Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
PENETAPAN WILAYAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

## DETERMINATION OF THE PALM OIL PLANTATION AREA IN PENAJAM PASER UTARA DISTRICT VIEWED FROM THE LAW PRINCIPLES
Sri Ayu Astuti, Nur Rachmansyah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Sriayu@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Problematika  tumpang  tindih  dalam  perizinan  terjadi  tanpa  ada  pejabat  administrasi negara  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Artinya,  fungsi  izin  ( vergunning ) sebagai  instrumen  tata  usaha  negara  untuk  pengendalian  menjadi  kehilangan  fungsinya. Sementara  itu,  dari  sisi  kepentingan  usaha,  perizinan  yang  demikian  membuat  proses perizinan  tidak  hanya  menjadi  rumit  tetapi  juga  berisiko  tinggi,  pengambilan  keputusan cenderung  berbasis  legal  formil  dan  membuka  ruang  diskretif,  dan  mengahancurkan sendi-sendi  kepastian  hukum  bahkan  koruptif.  Hal  ini  pada  akhirnya  memberikan kesempatan  terjadinya  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang  mengesampingkan  proses perizinan  yang  harus  dijalani.  Ketidakpastian  hukum  juga  terjadi  karena  tidak  adanya instrumen dalam pengawasan ( second line ) pemberian izin dari pusat kepada daerah. Hal ini  kemudian  memberikan  celah  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  sumberdaya  alam  secara sewenang-wenang.    Untuk  metode  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang  meninjau  dan  menganalisis  objek penelitian  dengan  menitikberatkan  pada  aspek-aspek  yuridis  yang  terkait  dengan  objek penelitian. Bahwa Pemerintah Daerah Penajam Paser  Utara dalam  melakukan penetapan wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  tidak  mentaati  peraturan  perundang-undangan. Sehingga menyebabkan berbenturan antara izin wilayah perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan  Pelestarian  Alam  Taman  Hutan  Raya  (tahura).  Dalam  hal  pemberian  izin Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  seharus  memperhatikan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  mengenai  Tata  Cara  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Produksi  Yang dapat Dikonversi. Dengan demikian, berkas perizinan perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci
: Kepastian Hukum, Penetapan Wilayah, Perkebunan Kelapa Sawit

## Abstract
The  overlapping  problem  in  licensing  occurs  without  any  state  administration  official who  can  be  held  accountable.  This  means  that  the  permit  function  (vergunning)  as  an instrument of state administration for control is losing its function. Meanwhile, in terms of business interests, such licensing makes the licensing process not only complicated but also  high  risk,  decision-making  tends  to  be  formal  legal-based  and  open  up  discretive space, and destroy the joints of legal certainty and even corrupt. This in turn provides an opportunity  for  the  implementation  of  business  activities  that  override  the  licensing process  that  must  be  undertaken.  Legal  uncertainty  also  occurs  because  there  are  no instruments  in  the  supervision  (second  line)  of  licensing  from  the  center  to  the  regions.
This  then  provides  a  loophole  for  the  implementation  of  natural  resource  management arbitrarily.  For  this  research  method,  the  researcher  uses  the  normative  juridical approach  method,  which  is  a  method  that  reviews  and  analyzes  the  research  object  by focusing  on  the  juridical  aspects  related  to  the  research  object.  That  the  North  Paser Sharpen  Regional  Government  in  determining the  area  of oil  palm  plantations  does  not obey the laws and regulations. Causing a clash between oil palm plantation area permits and  the  Great  Forest  Park  Conservation  Area  (Tahura).  In  the  case  of  granting permission the North Paser Sharpening Regional Government should pay attention to the provisions  of  the  Statutory  Regulations  concerning  Procedures  for  the  Release  of Convertible  Production  Forest  Areas.  Thus,  the  plantation  permit  file  that  has  been issued  by  the  North  Paser  Sharpening  Regional  Government  is  invalid  and  violates  the provisions of the legislation.
Keywords: Legal Certainty, Territorial Determination, Oil Palm Plantations

## I.PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Indonesia  adalah  negara  agraris  yang  dikenal  kaya  dengan  sumberdaya alam. Terdapat beragam jenis kekayaan alam di Indonesia, mulai dari potensi laut yang  melimpah  sampai  dengan  potensi  hasil  hutan  dan  lahan,  keanekaragaman hayati, serta flora-fauna. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai sumber pendapatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Di  Indonesia  terdapat  bermacam-macam  pemanfaatan  sumberdaya  alam yang  dapat  dimanfaatkan.  Salah  satunya  adalah  pengelolaan  tanah  sebagai  lahan usaha  perkebunan  kelapa  sawit,  baik  yang  dikelola  melalui  usaha  perorangan dengan  skala  kecil,  maupun  yang  skala  besar  dikelola  melalui  perusahaan  yang berbadan  hukum.  Perkebunan  kelapa  sawit  adalah  segala  kegiatan  pengelolaan sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  sarana  produksi,  alat  dan  mesin,  budi daya,  panen,  pengolahan,  dan  pemasaran  terkait  tanaman  perkebunan  kelapa sawit. Sedangkan usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit. 1
Perorangan  atau  perusahaan  pelaku  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  dapat menjalankan  kegiatan  usahanya  setelah  memperoleh  fasilitas  berupa  hak  atas tanah  melalui  instrumen  Hak  Guna  Usaha  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004  Tentang  Perkebunan.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan, dan Hak Pakai  Atas Tanah, tanah  yang dapat diberikan dengan Hak  Guna  Usaha  adalah  tanah  negara.  Hal  ini  berarti  bahwa  negara  mempunyai dasar  untuk  mengatur  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  negara  kepada siapapun, termasuk pelaku usaha perkebunan.
Di  sisi  lain  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 23
1 Lihat  Pasal  1  angka  1  dan  angka  2  Peraturan  Presiden  No.  61  Tahun  2015  tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Tahun  2014  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun 2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota;  maka  berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Lampiran Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, telah  diserahkan  urusan  “Pertanian”  termasuk  di  dalamnya  sub  bidang ”Perkebunan” sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota.
Salah  satu  urusan  diantaranya  yang  telah  menjadi  kewenangan  pemerintah Kabupaten/Kota  adalah  kebijakan  :  Pemberian  izin  usaha  perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.
Dengan  demikian  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  membuka diri  terhadap  para  investor  agar  menanamkan  modalnya  dalam  berbagai  sektor usaha  barang dan  jasa termasuk  sektor perkebunan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  daerah.  Dampaknya  hampir  setiap daerah  di  Indonesia  terdapat  izin  usaha  perkebunan  kelapa  sawit,  termasuk  juga Provinsi  Kalimantan Timur  yang di dalamnya  juga  meliputi  Kabupaten Penajam Paser  Utara.  Menurut  data,  sampai  dengan  bulan  Maret  tahun  2018  di  seluruh Kalimantan  Timur  terdapat  358  perusahaan  sawit  memegang  329  Izin  Usaha Perkebunan  (IUP)  dengan  luasan  mencapai  2,58  juta  hektare.  Sedangkan pemegang  izin  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  sebanyak  184  perusahaan  dengan  luas lahan  1,14  juta  hektare.  Sementara  perkebunan  kemitraan  yang  sudah  terbangun mencapai 182.170 hektare. 2
Dilihat  dari  perspektif  lembaga  yang  berwenang  dalam  memberikan  izin, justru  terdapat  berbagai  macam  permasalahan  terkait  dengan  pemberian  izin. Salah satunya ialah dikarenakan masih lintas sektoral lembaga pemerintahan yang berwenang  dalam  memberikan  izin.  Artinya  bidang  perizinan  yang  berjalan sektoral  justru  menimbulkan  terjadinya  berbagai  macam  bentuk  masalah  hukum yang melibatkan sektor perkebunan dengan sektor kehutanan dalam hal perizinan dan pemanfaatan penggunaan lahan/tanah.
Berkaitan  dengan  sengketa  mengenai  penguasaan,  pemanfaatan  dan penggunaan  lahan/tanah  tersebut  tidak  sedikit  yang  berdampak  negatif  terhadap kehidupan  masyarakat  dan  lingkungan  hidup.  Penelitian  Yang  Fakultas Kehutanan  Universitas  Gajah  Mada  (UGM)  Yogyakarta  pada  tahun  2018, meluncurkan  hasil  pengolahan  data  perkebunan  sawit  yang  berada  di  kawasan hutan dan ilegal. Dalam penelitinnya ditemukan seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada  di  kawasan  hutan,  35%  dikuasai  masyarakat,  65%  pengusaha.  Izin pelepasan  dan  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan  pun  pada  beberapa  kasus  tak melalui skema perizinan reguler atau illegal. 3
Salah  satu  contoh  kasus  terbenturnya  masalah  perizinan  kelapa  sawit  dan kehutanan telah tejadi di  Kabupaten Penajam Paser Utara. Yaitu  yang dilakukan PT.  Agro  Indomas  yang  telah  diputus  bersalah  oleh  Pengadilan  Negeri  Tanah
2 http://bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Kaltim-Miliki-80-Pabrik-Sawit-Terbanyak-di-Kutai- Timur Diakses pada tanggal 30 April 2019.
3 https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektar-kebun-sawit-di- kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/ Diakses pada tanggal  30 April 2019.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Grogot  melakukan  usaha  perkebunan  di  atas  lahan  Taman  Hutan  Raya  (Tahura) Bukit Suharto Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 4
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  masalah  ketidakpastian  hukum terkait  perizinan  terjadi  dikeranakan  dasar  hukum  pemberian  izin  usaha  serta institusi  atau  pejabat  yang  memberikan  izin  tidaklah  terintegrasi.  Hal  ini kemudian  memunculkan  permasalahan  tumpang  tindih  lokasi  kehutanan  dengan usaha perkebunan kelapa sawit di tempat yang sama. Terhadap tumpang tindih ini menunjukkan  bahwa  terdapat  ketidakharmonisan  antara  peraturan  perundang- undangan di bidang perkebunan dengan kehutanan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih lokasi juga telah mengaburkan nilai kepastian hukum terhadap hak-hak para pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor perkebunan.
Problematika  tumpang  tindih  dalam  perizinan  terjadi  tanpa  ada  pejabat administrasi  negara  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Artinya,  fungsi izin  ( vergunning )  sebagai  instrumen  tata  usaha  negara  untuk  pengendalian menjadi  kehilangan  fungsinya.  Sementara  itu,  dari  sisi  kepentingan  usaha, perizinan  yang  demikian  membuat  proses  perizinan  tidak  hanya  menjadi  rumit tetapi  juga  berisiko  tinggi,  pengambilan  keputusan  cenderung  berbasis  legal formil dan  membuka ruang diskretif, dan  mengahancurkan  sendi-sendi kepastian hukum bahkan koruptif. Hal ini pada akhirnya memberikan kesempatan terjadinya pelaksanaan kegiatan usaha  yang  mengesampingkan  proses perizinan  yang harus dijalani.
Ketidakpastian  hukum  juga  terjadi  karena  tidak  adanya  instrumen  dalam pengawasan  ( second  line )  pemberian  izin  dari  pusat  kepada  daerah.  Hal  ini kemudian  memberikan  celah  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  sumberdaya  alam secara  sewenang-wenang.  Persoalan  ini  diperumit  dengan  sektoralisme  dan otonomi  daerah  yang  seolah  mengkaburkan  fungsi  pengawasan,  sementara Kementerian  Dalam  Negeri  merasa  tidak  memiliki  kompetensi  teknis  dalam  hal mengawasi  dan  mengendalikan  kebijakan  dan  keputusan  administrasi  negara Pemerintah  Daerah,  kementerian  teknis  di  sisi  lain  merasa  tidak  memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang dilakukan oleh daerah.
Latar  belakang  tersebut  mendorong  penulis  untuk  mengkaji  lebih  jauh berkaitan  dengan  penetapan  wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  ditijau  dari  asas  kepastian  hukum.  Selain  itu  penulis  juga terdorong  untuk  meneliti  lebih  dalam  bagaimana  status  hukum  perizinan  kelapa sawit yang sudah ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dalam konteks penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser  Utara,  maka  penulis  menarik  beberapa  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penetapan  wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  di  Penajam Paser Utara?
4 Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 77/Pid.Sus/2018/PN.Tgt tanggal 28 Juni 2018.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
2. Bagaimanakah  penetapan  wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Metode Penelitian
Untuk  metode  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang  meninjau  dan  menganalisis  objek penelitian  dengan  menitikberatkan  pada  aspek-aspek  yuridis  yang  terkait dengan  objek  penelitian,  yang  dalam  hal  ini  yaitu  UUD  1945,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang – Undang No 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Undang  –  Undang  No.  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber daya alam.
4. Tinjauan Pustaka
a. Teori Kepastian Hukum
Negara  Indonesia  adalah  Negara  berdasarkan  atas  hukum,  tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar  1945,  yang  berarti  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah nagara  hukum  ( Rechtstaat )  yang  mana  tindakan-tindakan  pemerintah  maupun lembaga-  lembaga  lain  termasuk  warga  masyarakat  harus  berdasarkan  hukum 5 Cita-cita  akan  Negara  hukum  ini  adalah  selaras  dengan  perkembangan  aliran individualisme,  di  mana  dari  dulu  orang  memikirkan  hubungan  antara  Negara dengan  perseorangan  (individu).  Kita  dapat  saksikan  bahwa  cita-cita  Negara hukum pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh aliran individualisme, dalam dunia barat  ide  Negara  hukum  ini  telah  mendapat  dorongan  kuat  dari  Renaisence  dan Reformasi.  Manusia  pribadi  meminta  penegakan  hukum  yang  lebih  banyak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja yang di kenal dengan zaman absolutisme.
Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi ketidak adanya keseimbangan  dalam  masyarakat  dan  pertentangan  satu  sama  lain.  Dengan pembawaan  sikap  pribadinya,  manusia  biasanya  ingin  agar  kepentingannya dipenuhi  lebih dahulu. Tanpa  mengingat kepentingan orang  lain, kepentingan  itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan- kepentingan yangsaling  bertentangan.  Apabila  keadaan  yang  demikian  itu  tidak  di  atur  atau tidak  di  batasi,  maka  yang  lemah  akan  tertidas  atau  setidak-  tidaknya  timbul pertentanganatau gejolak. 6
Dengan demikian  hukum adalah ketentuan tata tertib  yang  berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan  mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Keadilan  dapat dipahamkan sebagai  suatu keadaan  jiwa atau sikap. Pendapat orang  yang  berada
5 http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html.  Diakses pada 26 April 2019.
6 http://id.scribd.com/doc/55413163/Keadilan-Dan-Kepastian-Hukum.  Diakses  pada  26 April 2019.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
di belakang konsep sudah mempermasalahkan tentang mentalitasmanusia. Dalam pandangan  ini,  orang  hanya  bisa  bertindak  adil  manakala  ia  memiliki  suatuciri sikap  jiwa  yang tertentu. Dengan perkataan  lain,  keadilan  bukanlah sesuatu yang bisa  di  kutak  katik  melalui  logika  atau  penalaran,  melainkan  melibatkan seluruhpribadi seseorang. 7
Menurut  Sudikno  Mertukusumo,  kepastian  hukum  merupakan  jaminan bahwa  hukum  tersebut  dapat  dijalankan  dengan  baik.  Sudah  tentu  kepastian hukum  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  hal  ini  lebih  diutamakan untuk  norma  hukum  tertulis.  Karena  kepastian  sendiri  hakikatnya  merupakan tujuan  utama  dari  hukum.  kepastian  hukum  ini  menjadi  keteraturan  masyarakat berkaitan  erat  dengan  kepastian  itu  sendiri  karena  esensi  dari  keteraturan  akan menyebabkan  seseorang  hidup  secara  berkepastian  dalam  melakukan  kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. 8
Dalam  hal  kepastian  hukum  ini  menurut  Teubner,  hukum  yang  dapat memuaskan  semua  pihak  adalah  hukum  yang  responshif  dan  hukum  yang responshif  hanya  lahir  dari  jika  ada  demokratisasi  legislasi.  Tanpa  demokrasi (partisipasi  masyarakat)  dalam  proses  legislasi  hasilnya  tidak  akan  pernah melahirkan  hukum  yang  mandiri.  Hukum  hanya  sebagai  legitimasi  keinginan pemerintah,  dalam  kondisi  seperti  itu  ada  tindakan  pemerintah  dianggap bertentangan  dengan  hukum.  Kepentingan-kepentingan  masyarakat  menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan). 9
Menurut  Gustav  Radbruch  terdapat  dua  macam  pengertian  kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.  Hukum  yang  berhasil  menjamin  banyak  kepastian  hukum  dalam masyarakat  adalah  hukum  yang  berguna.  Kepastian  hukum  oleh  karena  hukum memberi  tugas  hukum  yang  lain,  yaitu  keadilan  hukum  serta  hukum  harus  tetap berguna.  Sedangkan  kepastian  hukum  dalam  hukum  tercapai  apabila  hukum tersebut  sebanyak-banyaknya  dalam  undang-undang.  Dalam  undang-undang tersebut  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan  (undang-undang berdasarkan  suatu  sistem  yang  logis  dan  praktis).  Undang-undang  dibuat berdasarkan rechstwekelijkheid (keadaan  hukum  yang  sungguh)  dan  dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan. 10
Adapun  secara  historis  teori  kepastian  hukum  ini  lahir  dipengaruhi  oleh pemikiran-pemikiran teori hukum murni. Teori hukum murni sendiri berkembang semenjak  abad  pertengahan  dan  perbengaruh  terhadap  semua  lapisan  Negara- negara  yang  ada  di  dunia,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Posivisme  Hukum  ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam  bentuk  rumusan  yang  sistematikal dan
7 Ibid.
8 Sudikno Mertukusumo, P enemuan Hukum , Liberty, Yogyakarta , 2009,  hlm. 21.
9 Gunther Teubner, Subtantive and Reflexsive Elements in Modern Law, Law and Social Review ,  Volume  17  Nomor  2.  Dikutip  oleh  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum , Raja Grafindo, Jakarta,  2012, hlm. 317-318
10 Awaludin  Marwan, Teori  Hukum  Kontemporer  Suatu  Pengantar  Posmoderenisme Hukum, Rangkang Education, Jakarta,  2010, hlm. 24.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
konseptual oleh John Austin dalam The Province of jurisprudence (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa :
“Hukum  dalam  tema  yang  paling  generic  dan  menyeluruh… diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk member pedoman perilaku kepada  seseorang  manusia  selaku  makhluk  intelegen…  dari  seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang ditangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu” 11
Selain itu Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa- dalam arti bahwa perintah dari  mereka  yang  memegang kekuasaan tertinggi  atau yang  memegang  kedaulatan. 12 Dengan  demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa teori ini hanya bersumber pada hukum yang tertulis yang disahkan oleh kekuasaan pemerintahan atau suatu Negara. Untuk itu kemudian muncul unsur-unsur hukum menurut Austin diantaranya:
1) Adanya penguasa (souvereghnity)
2) Suatu perintah (command)
3) Kewajiban untuk menaati (duty)
4) Sanksi bagi mereka yang tidak taat (sanction)
Aliran  hukum  ini  pada  intinya  adalah  mengidentikkan  hukum  dengan undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang. Di Jerman pandangan ini dianut  oleh  Paul  Laband,  Jellineck,  Rudolf  von  Jering,  Han  Naviasky,  Hans Kelsen  dan  lain-lain.  Sedangkan  di  Inggris  dikenal  dengan  aliran  hukum  positif yang pelopori oleh John Austin seperti telah dijabarkan di atas.
Menurut  Kelsen  teori  hukum  murni  adalah  sebuah  teori  hukum  yang bersifat  positif.  Sehingga  kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa  teori  hukum  ini ingin  berusaha  menjawab  pertanyaan  tentang  “apa  hukum  itu?”  tetapi  bukan pertanyaan  “apa  hukum  itu  seharusnya”.  Teori  ini  mengkonsentrasikan  pada hukum  saja  dan  menginginkan  lepas  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  lainnya, dengan  atas dasar  bahwa  ilmu  hukum  berdiri  sendiri dan  merupakan sui  generis .
Kelsen  sekali  lagi  ingin  memisahkan  pengertian  hukum  dari  segala  unsur  yang berperan  dalam  pembentukan  hukum  seperti  unsur-unsur  psikologi,  sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk ide hukum atau isi  hukum. Isi  hukum tidak pernah  lepas dari unsur politik, psikis,  social  budaya dan  lain-lain.  Sehingga  pengertian  hukum  menurut  Hans  Kelsen  adalah  hukum dalam  konteks  formalnya,  yaitu  sebagai  peraturan  yang  berlaku  secara  yuridis, itulah  hukum  yang  benar  menurut  perspektif  teori  hukum  murni  ( das  reine Recht ). 13
Pandangan  positivisme  juga  menganggap  bahwa  kewajiban  yang  terletak pada  kaidah  hukum  adalah  kewajiban  yang  bersifat  yuridis,  hal  itu  dikarenakan karena kaidah hukum termasuk pada keharusan ekstern, yaitu karena ada paksaan atau  ancaman  apabila  tidak  mentaati,  dikarenakan  dasar  dari  hukum  adalah
11 L.B. Curson, Jurisprudence , Cet. 1, London : Cavendish Publishing, 1993, Hal. 93
12 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56
13 Hans Kelsen, Pure Theori of Law , Berkely: University California Press, 1978, Hal 5-13
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
undang-undang dasar negara, dalam relasi itulah maka terdapat ada yang memberi perintah dan ada yang mentaati perintah.
Pandangan kedua adalah kewajiban dari ektern, yakni dorongan dari batin bahwa  yang  demikian  itu  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditaati.  Kewajiban yuridis itulah dianggap sebagai dorongan kewajiban yang tidak dapat terelakkan. Han  Kelsen  juga  mengatakan  bahwa  hukum  dapat  mewajibkan  secara  batin,  hal itu  dikarenakan  adanya  kewajiban  yuridis,  dan  memang  demikian  pengertian hukum.  Sehinga  peraturan  yang  tidak  normative  tidak  masuk  akal  maka  tidak dapat  dikatakan  hukum. Immamuel  Kant  mengatakan  bahwa  kelsen  berpendapat bahwa kewajiban  hukum termasuk dalam pengertian transedental-logis. Menurut Kant  ada  norma  dasar  ( grundnorm ) 14 bagi  moral  (yang  berbunyi:  berlakulah sesuai  dengan  suara  hatimu),  maka  menurut  Hans  Kelsen  dalam  hukum  juga terdapat  norma  dasar  yang  harus  dianggap  sebagai  sumber  keharusan  dibidang hukum.  Norma  dasar  ( grundnorm )  tersebut  berbunyi:  orang-orang  harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan.
Mengenai perkembangan Teori Hukum murni di Indonesia ini, akan lebih spesifik  pada  penggunaan  dan  perdebatan  mengenai  penggunaan  penelitian hukum  di  Indonesia,  yang  mengalami  perbedaan  antara  pakar  yang  satu  dengan pakar  hukum  yang  lainnya.  Dalam  metode  penelitian  hukum  menurut  Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum  dan  perbandingan  hukum. 15 Sedangkan  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  merupakan  penelitian terhadap  identifikasi  hukum  dan  efektifitas  hukum  dalam  dinamika  sosial kemasyarakatan.  Untuk  itu  hukum  seringkali  dihubungkan  dengan  dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.
Namun berbeda menurut Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian socio-legal  research (penelitian  hukum  sosiologis)  bukan  penelitian hukum. 16 Menurut  beliau  penelitian  hukum  sosiologis  maupun  penelitian  hukum hanya  memiliki  objek  yang  sama,  yakni  hukum.  Penelitian  hukum  sosiologis hanya  menempatkan  hukum  sebagai gejala sosial,  dan  hukum  hanya  dipandang dari segi luarnya saja, dan yang menjadi topik seringkali adalah efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, hukum dan masalah sosial atau sebaliknya.  Untuk  itu  hukum  selalu  ditempatkan  sebagai  variabel  terikat  dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. 17 Dalam  Penelitian  hukum  sosiologis  untuk  menganalisis  hipotesa diperlukan  data,  sehingga  hasil  yang  diperoleh  adalah  menerima  atau  menolak hipotesis yang diajukan.
14 Grundnorm merupakan norma dasar yang menjadi pijakan oleh norma-norma yang ada dibawahnya.  Lebih  lanjut  baca  :  Benyamin  Akzin,  Law,  State,  and  International  Legal  Order: Essays in Honor of Kelsen, Knokville, The University of Tennesse, 1964, Hal 3-5
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000, Hlm 51.
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 87  – 91
17 Ibid
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Aliran hukum positif juga dikenal sebagai aliran legisme . Aliran ini selalu mengidentikkan  hukum  dengan  Undang-Undang,  tidak  ada  hukum  di  luar Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang.
Pandangan-pandangan  hukum  positif  ini  dipertahankan  oleh  Paul  Laband, Jellineck,  Rudolf  von  Jherings,  Hans  Nawiasky,  Hans  Kelsen  dan  lain- lain. 18 Aliran hukum positif mulai berkembang di Jerman pada abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.
John  Austin  memberikan  pengertian  dan  batasan  tentang  cakupan  ilmu hukum. Pertama , hukum merupakan perintah penguasa, kedua , hukum merupakan sistem  logika  yang  bersifat  tetap  dan  tertutup, ketiga ,  hukum  positif  terdiri  dari unsur-unsur  perintah,  sanksi,  kewajiban  dan  kedaulatan,  di  luar  itulah  hanyalah moral positif (positive morality) . 19

## b. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Sistem  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  dianut  di  Indonesia bermula  berdasarkan  pada  teori stufentheorie mengenai  jenjang  norma  hukum yang  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen.  Menurut  teori  Hans  Kelsen,  bahwa  suatu norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hierarki  (tata  susunan),  dalam  arti  norma  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber dan  berdasarkan pada  norma  yang  lebih tinggi,  norma  yang  lebih tinggi  berlaku, bersumber  dan  berdasarkan  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma dasar ( Grundnorm ). 20
Norma  dasar  yang  merupakan  norma  tertinggi  dalam  sistem  norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu  ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  masyarakat  sebagai  Norma  dasar  yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya. 21
Dalam  prinsip    negara    yang  berdasarkan    hukum,    hierarki    perundang- undangan    dijadikan    sebagai    legalitas    dalam  menyelesaikan  permasalahan  di bidang  hukum agar tercipta keadilan dan kepastian  hukum.  Keberadaan   hierarki peraturan    perundang-undangan  dalam  kehidupan    ketatanegaraan  Indonesia merupakan  sebuah  sistem  untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam  hukum  positif  di  Indonesia. 22 Larangan  terdapat    pertentangan    antara suatu    norma  dengan  norma  yang  lain,  semata  demi  memberi  jaminan  kepastian
18 Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56
19 Lily  Rasjidi  dan  I.B  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  CV.  Mandar  Maju, Bandung , 2003, Hlm 119-120
20 Maria    Farida    I.S,    “ Ilmu    Perundang    undangan    (Dasar-dasar    dan Pembentukannya) ”, Kanisus, Yogyakarta, 2006, hlm.23
21 Jimly  Ashiddiqie  dan  Muchamad  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 109
22 Dian  Agung  Wicaksana,  “ Implikasi  dan  Re-Eksistensi  Tap  MPR  dalam  Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013, hal. 151-152.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata  hukum/peraturan  perundang- undangan adalah: 23
1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum  pembentukan peraturan hukum bawahan.
2. Peraturan  hukum  bawahan  merupakan pelaksanaan peraturan hukum  atasan,  oleh    karena    itu    kedudukannya    lebih  rendah  dan  materi muatannya tidak boleh bertentangan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi  muatan  mengatur  materi  sama  dan  dengan  kedudukan  sama  maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.
Selain  itu,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu upaya  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Terealisasinya  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  komprehensif  dan  memenuhi  asas-asas  dan tidak  saling  tumpang  tindih,  dapat  mewujudkan  tegaknya  wibawa  hukum  dalam pembangunan hukum.
Dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  terbaru,  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 24
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4 Peraturan Pemerintah;
5 Peraturan Presiden;
6 Peraturan Daerah Provinsi; dan
7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun    2011 menentukan    bahwa    kekuatan  hukum  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  hierarki  sebagaimana  dalam  Pasal  7  ayat  (1). Ini  berarti  bahwa  Undang- Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan  sebagai  norma  dasar  ( basic  norm )  sebagaimana  menurut  Kelsen  atau aturan  dasar  negara  ( Staatsgrundgesetz )  sebagaimana  pandangan  Nawiaky.  Oleh sebab  itu,    konsekuensinya    adalah:    pertama,    UUD  NRI  Tahun  1945 mengesampingkan  semua  peraturan    yang    lebih    rendah    (berlaku    asas lex superiori derogat legi inferiori ) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan,   sehingga Ketetapan  MPR  hingga  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  tidak  boleh bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Menurut  Ni’matul  Huda,  apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya,
23 Retno  Saraswati,  “ Perkembangan  Pengaturan  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia ”, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hal. 1.
24 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
maka  peraturan  tersebut  dapat  dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum ( van rechtswegenietig ). 25
Secara historis  berbagai   literatur  menyebutkan  hierarki atau tata urutan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  mengalami  4  (empat)  kali perubahan  sejak  kemerdekaan,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Ketetapan  MPRS Nomor  XX/MPRS/1966,  Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000,  UU  No.  10 Tahun  2004,  dan  UU  No.  12 Tahun  2011.  Keempat  aturan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  tersebut  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  yang  cukup mencolok.  Namun,  sebenarnya  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kemerdekaan apabila ditelusuri lebih jauh.
Pada  awal  kemerdekaan,  secara  umum  tidak  dikenal  adanya  hierarki  peraturan perundang-undangan. Pada masa itu dengan sistem  pemerintahan  yang executive centris ,  dikenal  adanya  peraturan  dan  keputusan  yang  tidak    lazim    dikenal    di zaman  sekarang  ini seperti adanya Maklumat Presiden, Penetapan Presiden, UU darurat, UU Federal, Intruksi Presiden dan Dekrit Presiden. Selain itu, pada masa ini  hanya  dikenal  3  (tiga)  jenis  peraturan  perundang-undangan  di  luar  Undang- Undang  Dasar,  yaitu:  (1)  undang-undang;  (2)  Peraturan  Pemerintah  Sebagai Pengganti  undang-undang;  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah.  Tidak  terdapat  jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut dan tidak ada ketentuan yang memerintahkan  diaturnya  jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan    dalam undang-undang  oleh  UUD  1945  (sebelum  perubahan).  Namun  demikian,    antara periode  1945-1949  juga berkembang jenis-jenis peraturan perundang- undangan lainnya, seperti:
1. Penetapan Presiden;
2. Peraturan Presiden;
3. Penetapan Pemerintah;
4. Maklumat Pemerintah; dan
5. Maklumat Presiden;
Menurut A. Hamid S. Attamimi, pemakaian nama dan materi muatan dari masing-masing  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  pasti,  rancu,  dan tidak  konsisten  seperti  halnya    penamaan    “maklumat”. 26 Menurut  halnya penamaan  “maklumat” 27 . Menurut  Moch.  Tolchah  Mansoer,  digunakannya nama  “maklumat”    dikarenakan    pada    waktu    itu  memang  belum  sempat memikirkan apakah nama  produk  yang  dibuat  oleh  Presiden, Komite Nasional, dan  sebagainya.  Maklumat  dipakai  sebagai  alternatif  bagi  jenis  peraturan
25 Ni’matul  Huda,  “ Kedudukan  Peraturan  Daerah  dalam  Hierarki      Peraturan Perundang-Undangan ”,   Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006, hal. 29.
26 A.  Hamid  S.  Attamimi, Hukum  Tentang  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan) , Pidato purna Bhakti Guru Besar Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 247-257.
27 Penggunaan  istilah  maklumat  sendiri  tidak  konsisten,  dimana  ada  yang  disebut Maklumat  Pemerintah,  Maklumat  Presiden,  dan  Maklumat  Wakil  Presiden.  Begitu  juga  dengan materi muatannya, ada yang berisi materi muatan UUD, UU, peraturan dibawah UU, atau bahkan hanya  berisi  pengumuman  dan  instruksi  pemerintah,  seperti  Maklumat  Pemerintah  tanggal  28 Desember  1945  tentang  Kewajiban  Tentara  Inggris.  A.  Rosyid  Al  Atok,  Konsep  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang: Setara Press, 2015, hal. 41.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
perundang-undangan yang tidak dikategorikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah.
Selain  itu,  pada  masa  awal  kemerdekaan  juga    masih    dikenal    adanya undang-undang  peninggalan  Belanda  seperti wet,  ordonantie,  gemeentelijke raadverordeningen ,  dan besluit. Beberapa  di  antaranya  masih  memiliki kekuatan hukum dan berlaku di Indonesia hingga sekarang ini, antara lain, Hinder Ordonantie (Ordonanti Gangguan/HO) berdasarkan Staatblad Nomor 226  tahun 1926, Wetboek    van    Strafrecht (WvS)  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan Burgerlijk  Wetboek (BW)  atau  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpdt). Saat itu belum dikenal hierarki peraturan  perundang- undangan,  namun  di bidang  peraturan  diberlakukan ketentuan umum peraturan perundang-undangan  di  negeri  jajahan  yaitu  dengan  dikeluarkannya Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Indie. 28
Dalam  upaya  menjamin  kepastian  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  maka  dalam  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus senantiasa beradasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011,  yakni  sejak  dari  perencanaan,  persiapan,  teknik  penyusunan,  perumusan, pembahasan,  pengesahan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan.  Dengan  terbitnya undang-undang  tersebut  terasa  bahwa  pembentukan  peraturan  semakin  seragam baik dari sisi substansi maupun sistematika penuangannya.
Secara historis komitmen Indonesia sebagai negara hukum telah tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3). Pengaturan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945  tersebut  merupakan  hasil  amandemen  ketiga  UUD  1945,  dimana  dalam UUD  1945  naskah  asli  ayat  (3)  dalam  pasal  tersebut  tidak  dicantumkan.  Pada awalnya,  pengertian  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  atau rechstaat tercantum  dalam  penjelasan  UUD  1945  naskah  asli,  yang  mengartikan rechstaat sebagai  negara  yang  berdasar  atas  hukum.  Pemilihan  tipe  Negara  Hukum  bagi Indonesia oleh para founding father Indonesia bukanlah tanpa latar belakang yang jelas. Pengalaman menjadi negara yang terjajah adalah alasan kuat untuk memilih tipe  Negara  Hukum.  Hal  ini  dikarenakan  tipe  Negara  Hukum  pun  lahir  dari penolakan  terhadap  kekuasaan  yang  absolut  dan  dilaksanakan  secara  sewenang- wenang.
Sebagai  sebuah  negara  hukum  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai tujuan  sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  ke-4  preambule  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  :  yaitu  ”  ...untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”
Dengan tujuan tersebut, terutama tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum”,  dapat  dikatakan  bahwa  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sangat  erat  kaitannya  dengan  Indonesia
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
sebagai  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ). 29 Selain  itu,  hal  tersebut  juga membuat  pengertian  Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasar  atas  hukum ( rechstaat ) tidak hanya berhenti pada pengertian bahwa segala sesuatu senantiasa harus  berdasarkan  hukum, 30 karena  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar  atas hukum  ( rechtstaat) dalam  arti  negara  pengurus  ( verzorgingsstaat ). 31 Pengertian Negara Republik Indonesia sebagai verzorgingsstaat , menurut Bung Hatta, adalah bentuk  dari rechtsstaat yang  modern,  dimana  kesejahteraan  tidak  berdasar  pada paham  individualisme  dan  hanya  berkisar  pada  kesejahteraan  ekonomi  saja, namun  kesejahteraan  yang  dibangun  adalah  kesejahteraan  umum  dalam  bidang ekonomi dan  spiritual. Secara khusus, negara  hukum  yang dianut oleh Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. 32
Pembentukan  negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  tidak terlepas  dari  sejarah  Negara  Hukum  yang  berkembang  di  dunia.  Seperti  lebih condongnya  Indonesia  dalam  memakai  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental. 33 Hal tersebut  dipengaruhi  oleh  perkembangan  negara  hukum  di  Belanda,  yang menjajah  Indonesia  selama  350  tahun.  Ciri  yang  menonjol  dari  tradisi  hukum Eropa Kontinental adalah mengutamakan hukum tertulis, sehingga negara-negara yang  menganut  sistem  ini  selalu  berusaha  untuk  menyusun  hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. 34 Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kalimat yang tertera dalam  alinea  ke-4  preambule  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, yang merupakan tipe negara hukum modern,  dimana  dalam  negara  tersebut  fungsi  Peraturan  Perundang-undangan bukanlah  hanya  memberi  bentuk  kepada  endapan  nilai-nilai  dan  norma-norma yang  hidup  dalam  masyarakat,  dan  juga  bukan  hanya  sekedar  fungsi  negara  di bidang  pengaturan,  namun  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  salah  satu metoda  dan  instrumen  ampuh  yang  tersedia  untuk  mengatur  dan  mengarahkan kehidupan  masyarakat  menuju cita-cita  yang diharapkan. 35 Dalam  negara  hukum yang modern, Peraturan Perundang-undangan diharapkan mampu untuk ”berjalan di  depan”  memimpin  dan  membimbing  perkembangan  serta  perubahan
29 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Panduan  Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  :  Sesuai  Dengan  Urutan  BAB, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, hlm. 48
30 Jazim  Hamidi, Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Sorotan: Undang-Undang  No.  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan ,  PT Tatanusa,  Jakarta,  2005, hlm. 1
31 Maria  Farida  Indrati  (1),  Ilmu  Perundang-Undangan  Jilid  2:  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 1
32 Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar1945, cet-II, Prapanca, Jakarta, 1971, hlm. 300
33 Hestu  Cipto  Handoyo, Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah  Akademik , Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 59
34 Ibid., hlm. 54
35 Tim  Pengajar  Teori  Perundang-Undangan,  Teori  Perundang-Undangan  (Depk  : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 36-37
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
masyarakat. 36 Sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Koopmans,  bahwa  kondisi tersebut  menjadikan  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  lagi dilakukan  dengan  kodifikasi  melainkan  menjadi  modifikasi. 37 Peraturan Perundang-undangan  yang  dibuat  dengan  cara  modifikasi  lebih  menitikberatkan kepada  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat  ( social  modification ),  karena tidak  lagi  mengumpulkan  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  sudah  lama mengendap dalam masyarakat.
Proses  penegakan  hukum  sangat  penting  untuk  diperhatikan,  mengingat suatu  tujuan  dari  negara  Indonesia  tentulah  bukan  semata-mata  ide  yang  hanya berada di atas kertas dan bergerak di dalam bentuk UUD NRI 1945 atau undang- undang dan Peraturan Perundang-undangan saja, karena hukum pun dibuat untuk dilaksanakan Penegakan hukum tidak bekerja diruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan  selalu  berinteraksi  dengan  lingkup  sosial.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal inilah  pembentukan  undang-undang,  terutama  di  era  negara  hukum  modern  ini, daya  laku  ( validitas )  dari  suatu  undang-undang  dihadapkan  dengan  adanya  daya guna ( efficacy ) dari undang-undang tersebut. 38
Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Perundang-undangan di  Negara  Hukum  Pancasila  memegang  peranan  penting,  yaitu  mengadakan perubahan  dalam  masyarakat.  Sebagai  akibat  dari  pembentukan  undang-undang secara  modifikasi.  Namun  peran  ini  bukanlah  suatu  peran  yang  mudah  untuk dilaksanakan.  Dalam  mewujudkan  tujuan  negara,  yaitu  sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare state),  dibutuhkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang baik,  karena  bagaimana  mungkin  akan  terjadi  penegakan  hukum  dan kesejahteraan  pada  masyarakat  apabila  hukumnya  sendiri  tidak  berkualitas,  dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat. 39

## II . Pembahasan
Pengelolaan  lingkungan  hanya  dapat  berhasil  menunjang  pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development ),  apabila  administrasi  pemerintahan berfungsi  secara  efektif  dan  terpadu.  Salah  satu  instrumen  yuridis  administratif untuk  mencegah  dan  menanggulangi  pencemaran  lingkungan  adalah  perizinan. Dewasa  ini  jenis  dan  prosedur  perizinan  di  Indonesia  masih  beraneka  ragam, rumit  dan  sukar  ditelusuri,  sehingga  merupakan  hambatan  bagi  kegiatan  dunia usaha.  Jenis  perizinan  di  negara  kita  sedemikian  banyaknya,  sehingga  Indonesia dikenal pula sebagai een vergunningenland (negara perizinan).
Pada  akhir  Maret  2017,  kajian  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menemukan  masalah  dalam  industri  sawit  dari  hulu  ( upstream )  ke  hilir ( downstream ). Menurut kajian  KPK  sistem pengelolaan komoditas sawit saat  ini memiliki  beberapa  poin    penting  permasalahan. Pertama ,  sistem  pengendalian perizinan  perkebunan  sawit  tak  akuntabel. Kedua ,  tak  efektif  dalam
36 Ibid., hlm. 37
37 Ibid.
38 Maria Farida Indrati (1 ), Ilmu Perundang-Undangan …..log.cit., hlm. 39
39 Sudikno  Metrokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta,  Liberty, 2002,hlm. 146
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
mengendalikan pungutan ekspor  sawit. Ketiga, pungutan pajak  sektor sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak juga tak optimal.  Tidak dapat dipungkiri permasalahan tersebut telah menjadi problem lintas sektor. 40
Begitu  pula  dengan  yang  terjadi  di  Penajam  Paser  Utara,  seperti  yang dikemukakan  di  atas  bahwa  pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  telah menerbitkan perizinan perkebunan kelapa sawit untuk PT. Agro Indomas. Padahal diketahui  bahwa  areal  yang  diberikan  izin  tersebut  merupakan  kawasan  taman hutan  raya,  yang  menurut  peraturan  tempat  tersebut  tidak  boleh  dibebani perizinan.
Berikut  adalah  hal-hal  penting  yang  harus  dilakukan  Pemerintah  Daerah Penajam  Paser  Utara  maupun  pemerintah  yaitu  kementerian  terkait  demi tercapainya kepastian hukum dalam ranah perizinan perkebunan kelapa sawit:

## A. Intergrasi  Kebijakan Perizinan
Secara filosofis integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga  menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh.  Integrasi  berasal  dari  bahasa  inggris " integration "  yang  berarti  kesempurnaan  atau  keseluruhan.  Integrasi  sosial dimaknai  sebagai  proses  penyesuaian  di  antara  unsur-unsur  yang  saling  berbeda dalam kehidupan  masyarakat sehingga  menghasilkan pola kehidupan  masyarakat yang  memilki  keserasian  fungsi. 41 Salah  satu  integrasi  perizinan  yang  dapat  di tempuh  Pemerintah  Penajam  Paser  Utara  dengan  instansi  terkait  adalah “kebijakan satu peta”.
Kebijakan Satu Peta muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010 menyatakan ingin hanya satu peta  saja  sebagai  satu-satunya  referensi  nasional  ketika  menemukan  adanya perbedaan  peta  tutupan  hutan  antara  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dengan Kementerian  Kehutanan.  Kenyataannya,  di  kementerian  dan  lembaga  lain  pun masih  terdapat  banyak  peta  yang  dibuat  dengan  spesifikasi  sesuai  kebutuhan masing-masing.  Perbedaan  ini  dapat  menimbulkan  kesimpangsiuran  informasi, sehingga  perlu  mekanisme  untuk  menyatukan  keberagaman  menuju  kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional. 42
Kebijakan Satu Peta awalnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang  baik,  mengkoordinasikan  proyek-proyek Masterplan Percepatan  dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI),  serta  mendukung  upaya penanggulangan  bencana.  Pada  Desember  2014  telah  diluncurkan  beberapa informasi  geospasial  tematik  yakni  peta  penutup  lahan  nasional,  peta  mangrove nasional dan peta habitat lamun nasional termasuk karakteristik laut nasional.

## B. Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangannya
40 Lusia  Arumingtyas, Kajian  KPK  Temukan  Masalah  Sawit  dari  Perizinan  sampai
Pungutan Pajak, Jakarta di 26 April 2017. Diakses dari
https://www.mongabay.co.id/2017/04/26/kajian-kpk-temukan-masalah-sawit-dari-perizinan- sampai-pungutan-pajak/ pada 02 Agustus 2019.
41 Diakses  dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial  Pada  tanggal  02  Agustus 2019
42 Diakses  dari  http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-luncurkan-satu-peta- tematik-nasional Pada 2 Agustus 2019.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Secara  nasional  penanggulangan  permasalahan  tumpang  tindih  terkait perizinan  antara  perkebunan  dengan  kehutanan  selama    ini  bukannya  tidak disadari.  Bahkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2012  tentang Strategi  Nasional  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Jangka  Menengah Tahun  2012-2014  dan  Jangka  Panjang  Tahun  2012-2025,  telah  menegaskan perlunya  harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam,  khususnya  terkait  masalah  bidang  kehutanan,  mineral  dan  batu  bara, sumberdaya  air,  pertanahan,  tata  ruang,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  sebagai  bagian  dari  fokus  strategi  jangka  menengah  pencegahan  dan pemberantasan korupsi.
Beberapa kementerian pada dasarnya akan dibebankan untuk membangun wilayah usaha sektornya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  melalui  Wilayah  Usaha Pertambangan,  yang  kemudian  diklasifikasi  lagi  ke  dalam  Wilayah  Izin  Usaha Pertambangan  dan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat,  misalnya,  menentukan  lokasi yang  akan  diberikan  izin.  Sementara  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  juga  mengatur  adanya  blok-blok  tata  pemanfaatan  hutan berdasarkan Pasal 22.
Secara  normatif  dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan  diatur  juga  tentang  perlunya  penyusunan  perencanaan  perkebunan termasuk  dalam  segi  wilayahnya  dengan  memperhatikan  rencana  tata  ruang  dan lingkungan  hidup. Sementara itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  juga  menetapkan  adanya lahan  pertanian  berkelanjutan  yang  perlu  diadakan  oleh  Pemerintah  Daerah Penajam Paser Utara  dalam penetapan tata ruangnya. Undang-undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  seharusnya  mampu  menjadi  basis  bagi seluruh penataan usaha seluruh sektor.

## C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya atau  berfungsinya    norma-norma    hukum    secara    nyata    sebagai    pedoman perilaku  dalam  lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat    dan    bernegara.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  ditinjau  dari    sudut subjeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat  dilakukan  oleh  subjek    yang  luas    dan dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek  dalam  arti yang    terbatas    atau    sempit.  Dalam    arti    luas,    proses    penegakan    hukum    itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai    upaya    aparatur penegakan    hukum    tertentu    untuk    menjamin    dan    memastikan  bahwa    suatu aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan tegaknya
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
hukum  itu,  apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 43
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan    nila-nilai    yang    terjabarkan    dalam    kaidah-kaidah mantap    dan    sikap  tindak      sebagai      rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir. Adapun  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup. 44 Sedangkan penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan  demikian, penegakan hukum    merupakan  suatu    sistem    yang    menyangkut  keselarian  antara  nilai dengan  kaidah  serta  prilaku  nyata  manusia. Kaidah-kaidah  tersebut  kemudian menjadi    pedoman    atau  rujukan  bagi  perilaku    atau    tindakan    yang    dianggap pantas    atau    seharusnya.  Perilaku    atau    sikap    tindak    itu  bertujuan    untuk menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian . Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter ), melainkan  menurut  semangat  dan  makna  lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari undang-undang  atau  hukum.  Penegakan  hukum  tidak  hanya  kecerdasan intelektual,  melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata  lain, penegakan hukum  yang  dilakukan  dengan  penuh  determinasi,  empati,  dedikasi,  komitmen terhadap  penderitaan  bangsa  dan  disertai  keberanian  untuk  mencari  jalan  lain daripada  yang  biasa  dilakukan. 45 Dalam  gagasannya  tersebut  Sajipto  Rahardjo telah menggunakan gagasan hukum progresif 46 yang pada intinya penegak hukum
43 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum , Makalah, diakses dari
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf   pada 1 Agustus 2019.
44 Soerjono    Soekanto , Faktor- faktor    Yang    Mempengaruhi    Penegakan    Hukum , Jakarta.   UI Press, 1983. hlm. 35
45 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 13.
46 Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang  artinya  maju.  Hukum  Progresif  berarti  hukum  yang  bersifat  maju.  Istilah  hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.  Adapun  pengertian  hukum  progresif,  adalah  mengubah  secara  cepat,  melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan  tersebut  di  dasarkan  pada  prinsip  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.
Pengertian  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  tersebut  berarti  hukum progresif  adalah  serangkaian  tindakan  yang  radikal,  dengan  mengubah  sistem  hukum  (termasuk merubah  peraturan-peraturan  hukum  bila  perlu)  agar  hukum  lebih  berguna,  terutama  dalam mengangkat  harga  diri  serta  menjamin  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  manusia.  Secara  lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun  bertindak  dalam  hukum,  sehingga  mampu  membiarkan  hukum  itu  mengalir  saja  untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.
Satjipto  Rahardjo  mencoba  menyoroti  kondisi  di  atas ke  dalam  situasi  ilmu-ilmu  sosial, termasuk  ilmu  hukum,  meski  tidak  sedramatis  dalam  ilmu  fisika,  tetapi  pada  dasarnya  tejadi perubahan  yang  fenomenal  mengenai  hukum  yang  di  rumuskannya  dengan  kalimat  dari  yang
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
harus memiliki paradigma berpikir dan bertindak Progresif yang membebaskannya  dari  belenggu  teks  dokumen  hukum,  karena  pada  akhirnya hukum  itu  bukan  teks  hukum,  melainkan  untuk  kebahagiaan  dan  kesejahteraan manusia.
Terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  perizinan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengenal  tiga  instrumen  hukum  dalam  penegakan  hukum lingkungan  yaitu  melalui  instrumen  hukum  administrasi,  hukum  perdata  dan hukum  pidana.  Penegakan  hukum  melalui  tiga  instrumen  hukum  ini  merupakan upaya  represif  yang  perlu  dilakukan  secara  efektif,  konsekuen  dan  konsisten terhadap  pelanggaran  perizinan  ataupun  pelaku  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup.
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dapat  mendayagunakan  hukum administrasi,  karena  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  hidup  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada Menteri  untuk  melaksanakan  seluruh  kewenangan  pemerintahan  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga  memberi kewenangan yang sangat luas  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Martina, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat  sebelum  melakukan  aktivitas  kehidupan  untuk  mencapai  masyarakat yang  adil  dan  makmur.  Pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  adalah  sesuai dengan  tujuan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna. 47 Hal  ini  merupakan  salah  satu  fungsi  dari  fungsi  pemerintahan  (hukum administrasi)  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Mengingat  pengelolaan lingkungan  dilakukan  oleh  pemerintah,  maka  hukum  lingkungan  sebagian  besar merupakan  hukum  administrasi  ( bestuursrecht ).  Hukum  administrasi  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  yang  kemudian  dapat  disebut  hukum administrasi  lingkungan.  Hukum  administrasi  lingkungan  dapat  dibentuk  oleh pemerintah  pusat  dan  juga  hukum  administrasi  lingkungan  yang  berasal  dari pemerintah daerah.
Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk  melaksanakan  hukum  positif  dengan  begitu  dapat  diciptakan  hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang- undangan  yang ada dapat memberikan  landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi ( preventif)
sederhana  menjadi  rumit  dan  dari  yang  terkotak-kotak  menjadi  satu  kesatuan.  Inilah  yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Diakses dari http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html    pada  1  Agustus 20179.
47 Martina  Oscar ,  Hukum Administrasi  Lingkungan,  Kerjasama  Fakultas  Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI , Jakarta, 1995, hlm. 1-2.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk  perizinan  untuk  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  dengan mencantumkan  persyaratan  yang  wajib  ditaati  si  penerima  izin,  misalnya perizinan  yang  berkenaan  dengan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan sanksi administratif  bila  persyaratan  dilanggar.  Sebagai  upaya  telah  diberikannya  izin untuk  melakukan  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan,  maka  menurut  Siti  Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan-persyaratan  dalam ketentuan  yang  secara  umum  dan  individual  berlaku  melalui  pengawasan  dan penerapan (ancaman) sanksi. 48
Keputusan  administrasi  yang  merupakan  wewenang  pemerintahan  dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dengan  diikuti  dengan pengawasan  dan  pemberian  sanksi  bagi  yang  melanggar.  Dengan  demikian, perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  bersifat pengendalian  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  fungsi  pemerintah  di  bidang pembinaan  dan  pengendalian  adalah  fungsi  pemberian  izin  kepada  masyarakat atau  badan  hukum  (organisasi  perusahaan)  tertentu  yang  merupakan  mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.
Konsekuensi  dari  izin  yang  telah  diberikan  kepada  penerima  izin  dalam penegakan  hukum  lingkungan  secara  hukum  administratif  adalah  berupa  sanksi administratif  bagi  yang  melanggar  larangan  atau  persyaratan  yang  ditentukan dalam  pemberian  izin  itu.  Sanksi  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dalam penegakan  hukum,  sebab  tidak  ada  gunanya  memasukkan  kewajiban-kewajiban atau  larangan-larangan ke dalam peraturan perundang-undangan, apabila kaidah- kaidah  tersebut  tidak  dapat  dipaksakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  terjadinya pelanggaran.  Sanksi  administratif  diterapkan  oleh  aparatur  pemerintah  yang bersifat pencegahan dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi  instrumental  dalam  mengendalikan  perbuatan  yang  terlarang  yaitu pencegahan  dan  penanggulangan  perbuatan  yang  ditujukan  untuk  memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.
Penegakan  hukum  lingkungan  melalui  instrumen  hukum  perdata,  dan hukum  perdata  merupakan  hukum  privat  yang  berbeda  dengan  hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan  perdata  antara  seorang  dengan  seorang  lainnya  atau  antara  seorang dengan  beberapa  orang  (badan  hukum).  Hubungan  keperdataan  dapat  saja  setiap perbuatan  atau  tindakan  perdata  dan  setiap  perbuatan  atau  tindakan  keperdataan itu  dapat  saja  mengakibatkan  penderitaan  atau  kerugian  pada  pihak  lain,  maka
48 Siti  Sundari  Rangkuti  dan  Suparto  Wijoyo, Penegakan  Hukum  Lingkungan Administrasi , FH Unair, Surabaya, 1996, hlm.1.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
pihak  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pihak  lain  harus  dapat  mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi  dalam  perjanjian  adanya  kerugian,  sehingga  harus  membayar  ganti kerugian,  maka  di  sini  fokus  sanksi  hukum  perdata  adalah  tuntutan  pembayaran ganti kerugian.
Penegakan  hukum  lingkungan  melalui  instrumen  hukum  pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum  poin 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: ”penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini  memperkenalkan  ancaman  hukuman  minimum  di  samping  maksimum, perluasan  alat  bukti,  pemidanaan  bagi  pelanggaran  baku  mutu,  keterpaduan penegakan  hukum  pidana,  dan  pengaturan  tindak  pidana  korporasi.  Penegakan hukum  pidana  lingkungan  tetap  memperhatikan  asas ultimum  remedium yang mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum  remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu,  yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”. Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  melalui  instrumen  hukum  pidana terdapat adanya penerapan asas ultimum remedium . 49 Asas ultimum remedium ini meskipun  diterapkan  sangat  terbatas  pada  tindak  pidana  formil tertentu  yaitu pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi  dan  gangguan, penulis tidak sependapat dengan  adanya asas ultimum remedium tersebut, karena dalam  mengantisipasi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  tidak  mesti  bahwa hukum  pidana  itu  dapat  diterapkan  belakangan  apabila  instrumen  hukum administrasi  dan  hukum  perdata  dianggap  tidak  berhasil  mengatasi  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Berhasil  atau  tidaknya  instrumen  hukum  lain, tetapi  saja  hukum  pidana  dapat  digunakan.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  maka  penegakan  hukum  lingkungan melalui  tiga  instrumen  hukum  itu  dapat  saja  digunakan  secara  bersamaan,  tanpa harus  menunggu  instrumen  hukum  lain  berhasil  atau  tidak  berhasilnya  dalam mengatasi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  penerapan hukum  pidana  tanpa  harus  menunggu  proses  instrumen  hukum  yang  lain, sehingga  instrumen  hukum  pidana  dapat  saja  diterapkan  apabila  bukti  dan  unsur adanya  tindak  pidana  lingkungan  itu  sudah  terpenuhi.  Aparat  penegak  hukum dapat  langsung  melakukan  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
49 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 1.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  paparkan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam  melakukan penetapan wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  tidak  mentaati  peraturan  perundang- undangan.  Sehingga  menyebabkan  berbenturan  antara  izin  wilayah perkebunan  kelapa  sawit  dengan  Kawasan  Pelestarian  Alam  Taman  Hutan Raya  (tahura).  Dalam  hal  pemberian  izin  Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser Utara  seharus  memperhatikan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan mengenai  Tata  Cara  Pelepasan  Kawasan  Hutan  Produksi  Yang  dapat Dikonversi.  Dengan  demikian,  berkas  perizinan  perkebunan  yang  telah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  tersebut  tidak  sah dan melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa  Penetapan  wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  yang  telah  diterbitkan oleh  Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  telah  menimbulkan ketidakharmonisan  antara  bidang  perkebunan  dengan  kehutanan.  Selain  itu, terjadinya  tumpang  tindih  lokasi  juga  telah  mengaburkan  nilai  kepastian hukum  terhadap  hak-hak  para  pelaku  usaha  yang  memperoleh  izin  usaha berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undang  di  sektor  perkebunan kelapa sawit

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  di  sini penulis memberikan beberapa saran:
1. Bahwa  Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  dalam  menetapkan  wilayah perkebunan  kelapa  sawit  diharapkan  agar  lebih  cermat.  Karena  penetapan wilayah  perkebunan  yang  tidak  didasarkan  dengan  kecermatan  akan menimbulkan  persoalan  hukum  berupa  terabaikannya  nilai  kepastian  hukum. Selain  itu  Pemerintah  Daerah  Penajam  Paser  Utara  dalam  melakukan penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit diharapkan juga aktif  melakukan koordinasi  dengan  lembaga-lembaga  pemerintah  pusat  terkait,  dalam  hal  ini kementerian terkait.
2. Diharapkan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  kementerian  terkait  seharusnya lebih responsif terhadap permasalahan tumpang tindih yang terjadi. Untuk itu, maka pemerintah pusat perlu melakukan revisi terhadap aturan hukum terkait dengan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  sektor  usaha perkebunan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  menerbitkan  suatu  produk hukum  berupa  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  mekanisme pelaksanaan  koordinasi  pemberian  izin  usaha  di  lapangan  agar  kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik.