Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 484-489| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4124.484-489

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT COVID-19 PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-HONDA
I Putu  Yogi  Saputra, I Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia putuyogi673@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Pemutusan  hubungan  kerja  di  masa  pandemi  covid-19  merupakan  langkah  yang  harus  diambil  oleh  PT.  Astra International  Tbk-Honda  guna  menghindari  kerugian  yang  lebih  parah,  perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap  pekerja  debitur  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  masa  pandemi  Covid-19  telah diatur  dalam  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk  menjamin segala  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja,  khususnya bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  bentuk  perlindungan  hukum  b a g i  pekerja  debitur  yang  mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  pada  masa  pandemi  Covid-19  serta mempelajari  implikasi pemerintah dalam melindungi  debitur  yang  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  akibat  Covid-19.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum.  Sumber  hukum  yang  digunakan yaitu  primer  dan  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  dilakukan  teknik  pencatatan, meringkas, maupun mengutip dan data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  perlindungan  hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa program kartu pra-kerja dan bantuan  stimulus  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  belum  bekerja  dan  pekerja  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja.  Implikasi  dari  kebijakan  program  kartu  pra-kerja  dan  bantuan  stimulus  yang diterbitkan  oleh  pemerintah  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh  salah  satu  pekerja  PT.  Astra  International Tbk- Honda  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja,  manfaat  dari  kebijakan  program  kartu  pra-  kerja  dan bantuan stimulus dirasakan sangat membantu mengembangkan  usaha yang baru dirintisnya.
Kata  Kunci :  Pekerja,  Pemutusan Hubungan Kerja,  Perlindungan Hukum

## Abstract
Termination  of  employment  during  the  covid -19  pandemic  is  a  step  that  must  be  tak en  by  PT.  Astra International Tbk -Honda in order to avoid more severe losses, the legal protection provided to debtor work ers who have been laid off during the Covid-19 pandemic has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which aims to guarantee all basic rights of work ers and guarantee equality and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of work ers, especially for work ers who have been termina t e d . The  purposes  of  this  research  are  to  reveal  the  form  of  legal  protection for debtor work ers who experience Termination  of  Employment  (PHK)  during  the  Covid -19  pandemic  and  to  study  the  implications  of  t he government  in  protecting  debtors  who  experience  Termination  of Employment (PHK) due to Covid -19. This study uses empirical legal research with a sociology of law approach. The sources of law used are primary and secondary. The techniques for collecting  legal materials are recording, summarizing, and quoting techniques and the data that has been collected is then used qualitative analysis techniques. The results of the study re v e a l that the legal protection provided by the government to work ers who have b een terminated is by issuing policies in  the  form  of  a  pre-employment  card  program  and  stimulus  assistance  intended  for  people  who  have  not work ed and work ers who have been laid off. The implications of the pre -employment card program policy and stimulus  assistance  issued  by  the  government  were  greatly  appreciated  by  one  of  the  work ers  of  PT.  Astra International Tbk -Honda who experienced termination of employment, the benefits of the pre -employment card program  policy  and  stimulus  assistance  were  felt  to  be  very  helpful  in  developing  the  business  he had just started.
Keywords: Work ers, Termination of Employment, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  yang  melanda  seluruh  negara  di  dunia  pada  saat  ini  sangatlah  berpengaruh terhadap  bidang  ketenagakerjaan  pada  setiap  industri  perusahaan-perusahaan  terutama pada bidang otomotif.  Persaingan-persaingan  antar  perusahaan  tidak  terhindarkan  dan  bahkan  menjadi  sangat ketat.  para  pengusaha  yang  memikirkan  sekaligus  menyikapi  hal  ini,  terkadang  para  pengusaha melakukan  serta  mendukung  suatu  barang  produksinya  agar  lebih  baik  dan  memenuhi  standar kualitas  dari  perusahaan  tersebut.  permasalahan  yang  paling  pokok  pada  ketenagakerjaan  yaitu terletak pada kesempatan kerjanya.
Ketidak  seimbangan  mengenai  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  terjai  saat  ini  dengan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia saat ini berdampak pada tidak seimbangnya kegiatan dalam pembangunan  ekonomi,  beserta  kehidupan  lainnya.  maka  dari  dengan  menggiatkan  penguatan ekonomi  di  dalam  masyarakat,  maka  suatu  kesempatan  kerja  yang  diperoleh  juga  akan  semakin banyak  dan  kemajuan  suatu  kegiatan  ekonomi  pada  masyarakat  akan  semakin  berangsur  membaik (Husni,  2008) .  Tidak  hanya  memikirkan  lapangan  kerja  maupun  produktivitasnya  saja  tetapi  juga diperlukan  adanya  payung  hukum  terhadap  para  pekerja  yang  dimana  fungsinya  sebagai perlindungan  terhadap pekerja-pekerja yang mencari nafkah pada suatu perusahaan di dalam negeri. Penyebaran  virus  Covid-19  membawa  dampak  buruk  bagi  masyarakat.  Guna  menekan  angka penyebaran  Covid-19  yang  makin  hari  makin  mengalami  peningkatan  di  Kota  Denpasar,  akhirnya pemerintah pusat  menerapkan kebijakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada daerah pulau Jawa dan Bali, Akibat dari penerapan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) tersebut memberikan dampak  yang  buruk  terhadap  sektor  perekonomian  di  Indonesia,  khususnya  di  Bali,  saat  ini  kondisi perekonomian  Provinsi  Bali  tengah  mengalami  keterpurukan  karena  sektor  pariwisata belum dibuka untuk  turis  asing  yang  ingin  berlibur  ke  pulau  Bali,  akibatnya  banyak  sektor  usaha  mengalami kerugian akibat diterapkannya kebijakan PKM (Pembatasan kegiatan masyarakat). Menurut Frivanty &  Ramadhani  (2021) pada  dasarnya  alasan  perusahaan  melakukan  PHK  secara  sepihak  selama pandemi  covid-19  adalah  keadaan  force  majeur,  yang  mengakibatkan  penurunan  omzet  penjualan hingga  penutupan perusahaan dan adapun perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi  covid-19 diharuskan memberikan hak atas ganti kerugian terhadap pekerja.
Kerugian  yang  dialami  oleh  berbagai  perusahaan  akibat  diterapkannya  kebijakan  PKM (pembatasan  kegiatan  masyarakat)  menyebabkan  banyak  perusahaan  khususnya  di  Bali  melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjaannya karena perusahaan terus mengalami kerugian dan  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada  para  pekerjanya.  Salah  satu  perusahaan yang  mengalami  dampak  negatif  dari  pandemi  Covid-19 adalah PT. Astra International Tbk-Honda, selama  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  daya  beli  masyarakat  pada  bidang  otomotif  cenderung sangat  menurun,  dikarenakan  masyarakat  juga  banyak  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  oleh perusahaan  tempat  mereka  bekerja,  saat  ini  sektor  perekonomian  pada  bidang  otomotif  sangat mengalami  kelesuan  dan  penurunan  daya  beli  oleh  masyarakat,  sehingga  perusahaan  melakukan berbagai  upaya  guna  meningkatkan kembali produktivitas penjualan mereka agar bisa bertahan, salah satu caranya adalah dengan memberikan  target  penjualan  terhadap  para  pekerjanya,  target tersebut bertujuan  untuk  memotivasi  pekerjanya  untuk  lebih  giat  bekerja  menawarkan  produk  otomotif perusahaan  kepada  masyarakat.  Namun  disisi  lain,  perlindungan  hukum  harus  diimplementasikan guna  mendapatkan  hak-hak  bagi  para  pekerja.  Perlindungan  hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan  terhadap  subjek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Ramlan & Fitri,  2020) . Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  salah  satu  pekerja  di  PT.  Astra International  Tbk-Honda,  strategi  target  penjualan yang diterapkan perusahaan terhadap pekerjanya, sedikit memberikan rasa kekhawatiran terhadap pekerjanya apabila target penjualan yang ditargetkan tidak  mampu  terpenuhi,  apabila  target  penjualan  yang  diberikan  perusahaan  tidak  mampu  dipenuhi maka  akan  beresiko  dilakukannya  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  perusahaan  dengan  tetap memberikan hak-hak yang wajib diterima pekerja apabila mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  berarti  suatu  keadaan  dimana  si-buruh  berhenti bekerja  dari  majikannya.  Gaji  atau  upah  pekerja  di  PT.  Astra  ini  tidaklah  cukup  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari,  sehingga  pekerja  tersebut  melakukan  kredit  di  bank  agar  bisa  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Akan  tetapi,  seiring  berjalannya  waktu  keadaan  di  seluruh  dunia  sangat
berubah karena adanya pandemi Covid-19, sehingga pekerja tersebut terkena imbasnya, yaitu pekerja tersebut terkena Pemutusan Hubungan  Kerja (PHK).
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid 19 mencakup 2 bentuk perlindungan  hukum  yaitu  berupa  kompensasi  dan  surat  pengalaman  kerja  sedangkan  dari pemerintah,  dikeluarkannya  produk  hukum  dan  program-program  perlindungan  pekerja (Hatane  et al.,  2021) .  Pengusaha  wajib  memberikan  hak-hak  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja,  dan  uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dan terhadap pengusaha  juga  tetap  menunaikan  kewajiban  memberikan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan (Suciningsih  &  Dharmakusuma,  2021) .  Terkait  ketentuan  pemutusan  hubungan kerja untuk efisiensi pengusaha  wajib  memperhatikan  ketentuan  pada  Peraturan  Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang perjanjian  kerja  waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (Pamungkas  &  Irawan,  2021) .  Dari  fenomena  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengungkap  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  debitur  yang  mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  pada  masa  pandemi  Covid-19  serta  mempelajari  implikasi pemerintah  dalam  melindungi  debitur  yang  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  akibat Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  merupakan  suatu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan,  mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.  Penelitian  hukum  empiris  dengan  istilah  lain  biasa  disebut  sebagai  penelitian  hukum sosiologis  ini  bertolak  dari  data  primer  atau  dasar,  yaitu  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  berupa pengamatan  (observasi), maupun wawancara (Efendi & Ibrahim, 2018) . Pendekatan sosiologi hukum adalah  pendekatan  yang  digunakan  guna  mengamati  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi  sosial masyarakat  guna  mengamati  hukum  yang  dilaksanakan  dengan  mengamati  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja (Ali,  2016) .  Mengenai  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang menjadi  dasar  kajian  dari  penelitian  ini.  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  peneliti  secara langsung  melalui  subyek  penelitian  berupa  hasil  wawancara  di  lapangan.  Melalui  metode  penelitian wawancara,  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  guna  memperoleh  data-data  yang  langsung berhubungan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Data  primer  sebagai  data  utama  di  dalam penelitian,  dilakukan  melalui  teknik  wawancara.  Untuk  melaksanakan  teknik  wawancara  diawali dengan  observasi  terlebih  dahulu  ke  lokasi  penelitian,  kemudian  mempersiapkan  daftar  pertanyaan dan kemudian melakukan wawancara dengan salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja.  Data  sekunder  sebagai  data  penunjang  di  dalam penelitian,  dilakukan  dengan  studi  dokumen  yang  berhubungan  dengan  penelitian,  didapat  dari perpustakaan  serta  dokumen  ataupun  artikel  melalui  penelusuran internet, kemudian dilakukan teknik pencatatan,  meringkas,  maupun  mengutip.  Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Astra  Motor  Honda Cokroaminoto,  yang  beralamat  di  Jalan  Cokroaminoto Nomor 80, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota  Denpasar,  telepon  0877-6147-4500,  e-mail  astramotor.amcdps@gmail.com..  Penelitian ini tidak meneliti  semua  populasi  atau  masyarakat,  tetapi  hanya  beberapa  karyawan  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja  di  PT.  Astra  International  Tbk-Honda,  oleh  karena  itu  perlu  dipilih beberapa  sampel  untuk  dijadikan  responden  dengan  cara  menggunakan  teknik  non  probability sampling (Soemitro,  1994) .  Dalam  menganalisa  data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik  analisis  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  baik  yang  bersumber  dari  data  primer  maupun data  sekunder  adalah  data  naturalistik  yang  terdiri  atas  kata-kata  yang  tidak  diolah  menjadi  angka- angka.  Dari  seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan,  diuraikan  dan  ditata  secara  deskriptif  kemudian disistemasikan  yang selanjutnya  dijadikan  dasar dalam pengambilan  kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Ba g i Pekerja Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubung a n Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  telah  diatur  di  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  dimana  perlindungan  hukum  ini  bertujuan  untuk  melindungi para pekerja agar hak-
hak  dasarnya  terjamin  dan  dipenuhi  oleh  perusahaan  tempat  mereka  bekerja  agar  tidak  terjadi perbuatan  semena-mena terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja yang telah dilindungi oleh  Undang-undang,  dimana  hak-hak  dasar dari pekerja sangat penting untuk dilindungi, terlebih lagi pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  negara  di  dunia  saat  ini  yang  membuat  sektor ekonomi  berbagai negara di dunia terganggu akibat pandemi covid-19 (Husni, 2008) .
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  merupakan  masalah  yang  sangat  serius  yang  dihadapi seluruh  negara  di  dunia  saat  ini,  khususnya di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi  covid-19  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap  para  pekerjanya  merupakan  suatu masalah  yang  harus  segera  ditangani  oleh  pemerintah,  agar  tidak  menimbulkan  kesenjangan  sosial yang  berdampak  meningkatnya  angka  kemiskinan  di  dalam  masyarakat.  Pemutusan  hubungan  kerja merupakan  masalah  serius  yang  harus  segera  diatasi,  mengingat  banyaknya  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  oleh  setiap  keluarga,  mulai  dari  kebutuhan  primer  hingga  kebutuhan  sekunder,  dengan banyaknya  dilakukan  pemutusan  hubungan  kerja  mengakibatkan  menurunnya  daya  beli  dari masyarakat,  yang  berpengaruh  terhadap  perputaran  ekonomi  di  masyarakat.  Dengan  meningkatnya angka  kemiskinan  di  masyarakat  dapat  meningkatkan  angka  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat akibat kesenjangan sosial yang terjadi.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  debitur  yang  mengalami pemutusan hubungan kerja di masa  pandemi  covid-19  sangat  diperlukan  guna  melindungi  pekerja  agar  dipenuhi  hak-hak  dasar mereka  yang  wajib  dipenuhi  oleh  perusahaan  tempat  mereka  bekerja,  perlindungan  hukum  ini bertujuan  agar  perusahaan  tidak  memanfaatkan  masa  pandemi  covid-19  ini  untuk  tidak  dipenuhinya hak-hak dasar yang wajib diterima oleh para pekerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  dimana  dalam  pasal  ini  menentukan  bahwa  pekerja  yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  akibat  perusahaan  mengalami  kerugian  akibat  keadaan memaksa/  force  majeure  wajib  untuk  memberikan  pesangon  terhadap  para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan  kerja (Budiartha, 2016) .
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  para  pekerja  yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  terdapat  dua  bentuk  perlindungan  hukum,  yaitu  perlindungan hukum  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif,  dimana  perlindungan  hukum preventif  merupakan  perlindungan  hukum  berupa  dibuatnya  suatu  aturan  atau  kebijakan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  guna  mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran,  khususnya pelanggaran  yang  dibuat  oleh  perusahaan  yang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerjanya  di  masa  pandemi  covid-19,  selanjutnya  bentuk  perlindungan  hukum  represif,  dimana perlindungan  hukum  represif  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  setiap  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap  pekerjanya  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) dimana  bentuk  perlindungan  hukum  represif  ini  berupa  kesempatan  yang  diberikan  pemerintah kepada  para  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  yang  hak-hak  dasarnya  tidak dipenuhi  oleh  perusahaan  tempat  mereka  bekerja  agar  dapat  dilakukan  penyelesaian  melalui  litigasi dan non litigasi.

## 2. Implikasi Pemerintah dalam Melindungi Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Covid-19
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja di PT Astra International Tbk-Honda, yakni Komang Fanny Mega Setiawan sebagai sales di perusahaan tersebut, menjelaskan bahwa :
“Kebijakan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  PT.  Astra  International  Tbk-Honda,  Perusahaan tidak  langsung  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap  karyawan  yang  di maksud  sales,  jadi  sales  marketing  kita  diberi  keringanan  dengan  penurunan  target penjualan dari kondisi normal, Penurunan target itu menjadi 75% dari 100%, Dan jika di bulan pertama  karyawan  tidak  target  akan  dibebaskan  dari  surat  peringatan,  Dan  jika  bulan kedua juga  tidak  target  pada  bulan  itu  baru  dikeluarkan  surat  peringatan  pertama  sampai  dengan bulan  berikutnya  jika  tidak memenuhi target yang diberikan oleh PT. Astra International Tbk- Honda,  maka  akan  di  keluarkan  peringatan  secara  tertulis  sampai  dengan  SP3,  Setelah mendapatkan  surat  peringatan  sampai  dengan  SP3  disanalah  perusahaan  akan  melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengeluarkan semua sisa hak karyawan yaitu berupa pensiunan atau pesangon yang diberikan  kepada pekerja yang mengalami  PHK”.
Selain  itu  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Fanny Mega Setiawan, salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menyatakan bahwa:
“Dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa Kartu Pra Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK)  sedikitnya  memberikan  manfaat  guna keberlangsungan hidup di masa pandemi virus corona, Fanny Mega Setiawan merupakan salah satu peserta dari program Kartu Pra-Kerja, selama pelatihan yang diperoleh  dari program Kartu Pra-Kerja  memberikan  edukasi  baru  mengenai  kegiatan  usaha  yang  memungkinkan  untuk dilakukan  di  tengah  masa  pandemi  virus  corona,  selain  itu  dengan  diberikannya  insentif sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan selama 4 Bulan, sangat memberikan manfaat guna  mengembangkan  skill  yang  diperoleh  melalui  pelatihan  pada  program  Kartu  Pra-Kerja, namun  bantuan  tersebut  masih  dirasa  belum  cukup  olehnya  mengingat  masa  pandemi  virus corona  tidak  ada  kepastian  kapan  akan dapat ditangani atau berakhir dan dapat hidup secara normal seperti sedia kala, ia berharap kedepannya pemerintah menerbitkan kembali kebijakan- kebijakan  baru  yang  dapat mendukung dan melindungi pekerja seperti dirinya yang mengalami pemutusan hubungan kerja di masa sulit  saat ini”
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah berupa  program  kartu  Pra-Kerja  dan  Bantuan  Stimulus  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK)  sedikit  tidaknya  memberikan  manfaat  terhadap  pekerja yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  untuk  dapat  menjaga  keberlangsungan  hidupnya dengan  beberapa  program  yang,  diharapkan  pemerintah  juga  dapat  mengkaji  indikator  dari keberhasilan  kebijakan  yang  telah  diterbitkan  dalam  hal  melindungi  pekerja  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  masa  pandemi  virus  corona  yang  melanda  seluruh  negara  di dunia  saat  ini.  Diharapkan  pemerintah  juga  dapat  menerbitkan  kembali  kebijakan-kebijakan  baru guna  mendukung  dan  melindungi  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  agar dapat  bertahan  hidup  di  masa-masa  sulit  yang  dialami  pekerja  lainnya  akibat  pemutusan  hubungan kerja (PHK).
Pendapat  penulis  mengenai  implikasi  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  pekerja  yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akibat  pandemi  virus  corona  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  salah  satu  pekerja  di  PT.  Astra  International  Tbk-Honda  yang  mengalami pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  kebijakan  pemerintah  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  guna melindungi  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  masa  pandemi  virus corona  seperti  program  kartu  Pra-kerja  dan  bantuan  stimulus  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) sangat dirasakan manfaatnya oleh Fanny Mega Setiawan, dari  program  pemerintah  berupa  kartu  Pra-kerja  dan  bantuan  stimulus  dari  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK),  bantuan  stimulus  yang  diterima  oleh  Fanny Mega  Setiawan  dipergunakan  untuk  keperluan pengembangan usaha depot rumah makan yang baru dirintis  oleh  Fanny  Mega  Setiawan  akibat  dari  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  yang  dialaminya. Fanny  Mega  Setiawan  juga  berharap  pemerintah  segera  menemukan  jalan  keluar  dari  kesulitan ekonomi  yang  dialami  oleh  para  pekerja  yang  sama-sama  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja (PHK). Untuk saat ini kebijakan pemerintah berupa kartu Pra-kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK)  masih  dirasa  belum  cukup mengingat  situasi  pandemi  virus  corona  saat  ini  yang  tidak  menentu  yang  berpengaruh  terhadap perekonomian  masyarakat khususnya daya beli  masyarakat yang terus menurun.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  Hukum  yang  diberikan  terhadap pekerja debitur yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi virus Covid-19 telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  bertujuan  untuk  menjamin  segala  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin kesamaan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja,  selain  itu  perlindungan  terhadap  pekerja  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya hubungan  kerja  yang  harmonis  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  tanpa  disertai  adanya tekanan-tekanan  dari  pihak  yang  kuat  kepada  pihak  yang  lemah.  Adapun  implikasi  kebijakan pemerintah  dalam  melindungi  pekerja  debitur  yang  mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
akibat pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa program kartu Pra-Kerja dan bantuan  stimulus  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK), berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah satu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT.  Astra International Tbk-Honda Atas Komang Fanny Mega Setiawan, dengan adanya kebijakan  dari pemerintah berupa program kartu Pra-Kerja dan  bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  JAMSOSTEK)  di  masa  pandemi Covid-19, sangat  membantu  pengembangan  usaha  yang  dirintisnya  di  masa  pandemi Covid-19 akibat pemutusan hubungan  kerja yang dialaminya  pada PT.  Astra International Tbk-Honda.

## 2. Saran
Saran  dari  peneliti  untuk  pemerintah,  dalam  masa  pandemi  Covid-19  saat ini banyak sekali pekerja yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  saat  ini  program  yang  diterbitkan  pemerintah dalam  membantu  dan  melindungi  pekerja  adalah  berupa  Kartu Pra-Kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) agar lebih dioptimalkan, mengingat banyaknya pro dan kontra pada awal diterbitkannya Kartu Pra-Kerja karena tidak semua pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  dapat  menikmati  program  tersebut  karena terdapat  penggolongan usia untuk dapat memperoleh program kartu Pra-Kerja. Kepada  perusahaan yang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  hendaknya  perusahaan  yang  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  masa  pandemi  Covid-19,  agar  tetap  memenuhi  kewajibannya dengan  memberikan  uang  pesangon  terhadap  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Z. (2016). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Jakarta. Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Setara Press, Malang. Efendi, J., & Ibrahim,  J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Kencana, Jakarta.
Frivanty,  S.,  &  Ramadhani,  D.  A.  (2021).  Pandemi  Covid-19  sebagai  Alasan  Perusahaan  untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Jurnal Justitia , 8 (2), 422–434. Hatane,  K.,  Alfons,  S.  S.,  &  Matitaputty,  M.  I.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  di Masa Pandemi Covid-19. TATOHI , 1 (3), 265–275. Husni, L. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Pamungkas,  F.  A.  S.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dimasa Pandemi Covid-19. Ajudikasi Jurnal Hukum , 5 (1), 99–108. Ramlan,  &  Fitri,  R.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  dari  Tindakan  PHK Perusahaan dimasa Covid-19. Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum , 8 (2), 58–73. Soemitro,  R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia,  Jakarta.
Suciningsih,  P.  W.,  &  Dharmakusuma,  A.  A. G. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang  Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Akibat  Covid-19. Kertha  Semaya , 9 (9),  1603– 1612.