## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.398

## Tinjauan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktek Persekongkolan Tender
(Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
Rendi Ardiansyah*, Margo Hadi Pura Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. Hs. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 *Correspondence Email: Rendi.Ardiansyah26@gmail.com; Oficiumnobile@gmail.com
Abstrak .  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  diharapkan  bisa  memberantas  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha yang terus berkembang dengan persaingan yang semakin ketat. Namun, hingga saat ini masih banyak  terjadi  praktik  usaha  yang  tidak  sehat  karena  persaingan  yang  semakin  kompleks  serta  tuntutan  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dari  kegiatan  usahanya,  salah  satunya  berkaitan  dengan  kegiatan  persekongkolan  tender yang  dilakukan  dalam  pengadaan  barang  maupun  jasa  dilingkungan  pemerintahan.  Di  antaranya  praktik  persekongkolan  tender Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  04/KPPU-L/2018.  Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif di mana penelitian serta observasi yang dilakukan secara kepustakaan dengan menekankan pada kaidah hukum  yang  berlaku.  Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persekongkolan  tender  dalam  pandangan  hukum persaingan usaha yang pada hakikatnya dilarang karena akan mencegah pelaku usaha lain untuk ikut bersaing dalam menawarkan harga  pada  lelang.  Selain  itu,  artikel  ini  membahas  mengenai  pemenuhan  rumusan  unsur-unsur  dalam  praktik  persekongkolan tender  pada  perkara a  quo .  Persekongkolan  tender  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 yang kemudian dilengkapi  melalui diterbitkannya Pedoman Pasal 22 oleh KPPU. Bahwa pada pokoknya tindakan para Terlapor dalam  pelaksanaan  tender a  quo merupakan  suatu  praktik  persekongkolan  tender  karena  telah  memenuhi  segala  unsur  yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hingga berakibat menerima penjatuhan sanksi administratif yang diberikan oleh KPPU sebagai bentuk penegakan hukum.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum , Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender
Abstract. The existence of Law Number 5 Year 1999 is expected to prevent monopolistic practices and unfair business competition in a business world that continues to develop with increasingly fierce competition. However, until now there are still many unfair effort  practices  because  increasingly  complex  competition  and  demands  for  profusely  profit,  one  of  which  is  related  to  tender conspiracy activities carried out in the procurement of goods and services within the government. Between them are the practice of  conspiracy  to  tender  for  the  Decision  of  the  Business  Competition  Supervisory  Commission  Number  04/  KPPU-L/2018.  In writing this article using a normative juridical research method in which research and observations are carried out in a library by  emphasizing  the  applicable  legal  principles.  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  find  out  tender  conspiracy  in  view  of business competition law, which is essentially prohibited because it will prevent other business actors from competing in offering prices  at  the  auction.  In  addition,  this  article  discusses  the  fulfillment  of  the  formulaic  elements  in  the  practice  of  tender conspiracy in the a quo case. Tender conspiracy is specifically regulated in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 which is then complemented by the guidelines issuance of Article 22 by  KPPU. Whereas in essence the actions of the Reported Parties in the implementation  of  the  a  quo  tender  constituted  a  tender  conspiracy  practice  because  they  had  complied  with  all  the  elements referred to in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 resulting in receiving administrative sanctions imposed by KPPU as a form of law enforcement.

## Keywords: Legal Review, Business Competition, Tender Conspiracy

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  menggariskan  tujuan  Pembangunan  Perekonomian  guna  menciptakan kehidupan  dalam  masyarakat  yang  adil,  makmur,  sentosa,  serta  sejahtera  sebagaimana  cita  dan  amanat  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila  demi  terwujudnya  pembangunan  nasional  yang  merata  secara  keseluruhan  bagi rakyat Indonesia. Sebagai usaha untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Karena dunia usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional.
Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  yang  disahkan  pada  tanggal  5  Maret  1999  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadaan  kondusif  bagi  dunia serta dapat mendorong Indonesia menuju kancah perekonomian dunia, karena persaingan merupakan bagian dari suatu unsur  yang  sangat  mendasar  dalam  perekonomian  dan  merupakan  syarat  mutlak  guna  terciptanya  persaingan  yang sehat.
Dalam  menghadapi  situasi  demikian,  peran  hukum  persaingan  usaha  sangat  diperlukan  guna  mencegah persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagai  upaya  menjaga  keseimbangan  ekonomi  pasar.  Setiap  pelaku  usaha  harus mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  pasar.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya  hukum  yang  mengatur  persaingan
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
usaha  diharapkan  dapat  menjamin  hal  tersebut.  Sehingga,  dapat  menciptakan  atmosfir  persaingan  usaha  yang kompetitif  sesuai  dengan  mekanisme  pasar  serta  dapat  menghidari  terjadinya  sentralisasi  ekonomi  pada  individu maupun kelompok tertentu.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun1999  diharapkan  memberikan  jaminan  serta  kepastian  hukum guna  mencegah  praktik-praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  sehingga  diharapkan  dapat  menciptakan keefektifan  dan  keefisienan  dalam  melaksanakan  aktivitas  usahanya  guna  terciptanya  kesejahteraan  bagi  rakyat  dan pembangunan  nasional. 1 Sehingga  diharapkan  diantara  para  pelaku  usaha  yang  bersaing  dalam  pasar  terdapat kesempatan  sepadan  untuk  ikut  bersaing  dalam  pasar.  Karena  mekanisme  pasar  berjalan  berdasarkan  prinsip keseimbangan  yang  tercipta  berdasarkan  kekuatan  penawaran  oleh  pelaku  usaha  dan  permintaan  dari  konsumen. 2 Walaupun,  pada  dasarnya  usaha  untuk  memperoleh  profit  yang  semaksimal  mungkin  dalam  dunia  usaha  merupakan perilaku yang wajar yang harus dilakukan oleh para Pelaku Usaha. 3 Akan tetapi, usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya  tersebut  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  bersih  tanpa  melanggar  peraturan  yang  ada  dan  tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Namun dalam kenyataannya, praktik persaingan usaha tidak sehat tidak bisa dihindari. Walaupun praktik usaha yang  seperti  itu  telah  dilarang  dalam  Undang-Undang  yang  berlaku.  Para  pelaku  usaha  khususnya,  melakukan berbagai cara demi meraup profit yang semaksimal mungkin. Dalam pasar, para oknum pelaku usaha berusaha untuk menciptakan persaingan semu seolah-olah telah terjadi persaingan usaha yang sehat.
Salah  satu  di  antara  kegiatan  yang  dilarang  adalah  mengenai  persekongkolan  tender  yang  telah  diatur  dalam pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat. Persekongkolan dalam tender biasanya berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah ( Government Procurement ). Akan tetapi, ruang lingkup pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat tidak  hanya  mencakup  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah  saja  melainkan  juga  meliputi  kegiatan  pada  sektor swasta. 4 Pada  pokoknya,  persekongkolan  tender  yakni  suatu  bentuk  tindakan  yang  dilakukan,  baik  oleh  pihak penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa untuk mengatur kemudian menetapkan pemenang tender. 5 Persekongkolan  tender  telah  menjadi  permasalahan  persaingan  usaha  yang  masih  sering  dapat  dijumpai  di Indonesia  terutama  dalam  proses  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  dilingkungan  pemerintah.  Karena,  berdasarkan laporan  tahunan  serta  direktori  putusan  yang  telah  dibuat  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sering  sekali menginvestigasi dan memutus kasus persekongkolan tender. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah para pihak yang terlibat dalam tender melakukan berbagai cara untuk mengatur pemenang tender bahkan tidak hanya para  pelaku  usaha  tetapi  juga  panitia  pelaksana  atau  penyelenggara  tender  yang  berasal  dari  pemerintah  pun  turut bersekongkol. Hal tersebut jelas sangat bertententangan dengan peraturan yang telah ada.
Konspirasi  atau  persekongkolan  pada  proses  penawaran  umum  merupakan  bentuk  kesepakatan  kerja  sama  di antara  para  partisipan  tender  yang  semestinya  saling  bersaing  secara  sehat  sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur dalam  peraturan  yang  berlaku  namun  hal  tersebut  tidak  dilakukan  karena  tujuan  yang  ingin  dicapainya  adalah kemenangan  salah  satu  pihak  yang  telah  direncanakan.  Kesepakatan  itu  diadakan  oleh  satu  ataupun  lebih  peserta tender  dengan  menyetujui  tidak  menyerahkan  penawaran,  atau  melalui  kesepakatan  mengajukan  harga  tender  lebih rendah guna merekayasa untuk memenangkan peserta tender dengan harga yang lebih tinggi. 6
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  sebagai  instansi  negara  yang  indepeden  yang  berwenang  melakukan pengawasan  terhadap persaingan usaha di  Indonesia  tentunya memilki tugas yang berat agar dapat menjamin proses tender  berlangsung  secara  sehat  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  agar  dapat  menghindarkan  terjadinya  praktek persekongkolan.  Hal  tersebut  sulit  diwujudkan  jika  tidak  didukung  oleh  infrastruktur  yang  memadai  dan  kesediaan pihak lain yang terkait untuk turut berkoordinasi untuk mencegah praktek persekongkolan tender. Hukuman-hukuman yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku usaha dan pengawai pemerintahan yang terkait dan turut serta dalam persekongkolan tender yang merupakan kegiatan yang dilarang  oleh  Undang-Undang  dalam  pengadaan  suatu  barang  maupun  jasa,  hal  tersebut  dapat  terlihat  dengan  terus
1 Asmah,  “Penerapan  Sanksi  Denda  Terhadap  Kasus  Persekongkolan  Tender  Jalan  Nasional”  (2019,    Agustus), Jurnal YudisialVol. 12, No.  2 , (Agustus 2019): 201.
2 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi,  Teori,  dan  Implikasi  Penerapannya  di  Indonesi a,  (Malang:  : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 129.
3 Wisny,  “Penerapan  Sanksi  Administratif  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Terhadap  Pelaku  Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Tender”, Pakuan Law ReviewVol 1, No. 2 , (Juli-Desember 2015): 362.
4 Rocky Marbun, Persekongkolan Tender Barang/Jasa , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 24.
5 Alya Anindita Maheswari, “Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha”, Jurist-Diction Vol 3, No. 5 , (September 2020) : 1584.
6 Dewi Nawang Wulan et al., “Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, MIMBAR YUSTITIAVol 3, No. 3 , (Desember 2019): 107.
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
meningkatnya laporan yang diterima serta investigasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan dugaan persekongkolan tender di sektor pemerintah. 7
Persekongkolan  tender  dalam  lelang  preservasi  rekonstruksi  jalan  dan  pemeliharaan  rutin  jembatan  Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa satuan  kerja  pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  III  (Terlapor  I)  dengan  2  pelaku  usaha  lain  yaitu  PT.  Jaya  Wijaya Coperation  (Terlapor  II)  dan  PT.  Margo  Umega  (Terlapor  III).  Ketiganya  merupakan  Terlapor  dalam  kasus persekongkolan  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  Objek  Perkara  tersebut  adalah  Paket  Preservasi  Rekonstruksi  Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu Kalimantan Tengah dengan Nilai HPS sebesar Rp.  34.131.220.000,00  (tiga  puluh  empat  miliar  seratus  tiga  puluh  satu  juta  dua  ratus  dua  puluh  ribu  rupiah)  yang bersumber  dari  APBN  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Tahun  Anggaran  2017.  Berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2018 ketiga terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan  melanggar  pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Bahkan  para  terlapor  dalam  perkara a  quo juga  terlibat  dalam  beberapa  perkara persekongkolan  tender  paket  lelang  yang  lain.  Beberapa  terlapor  dalam  perkara  a  quo  juga  diputus  bersalah  telah melakukan persekongkolan tender.
Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan dalam penulisan artikel ilmiah ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Persekongkolan Tender dalam pandangan Hukum Persaingan Usaha?
2. Bagaimana  pemenuhan  unsur-unsur  persekongkolan  tender  pada  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018?
State of the art diambil dari penelusuran beberapa contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa jurnal antara lain:
1. Artikel yang ditulis oleh Asmah yang berjudul ”Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan  Nasional”.  Pada  jurnal  Yudisial  Volume  12,  No.2  pada  2019,  yang  meneliti  mengenai  penjatuhan  sanksi denda terhadap kasus persekongkolan Tender Jalan Nasional.
Pembaharuan  dalam  penelitian  ini  adalah  mencoba  untuk  melakukan  pembahasan  mengenai  bagaimana pandagan  Hukum  persaingan  usaha  terhadap  praktek  persekongkolan  tender  khususnya  pada  kasus  tender  lelang preservasi  rekonstruksi  jalan  dan  pemeliharaan  rutin  jembatan  Palangka  Raya-Bagugus-Bukit  Batu  Kalimantan Tengah. Mengingat begitu pentingnya persaingan usaha yang sehat dan adil terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka dirasa perlu untuk membuat artikel ini.

## METODE
Dalam  penyusunan  serta  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif. Artikel  ini menggunakan  peraturan  dan  ketentuan  tertulis  sehingga  penelitian  dan  observasi  yang  dilakukan  sangat  erat  kaitan hubungannya  pada  kepustakaan  karena  membutuhkan  data-data  yang  bersifat  sekunder.  Penelitian  ini  dikaji  dan disusun  dari  berbagai  aspek  seperti  aspek  filosofi,  aspek  teori,  struktur/komposisi,  perbandingan,  penjelasan  umum dan  penjelasan  tiap  pasal,  serta  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  undang-undang  sehingga  dalam  penelitian  ini mempunyai  cakupan  yang  luas.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  hukum  normatif  yakni  sebuah  bentuk penelitian  terhadap  konsep  hukum  dalam  arti  personal  kepustakaan,  hal  ini  mengakibatkan  penelitian  normatif cenderung dituntut pada aspek kompleksifitas pustaka sebagai sumber informasi yang valid untuk digunakan. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN Persekongkolan Tender dalam Pandangan Hukum Persaingan Usaha
Pada prinsipnya UU persaingan usaha merupakan arah dan juga batasan dalam pelaksaan persaingan usaha baik sebagai  petujuk  mengenai  bagaimana  seharusnya  bertindak  dan  juga  batasan  mengenai  hal-hal  yang  tidak  boleh dilakukan. UU tersebut sejak awal dikonsepkan untuk mencegah terjadinya ekspolitasi pasar dan konsumen.
Persaingan  usaha  dalam  praktiknya  tidaklah  berjalan  sebagaimana  mestinya,  seringkali  dengan  dalih mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  seseorang  dengan  sadar  melakukan  segala  cara  baik  dengan  tidak jujur  atau  bahkan  melawan  hukum.  Salah  satu  bentuk  tindakan  tidak  jujur  dan  melawan  hukum  dalam  persaingan usaha adalah persekongkolan tender.
Persekongkolan sendiri didefinisikan sebagai kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha dan atau panitia pemberi  kerja, yang bersama-sama melakukan kesepakatan untuk melakukan  tindakan melawan  hukum  yang
7 Rocky Marbun, Op. Cit, hlm 63-64 .
8 Susanti, dkk, Penelitian Hukum Legal Research , (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 114.
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
pembuktiannya tidak tertuju terhadap ada atau tidaknya perjanjian tetapi melihat keadaan secara langsung. 9 Sedangkan menurut  Pasal  1  huruf  h  UU  5/1999  mengartikan  persekongkolan  atau  konspirasi  sebagai  suatu  bentuk  kerja  sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol.
Tender  menurut  penjelasan  Pasal  22  diartikan  sebagai  tawaran  mengajukan  harga  untuk  membrorong  suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.  Sehingga dapat dijelaskan bahwa tender adalah  suatu  kegiatan  dalam  bentuk  penawaran  terhadap  pemborongan  pekerjaan  atau  pengadaan  barang/jasa  yang dilakukan  oleh  panitia  tender  dan  pelaku  usaha/jasa,  yang  dalam  menentukan  pemenangnya  berdasarkan  harga penawaran terendah dan memenuhi kualitas dan mutu yang telah ditetapkan.
Proses  tender  sendiri  dirancang  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  penawaran  harga  termurah  dengan  kualitas yang  telah  ditetapkan.  Dengan  adanya  proses  tender  setiap  pelaku  usaha  memiliki  akses  dan  kesempatan  yang  sama untuk dapat mengikuti penawaran secara adil dan terbuka. Proses tender yang kompetitif akan medorong pelaku usaha untuk  dapat  mengadakan  barang/jasa  yang  berkualitas  dan  biaya  yang  lebih  rendah  namun  hal  tersebut  tidak  akan terwujud apabila didalamnya terjadi persekongkolan.
Larangan mengenai praktek persekongkolan tender dapat ditemui dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU 5/1999 yang menyatakan bahwa:

## Pasal 22
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Pasal 23 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang  diklasifikasikan  sebagai  rahasia  perusahaan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat”
Berdasarkan ketentuan diatas dapat diuraikan bahwa persekongkolan yang dilarang sebagai berikut: 10 1. Melakukan pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tanpa melalui proses yang telah ditetapkan.
2. Bersekongkol  mendapatkan  informasi  kegiatan  perusahaan  lain  yang  sebenarnya  informasi  tersebut  seharusnya dirahasiakan.
3. Bersekongkol  mendapatkan  informasi  perusahaan  lain  yang  sebenarnya  informasi  tersebut  seharusnya dirahasiakan.
Sebagaimana  ketentuan  pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 bahwa:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain  untuk  mengatur  dan/atau  menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha  tidak  sehat.”  Apabila  ketentuan  Pasal  22  apabila  diuraikan  maka  dapat  ditemukan  unsur-unsur  dalam persekongkolan tender, di mana unsur tersebut sebagai berikut:
1. Unsur Pelaku usaha;
Pengaturan  mengenai  pendefinisian  pelaku  usaha  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  5/1999  yang menerangkan  bahwa  yang  dimaksud  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  RI,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 11
2. Unsur pelaku usaha lain atau pihak lainnya;
Yaitu  di  mana  adanya  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  hal  ini  pesaing  pelaku  usaha  dan/atau  panitia  tender  atau bahkan  pejabat  yang  berdasarkan  kewenangannya  dapat  mempengaruhi  hasil  tender  yang  sepakat  untuk mempengaruhi  hasil  tender  guna  kepentingan  salah  satu  pihak,  misalnya  dengan  cara  batal  mengikuti  pengajuan penawaran atau melakukan penawaran hanya sebagai pemenuhan syarat.
9 Resmaya  Agnesia  Mutiara  Sirait,  “Larangan  Tindakan  Persekongkolan  Dalam  Tender  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Tanjungpura Law Journal,Vol.4, No.2, (Juli 2020): 182.
10 Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, Op.Cit hlm. 182.
11 Andi  Fahmi  Lubis,  dkk, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks (Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha, 2009), hlm 151-152.
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
3. Unsur bersekongkol;
Dalam  prakteknya  persekongkolan  tender  dilakukan  oleh  dua  atau  tiga  pihak  yang  di  mana  para  pihak  memiliki kepentingan dalam tender tersebut. Yang di mana bentuk persekongkolan tersebut dapat berupa perlakuan tindakan diskiriminatif kepada pelaku usaha  lain, membocorkan penawaran pihak lain guna untuk melakukan penyesuaian harga penawaran, melakukan pendaftaran  semu agar seolah-olah  tender dilakukan dengan terbuka dan  kompetitif dan  bahkan  memberikan  perlakuan  ekslusif  kepada  pelaku  usaha  terntu.  Berdasarkan  jenisnya  persengkongkolan tender dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 12
a. Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang/jasa bersama dengan pelaku usaha dan penyedia jasa lainya atau pesaingnya.
b. Persekongkolan Vertikal, yakni persekongkolan  yang dilakukan oleh  satu  atau lebih pelaku usaha/jasa dengan panitia pelaksana tender, panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa atau pemeiliki atau pemberi pekerjaan.
c. Persekongkolan Gabungan, yakni persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang/jasa bersama dengan pelaku usaha dan penyedia  jasa  lainya atau pesaingnya serta panitia pelaksana  tender, panitia lelang, atau pengguna barang dan jasa atau pemeiliki atau pemberi pekerjaan.
4. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
Dalam  pedoman  mengenai  praktik  persekongkolan  tender  yang  dimaksud  dengan  unsur  mengatur  adalah serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  persekongkolan  untuk  menyingkirkan pelaku  usaha  pesaing  atau  mengatur  dan  menetapkan  pelaku  usaha  pemenang  tender  dengan  berbagai  tindakan manipulatif  dan/atau  tindakan  lainnya  berupa  hal-hal  mengenai  kriteria  pemenang,  persyaratan  teknik,  keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.
5. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
Persaingan  usaha  tidak  sehat  didefinisikan  sebagai  persaingan  yang  tidak  jujur  atau  persaingan  curang  di  mana persaingan  usaha  yang  terjadi  oleh  para  pelaku  usaha  dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum  guna  untuk menghambat pesaingnya guna mendapatkan keuntungan dan akses pasar yang sebesar-besarnya.
Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif yakni persaingan usaha tidak sehat, merusak iklim persaingan usaha, menghilangkan nilai kompetitif, merusak kepercayaan publik terhadap proses tender dan bahkan menimbulkan kerugian negara karena didalamnya terdapat kegiatan memanipulasi harga penawaran guna memberikan  keuntungan  lebih  kepada  pihak  yang  bersekongkol.  Di  mana  yang  seharusnya  pelaku  usaha  dalam mengikuti  penawaran  tender  dengan  tertutup,  adil  dan  kompetitif,  malah  bersekongkol  untuk  menaikkan  atau menurunkan harga, kualitas barang/jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh barang/jasa melalui suatu proses pengadaan. 13 Maka  berdasarkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  tersebut  sudah  seharusnya  penarpan  sanksi  dalam persekongkolan tender ditegakkan.
Penerapan  sanksi  dalam  praktik  persekongkolan  tender  dilakukan  dengan  cara  mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU 5/1999 hal tersebut berujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan dalam  persaingan  usaha  yang  merupakan  wujud  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Penjatuhan  sanksi  dalam  konteks persekongkolan tender dapat dikulifikasikan menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
Ketentuan  mengenai  sanksi  administratif  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  47  UU  5/1999  yang  dalam pengaturannya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi Administrasi terdahap pihak-pihak yang melakukan persekongkolan tender berupa:
1. Penghentian kegiatan;
2. Penetapan kewajiban ganti rugi;
3. Penjatuhan denda.
Selain sanksi administratif pelaku persekongkolan tender juga dapat dijatuhi hukum pidana, yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) UU/5/1999 berupa:
1. Pidana  denda  paling  rendah  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  tinggi  Rp.  25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana pengganti kurungan paling lama 5 (lima) Bulan.
2. Pidana denda paling renda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana pengganti kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan. Sanksi ini dijatuh kandalam hal pelaku usaha menolak untuk menyerahkan alat bukti guna untuk proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak
12 Hj. Muskibah, SH, M.Hum, ”Larangan Persekongkolan  Dalam Tender Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek MonopoliDan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF Vol 6, No.7 (2013): 58- 68.
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
diperiksa, menolak memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagai mana dalam Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2).
Pidana tambahan juga dapat dijatuhkan terhadap para pelaku yang melanggar Pasal 48 sebagai mana ketentuan dalam Pasal 49 UU 5/1999 berupa:
1. Pencabutan Izin Usaha;
2. Larangan  untuk  menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima) tahun;
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang merugikan pihak lain.
Terhadap  kasus  persekongkolan  tender  yang  didalamnya  melibatkan  pegawai  atau  pejabat  pemerintah  yang diberikan  kewenangan  atau  berdasarkan  jabatannya  tersebut  memiliki  kaitanya  dalam  kasus  persekongkolan  tender maka KPPU dapat menyampaikan kasus tersebut kepada penegak hukum terkait.

## Pemenuhan Unsur-Unsur Persekongkolan Tender pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018
Praktik  persekongkolan  dalam  tender  untuk  menentukan  pemenang  dan  menguntungkan  para  pihak  yang bersekongkol  tentu  akan  menciderai  pasar  persaingan  sehingga  menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat. Diterapkannya  ketentuan  persekongkolan  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  bergantung  pada  2 (dua)  komponen  penting  yakni  pertama  terdapat  para  pihak  dengan  menunjukan  keikutsertaan  dirinya  dalam kesepakatan  persekongkolan,  kedua  telah  melakukan  kesepakatan  untuk  melaksanakan  kegiatan  yang  bersesuaian melalui koordinasi antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain maupun pihak lain serta bersifat kolusif. 14
Penegakan dalam persaingan usaha termasuk persekongkolan tender yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diwujudkan melalui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ialah sebuah lembaga atau  institusi  yang  bersifat  independen  sehingga  terlepas  dari  lembaga  lain  serta  didirikan  berdasarkan  Undang- Undang  untuk  mengawasi  jalannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  serta  bertanggungjawab  secara  langsung kepada  Presiden. 15 Dalam  melaksanakan  tugasnya  KPPU  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  dan  member putusan  pada  kasus  persaingan  usaha  termasuk  perkara  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  pada  persekongkolan tender.
Dalam  kasus  persekongkolan  tender  pada  paket  lelang  preservasi  rekonstruksi  jalan  dan  pemeliharaan  rutin jembatan  Palangka  Raya-Bagugus-Bukit  Batu  dilakukan  berbagai  cara  oleh  para  Terlapor  yang  merupakan  Panitia penyelenggara tender dan pelaku usaha yang menjadi partisipan tender dalam perkara ini . Hal tersebut dilakukan demi menentukan pelaku usaha yang akan menjadi pemenang dalam tender tersebut. Dalam proses penyelenggaraan tender tersebut terdapat beberapa kejanggalan di antaranya terdapat kesamaan antara dokumen penawaran Terlapor I dengan III, Surat Dukungan Bank yang sama  serta berurutan, IP Address yang sama, rentang  waktu log in dan log out yang berhimpitan serta kesamaan meta data yang menujukan adanya koordinasi antara para Pelaku Usaha yang ditetapkan sebagai  Terlapor  dalam  perkara  tender  ini  guna  melakukan  pengaturan  untuk  menetapkan  pemenang  dalam  tender tersebut.  Seharusnya  apabila  ditemukan  kejanggalan  atau  indikasi  bahwa  telah  terjadi  persekongkolan  tender  yang merupakan praktek persaingan usaha tidak sehat maka panitia penyelenggara tender harus membatalkan proses tender tersebut. Berdasarkan kronologi kasus tersebut tindakan yang telah dilakukan para terlapor telah menjalankan langkah persekongkolan dan melanggar hukum persaingan dalam berusaha.
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 bahwa “Pelaku  usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain  dan/atau  pihak  yang  terkait  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  mengatur  dan/atau  menentukan  pemenang  tender sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat.”Berdasarkan  kasus  posisi  pada  Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2018 bahwa para terlapor telah melanggarketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender. Ketentuan pasal 22 terdiri dari beberapa unsur yang jika dijabarkan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus persekongkolan tender, maka unsur adanya  persekongkolan  tender  akan  terpenuhi.  Pemenuhan  unsur-unsur  dalam  persekongkolan  tender  pada  Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2018 yakni:
14 Dewi Nawang Wulan, Ainul Masruroh, Rusydi, Op. Cit hlm 109-110.
15 Surya  Bakti,  Zainal  Asikin,  Sahnan,  “Eksistensi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam  Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal Vol. 3 No.2, (Januari 2019): 264-265
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)

## Unsur Pelaku Usaha
Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  yang  dimaksud  adalah  pelaku  usaha  yang  ditentukan  sebagai  pemenang  tender melalui praktik persekongkolan. Unsur pelaku yang dimaksud dalam perkara persekongkolan pada putusan ini adalah Terlapor II yakni PT. Jaya Wijaya Coperation yang merupakan pemenang tender dalam perkara a quo .
PT.  Jaya  Wijaya  Coperation  merupakan  sebuah  badan  hukum  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  didirikan  di Indonesia  berdasarkan  perubahan  terakhir  Akta  Perusahaan  Nomor  28  Tanggal  14  April  2015.  Terlapor  II menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  jasa  pelaksana  konstruksi  jalan,  jalan  raya,  kereta  api  dan  landas  pacu bandara.  PT.  Jaya  Wijaya  Coperation  merupakan  salah  satu  peserta  tender  yang  kemudian  ditetapkan  sebagai pemenang  dalam  tender  pada  lelang  preservasi  rekonstruksi  jalan  dan  pemeliharaan  rutin  jembatan  Palangka  Raya- Bagugus-Bukit  Batu,  namun  hal  itu  dilakukan  dengan  adanya  persekongkolan  antara  Pokja,  PT.  Jaya  Wijaya Coperation  dan  PT.  Margo  Umega.  Bertitik  tolak  pada  hal  tersebut,  maka  unsur  pelaku  usaha  Pasal  22  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara persekongkolan tender ini telah terpenuhi.

## Unsur pelaku usaha lain atau pihak lainnya
Pelaku  usaha  lain  dalam  Perkara  a  quo  adalah  Terlapor  III  yaitu  PT.  Margo  Umega.  Bahwa  dalam  proses persidangan,  berdasarkan  keterangan  dari  Terlapor  II  (PT.  Jaya  Wijaya  Coperation)  membenarkan  dan  bertanggung jawab  pada  penawaran  yang  telah  diteruskan  oleh  terlapor  III  (PT.  Margo  Umega)  dan  PT.  Melindo  Bhakti Persadatama dalam tender melalui pengendalian atas kedua perusahaan peserta tender, hal ini dilakukan demi menjadi pemenang  dalam  tender  pada  perkara a  quo .  PT.  Margo  Umega  ialah  pelaku  usaha  di  bidang  jasa  konstruksi  yang didirikan  melalui  Akta  Perusahaan  dengan  perubahan  terakhir  Nomor  03  Tanggal  02  Mei  2014.  PT.  Margo  Umega merupakan  salah  satu  peserta  tender  yang  terlibat  dalam  persekongkolan  melalui  perannya  sebagai  perusahaan pendamping. Dokumen penawaran serta pendukung  selama mengikuti tender telah disiapkan oleh perusahaan utama yaitu PT. Jaya Wijaya Coperation. Berlandaskan uraian tersebut, maka dengan ini unsur pelaku usaha lain dalam kasus persekongkolan tender telah terpenuhi.
Sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, arti dari frasa “pihak lain”  ini telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian pihak lain dalam tender ini ialah pihak yang berpartisipasi dalam proses persekongkolan dengan melakukan pengaturan serta menentukan pemenang tender sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Para terlapor dalam perkara ini merupakan subjek hukum yang patut diduga telah melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  22  UU  Nomor  5  Tahun  1999.  Subjek  hukum  yakni  segala  sesuatu  yang  pada hakikatnya sebagai pemangku hak dan kewajiban di bidang hukum, subjek hukum sendiri mencakup orang dan badan hukum.  Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  maka  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pengadaan  Barang/Jasa  Satuan  Kerja Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  III  Provinsi  Kalimantan  Tengah  merupakan  subjek  hukum  yang  segala perbuatannya  harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  unsur  pihak  lain  dalam  persekongkolan tender ini telah dipenuhi.

## Unsur bersekongkol
Para  terlapor  dalam  Putusan  KPPU  Nomor 04/KPPU-L/2018 dalam  melakukan  tender  telah  memenuhi  unsur persekongkolan secara horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal dilakukan dengan adanya kerja sama antar pelaku  usaha  pada  saat  menawarkan  harga  dalam  tender,  kemudian  mereka  melakukan  kesepakatan  untuk memutuskan  siapa  yang  akan  ditetapkan  untuk  menjadi  pemenang  dalam  tender.  Persekongkolan  horizontal  dalam perkara tender ini dapat dilihat dari adanya koordinasi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam melaksanakan tender. Terlapor  III  bertugas  sebagai  perusahaan  pendamping  dan  meminjamkan  perusahaannya  kepada  Terlapor  II  dengan mendapatkan  keuntungan  sebesar  2,5%.  Koordinasi  yang  dilakukan  tersebut  terlihat  dengan  adanya  kesesuaian IP Address yang  dipakai  dalam  mengakses  pada  situs  Lembaga  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  maka  hal  ini menunjukan bahwa dokumen penawaran diunggah melalui perangkat dengan jaringan yang serupa. Selain itu rentang waktu  pada  saat  memasuki  dan  keluar  dari  situs  LPSE  berdekatan  sehingga  hal  ini  mengindikasikan  adanya komunikasi antara para terlapor. Kemudian  juga terdapat  kesamaan metadata pada penyusunan dokumen penawaran tender  dengan  menggunakan PDF  version  dab  producer yang  persis  dengan  identitas  file  penawaran  yang  hampir sama. Penyertaan Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) pun menunjukan adanya persekongkolan antara Terlapor II  dan  Terlapor  III  yang  tampak  dari  nomor  seri  pada  surat  yang  berurutan  sebab  dikeluarkan  oleh  bank  yang  sama yaitu  Bank  Kalteng.  Berbagai  bukti  tersebut  dikuatkan  dengan  pengakuan  Terlapor  II  yakni  PT.  Jaya  Wijaya Coperation  yang  menerangkan  bahwa  perusahaannya  memiliki  peran  sebagai  pemimpin  dalam  tender  ini  dan menyusun  strategi  persekongkolan.  Akibat  tindakan  tersebut  membuktikan  bahwa  terdapat  komunikasi  untuk melakukan  kerja  sama  antar  para  Pelaku  Usaha  yang  menjadi  Terlapor  dalam  perkara a  quo pada  saat  melakukan persiapan  maupun  penyusunan  dokumen  penawaran  juga  sebagai  upaya  pengaturan  harga  dengan  mewujudkan
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
persaingan semu sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar dan bersaingan secara kompetitif dalam proyek Tender tersebut.
Di  sisi  lain,  para  terlapor  juga  memenuhi  unsur  persekongkolan  secara  vertikal  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha yang mengikuti tender dengan panitia lelang. Persekongkolan vertikal dalam perkara persekongkolan tender ini terlihat  dari  tindakan  pojka  yang  tidak  mengeliminasi  peserta  tender  yang  bersekongkol  walaupun  telah  ditemukan kesamaan  dalam  metode  pelaksanaan  serta  SKDB  yang  berurutan  dengan  diterbitkan  oleh  bank  yang  sama  untuk memenuhi persyaratan tender  Terlapor  II dan Terlapor  III. Pada saat menggugurkan PT.  Margo Umega pun  sebagai Terlapor  III  nampak  bahwa  pokja  hanya  membuat  alasan  yang  tidak  didasarkan  dengan  peraturan  yang  ada.  Dalam proses  tender  PT.  Margo  Umega  digugurkan  dengan  alasan  tidak  mensubkontraktorkan  pekerjaan  pasangan  batu dengan mortar, padahal di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak disebutkan bahwa peserta dalam proses lelang wajib  mensubkontraktorkan  pekerjaannya.  Selain  itu  pengguguran  PT.  Ganisha  Dwi  Utama  dan  PT.  Multi  Karya Primas Mandiri sebagai peserta lelang pun tidak berdasarkan alasan yang valid. PT. Ganisha Dwi Utama dieliminasi dari  lelang  sebab  tidak  mencantumkan  jangka  waktu  pemeliharaan  rutin,  padahal  sebenarnya  jangka  waktu  tersebut telah  termuat  dalam  dokumen.  Sementara  itu  PT.  Multi  Karya  Primas  Mandiri  digugurkan  karena  harga  penawaran lelang  terbilang  tidak  wajar  tanpa  disertai  dengan  pendapat  ahli,  semestinya  panitia  tidak  memiliki  hak  untuk menentukan kewajaran atas harga yang ditawarkan peserta lelang. Segala tindakan yang dilakukan pokja atau panitia lelang  tersebut  semata-mata  hanya  untuk  memenangkan  Terlapor  III  PT.  Jaya  Wijaya  Coperation.  Pojka  dengan sengaja mengugurkan peserta tender lalu menyandingkan antara peserta lelang dengan rentang harga tinggi yaitu PT. Jaya  Wijaya  Coperation  dan  rentang  harga  penawaran  rendah  yaitu  PT.  Multi  Karya  Primas  Mandiri,  kemudian menentukan  pemenang  tender  dengan  harga  yang  lebih  tinggi.  Pada  persekongkolan  tender  ini  pokja  bertugas memfasilitasi dan mengarahkan Terlapor II untuk memenangkan tender. Berdasarkan hal tersebut maka unsur vertikal dalam perkara persekongkolan tender ini telah dipenuhi.

## Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
Pemenuhan unsur ini nampak jelas melalui adanya keterlibatan Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen dalam rangka menentukan pemenang tender. Selain itu, segala bentuk tindakan Terlapor I yaitu pokja ialah untuk  mendukung  kemenangan  yang  akan  diperoleh  PT.  Jaya  Wijaya  Coperation  dengan  fasilitas  berupa  strategi pengaturan untuk menentukan pemenang tender. Pokja dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia lelang pun telah lalai  dengan  tidak  mengindahkan  segala  petunjuk  yang  mengarahkan  adanya  persekongkolan  antar  pelaku  usaha dalam hal ini adalah Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa setiap kegiatan yang menjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan  vertikal  oleh  para  terlapor  dalam  perkara  ini  menjadi  semakin  jelas  karena  hal  itu  dilakukan  untuk mengatur  serta  menentukan  pemenang  dalam  tender  lelang  preservasi  rekonstruksi  jalan  dan  pemeliharaan  rutin jembatan  Palangka  Raya-Bagugus-Bukit  Batu  Kalimantan  Tengah.  Beralaskan  hal  tersebut  maka  unsur  mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sudah dipenuhi.

## Unsur persaingan usaha tidak sehat
Berdasarkan  segala  bentuk  uraian  yang  telah  dijabarkan  pada  unsur-unsur  sebelumnya  menandakan  bahwa setiap  perbuatan  yang  dijalankan  oleh  terlapor  merupakan  bentuk  tindakan  tidak  jujur  sehingga  dapat  menghambat persaingan  usaha  yang  sehat.  Sesungguhnya  persekongkolan  horizontal  untuk  memanifestasikan  persaingan  usaha semu  sehingga  menafikan  persaingan  sehat  dalam  tender  yang  telah  dilakukan  Terlapor  II  dan  Terlapor  III  tidak terpisahkan dari persekongkolan vertikal melalui peran Terlapor I yaitu pokja dalam memberikan fasilitas kelancaran dalam melakukan konspirasi tender. Maka dari itu, tindakan para terlapor ini telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam tender serta mencegah pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar persaingan tender yang sehat.
Dengan  demikian,  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  Terlapor  dalam  perkara a  quo telah  memenuhi perumusan  unsur  yang  dimaksud  dengan  persekongkolan  tender  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka artinya, secara sah dan meyakinkan bahwa para Terlapor telah melakukan praktek persekongkolan tender dalam tender a quo . Dalam  perkara  a  quo  berdasarkan  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  04/KPPU-L/2018  telah menjatuhkan saknsi terhadap para Terlapor II dan III dalam perkara a quo berupa denda untuk Terlapor II sebesar Rp. 1.709.446.598,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh delapan  ribu  rupiah)  dan  denda  untuk  Terlapor  III  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  serta  melarang para terlapor untuk ikut serta secara bersama-sama dalam lelang pengadaan barang maupun jasa pada pekerjaan yang sama.
Namun  terhadap  panitia  penyelenggara  tender  yaitu  pegawai  atau  pejabat  pemerintah  yang  terlibat  secara langsung dalam persekongkolan tender Majelis KPPU yang memeriksa perkara a quo tidak dapat menjatuhkan sanksi
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
apapun dalam putusannya. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memuat aturan mengenai sanksi  yang  diberikan  kepada  panitia  tender  yang  telah  turut  serta  dalam  perkara  persekongkolan  sehingga  KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadapnya. Sudah  semestinya  ruang  lingkup  penegakan  hukum  pada  persekongkolan  tender  untuk  panitia  lelang  menjadi kewenangan  penyidik  perkara  pidana,  namun  realitanya  hal  ini  belum  diatur  secara  konkrit  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999.  Oleh  sebab  itu,  hendaknya  KPPU  melakukan  koordinasi  dengan  penyidik  Kepolisian, Kejaksaan  maupun  KPK  dalam  menegakan  hukum  persaingan  di  sektor  tender  untuk  mengoptimalkan  usaha  dalam menciptakan persaingan yang sehat. 16

## SIMPULAN
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam  hukum  persaingan  usaha  praktik  persekongkolan  tender  merupakan  tindakan  yang  dilarang.  Larangan tersebut  didasarkan  pada  begitu  banyaknya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  didalamnya  yaknimerusak  iklim persaingan usaha, menghilangkan nilai kompetitif, merusak kepercayaan publik terhadap proses tender dan bahkan menimbulkan  kerugian  negara  karena  didalamnya  terdapat  kegiatan  memanipulasi  harga  penawaran.Dalam menentukan  apakah  suatu  tender  didalamnya  terjadi  persekongkolan  tender  maka  harus  dilihat  kembali  apakah tender  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalan  Pasal  22  UU  5/1999.  Maka  untuk  menciptakan iklim  usaha  yang  sehat  dan  kompetitif  sudah  seharusnya  penarapan  sanksi  dalam  praktik  persekongkolan  tender ditegakan, baik sanksi administrif ataupunsanksi pidana.
2. Berdasarkan  uraian  unsur-unsur  Pasal  22  UU  5/1999  yang  dikaitkan  dengan  kasus  posisi  pada  Putusan  KPPU Nomor  04/KPPU-L/2018  dapat  dipastikan  bahwa  para  terlapor  sudah  memenuhi  setiap  unsur  tersebut,  hal  ini didukung  dengan  berbagai  bukti  yang  mengarahkan  bahwa  adanya  indikasi  persekongkolan  guna  memenangkan tender.  Berdasarkan  hal  tersebut  para  terlapor  pun  dinyatakan  bersalah  dengan  melakukan  persekongolan  tender dan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. Jaya Wijaya Coperation dan PT. Margo Umega. Namun hal yang sangat disayangkan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hingga saat ini belum mengatur mengenai sanksi bagi  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  persekongkolan  sehingga  panitia  lelang  pada  perkara  ini  hanya  dinyatakan bersalah atas kelalaian yang dibuatnya saja tanpa diberikan sanksi apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ibrahim  ,  Johnny,  Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi,  Teori,  dan  Implikasi  Penerapannya  di  Indonesia,  Malang:  : Bayumedia Publishing, 2007 Lubis,  Andi  Fahmi,  dkk, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha, 2009 Marbun, Rocky, Persekongkolan Tender Barang/Jasa, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010 Susanti, dkk, Penelitian Hukum Legal Research, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2017

## Artikel Jurnal Online
Asmah,  “Penerapan  Sanksi  Denda  Terhadap  Kasus  Persekongkolan  Tender  Jalan  Nasional”  (2019,  Agustus), Jurnal Yudisial Vol. 12, No. 2 , (Agustus 2019)
Bakti,  Surya,  Zainal  Asikin,  Sahnan,  “Eksistensi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam  Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal Vol. 3 No.2 , (Januari 2019)
Hj.  Muskibah,  SH,  M.Hum,  ”Larangan  Persekongkolan  Dalam  Tender  Persfektif  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek MonopoliDan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF Vol 6, No.7 (2013)
Maheswari,  Alya  Anindita  ,“Batasan,  Wewenang  dan  Keterlibatan  KPPU  Dalam  Kasus  Persekongkolan  Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha”, Jurist-Diction Vol 3, No. 5 , (September 2020)
Prabawa, Andryan Dwi, Hadi, Hernawan, “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Privat Law Vol. VI, No. 2 , (Juli-Desember 2018)
Sirait, Resmaya  Agnesia Mutiara, “Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat”, Tanjungpura Law Journal,Vol.4, No.2 , (Juli 2020)
16 Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi, “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Privat Law Vol. VI, No. 2, (Juli-Desember 2018): 171.
Rendi  Ardiansyah dan Margo Hadi  Pura,  Tinjauan Hukum Persaingan  Usaha dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-L/2018)
Wulan, Dewi Nawang, Ainul Masruroh, Rusydi, “Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Mimbar Yustitia Vol 3 No 3 , (Desember 2019)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## Putusan
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2018