Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia
Muhamad Ridho 1) , Muhamad Nurcholis 2) , Mohamad Djasuli 3)
1 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec.Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471 email: : Muhamadridho79572@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec.Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
email: muhamadnurcholis042@gmail.com
3 Universitas Trunojoyo Madura, Jln.Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec.Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 email: mdjasuli@gmail.com

## ABSTRACT
A bank is a financial institution that functions as a financial intermediary for two parties, namely those who have excess funds and those who are poor who lend funds. Shari'ah principles are provisions of  agreements based on Islamic law between banks and other parties to deposit funds and/or finance business activities, or declare other activities according to shari'ah. ; transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. GCG principles strongly support syar'i. In Islam there are also many muamalah principles such as; justice, tazawun, masuliyah, behavior, shiddiq, amanah, fathanah, tabligh hurriyah, alms, wasathan, ghirah, idarah,  caliph,  aqidah,  ijabiyah,  raqabah,  qira'ah  and  islah.  The  implementation  of  the  implementation  of GCG  in  various  institutions  that  carry  out  profit-oriented  businesses,  especially  Islamic  financial institutions/banks,  is  a  certainty,  even  Islamic  financial  institutions,  especially  Islamic  banks,  must  be pioneers, because to continue to run the principles Islamic terminology. Keywords: Good Corporate Governance, Sharia Banking, Implementation

## ABSTRAK
Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang miskin yang meminjamkan dana. Prinsip syari'ah adalah ketentuan perjanjian berdasarkan hukum  islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha,  atau  menyatakan  kegiatan  lain  menurut  syari'ah.  ;  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, kemandirian dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG sangat mendukung syar’i. Dalam Islam juga dikenal banyak prinsip  muamalah  seperti;  keadilan,  tazawun,  masuliyah,  tingkah  laku,  shiddiq,  amanah,  fathanah,  tabligh hurriyah,  sedekah,  wasathan,  ghirah,  idarah,  khalifah,  aqidah,  ijabiyah,  raqabah,  qira’ah  dan  islah. Implementasi tentang pelaksanaan GCG pada berbagai lembaga yang menjalankan bisnisnya berorientasi pada keuntungan,  khususnya  lembaga  keuangan/bank  syari'ah,  merupakan  suatu  kepastian,  bahkan  lembaga keuangan syari'ah khususnya bank syari'ah, harus menjadi pionir, karena untuk terus berjalan prinsip-prinsip Islam terminologis.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Perbankan Syari’ah, Implementasi
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  upaya  pembangunan ekonomi  kerakyatan  karena  perbankan  syariah adalah  untuk  profit  dan  bukan  sekedar  profit maximization.  Transaksi  di  bank  syariah  juga bersifat  riil  dan  tidak  spekulatif,  kemitraan  yang dibentuk  bukan  peminjam-pemberi  pinjaman, bisnis  yang  dibiayai  harus  halal  dan  tidak  hanya mencari  keuntungan,  dan  yang  terpenting,  bank
syariah  memperlakukan  uang  sebagai  alat.  ,  bukan barang.  Bank  syariah  pada  hakekatnya  tidak  dapat dipisahkan  dari  orientasi  bisnisnya,  namun  tujuan utamanya adalah mengembangkan dan menerapkan ajaran  Islam  secara  muamalah  dalam  segala transaksinya.  Oleh  karena  itu,  konsep  dasar perbankan  syariah  adalah  mencari  keuntungan dunia dan akhirat.
Ketika  krisis  ekonomi  berkepanjangan melanda negara, bank-bank konvensional Indonesia
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
yang  menerapkan  sistem  bunga  gagal  memenuhi peran  intermediasinya.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya bank yang mengalami kegagalan akibat negatif  spread  virus.  Pada  masa  krisis  ekonomi, pemerintah tidak memberikan santunan sepeser pun untuk  membantu  bank  syariah,  sehingga  bank syariah  tidak  perlu  menjadi  pasien  BPPN  seperti bank konvensional lainnya.
Dalam “Keadaan Perbankan Syariah Indonesia  2008”  yang  dirilis  oleh  BI  disebutkan bahwa  modal  pihak  ketiga  (DPK)  yang  dihimpun oleh  bank  syariah  pada  tahun  2007  adalah  sebesar Rp.  24,7  triliun  atau  32,7%.  Padahal,  potensi pengembangan industri sorgum di Indonesia sangat besar karena perekonomian negara akan tumbuh ke depan.  Selain  itu,  banyak  bidang  yang  perlu dikembangkan  saat  ini,  dan  tentunya  semuanya membutuhkan  pembiayaan.  Namun,  bank  syariah di  Indonesia  saat  ini  belum  mampu  menghasilkan produk  yang  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan konsumen,  dan  gaya  pemasarannya.  produk  Islam sangat miskin. tetap konservatif. Akibatnya, produk perbankan syariah belum banyak dikenal memasuki abad  ke-21,  diketahui  bahwa  sangat  penting  untuk segera menerapkan persyaratan tata kelola perusahaan  yang  baik  dalam  pengelolaan  bank. Penggerak  utama  peningkatan  permintaan  ini adalah  krisis  perbankan  yang  dimulai  pada pertengahan  tahun  1997  dan  berlangsung  hingga tahun 2000, ketika bank konvensional mendominasi.  Upaya  mengembalikan  kepercayaan dunia  perbankan  Indonesia  melalui  restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya bisa memakan waktu lama dan  dampak  utama  pada  tiga  tindakan  penting lainnya,  yaitu:  (i)  Kepatuhan  terhadap  prinsip kehati-hatian; (ii) menjalankan tata kelola perusahaan  yang  baik;  dan  (iii)  pengawasan  yang efektif oleh Departemen Pengawasan Perbankan. Berdasarkan  hasil  beberapa  kajian  dan laporan Bank Dunia dan ADB, krisis perbankan di Indonesia  dan  runtuhnya  perusahaan-perusahaan terbesar  dunia  disebabkan  oleh  penerapan  praktik GCG  yang  kurang  memadai.  Secara  yuridis, prinsip-prinsip  GCG  yang  dianut  oleh  BI  adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1. 8/4/PBI/2006  dan  Peraturan  Bank  Indonesia sebagaimana  telah  diubah.  14/8/PBI/2006  tentang Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  pada Bank  Umum.  UU  Perbankan  Syariah  21  Tahun 2008 mengatur bahwa bank syariah dan UUS harus berpegang  pada  tata  kelola  perusahaan  yang  baik, prinsip-prinsip  yang  sehat  dan  manajemen  risiko dalam  operasi  bisnis  mereka.  Selain  itu,  bank syariah  dan  UUS  wajib  menerapkan  prinsip mengenal  nasabah  dan  perlindungan  nasabah, termasuk  kewajiban  untuk  menjelaskan  kepada
nasabah  tentang  risiko  kerugian  yang  terkait dengan transaksi nasabah melalui bank syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbankan Islam di Indonesia
Perbankan  syari’ah  dalam  peristilahan internasional  dikenal  sebagai  Islamic  banking atau terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa  bunga  (interest  –  free  banking).  Pada umumnya  para  pakar  perbankan  syari’ah menolak  penyederhanaan  perbankan  syari’ah sebagai  bank tanpa bunga, perbankan syari’ah tidak dikembangkan dengan hanya menghilangkan  unsur  riba  (bunga)  dalam transaksi  keuangan,  namun  lebih  dari  itu dengan  mengadopsi  seluruh  prinsip-prinsip keadilan, dalam ajaran agama serta menerapkan  hukum,  prosedur  dan  instrumen keuangan yang dapat memelihara dan menjamin  terlaksananya  keadilan,  persamaan, dan  tegaknya  nilai-nilai  moral  dalam  kegiatan keuangan.  Selanjutnya  perbankan  syari’ah tidak-semata–mata  dikaitkan  dengan  masalah tuntutan  pemenuhan  ketentuan  agama,  tetapi lebih  ditekankan  pada  advantages  yang  dapat ditawarkannya,  baik  secara  mikro  bagi pengguna  jasa  dan  investor  maupun  secara makro  bagi  sistem  perekonomian  secara keseluruhan,  oleh  karena  itu  perbankan syari’ah adalah sistem yang dapat dipakai dan dioperasikan  oleh  siapa  saja,  tidak  hanya masyarakat muslim. Dalam khazanah keilmuan Islam  istilah  bank  tidak  dikenal,  yang  dikenal adalah istilah Jihbiz.
Eksistensi  Bank  Islam  secara  hukum positif  dimungkinkan  pertama  kali  melalui Pasal  6  huruf  m  Undang-undang  No.  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  Pada  tahun  1998 eksistensi  Bank  Islam  lebih  dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan. Dalam  Undang-undang  tersebut,  sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan  terhadap  entitas  perbankan  Islam secara  tegas  diberikan  dengan  istilah  Bank Syari’ah  atau  Bank  Berdasarkan  Prinsip Syari’ah. Pada tanggal 12 Mei 1999.
Pada  tanggal  9  Januari  2004  diterbitkan Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  sebagai blueprint perbankan nasional, yang merupakan kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan  yang  sudah  berjalan  sejak  tahun 1998.  API  adalah  kerangka  dasar  sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
dan  memberikan  arah,  bentuk  dan  tatanan industri  perbankan  untuk  waktu  lima  sampai sepuluh  tahun  ke  depan.  API  dilandasi  oleh visi  mencapai  suatu  sistem  perbankan  yang sehat,  kuat,  dan  efisien  guna  menciptakan kestabilan  sistem  keuangan  dalam  rangka membantu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi nasional.
Arsitektur  Perbankan  Indonesia  secara prinsip berlaku pula untuk perbankan syari’ah, namun  mengingat  kekhususanya,  maka  dalam rangka  pengembangan  perbankan  syari’ah telah  ditetapkan  dalam  cetak  biru,  yang diantaranya memuat acuan yang dapat dilakukan perbankan syari’ah, yaitu berpegang pada  empat  pilar  yang  meliputi;  pertama, kepatuhan  pada  prinsip  syari’ah;  kedua, pembentukan  regulasi  kehati-hatian;  ketiga, efisiensi  dan  daya  saing;  keempat  mendukung stabilitas  sistem  keuangan  dan  kemanfaatan terhadap ekonomi.
Menurut Abdul Ghofur Anshori, pelaksanaan  sistem  syari’ah  pada  perbankan syari’ah  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  prespektif yakni  perspektif  mikro  maupun  perspektif makro.  Nilai-  nilai  syari’ah  dalam  perspektif mikro  menghendaki  bahwa  semua  dana  yang diperoleh  dalam  sistem  perbankan  syari’ah dikelola  dengan  integritas  tinggi  dan  sangat hati-hati.  Nilai-nilai  syari’ah  dalam  perspektif mikro meliputi1 : (1) Shiddiq, yaitu memastikan  bahwa  pengelolaan  bank  syari’ah dilakukan  dengan  moralitas  yang  menjunjung tinggi  nilai  kejujuran.  Nilai  ini  mencerminkan bahwa  pengelolaan  dana  masyarakat  akan dilakukan  dengan  mengedepankan  cara-cara yang  diperkenankan  (halal)  serta  menjauhi cara-cara  yang  meragukan  (Syubhat)  terlebih lagi  yang  bersifat  dilarang  (haram);  (2) Tabligh,  dimana  secara  berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat  mengenai  prinsip-  prinsip,  produk dan jasa perbankan syari’ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan  pemenuhan  prinsip  syari’ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat  mengenai  manfaat  bagi  pengguna jasa  perbankan  syari’ah;  (3)  Amanah,  artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh  dari  pemilik  dana  (shahibul  maal) sehingga  timbul  rasa  saling  percaya  antara pemilik  dana  dan  pengelola  dana  investasi (mudharib) dan (4) Fathanah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan  secara  profesional  dan  kompetitif
sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank Termasuk  didalamnya  adalah  pelayanan  yang penuh  dengan  kecermatan  dan  kesantunan (ri’ayah)  serta  penuh  rasa  tanggung  jawab (masuliyah).
Dalam  perspektif  makro,  nilai-nilai syari’ah  menghendaki  perbankan  syari’ah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat  dengan  memenuhi  hal-hal  antara lain  sebagai  berikut  :  (1)  Kaidah  zakat, mengkondisikan  perilaku  masyarakat  yang lebih  menyukai  berinvestasi  dibandingkan hanya  menyimpan  hartanya,  (2)  Kaidah pelarangan  riba,  menganjurkan  pembiayaan bersifat bagi hasil (equity based financing) dan melarang riba, (3) Kaidah pelarangan judi atau maysir  tercermin  dari  kegiatan  bank  yang melarang  investasi  yang  tidak  memiliki  kaitan dengan  sektor  riil  dan  (4)  Kaidah  pelarangan gharar
(uncertainty),
mengutamakan transparansi  dalam  bertransaksi  dan  kegiatan operasi lainnya dan menghindari
ketidakjelasan.
Berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah tersebut, sistem perbankan syari’ah yang ingin diwujudkan  oleh  Bank  Indonesia  adalah perbankan syari’ah yang modern, yang bersifat universal,  terbuka  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia  tanpa  kecuali.  Dengan  positioning khas  perbankan  syari’ah  sebagai  “lebih  dari sekedar  bank”  (beyond  banking),  yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan  yang  lebih  beragam  serta  didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi.
Pada wilayah tinjauan hukum materilnya,  perbankan  konvensional  dengan perbankan  syari’ah  pasti  sangat  berbeda. Hukum  perbankan  konvensional  didasari  oleh prinsip  penetapan  bunga  yang  dibawa  oleh sistem  ekonomi  kapitalis,  dengan  filosofi “uang  memiliki  nilai  waktu”  (time  value  of money). Sedangkan hukum perbankan syari’ah mempunyai  filosofi  berbeda  dengan  prinsip perbankan  konvensional  tersebut.  Dimana Islam  memandang  sebaliknya,  uang  hanyalah alat  penukaran  yang  tidak  memiliki  “nilai waktu”.  Karena  itu,  berapapun  besarnya tingkat  suku  bunga  tetap  saja  diharamkan. Dalam  Qur’an  Surat  Al-  Baqarah  :  275, disebutkan bahwa :
“Orang-orang  yang  makan  (mengambil riba)  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka  baginya  apa  yang  diambilnya  dahulu (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya
(terserah) kepada Allah, Orang yang mengulangi  (mengambil  riba),maka  orang  itu adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka kekal di dalamnya”.
Hal  inilah  yang  menjadi  pembeda mendasar  antara  bank  konvensional  dengan bank syari’ah. Pada aspek teknis operasionalnya,  seperti  teknik  penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang  diterapkan  serta  syarat-syarat  umum untuk memperoleh pembiayaan, bank konvensional  dengan  bank  syari’ah  dapat menemui beberapa persamaan. Namun demikian dalam aspek-aspek tertentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil.

## B. Prinsip Good Corporate Governance
Menurut  Bank  Dunia  GCG  adalah aturan,  standar  dan  organisasi  di  bidang ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta  pertanggungjawabannya  kepada  investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari  GCG  adalah  untuk  menciptakan  sistem pengendalian  dan  keseimbangan  (check  and balances)  untuk  mencegah  penyalahgunaan dari  sumber  daya  perusahaan  dan  tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Dalam  konteks  perusahaan,  istilah corporate  governance  diasosiasikan  dengan kewajiban  direksi  kepada  perusahaan  untuk menjamin  bahwa  dirinya  akan  memenuhi semua  kewajibannya  sesuai  dengan  kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin  bahwa  kegiatan  bisnis  perusahaan tersebut  akan  dilaksanakan  hanya  demi kepentingan  perusahaan  semata.  Kemudian, istilah corporate governance menjadi lebih luas lagi,  tidak  hanya  meliputi  kewajiban  direksi terhadap  perusahaan,  tetapi  kewajiban  direksi kepada  perusahaan  secara  keseluruhan,  yang meliputi  pemegang  saham.  Dalam  hal  ini direksi memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi seluruh kewajibannya  pada  para  pemegang  sahamnya. Perusahaan  akan  dikendalikan  dan  dijalankan
oleh  direksi  hanya  dengan  tujuan  untuk menambah nilai kekayaan pemegang saham.
Menurut Sutan Remi Sjahdeini, corporate  governance  adalah  suatu  konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian  tugas,  pembagian kewenangan  dan pembagian beban tanggung jawab dari masing- masing  unsur  yang  membentuk  struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh  oleh  masing-masing  unsur  dari struktur  perseroan  tersebut.  Konsep  ini  juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur- unsur  dari  struktur  perseroan  itu,  mulai  dari RUPS,  direksi,  komisaris,  juga  mengatur hubungan-hubungan  antara  unsur-  unsur  dari struktur  perseroan  dengan  unsur-unsur  di  luar perseroan  yang  pada  hakekatnya  merupakan stakeholder  dari  perseroan,  yaitu  negara  yang sangat  berkepentingan  akan  perolehan  pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat  luas  yang  meliputi  para  investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur  dan  calon  kreditur  perseroan.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  corporate governance  merupakan  suatu  konsep  yang luas.
Dalam  sektor  perbankan,  Undang-
Undang  Perbankan  secara  prinsip  juga  telah mengatur  aspek  good  corporate  governance, seperti  governance  structure,  governance process  maupun  governance  outcome.  Pada tahun  2004,  Komite  Nasional  Kebijakan Corporate  Governance  telah  mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan  Indonesia.  Pedoman  ini  merupakan pelengkap  dan  bagian  tak  terpisahkan  dari Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance yang  dikeluarkan  oleh  Komite  Nasional Kebijakan Corporate Governance dan dimaksudkan  sebagai  pedoman  khusus  bagi perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat.
Di dalam perbankan syari’ah, pelaksanaan GCG pada dasarnya bertumpukan kepada  lima  pilar  utama,  yaitu  :  transparancy (keterbukaan, kejujuran), responsibility (pertanggungjawaban), accountability (akuntabilitas), fairness (kewajaran atau keadilan), dan independency (kemandirian atau kebebasan).  Secara  yuridis  prinsip-prinsip tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam  Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/4/PBI/2006 sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  No.  8/14/PBI/2006  tentang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank  Umum.  Lima  prinsip  itu  adalah  ; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
Bank  adalah  lembaga  intermediasi yang  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha tersebut  bank  selalu  akan  menghadapi  resiko maupun  pendapatan  (risk  and  return).  Secara garis besar resiko dapat digolongkan menjadi 2 macam,  yaitu  :  resiko  yang  sistematis (systematic  risk)  dan  resiko  yang  non sistematis  (unsystematic  risk).  Adapun  resiko yang  mungkin  dihadapi  bank  syari’ah  adalah resiko  modal,  resiko  pembiayaan,  resiko operasional maupun resiko likuiditas. Banyaknya  ketentuan  yang  mengatur  sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan  masyarakat,  termasuk  ketentuan yang  mengatur  kewajiban  untuk  memenuhi modal  minimum  sesuai  dengan  kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan  sebagai  sektor  yang  “highly regulated”.
C. Good  Corporate  Governance  Perbankan Syari’ah Indonesia
Pelaksanaan
good corporate governance  (GCG)  sangat  diperlukan  untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia  perbankan  untuk  berkembang  dengan baik  dan  sehat.  Oleh  karena  itu  Bank  for International Settlements (BIS) sebagai lembaga  yang  mengkaji  terus  menerus  prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan,  telah  pula  mengeluarkan  Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.  Pedoman  serupa  dikeluarkan pula    oleh    lembaga-lembaga  internasional lainnya.
Sebagai  lembaga  intermediasi  dan lembaga  kepercayaan,  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya  bank  harus  menganut prinsip  keterbukaan  (transparency),  memiliki ukuran  kinerja  dari  semua  jajaran  bank berdasarkan  ukuran-ukuran  yang  konsisten dengan  corporate  values,  sasaran  usaha  dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas  bank  (accountability),  berpegang pada prudential banking practices dan menjamin  dilaksanakannya  ketentuan  yang berlaku  sebagai  wujud  tanggung-jawab  bank
(responsibility),  objektif  dan  bebas  dari tekanan  pihak  manapun  dalam  pengambilan keputusan  (independency),  serta  senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders  berdasarkan  azas  kesetaraan  dan kewajaran  (fairness).  Indictor-indikator  GCG pada  bank  syari’ah  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
Pertama. Keterbukaan (Transparency),  bentuk  dari  keterbukaan  bank syariah  antara  lain  :  bank  syari’ah  harus mengungkapkan  informasi  secara  tepat  waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan  serta  mudah  diakses  oleh stakeholders  sesuai  dengan  hakny,  Informasi yang  harus  diungkapkan  meliputi  tapi  tidak terbatas  pada  hal-hal  yang  bertalian  dengan visi,  misi,  sasaran  usaha  dan  strategi perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian  intern,  status  kepatuhan,  sistem dan  pelaksanaan  GCG  serta  kejadian  penting yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  bank syari’ah, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank  tidak  mengurangi  kewajiban  untuk memenuhi  ketentuan  rahasia  bank  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  rahasia  jabatan,  dan  hak-hak  pribadi serta kebijakan bank syari’ah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh  informasi  tentang  kebijakan tersebut.
Kedua.  Akuntabilitas  (Accountability), wujud dari akuntabilitas bank syari’ah berupa: bank  syari’ah  harus  menetapkan  tanggung jawab  yang  jelas  dari  masing-masing  organ organisasi  yang  selaras  dengan  visi,  misi, sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan,  bank syari’ah  harus  meyakini  bahwa  semua  organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan  tanggung  jawabnya  dan  memahami perannya  dalam  pelaksanaan  GCG,  bank syari’ah  harus  memastikan  terdapatnya  check and  balance  system  dalam  pengelolaan  bank serta  bank  syari’ah  harus  memiliki  ukuran kinerja  dari  semua  jajaran  bank  berdasarkan ukuran-ukuran  yang  disepakati  konsisten dengan  nilai  perusahaan  (corporate  values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.
Ketiga.
Tanggung Jawab
(Responsibility),  artinya,  bank  syari’ah  harus memegang prinsip prudential banking
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
practices.  Prinsip  ini  harus  dijalankan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional  perbankan  syari’ah  tetap  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Bank  pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik).
Keempat. Independensi (Independency), Penerapan prinsip Independensi,  maka  bank  harus  mampu menghindari  terjadinya  dominasi  yang  tidak wajar  oleh  stakeholders.  Pengelola  bank  tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan  (conflict  of  interest).  Dalam  hal terjadi  benturan  kepentingan,  anggota  dewan komisaris,  anggota  direksi,  dan  pejabat eksekutif  dilarang  mengambil  tindakan  yang dapat  merugikan  bank  atau  mengurangi keuntungan  bank  dan  wajib  mengungkapkan benturan  kepentingan  dimaksud  dalam  setiap keputusan.
Kelima.  Kewajaran  (Fairness),  bank syari’ah  harus  memperhatikan  kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan  dan  kewajaran  (equal  treatment). Namun bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan  masukan  bagi  kepentingan  bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Para  stakeholder  perbankan  syari’ah merupakan  pemegang  posisi  kunci  karena pertama,  sebuah  organisasi  Islam  harus melayani  Allah  dan  mengembangkan  budaya korporasi  yang  khas.  Kedua,  bank  harus memberikan  dan  merancang  instrumen  dan produk keuangan syari’ah. Dalam kedua aspek itulah konsep pelayanan sangat cocok digunakan  untuk  memahami  perilaku  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  organisasi.  Konsep amanah  dalam  islam  menegaskan  bahwa “segala harta adalah milik Allah, dan manusia, secara individu atau kolektif, adalah penjaganya.  Harta  hanya  dapat  dipergunakan untuk  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan. Agar  tercipta  corporate  governance  yang efektif pada perbankan syari’ah maka, anggota Dewan  Direksi  harus  memiliki  reputasi  moral yang  baik  dan  kompetensi  teknis  yang mendukung.  Selain  itu  mereka  juga  harus memiliki  kesadaran  yang  penuh  terhadap segala  resiko,  memiliki  kemampuan  untuk mengelola  resiko  seiring  dengan  kompleksitas bisnis  perbankan.  Untuk  memilih  anggota dewan direksi diperlukan standar profesionalisme  tertentu,  untuk  menentukan
layak  tidaknya  untuk  menjadi  dewan  direksi dan  juga  memiliki  pemahaman  atas  maqashid asy-syari’ah  sebagai  sebuah  tuntutan  Islam yang relevan dengan kegiatan bisnis keuangan. Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa  fungsi  manajemen  tanpa  harus terlibat secara langsung dalam operasionalisasi manajemen  bank,  sehingga  ia  harus  memiliki agenda  pertemuan  rutin  dengan  seluruh komponen  perusahaan,  serta  memiliki  fungsi kontrol  yang  efektif.  Dewan  Direksi  memiliki fungsi  utama  dalam  manajemen,  yakni menetapkan  tujuan  strategi  dan  prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank.  Selain  itu  ia  juga  berperan  dalam menetapkan  kode  etik  bagi  senior  manajemen dan  standar  operasional  yang  akan  menjadi budaya  kerja  perusahaan  khusus  bagi  bank yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  syari’ah,  harus  memiliki  Dewan Pengawas  Syari’ah,  yaitu  badan  independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing),  pemberian  konsultasi  (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syari’ah  dalam  rangka  memastikan  bahwa kegiatan  usaha  bank  syari’ah  tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syari’ah  sebagaimana  telah  ditentukan  oleh fatwa dan syari’ah islam. Stakeholders lainnya yang  penting  dari  bank  adalah  deposan, penabung  dan  pemegang  giro,  debitur  serta karyawan.  Antara  bank  dengan  stakeholders tersebut perlu dijalin   hubungan   bisnis sesuai dengan azas kesetaraan  dan kewajaran berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  bagi masing-masing pihak.

## SIMPULAN
Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance  (GCG)  di  berbagai  lembaga  bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank syari’ah, merupakan suatu keniscayaan,  bahkan  lembaga-lembaga  keuangan syari’ah,  khususnya  bank  syari’ah,  harusnya menjadi  pionir  dalam  implementasi  GCG,  karena dijalankan  menurut  prinsip-prinsip  Islam.  Di samping  itu  juga  karena  semakin  kompleksnya resiko  yang  dihadapi  bank,  untuk  meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan,untuk  memperkuat  kondisi  internal perbankan  nasional  sesuai  dengan  Arsitektur Perbankan  Indonesia.  Penerapan  GCG  begitu penting,  karena  perbankan  syari’ah  merupakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 939-945 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.360
lembaga  intermediasi  yang  amat  membutuhkan kepercayaan  masyarakat  agar  dipercaya  seluruh stakeholders.
Karena  budaya  hukum  perbankan  nasional cenderung      didominasi  oleh  perbankan  yang berbasis  konvensional,  maka  untuk  menciptakan iklim  yang  sehat  bagi  penerapan  GCG  di  bank syari’ah  harus  melibatkan  seluruh  stakeholders perbankan  syari’ah  secara  luas.  Tetapi  harus dicatat,  bahwa  aktor  paling  menentukan  adalah para  bankir  syari’ah  itu  sendiri.  Mereka  harus memiliki  tekad  dan  komitmen  yang  kuat  untuk mewujudkan  GCG  di  lembaganya.  Selain  itu, keterlibatan  semua  pihak  sangat  diperlukan  dalam hal  ini,  yaitu  melalui  kerja  sama  yang  harmonis antar  alim  ulama,  nasabah  bank,  akademisi  dan pemerintah  untuk  memacu  kinerja  bank  syari’ah dalam  mematuhi  prinsip-prinsip  GCG  sehingga dapat  membangun  citra  syari’ah  sebagai  uswah hasanah  dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang optimal  dalam  membangun  perekonomian  umat dan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syari’ah Di Indonesia, 2007, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Bank  Indonesia,  Arsitek  Perbankan  Indonesia,  2006,  Bank Indonesia, Jakarta
Chapra,  Umer  M.,  Corporate  Governance,  Lembaga  Keuangan Syari’ah, 2008, Bumi Aksara, Jakarta
Djumhana, Muhamad, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, 2008, Citra Aditya Bakti, Bandung Gunawan Diredja, Tjahja, Industri  Perbankan  Syari’ah Perdebatan Dangkal Soal Riba,
Kompas, Senin 11Februari 2008 Khairandy,  Ridwan  dan  Camelia  Malik  ,  Good  Corporate Governance Perkembangan
Pemikiran
dan
Implementasinya  di  Indonesia  Dalam  Perspektif Hukum, 2007 Kreasi Total Media, Yogyakarta Sjahdeini  ,  Sutan  Remy,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya Dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia,  2005, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Tunggal,  Iman  Sjahputra  dan  Amin  Widjaja  Tunggal, Memahami  Konsep  Corporate  Governance,  dalam Hesel Nogi S Tangkilisan, Manajemen Keuangan Bagi Analisis  Kredit  Perbankan  Mengelola  Kredit  Berbasis Good  Corporate  Governance,  2003,  Balairung  &  Co., Yogyakarta Wilamarta,Misahadi,  Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam rangka  Good  Corporate  Governance,  2002,  Program Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta
Menata  Bank  dengan  Good  Corporate  Governance,  BEI  News Edisi 19 Tahun V, Maret 2004 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/4/PBI/2006  dan  diubah dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/14/PBI/2006 tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi Bank Umum
Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance,  2004, Pedoman  Good  Corporate  Governance  Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.