Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KEPADA SUKU BATAK
Aprilia Manurung * 1 , Yohannes Saputra Banurea 2 , Herman Brahmana 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia apriliamanurungg@gmail.com 1 , yohannesbanurea2@gmail.com 2 , brahmanarandal@gmail.com 3
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021

## Abstract
SARA  is  a  very  sensitive  matter  among  individuals  or  community  groups,  which  can  lead  to conflicts that lead to divisions, especially in Indonesia related to the SARA conflict. This study uses a normative juridical research based on the main legal material, namely the principles of law  related  to  law.  And  the  nature  of  the  research  uses  descriptive  analysis,  in  which  this research  aims  to  analyze  the  elements  of  the  perpetrators  of  criminal  acts  who  spread  false information so as to cause a sense of hatred towards the Batak tribe, whether it is committed against  certain  individuals  or  groups.  Public.  The  legal  policy  for  the  perpetrators  of information dissemination that causes hatred to the Batak tribe is a legal fact and the elements contained in article 28 paragraph (2) about how a person / defendant has committed a crime deliberately  which  can  cause  feelings  of  hatred.  In  this  case  the  defendant  found  guilty  and committed the crime of spreading false information on social media.
Keywords : SARA, hate, social media
* Alamat korespondensi: Universitas Prima Indonesia E-mail: apriliamanurungg@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Istilah  dalam  hukum  pidana  pada  kasus  yang  terjadi  dalam  putusan  ini  merupakan hukum  pidana  yang  diartikan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  di  dalam pasal  43  ayat  (1)  dan  (2)  UU  tentang  ITE.  Dalam  hal  ini  hukum  pidana  dibidang  teknologi informasi  merupakan  suatu  ketentuan  hukum  yang  diatur  oleh  aspek  pidana  yang  terdapat didalam  aktivitas  di  bagian  teknologi  informasi  dimedia  sosial  yaitu  aspek  hukum  formal, materiel, dan panitensier.
Istilah  cybercrime  disebut  juga  cyberclime  crime  artinya . Kejahatan. cybercrime computer-related crime dikategorikan sebagai kejahatan, dengan menggunakan komputer untuk sarana/  alat  kejahatan  yang  menjadikan  komputer  untuk  objek  sasaran  dalam  berbuat  suatu tindak pidana.
SARA  adalah  tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan  pemikiran  yang  sentimen  mencakup agama  dalam  keturunan,  kebangsaan  atapun  antar  suku  dan  golongan.  Terdapat  3  kategori SARA, yaitu:
1. Individu.  Dimana  dalam  melakukan  suatu  tindak  SARA  oleh  individu  seseorang  atau antargolongan,  dimana  dalam  tindakan  tersebut  bersifat  mendiskriminasi  atau menghina, juga yang bersifat menyerang ataupun melecehkan antar golongan lainnya.
2. Institusional.  Didalam  hal  ini  diartikan  sebagai  sesuatu,  dengan  sifatnya  yang diskriminatif  antar  suatu  golongan  dengan  melakukan  tindakan  oleh  pemerintah terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Kultural.  SARA  ini  sifatnya  diskriminatif  dalam  golongan  dalam  tindakan  yang penyebaran tradisi atau ide ide
Selain  bermanfaat  positif  bagi  manusia  internet  juga  mempermudah  urusan  semua pengelolaan  informasi,  ternyata  banyak  juga  dampak  negatifnya  dan  merugikan  anggota masyarakat misalnya provokasi. 1 Dimana suatu tindak pidana isu SARA ini terjadi dikarenakan adanya  komentar  jahat  guna  memprovokasikan  orang-orang  yang  melihat/membaca  komentar yang di posting.
Isu  SARA  ini  adalah  hal  yang  paling  sensitif  di  Indonesia  bahkan  di  dunia  sekalipun yang  dapat  menyebabkan  disintegrasi  bangsa 2 ,  yang  dapat  menimbulkan  konflik  yang menyebabkan suatu perpecahan. Dimana Indonesia merupakan Negara yang memiliki karakter berbeda, karena adanya perbedaan kebudayaan, adat-istiadat, kebiasaan serta kepercayaan yang berbeda-beda, dan itulah yang menjadi khas NKRI itu sendiri. Itu sebabnya masyarakat sendiri pun harus sudah bisa menerapkan sejak dini tentang menghargai antar budaya.
