## The Role of the Regulations in Indonesia State System

## Rokilah
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Banten.
Email : ilameidyfaihaazis@gmail.com
Info Artikel:
| Submission : 28 April 2020                              | Revisions : 10 Mei 2020                              | Accepted : 8 Juni 2020 : 18 Mei 2020 : 6 Juni 2020

## Abstrack
In  the  current  era  of  globalization,  when  national  borders  are  no  longer  clear,  the  existence  of written law (jus scriptum), especially in the field of legal studies, namely legislation, has become a basic human need in efforts to achieve justice, peace and legal certainty. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is: 1) how the role of legislation in the Indonesian constitutional system; 2) the function of legislation in the formation of national law. This study uses normative  juridical  research  methods  that  are  qualitative  in  nature.  The  data  source  used  is secondary  data  sources,  while  the  method  of  collecting  data  in  researching  research  objects  is library data  obtained through library research.  The results of  this study illustrate that the role of legislation  is  increasingly  important  as  a  claim  for  the  principle  of  legality  as  one  of  the characteristics  of  the  rule  of  law,  and  the  function  of  legislation  confirms  that  the  laws  and regulations contain government policies primarily as a means of legitimacy for the government to run the government.
Keywords : Statutory Regulations; Rule of Law; Indonesian State Administration.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  Hukum  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945;  rumusan pasal  ini  mempunyai  Filosofi  konsep  bernegara  yang  memberikan  ruang  kepada hegemoni hukum  atau  kedaulatan  hukum  ( supremacy  of Law )  yang  artinya  dalam  hehidupan  bernegara dalam konteks ke  Indonesiaan, satu  hal  yang harus ditegakkan adalah kehidupan  hukum  dalam masyarakat. Dalam paham Negara hukum, Indonesia telah menempatkan hukum di atas manusia, bahkan bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri. Maka hukum sepatutnyalah melandasi seluruh penghidupan manusia Indonesia, baik dari kehidupan sosial, politik agama dan budaya. 1
Penggunaan  prinsip  “Negara  Hukum”  di  Indonesia  terlepas  dari  apakah  prinsip  yang dilaksanakan di Indonesia sama dengan konsep dari makna Rechtsstaat -nya. Eropa Kontinental; atau rule of law nya Anglo Saxon, akan tetapi Indonesia sudah menetapkan prinsip menjalankan kehidupan  bernegaranya  didasarkan  atas  hukum.  Suatu  prinsip  bernegara,  yang  idealnya  tentu saja  tidak  hanya  didasarkan  pada  produk  hukum  tetapi  juga  dinilai  dari  kualitas  penegakan hukumnya. 2 Peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  yang  tertulis  yang  diberi  bentuk sejak  awal  diharapkan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  akan  memberikan  kepastian  hukum. Disadari  bahwa  suatu  hukum  tertulis  mengandung  banyak  kelemahan,  tetapi  juga  memiliki kelebihan dibanding dengan hukum  yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin  penting  sebagai  tuntutan  asas  legalitas  sebagai  salah  satu  ciri  negara  hukum.  Dalam Negara  kesejahteraan  modern,  tatkala  menyusun  suatu  rencana,  peraturan  perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana. 3
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan),  maka  harus dipahami  pula  bahwa  hakikat  hukum  adalah  juga  merupakan  hakikat  peraturan  perundang- undangan.  Sangat  disadari  bahwa  Hukum  tidak  identik  dengan  Peraturan  perundang-undangan, karena disamping peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis ditemukan juga hukum yang  tidak  tertulis  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Banyak  pihak  (terutama  para  ahli  yang berpikiran  sosiologis  dan  historis)  menganggap  bahwa  hukum  tidak  tertulis  ini  yang sesungguhnya pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. 4
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  tertulis  yang  cenderung  kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalan keberlakuannya,  hukum  yang  tertulis  tidak  berjalan  searah  dengan  nilai  yang  hidup  dan berkembang  di  dalam  masyarakat,  atau  tidak  mampu  mengikuti  perkembangan  masyarakat. Kelemahan-kelemahan  hukum  tertulis  yang  demikian,  oleh  para  pemerhati  hukum  dibidang
1 Noor Tri Hastuti, Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarkii Peraturan Perunang-undangan (Pasal 7 (4) Undang-Undang  No.10  Tahun  2004  Tentang  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  (Jurnal Prespektif: Surabaya, 2007), Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September),  hlm. 197.
2 Ibid.,
3 Jalaluddin, Hakikat  Dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-Undangan  Sebagai  Batu  Uji  Kritis  Terhadap  Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, Jurnal Aktualita (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3 , 2011, hlm.7-8.
4 Ibid., hlm.4.
perundang-undangan  mengarahkan  pikirannya  pada  segi  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. 5
Melihat  fungsi  undang-undang  sebagai  sistem  hukum  dan  pengaruhnya  terhadap  pola prilaku,  peraturan-peraturan  dipersiapkan  oleh  para  penyusun  rancangan  pola  perilaku  yang seharusnya  dilakukan.  Dalam  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  mendukung  proses pembangunan  maka  tugas  undang-undang  yang  paling  penting  adalah  memberi  petunjuk  atau pengarahan  pada  perilaku  kearah  yang  baru  atau  tujuan  yang  diharapkan.  Fungsi  peraturan perundang-undangan  menegaskan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  berisi  kebijakan pemerintah (rencana) yang ingin dicapai, untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat dan terutama  sebagai  sarana  legitimasi  bagi  pemerintah  untuk  menjalankan  pemerintahan. 6 Berdasarkan  uraian  gambaran  masalah  di  atas  maka  penulis,  merumuskan  masalah  tentang peranan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan  fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistis,  yang  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek  penelitian. 7 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder, yaitu data  yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku  yang berhubungan dengan objek  penelitian,  hasil  penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 8

## C. KERANGKA KONSEPTUAL

## 1) Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Kata  perundang-undangan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  diartikan sebagai  yang  bertalian  dengan  undang-undang  atau  seluk  beluk  undang-undang.  Sedangkan kata  undang-undang  diartikan  ketentuan-ketentuan  dan  pearturan-peraturan  negara  yang dibuat  oleh  pemerintah  (menteri,  badan  legisatif,  dsb.)  disahkan  oleh  parlemen  (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala peemrintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 9
5 Ibid., hlm.4-5.
6 Ibid., hlm.9.
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),  hlm.105-106.
8 Ibid., hlm 106-107.
9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  Edisi  Keempat,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.1527-1528.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Dalam teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi  hukum  yang  mempunyai  pengertian  sendiri.  Apabila  kata/istilah  tersebut merupakan  terjemahan  dari  kata wetgeving atau wettelijke  regelingen ,  maka  menurut  A. Hamid  S.A  yang  mengutip  Kamus  Hukum  Fockema  Andreae,  kata wetgeving diarrtikan:  1) perbuatan  membentuk  peraturan-peraturan  negara  tingkat  pusat  atau  tingkat  daerah  menurut tata cara yang ditentukan; 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.  Sedangkan  kata wettelijke  regelingen diartikan  sebagai  peraturan-peraturan  yang bersifat perundang-undangan. 10
Apabila  istilah  peraturan  perundang-undangan  merupakan  terjemahan wettelijke regelingen ia  lebih  sempit  karena  tidak  termasuk wetten (undang-undang)  dan  AmvB (tindakan  umum  pemerintah  yang  ditetapkan  dengan Koninklijk  Besluit (KB),  AmvB  ini kadang di Indonesia diterjemahkan dengan peraturan pemerintah) yang dibuat di Belanda dan ordonasi  yang dibuat di  Hindia Belanda. Apabila peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari algeme  verordeningen ia lebih  luas karena mencakup undang-undang (wet), peraturan pemrintah (AmvB), dan ordonasi. 11 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  dirumuskan  pengertian  Peraturan Perundang-undangan  dalam  Pasal  1  angka  2,  yaitu  Peraturan  Perundang-undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## 2) Paham Negara Hukum
Istilah rechtsstaat diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental atau rule of law diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon, rechtsstaat atau rule of law yang di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini pada masa abad ke-19 sampai abad ke-20 disebut negara hukum klasik (formal) dengan ciri-ciri sendiri. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut: a) hak-hak asasi  manusia;  b)  pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak  asasi manusia;  c)  pemerintahan  berdasarkan  peraturan-peraturan;  dan  d)  peradilan  administrasi dalam perselisihan. 12 Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon memberikan ciri rule of law sebagai berikut: a) supremasi hukum; b) kedudukan yang sama di depan hukum; c) terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan welfare state atau Negara Hukum Material (dinamis), adapun negara hukum ciri utamanya adalah perluasan tugas pemerintahan yang  tidak  boleh  bersifat  pasif.  Dalam welfare  state ini  faktor  kemandirian  negara  lebih menonjol  daripada faktor kenetralan negara, sehingga negara tidak terikat lagi  pada gagasan pluraslisme  tetapi  juga  mendekati  organisme. 13 Menurut  E.  Utrecht,  untuk  menentukan
10 Has Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Konitusi Press dan     Tatanusa, 2008), hlm.15-16.
11 Ibid., hlm.17.
12 Moh,  Mahfud  MD, Dermokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia:tudi  tentang  Interaksi  Politik  dan  Kehidupan Ketatanegraan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm.27-28.
13 Ibid., hlm.29-30.
apakah  suatu  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  hukum,  biasanya  digunakan  dua macam asas, yaitu 1) asas legalitas; dan 2) asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas pertama menunjukkan bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan  dan  bersumber  pada  undang-undang.  Sedangkan  asas  kedua  memberikan pemahaman bahwa hak-hak tersebut  yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern. 14

## 3) Aliran Positivisme Hukum
Positivisme  adalah  suatu  aliran  dalam  filsafat  (teori)  hukum,  yang  beranggapan, bahwa  teori  hukum  itu  hanya  bersangkutpaut  dengan  hukum  positif  saja.  Ilmu  hukum  tidak membahas  apakah  hukum  positif  itu  baik  atau  buruk,  dan  tidak  pula  membahas  soal efektivitasnya  hukum  dalam  masyarakat. 15 Positivisme  mengembangkan  paham  empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.
Positivisme kental dengan ide pendokumenan dan pemformulan hukum dalam wujud statutoiness of law dan bureucratic law. Hukum menurut model ini adalah serba keteraturan dan  kepastian  hukum. 16 Positivisme  hukum  melihat  bahwa  yang  terutama  dalam  hukum adalah  fakta  bahwa  hukum  diciptakan  dan  diberlakukan  oleh  orang-orang  tertentu  dalam masyarakat  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  hukum.  Aliran  ini  berpandangan hukum  identik  dengan  undang-undang,  yaitu  aturan  yang  berlaku.  Hukum  merupakan perintah penguasa dan kehendak dari negara. 17

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Sistem  perundang-undangan  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  sistem  hukum  yang berlaku  di  suatu  negara,  karena  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  tertulis merupakan  esensi  atau  bagian  penting  dalam  sistem  hukum  dari  negara  hukum  yang demokratis. 18 Untuk  itu,  sistem  hukum  perlu  dibangun (law  making) dan  ditegakkan (law enforcing), sebagaimana  mestinya,  dimulai  dengan  konstitusi  sebagai  hukum  paling  tinggi kedudukannya. 19 Pembentukan  instrumen  hukum  oleh  suatu  lembaga  atau  badan  harus terlebih  dahulu  mendapat  pelimpahan  kewenangan  atau  mandat  pelimpahan  kewenangan dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  dinyatakan  dalam  peraturan
14 Putera Asmoto, Ilmu Perundang-undangan; Teori dan Praktik di Indonesia, (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm.31-32.
15 Neni  Sri  Imaniyati, Pengaruh  Paradigma  Positivisme  Terhadap  Teori  Hukum  Dan  Perkembangannya, Jurnal Mimbar, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2003), Volume XIX No. 3 Juli – September 2003, hlm. 266-268.
16 Agus Riwanto, Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem  Hukum  Masa  Depan  Dari  Perspektif  Filsafat  Hukum), Jurnal  Kertha  Patrika,  (Denpasar:  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 2016), Volume 38, Nomor , Januari-April 2016, hlm.105.
17 Suparman Usman, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Serang: Suhud Sentrautama, 2010), hlm. 108-109.
18 Delfina  Gusman  dan  Andi  Nova, Kedudukan  Ketetapan  MPR  Berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ,  Jurnal Dinamika Hukum (Purwokerto: Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2012),  Vol 12, No 3, 2012, hlm.440.
19 Ibid., hlm.437.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perundang-undangan  yang  bersangkutan,  baik  bentuk  instrumen  hukum  yang  akan  dibuat maupun batasan substansi materi muatan yang akan dibentuk. 20
Pada zaman sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan  negara  yang  dibuat  untuk  menyelesaikan  masalah  baik  yang  sudah,  sedang,  atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif. Sebagai salah satu instrumen  kebijakan  negara,  peraturan  perundang-undangan  mempunyai  kelebihan  dan kelemahan. Kelebihannya, sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih  dapat  menimbulkan  kepastian  hukum,  mudah  dikenali,  dan  mudah  membuat  dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu  peraturan  perundang-undangan  bersifat  kaku  (rigid)  dan  ketinggala  zaman  karena perubahan di  masyarakat begiu  cepat.  Di samping  itu karena peraturan perundang-undangan adalah  produk  politis  karena  dibuat  oleh  lembaga  politik  dalam  pembentukannya  terjadi tawar-menawar (political  bargaining) ,  sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang dihasilkan kadang atau tidak mencerminkan kepentingan umum. 21
Hukum  tertulis  menduduki  peranan  penting  dalam  sistem  hukum  Eropa  Kontinental, hukum  tertulis  diwujudkan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  berupa  aturan-aturan yang  dibuat  oleh  yang  berkuasa.  Peranan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dari hari ke hari semakin besar. Sebab-sebab peranan peraturan perundang-undangan makin besar, disebabkan  oleh  beberapa  hal  antara  lain:  1)  peraturan  perundang-undangan  merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri.  Sebagai  kaidah  hukum  tertulis,  bentuk,  jenis  dan  tempatnya  jelas.  Begitu  pula pembuatnya;  2)  peraturan  perundang-undangan  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih nyata  karena  kaidah-kaidahnya  mudah  diidentifikasi  dan  mudah  diketemukan  kembali;  3) struktur  dan  sistematika  peraturan  perundang-undangan  lebih  jelas  sehingga  memungkinkan untuk  diperiksa  kembali  dan  diuji  baik  segi-segi  formal  maupun  materi  muatannya;  4) pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini  penting  bagi  negara-negara  yang  sedang  membangun  sistem  hukum  baru  yang  sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.  Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia  yang  semakin  bertambah  menunjukkan  semakin  besar  peranan  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  peraturan  perundang- undangan yang tidak sedikit setiap tahun apalagi jika dihitung sejak Indonesia merdeka. 22

## 2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional
Hukum  nasional  adalah  semua  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  baik  berupa  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Peraturan  perundang- undangan  adalah  salah  satu  bentuk  hukum  tertulis  yang  ada.  Peraturan  perundang-undangan dan  proses  pembentukannya  memerankan  fungsi  signifikan  dalam  pembangunan  hukum
20 Zaelani, Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The  Establishment  Of  Legislation  Regulation), Jurnal  Legislasi  Indonesia,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2012), Vol 9, No 1, Maret 2012, hlm.121-122.
21 Has Natabaya, op.cit., hlm.3-4.
22 Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 43-44.
nasional.  Hal  ini  dikarenakan,  di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  merupakan  cara utama  penciptaan  hukum,  peraturan  perundang-undangan  merupakan  sendi  utama  sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif  dalam  pembaharuan  hukum (law  reform) karena  kekuatan  hukumnya  yang  mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. 23
Pembentukan  hukum  nasional  dapat  diartikan  dengan  pembentukan  hukum  tidak tertulis  yang  berwujud  hukum  kebiasaan  dan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat  adat,  dapat  juga  diartikan  dengan  pembentukan  hukum  yang  tertulis,  yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan yang bersifa legislatif maupun bersifat administratif. Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum  baru  yang  dibentuk  setelah  Indonesia  merdeka  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan kehidupan  kenegaraan,  kebangsaan  dan  kemasyarakatan  yang  senantiasa  berkembang,  juga untuk  menjembatani  antar  lingkup  laku  aneka  adat  dan  hukum  tidak  tertulis  lainnya,  atau untuk  mengatasi  kebutuhan  kepastian  hukum  tidak  tertulis  dalam  hal  pihak-pihak menghendakinya. 24
Pengembangan  ilmu  bidang  perundang-undangan  dapat  mendorong  fungsi pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  sangat  diperlukan  kehadirannya,  oleh karena  di  dalam  negara  yang  berdasar  atas  hukum  modern,  tujuan  utama  dari  pembentukan peraturan  perundang-undangan  bukan  lagi  menciptakan  kodifikasi  bagi  norma-norma  dan nilai-nilai  kehidupan  yang  sudah  mengendap  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  tujuan  utama pembentukan  peraturan  perundang-undangan  itu  adalah  menciptakan  modifikasi  atau perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Untuk  menghadapi  perubahan  dan  perkembangan kebutuhan masyarakat  yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum  melalui  penyusunan  kodifikasi.  Karena  pemikiran  tentang  kodifikasi  hanya  akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman. 25
Menurut  A.  Hamid  Attamimi  bahwa  dalam  konteks  pembentukan  Hukum  Nasional, terdapat  3  fungsi  utama  Ilmu  Perundang-undangan,  yaitu:  1)  untuk  memenuhi  kebutuhan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  senantiasa berkembang;  2)  untuk  menjebatani  lingkup  hukum  adat  dengan  hukum  yang  tidak  tertulis lainnya; atau 3) untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. 26 Pembentukan  hukum  nasional  dimaksudkan  adalah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  nasional  yang  merupakan  produk  pembentuk  undang-undang  (badan  legislatif)
23 Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s  Goal), Jurnal  Legislasi  Indonesia    (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2  Juni 2015, hlm.9-10.
24 Maria Farida Indarti S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm.14-15.
25 Ibid., hlm.2-3.
26 Evi  Noviawati, Landasan  Konstitusional  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi, (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol 6, No 1, 2018,  hlm.54.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini  terlihat  dalam  berbagai  kehidupan  manusia  yang  sebenarnya  merupakan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat,  namun  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya.  Kondisi  tersebut  dapat  dipahami  karena  kebutuhan  manusia  beragam,  cepat berubah  dan  berkembang,  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  tidak  mungkin  dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. 27
Bagir  Manan  mengemukakan  tentang  Fungsi  peraturan  perundang  undangan  yaitu fungsi  internal  dan  fungsi  eksternal.  Secara  internal  fungsi  ini  lebih  berkaitan  dengan keberadaan  peraturan  perundang-undangan  dimaksud  dalam  sistem  hukum.  Peraturan perundang-undangan  menjalankan  fungsi  internal  sebagai  berikut:  1)  fungsi  penciptaan hukum (rechts chepping); 2) fungsi pembaharuan hukum; 3). fungsi integrasi: dan 4). fungsi kepastian  hukum.  Sedangkan  secara  eksternal  peraturan  perundang-undangan  menjalankan fungsi  sebagai  berikut:  1)  fungsi  perubahan;  2)  fungsi  stabilitasi  dan  3)  fungsi  kemudahan. Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut di  atas,  menggambarkan/berkaitan  dengan  organ  yang  berwenang  membuat  peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,  menegaskan  lingkungan  kuasa  berlakunya  suatu  aturan  hukum  (perundang- undangan),  berfungsi  sebagai  instrumen,  baik  sebagai  instrumen  kontrol  maupun  sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat. 28

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  tersebut  maka  disimpulkan  bahwa  Indonsia adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  dengan  pengertian  bahwa  pola  yang  diambil  tidak menyimpang  dari  negara  berdasarkan  atas  hukum  pada  umumnya (genus  begrip), namun disesuaikan  dengan  keadaan  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  ukuran  pandangan  hidup maupun  pandangan  bernegara  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  segala  aspek  dalam pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara  diatur  dalam  suatu  sistem  peraturan  perundang- undangan.  Pembentukan  perundang-undangan  adalah  mengatur  dan  menata  kehidupan  dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Peraturan  perundang-undangan  menjadi  sangat  penting,  terutama  dalam  rangka pembentukan  sistem  hukum  nasional,  sebab  segala  kehidupan,  baik  kehidupan  bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Artinya, segala  tindakan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis. Secara  esensial  peraturan  perundang-undangan  fungsinya  adalah  mengatur  sesuatu  substansi untuk memecahkan suatu masalah  yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Dengan  kata  lain  peraturan  perundang-undangan  sebagai  instrumen  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  pelayanan  kemasyarakatan  apapun  bentuknya,  apakah  peetaan, pengesahan, pencabutan, dan perubahan.
27 Putera Asmoto, op.cit., hlm.73.
28 Jalaluddin, op.cit., hlm.8.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Asmoto,  Putera. Ilmu  Perundang-undangan;  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia, Depok:Rajawali Pers, 2018.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Farida,  Maria  Indarti  S, Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Mahfud, Moh, MD. Dermokrasi dan Konstitusi di Indonesia:tudi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Natabaya, Has. Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Konitusi Press dan Tatanusa, 2008.
Trijono, Rachmat. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
Usman, Suparman. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Serang: Suhud Sentrautama, 2010.

## Jurnal
Agus  Riwanto, Mengembangkan  Paradigma  Sistem  Hukum  Dari  Positivisme  ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal  Kertha  Patrika,  (Denpasar:  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, 2016), Volume 38, Nomor , Januari-April 2016..
Delfina Gusman dan Andi Nova, Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,    Jurnal  Dinamika Hukum (Purwokerto: Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2012),  Vol 12, No 3, 2012.
Evi  Noviawati, Landasan  Konstitusional  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan , Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi,  (Ciamis:  Universitas  Galuh  Ciamis,  2018),  Vol  6,  No  1, 2018.
Jalaluddin, Hakikat  Dan  Fungsi  Peraturan  Perundang-Undangan  Sebagai  Batu  Uji  Kritis Terhadap  Gagasan  Pembentukan  Perda  Yang  Baik, Jurnal  Aktualita  (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3, 2011.
Mia  Kusuma  Fitriana, Peranan  Politik  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia  Sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan  Negara  (Laws  And Regulations  In  Indonesia  As  The  Means  Of  Realizing  The  Country’s  Goal), Jurnal Legislasi  Indonesia    (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2  Juni 2015.
Neni  Sri  Imaniyati, Pengaruh  Paradigma  Positivisme  Terhadap  Teori  Hukum  Dan Perkembangannya, Jurnal  Mimbar,  (Bandung:  Universitas  Islam  Bandung,  2003), Volume XIX No. 3 Juli – September 2003.
Noor  Tri  Hastuti, Mengukur  Derajat  Jenis  Dan  Fungsi  Dalam  Hirarkii  Peraturan  Perunang- undangan  (Pasal  7  (4)  Undang-Undang  No.10  Tahun  2004  Tentang  Tentang
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  (Jurnal  Prespektif:  Surabaya,  2007), Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September.
Zaelani, Pelimpahan  Kewenangan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (Delegation  Of  Authority  The  Establishment  Of  Legislation  Regulation), Jurnal Legislasi  Indonesia,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2012), Vol 9, No 1, Maret 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.