## TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK RAHN DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO
Oleh :
Faradila Hasan ( faradilahasan6686@gmail.com ) Syarifuddin ( syarifuddin.mala@gmail ) Moh. Muzwir R.Luntajo ( muzwir.luntajo@gmail.com )

## Abstract
Islamic law doesnot merely regulate the ubudiyah problems, but it also deals with muamalah issues which are closely related to  the operational processesof  Islamic Financial Institutions (LKS).  One  of  the  LKSs  is  Islamic  pawnshops  that  apply  changing ijarah rate  on their Rahn products in accordance with the loan given to customers despite the equal value of the  pawned  goods.  This  practice  is  not  in  accordance  with  the  provisions  of  Sharia fatwa DSN-MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 about Rahn .
Keywords: Islamic Law, Muamalah,Ijara, Rahn, Shari’a Pawnshops, Fatwa DSN-MUI.

## Abstrak
Hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur  mengenai  permasalahan ubudiyah saja,  melainkan masalah muamalah yang  berkaitan  erat  dengan  proses  operasional  Lembaga  Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yaitu Pegadaian Syariah, menerapkan produk Rahn yang tarif ijarah nya  selalu  berubah  sesuai  dengan  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  walaupun barang  yang  digadaikan  sama  nilainya.  Maka  hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn .
Kata kunci: Hukum Islam, muamalah. ijarah, rahn, pegadaian syariah, fatwa DSN-MUI.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  merupakan  unsur  yang  cukup  dominan  dalam  Islam,  berbagai  aspek kehidupan hampir tidak ada  yang tak tersentuh oleh fikih atau hukum  Islam. Dari persoalan ubudiyah hingga muamalah, dari  persoalan  individu,  keluarga  hingga  negara  tidak  pernah luput  dari  sorotan  hukum  Islam.  Bahkan  ketika  muncul  persoalan  ditengah-tengan masyarakat,  maka  yang  paling  banyak  ditanyakan  dan  paling  pertama  kali  dipersoalkan adalah  soal  status  hukumnya.  Bagaimana  hukumnya  ini,  apa  hukumnya  itu  dan  seterusnya (Rajafi, 2015).
Terkait dengan persoalan muamalah yaitu mencakup hubungan antarmanusia dengan manusia, maupun manusia dengan badan hukum yang menjadi subjek dari hukum itu sendiri, maka sangat penting diadakannya pembahasan mendalam mengenai hukum bisnis Islam.
Persoalan  hukum  bisnis  Islam  dan  pengembagannya  adalah  termasuk  salah  satu bagian  dari  pembahasan  tentang muamalah ,  yakni  hubungan  antarmanusia,  baik  secara personal  maupun  kolektif  dan  dan  lebih  menjurus  pada  permasalahan  perikatan  atau perjanjian. Ini semua merupakan bagian dari kehidupan manusia yang mempunyai dua segi, yaitu segi kebendaan yang dasarnya pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan itu  dengan  perikatan  atau  perjanjian,  dan  segi  segi  kerohanian  yang  pada  dasanya  ialah peribadatan,  atau  dalam  bahasa  fikihnya  adalah  ibadah mahda dan gairu  mahda .  Adapun hukum taklif -nya terangkum pada ahkam al-khamsa, yakni halal, haram, mubah, makruh dan syubhat (Rajafi, 2013).
Hukum  bisnis  Islam  secara  khusus  mengatur  mengenai  tata  cara  pengelolaan keuangan berbasis syariah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral berafiliasi dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk  mengawasi  jalannya  lalu  lintas  keuangan berbasis syariah.
MUI  kemudian  membentuk  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  disepakati  pada pertemuan  tanggal  14  Oktober  1997  dan  secara  resmi  terbentuk  pada  tahun  1998.  Dewan Syariah  Nasional  mempunyai  fungsi  antara  lain  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  Majelis
Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini  bertugas  untuk  menggali,  mengkaji,  dan  merumuskan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, serta  mengawasi  pelaksanaan  dan  implementasinya  (Umam,  2012).    Kemudian  dalam pelaksanaanya LKS di awasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Secara  umum  peran  dan  tanggung  jawab  Bank  Indonesia  lebih  kepada  pengawasan aspek  keuangan  sedangkan  jaminan  pemenuhan  prinsip  syariah  adalah  tanggung  jawab  dan kewenangan  DSN  dengan  DPS  sebagai  perpanjangan  tangannya.  Dalam  hal  ini  kompetensi dan kemampuan pemahaman syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas Bank dari BI. DPS bertugas  mengawasi  segala  aktivitas  bank  agar  selalu  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Dengan  kata  lain,  DPS  bertanggung  jawab  atas  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  kepada masyarakat  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah;  investasi  atau  proyek  yang  ditangani  oleh bank harus juga sesuai dengn prinsip syariah, dan tentu saja bank itu  sendiri harus di kelola sesuai dengan prinsip syariah (Hidayati, 2008).
Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum syariah dan mengaudit operasional perbankan syariah di Indonesia dari aspek hukum syariah  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  sosialisasi  sekaligus  aplikasi  dan implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang muamalah (Hidayah, 2011).
Pegadaian  syariah  merupakan  LKS  di  Indonesia  yang  menerapkan  produk  berbasis syariah  salah  satu  produknya  adalah Rahn .    Pegadaian  syariah  melalui  produk Rahn menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  muslim  maupun  non  muslim  kelas  menengah  ke bawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga.
Produk Rahn itu  sendiri  dalam  penerapanya,  menggunakan  akad ijarah dan  akad rahn .  Kedua  akad  tersebut  ( ijarah dan rahn )  merupakan  dua  akad  yang  tidak  dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya  jika  kita  menggadaikan  barang  di  pegadaian  syariah. Fatwa  DSN-MUI  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pengelolaan  produk Rahn yaitu  fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002.
Secara empiris, penerapan akad ijarah pada pada produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah  (CPS)  Istiqlal  Manado  khusus  untuk  produk rahn emas  dari  segi  penentuan  biaya ijarah berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif ijarah . Begitupun sebaliknya (Bukido dan Hasan, 2016).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka artikel penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam penerapan akad ijarah pada produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penerapan  akad ijarah pada  produk Rahn di  Cabanng  Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  berdasarkan  tujuan  yaitu penelitian terapan dan berdasarkan kealamiahan tempat penelitian yaitu penelitian naturalistik oleh  Prof.  Sugiyono  (2014)  penelitian  naturalistik  merupakan  nama  lain  dari  penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Penelitian  memusatkan  perhatian  pada  tinjauan  hukum  Islam  dalam  penerapan  akad ijarah khusus pada produk Rahn emas. Karena keterbatasan waktu penelitian, penulis hanya dapat  mewawancarai  2  orang  informan  yaitu  2  orang  anggota  komisi  fatwa  MUI  Provinsi Sulawasi Utara terdiri dari sekretaris komisi fatwa MUI Provinsi Sulawasi Utara dan anggota komisi  fatwa  MUI  Provinsi  Sulawasi  Utara.  Proses  wawancara  dilakukan  pada  bulan  Juli sampai bulan Agustus 2015.
Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan hasil penelitian mengenai penerapan  akad ijarah pada  produk Rahn di  CPS  Istiqlal  Manado.  Untuk  melengkapi  data, maka  dilakukan  juga  analisis  dokumen  yaitu  berupa  buku-buku  serta  aturan-aturan  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
3. Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  Penerapan  Akad Ijarah pada  Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado
Penerapan  akad ijarah pada  produk Rahn di  CPS  Istiqlal  Manado  pada  penelitian sebelumnya  adalah  tarif ijarah yang  sering  berubah-ubah  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman (Bukido  dan  Hasan,  2016).  Maka  menurut  penulis  hal  ini  masih  belum  sesuai  dengan ketentuan  fatwa  DSN-MUI.  Untuk  itu,  penulis  selanjutnya  pada  tanggal  7  Juli  sampai  5 Agustus  2015,  mewawancarai  2  (dua)  orang  anggota  komisi  fatwa  MUI  Provinsi  Sulawasi Utara  yaitu  Dr.  Evra  Willya,  M.Ag  yang  merupakan  sekretaris  komisi  fatwa  MUI  Provinsi Sulawasi  Utara  dan  Dr.  Yusno  A.  Otta,  M.Ag  sebagai  anggota  komisi  fatwa  MUI  Provinsi Sulawasi  Utara.  Untuk  mengetahui,  apakah  menurut  MUI  penerapan  tersebut  sudah  sesuai atau  belum  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Wawancara  tersebut  terdiri  dari  8 pertanyaan.
Hasil wawancara kedua anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Utara tersebut, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara keduanya. Yaitu, Ibu Dr. Evra Willya, M.Ag yang  cenderung  membolehkan  penerapan  akad ijarah di  Cabang  Pegadaian  Syariah  Istiqlal Manado  sedangkan  Bapak  Dr,  Yusno.  A.  Otta,  M.Ag  yang  lebih  cenderung  berpendapat bahwa  penerapan  akad ijarah di  Cabang  Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  masih  belum sesuai  dengan  ketentuan  syariah  yang  mengacu  pada  hasil  penelitian  sebelumnya.  Terjadi persamaan  pendapat  keduanya  pada  pertanyaan  tentang  tidak  terdapatnya  DPS  di  Cabang Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  dan  merekomendasikan    untuk  menempatkan  DPS  di setiap  daerah  untuk  mengawasi  produk-produk  LKS  agar  tetap  sesuai  dengan  ketentuan syariah dan fatwa yang ada.
Berikut hasil analisa penulis mengenai tinjauan Hukum Islam dalam penerapan akad ijarah pada produk Rahn di CPS Istiqlal Manado sebagai berikut:
Sebagaimana yang diketahui, pegadaian konvensional beroperasi dengan mendapatkan keuntungan  dari  bunga  atau  yang  sering  disebut  dengan  sewa  modal.  Sementara  pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari tarif ijarah atau  yang sering disebut dengan tarif jasa
simpan atau tarif ijarah . Pada penerapan produknya pegadaian syariah, mengacu pada Fatwa DSN-MUI  diantaranya  Fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Ijarah, Fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Rahn dan  DSN-MUI  No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
Fatwa-fatwa  tersebut  menjadi  acuan  dasar  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam menerapkan  produk-produknya,  sehingga  pegadaian  syariah  dapat  dikenakan  sangsi administratif jika produk yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini fatwa  DSN-MUI),  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 10/17/PBI/2008  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia    No.  10/31/DPbS/2008  tentang  Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Penulis  kemudian  membandingkan  antara  teori  (fatwa  DSN-MUI)  dengan  penerapan produk akad ijarah Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, hasilnya sebagai berikut:
Pada  penerapannya,  akad ijarah selalu  berdampingan  dengan  akad rahn ,  menurut kedua  akad  tersebut  saling  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain,  nasabah  tidak  bisa menggadaikan  barangnya  apabila  tidak  menyetujui  salah  satu  dari  akad  tersebut  di  atas. Kedua akad tersbut yang ditandatangani dan disetujui bersamaan oleh nasabah dan pihak CPS Istiqlal  Manado.  Sehingga,  kedua  akad  tersebut  digunakan  dalam  satu  transaksi  yaitu  pada produk Rahn Emas.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pernyataan  dari  Bapak  Yusno  A.  Otta  yang mengungkapkan  bahwa  secara  substansi,  hal  itu  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Pertama, tentang  akad  gadai  ( rahn )  dan  yang  kedua,  tentang  akad ijarah (sewa  menyewa).  Sehingga tidak relevan dengan dengan ketentuan syariah.  Maka dari itu, menurut  penulis hal  tersebut belum  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  sebagaimana  terdapat  dalam  sebuah  hadis  yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang terjadinya 2 akad dalam satu transaksi.
Selanjutnya,  terjadi  perbedaan  tarif ijarah di  CPS  Istiqlal  Manado  apabila  barang yang  digadaikan  sama  taksirannya  akan  tetapi  jumlah  pinjamannya  berbeda.  Hal  ini  telah dicontohkan pada penerapan akad ijarah di hasil penelitian sebelumnya (Bukido dan Hasan, 2016).  Jika  pinjaman  maksimal  sesuai  dengan  taksiran  maka  tarif ijarah- nya  disesuaikan
dengan  yang  dipinjamkan  begitupun  sebaliknya,  jika  pinjaman  di  bawah  maksimal  taksiran maka tarif ijarah pun berkurang, yang oleh pegadaian syariah disebut diskon ijarah .
Menurut  hemat  penulis,  hal  tersebut  menegaskan  bahwa  semakin  besar  jumlah pinjaman maka semakin besar pula tarif ijarah yang dibebankan kepada nasabah. Begitupun sebaliknya,  semakin  kecil  jumlah  pinjaman  maka  semakin  kecil  pula  tarif  yang  dibebankan kepada  nasabah.  Seharusnya,  besar  kecilnya  tarif ijarah tidak  bisa  ditentukan  berdasarkan jumlah  pinjaman.  Karena  tarif ijarah hanya  ditentukan  berdasarkan  jumlah  taksiran  barang, bukan jumlah yang dipinjamkan.
Maka, hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 Tentang Rahn, pada bagian kedua poin 4 yaitu besar biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan marhun tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  dimaksud  adalah  tarif ijarah .  Pada  fatwa  tersebut menegaskan bahwa tarif ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Secara  logika,  jika  terdapat  2  barang  (emas)  yang  sama  nilai  taksirannya,  disimpan dan  dipelihara  di  tempat  yang  sama  dan  dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Mengapa  terjadi perbedaan  tarif  sewa  dari  tempat  tersebut?  Sementara  jasa  yang  diterima  nasabah  adalah sama.
Pada  buku  saku  yang  diterbitkan  Divisi  Litbang  Pemasaran  Kantor  Pusat  Perum Pegadaian (2009), karyawan tidak diperkenkan untuk tidak memberitahu adanya diskon tarif atau diskon ijarah kepada nasabah karena tidak  diperjanjikan dalam  akad. Sementara, tarif ijarah ini  merupakan  satu-satunya  keuntungan  (di  luar  biaya  administrasi)  yang  dapat dihasilkan  oleh  pihak  pegadaian  syariah.  Yang  menjadi  pertanyaan  mengapa  karyawan diarahkan  untuk  tidak  memberitahukan  infomasi  tentang  diskon ijarah. Padahal,  informasi tentang diskon ijarah , sangatlah penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan biaya sewa tempat  yang  harus  dibayarkan  nasabah  kepada  pihak  pegadaian  syariah.  Pegadaian  syariah terkesan berusaha menutupi adanya penerapan diskon ijarah tersebut.
Beberapa  penerapan  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  atau  fatwa  DSN- MUI  diperjelas  dengan  tidak  terdapatnya  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  di  Cabang Pegadaian Syariah  Istiqlal Manado sehingga tidak ada  yang mengawasi operasional Cabang Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  apakah  berjalan  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  atau tidak.
Berikut adalah tugas  serta peran dari DPS  yang  menurut  penulis perlu untuk  diketaui,  yaitu sebagai berikut:
Untuk mengontrol pelaksanaan organisasi dan usaha, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah,  maka  pelaksanaan  gadai  syariah  pada  Kantor  Cabang  Pegadaian  Syariah  (KCPS) diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai patner dari Unit Divisi Syariah PT. Pegadaian (Persero). DPS adalah badan pengawas independen yang ditempatkan oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  terdiri dari  para  pakar  di  bidang  syariah, muamalah dan  memiliki  pengetahuan  umum  di  bidang perbankan dan keuangan. Tugas  pokok  DPS adalah mengawasi  operasional  layanan syariah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Ali, 2008). Oleh karena itu, peran DPS itu sendiri, antara lain:
1) Penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  direksi  dan  pimpinan  Divisi  Usaha  Gadai  Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
2) Sebagai mediator utama Perum Pegadaian dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran  pengembangan  praktik  gadai  syariah  ( rahn )  yang  diawasinya  kepada  DSN, sekurang-kurangnnya setahun sekali (Ali, 2008).
Peran  utama  para  ulama  dalam  DPS  adalah  mengawasi  jalannya  operasional pegadaian  sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Hal  ini  karena transaksi-transaksi  yang  berlaku  dalam  pegadaian  syariah  sangat  khusus  dibandingkan dengan pagadaian konvensional (Rais, 2008).
Dewan  pengawas  syariah  harus  membuat  pernyataan  secara  berkala  (biasanya  setiap tahun)  bahwa  pegadaian  yang  diawasinya  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.
Pernyataan  ini  dimuat  dalam  laporan  tahunan  pegadaian  syariah  yang  bersangkutan.  DPS juga  meneliti  dan  membuat  rekomendasi  produk  baru  dari  pegadaian  yang  diawasinya. Dengan  demikian,  DPS  bertindak  sebagai  penyaring  pertama  sebelum  suatu  produk  diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN (Rais, 2008).
Sebagaimana  Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No.  Kep- 98/MUI/III/2001  tentang  Susunan  Pengurus  Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia Masa Bakti 2000-2005. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain:
1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
2) Berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembagan  LKS  kepada  pimpinan  lembaga  yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional.
3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada Kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
4) Merumuskan permasalahan-permasalahan  yang memerlukan pembahasan  Dewan Syariah Nasional (Rais, 2008).
Dewan Pengawas syariah yang diharapkan dapat mengawasi setiap LKS yang ternyata tidak terdapat pada CPS Istiqlal Manado, sehingga tidak heran beberapa penerapan produk di CPS  Istiqlal  Manado  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini  diperkuat  dengan pendapat dari sekretaris Komisi Fatwa MUI provinsi Sulawesi Utara Dr. Evra Willya, M.Ag yang  menngungkapkan  bahwa  seharusnya,  setiap  pegadaian  syariah  di  daerah  harus mempunyai  DPS  daerah,  karena  dengan  semakin  meluasnya  kantor  cabang  dan  agar penerapan  prinsip  syariah  lebih  terjamin.  Hampir  mustahil  DPS  yang  berdomisili  di  pusat dapat  memeriksa  dan  mengawasi  praktek  dan  kontrak-kontrak  yang  dilaksanakan  oleh pegadaian  syariah.  Bila  hal  ini  di  abaikan,  maka  pelanggaran  prinsip  syariah  mungkin  akan terjadi.
Hal  yang  sama  juga  di  kemukakan  oleh  Dr.  Yusno  A.  Otta,  M.Ag  sebagai  anggota komisi fatwa MUI Provinsi Sulawasi Utara yang merekomendasikan dibentuknya perwakilan DPS di daerah untuk tingkat wilayah atau provinsi.
Lebih lanjut Ibu Evra menambahkan bahwa jika tidak terdapat DPS di masing-masing cabang,  pegadaian  syariah  dapat  membentuk  advisor  yang  aktif  di  daerah,  atau  pegadaian syariah membentuk departemen  syariah yang beranggotakan ahli-ahli syariah yang bertugas full-time di bantu oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah tersebut.
Peran DPS sangatlah penting, untuk menjaga atau mengawasi  LKS  agar menerapkan produk-produknya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Akan  tetapi  di  Cabang  Pegadaian Syariah  Istiqlal  Manado  tidak  terdapat  DPS  yang  mengawasi.  Sehingga  produk  di  Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado,  masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syariah.

## 4. Penutup

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tianjauan  hukum  Islam  dalam  penerapan  akad ijarah pada produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah  Istiqlal Manado masih belum sesuai dengan ketentuan syariah.

## 4.2. Saran
1) Sebaiknya ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) disetiap Cabang Pegadaian Syariah.
2) Perlu adanya kajian dari Dewan Fatwa MUI terutama DSN yang berkaitan dengan Diskon Ijarah .
3) Pegadaiaan  syariah  seharusnya  konsisten  terhadap  penerapan  produk  yang  ada.  Jangan membuat kebijakan sendiri sebelum ada fatwa yang menjadi acuan dasar dari penerapan produk di pegadaian syariah.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah, Jakarta, Sinar Grafika.
Bukido, Rosdalina dan Hasan, Faradila. 201). Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(1), 1-19
Divisi  Litbang  Pemasaran  Kantor  Pusat  Perum  Pegadaian.  Oktober,  2009. Buku  Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian .
Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
Hidayah, Nur. 2011. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Suatu Kajian atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Al-Adalah , 10(1), 13-24.
Hidayati,  Maslihati  Nur.  2008.  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Sistem  Hukum  Perbankan:
Studi  Tentang  Pengawasan  Bank  Berlandaskan  Pada  Prinsip-Prinsip  Islam. Lex Jurnalica (Journal of Law) , 6(1), 62-76.
Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Rais , Sasli. 2008. Pegadaian  Syariah:  Konsep  dan  Sistem  Operasional  (Suatu  Kajian Kontemporer. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Rajafi,  Ahmad.  2013. Masa  Depan  Hukum  Bisnis  Islam  di  Indonesia:  Telaah  Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradlawi. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
_____.  2015. Nalar  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia. Cet.  1.  Yogyakarta:  Istana Publishing
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Cet  XII.  Bandung:
Alfabeta.
Surat Edaran Bank Indonesia  No. 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah.
Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Masa Bakti 2000-2005. Umam,  Khotibul.  2012.  Legislasi  Fikih  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronisasi  Peran  Dewan Syariah  Nasional  dan  Komite  Perbankan  Syariah. Jurnal  Mimbar  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24(2), 357-375.