Menurut survey yang telah dilakukan ahlinya oleh suatu peneliti dimana dalam tindakan persekusinya  telah  diketahui.  Dalam  hal  ini  yang  melatarbelakangi  masyarakat  sehingga menjadi  marak  dikarenakan  dalam  penyebaran  berita  tidak  benar/hoaks  (92,4%),  kesenjangan sosial  (75,2%),  radikalisme  (84,2%),  rasa  terancam  oleh  individu  ataupun  kelompok  lainnya (71,1%),  terlebih  dalam  ujaran  kebencian  (90,4%),  juga  tentang  ketidak  percayaan  antar individu/kelompok (67,6%). 3
Dari latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana unsur terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian  kepada  suku  batak?  ketiga  Bagaimana  faktor  penyebab  pelaku  tindak  pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak? Ketiga Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian kepada suku batak (berdasarkan putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
1 Wiidodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Aswaja Pressindo 2011, Yogyakarta, hlm 3-6.
2 Josua Sitommpul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, 2012, Jakarta, hlm 194.
3 Https://www.google.co.id/amp/s/nasonal.tempo.co.amp/1114605/lipisu-sara-menjadi-besar-karena- kapitalisasi-elite-politik . Diakses pada hari Selasa,7 Agustus 2018, pukul 12:34 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Jenis  didalam  penelitian  ini  telah  mengkaji  pokok  permasalahan  yang  identifikasi sebagai masalah.  Sumber hukum yang digunakan data Sekunder yang dimana dalam penulisan ini  diambil  dari  berbagai  bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen  dan  artikel  lainnya  serta dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  yang  membahas  mengenau  masalah  yang berhubungan  menyebarkan  informasi  yang  menyebabkan  kebencian  kepada  suku  batak. Didalam  metode  ini  data  yang  telah  digunakan  adalah  pengumpulan  dari  data  sekunder.  Data yang  didapat  yang  melalui  studi  putusan  beserta  studi  pustaka  yang  akan  dilakukan  analisis yang secara kualitatif, kemudian digambarkan berdasarkan deskripsi fakta dan data yang akan menghasilkan pengetahuan umum dan evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Unsur  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Informasi  yang  Menimbulkan Rasa Kebencian pada Suku Batak
Dalam perkembangan teknologi informasi yang marak terjadi ini tidak hanya terjadi di negara yang maju saja melainkan dapat terjadi di negara berkembang 4 , oleh karena itu terhadap perbuatan  yang  melawan  hukum  tersedia  sangsi 5 .  Dengan  lahirnya  UU  No  11  tahun  2008 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  tertulis  tentang  bagaimana  seseorang  melakukan suatu  tindak  pidana  maka  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  ketetntuan  perUUan  yang berlaku. 6 Unsur-unsur  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  informasi  pada  suku  batak dalam perkara putusan, yaitu:
1. Menerima  informasi  yang  belum  jelas  kebenarannya,  merasa  kesal  dengan  informasi yang diperoleh melalui perhitungan cepat pilgubsu yang terdakwa terima, dimana dalam hasil pilgubsu cepat tersebut bahwa Djoss memiliki lebih banyak suara.
2. Dengan  sengaja  tanpa  adanya  hak  menyebarkan  suatu  informasi  yang  dimana  dalam kebenarannya  belum  terbukti,  dan  dimana  dalam  hal  ini  guna  membuat perselisihpahaman terhadap kelompok ataupun individu seseorang.
3. Penyebaran informasi yang menimbulkan SARA, melalui status yang terdakwa buat di akun sosial medianya membuat pertentangan-pertentangan berdasarkan ketidakfaktaan, dimana terdakwa tujuannya mengarah ke 1 orang, namun pada kenyatannya fatal, yang dimana tujuannya mengarah ke banyak orang terlebih mengarah ke suku Batak.
4. Penyerangan atas nama baik, dalam status yang di upload di sosial media memaparkan jelas nama dari yang dituju si terdakwa.
