## Pengaruh Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi

## Sumatera Utara
Yunisari Theresia Zalukhu 1 *, Februati Trimurni 2
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) yunistheresia@gmail.com

## PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah arah tindakan perubahan atau pembaruan yang berdimensi pada restrukturisasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi yang selanjutnya dapat diartikan  sebagai  tindakan  untuk  merubah  struktur  yang  dipandang  sudah  tidak  sesuai  dengan  tuntutan zaman dan dianggap tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Revitalisasi merupakan upaya untuk memberi tambahan energi atau daya kepada organisasi atau lembaga agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Karena itu, revitalisasi akan berkaitan dengan perumusan kembali uraian tugas, penambahan kewenangan  kepada  unit-unit  strategis,  peningkatan  alokasi  anggaran,  penambahan  atau  penggantian berbagai instrumen pendukung dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Sedangkan refungsionalisasi lebih berkaitan dengan tindakan atau upaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi.  Dengan  demikian,  reformasi  pemerintah  daerah  akan  mengarah pada  tiga dimensi  reformasi tersebut.
Restrukturisasi  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  dalam  efektivitas  kerja  ditiap bagiannya masing-masing dimana struktur, bagian, tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah diatur dalam  suatu  organisasi.  Restrukturisasi  merupakan  kegiatan  atau  tindakan  yang  perlu  dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih berdaya (Sedarmayanti,  2014).  Bentuk-bentuk  restrukturisasi  ada  4  (empat),  yaitu  penggabungan,  peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero.
Sebelas organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara   rencananya  akan  dirampingkan  menjadi  beberapa  dinas  atau  badan  saja.  Untuk  mempercepat wacana  itu, Biro  Organisasi  Setda  Sumut  telah  mengirimkan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  software  SPSS  version  29.0.0.0 yakni  analisis  menggunakan  metode  Regresi  Linier  Sederhana  yang  digunakan  untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel  penggabungan  organisasi  perangkat  daerah  (X) dengan  variabel  kinerja  pegawai  (Y).  Teknik  pengambilan  data  yang  digunakan  adalah penyebaran  kuisioner  (angket).  Sumber  data  adalah  data  primer,  jawaban-jawaban responden diberi skor menggunakan skala likert. Jumlah populasi 193 pegawai dan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 66 responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penggabungan organisasi perangkat daerah dengan kinerja pegawai  pada  Dinas  Sumber  Daya  Air,  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Utara.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  hasil  uji  reliabilitas  variabel  diperoleh  nilai reliabilitasnya  adalah  0,961  maka  reliabilitasnya  adalah  baik.  Menurut  Wiratna  Sujerweni (2014),  kuisioner  dikatakan  reliabel  jika  nilai  cronbach  alpha  >0,6  artinya  item-itemnya sangat reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

## ABSTRACT
This  study  uses  a  quantitative  method  with  SPSS  version  29.0.0.0  software,  namely  the analysis  using  the  Simple  Linear  Regression  method  which  is  used  to  determine  the relationship  between  the  regional  apparatus  organization  variable  (X)  and  the  employee performance  variable  (Y).  The  data  collection  technique  used  is  the  distribution  of questionnaires (questionnaire). The data source is primary data, respondents' answers are scored  using  a  Likert  scale.  The  total  population  of  193  employees  and  the  number  of samples in this study were 66 respondents.The results of the study indicate that there is a positive  influence  between  the  incorporation  of  regional  apparatus  organizations  and  the performance of employees at the Department of Water Resources, Human Settlements and Spatial Planning of North Sumatra Province. This is evidenced by the results of the variable reliability  test,  the  reliability  value  is  0.961,  so  the  reliability  is  good.  According  to  Wiratna Sujerweni (2014), the questionnaire is said to be reliable if the Cronbach alpha value > 0.6 means that the items are very reliable as a data collection tool in this study.
KEYWORDS Restructuring, Organizational Arrangement, Merger of Regional  Device  Organizations, Employee Performance
This is an open access article under the CC –BY-SA license
tentang  Perubahan  atas  Perda  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Provinsi  Sumut  ke  DPRD  Sumut.  Adapun  penataan OPD  itu  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip, antara  lain  agar  OPD  bisa  bergerak  cepat,  berjalan  sesuai  fungsi,  dan  agar tidak terjadi  tumpang  tindih urusan tugas dan fungsi antar OPD maupun internal OPD. Kemudian untuk mewujudkan OPD yang tepat ukuran, rasional serta sesuai sumber daya, potensi dan kebutuhan nyata.  Selain itu, untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB). (Pemprov Sumut.(https://medan.tribunnews.com/2021/07/03/11opdpemprovsumutbakaldirampingk an-berikut-ini-dinas-yangrencananya-digabungkan, diakses pada 29 Oktober 2021).
Dari  perencanaan  kebijakan  tersebut  Gubernur  Sumatera  Utara  juga  memberikan  tanggapan mengenai  perampingan  OPD  tersebut,  i a  mengatakan  “Kita  akan  menyederhanakan  beberapa  dinas organisasi  perangkat  daerah  (OPD)   Pemerintah  Provinsi Sumut ”.  Ia  menambahkan,  dengan  kebijakan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumut akan dapat manfaat berupa efisiensianggaran. (https://medan.tribunnews.com/2021/07/03/11-opd-pemprov-sumut-bakal-dirampingkan-berikut-ini-dinas- yang-rencananya-digabungkan?page=2, diakses pada 29 Oktober 2021)
Dari  berita  di  atas  diketahui  bahwa  alasan  dari  pemerintah  melakukan  penataaan  organisasi adalah untuk menghemat anggaran dan untuk merampingkan organisasi perangkat daerah, karena kantor semakin  besar  dan  banyaknya  dinas  akan  membebani  pembiayaan  dimasing-masing  daerah,  apalagi anggaran kepegawaian itu lebih besar dari pada anggaran pembangunan. Untuk itu, organisasi perangkat daerah dibuat seefektif dan seefesien mungkin.
Dalam penelitian ini, penataan organisasi perangkat daerah akan berfokus pada penggabungan organisasi  perangkat  daerah.  Seperti  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 18 ayat (3) dan (4). Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi  yang efisien,  efektif  dan  rasional  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah masing-masing  serta  adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi  serta  komunikasi kelembagaan  antara  pusat  dan  daerah.  Besaran  organisasi  perangkat  daerah  yang  dijelaskan  dalam peraturan ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis,  jumlah  dan  kepadatan  penduduk,  potensi  daerah  yang  bertalian  dengan  urusan  yang  akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dalam peraturan pemerintah ini juga dipertegas bahwa kebutuhan organisasi perangkat daerah masing-masing tidak senantiasa sama dan seragam. Jadi, daerah satu dengan daerah lain bisa mempunyai organisasi perangkat daerah yang berbeda. Adanya peraturan ini  juga  menjelaskan  selama  ini  ada  penggemukan  dalam  organisasi  perangkat  daerah  dan  adanya kedekatan karakteristik dalam urusan pemerintah.
Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tentang penggabungan organisasi perangkat daerah terjadi di Kota Medan. Pemerintah kota Medan juga telah menjalankan Peraturan Pemerintah No 18  tahun  2016,  terbukti  dengan  adanya  penggabungan  yang  telah  dilakukan  pada  Dinas  PSDA,  Dinas Cipta Karya dan Dinas Tata Ruang menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan / kewenangan Provinsi, di bidang Sumber Daya Air, Keciptakaryaan dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan.
Dinas  tersebut  terletak  di  kota  Medan  sebagai  Ibukota  Provinsi,  merupakan  provinsi  keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia tidak dapat dipungkiri cakupan lingkup kerja Dinas SDA, Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  cukup  besar  dan  luas  karena  memiliki  17  UPT.  Penggabungan  OPD  tersebut dilakukan DPRD Sumut melalui Peraturan daerah tentang organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah Tahun  2017.  Penggabungan  ini  menindaklanjuti  UU  Pemerintah  daerah  Tahun  2014.  Pada  saat  itu memang ada skorsing-skorsing yang menentukan instansi itu bisa digabung atau dipisah. Tapi waktunya saat  itu  sangat  mendesak  sehingga  tidak  begitu  jeli  dalam  melihat  bahwa  OPD  tersebut  tidak  boleh digabung dan ada juga arahan dari Mendagri.
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pegawai  Bapak  Chairul  Syafwan  (Bagian  Kepegawaian), ketiga  Dinas  tersebut  digabung  sejak  tahun  2018.  Dimana  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  yang menggabungkan diri ke Dinas Sumber Daya Air sehingga menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan  Tata  Ruang.  Pengaruh  dari  penggabungan  tersebut  adalah  bertambahnya  jumlah  UPT  (Unit Pelaksana Tugas) dari 10 UPT menjadi 17 UPT, bertambahnya jumlah Pegawai, dan bertambahnya jumlah anggaran.  Untuk  tupoksi  masing-masing  dinas  sudah  ada  ditetapkan,  jadi  setiap  dinas  memiliki  tugas masing-masing dan dipimpin oleh satu Kepala Dinas, yaitu Ir. Bambang Pardede, M.Eng.
Pada tahun 2017 ke 2018 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mengalami penurunan nilai kinerja pegawai dan juga secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari kedua dinas  yang  bergabung  tersebut  menjadi  semakin  luas.  Hal  ini  tentu  semakin  mempengaruhi  kinerja pegawai  di  tahun-tahun  berikutnya  dalam  melaksanakan  tugasnya  karena  perlu  beradaptasi  dengan
lingkungan  kerja  yang  baru.  Untuk  itu,  perlu  diketahui  bahwa  sampai  sejauh  mana  penggabungan organisasi perangkat daerah akan mempengaruhi kinerja dari pegawai yang ada di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORI

## Penggabungan Organisasi
Penggabungan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  menggabungkan  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  lainnya.  Mengurangi  pengeluaran-pengeluaran  organisasional  dengan  cara menghapuskan  penganggaran  dan  mentransfer  pengetahuan  diantara unit-unit  instansi.  Penggabungan akan menghasilkan tenaga-tenaga yang cakap yang sebelumnya tidak ditemukan dalam organisasi yang melakukan  penggabungan,  namun  tersedia di  organisasi  yang  akan menggabungkan  diri  (Simanjuntak, 2004:23).
Menurut Robbins (2006:346) bahwa indikator-indikator dalam penggabungan organisasi adalah: a.  Penggabungan  Stuktur,  mencakup  perubahan  dalam  hubungan  wewenang,  mekanisme,  koordinasi, rancang ulang pekerjaan atau variabel struktural serupa.
b.  Penggabungan  Teknologi,  meliputi  modifikasi  dalam  cara  kerja  yang  diproses  dalam  metode  serta peralatan yang digunakan.
c.  Penggabungan Setting Fisik, meliputi perubahan ruang dan pengaturan tata letak dan tempat kerja.
d.  Penggabungan  Orang,  mengacu  pada  perubahan  sikap,  keterampilan,  penghargaan,  persepsi  dan perilaku pegawai.
Dari  penjelasan  diatas  kita  dapat  mengetahui  apa  itu  penggabungan  organisasi  begitu  pula dengan  tujuannya.  Penggabungan  organisasi  pastinya  akan  memiliki  manfaat  dan  resiko  yang  akan dihadapi.  Maka  dari  itu  perlu  pertimbangan  yang  matang  untuk  melakukan  penggabungan  organisasi. Harapannya  penggabungan  organisasi  perangkat  daerah  dibuat  dengan  tujuan  yang  baik  dan  memiliki hasil yang baik pula.

## Kinerja Pegawai
Menurut  Sedarmayanti  (2018:260)  kinerja  merupakan  hasil  kerja  seorang,  sebuah  proses manajemen  secara  keseluruhan,  dimana  hasil  kerja  seorang  tersebut  harus  dapat  ditunjukkan  buktinya secara konkrit dan dapat diukur. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.
Selanjutnya indikator kinerja pegawai menurut Robbins (2006:260) ada 6 indikator, yaitu:
1.  Kualitas Kerja. Kualitas kerja pegawai adalah kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai .
2.  Kuantitas  Kerja.  Merupakan  jumlah  yang  dihasilkan  dinyatakan  dalam  istilah  seperti  jumlah  unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3.  Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4.  Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku)  dimaksimalkan  dengan  maksud  menaikkan  hasil  dari  setiap  unit  dalam  penggunaan  sumber daya.
5.  Kemandirian. Merupakan tingkat seseorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan tugas kerjanya.
6.  Komitmen  Kerja.  Merupakan  suatu  tingkat  dimana  pegawai  mempunyai  komitmen  kerja  dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi.
Berdasarkan  teori  diatas,  dapat  disimpulkan  tentang  indikator  kinerja  merupakan  jumlah  yang harus  diselesaikan  atau  dicapai.  Indikator  kuantitatif  merupakan  perhitungan  keluaran  dari  proses  atau pelaksanaan  kegiatan,  dan  kualitas  kinerja  merupakan  mutu  yang  dihasilkan  (baik  tidaknya),  tingkat kepuasan tentang seberapa baik penyelesaiannya, serta ketepatan waktu, atas pengerjaan yang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menjawab suatu masalah dan kemudian dianalisis dalam bentuk regresi linier sederhana. Sugiyono (2013) mendefinisikan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  dan  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan untuk memperoleh  hubungan  baik/tidaknya,  atau  pengaruh  penggabungan  organisasi  perangkat  daerah terhadap kinerja pegawai yang ada di dinas terkait penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian.

## Data Penelitian
Sebanyak 66 eksemplar kuesioner yang disebarkan selama kurang lebih 4 hari ke 66 responden, dimana responden tersebut berasal dari pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi  Sumatera  Utara.  Jumlah  kuesioner  yang  kembali  berjumlah  66  kuesioner  yang  berarti  tingkat pengembaliannya sebesar 100%. Seluruh kuesioner yang dikembalikan dapat diolah sebagai data dalam penelitian. Sebelum diolah, data tersebut ditabulasikan ke dalam tabel. Jawaban setiap item pertanyaan diwakili oleh 5 point pada skala likert. Jawaban Sangat Tidak Setuju diwakili oleh angka 1, jawaban Tidak Setuju diwakili oleh angka 2, jawaban Ragu-ragu diwakili oleh angka 3, jawaban Setuju diwakili oleh angka 4, dan jawaban Sangat Setuju diwakili oleh angka 5.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  dikontruksikan  menggunakan  teori  Stephen  P.Robbins.  Terdapat  4  indikator yang  menjadi  acuan  analisis  penggabungan  organisasi  dan  6  indikator  acuan  analisis  kinerja  pegawai. Data  hasil  penelitian  ini  meliputi  dua  variabel,  yaitu  variabel  penggabungan  organisasi  (X)  dan  variabel kinerja pegawai (Y). Adapun data hasil penelitian yang diperoleh yaitu berupa : 1)  Uji Reliabilitas dan Validitas 2)  Uji Normalitas 3)  Analisis Data Penelitian

## Pengujian Reliabilitas
Pengujian  reabilitas  adalah  berkaitan  dengan  masalah  adanya  kepercayaan  terhadap  instrumen. Reabilitas adalah sebuah alat ukur yaitu sejauh mana terjadi inkonsistensi hasil pengukuran yang dilakukan dengan cara berulang dengan menggunakan subyek yang sama.

## Tabel 1. Uji Reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .961 25
Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Berdasarkan tabel 4.1 Hasil uji reliabilitas variabel diperoleh nilai reliabilitasnya adalah 0,961 maka reliabilitasnya  adalah  baik.  Menurut  Wiratna  Sujerweni  (2014),  kuisioner  dikatakan  reliabel  jika  nilai cronbach alpha >0,6 artinya item-itemnya sangat reliabel sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

## Pengujian Validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  alat  ukur  yang  telah  disusun dapat  digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Cara mengukur validitas yang paling umum adalah dengan menggunakan koefisien alfa. Koefisien alfa bisa diukur dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Ada berbagai metode yang digunakan dalam uji validitas seperti korelasi Product Moment Pearson (seperti  metode  analisis  korelasi)  atau  melihat  nilai  Corrected  Item  Total  Correlation  pada  pengujian reliabilitas dan analisis faktor.

## Tabel 2. Uji Validitas Variabel Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (POPD)
NO. R Hitung R Tabel Keterangan 1. X1 0.758 0.2042 Valid 2. X2 0.598 0.2042 Valid 3. X3 0.714 0.2042 Valid 4. X4 0.669 0.2042 Valid 5. X5 0.785 0.2042 Valid 6. X6 0.714 0.2042 Valid 7. X7 0.716 0.2042 Valid 8. X8 0.695 0.2042 Valid
9. X9 0.769 0.2042 Valid 10. X10 0.739 0.2042 Valid 11. X11 0.818 0.2042 Valid 12. X12 0.678 0.2042 Valid 13. X13 0.654 0.2042 Valid 14. X14 0.636 0.2042 Valid 15. X15 0.757 0.2042 Valid 16. X16 0.665 0.2042 Valid 17. X17 0.694 0.2042 Valid 18. X18 0.783 0.2042 Valid 19. X19 0.755 0.2042 Valid 20. X20 0.769 0.2042 Valid 21. X21 0.721 0.2042 Valid 22. X22 0.830 0.2042 Valid 23. X23 0.686 0.2042 Valid 24. X24 0.669 0.2042 Valid 25. X25 0.715 0.2042 Valid
Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Dari  hasil  uji  validitas  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  (r  hitung)  setiap  item pertanyaan pada kuisioner variabel penggabungan organisasi perangkat daerah dinyatakan valid karena r hitung > r tabel yaitu sebesar 0.2042.
Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai NO. R Hitung R Tabel Keterangan 1. Y1 0.646 0.2042 Valid 2. Y2 0.737 0.2042 Valid 3. Y3 0.572 0.2042 Valid 4. Y4 0.580 0.2042 Valid 5. Y5 0.724 0.2042 Valid 6. Y6 0.621 0.2042 Valid 7. Y7 0.741 0.2042 Valid 8. Y8 0.694 0.2042 Valid 9. Y9 0.693 0.2042 Valid 10. Y10 0.711 0.2042 Valid 11. Y11 0.638 0.2042 Valid 12. Y12 0.797 0.2042 Valid 13. Y13 0.732 0.2042 Valid 14. Y14 0.785 0.2042 Valid 15. Y15 0.794 0.2042 Valid 16. Y16 0.817 0.2042 Valid 17. Y17 0.784 0.2042 Valid 18. Y18 0.623 0.2042 Valid 19. Y19 0.752 0.2042 Valid 20. Y20 0.654 0.2042 Valid 21. Y21 0.726 0.2042 Valid 22. Y22 0.748 0.2042 Valid 23. Y23 0.777 0.2042 Valid 24. Y24 0.763 0.2042 Valid 25. Y25 0.707 0.2042 Valid 26. Y26 0.736 0.2042 Valid 27. Y27 0.693 0.2042 Valid 28. Y28 0.738 0.2042 Valid 29. Y29 0.682 0.2042 Valid 30. Y30 0.726 0.2042 Valid 31. Y31 0.688 0.2042 Valid
Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Uji  validitas  di  atas,  telah  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  ( r  hitung )  setiap  item pertanyaan pada kuisioner variabel kinerja pegawai dinyatakan valid karena r hitung > r tabel yang sebesar 0.2042.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  dalam  model  regresi  variabel  terikat  dan  variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang  terdistribusi  normal.  Analisis  data  mensyaratkan  data  terdistribusi  normal  untuk  menghindari  bias dalam analisis data. Data outlier (tidak normal) harus dibuang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya.

## Gambar 1 Grafik Normal Pola

## Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Grafik  normal  pola  menunjukan  penyebaran titik-titik  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah garis diagonal mengidentifikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Analisis Data Penelitian
Analisis pengaruh Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Di DInas SUmber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara
Berikut  ini  adalah  hasil  dari  analisis  regresi  linear  sederhana pengaruh  penggabungan organisasi perangkat  daerah  terhadap  kinerja  pegawai  di  Dinas  Sumber  Daya  Air,  Cipta  Karya  Dan  Tata  Ruang Provinsi Sumatera Utara.

## Tabel 4. Koefisiensi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 61.974 13.202 4.694 <,001 POPD .582 .130 .489 4.479 <,001 a. Dependent Variable: KP
Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Berdasarkan tabel 4.60 diketahui nilai Constant (a) sebesar 61,974, sedang nilai Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (POPD) (b/koefisien regresi) sebesar 0,582, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :
Y = a + bX Y = 61,974 + 0,582X Maka :
a.  Konstanta sebesar 61,974 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 61,974
b.  Koefisien regresi X sebesar  0,582 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai POPD, maka nilai Kinerja Pegawai bertambah sebesar 0,582. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .489 a .239 .227 6.10873 a. Predictors: (Constant), POPD
Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Pada  model  tabel summary diperoleh  hasil  R Square (koefisien determinasi)  sebesar 0.239  yang berarti  R Square = 0.239 x 100% = 23.9 %. Angka R square adalah 0.239, Artinya pengaruh
variabel  Pengaruh  Pengggabungan  OPD (X)  terhadap  Kinerja  Pegawai  sebesar  23.9%  dan  sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar penelitian ini.

## Tabel 6. Korelasi
Correlations POPD KP POPD Pearson Correlation 1 .489 ** Sig. (2-tailed) <,001 N 66 66 KP Pearson Correlation .489 ** 1 Sig. (2-tailed) <,001 N 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian, 2022
Pada tabel 6 Correlations diatas memuat korelasi/hubungan antara variabel Penggabungan OPD dengan variabel Kinerja Pegawai.
a.  Besarnya korelasi adalah 0,489 dengan signifikansi 0,001 karena signifikansi 0.001 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara Penggabungan OPD terhadap Kinerja Pegawai.
b.  Berdasarkan harga koefisien korelasi yang positif yaitu 0,489 maka arah hubungannya adalah positif. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya Penggabungan  OPD  tersebut  semakin  meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengujian hipotesis diperoleh Konstanta sebesar 61,974 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 61,974. Koefisien regresi X sebesar  0,582 menyatakan bahwa setiap penambahan  1%  nilai  POPD,  maka  nilai  Kinerja  Pegawai  bertambah  sebesar  0,582.  Koefisien  regresi tersebut  bernilai positif,  sehingga dapat dikatakan  bahwa  arah  pengaruh  variabel  X  terhadap  Y  adalah positif.
Setelah mengenalisis data-data yang diperoleh dan berdasarkan kaidah korelasi (Correlations Coefficient) jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan jika signfikansi < 0,05, maka H1 ditolak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa koefisien 0.489 dengan signifikansi 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak berarti  H1  diterima  artinya  ada  hubungan  positif  yang  signifikan  antara  penggabungan  organisasi perangkat daerah terhadap kinerja pegawai yang artinya hubungan kedua variabel berbanding lurus atau searah.

## Saran
Penggabungan organisasi perangkat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai  dapat  dilihat  dari  pengujian  hipotesis  yang  diterima.  Namun,  penelitian  ini  masih  memiliki keterbatasan untuk memecahkan permasalahan tentang penggabungan organisasi perangkat daerah yang mempengaruhi kinerja pegawai. Meskipun penggabungan organisasi perangkat daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, namun harus tetap dilakukan pengawasan dan penerapannya.
Pemerintah jangan hanya memperhatikan pengaruh dalam lingkungan internal saja, tetapi juga perlu memperhatikan lingkungan luarnya. Karena sedikit banyaknya lingkungan luar akan mempengaruhi hasil kerja dalam suatu instansi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Rois. dkk. 2017. Budaya dan Perilaku Organisasi. Empat Dua. Malang. Arikunto, Suharsimi., 2006, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Bina Aksara. Gomes, Faustino Cardoso, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset Ghozali,Imam.,  2008, Structural  Equation  Modelling  Metode  Alternatif  dengan  PartialLeast  Square , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hammer, Michael and James Champy. 1996. Rekayasa Ulang Perusahan (Reenginering The Coprotation) . Terjemahan:Marcus Prihminto Widodo, Jakarta:Gramedia.
Hariyati, Desy, dkk. 2017. Reformasi Birokrasi dalam Transisi , Kencana, Jakarta.
Husein, Umar, 2008 , Metode Penelitian Untuk Skirpsi Dan Tesis Bisnis: Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada Kasim,  Azhar.  1993. Pengukuran  Efektivitas  dalam  Organisasi ,  Jakarta:  Lembaga  penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mangkuprawira, Sjafri .2009. Manajemen, dan Sumber Daya Manusia, Cetakan Kedua, Gramedia, Bogor. Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan,  Cetakan  Kedua, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi , Edisi 10, PT. Indeks Kelompok 1995. Teori Organisasi, Struktur, Desain, Dan Aplikasi, Arcan, Jakarta. Rivai, Veithzal. 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama. Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta :bumiAksara. Simanjuntak, C. 2004. Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Singarimbun,  Masri  dan  Sofian  Effendi  .  1995. Metode  Penelitian  Survai. Jakarta:  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia.
Sugiyono., 2010, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2013, Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D), Bandung: Alfabeta.
2000, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta. Sutrisno Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia , Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta. Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi., 2013, Analisis SEM-PLS dengan Wrap- PLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta: penerbit ANDI. Thoha, Miftah, 2000, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi , Media Widya Mandala, Yogyakarta. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta.
Wasisitiono Sadu, dkk. 2002, Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah , Fokusmedia, Bandung. 2001, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Alqaprint Jatinangor. Riawati  Elsy,  Syahrani,  dan  Anggraeiny  Rosa,  (2014).  Pengaruh  Penggabungan  Organisasi  Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Di Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 2(1), 1-12. Suparta.  2011. Implikasi  Kebijakan  Reorganisasi  Perangkat  Daerah  (  Studi  Kasus  Pada  Dinas Perhubungan  Informasi  Dan  Komunkasi  Kabupaten  Sijunjung). Tesis.  Program  Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
Jamawati Tati, 2015. Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Tata Kerja Terhadap Produktivitas  Kerja  Pegawai  di  Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat. Tesis. Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik. UNPAS.Bandung. Suaib, 2017. Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Katalogis, 5 (7), 1-8. UU Pemerintah daerah Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)
http://koransindo.com/page/news/20160503/0/16/Organisasi_Pemda_Akan_Dirampingkan,  diakses  pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 07.30 Wib http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/07/13/353165/proyek_dinas_sda_sumut_terindikasi_k orupsi/, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 22.39 Wib https://www.academia.edu/11401516/_Rightsizing_Organisasi_Lembaga_Administrasi_Negara diakses pada tanggal 14 september 2021, pukul 05.12 Wib https://sumutpos.co/2019/05/15/komisi-d-ingin-pisahkan-dinas-sda-cipta-karya-dan-tata-ruang/ http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/10/05/88521/perombakan_besar_besaran_di_di nas_sda_sumut_mau_bersihkan_mafia_proyek/ https://medan.tribunnews.com/2018/02/21/dinas-sda-cipta-karya-dan-tata-ruang-didemo-lukmanul-hakim- dituding-terlibat-korupsi