## AKUNTABILITAS DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

## Kandung Sapto Nugroho
Email : kandungsaptonugroho@gmail.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang
Abstract : One of the goals of accountability dalah application of the concept of service  where  it  is  a  consciousness  in order to restore the  dignity of  people in the region,  providing  educational opportunities  in order to improve  the quality  of political democracy in the  region, improving the efficiency  of local public services  and  public services  as well as  closer  to the community, increased  acceleration of development  in the region,  reducing regional  imbalance  in  development,  is also expected  that  the implementation of the  governing  how  good  (good governance) which  in the end is  for  the welfare of society.  Formulation of  the problem  in this study that is how the application of the principles of good governance in  Banten  Provincial Government  Education Department?  This research used  descriptive  survey with quantitative research approaches.  Objectives of this research is all education stakeholders  in the province of  Banten  in this case  the whole range of educational bureaucracy, all layers of civil society, and all  employers  who  interact  with the world  of education. Mechanical  determination of  sample  taken is  quota sampling technique, the total sample  will amount to  90  respondents. The conclusion of this study that the rate of application of the principle of good governance in the Department of Education when viewed on the principle of  voice and  accountability  levels  reached  46.75 application included in the category of poor governance.
Kata Kunci : good governance, akuntabilitas publik
Istilah good governance sekarang ini sangat terkenal, hampir semua orang pernah membicarakannya. Konsep good governance idealnya  menawarkan adanya partisipasi civil society dan
peran swasta dalam pelaksanaan pemerintahan seolah membawa angin segar sebagai justifikasi ketidakberdayaan pemerintah, saat ini konsep good governance dijadikan acuan kerja dalam sistem birokrasi di Indonesia. Ketiga pilar good governance ini haruslah dalam posisi kesetaraan tidak dalam kerangka saling mendominasi satu sama lain, demikian  halnya dalam proses kepemerintahan di Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam menjalankan kegiatannya juga mengacu pada prinsip-prinsip good governance .
Good  governance versi  UNDP
(1997): (1) Partisipasi; (2) Rule of
Law ; (3) Transparansi; (4) Responsif; (5) Orientasi pada konsensus; (6) Kesetaraan; (7) Efektivitas & efisiensi; (8) Akuntabel; dan (9) Visi strategik.
Bidang penelitian good governance adalah mengenai sistem tata kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah di semua lini organisasi birokrasi yang ada, sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan good governance adalah
dengan melakukan pekerjaan secara bertahap karena semakin besar perubahan yang dikehendaki akan semakin sulit dicapai tingkat keberhasilannya. Hal ini nampak dari apa yang disampaikan oleh Krina (2003: 7), bahwa:  ”Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state , membuat pemerintah accountable , dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap, untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.”
Salah satu prinsip dari good goverance adalah akuntabilitas  atau tanggung jawab dimana    dewasa ini menjadi value yang didengungkan oleh semua pihak dan tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dewasa ini menjanjikan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang menyeluruh di seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan, dalam pelaksanaan kebijakannya pemerintah selalu menekankan aspek akuntabilitas.  Banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan daerah guna mendukung aspek akuntabilitas, misalkan dengan dibentuknya Komisi Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas.
Salah satu tujuan dari akuntabilitas dalah penerapan konsep pelayanan  dimana  ini merupakan sebuah kesadaran dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah
dan sekaligus mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah, diharapkan pula pelaksanaan cara berpemerintahan yang baik ( good  governance ) dimana pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan analisis terhadap berbagai persoalan di dunia pendidikan, dan visi pembangunan Provinsi Banten yaitu “Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa, maka Dinas Pendidikan Provinsi Banten merumuskan Visi- nya dalam rangka mencapai “Pendidikan Bermutu untuk Semua Menuju Banten Bermartabat dan Sejahtera”. Visi pendidikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut; (1) Pendidikan di Banten harus dapat dijangkau oleh semua kalangan, terbebas dari persoalan mahalnya biaya pendidikan, terbebas kerusakan sarana–prasarana sekolah, serta terbebas dari persoalan letak geografis yang terpencil; (2) Mutu pendidikan di Banten diarahkan untuk mencapai Standar Nasional
Pendidikan, yang difokuskan pada mutu tata kelola pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu kurikulum dan bahan pembelajaran, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja. Bermutu juga bermakna kemampuan pendidikan untuk menciptakan insan yang cerdas dan berdaya saing, yaitu insan yang mampu berkompetisi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional; (3) Insan yang cerdas, dimaksudkan sebagai insan yang memiliki kecerdasan yang komprehensif (kafah, kecerdasan majemuk), antara lain meliputi: kecerdasan spiritual (religius), emosional dan sosial, serta intelektual dan kinestetik; (4) Insan yang berdaya saing bermakna insan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, serta memiliki kemandirian, kecakapan hidup, dan  jiwa entrepreneurship sehingga memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan; dan (5) Insan bermartabat berarti insan yang memiliki karakter atau jatidiri, baik sebagai mahluk tuhan
(religius), masyarakat lokal (berbudaya), warga negara (nasionalis dan patriotis), serta warga dunia (humanis dan pluralis).
Berdasarkan visi di atas, maka disusunlah misi pendidikan Provinsi Banten sebagai upaya mencapai visi tersebut dalam tiga misi pendidikan Provinsi Banten, yaitu; (1) Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan; (2) Meningkatkan mutu layanan pendidikan serta partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan di semua lini kelembagaan penyelenggara pendidikan.
Dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan 2007-2012, Visi dan misi di atas dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1) Memperluas kesempatan seluruh warga masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu tanpa dibatasi oleh kendala ketersediaan sarana prasarana pendidikan, letak geografis, maupun biaya pendidikan;
2) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan guna meningkatkan daya saing keluaran pendidikan, meningkatkan kecakapan hidup, dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;  3)  Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance guna memperbaiki citra publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta martabat pemerintah dan masyarakat Banten.
Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut, diperlukan strategi dan kebijakan yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan maka di atas, yang secara singkat dirumuskan sebagai berikut:  1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;  2)  Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.
Pendidikan di Banten dalam perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami trend positif terlihat dalam indeks melek huruf pada tahun 2002   yang mencapai sebesar 93,8%, kemudian pada tahun 2003   mencapai 94,2% dan pada
tahun 2004 mencapai  94,7%. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten dapat diuraikan bahwa angka partisipasi sekolah  usia tujuh sampai 12 tahun pada tahun 2002  mencapai 93,08%, kemudian pada tahun 2003 mencapai 93,77% dan pada tahun 2004  mencapai 96,88%. Kemudian angka partisipasi sekolah usia 13 sampai 15 tahun pada tahun 2002 mencapai 76,96%, pada tahun 2003 mencapai 79,11% dan pada tahun 2004  mencapai 81,89%. Kemudian angka partisipasi sekolah usia 16 sampai 18 tahun pada tahun 2002 tidak tersedia, pada tahun 2003 mencapai 45,68% dan pada tahun 2004  tidak tersedia (Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua Provinsi Banten 2005).
Angka Partisipasi Murni (APM)  di Provinsi Banten pada tingkatan  SD pada tahun 2002/2003 mencapai 98,68%, tahun 2003/2004 mencapai 105% tahun 2004/2005 mencapai 94,12%. Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP pada tahun 2002/2003  mencapai 69%, tahun 2003/2004  tidak tersedia, dan pada tahun 2004/2005  mencapai 63,75%, dan Angka Partisipasi
Murni (APM) SLTA pada tahun 2000/2001  mencapai 29,33% dan pada tahun 2001/2002  mencapai 31,58% (Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua Provinsi Banten 2005).  Jumlah anak rumah tangga miskin yang tidak bersekolah pada tahun 2004 mencapai jumlah total sebesar 442.939 orang, dimana yang tidak bersekolah adalah mencapai  71.695 orang ini berakibat pada persentase pendudukan buta huruf di Provinsi Banten pada usai antara 10 tahun sampai dengan 44 tahun  mencapai 142.860 orang, dan kalau pada usia 10 tahun ke atas mencapai 363.881 orang) dengan komposisi laki-laki mencapai 47.081 orang dan perempuan sebesar 95.779 orang dengan jumlah penduduk Banten sebesar 9.083.144 orang (Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua Provinsi Banten 2005).
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD pada tahun 2001 mencapai Rp. 4.406.000.000,00 (Jumlah anggaran dan realisasi belanja pembangunan 2001 Rp. 217.804.000.000,00) dan pada tahun 2002 mencapai Rp. 27.339.000.000,00 (Jumlah anggaran
dan realisasi belanja pembangunan 2002 Rp. 411.412.000.000,00) (Sumber: BPS. 2002. Banten Dalam Angka 2002. Serang: BPS. Hal. 295). Pendidikan di Banten dalam perkembangannya menghendaki penerapan prinsip-prinsip good governance , ini nampak dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jika dilihat dari konsep governance , yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan- urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga- lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2003:5).
Dalam lokus yang lebih kecil penulis  ingin mengetahui kondisi pada  Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam konteks pelaksanaan prinsip good governance yakni akuntabilitas dengan segala
keterbatasan, sepertinya mendapatkan pekerjaan yang sangat berat dalam hal menangani permasalahan pendidikan di Provinsi Banten.
Sebagai gambaran awal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
PSKK Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta mengenai kondisi transparansi Pemerintah Provinsi Banten lihat grafik  1  berikut ini.
INDEKS TRANSPARANSI DI PROPINSI BANTEN 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 ak s es t er hadap inf or m as i k et er buk aan dal am k ebi jak an k et er buk aan
dal am r ek rut m en k et er buk aan dal am k epas ti an tender pem aham an ter hadap ras ional it as pr ogr am T R AN SPAR AN SI
Grafik 1. Indeks Transparansi di Provinsi Banten
Sumber:  PSKK UGM, 2006
Berdasarkan pemaparan di atas hendaknya Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam melaksanakan pekerjaannya haruslah menggunakan good governance mainstream .
Dengan kata lain logika governance diterapkan dalam pelaksanaan
pemerintahan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimanakah tingkat  penerapan prinsip-prinsip good governance di Dinas

## INDEKS TRANSPARANSI DI PROVINSI BANTEN
Pendidikan Pemerintah Provinsi Banten?
Konsep government dan governance, dalam sudut pandang pengertian bisa dibedakan, dimana
government
berarti badan/lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara, sedangkan konsep governance dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang sifat hubungan, konsep government hubungannya hirarkhis, dalam arti sempit yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah, sedangkan konsep governance, sifat hubungannya adalah hirarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi saja.
Apabila dilihat dari sudut pandang komponen yang terlibat dalam konsep government hanya ada satu yakni pemerintah, artinya pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan. Pemerintah berfungsi sebagai perencana pembangunan, pelaksana pembangunan dan evaluator
pembangunan, sehingga pembangunan tidak akan jalan tanpa ada intervensi dari pemerintah, sedangkan konsep governance yang terlibat ada tiga komponen yakni sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat, ketiga sektor ini saling bahu membahu mendorong proses pembangunan, pemerintah menjalankan fungsinya pada koridor- koridor jelas tanpa berbenturan dengan bagian tugas atau fungsi dari sektor swasta dan inipun juga mendorong oleh partisipasi dari masyarakat baik itu dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan sekaligus pada evaluasi program pembangunan.
Dilihat dari sudut pandang siapa yang mempunyai peranan dominan, konsep government yang dominan adalah sektor pemerintah, sedangkan konsep governance semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing institusi tersebut. Dilihat dari sudut pandang efek yang diharapkan konsep government mengharapkan kepatuhan warga negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sedangkan dalam konsep governance
yang dikehendaki adalah partisipasi warga negara untuk aktif dalam setiap proses pembangunan misalnya dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
Dilihat dari hasil  akhir yang diharapkan konsep government mengharapkan pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara, artinya keberhasilan sebuah pembangunan akan sangat tergantung dengan tingkat kepatuhan warga negara sedangkan konsep governance mengharapkan untuk pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, ketika warga negara kurang berpartisipasi dalam pembangunan maka potensi kegagalan pembangunan itu akan tinggi.
Namun kalau dikaji lebih dalam konsep good governance memerlukan pemahaman yang lebih rinci, karena konsep ini adalah konsep yang diintrodusir oleh lembaga luar negeri,  ini seperti yang disampaikan oleh Krina (2003: 4) berikut ini  : ”Proses pemahaman umum mengenai governance atau
tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian  bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.”
Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam Krina (2003: 4), governance , yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga- lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Sangat jelas bahwa konsep ini menghendaki adanya kesetaraan dari seluruh pilar tata pemerintahan yang baik, tidak dalam kerangka saling mendominasi antar pilar yang satu dengan yang lainnya, misalkan state tidak kerangka mendominasi pelaku dunia usaha dan civil society atau pelaku dunia usaha berusaha mendominasi negara dengan mengarahkan kebijakan- kebijakan agar berpihak kepada pelaku dunia usaha.
Dengan demikian, governance adalah sebuah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sementara apabila dilihat lebih teliti bahwa bidang penelitian dari konsep good governance adalah merubah sistem tata kerja mengenai pengelolaan kepemerintahan, oleh karena itu besarnya perubahan yang diharapkan dengan diterapkannya good governance ini maka potensi
tercapainya keberhasilan penerapan konsep ini justru akan semakin kecil.
Kaufmann dkk, (2007: 3-4), menyampaikan enam dimensi dari pemerintahan yang bisa diukur, yakni :  1) Voice and Accountability (VA) – measuring the extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media. 2) Political Stability and Absence of Violence (PV) –  measuring perceptions of the likelihoood that the government will be destabilized or overthrown by unconstitutional or violent means, including domestic violence and terrorism. 3) Government
Effectiveness (GE) –  measuring the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies. 4) Regulatory Quality (RQ) – measuring the ability of the government to formulate and implement sound policies and
regulations that permit and promote private sector development. 5) Rule of Law (RL) –  measuring the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence. 6) Control of Corruption (CC) –  measuring the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests.
Krina (2003: 8) menyebutkan prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance , yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi  Masyarakat. Kemudian Guy Peter dalam Krina (2003: 9) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas publik bisa dipahami bahwa ini adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak- pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan, artinya seluruh stakeholder bisa mengetahui dan mempertanyakan kebijakan tersebut dengan adil.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2002), menyebutkan bahwa prinsip-prinsip good public governance adalah meliputi :  1)  Wawasan ke Depan, misalnya memiliki perencanaan ke depan yang bervisi dan strategi, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi; 2) Keterbukaan dan Transparansi, misalnya dengan indikatornya tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperolah, dan tepat waktu; 3) Partisipasi Masyarakat, misalnya adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif, adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama; 4)
Tanggung Gugat, misalnya adanya kesesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya output dan outcome yang terukur; 5)
Supremasi Hukum, misalnya adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten, adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum; 6) Demokrasi, misalnya adanya hak- hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, adanya kesamaan di depan hukum, adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik, ada kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi, adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas; 7) Profesionalisne dan Kompetensi, misalnya berkinerja
tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, memiliki kualifikasi dibidangnya; 8) Daya Tanggap, misalnya tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center , Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat., adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan; 9) Efisiensi dan efektifitas, misalnya terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan, berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja; 10) Desentralisasi, misalnya adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000, adanya kejelasan standar dalampemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Mininal); 11) Kemitraan
Dengan Dunia Usaha, misalnya adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil dan menengah; 12) Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan, misalnya adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang, tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan gender, adanya pemberdayaan kawasan tertinggal; 13) Komitmen Pada Lingkungan Hidup, misalnya adanya peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; 14) Komitment Pada Pasar Yang Fair, misalnya berkembangnya ekonomi
masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetesi yang sehat.
Dalam  penelitian  ini prinsip- prinsip good governance yang diukur adalah  prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Kaufmann dkk, karena peneliti memandang bahwa ini lebih up date dan riset yang dilakukan Kaufmann dkk, pendanaannya dilakukan oleh World Bank sekaligus institusi pelopor untuk menggulirkan konsep good governance ,  namun hanya untuk prinsip yang perama yakni prinsip Suara dan Akuntabilitas.
Terkait dengan lokus penelitian ini yakni Dinas Pendidikan Provinsi Banten kalau dilihat pada hasil riset yang dilakukan oleh UGM (2006) menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah lembaga yang paling tidak dapat dipercaya pada rangking ke-10, setelah pengadilan, kepolisian, kejaksaan, gubernur, DPRD Provinsi, Dispenda, Kantor Pelayanan Perijinan, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Gambar 2. : Bagan Kerangka Pemikira
Tuntutan masyarakat akan good governance yang disampaikan oleh lembaga internasional sudah menjadi hal yang lazim dan keharusan bagi lembaga pemerintahan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Daniel Kaufmann (2007) menggunakan 6 indikator seperti tertera dalam gambar 1. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang diejawantahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam visi dan misinya sangat jelas dicantumkan tentang tata kelola pendidikan, sehingga dalam
pelaksanaannya pun haruslah menggunakan prinsip-prinsip good governance .

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode survai dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian survai lebih banyak menggunakan instrumen kuisioner dalam mengumpulkan data. Data kuantitatif ini data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan dengan menggunakan skala skoring.  Sasaran penelitian ini adalah seluruh stakeholders pendidikan di Provinsi Banten dalam
Good Governance
UU No. 20/2003 Dinas Pendidikan Provinsi Banten Daniel Kaufmann (2007): 1. Suara dan Akuntabilitas
2. Stabilitas Politik dan Hilangnya Tindak Kekerasan
3. Efektifitas Pemerintahan
4. Kualitas Peraturan
5. Penegakan Hukum 6. Kontrol Atas Korupsi Visi dan Misi Pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tuntutan Masyarakat dan Dunia Internasional
hal ini seluruh jajaran birokrasi pendidikan, seluruh lapisan civil society , serta seluruh pengusaha yang berinteraksi dengan dunia pendidikan.
Teknik penentuan sampel penelitian yang diambil adalah sama dengan yang digunakan oleh Daniel Kaufmann dkk. (2007), serta digunakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (2007) bahwa dari ketiga pilar dari good governance masing-masing 30
responden, dengan teknik quota sampling, karena begitu besarnya jumlah stakeholders good governance yang menjadi populasi penelitian, sehingga total sampel akan berjumlah 90 responden, dengan perincian sebagai berikut:
1. Pilar the state sampel berjumlah 30 responden, terdiri dari para pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tingkat
middle manager ke atas.
Diantaranya adalah kepala dinas
(1) dan para kepala seksi (15) serta para kepala sekolah (14).
2. Pilar civil society sampel berjumlah 30 responden, yang
terdiri dari para anggota DPRD (7), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, wartawan (9), lembaga swadaya masyarakat (7), dan para akademisi (7).
3. Pilar market sampel berjumlah 30 responden, yang terdiri dari para pengusaha yang terlibat aktif dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Selanjutnya dalam menentukan responden digunakan teknik purposive sampling , dengan asumsi bahwa responden mengetahui permasalahan yang hendak diteliti.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :  sumber data primer yang terdiri dari kuisioner/angket  dan wawancara (in dept interview); kemudian sumber data  sekunder  yang terdiri dari studi literatur/studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang menyangkut karakteristik dasar dari para informan penelitian berdasarkan data
hasil penelitian. Karakteristik responden berdasarkan kelompok
seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Karakteristik Kelompok Responden Kelompok Responden Frekuensi Persentase (%) The State 30 33,3 The Market 30 33,3 Civil Society 30 33,3 Jumlah 90 100,0 Sumber : Data diolah, 2009. Analisis Data : Suara dan Akuntabilitas
Dimensi good governance yang pertama menurut Daniel Kaufmann adalah suara dan akuntabilitas dimana indikator pertamanya adalah partisipasi masyarakat umum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Provinsi Banten dalam bidang pendidikan masih rendah, tercermin dari 81,1 persen menjawab sangat setuju dan setuju, artinya memang tidak ada keraguan lagi bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendidikan dalam APBD masih rendah. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 10. Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD
21 23.3 23.3 23.3 52 57.8 57.8 81.1 2 2.2 2.2 83.3 15 16.7 16.7 100.0 90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Total Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 73 responden (81,1 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan APBD masih rendah dan hanya 15 responden (16,7 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan APBD masih rendah kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator kedua dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa 76,7 persen responden menganggap bahwa pengawasan oleh masyarakat masih kurang maksimal. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 11. Pengawasan Pendidikan Oleh Masyarakat
15 16.7 16.7 16.7 54 60.0 60.0 76.7 2 2.2 2.2 78.9 19 21.1 21.1 100.0 90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Total Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 69 responden (76,7 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang kurang maksimal dan hanya 19 responden (21,1 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa pengawasan oleh
masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang kurang maksimal kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator ketiga dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah pengawasan oleh LSM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa
68,9 persen responden menganggap bahwa pengawasan oleh LSM masih
kurang optimal. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 12. Pengawasan Pendidikan Oleh LSM
11 12.2 12.2 12.2 51 56.7 56.7 68.9 8 8.9 8.9 77.8 20 22.2 22.2 100.0
90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Total Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 62 responden (68,9 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang kurang optimal dan hanya 20 responden (22,2 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di
Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang kurang optimal kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator keempat dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah kebebasan pers di Banten untuk mendapatkan data-data pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa 50,0 persen responden menganggap bahwa kebebasan pers di Banten untuk mendapatkan data pendidikan masih relatif terkekang. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

## Tabel 13. Kebebasan Pers
19 21.1 21.1 21.1 26 28.9 28.9 50.0 14 15.6 15.6 65.6 22 24.4 24.4 90.0 9 10.0 10.0 100.0
90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju Total Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 45 responden (50 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa kebebasan pers untuk mendapatkan data-data pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang masih terkekang dan hanya 31 responden (24,4 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa kebebasan pers untuk mendapatkan data-data pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten
yang masih terkekang kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator kelima dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah kemudahan akses masyarakat pada dokumen-dokumen publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa 72,2 persen responden menganggap bahwa kemudahan akses masyarakat pada dokumen publik masih rendah. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 14. Akses Masyarakat pada Dokumen Publik
25 27.8 27.8 27.8 40 44.4 44.4 72.2 6 6.7 6.7 78.9 19 21.1 21.1 100.0 90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju
Total Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 65 responden (72,2 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa akses masyarakat pada dokumen- dokumen publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang masih rendah dan hanya 19 responden (21,1 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa akses masyarakat pada dokumen-dokumen publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang
masih rendah kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator keenam dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah mekanisme penyampaian keluhan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa 77,8 persen responden menganggap bahwa mekanisme penyampaian keluhan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum optimal. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 15. Mekanisme Penyampaikan Keluhan
15 16.7 16.7 16.7 55 61.1 61.1 77.8 2 2.2 2.2 80.0 18 20.0 20.0 100.0 90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju Total
Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 70 responden (77,8 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa penyampaian keluhan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang belum optimal dan hanya 18 responden (20 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan
pernyataan bahwa penyampaian keluhan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang belum optimal kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator ketujuh dari dimensi suara dan akuntabilitas adalah pers release di Dinas Pendidikan Provinsi Banten
menunjukkan bahwa 67,8 persen responden menganggap bahwa pers release di Dinas Pendidikan Provinsi
Banten jarang diadakan. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 16. Intensitas Press Release 17 18.9 18.9 18.9 44 48.9 48.9 67.8 11 12.2 12.2 80.0 18 20.0 20.0 100.0
90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju Netral/Abstain Tidak Setuju
Total
Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 61 responden (67,8 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa pers release di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang jarang diadakan dan hanya 18 responden (20 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan bahwa pers release di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang
jarang diadakan kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Indikator kedelapan dari dimensi suara dan akuntabilitas adalan mekanisme jaring asmara di Dinas Pendidikan Provinsi Banten menunjukkan bahwa 64,4 persen responden menganggap bahwa mekanisme jaring asmara tidak berjalan. Guna lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:
Tabel 17. Proses Jaring Asmara
18 20.0 20.0 20.0 40 44.4 44.4 64.4 14 15.6 15.6 80.0 18 20.0 20.0 100.0 90 100.0 100.0 Sangat Setuju Setuju
Netral/Abstain Tidak Setuju Total Valid Frequency Percent Valid Percent
Cumul ative Percent
Sumber: Data diolah, 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 58 responden (64,4 persen) menyatakan sependapat pada pernyataan bahwa mekanisme jaring asmara di Dinas Pendidikan Provinsi Banten  yang tidak berjalan dengan baik dan hanya 18 responden (20 persen) yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan mekanisme jaring asmara di Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang tidak berjalan dengan baik kemudian sisanya menjawab abstain/netral.
Kemudian analisis berikutnya akan dilihat dari sudut prinsip good governance , yakni suara dan akuntabilitas adalah 5 x 8 x 90 = 3600. (5 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, 8 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden, 90 = jumlah sample yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 1683. Dengan demikian nilai tingkat penerapan prinsip suara dan
akuntabilitas dalam good governance di Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah sebesar 1683 : 3600= 0,4675 atau 46,75 persen. Dimana menurut pilar the state tingkat penerapan prinsip suara dan akuntabilitas adalah 17,69 persen, kemudian menurut pilar the market tingkat penerapan prinsip suara dan akuntabilitas adalah 15,11 persen, dan menurut pilar civil society tingkat penerapan prinsip suara dan akuntabilitas adalah sebesar 13,94 persen.
Jadi memang secara umum mengenai tingkat penerapan prinsip- prinsip good governance di Dinas Pendidikan Provinsi Banten memang masih jauh dari idealitas penerapan konsep good governance . Guna memudahkan gambaran umum secara keseluruhan maupun per prinsip dari good governance dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 18. Persentase Tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Pendidikan Provinsi Banten No Point of View Prinsip Good Governance Suara dan Akuntabilitas 1 The State 17,69 2 The Market (Private Sector) 15,11 3 Civil Society 13,94 4 Total/Rata-rata 46,75
Sumber; Data diolah, 2009.
Berdasarkan The Urban
Governance Initiative ( TUGI ) yang merupakan bagian dari United Nations Development Programme (UNDP) diketahui bahwa tingkat penerapan prinsip good governance suara dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan Provinsi Banten masuk dalam kategori Poor  Governance karena hanya bernilai 46,75% artinya masih moderat karena sebenarnya masih bisa lebih baik lagi. Ini menunjukkan belum maksimalnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Data yang memperkuat buruknya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah tergambar dalam Paparan DPRD Provinsi Banten menanggapi LKPJ Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008 yang
menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami yakni tetap pada 8,10. Demikian pula dengan indikator  angka melek huruf dari tahun 2006 dan tahun 2007 juga tidak mengalami kenaikan yakni tetap 95,60. Artinya terjadi stagnan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada dua parameter pendukung dari Indeks Pembangunan Manusia. Artinya masih diperlukan komitmen dan usaha yang lebih keras untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Banten.
Namun sebenarnya kesalahan yang ada tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten karena
permasalahan rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan APBD yang mencapai angka 81,1 persen mungkin bisa terjadi karena memang rendahnya kualitas SDM di Provinsi Banten atau kemungkinan lain yang disebabkan memang partisipasi itu dihalangi atau tidak diberikan ruang partisipasi publik atau dengan kata lain kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan APBD memang disengaja ( by design) karena adanya hidden interest kelompok tertentu karena berdasarkan hasil penelitian PSKK Universitas Gadjah Mada (2006)  indeks prinsip transparansi di Pemerintah Provinsi Banten hanya 0.33 dan salah satu bukti pendukungnya adalah sampai sekarang belum juga disahkannya peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi publik yang sudah digagas sejak 2006 dan sepertinya tidak akan terwujud oleh anggota legislatif periode sekarang ini (KM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Banten).
Kesan adanya kesengajaan ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa kebebasan pers masih terkekang (50%) dan jarang
adanya press release (67,8%) serta tidak berjalannya mekanisme jaring asmara (64,4%). Artinya ada represi pada profesi jurnalistik, karena pers dikekang kebebasannya, kasus nasional terbaru menunjukkan adanya represi terhadap wartawan dan atau narasumbernya dalam publikasinya misalkan dalam bentuk teror tertentu bahkan sampai dengan pembunuhan seperti yang terjadi di wartawan Radar Bali karena memberitakan tentang kasus korupsi di Dinas Pendidikan. Sehingga berdampak pada rendahnya akses masyarakat untuk mendapat dokumen-dokumen publik (72,2%) misalkan kesulitan peneliti untuk mendapatkan RPJMD maupun naskah LKPJ Gubernur Banten Tahun 2008 yang berliku-liku sehingga harus mendapatkannya dari DPRD Provinsi Banten dan bukannya dari Pemerintah Provinsi Banten. Padahal RPJMD dan LKPJ merupakan dokomen publik yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja dan arah Banten ke depan.
Nampaknya hal demikian juga terjadi pada kurang
maksimalnya pengawasan baik oleh masyarakat (76,7%) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (68,9%) dalam pelaksanaan pendidikan di Banten karena memang rendahnya kualitas SDM dan kualitas LSM yang menurut beberapa kalangan disebut dengan “LSM OJ”, anonim dari LSM Ora Jelas. LSM OJ ini muncul karena memang banyaknya LSM yang berplat merah alias LSMnya pemerintah alias underbownya pemerintah dan LSM yang tidak punya kantor dan struktur organisasi yang jelas, sangat sedikit di Banten sebuah LSM yang dikelola secara professional, pendapat tersebut diperkuat dari hasil survei yang dilakukan oleh PSKK UGM, 2006 yang menempatkan LSM pada peringkat ketiga (61,80%) setelah partai politik dan asosiasi pengusaha sebagai intansi non pemerintah yang paling tidak bisa dipercaya.
Ketika peran pengawasan LSM tidak maksimal kemudian ditambah dengan terkekangnya kalangan pers di Banten akan berdampak pada belum optimalnya penyampaian keluhan publik
(77,8%) karena memang terjadi adalah tersumbatnya saluran penyampaian saran dan kritik, ini adalah konsekuensi logis  dari kondisi yang ada sekarang. Bukti dari terberangusnya pers  di Banten adalah bahwa amanat konstitusi anggaran pendidikan adalah 20% dan sudah disuarakan oleh para akademisi melalui seminar-seminar bahwa Pemerintah Provinsi Banten tahun 2008 mentargetkan anggaran dana untuk Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 110.509.538.417,01 artinya hanya 4,88% dari total APBD Provinsi Banten Rp. 2.262.823.333.290,00 dan faktanya lagi realisasinya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Banten Rp. 103.829.384.064,00 artinya hanya 4,42% (Ismanto dan Nugroho, 2009:4) faktanya kritik ini tidak dimuat di surat kabar lokal yang ada di Provinsi Banten padahal di Banten terdapat 5 (lima) surat kabar harian lokal yakni Fajar Banten, Radar Banten, Tangerang Tribune, Satelite News, dan Banten Raya Post, sehingga pantaslah kalau berdasarkan pedoman penilaian dari TUGI  UNDP predikat penerapan
prinsip suara dan akuntabilitas ini mendapatkan predikat poor governance.
Secara umum terdapat kecenderungan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, kalau dilihat secara lebih detail dari ketiga pilar good governance tersebut ternyata jawaban dari responden pilar the state selalu memberikan nilai yang lebih tinggi baik itu secara kumulatif maupun tiap-tiap prinsip semuanya menunjukkan bahwa nilai yang diberikan selalu lebih tinggi. Demikian pula pada urutan kedua yang selalu ditempati oleh the market baik pada kumulatifnya maupun per prinsip-prinsipnya baru kemudian diikuti oleh pilar civil society .
Mungkin hal tersebut sebuah kebetulan atau memang trend kecenderungan yang terjadi sehingga layak untuk diteliti lebih dalam.
Kecenderungan ini kemungkinan terjadi karena pihak the state pada posisi memberikan penilaian diri sendiri, sehingga seringkali pada posisi ini tingkat objektifitasnya akan lebih diragukan, karena tidak ingin kapasitas diri sendirinya dikatakan jelek, sehingga
jawaban-jawaban yang diberikan adalah jawaban-jawaban normatife dan cenderung dimanipulasikan guna sebagai bentuk pembelaan diri sendiri. The market nampaknya sedikit banyak mengalami hal ini walaupun tidak sedefensif pihak the state , karena pihak swasta ini lebih banyak mendapatkan “kue” dari Dinas Pendidikan karena aktifitas proyek-proyek dan tender yang selalu melibatkan mereka dan suburnya praktik-praktik kolutif yang selama ini terjadi, sehingga “ take and give” menjadi budaya yang akan mengganggu objektifitas dalam memberikan penilaian-penilaian pada kinerja Dinas Pendidikan, karena the market menilai teman sendiri yaitu the state. Pihak civil society nampaknya menjadi pihak yang paling objektif dalam memberikan penilaian karena memang interaksi kolutif yang mungkin kurang terjadi, sehingga dalam memberikan jawaban lebih objektif.
Secara keseluruhan memang kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten tingkat capaiannya masih bisa lebih baik lagi. Ini menunjukkan
belum maksimalnya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten, artinya memang agak berlebihan apabila kinerjanya kemudian dianggap gagal. Ini tercermin dari capaian hasil kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2009 sekarang ini bahwa "Secara keseluruhan tingkat kelulusan siswa SMA di Banten sebesar 98,74 persen. Ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan 98,68 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, Eko Endang Koswara di Serang, dimana lengkapnya terbagi tiap kabupaten/kota yaitu Kota Tangerang 99,73, persen, Kabupaten Tangerang 99,19 persen Kabupaten Pandeglang 96,58 persen, Kota Serang 98,56 persen, Kota Cilegon 98,36 persen, Kabupaten Lebak 98,02 persen, dan Kabupaten Serang 97,76 persen  (Warta Kota, Rabu, 17 Juni 2009).
Artinya pada  tingkat SMA capaiannya mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen, walaupun memang sangat kecil, namun sudah bisa melampaui target yang dicanangkan. Kemudian pada tingkat sekolah dasar misalnya di Kota
Serang tingkat kelulusannya mencapai 100 persen (Radar Banten, Selasa, 23 Juni 2009). Berikut ini dipaparkan kutipan dari harian tersebut:
“Beberapa kabupaten/kota di Banten, baru kemarin mengumumkan ujian nasional (UN) SMP seperti Kota Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Di Kota Cilegon, peserta UN SMP yang tidak lulus berasal dari sekolah swasta. Sedangkan peserta UN dari sekolah negeri lulus 100 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Cilegon, dari 4.091 peserta UN SMP, 20 orang di antaranya tidak lulus yang berasal dari 12 sekolah swasta.  (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nurhasan kepada Radar Banten, di kantornya. Sekretaris Dindik Cilegon Muhtar Gojali mengatakan, tingkat kelulusan di Cilegon meningkat dari tahun lalu yang hanya 97 persen menjadi 99,51 persen.   “Yang tidak lulus hanya 20 orang dari 12 sekolah swasta. Kalau peserta UN dari sekolah negeri lulus semuanya,” ujar Muhtar, Senin (22/6). Angka kelulusan siswa SMP
di Kabupaten Pandeglang juga mengalami kenaikan 2 persen. Dari tingkat kelulusan 2008 sebanyak 97,02  persen naik menjadi 98,90 persen dari peserta UN 11.557 siswa. “Alhamdulillah naik,” ujar Kepala Bidang Ia mengakui, dari angka kelulusan yang mencapai 98,90 persen ini ada 241 siswa yang harus mengulang. Sebagian besar mereka merupakan siswa SMP Terbuka yang fasilitas pembelajarannya kurang optimal dan belum memiliki sarana belajar memadai. “Kalau untuk siswa negeri semuanya berhasil. Tingkat kelulusan mereka rata-rata mencapai 99 persen dan ada yang mencapi 100 persen,” kata Nurhasan seraya berjanji akan  mencari formula untuk peningkatan jumlah kelulusan SMP tahun mendatang”.
Berikut ini juga ditampilkan di harian Radar Banten, Senin, 22- Juni-2009 Pada sehari sebelumnya menjelaskan bahwa :  “Sebanyak 2.263 siswa SLTP (SMP, SMP Terbuka, dan MTs) se-Banten  tidak lulus ujian nasional (UN). Mereka tersebar di Kota Tangerang 115, Kabupaten Serang 299, Kabupaten
Pandeglang 703, Lebak 320, Kabupaten Tangerang 541, Kota Cilegon 128, dan Kota Serang 157.Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Banten Eko Endang  Koswara, Minggu (21/6). Kata Eko, tahun ini peserta UN SLTP se-Banten ada 148.121 siswa dan hanya 2.263 siswa yang tidak lulus. “Jumlah siswa yang lulus mencapai 145.858 siswa,” katanya. Eko menjelaskan, meski ada dua ribuan siswa yang tidak lulus namun tingkat kelulusan UN tahun ini mengalami kenaikan dari 97,68% tahun lalu menjadi 98,47% tahun ini. Di tempat berbeda, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Serang Bakreni mengatakan bahwa jumlah siswa yang tidak lulus di Kota Serang ada 105 peserta dari 6.200 peserta yang mengikuti UN SMP. Data ini berbeda dengan yang ada di Dindik Banten, bahwa siswa SMP di Kota Serang yang tidak lulus sebanyak 157. Sementara peserta UN di Kota Serang yang terdata 6.275 orang. Bakreni mengatakan, persentase kelulusan UN SMP negeri 99,69 persen dari 19 sekolah dan persentase kelulusan UN SMP
swasta 97,99 persen dari 25 sekolah. Total persentase kelulusan 98,84 persen yang mengalami kenaikan dari kelulusan tahun lalu 98,60 persen. “Sedangkan untuk UN SMP Terbuka yakni 62,56 persen dari 3 sekolah,” ulas Bakreni saat dihubungi, Minggu (21/6). Ia mengatakan, bagi peserta UN yang tak lulus untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta ujian paket B mulai hari ini hingga Jumat (26/6). Ujian paket B akan dilaksanakan 1-3 Juli mendatang. Sementara hari ini (Senin, 22/6), hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) siswa SD/SDLB dan MI diumumkan. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banten Eko Endang Koswara membeberkan tingkat kelulusan di Banten berhasil melebihi rata-rata nasional. “Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Banten memperoleh 7,52 sementara rata-rata nasional hanya 6,5. Demikian juga dengan nilai mata pelajaran Matematika, Banten memperoleh 6,36 sedangkan rata- rata provinsi 5,5. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga sama, Banten mendapat rata-rata
melebihi nasional yakni 7,2, sementara nasional 6,5,” ujarnya”.
Artinya peneliti tidak bisa menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah gagal mengingat apa yang sudah dicapai pada tahun 2009 Langkah yang perlu dilakukan dalam menjamin terlaksananya prinsip- prinsip good governance adalah tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah misalnya yang disampaikan oleh Mustopadidjaja (2003:5) dengan cara melakukan reformasi birokrasi sebagai syarat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.  Namun dewasa ini berkembangnya paradigma government menjadi governance nampaknya tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Khairul Muluk (2003: 1) berikut ini :  “Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan more regulated atau less regulated , less governed atau more governed karena kepedulian utama mereka terletak pada terselesaikannya beragam masalah yang mereka hadapi. Bagi administrasi publik, kondisi ini
merupakan tantangan besar yang harus dihadapi mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sementara sumber daya dan kapasitas birokrasi yang berkembang tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang beragam pendekatan dalam menghadapi tuntutan ini. Isu manajemen publik dan public governance (kepemerintahan publik) terus meluas dan menjadi perdebatan hangat.”
Kemudian kalau merujuk pada bahasan yang disampaikan oleh Rochyati Wahyuni Triana (2005: 11) berikut ini:  “Perubahan memang terjadi dan selalu terjadi, namun bukan ke arah yang dikehendaki. Entrepreneurship mati, posisi publik melemah di hadapan birokrasi. Birokrasi yang diharapkan menjadi pelayan publik makin mengokohkan diri sebagai alat kekuasaan yang minta dilayani oleh publik. Mental pangreh praja warisan budaya penjajahan Belanda bukannya menghilang, namun malah menguat kendati terjadi perubahan dalam pendekatan tata pemerintahan yang
menegaskan bahwa fungsi birokrasi adalah sebagai public servant . Mengapa kesalahan itu terjadi? Sebagian mengatakan bahwa rekayasa sosial yang dilakukan hanya terjadi pada konteksnya namun tidak pada kulturnya, yang dilakukan merupakan upaya merubah pada kultur administrasinya, sehingga yang terjadi justru birokrasi menjadi alat hegemoni politik. Konteks perubahan bisa jadi sudah benar: peningkatan kapasitas dan kapabilitas organ -organ pemerintahan, namun melupakan kata berikutnya yakni “dalam melayani kepentingan publik”. Kata melayani yang memang tidak pernah menjadi kultur administrasi pemerintah kita, tak ikut menjadi nilai dan norma yang dikembangkan bersama pengembangan kelembagaan. Apalagi kata “kepentingan publik” (yang ada kawulo , dan kawulo tidak dilayani tapi melayani). Sektor publi k dan sektor privat tak jelas definisinya apalagi batasnya. Apa yang menjadi sektor publik di privatkan (hilangnya taman  -  taman kota menjadi pusat perbelanjaan, misalnya) dan sektor
privat menjadi sektor publik (urusan haji). Bahkan birokrasi dan administra si kemudian juga menjadi kawulo bagi politik pemerintah yang berkuasa. Tak heran yang lahir justru perubahan yang makin menyesakkan dada: budaya administrasi publik dan pemerintahan yang arogan dan korup, serta budaya masyarakat yan ttidak berkepribadian”.
Akhirnya awal semangat dari pembentukan Provinsi Banten melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2000 adalah semangat untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan lebih mendekatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Banten termasuk di dalamnya pelayanan pendidikan.  Setelah 9 tahun Banten menjadi provinsi, cukup banyak kemajuan yang telah dicapai, kendati tidak sedikit pula kekurangan dan kelemahan di berbagai bidang. Gambaran yang obyektif sangat diperlukan guna melihat capaian- capaian itu, disamping berbagai kelemahan dan kekurangan secara apa adanya guna diperbaiki di masa mendatang. Nampaknya tugas kita bersama untuk menjaga arah pembangunan Provinsi Banten guna
mencapai apa yang menjadi cita-cita pembentukan Provinsi Banten yakni meningkatnya kesejahteraan dan kualitas pelayanan  pendidikan yang lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat penerapan prinsip good governance di Dinas Pendidikan apabila dilihat berdasarkan prinsip suara dan akuntabilitas tingkat penerapannya mencapai 46,75 termasuk dalam kategori poor governance .
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang muncul adalah perlunya peningkatan sinergi antara semua pilar good governance , artinya ketiga pilar yang ada yakni the state, the market dan civil society tidak dalam kerangka untuk saling mendominasi namun untuk saling menjaga agar tetap dalam kondisi sejajar dan menerapkan prinsip-prinsip good governance ke dalam sendi-sendi penyelenggaraan tata pemerintahan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Misalnya dalam menerapkan prinsip pertama yakni suara dan akuntabilitas adalah membuka ruang untuk publik seluas-luasnya yang memungkinkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara keseluruhan langkah riil yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Banten adalah hendaknya melakukan penelitian secara komprehensif atau secara keseluruhan hendaknya segera digagas sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pengarasutamaan good governance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk kemudian menjadi sebuah diagnostic tool for governance assessment yang memudahkan stakeholders dalam mengukur kinerja lembaga publik.

## Daftar Pustaka
Akses Riset Indonesia, 2006. Kinerja Pemprov Banten, Akses Riset Indonesia, Jakarta
BPS, 2002. Banten Dalam Angka 2002 . Serang Banten
Caiden E. Gerald, 2008. Governance and Anticorruption, Public Administration Review,
March/April 2008 Volume 68 Number 2.
Center for Local Government Innovation, 2003. Dokumentasi  Best Practises Pendidikan (Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan
Pendidikan). CLGI Indonesia.
Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2005. Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua, Serang Banten
Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rencana Strategi Dinas Pendidikan 2007 -2012, Serang Banten.
DPRD Banten, 2008. Potret Kinerja Pembangunan di Banten Tahun 2008. DPRD Provinsi Banten
Gubernur Banten, 2009. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008, Pemerintah
Provinsi Banten
Ismanto, Gandung dan Kandung S. Nugroho, 2009. Executive Brief, Analisa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Banten Tahun 2008 . FISIP Untirta.
Kaufmann, Daniel, dkk. 2007. A Decade Of Measuring The Quality Of Governance ,
Worldwide Governance
Indicators, 1996–2006 ,  The World Bank.
----------, 2007. Governance Matters VI: Aggregate and Individual
Governance Indicators
1996–2006 , The World Bank.
Krina, Loina Lalolo, 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi
& Partisipasi , Sekretariat
Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Jakarta.
Muluk,  Khairul. 2003 . Paradigma Baru Administrasi Publik :Dari “Public Management” Menuju “Public Governance”, Public
Management and
Governance.
London: Routledge, 2003, xxi+255 pp .
Mustopadidjaja, 2003. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkehham, Jakarta.
Pratikno, 2004. Governance in
Practices : Belajar Dari
Pengalaman di Indonesia ,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2007. Governance Assessment and
Reform at Banten Province, Yogyakarta.
Pemerintah Provinsi Banten. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2007-2012 . Provinsi Banten.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administratif, dilengkapi dengan Metode RD,
Alfabeta, Bandung,
-------------, 2007. Statistika untuk Penelitian , Alfabeta Bandung.
Triana. Rochyati Wahyun, 2005. Reformasi dan Pembangunan Lembaga, Melembagakan Tata Kepemerintahan dan Pelayanan Publik, FISIP Unair, Surabaya
Asia Foundation, 2007. IRDA Report ,

## 11 Februari 2009
Harian Umum Pelita, 2009. Disdik Banten dapat BOMM 15 miliar lebih ,

## 2009
Kompas, 2009. Korupsi  Mengancam Pembangunan Pendidikan , Edisi Selasa, 5 Mei 2009 04:56 WIB Jakarta,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (2004- 2009).
Radar Banten, 2009. 100% Siswa SD di Kota Serang Lulus , Hhttp://www.radarbanten.co
m/mod.php?mod=publisher op=viewarticleartid=43356
, Selasa, 23-Juni-2009, 08:05:01
Siegle, Del. 2008. Reliability .
, diakses pada 11 Nov 2008,
15:12:02
Suara Banten, 2008. Mantan Kadis Pendidikan Banten Diperiksa
Soal Dugaan Korupsi DAK
Rp 90,7 Miliar, 2009.

## Suara Karya, 2009. DAK
Pendidikan, Kejati Banten
Tingkatkan Penyidikan Dugaan Korupsi,
Selasa, 10 Maret 2009
The Urban Governance Initiative (TUGI), 1997. Issues Report
Card Cultural Heritage , United Nations Development
Programme (UNDP). Wisma
UN, Kompleks Pejabat Damansara (Block C) Jalan Dungun, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur Malaysia tugi@undp.org; Website: http://www.tugi.apdip.net or
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Provinsi Banten Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Warta Kota, 2009. 354 Siswa Banten Tak Lulus ,  Http://www.warta kota.co.id/read/pendidikan
/6165, Rabu, 17 Juni 2009 |
12:03 WIB