## PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN FREKUENSI RADIO (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps)

## David Indra Pratama
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: avidtama88@gmail.com

## ABSTRACT
The use of radio frequencies to be traded, assembled and used in the territory of the Republic of  Indonesia  needs  to  go  through  technical  or  licensing  requirements  that  have  been regulated  in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  36  of  1999  concerning Telecommunications,  but  nowadays  in  Indonesia  Frequent  theft  of  Radio  Frequency Spectrum  is  used  for  the  benefit  personally  in  making  profits  at  the expense  of  the  state,  so that  the  crime  of  theft  of  Radio  Frequency  must  be  dealt  with  by  the  legislation  in  force  in Indonesia.
Keywords: Crime, Judge, Crime, Theft, Frequency, Radio

## ABSTRAK
Penggunaan  frekuensi  radio  yang  di  perdagangkan,  dirakit  dan  digunakan  di  wilayah Republik Indonesia perlu melalui persyaratan teknis atau perizinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun sekarang  ini  di  Indonesia  sering  terjadi  pencurian  Spektrum  Frekuensi  Radio  digunakan untuk  kepentingan  pribadi  dalam  meraup  keuntungan  dengan  merugikan  negara,  sehingga tindak  pidana  pencurian  Frekuensi  Radio  tersebut  harus  ditindak  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Pidana, Hakim, Tindak Pidana, Pencurian, Frekuensi, Radio

## PENDAHULUAN
Telekomunikasi  khususnya  di  bidang  Penyiaran  radio  merupakan  salah  satu  media dan  sebagai  tempat  peluang  usaha  di  dalam  Penyiaran.  Banyak  penyiar  yang  dapat menyiarkannya  dengan  cara  mencuri  frekuensi  radionya.  Berdasarkan  hasil  monitoring  dan pendataan  di  lapangan  dan  dengan  melihat  data  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  khususnya  di  bidang  penggunaan  frekuensi  radio  tanpa  izin  di  daerah  Kota Salatiga Balai monitoring spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit kelas II Salatiga bekerja sama dengan dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, telah melakukan operasi  Penertiban  frekuensi  radio  di  Salatiga  dan  sekitarnya,  hasilnya  terdapat  pengusaha radio telah dinyatakan tidak memiliki ijin dari Pemerintah yaitu dengan terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman sebagai direktur utama PT Bahana  As-Sunnah  yang bergerak usaha  di bidang Penyiaran radio.
Berbagai  bentuk  tindak  pidana  Telekomunikasi  di  dalam  usaha  di  bidang  Penyiaran, salah  satunya  sejumlah  fakta  terjadinya  berbagai  bentuk  penggunaan  frekuensi  radio  tanpa ijin  dalam  Penyiaran  dimana  sebagian  besar  korbannya  adalah  pengusaha  yang  telah memiliki  izin  dalam  menyiar,  masyarakat  dan  Pemerintah.  Berbagai  dampak  penggunaan frekuensi  radio  tanpa  izin  yang  mengancam  pengusaha  khususnya  dalam  bidang  Penyiaran radio  ini  merupakan  fakta  hukum  yang  harus  menjadi  pertimbangan  utama    dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam berusaha. Penggunaan frekuensi radio  tanpa  izin  dalam  Penyiaran  merupakan  masalah  bagi  sesama  pengusaha  di  bidang Penyiaran radio, hal ini pengusaha  yang  melakukan tindak pidana tersebut berlaku adil bagi pengusaha  yang  memiliki  izin  dalam  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  dalam  menyiar (Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999).
Salah  satu  tujuan  dalam  Penyiaran  radio  adalah  untuk  memberikan  suatu  informasi bagi  masyarakat,  serta  menguntungkan  bagi  pengusaha  tersebut  di  dalam  berbisnis  dan memberikan  keuntungan  bagi  khas  negara  demi  kemakmuran  rakyat.  radio  sebagai  media komunikasi  yang  memberikan  peluang  untuk  pengusaha  yang  menjajikan  keuntungan ekonomi  yang  tinggi  merupakan  tempat  rawan  untuk  munculnya  tindakkan  pidana penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  tanpa  izin  yang  menyebabkan  kerugian  negara. Selanjutnya tindak pidana tersebut di dalam Pasal 53 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 4 (empat tahun ) UU Nomor 36 tahun 1999.
Pasal  53  huruf  (1)  tersebut  UU  Telekomunikasi  tersebut,  perlu  adanya  kualifikasi mengenai “pencurian” dimana dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tidak memberikan pengertian tentang  hal  ini,  sehingga  diperlukan  penafsiran  secara  sistematis.  Berdasarkan  hal  tersebut Penting  adanya  suatu  analisis  mengenai  bagaimana  sebenarnya  penentuan  tindak  pidana pencurian spectrum frekuensi radio berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999.
Perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum  untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan  kesejahteran  masyarakat,  sebab  kecenderungan  melakukan  pelanggaran  hukum  untuk memperoleh  keuntungan  yang  sebesarbesarnya  telah  menjadi  realita  masyarakat. 1 Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak  selalu  dengan  menggunakan  sanksi  pidana,  melainkan  juga  dapat  diterapkan  sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan  sanksi  pidana  sebagai  sanksi  yang  primadona,  sehingga  keberadaan  sanksi tindakan  menjadi  tidak  sepopuler  sanksi pidana.  Menyikapi  keadaan-keadaan  tersebut  maka kebijakan  pengaturan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  pencurian  frekuensi  dapat  digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  analitis .  Sedangkan  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Data  yang  didapat  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif kualitatif.
1 Mahmud Muliadi dan Feri Antoni surbakti, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Korporasi , Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 9.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Pidana  Oleh  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Frekuensi Radio Pada Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal  dan Putusan  Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps
Unsur-unsur  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  365  ayat  (2)  ke-2  KUHP  pada Putusan  Nomor:  91/Pid.B/2013/PN.Sal  dan  Putusan  Nomor:  559/Pid.Sus/2018/PN  Dps adalah sebagai berikut:
1. Barang Siapa
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan  bahwa  terdakwa  (Arif  Arinto dan  Pujiwanto)  sebagai  orang  yang  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  sebagaimana  ketentuan  Pasal  155  ayat  (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan  mendengar  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  sehingga  terdakwa tergolong  mampu  secara  hukum  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  6 Februari  2013  sekitar  pukul  09.30  wib  atau  pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Februari tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel.  Bangunsari  Kec.  Sidomukti  Kota  Salatiga,  setidak-tidaknya  di  suatu  tempat dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Salatiga  telah  menggunakan  spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  terbukti  telah  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “menggunakan  spectrum  frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  mempunyai  maksud  untuk memiliki, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.
5. Unsur Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk  memungkinkan melarikan  diri  sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap  menguasai  barang  yang dicuri.  Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa  saksi-saksi  dan terdakwa dikenali sebagai milik PT. Bahana As-Sunnah yang berdasarkan fakta-fakta persidangan  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  memancarkan  STL/Link  secara  ilegal, maka  menurut  pendapat  Majelis  barang  bukti  tersebut  dikualifikasikan  sebagai  alat kejahatan, sehingga akan lebih baik untuk dirampas dan dimusnahkan.
6. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama
7. Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dari  persidangan,  telah  nyata  bahwa perbuatan  pencurian  yang  dilakukan  oleh  Arif  Arinto  dan  Pujiwanto,  mengetahui peran  masing-masing,  yaitu  Terdakwa  Arif  Arinto  berperan  sebagai  Direktur  Utama PT.  Bahana  As  Sunnah  tentang  penggunaan  frekuensi  radio  117.940  MHz  serta perizinannya,  ternyata  tidak  memiliki  Izin  Stasiun  Radio  (ISR)  dari  Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan  penyitaan  barang  bukti  berupa  STL/Link  Merk:  tidak  ada  Type  :  tidak  ada nomor serie : tidak ada (Cassing berwama hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2  MHz)  selanjutnya  barang  bukti  tersebut  dibawa  ke  Balmon  Kelas  II  Semarang, Terdakwa Pujiwanto yang telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau  menggunakan  perangkat  telekominikasi  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  teknis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Apabila  melihat  dari  Putusan  Nomor:  91/Pid.B/2013/PN.Sal  dan  Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:
a. Kesalahan  dari  pelaku  hal  pertama  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  sebelum menjatuhkan  putusan  adalah:  Melihat  unsur  kesalahan  dari  pelaku  apakah  telah memenuhi  semua  unsur  dari  pasal  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum yaitu  Pasal  365  ayat  (2)  ke-2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang- undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  49  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan  Umum,  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang  diperoleh  dipersidangan  dengan  mendengarkan  keterangan  dari  terdakwa, saksi-saksi  yang  melihat  kejadian  tersebut.  Keterangan  dari  saksi-saksi  dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.
b. Tidak  ditemukannya  alasan  pemaaf  dan  pembenar  sebagai  alasan  penghapusan pidana.
c. Barang  bukti  yang  ada  dalam  persidangan.  Dalam  hal  ini  hakim  telah  didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam Pasal 183 juncto Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.
B. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio
Putusan Pengadilan Nomor:
91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps
Pada  penyelenggaraan  musyawarah  hakim  guna  menyusun  putusan,  majelis Hakim  harus  mempertimbangkan  keseluruhan  dokumen  yang  syahih  dan  keseluruhan fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Berbagai  polemik  dan  diskursus  para  pakar yang terjadi di luar persidangan, maupun pemberitaan yang genjar melalui media massa yang  tidak  jarang  menyudutkan  maupun  menjadikan  terdakwa  seolah  menjadi
“pahlawan” tidak boleh, bahkan terlarang dijadikan faktor yang mempengaruhi putusan Hakim yang nantinya dihasilkan.
Pengesampingan analisir di luar fakta persidangan demikian sejatinya digunakan untuk  memperoleh  sebuah  putusan  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan  mempunyai kebermanfaatan  setelah  dijatuhkan  atas  diri  terdakwa  nantinya.  Oleh  karenanya pencermatan  terhadap  Surat  Dakwaan,  Nota  Keberatan,  Alat  Bukti  dan  segala  sesuatu yang  terungkap  serta  terbukti  di  persidangan,  Surat  Tuntutan (Requisitoir), Nota Pembelaan (Pleidooi) maupun Replik dan Duplik, mutlak dilakukan oleh majelis Hakim untuk  menghasilkan  dokumen  putusan. 2 Putusan  Hakim  merupakan  akhir  dari  suatu perkara  yang  disidangkan  untuk  memberikan  keputusan  mengenai  tindak  pidana  yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Dalam  menjatuhkan  putusan  Hakim  harus mempertimbangkan  banyak  hal  karena  nantinya  putusan  tersebut  akan  menjadi  sorotan dalam  masyarakat  atau  bahkan  akan  menimbulkan  kontroversi.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  mempertimbangkan  banyak  hal,  dimana  sebagian  besar  Hakim  di Indonesia  menggunakan  jenis  pertimbangan  yang  sifatnya  yuridis  maupun  non  yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu:

## 1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis
Dalam  suatu  persidangan  mengenai  suatu  perkara  terdapat  fakta  hukum  atau fakta yuridis. Undang-undang pun telah menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan,  inilah  yang  disebut  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis,  yang  digunakan Hakim.  Hal  tersebut  merupakan  hal  pokok  yang  harus  ada  untuk  dapat dipertimbangkan  sebelum  Hakim  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara.  Hal- hal yang dimaksud tersebut antara lain: 3
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dakwaan antara lain memuat:
1) Identitas  terdakwa  Menyatakan  terdakwa  Arif  Arinto  dan  Pujiwanto  dengan identitas sebagai pegawai swasta.
2) Locus dan Tempus Delicti
Locus Delikti dari tindak pidana pencurian dengan suatu tempat dalam daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Salatiga  telah  menggunakan  spectrum  frekuensi radio  dan  orbit  satelit  tanpa  ijin  Pemerintah  dan  tindak  pidana  “merakit  dan menggunakan  perangkat  telekomunikasi  di  wilayah  Negara  RI  yang  tidak memperhatikan  persyaratan  teknis  dan  ijin  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundangundangan  yang  berlaku”  dan  “menggunakan  spectrum  frekuensi radio tanpa mendapat ijin dari Pemerintah”.
Untuk  Tempus  Delicti  itu  sendiri  adalah  pada  hari  Rabu  tanggal  6  Februari 2013  sekitar  pukul  09.30  wib  atau  pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Februari
2 Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, Loc. Cit ., hlm. 238
3 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 212- 216.
tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel.
Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidak-tidaknya  dalam  waktu  lain  dalam  tahun  2015,  bertempat  di  Toko Proton Elektronik Jalan Nangka Utara  Gang Sangging Nomor 15  Lingkungan Banjar  Tegeh  Kori  Kelurahan  Tonja  Kecamatan  Denpasar  Utara  Kota Denpasar.
3) Tindak pidana yang dilakukan;
Menyatakan  terdakwa  Arif  Arinto  dan  Pujiwanto  dengan  identitas  tersebut  di atas juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian  dan  tanpa  hak  menguasai  atau  menggunakan  spectrum  frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.
4) Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya. Adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
b. Keterangan Saksi
Hal  lain  yang  mempunyai    arti    tak    kalah    penting    dalam  suatu  proses peradilan    adalah  mengenai  keterangan  saksi,  karena  melalui  keterangan  saksi dapat digali informasi sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  sepanjang  keterangan  itu  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  alami  sendiri,  dan  harus  disampaikan  di dalam  persidangan  dengan  mengangkat  sumpah.  Keterangan  saksi  menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.
Hakim  dapat  mendengar  dan  mempertimbangkan  keterangan  antara  saksi yang satu dengan yang lain lalu dinilai kesesuainnya apaibla saksi yang dihadirkan lebih  dari  satu.  Dalam  Pasal  185  ayat  (4)  KUHAP  dibahas  mengenai  keterangan beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri  dalam  persidangan,  tanpa  adanya  hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya  kejadian  atau  keadaan  tertentu,  sangatlah  tidak  berguna.  Karena  “apabila kesaksian  yang  diberikan  adalah  yang  sesungguhnya  seharusnya  terdapat  benang merah  yang  dapat  disimpulkan  sebagai  bukti  terjadinya  tindak  pidana  yang didakwakan kepada terdakwa”. 4
Keterangan saksi diperoleh dalam perkara ini sebanyak 11 saksi, yatiu:
1) Budi Widarto
Bahwa  keterangan  saksi  didepan  Penyidik  benar;  Bahwa  Pada  hari  Rabu tanggal  6  Februari  2013  sekitar  pukul  09.30  wib  saksi  bersama  Tim penanganan  gangguan  melakukan  pemantaun  pada  frekuensi  penerbangan dengan  menggunakan  peralatan  monitoring  spektrum  analyzer/  alat  ukur penggunaan  frekuensi  radio  dan  Direction  Finder  atau  penunjuk  arah, menemukan  pada  frekuensi  117.940  MHz  dipergunakan  sebagai  STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah;
4 M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 288-289.
2) Saksi Agung Yulianto
Bahwa  keterangan  saksi  didepan  Penyidik  benar;  Bahwa  saksi  adalah  teknisi PT. Bahana As Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, sejak  Nopember  2011;  Bahwa  siaran  radio  PT.  Bahana  As  Sunnah menggunakan STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz sejak kapan kurang tahu karena saksi melanjutkan teknisi yang dahulu; Bahwa STL/Link stasiun radio siaran Bahana As Sunnah pada frekuensi radio 117.940 MHz dipancarkan dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga dan diterima STL/Link di Desa Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
3) Saksi Joko Sulistiyono
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi adalah direktur yang  menangani  perijinan  dan  operasional  bagian  penyiaran  PT.  Bahana  As- Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga; Bahwa struktur organisasi  perusahaan  PT.  Bahana  AsSunnah  berdasarkan  akta  perubahan sebagai  Direktur  Utama  Arif  Arinto,  Direktur  I  Eko  Yulianto,  Direktur  II Djoko  Sulistyono;  Bahwa  saksi  mengetahui  stasiun  radio  siaran  PT.  Bahana As-Sunnah menggunakan STL/Link yang memasang Agung Yuliyanto namun saksi  tidak  tahu  pasti  siapa  yang  memerintah  memasang  STL/Link  pada frekuensi 117.940 MHz.;
4) Saksi Muhammad Zaenal Arifin
Bahwa  keterangan  saksi  didepan  Penyidik  benar;  Bahwa  saksi  bekerja    di perusahaan  Karyawan  PT.  Bahana  As-Sunnah  yang  beralamat  di  Jl.  Brigjen Sudiarto  No.  16  Salatiga  sebagai  penyiar  lebih  kurang  2  tahun  ;  Bahwa struktur  organisasi  perusahaan  PT.  Bahana  AsSunnah  berdasarkan  akta perubahan  sebagai  Direktur  Utama  Arif  Arinto,  Direktur  I  Eko  Yulianto, Direktur II Djoko Sulistyono; Bahwa sekarang PT Bahana As Sunah beralamat di  Ngemplak  Kumpulrejo  Salatiga  dengan  frekuensi  yang  digunakan  yaitu 93,2 Mhz.; Bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, menggunakan STL/Link, namun saksi tidak  tahu  pasti  siapa  yang  memerintah  memasang  pada  frekuensi  117.940 MHz.;  Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  frekuensi  radio  117.940  MHz  untuk jalur penerbangan;
5) Saksi EKO YULIANTO
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana  As-Sunnah  yang  beralamat  di  Jl.  Brigjen  Sudiarto  No.  16  Salatiga lebih kurang 2 tahun, sebagai Direktur I yaitu sebagai divisi penyiaran; Bahwa saksi  tahu  pernah  ada  telepon  dari  Balmon  yang  mengatakan  agar  frekuensi 117 Mhz tidak boleh digunakan; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan diperidangan;
6) Saksi PURWANTO
Bahwa  keterangan  saksi  didepan  Penyidik  benar;  Bahwa  saksi  bertugas  pada pengendali  frekunsi  Balai  Monitor  Spektrum  Semarang;  Bahwa  pada  hari Rabu  tanggal  6  Februari  2013  sekitar  pukul  09.30  wib  saksi  bersama  Tim penanganan  gangguan  melakukan  pemantaun  pada  frekuensi  penerbangan
dengan  menggunakan  peralatan  monitoring  spektrum  analyzer/alat  ukur penggunaan  frekuensi  radio  dan  Direction  Finder  atau  penunjuk  arah,  pada saat  itu  ditemukan  pada  frekuensi  117.940  MHz  dipergunakan  sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunna, yang sumber pancarannya dari radio siaran  tersebut  berada  di  Jl.  Brigjen  Sudiarto  No.  16  Salatiga;  Bahwa  atas penemuan  tersebut  kemudian  penyidik  PNS  Balmon  Kelas  II  Semarang melakukan pemeriksaan dan menanyakan tentang penggunaan frekuensi radio 117.940  MHz  serta  perizinannya,  ternyata  tidak  memiliki  Izin  Stasiun  Radio (ISR)  dari  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan Informatika  kemudian  Penyidik  PNS  mengambil  tindakan  penyitaan  barang bukti berupa STL/  Link merk tidak ada, type tidak ada nomor serie tidak ada cassing  berwarna  hitam  ditempel  stiker  bertuliskan  Bass  FM  93.2  MHz.; Bahwa setahu saksi berdasarkan data base Balmon Kelas II Semarang, stasiun radio  siaran  PT.  Bahana  As  Sunnah  berdasarkan  Izin  Stasiun  Radio  (ISR) beralamat di Jl. Raya Salatiga-Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan  Kab.  Semarang,  namun  kenyataannya  alamat  studio  radio  siaran tersebut  menggunakan  STL/Link  117.940  MHz  memancar  dari  Jl.  Brigjen Sudiarto  No.  16  Salatiga;  Bahwa  sepengetahuan  saksi,  penggunaan  spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferens  terhadap  pengguna  frekuensi  radio  lainnya.  Bawha  saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
7) Gede Utama  Laksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa  saksi  bekerja  di  Kantor  UPT  Direktorat  Sumber  Daya  Dan  Perangkat Pos  dan  Informatika  selaku  Petugas  Fungsional  Pengendali  Frekwensi  Radio (PFPFR)  pada  BALMON  (Bali  Monitoring)  Kels  II  Denpasar;  Bahwa  tugas Pokok saksi adalah :
a) Melakukan observasi monitoring Pendudukan SFR Alokasi BW/ISP.
b) Melakukan observasi Monitoring Pendudukan SFR Alokasi Telekomunikasi Bergerak Seluler
c) Minotoring  pita  Frekswensi:  Mengidentifikasi  pelanggaran  teknis penggunaan spectrum pada bend frekwensi VHF s/d EHF
d) Penyelidikan  dan  penan  ganan  gangguan  radio,  menyelesaikan  gangguna frekwensi radio pada band VHF s/d UHF.
e) Melaksanakan pengukuran frekwansi radio dalam rangka EUCS Penyelenggaran Radio Siaran dan Televisi Siaran;
f) Mengukur parameter teknis emisi data/spread spectrum.
Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  sehubungan  telah  menemukan  penggunaan perangkat  telekomunikasi  repeater  tanpa  izin  di  Jalan  Nangka  Utarra  Gang Sangging Nomor 15, perusahaan Proton Elektronik milik PUJIWANTO
8) Wayan  Widagda  Adnyana,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan sebagai berikut:
Bahwa  saksi  bekerja  di  Kantor  UPT  Direktorat  Sumber  Daya  Dan  Perangkat Pos  dan  Informatika  selaku  pemegang  ISR  Konsesi  Bermasalah  pada BALMON (Bali Monitoring) Kels II Denpasar; Bahwa tugas saksi adalah:
a) Membantu  Kasi  Opp  dalam  menyusun  perencanaan  dan  laporan pelaksanaan  kegiatan  Validasi,  Verifikasi  pemegang  ISR  Konsesi bermasalah.
b) Membantu  Kasi  Opp  dalam  menyiapkan  dan  mendokumentasikan penggunaan alat dan perangkat monitor
Bahwa  saksi  melakukan  Operasi  Penertiban  Spectrum  Frekwensi  Radio terhadap  pemilik  perangkat  telekomunikasi  repeater  pada  tanggal  24  Juni 2016; Bahwa saksi saudara melakukan oprasi penertiban Spectrum Frekwensi Radio  bersama  Tim  dari  BALMON  Kls  II  Denpasar;  Bahwa  saksi  bersama Tim  menemukan  adanya  penggunaan  perangkat  telekomunikasi  berupa repeater  yang  bekerja  pada  frekwensi:  459,425  MHz;  Rx  469,425  MHz  dan Tx: 368, 525 MHz, Rx 360,525 MHz yang bersumber pada pada stasiun radio repeater di Jalan Nagka Utara Gang Sangging No. 15 Denpasar.
9) Ketut Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa  saksi  bekerja  di  Kementrian  Kominfo  pada  Direktorat  Jendral  SDPPI UPT  Bali  Monitoring  (Balmon)  Kelas  II  Denpasar,  Seksi  Operasi pemeliharaan  dan  perbaikan  sejak  tahun  2005.  Bahwa  Tugas  pokok  saksi adalah  :  melaksanakan  kegiatan  Operasional  dan  perbaikan  Perangkat termasuk  pelayanan  masyarakat  terkait  dengan  konsultasi  perijinan  frekwensi radio.  Bahwa  Yang  dimaksud  dengan  telekominikasi  menurut  ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan  atau  penerimaan  dari  setiap  informasi  dalam  bentuk  tanda-tanda,  isyarat, tulisan,  gambar,  suara  dan  bunyi  melalui  system  kawat,  optic,  radio  atau system elektromagnetik lainnya;
Bahwa  Penyelengggaraan  telekomunikasi  ditujukan  untuk  mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adli dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan serta  meningkatkan  hubungan  antar  bangsa.  Bahwa  Alat  komunikasi  adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
10) ARIFIN  SUNARYA,  dibawah  janji  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai berikut:
a) Bahwa  saksi  mempunyai  hubungan  kerja  sama  dalam  hal  penggunaan perangkat  Radio  Elektronik  dengan  terdakwa,  dalam  rangka  menunjang kelancaran komunikasi pada pereusahaan milik saya;
b) Bahwa  saksi  mempunyai  perusahaan  PT  Bali  Pet  Shop  yang  berlokasi  di Ubud,  Gatsu  Tengah,  Dalung,  Canggu,  Seminyak,  Kuta,  Jimbaran,  Sanur, Renon, Sesetan, Malrboro dan Setia Budi.
c) Bahwa  PT  Bali  Pet  Shop  menggunakan  perangkat  Telekomunikasi  berupa Radio Elektronik seperti Handy Talky (HT), dengan antenna ekternal baik yang  dipasang  di  kantor  maupun  di  mobil  (6  buah)  di  setiap  kantor perusahan.
d) Bahwa benar PT Bali Pet Shop menggunakan perangkat radio repeater.
e) Bahwa  Peranggkat  radio  HT  maupun  repeater  adalah  milik  PT  Proton Elektronik yang disewa oleh PT Bali Pet Shop
f) Bahwa  benar  ada  Kerjasama  antara  saksi  dengan  PT  Proton  Elektronik (Pujiwanto)  berdasarkan  Perjanjian  Tertulis  Nomor  :  212/XI/PE/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Komunikasi.
11) KUTIMIN,  yang  keterangannya  dalam  BAP  Penyidik  dibacakan  di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
a) Bahwa  Saksi  bekerja  di  Toko  Proton  Elektronik  yang  beralamat  di  Jalan nangka Utara Gang Pasar Sangging Nomor 15 Denpasar.
b) Bahwa  salah  satu  tugas  saksi  adalah  mengurus  izin  stasiun  radio  ke BALMON  Klas  II  Denpasar  sesuai  arahan  Sdr.  PUJIWANTO  sebagai pemilik Toko Proton Elektronik.
c) Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 ada petugas dari BALMON Klas II Denpasar  melakukan  Operasi/pemeriksaan  perangkat  radio  di  PROTON ELEKTRONIK.
d) Bahwa  benar  pada  saat  dilakukan  operasi  pemeriksaan  tersebut  di  Toko Proten  Elektronik  ditemukan  perangkat  Radio  Elektronik  berupa  repeater rakitan yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio
Keterangan saksi diperoleh dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan  dengan  bersekutu  dan  tanpa  hak  menguasai  atau  menggunakan  senjata senjata  api  dengan  terdakwa  Arif  Arinto  dan  Pujiwanto  terhadap  Putusan  Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal  dan  Putusan  Nomor:  559/Pid.Sus/2018/PN  Dps,  penulis akan  memberikan  analisa  mengenai  saksi-saksi  yang  dihadirkan  dipersidangan untuk  didengar  keterangannya  dikaitkan  dengan  syarat  keterangan  saksi  sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:
1) Sebelum  memberikan  kesaksian  dalam  persidangan  di  Pengadilan  para  saksi telah  disumpah  terlebih  dahulu.  Sumpah  dilakukan  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan  yang  saksi  anut,  dengan  maksud  agar  dalam  memberikan kesaksian para saksi mengatakan hal yang sejujurnya dan tidak berbohong.
2) Para  saksi  yang  diminta  untuk  memberikan  keterangan  di  persidangan mengenai  kasus  tindak  pidana  pencurian  masing-masing  memberikan keterangan secara lisan dimuka persidangan;
3) Keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan dapat menambah keyakinan Hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa;
4) Dalam  proses  pembuktian  telah  berhasil  dihadirkan  saksi  untuk  dimintai keterangannya,  yang  berjumlah  lebih  dari    satu    saksi.    Hal    tersebut    telah memenuhi asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi.
Dalam  proses  pembuktian  di  persidangan  Penuntut  Umum  akan membuktikan  dakwaan  yang  telah  didakwakan  kepada  Terdakwa  melalui keterangan para saksi. Dari keterangan saksi tersebut para Hakim akan memeriksa dengan  cermat  untuk  dipersidangan  untuk  didengar  keterangannya  dikaitkan
dengan  syarat  mengetahui  apakah  dakwaan  yang  didakwakan  terhadap  Terdakwa terbukti  atau  tidak.  Keterangan  saksi  sangat  dibutuhkan  untuk  membuat  terang suatu  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  agar  diketahui  sebenar-benarnya  apa  yang telah  terjadi  sehingga  Hakim  dapat  menggunakan  keterangan  saksi  sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan nantinya.
c. Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  alami  sendiri. Keterangan  terdakwa  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  merupakan  bukti yang sah. Adapun yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dulu itu  bukan  merupakan  suatu  bukti  yang  sah,  ia  hanya  dapat  digunakan  untuk membantu  menerangkan  bukti  di  sidang  pengadilan  dan  hanya  dapat  digunakan terhadap  terdakwa  sendiri.  Agar  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka  keterangan terdakwa itu harus ditambah  lagi  dengan satu alat bukti lain.5
d. Barang-barang Bukti
Pengertian  barang  bukti  disini  adalah  semua  benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Adanya barang bukti  yang  terungkap  pada  persidangan  akan  menambahkan  keyakinan  Hakim dalam  menilai  benar  tidaknya  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  dan sudah  barang  tentu  Hakim  akan  lebih  yakin  apabila  barang  bukti  itu  dikenal  oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dari alat bukti meliputi:
1) Benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  seluruhnya  atau  sebagian  yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) Benda yang digunakan secara  langsung  untuk  melakukan  tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4) Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  peraturan  hukum  pidana  telah  menjelaskan mengenai  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  hingga  seorang  terbukti  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Sehingga  dalam  pemeriksaan  di persidangan Hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundangan yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  atau  belum.  Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut dapat dikenakan kepadanya.

## 2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis
Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain:
a. Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa Yang  mendasari  terjadinya  tindak  pidana  adalah  hal  yang  mempunyai  kekuatan yang  utama  yaitu  latar  belakang  terdakwa.  Dimana  yang  disebut  dengan  latar belakang  terdakwa  adalah  suatu  hal  atau  keadaan,  yang  karena  adanya  keadaan
tersebut  maka  menyebabkan  timbulnya  keinginan  serta  dorongan  keras  pada  diri terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  suatu  perkara  belum  tentu  si terdakwa  sebenarnya  menginginkan  terjadinya  suatu  perkara  yang  ia  lakukan tersebut,  namun  dorongan  tersebut  yang  membuat melakukan  suatu tindak  pidana yang  didakwakan  kepadanya.  Sedangkan  agama  ataupun  keyakinan  yang  dianut terdakwa  mempunyai  arti  penting  pula  bagi  Hakim  dalam  menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut hal-hal yang telah diajarkan dalam agama atau  keyakinan  yang  dianut  terdakwa,  Hakim  dapat  mengetahui  alasan  terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  ia  lakukan.  Hakim  dapat  pula  mempelajari  apa hukuman yang menurut dari agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat  “Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  terdapat  dalam  setiap putusan juga dapat mewakili  bawasannya  dalam  memutus setiap perkara, Hakim tidak  hanya  mendasarkan  pada  nilai  keadilan    yang  tumbuh  dalam  kehidupan bermasyarakat namun juga berdasarkan nilai Ketuhanan, yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.
b. Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa
Keadaan  fisik  maupun  psikis  terdakwa  sebelum  melakukan  kejahatan,  termasuk pula  keadaan  sosial  yang  melekat  pada  terdakwa  merupakan  hal  yang  dapat mempengaruhi  terdakwa  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Usia  dan tingkat  kedewasaan  terdakwa,  juga  mempunyai  arti  penting  dalam  terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan karena belum tentu seorang mempunyai usia  dan  tingkat  kedewasaan  yang  selaras.  Status  sosial  yang  dimiliki  seseorang dalam  pranata  hidup  di  masyarakat  juga  mempunyai  arti  tak  kalah  penting  dalam potensinya  menimbulkan  tindak  pidana.  Bagi  seseorang  yang  merasa  mempunyai kedudukan  tersendiri  dalam  kehidupan  sosialnya  tentu  akan  terjadi  proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang  yang  merasa  bahwa  kehadirannya  di  masyarakat  tak  mempunyai  arti penting.  Keadaan  psikis  seseorang    pada  suatu    waktu  mempunyai  potensi  yang besar  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  oleh  orang  tersebut.  Keadaan  psikis tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  perasaan  seseorang,  yang  dapat  berubah  apabila terpengaruh  beberapa  hal,  misalnya  karena  adanya  pengaruh  dari  orang  lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.
c. Akibat perbuatan terdakwa
Hal  ini  merupakan  salah  satu  point  yang  tak  kalah  penting  untuk  dikaji  karena akibat  yang  timbul  dari  suatu  perkara  yang  sama  yang  dilakukan  di  tempat  yang berbeda-  beda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi  akibat  yang  ditimbulkan.  Suatu  perbuatan  pidana  yang  dilakukan terdakwa  sudah  pasti  membawa  korban  atau  kerugian  dari  pihak  lain.  Bahkan akibat  dari  perbuatan  terdakwa  yang  dilakukan  tersebut  dapat  pula  berpengaruh buruk  terhadap  masyarakat  luas,  paling  tidak  keamanan  dan  ketentraman  mereka terancam,  serta  mencemarkan  nama  baik  kepolisian.  Putusan  yang  dijatuhkan Hakim  Pengadilan  Negeri  Salatiga  dan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  sudah
mencerminkan keadilan karena putusan tersebut diambil setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti. Hal-hal yang meringankan terdakwa juga menjadi alasan bagi Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa.  Setiap  putusan  peradilan, Hakim akan memberlakukan rasa keadilan agar putusan  yang dijatuhkan nantinya memberikan keadilan bagi terdakwa.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut ini, yaitu:
1. Penerapan  pidana  Oleh  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Frekuensi Radio Pada Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor:
559/Pid.Sus/2018/PN  Dps  adalah:  Pasal  365  ayat  (2)  ke  2  KUHP,  yaitu:  “Hukuman penjara selama-lamanya untuk terdakwa Arif  Arinto dan Pujiwanto satu bulan dan tujuh bulan, dijatuhkan, (ke-2) jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih”, dengan unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum, yaitu: Unsur barang siapa; Mengambil sesuatu barang; Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Unsur  Dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum;  Unsur  Yang  dilakukan dengan  didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk  memungkinkan  melarikan  diri  sendiri  atau  peserta lainnya,  atau  untuk  tetap  menguasai  barang  yang  dicuri;  Unsur  dilakukan  oleh  2  (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
2. Pertimbangan hakim dalam Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian  Frekuensi  Radio  Putusan  Pengadilan  Nomor:  91/Pid.B/2013/PN.Sal  dan Putusan  Nomor:  559/Pid.Sus/2018/PN  Dps  adalah:  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis: dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  barang-barang bukti. pertimbangan  yang bersifat non yuridis: latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan  yang  dianut  terdakwa,  kondisi  jasmani  maupun  rohani  terdakwa,  akibat perbuatan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Edmon  Makarim, Sekilas  Perkembangan  Teknologi  Sistem  Informasi  Dan  Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika , Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
Wahyudi. Pengertian Radio . Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996.
Simanjuntak. Pengertian Radio . PT.Buku Seru, Jakarta, 1993.
Ediwarman, Penegakan  Hukum  Dalam  Prespektif  Kriminologi ,  Genta  Publishing,  Medan, 2014.
Barda Nawawi Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996.
Mahmud  Mulyadi, Criminal  Policy,  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non  Penal Pollicy, Pustaka Bangsa Press, Bandung, 2008.
Mahmud Muliadi dan Feri  Antoni  surbakti, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan Korporasi , Sofmedia, Jakarta, 2010.
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
M.Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung, 2012,