Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat

## Agus Chandra 

## Abstrak
Terdapat dua mazhab yang mendominasi studi tentang perilaku memilih (votting behavior) di era kekinian,  yakni;  mazhab  sosiologis  dan  psikologis.  Yang  pertama  meyakini  perilaku  memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan yang kedua meyakini perilaku memilih dikonstruksi  secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  oleh  ikatan  emosional  terhadap  partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan analisis terhadap kandidat. Mengkontradiksikan dua pikiran ini tentu hanya akan mempersempit obyek kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang  mempelajari  masyarakat.  Untuk  menghindari  keterjebakan  atas  dua  perdebatan  mazhab tersebut,  penulis  memilih  mempertemukan  keduanya  dalam  kajian  perilaku  memilih  (votting behavior).  Pertemuan  kedua  mazhab  tersebut  menghasilkan  pemetaan  perilaku  memilih masyarakat  NTB  berada  pada  tiga  kategori.  Kategori  pertama,  pemilih  yang  memilih  karena figuritas dan tokoh panutan. Ketegori ini disebut sebagai pemilih tradisional. Kedua, pemilih yang memilih karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, seperti percaya pada kapasitas kandidat. Kategori ini disebut sebagai pemilih rasional. Ketiga, pemilih yang memilih bahkan tidak memilih karena  terhambat  faktor  teknis  pemilu  dan  aktivitas  ekonomi.  Ini  disebut  sebagai  pemilih pragmatis.

## Keyword: Pemetaan, Sosiologis, Perilaku Memilih

## Abstract
There are two schools of thought that dominate the study of voting behavior in the contemporary era, namely; sociological and psychological schools of thought. The former believes that voting behavior of someone is influenced by environmental factors. While the latter believes that voting behavior is constructed  jointly  or  individually  by  the  emotional  ties to  a  political  party  or  the candidate, orientation to the issues, and analysis of the candidates. Contradicting two thoughts will only restrict  the  object  of  study  of  sociology  as a  science  that  studies the  public.  To avoid being stuck on the debate of two thoughts, the author chooses to combine both thoughts in the study of voting behavior. The combination of these thoughts produces mapping of voting behavior in NTB people in three categories. The first, voters give voice because of figures and role models. This category is mentioned as traditional voters. Second, voters give voice for considerations of rationality, such as trust towards the capacity of the candidate. This category is called as rational voters. Third, voters give voice but fail because of technical factors hampering the election and economic activity. This is known as pragmatic voters.
Keyword ; Mapping, Sociological, Voting Behavior

## Korespondensi:
Fakultas Dakwah & Komunikasi, IAIN Mataram Jl. Pendidikan No.35, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 aguschandra.lombok@gmail.com

## Pendahuluan
Penelitian  perilaku  memilih  ( voting  behavior) didominasi  oleh  dua  aras pendekatan,  yaitu  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  psikologis. Pendekatan sosiologis dipelopori oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Columbia ( Colombia University Bureau of Applied Science ). Karena sebab inilah, pendekatan sosiologis dalam studi  voting  disebut  juga  sebagai mazhab  Colombia atau Kelompok  Colombia .  Dalam karya-karya  yang  diterbitkan  kelompok  ini  diungkapkan,  perilaku  politik  seseorang terhadap  partai  politik  tertentu  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lingkungan  seperti  sosial ekonomi,  afiliasi  etnik,  tradisi  keluarga,  keanggotaaan  terhadap  organisasi,  usia,  jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.
Pendekatan  Psikologis dipelopori  oleh  Pusat  Penelitian  dan  Survei Universitas Michigan ( University of Michigan’s Survey Research Centre ). Karena itulah studi  voting  yang  menggunakan  pendekatan  psikologis  dikenal  juga  sebagai Mazhab Michigan atau Kelompok  Michigan .  Pendekatan  ini  berpandangan  perilaku  memilih dikonstruk  secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  oleh  ikatan  emosional  terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan orientasi terhadap kandidat.
Guna mengungkap peta perilaku pemilih di NTB, penulis menggunakan mazhab sosiologis  sekaligus  mazhab  psikologis.  Alasan  pilihan  mazhab  ini  adalah  perilaku memilih merupakan sub-bagian dari perilaku sosial. Mengikuti pandangan Max  Weber, sosiologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari perilaku sosial  secara  sistematis.  Namun  untuk  mengungkap  objek  kajiannya,  sosiologi membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain. Dalam kajian tentang perilaku pemilih, disiplin ilmu yang paling dekat dengan sosiologi adalah psikologi sosial.

## Pemikiran Sosiologi Politik Tentang Perilaku Memilih
Pendalaman tentang bagaimana pandangan sosiologi politik tentang perilaku dan partisipasi  politik  memerlukan  penelusuran  dari  membahas  tema  tentang  kajian  ilmu politik, dilanjutkan dengan kajian sosiologi terhadap gejala politik. Pola  ini diperlukan mengingat  ilmu  politik  dan  sosiologi  merupakan  disiplin  ilmu  yang  berbeda,  namun dalam  melakukan  kajian  keduanya  saling  membutuhkan.  Terdapat  berbagai  gejala sosiologis yang mempengaruhi gejala politik, demikian juga sebaliknya. Dalam beberapa kasus keduanya perlu disandingkan untuk saling melengkapi.
Terdapat  banyak  batasan  tentang  politik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli, diantaranya Robert Dahl. Ia mendefinisikan politik  sebagai “ who  gets  what,  when  and how ”,  artinya  siapa  memperoleh  apa,  kapan,  dan  bagaimana  (Dahl,  dalam  Setiadi  dan Kolip, 2013:16). Dalam kajian politik,  kata “siapa” bisa merujuk pada sekelompok orang yang  memberikan  suara  atau  kontestan  dalam  pemilu.  Contoh  bentuk  konsep  ini,  para fungsionaris  memberikan  visi  dan  misi  politik  partainya,  atau  para  elit  politik membicarakan  suatu  kebijakan  politik  yang  berpengaruh  pada  masyarakat  umum,  atau bisa  saja  sekelompok  masyarakat  memperbincangkan  visi,  misi  dan  program  calon kepala daerah. Kesemua contoh  ini
merupakan sebagian kecil dari aktivitas politik,  tentu saja menjadi wilayah kajian ilmu politik.  Lantas  persoalannya  seperti  apa  ilmu  politik  itu?  Miriam  Budiardjo mendefinisikan  ilmu  politik  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  politik  atau politics atau kepolitikan.
Dalam suatu pemilu terdapat peserta pemilu menawarkan visi, misi dan program mereka kepada masyarakat, kemudian masyarakat memberikan suaranya. Pasca pemilu para  peserta  pemilu  terpilih  merealisasikan  komitmen  terhadap  programnya  dan masyarakat mendapatkan manfaat sosial, ekonomi dan politik atas realisasi program para politisi terpilih. Jangka waktu antara implementasi program oleh para pemimpin politik terpilih berdasarkan masa jabatannya, dan cara yang dilakukan mereka untuk memenuhi komitmennya  kepada  masyarakat  melalui  distribusi  kebijakan  pembangunan,  dengan pemilu  selanjutnya  menjadi  ruang  bagi  masyarakat  untuk  dapat  memberi  evaluasi  atas kepemimpinan  politik.  Dalam  jangka  waktu  itu  berarti  masyarakat  secara  aktif menggunakan  nalar  rasionalitas  individual  sampai  nalar  sosial  mereka  untuk  menjadi bahan  pada  pemilu  selanjutnya.  Perilaku  individu  dalam  membuat  evaluasi  terhadap peran kandidat dan partai politik, serta keputusan mereka memilih, merupakan fenomena sosial. Kesemuanya ini merupakan eksemplar-eksemplar perilaku sosial dalam kehidupan politik suatu masyarakat yang dapat menjadi lokus kajian sosiologi politik.
Salah  satu  kajian  sosiologi  di  bidang  politik  adalah  interaksi  politik.  Terdapat beberapa hal yang diperoleh para aktor yang melakukan interaksi politik, adalah; (a) para fungsionaris  partai  politik  atau  kandidat  politik  berharap  dari  kegiatan  politiknya membuahkan hasil yaitu kekuasaan, (b) para pendukung partai atau pendukung kandidat politik mengharapkan keterpihakan suatau kebijakan hasil proses politik kepada dirinya, (c) para  aktor  yang  merasa  dirugikan  dari  kebijakan  politik  melakukan  aksi  tuntutan kepada aktor yang pada saat itu memegang kekuasaan. Dengan demikian, proses politik adalah proses interaksi antara  individu versus individu, individu versus kelompok atau kelompok  versus  kelompok,  yang  menghasilkan  produk  politik.  Sedangkan  yang dimaksud  produk  politik  adalah  kebijakan  publik  yang  telah  dihasilkan  melalui mekanisme politik yang dipahami bersama.
Sebagai ilmu mandiri, sosiologi memusatkan perhatiannya pada gejala sosial yang didalamnya  terdapat  proses-proses  sosial.  Proses  sosial  dipahami  sebagai  hubungan antara individu-individu, Bisa berfokus pada individu versus kelompok, atau kelompok versus  kelompok  yang  menghasilkan  produk  dari  proses  sosial  itu  sendiri.  Sosiologi menempatkan  masyarakat  sebagai  tempat  berinteraksi  yang  berupa  tindakan-  tindakan individu atau kelompok di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial di dalam struktur masyarakat itu sendiri.
Aktivitas  politik  merupakan  salah  satu  bagian  dari  interaksi  sosial  yang  di dalamnya terdapat beberapa fenomena. Diantara fenomena itu adalah; (1) aktivitas yang berupa hubungan antara pemerintah dengan rakyat di dalam suatu struktur politik yang
dalam  hal  ini  bisa  negara  dan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  publik,  (2) aktivitas warga negara yang saling memperebutkan kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu  struktur  politik  untuk  dapat  menempati  posisi  sebagai  pemegang  kekuasaan  di dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, aktivitas politik adalah aktivitas manusia yang  berhubungan  dengan  bagaimana  distribusi  kekuasaan  dan  kewenangan  di  dalam suatu negara, juga berupa aktivitas aksi dan reaksi yang berhubungan dengan kebijakan publik sebagai produk dari proses politik di dalam  struktur politik. Sedangkan anggota masyarakat  yang  melakukan  aktivitas  tersebut  dinamakan  aktor  politik.  Aktor  politik dibedakan menjadi dua, yakni;
a. Tipe pemimpin atau pejabat (elit politik). Aktor ini memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang membuat dan  melaksanakan kebijakan publik  atau yang disebut keputusan politik.
b. Tipe  warga  negara  (rakyat)  yaitu  kelompok  yang  tidak  memiliki  kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan publik, tetapi memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan ( demand ) dan dukungan ( support ) terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.
Merujuk  pada  deskripsi  politik,  dan  sosiologi  di  atas,  sosiologi  politik memfokuskan  kajiannya  pada  diskripsi,  analisis,  dan  penjelasan  tentang  gejala  sosial politik, terutama  menyangkut bagaimana proses  terbentuknya kekuasaan dan pola-pola distribusinya  dalam  masyarakat.  Disamping  itu,  sosiologi  politik  juga  memfokuskan perhatiannya pada sikap dan perilaku poltik masyarakat, terutama menyangkut persoalan tentang  bagaimana  masyarakat  meresepon  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  para penguasa, dan bagaimana masyarakat bersikap dalam pemilihan umum.
Suryadi  (2007:7)  mengungkapkan  sosiologi  politik  merupakan  disiplin  yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur  politik,  dan  antara  tingkah  laku  sosial  dengan  tingkah  laku  politik. 3 Dengan  demikian  posisi  sosiologi  politik  merupakan  jembatan  teoritis  dan  jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Sederhananya sosiologi politik merupakan wilayah pertemuan antara sosiologi dan ilmu politik, sebagaimana tanpak pada gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1. Wilayah Sosiologi Politik
Area Sosiologi Politik Ilmu Sosiolo gi
Ilmu Politik
Salah satu bentuk hubungan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik sebagai area soiologi politik adalah perilaku masyarakat ketika menggunakan hak pilih dalam pemilu atau sering disebut perilaku memilih. Untuk mengkaji fenomena perilaku memilih tulisan ini menggunakan dua mazhab, sebagai berikut;

## 1. Mazhab Sosiologis
Seperti lazim diketahui, pendekatan perilaku yang  menumpukan perhatian pada karekteristik  latar  belakang  sosiologis  seseorang  mendapat  perhatian  dalam  penelitian ilmu  politik.  Banyak  ilmuan  politik  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  menjelaskan bagaimana  sesungguhnya  individu  berperilaku  ketika  dihadapkan  pada  pilihan  politik dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa keadaan individu untuk memilih, apalagi dalam konteks Pemilu menjadi stimulus yang mendorong individu tersebut untuk berperilaku, yaitu memilih alternatif yang ditawarkan.
Karya Asrinaldi berhasil mengungkap beberapa penelitian terkait perilaku pemilih dalam  pandangan  sosiologis.  Salah  satu  hasil  penelitian  yang  dibeberkan  adalah  karya Lazarsfeld, Bareslon & Gaudit yang bertajuk T he People`s Choice : how the voter makes up  his  mind  in  a  presidential  campaign (1944).  Asrinaldi  menyimpulkan  hal  penting dalam karya ini adalah perilaku memilih seseorang merefleksikan keanggotaan kelompok sosial yang dibentuk oleh kekuatan sosioekonomi dan demografi. Asumsi ini berangkat dari eksistensi individu sebagai mahluk sosial yang berada dalam lingkungan sosial yang dinamis. Lingkungan inilah yang sebenarnya mempengaruhi nilai dan keyakinan politik individu, selanjutnya menjadi bagian penting dalam perkembangan sikap, perilaku dan tindakan politik mereka.
Lebih  lanjut  penelitian  yang  dilakukan  Lazarsfeld,  Bareslon  &  McPhee  (1954) yang  berjudul Voting  a  study  of  opinion  formation  in  a  presidential  campaign , menemukan adanya kesamaan persepsi politik individu yang dibentuk  karena interaksi antara individu yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, teman dan sejawat dalam pekerjaan. Latar belakang sosial yang demikian merupakan aspek penting dari lingkungan sosial individu ketika mereka bersosialisasi. Inilah yang pada akhirnya  mempengaruhi pembentukan preferensi politik individu untuk merespon gejala poltiik yang dihadapinya.
Para  pengikut  mashab  sosiologi  menyebutkan  bahwa  faktor  sosiologis  individu adalah  faktor  yang  menentukan  pilihan  akhir  yang  digabungkan  kedalam  indeks presdisposisi  politik  mereka.  Para  sarjana  yang  tergabung  dalam  mazhab  ini  meyakini bahwa pendekatan sosiologi ini pada mulanya berasal dari Eropa yang dimulai pada tahun 1940 ketika pemilihan Presiden Amerika  Serikat dilakukan. Oleh sebab itu pendekatan sosiologis  ini  di  sebut  sebagai  model  sosiologi  politik  Eropa.  Istilah  lain  yang  sering digunakan terhadap pendekatan ini adalah social determination approach karena terkait dengan karekteristik sosiologis seseorang seperti orang tua, status sosial,  agama, kelas, dan tempat tinggal.
Penelitian  yang  pernah  dilakukan  Gerald  Pomper,  misalnya  berusaha  merinci pengaruh  pengelompokan  sosial  dalam  studi  perilaku  memilih  kedalam  dua  variabel, yaitu  variabel  predisposisi  sosial  ekonomi  keluarga  pemilih  dan  predisposisi  sosial ekonomi pemilih ( voter ). Kajian tersebut menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara predisposisi sosial ekonomi keluarga tersebut dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga seperti preferensi politik ayah atau ibu berpengaruh  pada  preferensi  politik  anak  dalam  keluarga  tersebut.  Variabel-variabel sosiologis  lainnya  yang  membentuk  preferensi  politik  individu  adalah  agama.  Di Indonesia  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Afan  Gafar  menemukan  Negara, agama, dan asal-usul budaya tertentu berpengaruh pada bentuk dukungan individu pada partai  politik  tertentu.  Preferensi  politik  masyarakat  Jawa  dalam  kajian  Gafar dikelompokkan kedalam tiga kategori latar belakang yakni bangan, priyai, dan santri.
Pengelompokkan  masyarakat  politik  yang  digambarkan  Gafar  di  atas  telah dijelaskan  oleh  studi  Geertz  terhadap  sebuah  kota  kecil  di  Jawa  Timur  sekitar  tahun 1950-an.  Geertz  menemukan  tiga  pengelompokan  atau  varian  agama  jawa  yang  ikut berpengaruh terhadap karekteristik sosial mereka, yakni; abangan, santri, dan priyayi. Berikut dijelaskan karekteristik dari ketiga varian tersebut.
Varian  abangan,  dicirikan  oleh  menguatnya  tradisi  upacara-upacara  slametan atau  kenduren  dan  kepercayaan  terhadap  mahluk  halus.  Pada  masyarakat  abangan upacara slametan menjadi wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial serta pengalaman individual sehingga memperkecil ketegangan dan  konflik  di  antara  individu-individu  dalam  komunitas  mereka.  Upacara  slametan dilakukan  untuk  merespons  semua  kejadian  yang  ingin  dipergantikan  atau  ditebus. Misalnya, slametan perkawinan, kelahiran, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, membuka pabrik, mimpi buruk,  memohon kepada arwah penjaga desa, khitanan, dan permulaan suatu rapat politik (Geertz, 2014:3).
Untuk menjelaskan karekteristik santri Geertz membedakannya dengan varian abangan. Ada dua perbedaan yang mencolok menurut hasil penelitian Geertz. Pertama , kalangan abangan benar-benar tidak acuh terhadap doktrin tetapi terpesona oleh detail upacara.  Sementara  dikalangan  santri,  perhatian  terhadap  doktrin  hampir  seluruhnya mengalahkan  aspek  ritual  islam  yang  sudah  menipis. Kedua ,  terletak  pada  organisasi sosial mereka. Untuk kalangan abangan, unit sosial paling dasar tempat hampir semua upacara  berlangsung  adalah  rumah  tangga.  Sedangkan  kalangan  santri,  rasa  sebagai satu  komunitas  (umat)  adalah  yang  terutama.  Kalangan  santri  melihat  islam  sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris.
Apabila  abangan  diidentifikasi  sebagai  petani  Jawa  yang  tidak  melek  huruf, maka  kata  Geertz  varian  priyayi  adalah  golongan  ningrat.  Priyayi  umumnya  selalu berada di kota-kota yang jumlahnya terus bertambah seiring modernisasi. Namun pada dasarnya, priyayi merupakan islam dari kalangan bangsawan atau ningrat, birokrat dan pengusaha. Pandangan mereka tentang islam lebih modern bahkan cenderung liberal.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  mashab  sosiologis  melihat perilaku pemilih dikonstruksi oleh proses prolitik yang diterima individu yang dimulai

## Lingkungan Keluarga:
• Keluarga/kerabat sebagai calon
• Afiliasi politik suami/istri
Lingkungan Sosial:
• Tokoh berpengaruh
• Mobilisasi elit
• Teknis pemilu yang dibuat KPU
Perilaku Pemilih
dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sosial. Proses sosialisasi tersebut ditandai dengan  terbentuknya  latar  belakang  sosiologis  dan  karekteristik  afiliasi  politik  orang tua, agama, dan latar belakang sosial budaya lainnya, seperti kelas, jenis kelamin, dan usia.
Penegasan terhadap cara berpikir di atas juga dapat ditemukan dalam karyanya Andrew  Heywood.  Ia  mengatakan  model  sosiologis  dalam  kajian  perilaku  pemilih berusaha  mengaitkan  perilaku  pemilih  dengan  keanggotan  kelompok.  Bahwa  para pemilih cenderung mengadobsi sebuah pola votting yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok di mana mereka menjadi bagiannya. Beberapa kelompok yang dapat  diidentifikasi  mempengaruhi  voting  adalah;  pembagian  kelas,  gender,  etnisitas, agama  dan  wilayah.  Dengan  demikian,  Heywood  ingin  mengatakan  bahwa  perilaku pemilih dikonstruksi oleh identitas sosial mereka.
Apabila kerangka pikir mashab sosiologis di atas dijelaskan melalui gambar 2, maka tampak sebagai berikut.

## Gambar 2. Model Mashab Sosiologis
Apabila gambar di atas dirumuskan dalam bentuk pokok tulisan ini, maka dapat dibunyikan sebagai berikut:
“perilaku  masyarakat  dalam  pemilu  dibentuk  oleh  faktor  eksternal,  yaitu keluarga  dan  lingkungan  sosial.  Kekuatan  lingkungan  keluarga  diukur  dari pengaruh afiliasi politik orang tua, atau suami, atau istri atau anggota keluarga sebagai  calon.  Sedangkan  kekuatan  lingkungan  sosial  diukur  dari  pengaruh agama, stratifikasi sosial, geopolitik, jenis kelamin, dan usia”.
2. Mazhab Psikologis
Pendekatan  ini  merupakan  fenomena  yang  muncul  dari  kalangan  ilmuan Amerika Serikat melalui Survey Research Center di Universitas Michigan. Munculnya pendekatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis yang diangap kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang  ada  dalam  diri  individu,  terutama  yang  terkait  dengan  preferensi  politiknya terhadap suatu partai. Karena itu pendekatan ini juga dikenal dengan Mashab Michigan yang saat ini oleh para sarjana dijadikan referensi dalam mengkaji perilaku pemilih.
Mashab psikologis mengandaikan hipotesis kerjanya pada adanya variabel
seperti  identifikasi  kepartaian,  orientasi  terhadap  kandidat,  dan  orientasi  terhadap  isu sebagai  dasar  dalam  menjelaskan  perilaku  memilih  seseorang.  Menurut  mashab  ini pilihan  seseorang  terhadap  partai  politik  tertentu  melalui  proses  psikologis  panjang, namun  putusan  akhir  individu  sangat  bergantung  kepada  penilaiannya  terhadap perkembangan  politik  kontemporer  (faktor  jangka  pendek).  Proses  psikologis  yang panjang yang berlangsung pada diri individu inilah yang melahirkan istilah identifikasi kepartaian.
Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah identifikasi kepartaian terjadi secara spontan dalam diri individu? Mashab psikologi menjawab tidak. Identifikasi kepartaian tidak  hadir  dengan  sendirinya  dalam  diri  individu,  namun  berproses  sejak perkembangan individu pada masa remaja yang cenderung mengikuti preferensi poltiik orang tua mereka. Jika orang tua mereka mengidentikkan diri mereka pada satu partai tertentu, maka anak-anak mereka (cenderung) juga mengidentikkan diri mereka dengan partai  tersebut.  Dari  satu  segi,  identifikasi  kepartaian  ini  hanya upaya individu mendekatkan dirinya kepada satu partai tertentu secara psikologis dalam waktu tertentu dan belum tentu memilih partai politik tersebut pada waktu yang lain pada saat pemilu.
Lebih jauh, pendekatan piskologis juga mengindentifikasi perilaku  memilih individu dari proses sosialisasi yang mereka dapatkan dari lingkungan persekitarannya. Misalnya, sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik lingkungan keluarga maupun perkawanan mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refleksi dari kepribadiannya dan menjadi variable yang menentukan dalam  mempengaruhi  perilaku  politik  individu  tersebut.  Karena  itu  pendekatan psikologis  mengaitkan  dengan  tiga  aspek  utama  yaitu;  ikatan  emosional  pada  suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat. Ketiga aspek ini digambarkan dalam gambar 3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 3.
Gambar di atas menerangkan bahwa perilaku pemilih ( voting ) dikonstruk secara bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  oleh  kepercayaan  atau  ketidak  percayaan  terhadap partai,  kepercayaan  atau  ketidakpercayaan  terhadap  calon,  dan  kepentingan  ekonomi pemilih. Seseorang yang orang tuanya (ayah atau ibu) bersal dari partai A, cenderung akan memilih partai A dibanding dengan partai B. Namun demikian, pilihan seseorang dapat  juga  dikonstruk  oleh  ketertarikannya  terhadap  isu  yang  diusung  oleh  partai. Konstruksi lain yang mempengaruhi pilihan seseorang adalah ketertarikannya terhadap kandidat. Bisa saja dalam suatu pemilu seseorang tidak tertarik pada suatu partai politik dan  isu  yang  diusung  partai  politik  bersangkutan,  tetapi  dia  tertarik  pada  seorang kandidat atau faktor figuritas.

## Kepentingan ekonomi
Perilaku voting
Kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap calon Kepercayaan atau ketidak percayaan terhadap parpol

## Gambar.3.Model Pendekatan Mashab Psikologis

## Figuritas, Tokoh Panutan, dan Pemilih Otonom
Data sekunder yang diperoleh dari KPU Lombok Timur memperlihatkan alasan masyarakat  untuk  memilih  karena  didorong  oleh  keinginan  sendiri,  figur  popular, himbauan tokoh panutan, kesamaan partai politik, dan terakhir sevisi. Dalam pemilihan legislatif  pemilih  bersifat  otonom  paternalistik,  karena  partisipasi  memilih  didorong kenginan  sendiri  bukan  atas  dorongan  lain.  Namun  demikian  peran  elit  dalam memobilisasi juga tidak dapat dikesampingkan. Selisih di antara kedua faktor tersebut tidak  begitu  besar. Bila  figur  populer  dan  himbauan  tokoh  diasumsikan  sebagai  jenis partisipasi mobilisasi maka angkanya melampaui partisipasi otonom.
Dalam  Pemilihan  Presiden  tahun  2014,  dapat  disimpulkan  partisipasi disebabkan  karena  figuritas  dari  peserta  pemilu.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  massifnya kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di berbagai saluran komunikasi massa. Peserta  pemilu  begitu  teringat  dalam  benak  pemilih  dengan  beragam  persepsi  yang dihasilkan. Selain itu, faktor keinginan sendiri dan himbauan tokoh juga menjadi faktor lain yang cukup menentukan partisipasi memilih dalam pemilihan presiden yang lalu.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  menemukan  tiga  faktor  dominan  dalam menentukan  perilaku  pemilih  di  Kabupaten  Lombok  Timur,  yakni;  figur  popular, himbauan  tokoh,  dan  keinginan  sendiri.  Dua  faktor  pertama  dikonstruksi  oleh lingkungan  social,  sebagaimana  yang  diyakini  oleh  maszhab  sosiologis,  sedangkan yang disebutkan terakhir merupakan gambaran dari sikap pemilih berdasarkan refleksi dari kepribadiannya sebagaimana diyakini oleh mazhab psikologis.
Dengan  demikian  terlihat  ada  jenis  partisipasi  yang  terombang-ambing  dari bentuk  otonom  dan  mobilisasi.  Hal  ini  menguatkan  penelitian-penelitian  sebelumnya tentang kuatnya figuritas dan pengaruh tokoh dalam menentukan perilaku memilih di Pulau Lombok.

## Percaya Pada Calon Tapi Tidak Percaya Pada Partai
Pemilih  rasional  merupakan  tipologi  pemilih  yang  mengetahui  alasan  mereka menggunakan  hak  pilih.  Pemilih  rasional  memilih  karena  mengetahui  visi,  misi  dan program  kandidat,  bukan  karena  faktor-faktor  di  luar  pemilih.  Temuan  penulis  di Kabupaten Sumbawa Barat, faktor paling dominan mempengaruhi perilaku pemilih
dalam menentukan pilihannya karena anjuran dari calon yang akan dipilih, sedangkan anjuran  ormas  justru  menempati  posisi  sebagai  faktor  paling  rendah.  Secara  ringkas dapat dilihat pada grafik 1.

## Grafik 1 Alasan Pemilih Ikut Memberikan Suaranya
Anjuran oleh Pimpinan Ormas 16.67% Anjuran oleh Perusahaan tempat saya bekerja 22.92% Anjuran pemerintah 25.00% Percaya dengan Pemilu dapat… 45.83% Anjuran penyelenggara Pemilu 58.33% Anjuran salah satu partai politik 60.42% Mendapat Undangan untuk Memilih 66.67% Terdaftar dalam Daftar Pemilih 68.75% Anjuran salah satu calon yang akan dipilih 87.50%
Tingkat rasionalitas masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat juga ditunjukkan oleh kemampuan mereka menilai secara kritis perihal pemilu dan demokrasi. Terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014,  penulis  menemukan  beberapa  alsan  mereka  tidak  menggunakan  hak  pilihnya sebagaimana grafik 2 di bawah ini.

## Grafik 2 Alasan Pemilih Tidak Ikut Memberikan Suaranya
Bertentangan dengan ideologi/keyakinan 5.77% Tidak mendapat Undangan untuk Memilih 7.69% Lebih memilih bekerja 9.62% Tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih 9.62% Berhalangan (bepergian/sakit) 15.38% Tidak percaya dengan calon yang dipilih Tidak percaya dengan partai politik 23.08% 40.38%
Dari  Grafik  2  yang  ditampilkan  di  atas,  semakin  jelas  bahwa  faktor ketidakpercayaan terhadap partai politik paling dominan mendorong pemilih untuk tidak
40,58% yang memilih
yang tidak memilih 59,42%
memberikan suaranya dalam pemilu. Menyusul alasan lainnya yang masih senada adalah ketidakpercayaan terhadap calon yang akan dipilih.
Fenomena  ini  menjadi  menarik,  karena  faktor  peserta  pemilu  terutama ferformance  calon  yang  diusung  oleh  partai  politik  menjadi  hal  yang  dapat mendongkrak angka partisipasi pemilih. Meskipun demikian, pada di sisi yang lain juga menjadi  alasan  pemilih  untuk  tidak  berpartisipasi  dalam  pemilu.  Dengan  begitu, menjadi lebih mudah untuk di baca bahwa seiring semakin tingginya intensitas pemilu di tanah air, pemilih sudah memperlihatkan perkembangannya ke arah pemilih rasional dan perlahan meninggalkan karekteristiknya sebagai pemilih tradisional.

## Teknis Pemilu dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat
Meskipun rasionalitas pemilih sudah muncul sebagaimana kasus di Kabupaten Sumbawa  Barat,  namun  faktor  teknis  pemilu  juga  mempengaruhi  atensi  masyarakat terhadap suatu ornamen pemilu. Faktor teknis pemilu menjadi alasan cukup signifikan bagi  masyarakat  untuk  tidak  mau  menggunakan  hak  pilih  mereka  ke  tempat pemungutan  suara  (TPS).  Data  dari  KPU  Kabupaten  Sumbawa  memperlihatkan  satu kasus pada TPS 001 Desa Jaya Makmur ketika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014.
TPS ini merupakan tempat partisipasi pemilih yang paling rendah dari semua TPS yang ada di kecamatan Labangka. Adapun jumlah pemilih  terdaftar berdasarkan Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  adalah  515  pemilih,  dimana  jumlah  yang  ikut  memilih sebanyak  209  orang  sedangkan  yang  tidak  memilih  sebanyak  306  pemilih.  Bila dipersentasekan maka jumlah yang memilih sebanyak 40,58% dan jumlah yang tidak memilih  sebanyak  59,42%.  Dengan  demikian  angka  tidak  memilih  lebih  tinggi dibanding angka yang memilih.

## Grafik 3 Persentase yang memilih dan tidak memilih
Berdasarkan hasil wawancara, dengan responden yang dijadikan sampel ketika penulis  melakukan  observasi  di  Kabupaten  Sumbawa,  ditemukan  fenomena  bahwa selama masa kampanye pemilu presiden yang berlansung sejak tanggal 4 Juni hingga 5 Juli  2014,  responden  menyebutkan  “tidak  ada  kampanye  sama  sekali  di  wilayah kecamatan, apalagi di Desa Jaya Makmur”. Sehingga masyarakat Desa Jaya Makmur tidak tersentuh secara langsung dengan kegiatan kampanye Pilpres. Media Kampanye yang  bisa  diakses  masyarakat  adalah  melalui  stiker-stiker  kecil  calon  presiden  dari
beberapa tim, yang berasal dari kader partai politik pendukung calon presiden dan  wakil presiden.  Dengan  demikian,  masyarakat  Desa  jaya  Makmur  sangat  terbatas  dalam memahami  pasangan  calon  presiden  yang  maju  dalam  Pilpres.  Efek  berikutnya, responden mengatakan mereka tidak datang memilih karena tidak memiliki calon yang diunggulkan. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya di desa tersebut memang tidak ada pasangan calon presiden yang tidak memiliki tim pemenangan. Akibatnya, komunikasi politik  antara  kandidat  dengan  masyarakat  tidak  terjadi  secara  langsung.  Masyarakat hanya mengetahui informasi pemilu melalui media televisi. Kurangnya sosialiasi dari penyelenggara  pemilu  seperti  KPU,  PPK  dan  PPS  juga  memberikan  kontribusi terhadap kurangnya informasi tentang calon presiden dan calon wakil presiden kepada masyarakat.
Semua hal di atas juga dibenarkan oleh beberapa responden kunci. Responden kunci adalah para responden yang ditunjuk langsung oleh penulis untuk menguji tingkat validitas  dari  jawaban  masyarakat.  Adapun  responden  kunci  dari  Desa  Jaya  Makmur adalah  Sekretaris  Desa.  Dalam  wawancara  penelitian,  Sekretaris  Desa  membenarkan pernyataan masyarakat di atas, sehingga penulis meyakini faktor teknis menjadi faktor strategis dalam konstruksi perilaku pemilih .
Penulis juga menemukan beberapa alasan lain masyarakat tidak menggunakan hak  pilihnya  pada  pemilu  2014,  sebagai  berikut: pertama ,  pemilihan  presiden bertepatan  dengan  panen  jagung.  Masih  dalam  kecamatan  dan  desa  yang  sama, misalnya, dari 20 jumlah responden, 13 menjawab sibuk dengan urusan panen jagung mereka.  Bila  di  persentasekan  maka  jumlah  mereka  adalah  65%.  Berdasarkan  hasil observasi dan diperkuat oleh data penduduk, memang benar bahwa mayoritas petani di kecamatan Labangka khususnya di desa Jaya Makmur adalah petani jagung dan pada bulan Juli para petani masih banyak yang sibuk dengan urusan panen jagung mereka. Disamping  itu,  jarak  antara  kampung  mereka  dengan  lahan  jagung  cukup  jauh mengakibatkan mereka tidak mau memilih dan cenderung apatis terhadap pemilu. Ada yang pulang kampong
Kedua ,  pulang  kampung  saat  pemungutan  suara.  Sebagian  besar  penduduk  di kecamatan  Labangka  khususnya  di  desa  Jaya  Makmur  berasal  dari  Lombok.  Ketika waktu pemungutan suara berlangsung, sebagian dari petani ada yang pulang kampung sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa memilih. Pada bulan Juli, lebih dari separuh jumlah  petani  sudah  selesai  panen,  terlebih  mereka  sudah  menjual  hasil  panennya. Kebiasaan mereka setelah panen berakhir, mereka pulang ke Lombok untuk silaturrahmi dengan keluarga. Dari 20 jumlah responden, 4 dari mereka menjawab dengan jawaban pulang kampung dan bila di persentasekan maka jumlah mereka adalah 20%.
Ketiga ,  tidak  ada  di  tempat.  Faktor  lain  yang  mengakibatkan  rendahnya partisipasi politik masyarakat Labangka adalah mereka tidak ada di tempat. Sebagian dari masyarakat ada yang kuliah di luar daerah seperti di Mataram, Malang, dan daerah lain. Disamping itu, ada juga diantara mereka yang pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKI/W. Jumlah mereka lebih sedikit dari total jumlah sampel yaitu 2 responden atau 10%
Keempat, DPT Tidak Akurat (data lama muncul lagi). Di dalam Daftar Pemilih
5% 10% bertepatan dengan panen jagung
pulang kampung 20% 65% tidak ada di tempat
data lama muncul lagi
Tetap  (DPT),  masih  terdapat  data  lama  yang  sudah  dihapus  oleh  anggota  PPS  tetapi nama tersebut masih muncul lagi di DPT. Hal ini berdasarkan hasil yang telah ditelusuri oleh peneliti dan anggota PPS. Ketika peneliti dan anggota PPS menelusuri nama-nama yang terdapat dalam DPT, ternyata ada beberapa dari nama tersebut yang memang sudah dihapus oleh anggota PPS tetapi ketika daftar nama pemilih tetap dikeluarkan oleh KPU, nama  tersebut  masih  ada  lagi.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  data  tersebut dihapus oleh anggota PPS yang terdahulu misalnya karena alasan perkawinan, pindah domisili,  dan  lain-lain.  Adapun  jumlah  atau  persentase  yang  tidak  ikut  partisispasi politik karena data lama muncul lagi sebanyak 5%.

## Grafik 4. Alasan Masyarakat Tidak Memilih

## Kesimpulan
Dengan  menggunakan  dua  mazhab  sekaligus,  yakni  mazhab  sosiologis  dan mazhab  psikologis  sebagai  jendela  analisis,  dapat  ditemukan  tiga  simpulan,  sebagai berikut. Pertama, meskipun sebagian masyarakat memperlihatkan perilaku memilihnya bersifat otonom (atas keinginan sendiri), namun sebagian lagi memperlihatkan perilaku memilihnya dikonstruksi oleh figuritas, himbauan tokoh panutan (Tuan Guru, pimpinan Ormas, dan lain-lain), dan mobilisasi dari calon atau kerabat.
Kedua, dalam kasus pemilu legislatif terdapat perilaku yang menarik. Masyarakat sangat percaya pada calon, tetapi sangat tidak percaya pada partai politik. Fenomena ini terlihat  dari  perbandingan  terhadap  alasan  mereka  memilih  dan  alasan  mereka  tidak memilih.  87,50%  masyarakat  memilih  karena  anjuran  salah  satu  calon  yang  akan  di pilih. Ini artinya mereka sangat percaya pada calon. Tetapi 40,38 % masyarakat tidak memilih karena mereka tidak percaya pada partai politik.
Keempat,  selain  alasan-alasan  tidak  percaya  pada  partai  politik,  masyarakat memutuskan untuk tidak memilih pada pemilu 2014 dengan dua alasan, yakni karena teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Dari sisi teknis pemilu, misalnya 5 % dari mereka yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau ganda. Keduanya terjadi karena data pemilih lama yang dikeluarkan  oleh KPU pada pemilu yang telah lama muncul kembali. Tetapi 65 % mengatakan karena hari pemungutan suara
bertepatan dengan panen jagung yang merupakan aktivitas ekonomi mereka. Sisanya karena alasan pulang kampong dan tidak ada di tempat.

## Daftar Pustaka
Asrinaldi, 2012, Politik Masyarakat Miskin Kota , Yogyakarta, Gava Media.
Budiardjo, Miriam, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
Gafar, Afan, 1992, Javanse Voters; a study of election under a study of election under a hegemonic party system , Yogyakarta, Gadjah Mada University.
Geertz, Clifford, 2014, Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, Jakarta, Komunitas Bambu.
Hewood, Andrew, 2014, Politik, Jogyakarta, Pustaka Pelajar.
Setiadi, Elly.M, & Kolip Usman, 2013, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, Kencana Prenada Group.
Suryadi, Budi, 2007, Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep , IRCiSOD.