INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5597-5610 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Peran Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online
Siti Rahmah Tumanggor 1 ✉ , Juana Tria sanda 2 , Luthfiyyah Rahadatul „Aisyi 3 , Marissa Avina Br Purba 4 , Miftahul Jannah Tanjung 5 , Titin Efrida Hasibuan 6 , Joni Sandri Ritonga 7
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: sitirahmahtumanggor@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Transaksi online merupakan proses pembelian dan penjualan barang yang dilakukan secara online yaitu  melalaui  internet.  Transaksi  online  melibatkan  penjual  dan  pembeli  tanpa  bertemu  secara fisik,  hanya  melalui  media  yang  berupa  aplikasi  di  dalam  sebuah  ponsel.  Dewasa  ini,  transaksi online telah menjadi fenomena yang semakin umum, di era kemjuan internet yang berkembang pesat membuat manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan yang bisa ditemui hanya melalui sebuah ponsel. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam tranaksi online kosumen sering kali dirugikan akibat dari ulan produsen yang tidak jujur. Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen termasuk dalam konteks transaksi online, yaitu  Tentang Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012. Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  fungsi  hukum  beberapa  peraturan  pemerintah  yang  mengatur lebih  spesifik  mengenai  transaksi  online,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  peran  hukum  dalam  melindungi  komsumen  dalam  transaksi  online.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka penelitian ini memaparkan kerangka hukum yang mengatur mengenai traansaksi online.
Kata Kunci : Hukum, Transaksi Online, Konsumen

## Abstract
Online transactions are the process of buying and selling goods carried out online, namely via the internet.  Online  transactions  involve  sellers  and  buyers  without  meeting  physically,  only  through media in the form of an application on a cellphone. Nowadays, online transactions have become an increasingly common phenomenon, in the era of rapidly developing internet advances, humans have access to conveniences that can be found only through a cellphone. However, it does not rule out  the  possibility  that  in  online  transactions  consumers  are  often  harmed  by  the  actions  of dishonest producers. In Indonesia there are laws  that regulate consumer protection,  including in the  context  of  online  transactions,  namely  Undang-Undang  No  8  of  1999  concerning  consumer protection,  apart  from  that  there  are  also  several  government  regulations  that  regulate  more specifically  regarding  online  transactions,  namely  Concerning  Electronic  System  and  Transaction Operators,  Government  Regulation  Number  82  of  2012.  This  study  attempts  to  examine  the function of law in protecting consumers in online transactions. By using a qualitative approach and literature study, this research explains the legal framework that regulates online transactions.
Keyword : Law, Transactions Online, Consumen.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  lanskap perdagangan  worldwide,  memungkinkan  transaksi  yang  mudah  dan  cepat  melalui panggung online. Transaksi online telah menjadi salah satu aspek utama dalam kehidupan sehari-hari,  yang  mempengaruhi  perilaku  konsumen  serta  dinamika  pasar  secara keseluruhan.  Namun,  di  tengah  kemudahan  dan  kenyamanan  yang  ditawarkan  oleh transaksi  online,  terdapat  berbagai  tantangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen.
Peran  hukum  dalam  konteks  ini  menjadi  sangat  penting,  sebagai  kerangka  yang mengatur  dan  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam  transaksi  online.  Analisis  terhadap peran  hukum  terhadap  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online  menjadi  topik yang  relevan  dan  mendesak  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Melalui  pemahaman  mendalam terhadap  peran  hukum,  kita  dapat  mengeksplorasi  efektivitas  peraturan  yang  ada, menemukan  celah-celah  yang  perlu  diperbaiki,  dan  mengusulkan  solusi  yang  dapat meningkatkan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi online.
Di  Indonesia  sendiri  juga  ada  Undang-Undang  yang  membahas  mengenai Perlindungan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) berkaitan dengan konsumen dalam transaksi online. Dalam melakukan jual beli online, konsumen cukup dilindungi oleh UUPK dan UU ITE.
Beberapa aspek yang dibahas dalam UUPK dan UU ITE adalah hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sangketa, dan perlidnungan konsumen dalam  konteks  pembelian  digitial.  Namun,  meskipun  demikian  masih  banyak  kasus kecurangan yang  dilakukan dalam melindungi konsumen  di periode transaksi online  ini, maka  dari  itu  perlu  dilakukan  beberapa  langkah  yaitu  pemerintah  Indonesia  melindungi konsumen dalam transaksi online meliputi penerapan UU ITE sebagai sarana pencegahan bisnis  curang  melalui  e-commerce  (Jailani  et  al.  2022).  Selain  itu  kesadaran  masyarakat keamanan  transaksi,  keyerbatasan  fasilitas  managing  an  account,  dan  kebiasaan masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  akrab  dengan  penggunanan  web  dalam perdagangan  juga  harus  segera  diatasi  karena  ini  juga  merupakan  masalah  yang bekepanjangan di Indonesia (Apriani dan Syafrinaldi 2022).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  fungsi hukum  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  online.  Dengan  menganalisis kerangka hukum yang ada, dilema, tantangan, dan potensi solusi yang tersedia, Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  memperbaiki  dan meningkatkan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online,  sehingga  menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  mengadopsi  pendekatan kualitatif  dengan  fokus  pada  tinjauan  pustaka.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti untuk  menjelajahi  dengan  mendalam  peran  hukum  dalam  perlindungan  konsumen dalam konteks transaksi online melalui analisis literatur yang relevan. Information akan dikumpulkan  melalui  survey  sistematis  terhadap  sumber-sumber  literatur  hal  ini  sesuai dengan  kriteria  inklusi  yang  dimaksudkan,  dan  analisis  akan  dilakukan  secara  kualitatif untuk  mengidentifikasi  temuan  utama  seputar  peran  hukum  dalam  perlindungan konsumen.  Hasil  analisis  akan  diinterpretasikan  untuk  menghasilkan  wawasan  yang mendalam  tentang  peran  hukum  tersebut  dan  implikasinya  terhadap  praktik  dan kebijakan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Dasar 1945
Perlindungan  hukum  konsumen  didasarkan  pada  UUD  1945  yang  tertuang  dalam alinea keempat yang berbunyi:
“….membentuk  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa

## Indonesia.”
Dasar hukum lainnya terdapat pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:
“ Setiap warga negara mempunyai hak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” Berdasarkan  Undang-undang  dasar  tahun  1945  tersebut  memberikan  landasan bahwa  seluruh  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  atas  kehidupan  dan  perlindungan dari  pemerintah.  Apabila  seseorang  dilecehkan  oleh  pihak  lain,  maka  aparatur  negara harus  segera  memberikan  perlindungan  untuk  mencegah  permasalahan  tersebut  agar tidak terulang kembali. Memunyai kehidupan yang perjanjian merupakan hak setiap warga negara dan setiap orang. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian dalam jual beli maka pemerintah memberikan perlindungan serta kebujakan berdasarkan hukum  yang  ada.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  pemerintah  harus  terlibat  dalam perlindungan transaksi bisnis elektronik, sebagai berikut:
a. Melindungi hak konsumen dan produsen;
b. Menghindari perkembangannya melakukan praktik komersial yang curang/tidak adil ( out of line Commercial Hones );
c. Dilakukan secara terbuka;
d. Menciptakan lingkungan bisnis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; Oleh karena itu, pmerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya,
dalam transaksi e-commerce produsen dan konsumen harus seimbang serta menciptakan keselarasan antar pihak, baik produsen (pedagang) maupun konsumen.
UUD  No.  8  Thn  1999  Mengenai  Perlindungan  Konsumen  serta  UUD  No.  11  Tahun  2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
Secara  umum,  peraturan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  konsumen  mengatur dan  melindungi  pelanggan  dalam  berhubungan  dengan  pemasok  barang  dan  jasa. Produsen dan konsumen memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggung  jawab.  Dalam  hal  transaksi  e-commerce,  pelaku  usaha  atau  penjual  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  jika  melakukan  kesalahan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen.
Beberapa  contoh  wanprestasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  termasuk melanggar  perjanjian,  tidak  sesuai  dengan  jadwal,  atau  melakukan  kesalahan  dalam pemenuhan  prestasi  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  untuk  jenis  transaksi  dengan berbagai memungkinkan.
Pada  dasarnya,  perlindungan  hukum  pihak  mencakup  upaya  pemerintah  untuk
menjaga  kepentingan  produsen  dan  konsumen  dalam  bisnis.  Pemerintah  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di  tingkat  domestik dengan  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi  konsumen  dan melindungi  konsumen  di  tingkat  internasional  melalui  framework  hukum  nasional.  Yang sejalan  sesuai  kebijakan  Amerika  " A  System  for  Worldwide  Electronic  Commerce",  yang mengatakan  bahwa  pemerintah  harus  berusaha  untuk  mendukung  dan  menegakkan peraturan  yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  di  Indonesia  atau demonstrate  undang-undang UNOTRAL.
Dalam  penelitian  ini  tanggung  jawab  pelaku  usaha  lebih  diperhatikan  karena  alam transaksi  e-commerce  termasuk  pembelian  dan  penjualan,  konsumen  lebih  lemah dibandingkan  produsen.  Penjualan  dan  pembelian  online  dianggap  sebagai  perikatan antara dua pihak menurut Pasal 1233 jo Pasal 1234 KUH Perdata.
Undang-undang Hukum Perdata menyatakan dalam Pasal 1233 bahwa:
“Setiap perjanjian timbul karena perjanjian atau karena hukum.”
KUH Perdata menyatakan dalam Pasal 1234 bahwa:
“Setiap  perikatan  adalah  memberi  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat sesuatu.”
Namun,  Pasal  1473  KUH  Perdata  mengatur  bahwa  “Penjual  wajib  menyatakan dengan  jelas  apa  yang  mengikatnya,  segala  janji  yang  tidak  jelas  dan  dapat  dimaknai bermacam-macam,  harus  ditafsirkan  merugikannya.”Ini  karena  ketentuan  hukum  yang jelas  tidak  mengatur  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  periklanan sebelumnya.
Oleh karena itu, perusahaan periklanan harus memberikan informasi secara obyektif, tegas,  dan  mudah  dipahami.  Setiap  orang  yang  melakukan  transaksi  elektronik,  baik secara  publik  maupun  pribadi,  wajib  bertindak  sewajarnya  ketika  berinteraksi  satu  sama lain dan/atau bertukar dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dalam transaksi tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. Teknologi dan Elektronika (UU ITE).
Meyakini bahwa produk yang dijual dapat digunakan dengan aman oleh pelanggan, sangat penting untuk  melakukan tindakan yang tepat,  baik  dalam hal transaksi maupun dalam hal memberikan informasi atau gambar produk oleh perusahaan yang menawarkan produk melalui webvertising. Salah satu pasal UUPK, yakni Pasal 9, melarang pelaku usaha mewakili  barang  dan/atau  jasa  pada  ayat  (1).  Pasal  9  UUPK  di  atas  pada  intinya menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi atau
penjelasan yang sebenarnya tentang barang dan/atau jasa yang mereka promosikan dan perdagangkan.  Hal  ini  penting  karena  kita  tahu  bahwa  salah  satu  alasan  mengapa konsumen  mengalami  kerugian  adalah  karena  mereka  tidak  melihat  barang  dan  jasa tertentu yang mereka inginkan.
Ketika transaksi e-commerce, menyebabkan kerugian akibat iklan atau brosur, serta garansi atau jaminan bahwa produk yang dijual mengandung unsur penipuan. Informasi yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  produk  yang  disebarkan,  mempromosikan,  dan mengiklankan  barang  dan  jasa  tersebut.  Ini  digunakan  oleh  hakim  sebagai  bukti  dalam gugatan  yang  didasarkan  pada  kinerja  pelaku  usaha.  Kebanyakan  orang  dirugikan  oleh iklan  atau  brosur,  serta  garansi  atau  jaminan  bahwa  barang  dan  jasa  yang  mereka  beli tidak benar ketika datang ke transaksi e-commerce. Dalam menjual, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan jasa tertentu, janji yang dibuat dikenal sebagai informasi. Hakim menggunakannya sebagai bukti dalam gugatan berdasarkan kinerja pelaku usaha.