5. Memprovokatorkan banyak orang, pada umumnya 85% orang batak mendukung Djoss dalam  pilgubsu,  inilah  yang  membuat  terdakwa  merasa  kesal  kepada  orang  yang bersuku Batak.
Adanya semua unsur mengenai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu keadaan itu menjadi  melekat  pada  objek  dalam  tindakan  juga  pada  perbuatan  pidana 7 ,  hal  ini  mengenai unsur melawan hukum yang sifatnya objektif.
Dalam  penyebaran  ujaran  kebencian  ini  memiliki  dampak  yang  sangat  berpengaruh yang mampu mempengaruhi individu atau kelompok orang banyak, dan seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran, baik itu ringan atau berat sekalipun. Dimana beberapa pasal yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran serta aturan yang berlaku di Indonesia, bahwa dimana  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  adalah  benar  dalam  perbuatan  dan  salah  di mata hukum. Dari beberapa pasal yang disebutkan juga terdapat hukuman atas setiap perbuatan dalam pelanggaran yang dilakukan.
4 TIM Peenulis Komisi Nasional HAM, Buku Sakuu Penanganan Ujaran Kebencian, (Jakarta:Komnas Hak Asasi Manusia 2016), hlm.9
5 Darto, Kapita Selekt Hukum Pidana, PT alumni 1986, Bandung, hlm.111
6 Darrivanto  Budijanto, Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran,  &  Tekhnologi  Informasi:  (Regulasi  dan Konvergens), PT Refikka Aditama 2013, Bandung, hlm 124
7 Adami Chazawi, “ Pelajaran Hukum Pidana Bagian I” , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018, hlm 83
Pertanggungjawaban  pada  suatu  tindak  pidana  dapat  dipertanggungjwabkan  terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki persyaratan unsur yaitu:
1. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa
2. Memenuhi dalam suatu rumusan terhadap delik dalam UU 8
3. Yang bersifat melawan hukum
4. Tindakan yang terlarang serta diancamkan dengan pidana oleh Undang-undang 9
Terdapat  hal  yang  perlu  diingat  dalam  melakukan  penanganan  kasus  penyebaran informasi  yang  menimbulkan  unsur  SARA  ini  sangat  bertentangan  dengan  Pancasila  Dasar Negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika 10 .

## B. Faktor  Penyebab  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Informasi  yang  Menimbulkan Rasa Kebencian Kepada Suku Batak
Kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  jatuhnya  banyak  kasus  dalam hukum  yang  tidak  pernah  berkesudahan  untuk  di  teliti,  dalam  hal  ini  dapat  menyebabkan semakin maraknya kejahatan seiring dengan kemajuan dalam perkembangan di Indonesia dalam hidup manusia. Ada juga kejahatan seseorang dikatakan sebagai fenomenal sosial yang tentunya dapat  mempengaruhi  kehidupan  bermasyarakat  dalam  ekonomi,  politik,  serta  sosial  budaya guna mengupayakan keamanan negara. 11
Didalam  permasalahan  hukum  seringkali  dihadapi  yang  namanya  keterkaitan  dengan informasi  yang  di  dapatkan  baik  itu  dari  data  elektronik  juga  media  massa,  terkhusus  dalam pembuktiannya terkait dengan perbuatan dalam hukum. Akibat dari perkembangan ini lamban laun informasi dari teknologi dapat mengubah perilaku masyarakat yang ada di Indonesia. 12 Ada  berbagai  faktor  penyebab  terjadi  nya  suatu  tindak  pidana  kejahatan  khususnya terhadap pelaku kejahatan yang menimbulkan rasa kebencian, yang dimana dalam pergaulan di lingkungan  ia  berada  dalam  cangkupan  terhadap  norma-norma,  salah  satunya  yaitu  norma hukum.  Berikut  adalah  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan  yang  menimbulkan  rasa kebencian adalah sebagai berikut:
Faktor Internal 1) Psikologis Individu
Penyebab  terjadinya  suatu  kejahatan  dapat  dilihat  dari  psikologis  individu  itu  sendiri seperti  daya  emosional.  Dimana  terdakwa  terpancing  amarahnya  tentang  informasi  yang  dia dapatkan berdasarkan perhitungan cepat yang belum jelas kebenarannya. Emosional yang tinggi membuat  terdakwa  melakukan  suatu  tindakan/perbuatan  yang  melawan  hukum.  Sehingga terdakwa tanpa pikir panjang membuat status yang berisikan informasi tak layak yang membuat timbulnya rasa kebencian kepada suku Batak. Faktor Eksternal
1) Sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi.
