## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA
Oleh: Winahyu Erwiningsih winahyuerwiningsih102@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Naskah Diterima
: 15-10-2021
Naskah Diterbitkan
: 25-03-2022

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan merumuskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada  pengadilan  pajak  di  Indonesia  bahwa  peradilan  pajak  di  Indonesia merupakan  peradilan  administrasi  yang  bersifat  khusus  dibidang  perpajakan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan diundang-undangan  ( statute  approach ).  Penelitian  menyimpulkan  bahwa  upaya penyelesaian  sengketa  Pajak  pada  Pengadilan  Pajak  di  Indonesia  memiliki kendala yang bersifat yudisial, tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum  biasa  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  hanya  ada  upaya  hukum  luar biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  ke  Mahkamah  Agung,  karena  di  Pengadilan Pajak  tidak  ada  Kasasi  hanya  Gugatan,  Banding  dan  Peninjauan  Kembali  ke Mahkamah Agung.
Kata Kunci: Pajak, Pengadilan Pajak, Penyelesaian Sengketa

## Abstract
This  study  aims  to  formulate  efforts  to  resolve  tax  disputes  at  the  tax  courts  in Indonesia  that  the  tax  courts  in  Indonesia  are  administrative  courts  that  are special in the field of taxation. This research is a normative legal research with a statute approach. The study concludes that efforts to resolve Tax disputes at the Tax Courts in Indonesia have judicial constraints, there is no opportunity to take ordinary  legal  remedies  for  the  disputing  parties  there  is  only  extraordinary legal remedies in the form of Judicial Review to the Supreme Court, because in the Tax Court there is no Cassation is only a lawsuit, appeal and review to the Supreme Court.
Keywords: Tax, Tax Court, Dispute Resolution
.

## I. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  dalam  pembiayaan pemerintah serta pembangunan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  Pasal  1 angka  1  yang  menjelaskan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Pengertian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kegunaan  pemungutan  pajak  adalah membiayai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.
Pajak  mempunyai  sifat  memaksa  hal  ini  ditetapkan  dalam  bentuk  Undang- undang,  karena  memuat  sanksi  hukum  berupa  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana.  Sekalipun  pajak  bersifat  memaksa  fiskus  tidak  boleh  menyalahgunakan pajak  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Pajak  diperlukan  oleh  negara  untuk membiayai  pelaksanaan  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam  Alinea  IV Pembukuan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1
Penegakan  hukum  pajak  khususnya  di  Indonesia,  bahwa  sengketa  pajak  di Indonesia  dilaksanakan  melalui  dua  peradilan  pajak  yang  pertama dilaksanakan melalui  Lembaga  Keberatan  kemudian  dilanjutkan  pada  Pengadilan  Pajak  yang berpuncak  kepada  Mahkamah  Agung. Kedua dilaksanakna  melalui  Pengadilan Pajak  yang  berakhir  kepada  Mahkamah  Agung.  Lembaga  keberatan  adalah bagian  dari  peradilan  pajak  yang  berada  dalam  Departemen  Keuangan  dan Departemen  Dalam  Negeri  baik  mengenai  organisasi,  administrasi,  keuangan, dan pembinaan teknis peradilan di Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif.  Pengadilan  Pajak  yang  hadir  menimbulkan  kerancuan  mengingat
1 Saidi, M.D, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
objek  sengketa  pajak  adalah  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang  masih merupakan lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 2
Pengertian  sengketa  pajak  itu  sendiri  diatur  pada  Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  Nomor  14 Tahun  2002 Tentang  Pengadilan  Pajak  yaitu  sengketa  pajak adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  perpajakan  antara  wajib  pajak  dan penanggung  pajak  dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat  diajukan  banding  atau  gugatan  kepada pengadilan  pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan  undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
Subyek  yang  menimbulkan  sengketa  pajak  yaitu  pihak  wajib  pajak,  pemotong pajak,  penanggung  pajak,  pemungut  pajak  dan  pejabat  pajak.  Sedangkan  objek Sengketa  dalam  hukum  pajak  tidak  semua  keputusan  ( beschikking )  merupakan objek  sengketa  pajak. 3 Dalam  suatu  pengajuan  keberatan  hanya  dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak hal ini disimpulkan pada  Pasal 25 Ayat (1) UU KUP yaitu mengenai ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Secara  prinsipal  bahwa  sengketa  pajak  dapat  timbul  pada  dua  hal yaitu  pertama,  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  yang diperintahkan  oleh  norma  hukum  pajak  dan  yang  kedua  melakukan  perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak  menjelaskan  bahwa  sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang menurut peraturan perundang-undangan  perpajakan dapat  diajukan banding dan gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak.  Pengadilan  Pajak  sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada saat ini, hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Juncto Pasal
2 Andrian Sutedi, Hukum Pajak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm. 15
3 Saidi, M.D , Op.Cit. hlm 92
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
10  Undang-undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu Peradilan  dilakukan  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa". Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  segala  campur tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar  kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  disebut dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Setiap  orang  yang  dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana. Di  tinjau  dari  karakteristik  dan  substansi  sengketa  yang  diselesaikan  oleh Pengadilan  Pajak  mengandung  unsur  publik,  maka  lebih  tepat  jika  Pengadilan Pajak  ditempatkan  sebagai  bagian  khusus  dalam  lingkungan  Peradilan  Tata Usaha  Negara. 4 Dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  Tentang Pengadilan  Pajak,  tidak  ditemukan  ketentuan  yang  menyatakan  secara  jelas keberadaan  Pengadilan  Pajak  dalam  lingkungan  peradilan  yang  ada  saat  ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya menyebutkan  tentang  pembinaan  teknis  peradilan  dalam  Pengadilan  Pajak dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  untuk  pembinaan  organisasi,  administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Hal  ini  perlu  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa  pajak  ini,  supaya tujuan  dan  cita-cita  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bangsa Indonesia bisa terwujud. Peneliti membahas dalam jurnal ini dengan mengambil judul  penelitian  Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  pada  Pengadilan Pajak Indonesia. Menimbang uraian permasalahan hukum di atas, maka rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  penyelesaian  sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia?
4 Wiratni  Ahmadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak) , Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 46.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). 5 Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :
1. Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
2. Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pajak
Bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  penelitian  ini,  bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang pajak, hasil  hasil  penelitian,  hasil  seminar,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pajak. 6
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  ( library  research) yang  dilakukan  dengan  pengumpulan data  sekunder  melalui  penelusuran  literatur  kepustakaan,  peraturan  perundang- undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait penelitian ini. Penelitian
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 22.
6 Suratman dan  H.  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum , Cetakan  Kesatu,  (Bandung:  Alfabeta, 2013), hlm.21.
ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah normatif kemudikan dikemas dalam pembahasan secara analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Di Indonesia.
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara untuk  menyelenggarakan  pemerintahan. 7 Pajak  memiliki  unsur-unsur  sebagai berikut: 8
1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Seorang  pakar  psikologi  dalam  buku Problems  in  Social  Psychology bahwa perilaku orang mau membayar pajak, yaitu terdiri dari:
1. Compliance  attitude ,  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  orang  membayar pajak  karena  takut  dihukum  apabila  menyembunyikan  pajak  atau  tidak membayar  pajak.  Tingkatan  ini  orang  yang  membayar  pajak  bukan didasarkan atas kesadaran pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri akan tetapi lebih didorong oleh adanya rasa takut, sehingga sikap ini tidak membangun  dalam  system  perpajakan.  Hal  ini  berarti  apabila  suatu  saat peraturan  yang  mengatur  tentang  pemungutan  pajak  agak  lemah,  atau kurangnya  pengawasan  pemerintah  yang  tidak  tegas  melakukan  peraturan
7 Ibid , hlm. 2
8 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi , Ed.XVII, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm.1..
yang  ada,  maka  masyarakat  akan  berusaha  untuk  menyembunyikan  atau menyelundupkan atau tidak membayar pajak.
2. Identification  attitude ,  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  orang  membayar pajak  karena  didorong  oleh  karena  rasa  senang  dan  rasa  hormat  kepada petugas  pemerintah,  khusunya  petugas  pajak.  Sikap  ini  lebih  menonjolkan akan  adanya  pelayanan  dan  kinerja  yang  dimiliki  oleh  aparat  pemerintah terlebih  lagi  petugas  pajak,  sehingga  belum  termasuk  yang  ideal  dalam system perpajakan, apabila suatu saat aparat pemerintah tidak menunjukkan kinerja  sebagaimana  mestinya  maka  masyarakat  akan  dapat  urung  niatnya untuk membayar pajak.
3. Internalization attitude , merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak  karena  kesadaran  bahwa  pajak  itu  memang  berguna  bagi  dirinya maupun  bagi  masyarakat  luas.  Sikap  ini  yang  sangat  ideal  untuk  dimiliki oleh  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  terlebih  lagi bagi negara yang menganut self assessment system . Pembayaran pajak yang terutang,  pihak  Direktorat  Jenderal  pajak    akan  mengeluarkan  ketetapan tentang berapa jumlah pajak yang terutang sebenarnya. 9
Dalam  sistem  perhitungan  dan  penetapan  jumlah  pajak  di  Indonesia  meliputi  2 (dua) hal penting yaitu:
1. Self  Assessment  system ,  yaitu  sistem  pemungutan  pajak  dimana  Wajib
Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya; Official Assessment System , yaitu sistem  pemungutan  pajak  dimana  Wajib  Pajak  (WP)  menyampaikan informasi  objek  pajaknya  kemudian  administrasi  pajak  menghitung  utang pajak;
9 Marihot  Pahala  Siahaan, Seri  Hukum  Pajak  Indonesia,  Hukum  pajak  Elementer,  Konsep  dasar Perpajakan Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 106-107.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
2. Hybrid/With  Holding  System ,  adalah  campuran  antara Self  Assessment
System dan Official Assessment System dengan berbagai kombinasinya. 10
Selanjutnya  mengenai  istilah  peradilan  ialah  pemutusan  perselisihan  oleh  suatu instansi  yang  tidak  mempunyai  kepentingan  dalam  perkara  maupun  tidak merupakan  bagian  dari  pihak  yang  berselisih,  tetapi  berdiri  sendiri  di  atas perkara,  dan  menyelesaikan  pokok  perselisihan  dibawah  suatu  peraturan umum. 11 Menurut  Van  Praag,  peradilan  ialah  penentuan  berlakunya  suatu peraturan  hukum  pada  suatu  peristiwa  yang  konkret,  bertalian  dengan  adanya suatu  perselisihan. 12 Pengertian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  mengenai unsur-unsur dari suatu peradilan, yaitu: 13
1. sebagai suatu organisasi yang dibentuk negara;
2. adanya  suatu  aturan  hukum  yang  abstrak  yang  mengikat  umum  dan  dapat diterapkan pada suatu persoalan;
3. adanya suatu perselisihan hukum yang nyata;
4. ada sekurang-kurangnya dua pihak;
5. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;
6. bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.
Peradilan  pajak  dalam  arti  luas  adalah  suatu  proses  penyelesaian  semua  bentuk sengketa  pajak,  baik  oleh  pejabat  administrasi  pajak  maupun  oleh  badan peradilan pajak yang independen, yang mempunyai unsur-unsur:
1. merupakan  suatu  organisasi  yang  dibentuk  oleh  negara  dalam  arti  sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan; 14
2. adanya  suatu  aturan  hukum  yang  abstrak  yang  mengikat  umum,  seperti undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah,  dan  sebagainya khususnya di bidang hukum pajak;
10 Gunadi, Akuntansi  Pajak  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  Baru, (Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 2 11 Rochmat  Soemitro, Masalah  Peradilan  Administrasi  Dalam  Hukum  Pajak  Di  Indonesia, PT. Eresco , Bandung, 1964, hlm. 6.
12 Ibid.
13 Ibid, Hal.7 14 Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 349
3. adanya  suatu  perselisihan  hukum  pajak  yang  nyata,  seperti  keberatan terhadap  Surat  Ketetapan  Kurang  Bayar,  pemotongan  atau  pemungutan oleh  pihak  ketiga  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  dan  atas  pelaksanan  undang-undang  penagihan  berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. ada  sekurang-kurangnya  dua  pihak  yang  bersengketa,  seperti  wajib  pajak melawan  Direktur  Jenderal  Pajak  mengenai  pajak-pajak  pusat  atau  wajib pajak  melawan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  mengenai  pajak-pajak daerah.
5. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu  badan  peradilan  pajak  yang  mempunyai  wewenang  memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan  kehakiman  bagi  Wajib  Pajak  atau  penanggung  pajak  yang  mencari keadilan  terhadap  sengketa  pajak.  Pengadilan  Pajak  menurut  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  khususnya  dibidang  perpajakan.  Pengadilan Pajak  berkedudukan  di  ibukota  Negara,  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ketentuan ini menunjukkan  bahwa  hanya  ada  1  (satu)  Pengadilan  Pajak  yaitu  berkeududukan di  ibukota  Negara.  Hakikatnya  tempat  sidang  Pengadilan  Pajak  dilakukan  di tempat  kedudukannya  yaitu  di  jakarta  ibukota  Negara  Indonesia,  namun  untuk memperlancar  dan  mempercepat  penanganan  sengketa  pajak,  tempat  sidang dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
Kedudukan  Pengadilan  Pajak  ditegaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  9  A  Undang- Umdamg  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”pengkhususan”  adalah  diferensiasi  atau spesialisasi  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  misalnya  Pengadilan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pajak  dan  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  UU  KUP,  yaitu  putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan  pajak  di  Indonesia  merupakan  peradilan  administrasi  yang  bersifat khusus  dibidang  perpajakan,  suatu  peradilan  dikatakan  sebagai  peradilan administrasi  jika  memenuhi  unsur-unsur.  Usnur-unsur  tersebut  yaitu  salah  satu pihak  yang  berselisih  harus  administrator  (pejabat  administrasi),  yang  menjadi terikat  karena  perbuatan  salah  seorang  pejabat  dalam  batas  wewenangnya,  dan terhadap  persoalan  yang  diajukan  diberlakukan  hukum  publik  atau  hukum administrasi. 15 Peradilan  administrasi  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni, yaitu :
1. Peradilan  administrasi  murni,  badan  atau  aparatur  yang  berwenang memutus  sengketa  adalah  lembaga  independen  (lembaga  tertentu  dan terpisah)  yang  bukan  merupakan  bagian  dari  salah  satu  pihak  yang bersengketa,  dimana  terdapat  hubungan  segitiga  antara  para  pihak  yang bersengketa dengan badan atau pejabat yang  memutus sengketa tersebut. 16
Ciri  khas  suatu  peradilan  administrasi  murni  adalah  adanya  hubungan segitiga  antara  para  pihak  dan  badan  atau  pejabat  yang  mengadili.  Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu (artinya badan  atau  pejabat  tersebut  ditentukan  oleh  Undang-undang  atau  oleh peraturan lain yang setingkat) dan terpisah (artinya badan atau pejabat yang melakukan  pengadilan  tidak  merupakan  salah  satu  pihak  atau  termasuk salah  satu  pihak  maupun  di  bawah  pengaruh  salah  satu  pihak,  sehingga badan  atau  pejabat  yang  mengadili  perkara  itu  berada  di  atas  para  pihak). Peradilan  administrasi  murni,  seperti  penyelesaian  sengketa  pajak  (dulu) oleh Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak  (1997  s/d  2001),  dan  (sekarang)  oleh  Pengadilan  Pajak (2002).
15 Bachasan Mustafa, Pokok-Pokok Administrasi Negara , Alumni Bandung, 1979, hlm. 114.
16 Rochmat Soemitro, Loc.Cit. hlm. 50.
2. Peradilan  administrasi  tidak  murni,  badan  atau  aparatur  yang  berwenang memutus sengketa adalah badan atau pejabat yang masih merupakan bagian dari  salah  satu  pihak  yang  bersengketa. 17 peradilan  administrasi  tidak murni,  seperti  pembetulan  dan  atau  pembatalan  ketetapan  pajak  oleh Direktur  Jenderal  Pajak  (Pasal  16  UU  No.  16  Tahun  2000  Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).
Sengketa  Pajak  yang  timbul  antara  petugas  pajak  dan  Wajib  Pajak  dapat diselesaikan dengan cara keberatan, banding, dan peninjauan kembali,  cara-cara tersebut  agar  hak  Wajib  Pajak  maupun  negara  dapat  dijamin      adanya  keadilan dan kepastian  hukum. Terjadinya Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 1  Ayat (5) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  bahwa sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  perpajakan  antara wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai akibat  dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat  diajukan  banding  atau  gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama  gugatan  kepada  pengadilan  pajak  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa”.
Cara  pandang  antara  Wajib  Pajak  dan  petugas  pajak  dapat  membuat  sengketa salah  satunya  mengenai  jumlah  pajak  terutang.  Sengketa  pajak  biasanya  terjadi ketika Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang  diterbitkan  oleh otoritas pajak baik melalui pemeriksaan dengan SKP dan STP maupun dengan cara lain. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini diantaranya dengan  keberatan,  banding  dan  peninjauan  kembali.  Sengketa  pajak  dalam proses  banding  atau  sering    disebut    sengketa    banding  adalah  sengketa  yang timbul  dalam  bidang  perpajakan      antara  wajib  pajak  dengan  petugas  pajak mengenai    keputusan    keberatan  yang  tidak  disetujui  oleh  wajib  pajak.  Seperti halnya  dengan  keberatan,  Wajib  Pajak  atau  penanggung  pajaklah  yang  harus
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mengajukan  permohonan  banding 18 . Sengketa  pajak  diawali  dari  diterbitkannya surat  ketetapan  pajak   atau  diterbitkannaya  surat  tindakan  penagiahan  pajak. Surat  Ketetapan  Pajak  ada  empat  yaitu Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar ( SKPKB), Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  ( SKPLB)  dan Surat  Ketetapan  Pajak  Nihil (SKPN).
Penyelesaian  sengketa  pajak  di  muka  lembaga  keberatan,  sangatlah  berbeda dengan  penyelesaian  sengketa  di  muka  pengadilan.  Surat  keberatan  diputuskan oleh  hakim  doleansi  (pejabat  pajak  yang  diberi  tugas  untuk  memutus  surat keberatan),  tanpa  mengadakan  sidang  seperti  yang  dilakukan  di  pengadilan. 19
Dalam ketentuan  pasal  25  UU  KUP,  upaya  hukum  keberatan  diajukan  ke Direktorat  Jendral  Pajak  di  tempat  dimana  wajib  pajak  terdaftar.  Hal  ini  untuk mengajukan upaya hukum keberatan, maka wajib pajak harus memenuhi syarat- syarat yaitu :
1. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
2. Diajukan  dalam  jangka  3  bulan  sejak  tanggal  surat,  tanggal  pemotongan atau  pemungutan,  kecuali  wajib  pajak  dapat  menunjukkan  bahwa  jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
3. Mengemukan jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut  atau  jumlah  rugi  menurut  penghitungan  wajib  pajak  disertai alasan-alasan yang jelas.
4. Untuk  satu  surat  keberatan  diajukan  terhadap  waktu  ketetapan  pajak  atau pemotongan/pemungutan pajak.
Direktur Jenderal pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat   keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan wajib  pajak  Jika  jangka  waktu  12  bulan  terlewati,  maka  keberatan  dianggap diterima.  Apabila  wajib pajak tidak  merasa puas atas  keputusan keberatan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jendral  Pajak  berarti  wajib  pajak  berhak
18 Saidi, M.D., Loc.Cit. hlm 112.
19 Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan , Refika aditama jilid 2, hlm.174
mengajukan   upaya  hukum  banding   sesuai  Pasal  1  angka  6  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Upaya  hukum  melakukan  gugatan  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  terhadap pelaksanaan  penagihan  pajak  atau  terhadap  keputusan  yang  diajukan  gugatan. Hal  ini  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  pada  pasal  23 ayat  2  UU  KUP  menjelaskan  bahwa  gugatan  bukan  hanya  terhadap  penagihan pajak tetapi  juga terhadap hal :
1. Pelaksanaan  Surat  Paksa,  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan  atau Pengumuman Lelang.
2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.
3. Keputusan  pembetulan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  16  yang berkatan dengan Surat Tagihan Pajak.
4. Keputusan menurut pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  permohonan  Peninjauan  kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan 5 sebab yaitu :
1. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu  muslihat  pihak  lawan  yang  diketahui  setelah  perkaranya  diputus  atau didasarkan pada bukti-bukti  yang  kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila  terdapat  bukti  tertulis  baru  yang  penting  dan  bersifat  menentukan apabila  dikethui  pada  tahap  persidangan  di  Pengadilan  Pajak  akan menghasilakan  putusn yang  berbeda.
3. Apabila  telah  dikabulkan  suatu  hal  ang  tidak  dituntut  atau  lebih  dari  pada yang dituntut.
4. Apabila  mengenai  suatu  bagian  dari  tuntutan  belum  diputus  tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila  terdapat  suatu  putusan  yang  nyata-nyata  tidak  sesuai  dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  disimpulkan bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa  Pajak  pada  Pengadilan  Pajak  di  Indonesia memiliki  kendala  yang  bersifat  yudisial,  berdasarkan  Pasal  46  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pemohon banding atau penggugat  dapat  memberitahukan  kepada  Ketua  untuk  hadir  dalam  persiapan untuk  memberikan  keterangan  lisan.  Hal  ini  pemohon  banding  atau  penggugat tidak  mutlak  mempunyai  hak  untuk  hadir  dipersidangan.  Selanjutnya  mengenai kendala  dibidang  yudisial  lainnya  adalah  tidak  adanya  kesempatan  untuk menempuh  upaya  hukum  biasa  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  hanya  ada upaya  hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  ke  Mahkamah  Agung, karena  di  Pengadilan  Pajak  tidak  ada  Kasasi  hanya  Gugatan,  Banding  dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Wiratni, Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (Menurut  UU  No.  14  Tahun  2002  Tentang Pengadilan Pajak) , Refika Aditama, Bandung, 2006
Gunadi, Akuntansi  Pajak  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  Baru,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)
M.D,  Saidi, Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  dalam  Penyelesaian
Sengketa Pajak , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi , Ed.XVII, (Yogyakarta: ANDI, 2013)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009)
Mustafa,  Bachasan, Pokok-Pokok  Administrasi  Negara ,  Alumni  Bandung,
1979
Siahaan,  Marihot  Pahala, Seri  Hukum  Pajak  Indonesia,  Hukum  pajak Elementer, Konsep dasar Perpajakan Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta,
2010
Soemitro,  Rochmat  Soemitro, Masalah  Peradilan  Administrasi  Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, PT. Eresco , Bandung, 1964 _______, Asas Dan Dasar Perpajakan , Refika aditama jilid 2, Bandung Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 349
Suratman  dan  H.  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan
Kesatu, (Bandung: Alfabeta, 2013)
Sutedi, Andrian, Hukum Pajak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm. 15