## KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

## (ERA PRESIDEN SOEHARTO SAMPAI PRESIDEN JOKOWI)
Oleh : Anna Yulia Hartati
Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : annayuliahartati@gmail.com

## Abstract
The objective of this study was to determine why Indonesia take a role in the form of foreign  policy  in  the  South  China  Sea  dispute  and  to  know  the  shapes  of  Indonesian foreign policy related to the dispute. Political constellation in the Asia Pacific region at the same colored grim situation heats up. South China Sea that becomes the fulcrum of geopolitics  in  the  Asia  Pacific  region  into  an  international  level  talks  for  causing triggering  a  conflict  between  a  number  of  major  countries  in  Asia  and  some  member states of ASEAN. The core issue is around claims disputed border area (territorial zone). By  the  end  of  2014,  the  South  China  Sea  territorial  disputes  this  has  impacted  quite dramatically  towards  polarization  force  the  warring  countries.  Indonesia  as  one  of  the countries in Southeast Asia was not directly involved in the conflicts over territory in the South China Sea. However, Southeast Asia is a strategic land for Indonesia which has a number  of  potential  regionality  within  ASEAN  membership.  In  short,  if  the  regional stability  in  the  ASEAN  body  threatened  by  dispute  in  the  South  China  Sea,  then  it  will have  an impact  on  the  credibility  and  noncompliance  with  ASEAN  security  posture  that would  be  influential  for  Indonesia.  This  study  uses  research  instrument  documentation, using techniques reseach library (library research), namely by taking the data from books, articles,  and  internet.  Design  in  the  design  of  this  study  was  descriptive,  whereas Comparative analysis using Constant (Grounded Theory Research).
Keywords:  Foreign  Policy  Affairs,  Dispute  LTS,  National  Interest  Indonesia, stability of the region, ASEAN

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  konstelasi  politik  di  kawasan  Asia  Pasifik  cenderung  bernuansa muram  sekaligus  memanas.  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  menjadi  titik  tumpu geopolitik  di  kawasan  Asia  Pasifik  sedang  menjadi  suatu  pembicaraan  tingkat internasional  karena  menyebabkan  tersulutnya  konflik  antara  sejumlah  negara  besar di  Asia  dan  beberapa  negara-anggota  ASEAN.  Inti  masalah  yang  diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan ( territorial zone ). Hingga akhir tahun lalu, sengketa  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan ini  telah  memberikan  dampak  yang  cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. 1 Persinggungan  klaim  kedaulatan  dan  yurisdiksi  wilayah  di  kawasan  Laut Tiongkok  Selatan  melibatkan  enam  negara  yaitu:  Tiongkok,  Taiwan,  Filipina, Vietnam,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam.  Sifat  pola  interaksi  antar  setiap  negara tersebut  menjadi  lebih  konfliktual,  dikarenakan  kepentingan  masing-masing  negara terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Menurut  Biro  Hidrografis  Internasional, Laut  Tiongkok  Selatan  disebut  sebagai perairan yang memanjang dari arah barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3  lintang selatan antara Sumatra dan Kalimantan dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan hingga ke arah pantai Fukien, Tiongkok.  Luas  perairan  meliputi  sekitar  4.000.000  km2. 2 Perairan  ini  terdiri  dari beberapa  gugusan  pulau  yang  berjumlah  sekitar  170  pulau  kecil,  karang,dan banks . Salah  satu  gugus  pulau  di  perairan  ini  yang  memiliki  cadangan  gas  dan  minyak berlimpah adalah pulau Spartlay dan Paracel . 3
Seiring  dengan  mencuatnya  kabar  mengenai  kekayaan  sumber  daya  alam  yang berada di Laut Tiongkok Selatan, sejumlah aksi agresif dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan ini untuk melegitimasi setiap wilayah yang diklaim atas kepemilikannya. 4 Klaim tersebut merujuk hingga kepada faktor historis,
1 “Sengketa Wilayah Laut Tiongkok Selatan”
diakses dari
http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-story pada  tanggal  18 September 2014,    Pukul 4.53 WIB
2 Hasjim  Djalal, “Potential  Conflict  in  the  South  Tiongkok  Sea:  In  search  of  Coopertation,” Indonesian Quarterly XVIII,no.2 (Second Quarter,1990): 364-5
3 Ibid.
4 The Spratly Islands Dispute in the South Tiongkok Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic
perhitungan ekonomi dan pertimbangan geostrategis dari negara-negara yang terlibat. 5 Perseteruan  atas  klaim  perbatasan (territorial  zone) di  Laut  Tiongkok  Selatan hingga kini belum juga terselesaikan. Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan melibatkan enam negara yaitu: Tiongkok, Taiwan,  Filipina,  Vietnam,  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam.  Sifat  pola  interaksi antar  setiap  negara  tersebut  menjadi  lebih  konfliktual,  dikarenakan  kepentingan masing-masing negara terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Perairan  ini  terdiri  dari  beberapa  gugusan  pulau  yang  berjumlah  sekitar  170 pulau kecil, karang, dan banks. Salah satu gugus pulau di perairan ini yang memiliki cadangan  gas  dan  minyak  berlimpah  adalah  pulau  Spartlay  dan  Paracel.  Setidaknya terdapat  tiga  faktor  yang  membuat  Spratly  dinilai  strategis.  Pertama,  penguasaan terhadap  pulau-pulau  tersebut  akan  sangat  menentukan  garis  batas  negara  yang menguasainya  dan  berdampak  pada  luas jangkauan  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah  Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalulintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan  sangat  menentukan  bagi  posisi  geostrategis  negara  tersebut.  Ketiga,  lautan  di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang  besar.Perairan  ini  terdiri  dari  beberapa  gugusan  pulau  yang  berjumlah  sekitar 170  pulau  kecil,  karang,  dan  banks.  Salah  satu  gugus  pulau  di  perairan  ini  yang memiliki  cadangan  gas  dan  minyak  berlimpah  adalah  pulau  Spartlay  dan  Paracel. Setidaknya  terdapat  tiga  faktor  yang  membuat  Spratly  dinilai  strategis.  Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang  menguasainya  dan  berdampak  pada  luas  jangkauan  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur  lalulintas  internasional,  baik  untuk  kapal  dagang  dan  kadang  kapal  militer, sehingga  akan  sangat  menentukan  bagi  posisi  geostrategis  negara  tersebut.  Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini disinyalir mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  memang  tidak
Accommodation ” diakses dari www.southTiongkoksea.org pada tanggal 18 September 2014. Pukul 6.00 WIB
5 Ibid.
terlibat secara langsung di dalam konflik perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlah  potensi  regionalitas  di  dalam  keanggotaan  ASEAN.  Singkat  kata,  apabila stabilitas regional di dalam tubuh ASEAN terancam karena sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan, maka hal tersebut akan berdampak pada ketidaksesuaian terhadap kredibilitas dan postur keamanan ASEAN yang akan berpengaruh bagi Indonesia. 6
Merunut  panjang  waktu  yang  akan  dibutuhkan  dalam menyelesaikan  konflik  di kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan,  maka  diperlukan  suatu  upaya  yang  mampu  untuk tetap  menjaga  stabilitas  kawasan,  keamanan  hingga  kondusifitas  hubungan  hingga akhirnya  konflik  ini  dapat  terselesaikan.  Upaya  yang  Indonesia  lakukan  adalah melalui  jalur  diplomasi,  yang  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  langkah  awal diplomasi preventif Indonesia. 7 Salah satu cara dalam diplomasi preventif Indonesia adalah  dengan  membangun  serta  meningkatkan  rasa  saling  percaya  ( confidence building measures ) antara pihak-pihak yang bertikai. 8

## B. Rumusan Masalah
a. Mengapa Indonesia mengambil bagian kebijakan luar negeri dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan?
b. Apa bentuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait sengketa tersebut?

## C. Kerangka Berpikir

## C. 1. Konsep Kepentingan Nasional
Konsep  kepentingan  nasional  merupakan  konsep  paling  umum  dan  paling mendasar  yang  digunakan  dalam  pembahasan  politik  luar  negeri  suatu  negara. Konsep  ini  sering  digunakan  juga  untuk  menjelaskan  perilaku  suatu  negara  dalam politik Internasional. Kepentingan nasional adalah sebagai dasar dalam menjelaskan
6 Yudha Kurniawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut  Tiongkok Selatan, Paper ini dipresentasikan  pada  Konvensi  Nasional  Asosiasi  Ilmu  Hubungan  Internasional  Indonesia  (AIHII)  II, Bandung, 2011.
7 Eduardus  mengutip  dari  “ The  South  Tiongkok  Sea  Dispute:  Prospects  for  Preventive  Diplomacy ”. Diunduh  dari http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html .  Diakses pada tanggal 19 September 2014. Pukul 13.39 WIB
8 Ibid.
bagaimana  karakteristik  negara  tersebut  dalam  menjalin  hubungan  internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan  para  pembuat  keputusan  dari  suatu  negara  dalam  merumuskan kebijakan luar negerinya. 9
Menurut  Hans  J.  Morgenthou,  kepentingan  nasional  suatu  negara  adalah mengejar  kekuasaan  yaitu  apa  saja  yang  dapat  membentuk  dan  mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. 10 Sedangkan menurut Jack C Plano dan Roy  Olton  kepentingan  nasional  adalah  tujuan  mendasar  serta  faktor  yang  paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup  bangsa  dan  negara,  kemerdekaan,  keutuhan  wilayah,  keamanan  militer  dan kesejahteraan ekonomi. 11
Dari  konsep  kepentingan  nasional  diatas,  maka  kepentingan  nasional Indonesia  dalam  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  adalah  pengakuan  internasional, kepentingan prestige (citra),  Kepentingan  Ekonomi  dan  menciptakan  rasa kesepahaman ( mutual understanding ) 12 diantara negara-negara yang berkonflik.

## C. 2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

## Kebijakan Luar Negeri
Studi  mengenai  politik  internasional  seringkali  didominasi  oleh  studi mengenai  kebijakan  luar  negeri.  Studi  tersebut  memusatkan  perhatian  pada deskripsi  kepentingan,  tindakan  dan  unsur  kekuatan  negara.  Kebijakan  (politik) luar negeri adalah tindakan konkrit yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan  negara.  Tujuan  tersebut  dipengaruhi  oleh  sasaran  yang  dilihat  dari  masa
9 Anak Agung Banyu Perwita. dan Yanyan M.Yani.. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.
(Bandung: Rosdakarya. 2005), Hal.35
10 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi , (Jakarta, LP3ES,1990), hal 163
11 Jack C. Plano, Roy Olton, The International Dictionary, terj. Wawan Juanda, Third Edition , (England:Clio Press Ltd,1982),hal.7
12 Anna Yulia Hartati, Introduksi Diplomasi Kebudayaan, Suara Merdeka, 8 Oktober 2011
lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Secara terperinci tujuan kebijakan luar  negeri  dirancang,  dipilih  dan  ditetapkan  oleh  pembuat  keputusan  serta dikendalikan  untuk  mengubah  kebijakan  atau  mempertahankan  kebijakan  ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional. 13
Menurut  Rosenau,  pengertian  kebijakan  luar  negeri  yaitu  upaya  suatu negara  melalui  keseluruhan  sikap  dan  aktivitasnya  untuk  mengatasi  dan memperoleh  keuntungan  dari  lingkungan  eksternalnya. 14 Kebijakan  luar  negeri menurutnya  ditujukan  untuk  memelihara  dan  mempertahankan  kelangsungan hidup  suatu  negara. 15 Lebih  lanjut,  menurut  Rosenau,  apabila  kita  mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan  kompleks,  meliputi  kehidupan  internal  (internal  life)  dan  kebutuhan ekternal(eksternal  needs)  termasuk  didalamnya  adalah  kehidupan  internal  dan eksternal  seperti  aspirasi,  atribut  nasional,  kebudayaan,  konflik,  kapabilitas, institusi  dan  aktivitas  rutin  yang  ditujukan  untuk  mencapai  dan  memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara bangsa. 16
Langkah  pertama  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  luar  negeri mencakup:
1. Menjabarkan  pertimbangan  kepentingan  nasional  ke  dalam  bentuk  tujuan  dan sasaran yang spesifik
2. Menetapkan  faktor  situasional  di  lingkungan  domestik  dan  internasional  yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam  menanggulangi  variabel  tertentu  sehingga  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara  periodik  meninjau  dan  melakukan  evaluasi  perkembangan  yang  telah
13 Perwita,  A.A  Banyu  dan  Yani,  Yamyan  Muhammad,  “ Pengantar  Ilmu  Hubungan  Internasional ”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal.49-51
14 James N Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, World Politics: An Introduction, The Free Press, New York, hal. 27
15 Ibid, hal.32 16 Ibid, hal.15
berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. 17
Lebih  jauh,  Holsti  menjelaskan  lingkup  kebijakan  luar  negeri  meliputi  semua tindakan  serta  aktifitas  negara  terhadap  lingkungan  eksternalnya  dalam  upaya memperoleh  keuntungan  dari  lingkungan  tersebut,  serta  hirau  akan  berbagi  dalam kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. 18
Menurut  Holsti,  kebijakan  luar  negeri  memiliki  tiga  komponen  yang mencerminkan  kepentingan  yang  lebih  luas 19 ,  yaitu:  (1)  Sebagai  sekumpulan orientasi  ( as  a  cluster  of  orientation ),  suatu  pedoman  untuk  mengahadapi  kondisi eksternal  yang  menuntut  pembuat  keputusan  dan  tindakan  berdasarkan  orientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi dan nilai yang dijabarkan dari  pengalaman  sejarah  dan  kondisi  strategis  penentu  posisi  negara  dalam  politik internasional, (2) Sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak ( as a set  of  commitments  to  and  plans  for  action ),  berupa  rencana  dan  komitmen  konkrit termasuk  tujuan  dan  alat  yang  spesifik  untuk  mempertahankan  situasi  lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. (3) Sebagai bentuk perilaku  atau  aksi  ( as  a  form  of  behaviour ),  berupa  langkah  nyata  berdasarkan orientasi  umum,  dengan  komitmen  dan  sasaran  yang  lebih  spesifik,  yang berhubungan  dengan  kejadian  dan  situasi  di  lingkungan  eksternal.  Pada  tingkat  ini kebijakan  luar  negeri  berada  dalam  tingkat  yang  lebih  empiris,  yaitu  berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi dilingkungan eksternal. Jadi kebijakan luar negeri dapat dibedakan  sebagai  sekumpulan  orientasi,  sekumpulan  komitmen  dan  rencana  aksi dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi diluar dengan ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut. 20
Terkait  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan,  Indonesia  tidak  menjadi  bagian  dari konflik itu sendiri tetapi ada kepentingan yang tidak bisa diabaikan.  Indonesia tidak
17 Jack C Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Abardin, Bandung, 1999, hal. 6 18 Ibid.
19 Ibid.
20 Bercovitch, Jacob and Jackson, Richard. (2001). “Negotiation or Mediation?: An Exploration of Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict”, Negotiation Journal; Vol. 17, No. 1.
punya  kepentingan  langsung  karena  memang  tidak  pernah  bergesekan  secara  fisik dengan  Tiongkok  seperti  ditunjukkan  Filipina  untuk  memperebutkan  Scarborough Shoal  dan  Spratly  Islands  atau  Vietnam  untuk  dalam  sengketa  Spratly  Islands  dan Paracel  Islands. Kepulauan  Indonesia  pun  tidak  ada  yang  masuk  dalam  klaim tumpang  tindih  seperti  dialami  Malaysia  dan  Brunei  Darussalam  di  Spratly  Islands. Bahkan,  Kemenlu  Tiongkok  sudah  menegaskan  bahwa  Beijing  tidak  memiliki perselisihan  dengan  Jakarta. Namun,  kita  tidak  bisa  menutup  fakta  ada  irisan  di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak,  Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Cadangan ini tidak akan  habis  dieksplorasi  30  tahun  ke  depan.  Apakah  Tiongkok  tidak  tertarik  dengan kue  yang  demikian  menggiurkan?  Apakah  klaim  LTS  sebatas  romantisme  historis, tidak  bermuatan  politis  dan  ekonomis?  Hal  ini  menjadi  menarik  ketika  ditarik  ke dalam ranah politik luar negeri Indonesia yang notabene bebas dan aktif.

## D. METODOLOGI PENELITIAN

## a. Metode dan Cara Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  metode  penelitian  kualitatif  ialah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. 21 Metode  Deskriptif  adalah  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  set  kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 22
Dalam  metode  ini  peneliti  berusaha  untuk  menganalisa  alasan  Indonesia
21 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Rosdakarya, Bandung, 1989, hal 23
22 Moh. Natsir, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta,1988,hal.63
mengambil  bagian  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  LTS  dan  bentuk  kebijakan Luar Negeri Indonesia. Dengan data – data yang tersedia peneliti menganalisa tentang keadaan yang terjadi.

## b. Teknik Pengambilan Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  dokumen  .  Penelitian  dokumen dimaksudkan  unuk  mendeskripsikan  berbabagi  realita  yang  diteliti.  Data  diperoleh melalui  sumber  data  sekunder.  Data-data  sekunder  diperoleh  melalui  studi dokumenter,  yakni  melalui  majalah,  surat  kabar,  buku-buku  dan  sumber-sumber  lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
Peneliti  mengumpulkan  data  dari  perpustakaan  Fisip  Universitas  Wahid Hasyim Semarang. Juga dari beberapa perpustakaan yang terdapat data yang relevan dengan penelitian ini.

## c. Teknik Analisa Data
Analisa  data  dilakukan  melalui  interpretasi  dari  dokumentasi  yang  terkumpul, kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  –  kualitatif.  Dengan  mengadakan  survei  terhadap data  yang  telah  ada  peneliti  menggali  teori-teori  yang  telah  berkembang  dalam  bidang ilmu  yang  berkepentingan.  Untuk  mengetahui  validitas  data  informasi  yang  diperoleh diadakan Cross  cheking data  tersebut  menunjukkan  adanya reliable data  yang  akan dianalisa.

## E. PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Konflik Klaim Wilayah di Kawasan laut Tiongkok Selatan
Pada  dasarnya,  kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan  kawasan no man’s island . 23 Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini  tidak  dimiliki  secara  strategis  oleh  pihak  manapun,  melainkan  hanya digunakan  sebagai  jalur  perdagangan  internasional. 24 Menurut  salah  satu  berita
23 Ibid.
24 Rowan,  J.P. The  U.S.-Japan  Security  Alliance,  ASEAN,  and  the  South  Tiongkok  Sea  Dispute. Asian Survey, Vol XLV, No. 3, May/June 2005.
yang  dilansir  melalui Tiongkok  Outpost disebutkan  bahwa,  setidaknya  terdapat tiga  faktor  yang  membuat  salah  satu  kepulauan  yang  berada  di  kawasan  Laut Tiongkok  Selatan, Spratly dinilai  strategis.  Pertama,  penguasaan  terhadap pulau-pulau  tersebut  akan  sangat  menentukan  garis  batas  negara  yang menguasainya  dan  berdampak  pada  luas  jangkauan  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE)  yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari  jalur  lalu  lintas  internasional,  baik  untuk  kapal  dagang  dan  kadang  kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga,  lautan  di  wilayah  sekitar  kepulauan  ini  disinyalir  mengandung  cadangan minyak dan gas alam yang besar. 25

## Tabel 1
Minyak dan Gas di Negara-Negara Laut China Selatan
Sumber: Energi Information Administration, 2008,
Country Anaysis Brief, South China Sea, hal.6
Menurut  Kaplan,  estimasi  kalkulatif  jumlah  cadangan  minyak  dan  gas  alam  di
25 “Sengketa  Kepulauan  Spratly:  Tantangan  Bagi  Indonesia”  (Tiongkok  Ouptost,2011).  Diunduh  dari http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-ta ntangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011.  Diakses  pada  tanggal  19  September  2014.  Pukul  20.56 WIB
Negara Cadangan Minyak/Milyar Barel Cadangan Gas/Trilyun kubik Produksi minyak/ribuan barel/hari Produksi  Gas/ m kubik/hari Brunai 1,1 13,8 203,5 366 China 1,6 80 3,864,4 1,960 Malaysia 4,0 83 750,8 2,208 Philipina 0,14 3,5 25,2 88 Taiwan 0,01 22 1,0 28 Thailand 0,5 1,7 186,9 858 Vietnam 0,6 6,8 344,6 162 Jumlah 21, 17 184,2 5.186,4 4.680
kawasan  Laut  Tiongkok Selatan adalah sekitar 7 miliar barel dan 900 triliun kubik kaki gas  alam. 26 Sehingga,  faktor  utama  atas  klaim  wilayah  di  kawasan  Laut  Tiongkok Selatan  ini  semakin  terlihat  dan  gencar  diperdebatkan.  Dari  enam  negara  yang  terlibat sengketa  atas  Kepulauan Spratly ,  tiga  negara  mengklaim  seluruh  wilayah,  yaitu: Tiongkok,  Vietnam  dan  Taiwan.  Sementara  tiga  negara  lainnya  hanya  mengklaim sebagian wilayah, yaitu: Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. 27
Berikut adalah Peta Kawasan Laut Tiongkok Selatan:
Sumber: www.jpf.or.id
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  kedekatan  geografis antara Indonesia dengan hampir seluruh negara yang memiliki konflik di kawasan Laut  Tiongkok  Selatan.  Dengan  kedekatan  wilayah  tersebut,  maka  lingkungan keamanan  dan  strategis  Indonesia  dapat  terpengaruh  jika  terjadi  suatu  konflik terbuka.
Selain itu, konflik yang melibatkan elemen militer juga terjadi pada tahun
26 Robert  D.  Kaplan,  “ The  South  Tiongkok  Sea  is  The  future  of  Conflict ”,  dalam Foreign  Policy September/Oktober 2011, hal 78-85.
27 Op.Cit
1995,  dimana  Tiongkok  melakukan  okupasi  terhadap  pulau Mischief  Reef di sekitar pulau Spratly yang telah diklaim sebagai bagian dari wilayah Filipina. 28

## Tabel 2

## Klaim Negara Atas Wilayah Laut China Selatan
Negara Laut China Selatan  Kepulauan Spratly Kepulauan Paracel Teluk Thailand Brunai UNCLOS Tanpa Klaim Formal Tidak Tidak mungkin Kamboja Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin UNCLOS China Semua Semua Semua Tidak mungkin Indonesia UNCLOS Tidak Tidak Tidak mungkin Malaysia UNCLOS 3 pulau 3 pulau UNCLOS Philipina Sebagian 3 pulau Tidak Tidak mungkin Taiwan Semua Semua Semua Tidak mungkin Thailand Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin UNCLOS Vietnam Semua Semua Semua UNCLOS
Sumber: Energy Information Administration 2008,
Country analysis Brief South China Sea, hal.2
Vietnam  adalah  negara  yang  paling  keras  menentang  klaim  sepihak  Tiongkok  atas kepulauan  Paracell  dan  Spratly.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  modernisasi  militer  Vietnam secara besar-besaran untuk mengimbangi militer Tiongkok. Sebut saja pembelian 6 Kapal Selam  Kilo  Class  dari  Rusia,  rudal  Yakhont  versi  Land  Based,  pembelian  puluhan  jet Tempur  Sukhoi  yang  semuanya  dari  Rusia.  Ini  sudah  menunjukkan  sikap  Vietnam  yang menentang  Tiongkok.  Amerika  Serikat  yang  mengetahui  sikap  Vietnam  ini  berusaha
28 Amitav Acharya, , “ Seeking Security in Dragon’s Shadow: Tiongkok and Southeast Asia in The Emerging Asian Order ”, Working Paper No. 44, Singapore: Institute Defence and Security Studies , 2003, hal 5
untuk melakukan pendekatan dengan Vietnam untuk membendung pengaruh Tiongkok di ASEAN.  Filipina  adalah  salah  satu  negara  yang  telibat  langsung  dalam  perselisihan  ini, dan  bisa  dikatakan  memiliki  kekuatan  militer  yang  sangat  lemah  sekali.  Filipina  sama sekali  tidak  memiliki  kapabilitas  untuk  mempertahankan  klaim  mereka  atas  Kepulauan Spratly, karena militer yang sangat lemat. Padahal secara letak Geografis, Filipina adalah negara yang “ paling masuk akal ” sebagai pemilik kepualan Spartly. Malaysia yang juga terlibat  secara  langsung  dalam  perselisihan  ini,  belum  pernah  secara  langsung menunjukkan keberpihakan mereka ke Amerika Serikat atau Tiongkok.

## B. Kepentingan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan
Laut  Tiongkok  Selatan  dianggap  penting  oleh  beberapa  negara  karena:  (1).  Letak Strategis.  Secara  geografis  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS)  dikelilingi  sepuluh  Negara pantai  (RRT  dan Taiwan,  Vietnam,  Kamboja, Thailand,  Malaysia,  Singapura,  Indonesia, Brunei  Darussalam,  Filipina).  LTS  menjadi  rute  tersibuk  di  dunia,  karena  lebih  dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati wilayah tersebut. (2).Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
Indonesia  mempunyai  kepentingan  politik,  keamanan  dan  ekonomi  yang  signifikan yang dipertaruhkan apabila konflik itu muncul dan meningkat menjadi konflik bersenjata:
1. Norma-norma  dan  peraturan  global. Indonesia  mempunyai  kepentingan  besar terhadap  penyelesaian  damai  atas  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  sesuai dengan hukum-hukum internasional.
2. Aliansi  Keamanan  dan  Stabilitas  regional. Sampai  saat  ini  Indonesia  belum sampai kepada keperluan untuk membentuk Pakta Pertahanan bersama antar anggota Asean  karena  dikhawatirkan  seolah-olah  akan  berhadapan  langsung  dengan Tiongkok.
3. Kepentingan  ekonomi. Setiap  tahun,  nilai  perdagangan  melintasi  Laut  Tiongkok Selatan  senilai  US$  5,3  trilliun.  Indonesia  sendiri  mempunyai  pangsa  pasar  yang relatif  besar  mengingat  ekspor  impor  ke  Tiongkok  dan  Jepang  semuanya  melalui Laut Tiongkok Selatan. Belum lagi eksplorasi minyak dan gas dilaut Natuna.
4. Hubungan ko-operatif dengan Tiongkok. Pertaruhan dan implikasi memburuknya hubungan  Amerika-Tiongkok  dan  Tiongkok-dengan  Negara-negara  Asean  dalam klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan sangat merugikan Indonesia.

## D. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan
Indonesia  sebagai  negara  penengah  yang  ditunjuk  untuk  menangani  konflik  di kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  juga  memiliki  latar  belakang  tersendiri.  Keterlibatan Indonesia  bukan  tanpa  alasan  yang  sifatnya  strategis.  Indonesia  diharuskan  untuk  turut terlibat demi mencapai kepentingan ekonomi nasional.

## D.1. Era Presiden Soeharto
Era Orde Baru, Presiden Soeharto mampu menjadi penjaga harmoni dari politik realisme  di  kawasan.  Ada  pengakuan  eksplisit  dari  negara-negara  anggota  ASEAN bahwa  Indonesia  yang  terpersonifikasi  dalam  diri  Pak  Harto  dihormati  sebagai “saudara  tua”.  Bagi  para  realis,  seperti  Pak  Harto,  Perdana  Menteri  Malaysia (1981-2003)  Mahathir  Mohamad,  dan  Perdana  Menteri  Singapura  (1959-1990)  Lee Kuan  Yew,  negara-negara  Asia  Tenggara  yang  sebetulnya  beraneka  ragam  secara politik  harus  bersatu  mewujudkan  stabilitas  keamanan  di  kawasan.  Harmoni  para realis  ini  terbukti  mampu  meredam  potensi  konflik  yang  mungkin  timbul  dari persoalan perbatasan, terutama di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Sayangnya, bandul realisme  politik  di  Asia  Tenggara  sedikit  demi  sedikit  bergeser  sepeninggal  para pemimpin  senior  mereka.  Struktur  politik  di  negara-negara  ASEAN  makin terdesentralisasi seiring iklim politik yang semakin terbuka.
Bagi  Presiden  Soeharto  masalah  dalam  negeri  suatu  negara  hanya  dapat diselesaikan  oleh  negara  itu  sendiri  sesuai  dengan  politik  luar  negeri  Indonesia “Bebas  Aktif”  dimana  bersifat  “non  interference”  (tidak  campur  tangan)  bukan berarti  “non  involvement”  (tidak  ikut  serta).  senioritas  mantan  presiden  Indonesia tersebut  merupakan  faktor  yang  membuat  Indonesia  dihormati  di  wilayah  Asia Tenggara.
Terkait  kemelut  di  Asia  Tenggara  dalam  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan, Indonesia giat “urun rembug” dalam mengatasi konflik tersebut dengan mensponsori Workshop tahunan tentang masalah tersebut sejak tahun 1990-an.
Perundingan-perundingan  diadakan  untuk  mencari  jalan  keluar  dengan  Indonesia yang memainkan peran menonjol. 29

## D.2. Era Presiden Habibie
Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan, pada masa Presiden Habibie Indonesia tidak terlalu  banyak  berperan.  Dalam  konteks  konflik  LTS,  peran  Indonesia  tidak  terlalu menonjol  setelah  lengsernya  Soeharto.  ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  yang  selalu  di pakai Soeharto dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di kawasan  sekitarnya.  Konflik  Philipina  –  Tiongkok  adalah  salah  satu  persoalan  yang memperkuat asumsi tentang kelemahan ARF dalam menemukan jalan keluar atas konflik yang berkembang di kawasan ASEAN.   Misalnya, segera sesudah ARF terbentuk sebuah insiden  malah  terjadi  di  kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan.  Awal  tahun  1995  seorang nelayan Philipina nenyatakan melihat sebuah bangunan yang dilengkapi alat komunikasi yang  didirikan  di  Mischief  Reef  yang  jauh  memasuki  kawasan  yang  telah  diklaim Philipina.
Insiden  ini  mendorong  pemerintah  Philipina  untuk  membicarakan  agresifitas Tiongkok  dalam  forum  ARF.  Meskipun  demikian  sampai  tahun  1998  tak  ada  sinyal bahwa  ARF  akan  mengambil  keputusan  efektif  untuk  menghentikan  langkah-langkah Tiongkok  yang  dianggap  Philipina  telah mengancam  keamanan  nasionalnya.  Pertemuan para  menteria  luar  negeria  ASEAN  tahun  1995  dan  1996  hanya  mengingatkan  anggota ARF agar menahan diri dan mengutamakan jalan damai sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Laut Tiongkok Selatan (DoC) tahun 1992.
Kunjungan  Menteri  Luar  Negeri  Malaysia  pada  bulan  yang  sama  ke  Tiongkok untuk  menandatangani  kerjasama  bilateral  tentang  penerapan  cara-cara  damai  dalam penyelesaian  ketegangan  memperkuat  dugaan  Philipina  tentang  adanya  koalisi  kedua negara yang merugikan pemerintah Philipina. 30
29 Tentang peran Indonesia, lihat Hasyim Djalal, Preventif Diplomacy in Southeast Asia: Lesson learned, The Habibie Center, Jakarta, 2002, bab 8, hal 45
30 Collective Defence Treaty terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru,
Pakistan, Thailand, dan Philipina. Aliansi militer ini sering juga disebut juga pakta Manila.

