## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DESA DI KABUPATEN MERAUKE

## VILLAGE PROSPERITY WELL PERSPECTIVE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE WORK PROGRAMS IN MERAUKE DISTRICT
Dede Aldhi Syam Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : dedealdhi72@yahoo.com
Ruloff Y. F. Waas Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600 E-Mail: Ruloff@unmus.ac.id
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini   adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah  pelaksanaan program  kerja ditingkat  desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kampung  setempat  dan  untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat  kampung  setempat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Kabupaten Merauke  dengan  mengambil  sampel  3  kampung  lokal  yang  mayoritas  masyarakatnya  adalah masyarakat  adat  suku  Marind,  karena  penulisan  ini  merupakan  karya  tulis  ilmiah  di  bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum.   Tipe penelitian dalam Skripsi  ini  adalah  Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach )  yaitu  dengan  mengkaji  dan  menganalisis  beberapa  undang-undang  yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah  yang akan diteliti. Hasil penelitian penulis,  bahwa salah  satu  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  keberhasilan  dan  capaian  maksimum  dari pelaksanaan  program  kerja  Kampung  adalah  tersedianya  sumber  daya  manusia  pengelola anggaran  serta  pelaksana  lapangan  program  kerja  kampung.  Faktor  lain  yang  menjadi penunjang  dalam  keberhasilan  dalam  menjalankan  program  kerja  kampung  yang  menyentuh masyarakat  dan  menghasilkan  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat  kampung  adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan  terhadap  satuan  pelaksana kerja.  Perlunya  keterlibatan  masyarakat  secara  proaktif  dalam  menyampaikan  keinginan  dan kebutuhan  pada  saat  pelaksanaan  musyawarah  kampung  sangat  mendorong  tercapainya kesuksesan  pelaksanaan  program  kerja  kampung.  Hal  lain  yang  menjadi  acuan  dalam keberhasilan  pelaksanaan  program  kerja  Kampung  yaitu  dengan  adanya  transparansi  dan pelibatan  tinggi  terhadap  partisipasi  masyarakat.  Berdasarkan    hasil    penelitian    yang    telah
diuraikan    diatas    maka    saran    dari  penelitian  ini  adalah  perbaikan  sumber  daya  manusia pengelola dan pelaksana program kerja kampung, pendampingan dan pelaksanaan Bimtek serta partisipasi masyarakat  yang   penuh  terhadap  perencanaan   dan  pelaksanaan   program  kerja kampung.
Kata Kunci : Program Kerja Kampung; Kesejahteraan Masyarakat; Sumber Daya Manusia.

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the implementation of work programs at the village level in order to improve the welfare of the local village community and to find out whether the implementation  of  the  work  program  at  the  village  level  has  improved  the  welfare  of  the  local village community. This research was conducted in the administrative area of Merauke Regency by  taking  a  sample  of  3  local  villages,  the  majority  of  which  are  indigenous  Marind  tribes, because this writing is a scientific paper in the field of law, the method used is the legal research method.  The  type  of  research  in  this  thesis  is  a  qualitative  research  using  a  statute  approach, namely by studying and analyzing several laws that are relevant and relevant to the topic of the problem  to  be  examined.  The  results  of  the  author's  research,  that  one  of  the  main  factors underlying the success and maximum achievements of the Village work program implementation is the availability of human resources in managing the budget and implementing the village work program. Another factor supporting the success in running village work programs that touches the community and results in an increase in the level of welfare of village communities is with consistent  and  directed  assistance  and  supervision  of  work  implementing  units.  The  need  for proactive community involvement  in  conveying  the  desires  and  needs  at  the  time  of  the village deliberations  is  very  encouraging  to  achieve the  success  of the implementation  of village  work programs. Another thing that becomes a reference in the successful implementation of the village work program is the existence of transparency and high involvement of community participation. Based on the results of the research described above, the advice of this study is to improve the human  resources  of  managers  and  implementers  of  village  work  programs,  mentoring  and implementation of Bimtek and full community participation in the planning and implementation of village work programs.
Keywords: Village Work Program; Community Welfare; human Resources.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dewasa  ini,  telah  banyak  para  ahli  pembangunan  masyarakat  pedesaan  yang  mengangkat permasalahan  ini  ke  permukaan.  Karena  sesungguhnya  yang  terjadi  petani  tetap  miskin,  sebab persoalan  yang  berkaitan  dengan  produksi  seperti  kapasitas  sumber  daya  manusia,  modal,  dan kebijakan  tetap  sama  dari  tahun  ke  tahun  walaupun  bentuknya  berbeda.  Banyak  program  kerja pemerintah  yang  sudah  dilakukan  untuk  mendorong  pembangunan  perekonomian  masyarakat
pedesaan.  Program  tersebut  dilakukan  masing-masing  instansi  maupun  antar  instansi.  Pada umumnya  program-program  yang  digulirkan  masih  pada  generasi  pemberian  bantuan  fisik kepada masyarakat, baikberupa sarana irigasi, mesin pompa, pembangunan sarana air bersihdan sebagainya. Kenyataannya, ketika program berakhir maka keluaran program tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang.
Pembangunan    nasional    merupakan    proses    perubahan    yang    berlangsung  secara  sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup  masyarakat  suatu  bangsa.  Indonesia  saat  ini  sedang  mengupayakan  pembangunan  yang berkesinambungan  yang  meliputi  keseluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  33  ayat  (4)  yang  berbunyi  “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuanekonominasional”.
