## EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT NGATA TORO
Arto Oktavianto, Suryaman Mustari Pide, Sri Susyanti Nur Universitas Hasanuddin Email: arto.oktavianto@gmail.com

## Abstract
This research is aimed to know  both the existence of the indigenous people of Ngata Toro and the law protection. This research type is empirical research. The data is qualified  as  primary  and  secondary  data.  Primary  data  is  obtained  through  interviews and secondary data is obtained through study of literature. The collected data is treated with  a  descriptive  conclusion  of  qualitative  analysis  approach.  The  research  result shows  the  regional  right  existence  of  the  indigenous  people  in  Sigi,  Central  Sulawesi which is still existing and running as normal according to the public applied rules. The law protection of indigenous people of Ngata Toro in a regency has not been suitable yet with the existent rule inasmuch as many of harm things happens to the indigenous people of  Ngata  Toro  and  there  is  no  regional  rule  to  protect  the  indigenous  people’s  rights. This research has become a reference to the local government to make regional rule of the indigenous people of Ngata Toro.
Keywords : Regional right, indigenous people, law protection

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Eksistensi  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum  Adat Ngata Toro dan untuk mengetahui perlindungan Hukum.   Sifat Penelitian ini  adalah  penelitian  Yuridis  empiris.  Data  dikualifikasi  sebagai  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi  literatur.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  pendekatan  analisis kualitatif  kesimpulan  secara  deskriptif.    Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Eksistensi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi Tengah  tetap  masih  ada  dan  masih  berjalanan  sebagai  mana  mestinya  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  dalam  lingkup  masyarakat.  Perlindungan  Hukum  Terhadap masyarakat  Hukum  Adat  Ngata  Toro  di  Kabupaten    belum  sesuai  dengan  aturan  yang ada  dikarenakan  banyak  terjadi  hal  yang    merugikan  masyarakat  adat  ngata  toro  dan tidak  adanya  Peraturan  Daerah  yang  melindungi  Hak-hak  masyarakat  Hukum  Adat. Penelitian ini menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro
Kata Kunci : Hak ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Perlidungan Hukum

## PENDAHULUAN
Hukum  Adat  merupakan  bagian  yang  tak  terlepaskan  dari  sebuah  kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri meski adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal disbanding hukum kolonial yang sifatnya  universal,  tetapi  dibalik  kelokalannya  hukum  adat  mampu  mengakomodasi bahkan memperuntuh sifat kebhinekaan bangsa ini. 1
Pembahasan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat adat ngata toro ini akan dilakukan peneliti dengan mengangkat  suatu kejadian dimana Keberadaan tanah ulayat bagi  masyarakat  adat  ngata  toro  dikecamatan  kulawi  kabupaten  sigi.  kerapkali  menjadi sumber  perselisihan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat  adat  setempat.  Dengan adanya  Sertifikat  HGU  milik  Perusahaan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  membuat masyarakat Hukum Adat Ngata Toro terbatas melakukan suatu aktifitas untuk kebutuhan hidup  sehari-hari.  100  hektare  tanah  milik  masyarakat  adat  dijadikan  perkebunan  oleh Perusahaan  Daerah  Sulawesi  Tengah,  masyarakat  Adat  Ngata  Toro  kian  terdesak dikarenakan  jumlah  penduduk  semakin  banyak  dan  lahan  garapan  milik  masyarakat Ngata Toro semakin sempit.
Sampai  pada  saat  sekarang  masyarakat  Adat  Ngata  Toro  kurang  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah  Kabupaten  Sigi  yang  sampai  pada  saat  ini  tidak  ada  suatu peraturan  daerah  yang  dibuat  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  ngata  toro. Perlunya  peraturan  yang  melindungi  masyarakat  adat, pertama untuk  menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber  daya  alam  yang  diperoleh  secara  turun-temurun  atau  pewarisan  dari  leluhur mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Ngata  Toro  di  Kabupaten sigi,  populasi  penelitian  ini  yaitu  Dewan  Adat  Ngata  Toro  Populasi  penelitian  meliputi Dewan  Adat  Ngata  Toro  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sigi.  Analisa  data adalah  pengolahan  data  yang  diperoleh  baik  dari  penelitian  pustaka  maupun  penelitian lapangan.  Terhadap  data  primer  yang  didapat  dari  lapangan  terlebih  dahulu  diteliti kelengkapannya  dan  kejelasannya  untuk      diklasifikasi  serta  dilakukan  penyusunan secara  sistematis  serta  konsisten  untuk  memudahkan  melakukan  analisis.  Data  primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan  dipilih  serta  dihimpun  secara  sistematis  sehingga  dapat  dijadikan  acuan dalam  melakukan  analisis.  Dari  hasil  penelitian  data  pustaka  maupun  lapangan  ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.
