## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  876-880|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8614.876-880

## TINJAUAN YURIDS PUTUSAN NOMOR 123/Pid/Sus/2020/PN Olm TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
Dewi Ervina Suryani 1 , Vanessa Chandra 2 , Agnes Yolanda Siburian 3 , Ameta Grace Simbolon 4
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id 1 , vanessa97002@gmail.com 2 , agnessyolandaa27@gmai.com 3 , ametagrace12@gmail.com 4

## Abstrak
Hakim  di  Indonesia  masih  mengedepankan  retributive  justice  atau  menekankan  keadilan  pada  pembalasan, sehingga  lebih  mengarah  pada  pelaku  dan  mengesampingkan    hak-hak  korban.Tujuan  dari  penelitian  tersebut untuk mengetahui penegakan hukum pada pelaku tindak pencabulan terhadap anak dan agar  memahami bentuk dari  perlindungan  hukum  terhadap  korban  pencabulan  yang  dilakukan  terhadap  anak  dalam  putusan 123/Pid/Sus/2020/PN  Olm.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dan  menggunakan  analisis  data kualitatif.  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  yaitu restitusi,  kompensasi  dan  rehabilitasi.  Namun  faktanya  hakim  dalam  memutus  perkara  anak  sebagai  korban tindak pidana tidak menyebutkan bentuk perlindungan hukum  sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang- Undang tersebut.
Kata Kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Restitusi

## ABSTRACT
Judges  in  Indonesia  still  prioritize  retributive  justice  or  emphasize  justice  over  retribution,  so  that  it  focuses more  on  the  perpetrator  and  ignores  the  rights  of  the  victim.  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  law enforcement for perpetrators of sexual abuse against children and to understand the form of legal protection for victims  of  sexual  abuse.  carried  out  against  children  in  decision  123/Pid/Sus/2020/PN  Olm.  This  research  is normative research and uses qualitative data analysis. Forms of legal protection that can be given to children as victims of criminal acts are restitution, compensation and rehabilitation. However, in fact, judges in deciding cases of children as victims of criminal acts do not mention the form of legal protection as mandated in the law.

## Keywords : Obscenity, Legal Protection, Restitution

## I. PENDAHULUAN
Anak adalah harta berharga bagi negara. Masa depan bangsa diciptakan oleh anak-anak melalui bidang  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  diketahui  pada  masa  sekarang.  Agar  dapat  menciptakan generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas,  generasi  pada  saat  ini  bertanggungjawab  supaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Dapat dimulai dari keluarga sendiri sebagai  dasar  dan  juga  yang  utama  bagi  anak  yang  diharapkan  dapat  berfungsi  untuk  memberikan perlindungan  pada  anak,  pendidikan,  kesehatan  anak,  dan  juga  pengajaran  nilai  kebaikan  pada  anak, oleh karena itu hal tersebut  akan menciptakan generasi selanjutnya penerus bangsa yang kuat, cerdas, ceria, pengetahuan yang luas, mulia dan cinta tanah air.
Seluruh lapisan masyarakat harus bisa melindungi anak dari bahaya yang mengancam, terlebih bahaya yang diakibatkan oleh kejahatan orang dewasa, seperti penculikan, pemerasan atas dasar uang, atau  bisa  juga  pencabulan  anak,  yang  mana  bisa  menyebabkan  luka  fisik  dan  trauma  bagi  anak. Pencabulan  terhadap  anak  pada  umumnya  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Sering  ditemui  kondisi dimana  anak  tidak  sadar  dengan  tindakan  pelaku,  ataupun  anak  mendapat  ancaman  dari  pelaku apabila melapor.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dimana  kasus  pencabulan  cenderung  meningkat  dan  juga mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Data  pada  kasus  kejahatan  asusila  yang  terbagi  menjadi pemerkosaan  dan  pencabulan  pada  lima  tahun  belakangan  ini,  sejak  tahun  2016  sampai  2021, mengalami  kenaikan  tindak  pidana  pemerkosaan  dan  juga  kasus  pencabulan  sampai  31%.  Di  tahun 2016,  kasus tersebut sejumlah 5.237, kemudian di tahun 2020 naik dengan total 6.872 kasus. Pada 5 tahun belakangan ini, jumlah perbuatan pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Tindakan tersebut meningkat  5,1%  sebanyak  5.513  kasus  di  tahun  2017  dibanding  tahun  2016.  Pada  2018,  kasus tersebut  mengalami  penurunan  4.6%  menjadi  5.258  kasus.  Faktanya,  kasus  terendah  terjadi  pada  di tahun  2019  dengan  total    5.233  kasus  (Reza  Pahlevi,  2021).  Fakta  tersebut  merupakan  bukti  dari longgarnya  kontrol  orang  tua  dan  juga  pihak  terkait  lainnya.  Putusan  Nomor  123/Pid/Sus/2020/PN Olm merupakan putusan pengadilan tingkat pertama tindak pidana pencabulan pada anak yang terjadi di  Kota  Oelamasi,  Nusa  Tenggara  Timur.  Terdakwa  dengan  inisial  FH  berusia  31  tahun  dinyatakan secara  sah  dan  dinyatakan  bersalah  karena  sengaja  melakukan  kekerasan  pada  anak  agar  melakukan perbuatan  cabul  kepada  korban  anak  CL  berusia  7  tahun.  Atas  perbuatnnya,  FH  dijatuhkan  penjara selama 7 tahun kemudian denda Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
Pada putusan hakim No 123/Pid/Sus/2020/PN Olm merupakan satu dari sekian banyak putusan hakim  terkait  tindak  pidana  pencabulan  anak  yang  membuktikan  bahwa  masih  lemahnya  penegakan dan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan anak.
Berdasarkan latar belakang yang di buat, penulis membuat penelitian yang berjudul : Tinjauan Yuridis  Putusan  Nomor  123/Pid/Sus/2020/PN  Olm  Tentang  Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap Anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yaitu  ungkapan  dari  rasa  keingintahuan  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  atau  kegiatan penelitian secara ilmiah (Bambang Sunggono, 2007).

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa  penelitian  hukum  normatif  dapat  disimpulkan  sebagai  proses  dalam  menemukan  prinsip hukum,  doktrin  hukum,  ataupun  aturan  hukum  agar  dapat  menjawab  permasalahan  hukum  (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

## 2. Sumber Bahan Hukum
Data dari penelitian tersebut menggunakan data sekunder, terbagi menjadi bahan  hukum  primer (UU),  bahan  hukum  sekunder  (buku,  jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian,  karya  ilmiah)  dan  bahan  hukum tersier ( jurnal hukum atau artikel).

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan  data  yang  dilakukan  di  penelitian  ini  memakai  teknik  studi  kepustakaan  yaitu mendapatkan  data  dengan  penelaahan  dari  literatur,  catatan,  buku  dan  juga  laporan  yang  berkaitan (Moh. Nazir, 2003).

## 4. Analisis Data
Pada  penelitian  tersebut  memakai  analisis  data  kualitatif  yaitu  dengan  cara  menganalisis  data deskriptif  yaitu  data  yang  ditemukan  akan  dijelaskan  atau  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh secara sistematis (Arifman Febriyanto Saputra Zamili, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm
Penegakan  hukum  bertujuan  mewujudkan  ide  terkait  keadilan,  kepastian  dari  hukum  hukum dan  juga  kegunaan  sosial  menjadi  sebuah  fakta  (Satjipto  Rahardjo,  1987).  Oemar  Seno  Adji mengemukakan  pendapatnya  untuk  menjadi  hakim  dalam  memutuskan  perkara  kemungkinan dipengaruhi  banyak  faktor,  seperti  faktor  pendidikan,  agama,  norma,  kebudayaan  dan  sebagainya. Maka dari itu dapat terjadi perbedaan putusan pada kasus yang sama. Penyebab timbulnya beda cara
pandang  hingga  dapat  memberikan  pertimbangan  dari  hakim  memberi  putusan  (Oemar  Seno  Adji, 1984).
Menegakan  hukum  di  kehidupan  sosial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  karena penegakan hukum pidana yaitu bentuk kontrol terhadap berbagai perbuatan yang terjadi di masyarakat (Bambang Purnomo dalam Syaiful Ahmad Dinar, 2021)
Upaya penindakan hukum dari pelaku pidana pencabulan pada anak  pasal 290 ayat (2) KUHP berupa lex  generalis ,  dan  UU  No  35  Tahun  2014  terkait  pergantian  dari  UU  No  23  Tahun  2002 mengenai perlindungan seorang anak yang merupakan lex specialis . Pada putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm, hakim memberikan sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak yang terdapat  di  UU  No  35  Tahun  2014  mengenai  pergantian  dari  UU  No  23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak.
Pelaku  cabul  pada  anak  tidak  akan  menerima  efek  jera  apabila  mendapat  hukuman  yang terlampau ringan. Terdakwa berinisial FH berusia 31 tahun dinyatakan secara sah dan bersalah karena sengaja  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  cabul. Tetapi  terdakwa  hanya  menerima  kurungan  badan  kurun  waktu  7  tahun  dan  juga  denda  senilai  Rp. 100.000.000  memiliki  ketentuan  bilamana  denda  itu  tidak  dibayarkan  wajib  hukumnya  digantikan menjadi pidana kurungan badan selama 3 bulan.
Sanksi  pidana  penjara  selama  7  tahun  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tergolong  ringan apabila  dibandingkan  dengan  dampak  buruk  yang  akan  diterima  oleh  korban,  dampak  psikologisnya korban  akan  mengalami  trauma  yang  mendalam,  ketakutan  bertemu  dengan  orang-orang,  dampak fisiknya korban bisa terkena Penyakit Menular Seksual (PMS). Sementara itu, hakim menimbang hal yang memberi keringanan terhadap terdakwa yaitu:
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perlakuanya
- Terdakwa belum pernah dikenai sanksi pidana.
Selanjutnya  denda  senilai  Rp.  100.000.000),    subsider  3  bulan  kurungan  dinilai  tidak  setimpal, karena  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dialami  oleh  korban.  Selain  itu  dampak  dari  ringannya sanksi  pidana  yang  ditetapkan  pada  pelaku  adalah  tidak  memberikan  efek  jera  atas  perbuatannya. Fakta  tersebut  membuat  para  pelaku  yang  melakukan  tindakan  cabul  dan  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  tidak  membuat  efek  jera,  yang  menyebabkan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  makin meningkat.  Terdapat  catatan  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Kemen  PPPA),  tindakan  asusila  pada  anak  tercatat  9.588  kasus  pada  2022.  Jumlah  itu  pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 4.162 kasus (cnnIndonesia.com, 2023).

## 3.2   Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Pencabulan  Terhadap  Anak  Berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm
Perlindungan  hukum  bertujuan  memberi  hak  pada  sesorang  yang  merasa  dirinya  dirugikan orang  lain  kemudian  perlindungan  diberi  pada  masyarakat  supaya  dapat  merasakan  semua  hak  yang dijamin hukum (Satjipto Rahardjo, 2014).
Upaya  dari  perlindungan  korban  merupakan  hal  penting  karena  bisa  mengurangi  penderitaan dari  korban  akibat  tindakan  yang  dialami,  dengan  demikian  bisa  menghambat  bertambahnya  korban lain, sehingga bisa mengurangi perbuatan kekerasan pencabulan pada anak. Secara filosofis anak ialah generasi  emas  yang  ada  dalam  suatu  bangsa,  jika  anak  bermasalah  maka  bangsa  juga  mengalami permasalahan, kepentingan utama bagi seorang anak yaitu suatu kepentingan yang wajib diutamakan dalam penanganan anak  yang mendapat permasalahan hukum (Kevin Reza Sukatendel, 2020).
Anak  yang  menderita  dari  tindak  pencabulan  maka  akan  mengalami  penderitaan  secara psikologis dan secara fisik. Pertama, penderitaan  secara psikologis yaitu anak menjadi tidak percaya diri,  selalu  murung,  gelisah,  benci  pada  lawan  jenis.  Kedua,  penderitaan  fisik,  artinya  akibat  dari tindakan pencabulan menimbulkan cedera pada korban dan juga alat vital yang robek (Syaiful Ahmad Dinar, 2021).
Hak dari perlindungan anak yang dapat diberi kepada anak sebagai korban tindak pidana yaitu restitusi,  kompensasi,  dan  juga  rehabilitasi.  Restitusi  yaitu  penggantian  biaya  yang  harus  dibayarkan pelaku  terhadapa  korban  ataupun  keluarga.  Kompensasi  diartikan  sebagai  ganti  rugi  yang  dapat dilimpahkan  oleh  negara  karena  pelaku  tidak  sepenuhnya  mengganti  kerugian  yang  terjadi. Rehabilitasi  memiliki  arti  pengembalian  kemampuan  yang  awalnya  dimiliki,  tetapi  kemampuan
tersebut hilang karena suatu hal atau musibah. Kemampuan itulah yang harus diubah agar kondisinya sama seperti awal sebelum terjadi musibah pada dirinya.
Hakim  di  Indonesia  masih  mengedepankan  retributive  justice  atau  menekankan  keadilan  pada pembalasan,  sehingga  lebih  tertuju  kepada  pelaku  dan  mengabaikan  hak  korban  (Rahmat  Muhajir Nugroho, 2013) Demikian halnya pada putusan perkara yang melibatkan anak sebagai korban dalam putusan  No.  123/Pid/Sus/2020/PN  Olm.  Berdasarkan  putusan  No.123/Pid/Sus/PN  Olm  tidak  ada bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada korban seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Sanksi pidana penjara 7 tahun yang dijatuhkan pada terdakwa, bukan merupakan bentuk perlindungan hukum, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum semata. Sanksi tersebut tidak memberi rasa adil pada  anak  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  pencabulan,  hanya  memberi  efek  jera  terhadap  pelaku saja.
Apabila  diperhatikan  amanah  UU  No  11  Tahun  2012  terkait  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, mengungkapkan bahwa sebuah putusan hakim pada perkara pidana anak harus mencantumkan bentuk dari  perlindungan  hukum  yang  diperoleh  korban.  Tetapi  kenyataanya  hakim  dalam  memutuskan perkara  seorang  anak  menjadi  korban  tindak  pidana  tidak  mencantumkan  bentuk  dari  perlindungan hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa amar putusan hakim yang tidak mencantumkan kewajiban restitusi oleh pelaku kepada korban.
Sejauh  ini  penulis  hanya  menemukan  sebuah  putusan  hakim  yang  menyebutkan  beberapa perlindungan hukum kepada anak sebagai korban berupa restitusi, yakni pada putusan perkara pidana Nomor.  297/Pid.B.2023/PN  JKT.SEL  putusan  tersebut  diputus  pada  tanggal  7  september  2023. Berdasarkan amar putusan tersebut, hakim membebani pelaku Mario Dandy Satriyo untuk membayar restitusi sebesar Rp. 25.140.161.900,- ( dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah ) kepada korban Crystalino David Ozora.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penegakan  hukum  pada  pelaku  pencabulan  anak  tidak  akan  jera  jika  mendapatkan  hukuman yang  tergolongan  rendah  apabila  dibandingkan  dengan  dampak  buruk  yang  diterima  oleh  korban. Fakta  tersebut mengakibatkan para pelaku semakin bebas melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan tindakan cabul dan sanksi pidana yang diterima belum menimbulkan efek jera, yang dapat mengakibatkan tindakan asusila pada anak terus meningkat.
Perlindungan terhadap korban pencabulan anak berdasarkan putusan No. 123/Pid/Sus/PN Olm tidak mencantumkan perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana yang  dicantumkan  dalam  UU  No  11  Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana.  Sanksi  pidana yang  diberikan  pada  terdakwa  bukan  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum,  melainkan  sebagai bentuk penegakan hukum semata.

## 2. Saran
Upaya  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  ditingkatkan,  untuk  dapat  meminimalisir tambahnya korban yang lain, untuk mengurangi kekerasan pencabulan pada anak. Penegakan hukum terhadap  pelaku  pencabulan  anak  diharapkan  tidak  hanya  memberi  efek  jera,  tetapi  juga  ikut memberikan edukasi seks untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya  Prasamdhitha.  (n.d.).  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kekerasan  (P2TPAKK)  Rekso  Dyah  Utami Yogyakarta. Skripsi , 20.
Arifman  Febriyanto  Saputra  Zamili.  (2022).  analisis  hukum  terhadap  pemidanaan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencabulan. JurnalPanah Hukum , 1 , 22. Bambang Sunggono. (2007). Metodologi Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. cnnIndonesia.com. (2023, January 28). kemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak . Https://Www.Cnnindonesia.Com/.
Kevin Reza Sukatendel. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban. Tesis , 5. merdeka.com. (n.d.).
Mengenal Apa itu Pedofil Beseta Ciri-Cirinya .
Https://Www.Merdeka.Com/Sumut/Mengenal-Apa-Itu-Pedofil-Beserta-Ciri-Cirinya-Kln.Html. Moh. Nazir. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Oemar Seno Adji. (1984). Hukum Hakim Pidana . Erlangga. Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Group. Rahmat  Muhajir  Nugroho,  S.  M.  (2013,  December  7). Saatnya  Terapkan  Restorative  Justice . Https://Uad.Ac.Id/Id/Saatnya-Terapkan-Restorative-Justice/.
Reza Pahlevi. (2021, December 15). Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir . Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/12/15/.
Satjipto Rahardjo. (1987). Masalah Penegakan Hukum . Sinar Baru. Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti.
Syaiful  Ahmad Dinar. (2021a).  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap  Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sol Justicia , 4 , 80.
Syaiful  Ahmad Dinar. (2021b).  Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap  Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sol Justicia , 4 , 79.
Undang-Undang Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
Pasal  10  ayat  (2)  Kesepakatan  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  penyidik  atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. Pengembalian Kerugian dalam hal ada korban;
b. Rehabilitasi medis dan psikososial:
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di  lembaga pendidikan atau LPKS paling  lama  3 bulan; atau
d. Pelayanan Masyarakat paling lama 3 bulan
Dapat dilihat pada perkara No. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Mre, Putusan Nomor  17/Pid.Sus/2021/PN Prp, Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/Pn Arm