## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT HILANG DAN RUSAKNYA MINUTA AKTA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA
I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Winarno, Bambang Sudjito
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No.169 Malang Telp: (0341) 553898 Fax: (0341) 566505 Email: putrakomang748@gmail.com Naskah Diterima: 22-08-2020 Direvisi: 01-07-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5074
How to cite:
I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito (2021). “Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang Dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 30-44

## Abstrak
Setiap  Notaris  wajib  membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  (asli  akta)  dan  menyimpan dalam  bentuk  protokol  dengan  tujuan  menjamin  kepastian  hukum,  sehingga  jika  terjadi penyalahgunaan  grosse,  salinan,  atau  kutipannya  dapat  diketahui  dengan  mencocokkan dengan aslinya. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi kepada Notaris yang tidak menjalankan  kewajiban  tersebut  atau jika  terjadi  kehilangan  ataupun  rusak.  Isu  hukum  yang diangkat  adalah  apabila  kewajiban  tersebut  tidak  terlaksana  akibat  keadaan  memaksa, bagaimana  tanggungjawab  dan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris.  Dengan  melakukan penelitian  secara  yuridis  normatif  dan  pendekatan  konseptual  diperoleh  kesimpulan  Notaris dapat  bertanggungjawab  berdasar  prinsip  pertanggungjawaban  Mutlak  karena  ketentuan sanksi menguraikan unsur kesalahan yang harus terjadi, sehingga perlindungan hukum hanya terbatas pada pengawasan karena tidak ada aturan baku untuk melindungi jabatan Notaris.

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Minuta Akta, Keadaan Memaksa

## Abstract
Every  Indonesian’s  Notary  obliged  to  make  a  minuta  deed  (original)  and  keep  it  as  notary protocol  to  give  a  law  fact,  so  if  the  future  have  misuse  of  the  gross,  copy  of  deed,  or  the quotation of deed can be proved by matching the original. The Indonesian’s Notary Law rule the  Notary  sanction  if  doesn’t  keep  the  minuta  deed  from  loss  or  damage.  The  legal  issue raised if the obligation is not carried out due to forced conditions, how the responsibility and legal  protection  of  the  Notary.  By  conducting    juridical  normative  research  and  conceptual approach concluded the Notary can responsibility as Absolute Liability Principle because the sanction  doesn’t  describe  the  element  of  fault  that  must  occur,  so  that  legal  protection  is limited to supervision because there are no standard rules to protect the position of Notary.
Key words : Legal Protection, Notary Deed, Force Majeure

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 282

## PENDAHULUAN
Negara yang berkedaulatan hukum (rechtssouvereiniteit) , hukum adalah satu-satunya sumber kedaulatan negara, setiap orang  yang tinggal harus tunduk pada hukum  yang berlaku di Negara itu,  termasuk  badan  hukum  maupun  penyelenggara  negara  itu  sendiri.  Hukum  menjadi pengendali  sosial  sebagai  aspek  normatif  yang  harus  mampu  membimbing  perilaku  subjeknya yaitu  manusia  dengan  membatasi  setiap  aspek  perilaku  masyarakat  yang  ada  di  dalam  negara hukum, termasuk penyelenggara Negara atau penguasa agar tidak melaksanakan kekuasaan yang sewenang-wenang  dalam  menjalankan  kekuasaanya  (Wijaya,  2013).  Notaris  merupakan  salah satu  Instrumen  Negara  dibawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atau  Pejabat Umum  yang  Independent  dimana  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  dapat  dicampuri oleh  pihak  yang  mengangkatnya  atau  pihak  lain  (non  PNS)  dan  pelayan  masyarakat  di  bidang Perdata (Faisal A. Edwar, 2019). Pelayanan di bidang Perdata yang diberikan kepada masyarakat yaitu  membantu  masyarakat  umum  dalam  membuat  perjanjian  yang  ada  atau  timbul  dalam masyarakat. Dasar penyelenggaraan Notaris diatur Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris  dan  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2014  sebagai  perubahannya.    Pelaksanaan Jabatan  Notaris  berdasar  sumpah  jabatan  untuk  mengabdi  kepada  Negara  dan  melayani masyarakat  di  bidang  keperdataan.  Aturan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur mengenai  tugas,  wewenang  dan  larangan  bagi  Notaris,  salah  satu  wewenang  Notaris  adalah membuat dan menyimpan minuta akta. Akta Notaris dibuat atas kehendak  para  penghadap  dan di  dalamnya  berisikan  tentang  perbuatan  hukum  yang  diotentikan  dalam  sebuah  akta,  sehingga memiliki  kepastian  hukum  dan  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat,  kepastian  tanggal  waktu dan tempat dibuatnya akta (Erdi, Surya Perdana, 2020). Perbuatan hukum yang telah diotentikan oleh Notaris dalam sebuah akta wajib untuk disimpan dan ditata dalam bentuk protokol Notaris.
Minuta Akta Notaris merupakan alat bukti formil yang sempurna jika dikemudian hari terjadi sengketa  dalam  suatu  peradilan  maka  akta  Notaris  mengikat  para  pihak  dan  menjadi  kepastian hukum  bagi  Hakim.  Hal  ini  disebabkan  karakter  akta  Notaris  memiliki  kekuatan  sama  dengan putusan  hakim,  demikian  pula  ditentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  alat  bukti otentik.  Oleh  karena  alat  bukti  sempurna  tersebut  mengharuskan  Notaris  menyimpan  dengan aman  dalam  bentuk  Protokol  Notaris.  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur  ketentuan sanksi  bagi  notaris  yang  tida k  menyimpan  minuta  akta  atau  minuta  akta  rusak  dan  hilang sehingga  mengurangi  nilai  kekuatan  pembuktian  salinan  akta  pada  klient  yang  menjadi  akta dibawah  tangan.  Notaris  yang  tidak  menyimpan  dengan  baik  minuta  akta  sehingga  rusak  dan hilang  sehingga  nilai  salinan  akta  menjadi  dibawah  tangan  dapat  dikatakan  tidak  melaksanakan kewajibannya  dan  dikenakan  sanksi  administrasi  dan  saksi  perdata  dari  timbulnya  kerugian klient.
Notaris bertanggung jawab atas segala minuta aktanya yang tersimpan, namun keadaan yang dapat membuat minuta akta tersebut hilang atau rusak sulit untuk dipastikan penyebabnya, pada dasarnya apa yang ada di dalam kantor Notaris bersifat rahasia, jika memang murni kelalaian atau kesengajaan pasti harus ada saksi yang melihatnya, namun bagaimana jika tidak ada saksi bahkan Notaris  sendiri  tidak  menyadari  kejadian  itu,  atau  penyebab  lain  seperti  keadaan  memaksa
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 283
semisal  kantor  notaris  terbakar,  terkena  banjir  dan  hal  hal-lain  yang  diluar  kemampuan  Notaris untuk memprediksi-nya, hal ini menuntut Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap minuta akta yang dibuatnya.
Maka  ketiadaan  minuta  akta tersebut dikatakan tidak tersimpan, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menjelaskan sanksi apabila notaris tidak menyimpan, dalam konteks ini hilangnya atau  rusak  minuta  akta  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  notaris  tersebut  tidak  menyimpannya dengan benar. Undang-Undang  Jabatan Notaris  hanya meguraikan sanksi kepada Notaris bila tidak  menyimpan  dan  membuat  protokol,  tannpa  diuraikan  apakah  sangsi  itu  diterapkan  secara mutlak  tanpa  ada  unsur  apa  saja  yang  dapat  diterapkannya  sanksi  tersebut,  sehingga  pasal tersebut  dapat  diasumsi-kan  berlaku  tanpa  harus  pembuktian  kesalahan  Notaris.  Hal  tersebut dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum bagi Notaris, diluar hal tersebut akibat dari hilangnya minuta  akta  juga  akan  menimbulkan  kerugian  kepada  klien  sehingga  tidak  memberikan kepastian hukum juga terhadap klient karena hak haknya ikut hilang dan menimbulkan kerugian.
Walaupun  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  telah  mengatur  prihal  sanksi  yang  dapat dibebankan  kepada  Notaris,  namun  tidak  adanya  uraian  unsur-unsur  yang  harus  dibuktikan menjadikan  ketentuan  sanksi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  belum  memberikan  kepastian hukum  bagi  Notaris  dan  klient  Notaris.  Tugas  Notaris  adalah  pekerjaan  yang  sangat  beresiko karena  menjaga  hak  hak  keperdataan  masyarakat  yang  menghadap.  Berkenaan  dengan  hal tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum notaris dari resiko-resiko yang dapat  muncul  dalam  dunia  Kenotariatan.  Perlunya  ada  pengaturan  terntang  keadaan Memaksa  sehingga  jelas  kewajiban-kewajiban  apa  saja  yang  dapat  dipenuhi  dalam  keadaan tersebut.
Ketidakpastian  dan  Kekosongan  hukum  tersebut  menjadi  permasalahan  ketika  Notaris  sulit membuktikan minuta akta yang hilang pernah dibuatnya. Karena uraian pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mendeskripsikan  kewajiban  mutlak  kepada  Notaris  maka konsekuensi  hukum  juga  akan  berlaku  sama.    Berdasarkan  uraian  isu  hukum  diatas,  untuk mengetahui  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  Notaris  dalam  melaksanakan Jabatannya terkait notaris yang minuta aktannya hilang dan rusak karena keadaan memaksa harus diuraikan terlebih dahulu lebih mendalam mengenai bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap minuta aktanya yang hilang dan rusak akibat keadaan memaksa, sehingga dapat digali bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada Notaris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penulisan  hukum dengan  melihat  norma  dan  teori  hukum  yang  relevan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum,  baik primer,  sekunder  maupun  tersier  (Tauhiddah,  Titia,  2020).  Penelitian  hukum  normatif  juga dikenal  dengan  penelitian  hukum  doktriner  atau  kepustakaan  atau  studi  dokumen  dikarenakan penelitian  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya  (Aulia, 2018).  Pendekatan  yang  menggunakan  yaitu  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ) berkaitan dengan Kenotariatan sehingga memberi gambaran peristiwa hukum, selain itu dilakukan
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 284
pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  dengan  menghubungkan  masalah  hukum  dengan  teori- teori  hukum  dan  penggunaan  beberapa  literatur  mengenai  Akta  Notaris,  dan  konsep  Keadaan memaksa dalam perspektif hukum sebagai bahan analisis. Sehingga isu hukum dapat dipecahkan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Tanggungjawab Notaris Terhadap Minuta Akta
Terdapat  dua  terminologi  dalam  kamus  hukum  mengenai  tanggungjawab,  yang  pertama Responsibility yang  diartikan  sebagai  tanggungjawab  karena  suatu  kewajiban,  karena  putusan, karena memiliki ketrampilan untuk bertanggung jawab, karena kemampuan dan kecakapan dan juga tanggungjawab  karena  undang-undang  yang  dilaksanakan.  Sedangkan  sudut  pandang liability tanggungjawab  dilihat  dari  kemampuan  personal  dan  mencakup  pada  segala  jenis  resiko, mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  benar-benar  terjadi,  misal  kerugian,  karena  ancaman, kejahatan,  timbulnya  biaya  atau  suatu  keadaan  yang  mewajibkan  menjalankan  undang-undang. Secara praktis Responsibility lebih kepada tanggungjawab politik, sedangkan Laibility diartikan tanggungjawab  hukum,  tanggungjawab  subyek  hukum  atas  gugatan  yang  ditujukan  padanya (Nuh,  2012).  Dari  perspektif Responsibility tanggung  jawab  Notaris  merupakan  bentuk  dari pelaksanaan  profesi  atau  dikategorikan  memiliki  keahlian  khusus  yang  wewenangnya ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sumpah jabatan untuk mengabdi kepada Negara dan  masyarakat  serta  menjunjung  tinggi  Kode  Etik  Notaris.  Sedangkan  tindakan  Notaris  dalam Jabatan  merupakan  personal  tidak  mewakili  pemerintahan atau  badan  hukum tertentu,  sehingga setiap  kesalahan  dalam  menjalankan  tugas  dan  timbul  kerugian  atau  kejahatan  menjadi tanggungjawab hukum Notaris secara personal atau Liability.
Lembaga  yang  dikenal  sebagai  ”Notariat”  timbul  dari  kebutuhan  dalam  pergaulan  sesama manusia,  yang  menghendaki  adanya  alat  bukti  bagi  mereka  mengenai  hubungan  hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang  ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum (openbaar  gezag) untuk  dimana  dan  apabila  undang- undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai  kekuatan  otentik  (Heriyanti,  2016).  Kebutuhan  masyarakat  akan  akta  otentik  untuk kepastian hukum dan pembuktian menjadikan keberadaan Akta Notaris dalam dunia Kenotariatan mengandung resiko. Lahirnya akta otentik membebankan tanggungjawab Notaris untuk menjaga dan  merawatnya.  “Suatu  akta  untuk  memberikan  diantara  para  pihak  beserta  ahli warisnya  atau orang-orang  yang  mendapat  hak  ini  dari  mereka,  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang dimuat  didalamnya”.  Kekuatan  pembuktian  minuta  akta  dilihat  dari  tiga  aspek  (I  Gusti  Kade Prabawa  Maha,  2018)  yaitu  Lahiriah (Uitwendige  Bewijskracht) ,  lahirinya  akta  Notaris tersebut yang  membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  autentik.  Lahirnya  akta  tersebut    dalam  bentuk fisik sebagai akta autentik dan dibuat sesuai dengan aturan hukum mengenai syarat pembentukan akta  autentik;  Formal (Formale  Bewisjskracht) ,  akta  Notaris  memberikan  kepastian  bahwa sesuatu  kejadian  dan  fakta  dalam  tulisan  akta  benar  atas  pengamatan  Notaris  atau  berdasar keterangan  penghadap atau pihak yang tercantum dalam akta atau sesuai dengan prosedur  yang telah  ditentukan  dalam  pembuatan  akta.;  dan  Materiil (Materile  Bewijskracht) ,  kepastian  isi
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 285
atau materi  suatu  akta  sangat  penting,  apa  yang  tersebut  dalam akta  adalah  sah terhadap  pihak- pihak yang membuat akta sebagai alat bukti, atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.  Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  syarat  komulatif,  jika  salah  satu  pihak  menyangkal kebenaran akta notaris maka ia wajib membuktikan ketidak benaran akta tersebut, sehingga akta tesebut akan berlaku sebagai akta dibawah tangan.
Urgensi  dari  syarat  akta  otentik  tersebut  membebankan  tanggungjawab  bagi  Notaris  untuk merawat  minuta  akta.  Bentuk  penyimpanan  akta  harus  dimuat  dalam  bentuk  protokol  Notaris, protokol  memuat  dokumen-dokumen  penting  yang  disimpan  dengan  aman  karena  bagian  arsip Negara  dan  bersifat  rahasia.  Wenangan  Notaris  yang  telah  ditentukan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  inilah  yang  merupakan  bentuk  tanggungjawab (Responsibility) terhadap  Pemerintah demikian  pula  dalam  hal  kepatuhan  Notaris  untuk  menjaga  kehormatan  Jabatan  dan  Organisasi serta menjunjung tinggi kode etik Notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf atau  cap  jempol  tangan  kiri  para  penghadap,  saksi  serta  notaris  dan  juga  bukti-bukti  lain  yang dilekatkan  pada  minuta  akta  tersebut  yang  memperkuat  keaslian  akta..  Protokol  Notaris  terdiri atas  minuta  Akta,  buku  daftar  akta  atau  repertorium,  buku  daftar  akta  di  bawah  tangan  yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Meskipun  telah  ditentukan  menyimpan  minuta  akta  dalam  bentuk  protokol,  tidak  adanya  tata cara pengamanan protokol tersebut yang diatur dalam pasal maupun penjelasannya menimbulkan tidak  ada  parameter  pasti  bagaimana  penentuan  amannya  minuta  akta  dari  resiko  yang  dapat terjadi.  Beberapa  literatur  menggambarkan  cara  menyimpan  minuta  akta  dengan  aman  harus dengan  memperhatikan  bagaimana  kebiasaan  seseorang  untuk  menyimpan  dan  mengamankan surat-surat  penting  dan  harta-harta  berharga  lainnya,  yaitu  diletakan  dalam  lemari  besi,  untuk menghindarkan  minuta  akta  dari  kerusakan  Menurut  Soegondo  Notodisoerjo  minuta  akta merupakan dokumen penting yang bersifat rahasia dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat  yang  aman  dan  tertutup,  biasanya  dimasukkan  dalam  lemari  yang  dapat  ditutup  dan dikunci,  agar  dokumen-dokumen  itu  tidak  mudah  diambil  orang  lain  yang  tidak  berhak  dan dilihat isinya (Era, 2012). Meski telah dijelaskan demikian oleh sarjana hukum, tidak ada aturan baku sehingga perspektif setiap Notaris pasti memiliki pandangan berbeda-beda, dan resiko akan tetap  bisa  terjadi.  Resiko  tersebut  dapat  muncul  karena  kekurang  hati-hatian  Notaris  dalam melaksanakan  Jabatan,  maupun  karena  keadaan  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya.  Akibat hukum  terhadap  ketentuan  penyimpanan  minuta  akta  yang  tidak  terlaksana,  diatur  dalam ketentuan sanksi Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk sanksinya berupa sanksi administrasi, peringatan  lisan,  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat dan  pemberhentian  tidak  hormat (Liability) .  Notaris  yang  minuta  akta  hilang  maupun  rusak dianggap  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam  menyimpan  minuta  akta  dengan  benar  dan dapat dibebankan sanksi tersebut (Tobing, 2020).
Uraian mengenai ketentuan sanksi bagi notaris yag minuta aktanya hilang tidak menguraikan unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  ditindak  dengan  pasal  tersebut,  sehingga  penerapan
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 286
prinsip  tanggungjawaban  mutlak/absolut (strict/absolute  liability) dapat  diterapkan.  Prinsip tersebut akan mengakomodasi keadaan memaksa bukan sebagai alsan untuk tidak dijatuhkannya sanksi  kepada  Notaris.  Hal  yang  mendasari  dalam  penerapan  sanksi  adalah:  pertama,  Notaris dianggap mampu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, kedua, kerugian yang timbul dari peristiwa hukum tersebut mengharuskan pemenuhan hak-hak klient yang menanggung rugi.
Keadaan  Memaksa  atau  keadaan  kahar, force  majeure, atau  yang  dikatakan  sebagai act  of God dikenal  dalam    hukum,  istilah  tersebut  sering  digunakan  sebagai  alasan  membebaskan tanggungjawab  subyek  hukum  terhadap  kewajiban  tertentu.  Beberapa  peraturan  perundang- undangan  menyelipkan  istilah  ini  dalam  ketentuan  pasalnya,  seperti  KUHPerdata,  Undang- Undang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Perkretaapian,  Undang-Undang  Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara,  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan,  Undang-Undang  Jasa Konstruksi,  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Laporan  Harian  Bank  Umum,  Peraturan  Bank Indonesia  tentang  Transparansi  Kondisi  Keuangan  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Peraturan  Bank Indonesia  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Soemadipradja, 2010). Sebagai contoh  teknis  mengenai  pengaturan  ketentuan  pembebasan  tanggungjawab  dalam  Undang- Undang  Lalulintas  dan  Angkutan  Jalan  pembebasan  tanggungjawab  pengemudi,  pemilik kendaraan  bermotor  dan/atau  perusahaan  angkutan  umum  dari  kerugian  yang  diderita  pihak ketiga dan/atau penumpang dan/atau pemilik barang akibat keadaan memaksa.
Keadaan  Memaksa  dikategorikan  sebagai  peristiwa  hukum  karena  dapat  menggerakan hukum  tertentu  termasuk  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  sebagai  contoh  terjadi  kebakaran, banjir  yang  menyebabkan  berkas-berkas  Notaris  hilang  ataupun  rusak  yang  memunculkan tanggungjawab karena minuta akta tidak dapat dibuktikan lagi seca fisik mengakibatkan salinan menjadi  akta  dibawah  tangan.  Suatu  peraturan  hukum  hanya  memberikan  kualifikasi  terhadap suatu  keadaan  tertentu  karena  peraturan  hukum  merupakan  suatu  uraian  peristiwa  yang menentukan keadaan tertentu, dalam artian hanya akan aktif ketika di dunia nyata terjadi sesuai apa  yang  diuraikan  dalam  peraturan  hukum  tersebut.  Satjipto  Rahardjo  mengungkapkan  ulasan mengenai  tanggungjawab (Liability) dilihat  dari  dua  sudut  pandang,  pertangungjawaban administrasi  atau  tanggungjawab  Jabatan  terhadap  Negara,  dan  tanggungjawab  perdata  kepada klient yang dirugikan.

## Tanggungjawab Terhadap Negara
Kategori  tanggungjawab  terhadap  Negara  adalah  representasi  dari  sumpah  jabatan  yang dilakukan  Notaris  ketika  terjadi  pelantikan,  sehingga  memperoleh  posisi  khusus  secara administrasi  sebagai  Pejabat  Umum.  Pendapat  J.B.J.M.  ten  Berge  sebagaimana  dikutip  oleh Habib  Adjie,  bahwa  sanksi  administratif  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam,  diantaranya (Diyani,  2017)  yaitu,  Sanksi  reparatif,  yaitu  sanksi  yang  ditujukan  untuk  perbaikan  atas pelanggaran  tata  tertib  hukum  berupa  peringatan  tertulis  dengan  tujuan  agar  Notaris  dapat memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukanya  sehingga  Notaris  dapat  melaksanakan  jabatannya secara  tertib  hokum;  Sanksi  punitif,  yaitu  sanksi  yang  bersifat  menghukum  berupa  pemberhentian sementara,  dan  hukuman  tersebut  merupakan  beban  tambahan.  Pemberhentian  sementara
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 287
dianggap  sebagai  hukuman  karena  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  Notaris. Notaris  yang  mendapatkan  sanksi  ini  tidak  dapat  menjalankan  jabatannya  untuk  sementara waktu  dan  dapat  menjalankan  jabatannya  lagi  apabila  waktu  hukuman  telah  berakhir;  dan Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan  menurut  hukum.  Sanksi  ini  diberikan  kepada  Notaris  yang  telah  melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.
Mekanisme  penerapan  sanksi  dilaksanakan  dalam  acara  persidangan  Majelis  Pengawas Notaris,  persidangan  tidak  dilakukan  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  karena  Notaris  bukan merupakan  pegawai  negeri  sipil  namun  jabatan  independen  atau  profesi  yang  memiliki kewenangan khusus  dalam administrasi Negara bidang keperdataan. Hirarki dalam kewenangan memutuskan  sanksi  kepada  Notaris,  pada  tingkat  pertama  Majelis  Pengawas  Wilayah  memiliki kewenangan memutuskan sanksi yang bersifat reparative berupa teguran secara lisan dan teguran secara  tertulis,  sedangkan  putusan  tingkat  kedua  yang  bersifat  punitif  berupa  pemberhentian sementara  ditentukan  oleh  Majelis  Pengawas  Pusat,  dan  berwenang  pula  mengajukan pemberhentian terhadap  Notaris  kepada Mentri  Hukum  dan  HAM.    Ketetentuuan  pasal  16  ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris dituliskan sebagai berikut:
"Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  sampai dengan  huruf  l  dapat  dikenai  sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”
Dalam  urain  tersebut  tidak  ada  unsur  kesalahan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menggugat  Notaris maka  prinsip  tanggungjawab  mutlak  dapat  diterapkan,  keadaan  memaksa  tidak  dapat  dijadikan alasan  pengecualian  tanggungjawab  kepada  Notaris.  Ketentuan  tersebut  tidak  memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan juga klient notaris yang dirugikan secara materi. Dasar uraian tersebut  maka  tidak  harus  dibuktikan  kesalahan  Notaris  untuk  memutus  sanksi  administrasi dengan alasan minuta akta tidak ada dalam arsip Notaris.

## Tanggungjawab Terhadap Klien
Notaris mempunyai kewajiban untuk membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap  tersebut,  maka  dalam  hal  ini  memberikan  landasan  kepada  Notaris  dan  para penghadap  telah  terjadi  hubungan  hukum.  Oleh  karena  itu  Notaris  harus  menjamin  bahwa  akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum  yang ditentukan, sehingga kepentingan yang  bersangkutan  terlindungi  dengan  akta  tersebut.  Jika  Notaris  dalam  membuat  akta  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  perbuatan  Notaris  tersebut dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Setiap  perbuatan  yang  melawan hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain  menyebabkan  orang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan melawan hukum akan berdampak pada timbulnya akibat hukum. Terdapat tiga hal yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  Akibat  hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  atau lenyapnya  suatu  kaidah  hukum  tertentu.  Misal  telah  mencapai  usia  21  yang  menentukan  cakap
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 288
untuk bertindak, kecuali di bawah pengampuan sehingga melenyapkan kecakapan hukum; Akibat hukum  berupa  lahirnya,  berubahnya,  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum  tertentu.  Misal pembeli  telah  membayar  lunas  harga  barang  dan  penjual  telah  menyerahkan  dengan  tuntas barangnya,  maka  lenyaplah  hubungan  hukum  jual  beli  di  antara  keduanya;  dan  Akibat  hukum berupa sanksi, akibat yang ditimbulkan karena bertentangan dengan hukum. Sanksi dapat berupa Pidana,  Perdata  maupun  Administrasi.  Misal  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata menimbulkan sanksi berupa pemberian ganti rugi.
Hubungan  hukum  Notaris  dengan  klien  dalam  perikatan  merupakan  hubungan  kasualitas, hubungan  sebab  akibat  antara  klien  dan  Notaris,  seorang  klient  menghadap  kepada  Notaris memiliki kepentingan untuk mengotentikan perbuatan hukum, kepentingan tersebut dilaksanakan oleh Notaris,  karena  undang-undang  telah  menentukan  tugas  tersebut  hanya  dapat  dilaksanakan notaris, dan dalam pelaksanaan tersebut Notaris mendapat honorarium (Habib, 2014). Hubungan tersebut tidak berhenti terhadap Notaris terkait tanggungjawab dalam pembuatan akta saja, juga menyimpan  dan  merawat,  oleh  karena  hubungan  hukum  kepada  klien  ini  tidak  berhenti  karena Notaris  telah  menyelesaikan  akta  tersebut,  bahkan  hubungan  hukum  tetap  mengikat  meskipun notaris telah meninggal, prinsip hukum perdata yang berbeda dengan hukum pidana yang dimana pertanggungjawaban  dibebaskan  karena  pelaku  pidana  meninggal  dunia,  dalam  hukum  perdata pertanggungjawaban  dapat  dibebankan  kepada  orang  lain  semisal  kerugian  yang  ditimbulkan dapat  dibebankan  kepada  ahli  warisnya.    Demikian  pula  dijelaskan  pada  pasal  65  Undang- Undang Jabatan Notaris sebagai berikut
"Notaris,  Notaris  Pengganti,  Notaris  Pengganti  Khusus,  dan  Pejabat  Sementara  Notaris bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol  Notaris  telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".
Terdapat  teori  Kranenburg  dan  Vegtig  yang  mengklasifikasikan  pertanggungjawaban Notaris  dalam  jabatan,  yang  diantaranya  Teori Fautes  Personalles ,  teori  ini  menyatakan  bahwa kerugian  terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena  tindakannya  itu  telah menimbulkan  kerugian,  Notaris  dapat  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  yag ditimbulkan  karena  kesalahan  dilakukan  dalam  jabatan.  Selanjutnya  Teori Fautes  de  Services , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat,  menurut  teori  ini  tanggung  jawab  dibebankan  kepada  instansi  dalam  hal  ini  ganti  rugi dari  harta  negara,  kerugian  yang  timbul  itu  juga  disesuaikan  pula  apakah  kesalahan  yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan (Masdalia, 2017).
Menurut  Endang  Sri  Kawuryan  tidak  adanya  kejelasan  mengenai  batasan  tanggung  jawab notaris  mengakibatkan  risiko  pekerjaan  notaris  itu  menjadi  lebih  berat,  jika  tersangkut  masalah pidana Ia akan dibayang-bayangi sanksi pidana sampai mati, sedangkan untuk tanggungjawab yang  sifatnya  perdata,  para  ahli  waris  si notaris  bisa  terbawa  bertanggungjawab  dengan  catatan masa  tuntutan  tersebut  tidak  melewati  batas  daluwarsa  dalam  suatu  hukum  perdata  dan  selama tuntutan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  maka  kewajiban  menganti  kerugian  pihak sebagai penghadap dalam membuat akta notaris dapat dialihkan kepada ahli warisnya (Rachman, 2015).
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 289
Konsekuensi  terhadap  minuta  akta  yang  hilang  atau  rusak  menimbulkan  kekuatan pembuktian  salinan  akta  pada  klient  menjadi  akta  di  bawah  tangan,  apabila  digunakan  sebagai pembuktian  terbalik  dalam  sengketa  peradilan  secara  lahiriah,  formil  atau  materiil  oleh  pihak lawan  dapat  membuktikan  ketidak  benaran  akta  tersebut  pernah  dibuat,  keadaan  tersebut  dapat menjadi celah hukum bagi pihak yang dirugikan menggugat notaris atas kerugian terhadap klient yang  ditimbulkan  karena  hilangnya  minuta  akta  atau  rusak,  Notaris  dapat  dibebankan tanggungjawab secara perdata atas kerugian tersebut.
Permasalahan  Keadaan  memaksa  yang  menjadi  sumber  dari  masalah  hukum  sehingga Notaris tidak dapat menjalankan kewajiban tertentu tidak serta merta dapat membebaskan notaris dari akibat hukum. Seperti telah dijelaskan prihal keadaan memaksa merupakan peristiwa hukum karena dapat menggerakan hukum tertentu yang salah satunya mengakibatkan minuta akta notaris itu  hilang  atau  rusak  pastilah menggerakan  hukum  seperti  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan KUHPerdata.  Hubungan  hukum  antara  Notaris  dengan  klientnya  menjadi  terhenti,  hubungan hukum  yang  seharusnya  menjadi  tanggungjawab  notaris  sampai  purna  bakti  dan  sampai  notaris tersebut meninggal, bahkan usia akta notaris memiliki kekuatan hukum lebih lama daripada usia notaris  itu  sendiri.  Berakhirnya  hubungan  hukum  tersebut  diartikan  sebagai  berhenti  karena terpaksa bukan karena sudah selesainya hak dan kewajiban tersebut, meskipun dijelaskan dalam Pasal 1245 KUHPerdata ” Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Dasar penggunaan  pasal  tersebut  harus  dibuktikan  lebih  lanjut  karena  tidak  serta  merta  keadaan memaksa menjadi solusi Notaris dapat dibebaskan dari  tanggungjawab.
Pembuktian  dalam  hukum  acara  merupakan  suatu  hal  yang  komplek,  Hakim  tidak  serta merta  terpaku  begitu  saja  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hukum  acara  perdata hakim  diberikan  kebebasan  dalam  menilai  alat  bukti,  pembentuk  undang-undang  menyerahkan dan  memberi  kebebasan  pada  Hakim  dalam  menilai  pembuktian  terhadap  alat  bukti,  misalnya keterangan  saksi  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  bebas,  artinya  diserahkan  pada Hakim  untuk  menilai  pembuktiannya,  seorang  Hakim  boleh  terikat  atau  tidak  pada  keterangan yang diberikan oleh saksi (Fakhriah, 2013). Lebih lanjut lagi pembuktian dalam teori dijelaskan sebagai berikut yaitu Teori Pembuktian Bebas, Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun  alat-alat  bukti  yang  tidak  disebutkan  oleh  Undang-Undang;  Teori  Pembuktian  Terikat, Hakim  terikat  dengan  alat  pembuktian  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  beperkara.  Putusan yang  dijatuhkan,  harus  selaras  dengan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan.  Lebih lanjut  teori  ini  dibagi  menjadi  teori  Pembuktian  Negatif  yang  dimana  Hakim  terikat  dengan larangan  Undang-Undang  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  suatu  alat  bukti  tertentu.  Teori Pembuktian  Positif  Hakim  terikat  dengan  perintah  Undang-Undang  dalam  melakukan  penilaian terhadap  suatu  alat  bukti  tertentu;  dan  Teori  Pembuktian  Gabungan,  Hakim  bebas  dan  terikat dalam  menilai  hasil  pembuktian.  Dalam  menilai  pembuktian,  seorang  hakim  harus  pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 290
Atas  dasar  tersebut  klient  notaris  yang  dirugikan  diberikan  kebebasan  dalam  membuktian gugatannya,  semisal  minuta  akta  tersebut  dibuktikan  bahwa  hilangnya  bukan  karena  keadaan memaksa,  karena  memang  minuta  akta  tersebut  tidak  pernah  dibuat  dan  disimpan  oleh  Notaris tersebut  sebelumnya,  pasal  1308  KUHPerdata  “entah  perikatan  pokok  itu  memuat  ketentuan waktu  untuk  pelaksanaannya  entah  tidak,  hukuman  tidak  dikenakan,  kecuali  jika  orang  yang terikat  untuk  memberikan  sesuatu  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  itu  tidak  melaksanakan  hal itu”.  Dengan  dasar  tersebut  sehingga  memenuhi  fakta  hukum  bahwasanya  Notaris  tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, hakim akan menilai hal tersebut berdasarkan empat unsur pokok  yauitu  adanya  perbuatan,  adanya  unsur  kesalahan,  adanya  kerugian  yang  diderita,  dan adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan  kerugian.  Empat  unsur  tersebut  yang  akan mempengaruhi keputusan seorang Hakim.
Dalam hukum acara perdata, penggugat dituntut untuk mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah karena unsur kesalahan atau kelalaian, dan empat  unsur  pokok  harus  dibuktikan  secara  komulatif .  Permasalahan  yang  muncul  Klient yang berhak atas kerugian yang ditimbulkan tidak akan mampu membuktikan peristiwa tersebut, dasar  gugatan  harus  jelas  karena  apabila  dasar  yang  digunakan  adalah  keadaan  memaksa  pasti akan  merujuk  pada  pasal  1245  KUHPerdata.  Penggugat  tidak  akan  bisa  menjangkau  kantor notaris untuk melakukan pembuktian karena berkas berkas dalam kantor Notaris bersifat rahasia. Teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based fault) disini menjadi tidak relevan untuk  dibuktikan  karena  klient  notaris  harus  membuktikan  dua  hal  yang  sulit  sehingga  menjadi dasar  gugatan,  dua  hal  yang  sulit  dibuktikan  tersebut  adalah  1)  harus  adanya  hubungan  hukum antara  klient  dan  Notaris;  dan  2)  menyangkal  pernyataan  Notaris  bahwa  rusaknya  hilangnya minuta  akta  karena  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sehingga  meniadakan  kesalahan  notaris. Pertanggungjawaban berdasar kesalahan (liability based fault) tidak akan memberi nilai keadilan bagi klient karena klient tidak mengetahui duty of care atau bagaimana seorang Notaris merawat minuta akta dalam kantornya, sepengetahuan klient yang menghadap Notaris dan mengotentikan suatu  peristiwa  hukum  tertentu  hanya  percaya  akan  profesional  Notaris  untuk  merawat  minuta aktanya  yang  berisikan  peristiwa  hukum tertentu  atau  perbuatan  hukum  tertentu,  karena  profesi Notaris  dianggap  telah  memenuhi  standar  tertentu  dan  telah  melewati  pendikan  kekhususan sehingga  memiliki  kemampuan  yang  lebih  daripada  non  profesional  (Makarim,  n.d.). Berdasarkan hal tersebut seorang klient tidak harus membuktikan unsur kesalahan Notaris karena rentetan peristiwa yang mengakibatkan minuta akta Notaris hilang dan rusak lebih diketahui oleh Notaris  tersebut.  Sehingga  atas  dasar  tersebut  semestinya  memberikan  ruang  dalam  penerapan prinsip  pertanggungjwaban  tanpa  kesalahan  dan  gugatan  untuk  Notaris  berdasarkan no  liability fault  principle ,  dapat  dipertanggungjawakan  secara  mutlak (strict  liability) atau  pertanggung jawaban absolut (absolute liability) .

## Perlindungan Hukum Notaris
Perlindungan  hukum  merupakan  bagian  dari  nilai  keadilan  terhadap  subyek  hukum,  oleh karenanya  esensi  dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  dibentuk  pemerintah  merupakan bagian  dari  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  dan  Notaris  secara  khusus.  Perlindungan
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 291
hukum  dalam  bentuk  tertulis  ditujukan  dapat  memberi  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  prefentif  dan  represif.  Perlindungan  hukun  preventif merupakan  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  hukum  dalam  bentuk  aturan-aturan  hukum, keberadaan  perlindungan  ini  melalui  tercakup  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait (Muchsin, 2003). Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif lebih pada tindakan langsung dengan penyelesaian atas pelanggaran hukum melalui perangkat-perangkat hukum.

## Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum prefentif  diwujudkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris  yaitu  pengawasan  Notaris  dilakukan  oleh  Kementerian  melalui  Majelis  Pengawas Notaris,  "Majelis  Pengawas  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban untuk  melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris", dan pengawasan tercakup dalam  prilaku  notaris  dan  pelaksanaan  jabatannya.  Pengawasan  diartikan  sebagai  segala  usaha  atau kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  sebenarnya  tentang  pelaksanaan  tugas  atau kegiatan,  untuk  mengetahui  telah  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak  (Wulandari,  Marthen Kimbal, 2019).
Pengawasan  dilakukan  melalui  proses  pengamatan  daripada  keseluruhan  kegiatan  yang dilaksanakan  organisasi  untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaksanakan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Tujuan  pengawasan  dalam suatu organisasi khususnya dalam pemerintahan dilakukan sebagai usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Secara  struktural  Majelis  Pengawas  Notaris  terdiri  dari  tiga  tingkatan,  diantaranya Majelis Pengawas Daerah,   Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, namun dalam bentuk  pengawasan  langsung  hanya  dilakukan  ole  Majelis  Pengawas  Daaerah.    Wewenang sebagai pengawas dilakukan dengan memeriksa Protokol Notaris satu kali dalam satu tahun atau setiap  waktu  yang  dianggap  perlu,  upaya  preventif tidak  hanya  dilakukan  secara  observatif  saja melainkan  dilakukan  pencatatan  pencatatan  yang  selanjutnya  diteruskan  kepada  Majelis Pengawas Wilayah.

## Perlindungan Hukum Represif
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris    menggeser wewenang  Majelis  Pengawas  Daaerah  dalam    memberikan  persetujuan  terhadap  pemanggilan notaris  terkait  proses  penyidikan  terhadap  pembukaan  isi  akta    kepada  Majelis  Kehormatan Notaris,  Majelis  Pengawas  Daaerah  dirasa  belum  independen  dalam  kewenangan  tersebut,  prosedur persetujuan Majelis Pengawas Daaerah dinilai bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana  yang  dijamin  UUD  1945,  perlakuan  berbeda  terhadap  notaris  dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas (Sahbani, 2020).
Majelis  Kehormatan  ditunjuk  Undang-Undang  sebagai  perantara  antara  penyidik  dengan Notaris.  Notaris  tidak  dapat  dimintai  keterangan  langsung  karena  hak  ingkar  yang  ditentukan
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 292
undang-undang,  Notaris bersumpah untuk merahasiakan stiap akta yang dibuatnya. Tujuan dari kehadiran  Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  (Putri,  2016)  menjaga  keluhuran  harkat  dan martabat  jabatannya,  termasuk  ketika  memberikan  kesaksian  dan  berproses  dalam  pemeriksaan dan  persidangan;  merahasiakan  keterangan  akta  guna  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang terkait didalam akta tersebut; dan  menjaga minuta atau surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta,  serta  protokol  notaris  dalam  penyimpanannya.Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap  permohonan pemeriksaan berkas notaris ini tidak  diartikan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dari  pemeriksaan  penyidik melainkan hanya sebagai menjembatani antara penyidik dengan Notaris, memberi filter apa saja yang boleh dibuka dan yang tidak diperbolehkan (Hasan, 2020).
Tidak  ditemukannya  perlindungan  hukum  Notaris  dari  jeratan  hukum  dari  hilang  atau rusaknya minuta akta merupakan celah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun demikian ketika  putusan  administrasi  tersebut  telah  diputuskan  Majelis  Pengawas  Wilayah  ada  upaya- upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  Notaris  untuk  melindungi  jabatannya.  Putusan  Majelis Pengawas  Wilayah  yang  menjatuhkan  sanksi  kepada  notaris  merupakan  putusan  administrasi, Notaris  dapat  melakukan  banding  ke  Majelis  Pengawas  Pusat  apabila  dirasa  putusan  Majelis Pengawas  Wilayah  dirasa  kurang  adil.  Putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  bersifat  final  dan mengikat,  namun  demikian  Notaris  dapat  melakukan  upaya  hukum  kembali  dengan  melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila tidak setuju dengan Putusan Majelis Pengawas Notaris,  jadi  obyek  gugatan  notaris  adalah  Putusan  Putusan  Majelis  Pengawas  Notaris  tersebut (Habib, 2014).
Kepastian  hukum  akan  tercapai  apabila  hukum  itu  sebanyak-banyaknya  dalam  bentuk undang-undang,  dan  dalam  undang-undang    tidak  ada  ketentuan  yang  saling  bertentangan, dalam artian undang-undang itu logis dan pasti. Rechtswerkelijheid atau undang-undang tersebut dibuat  berdasarkan  kenyataan  hukum  dan  tidak  mengandung  istilah-istilah  hukum  yang  dapat ditafsirkan  berbeda-beda  atau  multi  tafsir.  Ketentuan  sanksi  bagi  Notaris  belum merepresentasikan  kepastian  hukum,  masih  dapat  dimulti  tafsir.  Kepastian  hukum  dalam  dunia Kenotariatan juga penting untuk meminimalisir resiko Jabatan Notaris, beberapa hal  yang perlu dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah mengenai perlindungan hukum bagi  notaris,  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  tata  cara  pelaksanaan  penyimpanan  minuta akta,  prihal  rekondisi  terhadap  minuta  akta  yang  rusak  atau  hilang  baik  karena  kesengajaan, kelalaian maupun karena bencana, beberapa hal tersebut sangat dibutuhkan karena peran Notaris tidak  hanya  sebagai  pembuat  akta  melainkan  juga  penjaga  keautentikan  akta  tersebut,  sehingga pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris bisa lebih kompleks, tanpa adanya kepastian aturan tertulis  yang  jelas  maka  suatu  peristiwa  ataupun  perbuatan  merupakan  persepsi  yang  memiliki makna ganda apakah dapat dilakukan dan tidak dilakukan.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang minuta aktanya hilang dan rusak karena keadaan  memaksa  sesuai  ketentuan  sanksi  Pasal  85  UUJN  dapat  dibebankan  kepada  Notaris
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 293
karena  unsur  dalam  pasal  tersebut  dapat  mengakomodasi  bentuk  pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan absolut (absolute liability). Tidak adanya pengaturan hukum tentang keadaan  memaksa  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  dapat  dijadikan  dasar perlindungan  hukum  Notaris  dalam  hal  akta  yang  dibuatnya  hilang  dan  rusak  karena  keadaan memaksa  oleh  karenanya  secara  yuridis  notaris  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum,  peran Majelis  Pengawas  Notaris  terbatas  untuk  untuk  mengawasi  kinerja  Notaris  dan  mengadili Notaris.

## SARAN
Sebaiknya  dibuat  aturan  hukum  yang  lebih  detail  dan  jelas  terkait  pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang minuta aktanya hilang dan rusak karena keadaan memaksa. Hal ini dimaksudkan  agar  notaris  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  hal  akta  yang  dibuatnya hilang atau rusak karena keadaan memaksa dan bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari notaris.Sebagai  Instrumen  Negara  dibawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan pelayan masyarakat di bidang Perdata Sudah sepantasnya dalam menjalankan jabatannya notaris memperoleh  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  suatu  permasalahan  yang  diakibatkan  oleh keadaan memaksa.
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 294

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia.  (2018).  Keabsahan  Wasiat  yang  dibuat  dengan  lisan  oleh  pewaris  ditinjau  dari  hukum perdata dan hukum islam. De Lega Lata , 4 (2).
Diyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance , 1 (2).
Era, C. F. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. Kanun Jurnal Ilmu Hukum .
Erdi,  Surya  Perdana,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Melaksanakan Hak  dan  Kewajiban  Ingkar  Pada  Saat  Penyidikan  Kepolisian  Negara  Indonesia. De  Lega Lata , 5 (2).
Faisal A. Edwar, R. dan D. A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. Jurnal Hukum & Pembangunan .
Fakhriah, L. E. (2013). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata . Alumni.
Habib, A. (2014). Hukum Notaris Indonesia . Refika Aditama.
Hasan, A. S. (2020). Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris . Www.Hukumonline.Com.
Heriyanti.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Terindikasi  Tindak  Pidana Pembuatan Akta Otentik. Yustisia , 5 (2).
I  Gusti  Kade  Prabawa  Maha,  D.  (2018).  Kewenangan  Notaris  dalam  Pembuatan  Surat Keterangan  Waris  Untuk  Warga  Negara  Indonesia.Fakultas  Ilmu  Sosial. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan .
Makarim, E. (n.d.). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Sistem Elektronik . Rajawali Pers. Masdalia,  S.  P.  (2017).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  yang  Berakibat  Batal Demi  Hukum  Pada  Saat  Berakhir  Masa  Jabatannya. Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister Kenotariatan .
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .  Universitas Sebelas Maret.
Nuh, H. M. S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Masalah-Masalah Hukum , 41 (1).
Putri,  K.  P.  (2016).  Tanggung  Jawab  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Purna  Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat. Student Journal .
Rachman,  Y.  (2015).  Limitasi  Pertanggung  jawaban  Notaris  terhadap  Akta  yang  Dibuatnya. Student Journal .
Sahbani,
A. (2020). Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD . Www.Hukumonline.Com.
Soemadipradja,  R.  S.  S.  (2010). Penjelasan  Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa  (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa /Force majeuree) .
Tauhiddah,  Titia,  B.  A.  dan  Y.  A.  M.  (2020).  Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Lembafa  Pembiayaan  Antara  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). De Lega Lata , 5 (1), 2020.
….
Perlindungan Hukum Notaris… (I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Waluyo, Bambang Sudjito) 295
Tobing, L. (2020). Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta . Www.Hukumonline.Com.
Wijaya,  H.  (2013).  Keberadaan  Konsep  Rule  By  Law  (Negara  Berdasarkan  Hukum)  Didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law. Jurnal Magister Ilmu Hukum .
Wulandari,  Marthen  Kimbal,  N.  K.  (2019). Pengawasan  Pemerintah  Dalam  Penanganan Keselamatan Berlayar (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Ototitas Pelabuhan Kelas III Kota Manado .