## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Sapto Aji Pratomo
2 Suhardi Darmawan
3 Wahyu Saputra Sinaga
Affiliation 1 ,2,3 Politeknik Imigrasi
Email 1 Saptopratomo3543@gmail.com
2 Suhardidarmawan200318@gmail.com
3 Sinagawahyu99@gmail.com

## Date Submission
28 October 2023

## Date Accepted
30 January 2024
Date Published 30 January 2024
DOI
10.52249

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGSI  DI  INDONESIA  YANG BEKERJA:  STUDI  KASUS  PENGUNGSI AFGHANISTAH

## Abstract
Afghan  refugees  are  the  largest  number  of  refugees  in Indonesia.  Economic  factors  accompanied  by  incitement  by local employers have resulted in refugees choosing to work, one of  which  is  a  refugee  with  the  initials  AR  from  Afghanistan who  works  as  a  construction  worker  in  Wajo  Regency.  The prohibition  of  refugees  to  work  is  in  accordance  with  the attachment of the Director General of Immigration Regulation Number  IMI-0352.  GR.02.07  fourth  point  which  has  been signed  as  a  statement  letter  by  refugees  in  Indonesia.  The absence of strict sanctions for both refugees and employers who employ refugees is also the reason why refugees are still found working.  Departing  from  this  phenomenon,  the  Regulation  of the  Director  General  of  Immigration  Number  IMI-0352. GR.02.07  must  be  upgraded  to  a  stronger  legal  status  by making  laws  that  strictly  regulate  the  rules  and  sanctions against refugees who work and their employers as an effort  to minimize violations  of refugees who work during their transit period in Indonesia.
Keywords : refugee, sanctions, work

## Abstrak
Pengungsi  Afghanistan  merupakan  pengungsi  dengan jumlah  terbanyak  di  Indonesia.  Faktor  ekonomi  disertai hasutan  oleh  pemberi  kerja  lokal  mengakibatkan pengungsi  memilih  untuk  bekerja,  salah  satunya  yaitu pengungsi  berinisial  AR  asal  Afghanistan  yang  bekerja sebagai  kuli  bangunan  di  Kabupaten  Wajo.  Larangan pengungsi  untuk  bekerja  sesuai  dengan  lampiran Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352. GR.02.07  poin  keempat  yang  telah  ditandatangani sebagai  surat  pernyataan  oleh  pengungsi  di  Indonesia. Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  baik  bagi  pengungsi maupun  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  pengungsi juga  menjadi  alasan  masih  ditemukannya  pengungsi yang  bekerja.  Berangkat  dari  fenomena  ini,  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07 harus  ditingkatkan  status  hukumnya  agar  lebih  kuat dengan  disertai  pembuatan  aturan  hukum  yang mengatur  tegas  aturan  dan  sanksi  terhadap  pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir  pelanggaran  pengungsi  yang  bekerja selama masa transitnya di Indonesia.
Kata Kunci : Berkerja, Pengungsi, Sanksi
1,2,3 Politeknik Imigrasi

## PENDAHULUAN
Status  keamanan  dunia  yang  tidak  stabil  mengakibatkan  banyaknya  orang  yang mencari perlindungan keluar wilayah negaranya. Pengungsi dapat diartikan sebagai orang yang  pergi  meninggalkan  negaranya  yang  disebabkan  karena  ketakutan  akan  persekusi dengan  alasan  ras,  suku,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu,  dan pendapat politik yang berbeda serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya (Syahrin,  2019).  Pencari  suaka  dan  pengungsi  merupakan  dua  istilah  yang  berbeda meskipun  keduanya  sama-sama  pergi  meninggalkan  negaranya  untuk  mencari perlindungan.  Pengungsi  merupakan  seseorang  telah  mendapat  status  dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  sebagai  organisasi  internasional yang  menangani pengungsi,  sedangkan  pencari  suaka  masih  dalam  proses  pengajuan  sehingga  belum mendapatkan status pengungsi.
Afghanistan merupakan negara yang sedang mengalami konflik peperangan antara kelompok Taliban dengan pemerintah setempat sejak tahun 2014, sejak saat itu Afghanistan mengalami  kemunduran  ekonomi  sehingga  menjadikannya  negara  termiskin  didunia (Nathanael & Puspita, 2021). Atas dasar itulah banyak dari warga negara Afghanistan yang mencari perlindungan dengan datang ke Indonesia. Pada bulan Mei 2023, dari 12.704 jumlah pengungsi  di  Indonesia,  6.663  berasal  dari  Afghanistan.  Setidaknya  ada  3  negara  dengan jumlah  pengungsi  terbesar  di  Indonesia  yaitu  Afghanistan,  Myanmar,  Somalia,  Irak,  dan Sudan (Unchr, 2023).
Dari  data  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Afghanistan  merupakan  negara dengan  jumlah  pengungsi  paling  banyak  di  Indonesia.  Pola  pengungsian  yang  dilakukan tidak diketahui  secara  pasti,  banyak  cara  yang  ditempuh  oleh  pengungsi  untuk mencapai negara  tujuan  meskipun  itu  membahayakan  keselamatan  dirinya.  Pola  pengungsian  ini ditentukan oleh pengungsi itu sendiri, mereka dapat datang sendiri ke negara tujuan atau melalui  perantara  berupa  agen  dengan  cara  diselundupkan  (Nathanael  &  Puspita,  2021). Jalur  untuk  mencapai  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  pengungsi  biasanya  menggunakan jalur laut, yang biasa disebut dengan istilah boat people.
Indonesia  merupakan  negara  yang  belum  meratifikasi  Konvensi  1951,  sehingga status  pengungsi  Afghanistan  sebagai  imigran  gelap.  Tetapi,  atas  dasar  kemanusiaan Indonesia memberikan penampungan sementara bagi pengungsi yang akan menuju negara
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Afghanistan Myanmar Somalia Irak Sudan
Lainnya
Data Statistik Pengungsi Di Indonesia Mei 2023
1,2,3 Politeknik Imigrasi
ketiga  (Giant  et  al.,  2022).  Situasi  ini  sangatlah  tidak  menguntungkan  bagi  pengungsi, karena  Indonesia  tidak  berkewajiban  untuk  memberikan  hak-hak  dari  pengungsi.  Seperti yang  diketahui  bahwa  uang  yang  diberikan  oleh  IOM  tidaklah  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  sehingga  pengungsi  memilih  untuk  bekerja  untuk  mencukupinya. Larangan  pengungsi  bekerja  ketika  berada  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07  tanggal  19  April  2016  tentang  Penanganan Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau  Pengungsi.  Ketika  akan bertempat  tinggal  di  Indonesia,  pengungsi  diwajibkan  mengisi  surat  pernyataan  yang didalamnya  memuat  larangan  bagi  pengungsi  untuk  melakukan  pekerjaan  yang memperoleh upah.
Salah satu pengungsi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07  tanggal  19  April  2016  tentang  Penanganan  Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yaitu berinisial AR. Dia merupakan  warga  negara  Afghanistan  yang  tertangkap  oleh  petugas  Rumah  Detensi Imigrasi  (Rudenim)  Makasar  sedang  bekerja  sebagai  kuli  bangunan.  AR  bekerja  kepada seseorang  yang  merupakan  WNI  dengan  gaji  100  ribu  perharinya  (Humas  Ditjeni,  2021). Setelah  tertangkap,  AR memberikan keterangan  bahwa  ia  nekat  untuk  bekerja agar dapat membantu  keluarganya  dalam  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari.  Ia  juga  menambahkan bahwa  uang  yang  didapat  dari  IOM  tidak  cukup  nmengapa  ia  rela  melanggar  hukum Indonesia  demi  upah  100  ribu  serta  bagaimana  peran  imigrasi  dalam  menanggulangi permasalahan pengungsi bekerja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  berfokus  pada norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  pengkajian  norma-norma  hukum  tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama untuk menganalisis dan menafsirkan  norma-norma  hukum  yang  terkait  dengan  pelanggaran  pengungsi  yang bekerja  di  Indonesia.  Pendekatan  penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  hukum,  termasuk peraturan-peraturan  terkait,  konvensi  internasional,  undang-undang  keimigrasian, ketenagakerjaan,  serta  peraturan  maupun  kebijakan  pemerintah  terkait  penanganan terhadap pengungsi yang bekerja khususnya. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
1,2,3 Politeknik Imigrasi
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  yang  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  dan  terdiri  dari  literatur-literatur  yang  berisi  tentang pendapat-pendapat hukum.
Data  dalam  penelitian  dikumpulkan  dengan  cara  studi  kepustakaan,  yakni  dengan cara  mempelajari,  membaca  dan  memahami  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan, pendapat-  pendapat,  artikel  berita  dari  sumber  terpercaya  yang  erat  kaitannya  dengan materi  yang diteliti.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian dilakukan  pengolahan kemudian dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dianalisis  secara komprehensif  sehingga  terlihat  adanya  gambaran  yang  sistematis  dan  faktual.  Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan berdasarkan metode berfikir deduktif, yaitu pola  berfikir  kritis  yang  didasarkan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan memunculkan nilai kebaharuan yang bersifat solutif terhadap masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengungsi  kini  terus  menghadapi  tantangan  ekonomi  selama  masa  transit  mereka, Permasalahan ini ditambah dilarangnya mereka bekerja selama berada di Indonesia. Maka dari  itu  Organisasi  internasional  seperti International  Organization  for  Migration (IOM) memainkan peran penting dalam memberikan bantuan keuangan kepada para pengungsi, dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan secara bersamaan memberikan  dorongan  pada  perekonomian  lokal.  Meskipun  bantuan  ini  berharga, nominalnya terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, tentunya ini  menyebabkan  keterpurukan  kondisi  ekonomi  mereka  selama  berada  di  Indonesia. Sebagai  cara  menanggulangi  hal  tersebut,  banyak  pengungsi  terpaksa  melanggar  aturan larangan  bekerja  ini  untuk  mencari  mata  pencaharian  tambahan  untuk  mencukupi kebutuhannya di Indonesia (Rahajeng, 2023).
Di sisi lain, pemberi kerja di Indonesia juga memainkan peran penting dalam masalah pengungsi yang kian hari terus melanggar larangan bekerja di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan  saat  ini  tidak  memiliki  ketentuan  khusus  mengenai  pengungsi,  tentu  ini memberikan  celah  bagi  pemberi  kerja  untuk  mempekerjakan  mereka  dengan  persyaratan yang  lebih  mudah  dan  cenderung  tidak  ada  dan  dapat  diupah  yang  rendah.  Namun, tindakan  ini  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  karena  melibatkan  pengungsi dalam  melakukan  tindakan  ilegal.  Para  pemberi  kerja,  terutama  di  kasus  Rudenim Makassar,  kadang  tidak  menyadari  larangan  bagi  pengungsi  untuk  bekerja  di  Indonesia, yang menunjukkan perlunya pembaharuan aturan hukum dalam hal ini kepada pengungsi maupun  pemberi  kerjanya.  Adapun  penjabaran  mengenai  pelanggaran  bekerja  oleh pengungsi dibagi menjadi dua, yakni dari sisi pengungsi serta dari sisi sang pemberi kerja yakni sebagai berikut.
Alasan Pengungsi Melanggar Larangan Bekerja di Indonesia a. Faktor Ekonomi Pengungsi Selama Masa Transit
Selama  masa  transit  pengungsi  di  Indonesia,  organisasi  internasional  yang  memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator kehidupan pengungsi adalah International Organization for Migration (IOM). Sebagai fasilitator pengungsi di Indonesia, IOM memiliki tanggung jawab yang  salah  satunya  adalah  memberikan  bantuan  setiap  bulannya  berupa  uang  kepada
1,2,3 Politeknik Imigrasi
pengungsi  dengan  maksud  para  pengungsi  ini  dapat  membeli  kebutuhan  sehari-hari mereka  pada  pasar  lokal  yang  juga  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  lokal Indonesia.  Selain  itu,  pemberian  bantuan  uang  kepada  pengungsi  juga  karena  aturan hukum  di  Indonesia  yang  melarang  pengungsi  untuk  bekerja.    Adapun  nominal  bantuan uang  yang  diberikan  perbulannya  oleh  IOM  kepada  pengungsi  perorang  adalah  Rp. 1.250.000,  dan  Rp.  500.000  untuk  pengungsi  anak-anak  (Soewondo,  2021).    Nominal  uang bulanan  yang  diberikan  kepada  pengungsi  ini  dirasa  tidak  cukup  untuk  mencukupi kebutuhan mereka yang berimbas pada sulitnya perekonomian mereka di Indonesia. Maka dari itu, saat ini banyak pengungsi yang mendobrak aturan larangan bekerja yang melarang mereka  bekerja  dengan  terus  bekerja  di  Indonesia  walaupun    mereka  tahu  perbuatan mereka tersebut melanggar hukum di Indonesia.
Fakta  permasalahan  ekonomi  pengungsi  di  Indonesia  ini  sejalan  dengan Economy analysis  of  law  theory milik  Richard  Posner  mengemukan  individu  bertindak  rasional  dan mempertimbangkan  resiko  dari  tindakan  hukum  yang  dilakukannya  (Diamond,  2014). Apabila  tindakan  yang  dilakukan  lebih  menguntungkan  secara  ekonomi  daripada mematuhi hukum, maka individu cenderung melakukan pelanggaran hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan permasalahan pengungsi dapat dijelaskan bahwa perekonomian mereka yang  sulit  selama  berada  di  Indonesia  karena  segala  macam  keterbatasan  yang  salah satunya  adalah  aturan  yang  melarang  bekerja  bagi  mereka  selama  keberadaannya  di Indonesia.  Dibandingkan  harus  terus  menderita  karena  menaati  aturan  hukum  tersebut, para pengungsi melakukan tindakan yang lebih rasional yakni bekerja untuk mendapatkan uang tambahan demi ekonomi yang lebih baik selama masa transitnya di Indonesia.
Jika dikaitkan dengan kedua pengungsi Afghanistan yang bekerja dan mendapatkan upah  sebagai  kuli  bangunan  di  Kabupaten  Wajo,  mereka  mengetahui  kegiatan  mereka bekerja  melanggar  aturan  karena  sebagai  pengungsi  mereka  telah  menandatangani  Surat Pernyataan Pengungsi yang merupakan lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri  Sebagai  Pencari Suaka atau  Pengungsi yang  dimana  pada  poin  keempat menyatakan  pengungsi  tidak  boleh  mencari  kerja,  dan  melakukan  kegiatan  yang berhubungan  dengan  mendapatkan  upah  selama  mereka  berada  di  Indonesia.    Namun mereka terpaksa melanggar aturan bekerja ini karena bantuan dana dari IOM yang dirasa kurang  untuk  menunjang  ekonomi  mereka,  lalu  ditambah  keinginan  mereka  yang  ingin mengirimkan  uang  kepada  orang  tuanya  di  Afghanistan.  Bersumber  dari  hal  tersebutlah yang semakin memicu mereka untuk melanggar aturan larangan bekerja sebagaimana yang telah mereka tandatangani saat menjadi pengungsi.

## b. Faktor Pemberi Kerja Pada Pengungsi di Indonesia
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1 Angka 4, Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan  lainnya  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan dalam  bentuk  lain.  Artinya  dalam  setiap  proses  rekrutmen  suatu  pekerjaan,  ada  pihak pemberi  kerja  dan  pihak  yang  dipekerjakan,  termasuk  dalam  kasus  Rudenim  Makassar yang  mengamankan  dua  pengungsi  Afghanistan  yang  bekerja  sebagai  kuli  bangunan. Adapun pihak yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah dua pengungsi Afghanistan dan pemberi kerja perseorangannya adalah warga lokal makassar sebagai mandor. Melihat
1,2,3 Politeknik Imigrasi
dari undang-undang ketenagakerjaan saat ini tidak ada yang mengatur tentang pengungsi, akan  tetapi  aturan  dalam  undang-undang  ini  hanya  mengklasifikasikan  tenaga  kerja menjadi dua macam, yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA). Fakta ini  menjadi  celah  bagi  para  pemberi  kerja  di  Indonesia  sebagai  alasan  untuk  terus menjadikan pengungsi sebagai tenaga kerja yang persyaratannya tidak sesulit TKI maupun TKA dan dapat dibayar dengan upah yang rendah.
Walaupun undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pengungsi, para pemberi  kerja  turut  dianggap  bersalah  melanggar  hukum  karena  melakukan  penyertaan terhadap para pengungsi dengan cara memfasilitasi pengungsi untuk melakukan tindakan illegal  bagi  para  pengungsi  yakni  bekerja  di  Indonesia  sesuai  dengan  lampiran  dari Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07  tanggal  19  April  2016 tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau Pengungsi.  Penyertaan  oleh  pemberi  kerja  Indonesia  yang  dimaksud  dalam  kasus pengungsi Afghanistan yang bekerja ini adalah warga lokal sebagai fasilitator pemberi kerja yang  memfasilitasi  para  pengungsi  melanggar  aturan  larangan  bekerja  bagi  pengungsi, yakni  bekerja  sebagai  kuli  bangunan  di  Kabupaten  Wajo  dan  mendapatkan  upah  Rp. 100.000 perhari atas pekerjaan yang mereka lakukan sebagai kuli bangunan.
Setelah  ditelusuri,  sang  pemberi  kerja  yang  merupakan  warga  lokal  makassar memberikan  pekerjaan  terhadap  pengungsi  ini  karena  tidak  mengetahui  bahwasanya pengungsi selama keberadaannya di Indonesia dilarang untuk bekerja sebagaimana diatur pada lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19  April  2016  baik  itu  sektor  formal  maupun  sektor  non-formal  seperti  halnya  yang dilakukan  oleh  dua  pengungsi  Afghanistan  sebagai  kuli  bangunan  di  Kabupaten  Wajo. Ketidaktahuan pemberi kerja terhadap larangan pengungsi bekerja di Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pemberi kerja, hal ini karena dalam hukum terdapat istillah gnorantia juris non excusat yakni ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadi  pembenar  terhadap  tindakan  yang  bertentangan  dengan  aturan  hukum (Narasimham,  1971).  Namun  demikian,  pemberi  kerja  terhadap  pengungsi  tidak  dapat dikenakan  hukuman  dikarenakan  saat  ini  belum  ada  aturan  yang  mengaturnya  sehingga diperlukan pembentukan peraturan mengenai hal ini dikemudian hari.

## Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi yang Bekerja
Salah  satu  larangan  oleh  Pemerintah  Indonesia  terhadap  pengungsi  di  Indonesia adalah kegiatan bekerja dan mendapatkan upah dari hal tersebut. Larangan ini sebagaimana pada  surat  pernyataan  yang ditandatangani  pengungsi  sesuai  dengan  lampiran  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07  tanggal  19  April  2016  tentang Penanganan Imigran Ilegal  yang  Menyatakan Diri  Sebagai  Pencari  Suaka atau  Pengungsi. Pada penerapan di lapangan, pernyataan yang ditandatangani oleh pengungsi ini seringkali dilanggar  oleh mereka  dengan  bekerja  selama  di Indonesia  sehingga  pernyataan  larangan bekerja di Indonesia pada mereka dinilai tidak efektif dan perlu tindak lanjut hukum dari Pemerintah Indonesia. Imigrasi selaku pemangku kepentingan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia dengan membuat Perdirjenim tentang Penanganan Imigran Ilegal yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari  Suaka  atau  Pengungsi  yang  salah  satunya  aturan larangan  pengungsi  yang  bekerja  di  Indonesia.  Peran  imigrasi  ini  ditunjukan  terhadap pengungsi  itu  sendiri  ataupun  bagi  orang  yang  memberikan  pekerjaan  kepada  pengungsi
1,2,3 Politeknik Imigrasi
yang biasa disebut dengan pemberi kerja. Adapun langkah yuridis terhadap para pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya adalah sebagai berikut :

## a. Langkah Yuridis Terhadap Pengungsi Yang Bekerja
Hak-hak  pengungsi  secara  internasional  diatur  dalam  Konvensi  1951  Tentang Pengungsi. Pemberian hak bekerja yang menghasilkan upah secara tegas diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, tetapi tetap terbit Perpres  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri  sebagai  dasar dalam penanganan pengungsi.  Meskipun begitu, nyatanya permasalahan pengungsi yang bekerja tidak kunjung teratasi. Hal ini disebabkan karena payung hukum yang ada hanya menegaskan  penanganan  pengungsi  pada  saat  ditemukan  sampai  dengan  pengawasan keimigrasian ketika di Indonesia (Putre, 2019).
Secara  nasional,  kewajiban  Indonesia  untuk  memberikan  pekerjaan  bagi  setiap warga negara terdapat pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud  dengan  ―tiap-tiap  warga  negara‖  yaitu  setiap  orang  yang  bekewarganageraan Indonesia  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada  pasal  26  ayat  1  UUD  1945.  Selain  itu Indonesia merupakan negara berkembang, pada bulan Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka  sebesar  5,45%  dan  rata-rata  upah  buruh  2,94  juta  rupiah  perbulan.  Dari  data tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan  serta  kenaikan  upan  perbulannya.  Untuk  itu,  seyogyanya  Indonesia  lebih mementingkan  orang  pribumi  dibanding  dengan  orang  asing  yang  belum  tentu memberikan kemanfaatan.
Pengungsi  di  Indonesia  yang  bekerja  maka  mereka  telah  melanggar  ketentuan lampiran  poin  keempat  yang  ada  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Ketentuan lampiran yang dimaksud juga telah ditandatangani  oleh  pengungsi  sebagai  bentuk  surat  pernyataan  untuk  dapat  tinggal  di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pengungsi telah bersedia untuk menaati semua ketentuan yang  ada  pada  surat  pernyataan  tersebut,  sehingga  apabila  melanggar  maka  harus menerima konsekuensi yang ada. Pasal 2 Konvensi 1951 menegaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengungsi yaitu menaati hukum positif dan aturan yang ada pada negara setempat (Syahrin & Saputra, 2019). Sehingga apabila pengungsi di Indonesia tetapi melakukan pekerjaan telah melanggar hukum yang berlaku.
Konvensi  1951  menegaskan  bahwa  setiap  pengungsi  tidak  boleh  dilakukan pengusiran  ke  negara  asalnya  apabila  ia  akan  mendapat  kekerasan  yang  mengancam keselamatannya  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  prinsip non-refoulement. Pelaksanaan prinsip non-refoulement mengalami  batasan-batasan  yang  perlu  dilakukan  oleh  negara peserta agar tidak disalah gunakan oleh pengungsi, batasan itu antara lain undang-undang, hak asasi manusia orang lain, kepentingan umum, moral, nilai-nilai agama, serta keamanan dan  ketertiban  umum.  Indonesia  juga  negara  yang  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951 sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan prinsip ini.
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdaulat,  sehingga  memiliki  kekuasaan  untuk mengatur  siapa  saja  yang  dapat  tinggal  di  wilayahnya.  Hal  ini  dibuktikan  pada  pasal  48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap orang asing yang
1,2,3 Politeknik Imigrasi
berada  di  Indonesia  wajib  memiliki  izin  tinggal.  Sebenarnya  pengungsi  tidak dipermasalahkan  mengenai  izin  tinggalnya  selama  ia  tidak  melanggar  ketentuan  yang berlaku,  tetapi  pengungsi  berinisial  AR  telah  melanggar  ketentuan  Peraturan  Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.02.07  tanggal  19  April  2016  sehingga  AR  dapat dilakukan  tindakan  administratif  keimigrasian  berupa  pendeportasian  tanpa memperhatikan status pengungsinya. Selain itu Indonesia juga harus mengusulkan kepada UNHCR agar  status  pengungsi  dari AR dicabut  dengan  alasan  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban yang tertera pada surat pernyataan yang ia tanda tangani.
Sampai  saat  ini,  aturan  larangan  bekerja  yang  menghasilkan  uang  bagi  pengungsi hanya tertera di Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau  Pengungsi.  Aturan  tersebut  belum  sepenuhnya  kuat  untuk  dijadikan  dasar  hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tidak disebutkan bahwa peraturan direktur termasuk didalamnya. Dalam pasal 7 disebutkan  hanya  ada  UUD  1945,  TAP  MPR,  UU  atau  Perppu,  Peraturan  Pemeritah, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota. Sehingga terdapat urgensi perlu ditingkatkan kekuatan hukumnya dengan mencantumkan isi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 tanggal 19 April 2016 ke dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
Selain  itu,  belum  adanya  dasar  hukum  terkait  pemberian  tindakan  administratif keimigrasian atau pidana keimigrasian terhadap pengungsi yang tidak mematuhi aturan di Indonesia  juga  menjadi  dilema  tersendiri.  Mengingat  pengungsi  ini  tidak  memberikan manfaat  apapun,  sehingga  tidak  ada  pertimbangan  apapun  untuk  tidak  melakukan tindakan administratif keimigrasian atau pidana keimigrasian apabila ia melanggar aturan. Untuk itu perlu dibuat payung hukum yang kuat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

## b. Langkah Yuridis Terhadap Pemberi Kerja Pada Pengungsi
Membahas tenaga kerja di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  terbagi  menjadi  dua  macam  yakni  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Terkait pengungsi, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai  TKI  karena  mereka  bukan  warga  negara  Indonesia  dan  tidak  pula  dikategorikan sebagai  TKA  dikarenakan  definisi  TKA  menurut  undang-undang  ketenagakerjaan  adalah warga  negara asing yang  memiliki  visa untuk  bekerja di Indonesia,  sedangkan pengungsi tidak  memilikinya.  Selain  tidak  terdapat  di  undang-undang,  pada  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  juga  tidak membahas  pengungsi  sebagai  tenaga  kerja  maupun  diperbolehkan  untuk  bekerja  di Indonesia.
Satu-satunya  wadah  yang  membahas  tentang  pengungi  terkait  larangan  bekerja  di Indonesia  adalah  pada  Lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0352. GR.02.07  tanggal  19  April  2016  ke  dalam  Perpres  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan Pengungsi  Dari  Luar  Negeri.  Lampiran  yang  dimaksud  adalah  pada  surat  pernyataan pengungsi  maupun  pencari  suaka  dalam  rangka  sebagai  salah  satu  syarat  mendapatkan sertifikat  UNHCR  yang  pada  poin  keempat  menyatakan  pengungsi  harus  menaati peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja dan mendapatkan upah.  Bagian  poin  keempat  pada  lampiran  perdirjenim  ini  menimbulkan  tanda  tanya
1,2,3 Politeknik Imigrasi
karena bagaimana bisa ditaati oleh pengungsi jika hingga saat ini belum ada peraturan yang membahas aturan pengungsi yang bekerja di Indonesia.
Realitas tidak adanya peraturan hukum tentang pengungsi terkait ketenagkerjaannya di  Indonesia  dijadikan  celah  oleh  beberapa  pihak,  salah  satunya  oleh  sang  pemberi  kerja lokal  Indonesia  dengan  memperkerjakan  para  pengungsi  selama  keberadaannya  di Indonesia. Alasan dibalik pemberi kerja memberikan pekerjaan pada para pengungsi adalah dikarenakan mereka dapat diupah dengan biaya rendah seperti pada kasus dua pengungsi Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo dan tidak ada aturan terkait  ketenegakerjaan  terhadap  pengungsi  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  jika  nanti terjadi  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan,  misalnya  kecelakaan  kerja  yang  membahayakan pengungsi.  Para  pengungsi  ini  tidak  memiliki  perlindungan  hukum  atas  dirinya  yang membuat  para  pemberi  kerja  bisa  lepas  tanggung  jawab  terhadap  pengungsi  yang dipekerjakannya  karena  tidak  adanya  aturan  ketenagakerjaan  terkait  pengungsi  di Indonesia.
Tidak  adanya  payung  hukum  terkait  pengungsi  yang  bekerja  membuat  leluasa para pemberi kerja untuk mempekerjakan pengungsi. Dengan demikian, para pemberi kerja ini bisa lolos dari jeratan hukum dalam memperkerjakan pengungsi maupun jika terjadi suatu hal yang membahayakan para pengungsi di Indonesia. Contoh konkritnya pada kasus dua pengungsi  Afghanistan  yang  bekerja  sebagai  kuli  bangunan  di  Kabupaten  Wajo,  para pengungsi  ini  ditahan  oleh  petugas  Rudenim  Makassar  untuk  diproses  lebih  lanjut sedangkan  mandor  pemberi  kerjanya  tidak  dapat  diproses  layaknya  dua  pengungsi tersebut. Fenomena ini dapat terjadi karena terdapat asas hukum yang menyatakan nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali yang  artinya  adalah  tidak  ada  tindakan  yang termasuk delik , jika tidak ada peraturannya terlebih dahulu (Valerian, 2021).  Implementasi di  Hukum  Indonesia  terdapat  pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  yang  berbunyi  : Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan pidana dala perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Berangkat dari hal tersebut,  diperlukan  aturan  hukum  yang  mengikat  terhadap  para  pemberi  kerja  yang memperkerjakan  pengungsi  agar  penanggulangan  pelanggaran  pengungsi  yang  bekerja tidak hanya dilakukan kepada pengungsinya tapi juga para pemberi kerjanya.
Berkaca  dari  ketentuan  pidana  yang  telah  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pemberi  kerja  yang  memperkerjakan  Tenaga  Kerja Asing  (TKA)  tanpa  izin  tertulis  kepada  Menteri  dan  pejabat  yang  ditunjuk  dibidang ketenegakerjaan  maupun  pemberi  kerja  perseorangan  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja asing dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan paling  banyak  Rp  400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah).  Aturan  hukum  tentang ketentuan  pidana  terhadap  pemberi  kerja  yang  melanggar  aturan  penggunaan  TKA  ini diharapkan  dapat  diadopsi  dalam  pembuatan  aturan  hukum  kepada  pemberi  kerja  yang memperkerjakan  pengungsi  di  kemudian  hari.  Jika  pada  kemudian  hari  aturan  ini  dibuat dan  diberlakukan,  diharapkan  dapat  membuat  efek  jera  kepada  para  pemberi  kerja  yang telah  memperkerjakan  pengungsi  maupun  pemberi  kerja  yang  baru  akan  menggunakan pengungsi  sebagai  tenaga  kerja.  Dengan  demikian,  pengungsi  yang  melanggar  larangan bekerja selama masa transitnya dapat ditekan dan diminimalisir pada kemudian hari.
1,2,3 Politeknik Imigrasi

## KESIMPULAN
Pengungsi ketika berada di Indonesia harus mengalami masalah perekonomian, hal inilah  yang  harus  dirasakan  oleh  AR  sebagai  pengungsi  asal  Afghanistan.  AR  kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah serratus ribu per hari yang secara jelas melanggar lampiran poin keempat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07  tanggal  19  April  2016  yang  telah  ditandatangani  dalam  bentuk  surat pernyataan.  Pada  dasarnya  pengungsi  tidak  dipermasalahkan  mengenai  izin  tinggalnya selama  ia  mematuhi  hukum  nasional.  Sehingga  dalam  kasus  AR  yang  telah  melanggar hukum  nasional  dapat  dilakukan  pendeportasian  tanpa  mempertimbangkan  status pengungsinya.  Selain  itu,  Indonesia  perlu  mengusulkan  kepada  UNHCR  agar  mencabut status pengungsi AR karena tidak bisa mematuhi hukum di negara ia tinggal.
Tidak adanya aturan hukum yang mengikat sebagai pengaturan serta tindak lanjut pelanggaran  pengungsi  yang  bekerja  ini,  selain  menjadi  celah  bagi  pengungsi  akan  tetapi juga dimanfaatkan para pemberi kerja lokal yang memperkerjakan pengungsi di Indonesia. Menindaklanjuti  hal  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pembuatan  peraturan  baru  terkait ketenegakerjaan  oleh  Pemerintah  Indonesia  bagi  pengungsi  sebagai  rangka  penegakkan hukum serta menimbulkan efek jera kepada para pengungsi yang bekerja maupun pemberi kerja  yang  memperkerjakan  pengungsi  sehingga  kejadian  serupa  dapat  ditekan  dan diminimalisir kedepannya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik-. ―Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45  persen  dan  Rata-rata  upah  buruh  sebesar  2,94  juta  rupiah  per  bulan.‖ bps.go.id . Last modified 2023.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-- tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah- buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html.
Diamond,  Peter  A.  ―Posner’s  Economic  Analysis  of  Law.‖ The  Bell  Journal  of Economics and Management Science 5, no. 1 (2014): 294–300.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  ―Peraturan  Dirjen  Imigrasi  Nomor  IMI-0352.GR.02.07 tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri  Sebagai  Pencari Suaka atau Pengungsi,‖ 2016.
Humas  Ditjenim.  ―Rudenim  Makassar  Amankan  2  Pengungsi  yang  Kedapatan Bekerja  sebagai  Kuli  Bangunan.‖ Direktorat  Jenderal  Imigrasi .  Last  modified 2021. https://www.imigrasi.go.id/id/2021/05/19/rudenim-makassar- amankan-2-pengungsi-yang-kedapatan-bekerja-sebagai-kuli-bangunan/.
Humas Setkab RI. ―Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia.‖ Last modified 2022. https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar- negeri-di-indonesia/.
1,2,3 Politeknik Imigrasi
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , 1945.
———. Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , n.d.
IOM  UN  MIGRATION  Indonesia.  ―Bantuan  Migran.‖  Last  modified  2023. https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran.
Joshua  Jones  Nathanael,  dan  Natalia  Yeti  Puspita.  ―Penanganan  Pengungsi Afghanistan  Di  Indonesia:  Turut  Bertanggung  Jawabkah  Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia.‖ Jurnal Komunikasi Hukum 7 (2021): 312– 325.
Narasimham, R. L. ―IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT: Ignorance of Law is no Excuse.‖
Journal of the Indian Law Institute (1971): 70–78. http://www.jstor.org/stable/43950106.
Parengkuan,  Giant  A.E,  Veibe  V.  Sumilat,  dan  Natalia  L.  Lengkong.  ―Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Di Indonesia‖ 10, no. 1 (2022): 5–14.
Putre,  Kinnio  Evan.  ―Kebijakan  Larangan  Bekerja  Bagi  Pengungsi  Di  Indonesia Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).‖ Universitas  Pe2mbangunan Nasional Veteran Jakarta 2, no. 30 (2019): 1–17.
Rahajeng, Ni Luh Savitri. ―Faktor Idiosinkratik Pm Scott Morrison Dalam Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Di Australia‖ (2023).
Sampurno Soewondo, Slamet. ―Problem Analysis of Working Refugees in Makassar City.‖ Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 16,  no.  1  (2021):  79–96. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.079-096.
Syahrin,  M.  Alvi.  ―PERLINDUNGAN  TERHADAP  PENCARI  SUAKA  DAN
PENGUNGSI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL: (Studi Filosofis dan Ontologis Keilmuan)‖ (2019): 63–75.
Syahrin,  M  Alvi,  dan  Setiawan  Saputra.  ―TINDAKAN  HUKUM  TERHADAP ORANG  ASING  MANTAN  NARAPIDANA  YANG  MEMILIKI  KARTU PENGUNGSI UNHCR DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN ( Legal Actions On  Ex-Convict  Foreigners  Holder  of  UNHCR  Refugee  Card  From  The Immigration Point of View ) Abstrak.‖ Jikh 2, no. Juli 2019 (2019): 139–164.
UNHCR. ―https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance.‖
Valerian,  Dion.  ―Pemikiran  Anselm  Von  Feuerbach  Tentang  Hukum  Pidana: Pembacaan Atas Literatur Primer.‖ Percikan Pemikiran Makara Merah dari FH UI Untuk Indonesia , no. November (2021).
1,2,3 Politeknik Imigrasi
Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Dari Luar Negeri ,.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .
.