## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Analisis Pentingnya Literasi Digital ASN dalam Mendukung Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia
Frigia Amasia 1 , Khansalaili Hasna Wibawati 2*
12 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

## Abstract
Digital Literacy is a critical aspect in this era of massive technological development. Especially regarding digital transformation in Indonesia, which is currently echoed by the government as a positive  step  in  shaping  excellent  public  services.  However,  various  problems  are  still  found, including  the  low  competence  of  civil  servants  in  the  field  of  technology,  differences  in  civil servant’s  perspective  on  technology,  and  a  limited  budget.  State  civil  apparatus  who  play  an important role in providing public services to the community must be able to have digital literacy skills so that the services provided run optimally. Therefore, the government is expected to pay attention to the digital literacy aspect of civil servant’s through education, training, and providing access to support for technological infrastructure.
Keywords: Digital Literacy; Civil Servant; Public Services

## Abstrak
Literasi Digital merupakan aspek yang sangat penting di era gempuran masifnya perkembangan teknologi saat ini. Terutama mengenai transformasi digital di Indonesia yang saat ini digaungkan pemerintah  sebagai  langkah  positif  dalam  membentuk  pelayanan  publik  yang  prima.  Namun, masih  ditemukan  berbagai  permasalahan  diantaranya  kompetensi  ASN  yang  masih  rendah  di bidang  teknologi,  perbedaan  cara  pandang  ASN  akan  teknologi,  dan  anggaran  yang  masih terbatas. Aparatur sipil Negara yang memegang peranan penting dalam pemberian pelayanan publik  ke  masyarakat  harus  bisa  memiliki  kemampuan  literasi  digital  agar  pelayanan  yang diberikan  berjalan  dengan  optimal.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  diharapkan  dapat memperhatikan aspek literasi digital ASN melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian akses dukungan atas infrastruktur teknologi.
Kata Kunci: Literasi Digital; ASN;
Pelayanan Publik
* Author correspondence : khansalaili.hasna@ui.ac.id
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5703
© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan
Di era revolusi industri 4.0 yang saat ini sudah ingin mengarah ke era society 5.0, teknologi memegang peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia termasuk di dalam birokrasi. Sebagai sebuah bentuk respon menyesuaikan perubahan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai transformasi di dalam pelayanan publik guna memaksimalkan layanan  yang  diberikan  ke  masyarakat.  Selain  itu,  kehadiran  pandemi  menjadi  momentum  sebagai  akselerator  bagi transformasi digital dalam penyampaian layanan publik (Agostino et al, 2021).
Kehadiran  teknologi  terbukti dapat  menambah  kualitas  dalam  pelayanan  publik di  Indonesia.  Sebagaimana yang  disebutkan  Hadi  et  al  (2020)  masyarakat  yang  terbuka  akan  teknologi  semakin  menuntut  pemerintah  untuk menyediakan sebuah pelayanan yang lebih transparan, modern, humanis, inklusif yang menggunakan teknologi digital. Dalam  menjawab  tantangan  ini,  pemerintah  harus  bisa  menyediakan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  semula tertutup menjadi lebih terbuka ( closed to open ). Berdasarkan catatan Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terdapat perkembangan Indeks Pelayanan Publik secara nasional dari angka 3,63 pada 2019 menjadi 3,84 pada tahun 2020.
Meskipun angka ini terlihat ada perkembangan, pelayanan publik di Indonesia masih membutuhkan perbaikan. Trubus  Rahadiansyah,  seorang  Analis  Kebijakan  Publik  Universitas  Trisakti  menyatakan  pelayanan publik  berbasis digital  masih  menemui  kekurangan  yakni  adanya  sumber  daya  manusia  tidak  terampil  dalam  memakai  informasi teknologi † (Media Indonesia, 2022). Padahal sejatinya SDM inilah yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Di  negara  berkembang,  salah  satunya  Indonesia,  literasi  digital  menjadi  salah  satu  aspek  penting  yang mendukung  keberhasilan  adanya  perkembangan  teknologi  di  dalam  pelayanan  publik.  Fasasi  &  Heukelman  (2017) menggarisbawahi  bahwa  literasi  digital  yang  tinggi  dapat  membantu  membangun  keberlanjutan  e-government  yang efektif di negara berkembang. Literasi digital terdiri dari berbagai keterampilan, seperti menggunakan ponsel, internet, dan komputer untuk mengakses informasi dan untuk menciptakan interaksi yang sukses dengan anggota masyarakat lainnya.
Berdasarkan studi Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis OECD (2019), Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara terkait dengan tingkat literasi sehingga dapat dikatakan Indonesia memiliki tingkat  literasi  yang  rendah.  Syarif  Bando  selaku  Kepala  Perpustakaan  Nasional  (2021)  mengatakan  bahwa permasalahan Indonesia saat ini adalah rendahnya literasi digital. Beberapa permasalahan dianggap sebagai titik balik dalam transformasi pelayanan publik, maka instansi pemerintah harus mewujudkan kehadiran digitalisasi dalam proses pelayanan  publik.  Akan  tetapi,  proses  digitalisasi  pelayanan  publik  belum  berjalan  maksimal  karena  terdapat kesenjangan  antar  lembaga  pemerintah  maupun  antar  wilayah.  Selain  itu,  sebagian  besar  instansi  pemerintah  masih tertinggal dalam digitalisasi layanan publik.
Meskipun teknologi digital sudah banyak digunakan, namun masih banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkannya secara efektif, termasuk pegawai ASN di Indonesia (Herlina, 2014). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pekerja pada instansi pemerintah yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Di era transformasi digital, ASN memainkan peran penting sebagai agen perubahan dalam implementasi digitalisasi pelayanan publik. Menurut Bank Dunia (2016), Indonesia membutuhkan sembilan  juta  orang  yang  memiliki  literasi  digital  tinggi  pada  tahun  2030.  Khususnya,  para  ASN  yang  diharapkan memiliki tingkat literasi digital yang baik untuk mewujudkan pelayanan publik.
Dalam  hal  ini,  kunci  keberhasilan  dalam  mewujudkan  digitalisasi  pelayanan  publik  adalah  meningkatkan literasi digital pada ASN (Utami, 2020). Partisipasi aktif ASN dalam meningkatkan literasi digital, tentunya menjadi sarana  layanan  publik  digital  nasional  yang  dapat  mempercepat  perkembangan  kualitas  layanan  publik.  Namun, beberapa ASN masih belum sadar dan belum bisa mengakses berbagai layanan digital karena rendahnya literasi digital. Kurangnya  literasi  digital  ASN  ini  menjadi  suatu  permasalahan  yang  penting  untuk  dibahas  karena  menghalangi organisasi sektor publik untuk tumbuh dan beradaptasi dengan era digital. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa literasi digital sangat penting diterapkan di kalangan ASN sebagai bentuk kesiapan ASN untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.

## 2. Tinjauan Literatur

## 2.1 Literasi Digital
Literasi digital memiliki pengertian kesadaran, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan warga negara untuk beraktivitas di lingkungan yang mendukung TIK (Sun et al., 2015). Sebagai suatu kemampuan yang penting di era teknologi, pelatihan literasi digital dipergunakan untuk meningkatkan keterampilan digital dan menjadi sesuatu yang penting sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh warga negara (Buckingham, 2015; Zhang & Zhu, 2016).
Kompetensi literasi digital terdiri dari tiga komponen yakni keterampilan ( skills ), wawasan ( knowledge) , dan perilaku ( attitude ) (Law  et al., 2018). Keterampilan mencakup akan kemampuan mengoperasikan fitur atau aplikasi
† Astutti, I. (2022, February 1). Pengamat: Pelayanan Publik Berbasis Digital Dilematis . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com
yang digunakan dalam menunjang pekerjaan, dapat  menentukan informasi serta  data  apa  yang  relevan dan kredibel sebagai rujukan, dan mengadaptasi teknologi digital dengan tujuan efektivitas dan efisiensi unit kerja atau institusi dapat meningkat.  Wawasan  digital  mencakup  berbagai  pengetahuan,  seperti  mengenali  berbagai  perangkat  keras  maupun lunak yang digunakan untuk menunjang pekerjaan, wawasan global akan teknologi digital, pengetahuan akan cara-cara mencari data serta informasi yang relevan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencarian informasi melalui internet. Sedangkan perilaku ( attitude ) mencakup kesadaran akan risiko menggunakan teknologi digital, kesadaran akan bagaimana mengendalikan teknologi digital, menganalisis serta menyajikan data informasi, dan memahami regulasi dan etika yang berkaitan dengan konten digital.
Berbagai komponen yang telah dijelaskan tersebut menjelaskan bahwa literasi digital tidaknya tercakup dalam aspek teknis tetapi juga non teknis. Teknis menekankan pada kemampuan operasional di dalam menggunakan alat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras sedangkan non teknis memiliki arti mengenai pengetahuan dan perilaku atas dampak dari kemampuan teknis yang dilakukan.

## 2.2 Digitalisasi Pelayanan Publik
Digitalisasi diartikan sebagai proses pengembangan atau peningkatan proses organisasi melalui penggunaan teknologi dan data digital. Crawford et al. (2020) mengatakan bahwa istilah digitalisasi mengarah pada penggunaan teknologi dan data digital untuk membangun budaya digital. Pada kenyataannya, data digital berfungsi sebagai sumber bantuan utama di seluruh prosedur. Apabila sudah dalam tahap digitalisasi, organisasi akan lebih efisien dan produktif (Hikmawati & Alamsyah, 2018; Opute et al., 2020).
Tentunya, digitalisasi  berperan  penting dalam  proses  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  diartikan  sebagai suatu  kegiatan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya.  Winardi  (2012)  menyatakan bahwa pemerintah sebagai lembaga birokrasi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan digitalisasi dalam pelayanan publik agar pelayanan lebih efektif dan efisien.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa bidang pelayanan publik tertentu harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa  digitalisasi  dalam  pelayanan  publik  sangat  penting  dilakukan.  Digitalisasi  pelayanan  publik  mengarah  pada serangkaian inisiatif yang menggunakan data dan teknologi digital untuk menyederhanakan pelayanan publik agar dapat melayani kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dengan lebih baik. Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan yang prima dan bermutu.
Selain itu, Harvard JFK School of Government menunjukkan bahwa ada tiga elemen keberhasilan yang perlu ditanggapi dengan serius untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor pelayanan publik. Komponen kesuksesan digitalisasi pelayanan publik terdiri dari support, capacity dan value (Indrajit, 2002). Pertama, support yang diperlukan untuk  mendukung  berbagai  program  pembangunan  dan  pengembangan  digitalisasi  dalam  sektor  publik,  Mengingat budaya birokrasi biasanya didasarkan pada paradigma manajemen top-down , maka sangat jelas bahwa para pimpinan pemerintah  harus  mendukung  penerapan  digitalisasi.  Kedua, capacity yang  didefinisikan  sebagai  kemampuan  atau pemberdayaan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi digitalisasi pelayanan publik yang diikuti dengan ketersediaan dana,  sumber  daya  manusia, dan  infrastruktur.  Ketiga, value mengarah  pada  pemerintah  yang  menentukan  kategori digitalisasi  pelayanan  publik  sebagai  prioritas  utama  guna  memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  dapat memberikan manfaat ( values ) yang dapat dilihat masyarakat.

## 3. Metode
Penulisan  artikel  ini menggunakan metode  penelitian  studi  literatur.  Nazir  (2014)  mengatakan  bahwa  studi literatur adalah metode yang digunakan dan diperlukan di dalam suatu penelitian melalui penelaahan berbagai kajian kepustakaan. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan data di lapangan tanpa terjun secara langsung.
Artikel ini akan memakai sumber data yang relevan (laporan penelitian, data hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita, media internet) sebagai  sumber data primer dan peraturan dasar, buku, dan lainnya sebagai data sekunder.
Setelah memperoleh berbagai referensi, akan dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan berbagai fakta yang dideskripsikan dan dianalisis dimana tidak hanya sekedar menjelaskan tetapi juga menyediakan penjelasan yang komprehensif untuk dipahami (Nazir, 2014).

## 4. Pembahasan

## 4.1. Kesenjangan Literasi Digital ASN
Di era industri 4.0 yang menuju ke pada era society 5.0 sudah banyak perubahan yang masif terjadi terutama di sektor TIK. Berbagai kegiatan dengan pemanfaatan teknologi menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien melalui system server sehingga seluruh kegiatan bisa dilakukan di dalam satu kesatuan sistem terintegrasi. Pelayanan publik di Indonesia pada bidang kesehatan misalnya, saat ini dikembangkan sebuah aplikasi satu sehat yang mana platform digital ini membantu untuk mengintegrasikan data  rekam medis pasien yang bisa  bermanfaat baik untuk penyedia  layanan kesehatan maupun pasien (Kementerian Kesehatan, 2022). Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh data kesehatan pasien yang ada di berbagai fasilitas kesehatan, tidak hanya rumah sakit tetapi juga laboratorium, klinik, dan apotek. Pasien
saat ini sudah tidak perlu repot menggunakan atau mengirim dokumen secara konvensional karena seluruh data sudah menjadi satu kesatuan di dalam platform tersebut. Contoh lainnya adalah adanya pengembangan sistem pengelolaan pengaduan  SP4N-LAPOR!  yang  mana  masyarakat  bisa  melakukan  pengaduan  mengenai  pelayanan  publik  melalui website dan aplikasi SP4N-LAPOR!. Sistem pengelolaan pengaduan ini terintegrasi ke berbagai instansi baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga pengaduan akan lebih tepat ditangani karena mendorong adanya no wrong door policy atau  pengaduan  apapun  dengan  jenis  apapun  akan  bisa  disalurkan  kepada  penyelenggara  pelayanan  publik  yang berwenang (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021).
Namun,  disamping  dari  perkembangan  berbagai  transformasi  digital  pada  pelayanan  publik  di  Indonesia, literasi digital sebagai salah satu penopang digitalisasi pelayanan publik di kalangan ASN masih terbilang memerlukan perbaikan.  Masih  banyak  organisasi  dan  institusi  yang  mendapati  kendala  dalam  pengoperasian  teknologi  internet. Kendala  ini  mengarah  pada  masih  rendahnya skill atau  kemampuan  SDM  sehingga  pemberdayaan  akan  teknologi informasi menjadi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan pada Kementerian Kominfo terhadap perilaku digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana hanya sekitar 44,9% atau 752 responden yang mempunyai tingkat literasi digital yang baik sedangkan masih ada 13,7% mempunyai tingkat literasi digital yang rendah (Rumata, 2020). Berbicara lebih lanjut, masih rendahnya literasi digital ASN ini juga ditengarai oleh adanya kompetensi ASN yang juga masih  rendah  dimana  berdasarkan  keterangan  Bima  Haria  Wibisana  selaku  Pelaksana  tugas  (Plt)  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  bahwa  ASN  yang  mendapat  kinerja  kategori  pekerja star atau  yang  memiliki  performa  dan kompetensi  tinggi  hanya  sebesar  19,82%  yang  mana  masih  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  kategori  pekerja deadwood atau ASN yang kinerja dan kompetensinya rendah (Kompas, 2022).

## 4.2. Literasi Digital ASN dalam Meningkatkan Digitalisasi Pelayanan Publik
Literasi digital mengacu pada kesadaran, sikap, dan kapasitas individu dalam menggunakan alat dan fasilitas digital  secara  tepat  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi,  mengakses,  mengelola,  menganalisis,  mengevaluasi, mengintegrasikan,membangun pengetahuan baru, menciptakan media bentuk ekspresi, dan berkomunikasi dengan orang lain (Martin, 2006). Nuryadi & Widiatmaka (2023) menyatakan bahwa ASN harus mampu memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka literasi digital menjadi sangat penting dalam situasi ini dan harus ditingkatkan oleh seluruh ASN.
Pada konteks ini, kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah tidak dapat ditingkatkan, apabila ASN tidak mengembangkan literasi digital secara maksimal. Menurut Menkominfo, literasi digital sangat penting bagi ASN dalam menjalankan fungsi dan meningkatkan kompetensinya. Hal ini juga bertujuan agar ASN lebih paham dalam ranah digitalisasi pelayanan publik (Leonardo, 2022).
Selanjutnya,  literasi  digital  ASN  menciptakan  hubungan  antara  masyarakat  dengan  E-Government  sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik. ASN seharusnya dapat bertindak sebagai pelaksana yang mendorong perbaikan tata  kelola  melalui  digitalisasi  pelayanan.  Dengan  adanya  literasi  digital  ASN,  diharapkan  dapat  berkontribusi  pada pemerintahan  yang  lebih  terbuka.  Maka,  masyarakat  dapat  merasakan  keterwakilan  mereka  dalam  pengambilan keputusan administratif, politik, dan pada akhirnya digitalisasi pelayanan publik berjalan dengan baik.
ASN  yang  memiliki  kemampuan  literasi  digital  dapat  membuat  pemerintahan  berfungsi  lebih  efisien  dan pelaksanaan e-Government dapat membantu hubungan masyarakat-pemerintah (Vineet Agrawal et al., 2012). Hal ini menjamin pertukaran informasi yang bermanfaat antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan tepat waktu. Kemudian, masyarakat juga bisa memberikan masukan dengan cara yang cerdas dan signifikan, kapan pun dan di mana pun karena adanya digitalisasi pelayanan yang menjangkau seluruh  tempat.  Akibatnya,  pemerintah  hanya  berorientasi  pada  pengambilan  kebijakan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.
Selain  itu,  literasi  digital  ASN  dapat  mengurangi  potensi  korupsi  dalam  pelayanan  publik  sehingga  tidak meresahkan masyarakat. Lebih lanjut, melalui e-Government, literasi digital meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan.  Di  sisi  lain,  ASN  juga  harus  diberikan  pelatihan  terbaik  agar  dapat  menangani  permasalahan  teknis, mengenali tuntutan dan solusi teknologi, menerapkan teknologi secara  kreatif, dan menemukan kesenjangan digital. Seiring berjalannya waktu, kepuasan masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik dapat meningkat sebagai hasil dari keterampilan yang membuat kebijakan layanan publik digital atau e-Government yang berfungsi dengan baik.

## 4.3. Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Digital ASN
Seperti yang telah dijelaskan, literasi digital ASN berpengaruh terhadap implementasi digitalisasi pelayanan karena  sangat  penting  untuk  mempercepat  dan  menyederhanakan  prosedur  pelayanan  publik,  serta  menjamin akuntabilitas dan transparansi kualitas pelayanan. Penting untuk diingat bahwa infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan secara bersamaan dan terpadu. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai,  seperti  ketersediaan  unit  media  untuk  pelayanan  informasi  juga  diperlukan  untuk  mendukung  digitalisasi pelayanan yang berkualitas tinggi.
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, fasilitas digital ini dimaksudkan untuk menjamin sistem pengelolaan informasi dapat berjalan secara efektif  sehingga ASN dituntut untuk meningkatkan literasi digital sebagai upaya mendukung digitalisasi pelayanan di Indonesia. Akan tetapi, dalam meningkatkan literasi digital ASN masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang masih menghadang dalam implementasi program digitalisasi pelayanan publik, meliputi:
1. Sumber daya manusia (SDM) masih sangat rendah kualitasnya
Sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dikatakan  memiliki  kualitas  yang  masih  rendah  sehingga  pelatihan  khusus diperlukan untuk menjadi individu yang dapat dipercaya. Metode yang diciptakan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengalaman di industri jurnalisme menunjukkan hal ini. Lalu, digitalisasi pelayanan diharapkan  dapat  mendistribusikan  informasi  secara  efektif,  mereka  perlu  terus  mengasah  kemampuan  media mereka.
2. Perbedaan cara pandang
Perbedaan pendapat artinya media tidak mempublikasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah secara utuh, melainkan hanya yang sejalan dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga citra atau reputasinya. Akibatnya, masyarakat sebagai penerima informasi masih belum memahami maksud dan tujuan pemberitaan tersebut.
3. Anggaran yang terbatas
Kemampuan  suatu  organisasi  dalam  mengelola  anggarannya  juga  berdampak  pada  keberhasilannya.  Tujuan organisasi mungkin tidak tercapai dan perkembangan lembaga mungkin berjalan lambat, apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi atau digunakan secara tidak tepat. Belanja media yang efektif dan anggaran yang memadai sangat  penting  untuk  pertumbuhan  organisasi.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  di  Indonesia  masih terkendala dengan masalah anggaran sehingga  sulit mendanai  kegiatan tertentu. Akibatnya, peran humas dalam membantu  kementerian  memenuhi  tugasnya  terkadang  terasa  terlalu  besar  karena  beberapa  pegawai  harus mengumpulkan dokumentasi dan data saat berada di lokasi kerja agar dapat digunakan di kemudian hari.
4. Berorientasi pada kepentingan pribadi
Selain  itu,  lembaga  pemerintah  menunjukkan  bahwa  beberapa  pelayanan  publik  masih  menggunakan  sistem konvensional dan memudahkan terjadinya pajak ilegal, semata-mata untuk melayani kepentingan pribadi penyedia layanan (Sunarya, 2018). Di sisi lain, pelayanan publik mempunyai dampak tidak langsung terhadap hasil sosial, maka pelayanan publik merupakan segmen penting dalam perekonomian. Kurangnya transparansi pelayanan publik menjadi penyebab rendahnya kinerja  mereka. Transparansi sebenarnya merupakan salah satu upaya masyarakat untuk  mengatur  atau  memahami  secara  tepat  apa  yang  harus  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  memberikan pelayanan dan apa yang harus disetujui oleh masyarakat umum sebagai penerima pelayanan publik.

## 4.4. Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Literasi Digital ASN
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Rajput  &  Nair  (2013)  menyatakan  kegagalan  yang  terjadi  dalam e- governance terutama  disebabkan  oleh  kurangnya  pendidikan  teknologi  dan  informasi,  kesadaran  menggunakan teknologi  hingga  tidak  adanya  dukungan  pelatihan  atau  kesadaran  dari  pemerintah  akan  pentingnya  pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini.
Pemerintah diharapkan bisa lebih sadar lagi akan pentingnya kemampuan literasi digital ASN di dalam situasi saat ini yang mana ingin mengarah pada keberhasilan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada ASN secara berkala agar mereka tidak hanya sekedar memahami akan penggunaan maupun pemanfaatan teknologi saja tetapi juga bagaimana mengimplementasikan berbagai keuntungan dari teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka agar bisa semakin memberikan pelayanan ke masyarakat secara optimal di era digitalisasi. Hal terutama pada daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih belum teredukasi dengan baik mengenai penggunaan teknologi agar mereka dapat menggunakan pelayanan publik digital secara mandiri.
Tidak  berhenti  pada  pelatihan,  diperlukan  juga  penyediaan  akses  atas  komputer  dan  berbagai  infrastruktur teknologi informasi lainnya, internet  misalnya  agar ASN di seluruh daerah di Indonesia dapat  mengakses teknologi secara merata. Hal ini juga mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik  yang mana ditunjang pula dengan adanya  aksesibilitas  akan  berbagai  infrastruktur  yang  ada.  Negara  Korea  Selatan  misalnya,  telah  memprioritaskan pengembangan  keterampilan  digital  bagi  para  pejabat  administrasi  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam memberikan layanan publik (Bandura & Leal, 2022).

## 5. Penutup

## 5.1. Simpulan
Keterlibatan aktif ASN dalam meningkatkan literasi digital menjadi salah satu upaya penerapan digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Sun, et al (2015), literasi digital  adalah  pengetahuan,  pemahaman,  dan  kemampuan  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  berfungsi  dalam lingkungan yang mendukung ICT. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kepada  masyarakat  (Nuryadi  &  Widiatmaka,  2023).  Oleh  karena  itu,  literasi  digital  sangat  penting  dan  harus ditingkatkan oleh seluruh ASN. Akan tetapi, sebagian ASN masih belum menyadari hal tersebut dan belum memiliki literasi digital yang baik untuk mengakses berbagai pelayanan digital.
Ketidakmampuan  ASN  dalam  menggunakan  perangkat  digital  menjadi  isu  krusial  karena  menghambat organisasi sektor publik untuk berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman. Akibatnya, tujuan peningkatan literasi digital belum tercapai secara maksimal dan berdampak pada kurang idealnya pelayanan publik digital. Selain itu, sebagian ASN yang terlibat dalam pelatihan keterampilan digital semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan dan mendapatkan penghargaan atas pekerjaan. Hal ini berdampak pada akuntabilitas ASN yang menjalankan fasilitas layanan E-Government sehingga menghambat digitalisasi pelayanan publik. Maka dari itu, peningkatan literasi
digital pada ASN sangat diperlukan dan berperan penting dalam implementasi digitalisasi pelayanan publik (Utami, 2020).

## 5.2. Saran
Berdasarkan hasil kajian pada artikel ini, maka saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak terkait, yaitu:
1. Dalam  rangka  meningkatkan  literasi  digital,  ASN  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diharapkan  dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, serta memaksimalkan tujuan pembelajaran diklat.
2. Semua pegawai ASN diharapkan mengikuti pelatihan dengan serius dan sesuai kemampuan mereka, khususnya untuk meningkatkan literasi digital agar dapat memenuhi persyaratan dan menerima penghargaan dalam promosi.

## 6. Referensi

## Artikel Ilmiah
Hadi,  K.,  Asworo,  L.,  &  Taqwa,  I.  (2020).  Inovasi  Dialogis:  Menuju  transformasi  pelayanan  publik  yang partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society , 4 (1),
115. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Iriansyah,  A.,  Gafallo,  M.  F.  Y.,  Widiatmaka,  P.,  Adiansyah,  &  Akbar,  T.  (n.d.).  (2023,  September  15). PENGUATAN  LITERASI  DIGITAL  PADA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  UNTUK  MEMBERIKAN PELAYANAN  PUBLIK  BERBASIS  DIGITAL  STRENGTHENING  DIGITAL .  Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen PNS. Retrieved November 22, 2023, from https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/409/250/ Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (n.d.). (2023). DIGITALISASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PELUANG DAN TANTANGANNYA) . Jurnal UIN SU. Retrieved November 22, 2023, from http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/KOMUNIKOLOGI/article/download/16596/7000
Nurjanah, N. E., & Mukarromah, T. T. (2021). Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era
Revolusi Industri 4.0 : Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Potensia , 6 (1), 66 – 77.
https://doi.org/10.33369/jip.6.1.66-77
Putri,  M.  C.,  &  Yuliyana,  W.  (2023,  May  1). IMPLEMENTASI  DIGITALISASI  PELAYANAN  PUBLIK  DAN KOMPETENSI  SDM  TERHADAP  KEPUASAN  MASYARAKAT  PADA  KANTOR  KECAMATAN JATINANGOR  KABU .  EJournal  Universitas  Nusa  Mandiri.  Retrieved  November  22,  2023,  from https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/jasdim/article/download/3926/1029
Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). MANAJEMEN PENGASUHAN ANAK USIA DINI PADA IBU YANG BEKERJA:  SEBUAH  STUDI  LITERATUR. JIV-Jurnal  Ilmiah  Visi , 15 (2),  127 – 136. https://doi.org/10.21009/jiv.1502.4
Sá,  M.  J.,  Santos,  A.  I.,  Serpa,  S.,  &  Ferreira,  C.  M.  (2021).  Digital  Literacy  in  Digital  Society  5.0:  Some Challenges. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 10 (2), 1-9. https://doi.org/10.36941/ajis-2021- 0033
Rajput,  A., & Nair, K. M.  K. (2013). Significance of Digital  Literacy in E-Governance. The  SIJ  Transactions Industrial, Financial and Business Management , 01 (04), 10 – 14.
https://doi.org/10.9756/sijifbm/v1i4/0104550401
Rajput, D. A., & Nair, K. M. K. (2023, September). Significance of Digital Literacy in E-Governance . Semantic Scholar. Retrieved November 22, 2023, from https://pdfs.semanticscholar.org/583e/47cdb4623a2d6bcb9412fbb15bf3fb2afb5d.pdf
Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi, 4(2), 467 – 484.
Sá,  M.  J.,  Santos,  A.  I.,  Serpa,  S.,  &  Ferreira,  C.  M.  (2021).  Digital  Literacy  in  Digital  Society  5.0:  Some Challenges. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 10 (2), 1-9. https://doi.org/10.36941/ajis-2021- 0033
Silitonga,  M.  S.  (2023,  March). The  Public  Sector's  Digital  Skills  Gap  in  Indonesia:  The  Challenges  and Opportunities . Open Journal Systems. Retrieved November 22, 2023, from https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/585/393 Sun,  P.,  Ku,  C.,  &  Shih,  D.  (2015).  An  implementation  framework  for  e-government  2.0. Telematics  and Informatics , 32 (3), 504 – 520. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003

## Buku
Fasasi,  R. O., & Heukelman, D. (2017). ICT: Performance  evaluation of community development worker’s in
South Africaon e-skills.Information
Technology for Development,23(2), 388 – 402.
https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1283285
Nazir. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Law, N.,  Woo, D. .,  de la Torre,  J., & Wong,  G. (2018). A  Global Framework of Reference on Digital Litearcy Skills for Indicator 4.4.2. In UNESCO Institute for Statistics (UIS/2018/ICT/IP/51)

## Situs Website dan Berita Daring
Astutti,  I.  (2022,  February  1). Pengamat:  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  Dilematis .  Media  Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/468458/pengamat-pelayanan-publik-berbasis-digital- dilematis
Bandura,  R.,  &  Leal,  E.  I.  M.  (2022,  July  18). The  Digital  Literacy  Imperative .  CSIS. https://www.csis.org/analysis/digital-literacy-imperative Chohan, S. R., & Hu, G. (2023, June 16). Strengthening digital inclusion through e-government: cohesive ICT training  programs  to  intensify  digital  competency .  YouTube.  Retrieved  November  22,  2023,  from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2020.1841713
Jean, K. (2023, January 13). How Korea is working to build a single digital platform  government . The World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2023/01/davos23-korea-digital-platform- government/
Karunia, A. M., & Ika, A. (2022, July 21). 35 Persen ASN di RI Kinerjanya Rendah, BKN: Seperti "Kayu Mati" karena Malas . Money Kompas. https://money.kompas.com/read/2022/07/21/142000926/35-persen-asn- di-ri-kinerjanya-rendah-bkn--seperti-kayu-mati-karena-malas
Kementerian PPN/Bappenas. (2021, September 10). Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi - Kementerian  PPN/Bappenas .  Direktorat  Aparatur  Negara  dan  Transformasi  Birokrasi  -  Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved November 22, 2023, from http://aparatur.bappenas.go.id/Cruno/read/event/27