MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM MEMBELA DIRI (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)
Islamul Haq
( Institut Agama Islam Negeri Parepare)
islamulhaq@iainpare.c.id
Wahidin Institut Agama Islam Negeri Parepare wahidin@iainpare.ac.id
Saidah
Institut Agama Islam Negeri Parepare saidah@iainpare.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  bentuk  tindakan  yang  mendapatkan  penghapusan  pidana  ialah  tindakan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  rangka  membela  diri  dari  suatu  ancaman  yang  bersifat darurat,  namun  tindakan  pembelaan  diri  terkadang  melampaui  batas  yang  semestinya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghetahui  bagaimana  perbandingan  antara  hukum pidana  Islam  dan  hukum  positif  terhadap  tindakan  yang  melampaui  batas (noodweer exces) dalam membela diri. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif yang menggunakan  studi  kepustakaan (library  research). Menurut  hasil  penelitian  ini, ditemukan bahwa pembelaan yang dilakukan melampaui batas ( Noodweer exces) , dalam hukum  positif  sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHP  49  ayat  2,  ketika  pembelaan  diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi “goncangan jiwa”, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Berbeda  dengan  hukum  pidana  Islam,  seseorang  harus  bertanggung  jawab  terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun.
Kata kunci : Membela Diri; Noodweer Exces ; Hukum Positif.

## Abstract
One form of action that gets criminal abolition is an action taken by someone in order to defend  themselves  from  an  emergency  threat,  but  the  act  of  self-defense  sometimes exceeds the proper limit. This study aims to find out how the comparison between Islamic criminal law and positive law towards actions that exceed the limits (noodweer exces) in self-defense.  This  research  is  a  qualitative  research  study  using  library  research. According to the results of this study, it was found that the defense carried out beyond the limit  (Noodweer  exces),  in  positive  law  as  stipulated  in  KUHP  49  paragraph  2,  when self-defense that exceeds the limit carried out under conditions of "shaking of the soul", then  this  can  be  used  as  a  justification  or  forgiveness  that  can  eliminate  the  crime.  In contrast  to  Islamic  criminal  law,  a  person  must  be  held  responsible  for  acts  of  defense that go beyond limits under any circumstances.
Keywords : Self-Defense; Noodweer Exces; Positive Law.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum  Indonesia  harus  mengutamakan  hukum  di  atas  segalanya dalam  kehidupan  bernegara.    Indonesia  harus  mewujudkan  pembangunan  dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kesadaran hukum, kataatan hukum serta yang yang sangat penting adalah keadilan hukum. Penegakan hukum yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 harus  menjunjung  tinggi  asas  keadilan,  hak  asasi  manusia  serta  wajib  menjamin  setiap warga  negara  sama  kedudukannya  di  depan  hukum 1 .  Pidana  positif  dan  pidana  Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek  pemberian  hukuman  yang  dikenal  dengan  pemidanaan.  Walaupun  ada  unsur perbedaan  dari  keduanya,  tetapi  memiliki  titik  relevansi  tujuan  antara  pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. 2
Negara  Republik  Indonesia  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  telah membentuk peraturan yang di dalamnya memuat sanksi-sanki hukum sebagaimana yang termuat  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Peraturan  di  dalam  KUHP  tidak  hanya  terbatas  kepada penjatuhan pidana, namun di dalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan  yang  tidak  dapat  dipidana  atau  disebut  dengan  penghapusan  pidana. Peraturan  penghapusan  pidana  menetapkan  berbagai  keadaaan  pelaku  yang  memenuhi delik  sesuai  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang  seharusnya  dipidana  akan  tetapi tidak dipidana 3
1 Ida  Priyanti  Dewi,  “STUDI  KASUS  PUTUSAN  PERKARA  NO.  54/PID.  B/2013/PN.  BDG  TENTANG TERDAKWA  YANG  MELAKUKAN  PENGANIAYAAN  YANG  BERAKIBAT  KEMATIAN  KORBAN  KARENA MEMBELA DIRI” (Fakultas Hukum Unpas, 2018).
2 Abdul  Syatar,  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana  Islam,” DIktum 16 (2018): 118–34.
3 Dwi  Putri  Nofrela  and  Widia  Edorita,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri  Yang  Melampaui Batas (Noodweer Excess)” (Riau  University, 2016), h.2.
Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri  ataupun orang lain dari  suatu  ancaman  yang  bersifat  darurat 4 .  Pembelaan  diri  dalam  keadaan  darurat ( noodweer ) ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi:
“Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  terpaksa  dilakukannya  untuk mempertahankan  dirinya  atau  diri  orang  lain  mempertahankan  kehormatan  atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang  yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”
Ayat (2) berbunyi:
“Pembelaan  terpaksa  yang    melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh kegoncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman  serangan  itu,  tidak dipidana”
Pasal  49  KHUP  di  atas  menjelaskan  bahwa  perbuatan  yang  memenuhi  unsur- unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (Noodweer) berdasarkan  KUHP  pasal  49  menjadi  sebuah  alasan  pembenar  tapi bukan  alasan  yang  membenarkan  perbuatan  melanggar  hukum,  melainkan  seseoarang yang  dalam  kondisi  darurat  melakukan  tindak  pidana  dapat  dapat  diampuni  disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya 5 . Kejadian noodweer , meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang 6 .
Dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan diri disebut dengan istilah daf’u al shail . Hukum  Islam  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  syariah  ( maqashid  syariah ) 7 . Imam  Asy-Syatiby  yang  telah  mengembangkan maqashid  syariah dalam  pembahasan tersendiri membagi maqashid syariah ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut kulliyat al-
4 Nofrela and Edorita. h. 2
5 Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp,” Lex Crimen 4, no. 6 (2015), h.27.
6 Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Jakarta: Sinar Grafika , 2005.h. 61.
7 Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 03 (2015), h.144.
khamsah yaitu:  (1) Hifdzu  din (menjaga  agama) , (2) Hifdzu  nafs (menjaga  jiwa), ( 3 ) Hifdzu aql (menjaga pikiran), ( 4) Hifdzu mal (menjaga harta), ( 5) Hifdzu nasab (menjaga keturunan) 8 . Kelima maqashid di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik kelima  hal  tersebut,  maka  pihak  yang  terusik  dibenarkan  untuk  melakukan  pembelaan. Sudah  menjadi  kewajiban  manusia  untuk  menjaga  jiwanya  dan  jiwa  orang  lain, begitupula telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan  diri  yang  dilakukan  untuk  menolak  serangan  atau  pelanggaran  dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan 9 .
Pembelaan  diri  dalam  KUHP  dan  hukum  Islam  harus  dilakukan  sesuai  dengan batas-batasnya, ketika seseorang yang melakukan pembelaan diri namun melampai batas- batas  yang  telah  ditetapkan,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  kepadanya. Berdasarkan  latar  belakangan  tersebut  penulis  bermaksud  melakukan  penelitian  terkait batas-batas daf’u al shail dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  studi kepustakaan (library  research), dengan  cara  menelusuri  data-data  berupa  dokumen  yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  filosofis,  yaitu  pendekatn  untuk  meneliti  pemikiran beberapa tokoh sehinga dapat menyingkap hakikat pemikiran dari berbagai karya berupa teks tulisan atau naskah-naskah yang telah diterbitkan.

## PEMBAHASAN

## Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam
Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah daf’u  al  shail. daf’u al shail merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu daf’u dan al shail. Kata
8 Abu Ishaq Al-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah,” Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt) , 2003, 1/290, h.2.
9 Abdul Qadir Audah, “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy,” Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah , 1987, 2.
daf’u dalam  bahasa  arab  berarti  melindungi  sesuatu 10 .  Dalam  konteks  artikel  ini  kata daf’u berarti mempertahankan diri. Kemudian kata al shail menurut bahasa berarti dzalim, melampaui  batas 11 .  Dalam  konteks  artikel  ini  yang  dimaksud  dengan al  shail adalah menyerang  orang  lain  atau  melanggar  hak  orang  lain  karena  menginginkan  harta  atau nyawa  orang  lain  dengan  cara  yang  dzalim.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pengertian daf’u al shail adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara dzalim baik terhadap jiwa atau harta.
Kewajiban  setiap  manusia  untuk  mempertahankan  jiwa  dan  hartanya  dari serangan  orang  lain  disebutkan  di  dalam  nash.  Terdapat  beberapa  nash  syariah  yang memerintahkan hal tersebut di antranya:
1. QS al-Baqarah/2: 194.
ٌصاَصِق ُتاَمُرُحْلاَو ِماَرَحْلا ِرْهَّشلاِب ُماَرَحْلا ُرْهَّشلا
ۚ ْثِمِب ِهْيَلَع اوُدَتْعاَف ْمُكْيَلَع ٰىَدَتْعا ِنَمَف ٰىَدَتْعا اَم  ِل ْمُكْيَلَع ۚ
َنيِقَّتُمْلا َعَم َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو َهَّللا اوُقَّ تاَو Terjemahan:
“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum  qishaash.  Oleh  sebab  itu  barangsiapa  yang  menyerang  kamu,  maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.
Ayat ini menjadi dalil utama daf’u al shail, disebutkan di dalam ayat “barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. Ini  menunjukkan  hukum  bolehnya  mempertahankan  diri  terhadap  serangan  yang ditujukan kepada seseorang.
2. QS Al-Syura: 39:
َنوُرِصَتْنَ ي ْمُه ُيْغَ بْلا ُمُهَ باَصَأ اَذِإ َنيِذَّلاَو
Terjemahan:
10 al-Imam  Ar-Razi,  “Mukhtar  Ash-Shihah,” Mesir:  Mathba  ‘ah  Musthafa  Ats-Tsani  Wa  Awladuh , 1995. H 87.
11 Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, “Mu’jam Maqayis Al-Lugah, Jilid VI,” Baitur Dar Al-Jil , 1999 h. 582.
“Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.
3. QS al-Baqarah/2: 190:
اوُدَتْعَ ت  َلََو ْمُكَنوُلِتاَقُ ي َنيِذَّلا ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُلِتاَقَو
ۚ َنيِدَتْعُمْلا ُّبِحُي  َلَ َهَّللا َّنِإ
Terjemahnya :
“Dan  perangilah  di  jalan  Allah  orang-orang  yang  memerangi  kamu,  (tetapi) janganlah  kamu  melampaui  batas,  karena  sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang melampaui batas”.
4. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Muslim:
ءاج نإ تيأرأ للها لوسر اي :لاق ًلاجر نأ نإ تيأرأ :لاق "كلام هطعت لاف" :لاق ؟يلام ذخأ ديري لجر يف وه" :لاق ؟هتلتق نإ تيأرأ :لاق "ديهش تنأف" :لاق ؟ينلتق نإ تيأرأ :لاق "هلتاق" :لاق ؟ينلتاق رانلا "
Artinya:
“Seseorang  datang  kepada  Rasulullah  Shallallahu  'Alaihi  wa  Sallam,  lalu  dia  berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau  menjawab:  "Jangan  kamu  berikan  hartamu!",  dia  bertanya  lagi:  Apa  pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: "Perangi dia!", dia bertanya lagi: "Apa pendapat  engkau  jika  dia  membantaiku?  Beliau  menjawab:  "Kamu  mati  syahid."  Dia bertanya  lagi:  Apa  pendapat  engkau  kalau  (ternyata)  aku  yang  membunuhnya?  Beliau menjawab: "Dia di dalam neraka” 12
5. Hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:
نود لتُق نَم هلام تُق نَمو ،ديهش وهف
ديهش وهف هلهأ نود ل Artinya:
“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”
Fukaha  telah  menyepakati  bahwa  membela  diri  merupakan  suatu  jalan  yang  sah dalam  rangka  mempertahankan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dari  serangan  terhadap  jiwa kehormatan  dan  harta  benda 13 .  Tetapi  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  kedudukan membela  diri,  apakah  merupakan  hak  atau  kewajiban.  Kosekuensi  dari  perbedaan  ini, jika membela diri merupakan hak seseorang, maka ia dapat memilih antara melaksanakan
12 Imam Muslim, “Shahih Muslim,” Beirut: Darul Fikr. Jilid V , 1992.
13 Muhayati  Muhayati,  “Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Pembelaan  Terpaksa  Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (IAIN Walisongo, 2012).
hak  atau  meninggalkannya,  ia  tidak  berdosa  ketika  memilih  salah  satunya.  Sebalikanya jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya  selain melaksanakan kewajiban pembelaan diri, jika ia meninggalkannya maka ia berdosa 14 . Syarat-Syarat Daf’u al shail
Terdapat beberapa syarat Daf’u al shail (pembelaan diri) dalam hukum Islam yaitu 15 :
1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
Serangan  yang  menimpa  seseorang  harus  merupakan  tindakan  yang  melanggar hukum. Jika serangan yang menimpa seseorang bukan serangan yang melanggar hukum, maka ia tidak boleh melakukan pembelaan. Jika, seorang ayah memukul anaknya atau istirnya dengan tujuan mendidik, seorang guru memukul muridnya sebagai tindakan pengajaran atau seorang algojo melaksanakan hukuman potong tangan  terhadap  pelaku,  maka  ini  termasuk  tindakan  yang  diperbolehkan  dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan tersebut. 16

## 2. Penyerangan tersebut terjadi seketika
Dalam Daf’u  al  shail penyerangan  harus  terjadi  saat  itu  juga,  jika  penyerangan tidak  terjadi  seketika,  maka  tindakan  seseorang  tidak  bisa  dianggap  sebagai tindakan  memeprtahankan  diri  melainkan  dianggap  sebagai  tindakan  melawan hukum.  Pembelaan  baru  diperbolehkan  jika  serangan  benar-benar  telah  terjadi atau  terdapat  dugaan  yang  sangat  kuat  bahwa  serangan  akan  terjadi.  Apabila terjadi  serangan  yang  tertunda  seperti  ancaman  dan  belum  terjadi  bahaya  maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya
14 Ahmad Hanafi, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),  h.211.
15 Audah, “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy.” H. 478.
16 Islamul  Haq,  M  Ali  Rusdi  Bedong,  and  Abdul  Syatar,  “Effect  Of  Young  Age  in  Murder  Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).
maka  penolakannya  harus  dengan  cara  yang  seimbang,  antara  lain  seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang 17 .

## 3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan
Disyarakan  dalam Daf’u  al  shail, tidak  ditemukannya  jalan  lain  untuk menghindari  serangan,  apabila  masih  terdapat  cara  lain  untuk  menghindari serangan, maka cara tersebut wajib dilakukan. Fuqaha  berbeda pendapat tentang lari  sebagai  cara  untuk  menghindari  serangan.  Sebagian  fuqaha  menyatakan bahwa  lari  bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menghindari  serangan, karena  itu  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  yang  paling  mudah,  tetapi  menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri 18
4. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya
Permbelaan  diri  berbanding  lurus  dengan  kadar  penyerangan  yang  dilakukan, semakin  besar  kekuatan  serangan  yang  datang,  maka  semakin  besar  pula kekuatan  pembelaan  yang  dilakukan,  semakin  kecil  kadar  kekuatan  serangan yang datang, maka semakin kecil pula kadar kekuatan pembelaan yang dilakukan. Apabila  pembelaan  melebihi  kadar  yang  diperlukan,  hal  ini  tidak  dapat  disebut sebagai usaha pembelaan, melainkan penyerangan.

## Noodweer exces Dalam Hukum Pidana Islam
Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan lebih dari batas  yang  diperlukan,  maka  ia  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya.  Abdul Qadir  Audah  menjelaskan  bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus
17 Audah, “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy.” H. 482
18 Audah. H. 483
dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara  yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan 19 .
Jika  seseorang  dapat  membela  diri  dengan  hanya  ancaman,  kemudian  dia melakukan  pemukulan,  maka  ia  harus  mempertanggungjwabkan  pemukulannya,  apabila dia  bisa  membela  diri  hanya  dengan  melukai,  kemudian  dia  membunuh  maka  ia  harus mempertanggungjawabkan  pembunuhannya,  jika  penyerang  sudah  lari  setelah  ia melukainya,  kemudian  dia  mengejar  penyerangnya  lalu  kembali  melukai  penyerang untuk kedua kalinya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perlukaan kedua yang  ia lakukan 20 .

## Pembelaan diri dalam KUHP
Pembelaan diri dalam hukum positif diatur di dalam KUHP pasal 49
KUHP 49
(1) “Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  terpaksa  dilakukannya  untuk mempertahankan  dirinya  atau  diri  orang  lain  mempertahankan  kehormatan  atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”
(2) “Pembelaan  terpaksa  yang    melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan  oleh kegoncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman  serangan  itu,  tidak dipidana”
KUHP  49  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit  apa  yang  dimaksud  dengan pembelaan diri (noodweer), KUHP 49 hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan  tindakan  melawan  hukum,  namun  tidak  dipidana.  Berdasarkan  KUHP  49, seseorang dianggap melakukan pembelan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat berikut 21 :
1. Adanya serangan (aanranding )
19 Audah. 596
20 Audah. H. 478
21 Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp.” H. 31.
Tidak  semua  serangan  dapat  dilakukan  noodeweer,  terdapat  syarat-syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan diri yaitu:
a. Serangan  mengancam  dengan  tiba-tiba  atau  serangan  itu  terjadi  seketika ( ogenblikkelijk ofonmid delijk dreigen );
b. Serangan  yang  datang  harus  bersifat  melawan  hukum (wederrech-  telijk aanranding )
2. Perlunya membela diri terhadap  serangan  yang datang, tetapi perlu diketahui bahwa  pembelaan  diri  tidak  semuanya  merupakan noodweer ,  pembelaan  diri yang merupakan noodweer harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Pembelaan  diri  merupakan  keharusan  ( de  verdediginc,  moet  geboden zijkn );
b. Pembelaan  diri  tersebut  merupakan  pembelaan  terpaksa  ( nood  zakelijk verdidiging ), pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau  tidak  ada  pilihan  lain.  Jika  masih  punya  pilihan  atau  kesempatan maka  sebaiknya  dianjurkan  untuk  menghindar  atau  melarikan  diri  dan meminta pertolongan 22 .
c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.
Dalam kondisi normal untuk menghindari serangan, harus meminta bantuan pihak yang  berwenang  dalam  hal  ini  penguasa,  namun,  dalam  kondisi  darurat  sebagaimana maksud dari pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, maka ia dibenarkan untuk menghindari atau meniadakan serangan tanpa bantuan pihak yang berwenang 23
Noodweer exces Dalam Hukum Positif
22 Eric  Manurung,  “Praktik  Penerapan  Aturan  Pembelaan  Diri  Dalam  Hukum  Pidana  Oleh,” Www.Hukumonline.Com , October 2017.
23 P A F Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Sinar Grafika, 2019). H. 442.
Sama halnnya dengan hukum pidana Islam, di dalam hukum positif juga terdapat batas  batas  yang  tidak  boleh  dilewati  ketika  melakukan  pembelaan  diri,  Asas noodweer (pembelaan  diri)  adalah  asas  keseimbangan.  Yaitu  pembelaan  yang  dilakukan  baik terhadap  diri  sendiri  ,  harta,  kehormatan  atau  orang  lain  harus  seimbang  atau  sama dengan  serangan  yang  datang.  Seseorang  tidak  diperbolehkan  berlebihan  dalam melakukan  pembelaan  yang  terhadap  serangan  yang  menimpanya.  Untuk  itu,  seseorang lebih  dianjurkan  untuk  menghindar  atau  melarikan  diri  jika  ia  mempunyai  kesempatan untuk melarikan diri 24 .
Asas  keseimbangan  dalam  pembelaan  diri  di  atas  dikecualikan  ketika  terjadi “goncangan  jiwa”  bagi  seseorang  yang  melakukan  pembelaan  diri  sehingga  pembelaan diri  yang  dilakukan  melampaui  batas  ( Noodweer  exces) sebagaimana  yang  jelaskan dalam  KUHP  49  ayat  2.  Namun,  terdapat  perbedaan  penafsiran  terhadap  maksud  dari “goncangan  jiwa”.  Prof.  satochid  Kartanegara  menafsirkan  dengan  keadaan  jiwa  yang menekan  dengan  sangat,  Tiraamidjaja  menafsirkan  dengan  “gerak  jiwa  yang  sangat”, Utrecht  menanfsirkan  dengan  “perasaan  sangat  panas  hati”  ,  marapaung  menafsirkan dengan “dalam kodisi berpikir tidak normal”.
Karena  terjadi  perbedaan  penafsiran,  maka  kami  menguraikan  elemen  dari Noodweer exces yaitu:
1. melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untum membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang  sebenarnya  punya  kesempatan  untuk  melarikan  diri,  namun  ia  memilh untuk membela diri.
2. Terjadi goncangan jiwa yang hebat.
24 Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh.”
R.  Soesilo  memberikan  contoh  dari  “pembelaan  darurat  yang  melampaui  batas karena  terjadi  goncangan  jiwa”  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  KUHP  49  ayat  2 sebagai berikut:
“ Misalnya  seorang  agen  polisi  yang  melihat  istrinya  diperkosa  oleh  orang,  lalu mencabut  pistolnya  yang  dibawa  dan  ditembakkan  beberapa  kali  pada  orang  itu, boleh  dikatakan  ia  melampaui  batasan  atas  pembelaan  darurat,  karena  biasanya dengan  tidak  perlu  menembak  beberapa  kali,  orang  itu  telah  menghentikan perbuatannya  dan  melarikan  diri.  Apabila  dapat  dinyatakan  pada  hakim,  bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.” 25

## 3. Hubungan sebab akibat antara serangan dan gocangan jiwa
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  bahwa  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas,  meski  merugikan  orang  lain  dan  tidak  dapat  mengilangkan  sifat  melanggar hukumnya,  akan  tetapi  dalam  kondisi  terjadi  guncangan  jiwa,  bisa  menjadi  alasan pembenar  atau  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  pidana,  sehingga  pihak  yang membela diri dapat terbebas dari tuntutannya 26 .
25 Indonesia  and  Soesilo  (R.), Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar- Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia, 1976). H. 66.
26 Nofrela and Edorita, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess).” H. 9.

## KESIMPULAN
Dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, pembelaan diri dilakukan berdasar kepada  asas  keseimbangan.  pembelaan  yang  dilakukan  baik  terhadap  diri  sendiri, harta, kehormatan  atau  orang  lain  harus  seimbang  atau  sama  dengan  serangan  yang  datang. Seseorang  tidak  diperbolehkan  berlebihan  dalam  melakukan  pembelaan  yang  terhadap serangan  yang  menimpanya.  Ketika  pembelaan  yang  dilakukan  melampaui  batas ( Noodweer exces) , dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam KUHP 49 ayat 2, ketika pembelaan diri yang melampaui batas dilakukan dalam kondisi terjadi goncangan jiwa, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang  dapat menghapuskan  pidana.  Berbeda  dengan  hukum  pidana  Islam,  seseorang  harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun.  Menurut  hemat  peneliti  hukum  pidana  Islam  dalam  hal  ini,  lebih  preventif dibanding hukum positif, sehingga seseorang tidak bebas melakukan tindak pidana di luar batas pembelaan yang semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq.  “Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-Syari’ah.” Vol.  II  (Beirut:  Dar  Al Kutub Al Ilmiyah, Tt) , 2003, 1/290.
Ar-Razi,  al-Imam.  “Mukhtar  Ash-Shihah.” Mesir:  Mathba  ‘ah  Musthafa  Ats-Tsani  Wa Awladuh , 1995.
Audah,  Abdul  Qadir.  “Al-Tasyri’al-Jinaiy  Al-Islamiy.” Jil.  I,  Beirut:  Muassasah  Al- Risalah , 1987, 2.
Dewi,  Ida  Priyanti.  “STUDI  KASUS  PUTUSAN  PERKARA  NO.  54/PID.  B/2013/PN. BDG  TENTANG  TERDAKWA  YANG  MELAKUKAN  PENGANIAYAAN YANG  BERAKIBAT  KEMATIAN  KORBAN  KARENA  MEMBELA  DIRI.” Fakultas Hukum Unpas, 2018.
Fauzi,  Yayan.  “Manajemen  Pemasaran  Perspektif  Maqashid  Syariah.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 03 (2015).
Hanafi, Ahmad. “Asas-Asas Hukum Pidana.” Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar. “Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study  Between Islamic Jurisprudence and Indonesian  Law).” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).
Indonesia,  and  Soesilo  (R.). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta Komentar-Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia, 1976.
Lamintang, P A F. Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia . Sinar Grafika, 2019.
Manurung, Eric. “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh.” Www.Hukumonline.Com , October 2017.
Marpaung, Leden. “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.” Jakarta: Sinar Grafika , 2005.
Muhayati,  Muhayati.  “Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Pembelaan  Terpaksa Yang  Melampaui  Batas  (Noodweer  Exces)  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan.” IAIN Walisongo, 2012.
Muslim, Imam. “Shahih Muslim.” Beirut: Darul Fikr. Jilid V , 1992.
Nofrela,  Dwi  Putri,  and  Widia  Edorita.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  Karena  Membela  Diri  Yang  Melampaui  Batas (Noodweer Excess).” Riau University, 2016.
Syatar,  Abdul.  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana  Islam.” DIktum 16 (2018): 118–34.
Tabaluyan, Roy Roland. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp.” Lex Crimen 4, no. 6 (2015).
Zakariya, Ahmad bin Faris bin, and Abi al-Husain. “Mu’jam Maqayis Al-Lugah, Jilid VI.” Baitur Dar Al-Jil , 1999.