Pengembangan SDMbagi Nazhir Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Rahmadi, A.A. Miftah, Samin Batubara, Sulaeman, Muammanah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
mariatulqibtiyah@uinjambi.ac.id *

## ARTICLE INFO
Article history:
Received January 24, 2023 Revised May 23, 2023 Accepted June 21, 2023 Abstrak
Wakaf  memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi  sehingga  perlu  dikelola  secara efektif  dan  efisien,  bukan  hanya  untuk  kepentingan  ibadah  tetapi  juga  dapat memajukan  kesejahteraan  umum.  Pengelolaan  wakaf  yang  baik  terletak  pada peran nazhir wakaf sehingga nazhir wakaf perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar dapat menjadi nadzir yang profesional dan kompeten. Untuk itulah, pengabdian  kepada  masyarakat    dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode ABCD  ( Asset  Based  Community  Development )  atau  Pengembangan  Komunitas Berdasarkan  Aset  Penting.  Metode  ini  memiliki  maksud  agar  komunitas  yang dalam  hal  ini  adalah  nadzir  wakaf  dapat  memahami  dan  mengoptimalkan pengelolaan  aset-aset  wakaf.  Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan,  dan tahap  evaluasi.  Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui workshop pelatihan pengembangan sumber daya manusia bagi nadzir wakaf  ini diharapkan dapat  membentuk  profesionalisme  nadzir  yang  amanah  dan  mandiri.  Hal  ini dikarenakan  pengelolaan  wakaf  yang  produktif  terletak  pada  peran  nadzir  yang profesional  yang  dapat  dilihat  dari  parameter amanah (dapat  dipercaya), shiddiq (jujur), fathanah (cerdas),  dan tabligh (transparan).  Dengan  parameter profesionalisme tersebut, pengelolaan wakaf yang produktif dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Nadzir, Wakaf, Profesional Published by Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index
This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  istilah  yang  sering  didengar  di  kalangan  masyarakat.  Istilah wakaf  ini  sendiri  terkadang  disandangkan  dengan  istilah  zakat,  infak  dan  sedekah. Padahal wakaf memiliki makna yang berbeda dari istilah zakat, infak, maupun sedekah. Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari kata waqafa ( waqf )yang berarti menahan, berhenti,

## DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 5, No. 1, Juni 2023 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index
atau  diam  di  tempat.  Wakaf  memiliki  arti  perbuatan  hukum  wakif  (pihak  yang melakukan  wakaf)  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  dapat  digunakan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  sesuai dengan syariah. Dalam hukum  Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik wakif atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau yang disebut dengan nadzir. Nadzir ini sendiri boleh berbentuk lembaga maupun perorangan dan akan menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta atau benda yang diwakafkan.
Konsep  wakaf  ini  berbeda  dengan  konsep  infak  yangmana  infak  memiliki  arti menyumbangkan  harta  yang  dimiliki  guna  kepentingan  orang  lain.  Perbedaan mendasarnya adalah jangka waktu yang singkat karena infak akan habis dalam satu kali pakai  sedangkan  wakaf  memiliki  jangka  waktu  yang  tahan  lama  atau  bahkan  bertahan selamanya.  Selain  itu,  infak  dapat  disalurkan  melalui  apapun,  misalnya  melalui  kotak amal  di  masjid,  sedangkan  wakaf  dapat  disalurkan  melalui  nadzir.  Wakaf  memiliki enam  unsur,  yaitu  wakif  (pihak  yang  mewakafkan  hartanya),  nadzir  (pengelola  harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.
Pengelolaan wakaf mendapatkan perhatian khusus  dari pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan  manfaat  ekonomi  sehingga  perlu  dikelola  secara  efektif  dan  efisien  untuk kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.    Pengelolaan  wakaf terkadang  dinilai  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  pemerintahan.  Hal  ini disebabkan  oleh  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  peran  nadzir.  Nadzir    memiliki peran  yang  strategis  dalam  pemberdayaan  wakaf  produktif.  Peran  nadzir  sebagai pengelola aset wakaf diharapkan profesional, amanah, dan mandiri. Nadzir wakaf, baik lembaga  maupun  perorangan,  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  dan  profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf.
Tak jarang penunjukkan nadzir oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut  pandang,  misalnya  semata-mata  karena  ketokohan  atau  dianggap  terpandang  di masyarakat.  Padahal,  dalam  pengelolaan  wakaf  produktif,  seorang  nadzir  selain  harus amanah juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Artinya, seorang nadzir yang profesional memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan
peruntukannya.  Profesionalisme  nadzir  ini  sesuai  dengan  ikrar  wakaf  yang  diucapkan oleh  nadzir.  Dengan  demikian  dalam  meningkatkat  kompetensi  dan  profesionalitas sumber  daya  manusia  (SDM)  nadzir  maka  diperlukan  pelatihan  dan  pembinaan  yang intensif untuk membentuk nadzir yang profesional dan amanah.

