Vol. 8, No. 2, Oktober 2022, Pp : 771 – 776
p–ISSN 2406-9744
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v8i2.14072
Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE
TRANSFORMASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN MERDEKA BELAJAR
Windi Megayanti 1(*) , Kholifatul Husna Asri 2
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia 1 STEI Tiara (YASNI), Jakarta, Indonesia 2 megayantiwindi@gmail.com 1 , kholifatul.husnaa@gmail.com 2

## Abstract
Received: Revised:
Accepted: 23 Agustus 2022 27 Agustus 2022 02 September 2022 Penelitian ini bertujuan untuk membahas transformasi gaya kepemimpinan kepala  sekolah  dalam  penerapan  kurikulum  Merdeka  Belajar.  Metode kulitatif dengan teknik analisis komparatif deskriptif sebagai metode yang digunakan  dalam  kajian  penelitian.  Objek  penelitian  ini  ialah  gaya kepemimpinan  kepala  sekolah  dengan  membandingkan  sebelum  dan sesudah diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar. Hasil dalam penelitian ini  memperlihatkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  sebelum diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar lebih berorientasi administratif dan  manajerial.  Hal  ini  seperti  yang  termaktub  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  28  Tahun  1990  tentang  Pendidikan  Dasar menyatakan  bahwa  “Kepala  sekolah  bertanggung  jawab  akan penyelenggaraan  pemeliharaan  dan  pendayagunaan  sarana  prasarana sekolah,  penguatan  tenaga  kependidikan  dan  juga  kegiatan  pendidikan”. Sedangkan  setelah  diterapkannya  kurikulum  Merdeka  Belajar,  kepala sekolah dituntut untuk dapat memotivasi guru, murid, dan orang tua dalam melaksanakan  kebijakan  merdeka  belajar.  Peran  kepala  sekolah  menjadi sangat  penting  seperti  pemimpin  perusahaan  yang  menjadi  poros  dan acuan  bagi  seluruh  karyawannya.  Untuk  itulah,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam penerapan Merdeka Belajar, kepala sekolah kemudian bertransformasi  layaknya  seorang chief  executive  officer (CEO)  sebuah perusahaan.
Keywords: Gaya Kepemimpinan; Merdeka Belajar; Gaya Kepemimpinan CEO
(*) Corresponding Author: Megayanti, megayantiwindi@gmail.com, +62 8567 1480 45
How  to  Cite: Megayanti,  W.  &  Asri,  K.  H.  (2022).  Transformasi  Gaya  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah Dalam Penerapan Merdeka Belajar. Research and Development Journal of Education, 8(2), 771-776.

## INTRODUCTION
Belajar  merupakan  upaya  kompleks  dalam  rangka  mencari  dan  menerima  ilmu pengetahuan  (Hendri,  2020).  Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  sistem  yang  mengatur  agar dalam  prosesnya,  belajar  dapat  menjadi  sebuah  kegiatan  yang  teratur  dan  terarah. Pengaturan dan pengarahan dalam upaya mencari dan menerima ilmu pengetahuan inilah yang  kemudian  kita  kenal  sebagai  pendidikan.  Pendidikan  sebagai  sebuah  sistem memungkinkan  seseorang  mendapatkan  pengalaman  belajar  yang  lebih  baik  dan  rapi dalam  perkembangan  hidupnya.  Itu  sebabnya,  pendidikan  merupakan  elemen  utama dalam  sebuah  kehidupan  manusia  yang  menandakan  bahwa  manusia  berbeda  dengan makhluk Tuhan lainnya.
Pendidikan menjadi dasar usaha manusia untuk memperbaiki dan mengembangkan diri.  Perbaikan  dan  pengembangan  yang  dilakukan  dengan  mencari  ilmu  pengetahuan melalui lembaga  formal  ataupun informal  ini  merupakan  sebuah  proses  untuk  mencapai kualitas  hidup  yang  diharapkan  bagi  seorang  manusia.  Di  Indonesia,  pengertian  terkait pendidikan termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003  Bab  I  Pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa  “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  dirinya  untuk  memiliki  kekuasaan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”
Sayangnya,  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah  berbanding dengan negara lainnya di wilayah ASEAN. Hal ini dibuktikan oleh riset yang  dilakukan Global Innovation Index pada 2018. Hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan  ketujuh  setelah  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Vietnam,  Brunei,  dan  Filipina seperti pada gambar berikut.

## Gambar 1. Skor Innovation Index 2018
Sumber: Global Innovation Index (2018)
Kenyataan  ini  membuat  Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  dalam  membangun sistem  pendidikan  nasional  yang  berkualitas  baik.  Terlebih,  Indonesia  memiliki  visi menjadi  negara  dengan  PDB  per  kapita  terbesar  ke  lima  di  dunia  yang  mencapai USD23.199  pada  2045  (Suryaman,  2020).  Pencapaian  ini  akan  sulit  jika  sumber  daya manusianya  tidak  mendukung,  tidak  mempunyai  keterampilan  dan  berkualitas  rendah. Padahal,  melalui  pendidikan  mutu  sumber  daya  manusia  (SDM)  dapat  meningkatan keutamaan atau keistimewaan yang paling penting dan berpengaruh.
Dalam  prosesnya,  pendidikan  selalu  bermula  dari  lingkungan  dan  berakhir  untuk lingkungan.  Dalam  hal  ini,  seseorang  dididik  untuk  menghadapi  lingkungan  yang  terus berkembang  hingga  akhirnya  mampu  memaksimalkan  potensi  dirinya  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapinya,  baik  secara  personal  maupun sosial  (Ainia,  2020).  Muhmidayeli  (dalam  Ainia,  2020)  menyebutkan  pendidikan  tidak hanya sebagai upaya pemberian informasi yang berupa pengetahuan kepada subjek didik, namun juga aktivitas pelatihan yang mengarahkan agar seseorang mampu berpikir secara menyeluruh.  Untuk  itu,  penerapan  pendidikan  yang  tepat  akan  sangat  berpengaruh  bagi pembentukan manusia yang berkualitas dan unggul.
Ki  Hajar  Dewantara  sebagai  Bapak  Pendidikan  Indonesia  menekankan  bahwa pendidikan haruslah memberi dorongan keinginan merdeka kepada peserta didik sehingga membentuk  generasi  yang  bebas,  mandiri,  dan  pekerja  keras  sehingga  dapat memunculkan suatu pembiasaan baru yang bermanfaat di lingkungan masyarakat (Ainia, 2020).  Dalam  pandangannya,  Bapak  Pendidikan  ini  menekankan  pendidikan  adalah proses untuk menumbuhkan karakter budi pekerti, intelektual, dan kemampuan fisiologi. Berkaitan  dengan  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  pun  berupaya  mewujudkan  cita-cita
pendidikan  di  Indonesia  dengan  terus  menyempurnakan  seperangkat  sistem  dan  aturan yang berkaitan dengan pendidikan bagi masyarakatnya.
Nadiem  Anwar  Makarim,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia,  dalam  pidato  Peringatan  Hari  Guru  Nasional  2019  menyampaikan  beberapa poin penting terkait pelaksanaan pendidikan yang seharusnya dapat diwujudkan. Hal itu di antaranya guru diimbau untuk memotivasi peserta didik dalam berdiskusi, tidak hanya sekedar  mendengarkan.    Guru juga  diharapkan  mampu  memberikan  kesempatan  kepada murid  untuk  saling  berbagi  informasi  atas  materi  yang  telah  dipelajari  dari  berbagai sumber  bahan  ajar.  Guru  juga  diharapkan  dapat  menyuarakan  gagasan  kegiatan  bakti sosial  yang  menyertakan  seluruh  kelas.  Bersama  dengan  itu,  dia  juga  berpesan  agar pendidik  mampu  mendeteksi  suatu  bakat  peserta  didik  yang  belum  terlihat.  Guru  juga diharapkan  untuk  dapat  saling  membantu  apabila  mengalami  kesulitan.  Dari  apa  yang telah disampaikannya pada pidato tersebut, kemudian lahirlah sebuah konsep pendidikan yang dikenal Merdeka Belajar . Menurut  Nadiem, Merdeka  Belajar adalah  kemerdekaan  untuk  berpikir,  yang esensinya  terjadi  pada  guru  kemudian  ditularkan  kepada  murid  mereka.  Kebijakan Merdeka  Belajar  memiliki  empat  program  utama,  yaitu  1)  Ujian  Sekolah  Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Programme for International Student Assesment (PISA) pada 2018 merilis peserta didik  Indonesia  berada  di  jajaran  nilai  terendah  terhadap  penilaian  literasi  (membaca), numerical ( mathematic) dan  ilmu  pengetahuan  ( science ) . Menurut  Menteri  Nadiem,  hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam mengukur keberhasilan pada sistem pendidikan di Indonesia.  Pada  Ujian  Nasional  (UN)  yang  ditekankan  adalah  kemampuan  menghafal bukan  kemampuan  bernalar.  Sebagaimana  yang  disampaikan  Ramadania  &  Aswadi (dalam Sururi dkk, 2020) disampaikan bahwa dalam mengaplikasikan program merdeka belajar  di sekolah,  guru  dituntut  harus  mampu  menjadi teman  yang  menyenangkan  bagi peserta  didik.  Dengan  cara  tersebut  guru  diharapkan  dapat  menemukan  potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, termasuk kemampuan bernalar.
Perubahan  peran  guru  ini,  pastinya  akan  mengubah  gaya  kepemimpinan  kepala sekolah  di  sekolah  tersebut  agar  para  guru  dapat  melaksanakan  perannya  namun  tetap sejalan dengan visi misi sekolah. Kajian terkait perubahan gaya kepemimpinan yang tepat bagi  kepala  sekolah  dalam  mengimplementasikan  Merdeka  Belajar  esesnsial  untuk dilangsungkan.  Akan  hal  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaji  transformasi  gaya kepemimpinann kepala sekolah dalam penerapan Merdeka Belajar.

## METHODS
Dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis komparatif deskriptif.  Objek  kajian  ini  ialah  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  dengan membandingkan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  kurikulum  Merdeka  Belajar. Penelitian dilakukan dari Maret hingga Mei 2022 secara daring melalui literature review pada peraturan, kebijakan, penelitian terdahulu, hingga naskah-naskah bacaan yang dapat dipertanggungjawabkan  kontennya.  Peneliti  sendiri  sebagai  instrumen  dalam  penelitian melalui bantuan tabel analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengomparasi,  dan  merumuskan  simpulan  dari  hasil  analisis  dan  komparasi  yang dilaksanakan.

## RESULTS & DISCUSSION

## Result
Sebagaimana  seorang  pemimpin,  kepala  sekolah  memiliki  peran  dan tempat  yang vital dalam peningkatan mutu sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  28  Tahun  1990  tentang  Pendidikan  Dasar menyatakan  bahwa  “Kepala  sekolah  bertanggung  jawab  akan  penyelenggaraan pemeliharaan  dan  pendayagunaan  sarana  prasarana  sekolah,  penguatan  tenaga kependidikan  dan  juga  kegiatan  pendidikan”.  Maka  dari  itu,  pemimpin  sebagai pengendali  organisasi  sekolah  patut  memiliki  kemampuan  serta  kompetensi  yang mumpuni untuk menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dengan kata lain dibutuhkan  pemimpin  yang  disiplin,  bertanggung  jawab,  cerdas,  kreatif  dan  menjadi sosok yang baik serta patut dicontoh bagi organisasi yang dipimpinnya.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  berkenaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menentukan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu (1) standar isi , (2) standar proses pembelajaran, (3) penilaian  pendidikan,  (4)  kompetensi  lulusan,  (5)  pendidik  dan  tenaga  kependidikan (kompetensi), (6) pembiayaan pendidikan (anggaran sekolah) , (7) sarana dan prasarana, serta  (8)  pengelolaan  sekolah/pendidikan.  Kedelapan  standar  yang  telah  disebutkan menjadi  tolak  ukur  dan  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  keefektifan  pengelolaan proses pendidikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 Tahun 2010  Pasal  12  mengenai  penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah  yaitu  kepala  sekolah sebagai guru yang menerima tugas peranan tambahan yang performa atau penampilannya diukur  secara  keseluruhan  selama  kurun  waktu  4  tahun  dan  membentuk  dasar  kenaikan (promosi) atau penurunan (demosi). Maka dengan adanya pengimplementasian 8 standar nasional pendidikan, menyebabkan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah bekerja dengan  profesional  untuk  menciptakan  peningkatan  mutu  pendidikan.  Maka  dari  itu, tugas  kepala  sekolah  yang  sesuai  dengan  Permendiknas  penting  untuk  diketahui. Selanjutnya, pada pasal 12 ayat 4 disampaikan penilaian kinerja kepala sekolah meliputi 3 aspek:
1. Kepala  sekolah  melakukan  upaya  pengembangan  sekolah  sepanjang  memimpin sekolah.
2. Kepala  sekolah  melakukan  upaya  peningkatan  mutu  sekolah  yang  mengacu  pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar.
3. Kepala sekolah berusaha untuk melakukan pengembangan/peningkatan profesionalismenya.
Selain itu tupoksi kepala sekolah juga perlu merujuk pada Permendiknas Nomor 19 Tahun  2007  mengenai  standar  pengelolaan  sekolah,  meliputi  (1)  perencanaan  program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah.
Sejak  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  Nadiem  Makarim  No.  1 Tahun  2020  mengenai  kebijakan  Merdeka  Belajar,  hal  ini  merupakan  tanda  dari  awal pelaksanaan  kurikulum  Merdeka  Belajar.  Pelaksanaan  perubahan  kurikikulum  ini memerlukan  usaha  lebih,  terutama  dalam  memunculkan  dan  menumbuhkan  kesadaran pada  tiap-tiap  sekolah  (pendidik)  untuk  mengaplikasikan  kurikulum  Merdeka  Belajar. Kepala sekolah memegang peranan penting dalam mengarahkan, memberikan pengaruh, menuntun, memotivasi dan mendorong semua warga sekolah. Maka dari itu tugas kepala sekolah  seperti  yang  telah  ditata  dalam  Permendikbudristek  Nomor  40  Tahun  2021 mengenai  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala  Sekolah,  Pasal  12  ayat  1, yang  menyatakan bahwa:  “pelaksanaan  tugas-tugas  utama  dalam  penngelolaan,  pengembangan
kewirausahaan, pengawasan dan supervisi pendidik serta tenaga kependidikan merupakan beban  kerja  kepala  sekolah”.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  maka  kepala  sekolah mengetahui  perannya  sebagai  pemimpin  dalam  menentukan  program  sekolah  untuk mendukung proses implementasi kurikulum Merdeka Belajar.

## Discussion
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  sebelumnya,  maka  inti  dari  tugas  pokok  dan fungsi  kepala  sekolah  sebelum  diberlakukannya  kurikulum  Merdeka  Belajar,  yaitu  (1) tugas  administrasi,  (2)  tugas  supervisi,  (3)  tugas  memimpin,  (4)  tugas  sebagai  manajer, (5)  tugas  kewirausahaan,  (6)  tugas  sebagai  inovator,  (7)  tugas  mengembangkan kurikulum,  dan  (8)  tugas  sebagai  penggerak  sekolah.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian terdahulu yang mengkaji peran dan tugas kepala sekolah (Kadarsih et al., 2020)
Beban  kerja  kepala  sekolah  dalam  hal  manajerial,  dapat  dioptimalkan  melalui prinsip  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  (Sutisna,  2017).  Hal  ini  sesuai  dengan gambaran  Merdeka  Belajar  yang  diserukan  oleh  Kemendibudristek.  Hal  tersebut  karena satuan  pendidikan  memiliki  otonomi  dan  fleksibilitas  dalam  mengembangkan  sumber daya yang dimiliki.
Sebagai  sebuah  konsep,  Merdeka  Belajar  berorientasi  pada Outcome  Based Education (OBE) (Suryaman, 2020). OBE menitikberatkan pendidikan pada keberhasilan dalam memperoleh hasil konkret berupa wawasan yang berpusat pada hasil, ability, dan perilaku  peserta  didiknya.  Dalam  prosesnya,  OBE  menyertakan  pengaturan  kurikulum, penerapan  pelaporan  yang  memperlihatkan  pada  pencapaian  hasil  pembelajaran  dan penguasaan  yang  tinggi  dibanding  akumulasi  kredit  dan  penilaian.  Sedangkan  dalam pelaksanaannya,  pemimpin  dapat  menggunakan  siklus  PDCA  ( plan,  do,  check,  action ) (Fertilia, 2013).
Penerapan  pendidikan  yang  berpusat  pada  OBE,  kukuh  dan  berupaya  agar seimbang  dengan  perkembangan  zaman.  Kapabilitas  dalam  merespon  tantangan  dan perkembangan  zaman,  dapat  menjadikan  standar  kualitas  organisas  pendidikan  yang mengimplementasikan  Merdeka  Belajar  guna  melahirkan  peserta  didik  yang  berdaya saing.  Dengan  memprioritaskan  efisiensi,  manajemen  risiko  dan  kemampuan memperkirakan tentang sesuaitu membuat tuntutan bagi penyelenggara pendidikan/sekolah  (Wibowo,  2008).  Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  berperan  sentral sebagai  pemangku  tanggung  jawab  yang  berpengaruh  besar  akan  kesuksesan  dalam penerapan  merdeka  belajar  di  sekolah.  Karena  kepala  sekolah  paham  betul  akan kebutuhan  ruang  gerak  peserta  didik  yang  besar.  Proses  pembelajaran  yang mengutamakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan skill peserta didik dapat menciptakan tantangan yang baru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Kepala  sekolah  harus  mampu  bertindak  seperti  seorang chief  executive  officer (CEO) di sebuah perusahaan, sikap ini sebagai keharusan dalam pengaplikasian Merdeka Belajar  di  sekolah  dan  tidak  hanya  fokus  pada  lulusan  yang  baik.  Kepemimpinan  CEO yang  ada  di  sekolah  diharapkan  dapat  memberikan  pengaruh,  mampu  memotivasi, mendukung  segala  kegiatan,  membimbing,  dan  memberikan  arahan  serta  mengelola peserta  didik  untuk  ikut  mengembangkan  program  pembelajaran  di  sekolah  (Bush  dan Mrianne,  2000;  Sulistyorini,  2008;  Asri  dkk,  2021).  Kepala  sekolah  sebagai  penggerak perubahan  dapat  membuat  terobosan  di  sekolah  sebagai  upaya  membangkitkan  dan mengoptimalkan  kemampuan  yang  dimiliki  peserta  didik.  Dengan  cara  meluncurkan program  praktek  langsung  di  lapangan  atau  pembelajaran  yang  menyatu  dengan  alam, agar peserta didik mendapatkan inspirasi baru untuk meningkatkan kreatifitasnya.

## CONCLUSION
Simpulan  yang  didapatkan  dari  hasil  kajian  yang  telah  dilaksanakan  bahwa  telah terjadi  transformasi  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  penerapan  Kurikulum Merdeka Belajar.  Hal ini tercermin pada tugas pokok dan fungsi jabatan kepala sekolah yang  sebelumnya  lebih  berorientasi  pada  administratif  dan  manajerial,  kemudian bertransformasi  menjadi  layaknya  seorang chief  executive  officer (CEO)  sebuah perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar, seorang  kepala  sekolah  harus  mampu  “memainkan”  logika  korporatif  dengan mengedepankan  efisiensi,  manajemen  risiko,  dan  kemampuan  prediktif.  Seorang  kepala sekolah  harus  menitikberatkan  pendidikan  pada  perolehan  hasil  nyata  yang  berupa wawasan  serta  pengetahuan  yang  berorientasi  pada  hasil, ability, serta  perilaku  peserta didiknya.  Oleh  karena  itu,  siklus  PDCA  ( plan,  do,  check,  action )  juga  perlu  diterapkan dalam implementasi Merdeka Belajar.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  penulis  menyarankan  agar  seorang  kepala sekolah  mampu  menggunakan  logika  korporatif  dengan  mengedepankan  efisiensi, manajemen  risiko,  dan  kemampuan  prediktif.  Kepala  sekolah  juga  perlu  menerapkan siklus PDCA ( plan, do, check, action ) demi suksesnya penerapan Merdeka Belajar. Untuk itu,  gaya  Kepemimpinan  yang  layak  dalam  penerapan  Merdeka  Belajar  adalah  gaya kepemimpinan chief executive officer (CEO).

## REFERENCES
Ainia,  D.  K.  (2020).  “Merdeka  Belajar  Dalam  Pandangan  Ki  Hadjar  Dewantara  Dan Relevansinya  Bagi  Pengembangan  Pendidikan  Karakter.” Jurnal  Filsafat Indonesia , 3 (3), 95–101. Fertilia,  Y.  (2013). Aplikasi  Siklus  PDCA  (Plan,  Do,  Check,  Action)  Dalam  Upaya Menurunkan  WIP  (Work  In  Process)  Produk  Chicken  Nugget  di  PT.  Belfoods Indonesia .
Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. E-Tech , 08 (01), 1–29. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/et.v8i1.107288
Kadarsih,  I.,  Marsidin,  S.,  Sabandi,  A.,  &  Febriani,  E.  A.  (2020).  Peran  dan  Tugas Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  di  Sekolah  Dasar. Edukatif :  Jurnal  Ilmu Pendidikan , 2 (2), 194–201. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.138
Asri,  Kholifatul  Husna,  dkk.  (2021).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Penyerapan Lulusan Berbasis Industri. Research and Development Journal of Education vol 7, no. 1 April 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v7i1.7788
Sururi, Nani Hartini, Munipah. (2020). Kinerja Kepala Sekolah di SD untuk Mewujudkan "Merdeka  Belajar".  Pedagogia  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  18  (03)  214-224. http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia
Suryaman,  M.  (2020).  Orientasi  Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  Belajar. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra , 1 (1), 13–28. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13357 Sutisna,  M.  (2017).  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Relevansinya  di  Era Pendidikan Masa Kini. Biormatika , 3 (2). http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP/article/view/78
Wibowo, U. B. (2008). Output Lembaga Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan , 02 ,
17–30.