Konstruksi  Teori  Komunikasi  Dalam  Tafsir Al  Qur’an Surat Al Fatihah Mubarok mubarok@unisula.ac.id                                       110-127
Inovasi Komunikasi Pemasaran Pada RRI Semarang Agus Triyono agustriyono7@gmail.com 128-136
Pengaruh Word of Mouth dan Brand Awareness terhadap Intensi  Mengunjungi  Tempat  Wisata  Ziarah  Makam Sunan Kalijaga Demak Santi Ratnawati santirahmawati@ymail.com                                137-148
Pengaruh  Persepsi Downline Tentang  Kualitas  Jasa Upline Pada  Multi  Level  Marketing  Tianshi  Terhadap Loyalitas Downline di Malang (Studi pada jaringan Akhmad Fidzan) Devi Purnamasari devi.purnamasari9@g   mail.com 149-163
Manajemen  Krisis  Polri  dalam  Kasus  Penyerangan Lembaga  Permasyarakatan  Cebongan  Sleman  Daerah Istimewa Yogyakarta Iva Anjar Pawestri iva.anjar89@yahoo.co.id 164-180
Identitas Diri Remaja Melalui Status Sosial Facebook Muna Madrah munamadrah@unissula.ac.id. Made Dwi Adnjani made@unissula.ac.id                                          181-198
E fektifitas  Pelaksanaan  Kebijakan  Joko  Widodo  dalam Mengentaskan  Kemiskinan    (Studi  Opini  Pemegang Kartu  Jakarta  Sehat  dan  Kartu  Jakarta  Pintar  di  DKI Jakarta)
Indah Suryawati
indahsuryawati_2121@yahoo.com 199-218

## Jurnal Ilmiah Komunikasi
MAKNA Vol. 4 no. 2, Agustus 2013 - Januari 2014 ISSN : 2087-2461
PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Trimanah, M.Si
Sekretaris Fakultas
Dian Marhaeni K, M.Si Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si Sekretaris Mubarok, M.Si Bendahara Parwati, SH Dewan Penyunting Edi Ismoyo, M.Si Drs. Haryoso Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi Palupi Satwika, Amd.
Alamat Redaksi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Po. Box 1054/SM
Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalfikom@yahoo.com
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN JOKO WIDODO DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN  (STUDI OPINI PEMEGANG KARTU JAKARTA SEHAT DAN KARTU JAKARTA PINTAR DI DKI
JAKARTA)
Oleh :

## Indah Suryawati
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta indahsuryawati_2121@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  efektifitas  pelaksanaan  kebijakan Joko  Widodo  terkait  program  Kartu  Jakarta  Sehat  (KJS)  dan  Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP). Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana opini masyarakat miskin di DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program KJS dan KJP. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Sedangkan  data sekunder  melalui  penelusuran  dokumen  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan terdapat  tiga  kelompok  berdasarkan  pengalaman  informan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
Kata kunci: efektivitas, opini publik, kebijakan

## Abstract
This study aims to anlyze the effectiveness of Joko Widodo`s policy of Kartu Jakarta Sehat (KJS) and Kartu Jakarta Pintar (KJP) programs. This research is to show public opinion from poor people of Jakarta related with KJS and KJP implementation. This research method is descriptive qualitative. Collection of primary data obtained through in depth interviews of the poor public in Jakarta related KJS and KJP programs. Menawhile, collection of secondary data obtained through documentation of the various media and library research. The conclusion of this research explaining Jokowi`s poverty alleviation policies based on the perception of three groups.
Keywords: effectiveness, public opinion, policy

## 1.  Pendahuluan
Figur  Joko  Widodo  selama  dua tahun  terakhir  telah  dicitrakan  positif secara massif oleh media. Pencitraan itu dimulai  saat launching mobil  produksi lokal, mobil Esemka. Pencitraan positif  terus  mengalir  hingga  akhirnya menghantarkan  Joko  Widodo  (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun harus  mengalahkan  pesaing  terberatnya yang notabene seorang incumbent dan asli Jakarta, Fauzi Bowo.
Gaya Jokowi yang antiformalitas,
antigagah-gagahan pejabat dan antibasa- basi  yang  tidak  perlu  (kecuali  dalam norma kesantunan Jawa) dianggap sangat pas  untuk  menyelesaikan  permasalahan Jakarta. Selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi  lebih  banyak  turun  ke  lapangan dan  menjadi problem  solver. Karena kemampuannya  menata  Kota  Solo, Jokowi  dinobatkan  sebagai  peringkat ketiga  Wali  Kota  Terbaik  Dunia  dalam pemilihan World  Mayor  Project 2012 yang  diselenggarakan  oleh The  City Mayors  Foundation ,  yayasan Wali  Kota dunia yang berbasis di Inggris.
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
Selama  setahun  kepemimpinan Jokowi  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta telah  melakukan  berbagai  kebijakan- kebijakan terkait penanganan masyarakat miskin  di  Jakarta.  Apa  yang  menjadi kampanye  Jokowi  pada  saat  pilgub sampai  terpilih,  kemudian  mendapatkan porsi yang banyak dari berbagai khalayak untuk  diaparesiasi  dan  dipromosikan , terutama oleh media cetak dan elektronik secara nasional.
Apalagi ketika Jokowi mengawali peran sebagai gubernur dengan mengeluarkan  program  andalan.  Di bidang  kesehatan,  mengeluarkan  Kartu Jakarta  Sehat  (KJS)  yang  diluncurkan pertama  kali  31  Oktober  2012.  Lalu  di bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar  (KJP)  yang  diluncurkan  pertama kali  1  November  2012.  Program  KJS dan KJP ini sengaja didesain untuk dapat lebih menjangkau pelayanan dasar warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Sebaran  tingkat  kemiskinan  menurut kabupaten/kota  di  DKI  Jakarta,  dapat dilihat pada tabel  1.

## Tabel 1
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2013
Sumber  :  Badan  Pusat  Statistik  2010 dalam TNP2K 2011
Pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa  tingkat  kemiskinan  tertinggi itu  berada  di  Kepulauan  Seribu  (13,01 persen),  disusul  Jakarta  Utara  (5,62 persen),  Jakarta  Pusat  (3,97  persen), Jakarta  Barat  (3,81  persen),  Jakarta Selatan (3,80 persen). Tingkat kemiskinan
di  wilayah  DKI  Jakarta  ini,  semuanya berada di atas tingkat kemiskinan provinsi (3,48  persen).  Hanya  wilayah  Jakarta Timur  saja  yang  tingkat  kemiskinannya berada  di  bawah  tingkat  kemiskinan provinsi, yakni sebesar 3,40 persen.
Menurut  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta, jumlah  penduduk  miskin  (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di  bawah  Garis  Kemiskinan)  mencapai 354,19  ribu  orang  (3,55  persen)  pada Maret 2013. Artinya, berkurang 9,01 ribu orang (0,14 persen) dibanding penduduk miskin  pada  Maret  2012  sebesar 363,20  ribu  orang  (3,69  persen).  Jika dibandingkan  dengan  September  2012, penduduk miskin berkurang sebesar 12,6 ribu orang (0,15 persen) (Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 32/07/31/XV, 1 Juli 2013) .
Adapun yang berhasil direalisasikan,  untuk  KJS  misalnya, total  penerima  tahap  I  (2012)  dibagikan 3.000 KJS, tahap II (Mei 2013) dibagikan 1.733.991  KJS  dengan  total  dana  Rp 1,4  triliun  (mendapat  suntikan  dana penyertaan  modal  pemerintah  Rp  200 miliar). Sementara yang ditarget sebagai penerima KJS sebanyak 7,4 juta jiwa (600 ribu  jiwa  miskin),  3,8  juta  jiwa  rentan miskin,  300  ribu  jiwa  hampir  miskin. Adapun  untuk  KJP,  total  penerimanya tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 332.465 siswa  dengan  total  dana  Rp  804  miliar. Kemudiam pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 410.767 siswa (Sumber : Koran KOMPAS, edisi 25 Oktober 2013).
Fenomena  tersebut  kemudian berdampak  pada  opini  publik  yang terbangun. Beberapa survei ataupun riset yang dilaksanakan media massa maupun lembaga lainnya, Jokowi selalu mendapat angka  tertinggi.  Belum  lagi  masifnya ekspose media terhadap Jokowi. Bahkan, pemberitaan Jokowi di berbagai media  massa  juga  sangat  memengaruhi preferensi publik terhadap Jokowi, selain
popularitas dan elektabilitas Jokowi.
Hasil survei opini publik yang  dilakukan  oleh The  Indonesian Institute (TII) :  center  for  public  policy research pada  10  hingga  20  Oktober 2013  lalu  misalnya,  menemukan  bahwa Jokowi  adalah  nama  dan  sosok  yang paling  ter ekspos media  massa  menurut responden  dalam  satu  bulan  terakhir saat  survei  dilakukan,  dibandingkan nama-nama lain. Tidak hanya di televisi, radio,  dan  surat  kabar.  Di  media  sosial pun,  seperti twitter/SMS/facebook ,  dan sebagainya,  nama  Jokowi  pun  berada  di bagian  teratas.  Berdasarkan  hasil  survei ini, nama Jokowi paling banyak diekspos televisi,  yaitu  71,8  persen.  Diikuti pemberitaan Jokowi di surat kabar (10,2 persen),  radio  (5,0  persen),  dan  media sosial (4,6 persen)  (http://www.shnews. co/detile-28212-mengapa-jokowi- populer.html, tanggal 29 november 2013, pukul 15:04 WIB).
Selama  ini  belum  ada  hasil  riset secara  menyeluruh  dalam  melakukan penelusuran  ( tracking )  terhadap  kinerja gubernur DKI Jakarta ini. Sebagian besar survei  yang  dilakukan  oleh  lembaga survei  dan  di publish oleh  media  massa maupun  media online terkait  survei calon  presiden.  Di  mana  nama  Jokowi selalu  menjadi  yang  terdepan  dalam survei tersebut. Banyak kalangan menilai Jokowi  sosok  yang  paling  berpeluang memenangkan Pemilu Presiden 2014. Padahal masyarakat DKI Jakarta  pada  khususnya  dan  masyarakat Indonesia belum banyak yang mengetahui sejauhmana pelaksanaan program- progam  yang  dilaksanakan  Jokowi, terutama  pelaksanaan  program  yang terkait  dengan  pengentasan  kemiskinan. Apakah pemberitaan yang dipublikasikan oleh  berbagai  media  benar-benar  sesuai fakta  atau  hanya  sekedar  pencitraan media? Sebab media punya peran sangat kuat dalam mengkonstruksi realitas sosial tersebut lewat  berita.
Menurut  Alex  Sobur,  media adalah  alat  untuk  menyampaikan berita,  penilaian,  atau  gambaran  umum tentang  banyak  hal,  media  mempunyai kemampuan  untuk  berperan  sebagai institusi  yang  dapat  membentuk  opini publik,  antara  lain,  karena  media  juga dapat  berkembang  menjadi  kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang dipresentasikan  untuk  diletakkan  dalam konteks  kehidupan  yang  lebih  empiris (2009:31).
Oleh karena itu, penulis
tertarik  melakukan  penelitian  terhadap kinerja  Jokowi,  lebih  fokus  lagi  pada pelaksanaan  program-program  terkait upaya menurunkan angka kemiskinan di ibukota  khususnya  melalui  pelaksanaan progam  KJP  dan  KJS.  Untuk  lebih mengarahkan penelitian ini, maka dibuat perumusan  masalah  dengan  fokus  pada pertanyaan  berikut  :  bagaimana  opini masyarakat  miskin  di  DKI  Jakarta terhadap  pelaksanaan  program  KJS  dan KJP.

## 2.  Tinjauan Pustaka

## 2.1.  Efektivitas
Menurut  Shadily  (1986), efektivitas menunjukan taraf tercapainya  suatu  tujuan,  suatu usaha  dapat  dikatakan  efektif jika  usaha  itu  tercapai  tujuannya. Sementara  menurut  Anwar  Arifin, efektivitas  adalah  bagaimana  pun setiap komunikasi yang kita lakukan senantiasa  menimbulkan  efek  yang positif atau negatif (2002:45) .
Pendapat  lain  mengenai efektivitas  adalah  pemanfaaatan sumber  daya  dan  prasarana  dalam jumlah  tertentu  yang  secara  sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan  sejumlah  pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurrahman, 2003:93).
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## 2.2. Publik
Menurut  Karl  Manhein, publik  adalah  kesatuan  banyak yang  bukan  berdasarkan  interaksi perseorangan,  tetapi  atas  dasar reaksi  terhadap  stimuli  yang  sama. Dalam  publik  mereka  terintegrasi oleh  tujuan  yang  dipengaruhi  oleh stimuli tertentu (Nurudin, 2002).
Sedangkan  Herbet  Blumer ditambahi  oleh  Kingley  Davis mengatakan  bahwa  publik  itu sekelompok  tetapi  bukan  kesatuan, interaksi  dapat  terjadi  secara tidak  langsung  melalui  alat-alat komunikasi  yaitu  tingkah  laku publik  didasari  pada  tingkah  laku individu (Nurudin, 2002).
Publik  mempunyai  empat tipe yaitu sebagai berikut :
1.  All  issue  publics , bersikap  aktif dalam semua isu.
2.  Apatheic publics , tidak memerhatikan  atau  tidak  aktif terhadap semua isu.
3.  Single  issue  publics , aktif  pada satu  atau  sejumlah  isu  terbatas (publik  ini  termasuk  kelompok ‘pro kehidupan’kelompok lingkungan  dan  kelompok  hak binatang); 4.  Hotissue publics , baru aktif  setelah  semua  media mengekspose  hampir  semua orang  dan  isu  menjadi  topik sosial  yang  diperbincangkan secara  luas  (Cutlip&Center, 2006).
Berdasarkan penjelasan tersebut,  maka  publik  dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat miskin maupun rentan miskin yang bermukim  di  wilayah  DKI  Jakarta, baik  itu  warga  yang  mendapatkan KJS  dan  KJP  maupun  warga  yang tidak  mendapatkan  KJS  dan  KJP.
Mereka  ini  digolongkan  ke  dalam publik  dengan  tipe single  issue publics yaitu publik aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas, di mana isu  yang  dimaksud  adalah  terkait kebijakan  Jokowi  mengentaskan kemiskinan  melalui  pelaksanaan program KJS dan KJP.

## 2.3.  Opini Publik
Ada  banyak  definisi  tentang opini  publik.  Istilah  ini  pertama kali  digunakan  oleh  Machiavelli dalam  pengertian  yang  modern. Dalam  bukunya  yang  berjudul, Discourses ,  Machiavelli  berpesan bahwa  orang  yang  bijaksana  tidak akan  mengabaikan  pendapat  umum mengenai soal-soal tertentu.
Menurut  Arthur  Kornhauser sebagaimana dikutip Bernard
Hennessy  dalam  bukunya  berjudul Pendapat  Umum ,  pendapat  umum merupakan pandangan dan perasaan yang  sedang  hidup  di  kalangan rakyat  tertentu  pada  saat  tertentu mengenai  suatu  isu  yang  menarik perhatian rakyat (1989:4).
Dalam  ungkapan  sehari-hari, opini  publik  sering  muncul  sebagai istilah  yang  sangat  umum,  yang melukiskan  sesuatu  seperti  sikap bersama  ( collective  attitude )  atau suasana  hati  masyarakat  ( public mood ).  Lebih  jauh  lagi,  opini publik  sering  dikaitkan  dengan pendapat  bahwa  setiap  orang  harus menghormati  opini  publik.  Dalam hal ini, opini publik terbagi menjadi opini  publik  yang  bijaksana  dan opini  publik  yang  tidak  bijaksana. Ini didasari oleh pendapat para ahli.
Carlyle  berpendapat  bahwa opini publik adalah kebohongan yang paling  besar  di  dunia.  Sementara Lincoln  menyebutkan  bahwa  opini publik  pada  umumnya  didasari oleh  rasa  keadilan  yang  kuat.  Bila
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
dipikirkan sejenak, kita yakin bahwa berbicara  tentang  opini  publik  --- sebagai  kekuatan  politik  maupun kekuatan  sosial  yang  tak  berwujud ---  mensyaratkan  adanya  suatu  isu atau  berbagai  isu.  Lincoln  agaknya bermaksud  bahwa  dalam  beberapa tahun bila rakyat diberi kesempatan untuk menyatakan pandangan mereka mengenai berbagai isu yang mendapat  perhatian  masyarakat luas,  biasanya  mereka  akan  dapat memilih  secara  tepat  dan  bijaksana (1989:4) 2.4.  Program  Kartu  Jakarta  Sehat (KJS) Program Kartu Jakarta Sehat  (KJS)  adalah  salah  program pemerintah  DKI  Jakarta  dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk  memberikan  pelayanan  yang mudah,  murah  dan  berkualitas kepada  masyarakat  miskin  yang merupakan  warga  DKI  Jakarta. Program  ini  merupakan  program unggulan pemprov DKI Jakarta yang memberikan  jaminan  pelayanan kesehatan  yang  menitikberatkan pada  pelayanan  di  unit  pelayanan khususnya Puskesmas.
Program  KJS  adalah  janji politik  Jokowi  dan  merupakan program unggulan selama kepemimpinannya  hingga  empat tahun  kedepan.  Program  ini  telah dicanangkan  oleh  pemprov  DKI
Jakarta  sejak  bulan  November 2012  yang  telah  dikuatkan  dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya  Pelayanan  Kesehatan  yang telah  diubah  dengan  Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013.
Pergub  Nomor  187  tahun 2012  tentang  Pembebasan  Biaya
Pelayanan  Kesehatan  Pasal  6 menyebutkan :
masyarakat  yang  dapat  menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  adalah  penduduk yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta.
Pergub 187 tahun 2012 telah diubah  dengan  Pergub  Nomor  14 tahun 2013 dengan perubahan pada pasal  6  tentang  kriteria  penerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang menyebutkan : (1.)  masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya  pelayanan  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  4  sebagai  berikut  :  a)
penduduk  miskin  atau  rentan dan  b)  masyarakat  yang memperoleh  penghargaan  atas jasanya.
(2.)  Penduduk  miskin  atau  rentan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  meliputi  :  a) penduduk yang termasuk dalam data  kemiskinan  pada  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi DKI  Jakarta;  b)  Penduduk miskin  atau  rentan  yang tidak  termasuk  dalam  data kemiskinan  BPS  Pemprov  DKI Jakarta  namun  mudah  terkena dampak  dari  suatu  keadaan dan/atau kebijakan pemerintah dan belum mempunyai jaminan kesehatan; c) penduduk miskin atau  rentan  berdasarkan  hasil verifikasi  administrasi  dan peninjauan  lapangan  oleh petugas  Dinas  Kesehatan;  d) penduduk  miskin  atau  rentan dalam  pelayanan  kesehatan Ambulans Gawat Darurat milik Dinas  Kesehatan;  e)  penghuni panti  sosial/rumah  singgah  di daerah yang memiliki sertifikat kepesertaan yang bersifat
kolektif  dan  direkomendasikan oleh  Kepala  Dinas  Sosial; f)  korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di daerah; g) korban perdagangan orang    (trafficking)  di  daerah;
dan  /atau;  h)  korban  bencana di daerah. (3.)  Masyarakat yang diberi penghargaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,  meliputi  :  a)  penduduk lanjut usia (lansia) di daerah;  b)  anggota  Forum Komunikasi  Dermawan  Darah (Fokuswanda);  c)  anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Propinsi DKI Jakarta;  d)  kader  posyandu dan kader jumantik yang telah mengabdi  selama  lima  tahun; e)  tokoh  agama  di  daerah;  f) mantan pejabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  beserta  istri;  g) seniman/budayawan  didaerah; dan/atau; h) pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan
(LMK),  Rukun  Warga  (RW), Rukun Tetangga (RT) di daerah yang masih aktif.
Pasal ini menunjukkan bahwa pembebasan biaya kesehatan di DKI Jakarta  tak  hanya  diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin.  Namun  juga  diperuntukkan bagi  masyarakat  lainnya  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2.5.  Program  Kartu  Jakarta  Pintar (KJP)
Program Kartu Jakarta Pintar
(KJP)  adalah  program  pemberian bantuan  biaya  personal  pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik  dengan  menggunakan  kartu.
Program  ini  khusus  diperuntukkan bagi  anak  usia  sekolah  SD  hingga
SMA  atau  yang  sederajat  yang berasal  dari  keluarga  yang  tidak mampu.
Program ini juga merupakan janji  politik  Jokowi-Ahok  pada pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta yang lalu. Program ini telah dikuatkan dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor 190  tahun  2012  tentang  pemberian bantuan  biaya  personal  pendidikan SMA  dan  SMK  bagi  peserta  didik dari  keluarga  tidak  mampu  atau miskin melalui KJP.
Program  KJP  telah  menjadi bagian  dari  kegiatan  dari  pemprov DKI  Jakarta  yang  ditandai  dengan adanya  kegiatan  ini  dalam  RPJMD tahun  2013-2017  dan  juga  telah mendapatkan  dukungan  anggaran dalam APBD  tahun  2013.  Di  mana pemberian  Biaya  Personal  Siswa Miskin  (BPSM)  bagi  peserta  didik SD/SDLB/MI,  SMP/SMPLB/MTS, S M A / S M A L B / S M K / S M K L B / MA  melalui  KJP  didasarkan  pada perhitungan  besaran  unit cost per peserta  didik  per  bulan  untuk  satu tahun anggaran.
Adapun rincian alokasi pemanifaatan  dana  BPSM  sebagai berikut :
1.  SD/SDLB/MI  sebesar  Rp180 ribu (Rp 2 . 160.000 per tahun).
2.  SMP/SMPLB/MTs  sebesar  Rp 210  ribu    (Rp.  2.520.000  per tahun).
3.  SMA/SMALB/SMK/SMKLB/ MA  sebesar  Rp240  ribu  (Rp. 2.880.000 pertahun).
Pemenuhan  unit  kebutuhan bagi peserta didik yang memperoleh program BPSM dapat dirinci sebagai berikut:
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## Tabel 2 Pemenuhan Unit Kebutuhan Bagi Peserta Didik
Penerima KJP No Unit Kebutuhan Unit Cost/Tahun/Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/ MTs SMA/SMALB/ SMK/SMKLB/ MA 1 Transport ke dan dari Sekolah Rp    900.000 ,- Rp 1.200.000 ,- Rp 1.320.000 ,- 2 Buku, Alat Tulis, dan Tas Sekolah Rp    400.000 ,- Rp    450.000 ,- Rp    450.000 ,- 3 Baju dan Sepatu Sekolah Rp    560.000 ,- Rp    560.000 Rp    710.000 ,- 4 Tambahan Makan dan Minum Rp    30 0.000,- Rp    335 .000,- Rp     40 0.000,- Jumlah Total Rp 2.160.000,- Rp 2.520.000,- Rp 2.880.000,- Sumber : Data Primer diolah, peneliti, 2013 Pada  Tahun  Anggaran  2013 untuk  program  pemberian  BPSM, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  akan mengalokasikan  dana  sebesar  Rp 804.634.560.000,-  ( delapan  ratus empat  miliar  enam  ratus  tiga  puluh empat  juta  lima  ratus  enam  puluh ribu  rupiah ).  Anggaran  tersebut diperuntukkan  bagi  332.465  siswa miskin  dari  tiga    level  satuan pendidikan.
Selengkapnya bisa dilihat di tabel 2.2 berikut: Tabel 3 Anggaran yang Dialokasikan Pemprov DKI Jakarta Untuk Program KJP No Kelompok Usia (Satuan Pendidikan) Jumlah Siswa Miskin Unit Cost Per Bulan (Rp) Jumlah Bulan Jumlah Anggaran KJP (Rp) 1 7 – 12 Tahun (Setara SD/SDLB/MI) 170 . 386 180.000 12 368.033.760.000 2 13 – 15 Tahun (Setara SMP/SMPLB/MTs) 83 . 852 210.000 12 211.307.040.000 3 16 – 18 Tahun (Setara SMA/SMALB/SMK/ SMKLB/MA) 78 . 227 240.000 12 225.293.760.000 JUMLAH 332 . 465 804.634.560.000
Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2013
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## 2.6.  Kategori Miskin
Kemiskinan  adalah  keadaan dimana  terjadi  ketidakmampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti  makanan,  pakaian,  tempat berlindung,   pendidikan,  dan  ke- sehatan.  Kemiskinan  dapat  disebab- kan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Pendataan  Program  Perlin- dungan  Sosial  (PPLS)  Tahun  2011 menyebutkan  bahwa  orang  miskin di  Indonesia  dapat  dibedakan  den- gan  kategori  sangat  miskin,  miskin, hampir  miskin,  dan  rentan  miskin. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS)  mengkategorikan  orang  mis- kin  di  Indonesia  menjadi  tiga,  yaitu miskin,  hampir  miskin,  dan  sangat miskin.
BPS  mencatat  perhitungan kategori orang miskin, yaitu dilakukan dengan mengetahui bagaimana  pemenuhan  terhadap kebutuhan dasar berupa nasi (makan),
karena jika tidak yang bersangkutan akan  meninggal.  Kemiskinan  yang diukur,  yakni  dengan  mengetahui ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi. Dengan demikian, bisa saja orang  miskin  itu  mendapat  bantuan seperti  jaminan  kesehatan  berupa jamkesmas,  bantuan  subsidi  beras murah,  bantuan  operasional  sekolah dan  lain-lain.  Orang  miskin  yang penting  bisa  makan,  karena  mereka tidak  mampu  untuk  pengeluaran sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (sumber viva.co.id).
Sedangkan masyarakat rentan miskin  adalah  orang  yang  memiliki pekerjaan  dan  mampu  menghidupi dirinya  dan  keluarga,  tetapi  tidak mampu  membiayai  pengobatan  di rumah  sakit.  Sedangkan  masyarakat
miskin adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain  itu,  juga  tidak  mampu membiayai  pengobatan  rawat  jalan dan  rawat  inap  (Sumber  :  http:// www.solopos.com/ 2012/03/08/ rentan-miskin).
Fenomena  kemiskinan  di perkotaan,  terutama  di  DKI  Jakarta sangat  berbeda  dibanding  dengan daerah  lain.  Berbagai  penelitian menyatakan bahwa kalangan migran termasuk  yang  relatif  besar  dapat memengaruhi  tingkat  kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran menjadi  tinggi.  Mereka  yang  tidak memperoleh  pekerjaan  di  sektor formal pada akhirnya akan memasuki sektor  informal  atau  berusaha  apa saja untuk bisa bertahan hidup.
Menurut  BPS,  warga  DKI Jakarta  yang  berada  pada  garis kemiskinan  adalah  mereka  yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya  kurang  dari  Rp  400  ribu. Pada 2012, garis kemiskinan sebesar Rp 379.052 per orang per bulannya. Ini  meningkat  dibandingkan  garis kemiskinan  pada  2011  sebesar  Rp 355.480 per kapita per bulannya.
Selain itu, kemiskinan di DKI Jakarta sering dikaitkan pula dengan kondisi  lingkungan  tempat  tinggal yang tidak layak. Sebagian besar dari mereka  hidup  di  lokasi  padat  dan kumuh. Kata kumuh biasa digunakan untuk  mengidentifikasi  kualitas perumahan yang miskin dan kondisi yang  tidak  sehat.  Permukiman kumuh adalah lokasi dengan tingkat kepadatan tinggi yang dicirikan oleh perumahan  yang  di  bawah  standar (struktur  dan  layanan  publik)  dan kejorokan.  Kemiskinan  juga  dapat menyebabkan  lingkungan  menjadi semakin kumuh (http://bplhd.jakarta. go.id,  diunduh  tanggal  20/11/2013 pukul 16:06 WIB).
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
Pemerintah  provinsi  DKI Jakarta  telah  melakukan    berbagai upaya  untuk  terus  mengurangi jumlah  dan  persentase  penduduk miskin.  Upaya  tersebut  antara lain  dengan  terus  menggulirkan berbagai  program  penanggulangan kemiskinan,  seperti  program  PNPM Mandiri,  PPMK,  dls.  Disamping itu,  juga  ada  program-program penanggulangan  kemiskinan  yang berasal  dari  pemerintah  pusat seperti  beras  miskin  (raskin). Pada  pemerintahan  Jokowi-Ahok, bertambah lagi program pengentasan kemiskinan yaitu KJS dan KJP.

## 2.7. Kategori Siswa Miskin
Sebagaimana  disebutkan  di atas bahwa siswa miskin adalah pe- serta didik pada jenjang satuan pen- didikan  sekolah  dasar  sampai  den- gan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi  maupun  penghasilan  orang tuanya  yang  tidak  memadai  untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidi- kan.  Kebutuhan  dasar  pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya trans- portasi, makanan serta biaya ekstra- kurikuler.
Lebih  jauh  tentang  penerima BPSM,  pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  pada  Tahun Anggaran  2013 memberikan  BPSM  bagi  peserta didik  SD/SDLB/MI,  SMP/SMPLB/
MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/ MA melalui KJP dengan persyaratan sebagai berikut : 1.  Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga  atau  surat  keterangan lain  yang  dapat  dipertanggung jawabkan.
2.  Membuat  surat  pernyataan  tidak mampu/miskin  yang  diketahui
orang  tua  dan  Ketua  Rukun Tetangga (RT) setempat.
3.  Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4.  Diusulkan  oleh  sekolah  yang telah  ditandatangani  oleh  Kepala Sekolah,  Komite  Sekolah,  dan Kepala  Seksi  Dikdas/Dikmen Kecamatan  setempat  yang  selan- jutnya  diajukan  ke  Suku  Dinas/ Dinas Pendidikan setempat.
5.  Menandatangani  lembar  Pakta Integritas yang telah disediakan.

## 3.  Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  deskriptif-kualitatif.  Metode penelitian ini merupak  an metode yang tepat,  karena  penelitian  ini  mencoba untuk  mengumpulkan  informasi  aktual secara  rinci  yang  diperoleh  dari  data deskriptif,  baik  berupa  data  lisan maupun  data  tertulis  dari  objek  yang diamati. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian  yang  memberikan  gambaran atau  uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas mungkin  tanpa  ada  perlakuan  terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2004).
Jalaluddin  Rakhmat  berpendapat bahwa  penelitian  deskriptif  ditujukan untuk :
1.  Mengumpulkan  informasi  aktual secara  rinci  yang  melukiskan  gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa  kondisi  dan  praktik- praktik yang berlaku.
3.  Membuat perbandingan ayau evaluasi.
4.  Menentukan apa yang  dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka  untuk  menetapkan  rencana dan keputusan pada waktu yang akan
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
datang (Kriyantono, 2006).
Peneliti  menyimpulkan  bahwa penelitian bersifat deskriptif memberikan penjelasan mengenai keadaan objek yang diteliti tanpa mengubah apa pun dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bekerja dengan  cara  menganalisis,  memadukan, mengklarifikasi serta mengorganisasikan suatu hasil observasi.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah warga miskin dan rentan miskin yang bermukim di  wilayah  DKI  Jakarta.  Sedangkan objek  penelitian  ini  adalah  efektifitas pelaksanaan KJS dan KJP di DKI Jakarta. Informan  yang  terpilih  adalah  warga miskin  yang  mendapatkan  KJS  dan KJP  maupun  warga  miskin  yang  tidak mendapatkan  KJS  dan  KJP.  Pemilihan informan didasarkan pada hasil observasi lapangan  dan  informasi  dari  kelurahan maupun  kecamatan.  Lebih  jauh  tentang informan,  dalam  penelitian  kualitatif dimungkinkan pemilihan informan
berdasarkan purposive  sampling dengan mengutamakan  perspektif emik, artinya mementingkan  pandangan  informan, yakni bagaimana informan memandang dan menafsirkan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan J-A, lebih fokus  lagi  pada  pelaksanaan  program KJS dan KJP, sesuai pendapatnya.
Sebanyak delapan orang bersedia menjadi  informan  dan  diwawancarai secara  mendalam  dalam  penelitian  ini.
Mereka adalah :
1.  Nama : Mr Umur : 50 tahun Pekerjaan : Pencari kembang Tempat tinggal : Jalan Al-Mubarok IV, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keterangan : - Sejak 2002 menjadi penduduk  DKI  Ja- karta (11 tahun). -   Memiliki  KTP  dan
KK
-   Mendapatkan KJS -   Mempunyai dua anak,  satu  anak  di- antaranya  duduk  di bangku SMU 2.  Nama : Sri Umur : 36 tahun Pekerjaan : Buruh cuci Tempat tinggal:  Jalan Peninggaran Barat, RT 14 /RW 11, Kebayoran Lama Ut- ara, Jakarta Selatan. Keterangan : - Sejak 1993 menjadi penduduk  DKI  Ja- karta (20 tahun).
- Memiliki  KTP  dan KK
- Mendapatkan KJS
- Mempunyai satu anak yang duduk di bangku  SD  pemer- intah sehingga men- dapatkan  fasilitas bebas SPP dan buku pelajaran gratis. 3.  Nama : DJ Umur : 53 tahun Pekerjaan : Satpam Tempat tinggal : Jalan Kemajuan, Petukangan  Selatan, Jakarta Selatan Keterangan : -    Sejak  1980  men- jadi penduduk DKI Jakarta (33 tahun).
-  Memiliki  KTP  dan KK
-  Tidak  mendapat- kan KJS dan KJP
-  Mendapatkan  asur- ansi kesehatan dari
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
tempat kerja. -  Mempunyai tiga anak,  satu  anak  di- antaranya duduk di bangku kuliah. 4.  Nama : Dy Umur : - Pekerjaan : Pemulung Tempat tinggal : Jalan  Pinang  Ranti, Rt 02/ Rw 04, Kam- pung  Makassar,  Ja- karta Pusat Keterangan : - Sejak 1998 menjadi penduduk  DKI  Ja- karta (15 tahun) - Tidak memiliki KTP dan KK - Tidak mendapatkan KJS dan KJP - Tidak memiliki anak 5.  Nama : Ms Umur : - Pekerjaan : Pemulung Tempat tinggal : Gang  Mawar,  Rt  10/ Rw  02,  Kampung Makassar, Jakarta Pusat Keterangan : - Tidak memiliki KTP dan KK - Tidak  mendapatkan KJS dan KJP - Tidak memiliki anak 6.  Nama : Ry Umur : - Pekerjaan : Pemulung Tempat tinggal : Gang  Mawar,  Rt  10/ Rw  02,  Kampung Makassar, Jakarta Pusat Keterangan  : -  Tidak memiliki KTP dan KK -  Tidak  mendapat- kan KJS dan KJP -  Tidak memiliki anak 7.  Nama : Wd Umur : - Pekerjaan : Pemulung Tempat tinggal: Jalan Kimia, Kelura- han  Menteng,  Jakar- ta Pusat. Keterangan : - Sejak  1965  men- jadi penduduk DKI Jakarta (48 tahun) - Tidak memiliki KTP  dan  KKidak mendapatkan  KJS KJP - Mempunyai satu anak yang duduk di bangku SD, namun bersekolah  di  se- kolah  swasta,  seh- ingga tidak menda- patkan  fasilitas  be- bas  SPP  dan  buku pelajaran gratis . 8. Nama : At Umur : - Pekerjaan : Pemulung Tempat tinggal : Jalan Kimia, Kelura- han  Menteng,  Jakar- ta Pusat. Keterangan : - Tidak memiliki KTP dan KK - Tidak  mendapat- kan KJS dan KJP - Mempunyai satu anak yang duduk di bangku SD.
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Di awal peluncurannya, KJS dan KJP didesain untuk menjangkau pelayanan dasar  masyarakat  miskin  dan  rentan miskin  di  DKI  Jakarta.  Gubernur  DKI
Jokowi di media massa mengungkapkan keinginannya  agar  tak  ada  lagi  masalah dengan persoalan kesehatan dan pendidikan.  Oleh  karena  itu,  Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan anggaran sebesar  Rp  2,02  triliun  untuk  program KJS  dan  KJP.  Walau  dilandasi  dengan tujuan baik, praktiknya kedua program ini tidak  selalu  mulus.  Sebab  program  KJS dan  KJP  selain  telah  menelan  anggaran yang besar, juga melibatkan pihak ketiga, hingga tarik menarik kepentingan politik.
Setahun setelah program KJS dan KJP  ini  diluncurkan,  Jokowi  menilai, program  ini  positif.  Indikatornya  adalah pertama, 2,2  juta  kartu  sudah  diberikan kepada masyarakat dari 4,7 juta sasaran; kedua, keluhan tentang kesehatan jarang terdengar  lagi,  berbeda  ketika  program ini  baru  diterapkan,  hampir  setiap  hari ada keluhan tentang pelayanan kesehatan.
Hasil  wawancara  berdasarkan pengalaman informan terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan  yang  dijalankan  Gubernur DKI Jakarta Jokowi  selama setahun masa kepemimpinannya  dapat  dibagi  dalam tiga kelompok yaitu :
a. Kelompok  I  :  Informan  yang mendapatkan KJS karena memiliki KTP dan KK Dua informan yang memiliki
KTP dan KK mengaku tidak kesulitan untuk  mendapatkan  KJS.  Mr misalnya,  mendapatkan  KJS  ketika mengantarkan  suaminya  berobat ke  Puskesmas  Kebayoran  Lama. Petugas  puskesmas  yang  memiliki data  terkait  warga  Kebayoran Lama  kategori  miskin  dan  rentan miskin  memberitahukan  bahwa  Mr dianggap  layak  untuk  mendapatkan
KJS.  Petugas  puskesmas  meminta Mr agar menyerahkan fotocopy KTP dan  KK  sebagai  prasyarat  untuk mendapatkan KJS.
Keberuntungan  yang  sama dialami  oleh  Sr,  36  tahun.  Warga di  Peninggaran  Barat  RT  14/ RW  11,  Kebayoran  Lama  Utara, Jakarta  Selatan.  Ibu  satu  anak  ini juga  mendapatkan  KJS  karena memiliki  KTP  dan  kartu  keluarga. Meskipun  fasilitas  tersebut  belum pernah  dipergunakannya,  namun ia  bersyukur  mendapatkan  kartu tersebut. Berbeda dengan pengalaman Mr,  Sr  mendapatkan  KJS  melalui bantuan RT dan RW setempat. Cukup dengan  menyerahkan fotocopy kartu keluarga  dan  KTP,  petugas  RT/RW secara  sukarela  membantu  Sr  untuk mendapatkan KJS.
Kemudahan  yang  dialami Sr,  tidak  terlepas  dari  peran  serta RT/RW setempat yang aktif mensosialisasikan program ini, bahkan terbilang aktif pula mendata warganya. Tak heran jika tak ada satu pun warga di RT/RW kediamaan Sr yang  masuk  kategori  masyarakat miskin luput dari perhatian. Berbeda dengan  pengalaman  Mr,  di  mana  ia mendapatkan  fasilitas  KJS  bukan dari pihak RT/RW setempat. Dengan kata lain, pihak RT/RW tidak begitu peduli  dengan  warganya,  termasuk tidak turut mensosialisasikan pelaksanaan program KJS ini kepada masyarakat yang membutuhkan.
Waktu  itu  suami  ibu  sakit, kulitnya  berubah  menjadi bersisik.  Gara-gara  ngambil pisang  di  kebon  dekat kuburan.  Sampe  di  rumah, badannya pada gatel semua. Kulitnya  sampe  ngelupas gitu, bersisik, kayak kulit ular. Supaya  gak  tambah  parah, ibu  bawa  suami  berobat
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
ke  puskesmas.  Saat  itu  ada petugas  puskesmas  yang nanyain  soal  kartu.  Karena mereka  tahu  ibu  miskin  dan belum  dapat,  makanya  di urusin  sama  mereka  ( Hasil wawancara dengan Mr, pencari kembang, November 2013) .
Cuma  nyerahin  fotocopy KK  dan  KTP  doang  ke RT.  Nunggu  seminggu  dua minggu  kalo  ga  salah.  Tau- tau  sudah  ada  aja,  di  kasi ama sekretaris RT. Kartunya di  anter  ke  rumah  ( Hasil wawancara dengan Sr, buruh cuci, November 2013). Sementara pengalaman tetangga Sr, sebagaimana dituturkan oleh  Sr,  pemegang  KJS  tidak mendapatkan pelayanan yang berbelit-belit  untuk  menggunakan kartu  tersebut  di  rumah  sakit rujukan.    Kecuali  jika  pasien  tidak mengantongi  surat  pengantar  dari puskesmas  saat  ke  rumah  sakit. Sebab  selain  memperlihatkan  KJS, pihak  rumah  sakit  meminta  surat pengantar dari puskesmas.
Ini  sangat  beralasan  karena pihak  pemerintah  telah  menetapkan prosedur tersendiri terkait pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat.  Di mana  pelayanan  kesehatan  harus bermula  dari  puskesmas.  Jika membutuhkan  penanganan  lebih intensif dan menyeluruh, maka pihak puskesmas akan mengeluarkan surat pengantar  ke  rumah  sakit  rujukan. Dengan  langkah  seperti  itu,  tidak akan  terjadi  penumpukan  pasien  di tingkat  rumah  sakit,  karena  sudah dapat terlayani di tingkat puskesmas.
Prosedur  yang  diberlakukan bagi  peserta  program  jaminan
kesehatan, termasuk pemegang KJS, telah sejalan dengan  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Nomor  187 tahun  2012  tentang  Pembebasan Biaya  Pelayanan  Kesehatan.  Dalam pasal 6 disebutkan, masyarakat yang dapat  menerima  pembebasan  biaya pelayanan  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  adalah penduduk  yang  memiliki  Kartu Tanda  Penduduk  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Program  KJS  merupakan janji  politik  Jokowi  yang  kemudian menjadi  program  unggulan  selama kepemimpinannya  hingga  empat tahun  kedepan  sebagai  gubernur DKI  Jakarta.  Program  ini  telah dicanangkan  oleh  pemprov  DKI Jakarta  sejak  bulan  November 2012  yang  telah  dikuatkan  dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya  Pelayanan  Kesehatanyang telah  diubah  dengan  Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013.
Dengan  kata  lain,  program KJS  hanya  diperuntukkan  bagi warga  miskin  dan  rentan  miskin yang  resmi  tercatat  sebagai  warga DKI  Jakarta.  Sebagaimana  yang sering dikatakan Jokowi di hadapan media massa pada beberapa kesempatan,    bahwa  program  KJS merupakan  program  pembebasan biaya  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat miskin yang merupakan warga  DKI  Jakarta  dengan  bukti berupa  kepemilikan  KTP.  Ini  pun masih ditambah persyaratan lainnya terkait  kriteria  miskin  dan  rentan miskin  sebagaimana  di  atur  secara detail  dalam  Peraturan  Gubernur Nomor 14 tahun 2013 Pasal 6.
Berdasarkan  penuturan  Mr dan  Sr  dapat  disimpulkan  bahwa keduanya  adalah  warga  dengan kategori  masyarakat  rentan  miskin.
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
Di mana warga rentan miskin adalah warga  yang  memiliki  pekerjaan dan  mampu  menghidupi  dirinya dan  keluarga,  tetapi  tidak  mampu membiayai  pengobatan  di  rumah sakit.
Tak heran Mr dan Sr merasa sangat  lega  termasuk  dalam  warga yang  mendapatkan  KJS.  Dengan kata lain, fasilitas KJS yang diterima Mr dan Sr sesuai dengan keadaan Mr dan  Sr  yang  merupakan  masyarakat rentan  miskin.  Ini  sejalan  dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  187 Tahun  2012  yang  memuat  tentang fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dibebaskan,  mekanisme  dan  sarana pembebasan  biaya,  pembiayaan dan  pengendalian  dan  pelaporan. Peraturan  ini  diperkuat  dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  14
Tahun  2013  yang  menetapkan masyarakat  miskin  atau  rentan miskin  dan  masyarakat  yang diberikan penghargaan untuk menerima  pembebasan  pelayanan biaya kesehatan.
Jelasnya, Peraturan Gubernur
Nomor  14  tahun  2013  Pasal  6  ayat (2)    menyebutkan  masyarakat  yang dapat  menerima  pembebasan  biaya pelayanan  kesehatan  sebagaimana dimaksud dalam pasal  4 adalah antara lain  penduduk  miskin  atau  rentan dan  masyarakat  yang  memperoleh penghargaan  atas  jasanya.  Pasal  ini menunjukkan  bahwa  pembebasan biaya  kesehatan  di  DKI  Jakarta tak  hanya  diperuntukkan  bagi masyarakat  miskin  atau  rentan miskin, tapi juga diperuntukkan bagi masyarakat  lainnya  yang  ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Dalam  penelitian  ini  pula, ditemukan fakta di lapangan di mana peneliti  melalui  hasil  wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di  Gandaria,  Jakarta  Selatan,  pada
Rabu (15 Januari 2014), menemukan adanya penyelewengan terkait pemberian  surat  keterangan  miskin kepada  warga.  Saat  wawancara, terungkap  ada  seorang  warga yang  sebenarnya  tidak  termasuk masyarakat  miskin  maupun  rentan miskin  namun  memperoleh  surat keterangan  miskin.  Pemberian  surat keterangan  miskin  ini  oleh  oknum RT  ternyata  dipergunakan  oleh oknum  warga  untuk  mendapatkan pelayanan di RS Fatmawati. Padahal oknum  warga  ini  sebenarnya  telah mengantongi kartu Askes.
Dengan kata lain, pelaksanaan program KJS masih memungkinkan adanya celah bagi oknum RT/RW dan oknum  warga  untuk  memanfaatkan fasilitas  ini  padahal  ia  tidak  berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Di  sisi  lain,  masyarakat  miskin  dan rentan  miskin,  ada  yang  mengalami kesulitan  untuk  mendapatkan  KJS lantaran  tidak  mendapat  perhatian dari pihak RT/RW setempat.
Salah  satu  peristiwa  yang terjadi  di  RSUP  Fatmawati,  jelang tahun  baru  2014,  merupakan contoh    di  mana  warga  pemegang KJS  mengalami  pelayanan  yang tidak  memuaskan.  Sebagaimana dilaporkan Republikaonline dua hari menjelang  tahun  baru  2014,  pihak RSUP Fatmawati saat itu mengalami kekurangan  sejumlah  obat  jenis tertentu  yang  seharusnya  diterima gratis  oleh  pasien  program  jaminan kesehatan, termasuk pengguna KJS. Hal ini terjadi akibat distributor obat untuk  RS  Fatmawati  banyak  yang libur di akhir tahun.
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
b. Kelompok  II:  Informan  yang mendapatkan  KJS  tapi  tidak mendapatkan KJP, padahal memiliki KTP dan KK Meski  Mr  dan  Sr  menerima
KJS, tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas  KJP.  Padahal  keduanya memiliki  anak  yang  bersekolah. Selain itu, keduanya memiliki kartu keluarga    dan  KTP  serta  masuk kategori  masyarakat  rentan  miskin. Jika  Mr  masih  memiliki  satu  anak yang bersekolah di bangku SMU, Sr pun memiliki satu anak yang duduk di  bangku  SD  negeri  di  wilayah DKI  Jakarta.  Sayang,  Mr  tidak seberuntung Sr. Anak Mr bersekolah di  SMU  swasta  di  wilayah  DKI Jakarta pula.
Menurut  kebijakan  Pemprov DKI  Jakarta,  siswa  SD  hingga SMP  yang  bersekolah  di  sekolah negeri  di  wilayah  DKI  Jakarta tidak  akan  dikenakan  biaya  SPP dan  mendapatkan  buku  pelajaran gratis. Pemberian fasilitas ini di luar dari  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  maupun  KJP  yang  diberikan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu masyarakat miskin di bidang pendidikan.
Menurut  laporan  Harian Kompas (edisi  25  Oktober  2013), jumlah  penerima  KJP  mencapai 332.465 siswa berdasarkan data dari
Badan  Pusat  Statistik  DKI  Jakarta. Pada  tahun  ajaran  baru  2013/2014, jumlah penerima bertambah menjadi 410.767  siswa.  Total  dana  yang dikeluarkan mencapai Rp 850 miliar.
Berdasarkan  hasil  observasi peneliti,  Mr  tergolong  warga yang  layak  untuk  mendapatkan fasilitas KJP. Anak bungsu Mr yang bersekolah di bangku SMU tergolong siswa miskin. Adapun batasan tentang siswa miskin yaitu peserta didik pada
jenjang  satuan  pendidikan  sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara  personal  dinyatakan  tidak mampu  baik  secara  materi  maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar  pendidikan  yang  dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Mengapa anak tidak mendapatkan KJP padahal tergolong  siswa  miskin?  Penyebab utamanya karena fasilitas KJP tidak menyentuh siswa miskin yang duduk di  bangku  sekolah  swasta.  Siswa yang  bersekolah  di  sekolah  swasta dianggap  bukan  siswa  kategori miskin  dan  rentan  miskin.  Sayang Mr tidak memberikan jawaban lebih mendalam  terkait  hal  tersebut.  Bagi dirinya, anak bungsunya bisa duduk di  bangku  SMU  sudah  merupakan kebanggaan.  Karena  anak  tertuanya yang  tidak  sampai  mengecap pendidikan  SMU,  harus  menjalani pekerjaan  sebagai  penjual  rujak keliling.  Tak  lain  untuk  membantu suaminya yang sudah puluhan tahun sebagai penjual rujak keliling.
Sedangkan Sr, meski anaknya mendapatkan fasilitas bebas  SPP  dan  pembagian  buku pelajaran gratis karena bersekolah di DKI  Jakarta,  ia  tetap  berharap  bisa mendapatkan  fasilitas  KJP.  Bagi  Sr, KJP akan sangat membantu dirinya. Sebagai  buruh  cuci  yang  memiliki penghasilan pas-pasan, usaha menyekolahkan anak bukan hal yang mudah. Ia mesti menjadi buruh cuci untuk dua hingga tiga rumah dalam sehari  agar  bisa  menyisihkan  uang untuk biaya sekolah anak.
Jika mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 5 ayat
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
(1),    menyebutkan  bahwa  “warga masyarakat    yang  berusia  7  sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat”. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa ”pemerintah daerah  wajib  menyediakan  dana guna terselenggaranya wajib belajar 12  tahun  khususnya  bagi  peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar”.
Berdasarkan peraturan daerah tersebut,  Dinas  Pendidikan  Provinsi DKI  Jakarta  telah  melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12  Tahun (2007) dan  selanjutnya  pada  tahun  2012 telah  dicanangkan Wajib  Belajar  12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh  warga  usia  sekolah  untuk mendapatkan  pelayanan  pendidikan minimal  sampai  jenjang  pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian  dana  Biaya  Operasional Pendidikan  (BOP)  dan  Biaya
Personal Siswa Miskin (BPSM) guna membantu  mereka  agar  tetap  dapat mengikuti  pembelajaran  di  sekolah dengan  baik.  Khusus  untuk  BPSM teknis  penyalurannya  dilakukan melalui  Program  KJP , yaituberupa kartu ATM Bank DKI.
Sayang,  Sr  tidak  melakukan penelusuran lebih lanjut ke pihak  sekolah.  Padahal  dengan melampirkan  antara  lain  kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan tidak  mampu  dari  pihak  kelurahan, Sr  bisa  mengajukan  fasilitas  KJP untuk  anaknya.  Di  mana  Pemprov DKI  Jakarta  siap  memberikan  dana sebesar Rp 2,1 juta per tahun untuk siswa  miskin  tingkat  SD.  Bantuan dana  sebesar  itu  sebenarnya  bisa membantu  meringankan  beban  Sr menyekolahkan anaknya.
Namun  fakta  yang  ditemui di  lapangan  yang  didapatkan
peneliti  dari  informan  terkait,  tidak semua  anak  yang  tergolong  siswa miskin  mau  mengakui  bahwa dirinya  tergolong  siswa  miskin. Bagi mereka, kategori siswa miskin membuat mereka malu dan menjadi minder bergaul dengan teman-teman sekolah.  Sehingga  informasi  dari pihak  sekolah  terkait  persyaratan untuk  mendapatkan  KJP  bagi  siswa miskin  tidak  diteruskan  oleh  siswa bersangkutan  kepada  pihak  orang tua. Di sisi lain, pihak orang tua dari masyarakat miskin dan rentan miskin tidak  mengetahui  adanya  informasi terkait pemberian KJP oleh Pemprov DKI Jakarta.
c. Kelompok  III:  Informan  yang tidak memiliki KTP dan KK , tidak mendapatkan KJS dan KJP.
Kepemilikan  KTP  maupun kartu keluarga
merupakan sebagian  dari  persyaratan  utama yang  mesti  dipenuhi  warga  yang hendak  mendapatkan  fasilitas  KJS dan  KJP.  Sebab  KTP  dan  kartu keluarga  merupakan  bukti  otentik seseorang  sebagai  warga  DKI Jakarta.  Sementara  program  KJS dan  KJP  merupakan  program  untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta.
Hal ini berulang kali disampaikan oleh Jokowipada setiap kesempatan  maupun  pada  saat wawancara  dengan  media  massa. Program  KJS  dan  KJP  merupakan kemudahan yang diberikan Pemprov DKI  Jakarta  bagi  warga  miskin dan  rentan  miskin  yang  resmi tercatat  sebagai  warga  DKI  Jakarta. Disamping  program  pembangunan rumah deret, rumah susun sederhana dan  beberapa  program  lainnya bagi  warga  miskin.  Pemenuhan kebutuhan  dasar  warga  miskin
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
seperti  kesehatan,  pendidikan  dan perumahan  merupakan  bagian  dari prioritas  pembangunan  di  bawah kepemimpinan Jokowi.
Sebagian  informan  yang tidak  mendapatkan  KJS  dan  KJP lantaran  tidak  mengantongi  KTP dan kartu keluarga, mengeluhkan hal tersebut  sebagai  cara  yang  berbelit- belit  untuk  mendapatkan  fasilitas tersebut. Para informan beranggapan bahwa  kondisi  ekonomi  dan  sosial mereka  bisa  menjadi  patokan  layak atau tidak layak untuk mendapatkan KJS  dan  KJP.  Bukan  berdasarkan kepemilikan KTP dan kartu keluarga DKI Jakarta.
Menurut  para  informan,  tak mudah  untuk  mendapatkan  KTP dan  kartu  keluarga  di  DKI  Jakarta. Meski  secara  aturan  pengurusan KTP  tidak  dikenakan  biaya  sepeser pun,  namun  kenyataan  di  lapangan seringkali  bertolak  belakang.  Selain membutuhkan  biaya  yang  besar menurut kemampuan ekonomi mereka,  persyaratan  berkas  pun dianggap  sulit  untuk  dilengkapi oleh  mereka.  Padahal  mereka  telah bertahun-tahun  hidup  di  Jakarta, bahkan  ada  satu  informan  yang mengaku  sejak  tahun  1965  pindah ke  Jakarta.  Sayang , lamanya  waktu domisili  tersebut  tidak  disertai kesadaran  untuk  memiliki  atau mengurus  surat  identitas  resmi sebagai warga DKI Jakarta.
Kalo  harus  punya  KTP atau  KK  dulu  ya  berbelit- belit.  Orang  seperti  saya ngurus  KTP  atau  KK  kan gak mampu. Tapi saya belum pernah  bertanya  sama  pihak kelurahan  soal  itu  ( Hasil wawancara dengan At, pemulung, November 2013) . Saya  tidak  punya  KTP,  dan tidak ada informasi dari lurah
( Hasil  wawancara  dengan Wd,  pemulung,  November 2013).
Saya  berharap  pemerintah lebih  memperhatikan  kami yang  belum  memiliki  KJS dan  KJP.  Mungkin  karena kami  tidak  mempunyai  KTP. Kami  tidak  punya  cukup uang  untuk  mengurus  KTP. ( Hasil wawancara dengan Dy, pemulung, November 2013)
Saya gak dapet KJS dan KJP, karena  saya  gak  punya  KK ama  KTP  ( Hasil  wawancara dengan Ry, pemulung, November 2013)
Pergub  Nomor  187  tahun
2012  tentang  Pembebasan  Biaya
Pelayanan  Kesehatan  Pasal  6 menyebutkan :
masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya  pelayanan  kesehatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  adalah penduduk  yang  memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta.
Meskipun  para  informan  ini tidak mendapatkan fasilitas KJS atau KJP  lantaran  tidak  tercatat  secara resmi sebagai penduduk DKI Jakarta, dua  informan  mengakui  bahwa mereka  mendapatkan  keringanan biaya  saat  berobat  ke  puskesmas. Dengan  kata  lain,  Pemprov  DKI Jakarta telah memberikan pelayanan kesehatan  yang  murah  di  tingkat puskesmas.
Pengalaman  Wd  dan  At menunjukkan  bahwa  pelayanan kesehatan  dengan  biaya  murah di  puskesmas-puskemas  di  DKI Jakarta sangat membantu masyarakat
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
miskin.  Meski  kedua  informan  ini tidak  memiliki  KTP  maupun  KK, pihak  puskesmas  tetap  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  murah tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Berdasarkan observasi peneliti,  jumlah  puskesmas  dengan kategori  puskesmas  percontohan semakin  bertambah  dan  tersebar  di kecamatan-kecamatan    di  wilayah DKI  Jakarta.  Bahkan  ada  beberapa puskesmas  kategori  percontohan kini  telah  menerima  rawat  inap sebagaimana rumah sakit. Selain itu, jumlah dokter dan fasilitas kesehatan di puskesmas percontohan tergolong memadai.  Sehingga  puskesmas  bisa melayani  masyarakat  lebih  banyak lagi, tanpa harus menumpuk di rumah sakit-rumah sakit.

## 5.  Kesimpulan dan Saran
5.1.  Kesimpulan
Secara  umum,  masyarakat miskin  dan  rentan  miskin  di  DKI Jakarta  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  memberikan sikap  positif  terhadap  program pemprov  DKI  Jakarta  terkait pelayanan  kesehatan  gratis  dalam bentuk  KJS.  Pengalaman  informan yang  mendapatkan  KJS  mengaku tidak  mengalami  kesulitan  untuk mendapatkan kartu tersebut sepanjang  memenuhi  persyaratan yang telah ditentukan pemprov DKI Jakarta, antara lain kepemilikan KTP
dan kartu keluarga.
Sedangkan pengalaman informan  yang  tidak  mendapatkan KJS  mengaku  tidak  mendapatkan
KJS  lantaran  tidak  memiliki  KTP dan  KK.  Bahkan  salah  seorang  dari informan ini, pernah nekat mengurus ke  pihak  RT/RW  meski  tidak mengantongi  KTP,  tapi  hasilnya nihil.  Khusus  informan  yang  tidak
mendapatkan  KJS  lantaran  tidak memiliki  KTP  dan  KK  tetap  bisa mendapatkan  pelayanan  kesehatan murah saat memeriksakan kesehatan di puskesmas kecamatan.
Kondisi ini berbeda
terkait  program  biaya  operasional pendidikan bagi siswa miskin melalui KJP.  Informan  yang  mendapatkan KJS  karena  kepemilikan  KTP  dan kartu  keluarga  tidak  mendapatkan KJP  meski  mereka  memiliki  anak yang  bersekolah  dan  merupakan siswa  miskin.  Apalagi  informan yang  merupakan  warga  miskin  dan rentan  miskin  di  DKI  Jakarta  dan tidak  memiliki  KTP  ataupun  KK. Meski  seluruh  informan  ini  tidak termasuk dalam penerima KJP, para informan  tetap  memberikan  sikap positif terkait program pemprov DKI Jakarta  yang  memberikan  bantuan biaya operasional sekolah bagi siswa dari keluarga miskin maupun rentan miskin.

## 5.2. Saran
Saran  Praktis  : Pihak Pemprov  DKI  Jakarta  hendaknya meninjau  kembali  regulasi  yang terkait  pelaksanaan  KJS  dan  KJP sehingga  program  ini  lebih  banyak menjangkau  masyarakat  miskin dan  rentan  miskin  di  wilayah DKI  Jakarta.  Pasalnya,  salah  satu persyaratan  yang  sulit  dipenuhi oleh  masyarakat  miskin  dan  rentan miskin  di  DKI  Jakarta  adalah  soal kepemilikan KTP dan kartu keluarga. Meski  di  awal  tahun  2014  lahir kebijakan  terkait  pengurusan  KTP gratis,  namun  kebijakan  tersebut belum disosialisasikan secara merata sehingga  masih  banyak  masyarakat yang  belum  mengetahui.  Apalagi masyarakat miskin dan rentan miskin masih terbatas dalam hal kepemilikan
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)
media massa, dengan begitu informasi  pengurusan  KTP  gratis yang  disampaikan  melalui  media massa dianggap kurang efektif. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap  penerima  KJS  sebaiknya ditingkatkan dengan harapan masyarakat miskin dan rentan miskin dapat  memanfaatkan  program  ini semaksimal  mungkin  sebagaimana yang  dijanjikan  oleh  Pemprov  DKI Jakarta  melalui  pergub.  Diharapkan kejadian  di  mana  masyarakat pengguna  KJS  harus  mengeluarkan sejumlah uang untuk menutupi biaya obat-obatan  tertentu  yang  kehabisan stok tidak terjadi lagi.
Pelaksanaan  program  KJP bagi  masyarakat  miskin  dan  rentan miskin  yang  memiliki  anak  yang bersekolah  perlu  lebih  diefektifkan lagi. Sebab masih ditemui masyarakat miskin  dan  rentan  miskin  yang sebenarnya layak untuk mendapatkan KJP  malah  tidak  mendapatkan fasilitas  ini.  Salah  satunya  karena masyarakat  miskin  dan  rentan miskin tidak mengetahui secara pasti pengurusan program KJP.
Saran Teoritis : Diharapkan dapat  dilakukan  penelitian  dengan tema  serupa  yaitu  terkait  efektivitas pelaksanaan  program  KJS  dan  KJP pada  masyarakat  miskin  dan  rentan miskin  di  DKI  Jakarta  dengan menggunakan teori dan metode yang berbeda.  Lebih  dari  itu,  diharapkan pula  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan  yang  menyeluruh  terkait efektivitas pelaksanaan program KJS dan KJP pada masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta.

## Daftar Pustaka
Buku :
Abdurrahman,  Oemi,  1995, Dasar-dasar Public Relations, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arifin,  Anwar,  2002, Sebuah  Pengantar Ringkas , Jakarta: Rajawali Press .
Hennessy,  Bernard,  1989, Pendapat  Umum (Edisi Keempat), Jakarta: Erlangga.
Kriyantono,  Rachmat , 2007 ,  Teknik  Praktis Riset  Komunikasi, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Kountur,  Ronny,  2004, Metode  Penelitian untuk  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis, Jakarta: Teruna Grafica Penerbit.
Nurudin,  2002, Komunikasi  Propaganda , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Scott, M. Cutlip et.all, 2008, Public Relations Praktis, Bandung: Widya Padjajaran.
Shadily,  1986. Efektivitas  Komunikasi ,
Bandung: Alfabeta.
Sobur,  Alex,  2009, Analisis  Teks  Media,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

## Sumber lain :
Peraturan  Gubernur  Pergub  No  187  Tahun
2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
Pergub No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  187
Tahun  2012 Tentang  Pembebasan  Biaya Pelayanan Kesehatan
Pergub No 190 Tahun 2012 tentang Pemberian
Bantuan  Biaya  Personal  Pendidikan
Menengah Atas  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan  Bagi  Peserta  Didik  Dari Keluarga  Tidak  Mampu/Miskin  Melalui
Kartu Jakarta Pintar.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta,
Berita Resmi Statistik, No. 32/07/31/XV, 1 Juli 2013.
Koran KOMPAS, edisi 25 Oktober 2013.
E fektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta)

## Republika online
h t t p : / / w w w. s h n e w s . c o / d e t i l e - 2 8 2 1 2 - mengapa-jokowi-populer.html .
http://bplhd.jakarta.go.id .
http://m.merdeka.com/jakarta/mengapa- suara-betawi-penting-buat-foke-nara. html
http://www.solopos.com/ 2012/03/08/ rentan- miskin viva.co.id.
.

## Terima kasih kepada Mitra Bestari
Berkaitan  dengan  diterbitkannya  Jurnal  Ilmiah  Komunikasi  Makna  Fakultas  Ilmu  Ko- munikasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, maka kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah berkenan membantu proses penyunt- ingan artikel ilmiah Makna sampai layak untuk dipublikasikan. Beberapa Mitra Bestari yang terlibat dalam proses penyuntingan :
1. Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung
2. Dr. Turnomo Rahardjo dari Universitas Diponegoro (UNDIP)
3. Dr. Sunarto dari Universitas Diponegoro (UNDIP)
4. Dra. Prahastiwi, Ph.D dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

## Indeks Penulis
Agus Triyono  i, 128 Anita Septiani Rosana  i, 71 Aska Leonardi  i, 15 Devi Purnamasari  i, 149 Ica Wulansari  i, 36, 48 Indah Suryawati  i, 199 Iva Anjar Pawestri  i, 164 Made Dwi Adnjani  i, 181 Mariko Rizkiansyah  i, 36 Mubarok  i, 110, 208 Muna Madrah  i, 181 Riki Arswendi  i, 80 Santi Ratnawati  i, 137 Soetomo  i, 50 Teddy Dyatmika  i, 94 Zein Mufarrih Muktaf  i, 1