## ANALISIS PERBEDAAN TARIF RIIL DENGAN TARIF PAKET INA- CBG PADA PEMBAYARAN KLAIM JAMKESMAS PASIEN RAWAT INAP DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO
Agustin Ika Wijayanti 1 , Sri Sugiarsi 2 1 RSUD Sukoharjo, 2 APIKES Mitra Husada  Karanganyar agustin_iw@yahoo.com 1 , sri_sugiarsi@yahoo.com 2

## ABSTRAK
Within  disparity  use  of real and Indonesia Case Based Groups (INA-CBG) fare,  often triggering an  assumption  lead  to  prejudice  of  billing  fact-manipulation  which  conducted  by  hospital management.  The  action  is  often  causing  financial  deprivation  over  patient  or  the  service  payer (JAMKESMAS). Real fare is carry out by hospital based on fee for service proposal appointed by local government. INA-CBG is package of billing system based on service group category. The  aim  of  the  research  is  analyzing  the  disparity  of  use  between real  and  INA-CBG  fare  upon hospitalized  care  service  toward  JAMKESMAS  claim-payment  at  Sukoharjo  District  General Hospital.
The  research  is  analytic-observational  type  using  retrospective  design.  Qualitative  and quantitative  data  analysis is  use,  involving  document  study  and  in-depth  interview  as  data gathering technique. Hypothesis verification acquired with the use of Wilcoxon test.
The result exhibit a significant different between real and INA-CBG fare with value of p = 0.001. The disparity arise as the result of variety of health service tariff standard, length of stay, sofware utilization, accuracy of diagnose and service procedure coding, and deficiency of clinical pathway in Sukoharjo District General Hospital.
Key words: claim, Jamkesmas, real fare, INA-CBG

## PENDAHULUAN
Sistem INA- CBG’S adalah  aplikasi yang  digunakan  sebagai  aplikasi  pengajuan klaim  Rumah  Sakit,  Puskesmas  dan  semua Penyedia  Pelayanan  Kesehatan  (PPK)  bagi masyarakat  miskin  Indonesia. Case  Base Groups  (CBG’s),  yaitu  cara  pembayaran perawatan  pasien  berdasarkan  diagnosis- diagnosis  atau  kasus-kasus  yang  relatif sama.  Rumah  Sakit  akan  mendapatkan pembayaran  berdasarkan  rata-rata  biaya yang  dihabiskan  oleh untuk suatu  kelompok diagnosis.Rumah  Sakit Umum  Daerah
(RSUD) Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan program Indonesia Case Based
Groups (INA-CBG) sejak tanggal 1 Oktober
2010  sebagai  landasan  perhitungan  biaya klaim pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Menurut Pusat Pembiayaan dan Jaminan  Kesehatan  (2010),  dalam  situs resminya  menyampaikan  kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan  akses  masyarakat  terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.Keadaan  ini  terjadi  terutama pada  keadaan  dimana  pembiayaannya  harus ditanggung  sendiri  (out  of  pocket)  dalam sistem  pembayaran  pelayanan  kesehatan tunai  (fee  for  service).Peningkatan  biaya  itu mengancam  akses  dan  mutu  pelayanan kesehatan  dan  karenanya  harus  dicari  solusi
untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan  ini. Solusi  masalah  pembiayaan kesehatan  mengarah  pada  peningkatan pendanaan kesehatan  agar  mencukupi  untuk mendukung pembangunan kesehatan sebagai investasi  sumber  daya  manusia,  dengan pendanaan  pemerintah  yang  terarah  untuk kegiatan kesehatan masyarakat seperti pemberantasan penyakit menular dan penyehatan  lingkungan,  promosi  kesehatan serta biaya pemeliharaan kesehatan penduduk  miskin. Sedangkan  pendanaan masyarakat harus diefisienkan dengan pendanaan  gotong-royong  untuk  berbagi risiko  gangguan  kesehatan,  dalam  bentuk jaminan  kesehatan  sebagaimana  Undang- Undang  Nomor  40  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  di  mana  jaminan  kesehatan merupakan  program  prioritas  yang  akan dikembangkan  untuk  mencapai  kepesertaan semesta. Arah pencapaian kepesertaan semesta  jaminan  kesehatan  pada  akhir  2014 telah ditetapkan menurut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Menurut Thabrany dalam Hatta (2011),
faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi biaya kesehatan antara lain: 1. Pada  garis  besarnya,  biaya  pelayanan medik  di  rumah  sakit  terus  meningkat dari  tahun  ke  tahun  di  negara manapun.Komponen inflasi biaya rumah  sakit  mencakup  dua  pertiga kenaikan  biaya  rumah  sakit  dan sepertiga  kenaikan  biaya  bersumber dari  pelayanan  teknologi  baru  yang lebih  baik  dan  lebih  mahal.  Inflasi biaya kesehatan selalu lebih tinggi dari
biaya  umum  karena  dalam  banyak  hal pimpinan  rumah  sakit  tidak  punya kendali  atas  biaya  pelayanan  medik  di rumah  sakit  itu.  Selain  rumah  sakit, kebijakan  pemerintah,  pembayar  pihak ketiga seperti asuransi, tenaga kesehatan sendiri, dan masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengendalikan biaya;
2. Tingginya  tagihan  rumah  sakit,  yang menjadi  biaya  bagi  pihak  asuransi, mendorong pihak asuransi atau pemerintah  (dalam  hal  biaya  rumah sakit bagi penduduk
dibayar pemerintah,  seperti  yang  dilakukan  di Malaysia), untuk mengembangkan sistem pembayaran prospektif. Berdasarkan pengamatan terhadap klaim  pelayanan  pasien  peserta  Jamkesmas 2010,  besaran  klaim  menggunakan  paket INA-CBG  berbeda  dengan  biaya  riil  yang dikeluarkan pihak rumah sakit yang menggunakan  standar  perhitungan fee  for service sesuai  Peraturan  Daerah  setempat. Hal  tersebut  berlaku  pada  klaim  pelayanan rawat  jalan  maupun  rawat  inap  kelas  tiga pada  pasien  peserta  Jamkesmas.  Perbedaan tersebut secara tidak langsung dapat mencerminkan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  rumah  sakit  kepada  pasien  berada di  bawah  standar  yang telah  ditetapkan  oleh Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan (P 2 JK)  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia  selaku  penyelenggara  program Jamkesmas.  Terdapat  kesan  bahwa  rumah sakit  diuntungkan  dari perbedaan  tarif  riil dengan  tarif  paket  INA-CBG  itu,  sehingga
merugikan  pihak  penyelenggara  Jamkesmas maupun  pasien.  Terdapat  kendala  dalam pelaksanaan  Jamkesmas  pada  tahun  2010, salahsatunya  yaitu  dalam  hal  pembayaran (MenKes,  2011).  Biaya  pembayaran  paket seringkali  terdapat  selisih  antara  tarif  paket dan tarif riil  yang sering kali dianggap tidak mencukupi.  Hal  ini  terjadi  akibat  belum komprehensifnyapemahamanpenyelenggaraa n  pola  pembayaran  dengan  INA-DRGs terutama  oleh  dokter  danpetugas  lainnya yang  menyebabkan  belum  terlaksananya pelayanan yang efisien
Pada  survei  pendahuluan  diperoleh sampel  data  pada  10  pasien  rawat  inap peserta Jamkesmas  bulan  Oktober  2010 yang  telah  dihitung  klaimnya  menggunakan paket INA-CBG menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan  tarif  paket  INA-CBG dengan  biaya  riil,  serta  terdapat  perbedaan rata-rata lama dirawat (ALOS) standar paket dengan  lama  dirawat  (LOS)  riil.  Penelitian ini relevan dengan penelitian Sugeng (2010), yang  menyatakan  bahwa  ada  perbedaan signifikan  (p  =  0,001)  antara  biaya pelayanan kesehatan dengan sistem pembayaran  INA-DRG  dan  non  INA-DRG pada  pasien  diare  infeksius  di  RSUP  DR. Sardjito, Yogyakarta.
Berdasar latar belakang  tersebut  perlu  dilakukananalisis perbedaan  tarif  riil  dengan  tarif  paket Indonesia Case  Based  Groups (INA-CBG) pada  pembayaran  klaim  pasien  rawat  inap peserta  Jamkesmas  di  RSUD  Kabupaten Sukoharjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara  mendalam.  Populasi  obyek dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  berkas klaim  rawat  inap  pada  pasien  Jamkesmas bulan  Oktober  hingga  Desember  2010  yang berjumlah  889  berkas  dan  sebagai  populasi subyek  adalah  petugas  verifikator.    Besar sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  276 berkas  klaim  Jamkesmas  yang  diambil teknik simple  random  sampling. Variabel bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  system pembayaran  kesehatan yang  meliputi  sitem pembayaran fee for service dan INA CBG’s. Sebagai  variable  terikat  adalah  tarif.  Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan uji  t  sampel  berpasangan (paired  t-test)  untuk  data  berdistribusi normal  atau  uji Wilcoxon untuk  data berdistribusi tidak normal.

## HASIL

## Karakteristik Pasien Jamkesmas
Pasien  jamkesmas  yang  berobat  ke rumah  sakit  sebagian  besar pulang  dalam keadaan sembuhsejumlah 780 pasien sembuh  (87,74%),  30  pasien  dirujuk (3,37%), 25 pasien pulang paksa (2,81%), 54 pasien  meninggal  (6,07%),  terlihat  pada gambar 1.
Pasien  rawat  inap  jamkesmas  sebagian besar  adalah  perempun  sejumlah  498  orang (56,02%)  ,  sebagaimana  terlihat  pada gambar 2.
Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kelompok umur, terbanyak terbanyak yaitu kelompok umur 40-49 tahun sejumlah 150 pasien (16,87%) dan
kelompok  umur  30-39  tahun  sejumlah  148 pasien (16,65%). Sedangkan kelompok umur dengan  jumlah  pasien  yang  paling  sedikit adalah  kelompok  umur  90-100  tahun sejumlah  4  pasien  (0,45%). Hal  ini  terlihat pada Gambar 3.
Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kasus  atau  jenis  penyakit,    kasus  terbanyak yaitu  kasus  penyakit  dalam sejumlah  382 pasien  (42,97%),  kasus  penyakit  kebidanan dan  kandungan  (obsgyn)  sejumlah  150 pasien  (16,87%),  kasus  penyakit  bedah sejumlah  148  pasien  (16,65%). Sedangkan kasus  yang  paling  sedikit  adalah  kasus penyakit  kulit  kelamin  sejumlah  5  pasien (0,56%), dan kasus penyakit jiwa sejumlah 1 pasien  (0,11%),  sebagaimana  terlihat  pada Gambar 4.
Gambar 1. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Cara Keluar Gambar 2. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Jenis Kelamin Gambar 3. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Kelompok Umur Gambar 4. Distribusi Pasien Jamkesmas  Menurut  Kelompok  Kasus Penyakit
1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
dalam obsgyn bedah
saraf anak paru
THT Mata Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kelompok umur, terbanyak
terbanyak yaitu kelompok umur 40-49 tahun sejumlah 150 pasien (16,87%) dan kelompok  umur  30-39  tahun  sejumlah  148 pasien (16,65%). Sedangkan kelompok umur dengan  jumlah  pasien  yang  paling  sedikit adalah  kelompok  umur  90-100  tahun sejumlah  4  pasien  (0,45%). Hal  ini  terlihat pada Gambar 3.
Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kasus  atau  jenis  penyakit,    kasus  terbanyak yaitu  kasus  penyakit  dalam sejumlah  382 pasien  (42,97%),  kasus  penyakit  kebidanan dan  kandungan  (obsgyn)  sejumlah  150 pasien  (16,87%),  kasus  penyakit  bedah sejumlah  148  pasien  (16,65%). Sedangkan kasus  yang  paling  sedikit  adalah  kasus penyakit  kulit  kelamin  sejumlah  5  pasien (0,56%), dan kasus penyakit jiwa sejumlah 1 pasien  (0,11%),  sebagaimana  terlihat  pada Gambar 4.
Gambar 1. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Cara Keluar Gambar 2. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Jenis Kelamin Gambar 3. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Kelompok Umur Gambar 4. Distribusi Pasien Jamkesmas  Menurut  Kelompok  Kasus Penyakit
4
1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
dalam obsgyn bedah
saraf anak paru
THT Mata Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kelompok umur, terbanyak terbanyak yaitu kelompok umur 40-49 tahun sejumlah 150 pasien (16,87%) dan kelompok  umur  30-39  tahun  sejumlah  148 pasien (16,65%). Sedangkan kelompok umur dengan  jumlah  pasien  yang  paling  sedikit adalah  kelompok  umur  90-100  tahun sejumlah  4  pasien  (0,45%). Hal  ini  terlihat pada Gambar 3.
Pasien Rawat Inap Jamkesmas menurut kasus  atau  jenis  penyakit,    kasus  terbanyak yaitu  kasus  penyakit  dalam sejumlah  382 pasien  (42,97%),  kasus  penyakit  kebidanan dan  kandungan  (obsgyn)  sejumlah  150 pasien  (16,87%),  kasus  penyakit  bedah sejumlah  148  pasien  (16,65%). Sedangkan kasus  yang  paling  sedikit  adalah  kasus penyakit  kulit  kelamin  sejumlah  5  pasien (0,56%), dan kasus penyakit jiwa sejumlah 1 pasien  (0,11%),  sebagaimana  terlihat  pada Gambar 4.
Gambar 1. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Cara Keluar Gambar 2. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Jenis Kelamin Gambar 3. Distribusi Pasien Jamkesmas Menurut Kelompok Umur Gambar 4. Distribusi Pasien Jamkesmas  Menurut  Kelompok  Kasus Penyakit

## UJI Hipotesis

## Tabel 1. Hasil Uji Statistik
Tabel  1  menunjukkan bahwa  dari  276 data pada tarif riil dan tarif paket INA-CBG, terdapat  perbedaan  rata-rata  (mean)  tarif  riil (Rp  1.561.258,1)  dengan mean tarif  paket INA-CBG (Rp 2.664.496,7). Selain itu, juga terlihat  perbedaan  pada  minimum  tarif  riil (Rp 191.775,00) dan maksimum tarif riil (Rp 22.500.175,00)  dengan  minimum  tarif  paket INA-CBG  (Rp  794.933,00)  dan  maksimum tarif  paket  INA-CBG  (Rp  10.024.361,00). Sedangkan pada standar deviasi tarif riil dan tarif  paket  INA-CBG    juga  terdapat perbedaan,  yaitu  sebesar  Rp  1.759.288,36 pada tarif riil dan Rp 1.527.333,68 pada tarif paket  INA-CBG.  Tabel  tersebut  juga menunjukkan perbedaan yang secara statistik  signifikan  pada  tarif  riil  dan  tarif paket  INA-CBG  (p  <  0,001),  serta  nilai  uji Wilcoxon = 10,81. Faktor  penyebab Perbedaan Tarif Riil dengan Tarif Paket INA-CBG
Hasil  wawancara  dengan  petugas Verifikator adalah sebagai berikut : Tarif  riil  dihitung  per  rincian  jenis pelayanan,  dalam  hal  ini  standar  tarifnya sudah  ditentukan  dalam  Peraturan  Daerah.
Sedangkan tarif INA-CBG dihitung berdasarkan  akumulasi  atau  penggabungan
kode  diagnosis  dan  kode  prosedur/tindakan ke dalam  sebuah  kode  CBG  yang  standar tarifnya  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Pusat
Lama  Dirawat  (Length  of  Stay)  juga turut  mempengaruhi  perbedaan  tarif  riil dengan  tarif  paket  INA-CBG.  Hal  tersebut dikarenakan  Lama  Dirawat  pada  tarif  riil dihitung  per  hari,  sehingga  semakin  lama pasien dirawat semakin besar pula biayanya. Sedangkan  pada  INA-CBG  Lama  Dirawat sudah  ditentukan  standarnya,  sehingga meski  pasien  dirawat lama ataupun sebentar tarifnya akan tetap sesuai kode diagnosis dan kode prosedurnya
Penghitungan  tarif  pada  INA-CBG menggunakan  alat  bantu  berupa software yang  telah  ditentukan  oleh  Kementerian Kesehatan, sehingga keluaran tarifnya sudah pasti  sesuai database yang  telah  ditetapkan. Namun pada penghitungan tarif riil di RSUD Kabupaten  Sukoharjo  belum  menggunakan alat  bantu software secara  efektif,  sehingga dimungkinkan  untuk  terjadi human  error ketika mengentri tarif riil.
Ketepatan  pengodean  diagnosis  dan prosedur akan mempengaruhi ketepatan tarif pada  INA-CBG,  dengan  demikian  jarak perbedaan tarif  riil  dengan  tarif  INA-CBG juga akan ditentukan oleh ketepatan pengodean. RSUD  Kabupaten  Sukoharjo  belum memiliki clinical pathway, sehingga pemberian  pelayanan  kesehatan  pada  pasien dengan kasus yang sama dapat berbeda-beda pada  tiap  dokter  yang  menanganinya. Misalnya  pada  acuan  lama  pasien  dirawat,
Deskripsi Tarif Riil Tarif Paket INA-CBG N Mean Minimum Maksimum Standar Deviasi 276 1.561.258,1 191.775 22.500.175 1.759.288,36 276 2.664.496,7 794.933 10.024.361 1.527.333,68 Wilcoxon P = 10,81 < 0,001
pemberian  obat-obatan,  pemberian  tindakan medis maupun pemeriksaan penunjang

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  statistik  diperoleh informasi  bahwa  terdapat  perbedaan  yang secara statistik signifikan antara tarif riil dan tarif  paket  INA-CBG  pada  pembayaran klaim  Jamkesmas  pasien  rawat  inap  di RSUD  Kabupaten  Sukoharjo  (p  =  0,001). Selain  itu  juga  terdapat  perbedaan  rata-rata (mean)  tarif  riil  (Rp  1.561.258,1)  dengan
mean tarif paket
INA-CBG (Rp 2.664.496,7). Hasil penelitian hampir serupa juga  disampaikan  oleh  Sugeng  (2010),  yang menyatakan  bahwa  ada  perbedaan  yang secara  statistik  signifikan  pada  biaya pelayanan  kesehatan  pasien  Diare  Infeksius dengan  sistem  pembayaran  INA  DRG  dan non  INA  DRG  di  RSUP  Dr.  Sardjito Yogyakarta  (p  =  0,001).  Hasil  penelitian Sugeng  memiliki  persamaan  dengan  yang dihasilkan  oleh  peneliti,  yaitu  sama-sama menemukan perbedaan antara pemberlakuan tarif riil dan tarif paket.
Perbedaan  tersebut  dapat  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Menurut  Thabrani (2011),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi biaya  kesehatan  yaitu  komponen  inflasi biaya  rumah  sakit,  kebijakan  pemerintah, pembayar  pihak  ketiga  (asuransi),  maupun tenaga kesehatan sendiri. Sedangkan menurut  Cleverly  (1997),  ada  empat  cara utama secara teknis agar biaya untuk sistem pembayaran  paket  (Cased  Base  Groups) dapat dikurangi, yaitu:
1. Mengurangi  harga  yang  dibayar  untuk sumber daya/input;
2. Mengurangi lama dirawat pasien;
3. Mengurangi  intensitas  pelayanan  yang disediakan;
4. Meningkatkan efisiensi produksi.
Demikian  halnya  perbedaan  tarif  riil
dengan tarif paket INA-CBG pada pembayaran  klaim  Jamkesmas  pasien  rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo yang di antaranya  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan standar  tarif  yang  diterapkan,  lama  dirawat, keberadaan software,  ketepatan  pengodean diagnosis/prosedur,  serta  ketiadaan clinical pathway.  Hal-hal  yang  melatarbelakangi perbedaan  tarif  riil  dengan  tarif  paket tersebut  secara  garis  besar  sejalan  dengan yang  telah  disampaikan  oleh  Cleverly dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Perbedaan  standar  tarif  riil  dengan tarif INA-CBG
Pada  perbedaan  tarif  riil  dengan  tarif paket  INA-CBG  di  RSUD  Kabupaten Sukoharjo,  tarif  riilnya  dihitung  per  rincian jenis  pelayanan,  dalam  hal  ini  standar tarifnya  sudah  ditentukan  dalam  Peraturan Daerah.  Sedangkan  tarif  INA-CBG  dihitung berdasarkan  akumulasi  atau  penggabungan kode  diagnosa  dan  kode  prosedur/tindakan ke  dalam  sebuah  kode  CBG  yang  standar tarifnya  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Pusat  (Centre  for  Casemix Kemenkes RI). Perbedaan  tarif  terlihat  begitu  jelas  karena pada  dasarnya  standar  tarif  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  jauh  lebih rendah  dibanding  standar  tarif  paket  INA- CBG  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah
Pusat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  penentuan standar  tarif  riil  (Perda)  disesuaikan  dengan kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
Perbedaan  standar  tarif  ini  akhirnya turut mempengaruhi nominal tarif pelayanan kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Sukoharjo yang rata-ratanya jauh lebih rendah dibanding nominal klaim Jamkesmas menggunakan  tarif  paket  INA-CBG.  Oleh karena  itu,  peluang  RSUD  Kabupaten Sukoharjo  untuk  memperoleh  keuntungan (surplus)  dari  selisih  tarif  riil  dengan  tarif paket  INA-CBG  juga  semakin  besar. Perolehan  keuntungan  tersebut  dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo  karena  rumah  sakit  berstatus milik Pemerintah Daerah.

## 2. Perbedaan Lama Dirawat
Lama  Dirawat  (Length  of  Stay)  juga turut  mempengaruhi  perbedaan  tarif  riil dengan  tarif  paket  INA-CBG.  Hal  tersebut dikarenakan Lama  Dirawat  pada  tarif  riil dihitung  per  hari,  sehingga  semakin  lama pasien dirawat semakin besar pula biayanya. Sedangkan  pada  INA-CBG  Lama  Dirawat sudah  ditentukan  standarnya,  sehingga meski  pasien  dirawat lama ataupun sebentar tarifnya akan tetap sesuai kode diagnosis dan kode prosedurnya.
Menurut  Cleverly  (1997),  salah  satu cara  agar  biaya  untuk  sistem  pembayaran paket  (Cased  Base  Groups)  dapat  dikurangi yaitu  dengan  mengurangi  lama  dirawat pasien. Sementara itu menurut Sudra (2009), dari  aspek  medis semakin  panjang  Lama Dirawat  maka  dapat  menunjukkan  kualitas
kinerja  medis  yang  kurang  baik  karena pasien  harus  dirawat  lebih  lama  (lama sembuhnya). Sebaliknya, bila Lama Dirawat semakin  pendek  dapat  diambil  pengertian bahwa  kualitas  kinerja  medis  baik.  Namun di  sisi  lain,  pendeknya  Lama  Dirawat  juga dipengaruhi  oleh  cara  keluar  pasien  yang menurut  Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan Kesehatan  (2010)  terbagi  ke  dalam  lima kategori,  yaitu  sembuh,  rujuk,  meninggal, pulang paksa, dan lain-lain.
Pada aspek ekonomis, semakin panjang Lama  Dirawat  berarti  semakin  tinggi  biaya yang  nantinya  harus  dibayar  oleh  pasien (pihak  pembayar)  dan  diterima  oleh  rumah sakit.  Hal  tersebut  hanya  berlaku  pada  tarif riil  saja,  sedangkan  pada  tarif  paket  INA- CBG panjang atau pendeknya Lama Dirawat tidak  berpengaruh  terhadap  besarnya  biaya. Berdasarkan pengertian tersebut, jika RSUD Kabupaten  Sukoharjo  mampu  mengatur pemberian pelayananan (dalam hal ini Lama Dirawat)  secara  efektif  dan  efisien  maka memperbesar  peluang  terjadinya  selisih (surplus)  antara  tarif  riil  dengan  tarif  paket INA-CBG.

## 3. Keberadaan software
Penghitungan  tarif  pada  INA-CBG menggunakan  alat  bantu  berupa software yang  telah  ditentukan  oleh  Kementrian Kesehatan, sehingga keluaran tarifnya sudah pasti  sesuai database yang  telah  ditetapkan berdasarkan  pengelompokan  per  kasus (gabungan  dari  kode  diagnosis  dan  kode prosedur).  Sedangkan  pada  penghitungan tarif  riil  di  RSUD  Kabupaten  Sukoharjo belum  menggunakan  alat  bantu software
secara  efektif,  sehingga  dapat  terjadi human error ketika  mengentri  tarif  riil  karena
membutuhkan ketelitian tinggi untuk menghitung  tarif  riil  yang  terperinci  pada setiap pelayanan kepada pasien (tarif kamar, dokter,
pemeriksaan penunjang, laboratorium, obat, alat medis habis pakai).
4. Ketepatan pengodean diagnosis
Ketepatan  pengodean  diagnosis  dan prosedur akan mempengaruhi ketepatan tarif pada software INA-CBG,  dengan  demikian jarak  perbedaan  tarif  riil  dengan  tarif  INA- CBG  juga  akan  ditentukan  oleh  ketepatan pengodean.  Ketika  pengodean  tepat  serta penentuan  diagnosis  primer  dan  sekunder juga tepat,  maka tarif  paket  INA-CBG  yang muncul  juga  tepat  sesuai  dengan  derajat keparahan (severity level) dari kode diagnosis  dan  prosedur.  Namun  ketika pengodean tidak
tepat, kemudian mengakibatkan derajat keparahan yang tidak tepat,  maka  tarif  paket  INA-CBG  yang muncul pun tidak tepat pula. Hal itulah yang disebut  dengan upcoding (menaikkan  kode pada  derajat  keparahan  yang  lebih  tinggi) yang  semakin  memperbesar  selisih  antara tarif  riil  dengan  tarif  paket  INA-CBG. Sedangkan  ketepatan  pengodean  diagnosis sendiri  sangat  dipengaruhi  oleh  ketepatan dan  kelengkapan  penulisan  diagnosis  oleh dokter  pada  berkas  klaim  Jamkesmas. Sebagai  langkah  pengendalian/pengawasan terhadap ketepatan pengodean, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian  Kesehatan  RI  telah  membekali Verifikator  Independen  Jamkesmas  dengan software, namun tetap
dibutuhkan
pengetahuan terhadap pengodean agar upcoding dapat diantisipasi.
5. Ketiadaan clinical pathway RSUD  Kabupaten  Sukoharjo  belum memiliki clinical pathway, sehingga pemberian  pelayanan  kesehatan  pada  pasien dengan kasus yang sama dapat berbeda-beda pada  tiap  dokter  yang  menanganinya. Misalnya  pada  acuan  lama  pasien  dirawat, pemberian  obat-obatan,  pemberian  tindakan medis  maupun  pemeriksaan  penunjang.  Hal tersebut  juga  mengakibatkan  pemberian pelayanan  kepada  pasien  kurang  terkendali, bisa  berlebihan  atau  justru  pelayanan  yang diberikan  tidak  relevan  dengan  penyakit yang  diderita  pasien  karena  ketiadaan standar pemberian pelayanan kesehatan.
Menurut  pernyataan  yang  tertuang dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Jamkesmas Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan Kementrian  Kesehatan  RI  (2010),  bahwa biaya  jasa  medis/jasa  pelayanan  ditetapkan Direktur  RS  setinggi-tingginya  44%  atas biaya  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan. Jasa  medis/jasa  pelayanan  tersebut  meliputi biaya  untuk  pemberi  pelayanan  dalam rangka  observasi,  diagnosis,  pengobatan, tindakan  medis,  perawatan,  konsultasi, visite,  dan/atau  pelayanan  medis  lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, ketiadaan clinical pathway
memiliki pengaruh  besar  terhadap  selisih  antara  tarif riil dengan tarif paket INA-CBG.
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh Cleverly  (1997),  cara  agar  biaya  untuk
sistem  pembayaran  paket  (Cased  Base Groups)  dapat  dikurangi,  yaitu  dengan mengurangi  harga  yang  dibayar  untuk sumber daya/input, mengurangi lama dirawat pasien, mengurangi intensitas pelayanan yang disediakan, serta meningkatkan efisiensi produksi/pelayanan.
Pada pernyataan dalam Pedoman Pelaksanaan  Jamkesmas  (2010),  bahwa  jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan Direktur RS setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  secara  tidak langsung dapat memotivasi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk
memperoleh  jasa  medis/jasa  pelayanan sebanyak  mungkin,  terlebih  lagi  dengan ketiadaan clinical  pathway sebagai  sarana pengendali dan standar pemberian pelayanan kesehatan.  Hal  ini  sepintas  dapat  merugikan pihak  pasien  dari  segi  kualitas  pelayanan kesehatan  yang  diterima,  maupun  pihak penyelenggara  program  Jamkesmas  dalam hal pertanggungjawaban luncuran dana yang telah  diberikan  kepada  rumah  sakit.  Jadi keberadaan clinical  pathway merupakan suatu  kebutuhan  mendasar  agar  tenaga medis  (terutama  dokter)  memiliki  landasan
dan
dapat mempertanggungjawabkan pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada pasien.

## SIMPULAN
1. Terdapat perbedaan yang secara statistik  signifikan  antara  tarif  riil  dan tarif paket INA-CBG pada pembayaran klaim  Jamkesmas  pasien  rawat  inap  di
RSUD Kabupaten  Sukoharjo  (p  = 0,001) 2. Terdapat perbedaan yang secara statistik  signifikan  antara  tarif  riil  dan tarif paket INA-CBG pada pembayaran klaim  Jamkesmas  pasien  rawat  inap pelayanan  Penyakit  Dalam  (p  =  0,001) serta  pelayanan  Bedah  (p  =  0,001)  di RSUD Kabupaten Sukoharjo
3. Tidak  terdapat  perbedaan  yang  secara statistik  signifikan  pada  pembayaran klaim  Jamkesmas  pasien  rawat  inap pelayanan  Obsgyn  (p  =  0,191)  di RSUD Kabupaten Sukoharjo
4. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan  tarif  riil  dengan  tarif  klaim Jamkesmas  paket INA-CBG  pada pelayanan  pasien  rawat  inap  di  RSUD Kabupaten Sukoharjo, antara lain:
a. Perbedaan  standar  tarif  riil  dengan tarif INA-CBG;
b. Perbedaan  Lama  Dirawat  (Length of Stay);
c. Keberadaan software;
d. Ketepatan pengodean diagnosis;
e. RSUD Kabupaten Sukoharjo belum memiliki clinical pathway.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  Eko.  2002. Biostatistika  untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Cleverly,  William.  1997. Essentials  of Health Care Finance, Fourth Edition. Maryland: Aspen Publishers Inc.

## Horton,  Loretta.  2007. Calculating  and
Reporting  Healthcare  Statistics. USA: AHIMA.
Hazelwood, Anita dan Venable, Carol. 2007. Reimbursement Methodologies, dalam  Johns,  Merida  .L,  editor. Health  Information  Technology  an
Applied Approach Chapter 7. USA:
AHIMA.
Hazelwood, Anita dan Venable, Carol. 2006. Reimbursement Methodologies, dalam  Latour,  Kathleen  .M,  dan Eichenwald-Maki,  Shirley,  editor. Health  Information  Management Concepts,  Principles,  and  Practice Chapter 14. USA: AHIMA.
Jamaluddin,  Bakhuri.  2010. Kapita  Selekta Jaminan  Kesehatan  Masyarakat 2010. Banten: CV Media Medika.

## Murti,  Bhisma.  2010. Desain  dan  Ukuran
Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Notoatmodjo,  Soekidjo.  2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugrahani, Farida. 2002. Metodologi
Penelitian  Kualitatif,  Teori  dan Aplikasi. Surakarta: UNS Press. Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan. 2008. Jaminan Kesehatan Masyarakat.  Diunduh  30  Agustus 2010. http://www.ppjk.depkes.go.id . Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan. 2010. Pedoman Pelaksanaan
Jaminan  Kesehatan  Masyarakat 2010. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. Pusat  Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan. 2011. Kurikulum dan Modul Pelatihan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas 2011. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. Riwidikdo, Handoko. 2008. Statistik Kesehatan. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press. Sabarguna,  Boy  .S.  2006. Sistem  Bantu Keputusan untuk Quality Management. Yogyakarta: Konsorsium RS Islam Jateng-DIY. Sudra,  Rano  Indradi.  2009. Statistik  Rumah Sakit  dari  Sensus  Pasien  dan
Grafik Barber-Johnson hingga Statistik  Kematian  dan  Otopsi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugeng.  2010. Analisis  Lama  Rawat  dan Biaya  Pelayanan  Kesehatan  pada Sistem  Pembayaran  INA  DRG  dan
Non  INA  DRG  di  RSUP  Dr. Sardjito
Yogyakarta. [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan UMS. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: CV Alfabeta. Thabrani, Hasbullah. 2011. Sistem Pembayaran  Fasilitas  Kesehatan. Dalam Hatta (ed.). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press.