## ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER (STUDI PUTUSAN No 72/Pdt.G/2020/PN Mks)
Legal Analysis Of Malpractic Actions By Doctors (Study Decision No 72/Pdt.G/2020/PN Mks)

## Hasbuddin Khalid
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: hasbuddin.khalid@umi.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  fenomena  pertimbangan  hakim  yang  menolak  gugatan  malpraktik  dokter  dan  kurangnya pengetahuan  hukum  di  kalangan  pasien  dan  masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  kelemahan  bukti  dari  penggugat,  sehingga perlindungan  hukum  tidak  tercapai  karena  dasar  hukum  penggugat  memiliki  pembuktian  yang  tidak  sah  di  mata  hakim. Tujuan penelitian adalah memahami pertimbangan hakim dalam putusan kasus malpraktek dan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menganalisis putusan Studi No 72/Pdt.G/2020/PN Mks terkait malpraktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan karena kurangnya bukti yang kuat dari penggugat, menyebabkan ketidakwujudan perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya kehati-hatian dokter dalam pelayanan medis, menghindari kesalahan yang merugikan pasien. Penggugat perlu memiliki bukti kuat dalam menuntut  pertanggungjawaban  rumah  sakit.  Dalam  penyelesaian  malpraktek,  disarankan  mengikuti  isi  perjanjian  sebelum tindakan medis. Rumah sakit dan sarana kesehatan perlu membuat SOP berdasarkan konsensus profesi dokter, kondisi rumah sakit,  dan  fungsi  pelayanan  kesehatan.  SOP  ini  akan  membimbing  dokter  untuk  menjalankan  tugasnya  tanpa  merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia disarankan membuat standar profesi kedokteran dengan batasan kemampuan minimal yang harus  dimiliki  dokter  sesuai  UU  Praktik  Kedokteran.  Hal  ini  mendukung  peningkatan  kualitas  pelayanan  medis  dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak..
Kata Kunci : Analisis Hukum, Malpraktik, Dokter

## ABSTRACT
This research discusses the phenomenon of judges' considerations in rejecting doctors' malpractice claims and the lack of legal  knowledge  among  patients  and  the  public.  This  results  in  weaknesses  in  the  plaintiff's  evidence,  so  that  legal protection cannot be achieved because the plaintiff's legal basis has evidence that is invalid in the eyes of the judge. The aim of  the  research  is  to  understand  the  judge's  considerations  in  decisions  on  malpractice  cases  and  the  forms  of  legal protection  for  plaintiffs.  The  research  uses  the  Normative  Juridical  method  by  analyzing  Study  decision  No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks regarding malpractice. The research results show that the judge rejected the lawsuit because of the lack  of  strong  evidence  from  the  plaintiff,  causing  the  lack  of  legal  protection.  Research  recommendations  emphasize  the need for doctors to be careful in medical services, avoiding mistakes that harm patients. The plaintiff needs to have strong evidence to hold the hospital accountable. In settling malpractice, it is recommended to follow the contents of the agreement before  medical  treatment.  Hospitals  and  health  facilities  need  to  create  SOPs  based  on  a  consensus  of  the  medical profession, hospital conditions and health service functions. This SOP will guide doctors to carry out their duties without harming  patients.  The  Indonesian  Doctors  Association  is  advised  to  create  medical  professional  standards  with  minimum competency limits that doctors must have in accordance with the Medical Practice Law. This supports improved quality of medical services and more effective legal protection for all parties.

## Keywords: Legal Analysis, Malpractice, Doctor
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pada penjelasannya
bahwa  pembangunan  medis  ditujukan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap orang  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  medis  yang  optimal
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Hukum Tindakan Malpraktik Oleh Dokter …..  (Hasbuddin Khalid)
sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pembukaan  undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kesehatan  menjadi  salah satu  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam  menunjang kehidupan  masyarakat.  Tanpa  adanya  kesehatan  seseorang tidak  dapat  melakukan  aktivitasnya  sehari-hari  secara  baik apabila  terjadi  suatu  keadaan  yang  memerlukan  perawatan masyarakat  tidak perlu  khawatir lagi  karena telah tersedianya sarana dan parasarana kesahatan dalam Masyarakat.
Agar  dapat  mewujudkan  dan  meningkatkan  kesehatan pada  masyarakat  diperlukan  suatu  badan  kesehatan  yang mampu  menjamin  kesehatan  bagi  setiap  masyarakat  dengan cara pemberian pelayanan kesehatan secara aman, berkualitas, dan  terjangkau  oleh  masyarakat.  Dalam  Pasal  39  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran menjelaskan  bahwa:  “Praktik  kedokteran  diselenggarakan berdasarkan  pada  kesepakatan  antara  dokter  atau  dokter  gigi dengan  pasien  dalam  upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.” Pelayanan kesehatan dan pelayanan  kedokteran  mempunyai  ciri  masing-masing: pelayananan  kesehatan  pada  umumnya  diselenggarakan Bersama-sama  dalam  satu  organisasi  serta  melibatkan masyarakat  sedangkan  pada  pelayanan  kedokteran  dapat diselenggarakan  sendiri  dengan  tujuan  utamanya  mengobati dan  memulihkan  yang  mana  dalam  hal  ini  sasaran  utamanya adalah  perorangan  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan pasien dalam praktik medik timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian (Hatta, 2013)
Menurut  kamus  hukum  tanggung  jawab  adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum,  tanggung  jawab  adalah  suatu  keharusan  bagi seseorang  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah  diwajibkan kepadanya  (Andi  Hamzah,  2005).  Secara  etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan  responsibility.  Dalam Black  Law  Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas.  Pengertian legal  liability adalah a  liability  which  courts recognizw  and  enforce  as  between  parties (Soekidjo Notoatmojo, 2010)
Liability merupakan  istilah  hukum  yang  meluas  yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang  pasti  yang  bergantung  atau  yang  mungkin  meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang dengan  segera  atau  pada  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan Responsibility  berarti  hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan atas  kewajiban,  dan  termasuk  putusan, ketrampilan, kemampuan  dan  kecakapan  meliputi  juga  kewajiban bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan. Dalam  pengertian  dan  penggunaan  praktis,  istilah  liability menunjuk  pada  pertanggung  jawaban  hukum,  sedangkan responsibility  menunjuk  pada  pertanggung  jawaban  politik (Ridwan, 2002), Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung  makna  bahwa  meskipun  seseorang  mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan  kepadanya,  namun  ia  tidak  dapat  membebaskan diri  dari  hasil  atau  akibat  kebebasan  perbuatannya,  dan  ia dapat  dituntut  untuk  melaksanakan  secara  layak  apa  yang
diwajibkan  kepadanya  (Asshiddiqie,  J.,  &  Safa‟at,  A.  2006). Di lihat dari sudut pandang badan hukum dikatakan cakap jika dinyatakan  tidak  dalam  keadaan  pailit  oleh  putusan pengadilan.  Unsur  kewajiban  mengandung  makna  sesuatu yang  harus  dilakukan,  tidak  boleh  tidak  dilaksanakan,  jadi sifatnya  harus  ada  atau  keharusan.  Sejalan  dengan  itu  unsur perbuatan  mengandung  arti  segala  sesuatu  yang  dilakukan. Dengan  demikian  tanggung  jawab  adalah:  “Keadaan  cakap menurut  hukum  baik  orang  atau  badan  hukum,  serta  mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakuka (Hans Kelsen, 2008)
Rumah sakit sebagai organisasi dibidang kesehatan juga mempunyai  peranan  penting  dalam  mewujudkan  derajat kesehatan  masyarakat  secara  optimal.  Oleh  karena  itu  rumah sakit  dituntut  agar  mampu  mengelola  kegiatannya,  dengan mengutamakan  pada  tanggungjawab  para  professional  di bidang  kesehatan,  khususnya  tenaga  medis  sebagaimana dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  46  UU  No.  44  Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Pelayanan  kesehatan  dan  pembangunan  kesehatan  di arahkan  dapat  mempertinggi  derajat  kesehatan  yang  besar, kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan umum harus di  wujudkan  melalui  berbagai  upaya  kesehatan.  Kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  di  wujudkan.  Dokter  sebagai  salah komponen  utama  pemberi  layanan  kesehatan  kepada masyarakat  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena terkait  langsung  dengan  pemberian  pelayanan  kesehatan  dan mutu  pelayanan  yang  di  berikan.  Landasan  dokter  dapat memberikan  tindakan  medis  terhadap  orang  lain  adalah  ilmu pengetahuan  mengenai  ilmu  kedokteran.  Menurut  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  26  Tahun  1979  tentang  Tenaga Medis  yang  dimaksud  dengan  tenaga  medis  adalah  lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang  memberikan  pelayanan  medik  dan  penunjang  medik (Sutomo Pelawi, 2012).
Dokter  dengan  perangkat  keilmuan  yang  dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Terlihat dari pembenaran yang dibenarkan oleh hukum yaitu diperkenankan melakukan tindakan  medis  terhadap  tubuh  manusia  dalam  upaya memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kemanusiaan  sesuai dengan  prosedur  yang  standar/baku  (Adami  Chazawi,  2009), Dasar  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang bermutu,  berkualitas  dan  aman  adalah  hak  asasi  bagi  setiap individu.  Pelayanan  dimaksud  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  sesuai  dengan  kompetensi  dan  keahliannya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  dan  Pasal  24 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan yang  berbunyi,  Kewenangan  untuk  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  sesuai  dengan  bidang  keahlian  yang  dimiliki  (Eka Julianta  Wajoepramono,  2012)  Berdasarkan  isi  pasal  diatas dijelaskan  bahwasannya  seorang  dokter  dalam  melaksanakan tugas  profesinya  diwajibkan  sesuai  dengan  kompetensi  atau bidang  keahlian  yang  dimilikinya.  Seorang  dokter  dilarang melakukan tindakan medis terhadap pasien diluar kemampuan dan  atau  kompetensinya.  Hal  ini  dikarenakan  profesi  dokter berkaitan  erat  dengan  kehidupan  pasien.  sering  didapati tindakan  dokter  dalam  melakukan  tindakan  pelayanan kesehatan terhadap pasien diluar kompetensi ataupun keahlian dari  seorang  dokter  tersebut  sehingga  tidak  sedikit  yang
menyebabkan cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini tentunya menyebabkan  kerugian  terhadap  pasien.  Salah  satu  putusan kasus  No  72/Pdt.G/2020/PN  Mks.  Yaitu  seseorang  Pasien yang  bernama  alm.  dr.  Muh  Anwar,  meninggal  dunia  karena kesalahan  dan  kelalaian  diantaranya  kesalahan  diagnosa  dan kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh tergugat, maka dari  itu  penggugat  meminta  ganti  rugi  sebesar  Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).
Dengan  demikian  malpraktik  dapat  diartikan  sebagai suatu  kelalaian  ataupun  kesalahan  bertindak  yang  dilakukan oleh  dokter  dalam  mempergunakan  keterampilan  dan  ilmu pengetahuan  yang  lazim  dipergunakan  untuk  mengobati pasien.  Mengacu  dari  sisi  hukum  perdata  pertanggung jawaban  dokter  dapat  dikenakan  sanksi  yang  sifatnya administratif (Erwinsyahbana, T., & Melinda, M, 2018). Maka dari  itu  dalam  tulisan  ini  akan  melakukan  penelitian  pada aspek  hukum  perdata  dalam  tindakan  malpraktik  medis. (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008).
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan hakim  yang  menolak  gugatan  malpraktik  dokter  dan kurangnya  pengetahuan  hukum  di  kalangan  pasien  dan masyarakat.

## 2. METODE
Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.  Untuk  menggambarkan  gejala  di  lingkungannya masyarakat terhadap kasus yang diteliti, pendekatan kualitatif, yang  menghasilkan  data  deskriptif,  digunakan  oleh  penulis untuk memahami atau memahami gejala yang diteliti.
Penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dalam  penelitian  ini;  pendekatan  ini  menggunakan  data sekunder  atau  bahan  pustaka  untuk  melakukan  penelitian hukum. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Tahun  1995, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menulisnya..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gugatan  yang  di  ajukan  oleh  pasien,  Berawal  ketika Almarhum  mengalami  demam  Dan  Berkonsultasi  dengan beberapa  Dokter  penyakit  dalam  dan  termasuk  melakukan pemeriksaan  darah  secara  rutin  dapat  dilihat  fakta  dan  bukti yang  ada  bahwa  nilai  WBC  (leukosit)  normal,Bahwa  setelah pemeriksaan  di  RSUP  Dr.  Wahidin  Sudirohusodo  Makassar atas kesepakatan keluarga yang di tangani oleh dokter tergugat II  (dr.Sudirman  katu,Sp.PD-(KPTI)  Sebagai  dokter  spesialis penyakit  dalam  Bahwa  pada  hari  ke-  3  (Ketiga)  sejak Almarhum dirawat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017,  Almarhum  terlihat  gelisah  dan  berhalusinasi,  pada  saat tersebut Almarhum dikonsul kepad Dokter Spesialis Saraf dan Spesialis  Kejiwaan  yaitu  melalui  Tergugat  III  (dr.  ABDUL MUIS, Sp.S (K), selanjutnya Tergugat III mengeluarkan resep obat adalah obat kegunaannya untuk Saraf dan obat Kejiwaan untuk  diberikan  dan  dikonsumsi/diminum Almarhum, sehingga  dengan  pemberian  obat-obatan  A-quo,  membuat Almarhum lebih banyak tertidur. alm. dr. MUH. ANWAR M dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama 20  (dua  puluh)  hari  lamanya  yakni  diatas  48  (empat  puluh delapan) Jam yaitu tepatnya masuk pada hari Rabu, tanggal 11 Januari  2017,  pukul  20.30  Wita  dan  Almarhum  dr.  MUH. ANWAR M, menghembuskan nafas terkahir pada hari Senin, tanggal  30  Januari  2017,  pukul  12.00  Wita  di  RSUP  Dr. Wahidin  Sudirohusodo  Makassar,  karena  Kesalahan  dan
Kelalaian Medik (Malpraktik), diantaranya kesalahan/Kelalaian  diagnosa,  termasuk  kesalahan/kelalaian pemberian obat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat II (dr. SUDIRMAN
KATU,Sp.PD.(KPTI)  adalah  selaku  Dokter  Spesilias  Ahli Penyakit  Ddalam  yang  tercatat  dan  terdaftar  di  RSUP  Dr.
Wahidin Sudirohusodo
Makassar termasuk Dokter Penanggung  jawab  Pelayanan  (DPJP)  Almarhum  dan Tergugat  III  (dr.  ABDUL  MUIS,  Sp.S.  (K)  adalah  seorang Dokter  Spesialis  Saraf,  yang  terdaftar  dan  bekerja  di  RSUP Dr.  Wahidin  Sudirohusodo  Makassar,  serta  yang  merawat Almarhum  dan  memiliki  hubungan  kerja  dengan  Para Tergugat. Oleh karena itu segala tindak-tanduk Tergugat juga merupakan  tanggung  jawabnya.  Adapun  Tergugat  I  memiliki otoritas dan tanggungjawab penuh dalam pengambilan segala tindakan  yang  dilakukan  terkait  kesehatan  Almarhum, sehingga  terhadap  hal-hal  yang  mengakibatkan  kerugian  atau membahayakan  kesehatan  Almarhum,  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  merupakan  kesalahan  maupun kelalaian  Tergugat  II  sebagai  Dokter  yang  mengobati  pasien. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,  merupakan  suatu  rangkaian  perbuatan  atas hubungan  hukum  yang  saling  berkaitan  dalam  penanganan terhadap  pasien  sehingga  menyebabkan  hilangnya  nyawa seseorang,  termasuk  tidak  melaksanakan  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  dan  hal  tersebut  merupakan  perbuatan melawan  hukum,  maka  hubungan  hukum  antara  Tergugat  I, Tergugat  II  dan  Tergugat  III  sangat  jelas  serta  merupakan suatu  rangkaian  perbuatan  causal  (sebab  akibat)  terjadinya kerugian  yang  dialami  Penggugat  dan  perbuatan  A-quo merupakan  perbuatan  melawan/  melanggar  hukum  Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan  Tergugat  III,  jelas  hal  tersebut  sudah  terpenuhi.  Gugatan Penggugat  adalah  gugatan  yang  didasarkan  pada  suatu Perbuatan  Melawan  Hukum  menurut:  Pasal  1365,  jo.  Pasal 1366,  jo.  Pasal  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, serta  Pasal  55  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga  kesehatan.”.  Perbuatan  Melawan/Melanggar  Hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
a) Adanya suatu Perbuatan;
b) Perbuatan Tersebut Perbuatan Melawan Hukum;
c) Adanya Kesalahan;
d) Adanya Kerugian;
e) Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  kesalahan dengan kerugian.
Unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh Para Tergugat yakni:
a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan  melawan  hukum  berarti  adanya  perbuatan atau  tindakan  dari  pelaku  yang  melanggar/melawan  hukum yang memuat sebagai berikut:
1) Melanggar  Undang-Undang,  artinya  perbautan  yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2) Melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  artinya  jika perbuatan  yang  dilakukan  telah  melanggar  hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas  pada  hak  yang  bersifat  pribadi,  kebebasan,  hak kebendaan,  kehormatan,  nama  baik  ataupun  hak perorangan lainnya;
Analisis Hukum Tindakan Malpraktik Oleh Dokter …..  (Hasbuddin Khalid)
3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis, termasuk hukum public;
4) Bertentangan  dengan  kesusilaan,  yaitu  kaidah  moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya  dalam  masyarakat.  Kriteria  ini  bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Ialah perbuatan yang  dilakukan  bertentangan  dengan  sikap  yang baik/kepatutan  dalam  masyarakat  untuk  memperhatikan kepentingan orang lain
b. Unsur adanya kesalahan
Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh  orang  normal  pasti  tahu  konsekuensi  dari  perbuatannya itu  akan  merugikan  orang  lain.  Sedang,  Kealpaan  berarti  ada perbuatan  mengabaikan  sesuatu  yang  mestinya  dilakukan, atau  tidak  berhati-hati  atau  teliti  sehingga  menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain  Bahwa  berdasarkan  pasal  1365 KUHPerdata,  apabila  unsur  kesalahan  itu  dilakukan  baik dengan  sengaja  atau  dilakukan  karena  kealpaan,  akibat hukumnya  adalah  sama,  yaitu  bahwa  si  pelaku  tetap bertanggung  jawab  untuk  membayar  kerugian  atas  kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelaku. Bahwa dalam perkara ini, kesalahan-  kesalahan telah terbukti dan  nyata  dilakukan  oleh  Para  Tergugat  sebagaimana  telah diuraikan secara panjang lebar di atas.
c. Unsur Kerugian Yang  dimaksud  dengan  „kerugian‟  dalam  pasal  1365 KUHPerdata  adalah  kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat  mengakibatkan  kerugian  uang  saja,  tapi  juga  dapat menyebabkan  kerugian  imateril/moril,  yakni  ketakutan, terkejut,  sakit  dan  mengakibatkan  kehilangan  nyawa Almarhum  Bahwa  sebagaimana  dalam  perkara  ini,  perbuatan Para  Tergugat  telah  menyebabkan  Penggugat  mengalami kerugian  materil  dalam  hal  uang  dan  harta  kekayaan. Kerugian  kekayaan  pada  umumnya  mencakup  kerugian  yang diderita  oleh  Penggugat  dan  keuntungan  yang  dapat diharapkan  diterimanya.  Dalam  perkara  ini,  jelas  terdapat kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  yang  dilakukan oleh  Para  Tergugat,  yaitu  dimana  terjadi  kesia-sian  dalam pembayaran biaya pengobatan dan perawatan  yang dilakukan oleh  Penggugat.  Penggugat  telah  mengeluarkan  biaya  yang cukup besar biaya obat-obatan maupun rawat inap yang besar, tanpa  hasil;  yang  ada  hanya  membuat  almarhum  meninggal dunia.
Kerugian  selanjutnya  yakni  berupa  kerugian  imateril. Dalam  perkara  ini  jelas  akibat  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  Para  Tergugat  menyebabkan  kesia-siaan berupa  waktu,  energi,  pikiran,  dan  yang  paling  membuat Penggugat menderita adalah karena kelalaian/gagal penanganan dan salah diagnose terhadap Almarhum termasuk salah  pemberian  obat  sehingga  menyebabkan  Almarhum meninggal.  Dengan  demikian,  unsur  kerugian  Penggugat akibat  tindakan  Para  Tergugat  jelaster  penuhi.  Unsur Hubungan  sebab  akibat  antara  kesalahan  dengan  kerugian yang ditimbulkan.
Adanya unsur  sebab-akibat  untuk  memenuhi pasal 1365 KUHPerdata  dimaksudkan  untuk  melihat  terdapat  hubungan
kausal antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan,  sehingga  dengan  demikian  Para  Tergugat  dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Bahwa  Para  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan Melawan  hukum,  maka  jelas  sanksi  dalam  pasal  1365 KUHPerdata  dapat  diterapkan  karena  menimbulkan  kerugian bagi  Penggugat.  Dalam  hal  ini,  jelaslah  terbukti  bahwa hubungan  antara  kerugian  yang  diderita  oleh  Penggugat, adalah akibat dari perbuatan  yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.
Akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  telah dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, berupa:
1) Kerugian Materil.
Bahwa selama Penggugat dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  sejak  tanggal  11  Januri  2017  sampai  dengan meninggalnya Almarhum tanggal 30 Januari 2017, biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya Rumah sakit adalah sebesar Rp. 17,00,000,-  (tujuh  belas  juta  rupiah),  dengan  rincian Rp.10,000,000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  ditanggung  oleh Asuransi  BPJS  Kesehatan  dan  biaya  selisihnya  di  bayar  oleh Penggugat sebesar Rp.7,000,000,- (tujuh juta rupiah) 2) Kerugian Immaterial
Bahwa  telah  terjadi  beban  psikologis  yang  sangat  berat pada  Penggugat,  yang  semula  Almarhum  dengan  kondisi hanya  demam  biasa,  namun  setelah  di  rawat  RSUP  Dr. Wahidin  Sudirohusodo  Makassar  justru  membuat  kematian kepada  Almarhum  yang  merupakan  seorang  dokter  dan  juga merupakan  ujung  tombak/tulang  punggung  serta  kebanggaan bagi  keluarganya  karena  almrahum  meninggal  akibat  gagal pengobatan  Dan  perbuatan  Para  Tergugat  menimbulkan traumatik  yang  mendalam  pada  diri  Penggugat,  bahkan sampai  hari  ini  Penggugat  masih  dihantui  oleh  kematian Almarhum,  maka  sangat  beralasan  kiranya  Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 50.000.000.000,00 (LimaPuluh  Milyar  Rupiah).  Adapun  pertimbangan  Hakim dalam  kasus  tersebut  Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan  melawan  hukum  karena  melakukan  kesalahan  atau kelalaian medik atau malpraktik, namun dalil Penggugat tidak membuktikan adanya keputusan dari lembaga yang berwenang  (MKDKI)  yang  menyatakan  Para  Tergugat melakukan  kesalahan  medis  terhadap  disiplin  profesinya, sedangkan  bukti  P-2  hanya  berupa  Surat  permohonan penelitian/pemeriksaan pelanggaran kode etik yang Penggugat tujukan  kepada  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran (MKEK)  yang  belum  mendapatkan  keputusan  apakah  Para Tergugat melakukan pelanggaran etik.
Dari  gugatan  tersebut  hakim  memutuskan  bahwa  oleh karena  Penggugat  belum  dapat  membuktikan  apakah  Para Tergugat telah melakukan pelanggaran etik maupun kesalahan medis  dalam  menerapkan  disiplin  keilmuannya  baik  dari Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK)  maupun  dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),  dan  belum  ada  keputusan  dari  kedua  lembaga tersebut  untuk  menentukan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan medis yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara hukum gugatan  yang  demikian  merupakan  gugatan  yang  masih terlampau dini (prematur).
Dari  pertimbangan  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim saya  sebagai  peniliti  berpendapat  bahwa  penggugat  memiliki
gugatan  yang  tidak  kuat  karena  dalam  putusan  tersebut Sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Pasal  118  Ayat  (1)  HIR Pasal 142 RBg.yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Negeri) harus  disertai  dengan  surat  permintaan  yang  ditanda-tangani oleh  penggugat  atau  kuasanya  sedangkan  didalam  Gugatan Nomor:  72/Pdt.G/2020/PN.Mks.  Tidak  ditanda-tangani  oleh penggugat  ataupun  juga  Kuasa  Hukumnya  maka  tampak bahwa  Gugatan  yang  diajukan  penggugat  saat  ini  tidak memenuhi  syarat  formil.  Dengan  tidak  terpenuhinya  syarat formil  tersebut  maka  Gugatan  yang  diajukan  penggugat tersebut patut disebut sebagai Gugatan yang prematur.
Kemudian juga dalam petitumnya penggugat melibatkan pihak  lain  yaitu  BPJS  Kesehatan  dalam  penghitungan  ganti kerugian  materil,  sedangkan  BPJS  Kesehatan  tidak  termasuk dalam  pihak  pada  perkara  ini.  Dan  juga  belum  ada  dasar pembuktian  yang  sah  berupa  keputusan  dari  lembaga  MKEK dan MKDKI  yang  menyatakan kesalahan atau  kelalain  medis yang  dilakukan  oleh  para  tergugat,  maka  dengan  demikian eksepsi  para  tergugat  mengenai  alasan  yang  digunakan sebagai  dasar  dalam  dalil  penggugat  memiliki  pembuktian yang  tidak  sah  secara  hukum,  oleh  karena  itu  majelis  hakim tidak menerima gugatan penggugat.
Syarat  formil  gugatan  berdasarkan  Pasal  118  (1)  HIR menyatakan  “Pengadilan  Negeri  berwenang  memeriksan gugatan  yang  daerah  hukumnya,  meliputi:  Dimana  tergugat bertempat  tinggal.  Dimana  tergugat  sebenarnya  berdiam (dalam  hal  tergugat  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya).” Sehingga  gugatan  harus  secara  tegas  dan  jelas  tertulis Pengadilan  Negeri  yang  dituju  dan  sesuai  dengan  patokan kompeten  relatif  yang  telah  diatur  oleh  Pasal  118  HIR. Apabila  surat  gugatan  salah  alamat  atau  tidak  sesuai  dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:
a) Gugatan  mengandung  cacat  formil  karena  gugatan disampaikan  dan  dialamatkan  kepada  PN  yang berada  di  luar  wilayah  hukum  yang  berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
b) Gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (niet onvankelijke  verklaard) dengan alasan hakim  tidak berwenang mengadili.
Ditandatangani  Penggugat  atau  Kuasa,  yang  dimana pada pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan  (surat  permintaan)  yang  ditandatangani  oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).
Identitas  Para  Pihak  pada  surat  gugatan  yang  tidak mencantumkan  identitas  para  pihak  terlebih  tidak  menyebut identitas  tergugat  dapat  menyebabkan  gugatan  tidak  sah  dan dianggap  tidak  ada.  Berbeda  dengan  surat  dakwaan  pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:
a. Nama Lengkap
1) Nama  terang  dan  lengkap  termasuk  gelar  atau  alias (jika  ada).  Dengan  mencantumkan  gelar  atau  alias dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang  kebetulan  Namanya  sama  pada  lingkungan tempat tinggal.
2) Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat  yang  sangat  menyimpang  dari  yang semestinya  sehingga  mmengubah  identitas  dapat melanggar  syarat  formil  yang  mengakibatkan gugatan  cacat  formil  dan  gugatan  dapat  dinyatakan error  in  persona  atau  obscuur  libel  dalam  arti  orang yang  digugat  kabur  atau  tidak  jelas  sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima
3) Sama  halnya  dengan  penulisan  nama  orang, penulisan  koporasi  atau  badan  hukum  harus  lengkap dan  jelas  sesuai  dengan  anggaran  dasar  atau  yang tercantum  pada  papan  nama  maupun  yang  tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.
b. Alamat atau Tempat Tinggal Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.
1) Menurut  hukum  sesuai  dengan  tata  tertib  beracara alamat  meliputi  kediaman  pokok,  dapat  berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.
2) Sumber  keabsahan  alamat  bagi  perorangan  dapat diambil  dari  KTP,  NPWP,  dan  Kartu  Keluarga sedangkan  bagi  perseroan  dapat  diambil  dari NPWP,  Anggaran  Dasar,  Izin  Usaha,  atau  dari Papan Nama.
3) Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang  untuk  menggugat  orang  lain,  hanya  atas alasan  tidak  diketahui  tempat  tinggal  tergugat. Sehubungan  dengan  itu,  dapat  ditempuh  cara perumusan  identitas  alamat  dengan  mencantumkan alamat  atau  tempat  tinggal  terakhit  atau  dengan tegas  menyebutkan  tidak  diketahui  alamat  atau tempat  tinggalbta  dengan  didukung  oleh  surat keterangan  kepala  desa  di  tempat  tergugat  terakhir bertempat tinggal ( M. Yahya Harahap, 2012).
Disisi lain, Pada putusan tersebut terkait rekaman medis Almarhum para tergugat meyerahkan copy rekaman medis A- quo  meskipun  tidak  diminta  yang  tentunya  merupakan  hak penggugat,  alasan  penting  sangat  medesak  sehingga  rekaman medis  A-quo  mutlak  diperlukan  dikarenakan  rekaman  medis berisi tenyang informasi lengkap perihal proses pelayanan,diagnosis,pengobatan  untuk  evaluasi  pemeliharaan kesehatan  Almarhun  yang  diatur  menurut  Undang-undang Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran,  menyebutkan :“Dokumen rekam medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  merupakan milik  dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana  pelayanan  kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang  Kesehatan,  menyebutkan  “Tenaga  kesehatan  dalam melakukan  tugasnya  berkewajiban  untuk  mematuhi  standar profesi  dan  menghormati  hak  pasien.  Bahwa  oleh  karena  isi rekam medis adalah milik Penggugat, maka:
a. Pasien berhak untuk melihat/mengetahui isi rekam medis miliknya,  karena  Penggugat  berhak  untuk  mendapat informasi mengenai penyakitnya;
b. Pasien  berhak  meminta  copy  rekam  medis  yang  dapat digunakan untuk:
1) Mendapatkan second opinion/pendapat kedua, dimana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh Penggugat;
2) Mendapatkan  data/informasi  tentang  kesehatan  diri Penggugat dari Para Tergugat atas dasar pembayaran biaya  pelayanan  kesehatan  yang  telah  dibayarkan oleh  Penggugat.  Dipakai  sebagai  catatan  pribadi mengenai  penyakit  yang  pernah  diderita  dan pengobatan  serta  perawatan  yang  pernah  diberikan kepada  Penggugat,  dimana  catatan  tersebut  sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan Penggugat. Selanjutnya  diatur  dalam  Permenkes  No.24  tahun  2022 tentang  Rekam  Medis,  menyebutkan:  ”Mewajibkan  seluruh fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  menggunakan  rekam
Analisis Hukum Tindakan Malpraktik Oleh Dokter …..  (Hasbuddin Khalid)
medis  elektronik  sebagai  dokumen  dalam  pemberian pelayanan difasilitas pelayanan kesehatan.”
Bahwa selanjutnya dijelaskan dasar hukum dan pendapat para ahli tentang Rekam Medis yang melandasinya:
Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medis
menyebutkan:  “Pemanfaatan  Rekam  Medis  dapat  dipakai sebagai:
a) Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
b) Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran  dan  kedokteran  gigi  dan  penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;”
Bahwa  Penggugat  dalam  hal  ini  adalah  seorang  pasien yang  mendapatkan  pelayanan  jasa  kesehatan  dari  Para Tergugat,  namun  menjadi  pihak  yang  dirugikan  akibat terjadinya  Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Para  Tergugat karena  kesalahan  dan  kelalaiannya  telah  menghilangkan nyawa Almarhum.
Sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 1992, kemudian diubah dengan UU No. 36 tahun 2009, menjelaskan: Pasal  2:  Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan berasaskan  perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
Pasal 3: Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat kesehatan  masyarakatyang  setinggi-tingginya,  sebagai investasi bagi pembangunan  sumber daya  manusia  yang produktif secarasosial dan ekonomis.
Pasal 5: Menjelaskan tentang Hak Pasien:
Ayat  (1)  Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama dalammemperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang Kesehatan
Ayat  (2)  Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan terjangkau;
Ayat  (3)  Setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan bertanggung  jawab  menentukan  sendiri  pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
Selanjutnya  Permenkes  No.  4  Tahun  2018  menjelaskan tentang  Kewajiban  Rumah  Sakit  dan  Kewajiban  Pasien, sebagai berikut;
Pasal 16:
1)   Kewajiban  Rumah  Sakit  untuk  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan  kewajiban  Pasien  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dilaksanakan kepada Pasien yang memerlukan informasi lengkap tentang hak  dan  kewajibannya  termasuk  informasi  tentang biaya pelayanankesehatan dan jaminan Kesehatan
2)   Informasi tentang hak Pasien sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup  informasi  hak Pasien  dalam  menentukan  persetujuan  tindakan medis  atau  pengobatan  yang  akan  dilakukan terhadap Pasien.
3)   Informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan  secara  lisan,  tertulis,  atau  dengan  cara lain.
Pasal 17:
1)   Kewajiban  Rumah  Sakit  untuk  menghormati  dan melindungi  hak  Pasien  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  m  dilaksanakan dengan  memberlakukan  peraturan  dan  standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.
2)   Hak  Pasien  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
(a) memperoleh  informasi  mengenai  tata  tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
(b) memperoleh  informasi  tentang  hak  dan kewajiban Pasien.
(c) memperoleh  layanan  yang  manusiawi,  adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
(d) Memperoleh layanan kesehatan yang  bermutu sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional.
(e) Memperoleh  layanan  yang  efektif  dan  efisien sehingga  Pasien  terhindar  dari  kerugian  fisik dan materi.
(f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
(g) Memilih  dokter,  dokter  gigi,  dan  kelas perawatan  sesuai  dengan  keinginannya  dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
(h) Meminta  konsultasi  tentang  penyakit  yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai  Surat  Izin  Praktik  (SIP)  baik  di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
(i) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan
penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
(j) Mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin  terjadi,  dan prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
(k) Memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
(l) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
(m) Menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau kepercayaan  yang  dianutnya  selama  hal  itu tidak mengganggu Pasien lainnya.
(n) Memperoleh  keamanan  dan  keselamatan dirinya  selama  dalam  perawatan  di  Rumah Sakit.
(o) Mengajukan  usul,  saran,  perbaikan  atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
(p) Menolak  pelayanan  bimbingan  rohani  yang tidak  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan yang dianutnya.
(q) Menggugat  dan/atau  menuntut  Rumah  Sakit apabila  Rumah  Sakit  diduga  memberikan pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar baik  secara  perdata  ataupun  pidana;  dan mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui
media  cetak  dan  elektronik  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada putusan No. 72/pdt.G/2020/PN MKS gugatan yang telah  diajukan  oleh  penggugat  tidak  memenuhi  syarat  formil telah  tertuang  di  dalam  Pasal  118  Ayat  (1)  HIR  /  Pasal  142 RBg.yang  menyatakan  bahwa  gugatan  perdata  yang  diajukan ke  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Negeri)  harus disertai  dengan  surat  permintaan  yang  ditanda-tangani  oleh penggugat  atau  Kuasanya  sedangkan  didalam  Gugatan Nomor:  72/Pdt.G/2020/PN.Mks.  tidak  ditanda-tangani  oleh penggugat  ataupun  juga  Kuasa  Hukumnya  maka  tampak bahwa  Gugatan  yang  diajukan  penggugat  saat  ini  tidak memenuhi  syarat  formil.  Dengan  tidak  terpenuhinya  syarat formil  tersebut  maka  gugatan  yang  diajukan  penggugat tesebut  patut  disebut  sebagai  gugatan  yang  prematur. Kemudian  para  tergugat  memiliki  itikad  baik  dalam pemberian  ringkasan  rekaman  medis  adapun  hal  tersebut  di atur  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  telah mengatur  bahwa  dokumen  rekam  medis  merupakan  milik dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana  pelayanan  kesehatan.  Isi rekam  medis  merupakan  milik  pasien.  Rekam  medis  harus disimpan  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  dokter  atau  dokter gigi  dan  pimpinan  sarana  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya, sebagaimana telah diatur juga bahwa di dalam Pasal 12  Ayat (3)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor: 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis telah mengatur  bahwa  isi  rekam  medis  diberikan  dalam bentukringkasan  rekam  medis.  Ringkasan  rekam  medis tersebut dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang  yang  diberi  kuasa  atau  atas  persetujuan  tertulis  pasien atau  keluarga  yang  berhak  untuk  itu.  Maka  dari  itu,  tindakan yang dilakukan oleh tergugat I yang memberikan rekam medis dari (alm.) dr. Muh. Anwar M. dalam bentuk ringkasan rekam medis (resume  medis) kepada Kuasa Hukum penggugat telah tepat  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  perlindungan  hukum  yang  telah  peneliti jabarkan  diatas  maka  penulis  menganalisis  perlindungan hukum  belum  terwujud  dari  penggugat  dikarenakan  dasar hukum  yang  digunakan  penggugat  di  dalam  dalil-dalil gugatannya  sebagaimana  terdapat  pada  Halaman  11  Angka 21,  Halaman  12  Angka  23,  Halaman  16  Angka  30  pada putusan  tersebut  dimana  penggugat  mengacu  pada  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor:  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  adalah  dasar hukum yang tidak tepat.
Para tergugat sampaikan demikian karena terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  tersebut  telah dicabut  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor:  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Oleh karena  itu, seharusnya penggugat  menggunakan dasar  hukum yang  tepat  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku berdasarkan kronologis kejadian yang diduga  penggugat  telah  terjadi  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  para  penggugat  yakni  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor:  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. Demikian halnya dengan kalimat pertama halaman 12  pada  putusan  tersebuut  dimana  penggugat  menggunakan dasar  hukum  dengan  mengacu  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang  Rekam  Medis.  Seharusnya  penggugat  menggunakan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:
269/Menkes/Per/III/2008  tentang  Rekam  Medis  karena terhitung  sejak  12  Maret  2008,  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang  Rekam  Medis  telah  dicabut  dan  digantikan  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor: 269/Menkes/Per/III /2008 tentang Rekam Medis.
Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa penggugat tidak  tepat  dalam  menggunakan  dasar  hukum  pada  dalil-dalil Gugatannya  sehingga  menjadikan  gugatan  yang  diajukan penggugat  tersebut  menjadi  cacat  formil.  Dasar  hukum  yang digunakan Penggugat tersebut sudah tidak  memiliki kekuatan hukum  lagi  dalam  perkara  ini.  Oleh  karena  itu,  dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan menjadi prematur untuk diperiksa dan diadili.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan No.72/Pdt.G/2020.PN  Mks  putusan  tersebut  tidak  diterima karena ada beberapa faktor diantaranya ialah gugatan tersebut tidak  ditanda-tangani  oleh  penggugat  ataupun  juga  Kuasa Hukumnya  maka  tampak  bahwa  Gugatan  yang  diajukan penggugat  saat  ini  tidak  memenuhi  syarat  formil.  Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut  maka Gugatan  yang diajukan  penggugat  tersebut  patut  disebut  sebagai  Gugatan yang prematur dan juga belum ada dasar pembuktian yang sah berupa  keputusan  dari  lembaga  MKEK  dan  MKDKI  yang menyatakan  kesalahan  atau  kelaianan  medis  yang  dilakukan oleh  para  tergugat,  maka  dengan  demikian  eksepsi  para tergugat mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil  penggugat  memiliki  pembuktian  yang  tidak  sah  secara hukum, serta berdasarkan pertimbangan  hukum pada gugatan No  72/Pdt.G/2020/PN  Mks  ,  gugatan  yang  dimiliki  oleh pengugat  belum  terwujud  dikarenakan  dasar  hukum  yang digunakan  penggugat  di  dalam  dalil-dalil  gugatannya menjadikan  gugatan  yang  diajukan  penggugat  tersebut menjadi  cacat  formil.  Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh penggugat  juga  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  lagi dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan gugatan tidak memenuhi  syarat  formil  maka  gugatan  menjadi  prematur untuk diperiksa dan diadili.
Saran  terhadap  kasus  tersebut  ialah,  Dokter  agar  lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan medis bagi  masyarakat,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang  akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama pada pasien.  Pasien  dalam  meminta  pertanggungjawaban  terhadap rumah  sakit  harus  memiliki  bukti  yang  kuat,  dan  harus menyadari  bahwa  tenaga  medis  dalam  melakukan  upaya pertolongan  pertama  dan  tindakan  pertama  pasti  meminta persetujuan  dari  keluarga  pasien.  Jadi  hubungan  yang  timbul disebebakan adanya perjanjian bagi kedua belah pihak, namun apabila terjadi malpraktek di upayan agar di selesaikan sesuai dengan  isi  perjanjian  yang  disepakati  sebelum  terlaksanakan tindakan  tenaga  medis  tersebut,  sejalan  dengan  itu  Rumah Sakit  dan  sarana  pelayanan  kesehatan  hendaknya  segera membuat Standar Operasional Prosedur berdasarkan konsesus bersama  yang  didasarkan  pada  standar  profesi  dokter  dan kondisi  rumah  sakit  dan  berbagai  kegiatan  serta  fungsi pelayanan sarana pelayanan kesehatan. SOP akan memberikan langkah-langkah  terbaik  yang  dapat  dilakukan  dokter  untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu sehingga tidak merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 50 UU Praktik
Kedokteran  hendaknya  segera  membuat  standar  profesi kedokteran  yang  didalamnya  berisikan  batasan  kemampuan (knowledge,  skill  and  professional  attitude)  minimal  yang harus  dikuasai  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  yaitu praktik kedokteran.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,2009,  Malapraktek  Kedokteran,  Sinar Grafika, Jakarta.
Alexandra Indriyanti Dewi,2008 Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.Yogyakarta. Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Asshiddiqie, J., & Safa‟at,A ,2006. Teori Hans Kelsen tentang
Hukum.  Sekretariat  Jendral  dan  kepaniteraan  Mahkama Konstitusi Republik Indonesia.
Eka  Julianta  Wajoepramono.  2012,  Konsekuensi  Hukum dalam Profesi Medik, Cetakan I, Bandung
Erwinsyahbana,  T.,  &  Melinda,  M.2018.  Kewenangan  dan
Tanggung  Jawab  Notaris  Pengganti  setelah  Pelaksanaan Tugas danJabatan Berakhir
Hans  Kelsen,2008,  Teori  Hukum  Murni,  Nusamedia,
Bandung.
M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta. Moh.  Hatta,  2013,  Hukum  Kesehatan  dan  Sengketa  Medik,
Liberty, Yogyakarta
Ridwan  H.R,2002,  Hukum  Administrasi  Negara,  UII  Press, Yogyakarta.
Ridwan  H.R,2016,  Hukum  Administrasi  Negara,  Rajawali
Pers,Jakarta
Soekidjo  Notoatmojo,2010,  Etika  dan  Hukum  Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
Sutomo Pelawi,2012, Etika Profesi Tenaga Kesehatan, Jakarta