## Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama Cyndi Arista
cendolarista@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hukum positif Indonesia, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif terutama bagi mereka yang melakukan poligami dan biasa disebut kawin siri. Jika ingin memiliki istri lebih dari seorang maka: 1) memiliki izin dari istri perkwinan pertama; 2) wajib memiliki izin dari pengadilan setempat. Praktek kawin siri banyak digunakan sebagai jalan pintas untuk melakukan poligami sehingga banyak mencederai para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kawin  siri  apa  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, tidak semua kawin siri dapat dikualifikasikkan sebagai tidak pidana, hanya kawin siri yang dilakukan oleh mereka yang masih terikat perkawinan dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk kawin yang kedua kalinya saja.
Kata Kunci : Perkawinan; Kawin Siri; Kejahatan Perkawinan.

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Dimana seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan diri secara lahir dan batin, untuk membentuk suatu hubungan yang disebut keluarga. Perkawinan merupakan cara manusia  untuk  meneruskan  garis  keturunannya.  Unifikasi  hukum  perkawinan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun pada faktanya permasalahan mengenai perkawinan masih terus bermunculan, banyak perkawinan yang berlangsung hingga saat ini, dan tidak selaras dengan Hukum Nasional. Terkait dengan hal tersebut, sering kali kita dengar istilah “kawin siri” dalam kehidupan masyarakat. Dimana perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan dan tidak dicatatkan
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
861

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Cyndi Arista, ‘Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i3.18627

## 862 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pada Kantor Catatan Sipil. Fenomena kawin siri sudah menjadi sebuah rahasia publik, kawin siri dijadikan senjata ampuh sejumlah pihak, hanya untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya. Banyak pelaku kawin siri yang menjadikan kawin siri sebagai jalan pintas yang banyak digunakan oleh mereka yang masih terikat perkawinan untuk melakukan perkawinan  yang kedua kalinya, ketiga kalinya, atau poligami dan bersembunyi dari perkawinan perkawinan sebelumnya.
UU Perkawinan pada dasarnya diperbolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu atau poligami dikarenakan UU Perkawinan menganut asas monogami relatif namun, hal ini hanya berlaku pada sang suami saja  tidak bagi sang istri. Dalam UU Perkawinan mensyaratkan bahwa, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam UU Perkawinan diperbolehkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, jika sang istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan, atau istri memiliki penyakit berbahaya yang bisa menular atau cacat badan. Beberapa faktor ini bisa menjadi alasan seorang suami untuk melakukan perkawinan lagi. Suami yang ingin kawin lebih dari seorang istri wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan.
Diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri/ istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan istri/ istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah siri”. Tentu saja, nikah siri tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Selama ini kasus kawin siri hanya berakhir secara keperdataan yaitu dengan jalan perceraian, pembatalan perkawinan atau secara kekeluargaan saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat aturan beberapa aturan yang mengkriminalisasi mengenai suatu perkawinan, salah satunya mengkriminalisasi seseorang yang melakukan padahal ia tahu bahwa ia masih terikat perkawinan yaitu pada Pasal 279 KUHP. Mengutip pendapat Chairul huda mengenai kawin siri dan poligami ia mengatakan “penerapan pasal untuk poligami dengan kawin siri memang belum konsisten”. 1 Prespektif penyelesaian kasus kawin siri ini juga melihat dari prespektif hakim sendiri memandang suatu perkawinan.

## Perkawinan dan Kawin Siri dalam Hukum Positif Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada Pasal 1  UU  Perkawinan  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika di bandingkan dengan pengaturan yang ada dalam BW, pembuat BW tidak memberikan definisi mengenai perkawinan. Ketentuan awalnya justru menegaskan
1 Hukum Online, ‘Penerapan Pasal 279 KUHP untuk kawin siri dinilai belum konsisten’(Hukum Online  2016) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d55b1095d2/ penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai-belum-konsisten>,diakses 20 Januari 2020.

## 864 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 BW “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”. 2 Terlihat jelas perbedaan antara pengaturan dalam BW yang hanya mendasarkan pada hubungan keperdataan, sedangkan UU Perkawinan mendasarkan pada unsur agamawi dan norma yang berlaku pada masyarakat.
Dari definisi menurut UU Perkawinan yang telah disebutkan diatas ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama digunakannya kata “seorang pria dan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antarorang-orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Hal ini berarti di Indonesia menolak perkawinan sesama jenis.Kedua yang perlu diperhatikan adalah digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama.”Ketiga,  dalam  definisi  tersebut  di  atas,  disebutkan  pula  tentang  tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus bahwa perkawinan tersebut bukanlah untuk temporal atau untuk suatu waktu tertentu, melainkan seumur hidup. Selanjutnya  yang keempat adalah dengan disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, disini menunjukkan bahwa, perkawinan adalah suatu peristiwa keagamaan dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Nuasa agamawi memang sangat kental mewarnai hukum perkawinan yang di buat oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga sila pertama Pancasila. 3 Dari penjelasan diatas kita telah mengetahui definisi perkawinan Selanjutnya dalam UU Perkawinan, suatu perkawinan dianggap ada dan sah jika sesuai sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 UU perkawinan, yang menyatakan:
(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
2 Moch.Isnaeni, ‘Hukum Perkawinan Indonesia’ (Revika Aditama 2016).[71].
3 ibid. [72-73].
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1).
Dari pasal tersebut dapat kita lihat, jika suatu perkawinan dilakukan haruslah menurut hukum agama setiap pasangan dan dicatatkan menurut peraturan undang- undang yang berlaku. Pendapat mengenai perkawinan haruslah dicatatkan memang menjadi suatu yang diperdebatkan, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan hanya sebagai formalitas administrasi saja. Namun pada dasarnya publisitas menjadi syarat untuk perkawinan menjadi suatu hal yang penting sebagai control social dan segala apa yang terjadi tidak akan melanggar hukum atau hak orang lain. 5 Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bentuk perlindungan dari negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan “perkawinan yang dilakukan duluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” 6 dan diatur pula dalam Undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyaratkan setiap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang haruslah dicatatkan seperti kematian, kelahiran dan perkawinan. Dengan begini kedudukan hukum bagi setiap orang menjadi jelas dan dapat dilindungi oleh pemerintah. Pencatatan ini juga bertujuan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-potong untuk melitimasi perkawinan. Dengan adanya pencatatan ini terwujudlah cita-cita negara untuk memberikan payung hukum pada warganya. Kawin siri di indonesia memang bukan suatu hal yang asing, banyak sekali praktek kawin siri di Indonesia dengan berbagai macam alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut.Kawin siri terjadi karena bisa karena faktor kemiskinan dimana tidak ada biaya untuk menikah, karena masih sekolah atau kuliah sehingga lebih baik kawin siri dahulu, kawin siri dilakukan karena pelaku terikat perjanjian kerja, perkawinan yang ditentang orang tua dan yang paling banyak terjadi adalah untuk alat pemuas nafsu dan menghindari tuntutan hukum dibelakang hari dari sang istri
5 H.Moch.Isnaeni . Op.cit .[64]. 6 Syulsiyana S.p.Ratung, ‘Keabsahan Nikah Siri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (2019) VII Jurnal Lex Et Societatis.[23] .

## Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
karena ia telah melakukan poligami. 7
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah siri terdiri dari dua kata yaitu nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan siri merupakan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Selanjutnya, Di dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata siri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”.
Pandangan masyaratakat terkait terminologi kawin siri ini merupakan hal yang lazim didengar. Masyarakat kebanyakan memandang kawin siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak dicatatkan dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agma (KUA) kawin siri disebut juga dengan kawin dibawah tangan. 8
Menurut hukum positif Indonesia, tidak dikenal terminologi kawin siri. Karena sebutan kawin siri ini muncul dari adanya praktek-praktek yang terjadi di masyarakat. Namun jika melihat prosedur pelaksanaan kawin siri, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dimana kawin siri tidak melibatkan lembaga perkawinan yang ada. Sehingga kawin siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang illegal. Kemudian bagaimana KUHP memandang perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif ini. Kawin siri dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa lajang dengan lajang, lalu duda dengan janda, atau orang yang masih terikat perkawinan tapi melakukan kawin lagi. Tidak semua kawin siri dapat dikriminalisasi menurut KUHP.  Kawin siri yang bisa dikriminalisasi yaitu dimana seseorang yang masih terikat perkawinan, kemudian ia melakukan perkawinan lagi padahal ia tahu bahwa ada penghalang yang sah baginya. Halangan ini dapat diartikan seperti belum putusnya perkawinan sebelumnya, prosedur untuk kawin lagi belum terpenuhi.Padahal, dalam hukum positif hal ini menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7 Abdullah Waisan, ‘Akibat Hukum Perkawinan Siri(Tidak Dicacatkan) Terhadap Kedudukan Itri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ’ ,Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro(2010).[131].
8 Mardani,’Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern’(Graha Ilmu).[17].

## Kawin Siri Sebagai Tindak Pidana
Tindak pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suartu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuaran aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” atau lebih dikenal dengan istilah asas legalitas dalam hukum pidana. Dari asas legalitas ini dapat dimaksudkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan/tindak pidana jika telah ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan bahwa perbuatan itu perbuatan pidana. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai tindak pidana perkawinan itu sendiri dalam rumusannya, bahkan dalam UU Perkawinan tidak ditemukan satupun pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana. Hal ini menjadi menarik, karena sanksi pidana yang biasanya muncul dalam Undang-undang kali ini justru berada pada peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah. Hal ini dibutikan denga adanya sanksi pidana  pada  PP 9 Tahun 1975 yaitu ada pada Bab IX PP 9 Tahun 1975 mengatur mengenai Ketentuan Pidana Pasal 45 yang menyatakan: (1) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,
7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan dan izin pengadilan untuk suami yang beristri lebih dari seorang. Hal ini menunjukan bahwa pencatatan menjadi wajib karena dalam PP 9 Tahun 1975 memberikan sanksi pidana denda bagi yang melanggarnya, begitu pula dengan izin pengadilan meskipun saknsi yang diberikan hanya saknsi pidana denda, bukan pidana badan. Jika kita melihat aturan pidana dalam KUHP pidana mengenai perkawinan diatur khusus dalam satu

## 868 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
bab, dimana aturan ini dikenakan kepada seseorang yang sudah terikat perkawinan tetapi melakukan kawin lagi dan tidak melakukannya berdasarkan prosedur yang ada. Sehingga perkawinan sebelumnya menjadi pengahalang baginya untuk perkawinan selanjutnya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mengenai perkawinan yaitu pada Bab XIII Tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur mulai dari Pasal 277, 278, 279 dan 280. untuk dapat mengatakan perbuatan kawin siri itu sebagai tindak pidana harus mencocoki unsur-unsur yang ada pada rumusan pasal tersebut.
Merujuk Pasal 279 KUHP yang mengatur mengenai perkawinan terhalang dengan perkawinan lain atau perkawinan perkawinan lain. Dan Pasal 284 KUHP tentang overspel atau perzinahan dimana pasal ini banyak digunakan dalam persidangan untuk menyelesaikan permasalahan kawin siri. Dimana status dari pelaku kawin siri tersebut, baik salah satu atau keduanya masih terikat pada perkawinan.
Pasal 279 KUHP (1) ke-1 KUHP “barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” kemudian menurut saya unsur dalam Pasal 279 ayat (1) Butir 1 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Barangsiapa
Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan tindak pidana atau subyek hukum menyandang hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam KUHP hanya mengakui persoon sebagai subyek hukum. Jika dikaitkan dengan kawin siri, maka seorang suami atau seorang istri dimana keduanya menyandang hak dan kewajiban.
b.  mengadakan perkawinan
KUHP tidak menyebutkan secara jelas definisi “perkawinan”, sehingga untuk mengetahui perkawinan mengacu pada Pasal 1 UU Perkawinan  lalu Pasal 2
KHI dan kita juga dapat melihat definsi yang disebutkan oleh para ahli hukum. Sehingga perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan yang ada Pasal 1 UU Perkawinan dan dilakukan sesuai Pasal 2 UU Perkawinan. Pada kawin siri, seseorang itu harus sudah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya lalu ia mengadakan perkawinan lagi.
c.  padahal mengetahui
Unsur ini disyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana ini, mengetahui apa yang ia lakukan atau ia sengaja melakukan perbuatan tersebut. Dalam KUHP tidak dijumpai istilah kesengajaan yang disebutkan dengan gamblang. Maka menurut Van Hamel, Pompe, Vos, Langemeyer istilah “mengetahi” itu sudah merupakan istilah yang menyatakan unsur kesengajaan dan bukan diartikan menurut arti katanya9. Maka dengan demikian unsur ini erat kaitannya dengan kesengajaan. Kawin siri baik suami atau istri yang masih terikat kawin dengan perkawinan sebelumnya dan belum pisah secara sah yaitu putusnya perkawinan menurut Pasal 3 UU Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”
Jika bukan karena 3 cara itu maka tidak dapat dikatan putus dan oleh karena itu maka  dapat dikatakan memenuhi unsur ini.
d.  Halangan yang sah untuk kawin lagi
Halangan yang dimaksud dalam Pasal 279 (1) ke-(1) KUHP adalah halangan untuk kawin lagi karena masih terikat perkawinan yang sah, dan berlaku bagi mereka yang tunduk pada aturan poligami maupun monogami. Seseorang sudah kawin terlebih dahulu sebelumya, lalu ia mengadakan perkawinan lagi (terjadi sebuah perkawinan baru) yang sah menurut agamanya baik dicatatkan atau tidak dicatatkan.
Dalam UU Perkawinan yang dimungkinkan untuk terikat pada dua perkawinan sekaligus adalah seorang laki-laki, namun tidak bagi seorang perempuan. Karena
9 Astri Indarjanti, ‘Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-undang No.1/1974 Ditinjau dari Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana’ , Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Unair [11].

## 870 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
UU Perkawinan mengakomodir poligami tapi tidak poliandri, sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Perkawinan. Sehingga jika seorang istri kawin lagi maka secara otomatis memenuhi unsur Pasal 279 KUHP.
Namun dalam UU Perkawinan seorang laki-laki dimungkinkan memiliki sampai empat orang namun dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan” dan juga Pasal 4 UU Perkawinan :
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Melihat ketentuan pasal tersebut, jika tidak ada izin dari pengadilan maka ia tidak  bisa melakukan perkawinan lagi karena terdapat kata wajib dalam rumusan pasal tersebut dan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Jika tidak ada izin tersebut maka, perkawinan pertama yang ia lakukan menjadi penghalang yang sah bagi dirinya untuk melakukan kawin lagi. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada kamar pidana, yang menyatakan:
“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan”
Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam rumusannya menyatakan “Barangsiapa yang kawin, sedang diketahui bahwa yang sudah ada dari pihak lain itu menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain untuk kawin lagi” memberikan petunjuk bahwa pasal ini merupakan delik formal dimana menitik beratkan pada perbuatan yang
dilarang. Jika pada ayat (1) ke-1 adalah perkawinan dirinya menjadi pernghalang. Pada ayat (1) ke-2 ini disyaratkan bahwa perkawinan pada pihak satunya atau perkawinan dari yang akan ia kawini adalah penghalang yang sah maka dapat dikatakan memenuhi unsur ini.
Misalkan, Si A adalah seorang perempuan yang masih lajang, ia akan dinikahi oleh seorang pria Si B yang sudah beristri dan Si A mengetahui hal tersebut, lalu Si B belum bercerai dan belum memiliki izin untuk melakukan perkaiwnan lagi. Maka Si A inilah yang dimaksudkan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2.
Pasal ini formilnya adalah perkawinanya dengan pihak lain, karena perkawinan itu menjadi penghalang baginya untuk melakukan kawin lagi. Dari penjelasan diatas maka kawin siri yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah kawin siri yang dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan dan perkawinannya menjadi suatu penghalang yang sah baginya. Jika kawin siri dilakukan oleh seseorang yang sama-sama tidak terikat perkawinan seperti lajang kawin dengan lajang atau duda dan janda kawin, maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Status perkawinan pada pelaku kawin siri menjadikan syarat dapat dikenakannya pasal ini. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor 1416/ Pid.B/2014/PN.Mks. Kasus yang berkenaan atau berhubungan dengan perkawinan pada faktanya jarang ditemukan penyelesaiannya di pengadilan, hal ini didukung dengan jumlah putusan pengadilan mengenai kasus ini yang tergolong sedikit. Sedangkan pemberitaan dan fenomena kasus yang terjadi dimasyarakat cukup banyak. Kebanyakan masyarakat menyelesaikan masalah perkawinan siri dengan mekanisme damai atau secara kekeluargaan saja. 10
Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kawin siri akan lebih mudah jika dijabarkan dalam kasus kontrit yang telah terjadi dan berkekuatan hukum tetap atau inkracht Dalam bab ini akan menganalis putusan-putusan tersebut sehingga jelas bagaimana kawin siri dapat masuk sebagai tindak pidana perkawinan dan bentuk pertanggungjawabannya.
10 Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, and Vita Fitria. ‘Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan’ (2010) 15 Jurnal Penelitian Humaniora.[8].

## 872 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
Kasus Posisi :
Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, Terdakwa ANDI BAHARUDDIN,S.H,M.H. menikah yang kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA dirumah RUSDI (orang tua juwita) di Jl. Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa pesetujuan dari saksi Korban HASRIANI selaku istri pertama baik secara lisan maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 072/Iman Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 06 Maret 2013, dan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., M.H. masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan HASRIANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.36/ VII/1984 tanggal 8 Juli 1984 dan hasil dari perkawinan itu telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, ANDI DINA HERANI dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. menikah yang kedua kalinya dengan JUWUTA R alias ITA karena JUWITA R alias ITA telah hamil sebelum menikah, dimana sebelum pernikahan ANDI BAHARUDDIN,S.H., M.H. sebelumnya berpacaran dengan JUWITA R selama 2 tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM BAHARUDDIN. Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. dan JUWITA mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan telah ada menjadi penghalang yang sah, dimana seorang lakilaki yang beristri, perempuan yang bersuami, laki-laki yang belum beristri tetapi melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bersuami, laki-laki yang belum beristri perbuatan zina dilakukan suka-sama suka. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Alternatif :
Kesatu melanggar Pasal 279 (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan ke-1 (untuk Andi Baharuddin) untuk terdakwa Juwita R alias Ita Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Atau kedua perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau ketiga perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan  diancam pidana
dalam Pasal 284 KUHP. Tuntutan hukum (requesitoir) dari Jaksa Penuntut Umum: dibacakan dalam sidang tanggal 27 Oktober 2014 No. Reg. Perkara: PDM- 470/Mks/Ep/087/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
1.  Menyatakan terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R. Alias ITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melangsungkan perkawinan tanpa izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R alias ITA dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara; 49
3.  Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
Amar Putusan Mengadili:
1.  Menyatakan Terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, S.H,.M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R alias ITA tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya”;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN S.H,.M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R alias ITA oleh karna itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3.  Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Pertimbangan Hakim:
Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan terdakwa dan Penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa perkaraa ini sudah kedaluwarsa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 74 KUHP, yang mana menurut terdakwa dan Penasehat hukumnya dakwaan yang dihadapkan padanya merupakan delik aduan, apakah beralasan atau tidak Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara saksama dakwaan yang dihadapkan pada terdakwa khususnya yang menyatakan terdakwa dianggap langgar ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP perbuatan terdakwa tersebut diatur

## 874 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
dalam Bab XIII yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kedudukan warga, sehingga terhadap kejahatan tersebut bukan merupakan delik aduan absolut sehingga tidak tunduk pada ketentuan pasal 74 KUHP oleh karna itu pembelaan tersebut harus dikesampingkan;
Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke 2 telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;
Menimbang, bahwa oleh karna para terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan maksud penahanan yang merupakan suatu upaya untuk menjamin agar mudahnya proses persidangan dan agar terdakwa tidak melarikan diri serta mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap hal yang seperti itu tidak ada pada diri para terdakwa maka tidak cukup alasan untuk menahan para terdakwa oleh karna itu kepada terdakwa dinyatakan tetap tidak ditahan.
Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Terdakwa I adalah seorang Perwira yang perbuatannya seharusnya menjadi panutan akan tetapi dalam hal ini tidak pantas;
- Terdakwa II perbuatannya dapat membuat menciderai perasaan kaum istri;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa I dan II menyesali perbuatannya
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum
Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan; Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Analisis Putusan:
Setelah kita melihat kasus posisi, dakwaan penununtut umum, fakta hukum dan juga putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/ PN.Mks, dimana tindak pidana dan pasal yang dituntutkan dirasa telah sesuai. Rasio decidendi yang diberikan oleh Majelis Hakim juga dirasa telah sesuai dalam penerapan hukumnya, meskipun Penuntut Umum sama sekali tidak berdasarkan UU Perkawinan. Tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, memang terdapat hal yang ganjil dalam pengaturan mengenai perkawinan dimana dalam UU Perkawinan sendiri tidak mengatur sanksi pidana, justru sanksi pidana dirumuskan pada Peraturan Pemerintah yang seyogianya sanksi pidana  hanya dapat dimasukkan dalam  Undang-undang atau Peraturan daerah. Dalam perkara ini penuntut umum langsung mendakwa para terdakwa dengan KUHP sebagaimana yang tesebut dalam beberapa dakwaan Penuntut Umum.
Unsur barangsiapa telah terpenuhi dimana Andi Baharuddin dan Juwita R masing-masing sebagau subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban. Dalam keadaan cakap, sehat baik secara fisik maupun psikis serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakin dengan baik.
Unsur mengadakan perkawinan terpenuhi dimana dalam pertimbangan hakim unsur ini terpenuhi dengan adanya fakta jika Terdakwa Andi Baharuddin telah dinikahkan oleh orang tua terdakwa Juwita R alias Ita tanpa dicatatkan dengan istilah kawin siri. Fakta ini disangkal oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan jika perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, atas penyangkalan ini Majelis Hakim berpendapat lain dan mendasarkan pada fakta persidangan jika terdakwa telah dikawinkan oleh orang tua Terdakwa Juwita R alias Ita (Nikah siri) dan hasil hubungan tersebut telah dikaruniai anak. Sehingga perkawinan itu dianggap ada karena telah dilakukan sesuai dengan agama dan memang diakui jika melakukan perkawinan tersebut.
Melihat pertimbangan Majelis Hakim akan perkawinan, memang perkawinan

## 876 Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan baik ayat 1 dan 2. Tetapi jika melihat pada fakta yang ada perkawinan yang tidak dicatatkan dan telah dikaruniai anak seperti ini tidak bisa dianggap tidak ada. Karena jika dianggap tidak ada maka akan muncul ketidak adilan bagi istri perkawinan pertama. Sehingga saya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim.
Unsur padahal mengetahui dalam dakwaan penuntut umum tidak diuraikan, namun unsur ini terbukti dengan fakta jika Andi Baharuddin dan Juwita R alias Ita keduanya mengetahui jika Andi Baharuddin masih terikat perkawinan yang sah dengan Hasriani. Sehingga unsur mengetahui atau kesengajaan dalam perkara ini terbukti.
Unsur halangan kawin untuk kawin lagi, dalam unsur ini pertimbangan hakim jika UU perkawinan menganut  asas monogami, dan jika akan melakukan perkawian lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin tersebut,  maka tidak ada izin tersebut menjadi penghalang baginya untuk kawin. Memang UU Perkawinan menganut monogami, tetapi secara relativ, sehingga masih dimungkinkan untuk adanya perkawinan lagi. Tetapi ini hanya berlaku bagi suami saja, bukan istri. Jika akan melakukan perkawinan lagi terdapat mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”  dan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
Sependapat dengan Majelis Hakim jika izin inilah yang menjadi pengahalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi. Banyak perdebatan yang muncul mengenai sah atau tidaknya kawin siri sehingga dapat masuk dalam rumusan pasal ini. Namun berdasarkan putusan ini, dan pertimbangan hakim yang diberikan sebuah pandangan baru mengenai kawin siri. Jika bukan hanya sekedar sah atau tidaknya perkawinan itu saja yang dijadikan alasan terpenuhinya pasal ini. Namun, syarat- syarat untuk melakukan perkawinan lagi dapat dijadikan mengapa perkawinan itu

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
“halangan” bagi seseorang untuk melakukan kawin lagi.
Sependapat dengan keseluruhan pertimbangan dan amar putusan hakim bahwa “penghalang yang sah”  Pasal 279 KUHP bukan hanya diartikan dengan suatu perkawinannya saja, tetapi juga melihat tata cara untuk melakukan perkawinan tersebut. Hal ini selaras dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan pleno kamar pidana yang mengatakan “bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tidak mendapat izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi  makan Pasal 279 KUHP dapat diterapkan” Sehingga seorang suami tidak bisa serta merta melakukan perkawinan lagi dan menyepelehkan izin dari istri pertamanya.

## Kesimpulan
Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan dalam kasus kawin siri terhadap perkawinan siri, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Izin pengadilan dan izin istri pertama menjadi sebuah persyaratan jika tidak maka dapat dikatakan menghalangi perkawinan selanjutnya. Dan hal ini diperkuat dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Moch.Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Revika Aditama 2016).
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Graha Ilmu 2011).

## Jurnal
Syulsiyana S.p.Ratung, ‘Keabsahan Nikah Siri Menurut Undang-Undang No.1

## Cyndi Arista: Pemidanaan Pelaku Kawin
Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (2019) II Jurnal Lex Et Societatis.
Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, and Vita Fitria. ‘Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan’ (2010) 15 Jurnal Penelitian Humaniora.

## Skripsi dan Tesis
Abdullah Waisan, ‘Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicacatkan) Terhadap Kedudukan Itri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ’ ( Universitas Diponegoro 2010).
Astri Indarjanti, ‘Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-undang No.1/1974 Ditinjau dari Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana’(Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1994).

## Laman
Hukum Online, ‘Penerapan Pasal 279 KUHP untuk kawin siri dinilai belum konsisten’(2016) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt582d55b1095d2/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai- belum-konsisten>,diakses 20 Januari 2020.