Pembangunan  nasional  di  Indonesia  dapat  dikatakan  lebih  maju  di  daerah  perkotaan    yang sebab  pembangunannya  relatif  lebih  cepat  karena  mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Pada kenyataannya  terjadi  ketimpangan  pembangunan terutama   terjadi    antara    pulau jawa  dan  diluar  pulau  jawa,  kawasan  wilayah  Barat  dan  Timur Indonesia, serta ketimpangan pembangunan di kota dengan di desa. Berdasarkan hal tersebut di atas  memberikan  gambaran  faktual  kondisi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  pedesaan    secara keseluruhan.    Sangat    ironis  memang  dengan  wilayah  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km2 dengan luas daratan 1,9 juta km2 yang tersebar di 62.806 Desa. Pada umumnya penduduk miskin di Indonesia bermukin di desa dengan kondisi yang masih tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan dan sulitnya lapangan pekerjaan.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten setempat. Desa berfungsi  sebagai  ujung  tombak  didalam melaksanakan  pembangunan  nasional  disegala  bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan fisik, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan  yang  merupakan  pembangunan  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pembangunan  Indonesia  pada  dasarnya  adalah  upaya  pemenuhan  keadilan  bagi  rakyat Indonesia.  Pembangnan  dilaksanakan  berdasar  rencana  besar  bangsa  Indonesia    melalui
perencanaan  nasional,    provinsi,    kabupaten  dan  desa.  Dalam  melakukan  perencanaan pembangunan  dalam    Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam  kesatuannya  dengan  epentingan  politis  (keputusan  pembangunan  yang  ditetapkan  oleh legislatif) maupun kepentingan  teknokratis (perencanaan  pembangunan  yang  dirumuskan oleh birokrasi).  Aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  ini  dirumuskan  melalui  proses  perencanaan partisipatif  yang  secara  legal  menjamin  kedaulatan  rakyat  dalam  berbagai  program/proyek pembangunan  desa.  Perencanaan  partisipatif  yang  terpadukan  dengan  perencanaan  teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama  pembangunan  antara  masyarakat  dan  pemerintah.
Dalam  perkembanganya    lahirlah  Undang-Undang  Desa  Nomor    06  tahun  2014  tentang Desa    bahwa    desa    bahwa    perncanaan    pembangunan    harus    dilakukan  disetiap      desa      dan menjadi      kewajiban      desa      sebagai      upaya      perencanaan  pembangunan      yang      sistematis. Sebenarnya   dari   dulu   perencanaan   sudah dianjurkan akan tetapi kondisi desa yang belum memungkinkan untuk membuat perencanaan   secara   baik.   Baru   pada   awal   2010   ketika muncul   program perencanaan sistem pembangunan Partisipatis sebagai awal integrasi program pembangunan  dengan  memadukan  pendekatan tekhnokratis,  politis  dan partisipatif.
Jiwa   perencanaan   pembangunan   yang   terintegrasi   tersebut   kemudian menjadi makna inti dari pembangunan  desa,  pasca keluarnya  Undang  undang tentang Desa dimana semangat 1  (satu)  desa,  satu  perencanaan  dan  penganggaran  mulai  dipakai,  artinya  semua  perencanaan baik dari partisipatif, politis, maupun partisipatif harus mengacu pada perencanaan pembangunan desa yang terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa sekarang telah  memiliki  kewenangan  yang  cukup  besar,  Permendagri  Nomor  114    Tahun  2014  tentang Pedoman pembangunan Desa Pasal 1 ayat  (1), desa adalah “desa adat atau yang disebut dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan    Republik  Indonesia”. Dalam pelaksanaan pembangunan ayat (2), Pemerintahan Desa  adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”. sedangkan (3), “Pemerintah Desa adalah kepala Desa  atau yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Desa”.
Dengan  kewenangan  yang  besar  tersebut,  desa  dalam  perkembanganya harus  mampu menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  dengan  melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Sebenarnya pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program-program  pemberdayaan,  program  pemberdayaan  tersebut  dijalankan  karena  ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa kurang efektif. Program yang pernah ada semisal Program PNPM Mandiri, Gerbangku dan Prospek,  merupakan langkah awal  dari  upaya  membangun    desa  di  Kabupaten  Merauke  melalui masyarakat  atau  yang  lebih dikenal  dengan  “Community  Development”.  Pembangunan  yang  berbasis  masyarakat,  dengan melibatkan  masyarkat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  ini  pada  perkembanganya dirasa cukup  efektif sebab  dengan  melibatkan mereka,  pembangunan  semakin dekat dengan kebutuhan. Dan ini adalah inti dari tujuan pembangunan itu sendiri. Setelah sekian lama motor penggerak  pembangunan  adalah  masyarakat  atau  lebih  dikenal  dengan  “Community  Driven Development”, dengan   lahirnya Undang- Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa  telah mengawali  era  baru  dalam  pembangunan,  bahwa  motor  penggerak  pembangunan  adalah Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan “Vi lage Driven Development”.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan,  proses  perencanaan  menjadi  kunci  dalam  pelaksanaan pembangunan,  nilai-nilai  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  tidak  menjadi  hilang namun  memperkuat  Pemerintahan  Desa  dalam  menyusun  perencanaan    pembangunan.    Ini sangat  jelas  terlihat  dalam  Pasal  78  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  bahwa  Pembangunan  Desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan    sumber    daya      alam      dan      lingkungan    secara  berkelanjutan.  Pada  perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk,  sehingga perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  membangun masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dan Pasal 2 “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  pemerintahan  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,  dijelaskan  bahwa  pemberian  kewenangan  otonomi daerah kepada  Kabupaten/kota  didasarkan  atas  asas  desentralisasi  dalam  wujud  otonomi  yang  luas,
nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusannya  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan.  Hal  ini  lebih  ditegaskan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  yang menjelaskan  bahwa  “Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam  posisi  dengan  pemerintah  di  level  atas.  Pada  konteks  ini  relasi  desa  mengarah  pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Beberapa regulasi yang ada telah menetapkan posisi desa pada tabel sebagai berikut:
Table 1.1

## Posisi Desa Berdasarkan Beberapa Undang-Undang
Posisi Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 Posisi Desa dalam UU No.32 Tahun 2004 Posisi Desa dalam UU No. 23 Tahun 2014 Desa  merupakan wilayah
yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati. Desa terletak  di  bawah wilayah Kabupaten.
Desa  merupakan wilayah yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat  untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati Walikota. Desa dibawah Kabupaten/Kota.
Desa merupakan wilayah terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Karena posisi Desa terletak di wilayah Kabupaten atau Kota.
Sumber:Hanif Nurcholis, UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Sejalan  dengan  era  otonomi  daerah  yang  menitik  beratkan  pada  upaya  pemberdayaan masyarakat,  maka  peranan  Pemerintah  Desa  sebagai  lembaga  terdepan  dalam  sistem Pemerintahan  Republik  Indonesia  dan  berhadapanlangsung  dengan  masyarakat  menjadi  sangat penting.  Sehingga  sukses  atau tidaknya pencapaian  sasaran pelaksanaan  otonomi  daerah sangat tergantung  pada  seberapa  baik  kinerja  Pemerintahan  Desa  di  dalam  mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.
Dalam  operasionalisasi  desa    untuk  mewujudkan    otonomi  yang    diberikan  kepada  desa terdapat  pembiayaan-pembiayaan,  dimana  pembiayaan  tersebut  memiliki  hubungan  dengan Alokasi  Dana  Desa,  sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  memberikan  Alokasi  Dana  Desa kepada  setiap  Desa  yang  berada  di  wilayahnya.    Hal    ini    tercantum    pada    Undang-Undang Nomor    6    Tahun    2014  tentang  Desa  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban”, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Hak  dan kewajiban sebagaimana dimaksud      pada  ayat  (1)  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan  pengelolaan Keuangan Desa”.
Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  setelah dikurangi Dana Alokasi  Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Jumlah  nominal  yang  akan diberikan  kepada  masing-masing  desa  akan  berbeda  tergantung  dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan dari desa itu sendiri.
Dengan  adanya  pemberian  Alokasi  Dana  Desa  ini  semakin  memperlihatkan  partisipasi Pemerintah  Pusat  dalam  pembangunan  desa.  Walaupun  di  dalam  Undang-Undang  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  pemerintah  pusat  telah  mengarahkan  untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa  Pemerintah  Pusat  lepas  tangan  dari  pengawasan  pembangunan  yang  terdapat  di  daerah. Pada  Pasal  1  Huruf  l  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua  menyebutkan  bahwa “Kampung atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahannasionaldanberadadidaerahKabupaten/Kota.”
Pada    Kabupaten    Merauke    untuk    menjalankan    berbagai    macam    program  kerja  desa dalam  pembangunan  nasional  yang  berjenjang  dari  pusat  hingga  ditingkat  desa,  Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke memperhatikan bahwa program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan  berdasarkan  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  yang diwujudkan melalui sebuah desa adalah sudut pandang pemerataan pembangunan dalam segala
bidang  untuk  meningkatkan  daerah  itu  sendiri  dan  wilayahnya  serta  masyarakatnya.  Senada dengan hal berikut diatas, maka kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan  prioritas  pembangunan  daerah  yang  disusun  secara  terintegrasi  dengan  kebijakan  dan prioritas  pembangunan  nasional  yang  akan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Merauke  dengan berdasarkan  kebijakan  pembangunan  daerah  tahun  2017  dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatannya lebih diarahkan pada :
1. Pembangunan    kampung     guna    peningkatan    kesejahteraan    dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Bangsaku.
2. Pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
3. Pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
Dengan    skala  prioritas  yang    telah    dijabarkan    diatas,  maka  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Merauke  mengindikasikan    adanya  perbaikan-perbaikan  dari  sektoral  yang  arah kebijakannya dari urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam beberapa aspek :
1. Belum optimalnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan distrik dan kampung.
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pemerintahan distrik dan kampung.
3. Belum    optimalnya    partisipasi    berbagai    golongan    masyarakat    dakam  pembangunan daerah dari bergagai kampung.
4. Belum    optimalnya    kapasitas    sumber    daya    manusia    dibidang pemberdayaan masyarakat kampung.
5. Belum   optimalnya    suatu   program    stimulasi   untuk   pemberdayaan potensi  yang dimiliki oleh masyarakat kampung.
6. Belum  optimalnya  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  dalam  mendukung  perekonomian masyarakat kampung.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  ada,  bahwa  penulis  merumuskan  beberapa  rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan   program   kerja   ditingkat   kampung   guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat serta faktor   apa   saja   yang   menjadi   penghambat peningkatan   kesejahteraan masyarakat di kampung.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  Skripsi  ini  adalah  Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu  dengan  mengkaji  dan  menganalisis beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dan  relevan  dengan  topik  masalah  yang  akan  diteliti. Selain  itu  juga  dilakukan  pendekatan  dengan  melakukan  pengkajian  terhadap  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan  Mengenai  Desa,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  1999  tentang Pedoman  Umum  Pengaturan  Mengenai  Desa  dan  Peraturan  Daerah  terkait  yang  telah  ada  di Kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk  data yang  diperoleh secara  langsung  dari  responden  yang  telah  ditetapkan  sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui kuisioner.

## PEMBAHASAN
A. Tata Laksana Perencanaan Program Kerja Kampung

## 1. Pelaksanaan Proker Kampung Waninggap Nanggo
Deskripsi  kampung  Waninggap  Nanggo  yang  terletak  antara  kampung  Matara  dan kampung  Urumb  adalah  kampung  lokal,  kampung  Waninggap  Nanggo  merupakan  salah satu  kampung  yang  mempunyai  suatu  nilai  minus  dalam  pengembangan  pemberdayaan masyarakatnya,  yang  ditelisik  dari  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Kampung  untuk  program kerja kampung demi kesejahteraan warganya. Disebabkan oleh kurangnya keahlian Sumber Daya Manusia yang mengatur pemanfaatan ADK tersebut, yakni Pemerintahan Kampung itu sendiri yaitu Aparatur Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang tidak memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing.  Menurut  penulis  sudut  pandang  masyarakatnya  dengan  pemerintahan  kampung dapat  dikategorikan  berbeda  pendapat  dalam  menjawab  kebutuhan  yang  paling  mendasar demi  kesejahteraan  bersama  berdasarkan  hasil  analisis  lapangan  dari      penulis      tanpa mengesampingkan      realita      yang      terjadi      melalui  pelaksanaan  program  kerja  kampung dimaksud.
Pada  program  kerja  dibidang  pertanian,  Menurut  masyarakat  bahwa  bantuan  pada masyarakat  dari  ADK  melalui  pengadaan  Jonder  dan  Hand  Tractor  untuk  dipergunakan scara  bergantian  bagi  kelompok  tani,  riilnya  adalah  alat  tersebut  dipergunakan  oleh  salah satu  kelompok  yang  memonopoli  penggunaannya.  Menurut  pemerintahan  kampung  bahwa penggunaan  alat  pertanian  terebut  dapat  dipergunakan  dengan  baik  sesuai  pemanfaatannya oleh      kelompok      tani      itu      sendiri      melalui      hasil      rapat  pembagian  jadwal.  Menurut penulis  bahwa  keadaan  riil  yang  terjadi  adalah  karena  kurangnya  pengawasan  dari
pemerintahan  kampung  setempat  sebab  SDM  pemerintahan  kampung  yang  minim keahliannya  dalam  manajemen  pengelolaan  alat-alat      tersebut.      Dampak      yang      terjadi mengakibatkan  minimnya  pemahaman  standart  minimal  pengelolaan  alat-alat  pertanian. Bidang    Perikanan,    Bahwa    masyarakat    mendapatkan    bantuan    dari  ADK  yaitu  alat-alat tangkap  ikan  tanpa  perahu.  Anggaran  yang  disiapkan  tidak    mencukupi  untuk  pembelian alat-alat tangkap  ikan yang  disebut  1 paket.
Menurut   penulis   bahwa   hasil   kesepakatan   dalam   musyawarah kampung untuk pembelian  1  paket  alat-alat  tangkap  ikan  tidak  terurai  pembahasannya  secara  detail  antara masyarakat  kelompok  nelayan  dengan  pemerintahan  kampung.  Keadaan  ini  dapat mengakibatkan  tidak  maksimalnya    proses    pemberdayaan    masyarakat    kampung    yang arahhnya  pada  kesejahteraan  umum.  Bidang  Kebudayaan,  Masyarakat  telah  mendapatkan pelatihan dan memproduksi atribut Kandara / Tifa yang sejak 2 tahun lalu dimulai. Hingga kini  masyarakat  telah  memproduksi  4  buah  Kandara  raksasa  dan  50  kandara  lainnya. Pemerintah  Kampung  Waninggap  Nanggo    telah    merencanakan    pembangunan    dan pengembangan    dalam  bidang      kebudayaan,      dengan      melaksanakan      pelatihan      dan pembuatan  Kandara    dengan    tujuan    agar    generasi    muda    di    Kampung    Waninggap Nanggo dapat mengetahui cara membuat Kandara.
Berbicara perihal kebudayaan atau adat istiadat di Kampung Waninggap Nanggo sangat mendapatkan perhatian dari pihak pemerintahan kampung serta masyarakat. Masyarakat pun kini  telah  mendapatkan  hasil  nyata  dengan  adanya  pemasukan-pemasukan  yang  diterima setiap kali terdapat  kegiatan  pembuatan  /  produksi  Kandara  maupun  pelaksanaan festifal adat  /  budaya  baik  ditingkat  Kabupaten, Provinsi  maupun  setingkat  nasional,  karena  Dinas Kebudayaan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Merauke  telah  mempercayakan  masyarakat  adat Kampung  Waninggap  Nanggo  untuk  membawa  nama  daerah.  Kandara-kandara  tersebut digunakan  oleh  masyarakat  kampung  pada  saat  melaksanakan  upacara  upacara  yang melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan-kegiatan kabupaten serta pada Festival  Festival budaya    yang    mewakili    Kabupaten    Merauke    sehingga  secara  langsung  prosesi  menjaga adat istiadat dan kultur Adat Marind dapat terus berlangsung.
Bidang    Pariwisata,    Kampung    Waninggap    Nanggo    memilik    pantai  yang      sangat indah   namun   pengembangan   wilayah   pariwisata   hanya dilakukan di Dusun Wendu sehingga  terdapat  kecemburuan  sosial  oleh  masyarakat  Dusun  Bahor  dan  Dusun  Yatom yang ber dampak dilakukannya penggalian pasir secara ilegal disepanjang pantai Bahor dan Pantai  Yatom  hingga    ke    bagian    atas   dusun.          Pengembangan    wilayah    pariwisata    di
kampung    waninggap    nanggo    akan    dilakukan    secara    bertahap    sehingga  semua masyarakat  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dengan  aset  pariwisata    di    sepanjang Kampung    waninggap    nanggo    yaitu    pantai    yang  indah.  Terkendalanya  rencana pengembangan  pariwisata  di  sepanjang  pantai  waninggap    nanggo    dikarenakan    terdapat kerusakan    lingkungan    berupa  abrasi  pantai  yang  di  akibat  oleh  penggalian  pasir  pantai secara  ilegal  dan  terus  menerus.  Menurut  penulis  bahwa  Kampung  Waninggap  Nanggo memiliki  potensi  pariwisata  yang  cukup  besar  namun  abrasi  pantai  yang  diakibatkan  oleh penggalian pasir secara liar membuat rencana pengembangan tersebut harus tertunda. Akibat dari  telah  rusaknya  pantai  di  Dusun  Yatom  dan  dusun  Bahor  maka  pengembangan pariwisata  di  kampung  waninggap  nanggo  berjalan  lambat.  Masyarakat  yang  memerlukan penghasilan  dan  bermukim  di  sekitar  pantai  mengandalkan  penggalian  pasir  secara  ilegal yang kemudian dijual di Kota Merauke untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

## 2. Pelaksanaan Proker Kampung Matara
Kampung  Matara  merupakan  salah  satu  kampung  yang  mempunyai  alokasi  dana kampung  yang  memadai,  memperhatikan  deskripsi  kampung  matara  adalah  merupakan suatu  prospek  yang  dapat  dilakukan  secara  maksimal  melalui  program  kerja  yang  telah disepakati  bersama  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  Kampung  Matara.  Permasalahan yang  timbul  diakibatkan    karena    kurangnya    keseragaman    dalam    mengimplementasikan hasil  pembahasan  antara  masyarakat  dan  pemerintahan  Kampung  setempat  tanpa memperhatikan  pengelolaan  serta  pemanfaatan  program  kerja  yang  telah  disepakati  demi kesejahteraan  masyarakat  umum.  Kompleksnya  perencanaan  pembuatan  program  kerja kampung pada Kampung Matara dapat dipastikan oleh permasalahan yang telah lama tidak diselesaikan,  yaitu  permasalahan  dalam  sistem  pemerintahan  kampung  Matara  itu  sendiri, penulis  mengkaji  kembali  kompleksitas  permasalahan  tersebut  dengan  memperhatikan berbagai masalah yang telah merugikan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, kondisi ini sudah dapat dipastikan implikasinya dalam perencanaan pembuatan program kerja Kampung Matara  ke  depan  dalam  meningkatkan  konsep  kesejahteraan  masyarakat  melalui  sudut pandang masyarakat itu sendiri agar tercapai cita-cita program kerja kampung yang berpihak kepada  masyarakat.  Hasil  analisis  penulis  pada  Bidang  pertanian,  Keinginan  masyarakat dalam  melaksanakan  kegiatan  pertanian  di  Kampung  Matara  sangat  besar  namun  tidak mendapatkan  dukungan  dengan  alokasi  dana  kampung  yang  dianggarkan  melalui  rencana pembangunan kampung.
Adapun    kegiatan    pertanian    yang    berjalan    merupakan    hasil    dari    bantuan  Dinas Pertanian Kabupaten Merauke dan menyewa peralatan pertanian. Adanya pemilihan Kepala Kampung Matara yang baru sehingga menyebabkan digantikannya pejabat lama oleh pejabat Kepala Kampung  yang baru serta pengakuan tentang tidak adanya program kerja kampung yang dibuat oleh perangkat kerja lama. Menurut penulis bahwa sudah  sejak lama Kampung Matara  tidak  memiliki  program  kerja  kampung  dibidang  pertanian    sehingga    tuntutan masyarakat    akan    mamajemen    pemerintahan  yang  lebih  baik  berarah  pada  digantikannya kepala  kampung  lama  dengan  kepala  kampung  yang  baru.  Pekerjaan  merupakan  faktor penunjang kelayakan kehidupan masyarakat karena walaupun rumah bantuan telah dibangun tetapi    isi    rumah    berasal    dari    penghasilan    masyarakat    ketika  bekerja,  sehingga masyarakat  tetap  melaksanakan  usaha  pertanian  dengan  mengandalkan  bantuan  dari  Dinas Pertanian  Kabupaten  Merauke  serta  persewaan  alat  pertanian  dari  kampung  tetangga maupun melalui pembelian secara pribadi.
Bidang  Perikanan,  Masyarakat  tidak  mendapat  bantuan  bidang  perikanan  sudah  sejak lama sehingga masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan hanya mengandalkan peralatan  yang  dibeli  secara  swadaya  oleh  masyarakat  kampung.  Pemerintahan  kampung tidak  merencanakan  pengembangan  dan  pembangunan  sektor  perikanan  secara  terperinci dan  terarah  sehingga  setiap  tahun  anggaran  mengalami  keterlambatan  pekerjaan  dan pertanggungjawaban    keuangan    kampung.    Hal    tersebut  menyebabkan  menumpuknya pekerjaan    rumah    bagi    kepala    kampung    yang    baru    yang  berniat  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  telah  terjadi  di  pemerintahan  periode  sebelumnya. Menurut  penulis,  kampung  Matara  yang  berada  pada  garis  pantai  memiliki  potensi  besar terhadap  bidang  perikanan  namun  masyarakat  tidak  mendapatkan  dukungan  pada  bidang tersebut.  Masyarakat  hanya  tergantung  dengan  usaha  Swadaya  maupun  bantuan  dari  dinas perikanan Kabupaten Merauke. Dampak yang dirasakan oleh  masyarakat  secara  langsung adalah  pendapatan  masyarakat  nelayan tidak dapat diperoleh secara maksimal dikarenakan akan  bersinergi  dengan  berapa  jumlah  modal  yang  dikeluarkan  untuk  membeli  peralatan perikanan  yang  mana  strata  ekonomi  masyarakat  kampung  Matara  sebagian  besar  adalah menengah ke bawah.
Bidang  Pariwisata,  Program  kerja  kampung  dalam  bidang  pariwisata  di  kampung Matara  telah  berjalan  seperti  wisata  pantai  Nasai  tetapi  tidak  maksimal  hasilnya. Pemerintahan  kampung  telah  mengeluarkan  dana  untuk  melakukan  pengembangan  tempat wisata pantai Nasai namun banyaknya masyarakat yang melakukan penggalian pasir pantai
secara  ilegal  mengakibatkan  rusaknya  bibir  pantai  Nasai  serta  abrasi  yang  menyebabkan putusnya akses jalan menuju ke kampung Wendu.
Menurut  penulis  bahwa  terdapat  ketimpangan  yang  terjadi  dengan  adanya    kampung wisata    pantai  Nasai    yang    mana    hanya    menguntungkan  pihak-pihak  tertentu  dan masyarakat  pemilik  dusun  tetapi  tidak  berdampak  kepada  masyarakat  Kampung  Matara secara  umum,  sehingga  menyebabkan  masyarakat  mengambil  langkah  untuk  melakukan penggalian  pasir  pantai  secara  ilegal  dan  kemudian  dijual.  Ketimpangan  yang  diakibatkan oleh  pemasukan  yang  dihasilkan  oleh  pantai  wisata  Nasai  menyebabkan  kerusakan  alam serta kerusakan infrastruktur jalan.

## 3. Pelaksanaan Proker Kampung Rawa Biru
Kampung  Rawa  Biru  merupakan  salah  satu  destinasi  wisata  yang  dicanangkan  oleh pemerintahan  daerah  kabupaten  Merauke  dengan  melibatkan    banyak    pihak    yaitu stakeholder,  antara  lain  balai  Taman Nasional Wasur,  WWF,  Polri,  BUMN  yang  ada di Kabupaten    Merauke  melalui  bantuan  dana  CSR.  Penulis  memperhatikan  hal  tersebut merupakan  salah    satu    prestasi    tersendiri    oleh    pemerintahan    Kampung    Rawa    Biru bersama  masyarakatnya,  konsep  Pengelolaan  Kampung  melalui  program  kerja    kampung yang  telah  diwacanakan  menurut  penulis  dapat diapresiasikan menjadi suatu kebanggaan tersendiri  bagi  masyarakat  di  Kampung  Rawa  biru,  kondisi  riil  di  lapangan  yang  penulis teliti  merupakan  suatu  kondisi  dari  hasil  penjabaran  program  kerja  Kampung  Rawa  biru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama  antara  Pemerintahan  Kampung  dan  masyarakatnya  untuk  saling  bahu  membahu dalam  melaksanakan  program  kerja  kampung  sehingga  terciptanya  kesejahteraan  yang dicita-citakan.
Bidang Perikanan, Masyarakat mencari ikan di sekitar wilayah rawa biru, ketersediaan ikan  dianggap  oleh  masyarakat  masih  sangat  mencukupi.  Pemerintahan    kampung    telah memberikan    bantuan    berupa    jaring,  mesin  ketinting,  penampungan  ikan,  cool  box  dan perlengkapan tangkap ikan lainnya dengan tujuan agar hasil tangkapan nelayan yang ada di Kampung  Rawa  biru  menjadi  lebih  baik.  Menurut  penulis  bahwa  kepala  kampung  sangat memahami  kebutuhan    masyarakat    nelayan    di    Kampung  Rawa  biru  serta  terdapatnya bantuan-bantuan  dari  pihak  luar  sehingga  menyebabkan  banyaknya  perhatian  kepada masyarakat  Kampung  Rawa  biru.  Pengelolaan      dan      manajemen      yang      baik      yang dilakukan      oleh      aparat  Kampung  Rawa  biru  menimbulkan  keserasian  persepsi  antara
masyarakat pengguna adalah kampung dengan pihak pemerintah kampung selaku pengelola anggaran kampung.
Bidang  Kebudayaan,  Masyarakat  telah  menerima  pelatihan  pembuatan  atribut      adat yang   selanjutnya   dapat   ditawarkan   dan   dijual   kepada pengunjung  yang  datang  ke Kampung  Rawa  biru.  Pelaksanaan  program kerja kampung di bidang kebudayaan bekerja sama  dengan  dewan  adat  suku  kanum  yang    telah    bersinergi    dengan    pemerintahan Kampung    Rawa    biru  dalam  mengembalikan  nilai-nilai  budaya  dan  adat  suku  kanum. Menurut  penulis  bahwa  penyusunan  program  kerja  kampung  di  bidang  kebudayaan mendapatkan    dukungan    penuh    dari    masyarakat    Kampung    dan    perangkat  adat  suku kanum  yang  terdapat  di  Kampung  Rawa  biru.  Dampak  langsung  yang  diterima  oleh masyarakat  dengan  adanya  pelatihan  pembuatan  atribut  adat      yang      selanjutnya      dapat dijual      adalah      semakin      meningkatnya  penghasilan  masyarakat  khususnya  yang melakukan pembuatan kerajinan tangan tersebut.
Bidang  Pariwisata,  Kampung  Rawa  biru  terkenal  dengan pemandangan   rawa   biru, namun   program   kerja   kampung   di   bidang pariwisata hingga saat ini belum terdapat. Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan program kerja kampung di bidang pariwisata adalah  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbatas  dan  minimnya  kecerdasan  masyarakat untuk melakukan pengelolaan pariwisata berbasis adat dan alam.
Menurut  penulis  bahwa  pengembangan  pariwisata  yang  saat  ini  telah  terjadi  di Kampung  Rawa  biru  merupakan  hasil  dari  program  kerja  Taman  Nasional  wasur. Pengembangan  pariwisata  di  Kampung  Rawa  biru  akan  menjadi potensi yang baik guna meningkatkan  taraf  kesejahteraan  dan  ekonomi  masyarakat  Kampung  Rawa  biru  karena keindahan alamnya yang  masih terjaga dengan kearifan lokal.

## B. Faktor Penghambat
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  mendapatkan  hasil  yang  berbeda-beda.  Dari pelaksanaan  penelitian  yang  dilaksanakan  di  3  Kampung  penulis  menemukan  bahwa  pada kampung  waninggap  nanggo  penggunaan  anggaran      tidak      secara      maksimal  dan  memiliki dampak      besar      bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  banyaknya  program  kerja kampung  yang  tidak  secara  maksimal  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  kampung.  Hal  tersebut disebabkan oleh kurangnya keahlian sumber daya manusia  yang mengatur pemanfaatan alokasi dana  tersebut  yakni  pemerintahan  kampung  itu  sendiri  serta  aparatur  Kampung  dan  badan musyawarah  kampung  yang  tidak  kompetibel  dan  berkomitmen  dalam  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Pada  bidang  pertanian  di  kampung  waninggap  nanggo,  terdapat  perbedaan  persepsi  antara masyarakat  kampung  yang  menjalankan  kegiatan  bercocok  tanam  dengan  pengakuan  kepala kampung,  yang  mana  masyarakat  menuntut  agar  mendapatkan  dorongan  bantuan  dari pemerintahan  Kampung  namun  yang  terjadi  adalah  dukungan  tidak  diberikan  secara  maksimal. Keadaan  rileks  terjadi  dimungkinkan  karena  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  sebab sumber  daya  manusia  pemerintahan  kampung  yang  minim  keahliannya  dalam  manajemen tersebut.
Pada  bidang  perikanan  di  kampung  Waninggap  Nanggo  juga  terdapat  perbedaan  pendapat antara  keinginan  masyarakat  dengan  pelaksanaan  program  kerja  kampung  di  bidang  perikanan yang mana sentuhan yang diterima oleh masyarakat dianggap tidak maksimal.
Pada  bidang  kebudayaan  di  kampung  waninggap  nanggo  sudah terlihat cukup serius dengan melakukan  pelatihan  dan  produksi  atribut  adat  seperti  kandara  yang  telah  dilaksanakan  secara berturut-turut  dalam  tahun.  Kegiatan      tersebut      mendapatkan      dukungan      penuh      dari pemerintahan Kampung serta mendapatkan alokasi dana guna menjalankan program kampung di bidang kebudayaan tersebut.Berbeda dengan bidang-bidang sebelumnya, pada bidang pariwisata di  kampung  waninggap    nanggo    mendapatkan    tantangan    besar    yaitu    dengan  maraknya penggalian pasir pantai secara ilegal di mana apabila penggalian pasir dilakukan terus-menerus dan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dapat  mengakibatkan    kerusakan    lingkungan    dan    abrasi pantai  sehingga  pantai wisata yang dicanangkan oleh pemerintahan Kampung tidak dapat lagi dijalankan dan tidak dapat lagi menjadi Sumber penghasilan masyarakat di kampung tersebut.
Dalam  tabel  konektivitas  program  kerja  Kampung  Matara  dapat terlihat  dengan   jelas bahwa  pergantian  kepala  kampung  dari  kepala Kampung   Lama   kepada   kepala   kampung yang      baru      melalui      proses  pemilihan  umum  kepala  kampung  mengakibatkan  banyaknya perubahan rencana kerja pemerintahan kampung.  Hal tersebut dapat berimbas pada pengelolaan dan  manajemen  yang  kurang  baik  karena  tidak  dilaksanakan  hingga  selesai.  Faktor  penting lainnya adalah sumber daya manusia aparatur kampung yang harus diperhatikan sehingga setiap program kerja yang direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  dukungan  alokasi dana Kampung dapat berimbas positif bagi masyarakat di kampung tersebut.
Pada  bidang  perikanan  di  kampung  Matara,  masyarakat  tidak  mendapatkan    bantuan    di bidang    pertanian    sejak    lama    karena    kepala  kampung  tidak  memfokuskan  masyarakat  pada bidang  kerja  perikanan  padahal  kondisi  demografi  Kampung  Matara  berhadapan  langsung dengan laut yang mana laut di kawasan Merauke terkenal dengan ikan yang melimpah. Menurut
penulis  Kampung  Mataram  berada  pada  garis  pantai  memiliki  potensi  besar  terhadap  bidang perikanan namun masyarakat tidak mendapatkan dukungan dari pemerintahan kampung.
Pada    bidang    pertanian    di    kampung    Matara    tidak    terdapat    program  kerja      yang strategis   dalam   meningkatkan   taraf  hidup   kesejahteraan masyarakat pada bidang pertania. Hal    ini  dikemukakan  oleh  narasumber  yang  diperoleh  di  lapangan  terkait  minimnya  bantuan yang  diterima  oleh  masyarakat  dari  aparat  kampung.  Masyarakat  hanya  mengandalkan kemampuan  Swadaya    maupun  dengan  menyewa  peralatan  dari  kampung  urung  dan  kamu waninggap nanggo yang terlebih dulu telah memiliki peralatan peralatan pertanian modern.
Pada  bidang  pariwisata  program  kerja  Kampung  Matara  telah  berjalan  sudah    sejak    lama yaitu    pantai    wisata    Nasai,    namun    permasalahan    yang  terus-menerus  terjadi  pada  tempat wisata  tersebut  adalah    hanya  dikuasai  oleh  pemilik  Dusun  dan  tidak  berefek  imbas  pada masyarakat  Kampung  Matara  pada  umumnya.  Pengembangan  program  kerja  di  bidang  wisata tersebut menggunakan alokasi dana Kampung sehingga pemerintahan Kampung  dianggap  gagal ketika    alokasi    dana    kampung    yang    dimaksud  hanya    digunakan    untuk    menguntungkan segelintir  orang  ataupun sekelompok masyarakat saja.
Pada  tabel  konektivitas  program  kerja  Kampung  Rawa  biru  dapat  terlihat  dengan  jelas bahwa  kampung  Rawa  Biru  yang  berada  pada  area  Taman    Nasional    wasur    telah    memiliki Konsep    Pengelolaan    Kampung  melalui  program  kerja  kampung  yang  diwacanakan  dengan baik.  Penjabaran  dari  program  kerja  Kampung  Rawa  biru  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  kampung,  dan  hal  tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh aparatur  kampung  yang  mendapatkan  dukungan  langsung  oleh  Badan  Musyawarah  kampung, dewan adat suku kanum dan masyarakat Kampung Rawa biru. Perhatian stakeholder yang turut serta  membangun  Kampung  Rawa  biru  secara  bersama-sama  seperti  Taman  Nasional  Wasur, organisasi WWF, Polri serta BUMN yang ada di Kabupaten   Merauke   menciptakan   sinergitas sehingga      pembangunan  kampung  Rawa  biru  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  tersebut dapat  terlihat  dari  bantuan  yang  diterima  oleh  masyarakat  pada  bidang  perikanan  melalui program  kerja  kampung  yang  menyediakan  peralatan  dan  alat  dukungan  tangkap  ikan  seperti jaring,  mesin  ketinting,  wadah  penyimpanan    ikan  serta  penampungan    yang    mana  dukungan dari  program  kerja  Kampung  tersebut  secara  otomatis  dan  telah  dirasakan  oleh  masyarakat dengan  semakin  meningkatnya  hasil  tangkapan  masyarakat  dan  terdapat  pula  hasil  yang  baik untuk dibawa pulang ke keluarga.
Pada  bidang  kebudayaan  di  Kampung  Rawa  biru  masyarakat  telah  menerima  pelatihan pembuatan atribut adat yang selanjutnya dapat ditawarkan  kepada  pengunjung  yang  datang  ke
Kampung  Rawa  biru. Atribut adat suku kanum tersebut merupakan identitas masyarakat rawa biru  yang  menjadi  kebanggaan  serta  ikon  dari  rawa  biru  yang  dapat  secara  langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga masyarakat kampung Rawa biru.
Pada  bidang  pariwisata  sangat  terlihat  jelas  bahwa  Kampung  Rawa  biru  memiliki  potensi pariwisata  yang  sangat  baik  namun  program  kerja  di  bidang  pariwisata  hingga  saat  ini  belum dibentuk  oleh  aparat  kampung.  Salah  satu  kendala  yang    dirasakan  dalam  rangka  pengelolaan dana  alokasi      Kampung      adalah      terbatasnya      sumber      daya    manusia      yang  mempunyai kualifikasi  pengelolaan  baik,  tinggi  menyebabkan  penyusunan  dan  pelaksanaan  program  kerja Kampung Rawa biru menghadapi kendala.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  disusun  oleh  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  faktor utama  yang  melatarbelakangi  keberhasilan  dan  capaian  maksimum  dari  pelaksanaan  program kerja  Kampung  adalah  Tersedianya  sumber  daya  manusia  pengelola  anggaran  serta  pelaksana lapangan program kerja kampung.
Faktor lain  yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung  yang  menyentuh  masyarakat  dan  menghasilkan  peningkatan  taraf  kesejahteraan masyarakat  Kampung  adalah  dengan      pendampingan      yang      konsisten      dan     terarah      serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja terkhusus pada penganggaran di setiap pelaksanaan program  kerja   Kampung   Untuk  menghindarkan  terjadinya Salah kaprah dalam penggunaan anggaran alokasi dana kampung.
Perlunya  keterlibatan  masyarakat  secara  proaktif  dalam menyampaikan  keinginan  dan kebutuhan    pada    saat    pelaksanaan  musyawarah  kampung  sangat  mendorong  tercapainya kesuksesan  pelaksanaan  program  kerja  kampung  karena  setiap  usulan  yang  dimasukkan  oleh masyarakat  kampung  dapat  dijadikan  sebagai  program  kerja  kampung.  Hal  lain  yang  menjadi acuan  dalam  keberhasilan  pelaksanaan  program  kerja  Kampung  yaitu  dengan  adanya transparansi dan pelibatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Syaiful.  2006, Reformasi  Birokrasi  dan  Demokratisasi  Kebijakan .  Malang,  Averroes Press.
Badan  Pusat  Statistika  Indonesia.  2007. Jumlah Penduduk Indonesia .  Jakarta, Badan Pusat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2000. Padi(OryzasativaL.) . Jakarta Beratha,  I Nyoman.  Drs.  1982. Desa:MasyarakatDesaDanPembangunanDesa . Jakarta: Ghalia Indonesia.
BKKBN. 1992, BukuPeganganKaderKB . Jakarta.
Kuncoro,   Mudrajad   (2010;5) Masalah,  Kebijakan,  Dan  Politik  Ekonomika Pembangunan , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Kuncoro,    Mudrajad.    2013. Mudah  Memahami  dan  Menganalisis    Indikator Ekonomi . Yogyakarta,  UPP  STIM  YKPN.  Myrdal,  Gunnar.  1971. AsianDrama .  New  York, Pantheon.
Nurcholis,   Hanif.   2011. Pertumbuhan  Dan  Penyeelenggaraan  Pemerintahan Desa . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rambe,  A.  2004. AlokasiPengeluaranRumahTanggadanTingkatKesejahteraan .  Bogor,  Tesis Pascasarjana IPB.
Sukoco,  Dwi  Heru.  1991. Profesi  Pekerjaan  Sosial  dan  Proses  Pertolongannya .  Bandung, Koperasi mahasiswa STKS Bandung.