## KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

## Lambang Prasetyo

## ABSTRAK
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  harta  kekayaan  yang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.  .
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  Untuk  memahami  proses    pengambilalihan tanah wakaf yang batal dalam hukum untuk dibagikan sebagai harta warisan dan kedudukan  hukum  pengambilalihan  tanah  wakaf  yang  batal  dalam  hukum  untuk dibagikan  sebagai  harta  warisan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang wakaf.
Metode  penelitan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis.    Sumber penelitian  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  teknik pengumpulan melalui literature dan studi pustaka.  Metode penyajian data melalui deskriptif,. Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)  Proses   pengambilalihan tanah wakaf  yang  batal  dalam  hukum  untuk  dibagikan  sebagai  harta  warisan dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  Semarang  yaitu  dengan  menetapkan  harta bersama wakif dengan  istri  wakif,  selanjutnya  menetapkan  setengah  dari  harta bersama  tersebut  adalah  bagian wakif yang  belum  dibagi  waris  sekaligus menetapkan para ahli waris dan bagian-bagiannya menurut pembagian pewarisan Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakif (duda)  berhak  atas  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.    2)  Kedudukan    hukum pengambilalihan  tanah  wakaf  yang  batal  dalam  hukum  untuk  dibagikan  sebagai harta warisan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pada  prinsipnyua  UU  No.41  Tahun  2004  menegaskan  bahwa  tanah  wakif  yang sudah diwakafkan tidak bisa dibatalkan, namun tentunya pronsip kepastian hokum tersbut  harus  bersinergi  trerhadap  nilai  keadilankepada  pewakif  atau  ahli  waris  . Di  sinilah  peran  hakim  dituntut    memberikan  keadilan  yang  seadilnya  jika ditemukan sengketa wakaf.
Kata kunci : Pengambilalihan, Wakaf dan Warisan

## THE LEGAL STATUS OF WAKAF LAND ACQUISITION WHICH IS CANCELED
BY LAW FOR BEING SHARED AS HERITAGE IN THE STUDY OF ACT NO. 41 YEAR 2004 ABOUT WAKAF

## Lambang Prasetyo

## ABSTRACT
Wakaf  is  legal  act  of  a  person  or  legal  entity  that  separates  part  of  the property in the form of land property and institutionalize it forever for the sake of worship or other public purposes in accordance with the teachings of Islam.
The purpose of this study is: To understand the process of the acquisition of wakaf  land  which is  canceled  by  law  for  being  shared  as  heritage  and the legal status  of  wakaf  land  acquisition  which  is  canceled  by  law  for  being  shared  as heritage in accordance with Act No. 41 Year 2004 about wakaf.
The  research  methodology  used  in  this  study  is  juridical  normative approach,  with  specification  of  analytic descriptive.  The  sources  of  the  research are derived from the primary and secondary law materials with the technique of collection  through  the  literature  and  library  research.  The  method  of  data presentation  is  descriptive,  the  method  of  analyzing  the law  materals  is  done  by using qualitative analysis.
The results of the research show that: 1) The process of acquisition of wakaf land  that  is  canceled  by  law  for  being  shared  as  inheritance  is  carried  out  by Semarang  Religious  Court  by  determining  the  joint  property  of  wakif  and  the wakif‟s  wife,  then  set  half  of  the  joint  property  is  the  wakif  part  which  has  not been  shared  and  stated  the  heirs  and  their  parts  according  to  the  provision  of Islamic  inheritance.  This  is  in  accordance  with  Article  97  of  the  Compilation  of Islamic  Law  which  states  that  the  wakif  (widower)  should  be  given  half  of  the common  property  as  long  as  it  is  not  specified  otherwise  in  the  marriage agreement. 2) Legal status of the acquisition of wakaf land which is canceled by law for being shared as inheritance based on Act No. 41 Year 2004 about wakaf, In principle, Act No.41 Year 2004 affirms that wakif‟s land that has been shared can  not  be  canceled,  but  of  course  the  principle  of law  certainty  must  synergize with the value of fairness to the perpetrator or heirs. This is where the role of the judges are required to provide fair justice if found wakaf case.
Keywords: Acquisition, Wakaf and Inheritance

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Wakaf  sebagai  salah  satu anjuran  ibadah  yang  dilaksanakan adalah  komponen  hubungan  antara kaum muslim dengan Tuhan maupun dengan  masyarakat.  Wakaf  adalah perbuatan  hukum  seseorang  atau badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  dari  harta  kekayaan  yang berupa tanah milik dan melembagakannya  untuk  selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan  atau  keperluan  umum lainnya  sesuai  dengan  ajaran  agama Islam.
Wakaf merupakan suatu
peralihan  hak  atas  tanah  yang bersandar  pada  hukum  agama. 1
Perwakafan tanah milik wakaf adalah  suatu  lembaga  keagamaan yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai salah  satu  sarana  pembangunan  dan pengembangan kehidupan
keagamaan,  khususnya  bagi  umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan  materiil  dan  spirituil
1 Rachmadi Usman, Hukum
Perwakafan  Di  Indonesia) ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 121
menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Perwakafan  tanah  saat  ini sebelum diatur dalam Hukum
Agraria Nasional.  Pelaksanan wakaf masih  sangat  sederhana  yaitu  cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa  unsur  dan  syarat  tertentu sesuai  dengan  ajaran  hukum  Islam, yaitu  cukup  diikrarkan  di  hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang  saksi.  Sebagai  akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasian  sama  sekali  atau hanya  sampai  pencatatan  ke  desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah
pertanahan. Praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat yang demikian menunjukkan belum berjalan tertib dan efisien administrasi  dalam  wakaf,  sehingga dalam  berbagai  kasus  harta  benda wakaf  tidak  terpelihara  sebagaimana mestinya.  Keadaan  demikian,    tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam
mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf tetapi karena juga
sikap            masyarakat  yang  kurang peduli  atau  belum  memahami  status harta  benda  wakaf  yang  seharusnya dilindungi  demi  untuk  kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan,fungsi,dan  peruntukan  wakaf. 2 Salah satu persengketaan
tanah  wakaf  adalah  yang  berkaitan dengan  waris,  di  mana  tanah  wakaf sebelumnya merupakan tanah warisan yang diwakafkan oleh wakif, akan  tetapi  terdapat  permasalahan apabila  tanah  yang  diwakafkan tersebut  tidak  diketahui  oleh  ahli waris,  Wakaf  juga  kerap  diminta kembali  oleh  ahli  waris  yang menyimpang  dari  akad  wakaf,  ahli waris  mengingkari  ikrar  wakaf  dan ahli  waris  tidak  diberi  tahu  orang tuanya sehingga menjualnya.
Hukum kewarisan merupakan bagian  dari  hukum  kekeluargaan yang  memegang  peranan  penting,
bahkan menentukan dan mencerminkan  sistem  kekeluargaan
yang  berlaku  dalam  masyarakat.
Hukum kewarisan sangat erat
2 Taufik Hamami, Perwakafan Tanah (Dalam  Politik  Hukum  Agraria  Nasional) , (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 3
hubungannya dengan kehidupan manusia  karena  terkait  dengan  harta kekayaan  dan  manusia  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Kematian  atau meninggal  dunia  adalah  peristiwa yang  pasti  akan  dialami  oleh seseorang, karena kematian merupakan  akhir  dari  perjalanan hidup  seorang  manusia.  Jika  orang yang  meninggal  dunia  yang  dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga  dan  harta  kekayaan  yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan  dapat  diselesaikan  atau  dibagi warisan  yang  ditinggalkan  oleh pewaris  serta  hukum  apa  yang  akan diterapkan  untuk  membagi  warisan tersebut.  Hukum  yang  membahas tentang  peralihan  harta  peninggalan, pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.
Agama  Islam  mengatur  cara pewarisan  itu  berasaskan  keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan  agama  dan  kepentingan masyarakat.  Hukum  Islam  tidak hanya  memberi  warisan  kepada pihak  suami  atau  isteri  saja,  tetapi juga memberi warisan kepada
keturunan  kedua  suami  isteri  itu, baik  secara  garis  lurus  ke  bawah, garis  lurus  ke  atas,  atau  garis  ke samping, baik laki-laki atau perempuan,  melalui  alasan  demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.
Wakaf  dalam  perspektif  fikih
didefinisikan sebagai perbuatan
hukum  menahan  benda  yang  dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan  di  jalan  kebaikan.  Hak milik  berupa  materi  yang  telah diwakafkan  dianggap  sebagai  milik Allah  yang  harus  dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan  tujuan  wakaf. 3 Dalam praktiknya  pengambilalihan  tanah wakaf  yang  batal  dalam  hukum untuk dibagikan sebagai waris banyak  terjadi    penyimpangan,  jika ditinjau dalam Hukum Islam
perlunya  ikrar  wakaf  dan  pembagian waris dulu sebelum di
wakafkan.‖.Pasal  1  butir  1  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  dinyatakan  bahwa
3) Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia,
(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.24.
wakaf  adalah  perbuatan  hukum wakif  untuk  memi¬sahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana proses pengambilalihan  tanah  wakaf yang  batal  dalam  hukum  untuk dibagikan sebagai harta warisan ?
2. Bagaimana  kedudukan  hukum pengambilalihan  tanah  wakaf yang  batal  dalam  hukum  untuk dibagikan  sebagai  harta  warisan berdasarkan Undang-undang
Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk
memahami proses pengambilalihan  tanah  wakaf yang  batalk  dalam  hukum  untuk dibagikan sebagai harta warisan.
2. Untuk  memahami  kedudukan hukum  pengambilalihan  tanah wakaf  yang  batal  dalam  hukum untuk  dibagikan  sebagai  harta
warisan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang wakaf.
D. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan yuridis normatif.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang digunakan    dalam  penelitian  ini adalah    deskriptif  analitis.  yang menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian sesuai dengan riset yang berlangsung
dan  untuk  memeriksa  sebab-sebab mengapa permasalahan terjadi.
Dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai
kedudukan  hukum  pengambilalihan tanah wakaf yang batal dalam hukum
untuk dibagikan sebagai harta warisan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004
tentang wakaf.

## 3. Sumber Data
Sumber  data  dalam    usulan penelitian  ini  menggunakan  data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh dari buku atau literatur melalui studi
kepustakaan karena berdasarkan dokumen  atau literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  tanah  wakaf  dan harta warisan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  oleh  penulis  adalah data    data  sekunder  yaitu  melalui studi  kepustakaan.  Dalam  penelitian ini  di  kelompokkan  menjadi  3  (tiga) yaitu. : 4
1) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari
:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) c) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun 2004 tentang wakaf.
2) Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu data  yang  berasal  dari  bahan pustaka yang berhubungan dengan  obyek  penelitian  antara lain berupa buku-buku, dokumen
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  UI  Press, 2007), hlm. 196
dan  publikasi  yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu bahan-bahan  yang  memberikan informasi  tentang  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder,  misalnya  :  bibliografi (daftar sumber bacaan).
5. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  data yang diperoleh dari studi kepustakaan    atau  data  sekunder kemudian  disusun  secara  sistematis, dan  selanjutnya  dianalisa  secara kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan masalah  yang  akan  dibahas.  Data tersebut  kemudian  dianalisa  secara interpretatif menggunakan teori maupun  hukum  positif  yang  telah
dituangkan kemudian secara deduktif ditarik  kesimpulan  untuk  menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses    pengambilalihan  tanah wakaf  yang  batal  demi  hukum untuk  dibagikan  sebagai  harta warisan.
Masalah  perwakafan  saat  ini tidak  hanya  menyangkut  masalah
dibidang  keagamaan  Islam  belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas  keagrariaan  sehingga wakaf  sebagai  sebuah  lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai  salah  satu  sarana  guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam. 5 Hukum  Islam  tidak  ada
ketentuan khusus
yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf,  apalagi  pensetifikasian  tanah wakaf  karena  memang  dalam  Islam sendiri praktek wakaf sudah dianggap sah apabila telah
memenuhi  rukun  dan  syaratnya, 6 tanpa adanya syarat-syarat administrasi  seperti  yang  dimaksud dan  dituntut  dalam  hukum  positif Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Pengambilalihan tanah wakaf  yang  telah  diwakafkan  telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan  dan  dilarang  menurut
5
Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 119
6 Departemen  Agama  RI, Fiqih Wakaf ,  (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaa Wakaf,  Dirjen  Bimas  Islam,  Depag  RI, 2006), hlm. 21
peraturan perundang-undangan perwakafan  yang  berlaku,  dalam  hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  yang  menyatakan bahwa  wakaf  yang  telah  diikrarkan tidak  dapat  dibatalkan  atau  tidak dapat  dilakukan  pengambilalihan kembali.
Dalam  Undang-undang  No. 41  Tahun  2004  tentang  Wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui  musyawarahuntuk  mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil,
sengketa  dapat  diselesaikan  melalui mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut  persoalan  kasus-kasus harta  benda  wakaf  diajukan  kepada Pengadilan  Agama  dimana  harta benda  wakaf  dan  Nazhir  itu  berada, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan    yang  berlaku. Dengan  demikian,  jelaslah  masalah- masalah  lainnya  yang  secara  nyata menyangkut
Hukum Perdata, sedangkan yang  terkait  dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam
Pengadilan  Negeri.  Selain  masalah penyelesaian sengketa, Undang- undang Wakaf juga mengatur ketentuan  pidana  umum  terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya sebagai berikut:
a. bagi  yang  dengan  sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam  bentuk  pengalihan  hak lainnya  tanpa  izin  di  pidana penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp 500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
b. bagi  yang  dengan  sengaja mengubah  peruntukan  harta benda  wakaf  tanpa  izin  di pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau pidana  denda  paling  banyak Rp  400.000.000,00  (empat ratus juta rupiah).
c. bagi  yang  dengan  sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan  harta  benda wakaf  melebihi  jumlah  yang
ditentukan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  3
(tiga)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah). Ketentuan  pidana  merupakan
suatu  suatu  keharusan  dalam  sebuah peraturan perundangan yang
mengatur  tentang  suatu  persoalan  di negara  kita.  Dalam  sebuah  undang- undang harus mencantumkan ketentuan  khusus  mengenai  sanksi pidana  sebagai  penguat  dan  jaminan agar  supaya  peraturan  dimaksud dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Namun, untuk memaksimalkan peran Peradilan  Agama,  nampaknya  perlu difungsikan sebagai Peradilan Syari'ah  bagi  setiap  warga  negara pemeluk  agama  Islam  dalam  kaca mata pemahaman
yang komprehensif.  Dalam  kedudukannya di  atas,  Peradilan  Agama  harus diberdayakan sebagai payung hukum bagi  umat  Islam  dalam  penyelesaian semua  kasus-kasus  perdata  dan pidana yang berkaitan dengan hukum muamalat.  Peran  dan  fungsi  serta wewenang  Peradilan  Agama  dari waktu  ke  waktu  harus  ditingkatkan
sejalan dengan perkembangan hukum dan kemasyarakatan. Apalagi status  Pradilan  Agama  saat  ini  telah digabungkan satu atap dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Selain  pengawasan  yang bersifat umum berupa payung hukum yang  memberikan  ancaman  terhadap pihak yang melakukan penyelewengan  dan  atau  sengketa berkaitan  dengan  pengelolaan  harta wakaf,  upaya  pengawasan  benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak  pemerintah  dan  masyarakat. Sebagaimana  yang  termuat  dalam Bab  VII  Undang-undang  No.  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang menyebutkanbahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan  tujuan  dan  fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia BWI dengan tetap  memperhatikan  saran  dan pertimbangan
Majelis Ulama
Indonesia.
Dalam  melaksanaan  tugas pembinaan,  Menteri  dan  BWI  dapat melakukan kerja sama dengan organisasi  masyarakat,  para  ahli,
badan  internasional,  dan  pihak    ain yang  dipandang  perlu.  Sedangkan dalam menjalankan pengawasan,
Menteri dapat menggunakan akuntan publik.
Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas  dan  otoritas  dalam  penegakan hukum  merupakan  aspek  penting dalam  melindungi  eksistensi  dan pengembangan  wakaf  secara  umum. Demikian  juga  masyarakat  sebagai pihak  yang  berkepentingan  langsung terhadap  pemanfaatan  harta-harta wakaf  dapat  mengawasi  secara langsung terhadap jalannya pengelolaan  wakaf.  Tentu  saja  pola pengawasan  yang  bisa  dilakukan oleh  masyarakat  bukan  bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung  maupun  tidak  langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan  wakaf  itu  sendiri. Sehingga  peran  lembaga  Nazhir lebih  terbuka  dalam  memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.
Untuk  itu,  agar  pengelolaan  wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan
oleh
lembaga  Nazhir  yang  ada  kepada pemerintah  dan  masyarakat  umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut :
Pertama , gerakan untuk mempelopori transparansi dalam semua  aspek  kelembagaan  Nazhir, baik  dalam  lingkup  internal  maupun eksternal. Adanya transparans kelembagaan  Nazhir  ini  merupakan jihad  yang  bersifat  sistemik  untuk menutup  tindakan  ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi adalah aspek  penting  yang  tak  terpisahkan dalam rangkaian menegakkan amanah  perwakafan  yang  diajarkan oleh  nilai-nilai  Islam.  Sehingga lembaga  wakaf  dalam  Islam  bisa dijadikan  tolak  ukur  keterbukaan dalam  mengemban  tanggung  jawab moral  para  Nazhir  menuju  tatanan hidup bermasyarakat yang
berkeadaban dan
berkeadilan semesta.
Kedua , lembaga Nazhir harus mempelopori sistem public accountability . yaitu mendorong terjadinya  iklim  akuntabilitas  publik dalam  pengelolaan  harta  wakaf.
Pertanggungjawaban umum
merupakan  wujud  dari  pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan)  dan shidiq (kejujuran). Karena
kepercayaan  dan  kejujuran  memang harus    dipertanggungjawabkan,  baik di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak. Sehingga  dengan  demikian,  wakaf dapat  dijadikan  wahana  yang  sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang kredibel  (sangat  dipercaya)  dengan tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme  kerja  yang  beretos kerja baik.
Ketiga , lembaga Nazhir
mempelopori  gerakan  yang  aspiratif.
Orang-orang  yang  terlibat  dalam kelembagaan Nazhir harus mendorong  terjadinya  sistem  sosial
yang  melibatkan  partisipasi  banyak kalangan.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan  di  dalam  lembaga keNazhiran. Sehingga upaya tersebut dapat  mengurangi,  bahkan  menutup potensi-potensi  yang  berkembang, yang  bisa  jadi—mungkin  jauh  lebih baik  atau  sempurna.  Kaedah  prinsip dalam gerakan yang aspiratif
merupakan  cermin  dari  sifat  adil dalam  diri  atau  lingkungannya. Dengan  demikian,  kalau  lembaga Nazhir  mau,  mampu  dan  konsisten (istiqamah)  memperjuangkan  dan mempelopori  ketiga  aspek  upaya pengawasan tersebut, niscaya masyarakat akan merasakan pentingnya  lembaga  wakaf  dalam kehidupan  masyarakat.  Sehingga, kalau  selama  ini  lembaga  Nazhir terkenal dengan ketidakprofesionalan dan ketidakamanahan terhadap harta- harta  wakaf  yang  dipercayakan kepadanya  akan  terkubur  dengan sendirinya.  Dan  pada  saatnya  nanti, wakaf  menjadi  jawaban  yang  paling konkrit  terhadap  problem-problem sosial demi
menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat
Pada pasal 50 Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006 dinyatakan  pula  bahwa;  (1)  Dalam hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 49,  khusus  mengenai  objek  sengketa tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa  hak  milik  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  subjek hukumnya  antara  orang-orang  yang beragama  Islam,  objek  sengketa tersebut  diputus  oleh  pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal
49.  Penjelasan  pasal  50  ayat  (2)
Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006 menyebutkan bahwa
―ketentuan  ini  memberi  wewenang kepada  pengadilan  agama  untuk
sekaligus memutuskan sengketa milik  atau  keperdataan  lain  yang terkait  dengan  objek  sengketa  yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa  antara  orang-orang  yang beragama Islam‖
Gugatan  para ahli waris yang meminta  kepada  Pengadilan  Agama Semarang untuk melaksanakan pengambilalihan  tanah  wakaf  yang pada  akhirnya  dikabulkan  oleh Pengadilan Agama  Semarang  karena pelaksanaan perwakafan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perwakafan. Diantaranya jika ditinjau dari sudut pandang Undang- Undang  Wakaf  Nomor  41  Tahun 2004 bahwasannya pelaksanaan wakaf  tidak  memenuhi  diantaranya adalah  tidak  dilaksanakannya  ikrar
wakaf  dan  harta  wakaf  masih berstatus  sengketa  antar  para  ahli waris  dan  merupakan  harta  bersama wakif dengan  istri  pertama  dan  istri kedua  yang  belum  dibagi  waris Pembagian warisan harus dipisahkan terlebih  dahulu  antara  harta  warisan dengan  harta  bersama wakif dengan istri-istrinya. Sesuai Pasal 97 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) bahwa  pasangan  yang  hidup  lebih lama (duda/janda) berhak mendapatkan  seperdua  dari  harta bersama,  sehingga  Majelis  hakim menetapkan  setengah  dari  harta bersama  adalah  harta  wakif  yang belum dibagi waris.
B. Kedudukan hukum pengambilalihan  tanah  wakaf yang  batal  demi  hukum  untuk dibagikan sebagai harta warisan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang wakaf.
Berdasarkan  Pasal  40  (b) Undang-Undang  Nomor  41  tahun 2004  tentang  Wakaf,  dinyatakan bahwa :
―Harta  benda  Wakaf  yang sudah  diwakafkan  dilarang
dialihkan dalam bentuk
pengalihan hak lainnya‖.
Perubahan  wakaf  tidak  dapat dilakukan, artinya benda atau barang yang  sudah  diwakarkan  tidak  dapat dialihkan  haknya,  akan  tetapi  yang dapat  dialihkan  adalah  pemanfaatan wakaf. Misalnya semula untuk sekolah  oleh  yayasan  penerima wakaf,  kemudian  digunakan  juga untuk  mendirikan  universitas  karena dianggap  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan tanah wakaf
selama  tidak  merubah  peruntukan wakaf secara signifikan sebagaimana dimaksud  oleh  waqif  ,  apalagi  bila lebih  bernilai  produktif  dan  masih dalam  lingkup  kesejahteraan  umum. Permasalahan  yang  sering  terjadi adalah  peralihan  yang  tidak  murni atau bahkan pembatalan wakaf.
Fungsi pendaftaran tanah
wakaf  pada  pokoknya  adalah  untuk memperoleh  jaminan  dan  kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.  Apabila  sertipikat  tanah telah  dibalik  nama  atas  nama  nazhir dengan  dibuatkan  sertipikat  wakaf maka nazhir akan memperoleh
jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang telah diwakafkan kepadanya. Untuk menjamin  kepastian  hukum  hak  atas tanah wakaf, UUPA telah menentukan adanya pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  19  ayat  1  UUPA  No.  5 Tahun 1960 yang berbunyi :
―Untuk  menjamin  kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik Indonesia  menurut  ketentuan yang  diatur    oleh  Peraturan Pemerintah.  Sedangkan  cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi  sebelum  berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dilakukan sebagaimana
Peraturan  Menteri  Agama Nomor  1  Tahun  1978,  yakni setelah  tanah  wakaf    tersebut diditerbitkan ‚Akta Pengganti Ikrar  Wakaf‛  oleh  PPAIW yang bersangkutan.‖
Pasal  3  UU  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf,  bahwa  Wakaf
yang  telah  di  ikrarkan  tidak  dapat dibatalkan.  Jadi  pada  dasarnya  Akta Ikrar  Wakaf  tidak  dapat  dibatalkan kecuali  ada  sesuatu  hal  yang  dapat membatalkannya,
seperti mewakafkan tanah yang tidak dilakukan  oleh  keseluruhan  ahli warisnya.  Perwakafan  tanah  ini terjadi pada tahun 1970 kurang lebih sudah  42  tahun  terhitung  sejak terbitnya  Akta  Pengganti  Akta  Ikrar Wakaf .
Demikian pula halnya apabila Pasal  7  ayat  (2)  KHI  dianalogikan kepada  Isbat  Wakaf,  maka  obyek wakaf  bila  tidak  ada  AIW-nya, seharusnya  dapat  juga  mengajukan Isbat  Wakaf  ke    Pengadilan  Agama setempat. Dan untuk menyempurnakan kewenangan
Peradilan  Agama  dalam  mengadili perselisihan tentang benda wakaf dan na<z}hir,  perlu  disiapkan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur dan memberikan kewenangan voluntair  (Isbat  Wakaf  )  kepada lembaga Pengadilan Agama.
Hakim  sebagai  penentu  dari para  pencari  keadilan  harus  bisa memberikan  suatu  putusan  perkara sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ada
dan  di  sesuaikan  dengan  undang- undang yang berlaku serta kemaslahatan  bagi  pihak  berperkara.
Pada  surat  Al  Baqarah  ayat  282  dan beberapa kaidah fiqhiyyah sebenarnya  menyiratkan  pencatatan dan  pengadministrasian  tanah  wakaf adalah  sangat  dianjrkan  dan  dapat disimpulkan bahwa berdasarkan alasan  tersebut,  tanah  wakaf  yang tidak  dicatatkan  dan  didaftarkan adalah  tidak  sah  menurut  ketentuan tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut  maka  status  tanah  wakaf tanpa  sertipikat  menurut  hukum Islam  sejauh  sudah  terdaftar  dan tercatat pada instansi yang erwenang maka  tanah  terebut  telah  memiliki kekuatan  dimata  hukum.  Senada dengan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004, tanah wakaf adalah sah apabila telah dicatatkan dan didaftarkan. Adapun mengenai apakah tanah tersebut sudah memiliki  sertipikat  tanah  wakaf  atau belum  dalam  undang-undang  tidak dibahas, apalagi dalam hukum Islam.
Undang-undang
wakaf menjelaskan
bahwa wakaf
dinyatakan  sah  dan  legal  dalam  arti mempunyai  kekuatan  hukum apabila
telah  diikrarkan  dan  didaftarkan menurut  mekanisme  dan  peraturan yang  berlaku,  dalam  hal  ini  adalah Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  wakaf.  Tata  cara pendaftaran  tanah  wakaf  menurut UU  dan  prosedur  yang  berlaku, seperti yang telah dijelaskan adalah:
a. Telah  melakukan  Ikrar  Wakaf  di hadapa  pejabat  pembuat  akta ikrar  wakaf  (PPAIW),  dalam  hal ini adalah pegawai KUA setempat.  Selanjutnya  dalam  UU Nomor 41 Tahun 2004 diatur dan dijelaskan  mengenai  ikrar  wakaf dalam  bagian  ketujuh  Pasal  17, 18, 19, 20 dan Pasal 21.
b. Setelah melakukan ikrar wakaf di depan  PPAIW  maka  langkah selanjutnya sesuai dengan UU ini adalah  PPAIW  atas  nama  nadzir mendaftarkan  harta  benda  wakaf kepada  instansi  yang  berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta  ikrar  wakaf  ditandatangani. Hal  ini  diatur  dalam  pasal  32. Dalam  hal  pendaftaran  harta benda wakaf
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32,
PPAIW  menyerahkan:  salinan akta  ikrar  wakaf  dan  surat-surat
dan/atau  bukti-bukti  kepemilikan dan  dokumen  terkait  lainnya. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal 33, selanjutnya ketentuan ini juga tercantum  dalam  Pasal  34,  35, 36, 38 dan 39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 7
Di  dalam  UU  tentang  wakaf tidak  dibahas  mengenai  sertifikasi tanah  wakaf,  sementara  selain  tata cara  pendaftaran  tanah  wakaf,  tata cara  pensertifikasian  tanah  wakaf juga  perlu  karena  menyangkut  aspek legal hukum dari segi agrarian tanah wakaf  tersebut.  Tidak  dibahasnya mengenai  sertifikat  tanah  wakafitu dikarenakan  sertifikasi  tanah  wakaf merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dalam  pencatatan  dan pendaftaran  tanah  wakaf,  dengan kata  lain  tidak  mungkin  terbit sertipikat tanah wakaf sebelum tanah wakaf tersebut didaftarkan ke instansi  yang  berwenang  dalam  hal ini  adalah  KUA  yang  mewilayahi lokasi dari tanah tersebut.
7 Departemen  Agama  RI, Peraturan Perundang-undangan ,  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaa  Wakaf,  Dirjen  Bimas  Islam, Depag RI, 2006), hlm. 17
Berkaitan dengan tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat  tanah  wakaf,  undang- undang mendasarkannya pada hukum  Islam.  Pada  masa  dahulu, wakaf secara hukum Islam dikatakan sah  apabila  sudah  memenuhi  syarat dan rukunnya, terlepas apakah dicatatkan  atau  tidak  pada  instansi yang  berwenang,  karena  memang dalam  hukum  Islam  sendiri  tidak diharuskan  adanya  pencatatan  dan pendaftaran tanah wakaf.
Pada  prakteknya  mayoritas umat  Islam  Indonesia  melakukan praktik wakaf seperti yang dikatakan di  atas  (tanpa  pencatatan  dan pendaftaran), maka akibatnya banyak tanah  wakaf  yang  disalahgunakan karena  memang  tidak  ada  ukti otentik  bahwa  tanah  tersebut  adalah tanah wakaf. Oleh karena itu lahirlah beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang permasalahan wakaf.  Terbaru  adalah  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  wakaf.  Yang  memberikan aspek kepastian hukum dalam kedudukan  wakaf  yang  batal  dalam hukum,  kepastian  ini  seperti  halnya yang disampaikan oleh Gustav
Radbruch, yang menyebutkan terdapat  dua  macam  pengertian kepastian  hukum,  yaitu  kepastian hukum  oleh  hukum  dan  kepastian hukum  dalam  atau  dari  hukum. Hukum  yang  berhasil  menjamin banyak  kepastian  hukum  dalam masyarakat  adalah  hukum  yang berguna.  Kepastian  hukum  oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
Sedangkan  kepastian  hukum  dalam hukum  tercapai  apabila  hukum tersebut  sebanyak-banyaknya  dalam undang-undang..
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.  Dalam  menjelasan  undang- undang  tersebut  dinyatakan  bahwa untuk menciptakan dan tertib administrasi  wakaf  guna  melindungi harta benda wakaf maka UU tentang wakaf  menegaskan  bahwa  perbuatan hukum  wakaf  wajib  dicatatkan  dan dituangkan  dalam  akta  ikrar  wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan  yang  pelaksanaannya dilakukan  sesuai  dengan  tata  ara
yang diatur dalam perundang-
undangan  yang  mengatur  mengenai wakaf.

## PENUTUP
A. Simpulan 1. Proses pengambilalihan tanah wakaf yang batal dalam hukum untuk dibagikan sebagai harta warisan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama  Semarang    yaitu dengan  menetapkan  harta bersama wakif dengan  istri wakif, selanjutnya menetapkan  setengah  dari harta bersama tersebut adalah bagian wakif yang  belum dibagi waris sekaligus menetapkan  para  ahli  waris dan bagian-bagiannya menurut pembagian pewarisan  Islam.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam yang  menyatakan  bahwa wakif (duda)  berhak  atas seperdua  dari  harta  bersama sepanjang  tidak  ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.
2. Kedudukan hukum pengambilalihan  tanah  wakaf yang  batal  dalam  hukum untuk dibagikan sebagai harta warisan berdasarkan Undang- undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang wakaf,
Pada  prinsipnyua  UU  No.41 Tahun  2004  menegaskan bahwa  tanah  wakif  yang sudah  diwakafkan  tidak  bisa dibatalkan,  namun  tentunya pronsip  kepastian  hukum tersbut harus bersinergi trerhadap nilai keadilankepada  pewakif  atau ahli  waris  .  Di  sinilah  peran hakim  dituntut    memberikan keadilan  yang  seadilnya  jika ditemukan masalah.

## B. Saran
1. Bagi Pemerintah
Perlunya sosialisasi huokum perwakafan di masyarakat mengenai  kriteria  tanah  yang harus diwalafkan dan yang diwariskan  agar  tidak  terjadi sengketa wakaf di kemudian hari.
2. Bagi  Penegak  Hukum    termasuk nadzir
Diharapkan  memberikan  materi kepastian, keadilan dan
kemamanfaatan  terhadap  proses wakaf  yang batal dalam hukum, serta  bisa  menjadi  patokan penyelesaian yang terkait pengambilalihan  tanah  wakaf
yang  dalam  sengketa  wakaf  di kemudian hari.
3. Bagi Masyarakat Dapat  merespon  dan  memahami aturan  normative  UU  wakaf sehingga pelaksanaan wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta:  Pilar Media, 2006
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah  Milik  dan  Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita ,
Bandung: Citra  Aditya  Bakti, 1994 Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi  Undang-Undang (Legisprudence) ,  (Jakarta  : Kencana Prenada Media
Group, 2009 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf , Jakarta: Direktorat Pemberdayaa  Wakaf,  Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2006 Departemen  Agama  RI, Peraturan Perundang-undangan , Jakarta: Direktorat Pemberdayaa  Wakaf,  Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2006 Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik ,  Jakarta:  Bag.  Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2012 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan  Di  Indonesia) , Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode Penelitian  Hukum ,    Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1995
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif , Jakarta: Rajawali Press, 2006 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :
UI Press, 2007 Taufik  Hamami, Perwakafan  Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria  Nasional) ,  Jakarta:
Tatanusa, 2003
Undang-undang  dan  Peraturan- peraturan:

## Undang- Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991
Kompilasi Hukum Islam
PMA Nomor 73/2013 Pasal 24

## Website
Kepastian Hukum Kepastian Hukum ", http://www.surabay apagi.com , diakses tanggal 16 November 2016