E-ISSN 2581-1002
PERSEPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI (STUDI PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH)
Surita Aprilia* 1 , Islahuddin *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : suritahusin@gmail.com *1 , pak_islah@yahoo.com *2

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untukmengetahui  dan  menganalisis  bahwa    perilaku  individu,  kelembagaan  pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi di SKPD Kota Banda  Aceh.Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  berupa  persepsi  responden  pada  SKPD  di  Kota Banda.Penelitian ini adalah kualitatif, yang menjadi objek penelitian ini adalah 27SKPD di Kota Banda Aceh.Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear, Data diolah dengan menggunakan program Softwere Statistic Product and  Service  Solution (SPSS  versi  22).Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  jika  perilaku  individu,  kelembagaan pemerintah  daerah,  peraturan  perundang-undangan,  dan  pengawasan  tidak  mengalami  perubahan  atau  diasumsikan sudah berjalan dengan normal, maka perilaku korupsi di SKPD Kota Banda Aceh secara konstan hanya berpeluang terjadi sebesar -02.785 pada standar skala likert.
Keywords: Perilaku Individu, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Penerapan Perundang-undangan, Pengawasan dan Perilaku Korupsi.
1. Pendahuluan
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia yang mempunyai status Otonomi Khusus.Keberadaan  Aceh  sebagai  salah  satu  provinsi telah mendapatkan status otonomi khusus diatur dalam UU.No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh.Disamping  itu,  di  Provinsi  Aceh  juga  tetap berlaku UU No. 44 Tahun 1999
tentangpenyelenggaraan  keistimewaan  Provinsi  Aceh (Zaki, 2014).
Seiring  dengan  pelaksanaan  otonomi  khusus, masyarakat menuntut adanya praktik good governance di dalam pengelolaan kekayaan (keuangan) pemerintah daerah  (PEMDA)  sebagai  cerminan  tanggung  jawab pemerintah  kepada  publik  atas  kepercayaan  yang diberikan.  Namun  dipihak  lain  otonomi  khusus menghadirkan kekuatiran munculnya kejahatan institusional  berupa  tindak  pidana  korupsi  (Sudana, 2006).
Korupsi  sangatlah  erat  kaitannya  dengan kekuasaan  dan  wewenang  yang  diberikan  kepada penguasa  atau  pemerintah.  Pada  tahun  2014,  praktik korupsi  dengan  cara  mark  up  semakin  banyak  terjadi. Dibuktikan  berdasarkan  hasil  monitoring  Masyarakat Transparansi  Aceh  (MaTA),  dimana  menemukan
sebanyak 87 kasus indikasi korupsi. Modus peningkatan harga atau mark up juga merugikan uang negara  sebesar  Rp  329,3  miliar  (Serambi  Indonesia, 2017).
Berbagai  penelitian  menunjukan  bahwa  korupsi berdampak  buruk  bagi  kesejahtraan  masyarakat, karena  mendorong  ketidakadilan,  inefisiensi  alokasi dan penggunaan sumber daya.Dengan demikian upaya meningkatkan akuntabilitas merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkankesejahteraan  masyarakat  (Afrianti  et al., 2014).
Akuntabilitas  pemerintahan  di  negara  yang menganut  paham  demokrasi  sebenarnya  tidak  lepas dari  prinsip  dasar  demokrasi  yaitu  kedaulatan  adalah ditangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan  mengatur  kehidupan  rakyat  dalam  bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  wajib memberikan  pertanggungjawabannya  atas  semua aktivitasnya kepada masyarakat (Arja, 2000).
Dari beberapa studi terkait, fenomena korupsi di pemerintahan  daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor sebagai berikut:
Pertama:  Perilaku  Individu,  yakni  penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa  dorongan  dari  dalam  dirinya.  Nikmat  pribadi karena  kepemilikan  materi  yang  belimpah,  disertai dengan miskinnya kesadaran moral, akhirnya menyeret  pelaku  pada  keyakinan  bahwa  melakukan korupsi lebih rasional dibanding menghindarinya.Semakin  banyak  pengalaman  korupsi semakin  wajar  dan  rasional  pola  perilaku  tersebut  di mata pelakunya (Sugiarto, 2012).
Kedua  :  Kelembagaan  Pemerintah  Daerah, yakni  penyebab  korupsi  yang  berasal  dari  buruknya Sistem  Organisasi  Pemerintahan  (SOP)  termasuk pengaturan sistem birokrasinya. Serangkaian informasi di  sektor  publik  diperlukan  dalam  mewujudkan good governance , baik reformasi kelembagaan (institutional reform)  maupun  reformasi  manajemen  publik  (publik management reform).Reformasi kelembagaan menyangkut  pembenahan  seluruh  alat-alat  pemerintah di  daerah,  baik  struktur  maupun  infrastukturnya.Lain lagi  reformasi  manajemen  sektor  publik  menyangkut sistem  pengelolaan  keuangan  pemeritahan  daerah (Bastari, 2009).
Ketiga  :  Ketegasan  Penerapan  Perundang- undangan,  yakni  penyebab  korupsi  yang  berasal  dari lemahnya  sistem  perundang-undangan  yang  ada. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), peraturan perundang-undangan yang  terbit  bersifat  nopolistik,  dimana  peraturan tersebut hanya mengutamakan kroni penguasa negara, kualitas  peraturan  perundang-undangan  yang  kurang memadai, judicial  review yang  kurang  efektif, penjatuhan  sanksi  yang  terlalu  ringan,  penerapan sanksi  yang  tidak  konsisten  dan  pandang  bulu,  serta lemahnya  bidang  evaluasi  dan  revisi  peraturan perundang-undangan (Zefri, 2013).
Keempat  :  Pengawasan  ,yakni  penyebab terjadinya  tindakan  korupsi  dikarena  tidak  adanya kontrol  yang  baik  dari  pihak  internal  maupun eksternal. Bilamana pengawasan telah berjalan dengan baik  maka  tindak  pidana  korupsi  akan  berkurang. Disamping  itu  adanya  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  kebijakan  publik  akan  mempertinggi fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh dewan,  maka
proses  penyusunan  APBD  akan  semakin  berkualitas (Sopanah, 2004).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,  maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Persepsi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi (Studi pada SKPD di Kota Banda Aceh).

## 2. Kajian  Pustaka,  Kerangka  Pemikiran  dan Hipotesis
Korupsi berasal dari bahasa latin “ corruption ”. Corruption dipakai  olehAriestoteles dalam buku de generatione at corruptione yang berarti perubahan  atau  penurunan  dan  tidak  ada  kaitannya dengan  kata  kekuasaan  atau  uang.  Kata  “korupsi”  ini kemudian  mengalami  pergeseran  dan lard  action menghubungkannya  dengan  kekuasaan  sebagaimana terdapat  dalam  suratnya  kepada Uskup  Mandell Creighton yang  berbunyi  “ power  tends  corrupt  and absolute  power  corrupts  absolutely ”.  Sejak  inilah korupsi  kemudian  senantiasa  dikaitkan  dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik  atau  masyarakat  untuk  kepentingan  kelompok tertentu (Baidowi, 2009).
Korupsi  menurut  hukum  UU  No.  31  Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan  perbuatan  setiap  orang  baik  pemerintah atau  pun  swasta  yang  melanggar  hukum,  melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  (BPKP)  mengatakan  bahwa  korupsi adalah praktik-praktik seperti penyalagunaan wewenang,  penyuapan,  pemberian  uang  pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme  serta  penggunaan  uang  negara  untuk kepentingan peribadi.
Kristiadi  (2009)  menyatakan  bahwa  seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi apabila menerima  hadiah  dari  seseorang  yang  bertujuan mempengaruhiagar pengambilankeputusan yang mengutamakan kepentingan si pemberi hadiah.Kemungkinan  orang  yang  memberikan  hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Sedangkan  menurut  Dermatoto  (2007)  korupsi  adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri  serta  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  tindakan korupsi  yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal
ISSN: 1978-1520
menyalagunakan  kepercayaan  publik  yang  diberikan kepada  mereka  untuk  mendapatkan  keuntungan sepihak.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  diantaranya  adalah perilaku  individu,  kelembagaan  pemerintah  daerah, ketegasan penerapan perundang-undangan, serta kurangnya pengawasan (Pope, 2008).
Arifin  (2000)  mengatakan  bahwa  terjadinya korupsi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  :  (1)  aspek perilaku  individu,  (2)  aspek  kelembagaan  pemerintah daerah,  dan (3) aspek  penerapan perundang-undangan (4) aspek pengawasan.
a).  Perilaku Individu
Perilaku  individu  adalah  suatu  fungsi  dari interaksi antara individu dengan lingkungannya.Sugiarto  (2012)  menyatakan  bahwa perilaku  korupsi  pada  dasarnya  merupakan  struktur yang  terdapat  dalam  tujuan  rasio  pelaku  sebagai  hasil sedimentasi  dari  perulangan  praktik  korupsi  yang berjalan selama ini.
b). Kelembagaan Pemerintah Daerah
Lembaga  pemerintah  daerah  merupakan  suatu lembaga yang mengurus urusan daerahnya sendiri.Untuk membentuk suatu kelembagaan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Pembentukan  kelembagaan  pemerintah daerah  dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah (Rasyid, 2009).
c). Penerapan Perundang-undangan penerapan Penerapan peraturan perundang-
undanganmerupakan sebuah ketetapan yang diperlukan  agar  ada  efisiensi  dalam  mengejar  usaha untuk  suatu  tujuan.  Tindakan  korupsi  mudah  timbul karena adanya kelemahan didalam penerapan peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup:  (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik  yang  hanya  mengutamakan  kerabat,  (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,  (c)  peraturan  kurang  disosialisasikan,  (d) sanksi  yang  terlalu  ringan,  (e)  penerapan  sanksi  yang
tidak  konsisten,  (f)  lemahnya  bidang  evaluasi  dan revisi peraturan perundang-undangan (Sopanah, 2004).

## d). Pengawasan
Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa  tujuan  dari  organisasi  telah  tercapai.  Secara umum  pengawasan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pengawasan  internal  (pengawasan  fungsional  dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat  eksternal  (pengawasan  dari  legislatif  dan masyarakat). Pengawasan menjadi tidak efektif karena adanya  beberapa  faktor:  (1)  diantaranya  adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (2) kurang  profesionalismenya  pengawasan,  dan  (3) kurangnya  kepatuhan  pada  etika  hukum  maupun pemerintah oleh pengawas sendiri (Sopanah, 2004).
Pada  dasarnya  perilaku  individu  merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri.Korupsi yang dilakukan oleh individu merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  setiap orang  yang  bertujuan  untuk  menguntungkan  diri sendiri,  orang  lain,  korporasi,  menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan daerah ( Sugiarto, 2012).
Syahruddin  (2002)  mengatakan  bahwa  konsep dan  sistem  penyerahan  wewenang  (otonomi)  untuk mencapai  tujuan  organisasi  sangat  penting.Daerah harus  dapat  melaksanakan  tugas  dan  wewenang dengan  baik  agar  suatu  lembaga  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Oleh  sebab  itu,  apabila  suatu kelembagaan  yang  gagal  dalam  pelaksanaan  Struktur Organisasi Pemerintah (SOP), maka akan menimbulkan  peluang  untuk  melakukan  korupsi. Sehingga  adanya  hubungan  antara  kelembagaan pemerintah daerah dengan praktik korupsi.
Lemahnya  penerapan  hukum  terhadap  berbagai kasus  korupsi,  menjadikan  kasus  korupsi  semakin banyak  terjadi.Pemberian  hukuman  yang  ringan  atau bahkan  besarnya  peluang  pembebasan  terhadap koruptor,  memberikan  pandangan  bahwa  perilaku korupsi adalah suatu perbuatan yang dapat ditolerir.Seiring  dengan  fakta  saat  ini  pejabat  yang sebenarnya  memegang  posisi  untuk  menegakkan hukum  pun  tidak  sedikit  yang  justru  melibatkan  diri dalam berbagai tindak pidana korupsi.Dengan demikian, akibat ketidak konsistensian pada penerapan
ISSN: 1978-1520
perundang-undangan  dapat  menimbulkan  praktik korupsi (Baidawi, 2009).
Kurang efektifnya pengawasan dapat disebabkan  beberapa  faktor,  diantaranya  adanya tumpuh  tindih  pengawasan  pada  berbagai  instansi, kurang profesionalismenya pengawasan serta kurangnya  kepatuhan  pada  etika  hukum  maupun pemerintah oleh pengawasan sendiri (Sopanah, 2004). Sehingga  pengawasan  yang  kurang  selektif  akan mengakibatkan terjadinya praktik korupsi.

## Kerangka Pemikiran
Data diolah (2017

## Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguji secara  empiris  faktor-faktor  yang  mempengaruhi korupsi  di  SKPD  Kota  Banda  Aceh  berdasarkan kerangka  pemikiran,  maka  yang  menjadi  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 1 :  Perilaku  individu,  kelembagaan  pemerintah daerah,  penerapan  perundang-undangan  serta pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku korupsi
H 2 :  Perilaku  individu  berpengaruh  terhadap  perilaku korupsi
H 3 :  Kelembagaan  pemerintah  daerah  berpengaruh terhadap perilaku korupsi
H 4 :  Penerapan  perundang-undangan  berpengaruh terhadap perilaku korupsi
H 5 :  pengawasan  berpengaruh  terhadap  perilaku korupsi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  pegawai  di SKPD Kota Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya  perilaku  korupsi  di  SKPD  Kota  Banda Aceh.
Desain  penelitian  ini  adalah  survei.Data penelitian  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dalam bentuk  persepsi  responden  (subjek)  penelitian.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang pada dasarnya  menggunakan  data  survei  langsung  dari instrumen, yang digunakan adalah kuesioner, kuesioner  dalam  penelitian  ini  dirujuk  dari  (Sopanah, 2004).

## Operasionalisasi variable
a). Variabel Dependen (Y)
Sugiyono  (2013:  39)  mengatakan  bahwa variabel  dependen  sering  disebut  sebagai  variabel output ,  kriteria,  dan  konsekuen.  Variabel  dependen merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat  di  dalam  penelitian.Variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  korupsi.  Perilaku  Korupsi adalah tindak pidana yang berupa penyelewegan dana- dana  untuk  kepentingan  individu  atau  kelompok  yang dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti mark  up anggaran,  titipan  anggaran,  duplikat  anggaran  dan lain-lain.

## b). Variabel Independen (X)
Sugiyono  (2013:  39)  mengatakan  bahwa variabel  independen  adalah  variabel  yang  sering disebut  sebagai  variabel  stimulus,  prediktor  dan antesenden.Variabel  ini  mempengaruhi  atau  yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen.  Variabel  independen  (variabel  bebas)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi  yaitu  aspek perilaku individu (X 1 ), aspek kelembagaan pemerintah daerah  (X 2 ),  aspek  penerapan  perundang-undangan (X3),  dan  aspek  pengawasan  (X 4 ).  Aspek  perilaku individu  adalah  penyebab  korupsi  yang  berasal  dari sikap  mental  seseorang  yang  berupa  dorongan  dari dalam dirinya.Sedangkan aspek kelembagaan pemerintah  daerah  adalah  penyebab  korupsi  yang berasal dari buruknya sistem organisasi Perilaku Individu Kelembagaan Pemerintah Daerah Perilaku Korupsi Penerapan Perundang- Undangan Pengawasan
 ISSN: 1978-1520
kepemerintahan  termasuk  birokrasinya.Sementara  itu aspek penerapan perundang-undangan adalah penyebab  korupsi  yang  berasal  dari  dari  buruknya sistem  organisasi  kepemerintahan  termasuk  sistem birokrasinya.Disamping  itu  aspek  pengawasan  adalah penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya  pengawasan  baik  pihak  internal  maupun eksternal.

## Metode Analisis
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan regresi  linear.  Data  diolah  dengan  menggunakan program Softwere  Statistic  Product  and  Service Solution (SPSS versi 22).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## a). Perilaku Individu
Menurut  responden  faktor  perilaku  individu dalam  kaitannya  dengan  terjadinyaperilaku  korupsi  di SKPD Kota Banda Acehadalah moderate  dengan nilai jawaban  rata-rata  2.35825.  Kondisi  ini  menandakan sebagian  besar  dari  jumlah  responden  yang  terdata menjawab  ragu-ragu  tentang  adanya  perilaku  individu tersebut.
b).  Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut
respondenfaktor
kelembagaan
pemerintah daerah dalam kaitannya dengan terjadinyaperilaku korupsi di SKPD Kota Banda Aceh adalah  moderatedengan  nilai  jawaban  rata-rata 2.73015.  Kondisi  ini  menandakan  sebagian  besar  dari jumlah  responden    yang  terdata  menjawab  setuju tentang kelembagaan pemerintah daerah.
c). Peraturan Perundang-undangan
Menurut responden faktor peraturan perundang- undangan  dalam  kaitannya  dengan  terjadinyaperilaku korupsi  di  SKPD  Kota  Banda  Acehadalah  moderate dengan  nilai  jawaban  rata-rata  2.55260.  Kondisi  ini menandakan  sebagian  besar  dari  jumlah  responden yang  terdata  menjawab  ragu-ragu  tentang  peraturan perundang-undangan tersebut.
d). Pengawasan
Menurut  responden  faktor  pengawasan  dalam kaitannya dengan terjadinyaperilaku korupsi di SKPD Kota  Banda  Acehadalah  moderate  dengan  nilai
jawaban  rata-rata  2.61405.  Kondisi  ini  menandakan sebagian  besar  dari  jumlah  responden  yang  terdata menjawab ragu-ragu tentang pengawasan tersebut.

## e). Perilaku Korupsi
Menurut  responden  perilaku  korupsi  di  SKPD Kota  Banda  Aceh  berpeluang  adalah  moderatedengan nilai jawaban rata-rata 2.61405. Kondisi ini menandakan  sebagian  besar  dari  jumlah  responden yang  terdata  di  SKPD  Kota  Banda  Aceh  cenderung menjawab setuju untuk sejumlah indikator  pertanyaan tersebut.

## Hasil Uji Multikolinearitas
No Variabel Tolerance Nilai VIF Keterangan 1.  Perilaku Individu 0.659 1.517 multikolinearitas 2.  Kelembagaa n Pemerintah Daerah 0.947 1.067 multikolinearitas 3.  Peraturan Perundang- Undangan 0.881 1.135 multikolinearitas 4.  Pengawasan  0.642 1.558 multikolinearitas
Sumber: Data diolah (SPPS 22, 2017)
Tabel  4.13  di  atas  menjelaskan  hasil  pengujian multikolinieritas  terhadap  data  variabel  bebas  yang terdiri dari perilaku individu, kelembagaan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Keempat variabel memiliki nilai ketergantungan  yang  kecil  antar  variabel  dengan  nilai toleransi antar 0,569 sampai dengan 0,642  atau dengan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat diartikan tidak terjadi  gejala  multikolinieritas  antara  variabel  bebas tersebut.

## Hasil Analisis Korelasi dan Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 0,738 0,545 0,513 Sumber: Data diolah (SPPS 22, 2017)
a. Koefisien  korelasi  diperoleh  r  =  0,738  artinya secara  positif  terdapat  hubungan  antara  perilaku individu  (X 1 ),  kelembagaan  pemerintah  daerah (X 2 ),  peraturan  perundang-undangan    (X 3 ),    dan pengawasan  (X 4 )  dengan  perilaku  korupsi  di
SKPD  Kota  Banda  Aceh  dengan  keeretan hubungan  73,8%.  Hubungan  tersebut  tergolong sedang.
b. Koefisien  determinasi  r 2 =  0,545  artinya  perilaku korupsi  (Y)  di  SKPD  Kota  Banda  Aceh  54,5% dipengaruhi oleh perilaku individu (X 1 ),
kelembagaan  pemerintah  daerah  (X 2 ),  peraturan
perundang-undangan    (X 3 ),    dan  kegiatan pengawasan  (X 4 ),  sementara  selebihnya  45,5% dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lainnya  yang  tidak dirumuskan dalam penelitian ini. Dengan demikian  keempat  faktor  tersebut  lebih  dominan dalam mempengaruhi perilaku korupsi (Y).

## Hasil Analisis Model Regresi

## Sumber: Data diolah (SPPS 22, 2017)
Y = -02.785+0,502X 1 +0,101X 2 +0,482X 3 +0,457X 4
a. Persamaan  di  atas  menjelaskan  jika  perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, peraturan  perundang-undangan,  dan  pengawasan tidak  mengalami  perubahan  atau  diasumsikan sudah  berjalan  dengan  normal,  maka  perilaku korupsi di SKPD Kota Banda Aceh secara konstan hanya  berpeluang  terjadi  sebesar  -02.785  pada standar skala likert.
b. Koefisien pengaruh perilaku individu sebesar b 1 =
0,502  menjelaskan  setiap  meningkatnya  perilaku individu  pejabat  pengelolaan  keuangan,  maka akandapat  meningkatkan  kecenderungan  perilaku korupsi di SKPD Kota Banda Aceh sebesar  0,502 satuan pada standar skala likert.
c. Koefisien  pengaruh  kelembagaan  pemerintah sebesar b 2 = 0,101 menjelaskan setiap meningkatnya  permasalahan  pada  kelembagaan pemerintah daerah, maka akandapat meningkatkan kecendrungan  perilaku  korupsi  di  SKPD  Kota Banda  Aceh  sebesar  0,101  satuan  pada  standar skala likert.
d. Koefisien pengaruh peraturan perundang- undangan  sebesar  b 3 =  0,482  menjelaskan  bahwa setiap  meningkatnya  permasalahan  peraturan perundang-undangan,  maka  dapat  meningkatkan
kecendrungan  korupsi  di  SKPDKota  Banda  Aceh sebesar 0,482 satuan pada standar skala likert.
e. Koefisien  pengaruh  pengawasan  sebesar  b 3 =
0,457  menjelaskan  setiap  meningkatnya  masalah pengawasan, maka dapat meningkatkan kecendrungan  korupsi  di  SKPDKota  Banda  Aceh sebesar 0,457 satuan pada standar skala likert.

## 5. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
1. Perilaku individu, kelembagaan pemerintah, peraturan  perundang-undangan  dan  pengawasan secara  bersama-sama  dan  signifikan  berpengaruh terhadap  perilaku  korupsi  di  SKPD  Kota  Banda Aceh.
2. Perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan dan pengawasan  secara  parsial  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  perilaku  korupsi  di  SKPD Kota Banda Aceh.
3. Nilai  R  Suare  (R 2 )  sebesar  54,5%  menjelaskan pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen adalah lebih dominan dibanding variabel lainnya  di  luar  analisis.  Artinya  variabel  yang digunakan menjadi variabel inti yang mempengaruhi perilaku korupsi. Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1.  (Constant) -02.785 03.797 Perilaku individu (X 1 ) 0,502 0,140 0,390 Kelembagaan pemerintah daerah (X 2 ) 0,101 0,118 0,078 Peraturan perundang-undangan (X 3 ) 0,482 0,151 0,300 Pengawasan (X 4 ) 0,457 0,182 0,278

## Keterbatasan
Penelitian  ini  masih  terdapat  keterbatasan diantaranya  indikator  pengukuran  yang  digunakan untuk setiap variable kurang mendapat dukungan yang kuat karena keterbatasan teori  yang ada.

## Saran-saran
1. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi pengembangan  literatur  akuntansi  khususnya akuntansi  sektor  publik  dan  lebih  spesifik mengenai perilaku korupsi.
2. Implikasi  bagi  penelitian  selanjutnya  agar  dapat mengembangkan sampel yang lebih luas.
Diharapkan  sampel  yang  diambil  adalah  yang benar-benar  mewakili  pendapat  pegawai  yang mempunyai  kepedulian  yang  tinggi  terhadap pemberantasan korupsi.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menambah  variabel  lain  seperti  pola-pola  atau modus korupsi.

## Daftar Pustaka
Argyo,  Dermatoto.  2007.  Perilaku  Korupsi  di  Era Otonomi Daerah, Fakta Empiris dan Strategi Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. Jurnal Spirit Publik , Vol 3, No 2, (89-102).
Dwi,  A.,  H.  Sabanu  &  F. Noor.  2014  Penilaian  Index
Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata  Kelolah  &  Akuntabilitas  Keuangan
Negara .
Kristiadi.2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jeremy,  Pope.  2008. Strategi  Membrantas  Korupsi .
Jakarta:  Buku  Tranparency  Internasional
Indonesia. Made, Suharsimi. 2006. Good Governance Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (APBD) dan Implikasinya. J urnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana .Vol.15 No. 2. (150-158). Maulana,  Zefri  .2013.  Persepsi  Masyarakat  terhadap Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) di Banda Aceh. Jurnal Akuntansi.
Rasul,  Syahruddin.  2002.  Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran. Jurnal Akuntansi. Jakarta:Detail Rekod.
Sadjiarto,  Arja.  2000.  Akuntabilitas  dan  Pengukuran
Kinerja  Pemerintah. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan.
Sugiarto.  2012. Pembrantasan  Korupsi :  Tinjauan Dualitas Struktur dan Pelaku.
Sopanah.  2004. Analisa  Anggaran  Pubik :  Panduan TOT,  Malang  Corruption  Watch  (MCW). Jakarta.
Sadjiarto,  Arja.  2000.  Akuntabilitas  dan  Pengukuran
Kinerja  Pemerintah. Jurnal  Akuntansi  &
Keuangan. Thaha, Rasyid. 2009. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Indonesia.
Ulya,  Zaki.  2014.  Refleksi  Memorandum  of
Understanding  (MoU)  Helsinki  dalam
Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. jurnal Hukum.
http://aceh.tribunnews.com/markup-modus-utama- korupsi-di-aceh .