= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Kinerja Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

## Kinerja Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung
1 Cecep Wahyu Hoerudin, 2 Bayu Eka Lesmana, 3 Wilda Fatimah
1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; cecepwahyu@uinsgd.ac.id
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi; bayuekalesmana@gmail.com
3 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; fatimahwilda.wf@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  analyze  the  performance  of  spending  at  the  Office  of Investment  and  One  Stop  Integrated  Services  (DPMPTSP)  of  Bandung  City  in  2013-2017. The  analysis  of  expenditure  performance  carried  out  in  the  study  includes:  analysis  of shopping variance, shopping harmony, expenditure growth and expenditure efficiency ratios that can be a measurement tool in budget realization effectively, efficiently and economically. This research is in the form of descriptive qualitative. The data used is the budget realization report  and  the  results  of  interviews  conducted  by  researchers.  Based  on  the  results  of  the study,  showed  that  (1)  there  was  a  saving  in  spending  and  categorized  as  quite  good shopping  performance,  (2)  expenditure  growth  in  2013-2017  could  be  said  being  quite volatile.  Expenditure  growth  in  2013-2016  experienced  positive  growth  while  in  2017 experienced  negative  growth  of  -13.09%  due  to  inflation,  (3)  the  harmony  of  spending  in 2013-2017  can  be  said  to  be  the  absence  of  budget  harmonization  in  expenditure,  (4)  the ratio  of  expenditure  efficiency  in  2013-2017  already  efficient  enough,  this  is  proven  by  the efficiency ratio of less than 100%.
Keywords: Spending Performance, Spending Variance Analysis, Spending Growth Analysis, Spending Match Analysis, and Spending Efficiency Ratio.

## Pendahuluan
Pemerintah  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  mengelola  dan  mengatur  jalannya pemerintahan  di  lingkup  daerah,  membangun    daerah,  serta  memberi  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  maka  pemerintah harus  melakukan  upaya  peningkatkan  akuntabilitas  dan  keterbukaan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  disajikan  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan  di daerah  haruslah  dikelola  secara  tertib,  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  efektif dan  efisien,  ekonomis,  terbuka,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  dengan berlandaskan kepada asas keadilan, kepatuhan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.
Menurut  Elmi  (2002)  penganggaran  merupakan  sebuah  proses  penyusunan perencanaan dana finansial, berupa pendapatan dan pembiayaan, kemudian mendistribusikan dana finansial tersebut untuk setiap program dan kegiatan yang menunjang tercapainya fungsi dan  sasaran  yang  telah  digariskan.  Lynch  (dalam  Rubenstein,  2002)  memandang penganggaran untuk sektor publik sebagai sebuah perencanaan untuk memperkenalkan setiap program  yang  berkaitan  dengan  sasaran  dan  tujuan  dalam  suatu  periode  tertentu,  termasuk jumlah estimasi  sumber daya yang dibutuhkan, yang biasanya dibandingkan dengan periode lalu  dalam  rangka  untuk  memprediksikan  kebutuhan  apa  saja  pada  saat  mendatang.  Dalam
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
rangka  usaha  pemberdayaan  pemerintahan  daerah,  Mardiasmo  (2002)  milihat  bahwa pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah perlu dilakukan beberapa perubahan cara pandang yang lebih sesuai dengan situasi dan dan keadaan saat ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan  keungan  perlu  berorientasi  pada  sebesar-besarnya  kepentingan masyarakat.
2. Misi  pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan terang serta keaktifan dan inisiatif pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan  dan  kekuasaan  seperti  Kepala  Daerah, DPRD, Sekda dan perangkat lainnya dalam pengelolaan anggaran.
3. Profesionalitas pengadaan dan manajemen barang milik daerah.
4. Terdapat  beberapa  ketentuan  dan  standar  mengenai  bentuk  dan  struktur  anggaran kinerja dan anggaran tahunan.
5. Nilai-nilai  akuntabilitas  sebagai  bentuk  pengawasan  pada  laporan  keuangan  daerah, peran  pengawasan  anggota  Dewan,  penyampaian  pendapat,  kritikan,  masukan,  dan penilaian  kinerja  anggaran  serta  keterbukaan  informasi  terkait  dengan  sistem anggaran untuk masyarakat secara umum.
6. Adanya  sistem  pembinaan  dan  pengawasan  yang  profesional,  berasal  dari  peran organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  kelompok  asosiasi  dan  peran anggota  masyarakat  pada  umumnya  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  aparat pemerintah daerah
7. Pengadaam  sistem  informasi  keuangan  daerah  yang  kredibel  sebagai  media penyediaan informasi terkait penganggaran yang dapat dipertanggung jawabkan
Menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah dapat  dilakukan dengan  cara menganalisis  rasio  keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah disepakati berdasarkan berbagai  rasio  keuangan, di  antaranya Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah,  Rasio  keserasian,  Rasio  pertumbuhan  serta  Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  (Halim, 2012:230).  Analisis  belanja  daerah  merupakan  analisis  yang  dilakukan  dengan  tujuan mengevaluasi  APBD,  yaitu  apakah  APBD  tersebut  telah  dikelola  secara  akuntabel,  efektif, efisien,  dan  transparan  oleh  pemerintah  (Mahmudi,  2016:154).  Dapat  disimpulkan  apabila kinerja  anggaran  belanja  daerah  ingin  dikatakan  baik  maka  realisasi  belanjanya  harus  lebih rendah dari anggaran dengan adanya efisiensi, bukan karena tidak terserapnya anggaran yang disebabkan  oleh  adanya  beberapa  program  kerja atau  kegiatan  yang  sudah  ada  anggarannya namun tidak dilaksanakan. (Mahmudi, 2016:234)
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran,  maka  didapatkan  informasi  yang  dapat digunakan dalam membuat analisis kinerja beanja, yang terdiri dari:

## 1. Analisis Varians Belanja
Varians  belanja  ini  terbagi  menjadi  2  yaitu:  (1)  Selisih  disukai  ( favourablevariance ) yaitu  jika  terjadi  surplus  (realisasi  belanja  lebih  kecil  dari  anggarannya)    (2)  Selisih  tidak disukai  ( unfavourable  variance)  yaitu jika  terjadi  defisit  (realisasi  belanja  lebih  besar  dari anggarannya).
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2.Analisis Pertumbuhan Belanja

## 3.Analisis Keserasian Belanja
a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja
b. Analisis belanja modal terhadap total belanja
c. Analisis belanja langsung dan tidak langsung
1) Analisis belanja langsung terhadap total belanja
2) Analisis belanja tidak langsung terhadap total belanja
4.Rasio Efisiensi Belanja

## 5.Rasio Belanja terhadap PDRB
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  merupakan  alat  ukur  finansial  yang  dapat menggambarkan  capaian  kinerja  di  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah.  Penilaian kinerja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini dapat diukur dari belanja daerah. Belanja  merupakan  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  yang  dapat  mengurangi saldo  anggaran  lebih  dalam  periode  keuangan  yang  terkait  dan  pembayarannya  tidak  akan dapat diperoleh kembali di masa yang akan datang.
Dengan  adanya  LRA  maka  pembaca  laporan  dapat  menganalisis  kinerja  keuangan pemerintah  baik  berupa  analisis  pendapatan,  belanja,  ataupun  pembiayaan.  Objek  pada penelitian  ini  adalah  kinerja  belanja  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bandung.  Dinas  PMPTSP  dipilih  menjadi  objek  penelitian karena  DPMPTSP  merupakan  badan  atau  instansi  yang  mengolah  dan  mengatur  keuangan daerah baik itu berupa pendapatan maupun belanja.
Jika  dilihat  dari  laporan  realisasi  anggaran  DPMPTSP  Kota  Bandung  tahun  2013- 2017,  realisasi  belanja  belum  mencapai  persentase  95%  yang  disebabkan  masih  adanya permasalahan  dari  segi  belanja,  seperti  adanya  kenaikan  dan  penurunan  yang  tidak,  adanya sisa  anggaran  yang  tidak  terealisasikan,  realisasi  belanja  yang  belum  mencapai  target  dan
Varians Belanja: Realisasi Belanja – Anggaran
Belanja
= Realisasi Belanja Thn t − Realisasi Belanja Thn t1 Realisasi Belanja Thn t1 × 100% = Realisasi Belanja Operasi Total Belanja Daerah = Realisasi Belanja Modal Total Belanja Daerah = Total Belanja Langsung Total Belanja Daerah = A Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah Rasio Efisiensi Belanja = Realisasi Belanja Anggaran Belanja × 100%
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
adanya  ketidakseimbangan  antara  belanja  langsung  dan  tidak  langsung.  Dengan  demikian, berdasarkan pada permasalahan  lapangan  diatas, penelitian ini  memiliki maksud yaitu  untuk menganalisis kinerja  belanja di Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung tahun 2013-2017.

## Metode Penelitian
Pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  dijadikan  sebagai  metode dalam melakukan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk melakukan analisis pada kinerja belanja  di Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tahun 2013-2017.  Sumber  data  yang  digunakan  merupakan  sumber  data  primer  yang  berasal  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang  bersumber  dari  DPMPTSP  Kota  Bandung.  Dalam rangka  mengumpulkan  data  penelitian,  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara  secara mendalam  kepada  sejumlah  informan  yang  berada  di  DPMPTSP  Kota  Bandung.  Selain  itu, proses  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  observasi  dan  studi  dokumen.  Sedangkan untuk  melakukan  analisis  data,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  Miles  dan  Huberman (2007).  Teknik  tersebut  terdiri  dari  melakukan  pereduksian  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Kinerja Belanja Berdasarkan Analisis Varians
Hasil  varians  belanja  pada  DPMPTSP  Kota  Bandung  menunjukkan  bahwa  telah melakukan penghematan anggaran secara baik, yang ditunjukan dalam tabel  berikut:
Tabel 3. 1 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Selisih) Persentase (%) 2013 21.513.370.034  19.009.511.162  (2.503.858.872) (11,63)% 2014 31.234.348.573  20.548.471.709  (10.685.876.864) (34,21)% 2015 36.794.064.407  31.233.184.621  (5.560.879.786) (15,11)% 2016 35.832.662.292  32.667.112.569  (3.165.549.723) (8,83)% 2017 35.431.846.728  28.389.334.186  (7.042.512.542) (19,87)%

## Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
Pada tahun 2013 varians belanja sebesar 11,63% dengan daya serap anggaran sebesar 88,36%,  naik  pada  tahun  2014  menjadi  34,21%, daya  serap  anggaran  sebesar  65,79%  yang menunjukkan angka rendah yang disebabkan adanya program  sarana dan prasarana aparatur yang  tidak  terlaksana.  Pada  tahun  2015  varians  belanja  turun  menjadi  15,11%  dengan  daya serap  anggaran  sebesar  84,89%  dalam  CaLK  tahun  2015  dijelaskan  salah  satu  penyebab masih  adanya selisih  yaitu adanya pergantian pejabat  pada saat  kegiatan dan anggaran yang sedang  berjalan  sedangkan  tahun  2016  persentase  varians  turun  menjadi  8,83%,  daya  serap anggaran  sebesar  91,72%  dan  pada  tahun  2017  persentase  varians  naik  kembali  menjadi 19,87%  dengan  daya  serap  anggaran  sebesar  80,12%.  Dengan  demikian  kinerja  belanja berdasarkan  analisis  varians  belanja  dapat  dikategorikan  baik  ( favourable  variance )  karena penggunaan realisasi tidak melebihi anggaran.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2. Kinerja Belanja Berdasarkan Analisis Pertumbuhan
Pertumbuhan  belanja  digunakan  untuk  mengetahui  perkembangan  pertumbuhan  tiap tahunnya  dan  mengetahui  komponen  mana  yang  perlu  diperhatikan  setelah  evaluasi  pada kinerja belanja.
Tabel 3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Realisasi Belanja Pertumbuhan Belanja Persentase (%) 2013 19.009.511.162 - - 2014 20.548.471.709 1.538.960.547 8,09% 2015 31.233.184.621 10.684.692.912 51,99% 2016 32.667.112.569 1.433.947.948 4,59% 2017 28.389.334.186 (4.277.778.383) (13,09%)
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
Pertumbuhan belanja  di  DPMPTSP Kota Bandung tahun 2013-2017 dapat  dikatakan cukup fluktuatif mengalami kenaikan yang berarti positif dan penurunan yang berarti negatif. Pertumbuhan  belanja  tahun  2013  ke  2014  sebesar  10,75%  meningkat  pesat  tahun  2014  ke 2015 menjadi 51,99% yang disebabkan oleh terjadinya inflasi yang tinggi pada tahun tersebut dan turun pada tahun 2016 ke 2017 mengalami persentase pertumbuhan yang negatif sebesar -13,09%  yang  disebabkan  oleh  tingkat  inflasi,  penggunaan  anggaran  pada  belanja  langsung dan realisasi anggaran yang lebih besar dibanding periode akuntansi atau tahun sebelumnya.
Tabel 3.3 Inflasi Kota Bandung tahun 2013-2017 Tahun Tingkat Inflasi (%) 2013 7,97% 2014 7,76% 2015 3,93% 2016 2,93% 2017 3,46% Sumber:www.bandungkota.bps.go.id, 2018

## 3. Kinerja Belanja Berdasarkan Keserasian Belanja
Kinerja  belanja  berdasarkan  analisis  keserasian  belanja  menunjukkan  bahwa DPMPTSP Kota Bandung tahun 2013-2017 belum melaksanakan harmonisasi dalambelanja, yang dapat dilihat dari proporsi belanja langsung lebih kecil daripada belanja tidak langsung pada  tahun  2013,  2014  dan  2017.  Berbeda  dengan  porsi  realisasi  anggaran  belanja  yang dialokasikan untuk belanja operasional cukup tinggi mencapai rata-rata sebesar 90,51% dapat dikatakan wajar dan serasi karena belanja operasi lebih mendominasi terhadap belanja daerah masih dalam persentase 60-90%. Sedangkan untuk belanja modal, porsi realisasi anggarannya masih  dikatakan  wajar  dalam  persentase  5-20%  terkecuali  pada  tahun  2017  dengan persentase sebesar 4,49%.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Hasil  analisis  pada  belanja  operasi  terhadap total  belanja  dikatakan  cukup  fluktuatif. Tahun 2013 persentase belanja operasi sebesar  93,64%, dari total belanja. Kemudian Tahun 2014-2015  terjadi  penurunan  dan  kembali  meningkat  di  tahun  2017,  kenaikan  ini  terjadi karena  pada  tahun  2017  belanja  pegawai  yang  mendominasi  penggunaan  belanja  operasi sebesar Rp.18.973.187.435.
Dapat  dijelaskan  bahwa  porsi  realisasi  anggaran  belanja  yang  dialokasikan  untuk belanja  operasional  cukup  tinggi  mencapai  rata-rata  sebesar  90,51%  dibandingkan  dengan alokasi yang dianggarkan dalam belanja modal.
Tabel 3.4
Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun Realisasi Belanja Operasi (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%) 2013 17.801.816.412 19.009.511.162 93,64% 2014 18.884.111.259 20.548.471.709 91,90% 2015 27.489.869.261 31.233.164.621 88,01% 2016 27.273.327.704 32.667.112.569 83,48% 2017 27.112.403.786 28.389.334.186 95,50% Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  belanja  modal  terhadap  total belanja  terdapat  kenaikan  dari  tahun  2013-2016  sedangkan  tahun  2017  terjadi  penurunan yang cukup signifikan yaitu 4,49%. Adanya penurunan dari tahun 2016 ke 2017 dikarenakan belanja  jalan,  irigasi  dan  jaringan  yang  telah  dilakukan  pada  tahun  2016.  Pada  tahun  2017 hanya menggunakan belanja sebesar Rp.1.276.930.400.

## Tabel 3.5
Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun Realisasi Belanja Modal (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%) 2013 1.207.694.750 19.009.511.162 6,35% 2014 1.664.360.450 20.548.471.709 8,09% 2015 3.743.315.360 31.233.164.621 11,98% 2016 5.593.784.865 32.667.112.569 17,12% 2017 1.276.930.400 28.389.334.186 4,49% Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
c. Analisis Belanja Langsung Dan Tidak Langsung
Perhitungan  pada  tabel  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  tahun  2013 menunjukkan  realisasi  dari  anggaran  belanja  langsung  mencapai  42,60%  sedangkan  belanja tidak  langsung  sebesar  57,31%.  Dari  tahun  2013-2015  realisasi  belanja  langsung  ini  terus naik dam pada Tahun 2014 rasio belanja mencapai 45,35% dan meningkat kembali di tahun
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2015  menjadi  57,03%.  Namun  pada  tahun  2016  dan  2017  menurun.  Untuk  belanja  tidak langsung menurun dari tahun 2013-2015 dan naik kembali pada tahun 2016 dan 2017.
Tabel 3.6
Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
Tabel 3.7

## Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

## Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018

## 4. Kinerja Belanja Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja
Kinerja belanja berdasarkan rasio efisiensi belanja, DPMPTSP tahun 2013-2017 telah melakukan  efisiensi  yang  baik,  yang  dapat  dilihat  dari  tingkat  rasio  efisiensi  yang  tidak mencapai  100%.  Namun  realisasi  belanja  belum  mencapai  95%.  Pada  tahun  2013  sebesar 88,36% turun pada tahun 2014 menjadi 65,79% selanjutnya naik tahun 2015 sebesar 84,89% dan  tahun  2016  sebesar  91,72%.  Namun  turun  kembali  pada  tahun  2017  menjadi  80,12%. Penurunan  pada  tahun  2014  dan  2017  terjadi  karena  adanya  kegiatan  dan  program  yang belum  dilakukan  pada  tahun  tersebut.  Secara  keseluruhan  rata-rata  efisiensi  belanja  yaitu sebesar 82,05% dan dikategorikan cukup efisien.
Tabel 3.8

## Rasio Efisiensi Belanja
Tahun Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Rasio Efisiensi Belanja% 2013 21.513.270.034 19.009.511.162 88,36% 2014 31.234.348.573 20.548.471.709 65,79% 2015 36.794.064.407 31.233.184.621 84,89% 2016 35.832.662.292 32.667.112.569 91,72% 2017 35.431.846.728 28.389.334.186 80,12% Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018 Tahun Realisasi Belanja Langsung (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (%) 2013 8.099.612.562 19.009.511.162 42,60% 2014 9.319.075.848 20.548.471.709 45,35% 2015 17.812.642.808 31.233.164.621 57,03% 2016 16.938.177.987 32.667.112.569 51,85% 2017 9.416.146.751 28.389.334.186 33,16% Tahun Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Tidak Langsung  terhadap Total Belanja (%) 2013 10.909.898.600 19.009.511.162 57,31% 2014 11.229.395.861 20.548.471.709 54,64% 2015 13420.541.813 31.233.164.621 42,96% 2016 15.926.934.592 32.667.112.569 48,75% 2017 18.973.187.435 28.389.334.186 66,83%
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Simpulan
Hasil  varians  belanja  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kota  Bandung  tahun  2013-2017  telah    menunjukan  kinerja  yang  baik,  sesuai dengan  teori  Mahmudi  yang  menyatakan  bahwa  kinerja  anggaran  disebut  baik  apabila realisasinya  tidak  melebihi  anggaran.  Untuk  hasil  pertumbuhan  belanja  DPMPTSP  Kota Bandung  tahun  2013-2017  dapat  dikatakan  cukup  fluktuatif,  pada  tahun  2013-2016 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi bergerak positif berbeda dengan tahun 2017 yang mempunyai  persentase  negatif  yang  disebabkan  oleh  terjadinya  inflasi  dan  tidak terlaksananya  suatu  program  yang  sudah  dianggarkan.  Hasil  analisis  keserasian  belanja menunjukkan  bahwa  DPMPTSP  Kota  Bandung  belum  melakukan  harmonisasi  belanja, dilihat  dari  belanja  langsung  yang  lebih  kecil  daripada  belanja  tidak  langsung  pada  tahun 2013, 2014 dan 2017. Sedangkan untuk belanja operasi dan belanja modal sudah serasi dapat dilihat  dari  belanja  modal  yang  lebih  kecil  daripada  belanja  operasi  dilihat  dari  porsinya. Hasil rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Bandung sudah melakukan efisiensi  dengan  baik  karena  tingkat  rasio  efisiensi  tidak  melebihi  100%.  Sedangkan  secara keseluruhan  rata-rat  efisiensi  belanja  yaitu  sebesar  82,05%  yang  termasuk  dalam  kategori cukup efisien. Namun jika dilihat dari daya serap anggaran cukup rendah.

## Referensi
Darman, D. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah) . e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6, ISSN: 2302-2019.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat.
Iregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual) . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Izudin, H., Syaparudin., dan M. Syamsudin. H. (2013). Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo . Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol. 1 No.1.
Juanda. (2008). Hukum Pemerintah Daerah . Bandung: Alumni.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta .
Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia . Bandung :PT Refika Aditama Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.
Saidi, M.D. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung : RefikaAditama.
Suwanda, D. (2015). Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual . Jakarta:Penerbit PPM.