Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan
Transfer Pricing di Indonesia

## Wika Arsanti Putri
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Abstract. This research is a normative research based on the principles of law, the prevailing laws and regulations and studying the literature related to transfer pricing activities. Transfer pricing causes tax revenue in a country with a high tax rate to feel disadvantaged because the profit on the company in the country is diverted to a country with a low tariff to avoid tax. This is a problem for countries that have to find a solution so that taxation in each country is deemed fair for the income that is properly established in the company. In Indonesia in 2016, the arm’s length principle and special documents were used to overcome this problem in transfer pricing fraud.
Keywords: Multinational; Taxation; Transfer Pricing
Abstrak. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  didasarkan  pada  asas-asas  hukum,  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  memperlajari  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  kegiatan transfer pricing. Transfer pricing menyebabkan penerimaan pajak di suatu negara dengan tarif pajak yang tinggi merasa dirugikan karena laba atas perusahaan di negara tersebut dialihkan ke negara dengan tarif yang rendah untuk  menghindari  pajak.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  negara-negara  yang  harus  dicarikan  solusi  agar pemajakan  di  setiap  negara  dirasa  adil  atas  penghasilan  yang  didapan  sebagaimana  mestinya  di  perusahaan tersebut. Di Indonesia tahun 2016 dalam mengatasi hal tersebut diberlakukan prinsip arm’s length dan dokumen khusus untuk mengurangi adanya kecurangan transfer pricing.
Kata Kunci: Multinasional; Perpajakan; Transfer Pricing
Corresponding author. Email: wikaarsanti@gmail.com How  to  cite  this  article. Putri,  W.  A.  (2018).  Prinsip  Kewajaran  dan  Dokumen  sebagai  Penangkal  Kecurangan Transfer  Pricing di  Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 6 (1),  1–10.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/8029 History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v5i2.8029 Copyright©2018. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI .

## PENDAHULUAN
Peningkatan perekonomian terus dilaksanakan  oleh  semua  negara.  Strategi peningkatan  perekonomian  ini  salah  satunya dengan adanya perluasan interaksi bisnis yang dilakukan  oleh  negara.  Interaksi  bisnis  untuk mendapatkan  suatu  benefit  telah  memberikan dampak pada meningkatnya transaksi international  ( cross  border  transaction ). Darussalam  (2017)  menyebutkan terdapat peningkatan volume perdagangan global yang dipengaruhi  oleh  adanya  kerja  sama  global maupun  regional,  perkembangan  teknologi, dan  sebagainya.  Angka  sekitar  60-70%  dari perdagangan  global  tersebut  dilakukan  oleh antarafiliasi  atau  di  dalam  perusahaan multinasional  itu  sendiri. Tingginya  angka perdagangan  global  oleh  antar  perusahaan afiliasi tersebut menyebabkan adanya kemungkinan  peluang  penghindaran  pajak yang  dilakukan  oleh  perusahan-perusahaan tersebut.
Ketidaksiapan oleh negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis global ini akan  menyebabkan  terjadinya  bias  dan loop hole dalam  aturan  pengenaan  pajak.  Akibat dari  hal  ini  adalah  terjadinya  peluang base erosion  and profit  shifting (BEPS) atau pengalihan  keuntuangan yang  dimanfaatkan oleh  perusahaan-perusahaan  multinasional untuk  tidak  membayar  pajak  atau  membayar pajak  namun  dalam  jumlah  yang  kecil. Menurut  Organisation  for Economic  Co- operation  and  Development/OECD (2013), praktik pengerusan basis pajak dan pengalihan laba  atau  sering  disebut  dengan BEPS memberikan  dampak  menguapnya  4%-10% PPh Badan global setiap tahunnya.
Pemanfaatan  atas  gap  dan  kelemahan- kelemahan  suatu  aturan  perundang-undangan perpajakan  domestik  suatu  negara  untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan  tersebut  ke  negara  lain  yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas  pajak  akan  sangat  mungkin  dilakukan oleh  perusahaan  multinasional. Darussalam (2017) menyebutkan dampak kerugian penerimaan pajak atas transaksi multinasional paling sangat dirasakan oleh negara berkembang  karena  20%-30%  penerimaan
pajak mereka disumbangkan oleh PPh Badan. Indonesia  juga  merupakan  negara  yang mempunyai  kerugian  yang  cukup  besar  atas transaksi  ini  diperkirakan  mencapat  1.300 triliun  setiap  tahunnya,jumlah  yang  sangat besar  sekali  karena  angka  tersebut  mencapai sekitar  114%  dari  target  penerimaan  pajak tahun 2013 (Setiawan, 2014).
Praktik  penghilangan  dan  pengalihan keuntungan  ini  dapat  dilakukan  salah  satu caranya melalui praktik transfer pricing . Kasus transfer  pricing  di  Indonesia  oleh  PT  Toyota Motor  Manufacturing  Indonesia  diungkapkan oleh media Tempo (2016) yang menyebutkan bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak  mencurigai PT  Toyota  Motor  Manufacturing  Indonesia telah  melakukan  penghindaran  pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan  transfer  pricing.  Prusahaan  ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT Toyota  Motor  Manufacturing  Indonesia  yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga  rendah,  kemudian  pihak  Toyota  Asia Pasifik  Singapura  ini  yang  menjual  kepada pasar  dari  produk  mereka  dengan  profit  yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang  lebih  rendah  di  negara  Singapura  yaitu dengan  tarif  15%  sedangkan  Indonesia memiliki tarif 25%.
Perusahaan multinasional melalui sekema transfer pricing telah dianggap sebagai rencana  strategis  perusahaan  dan  aktivitas dalam  pengambilan  keputusan  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  kinerja  operasional perusahaan,  memperkecil  beban  pajak  secara keseluruhan, meningkatkan cash flows , mengurangi  adanya  tekanan  legal  dan  tentu saja, untuk meningkatkan penerimaan. Namun hal  ini  telah  membuat  resah  negara-negara dengan  tidak  ada  keadilan  penerimaan  pajak negara  yang  didapatkan.  Hal  ini  tentunya menjadi  pembahasan  yang  serius  diantar negara.  Sebuah  permasalahan  yang  harus dipecahkan  oleh  negara-negara  di  dunia  yang sudah  melakukan  keterbukaan  bisnis  dalam peningkatan perekonomian.

## KAJIAN LITERATUR

## Transfer Pricing
Transfer  pricing merupakan  suatu pemberian  harga  transfer  atas  suatu  transaksi yang  dilakukan  oleh  perusahaan  atas  barang, jasa  dan  sebagainya. Setiawan  (2014) menyebutkan  ada  dua  kelompok  transaksi transfer pricing . Dua kelopok tersebut adalah intra-company dan inter-company transfer pricing.  Dikatakan Intra-company transfer pricing jika  transfer  pricing  dilakukan  oleh antardivisi  di  dalam  suatu  perusahaan. Sedangkan inter-company  transfer  pricing merupakan suatu transfer pricing di antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.  Transaksi  tersebut  bisa  dilakukan dalam satu negara ( domestic transfer pricing ), atauantar negara ( international transferpricing ).
Eden  (2001)  dalam  (Darussalam,  2008) menyebutkan  manipulasi  harga  yang  dapat dilakukan  melalui transfer  pricing yaitu dengan manipulasi pada: (1) Harga penjualan, (2)  Harga  pembelian,  (3)  Alokasi  biaya administrasi  dan  umum  atau  pun  pada  biaya overhead,  (4)  Pembebanan  bunga  atas pemberian  pinjaman  oleh  pemegang  saham, (5) Pembayaran atas komisi, lisensi, franchise, sewa,  royalti,  imbalan  jasa  manajemen, imbalan jasa teknik, serta imbalan jasa lainnya, (6)  Pembelian  atas  harta  yang  dimiliki perusahaan  oleh  pemegang  saham  atau  pihak yang  mempunyai  hubungan  istimewa  yang harganya  lebih  rendah  dari  harga  pasar,  (7) Penjualan  terhadap  pihak  luar  negeri  melalui pihak ketiga  yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha.
Pemanfaatan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari transaksi transfer  pricing yaitu  mengalihkan  laba. Pengalihan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah.  Pemanfaatan  oleh  perusahaan  ini dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai anak-anak perusahaan di berbagai negara ( international transfer pricing ). Sedangkan transfer  pricing domestik  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pada negara tersebut karena
pengurangan laba/penghasilan di satu perusahaan  akan  mengakibatkan  penambahan laba/penghasilan di perusahaan lainnya sehingga  hasilnya  akan  sama  ke  penerimaan pajak.  Walaupun domestic  transfer  pricing masih  dapat  digunakan  untuk  mengalihkan laba dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang  masih  berhak  menikmati  kompensasi kerugian atas penghasilan tertentu.
Adanya penghindaran pajak ( tax avoidance )  dilakukan  pengusaha  dengan melakukan transfer  pricing (TP)  antar perusahaan  yang  berada  di  berbeda  negara yaitu dengan mendirikan perusahaan perantara di  negara  bertarif  pajak  rendah  seperti Singapura,  sebelum  menjual  ke  konsumen. Berikut  merupakan  contoh  dari  transaksi transfer  pricing perusahaan  otomotif  PT  A yang  memproduksi  kendaraan  dengan  biaya Rp  800,-  dan  menjualnya  kepada  PT  B (perusahaan afiliasi) yang berada di luar negeri dengan  harga  Rp  1.000,-.  PT  B  ini  hanya perantara  penjualan  yang  berada  di  negara dengan  tarif  pajak  rendah.  Dari  PT  B, kendaraan dijual kepada PT C atau konsumen akhir  (non-afiliasi)  dengan  harga  Rp  2.000. Karena PT B tidak memiliki peran usaha yang riil,  karena  sebenarnya  yang  terjadi  adalah penjualan kendaraan dari PT A kepada PT C. Dari  ilustrasi  ini  maka  profit  PT  A  yang dilaporkan  di  dalam  Surat  Pemberitahuan Pajak  (SPT)  adalah  sebesar  Rp  200,-  per kendaraan yaitu dari Rp 1.000-700. Seharusnya  profit  PT  A  adalah  Rp  1.000  per kendaraan yaitu dari Rp 2.000-1.000. Adanya selisih  harga  jual  ini  merupakan  bentuk transfer  pricing berupa  mark  down.  Atas transaksi ini, negara akan mengalami kerugian karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 1.000 per pendaraan bukan Rp Rp 200.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  suatu penelitian normatif yang didasarkan pada asas- asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  serta  memperlajari  literatur- literatur yang berhubungan dengan perpajakan yang  membahas  mengenai transfer  pricing . Penelitian ini dilakukan dengan studi
kepustakaan,  kemudian  menganalisis  dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  khususnya  Undang- undang  dan  literatur  mengenai  perpajakan yang terkait dengan transfer pricing .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  banyak  Wajib  pajak  yang  tidak mengerti  ataupun  yang  pura-pura  tidak mengerti atau acuh terhadap adanya permasalahan transfer  pricing ini.  Meskipun Wajib  Pajak  mengisi  Lampiran  Khusus Pernyataan  Transaksi  Hubungan  Istimewa pada  saat  pelaporan  SPT,  tetapi  Wajib  Pajak tidak mengerti konsekuensi dari Lampiran SPT yang  mereka  isi  tersebut.  Contohnya  adalah terdapat  sebuah  perusahaan  besar  yang terdafatar  di  suatu  KPP  Wajib  Pajak  Besar yang  menyatakan  dalam  Lampiran  bahwa mereka menggunakan metode CUP. Dikarenakan seluruh penjualan atau pembelian dilakukan  kepada  perusahaan  afiliasi,  maka dapat  dipastikan  Wajib  Pajak  ini  tidak memiliki harga pembanding baik pembanding internal  maupun  eksternal  untuk  jenis  barang yang  mereka  beli  atau  jual  dari/kepada perusahaan  afiliasi.  Mereka  juga  tidak membuat  dokumentasi  atau  catatan  mengenai transaksi ini.
Wajib  Pajak  juga  banyak  yang  tidak mengetahui bahwa untuk dapat diperbandingkan, Wajib Pajak perlu membuat suatu analisa kesebandingan dalam hal fungsi, aset  dan  resiko  yang  dijalankan.  Begitu  pula dengan Kantor Akuntan Publik yang mengeluarkan Laporan  Audit atas perusahaan tersebut. Meskipun dalam laporan audit nyata- nyata disebutkan bahwa transaksi antar afiliasi dilakukan  berdasarkan  harga  wajar,  tetapi akuntan publik tersebut belum tentu melakukan pengujian harga wajar sebagaimana  yang  disebutkan  pada  PSAK  no 7.  Pengujian  yang  dilakukan  oleh  mereka hanya  pada  jumlah  transaksi  afiliasi  tersebut dan  harga  yang  dibayarkan,  bukan  kepada kewajaran harganya.
Direktorat  Jenderal  Pajak  belum  dapat optimal untuk memantau kecurangan semacam ini  dikarenakan  tidak  memiliki  data  jual  beli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
"Diperlukan  keterbukaan  pajak  di  negara- negara  lain,  di  kedutaan-kedutaan  di  luar negeri". Hal lain yang menjadi penyebab DJP lemah  dalam  hal transfer  pricing yaitu kurangnya  database  dari  informasi  yang dimiliki oleh DJP. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan  untuk  menggunakan  metode- metode penerapan harga transfer sebagaimana diungkapkan  di  atas  sangat  dibutuhkan database yang lengkap. Kelengkapan data yang dibutuhkan adalah meliputi keadaan ekonomi, produk,  industri,  tingkat  laba,  perusahaan, royalti, lisensi, harga jasa-jasa, dan sebagainya, termasuk juga database perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia  yang  melakukan  praktik transfer pricing . Masalah transfer  pricing bukan  hanya masalah  dari  satu  Negara  saja,  namun  dapat menyangkut  kepentingan  pajak  dari  Negara lain.  Contohnya  yaitu  apabila  ada  otoritas pajak dari Negara A  yang melakukan koreksi atas transfer  pricing berkaitan  dengan transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara B, maka pada hakekatnya koreksi negatif dapat diajukan  oleh  perusahaan  afliasi  pada  Negara B  atas  penghasilan  yang  sudah  dilaporkan kepada otoritas pajak Negara B sesuai dengan besarnya koreksi transfer pricing dari otoritas pajak  Negara  A.  Sehingga  masing-masing negara  terus  mengklain  hak  atas  jumlah perpajakannya.
Mengatasi transfer  pricing bukanlah suatu  hal  yang  mudah  bagi  setiap  negara. Keterkaitan antar datadi dalam dan luar negeri yang membuat sulitnya pemberantasan penghindaran  pajak  dari  transaksi transfer pricing . Harimurti (2012) menyebutkan terkait dengan  isu transfer  pricing bahwa  secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal  yang  mendasar.  Hal  tersebut  dilakukan agar  koreksi  pajak  yang  dilakukan  terhadap adanya  dugaan transfer  pricing mendapat justifikasi  yang  kuat,  yaitu  meliputi  afiliasi ( associated enterprises ) atau hubungan istimewa ( special relationship ) dan kewajaran atau arm’s length principle . Jika kedua prinsip tersebut  dijalankan,  maka  tidak  akan  ada kecurigaan  untuk  transaksi transfer  pricing yang dapat merugikan negara akibat
berkurangnya penerimaan pajak dari perusahaan.  Lingga  (2015)  menyebutkan  hal penting  dalam  mengatasi  adanya  pengalihan atas  laba  adalah  dengan  cara  antara  lain:  (1) Otoritas  pajak  di  berbagai  Negara  membuat aturan  transfer  pricing  yang  ketat  seperti penerapan hukuman atau sanksi. (2) Persyaratan  dokumen  yang  lengkap,  (3) Pemeriksaan  pajak  terhadap  perusahaan  yang melakukan praktik transfer pricing.
Ada  tiga  aturan  yang  harus  di  jalankan oleh  wajib  pajak  di  Indonesia  terkait  dengan transfer pricing yaitu Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  (UU PPh), Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011  Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang  Penerapan  Prinsip  Kewajaran  Dan Kelaziman  Usaha  Dalam  Transaksi  Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan
Istimewa, serta Peraturan No.213/PMK.03/2016
mengenai
Jenis
Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib  Disimpan  Oleh  Wajib  Pajak  yang Melakukan  Transaksi  Dengan  Para  Pihak Yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  dan Tata Cara Pengelolaannya. Diharapkan dengan adanya aturan transfer pricing Dapat mengatur atas transaksi transfer pricing Indonesia terkait perpajakannya  agar  mengurangi  kecurang transfer  pricing  yang  terjadi  dan  pajak  dapat diterima oleh negara secara maksimal.
Gambar 1. Skema peraturan transfer pricing di Indonesia
Di  Indonesia  sendiri transfer  pricing telah  diatur  dalam  Pasal  18  UU  Nomor  36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  (UU PPh).  Pasal  18  ayat  (3)  UU  PPh  yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  berwenang  untuk  menentukan  kembali besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib Pajak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa dengan  Wajib  Pajak  lainnya  (afiliasi)  sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan istimewa  ( arm’s  length  principle ).  Ada beberapa cara untuk mengukur kewajaran dan
kelaziman  yaitu  dengan  cara  menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
Hubungan  istimewa  terjadi  jika  (1) Wajib  Pajak  mempunyai  penyertaan  modal langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan jumlah  paling  rendah  25%  pada  Wajib  Pajak lainnya, (2) Wajib Pajak menguasai atas Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada  di  bawah  penguasaan  yang  sama  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  atau (3)  jika  terdapat  hubungan  keluarga  baik
Hubungan Istimewa Melaksanakan Transferpricing
Tidak diwajibkan membuat Transfer Pricing Document Wajib menerapkan arm’s length principle Diwajibkan membuat Transfer Pricing
Document
 Dokumen Induk;
 Dokumen Lokal;
 Laporan per
Negara.
hubungan  sedarah  ataupun  semenda  dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Aturan khusus mengenai transfer pricing termuat  dalam  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Aturan ini menyebutkan  pengertian  dari arm’s  length principle yaitu  harga  atau  laba  atas  transaksi yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak mempunyai  hubungan  istimewaditentukan oleh  kekuatan  pasar,  sehingga  transaksi tersebut  mencerminkan  harga  pasar  yang wajar.Dalam  Peraturan  DJP  ini  juga  diatur bahwa arm’s  length  principle dilakukan dengan  menggunakan  langkah-langkah:  (1) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan  pembanding,  (2)  menentukan metode  penentuan  harga  transfer  yang  paling tepat,  (3)  menerapkan  prinsip  kewajaran  dan kelaziman usaha dengan mengambil dasar dari hasil  analisis  kesebandingan  dan  metode penentuan transfer pricing yang tepat ke dalam transaksi  yang  dilakukan  antara  Wajib  Pajak dengan  pihak  lain  yang  memiliki  hubungan istimewa, serta (4)
melakukan pendokumentasian  untuk  setiap  langkah  yang dilakukan  dalam  menentukan  Harga  Wajar atau  Laba  Wajar  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam aturan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat  digunakan  dalam  menentukan  harga transfer yang wajar dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu:
a. Comparable Uncontrolled Price/CUP Dengan membandingkan harga dari transaksi  pihak  yang  memiliki  hubungan istimewa  dengan  harga  dari  transaksi barang  yang  sejenis  dengan  pihak  yang tidak  mempunyai  hubungan  istimewa (independen), baik itu internal CUP maupun eksternal  CUP.  Metode  ini  sebenarnya merupakan  metode  yang  paling  akurat, tetapi  yang  sering  menjadi  permasalahan adalah  mencari  barang  yang  benar-benar sejenis  sulit  ditemukan  di  pasar  karena biasanya  karakter  barang  selalu  berbeda- beda.
b. Resale Price Method/RPM
Digunakan  ketika  Wajib  Pajak  memiliki usaha  perdagangan,  di  mana  produk  yang telah  dibeli  dari  pihak  yang  mempunyai hubungan  istimewa  dijual  kembali  (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai  hubungan  istimewa).  Harga jualan kembali tersebut dikurangkan dengan laba  kotor  yang  wajar  sehingga  diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c. Cost Plus Method Dilakukan
dengan menambahkan persentase laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan  yang  sejenis  dari  transaksi dengan  pihak  yang  tidak  mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar  yang  diperoleh  perusahaan  lain  dari transaksi  sebanding  dengan  pihak  yang tidak  mempunyai  Hubungan  Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.
d. Profit Split Method/PSM
Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi  afiliasi  yang  akan  dibagi  oleh pihak-pihak  yang  mempunyai  Hubungan Istimewa  tersebut  dengan  menggunakan dasar  yang  dapat  diterima  secara  ekonomi yang  memberikan  perkiraan  pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin  dari  kesepakatan  antar  pihak- pihak  yang  tidak  mempunyai  Hubungan Istimewa,  dengan  menggunakan  Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).
e. Transactional Net Margin Method/TNMM
Metode ini dilakukan dengan membandingkan  persentase  laba  bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas  transaksi  antara  pihak-pihak  yang mempunyai  hubungan  istimewa  dengan persentase  laba  bersih  operasi  yang diperoleh  atas  transaksi  sebanding  dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan  Istimewa  atau  persentase  laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding  yang dilakukan oleh pihak yang tidak  mempunyai  hubungan  istimewa lainnya.
Atas  aturan  yang  telah  diberlakukan  di Indonesia tersebut trnyata masih adanya celah- celah  yang  terjadi  karena  tidak  adanya  data pendukung  yang  jelas  yang  disiapkan  oleh perusahaan dalam pelaporan perpajakannya di Indonesia. Masalah ini juga terjadi di negara- negara  lain,  sehingga  Organisation  for Economic  Co-operation  and  Development (OECD) merekomendasikan atas pemberlakuan  dokumen transfer  pricing di setiap negara.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia pada  tahun  2016  menerbitkan  Peraturan  No. 213/PMK.03/2016.  Peraturan  ini  diterbitkan dalam  rangka  menerapkan  ketentuan  baru mengenai  dokumen  harga  transfer.  Peraturan ini  mencakup  ketentuan  atas  pelaporan Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan Laporan per Negara bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi  dengan  pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan atas Dokumen Induk/Dokumen  Lokal  dan  Laporan  per Negara ini dibuat sejalan dengan rekomendasi dari  OECD  pada  laporan  final  mengenai Transfer Pricing Documentation and Country- by-Country  Reporting  -  Action 13  (yang  juga disebut dengan BEPS Action 13).
Peraturan
mengenai
ketentuan
dokumentasi transfer  pricing ini  intinya memperkenalkan  pendekatan  tiga  tingkat untuk  dokumentasi  yang  sejalan  dengan ketentuan  internasional  dalam  BEPS  Action 13.  Dokumen  ini  berisikan  penggunaan ambang  batas  untuk  pengelolaan  dokumen, dan mewajibkan dokumen untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia. Peraturan ini juga memberikan  petunjuk  mengenai  pihak  yang wajib membuat dokumentasi tersebut, informasi yang harus tertera di dalam dokumen yang  dimaksud,  dan  kapan  dokumen  harus sudah tersedia.
Berdasarkan aturan yang berlaku, Wajib Pajak  di  Indonesia  hanya  diharuskan  untuk menyelenggarakan  dokumen  lokal  penentuan harga transfer sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksinya  dengan  pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa. Peraturan menteri keuangan  ini  mewajibkan  Wajib  Pajak  untuk
menyelenggarakan  dan  menyimpan  tiga tingkat dokumen yang terdiri atas:
a. Dokumen Induk, b. Dokumen Lokal, dan c. Laporan per Negara.
Dokumen  penentuan  harga  transfer diatas  harus  disampaikan  dalam  Bahasa Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak yang telah mendapat ijin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat membuat dokumen dalam Bahasa Inggris yang disertai dengan dokumen penentuan  harga  transfer  dalam  Bahasa Indonesia.
Peraturan  ini  diterbitkan  sehubungan dengan  ketentuan  atas  dokumen  penentuan harga  transfer,  dan  tidak  menggantikan peraturan yang berlaku untuk mengatur prinsip kewajaran  dan  kelaziman  usaha,  yaitu: Peraturan  DJP  No.  PER-43/PJ/2010  (diubah oleh Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011). Jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Induk:
 Struktur  dan  bagan  kepemilikan  serta negara  atau  yuridiksi  masing  masing anggota dan Grup Usaha,
 Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh Grup Usaha,
 Harta  tidak  berwujud  yang  dimiliki oleh Grup Usaha,
 Aktivitas  keuangan  dan  pembiayaan didalam Grup Usaha, dan
 Laporan  keuangan  konsolidasi  Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
Jenis informasi yang setidaknya harus  dimuat dalam Dokumen Lokal adalah:
 Identitas  dan  kegiatan  usaha  yang dilakukan,
 Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilaku kan,
 Penerapan  Prinsip  kewajaran  dan kelaziman usaha,
 Informasi keuangan dan Wajib Pajak,
 Peristiwa-penstiwa/kejadian- kejadian/fakta-fakta non-keuangan
yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
Aturan  mengenai  pernyataan  Wajib Pajak  wajib  untuk  menyampaikan  ikhtisar
Dokumen Induk dan Dokumen  Lokal sebagai lampiran SPT Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan, sesuai dengan format yang  diberikan.  Ikhtisar  tersebut  berisi pernyataan Wajib Pajak atas ketersediaan jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal  dan Wajib  Pajak  harus  mencantumkan  tanggal tersedianya  Dokumen  Induk  dan  Dokumen Lokal tersebut.
Selain  Dokumen  Induk  dan  Dokumen Lokal,  ada  satu  lagi  lapran  tambahan  yaitu Laporan per Negara wajib diselenggarakan dan disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan  sebagai  Entitas  Induk  dan  Grup Usaha dan memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak yang bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun Rupiah). Dalam hal Entitas Induk berdomisili di luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan  Laporan  per  Negara  jika negara  atau  yuridiksi  tempat  Entitas  Induk berdomisili:
 Tidak mewajibkan penyampaian Laporan per Negara,
 Tidak  memiliki  perjanjian  dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, atau
 Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia, namun Laporan per  Negara  tidak  dapat  diperoleh pemerintah  Indonesia  dan  negaraatau yuridiksi tersebut.
Isi  dari  Laporan  per  Negara  harus disusun  sesuai  dengan  format  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  dan  PMK-213. Format  ini  sejalan  dengan  format  yang  terda pat  dalam  BEPS  Action  13,  dan  memuat informasi sebagai berikut:
1. Alokasi  penghasilan,  pajak  yang  telah dibayar,  dan  aktlvitas  usaha  dan seluruh  anggota  (Grup  Usaha  per negara atau yuridiksi baik dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi:
 Nama negara atau yuridiksi,
 Peredaran bruto yang dipisah antara transaksi  pihak  ketiga  dan  afiliasi. Tetapi,  pembayaran  yang  dianggap
dividen  di  negara  Wajib  Pajak dikecualikan,
 Laba (rugi) sebelum pajak
(termasuk  pendapatan  dan  biaya non-operasional),
 Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri,
 Pajak  penghasilan  terutang  seperti yang dilaporkan dalam laporan laba (rugi)  dan  tidak  termasuk  pajak tangguhan,
 Modal.  Untuk  bentuk  usaha  tetap, nilai modal adalah nilai modal yang dilaporkan oleh kantor pusat kecuali jika  negara  tertentu  mensyaratkan adanya modal untuk BUT,
 akumulasi laba ditahan. Untuk BUT, akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat,
 Jumlah pegawai tetap, dan
 Nilai buku harta berwujud selain kas dan  setara  kas.  Untuk  BUT,  filai buku harta berwujud harus dilaporkan  untuk  negara  di  mana BUT tersebut berada,
2. Daftar  anggota  Grup  Usaha  dan kegiatan  usaha  utama  per  negara  atau yuridiksi, yang meliputi:
 Nama entitas disetiap yurisdiksi,
 Kegiatan usaha utama,
3. Kertas kerja yang mencakup informasi di  atas  yang  diguna  kan  untuk menyiapkan  formulir  Laporan  per Negara tersebut.
Perlu  diingat  bahwa  masalah transfer pricing bukan  hanya  masalah  dari  salah  satu Negara saja,  tetapi dapat menyangkut kepentingan pajak dari Negara lain. Dimisalkan  apabila  otoritas  pajak  Negara  A melakukan  suatu koreksi atas  adanya transfer pricing yang  berkaitan  dengan  transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara B, maka pada hakekatnya, perusahaan afliasi di Negara B  dapat  mengajukan  koreksi  negatif  atas penghasilan  yang  telah  dilaporkan  kepada otoritas pajak Negara B sesuai dengan besaran koreksi transfer  pricing dari  otoritas  pajak Negara A. Untuk keperluan ini, OECD Model Convention  Article  25  telah  menetapkan prosedur  yang  harus  ditempuholeh  kedua
otoritas  pajak  Negara  yang  bersangkutan dalam  apa  yang  disebut  Mutual  Agreement Procedure (MAP). Maka dari itu setiap negara tetap harus tunduk terhadap kesepakatan dalam MAP  tersebut  agar transfer  pracing bisa berjalan dengan baik.

## SIMPULAN
Skema  atas  pemanfaatan  pajak  atas transaksi transfer pricing yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba  mereka  dari  negara  yang  tarif  pajaknya tinggi  ke  negara  yang  tarif  pajaknya  rendah. Adanya  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) dilakukan  pengusaha  dengan  melakukan transfer  pricing (TP)  antar  perusahaan  yang berada  di  berbeda  negara  yaitu  dengan mendirikan  perusahaan  perantara  di  negara bertarif pajak rendah. Ternyata banyak  Wajib pajak yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau acuh terhadap masalah transfer pricing ini.  Walaupun  Wajib  Pajak  sudah mengisi Lampiran Khusus
Pernyataan Transaksi  Hubungan  Istimewa  pada  SPT, tetapi mereka tidak mengerti konsekuensi dari Lampiran  SPT  yang  mereka  isi  tersebut. Direktorat Jenderal Pajak, belum dapat dengan optimal  memantau  atas  kecurangan  yang dilakukan semacam ini karena tidak memiliki data  jual  beli  yang  dibutuhkan  selama  ini. Diperlukan  keterbukaan  pajak  di  negara- negara  lain,  di  kedutaan-kedutaan  di  luar negeri. Mengatasi transfer pricing bukanlah hal yang  mudah  bagi  setiap  negara.  Keterkaitan antar  data  luar  negeri  yang  membuat  sulitnya pemberantasan penghindaran pajak dari transaksi ini.
Ada  3  aturan  besar  yang  harus  di jalankan  wajib  pajak  di  Indonesia  terkait dengan transfer  pricing yaitu  Pasal  18  UU Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan (UU PPh), Peraturan Dirjen Pajak Nomor  32  Tahun  2011  Perubahan  Atas Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-43/PJ/2010  Tentang  Penerapan  Prinsip Kewajaran  Dan  Kelaziman  Usaha  Dalam Transaksi  Antara  Wajib  Pajak  Dengan  Pihak yang  Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  serta Peraturan  No.213/PMK.03/2016  mengenai
Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  dan  Tata Cara  Pengelolaannya.  Diharapkan  dengan adanya aturan transfer pricing Dapat mengatur atas transaksi transfer pricing Indonesia terkait perpajakannya  agar  mengurangi  kecurang transfer  pricing  yang  terjadi  dan  pajak  dapat diterima oleh negara secara maksimal. Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini diatur bahwa arm’s length principle harus dilakukan dan jugamewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan  dan  menyimpan  tiga tingkat  dokumen  yang  terdiri  atas:  Dokumen Induk,  Dokumen  Lokal,  dan  Laporan  per Negara.
Diharapkan dengan adanya aturan transfer pricing Dapat mengatur atas transaksi transfer pricing Indonesia terkait perpajakannya  agar  mengurangi  kecurang transfer  pricing  yang  terjadi  dan  pajak  dapat diterima oleh negara secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Darussalam,  D.  S.  (2008).  Konsep  dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk  Tujuan  Perpajakan:  Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Harimurti, F. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. Ekonomi dan Kewirausahaan, 7 (1).
Lingga, I. S. (2015). Aspek Perpajakan dalam Transfer  Pricing  dan  Problematika Praktik  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance). Zenit, 1 (3).
Setiawan,  H.  (2014).  Transfer  Pricing  dan
Risikonya Terhadap Penerimaan
Negara:  PPRF,  BKF,  Kementerian Keuangan.
UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak
Penghasilan.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010
Tentang  Penerapan  Prinsip  Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan
Pihak  Yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa.
Peraturan  No.  213/PMK.03/2016  mengenai Jenis  Dokumen  Dan/Atau  Informasi
Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan
Transaksi  Dengan  Para  Pihak  Yang Mempunyai  Hubungan  Istimewa,  Dan
Tata Cara Pengelolaannya.
http://news.ddtc.co.id/artikel/9229/perspektif- memahami-isu-transfer-pricing/ diakses tanggal 1 Agustus 2017. https://investigasi.tempo.co/toyota/ diakses tanggal 5 Agustus 2017