## PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PEDAGANG PASAR DENGAN PERUSAHAAN DAERAH UNIT KANTOR PASAR CINDE
Burhayan a a Universitas Tamansiswa Palembang, Email: burhayan@unitaspalembang.ac.id
Naskah diterima: 21 Oktober 2023; revisi: 7 November 2023; disetujui: 8 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.63

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pelaksanaan  dan  penyelesaian  sengketa perjanjian  sewa  menyewa  kios  antara  pedagang  dan  perusahaan  daerah  kota Palembang.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normative  empris  yang bersifat  deskriftif  (menggambarkan)  diambil  dari  data  sekunder  (wawancara)  serta mengelola  data  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pelaksanaan Perjanjian  Sewa-Menyewa  Kios  Antara  Pedagang  Pasar  dengan  Perusahaan Daerah  Unit  Kantor  Pasar  Cinde  perbuatan  merealisasikan  atau  memenuhi kewajiban  dan  memperoleh  hak  yang  telah  disepakati  oleh  pihak-pihak  sehingga tercapai  tujuan  mereka  masing-masing  pihak  melaksanakan  perjanjian  dengan sempurna  dan  itikat  baik  sesuai  dengan  persetujuan  yang  telah  dicapai  seperti undang-undang  mengatur  hak  dan  kewajiban  masyarakat  pada  umumnya.  Adapun Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Perusahaan daerah  pasar  cinde  kota  Palembang  yaitu  penyelesaiannya  dilakukan  dengan melakukan  musyawarah  mufakat,  agar  tercapainya  jalan  damai  dan  dibuatnya  akta perdamaian  kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi,  apabila  cara  ini  tidak  mendapatkan jalan  keluamya,  maka  barulah  permasalahan  ini  diselesaikan  melalui  jalur  hukum litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
Kata Kunci: Sewa Menyewa kios, dan Penyelesaian Sengketa

## LATAR BELAKANG
Pasar  cinde  yang  terletak  di  Palembang  ialah  wilayah  bagi  warga  Palembang untuk  bertransaksi  ekonomi  misalnya  jual-beli,  tukar  menukar  ataupun  lainnya. Suatu  wilayah  yang  terdapat  transaksi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar manusia, maka negara ikut terlibat dalam penyediaan layanan umum yang memadai melalui  sistem  sewa  menyewa.  Sewa  menyewa  merupakan  bagian  dari  perjanjian antara pihak satu dengan lainnya yang merupakan bagian dari suatu barang, waktu yang  disepakati,  serta  dengan  pembayaran  yang  telah  disanggupi. 1 Menurut  Pasal 1548  perdata  adalah  suatu  perjanjian  dengan  pihak  yang  satu  menyanggupi  akan menyerahkan benda untuk dipakai  dengan jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian dalam  waktu  yang  ditentukan 2 .  Hukum  dilaksanakan  oleh  aparatur  Negara  yang mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  konstitusi  dan  peraturan  undang-undang 3 . Segala  tingkah  laku  saat  ini  telah  diatur  oleh  aturan  hukum  yang  berlaku.  Melalui pengaturan  ini,  hukum  terlibat  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Hal  ini menimbulkan  persoalan  mengenai  evektivitas  penerapan  hukum  yang  perlu dipertimbangkan  dengan  serius.  Tujuannya  adalah  agar  hukum  dapat  menjadi institusi yang berfungsi dengan tepat dalam kehidupan warga.
Kemajuan  Kota  Palembang  dan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  cepat juga  memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan pengelolaan  area Pasar Tradisional  Cinde  Kecamatan  Ilir  Timur  Satu  Palembang.  Pertumbuhan  pesat  ini meningkatkan  konsumsi  Masyarakat  terhadap  barang  dagangan  yang  dibutuhkan dalam  rumah  tangga,  mendorong  peningkatan  aktivitas  ekonomi  di  Pasar  tersebut. Kota  Palembang  melalui  Pemerintah  Kota  yang  diwakili  oleh  Perusahaan  Daerah Unit Kantor Pasar Cinde dilakukan perjanjian kerjasama. Kerjasama ini berlangsung dalam  bentuk  perjanjian  sewa  menyewa  untuk  memastikan  bahwa  pasar  tetap berjalan  lancer  dan  memberikan  manfaat  maksimal  kepada  Masyarakat  sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Perjanjian  sewa-menyewa  diharapkan  dapat  membantu  kedua  belah  pihak, yaitu penyewa yang memperoleh manfaat dari barang atau benda yang disewa serta memperoleh  pendapatan  dari  harga  sewa  yang  telah  dibayarkan  oleh  penyewa.
1 Subekti, 2014. Aneka Perjanjian , Surabaya: Citra Aditya Bakti, hlm 39.
2 Lukman  Santoso,  2012. Hukum  Perjanjian  Kontrak  Panduan  Memahami  Hukum  Perikatan  & Penerapan Penjanjian Kontrak , Yogyakarta: Cakrawala, Cet I, hlm. 31.
3 Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi,  2009. Hukum  Acara  Perdata  dan  Dokumen  Litigasi  Perkara Perdata , Surabaya: Kencana, hlm 1.
Dilihat  dari  segi  bisnis,  usaha  sewa  menyewa  kios  saat  ini  sangat  diminati  oleh masyarakat  yang  ingin  mengembangkan  usaha  penjualan  serta  memajukan usahanya.
Sewa  melibatkan  perjanjian  antara  dua  belah  pihak,  yang  dapat  berbentuk tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Penyelewengan  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian tertulis dapat lebih mudah diminimalisir  dengan adanya alat bukti berupa dokumen. Perjanjian  tidak  tertulis  atau  lisan,  jika  ada  suatu  pelanggaraan  maka  akan  sulit untuk di buktikan karena tidak adanya alat bukti valid. 4
Pelanggaran  kontrak  oleh  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  sewa menyewa  dapat  disebut  wanprestasi.  Terdapat  4  (empat)  bentuk  dari  wanprestasi yaitu sebagai berikut: (1) Tidak melaksankan yang sudah disepakati, disepakati akan dilaksanakan,  (2)  Menjalankan  apa,  namun  tidak  sesuai  yang  di  sepakati,  (3) Melakukan  yang  telah  disepakati  namun  tidak  sesuai,  (4)  Melakukan  sesuatu  yang menurut  perjanjian  tidak  boleh  dijalankan 5 .    Jika  terjadi  wanprestasi  maka  kasus sewa  menyewa  kios  pasar  cinde  dapat  diselesaikan  secara  perdata.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  1243  KUH  Perdata  mengatur  kewajiban  pengantian  biaya,  kerugian dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perjanjian.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah mengkaji Pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa antara pedagang kios dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  ini  digunakan  yaitu:  Penelitian  hukum  normaif merupakan  peneitian  kepustakaan  yaitu  Penelitin  terhadap  data  sekunder. 6 Dengan  didukung  data  empiris  peneitian lapangan.  Dengan  melakukan  kajian  studi pustaka  berupa  bahan-bahan  hukum  terkait  judul  dalam  penelitian  dan  wawancara langsung dengan pedagang pasar cinde dengan pemilik kios dan perusahan daerah uni  kantor pasar  cinde.  Sumber  data  yang  dipakai  terbagi  menjadi  dua  yaitu bahan hukum primer yang berasal dari norma ataupun kaidah dasar, Peraturan Dasar, dan Peraturan  Perundang-Undangan. 7 Selain  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  sekunder,  misalnya:  konsep  Perundang-undang,  hasil  riset,  hasil  karya  dari elemen-elemen  hukum.  Bahan  hukum  tersier  yakni  gabungan  dari  bahan  hukum primer  serta  sekunder,  misalnya  kamus,  ensiklopedia,  dan indeks  kumulatif. Teknik
4 Gunawan Widjaja, 2006. Seri Aspek Dalam Hukum Bisnis , Jakarta: Prenada Media, hlm. 45.
5 Subekti, 2001. Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, hlm. 45.
6 Suratman &Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfa Beta, hlm. 66
7 Soerjono Soekanto, 2015. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52
pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  kepustakaan  dan  kajian  lapangan. Analisis data dilakukan dengan mengelola data dari kajian kepustakaan, serta kajian lapangan, maka dihasilkan kajian ini memakai analisa kualitatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Kios  Antara  Pedagang  Pasar  dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde.
Pelaksanaan  perjanjian  adalah  tindakan  merealisasikan  atau  memenuhi kewajiban  serta  memperoleh  hak  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Setiap  pihak  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  perjanjian  dengan  sempuna  dan  itkad  baik,  sesuai  dengan persetujuan  yang  dicapai.  Dengan  demikian,  terbentuklah  kesepakatan  sewa menyewa  antara  pedagang  pasar  dengan  perusahaan  daerah  unit  kantor  pasar cinde. Hal tersebut tertulis dalam surat perjanjian sewa menyewa pasar.
Dalam  isi  surat  perjanjian  tersebut,  pihak  pedagang  pasar  diwajibkan menggunakan kios sebagai tempat berjualan dan tidak diperbolehkan menggunakannya  untuk  keperluan  lain,  seperti  tempat  tinggal.  Perjanjian  ini berdasarkan  prinsip  konsensual  sehingga  dianggap  sah  dan  mengikat  sejak tercapainya  kesepakatan  mengenai  unsur  pokok,  yakni  barang/benda/tempat  dan harga.  Setelah  pihak  pedagang  pasar  sepakat  untuk  menyewa  pasar,  maka  harus membayar  retribusi  dan  Perusahaan  daerah  unit  akan  memberikan  izin penggunakaan  lapak  tersebut.  Dalam  perjanjian  tersebut,  pedagang  harus memenuhi syarat saat melakukan perjanjian sewa menyewa kios pada Pasar Cinde yakni:
a.  Mengisi data terkait identitas diri
b.  Menyertakan fotokopi KTP, NPWP dan PBB
Perjanjian  memiliki  kepentingan  yang  besar  karena  melalui  perjanjian,  para pihak  dapat  dengan  mudah  membuat  perjanjian.  Buku  III  KUHPerdata  (BW) mengatur asas kebebasan yang termuat didalam pasal 1338, ayat (1) yang berbunyi semua  perjanjian  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya,  namun  bukan  berarti  membuat  perjanjian  dengan  bebas  terkait kebebasan  berkontrak  asas  ini  bahwa  hakim  maupun  pihak  ketiga  harus menghormati  kepentingan  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Akan tetapi agar sah suatu perjanjian maka harus
memenuhi  persyaratan.  Terdapat  4  (empat)  syarat  penting  yang  dibutuhkan  yang termaktub di pasal 1320 KUHPerdata.
a.  Setuju kedua pihak mengikatkan dirinya
b.  Cakap dalam membuat perjanjian
c.  Suatu hal tertentu
d.  Suatu sebab yang halal
Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, perjanjian sewa menyewa kios  antara  penjual  dan  Perusahaan  Daerah  Unit  Kantor  Pasar  Cinde  Kota Palembang  dapat  dilakukan  dan  dianggap  sah  menurut  hukum.  Perjanjian  ini mengikat para pihak yang telah menyepakati dan wajib dipenuhi.
Sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  sewa  menyewa,  penjual  yang  tidak membayar sewa kios  di Pasar Cinde akan menerima sanksi berupa diberikan surat peringatan  kepada  penjual  untuk  segera  membayar  sewa  kiosnya.  Namun  jika pembayaran  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  tenggat  waktu  yang  disepakati,  maka pihak  yang  menyewakan  yakni  Perusahaan  Daerah  Pasar  Cinde  Kota  Palembang berhak  mengakhiri  kontrak  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian.  Selain  harus membayar  sewa  kios,  pedagang  juga  diharuskan  mematuhi  peraturan  yang  telah diatur  dalam  surat  perjanjian  sewa  menyewa.  Jika  pedagang  melanggar  aturan- aturan  tersebut,  maka  perusahaan  daerah  Pasar  Cinde  Kota  Palembang  berhak membatalkan perjanjian sewa menyewa.
Setelah  melakukan  pembayaran  retribusi,  pedagang  memiliki  hak  sebagai berikut:
a.  Menggunakan/memanfaatkan toko sesuai peruntuknya yaitu berjualan b.  Memperoleh pelayanan kebersihan
c.  Memperoleh pelayanan keamanan di lingkungan pasar
d.  Dan memperoleh fasilitas untuk berjualan seperti listrik yang sudah disediakan Selain memiliki hak, pedagang jiga memiliki kewajiban sebagai berikut:
a.  Membayar  uang  sewa,  retribusi  pelayanan  pasar  dan/  retribusi  lainnya  atas pemakaian  toko/kios  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau perjanjian sewa-menyewa.
b.  Melakukan  pemeliharaan  ringan  atas  bangunan  toko/kios  antara  pengecatan, perawatan  pintu,  instalasi  listrik  dan  penggantian  lampu  penerangan  sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari kerusakan.
c.  Melakukan  pemeliharaan  kebersihan  dan  keindahan  toko/kios  agar  sekitar berjualan nyaman untuk berjualan.
Hak  Perusahaan  Daerah  Pasar  Cinde  Kota  Palembang  yaitu  memberikan pelayanan  dan  fasilitas  kepada  pedagang  pasar  cinde  seperti  hak  yaitu  menerima uang  retribusi  yang  digunakan  untuk  mengelola  pasar.  Perusahaan  Daerah  Pasar Cinde  Kota  Palembang  juga  memiliki  kewajiban  yaitu  mengelola,  membina  dan menjaga  ketertiban  pasar  dan  memberikan  fasilitas  seperti  keamanan,  kebersihan, dan kemudahan dalam pedagang untuk berjualan.

## Penyelesaian  Sengketa  Sewa-Menyewa  Kios  antara  Pedagang  dengan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang
Penyelesaian  sengketa  sewa  menyewa  kios  antara  pedagang  dengan pengelola Perusahaan daerah pasar Cinde Kota Palembang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi merupakan proses penyelesian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau sering disebut dengan alternative penyelesian sengketa. Sedangkan litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melaui proses di pengadilan.
Berdasarkan  hasil  penelitian kasus  sengketa  yang  pernah  terjadi  di  Pasar Cinde  yaitu  penempatan  pedagang  yang  sebelumnya  di  Pasar  Cinde  lalu dipindahkan ke  tempat penampungan yang masih ditempati sampai saat ini. Dalam pembagian  kios  atau  penempatan  pedagang  yang  berjualan,  beberaoa  pedagang ada  yang  merasa  keberatan  dengan  lokasi  yang  diberikan  oleh  pengelola  pasar, karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  para  pedagang  yang  lain.  Dalam  kasus tersebut,  pedagang  melaporkan  keluhannya  kepada  pihak  pengelola  Pasar  Cinde. Keluhan tersebut berkaitan dengan penempatan kios yang baru. Menurut pedagang, pembagian  atau  posisi  kios  di  tempat  penampungan  tidak  sesuai  dengan  barang yang diperdagangkannya. Pedagang meminta untuk dipindahkan ke lokasi lain.
Melalui  musyawarah  dan  diskusi  yang  dilakukan  antara  pedagang  dan pengelola  Pasar  Cinde,  ditemukan  solusi  mengenai  tempat  yang  sesuai  bagi pedagang  tersebut  berjualan.  Dari  proses  musyawarah  tersebut,  tercapailah kesepakatan  antara  pedagang  dan  pengelola  pasar  cinde  mengenai  perubahan posisi lokasi berjualan di Pasar Cinde. Mediasi tidak hanya memerlukan itikad tinggi dari  kedua  belah  pihak,  tetapi  juga  memerlukan  kebijaksanaan  dan  kekuatan  guna mencapai  solusi  yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Mediasi  juga  relative
terjangkau  dan  tidak  memakan  banyak  waktu.  Apabila  terdapat  kesepakatan dinatara  kedua  belah  pihak,  maka  kesepakatan  tersebut  akan  dicatat  dalam  akte perdamaian yang memiliki kekuatan eksektorial. Terkadang dalam perjanjian sewa- menyewa yang dilakukan antara pihak pedagang dan pengelola Pasar Cinde, terjadi perselisihan  yang  menyebabkan  sengketa  sewa-menyewa  sehingga  berdampak terhadap berakhirnya sewa-menyewa.
Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  sewa  adalah  pemakaian  sesuatu dengan  membayarkan  uang  sewa 8 ,  sedangkan  menyewa  bermakna  menggunakan dengan  membayar  uang  sewa 9 .  Sewa-menyewa  merupakan  kesepakatan  kedua pihak  yang  menyewakan  serta  pihak  penyewa 10 .  Ciri-ciri  dari  perjanjian  sewa menyewa yakni:
a.  Dua  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri  Pihak  yang  pertama  ialah  pihak  yang menyewakan yaitu pihak yang memiliki barang;
b.  Ada  unsur  pokok  yakni barang,  harga,  serta selisih  waktu  sewa  Barang  adalah harta  kekayaan  yang  terdiri  benda  material,  baik  bergerak  ataupun  tidak bergerak.
c.  Ada kenikmatan yang diserahkan, kenikmatan dalam hal ini ialah penyewa dapat memakai barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa yaitu:
a. Pihak yang menyewakan
b. Pihak penyewa pihak penyewa ialah orang ataupun badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.
Tujuan  dari  perjanjian  sewa  menyewa  ialah  untuk  memberikan  hak penggunaan kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang memiliki hak atas benda tersebut. Jadi benda yang disewakan  oleh  pihak  yang  menyewakan  dapat  berupa  hak  milik,  hak guna  usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak sewa dan hak guna bangunan. Pasal 1550 BW  menentukan  tiga  macam  kewajiban  pihak  yang  menyewakan.  Ketiga  macam kewajiban  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibebankan  pada  para  pihak yang menyewakan, yaitu:
a. Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewa kepada para pihak
8 Badan  Pusat  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa .  “Sewa.”  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewa
9 Badan  Pusat  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa .  “Menyewa.”  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyewa
10 Yahya Harahap. 1982. Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni, hlm. 220
b. Kewajiban pihak yang menyewakan untuk memelihara barang yang disewakan selama waktu yang diperjanjikan. Sehingga barang yang disewa tadi tetap dapat dipergunakan dan dinikmati sesuai dengan hajat yang dimaksut pihak penyewa. c.  Pihak  yang  menyewakan  wajib  memeberi  ketentraman  kepada  si  penyewa menikmati barang yang disewam selama perjanjian sewa berlangsung.
Menegani  soal  resiko  pasal  1553  KUHPerdata,  telah  menjelaskan  mengenai kemungkinan  musnah  nya  barang  yang  disewakan,  jadi  apabila  barang  yang disewakan  musnah  dalam  jangka  waktu  masa  perjanjian  sewa  berlangsung,  bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:
a. Jika  selama  waktu  sewa  barang  yang  disewakan  sama  sekali  musnah  karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gagal demi hukum
b. Jika hanya barang sebagian musnah, sipenyewa dalam pemilih menurut keadaan, aksi meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan persetujuan sewa dan ia berhak atas suatu ganti rugi.
Berakhirnya  perjanjian  sewa  menyewa  pada  dasarnya  sesuai  dengan berakhirnya  perjanjian  pada  umumnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1381 KUHPerdata suatu perjanjian berakhir dikarenakan:
a. Sebab pembayaran;
b. Sebab pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c.  Sebab pembaharuan utang;
d. Sebab perjumpaan utang atau kompensasi;
e. Sebab percampuran utang;
f.  Sebab pembebasan utang;
g. Sebab hancurnya barang yang terhutang;
h. Berlakunya suatu syarat batal.
Perselisihan  merupakan  sengketa  perdata  biasa,  dan  menyelesaikannya dianggap  mudah  serta  sederhana.  Hal  ini  dikarenakan  dapat  merujuk  pada perjanjian  sewa  menyewanya.  Namun,  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan  oleh Perusahaan  Daerah  Unit  Kantor  Pasar  Cinde  Kota  Palembang,  penyelesaian sengketa  tidak  selalu  sederhana  karena  melibatkan  aturan-aturan  yang  telah disepakati  dan  diatur  oleh  hukum  yang  berlaku.  Hukum  perdata  merangkum serangkaian  peraturan  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  subyek hukum  baik  individu  maupun  badan  hukum.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi
kewajibannya atau melanggar hak orang lain, pihak yang merasa haknya terlanggar dapat meminta bantuan dari negara.
Negara tidak mencampuri kepentingan individu jika pihak-pihak yang berselisih merasa  haknya  dilanggar  dan  tidak  mengajukan  gugatan  sesuai  hukum  perdata. Para  pihak  terlebih  dahulu  mencoba  menyelesaikan  sengketa  melalui  musyawarah guna  tercapainya  mencapai  perdamaian.  Akan  tetapi,  jika  pendekatan  ini  tidak berhasil,  maka  persoalan  tersebut  dapat  diajukan  kepada  negara  yang  bersedia melindungi  hak  individu  yang  dirugikan.  Dalam  hal  ini,  Pengadilan  Negeri  memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  adil,  berdasarkan  prosedur hukum perdata, dan mengacu pada  peraturan atau ketentuan yang relevan dengan permasalahan  tersebut.  Permasalahan  yang  sering  memicu  terjadinya  suatu perselisihan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi perjanjian  yang lalai  sehingga  terlambat  dari  jadwal  waktu  yang  ditentukan  atau  tidak  dilaksanakan dengan  cara  yang  sepatutnya  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah ditetapkan.
Musyawarah  merupakan  suatu  bentuk  upaya  bersama  dengan  sikap  rendah hati  untuk  menemukan  solusi  (menemukan  jalan  keluar)  guna  mencapai  keputusan bersama  dalam  penyelesaian  atau  pemecahan  masalah  yang  melibatkan  urusan keduniawian.  Hal  itu  sebagaimana  terlihat  nyata  dalam  budaya  musyawarah  untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia. Ketika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa,  individu  atau  Masyarakat  cenderung memilih  menyelesaikannya  secara  kekeluargaan  tanpa  melibatkan  pengadilan. Semangat  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  yang  ada  telah  mengakar  dalam jiwa  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  memberi  potensi  besar  bagi  pengembangan  dan penggunaan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  oleh  para  pratiksi  hukum  di Indonesia.
Dalam  hal  ini,  penyelesaian  sengketa  antara  pedagang  dan  Perusahaan Daerah  pasar  cinde  kota  Palembang  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah mufakat.  Hal  ini  dikarenakan  pendekatan  ini  merupakan  metode  yang  umum digunakan oleh masyarakat untuk mencapai perdamaian.  Namun,  jika musyawarah mufakat  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  akan  ditempuh  jalur  hukum  melalui Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Kota  Palembang  akan  diambil  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa.
Dengan  demikian,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  lebih  tepat  dalam menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  antara  pedagang  dan  Perusahaan Daerah  Pasar  Cinde  Kota  Palembang  adalah  melalui  mediasi  dan  negosiasi. Menurut  Perma  No.  1  Tahun  2016  mediasi  cara  penyelsian  perkara  melalui perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  yang  dibantu  oleh mediator.  Proses  negosiasi  merupakan  metode  penyelesaian  sengketa  yang  paling umum,  ekonomis  dan  cepat.  Negosiasi  sudah  menjadi  bagian  dari  aktivitas kehidupan  sehari-hari,  misalnya  dalam  tawar  menawar  harga,  gaji,  dan  lainnya. Secara  umum,  negosiasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  penyelesaian sengketa  para  pihak  tanpa  melalui  proses  pengadilan.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif.
Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan 11 .  Menurut  Oliver  negosiasi  adalah  sebuah  transaksi  dimana  kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir 12 . Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua  belah  pihak  sehingga  terjadi  proses  yang  saling  memberi  dan  menerima sesuatu  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  bersama.  Akan  tetapi  dalam  sengketa sewa-menyewa kios antara pedagang dengan perusahaan daerah pasar cinde kota Palembang  belum  pernah  terjadi  sengketa  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  yakni pengadilan negeri.  Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat  atau  melalui  negosiasi  selalu  berhasil  dan  mencapai  perdamaian  antara pedagang dengan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  antara  pedagang  dan  perusahaan daerah  Pasar  Cinde  didasarkan  pada  kebebasan  berkontrak,  yang  mengikat  kedua belah pihak melalui klausul tertulis dalam surat perjanjian sewa-menyewa.  Dengan mempunyai  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Penyelesaian  sengketa  sewa  menyewa kios  antara  pedagang  dan  Perusahaan  Daerah  Pasar  Cinde  Kota  Palembang dilakukan  melalui  mediasi  dengan  musyawarah  mufakat.  Jika  para  pihak  tidak mencapai  kesepakatan  melalui  mediasi,  penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
11 Jackman. A. How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi. Jakarta: Erlangga. 2005. Hlm 8
12 Purwanto Djoko. 2006. Komunikasi Bisnis. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Hlm. 251

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa . “Menyewa.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyewa
Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa . “Sewa.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewa Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata , Surabaya: Kencana.
Gunawan Widjaja, 2006. Seri Aspek Dalam Hukum Bisnis , Jakarta: Prenada Media.
Jackman. A. How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi. Jakarta: Erlangga.
2005.
Lukman Santoso, 2012. Hukum Perjanjian Kontrak Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Penjanjian Kontrak , Yogyakarta: Cakrawala, Cet I.
Purwanto Djoko. 2006. Komunikasi Bisnis. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Soerjono Soekanto, 2015. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. Suratman &Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfa Beta, hlm. 66
Subekti, 2001. Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa.
Subekti, 2014. Aneka Perjanjian , Surabaya: Citra Aditya Bakti.
Suharsimi Arikunto, 2012. Praktek Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan , Jakarta:
Rineka Cipta.
Yahya Harahap. 1982. Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni.