## ANALISIS  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONTRAK  KERJA KONSTRUKSI  PROYEK  PEMERINTAH MELALUI NON LITIGASI
Oleh:
Wilhelmus Renyaan willyrenyaan25@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Junaidi Abdullah Ingratubun j.a_ingratubun@yahoo.com
Dosen Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
Kliwon

## Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Pekerjaan  konstruksi  adalah  keseluruhan  atau  sebagian  rangkaian  kegiatan perencanaan  dan/atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang  mencakup  pekerjaan arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan  masing-masing  beserta kelengkapan nya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah  utama  dalam  pelaksanaan  konstruksi  di  Indonesia  adalah  adanya  sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa.  Kecenderungan  terjadinya  sengketa  ini  mengingat  kontrak  konstruksi  bersifat dinamis  dan  berbeda  dengan  kontrak-kontrak  yang  lain.  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  yang dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data  yang diperoleh  dari peraturan perundang- undangan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  jasa  konstruksi  dan  hukum  kontrak konstruksi  kemudian  dihubungkan  dengan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  berupa pendapat  responden.  Putusan  Arbitrase  Nasional  Pelaksanaan  putusan  arbitrase nasional  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999.  Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pasal  56  ayat  (1)  menegaskan,  Arbiter  atau  majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
Kata Kunci: Konstruksi, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## A.  PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK) menyatakan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan  kegiatan  masyarakat  dalam mewujudkan  bangunan  yang  berfungsi sebagai  pendukung  atau  prasarana aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan  atau  sebagian    rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang mencakup  pekerjaan  arsitektural,  sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan  nya,  untuk  mewujudkan suatu  bangunan  atau  bentuk  fisik  lain. Jasa  konstruksi  merupakan  kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang  berfungsi  sebagai  pendukung prasarana  aktivitas  sosial  ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi diatur dengan Undang-Undang  tersendiri  dan  harus menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman.
Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi dilaksanakan  berlandaskan  pada  asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan,  keserasian,  keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan,  kemitraan,  keamanan  dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. 1
Salah  satu  masalah  utama  dalam pelaksanaan  konstruksi  di  Indonesia adalah  adanya  sengketa  konstruksi yang  terjadi  antara  pengguna  jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak  konstruksi  bersifat  dinamis  dan berbeda  dengan  kontrak-kontrak  yang lain. Sengketa yang terjadi pada proyek konstruksi merupakan hal yang merugikan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Maka dari itu, upaya untuk mencegah terjadinya sengketa merupakan tantangan bagi pelaku industri jasa kontruksi.
Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa kontrak konstruksi  dilakukan  dengan  arbitrase.
1 Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 20
Arbitrase  adalah  metode  penyelesaian masalah  yang  dibentuk  melalui  kontrak dan  melibatkan  para  ahli  dibidang konstruksi. Para ahli tersebut bergabung dalam  badan  arbitrase.  Badan  ini  akan mengatur pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak dengan klausul arbitrasi  didalamnya  untuk  melakukan arbitrasi  dan  menegakkan  keputusan arbitrator.
Banyak  cara  untuk  menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek.
Diperlukan sikap terbuka (open minded) dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan  masalah  dari  pihak terlibat. Adanya kesadaran bahwa dalam  menyelesaikan  proyek  tepat waku,  cost  dan  standar  mutu  dan spesifikasi  sesuai  dengan  perjanjian sebelumnya  adalah  tujuan  utamanya Bila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi syarat  yang  sudah  dipenuhi,  maka perselisihan tersebut tidak akan selesai. 2

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum empiris dan normative ( normative  legal  research ).  Metode
2 Bambang  Sutiyoso,  2019, Hukum  Kontrak Interprestasi  Dan  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia. UII Press, Jakarta. hlm 30
penelitian empiris adalah adalah penelitian  yang  berfokus  meneliti  suatu fenomena  atau  keadaan  dari  objek penelitian secara detail dengan meghimpun  kenyataan  yang  terjadi serta  mengembangkan  konsep  yang ada. 3

## 1.  Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:
a)  Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari:
1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata.
2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2017  tentang    Jasa Konstruksi. 3)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b)  Bahan-bahan  hukum  sekunder,
yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  hasil  karya  ilmiah  para sarjana  dan  hasil-hasil  penelitian yang  ada  kaitannya  dengan objek penelitian.
3 Syahruddin  Nawi,  2014, Penelitian  Hukum Normatif  versus  Penelitian  Hukum  Empiris ,  PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. hlm 15
c)  Bahan-bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan-bahan  yang  memberikan informasi  tentang  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2.  Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di kantor Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  Provinsi  Papua, dipilihnya lokasi penelitian ini karena proyek-proyek besar
dengan  anggaran  biaya  yang besar berpotensi terjadi pelanggaran kontrak yang mengakibatkan timbulnya sengketa kontrak 3.  Teknik Pengumpulan Data
a)  Studi kepustakaan (library research), Studi  pustaka  ini
dilakukan untuk
mengumpulkan data sekunder. Data  sekunder  adalah  suatu data  yang  bersumber  dari penelitian  kepustakaan.  Data yang  diperoleh  tidak  secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah  terdokumenkan  dalam bentuk bahan-bahan hukum.
b)   Wawancara
(interview),
Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan mengajukan
pertanyaan  untuk  kepentingan penelitian.  Narasumber  atau informan merupakan orang yang memberi informasi dianggap mengetahui, mengalami sendiri
permasalahan    sehubungan dengan  penelitian  ini    serta pakar dari akademisi.
4.  Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu  yang  dilakukan  dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa  konstruksi  dan  hukum kontrak  konstruksi  kemudian dihubungkan dengan data yang  diperoleh  dari  lapangan berupa  pendapat  responden.
Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan  masalah  tersebut, serta  hasil  dari  penelitian  dan
hasil  akhir  dari  penelitian  yang berupa kesimpulan.
C.  HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa
Kontrak Kerja Konstruksi  Proyek Pemerintah Antara Pengguna
Jasa  Dan  Penyedia  Jasa  Melalui Arbitrase.
Untuk  mengantisipasi  timbulnya sengketa  dan/atau  menyelesaikan sengketa  yang  timbul,  manusia menempuh  berbagai  cara.  Salah satunya adalah dengan cara memfungsikan  “hukum”  ke  tataran hidup  praktis.  Hukum  dijadikan sebagai  salah  satu  sarana  untuk mengantisipasi kemungkinan
timbulnya sengketa dan/atau
menyelesaikan sengketa. Wujud hukum  itu  dapat  dilihat  antara  lain dalam  perjanjian  tertulis  (kontrak), lembaga kekuasaan kehakiman, atau mekanisme alternatif penyelesaian  sengketa.  Sengketa adalah  istilah  yang  lazim  digunakan di  ranah  keperdataan.  Masing- masing sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan. Sengketa  konstruksi  pun  memiliki kekhasan  tersendiri.  Kekhasan  itu
salah  satunya  disebabkan  oleh keberadaan “klaim”.
Pengertian  klaim  di  sektor konstruksi berbeda dengan pengertian  klaim  dalam  pengertian masyarakat umum. Di sektor konstruksi,  sengketa  bisa  timbul apabila  “klaim”  tidak  difasilitasi dengan  baik.  Selain  itu,  sengketa konstruksi  juga  dapat  ditimbulkan oleh hal-hal berikut:
a.  Alokasi resiko yang tidak seimbang (unfair risk allocation)
b.  Alokasi  resiko  yang  tidak  jelas (unclear risk allocation)
c.  Sasaran  biaya,  waktu  dan kualitas  yang  tidak  realistis (unclear  risk  time/cost/quality by client)
d.  Pengaruh  eksternal  yag  tidak
terkendali (uncontrollable external events) e.  Persaingan dikarenakan
budaya (adversarialindustry culture)
f. Harga tender yang tidak realistis (unrealistic tender pricing)
g.  Kontrak  yang  tidak  tepat dan tidak sempurna ( inappropriate contract type )
h.  Ketidakmampuan/Ketidak terampilan para peserta proyek (lack  of  competence
of project participans)
i. Tidak adanya
profesionalisme ( lack of
professionalism  of  project participans)
j. Klien tidak memperoleh informasi yang benar sehingga bersikap ragu
(client’s  lack  of  information or decisiveness)
k.  Memberikan  harapan  yang tidak  realistis  ( unrealistic information  expectation  by contractors).
Menurut  Hellard,  sengketa konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
1.  Sengketa  berkaitan  dengan waktu (keterlambatan progress );
2.  Sengketa  berkaitan  dengan finansial (klaim dan
pembayaran);
3.  Sengketa  berkaitan  dengan standar  pekerjaan  (desain  dan hasil pekerjaan);
4.  Konflik hubungan dengan orang-orang  di  dalam  industri konstruksi.
Pada  dasarnya kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang  bersifat  khusus  yang  mana memuat  banyak  aspek  teknis.
Sebagai contoh, sengketa berkaitan dengan pembayaran dengan sistem presentase progress pekerjaan  sebagai  syarat pembayaran, tentunya memerlukan  aspek  teknik  terkait dengan penentuan progress pekerjaan yang dapat diklaim. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa  konstruksi,  tidak  saja dibutuhkan  ahli  hukum,  namun diperlukan  ahli  pada  disiplin  ilmu lain,  terutama  aspek  teknis,  untuk memahami akar permasalahan.
Secara  garis  besar,  langkah- langkah  yang  dilakukan  dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan (Litigasi) dan  lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi)
yaitu  melalui  Arbitrase,  tergantung dari  pilihan  para  pihak  yang bersengketa. Hal yang perlu
digaris bawahi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase, diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip
dasar musyawarah mufakat.
Klausul terkait dengan hal ini tentu saja  dicantumkan  dalam  kontrak kerja konstruksi.
Dalam prakteknya, mekanisme penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  diatur  lebih  rinci dalam  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.  Kontrak  akan  menjadi pedoman (standart  of  conduct)
bagi  pihak-pihak  yang  terlibat. Apapun yang terjadi harus
mengacu  kepada  kontrak  yang telah disepakati bersama, termasuk  pola  penyelesaian  jika terjadinya  wanprestasi  pada  masa yang akan datang. Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi
memprioritaskan penyelesaian
perkara  di  luar  pengadilan  dalam hal adanya sengketa konstruksi. 4
Ada  beberapa  tahapan  yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi  bila  terjadi  sengketa, yaitu:
Pertama , musyawarah untuk mencapai  kemufakatan.  Hal  ini diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017 yang menentukan bahwa sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi  diselesaikan  dengan prinsip  dasar  musyawarah  untuk mencapai kemufakatan.
Kedua , menyelesaikan sesuai dengan isi kontrak jasa konstruksi. Dalam hal musyawarah tidak mencapai  kesepakatan,  langkah selanjutnya  adalah  menyelesaikan sesuai  dengan  mekanisme  yang diatur dalam kontrak jasa konstruksi sebagaimana yang ditegaskan  dalam  Pasal  88  Ayat (2) yang menentukan bahwa dalam  hal  musyawarah  para  pihak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  dapat  mencapai  suatu kemufakatan, para pihak
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi.
menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum  dalam  Kontrak  Kerja
Konstruksi.
Ketiga , membuat perjanjian tertulis.  Pasal  88  Ayat  (3)  UU
Nomor  2  Tahun  2017  menyatakan bahwa dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2),  para  pihak  yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai
tatacara  penyelesaian  sengketa yang akan dipilih.
Kualifikasi penyelesaian sengketa  pada  lembaga  arbitrase ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa yang menyatakan : (1) Sengketa yang dapat diselesaikan  melalui  arbitrase hanya  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  mengenai hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan  melalui  arbitrase adalah  sengketa  yang  menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Berikut hasil penelitian kasus  sengketa  kontrak  yang terjadi di Papua antara PT. Kusman Jaya Papua dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dengan  Surat  Perjanjian  Kontrak Nomor
641.03/KONT/PGDO- TIII/DPUP2E/VI/2010,  tanggal  10 Juni  2010,  dengan  nilai  kontrak sebesar Rp. 7.992.500.000,- (tujuh milyar  sembilan  ratus  sembilan puluh  dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah).
Penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  harus  disetujui dua  belah  pihak.  Sebelum  berkas dimasukkan  oleh  PT.  Kusman Jaya Papua,  Pemohon harus lebih dulu memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat
pemberitahuan  dari  PT.  Kusman Jaya  Papua  diberikan  secara tertulis dan memuat lengkap informasi  seperti  yang  tertuang pada  Undang-Undang  Nomor    30 Tentang  Arbitrase  pasal  8  ayat  1 dan 2, yakni:
a.  Nama  dan  alamat  lengkap Pemohon dan Termohon;
b.  Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
c.  Perjanjian yang menjadi sengketa;
d.  Dasar tuntutan;
e.  Jumlah yang dituntut
Merujuk pada Undang-Undang Arbitrase  Pasal  8  ayat  1  dan  2,  PT. Kusman Jaya Papua dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sepakat untuk penunjukan  arbiter  diserahkan  kepada lembaga  Badan  Advokasi  Nasional Indonesia. Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis pada permohonan arbitrase  yang  disampaikan  Pemohon dan dalam jawaban Termohon.
Penyelesaaikan sengketa pembangunan  Gedung  Kantor  Dinas Otonom  Tahap  III  diselesaikan  melalui Majelis,  dalam  penyelesaaian  masalah ini,    Pemohon  dan  Termohon  masing-
masing menunjuk seorang arbiter. Karena  jumlah  arbiter  harus  ganjil, arbiter  yang  ditunjuk  oleh  dua  belah pihak  harus  menunjuk  seorang  arbiter untuk  menjadi  arbiter  ketiga  yang  akan menjadi Ketua Majelis.
Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di Undang-Undang Jasa Konstruksi  2017  masih  berada  di  jalur yang  tepat.  Penyelesaian  sengketa konstruksi  diarahkan  di  luar  pengadilan (non-Litigasi) dengan  tujuan  mencapai “win  win  solution”. UU  Jasa  Konstruksi 2017  memuat  pasal  yang  memberi kewenangan  bagi  Pemerintah  untuk mendorong digunakannya Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative dispute  resolution)  penyelenggaraan jasa  konstruksi  di  luar  pengadilan (non- Litigasi).
2.  Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Terhadap Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi.
a.  Putusan Arbitrase
Bersifat
Mandiri, Final dan Mengikat
Putusan  Arbitrase    bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekekuatan hukum tetap) sehingga Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak
diperkenankan  memeriksa  alasan atau  pertimbangan  dari  putusan
arbitrase nasional tersebut.
Kewenangan memeriksa yang dimiliki  Ketua  Pengadilan  Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal  terhadap  putusan  arbitrase nasional  yang  dijatuhkan  oleh arbiter atau majelis arbitrase. 5
Terhadap  putusan  arbitrase, hanya ada satu upaya hukum yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang tidak puas dengan putusan arbitrase, yaitu melakukan pembatalan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  70  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
1)  surat atau dokumen yang
diajukan  dalam  pemeriksaan,
setelah putusan dijatuhkan,
5 Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum  Kontrak Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat, Teori,  Dogmatik  dan  Praktik  Hukum  (Seri Pengayaan  Hukum  Perikatan), CV.  Mandar Maju, Bandung. hlm 25
diakui  palsu  atau  dinyatakan palsu;
2)  setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau 3)  putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. b.  Putusan Arbitrase Bersifat Mutlak Lembaga arbitrase
berkedudukan sebagai suatu badan  untuk  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersengketa.
Berdasarkan kedudukan tersebut  di  atas,  maka  lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak yang  bersengketa.  Kewenangan
dalam khasanah teori, menurut HD Scoud  adalah keseluruhan aturan- aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek  hukum  publik  di  dalam hukum publik.
Kewenangan lembaga arbitrase dalam penyelesaian
sengketa  melalui  arbitrase  ini bersifat absolut, sehingga lembaga lain termasuk juga lembaga peradilan  tidak  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  ini.  Hal tersebut ditegaskan dalam
ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
menyatakan  bahwa :  “Pengadilan Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak yang  telah  terikat  dalam  perjanjian ar bitrase”.
Kewenangan absolut lembaga arbitrase ini telah menempatkan  lembaga  arbitrase tersebut  dalam  kapasitas  hukum dan kedudukan hukum untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.
Kewenangan  lembaga  arbitrase ini, meskipun bersifat absolut tetapi tetap terbatas, artinya kewenangan tersebut  hanya  untuk  perkara- perkara yang penyelesaiannya berdasarkan  perjanjian  arbitrase dan  hanya  melingkupi  perkara- perkara  di  bidang  perdagangan dan  mengenai  hak  yang  menurut hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
c.  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase

## dan Hubungan  Pengadilan
Putusan  Arbitrase  Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional  diatur  dalam  Pasal  59 sampai  dengan  Pasal  64  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999. Pada  dasarnya  para  pihak  harus melaksanakan putusan secara sukarela.  Agar  putusan  arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya,  putusan  tersebut harus  diserahkan  dan  didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri,  dengan  mendaftarkan  dan menyerahkan  lembar  asli  atau salinan  autentik  putusan  arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya  ke  panitera  pengadilan
negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan.
Peranan  pengadilan  dalam
penyelenggaraan arbitrase
berdasarkan  Pasal  14  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999, antara lain mengenai penunjukkan  arbiter  atau  majelis arbiter  dalam  hal  para  pihak  tidak ada  kesepakatan  dan  dalam  hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang  harus  dilakukan  melalui mekanisme  sistem  peradilan  yaitu pendaftaran putusan tersebut
dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional tersebut yakni dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase  diucapkan  oleh  arbiter atau  majelis  arbitrase.  Selain  itu Undang-Undang Arbitrase juga mewajibkan  arbiter  atau  kuasanya untuk  menyerahkan  putusan  dan
lembar  asli  pengangkatan  sebagai arbiter  atau  salinan  autetiknya kepada
Panitera
Pengadilan Negeri. 3.  Azas  Ex  Aequo  Et  Bono    Unsur Keadilan Dalam Putusan

## Arbitrase
Putusan  Arbiter  berdasarkan Ex  Aequo  Et  Bono merupakan putusan  yang  mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. 6 Pada  dasarnya,  pihak yang bersengketa dapat mengadakan perjanjian dalam menentukan perkara akan  diputus  berdasarkan  ketentuan hukum  atau  berdasarkan  keadilan dan  kepatutan (Ex  Aequo  Et  Bono).
Dalam hal memperoleh  kewenangan, para arbiter dapat memberikan putusan Ex  Aequo  Et  Bono yang dapat  mengesampingkan  peraturan perundangan, kecuali pada ketentuan hukum bersifat memaksa.
Putusan Ex  Aequo  Et  Bono tertera  dalam  Pasal  56  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  yaitu  arbiter atau majelis arbitrase dapat
6 Munir  Faudy,  2003, Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Bisnis ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. hlm 35
mengambil putusan berdasarkan ketentuan  hukum,  atau  berdasarkan keadilan  dan  kepatutan”.  “Pilihan pengambilan putusan arbitrase menurut Ex  Aequo  Et  Bono harus diperhatikan  oleh  para  arbiter  dan para  pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan  sengketanya  melaui Lembaga arbitrase.
Secara  umum  konsep  tersebut menggambarkan  arbitrase  berdasar keadilan sebagai suatu proses pemutusan  kasus  di  mana  arbiter dalam membuat keputusan mengenai kasus tersebut berusaha menemukan solusi yang adil dan patut.  Pencarian solusi yang adil tersebut bisa dilakukan  di  luar  ketentuan  hukum, seperti  di  dalam  prinsip  moral,  sosial atau  dengan  melihat  kondisi  riil permasalahan  dalam  konteksnya  di lapangan.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  pasal  56 ayat  (1)  menegaskan, “Arbiter  atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan  ketentuan  hukum  atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”  Penjelasan  ayat  ini
menegaskan  bahwa  apabila  para pihak  memberi  kebebasan  kepada arbiter untuk memberi putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka  peraturan  perundangan  dapat dikesampingkan kecuali dalam beberapa  kasus  tertentu,  hukum yang memaksa harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi.

## D.  PENUTUP
1.  Kesimpulan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Terhadap
Sengketa Dalam  Kontrak  Konstruksi  antara PT  Kusman  Jaya  Papua  dengan Dinas Pekerjaaan Umum adalah : a.  Putusan  Arbitrase    Bersifat Mandiri,  Final  dan  Mengikat. Putusan  arbitrase    tidak  dapat diajukan  banding  atau  kasasi Untuk memberikan rasa
keadilan, maka bagi pihak yang tidak  puas  dengan  putusan arbitrase dapat melakukan upaya peninjauan kembali.
b.  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak diperkenankan memeriksa alasan  atau  pertimbangan  dari putusan arbitrase tersebut.
Kewenangan  memeriksa  yang dimiliki Ketua Pengadilan
Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang  dijatuhkan  oleh  arbiter atau majelis arbitrase.
2.  Saran
a.  Perlu  adanya  kesadaran  bagi pelaku  usaha/pelaku  bisnis jika  terjadi  sengketa  untuk menyelesaikan      sengketa melalui  arbitrase          karena dapat  menghasilkan win-win solution, penyelesaian  cepat,
bersifat  tertutup,  kerahasiaan sengketa  terjaga,   pemutus sengketa, jangka waktu
penyelesaian yang telah ditentukan.
b.  Perlu adanya aturan
mengenai  suatu  pelaksanaan putusan  arbitrase  agar  dapat dilaksanakan secara langsung tanpa adanya pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Panitera
Pengadilan Negeri. Sehinggga dapat  menjadikan  putusan yang  dihasilkan  dari  lembaga arbitrase  yang  bersifat  final, mengikat dan berkuatan
hukum  tetap  menjadi  lebih
nyata karena keindependenan pelaksanaan putusan arbitrase yang tanpa memerlukan bantuan pengadilan tersebut akan dapat menghilangkan kemungkinan tidak dapat terlaksananya  suatu  putusan akibat keikutcampuran pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian  Sutedi,  2012, Aspek  Hukum Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan Berbagai  Permasalahannya, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sutiyoso, 2019, Hukum Kontrak Interprestasi Dan Penyelesaian Sengketa di
Indonesia. UII Press, Jakarta. Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung. Munir Faudy, 2003, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## Syahruddin  Nawi,  2014, Penelitian
Hukum  Normatif  versus  Penelitian Hukum  Empiris ,  PT.  Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017, tentang Jasa Konstruksi.