## PERGULATAN HUKUM DAN ETIK

## TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT
Oleh
Anggraeni Endah Kusumaningrum Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Tulisan    ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pergulatan  hukum  dan  etika  kedokteran terhadap  euthanasia  pasien  terminal  di  rumah  sakit.  Saat  ini  perkembangan  ilmu  dan tehnologi pada dunia kesehatansangat pesat, Artinya perkembangan ilmu dan tehnologi kedokteran berkaitan langsung dengan hidup dan matinya manusia. Kematian adalah hal yang menakutkan, tetapi tidak demikian bagi orang yang putus asa seperti pasien-pasien terminal  dirumah  sakit  yang  menginginkan  mati,  meskipuncara  matinya  harus  secara normal  dan  jauh  dari  rasa  sakit  (  melalui  tindakan  euthanasia).  Fakta    menunjukkan bahwa  perkembangan  ilmu  dan  tehnologi  kedokteran  senantiasa  tidak  dibarengi  oleh perkembangan  hukum  dan  etika.  Oleh  karena  itupara  dokter  dan  tenaga  medis  lain sangat dibutuhkan perannya agar sesuai dengan tuntutan serta rambu-rambu etika, moral dan hukum pada saat  menghadapi kasus-kasus euthanasia di rumah sakit.
Kata Kunci : pergulatan; hukum, etik; euthanasia;

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  analyze  the  legal  struggle  and  medical  ethics  of  euthanasia  of terminal  patients  in  hospitals.  Currently the development of science and technology in the world of health is very rapid, meaning that the development of medical science and technology is directly related to the life and death of humans. Death is a scary thing, but not so for people who are desperate like terminal patients in hospitals who want to die, even  though  the  death  must  be  normal  and  far  from  pain  (through  the  action  of euthanasia). Facts show that the development of medical science and technology is not always  accompanied  by  legal  and  ethical  developments.  Therefore  the  role  of  doctors and other medical personnel is very much needed to suit the demands and ethical, moral and legal guidelines when dealing with cases of euthanasia in hospitals.
Keywords : struggle; law; ethics; euthanasia;

## A. Latar Belakang
Siklus  kehidupan    mahluk hidup  dimulai  dari  proses  pembuahan, proses  kelahiran,  lalu  berlanjut  kepada proses  kehidupannya  di  dunia,  dan diakhiri    kematian.  Siklus    tersebut berlaku  juga  bagi    manusia.  Siklus
kehidupan    manusia  berupa  kematian merupakan    proses    yang  mengandung misteri  atau  tanda  tanya  yang  besar. Kematian adalah suatu topik yang sangat
ditakuti  oleh  publik,  sebaliknya  tidak dalam dunia kedokteran dan kesehatan. 1
Terlebih  untuk  seorang  pasien yang  mengalami  fase  terminal  dari penyakitnya,  dia    akan  senang  bila segera  mengalami    kematian.  Bagi mereka  kematian  bukan  saja  merupakan hal  yang  diharapkan,  namun  juga merupakan  suatu  hal  yang  dicari  dan diidamkan.  Terlepas  dari  siap  tidaknya mereka  menghadapi  kehidupan  setelah kematian, mereka menginginkan kematian  segera  tiba.  Oleh  karena  itu seorang  manusia mempunyai hak untuk hidup, berkembang dan menjalani kehidupan  di  dunia  namun    juga mempunyai  hak  yang  berkaitan  dengan proses  kematian,  sehingga      kematian juga  merupakan  hak  asasi  manusia karena  berhubungan  dengan  hak  hidup dari  seseorang.  Hal  tersebut  diatas kemudian  memunculkan  suatu  pro  dan kontra  yang  berkaitan  dengan  kematian. Adanya  pengakuan  dan  pengaturan mengenai  hak  hidup  dalam  hak  asasi manusia sehingga menimbulkan kontroversi  bilamana  dikatakan  bahwa kematian juga merupakan suatu hak dari
1 Denissa Ningtyas, Euthanasia,
< http://www.slideshare.net/densyaa/eut hanesia > ,
manusia.Pada hakikatnya memang dalam hal menentukan kematian seseorang  dalam  suatu  ilmu  kedokteran diperlukan  suatu  diagnosa  yang  benar dan  tepat.  Selain  itu  diagnosa  tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara  ilmiah.Kematian  yang  diidamkan oleh  para    penderita  sakit,  sudah  barang tentu,  adalah  kematian  yang  normal sebagaimana  pada  umumnya,  jauh  dari rasa  sakit  dan  mengerikan.  Kematian inilah  yang  dalam  istilah  medis  disebut dengan euthanasia .
Euthanasia  merupakan  suatu masalah  yang  menyulitkan  para  dokter dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Dokter dan  tenaga  kesehatan sering  kali dihadapakan  pada  kasus  dimana  pasien yang  menderita  suatu  penyakit  yang menyebabkan  penderitaan    berat    atau bahkan  tidak  dapat  disembuhkan  lagi. Hal  ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis.
Penghentian  tindakan  medis  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  dari euthanasia.  Kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  seperti  ini  menimbulkan dampak  tehadap  nilai-nilai  etik/moral, agama, hukum, sosial, budaya dan aspek lainnya.  Dokter  dalam  situasi  seperti  ini
dihadapkan  dalam  dilema,  dalam  hal apakah  mereka  mempunyai  hak  hukum untuk  mengakhiri  hidup  pasien  dengan alasan  atas  permintaan  pasien  sendiri atau  pihak  keluarga,  tetapi  tanpa membuat  dokter  itu  sendiri  menghadapi suatu  konsekuensi  hukum.    Sebaliknya bila euthanasia dilihat dari sisi  hak asasi manusia berupa hak untuk mati,  sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena setiap orang mempunyai  hak  untuk  hidup,  maka setiap  orang  juga  mempunyai  hak  untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. 2
Euthanasia  bila  ditinjau  dalam perspektif  HAM  menurut  kaum  yang kontra dianggap merupakan pelanggaran karena  menyangkut  hak  hidup  dari pasien yang harus dilindungi. Euthanasia dianggap melanggar HAM sebab bertentangan  dengan  hak  hidup  manusia karena dianggap dengan sengaja memperpendek usia kehidupan seseorang.  Namun,  dalam  kenyataannya yang  terjadi,    euthanasia  menjadi  suatu jalan  keluar  dari  suatu  masalah  yang menyangkut  dengan  kehidupan  manusia
2 Tjandra  Sridjaja  Pradjonggo,  Suntik  Mati  ( Euthanasia  )ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Pidana dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia.  Jurnal
Ilmiah Pendidikan
pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1 No1 Juni 2016
dalam  hal  ini  pasien.  Pembicaraan euthanasia  tidak  lepas  dari  apa  yang disebut  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  ( the  right  self  of  determination ) pada  diri  pasien.  Hak  ini  merupakan salah  satu  unsur  utama  dari  hak  asasi manusia. Kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak- hak tersebut.
Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya  dalam  bidang  kedokteran), telah  mengakibatkan  perubahan  yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia.
Namun uniknya, kemajuan dan perkembangan  yang  sangat  pesat  tadi rupanya  tidak  pernah  diikuti  oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika 3 .
Meski tidak secara tegas diatur, euthanasia juga dianggap telah melanggar Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana,  yakni  dalam  Pasal  344 KUHP  yang  bunyinya:  ―Barang  siapa merampas  nyawa  orang  lain  atas permintaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas
3 Haryadi, Masalah Euthanasia dalam Hubungannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia, http://online journal.unja.ac.id/index.php/jimih/art icle/view/540, 2011
dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  dua  belas  tahun. 4 Berdasarkan  hal itu, sebenarnya hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang. Kematian hanya  disebutkan  sebagai  hilangnya nyawa  seseorang,  namun  tidak  ada penjelasan  lebih  lanjut.  Padahal,  dengan kemajuan  iptek  kedokteran  masa  kini, detak jantung dan napas seseorang dapat terus dipertahankan karena fungsi otonomnya  (dengan  bantuan  peralatan medis  tertentu),  walaupun  sebenarnya otak  atau  batang  otaknya  telah  berhenti berfungsi.  Inilah  yang  di  kalangan kedakteran  dikenal  sebagai  keadaan vegetatif  ( vegetative  state ) 5 .    Oleh karena  sensitifnya  isu  ini,  pembatasan dan prosedur yang jelas harus diterapkan tanpa memandang status hukumnya.

## B. Permasalahan
Masalah yang berkaitan dengan euthanasia  ini  akan  terus  menjadi  suatu perdebatan.  Bilamana  dilihat  dari  segi perundang-undangan  memang  belum adanya  pengaturan  yang  jelas  dan
4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5 Word Press, http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/ 25/euthanasia-antaralegal-dan-non-legal/, 2008
lengkap,  karena  masalah  euthanasia  ini menyangkut  dengan  soal  keselamatan dari jiwa manusia, maka sebaiknya harus dibuat  undang-undang  atau  pengaturan yang jelas mengenai euthanasia. Disamping  itu  kasus  euthanasia  seperti ini  harus  kita  memandang  dari  dua  sisi, yaitu  pertama,  pasien  memiliki  hak untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  dan mempunyai hak untuk menolak perawatan,  hal  ini  merupakan  hak  dasar yang  tercantum  di  dalam  UU  HAM  dan UU Kesehatan. Kedua, dokter mempunyai  kewajiban  bahwa  di  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasanya sebagai seorang dokter hendaknya menghormati  hak  dan  kebebasan  yang digunakan  pasien  untuk  memenuhi tuntuntan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  etik-moral.  Berdasarkan hal  diatas  maka  permasalahan  dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian  pergulatan  hukum  dan  etik terhadap tindakan euthanasia bagi pasien di rumah sakit ?

## C. Pembahasan
1. Keberadaan  Hak Dasar Manusia Kesadaran  akan  hak-hak  asasi manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan  pasien  terhadap  berbagai
masalah kesehatan, mengakibatkan dokter  tidak  dapat  secara  leluasa mengobati  pasien  tanpa  memperhatikan keadaan  pasien.    Hak  Dasar  Manusia atau Hak Asasi Manusia, dalam kepustakaan  sering  diartikan  identik dengan  Hak  Asasi  Manusia  dalam hukum  positif.  Dengan  demikian  maka Hak Asasi diartikan dalam arti yang luas, yaitu  menyangkut  Hak  Asasi  Sosial 6 .
John  Locke  dalam  bukunya Second
Treaties of Government (1960)
mengatakan  bahwa  dalam  diri  manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan  hak-hak  aslinya.  Hak  ini merupakan  hak  dasar  dan  tidak  dapat diganggu  gugat  oleh  siapapun  termasuk negara  sekalipun.  Pendapat  John  Locke tersebut pada dasarnya sama dengan Bill of  Rights di  Inggris  yang  sangat berpengaruh besar di masyarakat beradab 7
Semula  hak-hak  dasar  manusia hanya  menyangkut  diri  pribadi,  tetapi kemudian hak-hak dasar tersebut dikembangkan  terutama  di  Amerika Serikat  pada  1776  yang  dikenal  dengan Declaration  of  Independence ,  yang
6 Hendrojono  Soewono, Perlindungan  Hak-Hak Pasien  Dalam  Transaksi  Terapeutik  Suatu Tinjauan  Yuridis  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004 .  Srikandi, Surabaya. 2006, hal 7
7 Ibid
menambahkan
hak-hak yang menyangkut  orang  lain,  misalnya  hak untuk  berserikat  dan  berkumpul.  Hak asasi  manusia  (HAM)  pada  hakekatnya dimaksudkan sebagai hak yang dipunyai manusia semata-mata karena ia manusia. Sebagai  manusia ia  merupakan makhluk Tuhan  yang  mempunyai  martabat  yang tinggi.    HAM  itu  ada  dan  melekat kepada  setiap  manusia,  maka  hak  ini dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiaannya  tetapi  juga  sebagai landasan  moral  dalam  bergaul  atau berhubungan  dengan  manusia  lainnya, sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Jack Donnelly  fungsi  utama  dari  HAM  itu adalah  untuk  memperbaiki  hubungan sosial 8 .  Dalam  konteks  hubungan  sosial maka keberlakuan HAM akan senantiasa diimbangi dengan kewajiban asasi manusia  karena  ia  harus  menempatkan manusia  lain  dalam  ruangnya,  bahwa manusia adalah zoon politicon, makhluk yang bergaul, ia adalah anggota masyarakat demikian menurut Aristoteles.
Dalam  rangka  mempertahankan hidupnya sebagai makhluk individu yang
8 Rustam  Ibrahim, Hubungan  antara  HAM dengan  Demokrasi  dan  pembangunan. dalam Diseminasi  HAM  perspektif  dan  aksi,  CESDA LP3ES, Jakarta,2000.hal. 45
secara hakiki bersifat sosial ini, manusia memiliki  bermacam-macam  kebutuhan. Di  samping  membutuhkan  bantuan orang  lain  ia  juga  memerlukan  harta benda. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia  hanya  bisa  berjalan  apabila dalam masyarakat orang mempunyai hak untuk  mememiliki  bahan  makanan, pakaian dan perumahan yang diperlukannya.  Apabila  pengakuan  yang demikian  tidak  ada  maka  berlakulah hukum  rimba.  Siapa  yang  kuat  akan mampu  menguasai  benda-  benda  atau barang-barang yang dibutuhkannya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan  hidupnya  pada  dasarnya dapat  dibedakan  atas  dua  jenis  bila dipandang  menurut  sifatnya,  yaitu:  Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup wajar sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat  dan  martabatnya.  Hak  yang  tidak bersifat  asasi,  yaitu  hak  yang  secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu  pihak  karena  hubungannya  yang khusus  dengan  orang  lain  pada  suatu tempat dan waktu yang dianggap tepat 9 . Hak  yang  bersifat  asasi  adalah hak yang dipunyai oleh setiap orang dan
9 Purnadi Purbacaraka, 1982:8). Hak Milik Keadilan dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.1982. hal.8
selama orang tersebut tidak
menyalahgunakan haknya itu atau berbuat  sesuatu  yang  merugikan  orang lain  maka  hak  tersebut  tidak  dapat diganggu  gugat.  Hak  ini  senantiasa menyertai kehidupan setiap orang dalam arti  yang  sewajarnya  dan  seharusnya seperti  hak  untuk  berusaha  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup,  hak  untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan  pendapat.  Sedangkan hak  yang  tidak  bersifat  asasi  adalah  hak yang  masih  dapat  dikesampingkan  dari kehidupan  seseorang  karena  adanya suatu  atau  beberapa  kepentingan  yang lebih memaksa. Apabila dalam hal  tidak adanya  suatu  hak  asasi  harkat  dan martabat  seseorang  sebagai  manusia  itu berkurang,  tidaklah  demikian  halnya dengan  hak  yang  tidak  asasi  ini.  Tidak adanya  satu  atau  beberapa  akan  hak  ini tidak  mengurangi  harkat  dan  martabat seseorang sebagai manusia, selain mungkin  hanya  mengurangi  kenikmatan hidup  yang  bersangkutan  saja.  Hak dalam  golongan  ini  adalahsegala  hak yang dapat diperoleh berdasarkan hukum tetapi  masih  dapat  juga  dikesampingkan dalam  arti  dibatasi  melalui  hukum  itu sendiri  bila  ada  kepentigan  yang  lebih memaksa  yaitu  kepentingan  sosial. Misalnya  hak  yang  ada  dalam  bidang
keagrariaan  seperti  hak  milik  atas  tanah memiliki  fungsi  sosial,  hak  pakai,  hak memunggut hasil hutan dan lain sebagainya  .  Dari  kedua  pembagian  di atas  terlihat  bahwa  hak  asasi  itu bersumber langsung dari aspek manusiawi  kehidupan  setiap  orang  yang bersifat  abadi  dan  universil  berkenaan dengan harkat dan martabatnya.
