YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (63-75) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal
Putri Diana Lestari
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya E-mail: putridiana.lee@gmail.com
Wiwin Yulianingsih Fakultas Hukum Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya E-mail: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 24 Maret 2022 |Revised : 9 agustus 2022 |Accepted : 11 Agustus 2022
How to cite: Putri Diana Lestari, Wiwin Yulianingsih , “ Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, (Agustus, 20 22)”, hlm. 63 -75.

## ABSTRACT:
Currently, there are many requests for guardian judges for the continuation of a marriage. One of them is the reason that the lineage guardian does not want to be a guardian. This refusal is accompanied by the reason that there is a gelit jeneng in kejawen custom. This study aims to identify and analyze the kejawen traditional jeneng in determining the guardian adhal, namely regarding the arrangements to the position of the  guardian  adhal.  This  research  is  a  normative  juridical  law  research  using  qualitative  analysis  method, which produces analytical descriptive data, by obtaining data through literature study and interviews. Sources of data obtained from literature, scientific papers and applicable laws and regulations. The results of the study can be concluded that the guardian adhal has been regulated in positive law. The wali adhal arrangement in positive law only states that the guardian judge can act to replace the adhal guardian nasab if there has been a determination  from  the  Religious  Court.  Further  provisions  regarding  consideration  of  the  reasons  for the guardian's  application  are  not  regulated  in  Indonesian  positive  law.  At  a  certain  point,  there  was  an application for a wali adhal because it was a bitch, the stipulation of a wali adhal was based on the pillars and legal requirements, as well as the prohibition on marriage contained in positive Indonesian law. Thus, tickling jeneng is ruled out in the determination of the adhal guardian because it is considered not to be included in the prohibition of marriage. With the issuance of the determination of the guardian adhal by the Religious Court, the position of the guardian of the lineage can be replaced by the guardian of the judge.
Keyword : Gelit Jeneng, Kejawen Tradition, Wali Adhal.

## ABSTRAK:
Saat ini banyak dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah  satunya  adalah  dengan  alasan  bahwa  wali  nasab  tidak  mau  menjadi  wali. Penolakan  ini disertai  dengan  alasan  bahwa  adanya  gelit  jeneng  dalam  adat  kejawen.  Penelitian  ini  memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis gelit jeneng adat kejawen dalam penetapan wali adhal, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan hingga kedudukan wali adhal. Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  menggunakan  metode  analisa  kualitatif,  untuk menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  serta  memperoleh  data  melalui  studi  kepustakaan  dan wawancara.  Sumber  data  dapat  ditemukan  pada  literatur,  karya  tulis  ilmiah  serta  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap wali adhal telah  diatur  oleh  hukum  positif.  Pengaturan  wali  adhal  pada  hukum  positif  hanya  menjelaskan bahwa, wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal, jika telah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut tentang pertimbangan terhadap alasan permohonan wali  adhal  tidak  diatur  pada  hukum  positif  Indonesia.  Pada  titik  tertentu,  terdapat  suatu permohonan wali adhal karena gelit jeneng, penetapan wali adhal tersebut didasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Sehingga, gelit jeneng dikesampingkan dalam penetapan wali adhal karena dianggap tidak termasuk ke dalam larangan  perkawinan.  Dengan  keluarnya  penetapan  tentang  wali  adhal  dari  Pengadilan  Agama, kedudukan wali nasab bisa digantikan oleh wali hakim.
Kata Kunci : Gelit Jeneng, Adat Kejawen, Wali Adhal .

## Pendahuluan
Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya,  yaitu  antara  perempuan  dan laki-laki.  Sudah  menjadi  kodrat  alam bahwa  seorang  wanita  dengan  seorang pria memiliki ketertarikan antara manusia satu dengan manusia lain untuk menjalani  hidup  berdampingan.  Oleh karena  itu,  maka  diperlukan  suatu  cara untuk mempersatukan diantara keduanya, yaitu melalui ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan
tidak hanya mengatur tentang hubungan perdata  saja,  tetapi  juga  sebagai  dasar hukum  yang  berkaitan  dengan  hak-hak dasar  seorang  anak  manusia,  atau  lebih kepada perikehidupan masyarakat seperti  yang  termuat  pada  Undang- Undang Dasar 1945. Dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka diperlukan  beberapa  syarat  untuk menjamin  keabsahannya.  Salah  satu syarat  sahnya  perkawinan  ialah  adanya wali.
Secara  umum  yang  dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain 1 .  Berdasarkan  pasal  20  ayat  (2) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  wali dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu wali  nasab  dan  wali  hakim.  Wali  nasab sendiri  dijelaskan  sebagai  wali  yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan  dengan  mempelai  wanita 2 . Terhadap  wali  nasab,  dikelompokkan lagi  menjadi  4  (empat)  kelompok  pada urutan  kedudukannya.  Pengelompokan tersebut meliputi:
1. Kelompok  kerabat  laki-laki  garis lurus  keatas  yakni  ayah,  kakek dari pihak ayah serta seterusnya;
1 Umar  Haris  Sanjaya  and  Aunur Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia , Asy- Syir’ah (Yogyakarta:  Gama Media, 2017).. Hlm. 62.
2. Kelompok  kerabat  saudara  laki- laki  kandung  atau  saudara  laki- laki seayah, serta keturunan laki- laki mereka;
3. Kelompok  kerabat  paman,  yakni saudara  laki-laki  kandung  ayah, saudara  seayah  serta  keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah  serta  keturunan  laki-laki mereka.
Selanjutnya  adalah  wali  hakim. Berbeda  dengan  wali  nasab,  wali  hakim merupakan wali yang tidak  mempunyai hubungan  erat  dengan  calon  mempelai perempuan.  Sehingga,  wali  hakim bertindak sebagai alternatif apabila tidak terdapat  wali  nasab.  Dengan  tidak adanya  wali  nasab,  maka  wali  hakim dapat  bertindak  untuk  menggantikan wali  nasab  berdasarkan  atas  Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah 3 . Pada  pelaksanaannya,  tentu  terdapat syarat-syarat  agar  wali  hakim  bisa menggantikan  kedudukan  wali  nasab. Syarat  wali  hakim  dapat  mengganti kedudukan wali nasab bila:
1. Wali nasab tidak ada
2. Wali  nasab  sedang  berpergian jauh  dan  tidak  sempat  menjadi wali 3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib 4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali  nasab  menolak  menjadi wali 4
Pada  saat  ini,  banyak  sekali dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan  suatu  perkawinan.  Salah satunya  adalah  dengan  alasan  bahwa wali  nasab  tidak  mau  menjadi  wali, seperti  pada  Penetapan  Pengadilan
2 Ibid. Hlm. 63.
3 Ibid . Hlm. 64.
4 Ibid . Hlm. 65.
Agama Bojonegoro Nomor: 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn,  bahwa  wali nasab  enggan  untuk  menjadi  wali putrinya.  Penolakan  ini  disertai  dengan alasan bahwa adanya gelit jeneng dalam adat kejawen.
Gelit jeneng terdiri dari dua kata yakni  gelit  dan  jeneng.  Secara  Bahasa, gelit  merupakan  kesamaan  dan  jeneng merupakan  kata  dari  Bahasa  Jawa  yang berarti  nama.  Jadi  menurut  istilah,  gelit jeneng  adalah  suatu  kesamaan  kata pertama maupun terakhir dalam sebuah nama.  Misalnya,  bapak  dari  mempelai wanita  bernama  Supriyadi  dan  Ibu  dari mempelai pria Bernama
Sumini.
Sehingga,  kedua  orang  tua  mempelai memiliki kesamaan nama pada suku kata pertama, yaitu “su”. Oleh karenanya, hal ini  dianggap  termasuk  ke  dalam  gelit jeneng.  Beberapa  daerah  di  Bojonegoro masih mempercayainya. Apabila kepercayaan ini dilanggar, akan
membawa  petaka  untuk  kedepannya.
Karena  itulah,  salah  satu  warga Bojonegoro  enggan  menjadi  wali  nasab dalam kelangsungan
perkawinan anaknya.
Seperti  yang  termuat  di  dalam Penetapan  No.  435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang  di  dalamnya  memuat  penetapan mengenai  wali  adhal  yang  disebabkan oleh  adanya  gelit  jeneng.  Hal  ini  telah terjadi juga pada beberapa pasangan lain. Misalnya  pada  website  “Islamy  Islam Kaffah  Alhlussunnah  Wal  Jam aah”, terdapat konsultasi syariah yang membahas  mengenai  tidak  direstuinya hubungan  salah  satu  pasangan,  dengan alasan  adanya  gelit  jeneng.  Selain  itu, pada  website  “Kaskus”  juga  terdapat konsultasi  mengenai  persoalan  yang sama.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  gelit jeneng dalam adat kejawen pada saat ini masih  tumbuh  dan  berkembang  di
5 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan
(8): Nikah (Jakarta: DU Publishing, 2011). Hlm.
122.
lingkungan masyarakat. Hal  inilah yang menyebabkan  wali  atau  orang  tua mempelai  enggan  untuk  menikahkan anaknya.
Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan  waliyul  adhal,  yaitu  wali  yang menolak  menikahkan 5 .  Untuk  tetap melangsungkan perkawinan, dibutuhkan solusi sebagai penengah diantara keduanya. Calon mempelai wanita yang akan  melangsungkan  perkawinan  yang wali  nikahnya  tidak  mau  menjadi  wali dalam  perkawinan  tersebut  dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal  kepada  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syar’iyah 6 .  Tidak  semua penolakan  menjadi  wali  dari  orang  tua kandung  disertai  dengan  alasan  yang logis. Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali adhal itu memang dianggap  mengada-ada  dan  sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari Pengadilan Agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim 7 . Berdasarkan  problematika  yang
telah dipaparkan, maka penulis bermaksud  untuk  melakukan  sebuah penelitian  mengenai  penetapan  wali adhal oleh Pengadilan
Agama Bojonegoro dengan judul “ Kajian Yuridis Gelit  Jeneng  Adat  Kejawen  Dalam Penetapan Wali Adhal ”.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif,  yang  sering  disebut sebagai  penelitian  hukum  doktrinal. Dilihat  dari  segi  jenisnya  yang  sangat doctrinal  atau  normatif,  penelitian hukum  normatif  yang  ada  di  Indonesia mirip dengan penelitian hukum common law, dimana penelitian hukum di dalam
6 Jamaludin and Nanda Amalia, Buku Ajar  Hukum  Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm. 122.
7 Ahmad Sarwat, Op.cit., Hlm. 123.
sistem  hukum common  law lebih berorientasi  kepada  aspek  praktis,  yaitu biasanya  untuk  menyelesaikan  masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal  practitioners)  baik  bentuknya sengketa  maupun  hanya  ingin  mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan  hukum  tersebut  diatur oleh  hukum  yang  dilakukan  melalui penelitian  fakta-fakta  hukum,  peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus  yang  relevan  dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan 8 . Penelitian hukum normatif (legal research)  biasanya  “hanya”  merupakan studi  dokumen,  yakni  menggunakan sumber  bahan  hukum  yang  berupa peraturan
perundang-undangan,
keputusan/ketetapan
pengadilan, kontrak/perjanjian/akad,  teori  hukum, dan  pendapat  para  sarjana 9 .  Dalam penelitian hukum yuridis normatif, ruang lingkupnya
meliputi pelaksanaan penelitian  dengan  cara  menarik  suatu asas hukum, yang dilaksanakan terhadap hukum  positif.  Hukum  positif  yang dimaksud  bisa  berupa  tertulis  maupun tidak tertulis.
Pengaturan Gelit  Jeneng dalam  Adat Kejawen untuk  Penetapan  Wali Adhal Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Berdasarkan  pengertian  pada Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), wali  merupakan  pengasuh,  orang  tua atau  pembimbing  terhadap  orang. Sehingga,  keberadaan  wali  sangat berpengaruh terhadap suatu perkawinan. Wali telah dijelaskan pada hukum positif di Indonesia. Di dalam KUHPerdata, wali diatur di dalam pasal 35.
8 Depri  Liber  Sonata,  “Metode
Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris: Karakteristik  Khas  Dari  Metode  Meneliti Hukum,” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1  (November  5,  2015):  26,
Hal  inilah  yang  menjadikan  wali sebagai syarat terhadap suatu keabsahan dalam  melangsungkan  perkawinan. Selain  itu  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan,  juga  telah  diatur  mengenai perwalian. Hal ini terdapat pada pasal 50 (lima  puluh)  sampai  dengan  54  (lima puluh empat). Di dalam Undang-undang Perkawinan,  anak  yang  berada  dalam kekuasaan  wali  adalah  yang  belum mecapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun atau belum pernah melakukan perkawinan  dan  tidak  berada  dalam kekuasaan  orang  tua.  Namun  demikian, ketentuan  tentang  wali  dalam  suatu perkawinan  belum  di  atur  di  dalam undang-undang  perkawinan,  ketentuan mengenai wali terhadap suatu perkawinan  hanya  berdasarkan  pada ketentuan  agama  dari  pihak-pihak  yang akan melakukan perkawinan.
Salah satu aturan yang mengatur mengenai  ketentuan  perwalian  dalam suatu  perkawinan  adalah  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Berdasarkan Kompilasi  Hukum  Islam,  wali  dalam perkawinan adalah salah satu rukun yang wajib terpenuhi. Rukun perkawinan yang dimaksud  meliputi:  calon  suami,  calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.
Sehingga,  apabila  salah  satu rukun pada perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan  dianggap  tidak  sah.  Oleh karena itu, peranan wali dianggap sangat penting  pada suatu  perkawinan. Hal  ini sesuai  dengan  adanya  pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan.
Mengenai  Perwalian,  menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 12 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan  Pernikahan,  wali  dibagi
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.2
83.
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).. Hlm. 45.
menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat  atau  kekerabatan  dengan  mempelai wanita 10 .  Dalam  beberapa  literatur, konsep  anak  atau  keturunan  disebutkan dengan  istilah  nasab  yang  berarti kedekatan  (kerabat)  dalam  hubungan pertalian  keluarga  antara  anak  dan bapak,  dapat  diartikan  pula  sebagai hubungan  kekerabatan  secara  hukum, atau pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan  darah  dan  akad  perkawinan yang sah. 11
Pengertian  mengenai  wali  nasab juga  dapat  ditemukan  di  dalam  pasal  1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yaitu “Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang  mempunyai  hubungan  darah dengan  calon  mempelai  wanita  dari pihak ayah menurut hukum Islam”. Wali nasab  di  dalam  pasal  21  Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi empat kelompok.
Sedangkan  wali  hakim  adalah wali  yang  dapat  bertindak  menjadi wali jika wali nasab tidak ada. Misalnya tidak diketahui  keberadaannya  atau  sedang bepergian jauh, sedang menjadi tahanan yang  tidak  dapat  ditemui,  atau  enggan untuk  mengawinkan (adhal),  pengertian ini  tertuang  pada  pasal  23  Kompilasi Hukum Islam. Pengertian mengenai wali hakim  juga  dapat  dijumpai  di  dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim,  y aitu  “Wali  Hakim,  adalah Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi  calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.  Mengenai  penetapan  wali  hakim, termuat  pada  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia
10 Umar  Haris Sanjaya,  Op.cit.,  Hlm.
63.
Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim.
Dalam  pelaksanaannya,  wali hakim tetap dianggap sah meskipun wali nasab  masih  ada  namun  enggan  untuk mengawinkan  serta  tidak  mengajukan keberatan  terhadap  perkawinan  anak dalam  perwaliannya.  Oleh  karena  hal tersebut,  peranan  wali  hakim  dalam  hal ini  adalah  untuk  memberikan  solusi terhadap  calon  mempelai  wanita  yang bermasalah  terhadap  perwaliannya. Sehingga, dengan pemberian wali hakim, tujuan dari perkawinan akan tercapai.
Terhadap  wali adhal ,  Kompilasi Hukum  Islam  mengaturnya  di  dalam pasal  23  ayat  (2),  yang  menyebutkan bahwa  “Dalam  hal  wali  adhal  atau enggan  maka  wali  hakim  baru  dapat bertindak  sebagai wali  nilah  setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.
Pasal
tersebut memperbolehkan  adanya  wali  hakim untuk  menggantikan  wali  nasab  serta bertindak  sebagai  wali  atas  suatu perkawinan karena wali nasab tidak mau mengawinkan anaknya.
Hal ini memberikan kemudahan terhadap calon mempelai wanita yang masih mempunyai wali akan tetapi adhal.
Melalui  proses  permohonan  wali adhal  kepada  Pengadilan  Agama  serta mendapatkan  Penetapan  mengenai  wali adhal,  maka  suatu  perkawinan  dapat dilaksanakan dengan wali hakim, hal ini didasarkan  pada  pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
Permohonan  wali  adhal  sudah banyak terjadi. Dari
beberapa permohonan  menngenai  wali  adhal, secara  garis  besar  alasan  permohonan
11 Millah  Saiful  and  Asep  Saepudin Jahar, Dualisme  Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia (Jakarta: Amzah, 2019). Hlm. 132.
tersebut  karena  ketidak  seimbangan ekonomi antara kedua keluarga. Banyak juga dijumpai alasan lain seperti asal usul dari  mempelai  pria  yang  tidak  jelas, karena  status  sosial,  dan  sebagainya. Selain  itu,  juga  terdapat  alasan permohonan  tentang  wali  adhal  karena adanya  suatu  kepercayaan  dalam  salah satu  adat.  Seperti  Penetapan  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang menetapkan  permohonan  tentang  wali adhal karena adanya alasan kepercayaan terhadap adat kejawen (Jawa) yaitu gelit jeneng.
Terhadap suatu penetapan permohonan  tentang  wali  adhal,  hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro  hanya  mempertimbangkan pada  rukun  dan  syarat sah  perkawinan. Setelah dilakukan pemeriksaan,
pemohon  telah  memenuhi  rukun  dan syarat  perkawinan.  Sehingga  hakim dapat  mengabulkan  permohonan  wali adhal tersebut, serta menganggap bahwa gelit  jeneng  tidak  termasuk  larangan dalam suatu perkawinan.
Terhadap suatu permohonan wali adhal, gelit jeneng dijadikan suatu alasan dalam  mengajukan  permohonan  wali adhal  tersebut.  Hubungan  antara  gelit jeneng terhadap permohonan wali adhal merupakan  hubungan  sebab  akibat. Adanya gelit jeneng menyebabkan orang tua pemohon enggan untuk menjadi wali terhadap perkawinan anaknya. Sehingga, hal ini mengakibatkan terjadinya permohonan  wali  adhal  oleh  pemohon kepada Pengadilan Agama.
Di dalam hukum positif Indonesia, tidak diatur mengenai ketentuan  dalam  pertimbangan  pada penetapan  wali  adhal.  Hukum  positif secara  garis  besar  hanya  mengatur tentang perorangan atau calon mempelai wanita  yang  tidak  mempunyai  wali, dapat  menggunakan  wali  hakim  untuk keperluan  rukun  dan  syarat  sah perkawinan.  Terhadap  wali  adhal,  pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
serta  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2005  tentang  Wali  Hakim,  hanya menyebutkan dalam hal wali adhal atau enggan,  maka  wali  hakim  bisa  bertidak apabila  telah  terdapat  penetapan  dari Pengadilan  Agama.  Yang  dipertegas dengan adanya pasal 13 Peratuan Menteri Agama  Nomor  20  Tahun  2019, menjelaskan  bahwa  wali  nasab  dapat digantikan oleh hakim, yang dijabat oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan. Terhadap kepercayaan adat, hakim  juga  dapat  berpedoman  pada yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim sebelumnya  yang  dapat  digunakan terhadap  masalah  yang  sama.  Pada Penetapan  No.  200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., merupakan salah satu penetapan permohonan  wali  adhal  karena  adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.
Dalam  menetapkan  permohonan wali  adhal  tersebut,  hakim  Pengadilan Agama  Bojonegoro  mengesampikan kepercayaan adat dan mempertimbangkan  pada  rukun  serta larangan-larangan perkawinan. Penetapan  tersebut  yang  selanjutnya digunakan
oleh hakim sebagai yurisprudensi  dalam  menetapkan  suatu permohonan  wali  adhal  karena  alasan adat.  Sehingga,  pada  pelaksanaan penetapan wali adhal karena adanya gelit jeneng, hakim mengesampingkan kepercayaan adat dengan berdasar pada putusan hakim terdahulu.
Dengan mengigat ketentuan pada Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005 tentang  wali  hakim,  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Pencatatan  Pernikahan,  serta  putusan hakim  terdahulu,  hakim  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bojonegoro  bisa menetapkan  permohonan  tentang  wali adhal  karena  alasan  adat,  yaitu  gelit jeneng.  Akibat  hukum  dari  adanya putusan
tersebut memberikan
kewenangan  terhadap  wali  hakim  agar bertindak menjadi wali dan
menggantikan  wali  nasab  dalam  suatu perkawinan.  Dalam  pelaksanaan  ijab kabul,  wali  hakim  meminta  pada  wali nasab  agar  mengawinkan,  namun  jika wali  nasab  tetap  enggan,  ijab  kabul dilakukan oleh wali hakim. Hal ini diatur di  dalam  pasal  5  ayat  (2)  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005 tentang  Wali  Hakim.  Sehingga,  wali hakim  juga  bertindak  pada  saat  ijab kabul.

## Kedudukan Hukum Wali Adhal Karena
Gelit  Jeneng  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia
Gelit jeneng merupakan salah satu bentuk kepercayaan adat kejawen (Jawa) yang  masih  dipercayai  oleh  masyarakat di  Bojonegoro.  Keberadaan  gelit  jeneng pada dasarnya tidak diatur oleh undang- undang. Hal ini dikarenakan, gelit jeneng merupakan  kepercayaan  adat  turun temurun dari nenek moyang yang berupa suatu larangan. Larangan yang dimaksud adalah larangan persamaan kata pertama, tengah,  maupun  terakhir  dalam  sebuah nama.  Tentunya,  apabila  larangan mengenai  gelit  jeneng  dilanggar,  maka akan memberikan konsekuensi terhadap pelanggarnya.
Keberadaan gelit jeneng pada saat ini  masih  dipercaya  oleh  masyarakat  di salah  satu  daerah  di  Kabupaten Bojonegoro, yaitu di daerah Gayam. Hal inilah  yang  memicu  terjadinya  suatu permohonan  wali  adhal  di  Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Permohonan  mengenai  wali  adhal tersebut dikarenakan orang tua atau wali pemohon  enggan  untuk  menjadi  wali akibat  adanya  gelit  jeneng  antara  wali atau orang tua pemohon dan calon suami pemohon.
Karena pemohon teguh pendirian ingin melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, maka pemohon menempuh untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada
Pengadilan Agama Kabupaten
Bojonegoro.  Hakim  sudah  menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk  menikah  dikarenakan  walinya adhal,  namun  tidak  berhasil.  Sehingga, dilanjutkan  untuk  memeriksa  perkara yaitu dengan membacakan surat permohonan  Pemohon,  isinya  tetap dipertahankan oleh Pemohon.
Selanjutnya,  hakim  memeriksa kelengkapan alat bukti beserta saksi yang diajukan  oleh  pemohon.  Ketika  kedua orang  saksi  yang  sudah  dihadirkan pemohon  dianggap  telah  memenuhi persyaratan menjadi saksi, maka masing- masing  dari  kedua  saksi  diminta memberitahukan  suatu  keterangan  di bawah  sumpahnya.  Kelengkapan  alat bukti beserta saksi yang dihadirkan dapat menjadikan  pertimbangan  hukum  bagi hakim dalam menetapkan suatu permohonan wali adhal.
Selain itu, pertimbangan lain yang dapat  digunakan  dalam  menetapkan suatu  permohonan  tentang  wali  adhal adalah  larangan  perkawinan.  Larangan- larangan perkawinan sudah diatur pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan Kompilasi Hukum Islam.
Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang larangan perkawinan disebutkan pada  pasal  29  (dua  puluh  Sembilan) sampai  dengan  34  (tiga  puluh  empat).
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai
larangan  perkawinan  disebutkan  pada pasal 8 (delapan) sampai 11 (sebelas). Di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  larangan  perkawinan  disebutkan pada  pasal  39  (tiga  puluh  sembilan) sampai dengan 44 (empat puluh empat). Pada  pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam, membagi larangan perkawinan ke dalam tiga poin. Yang pertama adalah larangan perkawinan  karena  adanya  pertalian nasab.  Kemudian  yang  kedua  adalah larangan  perkawinan  karena  pertalian kerabat  semenda.  Serta,  yang  ketiga
adalah  larangan  perkawinan  karena pertalian  sesusuan.  Hubungan  susuan yang  dimaksud  adalah  dengan  wanita yang  telah  menyusuianya  seterusnya berdasarkan  garis  lurus  ke  atas,  atau dengan  seorang  wanita  sesusunan  dan seterusnya  berdasarkan  garis  lurus  ke bawah.
Kemudian  larangan  perkawinan selanjutnya  diatur  pada  pasal  40 Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat larangan untuk laki-laki untuk melakukan perkawinan terhadap perempuan karena alasan tertentu, yang dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama, disebabkan  oleh  wanita  yang  akan dikawini  masih  terdapat  ikatan  dalam suatu  perkawinan  lainnya.  Larangan  ini bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya perkawinan poliandri.
Perkawinan poliandri merupakan suatu perkawinan yang terdapat satu istri dengan beberapa suami. Kemudian yang kedua,  larangan  perkawinan  terhadap perempuan  yang  masih  dalam  masa iddah  bersama  mantan  suaminya.  Dan yang  ketiga,  larangan  untuk  melakukan perkawinan  bersama  perempuan  yang tidak  beragama  Islam.  Hal  tersebut disebabkan  karena  di  Negara  Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.
Dalam pasal 41 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan  terhadap  suami  yang  akan memadu  istrinya.  Larangan  tersebut ditujukan  kepada  laki-laki  yang  akan memadu  istrinya  bersama  perempuan yang masih memiliki hubungan pertalian nasab dengan istrinya. Terhadap larangan tersebut tetap berlaku meskipun istrinya sudah di talak raj’i.
Selanjutnya larangan perkawinan disebutkan  pada  pasal  42  Kompilasi Hukum  Islam.  larangan  perkawinan pada  pasal  ini  mengatur  tentang pembatasan pelaksanaan poligami. Poligami  di  Indonesia  dibatasi  dengan hanya  diperbolehkan  beristri  empat. Apabila telah memiliki empat orang istri,
maka  dilarang  untuk  melangsungkan perkawinan  yang  kelima.  Empat  orang istri  meliputi  istri-istri  yang  masih memiliki  ikatan  pada  perkawinan  yang sah  maupun  masih  dalam  waktu  masa iddah talak raj’i.
Selain  itu,  pada  pasal  43 Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur larangan perkawinan. Larangan perkawinan  pada  pasal  43  Kompilasi Hukum Islam meliputi larangan perkawinan  antara  laki-laki  bersama perempuan  mantan  istrinya  yang  sudah ditalak  tiga.  Seorang  suami  yang  sudah menceraikan  istrinya  dengan  tiga  talak, baiksecara  bertahap  maupun  secara langsung,  maka  diharamkan  bagi  bekas suami  untuk  melakukan  perkawinan dengan bekas istrinya.
Batas  waktunya  sampai  dengan bekas  istrinya  melakukan  perkawinan bersama  laki-laki  lain  dan  habis  masa iddahnya. Selanjutnya, larangan perkawinan  pada  pasal  43  adalah larangan  perkawinan  antara  laki-laki dengan  mantan  istrinya  yang  telah  di sumpah  li’an.  Akibat  adanya  sumpah li’an adalah antara suami is tri dipisahkan selama-lamanya atau putuslah hubungan perkawinan  keduanya  untuk  selama- lamanya.
Ketiga  sumber  hukum  positif, yaitu  KUH  Pedata,  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,  serta  Kompilasi  Hukum Islam,  memiliki  ketentuan-ketentuan sama  tentang  larangan  perkawinan. Larangan-larangan  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 merupakan  penjabaran  dari  larangan  di dalam KUH Perdata. Begitu juga dengan
Kompilasi Hukum Islam, yang
mengaitkan  terhadap  larangan  pada  sisi agama.
Terhadap  kepercayaan  adat  gelit jeneng, tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan  yang  sudah  diatur  pada pasal-pasal  KUH  Perdata,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  maupun Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun
demikian,  gelit  jeneng  masih  dipercaya oleh masyarakat di daerah tertentu, salah satunya  di  daerah  Gayam  Kabupaten Bojonegoro.  Masyarakat  mempercayai bahwa  apabila  terdapat  gelit  jeneng, maka  akan  menimbulkan  konsekuensi berupa  petaka  bagi  mereka  yang melanggar. Sehingga, terhadap
kepercayaan  mereka  terhadap  gelit jeneng,  menimbulkan  suatu  pantangan atau  larangan  perkawinan  dalam  adat kejawen (Jawa).
Menurut  Majelis  Hakim,  alasan permohonan  wali  adhal  karena  adanya gelit  jeneng  tidak  berlandaskan  hukum, serta
pertimbangan mengenai permohonan wali adhal didasarkan pada larangan-larangan  perkawinan  yang disebutkan  pada  hukum  positif  di Indonesia.  Selain  mempertimbangkan pada  larangan-larangan  perkawinan, hakim  juga  mempertimbangkan  pada rukun dan syarat sah suatu perkawinan.
Karena pemohon tidak melanggar ketentuan-ketentuan  terkait  larangan- larangan perkawinan yang terdapat pada hukum  positif  di  Indonesia,  serta pemohon sudah menyempurnakan rukun  dan  syarat  perkawinan,  maka hakim  dapat  mengabulkan  permohonan wali adhal karena gelit jeneng tersebut.
Pedoman hakim dalam menetapkan  permohonan  wali  adhal karena gelit jeneng juga di dasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., yang merupakan salah satu penetapan
permohonan  wali  adhal  karena  adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.
Kedudukan  mengandung  makna bahawa  kedudukan  merupakan  suatu wadah  terhadap  suatu  hak  dan kewajiban. Oleh karena terdapat adanya hak  dan  kewajiban  inilah,  yang mengakibatkan  seseorang  memegang suatu  peranan  penting.  Salah  satunya
12 Umar  Haris Sanjaya,  Op.cit.,  Hlm.
64.
adalah  wali  pada  perkawinan.  Wali merupakan  suatu  rukun  dan  syarat  sah dalam  suatu  perkawinan.  Sehingga, dalam  pelaksanaan  perkawinan,  wali memegang peranan penting. Oleh karena memegang  peranan  penting,  maka  wali memiliki  kedudukan  dalam  suatu perkawinan tersebut.
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam, wali dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni  wali  nasab  dan  wali  hakim.  Wali nasab inilah yang mempunyai hubungan paling  dekat  terhadap  calon  mempelai wanita.  Yang  dapat  bertindak  sebagai wali  nasab  yaitu  seseorang  yang mempunyai  hubungan  paling  dekat, yang  disesuaikan  urutan  yang  terdapat pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Keberadaan wali nasab
memegang  peranan  penting  di  dalam perwalian  terhadap  suatu  perkawinan. Untuk  itu,  apabila  tidak  terdapat  wali nasab  terdekat,  maka  akan  digantikan oleh wali nasab yang lain. Selain itu, jika wali nasab sudah tidak ada, hal ini dapat digantikan oleh wali hakim.
Menurut  pasal  23  Kompilasi Hukum  Islam,  wali  hakim  merupakan wali  yang  dapat  bertindak  apabila  wali nasab  tidak  ada.  Dengan  tidak  adanya wali  nasab,  maka  wali  hakim  dapat bertindak  untuk  menggantikan  wali nasab  berdasarkan  atas  Penetapan Pengadilan  Agama  mengenai  wali nikah 12 .  Wali  hakim  dapat  bertindak apabila  wali  nasab  tidak  ada,  tidak diketahui  keberadaannya,  serta  adhal atau  enggan  atau  untuk  menjadi  wali dalam perkawinan anaknya.
Berkaitan  dengan  gelit  jeneng, maka diperlukan solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Solusi yang dapat diambil adalah melalui
penggunaan  wali  hakim,  karena  wali
nasab  telah  adhal  atau  enggan  sebagai wali  dalam  perkawinan  tersebut.  Agar dapat menggunakan wali hakim
diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur di dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa terhadap wali adhal atau enggan, wali hakim bisa bertindak  menggantikan  wali  nasab apabila berbekal penetapan dari Pengadilan  Agama  mengenai  wali tersebut.
Yang kemudian dipertegas
dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor  20  Tahun  2019,  keduanya  pasal tersebut menyebutkan bahwa diperlukan adanya  penetapan  dari  Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk menyatakan  bahwa  wali  nasab  telah adhal.  Kemudian  wali  hakim  bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal.
Proses  penetapan  mengenai  wali adhal dipertimbangkan oleh hakim pada rukun serta syarat sah suatu perkawinan,
selain itu juga didasarkan pada larangan perkawinan  yang  termuat  di  dalam hukum positif.
Kemudian hakim memeriksa  kelengkapan  alat  bukti  serta keterangan saksi. Jika alat bukti dan saksi dirasa sudah memenuhi persyaratan, alat bukti beserta saksi dapat dipertimbangkan. Sehingga, permohonan wali adhal dapat dikabulkan oleh hakim dengan mengeluarkan sebuah penetapan mengenai wali adhal tersebut. Penetapan wali adhal di
dalamnya berisi tentang pernyataan oleh hakim  mengenai  wali  nasab  yang  telah adhal. Sehingga, dalam hal itu wali nasab yang  telah  adhal  dapat  digantikan  oleh hakim.  Sesuai  dengan  pasal  13  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,  wali  hakim  yang  bertindak menggantikan wali nasab tersebut dijabat
oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan.
Setelah  muncul  penetapan  dari Pengadilan  Agama,  wali  hakim  bisa bertindak menggantikan kedudukan wali nasab  sebagai  wali  dalam  perkawinan. Wali hakim juga memiliki peranan yang sama  dengan  wali  nasab  dalam  suatu perkawinan.  Sehingga,  wali  hakim  juga dapat  bertindak  pada  pelaksanaan  ijab kabul, seperti yang tercantum pada pasal 5  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim.  Oleh  sebab  itu,  seluruh  hak beserta  kewajiban  dari  wali  nasab,  juga berpindah kepada wali hakim.
Pada  alasan  tertentu  misalnya karena  alasan  adat,  terhadap  penetapan permohonan  wali  adhal  harus  tetap mempertimbangkan ketentuan- ketentuan  lain  yang  bersangkutan. Seperti  pada  penetapan  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bojonegoro  nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn,  ada  salah  satu permohonan  wali  adhal  disertai  dengan alasan adanya gelit jeneng yang termasuk ke  dalam  kepercayaan  adat  kejawen (Jawa).
Pada  penetapan  tersebut,  hakim mempertimbangkan  pada  rukun  dan syarat  sah  perkawinan,  serta  larangan perkawinan  yang  sudah  diatur  pada ketentuan-ketentuan dalam hukum positif  di  Indonesia.  Karena  dianggap telah memenuhi  rukun dan  syarat, serta tidak  melanggar  seluruh  larangan tersebut,  hakim  dapat  menetapkan permohonan wali adhal dengan mengesampingkan gelit jeneng. Dengan  keluarnya  Penetapan Nomor  435/Pdt.P/2020/PA.Bjn.  dari Pengadilan Agama Kabupaten
Bojonegoro  mengenai  wali  adhal,  maka wali  nasab  yang  tidak  bersedia  untuk menjadi wali karena adanya kepercayaan adat tersebut dapat digantikan oleh wali hakim.  Sehingga,  peranan  wali  nasab dalam  bertindak  sebagai  wali  dapat berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim  juga  dapat  menjalankan  hak  dan
kewajiban  dari  wali  nasab  yang  telah digantikan kedudukannya.
Akibat  dari  keluarnya  produk hukum  berupa  Penetapan  Pengadilan Agama,  dapat  mengubah  kedudukan wali.  Wali  adhal  atau  enggan  untuk mengawinkan, dapat digantikan kedudukannya  oleh  wali  hakim  setelah muncul  penetapan  dari  Pengadilan Agama.  Sehingga,  perkawinan  bisa dilakukan, karena telah menyempurnakan  rukun  dan  syarat adanya wali. Penutup Berdasarkan  paparan  tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai wali dapat
ditemukan  di  dalam  hukum  positif Indonesia.  Di  dalam  KUHPerdata,  wali diatur  di  pada  pasal  35.  Inilah  yang menjadikan wali sebagai syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai wali, serta hanya mendasarkan terkait ketentuan dari agama pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.
Salah  satunya  adalah  Kompilasi Hukum  Islam.  Di  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  ketentuan  tentang  wali dalam perkawinan disebutkan pada pasal 19  sampai  23.  Kemudian  apabila dikaitkan  dengan  permohonan  wali adhal  karena  gelit  jeneng,  maka  bisa digantikan  oleh  wali  hakim  dengan keluarnya  penetapan  dari  Pengadilan Agama,  yang  didasarkan  pada  pasal  23 Kompilasi Hukum Islam.
Kemudian  diatur  lebih  lanjut dengan adanya ketentuan dalam pasal 2
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.  Selain  itu,  penetapan  wali adhal  karena  alasan  gelit  jeneng didasarkan  pada  penetapan  hakim sebelumnya, yaitu pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn. Luaran
terhadap penetapan mengenai wali adhal karena  alasan  gelit  jeneng  memberikan kewenangan terhadap wali hakim untuk bertindak menjadi wali dan
menggantikan  wali  nasab  dalam  suatu perkawinan.  Dalam  pelaksanaan  ijab kabul,  wali  hakim  kembali  meminta kepada wali nasab untuk mengawinkan, jika wali nasab tidak bersedia, maka ijab kabul dilakukan dengan wali hakim. Hal ini  diatur  di  dalam  pasal  5  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30 Tahun  2005  tentang  Wali  Hakim. Sehingga,  wali  hakim  juga  bertindak pada saat ijab kabul.
Penetapan  mengenai  wali  adhal karena  gelit  jeneng  oleh  Pengadilan Agama  di  dasarkan  pada  rukun  dan syarat  sah,  serta  larangan-larangan perkawinan.
Larangan perkawinan meliputi larangan-larangan yang terdapat  di  dalam  hukum  positif Indonesia, yaitu pasal 29 sampai 34 KUH Perdata,  pasal  8  sampai  11  Undang- Undang Perkawinan, serta 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.
Karena gelit jeneng tidak termasuk  dalam  larangan  perkawinan, serta  telah  dilakukan  pemeriksaan terhadap  alat  bukti  dan  saksi,  dan berpedoman  pada  penetapan  hakim sebelumnya, maka hakim dapat menetapkan  permohonan  wali  adhal karena  gelit  jeneng.  Dengan  keluarnya penetapan  dari  Pengadilan  Agama mengenai  wali  adhal,  maka  wali  nasab yang  tidak  bersedia  untuk  menjadi  wali karena gelit jeneng dapat digantikan oleh wali  hakim.  Sehingga,  peranan  wali nasab  dalam  menjadi  wali  berpindah kepada  wali  hakim.  Serta,  wali  hakim juga  dapat  menjalankan  hak  dan kewajiban  dari  wali  nasab  yang  telah digantikan kedudukannya.

## Daftar Pustaka
Jamaludin, and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan . Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum .
Mataram: Mataram University Press, 2020.
Saiful, Millah, and Asep Saepudin Jahar. Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Amzah, 2019. Sarwat,  Ahmad. Seri  Fiqih  Kehidupan (8): Nikah . Jakarta: DU Publishing, 2011. Sonata,  Depri  Liber.  “Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris:
Karakteristik  Khas  Dari  Metode Meneliti Hukum.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (November 5, 2015): 26. https://doi.org/10.25041/fiatjustisi a.v8no1.283.
Umar  Haris  Sanjaya,  and  Aunur  Rahim Faqih. Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia . Asy- Syir’ah .  Yogyakarta: Gama Media, 2017.