## D.3. Era Presiden Gus Dur
Tahun  1999-  2001,  terjadi  ketegangan  di  Laut  Tiongkok  Selatan  yaitu antara:(1).Tahun 1999 Tiongkok - Filipina : Kapal perang Tiongkok dituduh melecehkan angkatan laut Filipina dekat kepulauan Spartly. (2)Tahun 1999 Filipina- Vietnam : Bulan Oktober tentara Vietnam menembaki pesawat angkatan udara Filipina dalam patrolinya di Spratly.  (3)Tahun  1999  Malaysia-Filipina:  Bulan  Oktober  sumber  pertahanan  Filipina melaporkan  2  pesawat  tempur  Malaysia  dan  dua  pesawat  Filipina  mengintai  di  Spratly. (4)Tahun  2000  Tiongkok  -  Filipina:  Bulan  Mei  pasukan  Filipina  adu  tembak  dengan nelayan Cina 1 meninggal, 7 ditahan. (5)Tahun 2001 Tiongkok-Filipina: Selama 3 bulan pertama,  angkatan  laut  Filipina  mengusir  14  kapal  berbendera  Tiongkok  dari  Spratly.. (6)Tahun  2001  Tiongkok-Filipina  :  Filipina  mengirimkan  perahu  bersenjata  ke  laut dangkal Scarborough untuk membatasi Tiongkok meningkatkan struktur bebatuan.
Di  masa  pemerintahan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  merupakan  saat dimana  Tiongkok  mendapat  kedudukan  istimewa  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia, selain  itu  laju  peningkatan  hubungan  diplomatik  Indonesia  dan  Tiongkok  berkembang pesat.  Gus  Dur  mengusulkan  pembentukan  poros  Jakarta-Beijing-New  Delhi menunjukkan  pandangannya  akan  nilai  strategis  Tiongkok  dalam  mandala  diplomasi Indonesia. Terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, pemerintah Indonesia di masa Gus Dur, tidak  terlalu  aktif  dalam  upaya  penyelesaian  konflik,  tetapi  menguatkan  organisasi ASEAN  melalui  beberapa  pertemuan  Tingkat  Tinggi  ASEAN,  mengingat  pada  tahun 2000-an  terjadi  sengketa  antara  negara  yang  mengklaim  memiliki  kepulauan  di  Laut Tiongkok Selatan. Gus Dur tidak terlalu melihat konflik ini karena fokus Gus Dur adalah melakukan pendekatan ke beberapa negara dengan mengadakan lawatan keluar negeri.

## D.4. Era Presiden Megawati
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri,  kerjasama  antara Indonesia  dan  Tiongkok  terus  berkembang  dengan  ditandatanganinya  MoU  untuk pembentukan  forum  energi  kedua  negara  pada  Maret  2002.  Melalui  kerjasama  tersebut menjadi payung investasi  Tiongkok di  Indonesia dalam bidang energi 31 Partisipasi aktif
31 Christin, Sinaga. 2010. Memaknai Tahun Persahabatan
Indonesia dalam berbagai persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan berbagai apresiasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Salah  satu  bukti  nyata  keberhasilan Indonesia  adalah  dengan  terciptanya Declaration  on  The  Conduct  of  The  Parties  in  the South Tiongkok Sea pada tahun 2002.
Negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok menandatangani dokumen DOC pada November  2002  di  Kamboja  setelah  melalui  negosiasi  berkepanjangan  yang  memakan waktu  beberapa  tahun. 32 Di  dalam  pandangan  banyak  analis,  dokumen  DOC  pada dasarnya  tidak  lebih  dari  satu  bentuk  kompromi  di  antara  dua  posisi:  tidak  melakukan apapun atau membentuk perjanjian resmi yang mengikat secara hukum. Isi dari dokumen DOC  dengan  jelas  menyebutkan  tiga  tujuan:  mempromosikan  upaya-upaya  untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak, melibatkan diri di dalam kerjasama maritim,  dan  menyediakan  dasar  diskusi  dan  penyusunan  suatu  dokumen  COC  yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat.

## D.5. Era Presiden SBY
Pada  bulan  Desember  2004,  pertemuan  SOM  ( Senior  Offficial`s  Meeting) t entang DOC  yang  pertama  diadakan  di  Kuala  Lumpur,  dan  dalam  pertemuan  tersebut  mereka memutuskan  untuk  membentuk  grup  kerjasama  guna  membahas  pelaksanaan  DOC. Mereka juga menyusun sebuah dokumen yang menjelaskan susunan, fungsi dan tanggung jawab dari grup kerjasama tersebut. Grup kerjasama tersebut bertugas untuk mempelajari dan  menyediakan  gagasan  berkaitan  dengan  kebijakan  pengimplementasian  DOC,  juga untuk  mengidentifikasi  tindakan-tindakan  yang  mungkin  dapat  menyebabkan  konflik Laut Tiongkok Selatan bertambah parah.
Sejak  akhir  2011  sampai  pertengahan  2012,  pejabat-pejabat  senior  ASEAN  bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen  COC.  Karena  negara-negara  ASEAN  melakukan  hal  tersebut tanpa  partisipasi langsung  dari  Tiongkok,  Tiongkok  merasa  tidak  senang,  tetapi  tidak  memprotes  secara
Indonesia-Tiongkok.www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikinternasional/324 memaknai-tahun-persahabatanindonesia-Tiongkok. Diakses 13 April 2015, pukul 20.00 Wib
32 http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-Tiongkok-sel atan-dari-doc-ke-coc/, diakses 20 Nopember 2015, pukul 15.00 Wib
langsung  wujud  nyata  dari  solidaritas  ASEAN  tersebut.  Pada  pertemuan  Menteri  Luar Negeri  ASEAN  di  Phnom  Penh  pada  Juli  2012,  ketika  ASEAN  mengajukan  kepada Tiongkok  dokumen  yang  mengandung  unsur-unsur  utama  dokumen  COC  itu,  Tiongkok masih  menunjukkan  niat  untuk  bekerjasama  dengan  ASEAN  dalam  proses  penyusunan COC.
“Doktrin  Natalegawa”  ( Dynamic  Equilibrium )  atau  keseimbangan.  doktrin  tersebut merujuk  pada  suatu  kondisi  yang  ditandai  oleh  hubungan  antar  negara  yang mengedepankan  kemitraan  dan  berlandaskan  keyakinan  bahwa  sangat  dimungkinkan dikembangkan  suatu  tatanan  internasional  yang  baru  yang  bersifat win - win dan  bukan zero - sum .  Perspektif dynamic  equilibrium memiliki  dua  termin  penting. Dynamic merujuk pada dinamisme politik global. Dengan doktrin tersebut, maka persoalan-persoalan  politik  dan  keamanan  global  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  akan dihadapi  dengan  tujuan  keamanan,  kestabilan  dan  kemakmuran  bersama  dengan mekanisme kerjasama.
Indonesia  sebagai  negara  penengah  yang  ditunjuk  untuk  menangani  konflik  di kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  juga  memiliki  latar  belakang  tersendiri.Keterlibatan Indonesia  bukan  tanpa  alasan  yang  sifatnya  strategis.  Indonesia  diharuskan  untuk  turut terlibat  demi  mencapai  kepentingan  ekonomi  nasional.  Lebih  lanjut, apabila  kawasan  di Laut  Tiongkok  Selatan  dapat  kembali  tertib  dan  bebas  dari  segala  ancaman,  maka aktivitas  perdagangan  dan  eksplorasi  alam  Indonesia  di  kawasan  ini  pun  dapat  berjalan lancar.
Oleh  karena  itu,  peran  Indonesia  ditunjukkan  melalui  sejumlah  perundingan  yang dibentuk  diantara  negara-negara  yang  bertikai.Salah  satu  wujud  upaya  Indonesia  adalah dengan  melaksanakan South  Tiongkok  Sea  Informal  Meetings yang  diadakan  hampir setiap  tahun.  Signifikansi  pertemuan  ini  menghasikan  sebuah  kesepakatan  antara Indonesia dan negara-negara yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatik dan kerjasama satu sama lain. Selain itu, usaha untuk meningkatkan confidence  building  measures menjadi  bagian  penting  disetiap  agenda pertemuan.  Selain South  Tiongkok  Sea  Informal  Meetings ,  upaya  Indonesia  juga diwujudkan  dalam  sejumlah  perundingan  damai  lainnya,  seperti Technical  Working Groups (TWGs), Groups of Experts (GEs) dan Study Groups (SGs).

## D.6. Era Presiden Jokowi
Pandangan  Jokowi  terhadap  Laut  Tiongkok  Selatan,  bahwa  Indonesia  tidak  perlu terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan jika manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut  tidak  ada.  Pada  dasarnya  sebagai  negara  terbesar  di  ASEAN  dan  paling  netral menanggapi  kasus  ini,  peran  Indonesia  menjadi  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  konflik Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan Jokowi menjadi sangat mengejutkan karena ASEAN sendiri  telah  mengupayakan Declaration  of  Conduct (DoC)  dan  kemudian Code  of Conduct (CoC) untuk menekan tensi konflik di Laut Tiongkok Selatan.
Meski demikian, eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan saat ini memang semakin tinggi.  Tensi  ketegangan  di  kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  meningkat.  Ketegangan  ini sudah  terjadi  sejak  lama  dan  bersifat  pasang  surut.  Ketegangan  di  kawasan  ini  kembali meningkat  sejak  awal  Mei  2014.  Peningkatan  eskalasi  ini  dipicu  pembangunan  kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam. 33
Berbicara  ASEAN,  negara  anggotanya  sendiri  memiliki  sikap  yang  berbeda-beda dalam  memandang  konflik  Laut  Tiongkok  Selatan.  Filipina  dan  Vietnam  telah  secara terang-terangan  menunjukkan  ketegasan mereka  untuk  tidak akan menyerahkan  wilayah yang  disengketakan.  Malaysia  dan  Brunei  Darusalam  sebagai claimant  states lainnya tidak menunjukkan sikap apapun karena kepentingan nasional mereka dan wilayah yang disengketakan belum pernah mengalami benturan langsung dengan  Tiongkok. Kemudian sikap  Laos  dan  Myanmar  justru  berpihak  kepada  Tiongkok  karena  aktifitas  ekonomi mereka  sangat  bergantung  pada  Tiongkok.  Sedangkan  Singapura  dan  Thailand  masih mengamati untung rugi dari keterlibatannya dalam konflik ini.

## E. KESIMPULAN
Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan Guidelines dari DoC Laut Tiongkok Selatan,  setelah  6  (enam)  tahun  perundingan  tanpa  kemajuan.  Namun  sepanjang  inti permasalahannya  belum  terselesaikan,  maka  negara-negara  di  kawasan  tetap
33 http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-Tion gkok-selatan-1445604047, diakses 20 Nopember 2015, pukul 04.00 Wib
terbayang-bayangi  oleh  potensi  konflik  di  Laut  Tiongkok  Selatan.  Karena  itu  Indonesia tidak  berdiam  diri  ketika  eskalasi  ketegangan  berpotensi  memecah  belah  ASEAN. Indonesia mengkonsolidasikan kembali kesamaan dan kesatuan pandang negara ASEAN terhadap 6 (enam) prinsip dasar ASEAN yang diidentifikasi Indonesia terhadap isu Laut Tiongkok  Selatan.  Bagaimanapun  kesatuan  pandang  dan  sentralitas  ASEAN  dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan merupakan sebuah keharusan.
Hal  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  inisiatif  dan  prakarsa  Indonesia  yang menghasilkan “Bali Principles”. Sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan  antar  negara  di  kawasan  Asia  dan  Pasifik  yang  senantiasa  mengedepankan cara-cara  damai  dan  menghindari  penggunaan  kekerasan  dan  ancaman  penggunaan kekerasan. Menyikapi berbagai potensi konflik yang menyangkut isu maritim, Indonesia menggagas  sebuah  pendekatan  baru  terhadap  isu  kelautan  yang  lebih  positif  dan komprehensif  dengan  menekankan  kerja  sama  kelautan  antara  negara (maritime cooperation ). Indonesia menggagas ASEAN Maritime Forum yang merupakan arsitektur penting masalah kelautan di kawasan, dan selanjutnya disempurnakan melalui Expanded ASEAN  Martime  Forum.  Upaya  Indonesia  untuk  memelihara  perdamaian  dan  stabilitas di  kawasan  tidak  semata-mata  bersifat  reaktif,  melainkan  mencakup  upaya-upaya memperkuat kapasitas  kawasan untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik. Untuk itu Indonesia memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amer, Ramses.“Claims and Conflict Situations” in Timo Kivimaki, (ed),War or Peace in The South China Sea?, NIAS Press, Copenhagen, 2002
Bedjaoui, M, the fundamental preventif diplomacy, Routledge and the center international health and cooperation, New York, 2000
Buzan,  Barry, Regions  and  Power:  The  Structure  of  International  Security, Cambridge University Press, New York, 2003
Constantinou, C. M, On the Way to Diplomacy, University of Minnesota Press,
Minneapollis, 1996
Djelantik, Sukawarsini , Diplomasi antara Teori dan Praktik . , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
Department of Policy Planning, Ministry of Foreign Affairs, People’s Republic of China.
China’s Foreign Affairs, 2003 Edition, World Affairs Press, Beijing, 2003
Emmers, Ralf, Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF , RoutledgeCurzon, London and New York, 2003
Martin,  Griffiths,  Terry  O'Callaghan,  Steven  C.  Roach, International  Relation:  The  Key Concepts, Key Guides, Routledge,    2002.
Roy, S L, Diplomasi , Rajawali Pers, Jakarta 1991
Snow, Donald M.dan Eugene Brown, International Relations: the changingcontours of power, Palgrave, Macmillian, 2010
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Yudistira, Jakarta, 2000
To, Lee Lai, China and the South China Sea Dialogues , Praeger, London, 1999 .
Watson, A, Diplomacy: The Dialogue Between States, Eyre
Methuen, London, 1982,

## Jurnal/Makalah/Buletin
Acharya, Amitav , , “ Seeking Security in Dragon’s Shadow: Tiongkok and Southeast Asia in The Emerging Asian Order ”, Working Paper No. 44, Singapore: Institute Defence and Security Studies , 2003
Bercovitch, Jacob and Jackson, Richard. (2001). “Negotiation or Mediation?: An
Exploration of Factors Affecting the Choice of Conflict Management in International Conflict”, Negotiation Journal; Vol. 17, No. 1.
Djalal,Hasjim “Potential  Conflict  in  the  South  Tiongkok  Sea:  In  search  of Coopertation,” Indonesian Quarterly XVIII, no.2 (Second Quarter,1990)
Kaplan,  Robert  D.  ,  “ The  South  Tiongkok  Sea is  The  future  of  Conflict ”, dalam Foreign Policy September/Oktober 2011
Kurniawan,  Yudha  ,  "Kontribusi  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Konflik  Laut  Tiongkok Selatan, Paper ini    dipresentasikan  pada  Konvensi  Nasional  Asosiasi  Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II,    Bandung, 2011.
Rowan,  J.P. The  U.S.-Japan  Security  Alliance,  ASEAN,  and  the  South  Tiongkok  Sea Dispute. Asian Survey, Vol XLV, No. 3, May/June 2005.
Schofield, Clive , “ An Arms Race in South Tiongkok Sea ?”. IBRU Boundary and Security Bulletin July 1994

## Internet
Chin, Yoon Chin. (2003). Potential for Conflict in The Spratly Islands ,
http://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/Chin03.pdf, diakses tanggal 20
Nopember 2015 “Sengketa Wilayah Laut Tiongkok Selatan” diakses
dari http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/12/31/aayear-end-s tory The Spratly
Islands  Dispute  in  the  South  Tiongkok  Sea:  Problems,  Policies,  and  Prospects  for Diplomatic   Accommodation ” diakses dari www.southTiongkoksea.org
Eduardus  mengutip  dari  “ The  South  Tiongkok  Sea  Dispute:  Prospects  for  Preventive Diplomacy ”. Diunduh    dari
http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html.
Fathurrahmi,   Farah . “Pejabat  PBB  Menekankan  Nilai  Diplomasi  Preventif  dalam Penyelesaian Konflik”.    Diakses melalui http://www.unic-jakarta.org
“Jepang-Indonesia  dalam  Konflik  Laut  Tiongkok  Selatan” The  Japan  Foundation . diunduh
dari http://www.jpf.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dan -konflik-laut-Tio ngkok-selatan.
“Sengketa  Kepulauan  Spratly:  Tantangan  Bagi  Indonesia”  (Tiongkok  Ouptost,2011).
Diunduh
dari http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengket a-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011. http://news.liputan6.com/read/2030094/siaga-konflik-laut-Tiongkok-selatan-tni-perkuat-p ulau-terluar, diakses pada tanggal 20 September 2014, jam 08.00 Wib
http://politik.kompasiana.com/2014/06/23/jokowi-tidak-memahami-pentingnya-laut-Tion gkok-selatan-bagi-indonesia--663764.html
http://kemlu.go.id http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/180-diplomasi-november-2012/1549-diplo masi-ri-mengelola-konflik-laut-Tiongkok-selatan.html
“The Spratly Islands Dispute in the South Tiongkok Sea: Problems, Policies, and Prospects for
DiplomaticAccommodation”.http://www.southTiongkoksea.org/docs/Joyner,%20Spr atly%20Islands%20Dispute.pdf.
“The South Tiongkok Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy”. Diunduh dari http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_Tiongkok_Sea1.html. http://saripedia.wordpress.com/tag/sengketa-laut-Tiongkok-selatan/,
http://politikindonesia.com/index.php?k=politisiana&i=58019-Indonesia-Punya-Kepentin gan-di-Laut-Tiongkok-Selatan,