El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)
Rofika Duri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: durirofika6@gmail.com

## Abstrak
Islam  adalah  agama  yang  memberikan  pedoman  hidup  sangat  lengkap  kepada  manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Pedoman berumah tangga yang sudah ada dalam Islam  dapat  membangun  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah.  Namun  faktanya, salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga berdampak pada sulitnya mewujudkan  keluarga  sakinah  adalah  poligami  yang  tidak  sehat.  Al-Qur’an  memang membolehkan poligami, kebolehan poligami ini dengan menekankan syarat amat tinggi yaitu mampu  berlaku  adil.  Tulisan  ini  membahas  tentang  praktik  poligami  dengan  pendekatan normatif. Disini penyusun ingin mengetahui bagaimana praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dua pelaku praktik poligami tesebut. Artikel ini berpendapat bahwa dalam hal  proses  melakukan  praktik  poligami  kedua  keluarga  di  Kecamatan  Umbulharjo  sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, tidak direalisasikan sesuai dengan QS. An-Nisa’ (4): 3 yang menekankan harus mampu berlaku adil. Pasangan praktik poligami  ini  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  keluarga  yang  sakinah  karena  tidak  ada ketenangan dan ketentraman jiwa dalam rumah tangga yang menjadi tujuan dari perkawinan.
Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Keluarga Sakinah.

## Pendahuluan
Islam sebagaimana terepresentasikan dalam tradisi fiqih, menyebutkan praktik poligami dengan istilah ta’addu  al-zaujat. 1 Sedangkan dalam istilah lain, Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan pada saat yang sama. Poligami disebut pula perkawinan plural (darab). 2 Istilah poligami  secara  kultural  dipakai  untuk  menunjuk  suatu  praktik  perkawinan:  (1)  laki-laki  (sebagai suami) mempunyai lebih dari seorang perempuan (sebagai istri) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, yang disebut dalam istilah poligami, dan (2) perkawinan perempuan dengan lebih dari seorang laki- laki (sebagai suaminya) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, yang disebut dengan istilah poliandri. Dan juga, sebenarnya ada satu jenis pernikahan lagi yang bisa dikategorikan dalam praktik poligami, yaitu pernikahan kelompok ( group marriage ); satu kombinasi poligami dan poliandri. ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah masyarakat yunani, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi di masyarakat kita hingga sekarang. 3
Hukum  Islam  yang  dibuat  tentunya  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  umat-Nya,  termaksud kebolehan  dalam  berpoligami.  Jika  ditelusuri  masalah  poligami  memanglah  menyangkut  masalah agama, karena Islam menetapkan syariat poligami dengan syariat yang amat tinggi serta membawa maslahat  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Untuk  itu,  poligami  menjadi  perdebatan  menarik  untuk dibahas dari berbagai segi kehidupan manusia sampai saat ini. Menariknya, baik kelompok yang pro maupun kontra terhadap poligami sama-sama bersandar pada dalil normatif Al-Qur’an dan sejarah kehidupan keluarga Nabi Muhammad Saw.
Perlu  dipertimbangkan  dalam  mengambil  keputusan  berpoligami  haruslah  di  lihat  dari  sisi kemadharatannya  baik  bagi  pribadi  maupun  sosial.  Untuk  itu,  poligami  haruslah  dilakukan  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan
1 Islah Gumian , Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 29
2 Dono Baswardono, Poligami itu Selingkuh (Yogyakarta: Galangpress), hlm. 44.
3 Ibid, hlm. 27.
dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan aturan ini tentu keputusan berpoligami akan dipertimbangkan dari  sisi  kemaslahatannya,  tanpa  harus  mendatangkan  kemadharatan  seperti  menyembunyikan pernikahan secara sirri yang nantinya akan berdampak pada keutuhan rumah tangga, karena rumah tangga dibangun atas dasar konsistensi kedua belah pihak bukan dari salah satu pihak.
Wahyu  widyana  mengemukakan  bahwa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perceraian  di Indonesia  diantaranya  tidak  adanya  keharmonisan,  tidak  terlaksananya  tanggung  jawab,  ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis politik, dipidana. 4 Salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga diatas adalah  poligami yang tidak sehat sehingga berdampak pada sulitnya mewujudkan keluarga sakinah. Di tengah masalah masyarakat  yang  semakin  kompleks,  tentunya  masih  ada  pasangan  yang  berhasil  membangun keluarga  sakinah  sesuai  dengan  tuntunan  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis.  Hal  ini  dimulai  dari  proses pembentukan keluarga yang benar sehingga berhasil membangun keluarga sakinah. Namun, belum tentu membuat semua pasangan suami istri yang hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.
Dari sini, jelaslah bahwa poligami sangat berpengaruh dalam pembentukkan keluarga sakinah. Fenomena  inilah  yang  akan  diteliti  dan  dianalisa  terkait  dengan  praktik  poligami  yang  terjadi  di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang  memilih pernikahan poligami untuk didaftarkan di Kantor  Urusan  Agama.  Dimana  dalam  melakukan  poligami  secara  legal  dalam  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) harus memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan Perkawinan yang salah satu syaratnya harus melalui izin istri pertama. Dari pemaparan di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin ditelaah lebih jauh yaitu tentang praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

## Dasar Hukum Poligami
Praktik  poligami  dalam  Islam  dibolehkan  dengan  persyaratan  yang  amat  tinggi  yaitu  mampu berlaku adil. Allah Swt Berfirman dalam QS An-Nisa’ (4): 3 yaitu:
َعَٰ َبُرَو  َثََٰلُثَو َٰ َنَۡثَم ِء ٓاَسِ نلٱ َنِ م مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكنٱَف َٰ َمَََٰتَ ۡلۡٱ  ِفِ ْاوُطِسۡقُت  الََّأ ۡمُتۡفِخ ۡنوَإِ ًةَدِحََٰوَف ْاوُلِدۡعَت  الََّأ ۡمُتۡفِخ ۡنِإَف
ۡتَكَلَم اَم ۡو َ أ ْاوُلوُعَت ا لَّ َ أ ٰٓ َنَۡد َ أ  َكِلََٰذ ۡۚۡمُكُنَٰ َمۡي َ أ
Ayat inilah yang dijadikan alasan pembenar bagi pembolehan poligami dikalangan sebagian umat  Islam.  Perlu  diketahui,  pada  dasarnya  ada  prinsip  penting  yaitu  Al-Quran  telah  melakukan reformasi mengenai praktik poligami. Dari yang awalnya laki-laki bebas mengumpulkan perempuan sebagai istri dalam satu waktu, berapapun jumlahnya lalu dibatasi hanya maksimal empat orang istri. Jumlah maksimal empat orang istri ini pun kemudian dibatasi lagi dengan kriterian “adil”. Jadi disini ada dua konsep kunci penting yang sedang diperlihatkan oleh Al-Quran: pertama, pembatasan jumlah istri, menjadi maksimal empat orang perempuan. Kedua, kemampuan bersikap adil. Atas dasar dua pembatasan tersebut, Qasim Amin mengatakan bahwa sekilas ayat tersebut mangandung kebolehan poligini, tetapi sekaligus juga ancaman bagi poligini. 5
Pandangan Ibnu Katsir, ayat di atas turun berawal bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim, lalu menikahinya. Sedangkan anak perempuan tersebut memiliki sebuah pohon kurma yang  pemeliharaannya  dipegang  oleh  laki-laki  tersebut,  dan  anak  perempuan  yatim  itu  tidak mendapatkan mas kawin darinya. Sehingga turunlah ayat wain khiftum allā tuqsiṭū, (dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil). Menurut riwayat, Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai  ayat  ini  lalu  dijawab  seperti  ini  oleh  Siti  Aisyah:  Hai  anak  saudara  perempuanku,  anak yatim  perempuan  yang  dimaksud  berada  dalam  asuhan  walinya,  dan  berserikat  dengannya  dalam
4 Wahyu  Widiyana, Pola  Penasehat  Keluarga  Bermasalah, Makalah  disampaikan  dalam  Rakernas  Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus 2006, hlm. 36.
5 Islah Gumian , Mengapa Nabi Muhammad saw Berpoligami ...hlm. 178.
harta  bendanya.  Lalu  si  wali  menyukai  harta  dan  kecantikannya.  Maka  timbullah  niat  untuk mengawininya  tanpa  berlaku  adil  dalam  mas  kawinnya;  selanjutnya  ia  memberinya  mas  kawin dengan  jumlah  yang  sama  seperti  yang  diberikan  oleh  orang  lain  kepadanya  (yakni  tidak sepantasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam mas kawinnya, dan hendaknya mas kawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan mas kawin  untuk  perempuan  sepertinya.  Jika  para  wali  tidak  mampu  berbuat  demikian,  mereka diperintahkan  untuk  kawin  dengan  wanita  lain  selain  anak-anak  perempuan  yatim  yang  berada  di bawah perwaliannya. 6 Pandangan Abu Ja’far, sebagaimana dikutip Rasyid Ridha, ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap perempuan. Karena itu, janganlah mengawini  anak yatim, kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus kedalam perbuatan aniaya dan dosa. Tetapi, jika takut berbuat dosa kepada anak  yatim,  kawinilah  perempuan  lain  yang  kamu  sukai,  yang  kamu  tidak  khawatir  berbuat  dosa sebanyak satu sampai empat orang. Tetapi, sekali lagi jika kamu takut berbuat dosa. Kawinilah satu perempuan saja atau kamu boleh mengambil budakmu. 7
Muhammad  Quraish  Shihab  lebih  lanjut  menggaris  bawahi  ayat  tersebut  tidak  memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariah agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. 8
Qosim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya suami yang berpoligami sudah tau bahwa dirinya sesuai dengan ayat ini, sebenarnya tidak akan mampu berlaku adil. Jadi, sebelum melakukan  itu  bahwa  dirinya  sudah  diliputi  rasa  takut.  Kebolehan  poligami  hanya  ditujukan  pada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil dan yang tau soal itu hanyalah diriya dan tuhan. 9
Pendapat para ulama diatas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya hanya ditawarkan sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku  zalim  kepada  anak  yatim.  Jadi  pokok  pembicaraan  dalam  ayat  tersebut  adalah  persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami. 10
Alasan pembatasan berpoligami sampai empat orang, menurut Wahbah Az-Zuhaili, karena pada  lahirnya  kemampuan  suami  dalam  berlaku  adil,  membayar  nafkah,  pembagian  waktu  dan sebagiannya hanya sampai empat orang istri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan
Pembolehan poligami dalam Al-Quran tidak begitu mudah, hal ini perlu kita cermati secara seksama  terkait  dengan  ayat  Al-Qur’an  yang  menekankan  syarat amat  berat  dalam  poligami  yaitu berlaku adil. Al-Qur’an melukiskan betapa berat atau hampir mustahilnya bisa berlaku adil di antara para istri. Allah swt berfirman:
وليتم لاف متصرح ولو ءاسنلا ينب اولدعت نأ اوعيطتست نلو
اروفغ ناك الله نإف اوقتتو اوحلصت نإو ةقلعلماك اهورذتف ليلما لك ا
ميحر
11
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  secara  tegas  disebutkan,  dasar/prinsip perkawinan adalah monogini/poligami, 12 Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, 13
6 Saifuddin  Zuhri  Qudsi  dan  Mamat  S.  Burhanuddin,  Penggunaan  Hadis-Hadis  Poligami  dalam  Tafsir  Ibnu Katsir, Jurnal MusawaI Vol 15:2 (Juli 2016), hlm. 183.
7 Musdah Mulia, Perspektif Islam tentang Poligami ... hlm. 35.
8 Ibid, hlm. 40.
9 Musdah Mulia, Perspektif Islam tentang Poligami... hlm 41.
10 Ibid, hlm. 42.
11 An-Nisa’ (4): 129
12 UU No.1 Tahun 1974 pasar 3 ayat (1),” Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
13 UU  No.1  Tahun  1974  pasal  3  ayat  (2),”  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk
maksimal empat orang. 14 Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan. 15 sebaliknya, tanpa izin pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. 16 Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. 17 Syarat alternatifnya itu meliputi, Pertama, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua , Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 18 Sedangkan untuk syarat kumulatif adalah:
a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan
c. Ada  jaminan  tertulis  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dari  anak- anaknya. 19
Apabila  suatu  perkawinan  poligami  sudah  terjadi  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 dijelaskan bahwa :
a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. 20 Kecuali ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya, maka ketentuan ini tidak berlaku. 21
Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:
• Mampu  secara  ekonomi  menghidupi  dan  mencukupi  seluruh  kebutuhan  (sandang, pangan, dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak).
• Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. 22
Maka dari itu dasar hukum yang dipegang terkait dengan masalah poligami terdapat dalam Surah An-Nisa (4) ayat 3 dengan pemaknaan pembolehan poligami, namun dengan persyaratan yang tidak semua orang bisa melakukannya yaitu mampu berlaku adil dalam Surah An-Nisa (4) ayat 129. Hukum poligamipun diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan”.
14 KHI Pasal  55 ayat (1),” Beristeri lebih dari  satu orang pada waktu yang bersamaan,  terbatas hanya sampai empat orang isti”.
15 UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1),” Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadian Agama”.
16 KHI pasal 56 ayat (3),” Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.
17 PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (1).  “izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat dierikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif”.
18 UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat 2, dan KHI pasal 57.
19 UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5; PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf b dan c; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (3); dan KHI pasal 58 ayat (1).
20 Pasal 65 ayat (1)
21 UU  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  65  ayat  (2),  “jika  Pengadilan  yang  memberi  izin  untuk  beristri  lebih  dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini”.
22 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim... hlm. 275.

## Pengertian Keluarga Sakinah
Keluarga  merupakan  suatu  unit,  terdiri  dari  beberapa  orang  yang  masing-masing  mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi  hidup  bersama  dengan  tulus  dan  setia,  didasari  keyakinan  yang  dikukuhkan  melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT. 23
Minuchin  dalam  Sofyan  Wilis  mengatakan  bahwa  keluarga  adalah multibodied  organism, organisme  yang  terdiri  dari  banyak  badan.  Keluarga adalah  satu  kesatuan  ( entity) atau  organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga. 24 Pandangan Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antar orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 25
Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman  hidup  berumah  tangga.  Diharapkan  dengan  memperhatikan  pedoman  tersebut  manusia dapat membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Secara bahasa kata sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula risau kemudian beralih menjadi ketentraman antara keduanya atau menjadi sakinah. 26 Allah SWT berfirman:
نوركفتي موقل تيالآ كلذ في نإ ةحمرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتياآ نمو 27
Menurut Amin Abdullah ada tiga kata kunci dari firman Allah surat ar-Rûm (30) ayat 21 di atas, yang harus selalu dipegangi dalam along laife struggle kehidupan keluarga, yaitu: mawaddah, rahmah dan sakinah .  Lebih  lanjut  Amin  Abdullah  menjelaskan  makna  dari  masing-masingnya sebagai  berikut. Mawaddah  (to  love each  other), saling  mencintai/menyayangi  antara  satu  dengan lainnya. Mawaddah bukan  sekedar  cinta  terhadap  lawan  jenis  dengan  keinginan  untuk  selalu berdekatan dan bersama, tetapi lebih dalam dari itu. Mawaddah bukanlah cinta penuh gelora, seperti yang dialami oleh orang yang sedang jatuh cinta. Mawaddah adalah saling mencintai dengan cinta plus,  cinta  yang  penuh  kelapangan  terhadap  kekurangan  yang  dicintainya.  Dengan mawaddah seorang  suami  atau  isteri  akan  menerima  segala  kekurangan  yang  ada  pada  pasangannya  sebagai bagian  dari  dirinya,  dari  hidupnya.  Improvisasi mawaddah ,  cinta  kepada  pasangannya,  bahwa pasangannya adalah pasangan terbaik yang Allah Swt pilihkan, yang memiliki kelebihan, disamping kekurangannya.  Proses  memupuk  sifat mawaddah dengan  menerima  pasangan  apa  adanya,  harus terus  diupayakan.  Perkawinan  yang  tidak  dilandasi  dengan  sifat mawaddah ,  maka  dalam  proses pembinaan  keluarga  sehat,  besar  kemungkinan  akan  terkontaminasi.  Dalam  hal  ini  diperlukan kemampuan  pendekatan  psikologis  dan  managemen  konflik  yang  tinggi,  seperti  proses  adaptasi, kompromi,  dan  belajar  menahaan  diri.  Saling  mengerti,  saling  memahami,  mengurangi  egoisme kepriaan  dan  egoisme  kewanitaan  dilakukan  secara  terus  menerus  sehingga  mencapai  derajat keseimbangan. Apabila sifat mawaddah lenyap dalam sebuah keluarga, ketegangan-ketegangan akan datang silih berganti dan terus menjadi-jadi. 28
Keluarga sakinah adalah  keluarga  yang  didalamnya  terdapat  ketentraman,  ketenangan, kedamaian, rahmat dan tuma’ninah yang  berasal  dari  Allah  Swt. 29 yang  diperoleh  dari  hidup berpasangan. Allah Swt berfirman:
23 Soelaema, Pendidikan Dalam Keluarga ( Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152.
24 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga ( Family Counseling) (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 50.
25 Sayekti Pujo Suwarno, Bimbingan dan Konseling Keluarga (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) hlm. 11.
26 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 37-38.
27 Ar-Rum (30). 21
28 Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah... hlm. 12.
29 Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At- Tihami Bin Madani”, Skripsi diterbitkan oleh IAIN Purwekerto (2018).
املف هب ترمف افيفخ لاحم تلحم اهاشغت املف اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وه نم ننوكنل الحاص انتيتآ نئل امبهر الله اوعد تلقثأ نيركاشلا
30
Ayat  diatas  menyiratkan  bahwa  kebutuhan  paling  primitif  manusia  adalah  ketenangan  yang diperoleh  manusia  dengan  cara  hidup  berpasangan.  Kebahagiaan  dalam  berumah  tangga dimaksudkan Allah Swt agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya.
Pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih ( mawaddah) dan sayang ( rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. 31
Ahsin  Sakha  Muhammad  menafsirkan  kata mawaddah dan rahmah dalam  ayat  tersebut. Meskipun kata mawaddah dan rahmah sama-sama berarti cinta, namun terdapat perbedaan mendasar dari kedua kata ini. Kata mawaddah lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan biologis. Sedangkan kata rahmah lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin, yakni tentramnya batin dan hati masing-masing pihak. Kedua prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang  lebih  nyata  yakni  dalam  wujud  saling  memberi,  saling  membantu  dan  saling  bekerjasama membangun rumah tanggga yang dibina. Hal ini berarti melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. 32
Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling  menghargai,  saling  memberi,  saling  membantu,  saling  mengerti  dan  memahami,  saling berupaya  menyempurnakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  terhadap  Allah  SWT,  keluarga  maupun masyarakat. 33
Jadi, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat,  yaitu  untuk  menyifati  atau  menerangkan  kata  keluarga.  Keluarga sakinah diartikan  dengan keluarga yang tentram, tenang, dan sejahterah lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.  Dalam  hal ini,  Islam  menetapkan  tujuan  perkawinan adalah  membentuk  keluarga sakinah yang dilandasi dengan mawaddah dan warahmah. 34

## Konsep Keluarga Sakinah
Seorang akan merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara  layak  dan  seimbang.  Pengerian sakinah mengandung  beberapa  unsur: 35 Pertama ,  Bahagia. Bahagia yaitu rasa tentram, rasa aman serta rasa damai, seseorang akan merasakan bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Sebaliknya apabila sebagian atau salah sau dari yang disebut tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah, mudah sekali menjadi putusa asdan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintasa dengan cara mengakhiri hidupnya. Kedua ,  Sejahtera.  Sejahtera  adalah  keadaan  lahiriyah  yang  diperoleh  dalam  kehidupan dunia  yang  meliputi:  kesehatan,  sandang  pangan,  papan,  keguyuban,  perlindungan  hak  asasi  dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma huku dan norma susila. Ketiga, Kekal. Kekal dalam kehidupan  keluarga  adalah  kelangsungan  hubungan  suami  istri  yang  selalu  diliputi  saling  kasih sayang.  Saling  pengertian  dan  setia,  sehingga  antara  suami istri  itu  secara  lahiriyah  tidak  terputus
30 Al Araf (7): 189
31 Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Quran, tp:tt, juz. 14, h.20.
32 Ultami, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang) Disertasi IAIN Imam Bonjol Padang, (Bandung: 2011), hlm. 66.
33 Ibid, hlm. 66.
34 Imroni, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an”, Skripsi diterbitkan oleh Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018). hlm. 16.
35 Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, Panduan Menuju Keluarga Sakinah ... hlm.4-5.
ikatan  perkawinannya,  kaecuali  karena  salah  seorang  dari  mereka  meninggal  dunia,  sedang batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia didunia sampai akhirat.
Pandangan  Muhammad  Quraish  Shihab  bahwa sakinah berarti  ketenangan,  atau  antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah  sebelumnya  ada  gejolak,  apapun  bentuk  gejolak  tersebut.  Kecemasan  menghadapi  musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya, bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dimaknai sakinah. Cinta yang bergejolak didalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian. Yang mengantar kepada kecemasan dan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan.
Manusia  menyadari  bahwa  hubungan  yang  dalam  dan  dekat  dengan  pihak  lain  akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan karena alasan-alasan inilah, maka manusia kawin berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus  diingat  bahwa  keberpasangan  manusia  bukan  hanya  didorong  oleh  desakan  naluri  seksual, tetapi  lebih  dari  pada  itu.  Ia  adalah  dorongan  kebutuhan  jiwanya  untuk  meraih  ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termaksud saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya,  dan  dibutuhkan  pula  oleh  istri,  lebih-lebih  saat  suami  meninggalkannya  keluar  rumah. Ketenangan  serupa  dibutuhkan  juga  oleh  anak-anak,  bukan  saja  saat  mereka  berada  ditengah keluarga, tetapi sepanjang masa.
Bahwa sakinah harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak, bahkan kesalahpahaman  dapat  terjadi,  tetapi  ia  dapat  segera  tertanggulangi,  lalu  melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi  bila  agama,  yakni  tuntunan-tuntunannya,  dipahami  dan  dihayati  oleh  anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dangan baik dalam kehidupan berkeluarga. 36 Pandangan  Ibnu  Qayim,  tingkatan sakinah ada  tiga,  salah  satunya  yaitu  sakinah  saat bermuamalah.  Biasanya  derajad  ini  diterapkan  oleh  orang  mukmin  untuk  bermumalah  dengan makhluk, tak terkecuali bermuamalah dengan pasangannya. Caranya yaitu dengan menghisab diri, lemah lembut terhadap makhluk, dan memperhatikan hak Allah Swt. Menghisab diri dapat diketahui dengan tiga hal. Pertama, dengan mengetahui apa yang jadi bagiannya dan apa kewajibanya. Seperti seorang suami yang mengetahui tentang kewajibanya kepada keluarga, dan seorang istri yang harus menjalankan  perannya  dengan  baik.  Ketika  setiap  keluarga  dapat  saling  instropeksi  diri  pada kekurangan masing-masing, maka tidak banyak yang perlu dikhawatirkan ketika harus menghadapi masalah  keluarga,  karena  masing-masing  telah  dapat  saling  memahami  antara  satu  dengan  yang lainnya. kedua, dengan  berlemah  lembut  terhadap  pasangan.  Sesuai  dengan  kelaziman  dalam bermuamalah dengan sesama manusia, yaitu dengan tidak memperlakukan pasangan dengan keras dan kaku, karena cara ini justru membuat mereka lari menghindar, merusak hati dan hubungan dengan Allah Swt serta membuang-buang waktu. ketiga, yaitu dengan memperhatikan hak Allah Swt. Seperti seorang istri yang wajib taat kepada suami selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Jika telah keluar dari hak Allah Swt maka istri tidak boleh mentaatinya, misal seorang suami meminta berhubungan badan padahal istri sedang haid . 37
Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami isteri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 38
1. Calon suami isteri harus sudah dewasa
Setelah  terjadi  prosesi  akad  nikah,  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan keduanya  segera  berubah  statusnya  menjadi  seorang  suami  dan  seorang isteri.  Dengan disaksikan keluarga, tetangga dan masyarakat, bahkan Allah Swt. keduanya dihantarkan
36 Muhammad Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an (Banten: Lentera Hati), hlm 110-112.
37 Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At- Tihami Bin Madani,” Skripsi Tidak diterbitkan oleh IAIN Purwokerto (2018), hlm. 33-34.
38 Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah... hlm. 21-25.
untuk  memasuki  biduk  rumah  tangga  untuk  mengarungi  bahtera  menuju  dermaga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah , keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam UUP, umur untuk kawin merupakan hal yang prinsip, karena untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidak terlepas dari kondisi para pelaku perkawinan, yaitu usia calon suami isteri. Oleh karena itu dalam usia calon suami isteri merupakan salah satu azas atau prinsip  perkawinan.  Ada  tiga  hal  yang  menjadi  pertimbangan  Undang-undang  dalam menentukan batas umur perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUP, yaitu: (1) untuk dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian; (2) untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat; dan (3) untuk mengurangi laju pertambahan penduduk, bahwa wanita yang kawin dengan umur yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan calon suami isteri itu harus sudah masak jiwa raganya, dan oleh  karena  itu  pula  harus  dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami  isteri  yang masih di bawah umur. Batas usia perkawinan dalam UUP adalah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja Hal ini karena pada dasarnya begitu pria dan wanita melakukan akad nikah, suami berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada  isterinya.  Apa  jadinya  bila  suami  tidak  bisa memberikan  nafkah  kepada  isterinya,  berbagai  kemungkinan  akan  terjadi,  karena kebutuhan  makan,  minum  tidak  bisa  ditunda-tunda.  Apabila  suami  isteri  sudah mempunyai  anak,  maka  beban  memberi  nafkah  akan  bertambah,  karena  kewajiban memberi nafkah kepada anakpun menjadi kewajiban bagi orang tua, terutama ayahnya. Menurut para fuqaha, kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya itu bukan karena  isteri  membutuhkan,  tetapi  merupakan  kewajiban  yang  melekat  pada  suami, apakah isteri membutuhkan atau tidak (karena ia orang kaya). Adapun besarannya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami.
3. Antara Calon Suami Dan Calon Isteri terdapat Kesepadanan Ibnu  Mazrur  mendefinisikan  kafaah  sebagai  suatu  keadaan  keseimbangan, kesesuaian  atau  keserasian  ketika  dihubungkan  dengan  nikah,  kafaah  diartikan  sebagai kondisi  keseimbangan  antara  calon  suami  dan  istri  baik  dari  segi  kedudukan,  agama, keturunan, dan sebagainya. 39
Sedangkan pendapat kafaah menurut Abu Zahra adalah suatu kondisi dimana suatu perkawinan  haruslah  didaptkannya  keseimbangan  antara  suami  dan  istri  mengenai beberapa  aspek  tertentu  yang  dapat  mengosongkan  dari  krisis  yang  dapat  merusak kehidupan perkawinan. 40
4. Calon Suami-Isteri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya Seseorang sebelum menikahi calon pasangannya terlebih dahulu diperbolehkan untuk saling  mengenal  yang  dalam  bahasa  fiqh  dikenal  dengan  istilah ta'aruf .  Dimaksudkan dengan ta'aruf dalam tulisan ini ialah saling mengenal kepribadian bakal jodoh masing- masing, yaitu calon suami mengenal kepribadian calon isteri, dan calon isteri mengenal kepribadian calon suaminya.
Telah  disebutkan  bahwa  melakukan  perkawinan  bukan  untuk  sesaat,  seminggu, sebulan, atau setahun, melainkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam pada itu komunikasi dan pertemuan suami isteri tidak dibatasi, melainkan setiap saat. Tidak ada
39 Abdul  Aziz,  “Persepsi  dan  Praktik  Konsep  Kafaah  (Studi  Empiris  Masyarakat  Muslim  Kelurahan  Pondok Pucung  Kecamatan  Karang  Tengah  Kota  Tangerang)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta file:///C:/Users/User/Downloads/ABDUL%20AZIS-FSH.pdf (diakses tanggal 8 Januari 2020) hlm. 33.
40 Ibid, hlm. 34.
pertemuan  diantara  manusia  yang  serapat  dan  seakrab  suami  isteri.  Keduanya  hidup serumah, sesumur, sebilik dan sepembaringan. Sementara itu antara suami isteri bukanlah saudara  sedarah,  bahkan  antara  keduanya  bisa  jadi  tidak  satu  kampung  dan  berbeda budayanya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempertahankan  ikatan  perkawinan  yang  tidak dibatasi  waktu  dan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan,  sudah  sewajarnya  apabila keduanya saling mengenal dan saling memahami kepribadian calon pasangannya. Untuk bisa  saling  mengenal  sudah  barang  tentu  antara  keduanya  harus  bisa  bertemu  dan  bisa saling  melihat.  Oleh  karena  itu  syari'at  Islam  membolehkan  seorang  laki-laki  yang bermaksud  melamar  ( khitbah )  seorang  wanita  untuk  melihat  wanita  yang  akan dilamarnya.
5. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri 41
Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai melalui:
a. Adanya saling pengertian
b. Saling menerima kenyataan
c. Saling melakukan penyesuaian diri
d. Memupuk rasa cinta
e. Melaksanakan asas musyawarah
f. Suka memaafkan
g. Berperan serta untuk kemajuan bersama.
Kedua  belah  pihak  baik  suami  maupun  istri  harus  sama-sama  berupaya  untuk  dapat mencapai  tujuan  dari  perkawinan  yaitu  mewujudkan  keluarga  sakinah.  Dengan  mencapai  hal tersebut,  maka  pasangan  suami-istri  telah  membangun  sebuah  sistem  sosial  yang  baik  dalam masyarakat serta dapat menjadi sebuah upaya menuju dan melahirkan generasi yang baik untuk selanjutnya.

## Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Poligami pada Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

## a. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Bapak D
Keluarga  Bapak  D  adalah  keluarga  yang  melakukan  praktik  poligami  di  Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan alasan suruhan dari warga kampung karena awalnya Bapak D dan  Ibu  M  berkumpul  dalam  satu  tempat  tinggal  tanpa  ikatan  yang  sah  sehingga warga  kampung berinisiatif mengadakan pernikahan massal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak D, Bapak D mengatakan beliau juga ingin merawat ibu M yang sakit. Islam memang membolehkan poligami. Namun, perlu kita cermati secara seksama bahwasannya pembolehan poligami dalam Islam bukanlah merupakan  suatu  anjuran  apalagi  perintah.  Pembolehan  poligami  dalam  Islam  ini  merupakan alternatif, karena pada dasarnya Islam menganut sistem monogami.
Sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Muhammad  Quraish  Shihab  bahwasanya poligami  itu  hanya  sebagai  pintu  darurat  kecil  yang  boleh  dilalui  pada  saat  amat  diperlukan  dan dengan  syarat  yang  tidak  ringan.  Mengacu  pada  pandangan  Muhammad  Quraish  Shihab  bahwa praktik poligami yang dilakukan Bapak D dengan alasan ingin merawat mantan istrinya yang sakit dan  juga  suruhan  warga  kampung  agar  tidak  terjadi  fitnah,  alasan  ini  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  keadaan  darurat  untuk  melakukan  poligami.  Apalagi  pernikahan  dengan  istri  pertamaya secara umum sudah terpenuhi sebagai keluarga yang lengkap.
Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang. Hal ini dibenarkan dalam Firman Allah Swt :
41 Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, Panduan Menuju Keluarga Sakinah ...hlm.21-24.

## وأ ةدحاوف اولدعت لاأ متفخ نإف عبارو ثلاثو نىثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا في اوطسقت لاأ متفخ نإو ولوعت لاأ نىدأ كلذ مكنايمأ تكلم ام 42
Ayat ini membatasi jumlah istri hanya pada empat istri saja, Alasan pembatasan berpoligami sampai  empat  orang,  menurut  pandangan  Wahbah  Az-Zuhaili,  karena  pada  lahirnya  kemampuan suami dalam berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan. Mengacu pada pandangan Wahbah Az- Zuhaili,  terkait  dengan  kemampuan  suami  dalam  berlaku  adil  yaitu  membayar  nafkah,  pembagian waktu, Bapak D tidak dapat memenuhi hal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kedah, Ibu K mengatakan bahwa sudah lama tidak diberikan nafkah bahkan kami tidak pernah ketemu, ketemu paling kalau Bapak ke rumah anak itupun jarang. 43
Hukum  Islam  yang  dibuat  tentunya  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  umatnya,  termasuk kebolehan  dalam  berpoligami.  Jika  kebolehan  dalam  berpoligami  medantangkan  kemadharatan tentunya hal ini harus dihindari.
44 لحاصلما بلج نم لىوَأ دسافلما ءرد
Praktik  poligami  yang  dilakukan  Bapak  D  dikatakan  mendatangkan  kemadharatan  karena merugikan salah satu pihak yaitu istri pertama Bapak D. Selama berpoligami istri pertama Bapak D tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dan juga Bapak D sering berada dirumah istrinya yang kedua.  Hal  ini  tentunya  tidak  sejalan  dengan  keadilan  yang  menjadi  syarat  diperbolehkannya poligami.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bapak D dan Ibu M memang sah karena mendapatkan legitimasi dari Pengadilan Agama dan dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Umbulharjo.  Namun,  Ibu  K  tidak  termasuk  keriteria  yang dijelaskan  dalam  pasal  4  ayat  (2)    Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57.
Pernikahan merupakan jalan menuju kebaikan bagi para pelakunya. Karena hal ini merupakan ibadah bagi seseorang yang siap menjalaninya, Pernikahan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula  risau  kemudian  beralih  menjadi  ketentraman  antara  keduanya  atau  menjadi sakinah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Bapak D, beliau mengatakan “ Keluarga yang sakinah itu istri dan suami sama-sama bertanggungjawab, nafkah, melayani istri apalagi istri saya sedang sakit struk, selalu  memperhatikan kesenangan istri, dan kita berdua sama-sama senang ”. 45
Hasil wawancara bersama Ibu K, beliau mengatakan bahwa:
“ keluarga  yang  sakinah,  keluarga  yang  didalamnya  tidak  ada  poligami,  boleh  poligami asalkan  suaminya  mampu  berlaku  adil,  dapat  menafkahi  dan  juga  menjadikan  anak-anak yang baik ”. 46
Sedangkan keluarga sakinah menurut Ibu M, Ibu M mengatakan “ saya dan bapak sama-sama bahagia, sayanya jangan ditinggal pergi sama bapak, dan keluarga saya tentram ”. 47
Pandangan  Muhammad  Quraish  Shihab  bahwa sakinah itu  ketenangan.  Dimaknai  dengan ketenangan batin yang mendalam. Yang awalnya cinta yang bergejolak didalam hati dan yang diliputi
42 An-Nisa’ (4): 3
43 Hasil wawancara bersama Ibu K (Istri pertama pelaku praktik poligami) pada tanggal 14 februari 2020.
44 https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan- daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/ (diakses tanggal 4 desember 2019)
45 Hasil  wawancara  bersama  Bapak  D  (pelaku  praktik  poligami  di  Kecamatan  Umbulharjo  kota  Yogyakarta) pada tanggal 23 Januari 2020.
46 Hasil  wawancara  bersama  Ibu  K  (istri  pertama  Bapak  Djaman  pelaku  praktik  poligami)  pada  tanggal  14 Februari 2020.
47 Hasil wawancara bersama Ibu M (istri kedua bapak D pelaku praktik poligami) pada tanggal 23 Januari 2020
oleh ketidakpastian. Yang mengantar kepada kecemasan dan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termaksud saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih  saat  suami  meninggalkannya  keluar  rumah.  Ketenangan  serupa  dibutuhkan  juga  oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditangah keluarga, tetapi sepanjang masa.
Mengacu  pada  pandangan  Muhammad  Quraish  shihab,  praktik  poligami  yang  dilakukan Bapak D tidaklah mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga karena Ibu K (istri pertama)  tidak  merasakan  rumah  tangga  yang  semestinya  tentram,  Ibu  K  merasakan  tidak  ada hubungan yang spesial lagi dengan Bapak D selama Bapak D kembali lagi dengan mantan istrinya. Pada pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih ( mawaddah) dan sayang ( rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.
Mengacu pada pandangan Al-Qurthubi, praktik poligami yang dilakukan Bapak D tidak sesuai dengan  konsep  keluarga sakinah yang  di  kemukakan  oleh  Al-Qhurtubi.  Hal  ini  berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Ibu K (istri pertama). Ibu K mengatakan bahwa walaupun masih berstatus suami istri yang sah, Ibu K dan anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Bapak. Pernikahan bersama Bapak D tidak seharmonis pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, pernikahan ini tidak ada tujuan untuk menjadikannya keluarga yang sakinah.

## b. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Bapak TS
Poligami  didalam  Islam  hukumnya  diperbolehkan  bagi  laki-laki  dengan  syarat  yang  amat tinggi, suami yang berpoligami harus benar-benar mampu berlaku adil terhadap istri/istri dan anak- anaknya.  Menurut  Muhammad  Quraish  Shihab  poligami  adalah  pintu  darurat  yang  hanya  bisa digunakan ketika seseorang berada dalam keadaan darurat pula.
Mengacu  pada  pendapat  Muhammad  Quraish  Shihab  terkait  dengan  alasan  dibolehkannya poligami, yaitu Bapak TS melakukan poligami dengan alasan untuk membersihkan nama anak dan istrinya dari pandangan negatif warga sekitar sekaligus memberikan  status yang jelas agar anak dan istrinya diakui secara hukum. Karena Menurut Bapak TS “saya tidak setuju pernikahan secara sirrih mending  poligami  dari  pada  menikah sirrih, karena  kasihan  sama  anak  dan  istri,  nanti  yang  rugi adalah mereka. tidak ada anak haram, yang haram itu perbuatan dari orang tuanya”. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai alasan darurat bapak TS melakukan poligami.
Ketika kita mengacu pada pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal 57,  syarat  dibolehkannya  poligami  apabila:  (a)  istri  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri;  (b)  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang tidak  dapat  disembuhkan;  (c)  istri  tidak dapat  melahirkan  keturunan.  sedangkan  istri  pertama  dari Bapak  TS  tidak  termasuk  kriteria  diatas.  Jadi,  pembolehan  poligami  dalam  hal  ini  juga  tidak dibenarkan.
Menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan Bapak TS memang sah, karena pernikahan Bapak TS dengan istri kedua  sudah  mempunyai legitimasi dari  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  dan  dicatatkan  di  Kantor Urusan  Agama  Umbulharjo.  Tetapi  perjalanan  awal  Bapak  TS  memulai  pernikahan  keduanya termasuk perbuatan yang salah. Bila kita mengacu pada ayat Al-Qur’an pada surah An-Nisa’ (4): 3 yang memuat syarat amat tinggi yaitu mampu berlaku adil.
لاأ متفخ نإو
ام وأ ةدحاوف اولدعت لاأ متفخ نإف عبارو ثلاثو نىثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا في اوطسقت ولوعت لاأ نىدأ كلذ مكنايمأ تكلم 48
Ayat diatas menegaskan bahwa yang menjadi tolak ukur dibolehkannya seseorang melakukan poligami adalah kesanggupan untuk dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena hal inilah yang
48 An-Nisa’ (4): 3
menjadi penentu terciptanya kerukunan didalam sebuah keluarga. Namun dalam ayat lain Allah Swt Berfirman:
اهورذتف ليلما لك اوليتم لاف متصرح ولو ءاسنلا ينب اولدعت نأ اوعيطتست نلو ناك الله نإف اوقتتو اوحلصت نإو ةقلعلماك
ميحر اروفغ 49
Dalam ayat  ini  menegaskan  betapa  berat atau  hampir  mustahilnya  seseorang  dapat  berlaku adil.  penentukan  kadar  keadilan  yang  harus  dipenuhi  dalam  praktik  poligami  inilah  yang  menjadi perbincangan  menarik.  menurut  Imam  al-Shafi’i,  berhubungan  dengan  urusan  fisik,  misalnya mengunjungi istri dimalam atau siang hari. Tuntunan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil  kepada  para  istrinya,  yakni  dengan  membagi  giliran  malam  dan  memberikan  nafkah,  lantas berdoa. Sedangkan keadilan dalam hati hanya Allah Swt yang mengetahuinya. 50
berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penyusun  kepada  Bapak  TS,  Bapak  TS mengatakan:
“ untuk  pembagian  waktunya  tidak  ada  pembagian  yang  jelas.  tapi  untuk  pagi-sore  saya dirumah istri pertama, untuk malam saya dirumah istri yang kedua ”. Hal ini dibenarkan oleh kedua istrinya.
Dalam hal keadilan pada Keluarga Bapak TS, menurut hasil wawancara penyusun kepada Ibu M selaku istri kedua, beliau mengatakan:
“ untuk saat ini Bapak sudah mampu berlaku adil, tidak ada yang ditutup-tutupi dari saya dan istri pertama, kami memang berbeda rumah tapi semuanya sama rata ”. 51
Pengakuan dari Ibu S (istri pertama) bahwa “memang benar bapak disini pagi sampai sore bantu-bantu pekerjaan dirumah, tapi untuk masalah nafkah Bapak TS sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ibu S begitupun nafkah kepada keluarganya”. Hal ini tentunya bertolak belakang  dengan  keadilan  menurut  pandangan  Imam  Syafi’i  yaitu  dalam  hal  pemberian  nafkah. Dalam  hal  ini  Bapak  TS  tidak  berlaku  adil  pada  istri  pertamanya,  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan Ibu S beliau mencari nafkah dengan menjahit dirumahnya.
Sebuah  perkawinan  mempunyai  tujuan  yang  jelas  yaitu  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawaddah, dan rahmah. Hubungan  yang  tidak  diikat  dengan  perkawinan  tidak  dapat dikatakan sakinah. Menurut  Muhammad  Quraish  Shihab  bahwa sakinah berarti  ketenangan. Ketenangan didambakan setiap orang dalam sebuah perkawinan, termasuk suami saat meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkanya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga tetapi sepanjang masa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak TS, Bapak TS mengatakan bahwa:
“ keluarga yang sakinah itu kuncinya kembali lagi kepada suami dan istri yang membangun rumah tangga agar selalu harmonis, terutama bagaimana mengarahkan anak menjadi baik, rumah tangganya terlihat aman, nyaman dan rukun .
Maka dari itu beliau mengatakan harus ada dukungan dari pasangan, ekonomi, dan mendidik anak. Itu yang beliau terapkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
Berdasarkan dari hasil wawancara pada Ibu S (istri pertama), Ibu S mengatakan “saya dan suami sudah dua puluh tahun sudah tidak seperti layaknya suami istri. Jadi kami seperti biasa saja, setelah saya mengetahui bapak mempunyai banyak wanita diluar. Tapi, kalau Bapak pulang ke rumah saya tetap menyediakan makan untuk Bapak. hubungan saya dan istri keduanya juga baik-baik saja.”.
Hal  ini  tentunya  bertolak  belakang  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penyusun terhadap istri kedua Bapak TS, Berdasarkan wawancara bersama Ibu M selaku istri kedua Bapak T,
49 An-Nisa’ (4): 129
50 Koiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 266.
51 Hasil wawancara dengan Ibu M (istri kedua Bapak Tikno suparto selaku pelaku praktik poligami) pada tanggal 28 Januari 2020.
beliau mengatakan “Alhamdulillah, rumah tangga saya sementara sudah bahagia” upaya yang ibu M dalam  mewujudkan  rumah  tangga  yang sakinah yaitu  saling  pengertian,  sabar  dalam  menghadapi masalah, dan selalu bermusyawarah bersama. Poligami menurut Ibu M itu tidak baik, tetapi Ibu M tidak bisa ingkar dari masalah itu, jadi harus diterima sesuai keadaan, karena Ibu M kasihan melihat anaknya apabila tidak ada ayahnya.
Mengacu pada pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih  ( mawaddah) dan  sayang  ( rahmah) apabila  bangunan  keluarga  tersebut  dipenuhi  ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jika melihat praktik poligami yang dilakukan Bapak TS bahwasannya istri pertama dari Bapak TS sudah tidak memperoleh kasih sayang, ketenangan dan ketentraman jiwa dalam pernikahannya dengan Bapak TS, sehingga untuk membangun keluarga sakinah terasa biasa saja selayaknya bukan seperti hubungan seorang suami istri yang diliputi rasa cinta dan kasih

## Penutup
Keluarga  Bapak  D  adalah  keluarga  yang  melakukan  praktik  poligami  di  Kecamatan Umbulharjo  Kota  Yogyakarta.  Praktik  poligami  yang  dilakukan  Bapak  D  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Sehingga  pernikahan  ini  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Umbulharjo  Kota Yogyakarta. Namun, poligami yang dilakukab Bapak D tidak sesuai dengan Surah An- Nisa’ (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak D belum mampu berlaku adil kepada istrinya. Maka, praktik poligami  yang  dilakukan  Bapak  D  tidak  mendatangkan  ketentraman  dan  ketenangan  jiwa  untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
Keluarga  Bapak  TS  adalah  keluarga  yang  melakukan  praktik  poligami  di  Kecamatan Umbulharjo  Kota  Yogyakarta.  Praktik  poligami  yang  dilakukan  Bapak  D  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Sehingga pernikahan Bapak TS dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Namun, poligami yang dilakukab Bapak TS tidak sesuai dengan Surah An- Nisa’ (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak TS belum mampu berlaku adil kepada istrinya. Berdasarkan analisis  yang  dilakukan  oleh  penyusun  Keluarga  Bapak TS  tidak  termasuk  keluarga  yang sakinah karena tidak ada ketentraman dan ketenangan jiwa dalam pernikahannya. Hal ini tentunya jauh dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz, “Persepsi dan Praktik Konsep Kafaah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok  Pucung  Kecamatan  Karang  Tengah  Kota  Tangerang)”, Skripsi UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta file:///C:/Users/User/Downloads/ABDUL%20AZIS-FSH.pdf (diakses tanggal 8 Januari 2020).
Ardianto,  Elvinaro. Metodologi  Penelitian  untuk  Publik  Relation, Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media, 2010.
Bahri, Syamsul, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Muhammad Quriah Shihab,” Skripsi Sarjana Strata (S1) UIN Sunan Kalijaga (2009). Baidi, Yasin. Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Bandung CV Darus Sunnah, 2015.
Fahmie, Ansori, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah . Jakarta: Pustaka Ilman, 2007.
Faula  Arina,  “Konsep  Keluarga  Sakinah  menurut  Kitab  Qurrah  Al-‘Uyun  Karangan  Syaikh Muhammad  At-Tihami  Bin  Madani,” Skripsi Tidak  diterbitkan  oleh  IAIN  Purwokerto (2018),http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3501/2/FAULA%20ARINA%201323101038 _KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH%20MENURUT%20KITAB.pdf (diakses tanggal 4 Januari).
Ghozali Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2015.
Guntoro,  Bambang,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Poligami  Pada  3  Pelaku  Poligami (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara), Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) UIN Sunan Kalijaga (2019).
Gusmian, Islah. Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2007. Harjana. Kecamatan Umbulharji dalam Angka. Yogyakarta: Badan Statistik Kota Yogyakarta, 2019. Hidayah, Lisa Uswatun, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Izin Poligami dengan Alasan  Kemaslahatan  (Studi  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Banjarnegara  Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)” Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) IAIN Purwokerto (2016). Husman, Husaini. Metodologi Penelitian Soaial, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. Ibrahim, Jhony. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media, 2005. Imroni,  “Konsep  Keluarga  Sakinah  dalam  Al-Qur’an”, Skripsi Sarjana  Strata  Satu  (S1)    Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018).
http://repository.uinjambi.ac.id/226/1/Imroni%20UT143190%20-%20Imroni%20Ulin.PDF (diakses tanggal 18 Januari 2020).
Kementerian  Agama  Kantor  Wilayah  D.I  Yogyakarta, Panduan  Menuju  Keluarga  Sakinah , Yogyakarta:  Bidang  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syari’ah  Kanwil  Kementerian Agama D.I Yogyakarta, 2013.
Kisyik Abdul Hamid, Hikmah Perkawianan Rasulullah Saw. cet. Kel.1, Bandung: Al-Bayan, 1994. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898. Mubarok, Saiful Islam. Poligami antara Pro dan Kontra . Bandung: Syahmil, 2007. Mulia, Musdah. Pandangan Islam tenteng Poligami. Jakarta: Atas     Kerjasama, 1999.
Muliana,  Jeni, “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Praktik  Poligami  Pada  Komunitas  Petani  (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cakringan, Kabupaten Sleman), Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) UIN Sunan Kalijaga (2013).
Nasution, Kairuddin. Riba dan Poligami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar + ACAdeMIA, 1996.
Nasution,  Khoiruddin,  ”Perdebatan  Sekitar  Status  Poligami ,”  Musawa  Jurnal  Studi  Gender  dan Islam , Vol.1:1 (Maret 2002).
Nasution,  Khoiruddin. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009. Poerwandari,  Kristi. Pendekatan  Kualitatif  dalam  Penelitian  Psikologi, Jakarta:  Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI. 1983.
Rifqi,  Muhamma  Mualimur  dkk, “ Keadilan  dalam  Poligami  Perspektif  Mazhab  Syafi’i,” Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:2 (2019).
Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, “Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu  Katsir,” Jurnal  Musawa Vol.  15:2  (2016).  Supriatna,  “Mempersiapkan  Keluarga Sakinah.” Jurnal Al Ahwal Vol 1:2 (2009).
Salim, Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Salimi, Muhammad bagus, “Pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang Terkait Praktik poligami,” Skripsi Sarjana Strata (SI) UIN Sunan Kalijaga (2017).
Tanzeh, Ahmad. Metode Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011.
Ulfatmi,  “Keluarga  Sakinah  dalam  Perspektif  Islam  (Studi  terhadap  Pasangan  yang  Behasil Mempertahankan  Keutuhan  Perkawinan  di  Kota  Padang)”, Disertasi IAIN  Imam  Bonjol Padang.
Umaroh, Fahril, “Praktik Poligami Di Kalangan Kyai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi sosialnya),” Skripsi Sarjana Strata (SI) UIN Sunan Kalijaga ( 2018). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Wawancara:
Wawancara bersama Bapak D (pelaku praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta) pada tanggal 23 Januari 2020.
Wawancara bersama Ibu K (istri pertama Bapak Djaman pelaku praktik poligami) pada tanggal 14
Februari 2020.
Wawancara bersama Ibu M (istri kedua bapak D pelaku praktik poligami) pada tanggal 23 Januari 2020