## KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA

## HELMI
Perumahan  Puri  Masurai  2  Blok  AF  No.  2  RT  29  Mendalo  Darat Jambi  Luar  Kota

## Abstrak
Sebagai  instrument  pengelolaan  sumber  daya  ling- kungan  hidup,  izin  lingkungan  mempunyai  kedu- dukan  penting.  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UU-PPLH)  izin  lingkungan  merupakan  integrasi dari  berbagai  izin  yang  sebelum  terpisah.  Namun persoalan  yang  dihadapi,  ternyata  UU-PPLH  sendiri masih  belum  tegas  memberikan  ruang  lingkup  dan jenis  izin  lingkungan  itu  sendiri.  Kedudukan  izin lingkungan  terhadap  izin  usaha  atau  kegiatan  tam- pak  pada  ruang  lingkup  dan  hubungan  hukum  ke- duanya,  yakni  izin  lingkungan  merupakan  in- strumen  memperoleh  dan  melaksanakan  izin  usaha atau  kegiatan  pengelolaan  lingkungan  hidup.

## Abstract
As  an  instrument  of  environmental  resource  mana- gement,  environmental  permits  has  an  important position.  Lay  No.  32  of  2009  on  the  Protection  and Environmental  Management  (UU-PPLH)  permits  the integration  of  various  environmental  permits  before splitting. But the  problems faced, it turns out, the law it  self  is  still  not  firmly  UU-PPLH  provide  the  scope and  type  environmental  permit  it  self.  Status  of environmental  permits  for  a  business  license  or  acti- vities appear on the scope and legal relations of both, which  is  an  instrument  of  obtaining  environmental permits  and  business  licenses  or  implement  environ- mental  management  activities.

## A.  Pendahuluan
Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. 1 Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai “ the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism ” (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, “ the totally of phsycal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives ” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkugan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi niliai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat). 2
Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan  larangan  perundangan”. 3 Makna  hukum  yang  dapat  ditemukan  dalam  izin menurut  pendapat  di  atas  adalah  adanya  perkenan  untuk  melakukan  sesuatu  yang
1 Siahaan  N.H.T., Hukum  Lingkungan ,  Pancuran  Alam,  Jakarta,  2009,  hlm.  2.
2 Champbell,  Hendri, Blach’s  Law  Dictionary ,  USA,  St.  Paul,  Minn,  West  Publishing  Co,  1991,  hlm.  369.
3 Spelt.  N.M.  dan  J.B.J.M.  ten  Berge, Pengantar  Hukum  Perizinan ,  disunting  oleh  Philipus  M.  Hadjon, Yuridika,  Surabaya,  1993,  hlm.  2.
Kata  kunci: Izin  lingkungan,  instrumen  lingkungan.
semestinya dilarang, 4 sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. 5 Menurut W.F. Prins  dan  R.  Kosim  Adisapoetra,  izin  diartikan  dengan  perbuatan  pemerintah  yang memperkenankan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dilarang  oleh  peraturan  yang  bersifat umum”. 6 Selanjutnya,  Sjachran  Basah  sebagaimana  dikutip  I  Made  Arya  Utama, menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. 8 Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin  dapat  berfungsi  sebagai  instrument  untuk  menanggulangi  masalah  lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.
Perizinan  merupakan  wujud  keputusan  pemerintah  dalam  hukum  administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang  membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. 9 Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.
Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada  setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).
Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan  itu  sendiri  diperoleh  setelah  memenuhi  syarat-syarat  dan  menempuh prosedur administrasi.
4 Ibid.
5 I  Made  Arya  Utama, Sistem  Hukum  Perizinan  Berwawasan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Mewujudkan Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan  (Studi  Terhadap  Pemerintahan  di  Wilayah  Pemerintah  Daerah Provinsi  Bali), Disertasi,  Program  Pascasarjana  Unpad,  Bandung,  2006,    hlm.  120.
6 W.F.  Prins  dan  R,  Kosim  Adisapoetra, Pengantar  Ilmu  Hukum  Administrasi  Negara ,  Pradnya  Paramita, Jakarta,  1978,  hlm.  72.
7 I  Made  Arya  Utama,  ibid,  hlm.  121.
8 Lihat,  dalam  N.H.T.  Siahaan,  op.,  cit,  hlm.  239.
9 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Tata  Perizinan  Pada  Era  Otonomi  Daerah ,  Makalah,  Surabaya, Nopember  2001,  hlm.  1.
Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh  prosedur  dan  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Pasal  123  UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri,  gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.
Sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, izin lingkungan tidak disebut sebagai suatu sistem. Pada peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan.
Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan.
Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pemba- ngunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan “ greening business management ”. Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang  terpadu  yang  meliputi  pengembangan  struktur  organisasi,  sistem  dan  budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan  sumberdaya  alam  yang  efektif,  penggunaan  teknologi  produksi  yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.
Meskipun “ law enforcement ” pemerintah masih lemah, namun apabila terjadi pelang- garan  dalam  pengelolaan lingkungan  atau  ada  pengaduan masyarakat  akibat  dampak negaritf suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan, akan berdampak negatif pula pada reputasi industri tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Hal ini terjadi pada kasus  PT,  Freeport  Indonesia,  PT.  Newmont,  dan  lain-lain.  Oleh  sebab  itu  ketaatan terhadap setiap peraturan  lingkungan secara proaktif sangat  dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu.

## B.  Permasalahan
Uraian mengenai izin lingkungan di atas, memuncul permasalahan yang akan di- analisis lebih mendalam ada tulisan ini:
1. Bagaimana ruang lingkup izin lingkungan sebagai syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan?
2. Bagaimana hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan?

## C.  Ruang Lingkup Izin Lingkungan
Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ peme- rintah  yang  berwenang.  Kenyataan  tersebut  dapat  dimengerti  karena  berbagai  hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin.  Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.
Seperti  dikatakan  pada  latar  belakang,  izin  lingkungan  merupakan  salah  satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun waji UKL dan UPL. Pasal 1 angka 35, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau  kegiatan yang wajib amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1  angka 36,  “Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang  diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”.
Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus  mengurus  izin  pembuangan  limbah  cair  dan  B3.  Sekarang  ketiga  perizinan  itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin  lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.
Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang  telah  dikeluarkan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan pasal 123, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya,  izin  pengelolaan  limbah  B3,  izin  pembuangan  air  limbah  ke  laut,  dan  izin pembuangan air limbah ke sumber air”.
Kententuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. 10 Sebetulnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UU-PPLH. Izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan “seolah” tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti  Sundari  Rangkuti 11 bahkan  menyatakan  pada  saat  itu,  walaupun  jenis-jenis  izin
10 Direktur  Eksekutif Indonesian  Center  For  Environmental  Law (ICEL)  Rino  Subagyo  menilai,  penolakan lebih  karena  perubahan  tata  urutan  pemberian  izin  kegiatan  atau  usaha.  Izin  lingkungan  menjadi prasyarat  izin  usaha.  Jika  ada  pejabat  publik  memberikan  izin  usaha  kepada  pemohon  yang  tidak memiliki  izin  lingkungan,  maka  pejabat  publik  itu  bisa  dipidana.  Itu  yang  membuat  sejumlah  pihak mempertanyakan.
11 Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional ,  Airlangga  University Press,  Surabaya,  2005,  hlm.  119.
lingkungan diatur dalam PP (No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), namun tidak mempunyai landasan hukum.
Jadi, berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air. Hendra Budiman, dkk, 12 menyatakan izin lingkungan terdiri dari studi kelayakan  usaha,  izin  pembuangan  air  limbag  dan  izin  pengelolaan  limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Sistem izin lingkungan, baik pada saat mendapat izin maupun pelaksanaan izin sampai saat ini masih “rancu”. Terutama mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri  masih  belum  mempertegas  jenis izin  lingkungan.  Berikut  pernyataan  Menteri Lingkungan, “Selain itu, UPT (Unit Pelayan Terpadu) akan memberikan pelayanan di bidang  perizinan  yang  pada  tahap  meliputi,  izin  lingkungan,  izin  pengumpulan,  izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi”. 13
Pernyataan Menteri Lingkungan di atas, mengisyaratkan bahwa izin lingkungan ter- pisah dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal Pasal 123 UU-PPLH telah memberikan contoh jenis-jenis izin lingkungan yang diintegrasikan yakni diantaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.
Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan, 14 perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:
1. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
2. Izin Usaha Industri
3. Izin Pembuangan Limbah
4. Izin  operasi  penyimpanan,  pengumpulan,  pamantauan,  pengolahan  dan  atau penimbunan limbah B3
5. Izin pengangkutan limbah B3
6. Izin pemanfaatan limbah B3
7. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
8. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
9. Izin melakukan dumping
10.Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
11. Izin lokasi.
“Perizinan lingkungan” yang dimaksudkan oleh Siti Sundari Rangkuti di atas, menurut penulis adalah izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada UU-PPLH. 15 Jika demikian, ruang lingkup izin lingkungan paling tidak jenis-jenis yang dikemukakan di atas.
12 Perizinan  Sebagai  Perangkat  Pengendalian  Pembangunan.
13 Pada  saat  peresmian  Unit  Pelayanan  Terpadu  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  Rabu  24  Januari  2012.
14 Siti  Sundari  Rangkuti,  ibid,  hlm.  120.
15 Lihat,  Helmi, Hukum  Lingkungan  dan  Perizinan  Bidang  Lingkungan  Hidup  Dalam  Negara  Hukum Kesejahteraan, Unpad  Press,  Bandung,  2010,  hlm.  83.
Terhadap izin-izin di atas, pada UU-PPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi UU-PPLH  satu  sisi  menyederhanakan  sistem  izin  lingkungan  dengan  cara  meng- integrasikan izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin  usaha  atau  kegiatan  yang  berdampak  terhadap  lingkungan,  wajib  memiliki  izin lingkungan. 16 Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UU-PPLH pengusaha “wajib” melaksanakan izin lingkungan.
Hal yang menarik berkaitan dengan integrasi izin lingkungan ini yakni penyederhanaan merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegaitan. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UU- PPLH  pengusaha  terhindari  dari  ekonomi  biaya  tinggi  karena  cukup  mengurus  izin lingkungan  saja.  Artinya,  izin  lingkungan  bukan  beban,  justeru  meringankan  beban mendapatkan izin usaha atau kegiatan.
Berdasarkan uraian di atas, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di  sisi  lain,  penyelenggaraan  izin  lingkungan  justeru  menjadi  dianggap  mempersulit aktivitas  investasi  di  Indonesia.  Adanya  izin  lingkungan  merupakan  hambatan  bagi pengusaha melakukan aktivitas.
Sementara oleh beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan merupakan wujud penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapat bagi keuangan negara. Jadi, wajar jika pemberlakuan UU-PPLH yang mengintegrasikan berbagai izin lingkungan menjadi satu sistem izin lingkungan terpadu akan memunculkan pertentangan bagai kalangan birokrat sektoral di pemerintahan.

## D.  Hubungan Hukum
Jika  dicermati  baik  UULH  maupun  UUPLH  tidak  mengatur  secara  tegas  adanya berbagai jenis izin lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber lingkungan hidup. Hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin  usaha  atau  kegiatan  juga  tidak  tegas  diatur.  Sehingga,  walaupun  banyak  terjadi pelanggaraan izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika pemegang tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi yang lebih berat. Misalnya mencabut izin usaha atau kegiatan.
Sistem perizinan di Indonesia sebelum terbitnya UU-PPLH, lebih bersifat fragmented scheme , yakni izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya. Misalnya, jika salah satu izin sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya masih dapat dijadikan alat  untuk  menjalankan  aktivitas  perusahaan.  Suatu  perusahaan  pertambangan  yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang telah melanggar izin pengelolaan limbah, namun masih tetap melakukan aktivitas berdasarkan izin atau kuasa pertambangan yang dimiliki.
16 Ibid,  hlm.  82.
Pola perizinan di Indonesia berbeda jauh dengan di Belanda, yang sistem perizinannya interdependen dan terpadu, atau disebut dengan multi media licence. Berbeda dengan sistem di Indonesia, izin lingkungan ( milievergunning ) di Belanda diberlakukan dengan sistem terpadu. Misalnya, hinderwet yang terakhir direvisi berdasarkan Staatsblad 1981 No.  409,  yang  berlaku  tanggal  1  November  1981,  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  sejak tahun 1993. Sejak tahun 1993, di Belanda telah diberlakukan sistem pengelolaan lingkungan dengan perizinan terpadu. Hinderwet tersebut telah disatukan dalam satu milieuver- gunning melalui Wet Milieubeheer , berdasarkan staatsblad 1992 No. 551. 17
Sejak itu, di Belanda semua perizinan mengenai pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu. Jadi, izin lingkungan yang dikeluarkan untuk mengatur sekaligus media udara, air, tanah maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan dalam satu kesatuan (integral dan interdependen). Jika dari berbagai izin, salah satu dinyatakan telah dicabut maka aktivitas perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi beroperasi, karena salah satu izin tidak lagi berlaku. 18
Indonesia berdasarkan UU-PPLH telah memulai babak baru sistem perizinan. Untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, harus dilengkapi persyaratan salah satunya izin lingkungan. Pasal 36, menyatakan:
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
(3) Izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mencantumkan persyaratan  yang  dimuat  dalam  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  atau rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Secara normative, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika  tidak  dilengkapi  dengan  izin  lingkungan.  Ini  berarti,  izin  lingkungan  merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.
Umpanya, dalam rangka mendapatkan izin  usaha pertambangan batubara, setiap pemohon diwajibkan memiliki izin lingkungan. Demikian juga dengan izin usaha bidang kehutanan, perkebunan dan izin-izin lainnya, wajib dilengkapi dengan izin lingkungan. Izin usaha atau kegiatan dimaksud di atas adalah aktivitas yang didasarkan pada dampak- nya sehingga wajib Amdal atau UKL-UPL. Dengan kata lain, setiap aktivitas usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, maka untuk mendapatkan izin diwajibkan
17 Lihat,  N.H.T.  Siahaan, Hukum  Lingkungan ..............,  op.,cit.,  hlm.  243.
18 Ibid.
adanya  izin  lingkungan  dari  Gubernur  atau  Walikota/Bupati  sesuai  dengan  kewena- ngannya.
Kedua, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan, juga terdapat pada saat pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Pasal 37 ayat (2):
Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  amdal  atau  UKL-UPL  tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Ayat (1) Pasal di atas menyatakan, permohona izin lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Huruf c ketentuan di atas, berarti pelaksanaan Amdal atau UKL- UPL izin lingkungan. Jika Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan tidak dilaksanakan, maka izin lingkungan dapat dibatalkan oleh Pejabat yang mengeluarkan izin.
Ketiga,  jika  izin  dicabut,  maka  izin  usaha  atau  kegiatan  dibatalkan.  Pasal  40 menyatakan:
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
Hal ini menujukkan, izin lingkungan merupakan kesatuan sistem dalam izin usaha atau kegiatan. Demikian juga apabila izin usaha atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggungjawab usaha atau kegiatan tersebut wajib memperbaharui izin lingkungan.

## E.  Kesimpulan
Kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrument memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
Pertama,  ruang  lingkup  izin  lingkungan  berkaitan  dengan  prasyarat  pengelolaan limbah B3, izin usaha industry, izin HO, izin dumping, izin lokasi. Walaupun izin-izin ini bukan merupakan izin pokok (izin usaha atau kegiatan) yang dituju oleh pemohon izin, namun merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kedua, hubungan hukum kedua ini adalah izin lingkungan merupakan syarat wajib bagi izin usaha atau kegiatan. Sebagai konsekwensi izin lingkungan merupakan syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan, jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Demikian juga jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.

## F.  Daftar Pustaka
Bethan, Syamsuharya, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung, 2008.
Brendan Gleson,  Nicholas Low, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan , Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2009.
Champbell, Hendri, Blach’s Law Dictionary , USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991. Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan, Unpad Press, Bandung, 2010.
I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan  Pembangunan  Daerah  yang  Berkelanjutan  (Studi  Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
Nurlinda, Ida, Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria ; Perspektif Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah , Makalah, Surabaya, Nopember 2001.
Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional ,Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan , Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan , disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara , Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.