Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

## BENTUK PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE
Rizayusmanda 1 dan Budi Aspani 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: rizayusmanda@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

## Abstract
If  there  is  a  dispute  or  default  in  the  implementation  of  an  online-based  lending  and borrowing  agreement,  the  legal  settlement  is  based  on  Article  29  letter  e  of  POJK  Number 77/POJK.01/2016  that  dispute  resolution  between the parties  can take  2  (two)  ways, namely through  litigation  and  non-dispute.  -litigation.  If  the  parties  choose  to  resolve  the  dispute through litigation, then a civil lawsuit is filed to the court concerned, but if the parties choose through  non-litigation  then  the  parties  can  resolve  it  through  mediation,  negotiation,  or arbitration  according  to  Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative Dispute Resolution.
Keywords: borrowing; default.

## Abstrak
Apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online ,  maka  penyelesaian  hukumnya  berdasarkan  Pasal  29  huruf  e  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016  bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  dapat  menempuh  2  (Dua) cara, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.  Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa  melalui  litigasi  maka  diajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  yang  bersangkutan, namun apabila para pihak memilih melalui non-litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata Kunci : pinjam meminjam, wanprestasi.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi dalam perekonomian  nasional  dewasa  ini diposisikan  sebagai  salah  satu  faktor untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring  dengan  perkembangan  era globalisasi  dewasa  ini,  segala  macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan  teknologi.    Begitu  pula  pada sektor  keuangan  yang  kini  mulai
terintegrasi  dengan platform sistem elektronik tersebut.
Salah  satu  kemajuan  dalam bidang  keuangan  saat  ini  adanya adaptasi Financial  Technology yang disingkat Fintech. Fintech itu  sendiri berasal dari istilah Financial Technology. Menurut The  National Digital  Research  Centre (NDRC), Fintech merupakan  suatu  inovasi  pada sektor finansial atau keuangan. Tentunya inovasi finansial ini mendapat  sentuhan  teknologi  modern.
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah  satu  contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online .    Praktik  bisnis  pinjam meminjam online menghubungkan pemberi  pinjaman  dengan  peminjam secara online . 1
Financial  Technology sebagai perantara  dari  pihak  yang  kelebihan dana (surplus  of  funds) dengan  pihak yang  kekurangan  dana (lack  of  funds)
yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)). Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754 KUHPerdata.    Pada  perjanjian  pinjam meminjam  uang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1754  KUHPerdata,  para pihak  yang  terlibat  adalah  pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman dimana  para  pihak  ini  memiliki hubungan  hukum  secara  langsung melalui  perjanjian  pinjam  meminjam.
1 Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama  Ramli , “ Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Peer  to Peer  Lending ”,  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM, Volume  25,  Nomor  2,  Tahun 2018:320.
Pemberi  pinjaman  berkewajiban  untuk memberikan  kepada  pihak  lain  suatu jumlah  tertentu  uang  dengan  syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan  dalam  jumlah  yang sama  dari  macam  dan  keadaan  yang sama pula. 2 Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu  langsung  dengan  penerima pinjaman,  bahkan  diantara  para  pihak dapat  saja  tidak  mengetahui  atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan kedua belah pihak.
Salah satu sebab pinjam meminjam  berbasis online digemari masyarakat  adalah  karena  kesulitan dalam  mengakses  layanan  keuangan formal  dengan  berbagai  persyaratan administrasi  yang  harus  dipenuhi. Sementara  persyaratan  administrasi pinjaman online relatif  lebih  mudah jika  dibandingkan  dengan  pinjam meminjam  pada  layanan  keuangan formal. 3
2 Gatot Supramono, Perjanjian Pinjam Meminjam (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup, 2013)
3 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,Bambang  Eko Turisno , ”Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari Etika  Bisnis”, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume  1,  Nomor  3,  Tahun 2019:380.
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
Sebelum  lahirnya  teknologi pinjam meminjam uang berbasis online , masyarakat  mendapatkan  peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian  prosedur  yang  lumayan panjang  sampai  dana  tersebut  cair. Saat ini dengan adanya aplikasi fintech , masyarakat  yang  akan  melakukan peminjaman dapat men- download berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang  memberikan jasa  pinjam  meminjam.    Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih  pinjam  meminjam  berbasis online. Perbandingan    kedua  bentuk pinjaman  tersebut  cukup  signifikan dimana  biasanya  bank  mencairkan dananya  direntang  waktu  7  (Tujuh) hingga  14  (Empat  Belas)  hari  kerja, sedangkan  layanan  pinjam  meminjam berbasis online hanya  dalam  rentang waktu  4  (Empat)  jam  hingga  3  (Tiga) hari.
Perbandingan  tersebut  di  atas, menegaskan  bahwa  pinjam  meminjam berbasis online tentu  menjadi  pilihan masyarakat  baik  dari  akses  kecepatan tetapi  disisi  lain  memiliki  resiko tersendiri.    Layanan  keuangan  pinjam meminjam  berbasis online ini  bisa digolongkan sebagai lembaga
keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online adalah Kredivo,  dan  Uang  Teman.    Kedua penyelenggara layanan pinjam meminjam  berbasis online tersebut berbentuk  perusahaan  akan  tetapi termasuk ke dalam perusahaan penyedia  layanan  keuangan  bukan bank.
Isu  hukum  lain  yang  menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis online ini  yaitu  si  peminjam menggunakan  data  diri  yang  bukan miliknya  dalam  melakukan  transaksi pinjam meminjam uang berbasis online , ataupun  si  debitur  atau  peminjam dengan  sengaja  tidak  melaksanakan kewajibannya  yaitu  tidak  membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur  atau  si  penyedia  layanan  jasa pinjam meminjam uang berbasis online yang  mana  hal  ini  merugikan  pihak kreditur  atau  penyedia  layanan  jasa pinjam meminjam uang berbasis online. Berbicara  mengenai  kepastian hukum seperti di atas maka tidak dapat terlepas  dari  perjanjian  atau  kontrak para  pihak  yang  didasari  oleh  adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan  kontrak  tentunya  para pihak  harus  didasarkan  dengan  sifat
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
itikad  baik,  dikarenakan  terhadap perbuatan  ketika  akan  melaksanakan perjanjian  adalah  sikap  mental  dari para  pihak,  dan  juga  hak  ini  berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam  berbasis online dianggap menarik,  selain  karena  belum  ada regulasi  undang-undang  secara  khusus membahas  tentang  penyelenggaraan pinjam  meminjam  berbasis online ini juga  menarik  dibahas  secara  teoritis mengenai  pinjam  meminjam  berbasis online baik  dilihat  dari  segi  subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya,  hak  dan  kewajiban para pihak,  regulasi  pinjam  meminjam berbasis online dan  pinjam  meminjam secara konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila  terjadi  wanprestasi  dalam penyelenggaraan  pinjam  meminjam berbasis online ini.    Maka  yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian  ini  adalah  jika  terjadi wanprestasi  pada  perjanjian  pinjam meminjam berbasis online ini
bagaimana bentuk penyelesaian hukumnya.

## PEMBAHASAN
Terdapat lima hal dalam klasifikasi perihal wanprestasi menjadi, yaitu:  Wanprestasi  dan  Kaitannya Dengan  Hukum  Perdata  Indonesia; Wanprestasi  Pada  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis Online; Akibat  Hukum Wanprestasi  Pada  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis Online, Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemberi  Pinjaman dan Macam-Macam Peraturan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Transaksi Online.
A. Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia
Dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online , terdapat  hubungan  hukum  antara  para pihak  yang  meliputi  pemberi  pinjaman atau  kreditur,  penyelenggara  pinjaman, serta penerima pinjaman selaku debitur. Hubungan  hukum  yang  dimaksud disini  adalah  suatu  hubungan  yang  di dalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban diantara  para  pihak  yang  terkait  di dalamnya  yang  sebelumnya  didahului dengan  perjanjian  antara  para  pihak. Dari  suatu  perjanjian  yang  dibuat  akan muncul  suatu  kewajiban  bagi  debitur
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
untuk  melaksanakan  suatu  prestasi. Jika debitur terlambat membayar utang dan  sudah  jatuh  tempo,  maka  hal  ini dapat  dikenakan  denda  sesuai  dengan apa  yang  telah  diperjanjikan  dan  jika debitur  masih  tidak  mempunyai  itikad baik  untuk  membayar  utang,  kreditur berhak  untuk  menggugat  debitur  atas dasar wanprestasi.
Berdasarkan  Pasal  1234  KUH Perdata,  disebutkan  bahwa  obyek  dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu atau  tidak  berbuat  sesuatu.    Oleh karena  itu,  jika  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  prestasi  dalam  suatu perikatan,  maka  pihak  tersebut  dapat dikatakan cacat atau cidera janji. 4
Untuk menentukan saat terjadinya Wanprestasi, undang-undang memberikan  pemecahannya  dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi ( ingebrekestelling ) yang dapat ditemukan  dalam  Pasal  1238  KUH Perdata.    Pernyataan  lalai  atau  somasi adalah  pesan  dari  kreditur  kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan  pada  saat  kapan selambat-lambatnya  ia  mengharapkan pemenuhan  prestasi.    Sejak  saat  itu
4 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
maka debitur harus menanggung akibat hukumnya.    Jadi,  pernyataan  lalai merupakan  syarat  untuk  menetapkan terjadinya  Wanprestasi.    Pada  Pasal 1238  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa si  berutang  adalah  lalai,  apabila  ia dengan  surat  perintah  atau  dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,  atau  demi  perikatannya  sendiri, ialah  jika  ia  menerapkan,  bahwa  si berutang  harus  dianggap  lalai  dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
B. Wanprestasi Pada Pinjam

## Meminjam Uang Berbasis Online
Penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online ini  sama  seperti  perjanjian  pinjam meminjam  konvensional,  hanya  saja pada  pinjam  meminjam  uang  berbasis online ,  terdapat  pihak  ketiga  yaitu penyelenggara  sebagai  perantara  yang menghubungkan  antara  pihak  pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
C. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis

## Online
Tidak dipenuhinya prestasi yang  diperjanjikan  akan  merugikan kreditur. Karenanya jika debitur melakukan Wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu:
a. Pemenuhan perjanjian ( nakomen ),
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
b. Pembatalan perjanjian ( ontbinding ).
c. Ganti rugi ( schade vergoeding ).
d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
Dalam hal terjadinya
Wanprestasi  akibat  gagal  bayar  oleh penerima  pinjaman  (debitur)  pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ,  maka  penyelenggara pada  dasarnya  tidak  memiliki  akibat hukum  secara  langsung  yang  membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara.    Hal  tersebut  karena penyelenggara hanya sebagai  penerima kuasa  yang  bertindak  untuk  dan  atas nama pemberi pinjaman.
Penyelenggara  selama  bertindak  sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan  dalam  surat  kuasa  khusus maupun  sebagai  penyedia  layanan maka  tidak  bertanggung  gugat  atas Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh penerima pinjaman.
Sebagai  pihak  ketiga  yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitur sebagai pengguna pada platform yang  disediakan,  hubungan antara  penyelenggara  dan  pemberi pinjaman  maupun  penerima  pinjaman dirangkai  dalam  hubungan  antara
penyelenggara sistem layanan elektronik  dan  pengguna  dalam  UU ITE.    Dengan  begitu  penyelenggara juga  ikut  bertanggung  jawab  dalam suatu  tindakan  baik  preventif  maupun tindakan represif.
Setiap  Syarat  dan  Ketentuan Pengguna masing-masing platform walaupun mengatur mengenai pembatasan  tanggung  jawab  dan  ganti kerugian,  dalam  pelaksanaan  kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online juga  tidak  akan  terlepas  dari  peraturan perundang-undangan  terkait  yaitu  UU Nomor  19  Tahun 2016  tentang Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  transaksi  elektronik  beserta peraturan pelaksanannya, POJK Nomor 77  POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  dan  peraturan terkait lainnya yang melingkupi.

## D.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemberi Pinjaman
Bentuk  perlindungan  hukum dalam  kegiatan  pinjam  meminjam uang  berbasis online ini  yaitu Perlindungan Hukum Preventif. Pada  perlindungan  hukum  preventif ini, penyelenggara memberikan analisis  yang  mendalam  dengan proses yang ketat terhadap
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
pengajuan  pinjaman  pada platform
dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan  pada  hasil  analisa  dan penilaian  dengan  metode  yang berbeda  antar platform .    Penilaian terhadap kemampuan calon penerima  pinjaman  merupakan  hal yang  penting  karena  tidak  ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima  pinjaman  dalam  kegiatan pinjam  meminjam  uang  berbasis online .    Penilaian  tersebut  sebagai tahapan  untuk  mengetahui  adanya itikad baik calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya  sesuai  dengan  syarat- syarat  dan  atau  ketentuan-ketentuan sebagaimana  yang  diatur  dalam perjanjian sebelum pengajuan
pinjaman disetujui. E. Macam-Macam
Peraturan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Transaksi Online Apabila
dikelompokkan menjadi bagian-bagian, maka terdapat  beberapa  peraturan  yang mengatur  mekanisme  penyelesaian sengketa transaksi online , antara lain sebagai  berikut:  Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan
Menteri;  Peraturan  Bank  Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah,  yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri, yakni Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  2016  tentang  Administrasi Penyidikan  dan  Penindakan  Tindak Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI),  yakni  PBI Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan  (POJK),  yang  terdiri  dari POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan, dan POJK Nomor:
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan  uraian  beberapa peraturan  perundang-undangan  di  atas,
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
maka  hasil  kajian  peneliti  adalah apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian  pinjam  meminjam  uang berbasis online ,  maka  penyelesaian hukumnya  adalah  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  29  huruf  e  POJK Nomor
77/POJK.01/2016
yang
menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa  antara  para  pihak  harus dilakukan  secara  sederhana,  cepat  dan juga  dengan  biaya yang  terjangkau. Para  pihak  dapat  menempuh  2  (Dua) cara  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka,  yaitu  melalui  litigasi  dan  non litigasi.    Secara  teoritis  apabila  para pihak  memilih  untuk  menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  pengadilan  atau litigasi  maka  diajukan  gugatan  perdata ke  pengadilan  yang  bersangkutan, namun  apabila  para  pihak  memilih untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui non  litigasi  maka  para  pihak  dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa,  akan  tetapi peneliti  tidak  menemukan  sumber tertulis mengenai penyelesaian sengketa  pada  pinjam  meminjam  uang
berbasis online yang  dilaksanakan  di luar  pengadilan.    Persepsi  peneliti tentang  hal  ini  bahwa  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  di  luar pengadilan pada umumnya tidak dipublikasikan  dan  hanya  para  pihak yang mengetahui hal tersebut.

## KESIMPULAN
Pinjam  meminjam  berbasis online diminati  masyarakat,  namun mengalami kesulitan dalam mengakses layanan  keuangan  formal  dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.  Sementara persyaratan administrasi  pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan  formal.    Sebelum  lahirnya teknologi  pinjam  meminjam  uang berbasis online , masyarakat mendapatkan  peminjaman  dari  bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian  prosedur  yang  lumayan panjang  sampai  dana  tersebut  cair. Saat ini dengan adanya aplikasi fintech , masyarakat  yang  akan  melakukan peminjaman dapat men- download berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang  memberikan jasa pinjam meminjam.
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
Kegiatan  pinjam  meminjam berbasis online ini  harus  dibarengi dengan  payung  hukum  yang  bersifat adil  dan  berkepastian  hukum,  agar menciptakan  persaingan  yang  sehat dan  memberikan  kenyamanan  bagi kreditur  maupun  debitur  di  dalam kegiatan  pinjam  meminjam  berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan  data  diri  maupun  segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar di muka umum sangat  mudah melalui media online .
Begitu  pula  dengan  kreditur yang  wajib  merasa  tenang  dan  aman dalam  menjalankan  usahanya,  oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap  muka  langsung,  sehingga  proses pengecekan ataupun pemeriksaan
jaminan  dan  kemampuan  membayar menjadi  suatu  hal  yang  sangat  sulit untuk  dianalisis.    Oleh  karena  proses kegiatan  pinjam  meminjam  antara kedua  belah  pihak  dilakukan  tanpa bertemu  secara  fisik,  maka  resiko tentang  wanprestasi  dari  pihak  debitur sangatlah berpotensi.
Pasal 29 huruf e POJK Nomor: 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan
Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi, memberikan jalan  keluar  jika  terjadi  wanprestasi yaitu  terhadap  para  pihak  dapat menempuh  2  (Dua)  cara  untuk menyelesaikan  sengketa  mereka,  yaitu melalui  litigasi  dan  non  litigasi. Secara  teoritis  apabila  para  pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  litigasi  maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan  yang  bersangkutan,  namun apabila  para  pihak  memilih  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatot  Supramono, Perjanjian  Pinjam Meminjam, Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2013.
I  Ketut  Oka  Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama Ramli ,  “ Hubungan  Hukum  Para
Rizayusmanda  dan  Budi  Aspani,  Bentuk  Penyelesaian  Hukum  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414
Pihak  dalam  Peer  to  Peer Lending ”,  Jurnal  Hukum  IUS
QUIA  IUSTUM, Volume  25,
Nomor 2, Tahun 2018.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI),  yakni PBI Nomor: 19/12/PBI/2017
tentang
Penyelenggaraan
Teknologi Finansial.
Raden  Ani  Eko  Wahyuni,Bambang
Eko  Turisno , ”Praktik  Finansial
Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk
Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari Etika
Bisnis”, Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia,
Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  UU Nomor  11  Tahun  2008  tentang transaksi elektronik
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.