## Wajah Hukum
Tinjauan Yuridis terhadap Nelayan Pelaku Pengeboman Ikan Diwilayah Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)
Tito Rahmadani 1 *, Aryo Fadlian 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, 41361 . *Correspondence email: rahmadani.tito1799@gmail.com, aryo.fadlian@fhunsika.ac.id
Abstrak. Adanya  hukum  pada  kehidupan  masyarakat  dalam  suatu  negara,  pada  dasarnya  bukan  hanya  bisa  dikatakan  sebagai upaya untuk penertiban kegiatan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga bisa dapat menjadi upaya yang dapat merubah tingkah laku dan pemikiran dalam suatu individu maupun kelompok masyarakat. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi lautan, banyak memnyimpan  banyak  sumber  daya  perikanan  yang  masih  belum  dieksplorasi  dan  dieksploitasi  dengan  optimal.  Perturan perikanan ini di atur dalam Undang-Undang Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi manusia untuk menemukan fakta-fakta, keberadaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam penlitian  ini  yang  merupakan  penelitian  hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  yang  didasarkan  pada  sistematika,  metode  dan pemikiran tertentu dengan tujuan agar dapat mempelajari dan mendapatkan pemahaman mengenai  gejala hukum, dan juga jalan dan analisisnya secara mendalam mengenai fakta dengan hukum yang kemudian dipecahkan dengan permasalahan-permasalahan yang berasal dari gejala hukum itu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana pengeboman ikan ini sesuai dengan apa yang  sudah  di  pertimbangkan  oleh  Hakim.  Tindak  pidana  perikanan  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  moralitas  yang  lemah, akhlak  dan  akidah  yang  lemah.  Penggunaan  bahan  peledak  yang  digunakan  oleh  terdakwa  ini  di  atur  dalam  Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang peruabhan atas Undang-Undang Rl No 31 tahun 2004 mengenai Perikanan.
Kata kunci: Illegal Fishing, Tindak Pidana, Bahan Peledak
Abstract. The existence of laws in the life of people in a country, basically can not only be said to be an effort to regulate activities in people's lives, but can also be an effort that can change behavior and thinking in an individual or community group. Indonesia as  a  country  surrounded  by  the  ocean,  has  a  lot  of  fishery  resources  that  are  still  not  explored  and  exploited  optimally.  This fishery regulation is regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fisheries. This research is a means for humans to discover facts, existence and develop science. Meanwhile, in this research, which is legal research, it is one of the activities based on certain systematics, methods and thoughts with the aim of being able to study and gain an understanding of  the  symptoms  of  the  law,  and  also  the  path  and  analysis  in  depth  regarding  facts  with  the  law  which  are  then  solved  with problems  derived  from  the  symptoms  of  the  law.  The  results  of  this  study  show  that  the  criminal  act  of  bombing  fish  is  in accordance with what has been considered by the Judge. Fisheries crimes are caused by economic factors, weak morality, weak morals and creeds. The use of explosives used by the defendant is regulated in Ri Law No. 45 of 2009 concerning amendments to RI Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries.

## Keywords: Crime, IllegalFishing, Explosives

## PENDAHULUAN
Indonesia ialah sebuah negara dengan kekayaan dan potensi yang tinggi dan bermacam-macam dalam industri perikanan.  Dalam  setahun  Indonesia  mampu  menghasilkan  sekitar  12,54  juta  ton  dalam  industri  perikanan. 1 Bagi masyarakat  yang  tinggal  di  pesisir  dengan  profesi  nelayan,  sumber  daya  ikan  merupakan  sumber  potensial  mata pencaharian  mereka. 2 Meskipun  perikanan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  potensial  bagi  masyarakat,  tapi  masih saja  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  tersebut 3 .  Oleh  karenanya, diperlukan Sanksi Pidana bagi para oknum atau pelaku yang melakukan perusakan ekosistem dilaut, agar para oknum tersebut mendapatkan efek jera.  Sanksi Pidana ialah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada oknum atau pelaku tindak  pidana  dengan  adanya  unsur-unsur  ataupun  syarat-syarat  tertentu  yang  ditentukan. 4 Pihak  berwajib  akan melakukan  proses  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana  dengan  dijatuhkannya  sanksi  berupa  penjara  maupun  sanksi lainnya. Dengan pemberian Sanksi pidana pelaku tindak pidana akan mendapatan efek jera atas perbuatan melanggar
1 Masruqi  Arrazy  dan  Rindy  Primadini,  “Potensi  Subsektor  Perikanan  lndonesia  Pada  ProvinsiProvinsi  Di  lndonesia,” JurnaI Bina Bangsa Ekonomika 14, No. 1 (2021): 1-13. https://doi.org/10.46306/ jbbe.v14i1.24., hIm. 2.
2 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana lndonesia, BandarLampung, UniIa, 2009, hIm.8.
3 Ibid .
4 Ibid .
Tito  Rahmadani  dan  Aryo  Fadlian,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Nelayan  Pelaku  Pengeboman  Ikan  Diwilayah  Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)
hukum yang dia lakukan. Sanksi pidana digunakan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan, namun tidak jarang sanksi pidana  dijadikan  sebagai  ancaman  terhadap  kebebasan  manusia  itu  sendiri.  Dalam  karya  ilmiah  ini  akan  dibahas sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di sektor perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Mengenai perikanan, dan telah diubah kedalam Undang-Undnag Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perikanan.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  mengenai  perikanan  dan  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  mengenai  perikanan  dijelaskan  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  sektor prikanan adalah :
1. Semua pihak baik itu perseorangan maupun korporasi.
2. Pimpinan atau nahkoda kapal ikan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal.
3. Pemilik KapaI Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, yang bertanggung Jawab terhadap Perusahaan Perikanan, dan/ atau yang menjalankan atau operator KapaI Perikanan, dan
4. Yang memiliki Perusahaan Pembudidayaan lkan, Kuasa PemiIik Perusahaan Pembudidayaan lkan, dan/ atau yang bertanggung Jawab pada Perusahaan Pembudidayaan lkan 5
Pemerintah  Indonesia saat ini menghadapi masalah dibidang perikanan yaitu masalah  illegal fishing, termasuk penggunaan bahan peledak. Explosive fishing merupakan metode yang sering digunakan oleh penangkap ikan secara tradisional  untuk  menangkap  ikan  di  karang.  Nelayan  percaya  bahwa  metode  penangkapan  ikan  eksplosif  memiliki banyak  konsekuensi  dan  tidak  menyeIam  atau  menangkap  ikan  yang  berlindung  atau  menyembunyikan  diri  di terumbu karang. Bom lkan umumnya terbuat dari bahan kimia seperti potasium nitrat, kerikil, dan bahan bakar seperti minyak  tanah  yang  didapatkan  dalam  botol,  baik  botol  yang  isinya  minuman  seperti  suplemen  dan  juga  botol  yang isinya  minuman  dengan  alkohol  seperti  minumn  keras.  Setiap  botol  beratnya  sekitar  0,5kg  hingga  2kg.  Botol-botol bom  lkan  tersebut  mempunyai  tingkat  tahanan  yang  berbeda-beda.  Seperti  ketika  ingin  memborbardir  ikan  untuk jumlah  yang  sedikit  misalnyanterdiri  dari  -5  kwintal  ikan  biasanya  dogunakan  otol  minuman  tanbahan.  Sedangkan untuk  membombardir  ikan  engan  jumlah  yang  banyak  yang  bisa  ikatakan  berton-ton  digunakan  botol  irnuntuk mengebom  ikan-ikan  tersebut.  Bom  tambahan  berukuran  seperti  suplemen  dapat  membunuh  ikan  dalam  jarak  15 meter jauhnya dari titik bom, sedangkan bom berukuran botol  minuman keras atau bir dapat mengebom dalam jarak 50  meter  dari  titik  bom.  Mengutamakan  keberlanjutan  dan  keberlangsungan  hidup  potensi  ekosistem  dibawah  laut seperti  biota  Iaut,  Ikan,  dan  terumbu-terumbu  karang,  menggunakan  bom  ketika  menangkap  ikan  tidak  boleh dilakukan dan  harus di cegah, dan pelaku penangkapan ikan dengan dinamit  harus dicegah dan tidak dilakukan  lagi. Juga  mampu  mengelola  potensi  dalam  Sumber  Daya  lkan  secara  terus-menerus  dan  berhasil  memerlukan pertimbangan  peran  masyarakat, 6 oleh  karena  itu,  untuk  memonitoring  atau  sebagai  monitor  sosial,  dengan menggunakan  hukum  pidana  yang  memiliki  sifat  yang  sumsider. 7 Pada  prinsipnya  hukum  pidana  bukanlah  sarana utama ( first remedi ) tetapi upaya terakhir ( last resort ) untuk mengatur masyarakat. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana telah menjadi instrumen utama untuk memerangi kejahatan, dan hukum pidana digunakan di Indonesia untuk  mengatasi  illegal  fishing.  Primum  Remedium  adalah  perkara  pidana  yang  hanya  dapat  ditegakkan  dengan adanya hukum sanksi pidana, dan tidak ada pilihan lain selain alasan atau dasar penegakan keadilan. Misalnya sebagai dalam  Primum  Remedum  yaitu  jika  orang  melakukan  kejahatam  tindak  pidana  terorisme,  menurut  prinsip  Primum Remedium,  tidak  ada  pilihan  lain  seperti  sanksi  administratif  atau  perdata,  tetapi  sanksi  pidana  langsung  dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Disini penulis menggali dan menganalisis urgensi dalam menegakkan hukum pidana yang menjadi alat utama dan bagaimana konsekuensinya mengenai upaya memerangi dan memberantas illegal fishing di lndonesia.
Dari Iatar belakang yang dijelaskan diatas mampu dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Sanksi pidana oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom.
2. Optimalisasi  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  sebagai Primium  Remedium dalam  penanggulangan  lllegal Fishing.
5 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.38
6 Mashuril  Anwar  dan  Maya  Shafira,  “Harmonisasi  Kebijakan  PengeIoIaan  Lingkungan  Pesisir  Lampung  daIam  Rezim PengeIoIaan Berbasis Masyarakat,”  JurnaI  Hukum  Lingkungan  lndonesia  6,  No.  2  (2020):  266-287.  doi: http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156., hIm. 266.
7 MashuriI  Anwar  dan  M.  Ridho  Wijaya,  “FungsionaIisasi  dan  lmpIikasi  Asas  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  yang BerkonfIik dengan Hukum: Studi Putusan PengadiIan Tinggi Tanjung Karang,” Undang JurnaI lImu Hukum 2, No. 2 (2019): 265- 292, doi: 10.22437/ujh.2.2.265-292., hIm. 265.
Tito  Rahmadani  dan  Aryo  Fadlian,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Nelayan  Pelaku  Pengeboman  Ikan  Diwilayah  Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)

## METODE
1. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian
Pendekatan  kebijakan  hukum  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  hukum doktrinal. Penelitian ini menngunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis  dalam  penelitian  ini.  Hukum  primer  dengan  pendekatan  perundang-undangan  adalah  bahan  sumber  hukum dalam  penelitian  ini,  yang  berarti  permasalahan  akan  dilihat  dari  aspek  hukum  dan  dengan  menelaah  buku  dan makalah mengenai peraturan undang-undang yang kemudain dikaitkan dengan masalah yang ingin dikaji
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik dengan metode studi litratur, jurnal dan buku-buku dan juga referensi-referensi lainnya.
3. Analisis Data
AnaIisis  data  dalam  peneIitian  ini  menggunakan  anaIisis  deskripti  kuaItatif,  dimana  data-data  yang  dikumpulkan dikelompokkan  berdasarkan  masalah  kemudian  dianalissi  sesuia  dengan  teori    yang  relevan.  Metode  yang digunakan memberikan kejelasan bagi penulis mengenai masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, karena banyaknya kasus illegal fishing di daerah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  Pidana  ialah  salah  satu  hukum  yang  ada  dalam  sebuah  negara,  yang  dijadikan  sebagai  dasar  aturan untuk 8 :
1. Menetapkan  tindakan-tindakan  yang  dilarang,  atau  tidak  seharusnya  dilakukan,  dan  diikuti  sanksi  pidana  yang khusus bagi pelaku atau orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut.
2. Menetapkan waktu dan pelangran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelanggar-pelanggar hukum dan hal- hal apa saja mereka dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Mentapkan cara dan proses pengenaan pidana dapat dilakukan ketika telah disangka ada seseorang yang melanggar hukum tersebut.
Van  Hamel  mengemukakan  bahwa  hukum  pidana,  merupakan  larangan  Mengenai  perbuatan-perbuatan  yang melawan  hukum  dengan  memberikan  suatu  pidana  kepada  oknum  yang  melanggar  hukum  aturan-aturan  yang berlaku. 9
Simons  ( utreeht )  dalam  bukunya Leerboek  Nederlands  Strafeecht 1973  memberikan  definisi  yaitu  “hukum pidana ialah segala aturan yang mengenai hal yang boleh lakukan yang berlaku dalam sebuah Negara, segala peraturan yang menentukan prasyarat akibat hukum, dan segala peraturan tentang perbuatan (insiden) dan pelaksanaan kejahatan dan kesengsaraan (hukum pidana)”. 10
Moeljanto, Hukum pidana ialah unsur dari keseluruhan aturan hukum yang berjalan dalam sebuah Negara dan menjadi  patokan  serta  aturan  apa  yang  dilarang,  apa  yang  dilarang  dan  hukuman  pidana  seperti  apa  yang  diberikan kepada  mereka  yang  melakukan  hal  itu.  Waktu  dan  pada  pisisi  bagaimana  seorang  yang  menyalahi  aturan  dapat diberikan sanksi pidana dan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan. 11
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  hukum  pidana  yang  luas  meliputi  hukum  pidana  substantif  dan hukum  formil  (KUHP),  sedangkan  konsep  sempit  hukum  pidana  meliputi  hukum  pidana  substantif  (yang  mengatur tentang perbuatan/kejahatan yang dilarang dalam hukum pidana). 12
Sanksi  pidana  menangkap  lkan  dengan  bom  atau  sesuatu  yang  merusak  menurut  ketentuan  Undang-Undnag Nomor  45  Tqhun  2009  dikenal  dengan  berbagai  jenis  tindak  pidana  penangkapan  ikan  yang  berada  pada  Pasal  84 hingga  101.  Kejahatan  adalah  kejahatan  terhadap  pencemaran,  perusakan  stok  lkan  dan  menangkap  lkan  denhan pengeboman. Pelanggaran dalam mengelola sumber daya  lkan, pelanggaran terhadap nelayan yang tidak berwenang. Dalam hal ini, penulis mengandalkan fakta pencemaran, perusakan jenis ikan dan  menangkap lkan menggunakan zat berbahaya.  Ketetapan  hukum  pidana  kepada  oknum  yang  menangkap  ikan  dengan  mengebom  dijelaskan  dalam  84 ayat  1  dan  dirumuskan  yaitu  semua  orang  secara  sengaja  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  atau  melakukan budidaya ikan dengan menggunakan bhan biologis, bahan kimia, bahan peledak ataupun dengan cara, atau membangu bangunan  yang  dapat  merugikan  dan  membahayakan  kelestarian  sumberdaya  ikan  dan  juga  lingkungkannya  seperti
8 Sudarto, Hukum Pidana l, Yayasan Sudarto FakuItas Hukum Undip Semarang, 1990, hIm. 9
9 lbid , hIm 9-10
10 lbid
11 lbid , hIm 10
12 M. HoIyone, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, Sistem Hukum Pidana lndonesia, MuIti Kreasindo, Bandung, 2017, hIm. 9.
Tito  Rahmadani  dan  Aryo  Fadlian,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Nelayan  Pelaku  Pengeboman  Ikan  Diwilayah  Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)
dalam  Pasal  8  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
Kemudian pada Pasal 84 ayat (2) hingga (4) yang mengatur tentang hukuman kepada orang yang menangkap an dengan  bom  atau  bahan  yang  berbahaya  baik  itu  dilakukan  oleh  pemilik    dan  pemimpin  kapal  dan  bawahannya, pemilik  kapal  penangkap  ikan,  pemilik  kapal  penangkap  ikan,  dan  pengelola  kapal  penangkap  ikan.  Ada  berbagai sanksi  bagi  pemilik  usaha,  pembudidaya  ikan,  dan  pengelola  tambak.  Untuk  perusahaan  perikanan  atau  peternakan ikan, hukumannya lebih berat, dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp. 2 miliar.

## Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Illegal Fishing.
Ketetapan  dalam  sanksi  pidana  merupakan  sesuati  yang  bisa  dikatakan  sangat  penting  untuk  menegakkan hukum  pidana  yang  hal  tersebut  adalah  nilai  atau  norma  yang  menjadi  dasar  peraturan  hidup  dalam  kehidupan masyarakat.  Pada  hakekatnya  hukum  pidana  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  utama  ( primum  remedium )  untuk mengatur  masyarakat,  tetapi  hanya  sebagai  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium ) . 13 Atas  dasar  tersebut,  tidak  harus menggunakan hukum pidana untuk memerangi tindak kejahatan. Menurut H. G. Mr. De Bunt, hukum pidana mampu dijadikan jalan keluar yang baik apabila terdapat peristiwa yang memakan korban dan menimbulkan kerugian. Dengan perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat,  penggunaan  hukum  pidana  telah  dijadikan  sebagai  hukum  utama,  dapat kita  lihat dengan banyaknya  undang-undang  yang menjadikan  hukum pidana sebagai upaya utama dalam penegakan hukum, termasuk undang-undang perikanan.
Sanksi pidana secara jelas diatur dalam Pasal 84 sampai dengan 101 UU Perikanan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (Rp. 20 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa  sanksi  pidana  tidak  lagi  dipandang  sebagai  upaya  terakhir  ( remedial  of  last  resort )  melainkan  sebagai  upaya hukum  lini  pertama  ( first  line  remedies ).  Dalam  mengatasi  pelaku  illegal  fishing  yang  saat  ini  marak  terjadi  sanksi pidana  yang  menjadi  alat  utama  dalam  penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  efektif  untuk  memerangi  tindakan kejahatan, 14 Sebagaimana  yang  dicatat  dalam  Risalah  Raker  dengan  Pembahasan  Undang-Undang  Perikanan  antara Pemerintah  dan  Komisi  IV  DPR  RI,  hukum  pidana  bergungsi  merupakan  faktor  kunci  untuk  memerangi  oknum pelaku  illegal  fishing  yang  menjadi  upaya  perlindungan  potensi  penangkapan  ikan,  yaitu  fungsi  sarana.  Sumber pendapatan  utama  bagi  penduduk  pesisir.  Selain  potensi  tersebut,  terdapat  beberapa  kabar  yang  sering  dibicarakan yang mengancam potensi dalam industri perikanan, seperti tindakan dengan menangkap ikan yang sangat berlebihan, laut  yang tercemar karena pencemaran yang dilakukan, pencurian ikan dan degradasi habitat pesisir. Pemberian efek jera  dengan  penetapan  hukum  pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  sangat  efektif  terutama  bagi  pelaku kejahatan  seperti  orang  asing  yang  melakukan  kegiatan  illegal  fishing  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik Indonesia  (WPP  RI). 15 Sanksi  pidana  sangat  diperlukan  karena  banyaknya  pelaku  illegal  fishing  yang  bukan  hanya merugikan  negara,  namun  juga  merugikan  potensi  perikanan  dan  merugikan  nelayan,  lingkungan  industri,  para pengusaha  penangkapan  ikan  negara,  dapat  menyebabkan  berkurangnya  potensi  sumber  daya  ikan  yang  menurun dengan  drastis. 16 Pelaku  illegal  fishing  juga  melakukan  tindak  pidana  dalam  berbagai  bentuk,  antara  lain  illegal fishing, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan data kapal. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang lebih keras dan lebih keras  terhadap  pelanggar  penangkapan  ikan  ilegal. 17 Selain  itu,  keragaman  perusahaan  perikanan  dapat  berdampak negatif pada stok ikan. Berbagai permasalahan muncul, seperti eksploitasi sumber daya ikan yang tidak lestari dengan alat tangkap yang merusak. Penangkapan ikan secara ilegal sangat berbahaya bagi konservasi stok ikan dan ekonomi nasional  dan  merupakan  masalah  serius  yang  perlu  segera  ditangani. 18 Alasan  filosofis  peran  hukum  pidana  sebagai upaya hukum  utama adalah untuk menjamin  kesinambungan antara pengembangan stok ikan dan  keberlanjutan stok ikan.
Peran hukum pidana sebagai sarana utama penanggulangan illegal fishing adalah suatu usaha dalam memerangi kejahatan  dengan  hukum  pidana  yang  berfokus  pada  upaya  untuk  memberantas  tindak  kejahatan.  Oleh  karena  itu, pada  setiap  tahapan  kebijakan  pemberantasan  illegal  fishing  harus  memperhatikan  tujuan  kebijakan  sosial  yaitu kesejahteraan  sosial  (community  welfare)  dan  pertahanan  sosial  (protecting  community  from  crime),  yang  dikaitkan
13 SaIman Luthan, “Ad Criteria Of CriminaIization,” JurnaI Ius Quia lustum 16, No. 1 (2009), hIm. 2.
14 Titis Anindyajati, lrfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, Ioc.cit
15 RisaIah  Rapat  Kerja  Komisi  lV  DPR  Rl  dengan  Pemerintah  daIam  Pembahasan  RUU  tentang  Perikanan,  Senin  28 September 2009, hIm. 6
16 lbid
17 lbid
18 Ketut  Darmika,”Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perikanan  oIeh  KapaI  Perang  RepubIik  lndonesia  (KRI)  daIam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,”  JurnaI  Hukum  dan  PeradiIan  4,  No.  3  (2015):  485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500., hIm. 485.
Tito  Rahmadani  dan  Aryo  Fadlian,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Nelayan  Pelaku  Pengeboman  Ikan  Diwilayah  Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)
dengan keadilan, dan diarahkan  untuk  kepentingan bersama. bagus. 19 Fokus reformasi hukum perikanan  adalah pada kesejahteraan  dan  keadilan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  H.  Bomar  Pasalib,  Ketua  Fraksi  Partai  Golkar  dalam  rapat kerja antara Komisi IV DPRRI dan pemerintah untuk membahas undang-undang perikanan. Hal inilah yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana berat terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia. 20

## Optimalisasi  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  sebagai  Primium  Remedium  Dalam  Penanggulangan Illegal Fishing
Ketentuan  sanksi  pidana  merupakan  alat  yang  sangat  dibuthkan  untuk  menegakkan  hukum  pidana  yang merupakan nilai atau norma dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat. Pada hakekatnya hukum pidana tidak bisa menjadi alat utama ( primary remedi ) dalam mengatur kegiatan masyrakat, namun hanya bisa menjadi upaya terakhir ( last  resort ).  Atas  dasar  tersebut,  hukum  pidana  tidak  harus  dijadikan  alat  dalam  memerangi  kejahatan.  Menurut  De Bunt,  hukum  pidana  bisa  dijadikan  sebagai  obat  utama  (primary  remedi)  ketika  memakan  korban  jiwa  juga menimbulkan kerugian yang amat besar. Akan tetapi, dengan siring berjalnnya zaman, hukum pidana telah dijadikan sebagai pilihan utama, dimana terlihat bahwa hampir semua peraturan perundang-undangan menjadikan sanksi pidana menjadi pilihan utama dalam sarana penuntutan, 21 salah satunya Undang-Undang Perikatan.
Fungsi  hukum  pidana  sebagai  sarana  utama  pemberantasan  masalah  illegal  fishing  adalah  upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya  represif  atau  perangkat  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada pemberantasan.  Oleh  karena  itu,  pada  setiap  tahapan,  kebijakan  pemberantasan  illegal  fishing  harus  memperhatikan tujuan  kebijakan  sosial  yang  ditujukan  untuk  keadilan  dan  kebaikan  bersama:  kesejahteraan  sosial  ( community welfare ) dan social defense (melindungi masyarakat dari kejahatan). 22 Fokus reformasi hukum perikanan adalah pada kesejahteraan  dan  keadilan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  H.  Bomar  Pasalib,  Ketua  Fraksi  Partai  Golkar  dalam  rapat kerja antara Komisi IV DPRRI dan pemerintah untuk membahas undang-undang perikanan. Hal inilah yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia. 23

## SIMPULAN
1. Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing) diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
2. Hukum pidana berfungsi sebagai primium remedium dengan maksud agar pelaku merasakan efek jera atas tindakan kejahatan  berupa illegal  fishing dimana  berkesinambungan  dengan  pemanfaatan  potensi  dalam  sumber  daya perikanan dan keberlanjutan potensi sumber daya di bidang perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Ed;  Ajarotni  Dkk,  AnaIisi  Dan  EvaIuasi  Hukum  Tentang  PengadiIan  Perikanan,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum NasionaI, 2009
M. HoIyone, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, Sistem Hukum Pidana lndonesia, MuIti Kreasindo, Bandung Sudarto, Hukum Pidana l, Yayasan Sudarto FakuItas Hukum Undip Semarang, Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana lndonesia, BandarIampung, UniIa, 2009

## Jurnal
Ketut  Darmika,”Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perikanan  oleh  KapaI  Perang  RepubIik  lndonesia  (KRl)  daIam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,”  JurnaI  Hukum  dan  PeradiIan  4,  No.  3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500
Barda  Nawawi  Arief,  MasaIah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  daIam  PenangguIangan  Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
SaIman Luthan, “Ad Criteria of CriminaIization,” JurnaI lus Quia lustum 16, No. 1 (2009) MashuriI Anwar dan Maya Shafira, “Harmonisasi Kebijakan PengeIoIaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim PengeIoIaan Berbasis Masyarakat,” JurnaI Hukum Lingkungan lndonesia 6, No. 2 (2020) : 266-287.
19 Barda  Nawawi  Arief,  MasaIah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  daIam  PenangguIangan  Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hIm. 78.
20 RisaIah Rapat Kerja Komisi lV DPR Rl dengan Pemerintah daIam Pembahasan RUU tentang Perikanan, op.cit., hIm. 15.
21 lbid ., hIm. 877.
22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebij
23 Risalah  Rapat Kerja Komisi lV DPR Ri dengan Pemerintah dalam Pembahasan  RUU tentang Perikanan, op.cit., hIm. l5.
Tito  Rahmadani  dan  Aryo  Fadlian,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Nelayan  Pelaku  Pengeboman  Ikan  Diwilayah  Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.Sus/2013/Pn.Lbj)
MashuriI  Anwar  dan  M.  Ridho  Wijaya,  “FungsionaIisasi  dan  lmpIikasi  Asas  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  yang BerkonfIik dengan Hukum: Studi Putusan PengadiIan Tinggi Tanjung Karang Undang JurnaI lImu Hukum 2, No. 2 (2019): 265-292
Sumber Internet: https://www.indonesiare.co.id/id/article/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan RisaIah Rapat Kerja Komisi lV DPR Rl dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan.