## PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE
Dheny Rusdiyanto 1 , Dwi Raka Siwi 2 , Galuh Fitriana 3 , Astria Fitri 4 , Zainab Ompu Jainah 5 Universitas Bandar Lampung 1,2,3,4,5
Email : drusdian121@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  peraturan  hukum  di  Indonesia mengenai  perjudian  online  dan  peraturan  khusus  yang  digunakan  oleh  otoritas terkait  untuk  mengatur  perjudian  online.  Artikel  ini  menggunakan  penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa arbitrase online sama dengan arbitrase konvensional. Penggunaan Sistem Elektronik (komputer, internet, telekomunikasi) adalah  salah  satu  perbedaannya.  KUHP  dan  UU  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Pengadilan yang akan memutuskan nasib penipuan yang sulit. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP  atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang  mengatur  tentang  iklan  yang  menyesatkan  dan  perlindungan  konsumen. Secara terpisah, atau dalam hubungannya dengan pasal kedua, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci: Penipuan, Internet, Jual-beli online.

## Abstract
This  study  aims  to  shed  light  on  the  legal  regulations  in  Indonesia  regarding online  gambling  and  the  specific  regulations  used  by  the  relevant  authorities  to regulate online gambling. This article uses normative legal research to conclude that online arbitration is equivalent to conventional arbitration. Use of Electronic Systems  (computers,  internet,  telecommunications)  is  one  of  the  differences.  The KUHP  and  UU  No.  11,  2008,  on  Electronic  Information  and  Transactions, contain the aforementioned provisions. A court of law will decide the fate of  the sulit  penipuan.  This  provision  can  be  compared  to  Article  378  KUHP  or  Article 28  ayat  (1)  UU  ITE,  which  deals  with  misleading  advertising  and  consumer protection.  Separately,  or  in  conjunction  with  the  second  of  these  passages,  378 KUHP  jo  Pasal  28  ayat  (1)  jo  Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2008 concerning the payment and nonpayment of ITE.
Keywords: Fraud, Internet, Online buying and selling.

## A. Pendahuluan
Kejahatan dunia maya sebagian besar melibatkan penggunaan komputer dan internet.  Banyak  peluang  dan  kenyamanan  yang  tersedia  bagi  orang-orang  di dunia maya online. Lalu ada kejahatan dunia maya, yang melibatkan akses ilegal
dan  melakukan  kejahatan  melalui  jaringan  komputer.  Data  harus  dijaga  jika memang sudah menjadi komoditas. Cabang-cabang hukum pidana dan non-pidana memberikan beberapa ukuran keamanan 1 .
Adanya  teknologi  informasi  di  Indonesia  mengakibatkan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disingkat  sebagai  UU  ITE) 2 .  Untuk  menjamin  kepentingan  masyarakat  dalam memberikan  kepastian  hukum  melalui  media  elektronik,  UU  ITE  menawarkan reformasi  hukum  dan  merupakan  kerangka  legislasi  pertama  di  Indonesia  yang mengatur kegiatan transaksi elektronik. 3
Jelas,  aktivitas  penipuan  dapat  terjadi  dalam  perjanjian  penjualan  online. Penipuan lebih mungkin terjadi dalam kontrak penjualan online karena kurangnya keakraban dan tidak adanya kegiatan pertemuan tatap muka 4 . Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat diancam dengan hukuman  maksimal  empat  tahun  penjara  karena  dengan  sengaja  melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu,  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,  baik  dengan  tujuan  untuk  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan supaya orang itu jatuh miskin 5 .
Terlepas  dari  meluasnya  penggunaan  perdagangan  online,  beberapa  orang yang ceroboh dapat melakukan kejahatan yang melukai orang lain. Banyak penipu yang memangsa korban yang tidak menaruh curiga, baik secara online maupun di dunia nyata. Untuk memikat pelanggan, para penipu ini menjual produk palsu atau produk  yang  berkualitas  sangat  rendah.  Barang  yang  dipesan  tidak  kunjung diterima  bahkan  setelah  pembayaran  telah  dikirim.  Untuk  memperkaya  diri sendiri,  para  penjahat  melanggar  hukum 6 .  Bisnis  online  membantu  para  penipu. Penjualan  adalah  bagian  terpenting  dari  bisnis  dan  transaksi  paling  kuat  dalam perdagangan.  Manusia  membutuhkan  interaksi  sosial  dan  memiliki  kebutuhan
1 Jhohandewangga,  “Cybercrime  Dan  Penanggulangannya  Dengan  Penegakan  Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Indonesia,” wordpress.com, 2012.
2 Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  RI,  “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik,” 2016.
3 Ochi  Defied  Juli  Kartika  Sari  and  S  H  Hartanto,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penipuan  Lewat  Jual  Beli  Online  (E-Commerce)  Dan  Perlindungan  Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).
4 Ahmadi  Miru  and  Sakka  Pati, Hukum  Perjanjian:  Penjelasan  Makna  Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW) (Sinar Grafika, 2020).
5 Acep  Rohendi,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional,” Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 3, no. 2 (2015): 474–88.
6 Melisa Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” Lex Crimen 2, no. 4 (2013).
yang tidak terbatas 7 .
Pembeli  dapat  melihat  barang  yang  diperjualbelikan  secara  online, membayar  melalui  transfer  bank,  dan  menerimanya  dalam  hitungan  menit.  Di zaman  ketika  sebagian  orang  membutuhkan  internet,  jual  beli  online  adalah  hal yang  wajar.  Karena  internet  kini  sudah  digunakan  oleh  kalangan  menengah  ke bawah,  bukan  hanya  kalangan  tertentu  saja.  Perdagangan  elektronik,  sering dikenal  sebagai  e-commerce  atau  hanya  EC,  mengacu  pada  praktik  melakukan transaksi bisnis sepenuhnya secara online. Dalam e-commerce, proses pemesanan, pengiriman,  dan  pembayaran  dilakukan  secara  online.  Dengan  munculnya  e- commerce,  pembeli  dan  penjual  dari  seluruh  dunia  dapat  bertransaksi  bisnis dengan  cara  yang  sebelumnya  tidak  mungkin  dilakukan.  Belanja  online menghilangkan kebutuhan akan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual 8 .
Penelitian ini didasarkan pada fenomena tersebut di atas dan bertujuan untuk menganalisis  dan  mengkaji  bagaimana  pengaturan  hukum  di  Indonesia  dalam menangani  tindak  pidana  jual  beli  online  melalui  media  sosial.  Aturan  apa  saja yang  digunakan  oleh  lembaga  penegak  hukum  sebagai  landasan  untuk memberantas penipuan jual beli online.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  kepustakaan,  literatur  yang  ada,  skirpsi,  artikel,  dan  karya  tulis lainnya,  serta  sumber-sumber  hukum  primer  dan  sekunder,  menjadi  bagian  dari metodologi  penulis 9 .  Dokumen-dokumen  hukum  resmi  yang  berkaitan  dengan masalah  ini  termasuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999,  dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu jenis bahan hukum sekunder adalah  buku-buku  dan  jurnal  ilmiah.  Jenis  lainnya  adalah  artikel  online  dan dokumen-dokumen lainnya. Kombinasi dari sumber-sumber primer dan sekunder inilah  yang  membuat  sumber  hukum  tersier  sangat  berguna  untuk  menemukan jawaban  dan  arahan  dalam  hukum.  Beberapa  contoh  dari  sumber-sumber  ini adalah  Kamus  Inggris-Indonesia,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dan  kamus- kamus  hukum 10 .  Analisis  data  penelitian  ini  didasarkan  pada  metode  kualitatif. Paradigma  yang  mendasari  pendekatan  ini  adalah  hubungan  yang  terus  berubah antara  ide,  fakta,  dan  teori.  Informasi  yang  dikumpulkan  berguna  untuk merumuskan penyesuaian jangka panjang terhadap ide dan teori yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)
1. Pengaturan  Hukum  di  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan dalam Media Internet
7 Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, “Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya,” Irwin Wordpress, 2007.
8 Zulkifli  Damanik,  “Kekuatan  Hukum  Transaksi  Jual-Beli  Secara  Online  (E-Comerce),” Universitas Simalungun, Pematangsiantar (2012).
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , 6th ed. (Sinar Grafika, 2021).
10 Anang  Rafli  Mahesa,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Jual  Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta,” 2023.
Penipuan  online  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  jenis penipuan yang tidak diatur secara spesifik oleh UU ITE. Ayat satu Pasal 28  UU  ITE  menyatakan,  "Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik."  Dengan  pengecualian perluasan  yurisdiksi  UU  ITE,  pencantuman  media  elektronik,  dan pengenalan  alat  bukti,  unsur-unsur  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  identik dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  konvensional  yang  diatur dalam  Pasal  378  KUHP.  Baik  KUHP  (Pasal  378),  yang  mengatur tentang  tindak  pidana,  maupun  UU  ITE  (Pasal  28  ayat  (1)) menunjukkan  adanya  saling  ketergantungan 11 .  Pasal  28  ayat  (1)  UU
ITE  dibuat  dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan konsumen.  Sejak  pencantuman  "menguntungkan  diri  sendiri"  dalam Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dihilangkan,  maka  unsur  pidana  penipuan dapat  berdiri  sendiri  tanpa  harus  ada  keuntungan  bagi  pelaku,  selama perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Jika membandingkan  KUHP  dengan  UU  ITE,  di  sinilah  letak  perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam hal penipuan 12 . Seperti diketahui, ketentuan  UU  ITE  dan  KUHP  Pasal  378  mengatur  berbagai  hal.  Pasal 378  KUHP  mengatur  tentang  penipuan,  sedangkan  Pasal  28  ayat  (1) UU  ITE  mengatur  tentang  penyebaran  informasi  bohong  yang menyebabkan  konsumen  merugi  dalam  transaksi  online.  Kedua  tindak pidana  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  karena  sama-sama  berpotensi merugikan orang lain.
Akses  ilegal  (Pasal  30)  dan  gangguan  terhadap  sistem  komputer (Pasal  32)  adalah  kejahatan  di  bawah  UU  ITE.  Pasal  36  UU  ITE mengatur tindak pidana tambahan "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  34  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi orang lain". Namun, pembuktian tindak pidana sebelum menyimpulkan kasus  penipuan  komputer  dapat  menimbulkan  masalah  dan  inefisiensi. Informasi palsu dan tidak jujur adalah hal yang sama. Seseorang dapat terlibat  dalam penipuan untuk  keuntungan sendiri, satu  untuk  kerugian orang  lain,  atau  bahkan  keduanya.  Menyebarkan  berita  palsu  dan informasi yang menyesatkan adalah penipuan untuk alasan ini 13 .
Pasal  378  KUHP  menyatakan:  "Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan,  dengan
11 Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber (Bandung: Refika Aditama, 2012).
12 Kristian  Hutasoit,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Umatera Utara (Januari, 2018) , 2018.
13 Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber .
pidana penjara paling lama empat tahun". 14
2. Peraturan  Yang  Menjadi  Dasar  Aparat  Penegak  Hukum  Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan (Media Internet) Dalam Jual Beli Online di Indonesia
Penipuan  belanja  dan  bisnis  online  adalah  kejahatan  dunia  maya.
Jenis penipuan ini meningkat karena orang ingin menghemat waktu dan uang  dengan  melakukan  berbagai  hal  dengan  mudah.  Penipuan  bisa sederhana  atau  kompleks.  Tindakan  virtual  dapat  berupa  tindakan  dan perbuatan  hukum.  Kejahatan  dunia  maya  ini  mengeksploitasi kelemahan keamanan dan penggunaan internet. Memasukkan informasi yang tidak benar, tidak etis, atau ilegal di Internet merupakan kejahatan. Menipu  atau  berbohong  demi  keuntungan  atau  kerugian  diri  sendiri dikenal  sebagai  penipuan  yang  berhubungan  dengan  komputer. Ketidaktahuan menyebar seperti api di web. Ketika orang membeli dan menjual barang secara online, hal ini merupakan hal yang biasa terjadi. Penjual  yang  tidak  jujur  sering  kali  tidak  memenuhi  kewajibannya, sehingga  merugikan  pembeli.  Individu  atau  entitas  yang  berpartisipasi dalam penjualan dan pembelian online terdiri dari: 15
1. Pelaku  yang  menjual  produk  secara  online,  seperti  pedagang  atau pengusaha.
2. Mereka  yang  ingin  membeli  atau  memperoleh  produk  dari  penjual atau pedagang, termasuk siapa pun yang tidak dilarang oleh hukum, dan yang menerima penawaran dari kedua belah pihak.
3. Bank  bertindak  sebagai  perantara  bagi  konsumen  dan  bisnis, mentransfer uang dari pembeli ke penjual. Hal ini diperlukan dalam transaksi  online  di  mana  pihak-pihak  yang  terlibat  secara  fisik berada  di  tempat  yang  berbeda,  sehingga  bank  bertindak  sebagai perantara.
4. Menawarkan  layanan  mereka  sebagai  ISP.  Semua  hal  yang disebutkan di atas memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perdagangan elektronik. 16 .
Penjual  harus  memberikan  informasi  produk  yang  akurat  kepada pembeli  atau  konsumen  saat  mereka  menjual  produk  secara  online. Penjual  /  pengusaha  berhak  menerima  pembayaran  untuk  barang  dan perlindungan  dari  pembeli  /  konsumen  yang  menyesatkan  dalam transaksi  penjualan  elektronik  ini.  Pembeli  berkewajiban  untuk melakukan  pembayaran  kepada  vendor  sesuai  dengan  jenis  dan  harga barang  yang  dibeli.  Selain  itu,  formulir  penerimaan  membutuhkan identifikasi hukum pembeli. Namun, hak untuk mendapatkan informasi produk  secara  lengkap  adalah  milik  konsumen.  Penjual  yang  berniat jahat  juga  terlindungi  dari  pembeli.  Bank  bertindak  sebagai  perantara dalam  transaksi  penjualan  online,  mentransfer  uang  dari  pelanggan  ke vendor. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangun dipaksa untuk
14 Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.”
15 Edmon Makarim, “Kompilasi Hukum Telematika,” 2005.
16 Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.”
menggunakan  fasilitas  bank  untuk  membayar  produk,  karena  pembeli dan konsumen yang lebih suka berbelanja online dapat berada di tempat yang jauh.
Ketika  datang  ke  transaksi  yang  melibatkan  penjualan  elektronik,
pihak  lain  adalah  penyedia.  Akibatnya,  penyedia  harus  menyediakan layanan akses yang tersedia sepanjang waktu bagi calon pembeli untuk melakukan  transaksi  penjualan  elektronik  melalui  internet  dengan penjual  yang  menjual  produk  secara  online.  Transaksi  ini  sebanding dengan yang terjadi di dunia nyata. 17
Penipuan  tradisional  sebanding  dengan  yang  terjadi  secara  online. Penggunaan sistem elektronik (seperti komputer, internet, dan telepon) adalah  satu-satunya  hal  yang  membedakan  keduanya.  Penipuan  yang dilakukan  secara  online  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  pidana menurut  KUHP.  Undang-Undang  Nomor  11/2008  tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik tidak melarang kegiatan penipuan. Pasal  378 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun."  Berikut  ini  adalah  unsur- unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP 18 :
1. Unsur-unsur subyektif:
a. Dilakukan dengan niat atau itikad tidak baik
b. Dalam  hal  ini  mencari  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau  orang lain  dengan  memanfaatkan  kebutuhan  masyarakat  untuk mendapatkan keuntungan. c. Dalam  hal  ini,  secara  melawan  hukum,  dengan  cara  melawan hukum atau tanpa persetujuan pemiliknya.
2. Unsur-unsur tujuan:
a. Mengidentifikasi pelaku
b. Menyebabkan orang lain melakukan: Mengalihkan kepemilikan suatu barang, Memberikan pinjaman, Melunasi utang.
c. Ketika  dijalankan:  Sebuah  nama  samara,  Sikap  yang  tidak berdasar, Kebohongan, Serangkaian ketidakbenaran Hal  ini  berkaitan  dengan  konten  yang  melanggar  hukum,  yang mencakup  penyebaran  informasi  palsu  dan  menyesatkan  yang merugikan  konsumen  ketika  mereka  berbelanja  online.  Berikut  ini adalah  kutipan  dari  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE:  "Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik." Selain itu, kemungkinan hukuman pidana juga timbul dari Pasal 45 (2)
17 Sumenge.
18 Irfan Ardiansyah et al., Tata Hukum Positif Indonesia (Hawa dan AHWA, 2018).
yang menyatakan: "Siapa yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 28 (1) atau (2) akan dihukum dengan denda tidak melebihi satu  miliar  rupiah"  dan/atau  hukuman  penjara  hingga  enam  tahun. Berikut  ini  adalah  kutipan  dari  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  berisi daftar tindakan yang dilarang: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan, perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."
Menurut  Pasal  5  (2)  ITE  Act,  badan  penegak  hukum  diizinkan untuk menggunakan bukti elektronik dan hasil cetak dari bukti tersebut sebagai  perpanjangan  bukti.  Ini  ditambah  dengan  cara-cara  bukti konvensional  lainnya  yang  diatur  dalam  KUHP.  Pasal  5  Undang-
Undang  Teknologi  Informasi  dan  Elektronika  memungkinkan informasi,  dokumen  elektronik,  dan  hasil  cetak  diterima  sebagai  bukti di pengadilan.
Regulasi berita palsu diperlukan untuk melindungi pembeli online. Belanja  online  cepat  dan  mudah.  Transaksi  bekerja  paling  baik  ketika kedua  belah  pihak  saling  mempercayai.  Kepercayaan  ini  diduga  jika pihak-pihak  saling  mengenal  melalui  negosiasi  sebelumnya  atau pembicaraan  pra-transaksi.  Untuk  melindungi  kepentingan  mereka  dan mencegah  kerugian  di  masa  depan,  para  pihak  berkewajiban  secara hukum  untuk  menandatangani  kontrak.  Hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  ditetapkan  dalam  kontrak.  Perjanjian  antara  pihak-pihak tentang  hukum  yang  berlaku  dan  tempat  perselisihan  adalah  ketentuan standar  lain  dalam  kontrak.  Sangat  penting  jika  orang-orang  yang terlibat berasal dari negara-negara yang berbeda 19 .

## D. Penutup
Hasil  diskusi  menunjukkan  bahwa,  secara  teori,  penipuan  melalui  internet tidak  berbeda  dengan  penipuan  tradisional.  Komputasi,  internet,  dan  bentuk komunikasi  elektronik  lainnya  hanyalah  alat  untuk  melakukan  penipuan. Ketentuan-ketentuan  KUHP  yang  terkait  dengan  tindakan  penipuan  yang dianggap  kriminal  berasal  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penangkapan  pelaku  pelanggaran  penipuan menempati  peringkat  tinggi  di  antara kesulitan khas yang dihadapi  oleh  penegak hukum.  Penjahat  penipuan  internet  hanya  dapat  menghadapi  konsekuensi  jika hukum  (Hukum  No.  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik) menetapkan dalam Pasal 28 (1) dan Pasal 45 (2) bagaimana melakukannya.
Pasal  378  Kovenan  Penipuan  tidak  dapat  digunakan  untuk  menyalahkan pelaku  penipuan  online  karena  ada  beberapa  hambatan  untuk  memberlakukan sanksi pidana atas tindak  pidana kriminal,  seperti  hambatan dalam membuktikan
19 Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana (PT Tatanusa, 2012).
di mana COVID-19 membatasi bukti, kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, dan kecurangan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 378, atau Pasal 28 ayat 1 ITE, yang mengatur penyebaran informasi palsu dan menyesatkan terhadap konsumen, atau kedua-duanya  sekaligus,  yaitu  Pasal  28,  Pasal  1,  dan  Pasal  45,  Pasal  1  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Penipu dan Perilaku Kriminal ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . 6th ed. Sinar Grafika, 2021. Ardiansyah,  Irfan,  Tat  Marlina,  Duwi  Handoko,  and  Beni  Sukri. Tata  Hukum Positif Indonesia . Hawa dan AHWA, 2018. Makarim, Edmon. “Kompilasi Hukum Telematika,” 2005. Miru,  Ahmadi,  and  Sakka  Pati. Hukum  Perjanjian:  Penjelasan  Makna  Pasal- Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW) . Sinar Grafika, 2020. Sitompul,  Josua. Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana . PT Tatanusa, 2012.
Sumenge,  Melisa.  “Penipuan  Menggunakan  Media  Internet  Berupa  Jual-Beli Online.” Lex Crimen 2, no. 4 (2013).
Suseno, Sigid. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber . Bandung: Refika Aditama, 2012.

## Jurnal
Damanik,  Zulkifli.  “Kekuatan  Hukum  Transaksi  Jual-Beli  Secara  Online  (E- Comerce).” Universitas Simalungun, Pematangsiantar , 2012. Hutasoit,  Kristian.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Umatera Utara (Januari, 2018) , 2018. Mahesa, Anang Rafli. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta,” 2023.
Rohendi,  Acep.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce Perspektif  Hukum  Nasional  Dan  Internasional.” Jurnal  Ecodemica:  Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 3, no. 2 (2015): 474–88.
Sari,  Ochi  Defied  Juli  Kartika,  and  S  H  Hartanto.  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korbannya  (Studi  Di  Wilayah  Hukum Polresta Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

## Websites
Al-Mushlih,  Abdullah,  and  Shalah  Ash-Shawi.  “Jual  Beli  Dan  Hukum- Hukumnya.” Irwin Wordpress, 2007. Diakses 16 Desember 2023.
Jhohandewangga.  “Cybercrime  Dan  Penanggulangannya  Dengan  Penegakan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Indonesia.” wordpress.com, 2012. Diakses 16 Desember 2023

## Peraturan Perundang-undangan
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  RI.  “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Yang  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.