Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316

## KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN
HAK ANGKET MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## Evi Purnamawati
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

## Abstract
This  study  analyzes  the  power  of  the  questionnaire  rights  of  the  House  of  Representatives  of the  Republic  of  Indonesia.  The  House  of  Representatives  is  a  House  of  Representatives  and holds  the  power  to  form  laws.  The  House  of  Representatives  has  the  functions  of  legislative and legislative oversight. This research  uses research methods using the method of literature (ribarary  research).  Type  of  normative  juridical  research  through  approaching  legislation and  conceptual  approach  of  the  research  results  of  the  House  of  Representatives,  which essentially  has  the  power  to  form  the  current  law,  the  power  began  to  widen  towards supervision  and  budget,  actually  with  the  oversight function  of  the  House  of  Representatives (DPR) towards the executive in practice the meaning of the teaching of separation of powers began  to  shift,  the  teaching  of  separation  of  powers  between  state  institutions  must  not intervene  with  one  another.  In  carrying  out  its  functions  the  DPR  has  the  right  of Interpellation  which  is  the  right  to  request  information  from  the  Government  in  handling Government  policies  that  have  an impact  on  the  life of  society  and the state.  In  addition,  the DPR has the Right to Question, namely the Right to Investigate Government policies that are alleged to be in conflict with laws and regulations and express opinions outside the institution. Members of the DPR have the right to submit draft laws, ask questions, submit proposals and opinions,  defend  themselves,  the  right  of  immunity,  and  the  right  to  protocol.  The recommendation  of  this  research  is  that  the  writer  suggests  that  the  DPR  should  make  the regulation  on  questionnaire  rights  clearer  especially  about  the  process  of  using  the questionnaire  right  so  that  there is  no  multi-interpretation so  that  violations  do  not  occur  in the process of using the inquiry right.
Keywords: House of Representatives; Right of Questionnaire

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  kekuasaan  hak  angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat dan memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi, anggaran,  dan  pengawasan.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  menggunakan metode kepustakaan (ribarary research). Jenis penelitian yuridis normatif melalu mendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  hasil  penelitian  Dewan  Perwakilan  Rakyat yang  secara  hakikatnya  mempunyai  kekuasaan  tidak  hanya  membentuk  undang-undang,  tapi juga  pengawasan  dan  anggaran,    dengan  adanya  fungsi  pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap eksekutif maka secara praktik makna dari ajaran pemisahan kekuasaan mulai  bergeser,  maka  lembaga  negara  tidak  boleh  saling  mengintervensi.  DPR  mempunyai Hak  Angket  yaitu  hak  melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyatakan pendapat diluar institusi. Anggota  DPR  mempunyai  hak  mengajukan  rancangan  undang-undang,  mengajukan
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
pertanyaan,  menyampaikan  usul  dan  pendapat,  membela  diri,  hak  imunitas,  serta  hak protokoler.  Rekomendasi  dari  penelitian  ini  yakni    hendaknya  DPR  membuat  peraturan tentang  hak  angket  lebih  jelas  terutama  tentang  proses  mekanisme  penggunaan  hak  angket agar  tidak  multi  tafsir,  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  dalam  proses penggunaan hak angket.
Kata Kunc i: Dewan Perwakilan Rakyat; Hak Angket

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara konstitusional (constitusional state), yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi. 1 Dalam  4  (empat)  ciri  klasik Negara  hukum  Eropa  Kontinental  yang biasa  disebut  rechstaat,  terdapat  elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok Negara hukum. 2 Oleh karena itu  menurut  Montesquieu  dengan  teori trias  politika  yaitu  legislatif,  eksekutif dan  yudikatif,  sehingga  tidak  ada  lagi yang  dominan  dalam  menajalankan pemerintahan,  seperti  eksekutif  dalam menjalankan  kebijakan  setelah  dipantau oleh  legislatif  atau  di  Indonesia  disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga  fungsi  utama  tersebut  adalah fungsi  legislatif,  fungsi  anggaran  dan fungsi  pengawasan.  Pada  hakikatnya ketiga  fungsi  DPR  tersebut  memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini
1 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hlm. 251.
2 Munir  Fuadi, Teori  Negara  Hukum, Jakarta: Refika Aditama, 2009.
selalu  bersentuhan  dengan  fungsi  yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian  disetujui  bersama  dengan Presiden,  maka  DPR  harus  mengatakan pengawasan terhadap perlaksanaan produk  Undang-undang  oleh  lembaga eksekutif yaitu Presiden.
Dalam  menjalankan  tugas-tugasnya DPR  melakukan  fungsinya  dengan menggunakan kewenangan yang dimiliknya,  di  dalam  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas  DPR,  yaitu  mengawasi jalannya  kinerja  pemerintah  dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya. 3
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mendapatkan 3 (tiga) hak, yakni: 4
3 Hans  Kelsen  (diterjemahkan  oleh  Raisul Muttaqien), Teori  Umum  tentang  Hukum  dan Negara , 2010, hlm. 200.
4 Hak DPR, http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses Tanggal 18 Maret 2019.
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
1. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan
kepada
Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah  yang penting dan strategis serta  berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.  Hak  Angket  yang  merupakan  hak
DPR  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah. 3.  Hak  Menyatakan  Pendapat,  hak  DPR ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atas: adanya suatu kebijakan pemerintah  atau  mengenai  kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di  dunia  internasional;  tindak  lanjut pelaksanaan  hak  interpelasi  dan  hak angket;  atau  dugaan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  maupun  perbuatan tercela,  dan/atau  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil Presiden
Salah  satu  hak  yang  dimiliki  DPR dalam  menjalankan  fungsinya  untuk mengawasi  pemerintahan  yaitu  Hak Angket atau hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan  pemerintah  yang  penting  dan strategis  serta  berdampak  luas  pada kehidupan  bermasyarakat  yang  diduga ketentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh Carl J Friedrich tersebut, pola pengaturan fungsi legislatif  ditentukan  oleh  pola  hubungan antara  eksekutif  dan  legislatif  dimana hubungan  itu  sangat  ditentukan  oleh corak  sistem  pemerintahan, 5 di  dalam literatur  hukum  tata  negara  beberapa jenis  sistem  pemerintahan  yaitu  sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan  semi  presidensial  dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa  jenis  sistem  pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter  yang  berbeda  satu  sama  lain, tetapi  juga  mengangkut  pola  hubungan antara lembaga negara :
1. Hubungan pertanggungjawaban;
2. Hubungan pengawasan control;
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan;
4. Hubungan kerja sama; dan
5. Hubungan kepanesehatan.
Pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga legislatif, dengan merujuk  naskah  UUD  1945  sebelum perubahan  tidak  memuat  fungsi  dan  hak pengawasan legislatif. Pengawasan berarti  suatu  kegiatan  yang  ditujukan
5 Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem  Presidensial  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2010,    hlm. 2.
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
untuk menjamin terlaksananya
penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan  hukum  yang  berlaku. 6 Fungsi pengawasan  tersebut  menurut  Bagir Manan  biasanya  dikaitkan  langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penerapan  anggaran  pendapatan  belanja negara.
Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  mempunyai  hak  salah  satunya adalah hak angket yang erat hubungannya  dengan  Hak  DPR  sebagai anggota dan kelembagaan :
Hak Angket Dewan Perwakilan
Rakyat  adalah  sebuah  hak  untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang  memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam
kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  hak  penting,  strategis  dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat    berbangsa,  bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
Praktik  ketatanegaraan  Indonesia, hak angket jarang dilaksanakan. Dua kali dilaksanakan  pada  masa  pemerintahan orde  lama  dan  dua  kali  dilaksanakan pada  masa  pemerintahan  orde  baru.
6 Ibid
7 Ibid , hlm. 42.
Penggunaan    hak  angket  dalam  sistem presidensial saat ini menunjukan peningkatan  yang  signifikan.  Bahkan terkesan  penggunaan  hak  angket  DPR menjadi kurang relevan yang hakikatnya sebagai  sarana  penunjang  pengawasan dalam ruang lingkup prinsip pengawasan dan  saling  mengimbangi (check  and balance).
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui,  mengkaji  dan  menganalisis kekuasaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dalam  menggunakan  hak  angket menurut  Undang-undang  Dasar  1945 (UUD 1945). Sedangkan metode penelitian  ini  menggunakan  metode kepustakaan (ribarary research).

## II. PEMBAHASAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat    yang secara hakekatnya mempunyai kekuasaan  membentuk  Undang-undang sekarang ini kekuasaannya mulai melebar kearah pengawasan dan anggaran,  sebenarnya  dengan  adanya fungsi  pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  terhadap  eksekutif  maka secara  praktik makna  dari  ajaran pemisahan  kekuasaan  mulai  bergeser, ajaran pemisahan kekuasaan maka antara lembaga  negara  tidak  boleh  saling mengintervensi,  dengan  adanya  fungsi pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
(DPR)  terhadap  eksekutif  maka  itu menandakan  bahwa  telah  terjadi  campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kekuasaan eksekutif munculnya fungsi  pengawasan  terhadap  kekuasaan eksekutif tentu bukannya tanpa alasan. 8
Secara  historis,  keberadaan  hak angket bermula dari hak untuk menginvestigasi  ( right  to  investigate ) dan memeriksa penyalahgunaan kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam
administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut right to impeachment . 9
Dalam  perkembangannya  Hak  Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan  yang  dimiliki  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yang
memutuskan  bahwa  pelaksanaan  suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hal penting,  strategi  yang  berdampak  luas
8 Hananto  Widodo, Penggunaan  hak  angket Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Pasca Amandemen Undang-undang 1945 , Makalah  pada  Simposium  Satu  Dasawarsa Perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  di
Indonesia menuju negara konstitusional Universitas  Pandjajaran  Bandung,  FH  31 Oktober – 01 November 2012, hlm. 2. 9 Abdul  Rivai  Ras, Wisata  Demokrasi  Sulsel: Memahami Makna dan Urgensi “Hak Angket”
https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/wisata-dem okrasi-sulsel-memahami-makna-dan-urgensi-hak -angket-1rLRtELqH8V, diakses Tanggal 3 Agustus 2019
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bertentang dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. DPR adalah Lembaga  Tinggi  Negara  di  Indonesia yang secara formil dan materil mewakili rakyat Indonesia daram sistem
pemerintahan negara Republik Indonesia.
Ditinjau dan aspek Ketatanegaraan,  DPR  memiliki  tugas kewenangan sebagai berikut :
a. DPR memegang kekuasaan membentuk undang - undang;
b. Setiap  rancangan  UUD  dibahas  oleh DPR  dan  presiden  untuk  mendapat persetujuan bersama;
c. DPR  mempunyai  fungsi  legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
d. DPR  mempunyai  hak  interpelasi,  hak angket dan hak menyatakan pendapat;
e. Setiap  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat mempunyai  hak  mengajuhkan pertanyaan,  menyampaikan  usul  dan pendapat, serta hak imunitas;
f. Anggota  DPR  berhak  mengajukan usul rancangan undang-undang;
g. Peraturan Pemerintah, Pengganti undang-undang harus rnendapat Persetujuan  DPR  dalam  persidangan yang selanjutnya;
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
DPR  sebagaimana  telah  disebutkan tentang tugas dan kewenangannya dalam UUD  1945  dalam  rangka  membatasi kekuasaan agar tindak bertindak sewenang  -wenang,  rakyat  kemudian memilih  perwakilannya  untuk  duduk dalam pemerintah. DPR juga mengawasi tindakan-tindakan Presiden jika Presiden melanggar  aturan  negara  yang  telah ditetapkan  UUD  1945  atau  MPR  maka majelis  ini  dapat  diundang  untuk persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggung jawaban Presiden.
Dalam  rangka  menjalankan  peran DPR  tersebut,  DPR  dilengkapi  fungsi utama yaitu :
a. Fungsi  Legislasi  adalah  fungsi membentuk  undang-undang  selain itu,  dalam    tata  tertib  disebutkan badan  legislasi  memiliki  tugas merencanakan dan menyusun program  serta  urutan  prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran dengan menginventarisasi  masukan  dari anggota  fraksi,  komisi,  DPD,  dan masyarakat untuk ditetapkan
menjadi keputusan Badan Legislasi.
b. Fungsi  Anggaran  adalah  fungsi DPR bersama-sama dengan
pemerintah  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  harus  mendapatkan persetujuan  DPRD.  Kedudukan DPR  dalam  penetapan  APBN sangat  kuat  karena  DPR  berhak menolak  RAPBN  yang  diajukan Presiden.
c. Fungsi  Pengawasan  adalah  fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang  yang  dijalankan oleh pemerintahan khususnya pelaksanaan APBN serta pengelolaan  keuangan  negara  dan pengawasan  terhadap  kebijakan pemerintah.
Hubungan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Pada masa era reformasi, perubahan  UUD  1945  oleh  MPR  telah berpengaruh terhadap struktur ketatanegaraan,  susunan  DPR  serta hubungan  DPR  dengan  lembaga  – lembaga  negara  lainnya.  Filosofi  dasar dari  Hak  Angket  DPR  adalah  sebagai instrumen checks  and  balances dalam sistem demokrasi presidensial. 10
Struktur  ketatanegaraan  ini  mengarah kepada  terciptanya  mekanisme check
10 Ahli KPK: Hak Angket Hanya Ditujukan bagi Lembaga Eksekutif, https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1 4070, diakses Tanggal 5 Mei 2019.
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
and  balances antar  lembaga  negara khususnya  antar  tiga  cabang  kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
UUD  1945  hasil  amandemen semakin  menegaskan  bahwa  sistem pemerintahan  Indonesia  adalah  sistem presidensial dengan menetapkan ketentuan  bahwa  Presiden  dan  Wakil Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat, tidak  lagi  dipilih  oleh  MPR.  Sesuai dengan kondisi tersebut Presiden bertanggung  jawab  apabila  terbukti melakukan  pelanggaran  hukum  berupa penghianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  lainnya,  atau perbuatan tercela
Pada  sisi  kekuasaan  legislatif, terjadi  penataan  kelembagaan  yang ditandai  dengan  reposisi  dan  penegasan DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang serta terbentuknya  lembaga  baru  yaitu  DPR. Selain itu terdapat satu penegasan bahwa DPR  adalah  lembaga  yang  dipilih langsung  oleh  rakyat,  tidak  ada  lagi anggota  yang  diangkat  yaitu  utusan golongan dan ABRI.
Dari  ketiga  kekuasaan  tersebut, ternyata  dalam  tatanan  implementasinya masih dijumpai berbagai macam persoalan  dalam  kaitannya  dengan  pola hubungan yang terbangun antar lembaga
negara  tersebut.  Perubahan  konstitusi yang  diikuti  dengan  pembentukkan  dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan adalah untuk terbentuknya  perimbangan  fungsi  dan tugas lembaga-lembaga negara khususnya lembaga eksekutif dan legislatif, juga dimaksudkan untuk saling mengimbangi  dan  saling  mengawasi yang bekerja bersama sistematik berdasarkan aturan – aturan yang ada.
Dengan amandemennya UUD 1945 telah  terjadi  pergeseran  dari  stigma eksekutive  heavy  menjadi  legislative heavy .  Peran  DPR  menjdi  menonjol karena konstitusi dan peraturan perundang  –  undangan  telah  mengatur demikian  DPR  dapat  mengoptimalkan peran  dan  fungsinya  agar  bisa  lebihkuat dalam pengawasannya terhadap pemerintahan  dan  dapat  membantu kinerja pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan.
Pasal 25 UUD 1945 hasil amandemen  menentukan  bahwa  DPR mempunyai  fungsi  legislasi,  anggaran dan  fungsi  pengawasan  dalam  Pasal  27 UUD 1945 hasil amandemen ini ditentukan  bahwa  DPR  mempunyai  hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan  pendapat.  Atas  dasar  hal tersebut  diatas,  hak  angket  dalam
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
hubungannya  dengan  DPR  merupakan hak  yang  melekat  pada  DPR  selaku badan  legislative  berdasarkan  ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak  angket  merupakan  bentuk pengawasan  instensif  serta  investigative DPR  terhadap  kebijakan  pemerintah. Peran  DPR  melalui  hak  angket  akan lebih  konkrit  daripada  hanya  sekedar menggunakan  hak  meminta  keterangan karena  di  dalam  hak  angket  terkandung unsur  dimana  DPR  juga  ikut  andil mengawali  proses  penyelesaian  suatu kasus  langsung  menjadi  investigator dalam  kasus  tersebut.  Dimana  denga terlibatnya  DPR  terhadap  suatu  kasus, maka  diharapkan  upaya  penyelesaian kasus  ini  akan  semakin  menemui  titik terang dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam    penjelasan  mekanisme atau  tata  cara  penggunaan  hak  angket sebagai  bagian  dari  fungsi  pengawasan DPR  terhadap  jalannya  pemerintahan, dimulai  dengan  adanya  usulan  untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal atau  permasalahan,  yang dapat diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  25 (dua  puluh  lima)  orang  anggota  DPR. Usulan  tersebut  disampaikan  secara tertulis  kepada  pimpinan  DPR  yang
disertai  dengan  daftar  nama  dan  tanda tangan  pengusul  serta  nama  fraksinya, dan  dinyatakan  dalam  suatu  rumusan secara  jelas  tentang  hal  yang  diselidiki dengan penjelasan dan rancangan biaya.
Usul  pengadaan  angket  diterima oleh pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan  kepada  anggota  DPR tentng masuknya usul untuk mengadakan  angket,  yang  kemudian usulan-usulan tersbeut berserta penjelasan-penjelasan  dan  rancangan biayanya  diberikan  kepada  anggota. Selanjutnya pada rapat Badan Musyawarah  DPR,  membahas  penetuan pembicaraan  dalam  rapat  paripurna, maka  pengusul  berhak  mengajukan perubaahn atau menariknya kembali.
Apabila  jumlah  tanda  tangan  usul untuk  mengadakan  angket  yang  belum dibicarakan dalam rapat paripurna ternyata  menjadi  kurang  dari  jumlah tersebut, maka harus diadakan penambahan  tanda  tangan  sehingga jumlahnya  mencukupi,  apabila  sampai dua  kali  masa  persidangan  jumlah penanda  tangan  tidak  terpenuhi  maka usul  menjadi  gugur.  Apabila  nantinya rapat  paripurna  menyetujui  pengadaan angket maka dibentuk panitia khusus dan keputusan  DPR  untuk  mengadakan angket.
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
Terhadap hasil keputusan ini, panitia  khusus  selanjutnya  memberikan laporan  tertulis  secara  berkala  seurang  – kurangnya sekali sebulan kepada pimpinan DPR, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota, dan atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang  tersebut,  untuk  selanjutnya  dibuat laporan  berkala  yang  nantinya  menjadi bahan  pembicaraan  dan  pembahasan dalam  rapat  peripurna,  kecuali  apabila nantinya badan musyawarah akan menetukan lain.
Setelah panitia khusus menyelesaikan pekerjaannya, panitia khusus akan memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPR, kemudian laporan tersbeut dibagikan kepada seluruh  anggota.  Terhadap  pengambilan keputusan tentang laporan panitia khusus tersebut  akan  didahului  dengan  laporan hasil  panitia  khusus  dan  pendapat  akhir fraksi-fraksi  yang  berada  di  DPR,  yang kemudian  keputusan  diambil  tersebut kemudian  akan  disampaikan  kepada Presdien.
Adapun beberapa faktor yang menjadikan  alasan  penyebab  utama perbedaan dan mekanisme tersebut :
1. Usul  untuk  mengadakan  anglet dimajukan  dengan  tertulis  oleh
sekurang-kurangnya 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Putusan untuk  mengadakan angket diambil  dalam  suatu  rapat  terbuka Dewan  Perwakilan  Rakyat,  yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan  dalam  seksi  atau  seksi –  seksi  yang  bersangkutan  dan keputusan  itu  memuat  perumusan yang  teliti  tentang  hal  yang  akan diselidiki.
3. Putusan  selengkapnya  termaksud diumumkan  dengan  resmi  dalam berita Negara, sesuai dengan risalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat yang bersangkutan.
4. Semenjak  pengumuman  tersebut, semua  warga  negara  Republik Indonesia  dan  semua  Penduduk serta orang-orang lain  yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan  memenuhi  panggilan panitia hak angket.
5. Saksi-saksi  dan  ahli-ahli  datang kepada panitia angket, naik dengan suka-rela  atas  panggilan  tertulis maupun  karena  dipanggil  dengan perantara juru sita.
6. Jurusita  pada  Pengadilan  Negeri menjalankan  panggilan  saksi-saksi atau  ahli-ahli  atas  perintah  Panitia
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
Angket Langsung atau atas perintah  Jaksa  berhubung  dengan permintaan panitia Angket.
7. Panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli disampaikan kepada orangnya sendiri  atau  di  tempat  tinggalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari pemeriksaan.
8. Catatan
tertulis dari keterangan-keterangan
atau berita-berita  yang  diberikan  oleh saksi  atau  ahli  dibacakan  kepada mereka  atau  diberikan  kepadanya untuk  dibacanya  dan  sesudahnya ditanda tangani oleh saksi atau ahli yang  bersangkutan.  Dalam  hal saksi atau ahli tidak dapat  menulis maka catatan tersebut dibubuhi cap jempol.
9. Segala  pemeriksaan  oleh  Panita Angket  dilakukan  dalam  rapat tertutup.
10. Anggota-anggota
Panitia Angket Wajib merahasiakan
keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai  ada  keputusan  lain  yang diambil  oleh  rapat  pleno  tertutup Dewan  perwakilan  Rakyat  yang diadakan khusus untuk itu.
11. Apabila Panita Angket menganggap perlu untuk
mendengar orang-orang yang berdiam  di  luar  negeri,  sebagai saksi atau ahli, maka pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan  penjawabannya  dapat diberitahukan  dengan  tertulis  oleh Panitia  Angket  Kepada  Menteri yang bersangkutan yang membantu sepenuhnya pertanyaan-pertanyaan  ini  dengan perantaraan  Perwakilan  Indonesia di luar  Negeri,  dan  apabila pertanyaan-pertanyaan itu mengenai  soal  luar  negeri  Kepada Menteri Luar Negeri yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan  itu  dengan perantaraan Perwakilan Luar
Negeri.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan  yang  tersebut  maka segala  keterangan  yang  diberikan kepada  Panitia  Angket  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  bukti  dalam peradilan  terhadap  saksi  atau  ahli itu sendiri yang memberikan keterangan  atau  terhadap  orang lain.
13. Kekuasaan dan pekerjaan Panitia  Angket  tidak  tertunda  oleh penutupan sidang-sidang atau
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
pembubaran  Dewan  Perwakilan Rakat baru menentukan lain.
14. Rapat  Pleno  Dewan  Perwakilan rakyat  menentukan  jumlah  biaya angket untuk satu tahun anggaran : Jumlah  itu  dicantumkan  dalam mata  anggaran  belanja  Dewan Perwakilan Rakyat. 11
Peredaman  kekuasaan  Presiden diawali  dengan  amandemen  terhadap pasal  7  UUD  1945  (perubahan  kesatu), dan  pergeseran  fungsi  Legislasi  kepada DPR  dalam  menyempurnakan  aturan dasar konstitusi tentang supermasi hukum,  hak  asasi  manusia,  otonomi  dan sebagainya.  Sebagaimana  pendapat  Y. Hartono, sebagai berikut.
“Pedoman atas kekuasan Eksekutif dapat  dipahami,  sebagaimana  aksioma yang  dikemukakan  oleh Lard  acton bahwa Power  attend  to  corrupt,  and absolute  power  corrupts  absolutely. Great  men  are  almost  always  badmen dilain  pihak  meskipun  Presiden  tidak lagi  mempunyai  kekuasaan  legistasi, sebab  kekuasaan  tersebut  sekarang berada  ditangan  DPR  yang  menyatakan DPR  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang  namun  presiden  masih
11 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai  hak  mengajakan  rancangan undang-undang.”
Namun  dalam  perubahan  dari executive  heave menjadi legislative heave banyak  juga  yang  menyangsikan akan  terjadi  perubahan  menjadi  lebih baik,  namun  kenyataannya  lebih  terasa tidak  jauh  berbeda  dengan  zaman  orde baru  yang  didominasi  oleh  eksekutif disegala  aspek  kekuasaan.  Legislatif dengan  dominasinya mulai banyak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan  banyaknya  para  anggota  DPR yang ditangkap oleh KPK. Maka dari itu sekarang rakyat meminta DPR membuka semua  kegiatannya  secara  transparan yang  dapat  dipantau  langsung  oleh rakyat.
Adanya amandemen terhadap UUD 1945, sangat mempengaruhi posisi dan  kewenangan  DPR  sebagai  lembaga legislatif,  perubahan  radikal  terhadap ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  20 ayat  (1)  UUD  1945  dengan  mengurangi secara  signifikasi  kekuasaan  Presiden dalam membuat undang-undang menjadi proses  politik  di  DPR  sebagai  kekuatan paling  dominan  dalam  menerjemahkan rumusan-rumusan normative yang terdapat  dalam  UUD.  Kini  suupremasi DPR  dalam  proses  legislasi  menjadi sangat  dominan  karena  Presiden  tidak
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
mempunyai pilihan lain, kecuali mengesahkan rancangan undang-undang. 12
Beberapa perubahan menempatkan DPR  sebagai  lembaga  penentu  kata putus dalam bentuk memberi persetujuan kenegaraan adalah :
1) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan  akibat  luas  dan mendasar bagi kehidupan rakyat.
2) Peraturan  pemerintah  pengganti udang-undang.
3) Pengangkatan Hakim Agung.
4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 13
Disamping  itu  masih  ada  agenda lain  yang  memerlukan  pertimbangan DPR, antara lain adalah :
a. Pengangkatan Data dan Konsul.
b. Menerima penempatan duta negara lain.
c. Pemberian amnesti dan abolisi. Kekuasaan ke tangan DPR bertambah banyak dengan adanya kewenangan  untuk  mengisi  beberapa jabatan  strategis  kenegaraan,  misalnya menentukan  tiga  dari  sembilan  hakim
12 Romi  Librayanto, Trias  Politika  dalam Struktur  Ketatanegaraan    Indonesia ,  PuKAP Indonesia, 2008.
13 Thohari, Komisi  Yudisial  dan  Referensi Peradilan, Jakarta:  Elsan  Lembaga  Studi  dan Advokat Masyarakat, 2004, hlm. 79-37.
Mahkamah  Konstitusi,  dan  memilih anggota  badan  Pemeriksa  Keuangan (KPK)  disamping  DPR  juga  menjadi lembaga  yang  paling  menentukan  dalam proses  pengisian  lembaga  non-state lainnya ( auxiliary bodies ) seperti Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Komisi Pemilihan  umum,  catatan  ini  akan bertambah  dengan  adanya  keharusan untuk  meminta  pertimbangan  DPR dalam  pengisian  Panglima  TNI,  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 14

## III. PENUTUP
Dewan  Perwakilan  Rakyat    yang secara hakikatnya mempunyai kekuasaan tidak hanya  membentuk undang-undang, tapi  juga  pengawasan  dan  anggaran, dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap  eksekutif  maka  secara  praktik makna  dari  ajaran  pemisahan  kekuasaan mulai  bergeser,  maka  lembaga  negara tidak  boleh  saling  mengintervensi.  DPR mempunyai  Hak  Angket  yaitu  hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  dan  menyatakan pendapat diluar institusi.
14 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Sekretaris  Jenderal  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 50.
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
Penggunaan  hak  angket  oleh  DPR disaat  pasca  reformasi,  yakni  dalam penggunaan  hak  angket  DPR  pasca amandemen  UUD  1945  lebih  banyak permasalahan  dan  kompleks.  Hal    ini dikarenakan  timbulnya  era  reformasi yang  lepas  dari  rezim  otoriter  zaman orde  baru,  sehingga  memungkinkan terjadinya kebebasan berpendapat terhadap kebijakan
pemerintah dan meningkatnya efektifitas dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi.
Rekomendasi  dari  penelitian  ini yakni    hendaknya  DPR  membuat peraturan  tentang  hak  angket  lebih  jelas terutama  tentang  proses  mekanisme penggunaan  hak  angket  agar tidak  multi tafsir, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran  dalam  proses penggunaan hak angket.

## DAFTAR PUSTAKA
Hananto  Widodo, Penggunaan  Hak Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Republik Indonesia Pasca Amandemen  Undang-undang  1945 , Makalah  pada  Simposium  Satu Dasawarsa Perubahan Undang-undang  Dasar  1945  di Indonesia menuju negara
konstitusional
Universitas
Pandjajaran Bandung, FH 31 Oktober-1 November 2012.
Hans  Kelsen, General  Theory  Of  Law State,  Russel  and  Russel  New  York, 1971 diterjemahkan  oleh  Raisal Muttaqien, Teori  Umum  tentang Hukum  dan  Negara ,  Bandung:
Penerbit Nusa Media, 2010. Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan kedua, Jakarta:  Rajawali  Press,
2010.
--------, Perkembangan  dan  Konsolidasi Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi,
Sekretaris  Jenderal  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta, 2005.
Romi  Librayanto, Trias  Politika  Dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia, Pusat  Kajian  Politik ,  Demokrasi dan  Perubahan  Sosial  (PuKAP), Indonesia, 2008.
Munir  Fuadi, Teori  Negara  Hukum, Jakarta: Refika Aditama, 2009. Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislatif Menguatnya
Model Legislatif Parlementer dalam Sistem
Presidensial  Indonesia, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Thohari, Komisi Yudisial dan Referensi Peradilan, Jakarta:  Elsan  Lembaga
Evi Purnamawati, Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 303-316
Studi  dan  Advokat  Masyarakat,
2004. http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses Tanggal 18 Maret 2019. https://mkri.id/index.php?page=web.Beri
ta&id=14070,  diakses  Tanggal  5
Mei 2019.
https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/wi sata-demokrasi-sulsel-memahami-m akna-dan-urgensi-hak-angket-1rLRt
ELqH8V, diakses Tanggal 3
Agustus 2019.
Undang-Undang Dasar RI 1945 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1954 tentang  Penetapan  Hak  Angket Dewan Perwakilan Rakyat.