Historical Memory ”Nanjing Massacre” dalam Memengaruhi Hubungan China dan Jepang: Aspek Pariwisata, Hiburan, dan Ekonomi

## Tita Dwiningrum, Shannaz Mutiara Deniar, Najamuddin Khairur Rijal
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang titadwiningrum@gmail.com, shannazdeniar@umm.ac.id, najamuddin@umm.ac.id

## Abstract
The Yasukuni Shrine controversy as a place of final respect for Japanese soldiers is a sensitive issue related to the Nanjing Massacre issue. This is related to the notion that the temple is a painful symbol for almost all Chinese people. The Japanese government, which was in denial about this issue, made China often raise issues related to the Nanjing Massacre to pressure Japan to admit to the war crimes they had committed before. This research is included in the descriptive research because in this research the writer tries to explain how the influence of Historical Memory related to the Nanjing Massacre issue has on the relationship between China and Japan. This research uses Ducan Bell's concepts of memory, trauma, and world politics to define a more important understanding of the influence of the past or history in shaping or explaining the present situation. The results of this study found that the role of Historical Memory can affect relations between the two countries which have been traumatized by past events, so that this can be a cause of disruption of bilateral relations between the two countries in various aspects, such as the economy, tourism to the problems of public figures.
Keywords : China, Japan, Nanjing massacre, memory, trauma and world politics.

## Abstrak
Kontroversi Kuil Yasukuni sebagai tempat penghormatan terakhir bagi tentara Jepang merupakan isu yang sensitif terkait permasalahan Nanjing Massacre. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa kuil tersebut  merupakan  simbol  yang  menyakitkan  bagi  hampir  seluruh  masyarakat  China.  Pemerintah Jepang  yang  denial  akan  isu  ini  membuat  China  seringkali  mengangkat  isu-isu  yang  berkaitan mengenai Nanjing Massacre untuk menekan Jepang agar mau mengakui kejahatan perang yang telah mereka lakukan dahulu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh Historical Memory terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan konsep memori, trauma, dan politik dunia Ducan Bell untuk mendefinisikan pemahaman yang lebih penting tentang pengaruh masa  lalu  atau  sejarah  dalam  membentuk  atau  menjelaskan  situasi  saat  ini.  Hasil  dari  penelitian menemukan  bahwa  adanya  peran  dari  Historycal  Memory  dapat  mempengaruhi  hubungan  kedua negara yang memiliki trauma akan kejadian masa lalu, sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab terganggunya  hubungan  bilateral  antara  kedua  negara  ini  dalam  berbagai  aspek,  seperti  ekonomi, pariwisata hingga ke permasalahan toko publik.
Kata Kunci: Cina, Jepang, pembantaian Nanjing, memori, trauma dan politik dunia

## Pendahuluan
China dan Jepang merupakan dua negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Kedua negara yang memiliki wilayah berdekatan ini sering mengalami konflik terkait sejarah masa  lalu  atau historical  memory (Purnomo,  2020).  Pembahasan  akan  pengaruh historical memory terhadap hubungan China dengan Jepang ini sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi kebangkitan politik identitas, terutama bagi rakyat China yang memegang teguh jiwa nasionalisnya. Pada hubungan antara China dengan Jepang terkait pengaruh historical memory -nya sangat terasa, terutama terkait isu Nanjing Massacre atau pembantaian Nanjing.
Sejarah  mengenai  pembantaian  Nanjing  terjadi  pada  akhir  1937  di  mana  pasukan tentara kekaisaran Jepang saat itu dengan secara brutal membunuh ratusan ribu orang, yang di dalamnya juga termasuk tentara dan warga sipil di Kota Nanking (atau yang biasa disebut Nanjing) di China. Peristiwa tersebut tidak hanya perihal mengenai pembunuhan masal yang dilakukan secara brutal saja, melainkan juga mengenai pemerkosaan yang telah dilakukan oleh khususnya tentara Jepang kepada para wanita di Kota Nanjing. Terdapat jumlah antara 20.000 dan 80.000 korban yang kebanyakan wanita diserang secara seksual dalam peristiwa yang dikenal juga dengan Pemerkosaan Nanking (History.com Editor, 2019).
Karena hal tersebutlah, hubungan bilateral antara kedua negara ini cukup konfliktual terkait  adanya  pengaruh  masa  lalu yang  tidak  baik, sehingga  hal  itu  dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah Asia Timur. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama ini sering kali mengalami pergejolakan di dalamnya,  terutama  saat  Jepang  dipimpin  oleh  Shinzo  Abe.  Diketahui  hal  ini  berkaitan dengan  Abe  yang  ingin  menghidupkan  kembali  kebanggaan  Jepang  di  masa  lalu  dengan melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni (Reuters Editor, 2021).
Hal  ini  jelas  memicu  kemarahan  China  dan  Korea,  mengingat  negara  ini  adalah korban akan kejahatan perang Jepang di masa lalu. Kunjungan terhadap Kuil Yasukuni ini sejak  dulu  telah  menjadi  isu  yang  sensitif  terutama  bagi  China  yang  menganggap  bahwa penghormatan yang dilakukan di kuil tersebut menjadi penghinaan tersendiri bagi korban perang di China akibat kebrutalan tentara Jepang pada saat terjadinya invasi, terutama pada kasus Nanjing Massacre.
Terdapat beberapa kasus yang mempengaruhi kemarahan publik China akibat isu ini, bahkan di antaranya berasal dari artis China itu sendiri. Pada tahun 2019, aktor Zhao Lixin menjadi  kontroversi  akibat  adanya  ujaran  perihal  Nanjing  Massacre.  Kemudian  di  tahun 2021, Zhang Zhehan artis yang sedang berada dipuncak karirnya terseret dalam kontroversi akibat mengunjungi Kuil Yasukuni dan kuil Nogi di Jepang. Akibat hal tersebut kedua artis ini  mendapat  kritikan  tajam  dari  masyarakat  China,  hingga  membuat  pemerintah  turun tangan dan memboikot artis yang terkait skandal akan isu tersebut. Selain kasus para artis tersebut, banyak hal yang terkait isu ini membuat China melakukan pemboikotan terhadap Jepang.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  mengenai pengaruh  dari historical  memory “Nanjing  Massacre”  ini  terhadap  hubungan  antara  China dengan  Jepang.  Pada  penelitian  ini,  dengan  menggunakan  konsep  ingatan,  trauma,  dan
politik dunia Ducan Bell, kita dapat belajar tentang pentingnya memahami pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan kondisi saat ini. Pertanyaan mengenai historical memory sendiri telah memainkan peran penting dalam kebangkitan politik identitas, di  mana  hal  tersebut  telah  berada  pada  perdebatan  mengenai  keadilan  transnasional, rekonstruksi  pasca-konflik,  legitimasi  kekerasan  politik,  warisan  Holocaust  dan  sejumlah besar proses dan praktik lainnya (Bell, 2006).
Bell menjelaskan bahwa memori berada pada tingkatan yang sangat umum sehingga mengacu kepada proses atau kemampuan dalam mengingat dan mempertahankan peristiwa atau  kesan  di  masa  lalu.  Selanjutnya,  Bell  mendefinisikan  memori  kolektif  sebagai pemahaman umum tentang masa lalu. Sehingga membentuk sebuah cerita dari sekelompok orang  yang  menjelaskan  mengenai  dirinya  sendiri  dengan  menghubungkan  masa  lalu, sekarang dan masa depan dalam pembahasan yang lebih disederhanakan (Bell, 2006).
Hubungan antara memori, trauma dan identitas ini sendiri telah dijelaskan dengan berbagai  cara  yang  sering  bertentangan.  Terdapat  asumsi  yang  cukup  umum  tentang bagaimana    peristiwa  tertentu  terjadi,  jadi  ada  kaitannya  dengan  bagaimana  ingatan  dan trauma  dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, keterlibatan politik, dan  tindakan  (Bell,  2006).  Dalam  praktiknya,  kebijakan  atau  tindakan    negara  dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau memori masa lalu yang mengakar kuat di negara tersebut dan yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan  negara.
Hal  ini  karena  luka  akibat  trauma  biasanya  tidak  mudah  sembuh, yang  kemudian memunculkan  berbagai  tindakan  untuk  menunjukkannya,  menyebarkan  ingatan  akan trauma tersebut dari orang ke orang di masyarakat. Juga menurut konsep ini, kelompok atau individu harus mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu agar dapat keluar dari belenggu ingatan dan trauma (Adityani, 2018). Sehingga konsep ini akan menjelaskan bagaimana memori serta trauma dari kejadian masa lalu akan mempengaruhi padangan  China  terhadap  Jepang,  yang  pada  akhirnya  permasalahan  ini  akan  memicu memanasnya hubungan bilateral kedua negara tersebut.

## Tinjauan Literatur
Fengqi  Qian  and  Guo-Qiang  Liu,  dalam  jurnalnya  yang  judul Remembrance  of  the  Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimisation, Emotions and the Rise of China (Fengqi Qian,  2019)  menjelaskan  mengenai  bagaimana  korban  dalam  melakukan  perlawanan terhadap agresi Jepang yang telah menjadi topik penting dalam peringatan era New China. Pada  penelitian  ini  dibahas  juga  mengenai  mengapa  orang  China  masih  terus  melihat ataupun mengingat  penderitaan  bangsanya  di  masa  lalu, sementara  negara  luar  berbicara mengenai kebangkitan dari China itu sendiri.
Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan penyebaran dari collective memory di China  mengenai victimisation masa  perang  melalui  studi  kasus  tentang  Memorial Pembantaian  Nanjing.  Penulis  pada  penelitian  ini  beranggapan  bahwa collective  memory  of victimisation merupakan memori emosional yang dibangkitkan oleh pemikiran nasionalisme
baru  dan  karena  hal  tersebut  merupakan  dimensi  kontekstual  dari  presentasi  diri  yang dimiliki China saat ini.
Memorial  Pembantaian  Nanjing  ini menampilkan  cara  di mana collective  memory  of victimisation dibentuk dan disebarluaskan di bawah Partai Komunis untuk mempromosikan aspirasi nasional China dan melegitimasi klaim China di dunia kontemporer. Pada penelitian ini  pembahasan  mengenai collective  memory sangat  membantu  penulis  untuk  dapat menguraikan penjelasan mengenai historical memory.
Pada  tinjauan  literatur  pertama  ini,  hanya  membahas  bagaimana  memory  yang dibentuk  dari  kejadian  Nanjing  ini  dapat  membentuk  sikap  Nasionalisme  di  China.  Pada hakikatnya, suatu negara dapat membangkitkan Nasionalisme tidak hanya dari mengenang tragedi  yang  sudah  terjadi.  Pada  penelitian  ini  penulis  membuat  sudut  pandang  bahwa tragedi  Nanjing  ini  merupakan  tragedi  yang  paling  melukai  hati  para  rakyatnya  dan negaranya,  sehingga  pemerintah  China  akan  lebih  mudah  dalam  mendoktrin  jiwa Nasionalisme. Pada pemahaman saat ini, sikap nasionalisme yang dimiliki China memang patut  di  apresiasi.  Namun  disisi  lain,  Sikap  China  yang  seperti  ini  seringkali  menjadi penghambat hubungannya dengan Jepang.
Pembeda dari literatur pertama dengan karya ilmiah yang saat ini penulis tulis adalah bahwa  karya  yang  Fengqi  Qian  and  Guo-Qiang  Liu  tulis  ini  lebih  terfokus  menjelaskan bagaimana  peran  pemerintah  dalam  upaya  untuk  mentransmisikan    secara  global  perihal tragedi  pembantaian  Nanjing  yang  telah  dilakukan  oleh  Jepang  dengan  beberapa  cara, dimana  salah  satunya  adalah  dengan  memanfaatkan  ingatan  kolektif  yang  akan  memicu sikap  nasionalismenya.  Sementara  pada  tulisan  yang  penulis  buat  saat  ini,  lebih  berfokus pada dampak dari ingatan memori masa lalu ini dapat memengaruhi hubungan bilateral dari kedua negara ini.
Selanjutnya merupakan jurnal dari Taisuke Fujita and Hiroki Kusano (Kusano, 2020), dengan  judul Denial  Of  History?  Yasukuni  Visits  As  Signaling .  Pada  penelitian  ini  penulis mempunyai  maksud  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  kapan  dan  mengapa  para pemimpin politik Jepang memilih untuk melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni di depan umum,  meskipun  harus  mengeluarkan  biaya  politik  yang  tinggi  dari  kunjungan  tersebut. Kritik  keras  dalam  dunia  internasional  sering  terjadi  akibat  kunjungan  tersebut.  Pada penelitian ini diusulkan tiga kondisi yang dibutuhkan dalam kunjungan semacam itu, seperti: penguasa konservatif, pemerintah yang mendapatkan  popularitas  tinggi,  serta  pandangan Jepang terhadap ancaman dari China. Berkenaan dengan yang terakhir, ancaman keamanan dari China telah memungkinkan Jepang untuk menggunakan kunjungan ini sebagai sinyal yang  kredibel  dari  tekadnya  terhadap  China.  Analisis  komparatif  kabinet  Jepang  setelah pertengahan 1980-an mendukung argumen ini.
Pada penelitian yang ditulis oleh Hiroki Kusano, penelitian ini hanya menunjukkan perbandingan  yang  sangat  terbalik  terkait  bagaimana  pemerintah  jepang  yang  menolak bahwa  negaranya  pernah melakukan  hal keji  tersebut.  Penulis  menganggap  bahwa China terlalu  berlebihan  dalam  mengenang  tragedi  Nanjing,  dan  hal  ini  menjadi  ancaman  bagi negara Jepang. Politik antara Jepang dan China digambarkan penulis sebagai kedua negara yang  saling  menyalahkan  satu  sama  lain,  oleh  karena  itu  Jepang  menunjukkan  tekadnya
dalam mengunjungi Yasukumi Shrine agar dunia mengetahui bahwa meskipun Jepang telah melakukan tindakan keji tersebut, tetapi ia masih mengakui tragedi tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penelitian dari Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu, yang dimana pada  tulisan  tersebut  China  seakan  membesar-besarkan  tragedi  Nanjing  untuk menjadikannya sebagai landasan pembangun Nasionalisme di negaranya dan digambarkan seakan  Jepang  tidak  mengakui  kekejian  tragedi  Nanjing,  sedangkan  penelitian  kedua  ini menunjukkan bahwa Jepang yang merasa terancam oleh China, dengan mengunjungi Kuil Yasukuni,  pemerintah  Jepang  tetap  mengakui  akan  kekejian  yang  pernah  dilakukan negaranya, akan tetapi tidak separah yang dituliskan pada penelitian pertama.
Pembeda  dari  literatur  kedua  ini  dengan  penelitian  yang  penulis  buat  adalah mengenai fokus permasalahan dari kuil yasukuni, dimana pada tulisan Taisuke Fujita and Hiroki  Kusano  ini  berfokus  pada  permasalahn  mengenai  kunjungan  ke  kuil  ini  yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Jepang saja yang menimbulkan kontroversi. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis tidak hanya terfokus pada pejabat pemerintahan Jepang yang  mengunjungi  kuil,  namun  juga  kontroversi  mengenai  artis  dalam  negeri  China  itu sendiri yang sedang mengunjungi kuil, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan publik.

## Metode
Penelitian yang  dilakukan penulis  ini  merupakan  tipe penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pengolahan data berupa kata-kata, lisan atau verbal (Miles B, 2008). Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena  dalam  penelitian  ini  penulis    berusaha  menjelaskan  bagaimana  pengaruh historical memory terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah dan artikel di internet yang relevan untuk pembahasan penelitian ini.

## Nanjing Massacre
Setelah kemenangannya pada First Sino-Japanase War ditahun 1895 , Jepang semakin menunjukkan dominansinya di wilayah Asia Timur dan bahkan juga sampai pada wilayah Asia  Tenggara.  Kemenangan  Jepang  tersebut  menyebabkan  China  harus  rela  kehilangan Taiwan, serta diharuskan membuka jalur perdagangan di daerah dekat lautnya. Selanjutnya pecahnya kasus Nanjing Massacre dimulai saat Jepang melancarkan invasi keduanya.
Pada  tahun  1931  Jepang  melakukan  invasi  ke  Manchuria,  di  mana  pihak  China meyakini  bahwa  hal  tersebut  merupakan  awal  dari  Second  Sino-Japanase  War  II.  Hal  ini dikarenakan  Manchuria  secara  historis  masih  merupakan  bagian  dari  China.  Namun, beberapa pihak Jepang menyangkal dan berpendapat bahwa pecahnya perang di Manchuria merupakan ulah dari tentara yang tidak bertanggung jawab yang bertindak seakan memiliki kepentingan bisnis Jepang di daerah tersebut (Captivating History, 2020). Singkatnya pada 13 Desember 1937, Nanjing yang waktu itu menjadi Ibu Kota Nasionalis China berhasil direbut oleh Jepang. Setelah menduduki Nanjing, tentara Jepang mulai melancarkan aksinya dengan
melucuti senjata yang dimiliki oleh tentara China dan berlanjut pada pembantaian terhadap tentara bahkan warga sipil Nanjing yang berlangsung selama enam minggu.
Selain  itu,  sejarah  juga  mencatat  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  Jepang  juga termasuk  pemerkosaan,  pembakaran  dan  perampokan.  Kebanyakan  korban  dari pembantaian  Nanjing  adalah  warga  sipil  laki-laki,  hal  ini  dikarenakan  Komandan  dari pasukan tentara Jepang meyakini bahwa tentara China telah menanggalkan seragamnya dan berbaur  dengan  penduduk.  Menurut  data  Documents  of  Nanjing  Massacre  dalam International  Memory  of  the  World  Register yang  diterbitkan  UNESCO  disebutkan  bahwa terdapat lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang yang dibunuh di Nanjing.
UNESCO  telah  mengumpulkan  dokumen  atas  Pembantaian  Nanjing,  tidak  hanya terdiri  dari  arsip  asli  China  dan  Jepang.  Namun,  UNESCO  juga  memiliki  film  dan  foto dokumenter, buku harian, dan file Zona Keamanan Internasional Nanjing yang diabadikan oleh warga dari Amerika Serikat, Jerman, Denmark, dan lain-lain (Unesco, 2015). Sehingga, data yang dimiliki UNESCO cukup akurat, dan sulit untuk dibantah oleh Jepang.
Akibat kejahatan perang yang dilakukan Jepang dahulu, hingga saat ini China masih sangat sensitif akan isu sejarah tersebut. Hal ini mengakibatkan muncul sikap anti Jepang pada  masyarakat  China,  bahkan  pemerintah  tidak  segan  akan  mengambil  tindakan  yang tegas  terkait  isu  ini.  Isu  mengenai  Nanjing  Massacre  yang  sering  mengganggu  hubungan kedua  negara  ini  adalah  mengenai  kunjungan  ke  kuil  Yasukuni,  di  mana  seperti  yang dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kuil  tersebut  merupakan  simbol  yang  menyakitkan  bagi hampir seluruh masyarakat China.
Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai kemarahan publik China apabila berkaitan deng isu sejarah ini. Dimulai pada 2017, di mana China melakukan boikot terhadap jaringan hotel APA Group di Jepang. Kasus ini terjadi akibat Toshio Motoya yang merupakan ketua APA Group mendistribusikan bukunya menggunakan nama samaran Teng Maezhi secara luas  di  jaringan  hotelnya  yang  berisikan  mengenai  klaim  atas  Nanjing  Massacre  yang sebenarnya  tidak  ada  dan  jelas  merupakan  rekayasa  dari  China  saja  (BBC  News,  2017). Motoya sendiri diketahui merupakan seorang revisionis  sejarah yang aktif, sehingga besar kemungkinan ia akan bertahan dan tidak akan menarik buku tersebut.
Hal  yang  menjadi  permasalahan  selain  yang  dijelaskan  di  atas  adalah  buku  yang berjudul “ Real Japanese History: Theoretical Modern History ” pada bagian tentang penyangkalan dijelaskan  bahwa  tentara  Jepang  telah  melakukan  pemaksaan  terhadap  wanita  untuk dijadikan  wanita  penghibur  atau  lebih  yang  dikenal  dengan  sebutan Comfort  Women . Permasalahan ini pula, baik China dan Korea Selatan selalu berselisih dengan Jepang. Buku tersebut dicetak menggunakan bahasa Jepang dan Inggris, namun tidak ada penerbit dalam buku tersebut (Yi, 2017). Sehingga hal ini memicu reaksi dari China, bahwa buku tersebut dikhususkan untuk memprovokasi.
Administrasi  Pariwisata  Nasional  China  mengambil  tindakan  tegas  akan  isu  ini dengan melakukan konferensi pers, menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hotel APA  tersebut  merupakan  provokasi  yang  dilakukan  secara  terang-terangan  kepada wisatawan China dan merupakan pelanggaran serius terkait etika dasar industri pariwisata.
Tindakan  serius  pihak  China  akan  isu  ini  adalah  dengan  meminta  semua  perusahaan perjalanan  pariwisata  luar  serta  platform  layanan e-commerce pariwisatanya  untuk sepenuhnya berhenti bekerja sama dengan APA Group (Yicai, 2017).
Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menjelaskan bahwa pada kenyataan yang ada beberapa kekuatan di Jepang tidak mau mengakui sejarah masa lalunya, bahkan sering kali berusaha untuk menyangkal dan memutarbalikkan  fakta. Sehingga China sekali lagi mendesak pihak Jepang agar mampu menjelaskan dengan baik tentang sejarah dengan benar pada rakyatnya (Junsong, 2017).
Kasus lain terkait isu ini menjerat artis dalam negeri China sendiri, yakni Zhao Lixin dan  Zhang  Zhehan.  Zhao  Lixin  sendiri  menjadi  viral  ketika  ia  mengungkapkan  opininya terkait Nanjing Massacrre di tahun 2019. Pada unggahannya di sosial medianya Zho Lixin mempertanyakan  mengapa  militer  Jepang  tidak  menjarah  serta  menghancurkan  Istana Beijing  selama  Second  Sino-Japanese  War  II:  “Jepang  menduduki  Beijing  selama  delapan tahun. Mengapa mereka tidak mencuri relik dari Museum Istana dan membakarnya [selama itu]? Apakah ini sejalan dengan sifat penjajah?”.
Zhao  juga memberikan  komentar  terkait  Nanjing  Massacre,  ia  berpendapat  bahwa terjadinya  hal  tersebut  merupakan  resiko  akibat  dari  perlawanan  China  terhadap  invasi Jepang pada saat itu (Koetse, 2019).  Zhao Lixin memiliki pandangan sejarah yang berbahaya dan  ia  terkesan  tidak  berpikir  panjang  akan  tindakannya  tersebut,  secara  sederhana  dia beranggapan  bahwa  jika  seandainya  kota  Nanjing  tidak  melakukan  perlawanan,  maka pembantaian tidak mungkin terjadi. Hal ini menjadikan para netizen geram akan hal tersebut. Pemerintah China tidak segan dalam mengambil tindakan hukum yang tegas kepada warga negaranya terkait isu-isu yang sensitif, namun hukuman yang didapat Zhao Lixin cukuplah ringan hanya sebatas sanksi sosial dengan penonaktifan dalam dunia hiburan.
Pada isu terbaru di tahun 2021, Zhang Zhehan yang juga merupakan artis besar di China  telah  menjadi  topik  yang  cukup  menyita  perhatian  publik  sejak  foto  dirinya  yang diambil di Kuil Yasukuni yang kontroversial menjadi viral (Jones, 2021).  Padahal foto yang diunggah dalam akun Instagram tersebut diambil pada tahun 2018 dan 2019, di mana selain mengunjungi  kuil  Yasukuni  Shrine,  sebelumnya  Zhang  juga  diketahui  telah  menghadiri pernikahan  di  kuil  Nogi.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  kedua  kuil  ini  sejak  lama  telah menjadi tempat yang sering menimbulkan konflik bagi kedua negara, di mana kuil Yasunuki merupakan  tempat  untuk  menghormati  para  korban  perang  selama  Perang  Dunia  II, termasuk juga para penjahat perang Jepang. Sedangkan kuil Nogi merupakan tempat untuk menghormati para perwira militer Kekaisaran Jepang yang telah menginvasi China selama Perang Duni II (Jun, 2021).
Foto  lain  yang  cukup  kontroversial  adalah  saat  Zhang  tengah  berpose  dengan perempuan  berusia sekitar  81 tahun,  di mana  diketahui  wanita  tersebut merupakan Dewi Sukarno (Koetse M. , 2021).  Seperti yang diketahui Dewi Sukarno merupakan mantan ibu negara  Indonesia.  Pernyataan  beliau  mengenai  anti-China  di  masa  lalu,  menjadikannya kontroversial dalam isu ini. Pada tahun 2017 beliau juga dikaitkan dengan adanya pembelaan dari  jaringan  hotel  APA  Jepang  ketika  mendapatkan  kecaman  akibat  menempatkan  buku sayap kanan di kamar tamunya (Ogura, 2017).  Sehingga bisa dikatakan bahwa aktor China
Zhang tidak hanya telah melanggar satu isu sensitif mengenai kuil Yasukuni saja melainkan dua isu lainnya yang masih berkesinambungan. Pada kasus ini Zhang mendapatkan sanksi yang  tegas  dari  masyarakat  bahkan  pemerintahan  China  dengan  memboikot  dirinya  dari dunia hiburan China.
Tepatnya  pada  tanggal  15  Agustus  2021,  Asosiasi  Pertunjukan  China  menerbitkan pengumuman  secara  langsung  untuk  menegur  secara  langsung  aktor  Zhang  Zhehan  atas perilakunya  yang  kurang  pantas  dalam  mengunjungi  Kuil  Yasukuni,  serta  akhir  dari keputusan  bersama  adalah  pemboikotan  praktik  yang  dilakukan  Zhang  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  ada.  Akibatnya  kerugian  jelas  didapat  Zhang,  hal  ini  dikarenakan beberapa merek dan kru film serta televisi menyatakan bahwa mereka telah memutus kontrak mereka dengan artis tersebut. Terlebih Sina Weibo juga turut menutup akun dari Zhang, hal ini akibat dari permasalahan yang dialami Zhang Zhehan ini mendapat kritik dari Situs web Komisi Pusat dalam bagian Inspeksi Disiplin bahwasanya “ketidaktahuan” yang dikatakan Zhang tidaklah dapat ditoleransi dalam pengetahuan sejarah negara ini (Yanjing, 2021).
Sikap anti Jepang di China saat ini jelas terlihat apabila menyangkut kuil Yasukuni, di mana setiap hal yang berhubungan dengan kuil ini akan membuat publik China marah.  Pada 9  April  2005,  masyarakat  China  menyerukan  demo  anti-Jepang  yang  dilakukan  di Zhongguancun,  Beijing.  Hal  ini  terjadi  akibat  masyarakat  China  kesal  dengan  kunjungan tahunan  rutin  ke  Kuil  Yasukuni  yang  dilakukan  oleh  Koizumi  Junichiro  setelah  menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 (Winter, 2017).
Bahkan pada peraturan akan kunjungan masuk Kuil Yasukuni ini sendiri melarang warga China, Korea Selatan hingga Taiwan secara tidak tertulis masuk ke dalam area aula kuil untuk menghindari adanya konflik. Bahkan untuk menghindari konflik secara meluas, Kaisar  Jepang  hingga  kini  menghindari  untuk  mengunjungi  kuil  tersebut.  Namun,  para anggota parlemen Jepang dengan secara rutin tetap mengunjungi kuil ini, meskipun pada akhirnya tetap mendapat kritik keras dari China, Korea Selatan dan negara lainnya.
Kuil Yasukuni sendiri berada dalam Ibu Kota Jepang, dibangun pada tahun 1869 atas perintah Kaisar Meiji yang diperuntukkan bagi korban dari sekitar 2,5 juta tentara beserta keluarga yang tewas saat perang. Kebanyakan korban di dalamnya merupakan Perwira serta tentara  Jepang  yang  tewas  akibat  dari  agresi  yang  dilakukan  terhadap  China  dan  Perang Pasifik. Seperti halnya yang telah lama disampaikan media luar, hingga saat ini Kuil Yasukuni merupakan “duri yang berada disisi negara-negara Asia Timur” (BBC Editor, 2018).

## Isu Ekonomi dalam Nanjing Massacre
Pasca perang, beberapa negara (termasuk China) yang telah mengalami penderitaan serta kerugian di bawah kekuasaan militer Jepang saat itu, telah menuntut adanya ganti rugi secara  menyeluruh.  Namun,  akibat  adanya  tekanan  dari  Amerika  Serikat,  China  pada akhirnya melepaskan haknya atas kompensasi yang harusnya diberikan oleh Jepang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat itu, tingkat kemampuan Jepang yang dianggap belum mampu  untuk  membayar  Reparasi  pasca  perang  dikarenakan  kekalahannya  terhadap Amerika Serikat mengakibatkan kelumpuhan Ekonomi Jepang secara menyeluruh. Kendati
demikian pada tahun 1979, Jepang secara bertahap telah memberikan Bantuan Luar negeri atau Official Development Assistance (ODA) kepada China. Sehingga hal ini terlihat seperti cara Jepang dalam usaha untuk menebus kesalahan akan masa lalu (Solís, 2020).
Isu  ekonomi  antara  Jepang  dengan  China  pertama  terkait  permasalahan  History terjadi di tahun 1985 pada saat proses tahap kedua pemberian ODA dari Jepang untuk China. Hubungan  kedua  negara  ini  memanas  di  akibatkan  adanya  tragedi  Tiananmen  dan kunjungan PM Jepang yang menjabat saat itu ke Kuil Yasukuni. Sehingga hasil dari peristiwa tersebut membuat Jepang menjatuhkan sanksi kepada China, dengan menunda pemberian pinjaman berupa milyaran dollar kepada China. Selain itu Jepang juga menarik seluruh para ahli  Jepang  yang  sedang  bekerja  dalam  proyek-proyek  di  China  (Zulhijah,  2013). Permasalahan kedua akan isu ini terjadi lagi pada tahun 2006, ketika Junichiro Koizumi yang menajadi  PM  Jepang  pada  saat  itu  melakukan  kunjungan  ke  kuil  Yasukuni.  Hal  ini mengakibatkan penurunan akan ODA yang diberikan Jepang kepada China hingga ditahun berikutnya (Zulhijah, 2013). Namun, pada dasarnya hubungan ekonomi antara China dengan Jepang hingga saat ini memang selalu mengalami naik turun yang disebabkan oleh berbagai faktor, bukan hanya terkait luka lama akibat perang saja. Namun, konflik akibat adanya peran History Memmory ini juga berperan penting dalam perkembangan hubungan ekonomi dari kedua  negara  tersebut.  Maka  dari  itu  dengan  melalu  ODA,  Jepang  berharap  agar  bisa mengurangi tensi dari permasalahan sejarah ini dengan China.
Tidak hanya dengan China, pada tahun 2015 Jepang melayangkan ancaman terhadap UNESCO  (McCurry,  2015).  Ancaman  berupa  penarikan  dana  yang  dilakukan  Jepang  ini dikarenakan UNESCO telah memasukkan dokumen China mengenai pembantaian Nanjing ke  dalam  daftar  Memori  Dunia,  meskipun  Jepang  telah  melakukan  protes  sebelumnya. Hingga pada tahun 2016, Menteri luar negeri Fumio Kishida, mengonfirmasi Jepang telah menangguhkan kontribusi kepada UNESCO senilai 4,4 miliar yen (Agence France-Presse in Tokyo, 2016). Hal ini membuktikan permasalahan Nanjing Massacre ini merupakan isu yang sensitif bagi kedua negara tersebut, sehingga mampu mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara dalam segi ekonomi.

## Kekuatan Politik Jepang untuk Melenyapkan Memori Pembantaian
Akademi  sejarah  di  Jepang  mengakui  kekejaman  di  Nanjing  sebagai  fakta  sejarah. Hampir  semua  situs  sejarah  dan  kamus  lain  memiliki  entri  tentang  kekejaman  “Insiden Nanjing,”  “Kekejaman  Nanjing,”  atau  “Pembantaian  Nanjing.”  Misalnya,  Kôjien,  kamus istilah Jepang paling otoritatif yang diterbitkan oleh Iwanami Shoten, menjelaskan di bawah entri “Pembantaian Nanjing” bahwa “militer Jepang membantai sejumlah besar tentara yang menyerah, tawanan perang, dan warga biasa di dalam dan sekitar kastil Nanjing; apalagi, mereka  melakukan  kejahatan  seperti  pembakaran,  penjarahan,  dan  pemerkosaan,  ketika Nanjing ditaklukkan pada tahun 1937 dalam Perang Tiongkok-Jepang.”
Pada  tanggal  2  Agustus  1997,  Mahkamah Agung  memutuskan  bahwa  Departemen Pendidikan  tidak  konstitusional  untuk  menolak  deskripsi  Pembantaian  Nanjing  dan kekerasan seksual bersamaan dalam buku teks sejarah yang ditulis oleh sejarawan Saburô
Ienaga. Sistem peradilan Jepang juga telah mengakui bahwa kekejaman di Nanjing adalah fakta sejarah dan pada kenyataannya, inilah alasan mengapa sebagian besar buku teks sejarah di  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama,  dan  sekolah  menengah  atas  Jepang  mulai memasukkan Pembantaian Nanjing sejak awal ( Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021).
Pandangan resmi pemerintah, sebagaimana disajikan di halaman utama Kementerian Luar Negeri, adalah bahwa “pemerintah Jepang percaya bahwa tidak dapat disangkal jika setelah masuknya Angkatan Darat Jepang ke Nanjing pada tahun 1937, pembunuhan dari sejumlah besar non-kombatan, penjarahan, dan tindakan lainnya telah terjadi” (Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021) Namun demikian, alasan utama banyak orang Jepang tidak mengetahui rincian pembantaian itu adalah karena, (1) guru tidak mengajarkannya secara rinci,  (2)  media  massa menghindari  liputan  luas tentang kekejaman  tersebut,  dan  (3) para revisionis  pro-kekaisaran  telah  melancarkan  kampanye  yang  berhasil  dengan  menuduh bahwa Pembantaian Nanjing adalah ilusi atau rekayasa semata.
Selain itu, para revisionis dan ekstremis sayap kanan yang telah membuat ancaman dan terlibat dalam pelecehan membuat tanggapan atas pidato, publikasi, laporan berita, dan pameran Pembantaian Nanjing sebagian besar tidak tertandingi. Pada bulan September 2004, misalnya, aktivis sayap kanan dengan pengeras suara truk mereka datang ke penerbit Sheisha dan menuntut mereka menghapus atau merevisi ilustrasi yang menggambarkan kekejaman Nanjing dalam serial komik berjudul The Country is Burning oleh komikus populer, Hiroshi Motomiya. Hingga akhirnya penerbit serta artis meminta maaf dan menjanjikan revisi.
Pada bulan Maret 2005, Museum Perdamaian Prefektur Saitama menghapus istilah “Pembantaian Nanjing” dan foto kekejaman di Xiaguan yang diambil oleh Moriyasu Murase dalam  kronologi  yang  ditampilkan.  Setelah  revisi  dilakukan,  para  pengunjung  hanya mengetahui  bahwa “pada  13  Desember  1937,  militer  Jepang merebut  Nanjing”. Dipercaya secara luas bahwa Kiyoshi Ueda, gubernur prefektur yang mendukung gerakan revisionis, memerintahkan museum untuk melakukannya.
Pada  Juni  2006,  Ueda  menyatakan  di  majelis  prefektur  bahwa  “tidak  ada  wanita penghibur militer.” Dia juga menunjuk Shirô Takahashi, profesor di Universitas Meisei dan wakil  ketua  Masyarakat  Jepang  untuk  Reformasi  Buku  Teks  (organisasi  revisionis  yang didirikan pada 1997), menjadi anggota dewan pendidikan di Saitama. Sudah sebanyak tiga kali selama pascaperang di Jepang, pemerintah telah melancarkan tantangan kritis terhadap buku teks sejarah dalam upaya untuk mengurangi atau menghapus deskripsi agresi masa perang Jepang, terutama kekejaman seperti Pembantaian Nanjing. Tantangan pertama terjadi pada tahun 1955, dan yang kedua terjadi pada awal 1980-an. Yang ketiga dimulai pada tahun 1997  dan  terus  berlanjut  hingga  hari  ini.  Tantangan  ketiga  yang  sedang  berlangsung  ini mendapatkan kekuatannya dari kaum revisionis, “konservatif akar rumput”, dan ekstremis sayap kanan, dan ini merupakan tantangan yang paling kuat dan agresif. Para revisionis ini telah berhasil menghapus kata-kata “wanita penghibur bagi militer Jepang” ( Nihongun ianfu ) dari  buku  pelajaran  sejarah  SMP.  Target  mereka  berikutnya  adalah  penghapusan Pembantaian Nanjing di buku pelajaran sekolah menengah pertama, karena pembantaian itu adalah satu-satunya komponen kekejaman masa perang Jepang yang masih belum tersentuh dalam buku pelajaran sekolah menengah pertama ( Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021).

## Politik China dalam Mengenang Nanjing Massacre
Pemerintah  China  telah  melakukan  berbagai  upaya  agar  kekejian  yang  telah dilakukan  Jepang  tidak  terlupakan  begitu  saja.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  diadakannya sebuah peringatan nasional pertama kalinya pada 13 Desember 2014. Upaya yang dilakukan Presiden  China,  Xi  Jinping  pada  masa  itu  memiliki  tujuan  agar  tidak  ada  lagi  yang menyangkal akan adanya pembantaian Nanjing (The Guardian, 2014). Pada bulan Februari, Kongres  Rakyat  Nasional  China,  legislatif  yang  dikendalikan  partai  Komunis  negara  itu, menjadikan peringatan pembantaian Nanjing sebagai hari peringatan resmi bersama pada 3 September untuk menandai kemenangan China dalam melawan Jepang pada tahun 1945.
Jepang dan Republik Rakyat China menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1972. Namun hubungan tersebut telah tegang oleh pertikaian atas pulau-pulau tak berpenghuni di Laut China Timur dan pandangan serta tindakan nasionalis oleh politisi Jepang, termasuk kunjungan ke kuil Yasukuni di Tokyo, yang memperingati kematian perang Jepang, hal ini juga termasuk mengenai penjahat perang yang dihukum pada perang dunia kedua
Kejadian memilukan yang terjadi pada China tentu saja tidak ingin hanya dikenang oleh  para  korban-korban yang  mengalami  trauma mendalam.  Sehingga pemerintah  China pun membuat kebijakan untuk mengingat dan mengenang kejadian memilukan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan di China. Sehingga para penerus bangsa China akan selamanya mengingat  kekejian  Jepang  yang  dilakukan  kepada  rakyat  Nanjing.  Pada  tahun  2001, Kementerian  Pendidikan  Republik  Rakyat  Tiongkok  mengeluarkan  Kurikulum  Sejarah Standar  untuk  Pendidikan  Wajib  di  Sekolah  Penuh  Waktu.  Berdasarkan  standar  yang ditetapkan,  Beijing  Teachers  College  Press  menerbitkan  buku  teks  berjudul New  Century: Standard History Textbook in Mandatory Education . Dalam buku ini digambarkan Pembantaian Nanjing ke dalam pelajaran sejarahnya, meskipun memiliki beberapa perbedaan perspektif antara Jepang dengan China dalam menjelaskan tragedi Nanjing. (Kasahara, 2007)
Pada  bulan  Desember  1937,  Surat  Kabar  Tôky  Nichinichi  Jepang  menggambarkan kontes  pembunuhan  dari  sudut  pandang  pemenang,  bahwa  militer  Jepang  beranggapan kontes pembunuhan ini sebagai sesuatu yang akan “meningkatkan kejayaan nasional” dan menyebutnya  sebagai  “prestasi  yang  terhormat.”  Bahkan  menurut  statistik,  perkiraan kematian yang disebabkan oleh kekejaman Jepang terhadap penduduk Nanjing yang tidak bersenjata dan tentara Cina berjumlah lebih dari 300.000 hanya selama enam minggu selama diduduki  oleh militer  Jepang.  Pembantaian  Nanjing  adalah salah  satu  tindakan kekerasan terbesar yang dilakukan oleh agresor Jepang terhadap orang-orang Tionghoa. Deskripsi yang berbeda  dari  Pembantaian  Nanjing  tercermin  dalam  pemahaman  yang  berbeda  tentang kekejaman.
Pemerintah  Jepang  menutup  erat  kekejian  yang  pernah  mereka  lakukan  dari  para penerus-penerusnya,  sehingga  yang  rakyat  Jepang  ketahui  hanyalah  semboyan  Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Dengan kata lain, yang rakyat Jepang  ketahui  di masa kini  adalah  bahwa  negaranya  tidak  mungkin  melakukan  kekejian tersebut, terlebih negara-negara tetangganya. Berbeda halnya dengan rakyat China, terutama di Nanjing (Kasahara, 2007).

## Kesimpulan
Dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari kejahatan perang bukanlah suatu hal yang main-main. Pada kenyataannya pengaruh sejarah serta trauma ini mampu membuat hubungan kedua negara ini tidak berjalan dengan baik. Hubungan tidak baik ini lebih banyak dikaitkan  atas  sikap  Jepang  dalam  menanggapi  permasalahan  kejahatan  perang  terkait Nanjing  Massacre,  kunjungan  yang  dilakukan  parlemen  Jepang  ke  Kuil  Yasukuni,  serta pertentangan antara China dengan Jepang terkait kedaulatan atas pulau-pulau yang berada di  wilayah  Laut  China  Timur.  Namun,  dibalik  perseteruan  kedua  negara  ini  terkait  masa lalunya, China dan Jepang merupakan mitra dagang yang memiliki peranan penting bagi satu sama lain dan memiliki ikatan ekonomi yang kuat.
Peran  dari historical  memory serta  trauma  akan  masa  lalu  yang  buruk  nyatanya memang  sangat  mempengaruhi  hubungan  serta  opini  publik  kedua  negara  ini.  Pada permasalahan  ini  jelas  Jepang  harus  berhati-hati  setiap  kali  mengambil  tindakan  apabila menyangkut isu sejarah ini. Memori kolektif yang tercipta di kalangan China menimbulkan tantangan tersendiri bagi Jepang dalam setiap langkah terkait hubungan kedua negara ini. Pada kasus yang sudah dijelaskan di atas, bahwa opini publik juga sangat mempengaruhi akan sebuah isu menjadi membesar sehingga mampu menimbulkan konflik bagi hubungan kedua negara tersebut.
Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dari isu Nanjing Massacre ini cukup mempengaruhi hubungan antara China dengan Jepang. Terlebih terkait kuil Yasukuni yang dianggap sebagai tempat penghormatan bagi penjahat Jepang yang telah secara brutal melakukan  kekejamannya  terhadap  rakyat  China  dalam  pembantaian  Nanjing.  Isu  ini termasuk  dalam  pengaruh historical  memory yang  masih  melekat  pada  rakyat  China  yang merasakan kekejaman perang di masa invasi Jepang kala itu, yang memicu terjadinya sikap anti Jepang di China. Sehingga dalam permasalahan ini kedua negara ini sering mengalami pergolakan dalam hubungan bilateralnya akan permasalahan sejarah masa lalunya tersebut. Pemerintah  China  sendiri  tidak  pernah  pandang  bulu  dalam  menghadapi  isu  tersebut,  di mana diketahui beberapa artis China yang tersangkut dalam isu ini akan langsung di blacklist dari dunia hiburan, serta akan mendapat kritik tajam dari masyarakat China.
Maka bisa dianggap bahwa perang tidak hanya menimbulkan kerusakan dan korban di masa lalu, namun juga menimbulkan luka dan trauma di masa depan. Sehingga meskipun kedua negara ini telah mendapati kesepakatan perdamaian serta telah menjalin hubungan bilateral  yang  baik,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  masih  terdapat  dendam akan  masa  lalu  yang  sewaktu-waktu  bisa  menimbulkan  ketegangan  pada  kedua  negara tersebut.

## Daftar Pustaka
Adityani, F. D. (2018). Memori dan  Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu “Comfort Women” terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan. Journal of International  Relations ,  Volume  4,  Nomor  1,  Online  di  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/j, pp. 22-30.
Agence France-Presse in Tokyo. (2016, October 14). Japan halts Unesco funding following Nanjing massacre row . Diakses pada 24 November 2022 dari:
theguardian.com/world/2016/oct/14/japan-halts-unesco-funding-nanjing-massacre- row
BBC Editor. (2017, Januari 19). Posted Book Denying Nanjing Massacre Japanese APA Hotel Chain
Boycotted by China . BBC News. Diakses 16 Februari 2022, dari https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-38673361 BBC Editor. (2018, Oktober 19). Yasukuni Shrine - Why Japanese Emperor Akihito never visited. BBC News. Diakses 21 Februari 2022, dari
https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-45877599
Bell, D. (2006). Memory, Trauma and World Politics Reflections on the Relationship Between Past and Present. London: Palgrave Macmillan UK.
Captivating History, (2020). The Second Sino-Japanese War A Captivating Guide to Military Conflict That Began between China and Japan, Including Events Such as the Japanese Invasion of Manchuria and the Nanjing Massacre. s.l: Captivating History.
Guo-Qiang, F. Q. (2019). Remembrance of the Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimisation, Emotions and the Rise of China. Deakin University. CHINA REPORT 55 : 2 (2019): 81–101.
History.com  editors,(  2019). Nanjing  Massacre .  Diakses  12  Februari  2022,  dari https://www.history.com/topics/japan/nanjing-massacre
Jones, J. (2021). Op-Ed Cyber Bullying and Fake News: What You Should Know About the Zhang Zhehan Story . Diakses 20 Februari 2022, dari https://www.whatsonweibo.com Jun, H. L. a. X. (2021 ). Chinese actor Zhang Zhehan ‘pays heavy price’ by posing at Japan’s notorious Yasukuni  Shrine;  ‘all  brands  end  cooperation’. Diakses  20  Februari  2022,  dari https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231431
Junsong, C. (2017). The Ministry of Foreign Affairs talks about the placement of right-wing books in Japanese  hotels:  Japan  should  educate  its  citizens  with  a  correct  view  of  history .  Diakses  17 Februari 2022, dari http://www.xinhuanet.com
Kasahara, T. (2007). Reconciling Narratives of the Nanjing Massacre in Japanese and Chinese Textbooks. analyse représentée à la United States Institute of Peace le, 30.
Koetse, M. (2019). Sina Weibo issued a statement on April 16 that the Weibo account of the Chinese- Swedish actor Zhao Lixin has been terminated following remarks he made about Japan’s invasion of  China  and  the  Second  Sino-Japanese  War .  Diakses  20  Februari  2022,  dari https://www.whatsonweibo.com/chinese-actor-zhao-lixin-banned-from-weibo-over- comments-on-second-sino-japanese-war/
Koetse, M. (2021). “I Deeply Love My Motherland!” – Chinese Actor Zhang Zhehan Under Fire for Yasukuni and Nogi Shrine Photos . Diakses 20 Februari 2022, dari
https://www.whatsonweibo.com/i-deeply-love-my-motherland-chinese-actor-zhang- zhehan-under-fire-for-yasukuni-and-nogi-shrine-photos
Kusano, T. F. (2020). Denial of History? Yasukuni Visits As Signaling. Journal of East Asian Studies (2020), (https://doi.org/10.1017/jea.2020.2), 1 of 26.
Kyung-Hoon, K. (2021). Explainer: Why Yasukuni shrine is a controversial symbol of Japan's war legacy .  Reuters.  Diakses  28  Januari  2022,  dari  https://www.reuters.com/world/asia- pacific/why-yasukuni-shrine-is-controversial-symbol-japans-war-legacy-2021-08-13/
McCurry,  J.  (2015,  October  13). Japan  threatens  to  halt  Unesco  funding  over  Nanjing  massacre listing. Diakses 24 November 2022 dari https://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/japan-threatens-to-halt-unesco- funding-over-nanjing-listing
Miles B, M. d. H. (2008). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Ministry of Foreign Affairs of Japan (February 1st, 2021). How does the Government of Japan recognize the history concerning the previous war? . Diakses pada http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq16.html#q8
Ogura, J. G. a. J. (2017). China boycotts Japan hotel chain APA over Nanjing Massacre denials. CNN News. Diakses 17 Februari 2022, dari https://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/japan- china-nanjing-massacre-hotel/index.html
Purnomo,  N.  P.  (2020).  Revisionisme  Sejarah  Jepang  terhadap  Peristiwa  Pembantaian Nanjing. Jurnal Transformasi Global, Vol. 7 No. 1(Universitas Brawijaya), 44.
Sina Editor. (2017, Agustus 15). Media: Every Chinese should go to the Yasukuni Shrine to see the dirtiest soul . Sina News. Diakses 21 Februari 2022, dari
http://mil.news.sina.com.cn/2017-08-15/doc-ifyixias0916531.shtm
The Guardian. (2014, Desember 13). China Remembers Nanjing Massacre . Diakses 3 Maret 2022, dari  https://www.theguardian.com/world/2014/dec/13/china-remembers-nanjing- massacre
UNESCO,  t.thn. International  Memory  of  the  World  Register:  Documents  of  Nanjing  Massacre.
UNESCO. Diakses 15 Februari 2022, dari https://en.unesco.org/sites/default/files/china_nanjing_en.pdf
Yanjing, Z., (2021). Why don't people forgive Zhang Zhehan's "ignorance". China News. Diakses 21 Februari 2022, dari https://www.chinanews.com.cn/yl/2021/08-17/9544989.shtml
Yi,  D.,  2017. Japan  does  not  withdraw  right-wing  book  hotel  boycotted  by  Xinhua  News  Agency reporter  on-site  visit. Xinhua  News.  Diakses  16  Februari  2022,  dari http://www.xinhuanet.com//2017-01/18/c_1120339958.htm
Yicai.com  NBD  News,  (2017). China  International  Travel  Service  Announced  a  Full  Boycott  of Japan's APA Hotel Group to Terminate All Cooperation. National Business Daily. Diakses 16 Februari 2022, dari http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-25/1072963.html
Zulhijah, F. (2013). Kepentingan Jepang Dalam Pemeberian Official Development Assistance Terhadap Cina Pada Tahun 2008. Yogyakarta: UMY Repository.