Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243

## Pelatihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Praktik PPN Untuk Koperasi Bagi Anggota INKOPAD
1) Vinola Herawaty * , 2) Florus Daeli, 3) Ayu Aulia Oktaviani, 4) Ice Nasyrah Noor 1,2,3,4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia Email Corresponding: vinola.herawati@trisakti.ac.id 1 , ayu.aulia@trisakti.ac.id 3 , ice@trisakti.ac.id 4

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK (10PT)
Kata Kunci: Inkopad Koperasi Pajak Pertambahan Nilai Pelatihan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Koperasi berfungsi serta memiliki peran daalam membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan usaha anggota dan masyarakat. Namun pada kenyataannya pengelolaan koperasi di Indonesia masih dirasa belum maksimal, hal ini diantaranya disebabkan karena  minimnya pengetahuan mitra koperasi  atas peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan koperasi, serta banyaknya pengurus koperasi yang kurang kompeten dan kurang mendapatkan sosialisai terkait aturan-aturan perpajakan. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan tentu akan mengakibatkan denda dan sanksi administratif yang sebaiknya dihindari oleh setiap instansi. Oleh  sebab itu,  dalam upaya  peningkatan  pemahaman praktik  pajak di lingkungan  koperasi diperlukan  adanya  kegiatan  pelatihan  berbasis  kompetensi  bagi  anggota  koperasi.  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas  Trisakti  bekerjasama  dengan  Induk  Koperasi  TNI Angkatan  Darat  (INKOPAD)  mewujudkannya  dalam  bentuk  kegiatan  pelatihan  kepada masyarakat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam praktik Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  aktivitas  koperasi.  Digunakan  metode  kegiatan penyuluhan dan pelatihan sebagai solusi dari permasalahan mitra yang ada. Setelah pelatihan ini,  pemahaman  para  anggota  koperasi  terhadap  praktik  PPN  dalam  aktivitas  koperasi mengalami peningkatan.

## ABSTRACT
Keywords: Inkopad Cooperatives Value Added Tax Training Community Service
Cooperatives  function  and have  a  role  in  building  and increasing  the  business potential  and capabilities  of  members  and  the  community.  However,  in  reality  the  management  of cooperatives  in  Indonesia is still  not  optimal,  this  is  partly  due to the lack  of knowledge  of cooperative partners on tax regulations and cooperative tax administration, as well as the large number of cooperative management who are incompetent and lack socialization regarding tax regulations.  Failure  to  comply  with  tax  obligations  will  certainly  result  in  fines  and administrative sanctions which should be avoided by each agency. Therefore, in an effort to increase understanding of tax practices within cooperatives, it is necessary to have competency- based  training  activities  for  cooperative  members.  The  Faculty  of  Economics  and  Business (FEB)  of  Trisakti  University  in  collaboration  with  the  Indonesian  Army  Cooperative  Main (INKOPAD)  makes  this  happen  in  the  form  of  training  activities  for  the  community.  This training aims to increase understanding and competence in the practice of Value Added Tax (VAT) in cooperative activities. The method of counseling and training activities is used as a solution  to  the  problems  of  existing  partners.  After  this  training,  cooperative  members' understanding of VAT practices in cooperative activities has increased.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992,  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan dasar kegiatannya adalah prinsip koperasi, serta  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  dengan  asas  kekeluargaan.  Koperasi  bertujuan  untuk  memajukan kesejahteraan  seluruh  anggota  koperasi  maupun  masyarakat.  Oleh  karena  itu  koperasi  berperan  untuk membangun  dan  meningkatkan  potensi  serta  kemampuan  usaha  seluruh  anggota  dan  masyarakat  agar kesejahteraan ekonomi dan usaha dapat meningkat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243
Perpajakan dan koperasi merupakan hal yang penting untuk dipahami. Perpajakan berkaitan dengan pajak, sedangkan koperasi adalah badan hukum sebagai subyek pajak (Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000). Pajak adalah kewajiban yang perlu dibayarkan bagi setiap wajib pajak, termasuk Koperasi. Kewajiban perpajakan bagi koperasi dimulai saat tanggal pengesahan akta Pendirian Badan Hukum dan telah memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  berakhir  pada  tanggal  pembubaran  koperasi.  Salah  satu  indikator terlaksananya penerapan prinsip pelaksanaan perpajakan yang baik yaitu melalui penyelenggaraan perhitungan dan  pelaporan  perpajakan  secara  benar  dan  tertib.  Koperasi  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  harus membuat faktur pajak sebagai bukti kegiatan yang dilakukannya dalam hal pajak keluaran atau pungutan pajak. Pada poin ini koperasi dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% berdasarkan jumlah penghasilan setahun yang sudah ditentukan.
Pengetahuan pajak seharusnya dimiliki setiap wajib pajak. Sadar pajak sangat penting bagi pembangunan dan  kelangsungan  usaha  (Tarmidi,  et  al.,  2021).    Mengelola  peraturan  pajak  oleh  wajib  pajak  dapat meningkatkan kepatuhan pajak untuk menghindari denda yang dikenakan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku  dalam  ketentuan  umum  perpajakan.  Diperlukan  upaya  terus  menerus  untuk  menginspirasi  serta mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan peraturan dan kewajiban perpajakan.  Oleh  karena  itu,  meningkatnya  pengetahuan  dan  pemahaman  atas  perpajakan  seluruh  anggota koperasi, menjadi komitmen bagi anggota perorangan maupun bagi koperasi sebagai pelaku ekonomi.
Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), koperasi yang sudah terdaftar sebagai PKP harus membuat faktur pajak sebagai bukti kegiatan yang dilakukan koperasi dalam hal pajak keluaran atau pungutan pajak. Pada poin ini koperasi dapat melakukan pemungutan PPN dengan jumlah sebesar 11% berdasarkan jumlah penghasilan setahun yang sudah ditentukan. Oleh karena itu pemahaman atas PPN sangat penting bagi anggota koperasi. Maka  dapat  diidentifikasikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  anggota  koperasi  INKOPAD  yaitu kurangnya pemahaman PPN bagi  koperasi. Oleh  sebab  itu  diperlukan peran  perguruan  tinggi  dalam hal  ini Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas  Trisakti  dalam  meningkatkan  kompetensi  para  anggota koperasi dalam praktik pajak PPN di koperasi. Kegiatan serupa terkait tema perpajakan maupun koperasi telah dilakukan oleh Dewi (2022), Hati (2016), Ariani (2017),  Lestari et al. (2021), dan Freddy et al. (2022) yang menunjukkan  setelah  kegiatan  PKM  berlangsung  minat  peserta  dalam  memahami  perpajakan  menjadi meningkat.
Adapun  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas  Trisakti  yaitu  meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi  anggota koperasi  INKOPAD  dalam  hal  praktik  pajak  PPN  serta  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  atas kepatuhan  perpajakan  di  lingkungan  koperasi.  Hasil  pelatihan  ini  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  untuk merumuskan program pengembangan pelaksanaan pelaporan pajak secara benar dan tertib di koperasi.

## II. MASALAH
Dari  latar  belakang  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  kita  identifikasikan  permasalahan  yang dihadapi  oleh  para  anggota  koperasi  INKOPAD  yaitu  kurangnya  pemahaman  akan  praktik  penerapan  PPN koperasi.  Oleh  sebab  itu diperlukan peran  perguruan  tinggi dalam  hal  ini  FEB Usakti  dalam  meningkatkan kompetensi para anggota koperasi dalam praktik pajak PPN di koperasi.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243

## III. METODE
PKM dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Metode tersebut dipilih agar memudahkan peserta  pelatihan  dalam  memahami  materi  yang  disajikan  selama  proses  pelatihan  (Mintarti,  et  al.,  2020). Diskusi  dan  tanya  jawab  disediakan  selama  proses  pelatihan  untuk  membantu  peserta  lebih  paham  terkait perpajakan (Maghriby, et al., 2017). Hal ini agar tercipta komunikasi dua arah antar pemataeri dengan peserta pelatihan,  sehingga  pelatihan  berjalan  lebih  efektif. Pelaksanaan  PKM  dilakukan  dengan  alur  kegiatan sebagai berikut:

## Gambar 2. Diagram Alur Kegiatan
Tahap persiapan yang dilakukan hingga terlaksananya pelatihan ini yaitu dimulai dengan kegiatan survei yang  melibatkan  penanggungjawab  dari  koperasi  INKOPAD,  kemudian  dilakukan  rapat  persiapan  dan dilanjutkan dengan koordinasi bersama berbagai pihak yang terlibat hingga terlaksananya pelatihan. Indikator keberhasilan  program  pelatihan  ini  yaitu  dapat  dilihat  dari  perbandingan hasil  pre  test  dan  post  test  berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan harus dijawab oleh para peserta pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pre test pada saat sebelum dilakukannya pelatihan, dan post test pada saat setelah dilakukannya pelatihan. Target peserta pelatihan yaitu sebanyak 26 orang anggota INKOPAD, namun pada saat pelaksanaan pelatihan terdapat 2 orang tidak hadir sehingga peserta pelatihan dihadiri oleh sebanyak 24 orang peserta.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hari Jumat, 23 September 2022 kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terwujud dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan praktik pajak PPN untuk koperasi. Pelatihan dilaksanakan mulai pukul 08.30 hingga 12.00  WIB  berlokasi  di  Kampus  A,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Trisakti,  Jakarta.  Kewajiban perpajakan pada koperasi secara umum sebagai berikut (Lestari et al., 2021):
1. Wajib  Pajak  berkewajiban  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) sebagai identitas.
2. Wajib  Pajak  berkewajiban  memiliki  sistem  pembukuan  dan  pencatatan  yang  tertib  dan  sesuai  dengan standar akuntansi untuk koperasi.
3. Wajib Pajak berkewajiban melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang sesuai aturan yang berlaku.
4. Wajib Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.
Gambar 3. Peserta Pelatihan 0 5 10 15 20 Pria Wanita
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243
Gambar 3 memperlihatkan kegiatan pelatihan dihadiri oleh 24 (dua puluh empat) orang anggota koperasi INKOPAD dari total 26 (dua puluh enam) orang total peserta yang terdaftar. Diketahui sebanyak 16 orang atau 67%  peserta  pria  dan  8  orang  atau  33%  peserta  Wanita.  Tim  Dosen  FEB  USAKTI  memaparkan  materi pelatihan sesuai dengan tema pelatihan yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Materi pelatihan disampaikan dengan metode  menjelaskan,  membahas,  melatih,  dan  diskusi  tanya  jawab  dengan  peserta  mulai  dari  dasar  hukum perpajakan,  berbagai  definisi  perpajakan,  jenis-jenis  barang  dan  jasa  yang  dikenakan  dan  tidak  dikenakan pajak,  tarif  PPN,  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP),  hingga  terkait  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan. Persiapan  yang  dilakukan  yaitu  menyiapkan  materi,  bahan  serta  alat  yang  sesuai  dengan  tema  secara  baik. Persiapan  dilakukan  agar  materi  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  seluruh  anggota  Induk  Koperasi  TNI Angkatan Darat (INKOPAD).
Dasar hukum yang digunakan dalam hal perpajakan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2009,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  1  Tahun  2012  (terakhir)  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang  dan  Jasa  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah,  serta  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021: Harmoniasasi  Peraturan  Perpajakan.  Berlandaskan  dari  dasar  hukum  tersebut,  peserta  pelatihan  diberikan pemahaman  terkait  beberapa  definisi  yang  penting  dipahami  dalam  perpajakan  diantaranya  yaitu  definisi Daerah Pabean, Barang, Jasa, pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.

## Gambar 4. Materi: Definisi Barang
Gambar 4 memperlihatkan cuplikasi  isi materi penyuluhan dan pelatihan yang memberikan pemahaman tentang  definisi  Barang  menurut  Undang-Undang  Perpajakan  di  Indonesia.  Definisi-definisi  dalam  dunia perpajakan ini sangat penting dipahami oleh para pelaku bisnis terkhusus dalam kasus ini adalah pengurus dan anggota koperasi sebagai orang yang mengelola unit usaha koperasi. Oleh sebab itu, setelah memaparkan dasar hukum perpajakan, peserta diberikan pemahaman tentang definisi-definisi dalam perpajakan.

## Gambar 5. Pelaksanaan PKM
Pada saat pelaksanaan PKM juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan atan Memorandum of Understanding (MoU) antara FEB Universitas Trisakti (USAKTI) dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD).  Penandatanganan  ini dihadiri oleh  Dekan  FEB  USAKTI  dan  jajarannya,  para  Ketua  Program Studi di lingkungan FEB USAKTI, serta para dosen FEB USAKTI yang terlibat. Selain itu, peserta pelatihan diberikan  pemahaman  diantaranya  tentang  definisi  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP). Setiap barang merupakan BKP kecuali yang dikecualikan menurut Undang-Undang. Selanjutnya, setiap jasa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243
adalah JKP kecuali yang dikecualikan menurut Undang-Undang. Artinya, apabila barang maupun jasa tidak dikecualikan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak. Kemudian diberikan pemahaman tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN jenis jasa yang tidak dikenakan PPN (Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 dan 3). Hal tersebut perlu disampaikan dan ditekankan mengingat pengelola koperasi harus dapat mengidentifikasikan barang/jasa yang tersedia pada koperasinya.

## Gambar 6. Hasil Pre Test dan Post Test
Hasil pre test dan post test yang telag diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti pada Gambar 6 dapat terlihat grafik yang lebih tinggi untuk hasil post test. Rata-rata kenaikan atas  hasil  jawaban  para  peserta  PkM  sebesar  64% dari  hasil  post  test.  Dari  hasil  tersebut,  mengindikasikan bahwa rata-rata peserta mampu menjawab soal-soal post test 64% lebih baik daripada saat menjawab soal-soal pre test sebelum mengikuti pelatihan. Artinya, peserta memperoleh peningkatan pemahaman dan kompetensi terkait dengan materi pelatihan yaitu aspek kewajiban perpajakan pada koperasi.
Faktor  pendukung  pelaksanaan  kegiatan  ini  yaitu  adanya  dukungan  mitra  kerja  sama  yang  baik  dengan Induk  Koperasi  TNI  Angkatan  Darat  (INKOPAD).  Dukungan  dimaksud  berupa  anggota  personil/pengurus INKOPAD  yang  siap  siaga  berkoordinasi  dalam  proses  persiapan  hingga  pasca  pelaksanaan  kegiatan pelatihan. Kemudian adanya dukungan dari FEB USAKTI juga begitu baik yang ditunjukkan dengan adanya dukungan pembinaan dan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terakhir adanya dukungan dari sivitas akademik yaitu para dosen, mahasiswa, alumni, serta karyawan PPAk FEB USAKTI yang sangat baik yang ditunjukkan  dengan  semangat  dan  Kerjasama  baik  yang  bersifat  administratif,  penyediaan  modul, dokumentasi, dan membantu dalam proses penyampaian materi pelatihan serta pelaporan hasil kegiatan.
Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah sempitnya waktu/sesi pelatihan tentang pajak PPN sehingga  membatasi  peserta  untuk  berdiskusi  lebih  dalam  dengan  pemateri  terkait  isu  perpajakan  pada lingkungan  koperasi,  selain  itu  keterbatasan  para  peserta  dalam  pengetahuan  dan  penggunaan  teknologi mengingat proses pelaporan pajak saat ini sudah berbasiskan teknologi yaitu e-SPT.

## V. KESIMPULAN
Setelah  pelatihan,  diketahui  anggota  koperasi  INKOPAD  memperoleh  peningkatan  pemahaman  dan kompetensi  pada  praktik  pajak  PPN  dan  peningkatan  profesionalisme  serta  pemahaman  atas  kepatuhan perpajakan bagi koperasi. Tingginya respon dan antusias peserta terkait perpajakan juga turut menggambarkan keberhasilan kegiatan pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, P. D. (2017). Perhitungan Dan Prosedur PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS). (2015). Jurnal Akuntansi Profesi, 8(1), 16–21. https://doi.org/10.23887/jap.v8i1.21017
Dewi, Putri Istiana., Santika Bella, Indah Febrianti, Cinda Fitria Syafrilda. (2022). Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai Pada Remaja Di Yayasan Yatim Al-Abqo Amanah. Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2. Freddy, D., Hidayat, R. T., & Syafitri, T. M. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Pada Koperasi Di Wilayah Kota Bekasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS, 4(1), 17–28. https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIPAMAS/article/view/159 Hati,  R.  K.  (2016).  Penerapan  Pajak  Bunga  Deposito  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Nasari  Cabang  Manado. Jurnal Emba, 4(1), 67–76.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2338-2343 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1243
Lestari,  H.,  Laekkeng,  M.,  &  Nurwanah,  A.  (2021).  Implementasi  Aspek  Perpajakan  Pada  Koperasi  Di  Kabupaten Jeneponto. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(1), 56–76. https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307 Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas, 1(2), 14-17 Mintarti, S.U., Ghozali, D.R., Munir, S., & Satrio, Y.D. (2020). Pemberdayaan UMKM Gerabah Melalui Pembentukan
Komunitas Pra-Koperasi Di Kabupaten Probolinggo. Dinamisia, 4(1), 26-35.
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3235
Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
Tarmidi, Deden., Garin Pratiwi Solihati., Adelina Suryati., Pratiwi Nila Sari. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak UMKM. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5, No. 3 Juni 2021, DOI: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109