FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KTP ELEKTRONIK (e-KTP) DI KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA

## GORONTALO
Rahmiyati Saleh STIA Bina Taruna Gorontalo rahmisal86@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel  (variable  tunggal)  yaitu  Faktor-faktor Penghambat  Implementasi  KTP  Elektronik  (e-KTP)  dengan  jenis  penelitian adalah  penelitian  deskriptif  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Kota  Timur  Kota Gorontalo.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Faktor-faktor  Penghambat Implementasi  KTP  Elektronik  (e-KTP).  Data  hasil  penelitian  akan  dianalisis dengan menggunakan skala likert bergradasi 5 (lima) melalui sistim pembobotan kuesioner. Variabel penelitian ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator utama, meliputi: faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat  indikator  tersebut  dijabarkan  kedalam  12  pernyataan  kuesioner  yang disebarkan kepada 34 orang responden.
Hasil  penelitian  secara  umum  pelaksanaan  implementasi  e-KTP  di  Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo belum terlaksana secara maksimal, yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman.
Berdasarkan  simpulan  tersebut  maka  disaran  agar  Pemerintah  Kecamatan  Kota Timur  harus  lebih  meningkatkan  ketepatan  informasi  yang  disampaikan  kepada masyarakat  sehingga  implementasi  e-KTP  dapat  terlaksana  dengan  maksimal, melakukan  penyeleksian  lebih  khusus  kepada  tenaga  ahli  komputer  dengan melakukan  pelatihan-pelatihan.  Hal  tersebut  akan  menunjang  keberhasilan pelaksanaan implementasi e-KTP di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
Kata Kunci : Implementasi, Kartu, Tanda, Penduduk, Elektronik

## PENDAHULUAN
Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap  status  pribadi  dan  status hukum setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang  dialami  penduduk.  Hak  setiap penduduk harus dijamin oleh negara, yaitu hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
memperoleh status kewarganegaraan,
menjamin kebebasan memeluk agama,  dan  memilih  tempat  tinggal, meninggalkannya  serta  berhak  untuk kembali.  Untuk  hal-hal  tersebut, maka dilakukan pengaturan administrasi kependudukan. Definisi umum menggambarkan pekerjaan administrasi  kependudukan  adalah serangkaian    kegiatan  penataan  dan penertiban dokumen dan data kependudukan.
Administrasi
kependudukan  sebagai  bagian  dari tata  kelola  pemerintahan  merupakan pendukung  utama  dalam  menopang fungsi-fungsi  pemerintahan  umum dan berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kebijakan administrasi kependudukan  yang  menghasilkan database kependudukan adalah fondasi  dasar  dalam  merencanakan pembangun  daerah  dan  nasional. Penyelenggaraan Administrasi kependudukan  di  Indonesia  telah mengalami  kemajuan  berarti,  karena telah  didukung  dengan  seperangkat landasan hukum yang kokoh. Dengan diterbitkannya Undang-Undang  Nomor    23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan  bahwa:  Penduduk hanya  diperbolehkan  memiliki  1 (satu) KTP (Kaartu Tanda Penduduk). Dalam rangka mewujudkan  kepemilikan  1  (satu) KTP  untuk  1  (satu)  orang  penduduk wajib  KTP  serta  mencegah  KTP palsu diperlukan kode keamanan/sistem pengendalian (sidik jari) dan rekaman elektronik ( chip ).
Undang-undang  tersebut  lalu diperkuat  dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  pelaksanaan  Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2006  tentang administrasi  kependudukan.  Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan  penataan  dan  penertiban dokumen  dan  data  kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk
pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lain.
Peraturan  Pemerintah  tersebut diperkuat lagi dengan adanya Peraturan    Presiden    Nomor  25 Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu data Kependudukan adalah data perseorangan  dan/atau  data  agregat yang  berstruktur  sebagai  hasil  dari kegiatan  pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil. Setelah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional yaitu NIK  sebagaimana  dimaksud  berlaku seumur  hidup  dan  selamanya,  tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Dengan adanya Peraturan
Presiden  Nomor  26  Tahun  2009 maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor  35  Tahun  2010  tentang Perubahan  Atas  Perpres  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP Elektronik  (e-KTP)    paling  Lambat Akhir 2012.
Setelah  Keputusan  Presiden tersebut  di  atas  maka  diterbitkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  2011  tentang Pedoman  penerbitan  Kartu  Tanda Penduduk  berbasis  Nomor  Induk Kependudukan secara Nasional.
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kota  Gorontalo merupakan  instansi  pemerintah  yang menyelenggarakan  pelayanan  publik yang  berkaitan  penerbitan  dokumen kependudukan  dan  telah  memenuhi kriteria/syarat sebagai instansi pelaksana administrasi
kependudukan  dan  sudah  memiliki database kependudukan yang mutakhir  dan  dapat  dipertanggung jawabkan. Pada  bulan  Juli    tahun  2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo mulai melaksanakan sosialisasi tentang penerapan  KTP  Elektronik  berbasis Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)
secara nasional atau secara sederhana disebut e-KTP.
Sistem  kependudukan  melalui Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (e-KTP)  merupakan  cara  baru  yang akan  ditempuh  oleh  pemerintah untuk  memberikan  identitas  kepada masyarakat. KTP Elektronik (e-KTP) merupakan  cara  jitu  yang  dilakukan pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional. E-KTP adalah dokumen kependudukan  yang  memuat  sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi  dengan  berbasis  pada database kependudukan nasional. Dengan penerapan KTP Elektronik  ini,    pemerintah  berharap bisa  mengurangi  persoalan  data penduduk yang kerap belum terintergrasi. Oleh karena itu, dengan
KTP  Elektronik    para  penduduk  pun tidak  bisa  membuat  kepalsuan  data pribadinya  karena  pembuatan  KTP
Elektronik    ini  disertai  sidik  jari secara digital atau elektronik. Penduduk  juga  tidak  akan  bisa menduplikatkan kartu tanda penduduknya  dengan  data  yang berbeda  dikarenakan  adanya  sidik jari tersebut.
Fakta  di  lapangan  walaupun penerapan  KTP  Elektonik  ini  sudah mulai  dilaksanakan  di  berbagai
kecamatan  di  Kota  Gorontalo  tetapi masih  banyak  faktor-faktor  yang menghambat pembuatan KTP Elektronik tersebut seperti di Kecamatan  Kota  Timur,  dimana masih    minimnya  sosialisasi  kepada masyarakat yang menyebabkan pengetahuan  masyarakat  tentang  e- KTP  sangat  rendah,  kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendatangi  tempat  pelayanan  dalam melakukan  proses  perekaman  data karena masyarakat masih beranggapan  KTP  manual  pada mereka sekarang masih dapat difungsikan  serta  peralatan  yang digunakan  sering  bermasalah  atau rusak. Padahal target dari pemerintah pusat  hanya  100  hari  kerja  dalam melakukan  perekaman  data,  tapi  hal itu tidak terpenuhi sehingga diberikan perpanjangan waktu
sampai  dengan  akhir  April  2012. Dengan  adanya  masalah-masalah yang  timbul  diberbagai  Kecamatan maka  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Gorontalo mengadakan KTP Elektronik  Mobile agar masyarakat yang belum melakukan  proses  perekaman  KTP Elektronik  dapat  segera  terekam datanya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi  tersebut  di  atas,  maka secara umum rumusan masalah yang akan  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah  “Faktor-faktor  apakah  yang menghambat implementasi KTP Elektronik  (e-KTP)  di  Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  adalah untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menghambat implementasi KTP Elektronik  (e-KTP)  di  Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis
sebagai berikut:
1. Secara  Teoritis , Sebagai  bahan informasi  tentang  penerapan  KTP
Elektronik  (e-KTP)  dan  sebagai bahan  untuk  penelitian  selanjutnya, dan  bagi  institusi  penelitian  ini diharapkan dapat memperkaya khazanah  ilmiah  dan  sebagai  bahan referensi  maupun  pembanding  bagi mahasiswa  yang  ingin  melakukan penelitian dibidang yang sama.
2. Secara  Praktis,  bagi  masyarakat, dapat memberikan pemahaman kepada  masyarakat  mengenai  KTP Elektronik.  Karena  dengan  adanya KTP Elektronik status kependudukan seseorang menjadi jelas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. Penelitian  deskriptif  dengan  metode survey  menurut  Sugiono  (2010:6) adalah  penelitian  yang  dilakukan untuk  mendapatkan  data  dari  suatu tempat  tertentu  yang  alamiah  (bukan buatan),  tetapi  peneliti  melakukan perlakuan  dalam  pengumpulan  data, misalnya dengan mengedarkan
kuesioner, test, wawancara, terstruktur, dan sebagainya. Penelitian  ini  terdiri  dari  satu variabel  atau  variabel  tunggal  yaitu Faktor-faktor yang menghambat implementasi  KTP  Elektronik  (e- KTP)  di  Kecamatan  Kota  Timur Kota  Gorontalo,  dengan  indikator penelitian yang terdiri dari:
1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumber Daya 3. Faktor Disposisi atau sikap pelaksanan 4. Faktor struktur birokrasi Populasi penelitian adalah seluruh  Pegawai  dan  operator  KTP Elektronik  (e-KTP)  di  lingkungan
Kantor  Camat  Kota  Timur  Kota Gorontalo sebanyak 34 orang.
Melihat  jumlah  populasi  yang  tidak begitu  besar  maka  seluruh  populasi dalam  penelitian  ini  digunakan sebagai sampel
Data  dalam  penelitian  ini
dikumpulkan melalui observasi,
kuesioner  dan  studi  dokumentasi sebagai data pendukung.
Teknik analisis yang digunakan adalah  teknik  analisis  kuantitatif menggunakan  kuesioner.  Data  yang diperoleh  kemudian  dianalisa  secara kuantitatif  menggunakan  alat  ukur skala likert dengan 5 (lima) gradasi.
Untuk mengukur
nilai prosentase  jawaban  responden  atas pertanyaan  yang  diajukan  digunakan persamaan:
F P  =                     x  100
N
Keterangan : P =  Prosentase F =  Frekuensi N =  Jumlah Sampel.
Page 54
100 =    Bilangan  Tetap  (Nilai Konstanta)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu variabel  (variabel  tunggal)  yaitu faktor-faktor penghambat
implementasi  e-KTP,  dengan  4 (empat)  indikator  utama  sebagai tolak  ukurnya  yang  terdiri  dari:
faktor  komunikasi,  faktor  sumber daya,  faktor  disposisi  atau  sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dijabarkan  kedalam  12  (  dua  belas  ) pernyataan  dalam  bentuk  kuesioner penelitian yang disebarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang responden.

## Faktor Komunikasi
Pada dasarnya komunikasi merupakan  elemen  yang  sangat penting  dalam  implementasi.  Karena melalui komunikasi berbagai informasi  yang  berkaitan  dengan kebijakan  tersebut  dapat  diketahui oleh  kelompok  sasaran.  Komunikasi kebijakan  memiliki  beberapa  macam dimensi antara lain dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi.
Jawaban  responden  mengenai indikator  komunikasi  dalam  proses penyampaian  informasi  harus  jelas dan  dimengerti,  dapat  diketahui bahwa  responden  yang  memberikan jawaban  sangat  baik  ada  13  orang atau  sebesar    38.24  %,  sisanya responden yang memberikan jawaban  baik  ada  21  orang  atau sebesar 61.76 %. Selanjutnya  apabila  dihitung
skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar
3.38.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa  indikator  komunikasi  dalam proses penyampaian informasi mengenai  e-KTP  harus  jelas  dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Jawaban  responden  mengenai indikator komunikasi dalam pelaksanaan  sosialisasi  mengenai  e- KTP, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban  sangat  baik  ada  10  orang atau  sebesar    29.41  %,  sisanya responden yang memberikan jawaban  Baik  ada  24  orang  atau sebesar 70.59 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa  Indikator  komunikasi  dalam pelaksanaan  sosialisasi  mengenai  e- KTP kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal. Jawaban  responden  mengenai indikator komunikasi dalam penyampaian  informasi  mengenai  e- KTP, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban  sangat  baik  ada  10  orang atau  sebesar    29.41  %,  sisanya responden yang memberikan
jawaban  baik  ada  24  orang  atau sebesar 70.59 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada
range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa  Indikator  komunikasi  dalam penyampaian  informasi  mengenai  e- KTP  kepada  masyarakat  harus  tepat sasaran.

## Sumber Daya
Indikator  Sumber  daya  yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan  dapat  berwujud  seperti sumber  daya  manusia,  sumber  daya anggaran,  sumber  daya  peralatan, dan sumber daya waktu
Jawaban  responden  mengenai indikator sumber daya yang memadai,  dapat  diketahui  bahwa responden yang memberikan jawaban sangat baik ada 9 orang atau sebesar    26.47  %,  sisanya  responden yang  memberikan  jawaban  baik  ada 25 orang atau  sebesar 73.53 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.26.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa dalam pelaksanaan implementasi e-KTP kepada masyarakat  harus  didukung  oleh sumber daya yang memadai. Jawaban  responden  mengenai Indikator sumber daya dalam pengeporasian peralatan, dapat diketahui  bahwa  responden  yang memberikan jawaban sangat baik ada 8  orang  atau  sebesar    23.53  %, sisanya  responden  yang  memberikan jawaban  Baik  ada  26  orang  atau sebesar 76.47 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.24.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator harus mampu mengeporasikan semua peralatan  e-KTP  dengan  baik  dan benar. Jawaban  responden  mengenai indikator sumber daya yaitu
peralatan  yang  digunakan,  dapat diketahui  bahwa  responden  yang memberikan jawaban sangat baik ada 15  orang  atau  sebesar    44.12  %, sisanya  responden  yang  memberikan jawaban  Baik  ada  19  orang  atau sebesar 55.88 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.44.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa  peralatan  yang  digunakan dalam  proses  perekaman  e-KTP harus memadai.

## Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana
Sikap  pelaksana  ini  diartikan watak  atau  karateristik  yang  dimiliki oleh  pelaksana  kebijakan,  seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratik.  Apabila  para  pelaksana kebijakan  mempunyai  karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan.
Jawaban  responden    mengenai indikator  sikap  pelaksana  yaitu petugas  operator  dalam  menjalankan
tugasnya  harus  dilandasi  dengan sikap disiplin, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban  sangat  baik  ada  12  orang atau  sebesar    35.29  %,  sisanya responden yang memberikan jawaban  baik  ada  22  orang  atau sebesar 64.71 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.35.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan sikap disiplin.
Jawaban  responden    mengenai Indikator  sikap  pelaksana  yaitu petugas  operator  harus  mengetahui dengan jelas tiap-tiap tugasnya, dapat diketahui  bahwa  responden  yang memberikan jawaban sangat baik ada 8  orang  atau  sebesar    23.53  %, sisanya  responden  yang  memberikan jawaban  Baik  ada  26  orang  atau sebesar 76.47 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.24.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui dengan jelas. Jawaban  responden    mengenai Indikator  sikap  pelaksana  yaitu petugas  operator  harus  bertanggung jawab, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan jawaban  sangat  baik  ada  15  orang
atau  sebesar    44.12  %,  sisanya responden yang memberikan jawaban  baik  ada  19  orang  atau sebesar 55.88 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.44.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa petugas operator dalam menjalankan tugasnya harus
bertanggung jawab.

## Faktor  Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  merupakan yang  mengatur  tentang  pembagian tugas  dan  tanggung  jawab  kepada masing-masing  orang  yang  ada dalam  organisasi,  struktur  organisasi merupakan  salah  satu  faktor  yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, karena akan menjelaskan  bagaimana  kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Jawaban  responden  mengenai Indikator  struktur  birokrasi  harus efisien dalam pelaksanaan implementasi e-KTP, dapat diketahui bahwa  responden  yang  memberikan jawaban  sangat  baik  ada  10  orang atau  sebesar  29.41  %,  sisanya responden yang memberikan
jawaban  Baik  ada  29  orang  atau sebesar 70.59 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.29.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban
bahwa struktur birokrasi yang efisien dalam  pelaksanaan  implementasi  e- KTP.
Jawaban  responden  mengenai Indikator  struktur  birokrasi  para pelaksana kebijakan konsisiten dalam  menjalankan  tugasnya  harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,  dapat  diketahui  bahwa responden yang memberikan jawaban  sangat  baik  ada  11  orang atau  sebesar    32.35  %,  sisanya responden yang memberikan jawaban  baik  ada  23  orang  atau sebesar 67.65 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.33.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban bahwa  pelaksana  harus  kebijakan konsisten dalam menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. Jawaban  responden    mengenai Indikator  struktur  birokrasi  dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  harus  konsisten  dengan tujuan  yang  telah  ditentukan,  dapat diketahui  bahwa  responden  yang memberikan jawaban sangat baik ada 11  orang  atau  sebesar    32.35  %, sisanya  responden  yang  memberikan jawaban  Baik  ada  23  orang  atau sebesar 67.65 %.
Selanjutnya  apabila  dihitung skor rata-rata, diperoleh nilai sebesar 3.33.  Apabila  dimasukkan  ke  dalam skala  range  penilaian  berada  pada range  >3,02  kategori  sangat  tinggi dengan  kriteria  sangat  baik.  Data menunjukkan sebagian besar
responden memberikan jawaban
bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  harus  konsisten  dengan tujuan yang telah ditentukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat  disimpulkan  untuk  masing- masing  indikator,  yaitu:  (1)  1.
Indikator  Komunikasi  pada pelaksanaan  implementasi  e-KTP  di kecamatan Kota Timur Kota
Gorontalo  belum  maksimal,  data ditunjukkan oleh perolehan skor rata- rata  sebesar  3.32  dengan  katagori sangat  baik  adalah  hasil  pernyataan dari  angket  yang  disebarkan  kepada responden; (2) 2.
Indikator
sumber  daya  pada pelaksanaan implementasi  e-KTP  di  kecamatan Kota  Timur  Kota  Gorontalo  belum efektif,  data  yang  ditunjukkan  oleh perolehan skor rata-rata  sebesar 3.32 dengan  katagori  sangat  baik  adalah hasil  pernyataan  dari  angket  yang  di sebarkan  kepada  responden;  (3)  3.
Indikator sikap pelaksana pada  pelaksanaan  implementasi  e- KTP  di  kecamatan  Kota  Timur  Kota Gorontalo  belum  optimal,  data  yang ditunjukkan oleh perolehan skor rata- rata  sebesar  3.34  dengan  katagori sangat  baik  adalah  hasil  pernyataan dari  angket  yang  disebarkan  kepada responden; (4) 4. Indikator struktur  birokrasi  pada  pelaksanaan implementasi  e-KTP  dikecamatan Kota  Timur  Kota  Gorontalo  belum efisien,  data  yang  ditunjukkan  oleh perolehan skor rata-rata  sebesar 3.32 dengan  katagori  sangat  baik  adalah hasil  pernyataan  dari  angket  yang disebarkan  kepada  responden;  (5)  5.
Secara umum pelaksanaan implementasi  e-KTP  di  Kecamatan Kota  Timur  Kota  Gorontalo  belum terlaksana  secara  maksimal,  yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat  yang  belum  melakukan perekaman.  Hasil  perolehan  skor rata-rata  variabel  dari  ke  empat indikator tersebut sebesar 3.33
merupakan  hasil  pernyataan    dari angket  yang  disebarkan  kepada responden.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan hasil penilaian tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, di antaranya: (1) Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi secara kontinyu,  tepat  sasaran  mengenai pentingnya  e-KTP  bagi  masyarakat; (2) Program pendidikan dan pelatihan  (diklat)  bagi  operator sehingga menguasai sepenuhnya peralatan  yang  digunakan  mengingat peralatan  sering  rusak;  (3)  Lebih ditingkatkan kedisplinan dan tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan tugas;  (4)  Memperpendek  rentang birokrasi  sehingga  biaya  dan  waktu bisa hemat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Browne dan Wildavsky 2004. Konsep  Dasar,  analisis  desain dan Implementasi. Yogyakarta :
Graha Ilmu Dunn William 2003. Analisis
Kebijakan  Publik. Yogyakarta:
PT. Bumi Aksara. Edward George C.  III 2007. Model Implementasi Kebijakan Publik .  Jakarta:  Trio  Rimba Persada. Harsono Hanifah. 2002. Implementasi  Kebijakan  dan Politik, Jakarta:  PT.  Bina Aksara. Kamus  Webster dalam  Wahab 2005 . Analisis  Kebijaksanaan:  Dari Implementasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Nugroho  Rian  2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi  dan  evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Subarsono  2006. Analisis Kebijakan
Publik:  Konsep,  Teori  dan Aplikasi. Yogyakarta:  Pustaka Belajar. Susilo  2007. Definisi  Implementasi Kebijakan  Publik .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo. Setiawan Guntur 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung:  PT. Remadja Posdakarya.
Sugiono  Prof.DR,    2003. Metode Penelitian  Administrasi,  Ed. Revisi Cet. 15. Bandung:
Alfabeta. Sugiono.  2010. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  Ed.  Revisi  Cet.  Ke-10 . Bandung: Alfabeta. Tachjan  H.  2006. Implementasi Kebijakan  Publik .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo.
Tangkilisan S. Nogi  2003. Mengkaji
Masalah  Kebijakan. Jakarta: PT. Bina Aksara Usman Nurdin 2002. Konteks Implementasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Peraturan dan Perundang- undangan : Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Peraturan Presiden  Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyararatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009  tentang  penerapan  KTP berbasis NIK secara Nasional. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No 26/2009 tentang penerapan e-KTP paling lambat akhir 2012. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  2011  tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor  Induk  Kependudukan secara nasional.