## Efektivitas Penerapan E-Government di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Muhlis Zainuddin Universitas Tomakaka Mamuju Mamunyu, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 muhliszain@gmail.com
Received: 6th July 2019; Revised: 6th September 2019; Accepted: 6th September 2019;

## Abstract
Information  and  Communication  Technology  has  become  a  basic  need  in  people's  lives  and services  by  the  government.  The  government  as  the  executor  of  public  services  uses  e- Government as a means and infrastructure  to realize effective, efficient and accountable. The application  of  e-Government  in  each  district  /  city  has  a  different  level  of  effectiveness,  so research  needs  to  be  done  to  improve  and  determine  the  future  direction.  This  research  was conducted  in Mamuju  District,  West  Sulawesi Province. This  research approach  is descriptive by  using  a  type  of  qualitative  research  that  aims  to  analyze  the  results  of  data  processing based  on  theoretical  indicators.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by  in-depth interviews,  observations,  and  documentation  studies.  Data  analysis  techniques  with  data reduction,  data  presentation  and  conclusion  /  verification  with  triangulation  theory,  which underlies the theory of The Four Forces Model of e-Government, research in the field, and data analysis to draw conclusions. The results showed that the implementation of e-Government in Mamuju District was not yet effective. Of the twelve indicators only four indicators are met. Not Achieving  Effectiveness  The  application  of  e-Government  in  Mamuju  Regency  is  caused  by a lack  of  understanding  of  e-  Government  at  the  executive  level,  regional  officials,  technical officials,  and  legislative  officials  and  most  of  the  community.  The  lack  of  Human  Resources (HR)  in  the  field  of  Information  Technology  (IT)  is  a  very  big  obstacle  to  the  application  of  e- Government in Mamuju District.
Keywords: Effectiveness; E-Government; The Four Forces Model

## Abstrak
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  telah  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  kehidupan masyarakat dan pelayanan oleh pemerintah. Pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik menggunakan  e-Government  sebagai  sarana  dan  prasarana  untuk  mewujudkan  efektif, efisien  dan  akuntabel.  Penerapan  e-Government  di  setiap  kabupaten/kota  berbeda  tingkat efektivitasnya  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  perbaikan  dan  penentuan  arah kedepan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Mamuju,  Provinsi  Sulawesi  Barat. Pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  mengunakan  jenis  penelitian  kualitatif yang  bertujuan  menganalisis  hasil  pengolahan  data  berdasarkan  indikator  teori.  Teknik

## Gorontalo
Journal of Government and Political Studies

## Volume 2 -  NO. 2 – Oktober 2019
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104

## GJGOPS
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  pengambilan kesimpulan/verifikasi dengan triangulasi teori, yaitu mendasari teori The Four Forces Model of  e-Goverrnent,  penelitian  di  lapangan,  dan  analisis  data  untuk  mengambil  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  e-Government  di  Kabupaten  mamuju belum  efektif.  Dari  dua  belas  indikator  hanya  empat  indikator  yang  terpenuhi.  Tidak tercapainya Efektivitas Penerapan e-Government di Kabupaten mamuju disebabkan karena kurangnya  pemahaman  tentang  e-Government  pada  tingkat  eksekutif,  pejabat  organisasi perangkat  daerah,  pejabat  teknis,  dan  pejabat  legislatif  serta  sebagian  besar  masyarakat. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Information Technology (IT) menjadi hambatan yang sangat besar terhadap penerapan e- Governent di Kabupaten Mamuju. Keywords: Efektivitas; E-Governrnent; The Four Forces Model

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan oleh pemerintah. Pemerintah  selaku  pelaksana  pelayanan  publik  menggunakan  e- Government sebagai salah satu sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel terhadap masyarakat.  E-Government  oleh  Indrajit  (2006)  diartikan  sebagai  suatu mekanisme  interaksi  baru  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dan kalangan  lain  yang  berkepentingan,  dengan  melibatkan  penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.
Penggunaan  elekronik  dalam  lingkungan  pemerintah  Indonesia dimulai pada tahun 1995 dengan nama Bina Graha Net yang berlokasi di Istana  Negara  di  Jakarta.  Dasar  pelaksanaan  e-Government  dalam lingkup  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yakni  (1)  Instruksi  Presiden Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government;
(2)  Keputusan  Menkominfo  No.  55  Tahun  2003  tentang  Panduan Pembangunan Infrastuktur Portal Pemerintah; dan  (3) Cetak Biru Sistem Aplikasi  e-Government  bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006.
Di Kabupaten Kepulauan Mamuju e-Government mulai dilaksanakan pada  tahun  2004  dengan  pembangunan  infrastruktur  elektronik  yang mencakup  pengadaan  perangkat komputer dan jaringan intranet lingkup Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mamuju.  Dalam  observasi  awal  yang peneliti  lakukan  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Mamuju,  Bagian Komunikasi  Informatika,  Statistik  dan  Persandian,  diperoleh  informasi bagaimana  konsep  e-  Government  sesuai  pemahaman  pemerintah  dan sejauh  mana  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  e-Government  pada  tingkat kabupaten. Belum ada produk hukum daerah baik itu Peraturan Daerah atau  Peraturan  Bupati  terkait  e-Government  sejak  awal  pelaksanaanya
pada tahun 2004.  Dari sisi kelembagaan atau organisasi  juga belum  ada Organisasi  Perangkat  Daerah yang melaksanakan kegiatan satu konsep e-Government  yang  seharusnya  pada  tahun  2016  berada  pada  Dinas Perhubungan  dan  Komunikasi  Informatika  atau  pada  tahun  2017  pada Bagian  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian.  Infrastruktur e-Government  juga  dibangun  secara  parsial  karena  mengikuti  kegiatan yang  tertuang  dalam  APBD.  Website  dan  aplikasi  juga  dibangun  secara parsial  tanpa  ada  interkoneksi  dalam  satu  konsep    e-    Government,  ini terlihat pada Bagian Kominfo-SP yang tidak memiliki server aktif baik itu dikelola sendiri maupun yang dipihak ketigakan serta website yang belum memiliki data  standar untuk pelayanan.
Berdasarkan  pemaparan  kodisi  faktual,  berbagai  fenomena  dan untuk menentukan  langkah perbaikan ke  depan terkait e-Government di Kabupaten  Kepulauan  Mamuju  maka  perlu diteliti  Efektivitas  Penerapan e-Government  di  Kabupaten  Kepulauan  Mamuju  dengan  menggunakan teori  yang  relevan  dengan  masalah  tersebut.  Penelitian  Efektivitas Penerapan  e-  Government  di  Kabupaten  mamuju  ini  menggunakan kriteria e-Government sebagai tujuan  dari target yang ingin dicapai oleh Pemerintah  Kabupaten    Mamuju.    Pengukurannya    kriterianya menggunakan  empat  variabel  yang  terdiri  dari  dua  belas  indikator  dari The Four  Forces  Model of  e-Government  yang dikemukakan oleh Wirtz & Daiser (2015). e-Government di Kabupaten Mamuju dikatakan efektif jika memenuhi indikator-indikator tersebut.
Penelitian  tentang  e-government  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh Nur  (2014),  dengan  judul  Penerapan  e-Government  Publik  Pada  SKPD Berbasis  Pelayanan  Di  Kota  Palu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kota  Palu  juga  “kurang  efektif”  menerapkan  e-  Government, baik  dalam  pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  sumber  daya aparatur  dalam  hal  ini  SDM  Teknologi  Informasi,  dan  perencanaan. Masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan e-Government di Kota Palu masih  belum  tersentuh  sama  sekali  khususnya  dalam  pelayanan  pada setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota  Palu.  Penelitian sebelumnya    juga  dilakukan  oleh  Rangkuti  (2016),  dengan  judul Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  e-  Government  pada  pemerintah  Kota Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  e-  Government  tidak hanya  teknologi  yang  menjadi  faktor  utama.  Selain  teknologi  menjadi pendorong  keberhasilan  e-Government,  perubahan  budaya  atau  mindset organisasi  untuk  mendukung  dan  menerima  penggunaan  teknologi informasi  serta  transparansi  merupakan  dasar  menjadi  e-Government dapat berjalan dengan baik.

## GJGOPS

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian  deskriptif. Pengukuran efektivitas penerapan e-Government di Kabupaten  Mamuju  diperoleh  dari  pengamatan,  diskusi  dan  melihat dokumen  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  efektivitas  penerapan e-Government  di  lokasi  penelitian  dalam  kondisi  alamiah.  Penelitian kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll.,  secara  holistik  (utuh)  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Moleong,  2010).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Mamuju, Provinsi Sulawesi  Barat  yang dimana bagaimana evektifitas penerapan e- government di Kabupaten Mamuju.

## 3. HASIL DAN  PEMBAHASAN
Penerapan  e-Government  di  Kabupaten  Mamuju  dikatakan  efektif apabila memenuhi indikator-indikator dari teori The Four Forces Model of e-Government yang dikemukakan oleh Wirtz dan Daiser yang terdiri dari 4 variabel dan 12 indikator.
Variabel  pertama  adalah  Konvergensi  dan  Teknologi  yang  terdiri dari  4  indikator  yaitu  (1)  Konvergensi  Teknologi,  Informatika  dan Komunikasi,  adalah  memusatkan  semua  sumber  daya  teknologi, informatika  dan  komunikasi  baik  itu  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  dalam  satu  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan memudahkan proses  pelayanan   dari pemerintah  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat.  Penelitian  dilakukan  dengan  mewawancarai  Kepala  Bagian Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian,  wawancara  dengan Kepala Sub Bagian Pengelolaah  Data Elektronik, dan wawancara dengan Operator  SIMDA  Keuangan  di  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Mamuju.  (2)  Virtualisasi  Produk dan Layanan, adalah produk pemerintah yang berbentuk elektronik atau konvensional  yang  dulunya  hanya  dapat  dilihat  dan  tersimpan  dalam komputer,  arsip  atau  bentuk  fisik  barang,  dengan  e-government  maka semua  dibuat  dalam  bentuk  virtual  atau    digital  yang  dapat  diakses melalui  jaringan  intranet  atau  internet  baik  itu  sebuah  informasi    atau pelayanan.  Penelitian  dilakukan  dengan  mewawancarai  Kepala  Bagian Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian,  dan  observasi kegiatan  virtualisasi  dokumen  dan  layanan  pada  ruang  IT.  (3)  Jaringan Berbasis  Teknologi,  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  membentuk atau mempunyai satu jaringan yang menghubungkan pemerintah dengan pemerintah,  pemerintah  dengan  masyarakat,  dan  pemerintah  dengan pihak ketiga dengan menggunakan perangkat atau teknologi yang terbaru
dengan  tujuan  mewujudkan  efektif,  efisien  dan  kecepatan  proses. Penelitian  dilakukan  dengan  mewawancarai  Kepala  Bagian  Komunikasi, Informatika,    Statistik    dan  Persandian.  (4)  Dinamika  Jaringan  dan Inovasi  Yang  Tinggi  Melalui  Infrastruktur  Yang  Kuat,  adalah  adalah Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  dapat    memanfaatkan  jaringan  intranet yang  dimiliki  dalam  mempercepat  proses  pekerjaan  atau  pelayanan  dari semua  OPD  dengan  menciptakan  atau  mengadakan  aplikasi-aplikasi (software)dan  perangkat  penunjang  sesuai  kebutuhan  di  Kabupaten Mamuju. Penelitian  dilakukan dengan mewawancarai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik.
Variabel  kedua  adalah  Negara  dan  Politik  yang  terdiri  dari  4 indikator  yaitu  (1)  Denasionalisasi  Sesuai  Bidang  Politik  /  Fiskal  / Perdagangan Bebas, adalah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan  privatisasi  bidang  politik,  keuangan  dan  perdagangan  bebas dimana  e-government  adalah  solusi  berbasis  internet  yang  mempercepat proses  karena  fungsi  online  itu  sendiri  yang  memungkinkan  interaksi pemerintah dengan urusan politik, keuangan, dan masyarakat perdagangan  global.  Penelitian  dilakukan  dengan  mewawancarai  Kepala Bagian  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan  Persandian.  (2)  Tingkat Indebtness  Yang  Tinggi,  adalah  adalah  bagaimana  kondisi  keuangan Kabupaten  Mamuju  apakah  e-government  bisa  berdampak  baik  karena karakter  penghematan  anggaran  akibat  dari  otomatisasi,  standarisasi atau outsourcing kegiatan dengan menggunakan e-Government. Penelitian  dilakukan  dengan mewawancarai Kepala Bagian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan melakukan studi dokumentasi terhadap  RPJPD  Mamuju  2005-2025  dan  RENSTRA  Sekretariat  Daerah 2016-2021.  (3)  Birokrasi  Versus  Efisiensi  Administrasi  Publik,  adalah harapan  pemerintah  untuk  memangkas  birokrasi  dan  keinginan  untuk meningkatkan  efisiensi  administrasi  publik.  Dalam  konteks  ini,  e- Government  adalah  sistem  yang  layak  karena  otomatisasi  proses  dan standarisasi  kapasitas  administrasinya.  Penelitian  dilakukan  dengan mewawancarai  Kepala  Sub  Bagian  Pengelolaan  Data  Elektronik,  dan melakukan studi dokumentasi terhadap  SOP teknis Sub Bagian PDE.  (4) Diskontinuitas  Karena  Orientasi  Politik  Jangka  Pendek,  adalah  tidak berkesinambungannya  penerapan  e-Government  di  Kabupaten  Mamuju yang  disebabkan  karena  pengaruh  legislatif.  Misalnya  akibat  pergantian legislatif  yang  mengakibatkan  orientasi  pemahaman  dan  penerapan  e- Government  menjadi  berubah  dan  tidak  sejalan  lagi  dengan  apa  yang telah  direncanakan  dan  dilaksanakan  sebelumnya.  Dengan  demikian, diskontinuitas  politik  merupakan  dorongan  atau  hambatan  bernilai negatif.  Penelitian  dilakukan  dengan  mewawancarai  Kepala  Bagian Komunikasi, Informatika, Statistik dan  Persandian.
Variabel  ketiga adalah Sosial  Ekonomi yang terdiri dari 4 indikator yaitu  (1)  Globalisasi,  adalah  bagaimana  e-Government  di  Kabupaten

## GJGOPS
P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Mamuju  dapat  menjadi  media  global  dimana  perkembangan  ekonomi telah mempengaruhi gaya hidup saat ini yang menjadi berbasis elektronik dan  teknologi.  (2)  Sekat  Digital,  adalah  bagaimana  e-Government  di Kabupaten  Mamuju  memberikan  kesempatan  atau  peluang  yang  sama dalam  menemukan  informasi  atau  layanan  dari  pemerintah  dengan kualitas  yang  sama yang diakibatkan dari perbedaan pemahaman digital dari  ragam  kesenjangan  sosio-ekonomi  masyarakat  Mamuju. (3) Perubahan  Demografis,  adalah  bagaimana  masyarakat  yang  berusia  tua di Kabupaten Mamuju yang tidak pernah mendapatkan masa digital yang kemudian  saat  ini  menghadapi  zaman  informasi  dan  layanan  berbasis digital. (4) Urbanisasi, adalah bagaimana e-government di Mamuju dapat menangani  pelayanan  terhadap  peningkatan  jumlah  kostumer  akibat masyarakat urban dimana akan meningkatkan biaya operasional dan unit pelayanan,  solusinya  adalah  e-Government  dengan  otomatisasi  dan layanan digital dengan biaya yang rendah dan pelayan atau operator yang sedikit.  Penelitian  dalam  variabel  ini  dilakukan  dengan  mewawancarai Kepala Bagian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Variabel  keempat  adalah  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  terdiri dari  4  indikator  yaitu (1)  Meningkatnya Transparansi  dan  Akuntabilitas, adalah  informasi-informasi  dari  kegiatan  pemerintahan  dapat  diakses oleh  masyarakat  Mamuju  sebagai  suatu  akibat    dari  terlaksananya  e- Government  di  Kabupaten  Mamuju.  Penelitian  dilakukan  dengan mewawancarai  Kepala  Bagian  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan Persandian.  (2) Menghubungkan  Warga  di  Jaringan  Sosial   dan   Komunitas Pemangku      Kepentingan    Online,      adalah      bagaimana        e-Government        di Kabupaten        Mamuju        dapat  menghubungkan  masyarakat  dan  semua  pihak yang  terkena  dampak  jaringan  online  e-  government    tersebut    dalam    satu bentuk    aplikasi    atau    fasilitas      terbuka      seperti      media      sosial    atau sejenisnya    dengan      tujuan      masyarakat      mempunyai      kekuatan      untuk memberikan   pengaruh   yang   cukup     besar    terhadap    proses    politik    dan administrasi, artinya  memperkuat  posisi   masyarakat.   Penelitian   dilakukan dengan   mewawancarai Kepala Bagian  Komunikasi,  Informatika,  Statistik  dan Persandian.    (3)    Partisipasi    Masyarakat,      adalah      setelah      masyarakat      di Kabupaten   Mamuju    sudah    memiliki pengaruh terhadap proses politik dan administrasi  maka  terbuka    peluang    partisipasi    masyarakat      dalam      isu-isu kebijakan.      Penelitian     dilakukan        dengan        mewawancarai    Kepala    Bagian Komunikasi,    Informatika,    Statistik      dan      Persandian.      (4)      Interaksi Masyarakat  –  Pemerintah,  adalah    dengan    diterapkannya    e-Government    di Kabupaten    Mamuju    akan    membentuk    satu    paradigma    baru      dimana masyarakat      Selayar      secara  terbuka  sudah  mempunyai  alat  atau  fasilitas komunikasi  untuk  berinteraksi  dengan  pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka  ikut  terlibat  dalam  proses  politik    dan    administrasi    atau    kegiatan pemerintahan  baik  itu  dalam  bentuk  kritik,  saran,  ide  atau opini.  Penelitian dilakukan   dengan   mewawancarai   Kepala   Bagian   Komunikasi, Informatika,
Statistik    dan    Persandian,      dan      wawancara      dengan      responden      dari masyarakat  umum.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  e-Government  di Kabupaten  Mamuju  belum  sepenuhnya  efektif.  Hal  ini  karena  masih terdapat  beberapa  kejanggalan  dalam  penerapan  e-government  di Kabupaten  Mamuju.  Salah  satunya  adalah  indikator  kovergensi    dan teknologi  yang  memang  belum  memiliki  cetak  biru  e-Government  yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  Tahun  2016. Pengelolaan  e-Government  di  Kabupaten  Mamuju  masih  belum  terpusat pada  Bagian  Kominfo-SP  sesuai  tupoksinya  dalam  kelembagaan  sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016.
Indikator  virtualisasi  produk  dan  layanan  juga  tidak  terpenuhi secara  keseluruhan  dan  belum  mencapai  separuh  urusan  layanan  OPD yang  ada  di  Kabupaten  Mamuju.  Dari  36  OPD  yang  ada  di  Mamuju, hanya  ada  10  website  OPD  yang    teregistrasi    termasuk    vertikal    yang salah  satunya  terdapat  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE),  1 layanan masyarakat yaitu Sistem Informasi tata Ruang (SIMTARU), dan 2 layanan  internal  pemerintah  yaitu  Sistem  Informasi  Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
Indikator  jaringan  berbasis  teknologi  juga  tidak  terpenuhi  di Kabupaten  Mamuju.  Dari  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  hanya  ada jaringan internal atau intranet dalam lingkup Kantor Sekretariat Daerah / Kantor Bupati Mamuju yang itu pun belum menyeluruh hanya di sekitar ruangan Bagian Kominfo-SP.
Indikator  dinamika  jaringan  dan  inovasi  yang  tinggi  melalui infrastruktur  yang  kuat  tidak  terpenuhi  di  Kabupaten  Mamuju.  Hasil temuan  peneliti  di    lapangan    menunjukkan    bahwa  Sub  Bagian Pengelolaan  Data  Elektronik  belum  pernah  membuat  atau  mengadakan perangkat  lunak  atau  software  maupun  perangkat  keras  atau  hardware sebagai  inovasi  dari  jaringan  yang  dinamis  dalam  satu  infrastruktur  e- Government.  Hal  ini  karena    adanya    anggapan Sub Bagian  Pengelolaan Data Elektronik bahwa jaringan e-Government hanya  sebatas website.
Indikator  dena  sionalisasi  sesuai  bidang  politik  /  fiskal  / perdagangan bebas telah terpenuhi di Kabupaten Mamuju. Hasil temuan peneliti  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  privatisasi  dalam  bidang  e- Government di Kabupaten Mamuju khususnya dalam bidang politik atau keuangan  atau  perdagangan  telah  dilaksanakan  sesuai  kebutuhan sistem  yang  dibutuhkan pemerintah pada saat  ini.
Indikator tingkat indebtness atau utang yang tinggi tidak terpenuhi di  Kabupaten  Mamuju.  Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  menunjukkan bahwa belum ada kegiatan e- Government yang berdampak baik terhadap indebtness  atau  utang  negara  yang  tinggi  sebagai  akibat  dari penghematan  anggaran  dari  otomatisasi,  standarisasi  atau  outsourcing kegiatan dengan menggunakan e-Government.

## GJGOPS
P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Indikator  birokrasi  versus  efisiensi  administrasi  publik  tidak terpenuhi  di  Kabupaten  Mamuju.  Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan menunjukkan  bahwa  e-Government  di  Kabupaten  Mamuju  dengan sampel  Bagian  Komunikasi,  Informatika  Statistik  dan  Persandian  belum memangkas birokrasi atau meningkatkan efisiensi administrasi publik.
Indikator  diskontinuitas  karena  orientasi  politik  jangka  pendek terpenuhi sebagai hasil negatif di Kabupaten Mamuju. Hal ini dibuktikan dengan  belum    adanya    produk    hukum  berupa  Peraturan  Daerah mengenai e-Government di Kabupaten Mamuju hingga saat ini.
Indikator  globalisasi sudah  terpenuhi  di  Kabupaten Mamuju.  Hasil temuan  peneliti  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  e-Government  di Kabupaten  Mamuju  sudah  memiliki  media  global  untuk  mengikuti  gaya hidup saat ini yang berbasis elektronik dan teknologi. Untuk komunikasi jarak jauh Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki website dengan alamat http:// http://mamujukab.go.id yang mempunyai fasilitas surat elektronik atau email dan live chat room yang bisa digunakan oleh semua orang dari semua negara.
Indikator  sekat  digital  tidak  terpenuhi  di  Kabupaten  Mamuju. Dari  hasil  penelitian di  lapangan  peneliti  menemukan  bahwa  banyak kalangan  masyarakat  yang  belum  bisa  menggunakan  fasilitas  e- Government yang  disebabkan  oleh  rendahnya  perekonomian sebagian masyarakat,  tingkat  pengetahuan  yang  rendah  tentang  perangkat elektronik  dan  teknologi  terbaru  serta  terbatasnya  infrastruktur  yang belum  bisa  menjangkau  beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Mamuju mengingat bahwa Selayar terdiri atas  11 Kecamatan 2 Pulau.
Indikator  perubahan  demografis  tidak  terpenuhi  di  Kabupaten Mamuju.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  ditemukan  bahwa  belum  ada produk  pemerintah    yang    berkaitan    dengan e-Government baik  berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat memfasilitasi masalah demografis atau kependudukan di Kabupaten Mamuju dimana masyarakat  usia  tua  dominan  belum  memahami  atau  mengenal teknologi saat ini.
Indikator urbanisasi belum secara  merata  di kabupaten kepulauan Mamuju.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  peneliti  menemukan  bahwa secara  nyata  kelihatan  ada  peningkatan  masyarakat  urban  di  kota Mamuju.  Namun,  pada  kenyataannya  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju belum  memiliki  fasilitas  e-Government  untuk  melayani  banyaknya masyarakat urban  dalam  semua bidang.  Hal  ini disebabkan  beragamnya aktivitas masyarakat urban  tersebut.
Indikator  meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  sudah terpenuhi  di  Kabupaten  Mamuju.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya publish  produk  hukum  berbagai  Peraturan  Pemerintah  baik  itu  terkait pelaksanaan APBD maupun  informasi pembangunan daerah,    semua  itu dapat dilihat melalui website portal Selayar dengan alamat
http://Mamujukab.go.id/semua-download.html.  Keseluruhan  fasilitas  ini dapat    diakses  melalui  internet  24  jam setiap  hari.  Jenis  informasi yang dipublish juga sudah memenuhi standar yaitu mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Indikator  menghubungkan  warga  di  jaringan  sosial  dan  komunitas pemangku  kepentingan online  belum terpenuhi  di Kabupaten Kepulauan Mamuju. Hasil temuan peneliti  di  lapangan menunjukkan bahwa belum ada  fasilitas  atau  aplikasi  terbuka  bagi  pemangku  kepentingan  online terutama semua pihak yang terkena  dampak dari fasilitas e-Government ini  diantaranya  Pemerintah  Kabupaten  Mamuju  sendiri,  masyarakat Mamuju,    pihak    swasta  dan  pemerintah  tingkat  provinsi  dan kementerian.
Indikator  partisipasi  masyarakat  tidak  terpenuhi  di  Kabupaten Mamuju.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  peneliti  menemukan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  isu-isu kebijakan  sebagai  akibat  dari  penerapan  e-Government.  Penerapan  e- Government di Kabupaten Mamuju sendiri belum melibatkan masyarakat dalam perencanaan dimana masyarakat adalah sasaran pelayanan dari e- Government itu sendiri.
Indikator  interaksi  masyarakat-pemerintah  tidak  terpenuhi  di Kabupaten    Mamuju.    Dari  hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan informan Kepala Bagian Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,  menyatakan  bahwa  masyarakat  Mamuju  sudah  aktif berinteraksi  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  Bupati  dan  Wakil  Bupati Mamuju  melalui  kunjungan  kerja  yang  dilaksanakan  ke  setiap  wilayah, namun belum menggunakan e-  Government dalam  melakukan  interaksi. Masyarakat menganggap bahwa respon pemerintah masih  sangat  kurang yang dibuktikan dengan jarangnya pemerintah aktif dalam grup umum.

## 4. PENUTUP
Rendahnya  Efektivitas  Penerapan  e-Government  di  Kabupaten Mamuju disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang e- Government pada tingkat eksekutif, pejabat  organisasi perangkat daerah, pejabat  teknis,  dan  pejabat  legislatif  serta  sebagian  besar  masyarakat. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  bidang  Information  Technology  (IT) menjadi  hambatan yang sangat besar terhadap penerapan e-Government di  Kabupaten  Mamuju. Disarankan agar  Pemerintah Kabupaten  Mamuju harus lebih memprioritaskan e-Government dalam pelaksanaan pemerintahan,  Memiliki  konsep  dan  perencanaan  e-Government  dengan mendasari  aturan  yang  ada,  Membangun  infrastruktur  e-Government yang  memadai  dan    sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  terbaru, Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai nomenklatur yang ada dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam bidang e- Government  pada  semua  level  atau  tingkatan  pelaksana  e-Government

## GJGOPS
Kabupaten  Mamuju,  Menyediakan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  bidang Information Technology  (IT) yang  akan  sangat berpengaruh  dan  memiliki feedback  atau  umpan-balik  positif  terhadap  penerapan  e-Government  di Kabupaten  Mamuju,Memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  teknologi  dan  informatika  sehingga  membentuk masyarakat yang cerdas dan dapat mengikuti zaman berbasis digital  saat ini.

## REFERENSI
Departemen  Komunikasi  dan  Informatika.  (2006).    Cetak    Biru    Sistem Aplikasi    e-Government  bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Jakarta. Departemen Komunikasi dan Informatika.
Indrajit  R.E.  (2006).  Electronic  Government  (Strategi  Pembangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital). Yogyakarta : ANDI.
Instruksi Presiden Nomor  3 Tahun 2003  Tentang  Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government. Keputusan Menkominfo Nomor 55 Tahun  2003 Tentang
Pedoman Pengembangan Infrastruktur portal Pemerintah. Moleong,  J.L.  (2007).  Metodologi  Penelitian    Kualitatif.    Bandung    :    PT. Remaja  Rosdakarya Offset.
Nur  E.  (2014).  Penerapan  E-Government  Publik  Pada  Setiap  SKPD  Berbasis Pelayanan  Di  Kota  Palu.  Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik,  Volume  18  Nomor  3  Desember  2014.
Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Rangkuti  G.E.  (2016).  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  E-Government  Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
Wirtz B.W. & Daiser P. (2015). E-Government : Strategy Process Instruments.
Text Book For The Digital Society. Available from: http://berndwirtz.com/downloads/WirtzDaiser_2015 E-
Government.pdf.