## PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN
Oleh : Dr. Kusbianto, SH,M.Hum Azmiati Zuliah, SH,MH Drs. H. Mhd Asri Pulungan, M.A Universitas Dharmawangsa Email: kusbianto_yanto@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap  perkembangan  sosial  dan  perkembangan  kepribadian  setiap  anggota  keluarga.  Keluarga memerlukan  organisasi  tersendiri  dan  perlu  kepala  rumah  tangga  sebagai  tokoh  penting  yang memimpin  keluarga  disamping  beberapa  anggota  keluarga  lainnya.  Anggota  keluarga  terdiri  dari ayah,  ibu,  dan  anak  merupakan  sebuah  satu  kesatuan  yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  baik. Hubungan  baik  ini  ditandai  dengan  adanya  keserasian  dalam  hubungan  timbal  balik  antar  semua anggota/individu  dalam  keluarga.  Sebuah  keluarga  disebut  harmonis  apabila  seluruh  anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan  terhadap  keadaan  (fisik,  mental,  emosi  dan  sosial)  seluruh  anggota  keluarga.  Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Fakta  yang terjadi di masyarakat persoalan konflik pada suami dan istri memiliki banyak faktor dan akibat hukum bagi para pihak terkhusus bagi mereka yang menikah tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.
Hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat dilihat dari hukum perdata BW, Undang-Undang No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kompilasi hukum Islam, begitu juga penyelesaian kasus-kasus yang  terjadi  terkait  keluarga,  karena  kasus  keluarga  merupakan  delik  aduan  dapat  diselesaikan ditingkat masyarakat desa dan harapan tidak sampai kepada ranah hukum peradilan.
Permasalahan  yang  coba  ingin  dikaji  penulis  dalam  jurnal  ini  adalah  bagaimana  implementasi pengaturan  hukum  keluarga  yang  diatur  dalam  Undang-Undang    No  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.    Bagaimana  Perlindungan    dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi permasalahan. Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Kata Kunci : Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Hak  dan
1 Pasal  1  Undang-Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat”.  Realitas  yang  kita  temui  dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang menjumpai perkawinan yang berakhir dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019
perceraian  malah  justru  perkawinan  yang dilakukan tidak syah menurut hukum negara. 2
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 .
Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita  untuk  bisa  hidup  dan  berkumpul bersama  dalam  sebuah  keluarga.  Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah  satunya  adalah  bahwa  pernikahan  itu harus  sesuai  dengan  tuntutan  syariat  Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang  mengatur  bahwa  pernikahan  itu  harus tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama/Catatan Sipil. Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan  hak  dasar  dalam  keluarga.  Selain itu  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap isteri  maupun  anak  dalam  memperoleh  hak- hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. 4
Dalam  hal  nikah  siri  atau  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  dalam  administrasi negara  mengakibatkan  perempuan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  dalam  hak  status pengasuhan  anak,  hak  waris,  dan  hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  damai
2 Ibid Pasal 31 ayat 1
3 Ibid Pasal 2
4 http://kua- gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-
merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam rumah  tangga.  Negara  Republik  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dijamin  oleh  Pasal  29 Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945.  Dengan  demikian,  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga  dalam  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  harus  didasari  oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun  keutuhan  rumah  tangga.  Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut,  sangat  tergantung  pada  setiap  orang dalam  lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas perilaku dan pengendalian  diri  setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. 5

## II. PEMBAHASAN
2.1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  No  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (PKDRT)  memuat  berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih  mengutamakan  pencegahan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  daripada  tindakan  yang bersifat  penghukuman    serta  memperluas konsep  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis,
pencatatan-pernikahan-di.html diakses pukul 16:16 WIB pada tanggal 9 Januari 2019.
5 Alvenolia Vienda Adaong, Makalah Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  Universitas  Negeri  Manado, 2014, Hal 4.
fisik  dan  seksual.  Namun  juga  memasukkan perbuatan    menelantarkan  rumah  tangga sebagai  suatu  tindak  kekerasan  yang  dapat dipidana.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 6
Kenyataannya  sangatlah  sulit  untuk mengukur  secara  tepat  luasnya  kekerasan dalam  rumah  tangga,  karena  ini  berarti  harus memasuki  wilayah  peka  kehidupan,  yang mana suami/istri sendiri enggan membicarakannya seyogiannya tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan masalah bersama. 7
Konsekuensi  logis  dari  perumusan perbuatan  kekerasan  dalam  rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-Undang No  23  tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT)  ini  adalah,  pihak aparat  penegak hukum  hanya  dapat  bersifat  pasif,  dan  tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan intervensi  atau  campur  tangan  dalam  suatu urusan warga masyarakat  yang secara  yuridis
6 Undang-Undang  No  23  Tahun  2004
Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.
7 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis), Sinar Grasika Jakarta, 2010, Hal 1.
dinyatakan  sebagai  masalah  domestik,  dan penegakan ketentuan didalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang-orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum  undang-undang  ini sehingga peyelesaian diluar peradilan atau non penal  diharapkan  dapat  dilakukan  dalam penyelesaian  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
Dengan  adanya  Undang-Undang  No  23 tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut kini segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga  menjadi  tindakan  kriminal  sebagai salah  satu  dampak  dari  penerapan  kekerasan tersebut  adalah  terjadinya kesadaran  publik atas kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam  menyelesaikan  proses  hukum  KDRT. Dengan  peraturan  penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga  tersebut  segala  bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukan  lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik. 8
Lingkup  rumah  tangga  meliputi  Suami, isteri,  dan  anak  (termasuk  anak  angkat  dan anak  tiri),  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang  karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap dalam  rumah  tangga  (mertua,  menantu,  ipar
8 Eko Seriawan. laweducation.com/2011/06/kekerasan  dalam  rumah tangga-hdrt.html.
dan  besan),  orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 9
Ketika  kasus  tidak  dapat  diselesaikan dalam tingkat keluarga khususnya kasus yang merupakan delik murni maka dapat diteruskan untuk  diproses  hukum  oleh    kepolisian, kejaksaan  sampai  ke  pengadilan  .  Ketentuan pidana  penjara  atau  denda  diatur  dalam  Bab VIII  mulai  dari  pasal  44  –  pasal  53.  Lama waktu  penjara  dan  juga  besarnya  denda berbeda-beda  sesuai dengan  tindak kekerasan yang  dilakukan.  Bab  mengenai  ketentuan pidana  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam Rumah  Tangga  tidak  menentukan  batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan  seorang  pelaku  dapat  hanya dikenai hukuman percobaan saja.
Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur  mengenai  hukuman  minimal  dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal  tersebut  mengatur  mengenai  kekerasan seksual.  Yaitu  Pasal  47:  “Setiap  orang  yang memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah tangganya  melakukan  hubungan  seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000” dan Pasal 48: “Dalam hal perbuatan kekerasan
9 Ibid,  Pasal 2 ayat 1
seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan  luka  yang  tidak  memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurang- kurangnya  selama  4  minggu  terus  menerus atau  1  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau matinya  janin  dalam  kandungan,  atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  tahun  dan  pidana  penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda
2.2 Perlindungan dan Langkah- Langkah Hukum dalam
Penanganan  Kasus  Keluarga  yang dapat dilakukan masyarakat.
2.2.1 Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum, masyarakat untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun terhadap subjek hukum  yang  mengalami  tindakan  sewenang- wenang.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  damai merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam rumah  tangga.  Negara  Republik  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dijamin  oleh  Pasal  29 Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun
1945.  Dengan  demikian,  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga  dalam  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  harus  didasari  oleh agama. Hal ini perlu terus
ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun  keutuhan  rumah  tangga.  Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut,  sangat  tergantung  pada  setiap  orang dalam  lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri  setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Setiap  keluarga  memiliki  cara  untuk menyelesaikan  masalahnya  masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat  maka  setiap  anggota  keluarga  akan mendapatkan  pelajaran  yang  berharga  yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga  terwujudlah  kebahagiaan  dalam keluarga.  Penyelesaian  konflik  secara  sehat terjadi  bila  masing-masing  anggota  keluarga tidak  mengedepankan  kepentingaan  pribadi, mencari  akar  permasalahan  dan  membuat solusi  yang  sama-sama  menguntungkan anggota  keluarga  melalui  komunikasi  yang baik  dan  lancar.  Disisi  lain,  apabila  konflik diselesaikan  secara  tidak  sehat  maka  konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan  terhadap  orang  yang  berada dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Untuk
mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan pelaku  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945.  Negara  berpandangan  bahwa  segala bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Salah satu bentuk perlindungan  hukum yang diberikan negara bagi masyarakat adalah adanya  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku kejahatan,  dalam  kaitannya  dengan  hukum keluarga  adalah perlindungan bagi  suami  dan istri yang mencatatkan perkawinannya. Nikah yang  sah  menurut  undang-undang  adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah  (PPN).  Pencatatan  ini  dilakukan  jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun 2007 telah dipenuhi. Mengapa harus dicatatkan  karena  memiliki  manfaat  sebagai berikut:
1. Mendapat perlindungan hukum Bayangkan,  misalnya  terjadi  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Jika  sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan  tidak  akan  dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan  bukti-bukti  otentik  akta pernikahan yang resmi.
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan Akta  nikah  akan  membantu  suami  isteri untuk  melakukan  kebutuhan  lain  yang
berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya  yang  sulung,  pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Legalitas  formal  pernikahan  di  hadapan hukum Pernikahan  yang  dianggap  legal  secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  yang ditunjuk  olehnya.  Karenanya,  walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
4. Terjamin keamanannya Sebuah  pernikahan  yang  dicatatkan  secara resmi  akan  terjamin  keamanannya  dari kemungkinan  terjadinya  pemalsuan  dan kecurangan  lainnya.  Misalnya,  seorang suami  atau istri  hendak memalsukan nama mereka  yang  terdapat  dalam  Akta  Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan  salinan  Akta  Nikah  tersebut  yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu. 10
2.2.2 Langkah-Langkah  Hukum  dalam
Penanganan  Kasus  Keluarga  yang dapat dilakukan masyarakat
Tidak  ada  satupun  manusia  di  dunia ini  bermasalah  dengan  hukum,  namun  paling tidak ketika terjadi permasalahan di masyarakat  atau  keluarga  masyarakat  harus mengetahui  apa  langkah-langkah  yang  dapat dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan:
1. Edukasi  diri  masyarakat  dapat  mencari organisasi,  lembaga,  atau  komunitas  yang bisa  membantu  mendapatkan  pengetahuan tepat  mengenai  kasus-kasus  hukum  terkait
10 Ahmad  Nuryani,  Dasar  Hukum
Pencatatan  Pernikahan  Di  Indonesia,  Artikel Islami, KUA, Kecamatan Gedebage, Bandung.
pidana  dan  perdata  khususnya  hukum keluarga.  Melalui  jaringan  ini  masyarakat bisa  mencari  tahu  cara  yang  lebih  tepat dalam  penanganan  kekerasan.  Tanpa memiliki pengetahuan yang baik, cenderung  bersikap  tanpa  arah,  yang  bisa jadi justru merugikan korban. 11
2. Berikanlah  perlindungan  dan  rasa  aman kepada  korban,kordinasi  di  kantor  desa, Babinsa  dan  Babinkantibmas    simpanlah barang-barang  yang  bisa  dijadikan  alat bukti (pakaian, kwitansi, alat yang digunakan  dan  lain-lain)  dan  segeralah  ke dokter  untuk:“Mengobati  luka-luka  fisik yang mungkin ada”
3. Laporkanlah  dan  membuat  pengaduan kepada  Kepolisian  terdekat    bila  sepakat untuk  dilapor  bila  takut  pergi  sendiri, mintalah  dampingan  orang-orang  atau lembaga  yang  peduli  tentang  masalah  ini. Perlu  di  ingat  bahwa  penyelesaian  kasus yang  dapat    penyelesaian  dilakukan ditingkat masyarakat dianggap lebih baik.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Undang-Undang  No  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam
11 https://lifestyle.kompas.com/read/2012/11/02/ 14033165/5.Langkah.Membantu.Korban.KDRT , diakses,pukul 23:47 WIB pada tanggal 9 Januari 2019.
Rumah  Tangga  merupakan  sebuah  aturan hukum yang telah hadir di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak  yang  ada  dalam  keluarga termasuk di dalamnya adalah Suami, isteri, dan  anak  (termasuk  anak  angkat  dan  anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang  karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan), orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga  tersebut  (Pekerja  Rumah  Tangga). Aturan  pidana  yang  mengaturnya  salah satunya terdapat dalam Undang-Undang No 23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  dalam Rumah  tangga  yang  diatur  dalam  pasal pasal 44 – pasal 53.
b. Perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat merupakan kewajiban bagi negara  terutama mereka  yang  menikah  dengan  status  yang syah  menurut  hukum  negara.  Pencatatan perkawinan sangat penting guna mendapat perlindungan  hukum,  memudahkan  urusan perbuatan  hukum  lain  yang  terkait  dengan pernikahan dan terjamin keamanannya. Resiko  akan  diperoleh  jika  pernikahan dilakukan dibawahtangan atau siri.
Sementara  langkah-langkah  yang  dapat dilakukan  dalam  penanganan  kasus-kasus kekerasan  dapat  dilakukan  dengan  jalan penal  atau  diluar  pengadilan.  Jalan  penal jika masyarakat sepakat untuk melanjutkan kasusnya keranah peradilan, dengan
membuat  laporan  atau  pengaduan  sebagai korban  kekerasan  kepada  Kepolian  dan kasusnya  akan  sampai  adanya  keputusan terhadap  pelaku  tidak  pidana  kekerasan oleh Pengadilan.

## 3.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,  maka penulis  memberikan  saran-saran    sebagai berikut :
1. Masyarakat  lebih  berupaya  menyadarkan dan membuka mata serta hati untuk tidak berdiam  diri  bila  ada  kasus  KDRT khususnya di  desa  Bulu Cina  Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
2. Perlu peningkatan pengawasannya khususnya  oleh  pemangku  kepentingan yang  ada  di  tingkat  desa  maupun kecamatan  terhadap  permasalahan  yang berhubungan dengan aspek hukum.
3. Pencatatan  perkawinan  sangatlah  penting sehingga  disarankan  kepada  masyarakat agar tidak melakukan perkawinan dibawah tangan/ siri. Dalam sebuah rumah tangga  kedua  belah  pihak  harus  sama- sama  menjaga  agar  tidak  terjadi  konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, harus memiliki keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Soeroso  Moerti  Hadiati  ,  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (Dalam
Perspektif  Yuridis  –  Viktimologis),
Sinar Grasika Jakarta, 2010. Yahya Harahap, M., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP,  Pustaka  Kartini,  Jakarta,
1988.
2. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang-Undang  No  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  No  23  Tahun  2004
Tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Makalah, Jurnal dan Artikel Adaong  Alvenolia  Vienda,  Makalah Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,
Universitas Negeri Manado, 2014.
Nuryani Ahmad, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia,  Artikel  Islami,  KUA, Kecamatan Gedebage, Bandung
4. Internet http://kua- gedebage.blogspot.com/2010/10/da sar-hukum-pencatatan-pernikahan-
di.html diakses pukul 16:16.
https://lifestyle.kompas.com/read/2012/1
1/02/14033165/5.Langkah.Memban tu.Korban.KDRT.diakses pukul 23:47. Seriawan Eko.laweducation.com/2011/06/kek erasan dalam rumah tangga- hdrt.html