Sedangkan  hak  yang  tidak  asasi  itu bersumber dari aspek kehidupan hubungan  antar  pribadi  yang  bisa berbeda  dan  dibatasi  menurut  tempat, waktu,  dan  kondisi  tertentu.  Hak  asasi merupakan  suatu  perangkat  asas-asas yang  timbul  dari  nilai-nilai yang kemudian  menjadi  kaidah-kaidah  yang menjalin  perilaku  manusia  di  dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam  masyarakat  dalam  kerangka bernegara.  Nilai-nilai  atau  konsep  ide tentang  hak  asasi  manusia  suatu  bangsa yang tercermin lewatnilai-nilai dan asas- asas yang masih bersifat abstrak dikongkritkan  dalam  norma  positip untuk  diimplementasikan.  Untuk  itu setiap  individu  dianggap  mengetahui sistem  hukum  dan  politik  hukum pemerintah sehingga
dapat
mengaplikasikan  hak  asasi  manusia  di tempatnya. Artinya
seseorang diharapkan mengetahui haknya,
kewajibannya,  tanggung  jawabnya  dan kebebasannya sehingga mampu melaksanakan  ketentuan  yang  ada. Karena  nilai-nilai  hak  asasi  manusia yang  dimiliki  dan  berlaku  di  setiap negara adalah berbeda dalam pelaksanaannya  yangseringkali  harus menyesuaikan  dengan  keadaan  setempat dan  politik  penguasa  yang  dalam  hak asasi manusia itu sendiri dikenal dengan istilah cultural relativism .
Setelah  Perang  Dunia  Kedua berakhir,  di  bawah  pimpinan  Ny. Eleanor  Roosevelt  melalui  organisasi kerjasama  sosial  ekonomi  Perserikatan Bangsa-Bangsa disusunlah rencana piagam  Hak  Asasi  Manusia.  Rancangan tersebut memuat empat macam kebebasan,  yaitu:  kebebasan  berbicara dan  melahirkan  pikiran;  kebebasan memilih  agama;  kebebasan  dari  rasa takut; dan kebebasan dari rasa kekurangan dan kemiskinan, yang akhirnya  pada  tanggal  10  Desember 1948 dalam sidang Perserikatan Bangsa- Bangsa  di  Paris  diterima  dengan  baik dan  kemudian  dikenal  sebagai The Universal Declaration of Human Rights.
Pernyataan Umum tentang Hak- Hak Asasi  Manusia sebagai  satu  standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan  semua  negara,  dengan  tujuan  agar
setiap  orang  dan  setiap  badan  dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan  ini,  akan  berusaha  dengan jalan  mengajar  dan  mendidik  untuk menggalakkan  penghargaan  terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut,  dan  dengan  jalan  tindakan- tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan  dan  penghormatannya  secara universal  dan  efektif,  baik  oleh  bangsa- bangsa  dari  Negara-Negara  Anggota sendiri  maupun  oleh  bangsa-bangsa  dari daerah-daerah  yang  berada  di  bawah kekuasaan  hukum  mereka.  Piagam  hak azasi manusia sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut: Pasal  1 All  human  beings  are  born  free and equal in dignity and rights. They are endowed  with  reason  and  conscience and should act towards one another in a spirit  of  brotherhood "(Semua  orang dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai martabat  dan  hak-hak  yang  sama. Mereka  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani dan  hendaknya  bergaul  satu  sama  lain dalam semangat persaudaraan. Pasal  2 Everyone  is  entitled  to  all  thu rights  and  freedoms  set  forth  in  this Declarat  ion,  without  distinction  of  any kind,  such  as  race,  colour,  sex,
language,  religion,  political  or  other  op in ion nat ional or social origin.
Setiap  orang  berhak  atas  semua hak  dan  kebebasan-kebebasan  yang tercantum  di  dalamnya.    Pernyataan  ini tanpa  perkecualian  apapun,  seperti  ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik  atau  pendapat  yang berlainan,  asal  mula  kebangsaan  atau kemasyarakatan,  hak  milik,  kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan  atas  dasar  kedudukan  politik, hukum  atau  kedudukan  internasional dari  negara  atau  daerah  dari  mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka,  yang  berbentuk  wilayah- wilayah  perwalian,  jajahan  atau  yang berada  di  bawah  batasan  kedaulatan yang lain.
Hak-hak  asasi  manusia  yang dalam perjalanan sejarah manusia senantiasa diperjuangkan dan
diagungkan  itu  biasanya  berupa  hak untuk hidup, seperti kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama,  kebebasan  dari  ketakutan, kebebasan dari kekurangan dan sebagainya.  Hak-hak  asasi  tersebut dilindungi oleh dokumen-dokumen international  maupun  undang-undang dasar  beberapa  negara  didunia  bera-dab,
maka  adalah  wajar  apabila  dikaitkan dengan  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  tersebut  mcmbawa  konsekwensi juga pada penentuan nasib  sendiri untuk hidup  atau  untuk  mati.  Sehingga  ada pendapat  yang mengatakan adalah wajar pula  bila  mati  juga  merupakan  hak manusia  yang  asasi  dan  oleh  karenanya Juga harus dilindungi hukum. Hak untuk mati  sekarang  ini  hangat  diperjuangkan dan  diagungkan  di  negara-  negara  maju, bahkan  diperjuangkan  sebagai  bagian dari  hak-  hak  asasi  manusia  sampai  ke forum PBB.
Di  Indonesia,  masalah  hak-hak asasi  manusia  mendapat  perhatian  yang besar dari pemerintah maupun rakyatnya.  Berbicara  tentang  masalah ini,  kita  tidak  dapat  terlepas  dari Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945,  karena  disana  hak-hak  asasi manusia  baik  secara  tersurat  maupun tersirat termaktub didalamnya. Meskipun hak-hak  asasi  manusia  merupakan  hak- hak  yang  dimiliki  manusia  menurut kodratnya,  yang  tak  dapat  dipisahkan dari  hakekatnya  dan  karena  itu  bersifat pribadi  namun  hak  tersebut  tidak mencakup  hak  untuk  mati.  Sebab  bagi bangsa  Indonesia,  masalah  kematian  itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.
Hak asasi manusia yang merupakan pengejawantahan dari natural  right atau  hak  kodrat  yang melekat  pada  diri  setiap  manusia,  dalam perkembangannya sepanjang sejarah sudah  menjadi human  rights ,  di  mana kata  human  menunjuk  pada  hak  esensiil yang  merupakan  bagian  dari  hak  hidup manusia  .  Dikaitkan  dengan  hak  atas perawatan-pemeliharaan  medik,  maka pada  dasarnya  hukum  medik  bertumpu pada  dua  hak  dasar,  yaitu:  hak  atas perawatan-pemeliharaan medik ( the right  to  healthcare );  dan  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri (the  right  to self  determination ).  Dari  kedua  hak dasar  ini  dapat  diturunkan  hak-hak pasien  untuk  memperoleh  informasi mengenai  kesehatan/penyakitnya,  hak untuk  memilih  rumah  sakit,  hak  untuk memilih  dokter,  hak  untuk  meminta pendapat  dokter  lain  (second  opinion), hak  atas  privacy  dan  atas  kerahasiaan pribadinya,  hak  untuk  menyetujui  atau menolak pengobatan yang akan dilakukan  oleh  dokter,  kecuali  yang dianggap  bertentangan  dengan  undang- undang,  dengan  nilai-nilai  Pancasila, seperti  tindakan:  euthanasia,  aborsi (tanpa indikasi medik).
2. Euthanasia  Dari  Sudut  Pandang HAM
Euthanasia menurut HAM menimbulkan pro dan kontra. Euthanasia  dianggap  telah  melanggar dari  salah  satu  HAM  yaitu  yang berkaitan  dengan  hak  hidup.  Seperti sudah  dibahas  sebelumnya,  euthanasia erat  kaitannya  dengan  suatu  hak  dari seorang  pasien/penderita  yang  ingin mengakhiri kehidupannya atau kemudian banyak  pihak  yang  mengatakan  dengan hak  mati.  Dalam  perdebatan  eutanasia, definisi  yang  tidak  memadai  telah menjadi penghalang nyata untuk menemukan  suatu  konsensus  komunitas yang  jelas.  Diskusi  mengenai  eutanasia sering  memunculkan  emosi  yang  kuat, hal  ini  tidak  mengherankan  karena  itu melibatkan  masalah  antara  hidup  dan mati.  Pandangan  dari  pihak  yang  kontra atau  menentang  adanya  euthanasia  yang didasarkan  dari  segi  hak  asasi  manusia, mereka  bertolak  belakang  dariUniversal Declaration  of  Human  Rights  atau Deklarasi  Universal  HAM  (DUHAM) yang  didalamnya  telah  mencantumkan sejumlah  hak-hak  asasi  manusia.  Di dalam DUHAM tersebut  diantara sekian banyak  hak-hak  asasi  manusia  yang  ada didalamnya tidak terdapat mengenai hak untuk mati. Pandangan atau konsep baru tentang sebutan hak untuk mati merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat
ganjil,  sehingga  mengundang  banyak minat dari para ahli untuk
memperbincangkannya. Konsep mengenai hak untuk mati inipun menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra  karena  hak  untuk  mati  ini dipandang  telah  tercakup  pengertiannya dalam  hak  untuk  hidup  yang  selama  ini telah  diketahui  secara  jelas.  Hak  asasi manusia  selalu  dikaitkan  dengan  hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum  dengan  jelas  adanya  hak seseorang  untuk  mati.  Mati  sepertinya justru  dihubungkan  dengan  pelanggaran hak  asasi  manusia.  Hal  ini  terbukti  dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung  menyalahkan  tenaga  medis dalam  euthanasia.  Sebetulnya  dengan dianutnya  hak  untuk  hidup  layak  dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya  terbersit  adanya  hak  untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan  diri  dari  segala  ketidak nyamanan  atau  lebih  tegas  lagi  dari segala penderitaan yang hebat. 10
Membicarakan  euthanasia  (eu  = baik, thanatos = mati, mayat), sebenarnya  tidak  lepas  dari  apa  yang disebut  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  (the  right  self  of  determination)
10 Irna Tilamuhu, Euthanasia Ditinju Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia , 2012,
pada  diri  pasien.  Hak  ini  merupakan salah  satu  unsur  utama  dari  hak  asasi manusia  dan  karena  itulah  selalu menarik  untuk  dibicarakan.  Kemajuan- kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan  kesadaran-kesadaran  baru mengenai  hak-hak  tersebut.  Demikian pula  dengan  berbagai  perkembangan ilmu  dan  teknologi  (khususnya  dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan  perubahan  yang  sangat dramatis  dan  berarti  atas  pemahaman mengenai  euthanasia. 11 Hak  untuk menentukan nasib  sendiri  dalam praktek euthanasia  menjadi  suatu  titik  fokus sendiri  apakah  itu  melanggar  hak  asasi manusia atau tidak.
Dalam  dunia  medis  yang  serba canggih,  ternyata  masih  memerlukan tuntutan  etika,  moral,  dan  hukum  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  erat  sekali kaitannya  dengan  penerapan  hak  asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien  (dan  juga  dokter)  dalam  kaitan dengan  euthanasia,  agaknya  sudah  perlu dipikirkan  sejak  sekarang.  Kriteria euthanasia  yang  seperti  apa  yang kemudian dikategorikan dalam permintaan  sendiri,  biasanya  dalam
11 Haryadi, SH,MH, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi
prakteknya  pasien  itu  sendiri  yang meminta,  dalam  hal  ini  pasien  sudah merasa  sekarat  dan  juga  didukung dengan  keterangan  medis  dari  pihak dokter  yang  menyatakan  bahwa  pasien sudah tidak dapat sembuh, dalam hal ini pasien yang mengajukan sendiri euthanasia  ,  dalam  kasus  seperti  ini kaitannya  dengan  HAM  adalah  pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan  nasib  sendiri.  Masalah euthanasia  yang  kemudian  dikaitkan dengan  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri kemudian juga menjadi problematika tersendiri dalam hal penentuan konteks pelanggaran hak asasi manusia atau tidak.
Hak  untuk  menentukan  nasib sendiri ( the right to self determination ) memang tidak disebutkan secara terperinci  dalam  Universal  Declaration of  Human  Rights,  tetapi  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri  ini  diatur secara  khusus  dalam  instrumen  Hukum Hak  Asasi  Manusia  dalam  ICCPR.  Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia,  pada  hakekatnya  hak  ini menjadi  bagian  bagi  hak-hak  dasar tertentu, termasuk dalam hal ini hak dari pasien  untuk  menentukan  pilihannya dalam  hal  pelayanan  kesehatannya.  Hal
ini kemudian dikaitkan dengan
euthanasia.  Sehingga  ketika  seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan  cara  euthanasia  kemudian  ini didasarkan pada hak dari pasien tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri. Hak seseorang yang berkaitan dengan pelayanan  kesehatan  kemudian  lebih lanjut  juga  tercantum  dalam  deklarasi tersebut  yakni  sebagai  berikut  :  1)  Pasal 3  :―Setiap  orang  mempunyai  hak  atas kehidupan,  dan  kebebasan  ― 2)  Pasal  9 :―Tak  seorangpun  boleh  ditahan  dengan sewenang-wenang...―  3)  Pasal  12  :  ―Tak seorangpun  boleh  diganggu  privacynya maupun kerahasiaan
surat- menyuratnyanya...‖  4)  Pasal  18  :―Setiap orang  mempunyai  hak  atas  kebebasan suara dan kata hatinya...‖
Ketentuan mengenai hak-hak dasar individual yang dalam hal ini hubungannya dengan hak untuk menentukan  nasib  sendiri  juga  terdapat dalam beberapa ketentuan dalam
― International  Covenant  of  Civil  and Political Rights ‖, yakni sebagai berikut :
1)  Pasal  1  :―  Setiap  orang mempunyai  hak  menentukan  nasib sendiri‖;
2)  Pasal  9  :―Setiap  orang mempunyai  kebebasan  dan  keamanan dirinya‖;
3)  Pasal  17  :―Tak  seorangpun
boleh  dilecehkan  kepasiniannya (privacynya)  atau  kerahasiaan surat-menyuratnya‖ ;
4) Pasal  18  :―Setiap  orang
mempunyai  hak  atas  kebebasan suara dan kata hatinya...‖
Pasal-pasal diatas pada prinsipnya mengemukakan  hak-hak  dasar  dari manusia  yang  tidak  bisa  dilecehkan termasuk  hak-hak  kepastiannya  (privasi) yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun.
12
Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi  manusia dimana terfokus pada hak kebebasan  dan  keamanannya  terhadap dirinya sendiri. Konsep hak-hak tersebut yang kemudian digunakan untuk mendukung  suatu  tindakan  euthanasia. Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri berbicara mengenai kebebasan, keamanan  terhadap  diri  sendiri,  namun dalam  kaitannya  ini  seharusnya  perlu juga  diatur  batasan-batasan  yang  jelas mengenai  kebebasan  yang  seperti  apa, haruslah  ada  aturan  yang  bisa  mengatur dengan  lebih  jelas  konsep  hak  untuk
12 Leenen, 1978, Rechten Van Mensen In De Gezondheidszorg , Brussel : Samson Uitgeverij Alphen aan de Rijn, hlm 57
menentukan  nasib  sendiri  ini.  Karena belum  adanya  batasan-batasan  yang lebih jelas maka dalam kasus euthanasia setiap  orang  atau  pasien  yang  akan melakukan  euthanasia  menjadikan  dasar self determination ini menjadi dasar dari pengambilan  keputusan  untuk  dirinya  di euthanasia. Hak untuk menentukan nasib sendiri dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
untuk euthanasia, hak untuk  menentukan nasib sendiri  merupakan  bagian  dari  HAM, maka  hubungan  euthanasia  dengan HAM dipandang dari hak untuk menentukan  nasib  sendiri  ini.  Seotang pasien  yang  sekarat  mempunyai  hak untuk  menentukan  nasibnya  sendiri,  ia juga mempunyai hak kebebasan dan rasa aman  dan  nyaman  terhadap  dirinya. Euthanasia  dipandang  dari  sudut  HAM mungkin dianggap telah melanggar akan hak  hidup,  namun  seorang  pasien  juga manusia  yang  mempunyai  hak  sendiri atas  apa  yang  akan  terjadi  pada kehidupannya. Pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya  sendiri.  Keputusan  untuk melakukan  euthanasia  merupakan  hak dari  pasien  tersebut  untuk  meminta sesuatu  terhadapa  keadaan  dirinya  dan terhadap kehidupannya.
3. Aspek Hukum Tindakan

## Euthanasia
Di  lihat  dari  aspek  yuridis
Euthanasia bersinggungan langsung dengan  hukum  pidana  pada  saat  proses kematian.  Berdasarkan  hal  itu,  jika dilihat  dari  segi  hukum  jelaslah  bahwa pengaturan  euthanasia  yang  lengkap sampai  saat  ini  belum  ada,  padahal masalah  euthanasia  ini  menyangkut nyawa  manusia  di  mana  kasus-kasusnya mulai banyak
bermunculan kepermukaan.  Untuk  itu  penyelesaian masalah euthanasia, perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan moral.
Euthanasia  berhubungan  erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa.  Buku  II  dan  buku  III  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya  disebut  KUHP),  bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap  tindakan  pidana.  Salah  satu pasal  yang  dapat  dipakai  sebagai landasan  hukum  guna  pembahasan selanjutnya  adalah  apa  yang  terdapat  di dalam  Kitab  undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Khususnya  pasal-pasal yang  membicarakan  masalah  kejahatan yang  menyangkut  tentang  jiwa  manusia. Hal  ini  dapat  dilihat    pada  Pasal  338,
340,  344,  345,  dan  359  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana. Berdasar ketentuan tersebut maka, ketentuan yang berkaitan  langsung  dengan  euthanasia aktif  terdapat  pada  pasal  344  KUHP, beberapa  pasal  dibawah  ini  perlu diketahui oleh dokter yaitu:
- Pasal  338  KUHP  barang  siapa dengan  sengaja  menghilangkan jiwa  orang  lain,  dihukum  karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- Pasal  340  KUHP  Barang  siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena pembunuhan direncanakan  ( moord ),  dengan hukuman mati atau pejara selama- lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun.
- Pasal  359  Barang  siapa  karena salahnya  menyebabkan  matinya orang,  dihukum  penjara  selama- lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
Selanjutnya  juga  dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang
mengingatkan  kalangan  kesehatan  untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia.  Pasal  345  Barang  siapa
dengan  sengaja  menghasut  orang  lain untuk  membunuh  diri,  menolongnya dalam  perbuatan  itu,  atau  memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara  selama-lamanya  empat  tahun penjara. Berdasarkan penjelasan pandangan  hukum  terhadap  tindakan euthanasia  dalam  skenario  ini,  maka dokter  dan  keluarga  yang  memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat  dijeratkan  dengan  pasal  345 KUHP  dengan  acaman  penjara  selama- lamanya empat tahun penjara.
Namun  ada  Pasal  yang  paling mendekati  dengan  masalah  euthanasia seperti  yang  sudah  di  kemukakan  diatas yaitu  Pasal  344  KUHP  yang  terdapat dalam  Bab  XIX,  Buku  Kedua,  yang mengatur  sebagai  berikut:  Barang  siapa merampas  nyawa  orang  lain  atas permintaan  orang  itu  sendiri  yang  jelas dinyatakan atas kesungguhan hati diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  dua  belas  tahun.Unsur  adanya permintaan  yang  sifatnya  tegas  dan sungguh-sungguh dari korban merupakan  dasar  yang  meringankan pidana  dari  pasal  388  KUHP  sebagai delik  dasar  dari  semua  tindak  pidana menghilangkan  nyawa  orang  lain  secara sengaja.pasal  344 KUHP  termasuk delik berkualifikasi  meringankan,  meskipun
tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan    penafsiran  yang  berbeda. Terutama  terkait  dengan  kalimat    ―atas permintaan sendiri‖ dan ―yang dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati‖.
Undang  undang  tidak  mementukan bagaimana  seseorang  yang  mengakhiri hidupnya untuk menyatakan kehendaknya  sendiri.  Apakah  dengan permintaan  tertulis  atau  cukup  dengan lisan.  Disamping  itu  kepada  siapa permintaan itu ditujukan tidak ditentukan  oleh  undang-undang.  Kita hanya dapat menafsirkan bahwa permintaan  itu  dapat  ditujukan  kepada semua  orang  karena  menggunakan perumusan  yang  mempergunakan  kata ―barang siapa‖.
Dalam rancangan
Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  baru, perbuatan  euthanasia  diatur  dalam  buku ke  II  Bab  XXII  tentang  tindak  pidana terhadap  nyawa,  dalam  pasal  574 mengatur  bahwa  setiap  orang  yang merampas  nyawa  orang  lain  atas permintaan tersebut yang jelas dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati atau  atas  permintaan  keluarganya  dalam hal  orang  tersebut  tidak  sadar  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua) tahun dan paling lama 9 ( sembilan )  tahun.  Dalam  rumusan  ini  terlihat
ancamannya  lebih  ringan,  hal  itu disebabkan  rumusan  pasal  574  RUU KUHP  pasien  dalam  kondisi  koma  atau tidak sadar
Mengenai  unsur  permintaan harus  ditegaskan  apakah  cukup  dengan lisan atau secara tertulisdan dibuat diatas kertas  yang  bermeterai  agar  dapat digunakan sebaagai bukti adanya permintaan  yang  nyata  dan  sungguh- sungguh.  Demikian  juga  dengan  unsur tidak  sadar  harus  dipertegas  sehingga ada  kriteria  yang  dapat  dipergunakan untuk menilainya.
Ancaman  pidana  penjara  yang relatif ringan menunjukkan bahwa tindak pidana  euthanasia  ini  dilakukan  atas permintaan  si  pasien  atau  keluarganya dan  dokter  yang  melakukan  perbuatan tersebutkarena alasan kemanusiaan untuk  menghilangkan  penderitaan  yang berat  karena  penyakit  pasien  tidak mungkin  lagi  disembuhkan  serta  pasien tersebut  mungkin  sudah  berada  dalam akhir hidupnya.  Dokter yang melakukan perbuatan itu sudah berada dalam situasi yang  harus  menentukan  pilihan  dalam konflik kepentingan yaitu memperpanjang penderitaan atau mempercepat kematian untuk menghilangkan penderitaan.
Selanjutnya  dalam  penjelasan pasal  574  Rncangan  KUHP  ternyata bunyinya  hampir  sama  dengan  pasa  344 KUHP. Hal ini menunjukkan perumusan pada euhtanasia aktif dan tidak dirimuskan  bentuk  euthanasia  pasif. Oleh  karena  itu  dokter  dan  masyarakat tidak memnganggap hal itu sebagai suatu perbuatan  anti  sosial.  Dengan  rumusan baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan kasus-kasus euthanasia dengan hukum pidana.

## 4. Euthanasia  dalam  Kode  Etik Kedokteran
Kata  etika  secara  etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos, ethos  yang  berarti  adat,  kebiasaan, praktik.  Etika  adalah  ilmu  tentang  apa yang  baik  dan  apa  yang  buruk  tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dalam filsafat mengandung permusyawaratan  dan  argumen  eksplisit untuk  membenarkan  tindakan  tertentu (etika  praktis).  Etika  juga  membahas asas-asas yang mengatur karakter manusia  ideal  atau  kode  etik  profesi tertentu  (etika  normatif).  Etika  penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus menyadari kemajemukan  (norma)  yang  ada.  Jadi etika  juga  adalah  alasan  untuk  memilih
nilai  yang  benar  di  tengah  belantara norma.  Etika  sangat  erat  kaitannya dengan  moral.  Bahkan  secara  etimologi moral mempunyai arti yang kurang lebih sama  dengan  etika,  sekalipun  asal katanya berbeda. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan  bagi  seseorang  atau  suatu kelompok  dalam  mengatur  tingkah lakunya. Moralitas merujuk pada perilaku  sesuai  dengan  kebiasaan  atau perjanjian  rakyat  yang  telah  diterima, sesuai  nilai  dan  pandangan  hidup  sejak masa kanakkanak, tanpa permusyawaratan.  Etika  terdiri  dari  dua jenis,  yaitu  etika  umum  dan  etika khusus.Dari  sudut  pandang  etika/moral, euthanasia  berhadapan  dengan  suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus  menghormati  kehidupan  manusia. Bahkan  kita  harus  menghormatinya dengan mutlak. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan  manusia  karena  suatu tujuan.  Dalam  etika,  prinsip  ini  sudah lama  dirumuskan  sebagai  ―kesucian kehidupan‖  (the  sanctity  of  life). Kehidupan  manusia  adalah  suci  dan martabat  luhur  setiap  manusia  tidak berubah,  entah  bagaimanapun  keadaan hidupnya.  Selain  itu  tidak  ada  satu agama  pun  yang  dapat  mengizinkan euthanasia.  Sebagai  perbuatan  moral,
euthanasia tidak pernah dapat dibenarkan karena sama dengan pembunuhan.
Beauchamp and Childress mengemukakan 13 bahwa untuk mencapai suatu  keputusan  etik  diperlukan  empat kaidah  dasar  moral  dan  beberapa  aturan di  bawahnya.  Keempat  kaidah  dasar moral tersebut ialah: (1) Prinsip otonomi,  yaitu  prinsip  moral  yang menghormati  hak-hak  pasien,  terutama hak  otonomi  pasien.  Dalam  hal  ini, seorang  dokter  wajib  menghormati martabat  dan  hak  manusia,  (2)  Prinsip beneficience,  yaitu  prinsip  moral  yang mengutamakan  tindakan  yang  ditujukan demi  kebaikan  pasien.  Dalam  prisnip beneficience tidak hanya dikenal perbuatan  untuk  kebaikan  saja,  tetapi juga  perbuatan  dengan  sisi  baik  yang lebih  besar  daripada  sisi  buruk.  Dalam hal  ini,  seorang  dokter  harus  berbuat baik,  menghormati  martabat  manusia, dan  dokter  tersebut  harus  berusaha secara  maksimal  agar  pasien-nya  tetap dalam  kondisi  sehat,  (3)  Prinsip  non- malficience,  yaitu  prinsip  moral  yang
13 Tom L. Beauchamp and James F.
Childress , Bio Principles of Biomedical Ethics , Seventh Edition,Oxford UniversityPress, 1994, hlm.45
melarang  tindakan  yang  memperburuk keadaan  pasien.  Prinsip  ini  terkenal sebagai primum non nocere atau  ― above all  do  no  harm ‖.  Non-malficience  ialah suatu  prinsip  dimana  seorang  dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan  yang  berisiko  paling  kecil bagi  pasien  yang  dirawat  atau  diobati olehnya, (4) Prinsip justice, yaitu prinsip moral  yang  mementingkan  fairness  dan keadilan  dalam  bersikap  maupun  dalam mendis-tribusikan sumber daya. Keadilan  (justice)  merupakan  suatu prinsip  di-mana  seorang  dokter  wajib memberikan  perlakuan  sama  rata  serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien  tersebut.  Berdasarkan  kaidah dasar  moral  tersebut,  praktek  euthanasia jelas melanggar kaidah tersebut terutama kaidah  nomor  2.  Pasal  11  dalam  Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  tahun  2012 menyebutkan,  "Setiap  dokter  wajib senantiasa  mengingat  kewajiban  dirinya melindungi hidup makhluk insani". Poin kedua  cakupan  pasal  11  menyebutkan bahwa  seorang  dokter  dilarang  terlibat atau  melibatkan  diri  ke  dalam  abortus, eutanasia,  maupun  hukuman  mati  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya.  Usaha  untuk  memelihara dan mempertahankanhidup makhluk
insani  merupakan  tugas  seorang  dokter. Selain  itu  dalam  etika  kedokteran, seorang  dokter  tidak  diperbolehkan menggugurkan kandungan dan mengakhiri  hidup  seorang  penderita yang  menurut  ilmu  dan  pengalamannya tidak  mungkin  akan  sembuh  lagi.  Jadi sangat  tegas,  para  dokter  di  Indonesia dilarang  melakukan  euthanasia.  Di dalam  kode  etika  itu  tersirat  suatu pengertian,  bahwa  seorang  dokter  harus mengerahkan  segala  kepandaiannya  dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan  dan  memelihara  hidup manusia  (pasien),  tetapi  tidak  untuk mengakhirinya.
Kode Etik Kedokteran
Indonesia  mendefinisikan    euthanasia dalam tiga arti 14 , yaitu:
a.Berpindahnya  ke  alam  baka  dengan tenang  dan  aman  tanpa  penderitaan, untuk  yang  beriman  dengan  nama Allah di bibir.
b.Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
c.Mengakhiri  penderitaan  dan  hidup seorang yang sakit  dengan  sengaja atas  permintaan  pasien  sendiri  dan keluarganya.
14 Kode Etik Kedokteran Indonesia
Berdasarkan    pengertian  di  atas maka  euthanasia  mengandung  unsur– unsur sebagai berikut:
a. Berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu.
b.    Mengakhiri  hidup,  mempercepat kematian,  atau  tidak  memperpanjang hidup pasien.
c.  Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
d.  Atas  atau  tanpa  permintaan  pasien dan atau keluarganya.
e.  Demi  kepentingan  pasien  dan  atau keluarganya.
Profesi  tenaga  medis  sudah sejak  lama  menentang  euthanasia  sebab profesi kedokteran adalah untuk menyembuhkan dan bukan untuk mematikan.  Profesi  medis  adalah  untuk merawat  kehidupan  dan  bukan  untuk merusak  kehidupan.  Sumpah  Hipokrates jelas-jelas menolaknya, ― Saya tidak akan memberikan  racun  yang  mematikan ataupun  memberikan  saran  mengenai hal ini kepada mereka yang memintanya.” Sumpah ini kemudian menjadi  dasar  sumpah  seluruh  dokter  di dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Mungkin saja sumpah ini bukan Hipokrates sendiri yang membuatnya.
Dalam pasal 9, bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban
dokter  kepada  pasien,  disebutkan  bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat  akan  kewajiban  melindungi hidup  makhluk  insani.  Ini  berarti  bahwa menurut  kode  etik  kedokteran,  dokter tidak  diperbolehkan  mengakhiri  hidup seorang  yang  sakit  meskipun  menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan  mengalami  kematian  batang otak  atau  kehilangan  fungsi  otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut.
Penghentian tindakan terapeutik  harus  diputuskan  oleh  dokter yang  berpengalaman  yang  mengalami kasus-kasus  secara  keseluruhan  dan sebaiknya  hal  itu  dilakukan  setelah diadakan  konsultasi  dengan  dokter  yang berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, kelurga  pasien,  dan  kualitas  hidup terbaik yang diharapkan. Dengan demikian,  dasar  etik  moral  untuk melakukan
euthanasia adalah
memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri  hidup  pasien.  Sampai  saat ini,  belum  ada  aturan  hukum  di Indonesia yang mengatur tentang euthanasia.
Disamping  itu  hakikat  profesi kedokteran  adalah  menyembuhkan  dan meringankan  penderitaan.  Euthanasia justru  bertentangan  radikal  dengan hakikat itu.Namun, beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa tindakan melakukan  perawatan  medis  yang  tidak ada  gunanya  secara  yuridis  dapat dianggap  sebagai  penganiayaan.  Ini berkaitan  dengan  batas  ilmu  kedokteran yang  dikuasai  oleh  seorang  dokter. Tindakan  di  luar  batas  ilmu  kedokteran tersebut dapat dikatakan di luar kompetensi dokter tersebut untuk melakukan  perawatan  medis.  Apabila suatu  tindakan  dapat  dinilai  tidak  ada gunanya lagi, dokter tidak lagi berkompeten melakukan perawatan medis.
Sekalipun  juga  ada      SK  PB IDI no.319/PB/4/88 mengenai
―Pernyataan  Dokter  Indonesia  tentang Informed  Consent‖  yang  menyebutkan bahwa manusia dewasa dan sehat rohani berhak  sepenuhnya  menentukan  apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan  dengan  kemauan  pasien, walau  untuk  kepentingan  pasien  itu sendiri. Kemudian
SK PB IDI no.336/PB/4/88 mengenai
―Pernyataan  Dokter  Indonesia  tentang Mati‖.  Sayangnya  SKPB  IDI  ini  tidak atau belum tersosialisasikan dengan baik di  kalangan  IDI  sendiri  maupun  di kalangan pengelola rumah sakit. Sehingga,  tiap  dokter  &  rumah  sakit masih  memiliki  pandangan  &  kebijakan yang berlainan.

## 5. Tinjauan Filosofis-Etis
Dari  segi  filosofis,  persoalan euthanasia  berhubungan  erat  dengan pandangan  otonomi  dan  kebebasan manusia di mana manusia ingin menguasai  dirinya  sendiri  secara  penuh sehingga  dapat  menentukan  sendiri kapan  dan  bagaimana  ia  akan  mati  (hak untuk mati). Perdebatan mengenai euthanasia  dapat  diringkas  sebagai berikut: atas nama penghormatan terhadap  otonomi  manusia,  manusia harus  mempunyai  kontrol  secara  penuh atas  hidup  dan  matinya  sehingga seharusnya  ia  mempunyai  kuasa  untuk mengakhiri hidupnya jika ia menghendakinya demi pengakhiran penderitaan yang tidak berguna. Pertanyaannya adalah
apakah
pengakhiran  hidup  seperti  itu  dapat dibenarkan?
Banyak  pakar  etika  menolak euthanasia  dan assisted  suicide .  Salah
satu argumentasinya menekankan bahaya  euthanasia  disalahgunakan.  Jika kita  mengizinkan  pengecualian  atas larangan  membunuh,  sebentar  lagi  cara ini  bisa  dipakai  juga  terhadap  orang cacat,  orang  berusia  lanjut,  atau  orang lain  yang  dianggap  tidak  berguna  lagi. Ada  suatu  prinsip  etika  yang  sangat mendasar  yaitu  kita  harus  menghormati kehidupan  manusia.  Tidak  pernah  boleh kita  mengorbankan  manusia  kepada suatu tujuan tertentu. Prinsip ini dirumuskan sebagai ―kesucian kehidupan‖  ( the sanctity of life ). Kehidupan  manusia  adalah  suci  karena mempunyai  nilai  absolut  dan  karena  itu dimana-mana harus dihormati.
Masing-masing  orang  memiliki martabat  (nilai)  sendiri-sendiri  yang  ada secara  intrinsik  (ada  bersama  dengan adanya  manusia  dan  berakhir  bersama dengan berakhirnya manusia). Keberadaan martabat manusia ini terlepas dari pengakuan orang, artinya ia ada  entah  diakui  atau  tidak  oleh  orang lain. Masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri-sendiri  dan  oleh  karena  itu masing-masing  orang  memiliki  tujuan hidupnya  sendiri.  Karena  itu,  manusia tidak pernah boleh dipakai hanya sebagai
alat/instrumen  untuk  mencapai  suatu tujuan tertentu oleh orang lain.
Meski  demikian,  tidak  sedikit juga yang mendukung euthanasia. Argumentasi yang banyak dipakai adalah  hak  pasien  terminal: the  right  to die .  Menurut  mereka,  jika  pasien  sudah sampai  akhir  hidupnya,  ia  berhak meminta  agar  penderitaannya  segera diakhiri.  Beberapa  hari  yang  tersisa  lagi pasti penuh penderitaan. Euthanasia atau bunuh  diri  dengan  bantuan  hanya sekedar mempercepat kematiannya, sekaligus  memungkinkan  ―kematian yang baik‖, tanpa penderitaan yang tidak perlu.
D. Penutup
Euthansia adalah dengan sengaja  tidak  melakukan  sesuatu  untuk memperpanjang  hidup  seseorang  pasien atau  sengaja  melakukan  sesuatu  untuk memperpendek  hidup  atau  mengakhiri hidup  seorang  pasien,  dan  ini  dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.
Euthanasia  erat  sekali  kaitannya  dengan norma-norma sosial lainnya, yaitu norma agama,  hak  asasi  manusia,  dan  etika kedokteran.  Dari  aspek  Hak  Asasi Manusia,  merupakan  hak-  hak  yang dimiliki  manusia  menurut  kodratnya,
yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya  dan  karena  itu  bersifat pribadi  namun  hak  tersebut  tidak mencakup  hak  untuk  mati.  Sebab  bagi bangsa  Indonesia,  masalah  kematian  itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.
Pengaturan    euthanasia  diatur dalam  Pasal  344  KUHP,  yang  termasuk pada  delik  berkualifikasi  meringankan. Pasal  ini  juga  menimbulkan    penafsiran yang  berbeda,  yaitu  terkait  dengan kalimat    ―atas  permintaan  sendiri‖  dan ―yang  dinyatakan  dengan  kesungguhan hati‖,  pasal  ini  tidak  menentukan
bagaimana seseorang
tersebut mengakhiri  hidupnya  untuk  menyatakan kehendaknya  sendiri,  apakah  dengan permintaan  tertulis  atau  secara  lisan. Kemudian dalam rancangan Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  baru, perbuatan euthanasia diatur, dalam pasal 574  dengan  ancaman  pidana  penjara paling singkat  2 ( dua) tahun dan paling lama  9  (  sembilan  )  tahun.  Dalam rumusan  ini  terlihat  ancamannya  lebih ringan, hal itu disebabkan rumusan pasal 574  RUU  KUHP  pasien  dalam  kondisi koma  atau  tidak  sadar.Sedangkan  dalam penjelasan  pasal  574    ternyata  bunyinya hampir  sama  dengan  pasal  344  KUHP yaitu  menunjukkan  perumusan  pada
euhtanasia  aktif  oleh  karena  itu  dokter dan  masyarakat  tidak  memnganggap  hal itu sebagai suatu perbuatan anti sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anny  Isfandyarie.2005. Malpraktek  dan Resiko  Med ik.  Prestasi  Pustaka,
Jakarta.
Anny Isfandyarie.2006.
Tanggung
Jawab  Hukum  Dan  Sanksi  Bagi Dokter  Buku  I. Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta.
Ahmad Ubbe. 2000. ― Laporan Akhir Tim
Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan  Euthanasia ‖.  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI. Jakarta.
Bahder  Johan  Nasution.  2005. Hukum Kesehatan  Pertanggung  Jawaban Dokter. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan .  PT.  Citra  Aditya
bakti, Bandung.
Chrisdiono M.Achadiat, Euthanasia yang  (semakin)  Kontroversial. D: Euthanasia\top-1  euthanasia.htm, 25 Maret 2007.
Cohen-Almagor,  1997,  Raphael.  Why the  Netherlands?,  USA:  American Society  of  Law  Medicine  &Ethics :  Journal  of  Law,  Medicine  & Ethics,  2002  Grubb,  Andrew, 'Euthanasia  in  England  —  A  Law Lacking  Compassion?’',  Oxford: Claredon Press
Djoko Prakoso dan Djaman Andhi
Nirwano.1984. Euthanasia  Hak  Asasi Manusia  dan  Hukum  Pidana .  Ghalia Indonesia, Jakarta.
F.Tengker. 1990. Mengapa Eutanasia
(kemampuan  Medis  Dan  Konsekuensi yuridis) . Penerbit Nova, Bandung.
F.Tengker. 1990. Kematian Yang Digandrungi. Penerbit Nova, Bandung. Freed  Amin.  1991. Kapita  Selekta  Hukum Kedokteran . Grafikatama Jaya,
Jakarta,
H.Shiddiq  al-Jawi,2004. Islam  Menghargai
Kehidupan. Republika  Online.htt,  26
Nopember 2004.
Hendrojono  Soewono.  2006. Perlindungan Hak-Hak  Pasien  Dalam  Transaksi Terapeutik  Suatu  Tinjauan  Yuridis Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004 .  Srikandi,
Surabaya. Kartono Muhammad.1992. Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap  Biotika .  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Munir  Fuady.  2005. Sumpah  Hippocrates (Aspek  Hukum  Malpraktek  Dokter).
PT. Citra Aditya Bakti, bandung.
M.Yusup  &  Amri  Amir.  1999. Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan (Edisi  3). Penerbit  Buku  Kedokteran EGC, Jakarta.
P.A.F.  Lamintang.  1997. Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia . Citra
Aditya Bakti, Bandung. Purnadi  Purbacaraka  dan  A.  Ridwan Halim,1982. Hak  Milik  Keadilan  dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro.1977. Hukum  Acara Pidana di Indonesia . Sumur Bandung.
Van  Apeldoorn.  1982. Pengantar  Ilmu Hukum . Pradnya Paramita, Jakarta.
Rustam  Ibrahim.  2000. Hubungan  antara HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan. dalam Diseminasi HAM  perspektif  dan  aksi,  CESDA LP3ES, Jakarta.
R.  Soesilo.  1981. Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lenkap Pasal Demi Pasal. Politea, Bogor.
Veronica  Komalawati, Perananan  Informed Consent  dalam  Transaksi  Terapeutik. Citra Aditya Bakti, Bandung
Purnadi  Purbacaraka  dan  A.  Ridwan Halim,1982. Hak  Milik  Keadilan  dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro.1977. Hukum  Acara Pidana di Indonesia . Sumur Bandung.
Van  Apeldoorn.  1982. Pengantar  Ilmu Hukum . Pradnya Paramita, Jakarta.
Rustam  Ibrahim.  2000. Hubungan  antara
HAM dengan Demokrasi dan
Pembangunan. dalam Diseminasi HAM  perspektif  dan  aksi,  CESDA LP3ES, Jakarta.
R.  Soesilo.  1981. Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar