## KEBIJAKAN CENSORSHIP TIONGKOK TERHADAP PERUSAHAAN
MULTINASIONAL DALAM BIDANG ICT ( INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES ) (STUDI KASUS GOOGLE INC.)

## Muhammad Haikal
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung, Indonesia
E-mail: d.grace.haikal@gmail.com

## Abstract
This study focuses on the impact of censorship policy implementation with Tiongkoknese government activities against  Google  Inc.  in  Tiongkok.  The  Tiongkoknese  government  has  enforced  strict  censorship  of  google  which  is  a multinational  corporation  with  its  main  product  of  web-based  search  engine  that  provides  information  and  news  in general and is freely accessible to Internet users, but the information must be done first through a screening process conducted by the Tiongkoknese government, if the keyword in the input in the search engine service contains a negative view  of  the  government,  then  the  information  will  be  in  search  is  blocked  by  the  Tiongkoknese  government  and disappear from google search.
Keywords : Tiongkok, Google, Conflict, Censorship

## Abstrak
Penelitian ini berfokus pada dampak Implementasi kebijakan censorship dengan kegiatan pemerintah tiongkok terhadap Google Inc. di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memberlakukan penyensoran ketat terhadap google yang merupakan  perusahaan  multinasional  dengan  produk  utamanya    mesin  pencari  berbasis  web  yang  menyediakan informasi  dan  berita  secara  umum  dan  dapat  diakses  secara  bebas  oleh  pengguna  internet,  namun  informasi  tersebut harus dilakukan terlebih dahulu melalui proses penyaringan yang dilakukan pemerintah Tiongkok, jika kata kunci yang di input di layanan mesin pencari tersebut berisi pandangan negatif terhadap pemerintah, maka informasi yang akan di cari tersebut diblokir oleh pemerintah Tiongkok dan menghilang dari pencarian google.
Kata kunci: Indonesia, Wonderful Indonesia , Jepang, Wisatawan

## 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Dewasa  ini  dunia  internasional  menjadi lebih transparan dengan hadirnya kecanggihan teknologi  informasi  yang  berkembang  dengan pesat,  teknologi  informasi yang  paling menonjol  adalah  internet.  Dengan  adanya internet  ini  memberikan  kemudahan  dalam mengakses  informasi  serta  berkomunikasi. Negara-negara di dunia memanfaatkan kemudahan  ini,  terlebih  dalam  kemudahan pertukaran  informasi  yang  dapat  dilakukan hanya  dalam  hitungan  detik.  Teknologi merupakan  salah  satu  unsur  utama  dari kebudayaan manusia. tidak terkecuali Tiongkok  yaitu  negara  terbesar  Asia  ini  juga menikmati  kecanggihan  teknologi  informasi, dan  dalam  hal  ini  Tiongkok  menjadi  negara terbesar pengguna internet.
Google merupakan sebuah MNC ( Multi National  Corporation)  yang  berpusat  di  Kota California,  Amerika  Serikat  yang  memiliki anak  perusahaan  hampir  di  seluruh  negara  di dunia (diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Google pada tangga  8  April  2017).  Poduk  utama  dari perusahaan  Google  sendiri  adalah  jasa  dan produk  internet.  MNC  dalam  hubungan internasional  merupakan  aktor  yang  dapat mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  aktor negara  (diakses  ,  https://hiluscious.com/aktor- aktor-dalam-hubungan-internasional-hi diakses  pada  tanggal  8  April  2017)  maka google  dapat  dikatan    sebagai  sebuah  MNC dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok  menyangkut  censorship.  Google yang merupakan non-state actor tetapi pengaruhnya  bisa  melebihi  dari  state  actor dalam  dunia  internasional.  Dengan  berada  di bawah  tangan  Negara  super  power  yaitu Amerika,    Google  menguasai  market  share dunia dalam bidang search engine.
Perusahaan  Google  yang  berada  di Tiongkok  terdesak  dengan  dikeluarkannya White  paper  –  The  Internet  in  Tiongkok  yang menyinggung  tentang  kebijakan  Censorship
oleh  pemerinah  Tiongkok  pada  tahun  2011, white paper tersebut mengatur internet dengan hukum  dan  peraturan,  censorship  dilakukan diatas  nama  kebebasan  berinternet  dan keamanan  negara.  Ini  Tentu  saja  sebuah propaganda  yang  di  lakukan  pemerintah Tiongkok,  sebuah  kebijakan  yang  terlihat sebagai  kebijakan  dalam  negeri  padahal merupakan  sebuah  kebijakan  luar  negeri,  dan tentu  saja  dalam  konteks  karya  tulis  ini ditujukan  untuk  google yang  notabene merupakan MNC terbesar di bidang Teknologi Informasi. Mengutip dari White paper Tiongkok,  pada  point  4  yang  bertema  (Basic Principles and Practice of Internet Administration),  dikatakan  dalam  white  paper yakni Undang-Undang Republik Rakyat
Tiongkok tentang  perlindungan anak di bawah umur  menetapkan  bahwa  negara  melarang segala kalangan untuk memproduksi, menjual, menyewakan,  atau  menyediakan  publikasi elektronik  lain  dan  informasi  internet  yang mengandung pornografi, kekerasan, pembunuhan,  teror,  perjudian  atau  konten lainnya  yang  berbahaya  bagi  kecil  (white paper  -  Internet  China  2011,  hal  8). Berdasarkan  isi  White  Paper  tersebut  bisa menjadi  dasar  atas  pensensoran  yang  di lakukan  oleh  pemerintah  Tiongkok  terhadap Google.  Kegiatan  censorship  yang  di  lakukan oleh  pemerintah  Tiongkok  dilakukan  di wilayah  Internasional  yaitu  cyber  space  yang belakangan  ini  menjadi  wilayan  yang  lebih penting  di  bandingkan  oleh  wilayah  fisik  dari sebuah negara.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  di  atas masalah  dari  penelitian  merumuskan  masalah sebagai berikut:
Rumusan Masalah Mayor “Bagaimana dampak
kebijakan censorship yang diberlakukan Tiongkok terhadap google.inc di  Tiongkok ?

## Rumusan Masalah Minor
Berdasarkan  dari  uraian  pada  latar belakang,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa masalah  terkait  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut:
1. Apa tindakan Google.inc terkait censorship yang dilakukan oleh Tiongkok ?
2. Apa  saja  kerugian  yang  di alami  oleh  Google.inc  terkait censorship yang  di  lakukan oleh tiongkok ?
3. Bagaimana  perkembangan  dari kebijakan censorship yang  di lakukan oleh Tiongkok terhadap Google.inc ?
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hubungan Internasional
Hubungan internasional merupakan studi tentang  persoalan-persoalan  luar  negeri  dan isu-isu  global  di  antara  negara-negara  dalam sistem  internasional.  Hubungan  internasional sering  disamakan  dengan  studi  internasional, walaupun  sama-sama  mempelajari  hubungan antar  negara.  Dari  sejarah  pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional  tidak  dapat  dilepaskan  dari aspek-aspek  ilmu-ilmu  sosial  lain  yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya  saling  timbal  balik.  Dari  sejarah perkembangan  hubungan  internasional,  secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional  lahir  dengan  tujuan  untuk mencegah perang dan membangun perdamaian.  Sehingga  secara  serius  terdapat upaya-upaya  untuk  memunculkan  ilmu  yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015:12).
Hubungan  Internasional  didefinisikan sebagai  studi  tentang  interaksi  antar  beberapa
faktor  yang  berpartisipasi  dalam  politik internasional,  yang  meliputi  negara-negara, organisasi internasional, organisasi non- pemerintah,  kesatuan  sub-nasional  seperti birokrasi  dan  pemerintah  domestik  serta individu-individu (Perwita&Yani, 2014: 4).

## 2.2 Perkembangan Konsep Keamanan
Konsep keamanan adalah hal  yang sangat penting  dibalik  kemajuan  pesatnya  teknologi informasi  dan  komunikasi  di  dunia.  Setiap suatu  teknologi  berkembang,  maka  kita  pun harus  memikirkan  konsep  keamanan  yang handal, karena di jaman ini banyak informasi- informasi  penting  yang  disimpan  dengan mengandalkan  teknologi-teknologi  tersebut. Konsep  keamanan  harus  selalu  dipikirkan karena  berhubungan  erat  dengan  kebergunaan suatu  sistem.  Karena,  jika  suatu  sistem memiliki  keamanan  yang  buruk,  maka  akan sedikit  orang  yang  menggunakan  sistem tersebut.
Masalah  keamanan  merupakan  persoalan yang penting bagi seluruh negara di dunia, dan bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  di  dalam pelaksanaan politik luar negeri dan kepentingan  nasional  masing-masing  negara mencantumkan  keamanan  sebagai  salah  satu yang  penting  untuk  dibahas  dan  menjadi tujuan  nasional.  Di  era  modern  saat  ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya mobilitas  sosial,  juga  dapat  mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional di bidang  kejahatan  internasional  (Wardoyo, 2015 : 47).

## 2.3 Keamanan Nasional
Keamanan  nasional  adalah  kebutuhan dasar bagi suatu bangsa untuk melindungi dan menjaga  kepentingan  nasional.  Kepentingan nasional  menjadi  suatu  faktor  utama  dalam konsep  keamanan  nasional  suatu  bangsa. Selain  menjaga  dan  melindungi,  keamanan nasional juga bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan  eksistensi  negara.  Konsep keamanan  menekankan  peran  pemerintah dalam  melindungi  integritas  teritorial  negara
dari  ancaman  yang  datang  dari  luar  maupun dari dalam negeri. Definisi keamanan nasional pada  masa  Perang  Dunia  dan  Perang  Dingin adalah  ketergantungan  negara  akan  kekuatan militer. Perubahan definisi keamanan nasional sendiri  berubah  semenjak  globalisasi  telah mencakup semua lapisan masyarakat. Ancaman  tidak  lagi  berupa  ancaman  militer, melainkan fenomena-fenomena kerusakan lingkungan, perkembangan teknologi informasi komunikasi dan ancaman dari aktor- aktor  non-state  (Sekjen  Wantanas,  2010:  9- 10).
Berbagai  konsepsi  ancaman  keamanan di  atas  selain  menunjukan  adanya  perluasan makna  dari  persfektif  tradisional  menuju  non tradisional,  juga  melibatkan  aktor  yang beragam (non-state) yang terlihat dari dinamika  interaksi  antara  aktor  dan  sektor keamanan.  Tingkat  kerumitan  dari  sifat  dan struktur  sistem  internasional  yang  dihasilkan oleh  interaksi  para  aktor  yang  semakin  tinggi, memunculkan  pula  beberapa  alat  analisa tambahan  lainnya  yang  digunakan  untuk mengkaji  tipe  aktor  dan  interaksi  keamanan yang dihasilkan (Perwita, 2008: 10).

## 2.4  Cyber Security
Cyber  space  didefinisikan  sebagai media  elektronik  dan  jaringan  komputer  di mana  komunikasi  terjadi  secara  online. Komunikasi  yang  terjadi  dalam  cyber  space bisa melibatkan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja selama media komunikasi memungkinkan.  Berbeda  dengan  darat,  laut, dan udara yang memiliki batasan jelas sebagai wilayah  territorial  sebuah  negara,  cyber  space tidak  memiliki  batasan  tersebut  dan  menjadi entitas baru dalam national security.
Menurut  Dewi  Triwahyuni  dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi mengatakan  Ada  banyak  terminologi  dan interpretasi  yang  dihubungkan  dengan  konsep “cyber  security”  atau  “keamanan  cyber”. Karena  cyberspace  merupakan  ruang  virtual yang  terbentuk  dari  hasil  penyatuan  antara manusia  dan  teknologi.  Teknologi  yang
dimaksud  ialah  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Maka  konsep  keamanan  cyber tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional (Triwahyuni, 2016: 110).

## 2.5  Kepentingan Nasional
Setiap  langkah  yang  diambil  para  pembuat keputasan (decision makers) dalam merumuskan kebijakan luar negerinya (foreign policy)  harus  sesuai  dengan  kepentingan nasional  dan  di  arahkan  untuk  mencapai  serta melindungi cita-cita kepentingan nasional itu.
Kepentingan nasional Tiongkok dapat diklasifikasikan menjadi : 1. Kepentingan politik 2. Kepentingan keamanan 3. Kepentingan ekonomi 4. Kepentingan budaya
1.Kepentingan  politik  Tiongkok  yang utama  adalah  menjadi  negara  nomor  satu  di regional  asia  ,  baik  itu  di  sektor  ekonomi maupun  sektor  keamanan,  bisa  kita  lihat bahwa  sektor  ekonomi  merupakan  poros utama  dalam  kepentingan  politiknya,  jadi kepentingan  politik  dan  ekonomi  negara Tiongkok tidak dapat dipisahkan.
2.Kepentingan  keamanan  Tiongkok menjadi  perhatian  besar  oleh  pemerintahan Tiongkok  dilihat  dari  kenaikan  sebesar  600% dari  tahun  2000-2014  (diakses  http://www. artileri.org/2014/03/Tiongkok-tingkatkan- anggaran-pertahanan-asia-pasifik-memanas. html  pada  tanggal  5  Juni  2017).  Tiongkok melakukan  hal  ini  dikarenakan  Amerika menggunakan  anggaran  paling  besar  untuk sektor  keamanan,  agar  tercipta  balance  of power.
3.Kepentingan    Tiongkok  menitik beratkan  di  sektor  ekonomi,  ekonomi  yang menjadi  poros  utama  dari  politik  luar  negeri Tiongkok,  Tiongkok  beranggapan  bahwa dengan  kuat  nya  sektor  ekonomi  maka  semua sektor  akan  menyusul  menjadi  kuat.  Bisa dilihat  bahwa  hampir  semua  perusahaan  besar di  dunia  melakukan  produksi  di  negara Tiongkok  untuk  menekan  biaya  produksi,
dengan catatan menggunakan bahan baku dari negara Tiongkok.
4.Kepentingan  budaya  Tiongkok  tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita, hampir dari  semua  negara  di  dunia  terpengaruh budaya dari Tiongkok, sebut saja makanan mie yang  berasal  dari  Tiongkok.  Dan  penyebaran warga  negara  Tiongkok  di  berbagai  negara, hampir di seluruh negara di dunia mempunyai Tiongkok  Town  yakni  pusat  kebudayaan negara  Tiongkok  di  suatu  daerah  atau  negara (Yan, 2012 : 19).

## 2.6 Kebijakan Luar Negeri
Breuning (2007) dalam tulisannya yang berjudul Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction menyebutkan bahwa terdapat  tiga  hal  penting  untuk  memahami kebijakan  luar  negeri  secara  utuh,  karena kebijakan  luar  negeri  tidak  bisa  hanya  dinilai dari  satu  sudut  pandang  saja.  Ketiga  hal tersebut  adalah  individual  level  analysis,  state level  analysis,  dan  system  level  analysis. Dengan memahami ketiga bagian ini kita akan mampu  memahami  hubungan  komparasi dalam  segi  pembuatan  keputusan,  perilaku kebijakan  luar  negeri,  dan  interaksi  antar negara.  Bagian  inilah  yang  dikenal  sebagai comparative  methods.  Metode  ini  sangat penting sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan  keputusan  dalam  kebijakan  luar negeri  dan  untuk  merespon  dengan  tepat terkait  dengan  tindakan  aktor  lain.  Tujuan utama  dilakukannya  perbandingan  kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang bagaimana kebijakan  luar  negeri dibuat,  mengapa pemimpin membuat keputusan tersebut, mengapa  negara  terlibat  dalam  perilaku kebijakan  luar  negeri  tertentu,  serta  untuk menilai  peluang  dan  kendala  didalam  sistem internasional (Breuning, 2007: 11–17).
2.7 Multinational Corporations (MNCs)
Perusahaan multinasional (PMN, mengacu  pada  multinational  corporation  atau
MNC)  menurut  W.  F.  Schoel  et.  al.  (1993) adalah  sebuah  perusahaan  yang  berbasis  di satu  negara  (disebut  negara  induk)  dan memiliki  kegiatan  produksi  dan  pemasaran  di satu  atau  lebih  negara  asing  (negara  tuan rumah).
Menurut  Kamus  Ekonomi,  perusahaan multinasional adalah “sebuah perusahaan yang wilayah  operasinya  meliputi  sejumlah  negara dan  memiliki  fasilitas  produksi  dan  pelayanan diluar negaranya sendiri. Perusahaan multinasional  tersebut  mengambil  keputusan pokoknya  dalam  suatu  konteks  global  dengan negara-negara  tempat  perusahaan  tersebut bekerja.  Pertumbuhan  perusahaan-perusahaan multinasional
yang cepaat serta memungkinkan  bahwa  dapat  timbul  konflik- konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan  negara  individual  tempat  mereka beroprasi  telah  menimbulkan  macam-macam perdebatan  antara  para  ahli  ekonomi  paada tahuntahun  belakangan  ini.  (Anorogo,  2009  : 85)

## 2.8 Internet Censorship
Keberadaan  sistem  komunikasi  via internet  membawa  perubahan  yang  sangat besar  terhadap  studi  Hubungan  Internasional. Fenomena  yang  nampak  dari  kemunculan internet  ini  adalah  kemunculan  komunitas- komunitas maya yang menghubungkan individu  dan  masyarakat  dari  suatu  negara secara paralel dengan individu dan masyarakat dari  negara  lain.  Teknologi  internet  ini  juga telah  mentransformasi  pandangan  ilmuwan politik tentang negara. Konsep negara modern yang  mengisyaratkan  bahwa  negara  adalah komunitas  yang  memiliki  penduduk  yang tetap,  wilayah  yang  tetap,  pemerintahan  yang tetap,  serta  otonomi  kekuasaan  politik  dan hubungan internasional pada institusi pemerintahan kini tidak lagi mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang memunculkan ‘masyarakat maya’ atau jaringan  individu  berbagai  bangsa  dan  etnis. Masyarakat maya ini menggunakan ruangruang  cyber  untuk  saling  bertukar
informasi,  menjalin  hubungan  kekerabatan, melakukan  transaksi  ekonomi  dan  bisnis, hingga  operasi  tindak-tindak  kejahatan  baru dengan  skala  global  yang  sulit  dikontrol  oleh negara.
Permasalahan baru bermunculan dalam ruang  cyber  ini  seperti  kemunculan  kejahatan dan  penipuan  bentuk  baru  contohnya  hacker, serangan  virus  terhadap  situs  pemerintah  dan bisnis, situs porno yang menyediakan jasa seks virtual,  penipuan  bisnis  daring,  pembobolan akun bank, hingga kejahatan multidimensional seperti  cyber  terrorism.  Negara  merespon masalah tersebut dengan pembentukan departemen  yang  membuat  regulasi  teknologi informasi  dan  unit  khusus  di  kemiliteran  dan kepolisian  yang  menangani  kejahatan  maya ini.  Korporasi  pun  merespon  hal  ini  dengan pembentukan  lembaga  khusus  di  bidang pengembangan situs dan teknologi informasi.
2.9 Peranan Information and Communication Fenomena kebangkitan ICT
menciptakan  era  baru  yang  disebut  era informasi.  Dengan  dimulainya  era  ini  maka sangatlah  penting  penguasaan  di  bidang  ICT dan  segala  bidang  terkait  untuk  dikuasai negara-negara  dunia  karena  perkembangan ICT sendiri dirasa telah menimbulkan kerawanan  dan  ketergantungan  kepada  negara industri maju. Yang baik di suatu negara dapat meningkatkan daya interaksi antar masyarakatnya  yang  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  industri  finansial  dan  militer suatu  negara.  Sylvia  Octa  Putri  memaparkan bahwa    dalam  kajian  Hubungan  Internasional dengan  penguasaan  ICT  jalan  suatu  negara untuk  menyebarkan  power  dan  influence  ke negara lain menjadi semakin mudah. Sayangnya  terjadi  disparitas  kepemilikan kapabilitas  di  sektor  ICT  antara  satu  negara dengan negara yang lain atau antara kelompok negara  maju  dengan  negara  berkembang  dan tertinggal (Putri, 2015 :  130).
Misalnya  Bagaimana  negara-negara Afrika  mencoba  mengatasi  ICT  di  segala
sektor namun terkendala masalah energi dalam distribusi listrik sehingga digitalisasi penerapan teknologi ICT bahkan arus informasi  sulit  dilakukan.  Bagi  negara  negara dengan  tingkat  kapabilitas  ICT  yang  tinggi maka mereka akan memiliki kesempatan yang lebih  besar  untuk  dapat  memanipulasi  aliran informasi  internasional.  Hal  itu  berarti  bahwa kelompok  negara  maju  memiliki  akses informasi  dan  kesempatan  yang  lebih  besar untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya ke negara lain, termasuk melakukan ekspansi budaya. Adanya disparitas  dalam  aliran  informasi  secara  salah pada  akhirnya  akan  menyebabkan  terjadinya sebuah  hubungan  yang  asimetris  antara negara-negara  dengan  kapabilitas  ICT  kuat dan yang lebih lemah (Putri, 2015: 130).

## 3.0  Kerangka Pemikiran
Cyber security yang merupakan bentuk perkembangan dari konsep keamanan memang menjadi  perhatian  besar  hamper  seluruh negara-negara  di  dunia.  Yang  awalnya  ruang lingkup kemanan suatu negara hanya mencakup  3  sektor  keamanan  yaitu  keamanan darat,  keamanan  laut,  dan  keamanan  udara, sekarang bertambah dengan adanya cyberspace  sebagai  konsep  baru  wilayah kemanan  suatu  negara.  Cyberspace  sendiri tidak  seperti  sektor  lainnya  yang  dapat  dilihat secara  langsung,  tetapi  cyberspace  adalah suatu  sektor  keamanan  yang  bentuknya  maya dan tidak terlihat tetapi tetap harus di jaga atas dasar keamanan nasional.
Negara  Tiongkok  dalam  menjaga keamanan cyber mengeluarkan banyak kebijakan  hanya  untuk  menjaga  keamanan cybernya,  salah  satu  dari  banyak  kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan  censorship.  Censorship  di  negara Tiongkok  ini  berkenaan  dengan  bahaya penyebaran  informasi  yang  terlalu  bebas  dan tidak terkontrol dan tentu saja dapat menimbulkan  kesalah  persepsi  di  masyarakat yang notabene adalah rakyar Negara Tiongkok.
Censorship internet di negara Tiongkok sendiri menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak,  baik  itu  state  actor  maupun  nonstate actor.  Amerika  Serikat  sebagai  state  actor paling  mengecam  atas  kebijakan  Tiongkok yang  dinilai  melanggar  kebebasan  rakyatnya untuk  menerima  informasi,  dan  ada  Google inc.  sebagai  non  state  actor  yang  merasa dirugikan  atas  kebijakan  dari  Pemerintah Tiongkok.Keadaan  ini  membuat  terjadinya istilah  cyber  warfare  antara  negara  tiongkok dan  perusahaan  MNC  milik  Amerika  Serikat yaitu Google inc.
Gambaran  singkat  kerangka  pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:

## Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Objek Penelitian 3.1.1 Gambaran Umum

## Pemerintah Tiongkok
Secara  politik,  Tiongkok  masih  tetap menjadi  pemerintahan  satu  partai.Menurut definisi  resminya,    RRT  merupakan  suatu negara  yang  berhaluan  komunis  dan  hal  itu memang  karena  Tiongkok  merupakan  negara komunis  abad  ke-20  yang  lalu.  Secara  resmi Tiongkok  masih  dikenal  sebagai  negara komunis,  meskipun  sejumlah  ahli  tidak berpandangan  bahwa  Tiongkok  merupakan negara  komunis  seutuhnya.  Hingga  saat  ini tidak  ada  definisi  yang  tepat  yang  dapat diberikan  kepada  jenis  pemerintahan  yang dilaksanakan oleh Tiongkok, karena strukturnya  tidak  dikenal  pasti.  Salah  satu penyebab  masalah  ini    adalah  karena sejarahnya,  Tiongkok  merupakan  negara  yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan  sebuah  pemerintahan  pusat  yang  kuat dengan  pengaruh  Kong  Hu  Cu.  Setelah  tahun 1911,  Tiongkok  diperintah  secara  otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Tiongkok.
Pemerintah  RRT  sering  dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat  sebagai  kerajaan  komunis.Anggota komunis  yang  bersayap  lebih  ke  kiri menjulukinya  negara  kapitalis.  Memang, negara  Tiongkok  semakin  lama  semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  baru- baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis,
meskipun  keadaan  sebenarnya  di  sana  tidak begitu (Thopmpson, C, 2007: 58). 3.1.2 Typologi Neraga Tiongkok Terhadap Censorship
Tiongkok  merupakan  negara  yang memiliki  paham  komunis.  Alhasil  semua sistem  politik    Tiongkok  pun  diatur  oleh negara,  dan  warga  negara  yang  menentang akan  dihukum.  Hal  inilah  yang  menjadi  ciri khas  utama  dari  negara  dengan  sistem komunis,  di  mana  pemerintah  menjadi
Perkembangan
Konsep Keamanan Cyber Security Instumen untuk mempertahankan Tiongko k
Mengel uarkan kebijaka n dan undang- undang terkait
Google Inc. Perusahaan MNC yang Censorship Kebijakan paling besar yang di
pemegang  kendali  akan  kebijakan  politik. Tiongkok pernah membungkam atau mengekang pers di negaranya sendiri. Menurut data  yang  dikumpulkan  organisasi  reporter lintas  negara,  menunjukan  sampai  1  Januari 2006  lalu  jumlah  wartawan  yang  ditahan  di Tiongkok  sebanyak  32  orang.  Tampak  jelas kalau  media  diberi  pengawasn  yang  ketat. Pembredelan  dan  penyitaan  terhadap  media juga  biasa  dilakukan  oleh  pemerintahan (diakses https://www.onlenpedia.com/2016/12/semua- tentang-sistem-ekonomi-negara.html pada tanggal 11 Desember 2017).
Dilihat  dari  sistem  pemerintahan  yang komunis  dimana  pada  saat  negara  Tiongkok mengeluarkan suatu kebijakan, dalam bahasan ini  adalah  kebijakan  censorship,  tentu  saja tidak  akan  dapat  dibendung  dikarenakan negara  Tiongkok  menganut  paham  komunis, negaralah yang memegang kendali atas politik. Di  saat  negara  Tiongkok  mengeluarkan kebijakan  censorship,  yang  dalam  bahasan  ini merugikan  google  sebagai  sebuah  perusahaan multinasional,  google  tidak  dapat  berbuat apapun  dalam  menghadapi  kondisi  seperti  ini terutama di negara Tiongkok.
Ditambah  dengan  sistem  ekonomi Tiongkok  yang  bertolak  belakang  dengan sistem pemerintahannya yaitu menganut sistem  kapitalis,  menjadi  alasan  yang  kuat terhadap  apa  yang  Tiongkok  lakukan  dalam menjalankan kebijakannya. Kebijakan censorship  yang  di  berlakukan  oleh  Tiongkok tidak  hanya  berdasarkan  unsur  politik  di dalamnya,  tetapi  juga  memiliki  latar  belakang unsur  ekonomi  yaitu  dalam  rangka  menopang perusahaan-perusahaan lokal agar dapat berjaya di negara Tiongkok, dalam bahasan ini adalah perusahaan Baidu.

## 3.1.3 Internet Di Negara Tiongkok
Warga  netizen  dunia  barat  melihat internet sebagai alat untuk kebebasan berbicara  dan  kemajuan  demokrasi  dalam rezim  non-liberal.  Negara  Tiongkok  tidak melihat  kebutuhan  akan  hal  ini,  khususnya kesenjangan  antara  realitas  politik  dan  asumsi
barat  tentang  kekuatan  Internet  di  Tiongkok. Perdebatan  mengenai  politik  di  ranah  internet secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  Internet dapat  menjadi  alat  untuk  demokratisasi  serta penahanannya.  begitu  banyak  ahli  teori berasumsi  bahwa  demokratisasi  Tiongkok harus  mengikuti  lintasan  demokrasi  yang mapan (Lagerkvist, 2006 : 18).
Tiongkok  telah  mencurahkan  sumber daya  yang  luas  untuk  membangun  salah  satu sistem  penyaringan  yang  paling  canggih  dan terbesar  di  dunia.  .  seperti  catatan  internet pertumbuhan  layanan  yang  luar  biasa  Begitu juga  jumlah  pengguna,  orang  Tiongkok pemerintah telah melakukan pembatasan akses ke konten yang mungkin berpotensi merongrong  kontrol  negara  atau  stabilitas sosial  dengan  menempuh  ketat  pengawasan media dalam negeri, kewajiban yang didelegasikan  untuk  penyedia  konten  online, dan,  semakin,  pendekatan  propaganda  debat online dan diskusi.
Tiongkok sedang mengembangkan jalur politik yang tidak terduga, sesuai dengan teori  konvensional  tentang  demokratisasi, modernisasi  dan  globalisasi.  Karena  dalam praktiknya,  politik  Tiongkok  tidak  sesuai dengan  model  pemikiran  yang  mapan,  situasi di  Tiongkok  selalu  dijelaskan  sebagai  sesuatu yang langka atau tidak biasa, Oleh karena itu, beasiswa  saat  ini  telah  jauh  melampaui prediksi  sederhana  dan  sedang  menguji dinamika  dan    penggunaan  sosio  budaya  dan politik  yang  lebih  halus  dari  media  baru  ini melalui  fokus  pada  praktik  kolektif  baru  dan aktivisme  yang  berada  di  dunia  maya  negara Tiongkok (Zheng, 2008 : 46).
Memang benar bahwa aktifitas penelusuran  web  di  Tiongkok  sangat  populer dan  popularitasnya  menunjukkan  tanda-tanda awal,  setidaknya,  liberalisasi  politik  di  dunia maya  Tiongkok.  The  blogosphere  Tiongkok menikmati  tingkat  otonomi  tertentu  dan kebebasan  dari  penyensoran.  Tentu  saja, beberapa  dari  apa  yang  sebelumnya  disebut ideologi  politik  yang  salah  saat  ini  lebih ditolerir  di  blogosfer  Tiongkok.  Namun, liberalisasi politik tidak sama dengan
demokratisasi  politik.  Untuk  alasan  ini  saja, kemungkinan perubahan struktural di Tiongkok  saat  ini  tidak  bisa  digambarkan setinggi-tingginya. Meski Internet telah menjadi  alat  demokrasi  dalam  setting  politik lainnya,  meski  Internet  juga  bisa  menjadi  alat untuk  penahanan  demokrasi.  Internet  hanya satu  di  antara  banyak  alat  atau  faktor  dalam pengembangan  struktur  demokrasi  (Lagervist, 2006 : 18).
Faktor  lain  seperti  konteks  sosio- kultural,  kontrol  ideologis  dan  kepemimpinan sama  pentingnya.  Dengan  demikian,  potensi dampak demokratisasi Internet perlu dibuktikan  dengan  faktor  lain  dan  berada dalam  rentang  situasi  yang  lebih  luas,  seperti kekuatan sosio-politik untuk strategi nasionalisme  dan  pemerintahan.  Oleh  karena itu  buku  ini  berfokus  pada  memeriksa implikasi  politik  Internet  di  Tiongkok  dengan berkonsentrasi  pada  faktor-faktor  yang  lebih besar dan mendasar yang terkait, yaitu wacana nasionalisme, penyensoran, dan pemerintahan, dan bagaimana mereka secara unik  bergabung untuk  mempengaruhi  jalur  tertentu  yang Tiongkok tampaknya telah memulai.

## 3.1.4 Revolusi  Teknologi  Informasi  Di Tiongkok
Tiongkok  telah  mengeluarkan  sumber daya  yang besar untuk  membangun salah satu sistem  penyaringan  terbesar  dan  paling canggih  di  dunia.  Seperti  halnya  Internet, pemerintah  telah  membatasi  akses  terhadap konten  yang  berpotensi  merusak  kendali negara atau stabilitas sosial dengan melakukan pengawasan  ketat  media  dalam  negeri, membuat  kebijakan  yang  ditunjukan  kepada penyedia  konten  online  dan  meningkatkan pendekatan  propaganda  untuk  debat  online serta  diskusi.  Penyatuan  Kongres  Partai Komunis  Tiongkok  Ke-17  (PKT)  pada  bulan Oktober 2007, di mana  pemimpin tertinggi di pemerintah Tiongkok memilih penerus terbarunya, merupakan awal dari tahun penting bagi  Tiongkok,  dan  berdampak  bagi  media berita  domestik  dan  internasional.  Pada tanggal  10  Maret  2008,  ratusan  biksu  di
wilayah otonomi Tibet memimpin serangkaian demonstrasi  untuk  menuntut  pelonggaran pembatasan  praktik  keagamaan  dan  bahkan kemerdekaan  untuk  Tibet.  Pihak  berwenang Tiongkok  dengan  cepat  menanggapi  dengan penangkapan  dan  tindakan  keras  terhadap ribuan  biksu  dan  kerusuhan  orang  Tibet. Pelanggaran  yang  sesuai  atas  pelaporan  dari wilayah  tersebut  dan  daerah  berpenduduk Tibet  lainnya  di  bagian  barat  Tiongkok meninggalkan  media  dengan  kekurangan informasi  yang  dapat  dipercaya;  akun  resmi dan  kiriman  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi pengasingan  Tibet  memberikan  isu-isu  seperti kenyataan  jumlah  korban  tewas  menjadi sebuah tanda tanya besar.
Tindakan  keras  di  Tibet  melaksanakan protes  baik  untuk  mendukung  dan  menentang kebijakan Tiongkok terhadap kelompok minoritas  agama  dan  etnisnya,  terutama  yang dilambangkan  dalam  obor  Olimpiade  yang membuat  jalannya  dalam  tur  yang  rumit  di seluruh  dunia.  Konflik  yang  meletus  di  kota- kota  yang  jauh  seperti  Paris  dan  Seoul  pada bulan  Maret  dan  April  memberi  kontribusi pada  apa  yang  disebut  reaksi  balasan transnasional
Tiongkok terhadap penggambaran media Barat di Tiongkok, yang berpuncak  pada  gerakan  ''  anti-CNN  ''  dan seruan  untuk  memboikot  supermarket  Prancis yaitu Carrefour.
Didorong oleh tujuan kebijakan bahwa 'setiap  desa  memiliki  akses  ke  telepon  dan setiap  kota  memiliki  akses  ke  Internet'  'pada tahun  2010,  pembangunan  infrastruktur  telah memperluas  akses  Internet  broadband  ke  92 persen  kota.  Jenis  kelamin  juga  merupakan faktor  demografis yang  penting  dalam perpecahan perkotaan-pedesaan, dengan pengguna  laki-laki  pedesaan  melebihi  jumlah perempuan  sebesar  15  persen.  Pengguna internet  berusia  antara  10  dan  19  tahun meningkat  di  tahun  2008    menjadi  35  persen dari  semua  pengguna  dan  melewati  kelompok usia 20-29 yang menjadi demografis terkemuka pengguna Internet.
Dengan  cakupan  dan  rentang  topik yang  tipis  -  dari  novel  online  sampai  situs
streaming video, internet tidak dapat diabaikan sebagai medan pertempuran untuk menyebarkan  opini  publik  dan  sentimen. Seringkali,  insiden  yang  menjadi  populer (mendapatkan popularitas yang luas berdasarkan penyebarannya di Internet) kemudian  terlempar  ke  dalam  keunggulan nasional,  yang  sering  menyebabkan  seruan untuk  tindakan  dan  respons  pemerintah. Menurut Hu Yong, seorang profesor jurnalistik,  liputan  khusus  oleh  portal  online, komentar  ekstensif  mengenai  bentuk  diskusi, dan potensi desas-desus Internet yang bergema kembali  ke  media  tradisional  mendorong konvergensi di industri komunikasi  - terutama dalam  memunculkan    acara  media  baru.  Hal ini  sering  berakibat  pada  konsekuensi  bagi pejabat,  pelaku  bisnis,  atau  selebriti  yang terlibat.
Meningkatnya keunggulan upaya kolektif  melalui  Internet  untuk  menargetkan dan  mengekspos  data  pribadi,  yang  dikenal sebagai  'mesin  pencari  daging  manusia', tampaknya  melayani  selera  rakus  dalam komunitas online Tiongkok untuk akuntabilitas pribadi. Menurut Xinhua, fenomena ini berawal pada tahun 2001, ketika seorang pria memajang gambar seorang wanita yang  dia  klaim  sebagai  pacarnya  di  portal Mop.com,  dan  pengguna  Internet  lainnya mengidentifikasinya  sebagai  model  untuk Microsoft, membuktikan bahwa dia pembohong. Mereka dapat melakukan penyelidikan sesegera mungkin seperti mencari  sanak  keluarga  yang  hilang,  tapi kadang-kadang  menyimpang  ke  tindakan waspada  yang  melibatkan  ancaman  dan pelecehan.  Pada  tahun-tahun  sebelumnya, mesin  pencari  daging  manusia  telah  mencetak serangkaian keberhasilan dalam mengidentifikasi  petugas  korup  yang  telah melakukan tindakan memalukan atau menyalahgunakan  kantor  mereka  (dan  sering kemudian  dihukum),  serta  menyerang  orang- orang  secara  pribadi  yang  terlibat  dalam tindakan yang tidak menyenangkan. Kelonggaran jaringan ini mampu meluncurkan kampanye melawan orang-orang lain.
Interaksi  antara  struktur  pengawasan media  yang  horizontal  (atas-bawah)  dan lingkungan online  yang  lebih rawan dan tidak dapat  diprediksi  juga  telah  berkontribusi  pada munculnya sejumlah fenomena yang unik bagi cyberspace  Tiongkok.  Partai  yang  disebut Fifty Cent Party, sebuah istilah yang mengacu pada 280.000 komentator Web yang diperkirakan  berjumlah  280.000  yang  dengan tekun  mendukung  PKC  dan  pada  awalnya dikabarkan  mendapatkan  50  sen  per  pos, secara langsung diselenggarakan oleh pemerintah  untuk  memandu  opini  publik secara  online.Hal  ini  bermula  dari  Universitas Nanjing  pada  tahun  2005,  di  mana  siswa direkrut dengan dana studi untuk mengadvokasi  jalur  partai  di  forum  pelajar online, dan telah dilembagakan oleh
Kementerian Kebudayaan dalam mengembangkan  pelatihan  komentator  Web (lengkap dengan ujian dan pekerjaan sertifikasi)  dan  situs  Web  utama  diharuskan memiliki  tim  internal  dari  komentator  terlatih dari  pemerintah.  Untuk  sementara  pemerintah terus  melakukan  intervensi  agresif  dalam liputan media berita, anggota  Fifty Cent  Party ini  terus  bertambah  banyak  karena  PKC  juga mulai mengenali potensi dan manfaat pendekatan  humas  terhadap  wacana-wacana online.

## 3.1.5  Perkembangan Internet di Tiongkok
Tiongkok merupakan salah satu negara yang  sangat  maju  dalam  perkembangan teknologi  dan  informasi,  ini  terbukti  dengan antusiasme  yang  ditunjukkan  masyarakat Tiongkok  terhadap  perkembangan  teknologi komunikasi  khususnya  dalam  penggunaan internet.  Harapan  terbesar  bagi  masyarakat Tiongkok  adalah  kebebasan  dalam  melakukan akses internet secara global. Pada tahun 1999, jumlah  pengguna  internet  di  Tiongkok sebanyak  9  juta  jiwa,  jumlah  ini  akan  tumbuh menjadi  27  juta  pada  akhir  tahun  2000  dan terus  meningkat  hingga    128  juta  pada  tahun 2004,  angka  ini  yang  akan  membentuk pengguna  internet  di  Tiongkok  sebagai  salah satu yang terbesar di dunia.7 Jumlah penduduk
di  Tiongkok  yang  meningkat  berdampak  pada jumlah  pengguna  internet  yang  bertambah semakin besar.
Rezim  pemerintah  mengetahui  bahwa internet diperlukan untuk pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  dapat menjadi investasi besar-besaran dalam infrastruktur  kemajuan  teknologi.  Namun sebagian  dari  pejabat  pemerintah  mengatakan bahwa dengan adanya dukungan internet yang bebas dapat meruntuhkan rezim pemerintahan. Dengan kapasitas internet untuk mempromosikan  kebebasan  berbicara  dan perbedaan  pendapat  politik,  Internet  dapat merusak  dan  akhirnya  menghancurkan  rezim seperti membuka komunikasi (fax dan e -mail) secara  luas  dapat  membantu  menurunkan kudeta  militer  yang  dialami  oleh  pemerintah Soviet pada tahun 1991 (di akses http://www.slideshare.net /firmansyahw/statistik-internet-tahun20102011
-di-dunia-danindonesia pada tanggal 11 Desember 2017).
Para pendukung pandangan ini berpendapat  bahwa  tidak  mungkin  untuk menekan  perbedaan  pendapat  di  internet. Pemerintahan komunis Tiongkok tidak menginginkan warganya terlalu bebas memperoleh informasi baik dari mesin pencari Google maupun media sosial yang dianggapnya  dapat  mengancam  stabilitas  dan keamanan  negara  Tiongkok  (dilihat  dari  sisi pemerintah  Tiongkok  hal  ini  telah  terbukti melihat  pemberontakan  di  Mesir  dan  Libya yang  dibantu  penyebaran  informasinya  lewat media sosial), sehingga penyaringan informasi merupakan  aturan  yang  sangat  ketat  di  negeri Tiongkok.

## 3.1.6  Gambaran Umum Google.inc
Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan  pada  jasa  dan  produk  Internet. Produk-produk  tersebut  meliputi  teknologi pencarian,  komputasi  web,  perangkat  lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal  dari  AdWords.Google  didirikan  oleh
Larry  Page  dan  Sergey  Brin  saat  masih mahasiswa  Ph.D.  di  Universitas  Stanford. Mereka  berdua  memegang  16  persen  saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai  perusahaan  swasta  pada  tanggal  4 September  1998.  Pernyataan  misinya  adalah "mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya  dapat  diakses  dan  bermanfaat oleh semua orang", dan slogan tidak resminya adalah  "Don't  be  evil".  Pada  tahun  2006, kantor  pusat  Google  pindah  ke  Mountain View, California. (diakses
https://id.wikipedia.org/wiki/Google pada tanggal 11 Desember 2017).

## 3.1.7  Liberal Vs Komunis
Google yang mengusung nama Amerika  Serikat  sebagai  negara  asalnya  saat mencoba  menjajaki  tanah  Tiongkok  yang notabene  adalah  antithesis  dari  liberal  yakni negara komunis tidak bisa menerapkan sebuah praktek  dari  liberal  itu  sendiri  di  Tiongkok. Dimana  Amerika  yang  terkenal  dengan keterbukaan  dan  tranparansi  nya  di  dalam segala  hal  mencoba  di  terapkan  oleh  google melalui  produk-produknya  yang  mengusung internet freedom atau kebebasan berinternet di negara  Tiongkok  yang  memiliki  paham komunis yang artinya sangat tertutup dan ketat bila menyangkut  hal-hal  yang sensitif, apalagi bila  hal  tersebut  berbau  tidak  pro  pemerintah Tiongkok.  Di  sini  terjadi  benturan  antara  dua paham  yang  sangat  bertentangan  melalui Google yakni perusahaan asal Amerika Serikat dan negara Tiongkok.
Dimana  Liberal  sangat  menjunjung tinggi kebebasan serta keterbukaan, sedangkan komunis  lebih  kearah  yang  sangat  tertutup. Walaupun tidak secara langsung terjadi  antara dua  state  actor  dalam  konflik  ini,  melainkan terjadi  sebuah  perusahaan  multinasional  yang notabene  adalah  nonstate  actor  melawan  state actor yaitu Tiongkok.

## 3.2 Analisa Hasil Penelitian
3.2.1 Respon Google Terhadap Censorship Yang Dilakukan Tiongkok
Google telah berusaha untuk melakukan  gencatan  senjata  dalam  perangnya melawan Tiongkok terkait kebijakan censorship  yang  di  lakukan  oleh  Tiongkok. Perusahaan multinasional itu telah memindahkan operasinya dari daratan Tiongkok  ke  Hong  Kong,  dimana  di  Hong Kong  kebijakan  censorship  tersebut  tidak berlaku.  Itu  adalah  salah  satu  usaha  Google yang  paling  berhasil  untuk meredakan pertempuran  dengan  Tiongkok    terkait censorship  yang  telah  di  lakukan  sejak  tahun 2006. Pengguna situs Google bahasa Tiongkok sekarang  diarahkan  ke  situs  web  di  Hong Kong,  yang  tanpa  sensor.  Ini  adalah    solusi yang masuk akal untuk tantangan yang Google hadapi.
Puncaknya  di  tanggal  22  Maret  2010 Google memindahkan operasinya dari Tiongkok    ke  Hong  Kong,  di  mana  peraturan penyensoran  negara  tidak  berlaku.  Tetapi usaha Google tidak berhenti sampai di situ saja ,  pada  tanggal  9  Juni  2010  para  eksekutif Google  mendesak  pemerintah  A.S.  dan  Eropa untuk  memberi  tekanan  pada  Tiongkok  untuk menghapus  kebijakan    penyensorannya.  Salah satu  opsi  yang  diajukan  adalah  meminta pemerintah A.S. mengambil kasus penghalang perdagangan  ke  Organisasi  Perdagangan Dunia  (WTO).  Tetapi  jalan  yang  ditempuh melalui  WTO  tidak  bisa  mengangkat  kasus penyensoran di  karenakan penyensoran terjadi di  cyberspace,  walaupun  ini  mengenai  bisnis tetapi  di  luar  jangkauan  WTO.  Perselisihan antara  Google  dan  Tiongkok  menjadi  sebuah fenomena  yang  baru  mengenai  kedaulatan melawan  budaya  perusahaan  dan  etika  ke tahap global.

## 3.2.2 Kerugian Google Terkait Censorship
yang diberlakukan Oleh Tiongkok
Censorship  yang  di  lakukan  oleh Tiongkok  terhadap  Google  terhitung  dari tahun  2006  memang  menjadi  sebuah  pukulan telak bagi perusahaan raksasa tersebut. Seperti yang kita ketahui, mesin pencari berbasis web yang paling banyak di gunakan oleh netizen di
seluruh  dunia  adalah  mesin  pencari  dari Google. Google.cn telah di hentikan aktivitasnya  oleh  pemerintah  Tiongkok  dan  di gantikan  keberadaanya  oleh  mesih  pencari berbasis  web  lokal  milik  Tiongkok.  Melalui kebijakan yang sering kita dengar sebagai The Great  Firewall,  pemerintah  Tiongkok  telah membuat  dampak  yang  sangat  besar  bagi Google.
Pemerintah Tiongkok yang telah mengeluarkan kebijakan The Great
Firewall  memberikan  dampak  yang  sangat negatif bagi perkembangan google di Tiongkok.  Pengaruh  politik  yang  diberikan oleh  pemerintah  Tiongkok  terhadap  google menjadi  google  seperti  pelaku  kriminal  yang harus diawasi setiap saat. Filosofi google yang mengedepankan  kebebasan  serta  melepaskan diri dari campur tangan politik telah membawa google  pada  sistem  komunis  yang  dijalankan pemerintah Tiongkok. Google dan pemerintah Tiongkok selalu melakukan pembelaan tersendiri  jika  salah  satu  ada  yang  disalahkan, google merasa pemerintah Tiongkok telah jauh mencampuri  urusan  internal  dan  sistem  bisnis yang  dijalankan  google  selama  ini.  Google selalu  menjadi  sasaran  pemerintah  jika  terjadi pergeseran di kehidupan masyarakat Tiongkok. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat  Tiongkok  melalui  google  menjadi faktor utama pemerintah Tiongkok mengawasi google.  Berkembangnya  google  di  Tiongkok telah  mengancam  stabilitas  politik  dan kekuasaan pemerintahan komunis di
Tiongkok..

## 3.2.3 Perkembangan Internet di Tiongkok Pasca Berpindahnya Google
Google  memang  tidak  beroperasi  lagi di tanah Tiongkok, Google telah memindahkan hamper semua layanan nya ke Hong Kong, di mana kebijakan censorship pemerintah Tiongkok  tidak  berlaku  di  Hong  Kong.  Di Hong  Kong  Google  bebas  menghadirkan konten-konten  apapun  tanpa  terkecuali.  Ini bukan  berarti  Google  kalah  dan  tunduk terhadap pemerintah Tiongkok, tetapi
merupakan  sebuah  langkah  yang  cerdas  untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi.
Google  yang  merupakan  perusahaan raksasa  yang  dapat  berjaya  di  mana  saja  di belahan  dunia  ini  tetapi  bisa  di  kalahkan  oleh pemerintah  Tiongkok,  dengan  bermodalkan sebuah  kebijakan  tetapi  tertata  dengan  sangat baik  dapat  mengalahkan  Google  dalam  kurun waktu  kurang  lebih  6  tahun.  Meskipun  tidak ada  lagi  google.cn  tetapi  masih  terdapat google.hk  yang berdiri  tegak di  bagian negara Tiongkok.

## 4 KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Perselisihan antara Google dan Tiongkok menjadi sebuah fenomena yang baru mengenai kedaulatan melawan budaya perusahaan dan etika ke tahap global. Apalagi konflik  ini  terjadi  di  cyberspace  yang merupakan  daerah  baru  kedaulatan  sebuah negara. Memang sangat  sulit  mengukur batas- batas  suatu  negara  di  cyberspace,  tetapi pemerintah  Tiongkok  memenangkan  konflik yang  bisa  kita  sebut  sebagai  cyberwar  dengan sebuah  senjata  yang  sangat  ampuh  yaitu kebijakan censorship.
Dari  perspektif  hukum,  cyberspace berada  di  wilayah  yang  belum  dipetakan. Hukum  cyber  untuk  menangani  sengketa perbatasan dan kedaulatan tidak jelas.  Bahkan organisasi  internasional  seperti  World  Trade Organization  tidak  akan  bisa  menyelesaikan perselisihan  ini.  Baik  WTO  maupun  undang- undang  perdagangan  lainnya  tidak  dapat digunakan  untuk  menghilangkan  penyensoran internet. Sisi lain dari perselisihan Google dan Tiongkok adalah percabangan bisnis. Tiongkok  bukanlah  salah  satu  penghasil  uang yang  tinggi  untuk  Google.  Namun,  potensi pendapatan  Google  di  Tiongkok  cukup  besar. Pada  saat  yang  sama,  Tiongkok  tidak  mampu kehilangan Google mengingat rencana pengembangannya.
Baik Google dan Tiongkok perlu melindungi kepentingan jangka panjang mereka.
Sifat  perselisihan  ini  rumit.  Internet yang  merupakan  bagian  dari  cyberspace  telah
secara  drastis  mengubah  cara  kita  berinteraksi secara  sosial  dan  melakukan  bisnis.  Internet telah  membuat  kita  lebih  terhubung  dari sebelumnya. Karena kita terhubung di Internet, urusan  pribadi,  keuangan,  dan  hubungan internasional  saling  terkait.  Perubahan  dalam satu  urusan  akan  mempengaruhi  yang  lain. Perselisihan meningkat karena beragam budaya  dan  sudut  pandang  etis.  Konsep kedaulatan teritorial didasarkan pada "yurisdiksi  geografis  yang  jelas  dan  saling eksklusif".  Namun,  internet  tidak  mengikuti konsep  ini.  Tidak  ada  batas  fisik,  kurangnya batasan  dan  kontrol  fisik  telah  membuat beberapa  negara  bagian  prihatin  dengan kedaulatan mereka.
Tiongkok untuk menegaskan kedaulatan  Internetnya  dengan  menyatakan, "di  dalam  wilayah  Tiongkok,  Internet  berada di bawah yurisdiksi kedaulatan Tiongkok". Ini adalah  hal  yang  wajar  dilakukan  oleh  sebuah negara seperti Tiongkok agar tidak kehilangan kontrol terhadap pemerintah Tiongkok. Pemerintah  Tiongkok  melindungi  warganya dari  semua  konten  negatif  dan  memiliki kontrol ketat terhadap media. Di sisi lain, moto Google  adalah  "Jangan  menjadi  Jahat".  Di barat,  kelompok  media  dan  aktifis  hak  asasi manusia  mempunyai  pertimbangan  untuk mematuhi  undang-undang  penyensoran  .  Oleh karena  itu,  ada  konflik  antara  nilai  dan kedaulatan.  Seperti yang  telah  peneliti paparkan,  nilai  adalah  konsep  relatif.  Budaya yang  berbeda  menafsirkan  nilai  secara berbeda.  Misalnya,  konsep  yang  baik  seperti kebebasan  dirasakan  berbeda  oleh  masing masing kelompok. Dari perspektif etis, Google memilih untuk berjalan di jalur yang mencoba mengerti  akan  pemerintah  Tiongkok  dan berkompromi  dengan  nilai-milai.    Yaitu perusahaan harus bisa mengerti nilai-nilai bagi pemerintah  Tiongkok  demi  kesesuaian  dan keuntungan.
Populasi  pengguna  internet  terbesar  di dunia berasal dari Tiongkok. Jumlah penduduk yang  mencapai  1,4  milyar  jiwa  berpengaruh dengan  peningkatan  pengguna  internet  di Tiongkok  yang  mencapai  538  juta  jiwa  pada
tahun  2012.  Hal  inilah  yang  membuat perusahaan  search  engine  terbesar  di  dunia yang  berasal  dari  Amerika  Serikat  termotivasi untuk  melakukan  investasi  di  Tiongkok, berharap  mendapatkan  keuntungan  yang  lebih besar  dari  jumlah  pengguna  internet  di Tiongkok,  google  telah  memasuki  pangsa pasar  Tiongkok  pada  tahun  1999  dengan kondisi  asli  google  (google.com)  telah mendapatkan simpati masyarakat hingga 25 %, namun pada tahun 2002 pemerintah Tiongkok telah  memblokir  google  selama  hampir  satu bulan.
Pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi terhadap google yang tetap menjalankan prinsipnya, pada akhirnya google menyerah  dengan  pemerintah  Tiongkok. Tahun 2010 adalah akhir perjalanan google di Tiongkok, namun bukan meninggalkan Tiongkok  secara  total,  google  memindahkan seluruh  server  dari  Beijing  ke  Hongkong. Hongkong yang tidak terikat dengan pemerintahan komunis Tiongkok telah memberikan  kesempatan  pada  google  untuk menjalankan  bisnis,  namun  hal  ini  tetap  tidak berpengaruh  pada  peningkatan  pengguna google  di  Tiongkok  karena  secara  umum pengguna  internet  Tiongkok  lebih  memilih Baidu sebagai search engine untuk menjelajahi dunia  maya.  Baidu  telah  mendapat  simpati bagi  masyarakat  Tiongkok.  Perusahaan  lokal yang  didirikan  untuk  pengguna  internet Tiongkok telah berkembang menjadi perusahaan  besar  karena  mendapat  dukungan dari  pemerintahan  komunis  Tiongkok,  baidu pada  akhirnya  telah  menghapus  dominasi google di Tiongkok dan menjadi search engine yang  menguasai  lebih  dari  70%  pengguna internet di Tiongkok. Kehilangan pangsa pasar di  Tiongkok  tidak  berpengaruh  besar  pada perkembangan google, google masih menguasai  sebagian  besar  benua  Asia,  Eropa, Amerika,  Australia  dan  Afrika.  Secara  umum google  hanya  tidak  mampu  menguasai Tiongkok,  namun  google  telah  menguasai dunia.
Kebijakan  censorship    yang  di  buat oleh  Tiongkok  tidak  semata-mata  untuk
kepentingan  politik,  melainkan  ada  unsur ekonomi  di  dalam  kebijakan  politik  yang  di buat  oleh  Tiongkok  melalui  censorship tersebut. Ini terbukti dari apa yang terjadi pada perusahaan  google  yang  berpindah  operasi baru dalam kurun lima hari, nilai saham baidu dapat  melonjak  lebih  dari  90%.  Sang  pendiri Baidu  juga  yaitu  Robin  Li  juga  merupakan wakil  ketua  dari  Internet  Society  of  China (ISC)  juga  sebagai  wakil  ketua  All  China federasi industri dan perdagangan.
Google  memang  tidak  beroperasi  lagi di tanah Tiongkok, Google telah memindahkan hamper semua layanan nya ke Hong Kong, di mana kebijakan censorship pemerintah Tiongkok  tidak  berlaku  di  Hong  Kong.  Di Hong  Kong  Google  bebas  menghadirkan konten-konten  apapun  tanpa  terkecuali.  Ini bukan  berarti  Google  kalah  dan  tunduk terhadap pemerintah Tiongkok, tetapi merupakan  sebuah  langkah  yang  cerdas  untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi.

## 4.2 Saran
Saran  peneliti  kepada  Pemerintah Tiongkok sebagai berikut,
1.  Pemerintah  Tiongkok  agar  lebih  sehat dalam melakukan persaingan terhadap perusahaan-perusahaan  multinasional  dalam rangka  mengangkat  perusahaan-perusahaan- perusahaan lokal milik negara Tiongkok
2.  Pemerintah  Tiongkok  agar  lebih  baik dan bijak dalam menjalankan kebijakan censorshipnya,  tidak  hanya  untuk semata-mata  keuntungan  negara  tetapi demi kebaikan kelompok lainnya.
3.  Pemerintah Tiongkok agar lebih
menerima masukan-masukan dari pihak   lainnya,  tidak  terlalu  keras  dalam menjalankan  kebijakan-kebijakan  yang telah  dikeluarkan  maupun  yang  akan datang. Saran peneliti kepada Pemerintah Tiongkok  dan  Google.inc  adalah  sebagai berikut, 1.  Google  agar  lebih  dalam  menyusun strategi bisnis dan memikirkan hambatan  apa  yang  akan  menghampiri
di  kemudian  hari  agar  tidak  terjadi masalah  terkait  dengan  kebijakan censorhip di Tiongkok 2.  Google  agar  lebih  cerdas  dalam melihat
medan-medan
dalam
melakukan ekspansi  ke  negara-negara  lain, karena  sangatlah berbeda suatu negara dengan negara  lainnya,  agar  tidak  terjadi  lagi konflik  seperti  yang  terjadi  di  tanah Tiongkok.
3.  Google  agar  lebih  meningkatkan  lagi layanan-layanan  yang  telah  dimiliki agar apa yang sudah tercapai bisa lebih di maksimalkan di kemudian hari
Saran  untuk  para  peneliti  berikutnya yang  mengambil  tema  sama  dengan  apa  yang telah  peneliti  lakukan  agar  melengkapi  apa yang  masih  kurang  dan  perlu  di  tambahkan. kajian  tentang  censorship  yang  telah  peneliti lakukan  di  harapkan  bisa  dijadikan  acuan untuk  dikembangkan  oleh  para  peneliti- peneliti yang lain di kemudian hari

## 5 REFERENSI
Buku
Anorogo,  Panji.  2009. Manajemen  Bisnis . Semarang: PT.Rineka Cipta Breuning,  Marijke.  2007. Foreign  Policy: Analysis Comparative Introduction . New York:  Palgrave MacMillan. Cheek,  Timothy.  2006. Living  with  Reform: China since 1989 . Nova Scotia: Fernwood Publishing
Couloumbis,  Theodore  A.  dan  Wolfe,  James
H. 2004. Pengantar Hubungan Internasional:  Keadilan  dan  Power , terjemahan  Marcedes  Marbun.  Jakarta: Putra Abardin Darmayadi,  Andrias.  2015. Mengenal  Studi Hubungan Internasional . Bandung:
Zavara Dugis,  Vinsensio.  2007. Analyzing  Foreign Policy . Jakarta: Grasindo.
Hermawan.  Yulius  P.  2007. Transformasi dalam  Studi  Hubungan  Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu
Jervis,  Robert.  2005. American  foreign  policy in a new era. New York:Routledge New Mas’oed, Maksum. 2000. Kekerasan  Kolektif: Kondisi  dan  Pemicu ,  Yogyakarta.  P3PK
UGM. Nuechterlein, Donald E. 2005 Defiant Superpower
Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan.  Yanyan Mochamad  Yani,  2005. Pengantar  Ilmu Hubungan  Internasional. Bandung.  PT Remaja Rosdakarya .
Perwita,  Anak  Agung  Bayu.  2008. Pengantar Kajian  Strategis .  Yogyakarta:  Graha Ilmu
Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan  Yanyan Mochamad  Yani.  2014. Pengantar  Ilmu Hubungan  Internasional .  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya. Plano, Jack C. 2000. The Public Administration  Dictionary .  John  Wiley
& Sons
Putera,  Ivan  Tani.  2007. History  of  China .
Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
Puspopranoto,  Sawaldjo.  2009. Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan . Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
Rosenau, N James. 2010. The Study of World Politics:  Theoretical  and methodological challenges. Canada : Rouletdge.
Supriyanto,  Makmur.  2014. Tentang  Ilmu Pertahanan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia Thopmpson,  C.  2006. Google‟s  China Problem (And China‟s Google
Problem) .  The  New  York  Times Magazine.
Sumardi,  Juajir.  2016. Hukum  Perusahaan Transnasional Dan Franchise . Makasar:
Arus Timur Wardoyo, Broto. 2015. Perkembangan, Paradigma,  dan  Konsep  Keamanan Internasional  &  Relevansinya  untuk Indonesia . Nugra Media
Wolf,  Martin.  2007. Globalisasi  jalan  menuju kesejahteraan. Jakarta. Yayasan  Obor Indonesia
Yan,  Xue  Tong.  2012. Analysis  of  China
National Interest
Zheng, Chui . 2008. Nanofabrication:
Principles, Capabilities and Limits

## Jurnal / Karya Ilmiah
Lagerkvist,  Amanda.  2016 Existential  media: Toward a theorization of digital thrownness  dalam  Jurnal  Stockholm University Vol. 19
Putri,  Sylvia  Octa  .  2015. Kebijakan  E-waste Management  Pada  Perguruam  Tinggi berbasos ICT: Suatu Tinjauan Perspektif
Green Thought Dan Hukum Liungkungan  (Studi  Kasus  Universitas Komputer Indonesia (2007-2011), Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi  Vol.  3  No.  1.  Universitas Komputer Indonesia Triwahyuni,  Dewi  &  Tine  Wulandari.  2016.
Strategi  Keamanan  Cyber  Amerika Serikat. Dalam  Jurnal  Ilmu  Politik  dan Komunikasi  Vol.  IV  No.  1.  Universitas Komputer Indonesia

## Dokumen
Information  Office  of  the  State  Council  of  the People's Republic of China , 2010, White paper – The Internet of China Sekjen  Wantanas.  2010. Keamanan  Nasional: Sebuah  Konsep  dan  Sistem  Keamanan Bagi Bangsa Indonesia . Jakarta:
Seketariat  Jendral  Dewan  Ketahanan Nasional
Rujukan Elektronik Artileri.com, http://www.artileri.org/2014/03/Tiongko k-tingkatkan-anggaran-pertahanan-asia- pasifik-memanas.html [05/06/2017].
BBC, Internet  Freedom  in  China Melalui http://news.bbc.co.uk/2/hi/8727647.stm [08/04/2017].
Bristow,  Michael. China  defends  internet censorship . http://news.bbc.co.uk/2 /hi/8727647.stm [08/04/2017].
CNN Indonesia.  Tiongkok  Negeri  Sejuta
Sensor .
http://www.cnnindonesia.com/hiburan/2
0160902082851-220-155576/Tiongkok- negeri-sejuta-sensor/ [08/04/2017]. CIW, Search  Internet  Market  in  2014, https://www.chinainternetwatch.com/ 10594/search-engine-market-q3-2014/ [14/12/2017].
Dimaz. China bentuk organisasi cyber security pertama.
https://kriptologi.com/2016/03/27/china- bentuk-organisasi-cyber-security- pertama/ [08/04/2017].
Financial  Times. China  restricts  access  to foreign children’s books. https://www.ft.com/content/0e4f68be- 056a-11e7-ace0-1ce02ef0def9 [08/04/2017].
Firmansyah  W  . Statistik  Internet  Tahun  di 2011 http://www.slideshare.net/
firmansyahw/statistik-internet-tahun- 20102011-di-dunia-danindonesia [11/12/2017].
GreatFire.org. Top 1000 Censored Domains in China .
https://en.greatfire.org/search/alexa-top- 1000-domains [08/04/2017].
Hiluscius,  aktor-aktor  dalam  HI.  Melalui https://hiluscious.com/aktor-aktor- dalam-hubungan-internasional-hi [08/04/2017].
Internet Usage Stats and Population Statistics , http://www.internetworldstats.com/  stats [08/04/2017].
Internet Usage Stats and Population Statistics , http://www.internetworldstats.com/ stats3 [08/04/2017].
Kriptologi.com,
https://kriptologi.com/2016/03/27/Tiong kok-bentuk-organisasi-cyber-security- pertama/ [10/04/2017].
Kristanti,
Yunita.
Tiongkok-larang- perusahaan-asing-publikasikan-konten- online .
Melalui http://global.liputan6.com/read/2441298/
Tiongkok-larang-perusahaan-asing- publikasikan-konten-online [08/04/2017]. Onlenpedia, Sistem negara China. https://www.onlenpedia.com/2016/12/se
mua-tentang-sistem-ekonomi- negara.html [11/12/2018].
TahuPedia,  10  Mesin  Pencari  Paling  Terkenal http://www.tahupedia.com /content/show/458/10-Mesin-Pencari- Paling-Terkenal [08/04/2017]. Techniasia,
Internet User in 2016 https://www.techinasia.com/china-731-
million-internet-users-end-2016 [17/12/2017]. RFS.org most  worst  country  with  internet http://www.rsf.org/rubrique.php3? id_rubrique=50 [08/04/2017]. Statista.com. Worldwide desktop market share of  leading  search  engines  from  January 2010 to January 2017 .
https://www.statista.com/ statistics/216573/worldwide-market- share-of-search-engines/ [08/04/2017]. The  Guardian  Staff, China  sinks  Dead  Man's Chest.
Melalui http://film.guardian.co.uk/news/story/0,, 1817089,00.html [08/04/2017] United Nation,
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/docu ment/the-secretary-generals-high-level- panel-report-on-threats-challenges-and- change-a-more-secure-world-our-shared- responsibility/ [08/05/2017] Wallstreet.
Most Popular American Companies in China. http://247wallst.com/special-
report/2012/01/03/the-most-popular- american-companies-in-china/2/ [08/04/2017]. Wikipedia, Google
Melalui
https://id.wikipedia.org/wiki/Google [08/04/2017].