## PENGARUH E-FAKTUR DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PALAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM
MOHD. IDRIS DALIMUNTHE
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
Email : idris_dalimunthe@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  renewing  the  tax  system  with  the  addition  of  e-invoices  is  expected  to  increase  tax compliance can also increase public  confidence in tax  administration  and high  employee  tax  productivity,  the purpose of using information technology in taxation is to save time, easy, and accurate.
The  use  of  information  technology  in  tax  administration  is  expected  to  increase  service  for  taxpayers, both in terms of quality and time so that it is more effective than the results of the study concluded the electronic Application  variable  tax  invoice  (E-invoice)  has  a  positive  and  significant  effect  on  corporate  taxpayer compliance at the tax service pratama Subulussalam 2017.
E-billing  variable  has  a  positive  and  significant  effect  on  corporate  taxpayer  compliance  at  the  pre- service  tax  office of  Subulussalam 2017.  Application variable  electronic tax invoices  (e-invoices)  and e-billing jointly  have  a  significant  effect  towards  Tax  Compliance  of  entities  registered  in  the  pre-service  office  of Subulussalam.
Keywords: e-invoicing, e-billing, taxpayer compliance

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan  Indonesia    belakangan    ini    membuat masyarakat    dan    wajib    pajak    khawatir    untuk membayar    pajak.    Kondisi    tersebut    dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan  oleh  aparat    pajak    itu    sendiri. Dunia “e” telah  mampu menjawabnya, dinyatakan dengan  direktorat  jendral  pajak  sejak  2009  telah mengeluarkan  sistem  administrasi  perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi  pajak    tersebut  diantaranya  adalah e- faktur dan e-billing .  Sistem  “e”  tersebut menawarkan  berbagai  kemudahan  kepada  wajib pajak,  karena  wajib  pajak  dapat  memenuhi kewajiban  pajaknya  tanpa  harus  menghampiri kantor  pajak. E-faktur pajak  adalah  Faktur  yang dibuat melalui aplikasi atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan  atau  disediakan  oleh  Direktorat Jendral  Pajak.  Penggunaan e-billing,  e-faktur dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan, kenyamanan  dan  keamanan  bagi  pengusaha  kena pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan dan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Sistem  perpajakan  online  tersebut  diberlakukan kepada  setiap  wajib  pajak  baik  wajib  pajak  pribadi maupun  wajib  pajak  badan.  Manfaat  Pajak  Bagi Perekonomian Indonesia adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya  adalah  pengeluaran  untuk  proyek produktif  barang  ekspor).  Membiayai  pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan
keuntungan  ekonomis  bagi  masyarakat  seperti pengeluaran  untuk  pengairan  dan  pertanian). Membiayai  pengeluaran  yang  bersifat  tidak self liquiditing dan tidak reproduktif  (contohnya  adalah pengeluaran  untuk  pendirian  monumen  dan  objek rekreasi),  membiayai  pengeluaran  yang  tidak produktif  (contohnya  adalah  pengeluaran  untuk membiayai  pertahanan  negara  atau  perang  dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belang masalah di atas. Maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:
a. Apakah  penerapan  aplikasi  elektronik  faktur pajak  ( e-faktur) berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  Wajib  pajak  pada  kantor  pelayanan pajak pratama Subulussalam?
b. Apakah penerapan aplikasi e-billing berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama Subulussalam?
c. Apakah aplikasi elekronik faktur pajak e-faktur, e-billing berpengaruh  secara  bersama-sama terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang terdaftar  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama Subulussalam?
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah:
a. Untuk mengetahui  pengaruh penerapan  aplikasi elektronik  faktur  pajak  ( e-faktur) terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  kantor pelayanaan pajak  pratama Subulussalam.
b. Untuk mengetahui  pengaruh penerapan  aplikasi
e-billing Terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayaan pajak pratama
Subulussalam.
c. Untuk  mengetahui  pengaruh e-faktur,  e-billing secara  bersama-sama  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  yang  terdaftar  di  kantor  pelayanan pajak pratama Subulussalam.

## 4. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Data yang  digunakan  berupa  angka  berasal dari  jawaban responden  dalam  kuisioner  dengan  menggunakan skala  likert.  Penelitian  dilakukan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama    Subulussalam,  Kode kantor  :  107.  Kanwil:  Kanwil  DJP  Aceh.  Alamat: Jalan Teuku Umar No. 63, Kel. Simpang Kiri, Kota Subulussalam,  Aceh  24782 . Kegiatan  penelitian  ini dimulai  dari  bulan  September  2018  sampai  dengan bulan Nopember 2018.
Populasi  yang  digunakan  adalah  wajib  pajak yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pratama Subulussalam    pada  tahun  2017  sebanyak  1,322 wajib  pajak.  Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah  teknik sampling  insidentil yaitu siapa  saja  yang  kebetulan  bertemu  dengan  peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  berganda  untuk  meneliti  apakah terdapat  hubungan  sebab  akibat  antar  variabel  atau meneliti  seberapa  besar  pengaruh e-faktur (X1), e- billing (X2)  terhadap  kepatuhan    wajib    pajak  (Y).
Setelah  itu  dilakukan  uji  hipotesis  dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

## B. LANDASAN TEORI
1. E-faktur
Elektronik  faktur  pajak ( e-faktur )  adalah  faktur yang  dibuat melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral  Pajak  (DJP).  Penerapan e-faktur dapat mendorong terciptanya pelaksanaan self assessment dengan lebih baik lagi dan wajib pajak mempunyai kesadaran  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku.  Aktivitas  ini  tentu  saja  bermuara terhadap  penerimaan  pajak  melalui  pencegahan penerbitan  faktur  pajak  fiktif  dan  kerugian  yang diakibatkan oleh penerbitan faktur pajak fiktif dapat ditekan.
Faktur pajak elektronik ( e-faktur ) menurut Pasal 1  ayat  1  merupakan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pelaporan  Faktur  Pajak  Berbentuk Elektronik  ialah  Faktur  Pajak  yang  dibuat  melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau  disediakan  oleh  DJP.  Berdasarkan  Pasal  10 PER-16/PJ/2014,  bentuk e-faktur berupa  dokumen elektronik  faktur  pajak  yang  merupakan  hasil
keluaran  dari  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  DJP. E-faktur dapat  pula  dicetak  dalam  bentuk  kertas  atau  dalam bentuk  file  pdf.  Apabila e-faktur dicetak  di  kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas  yang  telah  dicetak  logo  perusahaan,  alamat, atau informasi lainnya, maka e-faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai faktur pajak, e-faktur ditandatangani  secara  elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani  secara  basah  oleh  pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. E-billing Online Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih  dahulu. E-billing pajak  telah  menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1) sejak tanggal 1 Juli 2016. E- billing pajak  hadir  untuk  mewujudkan  komitmen Direktur  Jenderal  Pajak  (DJP)  dalam  pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.
E-billing memberikan  akses  kepada  WP  PNBP untuk  memonitor  status  atau  realisasi  pembayaran dari  penyetoran  PNBP,  memberikan  keleluasaan kepada  wajib  pajak  untuk  merekam  data  setoran secara  mandiri  ( self  assessment  system )  terlepas dari  kelebihannya,  fasilitas e-billing memiliki beberapa  kekurangan  yang  masih  harus  dipelihara, diperbaiki,  dan  diperbarui.  Pendaftaran  awal e- billing yang  seharusnya  bisa  dilakukan  sistem online  secara  penuh  terkadang  bermasalah  dan menyebabkan  Wajib  Pajak  (WP)  harus  meminta username  dan  password secara  manual  ke  KPP terdaftar  untuk  dapat  mengakses  akunnya.  Selain itu,  masalah  lain  dalam e-billing hanyalah server down dikarenakan  koneksi server yang  kurang memadai  untuk  melayani  ribuan  Wajib  Pajak(WP) yang mengakses situs sse2.pajak.go.id dalam waktu bersamaan,  namun  kini,  pembuatan  kode e-billing juga  bisa  dilakukan  melalui  ASP  (penyedia  jasa aplikasi)  pajak,  SMS  dan  bank  yang  disetujui Direktrorat Jendral Pajak (DJP).
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak Nomor  PER-26/PJ/2014  Pasal  1  angka  1,  sistem pembayaran  pajak  secara  elektronik  adalah  bagian dari  sistem  penerimaan  negara  secara  elektronik yang  diadministrasikan  oleh  Biller  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  menerapkan billing  system ,
Pasal  1  angka  2. Billing  System adalah  metode pembayaran  elektronik  dengan  menggunakan  kode billing .  Menurut  Pasal  1  angka  5,  kode billing adalah  kode  identifikasi  yang  diterbitkan  melalui sistem billing atas  suatu  jenis  pembayaran  atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak .
3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Menurut    Nurmantu  (2005:138),  kepatuhan perpajakan  merupakan  suatu  keadaan  di  mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya. Kepatuhan  formal  dan  material  ini  lebih  jelasnya diidentifikasi  kembali  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000,  kepatuhan  wajib  pajak  dapat diidentifikasi dari:
Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk semua  jenis  pajak  dalam  2  tahun  terakhir;  tidak mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dan  dalam  hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang terakhir  untuk  masing-masing  jenis  pajak  yang terutang  paling  banyak  5%;  wajib  pajak  yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh  akuntan  publik  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian, pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
4. Pengaruh  Penerapan  Aplikasi  ( E-faktur,  E- billing) Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan
Menurut Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan  ( tax  administration )  ialah  cara-cara atau  prosedur  pengenaan  dan  pemungutan  pajak. Mengenai  peran  administrasi  perpajakan,  Rahayu (2010:93)  menyatakan,  “Administrasi  perpajakan berperan penting  dalam  sistem  perpajakan  di  suatu negara,  suatu  negara  dapat  dengan  sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan  penerimaan  pajak  yang  optimal karena  administrasi  perpajakannya  mampu  dengan efektif  melaksanakan  sistem  perpajakan  di  suatu negara  yang  dipilih”.  Menurut  Tyas  Miningsih (2016), aplikasi elektronik pajak ( e-faktur ) berpengaruh  secara  siginifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  kantor pelayanan pajak pratama Surabaya.
Modernisasi  administrasi  pajak  diyakini  telah memberikan  angin  segar  berupa  kemudahan  dalam proses  pemungutan  pajak. Merubah  konsep penyampaian  SPT  manual  yang  selama  ini  telah menyalahi asas pemungutan pajak, yakni kemudahan  administrasi  yang  tidak  efisien  dan menimbulkan  tingginya  biaya  kepatuhan  bagi  WP, baik  dalam  hal  uang,  waktu  dan  biaya  psikologis. Oleh  karena  itu,  seluruh  modernisasi  sistem administrasi perpajakan telah dirancang sedemikian rupa  dan  harus  selalu  dipelihara  dan  diperbarui sehingga mampu meniadakan biaya kepatuhan yang
muncul  tersebut  oleh  karena  itu  kepatuhan  wajib pajak akan semakin meningkat.

## C.   HASIL DAN PEMBAHASAN 1.    Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  merupakan  suatu metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pola hubungan  antara  dua  atau  lebih  variabel,  sekaligus memperoleh  model  untuk  menaksir  dan  membuat perkiraan nilai variabel tertentu.

## Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,567 2,228 1,601 ,113 x1 ,517 ,083 ,518 6,217 ,000 x2 ,324 ,089 ,302 3,617 ,000
Sumber data : diolah dari spss 24 (2018)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  konstanta  (a)  sebesar 3,567 yang menyatakan bahwa  jika e-faktur dan e- billing dianggap  konstan  atau  bernilai  0,  maka kepatuhan  wajib  pajak  badan  sebesar  3,567. Koefisien  regresi  X 1 (b 1 )  sebesar  0,517  artinya bahwa  apabila e-faktur mengalami  kenaikan  1 satuan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  badan  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,517  dengan asumsi  variabel  lainnya  tetap  dan  koefisien  regresi X 2 (b 2 )  sebesar  0,324  artinya  bahwa  apabila e- billing mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka kepatuhan  wajib  pajak  badan  akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,324  dengan  asumsi  variabel lainnya tetap.

## 2. Uji Hipotesis
Berikut  merupakan  hasil  uji  parsial  dan  uji simultan pada penelitian ini,
Tabel 2
Hasil Uji Parsial (Uji t )
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,567 2,228 1,601 ,113 x1 ,517 ,083 ,518 6,217 ,000 x2 ,324 ,089 ,302 3,617 ,000

## Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  t hitung e-faktur > t tabel (6,217  >  1,98761)  dan  signifikansi  sebesar 0,000  <  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara  parsial  variabel e-faktur berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  badan  di  KPP  Pratama  Subulussalam.
Koefisien  beta  (koefisien  regresi)  variabel e-faktur menunjukkan  hubungan  searah  (positif)  sebesar 0,517.  Pengaruh  positif  ini  menunjukkan  jika e- faktur naik  sebesar  1  satuan  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,517. Dapat disimpulkan bahwa e-faktur berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  pada  Kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Tyasminingsih  (2016)  yang menyatakan  bahwa e-faktur berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan  pada  KPP  Pratama  Surabaya  Wonocolo. Husnurrosyidah dan suhadi (2017) juga menyatakan bahwa e-faktur berpengaruh signifikan tetapi  tidak  dominan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  BMT  se-kabupaten  Kudus.  Adanya e-faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, e- faktur juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak  fiktif.  Adanya  pengaruh  yang  positif  berarti semakin banyak wajib pajak badan menggunakan e- faktur maka  akan  semakin  meningkat  kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui bahwa  nilai  t  hitung e-billing sebesar  3,617  dan signifikansi  sebesar  0,000.  Sedangkan  nilai  t  tabel sebesar  1,98761,  dimana t hitung lebih  besar  dari  t tabel (3,617 > 1,98761) dan signifikansi signifikansi e-billing sebesar  0,000  <  0,05.  Maka hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Koefisien  beta (koefisien  regresi)  variabel e-billing menunjukkan hubungan positif sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan  bahwa  jika e-billing mengalami kenaikan  1  satuan  maka  kepatuhan  wajib  pajak badan  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,324 dan sebaliknya jika e-billing mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kepatuhan wajib  pajak  badan  sebesar  0,324.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa e-billing berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan suhadi (2017) menyatakan bahwa e-billing berpengaruh    positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak ,  e-billing berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak  BMT  se-kabupaten Kudus. E-billing merupakan  bentuk  kemudahan dalam  pembayaran  pajak  sehingga  meningkatkan kepatuhan  pajak  dan  Mentari  (2016)  yang menyatakan  bahwa  penerapan  metode  pembayaran e-billing berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Adanya  pengaruh  yang  positif  berarti semakin  banyak  wajib  pajak  badan  memakai e- billing pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Subulussalam  maka  semakin  tinggi  kepatuhan
wajib  pajak  badan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Subulussalam.
Tabel 3 Hasil Uji Simultan ( Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 68,342 2  34,171 38,480  ,000 b Residual 77,258 87 ,888 Total 145,600 89 a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x2, x1

## Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat  dilihat bahwa  F hitung sebesar  38,480  sedangkan  nilai  F tabel sebesar 3,10 sehingga nilai F hitung > F tabel (38,480 > 3,10)  dengan  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  simultan aplikasi  elektronik  faktur  pajak e-faktur dan e- billing secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  KPP Pratama Subulussalam.

## 3. Uji Korelasi dan Determinasi
Berikut  merupakan  hasil  uji  koefisien  korelasi (R) dan koefisien determinasi (R 2 ).

## Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan
Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate Durbin - Watson 1 ,685 a ,469 ,457 ,94235 1,860 a. Predictors: (Constant), x2, x1
b. Dependent Variable: y

## Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)
Berdasarkan Tabel, nilai R sebesar 0,685 yang menjelaskan  bahwa e-faktur dan e-billing memiliki hubungan  yang  kuat  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Nilai 𝑅 2 yaitu  sebesar  0,469  atau  46,9% menunjukkan bahwa e-faktur dan e-billing mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 46,9% dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## D.  KESIMPULAN DAN SARAN 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uji  analisis  regresi  yang telah  dilakukan  terhadap  variabel-variabel  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada kantor  pelayanan  pajak  pratama  Subulussalam, maka dapat disimpulkan:
a. Variabel  aplikasi  elektronik  faktur  pajak  ( e- faktur )  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Subulussalam tahun 2017.
b. Variabel e-billing berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Subulussalam tahun 2017.
c. Variabel  aplikasi  elektronik  faktur  pajak  ( e- faktur ) dan surat setoran pajak ( e-billing ) secara bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam tahun 2017.
2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan  maka  saran  yang  dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Sebaiknya  aparat  pajak  lebih  sering  lagi  untuk mensosialisasikan tentang taat dalam membayar pajak,  serta  manfaat  dan  sanksi  jika  tidak membayar pajak khususnya tentang administrasi perpajakan secara online.
b. Sebaiknya bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan
agar menggunakan  variabel  lain  sebagai  variabel penelitian.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Tyasminingsih,
2016, Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik  (e-faktur)  Tehadap  Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo .
Arikunto,  Suharsimi,  2010, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta  :  PT  Rineka Cipta.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan, 2016, E-billing ,  http://www.pajak.go.id/e-billing.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan, 2016, E-faktur , http://www.pajak.go.id/e-faktur.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan (2016), E-filling ,  http://www.pajak.go.id/e-filling.
Firda  Ayu  Rizqiah,  Endang  Siti  Astuti,  Fransisca Yaningwati,  2014, Implementasi  Elektronik
Nomor  Faktur  (E-Nofa)  Pajak  dalam Upaya  Meningkatkan  Pelaporan  Wajib
Pajak  (Studi  Pada  Pegawai  Pajak  di  KPP
Pratama Surabaya” Genteng .
Ghozali, Imam, 2012, Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS ,
Semarang : Universitas Diponegoro.
Husnurrosyidah  dan  suhadi,  2017, Pengaruh  E- Filling,  E-Billing  dan  E-faktur  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  BMT  Se- Kabupaten Kudus , Stain Kudus.
Mardiasmo, 2013, Perpajakan ,  Edisi  Revisi,
Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
Maulana Prahaji, Achmad Husaini, Agung Darono,
2015, Analisis  Penerapan    Elektronik Nomor  Faktur  Sebagai  Upaya  Untuk Mencegah  Penerbitan  Faktur  Pajak    Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga) ,  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Nurazizah, 2014, Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi ( E-System ) Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  KPP  Madya  Malang , Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana Malik Ibrahim Malang.
Safri,  Nurmantu,  2005, Pengantar  Perpajakan , Jakarta: Granit.
Sari,  Vebrina,  2012, Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah Pasca Kebijakan FasilitasPengurangan  Tarif  PPh  di  KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama .
Rahayu,  Siti  Kurnia,  2010, Perpajakan  Indonesia : Konsep dan Aspek Formal , Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti,  Resmi,  2011, Perpajakan  Teori  dan  Kasus , Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D ,  Bandung  : Alfabeta. Tyasminingsih, Agustin, 2016, Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada  KPP
Pratama Surabaya Wonocolo , Skripsi.
Waluyo,  2011, Perpajakan  Indonesia ,  Edisi  10,
Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.