Jambura Edu Biosfer Journal e-ISSN : 2656-0526
Vol. 4, No. 1
DOI : https://doi.org/10.34312/jebj
Pages : 44-55

## Journal homepage: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/edubiosfer

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO

## EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN CITY OF GORONTALO
Hazairin Thamrin a , Iswan Dunggio a* , Sukirman Rahim a
a Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Kode pos 96128, Indonesia, Email : iswan@ung.ac.id
Naskah diterima: 29-Mei-2022. Revisi diterima: 28-Juni-2022

## ABSTRAK
Pertambahan  penduduk  terutama  di  wilayah  perkotaan  berdampak  pada  meningkatnya  laju  timbulan  sampah. Buruknya penanganan sampah, umumnya disebabkan oleh buruknya tata kelola sampah. Tata Kelola sampah tersebut meliputi  perencanaan,  penganggaran,  evaluasi  dan  monitoring.  Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  kebijakan pengelolaan  sampah  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Gorontalo.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dimana  data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  responden  masyarakat.  Pemilihan  responden  merupakan kombinasi  antara  purposive  sampling  dan  snowball  sampling.  Parameter  yang  dianalisis  meliputi  tata  Kelola, sumberdaya  manusia,  sarana  dan  prasarana  serta  pembiayaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  pada  aspek  tata  kelola pengelolaan  sampah,  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  berada  pada  kategori  tinggi.  Pemahaman  yang  tinggi masyarakat  terhadap  kebijakan  ini  karena  pemerintah  Kota  Gorontalo  aktif  melakukan  sosialisasi    terkait  system pengangkutan  sampah.  Secara  keseluruhan  aspek  sarana  prasarana  pengangkutan  sampah  di  Kota  Gorontalo  berada pada kategori sedang, namun untuk sub kriteria sarana pendukung pengangkutan sampah mendapat penilaian rendah. Masyarakat  memberikan  penilaian  rendah  pada  aspek  kategori  sumber  daya  manusia  pengangkut  sampah  terutama kinerja  petugas  kebersihan  dalam  mengumpulkan  sampah.  Tingkat  Pendidikan  rendah  dan  rendahnya  kapasitas masyarakat menyebabkan kinerja petugas sampah dinilai rendah Kategori kebijakan pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo berada pada kategori sedang.
Kata-kata kunci : evaluasi, pengelolaan, sampah
.

## ABSTRACT
Population growth in urban areas has an impact on increasing waste productions.  In general, poor waste management has an impact by less waste management governance. There are several factors of waste management includes planning, budgeting,  evaluation  and  monitoring.  This  study  aims  to  evaluate  the  waste  management  policies  that  have  been carried  out  by  the  Gorontalo  city government.  This  research  is  a  qualitative research  where the  data  collected  comes from  respondents.  The  selection  of  respondents  is  a  combination  of  purposive  sampling  and  snowball  sampling. Parameters  analyzed  include  governance,  human  resources,  infrastructure  and  financing.  The  results  showed,  in  the aspect of waste management governance, the public's response to the policy was in the high category level. The public's high understanding of this policy is because the Gorontalo City government is actively conducting socialization related to the waste transportation system. The aspect of waste transportation infrastructure in Gorontalo City is in the medium category, but for the sub-criteria for supporting waste transportation facilities, it gets a low rating. The community gives a  low  rating  on  the  aspect  of  the  category  of  human  resources  for  transporting  waste,  especially  the  performance  of janitors in collecting waste. The low level of education and the low capacity of the community cause the performance of waste officers to be considered low. The category of financing policies for waste management in Gorontalo City is in the medium category level.
Keywords : evaluation, management, waste

## 1. Pendahuluan
Kualitas  pembangunan  lingkungan  hidup  di  dunia  termasuk  di  Indonesia  akan  sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat memandang lingkungan disekitarnya (Mersal, 2018; Liu et al 2022;  Li,  2021).  Salah  satu  faktor  yang  paling  mempengaruhi  lingkungan  hidup  adalah pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  banyak.  Pertambahan  penduduk  terutama  di  wilayah perkotaan  berdampak  pada  meningkatnya  laju  timbulan  sampah.  Sampai  saat  ini  kehidupan diperkotaan masih menjadi daya Tarik tersendiri bagi para pendatang (Han et al 2020; Adzawla et al, 2019). Meningkatnya masalah persampahan di berbagai kota di Indonesia tidak lepas dari laju urbanisasi yang cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan penyediaan lahan TPA yang memadai, sehingga  dampaknya  tidak  saja  terhadap  permasalahan  kesehatan  tetapi  juga  pencermaran lingkungan  seperti  sedimentasi  pada  badan  air  (Cahyono  et  al,  2021).  Selanjutnya  menurut Dunggio  &  Ichsan  (2022),  pencemaran  yang  terjadi  akibat  aktivitas  industri  dapat  menimbulkan degradasi di daerah aliran sungai (DAS)
Buruknya penanganan sampah, umumnya disebabkan oleh buruknya tata kelola sampah. Tata Kelola  sampah  tersebut  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  evaluasi  dan  monitoring. Dibutuhkan  kesadaran  dan  komitmen  bersama  menuju  perubahan sikap,  perilaku  dan etika  yang berbudaya  lingkungan.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  terhadap  perubahan  paradigma  pengelolaan sampah dengan cara: (1) pengurangan  volume  sampah  dari  sumbernya  dengan  pemilihan,  atau pemrosesan  dengan  teknologi  yang  sederhana  seperti  komposting  dengan skala rumah tangga atau skala  lingkungan.  (2)    peran   serta   masyarakat   dalam   pengelolaan   sampah   di   koordinir oleh  Kelompok    Swadaya    Masyarakat    (KSM),    kelompok    ini    bertugas  mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan (Basriyanta, 2017).
Sampah  menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  kehidupan  kawasan  perkotaan  yang  berkelanjutan. Laporan  World  Bank  menyebut  jumlah  sampah  padat  yang  diproduksi  di  kawasan  perkotaan dewasa ini di seluruh dunia rata-rata mencapai 2,01 miliar ton per tahun. Dengan asumsi bahwa di masa  depan  antara  68  hingga  75  persen  penduduk  dunia  akan  tinggal  kawasan  perkotaan,  maka jumlah  produksi  sampah  di  kawasan  perkotaan  kemungkinan  besar  bakal  terus  melonjak.  Tanpa ada upaya sungguh-sungguh dalam pengendalian konsumsi dan tata kelola sampah, maka sampah akan menjadi permasalahan besar bagi kota-kota di dunia (Cao et al, 2017, Chen, 2018)
Seperti wilayah lain di Indonesia, isu penanganan sampah di Provinsi Gorontalo khususnya di Kota  Gorontalo  menjadi  permasalahan  serius.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  masih  ditemukannya complain  dari  masyarakat  terkait  cara  pemerintah  kota  dalam  menangani  sampah  Penanganan sampah  yang  selama  ini  dilakukan  hanya  mengangkutnya  dari  tempat  sampah  di  pemukiman warga dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir atau membakarnya. Cara seperti ini  kurang  bisa  mengatasi  masalah  sampah  karena  masih  dapat  menimbulkan  pencemaran lingkungan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo maka pemerintah kota Gorontalo  mengeluarkan  Peraturan  walikota  Gorontalo  Nomor  21  tahun  2018  tentang kebijakan dan strategi Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah  tangga.  Menurut  Ali  et  al  (2016),  masyarakat  perkotaan  yang  konsumtif  dan  maraknya aktivitas industry yang tidak terkontrol  dengan baik  membuat penanganan  sampah menjadi lebih sulit dikendalikan
Fakta  di  lapangan  juga  menemukan  bahwa  kondisi  persampahan  di  lingkungan  permukiman padat  penduduk  yang  terkonsentrasi  pada  wilayah  pusat-pusat  jasa  dan  perdagangan  di  Kota Gorontalo  cenderung  tidak  mengalami  perbaikan.  Hasil  observasi  awal  menemukan  beberapa permasalahan  yang  muncul    yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  sampah  di  Kota  Gorontalo adalah (1) banyaknya sampah di bahu/pinggir jalan yang tidak terangkut oleh petugas pengangkut sampah  sehingga  mengganggu  estetika  kota,  (2)  pertambahan  jumlah  penduduk  Kota  Gorontalo berimplikasi kepada peningkatan timbulan sampah, (3) keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pengelolaan sampah, (4) minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengelolaan  sampah,  (5)  masih  rendahnya  kinerja  petugas  pengangkut  sampah,  (6)  minimnya pengetahuan  dan  kepedulian  masyarakat  dalam  melakukan  pembatasan  (reduce),  menggunakan ulang  (reuse),  dan  mendaur  ulang  (recycle)  sampah,  (7)  kepedulian  masyarakat  untuk  tidak membuang sampah bukan pada tempatnya masih rendah, (8) ketergantungan masyarakat terhadap dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo  sangat  tinggi  sehingga  tidak  peduli  dalam  pengeloaan
sampahnya,  (9)  sampah  seringkali  menyebabkan  sumber  bencana  banjir  diakibatkan selokan/got/drainase  tersumbat  akibat  tumpukan  sampah  anorganik,  dan  (10)  beban  Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah semakin tinggi.
Berdasarkan penjelasan ini maka penelitian tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota  Gorontalo  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi kebijakan  pengelolaan  sampah  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Gorontalo.  Fokus evaluasi kebijakan meliputi aspek masukan, proses dan hasil.

## 2. Metodologi

## 2.1 Lokasi dan waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Gorontalo  dengan  fokus  penelitian  adalah  evaluasi kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 3 bulan yang dimulai pada bulan February-Mei 2022.

## 2.2 Pendekatan  Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif (qualitative  research).  Penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  metode  yang  digunakan  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  (Kasinath,  2013).  Selanjutnya  Ali  & Yusuf  (2012)  mengemukakan  bahwa  metode  kualitatif  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena, sedangkan metode  kuantitatif  menjawab  pertanyaan  “berapa  banyak  (how  many,  how  much)”.    Menurut McCusker  &  Gunaydin.  (2015)  pemilihan  penggunaan  metode  kualitatif  dalam  hal  tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima  isu  tertentu.  Oleh  karena  itu,  Basri  (2014)  menyatakan  bahwa  fokus  dari  penelitian kualitatif  adalah  pada  prosesnya  dan  pemaknaan  hasilnya.  Menurut  Moleong  (2016)  perhatian penelitian  kualitatif  lebih  tertuju  pada  elemen  manusia,  objek,  dan  institusi,  serta  hubungan  atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena

## 2.3 Subjek Penelitian
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak-pihak  yang  berkaitan  langsung  dengan pengelolaan  sampah  yaitu  pemerintah  daerah,  petugas  kebersihan,  pengusaha,  masyarakat  dan tokoh-tokoh  masyarakat.  Informasi  dari  stakeholder  sangat  penting  untuk  menjelaskan  fenomena yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo yang menjadi obyek penelitian ini

## 2.4 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara  terstruktur  dimana  responden  dipilih  secara sengaja  system  purpose  sampling,  selanjutnya  responden  tersebut  akan  memberikan  rekomendasi para pihak yang diyakini terkait dengan pengeloalaan sampah di Kota Gorontalo atau yang dikenal dengan teknik snowball yang pelaksanaannya dengan menetapkan terlebih dahulu informan kunci (key informant), selanjutnya informan kunci (key informant) ini akan memberikan petunjuk kepada informan lainnya.. Sugiyono, (2017) yang menyatakan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap  telah  memadai  apabila  telah  sampai  kepada  taraf  “redundancy”  (datanya  telah  jenuh, ditambah  sampel  lagi  tidak  memberikan  informasi  yang  baru),  artinya  bahwa  menggunakan sumber data selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Data-data  hasil  penelitian  dikumpulkan  melalui  beberapa  prosedur  yaitu  melalui  Observasi (pengamatan langsung), Wawancara (interview) dan Dokumentasi.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan
langsung  terhadap  objek  penelitian.  Sedangkan,  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  baik dalam  bentuk  angka  maupun  uraian.  Dalam  penelitian  ini  data-data  sekunder  yang  diperlukan antara  lain:  literatur  yang  relevan  dengan  judul  penelitian,  misalnya  materi  atau  dokumen- dokumen dari Pemerintah Kota Gorontalo, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian

## 2.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan sebagaimana yang diungkap  oleh  Arikunto,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus  pada  setiap  tahapan  penelitian sehingga  sampai  tuntas.  Untuk  menghitung  persentase  data  hasil  angket  dilaksanakan  dalam bentuk frekuensi digunakan rumus (Artiningsih, 2019):
100 Pr x n f 
Dimana: Pr   : persentase f  : frekuensi n  : jumlah sampel sedangkan untuk menghitung persentase dalam bentuk skor digunakan formula
100 Pr x SI SC 
Dimana: Pr   : persentase SC : Skor capaian yaitu merupakan total skor yang diperoleh seluruh responden SI  :

## Skor ideal yaitu jumlah skor maksimum yang bisa dicapai
Untuk  interpretasi  data  kebijakan  dan  strategi  daerah  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota Gorontalo digunakan kriteria:
85% - 100%= tinggi (Informan dapat menjelaskan tata kelola sampah di Kota Gorontalo) 50% - 84%  = sedang (Informan hanya mengetahui tata kelola sampah di Kota Gorontalo 0% - 49%  = rendah Informan tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan tata kelola sampah)
Selanjutnya persentase skor tersebut diatas akan di paparkan secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil
3.1.1 Tata kelola Persampahan
Hasil  wawancara  responden  tentang  tata  kelola  sampah  di  Kota  Gorontalo  menunjukkan bahwa masyarakat umumnya telah mengetahui peraturan tentang persampahan di Kota Gorontalo, telah mengikuti sosialisasi dan memahami system pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo,  meskipun  demikian  terdapat  beberapa  kelompok masyarakat  yang  belum  mengetahuai  regulasi  tentang  pengelolaan  sampah.  Terdapat  3  kriteria yang menjadi focus pertanyaan terhadap responden yaitu peraturan pengelolaan sampah, sosialisasi terhadap peraturan tersebut, dan waktu pengumpulan sampah
Tabel 1. Respons masyarakat terhadap tata Kelola sampah di Kota Gorontalo
Aspek yang dinilai Aktualisasi Ketercapaian Skor % Kategori Rendah Sedang  Tinggi Peraturan pengelolaan sampah 67 89 √ Sosialisasi 69 92 √ Kebijakan rotasi pengumpulan sampah 65 87 √ Rata-rata 201 89 √ Sumber: data primer setelah diolah (2022)
Persamaan 1
Persamaan 2
Hasil  wawancara  juga  menunjukkan  kriteria  sosialisasi  tentang  tata  kelola  persampahan menunjukkan hasil respon yang lebih tinggi dibanding dengan kriteria yang lain, artinya kebijakan peraturan  pengelolaan  sampah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo  telah disampaikan secara baik.

## 3.1.2 Ketetsediaan Sarana dan Prasarana
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  persampahan  memegang  peranana  sangat  penting  dalam mendukung pengelolaan persampahan terutama saat penjemputan dan pengumpulan sampah dari rumah  ke  rumah.  Mengingat  pengelolaan  kebersihan  dan  persampahan  merupakan  suatu  proses manajemen  yang  harus  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dikontrol  dengan  baik,  maka  prasarana sangat  menunjang  kinerja  pengelolaan  persampahan.  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai penanggung jawab telah menyediakan sarana dan prasarana sampah yang dibangun diletakkan di beberapa tempat.
Kriteria  sarana  dan  prasarana  persampahan  yang  menjadi  parameter  penilaian  adalah  alat pengangkutan,  tempat  pembuangan  sementara  dan  tempat  pembuangan  akhir.  Hasil  pengamatan dan  wawancara  mengenai  sarana  dan  prasarana  mengindikasikan  bahwa  komponen  ini  masih belum memadai seperti tempat istirahat sopir, bengkel dan tempat cuci mobil. Dengan tersedianya sarana ini tentu akan membuat pekerjaan pengangkutan sampah lebih mudah dan akan tepat waktu karena  sarana  pendudkung  yang  tersedia.  Selain  itu  sarana  lainya  seperti  sapu,  cidukan  sampah, karung,  dan  onderdil  mobil  harus  selalu  tersedia  sehingga  tidak  akan  menghambar  dalam pengangkutan sampah.
Sarana  prasarana  pengangkutan  sampah  di  Kota  Gorontalobn  berada  pada  kategori  sedang. Dari 3 aspek yang dievaluasi seluruhnya berada pada kategori sedang atau berkisar pada 68 sampai dengan  84%.  Hasil  akhir  evaluasi  terhadap  sarana  prarasana  pengangkutan  sampah  berada  pada kategori sedang atau 77%.  Hasil sebaran angket tentang ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Respon masyarakat terhadap  Sarana Prasarana Sampah
Aspek yang dinilai Aktualisasi Ketercapaian Skor % Kategori Rendah Sedang Tinggi Sarana pengangkutan sampah 63 84 √ Sarana pendukung pengangkutan sampah 51 68 √ Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sampah 59 79 √ Rata-rata 173 77 √
Sumber: data primer setelah diolah (2022)
Sarana  dan  prasarana  lainnya  adalah  Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS)  yang mempunyai  fungsi  sebagai  tempat  penyimpanan  atau  pemindahan  sampah,  yang  kemudian diangkut  ke  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA).  Adapun  sarana  dan  prasarana  persampahan  yang disediakan oleh pemerintah Kota Gorontalo.
(a)

## 3.1.3 Sumber Daya Manusia
Penanganan  sampah  yang  komprehensif,  baik  yang  ada  di  daratan  atau  laut,  berkaitan  erat dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM).  Hal  itu,  menjadi  kunci  utama  dari  penanganan sampah  yang  saat  ini  sedang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Tanpa  SDM  mumpuni,  penanganan diyakini tidak akan berjalan dan bahkan bisa lebih buruk .
Sumber  daya  manusia  pengangkut  sampah  di  Kota  Gorontalo  berada  pada  kategori  rendah. Dari 3 aspek yang dievaluasi 2 aspek berada pada kategori sedang yaitu jumlah petugas kebersihan dan kinerja petugas, 2 aspek berada pada kategori rendah yaitu seragam dan peralatan keamanan dan keselamatan kerja. Hasil akhir evaluasi terhadap sumber daya manusia pengangkutan sampah berada  pada  kategori  sedang  atau  58%.  Sumberdaya  manusia  yang  terbatas  dapat  menyebabkan penurunan  persentase  pelaksanaan  pengurangan  sampah.  SDM  yang  terbatas  akan  menjadikan waktu pengangkutan akan menjadi lebih lama. Berikut ditampilkan hasil wawancara terkait sarana dan  prasarana  sampah  di  Kota  Gorontalo  Berdasarkan  hasil  penyebaran  angket  terhadap  sarana prasarana pengangkutan sampah.
Tabel 3. Respon masyarakat tentang aspek Sumber Daya Manusia Kota Gorontalo
Aspek yang dinilai Aktualisasi Ketercapaian Skor % Kategori Rendah Sedang  Tinggi Jumlah petugas 61 81 √ Kinerja petugas 55 73 √ Seragam 29 39 √ Keamanan dan keselamatan kerja 29 39 √ Rata-rata 174 58 √
Sumber: data primer setelah diolah (2022)
3.1.4 Pembiayaan
Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo berada pada kategori sedang. Dari 3 aspek yang dievaluasi semuanya berada pada kategori rendah. Hasil akhir evaluasi terhadap pembiayaan pengelolaan sampah berada pada kategori rendah atau 58%. Hasil wawancara tentang pembiayaan pada Pengangkutan Sampah di Kota Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :
Tabel 4. Hasil Wawancara Te ntang pembiayaan Pengangkutan Sampah Aspek yang dinilai Aktualisasi Ketercapaian Skor % Kategori Rendah Sedang  Tinggi Upah minimum provinsi 61 81 √ Kenaikan upah 55 73 √ Retribusi sampah 29 39 √ Rata-rata 174 58 √
Sumber: data primer setelah diolah (2022)
Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa upah yang diterima petugas kebersihan dan pengangkutan di  Kota Gorontalo masih di bawah upah minimum provinsi sebesar Rp.2.800.580. Untuk 6 tahun ini kenaikan itu belum dilakukan oleh pemerintah dan hanya dilakukan penyesuaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan dan pengangkutan.
Selanjutnya  berdasarkan  pengamatan  terhadap  penerimaan  yang  bersumber  dari  retribusi pelayanan  persampahan  masyarakat  untuk  tahun  2021  ditargetkan  sebesar  Rp.2.587.000.000, namun yang terealisasi penerimaannya sebesar Rp.683.858.153 atau hanya sebesar 26,43%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi defisit penerimaan  retribusi masyarakat sebesar 73,57%.

## 3.2 Pembahasan
3.2.1 Tata kelola Persampahan
Salah satu ukuran untuk melihat kinerja tata Kelola persampahan di Kota Gorontalo melalui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut. Usman (2017) menyampaikan bahwa Kinerja  pengelolaan  sampah  merupakan  perbandingan  antara  hasil  nyata  dengan  sasaran  yang ingin  dicapai  dalam  sistem  pengelolaan  sampah  yang  meliputi  aspek  teknis,  kelembagaan, pembiayaan,  hukum  dan  peran  serta  masyarakat.  Untuk  melakukan  penilaian  kinerja  dalam pengelolaan  sampahsangat  terkait  dengan  kualitas  pelayanan  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakatserta  kepuasan  yang  dinikmati  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  analisa  data terhadap  responden  menunjukkan  kinerja  tata  Kelola  sampah  di  Kota  Gorontalo  berada  dalam situasi baik dalam aspek peraturan yang dibuat, sosialisasi dan kebijakan rotasi pengaturan sampah. Indikator  kinerja  yang  baik  merupakan  indikasi  bahwa  kinerja  pemerintahan  dalam  aspek kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Rahmandoust (2022), indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif  yang  dapat  menggambarkan  tingkat  pencapaian  sasaran  dan  tujuan.  Untukmengetahui kinerja  pelayanan  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  output,  semakin  besar  volume  output  berarti semakin  tinggi  pula  tingkat  kinerjanya.  Selanjutnya  Agovino  (2017)  mengemukakan  bahwa indikator kinerja berguna untuk menunjukan kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Baik buruknya penilaian kinerja sangat terkait dan dapat diukur melalui penilaian tingkat efisiensi dan efektifitas (Babae, 2018; Baqeri, 2019)
Adapun  kebijakan  yang  mendapat  tanggapan  positif  tersebut  adalah  peraturan  daerah (PERDA) nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tersebut terdiri dari 19  Bab  dengan  46  Pasal  dimana  dalam  peraturan  daerah  tersebut  diatur  tentang  pengelolaan sampah  yang  meliputi;  (1)  ketentuan  umum,  (2)  azas,  fungsi,  dan  ruang  lingkup,  (3)  kebijakan pengelolaan sampah, (4) penyelenggaraan pengelolaan sampah, (5) peran masyarakat, (6) insentif dan  disinsentif,  (7)  pengembangan  dan  penerapan  teknologi,  (8)  kerjasama  dan  kemitraan,  (9) perizinan,  (10)  data  dan  informasi,  (11)  pembiayaan,  (12)  Larangan,  (13)  pembinaan  dan pengawasan,  (14)  pendidikan  kampanye,  (15)  sanksi  administrative,  (16)  penyelesaian  sengketa, (17)  ketentuan  penyidikan,  (18)  ketentuan  pidana,  (19)  ketentuan  penutup.  Pemerintah  Kota Gorontalo menindaklanjuti PERDA  dengan  peraturan walikota Gorontalo nomor 21 tahun 2018 tentang  kebijakan  dan  strategi  pemerintah  Kota  Gorontalo  dalam  pengelolaan  sampah  rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Meskipun  demikian  hasil  wawancara  juga  menunjukkan  beberapa  masyarakat  menyatakan belum  memahami  mekanisme  pengelolaan  sampah  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo.  Beberapa masyarakat  mengakui  kurangnya  sosialisasi  terhadap  program  dan  kegiatan  pengelolaan  sampah membuat  pemahaman  masyarakat  terkait  kebijakan  ini  berdampak  pada  sikap  dan  perilaku masyarakat.  Menurut  Herdiana  (2018)  sosialisasi  sebagai  usaha  untuk  mengubah  milik perseorangan  menjadi  milik  umum  (milik  negara)  dilihat  dalam  konteks  kajian  kebijakan  publik menjadi  tidak  tepat,  hal  ini  didasarkan  kepada  pemahaman  bahwa  kebijakan  publik  hakekatnya merupakan  domain  "publik"  atau  kewenangan/otoritas  pemerintah,  sehingga  proses  merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan  terhadap  konsep  utama),  tetapi  merupakan  salah  satu  isu  yang  dapat  digunakan sebagai  substansi  kebijakan.  Dari  pemahaman  tersebut  maka  perubahan  kepemilikan  merupakan tindakan  pemerintah  yang  akan  memiliki  hasil  atau  output  berupa  produk  kebijakan  perubahan status  kepemilikan  yang  dari  awalnya  merupakan  milik  perseorangan  atau  pribadi  menjadi  milik umum atau negara.
3.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Kebijakan pengelolaan sampah muncul sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh  Pemerintah  Kota  Gorontalo.  Undang-Undang  tersebut  menekankan  Pemerintah  Kota Gorontalo  dalam  penangan  sampah  tidak  lagi  menerapkan  paradigma  lama  yaitu  sampah  dari sumber sampah diangkut ke TPS lalu di buang ke TPA tanpa ada pengolahan di sumber sampah.
Penerapan  paradigma  baru  membutuhkan  usaha  yang  kuat  salah  satunya  dengan  menyiapkan infrastruktur persampahan
Menurut  Anggraini  (2014),  Kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sampah  merupakan  masalah masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, perlu diprediksi kebutuhan sarana dan prasarana sampah.  Besarnya  prediksi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  sampah  berdasarkan  prediksi  jumlah penduduk.  Prediksi  jumlah  penduduk  dapat  diperoleh  dengan  proyeksi  penduduk.  Proyeksi penduduk  berdasarkan  sensus  penduduk.  Jika  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  dapat  dihitung maka kebutuhan sarana dan prasarana dapat dihitung
Beberapa  infrastruktur  yang  telah  disiapkan  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo  antara  lain kenderaan roda 6 yaitu Dump Truck yang mempunyai kapasitas besar dengan kapasitas bervariasi yaitu  6  m 3 ,  8  m 3 ,  10  m 3 ,  14  m 3 Kenderaan  Dump  truck  merupakan  kendaraan  pengangkut  yang dilengkapi dengan sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan  masih  tetap  secara  manual  dengan  tenaga  kerja.  Dump  truck  memiliki  kapasitas  yang. Dalam hal pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan dump truck dapat tercapai jika memenuhi beberapa kriteria yaitu jumlah ritasi per hari minimum 3 (tiga) orang dan penggunaan jumlah crew maksimum 3 (tiga) orang. Supaya tidak mengganggu lingkungan selama perjalanan pengangkutan sampah  menuju  ke  Tempat  Pemrosesan Akhir  (TPA),  dump  truck seharusnya  dilengkapi  dengan tutup  terpal.  Beberapa  kenderaan  drump  memiliki  Arm  roll  truck  yaitu  kendaraan  angkut  yang dilengkapi dengan sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya. Pengisian muatan  masih  tetap  secara  manual  dengan  tenaga  kerja.  Truck  ini  memiliki  kapasitas  yang bervariasi yaitu 6 m 3 , 8 m 3 , dan 10 m 3 . Dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan dump truck  dapat  dicapai  apabila  memenuhi  beberapa  kriteria  yaitu  jumlah  ritasi  per  hari  minimum  5 (lima)  orang  dan  jumlah  crew  maksimum  1  (satu).  Agar  tidak  mengganggu  lingkungan  selama perjalanan ke TPA, container sebaiknya memiliki tutup dan tidak rembes sehingga leachate mudah tercecer.  Container  yang  tidak  memiliki  tutup  sebaiknya  dilengkapi  dengan  tutup  terpal  selama pengangkutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  respon  masyarakat  terhadap  kemampuan  infrastruktur  berada pada  kategori  sedang,  artinya  infrastruktur  persampahan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kota Gorontalo  belum  berjalan  dengan  baik.  Beberapa  alasan  yang  dikemukakan  adalah  infrastruktur seperti  kenderaan  yang  sudah  tidak  layak  digunakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terdapat  2 mobil yang sudah rusak, sementara mobil lainnya yang rusak ringan. Rusaknya fasilitas sarana dan prasarana  persampahan  dapat  mengganggu  kinerja  pengelolaan  sampah  di  Kota  Gorontalo. Menurut  Maryam  et  al  (2018)  standar  nasional  Indonesia  peralatan  dan  perlengkapan pengangkutan  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  (SNI  19-2452-2002)  :  1)  tinggi  bak maksimum  1,6  meter,  2)  sampah  harus  tertutup  selama  pengangkutan,  supaya  sampah  tidak berceceran  di  jalan,  3)  sebaiknya  ada  alat  pengungkit,  4)  tidak  bocor,  agar  lindi  tidak  berceceran selama pengangkutan, 5) disesuaikan dengan kondisi jalan yang akan dilalui, 6) disesuaikan dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kinerja  truk  pengangkut  sampah  adalah  dengan  melakukan  peremajaan  atau  membeli  truk  baru dengan kapasitas yang lebih besar.
Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  fungsi  dan  tugas  pengelolaan kebersihan  dan  persampahan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Adapun  pendapat responden  atas  sarana  dan  prasarana  milik  Pemerintah  Kota  Gorontalo  berupa  tempat pembuangan  sampah  yang  ada  saat  ini  dirasakan  cukup  memadai  (Rizal,  2011).  Data  Selama COVID-19  tahujn  2020-2021  menunjukka,  produksi  sampah  di  Kota  Gorontalo  mengalami peningkatan  terutama  sampah  plastic  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  memberlakukan system “take away” (Dunggio, et al, 2021)

## 3.2.3 Sumberdaya manusia
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  ternyata  juga  menjadi  faktor  yang  perlu  mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain dirasakan oleh masyarakat (Dos Santos, 2015; Othman et al, 2020). Penggunaan SDM yang kuat juga dirasakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani sampah. Tanggapan responden terhadap  ketersediaan  jumlah  SDM  menunjukkan  jumlah  petugas  dan  kinerja  petugas  belum
memadai.  Hasil  wawancara  terhadap  responden  petugas  sampah  menunjukkan  petugas pengelolaan  kebersihan  paling  banyak  di  dominasi  oleh  petugas  yang  berpendidikan  SMP  atau sebesar  48%  yang  berarti  bahwa  petugas  kesehatan  harus  dibekali  dengan  pelatihan  yang  cukup dalam  melaksanakan  pekerjaannya  termasuk  tentang  keamanan  dan  keselamatan  kerja.  Hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pekerjaan  dalam  kerangka  memberikan  pelayanan maksimal kepada masyarakat (Widiati, 2022)
Selain kuantitas tenaga kerja persampahan, kualitas tenaga pengelola juga menjadi aspek yang menentukan kinerja pengelolaan persampahan. Hasil wawancara menunjukkan adanya hubungan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan yang dimiliki  oleh staf pengelola yang ada saat ini. Dimana dari hasil wawancara yang dilakukan, seluruh komponen yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima pendidikan formal maupun informal tentang pengelolaan persampahan.  Demikian  pula  terhadap  perlunya  peningkatan  kemampuan,  seluruh  komponen yang  diwawancarai  menyatakan  bahwa  mereka  menyadari  sepenuhnya  perlunya  peningkatan kemampuan (upgrading) bagi mereka. Adapun bentuk sarana peningkatan keampuan yang mereka harapkan, maka sebagian besar memilih dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Dari hasil wawancara yang  dilakukan,  didapatkan  bahwa  baik  tenaga  pengelola  maupun  warga  masyarakat  menyadari pentingnya arti peningkatan kemampuan bagi staf dan tenaga pengelola kebersihan
Isu  tentang  SDM  dalam  pengelolaan  sampah  telah  tercantum  dalam  PERDA  dimana Pemerintah  Kota  berharap  pada  partisipasi  masyarakat.  Isu  tersebut  adalah  yaitu:  (1) Mengoptimalkan  sinergitas  visi  dan  misi  dalam  dukungan  politik,  (2)  Meningkatkan  dukungan stakeholder  dengan  memanfaatkan  dukungan  Walikota,  (3)  Memaksimalkan  advokasi  terkait  visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan  sampah  terpadu,  (4)  Membentuk  wadah  komunikasi/paguyuban  dengan  bantuan Walikota  dan  Legislatif,  (5)  Mengoptimalkan  peran  Kelurahan  guna  mengatasi  keterbatasan anggaran  dalam  perda  turunan  yang  sedang  dirumuskan,  (6)  Mengkoordinir  hasil  produksi memanfaatkan  dukungan  Walikota,  (7)  Meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  dalam  upaya mengubah persepsi, sikap, dan prilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah
Pengangkutan  sampah  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  sistem  pengambilan  sampah dari  sumber  yang  akan  mengangkut  sampah  menuju  ke  tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  yang berada  di  Talumelito  Kabupaten  Gorontalo.  Sesuai  Undang-undang  No.  18  tahun  2008, pengangkutan merupakan membawa atau memindahkan sampah dari sumber menuju ke TPS 3R atau TPA dengan menggunakan alat transportasi. Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung (door-to-door) atau secara tidak langsung (communal). Pengangkutan diambil dari rumah kerumah oleh petugas sampah menggunakan gerobak motor roda 3 dan sebahagian diangkut menggunakan mobil arm roll penarik container sampah. Pengangkutan dilakukan 2 hari sekali atau 3 kali dalam seminggu,  sementara  untuk  pengangkutan  di  jalan-jalan  protokol  dilakukan  setiap  hari  dengan menggunakan dump truck sampah. Pengambilan dilakukan tiap pagi jam 05.00 hingga selesai.

## 3.2.4 Pembiayaan
Penerapan  peraturan  daerah  dan  peraturan  walikota  Gorontalo  mengisyaratkan  bahwa pemerintah Kota Gorontalo harus menyediakan dana dalam rangka mengatasi timbulan sampah. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah ditujukan untuk mengangkut dan mendaur ulang sampah.  Pembiayaan  terhadap  sarana  prasarana  harus  senantiasa  dianggarkan  dengan  baik sehingga sarana prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah tersedia dengan baik  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  operasional  pengangkutan  sampah  dan  pengelolaannya (Kneese et al, 2015; Kim & Jeong, 2017). Disamping pembiayaan infrastruktur, pembiayaan untuk pengelolaan  sampah  juga  dilakukan  untuk  membiaya  gaji  personel,  biaya  pelatihan,  sosialisasi, kampanye dan biaya penelitian dan pengembangan. Seluruh pembiayaan tersebut bersumberd dari APBD dan Sebagian melalui dana APBN. Adapun komponen biaya pengangkutan sampah terdiri dari  biaya  investasi  dan  depresiasi  serta  biaya  operasi  dan  pemeliharaan,  baik  untuk  biaya administrasi dan peningkatan institusi . Perkiraan perbandingan pembiayaan dari total pengelolaan sampah  (SNI 03-3242-1994),  yaitu  :  (1)  Biaya  pengumpulan  20-40%,  (2)  Biaya  pengangkutan  40- 60%, (3) Biaya pembuangan akhir 10-30%.. Berdasarkan perbandingan pembiayaan tersebut diatas, terlihat  jelas  bahwa  pengangkutan  sampah  memiliki  porsi  yang  paling  tinggi,  sehingga  tahap
pengangkutan  sampah  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaaan  sampah, diperlukan sebuah manajemen yang efektif agar dapat menghemat biaya.
Pemerintah Kota Gorontalo juga  melakukan pemungutan  retribusi dalam rangka mengurangi beban  fiscal  terhadap  APBD.  Pelibatan  sector  swasta  dalam  pengelolaan  swasta  menjadi  sangat penting. Menurut Kojongkam et al, (2022), salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan isu  pembiayaan  persampahan  adalah  dengan  menerapkaan  APBD  hijau  mengingat  ketersediaan dana  pemerintah  untuk  menangani  persampahan  sangat  kecil.  APBD  Hijau  adalah  anggaran pemerintah daerah yang secara keseluruhan baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan Rata-rata retribusi yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Gorontalo  adalah  Rp.20.000.-/bulan/rumah  tangga.  Jumlah  perolehan  retribusi tersebut  masih  jauh  dari  biaya  pemulihan  yang  diperlukan  untuk  mengelola  pelayanan  sampah. Salah  satu  tantantang  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  Hasil  retribusi  yang  diperoleh  dari pelayanan pengelolaan sampah akan semakin kecil karena banyak retribusi yang tidak tertagih, hal ini  menjadi  semakin  sulit  karena  enforcement  terhadap  penunggak  retribusi  tersebut  tidak dilakukan,  bila  enforcement  tersebut  tidak  juga  dilakukan  maka  kecenderungan  pelanggan  tidak membayar akan meningkat.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada aspek tata Kelola pengelolaan  sampah,  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  termasuk  pada  kategori  tinggi. Pemahaman  yang  tinggi  masyarakat  terhadap  kebijakan  ini  karena  pemerintah  Kota  Gorontalo aktif melakukan sosialisasi dan memahami system pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Gorontalo,  meskipun  demikian  terdapat  beberapa  kelompok masyarakat  yang  belum  mengetahuai  regulasi  tentang  pengelolaan  sampah.  Aspek  sarana prasarana  pengangkutan  sampah  di  Kota  Gorontalo  berada  pada  kategori  sedang.  Dari  3  aspek yang  dievaluasi  1  aspek  berada  pada  kategori  rendah  yaitu  sarana  pendukung  pengangkutan sampah dan 2 aspek berada pada kategori sedang atau berkisar pada 79 sampai dengan 84%. Hasil akhir evaluasi terhadap sarana prarasana pengangkutan sampah berada pada kategori sedang atau 77%. Sumber daya manusia pengangkut sampah di Kota Gorontalo berada pada kategori rendah. Dari 3 aspek yang dievaluasi 2 aspek berada pada kategori sedang yaitu jumlah petugas kebersihan dan kinerja petugas, 2 aspek berada pada kategori rendah yaitu seragam dan peralatan keamanan dan keselamatan kerja. Hasil akhir evaluasi terhadap sumber daya manusia pengangkutan sampah berada  pada  kategori  sedang  atau  58%.  Kategori  kebijakan  pembiayaan  pengelolaan  sampah  di Kota Gorontalo berada pada kategori sedang.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari  thesis  pada  program  Magister  Kependudukan  dan Lingkungan  Hidup  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Walikota  Gorontalo  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  meneruskan Pendidikan  hingga  ke  jenjang  S2.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Direktur Program  Pascasarjana  Universitas  Negeri  Gorontalo,  Ketua  Program  Studi  S2  KLH  dan  seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

## 6. Referensi
Agovino,  M.,  Garofalo,  A.,  &  Mariani,  A.  2017.  Separate  waste  collection  in  Italy:  the  role  of socio-cultural factors and targets set by law. Environment, Development and Sustainability, 19 (2), 589–605. https://doi.org/10.1007/s10668-015-9754-7 .
Anggraini,  S.  2014. Kajian  Infrastuktur  Persampahan  Di  Kawasan  Pemukiman  Masyarakat Dengan Pendapatan Rendah Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. ISSN: 2355-374X. Vol. 2,No. 1,Maret 2014
Ali,  H.S.,  Law,  S.H.  &  Zannah,  T.I.  2016.  Dynamic  impact  of  urbanization,  economic  growth, energy  consumption,  and  trade  openness  on CO 2 emissions  in  Nigeria. Environ  Sci  Pollut Res 23, 12435–12443 (2016). https://doi.org/10.1007/s11356-016-6437-3
Ali, A. M. D., & Yusof, H. 2012. Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting, 5(1/2), 25-26
Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta Artiningsih.  2018.  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga.  Tesis.
Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
Adzawla, W, Tahidu, A, Mustapha, S, et al. 2019 Do socioeconomic factors influence households‟ solid  waste  disposal  systems?  Evidence  from  Ghana.  Waste  Management  &  Research 37: 51–57. https://doi.org/10.1177/0734242X18817717
Babaee Tirkolaee, E., Mahdavi, I., & Seyyed Esfahani, M. M. 2018. A robust periodic capacitated arc  routing  problem  for  urban  waste  collection  considering  drivers  and  crew‟s  working time. Waste Management, 76 , 138–146 . https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.03.015 Baqeri, K., Mohammadi, E., & Gilani, M. 2019. Multi objective project portfolio selection. Journal of Project Management, 4(4), 249–256. DOI: 10.5267/j.jpm.2019.6.003
Basri,  H.  2014.  Using  qualitative  research  in  accounting  and  management  studies:  not  a  new agenda. Journal of US-China Public Administration, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
Basriyanta. 2017. Memanen Sampah. Yogyakarta: Kanisius Cahyono,  Y.E.,  Hasim.,  Dunggio,  I.  2021. Analisis  pola  perubahan  penggunaan  lahan  di  daerah aliran sungai Biyonga Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo. GJFR Volume 4 Nomor 2
Oktober 2021, E-ISSN 2614-204X P-ISSN 2614-2058. DOI:
https://doi.org/10.32662/gjfr.v4i2.1698
Cao, H, Ge, X, Li, X. 2017 A study on the relationship between the income level of urban residents and the municipal waste. Statistics and Decision 6: 93–96
Chen,  YC.  2018. Effects  of  urbanization  on  municipal  solid  waste  composition.  Waste Management 79: 828–836. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.04.01 Dos  Santos  TLF. Garbage  Collectors;  Living  With  The  Dirt  Of  The  City  Every  Day  –  A  Brief Report . Revista  da  Associação  Brasileira  de  Psicossomática,  v.  5,  p.  2,  ano  2001.  ISSN: 1518-7365. DOI: 10.13140/RG.2.1.4875.5369
Dunggio,  I.,  Ichsan,  A.C.  2022.  Efektifitas  pembuatan  tanaman  vegetatif  dalam  menanggulangi erosi dan sedimentasi. Jurnal Belantara Vol. 5, No.1, Maret 2022 (45-58). E-ISSN 2614-3453 P-ISSN 2614-7238. DOI: https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.882
Dunggio,  I.,  Abdullah,  S.,  &  Risma  Neswati.  (2021).  Impact  Of  Pandemic  Covid-19  On Environmental  And  Agriculture  In  The  Province  Of  Gorontalo. Jurnal Ecosolum , 10 (1),  82- 96. https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i1.14235
Ghoushchi, S., Dorosti, S., Moghaddam, S. (2020). Qualitative and quantitative analysis of waste management literature from 2000 to 2015. International Journal of Environment and Waste Management. 26. 471. 10.1504/IJEWM.2020.110396. DOI: 10.1504/IJEWM.2020.110396 Ghoushchi, S.J., Dorosti, S. Moghaddam,  S.H. (2020)  „Qualitative and  quantitative  analysis  of waste    management    literature    from    2000    to    2015‟,    Int.  J.  Environment  and  Waste Management, Vol. 26, No. 4, pp.471–486
Han  X,  Hu  C,  Lin  L.  2020.  A  study  on  the  impact  of  China‟s  urbanization  on  the  quantity  of municipal  solid  waste  produced. Waste  Management  &  Research .  2020;38(2):184-192. doi: 10.1177/0734242X19886912
Herdiana,  D.  2018.  Sosialisasi  Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar.  JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK Volume 1 No 3 Tahun 2018
Kasinath,  H.  M.  (2013).  Understanding  and  using  qualitative  methods  in  performance measurement. Journal of Educational Studies, Trend and Practices, 3(1), 46-57 . Kim, J., Jeong, S. 2017. Economic and Environmental Cost Analysis of Incineration and Recovery Alternatives for Flammable Industrial Waste: The Case of South Korea. Sustainability 2017, 9, 1638; doi:10.3390/su9091638
Kneese,  A.V.,  Aires,  R.U.,  d‟Arge  R.C.  2015.  Economics  and  the  Environment:  A  Materials Balance Approach; Routledge. Abingdon UK
Kojongkam, G.A., Rahim, S., Dunggio, I. 2022 The effect of regional fiscal capacity on climates change  Action  Budget  Commitments.  Volume  5  No  1  April  tahun  2022. DOI: https://doi.org/10.32662/golder.v5i1.1996
Li,  J.,  Wu,  W.,  Jin,  Y.,  Zhao,  R.,  Bian,  W.  (2021). Research  on  environmental  comfort  and cognitive  performance  based  on  EEG  +  VR  +  LEC  evaluation  method  in  underground space. Building and Environment,
198, 107886. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107886
Liu, S, Wang, H, Liu, W., Lai, S., Zhao, X., He, X., Zhang, W. 2022.  The Influence of Physical Burden on the Esthetic Preference for Green Natural Environment. Environment and Behavior . May 2022. doi : 10.1177/00139165221093881
Maryam, SH., Basri, L., Layn, T. 2018. Optimasi Kebutuhan Angkutan Sampah di Kota Ambon. Open  Journal  System  :  Open  Sciense  Framework  ISSN  2597-4815.  DOI  : 10.17605/OSF.IO/QGU96
McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. Perfusion. DOI: 10.1177/0267659114559116
Mersal, A. 2018. The Impact of Built Environment on Behaviours. 2(1):2 International Journal of Environmental Science & Sustainable Development. DOI: 10.21625/essd.v2i1.157
Moleong,  L.J. 2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Othman,  H.,   Petra  M.I.,  De  Silva  L.S.,  Caesarendra,  W.  2020 . Automated  trash  collector design. Phys.: Conf. Ser. 1444 012040
Rahmandoust,  A.,  Hafezalkotob,  A.,  Rahmani  P.B.  2022 Government  intervention  in  municipal waste collection with a sustainable approach: a robust bi-level problem. Environ Dev Sustain . https://doi.org/10.1007/s10668-022-02181-1
Rizal,  M.  2011. Analisis  Pengelolaan  Persampahan  Perkotaan  (Sudi  kasus  pada  Kelurahan  Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 2. Mei 2011: 155 – 172.
Usman,  L.  2017.  Analisa  Kinerja  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota  Gorontalo  (Studi  Kasus Kecamatan Kota Selatan). RADIAL juRnal perADaban saIns, rekayAsa dan teknoLogi55. Vol 5 No Tahun 2017.
Widiati,  E.  2022. Pelatihan  Keterampilan  Mengolah  Sampah  Plastik  di  Yayasan  Langkah  Kecil Indonesia. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. 6. 2021. DOI: 10.30653/002.202161.631.