## Perjanjian Baku
Perjanjian  baku  biasanya  digunakan  oleh  pelaku  usaha  yang  menjual  barang  dan atau  jasa  melalui  media  web  untuk  menjalankan  transaksinya,  dengan  tujuan  untuk mendorong  kebutuhan  akan  layanan  yang  lebih  cepat  dalam  setiap  transaksi  antara penjual dan pembeli. Ide tentang perjanjian baku juga didorong oleh gagasan bahwa e- commerce  menjadi  lebih  praktis.  Dengan  pertumbuhan  pesat  industri  perdagangan  e- commerce, semakin banyak barang dan jasa yang membutuhkan transaksi yang cepat dan efisien melalui web untuk mengurangi biaya perdagangan di seluruh dunia . Pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat harus diimbangi dengan peningkatan martabat dan harkat konsumen,  sehingga  pelaku  usaha  diberi  tanggung  jawab  untuk  membuat  produk  dan mengirimkan produk yang memenuhi standar dan kualitas barang yang baik.
Sutan  Remi  Sjahdeini  berpendapat,  standar  perjanjian  didefinisikan  sebagai perjanjian di mana pemakainya menerima hampir semua klausulnya dan pihak lain tidak pada  dasarnya  memiliki  kesempatan  untuk  bernegosiasi  atau  memodifikasi.  Serupa dengan  perjanjian  baku  dalam  jual-beli  melalui  web,  yang  dibuat  oleh  penjual  sebagai pengelola  toko  online,  penjual  dapat  memastikan  bahwa  perjanjian  tersebut  memuat klausula  yang  menguntungkannya  dan  dapat  meningkatkan  atau  menghilangkan  beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya ditanggungnya.
Saat  membeli  furnitur  secara  online,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  merugikan pelanggan. Misalnya, ketentuan tersebut mungkin tidak mencantumkan spesifikasi produk yang  ditawarkan  di  situs e-commerce  atau  perkiraan  waktu  pengiriman  barang  yang
dipesan  pelanggan.  Dengan  demikian,  konsumen  tidak  memiliki  kesempatan  untuk bernegosiasi  dengan  penjual  saat  melakukan  transaksi.  Menurut  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK, ketentuan  pencantuman  klausula  baku  yang  tidak  memenuhi  syarat  dilarang.  Tujuan pelarangan  penggunaan  klausul  standar  adalah  untuk  menyamakan  kedudukan  antara pelanggan dan pelaku korporasi dengan batasan iktikad baik pada kedua pihak.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dapat  dihilangkan  apabila  pelaku  usaha  secara sepihak  membuat  klausul  baku  tanpa  mempertimbangkan  persyaratan  yang  tertuang dalam pasal tersebut. Para ahli hukum menganggap perjanjian baku tidak hanya berlaku dari  segi  keabsahannya,  tetapi  juga  karena  adanya  anggota  yang  salah  satu  pihak, khususnya konsumen.
Pada  dasarnya,  kontrak  baku  mengandung  persyardtan,  yang  memiliki  konsekuensi serupa dengan kontrak baku e-commerce, termasuk:
a. Mengurangi risiko pelaku usaha seperti ganti rugi karena wanprestasi;
b. Menghapus  tanggung  jawab  pelaku  usaha  atau  vendor  atas  kewajiban  tertentu, seperti memberikan informasi tentang kualitas barang.
Perjanjian e-commerce  biasanya  dibuat  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  yang menyebabkan  banyak  masalah  dan  kerugian  bagi  konsumen.  Beberapa  kerugian  yang umum  terjadi  dalam  transaksi e-commerce  pada  umumnya,  terutama  transaksi  e- commerce bisnis ke konsumen (B2C), adalah sebagai berikut:
a. Produk yang sudah dibeli tidak diterima atau samapi kepada pembeli
b. Harga produk yang tidak sesuai dengan promosi;
c. Produk tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan.
Akibat  dominasi  pelaku  usaha  dalam  melakukan  transaksi e-commerce,  Kerugian konsumen adalah akibat dari taktik bisnis yang tidak jujur. Perlindungan hukum preventif digambarkan  oleh  Phillipus  M.  Hudjon  sebagai  perlindungan  hukum  masyarakat  yang bertujuan untuk  mencegah atau menyelesaikan permasalahan. Menurut teori ini, karena penyelesaian  e-commerce  relatif  sulit  untuk  diselesaikan,  memerlukan  waktu  yang  lama, dan  memerlukan  tingkah  laku  yang  tidak  pantas,  maka  perlindungan  hukum  preventif harus  diterapkan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terkait  dengan  transaksi e- commerce.

## Inisiatif Menghentikan Kerugian Konsumen
1. Peberdayaan Konsumen
Pasal  29  ayat  (1)  UUPK  menyatakan  bahwa  mendorong  terselenggaranya perlindungan konsumen yang menjunjung tinggi hak konsumen dan pelaku usaha serta
memenuhi kewajibannya merupakan tanggung jawab pemerintah.

## 2. Pengawasan Dan Perlindungan
Pemerintah dan badan yang terkait Pasal 9 UUPK, ayat 30 (1) dan (4) menyatakan bahwa  pemerintah  bertugas  mengawasi  dan  membela  inisiatif  konsumen  melalui kementerian  terkait  dan/atau  menteri  teknis.  Pemerintah  melakukan  pengawasan melalui  mentri  dan/atau  mentri  teknis  dan  LPKSM  untuk  memastikan  bahwa  barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi peraturan peraturan-undangan tersedia di pasar. Selain itu, Pasal 40(2) UUITE berbunyi sebagai berikut:
"Karena informasi dan transaksi elektronik yang bertentangan dengan izin publik dilindungi  oleh  pemerintah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, sehingga kepentingan umum terlindungi dari segala bentuk campur tangan.”
3. Untuk Transaksi E-Commerce, Sangat Penting Untuk Menjaga Keamanan Secret Word Dengan Cara Berikut:
a. Menjaga  privasi    dan  tidak  memberi  tahu  siapa  pun,  termasuk  petugas penyelenggara;
b. Memanfaatkan kata-kata rahasia yang sulit ditebak;
c. Secara teratur mengubah kata rahasia ; dan
d. Tidak menyimpan semboyan secara fisik.
e. Kata kunci yang digunakan untuk membeli satu produk harus berbeda dari yang digunakan untuk membeli produk lainnya.

## 4. Menciptakan jaringan konsumen ke-konsumen (C2C)
Jaringan  C2C  ini  terjadi  antar  sesama  konsumen e-commerce  dan  berfungsi sebagai  pengumpulan  penerimaan  atau  pertukaran  informasi  dan  keluhan  antar konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk meneliti secara cermat dan mendidik diri Anda sendiri tentang subjek terkait e-commerce sebelum melakukan pembelian dari situs  web  e-commerce  Misalnya  saja  kaskus.com  yang  mempunyai  pertemuan  online bernama “FJB”.
Sarana  perlindungan  hukum  preventif  digunakan  untuk  melakukan  upaya  hukum untuk  mencegah  berbagai  masalah  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  perdagangan elektronik  melalui  media  web  .  Dibagi  menjadi  4  (empat)  bagian  untuk  melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan e-commerce dan mencegah masalah, yaitu:
a. Dari  perspektif  produsen  (vendor),  arena  produsen  berperilaku  sebagai  pemasok produk dan konsumen bertindak sebagai orang yang membutuhkan produk, maka
produsen  mempunyai  posisi  yang  lebih  baik  dalam  pertukaran  perdagangan. Dengan demikian, produsen dapat memainkan kata-kata yang diinginkan konsumen, selama  konsumen  membutuhkan  produk  tersebut,  mereka  akan  menyetujuinya. Akibatnya, bentuk kontrak standar, atau prinsip ambil atau tinggalkan, muncul.
b. Dari perspektif konsumen, sebelum menyelesaikan suatu transaksi, konsumen harus melakukan otentikasi diri sebagai pihak yang membutuhkan produk yang ditawarkan dalam  transaksi  e-commerce.  Hal  ini  dilakukan  oleh  produsen  untuk  mengetahui apakah konsumen benar-benar pembeli atau tidak.
