## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...

## PERAN SULTAN MUHAMMAD MULIA IBRAHIM SYAFIUDDIN DI KESULTANAN SAMBAS 1931-1943 DALAM BIDANG REVITALISASI LEMBAGA PERADILAN AGAMA
Beti Yanuri Posha Ahmad M. Sewang Siti Aisyah H. Kara Arifuddin Siraj Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas betiyanuriposha@gmail.com
Abstrak: Sambas adalah salah satu Kesultanan Melayu yang cukup lama eksis di tanah  Borneo.  Kerajaan  Islam  Sambas  atau  yang  disebut  Kesultanan  Sambas berdiri pada paruh kedua pertengahan abad ke-17 M. Kesultanan Sambas terkenal besar sejak sultan Sambas yang pertama Sultan Muhammad Syafiuddin I (1631- 1668 M). Kejayaan Kesultanan Sambas telah membesarkan nama negeri Sambas, sampai  pada  Sultan  Sambas  ke-15  yaitu  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin (1931-1943 M).
Raden Muhammad Mulia Ibrahim adalah putra Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Muhammad Syafiuddin II. Pendidikan awal Raden Muhammad Mulia Ibrahim  diperolehnya  dari  lingkungan  keluarga  terutama  pendidikan  yang diterapkan oleh kakeknya sendiri Sultan Muhammad Syafiuddin II dan ayahnya Raden  Ahmad.  Sebelum  dinobatkan,  pada  tanggal  2  Mei  1931  M,  Belanda mengikat kontrak politik dengan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan Sambas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang termaktub dalam Staatsblad Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan Korte Verklaring atau Akte Van Vereband. Kepada sultan sebagai Het Zelfbestuur dikuasakan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain untuk melaksanakan hukum agama Islam dan hukum adat. Adapun peran Sultan Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  dalam  pengembangan  Islam  meliputi pembaruan di bidang pendidikan Islam, revitalisasi lembaga peradilan agama dan pranata  sosial  keagamaan.  Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  mengetahui  dan mengkaji  kembali  bagaimana  peran  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin, khususnya dalam revitalisasi lembaga peradilan agama di Kesultanan Sambas 1931-1943.
Keyword:  Peran  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin,  Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama

## I. PENDAHULUAN
Kalimantan  Barat  memiliki  kawasan  yang  luasnya  146,807  km²  atau  7.65% daripada  luas  keseluruhan  kawasan  Indonesia. 1 Secara  geografi,  posisi  itu menempatkan  Kalimantan  Barat  pada  posisi  strategis.  Jelasnya  berada  pada  jalur perdagangan Laut Cina Selatan dan terlibat dalam arus sejarah Melayu sebelum abad ke-20. Namun, setelah itu tidak banyak informasi tentang penghuni kawasan ini yang
1 Moh. Haitami Salim dkk, ‚Sejarah Kerajaan Sambas Kalimantan Barat‛ (Laporan Penelitian) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN, Pontianak, 2010), h. 8.
dapat  diketahui.  Bahkan,  dalam  sejarah  nasional  (khususnya  yang  berkenaan  dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam), kerajaan Islam di Kalimantan Barat, termasuk sangat jarang dibicarakan. 2 Sambas, sejak tanggal 15 Juli 1999 telah kembali bangkit menjadi ibukota Kabupaten Sambas. Sebelumnya, kota Sambas hanya menjadi ibukota kecamatan,  salah  satu  kecamatan  dalam  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Sambas  yang beribukota di Singkawang (sejak tahun 1957-1999). Sambas telah menjalin hubungan diplomasi dengan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) melalui kontak dagang yang  dilakukan  dalam  dua  tahun  (1609  M  dan  1818  M)  di  samping  diplomasi- diplomasi lain yang mengikutinya.
Sambas adalah sebuah kerajaan yang eksis dalam jaringan perdagangan, dapat dilihat dengan kontrak perjanjian dagang antara Raja Sambas tahun 1609 M dalam hal monopoli  perdagangan  emas.  Kerajaan  Islam  Sambas  atau  yang  disebut  Kesultanan Sambas berdiri pada paruh kedua pertengahan abad ke-17 M. Kerajaan Islam Sambas atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kesultanan Sambas berdiri pada 10 Zulhijjah 1040  H.  Kesultanan  Sambas  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keterkaitannya  dengan kekuasaan  sebelumnya  terutama  kekuasaan  Ratu  Sepudak  di  Kerajaan  Sambas  Tua, Kerajaan  Brunei  dan  Kerajaan  Matan  Sukadana.  Hubungan  terbina  baik  antara  Raja Tengah  dengan  Ratu  Sepudak  dan  semakin  dipererat  dengan  pernikahan  antara  anak Ratu  Sepudak  bernama  Mas  Ayu  Bungsu  dengan  anak  sulung  Raja  Tengah  bernama Raden Sulaiman. Pernikahan Raden Sulaiman dengan Mas Ayu Bungsu memungkinkan penyebaran  Islam  secara  signifikan.  Kesultanan  Sambas  terkenal  besar  sejak  sultan Sambas  yang  pertama  Sultan  Muhammad  Syafiuddin  I  (1631-1668  M).  Kejayaan Kesultanan  Sambas  telah  membesarkan  nama  negeri  Sambas,  sampai  pada  Sultan Sambas ke-15 yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin (1931-1943 M). 3
Sejak zaman pendudukan Jepang dan NICA (1942-1950), integritas Kesultanan Sambas  telah  meredup  karena  terlibat  dengan  pergolakan  Perang  Dunia  II.  Ketika daerah  Sambas  atau  Kalimantan  Barat  kembali  bernaung  dibawah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  pada  tahun  1950,  dan  dibentuknya  pemerintahan  administratif Kabupaten  Sambas,  rakyat  Sambas  sesungguhnya  menuntut  agar  kota  Sambas  tetap menjadi  ibukota  Kabupaten  Sambas.  Keinginan  rakyat  Sambas  ini  adalah  sebagai upaya  melanjutkan  kembali  kejayaan  negeri  Sambas  sejak  pemerintahan  para  Sultan Sambas dari tahun 1631-1943 M. Keinginan rakyat Sambas menjadikan kota Sambas sebagai ibukota Kabupaten Sambas terwujud sejak tanggal 15 Juli 1999. Pemerintahan Kabupaten Sambas berkedudukan di kota Sambas.
Islam di Kesultanan Sambas berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922 M). Pada masa ini, Islam dikatakan benar-benar kokoh  masuk  ke  dalam  sendi-sendi  pemerintahan.  Masa  kepemimpinan  Sultan Muhammad Syafiuddin II dalam kenangan masyarakat disebut sebagai masa keemasan Kesultanan Sambas dengan julukan ‚Serambi Mekkah‛ 4 , gelar ini antara lain diberikan
2 Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia (jilid 3) (Jakarta: Depdikbud, 1982), h. 80.
3 Ansar Rahman dkk, Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintah Daerah (Sambas: Dinas Pariwisata PEMDA Kabupaten Sambas, 2001), h. 7.
4 Dinamakan ‚Serambi Mekkah‛, berkaitan erat dengan banyaknya jumlah ulama Sambas yang pernah  belajar  di  Mekkah  dan  Mesir.  Ada  beberapa  faktor  di  juluki  ‚Serambi  Mekkah‛  di  antaranya; kesejahteraan  dan  kemakmuran  sosial  ekonomi  kesultanan,  semangat  keilmuan  di  bidang  agama  yang langsung  dipelopori  oleh  sultan  dan  ulama,  jaringan  politik  dan  sosial  yang  kuat  dengan  kerajaan- kerajaan  lain  dan  modernisasi  yang  dibawa  dan  diperkenalkan  oleh  Belanda.  Lihat  Pabali  H.  Musa,

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
karena di kawasan ini lahir ulama besar berkaliber internasional yakni Ahmad Khatib Sambas (pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyyah), Muhammad Basiuni Imran, ia pernah cukup lama belajar di Mekkah dan sepulangnya ke Nusantara memainkan peran penting  dalam  menggulirkan  wacana  reformisme  Islam.  Kedua  tokoh  ini  membawa Sambas  mencapai  puncak  kebesarannya  pada  awal  abad  ke-20.  Kemudian  ditandai dengan  kemajuan  dalam  lembaga  keislaman  seperti  lembaga  pendidikan  Islam  dan lembaga keagamaan, 5 sebagaimana dalam QS Yu>suf/12: 111.
                                                                                                  
                                                                     
Terjemahnya:
“Sungguh, pada  kisah-kisah  mereka  itu  terdapat  pengajaran  bagi  orang-orang yang mempunyai akal‛. (Al-Qur’an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan  (kitab-kitab)  yang  sebelumnya,  menjelaskan  segala  sesuatu,  dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman‛. 6
Pada  ayat  tersebut,  Allah  swt  menegaskan  pentingnya  mempelajari  dan memahami qis}ah  atau  sejarah,  yakni  agar  manusia  dengan  akalnya  dapat  mengambil ‘ibrah (pelajaran mendalam).
Selanjutnya,  setelah  Sultan  Muhammad  Syafiuddin  II  meninggal  dunia,  maka anaknya  yang  bernama  Raden  Muhammad  Mulia  Ibrahim  diangkat  menjadi  sultan dengan gelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin. Masa pemerintahan Sultan Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk memajukan  agama  Islam  di  dalam  maupun  di  luar  kota  Sambas  sampai  ke  pelosok kampung.  Kemudian  ia  mendirikan  masjid  Jami’  atau  masjid  Agung  di  dalam  kota, diikuti oleh rakyat dengan mendirikan masjid-masjid atau surau-surau dan madrasah di seluruh kampung.
Pemberantasan  buta  huruf  Arab  Jawi  dan  huruf  Latin  (bidang  pendidikan Islam),  menyebarluaskan  pengertian  seluk-beluk  agama  Islam,  menghidupkan  atau menguatkan  hukum-hukum  agama  Islam  dan  hukum  adat  serta  pranata  sosial keagamaan, semua ini merupakan usaha Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin dalam  pengembangan  agama  Islam  dan  pelestarian  adat. 7 Sultan  Muhammad  Mulia Ibrahim  Syafiuddin  merenovasi  kembali  istana  Sambas  tanpa  mengubah  bentuk bangunan  asli  peninggalan  masa  Sultan  Muhammad  Syafiuddin  II  (1866-1922  M). Tujuan merenovasi istana Sambas oleh Sultan  Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin ialah  untuk  mengingat  kembali  akan  peran  dan  pengaruhnya  di  Kesultanan  Sambas dalam pengembangan Islam.
Pengaruh  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga bergerak di bidang sosial-politik
Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Asal Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2003), h. 7.
5 Erwin Mahrus, Rosadi Jamani dan Edy Kusnan Hadi, Shayk Ahmad Khatib Sambas: Sufi dan Ulama Besar Dikenal Dunia (1803-1875) (Pontianak: UNTAN Press, 2003), h. 10.
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013), h.
248.
7 Lisyawati Nurcahyani dkk, Sejarah Kerajaan Sambas (Pontianak: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), h. 34-35.
menentang  hegemoni  kekuasaan  fasisme  Jepang.  Sedang  zaman  kolonial  Belanda, tepatnya  pada  tanggal  1  Mei  1931,  Belanda  mengikat  kontrak  politik  dengan  Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan Sambas harus menyesuaikan diri  dengan ketentuan yang termaktub dalam Staatsblad Pemerintah  Hindia  Belanda  yang  disebut  dengan Korte  Verklaring  atau  Akte  Van Vereband.
Kekuasaan  sultan  menjadi  terbatas,  hanya  merupakan  daerah  otonom  yang berbentuk landschap. 8 Dengan  menguasai  kerajaan  ini  penjajah  Belanda berkepentingan  untuk  mengendalikannya  dalam  bentuk  membuat  suatu  tata administratif  sendiri  terhadap  sebagian  besar  kehidupan  pusat  kerajaan.  Bentuk  tata pemerintahan yang dibuat oleh Belanda tidak lain adalah Residen. Akibatnya, ibu kota Kerajaan  Sambas  memiliki  tata  administratif  tersendiri  yang  dibuat  oleh  penguasa asing disamping sistem administrasi kerajaan. Dengan adanya dua sistem administrasi ini, Sambas tidak saja berfungsi sebagai pusat kerajaan melainkan juga sebagai ibukota pemerintahan,  berada  di  bawah  kolonial  Belanda  yang  disebut  dengan  Residen Sambas. 9
Kepada  sultan  sebagai Het  Zelfbestuur  dikuasakan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda antara lain untuk melaksanakan hukum agama Islam  dan hukum  adat. Sejak tahun  1936  dibentuk  lembaga  Peradilan  Khusus  untuk  golongan  pribumi  di  Sambas, melengkapi  pengadilan  agama  yang  sudah  berlaku  turun  temurun  dengan  merujuk kepada hukum qisas menurut ajaran Islam. Pengadilan Negeri yang sebelumnya disebut Landraad  untuk  golongan  pribumi  diganti  namanya  dengan  Pengadilan  Balai  Kanon yang  diketuai  oleh  sultan  dan  sekaligus  hakim  tunggalnya,  dibantu  oleh  seorang panitera, dua orang penasehat masing-masing dari pejabat Belanda dan pemuka agama Islam (Maharaja Imam). Penuntut umumnya adalah mantri polisi. Pengadilan setempat yang  sebelumnya  disebut Magistraat  untuk  golongan  pribumi  diganti  dengan Pengadilan  Balai  Raja.  Ketuanya  adalah  Kepala  Distrik  (Demang)  sekaligus  sebagai hakim tunggal. Paniteranya adalah juru tulis Kepala Distrik. Pengadilan Adat diganti namanya dengan Pengadilan Balai Bidai. Ketuanya adalah Ketua Adat, Kepala Benua atau Kepala Kampung. Anggotanya pemuka kampung seperti Lebai dan Penghulu. 10
Sedangkan  sosial  keagamaan  lebih  difokuskan  pada  fenomena  keagamaan masyarakat yang beragama Islam. Aktivitas keagamaan lebih berkembang di ibu kota, namun bukan berarti aktivitas keagamaan di luar ibu kota  tidak  berkembang. Karena itu untuk mengatur segala permasalahan keagamaan dari ibu kota sampai ke desa-desa sultan  telah  mendirikan  lembaga  keagamaan  yang  di  pimpin  oleh  Maharaja  Imam. Posisi  Maharaja Imam  dan para ulama atau haji menempati  posisi yang tinggi  dalam masyarakat  kesultanan.  Hal  tersebut salah satunya tidak dapat dilepaskan bagaimana masyarakat  memandang  haji  itu  sendiri.  Pentingnya  posisi  haji  dapat  dilihat  dari penghargaan  yang  tinggi  pada  mereka,  yang  dalam  setiap  perhelatan  para  haji ditempatkan  paling  depan  bersama  para  pejabat  pemerintahan.  Hal  ini  dikarenakan
8 Landschap yaitu  sultan  masih  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  adat-istiadat,  tanah, budaya,  agama  dan  segala  urusan  pribumi,  namun  dalam  pelaksanaannya  tetap  berada  di  bawah pengawasan  pemerintah  kolonial.  Musni  Umberan  dkk, Sejarah  Kerajaan  Sambas (Pontianak: Depdikbud, 1995), h. 10.
9 Lihat  Pabali  H.  Musa, Sejarah  Kesultanan  Sambas  Kalimantan  Barat:  Kajian  Naskah  Asal Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas , h. 75.
10 Ansar  Rahman  dkk, Kabupaten  Sambas , Sejarah  Kesultanan  Sambas  dan  Pemerintahan Daerah , h. 78 i.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
orang-orang  yang  bergelar  haji  ditempatkan  paling  depan  bersama  para  pejabat pemerintahan. Hal ini dikarenakan orang-orang yang bergelar haji pada masa lalu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dihubungkan dengan tingkat penguasaan  ilmu  agama  yang  relatif  lebih  tinggi. 11 Pada  masa  pemerintahan  Sultan Muhammad  Syafiuddin  II  sudah  ada  beberapa  nama  yang  bergelar  haji  di  antaranya seperti  H.  Muhammad  Arif,  H.  Muhammad  Imran,  H.  Muhammad  Djabir,  H. Muhammad  Shaleh,  H.  Ahmad  Fauzi,  H.  Muhammad  Zainuddin  dan  masih  banyak haji-haji yang belum diketahui nama-namanya. 12
Informasi  tentang  jumlah  orang-orang  yang  naik  haji  menerangkan  bahwa pembinaan keagamaan masyarakat Kesultanan Sambas mengalami peningkatan dengan banyaknya jumlah jemaah haji karena setelah pulang haji, mereka adalah orang-orang yang  aktif  melakukan  pengajaran  dan  pembinaan  keagamaan  di  wilayahnya. Pengajaran dan pembinaan tersebut dilakukan di beberapa tempat misalnya di masjid- masjid,  di  lingkungan  istana  maupun  di  rumah-rumah  guru  mengaji.  Terkait  dengan aktivitas  keagamaan  di  masjid  setidaknya  dapat  diketahui  dari  laporan  kolonial Belanda  yang  menyebutkan  bahwa  pada  1869  M  banyak  masjid  di  kesultanan  yang menjadi pusat pengajaran dan tempat ibadah masyarakat Islam. 13

## II. KAJIAN TEORETIS

## A. Konsep Peran
Peran sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Burke 14 adalah pola-pola atau norma-norma  perilaku  yang  diharapkan  dari  orang  lain  yang  menduduki  suatu  posisi tertentu  dalam  struktur  sosial.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  peran  merupakan  aspek dinamis  kedudukan  (status),  apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya  maka  ia  menjalankan  suatu  peranan. 15 Sedangkan menurut Nurani Soyomukti peranan disebut sebagai aspek dinamis kedudukan (status), karena diantara keduanya saling berkaitan. 16 Pengertian lain yang menyangkut tentang peran  terdapat  dalam  karya  Hugo  F.  Reading 17 yang  dikumpulkannya  dari  beberapa sosiolog, yang mengungkap makna peran di antaranya:
1. Bagian peran yang dimainkan seseorang
2. Cara-cara yang dilakukan untuk bertingkah laku sesuai suatu jabatan
3. Kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu posisi
11 Syafaruddin Usman, Sambas Merajut Kisah Menenun Sejarah (Pontianak: tt, 2011), h. 89.
12 Erwin Mahrus, Falsafah dan Gerakan Pendidikan Islam , Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) (Pontianak: STAIN  Pontianak Press, 2007), h. 29-30. ANRI, Borneo West no. 74, 1869.
13 Husni  Rahim, Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam:  Studi  tentang  Pejabat  Agama  Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang (Jakarta: Logos, 1998), h. 52.
14 Peter Burke, History and Social Theory diterjemahkan oleh Mestika Zed dan Zulfahmi dengan judul Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 68.
15 Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.
16 Nurani  Soyomukti, Pengantar  Sosiologi:  Dasar  Analisis,  Teori  dan  Pendekatan  Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,  2010),  h.  384.  Untuk  mengetahui  tentang  peran  baca  juga  buku  Achlis, Studi  Perilaku  dan Lingkungan  Sosial  Manusia (Bandung:  Koperasi  Mahasiswa  Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan  Sosial, 1993), h. 114.
17 Hugo  F.  Reading, Social  Sciences-Dictionaries penerjemah  Sahat  Simamora  dengan  judul Kamus Ilmu-Ilmu Sosial (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1986), h. 360.
4. Sikap, nilai dan tingkah laku yang ditentukan terhadap hak-hak yang melekat pada suatu status
5. Hal-hal  unik  yang  diperlihatkan  seseorang  dalam  melaksanakan  syarat-syarat  dari status tertentu.
Berdasarkan  pengertian  yang  dikemukakan  tersebut,  maka  dapat  diketahui bahwa  peranan  merupakan  aspek  dinamis  dari  kedudukan,  yaitu  seseorang  yang melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya.  Maka dikatakan  seseorang  telah  menjalankan  suatu  peranan.  Bila  dipadukan  pengertian peranan  tersebut,  maka  seseorang  dikatakan  menjalankan  peranan  paling  tidak mencakup tiga hal sebagai berikut:
1. Peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan  merupakan  suatu  konsep  perihal  apa  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  stuktur sosial.
Hakikatnya,  peran  juga  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  rangkaian  perilaku tertentu  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  jabatan  tertentu.  Kepribadian  seseorang  juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak  ada  perbedaan,  baik  yang  dimainkan  atau  diperankan  pimpinan  tingkat  atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.
Begitupun dengan peran sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Antara peran dan status sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Tidak ada peran tanpa status sosial atau sebaliknya. Peran sosial bersifat dinamis sedangkan  status  sosial  bersifat  statis.  Dalam  masyarakat,  peran  dianggap  sangat penting  karena  peran  mengatur  perilaku  seseorang  berdasarkan  norma-norma  yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pola peran sama dengan pola perilaku.
Pola  peran  dalam  masyarakat  dapat  dibedakan menjadi  tiga  macam,  yaitu; Pertama,  peran  ideal,  yaitu  peran  yang  diharapkan  masyarakat  terhadap  status-status tertentu. Kedua,  peran  yang  diinginkan  yaitu  peran  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri. Ketiga,  peran  yang  dikerjakan  yaitu  peran  yang  dilakukan  individu  sesuai  dengan kenyataannya. 18 Dari ketiga pola peran yang tepat dalam penelitian ini menggunakan pola peran yang pertama yaitu peran ideal sebab peran ideal ini sesuai  dengan tokoh yang diteliti terkait sosok Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin yang pandai, gigih  dan  memiliki  jiwa  patriotisme  yang  tinggi  dalam  menentang  hegemoni kekuasaan  fasisme  Jepang,  serta  perannya  dalam  revitalisasi  peradilan  agama  di Kesultanan Sambas.
B. Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama
1. Pengertian Revitalisasi
Revitalisasi  mengandung  pengertian  mengembalikan  agar  lembaga  peradilan hidup  dan  berfungsi  kembali. 19 Upaya  revitalisasi  pengadilan  dimaksudkan  sebagai usaha  untuk  mengembalikan  pengadilan  menjadi  lembaga  yang  bermakna,  lembaga yang  kembali  kepada  fungsi  yang  sesungguhnya  dan  lembaga  yang  penting  bagi
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 126.
19 Rusli Muhammad, ‚Rekonstruksi Lembaga Pengadilan Menuju Indonesia Baru‛, UNISIA , no. 53 (2004): h. 250.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
kehidupan  masyarakat.  Rusli  Muhammad  mengungkapkan  upaya  revitalisasi  dalam rangka rekonstruksi lembaga pengadilan dapat dilakukan dengan cara: 20
Pertama,  peningkatan  kualitas  teoritik.  Usaha  ini  memfokuskan  perhatian kepada  kualitas  teoritik  personil  yang  harus  dimiliki  oleh  jajaran  penegak  hukum. Untuk  meningkatkan  kualitas  dari  penegak  hukum  itu  perlu  diupayakan  agar  jenjang pendidikan yang selama ini hanya terbatas pada tingkat sarjana (S1) lebih ditingkatkan lagi  dengan  mengikuti  pendidikan  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi  S2  atau  S3. Kemampuan  berpikir  teoritis  hanya  dapat  diperoleh  melalui  jenjang  pendidikan  yang lebih tinggi.
Kedua,  peningkatan  kesadaran  peran  dan  tanggung  jawab.  Dalam  upaya revitalisasi  pengadilan,  maka  posisi  pengadilan  yang  telah  terpinggirkan  hendaknya dikembalikan  ke  posisi  sentral.  Untuk  mengembalikan  posisi  tersebut,  hanya  dapat dicapai  jika  para  hakim  sebagai  komponen  pokok  pengadilan  lebih  meningkatkan kesadaran  akan  peran  dan  tanggung  jawabnya.  Para  hakim  harus  sungguh  menyadari tentang  peranan-peranan  baik  yang  bersifat  yuridis  formal  maupun  yang  bersifat yuridis materil.
Ketiga,  perbaikan  moral  komponen  pengadilan  (hakim).  Timbulnya  kesadaran akan adanya tanggung jawab sangat tergantung kepada baik buruknya moral (akhlak) yang  dimilikinya.  Ketika  moralnya  baik,  maka  kesadaran  terhadap  tanggung  jawab akan baik pula, sebaliknya jika moral buruk akan berakibat pula rendahnya kesadaran tanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyadarkan  tumbuhnya  kesadaran  akan tanggung jawab, maka persoalan moral perlu mendapat perhatian.
Langkah  perbaikan  moralitas  komponen  pengadilan  sudah  saatnya  harus dilakukan dan digalakkan mengingat moral para penegak hukum pada umumnya dapat dikatakan berada pada titik terendah, dan inilah salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kinerja lembaga pengadilan sehingga sulit menjalankan keseluruhan peran- peran  yang  dimilikinya.  Maka  upaya  revitalisasi  pengadilan  harus  pula  dilakukan dengan  sasaran  tumbuhnya  kembali  kesadaran  akan  peran  dan  tanggung  jawab  serta terjadinya perbaikan moralitas khususnya para hakim. 21

## 2. Pengertian Lembaga dan Peradilan
Menurut  KBBI,  lembaga  yaitu  badan  atau  organisasi  yang  tugasnya mengadakan  penelitian  atas  pengembangan  ilmu.  Definisi  lain  dari  lembaga  adalah pranata. Koentjaraningrat, lebih menyukai sebutan pranata dan mengelompokannya ke dalam  delapan  golongan  dengan  prinsip  penggolongan  berdasarkan  kebutuhan  hidup manusia. 22 Sedangkan  kata  peradilan  berasal  dari  kata  ‚adil‛  dengan  awalan  ‚per‛ dengan  imbuhan  ‚an‛.  Kata  peradilan  sebagai  terjemahan  dari  ‚qadha‛,  yang  berarti memutuskan,  melaksanakan,  menyelesaikan. 23 Dan  adapula  yang  menyatakan  bahwa umumnya  kamus  tidak  membedakan  antara  peradilan  dengan  pengadilan. 24 Dalam literatur fikih Islam, peradilan disebut ‚qadha‛ artinya ‚menyelesaikan‛, sebagaimana
20 Rusli Muhammad, ‚Rekonstruksi Lembaga Pengadilan Menuju Indonesia Baru‛, h. 251.
21 Rusli Muhammad, ‚Rekonstruksi Lembaga Pengadilan Menuju Indonesia Baru‛, h. 252.
22 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 16.
23 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Indonesia-Arab  Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 125.
24 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 7.
QS  Al-‘Ah|za>b/33:  37.  Ada  juga  yang  berarti  ‚menunaikan‛  sebagaimana  QS  Al- Jumu’ah 62/10.
                                                                                                               
          
Terjemahnya:
‚Apabila  telah  ditunaikan  salat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung‛. 25
Di samping arti ‚menyelesaikan dan menunaikan‛. Arti qadha yang dimaksud ada  juga  yang  berarti  ‚memutuskan  hukum‛,  atau  ‚menetapkan  sesuatu  ketetapan‛. Dalam  dunia  peradilan  menurut  para  ahli,  makna  yang  terakhir  inilah  yang  dianggap lebih  signifikan.  Di  mana  makna  suatu  hukum  di  sini  yaitu  pada  asalnya  berarti ‚menghalangi‛  atau  ‚mencegah‛,  oleh  karena  itu  qadhi  dinamakan  hakim  karenanya seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena  itu  apabila  seseorang  mengatakan  ‚hakim  telah  menghukumkan  ataupun memutuskan begini‛ artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. 26 Secara  terminologi, peradilan adalah suatu lembaga  pemerintah  atau  negara  yang  ditugaskan  untuk  menyelesaikan  atau menetapkan  keputusan  perkara  dengan  adil  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Jadi lembaga  peradilan  adalah  suatu  badan  atau  organisasi  yang  tugasnya  memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya.
Peradilan  agama  adalah  salah  satu  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman yang harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya yang disegani dan dihormati serta memiliki otoritas dan kewenangan yang tinggi. Peradilan agama sendiri adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu godsdienstige rechtspraak. Kata godsdienstige  berarti  ibadah  atau  agama,  adapun  kata  rechtspraak  berarti peradilan.  Dalam  perundang-undangan  Belanda  istilah godsdienstige  rechtspraak dipakai sebagai pemisah dari peradilan agama ke peradilan umum yang lebih bersifat keduniawian  atau  dikenal  dengan  istilah wereldlijke  rechtpraak. 27 Keberadaan peradilan  agama  sendiri  telah  diakui  jauh  sebelum  Negara  Republik  Indonesia  ini memproklamirkan  diri  sebagai  bangsa  yang  merdeka,  meskipun  sempat  mengalami masa-masa  pasang  surut  baik  itu  dari  segi  penamaan,  status,  kedudukan  maupun kewenangannya.
3. Fungsi Peradilan
Sebagai  lembaga  negara  mempunyai  tugas  untuk  memutuskan  setiap  perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah: 28
25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013), h. 423.
26 Anonim, Pengertian Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam, http://www.informasiahli.com, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 20.38 wita.
27 Zaini  Ahmad  Noeh  dan  Abdul  Basit  Adnan, Sejarah  Singkat  Pengadilan  Agama  Islam  di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15.
28 Anonim, Pengertian Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam, http://www.informasiahli.com, diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 20.38 wita.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
a. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
b. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat
c. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
d. Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.
4. Perkembangan Pembentukan Peradilan
Peradilan agama di  Indonesia  merupakan salah satu  lembaga yang sangat  tua, sehingga dalam sejarahnya yang panjang, peradilan mengalami berbagai pasang surut. Menurut  Cik  Hasan  Bisri 29 ,  pada  mulanya  ia  diorganisasikan  secara  sederhana, kemudian  menjadi  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  pemerintah  dalam  bentuk  dan wewenang  yang  beraneka  ragam.  Ia  mengalami  perkembangan  yang  pesat  dalam struktur, kekuasaan, dan prosedurnya. Posisinya pun semakin penting, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada masa kesultanan ini atau bisa juga dengan sebutan masa pra pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana perkembangannya terdapat tiga periode pembentukan peradilan, yakni sebagai berikut:
a) Tahkim kepada Muhakam
Pada awal periode masuknya Islam, bentuk peradilan yang dilaksanakan masih sangat  sederhana.  Yaitu  dalam  bentuk tahkim 30 kepada  pemuka  agama.  Para  pihak yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  perselisihan  dengan  sukarela  menyerahkan  perkara mereka kepada orang yang dianggap bisa menjadi penengah dan orang yang berperkara akan tunduk dengan keputusannya. Biasanya kepada guru atau mubalig yang dianggap mampu  dan  berilmu  agama.  Orang  yang  bertindak  sebagai  hakim  di  sebut muhakam Tradisi ini merupakan cikal bakal peradilan agama di Indonesia. 31
b) Ahlul Halli Wal ‘Aqdi
Peradilan  atau qadla  hukumnya  fardhu  kifayah  dan  dapat  dilaksanakan  dalam keadaan  apapun  juga.  Dalam  keadaan  tidak  ada qadli  atau  penguasa  yang  bisa melaksanakan,  peradilan  dapat  dilaksanakan  dengan  cara tahkim  pada  seorang muhakam,  seperti  tahkim  seorang  wanita  kepada  seseorang  untuk  bertindak  sebagai wali ataupun penyerahkan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan  perkaranya.  Dalam  suatu  kelompok  masyarakat  yang  sudah  teratur, jabatan hakim atau qadli dapat dilakukan secara pemilihan dan bai’at oleh ahlul halli wal  ‘aqdi  yakni  pengangkatan  atas  seseorang  yang  dipercaya  oleh  majelis  atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. 32
c) Tauliyah Ketika kelompok masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan  jabatan  hakim  qadi  dilakukan  dengan  pemberian tauliyah.  Tauliyah
29 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.
30 Tahkim di  sini  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  antara  orang-orang  Islam  yang dilakukan oleh para ahli agama.
31 Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2000), h. 35. Lihat juga Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.
32 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , h. 23.
yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. 33 Pada masa itu terdapat bermacam-macam sebutan atau nama, antara lain sebagai berikut: 34
1. Di Aceh dengan nama Mahkamah Syar’iyah Jeumpa
2. Di Sumatera Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara’
3. Di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam lebih disukai istilah Hakim Syara’
4. Di  Kalimantan  khususnya  Kalimantan  Selatan,  karena  peran  Syekh  Arsyad  Al- Banjari, Kerapatan Qadi dan Qadi Besar
5. Di  Sumbawa Hakim  Syara’,  di  Sumatera  Barat  nama  Mahkamah  Tuan  Qadi  atau Angku Kali
6. Di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara’,
7. Di Kerajaan Mataram dengan Pengadilan Surambi.
Seiring  perkembangan  Islam  maka  hakim  yang  melaksanakan  peradilan  di angkat oleh Sultan atau Imam atau Raja, sama seperti halnya di Kesultanan Sambas.
Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam ada di bumi Indonesia pada abad  ke-7  atau  ke-8  Masehi,  sesuai  dengan  tingkat  dan  bentuknya  sebagaimana ditentukan  hukum  Islam. 35 Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Islam  sebagai  sebuah agama  dan  hukum  semakin  mengakar  dan  dominan  mewarnai  hampir  seluruh kehidupan  bangsa  ini.  Kenyataan  ini  sudah  mulai  berlaku  sejak  Islam  ditetapkan sebagai agama resmi di Kerajaan Demak sekitar abad lima belas. Kemudian para sultan di  Indonesia,  di  antaranya  sultan  di  Aceh,  Pagaruyung,  Bonjol,  Pajang,  Banjar,  dan Pasai,  memberlakukan  Islam  sebagai  agama  resmi  dan  hukum  negara.  Akhirnya, puncak dominasi Islam berlaku pada zaman Kerajaan Mataram di tangan Sultan Agung sekitar  1750  M  yang  memberlakukan  hukum  Islam  secara  total,  baik  dalam  perkara pidana  maupun  perdata.  Jadi,  di  Indonesia  hukum  Islam  pernah  diterima  dan dilaksanakan seluruhnya oleh masyarakat Islam. 36
Pada  masa  itu  berlaku  teori Receptio  in  Complexu  yaitu  bahwa  hukum  Islam diterima  (diserap)  secara  menyeluruh  oleh  umat Islam.  Teori  ini  dipelopori  oleh  Carl Frederik Winter, Salomon Keyzen, dan LWC van den Berg, yang  menyatakan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Belakangan teori ini didukung oleh teori Receptio Exit yang dipelopori oleh Hazairin yang mengatakan bahwa hukum adat  dapat  berlaku  apabila  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Akan  tetapi, Snouck Hurgronje kemudian membuat teori yang disebut teori Receptio yaitu bahwa hukum  yang  berlaku  bagi  orang  Islam  adalah  hukum  adat  mereka  masing-masing. Hukum  Islam  bisa  berlaku  bila  sudah  diresapi  oleh  hukum  adat.  Jadi,  hukum  adatlah yang  menentukan  ada-tidaknya  hukum  Islam.  Teori  ini  dikemukakan  oleh  C.  Snouck Hurgronjedan C. van Vollenhoven. 37
Dalam  keadaan  semacam  itu,  dalam  rangka  mendukung  politik  ‚memecah belah‛ ( devide et impera), Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan staablaad 1882 nomor 152 yaitu dengan memisahkan pelaksanaan hukum  Islam  di  Jawa  dan Madura dengan  daerah  luar  Jawa  dan  Madura  yang  masih  diserahkan  kepada  peraturan-
33 Zaini  Ahmad  Noeh  dan  Abdul  Basit  Adnan,  Sej arah  Singkat  Peradilan  Agama  Islam  di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 30.
34 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , h. 23.
35 Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid III (Jakarta: Bulan Bintang, 198), h. 35.
36 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 12.
37 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , h. 13.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
peraturan  Adat  dan  Swapraja.  Sejak  itu,  bentuk  peradilannya  tidak  lagi  berbentuk tahkim  seperti  pada  awal-awal  pemelukan  Islam,  melainkan  sudah  meningkat  ke bentuk peradilan ( qadla). Maka, mulai dikenal beberapa istilah: Sidang Jum’at, Rapat Ulama, Rapat Agama, Mahkamah Syara’, dan Soerambi, dan istilah-istilah itulah yang kita  kenal  sebagai  Peradilan  Agama  sekarang  ini.  Pengangkatan  pengambil  putusan atau hakimnya pun sudah tidak lagi berdasarkan penunjukkan langsung oleh para pihak yang  bersengketa  dan  pemilihan  serta bai’at  ahlul  halli  wal  ‘aqdi,  melainkan  sudah melalui  pemberian  kekuasaan  ( tauliyah)  oleh  pemerintah  dan  penguasa  (ulil  amri). Maka,  mulailah  dikenal  adanya  peraturan-peraturan  adat  dan  Swapraja  sebagai  dasar keberadaannya.  Istilah-istilah  lain  yang  kita  kenal  dengan  Kanjeng  Penghulu, Penghulu, Tuanku Mufti, maupun Tuanku Qadi, disamping raja-raja dan bupati dahulu, merupakan  penjelmaan  dari  watak  dan  kepribadian  ketatanegaraan  dari  pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. 38
Eksistensi  dari  sebuah  lembaga  peradilan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi kalangan pemeluk agama mayoritas di negara ini, yaitu kaum  muslim.  Perbandingan  antara  jumlah  pemeluk  agama  Islam  dengan  agama lainnya sangatlah jauh, permasalahan yang semakin banyak dan kompleks menjadikan kaum muslim membutuhkan lembaga peradilan khusus bagi kaum muslim, yang mana lembaga peradilan tersebut khusus menangani permasalahan perdata kaum muslim dan berasaskan kepada Alquran dan Hadis.
Peradilan  agama  merupakan  salah  satu  literatur  resmi  diantara  lembaga peradilan  atau  kekuasaan  kehakiman  lainnya.  Peradilan  agama  adalah  salah  satu peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah  Peradilan Militer dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Dikatakan  sebagai  peradilan  khusus  karena peradilan  agama  mengadili  perkara-perkara  tertentu.  Dalam  hal  ini  wewenang peradilan  agama  hanya  di  bidang  perdata  saja  dan  tidak  bisa  menangani  perkara  di bidang  pidana  dan  hanya  berlaku  bagi  kalangan  penganut  agama  Islam. 39 Kemudian setelah  lahirnya  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006.  Pada  perubahan  kedua  di  ubah  menjadi Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama.  Dengan  demikian, lahirnya  undang-undang  tersebut  membuat  beberapa  perubahan  yang  signifikan  bagi peradilan agama dan menjadikan kedudukannya semakin kuat dan betul-betul eksis. 40 Hal itu ditandai dengan kewenangannya yang dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut mengandung arti yang cukup luas, yang mana aparatur pengadilan agama yang meliputi para hakim, panitera dan juru sita dituntut untuk bekerja secara sigap  dengan  profesionalisme  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugas-tugas  dan wewenangnya agar tercipta sebuah lembaga peradilan yang bersih, jujur dan adil dalam memberikan  sebuah  putusan.  Agar  tercipta  peradilan  yang  baik,  adil  dan  cepat pengadilan  agama  harus  meningkatkan  kualitas  semua  jajaran  aparatnya  sehingga dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  dapat  melaksanakan  dengan  hukum  acara  yang baik  dan  benar,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  atau  telah ditetapkan.
38 Sumadi Matrais, ‚Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama‛, Hukum 15, no. 1 (2008): h. 124. 39 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9
40 R.  Wirjono  Projodikoro, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia (Bandung:  Sumur  Bandung, 1992), h. 8.
Sejarah peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada zaman kolonialisasi Belanda dan Jepang. Sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang  lebih  mempertegas  lagi  kedudukan  pengadilan  agama  di  Indonesia.  Proses interaksi  peradilan  agama  ini  telah  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang,  maka  ketika  disebutkan  peradilan  agama  maka  yang  dimaksudkan  adalah peradilan Islam di Indonesia.
Kelembagaan peradilan agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau  isi  pokok  pegangan  dalam  menyelesaikan  dan  memutus  perkara,  tidak  dapat dipisahkan.  Dalam  sejarah  perkembangannya,  kelembagaan  peradilan  agama mengalami  pasang  surut.  Pada  masa  kekuasaan  kerajaan  Islam  lembaga  peradilan agama  termasuk  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pemerintahan  umum,  sebagai penghulu  keraton  yang  mengurus  keagamaan  Islam  dalam  semua  aspek  kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. 41
Di  zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda,  peradilan  agama  berkembang  di daerah-daerah  dalam  keadaan  tidak  sama,  baik  namanya,  wewenangnya,  maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama peradilan agama pada waktu itu seperti Rapat Ulama,  Raad  Agama,  Priessteraa,  Peradilan  Paderi,  Godsdientige  Rechtspark, Godsdientst  Beatme,  Hof  Voor  Islamietische  Zaaken,  Kerapatan  Qadi  Besar  dan sebagainya. 42 Pemerintah  kolonial  Belanda  untuk  pertama  kali  dibentuk  peradilan agama yang berbeda-beda dalam wilayah Hindia-Belanda (Indonesia) seperti: 43
1. Di  Jawa  dan  Madura  terdapat  peradilan  agama  tetapi  hakim  tersendiri  tidak  ada, peradilan  agama  dilakukan  oleh  pemimpin-pemimpin  masjid  yang  dinamakan penghulu.
2. Di Aceh, Jambi, Sambas, Pontianak, di daerah-daerah pantai Kalimantan Tenggara, Sulawesi,  Ternate,  Ambon  terdapat  hakim  agama  tersendiri,  di  samping  pegawai- pegawai masjid, hakim agama yang disebut Kali, Qadi atau Hakim.
3. Di  Minangkabau  atau  Sumatera  Barat  sekarang  tidak  terdapat  hakim  agama tersendiri  akan  tetapi  urusan  agama  di  adili  oleh  Rapat  Agama  Nagari  yang anggota-anggotanya terdri dari kepala-kepala Nagari.
4. Di  Tanah  Gayo,  Alas  dan  Batak  di  Sumatera,  sebagian  besar  Sumatera  Selatan, Bangka,  Belitung  dan  Minahasa  hanya  dikenal  segolongan  pegawai  agama  yang diserahi  memelihara  masjid-masjid,  pegawainya  melaksanakan  perkawinan  dan pekerjaan  lain-lain  menurut  syariat  Islam,  tetapi  disamping  itu  tidak  melakukan kekuasaan  kehakiman.  Oleh  karena  tidak  adanya  hakim  agama  maka  sengketa tentang perkawinan dan perceraian diselesaikan diantara hakim pribumi.
Begitupun  yang  ada  di  Sambas,  sebutan  nama  peradilan  agama  khusus  untuk pribumi  masa  kolonialisasi  Belanda  berbeda  dengan  daerah-daerah  yang  lain.  Masa
41 Endah  P,  Sejarah  Peradilan  Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id di  akses  pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 19.58 wita.
42 Muhammad  Sukri,  Sejarah  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Pendekatan  Yuridis), https://www.google.com-sejarah-peradilan-agama-di-indonesia.pdf ,  diakses  pada  tanggal  31  Januari 2019, pukul 13.15 wita.
43 Asep Iman Suwargana, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam http://asepimansuwargana.blogspot.com di akses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 14.00 wita.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin memerintah di Kesultanan Sambas 1931- 1943, merevitalisasi lembaga peradilan agama akan dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya.
Pengakuan  akan  adanya  peradilan  agama  secara  resmi  sangatlah  berarti  bagi tumbuhnya  salah  satu  institusi  penegak  keadilan  di  nusantara  ini,  meskipun  dalam praktiknya pelaksanaan lembaga peradilan ini selalu di setir oleh pemerintah kolonial Belanda.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  peradilan  agama  seperti  itu  belum  menjamin terlaksananya lembaga peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Berbagai usaha telah dilakukan oleh umat  Islam  dalam  rangka mewujudkan lembaga peradilan agama yang diimpikan. Usaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Setelah melalui  berbagai  tahapan,  baru  pada  tahun  1989  yang  khusus  mengatur  peradilan agama.  Dengan  keluarnya  undang-undang  ini  maka  keberadaan  peradilan  agama mempunyai landasan hukum yang formal (landasan yuridis formal) dan diakui sejajar dengan  badan-badan  peradilan  lainnya  yang  sama-sama  melaksanakan  fungsi kehakiman di Indonesia. 44
Secara yuridis, peradilan agama dimasukkan ke dalam lingkungan peradilan di Indonesia  adalah  bahwa  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  bertujuan  mewujudkan  tata kehidupan  bangsa  yang  sejahtera,  aman,  tenteram,  dan  tertib.  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan:  Segala  warga  Negara  bersamaan kedudukannya di  dalam  hukum  dan Pemerintahan dan wajib menjunjung  Hukum dan Pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Sedangkan  Pasal  29  ayat  (1)  dan  (3) Undang-Undang  Dasar  1945  juga  menyatakan:  (1)  Negara  berdasar  atas  Ke-Tuhanan Yang  Maha  Esa,  (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu. 45
Selama pemerintahan Orde Baru, pembinaan dan pengawasan Peradilan Agama sebagai  salah  satu  pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman,  sebagaimana  lembaga  peradilan lainnya,  dilakukan  oleh  dua  lembaga  yakni  Yudikatif  dan  Eksekutif.  Pembinaan  itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan badan oleh Departemen Agama, berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  Pasal  5  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  di mana  sekarang  sudah  diubah  dengan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2004.
Di  masa  pemerintahan  Reformasi  Pembangunan,  pembinaan  dan  pengawasan yang  dilakukan  Yudikatif  dan  Eksekutif  tersebut  sudah  dianggap  tidak  layak  lagi, karena  jelas  mempengaruhi  kemandirian  Badan  Peradilan  Agama.  Maka  harus diadakan perubahan agar Eksekutif tidak mencampuri  Yudikatif dan pada tanggal  30 Juli  1999  disahkan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.  Sekarang  undang-undang  tersebut  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang
44 Marzuki,  Peradilan  Agama  Sebagai  Institusi  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia, http://staffnew.uny.ac.id/ di akses pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 13.18 wita.
45 Sumadi Matrais, ‚Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama‛, h. 138.
Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi:  organisasi, administrasi,  dan  finansial  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya,  berada  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung.  Disahkannya  undang- undang  tersebut  menjadi  peristiwa  yang  sangat  bersejarah  bagi  lembaga  kekuasaan kehakiman,  karena  menjadi  tonggak  sejarah  bagi  terwujudnya  kemerdekaan  dan kemandirian  dari  kekuasaan  kehakiman  secara  utuh  di  bawah  Mahkamah  Agung, setelah  sekian  lama  pembinaan  atasnya  dilakukan  oleh  dua  lembaga  kekuasaan: Eksekutif (departemen yang bersangkutan) dan Yudikatif (Mahkamah Agung).
Tujuan pemisahan kekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif yang dikehendaki dan di atur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut  adalah  memantapkan  proses  Lembaga  Peradilan  Agama  dalam  segi-segi hukum  formal  dan  teknis  peradilan,  sehingga  dapat  terwujud  Kekuasaan  Kehakiman yang  merdeka  dengan  terselenggaranya  peradilan  yang  bebas  dari  pengaruh  dan intervensi  kekuasaan  Eksekutif  dan  benar-benar  mandiri.  Namun,  ternyata  realisasi kehendak  Undang-Undang  tersebut  bukan  hal  yang  mudah,  yang  langsung  bisa dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang tersebut. 46
Maka,  untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  seperti  itu  dan  untuk  menjamin kesederajatan kedudukan warga negara di dalam hukum diperlukan upaya menegakkan keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan pengayoman  atas  warga  masyarakat.  Dan  salah  satu  upaya  menegakkan  keadilan, kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  tersebut  adalah  melalui  Pengadilan Agama.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  letak  lokasi penelitian  yakni  Kabupaten  Sambas,  maka  literatur  tertulis  yang  menjadi  bahan rujukan dalam pembahasan ini adalah seluruh karya tulis yang membahas masyarakat Kalimantan  Barat  pada  umumnya  dan  masyarakat  Sambas  pada  khususnya  sebagai fokus lokasi penelitian. Pendekatan dalam teori keilmuan yang akan digunakan dalam analisis  pembahasan  ini,  selain  pendekatan  teori  sejarah,  yakni  pendekatan  teori sosiologi, antropologi, politik, teologi dan psikologi.
Sumber data, pencarian sumber disebut juga heuristik, merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber Primer  yang  digunakan  adalah  arsip  Silsilah  Kesultanan  Sambas  no.  28,  manuskrip Kisah  Negeri  Sambas  1568-1944,  10  Juli  1991,  no.  31,  manuskrip  Silsilah  Sultan Muhammad  Syafiuddin  (Sambas)  tahun  1903,  no.  40,  ANRI,  ANRI,  Borneo  West No.72,  1867, Borneo  Simboen  Pontianak,  Tahun  ke  II,  No.  135,  1  Juli  1944, peninggalan  arkeologis  berupa  keraton  (istana)  dan  masjid,  wawancara  dengan beberapa  informan  yang  dianggap  mengetahui  tokoh  yang  diteliti  di  Kesultanan Sambas. Sedangkan Sumber Sekunder berupa; karya tulis ilmiah, berupa laporan hasil penelitian, disertasi, buku-buku, jurnal/artikel, newspapers, yang mempunyai relevansi dalam  pembahasan  ini.  Hanya  saja  perlu  diketahui,  bahwa  sebelum  sumber-sumber sejarah  itu  digunakan,  ia  terlebih  dahulu  harus  dikritik,  baik  secara  intern  maupun ekstern  dan  kemudian  diinterpretasi.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  kisah
46 Sumadi Matrais, ‚Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama‛, h. 136.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
sejarah  yang  dihasilkan  dapat  bersifat  ilmiah,  artinya  tidak  bersifat  spekulasi  yang memungkinkan tergelincir pada mitologi.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  sejarah  ada  empat  langkah penelitian  yang  digunakan  yaitu heuristik,  verifikasi,  interpretasi  dan  historiografi. Instrumen  penelitian,  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  atau  alat penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik Pengolahan dan Analisis Data pada sumber- sumber  data  dilakukan  dengan  cara  direduksi,  dirangkum,  dan  disusun  secara sistematis.  Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ditekankan  pada  uji  validitas  dan reabilitas.  Dalam  penelitian  kualitatif,  data  dapat  dinyatakan  valid  apabila  tidak  ada perbedaan  antara  yang  dilaporkan  peneliti  dengan  realitas  obyek  yang  diteliti.  Hal utama  dalam  pengujian  keabsahan  data  adalah  uji  autentisitas  dan  kredibilitas  data. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dalam proses kritik data menjadi keniscayaan. Di saat bersamaan,  peneliti  sebagai  instrumen  utama  dalam  penelitian  ini,  dituntut  sikap kejujuran dan obyektifitas sebagai bentuk konsekuensi prinsip ilmiah.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebelum pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, tata  hukum  di  Indonesia  mendapatkan  pengaruh  dari  hukum  agama  yaitu  Hindu  dan Islam  serta  hukum  adat.  Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri  sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang  ada  dalam  masyarakat.  Sebelum  agama  Islam  masuk  ke  Indonesia,  di  zaman kerajaan  Hindu  sudah  terdapat  lembaga  peradilan.  Lembaga  peradilan  itu  terbagi menjadi  dua  yaitu  peradilan  Perdata  dan  Padu.  Yang  termasuk  perkara  perdata  pada umumnya  perkara-perkara  yang  dapat  membahayakan  mahkota,  keamanan,  dan ketertiban  negara,  seperti  membuat  kerusuhan,  pencurian,  pembunuhan,  perampokan dan  lain  sebagainya.  Perkara  ini  di  adili  di  peradilan  perdata  yang  dilakukan  sendiri oleh  raja.  Sementara  itu  perkara-perkara  yang  mengenai  perseorangan  diadili  oleh pejabat negara yang disebut jaksa. Peradilan ini dilaksanakan di pengadilan Padu. 47
Masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan.  Hukum  Islam  tidak  hanya  menggantikan  hukum  Hindu,  yang  berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Meskipun,  hukum  asli  masih  menunjukkan keberadaannya,  tetapi  hukum  Islam  telah  menyebar  di  kalangan  para  penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itulah yang memengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses islamisasi yang dilakukan  oleh  pejabat  agama  dan  ulama  bebas  dari  kalangan  pesantren,  dan  bentuk integrasi  antara  hukum  Islam  dengan  kaidah  lokal  yang  hidup  dan  berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang  berada  dalam  lingkungan  kesultanan  masing-masing.  Selain  itu,  terlihat  dalam susunan  pengadilan  dan  hierarkinya,  kekuasaan  pengadilan  dalam  kaitannya  dengan
47 Mengenai pemisahan di antara perkara perdata dan perkara padu ini tidak bersifat mutlak. Ada kalanya, bahwa suatu perkara yang biasanya termasuk perkara padu, di dalam keadaan tertentu menjadi berubah sifatnya, yaitu dianggap seperti perkara perdata, maka harus diadili oleh pengadilan raja. Lihat R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 16.
kekuasaan  pemerintahan  secara  umum,  dan  sumber  pengambilan  hukum  dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. 48
Raden  Muhammad  Mulia  Ibrahim  adalah  putra  Pangeran  Adipati  Ahmad  bin Sultan Muhammad Syafiuddin II dengan permaisurinya yang bernama Utin Putri binti Panembahan Muhammad Ibrahim Raja Mempawah. Baginda dilahirkan di Sambas, 18 September 1901 dan diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Nata Wijaya menggantikan ayahndanya Pangeran Adipati Ahmad yang wafat pada tanggal 21 Agustus 1916 M sebelum sempat menjadi sultan. Baginda diangkat menjadi sultan pada  tanggal  2  Mei  1931  M  dengan  gelar  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin, merupakan sultan Sambas ke-15. 49 Para Sultan Sambas yang dimulai dari Sultan  Muhammad  Syafiuddin  I  sampai  wafatnya  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin, selama 312  tahun  telah mengembangkan Islam.  Selain mendirikan  Istana Kesultanan, para sultan juga mendirikan masjid dan menganjurkan kepada masyarakat untuk  membangun  surau  dan  masjid  di  setiap  perkampungan. 50 Sebelum  adanya campur  tangan  penjajah  Belanda.  Pengadilan  agama  di  Kesultanan  Sambas  secara turun-temurun melaksanakan hukum Islam yang berpedoman pada Alquran dan Hadis Nabi  yang  juga  menerapkan  qisas  menurut  hukum  Islam.  Misalnya  membunuh dihukum bunuh, berzina dikenakan hukum rajam.
Sejak  tahun  1818  M  Kolonial  Belanda  telah  menduduki  kawasan  Sambas  dan kantor  perwakilannya  di  kawasan  ini,  telah  membawa  kesan  negatif  atas  berbagai kebijakan  politik  keagamaan  yang  telah  dilakukan,  seperti  usaha  memisahkan  antara hukum Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada adat Melayu dan rujukan utama dalam seluruh aspek kehidupan dengan hukum adat. Sudah tentu, tujuan utamanya  adalah  untuk  membawa  Islam  dalam  sebuah  rumusan  yang  sempit  dan langkah strateginya bagi mengekalkan kekuasaan kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda telah membuat beberapa kebijakan. Pertama, Islam hanya dalam bidang agama murni  (ibadah). Kedua,  bidang  sosial  kemasyarakatan  pemerintah  memanfaatkan hukum  adat  sebagai  sebuah  perundangan. Ketiga,  bidang  politik  pemerintah  harus mencegah  setiap  usaha  yang  akan  membawa  rakyat  kepada  fanatisme  politik  pan- Islam. 51
Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi  Nusantara. Usaha tersebut  dengan  cara  mengurangi  kewenangan  peradilan  agama  sedikit  demi  sedikit. Pada  tahun  1830  pemerintah  Belanda  menempatkan  peradilan  agama  di  bawah pengawasan ‚ Landraad‛ (Pengadilan Negeri). Hanya lembaga Landraad yang berkuasa untuk  memerintahkan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  agama  dalam  bentuk ‚ excecutoire  verklaring‛  (pelaksanaan  putusan).  Pengadilan  agama  tidak  berwenang untuk menyita barang dan uang. Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus
48 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , h. 113.
49 Wawancara  dengan  Pangeran  Ratu  Muhammad  Tarhan  adalah  cicit  dari  Sultan  Muhammad Syafiuddin II dan cucu dari Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin. (Raden Muhammad Tarhan bin Raden Ratu H. Winata Kesuma bin Ratu Muhammad Taufiq bin Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin), pada tanggal 28 Maret 2018.
50 K Subroto, ‚Negara-Negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M‛, (Laporan), Syamina , edisi 18 (Desember 2017), h. 23.  Lihat  juga  arsip Silsilah Kesultanan Sambas no. 28, manuskrip Kisah Negeri Sambas 1568-1944, manuskrip Silsilah Sultan Muhammad Syafiuddin (Sambas) tahun 1903, no. 40.
51 Didik  M  Nur  Haris  dan  Rahimin  Affandi  Abd  Rahim,  ‚Pemikiran  Keagamaan  Muhammad Basiuni Imran‛, Al-Banjari 16, no. 2 (2017): h. 4.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
berlangsung  sampai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak  ada  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Dalam  pasal  2  ayat  1 dalam  undang-undang  ini  semakin  memperteguh  pelaksanaan  ajaran  Islam  (hukum Islam). 52
Diakuinya  peradilan  untuk  orang  pribumi,  yaitu  peradilan  adat  dan  peradilan desa karena Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia Belanda sendiri dengan menggunakan peradilan Eropa. Pembagian penggolongan penduduk oleh Belanda dipandang sebagai solusi  atas  masalah  tersebut,  oleh  sebabnya  pasal  163 Indische  Staatsregeling menegaskan golongan penduduk di Hindia Belanda di bagi menjadi tiga yaitu golongan penduduk  Eropa,  golongan  penduduk  Timur  Asing  dan  golongan  penduduk  Pribumi. Tiap  golongan  penduduk  tersebut  menerapkan  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan golongan  masing-masing  apabila  terjadi  perkara,  kecuali  melakukan  penundukan  diri ke hukum yang digunakan oleh pemerintah Belanda. 53
Tepatnya  pada tanggal  1 Mei  1931, Belanda mengikat  kontrak politik dengan Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan Kerajaan  Sambas  harus  menyesuaikan  diri  dengan  ketentuan  yang  termaktub  dalam staatsblad. Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan korte verklaring atau akte van  vereband.  Kekuasaan  Sultan  menjadi  terbatas,  hanya  merupakan  daerah  otonom yang  berbentuk lanschap.  Kepada  Sultan  sebagai  het  zelfbestuur  dikuasakan  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  antara  lain  untuk melaksanakan  hukum  agama  Islam  dan hukum adat. Seperti saat di wawancarai U. Riza Fahmi menjelaskan: 54
‚Mase  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  saat  die  bekuase  sampat bentuk  peradilan  khusus  untuk  golongan  pribumi  tahun  1936.  Walaupun sebelumnye jak udah ade juak name peradilan khusus ye cume di ganti namenye dianterenye  landraad  untuk  menyebut  pengadilan  negeri  digantinye  jadi pengadilan  balai  kanon,  magistraat  untuk  nyebut  name  pengadilan  setempat untuk  golongan  pribumi  digantinye  jadi  pengadilan  balai  raje,  lakak  iye pengadilan adat digantinye jadi pengadilan balai bidai.‛
Pada  masa  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  memerintah merevitalisasi  peradilan  khusus  untuk  golongan  pribumi  tahun  1936.  Meskipun, sebelumnya  pernah  ada  hanya  namanya  yang  diganti  dan  pelaksanaan  hukumnya berpedoman  kepada  hukum  adat  setempat  di  antaranya  peradilan  khusus  untuk golongan pribumi, yaitu: 55
52 Syed  Hussein  Alatas, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data  Kontemporer (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 155.
53 Herlambang P. Wiratraman, ‚Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat‛, Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): h. 493.
54 Wawancara dengan Urai Riza Fahmi selaku cucu Sultan Muhammad Syafiuddin II bekerja di Dinas  Komunikasi,  Budaya  dan  Pariwisata  Kabupaten  Sambas  sekaligus  sebagai  sekretaris  Keraton Alwazikubillah Sambas, pada tanggal 27 Maret 2018.
55 Bakran  Suni  dkk, Laporan  Akhir  Penelitian  Sejarah  Melayu  Sambas (Pontianak:  Lembaga Penelitian UNTAN dan Pemda Sambas, 2007), h. 40.
1) Pengadilan  Negeri  yang  sebelumnya  disebut landraad  untuk  golongan  pribumi diganti namanya dengan Pengadilan Balai Kanon
Pengadilan  Balai  Kanon  dikuasai  oleh  Sultan  Sambas  sebagai  hakim  tunggal dibantu  seorang  panitera  dan  sebagai  penasehatnya  seorang  pejabat  pemerintah Belanda  dan  pemuka  agama  Islam  (Maharaja  Imam).  Penuntut  umumnya  adalah Mantri Polisi dan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan-peraturan lainnya yang ancaman hukumannya  diatas  enam  bulan.  Keputusan  pengadilan  Balai  Kanon  harus  diperkuat oleh pengadilan negeri atau landraad yang berkedudukan di Singkawang. Balai Kanon merupakan  lembaga  tertinggi  di  Kesultanan  Sambas  yang  mengurusi  masalah pidana/perdata mengenai soal hukuman tahanan, pusaka dan perkawinan.
2) Pengadilan Setempat yang sebelumnya disebut magistraat untuk golongan pribumi diganti dengan Pengadilan Balai Raja
Pengadilan  Balai  Raja  sebagai  ketua  pengadilan  ditunjuk  kepala  distrik (Demang)  sebagai  hakim  tunggal.  Paniteranya  adalah  juru  tulis  kepala  distrik.  Jaksa penuntut umum ditunjuk Mantri Polisi setempat dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa  berpedoman  kepada  KUHP  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  ancaman hukumannya  dibawah  enam  bulan.  Keputusan  pengadilan  Balai  Raja  harus  diperkuat oleh  kepala  pemerintahan  setempat  ( controleur).  Balai  Raja  juga  lembaga  yang mengurusi  masalah  pidana/perdata,  harta  warisan  dan  perkawinan  pada  tahap  yang lebih  ringan,  misalnya  penetapan  hukuman  bagi  kejahatan  pidana/perdata  mulai  dari tiga bulan sampai tiga tahun.
3) Pengadilan Adat diganti namanya dengan Pengadilan Balai Bidai Pengadilan Balai Bidai (pengadilan adat) dilaksanakan oleh Ketua Adat, Kepala
Benua, Kepala Kampung sebagai Ketua Pengadilan Balai Bidai. Anggota dari pemuka kampung  seperti  Lebai  dan  Penghulu.  Pelaksanaan  hukuman  berpedoman  kepada hukum adat setempat berupa denda, ganti rugi dan hukuman yang paling ringan adalah membayar kasai  langgir  atau  membayar  biaya  tepung  tawar.  Balai  Bidai  juga mempunyai  tugas  yang  sama  yaitu  mengurusi  permasalahan  pidana/perdata,  tetapi pada tahap yang paling ringan, biasanya membahas soal hukuman tujuh hari.
Dalam  merevitalisasi  lembaga  peradilan  agama  di  Kesultanan  Sambas,  tidak bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  setidaknya  sultan dibantu  15  pembesar  negeri  lainnya. 56 Setiap  orang  memiliki  tugas  masing-masing berdasarkan jabatan yang diemban, yaitu:
1. Enam  orang  Mantri  Raja  ( Rijksgrooten)  yaitu  sebagai  pelaksana  pemerintahan sehari-hari,  terdiri  dari  patih  digelari  Pangeran  Bendahara  ( Rijkbestierder), Pangeran  Paku  Negara  sebagai  wakil  patih,  Pangeran  Tumenggung,  Pangeran Sumalaga  yang  mengepalai  dan  memegang  urusan  keamanan  dan  kepolisian bersama Pangeran Laksamana.
2. Empat  orang  Kiyai,  yaitu  empat  orang  kepala  atau  pembesar  yang  berasal  dari daerah-daerah.
3. Empat  orang  Kaya  atau  Mantri  Ulubalang  yang  bertindak  sebagai  utusan  atau wakil  raja  serta  mengepalai  desa-desa,  masing-masing  digelari  Dato’,  Lurah, Pembekal dan Pengakal.
4. Seorang Imam Besar (Maharaja Imam) yang mengurusi soal-soal keagamaan.
56 Sunandar,  ‚Sejarah  Pengelolaan  Baitul  Maal  di  Sambas:  Studi  Penerapan  Hukum  Adat  dan Hukum Islam di Masa Muhammad Basiuni Imran‛, Falsafah III, no. 1 (2017): h. 103.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
Penempatan  Maharaja  Imam  dalam  Pengadilan  Balai  Kanon  tersebut,  dalam struktur  Kesultanan  Sambas  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin jelas memperlihatkan bahwa upaya menjadikan hukum yang berlaku adalah bersumber  dari  tradisi  Islam.  Maharaja  Imam  dijadikan  sebagai  pejabat  negara  sejak 1823  M  masa  kepemimpinan  Sultan  Muhammad  Ali  Syafiuddin  (1813-1826)  dengan melantik  H.  Nuruddin  Mustafa  sebagai  imam  kerajaan.  Dari  keturunan  H.  Nuruddin Mustafa inilah lahir tiga Maharaja Imam di Kesultanan Sambas yakni Maharaja Imam Muhammad  Arif  (1873),  Maharaja  Imam  Muhammad  Imran  (1873-1913)  dan Muhammad Basiuni Imran (1913-1976).
Keberadaan  Maharaja  Imam  dan  para  ulama  lainnya  memberikan  kontribusi besar  dalam  meningkatkan  pemahaman  keagamaan  masyarakat  dan  menjadikan Kesultanan Sambas dikenal sebagai pusat pengkajian Islam yang cukup baik pada masa itu  sehingga  pada  masa  kolonial  ini,  jika  masyarakat  Melayu  Sambas  bepergian  atau mendatangi  suatu  daerah,  mereka  dianggap  memiliki  pengetahuan  yang  luas  tentang agama  Islam.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  keagamaan  mereka  selalu  dilibatkan  paling tidak  sebagai  pembaca  doa  dalam  acara  selamatan,  pernikahan  dan  kematian. 57 Berkembangnya  aktivitas  keagamaan  masyarakat  berarti  Islam  di  kesultanan  sudah semakin eksis bahkan mencapai puncak kegemilangan pada awal abad ke-20.
Maharaja  Imam  sebagai  pimpinan  lembaga  keagamaan  mempunyai  tugas khusus  di  pengadilan  agama  sehingga  ia  disebut  sebagai qadi, 58 sekaligus  mufti (sebagai  pemberi  fatwa)  Kesultanan  Sambas.  Salah  satu  fatwa  yang  diberikan  oleh Basiuni Imran (Maharaja Imam) ialah terkait masalah salat jumat yang kurang dari 40 orang  yang  pada  waktu  itu  menjadi  perdebatan  para  ulama. 59 Tugas  lain  Maharaja Imam  adalah  sebagai  pengawas  pada  Madrasah  Al-Sulthaniyah  sejak  1919  M  dan mengepalai  para  pejabat  agama.  Maharaja  Imam  memiliki  wewenang  untuk  memilih dan  mengajukan  para  pejabat  yang  akan  diangkat  dan  dilepaskan  dari  jabatannya kepada  sultan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sultan  adalah  penanggungjawab tertinggi dalam struktur lembaga keagamaan, di bawah sultan terdapat Maharaja Imam yang mengepalai para pejabat agama di bawahnya.
Selanjutnya  sebagai  pendamping  atau  wakil  Maharaja  Imam  disebut  Imam Maharaja  yang  mengepalai  imam  masjid,  khatib  dan  penghulu.  Tugas  pokok  seorang imam  adalah  menjadi  pemimpin  salat  di  masjid,  sedangkan  khatib  bertugas menyampaikan  khutbah  jumat.  Penghulu 60 bertugas  mencatat  pernikahan,  rujuk  dan talak, dalam hal tersebut pada praktiknya  penghulu juga dibantu oleh para imam dan
57 Bakran  Suni  dkk, Laporan  Akhir  Penelitian  Sejarah  Melayu  Sambas (Pontianak:  Lembaga Penelitian UNTAN dan Pemda Sambas, 2007), h. 97.
58 Qadi adalah  seorang  hakim  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  atau  govermen  atas  dasar keahliannya  di  bidang  hukum.  Keputusan qadi bersifat  mengikat  dan  final.  Ghufron  A.  Mas’adi, Ensiklopedi Islam (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 324.
59 Anri,  Borneo  West  no.75,  1870.  Terkait  fatwa  yang  dikeluarkan  dapat  di  baca  dalam  kitab Cahaya Suluh yang di tulis oleh Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran. Muhammad Basiuni Imran, Cahaya Suluh: Pada Mendirikan Jum’at Kurang Daripada Empat Puluh (Singapura: Matba’ah al-Ikhwan, 1920), h. 1-10.
60 Penghulu  di  Kesultanan  Sambas  adalah  pejabat  agama  di  bawah  Maharaja  Imam.  Lihat Sunandar, Peran  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dalam  Kehidupan  Sosial  Keagamaan Masyarakat  Kerajaan  Al-Watzikhoebillah  Sambas  1913-1976 .  Tesis.  (Yogyakarta:  Pascasarjana  UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan), h. 96.
khatib. 61 Sedangkan moedim  bertugas  mengelola  masjid  dibawah  imam.  Bidang  lain yang  juga  menjadi  tugas  mereka  adalah  mengumpulkan  zakat,  infak  dan  sedekah. Bahkan  beberapa  orang  di  antaranya  menjadi  tenaga  pengajar  di  Madrasah  Al- Sulthaniyah.  Kemudian  di  bawah  para  pejabat  tersebut  pada  tingkat  desa  terdapat wakil-wakil imam, khatib dan penghulu  yang dibawah mereka terdapat  guru mengaji Alquran dan pejabat agama yang disebut lebai. Tugas lebai adalah menangani masalah fardu  kifayah.  Menurut  G.  Fredrik  yang  sebenarnya  tugas  seorang  lebai  pada  tingkat desa tidak hanya mengurusi masalah jenazah saja, tetapi juga mengurus tentang zakat fitrah, fitrah kelamin dan zakat mal. 62
Maharaja Imam, Imam Maharaja dan Imam merupakan jawatan tertinggi yang berkedudukan  di  pusat  kerajaan.  Sedang  khatib  dan  juru  kawin  berkedudukan  di Bandar atau kampung dan bertanggung jawab langsung kepada Maharaja Imam. Imam Maharaja  merupakan  wakil  dari  Maharaja  Imam,  sedangkan  imam  dan  khatib  adalah petugas dalam pelaksanaan salat jumat di masjid-masjid, adapun juru kawin bertugas dalam hal pencatatan perkawinan. 63
Di  masa  penjajahan  Jepang  tidak  ada  perubahan  yang  berarti  menyangkut peradilan  agama. 64 Keadaan  yang  sudah  ada  dilanjutkan  sampai  Jepang  kalah  dalam Perang  Dunia  II. 65 Dengan  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1942,  pemerintah  Jepang menetapkan peraturan pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon. Pengadilan itu pada  dasarnya  adalah  lanjutan  dari  pengadilan-pengadilan  yang  sudah  ada. 66 Karena situasi  yang  tidak  mendukung,  Jepang  tidak  melaksanakan  perubahan  besar  secara praktis. Keadaan seperti ini bukan berarti Jepang menyetujui susunan badan peradilan, termasuk peradilan agama yang sudah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi semata-mata  karena  kesibukannya  dalam  menghadapi  peperangan  di  mana-mana selama pemerintahannya di Indonesia. 67 Masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaruan  hukum  di  semua  peraturan  perundang-undangan  dikarenakan  peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang,
61 Mahchrus  Effendy, Riwayat  Hidup  dan  Perjuangan  Maharaja  Imam  Sambas (Jakarta:  Dian Kemilau, 1995), h. 30.
62 Sunandar, Peran  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dalam  Kehidupan  Sosial Keagamaan Masyarakat Kerajaan Al-Watzikhoebillah Sambas 1913-1976 , h. 146.
63 Didik  M  Nur  Haris  dan  Rahimin  Affandi  Abd  Rahim,  ‚Pemikiran  Keagamaan  Muhammad Basiuni  Imran‛, h. 16. Dalam Kerajaan Melayu, hanya di  Kerajaan/Kesultanan Sambas di  Kalimantan petugas-petugas  penting  kerajaan  yang  menangani  Islam  digelar  ‘Maharaja  Imam’,  ‘Imam  Maharaja’, ‘Imam’,  ‘Khatib  Sidana’,  dan  ‘Khatib’.  Di  antara  istilah-istilah  itu  ada  yang  telah  wujud  sejak  tahun 1186  H/1772  M.  Jawatan  Maharaja  Imam  Sambas  berakhir  pada  tahun  1976  yaitu  setelah  wafat Maharaja  Imam  Syeikh  Muhammad  Basiuni  Imran.  Bahwa  Imam  Kerajaan  Sambas  yang  pertama bernama Haji Musthafa Nuruddin yang di  lantik oleh Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I pada tahun 1186  H/1772  M.  Diperkirakan  100  tahun  kemudian,  tepatnya  pada  1289  H/1872  M  barulah  istilah ‘Maharaja  Imam’  digunakan.  Wan  Mohd.  Shaghir  Abdullah,  Muhammad  Jabir  As-Sambasi  Khatib Sidana  Kerajaan  Sambas, http://ulama-nusantara.blogspot.com ,  diakses  pada  tanggal  17  Maret  2018, pukul 10.45 wita.
64 Hanya penyesuian nama menjadi Sooryoo Hoin untuk Pengadilan Agama/Kerapatan Kadi dan Kaikyoo Kooto Hoin untuk Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Kadi  Besar. Lihat  Zaini  Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sej arah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia, h. 21.
65 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 209.
66 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , h. 78.
67 Sumadi Matrais, ‚Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama‛, Hukum 15, no. 1 (2008): h. 130.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
sehingga aturan hukum yang sebelumnya tetap berlaku namun Jepang menghapus hak- hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. 68 Sedikit perubahan perundang- undangan yang dilakukan antara lain:
1) Kitab  undang-undang  hukum  perdata,  yang  awalnya  hanya  berlaku  untuk golongan Eropa dan yang setara diberlakukan juga untuk kaum Cina;
2) Beberapa  peraturan  militer  diselipkan  dalam  peraturan  perundang-undangan pidana yang berlaku.
Di bidang peradilan, pembaharuan pada zaman penjajahan Jepang yang terjadi adalah:
a. Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan
b. Unifikasi kejaksaan
c. Penghapusan pembedaan polisi kota dan lapangan/pedesaan
d. Pembentukan lembaga pendidikan hukum
e. Pengisian  secara  besar-besaran  jabatan-jabatan  administrasi  pemerintahan  dan hukum dengan rakyat pribumi.
Pada  zaman  kerajaan/kesultanan  Islam  Sambas  setelah  wafatnya  Sultan Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin,  lembaga  peradilan  agama  berganti  dengan nama Mahkamah Raad Agama, yang menangani penyelesaian sengketa di antara para pencari  keadilan.  Lembaga  ini  didirikan  dan  di  awasi  langsung  oleh  pemerintah Kerajaan  Islam Sambas oleh pengganti sultan yang selanjutnya. 69
Sejak  Indonesia  merdeka,  kedudukan  hukum  diatur  di  dalam  undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3 perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa ‚Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum.‛  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  landasan konstitusional  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  hukum ditempatkan  sebagai  satu-satunya  aturan  lain  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ( supremacy law). Pada zaman pemerintahan Swapraja sampai dengan tahun 1952, Mahkamah Raad Agama berubah nama menjadi Mahkamah Balai Agama, yang pengelolaannya dan pengawasannya dipegang oleh pemerintah Swapraja Sambas. Sejak tahun 1952 Mahkamah Balai Agama oleh pemerintah Swapraja Sambas diserahkan pengelolaannya kepada Kementrian  Agama. Kemudian atas  dasar PP. No. 45  tahun  1957,  Penetapan  Menteri  agama  tanggal  6  Maret  1958  No.  4  tahun  1958 secara  resmi  dibentuklah  Pengadilan  Agama,  dengan  nama  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mempunyai daerah hukum sama dengan Pengadilan Negeri di Singkawang. 70 Pengadilan Agama tingkat pertama disebut nama Pengadilan
Agama/Mahkamah  Syar’iyah  sedangkan  tingkat  banding  disebut  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi.  Wewenang  pengadilan  agama  termuat  dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: 71
1. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  memeriksa  dan  memutuskan perselisihan  antara  suami  istri  yang  beragama  Islam  dan  segala  perkara  yang
68 Wawancara dengan Urai Riza Fahmi selaku cucu Sultan Muhammad Syafiuddin II bekerja di Dinas  Komunikasi,  Budaya  dan  Pariwisata  Kabupaten  Sambas  sekaligus  sebagai  sekretaris  Keraton Alwazikubillah Sambas, pada tanggal 27 Maret 2018.
69 Anonim,  Sejarah  Pengadilan  Agama  Sambas, http://pa-sambas.go.id/sejarah-pengadilan/ di akses pada tanggal 17 Februari 2018, pukul 16.30 wita.
70 Anonim,  Sejarah  Pengadilan  Agama  Sambas, http://pa-sambas.go.id/sejarah-pengadilan/ di akses pada tanggal 17 Februari 2018, pukul 16.30 wita.
71 A. Qodri Aziziy, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 142.
menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan  nikah,  talak,  rujuk,  fasakh,  nafaqah,  mas  kawin  (mahar),  tempat kediaman (maskan), mut’ah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris, wal waris, wakaf,  hibah,  sadaqah,  baitul  mal  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  itu, demikian  juga  memutuskan  perkara  perceraian  dan  mengesahkan  bahwa  syarat ta’lik sudah berlaku.
2. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  tidak  berhak  memeriksa  perkara- perkara yang tersebut dalam ayat 1, kalau untuk perkara itu berlaku hukum lain daripada hukum agama Islam.
Sejak  didirikannya  sempai  dengan  tanggal  1  Desember  1971  kedudukan Pengadilan Agama Sambas berada di kota Sambas, dimana pada saat itu kota Sambas merupakan  pusat  pemerintahan  Kerajaan  dan  pemerintahan  Swapraja  Sambas. Kemudian  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  pusat  pemerintahan  Daerah  tingkat  II Kabupaten  Sambas  dialihkan  ke  kota  Singkawang,  maka  pada  tanggal  6  Desember 1971 dengan inisiatif dari Ketua Pengadilan Agama pada waktu itu Pengadilan Agama juga dipindahkan  ke  kota  Singkawang.  Gedung  Pengadilan  Agama  Sambas  di Singkawang  sejak  tahun  1971  sampai  dengan  tahun  1980  menempati  gedung  milik PEMDA Tk. II. Sambas bersama-sama dengan  Kantor Departemen  Agama dan sejak tanggal 17 Maret 1980 Pengadilan Agama Sambas telah memiliki Gedung Pengadilan Agama sendiri yang dana pembangunannya dari APBN Tahun 1979/1980. Selanjutnya karena  adanya  pemekaran  wilayah  Kabupaten  Sambas  menjadi  3  wilayah  yaitu  Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, maka pada tahun 2001 kedudukan Pengadilan Agama Sambas yang semula berada di Singkawang dipindah ke ibukota Kabupaten Sambas yaitu di Kota Sambas.
Sebelum pengadilan negeri Sambas berdiri, seluruh proses penyelesaian perkara persidangan  dilaksanakan  di  pengadilan  negeri  Singkawang  karena  pada  saat  itu wilayah hukum di pengadilan negeri singkawang masih meliputi wilayah pemerintahan Tk.  II  Kabupaten  Sambas. 72 Hingga  pada  tahun  1999  wilayah  Sambas  dimekarkan menjadi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas,  namun  proses  perkara  persidangan saat  itu  masih  dilangsungkan  di  pengadilan  negeri  Singkawang  hingga  pada  tahun 2007,  pengadilan  negeri  Sambas  resmi  berdiri  dengan  wilayah  hukum  daerah pemerintahan Kabupaten Sambas.
Dasar hukum pembentukan pengadilan negeri Sambas diatur dalam Keputusan Presiden  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Pengadilan  Negeri  Sambas  dan Pengadilan  Negeri  Bengkayang  yang  ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  07  Januari 2007  dan  ditandatangani  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  DR.  H.  Susilo  Bambang Yudhoyono.  Pengadilan  Negeri  Sambas  adalah  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  yang dibangun dari dana APBN DIPA tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2007 oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  SH., M.S.L. Sejak itu pula secara resmi Pengadilan Negeri Sambas beroperasi hingga saat ini.

## IV. PENUTUP
72 Sayyid  Abdullah  Alqadrie,  Kisah  Teladan  Islami, http://kesultanankadriah.blogspot.com, diakses pada tanggal 03 April 2017, pukul 14.30 wib.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim  Syafiuddin  merevitalisasi  peradilan  khusus untuk  golongan  pribumi  tahun  1936.  Dibentuk  lembaga  Peradilan  Khusus  untuk golongan pribumi di Sambas, melengkapi pengadilan agama yang sudah berlaku turun temurun.  Pengadilan  Negeri  yang  sebelumnya  disebut Landraad  untuk  golongan pribumi diganti namanya dengan Pengadilan Balai Kanon. Pengadilan setempat  yang sebelumnya  disebut Magistraat  untuk  golongan  pribumi  diganti  dengan  Pengadilan Balai  Raja.  Pengadilan  Adat  diganti  namanya  dengan  Pengadilan  Balai  Bidai.  Pada masa  penjajahan  Jepang  tidak  banyak  terjadi  pembaruan  hukum  di  semua  peraturan perundang-undangan  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang, sehingga aturan hukum yang sebelumnya tetap  berlaku  namun  Jepang  menghapus  hak-hak  istimewa  orang-orang  Belanda  dan Eropa lainnya.
Penempatan  Maharaja  Imam  dalam  pengadilan  balai  kanon  tersebut,  dalam struktur  Kesultanan  Sambas  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Mulia  Ibrahim Syafiuddin jelas memperlihatkan bahwa upaya menjadikan hukum yang berlaku adalah bersumber  dari  tradisi  Islam.  Maharaja  Imam  dijadikan  sebagai  pejabat  negara  sejak 1823  M  masa  kepemimpinan  Sultan  Muhammad  Ali  Syafiuddin  (1813-1826).  Peran sentral  Maharaja  Imam  adalah  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  agama  di Kesultanan Sambas. Kehidupan sosial keagamaan, dikendalikan oleh  elit  pemerintah, yaitu melalui lembaga resmi agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip
ANRI. Borneo West No.72, 1867. Arsip Silsilah Kesultanan Sambas No. 28. Borneo Simboen Pontianak, Tahun ke II, No. 135, 1 Juli 1944. Manuskrip Kisah Negeri Sambas 1568-1944, 10 Juli 1991, No. 31. Manuskrip Silsilah Sultan Muhammad Syafiuddin (Sambas) tahun 1903, No. 40.
Buku, Jurnal Achlis. Studi Perilaku dan Lingkungan Sosial Manusia. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1993.
Alatas,  Syed  Hussein. Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES, 1986.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Anri, Borneo West no.75, 1870.
Aziziy. A Qodri. Eklektisisme Hukum Nasional. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Cet.  IV;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Burke, Peter. History and Social Theory diterjemahkan oleh Mestika Zed dan Zulfahmi dengan judul Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Djalil, A Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Effendy, Mahchrus. Riwayat Hidup dan Perjuangan Maharaja Imam Sambas. Jakarta: Dian Kemilau, 1995.
Halim,  Abdul. Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000.
Hamka. Sejarah Umat Islam Jilid III. Jakarta: Bulan Bintang, 198.
Haris,  Didik  M.  Nur  dan  Rahimin  Affandi  Abd  Rahim.  ‚Pemikiran  Keagamaan Muhammad Basiuni Imran‛, Al-Banjari 16, no. 2 (2017): h. 1-25.
Imran, Muhammad Basiuni. Cahaya Suluh: Pada Mendirikan Jum’at Kurang Daripada Empat Puluh. Singapura: Matba’ah al-Ikhwan, 1920.
Koentjaraningrat. Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Lubis,  Sulaikin. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Jakarta: Kencana, 2006.
Mahrus, Erwin, Rosadi Jamani dan Edy Kusnan Hadi. Shayk Ahmad Khatib Sambas: Sufi dan Ulama Besar  Dikenal Dunia  (1803-1875). Pontianak: UNTAN Press, 2003.
Mas’adi, Ghufron A. Ensiklopedi Islam. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Matrais,  Sumadi.  ‚Kemandirian  Peradilan  Agama  dalam  Perspektif  Undang-Undang Peradilan Agama‛, Hukum 15, no. 1 (2008): h. 121-144.
Matrais,  Sumadi.  ‚Kemandirian  Peradilan  Agama  dalam  Perspektif  Undang-Undang Peradilan Agama‛, Hukum 15, no. 1 (2008): h. 124.
Muhammad,  Rusli.  ‚Rekonstruksi  Lembaga  Pengadilan  Menuju  Indonesia  Baru‛, UNISIA, no. 53 (2004): h. 242-254.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawwir  Indonesia-Arab  Terlengkap.
Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Musa,  Pabali  H. Sejarah  Kesultanan  Sambas  Kalimantan  Barat:  Kajian  Naskah  Asal Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas. Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2003.
Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. Sej arah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
Nurcahyani,  Lisyawati  dkk. Sejarah  Kerajaan  Sambas.  Pontianak:  Direktorat  Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.
Projodikoro,  R  Wirjono. Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia.  Bandung:  Sumur Bandung, 1992.
R, Ahmad. ‚Peradilan Agama di Indonesia‛, Yudisia  6, no. 2 (2015): h. 311-339.

## Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 ...
Rahim, Husni. Sistem Otoritas dan Administrasi: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos, 1998.
Rahman, Ansar dkk. Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintah Daerah. Sambas: Dinas Pariwisata PEMDA Kabupaten Sambas, 2001.
Reading,  Hugo  F. Social  Sciences-Dictionaries  penerjemah  Sahat  Simamora  dengan judul Kamus Ilmu-Ilmu Sosial. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1986.
RI, Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Salim,  Moh.  Haitami  dkk.  ‚Sejarah  Kerajaan  Sambas  Kalimantan  Barat‛.  Laporan Penelitian. Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat  (P3M)  STAIN,
Pontianak, 2010.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Soekanto, Soerjono. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
Soyomukti,  Nurani. Pengantar  Sosiologi:  Dasar  Analisis,  Teori  dan  Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
Subroto K. ‚Negara-Negara Islam di Kalimantan 1425-1905 M‛, (Laporan), Syamina, edisi 18 Desember 2017.
Sunandar. Peran  Maharaja  Imam  Muhammad  Basiuni  Imran  dalam  Kehidupan  Sosial Keagamaan  Masyarakat  Kerajaan  Al-Watzikhoebillah  Sambas  1913-1976. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan.
Suni,  Bakran  dkk. Laporan  Akhir  Penelitian  Sejarah  Melayu  Sambas.  Pontianak:
Lembaga Penelitian UNTAN dan Pemda Sambas, 2007.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Tjandrasasmita, Uka. Sejarah Nasional Indonesia (Jilid 3). Jakarta: Depdikbud, 1982.
Tresna, R. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
Umberan, Musni dkk. Sejarah Kerajaan Sambas. Pontianak: Depdikbud, 1995.
Usman,  Syafaruddin  MHD .  Sambas  Merajut  Kisah  Menenun  Sejarah.  Pontianak:  tt,
2011.
Wiratraman, Herlambang P. ‚Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat‛, Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): h. 490-505.

## Sumber Internet
Abdullah, Wan Mohd Shaghir. Muhammad Jabir As-Sambasi Khatib Sidana Kerajaan Sambas, http://ulama-nusantara.blogspot.com,  diakses  pada  tanggal  17  Maret
2018, pukul 10.45 wita. Alqadrie, Sayyid Abdullah. Kisah Teladan Islami, http://kesultanankadriah.blogspot.com,  diakses  pada  tanggal  03  April  2017, pukul 14.30 wita. Anonim. Pengertian Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam, http://www.informasiahli.com,  diakses  pada  tanggal  19  Maret  2018,  pukul
20.38 wita.
Anonim.  Sejarah  Pengadilan  Agama  Sambas, http://pa-sambas.go.id/sejarah- pengadilan/ di akses pada tanggal 17 Februari 2018, pukul 16.30 wita.
Marzuki.  Peradilan  Agama  Sebagai  Institusi  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia, http://staffnew.uny.ac.id/ di akses pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 13.18 wita.
P,  Endah.  Sejarah  Peradilan  Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id  di  akses pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 19.58 wita.
Sukri,  Muhammad.  Sejarah  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Pendekatan  Yuridis), https://www.google.com-sejarah-peradilan-agama-di-indonesia.pdf, diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 13.15 wita.
Suwargana,  Asep  Iman.  Sejarah  Peradilan  Agama  di  Indonesia  dalam http://asepimansuwargana.blogspot.com di akses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 14.00 wita.

## Sumber Wawancara
Wawancara dengan Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, pada tanggal 28 Maret 2018.
Wawancara dengan Urai Riza Fahmi, pada tanggal 27 Maret 2018.