## DOI :
ANALISIS TENTANG PEMECATAN (A) SELAKU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
(Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)
Lintje Anna Marpaung 1
Fiky Nurita Ningsih 2

## ABSTRACT
In the current era of globalization, the economy is developing very rapidly. This is evidenced by the increasing number of business actors who are legal entities or business actors who are not legal entities. Several forms of business actors with legal entities in Indonesia, such as Limited Liability Companies (PT), cooperatives, foundations, State-Owned Enterprises (BUMN). The objectives to be achieved in this research are to find out, understand, and analyze the procedure for dismissal (A) as the Company's Board of Commissioners and to analyze whether the Judge's considerations in weighing the dismissal (A) as the Company's Board of Commissioners (Decision Study Number: 173/Pdt.G/2021 /PN.Tjk) already reflects justice. The research method used is normative juridical. According to Article 105 UUPT, members of the Board of Directors can be dismissed at any time based on a GMS decision. The dismissal must state the reason and be preceded by giving the Board of Directors a chance to defend himself. The GMS decision to dismiss members of the Board of Directors can be made on the grounds that the person concerned no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Directors stipulated in this Law, including taking actions that are detrimental to the Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS. Dismissal of the Board of Directors can also be done by decision outside the GMS. Apart from the opportunity to defend oneself, dismissal outside the GMS must be preceded by notification to the Board of Directors. Decisions outside the GMS are valid and binding as long as they are approved by all shareholders with voting rights.
Keywords: Judge's Consideration; Procedure; Dismissal, Board of Commissioners, Limited Liability Company (PT).
1 Lintje Anna Marpaung , Universitas Bandar Lampung, lintje@ubl.ac.id
2 Fiky Nurita Ningsih , Universitas Bandar Lampung, fikynuritaningsih@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

## Abstrak
Era globalisasi seperti pada saat ini, ekonomi berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun pelaku usaha bukan badan hukum. Beberapa bentuk pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan dan menganalisis apakah  pertimbangan Hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor: 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)  sudah mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.  Menurut Pasal 105 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan diri oleh Direksi yang akan diberhentikan. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Pemberhentian Direksi juga dapat dilakukan dengan keputusan di luar RUPS. Selain kesempatan membela diri, Pemberhentian diluar RUPS harus didahului dengan pemberitahuan kepada Direksi. Keputusan di luar RUPS tersebut sah dan mengikat selama disetujui semua pemegang saham dengan hak suara .
Kata  kunci  : Pertimbangan Hakim,  Prosedur,  Pemecatan,  Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas (PT).

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

## A. Latar Belakang
Era globalisasi seperti pada saat ini, ekonomi berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun pelaku usaha bukan badan hukum. Beberapa bentuk pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang memiliki perkembangan yang cukup cepat serta paling lengkap jika dilihat dari segi aturan yang mengaturnya.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan  kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” .
Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Wetboek Van Koophandle atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta juga terdapat didalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 613 ayat (3) yang mengatur tentang saham tunjuk. perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang begitu pesat dan peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sudah tidak sesuai lagi dengan hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi lex specialis dari hukum perusahaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), yang selanjutnya ditulis sebagai Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) ini berlaku mulai tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 16 Agustus 2007. Perseroan Terbatas (PT dulu disebut Naamloze Vennootschaap (NV) yaitu merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham yang mana masing-masing pemilik mempunyai bagian sesuai dengan besarnya nominal saham yang dimilikinya. Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham-saham yang  bisa diperjualbelikan, sehingga bentuk perubahan kepemilikan perseroan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perseroan. 3 Perseroan Terbatas adalah
3 Orinton Purba, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 12

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
suatu bentuk badan usaha serta jumlah modal perusahaan tercantum didalam anggaran dasar. 4 Besarnya kekayaan milik perusahaan dibedakan dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kekayaan tersendiri 5 . Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab oleh pemilik modal, dengan  berdasarkan besarnya jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha ini memiliki banyak peminat, terutama bagi perusahaan yang memiliki modal besar. Kemudahan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menjual saham juga menjadi insentif untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Bukti atas kepemilikan perusahaan, setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang ditanamkan. 6 Perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar- kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas (PT). 7
Dalam pelaksanaan  dan menjalankan kepengurusan pada Perseroan Terbatas (PT) haruslah dilakukan oleh suatu organ. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris” . Direksi memiliki kewajiban untuk mengelola jalannya suatu perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan suatu perseroan oleh Direksi, serta turut membantu Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan, memiliki fungsi untuk melaksanakan setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan, secara menyeluruh.
Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, di dalam anggaran dasar juga terdapat ketentuan tentang pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan ataupun bantuan kepada Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. 8 Direksi ataupun Komisaris melakukan suatu tindakan pengurusan di luar batas dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar, dalam hal ini Direksi dikatakan telah melakukan ulta vires (melebihi kewenangan yang dimilikinya).  Berkenaan dengan hal itu, pemegang saham berhak untuk
4 Binoto Nadapdap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Udang No 40 Tahun 2007, Edisi Revis i, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 2.
5 I.G. Rai Widjaya,  2006, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6 , Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.
6 Andrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 7
7 Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 54
8 Andrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 13

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap perseroan. Hal tersebut juga berlaku jika pemegang saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat dari keputusan RUPS, Komisaris, ataupun Direksi.
Faktanya bahwa seorang Komisaris haruslah ikut aktif di dalam perusahaan yang diurusnya. Komisaris selaku pengawas atas kebijakan pengurusan haruslah responsif terhadap situasi, maka dari itu seringkali Dewan Komisaris diharuskan untuk mengambil inisiatif secepat mungkin dan terkadang tidak disadari bahwa langkah ataupun tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam  anggaran dasar. Dewan Komisaris juga merupakan manusia biasa, tidak menutup kemungkinan seorang Dewan Komisaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan hal tersebut mengakibatkan seorang Komisaris dapat diberhentikan dari jabatan. Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Keputusan untuk pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan tanpa kehadirannya. Dengan adanya keputusan pemberhentian itu, maka kedudukan sebagai Dewan Komisaris dinyatakan berakhir (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal inilah yang dilakukan oleh Tergugat EG sebagai Dewan Komisaris dan selaku pemegang saham dalam PT. Semesta Sembada Sejahtera yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif di dalam perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari putusan nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk.
B. Identifikasi  Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis ingin memfokuskan penelitian lebih lanjut serta mengkaji lebih jauh tentang a. Bagaimana  prosedur pemecatan  (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)?
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian mengenai analisis tentang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan, adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk). dan untuk menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu  cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan  metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( Normative Legal Research ), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan. 9 Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 10 Penulis akan melakukan analisis dengan metode penelitian yang diambil mengenai prosedur serta pertimbangan hakim mengenai pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Duduk Perkara bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Objek Gugatan Mengenal Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Semesta Sembada Sejahtera pada tanggal 07 Februari 2021 atas permintaan direksi (PT. Semesta Sembada Sejahtera) dilangsungkan dihadapan Notaris Rahma Diyanti memberhentikan / pemecatan Tn. EG selaku Anggota Dewan Komisaris Utama Perseroan. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut.
Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 telah diadakan Rapat RULB (Rapat Umum Luar Biasa) dan telah ditunjuk selaku Notulen adalah Sdr. Muhammad Deny. Bahwa Muhammad Sufrans selaku Direksi Utama Perseroan membuka, memimpin rapat telah sesuai dengan arahan atau ketentuan dalam Pasal 12 Ayat I Junto Pasal 12 ayat 2 huruf a junto pasal 8 ayat 1 huruf b junto pasal 8 ayat 5 junto pasal 9 ayat 1 junto pasal 9 ayat 2 junto pasal 9 ayat 3 junto pasal 9 ayat 4 junto pasal 9 ayat 6 huruf b anggaran dasar perseroan dan telah dihadiri para pemegang saham. Bahwa Tn. EG telah dipanggil sudah beberapa kali untuk hadir dalam rapat umum luar biasa akan tetapi tetap tidak hadir dan tiga orang selaku pemegang saham telah hadir 2/3 dari saham yang telah dikeluarkan.
Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 pihak Dewan Komisaris Utama Perseroan mengusulkan untuk melakukan pemecatan Tn. Effendi Gunawan
9 Jimmly Asshiddiqie, 2005, K onstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstiusi Press , Jakarta, hlm. 160.
10 Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 11.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
selaku Tergugat sejak dibuatnya hasil Rapat Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa atas telah dipanggilnya Tn. EG  1 Tergugat secara patut dan layak tetap juga tidak hadir dalam rapat dikarenakan selama Tn. Effendi Gunawan / Tergugat di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif didalam perusahaan tersebut. Bahwa Tn. EG 1 Tergugat telah melakukan perbuatan tercela di PT. Semesta Sembada Sejahtera dengan cars mengambil aset perusahaan tanpa ijin berupa laptop Toshiba dan komputer, meja kerja berikut uang kas perusahaan Rp 10.000.000,-  total kerugan ± Rp. 20.000.000,-  dan  telah dilaporkan pada pihak kepolisian pada tanggal 04 Februari 2021 akan diajukan dalam persidangan sebagai bukti. Bahwa dengan  telah dikeluarkannya Tn. Effendi Gunawan 1 Tergugat dari PT. Semesta Sembada Sejahtera atas segala tindakan melakukan suatu perbuatan tercela (dugaan pidana pencurian) aset maupun uang milik perusahaan tersebut.
1. Prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk). Perseroan Terbatas (PT) sudah lama ada di Indonesia. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) di Indonesia, pada tahun 1948, dasar-dasar yuridis yang modern sudah ada, yaitu Pasal 36 sampai Pasal 56 KUHDagang. Sejak itu, banyak Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan istilah naamloze vennootschap yang disingkat dengan istilah NV. 11
Ketika KUHDagang mulai berlaku pasa tahun 1848, maka Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia mulai memiliki dasar hukum yang tangguh pada saat itu. Meskipun hanya terdiri atas 21 (dua puluh satu) Pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), tetapi pada saat itu Perseroan Terbatas (PT) dianggap sebagai suatu hukum yang memenuhi syarat untuk memulai bisnis. Kemudian setelah berlaku cukup lama, pada tahun 1995, ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam KUHDagang resmi dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. 12 Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Tugas utama Dewan Komisaris ialah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik meliputi perseroan maupun usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Namun, pada keadaan tertentu (darurat) Dewan Komisaris dapat bertindak untuk mengurus perseroan apabila dilakukan berdasarkan anggaran dasar
11 Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36
12 Ibid, hlm. 42

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
ataupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi. 13 Dewan Komisaris bertanggungjawab atas tugas dari pengawasan pelaksanaan kegiatan perseroan dimana ia dapat memberikan masukan-masukan kepada Direksi untuk kepentingan perseroan, hal ini tidak hanya dibatasi untuk Direksi saja, namun jika para pemegang saham menghendaki maka Dewan Komisaris dapat memberi keterangan-keterangan atau saran-saran untuk RUPS menjadi pertimbangan para pemegang saham dalam mengambil keputusan dalam RUPS. 14
Dengan melaksanakan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris memiliki konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai seorang pengurus. Dewan Komisaris mewakili kepentingan perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 UUPT, setiap anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika diharuskan sesuai dengan keputusan RUPS. Untuk prosedur pemberhentian direksi harus disertakan dan  disebutkan alasan pemberhentiannya, dan hak direksi yang diberhentikan  mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Alasan untuk memenuhi prosedur pemberhentian direksi jika seorang direksi sudah tidak lagi dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dengan kata lain seorang direksi sudah melakukan tindakan yang dapat merugikan perseroan atau alasan lain sesuai dengan kesepakatan dalam RUPS. Penjelasan lain terkait prosedur pemberhentian direksi tertuang dalam Pasal 91 UUPT, pemberhentian direksi dapat dilakukan diluar keputusan RUPS, dengan catatan sebelum melakukan pemberhentian direksi didahului dengan pemberitahuan kepada direksi tersebut. Keputusan diluar RUPS ini dinyatakan sah dan mengikat selama disetujui oleh seluruh pemegang saham.
Pemberhentian direksi juga dapat dilakukan sementara yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, hal ini diatur sesuai dengan Pasal 106 UUPT. Tujuan dari pemberhentian direksi sementara, dikarenakan jika pemberhentian dilakukan pada saat RUPS akan memakan waktu yang cukup lama, namun kepentingan dari perseroan tidak dapat ditunda.   Langkah-Langkah Dalam Prosedur Pemberhentian Direksi : RUPS akan diselenggarakan dengan memanggil yang bersangkutan, dan dilakukan atas minimal 1 orang maupun seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus tercatat dalam surat kabar 14 hari sebelum dilangsungkannya RUPS
13 Gatot Supramono, 1996, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru, Djambatan, Jakarta, hlm. 91
14 Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, hlm. 118

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
a. RUPS dapat tetap dilaksanakan tanpa pemanggilan, asalkan seluruh pemegang saham hadir dalam RUPS
b. Pemberhentian direksi melalui keputusan diluar RUPS yang mengikat dapat dilakukan, dengan catatan yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri secara tertulis.
Dengan demikian, setelah penjelasan diatas bahwasanya prosedur pemberhentian direksi harus melalui alasan yang jelas, ketika alasan yang diberikan menuai cacat hukum, maka dalam pembelaan diri direksi dapat menggugat pemberhentian tersebut. Pemberhentian direktur juga harus dalam keputusan yang jelas, seperti contoh surat keputusan hasil dari RUPS.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menimbang Pemecatan (A) Selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) Sudah Mencerminkan Keadilan.
Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat. 15 Teori pertimbangan hakim menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 16
a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu  merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Menjatuhkan suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit.  Sebelum  menjatuhkan putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan
15 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19 16 Sudarto,1986, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hlm. 74

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi perisitiwa tersebut). 17 Tentang Pertimbangan Hukum Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum  di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif didalam perusahaan tersebut dan Tergugat juga telah melakukan perbuatan tercela di  PT. Semesta Sembada Sejahtera dengan cars mengambil aset perusahaan tanpa ijin berupa laptop Toshiba dan komputer, meja kerja berikut uang kas perusahaan Rp 10.000.000,- total kerugan ± Rp. 20.000.000,-  dan telah dilaporkan pada pihak kepolisian pada tanggal 04 Februari 2021;
Menimbang, bahwa terhadap  gugatan  Penggugat tersebut di  atas, Kuasa Tergugat  telah mengajukan Eksepsi  tentang Kewenangan mengadili perkara ini (kompetensi relative ) yang  pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak  berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut : Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Tanjungkarang  tidak berwenang secara relative memeriksa dan memutus gugatan a quo karena
TERGUGAT bertempat tinggal di daerah juridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menimbang, bahwa  asas yang digunakan dalam pemilihan tempat pengajuan gugatan yaitu asas Sequitor Forum Rei (Domisili  Tergugat) yakni asas hukum menentukan gugatan haruslah  diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat,  berdasarkan  asas tersebut maka salah satu ukuran kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan  harus diajukan di tempat  tinggal Tergugat.
Menimbang, bahwa, ketentuan Pasal 142 R.bg bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama  masuk kewenangan Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang di tandatangani oleh Penggugat  atau orang yang dikuasakan menurut pasal 147 Rbg ; kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
Menimbang, bahwa  dalam gugatannya  Penggugat telah ajukan gugatan kepada EG, bertempat tinggal di Jalan Kikir No. 1, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kel. Kayu Putih., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai Tergugat.
Menimbang, bahwa dipersidangan  Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan Tergugat  untuk memperkuat dalil  eksepsinya telah mengajukan lampiran surat  yaitu Foto copy yang telah dilegalisir dan
17 Djanggih, Hardianto, Fakultas HukumUniversitas Tompotika Luwuk, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410 (2018): hlm.5632.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
dicocokkan dengan aslinya  dimana Tergugat yaitu  T-1 dan T-2 Membuktikan bahwa alamat TERGUGAT yang benar adalah di Jalan Martil No. 20 RT 002/RW04 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan bukan di Jalan Kikir No 1 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur dalam seperti ditulis gugatan, namum tetap dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menimbang, bahwa,  seharusnya gugatan aquo diajukan di Pengadilan Jakarta Timur, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimana Tergugat  tidak tidak berdomisili dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang  memeriksa dan memutus gugatan aquo.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat  beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan Pengadilan Negeri Jakarta  Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan   mengadili perkara perdata ini.
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat  dihukum membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :
1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relative yang diajukan Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang secara Relative untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
Eksepsi Kompetensi Relatif  merupakan eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang  sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relafif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
a. Actor sequitur forum rei ( forum domicile ) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
b. Actor sequitur forum rei dengan hak opsi : digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
c. Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi : Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
d. Tempat tinggal penggugat : Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
e. Forum rei sitae : Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
f. Forum rei sitae dengan hak opsi : Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.
g. Domisili pilihan : Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.
Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas maka bahwa benar dan berdasarkan hukum bahwa pertimbangan hakim diatas dalam gugatannya  Penggugat telah ajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai Tergugat. Bahwa, seharusnya gugatan aquo diajukan di Pengadilan Jakarta Timur, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimana Tergugat  tidak berdomisili dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang  memeriksa dan memutus gugatan aquo . Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan  mengadili perkara perdata ini.  Menurut penulis pertimbangan hakim dalam pemecatan Dewan Komisaris tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi penggugat dan tergugat, dimana putusan hakim yang menolak gugatan penggugat karena  tidak berdasarkan asas Sequitor Forum Rei (Domisili Tergugat). Perbuatan penggugat yang menyalahi aturan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang membuat perkara tersebut tidak dapat diteruskan, sehingga majelis hakim memutus perkara sudah mencerminkan keadilan dengan berdasarkan hukum atau aturan atau asas yang berlaku. Sehingga perkara pemecatan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat dilakukan.
F. Kesimpulan Prosedur pemecatan Dewan Komisaris diatur pada  Pasal 105 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan diri oleh Direksi yang akan diberhentikan. Pemberhentian Direksi juga dapat dilakukan dengan keputusan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
di luar RUPS. Selain kesempatan membela diri, Pemberhentian diluar RUPS harus didahului dengan pemberitahuan kepada Direksi. Keputusan di luar RUPS tersebut sah dan mengikat selama disetujui semua pemegang saham dengan hak suara.
Pertimbangan hakim dalam pemecatan Dewan Komisaris sudah mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara karena dalam proses persidangan terdapat fakta-fakta hukum dari tergugat dan penggugat maka majelis hakim menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat tidak berdasarkan asas Sequitor Forum Rei (Domisili Tergugat). Perbuatan penggugat yang menyalahi aturan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang membuat perkara tersebut tidak dapat diteruskan, sehingga majelis hakim memutus perkara sudah mencerminkan keadilan dengan berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan harus sesuai dengan tempat tergugat tinggal. Majelis Hakim memutus sesuai dengan eksepsi Tergugat  yang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan  mengadili perkara perdata ini.
G. Saran Kepada pemerintah hendaknya terdapat  mekanisme pengawasan yang lebih efektif kepada dewan komisaris atau pelaku usaha pada perseroan yang bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka PT. Semesta Sembada Sejahtera harus melakukan perbaikan terkait dengan penegasan pembagian kewenangan masing-masing organ Perseroan, sehingga tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.  Kepada para pihak yang berpekara dapat melakukan konsultasi dan pengecekan sebelum mengajukan gugatan kepada lembaga bantuan hukum atau pengacara terkait pengajuan gugatan yang benar dan sesuai hukum berdasarkan wilayah yuridiksi dimana tergugat itu berada. Sehingga proses peradilan tidak mengalami kesalahan dalam proses penyelesaian perkaranya.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Andrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta.
Binoto Nadapdap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007, Edisi Revis i, Permata Aksara, Jakarta.
Gatot Supramono, 1996, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru, Djambatan, Jakarta.
I.G. Rai Widjaya, 2006, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6 , Kesain Blanc, Jakarta.
Jimmly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia , Konstiusi Press, Jakarta.
Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Orinton Purba, 2011, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas,
Bandung, CV. Nuansa Aulia.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
B. Jurnal
Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2022.
Djanggih, Hardianto, Fakultas HukumUniversitas Tompotika Luwuk, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410 (2018): 5632.
Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan  Dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2.