## Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas
Preventing Radical Movement by Fostering the Ideology of Pancasila and Community-based Constitution Awareness
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 1 iwansatriawan@umy.ac.id , 2 m.nurislami@umy.ac.id , 3 tanto_lailam@umy.ac.id
Riwayat Artikel: Dikirim 28 Januari 2019; Diterima 8 Mei 2019; Diterbitkan 31 Mei 2019

## Abstrak
Pengabdian  ini  memfokuskan  pada  upaya  pencegahan  gerakan  radikalisme  melalui  penanaman  ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas. Komunitas yang dipilih adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat, Banguntapan IV dan Sidokarto. Persoalan komunitas masyarakat saat ini adalah  adanya  gerakan-gerakan  radikalisme  yang  memiliki  agenda  terselubung  yang  menggerogoti  nilai-nilai Pancasila - memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan  – merusak kebhinekaan yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengabdian berupa:  (1)  Pelatihan  Pencegahan  Radikalisme  melalui  Penanaman  Ideologi  Pancasila  dan  Budaya  Sadar Konstitusi  yang  dilakukan  di  3  tempat,  yakni:  di  Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah  Bangunjiwo  Barat, Banguntapan IV dan Sidokarto. Pelatihan ini memfokuskan pada penguatan pemahaman Pancasila dan budaya sadar konstitusi serta strategi pencegahan radikalisme di Indonesia; (2) ToT Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi. Training of Trainer ini merupakan lanjutan dari pelatihan pada PRM yang dilakukan sebelumnya. Adapaun materi dalam ToT ini meliputi: Pemahaman Ideologi Bernegara Menurut Muhammadiyah dan Sikap Bernegara Muhammadiyah; Pencegahan Radikalisme melalui Kewajiban  Bela  Negara  dalam  kehidupan  beragama;  Advokasi  Kebijakan  dan  Hukum  terkait  Gerakan Radikalisme. ToT ini  dilakukan  agar  peserta  memiliki  kemampuan  untuk  menjadi  pelatih  yang  memiliki pemahaman dan sikap bahwa radikalisme/ terorisme harus dicegah sedemikian rupa dengan berbagai kegiatan pencegahan.  Kegiatan  pencegahan  tersebut  merupakan  bentuk  bela  negara  warga  negara  yang  baik  demi menjaga  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  yang  seutuhnya  dengan  melakukan  pencegahan  gerakan radikalisme di masing-masing komunitas.
Kata kunci : Pancasila, budaya sadar konstitusi, radikalisme, terorisme, pencegahan.

## Abstract
The community service program aims to prevent radicalism movement through inculculating state ideology, Pancasila and building awareness on understanding more about Constitution among the community. In this program, Muhammadiyah branches at some villages in Yogyakarta are selected to be the pilot project. They are Muhammadiyah branch of Sidokarto, Banguntapan IV and Bangunjiwo Barat. These area are considered as some villages that are susceptible for penetrating radicalist movement ideology which threaten the state ideology, Pancasila as the result of national political consensus of Indonesia since 1945. The program is divided into two activities, 1) training for understanding Pancasila and preventing radicalism. The program focuses on how to improve the level of understading of Muhammadiyah actisvits on the phenomena of radicalist movement in the society. The participants are also guided by the understanding Pancasila as the state ideology. 2) Training of Trainers for understanding Pancasila and the 1945 Constitution.  This  program  is  more  focused  on  developing  the  understanding  of  participants  on  Pancasila  and  the  1945 Constitution. The participants are also equipped with basic skill on how to advocate the rights of people in combating radicalism. It is expected that the program educates the Muhammadiyah activists to be the agent of combating radicalism as well as protecting the society.
Keywords : Pancasila, constitutional awareness, culture, radicalism, prevention.

## Iwan Satriawan
1 , Muhammad Nur Islami 2 , Tanto Lailam 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm

## PENDAHULUAN
Saat ini Indonesia mengalami “krisis ideologi Pancasila”  dan  “krisis  budaya  sadar konstitusi.”Pancasila dan UUD 1945 saat ini sedang  diuji  kekokohannya  –  diuji  nilai persatuan  dan  kesatuannya  –  diuji  nilai keberagamannya.
Berbagai persoalan bangsa, negara dan masyarakat ini semakin pelik dengan munculnya gerakan radikalisme di  masyarakat,  seperti  penggunaan  atribut dan isu bangkitnya PKI (PKI telah berusaha melakukan kudeta kepada NKRI pada tahun 1948  dan  1965),  gerakan  bervisi  pendirian khilafah (HTI) , munculnya  gerakan  ISIS  di Indonesia,  penghinaan  terhadap  Pancasila, penghinaan  terhadap  agama,  penghinaan terhadap bendera negara, tudingan sebagian masyarakat  terhadap  sebagian  masyarakat yang  lain  sebagai  “anti  Pancasila”.  teror kampung melayu, terorisme, dan isu upaya makar terhadap pemerintah.
Persoalan-persoalan tersebut bermuara  pada  ideologi  radikalisme  yang ingin  merubah  tatanan  bangsa  Indonesia yang  jelas  bertentangan  dengan  Pancasila. Gerakan  radikalisme  sebagai  suatu  faham tidak  selalu  ditandai  dengan  aksi-aksi kekerasan,  namun  dapat  juga  sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan  (M.  Khamdan,  2016:208). Radikalisme yang berkembang di masyarakat dalam bentuk radikalisme ideologi maupun agama harus bisa dicegah. Hal ini diperlukan untuk  menciptakan  masyarakat  yang harmonis.  Untuk  melakukan  upaya  dalam pencegahan  gerakan  radikalisme  tidaklah mudah  dan  membutuhkan  strategi  yang terstruktur,  sistematis  dan  massif.  Untuk itulah,  penting  adanya  pemahaman  yang komprehensif  tentang  gerakan  radikalisme dan  melakukan  pencegahan  terhadap gerakan  radikalisme  terebut  melalui penanaman  ideologi  Pancasila  dan  budaya sadar  konstitusi  berbasis  komunitas. Kegiagan ini dilksanakan di beberapa Desa di  Kabupaten  Bantul  dan  Kabupaten Sleman sebagai komunitas percontohan.
Komunitas  masyarakat  Desa  di Kabupaten Bantul yang dipilih adalah Desa
Bangunjiwo  dan  Desa  Banguntapan, sementara  di  Kabupaten  Sleman  dipilih Desa  Sidokarto.  3  (tiga)  desa  ini  dipilih karena  beberapa  alasan,  yaitu:  (1)  desa tersebut  memiliki  pendukuk  yang  sangat heterogen  (jumlah  pendatang  yang  sangat besar), sehingga masuknya gerakan radikalisme  bisa  lebih  cepat;  (2)  Desa Bangunjiwo dan Desa Banguntapan pernah menjadi  salah  satu  daerah  markas  bagi organisasi  Gerakan  Fajar  Nusantara (Gafatar/  metamorvosis Al  Qiyadah  Al Islamiyah ) yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi  terlarang  oleh  Majelis  Ulama Indonesia;  (3)  di  Desa  Bangunjiwo,  Desa Banguntapan  dan  Desa  Sidokarto  pernah muncul  gerakan  dan  simbol  ISIS  beberapa tahun  lalu  sebelum  ISIS  dinyatakan organisasi terlarang; (4) banyaknya pengajian bervisi khilafah yang  dilakukan  oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bahkan menjadi basis pengkaderan;  (5)  di  desa  tersebut,  akhir- akhir  ini  muncul  gerakan  dan  simbol bangkitnya komunisme di masyarakat (PKI baru).
Komunitas/mitra yang dipilih di desa tersebut adalah komunitas organisasi ranting Muhammadiyah.  Dipilihnya  komunitas ranting Muhammadiyah
tersebut dilatarbelakangi  oleh  komitmen  dan tanggung  jawab  Muhammadiyah  secara keseluruhan  untuk  menangkal  gerakan radikalisme  dan  terorisme  di  Indonesia. Dalam pengabdian ini komunitas
Muhammadiyah  yang  dipilih  adalah  adalah (1)  Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah (PRM)  Bangunjiwo  Barat  -  Desa Bangunjiwo, Pimpinan Ranting Muhammadiyah  Banguntapan  IV  –  Desa Banguntapan,  dan  Pimpinan  Ranting Muhammadiyah – Desa Sidokarto.
Komunitas ini merupakan bagian dari organisasi  Muhammadiyah  yang  jelas menyatakan  bahwa  Pancasila  adalah  satu- satunya ideologi dalam NKRI dan selama ini PRM  memiliki  peranan  dalam  pencegahan gerakan  radikalisme  di  tengah  masyarakat. PRM ini merupakan komunitas induk yang di  dalamnya  juga  ada  PR  Aisyiyah
100
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
(komunitas  perempuan),  PR  Pemuda Muhammadiyah  (komunitas  Pemuda),  PR Nasyiatul  Aisyiyah  (komunitas  Perempuan Muda),  Komando  Kesiapsiagaan  Angkatan Muda  Muhammadiyah  (Kokam),  artinya komunitas  yang  dipilih  mewakili  lintas generasi  baik  termasuk  di  dalamnya perempuan dan pemuda. Artinya komunitas ini  telah  memiliki  komitmen  dalam pencegahan  paham  radikalisme,  namun memiliki keterbatasan pemahaman dan aksi dalam  melakukan  pencegahan  gerakan radikalisme yang berkembang di masyarakat.

## METODE
Tujuan program ini adalah menjadikan mitra (PRM Bangunjiwo Barat, PRM Banguntapan  IV  dan  PRM  Sidokarto) sebagai model pencegahan gerakan radikalisme  melalui  penanaman  ideologi Pancasila  dan  budaya  sadar  konstitusi berbasis komunitas. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan  mitra  sebagai  pelaku  utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan,  dan  monitoring  -  evaluasi program. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi  aktif)  dalam  pengabdian  ini berprinsip  pada  kemandirian  masyarakat, metode  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  masyarakat  dan  menguatkan ideologi  Pancasila  dan  budaya  sadar konstitusi,  sehingga  komunitas  tersebut dapat  mendeteksi  –  mencegah  dan menanggulangi  adanya  gerakan-gerakan radikalisme  secara  dini  di  kalangan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah suatu  proses  dimana  masyarakat  mampu meningkatkan pemahamannya secara mandiri.  Dalam  proses  ini,  lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya masyarakatlah  yang  menjadi  aktor  dan penentu  pencegahan  gerakan  radikalisme melalui  penanaman  ideologi  Pancasila  dan budaya  sadar  konstitusi.  Usulan-usulan
masyarakat merupakan dasar bagi program. Aspek  penting  dalam  suatu  program perberdayaan  masyarakat  adalah:  program dan  strategi  yang  disusun  sendiri  oleh masyarakat.
Model pendidikan berbasis komunitas yang  dikembangkan  menitikberatkan  pada penguatan  kapasitas  dan  pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan, yang ke depan akan menjadi simpul  relawan  penggerak  dari  berbagai komunitas  untuk  merawat  Pancasila  – Konstitusi  secara  benar.  Dengan  model seperti  ini  diharapkan  pada  akhirnya  dapat menghasilkan  insan  kamil  yang  tidak  saja mengerti  hak  dan  kewajiban  ideologis  - konstitusionalnya,  tetapi  juga  sanggup memperjuangkan  hak-hak  konstitusional tersebut,  sanggup  bela  negara,  bahkan memberikan  teladan  bagi  masyarakat  di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang  mencerahkan.  Beberapa  metode  yang digunakan dalam pengabdian ini:
1. Pelatihan.  Metode  pelatihan  dilakukan untuk  memberikan  solusi  terhadap persoalan: (1) kekurangpahaman terhadap  ideologi  Pancasila  dan  budaya sadar konstitusi sebagai pedoman hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; (2)  kekurangan    pemahaman  gerakan- gerakan  radikalisme  yang  tumbuh  di masyarakat;  (3)  kekurangpahaman  cara dan  strategi  mendeteksi  (menemukan atau melacak) sejak dini adanya gerakan- gerakan radikalisme di tengah masyarakat; (4) ketidakmampuan mencegah munculnya gerakan radikalisme melalui penanaman Pancasila dan budaya sadar konstitusi yang tumbuh di masyarakat.
Program-program  pelatihan  dalam pengabdian  masyarakat  dikembangkan dengan  metode  yang  lebih  sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan sarasehan  dan  diskusi  santai/informal sehingga  masyarakat  tidak  terlalu  berat dalam menerima materi-materi pelatihan. Materi-materi pelatihan yang disampaikan  mengambil beberapa  kasus 101
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
dan best  practice peran  masyarakat  dalam pencegahan  radikalisme  di  Indonesia,
sehingga peserta pelatihan akan memperoleh  gambaran-gambaran  kasus dan  strategi  yang  seharusnya  dilakukan. Selain  itu,  juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi masyarakat  dan  menjadi  penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat  yang  mandiri  (Widjajanti, 2011:25).  Metode  pelatihan  dengan diskusi  informal  bertujuan  untuk mendorong  partisipasi  dan  perhatian peserta  yang  lebih  intens  (Kusumasari dan Suyatna, 2015: 21).
2. Pendampingan.  Untuk  memastikan bahwa program-program pelatihan dapat berkelanjutan,  tim  pengabdian  juga melakukan  kegiatan  pendampingan dengan pemonitoran dan evaluasi secara rutin.  Dalam  proses  pendampingan  ini, tim  asistensi  juga  memberikan  solusi- solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat  melalui  komunikasi  yang intens. Pendampingan ini dilakukan agar program  dapat  terlaksana  dengan  baik atau merupakan penerapan hasil pelatihan yang dilakukan.
3. Tahapan  terakhir  dari  program  ini  agar program  ini  berkelanjutan  di  komunitas dilakukan  dengan  metode Training  of Trainer . Training of Trainer
diperuntukkan  hanya  bagi  anggota komunitas  terpilih  (5  peserta  terbaik) yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu  menjadi  pelatih  dan  mampu mengajarkan  materi  pelatihan  tersebut kepada orang lain di komunitas tersebut atau berbeda komunitas dengan tambahan  materi  yaitu:  (1)  pelatihan keterampilan melatih ( training delivery ); (2)
pelatihan  menyusun  langkah  atau tahapan  melatih  ( session  design );  (3)
Pelatihan keterampilan mendisain kurikulum pelatihan ( curriculum design ); (4) praktik menjadi pelatih dalam pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Pengabdian
Pelaksanaan  pengabdian  ini  dilakukan dengan  berbagai  pelatihan  di  wilayah komunitas  PRM  Bangunjiwo  Barat,  PRM Banguntapan  IV  (Kabupaten  Bantul)  dan PRM  Sidokarto  (Kabupaten  Sleman),  dan kegiatan  lanjutan  yaitu  dilaksanakannya Training  of  Trainer bagi  anggota  PRM  yang dinilai  mampu  menjadi  oase  pengetahuan mengenai  radikalisme  di  komunitas tersebut.

## 1. Pelatihan Pencegahan Radikalisme
Pelatihan  Pencegahan  Radikalisme dilakukan di PRM Bangunjiwo Barat, PRM Banguntapan  IV  (Kabupaten  Bantul)  dan PRM  Sidokarto  (Kabupaten  Sleman). Pelatihan  ini  bertujuan  memberikan pemahaman  kepada  komunitas  masyarakat mengenai gerakan radikalisme di Indonesia, indikasi  gerakan  radikalisme  di  masyarakat, dan  langkah-langkah  yang  dilakukan  jika terjadi gerakan radikalisme atau orang-orang yang dicurigai terindikasi gerakan radikalisme.
Pelatihan Pencegahan Radikalisme di komunitas  PRM  Sidokarto  (Kabupaten Sleman)  menghadirkan  narasumber  Bapak Iwan  Satriawan,  S.H.,  MCL.,  Ph.D  dan Bapak  Dr.  Muhammad  Nur  Islami,  S.H., M.Hum  yang  menyampaikan  tentang penyebab gerakan radikalisme di Indonesia dan tata cara pencegahan gerakan tersebut.
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm

## Gambar 1.
Pelatihan Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan budaya sadar Konstitusi di PRM Sidokarto
Pelatihan Pencegahan Radikalisme di PRM Banguntapan IV (Kabupaten Bantul) menghadirkan  narasumber  Bapak  Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum dan Bapak  Iwan  Satriawan,  S.H.,  MCL.,  Ph.D
yang  menyampaikan  tentang  penyebab gerakan  radikalisme  di  Indonesia  dan langkah-langkah  yang  dilakukan  jika komunitas  menghadapi  langsung  di masyarakat.
Gambar 2.
Pelatihan Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan budaya sadar Konstitusi di PRM Banguntapan IV
Pelatihan  Pencegahan  Radikalisme  di PRM Bangunjiwo Barat (Kabupaten Bantul) menghadirkan  narasumber  Bapak  Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum dan
Bapak  Tanto  Lailam,  S.H.,  LL.M.  yang menyampaikan  tentang  penyebab  gerakan radikalisme  di  Indonesia  dan  langkah- langkah yang dilakukan.
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm

## Gambar 3.
Pelatihan Pencegahan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan budaya sadar Konstitusi di PRM Bangunjiwo Barat
Beberapa  hal  yang  disampaikan dalam pelatihan tersebut, yaitu: a. Potensi radikalisme yang ditentukan oleh persepsi  individu  tentu  tidak  hanya dipengaruhi  suatu  landasan  ideologi tertentu,  namun  dapat  juga  dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam isu global, regional, maupun lokalitas (Hilmy, 2015: 407).  Namun  aksi-aksi  radikalisme (seperti terorisme) juga dilandasi adanya pemahaman ideologi yang radikal, artinya radikalisme  itu  bisa  dalam  bentuk ideologi  yang  bertentangan  dengan Pancasila  atau  dalam  bentuk  aksi  yang merusak  tatanan  masyarakat.  Potensi berpikir, bersikap dan bertindak radikal, berideologi  radikal  (radikalisme)  dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang  menjadi  pelaku  teror  (teroris) atau  orang  yang  berpaham  teror (terorisme) (Rohkmad, 2012: 83)
b. Dalam  sejarahnya,  konsep  radikalisme melekat pada ranah politik, yakni sebuah cara  pandang  yang  ekstrem  terhadap kekuasaan  yang  “dikotomis”  –menurut istilah Davis (2017) yang dilakukan oleh kelompok  yang  merasa  “tidak  nyaman” dengan  penguasa,  lalu  diungkapkannya dalam bentuk “kekerasan”.
c. Beberapa  gerakan  radikalisme  yang muncul di masyarakat, misalnya radikalisme  yang  dibangun  berdasar kesamaan  ideologi  bernegara  yang berkembang di Indonesia adalah ideologi
komunis (PKI). Selain itu, juga terdapat radikalisme  agama,  kondisi  ini  terjadi akibat adanya politisasi untuk menjadikan agama  sebagai  tameng  demi  simpatisan dan  dukungan,  bahkan  aksi  terorisme sebagian  didasari  pemahaman  agama yang salah. Radikalisme agama merupakan  pemikiran  dan  tindakan ekstrim  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau sekelompok orang dengan mengatasnamakan  agama  (Ninin  Prima Damayanti, dkk. 2003: 45), salah satunya ditandai  dengan  adanya  pemahaman masyarakat  bahwa  kepemimpinan  yang cocok  untuk  Indonesia  adalah  model khilafah dan  syariah  dianggap  sebagai representasi  sistem  politik-bernegara autentik yang berasal dari wahyu Tuhan (Ahmad Asrori, 2015: 257).
d. Terorisme  adalah  tindakan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban yang  menimbulkan  ancaman  serius terhadap  kedaulatan  negara,  bahaya terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk  kejahatan  yang  diorganisasi dengan  baik  ( well  organized ),  bersifat transnasional  dan  digolongkan  sebagai kejahatan  luar  biasa  ( extra-ordinary  crime ) yang  tidak  membeda-bedakan  sasaran (indiskrimatif). Sementara
Jihad mengandung dua pengertian: (1). Segala usaha  dan  upaya  sekuat  tenaga  serta kesediaan  untuk  menanggung  kesulitan
104
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad  Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
di dalam memerangi dan menahan agresi musuh  dalam  segala  bentuknya.  Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb .  (2).  Segala  upaya  yang sungguh-sungguh  dan  berkalanjutan untuk  menjaga  dan  meninggikan  agama Allah ( li i’laai kalimatillah ).
e. Perbedaan  antara  Terorisme  dengan Jihad,    Terorisme:  1)  Sifatnya  merusak ( ifsad )  dan  anarkhis  / chaos  (faudha ).  2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau  menghancurkan  pihak  lain.  3) Dilakukan  tanpa  aturan  dan  sasaran tanpa batas. Semenatra Jihad mengandung  pemahaman  bahwa:  1) Sifatnya  melakukan  perbaikan  (ishlah) sekalipun  dengan  cara  peperangan.  2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan
/  atau  membela  hak-hak  pihak  yang terzhalimi. 3) Dilakukan dengan mengikuti  aturan  yang  ditentukan  oleh syari’at  dengan  sasaran  musuh  yang sudah jelas.
f. Berdasarkan  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  bahwa  (1)  hukum melakukan  teror  adalah  haram,  baik dilakukan  oleh  perorangan,  kelompok, maupun  negara.  Sedangkan  hukum melakukan  jihad  adalah  wajib.  Bom bunuh  diri  hukumnya  haram  karena merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan keputusasaan ( al-ya’su ) dan mencelakakan diri sendiri ( ihlak an-nafs ), baik dilakukan di daerah damai ( dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da’wah ) maupun di daerah perang ( dar al- 82 harb ).
g. Gerakan-gerakan  radikalisme  ini  harus terus diwaspadai, karena memiliki agenda terselubung yang menggerogoti nilai-nilai Pancasila-memecah belah bangsa
Indonesia,  melemahkan  persatuan  dan kesatuan  –  merusak  kebhinekaan  yang sejak  Indonesia  berdiri  telah  menjadi konsensus bersama. Gerakan radikalisme seperti  orang-orang  yang  tergabung  di kelompok  Negara  Islam  Suriah  dan Irak  (ISIS), Gafatar, dan lainnya.
h. Melawan  radikalisme  tidak  hanya  bisa dengan kekerasan, karena yang dihadapi
adalah masalah paham dan pemahaman, sehingga  juga  harus  ditangani  dengan memberikan  pemahaman  ke  jalan  yang benar  dan  diridhoi  Allah  SWT.  Maka, PRM  diharapkan  dapat  mengumpulkan dalil-dalil  agama  (Islam)  yang  melarang kekerasan,  apalagi  membunuh  sesama manusia (bahkan sesama muslim). Selain itu,  yang  terpenting  adalah  bahwa  bagi Indonesia,  Pancasila  sudah  harga  mati sebagai  ideologi  negara  dan  bangsa, sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai konsesus  dasar  bangsa.  Pancasila  sudah final  sebagai  ideologi  negara  sehingga NKRI  dengan  dasar  Pancasila  sudah tepat, sudah selesai, sudah tuntas, sudah paripurna,  tidak  perlu  didebatkan  lagi. Selain  itu,  jika  melihat  adanya  gerakan radikalisme  di  masyarakat,  komunitas dapat  melakukan  pencegahan  bersama (mengetahui  latar  belakang  masyarakat yang  tinggal  di  desa,  misalnya  pada  saat menjadi  penduduk  baru).  Komunitas juga  dapat  bekerjasama  dengan  pihak Kepolisian  atau  pihak-pihak  lain  jika  di desa  tersebut  ada  orang-orang  yang mencurigakan/terindikasi gerakan radikalisme.
Dengan  adanya  materi  pokok  yang disampaikan  dalam  pelatihan  tersebut, komunitas  masyarakat  dapat  mempelajari dan  mengkaji  gerakan  radikalisme  secara baik,  dan  menjadi  garda  terdepan  jika  ada indikasi-indikasi gerakan radikalisme di desa tempat tinggalnya.
2. Training  of  Trainer  Pencegahan Radikalisme  melalui  Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Training  of  Trainer ini  merupakan lanjutan  dari  pelatihan  pada  PRM  yang dilakukan sebelumnya. ToT ini menghadirkan  narasumber  dari  Tim Pengabdi:  Bapak  Iwan  Satriawan,  S.H., MCL.,  Ph.D  yang  menfokuskan  pada langkah-langkah  pencegahan  dan  advokasi
105
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
yang strategis ketika menghadapi radikalisme  di  wilayah  komunitas  PRM berada  dan  Bapak  Tanto  Lailam,  S.H., LL.M. menyampaikan hubungan agama dan negara dan pemahaman ideologi bernegara menurut Muhammadiyah. ToT ini dilakukan agar  peserta  memiliki  kemampuan  untuk menjadi pelatih dalam agenda dan isu yang sama pada lingkup PRM Bangunjiwo Barat, PRM Sidokarto dan PRM Banguntapan IV.
Gambar 4.

## ToT Pencegahan Gerakan Radikalisme
Beberapa point yang disampaikan dalam Training of Trainer tersebut:
a. Pemahaman Ideologi Bernegara Menurut Muhammadiyah Indonesia  bukan  negara  Islam, tetapi  Indonesia  merupakan  negara muslim  (Indonesia  sebagai  negara yang berpenduduk
terbanyak beragama  Islam).  Sila  pertama Pancasila  “Ketuhanan  Yang  Maha Esa” dapat dipahami identik, dengan tauhid  yang  merupakan  inti  ajaran
Islam,  dengan  pengertian  bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan, dan kesempatan yang  seluas-luasnya  bagi  pemeluk agama lain untuk melaksanakan ajaran mereka masing-masing. Pandangan Muhammadiyah bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan  17  Agustus  1945 adalah  Negara  Pancasila  yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran
Islam.  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;  secara  esensi  selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila  yang  mengandung  jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan  UUD  1945  itu  dapat diaktualisasikan  sebagai  Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat,  dan  berdaulat  dalam naungan ridla Allah SWT. Berdasar pada Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah  Ke-47 menyebutkan bahwa  Negara  Pancasila  sebagai Dâr Al-Ahdi  Wa  Al-Syahâdah ,  negara kesepakatan  dan  negara  kesaksian. Dalam  arti  bahwa  Muhammadiyah memiliki  komitmen  tinggi  dengan negara  Pancasila  dan  siap  bersama keluarga  bangsa  yang  lain  untuk mengisi  negara  Pancasila  untuk mencapai cita-cita nasional yang telah diletakkan  oleh  pendiri  bangsa  ini, yang  di  dalam  Pembukaan  UUD  45 berbunyi  Negara  Indonesia  yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Muhammadiyah memberikan tafsir kontekstual terhadap  cita-cita  nasional  ini,  untuk menjadi  Indonesia  yang  maju,  adil, makmur,  berdaulat  dan  bermartabat (Indonesia berkemajuan). Muhammadiyah  berkomitmen  untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia  menjadi  Negara  Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat,
106
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT. Negara  Pancasila  merupakan hasil  konsensus  nasional  ( dâr  al-ahdi )
dan tempat pembuktian atau kesaksian  ( dâr  al-  syahâdah )  untuk menjadi negeri yang aman dan damai ( dâr al-salâm ). Negara ideal yang dicita- citakan  Islam  adalah  negara  yang diberkahi  Allah  karena  penduduknya beriman dan bertaqwa (QS Al- A’raf: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS  Al-Dzariyat:  56;  Hud:  61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS  Al-Baqarah:  11,  30),  memiliki relasi hubungan dengan Allah ( hablun min Allâh ) dan dengan sesama ( hablun min  al-nâs )  yang  harmonis  (QS  Ali
Imran:
112), mengembangkan pergaulan  antar  komponen  bangsa dan  kemanusiaan  yang  setara  dan berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 13), serta  menjadi  bangsa  unggulan bermartabat  ( khairu  ummah )  (QS  Ali Imran: 110).
Pancasila  sebagai  dasar  Negara Republik  Indonesia  adalah  ideologi negara  yang  mengikat  seluruh  rakyat dan  komponen  bangsa.  Pancasila bukan  agama,  tetapi  substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai- nilai  ajaran  Islam.  Dengan  demikian, dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami  karena  substansi  pada  setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.  Dalam  Pancasila  terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan  (humanisme  religius), hubungan  individu  dan  masyarakat, kerakyatan  dan  permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran (Nasri dkk,  2012:  380).  Melalui  proses integrasi keislaman dan keindonesiaan
yang positif itu, umat Islam Indonesia sebagai  kekuatan  mayoritas  dapat menjadi  teladan  yang  baik  ( uswah hasanah )  dalam  mewujudkan  cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr .
b. Penanganan Gerakan Radikalisme i. Muhammadiyah telah banyak melakukan  program  pencegahan paham  radikalisme  mereka  masing- masing di internal organisasi mereka. Namun,  secara  spesifik  masih diperlukan  pendalaman  pemahaman tentang  konsep  dan  praksis  gerakan radikalisme yang berkembang saat ini. ii. Dalam  menyelesaikan  fenomena munculnya  gagasan  dan  tindakan radikal,  ekstrem,  dan  teror  di Indonesia,  menurut  catatan  Komnas HAM  RI  masih  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Ipek  Demirsu  (2017) “mengangankan”
bahwa penanggulangan gagasan dan tindakan radikal,  ekstrem,  dan  teror  dapat mengindahkan  HAM  dan  berpegang pada prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.
iii. Oleh karena itu, penanganannya harus mengacu  pada  perlakuan adil  kepada seluruh  aspek  yang  terkait  dengan kejahatan radikalisme/terorisme tersebut,  dengan  prinsip  sebagai berikut:
1) Penegakan hukum dan HAM serta taat pada asas praduga tak bersalah, sehingga  tidak  terjadi  “kekerasan sekunder”  pada  saat  penanganan pelaku kejahatan radikalis/ teroris.
2) Tidak  mendeskreditkan  individu dan kelompok tertentu berdasarkan sikap apriori, khususnya  kepada  umat  Islam dengan  sebuah  penilaian  negatif atas kejahatan radikelasme/terorisme tersebut. 3) Tidak ada persekusi atas kelompok Islam ketika terjadi tindak kekerasan. Radikalisme dan 107
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
terorisme adalah tindakan kriminal umum  dan  murni,  sehingga penanganannya  juga  diarahkan kepada  seluruh  pelakunya,  dari kelompok  mana  pun,  sehingga tidak  tebang  pilih  hanya  kepada umat Islam saja.
4) Tidak membenturkan pelaku kejahatan  terorisme,  khususnya dari  oknum  umat  Islam,  dengan idelologi  negara,  Pancasila,  karena secara umum radikalisme/ terorisme yang terjadi di Indonesia bukan merupakan “aktivitas politik”  untuk  melawan  ideologi negara, melainkan bentuk “perlawanan” atas perilaku ketidakadilan oleh sebagian aparat negara.
5) Menghormati  dan  menghargai sekecil apapun kritik dan masukan dari  masyarakat  atas  penanganan kejahatan  radikalisme/terorisme, serta  tidak  apriori  atas  berbagai masukan  kepada  aparat  negara. Persepsi  yang  salah  tersebut  juga berimplikasi langsung pada ketidakadilan  dalam  penanganan aksi-aksi  kekerasan  ekstrem  yang menjadi  teror  oleh  kelompok  lain kepada  umat  Islam,  seperti penyerangan  dan  pembakaran masjid,  serta  penyerangan  ulama dan tokoh umat Islam.
Dengan materi pokok yang disampaikan  dalam Training  of  Trainer diharapkan peserta dan komunitas Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Desa Bangunjiwo, Desa Banguntapan, dan Desa Sidokarto  dapat  memilih  pemahaman  dan sikap sebagai berikut:
a. Komunitas  PRM  Bangunjiwo  Barat, PRM  Banguntapan  IV  (Kabupaten
Bantul) dan PRM Sidokarto (Kabupaten Sleman) memiliki pemahaman dan sikap bahwa organisasi Muhammadiyah menegaskan  bahwa  Pancasila  sebagai dasar  Negara  Republik  Indonesia,
Pancasila bukan agama tetapi substansinya  mengandung  dan  sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Muhammadiyah  berkomitmen  untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia  menjadi  Negara  Pancasila yang  maju,  adil,  makmur,  bermartabat, dan  berdaulat  dalam  lindungan  Allah SWT.
Dengan komitmen ini, menegaskan bahwa radikalisme/terorisme  bukan  pilihan gerakan Muhammadiyah  dan karena itu agenda  pencegahan  radikalisme  juga menjadi kepedulian Muhammadiyah.
b. Dengan  komitmen  di  atas,  sebagai warga negara yang baik harus ikut serta melakukan bela negara dengan mencegah  dan  menghadapi  gerakan radikalisme di masyarakat sesuai dengan kewajiban  masyarakat  menurut  UUD 1945, Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2)  Usaha  pertahanan  dan  keamanan negara  dilaksanakan  melalui  sistem pertahanan  dan  keamanan  rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan utama,  dan  rakyat,  sebagai  kekuatan pendukung.  Bela  Negara  dalam  hal  ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang  dijiwai  oleh  kecintaannya  kepada Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  dalam  menjalin  kelangsungan hidup  bangsa  dan  negara  yang seutuhnya dengan melakukan pencegahan gerakan radikalisme di desa masing-masing komunitas. Rencana Tindak Lanjut
Melalui  program  pengabdian  ini diharapkan mitra program (PRM Bangunjiwo  Barat,  PRM  Sidokarto,  dan PRM Banguntapan IV) memiliki kemampuan  dalam  deteksi  dini  adanya gerakan  radikalisme  dan  mampu  lakukan lagnkah  pencegahan  agar  radikalisme  tidak
108
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
berkembang di lingkungan Desa Bangunjiwo,  Desa  Sidokarto  dan  Desa
Banguntapan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 1. Pelatihan  Pencegahan  Radikalisme melalui  Penanaman  Ideologi  Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi dilakukan di  3  tempat,  yakni:  PRM  Bangunjiwo Barat, PRM Banguntapan IV dan PRM Sidokarto.  Pelatihan  ini  memfokuskan pada  penguatan  pemahaman  Pancasila dan  budaya  sadar  konstitusi  serta strategi  pencegahan  radikalisme  di Indonesia.
2. ToT Pencegahan  Radikalisme  melalui Penanaman  Ideologi  Pancasila  dan Budaya  Sadar  Konstitusi  ditujukan untuk  melakukan  pendalaman  materi radikalisme  dan  pemahaman  UUD 1945. Training  of  Trainer ini  merupakan lanjutan dari pelatihan pada PRM yang dilakukan sebelumnya. Adapaun materi dalam  ToT  ini  meliputi:  Pemahaman Ideologi Bernegara Menurut Muhammadiyah  dan  Sikap  Bernegara Muhammadiyah; Pencegahan Radikalisme  melalui  Kewajiban  Bela Negara  dalam  kehidupan  beragama;
Advokasi Kebijakan dan Hukum terkait Gerakan Radikalisme. ToT ini dilakukan agar  peserta  memiliki  kemampuan untuk menjadi pelatih dalam agenda dan isu  yang  sama  pada  lingkup  PRM Bangunjiwo Barat, PRM Sidokarto dan PRM Banguntapan IV.
3. Komunitas  PRM  Bangunjiwo  Barat, PRM  Banguntapan  IV  (Kabupaten Bantul) dan PRM Sidokarto (Kabupaten Sleman) memiliki pemahaman dan sikap bahwa  radikalisme/  terorisme  harus dicegah  sedemikian  rupa  dengan berbagai  kegiatan  pencegahan  sebagai bentuk  bela  negara  warga  negara  yang baik demi menjalin kelangsungan hidup bangsa  dan  negara  yang  seutuhnya dengan melakukan pencegahan gerakan radikalisme  di  desa  masing-masing
komunitas.

## Saran
1. Perlu  adanya  kerjasama  di  berbagai elemen  di  Desa  Bangunjiwo,  Desa Sidokarto dan Desa Banguntapan untuk gerakan  pencegahan  radikalisme  yang dimotori oleh PRM.
2. Perlu  adanya  pelatihan  dan  sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman  masyarakat  desa  tentang fenomena radikalisme dan cara penanggulangannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini,  kami  mengucapkan terimakasih kepada:
1. Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah Bangunjiwo Barat
2. Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah Banguntapan IV
3. Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah PRM Sidokarto.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrori, A. (2015). Radikalisme Di Indonesia: Antara  Historisitas  dan  Antropisitas. Kalam , 9 (2), 253-268. Damayanti, N. P., Thayibi, I., Gardhiani, L. A.,  &  Limy,  I.  (2003).  Radikalisme Agama  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Perilaku  Menyimpang:  Studi  Kasus Front  Pembela  Islam. Indonesian Journal of Criminology , 3 (1). Hilmy, M. (2015). Radikalisme Agama Dan Politik  Demokrasi  Di  Indonesia Pasca-Orde  Baru. MIQOT:  Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 39 (2). Imran  Nasri  dkk.  (2012). Manhaj  Gerakan Muhammadiyah  Ideologi,  Khittah,  dan Langkah .  Suara  Muhammadiyah:
Yogyakarta. Khamdan,  M.  (2016).  Pengembangan Nasionalisme  Keagamaan  Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme  Islam  Transnasional. Addin , 10 (1), 207-232.
Kusumasari, B., & Suyatna, H. Peningkatan Kapabilitas Pemasaran Pascabencana
109
Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar …. Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami , Tanto Lailam
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm
Bagi Perempuan Hunian Tetap Pager Jurang,  Sleman,  Yogyakarta. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian  Journal  of  Community
Engagement) , 1 (1), 14-23. Latif, Y. (2015). Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas  dan  Aktualitas  Pancasila . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Lola Loveita. (2017). R adikalisme Agama Di Indonesia: Urgensi Negara Hadir Dan Kebijakan  Publik  Yang  Efektif. International NGO Forum on Indonesian Development: Jakarta Muhammadiyah,  P.  P.  (2015). Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47 .  Berita  Resmi  Muhammadiyah:
Yogyakarta.
Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan
Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan , 20 (1), 79-114.
Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi dan Pembangunan , 12 (1), 15-27.
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110
Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN: 2623-0364
Vol. 1 No. 2, Mei 2019
https://jurnal.unimus.ac.id/index . php/jsm