c. Dari  prespektif  produk  (barang  dan  jasa),  sangat  penting  bagi  pelanggan  untuk mempelajari  berbagai  hal  sehingga  mereka  dapat  memutuskan  apakah  akan menyelesaikan suatu transaksi atau tidak.
d. Mengenai  transaksi,  produsen  diwajibkan  untuk  memberikan  rincian  yang  lengkap dan  jelas  kepada  pengecer  online  mereka  mengenai  prosedur  di  balik  transaksi, bersama dengan rincian topik seperti berikut:
1) Ketentuan yang harus dipenuhi pembeli untuk menyelesaikan transaksi;
2) Kesempatan bagi pembeli untuk mempertimbangkan kembali transaksi yang akan mereka lakukan sebelum membuat keputusan, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan;
3) Harga produk, termasuk pajak atau ongkos kirim;
4) Bagaimana cara pembayaran dilakukan;
5) Informasi tentang dapat atau tidak;
6) Informasi  tentang  kemungkinan  Pelanggan  mengembalikan  barang  yang  telah mereka beli;
7) Informasi tentang Apakah ada jaminan produk akan diganti atau dikembalikan jika rusak atau tidak sesuai pesanan?
8) Prosedur penyelesaian dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan klaim. Untuk melindungi pelanggan dalam bertransaksi dan meningkatkan kaliber dan volume transaksi perdagangan yang dilakukan melalui e-commerce, undang- undang  harus  menetapkan  empat  jenis  perlindungan  transaksi e-commerce tersebut di atas.
Ketentuan Hukum  Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Indonesia
1. PenyelesaianSengketa Konsumen Secara Litigasi
Sengketa  konsumen  terbatas  pada  hal-hal  perdata.  Menurut  Pasal  45  ayat  (1)  jo Pasal 48 UUPK, penyelesaian penyelesaian konsumen secara “ligitasi” berarti penyelesaian
penyelesaian  melalui  pengadilan,  yaitu:  Ayat  1  Pasal  45  UUPK  Setiap  konsumen  yang mengalami kerugian berhak menggugat pelaku usaha melalui sistem peradilan biasa atau melalui  lembaga  yang  menangani  perundingan  penyelesaian  konsumen-pelaku  usaha. UUPK Pasal 48 Dalam hal konsumen perjudian menyelesaikan perselisihannya melalui jalur hukum  berlaku  ketentuan  Pasal  45  yang  berkaitan  dengan  peradilan  umum.  Pelanggan yang  berjudi  oleh  pengadilan  dengan  menggunakan  ketentuan-ketentuan  pengadilan biasa yang sesuai dengan memperhatikan persyaratan Pasal 45.
Dan ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Pasal 29 (1) UUITE, yang menyatakan :
“Ayat  1  Pasal  38  UUITE  Siapapun  yang  menggunakan  teknologi  informasi  atau menjalankan sistem elektronik dan menimbulkan kerugian dapat dikenai tindakan hukum. Ayat  1  Pasal  29  UUITE  Perkara  perdata  dilaksanakan  menurut  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.”
Menurut  UUPK  Pasal  46  ayat  (1),  pelanggan  berhak  mengajukan  upaya  hukum terhadap perusahaan yang melanggar haknya dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri jika mereka termasuk dalam kelompok berikut:
a. Pelanggan yang dirugikan adalah ahli waris yang bersangkutan;
b. konsumen yang memiliki tujuan yang sama;
c. memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  melalui  lembaga  perlindungan konsumen.
d. Jika produk yang digunakan memberikan dampak kerugian terhadap korban.
Dalam  hukum  perlindungan  konsumen,  ada  tiga  (tiga)  jenis  gugatan  yang  biasanya digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha:
a. Gugatan kecil di pengadilan, yang dapat dilakukan oleh konsumen meskipun bernilai kecil secara ekonomi.
b. Gugatan Kelas, adalah gugatan konsumen yang mana korbannya lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang.
c. Berdiri Sah , adalah gugatan konsumen di mana korbannya lebih dari satu orang. Penyelesaian  penyelesaian  masih  dapat  dilaksanakan  walaupun  kedua  belah  pihak belum  menemukan  jalan  terbaik  untuk  permasalahan  yang  terjadi.  Dalam  penyelesaian perkara  terdapat  keuntungan  dan  kerugian  bagi  nasabah  apabila  menggunakan  hukum acara  dalam  ketatanegaraan,  peradilan  pidana,  atau  litigasi  perdata.  selama  proses berperkara, namun juga mengeluarkan biaya dipengadilan.
Selain  itu,  dalam  dunia  bisnis,  penyelesaian  sengketa  yang  diharapkan  tidak  merusak hubungan  bisnis  dan  diselesaikan  dengan  cepat  dan  murah.  Akibat  dari  berbagai
kekurangan  penyelesaian  secara  litigasi,  konsumen  dan  pelaku  usaha  mungkin  merasa tidak puas. Ada beberapa masalah dan hambatan yang mungkin dihadapi perusahaan dan pelanggan ketika menyelesaikan suatu tuntutan hukum:
a. Lamanya proses penyelesaian;
b. Biaya perkara yang sangat tinggi;
c. Kurangnya responsif pada pihak pengadilan;
d. Keputusan hakim tidak memberikan penerang pada pertahanan; dan
e. Para hakim tidak dapat bersifat generalis.
Penyelesaian Sangketa Konsumen dari Segi Non-Ligetasi
Teknik  non-litigasi  menggunakan  norma-norma  komunal  seperti  diskusi, pemeliharaan  perdamaian,  kekerabatan,  dan  sebagainya  untuk  menyelesaikan  konflik  di luar pengadilan. Saat ini, menggunakan organisasi bernama Alternative Dispute Resolusi (ADR) menjadi strategi yang semakin banyak dipilih oleh para pebisnis.
Pasal  52  (a)  bahwa  tiga  bentuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  "non  litigasi" adalah arbitrase, konsiliasi, dan mediasi, seperti yang berikut:
a. Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Arbitrase adalah suatu proses non- yudisial  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdata  antar  para  pihak  yang  didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak para pihak yang bersengketa.
b. Konsiliasi, juga dikenal sebagai permufakatan, adalah metode penyelesaian sengketa di  mana  pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai  konsiliator  berperan  lebih  aktif  dalam proses penyelesaian sengketa. Konsiliator mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan Menyusun rencana, yang diperuntukkan kepada pihak yang bersangkutan.
c. Mediasi, juga dikenal sebagai "penengahan", adalah proses negosiasi di mana pihak ketiga  (unbiased)  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yang  bersengketa  untuk mencapai penyelesaian masalah.
Pemerintah  daerah  membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) yang  bertugas  menawarkan  layanan  penyelesaian  sengketa  untuk  membantu penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bagi  yang  murah,  cepat,  dan  mudah.  Proses teknisnya diatur dalam Surak Keputusan (SK) Menperindag Nomor.350/MPP/Kep/12/2001, yang mencakup hal-hal berikut:
a. Melaksanakan penaganan dan penyelesaian sengketa kosong.
b. Memberikan arahan terhadap keamanan pelanggang.
c. Melakukan penjagaan terhadap penerapan klausula baku;
d. Melaporkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor
8 Tahun 1999
e. Menerima  pengaduan  konsumen  mengenai  pelanggaran  perlindungan  konsumen, baik yang bersumber langsung maupun tidak langsung;
f. Melaksanakan  penyidikan  dan  peninjauan  kembali  kasus  perlindungan konsumen;Mendapatkan, meneliti, dan menyelidiki sengketa perlindungan konsumen; dan
g. Menginformasikan keputusan kepada bisnis yang melanggar periindungan konsumen; Perkara ditangani dan diselesaikan secara di luar hukum oleh BPSK. Oleh sebab itu,
BPSK memiliki otoritas untuk melakukan hal-hal berikut:
a. Hubungi  administrator  bisnis  yang  dicurigai  melanggar  peraturan  perlindungan konsumen;
b. Memanggil dan memberikan kesaksian dari saksi, saksi ahli, atau individu yang diduga memiliki informasi mengenai pelanggaran terhadap UUPK;
c. Meminta bantuan penyidik untuk memanggil badan usaha, saksi, saksi ahli, atau siapa pun yang tidak mampu menghadiri panggilan BPSK;
d. Memastikan dan menjamin tidak adanya kerugian bagi pelanggan;
e. Menjatuhkan sanksi peraturan pada pelaku ekonomi yang melanggar ketentuan Pasal 52 UUPK.
Dengan demikian, badan ajudikatif memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  jika  protes  yang  diajukan  memenuhi  kriteria yang ditentukan dalam Pasal 6, bagian (3). Akibatnya, pelanggan terbatas untuk mencari penegakan  terhadap  putusan  lembaga  tersebut  hanya  ketika  tidak  ada  protes  yang diajukan  ke  Sekretariat  Nasional.  Akibatnya,  permintaan  penegakan  putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang telah menjalani peninjauan melalui proses protes, ditentukan oleh Sekretariat Nasional yang mengawasi kasus protes (Pasal 7 pasal 1 dan 2 Peraturan  No.  1  Tahun  2006  tentang  Protokol  Pengajuan  Protes  terhadap  Penetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

## SIMPULAN
Studi  ini  menggaris  bawahi  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  konteks  transaksi  online  yang  kini  semakin  dominan  dalam  era  digital  saat  ini. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  menjadi  krusial  mengingat  kompleksitas  dan risiko  yang  terkait  dengan  pembelian  online,  seperti  keamanan  data,  ketidakjelasan informasi  produk,  serta  masalah  retur  dan  pengembalian  barang.  Undang-undang  yang ada  telah  berupaya  menanggapi  tantangan  ini  dengan  mengatur  hak-hak  konsumen,
seperti  hak  atas  informasi  yang  akurat  dan  jelas,  hak  untuk  menerima  produk  atau  jasa sesuai  kesepakatan,  dan  hak  atas  proses  penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  efisien. Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum masih menemui berbagai kendala, terutama  di  negara-negara  berkembang  di  mana  infrastruktur  hukum  dan  kesadaran konsumen  mungkin  kurang  matang.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kolaborasi  antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  online  guna  menciptakan  lingkungan perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Moh,  dan  Moh.  Kurdi.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Melakukan  Transaksi  Pembelian  Secara  Online.”  Journal  MISSY  (Management  and Business Strategy) 2 (2): 45–48. https://doi.org/10.24929/missy.v2i2.1864.
Apriani, Desi, dan Syafrinaldi Syafrinaldi. 2022. “Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil  Menurut  Hukum  Persaingan  Usaha  Indonesia  Dengan  Perlindungan Konsumen.” Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia 4 (1): 14–33. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.14-33.
Aulia, Cindy, Khotimah Jeumpa, dan Crisan Chairunnisa. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Onlinecommerce).” Business Law Review 1 (10): 14–20. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-02-cindy- aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen- dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf.
Bernada, Tetanoe. 2017. “Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia E- Commerce Transaction ‟ S Consumers To Support the Digital Economy Growth in Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6 (1): 1–24.
Fista,  Yanci  Libria,  Aris  Machmud,  dan  Suartini  Suartini.  2023.  “Perlindungan  Hukum Konsumen  Dalam  Transaksi  E-commerce  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”
Binamulia Hukum 12 (1): 177–89. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.
Hendryan, Dery, Leonardo Ganiarta, dan Gustina Aryani. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce).” Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum 6 (1): 83–96. https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2766.
Jailani, Novalini, Kuat Ismanto, Susminingsih, dan Hendri Hermawan Adinugraha. 2022. “an Opportunity To Develop Halal Fashion Industry in Indonesia Through E-Commerce Platform.”  Tadayun:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  3  (2):  121–32.
https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76.
Miru,  Ahmadi,  Sulaiman  Yodo.  2008.  Hukum  Perindungan  Komsumen.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Rahman, Irsan, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, dan Yuliana. 2023. “Hukum Perlindungan  Konsumen  di  Era  E-Commerce:  Menavigasi  Tantangan  Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital.” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2 (08): 704–12. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605.
Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Suyoso, Bambang. 2004. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.