## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 164-168| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4738.164-168

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBURUAN GADING GAJAH DI INDONESIA
Made Dwi Mahayuni Dharmayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dwimahayuni01@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

## Abstrak
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  memiliki  perilaku,  sifat  dan  sikap  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lain. Manusia melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu salah-satunya dengan melakukan perburuan.  Perburuan  terhadap  gading  gajah  menjadi  salah  satu  penyebab  menurunnya  populasi  gajah.  Maka, sanksi pidana terhadap pelaku merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga populasi gajah agar terhindar dari kepunahan. Penelitian untuk ini bertujuan untuk mengukapkan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Norma-norma hukum sesuai  dengan peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber data  yang  digunakan  berupa  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  dianalisis  dengan  metode  deskritif.  Data yang dianalisis mengukapkan bahwa Pengaturan hukum mengenai larangan terhadap perburuan gading gajah di Indonesia  dimuat  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  dan  Pasal  17  jo.  Pasal  20 Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1994.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perburuan  gading  gajah  diatur dalam  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990.  Para  penegak  hukum  diharapkan  dapat  memberikan sanksi  yang  seadil-adilnya  dan  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  sehingga  pelaku  maupun  calon pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
Kata Kunci : Gading Gajah, Perburuan, Sanksi Pidana

## Abstract
Humans  as  social  beings  have  different  behaviors,  traits  and  attitudes  from  one  another.  Humans  do  various ways to meet their needs, one of which is hunting. Hunting for elephant tusks is one of the causes of the decline in the elephant population. Thus, criminal sanctions against the perpetrators are one of the things that need to be considered to keep the elephant population from becoming extinct. This research aims to reveal the form of criminal  sanctions  against  perpetrators  of  poaching  elephant  ivory  in  Indonesia.  The  method  used  is  a normative legal research method  with an approach to legal norms in accordance with the applicable laws and regulations. Sources of  data  used in the form of  primary, secondary and tertiary data. Data  were analyzed by descriptive method. The analyzed data reveals that the legal regulation regarding the prohibition of hunting for elephant ivory in Indonesia is contained in Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 and Article 17 jo. Article 20 of Government Regulation Number 13 of 1994. Criminal sanctions against perpetrators of poaching elephant ivory are regulated in Article 40 of Law Number 5 of 1990. Law enforcers are expected to provide the fairest  sanctions  and  can  provide  a  deterrent  effect  to  perpetrators  so  that  perpetrators  and  potential perpetrators do not do the same thing.
Keywords: Criminal Sanctions, Elephant Ivory, Hunting

## I. PENDAHULUAN
Makhluk  hidup  berdampingan  dengan  orang  lain  karena  sifat  makhluk  hidup  saling  membutuhkan, dalam lingkungan hidup adanya kesatuan atas benda, ruang, daya, keadaan termasuk manusia dengan sifat dan cara perilakunya. Oleh karena itu, dengan manusia dapat mengelola lingkungan hidup secara baik  dan  tepat  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya adanya  kerusakan  atau  tercemarnya  fungsi  dalam  lingkungan  hidup  dengan  tujuan  adanya kesejahteraan alam (Hanif, 2015)
Terdapat  unsur  –  unsur  hayati  yang  dimana  merupakan  sumber  daya  alam  dan  bagian  dari lingkungan  hidup  yang  meliputi  tumbuhan  sebagai  sumber  daya  alam  nabati,  serta  hewan  termasuk sumber  daya  alam  hewani  yang  terdapat  unsur  non  hayati  pada  sekitarnya  dalam  membentuk  suatu ekosistem  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  manusia.  Sehingga  sumber  daya  alam  juga  perlu
dijaga  dan  dilestarikan  agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi  manusia  untuk  jangka  waktu  yang panjang.  Pemanfaatan    sumber  daya  alam  khususnya  sumber  daya  alam  hewani  (satwa)  dapat dilakukan  dengan  cara  lebih  memfokuskan  pada  jalannya  potensi  yang  ada  serta  dukungan  dan keanekaragaman  jenis  hewan  liar.  Dengan  itu,  dapat  diwujudkannya  lingkungan  yang  asri,  lestari, seimbang dan selaras bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup seperti penggundulan hutan  dapat  menimbulkan  dampak  buruk  bagi  manusia  dan  bagi  hewan-hewan  yang  hidup  di dalamnya.  Selain  dapat  memicu  terjadinya  bencana  alam  seperti  tanah  longsor,  banjir,  dan kekeringan,  penggundulan  hutan  juga  dapat  menyebabkan  hewan-hewan  yang  hidup  di  dalamnya seperti Gajah Sumatera kehilangan habitatnya (Muh & Kamim, 2018) .
Sekitar  tahun  1984  –  2006  banyak  terjadinya  kerusakan  hutan  serta  habitat  Gajah  Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau, dimana terjadinya deforestasi yang berdampak pada kantong  – kantong gajah  yang  lenyap  dimana  tempat  tersebut  menjadi  habitat  asli  dari  kantong  gajah.  Tutupan  pada tahun  1984  dimana  tutupan  hutan  masih  seluas  6.025.299  Ha  mengalami  penyusutan  dimana  pada tahun 2007 hanya tersisa 2.292.283 Ha dari dampak adanya penyusutan tempat tutupan hutan tersebut dan pecahnya kantong – kantong gajah pada tahun 1984 yang diperkirakan sekitar 11 kantong, tahun 1999 16 kantong, dan 15 kantong pada tahun 2003, dan terakhir hanya tersisa 9  kantong  gajah pada tahun  2006. Sumber  makanan  dari  gajah  cepat  berkurang  karena  adanya  dampak  dari  deforestasi, sehingga  memicu  konflik  dengan  manusia  dikarenakan  gajah  memasuki  pemukiman  warga  karena habisnya  sumber  makanan  gajah.  Hal  tersebut  membuat  populasi  gajah  menjadi  ancaman  akibat dibunuh  karena  manusia  beranggapan  bahwa  gajah-gajah  yang  memasuki  kawasan  permukiman menjadi  pemicu  tersebar  bagi  lahan  kelapa  sawit  karena  warga  menganggap  gajah  sebagai  hama. Perburuan  gading  gajah  merupakan  ancaman  terbesar  bagi  Gajah  Sumatera,  yang  nantinya  akan diperjualbelikan  dengan  nilai  jual  yang  tinggi  dimana  akan  terjadi  penurunan  populasi  Gajah Sumatera secara drastic.
Status  kritis  sudah  tersemat  pada  spesies  gajah  menurut  data  IUCN,  Gajah  Sumatera  di Indonesia  mengalami  berbagai  macam  ancaman  terhadap  populasinya  seperti  terjadinya  konflik dengan  manusia (Arum  &  Rizaldi,  2018) .  Diburunya  gading  gajah  serta  degradasi  hutan.  Manusia kerap  memberi  racun  terhadap  gajah  saat  konflik  antar  gajah  dan  manusia  berlangsung,  sehingga menyebabkan  kematian  gajah.  Seringnya  terjadi  konflik  gajah  dan  manusia  akan  semakin menimbulkan ancaman berkurangnya populasi gajah. WWF Indonesia adalah sebuah organisasi yang bersifat  non  pemerintah  dalam  menangani  problematika  tentang  konservasi,  adanya  penggundulan hutan,  penebangan  liar,  kebakaran  hutan  yang  kerap  terjadi  dan  termasuk  ulah  dari  manusia  serta perdagangan  dan  perburuan  illegal  membuat  terjadinya  ancaman  bagi  habitat  Gajah  Sumatera.  Hal tersebut  memicu  manusia  untuk  berbuat  perbuatan  terlarang  pada  gajah  seperti  memburu,  memberi racun ataupun penangkapan gajah, sehingga konflik gajah dengan manusia semakin besar. Pentingnya sanksi  pidana  kepada  pelaku  perburuan  terhadap  gading  gajah  karena  pada  saat  ini  maraknya perburuan  gading  gajah  masih  terjadi  di  Indonesia  sehingga  mengakibatkan  gajah-gajah  tersebut mengalami  penurunan  jumlah  populasi  dan  lambat  laun  akan  mengakibatkan (Fhadil  &  Tarmizi, 2020) .  Dengan  penjabaran  diatas,  penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengukapkan  bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  normatif  adalah  jenis  penilitian  yang  penulis  ambil,  normatif  merupakan  penelitian dalam pendekatan norma – norma hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta adanya dukungan dari teori – teori hukum melalui studi kepustakaan.  Dalam meneliti topik dari penelitian,  permasalahan  –  permasalahan  yang  muncul  akan  selalu  berkaitan  dengan  peraturan Perundang-undangan yang ada untuk menjadi suatu acuan atau bahan dasar menemukan tujuan akhir dari  penelitian.  Pendekatan  kasus  adalah  pendekatan  dengan  mendalami  dan  memahami  isu  –  isu hukum  yang  ada.  Dalam  pengukapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perburuan  gading  gajah  di Indonesia,  penulis  menggunakan  sumber  bahan  hukum,  diantaranya:  Sumber  bahan  hukum  primer yaitu  bahan  hukum  asli  dan  mengikat  serta  mempunyai  bukti  konkret  seperti  peraturan  Perundang- undangan  yang  merupakan  otoritas  tinggi.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  yaitu  sumber  –  sumber yang  diperoleh  dari  buku  –  buku  hukum,  serta  jurnal  –  jurnal  literasi  hukum  yang  ada  kaitannya dengan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perburuan  gading  gajah  di  Indonesia.  Sumber  bahan  hukum
tersier  yaitu  penunjang  dari  bahan  –  bahan  sebelumnya,  dan  dapat  berupa  kamus  hukum, ensiklopedia, serta ilmu hukum yang dapat berkaitan dengan masalah. Metode penelitian adalah salah satu  cara  atau  teknik  dalam  mengumpulkan  data  –  data  serta  permasalahan  yang  dapat  dilakukan secara  efisien  dan  efektif  dalam  pengumpulan  data,  sehingga  dapat  diolah  dan  dikelola  data  –  data tersebut  dengan  akurat.  Pencatatan  dan  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  bahan  yang dilakukan,  dengan  membaca,  meneliti,  mengolah,  mengulas,  serta  menjabarkan  informasi  yang didapat  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang terkait  dengan  topik  bahasan,  maupun  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  pokok  pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perburuan gading gajah di Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan  dengan  menjadikan  satu  bahan  –  bahan  hukum  yang  ada  dan  dibutuhkan  lalu,  dalam pembahasan  akan  diolah  dan  dianalisa  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum,  secara  umum  ke khusus,  dan  dituangkan  secara  deskriptif  dalam  bentuk  skripsi.  Dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  teknik  argumentasi  yang  ditekankan  pada  sebuah  konsep  adanya  suatu  argumen  yang ditujukan  untuk  memperjelas  suatu  bentuk  adanya  bentuk  pelanggaran  berupa  perburuan  liar  yang dilakukan oleh pemburu gading gajah di Indonesia untuk keuntungan pribadi.

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum terhadap Larangan Perburuan Gading Gajah di Indonesia
Dalam penyelenggaraan dalam bidang ekonomi, politik dan masyarakat hukum merupakan salah satu sistem yang penting. Dalam tejadinya kriminalitas masyarakat hukum merupakan jembatan terhadap pemasalahan  tersebut  seperti  adanya  perantaran  dalam  hubungan  sosial  di  hukum  pidana,  hukum pidana menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dan juga perlindungan terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi. Hukum mengandung unsur yaitu menjadikan manusia dapat berperilaku secara benar menurut  hukum  dalam  masyarakat.  Pada  dasarnya  hukum  merupakan  suatu  ajaran  dimana  tidak bolehnya  melakukan  hal  yang  dilarang.  Hal  tersebut  menjadikan  kepentingan  umum  menjadi  lebih teratur  dan  agar  manusia  tidak  bersinggungan.  Hukum  yang  baik  tercipta  saat  era  globalisasi mencapai keadilan, kepastian dan efisiensi (Baringbing, 2009) . Penegakkan hukum adalah suatu cara untuk  mewujudkan  cita  –  cita  dan  keinginan  dalam  keadilan  hukum,  adanya  kepastian  hukum  serta kemanfaatan sosial.
Seperti  halnya  hukum  sangat  dibutuhkan  dalam  kegiatan  perburuan  satwa  liar  di  Indonesia (Tanuwijaya,  1990) .  Sebab,  perburuan  satwa  liar  di  seperti  tupai  dan  musang  yang  termasuk  satwa tidak  dilindungi  hingga  beruang  madu,  harimau,  dan  gajah  yang  memang  dilindungi  masih  marak terjadi.  Akibatnya  dapat  merusak  lingkungan  karena  kegiatan  tersebut  dapat  menghilangkan keseimbangan  ekosistem  di  hutan  dan  juga  dapat  mengurangi  populasi  satwa  liar  di  alam  bebas. Untuk menghentikan laju perburuan utamanya perburuan liar di Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai perburuan satwa. Perburuan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka termasuk ke dalam perburuan liar yang merupakan kejahatan dan dapat dikatakan sebagai  perbuatan  pidana.  Moeljatno  menyebutkan  dilarangnya  suatu  perbuatan  oleh  aturan  hukum, dan  larangan  tersebut  berisi  ancaman  atau  sanksi  dari  pidana  tertentu  disebut  dengan  perbuatan pidana.  Dapat  juga  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  kelakuan  seseorang  yang  dapat diancam  pidana  dan  ancaman  tersebut  ditujukan  kepada  orang  yang  membuat  kejadian  tersebut (Moeljatno, 1993) .
Di  Indonesia,  peredaran  gading  gajah  secara  ilegal  di  masih  sangat  tinggi.  Gading  gajah tersebut banyak digunakan untuk membuat pipa rokok bagi para perokok di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi sebagai negara prosuden perdagangan hewan liar, bukan lagi hanya menjadi negara transit  saja  dalam  lingkaran  jual  beli  hewan  liar.  Kegiatan  ini  adalah  kegiatan  illegal  yang  terjadi  di dalam negara serta sudah lintas negara, terdapat 247 ekor gajah pada Taman Way Kambas pada data tahun  2010,  namun  pada  tahun  2020  hanya  terdapat  180  ekor  gajah  yang  terpantau  menurut  WCS berdasarkan  adanya  survey  DNA  yang  dilakukan,  dan  tidak  diketahui  dimana  keberadaan  gajah lainnya. Serta dalam kurun waktu 10 tahun terdapat 22 ekor gajah dalam keadaan mati akibat adanya perburuan liar yang terjadi.
Gajah-gajah  tersebut  ditemukan  mati,  serta  terdapatnya  kontak  antara  polisi  dengan  pemburu satwa  liar,  dalam  hal  ini  mereka  membunuh  gajah  dengan  tujuan  mengambil  gading  dan  gigi  gajah tersebut. Dalam kasus perburuan gajah sering ditemukan barang bukti berupa perahu dayung, sepeda
ontel, jerat seling, hingga tulang belulang gajah yang diduga berupa tulang kepala, tulang badan, dan pinggul gajah. Oleh karena itu, maka peraturan mengenai perburuan satwa liar dan pentingnya peran penegakan  hukum  dalam  memberantas  suatu  tindak  pidana  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pemburu  satwa  liar  guna  melindungi  satwa  dari  kepunahan  dan  kelestariannya  harus  tetap terjaga.  Di dalam perundang-undangan, kegiatan perburuan merupakan salah satu bentuk yang secara hukum diakui oleh negara. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 5  Tahun  1990.  Adapun  Larangan  lainnya  dan  kewajiban  yang  harus  diikuti  oleh  pemburu  yang melakukan  kegiatan  berburu  diatur  dalam  pasal  17  jo.  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Pengaturan tersebut diatas memiliki tujuan yakni sumber daya  alam  yang  terdapat  di  alam  bebas  dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  lestari  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  dan  adanya  larangan  perburuan  liar  ini  diharapkan  dapat menjaga  kelestarian  satwa  liar  utamanya  satwa  liar  yang  dilindungi  yang  dalam  hal  ini  adalah  gajah agar keberadaannya terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan perburuan.

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perburuan Gading Gajah di Indonesia
Negara menjatuhkan akibat hukum terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran sebagai suatu penderitaan  atau  sanksi  bagi  seseorang  atau  sekelompok  orang  itu  yang  telah  melanggar  larangan hukum pidana. Menurut Subekti dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman” (Subekti, 1980:  83).  Tindak  pidana  secara  khusus  memiliki  arti  larangan  dalam  hukum  pidana.  Negara menetapkan  sanksi  adalah  sebuah  hukuman  yang  diberikan  tidak  hanya  untuk  individu  namun  juga secara  berkelompok.  Dalam  pengadilan  sanksi  merupakan  hukuman  yang  telah  dijatuhkan  kepada yang melanggar aturan. Semakin mengikatnya sanksi yang ada, didasari dengan adanya dijatuhkannya sanksi dari pengadilan karena bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum besar. Sanksi dalam hakekatnya  harus  mematuhi  Undang  –  Undang  menepati  perjanjian,  dan  sebagai  tanggungan (Ali, 2015) .  Tujuan  tercapainya  hukum  pidana  adalah  telah  diberikannya  sanksi  kepada  pelanggar  aturan. Dalam  pemberian  pidana  terdapat  syarat  –  syarat  dan  alasan  –  alasan  yang  harus  dimiliki  sebelum seseorang dijatuhi sanksi pidana (Wijayanto, 2012) .
Upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Ekosistem hayati  merupakan  bagian  yang  paling  penting  menurut  Undang  –  Undang  tersebut  yang  berupa tumbuhan  dan  satwa  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  dan  manfaat  sebagai  unsur  pembentuk lingkungan hidup. Perburuan satwa ini dapat mengancam keberlangsungan hidup baik dari tumbuhan maupun  satwa  yang  dapat  merusak  ekosistem  hutan  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  yang langsung mengarah pada populasi satwa liar yang dilindungi. Maka sumber daya alam tersebut harus dijaga kelestariannya untuk dapat mewujudkan ekosistem dan rantai makanan yang seimbang di alam yang pada akhirnya dapat membawa dampak positif kepada manusia. Demi menjaga kelestarian satwa yang  hidup  di  alam,  berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah  dibuat  untuk  memberikan  sebuah larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa langka ini.
Kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  satwa  jenis  gajah  dilakukan  dengan  membunuh  gajah  dan mengambil  gadingnya  untuk  dijual.  Pada  kasus  perburuan  gading  gajah,  pelaku  dapat  dikategorikan ke dalam perdagangan gading yang sudah ahli yang terlihat dari cara dalam pengambilan gading dan juga  pemahaman  terhadap  kualitas  gading  sehingga  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi.  Di  dalam  satu kasus  perburuan  gading  gajah  yang  terjadi  di  Indonesia,  dalam  melakukan  kegiatan  berburunya, pelaku  menggunakan  senapan  laras  panjang  dan  popor  yang  terbuat  dari  kayu,  yang  kemudian  hasil buruannya dijual kepada penadah dan menyalurkannya ke penjualan pasar illegal hewan liar kembali menuju pasar yang lebih besar cakupannya sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar pula jika dijual  kembali.  Setiap  bentuk  pelanggaran  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan,  pastinya  ada sanksi  yang  harus  diterima  sekelompok  orang  atau  individu  yang  melanggar  aturan  tersebut  sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya dan diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga perbuatannya  itu  tidak  diulagi  lagi.  Sanksi  terhadap  pelaku  perburuan  gading  gajah  diatur  di  dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perburuan diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  sehingga  pelaku  maupun  calon  pelaku  berfikir  lagi  untuk melakukan  tindakan  tersebut  dan  berjanji  tidak  akan  melakukan  lagi  tindak  pidana.  Dan  diharapkan
pemberian sanksi terhadap kasus perburuan satwa liar  yang dilindungi  kedepannya dapat  diputuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini, dimana terdapat dua kesimpulan, yaitu: Pengaturan  hukum  terhadap  larangan  perburuan  gading  gajah  di  Indonesia  terdapat  di  dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.  Ketentuan  lain  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  pemburu  dalam  melakukan  perburuan terdapat  pada  Pasal  17  jo.  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1994  tentang  Perburuan Satwa  Buru.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  dibuat  dan  diberlakukan  dengan  tujuan  tercapainya kelestarian lingkungan dan alam sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan bijak dan diharapkan sebagai  masyarakat  dapat  menjaga  kelestarian  baik  tumbuhan  maupun  satwa  agar  terhindar  dari kepunahan.
Ketentuan mengenai adanya tindak pidana perburuan liar terdapat sanksi pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang sengaja melakukan pelanggaran perburuan liar yaitu pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah). Sedangkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran perburuan liar dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan,  dalam  hasil  dari  penelitian  berikut,  yaitu:  (1).  Peran pemerintah  sangat  diharapkan  dalam  memperkuat  aturan-aturan  mengenai  perburuan  liar  terhadap satwa yang dilindungi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Revisi terhadap Undang-Undang Konservasi  juga  dapat  dilakukan  agar  tidak  hanya  menjerat  pelaku  tetapi  dapat  juga  menjerat  para pemodal  yang  berada  di  belakang  pelaku.  Upaya  pembinaan  dan  sosialisasi  mengenai  Undang- Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat dapat memahami akan pentingnya kawasan konservasi. (2). Bagi Masyarakat, dihimbau untuk selalu memperhatikan  dan  melestarikan  sumber  daya  alam  baik  hayati  dan  hewani  yang  sangat  penting. Masyarakat  diharapkan  mampu  bersama-sama  dengan  pemerintah  menjaga  satwa-satwa  yang  sudah hampir  punah  agar  terbebas  dari  kepunahan  dengan  tidak  melakuan  perburuan  untuk  keuntungan pribadi. (3). Bagi Aparat Penegak Hukum, penanganan masalah perburuan liar tidak lepas dari peran serta penegak hukum di Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang mendalam bagi aparat penegak hukum  terhadap  Undang-Undang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  sehingga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan liar dapat diputuskan secara maksimal dan seadil- adilnya yang diharapkan membuat pelaku merasakan adanya efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Grafika.
Arum,  R.  S.,  &  Rizaldi,  S.  (2018).  Studi  Karakteristik  Wilayah  Konflik  antara  Gajah  Sumatera  (Elephas maximus Sumatranus) dengan Masyarakat di Sekitar. JURNAL METAMORFOSA , 2 (1), 259–265. Baringbing, R. E. (2009). Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum . Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
Fhadil,  M.,  &  Tarmizi,  T.  (2020).  Tindak  Pidana  Perburuan  Gajah  Sumatera  yang  Dilindungi  (Penelitian  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur). Jurnal Ilmuah Mahasiswa , 4 (1).
Hanif,  F.  (2015).  Upaya  Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  melalui  Instrumen  Hukum  dan  Perundang- undangan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 2 (2), 29–48. Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Muh,  A.  B.,  &  Kamim.  (2018).  Perebutan  Ruang  Kehidupan  dan  Gangguan  terhadap  Animal  Rights. Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia , 1 (2), 199–217.
Tanuwijaya,  F.  (1990).  Aspek  hukum  perlindungan  satwa  langka  menurut  ketentuan  UU  No.5/1990.  1995. Jember.
Wijayanto, R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Mandar Maju.