau  Pasal  “kekerasan  seksual”  sangat  berbahaya  sekali,  sehingga  apabila terjadi  kekerasan  seksual  di  area  domestik,  pelaku  tidak  dapat  disentuh  hukum  melalui  KUHP. Kejahatn  kesusilaan  jangan  hanya  menitik  beratkan    kepada  pengaturan  tentang  susila  dan kesopanan,  sehingga  tidak  memberikan  penekanan  kepada  adanya  perlindungan    kepada perempuan  sebagai  korbannya.  Padahal  sepatutnya  kejahatan  seksual  yang  terdapat  di  KUHP, khususnya  tindak  pidana  pekosaan  harus  dipersepsikan  lebih  luas,  yaitu  sebagai Gender  Based Violence atau kejahatan  yang didasarkan karena korban bergender tertentu.
25 Satjipto  Raharjo, Hukum  Progresif:  Sebuah  Seketsa  Hukum  Indonesia, (Yogyakarta:  GENTA Publishing, 2009), hal. 1.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. 26 Inilah filosofi hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap  pemaknaan  hukum.  Hukum  progresif  ditunjukan  untuk  melindungi manusia menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tegnologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang  bermoral.  Hukum  progresif  bisa  disebut  sebagai  “ hukum  yang  pro-rakyat ” dan “ hukum pro-keadilan ”. 27
Negara hukum tentu tidak dapat dibatasi dengan asas legalitas yang kaku, penegak hukum hanya dapat bertindak berdasarkan aturan-aturan hukum yang formal  dan  kaku,  padahal  sering  mengorbankan  keadilan.  Sebagaimana dalampasal-pasal  dalam  KUHP  ditas.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjalankan tugasnya  dengan  sempurna,  para  penegak  hukum  yakni  (Hakim,  Jaksa, Kepolisian), seharusnya selalu berpikir dan bertindak berdasarkan kepentingan umum,  dengan  memperhatikan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  serta  rasa keadilan. 28 Khususnya  keadilan  dan  perlindungan  HAM  terhadap  kaum perempuan.

## Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam
Reformasi  dalam  penegakkan  hukum    adalah  sebuah  keniscayaan ( necessary condition ) yang tidak bisa dielakkan. Peraturan hukum yang baik, yang memenuhi  prinsip-prinsip  logika,  menjadi  tidak  bermakna  jika  aparat pelaksananya  tidak  mau  menggunakan  logika  dan  akal  sehat  ( common  sense ). Disamping  itu,  reformasi  hukum  juga  menjadi  porsi  dan  tangung  jawab perguruan  tinggi  khususnya  adalah  Fakultas-fakultas  Hukum  diseluruh Indonesia.  Kampus-kampus  perlu  melakukan  kajian  sekaligus  mereformasi kurikulum  yang  diajarkan  dalam  kuliah  hukum,  karena  produk  perguruan tinggi ini yang akan menjadi pilar penegak hukum.
Dalam  Islam  “hukum”  dimaknai  sebagai  peraturan  yang  bersifat  terus berubah, berkembang, elastis dan kontekstual. Jadi “hukum” dalam Islam tidak dimaknai sebagai hukum yang bersifat statis, suci, final, abadi/kekal tanpa kenal perubahan.  Sebagaimana  dalam  teori  kaidah  hukum  Islam  menyatakan  bahwa “Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”. 29
Jika  hukum  tertulis  tidak  konteks  atau  tidak  memberikan  keadilan  dan perlindungan  kepada  manusia  khususnya  perlindungan  terhadap  HAM  kaum perempuan,  maka  hukum  tersebut  harus  direformasi.  Demi  terwujudnya
26 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 188.
27 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Sebuah Seketsa…, hal . 2.
28 Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tatanegara  Indonesia  Kompilasi  Aktual  Masalah  Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sitem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 42-44. 29 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah Kaidah Fikih, (Jakarta: Arta Rivera, 2008), hal. 79.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
keadilan  dan  perlindungan HAM. Prinsip  keadilan  dalam  menegakkan  hukum merupakan prinsip yang sangat mundamental.
Oleh karena itu, ketidakadilan serta pelanggaran HAM kaum perempuan akibat  penegak  hukum  (Hakim,  Jaksa,  Polisi)  yang  masih  terhegomoni  oleh paradigma  mositivistik-legalistik  terhadap  pasal-pasal  KUHP  sebagaimana diatas,  maka  positivisme  hukum  terhadap  KUHP  tersebut  merupakan  sebuah pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yakni “keadilan”. 30 Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat  mungkin  merupakan  resultant  dari  ketiganya.  Sekalipun  demikian, bahwa  di  antara  ketiga  tujuan  hukum  tersebut,  keadilan  merupakan  tujuan hukum yang paling penting.
Prinsip keadilan dalam Islam dijelaskan di dalam al-Qur‟an surah an-Nisa [4]: 135.
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia 31 kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
Dalam  ayat  lain  Allah  mengulangi  lagi  kewajiban  manusia  untuk menegakkan keadilan, yakni surah al-Maidah/5:8
“Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan (kebenaran) karena  Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dari  ayat  tersebut  datas,  dapat  ditarik  garis  hukum: Pertama, bahwa menegakkan hukum secara keadilan adalah kewajiban orang-rang yang beriman;
30 Fundamental  dari  bangunan  pemikiran  hukum  Islam  adalah  keadilan  dan  maslahat. Keadilan dan maslahat manusia universal, atau-dalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial".  Tawaran  teoritik  ( ijtihadi )  apa  pun  dan  bagaimana  pun,  baik  didukung  dengan  nas  atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah,  dan  umat  Islam  terikat  untuk  mengambilnya  dan  merealisasikannya.  Sebaliknya,  tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat,  lebih  lebih  yang  membuka  kemungkinan  terjadinya  kemudaratan  serta  ketidak-adilan, dalam  kacamata  Islam,  adalah fasid ,  dan  bertentangan  dengan  Islam.  Masdar  F.  Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat…, hal.  97.
31 Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Kedua, setiap manusia apabila menjadi saksi ia wajib menjadi saksi yang adil dan jujur; Ketiga, manusia dialarang menyeleweng dari kebenaran. 32
Dari tiga garis hukum tersebut, maka keadilan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting bagi umat manusia dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat  atau  negara.  Bahkan  dapat  dikatakan  tidak  ada  prinsip  atau pandangan dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti  prinsip  keadilan.  Prinsip  keadilan  dalam  berbagai  dimenasinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk di  realisasikan.    Hukum  Islam  dalam  melihat  keadilan  ini  menggambarkannya sebagai  suatu  perintah  yang  lebih  tinggi  karena  tidak  hanya  memberikan  hak dari  setiap  orang  tapi  juga  sebagai  rahmat,  dan  berlaku  adil  dianggap  sebagai langkah menuju ketakwaan. 33
Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian  dari  hukum  alam,  yang  menjadi  suatu  prinsip  yang  sangat  penting. Penegak  hukum  yang  melanggar  prinsip  keadilan,  selain  melanggar,  merusak dan  merugikan  tatanan  hukum  seluruh  jagad  raya,  juga  berarti  bertentangan sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan. 34
Betapa  pentingya  keadilan  dalam  penegakkan  hukum,  yang  kemudian dapat  dikatakan  bahwa  keadilan  hukum  mengandung  asas  persamaan  hukum atau “equality  before  the  law” .  Setiap  orang  harus  diperlakukan  sama  terhadap hukum, dengan perkataan lain, hukum harus diterapkan terhadap siapapun juga secara  adil.  Oleh  karena  itu,  keadilan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan  secara  adil.  Untuk  mencapai  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum di Indonesia yakni Hakim, Jaksa dan Polisi. 35
Prinsip persamaan dihadapan hukum ( equality before the Law ) dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.  Di  dalam  prinsip  ini,  terkandung  (a)  adanya  jaminan  persamaan  bagi semua  orang  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan,  dan  (b)  tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan  demikian  hukum  atau  perundang-undangan  harus  memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap kaum perempun. Prinsip “ equality  before  the  Law” atau  persamaan  dihadapan  hukum  memang  sangat penting,  karena  realitas  yang  ada  menunjukkan  bahwa  kaum  perempuan  jika
32 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini, (Jakarta:  Prenada Media, 2004), hal. 117-118. 33 Lihat QS: al-Maidah ayat 8.
34 Nurcholis Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 40-43.
35 Tim Depag, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, (Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 61-62.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
dikenakkan  pasal  89  KUHP  sebagamana  senantiasa  mendapatkan  perlakuan diskriminatif dan penuh dengan ketidak-adilan serta pelanggaran HAM.

## Budaya Patriarkhisme sebagai Penghalang Keadilan Perempuan
Hambatan  dalam  menegakkan  keadilan  dan  perlindungan  HAM  kaum perempuan  di  Indonesia  selain  akibat  terbelenggu  oleh  paradigma  positivisme hukum terhadap pemaknaan hukum dalam Pasal 89 KUHP sebagaimana diatas, kendala lain juga disebabkan oleh factor “ Budaya Patriarkhisme ”. Definisi budaya patriakhi berasal dari kata patri-arkat, berarti struktur yang me-nempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. 36
Jadi budaya Patriarki adalah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi  dan  subordinasi  yang  mengharuskan  suatu  hirarki  di  mana  laki-laki dan  pandangan  laki-laki  menjadi  suatu  norma.  Budaya  patriarkhi  secara  kuat memang  berakar  kuat  pada  zaman  kerajaan  di  manapun,  yang  corak  produksi ekonominya adalah feodalisme. 37 Budaya patriarkhi yang menguntungkan pihak laki-laki  dan  mengungkung  pihak  perempuan  digugat  sebagai  budaya  yang melanggengkan superioritas kukuasaan laki-laki yang secara psikologis melekat kepada keinginannya untuk menguasai perempuan.
Budaya  masyarakat  Indonesia  yang  dilandasi  agama,  adalah  budaya patriarkhis  yang  cenderung  menempatkan  laki-laki  dalam  posisi  lebih  tinggi dibandingkan  kaum  perempuan.  Cara  berfikir  patriarkhi  ini  mengakumulasi terciptalah  cara  berfikir  ini  masuk  kedalam  segala  aspek  kehidupan,  sehingga menghegomoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggab kodrat. 38
Oleh  karena  itu,  membebaskan  dari  paradigma  patriarkhisme adalah langkah  yang  tepat,  sejumlah  kajian  mengenai  HAM  menjelaskan  bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya.  Masyarakat  masih  sangat  kuat  penganut  nilai-nilai  budaya  patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegak hak-hak perempuan. 39
Hukum  di  Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh  faham  atau  paradigma patriarkhisme hukum  yang  melakukan  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan, tidak  terkecuali  pasal  89  KUHP.  Karena patriarkhisme tersebut  yang  dilakukan
36 Habib  Shulton  Asnawi,  “Membongkar  Patriarkhisme  Islam  Sebagai  Kearifan  Budaya Lokal:  Sebuah  Kritik  Terhadap  UU.  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”,  dalam Jurnal ESENSIA, Vol. XIII, No. 2 Juli 2012,(Yogyakarta: UIN Suka, 2012), hal. 227.
37 R. Tockary, “ Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis Agama di Indonesia”, dalam Konflik Komunal di Indonesia, (Jakarta-Leiden: INIS dan PBB, 2003), hal. 53.
38 Imbas  yang  dirasakan  oleh  kau  perempuan  adalah:  Misalnya  ketidak-adilan pembagian kerja dalam keluarga antara bapak  dengan ibu, dimana peran iburumahtangga sangat berat skali, para ibu rumahtangga bertanggung-jawab pada seluruh pekerjaan domestic dan untuk memnuhi  pekerjaan  itu  tanpa  ada  batas  waktunya,  namun  yang  menjadi  keperhatinan  adalah dalam  realita  kehidupan  ternyata  ketidak  adilan  gender  ini  dilakukan  secara  tidak  sadar  karena hanya  berdasarkan  kebiasaan  semata  (lebih  epat  dikatakan  bahwa  terjadinya  ketidak  adilan berlangsung karena ketidaktahuan) yang secara social dianggap sebagai sesuat yang normal, wajar dan  bersifat  kodrati.  Lihat,  Santi  Wijaya  Hesti  Utami, Kesetaraan  Gender  “Langkah  Menuju Demokratisasi Desa, (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), hal. 6-7.
39 Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Patriarkhisme Islam… , hal . 235-236.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
dengan  kecenderungan  legisme  telah  melegalisir  peraturan  perundang- undangan  yang  tentunya  bias  gender  kedalam  penerapannya  yang  kemudian implikasi dari semua ini sangat merugikan oleh kaum perempuan di Indonesia. Dari  semua  itu  hak-hak  kaum  perempuan  terampas,  dan  kaum  perempuan selalu  termarginalisasikan.  Adanya  bias  patriarkhi  pada  hukum,  menurut beberapa Teori Hukum Feminis disebabkan oleh berbagai hal, antara lain biologis, budaya, dan kekuasaan . 40
Teori hukum feminis 41 berpendapat bahwa konsep serta teori-teori hukum yang selama ini ditapilkan oleh para pemikir hukum sangat mengkonsentrasikan diri pada jurispudence yang patriarkhi. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk  memahami  adalah  teori  hukum  yang  dikembangkan  oleh  laki-laki  dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara. 42
Secara  empiris  dapat  dikatan  bahwa  hukum  dan  teori  hukum  adalah dominan  laki-laki.  Atau  secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  laki-laki  yang menulis  hukum  dan  teori  hukum.  Atau  secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Hal ini tampak dari para mereka para  ahli  teori  hukum  yang  mengemukakan  teorinya,  yang  memang  hampir seluruhnya adalah mereka dari  laki-laki.  Dengan demikian penulisan dan hasil pemikiran  para  ahli  pemikir  hukum  yang  hampir  seluruhnya  berjenis  kelamin laki-laki  itu  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  teori-teori yang  dihasilkannya.    Atau  dengan  kata  lain,  teori-teori  tersebut  dihasilkan melalui kerangka berfikir  laki-laki dan berdasarkan dari sudut pandang laki-laki pula.
Hal ini terbukti bahwa perumusan dalam Pasal 89 KUHP sejarahnya ditulis melalui  sudut  pandang  laki-laki  dan  sama  sekali  tidak  merefleksikan  peranan kaum perempuan didalam pembuatan dan penyusunan sejarah, sejarah buatan laki-laki  tersebut  telah  dengan  bias  menciptakan  konsep-konsep  tentang keberadaan  manusia,  potensi  gender  dan  rekayasa  sosial  yang  menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.
Menurut  Siti  Musdah  Mulia,  beberapa  langkah  mengubah  budaya patriarkhis  yang  sudah  berurat  dalam  tradisi  dan  nilai-nilai  sosial  masyarakat adalah: 43
40 Chatarina Mac Kinnon, Feminisme Unmodified, (Harvard, University Press, 1987), hal. 33.
41 Teori Hukum Feminis atau Feminist Legal Theory (FLT) muncul pertama pada tahun 1970, sebuah  pemikiran  yang  berusaha  melakukan  terobosan  terhadap  berlakunya  hukum  terhadap kaum perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum  perempuan  didalam  pembuatan  dan  penyusunan  sejarah,  sejarah  buatan  laki-laki  tersebut telah  dengan  bias  menciptakan  konsep-konsep  tentang  keberadaan  manusia,  potensi  gender  dan rekayasa  sosial  yang  menghasilkan  bahasa,  logika  dan  struktur  hukum  yang  mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.
42 Margaret  Davie, Asking the Law Question ,  The Law  Book  Commpany  Limited , 1994,  hal.
167.
43 Musdah Mulia, Islam dan Hak ..., hal . 148.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
1. Membangun  kesadaran  bersama  dimasyarakat,  akan  pentingnya penghargaan  dan  penghormatan  terhadap  manusia  dan  nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tidak  ada  yang  membedakan  diantara  manusia  terkecuali  prestasi taqwanya. 44 Maka  tidak  seorang  pun  yang  mendapat  memberikan penilaian terkecuali Tuham semata. Dimata Tuhan semua manusia adalah sama,  setara,  dan  bersaudara.  Karena  itu,  semua  manusia  memiliki  hak- hak  dan  kebebasan  asasi  yang  tidak  boleh  diganggu,  dikurangi,  atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun.
2. Mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak dirumah tangga melalui pola- pola  pengasuhan  anak  yang  demokratis,  serta  dimasyarakat  melalui metode  pembelajaran  yang  demokratis  pada  lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.
3. Melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender  dan  nilai-nilai  patriarkhat.  Menyebarluaskan  ajaran  agama  yang apresiatif  dan  ekomodatif  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan,  nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai kedamaian.
4. Diperlukan penafsiran ulang terhadap pasal-pasal tersebut sesuai dengan konteks  masa  kini,  yang  penuh  dengan  kemashlahatan  serta  penuh dengan  keadilan HAM. Serta  merevisi  semua  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  tidak  kondusif  bagi  upaya  penegakan  dan  perlindungan serta keadilan HAM, khususnya keadilan HAM kaum perempuan.

## Sistematisasi Ketidakadilan Kaum Perempuan
Kasus  ketidak-adilan  dan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  kaum perempuan  selain  termaktub  didalam  KUHP  diatas,  juga  terdapat  di  Undang- undang Nasional lainnya yang sangat bias gender, misalnya: UU. No. 1  tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Perundang- undangan ini jika dilihat dari persepktif kesetaraan dan keadilan gender, nyaris menomor  duakan  perempuan.  KHI  mengukuhkan  pandangan  dominan  dalam fikih  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  “ Urutan  Kedua ”  setelah  laki-laki, seperti soal poligami dan kewajiban suami isteri.
Padahal  pihak-pihak  yang  menikah  dan  membentuk  keluarga  itu  bukan hanya  laki-laki,  tapi  juga  perempuan.  Mereka  dimata  Allah  SWT  sama-sama bekeras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa diskriminasi, dan juga tanpa yang satu  dilebihkan  sedang  yang  lain  diendahkan.  Sementara  fakta  menunjukan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mebuat kita prihatin. 45
44 Lihat Q. S. al-Hujurat [49] : 13.
نا مكمركا اللهدنع مكقتا
Artinya “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.
45 Keprihatinan  tersebut  misalnya  dapat  kita  lihat  melalui  Laoran  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  tahun  2001.  Dari  penduduk  Indonesia  yang  katanya  mayoritas  muslim  11,4  persen diantaranya  atau  sekitar  24  juta  penduduk  perempuan,  mengaku  pernah  mengalami  tindak kekerasan.  Sebagian  besar  berupa  kekrasan  domestic,  seperti  penganiayaan,  kekerasan  ekonomi,
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Ini  semua  jelas  bahwa  agama  dan  negara  “ bersekongkol ”  memarginalkan perempuan,  seperti  telah  jelas  terlihat  didalam  UU.  No.  1    tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan  betapa  memarginalkan  posisi  perempuan  dalam  hukum  di Indonesia. Ini bukti nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan  di  Indonesia  masih  sangat  kuat. 46 Ketimpangan  gender  ini  jelas merupakan masalah social yang harus diselesaikan secara integratif. Oleh karena itu,  segala  bentuk  ketidak-adilan,  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  dan  kajahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata- mata  karena  ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena  diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan  semata- mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap  orang  terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  budaya  dan kewarganegaraan  yang  berbeda-beda,  ia  tetap  mempunyai  hak-hak  tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut ( inalienable ). 47
Perempuan  sebagai  suatu  kelompok  dalam  masyarakat  di  dalam  suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak- hak yang dimilikinya secara asasi. Di Indonesia jaminan atas hak asasi mansuai secara umum bisa ditemui di dalam UUD 1945 Hasil Amandemen kedua Pasal 28-A-J, dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lebih khusus  lagi  jaminan  atas  hak-hak  perempuan  dapat  ditemui  dalam  Undang- undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of all Forms of Diskrimination Against Women ) yang biasa disebut sebagai Konvensi Wanita atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW. 48
Dekalarasi  Penghapusan  Kekerasan  yang  dikeluarkan  PBB  telah memperluas  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan,  tidak  saja  kekerasan  fisik, namun  juga  kekerasan  psikis  dan  kekerasan  seksual.  Dalam  KUHP  tindak pidana kekerasan  diatur untuk melindungi korban kekerasan baik yang berjenis
kekerasan  seksual,  pelecehan,  suami  selingkuh  dan  poligami.  Ini  semua  dapat  dipastikan,  data kekrasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan. Karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Bagaikan gunung es yang terlihat hanya sedikit diperukaan.
46 Habib Shulton Asnawi, “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan: Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan” dalam Jurnal al-Ahwal (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1 Januari-Juli  2011:  hal. 460.
47 Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008), hal. 7.
48 Achie  Sudiarti  Luhulima  (ed.), Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan:  UU  No.  7  Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 260.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
laki-laki  maupun  perempuan,  yaitu  jenis  kekerasan  yang  berakibat  pada perlukaan fisik. Sedangkan kekerasan yang berakibat pada psikis tidak ditemui dalam KUHP. Oleh karena itu, melihat signifikan data perempuan yang menjadi korban  kekerasan  tersebut,  maka  perlu  ditinjau  kembali  makna  KUHP  dalam memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  sebagai  korban  kekerasan.  Oleh karena  itu  dalam  KUHP  yang  baru  agar  dimuat  bab  tersendiri  yang  mengatur kejahatan  atau  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  kaum  perempuan  yang dibedakan dan terpisahkan dari kejahatan terhadap kesusilaan.

## Kesimpulan
Penegak  hukum  (Hakim,  Jaksa  dan  Polisi)  di  Indonesia  pada  umumnya masih  di  dominasi  oleh  paradigma  dan  cara  berpikir  positivistik-legalitik khususnya dalam pemaknaan hukum dalam KUHP sebagaimana dalam pasal 89 KUHP yang dimasukan kedalam BAB  XIX, BAB XX dan  BAB XXI. Penegakan hukum dijalankan sedemikian rupa dengan perspektif peraturan hukum semata. Model  berpikir  positivisme  hukum  ini  terbukti  membuat  proses  penegakkan hukum  menjadi  gersang,  kering  dari  moralitas.  Akibatnya  kaum  perempuan mengalami ketidakadilan dan pelanggaran HAM.
Membongkar  positivisme  hukum  dengan  metode  mekanaan  hukum secara progresif merupakan  sebuah  langkah yang tepat. Penegak  hukum harus kembali  kepada  makna  filosofi  dasarnya  yaitu  hukum  untuk  kepentingan manusia  bukan  sebaliknya.  Hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  melainkan  untuk sesuatu  yang  luas,  yaitu  untuk  harga  diri  manusia,  kebahagiaan,  kesejahteraan dan  kemuliaan  manusia,  khususnya  keadilan  dan  perlindungan  HAM  kaum perempuan.

