## AGAMA, KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN POLITIK
Oleh: Nur Latifah 

## Dosen STID Islahuddini Lombok baret
Abstac: The emergence of social conflict and violence that uses  religion  as  justification  has  become  a  problem  that  adorns the  history  of  violence  today.  Social  conflicts  which  are followed  by  acts  of  violence  that  use  religious  issues  in Indonesia, certainly do not occur in empty space and apart from some socio-political  phenomena that follow. Putting religion  as a  variant  of  the  potential  trigger  of  social  conflict  is  not  easy. This  is  so,  because  religion  is  considered  a  teaching  that  is always associated with teachings that are full of values of peace and safety.
The  emergence  of  social  conflict  in  various  regions  such
as, in Ambon, Mataram, Situbondo, Tasikmalaya,
Regasdengklok, and other areas, selayang in view can be seen as a religious  conflict, but  when examined more deeply  cannot  be separated from  the  role  of the political  elite, both  at  the central level  and  local.  Likewise  with  the  violence  experienced  by Ahmadiyah  congregation  groups,  it  is  not  too  difficult  to  state that the area of religion has been made as a means of legitimacy and  legitimacy  in  carrying  out  acts  of  violence.  In  this  regard, religion  has  been  used  as  a  shield  for  violent  behavior,  in  the interests of a group of people or an elite.

## Kata kunci: Agama dan Konflik Sosial

## Pendahuluan.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  struktur  sosial  masyarakat  Indonesia kembali  mengalami  “pembelahan”  sosial  maupun  politik  atas  dasar  suku,  ras
 Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al- Islahuddiny Mustafa Ibrahim Kediri Lombok Barat
maupun  agama.  Pembelahan  ini  dapat  dilihat  pada  adanya  kecenderungan kembalinya  politik  aliran  sebagai  sebuah  identitas  baik  sosial  maupun  politik. Akibatanya, kerapuhan hubungan sosial di beberapa daerah terjadi, bahkan ada yang berkeinginan  merdeka.  Sementara  itu,  di  daerah-daerah  lainnya,  kerapuhan hubungan  sosial  berubah  menjadi  kerusuhan,  seperti  yang  terjadi  di  Situbondo (1996),  Tasyikmalaya  (1997),  Ragasdengklok  (1997),  Ambon  (2000)  dan  Mataram (2000), dan beberapa daerah lainnya.
Kerapuhan hubungan sosial yang melahirkan konflik sosial ini, oleh sebagian pihak melihatnya sebagai akibat pembangunan di masa Orde Baru yang salah dalam menerapkan  kebijakan  ekonomi,  sosial,  budaya,  bahkan  politik,  sehingga menimbulkan  berbagai  masalah  pembangunan  seperti  kemiskinan,  kesenjangan ekonomi, bahkan marginalisasi dan lain sebagainya. 1
Munculnya  konflik  sosial  dan  kekerasan  yang  menggunakan  agama  sebagai justifikasi telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan dewasa ini. Konflik  sosial  yang  diikuit  tindakan  kekerasan  yang  menggunakan  isu  agama  di Indoensia,  sudah  tentu  terjadi  tidak  dalam  ruang  kosong  dan  terlepas  dari  beberapa fenomena  sosio-politik  yang  mengikutinya.  Telaah  terhadap  konflik  sosial  di masyarakat tidak cukup hanya melihat dari sisi siapa aktornya, lokasi, dan masa yang terlibat.  Dalam  menganalisa  konflik  sosial  dengan  kekerasaan  yang  menggunakan topeng  agama  seharusnya  terut  dipertimbangkan  faktor-faktor  sosial  dan  politik. Sebab, dalam berbagai kesempatan konflik sosial yang diikuti dengan kekerasan atas nama  agama  yang  terjadi  sekarang  ini  merupakan  respon  balik  terhadap  fenomena sosio-politik sebelumnya.
Apa  yang  dipaparkan  dalam  tulisan  ini  tentu,  bukan  merupakan  sebuah pemikiran yang final. Yang diajukan dalam tulisan ini berkaitan dengan pendidikan Islam dan konflik sosial diharapkan dapat memancing pemikiran lain, sehingga kita dapat  memposisikan  pendidikan  agama  Islam  dan konflik sosial,  dalam posisi  yang sebenarnya.
1 Sihbudi, Riza dan Much. Nurhasim, ed, Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang. Mataram, dan Sambas, (Grasindo: Jakarta. 2001).hal.3

## Agama dan Konflik Sosial.
Pada  dasarnya  kehadiran  agama  oleh  pemilikNya,  dimaksudkan  sebagai petunjuk (hudan) bagi  seluruh  manusia.  Dalam  posisi  seperti  ini,  agama  melalui nilai-nilai  yang  dikandungnya  mengajarkan  kepada  manusia  akan  perdamaian, kebersamaan  sekaligus  menebar  misi  kemaslahatan  bagi  lingkungan  disekitarnya. Namun dalam tataran realitas sosiologisnya, wajah agama tidak seideal seperti yang diharapkan  dalam  kerangka  normativitasnya  tersebut.  Kerap  kali  raut  wajah  agama tampak  bopeng,  tercoreng  dan  ternoda  dalam  kecamuk  konflik  sosial,  budaya,  dan politik.  Demikian  itu  sebenarnya  bukan  kesalahan  ajaran  agama  itu  sendiri,  namun disebabkan oleh human error, yakni  sikap sebagian para pemeluk  yang kadangkala menafsirkan ajaran teologis-normatif secara serampangan. 2
Munculnya  berbagai  konflik  sosial  dan  kekerasan  yang  mengatasnamakan agama telah menjadi permasalahan  yang menghiasi  sejarah kekerasan di  Indoensia, paling  tidak  pada  masa  paruh  akhir  millenium  II,  dan  awal  millennium  III.  Pada masa  ini  konflik  sosial  dan  kekerasan  atas  nama  agama  semakin  menunjukkan eksistensinya.  Berbagai  rentetan  peristiwa  kekerasan  terjadi  sebagai  terekam  dalam berbagai  tempat  seperti  yang  terjadi  di  Purwakarta,  awal  Nopermber  1995, Pekalongan,  akhir  Nopember  1995,  Tasikmalaya,  September  2006,  Situbondo, Oktober 1996, Rengasdengklok,  Januari 1997, Sampang dan  Bangkalan, Mei 1997, Ambon  Maluku,  2000,  Mataram,  17  Januari  2000, 3 dan  konflik  Ahmadiyah  yang terakhir di Sukabumi, 2008.
Meletakkan  agama  sebagai  satu  varian  potensi  pemicu  konflik  sosial  adalah hal  yang  tidak  mudah.  Demikian  ini,  karena  agama  dianggap  sebagai  ajaran  yang selalu  diasosiasikan  dengan  ajaran  yang  penuh  dengan  nilai  kedamaian  dan keselamatan.  Sementara  dalam  suatu  konflik  sosial  yang  diikuti  dengan  tindak kekerasan  terdapat  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan,  kehancuran  bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin diletakkan dengan wajah panas kekerasan.  Fakta  seringkali  menunjukkan  bahwa  agama  dapat  memicu  terjadinya
2 Nasir,  Ridlwan,  dalam  kata  pengantar  buku, Resolusi  Konflik  Islam  Indonesia, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta. 2007.hal. v
3 Opcit, sihbudi.hal..
tindakan  kekerasan.  Pemeluk  agama  menjadikan  doktrin  agama  sebagai  faktor pemicu kekerasan yang mereka lakukan. 4
Jangkauan  konflik  sosial  dan  kekerasan  atas  nama  agama  dapat  terjadi dihampir  seluruh  kawasan  di  dunia.  Di  Eropa  terjadi ethnic  cleansing terhadap pemeluk  Islam  dilakukan  pemeluk  agama  Kristen  Bosnia  dan  Kroasia,  di  Inlandia memperlihatkan  konflik  agama  antara  pemeluk  Kristem  Katolik  dengan  Kristen Anglikan.  Di  India  muncul  konflik  agama  Hindu  dan  Islam,  dan  konflik  Islam  dan Nasrani di Filipina, Sudan dan Indonesia. 5
Terjadinya  konflik  sosial  dan  kekerasan  yang  berbaukan  agama  disebabkan oleh  beberapa  faktor,  diantaranya:  (1)  adanya  klaim  kebenenaran (trust  claim). Setiap  agama  punya  kebenaran.  Keyakinan  tentang  yang  benar  itu  didasarkan  pada Tuhan  satu-satunya  sumber  kebenaran.  Pluralisme  manusia  menyebabkan  wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan  begitu  saja  dari  berbagai  refrensi  dan  latar  belakang  orang  yang meyakininya.  (2)  adanya  pengkaburan  persepsi  antara  wilayah  agama  dan  suku mayoritas  rakyat  Indonesia  lebih  mensejajarkan  persoalan  agama  dengan  suku  dan ras.  Pemahaman  yang  kabur  ini  bisa  menimbulkan  kerawanan  dan  kepekaan  yang sangat  tinggi,  sehingga  muncul  benih-benik  sektrianisme.  (3) adanya  doktrin  jihad dan  kurangnya  sikap  toleran  dalam  kehidupan  beragama.  Sebagian  tokoh  agama sering  kali  mencela  sikap  sempit  dan  tidak  toleran  pada  orang  lain  yang  ingin menganiayanya,  pada  sisi  lain  mereka  sendiri  mempertahankan  hak  dengan  cara memaksa  dan  menyerang  orang  yang  dianggap  menyimpang.  (4)  minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme.
Senada  dengan  ungkapan  di  atas,  secara  sosiologis  Kasman  Singodimejo, mengungkapkan  bahwa  keterlibatan  agama  dalam  jejak  kekerasan  di  Indonesia didasari oleh enam faktor, yaitu: a) dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama,
4 Handoko,  Imam  Priyo, Upaya  Menjadikan  Dunia  Lebih  Indah, Kompas,  Rabu  15  Februari 2006.
5 Fatwa,  A.  Fajruddin, Relasi  Agama  Dalam  Konflik  Sosial, dalam  Thoha  Hamim,  ed,  2007, Resolusi  Konflik  Islam  Indoensia, diterbitkan  Atas  Kerjasama  Lembaga  Studi  Agama  dan  Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.hal.52
b) fanatisme negatif, c) propaganda dan objek dakwah yang salah, d) subsversif sisa G 30S PKI, e) perlakuan tidak adil penguasa, dan f) religio-politik. 6

## Kekerasaan Politik Atas Nama Agama
Demokratisasi  yang  dilancarkan  pasca  Orde  Baru,  melahirkan  semangat “otonomi  assosisional” atau  kebebasan  berhimpun  cukup  terbuka.  Setiap  warga negara  menggunakan  haknya  membentuk  perkumpulan  dan  organisasi—termasuk pembentukan  partai  politik  yang  relatif  bebas.  Kebebasan  meraih otonomi assosiasional itu  kemudian  mendorong  warga  negara  untuk  tidak  sungkan-sungkan lagi  mengekspresikan  identitas  particular  mereka  masing-masing.  Di  masa  lalu, identitas particular yang unik, apalagi eksklusif, harus ditanggalkan, untuk kemudian menggantinya dengan identitas-identitas inklusif, yang bisa diterima bersama, antara lain  dilakukan  melalui  penanggalan  asas  organisasi  asosiasional  macam  apapun, budaya,  agama,  sosial,  ekonomi,  bahkan  politik,  yakni  berdasarkan  asas  tunggal Pancasila.
Sementara  itu,  wacana  tentang  kesatuan  dan  persatuan  bangsa—yang sebenarnya juga jargon penting selama Orde Baru—kemudian kembali mengedepan, menjadi sebuah isu politik yang yang cukup popular di Era Reforamasi sekarang ini. Dengan  cara  dan  formulasi  mereka  masing-masing,  hampir  semua  kekuatan  politik di  negeri  ini  mengangkat  tema  kesatuan  dan  persatuan.  Hanya  saja  sayangnya, kesatuan  dan  persatuan  seakan  hanya  berada  pada  tataran  mitos  atau  semacam diskursus yang jauh dari realitas.
Keterbukaan otonomi  asosiasional tersebut  mengimplikasikan  beberapa  hal, antara  lain  yang  menonjol  adalah  terjadinya  rejuvenasi  atau  peremajaan  kembali politik  aliran.  Rejuvenasi  tersebut  tak  urung  juga  turut  menandai  dinamika  politik pasca Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari komposisi partai-partai di masing-masing daerah yang berjumlah 48 peserta Pemilu 1999, yang kemudian menghasilkan partai- partai  besar  yang menggambarkan  fragmentasi atas dasar semangat  keagamaan dan nasionalisme  di  lain  pihak.  Memang,  harus  dicatat  juga  bahwa  masih  ada  dan
6 Hasyim, Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, (Bina Ilmu: Surabaya. 1990)
jumlahnya  cukup  signifikan,  masyarakat  yang  mencoba  tidak  mendasarkan  pilihan politiknya berdasarkan aliran, melainkan lebih memakai pragmentasi.
Dalam  merekonstruksi  tertib  sosial (social  order) di  tengah  transisi  yang dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini,  diharapkan  komunitas  keagamaan  memberi sumbangan  positif  bagi  upaya  mengembalikan  modal  sosial (social  capital) ,  sikap saling percaya, rasa menjadi sesama anak bangsa. Agama seharusnya menjadi tempat masyarakat menemukan kembali rasa aman, tertib moral dan sosial.
Harapan  seperti  ini  layak  mengedepan,  karena  sesungguhnya  pada  tataran teologis,  begitu  banyak  anjuran  untuk  membangun  kohesi  sosial.  Pada  tataran sosiologis, Parsons (1991), misalnya menyatakan agama secara universal dipandang sebagai  komponen  utama  dalam  integrasi  sistem  nilai.  Jika  kita  pakai  persepktif Durkheim  (1992),  maka  akan  kita  temukan  makna  agama  sebagai  sumber pembentukan  keyakinan  yang  mengikat  kehidupan  bersama  dalam  ritual  dan pengalaman keagamaan yang sacral. Turner (1994) pun menyatakan bahwa religion is  a  sosial  cement,  binding  individuals  and  sosial  group  into  a  communal  order. Namun,  pertanyaannya  mengapa  yang  menjadi  justru  konflik  keagamaan?  Di  masa lalu, konflik  antara agama dengan negara, sekarang bergeser konflik dan kekerasan antar-agama,  dan  bahkan  juga  konflik  kekerasan  dalam  satu  dominasi  agama  yang sama.  Di  mana  sesungguhnya  akar  konflik  jika  secara  teologis  maupun  sosiologis dipandang  agama  memuat  pesan  dan  tata  nilai  kolektif  serta  keharusan  saling percaya yang dibutuhkan sebagai modal sosial yang berharga?
Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  terletak  pada  pemahaman  atau  konstruk manusia  terhadap  agama.  Ia  terkait  dengan  bagaimana  manusia  sebagai  aktor  yang bertindak  memfungsikan  pemahamanya  atas  agama  yang  diyakini  dan  bagaimana kemudian  menggunakannya  untuk  mengorganisasi  dan  merekonstruksi  kehidupan sosial.
Jika  agama—seperti  kata  Weber  adalah  fungsi  dari  stratifikasi  sosial,  dan menurut  Marx  agama  sebagai  representasi  dari  kelas  sosial,  maka  mudah  dipahami kalau  cara  aktor  memahami  agama  mengaitkan  diri  dengan  basis  material  yang melatar-belakangi di mana aktor berperan. Aktor bertindak acapkali bukan atas dasar pesan-pesan teologis-normatif dari agama yang diyakini, melainkan lebih didasarkan pada  peran  dan  status  sosial  mereka.  Penghayatan  dan  pemahaman  keagamaan
masyarakat lapis bawah, lebih berkaitan dengan upaya pembebasan diri dari berbagai belenggu  struktural,  keterasingan,  marginalisasi,  dan  ketidakpastian  hidup  mereka secara material maupun sosial. Dengan demikian, bagi mereka agama adalah fungsi dari perjuangan, pembebasan dan pemberdayaan diri. 7
Sedangkan,  dikalangan  masyarakat  dipuncak  lapisan  atas  agama  sering  kali dijadikan sebagai  sebuah instrumen legitimasi  dan bahkan dominasi.  Hal  ini sangat erat  kaitannya  dengan  urusan  manusia  berkuasa  yang  tanpa  habis-habisnya  selalu berkutat  dengan  upaya  membangu  legitimasi  dan  dominasi.  Pemaham  dan  praktek fungsi  agama  sebagai  legitimasi  dapat  lihat  pada  perilaku  kalangan  elite,  termasuk elite politik. Oleh sebagian elite, agama tidak jarang dijadikan sebagai tameng untuk meligitimasi suatu tindakan sosial.
Munculnya  konflik  sosial  di  berbagai  daerah  seperti,  di  Ambon,  Mataram, Situbondo,  Tasikmalaya,  Regasdengklok,  dan  daerah-daerah  lainnya,  selayang pandang  dapat  dipandang  sebagai  konflik  agama,  namun  manakala  dikaji  lebih dalam tidak lepas dari peran elite politik, baik di tingkat pusat maupun lokal. Begitu juga dengan kekerasan yang dialami oleh kelompok jamaah Ahmadiyah, tidak terlalu sulit untuk menyatakan bahwa wilayah agama telah dijadikan sebagai jastifikasi dan legitimasi  dalam  melakukan  tindakan  kekerasan.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  agama telah  dijadikan  sebagai  tameng  perilaku  kekerasan,  demi  untuk  kepentingan sekolopok orang atau elite.
Agama  yang  semestinya  menjadi  payung  suci (sacred  canopy) seperti  yang dinyatakan  Berger  (1999),  atau  persediaan  system  keyakinan  kolektif  seperti  yang dimakusdkan Durkheim (1992), kemudian berubah makna, agama dijadikan sebagai alat  legitimasi  dan  dominasi.  Politisasi  agama  kemudian  menjadi  sesuatu  yang  tak terelakkan  karena  desakan  mempertahankan  posisi  dan  peran  klas  beserta  privelese yang dinimatinya. 8
Fenomena  eskalasi  penggunaan  agama  sebagai  kendaraan  politik  hampir menyebar di seluruh negara—termasuk di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki tradisi sentimen agama yang kuat, Indonesia mengalami berbagai macam kekerasaan
7 Maliki,  Zainuddin, Politikus  Busuk:  Fenomena  Insensibilitas  Moral  Elite  Politik, (Penerbit Galang Press: Yogyakarta. 2004). hal.171
8 Ibid..Maliki 2004
yang  dilandasi  oleh  sentimen  keagamaan,  kekerasan  atas  nama  agama  yang  terjadi dalam  lingkup  sosio-politik  muncul  semenjak  berdirinya  negara  Indonesia,  yaitu ketika  kalangan  Islam  menginginkan  tatanan  sosio-politik  negara  berdasarkan agama,  sedangkan  kalangan  non  Islam  tidak  menginginkannya  dan  mengancam memisahkan diri dari negara kesatauan Indonesia. 9

## Pendidikan Islam dan Konflik Sosial
Munculnya  berbagai  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dewasa  ini disebabkan olel berbagai faktor. Menurut Karl Mark konflik sosial yang terjadi pada masyarakat  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi.  Sedangkan  menurut  Max  Weber konflik  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  tidak  hanya  disebabkan  oleh  factor ekonomi,  melainkan  juga  disebabkan  oleh  factor  ideology,  kekuasaan,  dan  bahkan agama. 10
Sementara  itu,  Craib  (1993:107)  mengungkapkan,  bahwa  di  dalam  setiap masyarakat  selalu  terdapat  konflik  antara  kepentingan  dari  mereka  yang  memiliki kekuatan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo daripada pola hubungan-hubungan  kekuatan yang ada dengan yang ingin merombak atau mengubah status-quo itu.
Menurut  Coser  penyebab  terjadinya  konflik  adalah  kondisi-kondisi  yang menyebabkan  ditariknya  legitimasi  dari  sistem  distribusi  yang  ada  dan  intensifikasi tekanan  terhadap  kelompok-kelompok  tertentu  yang  tidak  dominan.  Selanjutnya penarikan  legitimasi  itu  mempengaruhi  variabel-variabel  struktur  sosial.  Tekanan- tekanan  yang  semakin  intensif    dipengaruhi  oleh  konteks  sosialisasi  dan  kendala- kendala  struktur  yang dipergunakan untuk menekan kelompok-kelompok  yang ada (Coser, 1956)
Konflik  dalam  pandangan  Coser  dapat  dilihat  sebagai  suatu  proses  yang dalam kondisi-kondisi  tertentu,  berfungsi  untuk  mempertahankan wadah  sosial  atau bagian-bagiannya.  Berdasarkan  titik  tolak  ini,  Coser  mengembangkan  citranya mengenai  masyarakat  yang  memberikan  tekanan  pada  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Dunia  sosial  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  bagian-bagian
9 Opcit..fatwa..hal..62
10 Baharudin, Sosiologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Lentera, 2000).hal.45
yang  saling  berkaitan.  (2)  setuap  sistem  sosial  memperlihatkan  keadaan  tidak harmonis,  ketegangan  dan  konflik  kepentingan  di  antara  bagian-bagiannya.  (3) proses-proses  di  dalam  dan  di  anatara  bagian-bagian  sistem  berlangsung  dalam tradisi  yang  berbeda-befa  untuk  mempertahankan,  mengubah  dan  menambah  (atau mengurangi)  integrasi  sistem  maupun  kemampuan  penyerasian.  (4)  banyak  proses, seperti kekerasan, kekhawatiran, penyimpangan dan konflik yang dipang mempunyai pengaruh negatif terhadap dasar integrasi dari sistem maupun kemampuannya untuk menyerasikan diri dengan lingkungan. 11
Berdasarkan  asumsi-asumsi  tersebut  di  atas,  Coser  mengembangkan perangkat  proposisi-proposisi  yang  agak  luas  mengenai  fungsi  konflik  bagi  sistem sosial.  Yang  penting  adalah  analisisnya  mengenai  sebab-sebab  berantai  yang mengakibatkan  konflik  dapat  mempertahankan  atau  membentuk  kembali  sistem integrasi dan kemampuan menyerasikan diri pada kondisi-kondisi  yang berubah. Di samping  itu,  Coser  juga  menyajikan  berbagai  proposisi  mengenai  aspek-aspek integrasi dari konflik yang memungkinkan terjadinya gangguan pada sistem sosial.
Proposisi-proposisi  tersebut  menghasilkan  perangkat  gejala-gejala  pengaruh mempengaruhi,  yakni:  (1)  ketidak-serasian  integrasi  bagian-bagian  itu  yang mengakibatkan  sistem  sosial  yang  menyebabkan;  (2)  terjadinya  konflik  antara bagian-bagian itu yang mengakibatkan, (3) terjadinya integrasi temporer yang dalam kondisi-kondisi  tertentu  menyebabkan.  (4)  meningkatnya  keluwesan  pada  struktur sistem,  sehingga.  (5)  meningkatkan  kemampuan  sistem  untuk  menanggulangi ketidak-serasian melalui konflik, yang mengarah kepada sistem yang memperlihatkan  kemampuan  yang  tinggi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi- kondisi yang berubah. 12
Menurut  Coser  setidaknya  terdapat  dua  jenis  konflik,  yaitu  konflik  yang realistis  dan  yang tidak realistis. Konflik realistis berasal  dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan  khusus  yang  terjadi  dalam  hubungan  dan  dari  perkiraan kemungkinan  keuntungan  pada  partisipan,  dan  yang  ditunjukkan  pada  obyek  yang dianggap mengecewakan. Sementara konflik yang tidak realistis adalah konflik yang
11 Ritzer,  George, Teori  Sosiologi  dari  Sosiologi  Klasik  sampai  Perkembangan  Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012).hal
12 Gidden,  Anthony,  Perdebatan  Kalsik  dan  Kontemporer  Mengenai  Kelompok,  Kekuasaan, dan Konflik, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1987).hal.187
bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tatpi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. 13
Konflik  yang  terjadi  pada  suatu  masyarakat  dipengaruhi  oleh  faktor-  faktor yang antara lain:  a). masalah hubungan  antarmanusia, (2) masalah kepentingan,  (3) masalah  struktur,  dan  (4)  masalah  perbedaan  nilai. 14 Konflik  yang  terjadi  adanya masalah  dalam  hubungan  antarmanusia  biasanya  dipicu  oleh  emosi-emosi  negatif yang  kuat,  salah  perspesi  atau  stereotif,  salah  komunikasi  dan  tingkah  laku  negatif yang  berulang.  Konponen-komponen  itu  sering  memunculkan  konflik-konflik  yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi di mana dan kapan saja.
Konflik  kepentingan  merupakan  konflik  yang  terjadi  karena  karena  adanya persaingan  kepentingan  yang  dirasakan  atau  pun  yang  secara  nyata  tidak bersesuaian.  Konflik  ini  terjadi  karena  suatu  pihak  lebih  yakin  bahwa  untuk memenuhi  kebutuhannya  pihak  lain  harus  berkorban.  Umumnya  konflik  jenis  ini dipicu  oleh:  (1)  masalah-masalah  mendasar  seperti  uang,  sumber  daya  fisik  dan waktu,  (2)  masalah  tata  cara,  seperti  sikap  dalam  menanggapi  suatu  masalah,  (3) masalah psikologis, seperti persepsi, kepercayaan, kehormatan dan keadilan.
Konflik  struktural  merupakan  konflik  yang  terjadi  karena  adanya ketimpangan  akses  dan  kontrol  terhadap  sumber  daya.  Posisi  para  dalam  konflik jenis  ini  dipicu  oleh    pihak  penguasa.  Sebab,  pihak  penguasa  memiliki  wewenang formal  untuk  menetapkan  kebijakan  umum,  sehingga  pihak  ini  lebih  berpeluang akses  sumber  daya  dan  juga  mengontrolnya  sekaligus  menekan  akses  dan  kontrol pihak lain.
Konflik  nilai  merupakan  konflik  yang  disebabkan  oleh  ketidaksesuaian sistem-sistem  kepercayaan—yang  hanya  dirasakan  ataupun  yang  benar-benar  ada. Nilai  adalah  kepercayaan  yang  dipakai  orang  untuk  memberi  arti  pada  hidupnya. Sebab,  nilai  menjelaskan  yang  baik  dan  yang  buruk,  benar  atau  salah,  maupun  adil dan tidak adil.
Konflik dapat berwujud sebagai berikut: (1) konflik tertutup (laten). Konflik ini  dicirikan  oleh  adanya  tekanan-tekanan  yang  tidak  tampak,  tidak  sepenuhnya
13 Polama, Sosiologi Kontemporer ( Jakarta: Rajawali Pers. 1994)
14 Opcit.maliki,dkk 2013.hal
berkembang  dan  juga  tidak  tidak  terangkat  ke  permukaan.  Karena  itu  sering  para pihak  yang  berkonflik  tersebut  tidak  menyadari  adanya  potensi  konflik.  Hal  itu dikarenakan  pada  konflik  laten  yang  belum  terwujudkan  secara  terbuka, pertentangan masih dapat dirasionalisasi sehingga untuk sementara harapan dan ego masih dapat diendaptkan.  (2) konflik mencuat (emerging), dan (3) , konflik terbuka (manifest). Konflik  terbuka  dapat  terbagi  ke  dalam  konflik  diadik  (mikro)  dan konflik kolektif (makro).

## Penutup
Konflik  sosial  dan  kekerasan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat, seringkali  menjadikan  agama  sebagai  justifikasi  telah  menjadi  permasalahan  yang menghiasi  sejarah  kekerasan  dewasa  ini.  Munculnya  konflik  sosial  yang  diikuti tindakan  kekerasan,  sudah  tentu  terjadi  tidak  dalam  ruang  kosong  dan  terlepas  dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengikutinya. Analisis tentang konflik sosial di  masyarakat  tidak  cukup  hanya  melihat  dari  sisi  siapa  aktornya,  lokasi,  dan  masa yang  terlibat,  melainkan  juga  perlu  dikaji  tentang  faktor-faktor  sosial  dan  politik sebelumnya.
Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme  atau  perbedaan  menjadi  ciri  dan  penunjang  terbentuknya  masyarakat. Para  sosiolog  menyebutkan  bahwa  perbedaan-perbedaan  sosial,  seperti  perbedaan agama, budaya, ekonomi, bahkan politik tidak mungkin bisa dihindari.
Konflik  sosial  yang  mengatasnamakan  agama  merupakan  sebuah  relitas sosial.  Konflik  sosial  beradasarkan  agama  tidk  jarang  diikuti  dengan  tindakan kekerasan.  Menuculnya  konflik  yang  mengatasnamakan  agama  dilatarbelakagi  oleh beberapa  faktor,  seperti,  adanya  klaim  kebenaran,  rendahnya  pemahahaman keagamaan,  adanya  doktrin-doktrin  yang  provokatif,  dan  pemahaman  pluralisme yang rendah.
Konflik  yang  menggunakan  kekerasan  adalah  sesuatu  realitas  yang  tidak membutuhkan  pembenaran  moral,  karena  kekerasan  memiliki  pembaruan, membebaskan  manusia  untuk  mengikuti  ketentuan  tidak  rasional  dari  sifat
bawaannya  sendiri.  Kekerasan  bahkan  pada  sebagian  kalangan  sudah  menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Konflik  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  tidak  sepenuhnya  benar disebabkan oleh faktor keagamaan, melainkan disebabkan oleh faktor, sosial budaya, ekonomi  dan  bahkan  politik.  Dilibatkannya  agama  oleh  kalangan  elite—termasuk elite  politik  dijadikan  sebagai  legitimasi  dan  jastifikasi  suatu  tindakan  kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu.
Konflik  berdarah  yang  terjadi  di  Maluku  misalnya,  merupakan  refleksi  dari pertikaian antara elite politik, baik para politisi di pusat maupun para penguasa local di Maluku sendiri. Terlepas dari berbagai faktor pemicu timbulnya tragedi di Maluku tadi,  konflik  berdarah  tersebut  semula  bersumber  dari  ketidakadilan  politik  yang dilakukan  rejem  Orde  Baru  terhadap  kelompok.  Kristen  di  Ambon.  Mereka menganggap  bahwa  rejim  Orde  Baru  tidak  mendistribusikan  kekuasaan  borokrasi kepada mereka secara proporsional, sehingga keterwakilannya tidak sepadan dengan jumlah mereka yang relative berimbang dengan populasi Muslim di Wilayah Ambon (Surya, Sabtu, 22 Januari 2000).
Seperti diberitahakan bahwa zaman Orde Baru keanggotaan dalam organisasi Islam  tertentu  memberikan  jaminan  kepada  para  anggotanya  di  Ambon  untuk  bisa memenangkan  berbagai  perebutan  jabatan  di  pemerintahan.  Kemudian  yang didasarkan pada primordialisme agama ini lambat  laun  membuat  kelompok Kristen di Ambon termarjinalisasi dari lingkup kekuasaan birokrasi yang sebelumnya pernah mereka kuasai. Ketidakadilan ini menimbulkan perasaan dendam kelompok Kristen yang  kemudian  mendoorng  mereka  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap orang-orang Islam. Hubungan patronase Orde Baru dengan organisasi Islam tertentu tersebut  memang  menghasilkan  peluang  mobilitas  bagi  para  anggotanya.  Sejak menjelang  dan  awal  tahun  1990an  rejim  Orde  Baru  telah  memberikan  berbagai kemudahan  kepada  anggota  kelompok  tersebut,  sehinggamereka  dengan  mudah dapat  mendominasi  psosi-posisi  strategis  di  lembaga  eksekutif,  legeslatif  fdan yudikati,  baik  di  pusat  pemerintahan  Jakarta  maupun  di  daerah  seperti  Ambon. Monopoli  kekuasaan  dengan  cara  menutup  akses  bagi  kelompok  lain  untuk memasuki  struktur  kekuasaan  inilah  yang  menjadi  pemicu  awal  dari  timbulnya konflik  berdarah  antar  komunitas  Muslim  dan  Kristen  di  Maluku  (Surya,  Rabu  12
Januari  2000).  Tragedi  Maluku  memang  sangat  memprihatinkan,  bukan  hanya karena  besarnya  jumlah  korban  nyawa  serta  kerugian  material  saja,  tapi  karena ternyata  telah  dimanipulir  oleh  kelompok  Islam  tertentu  untuk  merealisir kepentingan politik serta ambisi kekuasaan mereka.
Sekalipun  konflik  Maluku  berawal  dari  persaingan  politik  untuk  menguasai jabatan  birokrasi  pemerintahan,  konflik  ini  kemudian  dipahami  menjadi  sebuah perseteruan  antar  penganut  agama.  Kesan  seperti  itu  memang  tidak  bisa  dihindari, mengingat mereka yang terlibat dalam konflik tadi telah memanipulir simbol agama yang  menjadi  identitas  khas  maisng-masing.  Mereka  membakar  simbol  institusi agama masjid dan gereja, untuk menegaskan bahwa perseteruan tersebut merupakan konflik antara pengikut  Islam dengan Kristen. Kesan “perang agama” tadi  menjadi semakin  mengemuka,  setelah  mereka  juga  berhasil  memanipulir  simbol-verbal agama jihad dan crusade .  Lebih  tragis  lagi,  para  politisi  kemudian  ikut memanfaatkan  simbol-verbal  tersebut  untuk  membangkitkan  sentiment  keagamaan para  pengikutnya.  Sekalipun  mereka  mengetahui  bahwa jihad dan crusade tersebut dapat  memperkeruh  suasana  konflik,  mereka  tetap  menggunakan  teriakan  perang tersebut  untuk  memperkokoh  hubungan  emosional  dengan  para  pendukungnya  di wilayah pergolakan Maluku (Gus Dur, Surya, Rabu Januari 2000). Suasana konflik menjadi  semakin  anarkhis,  ketika  para  politisi  tadi  mengerahkan  massa,  untuk menyatakan dukungan mereka terhadap salah satu kelompok agama yang bertikai di Maluku. 15
Masyarakat Muslim perlu menangkal terjadinya manipulasi simbol agama, yang dapat berakhir fatal seperti terlihat dalam konflik berdarah di Maluku. Mereka harus menghindari formalisme dalam mengaksentuasi agama mereka. Formalisme dapat mengungkung potensi dinamis ajaran Islam dan pada gilirannya akan menumbuhkan visi sosial-keagamaan yang sempit.

## Daftar Pustaka
Basri,  Faisal,  H, 1999, Perkembangan dan Prospek Politik Pasca Pemilu, Analisis, Nomor 4 Tahun 1999.
15 Basri,  Faisal,  H, Perkembangan  dan  Prospek  Politik  Pasca  Pemilu, Analisis,  Nomor  4 Tahun 1999..hal.383
Berger, Peter L, 1990, Langit Suci Agama Sebagai Realitas, LP3ES: Jakarta.
Baharudin, 2000, Sosiologi Suatu Pengantar, Yogyakarta, Lentera
Durkheim,  Emile,  1992, The  Elementrary  Form  of  the  Religious  Life, Free  Press, New York.
Fatwa, A. Fajruddin, Relasi Agama Dalam Konflik Sosial, dalam Thoha Hamim, ed,
2007, Resolusi Konflik Islam Indoensia, diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.
Gidden,  Anthony,  Perdebatan  Kalsik  dan  Kontemporer  Mengenai  Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik, Jakarta: Rajawali Pers, 187
Handoko,  Imam  Priyo, Upaya  Menjadikan  Dunia  Lebih  Indah, Kompas,  Rabu  15 Februari 2006.
Hasyim,  Umar,  1990, Toleransi  dan  Kemerdekaan  Beragama  dalam  Islam  sebagai Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, Bina Ilmu: Surabaya.
Maliki, Zainuddin, 2000, Agama Rakyat Agama Punguasa, Galang Press:
Yogyakarta.
Maliki,  Zainuddin,  2004, Politikus  Busuk:  Fenomena  Insensibilitas  Moral  Elite Politik, Penerbit Galang Press: Yogyakarta.
Nasir,  Haidar,  1999, Agama  dan  Krisis  Kemanusiaan  Modern, Pustaka  Pelajar: Yogjakarta.
Nasir, Ridlwan, 2007, dalam kata pengantar buku, Resolusi Konflik Islam Indonesia, diterbitkan  Atas  Kerjasama  Lembaga  Studi  Agama  dan  Sosial  (LSAS)  IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Press dan LKIS: Yogyakarta.
Polama, 1994, Sosiologi Kontemporer , Jakarta: Rajawali Pers Ritzer,  George,  2012, Teori  Sosiologi  dari  Sosiologi  Klasik  sampai  Perkembangan Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Sihbudi, Riza dan Much. Nurhasim, ed, 2001, Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang. Mataram, dan Sambas, Grasindo: Jakarta.
Turner, Bryan S, 1994, Religion and Sosial Theory, London SAGE Publishing.