## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213

## ANCAMAN TERHADAP DEMOKRATISASI DESA DI BALIK PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
Umbu TW Pariangu 1 , La Ode Muhammad Elwan 2
1 Universitas Nusa Cendana Kupang, 2 Universitas Halu Oleo Kendari Correspondent author : umbu.pariangu@staf.undana.ac.id Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia

## Abstract
The  extension  of  the  village  head's  term  of  office  from  6  years  to  9  years  as  a  result  of  the revision of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Article 39, cannot be separated from the influence of compromises or political transaction relations between politicians in the DPR and  village heads  related  to  the  2024  Election.  this  is  to  analyze  the  decision  to extend  the term  of  office  of  the  village  head,  beyond  simply  articulating  the  normative  wishes  of  the village heads, namely as a threat to village democratization. The study method is qualitative, through  literature  studies,  explored  using  data  and  information  sources  related  to  the extension of the position of the village head through the ratification of the revision of Law No. 6  of  2014  concerning  Villages  in  the  context  of  electoral  interests  in  the  2024  elections  and threats to village democratization. Then the data is classified and analyzed. The results of the study  concluded  that  the  extension  of  the  village  head's  term  of  office  to  9  years  has  the potential to threaten village democratization because it has implications for the tendency to abuse  power,  one  of  which  is  with  village  funds  as  the  object,  there  is  a  saturation  of  the political  psychology  of  the  community,  and  the  circulation  of  village  leadership  is  jammed due to the increasing narrowing of the people's political evaluation space against the village head.

## Keywords: Parliament; Term of Office of the Village Head; Village Democratization Abstrak
Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana hasil revisi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  39,  tidak  lepas  dari pengaruh  kompromi  atau  relasi  transaksi  politik  antara  politisi  di  DPR  dengan  para  kepala desa  terkait  dengan  Pemilu  2024.  Kajian  ini  untuk  menganalisis  keputusan  perpanjangan masa  jabatan  kepala  desa,  melampaui  dari  sekadar  mengartikulasikan  keinginan  normatif dari  para  kepala  desa  yakni  sebagai  ancaman  bagi  demokratisasi  desa.  Metode  kajian adalah kualitatif, melalui studi literatur, dieksplorasi menggunakan sumber-sumber data dan informasi  terkait  perpanjangan  jabatan  kepala  desa  melalui  pengesahan  revisi  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam  konteks  kepentingan  elektoral  pemilu  2024 dan ancaman terhadap demokratisasi desa. Kemudian data-data tersebut diklasifikasi dan dianalisis.  Hasil  kajian  menyimpukan,  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  menjadi  9 tahun  berpotensi  mengancam  demokratisasi  desa  karena  berimplikasi  pada kecenderungan  penyalahgunaan  kekuasaan,  salah  satunya  dengan  dana  desa  sebagai obyeknya,  terjadi  kejenuhan  psikologi  politik masyarakat,  serta  sirkulasi  kepemimpinan  desa yang macet karena kian menyempitnya ruang evaluasi politik rakyat terhadap kepala desa. .

## Kata Kunci: Demokratisasi Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Parlemen
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Isu  demokratisasi  desa  menjadi  sebuah  pendulum  baru  dalam  arena  demokrasi nasional.  Setelah  nyaris  dua  dekade  -pasca  reformasi  1998-,  pemerintahan  desa “dianaktirikan”  dari  fokus  dan  lokus  pelembagaan  demokrasi  nasional,  muncul  kesadaran baru untuk memperkuat demokrasi di level “akar rumput”. Salah satunya ruang penguatan demokrasi tersebut diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara spesifik antara lain  memerintahkan  Kepala  Desa  untuk  mengembangkan  kehidupan  demokrasi  (Jafar 2015:9).
Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kepala desa merupakan bagian  dari  pemerintah  desa  selaku  unsur  penyelenggaran  pemerintahan  desa.  Unsur  ini dimandatkan  sebagai  penyelenggara  pemerintahan,  pelaksana  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Bhineka  Tunggal  Ika. Sebagai  bagian  dari elite  desa,  kepala desa  memiliki  posisi  yang  strategis  bagi  konektivitas demokrasi  dan  pembangunan  untuk  mewujudkan  kepentingan  rakyat,  sebagaimana  spirit UU dimaksud.
Jauh  sebelum  itu,  di  era  Orde  Baru  peran  kepala  desa  sangat  kooptatif.  UU  No.5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa  menjadi  instrumen  perpanjangan  tangan  rezim pusat  untuk  mengkooptasi  pemerintahan  desa  dengan  memosisikan  kepala  desa  sebagai penguasa  tunggal.  Jarak  sosial-budaya  antar-warga  dalam  politik  desa  mengalami mekanisasi  oleh  kepemimpinan  kades  yang  otoritatif,  yang  dibidani  oleh  kokohnya kekuasaan pemerintahan pusat. Sehingga kesadaran kritis warga untuk mengaktualisasikan perannya  sebagai  penentu  masa  depan  desa  menjadi  terokupasi  oleh  keinginan  pusat (Luthfy, 2019:1).
Struktur  pemerintahan  desa  berdasarkan  UU  No.5/1979  memang  mengenal pembatasan  kekuasaan  yakni  terdiri  dari  kepala  desa  dan  Lembaga  Musyawarah  Desa (Pasal  3).  Namun  LMD  tidak  merepresentasikan  masyarakat  desa,  bahkan  dengan jabatannya,  kepala  desa  bisa  merangkap  sebagai  Ketua  LMD,  mengingat  LMD  itu  sendiri ditunjuk  oleh  kepala  desa  (Pasal  17  ayat  2).  Ini  menyebabkan  ruang  kontrol  ( checks  and balances )  antara  elite  dengan  warga  desa  tidak  terjadi  dan  makin  mengokohkan  peran kepala  desa  sebagai  penguasa  tunggal  (Arifin,  2019:3).  Undang-undang    Nomor    5    Tahun 1979  juga  mengkonstatir  posisi  kepala  desa  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  atas  nama  Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I (pasal 6 dan 9), dengan masa  jabatan 8 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan (pasal 7).
Pasca-reformasi lewat UU No.22/1999. UU No.32/2004 dan UU No. 6/2014, posisi kepala desa  yang  semulanya  penguasa  tunggal  didemistifikasi  lewat  pembatasan  jabatannya

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213
sebagai  bagian  dari habituasi (pembiasaan)  upaya  demokratisasi  kekuasaan  dan pemerintahan  desa.  Limitasi  kekuasaan  kepala  desa  sejatinya  bagian  dari  rekognisi  tata- kelola kekuasaan dan administrasi desa dari seluruh elite desa sebagai aktor demokrasi lokal dengan mengacu pada prinsip demokrasi.
Kepala  desa  selanjutnya  diterjemahkan  sebagai  sosok  yang  keterpilihannya dilakukan secara demokratis berbasis pemilihan langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Karenanya  ia  memiliki kewenangan  pokok  menyelenggarakan  pemerintahan  desa.  Dalam  pelaksanaannya, seorang  kepala  desa  kemudian  dibantu  oleh  beberapa  perangkat  desa  seperti  kepala urusan, kepala desa, dan badan permusyawaratan desa (Banakar & Travers, 2005:5).
Namun  seiring  dengan  arus  dinamika  politik,  upaya  rekognitif  tersebut  kerap mengalami persoalan. Belakangan masa jabatan kepala desa terutama menjelang Pemilu 2014  justru  dijadikan  ruang  transaksional  atau  komoditifikasi  politik  oleh  beragam kepentingan  seperti  yang  terjadi  pada  revisi  UU  Desa  oleh  DPR  beberapa  waktu  lalu.  Spirit membangun  demokratisasi  desa  justru  berpotensi  terancam,  mengingat  perpanjangan masa jabatan kepala desa terjadi di tengah eskalasi intensi kekuasaan para elite politik yang memiliki kepentingan mengamankan kekuasaan jelang Pemilu 2024. Padahal pada bagian lain, ini makin menguatkan fenomena kecenderungan lamanya (periodisasi) berkuasa pada kepala  desa  yang  berpotensi  pada  penyalahgunaan  kekuasaan.  Di  sinilah  letak ancaman bagi  demokratisasi  desa,  ketika  ruang-ruang  ekslusivitas  desa  diarahkan  pada  akumulasi kekuasaan  yang  menggoda moral  hazard kepemimpinan  para  elite  desa  dalam mengabaikan  prinsip  demokrasi.  Untuk  itu  artikel  ini  mencoba  menganalisis  keputusan perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa,  melampaui  dari  sekadar  mengartikulasikan keinginan  normatif  dari  para  kepala  desa  dengan  harapan  bisa  meningkatkan  pelayanan publik  kepada  warga  desa.  Dalam  kepentingan  yang  lebih  esensial  atau  substantif  hal  ini dapat  dilihat  sebagai  ancaman  bagi  demokratisasi  desa  dan  konektivitas  politik elite  desa dan rakyat.

## METODOLOGI
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  di  mana  data diperoleh  dengan  menggunakan kajian  literatur.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  kajian  ini  adalah  riset  pustaka ( library  research )  atau  kajian  pustaka  yang  dimana  berisikan  terkait  ide  maupun  konsep yang  substansial  dengan  problematika  riset.  Pada  bagian  ini  dilakukan  peninjauan  terkait teori  dan  konsep  yang  diterapkan  berdasarkan  kajian  literatur  yang  ada,  terutama  yang tersedia dalam bentuk artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Dengan obyek pengumpulan data yang mengacu kepustakaan atau analisis yang di terapkan untuk
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mengatasi suatu masalah yang ada serta tertuju pada pengkajian yang mendalam dan kritis terhadap dasar-dasar pustaka yang relevan (Soerjono Soekanto, 1985).
Riset  ini  bersifat  deskriptif  analitik,  yakni  suatu  riset  yang  berfungsi  untuk mengatasi  masalah dengan  cara  mendefinisikan  masalah  yang  ada  dengan  pengkajian  data,  pengumpulan, penyusuan serta jabaran penjelasan secara rinci dan selanjutnya akan di evaluasi kembali. Sedangkan  riset  deskriptip  bertujuan  dalam  memberikan  evidensi,  informasi  maupun  data penelitian  yang  mungkin  terkait  obyek  yang  akan  diteliti.  Maksud  hal  tersebut  terutama untuk  memperjelas  hipotesi-hipotesis  yang  ada  agar  dapat  menyumbangkan  pemikiran  di dalam  dan  memperkuat  teori-teori  terdahulu  atas  dasar  dalam  menyusun  teori  yang  baru (Adi, 2004).
Ada pula tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder, ialah informasi  yang  didapatkan  lewat  pengkajian  riset  pustaka  dengan  menguasai  serta menganalisis literatur-literatur yang terdapat dan data- data yang berkaitan dengan riset ini. Informasi  sekunder  yang  dimaksudkan  penulis  merupakan  bahan  hukum  primer,  semacam peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  ( primary  law  material )  tersusun  atas yurisprudensi  dan  peraturan  perundang-  undangan.  Tidak  hanya  bahan  hukum  primer, dalam  riset  ini  pula  mempraktikkan  bahan  hukum  tersier  serta  bahan  hukum  sekunder. Maksudnya  adalah  eksplorasi  literatur  kajian  ini  menggunakan  sumber-sumber  data, informasi  dan  ekstrapolasinya,  terkait  perpanjangan  jabatan  kepala  desa  melalui pengesahan  revisi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di  pasal  39  dalam konteks  kepentingan  elektoral  pemilu  2024  dan  ancaman  terhadap  demokratisasi  desa. Kemudian data-data tersebut diklasifikasi dan dianalisis
Dalam  riset  ini,  metode  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  ialah  lewat  riset kepustakaan,  ialah  sesuatu  tata  cara  pengumpulan  informasi  dengan  mengkaji  ataupun mempelajar buku-buku, harian. Hasil riset dan sumber-sumber kepustakaan yang lain tertulis jelas yang berhubungan dengan objek riset.
Analisa  dan  pengolahan  bahan  adalah  suatu  tindakan  penyederhanaan  kajian  maupun data  menjadi  bentuk  yang  lebih  muda  di  interpretasikan  serta  di  pahami.  Analisis  bahan ialah  sesuatu  aksi  dalam  riset  yang  berbentuk membagikan  jajak ataupun  kajian  terhadap hasil pengolahan informasi yang di bantu dengan berbagai teori yang sudah di jumpai lebih dahulu.  Informasi  dini  yang  sudah  didapatkan  pastinya  masih  bertabiat  dini  ataupun mentahan serta belum bisa diambil suatu kesimpulan. Hingga dari itu butuh di analisis, ialah dengan  metode  mengkaji  dan  memaknai  informasi  tersebut  selaku  bahan  pertimbangan dalam menarik kesimpulan. Analisis informasi pada riset ini memiliki 3 tahapan, ialah reduksi informasi, penyamaran serta penarikan kesimpulan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demokratisasi Desa
Dalam  dua  dekade  terakhir  pasca-tumbangnya  rezim  Orde  Baru,  proses pembangunan  demokrasi  melalui  partisipasi,  transparansi  maupun  tata-kelola  kekuasaaan yang  akuntabel  dan  responsif  telah  menjadi  sebuah  agenda  populis  yang  menyita perhatian  publik.  Demokrasi  seolah  sebuah panacea yang  mencoba  menghubungkan kepentingan  penataan  kelembagaan,  institusi  formal  politik  dengan  kepentingan menegakkan kesejahteraan masyarakat lewat penguatan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan  riil.  Penguatan  peran  dan  hak  masyarakat  khususnya  di  level  bawah  ini merupakan salah satu bagian dari ruang demokrasi substantif yang diharapkan memperkuat otonomi  masyarakat  dengan  seluruh  tatanan  sosial-budayanya  dari  berbagai  intervensi prosedural dan dominasi kekuasaan pusat (Sujito, 2022)
Dilatari  keyakinan  bahwa  kekuatan  demokrasi  nasional  sangat  tergantung  pada efektivitas  demokrasi  lokal,  maka  desa  sebagai  unit  pemerintahan  terendah  telah  menjadi subyek  sekaligus  obyek  pemberlakuan  demokrasi  antara  lain  melalui  UU  No.6  Tahun  2014. Melalui  UU  ini  desa  direposisi  untuk  kembali  mengakar  pada  jati  dirinya  sebagai  ruang teritorial/geografis yang berisikan individu, kelompok masyarakat sebagai pemilik kekuasaan sejati beserta seluruh tatanan sosial-kultural yang melingkupinya.
UU tersebut berupaya menempatkan desa menjadi arena demokrasi dengan potensi modal  yang  dimilikinya:  (1)  hubungan  sosial  yang  guyub  berdasarkan  ikatan  kebatinan  di antara  sesama  orang  desa  yang  terbangun  secara  alamiah  dan  kental,  (2)  desa  tumbuh dalam spirit kearifan lokal yang melampaui sekadar ruang fisik, (3) desa merefleksikan ruang pluralisme  yang  padat  (memiliki  keragaman  adat-istiadat,  sistem  kelembagaan  politik tradisional  dan  sejarahnya),  (4)  kental  dengan  kolektivisme  dan  solidaritas  yang  kuat (Amanulloh, 2015: 12-14).
Keempat  modal  tersebut  merupakan  prakondisi  yang  dapat  dikapitalisasi  untuk meningkatkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  situlah  kemudian  lahir konsep demokratisasi desa. Demokratisasi desa merupakan upaya konsepsional dan praksis yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintah desa  dari  yang  berisfat  otoritarian,  monopolisitik  menjadi  lebih  akuntabel,  responsif,  dan legitimatif;  termasuk  mengefektifkan  fungsi  parlemen  desa  (artikulasi,  agregasi,  formulasi kebijakan,  dan  kontrol)  serta  menumbuhkan  partisipasi  dan  kontrol  bermakna  masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan desa (Cahyono, 2012: 2).
Demokratisasi  desa  berupaya  memberikan  pengakuan  pada  kapasitas  desa  selaku self-governing community, yakni komunitas yang memiliki kapasitas mengatur dirinya sendiri berdasarkan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Masyarakat  desa  sebagai  subyek  individu  di
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dalam  dirinya  melekat  kepemilikan  kekuasaan  yang  diaktualisasikan  lewat  partisipasi  aktif membangun desa secara otonom dan bertanggung jawab.
Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan  terhadap  keragaman  dan  sikap  politik  partisipatif  masyarakat  dalam  bingkai demokratisasi  di  tingkat  desa.  Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  di  Indonesia  dan  hadirnya liberalisasi  politik  membawa  perubahan  kondisi  sosial  dan  politik  mulai  dari  tingkat  lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam panggung politik  pemerintahan,  baik  lokal  maupun  nasional.  Bagaikan  oasis  di  tengah  pasir  bagi mereka yang terpinggirkan karena status sosial (Harakan 2017:77).
Hal  di  atas  tentu  bertolak-belakang  dengan  preseden  historis  dari  masyarakat tradisional  Indonesia  di  mana  nilai-nilai  demokrasi  modern  (kebebasan  berpendapat, persamaan  kedudukan  tiap  orang  di  depan  hukum,  kemerdekaan  dalam  mengambil keputusan)  belum  nampak.  Dalam  hal  berkuasa,  para  pemimpin  tradisional  masih menghidupi  pola  pikir  bahwa  kekuasaan  adalah  hak  absolut  yang  dimiliki  seumur  hidup sehingga menutup pintu bagi kewajiban mempertanggung jawabkan kekuasaan terhadap rakyat.  Sirkulasi  kepemimpinan  lewat  aktivitas  memilih  dan  dipilih  tidak  terjadi  karena direduksi oleh nihilnya proses pemilihan pemimpin berkala serta pengekangan secara masif terhadap hak masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Sehingga tak sedikit ahli yang mengatakan  bahwa  karakter  demokratis  sesungguhnya  belum  tumbuh  pada  masyarakat Indonesia (Marzali 2004; Cahyono, 2012: 4).
Fondasi  demokrasi  desa  meliputi  (1)  masyarakat  desa  difasilitasi  oleh  mekanisme demokratis  untuk  mengontrol  kualitas  dan  keterwakilan  aspirasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan,  (2)  musyawarah  sebagai  bagian  dari  rekognisi  atas  kearifan  lokal  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Desa,  (3)  masyarakat  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan strategis,  (4)  voluntarisme  kesadaran  pribadi  berpartisipasi  dalam  kegiatan  desa  tanpa ancaman,  intimidasi, money  politic dalam  menentukan  sebuah  sikap  politik,  (5)  Humanitas yang mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.  (6) pengambilan  keputusan  strategis  desa  berbasis  gender,  (7)  transparansi  dan  akuntabilitas mengakses  informasi  terkait  keseluruhan  proses  politik,  pengelolaan  keuangan  desa (Aminulloh, 2015: 18-23).
Ketujuh prinsip di atas mewakili endogenitas (nilai dan kebutuhan yang mengakar) di masyarakat yang pemaknaan dan pengejawantahannya mengandaikan kesalingterhubungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  membentuk  sebuah  norma demokrasi.  Penerapan  nilai  demokrasi  tersebut  harus  menjadi  obligasi  pemerintah  desa (kepala  desa  dan  perangkatnya)  untuk  menciptakan  atmosfir  penadbiran  dan pembangunan  desa  yang  dimaknai  pula  sebagai  arena  inklusifitas  yang  dikelola berbasiskan nilai demokrasi dan partisipatif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213
Maka  demokratisasi  desa  sebagai  agenda  populis  sejatinya  merupakan  konsep purifikasi  entitas  rakyat  dalam  komunitas  terkecil  masyarakat  desa  yang  mensyaratkan terciptanya  ruang  evaluasi  dan  kritisisme  rakyat  terhadap  pemimpin  (kepala  desa)  dan ruang  akuntabilitas  aparat  desa  termasuk  kepala  desa  secara  regular  kepada  rakyat sehingga  representasi  kehendak  masyarakat  desa  sebagai  pemilik  kedaulatan  dapat ditegakkan.

## Perpanjangan Jabatan Kepala Desa
Demokratisasi  desa  menjadi  isu  menarik  untuk mendiskusikan  terkait  perpanjangan  jabatan kepala  desa  setelah  Badan  Legislasi  DPR  menyetujui  perpanjangan  masa  jabatan  kepala desa  dari  semula  enam  tahun  (untuk  tiga  periode)  menjadi  9  tahun  dalam  2  periode. Sebelumnya  mayoritas  fraksi DPR mendukung  revisi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  pasal  39,  yang  mengatur  terkait  periodisasi  masa jabatan  kepala  desa. Mereka satu suara menyetujui masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun direvisi menjadi  9  tahun  dan  dapat  dipilih  sebanyak  2  kali.  Selain  itu,  kenaikan  alokasi  dana  desa juga diusulkan ditambah menjadi 15 persen dari total dana transfer daerah.
Usulan  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  berangkat  dari  alasan  (yang  kemudian dicurigai  sebagai  sekadar  apologi)  bahwa  gesekan  atau  konflik  selalu  terjadi  setelah diadakan  pemilihan  kepala  desa  (pilkades)  sebagai  residu  dari  kontestasi  antar-rival  politik yang  membelah  masyarakat  secara  sosial.  Hal  tersebut  dianggap  memberikan  implikasi terganggunya  stabilitas  sosial  politik  dan  terciptanya  hambatan  bagi  kontinuitas pembangunan desa.
Dengan  kondisi  tersebut,  enam  tahun  menjabat  dinilai  sulit  bagi  kepala  desa  untuk mengefektifkan  kepemimpinannya  terutama  dalam  mengimplementasikan  program- program  terkait  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa.  Alasan  tersebut kedengarannya  rasional.  Namun  hal  tersebut  tidak  bisa  menyembunyikan  kecurigaan adanya aroma kepentingan politis di balik perubahan undang-undang tersebut. Mengingat revisi  yang  dibidani  Komisi  II  DPR  tersebut  muncul  secara  mengagetkan  dalam  daftar  RUU Kumulatif Terbuka saat menjelang Pemilu 2024, padahal inisiatif revisi sebelumnya tak pernah muncul dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Kemunculan mendadak agenda  revisi  di  Prolegnas  tersebut  dibungkus  rapih  alasan  untuk  menyesuaikan  dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi UU No 6/2014 pada Maret 2023.
Sebelumnya  pada  17  Januari  ribuan  kepala  desa  berunjuk  rasa  di  depan  Gedung  DPR. Mereka menuntut penambahan masa jabatannya dan revisi UU Desa. Tidak berhenti sampai di situ, pada 23 Januari 2023, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mewanti-
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
wanti  akan  mengelar  demontrasi  pada  Agustus-Oktober  manakala  UU  Desa  tak  kunjung direvisi.  Tak  hanya  berhenti  pada  desakan  aspirasi  bahkan  di  19  Maret  2023,  Apdesi mengancam  parpol  yang  tak  mendukung  usulan  10  persen  APBN  untuk  dana  desa  agar tidak  dipilih  pada  pemilu  2024.  Ancaman  tersebut  juga  disuarakan  oleh  kepala  desa  di Pulau  Madura,  Jawa  Timur  seperti  Kades  Tentenan  Timur,  Larangan,  Pamekasan  yang menyatakan  bakal  menghabisi  suara  parpol  di  Pemilu  2024  jika  menolak  masa perpanjangan jabatan kepala desa (CNN 21/1/2023).
Tabel 1. Kronologi Revisi UU Desa No  Waktu Agenda/aksi 1 15-9-2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetujui 2 20-4-2021 Pembatasan jabatan kepala desa oleh Mahkamah Konstitusi 6 tahun dan maksimal tiga kali periode jabatan 3 17-1-2023 Perwakilan  kepala  desa  ramai-ramai  berdemonstrasi meminta tambahan periodisasi jabatan menjadi 9 tahun 4 23-1-2023 DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) mengancam mengerahkan masa lebih besar pada Agustus- Oktober 2023 manakala DPR tidak merubah Undang-Undang Desa 5 22-6-2023 Masa  jabatan  9  tahun  disetujui  DPR  dan  dapat  dipilih kembali sebanyak dua kali

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023
Banyak  pihak  yang  mempertanyakan  atas  dasar  apa  para  kepala  desa  melakukan ancaman  terhadap  parpol  dalam  memeperjuangkan  revisi  UU  dimaksud.  Kepala  desa memang  memiliki  pengaruh  ke  akar  rumput  untuk  menggerakkan  dukungan  politik (Suprapti  dan  Kisni,  2020).  Namun  keberanian  politik  para  kepala  desa  tersebut menunjukkan  sebuah  skenario  resiprokal  kepentingan  politik  antara  kepala  desa  dan parpol terkait dengan Pemilu 2024.
Nampak  kehendak  perpanjangan  jabatan  kepala  desa  hanya  bagian  dari  justifikasi  politik kehendak  terselubung  para  kepala  desa.  Menjadikan  kerentanan  konflik  sosial  pasca- pilkades  sebagai  alasannya,  terkesan  menggeneralisir  masalah.  Apalagi  dalam  preseden demokrasi, dampak merenggangnya relasi sosial-politis pasca-pilkades adalah masalah khas kontestasi  elektoral  yang  bisa  dijumpai  pada  level  manapun,  yang  akan  terkesan mensimplifikasi akar masalah jika meletakkan solusi sepenuhnya pada beleid perpanjangan masa  jabatan.  Berdasarkan  kajian  akademis  pun,  belum  ada  jaminan  kuat  bahwa penambahan masa jabatan berkorelasi dengan efektivitas kinerja kepala desa.
Konstitusi, UUD 1945 secara jelas mengkonstatir bagaimana kuantum kekuasaan itu dikelola dengan ide-ide kebangsaan yang berbasis keadilan. The founding fathers meyakini bahwa kekuasaan  adalah  ruang  pengaplikasian  kepemimpinan  yang  bisa  direduksi  sebatas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213
menjalankan organ negara dengan menafikan pandangan kostitusional. Inilah yang disebut sebagai konstitusionalisme, di mana pembatasan kekuasaan didorong sebagai bagian dari spirit  konstitusi  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan (Thalib & Huda, 2008).
Dalam  konteks  negara  demokrasi,  pembatasan  jabatan  kekuasaan  merupakan  sebuah keniscayaan  konstitusionalisme  (Zoelfa,  2020;  Alfauzi  dan  Effendi,  2020:  113-115). Konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi hak-hak rakyat dari penyelewengan prinsip kekuasaan (Alfauzi & Effendi, 2020, p. 5). Tidak ada negara demokrasi yang kekuasaannya tak dibatasi karena kekuasaan secara arbitrer berpotensi menimbulkan penyimpangan (Azis dan Ristawati, 2020: 75) atau menurut Lord Acton kekuasaan yang absolut cenderung korup.
Karenanya dalam negara demokrasi masa jabatan atau periodisasi kekuasaan diatur untuk membuka  ruang  evaluasi  kepemimpinan.  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  mengatur  secara  tegas  masa  jabatan  kepala  desa  enam  tahun,  kemudian dapat dipilih dalam tiga kali masa jabatan.
Tabel 2. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Dasar Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Masa Kerja Maksimal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Lima  tahun  dan  bisa  dipilih lagi satu kali Dua periode/sepuluh tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Enam  tahun  dan  bisa  dipilih lagi satu kali Dua periode/dua belas tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Enam  tahun  dan  bisa  dipilih lagi dua kali Tiga  periode/delapan  belas tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (yang direvisi) Sembilan  tahun  dan  bisa dipilih lagi satu kali Dua  periode  atau  delapan belas tahun

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023
Secara  kumulatif  masa  jabatan  tersebut  sama  dengan  masa  jabatan  yang  direvisi  yakni  9 tahun  dan  bisa  dipilih  lagi  1  periode.  Perbedaannya,  peluang  dipilih  untuk  ketiga  kalinya bagi kepala desa merupakan momentum yang diberikan oleh konstitusi kepada masyarakat untuk memberikan pertimbangan, menilai, mengoreksi, mengevaluasi kepemimpinan kepala desa mereka. Manakala kepemimpinan seorang kepala desa dianggap kurang berhasil dan menghambat ekspektasi rakyat untuk mengakses pelayanan publik dan hak kesejahteraan rakyatnya,  maka  tersedia  ruang  demokrasi  bagi  rakyat  untuk  menghukum  dengan  tidak memilihnya kembali di periode kedua.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tidak  demikian  halnya  ketika  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  menjadi  9  tahun. Ruang  evaluasi  politik oleh  rakyat  terhadap kepala  desa  akan  menyempit.  Masa  berkuasa yang terlalu panjang itulah yang pada akhirnya berpotensi menggiring para kepala desa ke dalam  kecenderungan  privelese  melakukan  korupsi  melalui  jabatannya  dalam  rangka mengakumulasi  kekuasaan  dan  memperkaya  diri.  Potret  maraknya  penyimpangan  dana desa  di  berbagai  daerah  belakangan  tidak  saja  menunjukkan  adanya  penyalahgunaan dan  ketidakefektivan  kekuasaan.  Namun  bersamaan  dengan  itu  publik  disuguhi  perilaku kepada  desa  yang  tiba-tiba  menjadi  kaya  (memiliki  rumah  mewah,  mobil  lebih  dari  satu), yang  kemudian  membuat  mereka  berurusan  dengan  hukum,  menyisakan  gambaran  miris masyarakat  desa  yang  justru  kian  miskin  dan  tertinggal  (Cnbcindonesia.com  30/1/2020; Fisip.ui.ac.id 30/1/2023).
Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  adalah  paradoks  demokrasi  karena  mencuat  di tengah eskalasi  kasus  penyalahgunaan anggaran  desa  oleh  para  kades  dan  aparat  desa. Sejak 2015-2021 rasuah di desa selalu menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak  berurusan  dengan  penegak  hukum,  di  mana  terdapat  592  kasus  rasuahi  dengan nilai  kerugian  negara  mencapai  Rp433,8  miliar  (DW.com  27/1/2023).  Menurut Indonesia Corruption  Watch (ICW,  2022),  korupsi  anggaran  dana  desa  (155  kasus)  sebagai  yang terbanyak  dalam  kasus  rasuah.  Sementara  catatan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), sampai  tahun  2022  perangkat  desa  yang  terjerat  korupsi  dana  desa  sebanyak  686 orang. Dana  desa  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  seiring  komitmen  mendekatkan pembangunan  pada  masyarakat  desa.  Itu  berarti  ruang  fiskal  kekuasaan  lokal  untuk mengapitalisasi sumber daya anggaran semakin membengkak. Sejak 2015, dana desa yang tersalurkan  mencapai  Rp400,1  triliun  untuk  membangun  berbagai  infrastruktur  di  desa, termasuk  untuk  pemulihan  ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  (Yuwono,  2022). Ironisnya  anggaran  tersebut  justeru  dibancak.  Pengelolaan  dana  desa  yang  korup  ini berimplikasi  pada  tingkat  kemiskinan  warga  desa.  Menurut  BPS,  pada  tahun  2020, masyarakat  miskin  Indonesia  sebanyak  13,2  persen,  tahun  2021  (12,59  persen),  tahun  2022 (12,2  persen).  Pada  Maret  2023,  jumlah  penduduk  miskin  di  desa  mencapai  Rp11,74  juta (CNBC Indonesia 18/7/2023).
Alih-alih  perilaku  korup  tersebut  dikoreksi  dengan  merombak  dan  memperkuat  sistem pengawasan, akuntabilitas, evaluasi berkala terhadap mekanisme pengelolaan dana desa, para  kepala  desa malah  diberikan  ‘durian  runtuh’  jabatan  panjang.  Sulit  men afikan  ada aroma  politis  di  balik  perpanjangan  jabatan  dimaksud.  Meskipun  Ketua  Badan  Legislatif (Baleg) sekaligus Ketua Panitia Kerjaja (Panja) Penyusunan RUU Desa Supratman Andi Agtas, mencoba  meyakinkan  bahwa  tak  ada  jaminan  parpol  akan  mendapatkan  efek  elektoral setelah  mengubah  UU  Desa  (Kompas  27/6/2023).  Namun  dengan  logika  sederhana,  publik

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213
tidak mungkin begitu saja menafikan keadaan yang terjadi saat ini, ketika publik makin tidak menaruh  percaya  pada  performa  DPR  yang  banyak  menuai  sorotan  selama  ini  karena dianggap  kerap  mengabaikan  aspirasi  dan  tidak  membela  kepentingan  rakyat. Kepentingan  parpol  untuk  mengamankan  kue  dan  nasib  politiknya  di  Senayan  terutama menjelang Pemilu 2024 membuat para elite politik akan memanfaatkan semaksimal mungkin pola  klientalisme  politik,  termasuk  mengapitalisasi  kewenangan  legislasinya  untuk mengakomodir  suara  politis  masyarakat  yang  ‘direpresentasikan’  oleh para  kepala  desa. Para elite politik membutuhkan amunisi taktis untuk menarik simpati publik. Sementara kepala desa  merupakan  simpul  elektoral  paling seksi  yang  perlu  ‘ditangkap’  dan  dimenangkan aspirasi  dan  kepentingannya.  Selain  sebagai  representasi  rakyat  desa,  kepala  desa merupakan  satuan  pemerintahan  terendah  yang  memiliki  privelese  dan  pengaruh  kuat untuk memobilisasi suara di tingkat akar rumput dengan menggunakan strategi jalan pintas ( short cut ) dengan bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu.
Sederet preseden tersebut merefleksikan keresahan publik soal kian tereduksinya kedaulatan rakyat di level desa melalui praktek-praktek nir-demokrasi para elitenya. Misalnya, kasus yang melibatkan  aparatur  desa  serta  penyelenggara  pemilu  di  Sumedang,  Jawa  Barat  dalam pemilihan  legislatif.  Di  Desa  Bualemo  B, di  Sulawesi  Tengah,  Kepala  Desanya  mengarahkan warganya  memilih  calon  legislatif  tertentu  pada  Pemilihan  Bupati  2015  silam.  Selain  itu terdapat dua oknum kepala desa (Kepala Desa Mbawa, Kecamatan Donggo dan Kepala Desa  Pesa  Kecamatan  Wawo)  yang  akhirnya  dipenjara  karena  memberikan  dukungan pada  saat  kampanye  calon  Bupati  Bima  periode  2020-2025.  Pada  Pilpres  2019,  di  Desa Panyabungan  Jae  di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  kepala  desanya  memanfaatkan  ritual keagamaan  dan  kepentingan  surat-menyurat  sebagai  ajang  mempromosikan  calon presiden  dan  calon  wakil  presiden.  Bahkan  menyuap  anggota  kelompok  penyelenggara pemungutan suara (Fahrizal, 2020).
Peranan  kepala  desa  sebagai  elemen  kekuatan  politik  masyarakat  nyatanya  melahirkan kecenderungan  destruktif  yang  meliputi,  1)  sebagai  agen  mobilisator  suara  politik masyarakat  berbasis  ketokohan  dan  pengaruh  secara  politik  maupun  kultural  2)  sebagai obyek kapitalisasi politik oleh para elite politik yang mendegradasi komitmen dan kapasitas mereka untuk melindungi independensi jabatannya dari ‘politik merkantilisme’ desa. Sebuah sstrategi  akumulasi  modal  lewat  politisasi  sumber  daya/aparat  desa  untuk  menggerakkan basis elektoral (suara warga) ke kantong kepentingan kekuasaan para (elite) politik (Suprapti & Kisni, 2020: 15-16).
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Maka  kemudian  menjadi  sangat  beralasan  ketika  aspirasi  perpanjangan  masa  jabatan kepala desa memperoleh ‘jalan tol’ pembahasan di DPR. Tiap elite politik dari seluruh parpol di  Senayan  kompak  mengeluarkan  satu  suara  dan  mengakselarasi  waktu  dan  momentum penggodokan/pembahasan usulan tersebut karena terkait dengan momentum  utilisasi dan skrutinisasi kepentingan bersama di Pemilu 2024. Bahkan ironisnya, parpol non-seat parlemen (Partai Gelora, Partai Serikat Indonesia, Partai Bulan Bintang) yang nota bene tidak memiliki kepentingan  elektoral  secara  langsung  di  pemilu  sehingga  diharapkan  lebih  memiliki ‘kemewahan’ untuk  vokal dan bersikap kritis, juga tidak melakukan penolakan atas usulan revisi UU Desa dimaksud. Ada dugaan jika mereka mengambil sikap berseberangan dengan mayoritas  parpol,  karir  politik  mereka  akan  terhambat  di  2024,  sehingga  membuat  mereka lebih  memilih  untuk  bermain  aman  ( safety  player )  atau  menempuh  sikap  untuk  tidak bersikap  terhadap  usulan  tersebut.  Sementara  kelompok  akademisi  yang  diharapkan memberikan  pencerahan  melalui  analisis  akademisnya  terhadap  usulan  para  kepala  desa tersebut  relatif  bersikap  ‘diam’  sehingga  resonansi  sikap  akademis  tidak  signifikan mengarusutamai polemik yang terjadi.
Ruang kegamangan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk tampil berani dan frontal ‘mengancam’ parpol di Senayan manakala aspirasi perpanjangan masa jabatannya tidak direspons. Mereka tahu persis, posisi tawar ( bargaining position )-nya secara transaksional  politik  cukup  determinatif  untuk  mendikte  kepentingan  mereka  kepada  elite politik,  karena  bagaimanapun  parpol  di  DPR  memerlukan  kue  elektoral  pemilu  dari masyarakat melalui pengaruh kepala desa untuk memperoleh kursi kekuasaan di parlemen.

## Ancaman bagi demokratisasi desa
Demokrasi  merupakan  hak  masyarakat  dalam  lingkup  negara  untuk  menentukan keberlangsungan  atau  masa  depan  dirinya,  sebagaimana  yang  dipraktekkan  dalam kehidupan  bernegara  pada  abad  ke  5  SM  hingga  abad  ke  6  M  di  mana  pelaksanaan demokrasi dipraktekan secara langsung ( direct democracy ). Demokrasi menjembatani relasi peran  rakyat  terhadap  negara  di  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  melalui  pelaksanaan kekuasaan  dari  rakyat  ( people )  yang  dimandatkan  kepada  pemimpinnya.  Kekuasaan sejatinya dipahami sebagai sebuah relasi, tidak harus diperlakukan sebagai eigendom, hak milik,  properti  untuk  diperjuangkan  dan  dinikmati  tanpa  batas.  Kekuasaan  selalu  melekat ( embedded )  dalam  relasi.  (Santoso  dan Tapiheru,  2021: 40).  Karenanya  demokrasi  sebagai sistem  pengelolaan  kekuasaan  dilandasi  oleh:  1)  kekuasaan  harus  dibatasi,  dikontrol  dan diawasi  oleh  rakyat  agar  tidak  terjadi  penyelahgunaan  kekuasaan,  2)  sistem  demokrasi berasal  dari  rakyat,  dilaksanakan  oleh  rakyat,  diperuntukkan  bagi  kepentingan  rakyat. dengan  demikian  tanggung  jawab  utama  dan  terutama  bagi  siapa  pun pengembanamanah  tersebut  adalah  memenuhi  kepentingn  bersama,  rakyat  (3),

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213
kekuasaan  yang  legitimasi  diwujudkan  dalam  sistem  demokrasi  lewat  tunduk  pada  aturan main atau hukum ( rule of law ) (Hikam, 2023: 330-331).
Terkait  dengan  hal  di  atas,  perpanjangan  masa  jabatan  kades  bisa  menjadi  bagian  dari pola  ancaman  terhadap  jalannya  demokratisasi  lokal  khususnya  desa.  Dalam  konteks demokrasi  di  desa,  masa  jabatan  kepala  desa  yang  diperpanjang  hingga  9  tahun mendorong  terbukanya  ruang  arbitrer  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dilakukan oleh kepala desa. Panjangnya masa jabatan secara psikologis memicu hasrat kepala desa untuik semakin leluasa mengapitalisasi sumber daya yang ada di desa, sebagai bagian dari agenda akumulasi kekuasaan. Implikasi derivatnya, akan muncul hasrat antidemokrasi para kepala desa untuk mengabaikan tanggung jawabnya menciptakan iklim demokrasi di desa karena  iklim  partisipatoris  tersebut  akan  menjadi  musuh  bagi  eksistensi  dan  kontinuitas kekuasaan kepala desa.
Pada  bagian  lain  masa  jabatan  kepala  desa  yang  terlalu  lama  secara  psikologis berkonsekuensi  pada  kejenuhan  politik  masyarakat  terhadap  atmosfir  kepemimpinan  yang ada.  Seperti  yang  disampaikan  salah  seorang  Kepala  Desa  Tilang,  Kecamatan  Nita, Kabupaten  Sikka,  NTT  yang  mengatakan  bahwa  dengan  perpanjangan  masa  jabatan kepala desa menjadi 9 tahun akan melahirkan situasi kejenuhan pada masyarakat terhadap pemimpinnya  karena  ketiadaan  variasi  sosok  dan  program,  selain  tentu  saja  membuka potensi  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  korupsi  (TribunFlores.com  9/7/2023).  Bahkan Achmad Yusuf, Kepala Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengatakan, alasan adanya gesekan di masyarakat usai adanya pilkades, kurang tepat, karena kepala desa terpilih memiliki kapasitas untuk segera melakukan rekonsiliasi atas konflik  yang  terjadi.  Bahkan  menurutnya  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat  tersebut  dipicu oleh perilaku kepala desa itu sendiri (Nu Online 22/1/2023).
Dengan  gambaran  di  atas,  maka  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  mengontrol  kualitas dan  keterwakilan  aspirasi  masyarakat  desa  dalam  pengarusutamaan  agenda pembangunan  desa  akan  mengalami  kemandegan.  Termasuk  sirkulasi  kekuasaan  di  desa akan  semakin  terbatas  karena  adanya  penyempitan  ruang  demokrasi  dalam  proses pilkades.  Selama  ini,  pilkades  di  Indonesia  bermuka  ganda.  Di  satu  sisi  merupakan  arena perayaan  hakiki  berdemokrasi  masyarakat  (desa).  Namun  di  sisi  lain,  masyarakat  kerap terjebak  dalam  apatisme  politik  yang  berkonsekeuensi  pada  menurunya  partisipasi masyarakat  dalam  Pilkades.  Hal  ini  justru  dimanfaatkan  oleh  para  elite  desa  untuk memobilisasi  suara  masyarakat  demi  merebut  jabatan  dan  kekayaan  di  desa  melalui
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
jabatan  yang  dimenangkan  (Suwandi,  2015).  Tak jarang  mobilisasi  suara  tersebut  dilakukan lewat politik uang dan intimidasi lainnya (Aminulloh, 2015: 23).
Pilkades  sejatinya  instrumen  pembentukan  pemerintahan  yang  modern  dan  demokratis sebagai upaya mengakomodir aspirasi politik masyarakat dengan memilih calon yang layak (Soehartono.,  et  al,  2020:271).  Ketika  proses  pilkadesnya  sudah  diwarnai  dengan cara-cara kotor,  maka  sulit  untuk mewujudkan  kondisi  ideal  tersebut.    Dengan  kata lain, efek  9  tahun masa  jabatan  kepala  desa  ikut  menurunkan  gairah  berdemokrasi  bagi  masyarakat  desa. Program dan kebijakan pemerintahan desa juga akan menjauh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi  karena  ruang  kebijakan  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa  diintervensi kepala desa yang tergoda pada intensi dan keinginan mengekalkan jabatannya.
Yang  jelas,  kebijakan  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  adalah  pertaruhan  masa depan  pembangunan  desa  dan  demokrasi  desa/lokal.  Secara  moralitas  politik  kepublikan, para  politisi  dan  elitenya  harus  bertanggung  jawab jika  kelak jabatan  dan  anggaran  yang melekat di (kepala) desa justru mereproduksi masalah baru, hanya karena mereka tak kuat menahan  godaan  kursi  kekuasaan  lima tahunan.  Selain  itu,  pemerintah  perlu  membangun sistem  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  ketat  dan  tegas  terhadap  pengelolaan dana  desa  yang  bermasalah  berbasis  perubahan mindset aparatur.  Bahwa  kucuran  dana desa  oleh  pemerintah  selama  ini  bukan  diperuntukkan  sebagai  lahan  bancakan  kepala desa  untuk  memperkaya  diri  namun  semata-mata  ditujukan  untuk  membangun  desa  dan mensejahterakan rakyat desa. Para kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyatnya perlu memiliki  kapabilitas  dengan  menggunakan  perspektif local  wisdom (kearifan  lokal)  dalam menciptakan mekanisme mitigasi dan penyelesaian konflik antar-warga desa yang difasilitasi pemerintah  di  level  atas  (kabupaten/provinsi/pusat),  sehingga  konflik  yang  dipicu  resistensi masyarakat terutama pasca-pilkades bisa diminimalisir.

## KESIMPULAN
Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagaimana hasil revisi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  39,  tidak  lepas  dari pengaruh  kompromi  atau  relasi  transaksi  politik  antara  politisi  di  DPR  dengan  para  kepala desa  terkait  dengan  Pemilu  2024.  Terdapat  keuntungan  resiprokal  politik  ekonomi  yang melandasinya,  di  mana  para  politisi  membutuhkan  kue  elektoral  pemilu  dan  di  saat bersamaan  para  kepala  desa  juga  membutuhkan  kue  politik  untuk  melanggengkan jabatan/kekuasaannya.  Perpanjangan  masa  jabatan  tersebut  melahirkan  ancamam  bagi demokrasi  lokal  khususnya  di  desa  karena  berimplikasi  pada  kecenderungan penyalahgunaan  kekuasaan,  salah  satunya  dengan  dana  desa  sebagai  obyeknya,  terjadi kejenuhan psikologi politik masyarakat serta sirkulasi kepemimpinan desa yang macet antara lain karena kian menyempitnya ruang evaluasi politik rakyat terhadap kepala desanya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.851-866 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213

## REFERENSI
Adi, R. (2004). Metodologi Riset Sosial dan Hukum. Jakarta: Grannit.
Alfauzi,  R.,  &  Effendi,  O.  (2020).  Pembatasan  Kekuasaan  Berdasarkan  Paham Konstitusionalisme  Di  Negara  Demokrasi. Politica:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara  dan Politik Islam , 7 (2), 111 – 133. https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990
Amaliyah, Suci. (2023). "Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun". Dalam Nu Online , diakses pada 28 Juli 2023
Amanulloh,  Naeni.  (2015).  Demokratisasi  Desa.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
Aquinaldo, Albert. (2023). "Masa Jabatan Diperpanjang 9 tahun, Kades di Sikka Mengaku Akan Ada Kejenuhan Memimpin Desa". Dalam Tribun Flores, diakses pada 9 Juli 2023 Aziz, N. B. A., & Ristawati, R. (2020). The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule  of  Law:  A  Comparative  Study  on  Malaysia  and  Indonesia. Sociological Jurisprudence Journal , 3 (2), 75 – 83. https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1857.75-83
Cahyono,  H.  (2012). Arah Perkembangan  Demokrasi  Di  Perdesaan Pasca  Orde  Baru .  Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012
Cahyono,  H.  (2005). Konflik  Elite  Politik  di  Pedesaan:  Relasi  antara  Badan  Perwakilan  Desa dan Pemerintah Desa . Jurnal Penelitian Politik, Vol. 2 (No. 1), p.73.
Fahrizal,  Muhammad. (2020). Netralitas  Kepala  Desa  Dalam  Pemilihan  Presiden  Dan Wakil  Presiden  2019  Di  Tinjau  Dari  Fiqh  Siyasah  (Studi  Kasus  Desa  Panyabungan Jae  Kecamatan  Panyabungan  Kabupaten  Mandailing  Natal). Skripsi  thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Harakan,  C.  Razak.  A.  (2017)  Indigenous  Exclusivity  in  a  Frame  of  Democracy  in  Indonesia. Journal of Aggregation Volume 3 Number 2 March 2017. Bandung: Faculty of  Social and  Political  Sciences,  Indonesian  Computer  University,  2017,  pp.  77 https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view /217/201
Luthfy,  R.  M.  (2019).  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Dalam  Perspektif  Konstitusi. Masalah- Masalah Hukum , 48 (4), 319. https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330
Putri, Cantika, Adinda. (2020). "Bingung Kepala Desa Tiba-tiba Kaya Mendadak? Laporkan!". Dalam Cnbcindonesia.com , diakses pada  24 Juni 2023
Reza  Banakar  &  Max  Travers.  (2005)  Theory  and  Method  in  Socio-Legal  Research,  Oregon and Portland: Hart Publishing, 2005, pp. 5
Soehartono,  Harjono,  Adlhiyati,  Z.,  Septiningsih,  I.,  &  Kurniawan,  I.  D.  (2020).  Pros  and  Cons: Legal  Status  of  Dispute  in  Election  of  Village  Head  in  the  Perspective  of  Indonesian Constitutional  Law  (A  Case  Study  in  Klaten  District): Proceedings  of  the  6th International  Conference  on  Social  and  Political  Sciences  (ICOSAPS  2020) .  6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020), Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.041
Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Jakarta: PT. Raja
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.851-866            Umbu TW Pariangu, La Ode Muh. Elwan DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Grafindo Persada.
S.  Suwandi.  (2015).  Money  Politics  in  2014  Village  Head  Elections:  Study  of  Community Understanding of Money Politics in Poreh Village, Lenteng District, Sumenep Regency, Doctoral  Dissertation  Program  at  the  Faculty  of  Law,  Sunan  Ampel  State  Islamic University, Surabaya, 2015, pp. 82. pp. 13. http://digilib.uinsby.ac.id/2361/
Suprapti,  W.,  &  Kisni,  K.  (2020).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kepala  Desa  Sebagai Penggerak  Politik  di  Desa  Tehang. JURNAL  SOCIOPOLITICO , 2 (1),  9 – 18. https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v2i1.21
Tapiheru,  Joas  &  Santoso,  Purwo.  (2021).  Tentang  Kuasa,  Lingkup  Kajian,  Metodologi  dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan. Gadjah Mada University Press.
Thalib,  D.,  &  Hamidi,  J.  Ni’matul  Huda,  (2008). Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Yuwono,  Tatag,  Prihantara.  (2022).  Membedah  Potensi  dan  Tantangan  Dana  Desa  Tahun 2022. Dalam djpb.kemenkeu.go.id, diakses pada 20 Juli 2023
Zoelfa, Hamdan. (2020). Konstitualisme Indonesia Untuk Pembatasan Kekuasaan diakses dari https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7775, pada 9 Oktober 2020.