Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS
TANAH PERTANIAN
( Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman )
Ihdi Aini
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam E-mail : Ihdi.aini@yahoo.co.id

## Abstract
The implementation of the pawn in the Simpang Tonang Regency, Pasaman District is based  on  traditional  law  that  has  been  in  effect  for  a  long  time.  This  study  aims  to deteemine the suitability of implementation of the pawn that is applied in the village of Simpang Tonang with the implementation of the pawning regulated under Law No. 56 Prp 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area. In Article 7 of the Law it  is  stated  that  the  use  of  pawned  land  may  only  be  for  a  period  of  7  years.  If  the pawning  has  been  going  on  for  7  years,  the  pawned  land  must  be  returned  to  the owner without ransom. The type of research used is field research with data collection techniques  through  observation  and  interviews  with  pawners,  pawn  recipients,  and community  leaders  of  Simpang  Tonang  Village.  The  data  obtained  were  analyzed using inductive, deductive, and comparative methods. From the results of the analysis conducted, it is known that the implementation of the pawn is not in accordance with the provisions of Law No. 56/Prp/1960. The implementation of the pawn is more likely to benefit the pawner and it is colored by extortion of the pawner to the point that the desired  goal  of  Law  No.  56/Prp/1960,  wich  provides  protection  to  the  people  of  the economically weak group and to avoid the practise of mortgage lenders.
Kata Kunci : Gadai Tanah Pertanian, Kabupaten Pasaman, UU No. 56 Prp Tahun 1960

## A. Pendahuluan
Gadai  merupakan  salah  suatu  cara yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk memperoleh  pinjaman  uang  dari  orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu barang yang  mempunyai  nilai  harta  menurut pandangan hukum sebagai jaminan. Dalam hal  ini  masyarakat  kenagarian  Simpang Tonang  sangat  cenderung  menjadikan tanah  pertanian  sebagai  objek  jaminan dalam memperoleh pinjaman, cara tersebut
dikenal  dengan  istilah  gadai  tanah/sawah. Di  Indonesia  pelaksanaan  gadai  tanah pertanian  telah  diatur  dalam  UU  No. 56/Prp/1960  tentang  Penetapan    Luas Tanah  Pertanian.  Dalam  pasal  7  Undang- Undang  tersebut  sebagaimana  terdapat dalam  Lembaran  Negara  (1960  No. 174720),  dinyatakan  bahwa  pemanfaatan barang gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam  jangka  waktu  7  tahun  saja.  Apabila gadai  telah  berlangsung  selama  7  tahun
maka tanah pertanian yang telah digadaikan  harus  diserahkan  kembali kepada  pemiliknya  tanpa  harus  melakukan tebusan.  Namun  bila  gadai  berlangsung belum  sampai  7  tahun  maka  penggadai juga  berhak  menebus  sawahnya  dengan uang  tebusan  yang  dihitung  berdasarkan rumus  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang ini. 1
Bila dibandingkan dengan pelaksanaan  gadai  yang  diterapkan  di masyarakat nagari Simpang Tonang terlihat  berbeda  dari  yang  diatur  dalam pasal  7  UU  No.  56/Prp/1960.  Dalam pelaksanaan gadai tersebut yang mengelola sawah  gadai  tetap  pada  pihak  penggadai, namun penggadai berkewajiban menyerahkan  sepertiga  atau  setengah  dari hasil  tiap  kali  panen  yang  diperolehnya kepada  pemegang  gadai  dalam  jangka waktu  yang  tidak  ditentukan.  Ketentuan tersebut  akan  berakhir  hanya  ketika panggadai  mampu  menebus  sawahnya. Dari  ketentuan  yang  demikian,  penerima gadai  setiap  kali  panen  akan  menerima bagi  hasil  tanpa  mengurangi  uang  tebusan yang  menjadi  kewajiban  penggadai.  Dari hal tersebut dapat dinilai penggadai seperti menyewa  sawah  sendiri  selama  sawah tersebut gadainya belum dapat ditebus.
1 Gresnews.com,  Hukum  gadai  tanah pertanian, diakses dari http://www.gresnews.com/berita/tips/82148- hukum-gadai-tanah-pertanian-/ ,  pada  tanggal  09 Januari 2020 pukul 15.58.
Namun demikian, permasalahan ini tidak  hanya  terjadi  di  nagari  Simpang Tonang  saja.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari beberapa  penelitian  yang  juga  telah dilakukan  oleh  para  akademisi,  salah satunya  adalah  penelitian  yang  dilakukan oleh Refliza di daerah Sungayang kebupaten  Tanah  Datar.  Dalam  analisis penelitiannya  juga  mengatakan  bahwa pelaksanaan gadai di daerah tersebut belum sesuai dengan aturan UU No. 56/Prp/1960. Pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat atas  maksud  dari  pasal  7  UU  No. 56/Prp/1960  tersebut  tidak  tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui  dan  tidak  mengerti  dari maksud  tujuan  pasal  tersebut.  Bagi masyarakat,  pasal  tersebut  juga  tidak  bisa diterapkan dalam transaksi gadai di daerah itu. 2
Kemudian penelitian terhadap sistem  pelaksanaan  gadai  masyarakat Minangkabau  di  Sematera  Barat  juga dilakukan  oleh  Aermadepa,  numun  dia memandang  dari  segi  hak  konstitusional masyarakat  adat  Minangkabau  dengan analisis  kelayakan  penerapan  UU  No. 56/Prp/1960. Dalam Undang-undang tersebut  dikatakan  bahwa  jangka  waktu
2 Refliza, Kajian Hukum atas Gadai Tanah dalam  Masyarakat  Minangkabau  di  Kecamatan Sungayang  setelah  Berlakunya  Undang-Undang No.  56/PRP/1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian, Premis Law Jurnal , Vol. 01 (2015), hal. 4-15.
gadai  hanya  dibolehkan  selama  7  tahun saja, jika gadai telah berlangsung selama 7 tahun  maka  tanah  gadai  kembali  kepada pemiliknya tanpa harus ditebus. Sementara dalam  aturan  hukum  adat  Minangkabau gadai  itu  harus  ditebus.  Berdasarkan  hasil penelitiannya Aermadepa mengatakan bahwa  pelaksanaan  gadai  di  Sumatera Barat  tidaklah  bersifat  pemerasan  namun lebih  berlandaskan  tolong  menolong. Dengan  kesimpulan,  penerapan  UU  No. 56/Prp/1960 dapat mencederai hak konstitusional  masyarakat  hukum  adat  di Sumatera Barat. 3
Dari  hasil  penelitian  di  atas  dapat dilihat  bahwa  di  satu  sisi  ada  dukungan terhadap pelaksanaan gadai menurut hukum  adat  yang  diterapkan  masyarakat. Namun  di  sisi  lain  dapat  dinilai  bahwa masyarakat  kurang  mengindahkan  aturan perundang-undangan  Nasional  yang  masih berlaku.  Kemudian  bila  diperhatikan,
Undang-undang tentang pelaksanaan gadai tanah  pertanian  ini  telah  ditetapkan  dan diundangkan  sejak  tahun  1960  serta diberlakukan  sejak  01  Januari  1961. Namun  pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian di masyarakat, terutama masyarakat nagari Simpang  Tonang  hingga  saat  ini  masih tetap memakai aturan hukum adat. Bahkan
3 Aermadepa, Perlindungan Hak
Konstitusional
Masyarakat Hukum Adat Minangkabau  dalam  Pelaksanaan  Gadai  Tanah Pertanian, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  13,  No.  03, (September 2016), hal. 603-610.
dalam  Undang-undang  tersebut telah dinyatakan  bagi  siapa  yang  melanggar pasal  7  (1)    UU  No.  56/Prp/1960  maka akan  dipidana  dengan  kurungan  selama- lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp.10.000,-. 4
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, untuk  mengetahui:  Apakah  pelaksanaan gadai  yang  diterapkan  di  kenagarian Simpang  Tonang  ini  sesuai  dengan  aturan UU  No.  56/Prp/1960?  Atau  apakah pelaksanaan  gadai  tersebut  telah  mencapai tujuan  yang  diinginkan  oleh  UU  No. 56/Prp/1960?  Dan  bagaimanakah  persepsi masyarakat/tokoh  masyarakat  kenagarian Simpang Tonang tentang peraturan pelaksanaan gadai yang telah dimuat dalam UU  No.  56/Prp/1960?  Maka  untuk  itu penulis  akan  menguraikan  jawaban  dari beberapa  pertanyaan  di  atas  berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian
Gadai  diistilahkan  dengan  barang jaminan,  agunan,  dan  runggguhan.  Gadai menurut  kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  atau  Burgerlijk  Wetboek  (BW) sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal 1150 adalah:
“ Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang  atas  suatu  barang
4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya , (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 393.
bergerak, yang diserahkan kepadanya  oleh  seorang  berutang atau  oleh  seorang  lain  atas namanya,  dan  yang  memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk  mengambil  pelunasan  dari barang tersebut secara didahulukan  daripada  orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian  biaya  untuk  melelang barang  tersebut    dan  biaya  yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya  setelah  barang itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana harus didahulukan ”. 5
Gadai  di  sini  bersifat accessoir , yaitu  tambahan  pada  perjanjian  pinjaman uang.  Tujuannya  untuk  menjaga  jangan sampai  debitur  lalai  membayar  kembali utangnya.  Hak  gadai  berbeda  dengan  hak kebendaan lainnya (hak hipotik , hak usaha atau epracht dan  hak  pakai  hasil).  Hak gadai  merupakan  hak  yang  bersifat memberi jaminan, yakni jaminan pembayaran  kembali  suatu  pinjaman  uang dengan  menyerahkan  suatu  barang  kepada kreditur.  Akan  tetapi  hak  gadai  ini  tidak meliputi  hak  memakai,  menikmati  atau memungut  hasil  barang  yang  dipakai sebagai  jaminan.  Hak  gadai  tidak  dapat dibagi-bagi,  maksudnya  sebagian  hak gadai  itu  tidak  menjadi  terhapus  hanya karena  sudah  dibayarnya  sebagian  utang;
5 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta  :  PT  Pradnya Paramita, 2009), hal. 297.
hak gadai itu tetap terletak atas keseluruhan jaminan barangnya. 6
Namun gadai yang diuraikan dalam Pasal 1150 KUHPer di atas bukanlah gadai yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini.  Bila objek  gadai  sebagaimana  dalam  KUHPer adalah  benda  bergerak,  maka  gadai  tanah pertanian  dalam  penelitian  ini  objeknya adalah  benda  tetap  berupa  tanah  pertanian yang  dikuasai  oleh  seseorang.  Selain objeknya berupa tanah pertanian, pemegang  gadai  juga  berhak  menahan benda  jaminan  tersebut  dan  mengelolanya serta  menikmati  hasilnya  sesuai  dengan aturan  hukum  adat  atau    UU  No. 56/Prp/1960.
Hak gadai baik atas tanah pertanian maupun tanah bangunan semula diatur oleh hukum  (agraria)  adat.  Kemudian  dalam Undang  Undang  Pokok  Agraria  hak  gadai disebutkan dalam Pasal 53 dan dihubungkan  dengan  Pasal  52  ayat  2 Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yang menentukan  bahwa  sebagai  hak  yang sifatnya  sementara  hak  itu  harus  diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang Pokok  Agraria,  bahkan  itupun  harus diusahakan  di  dalam  waktu  yang  singkat
6 Abdul  Aziz  Dahlan ,  Ensiklopedi  Hukum Islam, (Jakarta  :  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2000), hal. 383.
karena hak gadai mengandung unsur-unsur yang bersifat pemerasan. 7
Sebagai  pelaksana  dari  pada  Pasal 53  Undang-undang  Pokok  Agraria,  maka dikeluarkanlah  aturan  Pasal  7  Undang- Undang  No.  56  Prp  Tahun  1960  tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  yang mengatur soal pengembalian dan penebusan  tanah-tanah  pertanian  yang digadaikan  (sanksi  pidananya  ditetapkan dalam Pasal  10). Yang  mana pasal  ini pun bertujuan untuk menghapus transaksi gadai tanah  yang  berdasarkan  hukum  adat Indonesia,  namun  lembaga  peradilan  di dalam penerapannya masih tidak konsisten, sehingga  menimbulkan  adanya  dualisme, yaitu  gadai  tanah  berdasarkan  hukum agraria nasional dan hukum adat. 8
Menyangkut  pegadaian  tersebut dalam  ketentuan  KUHPerdata  diatur  pada pasal 772 yang berbunyi:
Pemakai  hasil  boleh  menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam  menikmatinya  sendiri  maupun dalam menyewakanya, menggadaikan atau menghibahkannya,  ia  harus  berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa
7 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , (Bandung 2007), hal. 65. 8 Ridwan  Nurdin,  Tinjauan  Sosiologis Tentang  Pegadain  Terhadap  Tanah  Pertanian, Menurut  Undang-Undang  Nomor  56  Prp  Tahun 1960, Jurnal Justisia , Vol 4 No. 1 (2019), hal. 61.
mengubah  tujuan  barang  tersebut dengan  merugikan  pemilik.  Tentang waktu  penyewaan  dan  penggadaian, ia  harus  memperhatikan  sifat  dan tujuan barang-barang yang
bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan  para  pemilik.  Dalam  hal tidak  ada  adat  dan  kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan  lebih  lama  dan  empat tahun,  sedangkan  tanah  tidak  boleh lebih lama dan tujun tahun . 9
Selanjutnya, pengertian gadai sebagaimana  tercantum  dalam  Penjelasan Umum  Undang-Undang  No.  56  Prp  tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian  pada  angka  9  a,  dikatakan bahwa:
“ Yang  dimaksud  dengan  gadai ialah  hubungan  antara  seseorang dengan  tanah  kepunyaan  orang lain,  yang  mempunyai  utang  uang padanya  Selama  utang  tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap  berada  dalam  penguasaan yang  meminjamkan  uang  tadi (“pemegang-gadai”).  Selama  itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang  gadai,  yang  dengan demikian  merupakan  bunga  dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung  pada  kemauan  dan kemampuan  yang  menggadaikan. Banyak  gadai  yang  berlangsung bertahun-tahun,  berpuluh  tahun, bahkan  ada  pula  yang  dilanjutkan oleh para ahliwaris penggadai  dan pemegang  gadai  karena  penggadai
9 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  (grahamedia,  cetakan  ketiga,  tahun 2015).
tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali ...”. 10
Selanjutnya,  gadai  dalam  Hukum Adat  adalah  “Menyerahkan  tanah  untuk menerima  pembayaran  sejumlah  uang secara  tunai,  dengan  ketentuan:  Si  penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian  tanahnya  dengan  jalan menebusnya  kembali”. 11 Gadai  dalam Hukum  Adat  mengandung  arti  jual  gadai. Jual  gadai  adalah  penyerahan  tanah  untuk dikuasai  orang  lain  dengan  menerima pembayaran tunai, namun penjual (pemilik tanah  atau  penggadai)  berhak  untuk menebus  tanah  tersebut  dari  pemegang gadai.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  setiap waktu  dapat  dilakukan  penebusan  itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang  gadai,  kecuali  bagi  tanah  gadai yang  tidak  produktif.  Pada  tanah  yang produktif  (diolah)  harus  diperhatikan, misalnya  untuk  tanah  sawah  atau  kebun. Jika  yang  mengerjakan  sawah  atau  kebun itu pemegang gadai maka penggadai harus menunggu  penyerahan  kembali  tanah  atau kebun  gadai  setelah  dipanen  atau  hak memungut  hasil tetap berada pada pemilik tanaman  atau  penggarap  tanaman  itu, kecuali  disepakati  kedua  belah  pihak bahwa penggadai mengganti kerugian yang
10 Lembaran  Negara  Tahun  1960  No. 174720, Undang-Undang  No.  56  Prp  Tahun  1960 tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  pdf , www.bpn.go.id˒DocumentDowload.
11 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , (Yokyakarta: Liberty, 1981), hal.29.
diminta  pemegang  gadai  atau  penggarap. Demikian  pula  dengan  kolam  ikan  tanah perikanan  yang  diurus,  penggadai  harus memberi kesempatan bagi pemegang gadai atau pengusaha perikanan untuk menikamati  hasil  ikan  semusim  atau mengambil kembali hasil ikannya. 12
Menurut Effendi Peragin, gadai tanah yang dilaksanakan secara hukum adat mengandung unsur eksploitasi karena hasil yang  diterima  pemegang  gadai  dari  tanah yang  bersangkutan  pada  umumnya  jauh lebih  besar  dari  gadai  yang  diterima pemilik tanah. 13
Pada umumnya gadai tanah pertanian  yang  diterapkan  di  masyarakat adalah  berdasarkan  ketentuan  hukum  adat karena  transaksi  gadai  ini  ternyata  adalah salah  satu  transaksi  tanah  yang  bersumber dari hukum adat yang biasa dikenal dengan istilah  pagang  gadai.  Gadai  tanah  adalah merupakan  pranata  yang  muncul  dari realisasi kehidupan sosial yang mengandung  nilai  hukum  dan  akan    tetapi berada  dalam  kehidupan  manusia  yang menggunakannya. 14 Lebih lanjut, bila diperhatikan pengertian gadai yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang  No.  56  Prp  tahun  1960 angka 9a di atas terlihat  maknanya hampir
12 Abdul Aziz Dahlan ,Op.Cit., hal. 385.
13 Effendi Peragin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 195
14 Refliza, Op.Cit ., h. 9.
sama dengan pengertian gadai dan penerapannya menurut hukum adat. Dengan demikian dapat dipahami pengertian  tersebut  diambil  dari  bentuk pelaksanaan gadai yang diterapkan masyarakat  pada  umumnya  yang  didasari oleh hukum adat.
Dari  beberapa  pengertian  gadai yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  gadai  (gadai  tanah pertanian)  adalah  penyerahan  sebidang tanah  oleh  seseorang  kepada  orang  lain dengan  menerima  uang  pinjaman  (gadai), dengan  ketentuan  tanah  tersebut  dapat kembali kepada pemiliknya apabila ia telah membayar  uang  tebusan  sebanyak  uang yang dipinjam (uang gadai).
Adapun dasar hukum gadai sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  atau Burgerlijk  Wetboek  (BW),  terdapat  dalam Buku  ke-dua  tentang  Kebendaan,  Bab  ke Dua  Puluh,  Pasal  1150-1161.  Hak  gadai menurut  KUHPer  adalah  mengenai  barang yang bergerak saja dan tidak termasuk hak gadai  mengenai  tanah  pertanian.  Terhadap gadai tanah pertanian, secara khusus diatur dalam  Undang-Undang    No.  56  Prp  tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Lahan Pertanian yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1),  (2),  dan  (3).  Yang  mana  dalam Undang-undang  tersebut  mengatur  tentang pelaksanaan gadai.
Undang-Undang  No.  56/Prp/1960 merupakan  lanjutan    dari  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  Pasal  53  ayat  (1) yaitu:  “Hak-hak  yang  sifatnya  sementara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  16 ayat  1  huruf  h.  ialah  hak  gadai,  hak  bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian  diatur  untuk  membatasi  sifat- sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang  ini  dan  hak-hak  tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”. 15 Menurut  ketentuan  Mahkmah Agung  di  dalam  Putusan  tanggal  6  Maret 1971 No.180/K/Sip/1970: Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua  belah  pihak,  karena  hal  itu  sangat bertentangan  dengan  prinsip  lembaga gadai . 16
Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan  gadai  diatur  dalam  pasal  7 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UU  No.  56/Prp/1960 tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian, yaitu:
Barangsiapa menguasai tanah pertanian  dengan  hak-gadai  yang  pada mulai  berlakunya  Peraturan  ini  sudah berlangsung  7  tahun  atau  lebih,  wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya  dalam  waktu  sebulan  setelah
15 Subekti dan Tjitrosudibio, Op Cit , h. 530.
16 Boedi Harsono, Op.Cit , hal. 392.
tanaman  yang  ada  selesai  dipanen,  dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
(1) Mengenai  hak-gadai  yang  pada  mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung  7  tahun,  maka  pemilik tanahnya  berhak  untuk  memintanya kembali  setiap  waktu  setelah  tanaman yang  ada  selesai  dipanen,    dengan membayar  uang  tebusan    yang besarnya dihitung menurut rumus :
( 7 ½) – masa berlangsungnya hak gadai x jumlah uang gadai
7
(2) Dengan  ketentuan  bahwa  sewaktu- waktu  hak-gadai  itu  telah  berlangsung 7  tahun  maka  pemegang  gadai  wajib mengembalikan  tanah  tersebut  tanpa pembayaran  uang  tebusan,  dalam waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang ada  selesai  dipanen.  Ketentuan  dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai  yang  diadakan  sesudah mulai berlakunya Peraturan ini. 17
Atas dasar ketentuan ayat (1) di atas, jika gadai tanah yang sudah berlangsung 7 tahun  atau  lebih  maka  tanah  harus dikembalikan  kepada  pemilik  tanah  tanpa uang tebusan dalam  waktu  sebulan setelah tanaman  yang  ada  dipanen.  Hal  ini diasumsikan  bahwa  pemegang  gadai  yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau  lebih,  maka  hasilnya  akan  melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.
17 Lembaran  Negara  Tahun  1960  No. 174720, Undang-Undang  No.  56  Prp  Tahun  1960 tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  pdf , www.bpn.go.id˒DocumentDowload
Contoh kasus : Pada tahun 2000 Amir
menggadaikan  tanah  pertaniannya  kepada Udin  dengan  uang  gadai  sebesar  Rp. 5.000.000,-(lima  juta  rupiah).  Pada  tahun 2004  Amir  sudah  mempunyai  uang  dan ingin menebus tanahnya. Berapakah besarnya  uang  tebusan  yang  harus  dibayar oleh Amir kepada Udin?
Jawabannya:
Uang  gadai  pada  tahun  2000  sebesar  Rp. 5.000.000,-(lima  juta  rupiah),  lamanya gadai  adalah 4 tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai 2004.
Besarnya uang tebusan adalah:
7 ½ - 4 x 5.000.000  = Rp. 2.500.000
7
Uang  gadai  dalam  gadai  tanah pertanian  tidak  selalu  berbentuk  uang. Kadang-kadang  uang  gadainya  dalam bentuk  perhiasan  (emas).  Apabila  uang gadainya  dalam  bentuk  emas  maka besarnya  uang  tebusan  didasarkan  pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal  11  Mei  1955  Nomor  26 K/Sip/1955,  yang  menetapkan  bahwa adalah  pantas  dan  sesuai  dengan  rasa keadilan,  apabila  dalam  hal  menggadai tanah  kedua  belah  pihak  masing-masing memikul  separuh  dari  risiko  kemungkinan perubahan  harga  nilai  uang  rupiah,  diukur dari  perbedaan  harga  emas  pada  waktu
menggadaikan  dan  waktu  menebus  tanah itu. 18
Dari isi Pasal 7 UU No.
56/Prp/1960  dapat  diketahui  bahwa  yang menjadi  sifat  dan  ciri-ciri  pelaksanaan gadai  menurut  Hukum  Agraria  Nasional adalah:
a. Hak  gadai  tanah  jangka  waktunya terbatas, yaitu 7 tahun;
b. Jika  gadai  tanah  sudah  berlangsung selama  7  tahun,  maka  hak  kuasa  atas tanah yang digadaikan berpindah dengan sendirinya kepada pemilik tanah tanpa  harus  memberikan  uang  tebusan lagi;
c. Pemilik  dapat  melakukan  penebusan tanah  yang  digadaikan  sewaktu-waktu dengan membayar uang tebusan berdasarkan  rumus  yang  disebutkan  di atas.
Untuk  hapusnya  gadai  tanah  ini dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, diantaranya: 19
1) Telah dilakukan penebusan oleh pihak pemilik tanah (pemberi gadai);
2) Hak  gadai  sudah  berlangsung  7  tahun atau lebih;
3) Adanya  Putusan  Pengadilan  yang menyatakan  bahwa  pemegang  gadai menjadi  pemilik  atas  tanah  yang digadaikan karena pemilik tanah tidak
18 Urip  Santoso, Hukum  Agararia  dan Hak-Hak  Atas  Tanah, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2007), h.135-136.
19 Ibid ., hal. 138.
dapat  menebus  dalam  jangka  waktu yang  disepakati  oleh  kedua  belah pihak dalam gadai tanah;
4) Tanahnya  dicabut  untuk  kepentingan umum;
5) Tanahnya musnah.
Dari uraian di  atas, dapat  dipahami bahwa  ada  dua  hal  pokok  yang  menjadi aturan penting dalam UU No. 56/Prp/1960 terhadap  sistem  pelaksanaan  gadai  tanah pertanian,  yaitu  penentuan  jangka  waktu berlangsungnya gadai dan cara penebusannya. Adapun tujuan dari ketentuan  tentang  cara-cara  penebusan uang  gadai  adalah  untuk  mengurangi  sifat pemerasan  yang  kerap  kali  terjadi  pada pelaksanaan  gadai  sawah  yang  diterapkan masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini dilakukan  dalam  rangka  penertiban  dan melindungi  golongan  ekonomi  lemah (pemberi gadai).
Ketentuan  mengenai  pengembalian dan  penebusan  tanah  pertanian  yang digadaikan  itu  bukan  hanya  berlaku terhadap  gadai-menggadai  yang  sudah  ada pada  saat  berlakunya  Undang-Undang  No. 56  Prp  1960  (1  Januari  1961),  tetapi berlaku  juga  terhadap  gadai-menggadai yang  diadakan  sesudahnya.  Ketentuan- ketentuan  itupun  tidak  hanya  berlaku terhadap  tanah-tanah  gadai  yang  harus dikembalikan  karena  melebihi  maksimum, tetapi  terhadap  gadai-menggadai  tanah pertanian pada umumnya. Dengan
demikian gadai menggadai tanah pertanian selanjutnya  akan  mirip  dengan  “jual- tahunan” 20 .
Sesuai  isi  pasal  7  ayat  (1)  UU  No. 56/Prp/1960  dapat  dipahami  yang  menjadi objek  gadai  itu  adalah  berupa  tanah pertanian,  tentu  tanah  pertanian  yang dimaksud  adalah  dalam  bentuk  sawah pertanian  dan  juga  perkebunan  (tanah keras). Maka yang sering dijadikan sebagai objek gadai oleh masyarakat di kenagarian Simpang  Tonang  ini  adalah  dalam  bentuk sawah,  namun  bukan  berarti  dalam  bentuk perkebunan tidak pernah dilakukan.
Adapun  alasan  atau  motivasi  masyarakat nagari  Simpang  Tonang  menggadaikan sawahnya  sangat  beragam,    dan  biasanya transaksi  gadai  sawah  ini  dilakukan  untuk berbagai  keperluan  yang  mendesak  seperti keperluan  selamatan,  membayar  utang, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Meski  pendapatan  petani  ditunjang  usaha lainnya,  tetapi  petani  masih  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Itulah sebabnya mereka menggadaikan sawah.
20 Jual  tahunan  adalah  menjual  tanah  atau sawah  hanya  dalam  jangka  waktu  beberapa  tahun, jika  waktu  jatuh  tempo    yang  disepakati    antara penjual dan pembeli telah sampai maka sawah atau tanah  tersebut  kembali  lagi  ke  pemiliknya.  Dalam hukum  Islam  jual  beli  tahunan  ini  disebut  dengan istilah jual beli Wafa’ yaitu orang yang butuh uang menjual suatu barang dengan janji, bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi.(Sayyid Sabiq. Jilid 12)
Adapun  pelaksanaan  gadai  yang dilakukan oleh masyarakat Simpang Tonang  terdiri  dari  tiga  bentuk.  Secara sederhana dapat dikatakan, dari tiga bentuk pelaksanaan  gadai  yang  diterapkan  belum ada  yang  sesuai  dengan  aturan  UU  No. 56/Prp/1960.  Secara  rinci  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pihak penggadai datang kepada pemegang  gadai  untuk  meminjam sejumlah uang, kemudian ia menyerahkan  sawah/tanahnya.  Setelah pemegang  gadai  memberi  pinjaman uang,  dengan  sendirinya  sawah  atau tanah tersebut berada di bawah kekuasaan  pemegang  gadai  dan  ia berhak untuk memanfaatkannya, hingga penggadai melunasi utangnya. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan  kesepakatan  dalam  bentuk lisan saja, baik  dalam hal  jangka waktu ataupun  dalam  pengelolaannya.  Dalam hal  ini  hanya  menganut  azas  saling percaya.
Dari  segi  penguasaan  dan  yang mengelola barang gadai, maka pelaksanaan gadai  dalam  bentuk  pertama  ini  telah sesuai  dengan  UU  No.  56/Prp/1960,  yaitu sawah  yang  digadaikan  kekuasaannya berpindah  kepada  pemegang  gadai  dalam pengelolaannya ataupun hasil yang didapatkan.  Namun  tidak  sesuai  dalam penetapan jangka waktu, karena dalam UU No. 56/Prp/1960 jangka waktu penguasaan
terhadap  barang  gadai  (sawah)  ditetapkan selama  7  tahun  tanpa  kewajiban  tebus. Sedangkan  jangka  waktu  gadai  yang diterapkan  di  kenagarian  Simpang  Tonang tidak  ditetapkan  jangka  waktunya  dan sawah gadai harus ditebus meskipun gadai telah  berlangsung  lewat  dari  7  tahun. Dalam  arti  lain,  gadai  dapat  saja  terus berjalan  dalam  jangka  waktu  yang  sangat lama  bahkan  setelah  penggadai  meninggal dunia, gadai akan tetap berlangsung selama penggadai  atau  ahli  waris  belum  bisa menebusnya.
Selanjutnya transaksi gadai dilakukan secara lisan saja dengan menganut  azas  saling  percaya.  Terhadap hal ini, jika terjadi sengketa/perselisihan di antara kedua belah pihak tentu akan sangat sulit untuk menyelesaikannya secara hukum.  Meskipun  biasanya  jika  terjadi perselisihan  antara  kedua  belah  pihak selalu  diselesaikan  secara  kekeluargaan dan diselesaikan oleh kepala kaum, namun tidak tertutup kemungkinan di antara kedua belah  ada  yang  merasa  tidak  puas  dengan keputusan  yang  ditetapkan  sehingga  ingin meneruskan  permaslahan  itu  diselesaikan secara hukum (pengadilan). Jika dilanjutkan  ke  pengadilan  tentu  akan diminta bukti transaksi yang sah,
sementara  transaksi  gadai  tidak  dilakukan secara  tertulis  sehingga  akan  dapat menghambat  proses  hukum  sesuai  yg diinginkan  para  pihak.  Keputusan  hukum
tidak dapat diperoleh, maka status gadaipun  akan  semakin  tak  jelas.  Dengan permasalahan yang demikian dapat menimbulkan ketidakrukunan dalam bermasyarakat.
2. Penggadai  datang  kepada  pemegang gadai  untuk  meminjam  sejumlah  uang dan menggadaikan sawah untuk dimanfaatkan  oleh  pemegang  gadai dengan jangka waktu tertentu. Transaksi ini  biasanya  dengan  membuat  surat perjanjian.
Untuk  bentuk  gadai  yang  kedua, yang  mana  jangka  waktu  jatuh  temponya ditentukan.  Hak  mengelola  terdapat  pada pihak  pemegang  gadai,  jika  waktu  yang telah  disepakati  telah  sampai  maka  barang gadai/sawah  berpindah  kembali  secara sendirinya  kepada  pihak  penggadai  tanpa harus  ada  uang  tebusan  lagi.  Tidak  peduli apakah  sawah  tersebut  jadi  dikelola  atau tidak  dikelola  oleh  pemegang  gadai.  Dan biasanya waktu gadainya tidak berlangsung  begitu  lama,  waktu  gadai  itu berkisar  antara  2-6  tahun  saja.  Transaksi ini  masyarakat  menamainya  dengan  sewa tanah pertanian, bukan gadai. Jika demikan permasalahan ini bukan termasuk transaksi yang  diatur  dalam  pasal  7  UU  No. 56/Prp/1960.
3. Benda  gadai  tetap  berada  dalam kekuasaan  penggadai,  penggadai  yang mengelolanya. Dengan ketentuan penggadai berkewajiban untuk
menyerahkan  setengah  atau  sepertiga hasil  panen  setiap  selesai  panen.  Hal tersebut  berlangsung  hingga  pihak penggadai melakukan penebusan terhadap  sawah  gadainya.  Transaksi  ini biasanya juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dalam bentuk lisan saja.
Beda  lagi  halnya  dengan  Gadai dalam  bentuk  ketiga  ini,  yang  mengelola sawah  gadai  itu  tetap  pada  pihak penggadai,  namun  ada  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  yaitu  menyerahkan sepertiga  atau  seperdua  hasil  panen  setiap kali  panen  selama  uang  yang  dipinjam penggadai  belum  ditebus  kepada  penerima gadai.  Walau  dalam  jangka  waktu  yang lama dengan perkiraan hasil sepertiga yang diterima  oleh  penerima  gadai  sudah mencukupi  untuk  melunasi  utang  si penggadai,  namun  hal  itu  tidak  ada berpengaruh terhadap utang penggadai dan jumlah  yang  harus  ditebus  juga  masih dalam jumlah yang sama.
Dari  pelaksanaan  gadai  bentuk  ini juga belum sesuai dengan aturan pelaksanaan gadai  yang diatur dalam pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 karena jangka gadai tak  ada  ditentukan  dan  untuk  kembalinya sawah  gadai  tetap  harus  ditebus  terlebih dulu.  Ketentuan  tentang  pemegang  gadai yang mengelola sawah gadai ini disebabkan  pihak  penerima  gadai  tidak sanggup mengelola sendiri sawah gadainya.  Ini  juga  jelas  terlihat  dari
ketentuan yang ditetapkan bahwa meskipun  hak  mengelola  berada  pihak penggadai  namun  penggadai  mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil ke pihak penerima  gadai  setiap  kali  panen.  Dapat dinilai bahwa bentuk pelaksanaan gadai ini sama  saja  dengan  pelaksanaan  gadai  yang diterapkan  masyarakat  di  daerah  lainnya yang  memakai  aturan  sesuai  ketentuan hukum  adat.  Kemudian  pelaksanaan  gadai seperti  ini  juga  terlihat  seolah-olah penggadai  menyewa  tanahnya  sendiri sebelum tanah tersebut dapat ia tebus.
Dari analisis di atas dapat dipahami bahwa  pelaksanaan  gadai  yang  diterapkan di  kenagarian  Simpang  Tonang  adalah sesuai  aturan  hukum  adat  yang  berlaku  di daerah  itu.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari ciri-ciri gadai menurut hukum adat, yaitu: a. Hak menebus tidak mungkin kadaluwarsa;
b. Pemegang  gadai  selalu  berhak  untuk mengulanggadaikan tanahnya;
c. Pemegang  gadai  tidak  boleh  menuntut supaya tanahnya segera ditebus. 21
Lebih lanjut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai yang diterapkan masyarakat Simpang Tonang belum diterapakan  sesuai  aturan  pasal  7  UU  No. 56/Prp/1960,  yang  jangka  waktu  gadai hanya  dibolehkan  selama  7  tahun  dan sawah gadai dikembalikan kepada
21 Urip Santoso, Op.Cit ., h. 132-133.
pemiliknya  tanpa  uang  tebusan.  Jelas terlihat  bahwa  tujuan  dari  pasal  7  UU  No.
56/Prp/1960 untuk memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  golongan ekonomi  lemah  serta  menghindari  unsur eksploitasi  belum  tercapai  karena  pada umumnya  penerima  gadai  kedudukan ekonominya  lebih  kuat  dibanding  dengan pemilik tanah (pengggadai). Apabila pelaksanaan  gadai  yang  diterapkan  masih sesuai  hukum  adat,  yang  kebanyakan pelaksanaannya  tidak  berpihak  kepada golongan  ekonomi  rendah,  tentu  akan menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat.
Kemudian, setelah dilakukan pertanyaan tentang  apakah masyarakat dan tokoh  masyarakat  mengetahui  tentang aturan  pelaksanaan  gadai  dalam  UU  No. 56/Prp/1960, dan  rata-rata menjawab tidak mengetahui. Jika masyarakat/tokoh masyarakat  tidak  mengetahui  tentang aturan ini, secara otomatis Undang-undang ini  tidak  akan  dapat  direalisasikan  dan persepi mereka terhadap UU No. 56/Prp/1960  juga  tidak  dapat  ditemukan. Terlebih  pelaksanaan  gadai  secara  hukum adat juga telah diperaktekkan oleh masyarakat  sejak  lama  dan  sudah  menjadi kebiasaan  masyarakat  Simpang  Tonang. Perbuatan  yang  sudah  menjadi  kebiasaan masyarakat  akan  sangat  sulit  untuk merubahnya. Menurut masyarakat,
kerelaan  kedua  belah  pihak  sudah  dapat
menjadi  dasar  kebolehan  pelaksanaan gadai tersebut, karena dalam gadai ini juga terdapat unsur tolong menolong antara para pihak. Dan sudah sewajarnya pula pemegang  gadai  mendapatkan  keuntungan dari  sawah  gadaian,  karena  uang  yang dipinjamkan kepada penggadai jika dijadikan modal untuk usaha lain kemungkinan ia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dibandingkan  yang  diperolehnya  dari  hasil sawah  gadai  tersebut.  Kebiasaan  ini  sudah lama terjadi dan pihak masing-masing juga sama-sama setuju.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat dilihat bahwa sistem gadai yang dilaksanakan  di  nagari  Simpang  Tonang, pada umumnya masyarakat/tokoh masyarakat  memberikan  pendapat  boleh dilaksanakan.  Karena  gadai  dilakuakan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak,  dan  dalam  gadai  ini  juga  terdapat unsur  tolong  menolong  antar  sesama. Selain  itu,  pelaksanaan  gadai  dengan sistem  yang  dijelaskan  sebelumnya  sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Simpang Tonang. Dan menurut masyarakat/tokoh masyarakat, jika UU No. 56/Prp/1960  ini  diterapkan  akan  dapat menyebabkan  perselisihan  di  antara  para pihak  yang  telah  melaksanakan  gadai sawah  karena  akan  ada  yang  merasa dirugikan.

## C. Kesimpulan
Dari pemaparan di atas maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa:  Pertama, pelaksanaan  gadai  di  nagari  Simpang Tonang  bila  ditinjau  dari  pandangan  UU No.  56/Prp/1960  tentang  Penetapan  Luas Lahan  Pertanian,  gadai  tersebut  belum sesuai dengan Undang-Undang ini. Pelaksanaan  gadai  yang  diterapkan  masih berdasarkan  aturan  hukum  adat  yang berlaku  di  daerah  itu.  Pelaksanaan  gadai yang diterapkan lebih cenderung menguntungkan  pihak  penerima  gadai yang  diwarnai  unsur  pemerasan  terhadap penggadai.  Kedua,  Jika  pelaksanaan  gadai
yang diterapkan adalah berdasarkan hukum adat, maka tujuan dari UU No. 56/Prp/1960  tentu  belum  dapat  dicapai. Ketiga, Terhadap persepsi/pandangan masayrakat/tokoh masyarakat tentang aturan  gadai  dalam  UU  No.  56/Prp/1960, mereka  menilai  bahwa  jika  aturan  itu diterapkan  maka  banyak  masyarakat  yang tidak akan menerima dan bisa menimbulkan perselisihan, karena pelaksanaan gadai secara hukum adat telah menjadi kebiasaan yang dianut masyarakat sejak  lama  dan  pelaksanaan  gadai  sesuai aturan UU No. 56/Prp/1960 belum dikenal oleh masyarakat.
Reference Aermadepa, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat  Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian, Jurnal Konstitusi :
Volume  13  Nomor  3,  September 2016.
Dahlan , Abdul  Aziz, Ensiklopedi  Hukum
Islam, Jakarta  :  PT.  Ichtiar  Baru
Van Hoeve, 2000.
Gresnews.com, Hukum gadai tanah pertanian, diakses dari http://www.gresnews.com/berita/ti ps/82148-hukum-gadai-tanah- pertanian-/ , pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 15.58.
Harsono, Boedi, Hukum Agraria
Indonesia:  Sejarah  Pembentukan
Undang-Undang  Pokok  Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya , Jakarta:
Djambatan, 2008. Hasan,  M.  Iqbal, Pokok-Pokok  Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  Gramedia,  cet. ketiga, tahun 2015.
Lembaran  Negara  Tahun  1960  No.
174720, Undang-Undang  No.  56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian
Pdf ,
www.bpn.go.id˒DocumentDowloa d.
Nurdin,  Ridwan,    Tinjauan  Sosiologis Tentang Pegadain Terhadap Tanah Pertanian, Menurut
Undang-Undang  Nomor  56  Prp
Tahun  1960, Jurnal  Justisia ,  Vol 4 No. 1 (2019).
Peragin,  Effendi, Hukum  Agraria  Di Indonesia  Suatu  Telaah  Dari Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum , Jakarta: Rajawali, 1989.
Refliza,  Kajian  Hukum  atas  Gadai  Tanah dalam  Masyarakat  Minangkabau di  Kecamatan  Sungayang  setelah Berlakunya  Undang-Undang  No. 56/PRP/1960  tentang  Penetapan Luas  Tanah  Pertanian, Premis
Law Jurnal : Vol. 01 (2015).
Ruchiyat, Eddy, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , Bandung: 2007.
Santoso,  Urip, Hukum  Agararia  dan  Hak- Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata , Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2009
Sudiyat,  Imam, Hukum  Adat  Sketsa  Asas , Yokyakarta: Liberty, 1981.