## TELAAH KRITIS POLITIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Yana Sahyana ⃰) yanasahyana59@gmail.com ( Diterima 06-02-2020, Disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Temuan  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi :  (i)  penggunaan  dapat menghilangkan  kesenjangan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  menggabungkan sanksi  pidana  minimum  tetap  yang tetap  secara  khusus,  (ii)  meneruskan  untuk memasukkan aturan / pedoman hukuman dengan kriteria tertentu, dan (iii) sebelum menjatuhkan hukuman mati. keputusan, hakim harus menghormati doktrinnya.
Kata kunci: Sanksi pidana minimum khusus

## ABSTRACT
The finding of this study provide recommendation : (i) use can eliminate disparities in the corruptions offense that combined fixed minimum criminal sanctions specially, (ii) forward  to  include  the  rules/guidelines  for  sentencing  with  specific  criteria,  and  (iii) before dropping the decision, the judge shall respect its doctrines.
Keywords : Minimum criminal sanctions specially.

## A. Latar Belakang
Persoalan  korupsi  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  persoalan  yang rumit,  hampir  semua  lini  kehidupan  sudah terjangkit  wabah  korupsi,  baik dilingkungan  masyarakat  maupun  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  Dapat berupa penyelewengan, penyalahgunaan jabatan ataupun suap dan pemerasan, bahkan  menjadi  mahkelar  kasus  (markus).    Kondisi  seperti  ini  tentu  saja menimbulkan  sikap  apatis  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  dalam pemberantasan  korupsi.    Cibirin  sinis  terhadap  Indonesia  mengatakan  bahwa korupsi  adalah  satu  jenis  kejahatan  yang  tanpa  pelaku  ( crime  without offender) mengingat hanya sedikit pelaku korupsi yang sampai diadili di pengadilan.
Persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas dari  pemerintah,  sebab  kasus  korupsi  selalu  berhubungan  dengan basic economic  and  economic  life  of  the  nation. Selain  itu  untuk  menumbuhkan kepercayaan  investor  asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  serta
⃰) Dosen Tetap Ilmu Hukum IPDN dan Universitas Galuh
menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  penegakan  hukum, bahwa hukum benar-benar ditegakan tanpa diskriminasi.
Spirit  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  komitmen bersama, dan korupsi sudah merupakan public enemy, sebagaigambaran bahwa korupsi  sudah  merupakan  public  enemy  dan  mendapat  perhatian  dunia internasional dapat di lihat pada pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional tentang  penanggulangan  kejahatan  korupsi.    Perhatian  dan  usaha penanggulangan  bentuk  kejahatan  korupsi  sangat  diprioritaskan  karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, merintangi tercapainya tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber nasional  secara  optimal,  mengancam  keseluruhan  sistem  sosial,  merusak pembinaan aparatur negaradan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.
Dalam  kebijakan  legislasi  nasional  pun  komitmen  untuk  memberantas korupsi  dapat  dilihat  pada  konsideran  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN  yang menegaskan  bahwa  KKN  tidak  hanya  dilakukan  antara  penyelenggara  negara, melainkan  juga  antar  penyelenggara  dengan  pihak  lain  yang  dapat  merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.
Dilihat  dari  sudut  polityik  kriminal,  maka  politik  hukum  pidana  identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana.  Oleh karena itu sering pula dikatakan  bahwa  politik  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan hukum *
Dalam  rangka  penanggulangan  korupsi,  kebijakan  yang  ditempuh bukanlah  kebijakan  yang  bersifat  fragmantis  dan  parsial  saja.    Selama  ini kebijakan yang ditempuh lebih terfokus kepada upaya melakukan pembaharuan undang-undang  padahal  masalah  korupsi  sarat  dengan  berbagai  kompleksitas. Seyogyanya  ditempuh  pendekatan  integral  tidak  hanya  melakukan law  reform tetapi  disertai  dengan  social,  economic,  political,  moral  and  administrative
* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung ; Citra Aditya, 1996, hlm. 29
reform. Menempuh  kebijakan  law reform  saja  disadari  tidaknya  akan  membawa hasil  yang  maksimal.    Menggunakan  perangkat  hukum  saja  bukan  merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan  dalam  hal  (i)  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan  korupsi  sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, (ii). Hukum pidana hanya merupakan  bagian  kecil  dari  sarana  kontrol  sosial,  (iii)  Penggunaan  hukum pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  hanya  merupakan  pengobatan  gejala, bukan pengobatan kausatif, (iv) Sanksi hukum pidana merupakan remidium yang mengandung  sifat  kontradiktif  dan  mengandung  unsur  efek  sampingan  yang negatif, (v) Keterbatasan sanksi pidana yang kaku, (vi), Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung.
Kajian  politik  hukum  pidana  berupa  kebijakan  legislasi  telah  dikeluarkan baik  melalui  inpres  maupun  undang-undang.    Tetapi  penjatuhannya  pidana terhadap  kasus  korupsi  tetap  masih  terjadi  disparitas  yang  sangat  menyolok walaupun  dilandasi  semangat  yang  sama  dalam  pemberantasan  korupsi,  dan disparitas pidana ini sampai sekarang masih merupakan disturbing issue dalam sistem peradilan pidana.
Disparitas  pidana  dalam  kasus  korupsi  sebetulnya  dapat  dihindari mengingat Undang-Undang Korupsi mengenal apa yang disebut dengan pidana minimum  khusus.  Ketentuan  atau  stelsel  pemidanaan  yang  mengenakan minimum khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tanpa  mengesampingkan  sifat otonom  dalam  diri  hakim.    Penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana korupsi dapat melihat dari dua ketentuan, yaitu :
1. Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengenal  adanya pidana  minimum  khusus  yang  dibuat  untuk  memperkecil  kemungkinan terjadinya  disparitas  pidana  dalam  menegakan  perinsip keadilan  dan kepastian hukum.
2. Supaya terciptanya peradilan pidana yang fair dan impartial.
Dengan demikian semua peradilan yang mengadili perkara korupsi baik itu peradilan  pidana  umum  maupun  peradilan  tripikor  harus  benar-benar menjalankan  prinsip  atau asas  due  proses  of  law  ( proses  hukum  yang  baik ) sesuai  dengan  nafas  humanisme  dari  KUHAP  sebagai  landasan  dari  sistem peradilan pidana Indonesia.
Berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971,  dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  setiap  delik  dirumuskan  dalam  satu Pasal tersendiri disertai ancaman pidananya.  Jadi sistem perumusan ancaman pidananya  menggunakan  sistem  absolut  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1971 menggunakan sistem relatif.
Disamping  itu  Undang-Undang  Tindak  idana  Korupsi  Nomor  31  Tahun 1999 Jo berbeda dengan undang-undang terdahulu, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Penggunaan  ancaman  pidana  minimum  khusus  untuk  tindak  pidana korupsi  cukup  beralasan,  sebab  tindak  pidana  korupsi  merupakan  katagori kejahatan  yang  luar  biasa (extra  ordinary  crime) yang  merusak  tatanan kehidupan dan sendi-sendi bermasyarakat, sehingga dalam penanggulangannya diperlukan instrumen yang luar biasa.
Menghadapi  karakteristik  dan  dimensi  korban  korupsi  yang  sedemikian rupa,  seberapa  jauhkah  hukum  pidana  mampu  serta  efektif  menanggulangi korupsi,jawabannya bisa ditebak bahwa perangkat hukum saja tidak cukup dalam menanggulangi  kejahatan  korupsi,  sebab  hukum  pidana  mempunyai keterbatasan  atau  kelemahan  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.
Dampak  perkembangan  penegakan  hukum  dalam  tataran  praktik  sering ditemukan  adanya  putusan  dari  hakim  dalam  mengadili  perkara  korupsi  yang menjatuhkan  ancaman  pidananya  dengan  menerobos  aturan  minimum  khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi.
Tidak  adanya  formulasi  tentang  aturan/pedoman  pemidanaan  dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khususdalam rumusan  deliknya  akan  menimbulkan  permasalahan  dalam  penerapannya. Setidaknya  ketika  hakim  yang  mengadili  perkara  pidana  khusus  tersebut dihadapkan  banyaknya  faktor-faktor  yang  meringankan  pidana  tersebut. Ketentuan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengatur  bahwa  pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan  dalih  tidak  ada  atau  kurang  jelas.    Terkait  dengan  ketentuan  tersebut Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  bahwa  hakim  wajib  mengggali,  mengikuti  dan
memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dengan demikian harapan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya  harus  berdasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  akhirnya  termuat  dalam  suatu  putusan  apabila  terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.
Menperhatikan  surat  edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun  2001 mengatur  tentang  perkara-perkara  hukum  yang  perlu  mendapat  perhatian pengadilan  menyebutkan  bahwa  terhadap  perkara-perkara  tertentu  khususnya tindak  pidana  korupsi  hendaknya  hakim  menganut  satu  pendirian  yang  sama dalam  memberantas  sampai  keakar-akarnya  dengan  melaksanakan  aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.
Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan.  Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakan undang-undang dengan tepat dan  benar.    Sehubungan  dengan  pernyataan  diatas,  penulis  juga  memahami apabila  ada  hakim  yang  berani  menerobos  yaitu  menjatuhkan  pidana  dibawah batas  minimal  dengan alasan  rasa  keadilan  dan  hati  nurani artinya  hakim  yang bersangkutan  tidak  mengikuti  bunyi  undang-undang  yang  secara  tegas  tertulis, hal  ini  dapat  saja  terjadi  karena  hakim  dalam  putusannya  harus  berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.
Penjatuhan pidana yang beragam dalam tindak pidana korupsi memunculkan isu  yang  mengganggu  dalam  penegakan  hukum,  padahal  hukum  pidana  dengan sanksinya  yang  keras  berfungsi  melindungi  kepentingan  pelaku,  korban  dan masyarakat.    Disparitas  pidana  tetap  menjadi  disturbing  issue dalam  penegakan hukum pidana terhadap tripikor.
Disparitas pidana erat kaitannya dengan stelsel sanksi yang dianut, stelsel sanksi  sampai  saat  ini  banyak  mengalami  perubahan  dan  perdebatan  yang dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  pidana  maupun  penologi  serta  kriminologi. Stelsel  sanksi  adalah  bagian  dari  permasalahan  pidana  yang  merupakan  salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Bahkan stelsel sanksi merupakan  hal  yang  sentral  karena  sering  kali  tidak  lepas  dari  format  politik bangsa yang bersangkutan.  Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai suatu kaidah.
Disparitas  pidana  akan menjadi  masalah  dan  mengganggu  jalannya penegakan  hukum,  sebab  dengan  disparitas  pelaku  merasa  menjadi  alat pemainan  dalam  penegakan  hukum,  masyarakat  tidak  akan  percaya  kepada institusi penegakan hukum, dan runtuhnya wibawa pengadilan sebagai benteng terakhir  untuk  mencari  keadilan. Disparitas  pidana  lebih  terlihat  apabila membandingkan putusan pengadilan tipikor dengan pengadilan umum.
Masalah  disparitas  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia sebetulnya merupakan konsekuensi logis dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang  dianut  oleh  Indonesia.    Dalam  sistem  Eropa  Kontinental  persidangan  di ruang  sidang  pengadilan  dikendalikan  oleh  hakim,  dan  masalah  penjatuhan pidana adalah masalah otonom dari diri hakim.  Seorang hakim di Indonesia tidak boleh  terpengaruh  oleh  opini,  intimidasi  dan  direktiva  yang  terjadi,  dengan  kata lain hakim Indonesia harus bersifat fair, independen dan impartial.
Peningkatan kualita peradilan harus dimulai dari peningkatan sumber daya manusia, yang meliputi polisi, jaksa, hakim pengacara, bahkan panitera disertai dengan  adanya  akuntabilitas  dari  peradilan,  sebab  profesionelisme  tanpa akuntabilitas  tidak  mingkin  dapat  memberantas  atau  mengkikis  habis  praktik- praktik mafia peradilan dan makelar kasus (markus).
Setelah  melakukan penelusuran  pada  beberapa  referensi  dan  hasil penelitian  dalam  berbagai  media,  baik  cetak  maupun  elektronik,  penelitian tentang  Telaah  Kritis  Politik  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penerapan  Sanksi Pidana  Minimum  Khusus  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,  untuk  mengurangi disparitas pemidanaan dihubungkan dengan kepastian hukum.
Penulisan dengan objek tentang tindak pidana korupsi memang bukan hal yang perrtama dilakukan, namun diantara beberapa peneliti sebelumnya terdapat perbedaan  dalam  ojek  pembahasan. Dan  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam penulisan  ini  adalah  lebih  menitik  beratkan  pada politik  penegakan  hukum terhadap  ketentuan  ancaman  pidana  minimum  khusus  untuk  mengurangi disparitas dalam pemidanaan.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  kebijakan  politik  penegakan  hukum  terhadap  pencantuman sanksi pidana minimal khususdalam undang-undang tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah  dampak  pencantuman  sanksi  pidana  minimum  khususdalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  dalam  arti  penggambaran secara sistematik,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta * terhadap  permasalahan penerapan sanksi pidana minimal khusus serta tujuan pemidanaan yang terkait dengan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  korupsi,  serta  audit  terhadap jenis-jenis  pemidanaan  lainnya  yang  berhubungan  ini  adalah  penelitian  untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang  (aktual)  dengan mengumpulkan  data,  menyusun,  mengklasifikasikan,  menganalisis  dan menginterprestasikan † .
