Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KAJIAN  YURIDIS  PENANAMAN  MODAL  ASING  YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Karel Yossi Umboh 1 , Friend Henry Anis 2 , Ollij Anneke Kereh 3
1 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia. E-mail: karelumboh18@gmail.com
2 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
Abstract: This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal regulations for foreign investment employing foreign workers in Indonesia and the application of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to study the legal regulation of foreign workers and an empirical method to determine the application of foreign labor laws. The research results show that the regulation of  foreign  workers  in  Indonesia  is  contained  in  Law  No.  13  of  2003  concerning  Employment  and  its derivative regulations and is also contained in the Job Creation Law as regulated in Law No. 6 of 2023. In the Employment Law, provisions for foreign workers are contained in Article 42 to 45. Several provisions regulate that every employer who employs foreign workers is required to have written permission from the Minister or appointed official. Foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for certain positions and certain times. The implementation of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi is carried out by several agencies, namely those at the center, in this case the Ministry of Manpower, as well as agencies in the regions, namely the Manpower Service and the Immigration Office.
Key Words: Investment; Foreign Workers; Law; Employment.
How to Site: Karel Yossi Umboh, Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh (2023). Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan  di Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 408-418. DOI. 10.55809/tora.v9i3.283

## Introduction
Perkembangan  global  yang  terjadi  saat  ini  di  bidang  investasi  khususnya  Penanaman Modal Asing (PMA) sangat  berkembang seiring  dengan kemajuan teknologi informasi yang  melanda  dunia.  Informasi  potensi-potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh negara-negara  di  dunia  dan  peluang  untuk  berinvestasi  sangat  mudah  diperoleh sehingga  sangat  menarik  kalangan  investor  untuk  menjajaki  bahkan  menanamkan modal dalam bentuk usaha di luar negeri sesuai dengan bidang usaha yang dijalani untuk berinvestasi. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi incaran para investor asing untuk  menjalankan  usaha  di  Indonesia dengan  berbagai keunggulan antara lain
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
potensi  sumber  daya  alam  mineral  dan  batubara,  situasi  politik  dan  keamanan  yang kondusif serta tersedianya tenaga kerja.
Berdasarkan  data  Kementerian  Investasi/BKPM  realisasi  peanaman  modal  asing  di Indonesia  pada  tahun  2022  sebesar  US$  45,6  miliar  atau  Rp  654,4  triliun.  Jumlah tersebut meningkat 44,2 % dibanding Tahun 2021 sebanyak US$ 31,09 miliar. Menurut wilayah masuknya    PMA  menunjukkan    paling  banyak mengarah ke wilayah  Sulawesi Tengah  disusul Jawa Barat dan  Maluku  Utara 1 .  Masuknya investasi asing  di Indonesia diikuti pula dengan  masuknya  tenaga kerja asing yang dibawa atau  dipekerjakan  oleh investor asing. Bahkan tidak sedikit juga investasi yang berupa Penanaman Modal dalam negeri mepekerjakan tenaga kerja asing.
Menurut  data  Kementerian  Ketenagakerjaan,  sebelum  pandemi  jumlah  TKA  yang bekerja di Indonesia sekitar 109,55 ribu orang pada akhir 2019. Jumlah tersebut sudah meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik. Namun, pada tahun  awal  pandemi  jumlah  TKA  di  Tanah  Air  berkurang  15,79  ribu  orang (14,4%), menyisakan 93,76 ribu pekerja pada akhir 2020. Demikian pula sepanjang 2021, jumlahnya  kembali  menyusut  5,49  ribu  orang  (5,85%)  menjadi  88,27  ribu  pekerja. Adapun memasuki tahun ini jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022. Hal ini terjadi seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan sosial, yang berimbas pada tumbuhnya aktivitas  ekonomi.  Tiongkok  tercatat  sebagai  negara  asal  TKA  terbesar  di  Indonesia, diikuti  Jepang,  Korea  Selatan  dan  India 2 .  Banyaknya  proyek  investasi  asing  yang menggunakan teknologi baru dari Tiongkok membuat jumlah TKA dari negara tersebut cukup besar, bahkan hampir mencapai separuh dari total TKA pada Mei 2022.
Keberadaan  TKA  di  Indonesia  jika  tidak  memiliki  payung  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  pedoman  dalam  mempekerjakan  TKA  dapat berpotensi  menimbulkan  persoalan  mengingat  tingginya  tingkat  pengangguran  di Indonesia. Banyaknya kehadiran TKA tentunya menimbulkan kecemburuan  bagi TKI jika tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Tidak  heran  sering  terjadi  unjuk  rasa berupa  penolakan  terhadap  kehadiran  TKA  di  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang memiliki industri yang dikelola investor asing.
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  Tiap-tiap warga negara berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan
1 DataIndonesia.id. Realisasi Investasi Asing ke Indonesia Melonjak 44,2 % pada 2022. Diakses Tgl. 28 Februari 2023 Jam 13.08 Wita
2 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai meningkat-pada-2022 . Diakses pada Tgl 20 Februari 2023 Jam 16.35
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
yang layak  bagi perikemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan  merupakan  hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus di junjung tinggi dan di hormati oleh orang lain  maupun  pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban  untuk memenuhi  hak  asasi  tersebut  dengan  cara  melakukan  pembangunan  di  bidang ketenagakerjaan terutama lapangan pekerjaan di bidang formal maupun informal yang merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur 3 .
Payung hukum terkait dengan penggunaan  tenaga kerja termasuk TKA terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Penggunaan tenaga kerja asing yang tetap menurut UU ini harus sesuai dengan kompetansi yang diperlukan. Ketentuan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing tertuang dalam Bab VIII mulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 49.  Untuk  memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional  terutama  dalam  mengisi  kekosongan  keahlian  dan  kompetensi  di  bidang tertentu yang tidak dapat terkover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dikerjakan di Indonesia sepanjang dengan hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Walaupun  payung  hukum  terkait  dengan  pengaturan  TKA  telah  secara  jelas mengaturnya  bahkan  juga  telah  diberlakukan  UU  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan UU No.13 Tahun 2003, namun pada kenyataan masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan TKA ataupun atas inisiatif TKA  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  sebanyak  51  warga  negara  asal  China  kedapatan menyalahi  visa  kunjungan  dengan  menjadi  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  pada  PT  Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar 4 .
Berdasar  pada  permasalahan  tenaga  kerja  asing  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka urgensi  dilakukannya  penelitian  ini  akan  menjawab  2  pertanyaan  utama  yaitu bagaimanakah  pengaturan  hukum  penanaman  modal  asing  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  ?  dan  bagaimanakah  penerapan  hukum  terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Sulawesi Utara?
3 Hakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 12
4 https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja- ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all .
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418

## Discussion

## Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Investasi  atau  penanaman  modal  menurut  Fitzgeral  adalah  aktivitas  yang  berkaitan dengan  pemakaian  sumber-sumber  (dana)  yang  ditarik  untuk  mengadakan  barang modal pada saat ini dan dari barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  menurut  Salim  HS  investasi  adalah penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam  berbagai  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk investasi  oleh  investor,  baik  investor  yang  berasal  dari  luar  negeri  (asing)  maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba 5 .
Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli  total  atau  mengakuisisi  perusahaan.  Penanaman  Modal  di  Indonesia  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Dalam Undang-Undang  ini  yang  dimaksud  dengan  Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal) 6 .
UU Penanaman Modal juga tidak mengatur mengenai sanksi apabila transfer teknologi dari TKA tidak terlaksana. Hal ini menjadi kontradiktf, di satu sisi peraturan menegenai ketenagakerjaan  dan  penanaman  modal  melindungi  tenaga  kerja  lokal  dengan membatasi  ruang  gerak  tenagakerja  asing,  namun  juga  pemerintah  memberikan kelonggaran bagi investor asing untuk membawa tenaga kerja asing turut serta masuk, melalui kemudahan fasilitas yang diterimanya 7 .
Pengaturan  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  dalam  penanaman  modal  asing  di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang  yaitu  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah
5 H Salim HS. 2018, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 25-26
6 Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariaayu Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon Bastianon. Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis Vol 1, No 2 (2020 )
7 Ratih Widowati. Menelisik Peraturan Bidang Ketenagakerjaan Dalam melindungi  Kepentingan Tenaga Kera Lokal Terhadap Masuknya TKA Sebagai Bagian Dari Dampak PMA. Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 2 No. 1 (2019)
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
No.  34  Tahun  2021  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No.  8  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Undang- Undang  Nomor 13  Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  penggunaan TKA diatur  dari Pasal 42 sampai 49.
Persyaratan  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mempekerjakan  TKA  yaitu  wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan  pemberi kerja orang perseorangan  tidak  diperkenankan  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing.  Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja  asing  sebagai  pegawai  diplomatik  dan  konsuler.  Terkait  dengan  lapangan pekerjaan atau jabatan dan waktu bekerja, maka Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu 8 .
Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 maka pengaturan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat penggunaan TKA harus memiliki IMTA telah dirubah dengan hanya menggunakan RPTKA.
Pemberi  kerja  dalam  mempekerjakan  TKA  menurut    ketentuan  Pasal  43,  UU Ketenagakerjaan harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  RPTKA sekurang-kurangnya memuat beberapa keterangan yakni:
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan  dan/atau  kedudukan  tenaga  kerja  asing  dalam  struktur  organisasi perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga  negara  Indonesia sebagai  pendampi ng tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
Ketentuan tentang RPTKA dalam UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 tersebut di atas dengan berlakunya UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 telah dihapus termasuk juga ketentuan Pasal 44.
Pengaturan  TKA  dalam  UU  Ketenagakerjaan  tidak  hanya  mengatur  hal-hal  terkait dengan TKA itu sendiri tetapi juga memberi peluang kepada tenaga kerja warga negara Indonesia  untuk  ikut  dilibatkan  bekerja  bersama  dengan  TKA.  Dalam  Pasal  45 menentukan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
8 Ketentuan Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
a. menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga  pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
Ketentuan  Pasal  45  juga  telah  mengalami  perubahan  dalam  UU  Cipta  Kerja selengkapnya sebagai berikut :
(1) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib:
a. menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing; b. melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang  diduduki  oleh  Tenaga  Kerja  Asing;  dan  c.  memulangkan  Tenaga  Kerja  Asing  ke negara asalnya setelah Hubungan Kerjanya berakhir.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan tertentu.
Masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia tidak hanya membawa keuntungan dengan adanya transfer teknologi  dan keahlian tetapi juga  membawa  manfaat  ekonomi yang didapatkan dari pembayaran kompensasi oleh pemberi kerja untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.  Kewajiban membayar kompensasi merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya mengatur sebagai berikut : (1)  Pemberi  kerja  wajib  membayar  kompensasi  atas  setiap  tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakannya. (2) Kewajiban  membayar kompensasi sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional,  lembaga  sosial,  lembaga  keagamaan,  dan  jabatan-jabatan  tertentu  di lembaga  pendidikan.  (3)  Ketentuan  mengenai  jabatan-jabatan  tertentu  di  lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Ketentuan Pasal 47 juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :
(1)  Pemberi  Kerja  wajib  membayar  kompensasi  atas  setiap  Tenaga  Kerja  Asing  yang dipekerjakannya.
(2)  Kewajiban  membayar  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  bagi  instansi  pemerintah,  perwakilan  negara  asing,  badan  internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa  perubahan  terkait  penggunaan  TKA  yang  diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja sebagaimana  diuraikan  di  atas  sepertinya  memberi  angin  segar  kepada  masuknya investasi  dalam  bentuk  PMA  bersama  TKA.    Kemudahan  yang  diberikan  pemerintah dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia saat ini akan berdampak kepada  semakin  mengecilnya  peluang  pekerjaan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia,. Perbedaan sistem upah bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan mengakibatkan kecemburuan sosial yang harus dihindari. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dan TKA harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh faktor- faktor lain.

## Penerapan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sulawesi Utara
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum pandemi Covid 19 di tahun 2019 akhir, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sekitar 109,55 ribu orang. Jumlah tersebut sudah meningkat  dari  beberapa tahun sebelumnya, seperti  terlihat pada  grafik. Pada tahun  awal  pandemi  jumlah  TKA  di  Tanah  Air  berkurang  15,79  ribu  orang  (14,4%), menyisakan  93,76  ribu  pekerja  pada  akhir  2020.  Demikian  pula  sepanjang  2021, jumlahnya  kembali  menyusut  5,49  ribu  orang  (5,85%)  menjadi  88,27  ribu  pekerja. Namun  demikian memasuki tahun 2022 jumlah  TKA  di  Indonesia  bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022. Hal ini terjadi seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan sosial, yang berimbas pada tumbuhnya aktivitas ekonomi 9 .
Adapun Tiongkok tercatat sebagai negara asal TKA terbesar di Indonesia, diikuti Jepang, Korea Selatan dan India. Banyaknya proyek investasi asing yang menggunakan teknologi baru  dari  Tiongkok  membuat  jumlah  TKA  dari  negara  tersebut  cukup  besar,  bahkan hampir mencapai separuh dari total TKA pada Mei 2022. Rincian jumlah TKA di Indonesia menurut  negara  asalnya  sampai  Mei  2022  menunjukkan  Tiongkok  sebagai  negara terbanyak berjumlah 42.822 pekerja disusul Korea Selatan sebanyak 9.264 pekerja, India sebanyak 6.201 pekerja, Filipina menyumbang 4.672 pekerja dan Jepang sebanyak 610 pekerja 10 . Dibandingkan dengan data Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tahun 2015 sampai  2016  mencatat  bahwa  Tenaga  Kerja  Asing  berdasarkan  Kewarganegaran sepanjang tahun 2015 berjumlah 128.070 TKA dan pada tahun 2016 berjumlah 61.443.
9 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai meningkat-pada-2022 . Diakses pada Tgl 22 September 2023 Jam 16.35 Wita
10 Data Sekunder Kemenakertrans 2022
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
Dimana  TKA  asal  Tiongkok  menjadi  yang  terbesar,  yakni  sebanyak  27.527  TKA  diikuti oleh Jepang sebanyak 18.899 TKA dan Republik Korea sebanyak 11.899 TKA 11 .
Penggunaan tenaga kerja asing di Sulawesi Utara sampai dengan bulan September 2023 dari  hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  jenis  usaha  tempat  tenaga  kerja  asing bekerja  terdiri  dari  usaha  Jasa,  industry,  pertanian  dan  maritim.  Usaha  jasa  paling banyak mempekerjakan TKA berjumlah 133 dikuti industry berjumlah 65 dan pertanian dan maritim berjumlah 2 TKA. Sedangkan untuk jabatan yang di pegang TKA terdiri dari Profesional berjumlah 118, Advisor/Consultan berjumlah 52, Manajer berjumlah 27 dan Direksi  berjumlah  3.  Berdasar  pada  data  jabatan  TKA  tersebut  dikaitkan  dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Oleh TKA, terdapat 2 jabatan yang  termasuk jabatan tertentu yang dilarang tapi bisa saja Manajer pada data tersebut bukan Manajer Hubungan Industrial dan Manajer Personalia karena kedua jabatan itu dilarang dipegang TKA. Demikian pula jabatan Direksi pada data tersebut tidak disebutkan secara detail karena kalau jabatan direksi itu sebagai direktur personalia itu melanggar ketentuan.
Adapun  negara asal TKA  yang bekerja di Sulawesi  Utara berasal dari berbagai negara. Secara detail negara asal TKA  dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Negara Asal TKA di Sulawesi utara
No. Negara Jumlah 1 Republik Rakyat China 98 2 Filipina 43 3 Inggris 9 4 Jepang 1 5 Jerman 7 6 Philippina 4 7 Korea Selatan 4 8 Belanda 3 9 Switzerland 3 10 India 3 11 Amerika Serikat 3 12 Kanada 3 13 Slovakia 2 14 Taiwan 2 15 Portugal 2 16 Mesir 2 17 Perancis 2
11 Nevey Farida Arani. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Jurnal De Jure Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 115 - 126
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
18 Kamboja 1 19 Italia 1 20 Myanmar 1 21 Turki 1 22 Belgia 1 23 Denmark 1 24 Spanyol 1 25 Ethiopia 1 26 Kenya 1 Total 200
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sulut (September 2023)
Berdasar data pada Tabel 1 di atas menunjukkan negara asal TKA terbanyak berasal dari RRC  (Tiongkok)  disusul  Filipina,  Inggris  dan  Jerman.  Namun  demikian  terdapat  juga beragam  negara yang merupakan negara asal TKA. Dibandingkan  dengan  Data secara nasional  menunjukkan  TKA  asal  Tiongkok  paling  banyak  bekerja  di  Indonesia  disusul Korea  Selatan,  India  dan  Filipina.  Keberadaan  TKA  di  Sulawesi  Utara  tentunya  telah memenuhi  persyaratan sebagaimana  yang  dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang- undangan. Namun demikian  tidak tertutup kemungkinan  masih ada  TKA yang bekerja tidak dilengkapi oleh dokumen berupa RPTKA ataupun dokumen keimigrasian lainnya. dan bekerja pada jabatan tertentu yang dilarang.
Adapun keberadaan TKA di Sulawesi Utara tersebar di semua Kabupaten/Kota yang ada dan  paling  banyak  terdapat  di  Kota  Bitung  berjumlah  56  TKA,  disusul  Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 46 TKA, Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 46 dan Kota Manado berjumlah 23. Banyaknya TKA di Kota Bitung memang tak bisa dielakkan mengingat Kota Bitung merupakan daerah industri dibidang Perikanan, manufaktur dan industri  jasa  penginapan  berstandar  internasional.  Demikan  juga  banyaknya  TKA  di Kabupaten  Minahasa  Utara  karena  daerah  ini  kaya  akan  potensi  emas,  merupakan wilayah pertambangan emas yang dikelola perusahaan PMA.
Permasalahan  yang  timbul  sehubungan  dengan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di Indonesia adalah terkait dengan pelanggaran izin tinggal, bidang kerja dan ijin kerja. Dari data yang ada  menunjukkan  tidak semua TKA asal Tiongkok dipekerjakan  secara legal seperti  halnya  kasus  yang  terjadi  di  Aceh  sebanyak  51  warga  negara  asal  China kedapatan menyalahi visa kunjungan dengan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil sidak Dinas Tenaga Kerja  51 TKA asal China yang bekerja di sana tidak dilengkapi surat-surat resmi 12 .
12 https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja- ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all .
Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 408-418
Pelanggaran  lainnya  di  sektor  TKA  yaitu  masih  adanya  TKA  yang  secara  aktif  bekerja namun masa berlaku Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang. Selain itu, masih ada TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja 13 .
Hasil temuan di lapangan  pada beberapa Kabupaten/Kota di  Sulawesi Utara terdapat aktivitas  orang  asing  yang  bekerja  tanpa  diketahui  secara  jelas  keberadaannya  dan pekerjaan yang dikerjakan oleh  pihak  terkait dalam hal ini  Dinas Tenaga Kerja. Hal ini dapat  saja  diakibatkan  oleh  berkurangnya  bahkan  tidak  adanya  kewenangan  daerah kabupaten/kota terkait dengan perizinan TKA yang dipegang oleh Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebaiknya memberi peran yang besar bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut terlibat dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan TKA yang dipekerjakan di wilayahnya.

## Conclusion
Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang diikuti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengambil alih pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing yang terdapat dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.13 Tahun 2003. Ketentuan dalam UU Cipta  Kerja telah  memangkas  persyaratan   yang mempermudah  masuknya TKA yaitu terkait dengan persyaratan yang tidak lagi membutuhkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tetapi hanya berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Penegakan  hukum  terkait  penggunaan  TKA  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  akan  berjalan  baik  jika  para  pihak  dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota,  pihak  yang  mempekerjakan  TKA,  masyarakat  dan  LSM yang konsern dengan masalah Ketenagakerjaan  bersinergi dalam  menerapkan at uran yang ada sesuai dengan fungsi masing-masing
13 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan-lemah- pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak

## References
Abel  Tasman  Marbun,  Ardi  Wageanto,  Azis  Azhari  Rusmamto,  Desi  Mariaayu  Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon Bastianon . Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Jurnal Lex Specialis Vol 1, No 2 (2020 )
H Salim HS. 2018, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 25-26
Hakim,  Abdul,  Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2009
Nevey Farida Arani. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia.
Jurnal De Jure Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 115 - 126
Ratih  Widowati.  Menelisik  Peraturan  Bidang  Ketenagakerjaan  Dalam  melindungi Kepentingan Tenaga Kera Lokal Terhadap Masuknya TKA Sebagai Bagian Dari Dampak PMA. Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 2 No. 1 (2019)
DataIndonesia.id. Realisasi Investasi Asing ke Indonesia Melonjak 44,2 % pada 2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di- indonesia-mulai meningkat-pada-2022 .
https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51- tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all .
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di- indonesia-mulai meningkat-pada-2022 .
https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51- tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all .
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan- lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak