## INDONESIA  DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN
(Perspektif  Politik dan Budaya Hukum)

## Mahfud Fahrazi
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) e-mail  : mahfud.fahrazi@yahoo.com

## Abstrak
Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menggambarkan kompleksitas permasalahan atau kelemahan keterlibatan indonesia dalam liberalisasi perdagangan, baik ditinjau dari aspek  politik, aspek budaya hukum serta terkait posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka yang patut menjadi pertanyaan dasar dalam tulisan ini, yaitu: Faktor-faktor apa yang menjadi kompleksitas kelemahan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan. Terdapat beberapa permasalahan atau kelemahan yang menjadi dasar mengapa urung tercapainya kepentingan dan keuntungan ekonomi yang diharapkan pemerintah Indonesia, yaitu (1) Kelemahan diplomasi ekonomi. Para perunding yang terdiri dari diplomat dan pejabat departemen teknis memiliki kelemahan. Para diplomat mungkin menguasai dari segi bahasa akan tetapi tidak dari segi subtansi, sementara pejabat dari departemen teknis menguasai subtansi akan tetapi tidak menguasai bahasa. Kelemahan ini diperparah karena dari kedua instansi tersebut sangat sedikit memiliki anggota yang menguasai keterampilan untuk merancang kalimat hukum.(2) Kurangnya kesadaran dan sikap pelaku industri nasional untuk memanfaatkan instrumen hukum remedi perdagangan.(3) Kelemahan yang terakhir yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait posisi tawar negara-negara berkembang bila berhadapan dengan negara-negara industri.
Kata kunci: Liberalisasi  perdagangan,  Negara maju,  Negara berkembang.

## Abstract
In this discussion, the author tries to illustrate the complexity of the problems or weakrtesses Indonesian involvement in trade liberalization, both in terms of aspects of political, legal and cultural aspects related to the position of Indonesia as a developing country. Based on all the above explanation, then that should be a basic question in this paper, namely: What factors the complexity of the weakrtess of Indonesia in trade liberalization. There are some problems or weakrtesses is the basis why it failed to achieve the interests and economic benefits expected Indonesian government, namely  (1)  The weakrtess of economic diplomacy. Negotiators consisting of diplomats and officials of the technical departments have weaknesses. Diplomats may dominate in terms of language but not in terms of substance, while officials from the technical department to master the substance but did not master the language. This weakness is compounded because of the very few institutions both have members who master the skills to design a legal sentence. (2) Lack of awareness and attitude of the national industry  to utilize  the legal  instruments  of trade  remedies.  (3) The  weakness  of the latter which  will be discussed  in  this  paper  is  related  to  the  bargaining  position  of  developing countries when dealing with the industrialized countries.
Keywords : trade liberalization , developed countries , developing countries

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar  Belakang  Masalah
Adam Smith dalam bukunya berjudul "The Wealth of Nation" menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan intemasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan    seminimal mungkin. 1 Teori    yang    dikemukakan    oleh    Adam    Smith    di    atas  disebut dengan "Teori keunggulan absolut", teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori  ini,  suatu  negara  yang mempunyai  keunggulan  absolut  atau  relatif  terhadap  negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, dan akan mengekspor komoditi  tersebut  ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (absolut disanvantage).
Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara-negara  mitra  dagang  tersebut  akan  memiliki  nilai  ekspor  yang  sama  dengan  nilai impornya.  Dengan  sistem  perdagangan  bebas,  sumber  daya  akan  digunakan  secara  lebih efesien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai lebih optimal. 2
Lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 15 April 1994 di kota Marrakech. 3 Turut melahirkan konsekwensi logis bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ditinjau dari aspek yuridis, keterlibatan tersebut tentunya akan memaksa Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk tunduk dan patuh terhadap semua regulasi yang terdapat dalam organisasi tersebut. Suka atau tidak, meskipun regulasi tersebut terkadang bertentangan dengan kepentingan pemerintah Indonesia.
D itinjau dari aspek ekonomi, Indonesia tentunya diharuskan untuk bersedia membuka pasar domestik terhadap perdagangan barang dan jasa dari negara-negara anggota, dituntut siap dalam kompetisi industri dengan negera-negara  maju  serta  dituntut harus selalu
1 Mohammad Sood, Hukum  Perdagangan  Intemasional,cetakan pertama,  (Jakarta:Rajawali Press, 2011), hlm. 4 2 Ibid, hlm. 5
3 Menurut Hikmahanto Juwana bahwa yang dimaksud perdagangan intemasional sama sekali tidak merujuk  pada  kegiatan  transaksi  perdagangan  pelaku  usaha  antar  Negara  seperti  yang  banyak  orang persepsikan  selama  ini.  Perdagangan  intemasional  merujuk  pada  kebijakan-kebijakan  perdagangan  yang dibuat oleh pemerintah, penekanannya di sini adalah fungsi pemerinah sebagai regulator memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang atau jasa dari Negara lain yang masuk  ke  negaranya.  Oleh  karenaya  kurang  tepat  apabila  menyamakannya dengan  transaksi  bisnis intemasional. Sebagai contoh ketika pemerintah Indonesia pemah membuat kesepakatan dengan departemen pertahanan Amerika atau Rusia dalam pengadaan pesawat tempur. Adalah benar bahwa departemen pertahanan merupakan representasi dari Negara tersebut, meskipun yang memproduksi pesawat tersebut bukanlah pemerintah Amerika atau Rusia melainkan badan usaha yang ada di sana. Perjanjian semacam ini sering disebut sebagai Government Contract. Kontrak dimana salah satu pihaknya adalah Negara atau pemerintah, Negara di sini harus dianggap sebagai subjek hukum perdata, bukan sebagai subjek hukum dalam hukum publik. Lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Persfektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, cetakan pertama, (Jakarta:PT. Yasrif Watampone, 2010),  hlm  101-102. Bandingkan  dengan  pendapat  Huala  Adolf  yang  menyebutkan  bahwa  subjek  hukum perdagangan intemasional  bukan hanya terbatas pada Negara dalam hal ini  pemerintah sebagai regulator yang merniliki kewenangan untuk membuat kebijakan, akan tetapi terdapat subjek hukum lain yaitu organisasi intemasional, individu dan bank, pendapat tersebut berdasarkan pada peranan penting  subjek hukum tersebut dalam perkembangan perdagangan intemasional, yang dalam hal ini, yaitu para pelaku dalam perdagangan intemasional yang mampu  mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan serta para pelaku dalam perdagangan intemasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan- aturan hukum dibidang hukum perdagangan intemasional. Lihat Hauala Adolf, Hukum  Perdagangan Internasional, cetakan ke-4 (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 57
siap menghadapi timbulnya potensi dampak negatif  yang  diakibatkan oleh perdagangan global tersebut, seperti  masuknya  barang  dumping, barang bersubsidi hingga maraknya lonjakkan barang impor.  Artinya apabila kebijakan itu tidak disertai dengan persiapan yang matang maka boleh  jadi  keputusan bergabungnya Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia tersebut bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan  perekenomian  Indonesia sendiri.