Penelitian  ini  juga  bersifat  preskeiptif,  karena  penelitian  yang  dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang dilakukan dalam penerapan sanksi  pidana  minimum  khusus  apabila  menangani  kasuskejahatan  korupsi, sedangkan  berdasarkan  bentuknya  penelitian  ini  merupakan  penelitian diagnostik-preskriptif  penelitian  ini  juga  diarahkan  untuk  menemukan  sebab- sebab  permasalahan seputar  penerapan  sanksi  pidana  minimum khusus dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana  khusus  ( deduktif), dan  penelitian  ini  juga  akan  membahas  dan memaparkan kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  atau dalam  hal  ini  kasus-kasus  bersifat  khusus  akan  ditarik  menjadi  suatu  hal  yang bersifat  umum (deduktif). serta  akan  membahas  dan  memaparkan  kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  atau  kasus-kasus  yang  bersifat khusus akan ditarik menjadi suatu hal yang bersifat umum (induktif).
Selain  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  juga  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  historis,  yang  menggunakan  data  sekunder sebagai  bahan  yang  menekankan  pada  langkah-langkah  spekulatif  teoritis  dan
* Sumadi, Metode Penelitian , Jakarta ; Penerbit Rajawali, 1988, hlm. 9
† Aunaryo , Metode Riset , Surakarta ; Universitas Sebelas Maret, 1985, hlm. 8
analisis  normatif  kualitatif * .    Hal  ini  selaras  dengan  pandangan  Sutandyo  yang dikutip  oleh  Ronny  Hanitijo yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  tipe pendekatan  atau  penellitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  berupa  inventarisasi hukum  poritif,  yaitu  penelitian  yang  berupa  usaha-usaha  penemuan  asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa  usaha-usaha  penemuan  hukum inconcrito yang  dapat  dijadikan penyelesaian  suatu  perkara  hukum  tertentu † .  Walaupun  demikian  pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus kepada satu jenis pendekatan tetapi bentuk pendekatan lainnya dapat digunakan untuk mendukung proses penelitian, karena dalam praktik dinamika sosial sangat membutuhkan kombinasi berbagai metode pendekatan meskipun masih tetap didominasi oleh satu disiplin ilmu ‡ .
Metode  pendekatan  historis  dan  pendekatan  yuridis normatif  yang digunakan  mencakup  inventarisasi  terhadap  hukum  pidana  positif  baik  yang berada  di  dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP,  penemuan  asas-asas  ddasar falsafah  termasuk  mengadakan  komparasi  dengan  hukum  pidana  negara  asing dari berbagai sistem hukum yang dianut, yang selanjutnya mencari konsep ideal tentang  stelsel  pidana  dalam tindak  pidana korupsi  yang  pararel dengan  tujuan pemidanaan  yang  akan  dicapai.    Sering  jugga  dikatakan  bahwa  pendekatan yuridis normatif itu sebagai penelitian dengan pendekatan doktrinal.
Metode  komparatif,  sebagai  metode  perbandingan  juga  dipergunakan penulis  sebagai  upaya  dalam  melihat  penerapan  ancaman  pidana  minimum khusus  di  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  negara  lain  dan penafsiran ataupun pendekatan historis sebagai parameter asal mula atau latar belakang  mengapa  ancaman pidana minimum  khusus  diterapkan dalam  bentuk peraturan perundang-undangan disuatu negara termasuk di Indonesia.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  seperti  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier  dilakukan  dalam  dua  tahap yaitu  tahap  penelitian  kepustakaan § dan  tahap  penelitian  lapangan,  yang  lebih jelasnya lagi sebagai berikut :
* J Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , Jakarta ; Rineka Cipta, 2000, hlm. 10
† Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1990, hlm 9.
‡ Sunarjati Hartono, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1994, hlm. 34
§ Sutandyo  Wignjosoebroto, Keragaman  dalam  Konsep  Hukum,  Tipe  Kajian  dan  Metode  Penelitiannya, Bahan Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip , Semarang ; 2001, hlm. 212.

## 1. Studi Kepustakaan
a. Bahan hukum primer seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  norma-norma  hukum  yang  tidak  dikodifikasikan, yang dapat mendukung penulisan ini.
b. Bahan  hukum sekunder berupa  rancangan  peraturan  perundang- undangan,  hasil  penelitian  para  ilmuwan  hukum,jurnal  dan  karya  ilmiah yang mendukung penelitian.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks komulatif yang mendukung penelitian ini.
2. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah melakukan studi lapangan untuk mendukung penelitian kepustakaan yang telah dilakukan.  Penelitian lapangan ini dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap penerapan stelsel  pidana minimum  khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi baik  yang  diterapkan  di Indonesia maupun di negara lain.
Pentingnya  analisis  data  dikarenakan  prosedur  ini  dimaksudkan  untuk mendapatkan  data  primermaupun  data  sekunder  selengkap  mungkin  sebagai bahan  penjelasan  terhadap  permasalahan  yang  diajukan.    Selanjutnya  data sekunder  yang  mengarah  pada  kajian-kajian  teoritik  dalam  bentuk-bentuk konsepsi-konsepsi,  pandangan-pandangan  dan  dokumen-dokumen  hukum, dianalisa secara kualitatif.
Suharsimi  Arikunto,  mengemukakan  bahwa  deskriptif  kualitatif  adalah memberikan predikat  pada  variabel  yang  diteliti  sesuai  dengan  kondisi  yang sebenarnya.
Metode  analisis  yang  digunakan  terhadap  bahan  penelitian  yang  telah diperoleh secara deskriptif maka digunakan teknik analisis normatif kualitatif yang diawali  dengan  mengiventarisasi  peraturan  perundang-undangan,  doktrin, yurisprodensi,  dan  nilai  normatif  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang selanjutnya  dilakukan  kajian  berdasarkan  pada  pokok  permasalahan  terhadap penerapan  sanksi  pidana  minimum  khusus  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang merupakan  satu  kesatuan  sebagai  objek  penelitian,  sehingga  akhirnya  dapat ditemukan  hukum  yang  dapat  diterapkan  secara  ideal  terhadap  permasalahan penerapan sanksi pidana minimum khusus di Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran
Undang-Undang  Dasar  1945  secara  tegas  dinyatakan  negara  Indonesia adalah  negara  hukum,  konsep  negara  hukum  bukanlah  yang  mudah  untuk didefinisikan dan bukan pula konsep yang begitu saja diterima tanpa perdebatan. Penjelasan  konsep  negara  hukum  amat  tergantung  pada  kontek  nasional  dari masing-masing  negara  dimana  konsep  tersebut  digunakan * .    Maka  tidak  akan ditemukan  rumusan  komprehensif  mengenai  ruang  lingkup  maupun  pengertian negara hukum † .
Berbagai  peneliti  menawarkan  konsep  dan  difinisi  negara  hukum  yang berbeda-beda,  berangkat  dari ragam  katagori  dan  indikator  yang  berbeda-beda pula.    Tamaha ‡ memahami  negara  hukum  dengan  menggunakan  dua  katagori, yakni katagori “formal” dan “Substantif”.  Katagori formal ialah bagaimana hukum dalam  suatu  negara  dirumuskan,  kejelasan  ( clarity )  aturan hukum,  dan  dimensi temporel  dari  aturan  hukum  tersebut.    Konsep  negara  hukum  yang  ditawarkan bergradasi, dari konsep formulasi teoritik dengan persyaratan yang lebih sedikit (thinner) hingga formulasi dengan persyaratan yang lebih banyak (thicker). Untuk katagori  formal,  alternatif  formulasi  negara  hukum  meliputi  : rule  of  law,  formal legality, and democracy + legality . Sedangkan untuk katagori substantif, alternatif formulasi terdiri dari : individual rights, rights of dignity and//0r justice, serta social welfare.
Pendekatan  yang  diusulkan  Tamaha  ( thick  and  thin  rule  of  law di  atas), dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Bedner § .    Bedner  tidak  lagi  secara  khusus berbicara  tentang  definisi  rule  of  law  atau  negara  hukum,  sebaliknya  berupaya mengkonkritkan  pengertian  tersebut  dengan  merujuk  pada  unsur-unsur  atau indikator  yang  dikelompokan  ke  dalam  tiga  katagori.    Katagori  pertama  adalah elemen-elemen  prosedural ,  katagori  kedua  adalah elemen-elemen  substansif , dan katagori ketiga adalah mekenisme kontrol.
Elemen prosedural meliputi : rule by law, state actions are subject to law, formal  legality  and  democracy.    Fokusnya  disini  adalah  pemerintah  seyogianya
* Adriaan Bedner, An Elementary Approach to The Rule of Law, Haque Journal on the Rule of Law, 2 : 48-74, 2010.
† Jimly Asshiddiquie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta ; PT Bhuana Ilmu, 2009, hlm 3.
‡ Brian Tamaha, On the Rule of Law ; History, Politics, Theory , Cambridge : Cambridge  University Perss,  2004, hlm, 91-101.
§ Adrian Bedner , Loc. Cit.
bekerja melalui hukum (hukum sebagai sarana bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya) dan pemerintah yang sama harus tunduk dan taat pada hukum yang dibentuk melalui proses demokratis.
Elemen  Substantive meliputi  : subordination  of  all  law  and  its interpretations to fundamental principles of justice, protection of individual rights and liberties, furtherance of social human rights. and protection of group rights. Beranjak  dari  elemen  substantif,  maka  hukum  (yang  dibentuk  melalui  proses demokrasi  dan  digunakan  sebagai  sarana)  pada  lain  pihak  tetap  harus difungsikan  untuk  memajukan  keadilan,  kesejahteraan  umum  dan  perlindungan hak asasi manusia termasuk dari hak-hak dari kelompok minoritas.
Elemen mekanisme kontrol meliputi : an independent judiciary, and other institutions charged with safeguarding elements of the rule of law . Keseimbangan antara  pencapaian  tujuan  negara  melalui  hukum  dan  fungsi  hukum  melindungi warga  harus  dijamin  oleh  pengadilan  yang  mandiri  (tidak  berpihak)  serta lembaga-lembaga lain (pers bebas, komnas HAM, ombudsman, dll).  Tujuan akhir dari semuanya, selain memberikan pengertian lebih komprehensif dari mkonsep negara  hukum  adalah  untuk  memungkinkan  dilakukannya  penelitian  untuk menguji  saeberapa  jauh  dan  bagaimana  satu  atau  dua  indikator  diatas  telah dipenuhi di dalam masyarakat negara tertentu, pedekatannya bersifat praktikal.
Sejalan dengan itu, Arief Sidharta * mengemukan bahwa dalam Pembukaan Pembukaan UUD 1945 dirumuskan landasan kefilsafatan Pancasila.  Karenanya, konsep negara hukum yang hendak diwujudkan adalah negara hukum Pancasila, artinya  negara  hukum  Indonesia  adalah  yang  landaskan  dari sila-sila  yang diusung  oleh  Pancasila,  kelima  sila  itulah  yang  harus  menjiwai  kehidupan bernegara dan berhukum.
Berangkat dari pemikiran Roscoe Pound tentang law as a tool of social engineering, Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  konteks  Indonesia  menggagas  ide hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat † . Pandangan yang sama juga diusung  oleh  Soenaryati  Hartono  ketika  ia  berbicara  tentang  kebijakan
* Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ; Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  andasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1999, hlm. 45-49.
† Muchtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional, (Lembaga  Penelitian  Hukum  dan  Kriminologi Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran) ,  Bandung  :  Bina Cipta, 1986,
pembaharuan dan pembentukan satu sistem hukum nasional untuk masyarakat Indonesia yang dicirikan dengan keberagaman * .
Dua  pemikiran  diatas  baik  dari  Muchtar  Kusumaatmadja  maupun Seonaryati  Hartono  namun  demikian  tidak  memperhitungkan  peranan  birokrasi. Padahal birokrasi pemerintahan adalah bagian penting dalam pengimplementasikan  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  oleh karena itu secara bersamaan pembaharuan melalui hukum juga harus ditujukan pada aparatbirokrasi.
Hal  ini  ditegaskan  oleh Romli  Atmasasmita melalui  konsep  hukum integratif † . Di sini antara lain, dikemukakan bahwa hukum bukan hanya berfungsi untuk  mengubah  perilaku  dan  cara  berpikir  aparatur  birokrasi  atau  sebagai sarana  pembaharuan  birokrasi.    Aturan  hukum  diimplementasikan,  antara  lain melalui birokrasi.  Karenanya, penting juga untuk melakukan reformasi birokrasi melalui  hukum,  maka  dari  perspektif  ini  diperkenalkanlah  konsep Bureaucratic and Social Angineering sebagai revisi terhadap teori hukum pembangunan ‡ . Salah satu ilustrasi dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi serta hukum sebagai normative expectation adalah hukum pidana.
Hukum pidana mengancam dengan sanksi pidana pada sejumlah perilaku yang tercela,  termasuk  perilaku  yang  melanggar  norma  hak  asasi  manusia,  dan perbuatan  korupsi  juga  dapat  mengubah  masyarakat  dan  aparat  birokrasi khususnya sikap dan perbuatan ke arah yang lebih baik sesuai dengan normative expectation.
Sejalan  dengan  itu, Sudarto mengemukakan  bahwa  tujuan  utama pembaharuan  hukum  pidana  adalah  penanggulangan  kejahatan,  untuk  dapat menaggulangi kejahatan secara efektif maka pembaharuan hukum pidana harus bersifat  menyeluruh  meliputi  pembaharuan  hukum  pidana  materiil  (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.
Lebih  lanjut  Sudarto  mengemukakan  bahwa  berkenaan  dengan pembaharuan  hukum  pidana  materiil,  keputusan  untuk  merumuskan  suatu perbuatan  menjadi  tindak  pidana ( kriminalisasi) sebagai  salah  satu  wujud pembaharuan  hukum  pidana  harus  dipertimbangkan  dengan  baik  dan  merujuk
* Soenaryati Hartono, Politik Hukum Menuju SatuSistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991.
† Romli  Atmasasmita ,  Teori  Hukum  Integratif,  Rekontruksi  terhadap  Teori  Hukum  Pembangunan  dan  Teori Hukum Progresif, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm. 82-84
‡ Ibid
pada sejumlah kriteria, pertimbangan dimaksud meliputi : Apakah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan merugikan baik secara finansial ataupun hak hidup.
Maka  apapun  langkah  kebijakan  yang  di  tempuh  harus  dilakukan berdasarkan kajian yang cukup tentang gejala sosial yang menjadi masalah bagi pemerintah  dan  masyarakat.    Cara  pandang  ini  sejalan  dengan  pemikiran Seidman * dalam  proses  pembuatan  hukum  dan  kebijakan  di  negara-negara berkembang  : pembuatan hukum sebaiknya tidak dilakukan arbitary, harus diteliti terlebih  dahulu  akar  masalah  dari  gejala  sosial  yang  ada,  dan  ditelaah  apakah reaksi hukum adalah reaksi paling tepat dan kemudian dipikirkan cara bagaimana mengaturnya  (dan  bila  perlu  mengancamkan  pelanggaran  dengan  sanksi pidana).
Kajian tentang proses pembentukan hukum pidana dan apabila berbicara tentang  kapan  suatu  perbuatan  tercela  dan  harus  juga  dinyatakan  sebagai perbuatan melawan hukum pidana?, dan siapa dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan diancam dengan pidana ?.  Melalui kajian ini dapat diketahui kepentingan siapa atau  kelompok  mana  yang  sebenarnya  hendak  dilindungi  oleh  hukum,  norma siapa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dikenal  dengan  dua  model,  yakni Consensus  Model  dan  Contflict  Model dalam  memandang  ketercelaan  suatu perbuatan † . Pendekatan Consensus Model mengandaikan adanya kesepakatan dalam  masyarakat  tentang  konsep  baik  dan  buruk,  benar  dan  salah,  sehingga kriminalisasi  dipandang  sebagai  suatu  hasil  dari  kesepakatan  seluruh  anggota masyarakat.  Sedangkan Conflict Model mengadakan adanya perbedaan norma dan  kepentingan  di  dalam  masyarakat,  karenanya  kriminalisasi  dipandang sebagai  kehendak  kelompok  tertentu (power  full  dominan) dalam  masyarakat.
Dengan demikian hukum dipandang sebagai cerminan norma kelompok dominan, dari  sudut  pandang  inilah  hukum  sebagai  alat  untuk  melindungi  kepentingan kelompok dominan.
* Robert  B.  Seidman, Drafting  for  the  Rule  of  Law  ;  Maintaining  Legality  in  Developing  Countries,  12  Yale Journal of International Law 84 and Ann Seidman & Robert B. Seidman, Law – Making, Development and The Rule of Law , < http://media.leidenuniv.nl/legacy/Seidmanforth.pdf > (14/03/2014).
† Freda Adler (eds), Criminology , 3 ed, Boston : Mc Graw Hill, 1991, hlm 9-10
Dengan merujuk pada pandangan Packer mengenai keterbatasan sanksi pidana,  disadari  atau  tidak  bahwa  pidana  bukan  merupakan  satu-satunya  cara untuk  menyelesaikan  permasalahan,  dan  pidana  tidak  serta  merta  merupakan reaksi yang paling tepat terhadap penyimpangan perilaku,  dengan merujuk pada teori tentang tujuan pemidanaan, maka berkembang suatu model reaksi terhadap penyimpangan perilaku yang tidak bersifat retributive, meliankan restorative.
Restorative Justice adalah konsep keadilan yang didasarkan pada kajian Republican tentang equilibrium  model  of  criminal  justice, dari  perspektif  ini perbuatan  melanggar  hukum  pidana  sekaligus  juga  dipandang  sebagai pelanggaran  atas  wilayah  privat  seseorang  (tubuh  maupun  kebendaan). Karenanya bentuk reaksi terhadap penyimpangan perilaku/kejahatan hendaknya juga  mampu  mengkompensasi  kerugian  korban.    Keadilan  dalam  konsep  ini diwujudkan  dalam  bentuk  pemulihan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan,  baik terhadap  korban  maupun  terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan.  Bentuk penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan restorative justice yaitu melalui dialog antara pelaku, korban dan masyarakat, dengan model ini  dipertemukan  antara  kedua  belah  pihak  baik  pelaku,  korban  maupun masyarakat  untuk  penyelesaian  secara  musyawarah  sekaligus  meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang timbul.

## MODEL KERANGKA PEMIKIRAN

## GRAND THEORY
Negara Hukum Pancasila
MIDDLE RANGE THEORY Teori Hukum Integratif

## APPLIED THEORY
Teori Keadilan dan Teori pemidanaan

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan  Politik  Penegakan  Hukum Terhadap  Pencantuman  Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Pencantuman  pidana  minimum  khusus  telah  diatur  dalam  beberapa perundangan di luar KUHP dan juga telah dicantumkan dalam konsep KUHP. Dalam  perundang-undangan  di luar  KUHP,  pencantuman  pidana  minimum khusus  pada  umumnya  tidak  disertai  dengan  aturan  dalam  penerapannya, sehingga  dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaannya  ketika menghadapi  masalah  tertentu,  seperti  kita  mmenghadapi  adanya  alasan- alasan yang dapat memperingan atau memperberat penjatuhan pidana.
Pencantuman pidana minimum khusus sudah dilakukan dalam konsep KUHP terhadap beberapa delik tertentu yang tergolong serius dan dianggap membahayakan ketertiban masyarakat.
Kejahatan  merupakan  salah  satu  bentuk  tingkah  laku  manusia  yang sering  kali  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan,  tidak  saja  bagi individu  tertentu,  tetapi  juga  masyarakat  bahkan  terhadap  negara.    Apalagi dengan  melihat  bahwa  kejahatan  merupakan  salah  satu  masalah  sosial, karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya di dalam masyarakat inkonvensional  yang  dapat  menyenntuh  kepentingan  umum,  perekonomian umum, perekonomian negara dan sebagainya. * .
Beberapa  kejahatan-kejahatan  tersebut,  karena  sifatnya  yang  sangat tercela,  maka  ancaman hukumannya  diperberat  oleh  pembenntuk  undang- undang,  yaitu  perilaku  yang  mengakibatkan  terjadinya    kegoncangan  dalam masyarakat seperti penganiayaan, kejahatan terhadap jiwa, integritas jiwa dan raga maupun kebebasan manusia † .
Menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait  dalam  penegakan  hukum  pidana,  maka  nampak  adanya kevenderungan-kecenderungan  internasional  yang  salah  satunya  adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kejahatan- kejahatan tertentu ‡ .  Pengembangan pidana minimum khusustersebut adalah
* Petrus Soerjowioto, Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Semarang ; Universitas Soegijopranoto, Edisi Agustus-November 1993, hlm. 29
† Loebby Luqman, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta ; Datacom,  2002, hlm. 18
‡ Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang;  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 154.
dalam  rangka  mengurangi  disparitas  pidana (disparity  of  sentencing) dan menunjukan beratnya tindak pidana yang dilakukan * . Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan  tanpa  dasar  pembenaran  yang  jelas † .      Berkaitan  dengan disparitas  dan  pidana  minimum  khusus  tersebut,  Andi  Hamzah ‡ mengemukakan  :  Berhubung  bermacam-macamnya  pidana  dan  tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu Pasal, disamping tidak adanya minimum khusus  dalam  tiap-tiap  pidana  yang  tercantum  dalam  Pasal-Pasal  tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan  kepada  terdakwa.    Akibat  dari  ketentuan  semacam  ini  kadang- kadang  dua  delik  yang  sama,  misalnya  pembunuhan  dipidana  sangat berbeda,  yang  satu  misal  5  tahun  penjara  sedangkan  yang  lain  10  tahun penjara.    Disinilah  letak  kelebihan  jika  dicantumkan  minimum  pidana  dalam setiap Pasal undang-undang pidana.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  Panitia  Rancangan  KUHP Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  dan  Kementerian Kehakiman  Republik  Indonesia  telah  membuat    rancangan  (konsep)  KUHP baru, yang diantaranya membahas masalah sistem minimum khusus.  Sesuai dengan uraian diatas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama  ini  tidak  dikenal  dalam  KUHP  didasarkan  pada  pokok  pemikiran sebagai berikut :
1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,
2. Untuk  lebih  mengefektifkan  prevensi general,  khususnya  bagi  delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat,
* Ibid , hlm. 155.
† Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung ; Alumni, 1998, hlm. 52.
‡ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta ; Paramita, 1993, hlm. 5-6.
3. Dianalogkan  dengan  pemikiran,  bahwa  apabila  dalam  hal-hal  tertentu maksimum  pidana  (umum  maupun  khusus)  dapat  diperberat,  maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu * .
Apabila  dihubungkan  dengan  salah  satu  tujuan  utama  pemidanaan yaitu mencegah pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (prevensi general) dalam konsep sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.
2. Dampak Pencantuman Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Disparitas Pemidanaan
Dalam  praktik  hakim  menghadapi  dua  kendala,  yakni  seringkali  kata atau  kalimat  undang-undang  tidak  jelas,  atau  undang-undang  tidak  lengkap dalam  arti  belum  tegas-tegas  mengatur  suatu  kasus  konkrit  yang  diajukan kepada hakim.  Pada hal disisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan  dalih  hukum  tidak  mengaturnya atau kurang jelas.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  menurut  Sudikno,  diatasi  dengan dua  cara,  jika  pperaturannya  tidak  jelas,  hakim  melakukan interpretasi/penafsiran  terhadap  bunyi undang-undang  dengan  berbagai metode  interpretasi/penafsiran,  seprti  penafsiran  otintik,  sistematik,  historis, sosiologis  dan  lain-lain.    Jika  peraturannya  tidak  lengkap,  maka  hakim  akan melakukan  penalaran (zeasoning), juga  dengan  berbagai  metode  penalaran argumentasi  tertentu,  seperti    argument  a  contrario,  argumentum paranalogian (analog) dan penyempitan hukum (rechts-verfijning).
Analisis  penulis  dalam  pembahasan  ini,  sepintah  terlihat  bahwa disparitas  pidana  merupakan  bentuk  ketidakadilan  yang dilakukan  hakim kepada  para  pencari  keadilan.    Masyarakat  tentunya  akan  membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Penulis  juga  menyadari  bahwa  disparitas  pidana  ini  pun  membawa problematika  tersendiri  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.    Di  satu  sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi
* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung ; Citra Aditya, 1996, hlm.  125.
hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  tapi  disisi  lain  pemidanaan  yang berbeda/disparitas  pidana  ini  pun  membawa  ketidakpuasan  bagi  terpidana bahkan  masyarakat  pada  umumnya.    Muncul  pula  kecemburuan  sosial  dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan  dalam  bentuk  ketidak  pedulian  pada  penegakan  hukum  dalam masrarakat.  Kpercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan,  sehingga  terjadilah  kondisi  dimana  peradilan  tidak  lagi  dipercaya atau  dianggap  sebagai  rumah  keadilan  bagi  mereka  atau  dengan  kata  lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.
Menurut kajian penulis,fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan  yang  tidak  sama  terhadap  sesama  pelaku  tindak  pidana  sejenis yang kemudian di vonis hukum yang berbeda. Misalnya kasus pemerkosaan yang  sifat  dan  karakteristiknya  sama,  tetapi  hakim  menjatuhkan  pidananya berbeda.
Penulis  sependapat  dengan  para  ahli  hukum  pidana,  hal  ini  senada dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  yakni terpidana  setelah  memperbandingkan  vonis  pidananya,  kemudian  merasa menjadi  korban  terhadap judicial  caprice akan  menjadi  terpidana  yang  tidak menghargai  hukum,  padahal  penghargaan  terhadap  hukum  tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.  Dari persoalan ini akan  nampak  suatu  persoalan  yang  serius,  sebab  akan  menjadi  suatu indikator  dan  manifestasi  dari  kegagalan  suatu  sistem  untuk  mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
Penulis  juga  sependapat  dan  senada  dengan  pendapat  adanya disparitas  pidana  dalam  penegakan  hukum,  tanggapan  dari  Harkristuti Harkrisnowo yang dalam satu tulisannya menyatakan bahwa dengan adanya realita  disparitas  pidana  tersebut,  tidak  heran  jika  publik  mempertanyakan apakah  hakim/pengadilan  telah benar-benar  melaksanakan  tugasnya  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan  ?.    Dilihat  dari  sisi  sosiologi  kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice) .  Sayangnya, menurut penulis secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.  Meskipun demikian, seringkali orang
melupakan  bahwa  elemen  “keadilan”  pada  dasarnya  harus  melekat  pada putusan yang diberikan oleh hakim.
Sepanjang  literatur  yang  telah  penulis  baca  dan  dipelajari  ternyata bahwa  disparitas  pidana  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia,  yang  termasuk keluarga  hukum  Eropa  Kontinental,  yang  tidak  mengenal  sistem  preseden. Hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi maslah seperti ini.  Disparitas pidana  yang  disebut sebagai  the disturbing  disparity  of  sentencing mengundang  perhatian  lembaga  legislatif  serta  lembaga  lain  yang  terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam memecahkannya.
Menurut hemat penulis, dengan berbagai pandangan para ahli hukum pidana  dihubungkan dengan  falsafah  pemidanaan  dan  tujuan  hukum  itu sendiri  maka  solusinya  dapatlah  kita  gunakan  pandangan  dari Muladi yang menyatakan  bahwa  upaya  penting  yang  harus  ditempuh  dalam  menghadapi problematika  disparitas  pidana  adalah  perlunya  penghayatan  hakim  trhadap asas  proporsionalitas  antara  kepentingan  masyarakat,  kepentingan  negara, kepentingan sipelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.
3. Pengaruh Pencantuman Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepastian Hukum.
Penulis  berpendapat  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.  Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan  (multi-tafsir)  dan  logis  dalam  artian  ia  menjadi  suatu  sistem norma  dengan  norma  lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan konplik  norma.Konplik  norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.
Pemikiran  mainstream  beranggapan  bahwa  kepastian  hukum merupakan  keadaan  dimana  perilaku  manusia,  baik  individu,  kelompok, maupun organisasi, terikat dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.  Secara  etis,  penulis  mengadopsi  dan  sependapat  dengan  adanya pandangan  seperti  ini  lahir  dari  kekhawatiran  yang  dahulu  kala  pernah dilontarkan 0leh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah srigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).
Keadilan  menurut  penulis  sebagai  jalur  yang  berfungsi  untuk  menata kehidupan  bermasyarakat  yang  beradab.    Hukum  dihadirkan  supaya  setiap individu  anggota  masyarakat  dan  penyelenggara  negara  melakukan perbuatan  yang  diperlukan  untuk  memelihara dan  menjaga  keutuhan  ikatan sosial  serta  tercapainya  tujuan  kehidupan  bersama  atau  sebaliknya  menjadi larangan  agar  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  merusak  tatanan keadilan.
Penulis berpendapat untuk mengembalikan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,  keadilan  harus  ditegakkan.    Setiap  pelanggaran  harus dikenakan sanksi setimpal dengan pelanggarannya.
Keadilan  merupakan  konsepsi  yang  abstrak,  namun  demikian  konsep keadilan  terkandung  makna  perlindungan  hak,  persamaan  derajat  dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu  dan  kepentingan  sosial.    Sifat  abstrak  dari  keadilan  adalah  karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh  keadaan  sosial  yang  dipengaruhi  tata  nilai  dan  norma  lain  dalam masyarakat.    Oleh  karena  itu  keadilan  juga  memiliki  sifat  dinamis  yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.
Kepastian  hukum  merupakan  bagian  dari  tujuan  hukum  yang  akan mewujudkan keadialan dalam kehidupan masyarakat.  Bukti nyata kepastian hukum  daopat  berbentuk  dalam    pelaqksanaan  penegakannya  tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.  Karena kepastian hukum akan mewujudkan prinsip persamaan derajat dihadapan hukum tanpa diskriminasi.
Namun demikian menurut hemat penulis antara keadilan dan kepastian hukum  sering  terjadi  benturan,  disatu  sisi  kepastian  hukum  menghendaki adanya persamaan dimuka hukum tentunya menhendaki hukum yang statis. Artinya  apa  yang  dikatakan  oleh  undang-undang  (aturan hukum)  harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi.  Disisi lain keadilan mempunyai sifat  dinamis  (moralitas)  sehingga  penerapan  hukum  harus  selalu  melihat konteks peristiwa dan keadaan sosial dalam masyrakat di mana peristiwa itu terjadi.
Menurut  pendapat  penulis,  hukum  juga  dapat  difungsikan  untuk memperoleh manfaat dan mempunyai kemajuan dalam pembentukan hukum
nasional  serta      kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  menurut Teori Integratif * “fungsi  dan  peranan  hukum  sebagai  sarana  pemersatu  dan memperkuat  solidaritas  masyarakat  dan  birokrasi  dalam  menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun dalam  lingkup  perkembangan  internasional  (tripartite  character  of  the Indonesian legal theory of Social and Bureucratic Engineering (SBE)”
Ditinjau  dari  sudut  kepentingan  pembangunan  hukum,  indonesia mempunyai  tantangan  global,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  keuangan perdagangan maupun tantangan dan ancaman dari perkembangan kejahatan global  sebagai  efek  samping  globalisasi  ekonomi  dunia.    Teori  hukum Integratif  dapat  digunakan  untuk  menganalisis,  mengantisipasi  dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif,  melainkan  juga  aspek  sosial,  ekonomi,  politik  dan  keamanan nasional dan internasional.
Dengan demikian antara tujuan hukum dan tujuan pemerintahan dapat berjalan  bergandengan.    Hukum  menjadi  piranti  lunak  yang  mengarahkan pencapaian  tujuan  nasional,  sedangkan  pemerintahan  yang  mwnggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Menurut penulis persoalan antara penegakan asas legalitas formil dan asas  legalitas  materil  merupakan  persoalan  delematis  yang  cukup  lama. Delemanya  terletak  pada  apakah  kita  akan  menggunakan  prinsip  kepastian hukum  atau  prinsip  keadilan.    Kedua-duanya  ada  dalam  konsepsi  negara hukum.
Dapat  penulis  kemukakan  prinsip  kepastian  hukum  lebih  menonjol  di dalam  tradisi  kawasan Eropa  Kontinental dengan  konsep  negara  hukum rechtstaat ,  sedangkan  rasa  keadilan  lebih  menonjol  di  dalam  tradisi  hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum the rule of law.
KUH  Pidana  kita  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  1  ayat  (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas, tetapi sejak berlakunya UU No 14/ 1970, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim harus  menggali  nilai-nilai  keadilan  di  dalam  masyarakat.    Itu  artinya  selain kepastian  hukum  dunia  peradilan  menekankan  pada  rasa  keadilan.    Jadi
* Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif , Yoyakarta ; Penerbit Genta Publishing, 2012, hlm. 98
sekalipun ada asas legalitas dalam KUHP, Indonesia memiliki latar belakang dari ide/nilai dasar “kepastian hukum” namun dalam realitasnya kenudian asas legalitas  ini  kemudian  mengalami  berbagai  penghalusan/pergeseran/ perluasan.
Hemat  penulis  memang  tujuan  hukum  adalah  untuk  keadilan  dan kepastian  hukum,  antara  keduanya  harus  adanya  keseimbangan,  walau dalam  pelaksanaannya  tentu ada  salah  satu  yang  harus  dikorbankan,  ibarat sekeping mata uang di satu sisi adalah dimensi keadilan dan disisi lain adalah kepastian hukum, jjadi ketika hukum itu harus memilih satu   diantara dua tadi.
Dalam kondisi ini, penulis sependapat dengan Gustav Redbruch yang telah  mengurai  dalam  “ teori  prioritasnya ”  dalam  mencapai  tujuan  hukum (keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum),  bahwa  jika  terjadi  benturan atau  ketidak  konsistenan  antara  undang-undang  dan  keadilan    dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan.
Jadi  menurut  penulis  kepastian  hukum  adalah  kepastian  aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan  hukum,  karena  rasa  kepastian  hukum  tidak  mampu  menggambarkan kepastian perilaku terhadap huum secara benar.
Dalam  praktik  hukum  di  Indonesia,  seringkali  para  penegak  hukum sudah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  main  yang  ada,  dalam artian  aturan  main  yang  formal.    Terhadap  kasus  tindak  pidana  korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  ke  pengadilan.  Pengacara  sudah  sudah menjalankan  fungsinya  membela  dan  mempertahankan  hak-hak  tersangka. Dan  hakim  sudah  mendengar  kedua  belah  pihak,sehingga  turunlah  putusan pengadilan.  Semua  aturan  hukum  sudah  dipertimbangkan  dan  sudah diterapkan.  Akan tetapi mengapa terhadap penegak hukum  yang demikian masih banyak masyarakat yang tidak puas.
Inilah  masalahnya,  yaitu  tidak  terpenuhinya  nilai  keadilan,  terutama keadilan masyarakat  (social  justice).    Hakim  tidak  dengan  sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hiodup dalam masyarakat dengan  alasan  terikat  dengan  aturan    hukum  formal  yang  sebenarnya  kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman  sudah  mewajibkan  kepada  para  hakim  untuk  menggali  nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Oleh karena itu agar penegakan  hukum  di  Indonesia  dapat  lebih  baik  dan  masyarakat  percaya pada  hukum  yang  berlaku,  penegakan hukum  yang  berkeadilan,  itulah  yang didambakan oleh masyarakat.
Walaupun  di  Indonesia  terdapat  KUHP  Pasal  1  ayat  (1),  yang mengharuskan  bahwa  segala  perbuatan  yang  dilarang  dan  dikenai  sanksi pidana  haruslah  didahului  dengan  undang-undang  yang mengaturnya,  akan tetapi  Indonesia  juga  menganut  Pasal  5  ayat  (3)  b  UU  No.  1/Darurat/1951, yang  mengharuskan  seorang  penegak  hukum  dalam  menegakkan  hukum tidak  hanya  menganut  pada  hukum  positif  (tertulis)  saja,  melainkan  juga melihat  hukum  adat,  norma-norma  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat. Dalam  hal  ini  seorang  hakim  boleh  melakukan  ijtihad  demi  menegakan keadilan.
Hukum  pidana  merupakan  buatan  manusia  yang  jauh  dari  sempurna, jadi hukum adalah sebagai sarana untuk menegakan keadilan. Keadilan harus tetap  ditegakan  walaupun  belum  ada  hukum,  karena  keadilanlah  yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur keadilan.

## F. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagamana  yang  telah  dipeperkan penulis,  serta  hubungannya  dengan  identifikasi  permasalahan  yang  diangkat maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :
1. Politik  penegakan  hukum  terhadap  pencantuman  sanksi  pidana  minimum khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  bahwa  dalam rangka  menghilangkan  disparitas  pemidanaan  dan  mewujudkan  kepastian hukum  dalam  penegakan  hukumtindak  pidana  korupsi  selama  ini dilaksanakan  hanya  dengan  mencantumkan  ketentuan  ancaman  pidana minimum  khusus  pada  delik/tindak  pidana  korupsi  tanpa  dibarengi  dengan penataan  perangkat  hukum  yang  berkaitan  secara  sistematis  dan konprehensif  yang  mengarah  pada  hilangnya  disparitas  pemidanaan  dan terwujudnya kepastian hukum dalam, perkara tindak pidana korupsi.
2. Dampak  dari  pencantuman  sanksi  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini hanya dapoat mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengaruh  pencantuman  sanksi  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  kepastian  hukum  adalah  bahwa meskipun pada delik korupsi sudah ditentukan ancaman pidana minimum khusus tetapi  dalam  penegakan hukum tindak  pidana  korupsi di  lapangan  belum  dapat diwujudkan  kepastian  hukum,  dalam  pengertian  masih  banyak  putusan pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana  dibawah  batas  minimum  khusus  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  karena  adanya  kebebasan  hakim  dalam memutus perkara.

## Saran
Diharapkan  kepada  hakim  dalam  memutuskan  putusannya juga  harus melihat  kepada  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  agar  adanya  rasa keadilan.    Walaupun  hakim  bebas  dalam  memutuskan  putusan  pidana,  tetapi apabila  berhubungan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi maka hakim dalam penjatuhan putusannya itu  harus mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh dibawah pidana  minimum khusus.

## Daftar Pustaka
Aminan  Uman, Penerapan  Pidana  Minimum  Khusus ,  Jakarta  :  IKAHI,  Varia Peradilan XXV No. 295, Juni 2010. Hlm. 25
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana dan  Pemidanaan  di  Indonesia ,  Jakarta  ;  Pradnya Paramita, 1993. Hlm. 15.
Aunaryo, Metode Riset  I, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 1995, hlm. 10.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung : Alumni, 1998, hlm.
30
_______, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya, 1999, hlm. 24.
_______, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya, 2000, hlm. 15
Harkristuti  &  Harkrisnowo, Rekontruksi  Konsep  Pemidanaan ,  Suatu  Gugatan terhadap  Proses  Lelislasi  dan  Pemidanaan di  Indonesia,  Jakarta  :  Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003.
J  Supranto, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik ,  Jakarta  :  Rineke  Cipta,  2000, hlm. 5
Loebby Luqman, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta ; Datacom, 2002, hlm. 14
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung : Alumni, 1997. Hlm. 8.
_______, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 23.
_______, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung : Alumni, 2000, hlm 21.
Petrus  Soerjowioto, Kebijakan  Legislatif  Sebagai  Kebijakan  Strategi  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Semarang  :  Majalah  Pranata Universitas Soegijopranoto, November 1997. Hlm. 22.
Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif ,  Yogyakarta  :  Genta  Publishing,  2012, hlm. 98.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta :  Ghalia Indonesia 1999, hlm. 14
Sunarjati Hartono, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, Bandung ; UNPAD, 1996. Hlm. 11
Sudarto , Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1989. Hlm. 23.
Sumadi, Metode Penelitian, Jakarta : Rajawali, 1999. Hlm. 7
Sutandyo  Wignjosoebroto, Keragaman  Dalam  Konsep  Hukum,  Tipe  Kajian  dan Metode  Penelitiannya ,  Semarang  ;  Perss  Program  Doktor  Ilmu  Hukum UNDIP, 2001. Hlm. 15