## PERAN RELIGIUSITAS SEBAGAI MODERASI DETERMINAN TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK
Dwi Pujiastuti, Fany Indriyani 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia pujiastutidwi07@gmail.com, fanyindriyani@iainsalatiga.ac.id
https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432
Received: Nov 15, 2021 Revised: Dec 08, 2021 Accepted: Dec 15, 2021 Published: Dec 21, 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  show  the  effect  of  fairness  of  tax  collection, subjective  norms,  taxation  system,  and  tax  sanctions  on  tax  evasion,  which  is moderated by religiosity. This study uses a quantitative approach. The data used are  primary  data  derived  from  questionnaires.  The  population  used  are entrepreneurs  registered  with  the  cooperative  service,  small  and  medium enterprises  in  the  city  of  Salatiga.  The  sampling  technique  used  purposive sampling  to  obtain  as  many  as  33  samples.  Data  analysis  using  multiple  linear regression and moderated regression analysis (MRA). The results showed that the fairness of tax collection, taxation system, and tax sanctions could not affect the act  of  tax  evasion.  Then  religiosity  cannot  be  a  moderator  in  the  act  of  tax evasion.  However,  subjective  norms  have  been  shown  to  influence  tax  evasion. Subjective norms are suggestions or invitations to those closest to them to comply with  tax  regulations  not  to  commit  tax  evasion.  Religiosity  cannot  reduce  tax evasion  because  it  is  influenced  by  external  factors  so  that  religiosity  as  an individual value embedded in the person cannot be a component that reduces tax evasion.
Keywords:  Tax  Collection  Justice,  Subjective  Norms,  Taxation  System,  Tax Sanctions, Tax Evasion, Religiosity.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperlihatkan  pengaruh  keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tindakan  penggelapan  pajak  yang  dimoderasi  oleh  religiusitas.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  merupakan  data primer  yang  berasal  dari  kuesioner.  Populasi  yang  digunakan  adalah  pengusaha yang terdaftar di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah  kota Salatiga. Teknik pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling ,  sehingga  diperoleh sebanyak  33  sampel.  Analisis  data menggunakan  metode  regresi  linear  berganda dan moderated  regression  analysis  (MRA) .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa keadilan  pemungutan  pajak,  sistem  perpajakan  dan  sanksi  pajak  tidak  dapat mempengaruhi  tindakan  penggelapan  pajak.  Kemudian  religiusitas  tidak  dapat menjadi  moderator  dalam  tindakan  penggelapan  pajak.  Meskipun  demikian, norma subjektif terbukti dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Norma subjektif  merupakan  saran  atau  ajakan  orang  terdekat  untuk  mematuhi  peraturan perpajakan  sehingga  tidak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak.  Religiusitas
tidak  mampu  menurunkan  tindakan  penggelapan  pajak  sebab  dipengaruhi  oleh faktor  eksternal  sehingga  religiusitas  sebagai  nilai  individu  yang  tertanam  dalam diri  pribadi,  tidak  dapat  menjadi  komponen  yang  menurunkan  tindakan penggelapan pajak.
Kata  Kunci:  Keadilan  Pemungutan  Pajak,  Norma  Subjektif,  Sistem  Perpajakan, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak, Religiusitas.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  merupakan  tugas  pemerintah.  Terwujudnya  tugas pemerintah  untuk  melaksanakan  pembangunan  harus  didukung  oleh  kontribusi pajak  dari  masyarakat.  Namun  masalah  pemungutan  pajak  merupakan  kendala yang sering dihadapi pemerintah. Wajib pajak terkadang memberikan perlawanan aktif demi menghindari jumlah pajak dengan cara penggelapan pajak (Mardiasmo 2016; Sundari 2019). Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat  pemerintah  dalam  pembangunan  infrastruktur  negara.  Berdasarkan data  dari  kantor  pelayanan  pajak  pratama  kota  Salatiga  bahwa  penerimaan  pajak tahun  2015-2020  belum  maksimal,  karena  penerimaan  pajak  dari  tahun  ke tahun belum mencapai target  yang ditetapkan  oleh pemerintah. Sedangkan data tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dari  tahun  2015-2020  menunjukkan  angka yang  semakin  menurun.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  adanya  tindakan wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang yang berlaku.
Penelitian  mengenai  tindakan  penggelapan  pajak  sudah  pernah  dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi  and  Rinika  (2019);  Suryaputri  and  Averti  (2019)  menghubungkan tindakan  penggelapan  pajak  dengan  keadilan  pemungutan  pajak,  berhasil membuktikan  bahwa  keadilan  pemungutan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap penggelapan pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi,  Trimurti,  and  Suhendro  (2016);  Marlina  (2018)  yang  menyatakan  bahwa keadilan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai penggelapan  pajak.  Penelitian  Wanarta  and  Mangoting  (2014)  mencari  pengaruh norma subjektif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Hasil yang diperoleh bahwa  norma  subjektif  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  niat  wajib  pajak dalam melakukan penggelapan pajak.
Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surahman  and Putra (2018) yang menemukan bahwa norma subjektif tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Terhadap sistem pemungutan  pajak  khususnya  dengan Self  Assessment  System seringkali menimbulkan  perselisihan  antara  pihak  pajak  dengan  wajib  pajak  yang  menjadi sengketa pajak. Sistem perpajakan yang diteliti oleh Fatimah and Wardani (2017) mengemukakan  bahwa  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusnadi  and  Rinika (2019)  menyatakan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  penggelapan  pajak.  Selanjutnya  faktor  sanksi  pajak  yang  bersifat  tegas, mengikat  dan  dapat  menimbulkan  efek  jera  (Agus,  Umiyati,  and  Kurniawan 2019).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusnadi  and  Rinika  (2019)  mengatakan bahwa  sanksi  keterlambatan  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan
pajak.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Felicia  and  Erawati  (2017) mengemukakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  tersebut perlu  dilakukan  penelitian  ulang  dengan  menambahkan  religiusitas  sebagai variabel moderasi.
Tindakan  penggelapan  pajak  melalui  cara-cara  yang  illegal  termasuk dalam kategori fraud . Terjadinya fraud disebabkan karena tiga hal yaitu tekanan, kesempatan  dan  rasionalisasi  (Cressey  1950).  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  menunjukkan  pengaruh  keadilan  pemungutan  pajak,  norma subjektif,  sistem  perpajakan  dan  sanksi  pajak  terhadap  tindakan  penggelapan pajak.  Kemudian  untuk  menunjukkan  moderasi  religiusitas  dapat  memperkuat atau memperlemah pengaruh antara keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan, sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Religiusitas merupakan  tingkat  individu  menjalankan  ajaran  yang  diyakininya  dengan tindakan  yang  dilakukan  dalam  keseharian  (Dharma,  Agusti,  and  Kurnia  2016). Sehingga  jika  seseorang  berada  pada  tingkat  religiusitas  yang  tinggi  akan  dapat menghindari  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama.  Sama  halnya  dengan penggelapan  pajak,  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  dapat  menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan banyak orang bahkan melingkupi satu negara.

## TELAAH LITERATUR

## Fraud Triangle Theory
Teori fraud triangle oleh  Cressey  (1950)  menyatakan  bahwa  terjadi adanya  kecurangan  ( fraud) disebabkan  karena  tiga  hal.  Pertama,  tekanan  adalah faktor  yang  dapat  mendorong  seseorang  dalam  melakukan  tindakan  curang. Kedua,  kesempatan  merupakan  peluang  yang  dapat  menyebabkan  seseorang melakukan tindakan kecurangan. Salah satu penyebab kecurangan karena adanya kesempatan  merupakan  kurangnya  pengawasan  internal.  Ketiga,  rasionalisasi yaitu  pelaku  mencari  pembenaran  untuk  membenarkan  dari  perbuatan  curang yang dilakukan (Priantara 2013, 47).

## Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  yaitu  usaha  wajib  pajak  untuk  mengurangi  jumlah pajak yang harus dibayar, dimana melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada perundang-undangan dalam bidang perpajakan (Nugroho 2017, 2). Suatu tindakan penggelapan  pajak  oleh  wajib  pajak  untuk  memperkecil  jumlah  hutang  pajak menggunakan  lagkah  melanggar  perundang-undangan  perpajakan  (Haq  and Puspita 2019).

## Keadilan Pemungutan Pajak
Keadilan  pemungutan  pajak  harus  adil  dalam  pembuatan  undang-undang maupun  pada  pelaksanaannya.  Adil  yang  dimaksud  oleh  perundang-undangan haruslah  dikenakan  pajak  secara  merata,  dan  harus  menyesesuaikan  dengan kemampuan  wajib  pajak.  Sedangkan  apabila  diperhatikan  dari  segi  pelaksanaan yang adil adalah pemerintah memberikan hak bagi wajib pajak dapat mengajukan penundaan  pembayaran  pajak,  banding,  atau  keberatan  atas  jumlah  pajak  yang telah ditetapkan (Mardiasmo 2016, 4).

## Norma Subjektif
Menurut  Ajzen  (1991)  bahwa  norma  subjektif  memfokuskan  kepada tekanan  sosial  yang  dipersepsikan  dalam  tindak  perilaku.  Norma  subjektif merupakan  suatu  keyakinan  seseorang  terhadap  pihak  luar  yang  dapat  menjadi referensi penting bagi individu untuk menyetujui atau menolak sesuatu keputusan. Dunia  perpajakan  norma  subjektif  dapat  mempangaruhi  niat  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran perpajakan (Fatimah and Wardani 2017).

## Sistem Perpajakan
Menurut S., Alam (2014, 151-152) bahwa sejarah menyebutkan beberapa sistem  yang  telah  dilakukan  di  Indonesia.  Pertama, official  assessment  system dilakukan mulai dari adanya penetapan pajak sampai dengan tahun 1967. Sistem ini  pemerintah  (fiskus)  mempunyai  wewenang  yang  penuh  sebagai  pemungut pajak.  Kedua, semi  self  assessment  system dan withholding  system dilakukan tahun 1968-1983 . Sistem ini menyerahkan kuasa kepada kedua belah pihak antara fiskus  dan  wajib  pajak.  Dengan  anggapan  bahwa  wajib  pajak  dapat  menghitung sendiri  pajak  terutang.  Namun,  besarnya  pajak  yang  sesungguhnya  akan ditetapkan  oleh  fiskus. Witholding  system merupakan  pemungutan  pajak  yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga.  Ketiga, full  self  assessment  system dilakukan  tahun 1983  secara  efektif  dilaksanakan  tahun  1984  hingga  saat  ini.  Sistem  ini menyerahkan kuasa penuh terhadap wajib pajak untuk berperan aktif menghitung besar  jumlah  pajak  terutang  sampai  dengan  melaporkan  sendiri  pajak  di  kantor pelayanan  pajak.  Namun  fiskus  bertugas  mengawasi  pajak  yang  telah  disetorkan oleh wajib pajak.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  pajak  merupakan  alat  dalam  pencegahan  tindakan  pelanggaran norma  perpajakan  (Hanindita  and  Retnani  2019).  Sanksi  perpajakan  terdiri  dari sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  yaitu  pembayaran kerugian  ke  pemerintah  (fiskus),  terkhusus  berupa  kenaikan  dan  bunga.  Menurut ketentuan perundang-undangan mengenai pajak ada 3 macam yang terdapat pada sanksi  administrasi  berupa  kenaikan,  denda,  serta  bunga.  Sanksi  Pidana merupakan penderitaan, terdapat tiga macam sanksi pidana yang ada di indonesia yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

## Religiusitas
Banyak  istilah  yang  menyebut  agama  atau  religi  seperti  dalam  bahasa Inggris  ( religion ),  bahasa  Belanda  ( religie ),  bahasa  Latin  ( religio/relegare ),  dan dalam  bahasa  Arab  ( ad-Dien )  (Palupi  2013).  Religiusitas  yaitu  seberapa  dalam seseorang  dapat  memahami  ilmu  ajaran  agama  yang  dianutnya  serta  luas pengetahuan,  hingga  mempunyai  sikap  toleransi  terhadap  agama  selain  yang diimani  (Makrifah  and  Trishananto  (2021).  Religiusitas  tidak  hanya  dilakukan dengan  ibadah  tetapi  juga  aktivitas  lain  yang  mendorong  dengan  dasar  agama (Purwati  2016).  Bukan  hanya  aktivitas  yang  dapat  dilihat  individu  mempunyai tingkat  religiusitas  yang  tinggi  tetapi  juga  sesuatu  yang  tidak  dapat  dilihat  yaitu hati yang tulus ikhlas karena Allah SWT.

## Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak
Keadilan  pajak  dianggap  penting  bagi  wajib  pajak. Theory  of  fraud triangle menjelaskan  faktor  dari  kecurangan  adalah  tekanan  yang  menghimpit, peluang,  dan  anggapan  rasional  dari  pelaku.  Tindakan  seseorang  setelah mengamati  sesuatu  hal  dengan  panca  indranya.  Sehingga  setelah  wajib  pajak mengamati  bahwa  berkurangnya  keadilan  pajak  wajib  pajak  dapat  melakukan penggelapan  pajak.  Didukung  oleh  penelitian  Fatimah  and  Wardani  (2017); Sondakh,  Sabijono,  and  Pusung  (2019)  yang  mengemukakan  bahwa  keadilan pemungutan  pajak  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap  penggelapan pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama:
H 1 : keadilan  pemungutan  pajak  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Norma Subjektif Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak
Wajib  pajak  yang  menganggap  pihak  eksternal  penting  dalam pengambilan keputusan. Pengaruh yang baik dari luar akan membuat wajib pajak melakukan  tidakan  yang  baik  pula.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Datulalong  and  Susanto  (2021)  menemukan  bahwa  norma  subjektif  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak, maka  dapat  dirumuskan  hipotesis kedua:
H 2 : norma  subjektif  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tindakan penggelapan pajak.

## Sistem Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak
Di indonesia pemungutan pajak menggunakan self assessment system yang mewajibkan  wajib  pajak  menghitung  sampai  melaporkan  pajak  terutangnya sendiri  kepada  pemerintah  dan terdapat  pengawasan  dari  fiskus.  Sehingga  ketika sistem  pajak  tidak  sesuai  dengan  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  tidak  dapat melakukan  kecurangan  karena  pada  teori fraud triangle mengatakan  adanya kesempatan  untuk  berbuat  kecurangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Paramita and  Budiasih  (2016);  Rifani,  Mursalim,  and  Ahmad  (2019)  yang  menyatakan bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap penggelapan pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga:
H 3 : sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tindakan penggelapan pajak.

## Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak
Sanksi  pajak  yang  ditetapkan  bagi  pelanggar  ditetapkan  sesuai  dengan yang  telah  dilakukan.  Persepsi  wajib  pajak  akan  mengamati  bagaimana  proses sanksi  terhadap  pelanggar.  Sanksi  yang  dianggap  baik  wajib  pajak  akan  merasa takut  ketika  melakukan  pelanggaran  pajak.  Didukung  oleh  penelitian  Maghfiroh and  Fajarwati  (2016);  Wijaya  and  Jannah  (2017)  yang  menyatakan  sanksi  pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, maka ditetapkan hipotesis yang keempat:
H 4 : sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tindakan penggelapan pajak.
Keadilan  Pemungutan  Pajak  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak Dimoderasi Religiusitas
Keadilan  pemungutan  pajak  merupakan  upaya  pemerintah  untuk mengurangi  tindakan  penggelapan  pajak,  sehingga  edukasi  terhadap  masyarakat tentang  pentignya  pajak  harus  terus  dilakukan.  Menurut  Palil,  Rusyidi,  and Ahmad  (2013)  ketika  edukasi  ini  dilakukan  terhadap  orang-orang  yang  religius, maka kepatuhan mereka  terhadap penegakan pajak menjadi lebih baik. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kelima:
H 5 : religiusitas  dapat  memperlemah  pengaruh  keadilan  pemungutan  pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Norma  Subjektif  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak  Dimoderasi Religiusitas
Lingkungan yang baik akan mempengaruhi tindakan baik pula, sebaliknya apabila  lingkungan  yang  buruk  dapat  mempengaruhi  hal  yang  kurang  baik terhadap tindakan wajib pajak. Moralitas masyarakat menjadi salah satu indikator penting  dalam  pencegahan  tindakan  penggelapan  pajak  sebagaimana  penelitian yang  dilakukan  Stack  and  Kposowa  (2006)  yang  menemukan  bahwa  dengan moralitas  yang  ada  dimasyarakat  dan  moderasi  religiusitas  dapat  mengurang tindakan  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hipotesis  keenam dapat dirumuskan:
H 6 : religiusitas dapat memperlemah pengaruh norma subjektif terhadap tindakan penggelapan pajak.
Sistem  Perpajakan  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak  Dimoderasi Religiusitas
Penetapan self  assessment  system merupakan  sistem  yang  menuntut kejujuran  wajib  pajak  dalam  melakukan  mematuhi  aturan  pajak.  Berdasarkan penelitian  Atmoko  (2021)  dapat  diketahui  bahwa  kejujuran  wajib  pajak  dalam melakukan  pengisian  pajak  secara  mandiri  jika  dibantu  religiusitas  dapat menurunkan  tingkat  penggelapan  pajak,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  maka dapat dirumuskan hipotesis ketujuh:
H 7 : religiusitas  dapat  memperlemah  pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap tindakan penggelapan pajak.

## Sanksi  Pajak  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak  Dimoderasi Religiusitas
Hukuman  yang  sesuai  dengan  tindakan  melanggar  pajak  akan  membuat wajib  pajak  mempunyai  rasa  takut  untuk  melakukannya.  Namun,  apabila penggelapan  pajak  hukumannya  dianggap  ringan  wajib  pajak  tidak mempertimbangkannya.  Hukuman  ini  memiliki  dua  perspektif,  yaitu  hukuman secara  eksternal  yang  merupakan  sanksi nyata  atas  suatu  pelanggaran  dan  sanksi internal  yang  merupakan  bentuk  penyesalan  terhadap  pelanggaran.  Religiusitas sangat  berpengaruh  pada  bentuk  sanksi  internal  (Koster,  Goudriaan,  and  Schans 2009).  Religiusitas  diharapkan  akan  menurunkan  tindakan  penggelapan  pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedelapan:
H 8 : religiusitas  dapat  memperlemah  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  tindakan penggelapan pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada responden. Skala yang digunakan  dalam  pernyataan  kuesioner  merupakan  skala semantic  defferensial dengan  skor 1-10.  Populasi  yang  digunakan  adalah  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  yang  terdaftar  di  dinas  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah kota Salatiga sebanyak 14.440 pengusaha. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria: UMKM yang memiliki nomor pokok wajib  pajak  (NPWP)  dan  pengusaha  yang  beragama  Islam.  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner secara langsung kepada wajib pajak yang  memiliki  NPWP  sebanyak  75  responden.  Namun  kuisioner  yang  berhasil kembali hanya 62 responden. Kemudian dari 62 responden yang mengembalikan kuesioner,  29  responden  bukan  beragama  Islam,  sehingga  diperoleh  jumlah sampel akhir sebanyak 33 responden. Analisis data menggunakan metode regresi linear  berganda  dan moderated  regression  analysis  (MRA) dengan  pengujian statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, t, f, dan koefisien determinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Profil Responden
Berdasarkan  kuisioner  yang  terkumpul  maka  dapat  dideskripsikan  profil responden. Berdasarkan usia wirausaha jumlah usia 21-30 tahun sebesar 6,1% (2 orang),  usia  31-40  tahun  adalah  39,4%  (13  orang),  usia  41-50  tahun  sebesar 36,4%  (12  orang)  dan  usia  di  atas  50  tahun  sebesar  18,2%  (6  orang).  Hal  ini berarti  responden  masih  berada  dalam  usia  produktif  dalam  bekerja  dan mendapatkan penghasilan dan dapat membayar pajak. Berdasarkan jenis kelamin, 22 orang berjenis kelamin perempuan (66,6%) dan 11 orang berjenis kelamin laki- laki (33.3%).

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Keadilan Pemungutan Pajak 33 4 40 28,85 Norma Subjektif 33 10 40 30,39 Sistem Perpajakan 33 3 30 21,58 Sanksi Pajak 33 4 40 31,94 Tindakan Penggelapan Pajak 33 5 33 9,67 Religiusitas 33 25 30 29,06 Sumber: data primer (diolah)
Statistik  deskriptif  berfungsi  dapat  memberikan  gambaran  tentang  nilai minimum, maksimum, rata-rata ( mean ) (Ghozali 2018, 19). Berdasarkan Tabel 1, dapat  dilihat  bahwa  nilai  keadilan  pemungutan  pajak  nilai  minimum  adalah  4, nilai maksimum adalah 40, dan nilai rata-rata adalah 28,85. Nilai norma subjektif minimum  adalah  10  dan  maksimum adalah  40,  dan  nilai  rata-rata  sebesar  30,39.
Sistem perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai rata-rata adalah 21,58. Sanksi pajak memiliki nilai  minimum sebesar 4, nilai  maksimum  sebesar  40,  dan  nilai  rata-rata  sebesar  31,94.  Tindakan penggelapan  pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  5,  nilai  maksimum  sebesar 33, dan nilai rata-rata sebesar 9,67. Religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 30, dan rata-rata sebesar 29,06.

## Uji Kualitas Dan Reliabilitas Data
Berdasarkan  pengujian  validitas  yang  dilakukan  diperoleh  nilai  r hitung tertinggi sebesar 0,988 pada variable sanksi pajak dan nilai r hitung terendah sebesar 0,655  pada  variable  norma  subjektif.  Sedangkan  menentukan  nilai  r tabel berdasarkan  df  =  n-2  =  33-2  =  31,  jika  dilihat  pada  tabel  distribusi  r  maka diperoleh  r tabel sebesar  0,344.  Instrument  dikatakan  valid  jika  r hitung >  r tabel . Pengujian validitas ini menunjukkan bahwa butir-butir soal yang diberikan kepada 33 responden dengan nilai r hitung > r tabel , sehingga data dapat dinyatakan valid. Pengujian  reliabilitas  juga  dilakukan  untuk  mengetahui  konsistensi  dari indikator  yang  membentuk  variable.  Variabel  dikatakan  reliabel  ketika  nilai cronbach  alpha >  0,70.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai cronbach  alpha pada variabel  keadilan pemungutan pajak  sebesar 0,928, norma subjektif sebesar 0,812,  sistem  perpajakan  sebesar  0,881,  sanksi  pajak  sebesar  0,974,  tindakan penggelapan pajak sebesar 0,856, dan religiusitas sebesar 0,772. Berdasarkan nilai cronbach alpha semua variabel > 0,70, sehingga data dapat dinyatakan reliabel.
Uji  Normalitas
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 33 Normal Parameters Mean 0,0000000 Std. Deviation 5,55403224 Most Extreme Differences Absolute 0,134 Positive 0,134 Negative -0,088 Test Statistic 0,134 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,141 Sumber: data primer (diolah)
Pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-paramertic kolmogorov-smirnov ( K-S ).  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  besaran  nilai test statistic kolmogorof-smirnov sebesar  0,134  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,141. Nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  data residual berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Pada Tabel 3 hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan nilai tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  pada  masing-masing  variabel  menunjukkan  < 10,00.  Sehingga  didapat  dikatakan  bahwa  pada  variabel  bebas  dan  variabel moderasi tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Keadilan Pemugutan Pajak 0,308 3,250 Norma Subjektif 0,597 1,676 Sistem Perpajakan 0,196 5,096 Sanksi Pajak 0,534 1,873 Religiusitas 0,973 1,028 Sumber: data primer (diolah) Uji Heterokedastisitas Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0,734 0,539 0,297 179,41022 Sumber: data primer (diolah)
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dijelaskan  bahwa Chi-Square hitung =  N  x R Square = 33 x 0,539 = 17,787. Chi-Square tabel diperoleh sebesar 19,67514 dengan df = 11; nilai signifikansi = 0.05. Chi-Square hitung sebesar 17,787 < Chi-Square tabel sebesar 19,67514. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Uji t
Tabel 5. Hasil Uji t Variable a/B t Sig. Konstanta 24,845 4,342 0,000 Keadilan Pemugutan Pajak -0,353 -1,641 0,112 Norma Subjektif -0,596 -3,300 0,003 Sistem Perpajakan 0,351 1,088 0,286 Sanksi Pajak 0,174 1,271 0,214 Keadilan Pemungutan Pajak * Religiusitas -0,011 -0,072 0,943 Norma Subjektif * Religiusitas 0,000 -0,007 0,994 Sistem Perpajakan * Religiusitas -0,157 -0,600 0,553 Sanksi Pajak * Religiusitas -0,385 -0,467 0,644 Sumber: data primer (diolah)
Tabel 5 merupakan hasil uji t yang berasal dari regresi linear berganda dan moderated  regression  analysis  (MRA) .  Uji  t  digunakan  untuk  melakukan pengujian  hipotesis,  dimana  diperlukan  nilai  t tabel .  Pada  pengujian  ini  diperoleh nilai  t tabel sebesar  2,052  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05.  Berdasarkan  Tabel 5,  variabel  keadilan  pemungutan  pajak  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  -1,641  dan nilai sig. sebesar  0,112,  dimana  -t hitung >  -t tabel (-1,641  >  -2,052)  dan  sig.  >  0,05 (0,112  >  0,05).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan  pemungutan  pajak  tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap tindakan  penggelapan pajak, sehingga H 1 ditolak.  Variabel  norma  subjektif  diperoleh  nilai  koefisien  negatif,  nilai t hitung sebesar -1,641 dan nilai sig. sebesar 0,112, dimana -t hitung > -t tabel (-3,300 < -2,052)
dan  sig.  <  0,05  (0,003  <  0,05).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  norma  subjektif berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak, sehingga H 2 diterima.
Variabel  sistem  perpajakan  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  1,088  dan  nilai sig. sebesar 0,286, dimana t hitung < t tabel (1,088 < 2,052) dan sig. > 0,05 (0,286 > 0,05).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  dan tidak  signifikan  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak,  sehingga H 3 ditolak.
Variabel  sanksi  pajak  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  1,271  dan  nilai sig. sebesar 0,214, dimana t hitung < t tabel (1,271 < 2,052) dan sig. > 0,05 (0,214 > 0,05).  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, sehingga H 4 ditolak. Variabel keadilan pemungutan pajak dimoderasi religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar -0,072 dan nilai sig. sebesar 0,943, dimana -t hitung > -t tabel (-0,072 > - 2,052)  dan  sig.  >  0,05  (0,943  >  0,05).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh keadilan pemungutan pajak terhadap tindakan penggelapan  pajak,  sehingga H 5 ditolak.  Variabel  norma  subjektif  dimodereasi religiusitas  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  -0,007  dan  nilai sig. sebesar  0,994, dimana  -t hitung >  -t tabel (-0,007  >  -2,052)  dan  sig.  >  0,05  (0,994  >  0,05).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  religiusitas  tidak  dapat  memperlemah  pengaruh  norma subjektif terhadap tindakan penggelapan pajak, sehingga H 6 ditolak.
Variabel  sistem  perpajakan  dimodereasi  religiusitas  diperoleh  nilai  t hitung sebesar -0,600 dan nilai sig. sebesar 0,553, dimana -t hitung > -t tabel (-0,600 > -2,052) dan  sig.  >  0,05  (0,553  >  0,05).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  religiusitas  tidak dapat  memperlemah  pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  tindakan  penggelapan pajak,  sehingga H 7 ditolak.  Variabel  sanksi  pajak  dimodereasi  religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar -0,467 dan nilai sig. sebesar 0,644, dimana -t hitung > - t tabel (-0,467  >  -2,052)  dan  sig.  >  0,05  (0,644  >  0,05).  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  religiusitas  tidak  dapat  memperlemah  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap tindakan penggelapan pajak, sehingga H 8 ditolak.

## Uji F
Tabel 6. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 759,787 7 108,541 3,924 0,005 Residual 691,546 25 27,662 Total 1451,333 32 Sumber: data primer (diolah)
Berdasarkan  Tabel  6,  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  3,924  dan  tingkat probabilitas  sebesar  0,005  dan  F tabel sebesar  2,570.  Nilai  F hitung >  F tabel (3,924  > 2,570) dan nilai probabilitas < 0,05 (0,005 < 0,05), artinya bahwa variabel bebas yaitu  keadilan  pemungutan  pajak,  norma  subjektif,  sistem  perpajakan,  sanksi pajak  dan  variabel  moderasi  yaitu  religiusitas  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tindakan penggelapan pajak.

## Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  Tabel  7,  hasil  model  summary  diperoleh  nilai adjusted  R Square yaitu sebesar 0,390, hal ini berarti hanya 39% tindakan penggelapan pajak dapat  dijelaskan  oleh  keadilan  pemungutan  pajak,  norma  subjektif,  sanksi  pajak dan religiusitas. Sedangkan sisanya sebesar 61% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor yang terdapat dalam penelitian ini.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,724 a 0,524 0,390 5,259 Sumber: data primer (diolah)

## Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil hipotesis H 1 yaitu ditolak, berarti keadilan pemungutan pajak  berpengaruh  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  tindakan penggelapan  pajak.  Keadilan  pajak  merupakan  pembebanan  pajak  sesuai  dengan kemampuan  wajib  pajak.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  wajib  pajak menganggap  penggelapan  pajak  sebagai  tindakan  yang  tidak  benar  meskipun manfaat  pajak  oleh  wajib  pajak  belum  sesuai,  mereka  tetap  membayar  pajak sebagai  kewajiban  kepada  negara.  Sehingga  baik  buruknya  keadilan  wajib  pajak akan tetap menaati pemerintah. Usia responden yang sebagian besar sudah matang membuat mereka lebih patuh pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitan yang  dilakukan oleh  Indriyani, Nurlaela, and Wahyuningsih  (2016);  Mujiyati,  Rohmawati,  and  Ririn  (2018);  Karlina, Kurniawan,  and  Umiyati  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  pemungutan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah  and  Wardani  (2017);
Sondakh,  Sabijono,  and  Pusung  (2019)  yang  mengemukakan  bahwa  keadilan pemungutan  pajak  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap  penggelapan pajak

## Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  hipotesis  H 2 yaitu  diterima,  berarti  norma  subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini dapat  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  norma  subjektif,  maka semakin  rendah  penggelapan  pajak.  Pengaruh  tersebut  dapat  berasal  dari  saran atau  ajakan  orang  terdekat  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Berdasarkan data responden, sebagian besar pengusaha memiliki pendidikan sarjana (strata 1), hal  tersebut  mengindikasikan  kematangan  cara  mereka  berpikir.  Hasil  penelitian ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahardianti  (2020);  Datulalong and Susanto (2021) menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etis penggelapan pajak.

## Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  hipotesis  H 3 yaitu  ditolak,  berarti  sistem  perpajakan tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak. Tidak  berpengaruhnya  sistem  perpajakan  terhadap  penggelapan  pajak  dapat
disebabkan  karena  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  cukup  baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan tindakan penggelapan pajak. Pelaksanaan self  assesment  system dimana  wajib  pajak  menghitung  sendiri  pajak  yang terutang,  tetap  melalui  proses  pengecekan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh petugas.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitan  yang  dilakukan  oleh  Karlina, Kurniawan, and Umiyati (2021) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Paramita  and  Budiasih  (2016);  Rifani, Mursalim,  and  Ahmad  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  hipotesis  H 4 yaitu  ditolak,  artinya  sanksi  pajak  tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak.  Hal  ini mengisyaratkan bahwa wajib pajak sudah memahami sanksi pajak yang diberikan ketika  melanggar,  sehingga  wajib  pajak  tidak  akan  melakukan  tindakan penggelapan  pajak.  Sebagian  besar  dari  pengusaha  telah  lebih  dari  5  tahun menjadi  wajib  pajak  sehingga  mereka  sangat  memahami  konsekuensi  dari pelanggaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitan yang dilakukan oleh Helweldery, Allolayuk, and Matani (2019) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maghfiroh  and  Fajarwati  (2016);  Wijaya and  Jannah  (2017)  yang  menyatakan  sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## Pengaruh  Keadilan  Pemungutan  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi
Berdasarkan hasil hipotesis H 5 yaitu ditolak, berarti religiusitas tidak dapat memperlemah  pengaruh  keadilan  pemungutan  pajak  terhadap  tindakan penggelapan  pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena  keadilan  pemungutan  pajak merupakan syarat yang harus dilakukan pada saat pemungutan pajak dan sebagai tujuan  hukum  untuk  mencapai  keadilan.  Adanya  religiusitas  tidak  dapat mempengaruhi  baik  buruknya  keadilan  pemungutan  pajak  karena  pembayaran pajak adalah suatu kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dapat dijelaskan  bahwa  religiusitas  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  keadilan pemungutan pajak dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian  ini didukung oleh penelitian  Liefa  and  Dewi  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  religiusitas tidak dapat memoderasi variabel bebas dengan variabel terikat.

## Pengaruh  Norma  Subjektif  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi
Berdasarkan hasil hipotesis H 6 yaitu ditolak, berarti religiusitas tidak dapat memperlemah  pengaruh  norma  subjektif  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak. Hal  ini  disebabkan  karena  wajib  pajak  lebih  mendengarkan  orang  lain  dan menganggap  orang  lain  lebih  penting  dari  pendapat  sendiri.  Berdasarkan perspektif teori fraud triangle memberikan motivasi individu melakukan tindakan penggelapan pajak, dimana tekanan dari luar akan membuat wajib pajak semakin terdesak  melakukan  kecurangan  dengan  ancaman  yang  diberikan.  Religiusitas
seseorang dapat berubah dan cenderung mengutamakan pendapat orang lain yang menjadi motivasi. Menurut Bawono and Oktaviani (2016) bahwa seseorang harus menjalankan  ajaran  agama  secara  menyeluruh.  Sehingga  dengan  alasan  tersebut tinggi  rendahnya  religiusitas  tidak  dapat  memoderasi  antara  norma  subjektif terhadap penggelapan pajak.
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi
Berdasarkan hasil hipotesis H 7 yaitu ditolak, berarti religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  persepsi  seseorang  yang  dapat  memilah, sehingga tinggi rendahnya tingkat religiusitas tidak dapat memperlemah pengaruh sistem  perpajakan  terhadap  penggelapan  pajak.  Kemudian  hal  tersebut  juga disebabkan karena sistem perpajakan mengharus  wajib pajak menghitung sendiri jumlah  pajak  yang  terutang.  Apabila  dihubungkan  dengan  teori fraud ,  dimana kecurangan  yang  dapat  dilakukan  pada  saat  mengalami  tekanan  dan  adanya kesempatan dengan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak dapat  mengesampingkan  kereligiusannya.  Sehingga  tinggi  rendahnya  religiusitas yang  dimiliki  wajib  pajak  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang mendukung adalah Atmoko  (2021)  yang  tidak  dapat  membuktikan  moderasi  religiusitas  terhadap hubungan antara self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Dengan  Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi
Berdasarkan hasil hipotesis H 8 yaitu ditolak, berarti religiusitas tidak dapat memperlemah  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak yang telah memahami sanksi pajak, namun  kebanyakan  mereka  mengabaikannya  karena  menganggap  sanksi  yang ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  di  perbuat  dan  sudah  banyak  yang terungkap kasus penggelapan pajak. Berdasarkan teori fraud triangle menjelaskan adanya  tekanan  dan  anggapan  bahwa  kecurangan  pajak  sebagai  tindakan  yang rasional  karena  sudah  banyak  yang  melakukan  penggelapan  pajak.  Menurut Indrapraja,  Agusti,  and  Mela  (2021)  hukuman  setelah  melakukan  tindakan kecurangan  dengan  melanggar  agama  tidak  dapat  dirasakan  dalam  jangka  waktu dekat.  Sehingga  tinggi  rendahnya  religiusitas  tidak  dapat  memoderasi  hubungan antara sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil temuan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa variable yang  digunakan  belum  tepat  dalam  menggambarkan  tindakan  penggelapan  pajak yang terjadi di kota Salatiga. Fenomena ini bermula dari tingkat penerimaan pajak yang  belum  sesuai  target  di  kota  Salatiga  yang  mendindikasikan  adanya  bentuk pelanggaran  terhadap  aturan  pajak.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  responden penelitian ini adalah pengusaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Jumlah ini  masih  sangat  sedikit  dibandingkan  jumlah  UMKM,  sehingga  penelitian  ini membutuhkan  kelanjutan  dimasa  yang  akan  datang  khususnya  terkait  dengan penelitian terhadap pengusaha yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

## KESIMPULAN
Bahwa ternyata keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Kemudian  religiusitas  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  antara  keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap tindakan  penggelapan  pajak.  Selanjutnya  keadilan  pemungutan  pajak,  norma subjektif,  sistem  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  religiusitas  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak,  dengan  pengaruh sebesar 39%.
Hasil  temuan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  kantor  pelayanan pajak  pratama  kota  Salatiga  untuk  lebih  giat  dalam  mengedukasi  pengusaha UMKM  untuk  sadar  akan  pajak.  Hal  ini sangat  penting  karena  pajak merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  Peran  semua  pihak  terutama pengusaha  akan  sangat  membantu  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat secara umum.
Beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  variabel keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas  sebagai  moderasi  yang  masih  kurang  tepat,  sehingga  terdapat  faktor lain  yang  menyebabkan  wajib  pajak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak. Kemudian  selain  itu  jumlah  responden  kurang  memadai  sehingga  tidak  dapat menggambarkan  kondisi  secara  umum,  sehingga  penelitian  lanjutan  diperlukan dengan menambahkan variable lain yang mungkin lebih tepat untuk penelitian ini. Pemilihan  responden  dan  jumlahnya  juga  perlu  dilakukan  lebih  luas  lagi  agar mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Yolisia Framita, Indah Umiyati, and Asep Kurniawan. 2019. “Determinants and Mitigation Factors of Tax Evasion: Indonesia Evidence.” ACCRUALS (Accounting  Research  Journal  of  Sutaatmadja) 3(2):  226-246. https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.117.
Ajzen,  Icek.  1991.  “The  Theory  of  Planned  Behavior.” Organizational  Behavior and Human Decision Process 50 (2): 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
Ardi,  Devi  Marta,  Trimurti  Trimurti,  and  Suhendro  Suhendro.  2016.  “Pengaruh Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap  Tindakan  Penggelapan Pajak  di  Kota  Surakarta.” Prosiding  Industrial  Engineering  National Conference  (IENACO):    IENACO  (Industrial  Engineering  National Conference) 2016 . http://hdl.handle.net/11617/7169. Atmoko, Alfriadi Dwi. 2021. “Does Intrinsic Religiosity Moderate Between The Self-  Assessment  System  And  Tax  Evasion?  A  Research-Based  On Gender.” ASSETS:  Jurnal  Akuntansi  dan  Pendidikan 10  (2):  123-131. http://doi.org/10.25273/jap.v10i2.5105.
Bawono, Anton, and Milatunnikmah Finisia Rahajeng Oktaviani. 2016. “Analisis
Pemahaman,  Produk,  Dan  Tingkat  Religiusitas  Terhadap  Keputusan Mahasiswa  IAIN  Menjadi  Nasabah  Bank  Syariah  Cabang  Salatiga.” MUQTASID:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah 7  (1):  29-53. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.29-53.
Cressey, Donald R. 1950. “The Criminal Violation of Financial Trust.” American
Sociological Review 15 (6): 738-743. https://doi.org/10.2307/2086606. Datulalong,  Yudithia  Maria,  and  Yulius  Kurnia  Susanto.  2021.  “Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Tax  Evasion  Di Jakarta.” E-Jurnal Akuntansi TSM 1 (1): 1-12. https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/966. Dharma,  Lasmia,  Restu  Agusti,  and  Pipin  Kurnia.  2016.  “Pengaruh  Gender, Pemahaman  Perpajakan  Dan  Religiusitas  Terhadap  Persepsi  Penggelapan Pajak.” Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi 3  (1):  1565-1578. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11764.
Fatimah,  Siti,  and  Dewi  Kusuma  Wardani.  2017.  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penggelapan  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Temanggung.” Akuntansi Dewantara 1 (1): 1–14. https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20. Felicia,  Icha,  and  Teguh  Erawati.  2017.  “Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai Etika  Penggelapan  Pajak.” Kajian  Bisnis  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Widya Wiwaha 25 (2): 226-234. http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/139.
Ghozali,  Imam.  2018. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  Ibm  Spss
25 , 9th ed . Semarang: Universitas Diponegoro.
Hanindita, Dysna Pratiwi, and Endang Dwi Retnani. 2019. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  UMKM  Kota Surabaya.” Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) 8  (10):  1-19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2683.
Haq,  Rivan  Aulia,  and  Ayu  Fury  Puspita.  2019.  “Determinan  Persepsi  Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak
Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta).” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis “E-QIEN” 6 (2): 89-100.
https://doi.org/10.34308/eqien.v6i2.82.
Helweldery,  Bryando,  Theo  Allolayuk,  and  Cornelia  D.  Matani.  2019.  “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Terdaftar  Di KPP Pratama Jayapura).” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah 14 (2): 25-37. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1453.
Indrapraja,  M.  Haykal  Daditullah,  Restu  Agusti,  and  Nanda  Fito  Mela.  2021. “Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Budaya  Organisasi,  Kompetensi  Dan Religiusitas  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  Aparatur  Sipil  Negara.” CURRENT:  Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Bisnis  Terkini 2  (2):  166-183. https://doi.org/10.31258/jc.2.2.166-183.
Indriyani,  Mila,    Siti  Nurlaela,  and  Endang  Masitoh  Wahyuningsih.  2016. “Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Mengenai  Perilaku  Tax  Evasion.” Prosiding  Industrial  Engineering
National  Conference  (IENACO):  IENACO  (Industrial  Engineering National Conference) 2016. http://hdl.handle.net/11617/7163. Karlina,  Yuliani,  Asep  Kurniawan,  and  Indah  Umiyati.  2021.  “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak.” JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society) 2 (2): 28-54.
https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670.
Koster,  Ferry,  Heike  Goudriaan,  and  Coen  van  der  Schans.  2009.  “Shame  and
Punishment:  An  International  Comparative  Study  on  the  Effects  of Religious Affiliation and Religiosity on Attitudes to Offending.” European Journal of Criminology 6 (6): 481–95. https://doi.org/10.1177/1477370809341129. Kusnadi,  Kusnadi,  and  Desi  Rinika.  2019.  “Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem Pemungutan  Pajak,  Sanksi  Keterlambatan  Perpajakan,  Dan  Diskriminasi Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak.” Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Manajemen Malahayati 8 (2): 85-93. http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/risetekonomi/article/view/2614 Liefa,  Theresia,  and  Sofia  Prima  Dewi.  2020.  “Pengaruh  Money  Ethics  Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi.” Jurnal Paradigma Akuntansi 2 (3) 1086-1095. http://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/9534.
Maghfiroh, Dhinda, and Diana Fajarwati. 2016. “Persepsi Wajib Pajak Mengenai
Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Penggelapan  Pajak.” JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Komputerisasi Akuntansi 7 (1): 39–55. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643. Makrifah,  Lailizakiatul,  and  Yudha  Trishananto.  2021.  “Pengaruh  Bukti  Fisik,
Layanan, Dan Religiusitas Terhadap  Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Intervening.” Jurnal  Ekobis:  Ekonomi, Bisnis  &  Manajemen 11  (2):  330- 341. http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/306. Mardiasmo, Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Marlina,  Marlina.  2018.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak  Pada  KPP Pratama Lubuk Pakam.”
Jurnal Pundi 2 (2): 151-168.
https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82.
Mujiyati,  Mujiyati,  Fitria  Riski  Rohmawati,  and  Wahyu  Hening  Ririn.  2018.
“Determinan  Persepsi  Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion).” Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia  (REAKSI) 3  (1):  1– 12. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551.
Nugroho,  Andrianto  Dwi.  2017. Hukum  Pidana  Pajak  Indonesia .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Palil, Mohd Rizal, Mohd Akir Rusyidi, and Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. 2013. “The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity.” ASEAN Journal  of  Economics,  Management  and  Accounting 1  (1):  118-129. http://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal/v1n1/8.pdf.
Palupi,  Atika  Oktaviani.  2013. Pengaruh  Religiusitas  Terhadap  Kenakalan Remaja  Pada  Siswa  Kelas  VIII  SMP  Negeri  02  Slawi  Kabupaten  Tegal . Skripsi Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/18333/.
pISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
Paramita,  A.  A.  Mirah  Pradnya,  and  I  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih.  2016. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak.” E-Jurnal  Akuntansi 17 (2): 1030-1056. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19884. Priantara,  Diaz.  2013. Fraud  Auditing  &  Investigation .  Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Purwati,  Isni.  2016. Pengaruh  Motivasi,  Lingkungan  Kerja  Dengan  Religiusitas Sebagai  Variabel  Moderating  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan (Studi  Kasus  PT.  Daya  Manunggal  Di  Salatiga) .  Skripsi  IAIN  Salatiga. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/953/.
Rahardianti,  Elfitri  Dwi.  2020. Determinan  Persepsi  Etis  Penggelapan  Pajak . Skripsi Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/23894. Rifani, Riza Amalia, Mursalim Mursalim, and Hamzah Ahmad. 2019. “Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Penggelapan Pajak.” PARADOKS  :  Jurnal  Ilmu  Ekonomi 2  (3):  131-144. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/266.
S.,  Alam.  2014. Pengantar  Ekonomi  Dan  Bisnis .  Jakarta:  PT.  Gelora  Aksara Pratama.
Sondakh, Thessa F.Y, Harijanto Sabijono, and Rudy J. Pusung. 2019. “Pengaruh Keadilan  Pemungutan  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan  Dan  Pelayanan Aparat  Pajak Terhadap Tindakan  Penggelapan  Pajak  (Studi Empiris  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama  Manado).” Jurnal  EMBA: Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi 7  (3):  3109- 3118. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24067.
Stack, Steven, and Augustine Kposowa. 2006. “The Effect of Religiousity on Tax
Fraud  Acceptability:  A  Cross  National  Analysis.” Journal  For  The Scientific Study of Religion 45 (3): 325-351. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2006.00310.x. Sundari,  Sundari.  2019.  “Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan  Self  Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” Jurnal Kajian Akuntansi 3 (1): 55-67.
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/2114.
Surahman,  Wanda,  and  Ulinnuha  Yudiansa  Putra.  2018.  “Faktor-Faktor  Persepsi Wajib  Pajak  Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak.” Jurnal  REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit 5 (1): 1-10.
https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140.
Suryaputri, Rossje Vitarimetawatty,  and  Ancilla Regina Averti. 2019. “Pengaruh Keadilan  Perpajakan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi  Perpajakan, Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak.” Jurnal  Akuntansi Trisakti 5 (1): 109-122. http://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851. Wanarta,  Feby  Eileen,  and  Yenni  Mangoting.  2014.  “Pengaruh  Sikap Ketidakpatuhan  Pajak,  Norma  Subjektif,  dan  Kontrol  Perilaku  yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan  Pajak.”  Tax  &  Accounting  Review  4  (1):  138-150. http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3112.
Wijaya,  Angka,  and  Miftahul  Jannah.  2017.  “Beberapa  Faktor  Yang
Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Atas  Perilaku Penggelapan Pajak.” Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi 13 (1): 87-111. https://doi.org/10.35449/jemasi.v13i1.7.

## LAMPIRAN
Target dan Realisasi Penerimaan PPH Tahun Target Realisasi Persentase Penerimaan Pajak 2015 548.805.999.657 508.091.400.108 92,59% 2016 840.688.073.000 566.210.075.775 67,36% 2017 867.638.899.000 518.452.461.071 59,76% 2018 710.573.647.000 577.348.853.900 81,26% 2019 750.056.305.000 696.505.403.911 92,87% 2020 571.005.044.000 548.853.759.381 96,13% Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Jumlah Wajib Pajak Lapor Persentase 2015 29,688 14,286 48,12% 2016 31,813 15,137 47,58% 2017 33,877 14,945 44,12% 2018 36,456 14,866 40,78% 2019 39,106 16,540 42,30% 2020 51,853 15,164 29,24%
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga