## Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU

## Terhadap Pembangunan Hukum Nasional
Muzawwir
Email: ahmadmuzawwir85@gmail.com
STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan

## Article History:
Received: September 10, 2021 Revised: September 27, 2021 Accepted: October 9, 2021 Published: Oktober 12, 2021 https://doi.org/10.36835/alirf
an.v4i2.5092
Abstract: Islamic  law  is  an  integral  part  of  national law,  the  results  of  the  NU  LBM  Fatwa  are  part  of Islamic  Law  which  is  fatwaed  to  answer  religious, economic,  social,  legal,  political  and  other  aspects,  of course the results of the fatwa are very influential  on the  development  of  national  law,  because  First,  the results  of  the  NU  LBM  fatwa  are  very  dynamic  in accordance  with  the  conditions  and  the  surrounding environment which are part of the dynamics of national and state life that cannot be separated from the basic foundations of the Quran and Hadith. Second, because of the capacity and quality of knowledge of the Ulama and  NU  intellectuals  who  took  part  in  the implementation of Istinbath Hukum by LBM NU.
Abstrak: Hukum  Islam  merupakan  bagian  integral dari hukum nasional, hasil Fatwa LBM NU merupakan bagian  dari  Hukum  Islam  yang  difatwakan  untuk menjawab  permasalahan-permasalahan  keagamaan, sosial  budaya,  ekonomi,  politik  dan  aspek  lainnya, tentunya  hasil  fatwa  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  pembangunan  hukum  nasional,  karena, Pertama,  hasil  dari  fatwa  LBM  NU  sangat  dinamis sesuai  dengan  kondisi  dan  linkungan  sekitar  yang menjadi  salah  satu    dari  sendi-sendi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  tidak  terlepas  pada landasar  dasar  Al-Quran  dan  Hadist.  Kedua,  karena kapasitas  dan  kwalitas  ilmu  para  Ulama  serta  para intelektual  NU  yang  sangat  berperan  dalam pelaksanaan Istinbath Hukum oleh LBM NU.
Resumé: La loi islamique fait partie intégrante du droit national, les résultats de la fatwa NU LBM font partie de la loi islamique qui est fatwa pour répondre aux aspects religieux, socioculturels, économiques, politiques et autres, bien sûr les résultats de la fatwa sont très influents sur le développement du droit national, car, Premièrement, les résultats de la fatwa NU LBM sont très dynamiques en fonction des conditions et du milieu environnant qui est l'une des

## Keywords:

## Fatwa, LBM NU, Law
articulations de la vie nationale et étatique qui ne peut être séparée des fondements de base de le Coran et les Hadiths. Deuxièmement, en raison de la capacité et de la qualité des connaissances des intellectuels Ulama et NU qui jouent un rôle très important dans la mise en œuvre de la loi d'Istinbath par LBM NU.
خلم :ص ، نيطولا نوناقلا نم أزجتي لا ءزج يه ةيملاسلإا ةعيرشلا
ىوتفلا جئاتنو

## NU LBM
تم تيلا ةيملاسلإا ةعيرشلا نم ءزج يه ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةينيدلا بناولجا ىلع ةباجلإل ىوتف رادصإ ةياغلل ةرثؤم ىوتفلا جئاتن عبطلبا ، اهيرغو ةيسايسلاو ةيداصتقلااو
ىوتف جئاتن ، ًلاوأ ، هنلأ ، نيطولا نوناقلا ريوطت نأشب
NU LBM
لاو فورظلل اًقفو ةياغلل ةيكيمانيد نم ةدحاو دعت تيلا ةطيلمحا ةئيب سسلأا نع اهلصف نكيم لا تيلا ةلودلا ةايحو ةينطولا ةايلحا لصافم ىدل ةفرعلما ةدوجو ةردقل اًرظن ، اًينثا .ثيدلحاو نآرقلا ـل ةيساسلأا ينفقثلماو ءاملعلا NU
نوناق ذيفنت في ةياغلل اًمهم اًرود نوبعلي نيذلا Istinbath ةطساوب LBM NU .

## Pendahuluan
Dinamika  perkembangan  hukum  di  Indonesia  mengacu  pada  tiga  hal,  yaitu nilai-nilai  agama,  budaya,  tradisi  lokal  serta  kode-kode  hukum  warisan  kolonial. Artinya, praktik pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia tidak bisa dicerai beraikan dari  tiga  komponen  hukum,  yaitu  Hukum  Adat,  Hukum  Positif,  dan  Hukum  Islam. Keberagaman  masyarakat  di  Indonesia  menjadikan  ketiga  sumber  hukum  tersebut sebagai landasan untuk membuat berbagai peraturan hukum di Indonesia agar dapat mensejahterakan  semua  golongan  tanpa  membedakan  golongan  masyarakat. Perkembangan hukum tidak hanya dalam pembuatan peraturan ( law in the books ) tetapi
juga  dalam  praktik  penegakan  hukum  ( law  in  the  practice )  dan  norma-norma  hukum yang ada dan berkembang di khalayak umum ( law in the society ).
Merupakan  bagian  dari  tiga  komponen  acuan  hukum  di  Indonesia  adalah Hukum Islam yang didasarkan pada hasil keputusan lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh  organisasi  resmi  dari  pemerintah  atau  organisasi  masyarakat.  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penanggung jawab yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. disamping itu, ada beberapa organisasi  masyarakat  Islam  yang  juga  memiliki  lembaga  dengan  tugas  mengkaji, menganalisis, dan mengeluarkan rekomendasi opini organisasi pada polemik hukum yang ada di khalyak umum, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).
Nahdlatul  Ulama  (NU)  secara  harfiah  berarti  Kebangkitan  Ulama.  Secara historis, NU dipelopori oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari dengan restu Syaikhona Kholil Bangkalan, pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. NU memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, dari pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia dan memiliki massa yang besar, NU juga berkontribusi memberikan pendapat terkait berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Lajnah  Bahtsul  masail (LBM)  merupakan  lembaga  khusus  yang  Dalam memutuskan  suatu  hukum,  yang  kemudian  dikoordinasikan  oleh  lembaga Syuriah (legislatif) di NU. Forum ini berperan dalam pengambilan keputusan tentang hukum Islam  baik  yang  berkaitan  dengan  fiqh,  tauhid,  bahkan  masalah  tasawuf  (tarekat). Biasanya peserta Lajnah Bahtsul masail terdiri dari para kiai atau ulama di lingkungan NU, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren dan cendekiawan NU lainnya.
Forum  yang  dinamis  dan  demokratis  dengan  pengetahuan  yang  luas  semua terdapat dalam Bahtsul masa ʹ il NU. Dianggap dinamis karena persoalan hukum yang dibicarakan  sesuai  perkembangan  (trend)  hukum  yang  aktual.  Serta  forum  tersebut tidak memberikan sekat-sekat status sosial dari peserta Lajnah Bahtsul masail seperti kiai dan santri, baik tua maupun muda oleh karena itu dianggap demokra. Pendapat siapa
pun yang terkuat diambil. Dikatakan berpengetahuan luas karena dalam forum ini tidak ada aliran atau sekte yang mendominasi, dan selalu sepakat dalam khilaf (perbedaan). 1
Kapasitas  dan  kualitas  para  ulama  dan  cendekiawan  NU  yang  turut  serta mengambil  keputusan  hukum  dalam  Lajnah  Bahtsul  Masa'il  NU,  pastinya  hasil keputusan  dari  forum  tersebut  bisa  memberikan  dampak  yang  tidak  bisa  dianggap enteng bagi masyarakat, perkembangan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  Istinbath  Hukum,  penelitian  hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan  menelaah  bahan  pustaka  yang  ada,  dengan  pendekatan  konseptual  yaitu pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan  atau  pemikiran  yang  berkembang  dalam disiplin  ilmu  hukum,  sedangkan  pelaksanaan  Istinba ṭ h  Hukum  merupakan  metode yang  digunakan  oleh  LBM  NU  dalam  menyikapi  permasalahan  yang  muncul  di masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

## Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia tidak bisa lepas dalam perkembangannya dari sejak masuknya  Islam  ke  Nusantara.  Umat  Islam  mengikuti  hukum  Islam  dan menerapkannya di Nusantara ini. Hal ini terlihat dari beberapa karya fuqoha’ hukum muslim  Indonesia.  Misalnya  Miratul  Thullab,  Shirathal  Mustaqim,  Sabilil  Muhtadin, Kutaragama, Sajinatul Hukmi dan lain-lain. 2
Keberadaan  hukum  Islam  yang  tumbuh  di  Nusantara  juga  mendapatkan pengakuan  oleh  seorang  ahli  hukum  Belanda  bernama  Van  den  Berg,  dengan pernyataan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum sesuai agama yang  dianutnya.  Namun,  fakta  ini  kemudian  berubah  ketika  pemerintah  kolonial
1 Djamaluddin Miri (Penerj), Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana, 2015). 10
2 Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1990). 189
Belanda  menyadari  bahwa  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  pilar  kekuatan  yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap berbagai kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda lainnya (Hurgronje dan Van  Vollenhoven),  Belanda  menetapkan  kebijakan  dan  memutuskan  bahwa  hukum Islam dapat diterapkan jika diadopsi berdasarkan hukum adat. Baru pada saat itulah pemerintah Belanda mendukung penerapan syariat Islam, bahkan pada saat itu hanya terbatas pada ranah keluarga saja.
Pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  menerima  perkembangan  keberadaan hukum Islam mengenai masalah wakaf, warisan, hibah, wasiat, hak asuh atau hak asuh anak, zakat, dan bayt al-mal, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan agama, meskipun  perkembangannya  diubah  menjadi  peradilan  umum.  Dengan  demikian, perkara  yang  sejak  tahun  1882  berada  di  bawah  yurisdiksi  pengadilan  agama dipindahkan  ke  pengadilan  negri.  Demikian  juga  pada  masa  pendudukan  Jepang, kedudukan  hukum  Islam  tidak  berubah.  Artinya  yurisdiksi  pengadilan  agama  yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda tidak diubah oleh pemerintah Jepang.
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  banyak  tokoh  Islam  yang  berusaha menempatkan syariat Islam pada posisi semula dan memperjuangkan agar syariat Islam bisa eksis di Nusantara, namun melalui kompromi dan demi menjaga keutuhan bangsa, Piagam  Jakarta  tidak  digunakan  yan g  mengandung  kalimat  “...dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apalagi rumusan itu menjadi Tuhan Yang Maha Esa.”
Dalam  perkembangannya,  kontribusi  hukum  Islam  terhadap  pembangunan hukum  nasional  pada  akhirnya  memiliki  kekuatan  normatif,  dan  kehadirannya memperkuat  wibawa  hukum  Islam  di  Indonesia.  Seperti  hukum  perkawinan, pengadilan  agama,  kelompok  hukum  Islam,  perbankan  syariah,  melaksanakan  haji, administrasi  zakat,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  produk  pemikiran  hukum  berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat umat Islam. Namun, produk-produk berupa fatwa yang bersifat fenomenologis dan dinamis tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia, seperti Fatwa Yayasan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.
Sejarah Bahtsul masail di  NU
Sejarah Bahtsul masail ada sebelum berdirinya NU. Karena Bahtsul masail telah menjadi  tradisi  di  kalangan  pesantren  yang  mencakup  kiai  dan  santri  untuk
mempelajari hukum dan masalah lainnya, sedangkan di NU tradisi ini telah diserap dan dipertahankan  hingga  saat  ini,  hasil  Bahtsul  masail  awalnya  diterbitkan  di  LINO (Lailaatul Ijtima' Nahdatul Oelama). Masalah yang dibahas umumnya adalah peristiwa yang dialami oleh masyarakat dan kemudian disampaikan kepada Dewan Suriah oleh organisasi dan individu (khususnya). Dalam perkembangannya, setelah diinventarisasi oleh Syuriah, ditetapkan tangga prioritas untuk dibahas kemudian dibawa ke tingkat organisasi  yang  lebih  tinggi;  Dari  ranting  ke  cabang,  dari  cabang  ke  wilayah,  dari wilayah  ke  Pengurus  Besar  dan  dari  PB  ke  Musyawarah  Nasional  dan  terakhir  ke Muktamar yang merupakan forum tertinggi di NU. 3
Di  kalangan  NU,    dalam  penyelenggaraan  hukum,  terlebih  dahulu  secara dinamis  menerapkan  pandangan  ulama  dalam  konteks  permasalahan  yang  dituntut hukum. Untuk alasan ini, istilah " Bahtsul Masa’il " digunakan, yang berarti membahas masalah yang terjadi melalui referensi ke kitab-kitab para ahli fiqih . tidak serta merta mengambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadist, tetapi. 4
Kalangan NU mengenal adanya al-kutub al- mu’tabarah, yaitu kitab-kitab utama yang  biasa  dijadikan  referensi  terkait  kurikulum  Islam  yang  sesuai  dengan  akidah Ahlussunnah waljama’ah. Beberapa Kitab yang sering dirujuk antara lain: Minhajut al- Thlibin karya  an-Nawawi  (w.  676  H/1277  M), al-Muharar karya  al-Dimasqi, Fathul  al- Mu’in karya al Malibari, I’anatut al-Thlibin syarh Fath al- Mu’in karya Sayyid Bakr ad-- Dimyati, Kanzu al-Raghibin karya al-Mahalli, Syarh Kanzu al-Raghibin karya al-Qulyubi (w. 691 H/1291 M), Tuhfatul al-Muhtaj karya Ibn Hajar, Mughnil al-Muhtaj karya Asy- Syarbini, dan Nihayatul al-Muhtaj karya ar-Ramli (w.1004 H/1586 M), 5 yang semuanya bermadzhab Syafii.
Proses  pengambilan  keputusan  LBM  NU,  selain  mengacu  pada  kitab- kitab  klasik,  juga  digunakan  buku-buku  atau  artikel-artikel  mutakhir  yang ditulis  oleh  para  ulama  kontemporer  yang  terkenal  dengan  kredibilitas keilmuannya. Hal-hal yang menjadi standar tertinggi adalah;
a) Komitmen penulis terhadap aliran Barmadjab, khususnya mazhab Syafi'i.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 MB Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosidin Hasan (Jakarta: Teraju, 2003). 88
b) Fleksibilitas  dan  kejelasan  deskripsi  yang  disajikan  dalam  editorial  atau  teks yang dipilih;
c) Penerimaan pesantren yang secara kultural terkait dengan universitas.
Karena  terlalu  banyak  kitab  di  mazhab  Syafi'i,  LBM  NU  memutuskan  dalam fatwa bahwa yang dijadikan acuan adalah pendapat berdasarkan hal-hal berikut:
a) Argumen yang disepakati oleh Imam Al-Nawawi dan Al-Rafi'i.
b) Argumenya Imam al-Nawawi saja.
c) Argumennya Imam Al-Rafi'i saja.
d) Argumen yang didukung oleh mayoritas ulama.
e) Argumen para ulama yang paling cerdas.
f) Argumen para ulama yang wirai `. 6
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  madzhab Syafi’i menjadi  acuan  utama  dalam menarik kesimpulan hukum dari LBM NU.
Selain  itu,  dalam  keputusan  munas  Ulama  tahun  1992  di  Bandar Lampung, tata cara penetapan undang-undang LBM di lingkungan NU meliputi tata  cara  penyelesaian  masalah,  hierarki  dan  sifat  putusan  Bahtsul-Mas a’i l, kerangka  analisis  masalah,  tata  cara  seleksi,  dan  tata  cara  pembekalan  atau persamaan. Kasus ini ditanggapi dalam situasi serupa, yang terakhir merupakan perwujudan dari tindakan yang bisa dikatakan menstandarkan dan melengkapi tata cara penerbitan fatwa dan penyelesaian masalah di LBM NU.
Terlihat  adanya  pengaruh  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  dan  lain-lain  dari metode yang digunakan LBM NU terhadap lahirnya fatwa tersebut. Tulisan ini tidak mengulas  fatwa LBM  terkait  politik  secara menyeluruh,  tetapi  lebih  mengedepankan fatwa yang disebabkan oleh faktor sosial yang melingkupinya. Pembahasan topik ini akan  dibawakan  dengan  mempertimbangkan  kerangka  permasalahan,  dasar  hukum atau  dalil-dalil  yang  dijadikan  landasan,  dan  aspek-aspek  sosial  yang  menjadi pertimbangan  dalam  penetapan  fatwa.  Secara  khusus,  penelitian  ini  menggunakan referensi  kelompok  fatwa  LBM  dalam  kitab  hukum  fiqih,  dan  tidak  mungkin
6 “Keputusan Muktamar NU Ke¬1 Di Surabaya.” 3
menemukan alasan sosial, tetapi analisis akan dicoba dengan melihat berbagai literatur yang relevan dan kondisi sosial budaya umum. dari NU sendiri.
.
Pengaruh Keputusan Bahtsul Masa’il terhadap Hukum Nasional.
Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah sebuah lembaga di lingkungan NU yang berfungsi sebagai forum diskusi antara kiai, ulama dan intelektual untuk  membahas  masalah-masalah  yang  muncul  di  masyarakat,  seperti  agama, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lainnya. masalah. Aspek masyarakat lainnya, yang tentunya  memberikan  informasi  berupa  kepastian  status  hukum  dari  berbagai permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan situasi terkini agar keputusan yang diambil  dapat  serasi  dengan  kehidupan  masyarakat  dan  tentunya  bermuara  pada kemakmuran masyarakat. kehidupan.
Keputusan LBM NU dalam praktiknya tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam dan hukum Islam di Indonesia serta pembangunan hukum nasional. Keputusan fatwa tersebut memberikan kontribusi karena masalah umat Islam saat ini umumnya terkait dengan masalah baru yang  membutuhkan  ijtihad.  Al-Qur'an  dan  Hadist  tidak  akan  bertambah  sedangkan masalah  manusia  selalu  bertambah,  sehingga  peran  ijtihad  ulama  sangat diperlukan, sehingga  peran  LBM  NU  sendiri  sangat  besar  dalam  kehidupan  umat  Islam  di Indonesia.
Dinamika  hukum  temuan  fatwa  LBM  NU  terutama  tergantung  pada  ruang lingkupnya, jika pengaruhnya tidak terlalu besar dalam lingkup resmi karena putusan Bhatul Al-Masail  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  dan  tidak mengikat,  melainkan hanya  berupa  anjuran,  dalam  Berbeda  dengan  fatwa  MUI  yang  memiliki  legitimasi hukum  dan  dapat  mengikat  secara  hukum,  karena  MUI  merupakan  lembaga  yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, dalam ranah budaya, keputusan fatwa LBM NU, meski  “hanya”  rekomendasi, dapat  berdampak  signifikan  jika  diikuti  oleh  mayoritas Renaisans (warga NU) yang memiliki ikatan emosional yang kuat dan yang terkenal karena ketaatan mereka yang tinggi kepada ulama mereka.
Misalnya,  fatwa  PBNU  LBM  yang  penting  di  masa  pandemi  Covid-19  terkait program  vaksinasi.  Fatwa  PBNU  LBM  menyatakan  bahwa  vaksin  AstraZeneca  yang digunakan di Indonesia adalah suci dan halal untuk digunakan. Keputusan itu diambil dalam  hasil  Bathsul  Masail  NU  dengan  No.  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pendapat
Yurisprudensi Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Di Forum Bahtsul Masail LBM PBNU, AstraZeneca  mengklarifikasi  dalam  sebuah  pernyataan  bahwa  seluruh  proses pembuatan vaksin tidak mengandung bahan yang berasal dari daging babi. Babi tripsin digunakan dalam proses pengembangan awalnya hanya untuk menghapus sel inang dari wadah, yang diterapkan oleh Thermo Fisher sebagai sumber daya sebelum dibeli oleh Oxford-AstraZeneca.
Dalam  pertemuan  tersebut  dijelaskan  proses  produksi  vaksin  AstraZeneca. Proses pengembangan sel Hex 293 oleh Thermo Fisher menggunakan tripsin dari unsur babi yang berfungsi untuk memisahkan sel inang dari pelat atau media kultur sel, bukan sebagai  campuran  bahan  kultur  sel  atau  spora. 7 Dan  dalam  pernyataan  lain  bahwa unsur babi yang terkandung dalam vaksin telah berubah bentuk atau menurut hukum Islam dapat diubah, yaitu mengubah sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci.
Penafsiran dan hasil fatwa LBM NU tersebut berdampak baik pada pemikiran negatif umat Islam tentang vaksin dan terhadap keberlangsungan kesehatan umat Islam di  Indonesia  yang  menjadi  perhatian  utama  namun  pada  akhirnya  masyarakat memahami UU Vaksin AstraZeneca, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga.Vaksinasi yang sudah menjadi program pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari dampak fatwa LBM NU terhadap perkembangan hukum dan implementasinya  di  masa  pandemi  COVID-19,  karena  mengubah  cara  pandang  dan mentalitas masyarakat. 8 Lebih khusus lagi tentang implementasi Perpres No. Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Dalam penerapan Bahtsul Masail di LBM NU, faktor utama dalam mengambil keputusan  adalah  kembali  pada  tujuan  keberadaan  hukum  itu  sendiri,  yaitu kemaslahatan. Utilitas adalah ungkapan yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang  mendatangkan  manfaat  dan  menolak  sesuatu  yang  merugikan. 9 Hal  ini  sejalan dengan  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini,  kesehatan  dan  manfaat  terkait  lainnya
7 Republika, “Keputusan-Bathsul-Masail-Nu-Soal-Vaksin-Astrazeneca,” https://www.republika.co.id/berita/qqs6d7366/.
8 M. Jufri A. A. Fahmi, “The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values.,” in In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020) (Atlantis press, 2020).
9 Abdul Wahed Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari‟ah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu „Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih Kontemporer) (Makassar: Alauddin University Press, 2014). 44
menjadi  faktor  pendukung  utama  Fatwa  LBM  NU  tentang  vaksinasi  yang  dianggap halal  dan  diragukan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia.  Sehingga  hasil  fatwa  tersebut menjadi  jawaban  bagi  umat  Islam  di  Indonesia,  khususnya  bagi  warga  Nahdi  secara kultural dan struktural. Hal ini juga menjadi acuan bagi warga non-NU dalam merespon vaksinasi yang merupakan program pemerintah.

## Penutup
Hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional, dan hasil fatwa LBM NU merupakan bagian dari hukum Islam dan merupakan fatwa, dan  tentunya  hasil  fatwa  tersebut  berdampak  besar  bagi  perkembangan  hukum nasional,  karena  hasil  Fatwa  LBM  NU  sangat  dinamis  sesuai  dengan  keadaan  dan lingkungan sekitar yang merupakan bagian dari dinamika kehidupan Patriotisme dan kehidupan  bernegara  tidak  terlepas  dari  landasan  dasar  Al-Qur'an  dan  Hadist.  Dan melihat kapasitas dan kualitas cendekiawan dan intelektual NU yang berperan dalam implementasi pembuatan undang-undang oleh LBM NU.

## Daftar Pustaka
(Penerj), Djamaluddin Miri. Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M) .
Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana, 2015.
A. A. Fahmi, M. Jufri. “ The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values. ” In In 3rd International Conference on Social
Sciences (ICSS 2020) . Atlantis press, 2020.
Ali, Mohammad Daud. Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Haddade, Abdul Wahed. Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari ‟ ah (Membincang Formulasi Konsep Ibnu „ Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih
Kontemporer) . Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Hooker, MB. Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosidin Hasan . Jakarta: Teraju, 2003.
Republika. “ Keputusan-Bathsul-Masail-Nu-Soal-Vaksin-Astrazeneca. ”
https://www.republika.co.id/berita/qqs6d7366/
“ Keputusan Muktamar NU Ke¬1 Di Surabaya. ”