## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## KONSEP PENGELOLAAN  TANAH WAKAF BERBASIS KEMITRAAN DI SUMATERA BARAT
Yasniwati 1*
1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: yasniwati@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 07/05/2023 Krisis  ekonomi  yang  melanda  bangsa  Indonesia  sangat  berdampak  pada  kondisi sosial  masyarakat.  Ambruknya  bangunan  dasar-dasar  ekonomi  bangsa  menjadi kunci  persoalan  untuk  memperbaiki  (recovery)  ekonomi  masyarakat.  Pada  akhir periode  Orde  Baru  (1998)  perekonomian  di  Indonesia  mengalami  kemerosotan drastis. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan. Jika pada tahun 1997 sebelum krisis  moneter,  angka  kemiskinan  di  Indonesia  hanya  sekitar  11%,  namun  pada tahun  1998  telah  meningkat  drastis  menjadi  lebih  dari  45%.  Kemiskinan  yang dihadapi  oleh  bangsa  ini  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks.  Berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah bersama-sama dengan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  pengentasan  kemiskinan  perlu  dilakukan  dengan cara mengubah mind set masyarakat melalui berbagai pendekatan pemberdayaan. Salah  satunya  adalah  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  secara  profesional dan  produktif.  Dalam  sejarah,  wakaf  telah  berperan  dalam pengembangan  sosial, ekonomi  dan  budaya  masyarakat.  Data  yang  terdapat  pada  Subdit  Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, luas tanah  wakaf  di  Indonesia  mencapai  52,  7  hektar,  data  tersebut  merupakan  hasil yang  diperoleh  dari  proses  pendataan  tanah  wakaf  secara  manual  di  seluruh Indonesia,  yang  dilakukan  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat  kecamatan  oleh tenaga  KUA,  kemudian  direkapitulasi  pada  tingkat  Kabupaten/Kota  oleh  kantor Kementerian Agama,  dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas tersebut    tersebar  di  440,5  titik  lokasi  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Begitupun dengan  tanah  wakaf  di  Sumatera  Barat,  peruntukkannya  lebih  banyak  digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan untuk kegiatan dibidang ekonomi masih sangat sedikit. Seperti tanah wakaf yang ada digunakan untuk pertanian dan peternakan bermitra dengan koperasi.
Direvisi, 14/06/2023 Dipublikasi, 04/07/2023
Kata Kunci: Penggelolaan; Tanah Wakaf; Kemitraan

## Abstract
Keywords: Management, Waqf Land, Partnership The  economic  crisis  that  hit  the  Indonesian  nation  greatly  impacted  the  social conditions of society.The collapse of the foundations of the nation's economy is the key  issue  for  improving  (recovery)  the  people's  economy.  At  the  end  of  the  New Order period (1998) the economy in Indonesia experienced a drastic decline. This can  be  seen  from  the  poverty  rate.  If  in  1997  before  the  monetary  crisis,  the poverty  rate  in  Indonesia  was  only  around  11%,  but  in  1998  it  had  increased drastically  to  more  than  45%.  Poverty  faced  by  this  nation  is  a  very  complex problem.  Various  poverty  alleviation  efforts  have  been  carried  out  by  the government  together  with  the  people.  Therefore,  poverty  alleviation  needs  to  be done  by  changing  the  mindset  of  the  community  through  various  approaches  to empowerment.  One  of  them  is  the  professional  and  productive  management  and development  of  waqf.  In  history,  waqf  has  played  a  role  in  the  social,  economic and  cultural  development  of  society.  Data  contained  in  the  Waqf  Information System Sub-Directorate, Ministry of Religion shows that in , the area of waqf land in Indonesia reached57, 2 hectare, the data is the result obtained from the manual data collection process for waqf land throughout Indonesia, which is carried out
in stages starting from from the sub-district level by KUA staff, then recapitulated at the Regency/City level by the office of the Ministry of Religion, and so on up to the  national  level.  The  waqf  land  is  spread  over  440,5  locations  throughout Indonesia.  Likewise  with  waqf  land  in  West  Sumatra,  its  designation  is  mostly used for religious and social purposes, while for economic activities it is still very little.  For  example,  existing  waqf  land  is  used  for  agriculture  and  animal husbandry in partnership with cooperatives.

## PENDAHULUAN
Wakaf  adalah  salah  satu  lembaga    Islam  yang  potensial  untuk  dikembangkan, khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Berdasarkan  pengalaman  negara  yang  lembaga wakafnya  sudah  maju 1 ,  wakaf  dapat  dijadikan  salah  satu  pilar  ekonomi.  Pada  umumnya, seperti  Arab  Saudi,  Mesir,  Yordania,  Turki  wakaf  dikelola  secara  produktif.  Penggelolaan wakaf  secara  produktif  itu  sebenarnya  sudah  dilakukan  sejak  awal  Islam 2 ,  sehingga  pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat 3 . Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan  dengan  baik  dan  benar. 4 Menurut  Hasan  Langgulung,  lembaga  wakaf mencapai  zaman  keemasannya  pada  Abad  ke-8  dan  ke-9  Hijriyah,  karena  pada  masa  itu jumlah  wakaf  sangat  banyak  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat. Wakaf-wakaf  pada  waktu  itu  pada  umumnya  dikelola  oleh  para  sultan  dan  amir,  anak-anak atau siapa saja yang ditentukan oleh wakif. Mereka terdiri atas pegawai-pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pengawas wakaf. 5
Perkembangan  wakaf  telah  membawa  manfaat  kolektif  kepada  umat  telah  dibuktikan melalui  banyak  penulisan 6 dan  wacana. 7 Begitu  juga,  perlunya  wakaf  diberdayakan  telah
1 Turki  pada  tahun  1925,  harta  wakafnya  sudah  mencapai  tiga  perempat  dari  luas  lahan  produktif  di  Turki. Penggelolaan  wakaf  di  Turki  dbawah  Direktorat  Jenderal  Wakaf,  yaitu  pelayanan  kesehatan,  pelayanan pendidikan, dan sosial. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, Menuju Era Wakaf Produktif , Depok, Mumta: Publishing, hlm. 41
2 Dalam  sejarah  Islam,  wakaf  dimulai  bersamaan  dengan  dimulainya  masa  kenabian  Muhammad  SAW.  Di Madinah  ditandai  dengan  pembangunan  Mesjid  Quba.  Ini  di  pandang  sebagai  wakaf  pertama  dalam  Islam. Kemudian  dilanjutkan  dengan  pembangunan  Mesjid  Nabawi  diatas  tanah  anak  yatim  piatu  yang  dibeli Rasulullah  dan  diwakafkannya.  Lebih  lanjut  lihat  Rozalinda,  2015, Manajemen  Wakaf  Produktif, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.
3 Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. M. Syafri Antonio mengutip hadist yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari,  menjelaskan  bahwa  Imam  Az-Zuhri  salah  seorang  ulama  terkemuka dan  peletak  dasar  kodifikasi  hadits  ( tadwin  al  –  hadits) mengeluarkan  fatwa  yang  berisi  anjuran  melakukan wakaf  dinar  dan  dirham  untu  pembangunan  sarana  dakwah,  sosial  dan  pendidikan  umat  Islam.  Lebih  lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, Menuju Era Wakaf Produktif, Op. Cit, hlm.27-28.
4 Pengaturan  dan  penggelolaan  wakaf  yang  baik  akan  berimplikasi  tumbuhnya  sektor  sosial  dan  ekonomi masyarakat.  Dengan  wakaf  yang  dikelola  dengan  baik,  maka  masyarakat  akan  sejahtera.  Lebih  lanjut  lihat dalam  Depag, Pedoman  Penggelolaan  Wakaf  Tunai ,  2006,  Dir.  Pemberdayaan  Wakaf  Dirjen  Bimas  Islam, Jakarta, hlm. 9.
5 Hasan langgulung,1991, Asas-Asas Pendidikan Islam, Percetakan saufi,Kuala Lumpur,hlm. 173-174
6 Penulisan  tentang  wakaf  sampai  tahun  2003  diantaranya  telah  dikumpul  oleh  Abdul  Azim  Islahi,  2003. Penulisan  tentang  wakaf  banyak  juga  diterbitkan  dalam  pelbagai  jurnal  ,  diantaranya  dalam International Journal  of  Heritage  Studies,  Journal  of  Islamic  Jerusalem  Studies,  Journal  of  American  Oriental  Society, European  Journal  of  Social  Theory,  The  Journal  of  Ottoman  Studies,  International  Journal  of  Middle  East Studies,  European  Journal  of  Turkish  Studies,  Journal  of  The  Economic  and  Social  History  of  The  Orient, Journal of the Economic and Economys, The journal of Ottoman Studies, The Wall Street Journal of political Sharia and Islamic Studies, dan sebagainya.
7 Wacana  tentang  wakaf  misalnya  telah  dibincangkan  setiap  tahun  di  konvensi,  persidang-persidagan  dan seminar-seminar. Diantaranya pada  12-14 September 2006,  ia dibincangkan di seminar Wakaf Kebangsaan di  Kuala  lumpur,  Malaysia  kerjasama  jabatan  Wakaf,  Zakat  dan  Haji  (JAWHAR)  Malaysia  :  pada  6  Maret 2007 dibincangkan di Singapore International Waqf Converense 2007 di Singapura, kerjasama Majlis Ugama
banyak  dinyatakan  dalam  berbagai  cara,  baik  dalam  bentuk  tulisan  maupun  dalam  bentuk tindakan. 8 Dengan kata lain, perkembangan dan penguatan peranan wakaf telah menjadi satu aksiom (prinsip yang dipercaya oleh banyak orang).
Di  tengah  problem  sosial  masyarakat  Indonesia  dan  tuntunan  akan  kesejahteraan ekonomi  akhir-akhir  ini,  keberadaan  wakaf  uang  menjadi  sangat  strategis.  Di  samping sebagai  salah  satu  aspek  ajaran  dimensi  spritual,  wakaf  uang  juga  merupakan  ajaran  yang menekankan kesejahteraan umat. 9 Apalagi di Negara kita Indonesia merupakan Negara yang mayoritas  penduduknya  beragamaIslam.  Jumlahnya  mencapai  87,2    %  atau  207.176.162 daritotal  penduduk    Indonesia  yang  berjumlah  237.556.363  jiwa  (BPS  dalam  angka  tahun 2010). Jumlah penduduk muslim ini  memiliki potensi  besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat  dan  pengembangan  perekonomian  nasional.  Salah  satu  contoh  pemberdayaan yang  dapat  dimanfaatkan  adalah  wakaf  yang  bersifat  produktif  baik  produktif  dari  segi ekonomi seperti lahan wakaf dikelola untuk peternakan maupun pertanian.maupun produktif non ekonomi seperti pembangunan sekolah di areal tanah wakaf.
Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf ini dimana dalam ketentuan Pasal 215 angka  1  Kompilasi  Hukum  Islam,  dinyatakan    bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum sekelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau  keperluan  umum lainnya  sesuai  ajaran  Islam.  Dalam  ajaran  Islam  wakaf  adalah  salah  satu  amalan  yang  akan tetap mengalir pahalanya walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. 10
Dengan adanya tanah wakaf terutama berada dilokasi strategis, maka sebaiknya nazhir menggelola  dengan  produktif  dengan  acara  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  baik pemerintah  maupun  swasta.  Misalnya  diareal  tanah  wakaf  dibangun  pertokoan,  rumah  kos atau  dibangun  SPBU.  Kerjasama  dapat  juga  dilakukan  oleh  nazhir  dengan  Badan  Wakaf Indonesia,  dengan  cara  membangun  aset  wakaf  produktif  dengan  dana  wakaf  tunai  yang dikelola oleh badan wakaf Indonesia dimana hasil penggelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial di Sumatera batar Khususnya dan Indonesia Khususnya.
Islam Singapura dan Islamic Development Bank dengan kerjasama Kuawit Awqaf Public Foundation, Islamic Research  and  Training  Institute  dan  Warees  Invesments, :  pada  17-18  Agustus  2007  ia  dibincangkan  di International  Waqf  Conference  di  Cape  Town,  Afrika  Selatan,  kerjasama Islamic  Development  Bank , the Islamic Research and training Institute , The Kuwait Awqaf Public Foundation dan Auqaf South Africa .
8 Di  Malaysia  umpamanya,  sebagian  Majlis  Agama  Islam  Negeri-negeri  membangun  sistem  wakaf  tunai  dan wakaf  saham  dan Johor  Corporation  (JcoP) melaksanakan  wakaf  perusahaan,  sedangkan  di  Indonesia, Dompet  Dhu’afa  Jakarta  membina  Tabung  Wakaf  untuk  membiayai  wakaf  tradisional  dan  wakaf  produktif dan  Gerakan  Wakaf  Pohon  (GWP)  di  Bandung  melaksanakan  program  ekonomi  dari  alam  sekitar.  Di Singapura,  Majlis  Ugama  Islam  Singapura  (MUIS)  membina  Tabung  Pembinaan  Masjid  ( Mosque  Building Fund,  MBF) untuk  membina  dan  mengendalikan  mesjid,    disamping  memperkembangkan  wakaf  melalui sistem corparate dengan mendirikan syarikat perusahaan bernama Warees Invesments serta  memperkenalkan Asset  Migration dengan  mengabungkan  harta-harta  wakaf  kecil  agar  menjadi  besar,  dan  di  Amerika  Serikat Persatuan  Muslim  Memphis  mendirikan Muslim  Society  of  Memphis  Endowment  Fund untuk  memenuhi keperluan masyarakat Islam di sana.
9 Hasan Laggulung, Loc.Cit
10 Dalam hadits Nabi diriwayat oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan sesungguhnya Nabi Saw telah berkata; “Apabila seorang  anak  Adam  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amalnya  kecuali  tiga  hal:  sedekah  jariyah,  ilmu  yang bermanfaat,  anak  sholeh  yang  mendoakan  orang  tuanya  “.  (HR.  Muslim),  lebih  lanjut  lihat,  Imam  Al- Mundziri, 2012, Ringkasan shahih Muslim, Penerbit jabal, Bandung, hlm.385.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku,  jurnal dan  publikasi  ilmiah  lainnya.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Analisis data secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
Pada  kenyatannaya  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  Negara  kesejahteraan  Indonesia yang  diamanatkana  oleh  UUD  1945  semakin  lama  semakin  tertinggal  karena  keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang harus diakui untuk mewujudkan sebuah Negara kesejahteraan  diperlukan  sumber  dana  yang  sangat  besar  dan  berkesainambungan. Kelembagaan  yang  kuat  dan  tangguh  serta  pemerintahan  yang  mempunyai  komitmen  untuk melaksanakan  secara  terus  menerus.  Harus  diakui  pula  untuk  perwujudan  Negara kesejahteraan  di  Indonesia  masih  tertinggal  bila  dibandingkan  dengan  Negara-negara tetangga  lainnya  yang  sama-sama  menganut  konsep  Negara  kesejahteraan..  Kesejahteraan ditandai  dengan  adanya  kemakmuran  yaitu  meningkatnya  konsumsi.  Seiring  dengan meningkatnya  pendapatan. 11 Pendapatan  meningkat  karena  adanya  peningkatan  produksi. Setiap warga Negara sebagai pelaku ekonomi berperan dalam proses pembangunan. Artinya yang  berproduksi  harus  ikut  menikmati  pendapatan  dan  pengeluaran  yang  sesuai  dengan pengorbannya. 12 Kemampuan  masyarakat  tidak  sama  dan  tidak  merata,  maka  pemerintah berperan  penting  dalam  menciptakan  iklim  kondusif  sehingga  setiap  pelaku  ekonomi  akan mempunyai kemampuan yang sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan  rakyat  dapat  terwujud  apabila  pembangunan  mengarah  kepada  struktur masyarakat yang diawali dengan proses peningkatan produksi dan distribusi serta tersedianya lapangan  pekerjaan.  Kesempatan  kerja  menciptakan  pendapatan  dan  kesempatan  dalam meningkatkan  tabungan  dan  jaminan  hari  tua  untuk  pembentukan  modal    dalam  perubahan teknologi. 13 Salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah penggelolaan wakaf yang produktif.
Peran  produktifnya  wakaf  terletak  pada  kunci  manajemen  wakaf  dan  eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. 14 Apabila  wakaf  dikelola  secara  professional,  maka  ia  akan  menjadi  lembaga  Islam potensial  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  sesuai  dengan  tujuan dilakukannya  wakaf  oleh  siwakif.  Agar  nazhir  lebih  leluasa  dalam  penggelolaan  dan pengembangan  wakaf  hendaknya  diupayakan  agar  wakif  memperuntukkan  wakafnya  pada waktu  ikrar  untuk  kepentingan  kesejahteraan  umum.  Sebab  jika  wakif  menentukan  untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk sarana ibadah atau pendidikan maka nazhit terikat dengan ketentuan itu.
11 Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Pemerinbtahan yang baik), Pt Mandar Maju, Bandung, hlm.123.
12 Ibid
13 Ibid
14 Abdurrahman  Kasdi,  Moerdiyanto,  2014, Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  Berbasis  Wirausaha, Idea  Press, Yogyakarta, hlm.83.
Untuk  meningkatkan  kinerja  nazhir,  undang-undang  juga  telah  mengatur  tugas  dan wewenang  nazhir.  Meskipun  nazhir  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  besar  dalam perwakafan  ini  tidak  berarti  nazhir  memiliki  kekuasaan  mutlak  terhadap  harta  yang diamanatkan kepadanya. Pada umunya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada penggelolaan wakaf untuk dimanfaatkan  sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh  siwakif.  Sedangkan  diluar  yang  diinginkan  siwakif  maka  nazhir  tidak  berhak  untuk melakukannya kecuali untuk hal-hal yang dinilai bisa menguntungkan dalam pengembangan aset wakaf dan manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 15 Pada potensi wakaf yang demikian besar 16 ini pengelolaan yang belum professional dan bervisi  produktif,  wakaf  hanya  menyimpan  potensi  untuk  lahirnya  potensi  konflik  ataupun sengketa  dalam  pengelolaanya.  Melihat  aset  wakaf  yang  begitu  besarnya  seharusnya kesejahteraan  yang  di  cita-citakan  oleh  Negara  Indonesia  yang  dicantumkan  dalam pembukaan  UUD  1945  dan  juga  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  sebagai  perwujudan  dari pancasila dapat di wujudkan apabila ujung tombak pengelolaan wakaf produktif yaitu nazhir sebagai  pengelola  dan  pengembang  melakukan  tugasnya  dengan  professional.  Dengan demikian  wakaf  produktif  sebagai mainstream pembentukan  keadilan  sosial  dan kesejahteraan  masyarakat  muslim  perlu  diberdayakan  dengan  menggali  sejumlah  potensi ekonomi  serta  fasilitas-fasilitas  pendukungnya  dan  dikembangkan  dengan  berbagai  cara, misalnya  mendirikan  ruko  diatas  tanah  wakaf  dengan  berbasis  mesjid.  Karena  kebanyakan tanah  wakaf  di  peruntukkan  untuk  pembangunan  mesjid.  Ketika  mesjid  tersebut  berada  di pusat  kota  dan  halaman    mesjid  begitu  luas  dan  tidak  terpakai  untuk  areal  parker  maka sebaiknya nazhir membangun ruko dan hasil pembangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat  yang  membutuhkan  misalnya  untuk  modal  usaha  dan  untuk  biaya pendidikan atau kesehatan mereka. 17
Konsep  wakaf  produktif  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  No.  41  tahun  2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun
15 Misalnya  dalam  ikrar  wakaf  wakif  mewakafkan  tanahnya  untuk  pembangunan  Mesjid,  sedangkan  mesjid sudah  ada  didekat  lokasi  tanah  wakaf.  Tanah  wakaf  ini  berada  di  pinggir  jalan  raya.  Karena  dinilai  punya potensi  untuk  dikembangkan  kearah  wakaf  produktif,  maka  nazhir  dengan  seiring,  Menteri  agama  dan  BWI bisa  mengalih  fungsikan  penggunaan  tanah  wakaf  tersebut  dari  pembangunan  untuk  mesjid  dialihkan  untuk mendirikan ruko dan hasil sewa ruko tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai biaya operasional mesjid yang  berada  di  dekat  lokasi  tanah  wakaf  yang  produktif  tadi  dan  juga  hasilnya  bisa  dimanfaatkan  untuk membiayai gaji guru TPA atau memberikan beasiswa kepada masyarakat yang berada di areal wakaf produktif tersebut.
16 Data Kemenag Maret 2016, tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 4.359.433.170 M 2 dan berada di 435.768 lokasi dan potensi wakaf uang pada tahun 2011 berjumlah 7,2 trilyun rupiah.
17 Penggelolaan  wakaf  produktif  yang  telah  dilakukan  oleh  nazhir  Muhammayah  Simpang  Haru  kota  Padang salah  satunya  adalah  pembangunan  sekolah  dan  took  sebanyak  6  petak,  dimana  toko    tersebut  dibuat  oleh nazhir ketika ada sewa tower yang disewa oleh telkomsel pada tahun 2009. Tetapi waktu gempa 2009 tower tersebut  ambruk  dan  pihak  telkomsel  tidak  melanjutkan  kontrak  tetapi  uang  kontrak  yang  telah  diserahkan untuk 3 tahun kedepan tidak mereka ambil dan mereka serahkan kepada nazhir Muhammdyah. Pihak nazhir menggunakan  uang  tersebut  untuk  membangun  toko  sebanyak  4  petak.  Dan  dari  hasil  sewa  took  tersebut nazhir  membangun  2  petak  lagi  dan  hasil  dari  sewa  yang  2  petak  tadi  dipergunakan  oleh  nazhir  untuk membiayai  gaji  guru  TPA,  biaya  operasional  mesjid  seperti  untuk  listrik  dan  PDAM.  Kemudian  hasil pengelolaan  wakaf  produktif  berupa  toko  juga  digunakan  oleh  nazhir  untuk  memberikan  beasiswa  kepada siswa-siswi SMK Muhammyah dan juga membantu masyarakat sekitar mesjid berupa bantuan konsumtif dan produktif seperti membantu para pedagang kecil dalam meningkatkan usaha perdagangan mereka. (wawancara dengan nazhir mesjid muhammdyah pasar Simpang aru kota Padang, yaitu bapak Bagindo Rusdi pada tanggal 17 Juli 2017pada pukul 15.00 Wib)
2004  tentang  wakaf,  pada  dasarnya  dilandasi  oleh  ketidak  puasan  pemerintah  (terutama departemen agama) terhadap penggelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan  sekarang  ini.  Ketidak  puasan  pemerintah  kemudian  memicu  pemerintah  untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif.
Jika  dikaitkan  antara  konsep  wakaf  produktif  dengan  ketidakpuasan  pemerintah  atas penggelolaan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  para  nazhir  dimana  pemerintah  mengeluarkan regulasi  yang  sangat  penting  sekali  dalam  perwakafan  yaitu  adanya  perubahan  yang mendasar  dari  substansi  obyek  wakaf  dari  yang  hanya  benda  tetap  kemudian  adanya  obyek wakaf baru yaitu wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Dengan adanya obyek wakaf benda bergerak akan membuka seluas-luasnya kesempatan berwakaf bagi umat muslim yang mempunyai kecendrungan untuk bersedekah dalam arti kata bersedekah jariyah yaitu wakaf. Untuk  berwakaf  seseorang  tidak  perlu  menunggu  kaya  raya,  karena  dengan  hanya mempunyai  uang  100  ribu  masyarakat  muslim  sudah  bisa  berwakaf.  Bahkan  berwakaf  juga bisa di cicil misalnya wakif hanya mampu menyicil 10 kali angsuran pada anggsuran yang ke 10 maka wakif akan memperoleh sertifikat wakaf uang.
Untuk  melihat  makna  penting  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  perwakafan kita  dapat  melihat  dari  perspektif  teori  system  hukum  yang  dirumuskan  oleh  Lawrence  M. Friedman; bahwa dalam  penegakan hukum  ( rule  of   law) terdapat  sinergi antara tiga unsur yaitu substansi (UU atau aturan), struktur (lembaga-lembaga hukum), dan kultur (kesadaran hukum  Masyarakat) 18 teori  sistem  hukum  tersebut  menegaskan  serangkaian  argumen mengenai  adanya  hubungan  interaksi  antara  ketiga  variabel  yang  saling  mempengaruhi. Karena  itu  ketiga  komponen  penegakan  hukum  tersebut  harus  saling  mendukung  agar penegakan  hukum  dapat  berjalan  secara  efektif.  Sebaliknya,  tidak  berperannya  satu  unsur dapat  mengakibatkan  penegakkan  hukum  menjadi  timpang.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  bahwa sebagus  apapun  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  memproduktifkan  aset  wakaf menjadi produktif tetapi nazhir sebagai pengelola tidak bersifat professional maka aset wakaf yang  banyak  tersebar  diseluruh  Indonesia  hanya  akan  menjadi  beban  masyarakat  untuk merawatnya  dan  bukan  menjadi  solusi  untuk  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Jika nazhir yang selama ini kurang professional dalam mengelola wakaf yang ada maka jalan keluarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendanai Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk memberikan pelatihan ke profesionalan nazhir  dan  juga  memperlihatkan  kepada  nazhir  dengan  membawa  nazhir  melakukan  studi banding  ke  tempat  nazhir  yang  sudah  professional  mengelola  wakaf  yang  ada,  di  Indonesia sendiri sebenarnya terdapat contoh-contoh penggelolaan wakaf produktif seperi Badan Wakaf universitas  Islam  Indonesia  (UII),  yayasan  Badan  Wakaf  Sulktan  Agung,  yayasan pemeliharaan  dan  perluasan  wakaf  pondok  modern    (YWPPWPM)  Gontor 19 dan  lain-lain. Keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut semestinya dapat memberi inspirasi dan mendorong pengelola wakaf yang lain untuk memberdayakan potensi wakaf yang ada.
18 Lawrence M. Friedman, 1984, American Law, (New York: W.W. Norton & Company, hlm.5-6
19 Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, Revitalisasi Filantropi Islam, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta.

## KESIMPULAN
Wakaf  produktif  sebagai mainstream pembentukan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan masyarakat  muslim  perlu  diberdayakan  dengan  menggali  sejumlah  potensi  ekonomi  serta fasilitas-fasilitas  pendukungnya  dan  dikembangkan  dengan  berbagai  cara,  misalnya mendirikan ruko diatas tanah wakaf dengan berbasis mesjid. Karena kebanyakan tanah wakaf di peruntukkan untuk pembangunan mesjid. Ketika mesjid tersebut berada di pusat kota dan halaman    mesjid  begitu  luas  dan  tidak  terpakai  untuk  areal  parkir  maka  sebaiknya  nazhir membangun  ruko  dengan  bekerjasama  dengan  Badan  Wakaf  Indonesia  atau  dengn  BUMN dan  hasil  pembangunan  ruko  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  yang membutuhkan  misalnya  untuk  modal  usaha  dan  untuk  biaya  pendidikan  atau  kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Kasdi,  Moerdiyanto,  2014, Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  Berbasis Wirausaha, Idea Press, Yogyakarta
Ahmad Djunaidi dkk, tt, Menuju Era Wakaf Produktif , Depok, Mumta : Publishing Bamualim,  Chaider  dan  Irfan  Abubakar,  2005, Revitalisasi  Filantropi  Islam, Pusat  Bahasa dan Budaya  UIN, Jakarta
Depag, Pedoman Penggelolaan Wakaf Tunai , 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen  Bimas Islam, Jakarta
Hasan langgulung,1991, Asas-Asas Pendidikan Islam , Percetakan saufi,Kuala Lumpur Imam Al-Mundziri, 2012, Ringkasan shahih Muslim, Penerbit jabal, Bandung. Lawrence M. Friedman, 1984, American Law, (New York: W.W. Norton & Company Rozalinda, 2015, Manajemen Wakaf Produktif, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta Sedarmayanti,  2004, Good  Governance (Pemerinbtahan  yang  baik),  PT  Mandar  Maju, Bandung