## Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya
Usman*; Andi Najemi**
*Fakultas Hukum Universitas Jambi usman.marjamat@unja.ac.id **Fakultas Hukum Universitas Jambi andi_najemi@unja.ac.id

## Abstract
The settlement of criminal cases outside the court through mediation is a common phenomenon occurring in various regions of Indonesia. Penal mediation is done with the assumption that it can meet the justice and ex- pediency, but what if viewed from the aspect of legality and legal certainty. This study aims to evaluate the settlement arrangement of penal proceed- ing through penal mediation and analyze the values of justice, bene fi t and legal certainty in the settlement of criminal case through penal mediation. The study was conducted using normative/doctrinal legal research meth- ods. This article concludes: 1) Settlement arrangement of criminal penalty through penal mediation is still limited to criminal case conducted by child. Although there are some provisions that provide for possible settlement of criminal cases outside the court, but not yet a penal mediation. Because it has not strictly regulated the mediation between the perpetrator and the victim, especially regarding the provision of compensation or compensa- tion which is a means of diversion for the termination of prosecution and the imposition of a criminal. 2) The settlement of criminal cases through penal mediation can meet the values of justice and bene fi t, but the limited regulation of penal mediation, the settlement of criminal cases through penal mediation is less re fl ect the value of legal certainty.
Keywords : penal mediation; settlement of criminal cases; justice; utiliza- tion; legal certainty
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83

## Abstrak
Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi pe- nal dilakukan dengan anggapan dapat memenuhi tuntutan keadilan dan ke- manfaatan, namun bagaimana jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan penyelesa- ian perkara pidana melalui mediasi penal serta menganalisis nilai-nilai kea- dilan, kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Artikel ini menyim- pulkan, 1) pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun beberapa ketentuan memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi penal; sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, teruta- ma terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. 2) Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai- nilai keadilan dan kemanfaatan, namun kurang mencerminkan nilai kepas- tian hukum disebabkan terbatasnya pengaturannya.
Kata kunci : mediasi penal; penyelesaian perkara pidana; keadilan; keman- faatan; kepastian hukum

## A. Pendahuluan
Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu kon- fl ik, baik itu kon fl ik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi, kelompok dengan negara. Oleh karena itu dalam setiap sistem hukum dari sutu negara, di dalam- nya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hu- kum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam kerangka sistem dan kelembagaan, penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh dan melalui mekanisme sistem peradilan pi-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dana. 1 Berdasarkan sistem tersebut, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Kon- sep ini menunjukkan masih kentalnya aliran positivisme hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum, sehingga terkadang dira- sakan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembang- kan di tengah-tengah masyarakat. 2 Akibatnya, dalam praktik, kepoli- sian di berbagai daerah di Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang sistem peradilan pidana sering dihadapkan pada tuntutan dari pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan perkara pidana melalui jalur di luar peradilan. 3 Bahkan menurut Chairul Huda, praktik tersebut dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya. 4
Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti  penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi, 5 yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan feno-
1  Sistem ini dapat digambarkan sebagai gerak sistemik dari lembaga kepoli- sian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (lembaga pemasyara- katan) sebagai sub sistemnya. Sehingga dalam kerangka kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana merupakan jaringan ( network ) peradilan yang menggunakan hukum pidana  sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil , hukum pidana formil  maupun hukum pelaksanaan pidana. Muladi , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 4.
2 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kom- pas, 2010), hlm. 163.
3  Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, 6, 2 (2010), hlm. 187.
4 Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif  Hukum Pidana) (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah, 2013), hlm. iv.
5  Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengam- bil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia (Depok: Indie-Pub- lishing, 2011), hlm. 86.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
mena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. 6 Dalam praktiknya, perkara diselesaiakan secara musyawarah yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik, kemudian penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan kea- dilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang de- mikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal.
Stuart M. Widman menyebut mediasi penal sebagai “ process whith a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute ”. Demikian juga M. William Baker, menyebutkan mediasi penal seba- gai “ process of  bringing victims and offender ti reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm .” 7 Dengan demikian me- diasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibat- kan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilaku- kan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.
Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. 8 Menurut Sahuri Lasmadi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam  mediasi penal
6  Hal ini antara lain ditemui dalam kasus Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian Daerah Jambi No. S.Tap/85.c/V2015/Ditreskrimum. Dalam perkara ini diselesaiakan secara musyawarah. Setelah diperoleh kesepakat- an antara palaku dan korban, selanjutnya korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik.
7  Salman Luthan, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 5.
8  DS. Dewi dan Fatahillah A, Mediasi Penal , hlm. 86.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
adalah, pertama , perlu adanya seorang mediator dalam penanganan kon fl ik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam kon fl ik dengan mengedepankan proses komunikasi. Kedua , mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing- masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai win-win solution. Ketiga , proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehinga para pihak yang terlibat merasa dihargai. Keempat , semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab priba- di dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses me- diasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan. 9 Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal itu bersifat fl eksibel, baik menge- nai prosesnya maupun para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip serta fi loso fi yang mendasari penyelesaian perkara melalui mediasi penal, yang pada dasarnya bermuara pada tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang didasarkan pada win-win solution , sehingga tercipta kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat.
Dalam perkembangan wacana teoretik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. 10 Ba- gaimana dengan di Indonesia? Konsep penyelesaian perkara melalui mediasi penal di satu sisi menunjukkan kesesuaian dengan karak- teristik masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam menyelesian berbagai permasalahan.
9  Sahuri Lasmadi, “Mediasi  dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 7-8.
10  Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan , (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm.4-5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Di sisi lain perlu adanya pengaturan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum. Selain aspek legalitas atau kepastian hukum, pe- nyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal juga harus dapat memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan, sebagai asas yang se- harusnya melakat dalam keputusan hukum, sebagaimana penda- pat Gustav Radbruch, bahwa hukum merupakan suatu unsur ke- budayaan, maka hukum seharusnya mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum, pertama , ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. Kedua , adalah tujuan kea- dilan atau fi nalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Ketiga , adalah nilai kepastian hukum atau legalitas. 11
Setiap penyelesaian perkara pidana idealnya dapat mencer- minkan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Namun dalam ke- nyataanya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadailan dan ke- manfaatan; atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus di- menangkan. 12 Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana mela- lui mediasi penal, maka dalam konteks hukum pidana Indonesia persoalannya adalah, pertama, apakah mediasi penal telah diatur se- cara memadai? Kedua, apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?
Kajian tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi pe- nal dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode pene- litian yuridis normatif atau doktrinal. Pendekatan penelaahan yang
11 Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 162-163.
12 Dalam Pasal 13 RUU KUHP tahun 2015 dirumuskan: 1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan; 2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak da- pat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Ba- han hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan dan dokumen hukum lainnya terkait dengan mediasi penal; dan bahan hukum skunder berupa referensi tentang mediasi penal. Analisis dilakukan melalui tahapan iventarisasi, klasi fi kasi dan sistematisasi, serta in- tepretasi.

## B. Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia
Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana formil, maka pelang- garan hukum pidana  hanya boleh ditegakkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. 13 Ini berarti sebelum ada aturan ten- tang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka tidak boleh dilakukan penyelesaian perkara pidana melalui cara tersebut. Persoalannya, apakah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal telah diatur secara memadai dalam sistem hukum pidana In- donesia?
Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun demikian, apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan prin- sip mediasi penal? Rumusan pada Pasal 82 KUHP, misalnya. Pasal ini mengatur, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk un- tuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
Ketentuan lain ditemui dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 ten- tang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Be- berapa ketentuan terkait dengan mediasi penal dalam UU ini antara lain pada Pasal 76 (1), yang mengatur bahwa untuk mencapai tujuan-
13 J.E. Sahetapy, Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
nya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, pe- nyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. De- mikian pula Pasal 89 (4), bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam antara lain Pasal 76, Komnas HAM bertugas antara lain melakukan perdamaian kedua belah pihak; dan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, nego- siasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. UU ini secara tegas me- nyebutkan bahwa perkara pidana terkait dengan pelanggaran HAM dimungkinkan diselesaiakan melalui mediasi. Meskipun demikian masih perlu aturan lebih lanjut alur dan prosedurnya.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan kewenangan desa adat,  Pasal 103 mengatur, desa adat  berwenang menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Pasal 103 huruf d dan e dapat ditafsirkan, bahwa penyelesaian seng- keta adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan meng- utamakan penyelesaian secara musyawarah. Sengketa adat pada dasarnya termasuk juga di dalamnya pelanggaran hukum pidana, sehingga UU ini membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana secara adat. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 103 hu- ruf e, yang mengakui eksistensi sidang perdamaian peradilan desa adat. Dikaitkan model mediasi yang dikenal, mediasi penal yang dia- nut dalam UU ini lebih dekat pada model “ traditional village or tribal moots ”  di mana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan kon fl ik kejahatan di antara warganya. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, alur dan prosedur sidang perdamaian peradilan desa adat juga belum jelas, sehingga perlu aturan yang lebih rinci.
Dalam KUHAP memang tidak ditemui ketentuan yang secara langsung mengatur mediasi penal. Namun demikian, secara tidak langsung terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf j
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
KUHAP, “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertang- gung jawab”. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan pe- nyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepa- katan kedua belah pihak yang berperkara. Ketentuan demikian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian ini bahkan mengatur, “untuk kepentingan umum, peja- bat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tu- gas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”.
Dilihat dari konsep mediasi penal, beberapa ketentuan tersebut hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal. Sebab, penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan belum menggam- barkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana pengalihan atau di- versi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Pengaturan mediasi penal secara lebih memadai ditemukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA), yang juga telah menerapkan konsep keadilan restoratif. 14
Dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif tersebut, UUSPPA memperjelas konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradil- an pidana. 15 Diversi dalam sistem peradilan anak tidak dibatasi pada tahapan pemeriksaan tertentu, tetapi menjadi kewajiban penegak hukum untuk mengupayakannya meliputi seluruh tahap, mulai dari
14 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mene- kankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Lihat Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15  Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 16
Aturan terkait mediasi penal juga ditemui dalam beberapa peraturan kebijakan, antara lain adalah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tentang Penangan- an Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR), yang dirumus- kan sebagai berikut:
1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2.  Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
4.  Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
5.  Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidenti fi kasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6.  Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tersebut pada dasarnya bukan merupakan produk hu- kum dalam arti perundang-undangan, namun dapat juga dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoaman bagi Kepolisian da-
16  Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana: anak
(1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. 2) Diversi sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
lam menangani perkara pidana yang termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut.

## C. Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal
Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum. Pertama, ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. Kedua , ada- lah tujuan keadilan atau fi nalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Nilai ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. 17 Achmad Ali menyebutkan pandangan Gustav Radbruch tersebut  sebagai tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pa- kar teori hukum dan fi lsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 18
Berkenaan dengan tiga nilai atau tujuan tersebut, bagaimana jika dihubungkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, uraian berikut membahasnya.

## 1. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal
Konsep keadilan sesungguhnya cukup-lah beragam. Namun demiki- an, paling tidak terdapat dua rumusan tentang keadilan, yaitu perta- ma, pandangan bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua , pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah kesera- sian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. 19
Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, yang memandang bahwa keadilan dalam pengertian kesamaan, baik kesamaan numerik
17 Theo Hujbers, Filsafat Hukum , hlm. 162-163. 18 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judi- cialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 288. 19  A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 176.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
maupun kesamaan proporsional, maka mediasi penal dapat dikata- kan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan tersebut. Sebagaimana dike- tahui bahwa kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami ketika menga- takan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. 20 Dari sisi prin- sip mediasi penal, yang mendasarkan pada prinsip restorative justice , kriteria keadilan tersebut antara lain terlihat dari beberapa prinsip bahwa soal keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil. Terkait dengan hak, maka peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
Menurut Mahmud Mulyadi, keadilan yang ingin dicapai mela- lui penerapan hukum pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan. Oleh karena itu perlu pencarian justi fi kasi keadilan yang bagaimana yang harus dicapai dalam penerapan hu- kum pidana ini, sperti dengan mencari alternatif seperti keadilan restoratif. 21
Teori keadilan Aristoteles yang melihat keadilan dalam penger- tian kesamaan, pada dasarnya juga selaras dengan keadilan hukum dalam Islam. Sehingga mediasi penal juga memenuhi nilai-nilai kea- dilan dalam menurut pandangan Islam. 22 Demikian pula dari pan-
20  Muhammad Syukri Albaini Nasution, dkk., Hukum dalam Perspektif  Filsafat (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 215.
21 Mahmud Mulyadi, “Perlindungan terhadap Anak yang Berkon fl ik de- ngan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif,” Jurnal Equality, 13, (1) 2008, hlm. 88-89.
22  Menurut Mahir Amin, keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tu- han yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan ( qaiman bil qisth ), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan ( equality ), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud fi rman Allah Q.S. al-Nisaa': 58. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya per-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dangan Aristoteles tentang keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha mem- berikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau te- lah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali ke- setaraan tersebut. 23 Dalam kaitan ini, mediasi penal juga memiliki
samaan mutlak (egalitarisme absolut, al-musawah almuthlaqah ) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4, 2 (2014), hlm. 322-343. 23  Muhammad Syukri Albaini Nasution, dkk., Hukum dalam Perspektif  Filsafat,

## Tabel 1. Perbandingan prinsip keadilan retributif dan keadilan restoratif
Tema Pokok Keadilan Retributif Keadilan Restoratif 1. Orientasi kea- dilan Kepada pelanggar dan kar- ena pelanggarannya Kepada kepentingan korban 2. Kejahatan Melanggar negara Melanggar hak perse- orangan 3. Korban Negara Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, Negara dan pelanggar sendiri 4. Sistem peradilan pidana Mengadili pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan Menyelesaikan kon- fl ik antara pelang- garan 5. Pemidanaan Pidana bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana Pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya 6. Korban dalam sistem peradilan pidana Bersifat pasif
Bersifat aktif
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
prinsip bahwa fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial aki- bat kejahatan. Kemudian juga prinsip bahwa pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalah- annya. Prinsip mediasi penal tersebut memang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip keadilan korektif, karena mediasi penal tidak mengedepankan hukuman pada pelaku. Persamaannya adalah mem- bangun kembali kesetaraan dan memberikan kompensasi yang me- madai bagi pihak yang dirugikan.

## 2. Nilai Kemanfaatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Mela- lui Mediasi Penal
Berkenaan dengan kemanfaatan hukum, Gustav Radbruch me- ngaitkannya dengan tujuan keadilan atau fi nalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. 24 Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna atau fae- dah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat, atau sisi positif atau sisi negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga me- liputi seluruhnya, pelaku, korban, negara, masyarkat. Persoalannya kemudian bagaimanakah kemanfaatan dari mediasi penal?
Dari uraian sebelumnya (tabel 1) dapat digambarkan bahwa mediasi penal mendasarkan restorative justice yang berbeda dengan model peradilan konvensional. Oleh karena itu pelaksanaan mediasi penal dapat membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memper- baiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, sehingga dalam mengatasi rasa bersalahnya bersifat konstruktif. Demikian pula se- mua pihak terkait baik korban, pelaku, keluarga dan masyarakat da- pat terlibat dalam forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
Proses tersebut jelas memberikan manfaat yang lebih besar
hlm. 216. 24 Theo Hujbers, Filsafat Hukum , hlm. 162-163.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dibanding apabila diselesaikan melalui peradilan yang berujung pada pemidanaan. Jika dirinci maka kemanfaatan tersebut dapat dilihat, pertama dari sisi penyelesaian kon fl ik, penyelesaian melalui mediasi penal menghadirkan putusan yang dapat diterima oleh pihak, se- hingga luka sosial yang ditimbulkan dari kon fl ik dapat terobati, serta pelaku dan  korban dapat damai. Berbeda pada peradilan pidana de- ngan pemidanaan seringkali antara pelaku dan korban masih tersim- pan dendam. Kedua, hukuman berupa ganti rugi dan biaya lainnya bersifat memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan untuk kesala- han yang dilakukan pelaku, akan jauh bermanfaat bagi korban diban- ding dengan sekadar penjatuhkan pidana bagi pelaku, dibandingkan dengan pemidanaan yang justru menderitakan pelaku, sementara korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. Ketiga, dengan keterlibatan para pihak yang terkait termasuk masyarakat, maka mediasi penal akan menghadir- kan harmoni di dalam masyarat, sehingga dilihat dari sisi manfaat secara lebih luas, maka penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan.

## 3. Nilai Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal
Berkenaan dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch menyebut- kan bahwa kepastian hukum adalah Scherkeit des Rechts selbst (kepas- tian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, hukum itu positif, artinya hukum dalam wujudnya dalam perundang-undangan. Kedua, hukum ini didasarkan pada fakta ( tatsachen) , bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pe- maknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat , hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 25 Roscoe Pound,  menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: perta-
25 Theo Hujbers, Filsafat Hukum , hlm. 292-293.
ma , adanya aturan yang bersifat umum membuat individu menge- tahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua , berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenagan pemerin- tah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya beru- pa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsis- tensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus. 26
Dari dua pandangan tentang kepastian hukum tersebut, konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar, per- tama, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berindak. Hal ini terkait dengan asas legali- tas. Dalam tradisi sistem civil law , ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (law) , retroaktivitas (retroactivity) , lex certa , dan analogi. 27 Kedua, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terja- di pelanggaran hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikaitkan dengan konsep mediasi penal, khususnya di Indonesia, apakah dapat dikatakan sudah memenuhi nilai kepastian hukum?
Berkenaan dengan pengaturan terhadap mediasi penal, seba- gaimana telah diurakan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini, peraturan yang mengatur secara khusus me- ngenai mediasi penal masih terbatas untuk bidang tertentu, yaitu un- tuk peradilan anak, yaitu sebagaimana diatur di dalam  UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan un- tuk mediasi penal di luar peradilan anak, meskipun terdapat bebera- pa aturan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar peradilan seperti  Pasal 82 KUHP, UU Pengadilan HAM, UU Desa, dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, ia belum dapat dikategorikan sebagai pengaturan
26  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137 . 27 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, ( Jakarta: Rieneka Cipta, cetakan ketu- juh, 2000), hlm. 23-24.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Sebab, berbagai ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas adanya kemung- kinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang meru- pakan sarana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun pen- jatuhan pidana.
Gambaran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dari sisi kepastian hukum mengenai mediasi penal belum sepenuhnya me- menuhi nilai-nilai kepastian hukum. Akibatnya dalam praktik ditemui, bahwa ketika perkara pidana telah dilakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, namun proses peradilan pidana tetap dilanjutkan, sehingga terkesan telah terjadi dualisme proses pe- nyelesaian perkara pidana terhadap satu kasus pelanggaran hukum pidana. Di sisi lain ditemui pula penyelesaian perkara pidana secara mediasi penal, namun dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, misalnya penghentian penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan tentang penghentian penyidikan dalam kasus penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

## D. Kesimpulan
Artikel ini menyimpulkan, pertama, pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum pidana Indonesia masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan untuk perkara lainnya masih belum cukup diatur. Meskipun dalam berbagai perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar penga- dilan, ia belum merupakan  mediasi penal, sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sa- rana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Kedua, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan namun relatif tidak dengan nilai kepastian. Hal ini dikarenakan mediasi penal men-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
dorong dibangun kembali kesetaraan para pihak, putusan yang dapat diterima oleh para pihak, dan harmoni di masyarakat; sementara di sisi lain belum terdapat aturan yang tegas dan memadai mengenai kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, teru- tama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence). Ja- karta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Amin, Mahir. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Is- lam.” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , 4 (2): 322-
343.
Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. Mediasi Penal: Penerapan Restor- ative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie-Publish- ing, 2011. Halim, A. Ridwan. Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Huda, Chairul. “Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah, 2013. Hujbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 1982.
Lasmadi, Sahuri. “Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,
makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, 2011.
Luthan, Salman. “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan dalam lokakarya hakim, Jambi, 2011. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2008. Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta, cetakan ketujuh, 2000.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 1, No. 1 (2018)
Mulyadi, Mahmud. “Perlindungan terhadap Anak yang Berkon fl ik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif.” Jurnal Equality, 13, 1 (2008): 82-95. Nasution, Muhammad Syukri Albaini, dkk. Hukum dalam Perspektif
Filasafat . Jakarta: Kencana, 2016.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Sahetapy, J.E. Hukum Pidana . Yogyakarta: Liberty, 1995.
Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga
Adat di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia, 6, 2 (2010): 182- 203.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Kepolisian Republik Indonesia. Surat Kapolri No Pol: B/3022/
XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Pena- nganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, jo Un- dang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan
KUHP (WvS v Nederlands Indie) untuk Seluruh Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Pengadilan HAM.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.