## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.333
Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019
Allika Fadia Tasya 1 , Atik Winanti 2
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan Rs Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan Email: allikaf2@gmail.com, atikwinanti@gmail.com
Abstrak. Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  mengatur  mengenai  dinaikkannya  usia  minimal  seseorang untuk  menikah  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  perkawinan  anak.  Karena  perkawinan  anak  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Namun perkawinan anak masih kerap terjadi di Indonesia dan masih banyak orang tua yang mengajukan  dispensasi  perkawinan  untuk  anaknya  dengan  alasan  mendesak.  Tetapi dalam praktiknya,  belum ada  aturan  khusus mengenai  dispensasi  kawin  ini  sehingga  tidak  ada  keseragaman  dalam  mengadili  dispensasi  kawin.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif dan  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menemukan  jawaban  bagaimana  pengaruh  perkawinan  anak  terhadap  hak-hak  anak  dan  analisis  mengenai  pertimbangan  hakim dalam mengadili dispensasi perkawinan anak setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan  bahwa  perkawinan  anak  membuat  anak  sulit  mendapatkan  haknya-haknya.  Karena  ia  memiliki tanggung  jawab  baru untuk  mengurus  kehidupan  rumah  tangga.  Walaupun  telah  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  hak  anak  tetapi implementasinya  belum  maksimal  terutama  untuk  anak-anak  yang  menikah  di  usia  dini.  Kemudian  sekarang  aturan  mengenai dispensasi  kawin  telah  diatur  secara  khusus  di  dalam  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi  Kawin  yang  dapat  dijadikan  pedoman oleh  setiap hakim di pengadilan  yang  mana  prinsipnya  adalah  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interests of the child ).
Kata Kunci : Perkawinan Anak, Dispensasi Perkawinan, Hak Anak.
Abstract. Ratification of Law Number 16 of 2019 which regulates increasing the minimum age of  a person to get married is an attempt  to prevent child marriage. Because  child marriage  is a violation of  children’s right.  However  child marriage  still  often happen in Indonesia and still many parents who apply marriage dispensation with an urgent reason. But in the practice, there is no specific regulation about this marriage dispensation there is no equality in adjudicating dispensation of marriage. This article use normative judicial research metodhs and use statute approach. The purpose of this research is to find answers about how the impact of child marriage on children’s right and analyze about judge’s consideration in adjudicating child marriage dispensation after there is Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Based on the results of this research were found that child marriage make children  difficult  to get their  rights.  Because  they  have  new  responsibility to take care of  their marriage life. Eventhough there was a regulation that regulate about child’s right but it’s implementation not maximal yet, especially for who married in the child age. Then now regulation about marriage dispensation has been specially regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 about guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation that can used for every judge in the court which prioritize the best interests of child principle.

## Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Child’s Right

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi  bahkan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dilakukan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 3 Jika  bicara  tentang perkawinan  tentunya  banyak  hal  yang  harus  dipertimbangkan  karena  perkawinan  bersifat  jangka  panjang  dan  akan terjadi seumur hidup. Maka perkawinan harus dilakukan dengan kesiapan usia, finansial, mental, maupun fisik  yang cukup matang. 4 Namun, banyak  fenomena perkawinan di usia anak  yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Survey  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  pada  tahun  2018,  sekitar  11  persen  atau  1  dari  9  perempuan  dan  1 persen  atau  1  dari  100  laki-laki  menikah  sebelum  berusia  18  tahun. 5 Hal  itu  terjadi  karena  berbagai  faktor  seperti hamil  di  luar  nikah,  rendahnya  pendidikan,  orang  tua  yang  menganggap  anaknya  adalah  beban  perekonomian keluarga,  karena  tingkat  ekonomi  yang  lemah  dapat  berpengaruh  serta  mendorong  seseorang  untuk  semakin
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974)
4 Alvan Fathoni, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum”, Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS , Vol.4 No. 1, (Januari, 2017) : 71.
5 PUSKAPA,  Fact  Sheet  Infographic  Perkawinan  Anak di Indonesia, https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi- referensi-terkait-perlindungan-anak , tanggal akses 23 Oktober 2020.
