SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (119-131) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment

## Afandi Sitamala
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: asitamala@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22932

## Info Artikel
|Submitted : 2 November 2023 |Revised : 27 November 2023 |Accepted : 29 November 2023
How  to  cite:  Afandi  Sitamala, “ Airspace  Delegation:  Preserving  Indonesia  Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023 )”, hlm. 119-131.

## ABSTRACT :
"He  who  commands  the  skies  commands  all."  General  Giulio  Douhet's  renowned  1921  quote resonates even a century later. On January 25, 2022, Indonesia and Singapore settled longstanding bilateral issues, including aviation needs and safety. A crucial aspect was the realignment of their flight information regions (FIRs). This paper delves into the FIR concept, emphasizing the delicate balance between air safety and territorial sovereignty. The FIR agreement safeguards Indonesia's sovereignty while fostering collaboration with Singapore in airspace management. However, it has sparked debates on specific aspects, especially the limited delegation of airspace to Singapore. The intricacies of delegating airspace management have fueled discussions. Additionally, concerns have emerged  about  the  FIR's  impact  on  maritime  security  operations,  given  that  reporting  to  the Singapore FIR allows monitoring of maritime security vessels.
Keywords: Flight Information Regions; Airspace; Sovereignty; Air Safety Navigation

## Pendelegasian Ruang Udara: Menjaga Kedaulatan Wilayah Indonesia Melalui Pembenahan Flight Information Regions

## ABSTRAK:
"Siapa yang menguasai udara, dia menguasai segalanya" Kutipan terkenal dari Jenderal Giulio Douhet pada tahun 1921 ini  terus bergaung bahkan setelah seabad berlalu. Pada tanggal 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyimpulkan serangkaian perjanjian tentang tiga masalah bilateral yang telah berlangsung lama, termasuk kebutuhan dan keselamatan penerbangan, ketika mereka menyelaraskan kembali batas antara Flight Information  Regions (FIR)  masing-masing.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menyajikan pandangan  yang  relevan  tentang  FIR  dan  menyoroti  benang  merah  antara  keselamatan udara  dan  kedaulatan  teritorial.  Perjanjian  FIR  memastikan  terjaganya  kedaulatan Indonesia  sambil  berkolaborasi  dengan  Singapura  dalam  mengelola  wilayah  udara. Namun, perjanjian ini juga telah menimbulkan perdebatan mengenai aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Pendelegasian pengelolaan wilayah udara dan kompleksitasnya telah memicu perdebatan, terutama mengenai pendelegasian wilayah udara yang terbatas kepada  Singapura.  Pengaruh  FIR  terhadap  operasi  keamanan  maritim  juga  telah menimbulkan  kekhawatiran,  karena  persyaratan  pelaporan  ke  FIR  Singapura memungkinkan pemantauan kapal keamanan maritim.
Kata Kunci: Flight Information Regions; Ruang Udara; Kedaulatan; Keamanan Navigasi Udara

## LATAR BELAKANG
"Siapa  yang  menguasai  udara, dia  menguasai  segalanya"  Kutipan terkenal  dari  Jenderal  Giulio  Douhet pada  tahun  1921  ini  terus  bergaung bahkan  setelah  seabad  berlalu. Banyak  negara  kekuatan  udara terkemuka  masih  menjunjung  tinggi sentimen  yang  sama  dalam  doktrin resmi  mereka 1 .  Meskipun  kutipan tersebut  cenderung  menyiratkan situasi  konflik  bersenjata,  kutipan tersebut  beresonansi  dengan  upaya Indonesia  untuk  merebut  kembali Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) yang  telah  dilimpahkan  kepada Singapura sejak tahun 1946.
Pada  tanggal  25  Januari  2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyelesaikan serangkaian perjanjian mengenai tiga isu bilateral yang telah berlangsung lama, termasuk kebutuhan dan
keselamatan penerbangan,
seiring dengan penyelarasan  batas  antara  FIR masing-masing.  Selanjutnya,  pada tanggal  5  September  2022,  Indonesia meratifikasi  FIR  melalui  peraturan presiden  (Perpres  109/2022) 2 untuk secara  resmi  meratifikasi  perjanjian FIR.
1 Ahlawat,Ajay K, Control of the Air: The Primary Air Power Role , Defense Technical Information Center, Accessed  6 July 2023
2 Presidential Regulation Number 109 2022,  ratifying  Agreement  between  the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region.
Sesuai  dengan  perjanjian  FIR, Indonesia  dan  Singapura  telah sepakat bahwa Jakarta akan mengambil  alih  kendali  atas  wilayah udara  di  atas  provinsi  Kepulauan Riau  di  Indonesia.  Sejak  tahun  1946, administrasi wilayah udara ini berada di  bawah  otoritas  Singapura,  sesuai dengan  International  Civil  Aviation Organization (ICAO).
Selama  konvensi  ICAO  tahun 1946  di  Dublin,  Irlandia,  Singapura, yang  saat  itu  berada  di  bawah kekuasaan  Inggris,  diberikan  kendali atas wilayah udara di atas Kepulauan Riau. Keputusan ini didasarkan pada kemampuan  teknologi  dan  tenaga kerja  Singapura  yang  dianggap memadai, sementara Indonesia, yang telah  mendeklarasikan  kemerdekaan dari  Belanda  setahun  sebelumnya, terlibat  dalam  perang  kemerdekaan yang  menantang  melawan  mantan penguasa kolonial mereka 3 .
ICAO mengakui bahwa fasilitas pendukung transportasi udara setiap negara merupakan faktor penting dalam menetapkan wewenang  untuk  mengawasi  dan mengatur  lalu  lintas  udara  di  dalam FIR.  Sebuah  negara  memiliki  opsi
3 Ayman  Falak  Medina,  ASEAN Briefing,  “ Indonesia  and  Singapore  Sign Important  Defense,  Airspace  Management,  and Extradition  Treaties ”,  Published  31  January 2022  via  Indonesia  and  Singapore  Sign Important  Defense,  Airspace  Management, and  Extradition  Treaties  (aseanbriefing.com) accessed  6 July 2023
untuk  mendelegasikan  pengawasan FIR kepada negara lain. Penting untuk dicatat bahwa pendelegasian tersebut tidak  mengurangi  kedaulatan  negara yang mendelegasikan 4 .
Keputusan untuk mendelegasikan  pengelolaan  FIR kepada  Singapura  juga  didasarkan pada penilaian ICAO bahwa Indonesia,  sebagai  negara  yang  baru saja  merdeka  pada  saat  itu,  tidak memiliki kemampuan teknologi yang diperlukan untuk memberikan layanan  lalu  lintas  udara  yang memadai 5 .
Menurut hukum internasional, wilayah udara di seluruh dunia dibagi menjadi FIR. Setiap negara bertanggung jawab untuk
menyediakan informasi penerbangan dan  layanan  navigasi  di  dalam  FIR yang telah ditetapkan. FIR Singapura, yang  dikelola  oleh  pengawas  lalu lintas udara di Singapura sejak tahun 1946  melalui  perjanjian  internasional untuk memastikan keselamatan penerbangan,  saat  ini  mencakup wilayah udara di atas kepulauan Riau dan Natuna.
Namun,  Jakarta  telah  secara aktif  mengupayakan  penataan  ulang
4 Mangisi
Simanjuntak,
“Pengambilalihan  Flight  Information  Region (FIR)  Indonesia  dari  Singapura”,  Jurnal Hukum: To-Ra  Hukum  Untuk  Mengatur  dan Melindungi  Masyarakat ,  Vol.  6  No.2  Agustus
2020, p.178 https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102 5 Fahrazi, Mahfud.
2019.
“Pengelolaan  Flight  Information  Region  Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna”. Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum 26  (2):  p.392.
wilayah  udara  ini,  yang  telah mengarah  pada  diskusi  yang  sedang berlangsung  mengenai  perjanjian tersebut.  Sesuai  dengan  perjanjian FIR,  bagian-bagian  tertentu  dari  FIR Singapura  yang  saat  ini  mencakup wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna di Indonesia, yang  meliputi  area  seluas  sekitar 249.575 km persegi, akan dimasukkan ke dalam FIR Indonesia.
Namun, Indonesia akan mempercayakan  penyediaan  layanan navigasi  udara  untuk  sebagian wilayah  udara  yang  ditata  ulang  ini kepada  Singapura  selama  25  tahun, dengan potensi perpanjangan 6 .
Salah  satu  poin  penting  yang digariskan dalam perjanjian penataan ulang tahun 2022 adalah revisi batas- batas  FIR  Jakarta,  yang  mencakup seluruh  wilayah  teritorial  Indonesia. Sebagai  konsekuensinya,  perairan  di sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna, yang sebelumnya berada  di  dalam  FIR  Singapura, sekarang  dimasukkan  ke  dalam  FIR Jakarta.
Pembangunan ini memperkuat kedaulatan  Indonesia  sebagai  negara
https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2. art9.
6 Arlina  Arshad,  The  Straits  Times, Jokowi  signs  regulation  to  ratify  agreement  with Singapore  on  Flight  Information  Region ,
Published  8  September  ,  2022,  6:42  PM  SGT via https://www.straitstimes.com/singapore/jo kowi-signs-regulation-to-ratify-agreement- with-singapore-on-flight-information-region accessed  6 July 2023
kepulauan 7 ,  karena  kembalinya  FIR di  atas  Kepulauan  Riau  dan Kepulauan  Natuna  menekankan status  otoritatif  dan  kontrol  teritorial Indonesia atas wilayah udaranya. 8
Wilayah udara di atas Kepulauan  Riau  merupakan  koridor penerbangan  yang  sangat  penting untuk kedatangan dan keberangkatan di  Bandara  Changi  Singapura. Berdasarkan perjanjian tersebut,
Singapura  akan  terus  mengatur penerbangan  melalui  bagian-bagian tertentu dari FIR Indonesia selama 25 tahun, dengan
kemungkinan perpanjangan.
Pengaturan ini melindungi  status  Bandara  Changi sebagai hub udara terkemuka di Asia.
Untuk  menjaga  kedaulatan Indonesia 9 , Kementerian Koordinator Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi Indonesia  telah  menyatakan  bahwa "layanan penerbangan sipil di bawah FIR  yang  telah  direklamasi  akan didelegasikan, dan personil Indonesia akan  ditempatkan  di  pusat  kendali lalu lintas udara Singapura." Langkah ini memastikan terjaganya kedaulatan
7 Bahri  P.S,  Canris  (2022)  "Politik Hukum  Pengambilalihan  Flight  Information Region (FIR) Dari Singapura," "Dharmasisya”
Jurnal Program Magister Hukum FHUI : Vol. 2,
Article 7, p.88. Available
at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vo l2/iss1/7 8 Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina, “Defense and
Technical
Cooperations Between  Indonesia  and  Russia for  the  Defense  and  Security  (2010- 2015)”,
Tirtayasa Journal of International Law , Vol. 2 No.
2, (December,
2023), p.100.
http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21499
Indonesia  sekaligus  berkolaborasi dengan  Singapura  dalam  mengelola wilayah udara 10 .
FIR,  yang  dianggap  sebagai sebuah  keberhasilan  bagi  Indonesia, telah menghasilkan kembalinya pengelolaan  ruang  udara  di  atas Kepulauan  Riau  dan  Natuna  kepada Indonesia,  sehingga  memperluas  FIR Jakarta.
Namun, Indonesia masih akan mendelegasikan  pengoperasian  FIR kepada Singapura untuk 25 tahun ke depan, dengan kemungkinan perpanjangan.    Pendelegasian  dan perpanjangan  ini  telah  menarik perhatian para akademisi dan praktisi hukum  penerbangan  dan  hukum maritim, yang mengarah pada diskusi tentang  perjanjian  tersebut  dan potensi dampaknya terhadap kerentanan  keamanan  udara  dan maritim Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan metodologi  hukum  normatif  dan
9 Wiradipradja,  E.  Saefullah  (2009) "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau  dari  Segi  Hukum  Internasional  dan Nasional  Indonesia," Indonesian  Journal  of International  Law :  Vol.  6  :  No.  4  ,  Article  2. P.498  DOI:  10.17304/ijil.vol6.4.214  Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/2
10 Suhartono  Suhartono,  D.  Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., “Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan  Kedaulatan  Negara  di  Wilayah Udara  Nasional”, Jurnal  Strategi  Pertahanan Udara ,  Vol  5,  No  1  (2019),  p.97. https://doi.org/10.33172/jspu.v5i1.372
empiris.
Mengikuti perspektif Soerjono Soekanto, pendekatan normatif memandang hukum sebagai seperangkat
norma, aturan, peraturan,  dan  ketetapan  yang ditegakkan  dalam  konteks  tertentu, yang  muncul dari kekuasaan absolut negara  yang  berdaulat.  Dalam penelitian  ini,  penelitian  hukum normatif  adalah  suatu  proses  yang sistematis  untuk  menggali  aturan- aturan  hukum,  asas-asas,  maupun doktrin-doktrin  hukum  yang  relevan dengan isu yang dibahas.
Selain  itu,  penelitian  ini mengandalkan  sumber  data  primer dan sekunder 11 . Analisis dan
pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris, yaitu dengan menguraikan  hasil  temuan  asas, doktrin,  teori  dengan  peristiwa- peristiwa yang terjadi dan memberikan penjelasan secara rinci.

## PEMBAHASAN
1. Flight Information Region dalam Hukum Internasional
Penegasan kedaulatan nasional di  wilayah  udara  memiliki  implikasi bahwa  setiap  negara  memiliki kewenangan yang sah untuk mengelola  dan  melakukan  kontrol
11 Soekanto,  Soerjono,  and  Sri Mamudi.  Penelitian  Hukum  Normative Dalam  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003.
12 Mahfud  Fahrazi,  “Pengelolaan Flight  Information  Region  Di  Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna”, Jurnal Hukum
penuh atas wilayah udara nasionalnya.  Selain  itu,  tidak  ada kegiatan di wilayah udara yang dapat dilakukan  tanpa  izin  terlebih  dahulu atau  kecuali  diatur  dalam  perjanjian internasional antar negara, baik dalam bentuk  perjanjian  bilateral  maupun multilateral.
Kedaulatan  adalah  komponen penting dari sebuah negara karena hal ini  menunjukkan  eksistensi  sebuah negara.  Kedaulatan  dapat  diartikan sebagai hak mutlak atau kewenangan tertinggi  yang  dimiliki  oleh  suatu negara  untuk  menjalankan  fungsi, tugas,  dan  kewajibannya  di  dalam wilayahnya  tanpa  adanya  intervensi dari  negara  lain 12 .  Penting  untuk dicatat  bahwa,  pada  tahap  ini, kedaulatan teritorial tidak dipertanyakan. Berdasarkan  Pasal  1  Konvensi Penerbangan  Sipil  Internasional  1944 (Konvensi Chicago) disebutkan bahwa “ The contracting States recognize that  every  State  has  complete  and exclusive  sovereignty  over  the  airspace above its territory ” sementara berdasarkan  pasal  ini  tidak  ada pertanyaan tentang kedaulatan.
Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara di atas wilayahnya 13 .
IUS Quia Iustum , Universitas Islam Indonesia,
2019, p.499-500. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2. art9
13 Indonesia  has ratified  the  Chicago Convention 1944 into Law Number 1 2009 on Aviation
Pelimpahan FIR ke negara lain memiliki dasar hukum dalam hukum internasional. Hal yang sama berlaku untuk  pengambilalihan  FIR.  Dalam hukum internasional, pengambilalihan  FIR  diatur  dalam Lampiran 11 Konvensi Chicago 1944. Bab  2.1.1  menyatakan: “ Contracting States shall determine, in accordance with the  provisions  of  this  Annex  and for  the territories  over  which  they  have jurisdiction, those portions of the airspace and  those  aerodromes  where  air  traffic services  will  be  provided.  They  shall thereafter arrange for such services to be established  and  provided  in  accordance with the provisions of this Annex, except that,  by  mutual  agreement,  a  State  may delegate to another State the responsibility for  establishing  and  providing  air  traffic services  in  Flight  Information  Regions, control  areas  or  control  zones  extending over the territories of the former .”
Terdapat lima elemen penting dalam perjanjian tersebut, sebagai berikut:
1) Perjanjian ini mencakup penyesuaian batas-batas FIR Jakarta  yang  mencakup  seluruh wilayah perairan Indonesia. Perluasan  ini  mencakup  perairan di  sekitar  Kepulauan  Riau  dan Kepulauan Natuna, yang sebelumnya  merupakan  bagian dari FIR Singapura, ke dalam FIR Jakarta;
2) Indonesia  memiliki  hak  dan tanggung jawab untuk menyediakan  pelayanan  navigasi udara  (ANS)  di  dalam  FIR Indonesia yang berbatasan dengan perairan  teritorialnya.  Bekerja sama dengan
Singapura,
Indonesia  akan  mendelegasikan penyediaan  ANS  di  area-area
tertentu  dari  FIR  Indonesia  yang berbatasan dengan FIR Singapura. Pendelegasian ini mencakup penugasan tanggung jawab kepada Singapura untuk menyediakan  ANS  di  area  yang telah  ditentukan  pada  ketinggian mulai  dari  0  hingga  37.000  kaki, sementara Indonesia tetap memegang  kendali  atas  wilayah udara  di  atas  37.000  kaki. Pengaturan ini memfasilitasi koordinasi  yang  efisien  dan mencegah  fragmentasi  lalu  lintas udara  antara  kedua  negara, khususnya  untuk  penerbangan yang  berangkat  dari  dan  menuju ke  Singapura  dalam  kisaran ketinggian yang ditentukan. Penting  untuk  dicatat  bahwa pendelegasian  terbatas  ANS  di area  tertentu  dari  FIR  Jakarta  ke Singapura  tidak  mengorbankan otoritas Indonesia untuk melakukan  kegiatan  sipil  dan militer di wilayah udaranya sesuai dengan  kedaulatan  dan  hak berdaulatnya. Otoritas penerbangan Indonesia akan terus mengkoordinasikan  penerbangan di seluruh wilayah FIR Jakarta;
3) Selain  mengelola  wilayah  udara untuk penerbangan sipil,
Singapura  telah  setuju  untuk membentuk kerangka kerja untuk Koordinasi  Sipil-Militer  dalam Pengendalian  Lalu  Lintas  Udara (CMAC). Tujuan utamanya adalah untuk  memastikan  adanya  jalur komunikasi aktif yang melindungi dari  pelanggaran  kedaulatan  dan hak-hak  kedaulatan  Indonesia. Untuk mencapai hal ini,
pemerintah Indonesia akan
menempatkan  personil  sipil  dan militer  di  Singapore  Air  Traffic
Control Centre (SATCC). Ketentuan  ini  secara  eksplisit diuraikan  dalam  perjanjian  FIR yang telah ditandatangani.
Sebagai bagian dari delegasi ANS terbatas,  Otoritas  Navigasi  Udara Singapura  berkewajiban  untuk mencegah dan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran wilayah  udara  Indonesia  oleh pesawat  asing  kepada  otoritas pertahanan udara Indonesia yang relevan;
4) Singapura  juga  berkewajiban untuk  membayar  biaya  untuk layanan  navigasi  udara  yang diberikan  kepada  pesawat  yang melakukan perjalanan ke dan dari Singapura.  Delegasi  ANS  akan menjalani pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh Kementerian Perhubungan. Evaluasi  secara  berkala  dan berkesinambungan terhadap delegasi  ANS  ke  Singapura  akan dilakukan, yang difasilitasi dengan  penempatan  personil Indonesia di Menara Kontrol Lalu Lintas Udara Singapura;
5) Indonesia  memiliki  hak  untuk melakukan  evaluasi  operasional untuk  memastikan  kepatuhan terhadap peraturan ICAO
mengenai  penyediaan  layanan navigasi udara oleh Singapura.
Setiap negara peserta Konvensi Chicago  1944  memiliki  hak  untuk menentukan  layanan  ruang  udara  di wilayahnya  sendiri.  Namun,  untuk alasan tertentu,
seperti ketidakmampuan untuk
14 Eurocontrol,  FIR  Charts  2023,  via: https://www.eurocontrol.int/publication/fl
menyediakan  teknologi  navigasi udara, sebuah negara dapat mendelegasikan pengelolaan wilayah udaranya kepada negara lain melalui kesepakatan bersama.
Perjanjian  ini  dapat  diakhiri oleh  kedua  negara  kapan  saja  jika diinginkan 14 . Ketentuan ini tercantum dalam  Bab  2.1.1  dari  Lampiran  11 Konvensi Chicago 1944:
“If one State delegates to another State the responsibility  for  the  provision  of  air traffic services over its territory, it does so without  derogation  of  its  national sovereignty.  Similarly,  the  providing State's  responsibility  is  limited  to technical  and  operational  considerations and  does  not  extend  beyond  those pertaining to the safety and expedition of aircraft  using  the  concerned  airspace. Furthermore,  the  providing  State  in providing  air  traffic  services  within  the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities  and  services  for  the  use  of  the providing State as are jointly agreed to be necessary.  It  is  further  expected  that  the delegating  State  would  not  withdraw  or modify such facilities and services without prior  consultation  with  the  providing State. Both  the delegating and providing States  may  terminate  the  agreement between them at any time.”
Meskipun  secara  hukum  dan praktis dimungkinkan untuk membuat  perjanjian  antara  kedua belah  pihak  mengenai  pengalihan pengelolaan  FIR  berdasarkan  Bab

## 2.1.1  dari  Lampiran  11  Konvensi
Chicago  1944,  namun  terdapat beberapa  batasan  bagi  Singapura sebagai  negara  penerima  ( providing state ) dari Indonesia ( delegating state ). Batasan-batasan
ini memastikan  bahwa  pengelolaan  FIR tidak mengabaikan kedaulatan nasional negara yang
mendelegasikannya. Peran Singapura dalam  mengelola  FIR  mencakup penyediaan fasilitas dan layanan serta memikul  tanggung  jawab  teknis  dan operasional,  tetapi  tidak  termasuk tanggung jawab keselamatan.
Selain itu, melalui pendapatan dari  pungutan  Route  Air  Navigation Services (RANS) akan sangat menguntungkan Indonesia. Salah satu pejabat  dari  Dirjen  Perhubungan Udara,  Kementerian  Perhubungan Indonesia mengklaim bahwa Indonesia  berpeluang  mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250 miliar per tahun,  yang  setara  dengan  kurang lebih USD 17,3 juta, yang berasal dari biaya layanan yang akan dihasilkan di Indonesia. 15
Pasal  6  dari  Biaya  Navigasi Udara FIR menyatakan bahwa: “The  Government  of  the  Republic  of Singapore shall collect on behalf of and for the  Government  of  the  Republic  of Indonesia, air navigation charges on civil flights in Sectors A and B. The rates of the air navigation charges in Sectors A and B
15 Nanda  Indrawati,  Peluang  Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR)
Antara  Indonesia  Dengan  Singapura, Jurnal
will  be  jointly  agreed  between  the Parties.”
Dengan adanya delegasi tersebut, Indonesia berhak menerima pendapatan dari pengumpulan RANS untuk  penerbangan  yang  beroperasi antara Indonesia dan Singapura.

## 2. Kedaulatan

## Territorial dan Keamanan Navigasi
Tidak  ada  lagi  perselisihan mengenai kedaulatan teritorial setelah implementasi  perjanjian  FIR  pada tahun 2022. Paradoksnya, ada diskusi yang kontroversial seputar pencapaian tersebut, terutama mengenai aspek tertentu dari perjanjian tersebut.
Hal  ini  menyatakan  bahwa, demi kepentingan keselamatan penerbangan, Indonesia terus mendelegasikan kurang dari sepertiga (sekitar 29%) wilayah udara di  sekitar  Singapura  kepada  Otoritas Navigasi  Penerbangan  Singapura secara  terbatas.  Pelimpahan  tersebut berkaitan dengan wilayah udara pada ketinggian mulai dari 0 hingga 37.000 kaki,  yang  masih  akan  dikelola  oleh Singapura.
Namun, wilayah udara di atas 37.000 kaki sekarang berada di bawah pengelolaan  Indonesia.  Perjanjian pelimpahan  ini  telah  memicu  kritik
Paradigma  Hukum  Pembangunan ,  Vol  7  No  2
August 2022, p.18-36 https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.35 41
dari berbagai kalangan. Penting untuk dicatat  bahwa  lalu  lintas  udara  sipil jarang beroperasi di atas 37.000 kaki, karena  penerbangan  di  kisaran ketinggian ini terutama untuk transit.
Perjanjian  yang  baru-baru  ini diratifikasi  oleh  Indonesia  telah membawa  isu-isu  mengenai  operasi keamanan  maritim.  Meskipun  FIR terutama  berkaitan  dengan  wilayah udara  dan  keamanan,  perjanjian  ini juga  secara  signifikan  berdampak pada  keamanan  maritim.  Operasi keamanan  maritim  yang  optimal bergantung  pada  dukungan  udara, karena  kapal  perlu  didampingi  oleh pesawat  terbang.  Akibatnya,  semua pergerakan  kapal  keamanan  maritim di dalam wilayah yang didelegasikan dari  FIR  Jakarta  ke  FIR  Singapura dapat  dipantau  karena  adanya persyaratan  pelaporan  kepada  FIR Singapura.
16
Secara operasional, FIR mungkin tidak secara langsung terkait dengan  kedaulatan  karena  berkaitan dengan  keselamatan  penerbangan. Namun,  hal  ini  masih  membawa aspek  kedaulatan  karena  pembagian FIR  didasarkan  pada  kedaulatan nasional.
16 During the academic discussion on Padjadjaran  Dialektika hosted  by  the Indonesian Center for International Law and the  International  Law  Department  of  the Faculty  of Law at Universitas Padjadjaran, a panel  of  legal  experts  explored  the  issues surrounding  the  Flight  Information  Region (FIR)  from  intriguing  perspectives.  The discussion, held on Thursday, November 10, 2022,  featured  three  distinguished  speakers: Aan  Kurnia,  the  Head  of  the  Maritime
Pengoperasian dan pengambilalihan  FIR  oleh  Indonesia telah  diatur  dalam UU  Penerbangan. Namun,  peraturan  presiden  yang mendelegasikan  FIR  ke  Singapura melemahkan  tujuan  yang  diuraikan dalam UU Penerbangan.
FIR  diberikan  secara  eksklusif kepada suatu negara karena kedaulatannya, yang secara langsung terkait dengan kebebasan beraktivitas. Ini berarti sebuah negara tidak  memerlukan  izin  terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan di dalam wilayahnya.
Namun demikian, pengelolaan FIR  oleh  Singapura,  yang  mencakup pesawat  sipil  dan  militer  yang melewati FIR, mengharuskan pelaporan  informasi  kepada  FIR. Akibatnya,  tidak  ada  kerahasiaan  di sekitar  kegiatan  pesawat  patroli  laut atau  militer,  yang  menimbulkan tantangan  dan  keterbatasan  bagi kementerian  dan  lembaga  Indonesia yang  melakukan  tugas  pengawasan dan  pencarian  dan  penyelamatan (SAR).
Selain  itu,  FIR  memainkan peran  penting  dalam  operasi  SAR karena  FIR  menetapkan  parameter
Security Agency of the Republic of Indonesia; Atip  Latipulhayat,  a  Professor  of  Law  at Universitas Padjadjaran; and Chappy Hakim, the  Chair  of  the  Indonesia  Center  for  Air Power
Studies
via: https://www.unpad.ac.id/2022/11/perjanji an-realignment-fir-dan-dampaknya- terhadap-kedaulatan-laut-dan-udara- indonesia/ accessed 6 July 2023
operasional  dan  bertindak  sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan informasi  awal  untuk  pelaksanaan operasi.  Selain  itu,  FIR  tidak  hanya memengaruhi operasi pesawat terbang  tetapi  juga  aktivitas  drone, karena mereka memerlukan izin dari FIR untuk melakukan pengawasan di wilayah udara dan maritim.
FIR  menghadapi  tantangan tiga  dimensi:  kedaulatan,  keamanan, dan efisiensi.
Menjelajahi kompleksitas FIR menyoroti perlunya pendekatan  yang  seimbang  yang mempertimbangkan kepentingan
semua pemangku kepentingan terkait. Hal ini menyoroti pentingnya peraturan  yang  jelas,  kolaborasi  di antara  negara-negara  tetangga,  dan kepatuhan  terhadap  standar  dan perjanjian internasional.
Kerumitan  FIR  menyoroti pentingnya  kerangka  kerja  hukum yang kuat dan perdebatan yang terus- menerus  dalam  mengatasi  berbagai kesulitan yang terkait dengan manajemen  ruang  udara.  Para pembuat  kebijakan  dan  otoritas penerbangan dapat berusaha
mencapai  solusi  harmonis  yang mempromosikan
keselamatan, efisiensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan  dalam  kerangka  hukum yang  terdefinisi  dengan  baik  dengan mengakui kesulitan dan dimensi FIR.
Mengelola  FIR  memerlukan perpaduan  yang  cermat  antara kedaulatan negara, keamanan wilayah  udara,  dan  mendorong manajemen  lalu  lintas  udara  yang
efektif. Hal ini menekankan pentingnya  pembatasan  legislatif eksplisit  yang  menangani  masalah- masalah  unik  yang  ditimbulkan  oleh FIR.
Selain  itu,  kolaborasi  dan koordinasi  di  antara  negara-negara tetangga juga penting untuk mengatasi  masalah  bersama  dan membangun kerangka kerja manajemen  FIR  yang  efisien.  Para pembuat  kebijakan  dan  pemangku kepentingan  dapat  mengupayakan keseimbangan ideal yang melindungi kedaulatan, meningkatkan keselamatan,  dan  memungkinkan pengelolaan ruang udara yang efektif dengan mengambil pendekatan holistik  dan  menangani  fitur  tiga dimensi dari FIR.
Pengelolaan  FIR  tidak  secara langsung  berkaitan  dengan  masalah kedaulatan  nasional  atas  lahan-lahan tersebut. Laporan tersebut menambahkan  bahwa  Indonesia bertanggung  jawab  atas  pengelolaan FIR di area-area berikut ini.
Secara  operasional,  Indonesia harus  meningkatkan  pengetahuan mengenai komponen operasional dan administratif manajemen FIR, dengan menekankan  bahwa  FIR  berada  di bawah  lingkup  pengawasan  lalu lintas  udara  dan  bukan  kedaulatan teritorial.
Klarifikasi  ini  memberikan wawasan  yang  berguna  mengenai pengelolaan  FIR  dan  membantu mengklarifikasi mitos-mitos
mengenai  hubungan  antara  FIR  dan kedaulatan teritorial.

## KESIMPULAN
Perjanjian  FIR  mengamankan kedaulatan Indonesia sekaligus mendorong kolaborasi dengan Singapura dalam
pengelolaan wilayah  udara.  Meskipun  demikian, perjanjian  ini  telah  memicu  diskusi yang panas mengenai elemen-elemen tertentu  dari  perjanjian  tersebut. Perdebatan  telah  muncul,  terutama mengenai  pendelegasian  wilayah udara yang rumit, dengan penekanan khusus  pada  pengalihan  otoritas wilayah  udara  yang  terbatas  ke Singapura.
Dampak  FIR  terhadap  operasi keamanan
maritim telah menimbulkan  kekhawatiran  karena kewajiban  pelaporan  kepada  FIR Singapura
yang memfasilitasi pemantauan  kapal-kapal  keamanan maritim. Mengelola FIR  memerlukan keseimbangan yang bernuansa antara kedaulatan,  keamanan,  dan  efisiensi. Kejelasan  dalam  peraturan  hukum, kolaborasi  yang  efektif  di  antara negara-negara tetangga, dan kepatuhan  terhadap  standar  global memainkan  peran  penting  dalam menangani  beragam  masalah  yang terkait  dengan  pengelolaan  wilayah udara.  Dengan  memahami  seluk- beluk  dan  hambatan  FIR,  para pembuat  kebijakan  dan  otoritas penerbangan  dapat  mengupayakan resolusi
kohesif yang memprioritaskan
keselamatan, efisiensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan  dalam  struktur  hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlawat, Ajay K, Control of the Air: The Primary  Air  Power  Role, Defense  Technical  Information Center, Accessed  6 July 2023 Ayman  Falak  Medina,  ASEAN  Briefing, “Indonesia  and  Singapore  Sign Important  Defense,  Airspace Management,  and  Extradition Treaties”,  Published  31  January 2022 Arlina Arshad, The Straits Times, Jokowi signs  regulation  to  ratify agreement  with  Singapore  on Flight Information Region, Published  8  September  ,  2022, 6:42 Bahri  P.S,  Canris  (2022)  "Politik  Hukum Pengambilalihan Flight Information  Region  (FIR)  Dari Singapura," "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum  FHUI:  Vol.  2,  Article  7, p.88. Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/dha rmasisya/vol2/iss1/7
Certified  True  Copy  of  Agreement BetweenThe  Government  of Indonesia  and  The  Government of  Singapore  on  the  Realigment of  the  Boundary  Between  the Jakarta  FIR  and  the  Singapore FIR.
Convention  on  International  Civil Aviation 1944 Eurocontrol, FIR Charts 2023, via: https://www.eurocontrol.int/public ation/flight-information-region- firuir-charts-2023
Fahrazi,  Mahfud.  2019.  “Pengelolaan Flight  Information  Region  Di Wilayah  Kepulauan  Riau  Dan

## Natuna”.  Jurnal  Hukum  Ius
Quia  Iustum  26  (2):  p.392. https://doi.org/10.20885/iustu m.vol26.iss2.art9.
Indonesia  Law  Number  1  2009  on Aviation
Kizito Cimanuka Jean Luc, “Principle of Sovereign  Equality  and  non- Interference  in  The  Internal Affairs  of  a  State”,  Tirtayasa Journal  of  International  Law, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)”, p.60. http://dx.doi.org/10.51825/tjil. v1i1.15772
Mahfud  Fahrazi,  “Pengelolaan Flight
Information  Region  Di  Wilayah Kepulauan  Riau  Dan  Natuna”, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum,
Universitas  Islam  Indonesia,
2019,
p.499-500. https://doi.org/10.20885/iustu m.vol26.iss2.art9 Mangisi  Simanjuntak,  “Pengambilalihan Flight  Information  Region  (FIR) Indonesia dari Singapura”, Jurnal  Hukum:  To-Ra  Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi  Masyarakat,  Vol.  6 No.2  Agustus  2020,  p.178 https://doi.org/10.33541/JtVol 5Iss2pp102 Muhammad  Iqbal  Ramadhan,  Rizka Maulina, “Defense and Technical Cooperations Between
Indonesia  and  Russia  for  the Defense  and  Security  (2010- 2015)”,  Tirtayasa  Journal  of
International  Law,  Vol. 2 No. 2, (December, 2023), p.100. http://dx.doi.org/10.51825/tjil. v2i2.21499 Nanda Indrawati, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian  Penyesuaian  Flight Information Region (FIR) Antara Indonesia  Dengan  Singapura, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan,  Vol  7  No  2 August 2022, p.18-36
https://doi.org/10.25170/para digma.v7i2.3541 Padjadjaran  Dialektika  hosted  by  the Indonesian Center for International  Law  and  the International  Law  Department of  the  Faculty  of  Law  at
Universitas Padjadjaran, held on Thursday, November 10, 2022,
Presidential  Regulation  Number  109
2022, ratifying Agreement between the Government of the Republic  of  Indonesia  and  the Government  of  The  Republic  of Singapore on the Realignment of the  Boundary  between  the Singapore  Flight  Information Region and the Jakarta Information Region. Suhartono Suhartono, D. Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., “Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka  Penegakan  Kedaulatan Negara  di  Wilayah  Udara Nasional”, Jurnal Strategi Pertahanan  Udara,  Vol  5,  No  1 (2019), p.97.
https://doi.org/10.33172/jspu. v5i1.372 Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudi. Penelitian  Hukum  Normative Dalam  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2003. Wiradipradja, E. Saefullah (2009) "Wilayah  Udara  Negara  (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia," Indonesian Journal  of  International  Law: Vol.  6  :  No.  4  ,  Article  2.  P.498 DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214 Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/ vol6/iss4/2