## METODE
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini  dilakukan  melalui  konsep workshop pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Pelaksanaan  pelatihan pengembangan  sumber  daya  nadzir  wakaf  ini  dilaksanakan  di  Hotel  Ratu  Jambi  pada tanggal  2-3 Februari 2022. Pelatihan ini merupakan bentuk  kerjasama Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Jambi  dengan  Fakultas  Syariah  UIN  Sultan  Thaha Saifuddin  Jambi.  Fakultas  Syaraiah  UIN  Sultan  Thaha  Saifuddin  Jambi  sebagai akademisi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  dalam beberapa  aktivitas    tanpa  mengharapkan  imbalan  dalam  bentuk  apapun.  PkM  ini dirancang  untuk  memberikan  kontribusi  nyata  para  akademisi  kepada  bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan PkM adalah memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan,  atau  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini,  Fakultas  Syariah  UIN  Sultan  Thaha  Saifuddin Jambi  memberikan  pelatihan  berupa workshop pengembangan  SDM  Nadzir  Wakaf yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi agar SDM nadzir wakaf memiliki kompetensi, profesionalisme, amanah dan mandiri. Nadzir wakaf memiliki  peran  yang  strategis  dalam  pemberdayaan  wakaf  produktif  sehingga  peran nadzir  sebagai  pengelola  aset  wakaf  diharapkan  profesional  dan  amanah  dalam memberdayakan aset wakaf.
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  PkM  ini  adalah  metode  ABCD  ( Asset Based  Community  Development )  atau  Pengembangan  Komunitas  Berdasarkan  Aset Penting. Metode ini memiliki maksud agar komunitas yang dalam hal ini adalah nadzir wakaf  dapat  memahami  dan  mengoptimalkan  pengelolaan  aset-aset  wakaf.  Hal  ini dikarenakan  adaya  kendala  profesionalisme  nadzir  wakaf  yang  masih  minim  sehingga
pengelolaan  aset  wakaf  pun  menjadi  tidak  produktif.  Dengan  metode  ABCD  ini, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan Kanwil Kemenag Jambi ingin membangun profesionalisme nadzir wakaf (baik perorangan maupun lembaga) melalui program  pengembangan  SDM  nadzir  wakaf  karena  jika  aset  wakaf  tersebut  dikelola secara  profesional  maka  hasilnya  pun  akan  baik  dan  dapat  menunjang  kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian  dalam  kegiatan  PkM  ini  adalah  ceramah  dengan  teknik  presentasi materi  mengenai  Profesionalisme  Nadzir  dalam  Pengelolaan  Wakaf  yang  disampaikan oleh  narasumber.  Pelaksanaan  PkM  ini  melibatkan  mahasiswa  Fakultas  Syariah  yang juga  melakukan  kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  di  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Jambi  mulai  dari  bulan  Januari  hingga  Maret  2022. Mahasiswa  ini  juga  memiliki  potensi  untuk  menjadi  nadzir  wakaf  yang  profesional selain  nadzir  wakaf  yang  berasal  dari  Kanwil  Kemenag  Jambi.  Kegiatan  ini  dikemas dalam  bentuk workshop yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  bersama  untuk mewujudkan profesionalisme nadzir wakaf.
Pelaksanaan  PkM  ini  dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  tahap  persiapan, tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  evaluasi.  Pada  tahap  pertama,  tahap  persiapan,  tim  PkM melakukan observasi awal untuk melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan mengenai kompetensi  nadzir wakaf di  lingkungan Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.  Dalam  tahapan  ini  mulai  diidentifikasi  permasalahan-permasalahan  manajemen SDM  nadzir  wakaf  yang  ada  pada  saat  ini  untuk  dapat  menjalankan  tugasnya  secara profesional.  Tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pelaksanaan workshop yangmana narasumber  melakukan  pemaparan  materi  mengenai  Profesionalisme  Nadzir  dalam Pengelolaan  Wakaf  yang  dilanjutkan  dengan  diskusi.  Tahap  terakhir  adalah  evaluasi dimana  tim  PkM  melakukan  evaluasi  atas  hasil  yang  telah  dicapai  oleh  peserta workshop melalui  masukan  dan  perbaikan  lebih  lanjut  yang  dilakukna  pada  tahap  ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan workshop dengan menyimpulakn pemahaman nadzir dan mahasiswa ketika diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab antara peserta dan narasumber.
Indikator  ketercapaian  tujuan  PkM  ini  adalah  bahwa  85%  peserta,  baik  nadzir maupun  mahasiswa  memahami  materi  yang  telah  disampaikan  oleh  narasumber  dan akan mengimplementasikan materi tersebut di lapangan.

## HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini  diawali  dengan  proses persiapan yang dimulai deangn kerjasama program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa  Fakultas  Syariah  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Jambi.  Dosen  Pembimbing  Lapangan  (DPL)  dan  juga  mahasiswa  Fakultas Syariah  melakukan  observasi  di  lokasi  guna  menemukan  permasalahan  yang  ada  di lokasim  yaitu  terkait  pengembangan  sumber  daya  manusia  bagi  nadzir  wakaf  yang masih  kurang  optimal.  Setelah  diidentifikasi,  tim  PkM  melakukan  koordinasi  dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi untuk melakukan workshop bagi nadzir wakaf. Setelah  disepakati  bersama,  pada  tanggal  2-3  Fenruari,  dilaksanakankan workshop ini dengan  melibatkan  berbagai  pihak.  Tim  PkM  menyampaikan  materinya  berkaitan dengan  Profesionalisame  Nadzir  dalam  Pengelolaan  Wakaf  yang  disampaikan  secara teoritis dari perspektif akademisi.
Menurut  narasumber,  wakaf  memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi  jika  dapat dikelola  secara  efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Pengelolaan  wakaf  yang  produktif  terletak  pada  peran  nadzir wakaf  yang  profesional  dan  amanah  sehingga  lembaga  wakaf  dapat  menjadi  lembaga Islam  yang  potensial,  yang  dapat  mendanai  dan  mengembangan  perekonomian masyarakat. Manajemen pengelolaan wakaf yang maksimal yang dilakukan oleh nadzir dapat menjadikan lembaga wakaf  menampilkan performa terbaiknya dan memberikan manfaat  yang  seluas-luasnya  kepada  masyakarat.  Namun,  manajemen  pengelolaan wakaf yang kurang maksimal menyebabkan aset wakaf menjadi tidak produktif. Hal ini dikarenakan  faktor  sumber  daya  manusia  nadzir  wakaf  yang  kurang  profesional sehingga  problem  dasar  dalam  mengembangan  aset  wakaf  adalah  stagnansi perkembangan wakaf itu sendiri.
Gambar 1. Pelaksananaan Kegiatan Workshop Pengembangan SDM Nadzir
Nadzir  wakaf  merupakan  orang  ataupun  badan  hukum  yang  memegang  amanat untuk  memelihara  dan  mengurus  harta  wakaf  sesuai  dengan  wujud  dan  tujuan  wakaf tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang Wakaf  dijelaskan  bahwa  nadzir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal  1.2.;  PP No. 42 Tahun 2006, pasal  1.4.;  dan PMA No. 4 Tahun 2009,  pasal  1.4).  Nadzir  memiliki  beberapa  tugas,  yaitu  (1)  melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta  benda  wakaf;  (4)  melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Kementrian  Agama  dan BWI.  (lihat,  PP  No.  42  Tahun  2006,  pasal  13).  Selain  itu,  nadzir  juga  memiliki  hak, yaitu  (1)Nazhir  dapat  menerima  imbalan  dari  hasil  bersih  atas  pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen); (2)  Nazhir  memperoleh  pembinaan  dari  Menteri  Agama  dan  Badan  Wakaf  Indonesia. (Lihat UU No. 41 Tahun 2004).
Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu  rukun  wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir  wakaf  ini  bertujuan  agar  harta  wakaf  tetap  terjaga  dan  terurus,  sehingga  harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga  berfungsi  tidaknya  harta  wakaf  sangat  bergantung  pada  nadzir  wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta  yang  diamanahkan  kepadanya.  Pada  umumnya,  para  ulama  telah  bersepakat bahwa  kekuasaan  nadzir  wakaf  hanya  terbatas  pada  pengelolaan  wakaf  untuk
dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yang  dikehendaki  wakif.  Asaf  A.A.  Fyzee berpendapat,  sebagaimana  dikutip  oleh  Uswatun  Hasanah,  bahwa  kewajiban  nadzir adalah  mengerjakan  segala  sesuatu  yang  layak  untuk  menjaga  dan  mengelola  harta. Dengan  demikian  nadzir  berarti  orang  yang  berhak  untuk  bertindak  atas  harta  wakaf, baik  untuk  mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf  kepada orang yang  berhak  menerimanya,  ataupun  mengerjakan  segala  sesuatu  yang  memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.
Berdasarkan  penelitian  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  (PBB)  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden nadzir di  11 Propinsi  menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada  peruntukan  lainnya,  dan  lebih  banyak  berada  di  wilayah  pedesaan  (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nadzir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka  mayoritas  bekerja  sambilan  dan  tidak  diberi  upah  (84%),  dan  yang  bekerja secara  penuh  dan  terfokus  ternyata  amatlah  minim  (16  %).  Selain  itu,  wakaf  lebih banyak  dikelola  oleh  perseorangan  (66%)  alias  tradisional,  daripada  organisasi professional  (16%)  dan  berbadan  hukum  (18%).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa terdapat masalah mendasar dalam perkembangan wakaf di Indonesiam yaitu aset wakaf  yang  tidak  diproduktifkan  dan  kapasitas  nadzir  yang  tidak  profesional  sehingga permasalahan ini pun harus segera diatasi.
Lembaga ke nadzir an memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum.  Oleh  karena  itu  eksistensi  dan  kualitas  SDM nadzir harus  betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik  perorangan,  organisasi  maupun  badan  hukum)  haruslah terdiri  dari  orang-orang  yang  berakhlak  mulia,  amanah,  berkelakuan  baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan  tugastugasnya  sesuai  dengan  jenis  wakaf  dan  tujuannya.  Secara  umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzir nya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.
Achmad Djunaidi dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa nadzir profesional dapat  diukur  dengan  parameter  sebagai  berikut:  (1) amanah (dapat  dipercaya),  (2) shiddiq (jujur),  (3) fathanah (cerdas),  dan  (4) tabligh (transparan).  Sedangkan  sumber
daya  nadzir  yang  amanah  adalah:  (1)  terdidik  dan  tinggi  moralitasnya,  (2)  memiliki keterampilan  yang  unggul  dan  berdaya  saing,  (3)  memiliki  kemampuan  dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang  adil,  dan  (5)  memiliki  standar  operasional  kerja  yang  jelas  dan  terarah  (Achmad Djunaidi, 2005 : 82).
Selain  itu,  menurut  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  yang  mengutip  pendapat Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidyatullah Jakarta juga mengatakan bahwa masih ada persyaratan umum lain bagi Nazhir, antara lain: pertama, nazhir  adalah  pemimpin  umum  dalam  wakaf.  Oleh  karena  itu  nazhir  harus  berakhlak mulia,  amanah,  berpengalaman,  menguasai  ilmu  administrasi  dan  keuangan  yang dianggap  perlu  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya  sesuai  dengan  jenis  wakaf  dan tujuannya. Kedua, nazhir  bisa  bekerja  selama  masa  kerjanya  dalam  batasan  undang- undang  wakaf  sesuai  dengan  keputusan  organisasi  sosial  dan  dewan  pengurus.  Nazhir mengerjakan  tugas  harian  yang  menurutnya  baik  dan  menentukan  petugaspetugasnya, serta  punya  komitmen  untuk  menjaga  keutuhan  harta  wakaf,  meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap  pihak  lain  ataupun  di  depan  mahkamah  (pengadilan). Ketiga, nazhir  harus tunduk  kepada  pengawasan  Kementerian  Agama  dan  Badan  Wakaf  Indonesia,  dan memberikan  laporan  keuangan  dan  administrasi  setiap  seperempat  tahun  minimal, tentang wakaf dan kegiatannya. Keempat, nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.
Nadzir  sebagai  pengelola  aset  wakaf  yang  ada  di  Kanwil  Kemenag  Jambi merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dapat mengelola aset wakaf secara produktif. Kehadiran nadzir wakaf diharapkan dapat lebih menjaga profesionalisme dan amanah  sehingga  wakaf  dapat  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  Jambi  melalui workshop pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  nadzir
dalam  pengelolaan  wakaf  yang  diikuti  oleh  nadzir  di  bawah  kanwil  kemenag  provinsi Jambi  dan  mahasiswa  Fakultas  Syariah.  Hasil  pengabdian  menunjukkan  bahwasanya terdapat parameter agar nadzir dapat menjadi profesional dalam mengelola wakaf, yaitu parameter amanah (dapat  dipercaya), shiddiq (jujur), fathanah (cerdas),  dan tabligh (transparan).  Dengan  parameter  profesionalisme  tersebut,  pengelolaan  wakaf  yang produktif  dapat  dimaksimalkan  untuk  mendukung  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama, 2007, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Wakaf.
Departemen Agama, 2008, Model Pengembangan Wakaf Produktif, Jakarta: Direktorat Wakaf.
Djunaidi, Achmad dkk, 2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Wakaf.
Hasymi, Sherafat Ali, 1987, “Management of Waqf: Past and Present,” dalam Hasmat Basyar (ed.), Management and Development of Auqaf Properties, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.
Kasdi,  A.  (2016).  Peran  Nadzir  Dalam  Pengembangan  Wakaf. ZISWAF:  Jurnal  Zakat dan Wakaf , 1 (2), 1-14.
PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
www.bwi.or.id. Diakses pada November 2022.
Copyright Holder :
© Rahmadi, dkk.,  (2023).
First Publication Right : © DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
This article is under: CC BY SA