## Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi tentang Program  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang)
Muhammad Yoga Jusri Pratama 1 , Ahmad Mustain 2 , Jumroh 3
1), 2), 3) Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi IlmuAdministrasi Bala Putra Dewa Email :, yogajusripratama@gmail.com 1 , akhmadmustain81@gmail.com 2 ,  jumrohahmad7@gmail.com 3

## ABSTRACT
This research described and analyzed the factors causing the ineffective implementation of policies to empower the poor, through the process of implementing the Direct Cash Assistance (BLT) Food Risk Mitigation Program in Palembang City,  South Sumatra Province. The research method used was a qualitative  method.  The  results  of  the  research  showed  that  the  implementation  of  policies  for empowering  the  poor  had  not  been  effective.  This  was  due  to  the  ineffectiveness  of  3  (three) implementation environmental factors, namely: 1) Actors and arenas, where the main aspect was the low political participation of the poor. Besides, the limited ability of poor people to manage the potential resources available to increase the income of poor people. 2) Organizational structures and bureaucratic norms, where the main aspect of the cause, was that the institutional structure was not linked to existing community institutions in a coordinated and integrated manner. Apart from that, the composition of the budget with allocations from APBN and APBD sources created a lack of synchronization in the use of funds in the Food Risk Mitigation Direct Cash Assistance (BLT) Program, 3) Communication networks and adjustment mechanisms, where the main aspect of the cause was ineffective communication and the relationship  between  actors and elites, stakeholders and opinion leaders. the lack of frequency of meetings and delivery of development messages to the community, was not in accordance with the aspirations, characteristics and culture of regional/local communities.

## Keywords: Direct Cash Assistance, Implementation Of Policies, Food Risk Mitigation, Empower The Poor

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor  penyebab  belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode    kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,belum  efektifnya implementasi  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  miskin. Hal ini disebabkan, belum efektifnya 3 (tiga) faktor lingkungan implementasi,  yaitu : 1)Aktor dan arena, dimana aspek utama penyebabnya, rendahnya partisipasi politikmasyarakat miskin. Disamping, keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia dalam meningkatkan  pendapatan masyarakat miskin. 2)Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi, dimana aspek utama penyebabnya, secara  struktur  kelembagaan  tidak  dikaitkan  dengan  kelembagaan  masyarakat  yang  ada  secara terkoordinasi dan terintegrasi. Disamping itu, komposisi anggaran dengan alokasi dari sumber APBN dan APBD  menimbulkan ketidak sinkronisasian dalam penggunaan dana dalam Program Bantuan Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan,  3)Jaringan-jaringan  komunikasi  dan  mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana aspek utama penyebabnya, belum efektifnya komunikasi dan hubungan antara aktor dengan elit, stokeholders dan opinion leader. kurangnya frekwensi pertemuan dan penyampaian pesan
pembangunan kepada masyarakat, belum sesuai dengan aspirasi, karakteristik dan budaya masyarakat daerah/lokal.
Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Implementasi Kebijakan, Mitigasi Risiko Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Miskin

## A. PENDAHULUAN
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis  data/informasi  empiris  dari proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan  Masyarakat  miskin  (Studi tentang  Program   Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan  di  Kota Palembang). Secara umum, Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan merupakan salah satu  upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan  masalah  kemiskinan  dan perluasan  kesempatan  kerja,  terutama  bagi penduduk miskin.
Pernyataan  masalah  dalam penelitian ini adalah, bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat  miskin,  sesuai  dengan  yang diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat  miskin.  Kondisi  ini  disebabkan, belum  digunakan  faktor-faktor  lingkungan implementasi, yaitu  aktor  dan  arena, struktur-struktur  organisasi  dan  norma- norma birokrasi serta  jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, yang berkontribusi
mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin.
Secara  ringkas  pertanyaan  masalah dari  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  : Mengapa implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  miskin  melalui implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, belum memberikan  kontribusi  secara optimal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  kemiskinan, dalam  sistem  politik  desentralisasi  dan otonomi daerah.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat menjadi  bahan  kajian  mengenai  aplikasi teori  implementasi  kebijakan  publik  dan dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran serta  masukan  bagi  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Kota Palembang  dalam penanggulangan masalah kemiskinan, melalui  proses  Implementasi  Kebijakan Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin.  Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :
1. Aspek  Teoritis,  bagi  pengembangan ilmu  pengetahuan  tentang Implementasi Kebijakan dalam perspektif Ilmu
Administrasi Publik.
2. Aspek    praktis,  bagi  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Kota Palembang Provinsi  Sumatera  Selatan, dalam proses Perumusan  dan  Penetapan  Kebijakan Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  lebih aspiratif  dan  integratif.  Sedangkan  bagi kelompok-kelompok  masyarakat  sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan partisipasi  politik rakyat.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Implementasi  Kebijakan
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam
Budi Winarno, 2008:146-147)
mendefinisikan implementasi kebijakan publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha- usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi publik  yang  diarahkan  untuk  mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti sendiri
terlibat  langsung  dalam  keseluruhan  proses penelitian  ini,  termasuk  peneliti  sendiri sebagai instrumen pengumpulan data ( participant  observation ).  Fokus  penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui makna dan  proses  bagaimana    implementasi kebijakan  pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses Implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang.
Penelitian  kualitatif  pada  umumnya,
menggunakan
informan untuk mengeksploitasi  unit  penelitian  dengan memperhatikan  subyek  penelitian  dalam konteks  unit  analisis.  ”Unit  analisis  adalah satuan  tertentu  yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian”  (Arikunto, 1996 : 131).
Penentuan  informan,  menggunakan
pendekatan ”Bola Salju” ( Snowball Approach ),  atau Snowball    sampling : mengidentifikasi  kasus-kasus  tertentu  yang terjadi  dalam  proses  implementasi  Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan  di  Kota  Palembang   melalui sejumlah  orang  yang  dihubungi  secara berangkai, disamping  secara purposive sampling , yaitu informan  yang  telah ditentukan sebelum wawancara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan  data/informasi  skunder dihasilkan  dari penelaahan dokumentasi dan
arsip  baik  dari  kebijakan-kebijakan  maupun laporan-laporan  kegiatan.  Data/  informasi diperoleh  melalui  wawancara  dengan  para informan  secara  mendalam  serta  kegiatan pengamatan langsung terhadap tindakan dan aktivitas informan dalam proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang.
Sedangkan  data/informasi  skunder dihasilkan  dari penelaahan dokumentasi dan arsip  baik  dari  kebijakan-kebijakan  maupun laporan-laporan  kegiatan.  Data/  informasi diperoleh  melalui  wawancara  dengan  para informan  secara  mendalam  serta  kegiatan pengamatan langsung terhadap tindakan dan aktivitas informan dalam proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks Implementasi kebijakan  pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan, bahwa unsur manusia sangat menentukan, baik dalam formulasi, implementasi maupun dalam evaluasi kebijakan.  Manusia  sebagai  aktor  atau pelaku dalam proses  perumusan  dan
penetapan  kebijakan  pemberdayaan  yang berorientasi kepada terpenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok sasaran, yaitu masyarakat  miskin,  sebagai target dari suatu keputusan kebijakan yang akan direalisasikan. Implementasi
kebijakan pemberdayaan  masyarakat  miskin,  melalui implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, bersifat  aspiratif,  akomodatif  dan  integratif dengan  memperhatikan  kepentingan  dan kebutuhan dari warga masyarakat, khususnya  masyarakat  miskin.  Hal  ini berkaitan bahwa, pemberdayaan dan demokratisasi  dalam  pelaksanaan  politik desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hak politik rakyat. Dari perspektif kebijakan pemberdayaan  masyarakat  miskin,  yang merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat, secara  strategis  perumusan  dan  penetapan Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Mitigasi  Risiko  Pangan,  terintegrasi  dan terkoordinasi  dengan  melibatkan  berbagai Kementerian, melalui Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  tingkat  Pusat, dilakukan  secara  terpusat  dan  tersentralisasi oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  kewenangan urusan pemerintahan yang dimiliki. Sedangkan domisili  warga  masyarakat
sebagai target  group di  kelurahan  yang memiliki  karakteristik,  adat  istiadat  dengan potensi  dan  permasalahan  yang  dihadapi berbeda-beda.
Perumusan  dan  penetapan  Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan  yang  dilakukan  aktor  di tingkat  pemerintah  pusat,  dengan  tidak melibatkan  aktor  di  tingkat  pemerintah daerah  dan  pemerintah    Kota,  berakibat perbedaan persepsi dan pemahaman
terhadap program yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat, khususnya  bagi  masyarakat  miskin.  Hal  ini, mengindikasikan  bahwa  belum  efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat,  melalui  proses  implementasi Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Mitigasi Risiko  Pangan.  Kondisi  ini, disebabkan rentang kendali organisasi pemerintahan, dimana kebijakan yang dirumuskan  dan  ditetapkan  oleh pemerintah pusat,  sedangkan  implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dilaksanakan  di  desa.  Disisi  lain,  masalah kemiskinan  lebih  dimengerti  dan  dipahami oleh  pelaku  dari  unsur  pemerintahan  yang terdekat dengan masyarakat.
Oleh  karena itu, agar perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat  miskin,  lebih  efektif  dalam
mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan  masyarakat  miskin,  terutama untuk menghindari distorsi informasi, mengingat  situasi  dan  kondisi  masyarakat dan  budaya  masyarakat lokal yang berbeda- beda,  dilakukan  melalui  analisis  kemiskinan partisipatif.
Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan,  pada pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kebijakan pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan  di daerah,  adalah mindset aparatur pemerintah. Dimana,  satu  sisi  aparatur  pemerintah  pusat masih terpola dengan ”kebiasaan lama” dan” pikiran lama”, bahwa sistem penyelenggaraan  pemerintah  dalam  sistem politik sentralistik, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk melakukan inventarisasi dan indentifikasi  masalah-masalah  yang  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat, menjadi  suatu  program  pemerintah  pusat dan  dilaksanakan  di  daerah.  Sedangkan disisi lain, bahwa mindset aparatur pemerintah  daerah,  sesuai  dengan  sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka
masalah  dan  solusi  pemecahannya  yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan  masyarakat  lokal,  akan  lebih efektif  dalam  operasionalisasinya,  bilamana programnya  dirumuskan  dan  ditetapkan  di daerah  sebagai  program  pemerintah  daerah. Dalam  hal  ini,  program  pemerintah  daerah yang dilaksanakan dan berhubungan langsung  dengan  masyarakatnya,  akan  lebih efektif,  bilamana  dibandingan  program pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan  di daerah.
Dalam konteks jaring aspirasi masyarakat,  mengenai  kebutuhan  dasar manusia dan kepentingannya dalam hubungan  dengan  keberadaan  pemerintah, kebutuhan  data/informasi  mengenai  angka kemiskinan  mikro  yang  tepat  dan  akurat, terutama  mengenai  kebutuhan  dasar  dan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat  miskin,  akan  lebih  mudah diketahui,  dimengerti  dan  dipahami  oleh aktor  di  level  pemerintah  lokal  sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun  oleh stakeholders di  daerah.  Unsur pemerintah  daerah  merupakan  aktor  di  lini terdepan dalam hubungan dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Interaksi  yang  intensif  dari  para aktor pengambil kebijakan di level pemerintahan lokal/daerah dengan
masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin sebagai kelompok sasaran, akan lebih efektif menerima pesan-pesan pembangunan, sehingga  kebijakan/program  tersebut  akan lebih  mudah  diterima,  dipahami    dan didukung  masyarakat  untuk  direalisasikan sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran kebijakan/ program tersebut.
Aktor/pelaku  yang  terlibat  sebagai perumusan dan pengambil keputusan kebijakan,  hendaknya  selalu  memperhatikan dimana  arena  atau  ruang  lingkup  dan lingkungannya,  baik karateristik dan budaya masyarakat setempat dimana arena implementasi  kebijakan  tersebut  dilakukan. Pemahaman  terhadap  lingkungan  beserta karakteristik, potensi, permasalahan, kebutuhan,  keinginan  dan  kepentingan kelompok  sasaran,  akan  lebih  memudahkan dalam proses implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan,  serta  penerimaan  dan dukungan  dari kelompok sasaran atau target group.
Fakta  dan  realitas  menunjukan, bahwa fenomena belum serasinya  hubungan organisasi  pemerintahan,  antara  hubungan pemerintah  pusat  dengan pemerintah daerah dalam merumuskan dan menetapkan program  yang  sama  dengan  target  sasaran yang sama dalam satu arena atau satu daerah
sama.  Keserasian  hubungan  pemerintahan sebagai  prasyarat  terjalinnya  kerjasama dalam  upaya  pencapaian  tujuan  dan  sasaran program.  Ketidakserasian  hubungan  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  desa mengindikasikan  bahwa,  belum  efektifnya proses Implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  miskin,  melalui proses implementasi Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  juga dilakukan  oleh  penerintah  daerah.    Hal  ini, mengindikasikan belum efektifnya pendanaan  implementasi  program,  dimana pengendalian  dan  pengawasan  terhadap proses  implementasi  program,  tidak  jelas sumber dana yang  digunakan  dalam membiayai  kegiatan program  di lapangan.
Dengan demikian akuntabilitas
penggunaan  dana  anggaran  publik  yang telah dialokasikan dalam proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, mengalami  hambatan  dalam  audit  secara menyeluruh, sehingga akuntabilitas
keuangan  dan  pertanggungjawabannya  sulit dilakukan.  Dalam  sistem  politik  demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan,  dimana keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas  merupakan  sebagai  wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Belum efektifnya proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, berimplikasi  terhadap  tidak  terpenuhinya harapan  rakyat  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  mereka,  sedangkan dana  yang  digunakan  merupakan  dana publik.
Dalam pelaksanaan politik
desentralisasi dan otonomi daerah, transparansi,
akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik, merupakan  prasyarat  dari  sistem  domokrasi. Oleh  karena  itu,  dalam  proses  implementasi Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Mitigasi  Risiko  Pangan  di  Kota Palembang, kelembagaan  yang  dibentuk  berdasarkan prinsif-prinsif  organisasi  ”ramping  struktur dan kaya fungsi”, memiliki tugas, fungsi dan wewenang  yang  jelas,  rentang  kendali  yang pendek  dan  mekanisme yang sederhana dan fleksibel  dalam  penyesuaian  perubahan dinamika  masyarakat.  Keseluruhan  fungsi struktur  dan  sistem  organisasi  tersebut,
diarahkan  bagaimana  pencapaian tujuan dan sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya dapat  dicapai  secara  efektif,  efisien  dan produktif.
Proses implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan  dilakukan  oleh  suatu  Tim Pengelola  Kegiatan  (TKP).  Sebagaimana dipahami,  bahwa  proses  pemilihan  anggota Tim,  proses  perumusan  dan  penetapan  jenis kegiatan-kegiatan  program,  dilaksanakan melalui  musyawarah    Kelurahan    untuk tingkat  Kelurahan.  Sedangkan  perumusan dan penetapan jenis kegiatan-kegiatan program tingkat kecamatan, melalui musyawarah  antar    Kecamatan.  Hasil keputusan  musyawarah  ini mengikat seluruh warga masyarakat.
Fenomena ini mendeskripsikan, bahwa proses
pengambilan keputusan melalui forum musyawarah, mengindikasi sebagai pelaksanaan  sistem  demokrasi,  yang  telah terjadi  cukup  lama.  Kondisi  ini,  merupakan legitimasi  penguatan kapasitas kelembagaan.
Dalam konteks kelembagaan pemerintahan  daerah,  hasil  penelitian  ini mendeskripsikan
bahwa, belum signifikannya  peran  pemerintah  daerah secara  langsung  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan.  Kondisi  ini,  berkaitan dengan  kewenangan  urusan  pemerintahan dalam bidang pemberdayaan, masih menjadi kewenangan  pemerintah  pusat,  sedangkan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan  dilaksanakan  di  Kelurahan.
Fenomena ini menunjukan, bahwa panjangnya rentang kendali organisasi pemerintahan dari pemeritah pusat ke daerah dalam proses implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan  di  Kota  Palembang.  Hal  ini, berakibat tidak efektifnya upaya penyelesaian  masalah  yang  terjadi di daerah dan  solusinya  bagi  penyelesaian  masalah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dalam  proses  implementasi  Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko Pangan, diperlukan proses komunikasi  dalam  organisasi  yang  efektif, sebagai  persyaratan  mutlak  atau  ” conditio sine  quanon ”,  yang  merupakan  faktor penting.  Komunikasi, disamping komunikasi interpersonal,  komunikasi  kelompok  dan komunikasi  massa  melalui  peran  media massa sebagai pelaku.
Dalam konteks aspek jaminan keamanan  bagi  pelaku  dalam  jaringan- jaringan komunikasi dan mekanisme- mekanisme  penyesuaian,  sebagai  upaya
menjaga stabilisasi organisasi dan kontinyuitas  komunikasi  serta  antisipasi mutasi pelaku, yang telah memiliki keterampilan  dan  pengalaman  kerja.  Dalam proses komunikasi, diperlukan tingkat kesamaan persepsi antara pelaku,
”stakeholders ”  dan  warga  masyarakat, dalam  bentuk homofili dan empati, berupa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan  lingkungan  dari pelaku yang terlibat dalam prosesImplementasi Program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan di Kota Palembang.
Dalam konteks aspek kriteria pengukuran  kinerja  dalam  jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian,  merupakan  aspek  penting dalam  hubungan  dan  jaringan  komunikasi proses implementasi Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan.  Penetapan  kriteria  yang  jelas, sebagai  standarisasi  bagi  penilaian  terhadap pelaku  dalam  proses  komunikasi  melalui jaringan-jaringan  komunikasi.  Efektifnya komunikasi  dalam  proses  implementasi Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Mitigasi  Risiko  Pangan,  melalui  evaluasi kinerja pelaku dalam jaringan-jaringan komunikasi, berdasarkan standarisasi kriteria  pengukuran  kinerja  yang  telah
ditetapkan  dan  telah  disepakati  bersama sebalumnya.
Hambatan komunikasi dalam organisasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Panganterjadi pada setiap pola komunikasi, yaitu komunikasi  vertikal  dari  atas  ke  bawah  dan sebaliknya  dari  bawah  keatas,  serta  pola komunikasi  secara  horizontal.  Hambatan komunikasi secara vertikal, yaitu komunikasi dari atas kebawah atau sebaliknya dari  pemberi  perintah/tugas kepada  penerima  dan  dari  penerima  tugas kepada pemberi tugas. Hambatan komunikasi  ke  samping atau kegiatan belum serasinya  koordinasi  dan  interaksi  diantara para  pelaku  dalam  proses  implementasi Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang. Informasi yang tepat dan akurat, dapat merubah  sikap  seseorang,  dimana  sikap tersebut  erat  hubungannya  dengan  sikap yang telah dimiliki oleh seseorang sebelumnya.  Bila  seseorang  telah  memiliki sikap  positif  terhadap  sesuatu  obyek, kemudian  orang  itu    memperoleh  informasi yang ada kaitannya dengan sikap yang telah dimilikinya,  maka  cendrung  orang  tersebut akan  bersikap  positif  terhadap  informasi tersebut.  Disamping  itu,  bisa  juga  terjadi seseorang  telah  bersikap  positif,  akan  tetapi
yang bersangkutan kurang mendapat informasi  yang  jelas,  maka  sikap  orang tersebut  akan  berubah  menjadi    bersikap negatif.    Oleh  karena  itu,  dalam  proses implementasi  Program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, diperlukan kejelasan dan ketepatan informasi,  sebagai  pesan  pemberdayaan yang akan dikomunikasikan ke bawah, yaitu Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  tingkat Kelurahan.
Dalam mewujudkan komunikasi efektif,  maka  diperlukan  intensitas  proses komunikasi  yang  terus-menerus,  melalui frekwensi  pertemuan  secara  priodik  dalam jaringan-jaringan  komunikasi  yang  telah dibangun  selama  ini,  sehingga  terwujud persepsi  yang    sama  dan  makna  yang  sama terhadap pesan-pesan yang disampaikan dan diterima  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses implementasi Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan di Kota Palembang.
Dari  aspek  legitimasi  penyesuaian dalam  jaringan-jaringan  komunikasi  dan mekanisme-meknisme  penyesuaian,  bahwa bahasa  merupakan  faktor  yang  sangat penting dalam penyampaian pesan pemberdayaan  kepada  rakyat/masyarakat. Bahasa  yang  digunakan  dalam  proses komunikasi  organisasi,  disesuaikan  dengan
menggunakan bahasa rakyat/masyarakat setempat, dimana program tersebut direalisasaikan,  sehingga  pesan  tersebut mudah  diterima,  dimengerti  dan  dipahami oleh  rakyat/masyarakat.    Oleh  karena  itu, sebelum  informasi/pesan  pembangunan  dan pemberdayaan  di  komunikasikan  kepada rakyat/masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian  dengan  memperhatikan  situasi dan  kondisi  dimana  rakyat/masyarakat  itu berada.  Penyesuaian  ini  meliputi  bahasa, karakteristik  dan  perilaku  pelaku  dengan situasi  dan  kondisi  rakyat/  masyarakat setempat.  Masalah  penyesuaian  ini,  timbul dari  batasan-batasan  ligitimasi  para  pelaku yang menjamin  penyesuaian tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa, belum  efektifnya  legitimasi  penyesuaian dalam  jaringan-jaringan  komunikasi  dan mekanisme-mekanisme  penyesuaian  dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat, disesuaikan  dengan  aspirasi,  karakteristik dan  budaya  masyarakat  setempat,  dengan meperhatikan situasi dan kondisi lingkungan dalam proses implementasi Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan.  Dimana  Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan  di  ”desain”  secara  umum, sama dan seragam,  tanpa  memperhatikan  aspirasi,
karakteristik masyarakat serta budaya masyarakat dari suatu daerahSedangkan,potensi,
karakteristik masyarakat  dan  budaya  masyarakat  suatu daerah di Indonesia berbeda.
Dalam kelembagaan
Program
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko Pangan di Kota Palembang, seharusnya  tidak  menentukan  tujuan  dan sasaran  sebelum  memperoleh  informasi yang tepat dan akurat tentang lingkungannya,  dimana  program  tersebut akan direalisasikan. Selanjutnya agar organisasi  tetap  hidup  dan  keberadaannya tetap  ada,  perlu  memproses  informasi  dari lingkungannya.  Hal  ini  diperlukan  untuk menyesuaikan apa  yang  terjadi  pada lingkungan serta  upaya  mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungannya.
Penyesuaian  ini,  tergantung  dari  situasi  dan kondisi  lingkungan  serta  sikap, perilaku dan karakteristik  serta budaya rakyat/masyarakat setempat,  sebagai  penerima  dan  pemanfaat dari    Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  miskin,  melalui proses implementasi Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko
Pangan  di  Kota  Palembang,  belum  efektif dalam  mewujudkan  tujuan  sebagaimana yang diharapkan,yaitu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi kemiskinan.  Hal  ini  disebabkan,  belum efektifnya  3  (tiga)  faktor  lingkungan implementasi,  berkontribusi  mempengaruhi terhadap  proses  implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin,  yaitu : 1) Aktor  dan  arena,  dimana  aspek  utama yang  menyebabkan  belum  efektifnya implementasi Program Bantuan Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, adalah    belum  dilibatkannya  secara aktif dan    langsung  penerima    manfaat kebijakan,  yaitu    masyarakat  miskin dalam      bentuk  partisipasi.  Partisipasi politik masyarakat miskin maupun pelembagaan  masyarakat  dalam  proses implementasi Program Bantuan Langsung Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko  Pangan, cendrung dimobilisasi. Disamping, keterbatasan kemampuan masyarakat miskin  dalam  mengelola  potensi  sumber daya  yang  tersedia,  yang  berpengaruh terhadap  tingkat  pendapatan  masyarakat miskin.  Hal  ini,  berkaitan  dengan  tingkat pengetahuan  dan  ketrampilan  masyarakat miskin  yang masih terbatas.
2) Struktur-struktur  organisasi  dan  norma- norma  birokrasi,  dimana  aspek  utama
yang      menyebabkan  belum  efektifnya proses  implementasi  Program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi  Risiko Pangan  adalah,  secara  struktur  organisasi dan  fungsional  keberadaan  kelembagaan Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Mitigasi  Risiko  Pangan,  tidak  dikaitkan dengan keberadaan kelembagaan masyarakat, termasuk kelembagaan ekonomi  yang  sudah  ada  di  Kelurahan. Keberadaan kelembagaan Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko Pangan, belum mampu mewujudkan harmonisasi hubungan kelembagaan dengan kelembagaan lainnya,  termasuk  kelembagaan  ekonomi di Kelurahan sampai Kota secara terkoordinasi  dan  terintegrasi.  Disamping itu,  komposisi  dana  anggaran  untuk membiayai  proses  implementasi  Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan  dengan  alokasi  dari  2 (dua)  sumber  anggaran,    yaitu  APBN 80%  dan  APBD  20%,  menimbulkan ketidak  sinkronisasian  dalam penggunaan dana  yang  diperlukan  secara  bersamaan. Hal  ini,  berkaitan  dengan  pengelolaan dana  tersebut  dilakukan  institusi  yang berbeda, sehingga pencairan dana menggunakan mekanisme  yang berbeda.
3) Jaringan-jaringan
komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana    aspek  utama  yang menyebabkan belum  efektifnya  implementasi    Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan,  adalah  belum  efektifnya jaminan  keberlangsungan komunikasi dan hubungan  antara  aktor  atau  pelaku dengan elit  Kota,  stokeholders dan opinion  leader ,  melalui  jaringan-jaringan komunikasi yang telah dibangun. Disamping  itu,  kurangnya  intensitas frekwensi  pertemuan  komunikasi  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  miskin dalam  komunikasi  implementasi  Program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Mitigasi Risiko  Pangan.        Sedangkan  aspek legitimasi  penyesuaian  jaringan-jaringan komunikasi  dan  mekanisme-mekanisme penyesuaian,  dimana penyampaian pesan- pesan  pembangunan  dan  pemberdayaan kepada masyarakat, dengan memperhatikan  aspirasi,  karakteristik  dan budaya  masyarakat  setempat,  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan masyarakat daerah/lokal. Sedangkan potensi,  karakteristik  masyarakat  dan budaya masyarakat suatu daerah berbeda- beda.
Konsep  baru  yang  ditemukan  dari hasil  penelitian  ini,  adalah  aktualisasi
Konsep  Griendle    (1980),  tentang  budaya politik rakyat sebagai faktor pendukung dan tidak  terpisahkan  dengan  faktor-faktor lingkungan implementasi, yang berkontribusi  berpengaruh    terhadap  proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mengurangi  kemiskinan.  Hal  ini,berkaitan dengan  aktivitas ketergantungan masyarakat lokal,  yang  diarahkan  pada  suatu  tujuan pemberdayaan masyarakat,dengan memperhatikan nilai-nilai  kearifan  dan budaya    masyarakat    lokal    sesuai    dengan aspirasi    dan  karakteristik    masyarakat, dimana  individu  manusia  dalam  hubungan sosial,  kecendrungan  mengorganisir  dan bekerjasama  dalam  hubungan  yang  saling ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku.
Agustino,  L.  (2006). Politik  &  Kebijakan Publik .  Bandung  :  Asosiasi  Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan  Puslit  KP2W  Lembaga Penelitian Unpad.
Anderson,  James  E.  (1979) .    Public  Policy
Making .  New  York  :  Holt  Rinehard and Winston.
Arikunto, Suharsini. (1998). Prosedur
Penelitian –  Suatu  Pendekatan
Praktek . Jakarta : Rineka Cipta.
Bebbington,  Anthony.  Michael  Woolcock.
Scortt  E. Guggenheim and Elizabeth A, Olson, (Ed). (2006) . Empowerment .  Kumarian  Press,  Inc.
Bloomfield USA.
Budiardjo,  Miriam  (Penyunting).  (1985).
Partisipasi dan Partai Politik.
Sebuah  Bunga  Rampai .  Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. PT. Gramedia. Dunn, William N. (2001). Analisa Kebijaksanaan Publik . DisuntingMuhadjir Darwin Yogyakarta :HaninditaGrahaWidia. Duverger, Maurice. (1996). Sosiologi Politik. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta PT. Raja Grafindo. Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004).
Komunikasi  Pemerintahan ,  Jakarta  : PT. Elex Media Komputindo.
Gibson    J.  L,    Ivancevich    J.  M,      and Donnelly    Jr.  J.    H.  (1985) . Organizatios , 5 th Editions    Business Publications,  inc. Alih Bahasa
Soekirno  S dan Dharma  A. (1994). Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
Grindle, Merilee S. (Ed) (1980). Politics and Policy  Implementation  in  the  Third World .  Princeton,  New  Jersey  : PrincetonUniversity Press.
Grindle,  Merilee  S.  (2007). Going  Local. Decentralization, Democratization,
and  the  of  Good  Governance . Princeton, New Jersey : PrincetonUniversity Press. Hafsah, Mohammad Jafar. (2008). Pengentasan  Kemiskinan    melalui Pemberdayaan Masyarakat .
Bandung  :  Institute    for  Religious and Institutional Studies (Iris) Press.
Hikam, Muhammad. AS. (1997). Demokrasi dan Civil Society .  Bandung  : Humaniora Utama Press.
Huntington,  Samuel  P  &  Joan  Nelsen. (1994). Partisipasi  Politik  di  Negara Berkembang. Terjemahan  :  Sahat Simamora.  Jakarta : Rineka Cipta.
Ife,  Jim  &  Frank  Tesoriero.  (2006). Community  Development .  Australia: Pearson Education.
Jimung,  M.  (2005). Politik  Lokal  dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah .
Yogyakarta :PustakaNusatama.
Jones,  Charles O. (1984). An Introduction to The  Study  of  Public  Policy .  Third
Edition. Monterey,California : Brook/Cole Publishing Montere.
Kantaprawira,  Rusadi.  (1990). Pendekatan Sistem  Dalam  Ilmu-Ilmu  Sosial.
Bandung : Sinar Baru.
Kantaprawira, Rusadi. (2006). Sistem Politik Indonesia .  Bandung  :  Sinar  Baru
Algensindo. Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan
Pemerataan. Jakarta  :  PT.  Pustaka CIDESINDO.
Kerlinger,  Fred  N.  (1996). Asas-Asas Penelitian  Behavioral .  Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.
Liddle,  R.  William.  (1992). Partisipasi  dan Partai  Politik .  (Ed)  Arief  Suharto. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
Madjid, Nurcholis. (1985). Partisipasi
Politik  Masyarakat. Jakarta : Mizan.
Mariana,
Dede. (2009). Dinamika Demokrasi  &  Perpolitikan  Lokal  di Indonesia . Bandung : Penerbit AIPI. Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT. RemajaRosdakarya.
Mustopadidjaja.  (2003). Manajemen Proses , Kebijakan  Publik.  Jakarta : Lembaga Administrasi  Negara  (LAN)  serta Pertiwi Foundation.
Moeljarto.  (1995). Politik  Pembangunan. Sebuah  Analisis,  Konsep,  Arah  dan Strategi. Yogyakarta : Tiara  Wacana. Nakamura,  Robert  T.  &    Frank Smallwood. (1980). The  Politics  of  Policy Implementation .  New  York  :  St. Martin’s Press.
Nazir, M. (1985). Metode Penelitian . Jakarta
: PT. Ghalia Indonesia.
Pressman,  J.  and Aaron Wildavsky. (1973). Implementation. Berkely : University of California Press.
Prijono,  Onny  S.  &  A.M.W.  Pranarka (Penyunting). (1996). Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : CSIS. Priyatna, Soeganda. (1996) . Motivasi, Partisipasi  &  Pembangunan .  Jakarta
: U.K. Press.
Rasyid, M.R. (1997). Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan  Politik  Orde  Baru . Jakarta : Yasrif Watampone.
Roesmidi,  H.  &  RizaRisyanti.  (2008).
Pemberdayaan
Masyarakat. Bandung : Alqaprint Jatinangor. Saefullah,  A.  Djadja.  (2008) .  Modernisasi Perdesaan. Dampak Mobilitas
Penduduk . Bandung :  Penerbit Asosiasi  Ilmu  politik  Indonesia (AIPI)  Bekerjasama  dengan  Puslit
KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Sastropoetra, R.A.Santoso. (1986). Partisipasi Komunikasi,  Persuasi dan  Disiplin  Dalam  Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni.
Siagian,  Sondang  P.  (1982). Organisasi,
Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi . Jakarta  :  Gunung Agung.
Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat  Pemberdayaan  Rakyat. Bandung :  PT. Rafika Aditama.
Suharto,  Edi.      (2009). Kemiskinan  dan Perlindungan  Sosial  di  Indonesia.
Bandung: Alfabet.
Supriatna, Tjahya. (1997). Birokrasi Pemberdayaan dan  Pengentasan Kemiskinan ,  Bandung    :  Humaniora Utama Press.
Suryanto,  Bagong  &  Sutinah.  (2005). Metode  Penelitian  Sosial  :  Berbagai
Alternatif Penelitian . Jakarta : Frenada Media.
Tachjan,  H.  (2008). Implementasi Kebijakan Publik .  Bandung  :  Asosiasi  Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan  Puslit  KP2W  Lembaga Penelitian Unpad.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  (1980). Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta :
Pustaka LP2ES.
Usman, Sunyoto. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Van  Meter,  Donal  S  &  Carl  E.Van  Horn. 1975 .  “The  Policy  Implementation Process : A Conceptual Framework”. Administration &
Society.  Vol. 6 No 4 February 1975.
Sage Publications. Inc.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2008). Analisis Kebijaksanaan . Jakarta : Bumi Aksara.
Widodo,  Joko.  (2001). Good  Governance . Surabaya : Ihsan Cendekia.
Winarno,  Budi.  (2007). Kebijakan  Publik  : Teori  dan  Proses. Yogyakarta  : Media Pressindo.
Wexley, N.,  & Yuki, G.A. (1992). Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia , Terjemahan
Shobaruddin.  Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta.

## B. Jurnal-jurnal.
Noer,  Deliar.  (2002). Demokrasi  dan Nasionalisme. Jurnal  Pusat  Kajian strategis Kepentingan Nasional. Vol.1 No.2 September 2002. Santoso, Amir. (1988). “ Analisis Kebijaksanaan Publik. Suatu Pengantar ”.  Jurnal  Ilmu  Politik  3. Diterbitkan  atas  kerja  sama  Asosiasi Ilmu  Politik  Indonesia    (AIPI)  dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan PT. Gramedia Jakarta. Santoso, Amir. (1989). “ Analisis
Kebijaksanaan  Publik.  Masalah  dan Pendekatan ”.  Jurnal  Ilmu  Politik  4. Diterbitkan  atas  kerja  sama  Asosiasi
Ilmu  Politik    Indonesia  (AIPI)  dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan PT. Gramedia Jakarta.
Setyowati, Abidah Billah. (2006). “ Tinjauan Kritis  Terhadap  Partisipasi ”Sinergi.
Jurnal Manajemen Kolaborasi
Volume  1,  Nomor  2  Tahun  2006. Bogor  :    Lembaga  Alam  Tropika Indonesia  (LATIN  ISSN  :  1858  – 0718.

## C.  Dokumen-dokumen.
Muflich,  Ayip.  (2008). Pedoman  Umum Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa . Direktorat Jenderal
Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Depatemen Dalam Negeri.
Sumodiningrat,  Gunawan.  (2002). Buku Pedoman  Komite  Penanggulangan Kemiskinan.
Mulyo,  Sumedi  Andono.  (2005). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Kantor
Kementerian  Kesejahteraan  Rakyat
Rpublik Indonesia.
Eko,  Sutoro.  (2008). Pemberdayaan  dan Transformasi Politik. (Makalah).
Muflich,  Ayip.  (2007). Makalah  Kebijakan umum  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa . Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Departemen  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia.
Salakory,  Hanna  Litaay.  (1997). “Aspirasi
dan Partisipasi Rakyat dalam
Pembangunan  Politik  :  Filosofi  dan
Sejarahmya  di  Indonesia ”.  Majalah Triwulan  Bina  Darma.  Salatiga  : Yayasan Bina Darma