cenderung  melepaskan  tanggung  jawab  orang  tua  anak  dalam  hal  pembiayaan. 6 Peristiwa  perkawinan  anak  ini menggambarkan  lemahnya  sebuah  undang-undang  dan  badan  hukum  terkait  mengenai  kasus  pernikahan  yang melanggar hukum. 7
Pengertian  perkawinan  anak  yang  dikemukakan  oleh International  Planned  Parenthood  Federation  and  the Forum  on  Marriage  and  the  Rights  of  Women  and  Girl yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  usia  18  tahun sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak. 8 Sesuai  dengan  undang-undang  tentang perlindungan anak,  anak didefinisikan sebagai seseorang  yang belum  berusia 18  tahun,  termasuk  yang  masih  di  dalam  kandungan. 9 Usia  anak  merupakan  masa  dimana  berkembangnya  fisik emosional,  dan sosial  sebelum  memasuki  masa  dewasa.  Praktek  perkawinan  anak  merupakan  fakta  yang  melanggar hak asasi  anak serta  membatasi  pilihan  dan  peluang  mereka.  Hak pendidikan  yang diperlukan di  masa pertumbuhan tidak di dapat. Kualitas hidup menjadi tidak maksimal karena di usia yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu tetapi  harus mengurus  rumah  tangga dan  merawat anak. 10 Sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  UUD 1945 bahwa anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 11 Anak  juga  memiliki  hak  yang  wajib  di  lindungi  oleh  semua  pihak,  bukan  hanya  negara  saja  tetapi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana  yang disebutkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan legitimasi hukum mengenai perkawinan anak  di  Indonesia.  Pada  14  Oktober  2019,  Presiden  Republik  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  memuat ketentuan  khusus  pada  Pasal  7  Ayat  (1),  yaitu  dengan  menaikkan  usia  minimum  untuk  menikah  bagi  perempuan menjadi  19  (sembilan  belas)  tahun  sama  dengan  usia  minimum  laki-laki. 12 Yang  mana  pada  awalnya  usia  minimal untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  wanita  adalah  16  (enam  belas)  tahun  dan  pria  19  (sembilan  belas)  tahun. Perubahan undang-undang ini didasari atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI bahwa pasal  yang mengatur usia minimal untuk kawin ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi usia karena terdapat pembedaan antara perempuan dan  laki-laki  semata-mata  hanya  berdasarkan  jenis  kelamin  saja.  Pengaturan  usia  minimal  kawin  merupakan  bagian dari  tujuan  pemerintah  untuk  mengurangi  problem-problem  perkawinan  seperti  pernikahan  di  bawah  umur. 13 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. 14
Seiring  dengan  adanya  revisi  undang-undang  perkawinan  tersebut,  diterbitkanlah  PERMA  Nomor  5  Tahun 2019  tentang Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  oleh  Mahkamah Agung  RI. Namun,  belum genap setahun  disahkannya  perubahan  undang-undang  tersebut  nyatanya  masih  banyak  orang  tua  yang  mencari  celah sehingga  perkawinan  anak  masih  kerap  terjadi.  Fenomena  perkawinan  anak  banyak  dijumpai  pada  masyarakat pedesaan  yang  masih  belum  mengerti  benar  mengenai  undang-undang  perkawinan. 15 Banyak  orang  tua  mengajukan dispensasi  perkawinan  dengan  dalih  mendesak.  Menurut  penelitian Australia  Indonesia  Partnership  for  Justice (AIPJ),  lebih  dari  1000  perkara  dispensasi  pernikahan  di  Indonesia,  hanya  3  persen  perkawinan  anak  di  Indonesia yang  diajukan  dispensasinya  ke  pengadilan,  da  nada  sekitar  97  persen  perkawinan  anak  yang  dilakukan  tanpa persetujuan dari pengadilan. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi  yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan. Kendati usia minimal melangsungkan perkawinan telah dibatasi minimal 19 tahun, namun 60 persen yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. 16
6 Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri , (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012), hlm. 75.
7 Zainuddin Ali, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur , (Jakarta: Pardiyanto UID, 2010)
8 Levana  Safira,  dkk.,  “Aspek  Hukum  Wajib  Belajar  Sebagai  Upaya  Penghapusan  Praktik  Perkawinan  Bawah  Umur  di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Huku Vol.3 No. 1 , (Maret 2019) :160.
9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 (Republik Indonesia, 2014)
10 Dian  Latifiani,  “Upaya  Preventif  Perkawinan  Anak  di  Desa  Kedungkelor  Kecamatan  Warureja  Kabupaten  Tegal”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia , (November 2019) : 21.
11 Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945)
12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 2019)
13 Ahmad  Masfuful  Fuad,  “Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi  Penetapan  Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Petita Vol. 1 No. 1 , (April 2016) : 42.
14 Safrin  Salam,  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,  Hukum  Negara  &  Hukum Islam”, Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1, (Juli 2017) : 111.
15 Catur Yunianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan , (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 8.
16 Pusparisa dan Yosepha, Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi, https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi, tanggal akses 23
Padahal, perkawinan anak  sangat  rentan mengalami  perceraian. Persentase  tidak  berhasilnya  perkawinan anak lebih dari lima puluh persen dan satu dari empat perempuan di Indonesia bercerai ketika mereka menikah di usia dini. Pada  tahun  2014,  angka  perceraian  anak  di  bawah  umur  sebanyak  10.003  perkara  dan  pada  tahun  2015  mencapai 10.217 perkara. Perceraian disini diakibatkan anak masih belum matang secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Beban ekonomi  dan  kurangnya  kesiapan  antara  kedua  belah  pihak  seringkali  menjadi  akar  permasalahan  terjadinya perceraian. Beban yang ditanggung oleh kepala keluarga sangatlah besar dan ketidakmampuannya untuk menanggung tanggung jawab itu memicu pertengkaran serta kekerasan di dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa dispensasi kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap undang-undang perkawinan. Meskipun permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua atau wali, namun  yang  paling  terdampak  dari  putusan  perkara  ini  adalah  anak  perempuan  atau  laki-laki  yang  dispensasinya diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, badan peradilan berperan penting sebagai benteng yang menjaga dan mencegah perkawinan anak serta putusan hakimlah yang menjadi garda terakhir untuk melindungi anak. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian yang berjudul Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,  Hukum  Negara  &  Hukum  Islam  memiliki  inti  pembahasan  mengenai dispensasi  perkawinan  anak  yang  ditinjau  dari  3  perspektif  hukum  yaitu  hukum  adat,  hukum  negara,  dan  hukum islam. 17 Penelitian  berikutnya  berjudul  Dispensasi  Kawin  Anak  di  Bawah  Umur  yang  memiliki  kesimpulan  bahwa alasan  diberikannya  dispensasi  kawin  rata-rata  disebabkan  oleh  terjadinya  kehamilan  di  luar  nikah.  Pemberian dispensasi  kawin  tersebut  dianggap  lebih  bermanfaat  daripada  tidak  diberikan  dispensasi  atau  dicegah  agar  tidak kawin. 18 Kemudian  didalamnya  membahas  mengenai  batas  usia  di  bawah  umur  untuk  kawin  ditinjau  dari  UU Perkawinan dan KUHPerdata mengenai kecakapan seseorang.
Penelitian  ini  berbeda  dari  kedua  penelitian  tersebut  diatas  karena  penelitian  ini  membahas  secara  normatif mengenai dispensasi perkawinan anak setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 karena sebelum adanya PERMA Nomor  5  Tahun  2019  ini  setiap  pengadilan  agama  atau  pengadilan  negeri  tidak  memiliki  pedoman  khusus  untuk mengadili  permohonan  dispensasi  perkawinan  anak.  Kemudian  penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak, karena bagaimanapun juga seorang anak masih memiliki hak-hak yang harus dilindungi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu, bagaimana  pengaruh  perkawinan  anak  terhadap  hak-hak  anak?  Serta  bagaimana  proses  dan  pertimbangan  dalam mengadili dispensasi perkawinan anak setelah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in book ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. 19 Sumber data  yang digunakan adalah data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang relevan dengan kajian ini 20 , dan tersier.
1. Bahan hukum primer, yaitu bahaan hukum seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti jurnal, artikel ilmiah, dan koran.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media elektronik, dan ensiklopedia.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Perkawinan Anak Terhadap Hak-Hak Anak
Perkawinan  anak  dikategorikan  ke  dalam  dua  jenis.  Pertama,  perkawinan  yang  kedua  mempelainya  masih berada di usia anak, kedua perkawinan anak yang dilakukan dengan orang yang telah dewasa. Perkawinan yang kedua mempelainya  masih  berada  di  usia  anak  sebagian  besar  juga  diakibatkan  karena  pergaulan  anak.  Sedangkan perkawinan  anak  dengan  orang  yang  leih  dewasa  dianggap  sebagai  bentuk  eksploitasi  anak.  Perkawinan  anak  juga merupakan bentuk pelanggaran dasar terhadap hak anak khususnya anak perempuan. Di dalam undang-undang, anak juga termasuk ke dalam kelompok rentan. Perkawinan anak menyebabkan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk dilindungi. Jika hak dasar saja tidak dapat terpenuhi, pasti hak-hak lainnya juga akan sulit untuk didapatkan.
17 Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1, (Juli 2017) :112-113.
18 Marilang, “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Al-Daulah Vol. 7 No.
1 , (Juni 2018) : 152.
19 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.
20 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.
Hak-hak anak telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta  Konvensi  Hak  Anak.  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  sendiri  telah  disetujui  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada tanggal 20 November 1989 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi ini. Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak. 21 Berikut pengaruh perkawinan anak terhadap hak-hak anak, diantaranya ialah:

## Hak Untuk Hidup
Hak  untuk  hidup  merupakan  hak  anak  untuk  mempertahankan  hidup  dengan  cara  mendapatkan  standar kesehatan  yang  layak  dan  dengan  perawatan  yang  baik.  Namun,  rendahnya  taraf  kehidupan  mereka  dalam  hal ekonomi  di  pernikahan  yang  masih  dini  menjadi  faktor  yang  sulit  untuk  mendapatkan  standar  kesehatan  dan perawatan yang baik diatas.
Implementasi  yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain menyediakan pelayanan kesehatan  yang layak dengan akses yang mudah dan mengembangkan program pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Ini menjadi tugas tambahan pemerintah, tetapi inilah konsekuensi yang didapatkan dari tingginya angka perkawinan anak. Apalagi Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  ikut  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  sehingga  wajib  untuk  turut  andil didalam pemenuhan hak-hak anak.

## Hak Tumbuh dan Berkembang
Perkawinan  anak  dilakukan  ketika  masih  berada  di  usia  dini  yang  mana  mereka  sedang  memasuki  masa pertumbuhan dan perubahan di segala aspek. Beberapa aspek  yang termasuk ke dalam tumbuh kembang anak  yaitu: Pertama, fisik. Fisik anak usia remaja masih dalam proses berkembang. Sebagai contoh seorang anak perempuan yang menikah  di  usia  anak  pasti  akan  mengalami  kehamilan,  yang  mana  organ-organ  reproduksi  perempuan  di  usia  anak sampai  dengan  remaja  masih  belum  siap  atau  belum  matang  sehingga  akan  ada  faktor-faktor  resiko  terhadap kesehatannya  yang  menanti. Kedua, kognitif.  Pada  usia  anak  sampai  remaja,  wawasan  yang  dimiliki  belum  terlalu luas,  oleh  sebab  itu  kemampuan  mereka  menalar  seperti problem  solving dan  membuat  keputusan-keputusan  dalam hidup  belum  matang.  Ketika  ada  suatu  masalah,  mereka  cenderung  kesulitan  untuk  menghadapi  dan menyelesaikannya. Ketiga, bahasa.  Anak  belum  terlalu  bisa  mengkomunikasikan  apa  yang  ia  pikirkan  dengan  jelas. Hal  ini  akan  menjadi  masalah  yang  besar  dalam kehidupan pernikahan. Keempat, sosial. Jika  menikah di  usia anak, pergaulan  mereka  dengan  teman-teman  sebayanya  akan  terbatas  karena  mereka  harus  mengurus  rumah  tangga. Sehingga  mereka  tidak  bisa  tumbuh  dan  berkembang  dengan  cara  bergaul  dan  bersosialisasi  sebebas  anak  sebaya lainnya. Kelima, emosional. Emosi anak dan remaja masih belum stabil dan cenderung labil. Dengan emosi yang labil akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

## Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Secara  umum,  Hak  Kesehatan  Seksual  dan  Reproduksi  (HKSR)  mencakup  hak  seluruh  manusia  diantaranya untuk  mencari,  menerima,  dan  mengkomunikasikan  informasi  terkait  seksualitas,  menerima  pendidikan  seksual, memilih  pasangan,  dan  menikah  secara  konsensual.  Sayangnya,  pendidikan  seks  masih  dianggap  tabu  di  kalangan masyarakat 22 ,  sehingga  informasi  mengenai  pendidikan  seksual  tidak  tersalurkan  dan  akhirnya  anak  mengakses informasi  sendiri  mengenai  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  seksualitas  dan  reproduksi  dari  sumber  yang  salah, serta dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Perkawinan anak berdampak pada anak laki- laki  dan  perempuan,  tetapi  anak  perempuan  yang  lebih  terdampak  dan  memiliki  resiko  serius  terhadap  kesehatan reproduksi. Perkawinan anak menimbulkan pelanggaran terhadap hak reproduksi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, misalnya terjangkit penyakit HIV/AIDS, kekerasan seksual, dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Resiko ini terlalu besar untuk dialami oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia anak. Karena usia reproduksi yang sehat bagi perempuan yang paling aman untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 35 tahun. 23 Anak perempuan dalam rentang  usia  10-14  tahun  memiliki  resiko  lima  kali  lipat  meninggal  saat  hamil  ataupun  bersalin  jika  dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, resiko ini juga meningkat menjadi dua kali lipat di kelompok usia 15-19 tahun. 24
21 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, Modul  Pelatihan  Dasar  Konvensi  Hak  Anak  Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak , (Jakarta: Kemen PPPA, 2019), hlm. 11.
22 Kurnia  Dewiani,  dkk.,  “Pendidikan  Seks  Dini  dan  Kesehatan  Reproduksi  Anak  Untuk  Siswa  Sekolah  Dasar”, Jurnal Dharma Raflesia Vol. 17 No. 2 , (Desember 2019) : 2.
23 Lilis Fatmawati, dkk., “Pengaruh Status Kesehatan Ibu Terhadap Derajat Preeklampsia/Eklampsia di Kabupaten Gresik”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol, 20 No. 2 , (Maret 2017) : 56.
24 Eddy  Fadlyana,  Shinta  Larasaty.,  “Pernikahan  Usia  Dini  dan  Permasalahannya”, Jurnal  Sari  Pediatri  Vol.  11  No.  2, (Agustus 2009) : 138.
Dalam  hal  ini,  perkawinan  anak  juga  dapat  dikategorikan  ke  dalam  bentuk  kekerasan  seks  dan  psikis  bagi  anak perempuan yang dapat menyebabkan trauma.
Hamil dan melahirkan di usia dini juga beresiko terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Keguguran. Karena organ reproduksi seperti vagina dan rahim belum matang.
2. Pendarahan.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  terlalu  kecilnya  rahim  perempuan  yang  hamil  di  usia  dini  sehingga memicu kontraksi yang sangat mengganggu.
3. Kelahiran  bayi  prematur.  Karena  keterbatasan  ekonomi  yang  dialami,  pada  akhirnya  membuat  ibu  hamil  tidak mengkonsumsi banyak gizi untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Selain hal itu, biasanya perempuan yang hamil  di  usia  dini  jarang  memeriksakan  kondisi  kesehatannya  dan  bayinya  secara  rutin.  Kelahiran  bayi  prematur juga nantinya akan menimbulkan masalah baru yaitu berat badan bayi rendah dan stunting.
4. Dan  terakhir  yang  paling  parah  ialah  berpotensi  mengalami  komplikasi  yang  menjadi  penyebab  utama  kematian anak perempuan di usia 15 hingga 19 tahun pada saat proses persalinan. 25

## Hak Mendapatkan Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi
Di  dalam  Konvensi  Hak  Anak  terdapat  prinsip  non-diskriminasi  yang  artinya  semua  hak-hak  anak  harus diberlakukan  kepada  anak  tanpa  ada  pembedaan  apapun.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  bahwa  negara-negara  yang  tergabung  dalam  pembentukan  KHA  memiliki  tanggung jawab  terhadap  kesejahteraan  dan  perlindungan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  mereka  masing-masing  tanpa memandang,  suku,  agama,  jenis  kelamin,  ras,  cacat  atau  tidak,  yang  pada  intinya  tanpa  diskriminasi  dalam  bentuk apapun. 26 Negara  Indonesia  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini  dengan  melakukan  berbagai  upaya  seperti  tindakan preventif serta represif, karena Indonesia termasuk negara partisipan yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak.
Namun, perkawinan anak memiliki potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang di unduh  dari  PA-BADILAG,  kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan  terjadi  di  ranah  personal  atau  KDRT  yang berjumlah  305.535. 27 Yang  menjadi  akar  permasalahan  terjadinya  kekerasan  ialah  emosi  yang  masih  belum  stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertengkaran yang terjadi  di  dalam  rumah  tangga  terutama  yang  dialami  oleh  perempuan/istri  disebabkan adanya  relasi  hubungan  yang tidak  seimbang  antara  suami  dan  istri. 28 Perempuan  juga  termasuk  ke  dalam  kelompok  rentan  yang  kerap  kali mengalami kekerasan yang membutuhkan perlindungan dalam proses penegakan hukum.

## Hak Memperoleh Pendidikan
Persentase perkawinan anak bisa menjadi lebih rendah bagi anak perempuan yang tinggal di rumah dan kepala keluarganya  memiliki  latar  belakang  pendidikan  sekolah  menengah  ke  atas  atau  lebih.  Menyelesaikan  pendidikan sekolah menengah ke atas dapat mencegah dan melindungi anak dari pernikahan dini. Ketika perkawinan anak terjadi, hal  tersebut  memiliki  potensi  yang  menyulitkan  akses  anak  terhadap  pendidikan,  terutama  perempuan.  Anak  yang menikah  di  usia  dini  tidak  bisa  mendapatkan  pendidikan dengan  leluasa,  apalagi  perempuan sebagai  istri  pasti  akan terbebani  dengan  hukum-hukum  tidak  tertulis  untuk  mengerjakan  tugasnya  sebagai  ibu  rumah  tangga,  mengurus suami,  mengasuh  anak,  dan  lain-lain.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  bukan  hal  yang  mudah  dilakukan  anak-anak  yang dibarengi  dengan  kegiatan  belajar.  Akibatnya  banyak  generasi  perempuan  yang  terjerat  dalam  kemiskinan,  ketika perempuan  menikah  di  usia  anak,  mereka  berpotensi  terjebak  dalam  pekerjaan  kasar  yang  dapat  di  eksploitasi misalnya  menjadi  tenaga  kerja  wanita,  pekerja  rumah  tangga,  pekerja paruh  waktu, dan  lain  sebagainya.  Pendidikan yang rendah juga membuat perempuan tidak berdaya secara ekonomi karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian  dampak  dari  pendidikan  yang  rendah  juga  membawa  perempuan  ke  dalam  siklus  kemiskinan.  Menurut penelitian  yang  ada  di dalam  makalah  internasional Asian Development  Bank (ADB)  menyebutkan bahwa  sebanyak 87%  pendapatan  anak-anak  miskin  setelah  dewasa  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  anak  yang  tidak  tinggal  di kelurga  miskin.  Tentunya  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  keturunannya  kelak.  Hampir  semua  anak  yang  terjerat dalam  kemiskinan  akan  jauh  dari  akses  untuk  mendapatkan  pendidikan  serta  pelayanan  kesehatan  yang  memadai, padahal hal tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka.
25 Indonesia  Judicial  Research  Soeciety  (IJRS),  dkk., Buku  Saku  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin , (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 15.
26 Meilan  Lestari,  “Hak  Anak  Untuk  Mendapatkan  Perlindungan  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Jurnal UIR Law Review Vol. 01 No. 02, (Oktober 2017) : 188-189.
27 Josefhin  Mareta,  “Mekanisme  Penegak  Hukum  dalam  Upaya  Perlindungan  Hak  Kelompok  Rentan  (Anak  dan Perempuan)”, Jurnal Penelitian HAM Vol. 7 No. 2, (Desember 2016) : 143.
28 Djamilah, Reni Kartikawati., “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, (Mei 2014) : 13.
Kemudian, anak juga memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yang melengkapi dan menunjang pemenuhan hak-hak tersebut di atas yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:
1. Prinsip nondiskriminasi.
Diskriminasi  menurut  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  suatu  pembatasan,  pengucilan,  dan  pelecehan  secara langsung  maupun  tidak  langsung..  Masih  banyak  tindakan  diskriminatif  terhadap  anak  yang  masih  terjadi  di kehidupan  sehari-hari  karena  faktor  warna  kulit,  ras,  jenis  kelamin,  agama,  status  sosial,  bahasa,  keyakinan,  dan faktor-faktor  lainnya.  Di  dalam  prinsip  ini  tidak  boleh  ada  pembedaan  ( discrimination )  dalam  memperlakukan anak.  Diskriminasi  merupakan  akar  dari  bentuk  eksploitasi  terhadap  anak,  oleh  karena  itu  setiap  anak  harus dilindungi dari perilaku diskriminatif.
Di  dalam  persidangan  pun  hakim  harus  menerapkan  kesetaraan  gender  dan  tidak  ada  pembedaan,  hal  ini  telah diatur  di  dalam  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan dengan Hukum.
2. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.
Prinsip ini diambil dari Pasal 3 Ayat 1 (satu) Konvensi Hak Anak. Dalam hal ini segla keputusan yang menyangkut perihal anak harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, salah satunya perkawinan anak ini yang sudah pasti mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
Ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan anak. Segala sesuatu yang berpotensi merusak kehidupan dan masa depan  anak  harus  dicegah  dan  diminimalisir.  Anak  butuh  berkembang  di  dalam  dunianya,  tetapi  jika  pekawinan anak dilangsungkan ini jelas akan menghambat prosesnya untuk mengembangkan diri.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Prinsip ini adalah penghormatan terhadap pendapat-pendapat yang diberikan oleh anak dengan cara mendengarnya. Oleh  karena  itu  prinsip  merupakan  salah  satu  aspek  penting  di  dalam  persidangan  mengadili  permohonan dispensasi kawin untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut kehidupannya.

## Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019
Hingga  saat  ini  dispensasi  kawin  masih  menjadi  perkara  problematis  dalam  hal  perkawinan  di  Pengadilan Agama.  Kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  memproses  permohonan  dispensasi  kawin  sering  dianggap  sebagai penyebab banyaknya perkawinan anak di Indonesia, karena kenyataannya dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan kemaslahatan saja  tetapi  juga kemudharatan. Namun  faktanya  hanya  dengan  dispensasi  kawinlah  yang  dapat memberikan  legalitas  atas  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  umur,  tentunya  melalui  proses  pemeriksaan  dan pertimbangan oleh hakim.
Upaya  untuk  menghapus  perkawinan  anak  merupakan  respon  terhadap  semakin  banyaknya  bukti  yang menunjukkan  besarnya  skala  dan  cakupan  permasalahan  tersebut. 29 Meskipun  batas  usia  untuk  melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Karena jika usia anak belum mencapai batas minimal yang sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin masih bisa diajukan ke  pengadilan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  UU  tersebut.  Usia  rata-rata  anak  perempuan dalam  pengajuan  dispensasi  kawin  adalah  14,5  tahun  dan  usia  rata-rata  anak  laki-laki  adalah  16,5  tahun.  Analisis putusan Australia Indonesia Partnership for  Justice (AIPJ2) menemukan bahwa 35% permohonan dispensasi kawin yang dikaji adalah perkara yang diajukan oleh orang tua atas nama anak perempuan mereka dan 65% atas nama anak laki-laki mereka. 30
Namun,  ternyata  tidak  semua  perkawinan  anak  melakukan  permohonan  dispensasi  terlebih  dahulu,  karena berdasarkan  penelitian  AIPJ2,  perkawinan  anak  yang  diajukan  ke  pengadilan  kurang  dari  5%  dan  lebih  dari  95% perkawinan  anak  yang  terjadi  dilakukan  tanpa  adanya  permohonan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan.  Penyebab perkawinan anak dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi kawin ini karena para pihak memandang bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memalsukan umur. 31 Akan tetapi, cara seperti itu mengakibatkan perkawinan mereka  tidak dicatat secara sah  oleh  negara, lalu  jika  mereka  memiliki  anak  kelak akan menyulitkan anaknya  untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti akte kelahiran, dan lain sebagainya.
Keberadaan  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  yang sudah  diterbitkan  ini  merupakan  payung  hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  mengadili  perkara  dispensasi  kawin,
29 Siti  Aisyah  Kara,  dkk., Panduan  Penelitian  dan  Pemantauan  Perkawinan  Usia  Anak ,  (Makassar:  Liblitera  Institute, 2019), hlm. 2.
30 Siti  Aisyah  Kara,  dkk., Panduan  Penelitian  dan  Pemantauan  Perkawinan  Usia  Anak ,  (Makassar:  Liblitera  Institute, 2019), hlm. 12.
31 Ade  Rahayu,  “Efektifitas  Pemberian  Dispensasi  Kawin  Pada  Anak  di  Bawah  Umur  Menurut  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)”, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 15 No. 1 (Mei 2019) : 79.
karena  sebelumnya  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  secara  jelas  mengenai  apa  saja  ketentuan  yang  dapat dijadikan  alasan  agar  dispensasi  kawin  dikabulkan 32 ,  sehingga  tidak  ada  keseragaman  antar  pengadilan  dalam mengadili  permohonan  dispensasi  kawin.  Oleh  karena  itu,  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  hadir  yang  pada  intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan  yang melatarbelakangi permohonan dispenasasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.
Dispensasi  kawin  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  bagi  yang  beragama  islam  dan  ke  Pengadilan  Negeri bagi  yang  beragama  non-islam,  permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  oleh  salah  satu  atau  kedua  orang  tua/wali calon  mempelai.  Domisili  pengadilan  harus  sesuai  dengan  domisili  salah  satu  orang  tua/wali  calon  mempelai.  Saat mengajukan dispensasi,  ada persyaratan administrasi  yang harus dilengkapi,  yaitu:  surat  permohonan,  fotokopi  KTP kedua orang tua/wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak, dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi  KTP  atau  Kartu  Identitas  Anak  dan/atau  akta  kelahiran  calon  suami/isteri,  dan  fotokopi  ijazah  pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
Dispensasi kawin diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus  melangsungkan  perkawinan.  Pertimbangan  alasan  tersebut  harus disertai  bukti  yang  cukup,  yaitu  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia  calon  mempelai  masih  di  bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan  dari  dokter  atau  tenaga  medis  berupa  tes  kehamilan.  Dalam  kasus  ini,  hakim  dapat  berperan  aktif  untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi  yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan  orang  tua  calon  mempelai  apakah  memungkinkan  jika  pernikahan  anaknya  ditunda  dan  menunggu  anak tersebut  agar  dapat  menikah  di  usia  yang  disahkan  oleh  negara  untuk  melangsungkan  perkawinan  tentunya  dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang  akan  ditimbulkan.  Permohonan  dispensasi  kawin  dapat dicabut  jika  proses  mediasi  disetujui  dan  perkawinan  dapat  diundur.  Sebelum  nantinya  perkawinan  dilangsungkan, hakim  dapat  mendorong  dan  memberi  saran  kepada  orang  tua  untuk  membimbing  dan  mengarahkan  anak agar  siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  juga  mengatur  beberapa hal  penting seperti  hakim  harus memberikan nasihat- nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkar kemiskinan, belum  stabilnya  kondisi  psikologis  anak,  dan  potensi  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Perma  ini  juga  mengatur mengenai  bagaimana  hakim  bersikap  di  dalam  persidangan,  misalnya  hakim  tidak  boleh  membuat  pernyataan  yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan  hukum. 33 Hakim  tidak  boleh  bertanya  tentang  latar  belakang  seksualitas  korban  perempuan  dan  menjadikan hal  tersebut  sebagai  pertimbangan  sebagai  dasar  untuk  membebaskan  atau  meringankan  hukumannya.  Bahkan,  jika ada pihak lain misalnya saksi yang menyudutkan perempuan, hakim berhak menegur orang tersebut. Hal ini juga telah di  atur  dalam  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum.
Dalam  proses  persidangan,  pemohon  serta  calon  suami  dan  isteri  juga  harus  dihadirkan  dan  diberikan kesempatan  yang  sama  untuk  didengar  pendapatnya.  Apabila  anak  yang  dimintakan  permohonan  dispensasi  kawin tidak  hadir  maka  persidangan  akan  ditunda. 34 Karena  sebelumnya,  45  persen  putusan  dispensasi  kawin  tidak mengindikasikan  dengan  jelas  apakah  anak  hadir  saat  persidangan  atau  apakah  sudut  pandangnya  dipertimbangkam oleh hakim saat sidang. Oleh sebab itu, dengan dihadirkannya calon mempelai, hakim dapat mendengar pendapat anak secara langsung, mengetahui kondisi-kondisi yang melekat pada anak, hakim juga dapat mengetahui ada atau tidaknya unsur paksaan, kesepakatan anak mengenai rencana perkawinan ini, apakah calon mempelai ini telah mampu secara fisik,  psikis,  dan  ekonomi  untuk  membangun  rumah  tangga  atau  tidak,  dan  apakah  calon  suami  telah  bekerja  dan mempunyai  penghasilan  untuk  menafkahi  keluarganya  kelak?,  jika  anak  masih  bersekolah,  apakah  dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan atau tidak. Selain itu juga hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping dan meminta rekomendasi misalnya dari psikolog, tenaga medis, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan memastikan  hal-hal  seperti  itu,  hakim  dapat  memberikan  putusan  yang  adil  dan  terbaik  bagi  anak  dengan mempertimbangkan perspektif anak.
32 Bagya  Agung  Prabowo,  “Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Dini  Akibat  Hamil  di  Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2, (April 2013), : 305.
33 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang
34 Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

## SIMPULAN
Penetapan dispensasi  perkawinan anak pada intinya  menganut prinsip  kepentingan  terbaik  bagi anak  ( the  best interests  of  the  child )  yang  artinya  segala  kebijakan,  keputusan,  tindakan,  serta  dalam  pembuatan  aturan  yang menyangkut  anak  itu  harus  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Kepentingan  anak  tersebut  dapat dilihat  dari  berbagai  macam  pertimbangan  seperti  identitas  anak,  pandangan  anak,  keamanan  anak,  kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan anak, kemampuan anak untuk berkembang, serta kebutuhan akan  kesehatan dan pendidikan. Caranya  ialah  dengan mendengar  pendapat anak, apakah ada persetujuan  dari  anak, melihat  kondisi  fisik  dan  psikis  dari  hasil  medis  dan  konsultasi  dengan  psikolog  atau  lembaga  terkait,  apakah  anak mendapat  pendidikan,  dan  bagaimana  kualitas  pendidikan  yang  di  dapat.  Keterangan  yang  diberikan  oleh  orang  tua dari anak saja tidak boleh, oleh karena itu keterangan dan pendapat anak harus didengar dalam persidangan yang bisa dijadika pemahaman tambahan bagi hakim terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dihadapi oleh anak.
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga memiliki hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak bukan hanya negara, karena ada lima pilar terkait perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. 35 Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menjamin  hak  anak  untuk  mendapat pendidikan,  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Berbicara  mengenai  hak  anak  serta kaitannya dengan proses dispensasi kawin juga selaras dengan Pasal 12 dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak  mengemukakan  pendapatnya  secara  bebas  dan  pendapatnya  berhak  didengar  serta  dipertimbangkan  untuk mengambil  keputusan  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  kehidupannya.  Walaupun  sudah  ada  undang-undang  yang mengatur mengenai hak-hak anak tetapi masih perlu regulasi lainnya yang benar-benar mengimplementasikan jaminan mengenai hak tersebut. Karena pada kenyataannya perkawinan anak membuat anak tidak mendapatkan haknya secara maksimal  dan  bahkan  merenggut  hampir  seluruh  hak-hak  anak.  Orang  tua,  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara menjadi  pihak  yang  wajib  untuk  terus  berusaha  mencegah  dan  menekan  laju  terjadinya  perkawinan  anak.  Serta  di dalam proses dispensasi perkawinan anak hakimlah yang berperan aktif sebagai penentu apakah anak ini dikabulkan dispensasinya atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Koro, Abdi. Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri. Bandung : PT. Alumni, 2012. Ali, Zainuddin. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. Jakarta : Pardiyanto UID, 2010. Amiruddin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. Indonesia  Judicial  Research  Society  (IJRS),  dkk. Buku  Saku  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin. Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
Kara, Siti Aisyah. Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak. Makassar : Liblitera Institute, 2019. Marzuki, Peter Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013. Yunianto, Catur. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung : Nusa Media, 2018.

## Jurnal
Dewiani, Kurnia, dkk. “Pendidikan Seks Dini dan Kesehatan Reproduksi Anak Untuk Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Dharma Raflesia Vol. 17 No. 2, (Desember 2019) : 2. Djamilah, dkk. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, (Mei 2014) : 13. Fathoni,  Alvan.  “Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Sosiologi  Hukum, Jurnal Studi Keislaman At-Turas Vol. 4 No. 1. (Januari 2017) : 71 Fadlyana,  Eddy,  dkk.  “Pernikahan  Usia  Dini  dan  Permasalahannya”, Jurnal  Sari  Pediatri  Badan  Penerbit  Ikatan Dokter Anak Indonesia Vol. 11 No. 2, (Agustus 2009) : 138.
Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No. 2, (Desember 2016) : 251.
Fuad,  Ahmad  Masfuful.  “Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi  Penetapan  Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Petita Vol. 1 No.1, (April 2016). 42.
35 Rini  Fitriani,  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-Hak  Anak,  Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, 11.2., (2016), 251.
Latifiani,  Dian.  “Upaya  Preventif  Perkawinan  Anak  di  Desa  Kedungkelor  Kecamatan  Warureja  Kabupaten  Tegal”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (November 2019) : 21.
Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal UIR Law Review Vol. 1 No. 2, (Oktober 2017) : 188-189.
Mareta,  Josefhin.  “Mekanisme  Penegak  Hukum  dalam  Upaya  Perlidungan  Hak  Kelompok  Rentan  (Anak  dan Perempuan)”, Jurnal Penelitian HAM Balitbang Kemenkumham RI Vol. 7 No. 2 (Desember 2016) : 143. Marilang. “Dispensasi  Kawin  Anak  di  Bawah  Umur”, Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan Al-Daulah  Vol.  7 No. 1, (Juni 2018) : 152.
Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20 No. 2 (April 2013) : 305. Rahayu, Ade. “Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  (Studi  Kasus  di  Kab,  Polewali  Mandar), Jurnal  Pendidikan  PEPATUDZU  Vol.  15  No.  1 (Mei 2019) : 79.
Safira, Levana dkk. “Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3 No. 1, (Maret 2019) : 160.
Salam,  Safrin.  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,  Hukum  Negara  &  Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang Vol. 1 No. 1, (Juli 2017) : 111.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik  Indonesia  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1974 No 1)
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297)
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 186)
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi Perkawinan Anak

## Media Cetak
Fatmawati,  Lilis,  dkk.  “Pengaruh  Status  Kesehatan  Ibu  Terhadap  Derajat  Preeklampsia/Eklampsia  di  Kabupaten Gresik. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 20 No. 2 (Maret 2017) : 56.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan  Anak, “Modul  Pelatihan  Dasar  Konvensi  Hak  Anak  Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak”. (Juni 2019) : 11.

## Website
https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak , di akses 23 Oktober 2020 https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi . di akses 23 Oktober 2020