Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 196-201

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender

## Zaini Munawir* dan Abdul Lawali Hasibuan
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Diterima Agustus  2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaksanaan  UU  No.  5/1999.  Adapun  tugas-tugasnya adalah  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999.  Salah  satu  tugas  KPPU  adalah  membuat  pedoman  dan  atau publikasi yang berkaitan dengan UU. No. 5/1999 (Pasal 35 huruf f). Salah satu Pedoman Pasal terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 02 Tahun 2010 berkaitan dengan Pedoman Pasal 22 UU Nomor  5Tahun  1999.  Tulisan  ini  melihat  pada  penerapan  Pedoman  tersebut,  yang  menarik  perhatian  penulis  adalah  Putusan KPPU Nomor 05 Tahun 2011, yang mana KPPU gagal membuktikan pemenuhan unsur Pasal 22 Tentang Persekongkolan tender pada Pelaku Usaha, dikarenakan KPPU kurang memenuhi alat bukti dalam hukum acara serta dalam membuktikan unsur-unsur berikut: (1) Bersekongkol; (2) Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; (3) Dampak persaingan usaha tidak sehat ( rule of reason ); Sehingga penulis menyarankan KPPU agar dalam melakukan investigasi juga memperhatikan hukum acara sehingga tidak menyia-nyiakan tenaga, waktu dan dana APBN untuk operasionalisasi KPPU.
Kata Kunci : Faktor Penyebab, Tidak Terbukti Secara Hukum, Bentuk dan Indikasi Persekongkolan, Tender.

## Abstract
Business Competition Supervisory Commission (KPPU) was established to oversee the implementation of Law no. 5/1999. The duties are as mandated in Law no. 5 of 1999. One of the duties of KPPU is to make guidelines and / or publications related to the Law. No. 5/1999  (Article  35  letter  f).  One  of  the  Guidelines  of  Article  against  Law  Number  5  Year  1999  is  the  Regulation  of  Business Competition Supervisory Commission (Perkom) Number 02 Year 2010 related to the Guideline of Article 22 of Law Number 5 Year 1999. This paper looks at the application of the Guidelines, which attracts the author's attention is KPPU Year 2011, which KPPU fails to prove the fulfillment of Article 22 regarding the tender conspiracy on Business Actors, because KPPU lacks sufficient evidence in procedural law and in proving the following elements: (1) Conspiracy; (2) Arranging and or determining the winning bidder; (3) The impact  of  unfair  business  competition  (rule  of  reason);  So  the  authors  suggest  KPPU  in  conducting  the  investigation  also  pay attention to the procedural law so as not to waste power, time and funds APBN for operationalization KPPU.
Keywords : Cause Factor, Not Proven Legally, Shape and Indication Conspiracy, Tender.
How to Cite : Munawir, Z. dan Abdul L.H., (2017). Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 196-201 *Corresponding author:
E-mail: zaini@staff.uma.ac.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan Pemerintah  serta  pihak  lain  (Pasal  30  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1995  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.)  yang  statusnya  untuk mengawasi pelaksanaan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 30 ayat (1) Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1995  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang dalam  salah tugasnya menyusun  pedoman  yang  berkaitan  dengan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1995  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tugas  Komisi  meliputi:  a)  melakukan penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  sampai dengan  Pasal  16;  b)  melakukan  penilaian terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
Salah  satu  dari  sekian  banyak  pedoman KPPU  tersebut,  yang  menarik  untuk  dibahas adalah Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Pasal  22  UU  Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender,  dikarenakan  dalam  peraturan  tersebut terdapat  pembedaan  jenis  persekongkolan dalam  tender  serta  terdapat  14  point  indikasi yang  ditetapkan  KPPU,  walaupun  tetap  harus dibuktikan  melalui  pemeriksaan  oleh  tim pemeriksa atau majelis KPPU.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Larangan Persekongkolan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Persekongkolan  tender  termasuk  salah satu  perbuatan  yang  dapat  mengakibatkan kerugian Negara. Negara sebagai badan hukum publik memiliki  organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa
untuk  keperluan  pembangunan,  pengelolaan pemerintahan  dan  pemberian  jasa  pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang  berasal  dari  dana  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan  secara  tidak  bertanggung  jawab (Nurmadjito, 2005: 35). Dan ironisnya, kerugian yang  disebabkan  adanya  manipulasi  harga dibebankan kepada masyarakat.
Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan  atau  menentukan  pemenang  tender sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  22  UU  No. 5/1999,  tender  adalah  tawaran  mengajukan harga  untuk  memborong  suatu  pekerjaan, untuk  mengadakan  barang-barang  atau  untuk menyediakan  jasa.  Dalam  hal  ini  tidak  disebut jumlah  yang  mengajukan  penawaran  (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).
Pengertian  tender  (Perkom  Nomor  2 Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pasal  22  UU Nomor  5  Tahun  1999,  hal.11-12)  tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: 1)
Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;  2)  Mengadakan  barang  dan  atau jasa; 3) Membeli suatu barang dan atau jasa; 4) Menjual suatu barang dan atau jasa.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka cakupan  dasar  penerapan  pasal  22  UU  No. 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan  harga  yang  dapat  dilakukan melalui: a) Tender terbuka, b) Tender terbatas, c).  Pelelangan  umum,  dan  d).  Pelelangan terbatas. Berdasarkan cakupan dasar
penerapan  ini,  maka  pemilihan  langsung  dan penunjukan  langsung  yang  merupakan  bagian dari  proses  tender/lelang  juga  tercakup  dalam penerapan Pasal 22 UU No. 5/1999.
Bentuk-Bentuk Persekongkolan Dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2010 Persekongkolan Vertikal, yaitu
persekongkolan  yang  terjadi  antara  salah  satu atau  beberapa  pelaku  usaha  atau  penyedia barang  dan  jasa  dengan  Panitia  tender  atau Panitia  lelang  atau  pengguna  barang  dan  jasa atau  pemilik  atau  pemberi  pekerjaan;  Berikut bagan  persekongkolan  tersebut  (Perkom Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, hal.17)
Persekongkolan
Horizontal,
yaitu persekongkolan  yang  terjadi  antara  pelaku usaha  atau  penyedia  barang  dan  jasa  dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; Berikut bagan persekongkolan tersebut  (Perkom  Nomor  2  Tahun  2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, hal.16)
Gabungan  persekongkolan  vertikal  dan persekongkolan horisontal,
yaitu
persekongkolan  antara  Panitia  tender  atau Panitia  lelang  atau  pengguna  barang  dan  jasa atau  pemilik  atau  pemberi  pekerjaan  dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.  Berikut  bagan  persekongkolan  tersebut (Perkom  Nomor  2  Tahun  2010  Tentang Pedoman  Pasal  22  UU  Nomor  5  Tahun  1999, hal.11-12)
Indikasi  Persekongkolan  Dalam  Perkom Nomor 2 Tahun 2010
Tender  yang  berpotensi  menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan  usaha  adalah  (Perkom  Nomor  2 Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pasal  22  UU Nomor  5  Tahun  1999,  hal.19):  1)  Tender  yang bersifat  tertutup  atau  tidak  transparan  dan tidak  diumumkan  secara  luas,  sehingga mengakibatkan  para  pelaku  usaha  yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;  2)  Tender  bersifat  diskriminatif dan  tidak  dapat  diikuti  oleh  semua  pelaku usaha  dengan  kompetensi  yang  sama;  3) Tender  dengan  persyaratan  dan  spesifikasi teknis  atau  merek  yang  mengarah  kepada pelaku  usaha  tertentu  sehingga  menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Untuk  mengetahui  telah  terjadi  tidaknya suatu  persekongkolan  dalam  tender,  berikut dijelaskan  berbagai  indikasi  persekongkolan (Perkom Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999)  yang  sering  dijumpai  pada  pelaksanaan tender.  Perlu  diperhatikan  bahwa,  hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan  tersebut  harus  dibuktikan melalui  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa  atau Majelis KPPU.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat perencanaan, antara lain meliputi: a) Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan  tender/lelang  secara  terbuka;  b) Pencantuman  spesifikasi  teknik,  jumlah,  mutu, dan/atau  waktu  penyerahan  barang  yang  akan
ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu; c)  Tender/lelang  dibuat  dalam  paket  yang hanya  satu  atau  dua  peserta  tertentu  yang dapat  mengikuti/melaksanakannya;  d)  Ada keterkaitan  antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa;  e)  Nilai  uang  jaminan  lelang ditetapkan  jauh  lebih  tinggi  dari  pada  nilai dasar  lelang;  f)  Penetapan  tempat  dan  waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pembentukan  Panitia,  antara  lain  meliputi:  a) Panitia  yang  dipilih  tidak  memiliki  kualifikasi yang  dibutuhkan  sehingga  mudah  dipengaruhi; b)  Panitia  terafiliasi  dengan  pelaku  usaha tertentu;  c)  Susunan  dan  kinerja  Panitia  tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat prakualifikasi  perusahaan  atau  pra  lelang, antara  lain  meliputi:  a)  Persyaratan  untuk mengikuti  prakualififasi  membatasi  dan/  atau mengarah  kepada  pelaku  usaha  tertentu;  b) Adanya  kesepakatan  dengan  pelaku  usaha tertentu  mengenai  spesifikasi,  merek,  jumlah, tempat,  dan/atau  waktu  penyerahan  barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan; c) Adanya  kesepakatan  mengenai  cara,  tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang; d) Adanya  pelaku  usaha  yang  diluluskan  dalam prakualifikasi  walaupun  tidak  atau  kurang memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan;
e) Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu; f) Adanya persyaratan  tambahan yang dibuat  setelah  prakualifikasi  dan  tidak diberitahukan  kepada  semua  peserta;  g) Adanya  pemegang  saham  yang  sama  diantara peserta  atau  Panitia  atau  pemberi  pekerjaan maupun  pihak  lain  yang  terkait  langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pembuatan  persyaratan  untuk  mengikuti tender/lelang  maupun  pada  saat  penyusunan dokumen  tender/lelang,  antara  lain  meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan  sertifikasi  barang,  mutu,  kapasitas  dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pengumuman  tender  atau  lelang,  antara  lain meliputi:  a)  Jangka  waktu  pengumuman tender/lelang  yang  sangat  terbatas;  Informasi dalam  pengumuman  tender/lelang  dengan sengaja  dibuat  tidak  lengkap  dan  tidak memadai.  Sementara,  informasi  yang  lebih lengkap  diberikan  hanya  kepada  pelaku  usaha tertentu;  c)  Pengumuman  tender/lelang dilakukan  melalui  media  dengan  jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang  tidak  dikenal  ataupun  pada  papan pengumuman  yang  jarang  dilihat  publik  atau pada  surat  kabar  dengan  jumlah  eksemplar yang  tidak  menjangkau  sebagian  besar  target yang diinginkan; d) Pengumuman tender/lelang dimuat  pada  surat  kabar  dengan  ukuran  iklan yang  sangat  kecil  atau  pada  bagian/lay-out surat  kabar  yang  seringkali  dilewatkan  oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pengambilan  dokumen  tender/lelang,  antara lain  meliputi:  a)  Dokumen  tender/lelang  yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang; b) Waktu pengambilan dokumen tender/lelang  yang  diberikan sangat  terbatas; c)  Alamat  atau  tempat  pengambilan  dokumen tender/lelang sulit  ditemukan  oleh  calon peserta tender/lelang; d). Panitia memindahkan tempat  pengambilan  dokumen tender/lelang secara  tiba-tiba  menjelang  penutupan  waktu pengambilan  dan  perubahan  tersebut  tidak diumumkan secara terbuka.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat penentuan  Harga  Perkiraan  Sendiri  atau  harga dasar  lelang,  antara  lain  meliputi:  a)  Adanya dua  atau  lebih  harga  perkiraan  sendiri  atau harga  dasar  atas  satu  produk  atau  jasa  yang ditender/dilelangkan;  b)  Harga  perkiraan sendiri  atau  harga  dasar  hanya  diberikan kepada  pelaku  usaha  tertentu;  c)  Harga perkiraan  sendiri  atau  harga  dasar  ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat penjelasan  tender  atau  open  house  lelang, antara  lain  meliputi:  a)  Informasi  atas barang/jasa  yang  ditender  atau  dilelang  tidak jelas  dan  cenderung  ditutupi;  b)  Penjelasan
tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang  terbatas  sementara  sebagian  besar  calon peserta  lainnya  tidak  dapat  menyetujuinya;  c) Panitia  bekerja  secara  tertutup  dan  tidak memberi  layanan  atau  informasi  yang seharusnya  diberikan  secara  terbuka;  d)  Salah satu  calon  peserta  tender/lelang  melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat penyerahan  dan  pembukaan  dokumen  atau kotak  penawaran  tender/lelang,  antara  lain meliputi: a) Adanya  dokumen  penawaran  yang diterima  setelah  batas  waktu;  b)  Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama  dengan  penawaran  peserta tender/lelang  yang  lain;  c)  Adanya  penawaran yang  diterima  oleh  Panitia  dari  pelaku  usaha yang  tidak  mengikuti  atau  tidak  lulus  dalam proses  kualifikasi  atau  proses  administrasi;  d) Terdapat  penyesuaian  harga  penawaran  pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran; e) Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka. Indikasi  persekongkolan  pada  saat evaluasi dan penetapan pemenang
tender/lelang,  antara  lain  meliputi:  a)  Jumlah peserta  tender/lelang  yang  lebih  sedikit  dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya; b) Harga yang dimenangkan jauh  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  dari  harga tender/lelang  sebelumnya  oleh  perusahaan atau  pelaku  usaha  yang  sama;  c)  Para  peserta tender/lelang  memasukkan  harga  penawaran yang  hampir  sama;  d)  Peserta  tender/lelang yang  sama,  dalam  tender  atau  lelang  yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang  yang  sama,  tanpa  alasan  yang  logis untuk  menjelaskan  perbedaan  tersebut;  e) Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan  pada  peserta  tender/lelang tertentu;  f)  Adanya  beberapa  dokumen penawaran  tender/lelang  yang  mirip;  g) Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi  oleh  Panitia;  h)  Proses  evaluasi dilakukan  ditempat  yang  terpencil  dan tersembunyi;  i)  Perilaku  dan  penawaran  para peserta  tender/lelang  dalam  memasukkan
penawaran  mengikuti  pola  yang  sama  dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pengumuman  calon  pemenang,  antara  lain meliputi:  a)  Pengumuman  diumumkan  secara terbatas  sehingga  pengumuman  tersebut  tidak diketahui  secara  optimal  oleh  pelaku  usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim  yang  kurang  jelas;  b)  Tanggal pengumuan  tender/lelang  ditunda  dengan alasan yang tidak jelas; c) Peserta tender/lelang memenangkan  tender  atau  lelang  cenderung berdasarkan  giliran  yang  tetap;  d)  Ada  peserta tender/lelang  yang  memenangkan  tender  atau lelang  secara  terus  menerus  di  wilayah tertentu; e) Ada selisih harga yang besar antara harga  yang  diajukan  pemenang  tender/lelang dengan  harga  penawaran  peserta  lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pengajuan  sanggahan,  antara  lain  meliputi:  a) Panitia  tidak  menanggapi  sanggahan  peserta tender/lelang;  b)  Panitia  cenderung  menutup- nutupi proses dan hasil evaluasi.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat penunjukan  pemenang  tender/  lelang  dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi: a)  Surat  penunjukan  pemenang  tender/lelang telah  dikeluarkan  sebelum  proses  sanggahan diselesaikan;  b)  Penerbitan  surat  penunjukan pemenang tender/ lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;  c)  Surat  penunjukan pemenang  tender/lelang  tidak  lengkap;  d) Konsep  kontrak  dibuat  dengan  menghilangkan hal-hal  penting  yang  seharusnya  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kontrak; e)  Penandatanganan  kontrak  dilakukan  secara tertutup; f)
Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa  alasan yang tidak dapat dijelaskan.
Indikasi  persekongkolan  pada  saat pelaksanaan  dan  evaluasi  pelaksanaan,  antara lain  meliputi:  a)  Pemenang  tender/lelang mensub-contractkan
pekerjaan
kepada perusahaan  lain  atau  peserta  tender/lelang
yang  kalah  dalam  tender  atau  lelang  tersebut; b)  Volume  atau  nilai  proyek  yang  diserahkan tidak  sesuai  dengan  ketentuan  awal,  tanpa alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan;  c) Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  spesifikasi  teknis,  tanpa  alasan  yang dapat dipertanggungjawabkan.

## SIMPULAN
Investigasi dari KPPU terhadap
pemenuhan unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999,  Tim  Investigator  gagal  menunjukkan bukti  yang  kedua  karena  secara  hukum mewajibkan  pembuktian  dengan  minimal  2 (dua)  alat  bukti.  Dengan  kata  lain,  Tim Investigator gagal memenuhi syarat pembuktian, yaitu Investigator gagal membuktikan unsur-unsur berikut: (1)
Bersekongkol;  (2)  Mengatur  dan  atau menentukan  pemenang  tender;  (3)  Dampak persaingan  usaha  tidak  sehat  ( rule  of  reason ). KPPU dalam melakukan tugas dan kewenangannya  berdasarkan  UU  Nomor  5 Tahun  1999  juga  harus  memperhatikan peraturan  perundang-undangan  yang  lain  baik tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana.  Agar  tidak  terjadi  kesia-siaan  waktu, tenaga  serta  dana  untuk  tugas  dan  wewenang ditambah  lagi  setiap  pelaksanaan  operasional KPPU  menggunakan  APBN,  maka  disarankan KPPU  punya  tim  investigasi  yang  solid  agar dalam  dugaan  pelanggaran  terhadap  pelaku usaha  dapat  terbukti  guna  terwujudnya  tujuan dari  UU  Nomor  5  Tahun  1999  yaitu  mencegah perilaku persaingan yang tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M.  Tri  Anggraini,  “Penegakan  Hukum  dan  Sanksi Dalam  Persekongkolan  Penawaran  Tender, Jurnal Legalisasi, vol. 3 No. 4 Desember 2006. Hasibuan,  A.D.,  dan Ferry  A.S.,  (2013),  Faktor Penyebab  Tidak  Dilaksanakannya  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Upaya Penanggulangannya  (Analisis  Kasus  Putusan PTUN  Medan  No:  17/G/2000/PTUN-MDN), Mercatoria , 6 (2): 133-144 Jurnal  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  edisi  02 Tahun  2009,  www.kppu.go.id  diakses  pada 03-05-2013.
Marlina.,  (2008),  Tinjauan  Hukum  Pertanggunggan Terhadap Program Jamsostek Pada Perusahaan  Swasta  Di  Wilayah  Medan,
Mercatoria , 1 (2): 99-114 Nurmadjito, Pakta Integritas, Legal Review 28/Th III,
Januari 2005.
Perkom  Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pasal  22  UU  Nomor  5  Tahun  1999, www.kppu.go.id.,  diakses  26-04-2014,  pukul 10.17 WIB.
Putusan  KPPU  Perkara  Nomor  05/KPPU-L/2011, diakses  pada  situs  www.kppu.go.id,  diakses 10-05-2013, pukul 10.46 WIB.
Sinambela,  R.W.N.,  dan  Marlina,  (2010),  Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan  Berkontrak  oleh  UU  NO.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, Mercatoria ,  3
(1):45 – 51
Sulubara,  S.M.,  dan  Irma  A.R.,  (2011),  Fungsi Pengawasan  Bapepam-Lk  Dalam  Praktek Insider  Trading Terhadap  Perusahaan  Publik dalam Pasar Modal, Mercatoria , 4 (1): 43-57 Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga  KPPU  dalam  Praktek  Persaingan Usaha di Kota Medan Mercatoria , 6 (1): 64-85 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat, www.kppu.go.id,  diakses  20-03-2013,  pukul 13;20 WIB