INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 984-993 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)
Sony Juniarti 1 ✉ , Rizka Putri Awwaliyah 2 , Trisnawati 3 , Hafidz Rabbani Kurniawan 4 ,
Muhammad Marizal 5

## Universitas Tidar
Email: sonyjunia08@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai sanksi yang memberikan efek jera bagi pelakunya, terutama pelaku kejahatan sebagai subjek utamanya. Dalam praktiknya, meskipun sanksi yang dikenakan sangat pedih, tetapi terdapat beberapa hal yang dapat menghapuskan pidana melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf, termasuk bagi kasus pembunuhan yang diancam sangat berat. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dialami oleh mahasiswa UMY, Redho Tri Agustian sempat menyita perhatian karena perlakuan pelaku yang sangat keji dan tidak manusiawi. Akan tetapi, dalam fakta  persidangan  baru  ditemukan  bahwa  salah  satu  pelaku  ternyata  mengalami  kesehatan  mental sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang alasan pemaaf terhadap pelaku dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mendapatkan data dari observasi didukung dengan studi kepustakaan sehingga didapat data kualitatif kemudian data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemaaf dapat digunakan untuk membebaskan pelaku dari pidana selama dapat dibuktikan melalui prosedur yang sah sehingga dalam kasus ini para terdakwa sebagai pelaku tidak dapat diyakinkan mendapatkan alasan pemaaf.
Kata Kunci: Alasan Pemaaf, Pembunuhan, Pidana

## Abstract
Criminal Law is a set of rules governing sanctions that provide a deterrent effect for the perpetrators, especially criminals as the main subject. In practice, although the sanctions imposed are very painful, there are several things that can eliminate the punishment through justification and excuse, including for murder cases that are very severe. The murder and mutilation case experienced by UMY student, Redho  Tri  Agustian attracted  attention because  of  the  perpetrator's  cruel  and  inhumane  treatment. However,  in  the  facts of  the  trial  it was discovered  that  one  of the  perpetrators  had  mental  health problems, so this study aims to analyze the reasons  for forgiving the perpetrators in this case. The research method used is normative juridical which means getting data from observation supported by literature study so that qualitative data is obtained then the data is analyzed descriptively. The results of this  study  indicate  that  the  excuse  of  forgiveness  can  be  used  to  release  the  perpetrator  from punishment as long as it can be proven through legal procedures so that in this case the defendants as perpetrators cannot be convinced to get an excuse.

## Keywords: Excuse, Murder, Criminal

## PENDAHULUAN
Hukum pidana adalah rangkaian norma-norma yang menjamin bahwa perilaku yang dilarang  akan  dianggap  sebagai  tindak  pidana,  dan  menetapkan  sanksi  yang  diberikan kepada pelanggar. Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu.
Pasal 340 KUHP menjelaskan jenis-jenis tindakan pidana yang sanksi pidananya berat. Pasal ini mengancam pidana mati/penjara seumur hidup dan/atau selama waktu tertentu dan  paling  lama  20  tahun.  Hal  ini  berarti  menunjukkan  tindakan  pidana  mempunyai hukuman  yang  diharapkan  bisa  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku.  Namun,  terdapat beberapa kondisi yang bisa menghapus atau hanya mengurangi hukuman tindak pidana, pernyataan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat  dalam tumbuhnya (gebrekkige  ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekeli jke storing), tidak dapat dipidana”
Dalam  hukum  pidana,  terdapat  dua  konsep  terkait  dengan  pemberian  hukuman kepada  pelaku  kejahatan,  yaitu  alasan  penghapus  kesalahan  ( schulduitsluitingsgronden) dan  alasan  pembenar  ( rechtvaardigingsgrond).  Alasan  penghapus  kesalahan  merupakan faktor-faktor  yang  dapat  meredakan  atau  mengurangi  tingkat  kesalahan  atau  kejahatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Faktor-faktor pemaaf ini sering kali dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menentukan hukuman yang sepatutnya. Contoh alasan pemaaf ini bisa berupa keterlibatan terdakwa dalam tindakan kriminal yang dilakukan secara terpaksa
( overmacht) atau di bawah ancaman (Pasal 48 KUHP), keterlibatan terdakwa dalam tindakan kriminal yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan atau gangguan mental (Pasal 49 KUHP), ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
Alasan pembenar mengacu pada argumen yang menghilangkan karakter ilegal suatu tindakan,  sehingga  tindakan  tersebut  menjadi  wajar  dan  diakui  sebagai  tindakan  yang benar.  Dalam  Konteks  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  contoh  alasan pembenar mencakup pembelaan paksa, keadaan darurat, pelaksanaan perintah undang- undang, dan  pelaksanaan  perintah  jabatan yang  sah. Sebagai contoh,  dapat disebutkan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan suatu tindakan untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Alasan pembenar  ini  bertujuan  untuk  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dari  suatu  tindak pidana.  Alasan  pembenar  berkaitan  erat  dengan  unsur  objektif  (perbuatan),  sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).
Dalam konteks ini, belakangan ini telah menjadi umum terjadi fenomena peningkatan kasus tindak pidana yang ditujukan kepada salah satu mahasiswa disalah satu universitas Yogyakarta asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi. Pada  kasus Redho Tri  Agustian (alm) pada bulan Juli 2023, tepatnya hari Rabu tanggal  12  Juli  2023  yang  berawal  dengan  ditemukannya  potongan  tubuh  manusia  di Sungai Bedog yang berada di Padukuhan Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta oleh seorang  pemancing  pada  malam  hari  melihat  yang  terbungkus  kantong  kresek  serta dengan  kondisi  potongan  tubuh  yang  lain  tersebar  di  beberapa  lokasi  yang  belum ditemukan hingga saat ini.
Awal mula kedua terdakwa dan korban berkenalan melalui sosial media ( Facebook) dengan akun grup BDSM ( Bondage, Dominance, Sadism, Masochism) yang merujuk pada bentuk  komunitas  penyimpangan  seksual  yang  berhubungan  dengan  kekerasan,  ikatan, perbudakan serta adanya permainan budak dan tuan. Dalam melakukan kegiatan praktek BDSM yaitu scene sehingga mereka bermaksud membahas dan mempraktikkan di kamar kos  Terdakwa  I  (Waliyin)  yang  berada  di  Krapyak,  Triharjo,  Sleman.  Di  hari  kejadian, Terdakwa  II  (Ridduan)  melakukan  aksinya  dengan  memukul  korban  secara  bertahap dibagian  perut,  mulai  dari  soft  (pelan)  hingga  hard  (keras/kencang)  secara  berkali-kali, sehingga korban tak sadarkan diri dan mengalami kolaps. Terdakwa I dan II (Waliyin dan Ridduan) dengan perasaan panik sehingga membunuh korban dengan memotong lehernya dengan golok dan memutilasi bagian tubuh lainnya, seperti perut, pergelangan tangan, dan
kaki, dengan dua pisau bedah. Selain itu, kedua terdakwa merebus bagian tubuh lainnya untuk menghilangkan identitas korban, seperti sidik jari.
Berdasarkan  keterangan  dalam  persidangan,  Terdakwa  I  (Waliyin)  memiliki  latar belakang  gangguan  mental  berupa  gangguan skizofrenia  yang  memang  mengharuskan Terdakwa menjalani pengobatan secara rutin ke salah satu rumah sakit bagian poli kejiwaan. Terdakwa akan merasa gemetar, mengalami insomnia, jantung berdetak tidak beraturan, cemas  berlebihan  jika  tidak  atau  terlambat  mengkonsumsi  obat  ( eksimer,  merlopam, nopres) yang diberikan oleh dokter (psikolog/psikiater) yang menanganinya.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terdapat  korelasi  yang  erat kaitannya antara kondisi kejiwaan Terdakwa I (Waliyin) dengan salah satu alasan penghapus kesalahan sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggung jawab akibat sakit jiwanya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi  landasan  bagi  penulis dalam melakukan penelitian untuk mengkaji hubungan  antara  perilaku  penyimpangan  pelaku  sehingga  dapat  menimbulkan  sebuah tindakan  kriminal,  serta  bagaimana  penerapan  konsep  alasan  penghapus  kesalahan terhadap terdakwa. Sehingga artikel ini mampu bermanfaat untuk pemcara.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  data  kualitatif  yang  bersifat deskriptif  serta  lebih  memakai  analisa  dari  data  yang  berbentuk  narasi,  cerita  atau keterangan  terdapat  artikel,  informasi  dengan  tujuan  untuk  mengerti  dan  menemukan fakta-fakta data lapangan (observasi) yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman. Penelitian jurnal ini menggunakan cara analisa studi kepustakaan serta studi masalah dari beberapa jurnal online, deretan artikel, dan peraturan undang-undang lalu pengumpulan data menggunakan hasil analisis jurnal dan artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Kriminogen yang Mempengaruhi Tingkah Laku
Berbagai  pelanggaran  telah  ditetapkan  sebagai  pidana  atau  dikriminalisasi,  seperti tindakan pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan, pencurian, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah terkait sadomasokisme yang menjadi salah satu dari berbagai perilaku menyimpang dalam masalah seks yang muncul di era modern ini. Dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara  rinci  terkait sadomasokisme.  Istilah  ini  dikenal  dan  hanya  digunakan  dalam  ilmu psikologi dan kedokteran jiwa.
Perilaku sadomasokisme  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  dengan  tujuan menyakiti atau disakiti orang lain dengan tindakan kekerasan, seperti dicekik, ditendang, ditampar, dipukul, dan sebagainya dalam konteks seksualitas. Hubungan seksual tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dan  korban untuk memenuhi keinginan seksual mereka. Karena terdapat unsur penyiksaan atau penganiayaan untuk memuaskan hasrat, perilaku ini tentunya dinilai di dalam masyarakat umum sebagai perilaku tidak normal. Namun, dalam kasus  ini,  tidak  bisa  hanya  digolongkan  kedalam  kategori  penganiayaan  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  351  KUHP  saja,  karena  tindakan  tersebut  sampai  menyebabkan pembunuhan sehingga terjadinya kematian pada korban.
Terdapat  hubungan  perilaku  penyimpangan  BDSM  dengan  tindakan  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa,  yaitu  berkaitan  dengan  kenikmatan  seksual  yang  dilakukan dengan  cara  melakukan  penderitaan  terhadap  orang  lain  atau  meminta  penderitaan tersebut dilakukan terhadapnya oleh orang lain. Adanya unsur kesengajaan ( dolus) yang berarti  bahwa  ada  kehendak  dan  mengetahui  perbuatan  yang  dilakukan  dan  kealpaan ( culpa) dimana terdapat kesalahan karena sikap kurang kehati-hatian.
Dilihat dari kacamata kriminologi, pelaku termasuk dalam kategori pelaku kejahatan dengan karakteristik, yaitu pelaku dengan mudah melakukan tindakan pembunuhan akibat gejala penyimpangan perilaku dan tindakan yang mengarah kriminal. Perlu adanya suatu pendalaman  dengan  dilihat  dari  sisi  motif  dan  perilaku  yang  dilakukan  oleh  terdakwa adanya suatu indikasi perbuatan yang tidak wajar yang berupa kekerasan, sehingga ditinjau dari sisi kriminologi, aktivitas BDSM memungkinkan sebagai faktor pemicu tindak kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut merupakan menyimpang dari batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma masyarakat.
Karena  menyimpang  dari  norma  dan  mengandung  elemen  kekerasan,  penyiksaan, dan penganiayaan, perilaku BDSM ini tidak lazim dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan tersebut dianggap sebagai  perbuatan  pidana.  Aturan  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  di  Indonesia  sudah memayungi  segala  bentuk  kekerasan,  baik  dalam  rumah  tangga  maupun  di  luar  rumah tangga.
Sebagai perilaku penyimpangan, fenomena ini perlu ditangani dan dicegah dengan cermat untuk menekan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Pelaku, bukan hanya kedua terdakwa,  jika  dalam  memenuhi  kebutuhan  seksualnya menyebabkan  penderitaan  fisik, mental atau psikis, dan bahkan pembunuhan sehingga berujung pada kematian.

## Konsep Alasan Penghapus Kesalahan
Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada keadaan  yang  menghapuskan  kesalahan  si  pelaku  sehingga  perbuatannya  tidak  dapat dipidana,  meskipun  tetap  dianggap  melanggar  hukum.  Ini  berbeda  dengan  alasan pembenar,  yang  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  suatu  perbuatan.  Alasan  pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada pelaku, sementara alasan pembenar meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.
Dalam  hukum  pidana,  pertanggungjawaban  pidana  terkait  erat  dengan  asas kesalahan, dan alasan pemaaf meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Oleh karena itu,  alasan  pemaaf  dan  pembenar  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan pertanggungjawaban  pidana  seseorang.  Alasan  pemaaf  ini  mengacu  pada ketidakmampuan bertanggung  jawab (Pasal 44  KUHP), daya paksa,  pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.
Berdasarkan  temuan  dalam  persidangan,  gangguan  mental  terdakwa  Waliyin  tidak dapat  dikenakan  sebagai  alasan  penghapus  kesalahan  dalam  hukum  pidana.  Dalam penggunaan  alasan  penghapus  kesalahan  ini,  seharusnya  terdakwa  memenuhi  syarat sebagai berikut:

## 1. Unsur Daya Paksa ( Overmacht)
Tindak pidana daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut karena pengaruh adanya daya paksa, sehingga tidak dapat dipidana.
Adapun  unsur-unsur  daya  paksa  menurut  Hamzah  adalah  pembelaan  bersifat terpaksa, ada yang dibela dan bersifat lebih besar nilainya, ada ancaman serangan yang sangat  dekat,  dan  serangan  tersebut  melawan  hukum  (Hamzah  A,  1994).  Jika  dikaitkan dengan kasus ini, unsur daya paksa itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tidak ada respon terhadap serangan langsung ( direct ofensif) atau reflek dari terdakwa terhadap ancaman yang menyerang sebagai unsur daya paksa terhadap hilangnya nyawa korban. Hal ini juga tidak ditemukannya dorongan yang dapat dilawan oleh terdakwa sehingga memilih untuk membunuh korban.
Tindakan  membunuh  oleh  terdakwa  murni  dari  guncangan  jiwa  yang  merespon sangat  berlebihan.  Unsur  daya  paksa  dalam  kasus  ini  tidak  dapat  dipenuhi  untuk pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan.  Terdakwa  jelas  sudah  terbukti  mampu bertanggung jawab atas tindakan apa yang telah dilakukan. Dilihat dan ditelaah dari fakta persidangan, daya paksa tersebut muncul dari akibat adanya rasa ketakutannya terhadap aktivitas penyimpangan (BDSM) tersebut akan diketahui oleh khalayak umum sehingga hal
tersebut mengancam kedua terdakwa. Sedangkan unsur daya paksa ini mestinya dilakukan karena ada hal yang lebih besar yang harus dilindungi oleh terdakwa. Tidak etis jika hanya dengan  sebuah  ketakutan  semata,  mereka  yang  notabene  memang  sudah  melakukan penyimpangan  dalam  masyarakat,  sehingga  harus  sampai  membunuh  dan  bahkan memutilasi korban.

## 2. Gangguan Kejiwaan
Dalam  Pasal  44  KUHP  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat dikecualikan adalah sakit atau cacat sejak kelahiran atau dalam pemahaman umum seperti idiot,  autis  dan  sebagainya,  sakit  dalam  kondisi  medis  atau  bisa  disebut  orang  dalam gangguan jiwa (ODGJ) sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Pengecualian  dalam  Pasal  44  KUHP  ini  harus  dan  semestinya  dibuktikan  dengan adanya keterangan dari ahli medis, dan dalam kasus ini seharusnya ada pembuktian dari dokter psikologis yang menangani terdakwa selama 5 tahun terakhir. Keterangan tersebut nyatanya hanya klaim sepihak, dimana hanya terdakwa dan kerabat dekatnya sebagai saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa memang mengalami gangguan mental sehingga mengharuskan terdakwa kontrol  secara rutin dan meminum obat secara berkala.
Gangguan  jiwa  dan  gangguan  mental  merupakan  satu  kesatuan  yang  berbeda. Gangguan  jiwa  memang  lebih  spesifik  mempengaruhi  pikiran,  perasaan  dan  perilaku seseorang,  sedangkan  gangguan  mental  lebih  ringan  dan  hanya  mempengaruhi  emosi. Meskipun harus secara rutin obat tersebut, bukan berarti tanda bahwa terdakwa tersebut memiliki gangguan jiwa (gila/ lost mind) dan sakit. Ketika terdakwa mengkonsumsi rutin obat tersebut hanya akan mengalami sebuah ketenangan sesaat karena efek obat, namun bukan berarti terdakwa dalam keadaan sakit kejiwaan.
Jika dikaitkan dengan kasus ini, berarti unsur dalam pemberian alasan meringankan pertanggungjawaban  pidana  tidak  terpenuhi  untuk  terdakwa.  Aspek  yang  mendorong terdakwa  melakukan  tindakan  kriminal  tersebut  hanya  karena  adanya  guncangan  jiwa sebagai bentuk respon cepat atas tindakan terdakwa sebelumnya. Membunuh dengan cara menggorok,  bahkan sampai memutilasi  tubuh korban hanya dilakukan  oleh orang yang memiliki  gangguan  kepribadian  atau  dikenal  dengan  istilah  psikopat.  Bagi  orang  yang memiliki  akal  sehat,  pastinya  akan  merasa  takut  dan  akan  mempertimbangkan  tindakan tersebut dengan konsekuensi hukum dan norma yang berlaku didalam masyarakat.

## SIMPULAN
Hukum Pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam ranah hukum  pidana  dikenal  alasan  yang  menghapuskan  pidana  seseorang  melalui  alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum yang diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50,  dan  51  ayat  (1)  KUHP  serta  alasan  pemaaf  ( rechtvaardigingsgrond)  yang menghapuskan kesalahan si pelaku ( schulduitsluitingsgronden) yang diatur dalam pasal 44,  48,  49  ayat  (2),  dan  51  ayat  (2)  KUHP.  Konsep  terkait  dengan  alasan  penghapus kesalahan dapat ditemukan dalam fenomena yang terjadi baru-baru ini terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi Redho Tri Agustian (alm), mahasiswa UMY yang kasusnya berhubungan  dengan  perilaku  penyimpangan  berupa  BDSM  ( Bondage,  Dominance, Sadism,  Masochism),  terutama  menyangkut  Terdakwa  I  (Waliyin)  yang  dalam  fakta persidangan terungkap memiliki masalah gangguan mental berupa skizofrenia. Aktivitas BDSM  yang  dilakukan  terdakwa  merupakan  bentuk  penyimpangan  berupa  kekerasan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat dan diatur dalam undang-undang serta  dapat  menjadi  faktor  pemicu  kejahatan  menurut  pandangan  kriminologi.  Alasan penghapus kesalahan tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena tidak memenuhi syarat yang ada. Dalam hal menurut ketentuan daya paksa ( overmacht) menurut pasal 48 KUHP,  pelaku  melakukan  perbuatan  pidana  didorong  oleh  ketakutan  akibat  aktivitas menyimpang, sedangkan dalam hal gangguan kejiwaan menurut pasal 44 KUHP, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan lewat pembuktian medis.

## Rekomendasi
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan hubungan antara perilaku penyimpangan seksual berupa BDSM dengan tindak pidana  sekaligus  keterkaitan  antara  perbuatan  tersebut  dengan  alasan  penghapus kesalahan  yang  dapat  memiliki  kemungkinan  untuk  diberikan  bagi  para  pelaku  tindak pidana dengan masalah gangguan mental, dalam hal ini skizofrenia. Permasalahan yang muncul  tersebut  merupakan  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  dapat menyebabkan  masalah  sosial  ke  depannya  sehingga  di  sini  penulis  akan  mengajukan beberapa saran yang harapannya dapat menjadi sarana pembentukan dan pembangunan hukum  yang  menjadi  landasan  dalam  penyelesaian  permasalahan  tersebut.  Beberapa saran dari penulis, yaitu:
1. Bagi Pemerintah
• Melakukan pengawasan di media sosial terhadap keberadaan komunitas yang
menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat sebagai  langkah  penanggulangan  sekaligus  melakukan  penindakan  tegas terhadap komunitas tersebut yang masih menjalankan aktivitasnya, dalam hal ini misalnya BDSM
• Membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  lengkap  dan  jelas dalam mengukur gangguan jiwa yang dapat dikenai alasan pemaaf, sehingga indikator yang diterapkan dalam lingkup dan parameter yang jelas, tidak rancu bagi  hakim  sebagai  pelaksana  di  lapangan  yang  berpengaruh  terhadap  rasa keadilan di masyarakat.
2. Bagi Hakim
Hakim perlu cermat dalam menilai pelaku tindak pidana yang terindikasi memiliki masalah  gangguan  mental,  agar  dapat  dinilai  secara  tepat  dan  tidak  berimbas  pada penerapan alasan pemaaf yang salah sasaran karena pada dasarnya gangguan kejiawaan yang dialami pelaku tidak terbukti dan menjadikan pelaku lepas dari sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agatha Vidya Nareswari. (2023). Kronologi Hilangnya Redho Tri Agustian Sampai Diduga Jadi  Korban  Mutilasi  di  Sleman.  Diakses  pada  tanggal  30  Januari  2024. https://www.suara.com/news/2023/07/18/115308/kronologi-hilangnya-redho-tri- agustian-sampai-diduga-jadi-korban-mutilasi-di-sleman .
Alf Ross. (1975). On Guilt, Responsibility and Punishment. London: Stevens & Sons.
Bilal Ramadhan. (2023). Terungkap, Terdakwa Mutilasi Sleman Idap Penyakit Traumatik Parah  5  Tahun  Terkahir.  Diakses  pada  tanggal  4  Februari  2024. https://news.republika.co.id/berita/s5aj8i330/terungkap-terdakwa-mutilasi-sleman- idap-penyakit-traumatik-parah-5-tahun-terakhir
Chairul  Huda.  (2011).  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Cet. IV). Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Daffa  Dhiya.  (2021).  Perbedaan  Alasan  Pembenar  dan  Alasan  Pemaaf  dalam  Hukum Pidana. Diakses 30 Januari 2024. Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana - LBH "Pengayoman" UNPAR
Gowinda  Prasad,  dkk.  2021.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Daya  Paksa  dan Pembelaan Terpaksa. Jurnal Konstitusi Hukum, Vol. 2, No. 3, September 2021.
Gunawan , Triandy, dkk. 2021. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.” Syntax Literate ; Jurnal
Ilmiah Indonesia 6 (1): 450 – 58.
Hamzah, A. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Izaak, Rizan. 2016. “Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi  Kasus  Putusan  MA  RI.  No.  103.K/Pid/2012,  Dan  Putusan  MA,  RI No.1850.K/Pid/2006).” Lex Crimen Vol. V (No.6): 131 – 36.
Mahrus Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama (Cet. II). Sinar Grafika.
Moeljanto. (2018b). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,
(Cet. II). Bina Aksara.
Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). Bumi Aksara.
Nabilah  Seviana  Citra,  Ifahda  Pratama  Hapsari.  (2023).  Alasan  Pemaaf  yang  Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania di Indonesia. Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023.Moeljanto. (2008). Asas- Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta.
Nafiatul Munawarroh. (2023). Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP. Diakses 30 Januari  2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pembunuhan-mutilasi- cl6874 .
Neri Widya Ramailis, M.krim. 2017. Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu. Sisi Lain Realita, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017.
Resky.  (2022).  Penerapan  Pasal  44  KUHP  tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  yang Dijadikan Alasan Pemaaf Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepada Pemuka Agama. Skripsi, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai Tahun 2022.
Roy Roland Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. Lex Crimen Vol. IV,No. 6, Agustus 2015.
Septa Candra. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.
Sophie  Nandita,  dkk.  2023.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Sadomasokisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.
Surya Yudhantara. (2018). Synopsis Skizofrenia. UB Press.