## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat Dalam Menanggulangi Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilu 2024
Farhanuddin 1* , Muhammad 2 , Fitriani Sari Handayani Razak 3, Andi Fahri Faisal 4
1234 Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412

## Abstract
Direct general elections in Indonesia have been held 4 times, but there are still various problems. Both the KPU and Bawaslu and elites who have interests have so far only focused on attracting people's sympathizers to vote and not abstain, but what happens in the election process is that there are still invalid ballot papers which of course have an impact on vote acquisition. The problems faced  in  this  research  analyze  the  KPU's  efforts  to  overcome  invalid  ballot  papers  in  West Sulawesi. so the aim of this research is to describe the causes of invalid ballots in the previous election and how to overcome them in the 2024 election. The research method used is a qualitative method by describing the phenomenon of invalid ballots and analyzing it based on a theoretical basis related to the facts in field. and data collection techniques by examining various scientific reference  sources,  information  from  primary  and  secondary  sources  and  through  relevant documents such as journals, books, news from related mass media and articles related to research. The results of the research show that there is a lack of understanding among the public, especially for elderly voters and beginner voters, in carrying out the election process. It is hoped that the confusion that has occurred can be resolved by the West Sulawesi KPU through outreach and special technical guidance on election procedures for the community before the election process in 2024.
Keywords: Abstention; ballot papers; KPU; Election.

## Abstrak
Pemilihan  umum  secara  langsung  di  Indonesia  telah  berjalan  sebanyak  4  kali,  namun  tetap menyisakan  berbagai  permasalahan.  Baik  KPU  dan  Bawaslu  dan  para  elit  yang  memiliki kepentingan selama ini hanya berfokus untuk menarik simpatisan rakyat untuk memilih dan tidak golput,  namun  yang  terjadi  pada  proses  pemilihan  masih  terdapat  surat  suara  tidak  sah  yang tentunya  memiliki  dampak  dari  perolehan  suara.  Masalah  yang  dihadapi  pada  penelitian  ini menganalisa  upaya KPU dalam mengatasi surat suara tidak sah di Sulawesi Barat. sehingga tujuan dari penelitian ini hendak mendeskripsikan penyebab terjadinya surat suara tidak sah pada pemilu sebelumnya dan cara mengatasinya pada pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan yakni  metode  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  fenomena  surat  suara  tidak  sah  serta menganalisanya berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan. serta Teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai sumber referensi ilmiah, informasi dari sumber primer dan sekunder dan melalui dokumen yang relevan seperti jurnal, buku, berita dari media massa terkati dan artikel yang berkaitan dengan penelitan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kurang pemahaman dari masyarakat terutama bagi pemilih usia lanjut dan pemilih pemula dalam melakukan proses pemilihan. kebingungan yang terjadi tentunya diharapkan bisa diatasi oleh  KPU  Sulawesi  Barat  melalui  sosialisasi  dan  bimtek  khusus  tata  cara  pemilihan  bagi masyarakat sebelum proses pemilihan di tahun 2024.
Kata Kunci: Golput; surat suara; KPU; Pemilu.
* CONTACT : farhanmalaganni@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.28991/esj-20XX-XXXXX
© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Pubic Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan
Pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sorotan apakah dalam suatu wilayah tersebut kental akan demokrasi atau tidak. Sekalipun demokrasi tidak bisa disamakan dengan pemilu, melainkan demokrasi adalah suatu percakapan sebelum dan setelah pemilu.
Pemilu secara kasat mata bisa juga dijadikan sebagai ajang kompetisi dalam memilih wakil rakyat, pemimpin daerah, maupun  pemimpin  dalam  suatu  negara.  Sebagai  suatu  ajang  pemilihan  secara  langsung  tentunya  sangat  bergantung dengan  partisipasi  masyarakat.  Pemilu  memberikan  kesempatan  bagi  warga  negara  untuk  memilih  pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka (Labodo, Ilham,2015:51).
Euforia dalam menyukseskan Pemilu ternyata berbagai problem besar terselip didalamnya utamanya yang berkaitan dengan  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  mengingat  bahwa  partisipasi  politik  rakyat  pada  pemilu  merupakan  bagian integral  dari  penyelenggaraan  pemilu  sesuai  asasnya  yang  bersifat  langsung.  Sehingga  sangat  subtansial  dengan pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahmawati, 2018:4).
Sebagai  negara yang menganut  sisem  demokrasi, pada umumnya menganggap bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat maka demokrasi tersebut lebih baik. Dalam parisipasi masyarakat yang tinggi berarti telah memahami dan mengikuti  masalah  politik  dan  ingin  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  tersebut.  Halini  mengisyaratkan  bahwa  rezim tersebut memiliki kadar keabsahan (legitimacy) yang tinggi (Budiardjo, 2018:369). Negara yang dikatakan stabil dalam kehidupan berdemokrasi, pada umumnya tingkat partisipasi poltik warganya stabil, dant tidak fluktuatif. Olehnya itu jika angka golput semakin meningkat, makamenjadi pertanda yang tidak baik dalam demokrasi di Indonesia. Sebab jika angka ini semakin tinggi maka demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014:1203)
Partisipasi masyarakat yang tinggi, tidak serta merta bahwa dalam penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Terdapat suatu permasalahan yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilu yaitu suara tidak sah. Suara tidak sah muncul dari partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pemungutan suara namun tidak memiliki perolehan suara dari keterlibatannya tersebut. Surat suara tidak sah terjadi karena adanya kesalahan prosedur dari pemilih sah sehingga tidak mendapatkan perolehan suara darinya. Beberapa jenis perolehan suara tidak sah diantaranya, pemilih memberikan pilihannya lebih dari satu partai politik atau calon anggota DPR/DPRD/DPD,Calon Bupati/Walikota, Calon gubernur, dan Calon Presiden. Pencoblosan juga berada diluar tempat yang telah ditetapkan, merobek atau merusak surat suara, pencoblosan dengan alat  yang tidak disediakan, surat  suara tidak dicoblos, dan lainnya yang telah  ditetapkan dalam aturan pemilu.
Seperti daerah lain yang ada di Indonesia, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kerap kali mengalami kasus surat suara yang tidak sah. Hal tersebut menjadi perhatian karena semestinya dalam tiap surat suara tersebut bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pilihan dari rakyat.
Dalam  Pemilu  2019  di  Sulawesi  Barat,  terdapat  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Pemilu  sebanyak  842.005  (tingkat partisipasi 80%). Kasus yang pernah terjadi pada Pemilu tersebut terdapat 51.143 suara tidak sah dapil Sulawesi Barat. Kemudian telah terjadi pemilihan ulang pada 8 tempat pemungutan suara yang tersebar di tiga Kabupaten; Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa. Sementara terdapat juga pemungutan suara lanjutan pada 5 TPS di Kabupaten Mamuju, dan yang terparah adalah terdapat 10 perkara sengketa hasil pemilu di MK (dimenangkan KPU). Berikut data kongkret dapat dilihat pada tabel berikut:
Sah Tidak Sah Total Persetase Persentase Pilpres 738.932 12.147 751.079 98,4% 1,6% DPR 698.697 51.143 749.840 93,2% 6,8% DPRD 714.886 34.305 749.191 95,4% 4,6%
Dari data tersebut mengindikasikan bahwa surat suara tidak sah cenderung tinggi pada setiap level pemilu yang ada. Bayangkan saja jika jumlah suara tidak sah tersebut menjadi sah maka bisa saja menambah formasi kursi pada partai politik tertentu yang dapat memaksimalkan keterwakilan pada masyarakat. Maraknya surat suara tidak sah diasumsikan masih  banyak  masyarakat  belum  sadar  akan  pentingnya  setiap  suara  yang  diberikan,  atau  bisa  jadi  masih  banyak masyarakat  yang  berpartisipasi  namun  belum  terlalu  memahami  prosedur  dan  aturan  pemilu  yang  ada.  Penyebab banyaknya surat suara tidak sah perlu diinjau dari aspk sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sebab KPU selaku lembaga yang mempunyai tugas dan kewajiban menyosialisasikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat serta tata cara pemberian suara.

## 2. Metode
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu  hal  empiris  yang  (1)  menyelidiki  fenomena  didalam  konteks  kehidupan  nyata,  apabila  (2)  batas-batas  antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana (3) muli sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2015:18). Jenis data yang digunakan adalah data primer observasi langsung dan wawancara yang mendalam. Sementara data sekunder yaitu studi literatur dan dokumentasi.
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, atau suatu kejadian. Informan yang dipilih adalah orang yang mempunyai kapasitas alam menjelaskan fokus penelitian baik itu karena ahli, pelaksana, maupun orang yang terdampak dalam permasalahan-permasalahan penelitian (Afrizal, 2014: 139).  Dalam  penelitian  ini  teknik  pemilihan  informan  dilakukan  dengan  purposive  atau  sengaja,  ditujukan  kepada mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Informan penelitian terdiri atas pemilih, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kodifikasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan. Uji kabsahan data digunakan dengan cara triangulasi.

## 3. Hasil dan Diskusi
Sosialisasi merupakan proses komunikasi dalam penyaluan informasi, keterampilan bahkan ilmu pengetahuan yang terlaksana oleh dua pihak, ada yang pemberi sosialisasi dan ada yang penerima sosialisasi. Sosialisasi dikatakan juga sebagai  usaha  untuk  mengubah  milik  seseorang  menjadi  milik  umum  atau  milik  negara.  Sosialisasi  juga  dikatakan sebagai proses belajar seseoang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.  Terakhir,  sosialisasi  dikatakan  sebagai  upaya  membuat  masyarakat  mengenal,  memahami,  dan menghayati suatu objek yang disosialisasikan, khusus dalam penelitian ini ialah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Majene.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  adalah  upaya  memasyarakatkan  suatu  objek  untuk  dipahami  secara mendalam, kolektif, menyeluruh untuk kepentingan bersama ataupun kemaslahatan masyarakat (kepentingan negara). Sosialisasi  dalam  pengertian  luas  dimaksudkan  sebagai  proses  penyebaran  informasi  atau  konsep  baru  kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap informasi atau konsep baru tersebut (Nasution 2007:100-101).  Dalam  pengertian  tersebut  Nasution  menegaskan  bahwa  sosialisasi  adalah  penyebarluasan  hal  baru kepada masyarakat. Dalam pengertian lain sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, peran, dan  semua  persyaratan  lainnya  yang  diperlukan  supaya  seorang  individu  bisa  berpartisipasi  secara  efektif  didalam kehidupan masyarakat (Raho  2016:114).
Sosialisasi  dapat  dibedakan  berdasarkan  tipenya  (1)  Sosialisasi  formal,  yaitu  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  legal  ataupun  diperintahkan  oleh  lembaga  yang  dilegitimasi  undang-undang  dan  peraturan pemerintah;  (2)  Sosialisasi  informal  yaitu  sosialisasi  yang  dilaksanakan  dengan  penuh  nuansa  kekeluargaan, pertemanan,  ataupun  sifatnya  yang  tidak  resmi  (Syarbaini,  dkk  2004:73).  Sosialisasi  pemilu  merupakan  upaya memberikan masyarakat pemahaman dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh lembaga formal yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sosialisasi ini merupakan sosialisasi formal karena dilaksanakan oleh lembaga formal dan untuk  kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Namun  sosialisasi  ini  juga  bisa  bersifat  informal  apabila  dilakukan  oleh perorangan kepada masyarakat. Misalnya calon Bupati menyosialisasikan tata cara memberikan hak suara pada TPS. Berdasarkan  aturan  KPU  Nomor  10  Tahun  2018,  sosialisasi  pemilu  adalah  proses  penyampaian  informasi  tentang tahapan-tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Tujuan sosialisasi pemilu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktig dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab (Djuyandi 2014:1207).

## Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Majene
Salah  satu  hal  yang  patut  untuk  disoroti  jauh  sebelum  penyelenggaraan  pemilu  yakni  sosialisasi  Pemilu  di Kabupaten Majene. Apalagi marak terkait surat suara tidak sah padahal bisa saja bukan sebagai gerakan golput, namun karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat terkait urgensi pemilu dan tata cara menyalurkan suara dengan benar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang siapa peserta Pemilu 2024, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta Calon anggota DPD. Tujuan KPU Majene melaksanakan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui siapa saja peserta pemilu sehingga dapat memberikan penilain dari peserta pemilu tersebut. Ternyata dalam informasi peserta pemilu KPU Majene  hanya  menyebarkan  suatu  situs  dimasyarakat  agar  dapat  melihat  siapa  saja  peserta  pemilu  yakni  melalui https://infopemilu.kpu.go.id , selain itu hanya sebatas memberikan informasi calon di TPS-TPS yang tersebar diseluruh Kabupaten Majene. Informasi visi-misi memang ada tetapi hanya untuk calon Presiden dan Wakil Presiden saja. Calon
DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD hanya nama, nomor urut, dan partai, lalu ditempel sebelum pintu masuk TPS. Penulis meyakini bahwa hal ini hanya sebagai pengingat untuk masyarakat saja. Tidak bisa menjadi bahan pertimbangan/ penilaian yang mendalam bagi masyarakat. Penilaian yang mendalam justru terjadi dari mulut ke- mulut  baik  yang  berasal  dari  keluarga,kerabat,  hubungan  kerja,  bahkan    hubungan  pertemanan.  Dalam  artian  KPU Kabupaten  Majene  belum  proaktif  dalam  menanggapi  hal  tersebut.  Serta  perlu  juga  difikirkan  bahwa  tidak  semua masyarakat dapat mengakses situs KPU tersebut,apalagi data yang ada didalamnya terintegrasi secara nasional sehingga dalam  mencari  informasi  yang  dibutuhkan  memerlukan  langkah-langkah  khusus  yang  tidak  semua  masyarakat mengetahui langkah tersebut apalagi masyarakat awam. Bukan hanya masyarkat awam yang mengeluhkan hal tersebut, bahkan masyarakat yang melek teknologi merasakan bagaimana kerancuan dalam website KPU pusat, bahkan KPPS pun merasakannya.
Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene melalui media massa, media cetak, media sosial, baliho,  maupun  program  temu  pemilih  namun  hanya  berfokus  memberikan  informasi  kode  warna  surat  suara  yang bertujuan mengetahui yang mana surat  suara calon Presiden dan Wakil Presidan, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD. Sementara tata cara pencoblosan disosialisasikan sejak bulan Februari melalui  baliho,  spanduk  dan  media  sosial.  Pertemuan  langsung  juga  dilakukan  oleh  KPU  Majene  dengan  pemilih pemula,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  pemilih  perempuan,  marginal,  komunitas,  sampai  kepada  disabilitas.Hal tersebut  untuk  memaksimalkan keterlibatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada kegiatan inilah yang mensimulasikan bagaimana suara sah dan tidak sah.
Temuan yang terjadi dari beberapa hasil wawancara ialah terdapat beberapa masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya dari 5 surat suara yang diberikan.Dominan surat suara kosong/tidak dipilih (coblos) berada pada segmen calon DPR-RI,  DPRD  Provinsi,  dan  DPD.  Alasan  masyarakat  karena  tidak  mengetahui  siapa-siapa  saja  peserta  pemilu disegmen tersebut. Sehingga terjadinya surat suara tidak sah bukan hanya diakibatkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang  tatacara  memilih,  melainkan  karena  tidak  ada  calon  wakil  rakyat  yang  dikenal  oleh  masyarakat.  Menjelang pelaksanaan  pemilu  KPU  telah  memberikan  keleluasaan  untuk  mengakses  beragam  informasi  dari  website  tersebut namun  tidak  semua  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Majene  dapat  mengakses  website  tersebut  apalagi  yang berdomisili  jauh  dari  pusat  kota,masyarakat  tidak  terlalu  melek  teknologi  dan  infrastruktur  akses  internet  belum menyeluruh.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilu oleh KPU Majene telah dilaksanakan melalui media cetak, media online, dan baliho. Khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden visi-misinya ditempel pada setiap  TPS,namun  peserta  pemilu  lainnya  hanya  informasi  nama,  nomor  urut,  dan  partainya  saja.  KPU  Majene memberikan keleluasaan bagi masyarakat siapa saja peserta pemilu dalam website KPU pusat. Sementara sosialisasi untuk tata cara pemilu,jenis kode warna surat suara dilakukan oleh KPU Majene melalui temu pemilih seperti tokoh masyarakat, kaum perempuan, pemuda, dan disabilitas.Maraknya terjadi surat suara tidak sah bukan hanya disebabkan oleh  masyarakat  tidak  mengetahui  tata  cara  memilih,  melainkanmasyarakat  tidak  mengetahui  siapa  saja  yang  akan menjadi wakilnya (DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPD).

## 5. Referensi
Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Budiardjo, M. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. Jurnal HUMANIORA, Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212.
Fani, W. (2020). Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri. Yogyakarta: UMY Press. Haryadi, S. (2019). Eksistensi Perhitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Oleh KPU Daerah Lampung Utara. Jurnal Ilmu Hukum, 52-61.
Karim,  R.  J.  (t.thn.).  Pola  Surat  Suara  Tidak  Sah  dalam  Pemilu  Presiden  2014  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Laporan Hasil Penelitian. PolGov DPP Fisipol UGM.Yogyakarta.
Labodo, M. I. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum  di  Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mulyani, F. (2015). nalisis Terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara tidak Sah (Studi Kasus di Kota Mataram). Laporan Hasil Penelitian. LBH NTB.
Munir, H. D. (2004). Kebijakan DanManjemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI. Nasution, Z. (2007). Komunikasi Pembangunan. Raja Grafindo. Jakarta: Raja Grafindo.
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (t.thn.).
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (t.thn.).
Prasetyo,  W.  (2017).  Beyond  Protest  Voting:  Membaca  Pesan  Tersembunyi  di  Balik  Suara  Tidak  Sah.  Politik Indonesia: Indonesian Political ScienceReview, Volume 10, No. 2, Desember 2012: 67-147.
Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta, Vol. 3 No. 2. Februari 2018: 1 -13. Raho, B. (2016). Sosiologi. Maumere: Ledalero. Simanihuruk. M. (2010). ejahatan Terselubung di Balik Kertas Suara Tidak Sah yang Gagal Dicegah oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010. Jurnal Konstitus, Vol. 7, Nomor 2, April 2010: 183-198.
Sugiyono. (2005). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Syarbaini, R. D. (2004). Sosiologi dan Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (t.thn.). Van Thiel, S. (2007). Research Methods in  Public Administration and Public Management an Introduction. New York: Coutinho Publisher.
W Creswell, J., & Creswell, D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth. CA: Sage.
Wanna, & John. (2008). The results of this research can be used as a basis for the development of effective policies to increase political participation, strengthen the relationship between local government and village communities, and encourage  positive  socio-political  changes.  Canberra:  The  results  of  this  research  can  be  used  as  a  basis  for  the development  of  effective  policies  to  increase  political  participation,  strengthen  the  relationship  between  local government and village communities, and encourage positive socio-political changes.
Yin, R. (2015). Studi Kasus, Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo.