DOI 10.23960/jak.v24i1.236
Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 - 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak
Volume 24 Nomor 1, Januari 2019

## PENGARUH BUDGET PLANNING MODEL TERHADAP KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Didik Prayitno 1, Einde Evana 2 ,Usep Syaipudin 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract

## Update Naskah:
Dikumpulkan:17 November 2018 Diterima: 12 Desember 2018 Terbit/Dicetak: 29 Januari 2019
Keywords: budgetary participation, budget communication, budget details and management performance
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  budget participation,  budget  communication  and  budget  details  on  the performance of local government budgeting. The object of this research is employees who work in the Government of East Lampung Regency and taken  3  people consisting  of  SKPD  Leaders,  Treasurers,  and  Planning (Kasubbag/Kasi).  A  total sample  of  162 came  from  54  SKPD  and  the analysis  tool  used  was  multiple linear  regression. The  results  showed that budgetary participation, budget communication and budget detail had positive effect on the performance of the budget preparation of the East Lampung Regency Government.
The  more  SKPD  leaders  carry  out  detailed  budget  oversight functions,  they  will  be  able  to  reduce  the  occurrence  of  budget irregularities, so that the performance of budget preparation is better. Suggestions  proposed  in  this  study  are:  The  Government  of  East Lampung  Regency  has  to  improve  capabilities  and  encourage  more active participation by providing education programs and training on a regular  budget  preparation  to  the  employees.  SKPD  Leaders  involve more  employees  who  are  involved  in  budgeting  activities  during  the implementation  of  the  East  Lampung  Regency  Development  Plan Deliberation (Musrenbang) from the subdistrict level to the district level deliberation.  East  Lampung  Regency  Government  has  to  use  the budgeting  system  with  the  E-Budgetting  System  to  avoid  budget irregularities.  Future  studies  are  suggested  including  other  variables outside the budget planning model variables as moderating variables to measure the performance of budgeting.

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel, tidak bisa lepas dari kinerja dan anggaran  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  dari  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  dapat  menyusun  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  SKPD.  Anggaran merupakan  suatu  rencana  jangka  pendek  yang  disusun  berdasarkan  rencana  kegiatan  jangka panjang  yang  telah  diterapkan  oleh  penyusunan  kegiatan.  Anggaran  pada  sektor  publik  terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana dari masyarakat. Di dalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar  fungsi  pemerintah  dalam  melaksanakan  berbagai  urusan  pemerintahan  yang  menjadi tanggung  jawabnya  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  memengaruhinya.  Sebagai  salah  satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  penetapan anggaran.
Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menjelaskan  tentang  pedoman  dalam  pembentukan  rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen di dalamnya berisi tentang standar analisis  belanja,  tolok  ukur  kinerja  dan  standar  biaya  sebagai  instrumen  pokok  dalam  anggaran kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun2010 tentang Pedoman Evaluasi  Daerah Otonom  Hasil Pemekaran Setelah  Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Kabupaten  Lampung  Timur  sebagai  daerah  otonom  pada  tahun  2016  memiliki  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2,1 triliun dengan rincian pendapat asli daerah sebesar Rp 92,8 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 1,3 triliun dan pendapatan daerah yang sah sebesar  Rp.  562,9  milyar  dengan  defisit  sebesar  Rp  49  milyar.  Tahun  2017  APBD  Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 1.5 triliun dengan defisit Rp. 40 milyar.  Berdasarkan data tersebut terlihat penurunan jumlah APBD yang cukup signifikan meskipun defisit menurun. Hal ini terjadi diduga karena kinerja penyusunan anggaran yang belum baik.
Kelemahan lain kinerja penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah  ketidaktepatan  jadwal  penyusunan  dan  penetapan  APBD  serta  anggaran  yang  disusun banyak tidak mengakomodir terhadap visi dan misi kepala daerah, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat biayai oleh APBD akhirnya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sangat lambat. Faktor lain yang diperhatikan dalam model perencanaan anggaran adalah detail anggaran. Menurut Van  der  Stede  (2001)  dalam  Kung,  Huang  dan  Cheng  (2013)  detail  anggaran  adalah  penilaian terperinci  atas  item-tem  anggaran.  Anggaran  yang  detail  memiliki  manfaat  mempermudah  top manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran setiap saat. Detail anggaran juga membantu top manajemen melakukan penyesuaian terhadap penyimpangan anggaran Kung et al. (2013).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kung  et  al.  (2013)  hanya  melihat  pengaruh  langsung  dari Budget  Planning  Model  yang  hanya  berpengaruh  sebesar  14,9%  terhadap  kinerja  tanpa  melihat pengaruh langsung dari elemen Budget Planning Model yang terdiri dari detail anggaran, partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran. Oleh karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  pengaruh elemen  dari  Budget  Planning  Model  (model  perencanaan  anggaran)  yang  terdiri  dari  partisipasi anggaran,  komunikasi  anggaran  dan  detail  anggaran,  terhadap  kinerja  penyusunan  anggaran Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur.  Kinerja  Penyusunan  Anggaran  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial para pegawai yang bertugas sebagai penyusun anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, komunikasi anggaran, dan detail anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur dalam  mengambil  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  anggaran  yang  dapat meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN

## Hipotesis Expectancy Theory
Dalam expectancy  theory ,  motivasi  individu  ditentukan  oleh expectancies dan valences expectancies  adalah  keyakinan  tentang  kemungkinan  bahwa  perilaku  tertentu  (seperti  misalnya bekerja lebih keras) akan menimbulkan hasil tertentu (seperti misalnya kenaikan gaji) Huang dan Chen (2010). Valences berarti nilai yang diberikan individu atas outcome (hasil) atau rewards yang akan dia terima tingkat menengah perusahaan-perusahaan manufaktur.
Sebagai  penyelenggara  pemerintahan,  aparat  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  pelayanan  serta  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  yang  optimal  karena penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  merupakan  salah  satu  bentuk  akuntabilitas/tanggung jawab aparat pemerintah terhadap publik.

## Goal Theory
Teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua cognitions yaitu values dan intentions (atau tujuan). Yang dimaksud dengan values adalah apa yang dihargai seseorang sebagai upaya  mendapatkan  kemakmuran/welfare  (Robin  1980)  dalam  Huang  dan  Chen  (2010).  Orang telah  menentukan  goal  atas  perilakunya  di  masa  depan  dan  goal  tersebut  akan  mempengaruhi perilaku  yang sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai  oleh  individu.  Jika  seorang  individu  komit  dengan  sasaran  tertentu  maka,  hal  ini  akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

## Partisipasi Anggaran
Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen  yang berfungsi  sebagai  alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih
efektif  dan  efisien  (Flamholtz,  1983;  Anthony  dan  Govindarajan,  2007;  Chenhall,  2007)  dalam Kung et al. (2013). Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari  sejumlah  target  yang  akan  dicapai  oleh  para  manajer  departemen  suatu  perusahaan  dalam melaksanakan  serangkaian  kegiatan  tertentu  pada  masa  yang  akan  datang.  Anggaran  digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi ke dalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikan hal itu kepada manajer-manajer tingkat bawah  sebagai  rencana  kerja  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek.  Sasaran  anggaran  dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran.
Partisipasi penyusunan anggaran merupakan sebuah pendekatan manajerial yang umumnya dapat  meningkatkan  kinerja  manajerial.  Partisipasi  penyusunan  anggaran  serta  pengaruhnya terhadap kinerja manajerial telah menarik minat beberapa peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  dalam  Kung  et  al.  (2013)  menghasilkan  Budget  Planning Models  (model  perencanaan  anggaran)  dengan  memperhatikan  tiga  aspek  yaitu:  partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran. Penelitian ini menghasilkan pengaruh model perencanaan anggaran hanya sebesar 14,9% terhadap kinerja organisasi.
Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu  anggaran  dipakai  sebagai  suatu  sistem  pengendalian  untuk  mengukur  kinerja  manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsional dari sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap  pegawai  penyusun  anggaran  sebagai  individual  karena  dengan  adanya  partisipasi  dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan Kung et al. (2013).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yahya  et  al.  (2008)  menghasilkan  pengaruh  variabel partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja  ‐manajerial  sebesar  55,6%.  Hasil  ini  diperkuat  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Leach  Lopez  et  al.  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh partisipasi anggaran sebesar 17,5% terhadap kinerja penyusunan anggaran. Berdasarkan expectacy theory  apakah  variabel  partisipasi  anggaran  merupakan  bagian  motivasi  yang  diharapkan  untuk meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

## H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran

## Komunikasi Anggaran
Proses komunikasi dalam penyusunan anggaran dalam memberikan kekuatan manajer untuk menentukan atau menetapkan isi anggaran mereka, sebaliknya akan menjadi lemah ketika mereka tidak  diberikan  kesempatan  untuk  menentukan  dan  menetapkan  isi  anggaran.  Hal  ini  dapat menimbulkan konsekuensi dysfunctional behavior, sebagai contoh adanya partisipasi semu (pseudo participation), yakni tampak berpartisipasi, tetapi dalam kenyataannya tidak. Artinya para manajer ini  (sebagai  bawahan)  ikut  berpartisipasi,  tetapi  tidak  diberi  wewenang  atau  pendapat  untuk menentukan dan menetapkan isi anggaran Kung et al. (2013). Kung et al. (2013) menyatakan bahwa komunikasi  anggaran  berperan  dalam  pembentukan  Budget  Planning  Models  sebesar  85,6%.
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Huang  dan  Chen  (2010)  menghasilkan  pengaruh komunikasi terhadap kinerja penyusunan anggaran sebesar 49,4%. Berdasarkan expectacy theory juga apakah variabel komunikasi anggaran merupakan bagian dari motivasi yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

## H2 : Komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran

## Detail Anggaran
Pengawasan  anggaran  yang  diperhatikan  dalam  Budget  Planning  Model  adalah  detail anggaran. Menurut Van derStede (2001) dalam Kung, Huang dan Cheng (2013) detail  anggaran adalah  penilaian  terperinci  atas  item-tem  anggaran.  Anggaran  yang  detail  memiliki  manfaat mempermudah  top  manajemen  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  anggaran  setiap  saat.  Detail anggaran  juga  membantu  top  manajemen  melakukan  penyesuaian  terhadap  penyimpangan anggaran  Kung  et  al.  (2013)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kung  et  al.  (2013)  menghasilkan pengaruh  langsung  sebesar  77,9%  terhadap  budget  planning  model.  Kung  et  al.  (2013)  dalam penelitiannya  tidak  melihat  pengaruh  langsung  detail  anggaran  terhadap  kinerja  anggaran. Penelitian ini sebagai pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kung et al. (2013) ingin melihat pengaruh langsung detail anggaran, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut: H3 : Detail anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran.

## C. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Sampel yang digunakan adalah non probability sampling dari  54  SKPD  dipilih  3  orang  setiap  SKPD  untuk  mendapatkan  sampel  sebanyak  162.  Teknik pengambilan  sample  yang  digunakan  adalah  purposive  sample.  Kriteria  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menjabat diambil 3 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD, Bendahara, dan Bagian Perencanaan (Kasubbag/Kasi).

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  penyusunan  anggaran.  Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah  partisipasi  anggaran,  komunikasi  anggaran  dan  detail anggaran. Definisi operasional variable dapat dilihat pada table berikut
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran
No Variabel Sub Variabel Indikator Nomor Kuesioner 1. Budget Planning Model (Kung at al . 2013) Partisipasi Anggaran (X1) 1. Setiap anggota Organisasi/SKPD  terlibat dalam penyusunan anggaran berdasarkan porsi masing-masing 2. Terdapat Alasan yang kuat ketika anggaran direvisi 1-6
No Variabel Sub Variabel Indikator Nomor Kuesioner 3. Setiap anggota Organisasi/SKPD berinisiatif berdiskusi  secara  rutin  dalam  penyusunan 4. Anggaran Anggota Organisasi/SKPD memiliki sejumlah pengaruh  atas  anggaran  keuangan yang disusun 5. Anggota Organisasi/SKPD memiliki kontribusi penting dalam penyusunan anggaran 6. Pimpinan  secara  berkala  berdisikusi  saat pembuatan anggaran 2. Budget Planning Model (Kung at al . 2013) Komunikasi Anggaran (X2) 1. Pimpinan memanggil anggota organisasi/SKPD untuk mendiskusikan penyimpangan anggaran secara face to face 2. Pimpinan sering berdiskusi memecahkan masalah anggaran dengan pegawai lainnya 3. Masalah anggaran secara regular didiskusikan dengan   pimpinan   meskipun tidak   ada penyimpangan 4. Setiap anggota organisasi/SKPD berdiskusi dengan pimpinan bagaimana mencapai target anggaran 5. Anggota organisasi/SKPD memiliki jalur komunikasi tertentu dengan pimpinan jika berkaitan dengan isu anggaran 7-11 3. Budget Planning Model (Kung at al . 2013) Detail Anggaran (X3) 1. Pimpinan hanya memperhatikan capaian anggaran secara keseluruhan dari anggota Organisasi/SKPD 2. Anggota Organisasi/SKPD diminta  untuk melaporkan  secara  detail penyimpangan anggaran dari pagu anggaran 3. Anggota Organisasi/SKPD menyadari  bahwa evaluasi  pemimpin  atas anggaran berguna bagi SKPD anggota Organisasi/SKPD 12-14 4. Kinerja Penyusunan Anggaran (Y) Planning 1. Anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan 2. Value  for  Money merupakan  sarana  untuk mencapai good corporate governance 15-23
(Kung at al . 2013 dan Mardiasmo, 2002) Coordinating Adanya  peran  pemerintah  daerah  untuk memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat
Negotiating Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan public Representing Anggaran dikelola secara adil (equity) dimana ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas Evaluating 1. Anggaran dikelola secara merata (equality), sehingga penggunaan dana public tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu 2. Anggaran dikelola dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu 3. Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang  ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan 4. Anggaran  dikelola  secara  ekonomis  untuk menghindari  pengeluaran  yang  boros  atau tidak produktif 5. Anggaran selalu digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan

## Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  ke  dalam  empat  tahap.  Pertama,  pengujian kualitas  data.  Tahap  kedua,  melakukan  pengujian  asumsi  klasik.  Tahap  ketiga,  analisis  regresi berganda.  Tahap  keempat,  melakukan  pengujian  hipotesis.  Pengujian  kualitas  data  yang  akan dilakukan  meliputi  uji  reliabilitas,  uji  validitas  yang  berfungsi  untuk  mengetahui  handal  atau tidaknya kuesioner serta valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan.
Analisis  regresi  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  partisipasi  dan komunikasi  anggaran  terhadap  kinerja  penyusunan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Timur.  Persamaan  matematis  untuk  melihat  pengaruh  yang  dihipotesiskan  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
KPA= α + β1PA + β2KA + β3DA + e Keterangan:
KPA  = Kinerja Penyusunan Anggaran
α = Konstanta
PA = Partisipasi Anggaran
KA  = Komunikasi Anggaran
DA  = Detail Anggaran β1- β3 = Koefisien regresi

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Demografi Responden
Pegawai  pada  SKPD  di  Kabupaten  Lampung  Timur  yang  terlibat  dalam  penyusunan anggaran  berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  72%  dan  wanita  sebanyak  28%. Berdasarkan kriteria umur mayoritas berumur 45 tahun sebanyak 19% dan umur 52 tahun sebanyak 15%.  Berdasarkan  faktor  umur  dapat  disimpulkan  bahwa  para  pegawai  yang  terlibat  dalam penyusunan  anggaran  memiliki  pengalaman  yang  cukup.  Faktor  demografi  lainnya  diketahui mayoritas  pendidikan  adalah  S1  sebanyak  65%  dan  S2  sebanyak  28%  dan  latar  belakang pendidikan  sekolah  menengah  atas  hanya  sebanyak  7%.  Masa  kerja  terbanyak  adalah  18  tahun sebanyak 17% dengan pangkat/golongan IIIA sebanyak 20% dan IVB sebanyak 18%. Berdasarkan kriteria demografi dapat  disimpulkan bahwa pegawai  SKPD  yang menyusun anggaran memiliki kemampuan yang cakap dikarenakan memiliki pengalaman kerja yang cukup dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis KPA= α + β1PA + β2KA + β3DA + e
Variabel Independen Ekspektasi Hubungan Koefisien Signifikansi C 1,644 0.002 PA + 0,415 0.002 KA + 0,289 0.008 DA + 0,171 0.027 Adjusted R-squared 0.536
Prob(F-statistic)
N

## Sumber: Hasil Regresi

## Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  partisipasi  anggaran  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  kinerja  penyusunan  anggaran.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  faktor partisipasi  anggaran  merupakan  faktor  penting  dalam  kinerja  penyusunan  anggaran.  Item pengukuran  pemimpin  secara  berkala  berdiskusi  saat  pembuatan  anggaran  direspon  secara  baik oleh pegawai penyusun anggaran SKPD. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan mempunyai posisi penting  dalam  proses  penyusunan  anggaran  dan  menjadi  faktor  yang  memiliki  kontribusi  besar terhadap partisipasi anggaran.
Namun demikian masih terdapat item-item pengukuran yang belum optimal diantaranya para penyusun anggaran belum mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya, penyusun anggaran belum mendapatkan alasan yang kuat apabila anggaran direvisi, kurangnya pengaruh dan inisiatif para penyusun anggaran. Hal ini diketahui dari jawaban atas keempat item pertanyaan rata- rata lebih dari 30% yang menyatakan tidak memiliki pendapat (netral) sampai dengan sangat tidak setuju,  terutama  pada  item  pertanyaan  inisiatif  secara  rutin  dalam  penyusunan  anggaran  yang menyatakan tidak memiliki pendapat (netral) sampai dengan sangat tidak setuju sebesar 37 %. Hal ini  harus  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur  untuk  meningkatkan kemampuan  dan  mendorong  partisipasi  lebih  aktif  para  penyusun  anggaran  dalam  berkontribusi pada proses pada proses penyusunan anggaran. Yang perlu dilakukan adalah untuk lebih melibatkan atau  mengikut  sertakan  pegawai  yang  terlibat  dalam  kegiatan  penyusunan  anggaran  pada  saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur dari Musyawarah tingkat kecamatan sampai musyawarah tingkat kabupaten.
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yahya et al. (2008) dan Leach-Lopez et al. (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan variabel dari budget planning model dengan pengaruh terbesar terhadap kinerja penyusunan anggaran. Dominasi yang  relatif  cukup  besar  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kung  et  al (2013), juga menemukan bahwa dalam model budget planning model faktor partisipasi anggaran merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kinerja.
Berdasarkan  temuan  ini  juga  diketahui  bahwa  budget  planning  model  dapat  diterapkan bukan hanya pada organisasi bisnis tetapi juga dapat diterapkan pada pemerintahan.  Hal ini juga menguatkan bahwa penggunaan Teori Kontingensi dalam penelitian ini dapat mengungkap hal-hal secara kualitatif respon  pegawai atas indikator-indikator variabel penelitian. Teori ini membantu menjelaskan faktor deskriptif dengan hasil perhitungan kuantitatif.

## Komunikasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  komunikasi  anggaran  berpengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran. Pengaruh ini jika dibandingkan dengan jawaban respoden secara  kualitatif  untuk  item-item  pertanyaan  variabel  komunikasi  cukup  besar  yaitu  76%  yang menjawab  setuju  sampai  sangat  setuju.  Tetapi  hasil  jawaban  kualitatif  tersebut  tidak  mampu
meningkatkan pengaruh komunikasi anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran. Pengaruh ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh variabel partisipasi anggaran. Hasil tabulasi data jawaban para Pegawai SKPD penyusun anggaran secara umum dapat dikatakan bahwa komunikasi yang  terjadi  antara  para  penyusun  anggaran  dalam  hal  ini  Pimpinan  SKPD,  Bendahara  dan Kasubbag/Kasi  Perencanaan  berjalan  baik.  Hal  ini  diketahui  dari  rata-rata  jawaban  untuk  item variabel  komunikasi  diatas  70%  menyatakan  sangat  setuju  dan  setuju.  Namun  demikian,  masih munculnya jawaban Netral sampai dengan sangat Tidak Setuju untuk pertanyaan pimpinan sering berdiskusi  memecahkan  masalah  anggaran  dengan  pegawai  lainnya  diatas  25  %,  hal menggambarkan bahwa masih diperlukannya inisiatif dari pimpinan untuk sering melakukan rapat koordinasi  antar  internal  atau  eksternal  pegawai  SKPD  dalam  melakukan  kegiatan  penyusunan anggaran.
Komunikasi yang baik antar penyusun anggaran dan pegawai yang lain perlu ditingkatkan dan  dipertahankan  agar  proses  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  penyusunan  anggaran berjalan  dengan  baik.  Inti  dari  komunikasi  anggaran  adalah  diskusi  yang  dilakukan  baik  secara orang  per  orang,  ataupun  secara  tim,  diskusi  yang  dilakukan  secara  regular  untuk  memantau pelaksanaan  anggaran  dan  jalur  komunikasi  yang  lancar  antar  pimpinan  dan  bawahan  menjadi modal yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun APBD-nya. Hasil temuan ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Kung et al. (2013) dan Hung dan Chen (2010).

## Komunikasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  detail  anggaran  adalah  variabel  dengan  pengaruh terkecil yaitu sebesar 17,1% terhadap kinerja penyusunan anggaran. Jika memperhatikan jawaban para Pegawai SKPD penyusun anggaran terdapat item pertanyaan pimpinan hanya memperhatikan capaian anggaran masih relatif tinggi, jawaban ―Setuju‖ sampai ―Sangat Setuju‖ sebesar 71 %. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peran sentral pimpinan ―seolah-olah‖ hanya ingin capaian  yang  sukses  atas  anggaran  SKPD  saja  tanpa  ingin  tahu  dalam  proses  penyusunan  dan pelaksanaan anggaran. Hal ini diperkuat dari jawaban item pertanyaan yang menyatakan penyusun anggaran diminta untuk melaporkan secara detail penyimpangan anggaran diatas 20%.
Dari  jawaban  responden  diketahui  bahwa  tidak  semua  penyusun  anggaran  memiliki kemampuan baik secara teknis maupun administrasi dalam melaporkan penyimpangan penyusunan anggaran. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pendidikan  dan  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  kemampuan  pegawai  khususnya  dalam menyusun laporan secara detail supaya penyimpangan anggaran tidak terjadi dan sangat lebih baik jika  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur  menerapkan  sistem  E-budgeting  dalam  proses penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah.  Pengaruh  detail  anggaran  yang  relatif  kecil  pada penelitian ini ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2010).
Fungsi  manajerial  dalam  kinerja  penyusunan  anggaran  pada  SKPD  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur,  secara  umum  baik  yaitu  pada  fungsi  perencanaan (planning),  koordinasi  (coordinating),  negosiasi  (negotiating),  keterwakilan  (representing)  dan evaluasi (evaluating). Namun demikian, masih didapati belum optimalnya pada fungsi manajerial perencanaan (planning) saat penyusunan anggaran. Keadaan ini diketahui dari jawaban responden
atas item pertanyaan anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan yang menjawab setuju dan sangat setuju tinggi dan anggaran selalu digunakan secara efisien dan mencapai good corporate governance masih terdapat pernyataan netral sampai dengan sangat tidak setuju lebih dari 25%.  Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  bagi  para  pemangku  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Lampung Timur, jika para pemangku kebijakan pada saat penyusunan anggaran berorientasi kepada kesejahteraan  publik  maka,  akan  lebih  mudah  pencapaian  good  corporate  governance  pada Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  Pendidikan  dan Pelatihan  tentang  penyusunan  anggaran  yang  baik  secara  rutin  dan  berkala  kepada  seluruh pemangku kebijakan, pimpinan SKPD dan Pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
Teori Expectancy digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menarik kesimpulan atas  jawaban  deskriptif  masing-masing  variabel  dan  mengidentifikasi  jawaban  pegawai  yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  jika  dikaitkan  dengan  hasil  perhitungan  regresi.  Dari  hasil regresi  menjelaskan  bahwa  expectancy  atau  kebijakan  yang  diharapkan  oleh  para  penyusun anggaran adalah semakin diberikannya ruang untuk partisipasi dan komunikasi yang lebih luas serta baik  pada  saat  proses  penyusunan  anggaran  SKPD.  Untuk  itu  keterlibatan  penyusun  anggaran dalam pelaksanaan Musrenbang atau kegiatan lain yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran harus ditingkatkan. Penggunaan Goal theory dalam penelitian ini relevan, karena teori ini mampu  membantu  menjelaskan  perilaku  para  pegawai  penyusun  anggaran  berdasarkan  jawaban dari  kuesioner.  Berdasarkan  hasil  tabulasi  dan  regresi  dapat  disimpulkan  tujuan  penyusunan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tergantung pada visi dan misi para pemangku kebijakannya, dapat dilihat dari jawaban responden atas item pertanyaan anggaran dikelola berorientasi  kepada pemangku kepentingan  yang menjawab setuju dan sangat setuju  tinggi,  jika  visi  dan  misi  para  pemangku  kebijakan  terutama  Kepala  Daerah  baik  maka kinerja penyusunan anggaran SKPD di lingkungan Kabupaten Lampung Timur akan baik juga.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  partisipasi  anggaran,  komunikasi anggaran  dan  detail  anggaran  terhadap  kinerja  penyusunan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Timur.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai  berikut: pertama ,  partisipasi  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  penyusunan anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur.  Semakin  baik  partisipasi  dalam  penyusunan anggaran, maka akan meningkatkan kinerja manajerial dalam melakukan penyusunan anggaran di lingkungan Kabupaten Lampung Timur. Kedua , komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja  penyusunan  anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur.  Pimpinan  SKPD  dan pemangku  kebijakan  dapat  meningkatkan  kinerja  penyusunan  anggaran  dengan  meningkatkan komunikasi  yang  baik  dan  intens  kepada  pegawai  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran. Ketiga ,  detail  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  penyusunan  anggaran  Pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur.  Semakin  pimpinan  SKPD  melakukan  fungsi  pengawasan  anggaran secara  detail,  maka  akan  dapat  mengurangi  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  anggaran, sehingga  kinerja  penyusunan  anggaran  semakin  baik.  Penelitian  selanjutnya  disarankan memasukkan  variabel  lain  di  luar  variabel-  variabel budget  planning  model sebagai  variabel moderasi untuk mengukur kinerja penyusunan anggaran.

## REFERENSI
Hansen,  Don  R.,  dan  Maryanne,  M,  (2013)  Akuntansi  Manajerial.  Edisi  Kedelapan,  Buku  1,
Salemba Empat, Jakarta.
Herujito,  Yayat,  M.  (2006)  Dasar  Dasar  Manajemen,  PT.  Grasindo,  Jakarta  Sutrisno,  H.  (2001)
Statistik jilid II, Andi Offset, Yogyakarta
Huang, C., Chen, M., (2010) "Playing devious games, budget emphasis in performance evaluation, and  attitudes  towards  the  budgetary  process",  Management  Decision,  Vol.  48  Issue:  6, pp.940-951
Ghozali,  I.,Yusfaningrum,  K.  (2005)  ‖Analisis  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  terhadap  Kinerja Manajerial  melalui  Komitmen  Tujuan  Anggaran  dan  Job  Relevant  Information  (JRI) sebagai Variabel Intervening‖ (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia), SNA VIII, Solo.
Ghozali, I. (2005) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.BPUNDIP, Semarang Ghozali, I. (2006) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Edisi Kedua,BPUNDIP,
Semarang
Ghozali, I. (2008), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang
Joshi,P.,  Jawahar,A.,  Bremser,W.  (2003)  "Corporate  budget  planning,  control  and  performance evaluation in Bahrain", Managerial Auditing Journal, Vol. 18 Issue: 9, pp.737-750
Sutrisno,  H.  (2001)  Metodologi  Research  Jilid  II,  Andi  Offset,  Yogyakarta  Hasibuan,  P.  (2006)
Organisasi Dan Motivasi, Bumi Aksara, Jakarta
Walgito,  W.  (2003)  Pengantar  Psikologi  Umum,  Andi  Ofset,  Yogyakarta  Elmassri  Harris,  M.
(2011)  "Rethinking    budgetary    slack  as  budget  risk  management",  Journal  of  Applied Accounting Research, Vol. 12 Issue: 3, pp.278-293

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Hasil Perhitungan Variabel Partisipasi Anggaran
No Pertanyaan Alternatif Jawaban SS S N TS STS 1 Saya terlibat dalam penyusunan anggaran berdasarkan porsi saya 36 (22%) 85 (52%) 24 (15%) 11 (7%) 6 (4%) 2 Terdapat  alasan   yang  kuat   ketika anggaran direvisi 12 (7%) 95 (59%) 24 (15%) 20 (12%) 11 (7%) 3 Saya berinisiatif berdiskusi secara rutin dalam penyusunan anggaran 18 (12%) 83 (51%) 28 (17%) 22 (13%) 11 (7%) 4 Saya memiliki sejumlah pengaruh atas anggaran keuangan yang disusun 17 (11%) 94 (58%) 17 (11%) 23 (13%) 11 (7%) 5 Saya memiliki kontribusi penting dalam penyusunan anggaran 50 (31%) 70 (43%) 23 (14%) 12 (8%) 7 (4%) 6 Pemimpin secara berkala berdiskusi saat pembuat anggaran 45 (28%) 84 (52%) 13 (8%) 14 (9%) 6 (4%)

## Lampiran 2 Hasil Perhitungan Variabel Komunikasi Anggaran
No Pertanyaan Alternatif Jawaban SS S N TS STS 1 Pimpinan memanggil saya untuk mendiskusikan penyimpangan anggaran secara face to face 38 (24%) 93 (57%) 14 (9%) 13 (8%) 4 (2%) 2 Pimpinan sering berdiskusi memecahkan masalah anggaran dengan pegawai lainnya 32 (20%) 87 (54%) 17 (10%) 18 (11%) 8 (5%) 3 Masalah anggaran secara regular didiskusikan dengan pimpinan meskipun tidak ada penyimpangan 37 (22%) 102 (63%) 8 (5%) 14 (9%) 1 (1%) 4 Saya berdiskusi dengan pimpinan bagaimana mencapai target anggaran 26 (16%) 95 (59%) 15 (10%) 22 (13%) 4 (2%) 5 Saya memiliki jalur komunikasi tertentu dengan pimpinan jika berkaitan dengan isu anggaran 22 (13%) 102 (63%) 19 (12%) 15 (10%) 4 (2%)

## Lampiran 3 Hasil Perhitungan Variabel Detil Anggaran
No Pertanyaan Alternatif Jawaban SS S N TS STS 1 Pimpinan saya hanya memperhatikan capaian anggaran secara keseluruhan 24 (15%) 91 (56%) 10 (6%) 28 (17%) 9 (6%) 2 Saya diminta untuk melaporkan secara detail penyimpangan anggaran dari pagu anggaran 47 (29%) 80 (50%) 12 (7%) 18 (11%) 5 (3%) 3 Saya menyadari bahwa evaluasi pemimpin atas anggaran berguna bagi SKPD saya 45 (28%) 100 (62%) 8 (5%) 6 (4%) 2 (1%)

## Lampiran 4 Hasil Perhitungan Variabel Kinerja Penyusunan Anggaran
No Pertanyaan Alternatif Jawaban SS S N TS STS 1 Anggaran dikelola berorientasi  kepada pemangku kepentingan. 31 (19%) 96 (59%) 11 (7%) 16 (10%) 2 (1%) 2 Value for Money merupakan sarana untuk mencapai good corporate governance 21 (13%) 87 (53%) 18 (11%) 27 (17%) 9 (6%) 3 Adanya  peran  pemerintah  daerah  untuk memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat 21 (12%) 101 (62%) 11 (7%) 27 (17%) 2 (1%) 4 Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik 28 (17%) 103 (63%) 11 (7%) 16 (10%) 4 (3%)
No Pertanyaan Alternatif Jawaban SS S N TS STS 5 Anggaran  dikelola  secara  adil (equity) dimana ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan   pelayanan publik yang berkualitas 26 (16%) 106 (65%) 15 (9%) 11 (7%) 4 (3%) 6 Anggaran dikelola secara merata (equality), sehingga  penggunaan  dana  public  tidak hanya   terkonsentrasi   pada kelompok tertentu 17 (10%) 100 (62%) 14 (9%) 22 (13%) 9 (6%) 7 Anggaran dikelola dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu 29 (18%) 91 (56%) 18 (11%) 21 (12%) 3 (2%) 8 Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program  yang  ditargetkan  dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan 33 (21%) 95 (59%) 15 (9%) 18 (10%) 1 (1%) 9 Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif 22 (13%) 92 (56%) 18 (11%) 21 (13%) 3 (2%) 10 Anggaran selalu  digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan 17 (11%) 99 (60%) 17 (11%) 18 (11%) 11 (7%)