DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 21 April 2024, Revised: 29 April 2024, Publish: 30 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Henny Andriani 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hennyandriani94@gmail.com
Corresponding Author: hennyandriani94@gmail.com
Abstract: As  a  constitutional  court,  the  constitutional  court  has  a  fundamental  role  in resolving various  problems within its authority. To be able to proceed to  the Constitutional Court,  citizens  must  first  be  recognized  as  applicants  who  have  legal  standing  and  have losses or potential losses due to the enactment of a norm. The legal status of the parties is a formal  requirement  in  every  case  before  the  Constitutional  Court,  especially  the  main concern  is  the  legal  position  of  the  parties  in  the  case  of  judicial  review  of  the  1945 Constitution. The problem is  related to  the legal  standing  of  the parties,  there are no  clear parameters  and  the  Court  The  Constitution  is  given  full  authority  to  interpret  the  legal position of the parties so that many applications are ruled inadmissible because the applicant does not have clear legal standing. The legal position of the applicants should not be made too complicated to ensure that parties who feel their constitutional rights have been violated can obtain legal certainty.
Keyword: Legal Standing; The Parties; Constitutional Court.
Abstrak: Sebagai  peradilan  konstitusi,  mahkamah  konstitusi  memiliki  peran  fundamental dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  menjadi  kewenangannya.  Untuk  dapat beracara  di  Mahkamah  Konstitusi,  warga  negara  harus  terlebih  dahulu  diakui  sebagai pemohon  yang  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing)  dan  memiliki  kerugian  atau potensi  kerugian  akibat  berlakunya  suatu  norma.  Kedudukan  hukum  para  pihak  menjadi syarat  formil  dalam  setiap  perkara  di  mahkamah  konstitusi,  terutama  yang  menjadi  pokok perhatian  adalah  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  perkara  pengujian  undang-undang terhadap  UUD  1945.  Permasalahannya  ialah  terkait  dengan  legal  standing  para  pihak,  tidak mempunyai  parameter  yang  jelas  dan  Mahkamah  Konstitusi  diberikan  kewenangan  penuh untuk menafsirkan kedudukan hukum dari para pihak tersebut sehingga banyak permohonan yang  dijatuhi  putusan  tidak  dapat  diterima  karena  pemohon  tidak  memiliki  legal  standing yang  jelas.  Kedudukan  hukum  para  pemohon  seharusnya  tidak  dibuat  begitu  rumit  untuk menjamin bahwa para pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar bisa mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Para Pihak; Mahkamah Konstitusi .

## PENDAHULUAN
Pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah digelar lebih-kurang 17 tahun. Perkembangan tidak hanya terjadi dalam tradisi beracara tetapi juga pada hukum acara pengujian undang-undang itu sendiri. Salah satu perkembangan yang menarik  adalah  ketentuan  mengenai  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  para  pihak  dalam pengujian undang-undang.
Perkembangan itu tentu bertujuan untuk membangun hukum acara MK menjadi lebih baik lagi sehingga para pencari keadilan tidak dirugikan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara  di  MK.  Misalnya,  dalam  hal  kedudukan  Pemohon  terdapat  perkembangan  yang menarik.  Pada  Putusan  Nomor  27/PUU-VII/2009,  status  perseorangan  warga  negara Indonesia, terutama pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi alasan konstitusional dalam menentukan seseorang layakk memenuhi kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak. Dengan membuktikan bahwa  dirinya  adalah  warga  negara  pembayar  pajak  maka    Pemohon  dapat  dinyatakan memiliki kedudukan hukum.
Dalam  perkembangannya,  MK  memaknai  putusan  tersebut  secara  berbeda.  Menurut MK  tidak  semua  hal  terkait  pengujian  perundang-  undangan  dapat  dipergunakan  dalil  tax payer karena itu membuka ruang setiap orang dapat menguji undang-undang tanpa ada alasan yang tegas kerugian konstitusionalnya. Bahkan MK menyatakan bahwa kedudukan tax payer hanya  berlaku  dalam  perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  anggaran  negara saja.
Pada  perkara  berbeda,  kedudukan  hukum  partai  politik  yang  melakukan  pengujian perundang-undangan  diberi  syarat  tertentu.  Dalam  pengujian  UU  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu  yang  menguji  masa  jabatan  wakil  presiden,  MK  membatasi  hanya  partai- partai yang tidak terlibat pembahasan dan persetujuan, alias partai non-parlemen, yang dapat melakukan  pengujian.  Putusan  MK  Nomor  36/PUU-XVI/2018  dan  Nomor  40/PUU- XVI/2018  menarik  untuk  dibahas  dan  menjelaskan  perkembangan  kedudukan  partai  politik dalam pengujian undang-undang di MK.
Di samping perkembangan kedudukan hukum pemohon terhadap tax payer dan partai politik,  perkembangan  ketatanegaraan  selanjutnya  juga  dapat  dilihat  terhadap  keberadaan Warga  Negara  Asing  (WNA)  sebagai  pemohon  dalam  pengujian  undang-undang.  Di  mana melalui  putusan  mahkamah  konstitusi  Nomor  137/PUU-XII/2014,  MK  dalam  putusannya menyatakan  bahwa  pemohon  yang  berstatus  WNA  tidak  mempunyai legal  standing untuk bercara  di  Mahkamah  Konstitusi,  hal  itu  tidak  berarti  bahwa  WNA  tidak  memperoleh perlindungan  hukum  menurut  prinsip  due  process  of  law.  Dengan  kata  lain,  WNA  tidak memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK.
Padahal  secara  hystorical  context-nya,  diskursus  kedudukan  WNA  dalam  pengujian undang-undang  mulai  dibahas  ketika  terdapat  undang-  undang  yang  mengatur  kehidupan WNA di Indonesia yang disinyalir berpotensi melanggar hak konstitusional. Di samping itu, secara  yuridis  WNA  juga  adalah  salah  satu  tax  payer  yang  turut  serta  berkontribusi  dalam meningkatkan  pendapatan  negara  di  Indonesia.  Sehingga,  bagaimanapun  negara  juga memiliki konsekuensi untuk melindungi hak- hak konstitusional WNA tersebut.
Dari  beberapa  dinamika  atau  perkembangan  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam beracara  di  mahkamah  konstitusi  tersebut,  tentu  saja  secara  garis  besar  para  pemohon  yang dapat  mengajukan  permohonan  pengujian  undang-undang  ialah  pemohon  yang  memiliki kedudukan  hukum  ( legal  standing )  dan  memiliki  kerugian  atau  potensi  kerugian  akibat berlakunya  suatu  norma.  Dalam  kajian  yang  sama  Harjono  juga  mengungkapkan  bahwa, Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memiliki atau memenuhi
syarat-syarat untuk dapat mengajukan suatu perkara penyelesaian sengketa atau perselisihan di depan mahkamah konstitusi. 1
Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi, pemohon  adalah  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang  yaitu  :  a.  perorangan  warga  negara  Indonesia;  b. kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalan  undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2 Kedudukan hukum para pihak  menjadi  syarat  formil  dalam  setiap  perkara  di  mahkamah  konstitusi,  terutama  yang menjadi  pokok  perhatian  adalah  kedudukan  hukum  para  pihak  dalam  perkara  pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
Perubahan-perubahan  mengenai  pengaturan  kedudukan  hukum  para  pihak sebagaimana dijelaskan di  atas, menunjukkan bahwa masih sangat  diperlukan kejelasan dan kajian  komprehensif  terhadap  kedudukan  hukum  para  pihak  agar  dapat  memberikan kepastian hukum bagi para pihak sebagai pencari keadilan (justitiabellen). Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Abdul Mukhtie Fadjar yang menyatakan bahwa legal standing menjadi masalah paling rumit dan membutuhkan kajian lebih lanjut. 3
Itu  sebabnya,  persoalan  kedudukan  hukum  para  pihak  di  Mahkamah  Konstitusi dianggap sebagai  salah  satu  isu  sentral  serta harus mengikuti  perkembangan hukum  saat  ini khususnya  perkembangan  hukum  acara  mahkamah  konstitusi.  Sebab,  secara  yuridis kedudukan hukum pemohon pengujian undang-undang (PUU) itu diatur secara jelas melalui Pasal  51  UUMK.  Sementara,  untuk  Sengketa  Kewenagan  Lembaga  Negara  (SKLN)  yang kewenangannya diberikan oleh UUD diatur didalam Pasal 61 ayat (1) UUMK, penyelesaian sengketa  hasil  pemilihan  umum  (PHPU)  diatur  didalam  Pasal  74  ayat  (1),  dan  pembubaran partai  politik (PPP) diatur didalam Pasal  68 UUMK. Persoalannya kemudian adalah apakah pengaturan kedudukan hukum pemohon tersebut, sudah sesuai dengan perkembangan saat ini dan  perkembangan  hukum  acara,  atau  bahkan  dibutuhkan  adanya  penyesuaian  dikarenakan dinamika hukum acara dan hukum tata negara saat ini.
Pada hakikatnya pengaturan mengenai kedudukan hukum para pihak dalam beracara di  mahkamah  konstitusi  menjadi  penting  untuk  diatur  agar  memberikan  kepastian  hukum bagi para pihak dalam acara mahkamah konstitusi. Pengaturan kedudukan hukum para pihak juga  merupakan  upaya  dalam  melaksanakan  perlindungan  hak-hak  konstitusional  warga negara.  Selama  ini,  persoalan  terkait  dengan legal  standing para  pihak  tidak  memiliki parameter  yang  jelas  dan  Mahkamah  Konstitusi  diberikan  kewenangan  penuh  untuk menafsirkan  kedudukan  hukum  dari  para  pihak  tersebut  sehingga  banyak  permohonan  yang dijatuhi putusan tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki legal standing yang  jelas.  Kesulitan  pemohon  untuk  membuktikan  bahwa  hak  kosntitusionalnya terlanggar/akan  terlanggar  membuat  banyak  sekali  undang-undang  yang  dianggap inkonstitusional menjadi gagal diuji materil oleh MK. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  5/PUU-XX/2022  misalnya,  ketentuan  Pasal  222  UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  menjadi  gagal  diuji  materil  oleh  MK  karena  MK  berpandangan  bahwa pemohon  hanya  warga  negara  Indonesia  yang  tidak  tergabung  kedalam  partai  politik, sehingga  tidak  dapat  dibuktian  kerugian  konstitusional  pemohon  dengan  berlakunya  pasal yang  dimohonkan.  Kedudukan  hukum  para  pemohon  seharusnya  tidak  dibuat  begitu  rumit untuk  menjamin  bahwa  para  pihak  yang  merasa  hak  konstitusionalnya  terlanggar  bisa mendapatkan kepastian hukum.
1 Fatmawati, 2005. Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia,PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 98.
2 Op.Cit. Pasal 51 ayat (1).
3 Abdul Mukhtie  Fadjar,  (2006), Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi ,  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta hlm, 140.

## METODE
Untuk  membahas  permasalahan  yang  terdapat  dalam  karya  tulis  ini  penulis menggunakan  metode  yuridis  normatif  (normative  legal  research)  sebab  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  mencakup  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum  dan  sinkronisasi  hukum  baik secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif dalam menentukan kesesuaian. 4 Selain itu  juga  melihat,  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoretis,  berupa konsepsi,  peraturan perundang-undangan, doktrin hukum  dan sistem hukum  yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum  yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 5
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  Penulis  akan  melakukan  beberapa  teknik pengumpulan data, diantaranya:
1. Mencari  informasi  baik  dari  perpustakaan  pribadi  maupun  milik  publik,  bahan  hukum yang  relevan  dengan  penelitian  terhadap  Perkembangan  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Semua bahan hukum  yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan  kemudian  dimasukan.  Bahan  yang  dipilih  hanyalah  bahan  hukum  yang  memiliki keterkaitan  dengan  permasalahan,  sehingga  diperoleh  bahan  hukum  yang  lebih terstruktur.Kunjungan ke perpustakaan secara langsung atau dalam jaringan ( online ), baik di  situs  perpustakaan  nasional,  perpustakaan  daerah,  perpustakaan  universitas  maupun perpustakaan fakultas yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya tesis, disertasi,  laporan  penelitian,  prosiding,  buku  ajar,  dan  lain  sebagainya,  yang  berkaitan dengan penelitian hukum ini untuk memperoleh data sekunder.
2. Kemudian  mengumpulkan  serta  memilih  (inventarisasi)  peraturan  perundang-undangan, putusan  hakim,  norma-norma  hukum,  doktrin,  teori-teori  hukum,  buku-buku,  dan  lain sebagainya,  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  metode,  teknik,  atau  pendekatan terhadap objek penelitian hukum ini.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  Penulis  akan  melakukan  tiga  kegiatan,  yakni; pertama,  mengidentifikasi  norma-norma  hukum  dengan  menggunakan  dua  konsep,  seperti konsep  legistis  positifistis  dan  menekankan  pada  putusan  hakim,  kedua,  melakukan  koleksi norma  hukum,  ketiga,  mengorganisasikan  norma  tersebut  ke  dalam  suatu  sistem  yang komprehensif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup  peraturan  perundang-undangan,  doktrin-doktrin  hukum  dan  teori-teori  hukum, yang tediri dari: 6
1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang secara langsung berkaitan dengan kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
c. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
d. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
e. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24-30.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1985,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta: Rajawali Pers, hlm.52.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.
f. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait; dan
g. Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan erat hubungannya dengan  bahan  primer  yang  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan-bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  primer  ini  seperti:  buku,  hasil  penelitian,  Risalah  Sidang, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, artikel, bahan ajar, tesis, disertasi, makalah, koran/majalah  baik  cetak  maupun  elektronik,  serta  yang  lainnya  yang  berkaitan  dengan objek  yang  diteliti. 7 Buku  Hukum  Tata  Nagara  dan  Buku  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  serta  Tesis,  Disertasi  dan  Jurnal  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi..
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum  yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer  dan  sekunder,  seperti  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris Hukum (seperti: Black’s Law Dictionary ), Kamus Ilmiah Populer, Kamus Istilah Hukum, dan  kamus-kamus  hukum  lainnya,  baik  yang  terdapat  di  Perpustakaan  maupun  media internet. 8
Penelitian hukum ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, kemudian akan dianalisis juga terkait  putusan  Mahkamah  Konstitusi    yang  berkaitan  dengan legal  standing para  pihak. Selanjutnya  data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dijabarkan  dalam  bentuk  uraian deskriptif  dan  sistematis  dengan  memaparkan  dinamika  dan  perkembangan  kedudukan hukum  para  pihak  dalam  hukum  acara  Mahkamah  Konstitusi.  Kegiatan  analisis  data  akan dilakukan  secara  simultan  dengan  proses  pengolahan  data,  bahkan  sejak  awal  pengumpulan data agar nantinya penelitian hukum ini lebih cepat dan efektif dalam prosesnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi
1. Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  dan  Implikasinya  dalam  Beracara  di  Mahkamah Konstitusi
Dalam  konteks  beracara  di  Mahkamah  Konstitusi,  tidak  semua  orang  boleh mengajukan permohonan ke MK dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium point d’interet point d’action yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan . Standing atau  personae  standi  in  judicion adalah  hak  atau  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (standing to sue). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang standing to sue diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang  cukup  dalam  satu  perselisihan  yang  dapat  dituntut  untuk  mendapatkan  keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan  apakah  satu  pihak  terkena  dampak  secara  cukup  sehingga  satu  perselisihan diajukan ke depan pengadilan.Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.
Kedudukan  hukum  ( legal  standing )  mencakup  syarat  formal  sebagaimana ditentukan  dalam  UU,  dan  syarat  materiil  yang  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  dengan  berlakunya  UU  yang  dimohonkan  pengujiannya,  sebagaimana
7 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan 3, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.
8 Ibid.
diatur  dalam  Pasal  51  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  sebagai  berikut 9 :  “ Pemohon  adalah  pihak yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh berlakunya undang-undang, antara lain:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara .”
Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dengan ketentuan  yang  sama  dalam  Pasal  3  PMK  Nomor  06/PMK/2005  tentang  Pedoman Beracara  dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang.  Jimly  Asshiddiqie  mengemukakan tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  kedudukan  hukum  ( legal  standing ) pemohon  dalam  perkara  pengujian  UU  terhadap  UUD  di  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu: “Pertama-tama  haruslah  terlebih  dahulu  membuktikan  identitas  dirinya  memang memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  51  UU  Nomor  24  Tahun  2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai  hak-hak  tertentu  yang  dijamin  atau  kewenangan-kewenangan  tertentu  yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang  terbukti  telah  dirugikan  oleh  berlakunya  Undang-Undang  yang  bersangkutan”. Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang  dirugikan.  Pertanyaannya  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan  hak  dan  kewenangan konstitusional? Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam  mengajukan  permohonan  di  MK.  Tetapi  terdapat  dua  hal  yang  harus  diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimasud adalah: 10
a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai;
1) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang  yang mempunyai kepentingan yang sama);
2) kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3) badan hukum publik atau privat, atau;
4) lembaga negara.
b. Anggapan  bahwa  dalam  kualifikasi  demikian  terdapat  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  pemohon  yang  dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang.  MK  dalam putusan  perkara  No.  006/PUU-III/2005  dan  11/PUU-V/2007  merumuskan  secara lebih  ketat  adanya  persyaratan legal  standing berdasar  hak  konstitusional  pemohon yaitu: 11
1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2) Bahwa  hak  konstitusional  pemohon  tersebut  dianggap  oleh  pemohon  telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
9 Pasal  51  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi
10 Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Acara  Pengujian  Undang-undang,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.
11 Muchamad  Ali  Safa‟at,  et.al.,  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2010, h. 98
3) Bahwa  kerugian  yang  dimaksud  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual  atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penelaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5) Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  maka  kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Legal  Standing  adalah  satu  konsep  yang  digunakan  untuk  menentukan  apakah pemohon  terkena  dampak  dengan  cukup  sehingga  satu  perselisihan  diajukan  ke  depan pengadilan. Persyaratan legal standing telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan  nyata  dan  secara  hukum  dilindungi. 12 Pemohon  yang  tidak  memiliki kedudukan  hukum  ( legal  standing )  akan  menerima  putusan  MK  yang  menyatakan permohonannya tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).

## 2. Perkembangan-Perkembangan  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengertian kedudukan hukum (legal standing) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut:  legal  standing  adalah  keadaan  di  mana  seseorang  atau  suatu  pihak  ditentukan memenuhi  syarat  dan  oleh  karena  itu  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  atau  perkara  di  depan  Mahkamah  Konstitusi. Pemohon  yang  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  akan  menerima  putusan  MK  yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 13
a. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    No.  006/PUU-III/2005  dan  11/PUU- V/2007
MK  dalam  putusan  perkara  No.  006/PUU-III/2005  dan  11/PUU-V/2007 merumuskan  secara  lebih  ketat  adanya  persyaratan  legal  standing  berdasar  hak konstitusional pemohon yaitu: 14
1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2) Bahwa  hak  konstitusional  pemohon  tersebut  dianggap  oleh  pemohon  telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3) Bahwa  kerugian  yang  dimaksud  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  actual  atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajae dapat dipastikan terjadi
4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5) Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  maka  kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
b. Legal  Standing  Pemohon  Dalam  Perkara  Nomor  36/PUU-X/2012  dan  7/  PUU- XI/2013
Perkara  Nomor  36/PUU-X/2012  Permohonan  para  Pemohon  menguji konstitusionalitas  Pasal  1  angka  19  dan  angka  23,  Pasal  3  huruf  b,  Pasal  4  ayat  (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Pemohon  I  sampai  dengan Pemohon  IX  adalah  perkumpulan-perkumpulan  berbadan  hukum  yang  secara  umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani atau masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya  (almujtama‟  al-madani),  yang  dilakukan
12 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.
13 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.
14 Ibid. h. 96-98.
melalui  berbagai  usaha-usaha  pembinaan,  pengembangan,  advokasi  dan  pembaruan kemasyarakatan  di  bidang  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  sosial, pemberdayaan  masyarakat,  peran  politik  kebangsaan,  dan  sebagainya.  Pemohon  X sampai  dengan  Pemohon  XXIV,  Pemohon  XXVI,  Pemohon  XXVIII  sampai  dengan Pemohon  XLII  adalah  perorangan  warga  negara  Indonesia,  Pemohon  XXV  dan Pemohon  XXVII  adalah  perorangan  yang  merupakan  anggota  DPD-RI. 15 Dengan mendasarkan  pada  Pasal  51  ayat  (1)  UU  MK  dan  putusan-putusan  Mahkamah mengenai  kedudukan  hukum  (legal  standing)  serta  dikaitkan  dengan  kerugian  yang dialami  oleh  para  Pemohon,  menurut  Mahkamah,  para  Pemohon  dikategorikan sebagai  perorangan  warga  negara  Indonesia  (termasuk  kelompok  orang  yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan .
Dengan  mendasarkan  pada  Pasal  51  ayat  (1)  UU  MK  dan  putusan-putusan Mahkamah  mengenai  kedudukan  hukum  (legal  standing)  serta  dikaitkan  dengan kerugian  yang  dialami  oleh  para  Pemohon,  menurut  Mahkamah,  para  Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang  mempunyai  kepentingan  sama)  yang  secara  potensial  dirugikan  hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas  yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian kerugian konstitusional seperti  yang  didalilkan  tidak  akan  atau  tidak  lagi  terjadi.  Oleh  karena  itu,  menurut Mahkamah  para  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk mengajukan permohonan a quo. 16
Dalam  Perkara  Nomor  7/PUU-XI/2013  Para  Pemohon  merasa  dirugikan dengan  berlakunya  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  d  UU  MK  yang  menyatakan:  “berusia paling  rendah  47  (empat  puluh  tujuh)  tahun  dan  paling  tinggi  65  (enam  puluh  lima) tahun  pada  saat  pengangkatan”.  Ketentuan  a  quo  dianggap  bertentangan  dengan prinsip  kepastian  hukum  dan  hak  untuk  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  sebagaimana  terkandung  dalam  UUD  1945,  karena  para  Pemohon merasa  terhalangi  haknya  yang  diatur  dalam  Pasal  22  dan  Pasal  23  UU  MK,  yaitu dapat  menduduki  jabatan  hakim  konstitusi  untuk  dua  kali  masa  jabatan,  dan diberhentikan  dengan  hormat  setelah  berusia  70  (tujuh  puluh)  tahun. 17 Dengan memperhatikan  akibat  yang  potensial  dialami  oleh  para  Pemohon  dikaitkan  dengan hak  konstitusional  para  Pemohon,  serta  mengingat  pula  bahwa  para  Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masing- masing  berpengalaman  sebagai  asisten  hakim  konstitusi  dan  Panitera  Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon berkemungkinan sewaktuwaktu diangkat menjadi hakim  konstitusi  dan  kemungkinan  pula  diperpanjang  masa  jabatannya.  Dengan demikian  maka  para  Pemohon  secara  potensial  mengalami  kerugian  hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia  lebih  dari  65  (enam  puluh  lima)  tahun,  sehingga  para  Pemohon  memiliki kedudukan  hukum  (legal  standing)  untuk  mengajukan  permohonan  a  quo.  Para pemohon  dalam  perkara  No.  36/PUU-X/2012  dan  7/PUU-XI/2013  hanya  berpotensi dirugikan.
Dengan merujuk Pasal  51 ayat  (1)  UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  UU  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  yurisprudensi  putusan perkara  No.  006/PUU-III/2005  dan  011/PUU-V/2007  tentang  persyaratan  legal standing  berdasarkan  hak  konstitusional  pemohon  dan  teori  legal  standing  bahwa
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
16 Achmad  Roestandi,  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Tanya  Jawab,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h. 41-42.
17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013
point d‟interet point d‟action yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan standing atau personae standi in judicion adalah hak atau  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  atau  permohonan  di  depan pengadilan (standing to sue).
Menurut  Jimly  Asshiddiqie 18 ,  setiap  pemohon  haruslah  (i)  salah  satu  dari keempat  kelompok  subjek  hukum  dalam  Pasal  51  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  UU  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana dijabarkan  dalam Pasal  3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005; (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangankewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  (iii)  bahwa  hak  atau  kewenangan  konstitusional  yang  bersangkutan  memang telah  dirugikan  atau  dilanggar  oleh  berlakunya  undangundang  atau  bagian  dari undang-undang  yang  dipersoalkan  itu;  (iv)  bahwa  adanya  atau  timbulnya  kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (causal  verband)  dengan  berlakunya  undangundang  yang  dimaksud;  (v)  bahwa apabila  permohonan  yang  bersangkutan  kelak  dikabulkan,  maka  kerugian konstitusional  yang  bersangkutan  memang  dapat  dipulihkan  kembali  dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara  kumulatif,  maka  yang  bersangkutan  dapat  dipastikan  tidak  memiliki  legal standing  untuk  mengajukan  permohonan  perkara  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Para pemohon  tidak  mengalami  langsung  kerugian  konstitusional  yang  bersifat  khusus (spesifik)  dan  actual  dari  dua  (2)  undang-undang  yang  diuji  materi  di  Mahkamah Konstitusi  atau  setidaknya  bersifat  potensial  yang  menurut  penalaran  yang  wajar dapat  dipastikan  akan  terjadi.  Sehingga  dengan  mendasarkan  pada  Pasal  51  ayat  (1) UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi,  yurisprudensi  putusan  perkara  No.  006/PUU-III/2005  dan 011/PUU-V/2007  tentang  persyaratan  legal  standing  berdasarkan  hak  konstitusional pemohon,  teori  legal  standing  point  d‟interet  point  d‟action  dan  pendapat  Jimly Asshiddiqie  tentang  kriteria  para  pemohon  yang  memiliki  legal  standing,  para pemohon  dalam perkara  nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013  tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan.

## Gagasan  Kedepan  Terhadap  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi
1. Pola Kedudukan Hukum Para Pihak pada Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara a. Legal  Standing  Pengujian  Konstitusionalitas  di  Mahkamah  Agung  Amerika Serikat 19
Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  menentukan  beberapa  persyaratan  “legal standing”  untuk  dapat  secara  resmi  memeriksa  sesuatu  permohonan  atau  petisi.  3 (tiga) kriteria „standing‟ dirumuskan dari konstitusi, dan 3 (tiga) lainnya dari undang- undang  tetapi  ditafsirkan  oleh  Mahkamah  Agung  tidak  bertentangan  dengan pembatasan  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Dasar.  Tiga  syarat  yang  pertama adalah: “the plaintiff must allege that he or she has suffered or imminently will suffer an  injury”;  (ii)  “the  plaintiff  must  allege  that  the  injury  is  fairly  traceable  to  the defendent’s conduct”; dan (iii) the plaintiff must allege that a favorable federal court decision is likely to redress the injury”.
18 Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Acara  Pengujian  Undang-undang,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.
19 Jimly  Asshiddiqie,  Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara,  Jakarta:  Konpress,  2006, h.100-110
Berdasarkan  ketiga  kriteria  pertama  itu,  setiap  pemohon  haruslah  benarbenar mampu  (i)  menunjukkan  bahwa  dirinya  memang  telah  menderita  kerugian  atau sungguh-sungguh pasti akan menderita kerugian yang dimaksud itu; (ii) menunjukkan bahwa  kerugian  (injury)  itu  memang  benar-benar  dapat  ditelusuri  (traceable) hubungannya  dengan  tanggung  jawab  karena  perbuatan  pihak  terdakwa;  dan  (iii) membuktikan  bahwa  putusan  pengadilan  federal  yang  lain  justru  dapat  lebih merugikan atau meningkatkan kerugian dimaksud.  Sedangkan 3 (tiga) kriteria kedua adalah, “a party generally may assert only his or her own rights and cannot raise the claims of third parties not before the court”; (ii) a plaintiff may not sue as a taxpayer who shares a grievance in common with all other taxpayers”; (iii) a party must raise a claim within the zone of interests protected by the statute in question”.
Dalam  kategori  kriteria  yang  kedua  ini,  jelas  bahwa  (i)  suatu  pihak  hanya dapat mempersoalkan haknya sendiri di pengadilan, bukan mempersoalkan hak pihak ketiga  yang  tidak  ada  sangkut  paut  langsung  dengannya;  (ii)  pemohon  petisi  juga tidak  boleh  mendasarkan  dirinya  sebagai  pembayar  pajak  untuk  mendalilkan „standing‟ di  hadapan pengadilan, karena semua  orang juga  adalah pembayar pajak, yang  juga  sama-sama  menderita  kerugian  seperti  dirinya.  Di  samping  itu,  (iii)  pihak yang berperkara hanya dapat menggugat  atau mengklaim sesuatu hak apabila hal itu termasuk  ke  dalam  wilayah  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  yang sedang  dipersoalkan.  Tiga  kriteria  pertama  ditafsirkan  sebagai  hak  konstitusional sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar,  dan  tiga  kriteria  kedua  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  pembatasan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar.  Selain  keenam  syarat  'standing'  ini,  dapat  pula  diuraikan  mengenai  masalah- masalah  'standing'  yang  bersifat  khusus,  seperti  "standing  for  legislators",  dan "standing  for  government  entities"  yang  belum  tercakup  dalam  kriteria-kriteria 'standing'  di  atas.  Karena  sifatnya  yang  khusus,  hal-hal  spesifik  ini  tidak  dibahas  di sini  karena  pembahasannya  memerlukan  pendalaman  yang  bersifat  khusus  dan tersendiri pula.
b. Persyaratan  Legal  Standing  Pengujian  Konstitusionalitas  di  Mahkamah Konstitusi Austria
Pengujian  konstitusionalitas  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi secara 'ex-officio' ketika menghadapi suatu perkara yang lain atau sebagai perkara secara tersendiri atas permintaan pemohon. Permohonan dapat diajukan oleh lembaga  negara  ataupun  individu  warga  negara.  Di  Mahkamah  Konstitusi  Austria sendiri,  jenis  permohonan  uji  konstitusionalitas  undang-undang  oleh  individu  warga negara ini, menurut Herbert Hausmaninger, tergolong baru,  yaitu baru diadopsi pada tahun 1975 dari praktek Mahkamah Konstitusi Jerman.
Persyaratan  untuk  mengajukan 'individual  request’ untuk  pengujian konstitusional  ini  cukup  ketat.  Misalnya,  dipersyaratkan  adanya  gangguan    yang sangat serius (Betroffenheitsdichte) terhadap hak-hak seorang individu warga negara, sehingga  terpenuhi  unsur-unsur  (i)  kerugian  aktual,  yang  tidak  hanya  bersifat potential,  (ii)  gangguan  yang  bersifat  langsung,  bukan  tidak  langsung,  (iii)  dengan tingkat 'seriousness' yang  tinggi,  dan  (iv)  upaya  untuk  mengembalikan  atau memulihkan kerugian itu benar-benar sudah final (exhausted) dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain (Umwegsunzumutbarkeit).
c. Persyaratan  Legal  Standing  Pengujian  Konstitusionalitas  di  Dewan  Konstitusi Perancis
Mengenai  kewenangan  Dewan  Konstitusi  ini,  dalam article  61 UUD  Tahun 1958  ditentukan "Organic  laws,  before  their  promulgation,  and  regulations  of Parliamentary assemblies, before they come into application, must be submitted to the Constitutional  Council,  which  shall  rule  on  their  constitutionality' .  Untuk  disahkan
menjadi  undang-undang,  rancangan  undang-undang  dapat  diajukan  kepada  Dewan Konstitusi  oleh  Presiden  Republik,  Perdana  Menteri  atau  oleh  salah  satu  Ketua  dari kedua kamar parlemen (Majelis Nasional dan Senat).
Jika  rancangan  peraturan  dimaksud  memang  benar-benar  diajukan  untuk diperiksa, maka pemeriksaan tersebut harus segera dilakukan oleh Dewan Konstitusi dan  dalam  waktu  selambat-lambatnva  1  (satu)  bulan  setelah  itu,  putusan  final  sudah harus  ditetapkan,  meskipun,  apabila  terdapat  keadaan  memaksa (in  case  of emergency), atas  permintaan  Pemerintah,  tenggat  waktu  tersebut  dapat  pula diperpendek menjadi  hanya 8 (delapan) hari.  Selama masa pemeriksaan  oleh Dewan Konstitusi,  rancangan  undang-undang  atau  segala  peraturan  dimaksud  belum  dapat diberlakukan  sebagai  peraturan  yang  mengikat  sampai  putusan  final  Dewan Konstitusi  ditetapkan.  Apabila  putusan  Dewan  menyatakan  bahwa  rancangan peraturan  dimaksud  tidak  konstitusional,  maka  peraturan  dimaksud  tidak  boleh diundangkan atau dimplementasikan sebagai hukum.
2. Gagasan  Kedepan  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  dalam  Beracara  di  Mahkamah Konstitusi Menurut Konsep Keadilan
Dengan  membaca  pasal  51  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas  UU  No.  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dijabarkan dalam  Pasal  3  Peraturan  MK  No.  06/PMK/2005,  yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusan  perkara  No.  006/PUUIII/2005  dan  011/PUU-V/2007,  perbandingan  legal standing  pemohon  di  negara  lain  dan  pendapat  ahli  hukum  yang  berkembang,  maka sebaiknya  persyaratan  legal  standing  diatur  dengan  perangkat  hukum  yang  lebih  kuat yaitu  dengan  revisi  UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  24  Tahun 2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  melalui  undang-undang  tersebut  dicantumkan persyaratan  legal  standing  yang  lebih  ketat  dengan  merujuk  pada  yurisprudensi Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  perkara  No.  006/  PUU-III/2005  dan  011/PUU- V/2007 dan untuk mengatur tentang hukum acara perkara pengujian undang-undang perlu dilakukan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara  Dalam  Perkara  Pengujian  Undang-Undang  terkait  pengaturan  lebih  lanjut tentang persyaratan legal standing para pemohon guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkmah Konstitusi.
Kedudukan  hokum  saat  ini,  menjadi  masalah  yang  rumit  dan  memerlukan pengkajian  lebih  lanjut,  termasuk  diantaranya  mengenai  pemohon  perseorangan  dan kesatuan masyarakat hukum adat. Banyaknya pengujian Undang-Undang yang dibatalkan akibat  para  pihak  dianggap  tidak  dapat  membuktikan  kerugian  konstitusionalnya mengindikasikan bahwa persoalan legal standing merupakan hal yang krusial. Selama ini, persoalan  legal  standing  di  MK  tidak  memiliki  parameter  yang  jelas  dan  diserahkan sepenuhnya  kepada  pertimbangan  MK.    Sehingga,  dalam  konsep  ini,  ketentuan  terkait kedudukan para pihak perlu diatur secara komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

## KESIMPULAN
Legal  standing  merupakan  persyaratan  formil  yang  harus  dipenuhi  pemohon  untuk dapat  beracara  di  Mahkamah  Konstitusi.  Sayangnya,  persoalan  terkait  legal  standing  masih belum  diatur  secara  komprehensif  dalam  hokum  Indonesia.  Selama  ini,  persoalan  legal standing  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  memiliki  parameter  yang  jelas  dan  diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pengaturan tentang legal standing perlu diatur lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hokum bagi para pihak.

## REFERENSI
A.  Abdul  Mukhtie  Fadjar,  2006, Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi ,  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Abdy  Yuhana,  2013, Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  pasca  Perubahan  Undang-Undang Dasar 1945, Fokus Media, Jakarta.
Anonim, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Cetakan 1, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta. Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manullang,  2007, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum, Cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta.
Bambang Soeggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Bambang  Sutiyoso,  2009, Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah Konstitusi , UII Press, Yogyakarta. Fatmawati,  2005, Hak  Menguji  (toetsingsrecht)  yang  dimiliki  hakim  dalam  sistem  hukum Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Firmansyah  Arifin  dkk.,  2005, Lembaga Negara dan Sengketa  Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta. Hans  Kelsen,  1995, Teori  Hukum  Murni  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum  Empirik-Deskriptif  (General  Theory  of  Law  and  State) Cetakan  1,  Alih Bahasa: Drs. Somardi, Rimdi Press. Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  1994, Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
-----------------------,  2005, Model-model  Pengujian  Konstitusional, Cetakan  2,  Konstitusi Press , Jakarta.
-----------------------,  2005, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Cetakan  1, Konstitusi Press, Jakarta.
Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
-----------------------, 2011, Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi, Cetakan  2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Munir  Fuady,  2011, Teori  Negara  Hukum  Modern  (Rechtsstaat) ,  Cetakan  2,  PT.  Refika Aditama, Bandung.
Ni‟matul  Huda,  2005, Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Judicial  Review, UII-Press, Yogyakarta.
Padmo  Wahjono,  1986, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,    2017, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan Disertasi, Cetakan 5, PT. RajaGrafindo Pers, Jakarta. SETARA  Institute,  2013, Dinamika  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga,  Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia , Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan 3, UI-Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.
Sri Soemantri, 1997, Hak Uji Material di Indonesia, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung. Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4316.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Tahun  2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Lembaran  Negara Republik  Tahun    2014  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5456.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Lembaran  Negara  Republik Tahun    2020  Nomor  216,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6554.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Putusan mahkamah konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022
Benny  Bambang  Irawan,  2007,  “Perkembangan  Demokrasi  di  Negara  Indonesia”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat , Volume 5, Nomor 1.
Miftakhul  Huda,  September  2007,  “Ultra  Petita  dalam  Pengujian  Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 3. www.dpr.go.id .. www.bphn.go.id www.hukumonline.com