____________________ Korespodensi :
Magister  Ilmu  Administrasi,  Universitas  Indonesia,  Gedung  M  Lantai  2,  Komplek  FISIP,  Jl.  Prof.  DR.  Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 1642. Email: sebastian.irvan@gmail.com

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690
Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur
Irvan Sebastian Iskandar 1 , Teguh Kurniawan 2 1,2 Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Dikirimkan: 30 April 2020 Direvisi: 15 Mei 2020 Diterbitkan: 30 September 2020

## Pendahuluan
osisi badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tiga konfigurasi kepentingan dan pengaruh, bukan hanya pemerintah saja, tetapi sekaligus pasar dan juga publik (Anita, 2017; Yeung, 2005). Tidak terkecuali bagi BUMN di Indonesia
yang  berbisnis  sekaligus  mendapat  tugas  kewajiban  pelayanan  publik  sesuai  dengan undang-undang.  Menuntut  organisasi  ini  harus  bisa  dikelola  secara  profesional. Sebagaimana pentingnya mereka mengambil peran menjadi salah satu bagian sejarah suatu negara  dalam  bentuk  kemandirian  ekonomi  dan  identitas  politik  nasional,  membangun kekuatan  pertahanan  negara,  dan  penciptaan  re-distribusi  sosial  dari  modal  yang P

## INTISARI
Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah laporan gratifikasi  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  di  Indonesia  menempati  urutan  kedua  terbanyak  setelah lembaga  eksekutif.  Kasus  gratifikasi  merupakan  tindakan  kecurangan  yang  sebenarnya  bisa  menjerat pelaku sebagai bentuk tindakan korupsi. Perbuatan gratifikasi tidak boleh lagi dianggap remeh layaknya perbuatan korupsi lainnya. Untuk itu, butuh penjelasan yang mendalam guna menguraikan terjadinya tindakan ini. Dengan metode kualitatif yang dipadukan dengan penggunaan faktor-faktor penyebab pada teori motif kecurangan, tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa gratifikasi terjadi. Sayangnya, meski dilarang dan ada ancaman hukuman pidana korupsi, praktik ini masih kerap diterima dan terjadi oleh para  penyelenggara  negara  yang  ada  di  BUMN.  Hasilnya,  ada  beberapa  faktor  yang  dominan  yang menyebabkan  terjadinya  praktik  ini,  diantaranya  faktor  tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi,  dan kapabilitas yang menjadi sebab bagi seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan kecurangan tersebut.

## KATA KUNCI
BUMN; gratifikasi; kecurangan; korupsi; teori motif
dikumpulkan kembali yang berpangkal untuk kesejahteraan warga negaranya (Huat, 2016; Kankaanpää, Oulasvirta, & Wacker, 2014; Putniņš, 2015).
Ketika  BUMN  di  Indonesia  semakin  besar  porsi  perannya  dalam  perekonomian negara,  dan  sekaligus  mendapatkan  tugas  kewajiban  pelayanan  publik  sesuai  amanah undang-undang. Dalam praktik berbisnisnya, tidak jarang mereka (pegawai dan pimpinan) menghadapi aktivitas dilematis berupa menerima sebuah gratifikasi yang biasanya lazim diterima dalam kegiatan bisnis. Padahal pegawai dan pimpinan perusahaan negara, dalam posisinya  adalah  termasuk  sebagai  salah  satu  penyelenggara  negara.  Mereka  bekerja berkaitan  dan  dekat  dengan  fasilitas  beserta  uang  dari  negara  di  dalamnya.  Sementara, apabila ongkos gratifikasi oleh seorang pemberi dimasukkan sebagai biaya atau variabel tambahan  dalam  sebuah  produknya.  Dikhawatirkan  akan  berpotensi  menimbulkan kerugian negara karena harga barang/jasa yang dibeli dengan menggunakan uang publik bisa menjadi lebih mahal, atau yang lebih parah, terjadinya sebuah keputusan yang tidak objektif  karena  timbul  sebuah  konflik  kepentingan  atau  terpengaruh  karena  terjadinya suap.
Bentuk  gratifikasi  memang  sama  seperti  suap,  tetapi  tidak  memerlukan  beban pembuktian  atau  berupa  niat  intens  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  sebuah keputusan Association of Certified Fraud Examiners (Manual, 2011). Apabila diilustrasikan dalam sebuah pohon kecurangan (fraud tree) , gratifikasi merupakan salah satu perilaku dari rantingnya sebuah tindakan kecurangan. Lebih tepat dan spesifiknya merupakan cabang yang masuk dalam kategori sebagai tindakan korupsi, dan bisa menjerat seorang pelaku ke dalam pasal tindak pidana korupsi. Dalam proses peradilan pidana korupsi, jika beberapa kriteria dan kondisi tertentu bisa terpenuhi serta terbukti. Gratifikasi-pun dapat berubah dianggap menjadi sebuah suap (Pasal 12B UU No. 20/2000 jo. UU No. 31/1999).
Gratifikasi menurut pandangan  Santoso (2011) adalah: (1) Sebagai upaya menanam jasa kepada seseorang dengan jabatan dan pengaruh; (2) Merupakan bentuk pemberian yang  bisa  diberikan  kapan  saja  tanpa  ada  syarat  atau  janji  terlebih  dahulu  sebagai komitmen;  (3)  Bisa  diberikan  kapan  saja,  pada  saat  sedang  berlangsung  maupun  telah selesai  mendapatkan  pelayanan  atau  keuntungan;  (4)  Pemberian  bisa  dilakukan  tanpa pamrih (gratifikasi positif) maupun dengan pamrih (gratifikasi negatif). Empat poin tersebut memang menjadi dilema tersediri bagi penerimanya, tetapi apabila tindakan tersebut jika tidak  diberikan  batas,  dikelola,  dan  ditindak.  Dikhawatirkan  amat  berisiko  mengarahkan kepada tindakan kecurangan yang lebih destruktif lainnya karena berupaya menanam jasa dan  pengaruh  pada  waktu  kapan-pun.  Sehingga  menurut  Association  of  Certified  Fraud Examiners Manual (2011) tindakan koruptif ini memiliki sebutan sebagai “Illegal Gratuities.” Hasil laporan pada tabel di bawah menunjukkan, perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD (badan usaha milik daerah) menempati urutan terbanyak kedua dalam
perihal laporan gratifikasinya. Jumlahnya mengalahkan laporan dari instansi tinggi negara bidang  legislatif  dan  yudikatif.  Bisa  dibayangkan  dari  banyaknya  laporan  gratifikasi  yang diterima  oleh  BUMN/BUMD  tersebut.  Jika  tidak  adanya  kesepahaman,  keseriusan,  tidak berjalan pengelolaan atau tidak dilaporkan untuk menggugurkan sanksi hukumnya sesuai peraturan UU Tindak Pidana Korupsi. Pasti akan ada banyak para pegawai dan pimpinan bisnis milik negara yang akan terjerat dalam kasus pidana korupsi pada sektor bisnis akibat sebuah  pemberian  ilegal  ini.  Terkumpul  sejumlah  laporan  gratifikasi  dari  Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut.
Tabel 1. Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Instansi
No.  Instansi Jumlah Laporan Gratifikasi (per tahun) 2015  2016  2017  2018 2019 1 Eksekutif * 658 1.136  789 1.476 1.806 2 Badan Usaha Milik Negara/Daerah  805 731 772 717 598 3 Legislatif (MPR/DPR, DPD & DPRD)  25 20 15 35 8 4 Yudikatif 16 7 259 11 16 5 Lembaga Independen 69 54 9 108 92 6 Swasta/privat - - 1 2 3 Total penerimaan 1.573  1.948  1.845  2.349 2.523
Sumber : Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah penulis.
Keterangan:  *Termasuk    Kepresidenan,  Kementerian  Negara,  LPNK,  Lembaga  ekstra  struktural,  Lembaga  setingkat kementerian, Pemerintah daerah.
Salah  satu  contoh  kasus  gratifikasi  yang  terseret  ke  ranah  pidana  karena  tidak dilaporkan  dan  akhirnya  berhasil  di  usut.  Adalah  kasus  gratifikasi  BUMN  PT  Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pelaku yang merupakan salah satu mantan direktur perusahaan yang  mendapatkan  jerat  dakwaan  pasal  gratifikasi,  kemudian  berkembang  menjadi dakwaan  suap  dan  pencucian  uang  dengan  melibatkan  perusahaan  multinasional  dan kawan  dekatnya  sebagai  perantara  dalam  proyek  pengadaan  barang  perusahaan (Kompas.com, 2020).
Sejalan juga dengan fakta yang ditemukan kalau suap, yang dimungkinkan berawal mula dari mewajarkan sebuah gratifikasi, merupakan kasus korupsi yang kini paling banyak diusut  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2018).  Mereka  yang  terlibat  dan  menjadi terdakwa adalah seseorang dengan pengaruh, baik di sektor publik maupun sektor bisnis seperti BUMN. Kasus tersebut jelas mencoreng nama baik kredibilitas dan etika sebagai penyelenggara negara, apalagi pada sebuah perusahaan negara. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (menerima gratifikasi atau korupsi), ternyata bisa juga terjadi pada sebuah
perusahaan milik negara dan menjadi sebuah keperluan untuk segera direformasi (Zhao & Zhang, 2015).
Berangkat dari banyaknya kasus suap dan berdasarkan adanya rekapitulasi laporan penerimaan  gratifikasi  dari  BUMN  di  Indonesia.  Menjadi  sebuah  keperluan  untuk menguraikannya  lebih  lanjut.  Mengenai  motif  apa  saja  sebagai  alasan  yang melatarbelakangi sebuah gratifikasi menjadi lazim terjadi serta masih diterima oleh para penyelenggara negara yang ada di BUMN, dan mengapa menjadi sebuah keharusan bagi instansinya agar ikut melakukan pelaporan atas gratifikasi tersebut. Sebagai instansi milik negara  dengan  kegiatan  bisnis  yang  kini  dituntut  kesadaran,  kepatuhan  dan keikutsertaannya untuk mengatasi tindakan korupsi yang dilematis seperti  gratifikasi.
Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data,  konsep-konsep dan teori yang digunakan dalam artikel ini dilakukan melalui kajian kepustakaan berupa literatur  yang  berasal  dari  buku,  jurnal  penelitian  dan  dokumen  laporan  yang  berkaitan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).  Mengacu pada Gabrielian, Yang & Spice (2018) penulis melakukan analisis data ke dalam tiga proses aktivitas besar, yaitu; (1) Mereduksi data  untuk  diseleksi  agar  terpilih  informasi  dan  data  yang  relevan  untuk  disajikan;  (2) Menampilkan dan menyajikan data; dan terakhir (3) Menarik kesimpulan. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mengetahui situasi yang kini juga dihadapi oleh instansi di luar lingkup tiga instansi tinggi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

## Gratifikasi, Korupsi dan Motif Kecurangan
Association of Certified Fraud Examiners dalam pandangan Manual (2011) membagi sebuah kecurangan ke dalam tiga kelompok tindakan besar. Tindakan itu berupa korupsi, penggelapan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Gratifikasi atau illegal gratuities sebagai pembahasan pada artikel ini, merupakan salah satu perbuatan yang berada pada rumpun korupsi  bersamaan  dengan  suap,  konflik  kepentingan,  dan  pemerasan.  Korupsi  sendiri merupakan tindakan yang berkaitan sebagai aktivitas memberi/menerima agar seseorang mau  atau  tidak  mau  melakukan  sesuatu,  melanggar  aturan  formal,  menguntungkan  diri sendiri atau kelompoknya, dan dilakukan secara rahasia (Argandona, 2005).
Perbuatan gratifikasi terkadang bermakna sebagai sebuah pemberian yang bersifat sosial dan wajar dalam bermasyarakat. Tetapi pada perkembangannya berubah menjadi dilematis dan berbahaya manakala pemberian tersebut bertujuan mengincar ingatan baik sebagai  tabungan  jasa  di  masa  depan  kepada  seseorang.  Apalagi  kepada  mereka  yang berpengaruh  dan  bertugas  sebagai  penyelenggara  negara.  Meski  tidak  ada  niat  secara langsung dan sifatnya yang cenderung pasif, potensi dari perbuatan ini dapat memancing kerugian  yang  lebih  besar  karena  bisa  mengaburkan  nilai  keadilan  dan  objektivitas seseorang penerimanya. Dalam kacamata tindakan kecurangan, setidaknya perbuatan ini
telah  mencakup  beberapa  elemen  berupa  adanya  representasi  materi,  perbuatan  yang salah,  dilakukan  secara  sengaja,  dan  berpotensi  menimbulkan  kerusakan/kerugian (Albrecht,  Albrecht,  Albrecht,  &  Zimbelman,  2011).  Dengan  begitu  gratifikasi  disepakati menjadi salah satu bentuk kecurangan yang berbahaya dan terlarang, bagian dari bentuk korupsi.  Lebih  tepatnya  digunakan  untuk  membantu  sulitnya  dalam  pembuktian  sebuah tindakan suap (Santoso, 2011).
Bagai dua sisi mata uang koin, meski terlarang dan berbahaya, gratifikasi masih saja kerap terjadi dan bisa diterima sama halnya dengan suap. Gratifikasi bisa dipersamakan menjadi  sebuah  suap  apabila  pelaku  sebagai  penerima  terbukti  melakukan  sesuatu perbuatan yang berlawan dengan tugas atau kewajibannya (Jessica, 2015). Oleh karena itu, perbuatan  curang  ini  memerlukan  penjabaran  yang  tepat.  Soal  faktor  apa  saja  sebagai alasan  atau  penyebab  seorang  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  masih  kerap melakukan atau menerima tindakan tersebut.
Penelitian  dari  Satyoadi  (2015)  pada  lembaga  eksekutif  pemerintah  daerah, menunjukkan  kalau  sistem  pengendalian  internal  di  lembaga  tersebut  ternyata  belum terbukti efektif mencegah tindakan suap dan gratifikasi. Sistem pengendalian internal yang sudah berjalan hanya mampu mewujudkan keterandalan laporan keuangan saja. Kemudian penelitian dari Fathonah (2017) pada lembaga eksekutif kementerian menunjukkan, kalau gratifikasi sebetulnya dapat dikendalikan melalui upaya penguatan budaya kerja organisasi. Dengan tiga aspeknya yang terdiri dari tindakan pimpinan, pemeliharaan keteraturan gugus tugas, dan pengelolaan jejaring budaya. Di mana Ketiganya perlu diinternalisasikan secara serius dan didukung kuat oleh komitmen dari segala level pimpinannya. Terakhir,  adalah penelitian mengenai gratifikasi dan suap dari Mapuasari & Mahmudah (2018) bahwa hasil penelitiannya  menyebutkan  kalau  faktor  tekanan  dan  rasionalisasi  pada  motif  segitiga kecurangan  dan  ditambah  pembelajaran  dari  lingkungan.  Memberikan  pengaruh  pada keputusan  etis  individu  yang  menjadi  sebuah  konsensus  sosial  terhadap  penerimaan tindakan gratifikasi dan suap.
Melanjutkan apa yang dilakukan oleh Mapuasari & Mahmudah (2018) yang berhasil menjelaskan  tindakan  penerimaan  terhadap  gratifikasi  dan  suap  dengan mengategorikannya  sebagai  bentuk  kecurangan  ( fraud ).  Terjadinya  sebuah  penerimaan terhadap  gratifikasi  ternyata  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  teori  motif  segitiga kecurangan ( triangle fraud ) dari Cressey (1950) dan penelitian lanjutan yang dilakukan dari Dellaportas  (2013)  menjelaskan  bahwa  motif  segitiga  kecurangan  tersebut  memiliki  tiga faktor pendorong utama di dalamnya. Yaitu tekanan ( pressure ), kesempatan ( opportunity ), dan rasionalisasi ( rationalization) . Sebagai faktor-faktor yang membuat seseorang berani melawan norma dan etika yang berlaku pada organisasinya.
Pada perkembangannya teori motif segitiga kecurangan ini juga terus mengalami perbaikan, penajaman, dan penambahan. Berkembang menjadi sebuah teori motif berlian kecurangan (diamond  fraud) (Wolfe  &  Hermanson,  2004).  Dalam  teori  tersebut,  faktor kapabilitas ( capability ) menambahkan tiga faktor yang sudah ada lebih dulu sebelumnya pada teori motif segitiga kecurangan (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi). Sebagai salah satu  faktor  yang  dapat  mendorong  seseorang  pelaku  melakukan  perbuatan  curang. Sebagaimana faktor-faktor yang ada pada kedua teori kecurangan ini, tergambar sebagai berikut.

## Gambar 1. Motif Segitiga Kecurangan (A) dan Motif Berlian Kecurangan (B)
Dengan  menggunakan  faktor-faktor  yang  ada  pada  kedua  motif  kecurangan (Segitiga dan Berlian kecurangan), mengambil kondisi yang dihadapi, dan beberapa contoh kasus-kasus  gratifikasi  yang  pernah  menjerat  di  badan  usaha  milik  negara  di  Indonesia. Artikel ini akan mengulasnya lebih lanjut, dalam kaitannya mengapa para penyelenggara negara  masih  kerap  menerima  tindakan  gratifikasi  tersebut.  Menambahkan  atau melengkapi penelitian yang telah lebih dulu dilakukan dan berhasil dijelaskan dengan baik oleh  Mapuasari & Mahmudah (2018) penjelasan tindakan penerimaan terhadap gratifikasi dan suap dengan mengategorikannya sebagai bentuk kecurangan ( fraud) .

## Faktor Tekanan Sebagai Pendorong Dalam Perbuatan Gratifikasi
Faktor  tekanan  atau  insentif,  meski  berbeda  dalam  penamaan  istilah  pada  teori motif segitiga dan berlian kecurangan, keduanya sepakat mencantumkannya sebagai faktor konstruksi  utama  yang  menyebabkan  seseorang  berkomitmen  melakukan  korupsi  atau kecurangan. Secara lebih detail, berikut penjelasan dari Cressey (1950), Dellaportas (2013), Mapuasari & Mahmudah (2018) mengenai apa saja bentuk dari faktor tekanan tersebut.
Pertama, adalah tekanan bersifat finansial sebagai tekanan yang berkaitan dengan kondisi  keuangan  atau  keadaan  material  seseorang.  Tekanan  finansial  merupakan non- shareable problem, masalah yang tidak bisa terbagi kepada siapa-pun atau bersifat privat,
In ce nt ive s (P re ss ur e) Opportunity
Ra tio na liza tio n Ca pa bi lit y Sumber : Dellaportas, 2013; Wolfe dan Hermanson, 2004. Rationalization Opportunity Pressure (A) (B)
kecuali diri pelaku sendiri yang menyelesaikannya. Biasanya berupa sebuah tuntutan atau beban  untuk  memenuhi  gaya  hidup,  membiayai  kebutuhan  yang  mendesak  atau  tidak terduga  (sakit  atau  kecelakaan),  dan  mungkin  karena  terlibat  hutang  yang  harus  segera terbayar. Pada akhirnya persoalan tersebut berubah menjadi sebuah beban bagi mereka yang  mengalaminya  dan  tentu  mempengaruhi  kondisi  kesehatan  finansialnya.  Sehingga memantik  pelaku  untuk  tidak  segan  bertindak  tidak  etis,  dengan  menerima  pemberian menganggapnya sebagai sebuah “rezeki tidak terduga” yang datang dari sebuah gratifikasi.
Kedua,  adalah  tekanan  yang  bersifat  non-finansial.  Bentuk  tekanan  seperti  ini ternyata  muncul  berasal  dari  sifat  buruk  yang  menyebabkan  ketagihan,  tekanan pekerjaan/karier, dan situasi tertentu yang sedang dihadapi seseorang ( Mansor, 2015). Dari sifat buruk yang membuat kecanduan, apalagi menyentuh sifat konsumtif misalnya. Tidak heran ada banyak bentuk gratifikasi yang diberikan dan masih diterima sebagai hal “wajar” dalam keperluan ramah-tamah melalui pemberian fasilitas berupa rabat, seks/prostitusi, judi,  alkohol,  dan  narkoba  dalam  praktiknya.  Sementara  tekanan  terkait  dengan  alasan pekerjaan, gratifikasi digunakan sebagai cara untuk mendapatkan atau mempertahankan sebuah jabatan atau karier sesuai dengan kepentingannya. Caranya dengan menanam jasa kepada siapa saja (umumnya atasan atau orang yang lebih berpengaruh) yang menurutnya memiliki dan memberikan potensi keuntungan di masa yang akan datang.
Bentuk tekanan lainnya menurut Kranacher dalam Dorminey, Fleming, Kranacher, & Riley Jr (2012) yaitu Money, Ideology, Coercion dan Ego adalah empat hal lain yang melekat untuk menjelaskan faktor tekanan dalam perbuatan curang. Jika uang (money) merupakan kata lain dari tekanan finansial, maka Ideologi (ideology) memberi tekanan rasa percaya diri bagi individu untuk berpartisipasi. Sementara pemaksaan (coercion) adalah sebagai tekanan yang membuat individu ikut melakukan suatu perbuatan dengan cara ditarik paksa oleh lingkungan  sekitarnya  dalam  lingkaran  tindakan  yang  tidak  etis.  Terakhir,  adalah  ego sebagai  tekanan  akan  ketakutan  hilangnya  reputasi  individu  di  masyarakat  jika  tidak mengikuti  perbuatan  tersebut.  Pada  akhirnya  membuat  perilaku  menerima  gratifikasi menjadi sebuah hal yang lazim untuk dilakukan dalam praktiknya.
Memang cukup sulit mendeteksi dan menemukan contoh kasus gratifikasi secara langsung, khususnya dari aktivitas bisnis yang terjadi di lingkungan BUMN karena faktor tekanan.  Ini  karena  sifatnya  yang  internal,  menjadi  rahasia  yang  terkesan  ditutupi  oleh perusahaan, dan bahkan sangat personal menyangkut pribadi masing-masing individu. Bisa juga terjadi karena dimulai dari minimnya bukti, bisa terselesaikan secara internal-personal, dan lolos dari pengawasan aparat atau eksposur media sebagai pihak eksternal instansi. Secara  kesejahteraan,  gaji  atau  penghasilan  para  direksi  dan  komisaris  BUMN  juga mengalami  kenaikan  (Hutauruk,  Dina,  2018).  Begitu  pula  penghasilan  dan  tunjangan karyawan  BUMN  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  penghasilan  para  Aparatur  Sipil  Negara
(ASN)  pada  umumnya.  Kesulitan  ini  sama  halnya  ketika  hendak  membuktikan  gratifikasi yang berasal karena faktor tekanan non-finansial, dengan cara menerima fasilitas seks atau prostitusi,  yang  ternyata  eksis  dan  terjadi,  namun  terjadi  keterbatasan  untuk membuktikannya (Tirto.id, 2019).
Tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut seperti jual-beli, rekrutmen, dan promosi jabatan di lingkungan lembaga publik di pusat dan daerah (dinas dan badan usaha milik daerah)  yang  pernah  ditangani  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bisa  menjadi  salah  satu contohnya.  Seperti  kasus  mantan  Bupati  Klaten  Sri  Hartini,  mantan  Bupati  Nganjuk Taufiqurrahman,  Mantan  Bupati  Jombang  Nyono  Suharli,  dan  Mantan  Bupati  Cirebon Sunjaya sebagai kasus gratifikasi yang berujung menjadi suap. Pada kasus di tingkat lembaga publik tingkat pusat, gratifikasi yang baru-baru ini terjadi yaitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga  dan  Kementerian  Agama  (Kumparan.com,  2019).  Tekanan  yang  dialami  oleh pelaku umumnya datang karena adanya kebutuhan untuk membiayai gaya hidup yang naik karena telah menjadi pejabat, adanya pemenuhan kebutuhan finansial untuk pemilu yang mahal/mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan, dan membayar hutang budi kepada kelompok  pendukungnya.  Di  mana  seluruhnya  bercampur  dengan  sifat  dan  rasa  tidak pernah puas atau serakah manusia.
Dari  kasus-kasus  atau  fenomena  yang  berkaitan  dengan  modus  praktik  jual-beli, rekrutmen dan promosi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Bisa saja terbuka peluang secara tidak langsung dan terjadi replikasi modus yang sama di lingkungan BUMN. Apalagi sudah  menjadi  rahasia  umum  dan  sebuah  kritik  bagi  BUMN,  meski  dikelola  oleh  para profesional,  tetap  saja  ada  campur  tangan  pemerintah  yang  direpresentasikan  oleh kelompok  tertentu  (partai  politik)  yang  sedang  berkuasa.  Padahal  secara  prinsip,  para penyelenggara negara (seluruh level jabatan) yang berada pada instansi publik, di mana saja mereka bertugas termasuk BUMN, seharusnya tetap bertanggung jawab kepada publik dan tidak boleh takluk karena godaan dan dorongan yang berasal dari faktor tekanan semata.

## Gratifikasi yang Memanfaatkan Celah Sebagai Faktor Kesempatan
Gratifikasi  memang  memiliki  posisi  yang  dilematis  dan  abu-abu.  Sebab  posisinya berhimpit antara zona putih sebagai perilaku yang berkesesuaian dan zona hitam sebagai perilaku  kriminal  (Samociuk  &  Iyer,  2012) . Dalam  aktivitas  bisnis,  gratifikasi  sering  kali dianggap  normal  sebagai  hal  yang  biasa  dilakukan  kepada  relasi  bisnis  untuk  menjaga hubungan baik. Bentuknya berbagai macam (barang/jasa), melalui media apa saja, dan bisa diberikan di mana-pun serta kapan-pun.
Berawal  dari  sebuah  kelaziman,  bahkan  beberapa  berkedok  ramah-tamah  atau sebuah tanda terima kasih sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Sehingga banyak sekali yang luput untuk mengatur batasan yang ketat bagi aktivitas seperti ini karena dianggap bagian
dari adat dan budaya setempat di mana mereka melakukan bisnis. Padahal jika tidak diatur atau dikelola, membuat gratifikasi bisa bersembunyi dibalik kewajaran, mengakali sistem yang kemudian masuk sebagai faktor kesempatan.
Faktor kesempatan datang biasanya disebabkan karena kelemahan atau terjadinya in-efektivitas  dari  sebuah  sistem  tata  kelola  pengendalian  (internal  dan  risiko)  pada organisasi.  Termasuk  yang  melekat  pada  faktor  ini  adalah  tidak  adanya  sanksi/hukuman yang  membuat  jera  pelakunya.  Menurut  (Schuchter  &  Levi,  2016)  kalau  faktor  ini    akan terbuka lebar manakala sebuah organisasi kurang melakukan pantauan, tidak melakukan audit reguler, dan tidak memeriksa langkah apa saja yang harus diperbaiki dalam sebuah celah-celah  keamanan.  Padahal  bagi  seseorang  yang  berkomitmen  melakukan  gratifikasi maupun  bentuk  kecurangan  lain.  Pasti  telah  memahami  sebuah  kelemahan  dan  akan memanfaatkan  titik  celah  yang  ada  pada  sebuah  sistem  pengendalian/kontrol  internal organisasinya (Mansor, 2015).
Berkaitan dengan sebuah sistem, yaitu berupa pengendalian gratifikasi yang ada di BUMN.  Saat  ini  ternyata  dari  sekian  banyaknya  BUMN  dan  juga  termasuk  BUMD  di Indonesia, baru hanya 44,5% atau 65 perusahaan saja yang memiliki program implementasi pengendalian  gratifikasi  dalam  tata  kelolanya  (KPK,  2018).  Sangat  sedikit  dibandingkan jumlah  BUMN  yang  mencapai  142  instansi  dan  ribuan  BUMD  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Meski  adanya  peraturan  Menteri  BUMN  01/MBU/2011  yang  mewajibkan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ) dan melakukan program “BUMN Bersih”.
Faktor kesempatan lainnya juga muncul karena lemahnya pengawasan internal dan banyaknya pengawas di BUMN yang melakukan rangkap jabatan, yang akhirnya menjadi celah bagi para pejabatnya untuk korupsi. Akhirnya kini telah menjadi rahasia umum kalau para komisaris yang bertugas sebagai pengawas BUMN dipilih dengan dasar kepentingan politik  dan  tanpa  mempertimbangkan  kompetensi  (Kompas.id,  2019).  Besarnya  celah kelemahan  sebuah  sistem  pengawasan  dan  pengendalian  tersebut.  Hasilnya  bisa  kita tengok seperti kasus yang kini sedang menyeret direksi di PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, PT Pelindo II, PT PAL Indonesia dan PT Jasindo (Laluhu, 2019). Apalagi ditambah muncul  sebuah  kondisi  di  mana  suap,  sebagai  tindakan  yang  berkaitan  erat  dengan gratifikasi, di lingkungan swasta belum di atur. Seperti terjadi pada kasus yang menjerat Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia dan PT Navy Asra Sejahtera (Kompas.id, 2019). Tentu akan memberi lebih banyak lagi celah sebagai faktor kesempatan sebagai momentum kesuburan dan potensi bagi tindak korupsi dalam sebuah relasi bisnis antara kedua belah pihak.
Beberapa contoh pemberian gratifikasi lainnya adalah penerimaan dan pemberian dalam bentuk bermodus parsel atau tunjangan hari raya (THR) di saat momen idulfitri atau
acara keagamaan lainnya (Tirto.id, 2019). Para penyelenggara negara di BUMN hingga para aparatur sipil negara, sebagai penerima, biasanya jadi sasaran oleh mereka yang berperan sebagai rekan bisnisnya. Para pemberi gratifikasi memanfaatkan celah pada momen hari raya keagamaan sebagai perilaku yang berlaku umum pada masyarakat untuk menanam sebuah jasa. Maka dari itu, untuk menghindari jerat pidananya, tidak ada pilihan lain bagi para  penyelenggara  negara  untuk  berani  menolak  atau  melaporkannya  kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi maksimal 30 hari setelah menerimanya.

## Menetralkan Rasa Bersalah Menerima Gratifikasi Sebagai Faktor Rasionalisasi
Faktor rasionalisasi merupakan sebuah justifikasi individu terhadap sebuah perilaku yang  tergolong  tidak  etis  (Sandhu,  2016).  Proses  justifikasi  memerlukan  waktu  yang melibatkan akal, persepsi beserta pemahaman seseorang mengenai perilakunya. Sehingga seseorang  sebagai  pelaku  bisa  memutuskan  untuk  mau  dan  bisa  menerima, mempertimbangkan, dan dapat menetralkan rasa bersalahnya meski melakukan tindakan yang  salah.  Begitu  pula  apa  yang  terjadi  pada  diri  seseorang  yang  menetralkan  rasa bersalahnya ketika menerima sebuah gratifikasi. Anand, Ashforth, & Joshi (2004) dan Gault (2017)  menjabarkan  macam-macam  bentuk  rasionalisasi  yang  mungkin  salah  satu  atau lebih memenuhi pertimbangan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan, sebagai berikut:
1. Denial of responsibility ; Seseorang merasa kalau ini merupakan pilihan yang tidak bisa dihindarkan dan harus diterima/diikuti karena sistem yang terlanjur berjalan. Semua  orang  dilingkungan  menerima  gratifikasi,  maka  mau  tidak  mau  seseorang juga ikut menerimanya
2. Denial  of  injury; Seseorang  tidak  merasakan  potensi  yang  berbahaya  dari tindakannya. Semua akan berjalan baik-baik saja. Gratifikasi dianggapnya sebagai hadiah dan yang ada malah sebuah keuntungan yang bisa dinikmati.
3. Denial of victim; Seseorang tidak merasakan kerugian bagi pihak mana-pun karena tindakan  ini  dirasa  sama-sama  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Ini  karena keduanya merasa saling bersahabat dan relasi bisa terus terjaga untuk di masa yang akan datang.
4. Social  weighting; Seseorang  telah  melakukan  perbandingan  secara  sosial  secara selektif  saat  sebelum  maupun  sesudah  melakukan  tindakannya.  Membandingkan perilakunya dengan orang lain yang lebih parah dari tindakannya.
5. Appeal  to  higher  loyalties; Seseorang  melakukan  tindakan  karena  sebagai  upaya mengikuti standar nilai dan loyalitas yang lebih tinggi di atasnya. Ini menyangkut reputasi dan anggapan dirinya di mata masyarakat atau rekan kerjanya.
6. Balancing the ledger; Seseorang merasa kalau hal ini adalah pantas untuk dinikmati karena ada hasil kerja dan upaya keras mereka.
Ada  lagi  tiga  bentuk  proses  rasionalisasi  yang  dijabarkan  oleh  Gault  (2017)  serta Anand  et  al.  (2004)  sebagai  bentuk  pemahaman  secara  logis  atas  normalisasi  tindakan korupsi. Termasuk Jika dikaitkan dalam konteks gratifikasi, yaitu sebagai berikut; Pertama , adalah  proses  kooptasi  dengan  cara  berbagi  manfaat,  minat  dan  risiko  pada  tindakan korupsi yang dilakukan secara bersama (kelompok) sehingga hilang ambiguitas seseorang karena  tidak  lagi  bisa  membedakan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah; Kedua , inkremental atau tindakan awalnya diperkenalkan kepada seseorang secara bertahap atau menerima dari yang kecil, sampai akhirnya melakukan tindakan yang lebih besar dan sangat korup; Ketiga , adalah kompromi sebagai sikap berdamai dengan lingkungan organisasinya dan  berharap  konflik  bisa  segera  diatasi  karena  aturan/standar/norma  dalam  organisasi dianggapnya kini menjadi lebih fleksibel. Pada akhirnya, meski gratifikasi adalah perbuatan yang salah dan jelas melawan hukum. individu atau pelaku tetap saja melakukannya dengan terus mencari pembenaran dan tidak merasakan sebuah kesalahan.
Contoh  kasus  gratifikasi  yang  terjadi  karena  faktor  rasionalisasi  bisa  dilihat  pada kasus yang menjerat salah satu mantan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Alasan pertemanan dan loyalitas, sistem yang harus diikuti, dan tidak adanya korban yang merasa dirugikan  menjadi  justifikasi  perbuatan  tersangka.  Dalam  pengakuan  dan  pembelaannya tersangka  merasa  tidak  merugikan  keuangan  negara  atau  perusahaan,  mengakui  telah menerima  sejumlah  uang  karena  menganggap  pemberian  tersebut  adalah  berasal  dari temannya,  dan  merasa  tidak  enak  jika  menolaknya  (Kompas.com,  2020).  Tidak  berhenti disitu, keterangan dari saksi di persidangan kemudian semakin memperkuat kesalahannya. Saksi mengatakan bahwa beliau menganggap sistem whistle blowing akan membahayakan, dan  gratifikasi  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  bisnis  (Natalia,  2020).  Sehingga  ada beberapa  alasan  yang  melatarbelakangi  rasionalisasi  dari  kasus  gratifikasinya,  yang kemudian  berujung  menjadi  suap,  dan  bisa  meyakinkan  penegak  hukum  membuktikan kesalahannya dengan vonis delapan tahun penjara beserta denda (Nuralam, 2020).

## Menerima Gratifikasi dengan Memanfaatkan Jabatan Sebagai Faktor Kapabilitas
Faktor kapabilitas diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) pada teori motif kecurangan  berlian  ( fraud  diamond  theory ).  Kapabilitas  merupakan  kemampuan  yang dimiliki seseorang berkaitan dengan sifat, jabatan, posisi atau tugas yang sedang melekat pada  dirinya.  Potensi  pelanggaran  bisa  datang  ketika  seorang  pelaku  merasa  memiliki kewenangan  dan  bisa  melakukan  apa  saja  berkat  kedudukan  dan  kekuasaan  atau
jabatannya.  Terlebih  jika  ini  disadari  oleh  mereka  untuk  mengubah,  menghindari sistem/peraturan yang ketat, dan terdukung bertemu dengan faktor-faktor lainnya.
Seperti dalam hasil penelitian dari Rustiarini, Sutrisno, Nurkholis, & Andayani (2019) mengenai  kasus  kecurangan  dalam  pengadaan  barang/jasa  di  sektor  publik.  Hasil penelitiannya menunjukkan kalau faktor tekanan dan kesempatan pada seseorang dengan kapabilitas memberikan rasionalisasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam hal ini mereka yang mempunyai kapabilitas dan mengetahui ada sebuah kekurangan dalam sistem pengendalian internal organisasinya, atau bertemu dengan kesempatan, secara tidak sadar berpotensi akan melakukan berbagai jenis tindakan kecurangan dengan tenang dan tanpa adanya rasa takut atau bersalah.
Wolfe  &  Hermanson  (2004)  membagi  enam  elemen  penting  yang  melekat  pada faktor kapabilitas, yaitu; (1) Posisi atau jabatan yang sedang dilakoni oleh seseorang, lewat hal ini individu merasa memiliki kemampuan, kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan dari yang etis sampai tidak etis; (2) Kecerdasan, individu yang melakukan tindakan korupsi  merupakan  pribadi  yang  cukup  cerdas,  kreatif,  berpengetahuan  dan berpengalaman yang saling berkombinasi untuk mengakali sebuah sistem; (3) Percaya diri atau ego sebagai pengontrol situasi sekaligus bentuk kekuatan dan superioritas dalam diri; (4)  Memiliki  kemampuan  merayu/memaksa  yang  baik  atau  artinya  punya  daya  persuasi yang  tinggi;  (5)  Efektif  dalam  berbohong,  artinya  individu  tersebut  sangat  lihai  dalam menyembunyikan  sesuatu;  (6)  Tahan  terhadap  stres,  sebagaimana  orang  cerdas  dan memiliki jabatan yang tinggi, seseorang tentu memiliki daya tahan terhadap tekanan dan bisa tetap terlihat tenang.
Enam  elemen  pada  faktor  kapabilitas  ini  terdukung  dari  bukti  banyaknya  kasus- kasus yang menguatkannya. Dari banyaknya pelaku korupsi, termasuk kasus gratifikasi dan suap, yang berhasil diproses oleh penegak hukum. Adalah mereka yang menjabat sebagai kepala daerah, pejabat negeri di jabatan sipil dan yang paling utama terkait dengan tulisan ini adalah para pimpinan di perusahaan milik negara.
Dapat  dilihat  dari  sederet  daftar  pelanggaran  etik  yang  melibatkan  para  petinggi BUMN, seperti di antaranya: Direksi PT. PAL (Direktur utama, Kepala divisi Perbendaharaan, dan Direktur Keuangan), Direksi PT. Jasindo (Direktur Utama), Direksi PT. Krakatau Steel (Direktur Teknologi dan Produksi), Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Direktur Utama), Direksi  PT.  Angkasa  Pura  II  (Direktur  Keuangan),  Direksi  Perum  Perikanan  Indonesia (Direktur Keuanngan dan Direktur Operasional), Direksi PT. INTI (Direktur Utama) pada era Menteri  BUMN  2014-2019  (Cnbcindonesia.com,  2019).  Mereka  yang  tertangkap  adalah seorang pejabat tinggi di instansinya, berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan persuasi, dan tentu tahan terhadap stres berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan dan posisinya. Mereka  semua  adalah  pembuat  keputusan  atau  pemimpin  yang  memiliki  jabatan  pada
perusahaan  negara  dengan  bisnis  strategis  dan  beberapa  perusahaannya  bersinggungan dengan pelayanan publik. Selayaknya pejabat tinggi penyelenggara negara yang duduk di instansi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setidaknya sepanjang tahun 2014-2018, ada 56 orang  dari  BUMN,  termasuk  pimpinan  di  dalamnya  yang  ditangkap  karena  kasus  suap (Pramasta, 2019).
Mengenai faktor kapabilitas, harusnya bisa di ingat. Sebagaimana pasal-pasal yang ada pada UU No.31/1999 jo. UU No. 20/2001, sebetulnya sudah mengatur siapa saja dan dengan  jabatan  apa  saja  yang  seharusnya  wajib  patuh  melaporkan  atas  penerimaan gratifikasi.  Termasuk  pimpinan  dan  karyawan  BUMN  dan  BUMD  telah  tercantum  dalam peraturan tersebut. Dengan mengelola, mengatur dan melaporkan gratifikasi, maka hal ini berguna untuk melepas konflik kepentingan dan mengantisipasi kalau posisi mereka dapat berpotensi menjadi sasaran dari kejahatan korupsi. Itu semua tidak lain karena jabatan yang melekat  dan  pekerjaan  mereka  (karyawan  dan  pimpinan  BUMN)  berhubungan  dengan fasilitas  atau  uang  negara  di  dalamnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Dikhawatirkan  juga  karena  mereka,  pimpinan  dan  pegawai  BUMN/BUMD,  bisa  ikut terpengaruh dan melakukan bentuk tindakan kecurangan lainnya yang lebih destruktif atau koruptif.
Badan  usaha  milik  negara  di  Indonesia  sudah  saatnya  diselamatkan  dengan pemimpin  bisnis  dengan  etika  kepemimpinan  yang  menjunjung  dan  memainkan  peran penting dalam membina serta mempertahankan nilai integritas organisasi (van Eeden Jones & Lasthuizen, 2018). Oleh sebab, pemimpin bisnis milik negara adalah role model bagi para anggota  (karyawan)  serta  sebagai  cerminan  organisasinya.  Kemauan  politik  pimpinan sebagai pejabat yang berwenang di BUMN memberikan kepastian dan sangat menentukan sejauh mana organisasinya bisa menerapkan sistem antikorupsi. Supaya bisa memberikan salah satu wujud nyata yang sebenarnya dalam sebuah perolehan nilai indeks tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan berbisnis dengan integritas. Untuk mencapai apa yang semula dicita-citakan dan menjadi tujuan dengan adanya perusahaan milik negara.

## Penutup
Melalui  uraian  artikel  ini,  selain  menjawab  faktor  apa  saja  yang  membuat  masih terjadinya penerimaan terhadap gratifikasi oleh para penyelenggara negara. Memberikan sebuah kewaspadaan dan atensi bersama mengenai bahaya yang bisa timbul sesuai dengan kondisi  individu  yang  berpengaruh  atas  citra  pengelolaan  organisasi  bisnis  di  BUMN.  Di mana  faktor-faktor  yang  melekat  pada  individu  tersebut  memainkan  peranan  vital  yang menuntunnya  dalam  berlaku,  menilai/menimbang  salah  atau  benar,  menjaga  integritas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi. Pada akhirnya, dapat menjadi
catatan penting berkaitan dengan cara pengawasan internal dan pengelolaan gratifikasi di instansi mereka, secara organisasi, yang ternyata masih dianggap rentan atau lemah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan publik yang dijelaskan dalam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2011).
Dari laporan gratifikasi yang terkumpul dan beberapa kasus yang berujung menjadi tindak  pidana  korupsi  dan  pidana  suap  di  lingkungan  BUMN.  Gratifikasi  sudah  tentu merupakan sebuah tindakan yang berkonsekuensi. Dengan menempatkannya sebagai salah satu bentuk perbuatan kecurangan. Tidak ada jalan lain bagi korporasi milik negara supaya terus berusaha patuh mengendalikan dan memperkuat tata kelola organisasinya menjadi lebih yang baik. Jika penyelenggara atau pejabat negara di BUMN masih meremehkan dan tetap  melanggarnya,  tentu  akan  ada  konsekuensi  hukum  yang  menunggu  dan  dapat menjerat pelaku atas perbuatannya. Ada baiknya pada BUMN membuat peraturan (bagi yang belum memiliki), atau menjalankan standar prosedur operasional (bagi yang sudah memiliki)  mengenai  pengelolaan  gratifikasi  pada  organisasinya  secara  lebih  bersungguh- sungguh.  Sebagai  upaya  serius  pencegahan  tindakan  korupsi  yang  lebih  masif  dan  ikut mewujudkan  kepatuhan  terhadap  hukum.  Supaya  tidak  menambah  lagi  daftar  panjang kasus korupsi serupa, mengembalikan kepercayaan publik, dan berakhir pada membaiknya pengelolaan bisnis vital yang dimiliki negara

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Dion (Komisi Pemberantasan Korupsi, bidang gratifikasi), Ferdian Yazid ( Transparency  International  Indonesia )  dan  Bambang  Widjojanto  atas  diskusi  dan masukannya kepada penulis.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan  ( authorship ) dan publikasi dari pihak mana pun.

## Daftar Pustaka
Albrecht,  W.  S.,  Albrecht,  C.  O.,  Albrecht,  C.  C.,  &  Zimbelman,  M.  F.  (2011). Fraud Examination . Cengage Learning.
Anand,  V.,  Ashforth,  B.  E.,  &  Joshi,  M.  (2004).  Business  as  Usual:  The  Acceptance  and Perpetuation of Corruption in Organizations. Academy of Management Perspectives , 18 (2), 39–53.
Anita, B. (2017). OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises from  Hungarian  State-Owned  Enterprises’  Point  of  View. Pro  Publico  Bono–Magyar Közigazgatás , 5 (Special Edition 1), 6–25.
Argandona, A. (2005). Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments. Journal
of Business Ethics , 60 (3), 251–264.
Cnbcindonesia.com. (2019). Deretan Direksi BUMN yang Terciduk KPK di Bawah Pimpinan Rini.  Retrieved  from  https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801123255-4- 89099/deretan-direksi-bumn-yang-terciduk-kpk-di-bawah-pimpinan-rini
Cressey,  D.  R.  (1950).  The  criminal  Violation  of  Financial  Trust. American  Sociological Review , 15 (6), 738–743. Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dellaportas, S. (2013). Conversations With Inmate Accountants: Motivation, Opportunity and the Fraud Triangle. Accounting Fórum , 37 (1), 29–39.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. (2011). Laporan Hasil Studi Prakarsa Anti Korupsi  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Tahun  2011 .  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley Jr, R. A. (2012). The Evolution of Fraud Theory. Issues in Accounting Education , 27 (2), 555–579.
Fathonah, E. (2017). Analisis Pelaksanaan Upaya Pengendalian Gratifikasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi . Universitas Indonesia, Depok. Gabrielian, V., Yang, K., & Spice, S. (2018). Qualitative Research Methods . New York: CRC Press.
Gault, D. A. (2017). Corruption as an Organizational Process: Understanding the Logic of the Denormalization of Corruption. Contaduría y Administración , 62 (3), 827–842.
Huat,  C.  B.  (2016).  State-Owned  Enterprises,  State  Capitalism  and  Social  Distribution  in Singapore. The Pacific Review , 29 (4), 499–521.
Hutauruk, Dina, M. (2018). Tahun ini bakal naik, simak besaran gaji dan tunjangan direksi Bank BUMN tahun 2018. Retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/news/tahun- ini-bakal-naik-simak-besaran-gaji-dan-tunjangan-direksi-bank-bumn-tahun-2018
Jessica. (2015). Tinjauan Yuridis Batasan Nilai Atas Gratifikasi dan Pelaksanaan Lelang Pada Barang Hasil Gratifikasi . Universitas Indonesia, Depok.
Kankaanpää, J., Oulasvirta, L., & Wacker, J. (2014). Steering and Monitoring Model of State- Owned Enterprises. International Journal of Public Administration , 37 (7), 409–423.
Kompas.id. (2019). Sistem Antikorupsi di BUMN Belum Berjalan Optimal. Retrieved from https://kompas.id/baca/utama/2019/08/02/sistem-antikorupsi-di-bumn-belum- berjalan-optimal/
Kompas.com  (2020).  Saksi  Ungkap  Emirsyah  Satar  Pernah  Bilang  Gratifikasi  Hal  Wajar.
Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/16281231/saksi- ungkap-emirsyah-satar-pernah-bilang-gratifikasi-hal-wajar?page=all
Korupsi, K. P. (2018). Laporan Tahunan 2018 . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Laluhu, S. (2019). Penerimaan Suap dan Gratifikasi, Tradisi Berujung Pidana. Retrieved from
https://kumparan.com/sabir-laluhu/penerimaan-suap-dan-gratifikasi-tradisi- berujung-pidana-1rFSeWt6FcN
Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent  and  Divergent  for  Future  Research. International  Journal  of  Academic Research in Accounting, Finance and Management Science , 1 , 38–45.
Manual, A. F. E. (2011). International Edition . Association of Certified Fraud Examiners.
Mapuasari,  S.  A.,  &  Mahmudah,  H.  (2018).  Korupsi  Berjamaah:  Konsensus  Sosial  atas Gratifikasi  dan  Suap. Integritas , 4 (2),  159–176.  https://doi.org/10.32697/integritas. v4i2.279
Natalia, D. L. (2020). Emirsyah Satar Sebut Terima Gratifikasi Sebagai Sebuah Kewajaran. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1295026/emirsyah-satar-sebut- terima-gratifikasi-sebagai-suatu-kewajaran
Nuralam,  C.  Y.  (2020).  Emirsyah  Satar  Divonis  8  tahun  penjara.  Retrieved  from  https:// www.medcom.id/nasional/hukum/nN90yLeK-emirsyah-satar-divonis-8-tahun penjara?utm_source=nasional&utm_medium=terkait&utm_campaign=detail_deskto p
Pramasta,  D.  B.  (2019).  Ketika  Dinasti  Politik  Semakin  Menguat...  Retrieved  February  2, 2020,  from  https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/073000765/ketika- dinasti-politik-semakin-menguat-?page=all
Putniņš, T. J. (2015). Economics of State-Owned Enterprises. International Journal of Public Administration , 38 (11), 815–832.
Rustiarini, N. W., Sutrisno, T., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why People Commit Public Procurement Fraud? The Fraud Diamond View. Journal of Public Procurement . Samociuk, M. M., & Iyer, M. N. (2012). Fraud and Corruption: Prevention and Detection . Gower Publishing, Ltd.
Sandhu, N. (2016). Behavioural Red Flags of Fraud—A Qualitative Assessment. Journal of Human Values , 22 (3), 221–237.
Santoso, T. (2011). Menguak relevansi kasus gratifikasi di indonesia. Journal of Financial Crime , 15 (4), 223.
Satyoadi,  A.  R.  (2015). Analisis  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Untuk Pencegahan Korupsi Berupa Gratifikasi: Studi Kasus Pemerintah Kota Tangerang 2009 – 2013 . Universitas Indonesia, Depok.
Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle Revisited. Security Journal , 29 (2), 107– 121.
Tirto.id. (2019). KPK Terkendala Pembuktian Gratifikasi Seks. Retrieved January 31, 2019, from https://tirto.id/kpk-terkendala-pembuktian-gratifikasi-seks-dfwm
Tirto.id. (2019). KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi terkait Hari Raya Idulfitri. Retrieved June 11,  2019,  from  https://tirto.id/kpk-terima-94-laporan-gratifikasi-terkait-hari-raya- idulfitri-ecc6
van Eeden Jones, I., & Lasthuizen, K. (2018). Building Public Sector Integrity in Indonesia: The  Role  and  Challenges  of  Ethical  Leadership. Asia  Pacific  Journal  of  Public Administration , 40 (3), 175–185.
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the Four Elements of Fraud.
Yeung, R. L. K. (2005). Public Enterprise Governance: KCR Corporation and Its Governance Controversies. Public Management Review , 7 (4), 565–587.
Zhao, C., & Zhang, Y. (2015). Several Major Issues on Deepening State-Owned Enterprises Reform. China Economic Journal , 8 (2), 143–157.

## Tentang Penulis
Irvan Sebastian Iskandar adalah mahasiswa Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Penulis memiliki peminatan kajian seputar administrasi dan kebijakan publik.
Teguh  Kurniawan adalah  dosen  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas  Indonesia.  Penulis menggeluti bidang riset tentang tata kelola pemerintahan, korupsi, dan kebijakan publik.