Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP TRADISI PARRAWANA PADA MASYARAKAT SUKU MANDAR
Ika Novitasari 1 , Faradillah Rizal Putri 2 , Shofiana 3
1,2,3 Universitas Sulawesi Barat Email Koresponden: ikanovitasari@unsulbar.ac.id

## Abstract
This research examines the Parrawana tradition as an expression of traditional Mandar culture which can be registered at the Director General of Intellectual Property Rights. The type of research used in this paper is normative  empirical  where  this  method  examines  literature  and  legislation,  as  well  as  the  effectiveness  that occurs in people's lives. The research data was collected through interviews with cultural figures from Mandar, legal  experts  and  the  arts  community  as  Parrawana.  The  results  of  the  study  concluded  that  traditional knowledge  can  be  registered  and  automatically  protected  as  long  as  it  fulfills  the  elements  contained  in  the requirements for protecting traditional knowledge. Based on this, the urgency of protecting intellectual property rights  for  parrawana  culture  as  traditional  knowledge  and  traditional  cultural  expressions  of  the  Mandar people is very important considering  that the arrangements regarding  traditional knowledge and traditional cultural  expressions  in  Indonesia  have  not  been  regulated  in  a  separate  law,  besides  that  it  has  it  is  the responsibility of the state to protect the traditional arts of indigenous peoples in Indonesia.
Keywords: Cultural Expression, Intellectual Property Rights, Parrawana

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji  bahan  kepustakaan  maupun  perundang-undangan,  serta  efektivitas  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh budayawan Mandar, ahli hukum dan masyarakat  seni  selaku Parrawana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional  dapat didaftarkan dan secara otomatis dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat perlindungan  pengetahuan  tradisional.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  urgensi  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  (HKI)  terhadap  kebudayaan  parrawana  sebagai  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional  masyarakat  suku  Mandar  menjadi  sangat  penting  mengingat  pengaturan  mengenai  pengetahuan tradisional dan ekspresi  budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu  Undang-undang tersendiri selain itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Ekspresi Budaya, Hak Kekayaan Intelektual, Parrawana
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 645
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Kekayaan  intelektual  merupakan  kreativitas  yang  dihasilkan  dari  olah  pikir  manusia  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  kesejahteraan  hidup  manusia.  Kreativitas  manusia  yang  muncul sebagai  aset  intelektual  seseorang  telah  lama  memberi  pengaruh yang  signifikan  terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. 1
Sebagai salah satu aset kekayaan intelektual, karya cipta dan seni dilindungi dalam beberapa bidang yakni hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi georgafis serta kekayaan intelektual  komunal yang mengatur secara khusus tentang ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.
Prinsip-prinsip  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Prinsip Ekonomi Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta. (b) Prinsip Keadilan Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan  intelektual,  sehingga  memiliki  kekuasaan  dalam  penggunaan  hak  atas  kekayaan intelektual terhadap karyanya. (c) Prinsip Kebudayaan Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari  ilmu  pengetahuan,  sastra  dan  seni  guna  meningkatkan  taraf  kehidupan  serta  akan  memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. (d) Prinsip Sosial Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia  sebagai  warga  Negara,  sehingga  hak  yang  telah  diberikan  oleh  hukum  atas  suatu  karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan. 2
Karya cipta yang berasal dari budaya secara khusus dilindungi dalam bidang ekspresi budaya tradisional. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh masyarakat, dan diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Budaya  dapat  terbentuk karena  adanya  beberapa  faktor  seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, begitu pula dengan karya seni. Jika kita mengamati bahwa daerah-daerah  yang  memliki  banyak  kebudayaan  harus  menghadapi  tantangan  yang  berat  karena banyaknya  budaya  akan  menimbulkan  banyaknya perbedaan  dan  menyatukan perbedaan  merupakan tindakan yang sangat sulit. Orang yang memliki hubungan darah yang sama, pasti memiliki perbedaan dalam  menganut  budaya  karena  setiap  orang  akan  menganut  suatu  budaya  yang  dipengaruhi  oleh lingkungannya  dan  kebanyakan  orang  hanya  menjalankan  budaya  tanpa  mengetahui  asal-usul  yang jelas dari budaya tersebut.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  pulau  besar  di antaranya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua merupakan kepulauan yang suku bangsanya terkenal baik secara nasional maupun mancanegara. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banya pulau, Indonesia pun terdiri dari beragam suku dan budaya.
Pulau  Sulawesi  memiliki  beberapa  etnik  atau  suku  yang  terkenal,  salah  satunya  adalah  suku Mandar. Suku Mandar pada mulanya merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan yang tergolong ke  dalam  empat  suku  besar  di  Sulawesi  Selatan,  yakni  suku  Bugis,  Makassar,  Toraja,  dan  Mandar. Secara administratif suku Mandar saat ini telah terpisah, namun dalam konteks budaya ia masih tetap
1 Roisah Kholis, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, No.3 Juli 2014 hlm 1.
2 Suparman  Eman  ,  Supriyatni  Renny,  Sofianto  Kunto,  Ratnasari  Dewi,  Hassanah  Hetty,  Fauzia  Ine, Perlindugan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional

## 646
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
tergolong ke dalam empat suku besar di Sulawesi Selatan. Masyarakat Mandar terkenal sebagai nelayan dan pelaut yang ulung, dan berani mengarungi lautan lepas, seperti halnya pelaut Bugis/Makassar. Di samping itu, masyarakat Mandar juga cukup potensial dalam budaya termasuk kesenian tradisionalnya yang dikenal sebagai budaya ekspresif, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, religi, dan adat istiadatnya. 3
Salah  satu  budaya  tradisonal  yang  masih  eksis  saat  ini  adalah  kebudayaan parrawana yang merupakan  salah  satu  bagian  dari  budaya  di  tanah  Mandar. Parrawana merupakan  warisan  leluhur Sulawesi Barat dan dipertahankan serta dilestarikan hingga kini dengan beberapa modifikasi. Sebagai kesenian khas mandar biasanya Parrawana diperankan oleh orang-orang yang melantunkan syair lagu yang saling berbalasan dengan diringi oleh permainan musik. Parrawana dapat dinikmati oleh semua kalangan usia karena pesan yang disampaikan berupa pesan dalam kehidupan masyarakat Mandar. Oleh karenanya parrawana seringkali  ditunjukkan  diberbagai  kegiatan  masyarakat  yang  memiliki  ruang publik baik itu pada acara adat pernikahan, khitanan hingga pada acara tahunan festival budaya.
Musik parrawana terdiri atas pemain rawana (rebana), vokal, dan pa’denggo . Sebelum musik parrawana disajikan  terlebih  dahulu  para  penyaji  duduk  melingkar  dengan  tujuan  nantinya  dapat memberikan  keluasan  bagi pa’denggo untuk  melakukan  tarian.  Posisi  melingkar  keuntungannya memudahkan  pemusik  untuk  saling  berkomunikasi  sehingga  alunan  musik  dapat  disesuaikan bersamaan gerakan pa’denggo . Adapun bentuk sajian musik parrwana dimulai dengan tabuhan buruda (tabuhan  pembuka),  kemudian  disahut  dengan  nyanyian.  Lagu  yang  dibawakan  dalam parrawana merupakan  kumpulan  lagu-lagu  yang  diambil  dari  kitab Barzanji ,  selain  lagu Barzanji kadang  juga diselingi dengan lagu berbahasa Mandar yang bertemakan religi. Nyanyian vokal dipimpin oleh salah satu pemain parrawana, kemudian diikuti secara bersamaan oleh pemain lainnya dengan prinsip vokal dan nada yang sama. Setelah nyanyian dilantunkan kemudian dilanjutkan dengan permainan tabuhan rebana  yang  disesuaikan  dengan  nyanyian  lagu.  Adanya  penyesuaian  dari  nyanyian  bertujuan  untuk mencapai keharmonisan serta kekhusyukan dari para pemain musik parrawana maupun kepada tamu yang mendengarkan musik tersebut. 4
Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai  mengenai  pengetahuan tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana  tercermin  dalam  Pasal  38 Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa:
1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan    ekspresi    budaya    tradisional    sebagaimana    dimaksud  pada    ayat    (1)    harus memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat terkait dengan pengembanganya.
4. Ketentuan    lebih    lanjut  mengenai  Hak    Cipta    yang    dipegang    oleh  Negara    atas    ekspresi budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5
3 Gunawan, Asril., Musik Parrawana dan Sayyang Pattudda., CaLLs Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hlm 110.
4 Ibid., hal 121-122
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Kekayaan Intelektual

## 647
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Banyaknya bentuk kebudayaan yang tidak dilindungi baik secara nasional maupun lokal tentu membawa  dampak  negatif  bagi  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  kebudayaan  tersebut.  Padahal  sudah terdapat  beberapa  kasus  yang  dapat  diambil  contoh  untuk  memandang  pentingnya  sebuah  kekayaan tradisional dan ekspresi masyarakat kebudayaan perlu dilindungi secara hukum seperti Reog Ponorogo, Tari Saman dan Gondang Sembilan yang diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan budaya serta ekspresi kebudayaannya  yang  bahkan  didaftarkan  ke  WIPO  sebagai  warisan  budaya  dari  Malaysia.  Bentuk perlindungan  hukum  yang  paling  nyata  adalah  adanya  institusi-institusi  penegak  hukum  seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited ) yaitu membuat peraturan  ,  Sedangkan  Perlindungan  yang  dimaksud  bersifat  hukuman  ( sanction) yaitu  menegakkan peraturan. 6
Perlindungan hukum, diartikan bahwa hukum yang hadir guna mengatur hubungan-hubungan hukum, yaitu adanya ikatan-ikatan antara individu dengan individu. Ikatan-ikatan tersebut terlihat pada hak  dan  kewajiban.  Hukum  menyesuaikan  kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan  masyarakat dengan  sebaik-baiknya,  dan  berusaha  mencari  keseimbangan  antara  memberi  kebebasan  kepada individu  dan  melindungi  masyarakat  terhadap  kebebasan  individu,  dengan  mengingat  bahwa masyarakat adalah individu-individu yang saling berinteraksi dan selalu menimbulkan konflik, karena terjadi  perbedaan  antara  kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan  masyarakat. 7 Sementara, perlindungan dalam konteks hak kekayaan intelektual, prinsip dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan  intelaktual  tersebut  dan  hak  untuk  jangka  waktu  tertentu  menikmati  atau  mengeksploitasi sendiri. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnya. 8
Berdasarkan hal  tersebut di atas maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual  (HKI) terhadap    kebudayaan parrawana sebagai    pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional masyarakat  suku  Mandar  menjadi  sangat  penting    mengingat    pengaturan    mengenai    pengetahuan tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  di  Indonesia  belum  diatur  dalam  suatu  UU  tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional  masyarakat adat.

## METODE
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  mix  method  yakni  suatu  penelitian  hukum  yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat  juga  dalam  pandangan  hukumnya.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara langsung dengan tokoh adat Mandar, tokoh masyarakat Mandar,  budayawan  Mandar  serta  para  seniman  Mandar  yang  bertindak  sebagai  penggiat  Seni Tradisional “Parrawana”, di Kec. Banggae dan Kec. Banggae Timur Kab. Majene.   Analisis data yang dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  dari  data  yang  diperoleh  baik  dari  studi  kepustakaan  maupun  studi
6 Dimyati Hilmiah Hilda, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, Vol. No 2 Desember 2014,  hlm 342.
7 Nansa, Almusawir & Madiong, Baso, Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis), Makassar:Celebes Media Perkasa (2019), hlm.13
8 Simatupang Taufik H., Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm 200-201.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
lapangan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Dimana hasil analisis akan  dipaparkan secara  deskriptif,  dengan  harapan  dapat  menggambarkan  secara  jelas  mengenai  perlindungan  hak kekayaan intelektual di bidang ekspresi budaya parrawana, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tradisi Parrawana merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Mandar dapat Didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Inteletual
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 9 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kekayaan  Intelektual  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  adat  atau  tradisional  mencakup beberapa hal mulai dari sistem pengetahuan, karya-karya seni, karya sastra, filsafat, sejarah, bahasa, catatan  perkembangan  seni,  hukum  adat,  obat-obatan,  batik,  permainan  rakyat,  tarian,  hingga arsitektur tradisional. Hak kekayaan intelektual sebagai ekspresi budaya tradisional dimiliki secara bersama-sama atau kolektif oleh komunitas adat yang disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi, tidak hanya dijaga dalam bentuk mempertahankan tradisinya saja tapi pun perlu untuk dijaga dengan cara didaftarkan secara resmi agar masyarakat yang memilikinya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pemilik kekayaan intelektual tersebut.
Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini  merupakan provinsi  ke 33  di negara  Republik  Indonesia  yang  terdiri  atas  6  Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa dan Pasangkayu. Dari ke 6 kabupaten tersebut, mayoritas suku Mandar berada pada Kabupaten Majene. Kabupaten Majene ini terdiri atas 8 wilayah kecamatan, masing-masing Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Malunda,  Tammero’do’  Sendana,  Tubo  Sendana  dan  Ulumanda  yang  dihuni  oleh  penduduk sebanyak 166.505 jiwa yang tersebar di 20 Kelurahan dan 62 Desa. 10 Kebudayaan Mandar adalah keseluruhan  sistem  dan  gagasan,  tindakan  dan  hasil  karya  manusia  dalam  rangka  kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Secara universal atau bisa ditemukan di semua bentuk kebudayaan manusia di muka bumi, ada tujuh unsur kebudayaan yang ada pada tiap kebudayaan dunia, yaitu: bahasa, sistem  pengetahuan, organisasi  sosial,  sistem peralatan dan teknologi  sistem  mata  pencaharian,  sistem  religi,  dan  kesenian. 11 .  Dalam  masyarakat  Mandar terdapat  sebuah  tradisi  yang  dikembangkan  sejak  dahulu  hingga  kini  dikenal  dengan  sebutan “ Parrawana”. Salah  satu  bentuk  kesenian  tradisional  Mandar  yang  memiliki  unsur  kebudayaan
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
10 Muhammad Ashwan M, Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandeq Pada Tradisi Masyarakat Mandar (Tinjauan Semantik) 2018.
11 Muhammad Ridwan Alimuddin Alam, Budaya, Manusia (Polewali Mandar, 2011) hlm. 30.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
yaitu  kesenian, sistem peralatan, sistem religi, dan banyak masyarakat yang menjadikan  kesenian “ Parrawana” sebagai mata pencaharian.
Parrawana merupakan sebuah tradisi berbentuk kesenian khas Mandar yang keberadaannya bersamaan  dengan  masuknya  Islam  di  Mandar, Parrawana berfungsi  sebagai  alat  dakwah  dalam penyebaran Islam bagi orang Mandar. Parrawana sebuah tradisi yang memiliki Filosofis dan Dzikir didalamnya. Pertunjukkan Parrawana menjadi sesuatu yang biasanya ditempatkan pada acara iring- iringan perkawinan, acara khatam alquran ( Sayyang Pattuqduq) dan maulid nabi. Dalam kesenian parrawana terdapat  pesan-pesan  dakwah  yang  disampaikan  lewat  lantunan  syair  yang  diiringi dengan  tabuhan  rebana.  Rebana  yaitu  alat  musik  tabuh  yang  termasuk  dalam  klasifikasi membranophone, yakni alat musik yang menggunakan membran sebagai sumber bunyi atau selaput tipis yang direntangkan untuk menghasilkan musik. 12
Pada  umumnya  rebana  dimainkan  oleh  laki-laki,  baik  tua  maupun  anak-anak.  Biasanya menjadi pengiring “ saeyyang pattuqdu” atau sekedar bermain rebana di rumah. Personilnya terdiri dari  7  sampai  9  orang.  Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  tokoh  Masyarakat  Mandar ( Parrawana) di Kel. Rangas Timur Kec. Banggae Kab. Majene, bahwa memang benar jika ketika adanya sebuah acara Sayyang Pattuqduq harus terdapat tiga item yakni Pissawe, Pakkalindaqdaq dan Parrrawana. Setelah  tiga  item  tersebut  terpenuhi  barulah  pertunjukan Sayyang  Pattuduq menarik di mata masyarakat. Selain itu, tedapat pula jenis “ parrawana” lain yang dimainkan oleh perempuan. Disebut “ parrawana towaine”. Irama lagu “parrawana towaine” agak berbeda dengan irama lagu “ parrawana tommuane” pemain rebana laki-laki. Syair lagu “ parrawana towaine” berisi kisah-kisah, nasihat-nasihat, dan tema keagamaan.
Dalam  Bahasa  lokal  masyarakat  Mandar    rebana  disebut  “ rawana” atau  dari  hasil  kata ” Rabbana” atau pula “ Rabbi” yang selalu merujuk pada sang Ilahi. H. Mahmud Ganna mengutip gurunya  Al  Mukarram  Annanggurutta  KH.  Muhammad  Saleh  (Guru  Tarekat  Qadiriyah  Mandar- Sulbar  yang  telah  sekian  tahun  tinggal  di  Mekkah),  mengisahkan  bahwa  suatu  ketika  Nabi melakukan perjalanan dari Mekkah ke Mandinah. 13
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Muhammad  Ridwan  Alimuddin  selaku  Budayawan Mandar  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  tradisional  dapat  didaftarkan  yang  secara  otomatis  dan dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian Perlindungan Pengetahuan  Tradisional.  Maka  untuk  melindungi  warisan  kebudayaan  seperti parrawana yang terdapat  pada  kebudayaan  adat  Mandar,  Pemerintah  Daerah  dapat  membuatkan  aturan  untuk melindungi kebudayaan tersebut.
Selanjutnya  dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  jika parrawana adalah  instrumen  atau  permainannya jadi  secara  otomatis rawana yaitu bendannya  yang  dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual sebagai ekpresi budaya tradisional karna dilihat dalam pasal  38  Undang-Undang  tentang  ekpresi  budaya  tradisional  dan  ciptaan  yang  sudah  seharusnya
12 Muhammad  Akhsan. Eksistensi  Kesenian  Parrawana  Towaine  di  Kabupaten  Polewali  Mandar, 2021.hlm 11
13 Sahabuddin Mahganna, Olioreang Entitas Ritmis dan Melodi Mandar (Jl. Cendrawasih Samping BTN Cendrawasih Pekkabata, Polewali). hlm 154.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dilindungi. Berdasarkan yang telah tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 13 tahun  tahun  2017  tentang  data  kekayaan  intelektual  komunal.  Dimana  telah  disebutkan menunjukkan daerah asal suatu produk berdasarkan faktor lingkungan geografis (faktor lingkungan, faktor alam, faktor manusia atau gabungan oleh kedua faktor tersebut.
Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatau barang dan/atau produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. 14
Pada dasarnya Undang-Undang Hak cipta ditujukan pula untuk melindungi ekspresi budaya tradisional  termasuk  tradisi “parrawana”. Perlindungan  ini dimaksudkan  agar  setiap  kebudayaan yang sudah seharusnya dilestarikan agar dilindungi oleh hukum dan juga memiliki kepastian hukum. Disamping  ini  juga  ekspresi  kebudayaan  ini  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi,  karena dengan  banyaknya  budaya-budaya  yang  ada  di  Indonesia  dapat  mengundang  wisatawan  untuk berkunjung dan menikmati kebudayaan yang ada di Indonesia.
Parrawana juga  merupakan  aset  budaya  suku  Mandar  yang keberadaannya  diakui  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Di  indonesia merupakan negara yang heterogen dan kaya akan budaya serta tradisi-tradisi lokal yang masih terus hidup ditengah-tengah masyarakat selain jutaan kekayaan lainnya. Seperti budaya, bahasa, suku dan sebagainya. Budaya tradisi Parrawana sangat disayangkan jika tidak dilestarikan oleh pemerintah pasalnya,  budaya  seperti  ini  juga  memiliki  daya  tarik  untuk  mendatangkan  wisatawan  lokal  dan mancanegara  datang  ke  tanah  Mandar.  Yang  kental  akan  tradisi  budaya  tersendiri  dengan memperlihatkan hak ciptanya.
Berdasarkan peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 13  tahun  2017  tentang  data  kekayaan  intelektual  komunal,  Ekspresi  budaya  tradisional . Ekspresi Budaya  Tradisional  yang  pada  awalnya  disebut  dengan  istilah folklor atau folklore merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat  yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat folklor merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara. Namun, dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) istilah folklore atau folklor ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). 15
Dalam pasal 38 Undang-Undang tentang Ekspresi budaya tradisional Dan Ciptaan yang di lindungi sebagai berikut:
a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
b. Negara  wajib  menginventariskan  menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
15 Direktorat Jederal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI. modul  kekayaan intelektual, bidang kekayaan intelektual komunal 2019 Hlm 26.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagimana dimaksud padat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 16
Jika  dilihat  dalam  rumusan  pasal  diatas  maka  ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh negara.  Pemegangan  langsung  oleh  negara  ini  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk  kepemilikan komunal.  Jadi  dalam  hal  hak  moral  dan  hak  ekomomi  dikelola  secara  bersama  negara  dan masyarakat lokal sebagai kostodiannya. Dari sini dapat dilihat bahwa segala bentuk ekspresi budaya tradisional dalam undang-undang ini secara ekplisit Negaralah yang menjadi pemilik budaya.
Kemudian  jika  dilihat  dalam  Pasal  38  ayat  (4)  ini  mengatakan  untuk  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur  lebih  lanjut  hak  cipta  yang  dipegang  oleh  Negara  yang termasuk  ekspresi  budaya  khususnya  Tradisi “parrawana” ternyata  samapai  sekarang  belum dibuatkan Peraturan Pemerintahnnya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  seharusnya  tradisi Parrawana sebagai  ekspresi  budaya tradisional  yang  berada  di  kabupaten  Majene  harus  dijaga kelestariannya dengan konsisten melaksanakannya setiap adanya acara penikahan,maulid nabi dll. Dalam hal ini dilakukan dan dilaksanakan oleh kostodiannya. Tidak hanya itu untuk memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  tradisi parrawana harus  didaftarkan  sebagai  Hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu Undang-undang Hak Cipta ditujukan pula untuk melindungi ekspresi budaya termasuk tradisi Parrawana . Perlindungan ini dimaksudkan agar setiap kebudayaan yang sudah seharusnya dilestarikan agar dilindungi oleh hukum dan juga memiliki kepastian hukum. Disamping  ini  juga  ekspresi  kebudayaan  ini  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi,  karena dengan  banyaknya  budaya-budaya  yang  ada  di  Indonesia  dapat  mengundang  wisatawan  untuk berkunjung dan menikmati kebudayaan yang ada di Indonesia.
Adapun  Faktor  yang  dapat  mendukung  pendaftaran  Tradisi Parrawana sebagai    ekspresi budaya tradisional Mandar sebagai berikut: (1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. (2) Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu. (3) Bagian dari warisan budaya. (4)Tidak dikenali  pembuatnya/penciptanya.  (5)  Umumnya  bukan  untuk  tujuan  komersial  tetapi  lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama. (6) Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat. (7) Kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama). (8) Perlindungan dan pelestarian dikehendaki  tidak  terbatas  waktunya.  (9)  Perlindungan  hukumnya  harus  berdasarkan  pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran) dan hak kebendaan (tangible and intangible/material dan moral dimiliki negara. 17
Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi
16 Pasal 38 ayat (1) samapai (4) Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
17 Bue,  Dionisius  Tuli. Peran  Kepala  Adat  dan  Kedudukan  Masyarakat  Pengemban  dalam Melindungi Nilai Upacara Reba Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. 2017. Jurnal UAJY’s Library.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegangoleh Negara.
Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut : (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berupa karya sastra ataupun narasi informatif. (2) Musik, mencakup antara  lain,  vokal,  instrumental,  atau  kombinasinnya.  (3)  Gerak,  mecakup  antara  lain  tarian.  (4) Teater, mencakup antara lain,pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.(5) Seni rupa, baik dalam bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang  terbuat  dari  berbagai  macam  bahan  seperti  kulit, kayu,bambu,logam,  batu,  keramik,  kertas,  tekstil,  dan  lain-lain  atau  kombinasinya.  (6)  Upacara adat. 18
Sebagaimana telah disebutkan diatas, ekspresi budaya tradisional adalah suatu ciptaan yang hak  ciptanya  dipegang  oleh  Negara  di  mana  Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan memeihara  ekspresi  budaya  tradisional  tersebut  serta  penggunaannya  harus  memperhatikan  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 19
Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi kedalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan  tradisi  yakni  kesatuan  dari  kehidupan  budaya  masyarakat  sebagai  pemiliknya  sendiri  yang mengandung  nilai  ekonomi,  spiritualitas  dan  komunalitas  yang  dihormati  oleh  masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat disuatu daerah.  Ekspresi budaya tradisional terkait dengan entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu  masyarakat,  suatu  kumpulan  kecil,  atau  orang-orang  pribumi.  Ekspresi  budaya  tradisional tidak  memiliki  sifat  individu  sejak  mengekspresikan  sebuah  identitas  budaya  bersama  suatu masyarakat  mempertimbangkan  ekspresi  budaya  tradisionalnya  sebagai  bagian  yang  penting  dari warisan budaya. 20
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  terhadap  Muhammad  Ridwan Alimuddin  selaku  Tokoh  budayawan  Mandar,  disimpukan  bahwa  hal pertama  yang  seharusnya menjadi  komponen  pentig  dalam  perlindungan  ekspresi  budaya  adalah  adanya  Pelaku, pendokumentasian  riset,  (peran  komunitas,  peran  mahasiswa,  peran  peneliti,  dan  peran pemerintah).  Komponen-komponen  ini  harus  dilaksanakan  secara  berkolaborasi  dengan  semua pihak,  agar  menjadi  perhatian  terhadap  seni  “Parrawana”  yang  termasuk  sebagai  kategori ekspresi kebudayaan khususnya di bidang indikasi geografis. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang  dalam  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  cipta.  Ekspresi  budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
Selanjutnya  dalam  mengkaji  tentang  eksistensi  kesenian  “parrawana”  sebagai  ekspresi budaya tradisional, peneliti kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan Ardiansyah,
18 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menggunakan-ekspresi-budaya-tradisional-sebagai- merek-lt5be27af760f17
19 Ibid
20 Purnama Hadi Kusuma, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal , Vol 4 No.1 Tahun 2022, Hlm 110.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
selaku Ahli Hukum Perdata, hasil wawancara menjelaskan bahwa penting untuk mempertimbangkan peran pemerintah daerah sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Pasal 38 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  mengatur  bahwa  peraturan pemerintah mengatur tentang hak cipta yang dimiliki oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  38  ayat  1.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  adalah  pihak yang memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Parrawana . Dalam sistem pemerintahan yang  melahirkan  kebudayaan,  pemerintah  dan  negara  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi. Sebagai pemegang Hak Cipta Artikulasi Sosial Adat, mereka mendapatkan kebebasan memilih atas karya yang dilindungi. Kebebasan selektif yang diperbolehkan oleh Peraturan Kekayaan Intelektual adalah hak istimewa untuk mendistribusikan, mengulangi, menguraikan, menyesuaikan, mengatur, mengubah,  membubarkan,  melakukan,  mendistribusikan,  menyampaikan,  dan  menyewakan manifestasi.  Definisi  di  atas  menyimpulkan  bahwa  undang-undang  memberikan  posisi  kepada DPRD  provinsi  untuk  mengontrol  hak  cipta  tersebut. Parrawana Mandar  adalah  akibat  dari artikulasi  sosial,  kewajiban  untuk  menjaga  Artikulasi  Sosial  Konvensional  terkait  erat  dengan kawasan sebagai  tempat dimana pandangan hidup itu digagas dan disampaikan, sehingga negara- negara  lingkungan,  baik  yang  biasa,  kota  maupun  lokal,  memegang  kewajiban  yang  penting  dan kemampuan dalam menjaganya.
Gugatan  atas  karya  cipta Parrawana Mandar  yang  diperbanyak  tanpa  izin  untuk  tujuan komersil merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah daerah jika terjadi pelanggaran. Pasal 95 ayat (1) Bab XIV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur  tentang  tata  cara  pengajuan  gugatan,  yang  menyebutkan  bahwa  alternatif  penyelesaian sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  hak  cipta. Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  sebagai  pengadilan  yang  berwenang menyelesaikan  sengketa.  Kemudian,  menurut  Pasal  97:  1)  Karena  suatu  Ciptaan  telah  dibukukan menurut pengaturan Pasal 69 ayat (1), orang-orang lain yang terkait erat dapat mendokumentasikan tuntutan penghapusan pendaftaran suatu Ciptaan di muka umum. daftar Pengurus Pengadilan Niaga; ayat  2  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  terdaftar  adalah  penerima  gugatan  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan untuk mendapatkan perlindungan hukum parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional bisa didaftarkan karena rawana memang berbeda dari daerah lain dan baiknya didaftarkan, sebagaimana yang atur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.  Namun  yang  menjadi  kendala  adalah  keharusan  adanya  regulasi  khusus  yang  mengatur tentang  ekspresi  budaya  tradisional  ini,  akan  tetapi  jika  ingin  didaftarkan  harus  jelas  tentang orisinalitasnya, serta bentuk dan wujudnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  telah  terpenuhinya  beberapa  rangkaian  faktor-faktor  yang dapat menjadi pendukung guna pendaftaran tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional yaitu, merupakan warisan dari budaya, tidak dikenali penciptannya/pembuatnya, berkembang dan muncul dikalangan masyarakat, diteruskan dari generasi ke generasi, dan sebagainya.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## KESIMPULAN
Peraturan mengenai ekspresi budaya tradisional tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 13 tahun tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Dimana telah disebutkan menunjukkan  daerah  asal  suatu  produk  berdasarkan  faktor  lingkungan  geografis  (faktor  lingkungan, faktor  alam,  faktor  manusia  atau  gabungan  oleh  kedua  faktor  tersebut. Parrawana merupakan  aset budaya  suku  Mandar  yang  keberadaannya  diakui  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dalam hal ini telah memenuhi beberapa rangkaian faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung guna pendaftaran tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional yaitu, merupakan warisan dari budaya, tidak dikenali penciptannya/pembuatnya,  berkembang  dan  muncul  dikalangan  masyarakat,  serta  diteruskan  dari generasi ke generasi yang ada dalam masyarakat Mandar Kabupaten Majene.

## DAFTAR REFERENSI
Akhsan Muhammad,(2021) Ekseitensi Kesenian Parrawana Towaine di Kabupaten Polewali Mandar, 2021
Ashwan  Muhammad  M,(2018) Kearifan  Lokal  Makna  Simbolik  Perahu  Sandeq    Pada  Tradisi Masyarakat Mandar (Tinjauan Semantik).
Bue,  Dionisius  Tuli,(2017) Peran  Kepala  Adat  dan  Kedudukan  Masyarakat  Pengemban  dalam Melindungi Nilai Upacara Reba Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.
Dimyati Hilmiah Hilda,(2014) Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal.
Gunawan,  A.  (2017). Musik  Parawana    dan  Sayyang  Pattuddu  dalam  Prosesi  Upacara  Khatam Alquran Suku Mandar di Provensi Sulawesi Barat (sebuah pendekatan etnomusikogis) . CaLLS (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics).
Hadi Purnama K, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal .Vol 4 No.1 Tahun 2022, Hlm 110.
Mahaganna  Sahabuddin,(2020) Olioreang  Entitas  Ritmis  dan  Melodi  Mandar (Jl.  Cendrawasih Samping BTN Cendrawasih Pekkabata, Polewali).
Nansa,  Almusawir  &  Madiong  Baso.  (2019). Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Ekonom Pemegang  Indikasi  Geografis). Jl.  Ir.  Sutami  Ruko  Villa  Mutiara  Indah: Celebes  Media Perkasa.
Roisah,  K.  (2014).  Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Sistem  Hukum  Kekayaan Intelektual. MMH, Jilid 43 No. 3.
Ridwan, Muhammad A.(2011) Alam, Budaya, Manusia (Polewali Mandar,)
Simatupang  Taufik  H  (2007)., Sistem  Hukum  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual    Dalam  Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Volume 17, Nomor 2.
Suparman  Eman  ,  Supriyatni  Renny,  Sofianto  Kunto,  Ratnasari  Dewi,  Hassanah  Hetty,  Fauzia Ine,(2018), Perlindugan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional