## “DE PARTICULIERE SADJA”: KELAS MENENGAH KOTA DAN
POLITIK KEWARGAAN DI KOTA KOLONIAL SURABAYA AKHIR ABAD KE-19
“DE PARTICULIERE SADJA”: URBAN MIDDLE CLASS AND THE CITIZEN POLITICS IN THE COLONIAL CITY OF SURABAYA IN THE LATE OF 19 TH CENTURY

## Andi Achdian, Erna E. Chotim
Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional, Jakarta angdhiri@gmail.com,ernachotim@yahoo.com

## Abstract
In  the  last  three  decades,  civil  society  and  citizenships  has  become  key  terms  that  entered  the  debates  and dicussions about the prospects of democtratization in Indonesian society under the New Order regime in 1990s. However,  due  to  the  lack  of  historical  perspectives  and  evidences,  the  debates  and  discussions  about  civil society  and  citizenships  tems  in  the  academic  discourse  in  Indonesia  has  increasingly  been  left  behind  in  the literatures. By focusing its analyses to the development of colonial city of Surabaya in the late nineteenth to the early  twentieth  century  under  the  Dutch  colonialism,  this article  seeks  to  highlight  an  interesting  aspects  that was neglected in the debates. This article presented the idea that the spatial aspect of the city and the dynamic development  of  city  politics  has  become  a  crucial  aspect  in  the  development  of  strong  civil  society  and  the politics of citizenships in the Dutch colony at the time.
Keywords: Surabaya, colonial city, middle-class, citizenships, civil society

## Abstrak
Dalam  kepustakaan  kontemporer  di  Indonesia,  konsepsi  tentang  masyarakat  sipil  dan  politik  kewargaan  telah menjadi tema penting yang mengisi kepustakaan ilmu sosial dan politik di Indonesia sejak dekade 1990an dalam menghadapi  dominasi  kekuasaan  pemerintahan  otoriter  Orde  Baru.  Bagaimanapun,  terdapat  kelemahan  dalam perkembangan konsep tersebut dengan ketiadaan rujukan historis dalam pengalaman sejarah Indonesia. Dengan menguraikan  bagaimana  perkembangan  kehidupan  masyarakat  kota  kolonial  Surabaya  pada  paruh  kedua  abad ke-19  dan  awal  abad  ke-20,  tulisan  ini  mencoba  mengisi  ruang  kosong  tersebut  dengan  menunjukkan  dimensi penting  ruang  kota  dan  praktik  politik  yang  muncul  di  dalamnya  sebagai  landasan  penting  bagi  kemunculan masyarakat  sipil  yang  kuat  untuk  mewujudkan  konsepsi  ideal  politik  kewargaan  dalam  kehidupan  sehari-hari warga.  Perspektif  kesejarahan  menjadi  unsur  penting  dalam  memberikan  sumbangan  ini.  Metode  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  melakukan  penggalian  terhadap  sumber-sumber  sejarah  dari berbagai  berita  dan  opini  di  dalam  suratkabar  berbahasa  Belanda  pada  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20, serta  analisis  yang  berangkat  dari  sudut  pandang  lokal  di  lingkungan  Kota  Surabaya  yang  berbeda  dengan pandangan  para  pembuat  kebijakan  di  pusat  pemerintahan  Batavia.Tulisan  ini  mengungkapkan  bagaimana pengaruh  konsepsi  kewargaan  modern  dari  pengalaman  politik  Eropa  mendapatkan  tempat  pertumbuhan  yang subur di lingkungan perkotaan Hindia-Belanda saat itu. Pembahasan yang muncul dalam tulisan ini diharapkan dapat  merangsang  pembicaraan  dan  debat  akademis  di  Indonesia  terkait  konsepsi  tersebut  seiring  konteks perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  secara  demografis  berkembang  menjadi  masyarakat  kota  dalam waktu satu dekade ke depan.
Kata kunci: Surabaya, kota kolonial, kelas menengah, masyarakat sipil, politik kewargaan
Apakah kita harus terus-menerus memohon kepada pemerintah untuk mengatasi  bau hawa beracun yang keluar dari pipa air dari sungai Krambangan yang tidak layak bagi kesehatan di lingkungan tempat tinggal kita? Apakah kita harus kembali meminta penambahan jumlah tempat tinggal bagi orang- orang Eropa yang terpaksa menyewa tempat tinggal mereka dari penduduk lokal dengan harga yang mahal? Apakah kita akan terus membiarkan hidup dalam kegelapan ketika malam tiba? ...
Apakah semua urusan itu dapat diselesaikan hanya dengan dua wakil pemerintah pusat, yang pertama sebagai pegawai keresidenan yang membawahi jutaan penduduk, dan satunya lagi kepala polisi yang membawa korps polisi dengan sedikit orang-orang Eropa di dalamnya? Apabila memang persoalannya
terletak pada ketiadaan dana lokal untuk mengurus semua itu, apakah masuk akal jika pemerintah meminta dukungan warga kota, untuk bersama-sama membentuk dewan kota. Bagaimana jika kemudian dewan kota itu mengeluarkan aturan memungut pajak lokal untuk membiayai penerangan kota, polisi, dan pemeliharaan infrastruktur kota?
(“Het Gemeenteleven Op Java in de Europeesche Maatschappij”, De Oostpost, 03 Juni 1858)

## Pendahuluan
Sejumlah  studi  dalam  kepustakaan sejarah  Indonesia  modern  telah  memfokuskan perhatian  dan  analisisnya  terhadap  bekerjanya kekuasaan  kolonial  dan  tanggapannya  terhadap kemunculan  kaum  terpelajar  dan  ide  nasionalisme Indonesia  sepanjang  empat  dekade  akhir kekuasaan  kolonial  Belanda.  Fokus  perhatian tersebut membentuk kerangka pengetahuan yang mempertentangkan  antara  aparat  kekuasaan negara kolonial yang berpusat di Batavia sebagai pusat  administrasi  pemerintah  kolonial  berhadapan dengan agenda politik kaum nasionalis Indonesia sejak  kemunculan  Budi  Utomo  sebagai  organisasi modern  pertama  di  kalangan  terpelajar  pribumi. Tidak  dapat  disangkal,  sejak  berkembangnya, konsepsi  penulisan  sejarah  nasional  yang menempatkan  orang-orang  Indonesia  sebagai aktor  utama  dalam  panggung  sejarah,  atau  yang dikenal  dengan  nama  pendekatan  Indonesiasentris, pandangan tentang bagaimana bekerjanya politik kolonial  telah  dibangun  dalam  kerangka  yang mempertentangkannya  dengan  kedudukan  dan posisi  orang-orang  Indonesia  di  dalamnya. Dalam kerangka ini, pergerakan antikolonial dari orang-orang  Indonesia  adalah  antitesis  utama dari politik kolonial pemerintah Hindia-Belanda.
Meski  pendekatan  ini  telah  menghasilkan sejumlah karya penting dalam melihat perkembangan politik  Indonesia  modern  akhir  abad  ke-19  dan awal  abad  ke-20,  tetapi  pendekatan  ini meniadakan  sama  sekali  kisah  tentang  orang- orang  Eropa  atau  Belanda  dalam  pembentukan modernitas  kolonial  abad  ke-19  dan  awal  abad ke-20 hanya memberikan satu sisi saja kekayaan pengalaman  sejarah  yang  membentuk  wujud Indonesia modern sekarang ini. Dengan berfokus pada  perkembangan  yang  terjadi  di  Kota Surabaya  pada  paruh  kedua  abad  ke-19,  dan menggali  sumber-sumber  yang  tersedia  tentang kiprah warga Eropa partikelir di lingkungan kota itu,  tulisan  ini  menawarkan suatu  gambaran  lain yang  menarik  tentang  persoalan  penting  yang melatari  proses  pembentukan  kota-kota  modern di Indonesia, terutama Kota Surabaya yang pada periode  itu  muncul  sebagai  pusat  industri  dan perdagangan  yang  utama  di  koloni  Hindia- Belanda.  Seperti  disampaikan  Onghokham
(1985)  dalam  ulasannya  tentang  runtuhnya Hindia-Belanda, mengangkat kembali kiprah dan posisi  orang-orang  Eropa  dalam  proses  awal yang  mengiringi  perkembangan  modernitas kolonial di Hindia-Belanda, tulisan ini menunjukkan  bahwa  paling  tidak  “mereka pernah  ada”  dan  turut  menjadi  bagian  yang membentuk arah perkembangan modern masyarakat Indonesia.

## Awal Perkembangan Modern Surabaya
Meski  Kota  Surabaya  memiliki  sejarah panjang  yang  menyusur  sampai  akhir  abad  ke- 13, seperti yang kemudian menjadi hari jadi kota itu  sekarang  ini,  tetapi  perkembangan  modern kota  itu  terjadi  secara  cepat  di  bawah kolonialisme  Belanda  pada  abad  ke-19  sampai beberapa  dekade  awal  abad  ke-20.  Sebagai upaya  memberi  konteks  terhadap  seluruh perkembangan  yang  terjadi  pada  awal  abad  ke- 20,  bagian  ini  akan  menguraikan  pola-pola utama  yang  muncul  dalam  perkembangan sejarah kota tersebut. Bagian pertama tulisan ini akan  menyampaikan  awal  perkembangan  kota sepanjang  periode  prakolonial  yang  menyusur sampai abad ke-14 ketika kota itu masih menjadi bagian  dari  kekuasaan  kerajaan  pedalaman Majapahit  sebelum  kemudian  ia  menjadi  negara kota yang merdeka setelah keruntuhan Majapahit.
Sejarawan  kota  Surabaya,  G.H.  von Faber  (1931),  menyebutkan  bahwa  Surabaya sebagai  kota  pelabuhan  di  ujung  timur  pulau Jawa  memiliki  riwayat  panjang  yang  menyusur sampai  1275  M,  ketika  Raja  Kertanegara membentuk  pemukiman  bagi  pasukannya  di wilayah  Surabaya  sekarang  setelah  penumpasan pemberontakan  Kemuruhan  pada  1750  M. Sementara  itu,  pemerintah  Kota  Surabaya menetapkan hari jadi kota itu pada 31 Mei 1293 yang bertepatan dengan kemenangan pasukan di bawah  pimpinan  Raden  Wijaya  mengusir pasukan  Mongol  yang  bersauh  di  muara  sungai Kalimas sekarang ini.
Angka-angka  tahun  tersebut  dalam kaitan  ini  memberi  petunjuk  tentang  riwayat sejarah  panjang  kota  tersebut  sepanjang  periode
prakolonial.  Sumber-sumber  sejarah  lama  yang berasal  dari  abad  ke-14  memberikan  keterangan tentang arti penting kota tersebut sebagai  bagian kerajaan Majapahit yang mengarah ke selatan di sekitar  wilayah  Mojokerto  sekarang  ini  seperti disebutkan  dalam  Prasasti  Trawulan  I  dan Kakawin  Nãgarakrtāgama,  termasuk  juga  dalam uraian  sumber-sumber  Tionghoa  era  dinasti Yuan  dan  Ming  yang  menyebut  kota-kota pelabuhan seperti Tuban (Tu-ping-tsuh), Sidhayu (Sugalu),  Grêsik  (Ts’e-ts’un),  Surabaya  dan Kalimas (Patsieh) (Djafar, 2009: 73-74).
Perubahan penting yang terjadi sepanjang  periode  sejarah  prakolonial  Surabaya adalah  peralihannya  sebagai  wilayah  bawahan Majapahit  menjadi  negara  kota  merdeka  seiring dengan  perkembangan  kejayaan  perdagangan maritim  di  nusantara.  Perkembangan  tersebut terekam dalam sumber-sumber Eropa abad ke-16 yang  menyebutkan  bahwa  di  kota  itu  terdapat sekitar  “tiga  puluh  ribu  tentara”  bersiap menghadapi  ancaman  militer  kerajaan  perdalaman Mataram.  Sementara  itu,  jumlah  penduduk seperti tercatat dalam Daghregister diperkirakan mencapai  sekitar  “lima  puluh  sampai  enam puluh ribu orang” (Schrieke, 1966: 19-25).
Sisi  menarik  dari  catatan  itu  adalah perkiraan  jumlah penduduk  yang  menggambarkan kehidupan  lingkungan  kota  pelabuhan  yang ramai dengan  jumlah  mencapai  setengah  jumlah penduduk  penduduk  Kota  Surabaya  memasuki awal abad ke-20 yang mengesankan perkembangan  kota  tersebut  sebagai  kota  yang cukup  ramai.  Laporan  lain  dari  abad  ke-17 memberi  gambaran  menarik  tentang  kehidupan perkotaan  di  pulau  Jawa  yang  menyebutkan keberadaan  pemukiman  dalam  garis  lingkar seluas “lima mil” sampai batas Jembatan Merah yang  dikeliling  tembok  pertahanan  dan  separuhnya lagi  dengan  onggokan  tanah  (baluwarti)  yang berfungsi  sebagai  pertahanan  militer.  Tembok kota  dilindungi  benteng-benteng  kecil  yang dilengkapi  10  sampai  20  meriam  yang melindunginya dari serangan pihak luar. Tempat tinggal  raja  terdapat  di  bagian  barat  sungai Kalimas  dengan  pasar  dan  bengkel  konstruksi untuk  membuat  meriam.  Di  dalam  laporan  ini pula  disebutkan  keberadaan  orang-orang  Eropa yang  turut  membantu  pertahanan  kota  itu  (De Graaf, 2002: 16-19).
Sumber-sumber  Eropa  dalam  kaitan  ini memberikan  dua  hal  penting  terkait  perkembangan Kota  Surabaya  sepanjang  periode  kejayaan
perdagangan maritim nusantara. Pertama adalah lingkungan  kota  yang  tumbuh  di  sekitar  muara sungai Kalimas sebagai pusat awal perkembangan  kota  Surabaya.  Kedua  adalah gambaran yang menampilkan tata-kelola masyarakat perkotaan  yang  sebanding  dengan  pola  kehidupan kota-kota  abad  pertengahan  di  Eropa  dengan tembok-tembok  kota  di  bawah  perlindungan seorang  bangsawan  atau  raja  sebagai  dasar perkembangan modernitas Eropa menuju revolusi  industri  abad  ke-17. 1 Ketiga  adalah sistem  pembagian  kerja  dalam  masyarakat  yang telah  berkembang  melalui  keberadaan  industri skala rumahan seperti jahitan bordir, pemintalan, pembuatan  batik,  kerajinan  emas  dan  perak. Sistem  pembagian  kerja  ini  juga  terdistribusi  di wilayah-wilayah  kota  yang  berbeda  di  seperti para  tukang  dan  tenaga  ahli  perkapalan  di wilayah  pertukangan,  para  pembuat  jam  di Tjantian,  produksi  furnitur  di  Pasepan,  pembuatan batik  di  Kampung  Baru,  penjahit  pakaian  di Ampel  dan  sebagainya  yang  mengesankan kehidupan  kota  praindustri  melalui  kehadiran para  artisan  yang  trampil  dalam  bidang-bidang teknis  tertentu. 2 Dalam  kaitan  ini,  satu  ciri penting perkembangan Kota Surabaya sepanjang periode  prakolonial  menampilkan  gambaran menarik  perkembangan  kota  praindustri  di  Jawa saat itu.
Bagaimanapun,  kedudukan  Surabaya sebagai  negara-kota  merdeka  tidak  bertahan lama.  Kota  itu  pada  akhirnya  takluk  menjadi bawahan  kerajaan  perdalaman  dari  dinasti Mataram  di  Jawa  Tengah  setelah  menghadapi serangkaian invasi militer pada awal abad ke-18. Kekuasaan  dinasti  Mataram  di  kota  itu bagaimanapun  tidak  mengakhiri  gejolak  yang menjadi  faktor  instabilitas  yang  mengancam
1 Boomgard  dalam  ulasannya  tentang  sejarah sosial-ekonomi masyarakat Jawa pada abad 18 dan 19 menyatakan bahwa ia lebih suka menggunakan istilah kota  yang  merujuk  “kota  kecil,  dan  tidak  memiliki konotasi  Eropa  berupa  adanya  tembok  yang mengelilingi,  benteng  dan  seterusnya.”  (Lihat Boomgard,  2004:  192).Bagaimanapun,  laporan- laporan  tentang  perkembangan  kota  Surabaya sebelum terbentuknya pemukiman orang-orang Eropa sudah  memberi  kesan  tentang  bentuk  kehidupan perkotaan  prakolonial  dengan  tembok  dan  benteng pertahanan yang melindungi kota.
2 Sukko Kim dalam makalahnya memberikan gambaran  menarik  kaitan  antara  sistem  pembagian kerja di dalam masyarakat dengan pertumbuhan kota- kota  pada  masa  awal  industrialisasi  Amerika  Serikat. (Kim, 2006).
kekuasaan  dinasti  Mataram  seperti  ditunjukkan melalui  pemberontakan  Trunajaya.  Dengan dukungan  VOC,  Susuhanan  Surakarta  menumpas pemberontakan  tersebut.  Sebagai  balas  jasa, Susuhunan  Surakarta  menyerahkan  wilayah pelabuhan  laut  yang  penting  itu  kepada  VOC dalam  sebuah  traktat  yang  ditandatangani bersama  Gubernur  Jenderal  VOC,  Baron  van Imhoff, pada 1743.
“Revolusi Industri” dan Transformasi
Modern Kota Surabaya
Di bawah VOC, dan kemudian pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda,  Surabaya memasuki  lembaran  sejarah  baru  yang  berbeda dengan  periode-periode  sebelumnya.  Kestabilan politik jangka panjang di bawah kekuasaan baru menjadi  dasar  tranformasi  modern  Kota  Surabaya menjadi kota industri dan perdagangan terkemuka  di  Hindia-Belanda  sampai  awal  abad ke-20.    Seiring  tegaknya  kontrol  kolonial  atas wilayah  itu,  Surabaya  berkembang  dari  wilayah yang sebelumnya penuh gejolak menjadi sebuah wilayah  yang  stabil  dan  siap  melakukan “revolusi industrinya”.
Ada  tiga  faktor  penting  berperan  besar dalam proses ini. Pertama adalah pengembangan instalasi  militer  dan  pangkalan  angkatan  laut serta  pembangunan  bengkel  artileri  di  Surabaya pada  1802  atas  perintah  Gubernur  Jenderal Daendels  sebagai  langkah  menghadapi  pasukan Inggris di Jawa. Namun, dibanding keberhasilannya  dalam  mempertahankan  diri dari serangan militer Inggris, bengkel konstruksi dan  galangan  kapal  lebih  memberi  sumbangan besar  terhadap  tahap  awal  industrialisasi  kota Surabaya. Momentumnya terjadi pada 1837 saat Gubernur  Jenderal  De  Eerens  melanjutkan rencana Daendels yang terhenti akibat pendudukan  Inggris  di  Hindia-Belanda.  Sebuah komisi  dibentuk  dan    mulai  bekerja  pada  1837 dengan  agenda  pembentukan  kompleks  maritim di  bagian  kanan  Kalimas  sebagai  pusat  pusat perkembangan  industri  galangan  kapal  dan persenjataan berat yang dibangun melalui mesin- mesin  bertenaga  uap  dan  batubara.  Dalam catatan  perjalanan  seorang  jurnalis  awal  di Hindia-Belanda,  W.R.  Van  Hoevel,  gambaran perkembangan  pembangunan  kompleks  maritim tersebut menurutnya “hampir sama dengan yang dibangun di Amsterdam, tetapi di sini jauh lebih besar dan kolosal” (Faber: 135).  Perkembangan industri  galangan  kapal  dan  persenjataan  di sekitar pelabuhan ini  membentuk  satu kompleks
industri  awal  di  Kota  Surabaya  yang  terus berkembang  sampai  abad  ke-20  sebelum kemudian  pemerintah  mengembangkan  kompleks industri  baru  di  Ngagel  karena  wilayah  sekitar pelabuhan  tidak  lagi  mampu  menampung perkembangan industri baru.
Kedua,  dan  ini  terus  menjadi  faktor penting  sampai  awal  abad  ke-20,  adalah berkembangnya  eksploitasi  tanaman  keras  dan produksi gula di sekitar Surabaya dan perdalaman  Jawa  Timur  sejak  ditetapkannya kebijakan  Tanam  Paksa  di  bawah  Gubernur Jenderal  Van  den  Bosch  pada  1830  dan mencapai  puncaknya  pada  era  liberal  yang membuka  Hindia-Belanda  bagi  modal  swasta kolonial.  Perubahan  wilayah  perdalaman  menjadi tempat  produksi  tanaman  keras  dan  eksploitasi gula  untuk  ekspor  ke  pasar  dunia  menjadi pijakan  penting  industrialisasi  di  kota  tersebut. Catatan  H.  Van  Kol,  yang  datang  mengunjungi Kota  Surabaya  pada  awal  abad  ke-20  menuturkan bahwa di sekitar keresidenan Surabaya, Pasuruan,  Besuki  dan  Jombang,  terdapat  sekitar 37  pabrik  gula  yang  menyewa  tanah  penduduk dan  25  persil  lahan  untuk  tanaman  kopi.  Di sekitar  Pasuruan  dan  Besuki  saja,  jumlah  total tanah  penduduk  yang  digunakan  sebagai  ladang tebu  dan  perkebunan  mencapai  22.445  bouw atau  22  persen  dari  seluruh  perkebunan  tebu yang ada di Jawa (Van Kol, 1903).
Pabrik-pabrik gula di sekitar Surabaya dan wilayah  perdalaman  seperti  Pasuruan,  Kediri, Jombang,  dan  Mojokerto,  membutuhkan  perbaikan dan  penggantian  perangkat  mesin  produksi. Kebutuhan  ini  awalnya  dipasok  langsung  dari Eropa.    Namun,  dengan  pertimbangan  efisiensi, kebutuhan ini mulai dipasok secara lokal dengan berkembangnya  pabrik  mesin  di  kota  Surabaya. Semakin  banyak  pabrik  gula  dan  usaha perkebunan  berkembang,  semakin  banyak  pula kebutuhan untuk perawatan mesin dan perbaikannya  dilakukan,  dan  semakin  berkembang pula  industri  metal  dan  permesinan  di  kota tersebut.  Pelabuhan  Tanjung  Perak,  yang menjadi  gerbang  ekspor-impor  dari  dan  menuju pasar  Eropa,  berkembang  menjadi  semakin penting  sebagai  titik  penghubung  antara  Kota Surabaya  dengan  kota-kota  besar  lainnya  di dunia  seperti  Amsterdam,  New  York,  London, Singapura,  Jepang,  Tiongkok  dan  Australia. Sampai awal abad ke-20, perkembangan industri, khususnya  terkait  dengan  produksi  mesin,  telah menampilkan sebuah struktur industri yang sama sekali tidak menggambarkannya sebagai wilayah koloni Eropa di dunia ketiga seperti ditammpilkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1 Komposisi Kegiatan Industri Manufaktur sesui jumlah pabrik dan pekerja di Surabaya, 1921 Sektor Industri Jumlah Pabrik Pekerja Rumahan < 5 Pekerja Makanan, Minuman dan Tembakau 44 1.495 20 Pabrik roti 11 127 6 Makanan Lainnya 5 419 (-) 5 Es dan Soft-drink 22 640 5 Minuman Alkohol 3 171 (+) 2 Rokok dan Sigar 3 138 (+) 2 Tekstil, Pakaian dan Sepatu 19 783 (+) 14 Tenun, batik 2 98 (+) 7 Penjahit 12 - 2 Penyamakan Kulit 5 685 5 Kayu 57 965 (+) 65 Furniture 42 665 (+) 57 Pemotongan kayu 8 300 1 Perkapalan 7 - 7 Kertas dan Percetakan 18 1.172 (+) 11 Kimia & Farmasi 35 243 (+) 5 Sabun 12 94 (+) 1 Lainnya 23 149 (+) 4 Bahan Bangunan 51 2.136 66 Bata dan Keramik 41 1.962 26 (?) Gamping 5 158 (-) 37 (?) Lainnya 5 16 (+) 3 Mesin dan Baja 69 11.460 47 Bengkel Mesin 23 10.326 - Pandai besi dan peleburan baja 18 395 33 Bengkel perbaikan kendaraan 15 682 9 Perhiasan 13 57 (+) 5 Total 293 18.254 228
Sumber: Howard  Dick  (2003).  Surabaya.  City  of  Work:  A  Socioeconomic  History,  1900-2000. Singapore, National University of Singapore. Halaman 268.
Ketiga  adalah  perkembangan  industri kereta api di Hindia Belanda yang menempatkan Surabaya  sebagai  pusat  kegiatan  perbaikan  dan pemeliharaan kereta api milik jawatan kereta api negara  (Staatspoorwagen)  di  Kota  Surabaya memasuki akhir abad ke-19. Pembangunan jalur kereta  api  Surabaya–Pasuruan–Malang  adalah pekerjaan  pertama perusahaan kereta api negara tersebut  di  Hindia.  Sebelumnya,  pembangunan- pembangunan  jalur  kereta  api  di  Jawa  Tengah telah  diupayakan  perusahaan  swasta  seperti Nederlandsch Indisch Spoorwegen (NIS). Namun,  problem  keuangan  yang  menimpa perusahaan  itu  menyebabkan  serangkaian  agenda pengembangan  jalur  kereta  api  di  Jawa mengalami  hambatan.Berdasarkan  Staatsblad 141  tahun  1875  pemerintah  pun  membentuk jawatan  keretanya  yang  memelopori  pembangunan jalur-jalur baru di Hindia.
Gambaran  menarik  dari  perkembangan kapitalisme  kolonial  abad  ke-19  menampilkan bukan  saja  peralihan  ekonomi  kolonial  dari sistem ekonomi dengan negara sebagai kekuatan utama,  menjadi  sebuah  praktik  ekonomi  yang semakin banyak dari orang-orang Belanda, tetapi juga perkembangan kekuatan modal swasta yang berpengaruh  dalam  pembentukan  kehidupan masyarakat  kota  kolonial  Surabaya  saat  itu menggantikan peran negara.  Praktik  ini  menjadi pola  umum  yang  muncul  dalam  proses perkembangan  indutrialisasi  di  kota  Surabaya. Kisah  sosok  “raja  baja”  Frans  Jacob  Hubert Bayer  yang  menjadi  pionir  industri  swasta  di Surabaya  menjadi  ilustrasi  menarik  tentang kiprah  warga  partikelir  dalam  perkembangan yang  terjadi  di  kota  pada  pertengahan  abad  ke- 19. Sebelum mengembangkan pabriknya sendiri, Bayer adalah pegawai pemerintah yang
mengawasi  pekerjaan  di  bengkel  konstruksi artileri  di  dalam  benteng  tempat  hunian  warga Eropa  tinggal.  Pada  September  1841,  ia mengajukan diri untuk berhenti dan membangun sendiri bengkel industri dengan nama Stoomfabriek  yang  kemudian  berganti  menjadi Phoenix.  Menyadari  arti  strategis  pabrik  yang didirikan  Bayer,  pada  1844pemerintah  membeli pabrik  itu  dengan  nilai  f.  100.000  uang  perak. Bayer  sendiri  tetap  menjadi  pemimpin  dalam perusahaan itu. Namun, dengan modal baru yang dimilikinya, Bayer membangun lagi pabrik baru yang  menghasilkan  produk  baja  bernama  De Volharding.  Pabrik  ini  terus  bertahan  sampai awal  abad  ke-20.  Agen-agen  perusahaan  besar seperti  Handelsvereeniging  Amsterdam  (HvA); Nederlandsch  Handelsmaatschappij,  De  Javasche Bank membuka kantor-kantor perwakilan mereka di Kota Surabaya (Faber, 1931).
Di  luar  pengusaha  Belanda,  sejumlah warga Eropa lain turut serta dalam perkembangan  ekonomi  baru  di  koloni  seperti ditunjukkan  melalui  pembentukkan  perusahaan Firma  Fraser  Eaton  &  Co,  perusahaan  milik orang  Inggris  di  kota  itu  yang  secara  khusus menangani  impor  barang-barang  dari  Eropa, seperti katun dan produk manufaktur, selain juga ekspor  produk-produk  lokal  seperti  gula,  kopi, karet, minyak sitrun, dan kina ke pasaran Eropa. Kemudian  perusahaan  milik  orang  Armenia, Joakim & Co. dan Thomas & Co., yang menjadi dasar  perkembangan  kelompok  orang-orang Armenia  di  kota  Surabaya.  Pada  1851,  para pengusaha itu membentuk Soerabaiasche Handelsvereeniging (Perkumpulan Dagang
Surabaya)  yang  kemudian  berubah  nama menjadi  Kamer  van  Koophandel  en  Nijverheid (Kamar Dagang dan Industri) pada 1863 sebagai upaya melindungi kepentingan-kepentingan usaha  mereka.  Di  sektor  jasa,  perkembangan yang  terjadi  ditunjukkan  melalui  pembentukan firma  hukum  Anemaet  milik  Jhr.  C.G.  van Haeften,  J.C.A  van  Haeften  dan  A.J.W  van
Delden  (Faber,  1931).  Dalam  kaitan  ini,  orang- orang Belanda dan Eropa lainnya tampil sebagai kekuatan  utama  dalam  arus  perubahan  yang terjadi  di  Kota  Surabaya  dan  menampilkan wajah  kosmopolitan  Kota  Surabaya  pada  paruh kedua  abad  ke-19.  Catatan  statistik  tentang penduduk  kota  memberikan  gambaran  sejauh mana sifat kosmopolitan kota itu. 3
3 Di  luar  warga  Belanda  yang  menjadi kelompok besar dalam perkembangan populasi warga
Kota Kolonial dan Kelas Menengahnya
Sampai  awal  abad  ke-20,  industri  dan perdagangan  telah  menjadi  daya  dorong  utama yang  mengubah  posisi  Surabaya  sebagai  salah satu  wilayah  pinggiran  di  dalam  struktur kekuasaan  tradisional  menjadi  pusat  orientasi baru di Hindia-Belanda. Capaian perkembangannya dalam  waktu  kurang  dari  satu  abad  bahkan melampaui  kota  Batavia  yang  menjadi  pusat pemerintahan  kolonial  saat  itu.  Gambaran tentang  sejaun  mana  Surabaya  melampaui  kota Batavia  dalam  hal  kemajuan  ekonomi  dan karakter  budaya  penduduk  yang  tinggal  di dalamnya diuraikan dengan menarik oleh Moses van Geuns, redaktur Soerabajasch Handelsblad, surat  kabar berhaluan  liberal  yang  terbit  di  kota itu.  Van  Geuns  menyatakan  apabila  di  Batavia orang  segera  “mendapatkan  formalitas  dan kekakuan  para  birokrat”  dan  “kesantunan  serta kebersihan  ala  negeri  induk”,  di  Surabaya  yang muncul  adalah  “kebebasan  dan  segala  sesuatu yang  berjalan  di  luar  aturan”  mewakili  “watak kosmopolitan  dan  pikiran  yang  terbuka”(Van Geuns.  “Batavia  Nouvelles”  dalam  Soerabaja Handelsblad, 26 April 1907).
Ciri  tentang  sikap  warga  kota  yang merdeka  dan  bebas  dari  pengaruh  negara  dalam kaitan  ini  bukan  saja  terbatas  pada  kalangan warga  partikelir  Eropa,  tetapi  juga  di  kalangan orang-orang  Indonesia  yang  tinggal  di  kota  itu. Uraian  Parada  Harahap  dalam  perjalanan jurnalistik  kelilingnya  pada  1939  menyebutkan bahwa  ‘sikap  ke-ambtenaar-an’  tidak  terlihat  di antara  penduduk  pribumi  di  dalam  lingkungan kota  Surabaya.  Menurutnya  “pengaruh  dagang” adalah  salah  satu  faktor  yang  menjadi  dasar keluwesan  dan  kemerdekaan  pribadi  arek Suroboyo  (Harahap,  1952:  183.  dikutip  dari Basundoro,  2011).  Gambaran  ini  yang  menjadi dasar  bagi  William  Frederick  (1989)  merumuskan konsepsi  priyayi  baru  yang  membentuk  sosok
Eropa, , beberapa warga asing lainnya yang tinggal di Surabaya  ditunjukkan  melalui  keberadaan  warga Jerman  yang  menjadi  populasi  Eropa  terbesar  kedua (844  jiwa)  setelah  orang-orang  Belanda,  disusul Armenia  (388  jiwa),  Inggris  (383  jiwa),  Prancis  (85 jiwa),  Swiss  (67  jiwa)  dan  beberapa  warga  Eropa lainnya.  Di  luar  kategori  Eropa,  warga  asing  lainnya sebagai  penghuni  kota  dengan  jumlah  cukup signifikan adalah Jepang (720 jiwa), Amerika Serikat (31  jiwa)  dan  Filipina  (26  jiwa).  Bersama  mayoritas penduduk  pribumi  (265.872  jiwa);  Tionghoa  (38.797 jiwa);  Arab  dan  Timur  Asing  lainnya  (5.682  jiwa) (Von Faber, 1936).
sosial  baru  dalam  kepemimpinan  revolusi Indonesia  di  Kota  Surabaya  dengan  karakter penduduk yang ‘berkeinginan kuat, suka merasa bebas  dari  kewajiban  sosial  dan  kewaijban lainnya,’  dan  ‘secara  samar  bersifat  “kelas menengah” dalam ideal-ideal mereka’ (8).
Apabila  para  penulis  Belanda  dan  para peneliti tentang sejarah kota itu telah menggambarkan  satu  karakter  khusus  yang mewarnai karakter penduduk kota yang berjarak terhadap  aparat  birokrasi  kolonial  di  pusat  dan daerah,  atau  disebut  para  ambtenaar,  maka landasan perkembangannya terdapat pada proses sejarah pembentukan kelompok sosial baru yang terjadi  di  lingkungan  Kota  Surabaya  sejak pertengahan  abad  ke-19  sampai  awal  abad  ke- 20.  Kemajuan  ekonomi  kota  dan  proses industrialisasi  telah  menjadi  basis  kemunculan lapisan  sosial  baru  di  kota  kolonial  dari penduduk  kalangan  Eropa  yang  “merasa  terlalu tinggi untuk berhubungan dengan lapisan bawah penduduk,  tetapi  juga  bukan  industrialis, pedagang  besar  atau  pegawai  pemerintah.” Mereka  adalah  pengacara,  dokter,  akuntan, pedagang, jurnalis, agen asuransi, guru, seniman, dan  profesi  modern  lainnya,  termasuk  juga pensiunan  pegawai  yang  memutuskan  untuk menetap lebih lama di koloni setelah menyelesaikan tugas mereka.
Kelompok  ini  seringkali  disebut  atau menyebut diri sebagai “orang particulier sadja” yang  di  kemudian  hari  menjadi  inti  kekuatan perubahan  yang  ada  di  lingkungan  perkotaan (Faber 1931:61). Penggunaan istilah de particuliere sadja pada awalnya secara sederhana  mengacu  pada  sosok  orang-orang Eropa, Bumiputera, Tionghoa, Arab, dan lainnya yang  memiliki kedudukan dan pekerjaan di  luar birokrasi  pemerintahan  (Faber,  1931).  Namun, dalam perkembangannya kemudian, konsepsi itu meluas  menjadi  sebuah  citra  ideal  tentang  kelas menengah  di  kota-kota  kolonial  yang  memiliki selera estetis, budaya, dan pandangan serta sikap politik  yang  lebih  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  negara  dan  memiliki  keleluasaan menanggapi  masalah  yang  dibanding  para pejabat  kolonial  yang  terikat  pada  struktur birokrasi dan kepatuhan terhadap atasan. 4 Dalam
4 Seperti  yang  dilakukan  Utsa  Ray  dalam menganalisis  perkembangan  kelas  menengah  dan kaitannya  dengan  budaya  kuliner  di  kota  kolonial India,  pengertian  konsepsi  kelas  menengah  dalam uraian  ini  mengacu  pada  konsepsi  kelas  menengah seperti  dikemukakan  Pierre  Bourdie  yang  melihat
kaitan  ini  penggunaan  istilah  de  particuliere sadja atau warga partikelir seringkali dipertentangkan  dengan  golongan  ambtenaar mewakili  mereka  yang  bekerja  di  dalam birokrasi  kolonial  dengan  patronase  politiknya terhadap warga di koloni.
Lapisan  menengah  perkotaan  ini  bukan saja  datang  ke  Hindia  dengan  tujuan  mencari penghidupan  seiring  pertumbuhan  kemajuan ekonomi  di  Kota  Surabaya,  tetapi  juga  membawa kebudayaan  negeri  induk  yang  berkembang  di tempat mereka yang baru. Wujudnya bisa dilihat melalui  pembentukan  klub-klub  dan  kafe (Societeit  atau  Soos),  gedung  pertunjukkan  dan kegiatan  seni,  asosiasi-asosiasi  dan  utamanya media  cetak  yang  mewakili  konsepsi  dan pandangan  ideologis  warga  Eropa  partikelir  di Surabaya  terhadap  persoalan-persoalan  yang muncul  di  masyarakat  saat  itu.  Klub  menjadi institusi penting lainnya tempat mereka menghabiskan waktu dalam pembicaraan- pembicaraan  panjang  sore  sampai  malam  hari adalah  soos  atau  kafe,  membahas  situasi  paling mutakhir  di  koloni,  perkembangan  dunia  sastra dan  kemajuan-kemajuan  di  dunia  luar  di  Eropa. Ini  adalah  “ruang  publik”  yang  membentuk  inti masyarakat sipil Eropa di koloni dan melembagakan wacana-wacana kepentingan umum dari individu-individu yang setara di luar dominasi negara (Habermas, 1996: 367).
Klub  yang  paling  awal  hadir di  kota  itu adalah  Concordia  yang  berdiri  pada  1843  yang awalnya  menjadi  tempat  berkumpul  dan bersosialisasi para perwira yang bertugas di kota tersebut,  termasuk  para  pejabat  pemerintah kolonial.Studi  Peter  Clark  (2000)  tentang  klub dan  perkembangan  sosial  politik  masyarakat Inggris  abad  ke-17  memberikan  gambaran menarik tentang posisi klub yang menjadi wadah kelompok-kelompok sukarela di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, klub-klub itu menjelma  sebagai  suatu  lembaga  sosial  yang “menyumbangkan  integrasi  politik  dan  budaya” warga  seiring  proses  industrialisasi  yang
pengelompokkan  kelas  ini  bukan  sekedar  pada akumulasi  kapital  ekonomi,  tetapi  juga  pada  ‘modal sosial dan budaya’  yang membentuk selera,  konsepsi budaya dan pandangan politik di antara kelompok ini. Lihat  Utsa Ray. Culinary Culture in  Colonial India. A  Cosmopolitan  Platter  and  the  Middle-Class. Cambridge University Press, Delhi. 2015.
Bandingkan  juga  konsepsi  ini  dalam  ulasan  Pierre Bourdieu.  Distinction.  A  Social  Critique  of  the Judgment  of  Taste.  Cambridge  University  Press, Massachusets. 1984. Hal. 101-112.
menjadi kekuatan utama pembentukan kota-kota modern  di  Inggris  sepanjang  periode  kajiannya (Clark: 471).
Dalam lingkungan pengalaman kontemporer kota Surabaya, sebuah kebudayaan  baru berkembang  di  lingkungan  kota  itu  menyerupai kehidupan  di  negeri  induk.  Pusat  orientasi  kota adalah  gedung  teater  Schouwbourg  dengan berbagai  pertunjukan  kesenian  kontemporer dunia, termasuk pertunjukkan Waltzraum terbaru dari  Wina,  yang  menjadikan  gambaran  kehidupan lingkungan perkotaan kolonial Surabaya sebagai “Mekahnya warga Eropa” dan sekaligus menjadi harapan  bagi  warga  Eropa  lainnya  di  koloni untuk  ditempatkan  di  kota  itu  dalam  tugas mereka di Hindia (Elout, 1930).
Dalam  lingkup  perkembangan  tersebut klub  dan  budaya  asosiasi  menjadi  bagian  dari perkembangan  kelas  menengah  perkotaan  di Surabaya  saat  itu.  Gambaran  tentang  profil warga  partikelir  dan  kesadaran  tentang  peran mereka  dalam  masyarakat  diunjukkan  melalui sosok  Adriaan  Paets  tot  Gonsaijen,  seorang pengacara  sukses  dan  duduk  dalam  beberapa jabatan  penting  di  Surabaya  seperti  menjadi ketua Algemeene Syndicaat  van  Suikerfabrieken (Sindikat  Pabrik  Gula)    dan  Kamar  Dagang  di Surabaya. Kiprah dan perhatian Gansoijen dalam memajukan  kepentingan  warga  Kota  Surabaya membuat  Paets  menjadi  salah  seorang  kandidat yang  diajukan  dari  kalangan  partikelir  untuk duduk sebagai wakil warga kota di Dewan Kota Surabaya  (Gemeenteraad  Soerabaja)  yang dibentuk  pada  1906.  Aktivitas  politik  dan kedudukannya dalam beberapa organisasi menjadi  jembatan  kedekatan  Paets  Gansoyen dengan  kelompok  bisnis  di  Surabaya.  Hal  ini ditunjukkannya  dalam  penggalangan  dana  di antara  pengusaha  untuk  pemberantasan  wabah pes  di  Surabaya  yang  menyebabkan  Paets  tot Gansoyen  mendapat  anugerah  medali  kehormatan Orde  van  Oranje  Nassau  dari  pemerintah Kerajaan Belanda.
Kiprah  Gansoijen  bisa  dilihat  dalam perannya  membentuk  “Perkumpulan  Untuk Memajukan Kepentingan Warga Kota Surabaya” (De  Vereeniging  tot  Bevordering  van  de Belangen  van  Soerabaja)  yang  merupakan sebuah  perkumpulan  warga  kota  mewakili kepentingan mereka terhadap persoalan- persoalan  di  dalam  kota.  Statuta  organisasi  itu menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan “mewakili  kepentingan  warga  Kota  Surabaya
melalui  cara-cara  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.”  Segera  setelah  pembentukannya, agenda pertama yang dilakukan adalah mengkampanyekan perbaikan sanitasi kota yang mengatur pembuangan limbah, kotoran manusia, sampah  dan  genangan  air  di  musim  hujan  yang dianggap sebagai  penyebab utama menyebarnya wabah penyakit kolera di kota itu (Soerabajasch Handelsblad, 1 Juli 1897 & 7 Agustus 1897)
Selain  Gansoijen,  sosok-sosok  penting di  balik  perkumpulan  itu  adalah  Fabius  yang menjadi  ketuanya.  Sementara  jabatan  bendahara dipegang  oleh  J.H.  Scholten  yang  menjadi anggota  Kamar  Dagang  dan  Industri  Surabaya, dan  sekretarisnya  W.F.  Schimmel,  redaktur Nieuwe  Soerabaja  Courant.  Di  sini  kita mendapatkan  gambaran  menarik  tentang  sikap dan  imajinasi  politik  kelas  menengah  perkotaan yang senantiasa mengambil jarak dari kekuasaan negara  dan  berpandangan  kritis  terhadap pemerintah  dalam  upaya  mereka  memajukan kepentingan-kepentingannya sebagai warga kota kolonial  Surabaya  pada  saat  itu.  Paets  tot Gonsaijen  dalam  kaitan  ini  gambaran    menarik tentang  sosok  orang  particulier  sadja  yang mewakili saling  kaitan antara posisi  sosial  kelas menengah  perkotaan  dan  aktivitas  mereka  di ruang publik. 5
Kemunculan  kelas  menengah  perkotaan di  lingkungan  Kota  Surabaya  pada  akhirnya menjadi  landasan  kemunculan  budaya  politik liberal  dan  tradisi  kritik  terhadap  kekuasaan pemerintah  kolonial  yang  berlebih  di  dalam kehidupan  masyarakat.  Tradisi  ini  pula  yang menjadikan  Surabaya  menjadi  kiblat  kemajuan
5 Adriaan  Paettot  Gansoyen  meraih  gelar doktor bidang hukum di Universitas Rijks pada 1891 sebelum  kemudian  berangkat  ke  Hindia-Belanda  dan mendirikan  kantor  pengacara  yang  sukses  di Surabaya. Sosok pribadi dan riwayat hidupnya sendiri cukup  kontroversial.  Sebagai  anggota  dewan,  ia terkenal  dengan  posisinya  yang  keras  dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, kiprahnya dalam mempelopori pembentukan Komite Pemberantasan Pes di Surabaya menyebabkan pemerintah memberinya medali kehormatan  Orde  van  Oranje  Nassau  dari  Kerajaan Belanda  pada  1908.  Sosoknya  pribadinya  sendiri dikenal  sebagai  seorang  pendiam  dengan  “watak aristokrat” dan karakter impulsif yang menjadikannya sering  berbenturan  dengan  rekan-rekan  sesama anggota dewan. Ia mengundurkan diri pada 1913 dari kedudukan  sebagai  anggota  dewan  karena  sikapnya yang  keras  terhadap  skandal  korupsi  di  lembaga tersebut  telah  menjauhkannya  dari  rekan-rekannya, meski tuduhan yang dilontarkannya dianggap keliru.
Gambar 1.
Adriaan Paets tot Gansoyen di beranda rumahnya di Kampung Sawahan, Surabaya. Sumber: Dok-KITLV.
dan  perkembangan  intelektual  di  Hindia- Belanda. Tradisi ini pula yang dianggap menjadi unsur  penting  dalam  kehidupan  sosial  dan budaya  di  Surabaya  yang  memberi  ruang  lebih besar bagi kaum perempuan di ruang publik. Di kafe-kafe,  klub  dan  tempat  hiburan  lainnya  di kota  itu,  kehadiran  perempuan  Eropa  cukup menyolok  yang  memberi  suasana  berbeda dengan kota-kota kolonial lainnya di Hindia saat itu.
Penulis kolom budaya Bataviasch Nieuwsblad, menguraikan dalam catatan causerien-nya  bahwa  “Surabaya  adalah  kota dengan  keistimewaan  berbeda  bagi  kalangan perempuan  dibanding  kota  lain,  termasuk Batavia.”  Di  Batavia,  kecuali  saat  pertunjukan musik  sore,  kaum  perempuan  tidak  terlihat duduk di dalam klub Harmonie atau Concordia. Suasananya  berbeda  ditunjukkan  di  Klub Simpang  yang  tidak  pernah  sepi  dengan kehadiran  perempuan  sejak  sore  sampai  malam hari.  Setelah  menonton  pertunjukan  atau  konser musik,  mereka  tidak  mampir  ke  restoran  Grim atau  Hellendorn,  tetapi  lebih  ke  Simpang  untuk menikmati  minuman  segar,  duduk  bersama dengan  kaum  pria  di  taman.  “Saya  melihatnya sebagai  tanda  zaman  yang  menyenangkan. Paling tidak mencegah suara berisik kaum lelaki di  dalam  klub  ini,”  tulis  artikel  tersebut (Soerabaja Causerien).
Politik  Air  Bersih  dan  Kesadaran  Politik Kewargaan Warga Kota Meski golongan kelas menengah perkotaan telah muncul menjadi kekuatan sosial dan  politik  penting  di  lingkungan  kota,  tetapi sistem  birokrasi  pemerintahan  sentralistis  yang mengabaikan partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap  lingkungan kota  mereka  menjadi  ciri  utama  kekuasaan pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda  sampai awal  abad  ke-20.  Landasannya  didasarkan  pada konstitusi negara kolonial yang tercantum dalam Regeering  Reglement  1854  (RR1854)  yang memberikan Gubernur Jenderal kekuasaan besar menentukan  berbagai  urusan  pemerintahan  dan setiap  pejabat  kolonial  di  tingkat  pusat  sampai daerah  wajib  menjalankan  perintah-perintah Gubernur  Jenderal.  Gambaran  ini  yang  kemudian membentuk  sikap  umum  di  kalangan  para pejabat  kolonial  yang  senantiasa  menekankan peran  penting  birokrasi  pemerintah  kolonial dalam mengelola koloni. Pandangan ini menekankan  bahwa  situasi  di  koloni  tidak pernah  dapat  dijalankan  dalam  model  politik negeri induk yang memberikan hak-hak demokratis  bagi  warga  mereka,  baik  dari kalangan  warga  partikelir  Eropa  maupun penduduk  Bumiputera,  untuk  berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan (medezegenschap) yang  otonom  di  tingkat  lokal  (Wignjosubroto, 2005)
Ilustrasi  tentang  sikap  ini  ditunjukkan melalui  sebuah  surat  yang  ditulis  Gubernur Jenderal  J.W.  van  Lansberge  kepada  Menteri
Koloni  di  Belanda  pada  1876  memberi  ilustrasi tentang  pandangan  yang  berlaku.  Sebagai jawaban  terhadap  pertanyaan  apakah  situasi  di koloni sudah cukup matang untuk digulirkannya sebuah  pemerintahan  lokal  yang  otonom, Lansberge menjawab bahwa “Keperluan berpartisipasi  dalam  kehidupan  publik  di  sini belum  terasa.”  Lebih  lanjut  ia  menyatakan bahwa  di  kalangan  penduduk  Pribumi  ia  tidak melihat adanya keinginan itu “karena masyarakatnya  memang  belum  berkembang.”
Pandangan  yang  sama  juga  berlaku  terhadap penduduk  warga  partikelir  Eropa.  Lansberge mengatakan bahwa  warga Eropa di koloni tidak terlalu perduli terhadap pembentukan pemerintahan  di  tingkat  lokal  “karena  mereka bukan  warga  di  negeri  ini.”  Mereka  datang  ke Hindia  “lebih  karena  pekerjaan  dalam  dinas pemerintah”  dan  “mencari  kehidupan  seiring perkembangan industri dan perdagangan” (Bijdragen  en  Mededelingen  van  het  Historisch Genootschap, 1968: 36).
Pernyataan  Lansberge  dalam  suratnya bagaimanapun hanya mewakili satu sisi pandangan dari kalangan pejabat  tinggi kolonial Hindia-Belanda  terhadap  situasi  di  koloni. Sebuah  peristiwa  yang  terjadi  di  Kota  Surabaya memberi petunjuk tentang bagaimana pandangan Lansberger  sepihak  saja.  Titik  tolaknya  dimulai dengan  kekhawatiran  warga  Eropa  di  dalam lingkungan  kota  terhadap  wabah  kolera  yang berulang-ulang melanda Surabaya yang menimbulkan  korban  dari  kalangan  warga Eropa.  Sebagai  tanggapan  terhadap  persoalan itu,  warga  kota  membuat  sebuah  petisi  agar pemerintah  di  pusat  turun  tangan  untuk membangun infrastruktur air bersih sebagai cara mengatasi  wabah  kolera.  Namun,  kelambanan birokrasi pemerintah kolonial dalam menanggapi ini menimbulkan sentimen yang membangkitkan antipati  terhadap  cara  pemerintah  kolonial  di pusat menangani masalah-masalah yang dihadapi  warga  kota.  Gambarannya  ditunjukkan dalam sebuah editorial yang terbit di Surabajasch  Handelsblad  mengomentari  sifat tidak tanggap pemerintah pusat sebagai berikut.
Wabah  kolera  dan  demam  sporadis  yang berujung  pada  kematian  menjadi  gambaran hari  ini.  Usulan  pembangunan  fasilitas  air minum,  seperti  tertuang  dalam  rencana Birnie  dan  Eijdmann  untuk  memberikan warga kota air bersih di rumah mereka tetap tidak  mendapat  tanggapan  dari  pemerintah pusat...
Satu-satunya  penyelesaian  yang  paling mungkin  adalah  pembentukan  pemerintah kota  dan  otonomi  yang  lebih  besar  dalam mengelola urusan lokal.  Sentralisasi pemerintahan yang  berlebihan,  yang  kita  alami  sekarang ini,  tidak  bisa  memberi  kebaikan  apapun. Pengalaman  telah  menjadi  pelajaran  berharga bagi kita. Dan atas dasar pengalaman itu kita bisa  menyimpulkan  bahwa  akhir  dari sentralisasi  pemerintahan  adalah  revolusi. (“De Week”, Soerabajasch Handelsblad. 16 Januari 1897).
Sikap abai pemerintah kolonial menyebabkan warga Kota Surabaya menggalang aksi protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pada  Maret  1897  sekitar  300  warga  kota menandatangani petisi kepada Gubernur Jenderal  memohon  pembangunan  fasilitas  air bersih  sekaligus  meminta  kejelasan  apakah pemerintah pusat akan  menindaklanjuti permintaan mereka  sebelumnya  (Algemeen  Handelsblad,  2 Maret  1897).  Namun,  petisi  itu  pun  sekali  lagi diabaikan.  Pada  akhir  April  1897,  atas  inisiatif W.F. Schimmel, redaktur suratkabar DeSoerabaja Courant, dan E. Fabius, pensiunan perwira  angkatan  darat  yang  juga  pemegang saham  surat  kabar  tersebut,  mengadakan serangkaian  pertemuan  bersama  warga  kota gedung  teater  pusat  kota  (Schouwbourg),  untuk menyusun  sebuah  petisi  yang  kali  ini  dikirim langsung  ke  Ratu  di  negeri  Belanda.  “Kita  tahu bahwa  Residen  telah  menyampaikan  persoalan ini untuk segera diputuskan Gubernur Jenderal,” tulis  seorang  warga  dalam  surat  pembaca  di Soerabajasch  Handelsblad.  “Namun,  kita  juga tahu  Gubernur  Jenderal  bukan  orang  yang mampu  melakukan  perubahan  apapun.” 6 Untuk membangkitkan  perhatian  publik,  rancangan petisi  terlebih  dahulu  diterbitkan  di  surat  kabar yang  terbit  di  Surabaya  saat  itu  sebelum kemudian dikirim ke Ratu Belanda.
Kepada Yang Mulia Ratu Pemerintah Belanda di Den Haag, Dengan  segala  hormat  kepada  Yang  Mulia Ratu dari warga kota Surabaya,
bahwa  dalam  waktu  yang  cukup  lama  kami telah  menunggu  dengan  sia-sia  langkah Pemerintah  menyediakan  layanan  air  bersih bagi warga Surabaya;
bahwa  permintaan-permintaan  yang  kami tujukan  kepada  Gubernur  Jenderal  dan
6 “Drinkwatervoorziening voor Soerbaja,” De Locomotief, 18/03/1897.
Menteri  Kolonial  dari  rangkaian  diskusi publik yang kami lakukan terkait pembangunan  layanan  air  bersih  tidak mendapatkan tanggapan apapun;
bahwa wabah kolera yang mengerikan terus- menerus  mengancam  Kota  Surabaya  sejak tahun  lalu  dan  menimbulkan  kebutuhan mendesak  penyediaan  air  bersih  untuk mengatasi wabah yang terus datang;
bahwa  pemerintah  sama  sekali  tidak bersedia  atau  hanya  mau  memberikan dukungan  kepada  konsesi  pembangunan layanan  air  bersih  dengan  biaya  serendah mungkin;
bahwa  kami,  warga  kota  dan  keluarga  yang terancam  kehidupannya,  sangat  memohon kesediaan  Yang  Mulia  untuk  memberikan dukungannya  agar  Kota  Surabaya  segera memiliki fasilitas layanan air bersih.

## (“Watervoorziening  Soerabaja”,  Soerabajasch Handelsblad. 1 Mei 1897)
Di  negeri  Belanda  petisi  warga  Kota Surabaya  mendapat  tanggapan  cepat.  Sebuah komisi  segera  dibentuk  dibawah  pimpinan H.P.N  Helbertsma  yang  diharapkan  bekerja cepat  mempelajari  usulan  terkait  rencana pembangunan proyek air bersih bagi warga kota Surabaya. 7 Petisi  itu  pada  akhirnya  menjadi tamparan bagi Gubernur Jenderal C.H.A van der Wijck  yang  baru  setahun  menduduki  posisinya. Pemerintah pusat di Batavia hanya bisa membela diri  dengan  mengatakan  bahwa  petisi  warga Kota  Surabaya  sesungguhnya  hanya  mewakili segelintir penduduk Eropa di kota itu. Argumen itu dilengkapi dengan pandangan yang senantiasa  menjadi  posisi  pemerintah  kolonial dalam  menghadapi  kritisisme  warga  Eropa  di koloni  bahwa  “tuntutan  tersebut  tidak  mewakili kepentingan penduduk bumiputera yang merupakan mayoritas penduduk di kota Surabaya”.
Pemerintah  juga  menyatakan  bahwa yang  lebih  diperlukan  di  Surabaya  adalah memperbaiki  saluran  got  dan  limbah  yang menjadi  penyebab  tercemarnya  sumur-sumur
7 Di  parlemen  Belanda,  rencana  pelaksanaan proyek  tersebut  sempat  memunculkan  kritik  tajam dari  wakil  parlemen  H.  Van  Kol  tentang  distribusi pasokan  yang  tidak  seimbang  antara  warga  Eropa yang mencapai 150 liter perhari, sementara penduduk pribumi  yang  tinggal  di  kota  itu  hanya  mendapat  50 liter  pasokan  dan  penduduk  desa  sekitar  mata  air hanya mendapat 5 liter pasokan setiap harinya (Lihat Soerabajasch Handelsblad, 18 Mei 1900)
warga  di  Surabaya.  Namun,  bantahan  terhadap posisi  pemerintah  muncul  di  surat  kabar Soerabajasch  Handelsblads.  Baertelds  menulis bahwa  persoalannya  justru  terletak  pada  sikap bimbang  Gubernur  Jenderal  dalam  memutuskan apakah pelaksanaan proyek pengadaan air bersih di  Surabaya  akan  dilakukan  pihak  swasta  atau pemerintah. Akhir pertentangan tersebut menunjukkan  kemenangan  warga  kota  dalam pertentangan mereka berhadapan dengan kekuasaan sentralistik birokrasi kolonial. Ada waktu sekitar empat  tahun  setelah  petisi  tersebut  pekerjaan pembangunan proyek air bersih bagi warga kota selesai  pada  November  1903.  Dalam  sambutan perayaan  peresmian  fasilitas  tersebut,  asisten- residen  menyatakan  bahwa  keberadaan  layanan air  bersih  menjadi  “penyelamat”  Kota  Surabaya dan  menyampaikan  pesan  selamat  melalui telegram  dari  Ratu  dan  Gubernur  Jenderal Willem Rooseboom kepada warga Surabaya atas dimulainya  layanan  air  bersih  di  kota  mereka (Algemeen Handelsblad, 04 November 1903).
Dewan Kota dan Otonomi Politik Warga
Peristiwa yang terjadi terkait aksi warga kota  menggalang  petisi  melawan  pemerintah pusat  menandai  sebuah  perkembangan  politik baru di koloni yang tidak dapat lagi ditunda oleh para  pembuat  kebijakan  di  pusat  dan  negeri induk tentang  bagaimana cara mengatur kehidupan  politik  di  koloni.  Apabila  pada pertengahan  abad  tersebut  ide  tentang  politik kewargaan dan bagaimana pembentukan pemerintahan  kota  yang  otonom  menjadi  dasar pembicaraan  warga  Eropa  di  koloni,  memasuki akhir  abad  ke-19  tuntutan  terhadap  kebutuhan sistem  politik  yang  dapat  menampung  aspirasi warga semakin mendapatkan bentuk kongkritnya.  Di  bagian  ini  akan  diuraikan  pula wujud  ekspresi  lainnya  yang  mengukuhkan praktik  kewargaan  modern  melalui  kehadiran dewan  kota  sebagai  wujud  kelembagaan  prinsip kewargaan tersebut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  salah  satu  tema  sentral  yang membentuk  sifat  hubungan  ambivalen  antara aparat  negara  kolonial  dan  warga  Eropa  di koloni berpusat pada desakan tentang pelaksanaan  otonomi  kekuasaan  di  daerah, terutama  di  wilayah  perkotaan  yang  menjadi konsentrasi  pemukiman  warga  Eropa,  di  dalam sistem birokrasi kolonial yang sentralistik.
Memasuki awal abad ke-20, ketegangan dan  pertentangan  yang  mewarnai  hubungan antara  warga  partikelir  Eropa  dan  kalangan
ambtenaar  yang  mewakili  birokrasi  kolonial mendapatkan  jalan  keluarnya  melalui  reformasi politik  kolonial  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Desentralisasi  1903  (Decentralisatie Wet  1903)  dan  Ordonansi  Dewan  Lokal  (Local Raaden  Ordonantie)  tahun  1905.  Undang- Undang ini menjadi dasar pembentukan lembaga politik  kunci  di  kota-kota  kolonial  Hindia- Belanda  melalui  pembentukan  lembaga  dewan kota  (gemeenteraad)  sebagai  lembaga  kolegial yang  mendampingi  pembentukan  pemerintah kotapraja (gemeente), sekaligus  sebagai  langkah pemerintah  mengakomodasi  tuntutan  yang  lahir terkait  partisipasi  warga  partikelir  Eropa  dalam urusan pemerintahan di tingkat lokal (medezegenschap).
Dengan  memperhatikan  perkembangan dinamika  politik  yang  terjadi  sebelumnya, pembentukan pemerintahan kotapraja dan dewan Kota  Surabaya  pada  1906  dibanding  sekedar sebuah  produk  kebijakan  yang  datang  dari  atas seperti  disebut  dalam  ulasan  Howard  Dick (2003)  dalam  kajiannya  tentang  perkembangan kota Surabaya, perkembangan itu juga sesungguhnya  melibatkan  sebuah  pertentangan panjang  antara  warga  dan  negara  dalam  kasus Surabaya  dan  lebih    mewakili  sebuah  kebijakan yang  datang  terlambat  dari  harapan-harapan yang  telah  berkembang  sebelumnya  tentang sebuah  pemerintahan  yang  otonom  di  tingkat lokal.  Pembentukan  dewan  kota  lahir  dalam konteks perkembangan ketika sentimen antibirokrasi  dan  sentralisme  pemerintah  pusat dalam  mengurus  koloni  telah  menjadi  tema umum  yang  dibicarakan  warga  kota.  Uraian selanjutnya dalam bagian ini akan menggambarkan bagaimana  perkembangan  dewan  kota  sebagai sarana  mewujudkan  partisipasi  politik  warga  di dalam konsepsi kewargaan modern.
Sejak  1  April  1906,  Dewan  Kota Surabaya  secara  resmi  mulai  terbentuk  dan menjalankan  tugasnya  di  lingkungan  kota Surabaya.  Sesuai  dengan  mandat  yang  terdapat dalam  Staatsblad  No.  149/1906,  pembentukan Gemeente  (Pemerintah  Kotapraja)  berjalan seiring  dengan  Gemeenteraad  (Dewan  Kota) yang  menjadi  lembaga  yang  menetapkan keputusan-keputusan  penting  menjadi  program kerja  pemerintah  kotapraja.  Seorang  walikota diangkat  untuk  memimpin  pelaksanaan  fungsi eksekutif  di  dalam  pemerintah  kotapraja  dan sekaligus  menjadi  pemimpin  dewan  kota  yang menetapkan  secara  kolegial  bersama  anggota
dewan lain keputusan-keputusan penting program pemerintah kota.
Di dalam  ketetapan  tersebut, disebutkan juga  cakupan  wewenang  lembaga  pemerintah kota  yang  mencakup  pemeliharaan,  perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota,  tanggul  sungai,  selokan,  rambu  lalu-lintas, jembatan,  gorong-gorong,  saluran  air,  pemandian umum,  toilet,  rumah  potong  hewan  dan  gudang pasar  (Staadsblad  No.  149/1906).  Bentuk kelembagaan  dan  wewenang  ini  akan  terus berkembang  dalam  proses  perjalanan  waktu sampai berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda.  Dengan  segala  keterbatasannya,  lembaga tersebut  bagaimanapun  telah  menandai  suatu langkah  awal  pembentukan  sebuah  tata  kelola pemerintahan  kota  modern  (urban  governance) di  koloni  Hindia-Belanda  yang  melibatkan partisipasi  warga  kota  dalam  menentukan  arah dan orientasi kebijakan pemerintah kota.
Gambaran  yang  menarik  dari  proses politik  tersebut–dengan  memperhatikan  koloni sebagai  wilayah  yang  tertutup  untuk  kegiatan politik  yang  berlaku  juga  bagi  warga  Eropa– tokoh-tokoh  yang  muncul  mengisi  kedudukan wakil warga di dalam kota datang dari sejumlah warga  partikelir  hasil  pemilihan  warga  kota. Fenomena menarik yang muncul adalah dibanding  mewakili  sebuah  ikatan  dengan ideologi  dan  organisasi  politik  tertentu,  sosok- sosok  individu  yang  duduk  di  dewan  kota mewakili  orang-orang  yang  telah  menjalani kehidupan di Hindia memasuki akhir abad ke-19 ketika industri, perusahaan ekspor-impor, perbankan,  firma  hukum  dan  penerbitan  surat kabar  menjamur  yang  sekaligus  menjadi  basis pertumbuhan  kelompok  sosial  baru  orang-orang Eropa  di  koloni.  Dalam  latar  belakang  seperti ini,  wakil  warga  lebih  mewakili  kiprah  sebagai sosok  individu  yang  menjadikan  idealisme pribadi  masing-masing  wakil  menjadi  pokok yang  membentuk  pandangan  mereka  tentang kota  sebagai  tempat  yang  layak  huni  dari  sudut pandang warga Eropa. Tidak mengherankan bila isu-isu  terkait  kesehatan  publik,  sanitasi,  jalan- jalan,  dan  pemukiman  di  ruang  kota  menjadi perhatian utama dalam pembahasan mereka.
Sepanjang  tahun-tahun  awal  itu,  para anggota dewan  telah berdebat  tentang  genangan air  di  sekitar  Krembangan  yang  menjadi  pusat penyebaran  penyakit  tropis  dan  merumuskan langkah  kebijakan  memperbaiki  sanitasi  di lingkungan  tersebut.  Dalam  sebuah  mosi  yang
diajukan Campbel, yang mempersalahkan kelambanan para birokrat yang membuat pekerjaan terkatung-katung  dan  hanya  berkembang  dari satu  laporan  ke  laporan  berikutnya  tanpa pekerjaan bersifat teknis di lapangan. Dari sudut pandang wakil-wakil kalangan partikelir, seperti disampaikan  Paets  tot  Gansoyen  dalam  salah satu pernyataannya, para birokrat di koloni tidak lain  adalah  “bencana”  di  dalam  kehidupan masyarakat sipil Eropa di kota kolonial Surabaya saat  itu  (“Soerabajasch  Causerieen”,  BN.  7 April  1910).  Mereka  hanya  menunda  dan menjadikan  kepentingan  warga  menjadi  urusan sampingan di luar urusan pemerintah.
Di dalam konteks ini catatan perdebatan di dalam  kota  menampilkan  wacana  menarik tentang  pertentangan  klasik  dari  dekade-dekade sebelumnya  antara  kaum  ambtenaar  di  dalam birokrasi  kolonial  dengan  kalangan  partikelir mewakili  warga  kota  sebagai  burgerij  yang memiliki  banyak  tuntutan  dan  sadar  atas  hak mereka  sebagai  warga  kota  pembayar  pajak. Pembicaraan-pembicaraan  warga  partikelir  di lingkungan soos Kota Surabaya tentang pertentangan  politik  di  dalam  dewan  memberikan perbandingan menarik terhadap apa yang terjadi di dewan dengan kisah Antigone melawan tirani RajaCreon  dalam  drama  Sophocles.  Tidak  ada fraksi,  kelompok,  atau  partai  politik  yang menentukan  arah  dan  bentuk  perdebatan  dalam rumusan  kebijakan  dewan  kota.  Suara  yang muncul  lebih  mewakili  pandangan  individu dengan  pendapat  masing-masing  tentang  apa yang  mereka  anggap  mewakili  kebaikan  umum di  kota  mereka.  Tidak  ada  politik  kaum  liberal atau  juga  sosial-demokrasi  dan  tidak  ada pembagian  dari  masing-masing  anggota  dewan atas  dasar  perbedaan  kelompok  politik  dan partai.  Mereka  ibarat  ksatria  abad  pertengahan yang  membawa  misi  perbaikan  di  dalam kehidupan  publik  sesuai  sudut  pandang  pribadi masing-masing,  berdebat  di  antara  kalangan sendiri,  tanpa  memiliki  ikatan  apapun  dengan praktik  politik  kolektif  melalui  partai  atau perkumpulan  politik  lainnya  (“Politieke  Don- Quichotterie”, SH, 5 Maret 1908).
Bagaimanapun,  dewan  kota  tidak  dapat disangkal  telah  berkembang  menjadi  institusi baru  dalam  sistem  politik  kolonial  yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan perkotaan Surabaya, terutama di antara komunitas Eropa yang jumlahnya bertambah dua kali lipat sepanjang dua dekade awal abad ke-20. Keberadaan dewan kota mewakili sebuah bentuk
kelembagaan  yang  menampung  sejumlah  besar perbincangan  dan  perdebatan  dari  kalangan warga Eropa yang beredar di ruang-ruang publik perkotaan  kolonial  seperti    soos,  kafe,  gedung teater,  dan  termasuk  media  surat  kabar  cetak dengan para editornya berulang kali menghadapi kasus  persdelik  karena  tulisan-tulisan  yang dianggap  menggangu  ketentraman  dan  ketertiban kolonial.
Warga  kota  pun  dapat  mengikuti perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  dewan, membaca  argumen  dan  posisi  masing-masing individu  yang  menjadi  wakil  mereka,  dan mengikuti  bagaimana  arah  perdebatan-perdebatan tersebut  sebelum  akhirnya  menjadi  suatu rumusan  yang  melatari  bentuk  kebijakan  publik yang lahir. Informasi ini tersedia melalui buletin rutin  yang  dikeluarkan  dewan  kota,  dan  juga notulen  persidangan  dewan  yang  secara  rutin muncul di  surat  kabar  kolonial.  Keseluruhannya menjadi  sumber  informasi  menarik  bagi  para sejarawan  untuk  melihat  awal  perkembangan praktik  demokrasi  di  tingkat  lokal  pada  masa awal  perkembangannya  dalam  era  kolonial  di Indonesia saat itu. 8
Suatu pertentangan menarik yang muncul mewakili sebuah konflik dan ketegangan lama  antara  kalangan  ambtenaar  dan  warga parikelir  muncul  pada  Juli  1914,  terkait  usulan dari  Residen  Surabaya,  A.  Van  Aalstuntuk membentuk  sebuah  komisi  yang  bertugas menyusun  sebuah  rencana  kerja  pembentukan Commissie  voorhet  Soerabaja  Werkplan  (Komisi Pembangunan  Lingkungan  Kota)  dengan  empat agenda utama sebagai berikut.
(1) Perbaikan  Jalan:  Pembangunan  jalan  yang menghubungkan  rangkaian  jalur  tram  dan kereta dengan jalur lalu lintas umum kota;
(2) Perbaikan  Perumahan:  Membangun  kompleks perumahan  bagi  warga  Pribumi  yang semakin tersingkir oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Timur Asing;
(3) Perbaikan Kesehatan: Pembangunan got dan perbaikan  rumah  milik  warga  Pribumi  dan Tionghoa,  saluran  pembangunan  air  dan limbah;
(4) Perbaikan  Perdagangan:  Memindahkan  kantor pemerintahan  ke  bovenstad  dan  menjadikan
8 Sejak  pembentukan  dewan  kota,  suratkabar Soerabajasch  Handelsblad  memiliki  liputan  khusus yang mencantumkan notulensi perdebatan yang terbit sehari setelah persidangan dewan dilakukan.
benedenstad  sebagai  wilayah  perdagangan (Locale  Belangen.  33.  2e  Jaargang.  Juni 1914).
Saat  menggulirkan  ide  tersebut,Van Aalst  telah  menyadari  kemungkinan  munculnya perlawanan  dari  anggota  dewan,  terutama  dari wakil kalangan partikelir. Metode yang dilakukannya  dalam  menggulirkan  ide  tersebut dilakukan  tidak  secara  langsung  melalui pembicaraan  resmi  dengan  anggota  dewan, tetapi  terlebih  dahulu  disampaikannya  melalui pressuntuk melihat reaksi yang muncul kemudian. Seperti yang diantisipasi sebelumnya, usulan ini pada akhirnya memang menimbulkan perdebatan tajam dan perpecahan di dalam tubuh dewan  kota  saat  itu  (“De  Soerabajasche Gemeenteraad  en  de  residen”  Het  Niuews  van den Dag, 4 Agustus 1914).
Dari  pihak  yang  mendukung,  diwakili perwakilan  pemerintah  yang  duduk  di  dalam dewan  kota  seperti  Koning  dan  Pronge, menyampaikan  beberapa  argumen  yang  yang menjadikan  usulan  residen  nampak  masuk  akal dan  layak  untuk  dipertimbangkan.  Menurut Pronge,  usulan  itu  memiliki  manfaat  terhadap dewan kota dalam dua hal. Pertama, pemerintah kota  dapat  menjalankan  sebuah  agenda  yang berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan badan-badan pemerintahan berbeda yang memiliki  ikatan  vertikal  langsung  dengan Binnenlandsch  Bestuur  di  Batavia  seperti Burgerlijk  Openbare  Werken  (Dinas  Pekerjaan Umum),  Havenwerken  (Dinas  Pelabuhan)  dan

## Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara).
Sampai  sekarang  ini,  ujar  Pronge,  setiap lembaga  menjalankan  agenda  kerjanya  masing- masing  tanpa  kaitan  dengan  pihak  lainnya. Melalui sebuah komisi khusus di bawah residen, diharapkan  koordinasi  dapat  berjalan  di  antara masing-masing  lembaga  (Locale  Belangen, 1914). Dalam  kaitan  ini,  Pronge  menyampaikan sebuah  fakta  keras  yang  tidak  dapat  dibantah yang  menjadi  dasar  kelambanan  dan  tidak efektifnya  rencana-rencana  kerja  pemerintah kota.  Pronge  menyampaikan  pula  poin  kedua yang menurutnya layak untuk menjadi pertimbangan  dewan  kota.  Apabila  dewan  kota menerima  rencana  kerja  tersebut,  maka  ada kemungkinan bagi lembaga tersebut mendapatkan  dana  pinjaman  tambahan  dari pemerintah  pusat  sebesar  f  10.000.000,-  dan sumbangan  tahunan sebesar  f  3.000.000,-  (163). Sekali  lagi  melalui  argumen  ini  Pronge menyampaikan  sebuah  problem  klasik  penundaan
proyek-proyek  karena  persoalan  kekurangan dana yang dimiliki pemerintahan kota.
Persoalan  terbesar  yang  menjadikan  usulan itu  mengundang  perlawanan  keras  dari  anggota dewan  adalah  kenyataan  bahwa  komite  yang dibentuk akan berada langsung di bawah residen bersama  dua  atau  tiga  wakil  dari  dewan  kota dengan  anggota  lainnya  yang  terdiri  dari perwakilan pengusaha di  kota  Surabaya,  Kepala Dinas  Pengairan,  Kepala  Dinas  Pelabuhan Kepala  Dinas  Jawatan  Kereta  Api  Jalur  Timur; Bupati  Surabaya;  Inspektur  Dinas  Pekerjaan Umum;  Kepala  Pembangunan  Teknik  dan Pemberantasan Pes; dan Kepala Dinas Perusahaan Trem Jawa Timur. Suara mendukung datang dari wakil-wakil  dewan  dari  kalangan  birokrasi pemerintahan  seperti  disampaikan  Pronge  yang menyatakan  manfaat  usulan  itu  bagi  dewan. Menurut  Pronger,  pertama  pemerintah  kota dapat  dengan  mudah  melakukan  koordinasi terhadap  badan-badan  pemerintahan  berbeda dengan  lebih  mudah  mengingat  wewenang Residen  untuk  berkoordinasi  dengan  aparat pemerintahan  seperti  Burgerlijk  Openbare  Werken (Dinas  Pekerjaan  Umum),  Havenwerken  (Dinas Pelabuhan) dan Staatsspoorwegen (Jawatan Kereta Api Negara).
Penolakan  keras  terhadap  rencana  Van Aalst  diwakili  pernyataan  Drijber,  dalam  surat tertulisnya  terkait  rencana  residen  sebagai berikut.

## Ketua Sidang Yang Terhormat
Saya  menyampaikan  pandangan,  terkait rapat  di  dalam  dewan  kota  untuk  menyusun sebuah  langkah  kerja  di  bawah  Residen, tidak  dapat  diterima  dengan  alasan  sebagai berikut:
(1) Rencana  umum  tentang  pekerjaan  yang akan  dilakukan  Dewan  Kota  di  bawah arahan  ambtenaar  (pejabat  pemerintah) adalah  tidak  lazim  dan  melanggar perundang-undangan;
(2) Keterlibatan anggota Dewan Kota dalam pekerjaan yang ditugaskan komisi tersebut,  terlepas  keahlian  yang  mereka miliki, adalah tidak layak dan tidak sah;
(3) Pembahasan  agenda  penting  tanpa melibatkan  keputusan  publik,  yang sekarang ini telah berada setengah jalan, sangat tidak diharapkan;
(4) Dalam  tahap  ini,  usulan  pemungutan suara  terhadap  isu  yang  datang  dari pihak luar, adalah langkah keliru.
Dalam  poin  pertama  sanggahannya, Drijbe  menegaskan  sebuah  tema  lama  dalam perdebatan-perdebatan  di  dewan  kota  tentang prinsip kota sebagai milik warga, sementara para birokrat dan ambtenaar “tempatnya di Batavia”. Prinsip utama dari pernyataan Drijbers menegaskan  bahwa  “intervensi”  atas  otonomi dewan  adalah  pelanggaran  prinsipil  di  dalam sistem  demokrasi lokal di dalam dewan kota. Ia juga  menyatakan  bahwa  anggota  dewan  tidak perlu  melakukan  pemungutan  suara  setuju  atau tidak setuju terhadap usulan residen karena sejak awal kebijakan tentang pembangunan perkotaan, sejak awal bukan wewenang para birokrat. Surat Drijber  yang  menjadi  konsep  utama  dalam pidato di dewan kota, membuktikan sejauh mana kedalaman  aspirasi  kemandirian  di  kalangan wakil-wakil Eropa dari golongan partikelir.
Momen itu akhirnya menjadi ajang baru bagi  anggota  dewan  kota  yang  menolak  usulan residen  untuk  mengkampanyekan  arti  penting lembaga  dewan  kota  sebagai  sebuah  unit pemerintahan  yang  mandiri  dan  menyalahkan langkah  para  pejabat  kolonial  yang  mencoba mematikan inisiatif warga membangun kekuatan politik  melalui  dewan  kota.  “Biarkan  saya sampaikan  sekali  lagi,  bahwa  saya  menolak keras  dalam  rapat  komite  terhadap  usulan  yang digulirkan, yang memaksa anggota dewan untuk melakukan  pemungutan  suara,  dan  pemungutan suara  akhirnya  berujung  pada  kebuntuan,”  ujar Dribbe  dalam  pembukaan  pidatonya  yang panjang  terkait  isu  tersebut.    Lebih  lanjut  ia menyatakan  sebuah  pandangan  penting  tentang “kota  sebagai  milik  warga”  dan  menjadi  urusan warga,  bukan  para  birokrat  atau  ambtenar  di dalam birokrasi kolonial yang mewakili kepentingan pemerintah pusat di Batavia (Locale Belangen. 2e Jaargang, 16 September 1914. 161- 162).

## Penutup
Tulisan  di  atas  menunjukkan  beberapa faktor  penting  yang  menandai  dinamika  politik kolonial  awal  abad  ke-20  seiring  kemunculan kelas  menengah perkotaan di  kota-kota  kolonial Hindia-Belanda  saat  itu.  Pertama,  adalah kemunculan kelas menengah kota. Hal itu terjadi seiring  dengan  proses  industrialisasi  dan kemajuan  ekonomi  kota-kota  kolonial  yang semakin  terintegrasi  dengan  ekonomi  global akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20.  Kedua, perkembangan  industri  dan  perdagangan  yang didorong  sektor  swasta  telah  menjadi  landasan
yang  menciptakan  dinamika  ekonomi  yang mendorong  kemandirian  ekonomi  kelompok kelas menengah sebagai unsur penting munculnya  sikap  politik  yang  kritis  terhadap kekuasaan  negara.  Ketiga,  kota  menjadi  unit analisis  penting  disamping  negara  bangsa sebagai  arena  utama  perwujudan  kekuatan kelompok kelas menengah kota dalam menyuarakan visi dan praktik politik kewargaan modern melalui keberadaan lembaga dewan kota sebagai  institusi  politik  yang  otonom  bagi warga.  Keempat,  kesadaran  sosial  atas  kondisi kota  dan  bentuk  kota  ideal  telah  muncul khususnya  dari  kelas  menengah  yang  diwakili oleh  partikelir  saja  sebagai  dasar  dialog  dan tekanan  pada  pemerintah  kolonial.  Dalam  hal ini, masyarakat telah memiliki visi terhadap kota di luar rancangan kota yang dibentuk pemerintah kolonial. Kelima, keberadaan bentuk dialog  lain yang  dibuka  pemerintah  kolonial  –  di  luar konfrontasi  –  antara  kelompok  kelas  menengah dengan pemerintah kolonial dalam memperjuangkan kepentingan  warga  kota  menjadi  legitimasi penting  muncul  dan  aktifnya  kelas  menengah kota dan lembaga kota pada fase itu.
Dengan  melihat  unsur-unsur  penting dalam perkembangan kelas menengah perkotaan pada  awal  abad  ke-20  dan  visi  politik  mereka, tulisan  ini  menyampaikan  bagaimana  unsur- unsur  tersebut  dapat  menjadi  kerangka  yang berguna  dalam melihat kemunculan  dan perkembangan kelas menengah Indonesia sekarang  ini  dan  kemungkinan  visi  politik mereka  vis  a  vis  negara.  Sejauh  mana  unsur- unsur itu hadir dalam proses pembentukan kelas menengah dan sejauh mana ketiadaan salah satu dari  unsur-unsur  tersebut  berpengaruh  terhadap sikap dan visi politik  kelas menengah Indonesia kontemporer dalam kaitannya dengan perkembangan kota modern di Indonesia. Unsur- unsur  penting  tersebut  sekaligus  dapat  menjadi alat berguna dalam penilaian di atas.
Daftar Pustaka
Surat Kabar
Algemeene Handelsblad (AH),
De Oostpost, 1850 - 1858
Het Nieuws van den Dag (HN), 1910 - 19
Soerabajasche Handelsblad (SH), 1890 - 1942
Buku & Artikel
Basundoro,  Purnawan.  (2014)  Merebut  Ruang Kota.  Aksi  Rakyat  Miskin  Kota  Surabaya 1900-1960an. Jakarta: Marjin Kiri.
Bourdieu,  Pierre.  Distinction  (1984).  A  Social
Critique  of  the  Judgment  of  Taste. Massachusets:  Cambridge  University Press.
Boomgard, Peter. (2004) Anak Jajahan Belanda.
Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795- 1880. Jakarta: KITLV Jakarta.
Clark, Peter. (2000). British Clubs and Societies, 1580-1800. The origins of Associational World. Oxford: Clarendon Press.
Dick, Howard. (2003).  Surabaya, City of  Work: A  Socioeconomic  History,  1900-2000. Athen: Ohio University Press.
De  Graaf,  H.J.  (2002).  Puncak  Kekuasaan
Mataram: Politik Ekspansi  Sultan Agung. Jakarta: Grafiti Press.
Departement  van  Economische  Zaken.  (1938).
Statistische Zakboekje Voor Nederlandsch- Indie. Mededeeling No. 156. Batavia: G.
Kolf & Co.
Elout. C.K. (1930). De Groote Oost. Reisbrieven van  C.K.  Elout.  Den  Haag:  N.V. Boekhandel.
Faber,  G.H.  von.  (1931).  Oud  Soerabaja:  De geschiedenis van Indie’s eerste koopstad va  de  oudste  tijden  tot de instelling  van den  gemeenteraad  (1906).  Surabaya:
Gemeente Soerabaia.
__________,  (1936).  Nieuw  Soerabaja:  De geschiedenis  van  Indie’s  voornamste koopstad  in  de  eerste  kwarteeuw  sedert hare  instelling  1906-1936.  Surabaya: Gemeente Soerabaia.
Frederick,  William  H.  (1989).  Pandangan  dan Gejolak. Masyarakat Kota dan Lahirnya
Revolusi  Indonesia  (Surabaya  1926  – 1946).Jakarta: PT. Gramedia.
Habermas,  Jürgen.  (1991).  The  Structural Transformastion  of  the  Public  Sphere. An Inquiry into a category of Bourgeois Society.  Cambridge  &  Massachussets: MIT Press.
Kidambi,  Prashant.  (2007).  The  Making  of  the
Indian Metropolis. New York: Ashgate.
Kim, Sukkoo. (2006). “Divison of Labor and the Rise  of  Cities:  Evidence  from  U.S. Industrialization,  1850-1880.”  Working Paper.  Cambridge-Massachusets  Avenue: National Bureau of Economic Research.
Kol,  H.  Van.  (1903,  24  Desember)  “Uit  Onze
Kolonie,” Surabaya: Soerabajasch Handelsblad.
Onghokham.  (1989).  Runtuhnya  Hindia-Belanda. Jakarta: KPG.
Ray,  Utsa.  (2015).Culinary  Culture  in  Colonial India.  A  Cosmopolitan  Platter  and  the Middle-Class.Delhi: Cambridge University Press.
Reid,  Anthony.  (1993).  Southeast  Asia  in  the Age of Commerce, 1450-1680. New Haven & London: Yale University Press.
Robet,  Robertus  &  Hendrik  Boli  Tobi.  (2015). Pengantar  Sosiologi  Kewarganegaraan. Dari  Marx  sampai  Agamben.  Jakarta: Marjin Kiri.

## Schrieke,  B.  (1966).  Indonesian  Sociological
Studies. The Hague: W. Van Hoeve.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2005).  Pasang surut  otonomi  daerah:  sketsa  perjalanan 100 tahun. Jakarta: Yayasan Tifa.
Yeoh,  Brenda  S.A.  (2003).  Contesting  Space  in Colonial  Singapore:  Power  Relations and  the  Urban  Built  Environment. Singapore: NUS Press.