Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id

## Artikel Penelitian
Implementasi Kebijakan Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

## Ida Suryani 1

## Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas PGRI Palembang Informasi Artikel
Ditinjau : 05 Mei 2021 Direvisi : 27 Mei 2021 Terbit Online : 21 Juni 2021

## ABSTRACT
The headmaster  as  a leader  has considerable  responsibility for the development  and  progress  of  the  school.  This  research  describes the  improvement  of  school  quality,  the  principal's  strategy  for improving education quality. The development and progress of the school can be seen from the performance of the school headmaster and  the  headmaster  is  able  to  utilize  the  resources  effectively  and efficiently. As well as seeing and the task of the headmaster faced with  the  challenge  to  implement  a  planned  and  continuously organized  education  in  developing  the  quality  of  education.  The study used a qualitative approach with descriptive design and case study type. The research results include: (1) The school principal's strategy in improving the quality of education is the fulfillment of school infrastructure, professionalism of teachers, (2) implementation of the Program to improve the quality of education in  schools,  (3)  evaluation  to  improve  the  quality  of  education  in schools, (4) Constraints faced by schools that are problems funding the school Program. Keywords
Principal Strategy, Education Quality.
Korespondensi e-mail : ida954321@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.22437/gentala.v6i1.11760

## PENDAHULUAN
Kepala  sekolah  sebagai  seorang  pemimpin  mempunyai  tanggung  jawab  yang  cukup besar  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  sekolah.  Perkembangan  dan  kemajuan  sekolah dapat  dilihat  dari  kinerja  kepala  sekolah  yang  profesional  serta  kepala  sekolah  tersebut mampu  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  secara  efektif  dan  efisien.  Melihat  peran  dan tugas  kepala  sekolah  yang  begitu  besar  dihadapkan  pada  tantangan  untuk  melaksanakan pendidikan yang terencana dan tertata serta  berkesinambungan dalam mengembangkan mutu pendidikan.  Untuk  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara  seorang  kepala  sekolah  mempunyai  visi yang jelas dan terarah (Azizah, 2016).
Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  individu.  Undang-undang  Republik
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  1  Ayat  1  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Sekolah  merupakan tempat  dimana  seseorang  memperoleh  pendidikan  dan  pengetahuan,  sekolah  sebagai  wujud dari  sebuah  lembaga  pendidikan  selain  itu  dituntut  untuk  melakukan  perubahan  dan perkembangan  secara  terus  menerus  dan  berkelanjutan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan.
Strategi  adalah  kerangka  yang  membimbing  dan  mengendalikan  pilihan-pilihan  yang menetapkan  dan  arah  suatu  organisasi.  Strategi  adalah  suatu  seni  menggunakan  kecakapan dan  sumber  daya  suatu  organisasi  untuk  mencapai  sasarannya  melalui  hubungannya  yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.
Menurut  Slameto  (Riyanto,  2010:131)  bahwa  strategi  adalah  suatu  rencana  tentang pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Strategi merupakan  pola  umum  rentetan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Kepala  sekolah  sebagai  seorang  pimpinan  di  suatu  lembaga  pendidikan  perlu mempunyai  strategi  tertentu  untuk  mengembangkan  motivasi  pendidik  dan  tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya. Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa. Sebagai kepala sekolah di tuntut untuk mampu melakukan  sebuah  perubahan  dan  terobosan  guna  peningkatakan mutu  dan  kualitas  sekolah. Dengan demikian, strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan  gagasan,  perencanaan,  dan  aktivitas  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Di  dalam strategi  yang  baik  terdapat  koordinasi  tim  kerja,  memiliki  tema,  mengidentifikasi  faktor pendukung  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pelaksanaan  gagasan  secara  rasional,  efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
Peran  utama  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  adalah  menciptakan  situasi belajar  mengajar  sehingga  guru-guru  dapat  mengajar  dan  murid-murid  dapat  belajar  dengan
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
baik.  Dalam  melaksanakan  peran  tersebut,  kepala  sekolah  memiliki  tanggungjawab  ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan  melaksanakan  supervisi  sehingga  guru-guru  bertambah  dalam  menjalankan  tugas-tugas pengajaran  dan  dalam  membimbing  pertumbuhan  murid-murid.  Dalam  bidang  pendidikan, keterampilan tehnikal adalah kemampuan kepala sekolah dalam menanggapi dan memahami serta  cakap  menggunakan  metode  pengetahuan,  keuangan,  pelaporan,  penjadwalan  dan pemeliharaan.
Menurut  Wahyudi  (2009:75)  bahwa  Kepala  Sekolah  selain  melakukan  tugas  yang bersifat  konseptual  yaitu  merencanakan,  mengorganisir,  memecahkan  masalah  dan mengadakan  kerja  sama  dengan  guru  dan  masyarakat  juga  harus  mampu  melaksanakan kegiatan yang bersifat praktis atau tehnikal.
Harun  (2009:29)  mengatakan  bahwa  peran  kepala  sekolah  sebagai  edukator  memiliki tujuh aspek kinerjanya, yaitu: 1) prestasi sebagai guru, 2) kemampuan membimbing guru, 3) kemampuan membimbing karyawan, 4) membimbing peserta didik, 5) mengembangkan staf, 6) mengikuti perkembangan iptek, dan 7) memberi contoh mengajar yang baik.
Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran  utama  kepala  sekolah  antara  lain  adalah  mengembangkan  agar  sekolah  menjadi lembaga pendidikan yang baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Sekolah yang efektif adalah  sekolah  yang  memiliki  mutu  yang  baik.  Artinya,  bahwa  mutu  siswa  yang  dihasilkan oleh  sekolah  itu  mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  sesuai  dengan  tuntutan  dan keinginan  masyarakat  dan  menjawab  tantangan  moral,  mental  dan  perkembangan  ilmu  serta teknologi.  Siswa  yang  bermutu  adalah  siswa  yang  memiliki  kemampuan  dan  potensi mengembangkan dirinya menjadi warga yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.
Dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  baik  itu  prestasi  akademis  dan non  akademis,  dibutuhkan  kompetensi  kepala  sekolah  yang  sangat  mumpuni.  Dengan kompetensi  tersebut  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan  orang  tua  murid  yakni tercapainya keberhasilan pendidikan di sekolah dapat terwujud, sehingga sekolah dengan apa yang  dimiliki  dapat  berjalan  dari  berbagai  bidang.  Penerapan  prinsip-prinsip  mutu  dalam pendidikan  sudah  tidak  dapat  dielakkan  dan  ditawar-tawar  lagi  oleh  penyelenggara  atau
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
pengelola  lembaga  pendidikan,  baik  sekolah  maupun  madrasah.  Sebab  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di lembaga pendidikan sudah menjadi tuntutan mutlak dari seluruh lapisan  masyarakat,  baik  siswa,  orang  tua,  masyarakat,  pendidikan  lanjut,  pemerintah  dan dunia usaha. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif yang diarahkan pada suatu latar atau inividu  yang  diamati  secara  holistik  atau  utuh  (Ulfatin,  2014:24)  dengan  rancangan deskripstif. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian dengan fokus penelitian. Penelitian ini termasuk jenis studi kasus dalam penelitian ini yaitu meneliti objek yang  berhubungan  langsung  dengan  strategi  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan serta mendeskripsikan secara jelas keadaan sesungguhnya di lapangan.
Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data, peneliti melakukan display data atau pemaparan  data  yang  telah  didapatkan  peneliti  di  lapangan,  selanjutnya  data  tersebut direduksi,  dirangkum,  dan  disesuaikan  dengan  fokus  penelitian.  Setelah  itu  adalah verifikasi data  dengan  membuat  kesimpulan  yang  didapat  berdasarkan  data  yang  telah  direduksi. Pengecekan  keabsahan  data  dari  penelitian  ini  menggunakan  traingulasi  sumber  data  dan metode (Azizah, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
Implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  proses  kebijakan. Implementasi  kebijakan  berarti  melaksanakan  pilihan  yang  telah  ditetapkan  dari  berbagai alternatif  dalam  perumusan  dan  perundangan  yang  berlaku,  didukung  oleh  personil  yang professional,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia.  Implementasi  kebijakan  seperti  yang dikemukakan  oleh  Sanusi  (1988:50  dalam  M.  Hasbullah,  2015:93)  merupakan  proses menjalankan,  menyelenggarakan  dan  mengupayakan  alternatif  yang  telah  diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku.
Secara  sederhana  tujuan  implementasi  kebijakan  adalah  untuk  menetapkan  arah  agar tujuan  kebijakan  dapat  direalisasikan  sebagai  hasil  dari  kegiatan  pemerintah.  Keseluruhan
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
proses  penetapan  kebijakan  baru  ini  bisa  mulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  yang  semula bersifat  umum  telah  dirinci,  program  telah  dirancang  dan  juga  sejumlah  dana  telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. (M. Hasbullah, 2015:94)
a.  Faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  penyebab  kegagalan  dalam  implementasi  suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

## 1). Informasi
Dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan, maka  sangat  diperlukan  adanya  informasi.  Informasi  akan  mengalir  secara  efektif  jika sekelompok  orang  yang  bekerjasama  saling  peduli  dan  terbuka.  Kekurangan  informasi  akan mengakibatkan  adanya  gambaran  yang  kurang  tepat  baik  kepada  objek  kebijakan  maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

## 2). Isi kebijakan
Mengingat  kebijakan  publik  seperti  pendidikan  merupakan  sarana  untuk  mengatasi permasalahan  pendidikan,  maka  isi  dari  kebijakan  dimaksud  akan  mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan- muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan intern atau ekstern, atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan  yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pendukungnya.

## 3). Dukungan
Dukungan  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  dapat  berupa  dukungan  fisik  maupun nonfisik.  Apabila  dalam  pelaksanaannya  tidak  cukup  dukungan  untuk  kebijakan  tersebut, maka  implementasi  kebijakan  akan  sulit  untuk  dilaksanakan.  Jadi  pada  dasarnya  dukungan dimaksudkan  adalah  berkaitan  erat  dengan  partisipasi  masyarakat  sebagai  salah  satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

## 4). Pembagian Potensi
Pada  dasarnya  elemen  pembagian  potensi  berkaitan  dengan  kinerja  koordinasi masyarakat  luas.  Koordinasi  dibutuhkan  karena  setiap  pelaku  memiliki  latar  belakang
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
kepentingan  dan  keinginan  yang  berbeda,  sehingga  proses  koordinasi  menjadi  titik  sentral sebagai  titik  temu  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  program  pembangunan  pendidikan  yang diselenggarakan. (M. Hasbullah, 2015:95-96) Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses  yang  tidak  hanya  menyangkut  perilaku-perilaku  badan  administratif  yang bertanggungjawab  untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang  langsung  atau  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  perilaku  dari  berbagai  pihak  yang terlibat di dalam program. (M. Hasbullah, 2015:92).
Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. Gagasan Teori Van Meter dan Van Horn diawali dengan pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan  mengapa  ada  implementasi  yang  gagal.  Pertanyaan  itu  kemudian  dijawabnya  sendiri dengan menyampaikan enam variabel, yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang  membentuk  kaitan  antara  kebijakan  dan  kinerja  kebijakan.  Keenam  variabel  tersebut meliputi:  standart  dan  tujuan  kebijakan;  sumber  daya;  komunikasi;  interorganisasi  dan aktivitas pengukuhan; karakteristik agen pelaksana; kondisi social, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.
Adapun  teori  yang  dikembangkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Arif  Rohman, 2012:108)  ini  adalah  teori  yang  berangkat  dari  argumen  bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam proses  implementasi  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  sifat  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan, sebab  setiap  kebijakan  memiliki  karaktersik  sifat  yang  berlainan.  Selanjutnya  mereka menawarkan  suatu  pendekatan  yang  mencoba  untuk  menghubungkan  antara  issue  kebijakan dengan  implementasi  serta  suatu  model  konseptual  yang  mempertautkan  kebijakan  dengan prestasi kerja.
b. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan Menurut alur pikir sesuai Kerangka Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (MEN-PAN)  No.  PER/04/M- PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah seperti berikut ini:
1).  Penyiapan  implementasi  kebijakan  pendidikan  (0-6  bulan),  termasuk  kegiatan  sosialisasi dan  pemberdayaan  para  pihak  yang  menjadi  pelaksana  kebijakan  pendidikan,  baik  dari
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
kalangan  pemerintah  atau  birokrasi  maupun  masyarakat  (publik).  Tahapan  sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat.
2).  Implementasi  kebijakan  pendidikan  dilaksanakan  tanpa  sanksi  (masa  uji  coba)  dengan jangka  waktu  selama  6-12  bulan  dan  disertai  perbaikan  atau  penyempurnaan  kebijakan apabila diperlukan.
3). Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian
4).  Setelah  dilakukan  implementasi  kebijakan  pendidikan  selama  3  (tiga)  tahun,  dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan. (M. Hasbullah, 2015:100-101)
c. Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan Menurut para ahli ilmu-ilmu sosial (M.  Hasbullah  (2015,  101-103),  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  implementasi  kebijakan termasuk kebijakan pendidikan yaitu sebagai berikut:
1).  Pendekatan  Struktural  Pendekatan  struktural  merupakan  salah  satu  pendekatan  yang bersifat  top-down  yang  dikenal  dalam  teori-teori  organisasi  modern.  Pendekatan  ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus di rancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan  dievaluasi  secara  struktural.  Pendekatan  ini  menekankan  pentingnya  komando  dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Menurut pendekatan  struktur  bahwa  struktur  yang  bersifat  hierarkis-organis  sepertinya  sangat  relevan untuk  situasi-situasi  implementasi  dimana  kita  memerlukan  suatu  organisasi  pelaksana  yang bertingkat,  yang  mampu  melaksanakan  suatu  kebijakan  yang  selalu  berubah  bila dibandingkan  dengan  suatu  tim  kepanitiaan  untuk  program  kebijakan  yang  sekali  selesai. Titik  lemah  dari  pendekatan  ini  adalah  proses  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.
2).    Pendekatan  Prosedural  dan  Manajerial  Pendekatan  Prosedural  dan  manajerial  pada dasarnya  dikembangkan  untuk  mengatasi  kelemahan  pendekatan  struktural.  Pendekatan  ini tidak  mementingkan  penataan  struktur-struktur  birokrasi  pelaksana  yang  cocok  untuk implementasi  program,  namun  untuk  mengembangkan  proses-proses  dan  prosedur-prosedur manajerial dan teknik manajemen yang tepat.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
3).      Pendekatan  Perilaku  Perilaku  manusia  merupakan  dasar  dari  semua  orientasi  dari kegiatan  implementasi  kebijakan.  Perilaku  manusia  berasumsi  bahwa  upaya  implementasi kebijakan yang baik, apabila manusia dan segala sikapnya menjadi hal untuk menjadi bahan pertimbangan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

## 4)    Pendekatan Politik
Pendekatan  ini  melihat  pada  faktor-faktor  politik  atau  kekuasaan  yang  dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan,  dengan  pendekatan  politik  memungkinkan  digunakannya  sebuah  paksaan  dari kelompok  dominan.  Pendekatan  politik  berperan  dalam  bahan  pertimbangan  untuk mempertimbangkan  segala  aspek-aspek  dari  pengaruh  perilaku  dan  sebagainya.  Apabila  hal tersebut  tidak  memperhitungkan  kemampuan  kelompok  penentang  kebijakan  untuk memblokir usaha-usaha dari para pendukung kebijakan yang dilaksanakan.
Strategi  kepala  sekolah  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  yaitu  pemenuhan  sarana prasarana sekolah. Kepala sekolah berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di sekolah terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah, dilakukan secara insidental agar  pelaksanaan  belajar  mengajar  di  sekolah  dapat  mencapai  tujuan  pembelajaran  serta menunjang  hasil  belajar  peserta  didik,  penetapan  standar  pencapaian  nilai  untuk  mencapai mutu  pendidikan.  Mutu  pendidikan  dapat  diukur  dari  hasil  yang  diperoleh  baik  itu  dalam bidang  akademik  maupun  nonakademik,  pemberian  arahan  kepada  guru  maupun  peserta didik.
Kepala  sekolah  memberikan  arahan  kepada  guru  maupun  peserta  didik  dengan  cara kepala sekolah melakukan kunjungan kelas. Adanya kunjungan kelas tersebut kepala sekolah akan mengetahui dimana letak kendala yang dialami guru maupun peserta didik dalam proses belajar di kelas, peningkatan profisionalisme guru. Kepala sekolah selalu mengupayakan agar para  guru  selalu  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  dengan  cara  kepala sekolah  aktif  mengikutkan  dirinya  mupun  guru  dalam  berbagai  acara  pendidikan.  Acara tersebut  dapat  berupa  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  guru,  seminar  pendidikan,  workshop, studi banding, adanya pembinaan khusus bagi peserta didik yang berprestasi. Kepala sekolah mengkoordinasikan  peserta  didik  yang  berprestasi  berdasarkan  bidang  studi  yang  ditekuni
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
peserta didik tersebut tergantung bakat yang sesuai dengan bidang studinya, dilakukan kepala sekolah  agar  peserta  didik  selalu  mendapatkan  arahan  atau  bimbingan  dari  pembina  agar peserta didik selalu dapat meningkatkan prestasinya, kepala sekolah memberikan pendekatan kepada  seluruh  stakeholder  dengan  menggunakan  pendekatan  kekeluargaan.  Tujuan  agar tercipta  suasana  kekeluargaan  di  sekolah  sehingga  program-program  di  sekolah  akan terlaksana dengan mudah (Azizah, 2016).
Perencanaan  program  sekolah  yang  berdasarkan  pada  8  standar  pendidikan  serta mengacu  pada  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah.  Setiap  awal  tahun  ajaran  baru  kepala  sekolah, bersama dengan guru, staf, komite, serta orang tua peserta didik berkumpul untuk membahas program  yang  dilaksanakan  oleh  sekolah,  apabila  program-program  telah  tersusun  dengan baik,  langkah  berikutnya  yaitu  menentukan  jumlah  anggaran  yang  akan  dipakai  dalam pelaksanaan  program-program  sekolah,  membentuk  tim  kerja  dan  koordinator  pengembang mutu  sekolah,  membuat  program  kerja  perbidang,  koordinaditaor  tim  pengembang  mutu melakukan  koordinasi  dengan  wakil  kepala  sekolah  bidang  kurikulum  guna  menentukan muatan program yang akan dilakukan sesuai dengan program kerja sekolah yang berhubungan dengan  kurikulum,  perencanaan  alokasi  waktu  pelaksanaan  dan  anggaran  yang  dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan fasilitias sekolah, mengomunikasikan program kerja  sekolah  kepada  seluruh  warga  sekolah  maupun  orangtua  peserta  didik  untuk  ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya (Azizah, 2016).

## Pelaksanaan Program Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Dasar
Berikut  ini  adalah  pemaparan  program-program  yang  mendukung  kebijakan  Sekolah Dasar yaitu sebagai berikut:
1)  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  Dasar  memiliki  peranan  penting  dalam menciptakan  atau  membentuk  keberhasilan  prestasi  peserta  didik.  Hal  ini  dikarenakan pendidikan  di  sekolah  dasar  merupakan  dasar  dari  semua  pendidikan.  Keberhasilan  tersebut tidak  dapat  diraih  melalui  satu  komponen  saja  melainkan  dari  berbagai  komponen.  Dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai komponen maka akan menciptakan sekolah yang bermutu  baik  sesuai  dengan  tujuan  sekolah.  Upaya  yang  dilaksanakan  untuk  meningkatan mutu pendidikan agar tercapai tujuan Kebijakan Sekolah Dasar yaitu dengan adanya kegiatan
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
ekstrakurikuler,  tambahan  jam  pembelajaran  serta  pelaksanaan  pembelajaran  sesuai  dengan Kurikulum yang ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan UF:
“untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  itu  antara  lain  disekolah  kita  melaksanakan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kurikulum,  kalau  kita  ya  kurikulum  2013  itu  benar-benar dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu disini ada ekstra wajib, ada TI, TPA, dan bahasa inggris, semua itu digunakan untuk peningkatan mutu. Kemudian, kelas VI ada  tambahan  jam  pelajaran  dan  dari  kelas  I-VI  diterapkan  oleh  gurunya  masing-masing.” (KS/W/03/03/2017)
Kegiatan  proses  pembelajaran  yang  diselenggarakan  oleh  SD  Negeri  I  dimulai  pada pukul 07.00 WIB diawali dengan kegiatan berdoa, mengaji, menyanyikan lagu daerah, serta literasi  dilanjutkan  dengan  proses  belajar  mengajar  pada  pukul  07.20  WIB.  Kegiatan  proses belajar mengajar diselenggarakan dengan durasi 35 menit setiap satu pelajaran.
Kurikulum  merupakan  sebuah  pedoman  penyelenggaraan  pembelajaran  dimana bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu.  Kurikulum  yang  diterapkan  di  SD Negeri I yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini telah diterapkan sejak tahun 2013. SD Negeri I merupakan pilot project Kurikulum 2013 di Tingkat Gugus I Kecamatan.
Pelaksanaan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific serta pendekatan yang dapat  mendukung  kelangsungan  kurikulum  tersebut.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk mengaktifkan dan menumbuhkan semangat siswa serta menjadikan siswa pusat pembelajaran dan guru merupakan fasilitator siswa di dalam kelas.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program peningkatan  mutu  ssekolah  diawali  dengan  pembagian  tugas  dengan  membentuk  panitia pelaksana  kegiatan  harian  sekolah.  Program  dilaksanakan  berdasarkan  jadwal  yang  telah ditetapkan.  Apabila  kepala  sekolah  berhalangan,  maka  wewenang  pelaksanaan  program tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior.
Pengorganisasian  adalah  pembagian  pekerjaan  yang  direncanakan  untuk  diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
Pengorganisasian  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dari  kepala  sekolah.  Fungsi  ini  perlu  dilakukan  untuk  mewujudkan  struktur organisasi  sekolah,  uraian  tugas  tiap  bidang,  wewenang  dan  tanggung  jawab  menjadi  lebih jelas,  dan  penentuan  sumber  daya  manusia  dan  materil  yang  diperlukan.  Kepala  sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik  antara  sekolah  dengan  masyarakat  guna  mewujudkan  sekolah  yang  efektif  dan  efisien. Hubungan  yang  harmonis  ini  akan  membentuk  saling  pengertian  antara  sekolah,  orang  tua, masyarakat,  dan  lembaga-lembaga,  saling  membantu  antara  sekolah  dan  masyarakat  karena mengetahui manfaat dan pentingnya peranan masing-masing, dan kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab  atas  suksesnya  pendidikan  di  sekolah.  Kepala  sekolah  juga  tidak  saja  dituntut  untuk melaksanakan  berbagai  tugasnya  di  sekolah,  tetapi  juga  harus  mampu  menjalin  hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal.
Faktor-faktor  utama  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  sekolah,  Sudarwan  Danim  (2007:56)  mengatakan  bahwa  jika  sebuah  institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:
1.  Kepemimpinan  Kepala  sekolah;  kepala  sekolah  harus  memiliki  dan  memahami  visi kerja  secara  jelas,  mampu  dan  mau  bekerja  keras,  mempunyai  dorongan  kerja  yang  tinggi, tekun  dan  tabah  dalam  bekerja,  memberikan  layanan  yang  optimal,  dan  disiplin  kerja  yang kuat.
2. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja  guru  dalam  kegiatan  seminar,  lokakarya  serta  pelatihan  sehingga  hasil  dari  kegiatan tersebut diterapkan disekolah.
3.  Siswa;  pendekatan  yang  harus  dilakukan  adalah  “anak  sebagai  pusat  “  sehingga kompetensi  dan  kemampuan  siswa  dapat  digali  sehingga  sekolah  dapat  menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
4.  Kurikulum;  adanya  kurikulum  yang  konsisten,  dinamis,  dan  terpadu  dapat memungkinkan  dan  memudahkan  standar  mutu  yang  diharapkan  sehingga  goals  (tujuan  ) dapat dicapai secara maksimal.
5.  Jaringan  Kerjasama;  jaringan  kerjasama  tidak  hanya  terbatas  pada  lingkungan sekolah  dan  masyarakat  semata  (orang  tua  dan  masyarakat)  tetapi  dengan  organisasi  lain, seperti  perusahaan  atau  instansi  pemerintah  sehingga  output  dari  sekolah  dapat  terserap didalam dunia kerja.
Berdasarkan  pendapat  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  kepala  sekolah  dan  guru mempunyai  tanggung  jawab  besar  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah. Utamanya  guru,  karena  guru  sebagai  ujung  tombak  dilapangan  (di  kelas)  yang  bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan  membangun  pembelajaran  siswa  agar  efektif  dikelas,  saling  bekerjasama  dalam  belajar sehingga  tercipta  suasana  yang  menyenangkan  dan  saling  menghargai  (demokratis  ), diantaranya :
1. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan  penyajian  bahan  lebih  menarik  perhatian  siswa,  mudah  diterima  siswa, sehingga  kelas  menjadi  hidup,  metode  pelajaran  yang  selalu  sama(  monoton  )  akan membosankan siswa.
2.  Menumbuhkan  motivasi,  hal  ini  sangat  berperan  pada  kemajuan  dan  perkembangan siswa. Selanjutnya melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran akan meningkatkan  kegiatan  belajar,  dengan  tujuan  yang  jelas  maka  siswa  akan  belajar  lebih tekum,  giat  dan  lebih  bersemangat  (Slamet,  1987  :92  ).  Jika  guru  memiliki  kompetensi tersebut, tidak mustahil peningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dapat terwujud.
Arif  Rachman  mengatakan  bahwa  setidaknya  ada  4  hal  penting  yang  dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah adalah:
1.  Peningkatan  mutu:  Sekolah  harus  menjadi  tempat  yang  unggul  untuk  kegiatan pembelajaran,  memenuhi  dan  menyesuaikan  tuntutan  dan  harapan  undang-undang
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
pendidikan,  visi,  misi,  dan  tuntutan  zaman,  upaya  sistematis  dan  terencana  ke  arah perbaikan/peningkatan mutu pendidikan,
2.  Aspek  peningkatan  mutu:  Lingkungan  pembelajaran  yang  menyenangkan  dan menantang,  partisipasi  aktif  siswa,  guru,  orangtua,  dan  semua  pemangku  pendidikan, manajemen  yang  bertanggung  jawab  baik  moral,  mandat,  manusia,  dan  modal,  memiliki standar  sekolah,  baik  nasional  dan  internasional,  SDM  yang  akuntabel,  akseptabel,  dan availabel,
3.  Faktor  utama  peningkatan  mutu  sekolah:  Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang professional, proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi siswa dan orangtua siswa kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, kontinue, dan konsekuen  (pengawasan  yang  sehat,  terhadap  program,  pemberdayaan  manusia,  dan keuangan), kemitraan (pemerintah, LS, PT, badan internasional dan lainnya).
4. Program penunjang perbaikan mutu:  Kreativitas kemasan kurikulum (intrakurukuler dan  ekstrakurikuler),  siswa  siap  menghadapi  program  pembelajaran  (kesehatan,  mental, pengetahuan,  kebersamaan,  memahami  kegunaan),  keadaan  keuangan  yang  realistis  dan sumber yang terpercaya.
Jadi  kepala  sekolah,  guru,  karyawan  dan  semua  unsur  pendidikan  (stakeloders) mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  peningkatan  mutu  pembelajaran  di  sekolah  terutama guru sebagai ujung tombak di kelas karena bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah dan kreatifitas guru yang professional, inovatif, kreatif,  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  dalam  peningkatan  mutu  pembelajaran  di  sekolah, karena  kedua  elemen  ini  merupakan  figure  yang  bersentuhan  langsung  dengan  proses pembelajaran  ,  kedua  elemen  ini  merupakan  fugur  sentral  yang  dapat  memberikan kepercayaan  kepada  masyarakat  (orang  tua)  siswa,  kepuasan  masyarakat  akan  terlihat  dari output  dan  outcome  yang  dilakukan  pada  setiap  periode.  Jika  pelayanan  kepada  masyarakat baik maka mereka akan sadar dan secara otomatis akan membantu segala kebutuhan yang di inginkan  oleh  pihak  sekolah,  sehingga  dengan  demikian  maka  tidak  akan  sulit  bagi  pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
Ada  2  pendekatan  yang  menjadi  unsur  penting  dalam  peningkatan  mutu  pembelajaran sekaligus  mutu  pendidikan  di  sekolah  dalam  sudut  pandang  mikro  dan  makro  pendidikan, sebagaimana dijabarkan berikut ini:
1.  Pendekatan  Mikro  Pendidikan  Yaitu  suatu  pendekatan  terhadap  pendidikan  dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya  dalam  usaha  pendidikan.  Secara  lengkap  elemen  mikro  adalah:  Kualitas manajemen,  Pemberdayaan  satuan  pendidikan,  Profesionalisme  dan  ketenagaan,  Relevansi dan  kebutuhan.  Berdasarkan  tinjauan  mikro  elemen  guru  dan  siswa  yang  merupakan  bagian dari  pemberdayaan  satuan  pendidikan  merupakan  elemen  sentral.  Pendidikan  untuk kepentingan  peserta  didik  mempunyai  tujuan,  dan  untuk  mencapai  tujuan  ini  ada  berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil belajar. Hasil belajar perlu dinilai dan dari hasil penilaian dapat menjadi umpan balik sebagai bahan masukan dan pijakan (Ety Rochaety, 2005: 8).
2. Pendekatan Makro Pendidikan Pendekatan makro pendidikan yaitu kajian pendidikan dengan  elemen  yang  lebih  luas,  yaitu  dengan  elemen  sebagai  berikut:  Standarisasi pengembangan  kurikulum,  pemerataan,  persamaan  dan  keadilan,  standar  mutu  dan kemampuan  bersaing.  Sedangkan  pendekatan  makro  pendidikan  menyangkut  berbagai  hal yaitu  melalui  jalur  pertama  yaitu  INPUT  SUMBER  –  PROSES  PENDIDIKAN  –  HASIL PENDIDIKAN  (Etty  Rochaety,  2005:  8).    Input  sumber  pendidikan  akan  mempengaruhi dalam  kegiatan  prosesbpendidikan,  di  mana  proses  pendidikan  didasari  oleh  berbagai  unsur sehingga  semakin  siap  dan  semakin  lengkap  komponen  pendidikan  yang  dimiliki  suatu lembaga maka lembaga itu akan mampu menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas.

## Evaluasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  sekolah  dilaksanakan  oleh  panitia  atau  tim  yang  telah dibentuk  oleh  kepala  sekolah.  Panitia  pelaksana  evaluasi  meliputi  kepala  sekolah,  wakil kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Sebelum evaluasi dilaksanakan, panitia pelaksana evaluasi menyusun dan menyiapkan instrumen terlebih dahulu. Hasil evaluasi akan dilakukan
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
analisis  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  dalam menentukan program pada tahun berikutnya.
Evaluasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  terencana  untuk  mengetahui keadaan  suatu  objek  dengan  menggunakan  instrumen  dan  hasilnya  dibandingkan  dengan suatu  tolak  ukur  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Muhaimin  dkk  (2010:373) mengemukakan  bahwa  “Evaluasi  merupakan  suatu  proses  sistematis  dalam  mengumpulkan, menganalisis  dan  menginterpretasikan  informasi  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan pelaksanaan  program  sekolah/madrasah  dengan  kriteria  tertentu  untuk  keperluan  pembuatan keputusan”.  Fungsi  utama  evaluasi  adalah  menelaah  suatu  objek  atau  keadaan  untuk mendapatkan  informasi  yang  tepat  sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan.  Hambatan- Hambatan  yang  Dihadapi  Kepala  Sekolah  untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  pada sekolah.

## Kendala Yang Di Hadapi Sekolah Yaitu Masalah Pendanaan Program Sekolah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  yang  dihadapi kepala  sekolah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  sekolah  adalah  kedisplinan  guru masih  kurang,  sebagian  personel  sekolah  kurang  komitmen  dalam  menjalankan  program peningkatan  mutu,  kepala  sekolah  kurang  tepat  waktu  dalam  melaksanakan  program peningkatan mutu, sebagian guru kurang serius ketika senior melakukan pengawasan terhadap kinerjanya.  Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  mempunyai  tugas  memadukan unsur-unsur  sekolah  dengan  situasi  lingkungan  budayanya,  yang  merupakan  kondisi  bagi terciptanya  sekolah  yang  efektif.  Sekolah  yang  efektif  adalah  sekolah  yang  memiliki  mutu yang baik. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Untuk  itu  kepala  sekolah  harus  mengetahui  tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan. Adapun tugas-tugas kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2010:97) adalah:
a.  Kepala  sekolah  bertanggung  jawab  dan  mempertanggung  jawabkan.  Kepala  sekolah bertindak  dan  bertanggungjawab  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawahan. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  guru,  siswa  dan  staf  dan  orang  tua  siswa  tidak  dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
b. Dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai  persoalan.  Dengan  segala  keterbatasan,  seseorang  kepala  sekolah  harus  dapat mengatur  pemberian  tugas  secara  tepat  serta  dapat  memperioritaskan  bila  terjadi  konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah.
c. Kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksibel.
d.  Kepala  sekolah  adalah  seorang  mediator  atau  juru  penengah.  Dalam  lingkungan  sekolah sebagai  suatu  organisasi  di  dalamnya  terdiri  dari  manusia  yang  mempunyai  latar  belakang yang  berbedabeda  yang  bisa  menimbulkan  konflik  untuk  itu  kepala  sekolah  harus  jadi penengah dalam konflik tersebut.
e. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan.
f. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya.
g.Kepala  sekolah  mengambil  keputusankeputusan  sulit.  Tidak  ada  satu  organisasipun  yang berjalan  mulus  tanpa  masalah.  Demikian  pula  sekolah  sebagai  suatu  organisasi  tidak  luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan.
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  dalam  melaksanakan  fungsi  kepemimpinannya  kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen  dan  kepemimpinan  yang  sangat  tergantung  pada  kemampuannya.  Sehubungan dengan  itu,  kepala  sekolah  sebagai  supervisor  berfungsi  untuk  mengawasi,  membangun, mengkoreksi  dan  mencari  inisiatif  terhadap  jalannya  seluruh  kegiatan  pendidikan  yang dilaksanakan  di  lingkungan  sekolah.  Disamping  itu,  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin pendidikan  berfungsi  mewujudkan  hubungan  manusiawi  yang  harmonis  dalam  rangka membina  dan  mengembangkan  kerjasama  antar  personal,  agar  secara  serempak  bergerak kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masingmasing secara efisien dan efektif.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id

## KESIMPULAN
Program  disusun  tidak  semuanya  berdasarkan  hasil  musyawarah  personel  sekolah. Program peningkatan mutu didokumentasikan dalam program tahunan dan program semester untuk  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  program.  Pelaksanaan  program peningkatan  mutu  diawali  dengan  pembagian  tugas  dengan  membentuk  panitia  pelaksana kegiatan  harian  sekolah.  Program  dilaksanakan  tidak  seluruhnya  berdasarkan  jadwal  yang telah ditetapkan. Apabila kepala sekolah berhalangan, maka wewenang pelaksanaan program tersebut diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau guru senior. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia atau tim yang telah dibentuk oleh kepala sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Sebelum evaluasi dilaksanakan, panitia pelaksana evaluasi menyusun dan menyiapkan instrumen terlebih dahulu. Hasil evaluasi akan dilakukan analisis  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  dalam menentukan  program  pada  tahun  berikutnya.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  kepala sekolah  adalah  kediplinan  guru  masih  kurang,  sebagian  personel  sekolah  kurang  komitmen dalam  menjalankan  program  peningkatan  mutu,  kepala  sekolah  kurang  tepat  waktu  dalam melaksanakan  program  peningkatan  mutu,  sebagian  guru  kurang  serius  ketika  senior melakukan pengawasan terhadap kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barlian,  I.  2013.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Menuju  Sekolah  Berprestasi).  Jakarta: Erlangga.
Mulyasa. 2013. Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standart  Nasional Pendidikan  (Online),  (http://  kita  abati.  blogspot.  co.  id/  2012/  12/  permendiknas-  ri- no- 19- tahun- 2005. html) diakses pada 17 Maret 2016.
Sagala,  S.  2011.  Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Bandung: Alfabeta.
Sallis,  E.  2008.  Manajemen  Mutu  Terpadu  Pendidikan.  Terjemahan  Ahmad  Ali  Riyadi  & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.
Terbit Online Pada Laman Web : http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala email : penyunting.jurnal.g-pgsd@unja.ac.id
Soetopo, H. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bunga Rampai Pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan di Indonesia). Malang: FIP UM.
Ulfatin, N. 2014. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Malang: Bayumedia Publishing.
Zulkarnain,  W.  2013.  Dinamika  Kelompok  (Latihan  Kepemimpinan  Pendidikan).  Jakarta: Bumi Aksara.
A  Azizah,  AY  Sobri  ,  2016.  Jurnal  Ilmu  Pendidikan.  Strategi  Kepaa  Sekolah  Dalam Meningkatkan   Mutu Pendidikan.
Ari  Hendartika.  (2013).  “Implementasi  Kebijakan  Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional (RSBI)  dalam  Proses  Belajar  Mengajar  di  SMA  N  1  Banjar”.  Skripsi.  Yogyakarta  : UNY. Diambil dari://eprints.uny.ac.id/16895/1/SKRIPSI%20ARI%20HENDARTIKA.pdf, pada tanggal 29 Juni 2020.
Dita Purnamasari. (2014). Peran Gugus Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. Skripsi.Yogyakarta : FIP UNY.
Edward Sallis. (2010). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Yogyakarta : IRCiSoD.