## PEMILHAN UMUM SERENTAK DAPAT MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL
Barhamudin
Fakultas Hukum Universitas Palembang bsuryaigama@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out whether general elections simultaneously have an influence on strengthening presidential systems. To find out the implications of simultaneous elections on elections in Indonesia. The research method in this study uses a normative juridical approach used to  study  or  analyze  secondary  data  in the form  of legal  materials,  especially  primary  legal  materials and  secondary  legal  materials.  Primary  legal  material  is  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Decision of the Constitutional Court Number  14  /  PUU-XI  /  2013  etc.  Secondary  legal  materials  are  those that  provide  explanations  and interpretations  of  sources  of  primary  legal  materials  such  as  law  books,  legal  journals,  and  others. Tertiary  legal  materials  are  legal  materials  that  provide  guidance  or  explanation  of  primary  and secondary legal materials such as legal dictionaries, encyclopedias, and related documents. The results of the study were argued that the holding of elections simultaneously with the plurality system itself actually tended to produce few presidential candidates. When presidential elections the supporters of candidates in this system tend to ignore candidates who are not competitive  (non-viable) so they can focus  on the  top  two  candidates.  This  encouraged  a  coalition  process  between  parties from  the  start because  there  was  only  one  election  round.  The  party  that  should  submit  its  own  candidate  but  the candidate is less competitive tends to drop the candidate and endorse one of the two most competitive candidates. The plurality system, if implemented separately from the legislative elections, the parties in the legislative elections do not need to think about the influence of the presidential election. This plurality  mechanism  affects  parties  when  carried  out  simultaneously  with  legislative  elections.  The parties tend to nominate one of the two most competitive candidates, and lead to gathering support for the legislative parties in the two candidates. When one of the candidates wins the presidential election, then support for the president in the legislature tends to be the majority or close to the majority. The combination  of  the  presidential  plurality  election  system  carried  out  simultaneously  with  legislative elections is the most likely to help strengthen multi-party presidential systems. Thus the simultaneous implementation of elections will strengthen the presidential system in which the President and Vice- President are elected to gain strong legitimacy from the people, in order to realize the effectiveness of government and also the support base of the DPR.
Keywords: General voters; president and legislature; simultaneously.

## ABSTRAK
Tujuan    peneitian  ini    untuk  mengetahui  apakah  pemilihan  umum  secara  serentak mempunyai pengaruh  terhadap penguatan sistem presidensial.Untuk mengetahui implikasi pemilihan umum  serentak  terhadap  pemilihan  umum  di  Indonesia. Metode  Penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum sekunder.  Bahan    hukum  primer  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dll. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum,  dan lain-lain. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  dokumen  yang  terkait.  Hasil  penelitian diperoeh  bahwa  penyelenggaraan  pemilu  serentak  dengan  Sistem  plurality  sendiri  sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. Ketika pemilu presiden para pendukung kandidat dalam  sistem  ini  cenderung  mengabaikan  para  kandidat  yang  tidak  kompetitif  (non ‐ viable)  supaya mereka  dapat  fokus  pada  dua  kandidat  teratas.  Hal  ini  mendorong  proses  koalisi  antar  partai  sejak
awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Partai yang mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya  kurang  kompetitif  cenderung  akan  mendrop  calonnya  dan  mengendorse  satu  di  antara  dua calon  paling  kompetitif.  Sistem  plurality  bila  dilaksanakan  terpisah  dengan  pemilu  legislatif,  maka partai-partai  dalam  pemilu  legislatif  belum  perlu  memikirkan  pengaruh  pemilu  presiden  tersebut. Mekanisme  plurality  ini  berpengaruh  terhadap  partai ‐ partai  ketika  dilaksanakan  serentak  dengan pemilu  legislatif.  Partai ‐ partai  cenderung  akan  mencalonkan  salah  satu  dari  dua  kandidat  paling kompetitif,  dan  berujung  pada  mengumpulnya  dukungan  partai ‐ partai  legislatif  pada  dua  kandidat tersebut. Ketika salah satu dari kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan terhadap presiden tersebut di legislatif cenderung akan mayoritas atau mendekati mayoritas. Gabungan sistem pemilu  presiden  plurality  yang  dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu  legislatif  adalah  yang  paling mungkin  membantu  penguatan  sistem  presidensial  multipartai.  Dengan  demikian  penyelenggaraan pemilu  serentak  akan  memkuat  sistem  presidensiil  di  mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan dan juga basis dukungan dari DPR.
Kata kunci : Pemiliha umum;  presiden dan legislative;  serentak.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  sistim  negara  yang menganut demokrasi peralihan kekuasaan  merupakan  salah  satu parameter demokratis tidaknya suatu negara  melalui  rekrutmen  pejabat politik.  Peralihan  kekuasaan  berarti bahwa kekuasaan atau jabatan politik  tidak  boleh  dan  tidak  bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang,  seperti  dalam  sistem monarkhi.  Artinya,  kalau  seseorang yang  berkuasa  terus-menerus  atau satu  partai  politik  mengendalikan roda  pemerintahan  secara  dominan dari  waktu  kewaktu  sistem  itu kurang  layak  disebut  demokratis. Dengan kata lain, demokrasi
memberikan peluang peralihan kekuasaan  atau    pejabat  politik secara  teratur  dan  damai  dari seorang  Presiden  kepada  Presiden yang  lain  atau  Kepala  Daerah  satu ke  Kepala  Daerah  lain,  dari  satu partai  politik  ke  partai  politik  yang lain.  Dengan  demikian,  Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok
mempunyai  hak  danalam  meng peluang  yang  sama.  Oleh  karena  itu dalam mengisi jabatan politik, sudah seharusnya  peluang  terbuka  untuk semua orang yang memenuhi syarat,
dengan kompetisi  yang  wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
Dinegara-negara totaliter dan otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan  domain  dari  seseorang atau sekelompok orang kecil. Semua Undang-Undang
Dasar  negara  demokrasi,  selalu mencantumkan  dan  menghendaki adanya  pergantian  kepemimpinan secara  teratur  melalui    pemilu,  oleh karena  itu  pemilu  memiliki  posisi strategis yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat  akan  demokrasi  yang Setiap  lima  tahun  sekali,  proses berdemokrasi dijalankan masyarakat
Indonesia  untuk  memilih  pemimpin yang akan
memperjuangkan kepentingan mereka di pentas politik.  Kesadaran  itu  menuntut masyarakat untuk menetapkan pilihannya  atas  berbagai  varian calon wakilnya yang sudah diseleksi partai politik sebagai lembaga resmi negara  dalam  menjalankan  aktivitas politik secara legal. Pilihan yang ada menjadi  sebuah  pertaruhan  penting dalam  perjalanan  Indonesia  selama lima tahun mendatang.
Pemilu yang berfungsi sebagai sirkulasi pergantian pemimpin  diyakini  sampai  sekarang dapat memperlancar proses
demokrasi  di  Indonesia.  Pergantian
kepemimpinan  merupakan  sebuah ritual  wajib  bagi  sebuah  negara dalam  rangka  usaha  menciptakan kondisi  pemerintahan  yang  dinamis, stabil secara sosial-politik dan memiliki  sistem  pembagian  kerja yang  jelas  antara  pemimpin  dan pengikut.  Bagaimanapun  pemimpin harus  selalu  mengalami  pergantian sebagai  bukti  regenerasi  dalam sebuah  pemerintahan  berjalan  baik.
Dapat dikatakan, jika proses
konsolidasi demokrasi melalui pemilu  berlangsung  secara  luber (langsung, umum, bebas dan rahasia)  dan  jurdil  (jujur  dan  adil), maka  peluang  demokrasi  Indonesia untuk semakin kokoh menjadi terbuka  lebar.  Jika  berkaca  catatan sejarah, sejak pertama kali mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara,  Indonesia  pertama  kali menjalankan  pemilu  pada  tahun 1955. Ketika itu, pemilu menghasilkan  empat  partai  besar yang  menguasai  parlemen  dan berhak menyandang amanah sebagai penyalur  aspirasi  rakyat  Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.  Seiring  perjalanan  waktu, pemilu  semakin  berkembang  baik jumlah  partai,  aturan  main  dan beragam  atribut  lainnya.  Perjalanan pemilu di Indonesia pun berkali-kali mengalami perbaikan sesuai kebutuhan zamannya dan kepentingan politik yang mengiringinya. Para pemegang jabatan rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan  kepada rakyat  apa  yang  dilakukan  baik sebagai  pribadi  maupun  sebagai pejabat  politik.  Seorang  pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada rakyat mengapa mimilih
kebijakan A, bukan kebijakan  B,  mengapa  menaikkan pajak dari pada melakukan efesiensi dalam  pemerintahan  dan  melakukan
pemberantasan  KKN.  Apa  yang mereka  lakukan  terbuka  untuk dipertanyakan kepada rakyat.
Sri  Soemantri    memaknai
sistem pemerintahan berkenaan dengan  sistem  hubungan  eksekutif dan legislatif. Ada dan tidak adanya hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif  melahirkan  adanya  sistem pemerintahan parlementer dan sistem  pemerintahan  presidensial, yang  dalam  bahasa  inggris  disebut cabinet  government  system  dan presidential government system atau the fixed executive system. 1
Dalam perkembangan negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara  didasarkan  pada  konstitusi. Konstitusi  dapat  berupa  hukum dasar  tertulis  atau  yang  lazimnya disebut Undang-Undang Dasar.
Melalui  Undang-Undang  Dasar  kita dapat  melihat  negara  mulai  dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem  pemerintahan  dan  jaminan hak asasi manusia.
Dalam  konteks  Indonesia, konstitusi  tertulis  tertuang  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan  menjadi  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945). Di dalamya memuat mengenai  bentuk negara dan bentuk pemerintahan (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945) serta sistem pemerintahan. Sejak dahulu dikatakan bahwa UUD 1945
menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya  sistem  itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan perancang Undang- Undang Dasar 1945. Ciri-ciri
1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 ,    Jakarta:  Kencana,  2011,  Cet.  Kedua,  hal.
148.
penting yang ada di sistem presidensial yakni : 2
1.  Presiden  melaksanakan  fungsi kepala negara dan kepala
pemerintahan;
2.  Presiden dipilih secara langsung oleh  rakyat,  oleh  karenanya presiden bertanggungjawab kepada rakyat; 3.  Presiden  tidak  tunduk  kepada parlemen dan sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen; 4.  Presiden  memiliki  masa  jabatan tetap; 5.  Presiden memegang tanggungjawab  pemerintahan. Akan tetapi, sistem presidensial  yang  dianut  UUD  1945 sebelum  amandemen  tidak  murni,
karena  Presiden  dalam  menjalankan pemerintahannya harus mempertanggungjawabkannya kepada MPR sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR juga berwenang memberhentikan  Presiden  ditengah masa  jabatannya  karena  tuduhan pelanggaran  haluan  negara.    Oleh karena  itu  salah  satu  di  antara kesepakatan  Badan  Pekerja  Majelis Permusyawaratan    Rakyat    saat melakukan  pembahasan  Perubahan UUD    1945  (1999-2002)  adalah memperkuat sistem presidensial. Hal ini  dibuktikan  dengan  dimuatnya ciri-ciri pokok sistem presidensial ke dalam  Pasal  4  ayat  (1),  Pasal  6A ayat  (1),  Pasal  7,  Pasal  7C  UUD NRI 1945. Dengan demikian, jelaslah  bahwa  negara  Indonesia  di era  reformasi  ini  menganut  sistem presidensial.  Karna  ciri-ciri  pokok
2 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara  dan  Pregeseran  Kekuasaan  Dalam UUD
1945 ,  Yogyakarta:  FH  UII  Press,  2005,  Cet. Kedua, hal. 59-60. sistem presidensial disebutkan secara tegas dalam UUD NRI 1945. UUD  NRI  1945  menempatkan presiden dalam posisi yang kuat dan strategis,  karna  presiden  tidak  dapat dijatuhkan  selain  dari  alasan  yang diatur  secara  limitatif  oleh  UUD NRI  1945  (Pasal  7A  UUD  NRI 1945).
Dalam  hal  pengisian  jabatan
Presiden, Pasal 6A ayat (2) menyebutkan  bahwa  “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan  pemilihan  umum”.
Pasal  6A  ayat  (5)  UUD  NRI  1945 menyatakan  bahwa:  “Tata  cara pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan wakil  Presiden  lebih  lanjut  diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut  maka  lahirlah  Undang- Undang pelaksana Pemilihan
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yakni Undang-Undang  nomor  23  tahun 2003  yang  sekarang  telah  dicabut dan  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  42  tahun  2008  Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan
Wakil  Presiden  yang  menghendaki Pemilu Presiden dilaksanakan setelah  pemilihan  umum  Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  (selanjutnya disebut  Pemilu  Legislatif).  Terkait Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2008,  telah  dilakukan  permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Effendi  Gazali  pada  tanggal  10 januari  2013  kepada  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada  intinya  Mahkamah  Konstitusi memutuskan bahwa model
pelaksanaan  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  dengan  Pemilu Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD untuk  pemilihan  umum  seterusnya dilakukan  secara  serentak.  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan
Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD  dilaksanakan  pada  tahun 2019  dan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang  tersebut,  maka  pokok permasalahan  yang  akan  diteliti adalah : Apakah Pemilhan Umum serentak dapat memperkuat sistem  presidensial  yang  dianut
UUD NRI 1945?
C.  Tujuan  Penelitian  dan  Manfaat

## Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan  permasalahan
diatas, maka tujuan  peneitian ini adalah: a.  Untuk mengetahui apakah pemilihan umum secara serentak mempunyai  pengaruh terhadap penguatan sistem presidensial. b.  Untuk  mengetahui  implikasi pemilihan umum serentak terhadap  pemilihan  umum  di
Indonesia. 2.  Manfaat Penelitian a. Secara Teoritis Penelitian ini dapat memperkaya  khasanah  ilmu pengetahuan  dalam  hukum tata negara khsususnya mengenai pemilu serentak terhadap penguatan sistem presidensial  yang  dianut  oleh
UUD NRI 1945. b.  Secara Praktis Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan bagi pembaca khususnya mengenai  pengaruh  pemilu serentak  terhadap  penguatan sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945. C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif
digunakan  untuk  mengkaji  atau menganalisis  data  skunder  yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder 3 . Yaitu menganalisis bagaimana sistem  pemerintahan  yang  ada  di Indonesia menurut UUD 1945 pasca amandemen. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang (statute  approach) dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani , pendekatan ini  akan  membuka  kesempatan  bagi peneliti  untuk  mempelajari  adakah konsistensi  dan  kesesuaian  antara suatu undang-undang dengan undang-undang  lainnya  atau  antara undang-undang dengan undang- undang  dasar  atau  antara  regulasi dan undang-undang. 4
Dalam  proses  pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis  data  sumber  hukum  primer, sekunder dan tersier, yaitu:
a. Sumber  hukum  primer  dalam  hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum, Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  14/PUU-XI/2013  dll.  dan juga  peraturan-peraturan  yang terkait  dengan    penelitian  dalam ini.
b. Sumber  hukum  sekunder  dalam hal  ini  adalah  yang  memberikan penjelasan  dan  tafsiran  terhadap sumber  bahan  hukum  primer seperti  buku  ilmu  hukum,  jurnal hukum,  laporan  hukum,  media cetak  atau  elektronik,  pendapat
3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, hlm 11 – 12.
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, hlm 93.
para sarjana, kasus-kasus  hukum,
serta  simposium  yang  dilakukan pakar terkait dengan pembahasan 5 tentang sistem pemerintahan.
c. Bahan  hukum  tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  bahan hukum  primer  dan  sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,  dan  dokumen  yang terkait. 6 Pada penelitian yang digunakan  adalah  model  studi pustaka  ( library research ),  yang dimaksud dengan studi kepustakaaan  adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari Pelbagai sumber  dan  di  publikasikan secara  luas  serta  dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, 7 yakni  penulisan  yang didasarkan  pada  data-data  yang dijadikan obyek penelitian,
seperti peraturan perundang- undangan,  buku-buku  pustaka, majalah,  artikel,  surat  kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis  ini  yang  akan  di  susun  dan di kaji secara komprehensif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif,  yaitu  metode  analisis yang pada dasarnya mempergunakan  pemikiran  logis, analisis  dengan  logika,  dengan induksi,  analogi  /  interpretasi,
komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif,  yaitu  dari  data  /  fakta
5 Jhonny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia, Malang, hlm. 392.
6 Ibid 7 Abdul  Kadir  Muhammad,  2004, Hukum  Dan Penelitian  Hukum, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Hlm. 81.
menuju  ke  tingkat  abstraksi  yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang) 8 . Dari analisis tersebut  kemudian  akan  ditarik kesimpulan  sebagai  jawaban  atas permasalahan yang ada.

## II. PEMBAHASAN
Konsep birokrasi yang dipelopori Weber  yang  paling  banyak  dipakai dalam  memahami  birokrasi  modern  saat ini. Birokrasi sebagai organisasi memiliki  rasionalitas  dan  pembagian kerja  yang  dilakukan  secara  khusus. Identitas  yang  mendasar  dari  birokrasi modern  adalah  adanya  hirarki  bersifat monokratik  dan  terbuka,  adanya  sistem pengaturan  legal  rasional  yang  diikuti oleh  birokrat  dan  birokrat  harus  netral dari  campur  tangan  politik.  Birokrasi seharusnya  memberikan  pelayanan  pada masyarakat  secara  efektif  dan  efesien. Birokrasi  adalah  alat  pemerintah  untuk mengatur masyarakat yang
pelaksanaanya  dilakukan  oleh  para birokrat. 9 Kajian  tentang  birokrasi  tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih pemikiran  Max  Weber.  Menurut  Weber, birokrasi yang baik adalah bisa dilaksanakan  dalam  kondisi  organisasi khusus  sehingga  dapat  membedakan dengan  organisasi  lainnya.  Birokrasi yang  ideal  ialah  birokrasi  murni  atau paling rasional, terdapat sepuluh ciri dari tipe  birokrasi  ideal  menurut  Weber, yaitu:. 10
1.  Para  anggota  staf  bersifat bebas  secara  pribadi  yang
8 Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif  :  Dasar-Dasar  dan  Aplikasi ,  YA  3, Malang, Hal.5
9 Hamka.  Ketidaknetralan    Birokrasi Indonesia.    Jakarta:   PT   Elex    Media  Komputindo, 2014. Hal.14
10 Delly  Mustafa,  Birokrasi  Pemerintahan. Bandung: Penerbit AlfabetaMustafa, 2014, Hal. 18
hanya menjalankan tugas impersonal sesuai jabatan;
2.  Terdapat  hirarki  jabatan  yang jelas;
3.  Fungsi-fungsi  jabatan  diatur dan ditentukan secara tegas;
4.  Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak tertentu; 5.  Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalitas; 6.  Para  pejabat  memiliki  gaji yang bersifat berjenjang menurut  kedudukan  dalam hirarki;
7.  Pos  jabatan  adalah  lapangan kerja  yang  pokok  bagi  para pejabat;
8.  Struktur  karir  dan  promosi dimungkinka atas dasar
senioritas  dan  keahlian  dan pertimbangan keunggulan; 9.  Pejabat  sangat  mungkin  tidak sesuai  dengan  pos  jabatannya maupun dengan sumber- sumber  yang  tersedia  di  pos tersebut;
10.Pejabat  tunduk  pada  sistem disiplin  dan  kontrol  yang seragam. Pandangan birokrasi ideal tersebut memberikan beberapa pengertian. Pertama,
birokrasi merupakan  suatu  organisai  formal  yang bekerja berdasarkan aturan yang disiplin. Kedua, dalam birokrasi ternyata terdapat otoritas  dan  kekuasaan  tertentu.  Ketiga, birokrasi  memiliki susunan posisi  secara hirarki  dan  bersifat  mengikat.  Keempat, kenaikkan  pangkat  dalam  birokrasi  atas dasar  keahlian  dan  kelayakan  kualitas. Kelima,  Pegawai  merupakan  staf  yang berkerja secara profesionalitas dan dibayar tetap.
Dalam penjelasan
umum Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang  pemilihan  umum  dinyatakan Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  "Kedaulatan  berada
di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani  seluruh  lapisan  masyarakat, serta  memilih  wakil  rakyat  untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan  melalui  Pemilu  sebagai sarana  bagi  rakyat  untuk  memilih pemimpin  melalui  Pemilihan  Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  dipilih  dalam satu  pasangan  secara  langsung  serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi
politik  rakyat,  membuat  undang-undang sebagai  landasan  bagi  semua  pihak  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam  menjalankan  fungsi  masing- masing,  serta  merumuskan  anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai  pelaksanaan  fungsi-fungsi tersebut. Secara prinsipil,
Undang- Undang  ini  dibentuk  dengan  dasar menyederhanakan  dan  menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang  termuat  dalam  tiga  Undang- Undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Selain  itu, juga  dimaksudkan  untuk  menjawab dinamika  politik  terkait  pengaturan penyelenggara  dan  peserta  Pemilu, sistem  pemilihan,  manajemen  Pemilu, dan  penegakan  hukum  dalam  satu Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Dalam  Undang-Undang  ini  juga diatur  mengenai  kelembagaan  yang melaksanakan  Pemilu,  yakni  KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas  tugas  dan  fungsinya  serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan  dimaksudkan  untuk  dapat menciptakan  Penyelenggaraan  Pemilu yang  lancar,  sistematis,  dan  demokratis.
Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa
Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Karakteristik dasar sistem
presidensial  adalah  keterpisahan  antara eksekutif  dan  legislatif  (executive  is  not dependent  on  legislative)  dan  baik presiden  (kepala  eksekutif)  maupun anggota  legislatif  sama ‐ sama  dipilih langsung rakyat. Masalah bawaan itu ada tiga, yaitu : 11
Pertama, dual  legitimacy .  Karena sama ‐ sama  dipilih  rakyat  maka  baik presiden  maupun  legislatif  memiliki legitimasi yang sama kuat.
Kedua, rigidity. Baik  legislatif maupun  presiden  memiliki  masa  jabatan yang  tetap.  Kecuali  karena  alasan ‐ alasan seperti kriminal atau penghianatan terhadap  konstitusi,  seorang  presiden tidak dapat dijatuhkan ditengah jalan.
Ketiga , majoritarian tendency.
Ketika seorang presiden memiliki kecenderungan  mengabaikan  legislatif (imperial  president)  atau  ketika  presiden merasa  menghadapi  legislatif  yang  tidak bersahabat  (legislatif  dikuasai  oposisi atau divided  government ),  maka  dia dapat  atau  akan  mencari  celah ‐ celah konstitusional dan politik untuk memperluas  kekuasaannya.  Ini  dapat
11 Djayadi Hanan, Memperkuat
Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia:  Pemilu Serentak,  Sistem  Pemilu,  dan  Sistem  Kepartaian, diakses tanggal 10 September 2018, hal. 2
berujung pada makin lemahnya legislatif dan rejim politik menjadi otoritarian.
Dalam sistem presidensial multipartai, presiden yang terpilih cenderung akan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif.
Banyaknya  partai  yang  ikut  pemilu (termasuk  partai  presiden)  membuat sangat  sulit  bagi  satu  partai  untuk memenangkan  pemilu  secara  mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan presiden di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu. Dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas legislatif  diperoleh  melalui  koalisi. Namun, karena presiden tidak tergantung pada legislatif, insentif untuk membentuk  koalisi  tidaklah  sebesar sistem  parlementer.  Presiden  tetap  dapat membentuk pemerintahan tanpa
melibatkan  partai ‐ partai  di  legislatif.  Ini berarti  dia  sangat  mungkin  berhadapan dengan  legislatif  yang  memusuhinya. Hasilnya  adalah  hubungan  eksekutif- - ‐ legislatif  yang  terus  menerus  tegang dan konflik yang berujung pada kebuntuan (deadlock). Dampaknya adalah  pemerintahan  sulit  memiliki kinerja yang baik. 12 Pemilu legislatifnya menggunakan  sistem  proporsional,  ada dua aspek utama dari sistem pemilu yang harus diperhitungkan bila ingin
melakukan penyederhanaan sistem kepartaian  atau  tersedianya  dukungan politik  yang  memadai  bagi  seorang presiden.  Pertama,  waktu  pelaksanaan pemilu legislative dan eksekutif
(presiden).  Ada  dua  variannya  di  sini: pelaksanaan secara terpisah dan pelaksanaan  secara  serentak.  Kedua, formula elektoral untuk pemilihan presiden.  Juga  ada  dua  variannya: plurality  dan  majority  runoff.  Dalam formula plurality, pemilu presiden berlangsung hanya satu putaran. Siapapun yang memperoleh suara
12 Ibid.
terbanyak dialah yang menjadi
pemenang. Dalam majority runoff seorang calon presiden harus
memenangkan  minimal  50  persen  lebih untuk  menjadi  pemenang.  Bila  tidak terdapat  pemenang,  maka  diadakan putaran  kedua  yang  diikuti  oleh  ranking pertama dan kedua dari putaran pertama. Sistem  majority  runoff  ini  adalah  sistem yang digunakan untuk pemilihan presiden di Indonesia hingga saat ini. 13
Secara  umum,  untuk  konteks Indonesia  dengan  mendasarkan  pada varian  secara  empirik  maupun  hipotetis, terdapat  setidaknya  enam  model  pemilu serentak. 14
1. Pemilu  serentak  sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun,  untuk  semua  posisi rakyat  di  tingkat  nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden,  serta  pemilukada.
Ini  seringkali  disebut  dengan pemilihan  tujuh  kotak  atau pemilu borongan.
2. Pemilu  serentak  hanya  untuk seluruh jabatan legislatif
(pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif  (pusat  dan  daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, pemilu  untuk  DPR,  DPD, DPRD  Propinsi  dan  DPRD Kab/Kota dilaksanakan seperti  selama  ini  dilakukan bersamaan  sesuai  waktunya, dan  kemudian  diikuti  pemilu presiden, gubernur dan
13 Ibid. Hal. 4 14 lembaga  ilmu  pengetahuan  indonesia, draf-ringkasan  eksekutif  position  paper  pemilu nasional serentak 2019, Hal. 5-6 diakses tanggal 10 September 2018
bupati/walikota beberapa bulan kemudian. 3. Pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan  pemerintahan,  di mana dibedakan  waktunya untuk  pemilu  nasional  dan pemilu daerah/lokal ( concurrent election with mid-term  election) .  Dalam model  ini  pemilu  anggota DPR  dan  DPD  dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu  presiden.  Sementara pemilu DPRD Propinsi, kabupaten/kota  dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional. 4. Pemilu serentak tingkat nasional  dan  tingkat  lokal yang  dibedakan  waktunya secara  interval  ( concurrent election  with  regional-based concurrent  elections) .  Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR  dan  DPD  dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian  pada  tahun  kedua diadakan pemilu serentak tingkat  lokal  untuk  memilih DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota  berdasarkan pengelompokan region atau wilayah  kepulauan  tertentu. Misal  tahun  kedua  khusus untuk wilayah Pulau Sumatera.  Kemudian  disusul tahun  ketiga  untuk  wilayah pulau Jawa, dan tahun keempat  untuk  wilayah  Bali dan  Kalimantan,  dan  tahun kelima untuk wilayah
sisanya.  Dengan  model  ini maka  setiap  tahun  masing-
masing  partai  akan  selalu bekerja  untuk  mendapatkan dukungan  dari  pemilih,  dan pemerintah serta partai politik dapat  selalu  dievaluasi  secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat
nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak  di  masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu  lokal  di  masing- masing provinsi tersebut. Dengan  model concurrent election with flexible concurrent local  elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan  DPD.  Kemudian setelahnya  tergantung  dari siklus  maupun  jadual  pemilu lokal  yang  telah  disepakati bersama diadakan pemilu serentak  tingkat  lokal  untuk memilih  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  serta  memilih anggota  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak  lokal  yang  sama  di provinsi-provinsi lainnya sehingga  bisa  jadi  dalam setahun  ada  beberapa  pemilu serentak  lokal  di  sejumlah provinsi.
6. Pemilu serentak untuk
memilih  anggota  DPR,  DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti  setelah  selang  waktu tertentu dengan pemilu eksekutif  bersamaan  untuk satu  provinsi.  Dalam  pemilu ini,  pemilu  serentak  tingkat lokal hanyalah untuk memilih
Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di
suatu  provinsi,  dan  jadualnya tergantung  dari  siklus  pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati. Pada  model  pertama,  kedua,  dan ketiga, jika tujuan pemilu serentak hanya untuk sekedar penghematan biaya memang terjawab. Namun penyelenggaraan pemilu menjadi semakin rumit, konfigurasi politik menjadi  tidak menentu, bahkan bisa jadi tidak  muncul political  blocking secara jelas  dan  dapat  menyuburkan  politik transaksional  karena  kebutuhan  terhadap dukungan  elektoral  untuk  memenangkan pemilu.  Sementara  pelaksanaan  pemilu serentak  pada  model  ketiga,  keempat, dan  kelima  diyakini  membuat  sistem pemilihan  lebih  sederhana.  Dengan dilaksanakannya  pemilu  untuk  anggota DPR  dan  pemilihan  Presiden  secara bersamaan maka kecenderungannya ialah  hanya  terdapat  dua  blok  besar koalisi  partai  politik,  dimana  keduanya mencalonkan  pasangan  capres  cawapres masing-masing karena kemungkinan mengarah  pada  dua  putaran  atau  hanya dua kandidat utama sangat besar.
Pemerintahan  presidensial  akan berlangsung efektif apabila tidak disertai sistem  kepartaian  pluralisme  ekstrim melainkan ditopang oleh sistem kepartaian  pluralism  sederhana,  atau sistem  kepartaian  pluralisme  moderat untuk  konteks Indonesia. Apabila desain sistem pemilihan umum tersebut berhasil menyederhanakan  jumlah  partai  politik, maka  sistem  kepartaian  yang  akan muncul adalah pluralism moderat.
Sistem  kepartaian  pluralism  moderat ditandai  oleh  dua  karakteristik:  jumlah kemungkinan pihak yang dapat membentuk  pemerintahan  terdiri  atas dua  kutub  (dua  koalisi),  dan  jarak ideologi  antar  kutub  partai  tidak  terlalu jauh  sehingga  keduanya  masih  mampu mencapai kesepakatan. 15
15 Ibid. Hal. 62
Dalam penjelasan umum
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum,  menyatakan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  22E Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pemilu  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, anggota  DPR,  anggota  DPD,  serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan  asas  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun  sekali.  Penyelenggaraan  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  memperoleh  dukungan  kuat  dan rakyat  sehingga  mampu  menjalankan fungsi  kekuasaan  pemerintahan  negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Di  samping  itu,  pengaturan terhadap  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan  untuk  menegaskan  sistem presidensiil  yang  kuat  dan  efektif,  di mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi  yang  kuat  dari  rakyat,  namun dalam  rangka  mewujudkan  efektivitas pemerintahan  juga  diperlukan  basis dukungan dari DPR.
Pemilu  anggota  DPR,  anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan,  yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki  wakil  yang  duduk  di  lembaga perwakilan  yang  akan  menyuarakan aspirasi  rakyat  di  setiap  tingkatan pemerintahan,  dari  pusat  hingga  ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil  merupakan  syarat  mutlak  untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas,  dapat  dipercaya,  dan  dapat menjalankan fungsi kelembagaan
legislatif
secara optimal. Penyelenggaraan  Pemilu  yang  baik  dan
berkualitas  akan  meningkatkan  derajat kompetisi  yang  sehat,  partisipatif,  dan keterwakilan  yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperkuat  sistem  presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan  politik  yang  memadai  di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Dukungan  yang  memadai  itu  dimaknai secara  operasional  sebagai  dukungan mayoritas  (50  persen  lebih)  atau  hampir mayoritas  (mendekati  50)  persen.  Bila seorang  presiden  memiliki  dukungan kurang dari ambang batas tersebut, maka sulit  bagi  seorang  presiden  untuk menjalankan agenda ‐ agenda pemerintahannya.  Akibat  selanjutnya adalah  kurang  atau  tidak  berfungsinya sistem presidensial, atau lebih buruk lagi bisa berujung pada kegagalan pemerintahan. 16
Dengan  asumsi  bahwa  pemilu legislatif  dilaksanakan  dengan  sistem proporsional  dan  besaran  dapil  (district magnitude) normal  menunjukkan bahwa kombinasi yang paling mungkin memperkuat  sistem  presidensiil  adalah kombinasi  pemilihan  presiden  dengan sistem plurality dan waktu pelaksanaannya serentak dengan pemilihan  legislatif.  Kombinasi  lain semuanya cenderung menghasilkan sistem  multipartai  yang  tinggi. 17 Atas dasar  temuan  seperti  ini,  Jones  dan banyak peneliti lain, terutama di Amerika Latin menyarankan agar sistem pemilu  legislatif  dan  eksekutif  dalam sistem  presidensial  multipartai  haruslah mengkombinasikan  waktu  pelaksanaan yang serentak, sistem Proportional dalam pemilu  legislatif,  dan  sistem  plurality dalam  menentukan  pemenang  pemilu presidennya.
Sistem plurality sendiri
sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit  kandidat  presiden.  Ketika  pemilu presiden para pendukung kandidat dalam
16 Djayadi Hanan, Op. Cit. Hal.3
17 Ibid. Hal. 5
sistem  ini  cenderung  mengabaikan  para kandidat yang tidak kompetitif (non ‐ viable)  supaya  mereka  dapat  fokus pada  dua  kandidat  teratas.  Hal  ini mendorong  proses  koalisi  antar  partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Partai yang mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya  kurang  kompetitif  cenderung akan
mendrop calonnya dan mengendorse  satu  di  antara  dua  calon paling  kompetitif  dengan  harapan  akan mendapatkan  konsesi  politik  pasca pemilu
presiden.
Namun, bila dilaksanakan  terpisah  dengan  pemilu legislatif,  maka  partai-partai  dalam pemilu
legislatif belum perlu
memikirkan  pengaruh  pemilu  presiden tersebut.  Dampak  “reduktif”  dari  sistem plurality  menjadi  tidak  berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di legislatif, dengan asumsi pemilu
legislatif  dilaksanakan  dengan  sistem proporsional. Mekanisme plurality ini
berpengaruh terhadap partai ‐ partai ketika dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu legislatif.  Partai ‐ partai  cenderung  akan mencalonkan  salah  satu dari  dua
kandidat paling kompetitif, dan berujung pada
mengumpulnya dukungan partai ‐ partai  legislatif  pada  dua  kandidat tersebut.  Ketika  salah  satu  dari  kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan  terhadap  presiden  tersebut  di legislatif  cenderung  akan  mayoritas  atau mendekati  mayoritas.  Dengan  demikian gabungan sistem pemilu presiden plurality  yang  dilaksanakan  serentak dengan  pemilu  legislatif  adalah  yang paling  mungkin  membantu  penguatan sistem presidensial multipartai.
Saat  ini  Indonesia  menganut sistem  pemilu  legislatif  proporsional, dengan  jumlah  kursi  perdapil  ( district magnitude )  yang  rentangnya  cukup besar,  antara  tiga  hingga  sepuluh  kursi. Sistem  pemilu  presiden  adalah  MRO, dengan tambahan persyaratan persebaran dukungan  yang  merata  secara  nasional
bila seorang kandidat menang di putaran pertama. Berdasarkan temuan ‐ temuan utama yang telah dipaparkan di atas, bila pemilu  tahun  2019  nanti  dilaksanakan serentak  maka  skenario  yang  mungkin terjadi  adalah  pertama,  setiap  partai peserta  pemilu  atau  sebagian  besarnya akan mengajukan capres ‐ cawapres sendiri di putaran pertama yang berbarengan  dengan  pemilu  legislatif. Keadaannya  kemungkinan  tak  akan berbeda  dengan  pemilu  tahun  2004, 2009, dan 2014. Bila ada kandidat sangat populer  bisa  saja  ia  menarik  suara  lebih banyak  kepada  partainya.  Pengalaman tahun 2014 menunjukkan bahwa sekalipun  pemilu  presiden  terpisah, calon ‐ calon  presiden  populer  sudah bermunculan  sejak  pemilu  legislatif. Namun  dampaknya  tidak  terlalu  terlihat terhadap perubahan jumlah partai. Sistem  kepartaian  legislatif  kita  tetap multipartai  yang  tinggi  (fragmented).
Jadi pelaksanaan pemilu serentak dengan formula MRO untuk presiden kemungkinan  tidak  akan  mengurangi jumlah partai di DPR.
Meskipun  menurut  temuan  di atas  sulit  terjadi,  bisa  ada  kemungkinan kedua.  Bila  ada  calon  yang  sangat populer  atau  kompetitif  (tahun  2019 nanti kemungkinan ada kandidat incumbent), bisa saja banyak partai akan mendukung calon  yang populer tersebut. Maka  partai ‐ partai  yang  kandidatnya sama  akan  dipilih  karena  alasan  lain, bukan karena semata kandidat presidennya.  Tapi  ini  baru  spekulasi, masih harus dilakukan penelitian tentang apakah  seorang  kandidat  presiden  yang populer  dapat  memberikan  pengaruh yang  sama  besar  kepada  setiap  partai pendukungnya  dalam  pemilu  legislatif yang  serentak  dengan  pemilu  eksekutif. Tapi skenario inipun mungkin tetap akan berakhir  dengan  tetap  terfragmentasinya partai  di  DPR,  karena  partai ‐ partai  yang mendukung  kandidat  yang  dianggap populer  tersebut  tetap  mendapatkan
tempat  di  DPR  sekalipun  jumlah kursinya kecil.
Penyelenggaraan serentak pemilu ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  memperoleh  dukungan  kuat  dan rakyat  sehingga  mampu  menjalankan fungsi  kekuasaan  pemerintahan  negara dalam  rangka  tercapainya  tujuan  negara diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dimaksudkan  untuk  menegaskan  sistem presidensiil  yang  kuat  dan  efektif,  di mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi  yang  kuat  dari  rakyat,  namun dalam  rangka  mewujudkan  efektivitas pemerintahan  juga  diperlukan  basis dukungan  dari  DPR.  Sistem  plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan  sedikit  kandidat  presiden. Ketika  pemilu  presiden  para  pendukung kandidat  dalam  sistem  ini  cenderung mengabaikan  para  kandidat  yang  tidak kompetitif  (non ‐ viable)  supaya  mereka dapat  fokus  pada  dua  kandidat  teratas. Hal  ini  mendorong  proses  koalisi  antar partai  sejak  awal  karena  hanya  ada  satu putaran  pemilihan.  Partai  yang  mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya  kurang  kompetitif  cenderung akan
mendrop calonnya dan mengendorse  satu  di  antara  dua  calon paling  kompetitif  dengan  harapan  akan mendapatkan  konsesi  politik  pasca pemilu
presiden.
Namun, bila dilaksanakan  terpisah  dengan  pemilu legislatif,  maka  partai-partai  dalam pemilu
legislatif belum perlu
memikirkan  pengaruh  pemilu  presiden tersebut.  Dampak  “reduktif”  dari  sistem plurality  menjadi  tidak  berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di legislatif, dengan asumsi pemilu
legislatif  dilaksanakan  dengan  sistem proporsional. Mekanisme plurality ini
berpengaruh terhadap partai ‐ partai ketika dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu
legislatif.  Partai ‐ partai  cenderung  akan mencalonkan  salah  satu dari  dua kandidat paling kompetitif, dan berujung pada mengumpulnya dukungan
partai ‐ partai  legislatif  pada  dua  kandidat tersebut.  Ketika  salah  satu  dari  kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan  terhadap  presiden  tersebut  di legislatif  cenderung  akan  mayoritas  atau mendekati  mayoritas.  Dengan  demikian gabungan sistem pemilu presiden plurality  yang  dilaksanakan  serentak dengan  pemilu  legislatif  adalah  yang paling  mungkin  membantu  penguatan sistem presidensial multipartai.
Penyelenggaraan serentak pemilu ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  memperoleh  dukungan  kuat  dan rakyat  sehingga  mampu  menjalankan fungsi  kekuasaan  pemerintahan  negara dalam  rangka  tercapainya  tujuan  negara diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dimaksudkan  untuk  menegaskan  sistem presidensiil  yang  kuat  dan  efektif,  di mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi  yang  kuat  dari  rakyat,  namun dalam  rangka  mewujudkan  efektivitas pemerintahan  juga  diperlukan  basis dukungan  dari  DPR.  Saat  ini  Indonesia menganut sistem pemilu legislatif proporsional, dengan jumlah kursi perdapil ( district magnitude ) yang rentangnya  cukup  besar,  antara  tiga hingga  sepuluh  kursi.  Sistem  pemilu presiden adalah MRO, dengan tambahan persyaratan  persebaran  dukungan  yang merata  secara  nasional  bila  seorang kandidat menang di putaran pertama. III. PENUTUP
Penyelenggaraan pemilu serentak dengan
Sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit  kandidat  presiden.  Ketika  pemilu presiden para pendukung kandidat dalam sistem  ini  cenderung  mengabaikan  para kandidat yang tidak kompetitif
(non ‐ viable)  supaya  mereka  dapat  fokus pada  dua  kandidat  teratas.  Hal  ini mendorong  proses  koalisi  antar  partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan. Partai yang mestinya mengajukan calon sendiri namun calonnya  kurang  kompetitif  cenderung akan
mendrop calonnya dan mengendorse  satu  di  antara  dua  calon paling  kompetitif  dengan  harapan  akan mendapatkan  konsesi  politik  pasca pemilu  presiden.  Sistem  plurality  bila dilaksanakan  terpisah  dengan  pemilu legislatif,  maka  partai-partai  dalam pemilu legislatif belum perlu memikirkan  pengaruh  pemilu  presiden tersebut. Mekanisme plurality ini berpengaruh terhadap partai ‐ partai ketika dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu legislatif.  Partai ‐ partai  cenderung  akan mencalonkan  salah  satu dari  dua kandidat paling kompetitif, dan berujung pada
mengumpulnya dukungan partai ‐ partai  legislatif  pada  dua  kandidat tersebut.  Ketika  salah  satu  dari  kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan  terhadap  presiden  tersebut  di legislatif  cenderung  akan  mayoritas  atau mendekati  mayoritas.  Gabungan  sistem pemilu presiden plurality yang
dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu legislatif  adalah  yang  paling  mungkin membantu penguatan sistem presidensial multipartai.
Dengan
demikian penyelenggaraan  pemilu  serentak  akan memkuat  sistem  presidensiil  di  mana Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih memperoleh  legitimasi  yang  kuat  dari rakyat, dalam rangka mewujudkan efektivitas  pemerintahan  dan  juga  basis dukungan dari DPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  2004, Hukum Dan  Penelitian  Hukum, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung,
Azhari.    2011.    Mereformasi    Birokrasi Rakyat Indonesia. Yogyakarta:    Penerbit  Pustaka Belajar Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pregeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2005, Cet. Kedua Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem  Pemilu,  dan  Sistem Kepartaian, diakses tanggal 10 September 2018 Khairul  Fahmi,  2011.  Pemilihan  Umum dan Kedaulatan Rakyat. Rajawali Pers Jakarta. Hamka. 2014. Ketidaknetralan Birokrasi    Indonesia.    Jakarta: PT  Elex  Media Komputindo Rahmat Hollyson, 2014. Pilkada  (Penuh Euforia, Miskin Makna). Jakarta: Pernerbit Bestari lembaga  ilmu  pengetahuan  indonesia, draf-ringkasan eksekutif position paper pemilu nasional serentak 2019, hal. 5-6 diakses tanggal 10 September  2018 Jhonny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, Delly Mustafa2014. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Penerbit Alfabeta Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta . Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif  :  Dasar-Dasar  dan Aplikasi , YA 3, Malang, Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 ,
Jakarta:  Kencana,  2011,  Cet. Kedua, Thohah  Miftah.  2003.  Birokrasi  dan Politik  Indonesia.  Jakarta:  PT Grafindo Persada Thohah  Miftah.  2010.  Kepemimpinan dan  Manajeman.  Jakarta:  PT  Grafindo Persada