2) Keluarga
3) Lingkungan
4) Ketidaktahuan
5) Kepentingan
8 Romli Atmasasmita, “ Perbandingan Hukum Pidana”, Mandar Maju 2000, Bandung, hlm 67
9 S.R. Sianturi, “ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni AHAEM-PTHAEM 1986
10 Komnas  HAM,    “ Buku  Saku  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)” ,  Komnas  Hak  Asasi Manusia 2015, Jakarta, hlm 9
11 Indah Sri Utari, “ Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media 2012, Yogyakarta, hlm.23
12 Budi, “ Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME) ”, PT.R Grafindo 2014, Jakarta, hlm.12
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
C. Kebijakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Informasi  yang Menimbulkan  Rasa  Kebencian  Kepada  Suku  Batak  (Berdasarkan  putusan  Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
a. Duduk perkara
Bahwa terdakwa Faisal Abdi lubis pada hari rabu tanggal 27 juni 2018 yang bertempat ditembung  kec.percut  Deli  Serdang  atau  pada  satu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah pengadilan  Negeri  lubuk  pakam.  Dimana  berdasarkan  pasal  84  ayat  (2)  KUHAP,  bahwa Pengadilan  Negeri  Medan  yang  berhak  mengadili  suatu  perkara  pidana  ini.  Bermula  ketika faisal  melihat  hasil  perhitungan  cepat  hasil  pemilihan  caleg  Gubernur  Sumatera  Utara  yang disiarkan dari televisi. Dimana terdakwa melihat akun FB atas nama “tidak diingat” menuliskan sebuah  kalimat  dari  hasil  perhitungan  cepat  PILGUBSU  yang  belum  tentu  kebenarannya, dimana dalam kalimat tersebut mengatakan bahwa presentasi yang diperoleh yaitu calon gubsu nomor 2 Djoss lebih tinggi dari pasangan gubsu nomor 1 Eramas. Melihat itu terdakwa menjadi kesal  dan  menulis  komentar  “Eramas  paati  menang,  orang  Batak  jangan  sedih  ya  kalo  Djoss nyungsep silakan makan taik babi itu hahaha.... Batak tolol”.
Bahwa  dalam  UU  ITE  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah  memenuhi  suatu  unsur dalam tindak pidana sesuai dengan pasal yang tertulis yaitu pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UURI  No  19  Tahun  2016  perubahan  UU  RI  No  11  Tahun  2008  tentang  ITE  guna  membuat individu atau kelompok seseorang memiliki rasa kebencian.
Menimbang,  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  terdakwa  sebagaimana  yang  sudah disebutkan diatas, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, bahwa terdakwa Faisal Abdi Lubis  sah  telah  terbukti  melakukan  kesalahan  dengan  membuat  individu  atau  kelompok seseorang percaya dengan adanya ketidakbenaran informasi yang disebarkan oleh terdakwa.
Hasil  pembahasan  jurnal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan yang menjadikan dasar dalam Hakim memutuskan yaitu berdasarkan : keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk-petunjuk, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Hukuman penjara dan denda yang diberikan kepada terdakwa merupakan kebijakan yang tepat dalam putusan pengadilan karena terdakwa jelas telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. HAL-HAL YANG MERINGANKAN
1. Dimana  terdakwa  merasaa  sangat  bersalah  dan  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
2. Keluarga dari terdakwa telah datang meminta maaf keperkumpulan batak;
3. Terdakwa berlaku sopan berjalanya dipersidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum/ ditahan. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN
1. Dalam  perbuatan  si  terdakwa  tersebut  sangat  berpotensi  menimbulkan  adanya kerusuhan beserta keresahan dalam masyarakat.
Menurut  Hasubian  Nainggolan,S.H,M.hum  mengatakan  bahwa  perbuatan  terdakwa telah  berpotensi  menimbulkan  kerusuhan  dan  keresahan  terhadap  banyak  masyarakat diharapkan terhadap hakim agar memutuskan perkara dalam ujaran kebencian tersebut dengan tuntas dan dengan cepat agar terciptanya suatu prinsip yang mengarah keasas yang lebih efektif juga efesien
Menurut syamsuhdinn, S.H mengatakan juga bahwa penegak hukum harus lebih aktif dalam  menangani  kasus  ujaran  kebencian  ini  supaya  tidak  menimbulkan  penghinaan  terhadap sesama atau konflik social yang lebih meluas. Dimana apabila ada orang yang menuliskan status di  media  sosial  yang  bersifat  memprovokasikan  kepada  suku  ataupun  agama  yang  ada  guna menghasut  banyak  kalangan  masyarakat  agar  membenci  antar  golongan  atau  kelompok masyarakat  tertentu,  sama  juga  seperti  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Faisal  yang  menuliskan dalam akun FB nya. Dimana komentar terdakwa akan menimbulkan kebencian orang terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, maka dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE dipergunakan oleh  penegak  hukum  secara  langsung  guna  membuat  pelaku  jera  akan  tindakan  dan perbuatannya.
Firdaus  juga  berpendapat  bahwa  Faisal  Abdi  Lubis  melakukan  perbuatan  dalam  pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang  ITE.  Dimana  beliau  mengatakan  bahwa  tidak  jarang  bahwa  ujaran  penyebaran kebencian ini melalui informasi melakukan lebih dari satu identitas penyamaran. Bukan tanpa alasan yang membuat ujaran kebencian dalam penyebaran informasi SARA menyebutkan faktor utama  nya  yaitu  adanya  prangka  buruk  terhadap  individu  orang.  Dimana  dalam  ujaran kebencian yang di sebarkan dibuat dalam suatu lingkaran masyarakat yang telah tinggal, dapat dimengerti bahwa semakin tinggi level seseorang menyampaikan suatu kbencian maka semakin besar  seseorang  itu  menjatuhkan  individu  atau  kelompok  dalam  lingkaran  masyarakat  yang terbentuk itu.
b. Analisis  atas  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  informasi  yang  menimbullkan  rasa kebencian kepada suku batak yang berdasarkan putusan Nomor
2429/PID.SUS/2018/PN.MDN
Dalam  putusan  perkara  Nomor  2429/PID.SUS/2018/PN.MDN  dinyatakan  putusan  ini didasarkan  bahwa  surat  dakwaan  jaksa,  penulis  mengemukakan  suatu  pendapat  hakim  dalam mempertimbangkan  mpenjatuhan  pemidanaan  sangat  tepat,  karena  telah  menjatuhakan pemidanaan  berdasarkan  berbagai  keterangan  terdakwa,  alat  bukti  surat  beserta  keterangan saksi. Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan turut ikut serta telah melakukan suatu perbuatan dalam  penyebaran  informasi  tidak  benar  guna  menimbulkan  rasa  kebencian  dan  permusuhan antar golongan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas unsur SARA.
Putusan Nomor 2429/Pid.sus/2018/Pn.Medan atas nama Faisal tanggal 17 Desember 2018 dapat merumuskan terdapat unsur yaitu;
1. Adanya tiap orang
2. Sengaja dan tidak mempunyai hak
3. Menyebarnya informasi dengan menyebabkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan
c. Kebijakan Penal dan Non Penal
Menurut  Soedarto  bahwa  dalam  mengupayakan  penanggulangan  juga  penyelesaian yang  melalui  kebijakan  penal  akan  menitikberatkan  kepada  pemberantasan  dan  penindasan. Secara  penal  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  sebenarnya  sudah terbangun  dalam  system  peradilan  pidana  Apabila  dianalisis  dalam  pennaggulangan  tindak pidana  terkait  menyampaikan  informasi  yang  menimbulkan  SARA  dapat  dikatakan  sebagai tindak peradilan yang terpadu dalam hukum positif yang diatur dalam Undang-undang hukum pidana, UU ITE..
Perlu dipahami bahwa jalur penal, pennaggulangan dalam perbuatan ujaran SARA tersebut sudah  terimplimentasikan  selama  aparat  penegakan  hukum  terlepas  dari  berbagai kontroversi.Kebijakan  dalam  penanggulangan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  ”Represif”. Kebijakan dalam putusan yang dibuat hakim tentang adanya hukuman penjara dan denda yang merupakan kebijakam penal dalam putusan itu sendiri.
Didalam  kebijakan  pennaggulangan  jalur  non  penal  (kejahatan)  disebut  juga  dengan istilah tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini kebijakan non penal dapat dilakukan dengan upaya preventif, dengan melakukan penyuluhan tentang dampak dari  penyebaran  informasi  guna  menimbulkan  unsur  SARA  dimana  menyebabkan  terjadinya suatu tindak pidana.
Upaya  non  penal  dalam  penanggulangan  penyebaran  informasi  guna  menimbulkan  unsur SARA  harus  melakukan  tindakan  dengan  mengedepankan  beberapa  fungsi  adanya  polmas berguna  untuk  melakukan  adanya  penyuluhan  atau  bersosialisasi  terhadap  masyarakat  yang mengenai  saran  penyebaran  informasi  dan  bagaimana  efek  negative  yang  dapat  terjadi  dan langkah  preventif  harus  perlu  ditingkatkan.  Dalam  kebijakan  hukum  penanggulangan  tindak pidana jalur non penal harus jauh lebih strategis karena bersifat mencegah sebelum terjadi nya kejahatan.  Perlu  memprioritaskan  upaya  pencegahan  didalam  adanya  penanggulangan  tindak pidana dalam jalur penyebaran informasi SARA akan lebih memberikan efek positif.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Dalam hal ini unsur si pelaku dalam melakukan penyebaran informasi, dimana pelaku melakukan suatu tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu
Faktor  penyebab  terhadap  pelaku  penyebaran  informasi  yang  menyebabkan  rasa kebencian  kepada  suku  batak  dapat  dilihat  melalui  faktor  internal  adalah  dapat  dilihat  dari psikologis individu itu sendiri seperti daya emosional faktor eksternal adalah sarana, fasilitasi, kemajuan teknologi, keluarga, lingkungan  dan ketidaktahuan
Kebijakan  Hukum  kepada  Pelaku  Penyebaran  Informasi  yang  menyebabkan  rasa Kebencian  Kepada  Suku  Batak  merupakan  fakta  hukum  dan  unsur-unsur  yang  terkandung dalam  pasal  28  ayat  (2)  tentang  bagaimana  seseorang/terdakwa  telah  melakukan  suatu  tindak pidana dengan kesengajaan yang dapat menimbulkan rasa kebencian

## REFERENSI
Aadami chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ”, (Grafindo Persada; Jakarta) 2018 Budi Suhariyanto, “ Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)”, (Grafindo Persada; Jakarta) 2014
Darrivanto Budijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Tekhnologi Informasi: Regulasi dan Konvergens, PT Refikka Aditama 2013 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, “Buku  Saku  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech)”, Komnas HAM 2015, Jakarta
Indah Sri Utari, “ Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media 2012, Yogyakarta Josua Sitompul, Cyyberspace Cybercrimes Cyyberlaw tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta, 2012
S.R. Sianturi , “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni AHAEM- PTHAEM
TIM Penulis komnas HAM, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian ,  (komnas ham; Jakarta, 2016)
Teguh  Arifiyad,  et  all, Tanya  Jawab  Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;  Gadjetmu Harimaumu, Penerbit Literati 2016, Tangerang Dart o, Kapita Selekt Hukum Pidana, PT alumni 1986, Bandung Romli Atmasasmita, “ Perbandingan Hukum Pidana ”, Mandar Maju 2000 Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, 2011, Yogyakarta
Peraturan Perundang-undangan KUHP UU RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah UU RI Nomor 11 Tahuun 2008 tentang ITE Internet https://nasional.tempo.co/read/1114605/lipi-isu-sara-menjadi-besar-karena-dikapitalisasi-elite- politik diakses tanggal 7 agustus 2020