INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2550-2556 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Sistem Akuntansi Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah di Kantor Kementerian Agama
Ruh Kaya Simanullang 1 ✉ , Kamilah K 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Indonesia Email: ruhkaya2020@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeksplorasi  perspektif  Syariah  terhadap  sistem  pengendalian internal keberangkatan haji dan pembayaran biaya penyelenggara ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. Dengan menggunakan sistem komputer haji onboard, pengendalian internal terhadap jamaah haji diterapkan. Tujuan penelitian juga mencakup penentuan sistem pembayaran BPIH sesuai dengan Peraturan  Menteri  Agama  No.  28  (2015),  bentuk  kontrol  internal  untuk  hasil  Ziarah  sesuai  dengan Peraturan  pejabat  negara  Agama  No.  29,  2015,  serta  implementasi  dari  sudut  pandang  Syariah. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis serta metode kualitatif. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi  digunakan  sebagai  metode  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sementara  terdapat  kebutuhan  akan  peningkatan  dalam  pengendalian  internal  keberangkatan  haji, sistem  akuntansi  yang  digunakan  untuk  pembayaran  biaya  penyelenggara  ibadah  haji  di  Kantor Kementerian  Agama  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah.  Rekomendasi  disarankan  untuk meningkatkan  pengendalian  internal,  termasuk  peningkatan  pemahaman  tentang  prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan biaya penyelenggara ibadah haji.
Kata Kunci : Pengendalian, Internal, Keberangkatan Haji, Kementerian Agama

## Abstract
The purpose of this study is to explore the Sharia perspective on the internal control system of Hajj departure  and  payment  of  Hajj  organizing  fees  at  the  Office  of  the  Ministry  of  Religious  Affairs.  By using  the  onboard  Hajj  computer  system,  internal  control  over  Hajj  pilgrims  is  implemented.  The research objectives also include the determination of the BPIH payment system in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 28 (2015), the form of internal control for Pilgrimage proceeds in accordance with the Regulation of the state official of Religious Affairs No. 29, 2015, as well as the implementation from the Sharia point of view. This research method is descriptive analytical as well  as  qualitative  method.  Observation,  interview,  and  documentation  study  were  used  as  data collection  methods.  The  results  showed  that  while  there  is  a  need  for  improvement  in  the  internal control of Hajj departure, the accounting system used for the payment of Hajj organizing fees at the Office of the Ministry of Religious Affairs is in accordance with Sharia principles. Recommendations are suggested to improve internal controls, including an increased understanding of Sharia principles in the management of Hajj organizing fees.
Keyword: Control, Internal, Hajj Departure, Ministry of Religious Affairs

## PENDAHULUAN
Sesuai hukum, Kementerian Agama (Kemenag) di Indonesia bertanggung jawab atas urusan haji dan berfungsi sebagai pengawas pelayanan haji negara. Akibatnya, pemerintah harus  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  yang  kompleks  ini.  Pemerintah  bersama  DPR membuat Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sebagai dasar hukum formal yang dapat digunakan  oleh  semua  pihak,  terutama  Kementerian  Agama  sebagai  pelaksana  utama. Biaya  haji  yang  dibayar  oleh  jamaah  kepada  Menteri  Agama  dibayar  melalui  perbankan pemerintah  atau  sektor  swasta  yang  diizinkan  pemerintah.  Bank  mana  yang  akan menerima  pembayaran  dan  jumlah  dana  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  haji  akan ditentukan oleh gubernur Bank Indonesia.
Persiapan  untuk  ibadah  haji  dimulai  dengan  membayar  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  (BPIH),  sebelumnya  dikenal  sebagai  ONH  (Ongkos  Naik  Haji),  yang  dibiayai oleh pemerintah kota. Ini karena BPIH merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara  muslim  yang  ingin  melaksanakan  ibadah  haji.  Tingkat  BPIH  berubah  tiap  tahun karena perubahan ekonomi dan nilai tukar asing. Rekomendasi ini telah disetujui oleh DPR RI  dan  disampaikan  kepada  Direktur  Utama  BPIH  untuk  diserahkan  kepada  Menteri Agama. Penetapan tahunan BPIH harus disesuaikan dengan keputusan presiden. Besaran BPIH telah mengalami perubahan.
Pengelolaan  haji  di  Indonesia  dimulai  setiap  empat  tahun  setelah  kemerdekaan negara  pada  tahun  1949.  Meskipun  jumlah  jemaah  haji  terus  meningkat  setiap  tahun,
peningkatan  ini  tidak  sebanding  dengan  peningkatan  kuota  haji.  Ini  tidak  sebanding dengan  jumlah  orang  Islam  yang  tinggal  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  daftar  tunggu untuk haji semakin panjang. Manajemen ziarah mencakup banyak hal, seperti transportasi, konsumsi,  dan  kesehatan,  dengan  memprioritaskan  kebutuhan  jemaah,  seperti menyelesaikan BPIH haji dan mendapatkan dokumen yang diperlukan.
Di  Indonesia,  banyak  masalah  yang  terkait  dengan  menjalankan  ibadah  haji, termasuk  pendaftaran,  keberangkatan,  transportasi,  kesehatan,  dan  keselamatan.  Banyak hal yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji, terutama karena pemerintah mewajibkan mereka untuk membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Namun, sayangnya, banyak  calon  jemaah  haji  yang  masih  belum  memperoleh  hak  mereka  untuk  beribadah dengan aman.
Sistem  akuntansi  penting  untuk  penyelenggaraan  haji.  Merencanakan  dan menyelesaikan  masalah  ziarah  sangat  mudah  dengan  sistem  ini.  Sistem  ini  akan menggabungkan  pelaksanaan  ibadah  haji  yang  benar  dengan  perbaikan  hukum  ibadah haji.Dari  sudut  pandang  Syariah,  penyelesaian  dan  pengawasan  BPIH  internal  adalah fungsi  utama  Islam  yang  berasal  dari  pemahaman  tentang  tanggung  jawab,  iman,  dan keadilan  setiap orang. Menurut  perspektif Syariah, apakah  sistem  pengendalian haji  dan pembayaran  BPIH  (pembayaran  penyelenggaraan  ibadah  haji)  memenuhi  persyaratan yang ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  karena  fokusnya  pada pemahaman mendalam tentang pengendalian internal dan akuntansi keberangkatan haji dalam  konteks  syariah.  Penelitian  ini  menggambarkan  dan  menganalisis  sistem pengendalian  internal  keberangkatan  haji  dan  pembayaran  biaya  penyelenggara  ibadah haji dari sudut pandang syariah di Kantor Kementerian Agama. Metode pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pihak  terkait  di  Kantor  Kementerian  Agama  untuk mendapatkan informasi tentang implementasi sistem akuntansi dan pengawasan internal keberangkatan haji dari perspektif syariah.dari perspektif syariah.
Menurut  Bagan  dan  Taylor,  yang  dikutip  oleh  Lexy  J.  Meleong,  metode  penelitian kualitatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk  menghasilkan  data deskriptif tertulis tentang perilaku seseorang yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  antara  negara-negara  lain  di  dunia,  Indonesia  memiliki  jumlah  jama'ah  haji terbesar, dengan kuota hingga lebih dari 200 ribu orang setiap tahunnya, dan angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2004, jumlah jama'ah  haji  mencapai  rekor  tertinggi  sebelumnya,  yaitu  204.945  orang,  dicatat  di www.haji.kemenag.go.id.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah berada  di  bawah  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  dan  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  kegiatan  ibadah  haji  di  Indonesia.  Undang-undang  tersebut  menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional yang diawasi oleh pemerintah dan diawasi oleh Menteri Agama.
Untuk mendapatkan nomor  antrian haji,  jama'ah membayar kas setoran awal dana haji  (BPIH)  ke  instrumen  keuangan  tabungan  deposito  di  Bank  Indonesia  dan  beberapa Bank Penerima Setoran (BPS). Dana juga diinvestasikan dalam sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menghasilkan laba tahunan sekitar 1,5 triliun dolar, atau 7,5 persen.
Keuangan  Haji  dijalanka  oleh  lembaga  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH).  BPKH mencakup  semua  kewajiban  dan  hak  pemerintah  yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan semua aset yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut, baik dari jemaah haji maupun dari sumber berbeda yang sah dan tidak mengikat.  Syariah,  kehati-hatian,  keuntungan,  nirlaba,  transparansi,  dan  akuntabilitas adalah  prinsip  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  keuangan  haji.  Tujuan  manajemen keuangan  haji  adalah  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  membuat penggunaan  BPIH  menjadi  lebih  efisien,  dan  menghasilkan  manfaat  bagi  kesejahteraan umat Islam.
Proses pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jemaah haji dipermudah  dengan  penggunaan  prosesor  yang  mengubah  pendapatan  menjadi  biaya. Sistem  ini  menghasilkan  produk  jadi  dari  bahan  mentah.  Data  tersebut  dimasukkan  ke dalam  berbagai  laporan  keuangan.  Sebelum  menyelesaikan  proses  pembayaran  BPIH, calon jemaah harus membuka  rekening tabungan di Bank Penyelenggara  Jasa Haji (BPS BPIH).
Dengan  membuka  rekening  tabungan  sebesar  Rp  25.000.000,-,  klien  akan didaftarkan ke dalam daftar tunggu. Selama proses refund diumumkan, calon jemaah haji dapat membayar BPIH sesuai dengan jumlah jatah yang mereka terima, yang dimasukkan dalam  bagian  negara  pada  tahun  pelaksanaannya.  mengutamakan  mereka  yang  belum
pernah haji.Untuk memastikan bahwa jemaah haji yang akan datang telah membayar BPIH (biaya penyelenggaraan haji), Bank Penerima Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH) akan melaporkan  detail  calon  jemaah  haji  yang  pertama  kali  melakukan  setoran.  Selanjutnya, BPS  bekerja  sama  dengan  sistem  komputer  terpadu  haji  (SISKOHAT),  yang  terhubung langsung  dengan  Kementerian  Agama.Jemaah  haji  Indonesia  harus  membayar  setoran pertama BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) setidaknya Rp 25.000.000 untuk menentukan jumlah jemaah haji.
1) Setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- diperlukan untuk membuka rekening tabungan haji di BPS BPIH.
2) Untuk  melunasi  tarif  pelaksanaan  Ibadah  Haji  (BPIH),  jama'ah  harus  memiliki  bukti setoran asli dan nomor validasi dari Bank Penerima Setoran BPIH. Setelah menerima evindensi  penyetoran    dan  nomor  validasi,  jama'ah  harus  segera  mendaftar  ke Kementerian  Agama  dengan  menyertakan  bukti  setoran  awal  dan  memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama enam hari.
Melihat bagaimana Tabung Haji Malaysia (THM) mengelola dana haji Malaysia, yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Sebagai bagian dari keberhasilan Tabung Haji Malaysia  (THM),  saham  tabung  haji  Malaysia  selalu  berkontribusi  pada  setiap pembangunan  nasional,  seperti  yang  dilakukan  oleh  menara  Petronas,  sirkuit  balap Sepang, bandara, dan jalan tol. THM juga dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah haji, membantu mereka membayar biaya perjalanan haji yang tersisa. Sebagai negara yang mengirimkan  jama'ah  haji  terbesar,  apakah  kita  tidak  dapat  mengelola  keuangan  haji dengan  lebih  baik  daripada  Malaysia?  Bank  Haji  Indonesia  memiliki  kapasitas  untuk membangun hotel dan tempat tinggal permanen untuk jama'ah haji kita di masa depan di Makkah dan Madinah dengan mengelola dana haji triliunan.

## A. Sistem Pengendalian Internal Keberangkatan Haji
Jika  calon  jemaah  haji  memenuhi  kuota  keberangkatan  tahun  berjalan,  nomor bagian  akan  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  pemberangkatan  mereka  dan membayar  BPIH  simpanan  sesuai  dengan  keputusan  BPIH  tahun  berjalan.  Rekor menunjukkan  bahwa  jemaah  haji  tidak  dapat  pergi  ke  Tanah  Suci  secara  langsung untuk  ziarah  karena  jumlah  jemaah  yang  dapat  diterima.  Oleh  karena  itu,  proses pendaftaran dan keberangkatan calon jemaah haji dilakukan berdasarkan prinsip siapa yang  paling  cepat  dapat  mendaftar  atau  menunggu  untuk  dimasukkan  ke  dalam daftar  tunggu  sampai  nomor  porsi  Jama'ah  dimasukkan  dalam  pembagian  porsi provinsi  pada  tahun  pelaksanaan.  SISKOHAT  (Sistem  Komputerisasi  Haji  Terpadu)
berada  di  Kantor  Kementerian  Agama  dan  berfungsi  sebagai  sistem  pengendalian internal untuk penyelenggaraan haji. Siskohat membantu dalam pemeriksaan internal, terutama dalam proses registrasi dan deregistrasi.

## B. Proses Pendaftaran Haji
Menurut Keputusan pejabat Negara No. 29 Tahun 2015 tentang registrasi untuk ibadah haji pertama, jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji pertama kali harus memiliki tabungan BPS BPIH. Mereka harus mendaftar di Kantor Kementerian Agama dengan membawa bukti setoran asli BPS BPIH yang berwarna kuning, biru, dan merah.
Untuk melakukan pembayaran BPIH, jemaah haji yang datang untuk menunaikan ibadah  haji  secara  otomatis  mengecek  informasi  Siskohat  di    dan  menunggu  daftar antrean  konfirmasi  pembayaran  dari  Kementerian  Agama.  Jemaah  haji  yang  sudah melaksanakan  ibadah  haji  dapat  mendaftar  lagi  setelah  sepuluh  tahun  sejak  ibadah haji  terakhir  mereka.Potensi  untuk  menjadi  jemaah  haji  dapat  dicabut.  Penyebab paling  umum  pembatalan  haji  adalah  kematian  jemaah  haji  sebelum berangkat.Pembatalan  Jama'ah  dari  titipan  awal  calon  jamaah  haji  mengajukan pembatalan  ke  agen  Kementerian  Agama.  Jamaah  yang  meninggal  juga  dapat mengajukan pembatalan ke agen Kementerian Agama. Untuk ahli waris peziarah yang meninggal,  orang  tersebut  harus  dibubuhi  materai  Rp10.000  (enam  ribu  rupiah), bersama  dengan  surat  pemberitahuan  pembatalan  dan  kertas  Penarikan  BPIH. Fotokopi KTP, surat keterangan waris yang diketahui oleh bupati dan kejaksaan, serta faktur BPIH asli harus dikembalikan dengan materai oleh BPIH.

## SIMPULAN
Proses pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada calon jemaah haji lebih mudah dengan sistem Perhitungan Billing BPIH di Kantor Kementerian Agama. Calon  jemaah  haji  harus  membuka  rekening  tabungan  di  Bank  BPS  BPIH  (bank  yang menerima  dana  BPIH)  dengan  membuka  rekening  tabungan  sebesar  Rp  25.000.000,- Setelah  itu,  jamaah  akan  didaftarkan  dalam  daftar  tunggu.  Pada  akhirnya,  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  nomor  29  tahun  2015  menetapkan  prosedur  refund untuk  Keputusan  BPIH  tersebut  pada  tahun  keberangkatan.  Jika  dana  dapat  digunakan untuk  mengembangkan  bisnis,  harus  dari  dana  simpanan  asli  BPIH  dapat  membantu mengurangi biaya haji. Dari sudut pandang syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkali,  Pengendalian  Internal  Haji  adalah  aturan  yang  dibuat  pemerintah  untuk
meningkatkan  kualitas. Peraturan ini  dibuat untuk memprioritaskan kepentingan jamaah. Karena calon jemaah haji telah membayar BPIH dan Penerimaan Haji, rencana pemerintah diharapkan akan berjalan sesuai rencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Djunaidi, Pengelolaan Dana Haji dan Umrah. (Jakarta: Mediacita, 2011)
Amalia,  Imla  Musafiatul. Analisis  sistem  pengendalian  internal  dalam  pengelolaan  dana haji:  Studi  kasus  penyelenggaraan  haji  dan  umrah  Kementerian  Agama  Kabupaten Probolinggo. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
Munawaroh, Zahrotun, M. Mudhofi, and Dedy Susanto. "Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  (Siskohat)  Dalam  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji." Jurnal Ilmu Dakwah 35.2 (2017): 225-248.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015. Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Reguler Tahun 1436 H/2015M.PP
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler
Reswara, Amanda. Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji  Khusus Dalam Meningkatkan  Kepuasan  Jemaah  Haji  Di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Dki Jakarta  Tahun  2022.  BS  thesis.  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tomisa, Muhammad Elsa, and Rosy Rosy. "Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  Dan  Pengendalian  Internal  Keberangkatan  Haji Menurut  Perspektif  Syariah  Pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bengkalis." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7.1 (2018): 96-110.