Bagi Indonesia kebijakan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tersebut dinilai sangatlah penting dan tidak lepas dari adanya motivasi  dan asumsi yang kuat dari pemerintah untuk meningkatakan pertumbuhan  ekonomi  yang lebih  baik di masa mendatang.  Menurut  Kartadjumena,  bahwa setidaknya  terdapat dua alasan bagi pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia tersebut, yaitu : 4
a. Upaya meningkatkan  pertumbuhan ekonomi
Dalam hal ini apabila melihat tingkat rendahnya pendapatan sebuah negara berkembang tentunya apapun tujuan pembangunan yang dikehendaki tidak akan mudah tercapai. Karena itu laju pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk membuka pintu guna memasuki jalur pembangunan  yang  mencakup  keseluruhan  kegiatan  masyarakat ke arah tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, penigkatan taraf  dan  laju pendapatan merupakan syarat mutlak untuk memungkinkan tercapainya  upaya-upaya lain, sehingga upaya pembangunan yang sifatnya lebih luas lagi secara realitis dapat tercapai apabila pertumbuhan  ekonomi yang cukup tinggi dapat  dicapai.
Maka  dalam  merumuskan  upaya  peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebagai komponen kunci dari program pembangunan yang lebih luas lagi, diperlukan suatu keputusan yang mantap dengan strategi. yang dapat dilihat secara nyata serta dapat diimplementasikan dalam  program  operasional  yang  kongkrit.  Dalam  konteks  ini  dapat diartikan sebagai program jangka panjang untuk mencapai laju pertumbuhan  yang dapat berjalan secara berkesinambungan pada tingkat yang setinggi mungkin serta menitikberatkan terjadinya pemerataan yang seluas mungkin. Jelasnya tujuan utama dalam kebijakan tersebut adalah rumusan.  Kebijakan yang secara operasional memungkinkan laju pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menerapkan pola-pola pemerataan. 5
b. Perdagangan intemasional sebagai sarana mendapatkan bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan  ekspor
Dalam hal ini laju pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut memerlukan arus modal dari luar dalam bentuk bantuan pinjaman  dari luar negeri maupun arus modal  asing karena tingkat tabungan dalam negeri tidak  dapat  membiayai  kegiatan  apabila yang ingin dituju adalah laju pertumbuhan yang tinggi. Karena itu sejak awal program pembangunan, komponen eksteren yang telah memegang peranan kunci. Pembiayaan komponen eksteren terbantu oleh adanya migas yang pada tahun 1970-an mengalami perbaikan harga sehingga banyak membantu.  Untuk mencapai  tujuan keberhasilan, ada asumsi yang harus dijaga, yaitu bahwa perekonomian dunia akan  tetap  terbuka dan dapat merumuskan strategi pembangunan melalui peningkatan ekspor dan imper yang dapat dijamin dengan adanya  keterbukaan perekonomian dunia. 6
Meskipun dengan didasari pada kepentingan dan asumsi seperti yang telah dijelaskan di
4 Kartadjumena, GAIT dan WTO, Sistem  Forum Dan Lembaga lnternasional  di Bidang Perdagangan, cetakan pertama,  (Jakarta:UI Press, 1996), hlm. 230
5 Ibid, hlm. 232
6 Kartadjumena,   GAIT  dan  WTO,  Sistem  Forum  Dan  Lembaga  Internasional  di Bidang Perdagangan, ... Op. Cit, hlm. 235
atas, akan tetapi pada perkembangannya hal itu tidak cukup memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut selalu mendapatkan respon positif dan dukungan dari semua kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang apatis terhadap kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam perdagangan Internasional, contohnya  seperti Sri Edi Swasono yang berpendapat :
"Pasar bebas akan menggagalkan cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pasar bebas hanya akan netral-netral saja terhadap anak negeri,  pasar  bebas  tidak dapat memihak kepada bekas kaum terjajah yang jauh dibawah martabat kaum Eropa dan Timur Asing serta pasar bebas hanya menutup hak demokrasi ekonomi rakyat yang miskin tanpa daya beli akan menjadi penonton belaka". 7
Hal tersebut berbeda dengan pendapat mantan Presiden Soeharto yang menilai keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan Internasional  merupakan  sebuah keniscayaan dari adanya globalisasi  ekonomi  yang semakin pesat.
"Suka atau tidak suka umat manusia dan dunia menghadapi perubahan besar yang tidak dapat dihindari perubahan ini terutama disebabkan oleh perkembangan  ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang makin cepat dan luas, disamping itu juga perubahan dalam sikap dan pikiran manusia. Berhubung dengan itu dunia dan umat manusia semakin kecil dan erat hubungannya dengan satu sama lain. Proses yang sering dinamakan globalisasi itu tidak dapat ditolak oleh siapa pun juga. Akibat dari proses itu bangsa-bangsa diharuskan untuk bekerja sama satu dengan yang lain kalau hendak selamat sebab hubungan satu sama lain semakin terbuka. Namun, dalam waktu yang sama harus juga bersedia  dan  sanggup  bersaing satu sama lain sebab barang siapa kurang daya saingnya akan sangat terlantar dalam dunia yang makin erat hubungannya itu, dunia tidak  akan  bertanya  apakan  kita sudah siap atau belum, kita sendiri mempunyai kewajiban untuk mengkaji sendiri secara baik". 8
Terlepas dari beragam pendapat tersebut, memang harus diakui dalam kurun waktu 19 tahun sejak terlibatnya Indonesia dalam liberalisasi perdagangan hingga saat ini, di satu sisi cukup memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana  yang telah dicita-citakan di atas. Akan tetapi disisi lain pemerintah juga tidak bisa menutup mata, bahwa keberadaan kebijakan tersebut juga telah melahirkan berbagai masalah baru yang dapat memberikan ancaman serius bagi perekonomian di Indonesia khususnya yang menyangkut kelangsungan hidup industri domestik.
Adanya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk impor, matinya indutri kecil karena kalah bersaing dengan industri asing yang sudah mapan, hingga maraknya barang dumping, subsidi dan  lonjakkan impor  barang  sejenis  yang dapat menimbulkan   kerugian   bagi   pertumbuhan   industri   domestik   yang   ada  di Indonesia. 9
7 Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek  Hukum dan Non Hukum , cetakan pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 208
8 Syahmin,   Hukum  Dagang  Internasional,  cetakan   pertama,  (Bandung:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75
9 Adapun yang dimaksud dengan dumping adalah strategi penetapan harga jual ekspor lebih rendah (nilai ekspor) dibandingkan harga jual tersebut di dalam negeri (nilai normal). Subsidi adalah Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah/badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan/eksportir/ industri/wilayah tertentu.. sedangkan yang dimaksud dengan lonjakkan impor adalah perkembangan tak terduga dari dampak kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah yang berakibat pada peningkatan jumlah masuknya barang kedaerah pabean yang dengan kondisi tersebut dapat menyebabkan timbulnya ancaman kerugian serius terhadap produk domestik. Lihat Sugih Nurmansyah,  Perkembangan kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard 1995-2008, cetakan ketiga, tahun 2008, Direktorat Pengamanan Perdagangan, hlm. 2-6
Merupakan bagian kecil dari konsekwensi buruk dan resiko yang mau tidak mau harus diterima oleh para pelaku  usaha yang ada di Indonesia.
Apabila mencoba berkaca pada keberhasilan Taiwan yang telah menjadi  salah satu dari empat "macan ekonomi" Asia Timur, di mana keberhasilan ekonominya yang gemilang pada beberapa dasawarsa terakhir ini telah mempengaruhi cara pandang para ekonom tentang pembangunan (tiga yang lainnya adalah Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong). Pengalaman Taiwan adalah pemicu utama di balik perubahan kebijakan ekonomi yang dijalankan di Republik Rakyat Cina (RRC), yang dimulai pada tahun 1978. 10
Klaim Taiwan untuk statusnya sebagai "keajaiban pembangunan" sekuat klaim negara- negara lain di dunia. Pulau ini mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 7% selama empat dekade dari 1960 hingga 2000. Perekonomian Taiwan tumbuh hampir 10% per tahun pada periode 1965-1980, lebih cepat dari pada perekonomian negara lainnya di dunia. Meskipun sudah menyandang status negara berpendapatan tinggi sekarang,  dengan pendapatan per kapita sebesar $13.925  pada tahun 2000 pada tingkat nilai tukar pasar ($22.646 pada tahun 2000 dalam PPP), Taiwan terus tumbuh dengan cepat pada tingkat 5,7% secara rata-rata selama periode 1996-2000. Pencapaian Taiwan sangat berbeda dibandingkan banyak perekonomian negara lain yang mulai dengan kondisi yang serupa atau bahkan lebih baik setelah Perang Dunia.
Banyak faktor  yang  menjadi  alasan  dasar  kesuksesan  tersebut,  diantaranya seperti penekanan pada pendidikan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi pertanahan dini dan menyeluruh, tingkat tabungan dan investasi yang sangat· tinggi, gabungan dari berbagai pengaruh  asing  yang  konstruktif  dan  pencampuran gagasan komersial dari Jepang dan AS, ledakan perekonomian tahun 1960 akibat perang Vietnam, dimulainya strategi pertumbuhan yang berorientasi ekspor di tengah-tengah perekonomian dunia yang berkembang cepat pada awal 1960-an,  etika kerja  dan  sikap yang produktif dari angkatan kerja Taiwan, sejarah panjang budaya wiraswasta, insting untuk mempertahankan hidup, yaitu kebutuhan akan pembangunan ekonomi sebagai pertahanan melawan serangan dari daratan RRC dan yang paling mengesankan diantara faktor-faktor di atas adalah strategi industrialisasi  pemerintah  yang  efektif  yang dilakukan oleh pemerintah  Taiwan. 11
Robert Wade telah menunjukkan bahwa Taiwan banyak menganut kebijakan industri dari pemerintah dan telah menampilkan bukti yang agak kontroversial, yaitn kesuksesan Taiwan sebagian besar karena efektivitas kebijakan industri. Taiwan mempunyai sistem kebijakan industri yang aktif untuk memberi lisensi  ekspor,  mengontrol investasi asing langsung di dalam maupun dari Taiwan, membentuk kartel ekspor  dan memberi insentif fiskal  bagi investasi  dalam sektor prioritas dan keringanan  kredit untuk industri-industri utama. Pemerintah memainkan peran yang jauh lebih pasif sekarang, karena status negara maju  hampir  dicapai,  tetapi  menarik  juga  untuk  melihat peran  yang  dimainkan  pada tahapan pembangunan yang lebih formatif di Taiwan. 12
Sejarah perekonomian Taiwan dimulai dengan industri yang berorientasi substitusi impor yang sangat diatur oleh pemerintah pada periode 1949-1958. Reformasi pada 1958 mengubah intervensi ke promosi ekspor dan memperkenalkan kekuatan pasar. Namun yang muncul bukan pasar yang bebas tetapi hanya perekonomian terencana yang kurang menyeluruh. Memasuki tahun 1980-an, semua impor dan ekspor di Taiwan harus memakai lisensi. Impor  dikategorikan menjadi "terlarang", "dikendalikan", dan "diizinkan". Barang-barang yang dikendalikan meliputi barang-barang mewah dan barang-barang yang diproduksi secara lokal dengan kualitas yang memadai, dalam jumlah yang cukup,
10 Michael P.Tadaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, edisi kesembilan, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 126
11 Michael P.Tadaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi,... Op.Cit,, hlm.  127
12 Ibid, hlm. 128
dan harganya tidak lebih dari marjin yang tipis (sekitar 5%) di atas harga impor yang sebanding. Karena  daftar  produk yang dikendalikan lebih besar daripada yang dipublikasikan, tidak semua produk yang "diizinkan" secara otomatis disetujui. Wade menunjukkan bahwa, importir potensial dari suatu produk yang berada di dalam daftar rahasia harus memberikan bukti bahwa pemasok domestik tidak dapat menandingi harga, kualitas, dan waktu pengiriman dari barang asing. Wade menunjukkan bukti bahwa fungsi mereka adalah untuk mempercepat pertumbuhan industri dengan memberikan permintaan domestik untuk produk-produk  yang  ditargetkan  oleh pemerintah. Kemudian  insentif  yang  agresif  diberikan untuk memacu perusahaan agar mulai mengekspor produk-produk ini. 13
Interpretasi Wade atas kesuksesan relatif dari program substitusi impor ini konsisten dengan penekanan pada insentif pasar. la berpendapat bahwa karena mengontrol jumlah barang LN yang memasuki perekonomian lokal, pemerintah dapat memakai harga intemasional untuk mendisiplinkan perilaku penentuan harga dari produsen domestik yang diproteksi. Pemerintah meminta alasan yang baik mengapa harga domestik produk yang diproteksi ini jauh lebih mahal daripada harga intemasional, terutama jika produk tersebut merupakan input untuk produksi barang ekspor. Dengan cara ini, harga domestik untuk barang-barang yang dikendalikan dapat dipertahankan tidak jauh dari tingkat harga dunia melalui ancaman untuk membuka keran impor, bahkan tanpa perdagangan bebas barang-barang yang melintasi batas negara.  Wade menyimpulkan bahwa ancaman pemerintah yang efektif untuk membuka  keran impor itu sendiri  sudah  cukup  untuk  mengendalikan  harga,  meskipun  ada proteksi  perdagangan. 14 Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa pemerintah mampu memainkan peran aktif dalam kebijakan industri tanpa memperburuk vitalitas insentif pasar  domestik.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka semuanya sudah cukup menjadi dasar pertimbangan bahwa keterlibatan pemerintah dalam liberalisasi perdagangan tersebut bukan hanya melahirkan  solusi  bagi pertumbuhan  ekonomi Indonesia, akan tetapi disisi lain juga dapat melahirkan masalah baru bagi perekonomian nasional khususnya bagi industri-industri  domestik.  Jelasnya, dalam keterlibatan sebuah negara dalam perdagangan bebas, sebuah pemerintahan dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan industri   domestik   untuk  lebih   maju,  kempuan   diplomatik   yang mumpuni serta  kemampuan untuk menentukan kebijakan yang berpihak dan pada pelaku ekonomi domestik.
Asumsinya adalah bahwa kesuksesan pembangunan memerlukan banyak hal yang harus berjalan bersama dengan baik dan karenanya mungkin tidak memerlukan banyak penjelasan sama sekali. Banyak faktor yang dikutip di sini mencerminkan syarat yang perlu tetapi tidak mencukupi. Dalam pandangan ini, kuncinya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, sebuah negara harus mempunyai strategi industrialisasi yang efektif khususnya yang terkait dengan optimalisasi peran industri-industri domestik. Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menggabarkan kompleksitas permasalahan atau kelemahan keterlibatan indonesia dalam liberalisasi perdagangan, baik ditinjau dari aspek politik, aspek budaya hukum serta terkait posisi Indonesia sebagai negara berkembang.

## 2. Rumusan  masalah
Dengan demikian, berdasarkan semua penjelasan di atas, maka yang patut menjadi pertanyaan dasar dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kompleksitas kelemahan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan.
13 Michael P.Tadaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, ...Op. Cit, hlm. 130
14 Ibid , hlm. 131

## B.  BEBERAPA        KELEMAHAN      INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN 1.  Aspek Diplomasi  Ekonomi
Hubungan ekonomi dan perdagangan internasional suatu negara berperan penting dalam hubungan luar negeri. Bahkan, hubungan internasional kontemporer menunjukkan kebutuhan politik luar negeri. Hal ini untuk mengubah diplomasi tradisional yang digunakan menuju diplomasi multi sektor dan multi peringkat.
Dengan kata lain, kebutuhan penting suatu negara untuk hubungan internasional dengan mendefinisikan kembali makna diplomasi politik luar negerinya. Multi  level diplomacy ini juga bermakna, diplomasi ekonomi akan beroperasi dalam tiga peringkat bilateral, regional dan multilateral. 15
Menurut Louise Diamond dan Ambassador John McDonald, Multi-Track Diplomasi adalah sistem yang bertujuan menciptakan perdamaian dalam hubungan Internasional. Sistem ini dikenal dengan multi-track disebabkan adanya beberapa unsur yang saling terkait antara satu dengan lainnya, unsur tersebut bisa meliputi (individu, kelompok, institusi ataupun komunitas). Untuk selanjutnya beberapa unsur ini saling bekerja sama dan saling menopang demi sebuah tujuan bersama, yaitu terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Singkatnya, konsep yang ditawarkan di dalam Multi Track Diplomacy adalah dalam diplomasi diperlukan kesatuan antara aktor-aktor elit negara dengan aktor-aktor non-negara. Aktor-aktor negara adalah para diplomat yang dikirim khusus oleh pemerintahan sebuah negara, sedangkan aktor- aktor non-negara adalah semua elemen masyarakat sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak pemerintah negara lain ataupun pihak non pemerintah. Proses interaksi inilah yang kemudian memberikan kontribusi positif terhadap hubungan kedua negara, baik dirasakan secara langsung ataupun tidak.
Globalisasi ekonomi yang terus melanda dunia kian menjadikan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen penting dalam politik luar negeri. 16 Dalam konteks ini, hubungan ekonomi antar  negara dapat menjadi perekat hubungan politik. Maka, hubungan ekonomi dapat berperan sebagai faktor pengaruh dalam hubungan politik (the influencer  of political relations).
Diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi tiga isu penting hubungan antara ekonomi dan politik hubungan antara lingkungan serta aneka tekanan domestik dan internasional serta hubungan antara aktor negara dan non negara (swasta). Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan intemasional kontemporer.
Isu pertama mengacu kondisi di tengah perkembangan intensitas dan kompleksitas yang kian  tinggi  dari  tiga  pola  interaksi  itu  serta  isu  ekonomi  global  yang kian rumit, hubungan ekonomi dan politik kerap tidak dapat berjalan seiring. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi  yang  dimiliki  negara. Sebaliknya, ada banyak kasus terjadi, di mana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain terbentuk secara efektif tanpa disibukkan hubungan politik yang mereka miliki.
Isu kedua merujuk tingkat ekonomi domestik sebagai basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri ( economic foreign policy ). Dalam konteks ini, tingkat kesiapan domestik yang rendah kerap menjadi kerikil dalam meningkatkan diplomasi ekonomi suatu negara. Hal ini dimaknai  sebagai rendahnya kesiapan domestik  suatu  negara  atau kerap dimaknai sebagai rendahnya daya saing negara di bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan negara lain.
15 Kompas,  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia,  http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/ diplomasi.ekonomi.indonesia,  akses 27 Oktober 2015
16 Diamond, Louis, Ambassador John Mc Donald.. Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace. Kumarian Press. 1996
Alhasil, tingkat kesiapan domestik dan daya saing negara juga akan menentukan kapasitas dan kemampuan ekonomi nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global.
Isu  ketiga  terkait  kemampuan  negara  dan  swasta  dalam  hubungan  ekonomi  atau perdagangan internasional. Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan non  negara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki. Sebaliknya, banyak kasus di negara berkembang, termasuk di Indonesia, menunjukkan, betapa lemahnya hubungan dan rendahnya koordinasi antara sesama institusi pemerintah dan swasta. Akibatnya, diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara efektif mencapai kepentingan ekonomi nasional. 17
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki beberapa kelemahan, salah satunya terkait sejarah dipolomasi Indonesia yang tidak pemah diarahkan untuk memperjuangkan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan dalam kurun waktu tertentu. Keinginan untuk berubah tidak bisa dengan cara lain selain cara "diplomasi". Namun demikian upaya ini tidak mudah karena kompleksitas yang dihadapi oleh negara-negara berkeabang. Kompleksitas ini yang hendak dipotret dan dipetakan agar pengambil kebijakan di Negara berkembang, termasuk Indonesia dapat mengambil strategi untuk melaksanakan diplomasi ekonomi berdasarkan kompleksitas tersebut.
Kelemahan ini tampak jelas ketika pada tahun 1990-an pemerintah terlalu over confidence untuk masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan (WTO). Seperti yang dijelaskan  sebelumnya  keputusan  tersebut  dipicu  oleh  keinginan  Indonesia  untuk mendapat keuntungan besar dari keikutsertaan WTO. Padahal bila dilihat dari segi untung dan rugi, faktanya Indonesia lebih banyak dirugikan. Pada saat ini sulit bagi Indonesia untuk bisa keluar dari WTO meskipun secara teoritis hal tersebut dimungkinkan.
Ditinjau dari aspek sumber daya manusia para diplomat, para perunding yang terdiri dari diplomat dan pejabat departemen teknis memiliki kelemahan. Para diplomat mungkin menguasai dari segi bahasa akan tetapi tidak  dari segi subtansi, sementara pejabat dari departemen teknis menguasai subtansi akan tetapi tidak menguasai bahasa. Kelemahan ini diperparah  karena dari kedua instansi tersebut sangat sedikit memiliki anggota yang menguasai keterampilan untuk merancang kalimat hukum. pada aspek keterampilan atau kemampuan dalam merancang kalimat hukum sangatlah penting karena pada akhirnya berbegai kesepakatan harus dituangkan  dalam berbagai kalimat  hukum dalam perjanjian internasional. 18
Hal lainnya yang turut memprihatinkan adalah para perunding sering memperjuangkan sesuatu yang tidak menunjukkan realitas lndonesia sebagai negara berkembang. Memang bukan  kesalahan mereka semata, akan tetapi juga diakibatkan tidak adanya database yang dapat dijadikan dasar sebagai asumsi dalam perundingan yang terkait dengan perjanjian perdagangan internasional. Belum lagi penggalangan antara birokrat dan pelaku usaha di Indonesia yang masih sangat kurang dalam isu-isu perdagangan internasional sehingga apapun kebijakan pemerintah bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Bahkan ada kecenderungan para pelaku usaha terlalu acuh dengan apa yang diperjuangkan oleh pemerintah karena mereka menganggap tidak ada relevansinya.
Para perunding kerap mempunyai perasaan bahwa mereka mawakili Indonesia seolah- olah lebih dari negara maju, bahkan jauh lebih dari negara maju. Sebagai akibatnya yang diperjuangkan jauh dari apa yang diharapkan masyarakat dan terkadang sangat liberal. 19
17 Kompas, Diplomasi Ekonomi Indonesia, http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/ 01253873/diplomasi.ekonomi.indonesia,akses 27 Oktober 2015
18 Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Persfektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, cetakan pertama, (Jakarta : PT. YasrifWatampone, 2010), him. 111
19 Ibid ,  hlm. 112
Bahkan yang lebih parah selama ini sistem dipolomasi Indonesia selalu menggunakan manajemen Sangkuriang, dimana besok akan melakukan  negosiasi, malam ini baru bertemu di hotel untuk melakukan diskusi. Seringkali bahwa para negosiator kurang dipersiapkan dari segi detail dan kedalaman isu yang dihadapi. Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia menjadi lemah dalam perundingan kerjasama ekonomi internasional. Contohnya adalah kasus Tangguh,  dimana Indonesia adalah pemilik perusahaan tersebut, tetapi faktanya Indonesia justru sulit untuk ikut menentukan harga. 20

## 2.  Aspek Budaya Hukum Pelaku lndustri
Ditinjau dari aspek budaya hukum, jika melihat permasalahan di atas, maka dalam hal ini tidak dapat hanya dilihat dari sisi peran pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga harus dilihat dari sisi peran aktif para pelaku industri nasional, karena bagaimanapun juga sudah seharusnyalah pelaku industri nasional menjadi  pemeran  utama dalam pembangunan industri nasional, tidak selalu mengandalkan pemerintah sebagai peran pembantu. Dalam hal ini, peranan pelaku industri merupakan yang paling penting dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi yang sehat. Bukan hanya terkait dengan sisi produksi, tapi juga terkait dengan pengawasan dan upaya mereka dalam menciptakan sebuah lingkungan industri yang aman. 21
Dalam hal penegakan hukum, ada kalanya suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi  masyarakat (public participation). Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, sebaik  apapun  struktur  dan substansi tersebut, hasilnya tetap tidak akan baik dalam penegakan hukum. 22
Michael P. Tadaro mengemukakan bahwa: Development should, therefore, be perceived as a multidimensional process involving the reorganization and reorientation of the entire economies and social system. In addition to improvements in income and output, it typically involves radical changes in institutional social and administrative structures, as well as in popular attitudes and , in many cases even customs and beliefs. 23
20 Ibrahim Yusuf, Optimalisasi  Diplomasi Ekonomi Untuk meningkatkan Ekonomi Nasional, Tabloid Diplomasi, edisi 15 February-14 Maret 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 5 21 Istilah budaya hukum atau kultur hukum secara longgar digunakan untuk  menggambarkan  sejumlah fenomena  yang  saling  berkaitan.  Pertama,  istilah  itu  mengacu  pada  pemahaman  publik mengenai pola- pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. apakah orang-orang  bertindak  sedemikian  rupa  dengan bertolak  dari  anggapan  bahwa  pengadilan  itu adil ? kapan mereka  menggunakan peradilan atau bagaimana pemahaman mereka mengenai hukum secara umum ? sikap-sikap inilah yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Istilah budaya hukum juga  digunakan  untuk menggambarkan kultur hukum dalam sebuah kelompok atau sebuah negara. Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting  adalah  budaya   hukum para  profesional  hukum,  ideologi,  nilai-nilai  dan   prinsip-priosip  para pengacara, hakim, polisi dan yang lainnya yang bekerja dilingkaran  ajaib sistem hukum. perilaku  dan sikap  para profesional akan berpengaruh terhadap pola tuntungan yang diajukan pada sistem, dari segi ini sistem hukum tidak lagi terlihat hanya sebagai sebuah wahana dalam pengibaratan di muka , melainkan tindakan  para profesional tersebut pun turut menentukan  pengaruh dalam perkembangan  hukum. Lihat Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem: A Sosial Science Perspektive, Terjemah M. Khozim , Sistem Perspektif llmu Sosial , cetakan ke V, Bandung: Nusa  Media, 2013, hlm. 225
22 Azrni Fendri, "Perbaikan  Sistem Hukum  dalam Pembangunan  Hukum di  Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2 No. 2, Kampus Unand Limau Manis Padang, hlm.12
23 Michael P. Tadaro, Economic Devolepment in the Third World, Dikutip dari Topane Gayus Lumbun, Confucianisme dan lingkungan hidup : budaya hukum masyarakat pasiran,  Program Pascasarjana,  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  2002,  hlm. 7
Mencermati pendapat tersebut, maka tampak jelas bahwa kegiatan pembangunan sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian penting dari budaya hukum. 24 Sebagai contoh, Pasal 97 ayat (3) tentang Perdagangan Tahun  2014 dijelaskan bahwa keanggotaan  Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
a. Pemerintah.
b. Lembaga yang bertugas melaksanakan  penyelidikan tindakan anti  dumping  dan tindakan imbalan.
c. Lembaga  yang  bertugas  melaksanakan   penyelidikan  dalam  rangka  tindakan pengamanan perdagangan.
d. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelindungan konsumen.
e. Pelaku usaha atau asosiasi  usaha di bidang Perdagangan.
f. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan. 25
Mengamati  ketentuan di atas, maka secara tidak langsung selain  memainkan fungsi produksi, pelaku industri nasional juga memiliki kewajiban yang sama dengan komite perdagangan Indonesia sebagai bagian atau unsur dari komite perdagangan, seperti memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan, memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan serta membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik perdagangan. 26
Maksudnya adalah bagaimana sikap serta kesadaran mereka dalam pemanfaatan instrumen hukum remedi perdagangan dalam memberikan pengawasan terhadap industri- industri mereka dari berbagai macam potensi ancaman kerugian  yang  berasal dari luar. Dengan demikian kebijakan pemerintah seharusnya mampu mendorong semua pelaku industri untuk mau memanfaatkan instrumen hukum remedi perdagangan dengan lebih baik lagi. Langkah ini akan meningkatkan komunikasi pemerintah dan pelaku industri yang dinilai kurang, karena bagaimanapun juga, besar kecilnya peran aktif pelaku industri nasional dalam pemanfaatan instrumen hukum remedi perdagangan tentunya akan berimbas langsung pada optimal  tidaknya aktivitas perdagangan itu sendiri. Jelasnya, butuh kemauan komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri nasional untuk mendorong industri agar mau lebih aktif lagi dalam memanfaatkan instrumen hukum serta mendorong pemerintah agar bisa lebih peka dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penguatan  sikap  terhadap  sistem  hukum remedi perdagangan dikalangan pelaku industri nasional, dengan bantuan sosialisasi dari pemerintah agar mereka mendapatkan pemahaman yang baik dan menyadari dari pentingnya sebuah upaya pemanfaatan ketentuan-ketentuan tindakan pengamanan perdagangan agar dapat menggunakan instrumen hukum tersebut untuk keperluan industri yang mereka bangun. 27

## 3. Lemahnya Solidaritas dan Posisi Tawar Negara-negara Berkembang
Kelemahan yang terakhir yang akan dibahas dalam tulisan  ini  adalah  terkait posisi tawar  negara-negara  berkembang bila berhadapan  dengan negara-negara industri. Lemahnya posisi tawar negara berkembang dalam  Konferensi  Tingkat  Menteri
24 Topane  Gayus  Lumbun,  Confucianisme  dan lingkungan hidup : budaya  hukum masyarakat pasiran, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 7
25 Lihat Pasal 97  ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
26 Ibid, Pasal 97 ayat (4)
27 Nandang Sutrisno, ''Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri dalam Negeri", Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, (2007), hlm. 242
(sebelum Putaran Doha) menyebabkan setiap keputusan  perdagangan  dunia  berada dalam dominasi negara-negara  maju.
Solidaritas negara berkembang sulit untuk dibangun, bahkan negara maju seolah mempunyai cara dan strategi untuk memecah  belah solidaritas kelompok negara berkembang  dalam  menghadapi   mereka.  Berbagai   inisiatif  ditawarkan  agar negara-negara   berkembang   terpecah   belah. 28 Konseksuensi   dari   tidak   adanya solidaritas  tersebut berdampak pada posisi tawar yang lemah pada saat berhadapan dengan negara-negara industri. Dan tentunya tanpa posisi tawar yang kuat atau sebanding, maka tidak akan dapat diharapkan terjadinya sebuah perubahan yang berarti. 29
Partisipasi negara berkembang dalam WTO menjadi yang terbanyak dengan mencapai tujuh puluh lima persen dari keseluruhan anggota tetap, terhitung dari 160 anggota tetap saat ini kurang lebih 117 di antaranya merupakan negara berkembang (WTO 2003). Akan tetapi, banyaknya jumlah anggota tersebut tidak memberikan kekuatan lebih bagi negara berkembang untuk mempengaruhi negosiasi yang  masih didominasi oleh negara maju. Meskipun organisasi dioperasikan dalam bentuk one country one vote, serta keputusan dibuat secara konsensus, dalam realitanya negosiasi dan proses pengambilan keputusan jauh lebih kompleks dan rentan terhadap pengaruh kekuatan ekonomi. Salah satu ukuran daya tawar diterimanya sebuah konsensus dalam WTO ditentukan oleh kombinasi populasi dari populasi, kekayaan dan volume perdagangan (khususnya melalui tingginya PDB per kapita dan volume impor). Sehingga melihat penentuan daya tawar tersebut, maka dapat dipastikan negara- negara maju seperti AS dan UE memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan. 30 Di samping itu adanya klasifikasi dalam WTO menjadi beberapa kelompok seperti negara maju, negara berkembang, negara kurang  maju, dan net food-importing developing countries  (NFIDCs)  berdampak  pada  adanya  perbedaan  posisi  dan  kekuatan negara di tiap negosiasi pengambilan keputusan. Negara yang memiliki kekuatan besar cenderung memiliki kesempatan  lebih  besar  untuk  memengaruhi  dan menguasai  proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya dominasi tersebut berdampak kerugian yang ditanggung oleh sebagian anggota, karena isu yang diputuskan tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara anggota lainnya. Negara berkembang memang tidak tinggal diam begitu saja dalam tiap negosiasi, namun tarik ulur kepentingan yang terjadi dalam WTO justru berimbas pada ketidakjelasan dan lambannya pengambilan keputusan. Ini dapat dilihat dari lambannya proses penyelesaian kesepakatan dalam bidang pertanian yang tertuang dalam AoA. 31

## C. SIMPULAN
Sejak keterlibatan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, terdapat beberapa permasalahan atau kelemahan yang menjadi dasar mengapa urung tercapainya kepentingan dan keuntungan ekonomi yang diharapkan pemerintah Indonesia Adapun kelemahan- kelemahan  tersebut,  yaitu  (1)  Kelemahan  diplomasi  ekonomi.  Kelemahan  ini tampak jelas ketika pada tahun 1990-an pemerintah terlalu over confidence untuk masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan (WTO). Para perunding  yang terdiri dari diplomat dan pejabat departemen teknis memiliki kelemahan. Para diplomat mungkin menguasai dari segi bahasa akan tetapi tidak dari segi subtansi, sementara pejabat dari departemen  teknis  menguasai subtansi  akan  tetapi  tidak  menguasai  bahasa.  Kelemahan ini  diperparah karena  dari  kedua
28 Hikmahanto  Juwana, Hukum  lnternasional  Dalam  Persfektif  Indonesia  Sebagai Negara Berkembang, cetakan pertama, .......Op.Cit, hlm. 110
29 Ibid, hlm. 110
30 Nur  Inna Alifiyah, "Keberhasilan Emerging Market Koalisi Negara Berkembang WTO Memblokir Joint-Proposal AS-UE KTM Cancun 2003", Jurnal  Hubungan  Intemasional .  Tahun VIII, No. 1, Januari-Juni 2015, Departemen Hubungan  Internasional Universitas  Airlangga,   hlm. 16
31 Ibid, hlm. 16-17
instansi  tersebut sangat  sedikit  memiliki  anggota  yang menguasai  keterampilan  untuk merancang  kalimat  hukum.  Pada  aspek  keterampilan  atau kemampuan dalam merancang kalimat hukum sangatlah penting karena pada akhirnya berbegai kesepakatan harus dituangkan dalam berbagai kalimat hukum dalam perjanjian intemasional. (2) Kurangnya kesadaran dan sikap  pelaku industri  nasional untuk memanfaatkan instrumen hukum remedi perdagangan. karena bagaimanapun juga sudah  seharusnyalah pelaku industri nasional menjadi pemeran utama dalam pembangunan industri nasional, tidak selalu mengandalkan pemerintah sebagai peran pembantu. Dalam hal ini, peranan pelaku industri merupakan yang paling penting dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi yang sehat. Bukan hanya terkait dengan  sisi  produksi, tapi juga terkait dengan pengawasan dan upaya mereka dalam menciptakan sebuah lingkungan industri yang aman (3) Kelemahan yang terakhir yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terkait posisi tawar negara-negara berkembang bila berhadapan dengan negara-negara industri.

## DAFTARPUSTAKA

## Literatur
Alifiyah, Nur Inna, "Keberhasilan Emerging Market Koalisi Negara Berkembang WTO Memblokir Joint-Proposal AS-UE KTM Cancun 2003", Jurnal Hubungan Internasional , Tahun VIII, No.I, Januari-Juni 2015, Departemen Hubungan Intemasional  Universitas Airlangga.
Adolf, Hauala, Hukum Perdagangan Internasional, cetakan ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Diamond, Louis, Ambassador John Mc Donald.. Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace. Kumarian Press. 1996.
Fendri,  Azmi, “Perbaikan  Sistem Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  di Indonesia”,
Jurnal llmu Hukum, Volume 2 No. 2, Kampus Unand Limau Manis Padang.
Gayus Lumbun, Topane, Confucianisme dan lingkungan hidup : budaya hukum masyarakat pasiran, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukumdan Non Hukum, cetakan pertama, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
Juwana,  Hikmahanto, Hukum Internasional  dalam  Persfektif  Indonesia Sebagai Negara Berkembang, cetakanpertama, Jakarta:  PT. Yasrif Watampone,  2010.
Kartadjumena, GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, cetakan pertama, Jakarta: UI Press, 1996.
Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem: A Sosial Science Perspektive, Terjemah M. Khozim, Sistem Hukum, Perspektif llmu Sosial, cetakan ke V, Bandung: Nusa Media, 2013.
Michael P.Tadaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, edisi kesembilan, Jakarta: Erlangga, 2006.
Michael P. Tadaro, Economic  Devolepment in the Third World
Nurmansyah,  Sugih, Perkembangan  kasus  tuduhan  dumping,  subsidi  dan  safeguard 1995- 2008, cetakan ketiga, tahun 2008, Direktorat  Pengamanan  Perdagangan.
Sutrisno, Nandang, "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri dalam Negeri", Jurnal  Hukum, No. 2 Vol. 14, 2007
Sood,    Mohammad, Hukum    Perdagangan    Internasional,cetakan pertama,    Jakarta: Rajawali  Perss, 2011
Syahmin, Hukum Dagang Inetrnasional, cetakan pertama, Bandung:PT.  Raja Grafindo Persada, 2006.
Yusuf, Ibrahim, Optimalisasi Diplomasi Ekonomi, Untuk meningkatkan Ekonomi  Nasional, Tabloit Diplomasi, edisi 15 February-14 Maret 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

## Regulasi  dan Elektronik
Undang-undang  No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Kompas, Diplomasi Ekonomi  Indonesia,  http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28  /01253 873/diplomasi.ekonomi.indonesia, akses 27 Oktober 2015