## Artikel

## Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP Kota Banda Aceh
Cut Putri Anjelina 1 dan Safrida 2 *
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Teuku Umar. Aceh * Korespondensi : safrida1290@utu.ac.id
Abstract: The  low  quality  of  public  services  is  one  of  the  highlights  aimed  at  the  Indonesian government  bureaucracy  that  serves  the  community.  Due  to  the  convoluted  system  of  service procedures, low professional competence of human resources, uncertainty of time and cost. these goals sometimes do not go well and are not carried out as desired, because the Banda Aceh City DPMPTSP  still has  complaints about  service  dissatisfaction  to  the  citizens  of  Banda  Aceh. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis technique  used  in  this  research  is  triangulation  method  which  consists  of  various  components, namely  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  implementation  of  the online licensing service program through SiCantik's innovation in improving services at the Banda Aceh City Investment and One-Stop Integrated Service Office is already quite good, officers have adapted to the new system, but still need to improve because there are several indicators that are still not running. properly so as to hinder the process of making permits. Several things, especially in  the  reliability  dimension,  still  need  to  be  improved,  starting  from  the  resources  that  must  be considered, communication between related parties has not been conveyed properly. And websites that are not yet available optimally need to be maximized.
Keywords: Implementation, Online Services, SiCantik
Abstrak: Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sorotan yang ditujukan kepada birokrasi  pemerintahan  indonesia  yang melayani masyarakat.  Karena  sistem  prosedur  pelayanan yang  berbelit-belit,  kompetensi  profesionalitas  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah, ketidakpastian waktu dan biaya. tujuan tersebut adakalanya tidak berjalan dengan baik dan tidak terlaksana  sesuai  keinginan,  karena  DPMPTSP  Kota  Banda  Aceh  masih  memiliki  keluhan  atas ketidakpuasan  pelayanan  terhadap  warga  kota  Banda  Aceh.  Metode  yang  di  gunakan  pada penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  teknik  analisis  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang terdiri dari berbagai komponen yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Implementasi  program  pelayanan perizinan  online  melalui  inovasi  SiCantik  dalam  meningkatkan  pelayanan  di  Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini sudah cukup baik, petugas sudah beradaptasi dengan sistem yang baru, namun masih perlu di lakukan perbaikan karna ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan baik sehingga menghambat proses dalam pembuatan izin.  Beberapa  hal  terutama  pada  dimensi  reliabilitas  masih  perlu  ditingkatkan  mulai  dari sumberdaya masih harus diperhatikan, komunikasi antar pihak terkait belum tersampaikan dengan baik. Serta website yang belum tersedia secara optimal perlu di maksimalkan.
Keywords: Implementasi, Pelayanan Online, SiCantik
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh

## 1. Pendahuluan
Rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  sorotan  yang  ditujukan kepada  birokrasi  pemerintahan  indonesia  yang  melayani  masyarakat.  Karena  sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, kompetensi profesionalitas sumber daya manusia yang  masih  rendah,  ketidakpastian  waktu  dan  biaya,  mengakibatkan  pelayanan  di Indonesia  menjadi  identik  dengan Hight-Cost  Economy (ekonomi  biaya  tinggi).  Sejak pemberlakuan  otonomi  daerah,  pelayanan  publik  menjadi  perbincangan  hangat,  karena pelayanan publik merupakan salah satu alasan yang mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jika pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah berkualitas tinggi, maka dapat dikatakan bahwa otonomi daerah tersebut telah berhasil (Hardiyansyah, 2018).
Pelayanan setiap aktivitas atau manfaat yang dapat diberikan satu pihak kepada pihak lain  yang  pada  dasarnya tidak  berwujud  dan tidak  mengarah  pada  kepemilikan  apa  pun dan mungkin tidak menghasilkan oleh produk fisik (Rihardi, 2019). Ratminto & Winarsih mengungkapkan Pelayanan publik adalah pelayanan masyarakat yang prima, perwujudan dari  pelayanan  publik  sebagai  pegawai  negeri  sipil  (Hastuti  et  al.,  2018). Penyediaan layanan publik yang baik dapat menjadi isu kebijakan strategis, karena memiliki implikasi yang  luas,  terutama  untuk  meningkatkan  kepercayaan  pada  pemerintah.  Untuk  itu pemerintah  membentuk  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  satu  Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Kemudian dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Melalui pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis E-government diharapkan mampu  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance , sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat (Dharshinni et al., 2021). Sistem inovasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan setiap elemen  dalam  sistem  sosial  dan  proses  transfer  pengetahuan  di  antara  mereka  sehingga inovasi dapat dipahami, dijalankan, dievaluasi dan dikembangkan sendiri (Suaedi, 2020). Keberhasilan inovasi diukur dari sejauh mana kinerja kebijakan publik mampu menjadi solusi terbaik bagi masyarakat (Hakim et al., 2019).
Contoh  dari  hasil  penelitian  mulai  dari  negara  maju  seperti  Inggris,  negara berkembang di Kawasan Tamil Nadu, hingga Yogyakarta, negara tersebut menunjukkan bahwa  layanan E-Government telah  disiapkan  dan  menjadi  kebutuhan  masyarakat (Ramlan  et  al.,  2020).  Selama  dua  dekade  terakhir,  pemerintah  telah  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengintegrasikan fungsi internal mereka dan meningkatkan penyampaian layanan mereka (Manoharan & Ingrams, 2018). Karena jumlah warga yang menggunakan Internet dan teknologi seluler meningkat, sektor publik terus  berinovasi  untuk  mengimbangi  perubahan  teknologi  dan  harapan  masyarakat. Penelitian (Fuglsang & Sundbo, 2016) menyebutkan sektor publik merupakan sektor jasa dan mengabdikan sistem layanan serta tugas-tugas lain dan karakteristik. Inovasi layanan dalam  sistem  layanan  publik  membutuhkan  beberapa  kemampuan  inovasi  yang  sama dengan sektor layanan berbasis pasar. Namun, karena sistem pelayanan publik terintegrasi dalam  sistem  politik  diperlukan  kemampuan  inovasi  lainnya  yang  sebagian  mengalami tumpang  tindih  dengan  inovasi  di  sektor  swasta.  Kemampuan  mengeksternalisasi beberapa layanan ke mitra eksternal dan menciptakan jaringan di antara aktor publik dan swasta  penting  untuk  inovasi  dalam  layanan  publik.  Ini  melibatkan  unsur-unsur  seperti mampu  menentukan  layanan,  mengkoordinasikan  kepentingan  publik  dan  swasta, menciptakan  kepercayaan  di  antara  mitra  publik  dan  swasta  dan  membenarkan eksternalisasi  dan  kolaborasi  untuk  meningkatkan  kepuasan  warga  negara.  Disisi  lain penelitian (Agger & Lund, 2017) mengatakan untuk memahami potensi dan keterbatasan inovasi  publik  dalam  peran  warga  yang  ada  (klien,  pelanggan,  dan co-produser/co-
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
creator )  dan  kedua  untuk  membuka  jalan  bagi  pemahaman  dan  konseptualisasi  warga yang  lebih  bernuansa  berperan  sebagai co-inovator untuk  menciptakan  arena  yang kondusif  bagi  keterlibatan  warga  dalam  inovasi  publik  kolaboratif.  bahwa  hasil  dari peningkatan  keterlibatan  warga  tergantung  pada  bagaimana  warga  negara  terlibat  dan peran apa yang mereka alokasikan. Dengan demikian kami menyarankan bahwa bidang praktik harus mencerminkan konseptualisasi warga dan peran mereka sebelum melibatkan warga negara.
Penerapan  program  pelayanan  perizinan  online  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini di peruntukkan bagi pemohon yang akan  mengajukan  permohonan  perizinan  secara  online.  Program  perizinan  ini  di  buat untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan kapanpun dan dimanapun.  Pelayanan ini memudahkan masyarakat karena pemohon dapat melakukan proses perizinan dengan waktu pelayanan yang lebih singkat tanpa harus datang ke kantor (Barokah et al., 2013). Diundangkannya  peraturan  tentang  pelayanan  terpadu  satu  pintu  dimaksudkan  untuk memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  proses  perizinan.  DPMPTSP  Kota Banda  Aceh  juga  berupaya  memberikan  pelayanan  perizinan  melalui  layanan  perizinan yang lebih cepat, mudah dan transparan  (Pramita et al., 2014).
Pengurusan  izin  yang  ada  di  DPMPTSP  Kota  Banda  Aceh  Menggunakan  aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Sistem perizinan yang dibuat dengan berbasis  website,  agar publik dapat mengakses dan melihat transparansi dalam perizinan. Aplikasi SiCantik ialah inovasi pelayanan publik yang digunakan oleh Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Nurrahman  &  Rahman,  2021). SiCantik merupakan  singkatan  dari  Aplikasi  Cerdas  Layanan  Perizinan  Terpadu  untuk Publik berupa sistem Cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis dan  dapat  digunakan  oleh  instansi,  baik  pusat  maupun  daerah  guna  mempermudah pemerintah  dalam  melakukan  perizinan.  Kelemahan  dari  aplikasi  SiCantik  adalah tergantung  pada  koneksi  internet,  data  yang  rawan  hilang,  kurangnya  pemahaman pengguna,  sistem  backup  yang  buruk.  Kelebihan  aplikasi  SiCantik  ialah  mudah  (user friendly),  fleksibel,  dan  dinamis,  berbasis cloud &  bebas  perawatan,  infrastruktur  dan keamanan,  layanan  sicantik  disediakan  dan  dikelola  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  menghilangkan  tatap  muka,  mempercepat  dan  menyederhanakan  proses perizinan, efisien, transparan dan akuntabel (Susanto, 2022).
Bagaimana pelayanan perizinan online yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini, apakah pelayanannya sudah berjalan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan yang  di  harapkan  sebagaimana  mestinya.  Melihat  DPMPTSP  Kota  Banda  Aceh  masih memiliki keluhan atas ketidakpuasan pelayanan terhadap warga kota Banda Aceh.
Kenyataannya  perbedaan  tujuan  atau  harapan  dalam  pelaksanaannya  masih  harus menghadapi  kendala  yang  berbeda  pula,  maka  dengan  melihat  permasalahan  tersebut penulis  tertarik  untuk  meneliti  apa  saja  yang  mempengaruhi  implementasi  program pelayanan perizinan online melalui inovasi SiCantik daklam meningkatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Satu Pintu Kota Banda Aceh.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Budi  Winarno  mendefinisikan  implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan-keputusan yang telah lalu (Wantania, 2019).  Tujuan  implementasi  kebijakan  adalah  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan kebijakan  dapat  terwujud  (Yuliah,  2020).  Melihat  implementasi  artinya  melihat bagaimana penerapan suatu program yang dijalankan oleh oleh intansi terkait.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  penelitian  kualitatif  deskriptif  secara  eksklusif  berkaitan  dengan mengidentifikasi  ciri-ciri  atau  karakteristik  khusus  dari  sekelompok  orang,  objek,  atau peristiwa (Greenwood, 1983). Sumber data pada penlitian ini di ambil dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pemohon yang
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
datang  ke  lokasi  dipilih  secara  acak  dan  hasil  wawancara  dengan  pihak instansi  terkait, serta beberapa sumber informasi yang di dapatkan yang menjadi pusat perhatian di lokasi penelitian.
Sumber data primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data,  dan  sumber  sekunder  adalah  data  yang  diberikan  secra  tidak  langsung  kepada pengumpul data, seperti data dari orang lain atau dokumen sebagai data pendukung dari data primer (martono, 2015). Lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Banda  Aceh.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  triangulasi  metode  yang  terdiri  dari  berbagai komponen  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Stake  dalam (Muazzinah  et  al.,  2021)  menyatakan  triangulasi  adalah  proses  menggunakan  beberapa persepsi  dalam  memperjelas  makna  dan  memverifikasi  pengulangan  pengamatan interpretasi.  Dan  penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  yaitu  model Van Meter dan Van Horn (Meter, 1975).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Tantangan mendasar dari implementasi adalah mengidentifikasi penentu kontekstual (yaitu, hambatan dan fasilitator) dan menentukan strategi implementasi mana yang akan mengatasinya (Waltz, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan, maka dari itu implementasi program perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  pintu  Kota  Banda  Aceh  menggunakan  teori  kebijakan  publik  model  Van Meter dan Van Horn. Identifikasi hasil dari indikator-indikator tersebut ialah :

## 3.1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan;
Mengukur  keberhasilan  suatu  kebijakan  berkaitan  dengan  suatu    kemampuan  yang berfungsi  secara  efektif  yang  menggambarkan  tentang  jumlah  kelompok  sasaran  tujuan yang  akan  di  capai.  Semakin  banyak  tujuan  yang  dicapai,  semakin  besar  keberhasilan suatu  kebijakan.  Dalam  kebijakan  ini,  tujuannya  adalah  untuk  mengesahkan  semua kegiatan perizinan sebagai jaminan hukum kepada masyarakat.
Sehubungan  dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor    91  Tahun  2017  tentang Percepatan Penyelenggaraan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam hal  ini,  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Banda  Aceh menerima standarisasi nasional penggunaan Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud ) dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  (Kemkominfo  RI), Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Banda  Aceh  sudah menggunakan    48  jenis  Aplikasi  Perizinan  Online  (SiCantik Cloud )   pada  pertengahan Mei  2019  hingga  saat  ini.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  T.  Taufik Alamsyah, A.Md selaku Kasi Perizinan Dan Nonperizinan II, mengatakan:
“Ini aplikasi yang digunakan di seluruh indonesia, yang di buat oleh kominfo. Jadi kita kesiapannya  harusnya    sudah  cukup  siap.  Karena  seluruh  Indonesia  sudah menerapkankan  pelayanan  perizinan  online.  Tujuan  aplikasi  ini  untuk  memudahkan pengguna  aplikasi  SiCantik  seperti  pengurusan  izin  tenaga  kerja  kesehatan  ataupun reklam. Dan juga Mengurangi tatap muka karna bisa di akses di manapun dan kapanpun. Sebelumnya kita ada sosialiasi mengenai aplikasi ini di RUZA untuk tenaga kerja kerja kesehatan  disana.  Untuk  sekarang  belum  ada  sosialisasi  lagi” (sumber  :  wawancara tanggal 18/05/2022)
Setiap  kelebihan  dan  kemudahan  dari  suatu  program  pasti  adanya  kelemahan  yang kurang  di  perhatikan  dalam  menjalanjakan  program.  Meskipun  instansi  telah mengupayakan  program  dijalankan  sesuai  dengan tujuan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan  1  yaitu  Maulidin  Muhammad  A.  (pengguna  layanan  SiCantik Cloud ) mengatakan :
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
“Pembuatan  SIP  melalui  Aplikasi  SiCantik  ini  sebenarnya  sangat  membatu masyarakat  seperti  saya  yang  mempunyai  kesibukan  di  Klinik  untuk  mendaftar  secara mandiri dimanapun dan kapanpun, namun prosedur dan tata cara pendaftarannya masih ada yang kurang saya ketahui apalagi bagi pendaftar yang baru pertama kali mendaftar seperti  saya  mungkin  karna  kurangnya  dilakukan  sosialisasi” (sumber  :  wawancara tanggal 23/05/2022)
Indikator ukuran keberhasilan ini sebenarnya sudah cukup baik, karna layanan Aplikasi SiCantik Cloud ini  dapat  di  operasikan  selama  24  jam.  Namun  masih  belum  optimal karena kurangnya sosialisasi yang ditawarkan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana mendapatkan otorisasi yang mereka inginkan. Meskipun  DPMPTSP telah menyediakan fasilitas  online  yang  menjelaskan  mekanisme  dan  prosedur  berbagai  layanan.  Faktor penghambatnya adalah kegiatan sosialisasi dan promosi yang kurang intensif dan masif, kepercayaan masyarakat (Amelia et al., 2021). Artinya permasalahannya adalah terkadang website masih belum tersedia secara maksimal, prosedur beberapa layanan masih kurang jelas, atau kurang adanya sosialisasi atau panduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami objek secara online.
Keluhan  masyarakat  lainnya  mengenai  kurangnya  kejelasan  prosedur  pengurusan izin di DPMPTSP Banda Aceh, khususnya secara online. Seperti yang terjadi belakangan ini mengenai pelayanan perizinan online pada Aplikasi SiCantik Cloud yang mengalami kendala  pada  pembuatan  izin.  Terumatama  izin  non  usaha  terhambat  karena  terjadinya maintenance, sehingga baik pemohon ataupun pegawai tidak dapat mengakses webserver SiCantik Cloud .  Kenyataannya  pelayanan  online  ini  tidak  selamanya  memudahkan, adakalanya  webserver  tidak  dapat  di  akses  apabila  terjadi  masalah  jaringan  internet ataupun adanya masyarakat yang gagap teknologi sehingga tidak dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Melihat perbedaan permasalahan yang ada pada masyarakat Banda Aceh yang mana  pelayanan ini harus memberikan kecepatan dan kemudahan dalam pemberian izin,  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  permasalahan  seperti  kurangnya  kejelasan prosedur, permohonan izin yang biasanya dapat di selesaikan dalam 5 (Lima)  hari kerja saat terjadi kendala pada aplikasi tersebut izin tidak dapat di pastikan kapan selesainya.
Kekurangan  dan  keluhan  masyarakat  mungkin  timbul  dari  ketidaklengkapan  sistem informasi pelayanan publik yaitu tersedianya informasi pelayanan publik non elektronik (pamflet,  brosur,  dll)  yang  hanya    berada  pada  DPMPTSP  saja.  konsekuensinya, sosialisasi  pada  pengguna  tidak  langsung  menyeluruh  diarahkan  kepada  kepentingan langsung semua pengguna layanan, khususnya pada jenis perizinan tertentu. Oleh karena itu,  perbaikan  pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan  untuk  memperbaiki  citra  buruk masyarakat pada pemerintah.

## 3.2. Sumber Daya;
Efektivitas proses implementasi kebijakan biasanya tergantung dari kemampuan untuk  menggunakan  sumber  daya  terbaik  guna  meningkatkan  proses  implementasi. Sumberdaya yang di maksud oleh Van Metter dan Van Horn dalam  (Meter, 1975) ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

## 3.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  adalah  orang-orang  yang  melaksanakan  program  atau kebijakan pemerintah. Keberhasilan organisasi dalam melaksanakan proyek dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Sesuai dengan pendapat (Puspitasari et al., 2019) yang  menyebutkan  variabel  yang  paling  berpengaruh  adalah  ekspektasi  kinerja.  Karena variabel ini mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun yang  menjadi  pegawai  pelaksana  dalam  Peraturan  Walikota  tentang  Perizinan  dan Nonperizinan adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
Kota  Banda  Aceh  sebagai  pelaksana  utama  dalam  Pendelegasian  Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Nonperizinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Taufik Alamsyah, A.Md selaku Kasi Perizinan Dan Nonperizinan II, mengatakan:
“Pegawai yang bertugas di Aplikasi SiCantik ini totalnya ada 10 orang, 4 orang yang diluar  sebagai  pengelola  perizinan  yang  memeriksa  berkas,  melayani  dan  membantu pemohon yang mengalami kesulitan mendaftar, kemudian yang di dalam 2 orang sebagai pengelola data dan 3 orang lagi pengadministrasian perizinan, dan yang terakhir saya sendiri selaku kasi perizinan II” (sumber : wawancara tanggal 18/05/2022)
Hasil dari wawancara dan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pelaksana Perizinan dan Nonperizinan tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang dan dipimpin  oleh  Kepala  Seksi Perizinan  dan  Nonperizinan  serta  staf  yang  memiliki  tugas masing-masing. Sumber daya manusia yang sudah ada cukup baik namun untuk pengelola perizinan  masih  kurang  dan  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan.  Sumber  daya  manusia pada dasarnya sangat penting untuk mendorong pelaksanaan program dalam organisasi. Untuk menjalankan suatu program tentu saja di butuhkan tenanga kerja yang mendukung terlaksanya  program  yang  baik.  Oleh  karna  itu,  adanya  tenaga  kerja  yang  cukup  untuk menunjang keberhasilan suatu program sangat di perlukan.

## 3.2.2 Sumber Daya Finansial
Selain  Sumber  Daya  Manusia  seperti  yang  disebutkan  di  atas  sumber  daya finansial juga sangat penting di perhatikan guna untuk menunjang pelaksanaan perizinan online di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini. Agar tujuan program tercapai sesuai dengan yang  di  inginkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  1  yaitu  Maulidin Muhammad A. (pengguna layanan SiCantik Cloud ) mengatakan :
“Untuk ruangan menurut saya sudah cukup nyaman. Sudah di sediakan kursi untuk menunggu antrian, namun lumayan gerah. Mungkin karena AC nya sedang bermasalah ya. Jadi di harapkan pihak intansi bisa memperbaiki secepat mungkin untuk kenyamanan terutama pemohon dan pegawai yang bekerja di dalam ruangan” (sumber : wawancara tanggal 23/05/2022)
Hasil  dari  observasi  ruangan  untuk  menunjang  pelaksanaan  program  perizinan online yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini dilihat sudah cukup nyaman dang di lengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti tempat duduk yang cukup banyak, Computer, Printer,  Scanner,  AC,  WIFI,  CCTV,  serta  dilengkapi  juga  dengan  pojok  baca,  tempat bermain  anak,  ruangan  untuk  ibu  menyusui  seta  adanya  tongkat  dan  kursi  roda  untuk penyandang disabilitas.
Hasil  observasi  dan  wawancara  menunjukkan  bahwa  sumberdaya  finansial  di DPMPTSP Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Menurut pendapat Edwards dalam Budi Winarno  dalam  (Robby,  Uchaimid  Biridlo,  2019)  Sumber  daya  yang  penting  termasuk memiliki staf yang cukup dan keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, serta  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  memudahkan  pelayan-pelayanan  publik.  Harapan yang  diinginkan  ke  depan  terhadap  Pelayanan  Perizinan  terkait  dengan  sarana, prasarana/fasilitas  pelayanan  yang  memadai,  pengetahuan  atau  kemampuan  pelanggan, keterampilan teknis yang baik, sikap dan perilaku petugas untuk mewujudkan pelayanan terpadu  satu  pintu  dengan  baik,  perlu  dipertahankan  fungsi  pengawasan  pelayanan (Sembiring, 2021).
Dengan  begitu  artinya  sumberdaya  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus diperhatikan  pada  tingkat  pelayanan.  Jadi  perlu  adanya  perawatan  fasilitas  yang  ada  di DPMPTSP  ini  seperti  AC  yang  tidak  bisa  digunakan  secara  maksimal,  perlu  adanya perbaikan  yang  cepat  untuk  kenyamanan  pegawai  maupun  pemohon  yang  ada  di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini.
Musamus Journal Of Public Administration

## Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
Membahas  karekteristik  oleh  karena  itu  pembahasan  ini  tidak  dapat  dipisahkan dari struktur birokrasi. Karakteristik atau kriteria juga dapat berupa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem (Dharshinni et al., 2021). Penerapan sistem online berada pada kategori baik dan berpengaruh signifikan (Ahmad et al., 2020). Faktor yang  paling  berpengaruh  terhadap  penerapan  sistem  informasi  online  dalam  proses pelayanan  perizinan  adalah  karakteristik  pekerja  dengan  persentase  rata-rata  tertinggi kemudian  diikuti  oleh  praktik  manajemen  dan  karakteristik  lingkungan,  sedangkan pengaruh terendah adalah karakteristik organisasi. Pentingnya kelincahan strategis dalam suatu  organisasi  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  pelayanan  perizinan  dengan memiliki  kemampuan  bereaksi,  kemampuan  beradaptasi,  fleksibilitas,  dan  daya  saing. Hanya  dengan  kemampuan  itu,  layanan  online  akan  lebih  baik  melalui  komitmen  dan inovasi.
Van Meter dan Van Horn menyebutkan beberapa unsur yang akan berpengaruh terhadap  suatu  organisasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yaitu:  a)  Kompetensi dan  ukuran  staf  suatu  badan;  b)  Tingkat  pengawasan  hierarkis  terhadap  keputusan- keputusan  dan  proses-proses  dalam  badan-badan  pelaksana;  c)  Sumber-sumber  politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota anggota legislatif dan eksekutif); d)  Vitalitas  suatu  organisasi;  e)  Tingkat  komunikasi-komunikasi  “terbuka”,  yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di  luar  organisasi;  f)  Kaitan  formal  dan  informal  suatu  badan  dengan  badan  “pembuat keputusan”  atau  “pelaksana  keputusan”.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Barizi,SKM. selaku Kasi Perizinan dan Non perizinan I di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini mengatakan : “seperti  yang  di  lihat  pembagian  tugas-tugas  kepada  pegawai  sudah  sesuai dengan porsinya dan menyeluruh. Semua staf sudah melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin, dan saling membantu   apabila  terjadinya  bebagai macam kendala” (sumber : wawancara tanggal 20/05/2022)
Sementara  itu  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Sri  Wahyuni  selaku  informan  2 (pengguna layanan SiCantik Cloud ) di DPMPTSP ini mengatakan :
“pelayanan  disini  sudah  cukup  baik  baik,pegawai  yang  ramah  dan  kami  di dampingi dan di bantu untuk melakukan pendaftaran ini. Hal ini sangat membatu kami yang  kurang  memahami  teknologi  sekarang  yang  serba  online  membuat  kami  sering bingung” (sumber : wawancara tanggal 23/05/2022)
Hasil  dari  wawancara  tersebut  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  karakteristik organisasi sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Menilai bagaimana kinerja pegawai di bidang dan tugas yang mereka lakukan, serta mengawasi dengan komunikasi. Penggunaan pelayanan  perizinan  online  menuntut  setiap  pegawai  untuk  mengetahui  dan  memahami penggunaan teknologi informasi seperti komputer dan internet (Reynilda et al., 2021). Hal ini membutuhkan  sumber  daya manusia untuk  beradaptasi  dengan  kebiasaan  baru.  Dari hasil  observasi  juga  ditemukan  pembagian  kerja  yang  baik.  Hal    ini  diilustrasikan  oleh kemampuan front  office untuk  melayani  masyarakat  yang  masih  tabu  dengan  perizinan online.  Mereka  menjelaskan  dengan  jelas  dan  tidak  terlalu  cepat  untuk  dipahami  oleh pemohon.

## 3.4. Komunikasi antar organisasi;
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  ,  prospek  untuk  Implementasi  yang  efektif akan  ditentukan  oleh  kejelasan  langkah-langkah  dan  tujuan  yang  dinyatakan  dan  oleh komunikasi  akurasi  dan  konsistensi  langkah-langkah  dan  tujuan  tersebut.  Komunikasi
Musamus Journal Of Public Administration

## Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
lebih  terkoordinasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi, dengan asumsi bahwa kesalahan akan terjadi sangat kecil begitupun sebaliknya.
Hasil  wawancara  dengan  informan  3  Ibu  Rohana  (pengguna  layanan  SiCantik Cloud ) mengatakan :
“Saya  sudah  beberapa  kali  datang  untuk  perpanjangan  SIP  kesini  tapi  ketika datang petugas mengatakan sistem Aplikasi SiCantik masih Error sedangkan kami harus mempunyai SIP yang baru agar dapat bekerja. Ketika kami katakan pada pihak rumah sakit  mereka  menyuruh  kami  untuk  datang  kembali  kesini,  jadi  kami  sebagai  pemohon tidak tau harus bagaimana” (sumber : wawancara tanggal 24/05/2022) Hasil wawancara dengan Bapak Barizi,SKM. Mengatakan:
“Kita  berusaha  menghubungi  admin  pusat  untuk  mecari  solusi  sistem  yang lambat,email  tidak  terkirim,akun  tidak  bisa  dibuka.  Jadi  admin  dinas  berkoordinasi dengan admin pusat. Jika terjadi maintenance seperti yang terjadi baru-baru ini kita akan bantu  untuk  membuat  surat  dari  dinas  untuk  memberikan  dispensasi  kepada  pemohon. Terkait hal lain keluhan mengenai ketidaktepatan waktu selesainya sebuah izin terkadang dari  dinas  yang  terkait  belum  meneruskan  proesnya” (sumber  :  wawancara  tanggal 20/05/2022)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi belum tersampaikan dengan baik di antara pihak pihak yang terkait. Kemudian, berdasarkan  observasi  penulis  masih  ada  masyarakat  yang  belum  mengetahui  sistem perizinan  online  ini.  Ini  ditunjukkan  dengan  adanya  pemohon  yang  masih  membawa berkas-berkas,  padahal  pemohon  cukup  membawa softcopy dari  file  yang  di  perlukan untuk  di  upload.  Dan  terkait  keterlambatan  penyelesaian  perizinan  tidak  sepenuhnya merupakan kesalahan dari DPMPTSP sendiri, terkadang juga dari Dinas terkait perizinan (Rosliana  et  al.,  2021).  Untuk  itu  diperlukan  kerjasama  dari  beberapa  pihak  dalam meningkatkan  proses  perizinan  online  pada  Layanan  DPMPTSP  Kota  Banda  Aceh. Beberapa  Ketidakjelasan  informasi  ini  yang  seharusnya  menjadi  pertimbangan  pihak instansi yang harus di perbaiki agar tujuan yang ingin di capai itu tercapai.

## 3.5. Sikap/kecenderungan para pelaksana;
Sikap  dan  kecenderungan  para  pelaksana  juga  perlu  di  perhatikan  untuk menunjang  suatu  program  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  di  cita-citakan pihak  instansi.  Dalam  hal  ini  para  pelaksana  tidak  hanya  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan dan harus memeliki kemampuan untuk menjalankan program.  Para pelaksana program di DPMPTSP Kota Banda Aceh sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  di  ungkapkan Bapak Barizi,SKM yang mengatakan :
“Pegawai  disini  sudah  sangat  memahami  program  perizinan  online  ini.  Sehingga kinerja pegawai-pegawai disini sudah cukup baik dalam menjalankan program melalui Aplikasi SiCantik” (sumber : wawancara tanggal 20/05/2022)
Di  sisi  lain  wawancara  dengan  Bapak  T.  Taufik  Alamsyah,  A.Md  selaku  Kasi Perizinan Dan Nonperizinan II, mengatakan :
“Untuk penggunaan aplikasi SiCantik ini para pewai sudah cukup siap. Karna kita pihak instansi mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah menerapkanpengurusan perizinan secara online” (sumber : wawancara tanggal 18/05/2022) Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa para pegawai tidak menolak program ini dilaksanakan. Karena itu para pegawai mendukung program ini untuk menyukseskan implementasi dari program yang di tetapkan oleh pemerintah. Namun menurut observasi adakalanya  pelaksana  program  hanya  mengandalkan  pengaruh  mereka  dalam menjalankan  program.  Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  program  tidak  selalu  berjalan sesuai  dengan  tujuan.  Peningkatan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  dilakukan  melalui perbaikan  nilai  sistem  pribadi.  Sejatinya  seorang  pelaksana  yang  menjadi  pelayan masyarakat  haruslah  bersikap  humanis  dalam  menghadapi  situasi  apapun.  Menciptakan
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
dan  membina  budaya  organisasi  yang  baik  merupakan  hal  perlu  di  terapkan  untuk terlaksananya tujuan.

## 3.6. Kondisi social, politik dan ekonomi;
Lingkungan  sosial  dalam  hal  ini  pemohon  izin  menjadi  salah  satu  aspek  untuk menyukseskan  program  ini.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  pemohon  masih banyak  yang  belum  memahami  prosedur  perizinan  online  ini  seperti  halnya  gagap teknologi, dan juga pemohon masih harus datang ke instansi untuk menanyakan syarat- syarat  yang  harus  dilengkapi  untuk  mendaftar.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  di ungkapkan informan 1 yaitu Maulidin Muhammad A. (pengguna layanan SiCantik Cloud ) pada wawancara mengatakan :
“Saya  datang  kesini  ingin  bertanya  mengenai  syarat-syaratnya  saja,  untuk mendaftarnya  saya  akan  mencoba  sendiri  dirumah.  Berhubung  juga  kata  staf  yang  di dalam sistem nya sedang eror” (sumber : wawancara tanggal 23/05/2022)
Disisi lain Ibu Rohana selaku informan 3 (pengguna layanan SiCantik Cloud ) juga mengatakan :
“Sudah minta tolong sama pegawainya untuk di tinggalkan berkasnya untuk di daftarkan, pegawainya pun bilang akan di usahakan. karena saya saya sudah berulang kali datang. Saya pun sudah tua tidak mengerti sistem online yang sekarang.” (sumber : wawancara tanggal 24/05/2022)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa program perizinan online  di  DPMPTSP  Kota  Banda  Aceh  ini  masih  harus  mengalami  perbaikan  sistem dengan  berbagai  cara  untuk mencapai  kepuasan  masyarakat.  Melihat  masih  adanya  nya pengguna yang belum menguasai cara kerja sistem pelayanan perizinan online ini, padahal sistem  ini  di  buat  untuk  memudahkan  pengguna  membuat  perizinan.  Sesuai  dengan pendapat  (Saputra  et  al.,  2019)  yang  mengatakan  program  pelayanan  online  ini   terjadi karena  adanya  regulasi  dari  pemerintah  pusat  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  dan mempermudah pelayanan usaha dan non usaha. Namun integrasi sistem aplikasi perizinan belum berjalan dengan baik karena adanya transisi dari sistem aplikasi. Dengan demikian, proses  perubahan  layanan  dari  manual  ke  online  harus  memperhatikan  integrasi  sistem lama ke sistem baru agar tujuan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Mengenai kondisi lingkungan politik dapat di lihat dari hasil wawancara dengan bapak Barizi,SKM selaku kasi perizinan, yang mengatakan :
“Untuk persiapannya pegawai disini sudah kita ikutkan pelatihan yang memang di buat oleh pemerintah di atas, ya kita ikuti perintah yang di atas” (sumber : wawancara tanggal 20/05/2022)
Hasil wawancara tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasannya di ketahui dari informasi-informasi bahwa para pegawai di DPMPTSP ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan untuk pelaksanaan perizinan online ini agar terlaksana secara maksimal. Lingkungan  social  dan  politik  menjadi  pendukung  agar  tercapainya  tujuan  dari implementasi perizinan online ini. Proses, dinamika dan praktik inovasi harus adaptif dan replikatif,  hal  ini  penting  karena  keragaman  masalah  dan  karakteristik  organisasi  dan masyarakat Pada akhirnya, model inovasi di sektor publik hanya akan berhasil jika banyak orang  memiliki  kemampuan  untuk  mencapainya    (Reynilda  et  al.,  2021).  Model  ini menjadi tidak berarti, dan tidak ada bedanya jika tidak dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Ada langkah-langkah masih perlu di perhatikan untuk meningkatkan proses pelayanan  aplikasi  online  (Okafor  et  al.,  2021).  Dengan  begitu  harapan-harapan  dari program  dapat  terlaksana  semaksimal  mungkin  untuk  mengurangi  kekurangan  dari program yang ada sekecil mungkin.

## 4. Kesimpulan
Implementasi  program  pelayanan  perizinan  online  melalui  inovasi  SiCantik  dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
Kota Banda Aceh ini sudah cukup baik, namun masih perlu di lakukan perbaikan karna ada  beberapa  indikator  yang  masih  belum  berjalan  dengan  baik  sehingga  menghambat proses dalam pembuatan izin. Beberapa hal terutama pada dimensi reliabilitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.
1. Standar  dan  sasaran  kebijakan  sudah  cukup  baik.  Namun  masih  belum  optimal, terkadang website masih belum tersedia secara maksimal, prosedur beberapa layanan masih kurang jelas, atau kurang adanya sosialisasi atau panduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami objek secara online. Maka, perbaikan pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki citra buruk masyarakat pada pemerintah.
2. Sumber  daya  di  DPMPTSP  sebenarnya  cukup  baik,  namun  masih  ada  beberapa kendala. sumberdaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan pada tingkat pelayanan. Jadi perlu adanya perawatan fasilitas yang ada di DPMPTSP.
3. Karakteristik  organisasi  sudah  terlaksana  sebagaimana  mestinya,  seperti  halnya beradaptasi dengan sistem pelayanan yang baru. Menilai bagaimana kinerja pegawai di bidang dan tugas yang mereka lakukan, serta mengawasi dengan komunikasi.
4. Komunikasi antar organisasi belum tersampaikan dengan baik di antara pihak pihak yang terkait. Melihat masih ada masyarakat yang belum mengetahui sistem perizinan online ini.
5. Sikap/kecenderungan para pelaksana terlihat para pegawai tidak menolak program ini dilaksanakan.  Para  pegawai  mendukung  program  ini  untuk  menyukseskan implementasi dari program yang di tetapkan oleh pemerintah.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi pendukung agar tercapainya tujuan dari implementasi perizinan online ini. Program perizinan online di DPMPTSP Kota Banda Aceh ini masih harus mengalami perbaikan sistem dengan berbagai cara untuk mencapai kepuasan masyarakat. Melihat masih ada pengguna yang belum memahami prosedur penggunaan layanan Aplikasi Sicantik Cloud .
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh

## Referensi
1. Agger, A., & Lund, D. H. (2017). Collaborative Innovation in the Public Sector – New Perspectives on the Role of Citizens?
Scandinavian Journal of Public Administration , 21 (3), 17–38.
2. Ahmad, J., Dema, H., Yakub, R., & Ramlan, P. (2020). Strategic agility and information systems: Online complaints in the licensing service process. International Journal of Advanced Science and Technology , 29 (5), 3747–3754
3. Amelia, T., Rusli, Z., & Adianto, A. (2021). Innovation Policy through Online Single Submission Program in Licensing
Services in Indragiri Hulu District. Jurnal Mantik , 5 (36), 2101–2107.
http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/1877%0Ahttp://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/ download/1877/1441
4. Barokah, S., Nurhadryani, Y., & Nurrahmi, H. (2013). E-government development: Online industrial business license services system in Indonesia. 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems,
ICACSIS 2013 , 77–82. https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2013.6761555
5. Dharshinni, N. P., Tarigan, A., & Fawwaz, I. (2021). Analysis of Sicantik Applications in License to Establish a Building Using Method V in DPMPTSP Kab . Karo . 1 (1), 246–251.
6. Fuglsang, L., & Sundbo, J. (2016). Innovation in Public Service Systems. In M. Toivonen (Ed.), Service Innovation: Novel
Ways of Creating Value in Actor Systems (pp. 217–234). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54922-2_10
7. Greenwood, M. (1983). Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial . Rajawali.
8. Hakim, L., Basuki, J., Soemartono, T., & Kusworo, K. (2019). Licensing Services Innovation Establishing Buildings in One
Stop Integrated Services in North Jakarta. International Journal for Educational and Vocational Studies , 1 (7), 667–675. https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i7.1773
9. Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Gava Media , 250.
10. Hastuti, I. W., Sulandari, S., & Publik, J. A. (2018). ANALISIS INOVASI PELAYANAN PERIZINAN JEMPUT BOLA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SEMARANG .
http://fisip.undip.ac.id
11. Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. State and
Local Government Review, 50(1), 56–66. https://do i.org/10.1177/0160323X18763964
12. Martono, N. (2015). metode penelitian sosial . PT. Grafindo Persada.
13. Meter, D. V. and V. H. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society .
14. Muazzinah, Malia, N., & Mahmuddin. (2021). Public Service Mall Innovation in Banda Aceh City. Journal of Governance
and Integrity, 5(1), 170–184. https://doi.org/10.15282/j gi.5.1.2021.7014
15. Nurrahman, A., & Rahman, D. J. (2021). EFEKTIVITAS SICANTIK CLOUD PADA PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN
BERBASIS E-GOVERMENT DIKABUPATEN PURWAKARTA. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan , 3 (2),
31–50. http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP,
16. Okafor, U. G., Jatau, A. I., Alabi, O., & Mohammed, E. N. A. (2021). Assessment of awareness and satisfaction of online renewal of practising license among pharmacists in Nigeria. Tropical Journal of Pharmaceutical Research , 20 (2), 169–175.
https://doi.org/10.4314/tjpr.v20i1.24
17. Pramita, P., Rochmah, S., & Pratiwi, R. (2014). The Implementation of Integrated One-Stop Service at Licensing Service
Agency in Order to Improve Licensing Service to Society (Case Study On Business License Service At Investment And Integrated Licensing Service Agency (IILSA) Of Pasuruan City). Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora , 17 (3), 149–158.
Musamus Journal Of Public Administration
Implementasi Program Perizinan Online Melalui Inovasi SiCantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di DPMPTSP Kota Banda Aceh
https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.5
18. Puspitasari, N., Firdaus, M. B., Haris, C. A., & Setyadi, H. J. (2019). An application of the UTAUT model for analysis of adoption of integrated license service information system. Procedia Computer Science , 161 , 57–65.
https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.099
19. Ramlan, P., Ahmad, J., Dema, H., & Yakub, R. (2020). Strategic Agility and Information Systems: Online Complaints in the
Licensing Service Process. Article in International Journal of Advanced Science and Technology , 29 (5), 3747–3754.
https://www.researchgate.net/publication/343523389
20. Reynilda, Zainal, H., Rijal, S., Kurra, S. D., Yusriadi, Y., Nasaruddin, H., & Bin-Tahir, S. Z. (2021). Licensing services in the era of the COVID-19 pandemic. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , 25 , 6322–6329.
21. Rihardi, S. A. (2019). Efektivitas Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Dengan Sikdes (Sistem Informasi Konektivitas
Desa). Jpalg , 3 (1), 70–81. http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini
22. Robby, Uchaimid Biridlo, T. W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION
(OSS): STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KABUPATEN BEKASI .
23. Rosliana, R., Harahap, J., Rifai, A., & Lastiur, L. (2021). The Influence of Health Services Licenses to the Quality of Services
at the Capital Investment and Integrated Services Office One Door of the City of Medan. Journal La Medihealtico , 2 (2), 69–
77. https://doi.org/10.37899/journallamedihealtico.v2i2.313
24. Saputra, A. D., Pratama, A. B., & Orbawati, E. B. (2019). Public Service Transformation (A Case Study of Online Single
Submission at The Office of Investment and Integrated Services Magelang Municipality) . Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 9 (1), 76. https://doi.org/10.26858/jiap.v9i1.9320
25. Sembiring, R. A. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas. Musamus Journal of Public Administration , 3 (2), 15. https://www.ejournal.unmus.ac.id/
26. Suaedi, F. (2020). The Effectiveness of Public Sector Innovation in Improving Local Competitiveness (Studies in Surabaya
Singgle Window: Innovations for Business License Services) . https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286193
27. Susanto, A. (2022). ANALISIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE “SI CANTIK” BERBASIS WEB PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KARIMUN .
28. Waltz, T. J. (2019). Choosing implementation strategies to address contextual barriers: Diversity in recommendations and future directions . Implementation Science , 14 (1). https://doi.org/10.1186/s13012-019-0892-4
29. Wantania, H. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara . 2 (1), 1–10.
30. Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan . 30 , 129–153.