## HAMBATAN HUKUM DALAM DIPLOMASI MARITIM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELAUTAN
Dita Birahayu
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dita.birahayu@hangtuah.ac.id
(10 pt, Times
Abstract: Forms of Indonesia as an archipelagic state struggle began Juanda Declaration  of  1957 to  the United Nations on the Law of  the Sea in 1982. As a form of struggle Negara Indonesia in defending its maritime territory, there are legal barriers in an effort to enforce the maritime  vision  requiring  maritime  diplomacy  as  one  solution.
Through maritime diplomacy, national interests can be accommodated.  The  complexity  of  the  problems  that  arise  in  the maritime  region  of  Indonesia,  the  government  of  Indonesia  should strengthen  sectors  including  sectors  related  to  maritime  law.  The purpose  of  this  study  are  expected  to  know  at  the  same  time  prevent any obstacles that arise in the implementation of maritime diplomacy. This study uses normative. (Empty single spaced) Keywords: Legal obstacles, Maritime Diplomacy, Dispute Settlement, Marine (Empty two spaces)
New Roman, center)
Abstrak: Bentuk  perjuangan  Indonesia  sebagai archipelagic  state telah dimulai sejak  Deklarasi Djuanda 1957 hingga United Nation on the  Law  of  the  Sea 1982  .  Sebagai  bentuk  perjuangan  Negara Indonesia  dalam  mempertahankan  wilayah  maritimnya,  terdapat hambatan-hambatan  hukum  dalam  upaya  menegakkan  visi  maritim tersebut  sehingga  diperlukan  diplomasi  maritim  sebagai  salah  satu penyelesaiannya.  Melalui  diplomasi  maritim,  kepentingan  nasional dapat  mengakomodir.  Kompleksitas  permasalahan  yang  timbul  di wilayah  maritim  Indonesia,  membuat  Pemerintah  Indonesia  harus memperkuat  sektor-sektor  yang  berkaitan  dengan  kemaritiman termasuk  sektor  hukum.  Tujuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengetahui  sekaligus  mencegah  adanya  hambatan-hambatan  yang timbul  dalam  pelaksanaan  diplomasi  maritim.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  hambatan  hukum  yang  telah  diinventarisir  dapat mencegah  terjadinya  upaya  kekerasan  yang  mengarah  kepada  upaya perang. (Kosong satu spasi) Kata kunci: Hambatan Hukum, Diplomasi Maritim, Penyelesaian
Sengketa, Kelautan
(Kosong dua spas
PENDAHULUAN (11 pt, Times N Langkah awal untuk mengembalikan kejayaan bangsa maritim  dimulai  dengan  Deklarasi Djuanda  pada  tahun  1957,  dimana dinyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia  adalah  termasuk  laut sekitar,  laut  di  antara  dan  laut  di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi
satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
(selanjutnya  disebut  dengan  NKRI). Deklarasi tersebut menegaskan: a. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara  kepulauan  yang mempunyai corak tersendiri;
b. Bahwa  sejak  dahulu  kala, kepulauan  nusantara  ini sudah merupakan satu kesatuan.  Setelah  melalui perjuangan panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya diterima dan ditetapkan  dalam United Nation  Convention  on  the
Law  of  the  Sea  1982 (selanjutnya
disebut
dengan  UNCLOS  1982). Melalui  UNCLOS  1982,
Indonesia berhasil menambah  luas  yurisdiksi wilayah laut menjadi sekitar 5,8 juta km², termasuk  Zona  Ekonomi Ekslusif Indonesia (selanjutnya disebut dengan  ZEEI).  Luas  laut yang  mencapai  70  %  dari luas  wilayah  nasional  ini meliputi garis pantai sepanjang 108.000 km dan jumlah pulau 17.504
buah. 1
Indonesia  harus  memperkuat identitas  sebagai  negara  maritim. Membangun komunikasi dalam diplomasi  maritim  sangat  diperlukan untuk  menjalin  hubungan  dengan aktor-aktor  yang  terlibat  dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara. Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan
1 Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dalam https://kkp.go.id/djprl/artikel/10236-kkp- terus-kembangkan-pengelolaan-pulau-pulau- kecil-dan-terluar-sebagai-kedaulatan-bangsa, dikunjungi tanggal 2 Maret 2019, pukul. 11.25 WIB
negosiasi  politik  yang  penting  untuk membela dan memperjuangkan kepentingan  nasional  di  bidang maritim. Diplomasi merupakan alternatif  sekaligus  prioritas  utama yang  dapat  dipilih  negara  dalam menyeleseikan  sengketa  kelautan dengan  mendasarkan  pada general principles sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UNCLOS 1982. Potensi  laut  Indonesia  yang sangat besar  harus  benar-benar dimanfaatkan untuk kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.Dalam  rangka  menjaga kedaulatan negara sebagai
pertahanan  dan  keamanan  negara,
Pemerintah  terus  berupaya  menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas
maritim  sepuluh  negara  tetangga. Poros  maritim  dunia  salah  satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi  maritim.  Untuk  itu  perlu diformulasikan  diplomasi  maritim yang modern dan inovatif. 2
2 Puslit Politik, Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif, dalam lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-
Melalui  diplomasi  maritim, Indonesia  mengajak  negara  lain untuk  bekerja  sama  di  bidang kelautan dan mengatasi
permasalahan  di  laut,  seperti illegal fishing , pelanggaran kedaulatan, sengketa  teritorial,  pembajakan  dan masalah  polusi  laut.  Diplomasi maritim  yang  merupakan  salah  satu pilar  dalam  mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia berkontribusi untuk menciptakan perdamaian  dan  stabilitas  regional dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan  di  laut. Banyak  hambatan-hambatan  yang muncul  dalam  diplomasi  maritim yang  dapat  diinventarisir  Pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa kelautan. Merujuk pada kasus di atas, inventarisir  hambatan  hukum  dalam diplomasi maritim sebagai penyelesaian sengketa kelautan diperlukan sebagai perwujudan
pembangunan visi dan poros maritim dunia. Fokus penelitian ini membahas mengenai hambatan
hukum  dalam  diplomasi  maritim
diplomasi-maritim-yang-modern-dan- inovatif/17447, dikunjungi pada tanggal 13 Nopember 2018, pukul 13.05 WIB
sebagai alternatif penyeleseian
sengketa kelautan.
(Kosong dua spasi)
METODE PENELITIAN (11 pt,
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Jenis  penulisan yuridis  normatif mempunyai  maksud
dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan  dan  peraturan
yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanganan sengketa kelautan
melalui  diplomasi  maritim  indonesia dalam rangka stabilitas dan
pertahanan  negara.  Pendekatan  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual  approach).
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian  terdiri  dari  bahan  hukum primer  meliputi UNCLOS  1982 dan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  tahun  2014  tentang Kelautan (selanjutnya disebut dengan UU  No.  32  tahun  2014  tentang Kelautan),  bahan  hukum  sekunder
didapat dari literatur, majalah, maupun  informasi  baik  dari  media cetak maupun media elektronik serta hasil  wawancara  yang  mendukung penelitian  ini  dan  bahan  hukum tersier  yang  didapat  dari  kamus, ensiklopedia  serta  doktrin  yang berkaitan dengan penelitian ini.
HASIL  DAN  PEMBAHASAN (11 pt,
Indonesia  merupakan  negara kepulauan ( archipelagic state ) terbesar  di  dunia  yang  memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia
bertujuan menjadikan Indonesia
sebagai  negara  maritim  yang  besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian  identitas  Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan  dan  keamanan  maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Dalam  rangka  menuju  negara Poros Maritim Dunia meliputi pembangunan  proses  maritim  dari aspek  infrastruktur,  politik,  sosial- budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi.  Penegakkan  kedaulatan
wilayah  laut  NKRI,  revitalisasi
sektor-sektor ekonomi kelautan,
penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi
kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity , serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan  program-program  utama dalam  upaya  mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Perwujudan poros maritim dunia telah dicanangkan oleh
Presiden  Jokowi  dalam  Nawacita yang  salah  pilarya  bersumber  pada diplomasi maritim. Diplomasi maritim juga ditujukan untuk mengintensifkan  kerjasama  maritim antar  negara  baik  bilateral  maupun multilateral. Dalam hal ini, pemerintah mengintensifkandiplomasi untuk mencari dukungan dari mitra regional  dan  internasional  dalam upaya membangun infrastruktur
maritim Indonesia. Dengan demikian melalui diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga
kedaulatan  negara  dengan  beberapa
langkah diantaranya: a. mempercepat negosiasi
untuk menyelesaikan
masalah perbatasan dengan negara tetangga;
b. meningkatkan keamanan
pulau-pulau  terluar  dan mengamankan sumber daya kelautandalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif
(selanjutnya  disebut  ZEE). Karena  itu,  pemerintah akan  bekerja  sama  dengan negara-negara  mitra  untuk mengelola  dan  mencari solusi  sengketa  teritorial dan  maritim  di  kawasan. Indonesia  bekerja  sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumberkonflik maritim sepertiillegal fishing, pelanggaran kedaulatan,
sengketa  teritorial,  dan kerusakan lingkungan laut
1. Sengketa  Kelautan  dalam
Pandangan Hukum

## Internasional
Dilihat  dari  terminologi,  kata sengketa  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  sengketa  adalah
segala  sesuatu  yang  menyebabkan perbedaan  pendapat,  pertikaian  atau
perbantahan. 3 Kata
sengketa, perselisihan,  pertentangan  di  dalam
Bahasa Inggris sama dengan “ conflict ”  atau  “ dispute ”. 4 Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan
diantara  kedua  belah  pihak  atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.  Kosa  kata  “ conflict ” dalam  Bahasa  Indonesia  diserap menjadi  konflik,  sedangkan  kosa kata “ dispute ” diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik  atau sengketa adalah  sesuatu  yang  menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau  lebih  yang  berselisih  perkara dalam  pengadilan. 5 Sebuah  konflik berkembang  menjadi  sengketa  bila pihak  yang  merasa  dirugikan  telah menyatakan  rasa  tidak  puas  atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643 4 John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris , Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138 5 Sudarsono, Kamus Hukum , Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433
dianggap  sebagai  penyebab  kerugian atau pihak lain.
Sengketa  kelautan  merupakan sengketa internasional. Sengketa internasional  adalah  suatu  situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban  yang  terdapat dalam perjanjian. 6 Menurut
pandangan hukum internasional,
pada umumnya membedakan sengketa  internasional  atas  sengketa yang  bersifat  politik  dan  sengketa yang  bersifat  hukum.  Sengketa politik  ialah  sengketa  dimana  suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan  non  yuridik,  misalnya atas  dasar  politik  atau  kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara
politik.  Sedangkan  sengketa  hukum ialah  sengketa  dimana  suatu  negara mendasarkan sengketa
atau tuntutannya  atas ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam suatu perjanjian atau  yang  telah  diakui  oleh  hukum internasional.
6 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, hal 2
Tiap-tiap sengketa internasional  sekaligus  mempunyai aspek  politik  maupun  yuridik,  hanya saja  penonjolan  aspeknya  berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain.  Pembedaan  jenis  sengketa  ini dianggap  perlu  untuk  mendapatkan cara  penyelesaian  yang  lebih  sesuai. Jadi  untuk  sengketa  yang  bersifat politik maka penyelesaiannya melalui  prosedur  politik,  sedangkan untuk  sengketa  yang  bersifat  hukum
penyelesaiannya juga melalui prosedur  hukum.  Perbedaan  kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang
diambil. 7 Sengketa kelautan yang dialami Indonesia dengan negara lain dapat dikategorikan sebagai sengketa
hukum yang juga bermuatan sengketa  politik  karena  menyangkut kepentingan nasional, sehingga dalam implementasinya,
penyelesaian  yang  digunakan  bisa
dipilih menggunakan modifikasi penyeleseian hukum yang 7 Boer Mauna, Hukum
Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Alumni, Bandung, 2011, hal 195
dikombinasikan dengan penyeleseian politik.
2. Pelanggaran  dan  Kejahatan Internasional  yang  terjadi  di Laut
Pelanggaran dan kejahatan dalam  ilmu  hukum  merupakan  dua hal yang berbeda. Hal ini menunjukkan  bahwa  akibat  yang ditimbulkan  dari  pelanggaran  dan kejahatan  juga  berbeda.  Pelanggaran ialah  perbuatan  yang  hanya  dilarang oleh  undang-undang  namun  tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh  secara  langsung  kepada orang lain , seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan  undang-undang  tetapi  juga bertentangan  dengan  nilai  moral, nilai  agama  dan  rasa  keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh,  berzina,  memperkosa dan sebagainya. Meskipun ada perbedaan menurut hukum,
pelanggaran  dan  kejahatan  juga  ada persamaannya. Persamaan antara kejahatan  dan  pelanggaran  yaitu
merupakan  perbuatan  yang  termasuk dalam  hukum  pidana,  merugikan orang  lain,  dan  bertentangan  dengan kepentingan umum.
Dalam pandangan hukum
internasional, pelanggaran dan kejahatan  yang  terjadi  di  dunia  ini bersumber  dari  banyaknya  negara dengan  kultur  dan  masyarakat  yang berbeda-beda.  Menurut  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (selanjutnya  disebut dengan  PBB)  setidaknya  saat  ini terdapat  195 negara dengan berbagai bahasa,  budaya  dan  adat.  Dengan total manusia yang begitu banyak tak
jarang justru menimbulkan perselisihan karena
adanya
perbedaan  karakter.  PBB  akhirnya mengeluarkan  sebuah  aturan  untuk melindungi  setiap  manusia  yang  ada di  seluruh  dunia  di  berbagai  negara tanpa  terkecuali.  Aturan  tersebut mengacu  pada  Hak  Asasi  Manusia (selanjutnya  disebut  dengan  HAM). Walaupun  PBB  telah  mengeluarkan pernyataan  terkait  HAM  dan  telah menyusun  serangkaian  aturan  untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada
ditemukan sejumlah pelanggaran
HAM. Menurut PBB, terdapat
beberapa  jenis  pelanggaran  HAM berdasarkan  kategori  tertentu.  Jenis pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM  ringan  dan  pelanggaran  HAM berat.
Jenis pelanggaran HAM ringan adalah  bentuk  pelanggaran  HAM yang  tidak  mengancam  keselamatan jiwa  namun  harus  tetap  dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu.
Jenis  pelanggaran  HAM  berat disebut juga dengan kejahatan internasional 8 karena  akibat  yang
8 Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, dimana  hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional dan untuk beberapa alasan yang valid hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam juridiksi ekslusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa.
Menurut Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan yang yang termasuk dalam lingkup kejahatan Internasional ada 4 yaitu :
a) Kejahatan Genosida ( genocide )
b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ( crimes against humanity ) c) Kejahatan Perang  (w ar Crimes )
d) Kejahatan Agresi ( crimes of aggression )
ditimbulkan
mengancam keselamatan jiwa, diantaranya: 9 1.   Kejahatan Genosida ( Genocide ) Jenis  pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis  pelanggaran  HAM berat  yang  berada  dalam yuridiksi International Criminal Court (selanjutnya disebut dengan ICC). Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar- besaran yang secara sistematis  terhadap  satu suku bangsa atau sekelompok  suku  bangsa dengan maksud dan tujuan untuk 9 Loudia Mahardika, 2019, Jenis Pelanggaran HAM dan Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui, dalam https://www.liputan6.com/citizen6/read/391
9666/jenis-pelanggaran-ham-dan-macam- macam-ham-yang-perlu-diketahui, dikunjungi tanggal  18 April 2019, pukul 20.07 WIB
memusnahkan hingga
punah bangsa tersebut.
Termasuk dalam kejahatan berat,  kejahatan  genosida  pernah terjadi  di  beberapa  negara  sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa  dan  mendapatkan  kecaman  dari PBB.  Beberapa  contoh  kejahatan genosida antara lain:
(a) Pembantaian di Rwanda yang membantai  suku  Tutsi  yang terjadi  pada  tahun  1994  oleh suku Hutu.
(b) Pembantaian  suku  bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian  Srebenica  ini adalah  kasus  pertama  di
Eropa yang dinyatakan sebagai  genosida  oleh  suatu keputusan hukum.
(c) Pembantaian  kaum  berkulit hitam  di  Darfur  oleh  milisi Janjaweed  yang  terjadi  di Sudan pada tahun 2004 silam.
Tak  hanya  membantai  suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup  hal  lain  seperti  memaksa tindakan yang bertujuan untuk
mencegah  kelahiran  di  dalam  suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan  anak-anak  dari  suku satu ke suku lainnya.
2.   Kejahatan Kemanusiaan Jenis  pelanggaran  HAM  yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan  manusia  ini  merujuk  pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan  pembunuhan  massal  yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan  kepada  suatu  kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi:
(a) Pembunuhan
(b) Pemusnahan
(c) Perbudakan
(d) Pemindahan paksa penduduk
(e) Perampasan berat atas kebebasan fisik
(f) Penyiksaan
(g) Pemerkosaan, perbudakan
seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan
sterilisasi
(h) Penganiayaan
(i) Penghilangan paksa
(j) Perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan
penderitaan berat,  mental  dan fisik (k) Kejahatan apartheid
Bila dikaitkan dengan pelanggaran  dan  kejahatan  yang terjadi  di  laut  bersumber  pada luasnya  wilayah  laut  Indonesia  yang menjadi  akses  bagi  penjahat  untuk melancarkan perbuatan jahatnya melalui  jalur  laut.  Indonesia  sebagai negara  yang  memiliki  wilayah  laut yang sangat luas, tentu saja memiliki banyak permasalahan yang mengakibatkan pelanggaran
sehubungan  dengan  wilayah  lautnya tersebut, antara lain: 10
1) Banyaknya  kepentingan  asing yang ingin bermain, sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu di persimpangan jalan antar benua dan antar samudera.
2) Struktur geografisnya yang sulit,  karena  memiliki  pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas mengelilingi ribuan pulau besar
10 Dyah Arum Muninggar, 2015, Masalah Penegakan Hukum di Laut Indonesia,  dalam http://kanalhukum.id/kanalis/masalah- penegakan-hukum-di-wilayah-laut- indonesia/13, dikunjunngi tanggal 10 April 2019, pukul. 15.30 WIB
maupun kecil dengan
komposisi yang tidak seimbang (di  Indonesia  bagian  barat terdapat  banyak  pulau  besar dengan  laut  yang  dangkal, sedangkan  di  bagian  timur justru  banyak  pulau  kecil dengan  lautnya  yang  sangat luas dan dalam).
3) Kelemahan di bidang penegakan hukum ( law enforcement )  di  laut,  misalnya
dalam  hal:  mempertahankan kesatuan dan persatuan;
mencegah  dan  memberantas
berbagai  tindak  kejahatan  di laut;  masalah  pemeliharaan lingkungan laut (termasuk
masalah  pencemaran  laut  serta perusakan ekosistem) dan pemanfaatan  kekayaan  alam laut secara berkelanjutan; penetapan  batas  wilayah  laut dengan  negara-negara  tetangga serta penjagaan keamanan perbatasan wilayah laut; masalah-masalah  keselamatan pelayaran Sebagai perairan yang
menghubungkan  antara  satu  negara
dengan negara lain, antara satu benua dengan benua lainnya, tentu saja laut rawan akan berbagai tindakan kejahatan internasional, yaitu kejahatan  lintas  batas  negara.  Jenis- jenis  kejahatan  internasional  yang biasa terjadi di laut adalah: 11
(a) Illegal fishing
(b) Illegal logging
(c) Penyelundupan barang
(d) Penyelundupan narkoba
(e) Trafficking /
Penyelundupan  manusia dan boat people (manusia perahu)
(f) Terorisme
(g) Piracy (pembajakan  di laut)
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  laut  merupakan  area  vital yang  seringkali  menjadi  sarang pelanggaran  dan  kejahatan  baik berskala nasional hingga internasional.  Luasnya  wilayah  laut dan keterbatasan jumlah armada serta SDM  agak  menyulitkan  penerapan law  enforcement terkait  dengan sengketa kelautan di wilayah Indonesia.  hal  ini  dibuktikan  dengan
11 Ibid.
semakin meningkatnya jumlah pelanggaran dan kejahatan internasional  yang  terjadi  di  Laut Indonesia. 3. Hambatan  Hukum  dalam
Pelaksanaan Diplomasi Maritim Sebagai Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Diplomasi maritim yang merupakan  salah  satu  pilar  dalam
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim  dunia  berkontribusi  untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan permasalahan- permasalahan  di  laut.  Sampai  saat ini,  wilayah  laut  masih  diwarnai
dengan permasalahan sengketa kelautan.  Karena  itu,  diplomasi maritim Indonesia dapat membangun kepercayaan  antara  negara-negara. Melalui diplomasi maritim,
pemerintah  Indonesia  mengundang semua  mitra  untuk  bekerja  sama  di sektor  maritim.  Diplomasi  maritim juga ditujukan untuk mengintensifkan  kerjasama  maritim antar  negara  baik  bilateral  maupun
multilateral. Dalam hal ini,
pemerintah mengintensifkan diplomasi  untuk  mencari  dukungan dari  mitra  regional  dan  internasional dalam upaya
membangun infrastruktur maritim Indonesia.
Diplomasi  maritim  memainkan peran  penting  dalam  hubungan  antar bangsa, khususnya dalam persinggungan  krusial  tarik-menarik kepentingan  kedaulatan  nasional  dan persoalan yuridiksi hukum internasional  di  lautan.  Dengan  luas laut  5,8  juta  km²  dan  kekayaan  yang berlimpah,  Indonesia  bisa  menjadi aktor  dalam  menata  kerja  sama ekonomi, perdagangan global melalui  laut.  Berdasarkan  letak geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu  memiliki  posisi  tawar  yang kuat dan memainkan politik diplomasi  yang  bebas  aktif  ditengah percaturan  regional  dan  global. Model smart  diplomacy merupakan pendekatan  yang  tepat  yang  perlu dikembangkan dalam kerangka kerjasama  maritim  di  kawasan. Unsur penting saat melakukan diplomasi  maritim  untuk  masalah perbatasan  maritim  adalah  dengan memperhatikan aspek hukum internasional  dan  hukum  nasional
serta  mempertimbangkan national interest sebagai tujuan utamanya. Isu tentang  kelautan  dan  kemaritiman telah  menjadi  tren  pembahasan dalam  berbagai  forum  kerja  sama bilateral,  regional  dan  internasional. Belum  terbentuknya  kesepahaman yang  sama  antar  negara  terhadap implementasi UNCLOS  1982 yang memuat  hak  dan  kewajiban  dalam mengelola  sumber  daya  kelautan, menjadi suatu isu lainnya yang perlu segera diselesaikan.
Dalam rangka perwujudan Pembangunan  Maritim,  Pemerintah masih  menemui  banyak  hambatan yang muncul. Berbagai modus tindak pidana  kejahatan  di  laut  dewasa  ini
sangat kompleks, sehingga membutuhkan pengamanan yang serius,  tidak  setengah  hati  dan terpadu.  Namun  pengamanan  laut kita  masih  memiliki  banyak  kendala dan hambatan, antara lain: 12
1) Aturan  hukum  di  bidang kelautan  dan  aturan  yang
terkait  masih  saling  tumpang tindih, contohnya UU
Pelayaran  dan  UU  Kelautan
yang  mengatur  tentang  peran Bakamla.
2) Koordinasi yang saling tumpang tindih antara beberapa lembaga yang bertugas mengamankan
wilayah  laut  (TNI  Angkatan Laut, Polair, KKP, Bea
Cukai) 3) Kurangnya sarana dan
prasarana  untuk  penegakan hukum  dan  pengamanan  laut, dimana  baik  TNI  Angkatan Laut  maupun  POLRI  dan KKP  hanya  memiliki  armada kapal perang dan kapal patrol yang  jumlahnya  sangat  tidak memadai (dibandingkan dengan  luas  wilayah  laut Indonesia)  serta  kapal-kapal perang  dan  kapal  patroli tersebut  sudah out  of  date (kurang canggih
teknologinya),  dengan  alasan keterbatasan dana yang tersedia.
4) Keterbatasan dana yang tersedia  dalam  pemeliharaan,
operasional dan navigasi pengawasan di laut
dikarenakan luas wilayah laut yang sangat luas.
5) Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang kelautan maupun bidang hukum laut dan maritim.
Dalam klaster diplomasi maritim, peran
lembaga yang berwenang
diantaranya Kemenlu,
KemenKP,  Kemenhub,  LIPI,
TNI,  Bakamla,  Kemenkomar, Kemen PAN-RB. 13 Salah satu peran strategis yang dilakukan  oleh  TNI  AL adalah diplomasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ken Booth bahwa  Angkatan  Laut  di seluruh dunia secara universal memiliki  3  (tiga)  peran  yang dikenal dengan Trinitas Peran
Angkatan Laut antara lain: 14 1)   Peran Militer ( Militery ). Hakikatnya adalah 13 Ibid. 14 Diterjemahkan dari buku
Booth, K. 1977. Navies and
Foreign Policy. London:
Routledge, 1977 penggunaan  kekuatan  secara optimal  untuk  memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan  tersebut  dilaksa- nakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan  kekuatan  untuk perang, menangkal setiap ancaman  militer  melalui  laut, menjaga  stabilitas  kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.
2)   Peran
Polisionil ( Constabulary ). Dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum  di  laut,  melindungi sumber  daya  dan  kekayaan laut  nasional,  memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan
bangsa  dengan  memberikan kontribusi  terhadap  stabilitas dan pembangunan nasional.
3)   Peran
Diplomasi
( Diplomacy ).  Peran  ini  bagi
setiap  Angkatan  Laut  di
seluruh dunia yang dilaksanakan dengan menggunakan  kekuatan  laut sebagai sarana diplomasi dalam  mendukung  kebijakan luar  negeri  pemerintah  dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan  negara  atau beberapa negara dalam keadaan  damai  atau  pada
situasi bermusuhan.
Adapun  peran  TNI  AL  dalam rangka mengimplementasikan pembangunan kemaritiman
tergambar  dalam  kegiatan  patroli perbatasan  yang  dilakukan  secara periodik,  menangkap  kapal  asing yang  sedang  berada  di  wilayah kedaulatan laut Indonesia dan membawa  diplomasi  ke  negara  lain
untuk memperkenalkan
misi
diplomasi maritim Indonesia.
Gambar 1. Patroli perbatasan oleh KRI Pulau Rimau 724 berada di Perairan Ambalat
Gambar 2. KRI Tarakan 905 menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan illegal fishing di Perairan Natuna Gambar 3. Kapal Latih KRI Bima Suci 945 berlayar mengelilingi dunia untuk mengenalkan diplomasi maritim ke negara-
negara
Dalam hal mengatasi hambatan hukum  di  atas,  TNI  Angkatan  Laut melaksanakan  fungsi  militer  dalam
kegiatan  patroli  perbatasan,  fungsi
polisionil dalam
kegiatan penangkapan  kapal  asing  di  wilayah kedaulatan  Indonesia  dan  fungsi diplomasi  yang  membawa  misi kemaritiman Indonesia.
Diplomasi  maritim  bersama klaster  Batas  Maritim  dan    klaster Ruang  Laut  menjadi  salah  satu klaster/aspek penting dalam
pembangunan kemaritiman yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  saat ini.  Klaster  Program  Batas  Maritim Ruang  Laut,  Diplomasi  Maritim terdiri  dari  4  (empat)  kegiatan prioritas,  yaitu:  (1)  Perundingan  dan
Penyelesaian Batas Laut; (2)
Penguatan  Diplomasi  Maritim;  (3) Penyelesaian  Toponimi;  dan  (4) Penataan  Ruang  Laut.  sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi  dan  upaya  yang  dilakukan mencakup: 15
(1)   Percepatan  Penyelesaian
Batas  Maritim  Indonesia
15 Bappenas, 2015, Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman , dalam https://www.bappenas.go.id/files/2815/0460/ 0421/Laporan_Prakarsa_Strategis_Bidang_
Kemaritiman_dan_SDA_Ringkasan.pdf,
dikunjungi tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB
Dengan Negara Tetangga; (2)   Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas  Kontinen  Sesuai dengan Hukum Internasional; (3)   Peningkatan Kepemimpinan  Di  dalam Berbagai Kerjasama Bidang  Kelautan  Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral; (4)   Peningkatan  Peran  Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan  Keamanan  Dunia Melalui Bidang Kelautan; (5)   Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan; (6)   Peningkatan  penempatan WNI di Berbagai Organisasi  Internasional Bidang Kelautan;
(7)   Pembakuan Nama Pulau;
(8)   Penciptaan  Keterpaduan
Lintas  Program  Antar Sektor Di Wilayah Laut; (9)   Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional; Dengan demikian melalui
diplomasi  maritim,  pemerintah  dapat menjaga  kedaulatan  negara  dengan beberapa langkah diantaranya:
a. mempercepat negosiasi
untuk menyelesaikan masalah perbatasan
dengan negara tetangga;
b. meningkatkan  keamanan pulau-pulau terluar, dan
c. mengamankan sumber
daya kelautandalam wilayah  perairan  Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE). Karena itu, pemerintah  akan  bekerja sama dengan negara- negara mitra untuk
mengelola  dan  mencari solusi  sengketa  teritorial
dan  maritim  di  kawasan.
Indonesia  bekerja  sama dengan
negara-negara
mitra untuk menghilangkan sumber konflik  maritim  seperti illegal fishing , pelanggaran  kedaulatan, sengketa  teritorial,  dan kerusakan lingkungan laut.

## KESIMPULAN (11
Berdasarkan  pembahasan  di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan  hukum  dalam  diplomasi maritim  sebagai  upaya  penanganan sengketa kelautan masih ditemui oleh para  penegak  hukum  Indonesia. Mengingat posisi laut Indonesia yang strategis  dan  wilayahnya  yang  luas dibutuhkan  aturan  hukum  yang mengikat, SDM yang bisa menguasai bidang  kelauatn  dan  kemaritiman serta pembaruan armada-armada yang  digunakan  oleh  para  penegak hukum  sehingga law  enforcement di Laut Indonesia berjalan efektif.
(Kosong dua spasi)

## DAFTAR PUSTAKA (11 pt, Times

## Peraturan Perundangan
Peraturan Internasional
United  Nations  Convention  on  the Law of the Sea 1982 Peraturan Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  tahun  2014  tentang Kelautan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  294,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5603 Buku Adolf, Huala. 2002. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika
Booth,  K. 1977. Navies  and Foreign Policy. London: Routledge
Echlos,  John.M.  dan  Hasan  Shadily.
1996. Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia  Inggris . Jakarta:
Gramedia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Mauna, Boer. 2011. Hukum Internasional Pengertian Peranan  dan  Fungsi  dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni
Sudarsono.  2002. Kamus  Hukum .
Cetakan  ke-3.  Jakarta:  Rineka
Cipta
Internet Bappenas, 2015, Penyusunan Kerangka Rencana Aksipembangunan Kemaritiman , dalam https://www.bappenas.go.id/fil es/2815/0460/0421/Laporan_Pr akarsa_Strategis_Bidang_Kem aritiman_dan_SDA_Ringkasan
.pdf,  dikunjungi  tanggal  25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB
Dyah Arum Muninggar, 2015, Masalah  Penegakan  Hukum  di Laut Indonesia, dalam http://kanalhukum.id/kanalis/m asalah-penegakan-hukum-di-
wilayah-laut-indonesia/13 , dikunjungi  tanggal  10  April 2019, pukul. 15.30 WIB Kementerian Kelautan Dan Perikanan  Direktorat  Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dalam
https://kkp.go.id/djprl/artikel/1
0236-kkp-terus-kembangkan- pengelolaan-pulau-pulau-kecil- dan-terluar-sebagai- kedaulatan-bangsa ,  dikunjungi tanggal  2  Maret  2019,  pukul.
11.25 WIB
Loudia  Mahardika,  2019, Jenis Pelanggaran HAM dan Macam-Macam  HAM  yang Perlu Diketahui, dalam https://www.liputan6.com/citiz en6/read/3919666/jenis-
pelanggaran-ham-dan-macam- macam-ham-yang-perlu- diketahui ,  dikunjungi  tanggal
18  April  2019,  pukul  20.07
WIB Puslit  Politik, Indonesia  Menuju
Diplomasi Maritim yang Modern  dan  Inovatif, dalam lipi.go.id/siaranpress/indonesia
-menuju-diplomasi-maritim- yang-modern-dan- inovatif/17447, dikunjungi pada  tanggal  13  Nopember
2018, pukul 13.05 WIB