Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita

## GERAKAN PEMUDA CERDAS LAWAN BERITA HOAX
1 Ahmad Munir: ahmadmunir@unisda.ac.id, 2 Abdul Halim: abdhalim03@gmail.com, 3 Ahmad Fatikhul Udin: ahmadfatikhuludin98@gmail.com, 4 Ari Prasetyo: aariprastiyo@gmail.com, 5Aridina Lailatul Maghfiroh: lailaaridina@gmail.com, 6 Azzam Ghany Hidayatullah Firdaus: azzaemy.uchiha@gmail.com, 7 Cici Rusdianti Nurfitasari: nyonya.rofiq@gmail.com, 8 Cut Kiki Meisyaroh: cutkikimeisyaroh57@gmail.com, 9 David Bagus Prawiro: davied.bagoez@gmail.com, 10 Jumrotin: jumrotin80@gmail.com, 11 Khamidatul Marlia: khamidatul98@gmail.com, 12 Kharisma Budianto: sbwungu12@gmail.com, 13 M. Syaifur Rohman: sayfurrohman061@gmail.com, 14 Muhammad Hasanain: mhasanain11@gmail.com, 15 Nur Afifah: afifaharief269@gmail.com, 16 Siti Koyyimatus Sadiyah: sitikoyyimatussadiyah45@gmail.com, 17 Uud Anita Kurnia Utamiuudanita11@gmail.com, 18 Yayan Adi Muhajirin: iaianmuhajirin@gmail.com (Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan)
Abstract: Our country is well known for the Laws that apply to all Indonesian people who commit violations, be it the government or the general public. For the world of information  technology and electronics known as the ITE Law. The ITE Law itself was made based on a decision of a board member in 2008. This decision was made based  on  consensus  agreement  to  carry  out  penalties  for  violators,  especially  in  the  field  of  electronic information  technology.  For  cyberspace  or  better  known  as  cyber,  we  are  increasingly  familiar  with  daily  life among Indonesian people. The easiest example is a social networking site that currently has a very good rating in the world of friends, Facebook. In the world of Facebook itself there are often violations that are blamed by Facebook users themselves which can result in a person's life disappearing. For Facebook users themselves, ITE Law  No.  11/2008  was  made,  there  were  three  threats  brought  by  the  ITE  Law  that  could  potentially  befall Facebook in Indonesia, namely the threat of decency violations [Article 27 paragraph (1)], insult / defamation [Article 27 paragraph (3) ] and the spread of hatred based on ethnicity, religion and race (SARA) is regulated by  [Article  28  paragraph  (2)].  From  this  ITE  law,  it  can  be  seen  that  the  virtual  world  is  not  as  good  as  we thought,  if  we  use  this  social  network  arbitrarily,  it  is  possible  that  we  can  be  ensnared  by  the  ITE  Law  with existing articles. Not only for cyberspace such as social networks that can ensnare us in the ITE Law, for other cases  such  as  spreading pornographic  videos  through  communication  tools  and  defamation  through  television or radio media or writing them in a blog the majority of which can be accessed by world users virtual, all of that also has ITE laws. (ite law, 2010).
Keywords: UU ITE, Hoax.
Abstrak: Di  Negara  kita  terkenal  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  untuk  semua  masyarakat  Indonesia, yang  melakukan  pelanggaran  baik  pemerintahan  maupun  masyarakat  umum.  Untuk  dunia  informasi  teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama dibidang informasi teknologi elektronik. Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah  kita  kenal  dengan  kehidupan  sehari-hari  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Contoh  yang  paling mudah adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu facebook . Di  dunia facebook sering  terjadi  pelanggaran  yang  disalahkan  oleh  pengguna facebook tersebut  sehingga  bisa mengakibatkan  nyawa  seseorang  menghilang  atau  terancam.  Untuk  pengguna facebook sendiri  dibuat UU  ITE No.  11  Tahun  2008 ,  ada  tiga  ancaman  yang  dibawa  UU  ITE  yang  berpotensi  menimpa facebook di  Indonesia yaitu  ancaman  pelanggaran  kesusilaan [Pasal  27  ayat  (1)] ,  penghinaan/pencemaran  nama  baik [Pasal  27  ayat (3)] dan  penyebaran kebencian  berdasarkan  suku,agama dan  ras  (SARA)  diatur  oleh [Pasal  28 ayat  (2)] .  Dari undang-undang ITE bisa dilihat bahwa dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, ketika kita memakai jejaring sosial dengan semena-mena, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal-pasal yang  ada.  Tidak  hanya  untuk  dunia  maya  seperti  jejaring  sosial  yang  bisa  menjerat  kita dalam  UU  ITE, untuk kasus lainnya seperti menyebar video-video porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalu media televisi, radio, dan menulisnya dalam sebuah blog yang mayoritas bisa diakses oleh para pengguna dunia maya, semua itu mempunyai UU ITE. (Undang-undang ITE, 2010).
Kata Kunci: UU ITE, Hoax.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  komunikasi  saat  ini  tidak  hanya  memberikan  dampak yang  positif  tetapi  juga  memberikan  dampak  yang  negatif.  Penyampaian  informasi  begitu cepat  dimana  setiap  orang  dengan  mudah  memproduksi  informasi,  dan  informasi  tersebut begitu viral dibeberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya, yang tidak dapat difilter dengan baik.
Informasi yang telah dikeluarkan baik individu maupun kelompok melalui media sosial dan  elektronik  ketika  telah  terkirim  dan  dibaca  oleh  banyak  orang  dapat  mempengaruhi emosi,  perasaan,  pikiran   bahkan  tindakan  seseorang  atau  kelompok.  Sangat  disayangkan apabila  informasi  yang  disampaikan  adalah  informasi  yang  tidak  akurat  terlebih  informasi tersebut  adalah  informasi  bohong  ( hoax )  dengan  judul  yang  sangat  provokatif  menggiring pembaca  dan  penerima  berita  atau  informasi  opini  yang  negatif.  Opini  negatif  dan  fitnah penyebar  kebencian  yang  diterima  akan  menyerang  pihak  ataupun  membuat  orang  menjadi takut, terancam, dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.
CNN  Indonesia  menyebutkan  bahwa  dalam  data  yang  dipaparkan  oleh  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  menyebutkan  ada  sebanyak  800  ribu  situs  di  Indonesia  yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian ( hate speech) (Pratama, 2016) . Kemkominfo  juga  dari  tahun  2016  sudah  memblokir  773  ribu  situs  berdasar  pada  10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan  Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

## METODE PELAKSANAAN
Sosialisasi  yang  diangkat  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan meningkatkan  sumber  daya  kemampuan  masyarakat  khususnya  pemuda  di  desa  woro  agar dapat  memilah  dan  memilih  berita  yang  tersebar  dimasyarakat  khususnya  yang  beredar  di media  sosial  (internet)  serta  dapat  membedakan  mana  berita  yang  bersifat  fakta, hoax ,  dan menghasut.  Oleh  karena  itu,  diusulkan  kerangka  pemecahan  masalah    secara  operasional sebagai berikut:
Tabel 1. Kegiatan dan Partisipasi Mitra No Kegiatan Partisipasi Mitra 1 Seminar  pendidikan  literasi  media  dalam rangka  mengantipasi  penyebaran  hoax ditengah masyarakat. Berperan aktif sebegai peserta dan dapat menerapakan dalam lingkungan masyarakat. 2 Cara pencegahan gerakan anti hoax Rancangan cara pencegahan gerakan anti hoax.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya  anti  hoax  dan  menciptkan  kondisi  lingkungan  yang  aman  tanpa  adanya  berita yang  tidak  pasti  kebenarannya,  khususnya  pada  para  pemuda-pemudi  desa  Woro.  Gerakan anti  hoax  ini  berjalan  beriringan  dengan  ujaran  kebencian  yang  sama-sama  ada  pihak  yang
dirugikan. Adapun nilai yang diterapkan untuk menampis adanya hoax dan ujaran kebencian di masyarakat antara lain:
1. Hati-hati dengan judul provokatif
Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung  menudingkan  jari  ke  pihak  tertentu.  Isinya  pun  bisa  diambil  dari  berita  media resmi, hanya saja  ada yang diubah  agar menimbulkan persepsi  sesuai  yang dikehendaki sang  pembuat hoax .  Oleh  karena  itu,  apabila  mengetahui  berita  denga  judul  provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan  isinya,  apakah  sama  atau  berbeda.  Dengan  demikian,  setidaknya  Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang benar adanya.
2. Cermati alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers  resmi  misalnya  menggunakan  domain  blog,  maka  informasinya  bisa  dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita.
Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.
3. Periksa fakta
Perhatikan  dari  mana  berita  berasal  dan  siapa  sumbernya?  Apakah  dari  institusi  resmi seperti  KPK  atau  Polri?  Sebaiknya  jangan  cepat  percaya  apabila  informasi  berasal  dari pegiat  ormas,  tokoh  politik,  atau  pengamat.  Perhatikan  keberimbangan  sumber  berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini.  Fakta  adalah  peristiwa  yang  terjadi  dengan  kesaksian  dan  bukti,  sementara  opini adalah  pendapat  dan  kesan  dari  penulis  berita  sehingga  memiliki  kecenderungan  untuk bersifat subyektif.
4. Cek keaslian foto
Dicera teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan  juga  konten  lain  berupa  foto  atau  video.  Ada  kalanya  pembuat  berita  palsu juga  mengedit  foto  untuk  memprovokasi  pembaca.  Cara  untuk  mengecek  keaslian  foto bisa  dengan  memanfaatkan  mesin  pencari  Google,  yakni  dengan  melakukan  drag-and- drop  ke  kolom  pencarian  Google  Images.  Hasil  pencarian  akan  menyajikan  gambar- gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.
5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax
Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax , misalnya Forum Anti Fitnah,  Hasut,  dan  Hoax  (FAFHH), Fanpage and  Group  Indonesian  Hoax  Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes , dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya  apakah  suatu  informasi  merupakan hoax atau  bukan,  sekaligus  melihat klarifikasi  yang sudah diberikan oleh orang lain.  Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga  grup  berfungsi  layaknya crowdsourcing yang  memanfaatkan  tenaga  banyak orang.

## KESIMPULAN
Pasal  1  UU  ITE  ”Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, Electronic Data Interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks,  telecopy  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
Menggunakan  teknologi  informatika,  harus  sesuai  dengan  ketetapan  peraturan perundang-undangan.  Kesalahan  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  akan mendapatkan  sanksi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dengan  adanya  UU  ITE  maka meningkatkan  keamanan  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  secara  online  dan  melindungi  hak dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.

## DAFTAR RUJUKAN
Barokati Selirowangi Nisaul, dkk. 2019. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNISDA Lamongan . Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA)
Siswoko,  K.  H.  (2017).  Kebijakan  Pemerintah  Menangkal  Penyebaran  Berita  Palsu  atau ‘Hoax’. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 13-19.
S.  E.  Nugroho,  Upaya  Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia  Mengembalikan  Jatidiri  Bangsa dengan  Gerakan  Anti  HOAX,  Prosiding  Konferensi  Nasional  Peneliti  Muda  Psikologi Indonesia, 2017, hlm 3.
A. Astrini, Hoax dan Banalitas Kejahatan, Jurnal Transformasi No. 32, Volume II, 2017, hlm 3.
Juliswara,  Vibriza,  Mengembangkan  Model  Literasi  Media  yang  Berkebhinnekaan  dalam Menganalisis  Informasi  Berita  Palsu  (Hoax)  di  Media  Sosial,  Jurnal  Pemikiran Sosiologi Volume 4  No. 2 , Agustus  2017 hlm 156
Undang-undang
ITE. (2010, 01 16). Dipetik 08 10, 2019, dari http://politik.kompasnia.com/2010/03/02/undang-%E2%80%93%-undang-undangite- dan-penggunaan-mediasosial-di-indonesia/.