## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 4, 2022: Social and Government Hal. 291-301 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.328

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
Citra Iasha (1), Putri Wulandari (2)
(1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
(2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
(1) Email: citraiasha09@gmail.com
Abstrak: Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional  ke  era  digital.  Sehingga  untuk  membantu  meningkatkan  akses  penduduk  kepada  Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pembangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan yang sudah diatur dalam Permendagri No 07 tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  (Pasal  13). Tujuan penelitian  untuk mengetahui Implemetasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring (Studi Kasus Pasal 13). Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data primer dengan observasi  dan  wawancara,  data  sekunder  dengan  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Teknik  analisa  data  yang digunakan reduksi, penyaji data dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Implementasi Permendagri No 07 Tahun 2019 belum sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan dengan konsep sebuah implementasi. Adapun kendala adalah komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Pinang II Kepada Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, fasilitas teknologi, jaringan internet yang belum maksimal sehingga masih menghambat sebuah implementasi didalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Administrasi kependudukan Secara Daring.
Abstract:  The  development  of  information  technology  has  led  to  a  new  revolution,  namely  the  transition  from conventional  work  systems  to  the  digital  era.  So  that  to  help  increase  residents'  access  to  Online  Adminduk Services,  the  local  government  through  the  Population  and  Civil  Registration  Office  implements  the  Online Adminduk Service Kiosk builder in villages and/or sub-districts that have been regulated in Permendagri No 07 of 2019 about population administration services online (Pasal 13). The purpose of this research is to find out the implementation Permendagri No 07 tahun 2019 about population administration services online (Pasal 13). This research method is descriptive qualitative using primary data with observation and interviews, secondary data with documentation and literature study. The data analysis technique used is reduction, data presentation and conclusions. The results of study that implementation of Permendagri No. 07 of 2019 not in accordance with the target based on the concept of an implementation. The obstacle is the communication made by the Sungai Pinang II Village government to the community, the lack of public awareness of the importance of population documents, technological facilities, internet networks that have not been maximized so that they still hinder an implementation in online population administration services
Keyword: Implementation, Population Administration Services Online
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-08-26; Direvisi 2022-9-26; Disetujui: 2022-10-22

## PENDAHULUAN
Pelayanan  Admnistrasi  Kependudukan  Secara  Daring  ini  dituangkan  dalam  Pertaruan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan ini masih baru pertanggal 16 Januari 2019. Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini sudah direalisasikan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pesat nya perkembagan  zaman  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun  membawa  dampak  positif  khususnya  yang  terjadi  pada perkembangan  teknologi  dibidang  informasi.  Perkembangan  teknologi  informasi  menimbulkan  suatu  revolusi
baru,  yaitu  peralihan  dari  sistem  kerja  konvensional  ke  era  digital.  Pada  instansi  pemerintah,  perubahan  ini ditandai  dengan  ditinggalkannya  pemerintah  tradisional  (tradisional  government)  yang  identik  dengan paper- based administration menuju electronic government atau e-government .
E-government  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  dapat  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah dan pihak-pihak lain. E-government merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama  internet  untuk  memberikan  pelayanan  dan  pengiriman  informasi  pemerintah.  Melalui  e-government, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  penerapan  teknologi  informasi  dalam  e- government adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman  data/berkas  persyaratannya  dilakukan  dengan  media  elektronik  yang  berbasis  web  dengan menggunakan aplikasi “ akumandiri ” yang bermakna pelayanan mandiri yang bisa dilakukan sendiri. Aplikasi ini murni dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang bekerja  sama  dengan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ogan  Ilir  dengan  memanfaatkan  fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
Suatu  sistem  informasi  berbasis  web  yang  disusun  berdasarkan  prosedur-prosedur  dan  memakai standarisasi  khusus  yang  bertujuan  menata  sistem  administrasi  dibidang  kependudukan  sehingga  tercapainya tertib  administrasi  dan  juga  membantu  bagi  petugas  dijajaran  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  didalam  menyelenggarakan  layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan.
Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi  serta  meningkatkan  kualitas  Pelayanan  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  dalam  pembuatan  kartu  tanda penduduk berbasis elektronik yang mana dilengkapi chip elektronik yang dapat menyimpan data sidik jari, tanda tangan, dan foto diri pemilik biodata sehingga mengandung tingkat akurasi lebih tinggi sebagai data biometrik.
Uuntuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dinas kependudukan dan pencatatan Sipil  harus  mengembangkan sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  baru  dengan  mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Sehingga  untuk  membantu  meningkatkan  akses  penduduk  kepada  Pelayanan  Adminduk  Daring, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pembangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  (Pasal  13).  Tujuan  dibukanya  Kios Adminduk  Daring  di  desa/kelurahan  adalah  untuk  mendekatkan  akses  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan kepada  masyarakat,  sehingga  diharapkan  masyarakat  tidak  perlu  lagi  datang  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil untuk melakukan permohonan dokumen kependudukan dan menyampaikan berkas persyaratan. Semua hal tersebut dapat dilakukan melalui kios pelayanan yang dimaksud.
Kios  Pelayanan  Adminduk  Daring  paling  sedikit  menyediakan  perangkat  komputer,  alat  penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data. Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Adminduk Daring ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri.  Pembangunan  Kios  Pelayanan  Adminduk  Daring  dapat  menggerakkan partisipasi  pemerintahan  desa  sehingga  Bupati/Wali  Kota  melalui  Disdukcapil  Kabupaten/Kota  dan  UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan operasionalisasi Kios Pelayanan Adminduk Daring dan Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi mengoordinasikan penyediaan Kios Pelayanan Adminduk Daring, pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
Pada Perkembangannya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ogan Ilir Khususnya di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang II Kabupaten Ogan Ilir. Namun di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang II Kabupaten Ogan Ilir di masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaanya, seperti masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses formulir elektronik dari web atau mobile, disamping  itu  kualitas  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana    untuk  mendukung  sistem  tersebut  kurang
memadai serta bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir melalui Pemerintah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat yang kurang maksimal yang dapat menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai  Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 13)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  (Studi  Kaus  Pasal  13).  Dan  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah  Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kaus Pasal 13).
Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang menjadi referensi dari tinjauan pustaka dimana penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dan permasalahan penelitiannya termasuk dalam factor penelitian yang akan dibuat serta dikembangkan dan diolah untuk menjadi bahan kontribusi dan perbandingan oleh peneliti lain. Oleh karena itu diambil beberapa penelitian sebagai  berikut: 1) Nafahatus Sahariyah 2019, yang berjudul Pelayanan  Publik  Berbasis  Daring  (Implementasi  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Jombang).  Adapun  hasil  penelitian  ini  yaitu  dalam  memanagemen dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Jombang, SIMDUK dirasa kurang optimal dalam memelihara tertib dokumen  sehingga  kemendagri  memperbaharui  sistem  tersebut  menjadi  SIAK  yang  dapat  membantu  kualitas pelayanan  pada disdukcapil secara  optimal.  2)  Intanur  (2015),  yang  berjudul  Pelaksanaan  Inovasi  Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,  Kota  Malang).  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  Inovasi  berbasis  IT  dalam  administrasi kependudukan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kelurahan  Tlogomas  sangat  mempermudah  masyarakat  dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, inovasi ini sangat membantu Pemerintah Kelurahan Tlogomas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian ini  dipilih  karena  bersifat  menyeluruh (holistic) ,  dinamis  dan  menggeneralisasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan penelitian  yang  melihat  bagaimana  implementasi  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara daring  di  Pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  yang  merupakan sebuah  fenomena  sosial  dimana  memerlukan  informasi  secara  mendalam dan  menyeluruh  dari  masing-masing informan kunci maupun utama agar terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Adapun konsep dalam penelitian ini sebagai berikut : Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara  tujuan  dan  tindakan  untuk  mencapai  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana  birokrasi  yang  efektif.  Kios Administrasi  Kependudukan  Daring  adalah  unit  pelayanan  mandiri  untuk  membantu  masyarakat  mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan dengan media  elektronik  yang  berbasis  web  dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi,  komunikasi  dan  informasi. Selanjutnya, Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan di gunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna peneliti :

## Tabel 1. Operasional Variabel
No Konsep Indikator 1 Implementasi Edward dan Widodo (2016:98) 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Perilaku 4. Struktur Organisasi 2 Kios Adminduk Daring Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 07 Tahun 2019 Pasal 13 1. Membangun Kios
2.
Penyediaan Fasilitas Teknologi
3. Keputusan Menteri 4. Partisipasi Pemerintah Desa 5. Pembinaan Operasionalisasi 6. Koordinasi
Dalam hal ini informan yang akan di wawancarai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Informan Penelitian No Jabatan Jumlah 1 Kepala Desa Sungai Pinang II 1 Orang 2 Sekretaris Desa 1 Orang 3 Operator Kios Pelayanan Adminduk Daring 1 Orang 4 Masyarakat 2 Orang Jumlah 5 Orang
Proses  pengumpulan  data  adalah  proses  untuk  mengumpulkan  berbagai  hal  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini yaitu : Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Moleong (2006:274) analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber  data  yang  terkumpul,  mempelajari  data  yang  tersedia,  menelaah, menyusunnya  dalam  suatu  satu  satuan,  yang  kemudian  dikategorikan  pada  tahap  berikutnya  dan  memeriksa keabsahan  data  serta  menafsirkannya  dengan  analisis  sesuai  dengan  kemampuan  daya  nalar  peneliti  untuk membuat kesimpulan penelitian . Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  Pengumpulan  Data,  Reduksi  Data,  Penyajian  Data,  dan  Penarikan Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  07  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir
Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## Implementasi Menurut Edward III
Untuk  menilai  implementasi  peraturan  menteri  dalam  negeri  no  07  tahun  2019  tentang  pelayanan administrasi  kependudukan  secara  daring,  penulis  menggunakan  teori  Edward  III  sebagai  dasar  penilaian. Penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indicator yang tepat dan relevan, ada empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Komunikasi
Komunikasi dalam hal implementasi sangat  menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Dapat dikatakan demikian karena, setiap hal yang diputuskan oleh para pembuat keputusan tidak akan pernah berjalan dan  dilaksanakan  oleh  para  implementor  apabila  maksud  dan  tujuan  serta  informasi  tidak  disampaikan  atau dikomunikasikan  secara  tepat,  akurat,  dan  konsisten  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  terhadap  Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir mengatakan,  mengenai  Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  07  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:
“Pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  melakukan sosialisai kepada masyarakat melalui musyawarah Desa khusus dengan melibatkan Unsur Pemerintah Desa,  BPD,  Unsur  Pemerintah  Kecamatan,  Badan  Keamanan  Desa,  Lembaga-lembaga  desa  serta masyarakat Desa Sungai Pinang II.” (Wawancara 08 April 2022)
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Bapak  Hasanudin  selaku  Sekretaris  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir:
“Selain Musyawarah Desa penyampaian informasi tertulis juga dilakukan dengan memasang baliho di Kantor Desa Sungai Pinang II juga dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca informasi yang ada ketika lewat ataupun singgah ke kantor desa yang berada tepat di jalan lintas timur” (Wawancara 08 April 2022)
Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Maya Nurfitria selaku Operator Kios dministrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir
“Dari komunikasi yang diterapkan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi salah satu diantaranya  yaitu  sosialisasi,  Informasi  yang  diberikan  melalui  sosialisasi  musyawarah  desa  dengan mengundang masyarakat desa namun hanya mengundang perwakilan dari masyarakat saja dikarenakan besarnya biaya musyawarah desa sehingga terkesan membuat masyarakat kekurangan informasi maka dari itu dipasang baliho di desa sebagai sarana informasinya” (Wawancara 08 April 2022)
Berdasarkan observasi penulis pada saat melakukan penelitian di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  benar  adanya  musyawarah  dan  baliho  sebagai  sarana  informasi  mengenai Adanya  Kios  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  dan  benar  banyak  sekalian  temuaan masyarakat  yang  tidak  tahu  untuk  mengurus  dokumen  dimana,  bahkan  tidak  sedikit  yang  tidak  mengerti  cara mengakses  formulir  elektronik  tersebut  sehingga  terkesan  membuat  masyarakat  kekurangan  informasi  untuk pengurusan dokumen kependudukan.
Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada kios administrasi kependudukan daring dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  didalam  kegiatan  musyawarah  yang  menghadirkan  perwakilan  tokoh masyarakat dan pemasangan baliho sebagai sarana informasi tambahan.

## Sumber Daya
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, seperti sumber daya manusia. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran Selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Sumber daya pendukung jalannya kebijakan di desa itu dengan salah satu sumber daya manusia, yang sudah  berperan  penting  membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  pelayanan  Administrasi Kependudukan Secara Daring terlebih dengan pelatihan-pelatihan Administrasi Kependudukan secara Daring  yang  sudah  di  ikuti  oleh  salah  satu  perangkat  desa  yang  bertugas  sebagai  operatornya” (wawancara 08 April 2022)
Dan dibenarkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:
“Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala desa terlebih sudah terdapat pelatihan-pelatihan yang sudah  di  ikuti,  jadi  dengan  adanya  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  dalam  kelancaran kebijakan pun dapat sesuai dan mencapai suatu tujuan serta dapat memudahkan masyarakat memahami pelayanan administrasi kependudukan secara daring” (wawancara 08 April 2022)
Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Maya Nurfitria selaku Operator Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Sumber  daya  yang  ada  diberikan  agar  setiap  kebijakan  dapat  dikerjakan  dengan  baik  namun kenyataannya  di  dalam  pelatihan  tersebut  hanya  membahas  secara  garis  besar  tugas-tugas  dalam pelayanan. Sedangkan permasalahan di lapangan bermacam-macam dan tidak bisa diselesikan melalui kios  desa  seperti  data-data  kependudukan  yang  tidak  terbaca  disistem,  hak  asuh  anak,  lemahnya jaringan internet dan lain sebagainya” (wawancara, 08 April 2022)
Begitu  juga  Hasil  Observasi  yang  penulis  lakukan  pada  saat  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  bahwa  sumber  daya  yang  ada  di  Kios  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  perlu  adanya  peningkatan  karena  masih terdapat  sumber  daya yang  perlu  ditingkatkan  seperti  sumber  daya  informasi  dan  sumber  daya  fasilitas  dikarenakan  singkatnya informasi yang diterima dan minimnya jaringan yang ada di Desa Sungai Pinang II kecamatan Sungai Pinang Kabupaten  Ogan  Ilir  yang  dapat  memicu  terhambatnya  implementasi  pelayanan  administrasi  kependudukan secara daring.
Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa Sumber daya pada kios administrasi kependudukan daring sudah diterapkan, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang timbul di dalam proses implementasi pelayanan administrasi kependudukan daring dikarenakan sumber daya yang kurang memadai di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.

## Disposisi
Disposisi dalam implementasi merupakan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik, dan sikap demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik,  seperti  apa  yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran Selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
Pada  dasarnya  pelayanan  harus  dilakukan  dengan  baik  seperti  dalam  bersikap,  berucap  dan  sudah berkomitmen agar kebijakan dilakukan dengan jujur agar masyarakat bisa mendapatakan kenyamanan dalam menerima pelayanan di pemerintah desa khususnya di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Wawancara 08 April 2022)
Begitu  juga  apa  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Hasanudin  selaku  Sekretaris  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:
“Dalam  segi  pelayanan  publik  memang  dituntut  harus  mempunyai  kepribadian  atau  etika  yang  baik dalam segala hal, baik dalam lingkungan pekerjaan bahkan dalam bermasyarakat sangat dituntut untuk harus  bersikap  baik  sehingga  sebagai  pelayan  publik  bisa  mendapatkan  kesan  yang  baik  juga  untuk masyarakat” (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak M. Iwan selaku Masyarakat di Dusun V RT 010 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:
“Pelayanan yang diberikan pemerintah desa sungai pinang II Kecamatan Sungai pinang Kabupaten Ogan Ilir perlu diberikan apresiasi, karena sejauh ini pelayanan yang dilakukan memang sesuai dengan harapan  masyarakat,  sebagai  salah  satu  contoh  saya  sendiri  yang  sudah  pernah  mengurus  dokumen kependudukan  di  Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  di  Kantor  Desa  Sungai  Pinang  II  ini  dan merasa sangat terbantu dengan adanya Kios Administrasi Kependudukan Daring ini” (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga Hasil Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten  Ogan  Ilir  bahwa  benar  pelayanan  yang  diberikan  sudah  sesuai  harapan  masyarakan  dengan memberikan pelayanan  yang sangat  hangat  kepada  masyarakat,  sehingga  membuat  masyarakat  merasa  senang dalam menerima pelayanan tersebut. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat  disimpulkan bahwa karakteristik pelaksanaan yang diterapkan di Kios Desa sudah terlaksana dengan baik.

## Struktur Birokrasi
Organisasi  menyediakan  peta  sederhana  untuk  menunjukkan  secara  umum  kegiatan-kegiatannya  dan menujukkan status relatifnya. Garis-garis antar berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Peta organisasi menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kcematan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir memberikan penjelasan:
“Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II sudah berjalan sesuai dengan prosesdur yang ada sesuai peraturan menteri dalam negeri no 07 tahun 2019 dimana dalam memberikan wewenang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.” (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II  Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir
“Sebagai Perangkat Desa memang dituntut harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam melakukan pelayanan, seperti Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan dibantu juga oleh Kaur, Kasi dan Kadus sesuai dengan tupoksinya masing-masing” (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga dengan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa terdapat stuktur birokrasi di Kantor Desa Sungai Pinang II ini yang sangat
terstruktur sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan bukti terlampir. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  administrasi  kependudukan  daring  sudah  terlaksana  sesuai  dengan tupoksi yang ada.

## Kios Administrasi Kependudukan Daring
Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  merupakan  suatu  unit  pelayanan  mandiri  untuk  membantu masyarakat  mengakses  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  daring  yang  pengiriman  data/berkas persyaratan  dilakukan  dengan  media  elektronik  yang  berbasis web dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi, komunikasi  dan  informasi.  Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  peraturan  menteri  dalam  negeri  No  07  Tahun 2019 (pasal 13) yang mempunyai 6 indicator dalam pelayanannya yaitu:

## Membangun Kios
Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 1 yaitu Untuk meningkatkan akses penduduk kepada pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring,  Pemerintah  Daerah  dapat membangun  Kios  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Daring  pada  Desa  dan/atau  Kelurahan.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
Kios Administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II di bangun karena banyaknya keluhan dari  masyarakat  yang  kesulitan  dalam  mengurus  dokumen  kependudukan  dikarenakan  jarak  tempuh yang cukup jauh untuk ke kabupaten. Sehingga dengan adanya kios Administrasi Kependudukan Daring ini dapat membantu masyarakat mengurus administrasinya dengan cepat (Wawancara 08 April 2022)
Begitu  juga  di  dapat  keterangan  dari  Bapak  Hasanudin  selaku  Sekretaris  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang Kabupaten Ogan ilir dibangun juga karena banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan dokumen  elektronik  baik  dalam  mengurus  kependudukan  maupun  pancatatan  sipil.  Untuk  itu  Kios Administrasi  Kependudukan  di  Desa  ini  dapat  membantu  atas  kesulitan  masyarakat  saat  mengisi formulir elektronik tersebut (Wawancara 08 April 2022)
Sedangkan di dapat keterangan dari Ibu Maya Nurfitria selaku Operator Kios Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Didalam pembangunan Kios Administrasi Kependudukan Daring sudah dilaksanakan namun masih perlu adanya kesadaran dari masyarakat juga akan pentingnya dokumen kependudukan karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan dokumen kependudukannya sehingga jika ingin mengurus dokumen selalu didetik-detik terakhir saat ingin diperlukan”. (Wawancara 08 April 2022)
Begitu  juga  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  saat  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar tujuan dibangunnya Kios Administrasi Kependudukan Daring ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengisi formulir elektronik dibuktikan dengan pelayanan langsung yang ada di Kantor Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Namun tidak sedikit  temuan  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  pentingnya  dokumen  kependudukan  dengan  permasalahan yang  sama  yaitu  selalu  ingin  selesai  diwaktu  yang  singkat  sehingga  dapat  menghambat  proses  implementasi karena besar kemungkinan dapat membuat pelayanan kurang maksimal. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan  Ilir  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  Kios  Administrasi  kependudukan  Daring  sudah  terlaksana namun belum cukup maksimal sehingga dapat menghambat proses implementasi.

## Penyediaan Fasilitas Teknologi
Berdasarkan  Permendagri  No  07  Tahun  2019  pasal  13  ayat  2  yaitu  Kios  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Daring  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  paling  sedikit  menyediakan  perangkat  computer, alat  pengindraan,  printer,  dan  terkoneksi  dengan  jaringan  data.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Fasilitas yang ada di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dalam pendaftaran  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  itu  meliputi,  Laptop,  printer,  scanner,  dan jaringan data yang berasal dari dana desa yang dianggarakan oleh APBN dan diturunkan melalui APBD sehingga untuk mengoptimalkan fasilitas tersebut dapat dianggarkan melalui APBDes (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga keterangan yang di dapat dari Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Fasilitas  teknologi  yang  ada  di  Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir masih perlu ada peningkatan serta pembenahan seperti laptop,  printer  dan  jaringan  komunikasi  data  namun  karena  keterbatasan  dana  yang  ada  jadi  untuk sementara  waktu  beroperasi  menggunakan  fasilitas  yang  ada  agar  proses  implementasi  peraturan menteri dalam negeri no 07 tahun 2019 dapat tetap berjalan”. (Wawancara 08 April 2022)
Begitu  juga  keterangan  yang  di  dapat  dari  Ibu  Maya  Nurfitria  selaku  Operator  Kios  Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :
“Didalam  melakukan  Pelayanan  Administrasi  kependudukan  Daring  sangat  di  usahakan  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  dengan  fasilitas  teknologi  yang  ada  agar  proses implementasi di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir tetap dapat berjalan dengan lancar.” ( Wawancara 08 April 2022)
Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  bahwa  benar  terdapat  fasilitas  yang  disediakan  untuk  mendukung  pelayanan administrasi kependudukan daring dan perlu juga adanya pembenahan fasilitas teknologi untuk membuat proses implementasi  karena  pelayanan  dilakukan  secara  daring  maka  fasilitas  teknologi  sangat  berperan  penting didalamnya. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat penyediaan fasilitas teknologi namun belum begitu maksimal.

## Keputusan Menteri
Berdasarkan  Permendagri  No  07  Tahun  2019  pasal  13  ayat  3  yaitu  Spesifikasi  teknis  Kios  Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Herman  Sawiran  selaku  Kepala  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Teknis  Kios  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir sudah ada aturan berdasarkan keputusan menteri sehingga terdapat pada  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  07  Tahun  2019  tentang  pelayanan  administrasi kependudukan secara daring di pasal 13 yang terdiri dari 6 ayat” (Wawancara 08 April 2022)
Begitu juga keterangan yang di dapat dari Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Spesifikasi teknis kios pelayanan administrasi kependudukan daring sudah ditetapkan oleh keputusan menteri  dan  tidak  terdapat  kendala  didalam  keputusan  menteri  tersebut  namun  kendalanya  lebih mengarah  ke  fasilitas  teknologi  yang  ada  karena  masih  banyak  yang  perlu  dilakukan  perbaikan”. (Wawancara 08 April 2022)
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  saat  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  itu  benar  sudah  terdapat  Keputusan  Menteri  yang  sudah  diatur  dalam peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  07  tahun  2019  di  pasal  13  dan  tidak  ada  kendala  yang  ada  didalam keputusan  menteri  namun  kendala  yang  ada  terdapat  pada  spesifikasi  teknis  kios  administrasi  kependudukan daring sehingga proses implementasi dapat terhambat. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat  melakukan  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  dapat disimpulkan bahwa terdapat keputusan menteri tentang spesifikasi teknis kios administrasi kependudukan daring namun pada kios administrasi kependudukan daring di Desa belum sesuai dengan standar spesifikasi yang sesuai dengan keputusan menteri tersebut.

## Partisipasi Pemerintah Desa
Berdasarkan  Permendagri  No  07  Tahun  2019  pasal  13  ayat  4  yaitu  pembangunan  Kios  Administrasi kependudukan  Daring  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  dapat  menggerakkan  partisipasi  pemerintah  desa. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Herman  Sawiran  selaku  Kepala  Desa  Sungai  Pinang  II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :
“Pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  ilir  sudah  ikut berperan  penuh  di  dalam  Pembangunan  Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  sehingga  dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya” (Wawancara 08 April 2022) didapat  oleh  Bapak  Hasanudin  selaku  Sekretaris  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :
“Salah satu partisipasi pemerintah desa dalam pembangunan kios desa itu  dibuktikan dengan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang sudah bersedia menunjuk salah satu Perangkat desanya untuk  menjadi  Operator  dalam  menangani  Kios  Administrasi  Kependudukan  Daring  di  Desa  Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dengan memberikan surat keputusan operator dan surat tugas.” (Wawancara 08 April 2022)
Dan ditambahkan oleh Ibu Eliyani Selaku Masyarakat Dusun V RT 10 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:
“Partisipasi  Pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  perlu  diapresiasi  karena  sudah  sangat  membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh ke  kabupaten  untuk  mengurus  dokumen  kependudukan  karena  sudah  terdapat  kios  administrasi kependudukan  daring  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir (Wawancara 08 April 2022)
Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  bahwa  benar  pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  sudah  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan Kios Administrasi Kependudukan Daring dibuktikan dengan penunjukan operator oleh kepala desa berdasarkan surat keputusan dan surat tugasnya, serta pelayanan yang diberikan di desa. Dari Hasil Wawancara dan  Observasi  yang  penulis  lakukan  saat  melakukan  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa partisipasi yang dilakukan Pemerintah Desa sudah terlaksana dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

## Pembinaan Operasional
Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 5 yaitu Bupati/Wali Kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota  dan  UPT  Disdukcapil  Kabupaten/Kota  melaksanakan  pembinaan  operasionalisasi  Kios Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Daring Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :
“Pembinaan Operasional di lakukan oleh Bupati Ogan Ilir Melalui Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir yang  berupa  bimbingan  teknis  Kios  Pelayanan  Administrasi  kependudukan  Online  yang  membahas secara teknis pelayanan administrasi kependudukan daring yang akan dibangun di desa.” (Wawancara 08 April 2022)
Ditambahkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Bimbingan Teknis yang dilakukan Bupati Ogan Ilir melalui disdukcapil kabupaten ogan ilir dengan menghadirkan  salah  satu  perangkat  desa  yang  akan  menjadi  operator  pelayanan  administrasi kepenudukan  daring  dan  bidan  desa  yang bertugas  di desa  agar  dapat bekerjasama  dalam  melayani masyarakat  untuk  pengurusan  dokumen  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.” (Wawancara  08  April 2022)
Begitu  juga  keterangan  yang  di  dapat  dari  Ibu  Maya  Nurfitria  selaku  Operator  Kios  Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :
“Dalam  melaksanakan  pembinaan  operasional  kios  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara daring Pemerintah Daerah kepada Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir didalam materi yang disampaikan oleh narasumber yang menyampaikan materi itu hanya membahas sebagian  besar  teknis  dalam  pelayanan  sedangkan  yang  terjadi  disaat  melakukan  pelayanan  itu bermacam-macam masalah mulai dari data NIK yang tidak online, data yang tidak terbaca di Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) serta hak asuh anak dll”. (Wawancara 08 April 2022)
Dari  hasil  observasi  penulis  pada  saat  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar terdapat pembinaan operasional yang berupa bimbingan teknis mengenai Kios Administrasi kependudukan Online yang dilakukan di Desa Talang Balai Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja dari pembinaan operasional yang diberikan masih banyak sekali temuan masalah di saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan daring di desa seperi keluhan dari masyarakat yang keberatan saat data yang diterima tidak  sesuai  dengan  elemen  data  yang  lama.  Dari  Hasil  Wawancara  dan  Observasi  yang  penulis  lakukan  saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa  pembinaan  operasional  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  sudah  terlaksana  namun  belum  begitu maksimal.

## Koordinasi
Berdasarkan  Permendagri  No  07  Tahun  2019  pasal  13  ayat  6  yaitu  Gubernur  melalui  Disdukcapil Provinsi  mengoordinasikan  penyediaan  Kios  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring,  pada  daerah kabupaten/kota  di  wilayahnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Herman  Sawiran  selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Penyediaan Kios Admnistrasi Kependudukan Daring di Kabupaten  Ogan Ilir sudah ada Koordinasi dari  Gubernur  melalui  disdukcapil  Provinsi  Sumatera  Selatan  ke  disdukcapil  kabupaten  ogan  ilir melalui peraturan-peraturan yang ada.” (Wawancara 08 April 2022)
Ditambahkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:
“Peraturan  yang  menggambarkan  bentuk  Koordinasi  dari  Gubernur  melalui  disdukcapil  Provinsi Sumatera Selatan ke disdukcapil kabupaten ogan ilir bisa dilihat di peraturan menteri dalam negeri no 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.” (Wawancara 08 April 2022)
Dari  hasil  observasi  penulis  pada  saat  penelitian  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar sudah terdapat Koordinasi dari Gubernur melalui disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan ke disdukcapil kabupaten ogan ilir dengan berdasarkan peraturan yang sudah ada di dalam permendagri nomor 07 tahun 2019. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi pada daerah kabupaten/kota di ogan ilir sudah terlaksana sesuai dengan permendagri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  penulis  mengambil  simpulan  bahwa  Implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  07  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara Daring  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang  kabupaten  Ogan  Ilir  (Studi Kasus  Pasal  13)  yang terdiri  dari  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  belum  sesuai  dengan  yang  ditargetkan dalam  pelayanan  administrasi  Kependudukan  Daring  di  Desa  Sungai  Pinang  II  Kecamatan  Sungai  Pinang Kabupaten  Ogan  Ilir  berdasarkan  dengan  konsep  sebuah  implementasi  karena    yang  menjadi  kendala  dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang  Kabupaten  Ogan  Ilir  adalah  komunikasi  yang  di  lakukan  pemerintah  Desa  Sungai  Pinang  II  Kepada Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, fasilitas teknologi dan jaringan internet yang belum cukup maksimal untuk melakukan pelayanan secara daring sehingga masih dapat menghambat sebuah implementasi didalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Tahir , 2014, Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan.  Pemerintahan  Daerah .  Bandung  : Alvabeta
Budiharto, Widodo. 2014. Teori dan Implementasi . Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Implementasi  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No  07  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi Kependudukan secara Daring
Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta Ratminto dan Atik Septi W,2017. Manajemen Pelayanan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa . Jurnal Kebijakan Publik Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis . Jakarta Intermedia Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  07  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara daring
Pitalokan,  Ikhwani.  2021. Bupati  Ogan  Ilir  Resmikan  Kios  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kec Payaraman . Di unduh 11 Juni 2022
https://www.oganilirkab.go.id/news/bupati-ogan-ilir-resmikan-kios-pelayanan-administrasi-kependudukan-di- kec-payaraman