## Strategi Pengelolaan Perikanan Udang Pasca Moratorium Perikanan Di Provinsi Papua Barat
Shrimp Fishery Management Strategy After Fisheries Moratorium in West Papua Province
Zulkifli Henan 1* , Selvi Tebay 2 , Roni Bawole 2 , Ridwan Sala 2 , Paulus Boli 2 , Gandi Y.S. Purba 2
1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Manokwari, 98314, Indonesia
2 Program Studi S2 Sumberdaya Akuatik, Program Pascasarjana Universitas Papua, Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, 98314, Papua Barat, Indonesia
*Korespondensi: zulkiflihenan@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberlakuan  moratorium  berdampak  pada  industri  perikanan  udang  yaitu terjadinya penghentian operasi  penangkapan  udang  dan  pemutusan  hubungan kerja  bagi karyawan  bagi  sebagian  perusahaan  udang  di  Provinsi  Papua  Barat.  Tujuan  penelitian adalah  menyusun  strategi  Pengelolaan  Perikanan  udang  di  Provinsi  Papua  Barat  setelah penghentian  moratorium  perikanan  agar  industri  perikanan  udang  dapat  memberikan kontribusi  bagi  penciptaan  lapangan  kerja  serta  peningkatan  pendapatan  asli  daerah. Analisis  SWOT  digunakan  untuk  melakukan  identifikasi  faktor  internal  dan  eksternal sebagai  dasar  arahan  kebijakan  perikanan  udang.  Rekomendasi  strategi  pengelolaan Perikanan  Udang;  1)  Peningkatan  kesadaran  masyarakat  pesisir  terhadap  kelestarian lingkungannya.  2)  Optimalisasi  produktivitas  perikanan  tangkap  skala  kecil  melalui peningkatan kualitas SDM nelayan. 3) Penegakkan hukum secara tegas dan peningkatan sistem  pengawasan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  berbasis  masyarakat,  termasuk peningkatan kualitas SDM pengawas. 4) Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap, termasuk sistem logistik penyediaan BBM. 5) Peningkatan kerjasama usaha penangkapan ikan  melalui  program  kemitraan,  untuk  menjamin  keberlanjutan  biaya  operasional,  dan pengembangan  investasi  usaha.  6)  Pengembangan  nilai  tambah  hasil  perikanan  tangkap untuk mensejahterakan pendapatan nelayan.
Kata kunci: Kebijakan, Perikanan Udang, Moratorium Perikanan, Papua Barat

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  fisheries  moratorium  has  an  impact  on  the  shrimp industry, namely the cessation of shrimp fishing operations and termination of employees of  some  shrimp  companies  in  the  West  Papua  Province.  The  aim  of  this  research  is develop a shrimp fisheries management strategy at West papua Province after the end of the moratorium on fisheries so that the shrimp industry can contribute to job creation and increase local revenue. SWOT analysis is used to identify internal and external factors as the basis for the shrimp fisheries policy direction. Recommended strategies for managing Shrimp fisheries; 1) Increasing awareness of coastal communities towards environmental sustainability.  2)  Optimizing  the  productivity  of  small-scale  capture  fisheries  through improving  the  quality  of  fishermen's  human  resources.  3)  Strict  law  enforcement  and improvement of community based fish resource utilization monitoring systems, including improving  the  quality  of  HR  supervisors.  4)  Development  of  capture  fisheries infrastructure, including fuel supply logistics systems. 5) Increased cooperation in fishing
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149
business  through  partnership  programs,  to  ensure  the  sustainability  of  operational  costs, and  the  development  of  business  investment.  6)  Development  of  value-added  capture fisheries for the welfare of fishermen's income.
Keywords: Policy, Shrimp Fishery, Fisheries Moratorium, Papua Barat

## PENDAHULUAN
Papua Barat merupakan salah satu  Provinsi  yang  memiliki  potensi udang dengan kualitas ekspor.
Armada  tangkap  untuk  penangkapan udang  yang  beroperasi  di  Provinsi Papua  Barat  merupakan  kapal  eks asing yang menggunakan alat tangkap  pukat  udang.  Pemberlakuan moratorium  kapal  eks  asing  dan pelarangan  penggunaan  pukat  udang diduga  memberikan  dampak  pada sektor  industri  perikanan  udang  di Provinsi  Papua  Barat.  Dampak  yang ditimbulkan akan sangat menentukan keberlanjutan  perikanan  udang  di Provinsi Papua Barat.
Selain  ikan,  udang  merupakan komoditi unggulan dan mempunyai nilai ekspor  yang  tinggi.  Sehingga  banyak nelayan  yang  menangkap  udang  di perairan  Provinsi  Papua  Barat.  Potensi Udang  yaitu  Kabupaten  Teluk  Bintuni sekitar 291 ton per tahun, dan Kabupaten Sorong Selatan sekitar 3.861 ton per tahun (DKP Papua Barat, 2016). Perikanan udang menjadi sektor unggulan  dengan  kontribusi  yang  besar terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di daerah.  Peran  industri  perikanan  sangat penting  dalam  upaya  mengakselerasi pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Provinsi  Papua  Barat  memiliki Potensi  Udang  yang  cukup  besar.  Pro- duksi  penangkapan  udang  didominasi oleh  armada  milik  perusahaan  udang dengan daerah penangkapan diantaranya tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Sorong Selatan. Hasil tangkapan  udang  didaratkan  di  Kota sorong  karena  pabrik  produksi  udang banyak terdapat di Kota Sorong.
Pemberlakuan  Moratorium  peri- jinan  perikanan  berdampak  pada  opera- sional  dan  produksi  udang  di  Provinsi
Papua  Barat.  Moratorium  menyebabkan terhentinya operasional Perusahaan yang berdampak  pada  pemutusan  hubungan kerja  (PHK)  bagi  karyawan  dan  anak buah  kapal.  Pemberlakuan  moratorium perijinan perikanan selain diduga berdampak  pada  kondisi  ekologi,  juga diduga  berdampak  pada  kondisi  sosial ekonomi pelaku usaha, karyawan, nelayan maupun konsumen.
Peningkatan  produksi  tangkap nelayan  lokal  dan  tradisional  di  Papua Barat  (Manokwari,  Kaimana,  Teluk Bintuni  dan  Sorong)  belum  mampu mengisi  celah  produksi  yang  hilang akibat  berhentinya  operasi  penangkapan sejumlah  besar  perusahaan-perusahaan skala besar di bidang perikanan tangkap. Peningkatan  produksi  nelayan  lokal  dan tradisional  ini  terlalu  rendah  secara agregat  karena  kapasitas  tangkap  yang kecil  dan  jenis  hasil  tangkapan  yang belum  bernilai  tinggi  atau  berorientasi pasar  ekspor.  Sebagian  besar  nelayan tidak menghendaki pemberhentian moratorium.  Hal  ini  disebabkan  karena jika  kapal-kapal  perusahaan  kembali beroperasi, dikhawatirkan mengaki- batkan  daerah  penangkapan  nelayan menjadi sempit (Unipa, 2016).
Dalam kebijakan pengelolaan sumber  daya  perikanan  diperlukan adanya  pertimbangan  dampak  pada aspek ekologis serta sosial ekonomi agar keberlanjutan  pengelolaan  perikanan udang  di  Provinsi  Papua  Barat  dapat tercapai.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka  diperlukan  adanya  arah  strategi perikanan  udang  paska  Pemberlakuan Moratorium Perikanan di Provinsi Papua Barat.
Analisis kebijakan sebagai sebuah proses  “pra-proses-kebijakan”.  Analisis kebijakan  disini  dimaksud  sebagai terjemahan  dari analysis  for  policy , bukan analysis of policy . Proses
kebijakan  adalah  proses  yang  diawali dengan  perumusan  kebijakan,  dilanjut- kan dengan implementasi kebijakan, dan kemudian  evaluasi  kebijakan.  Pada  titik ekstrim, analisis kebijakan adalah proses tempat  sebuah  kebijakan  dipikirkan untuk  dibuat,  dan  belum  dibuat  itu sendiri (Dwidjowojoto, 2007).
Analisis  kebijakan  ialah  proses atau  kegiatan  mensintesa  informasi, termasuk  hasil-hasil  penelitian,  untuk menghasilkan  rekomendasi  opsi  desain kebijakan  publik  (Williams,  1971). Kebijakan  publik  ialah  keputusan  atau tindakan  pemerintah  yang  berpengaruh atau  mengarah  pada  tindakan  individu dalam  kelompok  masyarakat.  Analisis kebijakan akan menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat menjadi  landasan  bagi  para  pembuat kebijakan  dalam  mengambil  keputusan. Jadi  analisis  kebijakan  lebih  berkenaan dengan bagaimana pengambil keputusan mendapatkan  sejumlah  alternatif  kebi- jakan  yang  terbaik,  sekaligus  aternatif kebijakan yang terpilih sebagai rekomendasi dari analisis kebijakan atau tim  analisis  kebijakan.  Peran  analisis kebijakan  adalah  memastikan  bahwa kebijakan  yang  hendak  diambil  benar- benar  dilandaskan  atas  manfaat  optimal yang  akan  diterima  oleh  publik,  dan bukan  asal  menguntungkan  pengambil kebijakan. Kebijakan perikanan udang diperlukan  untuk  menunjang  keber- lanjutan  pengelolaan  perikanan  udang.
Analisis  kebijakan  perlu  mencakup aspek  sosial  dan  ekonomi  dari  pelaku usaha  perikanan  yaitu  rumah  tangga perikanan,  pedagang  udang  dan  perusa- haan  udang.  Keberlanjutan  perikanan udang pasca moratorium untuk memastikan  keberlanjutan  perikanan udang  dapat  dikelompokkan  mejadi beberapa  faktor  yaitu  faktor  regulasi atau kebijakan yang tidak berubah-ubah, faktor  ekonomi  dan  ekologi  dari sumberdaya.  Kebijakan  yang  tidak berubah-ubah  akan  menjamin  keberlan- jutan  kegiatan  perikanan.  Pengetahuan mengenai  persepsi  masyarakat  diperlu- kan  untuk  menjadi  dasar  sebuah
kebijakan pengelolaan perikanan. Persepsi  masyarakat  akan  dipengaruhi oleh  kondisi  sosial  ekonomi  mereka. Kondisi  perairan  yang  sehat  merupakan salah  satu  faktor  yang  mendukung perikanan berkelanjutan.
Penelitian  mengenai  dampak pemberlakuan  moratorium  perikanan yang  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti lebih  banyak  membahas  mengenai dampak  dan  kebijakan  perikanan  secara umum.  Unipa  pada  tahun  2016  melaku- kan  kajian  mengenai  dampak  pember- lakuan  moratorium  perikanan  dengen berfokus  pada  dampak  ekonomi  dan sosial  atas  pemberlakuan  moratorium perikanan. Nurlaili et.al. (2016) melakukan  penelitian  mengenai  dampak kebijakan  moratorium  terhadap  sektor usaha  perikanan  yang  salah  satu  kesim- pulannya adalah pemerintah perlu melakukan  kebijakan  transisi  melalui penciptaan  mata  pencaharian  alternatif yang  sesuai  dengan  ketrampilan  yang dimiliki. Penelitian tersebut juga membahas  mengenai  kebijakan  perika- nan  secara  umum.  Berdasarkan  uraian tersebut  maka  penelitian  ini  diarahkan untuk berfokus pada kebijakan perikanan  udang  di  Papua  Barat.Tujuan penelitian  adalah  memberikan  arahan kebijakan  setelah  penghentian  morato- rium  perikanan  agar  industri  perikanan udang dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  dua lokasi  yaitu  Kabupaten  Teluk  Bintuni dan  Kabupaten  Sorong  Selatan  Provinsi Papua  Barat  yang  merupakan  daerah produksi udang. Penelitian dimulai pada Bulan  Mei  s/d  Juli  2019.  Lokasi Penelitian tersaji pada Gambar 1.
Penelitian  ini  merupakan  peneli- tian  deskriptif  yang  bersifat  eksploratif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang ada. Penelitian eksploratif digunakan  untuk  menemukan  sesuatu yang  baru  dapat  berupa  pengelom- pokkan  suatu  gejala  atau  fakta  tertentu
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149
(Hardani et.al , 2020). Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang dilakukan  untuk  memberikan  gambaran yang  lebih  detail  mengenai  suatu  gejala atau fenomena yang biasanya merupakan  kelanjutan  dari  penelitian eksploratif (Priyono, 2016).
Pengambilan  data  menggunakan metode wawancara langsung dilapangan menggunakan  metode  survey  yaitu metode  yang  bertujuan  untuk  mengum- pulkan  data  dari  sejumlah variabel  pada suatu  kelompok  masyarakat  melalui wawancara  langsung  dan  berpedoman pada  pertanyaan  yang  telah  disiapkan sebelumnya (Singarimbun, 1995). Responden  disekat  atau  dilapis  kedalam beberapa  kelompok  berdasarkan  jenis kelamin,  tingkat  pendidikan,  tingkat pendapatan, pengetahuan mengenai moratorium  serta  dampak  moratorium dengan  pengambilan  contoh  Purposive Sampling  guna  mendapatkan  informasi melalui kuisioner yang dibuat.
Purposive  sampling  digunakan apabila  sasaran sampling  telah  memiliki
karakteristik  tertentu  sehingga  tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi  karakteristik  yang  telah ditetapkan (Mulyatiningsih, 2011). Pertimbangan  menggunakan  Purposive Sampling  karena  metode  pengambilan sampel  dengan  metode  ini  sengaja memilih responden berdasarkan kebutuhan  data  yang  diinginkan  dengan ketentuan  peran  serta  atau  peran responden dalam usaha perikanan udang serta pertimbangan lain yaitu kemudahan  dalam  wawancara  dan kesediaan  responden  untuk  memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan  penelitian.  Responden  pada penelitian  ini  adalah  rumah  tangga perikanan  sebanyak  23  responden,
pedagang sebanyak 14 responden, konsumen  sebanyak  14  responden, industri Perikanan yang terkena dampak moratorium  sebanyak  11  responden serta  diskusi  dengan  ahli  perikanan sebanyak  4  ahli  perikanan.  Data  hasil wawancara diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excell.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Variabel  yang  diukur  dalam penelitian  ini  dikelompokkan  kedalam dua  kelompok  yaitu  faktor  internal  dan faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang diamati  mencakup  potensi,  tingkat pemanfaatan  dan  kondisi  sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di lokasi penelitian  serta  kondisi  infrastruktur penunjang  dan  permodalan  nelayan lokal.  Faktor  eksternal  yang  diamati mencakup kebijakan pemerintah, kebutuhan  atau  permintaan  udang  serta perkembangan pemasaran produk perikanan.  Pengumpulan  data  primer untuk  mengamati  faktor  internal  dan faktor eksternal dilakukan dengan menggunakan  kuisioner  dengan  sasaran responden  rumah  tangga  perikanan, perusahaan,  pedagang,  konsumen  dan diskusi dengan pakar perikanan. Faktor- faktor  lingkungan  internal  dan  faktor eksternal  yang  terdapat  pada  perikanan
udang  di  Papua  Barat  disajikan  pada Tabel 1.
Pengumpulan  data  sekunder  yang mendukung penelitian dilakukan dengan studi  berbagai  pustaka  dari  hasil penelitian  terdahulu  maupun  tulisan- tulisan  yang  relevan  dengan  permasala- han yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap laporan penelitian, publikasi ilmiah yang ada. Berdasarkan  faktor  internal  dan eksternal  tersebut,  maka  dilakukan penilaian terhadap masing-masing faktor. Penilaian dimulai dengan menentukan  peringkat  masing-masing faktor.  Peringkat  masing-masing  faktor ditentukan  dengan  skala  1–4.  Skala  1 menyatakan  pengaruh  kecil,  Skala  2 menyatakan  pengaruh  Sedang,  skala  3 menyatakan  pengaruh  besar  dan  skala  4 menyatakan pengaruh sangat besar.
Tabel 1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Perikanan Udang
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 1. Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah).
2. Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup
3. Lingkungan perairan lautnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga terdapat daerah penangkapan udang yang potensial 4. Kondisi geografis yang strategis 1. Pemanfaatan sumberdaya udang belum optimal dan merata 2. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana perikanan udang
3. Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas 4. Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi Faktor Eksternal Peluang Ancaman 1. Permintaan komoditi udang terus meningkat
2. Kebijakan penghentian izin usaha penangkapan ikan oleh armada asing di ZEE Indonesia
3. Digitalisasi Pemasaran produk udang 4. Produk udang yang diekspor terdata 1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah 2. Fluktuasi Harga dan kelangkaan BBM
3. Moda transportasi yang mahal
4. Sarana telekomunikasi/ jaringan telephon masih terbatas
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149
Untuk menganalisis strategi pengelolaan perikanan udang di Provinsi Papua  Barat,  digunakan  Analis  SWOT
( Strenghts,  Weakness,  Opportunities, Threats ).  Analisis  SWOT  digunakan untuk  menganalisis  faktor  internal  dan eksternal pengembangan Perikanan Udang.  Analisis  ini  didasarkan  pada logika yang dapat memksimalkan kekuatan ( Strenghts ) dan peluang
( Opportunities ),  namun  secara  bersa- maan  dapat  meminimalkan  kelemahan ( Weakness )    dan  ancaman  ( Threats ) (Rangkuti,  2006).  Diagram  analisis SWOT tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Analisis SWOT
Untuk  memetakan  faktor  eks- ternal dan faktor internal dalam diagram analisis SWOT, maka dilakukan
perhitungan  selisih  setiap  faktor.  Untuk mendapatkan  nilai  faktor  internal  maka dilakukan  perhitungan  selisih  antara kekuatan  dengan  kelamahan  (S-W)  dan untuk mendapatkan nilai faktor eksternal dilakukan  perhitungan  selisih  antara peluang dan ancaman (O-T). Nilai faktor internal  akan  berada  pada sumbu  X  dan nilai faktor eksternal berada pada sumbu Y.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Estimasi  potensi,  jumlah  tang- kapan  yang  diperbolehkan  dan  tingkat pemanfaatan  sumberdaya  udang  di lokasi  penelitian  diperlukan  dalam rangka  mendukung  kebijakan  penge- lolaan  perikanan.  Estimasi  potensi, jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan dan  tingkat  pemanfaatan  sumberdaya udang  di  lokasi  penelitian  digunakan
sebagai  pertimbangan  utama  dalam menentukan formulasi pembagian alokasi  sumberdaya  udang.  Daerah penangkapan udang pada lokasi penelitian berada pada Wilayah Pengelolaan  Perikanan (WPP)  715  yang meliputi  Perairan  Teluk  Tomini,  Laut Maluku,  Laut  Halmahera,  Laut  Seram, dan  Teluk  Berau.  Setelah  adanya pemberlakuan  moratorium,  perusahaan tidak  lagi  beroperasi  sehingga  operasi penangkapan  udang  terfokus  pada  WPP 715 atau daerah yang berdekatan dengan domisili dari nelayan.
Perikanan  udang  di  Kabupaten
Teluk  Bintuni  dan  Kabupaten  Sorong Selatan  yang  masuk  dalam  WPP  715 masih  berada  pada  fase  perkembangan. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah prediksi tangkapan yang masih meningkat seiring meningkatnya  jumlah upaya  tangkapan  per  tahun.  Artinya, apabila  terjadi  penambahan  jumlah upaya  tangkap  melalui  penambahan armada  tangkap  pada  perikanan  skala kecil  masih  dapat  dilakukan.  Penam- bahan  armada  masih  dapat  dilakukan dengan  melakukan monitor  ketat  karena WPP  715  masuk  dalam  kategori Fully Exploited berdasarkan Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  nomor
50 tahun 2017.
Berdasarkan  hasil  perhitungan CPUE  pada  lokasi  penelitian,  diperoleh hasil  tingkat  pemanfaatan  udang  di perairan  Teluk  Bintuni  dan  Sorong Selatan  sebelum  diberlakukannya  mora- torium adalah 50,01% atau masuk dalam kategori  Fully  exploited  berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017. Setelah adanya pemberlakuan moratorium perikanan, tingkat pemanfaatan udang di perairan  Teluk  Bintuni  dan  Sorong Selatan  mengalami  penurunan  menjadi 15,99%  atau  masuk  dalam  kategori moderate yang  berarti  upaya  penang- kapan  dapat  ditambah.  Penambahan upaya  dapat  dihentikan  atau  dikurangi apabila  akan  atau  telah  mencapai  titik ekuilibrium  yaitu  titik  keseimbangan antara upaya dan prediksi potensi lestari udang.
Pengelolaan sektor perikanan udang  di  suatu  daerah,  secara  umum dipengaruhi  oleh  lingkungan  strate- gisnya baik lingkungan internal maupun eksternal.  Faktor  internal  dan  faktor eksternal  ini  yang  dapat  menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya perencanaan dan implementasinya.
Faktor  internal  dan  eksternal  secara sinergis  akan  menentukan  kekuatan  dan kelemahan  kawasan  terutama  peme- rintah  daerah  untuk  tetap  berada  pada jalur  kewenangannya  dalam  menyikapi permasalahan  dan  peluang  yang  ada maupun  yang  akan  datang.  Kondisi tersebut  akan  menempatkan  eksistensi yang  sangat  baik  bagi  perencanaan pengembangan perikanan udang kedepan. Strategi  adalah  cara terbaik  untuk mencapai  suatu  sasaran  atau  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan.  Selain itu  strategi  berarti  penentuan  tujuan  dan sasaran  jangka  panjang  organisasi  atau perusahaan.  Pada  saat  perusahaan  ingin memenangkan  persaingan  pada  suatu industri  satu  halyang  harus  diputuskan yaitu  siasat  yang  harus  diberlakukan. Kaberhasilan  suatu  siasat  tidak  lepas dari  sumber  daya  dan  kecakapan pendayagunaannya (Pardede, 2011).
Lingkungan  internal  merupakan semua kondisi dan faktor yang berada di dalam batas  wilayah  administratif (yang mencakup  sumber  daya  alam,  sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan  dan  sosial  ekonomi)  dan wewenang  pemerintah  daerah  yang mungkin dapat berfungsi sebagai kekuatan  yang  dapat  mendukung  dan mendorong  pemerintah  daerah  dalam mengemban  misi  dan  mewujudkan visinya atau sebaliknya sebagai kelemahan  yang  dapat  menghambat dalam mengemban misi dan mewujudkan  visinya.  Faktor  –faktor internal  yang  terdapat  pada  perikanan udang tersaji pada Tabel 2. Lingkungan eksternal merupa-kan semua  kondisi  dan  faktor  yang  berada diluar wilayah dan wewenang Pemerintah  daerah  yang  mungkin  dapat dijadikan sebagai peluang dalam mengemban  misi  dan  mewujudkan  visi atau sebaliknya menjadi suatu ancaman. Lingkungan eksternal
mencakup teknologi,  pasar,  konsumen,  investor, donatur  (dalam  dan  luar  negeri)  serta Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Penilaian terhadap masing-masing faktor eksternal disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 2. Penilaian Faktor Internal pada Perikanan Udang
No Parameter Bobot  Skor  Jumlah A  Kekuatan 1 Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah). 0,15 3,00 0,45 2 Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup 0,12 2,43 0,29 3 Lingkungan  perairan  lautnya  memiliki  tingkat  kesuburan yang  baik  sehingga  terdapat  daerah  penangkapan  udang yang potensial 0,15 3,00 0,45 4 Kondisi geografis yang strategis 0,15 3,00 0,45 Jumlah 1,65 B  Kelemahan 1 Pemanfaatan  sumberdaya  udang  belum  optimal  dan merata 0,11 2,29 0,26 2 Masih  terbatasnya  infrastruktur  dasar  dan  prasarana perikanan udang 0,14 2,71 0,37 3 Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas 0,09 1,86 0,17 4 Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi 0,09 1,71 0,15 Jumlah 0,94
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149

## Tabel 3. Faktor Eksternal Perikanan Udang
No Parameter Bobot Skor Jumlah A Peluang 1 Permintaan komoditi udang terus meningkat 0,22 3,00 0,66 2 Kebijakan penghentian izin usaha penangkapan ikan oleh armada asing di ZEE Indonesia 0,22 3,00 0,66 3 Digitalisasi Pemasaran produk udang 0,08 1,14 0,10 4 Produk udang yang diekspor terdata 0,09 1,29 0,12 Jumlah 1,55 B Ancaman 1 Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah 0,07 1,00 0,07 2 Fluktuasi Harga dan kelangkaan BBM 0,07 1,00 0,07 3 Moda transportasi yang mahal 0,10 1,43 0,15 4 Sarana  telekomunikasi/  jaringan  telephon masih terbatas 0,13 1,71 0,22 Jumlah 0,51 Setelah kondisi lingkungan strategis  (kekuatan,  kelemahan,  peluang dan ancaman) sektor perikanan udang di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni teridentifikasi, maka  selanjutnya  dilakukan  perumusan strategi pengembangannya dengan menggunakan  matriks  atau  analisis SWOT  ( strengths-weakness-opportunity -threats ).  Analisis  ini  didasarkan  pada logika  yang  dapat  memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang ( opportunity ),  namun  secara  bersamaan dapat  mengatasi  atau  meminimalkan kelemahan  ( weakness )  dan  ancaman ( threats ). Rumusan strategi yang
diperlukan untuk
pengembangan
perikanan udang di Provinsi Papua Barat hasil  generating  dari  matriks  SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.
Untuk memetakan faktor eksternal dan faktor internal dalam hasil analisis SWOT, maka dilakukan perhitungan  selisih  setiap  faktor.  Untuk mendapatkan  nilai  faktor  internal  maka dilakukan  perhitungan  selisih  antara kekuatan  dengan  kelemahan  (S-W)  dan untuk mendapatkan nilai faktor eksternal maka  dilakukan  perhitungan  selisih antara  peluang  dan  ancaman  (O-T). Nilai  faktor  internal  akan  berada  pada sumbu  X  dan  nilai  faktor  Eksternal berada  pada  sumbu  Y.  Berdasarkan Tabel  2  dan  Tabel  3  dapat  diperoleh
nilai  faktor  internal  (Kekuatan  – Kelemahan)  yaitu  0,71  dan  nilai  untuk faktor  eksternal  (Peluang  –  ancaman) yaitu  1,03.  Jika  nilai  tersebut  dipetakan dalam  diagram  analisis  SWOT,  maka posisinya  akan  berada  pada  kuadran  I yang  mendukung  kebijakan  perikanan udang secara agresif dengan menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki untuk  memanfaatkan  peluang  yang  ada.
Matriks  space  strategi  pengembangan perikanan udang tersaji pada Gambar 3.
Tabel 4. Matriks SWOT untuk Pengelolaan Perikanan Udang
Faktor Internal
Faktor Eksternal Kekuatan (Strengths) 1. Memiliki perairan laut dengan potensi sumberdaya udang yang besar (jenis dan jumlah). 2. Tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup 3. Lingkungan perairan lautnya memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga terdapat daerah penangkapan udang yang potensial 4. Kondisi geografis yang strategis Kelemahan (Weakness) 1. Pemanfaatan sumberdaya udang belum optimal dan merata 2. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana perikanan udang 3. Kemampuan permodalan nelayan setempat masih terbatas 4. Kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya informasi Peluang (Opportunity) 1. Permintaan komoditi udang terus meningkat 2. Kebijakan penghentian izin usaha penangkapan ikan oleh armada asing di ZEE Indonesia 3. Digitalisasi Pemasaran produk udang 4. Produk udang yang diekspor terdata 1. Pengembangan nilai lebih hasil tangkap perikanan udang yang mampu memanfaatkan komoditas udang yang ada. 2. Optimalisasi produktivitas Perikanan udang skala kecil. 1. Pengembangan infrastruktur perikanan udang. 2. Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan udang 3. Penyusunan mekanisme kredit yang aman dan tepat untuk nelayan kecil 4. Penciptaan sistem investasi perikanan udang yang menarik dan kondusif.

## Ancaman (Threats)
1. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah 2. Fluktuasi Harga dan kelangkaan BBM 3. Moda transportasi yang mahal 4. Sarana telekomunikasi/ jaringan telephon masih terbatas 1. Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemanfaatan sumberdaya udang berbasis masyarakat. 2. Pengembangan sistem logistik dalam penyediaan bahan bakar minyak. 3. Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM pengawas lingkungan perairan. 1. Peningkatan kerjasama usaha penangkapan udang melalui program kemitraan.
2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan udang dan masyarakat pesisir terkait kelestarian lingkungan pesisir dan laut.
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149
Gambar 2. Diagram Analisis SWOT Pengembangan Perikanan Udang

## KESIMPULAN
1. Peningkatan  kesadaran  masyara- kat  pesisir  terhadap  kelestarian lingkungannya.
2. Optimalisasi  produktivitas  perika- nan  tangkap  skala  kecil  melalui peningkatan  kualitas  SDM  nela- yan
3. Penegakkan  hukum  secara  tegas dan  peningkatan  sistem  pengawa- san pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis  masyarakat,  termasuk peningkatan kualitas SDM penga- was.
4. Pengembangan  infrastruktur  peri- kanan  tangkap,  termasuk  sistem logistik penyediaan BBM
5. Peningkatan  kerjasama  usaha  pe- nangkapan  ikan  melalui  program kemitraan, untuk menjamin keber- lanjutan  biaya  operasional,  dan pengembangan investasi usaha.
6. Pengembangan  nilai  tambah  hasil perikanan  tangkap  untuk  men- sejahterakan nelayan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada  seluruh  pihak  yang telah mendukung kajian ini sehingga penulis  dapat  menyelesaikan  publi- kasi  ini.  Terima  kasih  kepada  para editor  anonim  yang  telah  mereview dan  memberikan  saran  perbaikan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
DKP  Papua  Barat.  (2016). Statistik Perikanan  Tangkap. Manokwari: Dinas  Kelautan  dan  Perikanan
Provinsi Papua Barat.
Dwidjowojoto,  R.  (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia. Hardani,  N.H  Aulia,  H.  Andriani,  R.A. Fardani, J. Ustiawaty, E.F. Utami, D.J.  Sukmana,  R.R.  Istiqomah. 2020. Metode  Penelitian  Kuali- tatif  dan  Kuantitatif .  CV. Pustaka
Ilmu: Yogyakarta.
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 -2 -1.5 -1 -0.5
0 0.5 1 1.5 2 K e le mahan ( W eakne ss ) Ancaman ( Threats ) Peluang ( Opportunities ) I Strategi Agresif III Strategi Turn Around II Strategi Diversivikasi IV Strategi Defensif
Hikmayani,  Y.  R.  (2015). Efektifitas Pemberlakuan Kebijakan Morato- rium  Kapal  Eks  Asing  dan Transhipment  Terhadap  Kinerja Usaha  Penangkapan  Ikan .  Jurnal
Kebijakan  Sosek  Kelautan  dan Perikanan  Vol  5  No  2  Tahun 2015. KEPMEN KP No. 50/Keprmen- KP/2017.  (tahun  2017). Estimasi
Potensi  JTB  dan  Tingkat  Peman- faatan SDI di WPPNRI.
Mulyatiningsih,  Endang.  2011. Riset Terapan  Bidang  Pendidikan  dan Teknik . UNY Press: Yogyakarta. Pontas  M.  Pardede.  2011. Manajemen Strategik  Dan  Kebijakan  Peru- sahaan .  Mitra  Wacana  Media, 2011: Jakarta. Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuan- titatif . Zifatama Publishing: Sidoarjo.
Rahmayanti,  A.  B.  (2016). Implikasi Kebijakan  Moratorium  Terhadap
Sektor  Perikanan  di  Bitung . Prosiding  the  1st  International Conferernce  on  Social  Sciences and Humanities (ICCSH) . Rangkuti,  F.  (2006). Analisis  SWOT Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Singarimbun,  M.  1995. Metode  Peneli-
tian  Survey.  Lembaga  Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi  dan  Sosial .  PT  Pustaka
LP3ES Indonesia: Jakarta.
Unipa.  (2016). Laporan  Akhir  Dampak
Ekonomi dan Sosial atas Pember- lakuan  Permen  KP  di  Provinsi Papua Barat. Manokwari: Kerjasama  Fakultas  Perikanan dan  Ilmu  Kelautan  Universitas Papua  dan  Kantor  Perwakilan Bank  Indonesia  Provinsi  Papua Barat.
Williams,  W.  1971. Social  Policy Research  and  Analysis .  American Elsvier Publishing Company, New  York,  USA,  and  Weimer, D.L.  and  A.R.  Vining.  1989. Policy  Analysis:  Concept  and Practice. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.5.No.2.149