## PENERAPAN HUKUM TERHADAP E - TILANG DALAM UPAYA PENERTIBAN LALU LINTAS PADA UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Eko Rohmat Efendi 1 1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Ekorahmat36@gmail.com

## Abstrak
Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung  oleh  sebuah  perangkat  lunak  berbasis  jaringan  atau  website  yang  memungkinkan penyebaran  informasi  kepada  setiap  anggota  kepolisian  secara realtime .  Penerapan  E-tilang merupakan  sebuah  pilihan  yang  efektif  yang  mencapai  sasaran  dalam  pelaksanaan  tilang  kepada pelanggar  peraturan  lalu  lintas  walaupun  belum  dapat  dikatakan  bahwa  E-tilang  ini  efektif  karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai  adanya  E-tilang  sehingga  perlunya  sosialisasi  yang  lebih  gencar  dan  merata  kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisa  efektivitas  implementasi Sanksi  Denda  E-tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas  Berdasarkan  Undang  Undang  No.  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, dengan rumus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksaanaan, kendala dan efektivitas  sistem  E-tilang  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pelanggaran  lalu-lintas Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  kekurangan  dan  kelebihan  system  e  tilang.E-tilang memiliki  kelebihan  pelayanannya  lebih  cepat  dari  pada  tilang  konvensional.  Kelebihannya  adalah sistem  ini  sangat  praktis  dan  cepat.  Penerapan  sistem  tilang  elektronik  (E-tilang)  itu  untuk memfasilitasi  kecepatan  dan  kemudahan,  keterbukaan  pelaksanaan  proses  tilang  atau  sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang  adalah  Transparansi  tindakan  aparat  publik  di  dalam  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat  dimana masyarakat  diharapkan dapat  menularkan sikap tertib  lalu  lintas  setelah  mengetahui  peraturan  yang  ada  kepada  orang  di  sekelilingnya  agar  tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.
Kata kunci: Efektivitas, Denda tilang, E-Tilang, Lalu lintas, Pelanggaran lalu lintas.

## Abstract
To achieve a relevant evidence of infringement (violation ticket) process its is necessary to have an information  system  that  is  supported  by  a  network-based  software  or  website  that  allows  the dissemination of realtime information to every member of the police. The implementation of E-Tilang is could be an effective option to sanction the traffic offenders. Even tough the E-Tilang can not be said that it is effective because not every people in Indonesia are technologically literate. There are still many of them who do not know about the existence of E-Tilang so that they need for more vigorous and equitable socialization abaout it. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the implementation of Sanction of E-Tilang Penalty for Traffic Offenders  Based on Law  no. 22/2009 on Traffic and Road Transportation in the Territory of the Police, and to analyze how theimplementation, constraints and the effectiveness of E-tilang system in the settlement of criminal cases of traffic. E- Tilang has some advantages, it has faster service than a conventional one. This system is more practical and faster. The implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) is to facilitate speed and convenience,  the  openness  of  the  execution  of  the  ticketing  process  or  as  a  substitute  for  on-site ticketing process. Some of the benefits for traffic violators in the presence of the E-Tilang system are
the  transparency  of  public  apparatus's  actions  in  government  administration  activities,  community empowerment where people are expected to transmit the orderly attitude of the traffic after knowing the rules to those around them in order not to violate the existing regulations. The responsiveness of the authorities will be higher and more responsive to public complaints in traffic and equity, where violators with the same offense will get the same fine or penalty.
Keywords: Effectiveness, Ticket ticket, E-Tilang, Traffic, Traffic Offense

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkembang tidak kecuali untuk banyak pengembangan. dalam pengembangan  sektor  ekonomi,  tetapi  tanpa  meninggalkan  pembangunan  sektor-sektor lainnya. Dampak perkembangan dan hasil di sektor industri dan perdagangan perkembangan di luar bidang ekonomi, yang mengarah pada infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi pergerakan  barang  dan  orang  peningkatan  yang  cepat.pertumbuhan  penduduk  Indonesia yang pesat juga proporsional memiliki jumlah kendaraan bermotor atau angkutan jalan yang diperlukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain Jauh. diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat pesat, dengan mempertimbangkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sukses dan berkembang Permintaan akan layanan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk.
Transportasi di Indonesia selalu berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselanggarakan dengan tujuan:
a. Terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat,  tertib, lancar,  dan  terpadu  dengan  mode  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
c. Terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (8) adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adanya kemajuan-kemajuan tersebut,
sesuai dengan dinamika pembangunan itu sendiri, timbul tantangan dan permasalahan baru yang harus dihadapi dan di pecahkan.
Masalah  pelanggaran  lalu  lintas  sering  terjadi  diakibatkan  karena  jumlah  kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami pertambahan produksi, namun tidak diimbangi oleh pembangunan jalan. Kendaraan roda dua lebih banyak di minati masyarakat karena irit bahan bakar, harganya relatif murah bila dibandingkan dengan harga mobil, lebih mudah di perbaiki, dan kemungkinan sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat. Dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor, baik roda empat, roda dua atau lebih mengakibatkan jumlah kendaraan  bermotor  akan  mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya  dan  bila  tidak  segera diimbangi  dengan  pelebaran  jalan  akan  menyebabkan  permasalahan  transportasi  yang merupakan  faktor  penyebab  permasalahan  transportasi  yang  merupakan  faktor  penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Padatnya ruas jalan raya akibat padatnya  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  tidak  seimbang  dengan  pembangunan  jalan menyebabkan kemacetan sehingga membuat pengendara bermotor tidak mengikuti aturan, prosedur,  ataupun  undang-undang  yang  berlaku.  Banyak  masyarakat  mengandarai  sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kadang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar  marka  atau  rambu-rambu  lalu  lintas,  serta  tidak  mengunakan  helm  atau berboncengan  lebih  dari  dua  orang  serta  pelanggaran-pelanggaran  lain  yang  dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain
Umumnya  pelanggaran  lalu  lintas  itu  didominasi  oleh  pelanggaran  kelengkapan berkendaraan seperti surat-surat kendaraan serta pengemudi yang tidak membawa surat izin mengemudi. padahal ketentuan dalam berkendara sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa: “setiap  orang  yang  mengemudikan  kend araan  bermotor  di  jalan  wajib  memiliki  Surat  Izin Mengemudi  sesuai  dengan  jenis  Kendaraan  Bermotor  yang  dikemudikan”.  Surat  izin mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legatimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk  mengemudikan  Ranmor  di  jalan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditentukan berdasarkan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Perkap  No.  9  Tahun  2012 tentang  Surat  Izin  Mengemudi)  Satuan  lalu  lintas  sangat  berperan  penting  dalam  menjaga keamanan,  ketertiban,  dan  menegakkan  hukum  khususnya  pelanggar  lalu  lintas  melalui
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan memberikan surat tilang  kepada  pelanggar  lalu  lintas.  Penegakan  hukum  berupa  penindakan  terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah adanya praktik pungli pada penindakan pelangar lalu lintas, polri berusaha meningkatkan kualitas penanganan penindakan tilang di lapangan.
Program E-tilang merupakan salah satu trobosan baru yang di bentuk pihak Korps Lalu Lintas  Mabes  Polri  untuk  membentuk  anggota  polisi  yang  Profesional,  modern,  dan terpercaya.  Polri  resmi  menerapkan  sistem  E-tilang  di  seluruh  Indonesia  pada  tanggal  16 Desember  2016.  Seperti  yang  dilansir  pada  berita  mediaindonesia.com  yang  diterbitkan tanggal  16  Desember  2016  menjelaskan  bahwa  Kapolri  Jendral  Tito  Karnavian,  MA,  Ph.  D, optimis  tilang  dengan  carabaru  ini  dapat  mengurangi  perilaku  korupsi  lagi  di  lingkup kepolisian dan mempermudah masyarakat. Selain dapat mengurangi tindakan prilaku korupsi di  lingkup  kepolisian,  program  E-tilang  ini  dapat  mempermudah  masyarakat  tidak  lagi membutuhkan  calo  atau  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  membantu  dalam pengurusan sanksi pelanggaran.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum ( legal issue ) yang ada. Hasil dari penelitian  ini  adalah  memberikan  preskripsi  mengenai  rumusan  masalah  yang  diajukan. Sedangkan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,dimana dalam  penelitian  ini  penulis  terlebih  dahulu  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  ( library research ) kemudian menganalisa tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan  e  tilang  dalam  penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  yakni  melakukan  kajian terhadap  peraturan  perundangundangan  mengenai  lalu  lintas,  untuk  memperoleh keterangan-keterangan  lebih  lanjut  mengenai  penelitian  tersebut,  dan  melalui  informan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
penulis  melakukan  wawancara  yang  berkaitan  dengan  penerapan  peraturan  perundang- undangan tersebut.
Sumber  data  hukum  dalam  penelitian  normatif  adalah  data  kepustakaan.  Di  dalam kepustakaan  hukum,  maka  sumber  datanya  disebut  bahan  hukum.  Bahan  hukum  adalah segala  sesuatu  yang  dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan  menganalisis  hukum  yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalampenelitian hukum normatif terdiri dari:
a) Bahan Hukum Primer:
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, Misalnya : Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tenttang  Pelayanan  Publik,  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012  tentang  Kendaraan  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian tesis ini.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer,  seperti,  buku,  jurnal,  makalah,  naskah  akademis,  rancangan undang-undang,  hasil  penelitian  ahli  hukum  dan  lain  lain  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengorganisasikan  bahan  hukum, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana  yang  penting dan akan  dipelajari  serta  membuat  kesimpulan  yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Penjabaran teknik analisis bahan hukum di atas adalah sebagai berikut:
a. Reduksi Bahan Hukum
Reduksi bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada  penyederhanaan  dan  transformasi  bahan  hukum  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan  bahan hukum dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat
gugus-gugus,  menulis  memo  dan  sebagainya  dengan  maksud  menyisihkan  bahan hukum  atau  informasi  yang  tidak  relevan.  Mereduksi  bahan  hukum  berarti merangkum,  memilih hal-hal  yang pokok,  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting. Adapun bahan hukum yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  bahan  hukum  selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.
b. Penyajian Bahan Hukum
Langkah  selanjutnya  setelah  bahan  hukum direduksi  adalah  bahan  hukum  didisplay atau  menyajikan  bahan  hukum.  Penyajian  bahan  hukum  kualitatif  disajikan  dalam bentuk  teks  naratif.  Penyajiannya  juga  dapat  berbentuk  matrik,  diagram,  tabel  dan bagan. Penyajian bahan hukum juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan  antara  kategori  dan  sejenisnya.  Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  bahan hukum bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan sub bab nya masing-masing.
c. Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah  yang  terakhir  dilakukan  dalam  analisis  bahan  hukum  kualitatif  adalah penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih bersifat  sementara  dan akan  berubah  apabila  tidak  ditemukan  bukti  yang  kuat  dan mendukung  pada tahap pengumpulan  bahan  hukum  berikutnya.  Kesimpulan dalam penelitian  kualitatif  merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas program e-tilang dalam penindakan denda pada pelanggaran lalu lintas.
Pilihan  untuk  menerapkan  E-tilang  sangat  efektif  dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Dari  segi  efisiensi,  E-tilang  sangatlah  efisien.  Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirimi notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan  teknologi  seluruh  proses  tilang  akan  lebih  efisien  dan  juga  efektif  juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua  user,  yang  pertama  yaitu  pihak  kepolisian  dan  yang  kedua  adalah  pihak  kejaksaaan. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  terwujudnyatakan  dalam  sikap  dan  tindakan aparat  kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  sehari-hari  khususnya  dalam penertiban pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan  yangbertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan dibidang  lalu  lintas  Bagi  pelaku  pelanggaran  sanksi  yang  diberikan  lebih  ringan  daripada pelaku  kejahatan.  Istilah  pelanggaran  adalah  delik  undang-undang  (wetsdelicten)  yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adaundang-undang yang mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya. Adapun menerut pembuat undang undang antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yaitu:
1. Ketentuan  Pasal  5  KUHP  hanya  dapat  diberlakukan  terhadap  perbuatan  yang merupakan  kejahatan  di  Indonesia.  Apabila  seorang  Warga  Negaran  Indonesia melakukan  tindak  pidana  di  luar  negeri  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak pidana  pelanggaran  di  Indonesia,  maka  perbuatan  tersebut  dipandang  tidak  perlu dituntut.
2. Membantu melakukan delik pelanggaran dan Percobaan dapat dipidana.
3. Terhadap  anak  dibawah  umur  pemidanaannya  tergantung  pada  apakah  perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran
E-tilang  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar  untuk  menitipkan  denda langsung  ke  bank  dengan  fasilitas  yang  dia  miliki,  mungkin  dengan  e-banking,  ATM,  atau datang  sendiri  ke  teller.  Pengendara  diwajibkan  untuk  membayar  denda  maksimal  sesuai pasal  yang  dilanggar.  Setelah  menyelesaikan  pembayaran,  petugas  yang  menilang  akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan  cukup  menyerahkan  tanda  bukti  bayar,  maupun  mengambilnya  di  tempat  yang disebut  dalam  notifikasi.  Untuk  tilang  yang  menggunakan  proses  manual  atau  masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang  dilakukan  prosesnya  sama.  Aplikasi  E-tilang  terintegrasi  dengan  pengadilan  dan kejaksaan.  Hakim  akan  memberi  putusan,  dan  jaksa  akan  mengeksekusi  putusan  tersebut, biasanya proses  ini  akan  membutuhkan  waktu  seminggu hingga  dua  minggu.  Proses  tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di setiap persimpangan lampu merah di kota Surabaya Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi  dan  dikendalikan  langsung  dengan Automatic  Traffic  Control  System (ATCS)  di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini  jika  terindikasi  melakukan  pelanggaran  maka  secara  otomatis  CCTV  akan  menangkap gambar  pelanggar  lengkap  dengan  plat  nomor  kendaraan  yang  digunakan  saat  melakukan pelanggaran  sehingga  mudah  untuk  dilacak.  Setelah  tertanggap  oleh  CCTV,  gambar  hasil tangkapan  akan  diproses  oleh  pihak  terkait  dan  kemudian  surat  tilang  akan  dikirimkan  ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggaranya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.
Proses  yang  sama  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  Operasi  Ketertiban  Lalu  Lintas, dimana  jika  terjadi pelanggaran  maka  petugas mencatat  pelanggaran melalui  aplikasi  yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini  lalu  mengeluarkan  pasal  pelanggaran  dan  denda  maksimal  yang  harus  dibayarkan  oleh
pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui teller, ATM BRI,  ATM  Bersama,  ataupun SMS/Internet  Banking. Setelah  pembayaran  selesai  dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK  yang  disita  oleh  petugas.  Efektifvitas  pidana  denda  belum  sesuai  dengan  tujuan pemidanaan.  Pidana  denda  merupakan  alternatif  pidana  pencabutan  kemerdekaan. Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan  tenggang  waktu  tertentu  untuk  pembayaran  itu.  Apabila  denda  tersebut  tidak dibayar,  maka  sebagai  gantinya  dapat  dikembalikan  dari  pendapatan  atau  kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana  memperoleh  kesempatan  dari  hakim  untuk  mengangsur  dendanya.  Surat  izin untuk mengemudi yakni bukti identifikasi dan registrasi yang diberikan kepada seseorang oleh pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  yangsudah  memenuhi  berbagai  persyaratan  seperti sehat  rohani  dan  jasmani,  persyaratan  administrasi,  mampu  mengemudikan  kendaraan bermotor,  serta  memahami  akan  peraturan  lalu-lintas.  Lebih  lanjut,  maknanya  Surat  Izin Mengemudi menurut situs resmi Polri ialah merupakan sarana upaya paksa yang digunakan oleh para Polisi dalam menegakkan peraturan, penindakan bagi pengendara di bawah umur belum  memiliki  SIM  akan  dikenakan  pidana  kurungan  paling  lama  4  bulan  atau  denda maksimal  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  sesuai  dengan  UUNo  22  tahun  2009  Pasal  281 menjelaskan:  Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di  jalan  yang  tidak memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  77  ayat  (1)  dipidana dengan  npidana  kurungan  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000,  (satu  juta  rupiah).  Penindakan  untuk  pengendara  yang  melakukan  ketidak disiplinan seperti tidak melengkapi diri dengan SIM akan dikenakan pidana kurungan paling lama  1  bulan  atau  denda  maksimal  Rp  250.000,  -.  Seperti  yang  dijelaskan  pada  Undang Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  288  ayat  (2)  yaitu:“Setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  tidak  dapat  menunjukkan  Surat  Izin Mengemudi  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (5)  huruf  b  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  dan  /atau  denda  paling  banyak Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah).  Penindakan  bagi  pengendara  yang melakukan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Seperti yang dijelaskan
pada Undang Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda  Nomor  kendaraan  bermotor  atau  Surat  Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor  yang ditetapkan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
Melalui  E-tilang  ini  masyarakat  akan  mengetahui  segala  informasi  mengenai  tindakan yang  dapat  dikategorikan  pelanggaran  lalu  lintas  serta  hukuman  akibat  tindakan  tersebut. Sehingga  diharapkan  masyarakat  sadar  hukum  dan  tidak  melakukan  pelanggaran  lagi. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :
a. Transparency .  Adanya  mekanisme  pelaporan  maupun  penyebaran  informasi penyimpangan  tindakan  aparat  publik  di  dalam  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  aplikasi  berbasis  android  ini  memudahkan  masyarakat  untuk mengetahui  proses  dan  regulasi  tentang  lalu  lintas  dapat  dikatakan  bahwa  dengan system  E – Tilang  ini  memberikan  sebuah  mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan- pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Empowerment .  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  informasi  yang  mudah  diperoleh.
Melalui  E-Tilang  ini  masyarakat  akan  mengetahui  segala  informasi  mengenai  tindakan yang  dapat  dikategorikan  pelanggaran  lalu  lintas  serta  hukuman  akibat  tindakan tersebut.  Sehingga  diharapkan  masyarakat  sadar  hukum  dan  tidak  melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui  peraturan  yang  ada  kepada  orang  di  sekelilingnya  agar  tidak  melanggar peraturan yang ada.
c. Responsif  ( Responsiveness )  Responsivitas  pihak  berwenang  akan  lebih  tinggi  dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka  petugas  akan  semakin  cepat  tanggap  dan  lebih  responsive  terhadap  aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
d. Keadilan  ( Equity )  Dalam  layanan  E-Tilang  setiap  pelangar  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran  yang  sama  akan  mendapatkan  denda  atau  hukuman  yang  sama  tanpa pandang  bulu.  Karena  telah  diatur  oleh  sistem  yang  ditentukan  oleh  pihak  yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang
walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelnggaran tersebut terkena tilang.
Adapun manfaat dari diberlakukannya E-tilang ( electronic traffic law enforcement ):
1. Penggunaan personil dapat lebih diminimalisir dan difokuskan utnuk kepentingan lain (Pengaturan Lalu Lintas dan Laka Lantas)
2. Turjawali 24 jam penuh
3. Semua pelanggaran lantas dapat dimonitor walaupun dalam jumlah banyak
4. Mudah dalam pembuktian (Valid dan Akurat)
5. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar/tindakan KKN
6. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan)
Perilaku berlalu lintas memberikan pengaruh terhadap tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  (Kamseltibcarlantas)  sebagai  sebuah  situasi  kondisi berlalulintas. Kamseltibcarlantas memiliki beberapa indicator pokok permasalahan lalu lintas antara lain pelanggaran lalu lintas (Garlantas) dan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Antara Garlantas  dan  Lakalantas  seperti  dua  sisi  mata  uang  yang  saling  berhubungan  dan  saling berkaitan mempengaruhi, karena sebagian besar awal penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu  lintas  adalah  dimulainya  dari  suatu  pelanggaran  lalu  lintas.  Pelanggaran-pelanggaran terhadap  aturan  lalu  lintas  di  Indonesia  menjadi  permasalahan  yang  belum  dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat  dimana  pelanggaran  lalu  lintas  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar  di  kalangan masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang  baru  menyadari  melanggar  peraturan  peraturan  lalulintas  ketika  si  pelanggar  itu tertangkap  oleh  petugas.  Pelanggaran  lalulintas  jalan  dapat  menjadi  masalah  yang  besar, karena semakin banyaknya pegguna-pegguna jalan yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalulintas.
Faktor faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan model tilang dengan sistem E-tilang.
E-Tilang merupakan aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara otomatis. Dengan system e-Tilang diharapkan akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghinda ri  tilang  dengan  memberikan  sejumlah  uang  kepada  petugas”.  Selain  itu  juga mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  pembayaran  denda  dengan  langsung membayar ke ATM sesuai petunjuk atau arahan petugas yang menilang. Di dalam Perma No. 12  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Berbasis Elektronik, dalam Pasal 1 angka 1, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai,  “penyelesaian  perkara  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  yang meliputi  taha pan  sebelum,  pada  saat  dan  setelah  proses  persidangan”.  Sedangkan  dalam Pasal 1 angka 2, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik didefinisikan sebagai, “proses  peradilan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang  diselenggarakan  secara  terpadu be rbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Dijelaskan dalam Pasal 1  angka  9,  yang  dimaksud  dengan  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  yang  selanjutnya disingkat  SIPP  adalah,  “sistem  penelususran  perkara  berbasis  elektronik  yang  di miliki  oleh lingkungan  peradilan.”  Dalam  Pasal  3  Perma,  dijelaskan  bahwa,  “Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)  minggu.  Pengadilan  memutus  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  pada  hari  sidang  itu jugaPelanggar lalu lintas tidak wajib untuk menghadiri sidang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perma, bahwa, “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.”
Tilang  elektronik  (e-Tilang)  merupakan  suatu  bentuk  inovasi  pada  sistem  informasi kepolisian  lalu  lintas  dalam  proses  tilang  bagi  pengendara  kendaraan  yang  melakukan pelanggaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Penerapan e-Tilang di tengah- tengah  masyarakat  diharapkan  mampu  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  proses  tilang  bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, karena tidak perlu lagi terjadi aksi melarikan diri bagi pengendara  tersebut  saat  diketahui  melakukan  pelanggaran.  Selain  itu  dengan  adanya  e- Tilang  sangat  membantu  kepolisian  lalu  lintas  dalam  melakukan  proses  manajemen administrasi kendaraan. E-Tilang tidak hanya bermanfaat bgi kepolisian lalu lintas, melainkan juga  memberikan  manfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  memiliki  kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran, tidak perlu menunggu total biaya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
yang  harus  dikeluarkaan  saat  terjadi  pelanggaran,  karena  pengendaraa  dengan  mudahnya mengetahui jumlah denda yan harus dibayarkan atas pelanggaran tersebut.
Aplikasi  e-Tilang  dapat  diakses  oleh  dua  pengguna  (user),  yaitu  pihak  kepolisian  dan kedua  pihak  kejaksaaan.  Bagi  kepolisian,  sistem  informasi  e-Tilang  beroperasi  pada  sistem Android,  sedangkan  bagi  ihak  kejaksaan  sistem  informasi  e-Tilang  dalam  bentuk  website. Aplikasi e-Tilang hanya memberikan keterangan jumlah denda yang harus dibayarakan oleh pengendara yang melakukan pelanggaran, namun belum berfungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank secara langsung melalui m-banking karena masih harus melibatkan form  atau  kertas  Tilang  sebagai  bukti  bahwa  telah  melakukan  pelanggaran  dan  telah melakukan pembayaran denda tilang. Pada form e-tilang hanya berupa keterangan ID Tilang beserta catatan Polisi tentang kronologis pelanggaan lalu lintas sehingga menimbulkan proses tilang, dimana selanjutnya akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.
Penerapan sistem e-Tilang di tengah masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan lancar  sebab  masih  ditemukan  beberapa  faktor  yang  menjadi  kelebihan  dan  kekurangan sistem  e-Tilang,  seban  dalam  pengerapannya  akan  memangkas  beberapa  polisi  lalu  lintas yang  biasa  berjaga  di  jalan  raya  kemudian  digantikan  dengan  hanya  empat  petugas  yang bersiaga  dengan  pergantian shift setiap  12  jam,  sehingga  sanksi  bagi  penegendara  yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak akan seluruhnya dilakukan di tempat, melainkan juga akan  dikirimkan  Surat  Pemberitahuan  ke  alamat  rumah.  Oleh  sebab  itu  masih  ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem e-Tilang, diataranya:
1. Kelebihan sistem e-Tilang
a. Pendeteksian pelanggaran hanya dilakukan melalui kamera CCTV sehingga tidak memerlukan anggota kepolisian yang banyak untuk menjaga lalu lintas.
b. Tidak memerlukan penulisan tilang secara manual melalui blanko tilang, sehingga lebih efisien dalam melakukan penindakan.
c. Data  pengendara  yang  melanggar  lalu  lintas  akan  terkoneksi  langsung  dengan database kejaksaan sehingga diperoleh data yang lebih akurat.
d. Pembayaran denda tilang melalui bank, sehingga mengurangi kasus pungli oleh oknum kepolisian.
e. Jumlah  denda  tilang  tertera  secara  langsung  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
f. Memiliki basis data kendaraan yang akurat dan telah teregistrasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada kepolisian.
g. Terdapat lampiran foto atau gambar sebagai bukti otentik pelanggaran lalu lintas.
h. Meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas, sebab mayoritas pengendara takut kepada polisi bukan karena taat terhadap peraturan berlalu lintas.
i. SOP yang diterapkan jelas dan masyarakat mengetahui resikonya ketika melakuka pelanggaran dan dapat dihindari penyebabnya sebagai bentuk kewaspadaan
2. Kekurangan sistem e-Tilang
a. Jumlah  polisi  yang  terbatas  di  jalan  raya,  dapat  berdampak  pada  kurangnya pengawasan  secara  langsung  pada  masyarakat  terutama  bagi  masyarakat  yang membutuhkan pertolongan selama perjalanan.
b. Pengawasan  pengendara  hanya  dilakukan  melalui  CCTV  sehingga  kemungkinan bisa  terjadi  kesalahan  dalam  menangkap  obyek  kendaraan  yang  melakukan pelanggaran atau rendahnya keakurasian obyek.
c. Denda  e-Tilang  hanya  diberikan batas waktu  maksimal  14  hari,  sehingga  ketika Surat  Pemberitahuan  Tilang  belum  diterima  oleh  pengendara  yang  melakukan pelanggaran  dalam  14  hari  tersebut  maka  akan  berdampak  pada  pemblokiran Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  yang  berimbas  pada  penambahan  biaya saat membayar pajak tahunan STNK karena harus membayar denda pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu.
d. Kamera CCTV yang dipasang di jalan raya tidak mampu mendeteksi nopol palsu, terutama bagi pengendara yang berada di wilayah ganjil – genap. Namun tetap akan ditindak atas pelanggaran penggunaan nopol palsu.
e. Bagi  kendaraan  yang  diberi  secara second dan  belum  balik  nama,  maka  Surat Pemberitahuan Tilang akan dikirimkan kepada alamat yang sesuai dengan surat BPKB.
Penerapan  e-Tilang  di  masyarakat  bersifat  pro  dan  kontra  karena  kelebihan  maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang sudah seharusnya  segala  bentuk  aktifitas  masyarakat  didukung  oleh  sistem  informasi  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
memudahkan pekerjaan terutama dalam pengawasan ketertiban pengendara dalam berlalu lintas.  Penindakan  pelanggaran  oleh  pengendara  kendaraan  bermotor  melalui  e-Tilang merupakan  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  pelanggar.  e-Tilang  bermanfaat  untuk menertibkan  pola  lalu  lintas  masyarakat  sehingga  diharapkan  mampu  mengurangi  tingkat pelanggaran  lalu-lintas  yang  berdampak  pada  menurunnya  angka  kecelakaan.  Selain  itu, diberlakukannya  aplikasi  e-Tilang  diharapkan  akan  memudahkan  masyarakat  dalam melakukan  pembayaran  denda  tilang  bagi  pengendara  yang  melakukan  pelanggaran  lalu- lintas, dengan memangkas birokrasi pada proses denda tilang karena sudah tidak diprlukan adanya sidang di Kejaksaan. Namun sayangnya penyebarluasan e-Tilang dalam masyarakat tergolong lambat yang disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses sosialisasi e-Tilang.

## KESIMPULAN
Untuk  mencapai  sebuah  proses  tilang  yang  relevan  maka  perlu  adanya  sebuah  sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime 38. Perangkat  lunak  yang  dimaksud  adalah  sebuah  program  aplikasi  yang  dapat  menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah  database,  dan  ketika  pelanggaran  terulang  oleh  orang  yang  sama,  maka  program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan  data  pelanggaran  yang  ditampilkan  kembali  (review)  akan  menjadi  dasar  penindakan selanjutnya,  sehingga  pelanggar  tidak  mendapatkan  sanksi  pada  level  yang  sama  namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.  Sistem  E-tilang  akan  menggantikan  sistem  tilang  manual  yang  menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi  yang  dimiliki  personel  kepolisian.  E-tilang  memiliki  kelebihan  pelayanannya  lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan  sistem  tilang  elektronik  (E-tilang)  itu  untuk  memfasilitasi  kecepatan  dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju
polisi  yang  profesional,  modern  dan  dapat  dipercaya.  Program  aplikasi  E-tilang  dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang  oknum  anggota  Polri dalam  melakukan aksi  pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari  uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk  perbaikan  pelayanan  E-tilang  selanjutnya39.  Namun,  belum  semua  masyarakat  di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E- tilang  sehingga  perlunya  sosialisasi  yang  lebih  gencar  dan  merata  kepada  masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah:
A. Transparansi. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
B. Pemberdayaan. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
C. Responsif. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
D. Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

## SARAN
Dibalik kelebihannya, terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan E-Tilang sehingga perlu dipikirkan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meminimalisir kekurangan system E-Tilang tersebut, diantaranya adalah:
A. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi system error .
B. Layanan E-Tilang yang just in time memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
C. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data terbaru yang valid.
D. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Aprillia,  A.A.  (2020).  Implementasi  E-Tilang  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. Advances in Police Science Research Journal, 4(1): 209-280
Goedart, C., Garis-garis Besar HukumPidana Indonesia , terjemahan oleh Ratmoko,
Jakarta: Djambatan, 2010
Prodjodikoro, Wirjono, Penegakan Hukum Lalu Lintas , Jakarta: Pustaka Media, 2000 Samapto, Jurnal Setio Agus, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara
Lalu Lintas , Yogyakarta: STMIK AMIKOM, 2009
Situmorang, Berlin, Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas , Fakultas Hukum
USU, Medan, 2011
Sinulingga,  S.G.,  Marlina,  dan  Mustamam.  2021.  Penerapan  E-Tilang  Dalam  Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  Berdasarkan  Hasil  Rekaman Area  Traffict  Control  System (ATCS)  Pada Direktorat Lalu  Lintas  Kepolisian Daerah  Sumatera  Utara. Jurnal  Ilmiah Metadata, 3(1), 195-213.
Surendro, Kridanto, Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi , Bandung: Informatika, 2009
Tirto.id. Sistem Tilang Elektronik: Apa kelebihan dan kekurangannya? (Diakses 23 Juni 2022) https://tirto.id/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya-c1me Wrapani, Suwardjoko P., Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Bandung: ITB, 2002 Iranto, Sulistyowati & Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi ,
Cetakan ke-4, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2016 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan