## POLITIK BAHASA BAHASA POLITIK

## Madehang STAIN PALOPO
Abstract: Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa.Wacana   politik   tidak   bisa   dipisahkan   dengan bahasa.Dalam   kehidupan   politik   terutama   dalam   era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal.Bahasa dipergunakan sebagai media   dalam   komunikasi   politik.Bahasa   standar   harus diperhatikan dalam menyusun Undang Undang. Dengan demikian   bahasa   yang   digunakan   tidak   menyimpan berbagai   tanda   tanya   atau   interpretasi   yang membingungkan.     Sebelum   Undang   Undang   disahkan, mestinya dilakukan kajian bahasa yang menjunjung tinggi politik bahasa  yang mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan penutur bahasa tertentu.
Cermati pidato mantan presiden Soeharto  di Era Orde Baru, dia tidak pernah menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Ini contoh konkrit politik bahasa.Hal ini sejalan dengan Sumpah Pemuda yang memperjelas identitas bangsa Indonesia.Mengapa politik   bahasa   itu   penting?Jawabnya,   karena   jumlah   bahasa daerah di Indonesia sebanyak kurang lebih 746 bahasa daerah dan  17.508  pulau. 1 Fakta  ini  menunjukkan  keberagaman  suku, budaya, dan sebagainya.Hal ini memaksa bangsa Indonesia, mau atau   tidak,   harus   memiliki   strategi   untuk   menghadirkan   satu formula   perekat   bangsa   Indonesia   yang   paling   unik   di   dunia dengan   keberagaman   yang   sangat   luar   biasa.Perbedaan   yang menjadi khasanah kekayaan bangsa harus dikelolah secara arif sehingga menjadi rahmat bagi bangsa ini.
Politik   dapat   dikenali   melalui   dua   wajah   yang   saling inheren antara satu dengan lainnya.
Pertama, dalam kalkulasi yang riil, politik merupakan persoalan siapa memperoleh apa(who gets what). Politik, dalam pengertian
1 http://bahasa-nusantara.blogspot.com
ini,   pada   dasarnya   berkenaan   denganpenjatahan   sumber daya.Dalam pandangan demikian politik lalu diyakini sebagai urusankekuasaan   (power).Di   sisi   lain,   politik   ternyatajuga merupakan persoalan siapa mengatakan apa (who says what). Dari   sisi   ini   politiknampak   sebagai   upaya   atau   proses komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau, kata lain, bahasa.   (Pawito,   2002:18).   Penjatahansumber   daya     menjadi pembahasan pokok dalam setiapperbincangan mengenai politik. Sebuah perbincangan yang sangat membingungkan karena akan berujung pada bagi-bagi kekuasaan. Dalam hubunganini bahasa berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh para aktor politik, terutama elitepolitik, untuk mencapai kondisi dimana penjatahan sumber   daya   harus   diterima   olehkalangan   luas   masyarakat, setidaknya sampai periode atau kurun waktu tertentu.Mari kita cermati   koalisi   pencalonan   presiden   tahun   2009.Para   ketua partai   politik   mendapat   jatah   menteri.Pembagian   kekuasaan tidak dilarang oleh undang-undang, namun demikian interpretasi masyarakat bahwa politik adalah kekuasaan menjadi benar.

## POLITIK BAHASA DAN BAHASA POLITIK

## 1. Politik Bahasa
Bahasa   Indonesia   telah   menjadi   sarana   komunikasi   di seluruh kawasan nusantara, dan suatu ketika nanti bisa menjadi sarana   komunikasi,   paling   tidak   di   Negara-negara Asia.Keterhandalan  bahasa Indonesia tidak terlepas dari politik bahasa   yang   lahir   sejak   sumpah   pemuda.   Keunggulan   ini membuat banyak Negara kagum karena ternyata telah menjadi perekat utama, tidak hanya territorial, bukan hanya Negara yang dibangun   dari   suku   bangsa   yang   beragam,   akan   tetapi   telah melahirkan rasa. Ya rasa sebagai satu bangsa dan rasa sebagai Negara   yang   telah   berhasil   menyatukan   berbagai   organisasi sekaligus mengubur perbedaan untuk menggapai cita-cita luhur bangsa   yaitu   mendirikan   sebuah   Negara   yang   merdeka   dan berdaulat. Inilah kemulian bahasa Indonesia yang dibangun atas keputusan  politik  anak  bangsa  yang  berpijak pada ethics dan menjunjung   tinggi   nilai-nilai   kemanusiaan.Adapendapat (Moeliono   1985:   45,   mengutip   Stewart)   yang   menyatakan bahwa   keanekabahasaan   dapat   berkontribusi   pada   kestabilan politik negara.
Dari perspektif politik terjemahan sederhana   “strategi” dan   bahasa   sebagai   alat   komunikasi   memiliki   peran   penting untuk   tidak   sekedar   menjadi   pemersatu   keberagaman   dalam bingkai   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   (NKRI),   akan tetapi mampu mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas   dasar   pendekatan   subjektif     bukan   pendekatan   objektif. Oleh karenanya, politik bahasa atau  bahasa politik sebagai frase perlu dipahami agar hadir kesepahaman makna   dalam benak kita.   Pesan   penting   dalam   tulisan   ini,   jangan   pernah meremehkan kata dan maknanya.Karena bahasa tidak mungkin hadir tanpa kata dan makna.
Tonggak   perjuangan   bangsa   Indonesia   dicapai   pada tanggal   18   Agustus   1945   ketika   UUD   1945   secara   resmi dinyatakan sebagai konstitusi dasar negara. Salah satu pasalnya – pasal 36 - menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan legal formal inilah yang melandasi semua langkah   pemerintah   dan   masyarakat   dalam   pembinaan, pengembangan, dan penggunaan bahasa Indonesia.
Bagi   bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mendapatkan penghormatan   sebagai   bahasa   pemersatu,   bahasa   nasional, bahasa resmi Negara Republik Indonesia. Bukan main besarnya, kalau tidak mana mungkin satu pasal dalam konstitusi Negara didedikasikan khusus bagi bahasa Indonesia undang-undang no. 24/2009 tentang bahasa, bersama-sama dengan lagu kebangsaan, lambang   Negara   dan   bendera.   Jelas   landasan   formal   dan legalnya  sehingga bagi para pejabat negara, termasuk seluruh warga negara, di dalam atau di mancanegara harus berbahasa Indonesia   dalam   setiap   pertemuan   atau   acara   resmi mengatasnamakan   negara.Pernyataan   dalam   paragraph   ini adalah contoh politik bahasa.
Bahasa   yang   dimaksud   dalam   undang-undang no.24/2009 adalah bahasa Indonesia, semua bahasa daerah yang digunakan   oleh   warga   Indonesia   yang   ada   dalam   wilayah teritorial   Indonesia,   dan   semua   bahasa   asing.   Tata   urut penyebutan   dalam   undang-undang   ini   menunjukkan   bahwa bahasa Indonesia adalah yang utama, berikutnya bahasa daerah, setelah itu barulah bahasa asing.
Bagaimana   dengan   bahasa   asing   yang   juga   menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketentuan dan politik kebahasaan
di   Indonesia?   Pasal   43   menegaskan   bahwa   pemerintah   dapat memfasilitasi   warga   negara   Indonesia   yang   ingin   memiliki kompetensi   berbahasa   asing   dalam   rangka   peningkatan   daya saing   bangsa,     selanjutnya   diatur   oleh   peraturan   pemerintah. Pasal  inilah  yang menjadi  salah satu pertimbangan Mahkama Konstitusi   (MK)   menghapus   program   sekolah   bertaraf internasional,   karena   bahasa   Asing   terutama   bahasa   Inggris dalam   prakteknya,   berdiri   sejajar   dengan   bahasa   Indonesia, bahkan perhatian sekolah terhadap bahasa asing seperti bahasa Inggris lebih utama daripada bahasa Indonesia.
Setiap   individu   tentu   memiliki   kefitrahan   bahasa.Oleh karenanya, setiap individu mendambakan kebebasan berbahasa berdasarkan   kelompok,   profesi,   suku,   dan   lain-lain.   Artinya, seseorang bisa menggunakan bahasa apa saja sesuai keinginan dan kebutuhannya.Apalagi di Indonesia memiliki suku bangsa nusantara   yang   sangat   beragam.Keberagaman   suku   bangsa nusantara telah berkonstribusi melahirkan banyak partai politik, sekaligus banyak politisi namun gagal melahirkan negarawan. Hal ini sangat memperihatinkan karena cenderung menyimpang dari   substansi   Sumpah   Pemuda   yang   mengedepankan kepentingan Negara dengan telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang beragam.
Politik bahasa adalah perwujudan tanggung jawab dalam berbahasa   sebagai   alat   untuk   mengejar   kepentingan   masing- masing   (Alwasilah,   1997:4).Kepentingan   yang   dimaksud,   jika spektrumnya   nasional,   maka   tujuan   politik   bahasa   adalah mencapai   kepentingan   nasional   (national   interest)   yakni (1) keamanan nasional (national security)  dan (2) kesejahteraan nasional   (national   prosperity).Pertanyaan   yang   muncul kemudian   adalah   apakah   kita   sebagai   bangsa   Indonesia   telah mencapai   kedua   kepentingan   nasional   tersebut?Nampaknya, konflik   social   masih   terjadi   mana-mana.Jutaan   penduduk Indonesia berbendong-bondong antrian ke Kantor Pos di seluruh nusantara   untuk   mendapatkan   bantuan   langsung   sementara (Balsem), yang diduga banyak politisi sebagai pemberian politik oleh   penguasa   tertentu.Pembagian   zakat   dan   sedekah   telah menelan korban jiwa hingga meninggal dunia di Masjid Istiqlal Jakarta1434H.Apa yang salah di negeri ini?

## 2. Bahasa Politik
Bahasa   politik   memiliki   ideologi   sendiri   yaitu kepentingan   penuturnya.   Bahasa   politik   seringkali multi interpretations,  ambiguous ,   bahkan   menipu.  Apa   yang   terjadi bisa   jadi   merupakan   apa   yang   sebaliknya   dari   yang diungkapkan.   Bahasa   politik   tidak   hanya   digunakan   untuk mengungkapkan   sesuatu,   tetapi   juga   untuk   menyembunyikan sesuatu (Wilujeng, 2013:7).Para tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapat atau pikirannya, melainkan   untuk   menyembunyikannnya.Ia   harus menyembunyikan   pikirannya   karena   ada   kepentingan   yang harus   dipertahannkan   yang   selayaknya   tidak   diketahui   orang lain.
Tingkat relativitas dan subjektifitas dalam bahasa yang digunakan   dalam   komunikasi   politik   sangat   tinggi   jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa di bidang lain. Hal ini tidak   ada   aturan   yang   mengatur   dalam   penggunaan   bahasa politik.Di samping itu dalam politik sarat dengan kepentingan, motif, dimana tujuan komunikasi menjadi utama.Pameo politik yang terkenal mengatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan atau   lawan   yang   abadi,   yang   ada   adalah   kepentingan   yang abadi merupakan suatu yang tidak berlebihan.
Secara   sederhana   politik   dapat   diartikan   suatu   bidang yang   berkaitan   dengan   kekuasaan   dan   kepentingan bersama.Dalam   masalah   politik   selalu   berkaitan   dengan komunikasi.Bahasa   adalah   media   dalam   komunikasi politik.Jargon-jargon politik, slogan, pidato, pernyataan politik sering   dilontarkan   harus   disikapi   secara   kritis,   sehingga   kita tidak terjebak dan tertipu.
Permasalahan   politik   yang   menyangkut   kekuasaan, pengaturan   kepentingan   bersama   merupakan   masalah   yang sangat rumit.Hal ini disebabkan karena masalah politik selalu berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai kekuatan dimana semua mempunyai tujuan sendiri-sendiri.Kompleksitas masalah   ini   juga   disebabkan   tingkat   relativitas   dan   labilitas kebenaran (politis) yang sangat tinggi.Kebenaran politis sifatnya sangat   subjektif   dan   relatif.Muatan   kepetingan   lebih   dominan
dalam penentuan kebenaran atau kesalahan. Kebenaran politis lebih relatif dari pada kebenaran hukum, kebenaran ilmiah, dan kebenaran lain yang mempunyai tolok ukur yang jelas.
Dalam   telaah   ilmu   politik   bahasa   menempati   posisi penting   terutama   setelah   munculnya   postmodernisme   dan poststrukturalisme   dalam   epistemologi   modern.Bahasa   dalam dirinya   sendiri   tampil   sebagai   representasi   dari   pagelaran ( deployment ). Bahasa pada akhirnya dipahami sebagai salah satu space   suatu   ruang   dimana   konflik   berbagai   kepentingan, kekuatan,   proses   hegemoni   dan counter-hegemony terjadi (Hikam, 179).
Bahasa tidak lagi dipahami sebagai medium netral yang berada   di   luar   pembicara.Apabila   dikaitkan   dengan   wacana politik   bukan   alat   atau   medium   netral,   melainkan   merupakan representasi   dirinnya   dalam   hubungan-hubungan   politis   tetapi merupakan ruang bagi pertarungan kuasa-kuasa tertentu (Hikam, 186-187).
Bahasa politik tidak mementingkan state of fact tetapi lebih mementingkan implikasi dari suatu pernyataan. Seorang politikus   yang   hati-hati   akan   menggunakan   kalimat   yang bersayap   dimana   pendengar   tergiring   untuk   membuat kesimpulan seperti apa yang dimaksudkan walaupun apa yang diucapkan belum tentu benar dari segi fakta (Purwoko, 13).
Berkaitan   dengan   hal   ini   Austin   mengatakan   bahwa tindakan bahasa ( speech Act ) terdiri dari tiga hal: yaitu tindakan lokusi   ( locutionary   act )   yaitu   apa   yang   diucapkan   penutur, tindakan ilokusi ( illocutionary act ) adalah makna atau arti di balik suatu pernyataan, dan tindakan perlokusi ( perlocutionary act ) yaitu dampak dari apa yang diucapkan penutur.
Bahasa   politik  lebih   mementingkan  tindakan  perlokusi yaitu dampak dari suatu ucapan.Dalam hal ini sikap kritis sangat dibuhkan dalam memahami bahasa politik.Menurut Wilson yang juga dikutip Herudjati mengatakan bahwa ada yang khas dari bahasa   politik   yaitu   menyentuh   perasaan   ( emotive ).   Bahasa
politik   ini   mengandung   empat   argumentasi:   pertama correct interpretation (pendengar   atau   pembaca   harus
menginterpretasikan bahwa
apa   yang   dinyatakan   penutur   selalu   benar),   kedua exception ,   bahwa   apa   yang   diucapkan   harus   diterima   oleh pendengan   sebagai   kekecualian   yang   sudah   benar   dan   tidak perlu   dikritisi,   ketiga chauvinism ,   yang   diajukan   bukan   fakta kebenaran   tetapi   point   maksud/tujuan   yang   sesekali   kelihatan arogan, kalau perlu dengan kata bersayap ( doubletalk ), keempat controlled   cognitive   environment, yaitu   premis   dari   wacana politik   bukan   memberikan   pesan   melainkan   menciptakan lingkungan kognitif bagi pendengar agar memiliki interpretasi seperti yang telah direkayasa (Purwoko, 17).

## KRITIK BAHASA TERHADAP UNDANG-UNDANG

## Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34
Fakir   miskin   dan   anak-anak   yang   terlantar dipelihara oleh negara. Undang Undang ini telah mengalami empat kali amendemen; (1) disahkan pada 19 Oktober 1999, (2) disahkan 18 Agustus 2000, (3) disahkan pada 10 November 2001, dan (4) disahkan pada 10 Agustus 2002.Nampaknya, fakir miskin dan anak-anak terlantar di negeri ini belum mendapat perhatian yang serius   dari   pemerintah.Fakir   miskin   justru   menjadi   tempat berlindung   bagi   pemerintah   dalam   menjalankan   program menaikkan   harga   bahan   bakar   minyak.Mengapa,   karena   kata dipelihara berkonotasi   negasi.Artinya,   pemerintah   memang kurang   serius   menyelesaikan   persoalan   fakir   miskin,   bahkan ampuh   menjadi   tameng   melindungi   kebijakan pemerintah.Akibatnya,   fakir   miskin   dan   anak-anak   terlantar senantiasa   menghiasi   pemandangan   bumi   pertiwi   di   seluruh nusantara.
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13
(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan   informal   yang   dapat   saling   melengkapi   dan memperkaya.
(2)   Pendidikan   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
Undang   Undang   ini   tidak   hanya   ditentang   oleh   para pemerhati   pendidikan   di   negeri   ini   karena   memberi   insentif terhadap   proses   perkuliahan   yang   tidak   wajar.Fasilitas penyelenggaraan  pendidikan  sangat  tidak  memadai.Akibatnya, bermunculan   akronim   plesetan   terhadap   Universitas   Terbuka yang   menyelenggarakan   kuliah   jarak   jauh   dengan   istilah Universitas   Tersiar   atau   Universitas   Tersebar   karena   terdapat dimana-mana sementara tidak memiliki kampus di mana-mana. Undang undang ini membingungkan karena di satu sisi memberi peluang,   di   sisi   yang   lain   ditentang   oleh stakeholder penyelenggara Undang Undang.
Dua   contoh   Undang   Undang   di   atas   membuktikan kerancuan bahasa sehingga membingungkan maknanya karena kurang   memperhatikan standard   language seperti   yang diungkapkan   Hudson   (1987:33),   antara   lain;   (1) selection, variasi   bahasa   adalah   sebuah   kemutlakan,   tidak   dapat dihindari.Untuk   itu,   diksi   harus   diperhatikan   agar   kata   dapat merepresentasi makna yang tepat, (2) codification, bahasa yang digunakan semestinya sesuai dengan kamus bahasa dan kaidah bahasa, (3) elaboration of function, variasi bahasa harus sesuai dengan   fungsi   atau   segmen   tertentu,   dan   (4) Acceptance , keberterimaan bahasa sangat ditentukan oleh peluang menjadi perekat   bangsa,   tidak   melahirkan   konsep   disintegrasi   dan gerakan separatis.

## PENUTUP
Terdapat   hubungan   yang   erat   antara   politik   dan bahasa.Wacana   politik   tidak   bisa   dipisahkan   dengan bahasa.Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal.Bahasa   dipergunakan   sebagai   media   dalam komunikasi   politik.Bahasa   standar   harus   diperhatikan   dalam menyusun   Undang   Undang.   Dengan   demikian   bahasa   yang digunakan   tidak   menyimpan   berbagai   tanda   tanya   atau interpretasi yang membingungkan.   Sebelum Undang Undang disahkan, mestinya dilakukan kajian bahasa yang menjunjung tinggi politik bahasa yang mengedepankan kepentingan publik daripada   kepentingan   penutur   bahasa   tertentu.Untuk   maksud tersebut, para pakar bahasa harus diberi peran agar norma-norma yang berlaku di negeri ini melindungi segenap bangsa Indonesia.

## REFERENSI
Alwasilah  A Chaedar . 1997. Politik   Bahasa   dan   Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Hikam, AS. 1999. Demokrasi dan Civil Society . LP3ES, Jakarta.
Hudson,   R.A.1987. Sociolinguistics ,   Cambridge   University Press, London. http://bahasa-nusantara.blogspot.com
Moeliono,   Anton.   1985. Pengembangan   dan   Pembinaan Bahasa:   Ancangan   Alternatif   di   dalam   Perencanaan Bahasa .Jakarta: Djambatan
Pawito.2002. Mass   Media   and   Democracy:   A   Study   of   the Roles of the Mass Media in
In   the   Indonesian   transition   Period   1997-1999 .(Ph   D Thesis, The University ofNewcastle, Australia).
Robertson,   David.1993. A   Dictionary   of   modern   Politics 2 ed.London:Europa Publications Limited.
Wilujeng,   Sri   Rahayu.   2013. Bahasa   Politik   dalam   Perspektif Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein. Makalah, Universitas Diponegoro.