## Referensi Jurnal:
Asnawi,  Habib  Shulton,  “Politik  Hukum  Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010 Tentang  Status  Anak  di  Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar  Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi,
Vol. 10, No. 2, Juni 2012
-------,  “Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terhadap  UU.  No.  1/1974  tentang Perkawinan:  Upaya  dalam  Menegakkan  Keadilan  HAM  Kaum Perempuan” dalam Jurnal al-Ahwal (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1 Januari-Juli  2011
-------,  “Membongkar  Patriarkhisme  Islam  Sebagai  Kearifan  Budaya  Lokal: Sebuah  Kritik  Terhadap  UU.  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan” dalam Jurnal  ESENSIA, Vol.  XIII,  No.  2  Juli  2012,  Yogyakarta:  UIN  Suka, 2012.
-------,  “Politik  Hukum  Kesetaraan  Kaum  Perempuan  dalam  Organisasi Masyarakat  Islam  di  Indonesia”,  dalam  Jurnal  Studi  Gender  dan Islam/MUSAWA, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Basuki,  Udiyo,  “Perlindungan  HAM  dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas ( Convention on The Rights of Persons with Disabilities )” Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.1, Februari-Juni 2012. Sefriani,  “Kewenangan  Negara  Melakukan  Penguragnan  dan  Pembatasan terhadap  Hak  Sipil  Politik”,  dalam  Jurnal  Konstitusi,  Vol.  1,  No.  1, November 2012
Buku: Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008.
Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media, 2004. Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Press, 2004.
Davie, Margaret, Asking  the  Law  Question ,  The  Law  Book  Commpany  Limited , 1994.
Fadal, Moh., Kaidah Kaidah Fikih, Jakarta: Arta Rivera, 2008. Faqih,  Mansour, Analsis  Gender  dan  Transformasi  Sosial, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999.
Hadjon, M., Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia, Surabaya:  PT  Bina Ilmu, 1987.
Kinnon, Chatarina Mac., Feminisme Unmodified, Harvard, University Press, 1987.
Latief, Abdul, “Demokratisasi dan Perlindungan HAM dalam Negara Hukum” dalam  Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (ed.), Mengurai  Kompleksitas  Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007. Luhulima,  Achie  Sudiarti,  (ed.), Bahan  Ajar  Tentang  Hak  Perempuan:  UU  No.  7 Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. Madjid, Nurcholis, Pintu-pintu Menuju Tuhan, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 40-43.
Mahendra, Yusril  Ihza, Dinamika  Tatanegara  Indonesia  Kompilasi  Aktual  Masalah Konstitusi  Dewan  Perwakilan  dan  Sitem  Kepartaian, Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996.
R. Tockary, “ Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis Agama di Indonesia”, dalam Konflik Komunal di Indonesia, Jakarta-Leiden: INIS dan PBB, 2003.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 272.
Rahardjo,  Satjipto, Membedah  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,
2006.
Raharjo, Satjipto, Hukum  Progresif:  Sebuah  Seketsa  Hukum  Indonesia, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2009.
Sadli, Saparinah, Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Alternatif  Pemecahannya, Jakarta:  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Gender,  Uiniversitas  Indonesia  Jakarta, 2000.
Salman  HR  Otje.,  dan  Anton  F.  Susanto, Teori  Hukum, (Bandung:  Refika Aditama, 2000.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Savitri,  Niken, HAM  Perempuan:  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  Terhadap  KUHP, Bandung: PT Rafika Aditama, 2008.
Subhan,  Zaitunah, Tafsir  Kebencian:  Studi  Kasusu  Gender  dalam  Tafsir  Qur’an, Yogyakarta: LKiS, 1999.
Susanto,  Anthon  Freddy, Semiotika  Hukum,  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju Progresivitas Makna, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
Suseno, Frans Magnis, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Tim Depag, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, (Jakarta: Depag RI,
1996.
Utami, Santi Wijaya Hesti, Kesetaraan Gender “Langkah Menuju Demokratisasi Desa, Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001.
Makalah:
Mahfud MD, Moh., Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dinamika  Implementasi Negara  Hukum  Indonesia  dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta.
Zoelva,  Hamdan, Negara  Hukum  Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dinamika  Implementasi Negara  Hukum  Indonesia  dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta.