## Legalitas
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.193

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG
Oleh : Ruben Achmad 
Neisa Angrum Adisti 

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kebijakan  kriminal  dalam pencegahan  dan  penindakan    kejahatan  narkotika  di  Indonesia  dan  kebijakan  kriminal  dalam pencegahan  dan  penindakan  kejahatan  narkotika  khususnya  di  Kota  Palembang.  Kebijakan  kiminal pencegahan  dan  penanggulangan  narkotika  di  Indonesia  dilakukan  dengan  2  (dua  )  cara  yaitu kebijakan Penal dan Non penal. Temuan dari analisis hasil penelitian  aspek penal terhadap narkotika dan  psikotropika,  merupakan  bahan  masukan  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  perencanaan penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  dikemudian  hari.mSelain  dengan  peraturan  perundang- undangan  upaya  penanggulangan  dan  pecegahan    Narkotika  dilakukan  secara  sinergi  beberapa lembaga  yang  terkait  satu  sama  lain  ,P4GN  adalah  Pemberantasan  Peredaran  Gelap    Narkoba  dan Perkusor  yang  merupakan    suatu  program  penanggulangan  pencegahan  narkotika.  Pencegahan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  adalah  upaya  sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam  rangka  mencegah,  melindungi  dan  menyelamatkan  warga  negara  dari  ancaman  bahaya penyalahgunaan  narkoba  untuk  itu  diperlukan  kepedulian  dari  seluruh  instansi  pemerintah  dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri. Upaya yang paling tepat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika adalah upaya demand yang menitik beratkan pada perbaikan pelaku yaitu penyuluhan dan juga rehabilitasi. Dibandingkan penjara , rehabilitasi lebih tepat dilaksanakan bagi pengguna narkotika. Dikarenakan efek negatif penjara yang belum tentu memperbaiki keadaan pelaku . Namun pada kenyataannya , hakim sangat jarang memutus dengan putusan rehabilitasi
Kata Kunci:  Kebijakan Kriminal, Narkotika, Kota Palembang

## A. Latar Belakang
Indonesia  hampir  15  tahun  reformasi  telah  dijalani  oleh  bangsa  Indonesia  berbagai upaya  perubahan  terus  dilakukan  baik  dalam  kebijakan  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  dan juga reformasi di bidang hukum namun masih saja tujuan reformasi belum mampu terwujud. Dari sekian agenda reformasi yang paling menyedihkan adalah kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum di negeri ini.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini dari hari ke hari  grafiknya  terus  mengalami  penurunan.  Tingkat  ketidak  puasan  masyarakat  terhadap penegakan hukum di negri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil
 Pengajar Fakultas Hukum UNSRI
survei  yang  dilakukan  Lembaga  Survei  Indonesia 1 yang  menempatkan  tingkat  ketidak percayaan publik terhadap penegakan hukum saat ini berada pada angka 56 persen dan hanya 29,8  persen  yang  menyatakan  puas,  jika  dibandingkan  dengan  pemerintahan  sebelumnya hanya 22,6 persen yang mengatakan penegakan hukum di era pemerintahan sekarang ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Polri,  selain  sebagai  pengayom  masyarakat  juga  sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  yang ditandai  oleh  terjaminnya  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketentraman yang  mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Soerjono  Soekanto 2 berpendapat  bahwa:  “hukum  dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  penegakan  hukum  yang  diharapkan”. Penegakan  hukum,  penjagaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya  harus  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  hak  azasi  manusia.  Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat .
Masyarakat  dan  polisi  merupakan  dua  kegiatan  yang  tidak  bisa  di  pisahkan.  Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan  dengan  lancar  dan  produktif.  Kenyataan  tersebut  di  atas,  menurut  Barda  Nawawi Arief 3 ,  bahwa  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  berperan  ganda  baik  sebagai  penegak
1 LSI  tangkap  ketidak  puasan  rakyat  atas  penegak  hokum:  “ Sindonews.com  Senin  8April  2019  00:32 ”. Menurut Dewi survey dilakukan 1 s/d 4 April 2019
2 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Cet Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, hal., 5.
3 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal., 5.
hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan  dan  pengabdian).  Prilaku  masyarakat  dan  penegak  hukum  menurut  Soerjono Soekanto 4 berpendapat bahwa :
Salah  satu  fungsi  hukum  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  tindak  atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.
Pembaharuan  Undang-undang  Kepolisian  Indonesia,  UU  No.  2  Tahun  2002 dimaksudkan  untuk  lebih  memantapkan  kedudukan  dan  peran  Polri  sebagai  fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan lainnya.
Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir  prosentase  tingkat  ketidak  puasan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  di  negri  ini  terus  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan Januari  2015,  37,4  persen,  Oktober  2016  41,2,  September  2017,  50,3  persen,  Oktober  2018, 50,3  dan  yang  terakhir  April  2019,  sungguh  mengejutkan  mencapai  56,0  persen.  Dan  yang paling mencengangkan ternyata masyarakat di desa justru tingkat ketidakpuasannya mencapai pada angka 61,1 persen sementara di kota mencapai 48,6 persen.
Namun ditengah persepsi minim terhadap kinerja Polri, “masih ada harapan public” terhadap garda depan keamanan rakya tersebut. Sebagian public masih menilai positif kinerja Polri dalam mewujudkan brata  ketiga  dalam  kapasitas  sebagai  pengayom,  pelindung,  dan pelayan masyarakat. 5 Hal itu digambarkan:
4 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 2005, hal 10.
5 KOMPAS,   Senin, 13  April 2019,  “ Politik & Jukum ” hal. 5
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  tentang bagaimana  tugas  dan  fungsi  penegak  hukum,  yaitu  kepolisian  untuk  meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum

## B. Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas,  penelitian  yang  berjudul  Kebijakan  Kriminal Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota  Palembang  ini  akan  menjawab  permasalahan pokok, yakni:
a. Bagaimana  kebijakan  kriminal  dalam  pencegahan  dan  penindakan    kejahatan narkotika di Indonesia?
b. Bagaimana  kebijakan  kriminal  dalam  pencegahan  dan  penindakan  kejahatan narkotika khususnya di Kota Palembang?

## C. Pembahasan
1. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penindakan  Kejahatan Narkotika Di Indonesia
Secara  teoritis  kebijakan  krimiminalisasi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika berangkat dari pemikiran yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels bahwasanya:
Teori G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa “ Criminal policy is the rational organization of social reactions to crime. ” 6 Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori Marc  Ancel  yang  menyatakan  bahwa  “ criminal  policy  is  the  rational  organization  of  the
6 A. R. Sujono, Op. Cit. , hal. 61—62.
control  of  crime  by  society ”  (upaya  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan) 7 . Kemudian Hoefnagels merumuskan secara lebih rinci:
a. criminal policy as a science ofresponses ;
b. criminal policy as a science of crimeprevention ;
c. criminal policy is a policy of designating human behavior ascrime ;
d. criminal policy is rational total of the responses tocrime .
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  teoritis  diatas,  maka    penanggulangan    terhadap penyalahgunaan narkotika akan ditempuh melalui dua aspek yakni :
1. Aspek penal (hukum pidana);
2. Aspek non penal (pencegahan).
Aspek  Penal ,  diawali  dengan  analisis  terhadap  ketentuan  perundang-undangan pidana  yang  berkaitan  dengan  narkotika  dan  psikotropika  khususnya  terhadap  kebijakan hukum  pidana  ( penal  policy ),  melalui  kajian  normatif  yang  merupakan  tahap  kebijakan legislatief.  Kajian  selanjutnya  dilakukan  dengan  mengamati  pelaksanaan  ketentuan perundang-undangan  pidana  ( in  abstrakto )  narkotika  dan  psikotropika  ke  perundang- undangan  pidana  ( in  konkrito )  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang merupakan tahap kebijakan aplikatief yang selanjutnya akan diteruskan pada tahak kebijakan eksekutif.  Temuan  dari  analisis  hasil  penelitian  aspek  penal  terhadap  narkotika  dan psikotropika,  merupakan  bahan  masukan  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  perencanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikemudian hari.
Kebijakan  kriminal  terhadap  narkotika  di  Indonesia  harus  dilakukan  sesuai  dengan konsep-konsep  dasar  kriminalisasi  yang  telah  kami  uraikan  di  atas.  Kebijakan  kriminal  ini harus  merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial  atau  kebijakan  pembangunan  nasional. Penegasan  bahwa  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan  dan  perencanaan  sosial  perlu terintegrasi  dalam  keseluruhan  kebijakan  sosial  sosial  dan  perencanaan  pembangunan. Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi  negatif  dari  perkembangan  masyarakat  (modernisasi),  maka  hendaknya  dilihat dalam  hubungan  keseluruhan  politik  kriminal  atau  social  defence  planing,  dan  inipun  harus merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. 8
Dalam  hal  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  yang  sangat  erat  kaitannya dengan  kebijakan  sosial.  Selain  itu  kebijakan  ini  juga  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan
7 Marc  Ancel, Social  Defence;  A  Modern  Approach  to  Criminal  Problem ,  Routledge  and  Kegan  Paul, London, 1965, hal. 208—209.
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , ,Bandung: Alumni,1977,hal. 38.
yang  ingin  dicapai  dan  kondisi  sosial  budaya  Indonesia,  walaupun  terdapat  kreteria  yang diatur  suatu  pedoman  namun  tetap  saja  ada  suatu  nilai  yang  sesuai  dengan  jiwa  bangsa Indonesia. Konsep hukum seperti ini sesuai dengan pendapat Gustav Karel Von Savigny yang menyatakan bahwa pada intinya hukum itu terdiri dari unsur politis (das politische element) dan unsur teknis (das technische element). Unsur politis artinya bahwa isi hukum  itu adalah pencerminan  jiwa  bangsa  maknanya  ada  keterkaitan  yang  mendalam  atas  isi  hukum  itu dengan keyakinan-keyakinan bangsa atau jiwa bangsa (volk geist), sedang unsur teknis adalah bahwa mengenai pengolahan hukum diserahkan kepada kaum juris yang merupakan para ahli dalam bidang itu. 9
Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika merupakan  suatu  siklus  yang  tidak  terpisahkan  dengan  dinamika  perkembangan  sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika di Indonesia.
Masalah  narkotika telah  menjadi masalah  dunia.  Hal  ini  terbukti  dengan  usaha  dari masing-masing  negara  secara  internal  untuk  menanggulangi  bahaya  narkotika  antara  lain dalam  bentuk  konvensi-konvensi  internasional,  yang  paling  akhir  melalui  konvensi  PBB mengenai  Lalu-lintas  Perdagangan  Gelap  Obat  Narkotika  dan  Psikotropika,  Tanggal  19 Desember 1988.
Dengan  demikian  dengan  mempertimbangkan  fenomena  bahwa  tindak  pidana narkotika  bukan  permasalahan  nasional  semata,  tetapi  berdimensi  regional  maupun internasional  (trans-nasional).  Oleh  karena  itu  kebijakan  kriminal  terhadap  tindak  pidana narkotika  harus  bersifat  komprehensif  dan  merupakan  reaksi  terhadap  bahaya  yang ditimbulkan.  Bahaya  tersebut  baik  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  maupun  kehidupan politik dan keamanan yang semuanya termasuk kategori kebijakan sosial.
Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kebijakan penal dalam  undang-undang itu antara lain dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Kebijakan kriminalisasi
 Kebijakan  kriminalisasi  dari    Undang-Undang  Narkotika  terfokus  pada penyalahgunaan  dan  peredaran  ”narkoba”nya  (mulai  dari  penanaman,  produksi, penyaluran,  lalu  lintas,  pengedaran  sampai  ke  pemakaiannya,  termasuk  pemakaian
9 Theo  Huijbers  OSC, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintas  Sejarah ,  (Bandung:Penerbit  Yayasan Knisius,1982),hal.  118.  Jeremy  Bentham  menyatakan  bahwa  tujuan  hukum  itu  harus  berguna  bagi  masyarakat untuk  mencapai  kebahagiaan  sebesar-besarnya.  Ide  pokok  dari  Bentham  masyarakat  harus  diatur  dengan  baik, kalau  institusi-institusi  yang  berkepentingan  dibentuk  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan  kepuasan  yang sebesar mungkin bagi semua orang termasuk masyarakat itu.
pribadi), tidak pada kekayaan (”property/assets”)  yang diperoleh dari tindak pidana ”narkoba”nya itu sendiri.
 Kebijakan  kriminalisasi  demikian  memang  sesuai  dengan  konvensi  PBB  mengenai narkotika  dan  Psikotropika.  Namun,  sebenarnya  kebijakan  kriminalisasi  menurut konvensi  PBB  tidak  hanya  itu,  Khususnya  untuk  narkotika.  Konvensi  PBB  juga menyatakan  agar  dijadikan/ditetapkan  sebagai  suatu  tindak  pidana,  perbuatan ”mengubah atau mengalihkan/menstransfer kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika atau berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk  tujuan  menyembunyikan  asal  usul  gelap  dari  kekayaan  itu  atau  untuk  tujuan membantu  seseorang  menghindari  akibat-akibat  hukum  dari  keterlibatannya melakukan tindak pidana itu. Rumusan tindak pidana seperti di atas tidak ada dalam Undang-Undang  Narkotika  (Nomor  35  Tahun  2009).  Namun  saat  ini  sudah dimasukkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Hanya patut dicatat, bahwa menurut Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  (Pasal  2)  ada  pembatasan  jumlah/nilai  uang  atau harta  kekayaan  yang  dicuci,  yaitu  Rp.  500.000.000,-(lima  ratus  juta  rupiah)  atau lebih.  Pembatasan  ini  dapat  juga  mempengaruhi  efektivitas  penegakan  hukumnya karena tidak mustahil dapat digunakan sebagai celah-celah untuk lolos dari jaringan hukum  dengan  jalan  memecah-mecah  uang  yang    dicuci  itu  dibawah  nilai  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana
 Undang-Undang      No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sama  sekali  tidak menyebutkan kualifikasi Tindak Pidana.
 Tidak jelas pula alasan perubahan sikap/kebijakan pembuat Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  (Narkotika)  yang  tidak  menyebutkan  kualifikasi  delik,  pada  hal dalam  Undang-Undang  Narkotika  yang  lama  (Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1976)  disebutkan  kualifikasinya  secara  tegas  dalam  Pasal  50,  yaitu  semua  delik dinyatakan  sebagai  ”kejahatan”  kecuali  1  (satu)  tindak  pidana  (dalam  Pasal  47) dinyatakan  sebagai  ”pelanggaran”  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  kurungan maksimum  1  (satu)  tahun.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997,  ada juga  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  ringan  berupa  ”kurungan”  yakni Pasal  86,  Pasal  88,  Pasal  94,  tetapi  tidak  dinyatakan  /  dikualifikasikan  sebagai ”pelanggaran”.
 Memperhatikan  adanya  sikap/kebijakan  yang  berbeda  antara  pembuat  undang- undang  itu    (yang  juga  terlihat  di  berbagai  undang-undang  lainnya),  hendaknya pembuat  undang-undang  menegaskan  kualifikasi  yuridis  dari  suatu  tindak  pidana apakah sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dapat menimbulkan masalah yuridis dalam praktek, baik dari aspek yuridis
 materiel  maupun  dari  aspek  yuridis  formal.  Hal  ini  berarti  dapat  mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.
3. Masalah Perumusan Sanksi Pidana
 Kebanyakan  sanksi  pidana  dalam  kedua  Undang-Undang  Narkotika  di  atas dirumuskan  secara  kumulatif.  Bahkan,  ada  pidana  penjara  seumur  hidup  yang dikumulasikan  dengan  pidana  denda.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah  karena dengan  perumusan  kumulatif  yang  bersifat  ”mengharuskan”  (imperatif)  itu, seseorang yang dijatuhi pidana  penjara seumur hidup seolah-olah harus juga dijatuhi pidana denda.
 Perumusan  kumulasi  yang  paling  banyak  adalah  antara  pidana  penjara/pidana  mati dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan ada yang miliaran rupiah). Hal ini pun dikhawatirkan  tidak  efektif  dan  dapat  menimbulkan  masalah,  karena  ada  ketentuan dalam  Pasal  148Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  bahwa  ”apabila  denda  tidak dibayar,  dikenakan  pidana  penjara  paling  laman  2  (dua)  tahun.    Dengan  demikian, kemungkinan besar ancaman pidana denda  yang  sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar Bagi terdakwa, ancaman pidana penjara pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena apabila denda itu dibayar, ia pun  akan  tetap  terkena  pidana  penjara  (karena  diancamkan  secara  kumulatif).  Oleh karena itu, kemungkinan besar ia tidak akan membayar dendanya.
 Demikian  pula  pidana  denda  yang  tinggi  itu  tidak  akan  efektif  dikenakan  kepada korporasi, karena dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak ada aturan khusus bagi korporasi yang tidak membayar denda.
 Aturan umum dalam Pasal 30 KUHP di atas, ditujukan kepada subyek hukum berupa ”orang” bukan ditujukan kepada ”korporasi”
 Disamping  itu,  patut  dicatat,  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  ini  mengatur  secara  khusus  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap korporasi.

## 4. Masalah Ancaman Pidana Minimal
 Dalam    Undang-Undang  Narkotika  ini  ada  delik  yang  diberi  ancaman  pidana minimal  khusus.  Kebijakan  formulasi  demikian  merupakan  penyimpangan  dari sistem KUHP.
 Penyimpangan  yang  demikian  ini  seharusnya  disertai  dengan  pedoman  atau  aturan penerapan  pidana  minimal  yang  bersifat  khusus  pula  agar  tidak  menimbulkan masalah apabila ada penyertaan, percobaan, concursus, recidive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana.
 Dalam  kenyataan  praktek  hakim  mengalami  kesulitan  menerapkan  ancaman  pidana minimal  ini;  sehingga  ada  hakim  yang  menjatuhkan  pidana  dibawah  ancaman minimal.
5. Masalah Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan Jahat
 Menurut  Undang-Undang  Narkotika  (Pasal  132),  percobaan  atau  permufakatan  jahat dipidana sama dengan delik yang bersangkutan.
 Jadi,  ”perbantuan”  (”medeplichtige”)    dalam  melakukan  Tindak  Pidana  (TP) narkotika.  Menurut  Undang-Undang  Narkotika  ”pembantu”  dipidana  sama  dengan pelaku  Tindak  Pidana  (TP),      karena  hal  demikian  pun  ditegaskan  dalam  Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.
 Mengenai  ”permufakatan  jahat”  juga  terlihat  aturan  yang  menyatakan  bahwa pelakunya  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Psal 111 s.d. Pasal 126 dan Pasal 129.
 Menurut  ketentuan  Pasal  132  ayat  (2)  dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  111  s.d  Pasal  126  dan  Pasal  129  dilakukan  secara  terorganisasi,  pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
Dari  uraian  di  atas,  dapatlah  ditegaskan  aturan  pemidanaan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terdapat beberapa kekurangan sehingga akan berpengaruh pada pengakkannya.
Dalam konvensi Psikotropika 1971 (yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No.  8  Tahun  1996)  maupun  Konvensi  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Psikotropika 1988 (yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997), juga tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa permufakatan jahat (persekongkolan/conspiracy)  harus  diperberat  pidananya.  Kedua  konvensi  itu  hanya menyatakan, bahwa ” conspiracy to commit any of such offences, shall be punishable offences
as  provided in  paragraf  1”  (disingkat  dari  Pasal  22  ayat  (2a)  sub  ii  Konvensi  Psikotropika 1971,  yang  mirip  juga  dengan  redaksi  Pasal  3  ayat  (1c)  sub  iv  Konvensi  Pemberantasan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  1988).  Jadi  permufakatan  jahat  dipidana  sama dengan  tindak  pidana  yang  bersangkutan  bukannya  diperberat.  Pemberatan  pidana  terhadap permufakatan jahat, tidak sesuai dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia (baik di  dalam  maupun  di  luar  KUHP).  Padahal,  dinyatakan  dalam  kedua  konvensi  itu,  bahwa ketentuan-ketentuan  konvensi  seyogianyadiimplementasikan  ”dengan  memperhatikan  batas- batas peraturan perundang-undangan,  sistem hukum dan undang-undang  setempat dari suatu negara”.
6. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
 Di  dalam    Undang-Undang  Narkotika  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika diatur dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) Dalam undang-undang itu tidak ada  ketentuan  mengenai  kapan  atau  dalam  hal  bagaimana  korporasi  dikatakan  telah melakukan  tindak  pidana,  dan  kapan  (dalam  hal  bagaimana)  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan.    Undang-undang  itu  hanya  mengatur  tentang  siapa  yang dipertanggungjawabkan.
 Menurut  Undang-Undang  Narkotika,  dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh korporasi  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap  pengurusnya,  pidana  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali dari  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111  s.d  Pasal  126  dan  Pasal 129.  Korporasi  dapat  juga  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  :  (a).  Pencabutan  izin usaha; dan/atau (b). Pencabutan status badan hukum.
 Tidak  ada  aturan  umum  mengenai  pertanggung  jawaban  korporasi  dalam  Tindak Pidana Narkotika.
 Akhirnya dapat dikemukakan pula, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  ini  tidak  dapat  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
Sehubungan  dengan  aspek  penal  (hukum  pidana)  dalam  rangka  upaya penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  melalui  ketentuan  Undang-undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  perangkat  globalisasi  yang  juga  digunakan  dalam  pemberantasan tindak  pidana  narkotika  melalui  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1976 tentang  Pengesahan  konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  beserta  protokol  tahun  1972  yang
mengubahnya  dan  Undang-undang    Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1997  tentang Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.
Kriminalisasi terhadap narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 proses penegakkannya  akan  dijalankan  melalui  mekanisme  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal Justice  System ).  Keadilan  yang  ingin  diwujutkan  melalui  SPP  adalah  Keadilan  Retributif ( Retributif Justice ) dan Just Desert Model (balasan yang setimpal). Dalam konteks Indonesia Penegakan  Hukum  Pidana  harus  memperhatikan  rambu-rambu  Hukum  Nasional  yang berfungsi sebagai Legal Frame work sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu penegakan hukum pidana tidak  hanya  diartikan  sebagai Legal  certainty akan  tetapi  juga  Substantif  certainty.  Secara umum  konsep  keadilan  yang  dijadikan  sandaran  dalam  tulisan  ini  adalah  Teori  keadilan seperti  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls,  Keadilan  adalah  Fairness,  konsep  keadilan  ini sejalan dengan keadilan menurut sistem hukum nasional.
Aspek Non Penal (pencegahan); merupakan aspek yang sangat strategisoleh karena tindak  pidana  (kejahatan)  belum  terjadi.  Selain  melakukan    peneropongan  apa  yang  telah dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap penyalahgunaan narkotika selama ini, juga kajian perencanaan ini akan menawarkan alternatif non  penal  lain  sehubungan    dengan  penyalahgunaan  narkotika.  Pada  dasarnya  kajian  non penal berangkat dari hasil identifikasi beberapa faktor yang potensial yang dapat mencetuskan penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  pencegahan  itu  dilakukan  dengan  memperbaiki  faktor potensial tersebut.
Perencanaan  Penanggulangan  narkotika  melalui  aspek  non  penal  yang  telah dilakukan  selama  ini  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  secara  tentatif  dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum (UU Narkotika ) kepada para pelajar, mahasiswa dan pemuda;
2. Melakukan  razia-razia  terhadap  tempat-tempat  hiburan  malam  oleh  aparat kepolisian;
3. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik tentang bahaya mengkonsumsi narkotika;
4. Memperketat  pengawasan  penjualan  bahan-bahan  obat  yang  dapat  digunakan untuk pembuatan narkotika;
5. Memperketat  penjagaan  dan  pengawasan  pada  tempat-tempat  keluar  masuk barang melalui pelabuhan darat, laut dan udara;
6. Membentuk Badan- Badan Anti Narkoba;
7. Meningkatkan  Partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.
Apabila  penanggulangan terhadap penyalahgunaan  narkotika melalui sarana (penal dan  non  penal)  dapat  dijalankan  secara  integrated  (keserempakan)  maka  diyakini  angka kriminalitas  penyalahgunaan  narkotika  di  masyarakat  cenderung  akan  menurun  dan  pada akhirnya akan berdampak positip bagi kemajuan bangsa Indonesia khususnya bagi kemajuan daerah (otonomi daerah).
Partisipasi  masyarakat  adalah  peran  aktif  masyarakat  untuk  mewujutkan  upaya pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Kewajiban  masyarakat  ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana psikotropika kepada aparat penegak hukum.  Di samping  kewajiban  itu,  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  jaminan  keamanan dan  perlindungan  hukum  dari  aparat  penegak  hukum.  Namun  demikian,  hak  dan  kewajiban masyarakat  kelihatan  amat  terbatas,  khususnya  dalam  menindak  para  pelaku  kejahatan tersebut.
Hubungan  antara  hak  dan  kewajiban  amat  terkait  dengan  proses  belajar  mengajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum. Beberapa definisi tentang arti belajar  telah  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli  yang  berbeda-beda  pendiriannya,  karena berlainan  titik  tolaknya.  Sumadi  Suryabrata,  telah  menyimpulkan  hal-hal  pokok  belajar sebagai berikut :
1) Belajar  itu  membawa  perubahan  (dalam  arti  behavioral  changes,  aktual maupun potensial).
2) Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru.
3) Perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).
Beberapa  konsepsi  atau  teori  belajar  menurut  ahli-ahli  yang  mengikuti  teori molekuler berpendapat bahwa perkembangan tingah laku itu tergantung kepada belajar. Ahli- ahli yang mengikuti paham molekuler bersifat atomistis, yakni cenderung untuk memikirkan sesuatu  kesatuan  dari  segi  susunannya.  Kebiasaan-kebiasaan  yang  kompleks,  misalnya dianggap  sebagai  kumpulan  dari  sejumlah  refleks-refleks  bersyarat.  Transfer  of  training dianggap  terjadi  kalau  ada  unsur-unsur  yang  identik  antara  hal  yang  lama  dan  situasi  yang baru atau sedang dihadapi.
Peran  serta  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  memberantas  peredaran  gelap narkoba,  karena  tanpa  dukungan  masyarakat  maka  segala  usaha,  upaya  dan  kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap  pencegahan  dan  penaggulangan  tindak  pidana narkoba.
Penyuluhan  hukum  harus  menggunkan  strategi  yang  tepat  dan  efektif,  sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan action anti narkoba. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterent  effect  dan  sekaligus  berdampak  pada  law  of  effect  serta  dampak  sosialnya,  yakni sebagai  wahana  pembelajaran  publik,  sehingga  masyarakat  akan  sadar  betul  tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.
Pembelajaran  publik  berdasarkan  pengamatan  terhadap  konsistensi  penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi,  sehingga  norma-norma  sosial  tersebut  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.
Berdasarkan  teori  belajar  di  atas,  peran  serta  masyarakat  dapat  dianalisis  melalui aspek  pencegahan  tindak  pidana  narkoba,  yakni  bagaimana  upaya  masyarakat  dapat melakukan  pengawasan  terhadap  semua  aktivitas  warga  masyarakat  agar  tidak menyalahgunakan penggunaan narkoba secara illegal.
Dengan  demikian,  kata-kata  kunci  peran  serta  masyarakat  dalam  kaitan  dengan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika,  tujuannya  ialah  bagaimana  upaya  untuk membangun  sistem  pengendalian  sosial  tersebut  melalui  proses  belajar.  Masyarakat  sebagai suatu  sistem  sosial,  yaitu  suatu  sistem  yang  hidup  dipastikan  akan  menghadapi  sejumlah masalah  dan  harus  dapat  diatasi  untuk  memungkinkan  sistem  sosial  tersebut  bisa melangsungkan kehidupannya.
Sesuai rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 106  dikatakan bahwa  :Hak  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  diwujutkan  dalam  bentuk  :  (a).  Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan  prekursor  narkotika  (b).  Memeproleh  pelayanan  dalam  mencari    masyarakat  wajib melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  bila  mengetahui  tentang  narkoba  (psikotropika) yang  disalahgunakan  dan/atau  dimiliki  secara  tidak  sah.  Kewajiban  melaporkan  ini merupakan  salah  satu  bentuk  atau  wujut  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (psikotropika). Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam prevensi kejahatan ini.
Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegak hukum,baik  sebagai  informan  maupun  yang  terlibat  dalam  pembelian terselubung,  dan/  atau penyerahan  yang  diawasi,  perlu  mendapatkan  prioritas  jaminan  keamanan  dan  perlindungan hukum  oleh  penegak  hukum.  Dalam  hal  ini,  perlu  diperjelas  apa  yang  dimaksud  dengan jaminan keamanan dan perlindungan.
Keamanan  berasal  dari  kata  ”aman”,  yang  memberikan  makna,  terbebas  dari perasaan takut dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran,  keragu-raguan,  ketakutan, perasaan  dilindungi  dari  segala  macam  bahaya  dan perasaan kedamaian, ketenteraman lahiriyah dan batiniah.
Sebenarnya  kondisi  aman  seperti  tersebut  di  atas  itulah  yang  merupakan  kendala masyarakat  dalam  berkomunikasi  dengan  aparat  penegak  hukum,  khususnya  dengan  aparat kepolisian,  berkaitan  dengan  kewajiban  melaporkan  tentang  suatu  peristiwa  tindak  pidana. Secara  empiris  masyarakat  yang  melapor  ke  polisi  justru  menimbulkan  rasa  kekhawatiran, kejenuhan, dan proses yang bertele-tele sehingga menyita waktu si pelapor.
Manusia  dapat  dipandang  sebagai  suatu  organisme,  dan  manusia  selalu  melakukan beberapa  aktivitas  tertentu  dalam  kaitan  dengan  kehidupan  sosialnya,  yakni  untuk mempertahankan diri (self maintenance), melakukan pengawasan dan pengendalian diri (self control),  terkait  dengan  peroses  timbal  balik  (prosess  of  feed  back)  serta  meakukan komunikasi  informasi (communication  of  information) yang  bertujuan  untuk  menjaga keseimbangan  (equilibrium)  secara  homeostaalamtis  dalam  tatanan  kehidupan  sosialnya. Hubungan  organisme  manusia  dengan  manusia  lainnya  dapat  dilihat  dalam  hubungan sibernatika.  Usaha  mempertahankan  diri,  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian,  proses timbal balik, melakukan komunikasi informasi merupakan suatu faktor menciptakan kondisi. Dalam kaitan dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba, polisi mengakui masyarakat enggan melaporkan narkoba kepada petugas.
Pandangan  masyarakat  ini  disebabkan  karena  kurang  adanya  tanggapan  dari kepolisian,  padahal  selama  ini  masyarakat  telah  memberikan  informasi  dan  penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkoba. Merasa tidak ditanggapi masyarakat menjadi  curiga  bahwa  polisi  ikut  terlibat  atau  mengambil  keuntungan  material  dari penyalahgunaan  narkoba.  Merasa  tidal  ditanggapi  masyarakat  menjadi  curiga  bahwa  polisi
ikut terlibat atau mengambil keuntungan material dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan fenomena  di  atas,  diperlukan  sistem  penyebaran  arus  informasi  dan  penguatan  untuk membangkitkan motivasi masyarakat

## 2. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penindakan  Kejahatan Narkotika Di Indonesia
Sumatera  Selatan  merupakan  wilayah  darurat  penyalahgunaan  Narkotika  hal  ini dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba  yang ditangani oleh direktorat reserseTindak pidana penyalahgunaan  Narkotika meningkat di 3 tahun terakhir .  Hal tersebut tergambarkan dalam tabel di bawah ini:

## TABEL I   JUMLAH UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA
NARKOBA

## DIREKTORAT  RESERSE  NARKOBA  KEPOLISIAN  DAERAH  SUMSEL DAN JAJARAN TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
No TAHUN JUML AH LP JUMLAH TERSANGKA JUMLAH  BARANG BUKTI GANJA SABU EKSTASI 1 2 3 4 5 6 7 1 2017 1.759 2.410 403.258,515 Gram 2 Linting 67 Batang 71 Paket 2 Paket Sedang 55.056,825 Gram 41.036 ½ Butir 445 Butir Happy Five 2 2018 1.911 2.477 1.139.110,54 Gram Tembakau Gorilla Berat 109,85 Gram 88.530,452 Gram 42.220 Butir 3 2019 (JAN – OKT) 1.352 1.764 2.286.572 Gram 94.071,337 Gram 250 Paket 39.787 Butir 258,13 Gram
Keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  narkoba  ini  dilakukan  melalui  kebijakan berupa  produk-produk  hukum  misalnya  undang-undang,  peraturan  menteri,  peraturan pemerintah,  hingga  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  tiap  provinsi  dan kabupaten/kota yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  44  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Penggolongan  Narkotika.  Peraturan  ini  merupakan  peraturan  yang  baru  saja dikeluarkan,  menggantikan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  50  Tahun  2018. Salah satu alasan dikeluarkan Permenkes ini adalah terdapatnya zat psikoaktif baru  ( new  psychoactive  substance )  yang  berpotensi  penyalahgunaan  dan membahayakan  kesehatan  masyarakat  yang  belum  termasuk  dalam  golongan narkotika  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  50 Tahun  2018  tentang  Perubahan  Penggolongan  Narkotika.  Adapun  Permenkes ini  menambah  Narkotika  Golongan  I  menjadi  175  dimana  sebelumnya  adalah 161. Sedangkan Narkotika Golongan II dan III tetap; 10
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2009  Tentang  Fasilitasi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Narkotika;
6. Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  Pengaturan Operasional Tempat Hiburan;
7. Keputusan  Walikota  Palembang  Nomor  456  Tahun  2017  Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kota Palembang;
8. Keputusan  Walikota  Palembang  Nomor  539  Tahun  2017  Tentang Pembentukan  Panitia  Pelaksana  Razia  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika dan Obat-obatan Terlarang;
9. Keputusan  Walikota  Nomor  198  Tahun  2018  Tentang  Pembentukan  Panitia Pelaksana  Penyuluhan  dan  Pembinaan  Bahaya  Narkotika  Bagi  Masyarakat Kota Palembang.
Selain dengan peraturan perundang-undangan upaya penanggulangan dan pecegahan Narkotika  dilakukan  secara  sinergi  beberapa  lembaga  yang  terkait  satu  sama  lain  ,P4GN adalah  Pemberantasan  Peredaran  Gelap    Narkoba  dan  Perkusor  yang  merupakan    suatu program penanggulangan pencegahan narkotika. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  adalah  upaya  sistematis  berdasarkan  data
10 Farmasetika.com, Menkes Kembali Ubah Golongan Narkotika , https://farmasetika.com/2019/10/23/menkes-kembali-ubah-golongan-narkotika-permenkes-no-44-tahun-2019/ diakses pada 7 November 2019.
penyalahgunaan  narkoba  yang  tepat  dan  akurat,  perencanaan  yang  efektif  dan  efisien  dalam rangka  mencegah,  melindungi  dan  menyelamatkan  warga  negara  dari  ancaman  bahaya penyalahgunaan  narkoba  untuk  itu  diperlukan  kepedulian  dari  seluruh  instansi  pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara  mandiri. 11 pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  bersama  instansi  pemerintah  dalam program P4GN adalah dalam rangka upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  penanganan  narkoba  yang  meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

## TABEL II
P4GN  terdiri  dari  pemberantasan Suply    dan  Demand. Tujuan  dari  P4GN  tersebut adalah  SDM  Unggul  tahun  2045.  Maksud suply disini  adalah  pemberantasan  narkotika  itu sendiri. Adapun lembaga yang bertugas dalam pemberantasan narkotika adalah POLRI, BNN, BEA Cukai , TNI.
Suply disini adalah bagian pemberantasan penyalahgunaan narkotika yaitu :
11 Wawancara  dengan  Edi  Nugroho,  Kabag  Binopnal  Ditresnarkoba  polda  Sumselpada  tanggal  15 Nopember 2019 pukul 13.00

## TABEL III
Pemberantasan yang dilakukan terdiri dari pemberantasan:
1. Produksi .
2. Pengedar.
3. Pemakai.
Pemberantasan  produksi  narkotika  dapat  berupa  pemberantasan  pabrik  narkotika ataupun  pemusnahan  ladang  ganja.  Pemberantasan  Produksi  dapat  dibagi  2  yaitu pemberantasan produksi lokal maupun luar negeri seperti di Negara iran, Cina , Malaysia. 12 Pemberantasan pengedar dibagi menjadi pemberantasan bandar besar, bandar daerah maupun pemberantasan  kurir  narkotika.  Pemberantasan  pemakai  (pecandu  )  dapat  dilakukan  Pidana penjara maupun Sanksi tindakan Rehabilitasi.
Melihat  pada  program  upaya  pemberantasan  BNN,  BNNP  Sumsel  telah  melakukan berbagai  upaya  dalam  menanggulanginya.  Mulai  dari  sosialisasi-sosialisasi  hingga rehabilitasi, serta meningkatkan sinergitas kemitraan dengan instansi terkait lainnya. Pada 28 Oktober 2019 waktu dini hari lalu, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Palembang berhasil  meringkus  dua  orang  pengedar  sabu-sabu  seberat  79kilogram  saat  mengendarai
12 Wawancara  dengan  Edi  Nugroho,  Kabag  Binopnal  Ditresnarkoba  polda  Sumselpada  tanggal  15 Nopember 2019 pukul 13.00
speedboat dengan kecepatan tinggi melintasi perairan Sungai Sungsang Kabupaten Banyuasin Sumatera  Selatan.  Aksi  penangkapan  ini  dilakukan  seusai  Lanal  Palembang  memperoleh informasi  terkait  pengiriman  paket  narkoba  dari  Lanal  Batam.  Pasca  penangkapan,  kedua pengedar  narkoba  ini  bersama  barang  buktinya  langsung  diserahkan  ke  Badan  Narkotika Provinsi  Sumatera  Selatan  untuk  diselidiki  lebih  lanjut. 13 Di  sisi lain,  selain  kemitraan  antar instansi  yang  diperkuat,  masyarakat  juga  memiliki  peran  besar  dalam  membantu  upaya pemberantasan narkotika di Indonesia, khususnya dalam hal ini pengedaran di wilayah  Kota Palembang dan sekitarnya. Pada 26 Agustus 2019 lalu, turut telah dilakukan penangkapan di daerah  Komplek  Bandara  Mas,  terhadap  salah  satu  pengedar  narkoba  di  Kota  Palembang. Barang bukti yang diamankan berupa narkoba jenis sabu seberat 20 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 18.800 butir. Disinyalir barang haram ini akan disimpan di sebuah gudang kosong di  kawasan  Tangga  Buntung  milik  seseorang  berinisial  S  yang  merupakan  bandar  narkoba kelas  kakap  di  Kota  Palembang.  Kepala  BNNP  Sumsel  turut  mengatakan  bahwa  upaya penangkapan ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. 14
Berbeda  dengan suply yang  merupakan  program    pemberantasan demand lebih kearah  pencegahan  maupun  perbaikan  diri  pelaku. Demand dilakukan  dengan  2(dua)  cara yaitu :
a. Rehabilitasi  Tujuan  dari  rehabilitasi  adalah  pulih.,  walaupun  tidak  bisa mengembalikan  pada  kedaan  semula    (sembuh)  .  Lembaga  Rehabilitasi  dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- Lembaga rehabilitasi Eksternal
- Lembaga rehabilitasi Internal
Lembaga  rehabilitasi  ekternal  adalah  lembaga  rehabilitasi  non  pemerintah  (yang diselenggarakan  oleh  masyarakat)    yang  menangani  kasus  pengguna  narkotika seperti : lembaga rehabilitasi Ar- Rahman  dan lembaga rehabilitasi Mitra Mulya.
b. Pencegahan.
Pencegahan terdiri dari prefentif dan preemtif.  Penyuluhan merupakan salah satu upaya  pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika.  Penyuluhan  yang  dilakukan  oleh POLDA  Sumsel  dilakukan  1(satu)  bulan  sekali  dengan  audien  100  (seratus)
13 Liputa6, Berita Harian (30 Oktober 2019): Incar 2 Pengedar 79kg Sabu, Aksi Kejar-kejaran di Perairan Sumsel  Tak  Terelakkan , https://www.liputan6.com/regional/read/4098274/incar-2-pengedar-79-kg-sabu-aksi- kejar-kejaran-di-perairan-sumsel-tak-terelakkan , diakses pada 7 November 2019.
14 Liputan6, Berita Harian (28 Agustus 2019): Gudang Kosong di Palembang Jadi Brankas Sabu Seberat 20 Kilogram , https://www.liputan6.com/regional/read/4048512/gudang-kosong-di-palembang-jadi-brankas- sabu-seberat-20-kilogram , diakses pada 7 November 2019.
orang. Penyuluhan memberikan KIE  (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 15 KIE disini tujuannya adalah membentengi orang agar tidak terjadi Narkotika.
KIE  merupan  kegiatan  penyebaran  ikomunikasi  ,  informasi  dan  edukasi  narkotika yang  dilakukan  oleh  BNN  .  Pada  tahun  2018  KIE  dilakukan  31  kali  di  wilayah  Sumatera Selatan. Sebaran Diseminasi Informasi dilakukan 289 kali dengan audiens berjumlah 157.339. dengan jumlah relawan 350 dan jumlah penggiat 585 16
Upaya  yang  paling  tepat  dalam  pencegahan  dan  penyalahgunaan  narkotika  adalah upaya demand yang  menitik  beratkan  pada  perbaikan  pelaku  yaitu  penyuluhan  dan  juga rehabilitasi.  Dibandingkan  penjara  ,  rehabilitasi  lebih  tepat  dilaksanakan  bagi  pengguna narkotika. Dikarenakan efek negatif penjara yang belum tentu memperbaiki keadaan pelaku. 17 Namun  pada  kenyataannya  ,  hakim  sangat  jarang  memutus  dengan  putusan  rehabilitasi. Apabila    diteliti  darin  3  (tiga)  putusan  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Palembang  Apabila diteliti  dari  3(tiga)  putusan  hakim  pada  pengadilan  Negeri  Palembang  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
Pada  perkara  1134/Pid.Sus/2016/PN.Plg  yang  menjerat  seorang  terdakwa  yang diancam  pidana  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,  yaitu  atas  perbuatannya  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  golongan  I”  tersebut  tanpa  izin  dari  pihak  yang berwenang  untuk  itu  atau  tidak  untuk  dipergunakan  dalam  kepentingan  pengobatan  maupun ilmu  pengetahuan.  Tim  Jaksa  Penuntut  Umum  kemudian  menuntut  penjatuhan  pidana terhadap  terdakwa  berupa  pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp 800.000.000,-  Subsidair  6  (enam)  bulan  penjara  (dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam masa tahanan). Adapun pertimbangan Tim Majelis Hakim dalam menjatuhkan straf terhadap terdakwa ialah dengan memperhatikan unsur-unsur yang didakwakan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika .
Pada putusan  Hakim kedua, berdasarkan Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2016/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Klas I  A  Palembang atas nama terdakwa Doyok Saputra. Terdakwa Doyok  setelah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  “melakukan percobaan atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidan  atanpa  hak  atau  melawan hukum  memiliki  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman”,  sehingga  atas
15 Wawancara  dengan  Edi  Nugroho,  Kabag  Binopnal  Ditresnarkoba  polda  Sumselpada  tanggal  15 Nopember 2019 pukul 13.00
16 Agustinus Widdy., dkk, Op.cit, hlm.25
17 Wawancara dengan Nanang iskandar, Polda Sumsel pada tanggal 15 Nopember 2019
pertimbangan  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  sebagaimana  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 (1) UU  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  terdakwa Ona Binti Yusuf dijatuhi straf penjara dan denda dibatas minimal yaitu penjara selama 4 tahun dan denda Rp 800.000.000,-,
Dapat  dibandingkan  dalam  Pasal  yang  mengatur  hukuman  dengan  putusan  yang diberikan  hakim,  bahwa  terdakwa  Doyok  Saputra  dijatuhi  hukuman  penjara  di  atas  batas minimal  yaitu  selama  5  (lima)  setengah  tahun  dan  denda  minimal  sesuai  batasan  undang- undang yaitu sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
Atas  pemberian  vonis  tersebut,  pertimbangan  hakim  dalam  hal  yang  memberatkan ialah  perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  memberantas  tindak pidana  narkotika,  namun  hal  yang  meringankan  ialah  kerjasama/kelakuan  baik  terdakwa selama proses persidangan berlangsung.
Pada  putusan  selanjutnya  pada  perkara  Nomor  998/Pid.Sus/2016/PN.Plg  pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang atas nama terdakwa Adi Leonard Sitepu.
Terdakwa  Adi  Leonard  Sitepu  setelah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  “menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri”,  sehingga atas  pertimbangan  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  sebagaimana  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (1)  UU    No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Atas perbuatan terdakwa, memperhatikan Psal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  Tentang  NARKOTIKA  DAN  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara  Pidana,  maka  majelis  hakim  menjatuhi  terdakwa  dengan  hukuman  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
Pada  putusan  nomor  3  terjadi  ketimpangan  antara  kebijakan  hukum  dengan implementasi hukum yang ada. Padahal, dalam UU Narkotika ini hakim diberi kewenangan tambahan secara khusus dalam memeriksa perkara pecandu (perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan) yakni hakim ‘dapat’ memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani  rehabilitasi  jika  terbukti  bersalah  dan  menetapkan  untuk  memerintahkan menjalani  rehabilitasi  jika  tidak  terbukti  bersalah  (Pasal  103).  Ini  artinya,  terbukti  atau tidak dalam sidang pengadilan, hukuman bagi terdakwa tetap berujung pada satu titik yakni rehabilitasi. 18
18 Anang  Iskandar,  Tulisan  seorang  Kepala  BNN  Periode  2012—2015,  Kabareskrim  Polri  2015—2016 dan  Dosen  Narkotika  pada  Universitas  Trisakti; Hakim  Wajib  Memvonis  Rehabilitasi  bagi  Penyalah  Guna Narkotika (16  November  2017), https://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis- rehabilitasi-bagi penyalah-guna-narkotika .
Kewenangan  berdasarkan  regulasi  ini  bukan  berarti  tidak  bisa  digunakan  dalam memutuskan  perkara  pecandu  belaka.  Lema  atau  diksi  ‘dapat’  itu  artinya  kewenangan tambahan  yang  memang  telah  diberikan  undang-undang  ‘khusus’  yang  sifatnya  wajib karena  Pasal  127  ayat  2  dari  Undang-Undang  tentang  Narkotika  itu  berbunyi  “Hakim dalam  memeriksa  perkara  penyalah  guna  untuk  diri  sendiri  (Pasal  127  ayat  1)  wajib memperhatikan  Pasal  54,  55,  103”.  Kewenangan  tambahan  terhadap  lembaga  pengadilan itu ialah  untuk dapat  memutuskan dan memerintahkan  penyalah  guna  narkoba melakukan rehabilitasi. Juga, menetapkan untuk memerintahkan rehabilitasi ini bukan sekadar dicomot dari  dunia  antah  berantah,  melainkan  berasal  dari  konvensi  tunggal  narkotika  pada  1961 serta  Protokol  1972  yang  seharusnya  segera  mengganti  wajah  pengambilan  keputusan pengadilan  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia,  terutama  terkait  dengan  para  penyal ah guna  narkotika.  Dari  konvensi  itu  juga  pemerintah  mengadopsinya  melalui  Undang- Undang No 8 Tahun 1976. Pada akhirnya, regulasi itulah yang menjadi dasar dari lahirnya Undang-Undang Narkotika kita saat ini. 19
Penyalahguna  memang  dikategorikan  sebagai  kriminal.  Namun,  karena ‘khusus’nya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna dilabeli regulasi  sebagai  orang  sakit  yang  mengidap  penyakit  adiksi  atau  kecanduan  yang  hanya pulih atau dapat disembuhkan dengan cara merehabilitasinya.Rehabilitasi penyalahguna ini kemudian  menjadi  domain  dari  Kementerian  Kesehatan  untuk  melakukan  rehabilitasi medis,  Kementerian  Sosial  untuk rehabilitasi  sosial,  dan  Badan  Narkotika  Nasional untuk rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Perkara  penyalahguna  ini  apabila  dimintakan assessment atau  diperiksa  tim assessment atau  dokter  ahli  ( visum  et  repertum )  berubah predikatnya  menjadi  perkara  pecandu  (penyalah  guna  dan  dalam  keadaan  ketergantungan narkotika),  yang  menurut  Pasal  54  Undang-Undang  Narkotika  kita  wajib  merehabilitasi, bukan  dengan  mengirimkannya  ke  penjara.  Itulah  sebabnya  kenapa  hakim  diberi kewenangan  tambahan  untuk  memberi  hukuman  rehabilitasi,  baik  bagi  yang  terbukti bersalah  maupun  bagi  yang  tidak  terbukti  bersalah.  Berdasarkan  Pasal  103  ayat  (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara menurut konvensi tunggal narkotika yang sudah diamendemen. Hukuman rehabilitasi  jelas  lebih  bermanfat  bagi  penyalah  guna,  keluarga,  bangsa,  dan  negara daripada  hukuman  penjara.  Sederhananya,  hukuman  penjara  bagi  penyalah  guna  justru tidak  menyembuhkan,  justru  masyarakat  malah  dirugikan  secara  spritual  dan  material.
19 Ibid.
Negara  juga  malah  akan  menghasilkan  generasi  tidak  sehat  secara  terus-menerus  dan sistemis sehingga menyuburkan bisnis narkotika. 20
Institute  for  Criminal  Justice  Reform  ( ICJR)  mencatat,  dalam  Meninjau Rehabilitasi  Pengguna  Narkotika  dalam Praktik  Peradilan,  pandangan  pengguna narkotika sebagai  pelaku  kejahatan  masih  lebih  dominan  dibandingkan  pendekatan  kesehatan  dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, baik dari pasal 111, pasal 112, pasal 114, maupun pasal 127 UU Narkotika. ICJR kemudian melakukan riset terhadap  30  putusan  terkait  pidana  narkotika  Pengadilan  Negeri  Surabaya  menyebutkan sebanyak  48  persen  kasus  menggunakan  pasal  111  atau  pasal  112  baik  sebagai  dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Dalam kategori tersebut, pasal 127  digunakan  sebanyak  33  persen  dan  pasal  114  digunakan  sebanyak  18  persen.  Meski penggunaan pasal 111 atau 112 dibanding pasal 127 terpaut 15 persen, ICJR mencatat ketika jaksa  menggunakan  pasal  127,  mereka  tetap  mencantumkan  pasal  111,  112  atau  114.  Pasal 127  lebih  banyak  ditempatkan  di  posisi  dakwaan  kedua  atau  subsidair.  “Ini  menunjukkan bahwa  jaksa  masih  ingin  menjerat  terdakwa  dengan  penggunaan  pasal  111,  112  atau  114, yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan," sebut laporan ICJR.Berdasarkan data yang dihimpun ICJR, pasal 111 atau 112 dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, sebanyak 63 persen. Sementara pasal 114 dicantumkan sebanyak 37 persen. Tragisnya, pasal 127 tidak pernah  dicantumkan  sebagai  dakwaan  primer  atau  pertama.Hal  tersebut  berdampak  pada vonis  yang  dijatuhkan  hakim.  Dari  30  putusan,  hanya  6  persen  yang  menjatuhkan  hukuman rehabilitasi bagi terdakwa. Seluruh tindakan rehabilitasi, hanya diberikan pada anak. 21
Padahal  di  satu  sisi,  semangat  untuk  tidak  hanyamenjatuhkan  sanksi  penjara  pada pelaku penyalahgunaan narkoba melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04  Tahun  2010  dan  SEMA  Nomor  04  Tahun  2010.Dalam  surat  edaran  tersebut, Mahkamah Agung  menetapkan  lima  kualifikasi  pelaku  penyalahgunaan,  korban  penyalahgunaan,  dan pecandu  narkotika  yang  dapat  ditempatkan  di  rehabilitasi.  Pertama,  penangkapan  terhadap terdakwa  dilakukan  secara  tertangkap  tangan.  Kemudian  yang  kedua,  pada  saat  tertangkap tangan  tersebut  ditemukan  barang  bukti  pemakaian  1  hari  narkotika  dengan  jenis  dan  bobot tertentu.Ketentuan  yang  ketiga  juga  mengharuskan  terbitnya  surat  uji  laboratorium  dengan
20 Ibid.
21 Husein  Abdulsalam,  Berita  Harian  Online  Tirto.id, Dilema  Hukuman  Rehabilitasi  Narkoba (3 September 2017), https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8 .
hasil  pemeriksaan  positif  menggunakan  narkotika  atas  permintaan  penyidik.  Kualifikasi keempat, diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Sedangkan yang kelima, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran  gelap  narkotika.  Surat  edaran  tersebut  diterbitkan  dalam  rangka  menyamakan persepsi  dalam  penerapan  SEJA  RI  No.  SE-002/A/JA/02/2013  tentang  Penempatan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  ke  lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial.Dalam SEJA  tersebut  disebutkan  pasal-pasal  dalam  Bab  IX  UU  Narkotika  menegaskan  bahwa pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial.  Ketentuan  tersebut  telah  dijabarkan  di  dalam  PP  No.  25  Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 22
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ini  dibentuk  dengan tujuan tegas terhadap faktor demand reduction (penyalah guna, pecandu) agar dapat dicegah, dilindungi,  diselamatkan  dan  dijamin  untuk  mendapatkan  upaya  rehabilitasi.  Sedangkan terhadap faktor supply demand (pengedar dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran) dapat  diberantas.  Sehingga  visi  penegakkan  hukum  bersifat  rehabilitatif  terhadap  penyalah guna dan visi penegak hukum bersifat represif kepada pengedar. Terhadap demand reduction digambarkan melalui kegiatan: 23
Pertama,  pencegahan  penyalahgunaan narkotika,  ditujukan  untuk  membentengi masyarakat  agar  terlibat  penyalahgunaan narkotika,  sasarannya  adalah  masyarakat  yang belum  pernah  terlibat  dengan  penyalahgunaan narkotika agar  tidak  menjadi  penyalah  guna, dan  tidak  menjadi  pengedar.  Kedua, rehabilitasi penyalah  guna  dan  pecandu narkotika. Penyalah  guna  untuk  diri  sendiri  digambarkan  sebagai  penjahat  diancam  dengan  pidana pidana  ringan  maximum  4  tahun  penjara.  Penyalahguna  tersebut  diwajibkan  untuk melaporkan  pada  rumah  sakit  yang  ditunjuk  agar  sembuh,  bagi  yang  melaksanakan  wajib lapor akan diassesmen dan dinyatakan sebagai pecandu, status kriminalnya berubah menjadi tidak dituntut pidana, tujuan rehabilitasi adalah menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap  para  penyalah  guna  dan  pecandu  agar  pulih  dari  penyakit adiksi/ketergantungan narkotika.
Berdasarkan uraian di  atas, dapat  dilihat  bahwa  masih terjadi tumpang  tindih dan ketidaksesuaian antar regulasi yang satu dengan yang lainnya, serta antara regulasi dengan
22 Ibid.
23 Anang Iskandar, Berita Harian Online (14 Januari 2019), Dalil Penyalahguna Narkoba, Rehabilitasi = Hukuman Penjara? , https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/14/dalil-penyalahguna-narkoba-rehabilitasi- hukuman-penjara.
implementasinya.  Misalnya,  pada  Pasal  54  menyatakan,  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Sementara  Pasal  127  memerintahkan,  setiap  penyalahguna  narkotik  golongan  I  hingga  III dipidana  penjara.  Kontradiksi  antar  pasal  dalam  satu  payung  regulasi  yang  sama  jelas menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat awam, terlebih lagi dikhawatirkan hal ini  menimbulakn  keraguan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  vonis, menciptakan  keadilan  dan  mewujudkan  kepastian  hukum.  Karena  sejatinya  diharapkan penjatuhan vonis terkait pelaku-pelaku tindak pidana narkotika ini, tidak hanya memberi efek jera dan selesai sebatas mendekap di balik jeruji besi, namun output setelah terdakwa kembali ke masyarakatlah yang diharapkan dapat menjadi pribadi taat hukum tanpa ada kemungkinan untuk mengulang kembali tindak pidanya yang telah ia lakukan sebelumnya

## D. Kesimpulan
1. Kebijakan  kiminal  pencegahan  dan  penanggulangan  narkotika  di  Indonesia  dilakukan dengan 2 (dua ) cara yaitu kebijakan Penal dan Non penal.  Aspek Penal, diawali dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan narkotika dan  psikotropika  khususnya  terhadap  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ),  melalui kajian normatif yang merupakan tahap kebijakan legislatief. Kajian selanjutnya dilakukan dengan  mengamati  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  ( in  abstrakto ) narkotika  dan  psikotropika  ke  perundang-undangan  pidana  ( in  konkrito )  melalui mekanisme  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  merupakan  tahap  kebijakan  aplikatief yang  selanjutnya  akan  diteruskan  pada  tahak  kebijakan  eksekutif.  Temuan  dari  analisis hasil  penelitian  aspek  penal  terhadap  narkotika  dan  psikotropika,  merupakan  bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dikemudian  hari.Aspek  Non  Penal  (pencegahan)merupakan aspek  yang  sangat  strategisoleh  karena  tindak  pidana  (kejahatan)  belum  terjadi.  Selain melakukan    peneropongan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  selama  ini,  juga  kajian perencanaan  ini  akan  menawarkan  alternatif  non  penal  lain  sehubungan    dengan penyalahgunaan narkotika.
2. Selain  dengan  peraturan  perundang-undangan  upaya  penanggulangan  dan  pecegahan Narkotika dilakukan secara sinergi beberapa lembaga yang terkait satu sama lain ,P4GN adalah  Pemberantasan  Peredaran  Gelap    Narkoba  dan  Perkusor  yang  merupakan    suatu
program penanggulangan pencegahan narkotika. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  adalah  upaya  sistematis berdasarkan  data  penyalahgunaan  narkoba  yang  tepat  dan  akurat,  perencanaan  yang efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mencegah,  melindungi  dan  menyelamatkan  warga negara  dari  ancaman  bahaya  penyalahgunaan  narkoba  untuk  itu  diperlukan  kepedulian dari  seluruh  instansi  pemerintah  dalam  upaya  tersebut  dengan  mendorong  satgas  di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri. Upaya yang paling tepat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika adalah upaya demand yang menitik beratkan pada  perbaikan  pelaku  yaitu  penyuluhan  dan  juga  rehabilitasi.  Dibandingkan  penjara  , rehabilitasi lebih  tepat  dilaksanakan  bagi  pengguna  narkotika.  Dikarenakan  efek  negatif penjara  yang  belum  tentu  memperbaiki  keadaan  pelaku  .  Namun  pada  kenyataannya  , hakim sangat jarang memutus dengan putusan rehabilitasi

## E. Rekomendasi
1. Upaya  yang  paling  tepat  dalam  pencegahan  narkotika  adalah  dengan  cara  penyuluhan. Diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga- lembaga terkait ditingkatkan lagi dan menggandeng pihak masyarakat agar penyuluhan lebih efektif
2. Selain  penyuluhan  terhadap  masayarakat  ,  diharapkan  ada  program  penyuluhan  terhadap penegak hukum  tentang penanganan kasus-kasus narkotika.
3. Peran serta masyarakat guna pencegahan penyalagunaan narkotika dapat diwujutkan dalam bentuk-bentuk  kegiatan  yakni  melakukan  pengawasan  terhadap  semua  aktivitas  warga masyarakat agar tidak menyalahgunakan penggunaan narkotika yang illegal  itu,kewajiban masyarakat untuk melapor kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang narkoba yang  disalahgunakan.  Akan  tetapi  masyarakat  harus  diberikan  jaminan  perlindungan hukum  dan  keamanan  oleh  penegak  hukum.  Uraian  tentang  partisipasi  masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dalam sebuah Negara yang Demokratis.
4. Rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika  hendaknya  lebih  diutamakan  daripada  pidana penjara.

## F. Daftar Pustaka
Agustinus  Widdy.,  dkk. Indonesia  Drugs  Report  2019 ,  Pusat  Penelitian  data  dan  Informasi BNN , Jakarta, 2019
Moh Taufik Makaro,et.al, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Bogor,2015
Marc  Ancel, Social  Defence;  A  Modern  Approach  to  Criminal  Problem ,  Routledge  and Kegan Paul, London, 1965
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , PT Alumni, Bandung, 2006
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1977
Theo  Huijbers  OSC, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintas  Sejarah ,  Yayasan  Kanisius, Bandung,1982.