1 A. Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan datang , cetakan ke 3, Penerbit Kencana, Jakarta. 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dan Perlindungan Hukum
Hak Ulayat mempunyai kekuatan mengikat keluar yaitu anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku/masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (di  aceh  di  sebut  wang  pemasukan;  jawa  disebut  mesi)  lebih  dulu.  Izin  yang  diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misalnya untuk selama musim panen. Pada prinsipnya,  anggota  lain  suku  tidak  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah-tanah tersebut. 2

## Struktur Lembaga Adat
Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).
Struktur  hubungan  antar  lembaga  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  di  atas menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut ini :
a. Memperluas  keanggotaan  Dewan  Adat  dengan  menyertakan  tokoh-tokoh masyarakat di luar Totua Ngata.
b. Menjadikan  Pemerintah  Desa  identik  dengan  fungsi Galara yang  pada  masa lampau dibawah kendali Totua Ngata dan  sekarang diperluas.
c. Memapankan  insitusi  permusyarawatan  yang  disebut  Lembaga  Musyawarah Ngata Toro.
Hal ini menghasilkan struktur pemerintahan lokal yang disusun dengan suatu cara yang mencerminkan pembagian kewenangan legislatif dan eksekutif yang serupa dengan
2 Nico Ngani, Perkembangan Hukum Adat Indonesia ,  cetakan kesatu, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
pemerintahan  negara.  Patut  dicatat  bahwa  upaya  penataan  kelembagaan  yang menghasilkan  struktur  kelembagaan  tersebut  dilakukan  dengan mencari  rujukan  historis terhadap bentuk-bentuk pemerintahan asli pra-kolonial yang pernah berlaku di daerah ini.
Desa  (bahasa  setempat Ngata )  Toro  telah  terbentuk  beberapa  abad  lampau  dan telah  mewujudkan  sebuah  komunitas  yang  mapan  sejak  masa  pra-kolonial.  Tidak  ada catatan  yang  pasti  tentang  masa  desa  ini  terbentuk.  Namun,  penuturan  orang-orang  tua mengisahkan  bahwa  pada  masa  pra-kolonial  masyarakat  Toro  telah  mengalami  tiga periode  kepemimpinan,  yaitu  di  bawah  kepemimpinan Mpone , Ntomatu ,  dan Menanca ( Balawo ).  Kisah  lisan  ini  disertai  penegasan  tambahan  bahwa  periode  masing-masing tokoh ini berlangsung cukup lama.
Mpone merupakan tokoh yang merintis cikal bakal terbentuknya komunitas Toro. Ia  adalah  kepala  rombongan  yang  mengungsi  dari  Malino  dan  yang  kemudian membentuk  generasi  pertama  penduduk  asli  Toro.  Malino  adalah  pemukiman  asal mereka (kampung tua) yang terletak sekitar 40 km  arah barat daya Desa Toro sekarang. Mitos  setempat  mengisahkan  bahwa  kepergian  mereka  dari  kampung  tua  itu  adalah karena  serangan  mahluk  halus  ( bunian ).  Akibat  serangan  ini  hampir  seluruh  penduduk Malino  musnah.  Hanya  beberapa  keluarga  yang  berhasil  menyelamatkan  diri.  Setelah berpindah-pindah  dari  beberapa  tempat,  pelarian  dari  Malino  ini  akhirnya  menetap  di lokasi  Desa  Toro  sekarang. Hak-    hak  asli  rakyat  yang  berdasarkan  hukum  adat semakin  terdesak  dan  pada  posisi  yang  defensif  melawan  hak-hak  baru  berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang diberikan oleh Negara yang tercermin  dalam  berbagai konflik sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia. 3
Kepemimpinan Balawo ,  demikian  menurut  kisah  lisan,  kegiatan  pembukaan hutan dan penataan pemukiman berlangsung  lebih sistematis. Pada masa itu, komposisi penduduk  Toro  juga  mengalami  perkembangan  yang  signi  kan.  Perkembangan  jumlah penduduk ini terutama berpangkal dari beberapa keluarga isteri Balawo yang berasal dari Rampi, sebuah daerah  yang kini termasuk wilayah  Kabupaten  Luwu, Sulawesi Selatan. Setiba di Toro, oleh Balawo mereka diberi lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka selanjutnya membaur dengan penduduk asli Toro melalui hubungan perkawinan. Pertemuan adat yang dilakukan ada beberapa macam antara lain:
a. Pertemuan  menyangkut  hal-hal  yang  bersifat  rahasia,  yang  dihadiri  oleh Maradika, Totua Ngata dan Tina Ngata.
b. Pertemuan  untuk  membahas  kinerja Tondo  Ngata ,  diikuti  semua  tokoh masyarakat termasuk perempuan, generasi muda dan anggota Tondo Ngata.
c. Pertemuan  yang  membicarakan  hal  yang  baru  misalnya  adanya  peneliti  yang masuk  di  wilayah  hutan  adat,  pengambilan  obat  tradisional  oleh  para  akademis,
3 Diah  Pawestri  Maharani, Pembatasan  Hak  Menguasai  Negara  oleh  Masyarakat  Adat  dalam Pengelolaan Sumber Daya Air , Jurnal Arena Hukum Vol. 9.
dan  sebagainya  yang  menyangkut Katuvua dan Hintuvu di  dalam  Ngata,  diikuti oleh seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan dan generasi muda.
d. Pertemuan membahas kerusakan hutan dan sebab-sebab kerusakan. Pertemuan ini dihadiri oleh Maradika, Totua Ngata, Tina Ngata dan Tondo Ngata.
e. Pertemuan  membahas  batas  wilayah  adat  dengan  wilayah  adat  Ngata  lain. Pertemuan ini dihadiri oleh Maradika, Totua Ngata, Tina Ngata dan Tondo Ngata .
f. Pertemuan  membahas  pembukaan    lahan,    pengelolaan    hasil  hutan  yang dilakukan  oleh  seseorang  tanpa  adanya  pemberitahuan  ( Mehabi )  terlebih  dahulu kepada  komponen  yang  berkepentingan  dalam  hal  perizinan.  Pertemuan  ini dihadiri  oleh Maradika,  Totua  Ngata,  Tina  Ngata,  Tondo Ngata ,  pemuda  dan  si pelaku.
Pada  masa  pra-kolonial,  komunitas  Toro  seperti  halnya  komunitas  desa-desa sekitarnya merupakan “Republik Desa“ dalam arti sebenarnya ( doorpsrepubliken ), yakni kesatuan  sosial  politik  otonom  yang  selain  mempunyai  harta  kekayaannya  sendiri  juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri.  Hak  materiil  adalah  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah.  Adapun  hak  imateril  dari  masyarakat hukum  adat  adalah  hak  untuk  memeluk  agama  lokal    atau  kepercayaan. 4 Komunitas ini berada di luar perhatian kerajaan Islam  yang berada di daerah pesisir. Selain karena letaknya  yang  terlalu  jauh  di  pedalaman  pegunungan,  juga  karena  perhatian  kerajaan- kerajaan Islam ini lebih tertuju keluar, yakni pada perdagangan antara pulau dan regional melalui jalur transportasi laut.
Hubungan  antara  komunitas  Toro  dengan  desa-desa  di  sekitarnya  membentuk sebuah  federasi  antar  desa  yang  bersifat  longgar  dengan  otonomi  penuh  dari  setiap anggotanya.  Federasi  ini  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  politik  dan pertahanan dalam menghadapi perang antar suku, namun selanjutnya juga diperkuat oleh hubungan  ekonomi,  jalinan  kekerabatan,  dan  ikatan-ikatan  moral  kekerabatan  dan solidaritas.Integrasi  komunitas  Toro  kedalam  struktur  politik  ini,  baik  semasa  kolonial maupun  kemerdekaan,  telah  membuatnya  memperoleh  berbagai  rangsangan  perubahan yang  lebih  intens  dan  luas.  Semenjak  itu,  komunitas  ini  mengalami  transformasi mendasar  yang  menjangkau  segi-segi  paling  asasi  dalam  proses-proses  perumusan kembali  identitas,  keagamaan,  penataan  teritori  dan  pemerintahan,  transformasi landskap, dan perubahan sosial lain secara umum.
4 S ukirno, Kebijakan  Afirmatif  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum Adat, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 44, hlm. 328.
Penataan  fungsi  dan  wewenang  ini  tetap  berlandaskan  pandangan  dasar masyarakat adat Ngata Toro seperti yang digambarkan skema berikut ini.

## Filosofi Masyarakat Adat Ngata Toro
Tuhan Pencipta
Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).
Upaya  ini  telah  menghasilkan  empat  fungsi  Lembaga  Masyarakat  Adat.  sebagai berikut :
Fungsi-fungsi Hintuvu ,  yaitu  menyangkut  pengaturan  hubungan  antar  anggota masyarakat,  penyelesaian  perselisihan  di  antara  mereka,  termasuk  juga  pelaksanaan upacara-upacara adat dan daur hidup. Visi hubungan antar manusia atau Hintuvu:
a. Pomebila (saling menghargai, saling menghormati)
b. Mahingkau , Mome Panimpu (bersatu, solidaritas)
c. Fungsi-fungsi Katuvua ,  yang  menyangkut  pengaturan  anggota  masyarakat dalam  interaksi  dengan  lingkungan  sekitar,  terutama  dalam  pemanfaatan sumber daya alam.
d. Fungsi-fungsi Gagu   ada ,   pengelolaan   kelengkapan adat yang mencakup bangunan tradisional (lobo), Huro, Tadulako, pakaian adat, peralatan upacara adat,  peralatan  seni,  permainan  tradisional  dan  sumber  daya  alam  yang terkandung di dalam hutan adat.
e. Fungsi-fungsi  yang  berkaitan  dengan  masalah  pengawasan  dan  penegakan hukum  adat  yang  dilakukan  oleh Tondo  Ngata ,  baik  yang  menyangkut Katuvua maupun Hintuvu.
Pelaksanaan  semua  fungsi  di  atas  dikoordinasikan  dengan Totua  Ngata .
Perangkat-perangkat  Totua Ngata dipilih berdasarkan atas pengabdian serta pemahaman dan  penguasaan  terhadap  adat-  istiadat  ( Nopahu  dan  Hohora ).  Diajukan  dalam Polibu Ngata (pertemuan  desa)  yang  dihadiri  oleh  masyarakat  kemudian  diangkat  dan  di
resmikan.  Koordinasi  pelaksanaan  dan  pengawasan  fungsi  dan  wewenang  di  atas dilakukan pada tingkat boya.
Upaya  penataan  lembaga  kepemimpinan  lokal  sebagaimana  dipaparkan  di  atas, dengan  demikian  telah  berhasil  menyelaraskan  empat  lembaga  yang  ada  dengan kesepakatan  bahwa  kesemuanya  memiliki kedudukan setara dan akan menjalankan tugas pengurusan  Ngata  di  Toro  secara  bersama-sama.  Selain  itu  upaya  tersebut  juga  telah memodifikasikan  kelembagaan  Totua  Ngata  menjadi  sebuah  lembaga  dengan  struktur dan fungsi yang lebih jelas dan terinci dengan tujuan agar lembaga ini bisa menjalankan tugas dan wewenang baru yang telah dibebankan atasnya sejalan  dengan  cita-cita  untuk transformasi  kelembagaan  tradisional  di  Toro.  Komposisi  kepengurusan  adat,  tidak mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara, dengan pengurus adat inti terdiri dari:
a. Maradika
b. Totua Ngata
c. Tina Ngata
Orang menjadi Maradika , Totua Ngata dan Tina Ngata bukan melalui pemilihan, tetapi melalui libu (pertemuan) Ngata dan berdasar- kan garis keturunan. Posisi Lembaga Adat  terhadap  Pemerintah  Ngata  adalah  Lembaga  Adat  merupakan  mitra  kerja  dari Pemerintah  Ngata  dalam  pelayanan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian  alam. Kedua  lembaga  ini  dibangun  dan  berjalan  bersama  seperti  terlihat  pada  stuktur kelembagaan  yang  ada  di  Ngata  Toro.  Aturan  adat  di  masukan  dalam  peraturan  Ngata melalui musyawarah Ngata, hal  ini disesuaikan dengan meninjau mana aturan adat yang masih  bisa  dipertahankan  dan  mana  hukum  adat  yang  tidak  relevan  lagi  di  berlakukan karena  sudah  di  akomodasikan  oleh  hukum  negara.  Kerja  sama  antara  Lembaga  Adat dan  Pemerintah  Ngata bertujuan  agar  aturan  yang  dikeluarkan  tidak  tumpang  tindih. Peraturan  Ngata  yang  mengatur Katuvua dan Hintuvu disusun  bersama  melalui musyawarah Ngata yang kemudian diputuskan sebagai aturan dan menjadi pedoman bagi masing-masing  lembaga..  Hal  ini  dimaksudkan  agar  hak  dan  tanggung  jawab  kedua lembaga  dalam  peraturan  tersebut  lebih  jelas.  Hal  lain  adalah  jika  aturan  yang dibuat sudah diakomodasikan oleh Pemerintah Ngata menjadi Peraturan Ngata maka aturan adat tidak  diberlakukan  lagi  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  aturan.  Misalnya,  hal  izin pengolahan  kayu  untuk  ramuan  rumah  masyarakat,  surat  izin  dibuat  oleh  Pemerintah Ngata dan ditanda tangani oleh kepala Ngata dan Lembaga Adat. Implikasinya, praktek penebangan  di  kawasan  hutan  adat  Ngata  Toro  yang  tidak  memenuhi  Peraturan  Ngata akan dikenai sanksi.
Keseluruhan  wilayah  Ngata  Toro,  termasuk  wilayah  adat  yang  diklaimnya, didominasi  oleh  daerah  pegunungan.  Di  dalam  wilayah  ini  mengalir  beberapa  sungai besar seperti: Sungai Sopa, Biro, Pangemoa, Alumiu, Pono,  Bola, Mewe dan Kadundu. Bulu Podoroa atau secara administratif sebelah timur dengan Kaduwa dan Katu (Ue Biro dan  Ue  Hawuraga),  Bulu  Mahue  dan  Potovoa  Noa  atau  secara  administratif  sebelah Selatan  dengan  O’o  Parase  dan  Lawua,  Bulu  Tobengi  dan  Ue  Halua  atau  secara
administratif  sebelah  barat  dengan  Sungku  dan  Winatu.Wilayah  pemukiman  dan pertanian  Desa Toro merupakan  sebuah hamparan  lembah  yang  dikelilingi  pegunungan dengan dua barisan bukit yang menjulur keluar. Dengan kontur seperti ini perkembangan perkampungan mengikuti kontur sik yang ada dan membentuk serupa huruf “W“ apabila dilihat  dari  sisi  kawasan  Taman  Nasional  Lore  Lindu.  Wilayah  pemukiman  penduduk terkosentrasi  di  salah  satu  potongan  yang  hampir  simetris,  sementara  wilayah persawahan tersebar di sepanjang jari-jari huruf “W“ tersebut.
Mengenai  masyarakat  hukum  adat,  secara  teoritis  pembentukannya  disebabkan karena  adanya  faktor  ikatan  yang  mengikat  masing-masing  anggota  masyarakat  hukum adat  tersebut.  Faktor  ikatan  yang  membentuk  masyarakat  secara  teoritis  adalah  faktor genealogis  (keturunan)  dan  faktor  Teritorial  (wilayah). 5 Hingga  tahun  2019,  jumlah penduduk Toro telah mencapai 2.349 jiwa terdiri dari 639 keluarga. Dengan jumlah ini tingkat  kepa-  datan  penduduk  di  Toro,  dibandingkan  luas  seluruh  wilayah  adat  yang diklaim, adalah 87 orang/km2. Tabel berikut ini memperlihat- kan data kependudukan di Toro  secara  lebih  rinci.  Pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  harus  dibuat dalam bentuk keputusan kepala daerah. 6
Tabel 1. Data Kependudukan Ngata Toro, 2019, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah
Jenis Jumlah Luas desa 22.95 Ha Jumlah Penduduk 2.349 Jiwa Laki-laki 1.259 Jiwa Perempuan 1.090 Jiwa Jumlah KK 639 kk Usia 0-10 386 Jiwa Usia 11-59 1.778 Jiwa Usia 60 ke atas 185 Jiwa
Sumber : Kantor Desa Toro, (2020).
Pengaturan Tanah Hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan pasal 6 UUPA, Melalui  Pasal  18  B  Ayat  2  UUD  1945  menentukan  bahwa  Negara  Mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu, Penguasaan  masih  membutuhkan  campur  tangan  hukum  untuk  menentukan  apakah
5 C.  Dewi  Wulan  Sari, Hukum  Adat  Indonesia ,  cetakan  kedua,  Penerbit  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2012
6 Muh.  Afif  Mahfud, Perlindungan  terhadap  Indigenous  People  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia , Jurnal Hukum Internasional Vol.I, hlm. 69.
penguasaan  itu  diakui  dan  dilindungi,  atau  justru  sebaliknya  tidak  memperoleh pengakuan hukum. 7
Setiap pelanggaran terhadap semua peraturan atau hukum adat yang menyangkut kepemilikan  dan  pengelolaan  SDA  yang  ada      di  lingkungan  wilayah  adat  Ngata  Toro, dikenakan sanksi sebagai berikut :
a. Kepemilikan  yang  tidak  berdasarkan  hukum  adat  dikenakan  sanksi  adat berupa: Tolu  Ongu,  Tolu  Mpulu,  Tolu  Ngkau (Tiga  ekor  hewan  kerbau  atau sapi,  tiga  puluh  dulang,  dan  tiga  lembar  kain Mbesa ).  Jika  dirupiahkan bernilai 5 juta rupiah.
b. Pengelolaan  hasil  hutan  kayu,  rotan,  pakanangi,    gaharu,  dan  damar  yang tidak berdasarkan ketentuan hukum  adat, dikenakan sanksi adat berupa: Tolu Ongu,  Tolu  Mpulu,  Tolu  Tigkau (3  ekor  hewan  kerbau  atau  sapi,  30  dulang, dan 30 lembar kain Mbesa).
c. Pemasangan  jerat  untuk  hewan  yang  dilindungi  (anoa  dan  babi  rusa), dikenakan sanksi adat yaitu: Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau. (Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, 30 (kain Mbesa).
d. Pertambangan  emas  yang  tidak  berdasarkan  hukum  adat,  dikenakan  sanksi adat  yaitu: pitu  ongu,  pitu  mpulu,  pitu  ngkau (tujuh ekor hewan kerbau atau sapi, 70 dulang, dan 70 kain Mbesa). Jika dirupiahkan bernilai 11 juta rupiah.
e. Penangkapan  ikan  yang  menggunakan  alat  kimia,  strom,  racun,  dikenakan sanksi adat: Rongu, Rompulu, Rongkau. (dua ekor ker bau atau sapi, 20 dulang, 2 lembar kain Mbesa), setara dengan 3 juta rupiah.
f. Penggunaan  senjata  api,  senapan  angin,  bedil  dikenakan sanksi  adat  yaitu: Hangu,  Hampulu,  Hongkau (Satu  ekor  hewan  kerbau  atau  sapi,  10  dulang, satu lembar kain Mbesa). Jika dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah.
g.
Tabel 2. Tata Ruang Masyarakat Adat Ruang Fungsi/Peruntukan Aturan Adat Kedala Dalam Pengelolaan Hutan Larangan (Wana ngkiki,Wana,Wanambongo, Katumpua, Kapali - Suaka - Tempat Binatang
- Sumber Air
- Tempat Ritual - Hutan - Givu kalua melanggar peruntukan - Lepas ayam hidup - Tidak boleh diolah - saling klaim wilayah adat - Dikuasai oleh negara - Diolah oleh perusahaan
7 Muhammad  Ilham  Arisaputra  dan  Sri  Wildan  AInun  Mardiah, Kedudukan  Hukum  Tanah  Adat dalam  pengembangan  administrasi  Pertanahan  di  Indonesia;  Studi  Komparatif ,  Jurnal  Amanna  Gappa Vol. 27, hlm. 4.
Hutan Cadangan (Pongale/Havoyopa) - Warisan anak cucu - Mengambil kayu ramuan rumah - Pengambilan rotan - Mogome - Mompepoy u - Nabanta - Mehabi - Mosarambu lu gana - Givu - Perampasan pemilikan baik secara eksternal maupun internal - Dikuasai oleh negara dianggap lahan tidur - Diolah oleh perusahaan Hutan Olahan (Oma, Batingea, Pohowa pangka) - Kebun - Lading - Padang - Nompehule - Vunca - Givu dalam pengelolaa n - Nevula - Magane - Tata Batas Kawasan Perkampungan - Sawah - Pemukiman - Dll Sama dengan hukum adat olahan
Sumber : Data Kantor Desa Toro, (2020).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dan  Urip  Santoso  bahwa  “  Hak  Ulayat merupakan hak dari masyarakat dalam hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk  menguasai,  menggunakan  dan  memelihara  kekayaan  alam  yang  ada  dalam  l ingkungan wilayah Hak Ulayat tersebut”. 8 Konsep Hak Ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan  bersama  (hak  milik  komunal),  mempunyai  kewenangan/kekuasaan  untuk menggunakan atau mengambil manfaat serta mengatur dalam arti mengatur pengurusan, penguasaan,  penggunaan,  peruntukkan,  pemeliharaan  dan  sebagainya.  harus  dapat diterapkan  serta  tidak  boleh  membuat  kelompok  tertentu  menjadi  susah  atau  tidak beruntung. 9
Berdasarkan hukum adat setempat. Sifat hubungan ini menunjukan sifat otonomi masyarakat atas hak ulayat.  Keotonomian itu, sebagaimana dilukiskan Ter Haar dengan
8 Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso, Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2006
9 Jawahir  Tontowi, Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi  Perlindungan  Hak- Hak Tradisionalnya , Jurnal Pandecta Vol. 10 , hlm. 10.
mengatakan  bahwa  gerombolan  (  kelompok)  itu  berhak  atas  Tanah,  mempunyai  hak tertentu atas tanah baik ke “dalam” maupun ke “luar”. 10

## KESIMPULAN
Keberadaan  Hak  Ulayat  pada  masyarakat  Hukum  Adat  Ngata  Toro  masih  ada hingga  saat  ini  dikarenakan  masyarakat  hukum  adat  Ngata  toro  Menjunjung  Tinggi hukum  adat  dan  menggunakan  Keputusan  Hukum  Adat  sebagai  Pedoman  melakukan segala  sesuatu  baik  antara  manusia  dengan  manusia  atau  manusia  dengan  alam. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Perlu  menjadi  perhatian Pemerintah Daerah untuk menjaga Hak-hak masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dengan merancang  suatu  Peraturan  Daerah    tentang  Masyarakat  Adat  Ngata  Toro  untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah.
10 Rosniar  Sembiring, Hukum  Pertanahan  Adat ,  cetakan  ke  2,  penerbit  Raja  Grafindo  Persada, Depok 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Suryaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat  Dahulu  Kini  dan  Akan  datang ,  cetakan  ke  3, Penerbit Kencana, Jakarta. 2017
Dewi  Wulan  Sari  (2012). Hukum  Adat  Indonesia ,  cetakan  kedua,  Penerbit  PT.  Refika Aditama, Bandung.
Nico  Ngani  (2012), Perkembangan  Hukum  Adat  Indonesia ,    cetakan  kesatu,  Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Rosniar  Sembiring  (2019). Hukum  Pertanahan  Adat ,  cetakan  ke  2,  penerbit  Raja Grafindo Persada, Depok.
Sudikno  Mertokusumo  dan  Urip  Santoso  (2006). Hukum  Agraria  Hak-hak Atas  Tanah , Prenada Media, Jakarta.

## Jurnal
Diah Pawestri Maharani (2016), Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air , Jurnal Arena Hukum Vol. 9. Jawahir  Tontowi  (2015), Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya , Jurnal Pandecta Vol. 10 , hlm. 10. Muh.  Afif Mahfud (2014). Perlindungan terhadap Indigenous People dalam Perspektif Hak Asasi Manusia , Jurnal Hukum Internasional Vol.I, hlm. 69. Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan AInun Mardiah (2019). Kedudukan Hukum Tanah  Adat  dalam  pengembangan  administrasi  Pertanahan  di  Indonesia ;  Studi Komparatif, Jurnal Amanna Gappa Vol. 27, hlm. 4.
Sukirno (2015). Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 44, hlm. 328.