## ANALISIS WACANA DIASPORA INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

## DISCOURSE ANALYSIS OF INDONESIAN DIASPORA: CONCEPTUAL REVIEW IN INTERNATIONAL RELATIONS
Hana Naufanita 1 , Raden Maisa Yudono 2 , Ani Soetjipto 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia email: 1 naufanita@yahoo.com, 2 radenmaisa@gmail.com, 3 ani_soetjipto@yahoo.com
Diterima: 5-8-2018 Direvisi: 21-9-2018 Disetujui: 4-12-2018

## ABSTRACT
Diaspora  is  commonly  used  term.  Its  discursive  nature  makes  diaspora  means  everything,  adjusted to whoever articulates it. The idea of Indonesian diaspora has been spread since 2012. Diaspora is articulated  by  non-state  actors,  the  expatriate  group.  This  group  change  the  perception  of  the  state against  expatriates  from  traitors  to  state  assets.  State  and  non-state  actors  aim  to  maximize  capital through skills, remittance and investment. This is confirmed in The Presidential Decree No. 76 Year 2017 on Facilities for Indonesian Society Abroad. We argue that the Indonesian diaspora is a discourse articulated by interest groups and supported by the state to maximize capital. Whereas diaspora is a continuously created, transformed and maintained metaphor to redefine identity of a nation. This article analyzes power relations within Indonesian diaspora discourse and also review the concept of national identity in IR which commonly use state-centric perspective that seen state as unitary and sovereign entity.
Keywords : constructivism, discourse analysis, diaspora Indonesia, nation-state, national identity

## ABSTRAK
Diaspora merupakan istilah yang umum digunakan. Sifatnya yang diskursif membuat diaspora dapat bermakna apa saja disesuaikan dengan siapa yang mengartikulasikan. Gagasan diaspora Indonesia marak diperbincangkan  sejak  2012.  Diaspora  diartikulasikan  oleh  aktor  non  negara  yang  umumnya  adalah ekspatriat.  Kelompok  ini  mengubah  persepsi  negara  terhadap  ekspatriat  yang  awalnya  pengkhianat menjadi  aset  negara. Aktor  negara  dan  non  negara  memiliki  motif  memaksimalkan  kapital  melalui keahlian,  remitansi  dan  investasi.  Hal  ini  dikukuhkan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  76 Tahun  2017 tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan  wacana  yang  diartikulasikan  oleh  kelompok  kepentingan  dan  didukung  negara  untuk meraup kapital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan
https://doi.org/10.14203/jkw.v9i2.796 2087-2119 / 2502-566X ©2018 Jurnal Kajian Wilayah.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018
Jurnal Kajian Wilayah 9 (2018) 90-108

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x
dan dipertahankan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Tulisan ini menganalisis relasi power dalam  wacana  diaspora  Indonesia,  serta  meninjau  konsep  identitas  nasional  dalam  HI  yang umumnya berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat.
Kata kunci : analisis wacana, diaspora Indonesia, identitas nasional, konstruktivisme, negara-bangsa

## PENDAHULUAN
Globalisasi dan berakhirnya Perang Dingin merupakan  fenomena  yang  mendorong berkembangnya kajian Transnasional dalam Hubungan Internasional (HI) dan memantik pertanyaan  seputar  transformasi  negara sebagai  komunitas  politik  yang  tunggal. Masuknya  kajian  ini  berimplikasi  pada ragam unit analisis HI, salah satunya adalah aktor  non  negara  yang  disebut  diaspora. Menurut  Shain  &  Barth  (2003),  aktor  ini memiliki dua sifat, destruktif dan konstruktif. Pada sifat yang pertama, diaspora acap kali dipandang  sebagai  aktor  yang  memantik kekerasan  dan  ketidakstabilan  negara, mendukung  separatisme,  atau  mengalami konflik  identitas  etnis  di  negara  penerima. Loyalitas  dari  diaspora  pun  dipertanyakan oleh  negara  asalnya.  Salah  satunya dukungan diaspora Tamil berupa pendanaan terhadap Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)  sebagai  oposisi  pemerintah  Sri Lanka (Wayland, 2003). Sifat kedua adalah konstruktif, yakni ketika diaspora berperan sebagai  mediator  kepentingan,  advokator kebijakan luar negeri dan multikultur negara asal  di  negara  penerima  yang  demokratis, serta  mendorong  ekonomi  global  negara asal.  Seperti  diaspora  Israel  yang  mampu berkontribusi  pada  hasil  elektoral  di  tanah asalnya.  Perlu  dicatat  bahwa  signifikansi pengaruh  diaspora  terhadap  kebijakan negara  asal  pada  sifat  kedua  ini  menurut Shan & Barth (2003) dipengaruhi oleh daya tawar ekonomi yang diberikan diaspora.
Di  balik  itu,  makna  dari  diaspora masih  diperdebatkan  dari  segi  keilmuan maupun  wacana  politik  internasional. Menurut van Amersfoort (2004), penggunaan  istilah  diaspora  merupakan sebuah tren yang semakin sering digunakan
maka semakin kabur maknanya. Sehingga, diaspora dapat berarti apa saja. Sedangkan menurut Tololyan (1996), diaspora merupakan komunitas yang melintasi batas teritori  negara  pada  momen  tertentu  atau yang  secara  sederhana  dipahami  sebagai istilah  yang  maknanya  dapat  berubah sesuai kondisi ideologi politik yang tengah berlangsung (traveling term). Dalam hal ini, faktor  ideologis  pewacana  mempengaruhi penggunaan istilah ini sehingga membuatnya menjadi diskursif.
Pemaknaan  diaspora  utamanya terbagi ke dalam tiga periode: klasik (masa pre-historis dan abad Pertengahan), modern (pasca abad 17) dan kontemporer (di mulai sejak  1980-an).  Pada  periode  klasik  dan modern,  perdebatan  mengenai  identitas diaspora  menjadi  unsur  sentral  untuk diperbincangkan. Secara semantik, diaspora berangkat dari kata speiro ( to sow ) dan dia ( over) yang merupakan terjemahan bangsa Yunani  terhadap  kitab  Injil  Perjanjian Lama 28:25 dengan Yahudi sebagai bangsa eksil  di  wilayah  penerima  dan  Yunani sebagai  bangsa  penakluk.  Pada  periode ini  diaspora  identik  dengan  kemalangan nasib akibat perang atau pun bencana alam. Pada  periode  modern,  penggunaan  istilah diaspora  diaplikasikan  pada  unit  bangsa yang  lebih  luas,  tanpa  menafikan  Yahudi dan  Yunani  sebagai  tipe  ideal  dengan menekankan  fitur-fitur  berada  tersebar di  luar  tanah  leluhur,  mempertahankan memori  kolektif,  visi  dan  mitos  terhadap daerah asalnya, merasa teralienasi di daerah barunya,  menganggap  daerah  asal  sebagai rumah ideal dan memiliki keinginan untuk kembali jika memungkinkan, secara kolektif percaya untuk membangun daerah asal dan memiliki  kesadaran  komunal,  sehingga saling terkoneksi. Pada saat itu diaspora tak
lagi selalu dipandang sebagai entitas pasif.
Memasuki pemaknaan kontemporer yang  diasosiasikan  dengan  globalisasi, diaspora  umumnya  dimaknai  dalam konteks  ekonomi  politik,  ditandai  dengan meningkatnya  jumlah  institusi  diaspora. Wacana  mengenai  apa  itu  diaspora  dan bangsa  apa  yang  dapat  disebut  sebagai diaspora  telah  meluas  menjadi  bagaimana diaspora  dapat  berperan  dalam  agenda pembangunan  sebagai  bentuk  revitalisasi relasi diaspora dan negara asalnya. Gambar 1 menunjukan pertumbuhan institusi tersebut sejak 1980-an. Apabila pada 1970-an silam hanya terdapat 10 negara yang memilikinya, tahun 2000-an terdapat empat puluh negara yang  memiliki  institusi  diaspora.  Menurut Pellerine  &  Mullings  (2013),  meluasnya kajian  mengenai  diaspora  yang  awalnya bertumpu  pada  apa  itu  diaspora  dan  siapa yang dapat disebut diaspora telah bergeser pada  praktik,  proyek,  klaim  dan  posisinya pada  ekonomi.  Sehingga  dalam  konteks kontemporer  dapat  dimaknai  sebagai jaringan  transnasional  yang  menghasilkan modal ekonomi, budaya dan sosial di negara asal maupun negara penerima.
Sumber: Diaspora Engagement Policies Project, Oxford Diasporas Programme
Gambar 1 . Peningkatan Tata Kelola Diaspora di Negara-negara Anggota PBB dengan Perangkat Pemerintahan Formal terkait Emigran dan Keturunannya
Dengan melihat tren global tersebut, di Indonesia, istilah diaspora mulai hangat diperbincangkan  sejak  diselenggarakan Kongres  Diaspora  Indonesia  (KDI)  2012 yang  mendorong  berdirinya Indonesian Diaspora Network (IDN). IDN ini berangkat dari  kepercayaan  atas  besarnya  potensi bangsa  Indonesia  yang  tersebar  di  seluruh dunia. Potensi ini berupa remitansi, peluang bisnis,  transfer  pengetahuan,  hingga membangun  negeri  melalui  keterampilan profesional.  Sasaran  potensi  diaspora yang  dimaksudkan  mencakup  berbagai bidang  khususnya  teknologi,  informasi dan  transportasi  dipandang  penting  pada pembangunan negara.
Seiring  dengan  tren  penggunaan istilah  diaspora  di  Indonesia,  diaspora dipandang hanya merepresentasikan orang-orang  ‘sukses’  saja.  Wahyu  Susilo dari Migrant  Care melihat  sebagian  besar jumlah  diaspora  Indonesia  merupakan pekerja migran. Namun, orang-orang ini tak terepresentasikan.  Bergulir  pula  perlunya rekognisi terhadap eksil sebagai bagian dari diaspora Indonesia. Mereka adalah diaspora pertama sejak Republik Indonesia terbentuk.
Muncul  pula  representasi  etnisitas  dalam wacana diaspora Indonesia yang umumnya menjadikan  orang-orang  Aceh,  Maluku dan  Papua  sebagai  fokus  kajian.  Hanya saja  identitas  etno-nasional  dan  gerakan separatis  ditekankan  dalam  pembahasan ketiga etnis tersebut.
Dengan mengesampingkan perdebatan representasi dan konteks definisi diaspora, tahun 2012 pemerintah Indonesia membentuk Desk Diaspora Indonesia (DDI) dalam  Kementerian  Luar  Negeri.  Selain itu  dikeluarkan  pula  Peraturan  Presiden No.76/2017  tentang  Kartu  Masyarakat Indonesia  di  Luar  Negeri  (KMILN) sebagai  bentuk  pemberdayaan  masyarakat Indonesia  di  luar  negeri  guna  mendorong potensi  diaspora.  Walau  dalam  peraturan tersebut  tidak  ada  satu  kata  pun  menyebut istilah  diaspora,  secara  umum  kartu  ini dikenal  sebagai  kartu  diaspora,  kebijakan ini  kemudian  menjadi  simbol  yang mengukuhkan simplifikasi terhadap konsep diaspora  di  Indonesia  yang  berorientasi ekonomi.
Dari    gejala    di    atas,    dapat diindikasikan bagaimana pemaknaan diaspora mengalami perluasan dari kontestasi  identitas  ke  arah  perannya dalam  agenda  pembangunan.  Makna semantik  diaspora  mengalami  perluasan akibat  perubahan  diskursus  politik  yang berlangsung.  Negara  dalam  fenomena  ini berupaya  mendefinisikan  bangsanya  yang berada  di  luar  teritori  dan  administrasi negara  sebagai  sumber  kapital.  Di Indonesia,  makna  diaspora  disimplifikasi dan  cenderung  diasosiasikan  pada  konteks pembangunan  (Muhidin  &  Utomo,  2015; Wibowo,  2013;  Charity,  2016).  Terdapat dua kejanggalan dari pembahasan diaspora di Indonesia, pertama perdebatan mengenai representasi diaspora Indonesia yang masih berlangsung  (Utami,  2016).  Kedua,  aktor non  negara  yang  mengartikulasikan  istilah diaspora  belum  dilihat  sebagai  kelompok kepentingan. Berangkat dari gejala tersebut
muncul  pertanyaan:  Bagaimana  konsep diaspora dipahami di Indonesia? Pertanyaan ini  ditujukan  pada  aktor  negara  dan  non negara yang terlibat dalam wacana diaspora di  Indonesia.  Dengan  memahami  ragam pemahaman aktor dalam mengartikulasikan konsep  ini,  diharapkan  dapat  diidentifikasi kepentingan yang tersemat dari diangkatnya wacana diaspora Indonesia.

## TINJAUAN TEORETIS DAN METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan konsep dari Missbach (2011, 2012) yang mendefinisikan diaspora sebagai proses formasi identitas sekumpulan orang  —individu  maupun  komunitas— yang  berada  di  luar  tanah  asalnya  sebagai bentuk  aspirasi  dan  rekognisi  di  tengah kondisi  politik  negara  asal  maupun  negara penerima.  Diaspora  menjadi  istilah  yang memayungi  kelompok  lain  seperti  migran/ eksil/pengungsi/ekspatriat. Status seseorang atau  kelompok  dapat  disebut  sebagai diaspora  bukan  perihal  faktor  pendorong migrasi atau seberapa lama mereka menetap, melainkan  kondisi  pasca  migrasi  dan bagaimana kelompok tersebut beradaptasi.
Peneliti  juga  menggunakan  konsep identitas  nasional  gagasan  Doty  (1996) untuk  memposisikan  wacana  diaspora  ke dalam  perdebatan  relasi power negara- bangsa  atau  agen-struktur.  Doty  (1996) mengajukan  argumentasi  batasan  identitas tidak  semata-mata  terbatas  dalam  bentuk teritori, begitu pula dengan otoritas politik yang dipahami dalam bentuk kebijakan dan peraturan. Narasi batasan kedaulatan negara sesungguhnya  merupakan  wacana  pihak berwenang yang bersifat ambigu dan tidak pasti, serta berguna untuk membedakan siapa yang menjadi dan tidak menjadi bagian dari identitas  nasional.  Menurut  Doty  (1996), kedaulatan  seharusnya  dipandang  melalui dua hal: 1) fokus pada bangsa sebagai unit analisis  yang  selama  ini  dilihat  sebagai politik  domestik;  dan  2)  memperluas konsep  kedaulatan  itu  sendiri.  Penelitian
ini  berupaya  mengimplementasikan  poin pertama dari gagasan tersebut.
Peneliti menggunakan strategi penelitian  analisis  wacana  dan  metode pengumpulan  data  berupa  telaah  dokumen legal  dan  wawancara  sebagai  data  primer, serta  pemberitaan  media,  publikasi  buku dan  film  sebagai  data  sekunder.  Adapun analisis  wacana  yang  dimaksud  berangkat dari  perspektif  konstruktivisme  dalam HI.  Wacana  secara  umum  dipahami sebagai  media  interpretasi  realita  sosial. Menurut  Holzscheister  (2010),  wacana merupakan  ruang  di  mana  makna  secara kolektif  diciptakan,  ditransformasikan, dipertahankan  dan  menjadi  realitas  sosial. Bahasa  merupakan  parameter  sentral relasi power dan  wacana  menjadi  dimensi fundamental  dalam  masyarakat.  Dengan demikian, wacana secara spesifik bertujuan untuk  menyoroti  dimensi power dalam masyarakat.  Pemilihan  analisis  wacana sebagai  strategi  penelitian  dilatarbelakangi oleh istilah diaspora yang diskursif. Sebagai metode  penelitian,  analisis  wacana  dalam HI  memiliki  dua  perspektif,  konstruktivis yang  berorientasi  pada deliberative  power Jurgen  Habermas  dan post-structural/ post-modern yang  berorientasi  pada productive power Michel Foucault. Peneliti menggunakan deliberative  power dengan menekankan  ruang  konsensus  antar  aktor untuk  menghasilkan  argumentasi  terbaik ( the  power  of  better  argument )  dalam menciptakan  pemahaman  bersama.  Secara spesifik  penelitian  ini  menggunakan konstruktivisme tipe thick di mana wacana membentuk  dan  dibentuk  oleh  relasi intersubjektif  antar  aktor.  Penggunaan perspektif  konstruktivis  dipandang  tepat dalam  kasus  Indonesia  sebab  istilah diaspora  mulai  bergulir  ke  publik  sejak diselenggarakan  KDI  di  luar  agenda negara.  Walaupun  digagas  oleh  Djalal selaku Ambassador Indonesia  untuk  AS, peneliti  melihat  bahwa  upaya  konstruksi wacana  diaspora  Indonesia  tidak  bersifat
struktural  layaknya  yang  dilakukan  oleh Cina  dan  India  sebagai  negara  panutan dalam  mengeluarkan  kebijakan  tata  kelola diaspora di era kontemporer.
Pada praktiknya, penelitian ini akan merujuk  pada  tahapan  analisis  wacana gagasan  Neumann  (2008).  Terdapat  empat tahapan  yang  terdiri  dari  satu  pre-kondisi yaitu  dengan  kompetensi  kultural  dan tiga  langkah  untuk  menggunakan  analisis wacana  sebagai  metode  penelitian,  yakni pembatasan wacana, pemetaan representasi dan layering terhadap representasi tersebut.
Dalam  prosesnya,  pengumpulan  data terjadi pada tahap pembatasan wacana dan dilanjutkan  dengan  metode  analisis  data pada dua tahap setelahnya, yakni pemetaan representasi dan layering . Pada bagian akhir akan  dianalisis  bagaimana  data  temuan tersebut membangun ruang deliberasi untuk mendefinisikan diaspora Indonesia.
Penelitian ini menggunakan Peraturan  Presiden  No.  76/2017  dan transkrip  wawancara  sebagai  data  primer, serta tinjauan dokumen seperti pemberitaan di  media,  publikasi  buku  yang  dirilis diaspora  Indonesia  sebagai  data  sekunder. Untuk menilik unsur formasi identitas dalam diaspora  Indonesia,  peneliti  menggunakan pop culture berupa film berjudul Surat dari Praha yang menceritakan kisah eksil 1965. Pemilihan pop culture sebagai data sekunder disebabkan  oleh  hambatan  akses  terhadap kelompok  eksil  untuk  diwawancarai. Terdapat  tiga  hal  yang  merepresentasikan wacana  diaspora  di  Indonesia,  yakni ekonomi, politik dan ikatan emosional.

## KOMPETENSI KULTURAL: TINJAUAN KONTEKS INDONESIA SEBAGAI NEGARA EMIGRAN
Pergerakan  manusia  bukanlah  fenomena baru  dan  telah  dilakukan  berabad-abad silam.  Migrasi  internasional  merupakan pergerakan manusia melintasi batas teritori negara didorong oleh berbagai faktor, seperti konflik  di  daerah  asal,  memaksimalkan
kapital  hingga  menuntut  ilmu.  Pada bagian  ini,  peneliti  akan  memaparkan konteks  sosial,  ekonomi  dan  politik migrasi  internasional  bangsa  Indonesia. Definisi  bangsa  yang  peneliti  gunakan adalah  gagasan  Anderson  (2006)  yang memaknainya  sebagai  komunitas  politik imajiner. Imajiner dalam artian orang-orang ini  tidak  saling  mengenal,  bertemu  dan mendengar satu sama lain namun memiliki imajinasi  kebersamaan.  Untuk  memahami migrasi  internasional  bangsa  Indonesia, tipologi  migrasi  internasional  bangsa Indonesia berbasis kelompok. Namun perlu dihimbau  bahwa  karena  identitas  bersifat cair,  pengelompokan  ini  tak  bersifat  kaku, dalam  artian  seseorang  dapat  termasuk  ke dalam beberapa kelompok tertentu.
Adapun  tipologi  kelompok  yang dimaksud  antara  lain:  1)  Suku  perantau di  era  kolonial.  Jawa,  Bugis  dan  Minang menjadi suku-suku yang umum melakukan perantauan,  baik  itu  sebagai  pedagang maupun  sebagai  pekerja  migran  yang dikirim  pemerintah  Belanda  ke  berbagai wilayah di dunia. Mulai dari wilayah yang kini  disebut  Malaysia,  Singapura,  Filipina, Australia,  Belanda,  Suriname,  Kaledonia Baru  hingga  Madagaskar.  Di  negara- negara  tersebut  berkembang  komunitas perantau  yang  berkontribusi  pada  formasi kebudayaan  setempat;  2)  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI).  Institusionalisasi  TKI di  Indonesia  berlangsung  sejak  Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) rezim Soeharto. TKI umumnya merupakan tenaga berkeahlian  rendah,  berangkat  dari  daerah pedesaan,  secara  dominan  merupakan perempuan  dan  ditempatkan  di  sektor domestik. Terdapat dua karakteristik proses formasi  ke-Indonesia-an  kelompok  ini, yaitu  melalui  kekerabatan  atau  jaringan advokasi  keadilan  dan  kesejahteraan;  3) Kelompok elit 1 atau ekspatriat. Kelompok ini  umumnya  bermigrasi  dengan  alasan
keilmuan, ekspansi karir dan pasar. Mereka bermigrasi atas dasar pilihan, dalam artian tidak  ada  kondisi  politik  domestik  yang mendesak mereka untuk berpindah negara. Kelompok  inilah  yang  nantinya  aktif dalam  mempromosikan  wacana  diaspora Indonesia,  seperti Indonesian  Diaspora Network (IDN)  dan  pelajar  Indonesia  di luar  negeri;  4)  Kelompok  eksil.  Dalam kasus  ini  eksil  ditujukan  pada  eksil  1965. Perlu  ditekankan  pula  walau  memiliki permasalahan  politik  yang  menyebabkan kelompok  ini  sulit  kembali  ke  Indonesia, eksil  1965  tidak  sama  dengan  GAM, RMS  dan  OPM  yang  memiliki  visi  untuk mendirikan  negara  merdeka.  Kelompok eksil  1965  merupakan  orang-orang  yang terdiri dari tiga sub kelompok, yakni pelajar peserta MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas), delegasi  pemerintahan  Soekarno  dan pemuka  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) yang dicabut kewargenegaraannya; 5) Etnis pengungsi. Pengungsi di sini adalah mereka yang bermigrasi akibat konflik yang terjadi di  empat  peristiwa:  tragedi  1998,  konflik Aceh, Maluku dan Papua. Namun demikian, proses  formasi  identitas  dalam  tipologi  ini bersifat  kabur,  dalam  artian  perlu  ditinjau kembali  apakah  formasi  identitas  yang dibangun adalah berbasis kewarganegaraan atau  etnisitas.  Sebab  gerakan  separatis menjadi integral dalam tipologi ini (kecuali Tionghoa).  Sehingga,  apabila  mereka mengakui  formasi  identitasnya  sebagai bagian  dari  bangsa  Indonesia,  maka pengungsi  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai diaspora Indonesia.

## PEMETAAN REPRESENTASI: KONSTRUKSI WACANA DIASPORA INDONESIA
Tahun 2012 terdapat peristiwa yang berupaya membentuk  identitas  kolektif  bangsa Indonesia  yang  tersebar  di  seluruh  dunia,
1 Elit menurut KBBI (2008) adalah orang-orang terpandang seperti bangsawan, cendekiawan dan pebisnis.
yaitu melalui Kongres Diaspora Indonesia. Kongres yang melahirkan institusi diaspora yang  disebut  IDN  inilah  yang  umumnya diasosiasikan ketika membicarakan diaspora  di  Indonesia.  Berangkat  dari kehadiran kongres tersebut sebagai tonggak konstruksi  diaspora  Indonesia,  peneliti bermaksud  menilik  bagaimana  para  aktor terkait  memahami  dan  mengkonstruksikan istilah tersebut.
Gagasan diaspora Indonesia dipionirkan  oleh  Dino  Patti  Djalal  untuk mendefinisikan masyarakat
Indonesia di  luar  negeri.  Definisi  ini  kemudian mengalami  perluasan  dengan  mencakup mereka  yang  keturunan  Indonesia  dan para  Indonesianis.  Menurutnya,  diaspora Indonesia  adalah  orang-orang  produktif, memiliki  kecintaan  namun  berada  di bawah  radar  pemerintah  Indonesia  dan dianggap  menjadi  pengkhianat.  Orang- orang ini umumnya adalah pengusaha asal atau  keturunan  Indonesia  yang  memiliki keinginan untuk berinvestasi.
“Saya  sih  terinspirasi  dari  pertemuan dengan  diaspora-diaspora  itu  sendiri.  Waktu saya  di  Washington,  saya  keliling,  ke  Atlanta, Miami,  New  York,  LA,  San  Francisco,  Seattle, Houston,  semuanya  itu,  ketemu  diaspora. Ketemu  masyarakat  Indonesia  di  sana.  Saya lihat  ternyata  mereka  sangat  produktif.  Tapi mereka di bawah radar. Dari sana saya bilang, ini  ada  kelompok  masyarakat  yang  perlu  kita definisikan. Definisi apa, saya pilih diaspora.” (Wawancara dengan Dino Patti Djalal, Board of Trustee IDN, 12 April 2018).
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  No.  76  Tahun  2017  alih-alih menggunakan istilah diaspora, kebijakan ini menggunakan istilah masyarakat Indonesia di luar negeri. Masyarakat Indonesia di luar negeri kemudian didefinisikan sebagai WNI serta  Orang Asing  yang  menetap  dan/atau bekerja  di  luar  negeri.  Sedangkan  Orang Asing di sini merujuk pada orang yang bukan
warga negara Indonesia yang mencakup eks warga  negara  Indonesia,  anak  eks  warga negara  Indonesia,  dan  warga  negara  asing yang  orang  tua  kandungnya  warga  negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Dari  representasi  TKI,  Wahyu Susilo,  Direktur  Eksekutif Migrant  Care , mendefinisikan  diaspora dengan  menekankan kewarganegaraan  dan  keturunan.  Ia  juga secara  spesifik  menyebutkan  siapa  saja yang  dapat  didefinisikan  sebagai  diaspora, seperti TKI, ekspatriat yang terikat kontrak kerja  atau  belajar,  keturunan  Indonesia, eksil  dan  migrasi  akibat  peristiwa  Mei 1998. Dalam narasinya, Susilo menyatakan bahwa  terdapat  bias  kelas  dalam  wacana diaspora  Indonesia  (Susilo,  wawancara, 28  Maret  2018).  Pekerja  migran  tidak direpresentasikan dalam Kongres
Diaspora  Indonesia  I  tahun  2012,  hal  ini mengindikasikan  eksklusi  TKI  yang  dari wacana tersebut.
Sedangkan  representasi  eksil  juga mulai  masuk  ke  dalam  wacana  diaspora Indonesia melalui gagasan peneliti Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  yang menyebutkan bahwa eksil 1965 merupakan diaspora  generasi  pertama  sejak  Republik Indonesia  terbentuk.  Diskusi  mengenai diaspora mampu memberi ruang bagi eksil untuk  masuk  ke  dalam  wacana  diaspora Indonesia dalam bentuk nasionalisme jarak jauh.  Sebab  mereka  memiliki  imajinasi kuat untuk kembali ke tanah air (Akmaliah, wawancara,  26  Maret  2018).  Walau  tak pernah  menyinggung  narasi  eksil  1965 dalam  wacana  diaspora  Indonesia,  Djalal mengamini  bahwa  eksil  masuk  ke  dalam kategorisasi  diaspora  yang  ia  gagas, hanya  saja  representasi  ini  tidak  memiliki signifikansi  untuk  menopang  wacana tersebut.

## Orang-orang Sugih 2 Aset Negara
Tema  pertama  dalam  wacana  diaspora di  Indonesia  bergulat  pada  potensi  yang
dimiliki  dan  bagaimana  pemerintah  dan publik  merekognisi  mereka.  Tema  ini menunjukkan bagaimana konstruksi wacana diaspora berimplikasi pada rekognisi negara terhadap  orang-orang  di  luar  negeri  dalam bentuk  formal  yaitu,  kebijakan.  Gesekan representasi makna diaspora antar aktor non negara  yang  sebelumnya  telah  dipaparkan cenderung  dinafikan  dengan  mengangkat potensi diaspora bagi ekonomi nasional.
Dari  hasil  wawancara  langsung dengan  Dino  Patti  Djalal  selaku  pihak yang mengarusutamakan gagasan diaspora,  awal  mula  gagasan  ini  muncul dari  pengalamannya  bertemu  masyarakat Indonesia  yang  produktif  namun  berada di  bawah  radar  pemerintah  Indonesia. Perangkulan  diaspora  dengan  negara asal  menurut  Djalal  tak  lebih  dari  upaya mendorong kegiatan ekonomi dan tidak ada imajinasi untuk kembali.
“...kita  harapkan  mereka  tetap  saja  mapan  di luar, tapi mereka memberikan kail ke tanah air. Beasiswa,  peluang  kerja,  peluang  kerjasama, peluang  riset,  terus  network-nya  dibagi.  Jadi menurut  saya  begitu.  Kalau  pun  mau  ada yang  pulang,  sepanjang  dia  pulang  ga  nyari kerjaan,  sementara  dia  sudah  kerja  di  luar, dan  sepanjang  dia  mau  nanam  investasi  dan bagus, itu lebih OK. Tapi to expect he wants to go back permanently ke Indonesia ga realistis. Ngapain?  Dia  sudah  mapan,  sudah  jadi  raja di sana, ngapain disuruh pulang? (Wawancara dengan Dino Patti Djalal, Board of Trustee IDN, 12 April 2018).
Persepsi  Djalal  terhadap  diaspora Indonesia dalam dimensi ekonomi kemudian bergulir dalam persepsi pemerintah Indonesia, publik, dan bahkan diaspora itu sendiri. Disadur dari Republika.co.id (2013), pada  Kongres  Diaspora  Indonesia  (KDI) II,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono menyatakan bahwa diaspora merupakan aset
Indonesia yang perlu dirangkul oleh bangsa Indonesia.  Begitu  pula  dengan  Menteri Luar  Negeri  Marty  Natalegawa  maupun Retno  Marsudirini  yang  memandang diaspora  sebagai  duta  investasi  dan  aset negara. Natalegawa menyebutkan diaspora merupakan  diplomasi  Indonesia  di  luar negeri, sebagai bagian soft power dan duta investasi Indonesia (Metro TV News, 2017). Sedangkan  Marsudirini  mengungkapkan bahwa  negara  perlu  merespon  keinginan kewarganegaraan  ganda  karena  diaspora merupakan  aset  bangsa  (Kompas.com, 2016).  Kesadaran  atas  potensi  diaspora tersebut  kemudian  melahirkan  badan  non struktural Desk Diaspora  Indonesia  (DDI).
M.  Wahid  Supriyadi  selaku  Kepala  DDI pertama  menyatakan  terdapat  bergeseran dalam  memandang  diaspora.  Dahulu berpindah kewarganegaraan dianggap sebagai pengkhianat. Kini diaspora dipandang  memiliki  potensi  yang  besar bagi Cina, India dan Meksiko (SWA.co.id, 2014).  Hal  ini  serupa  dengan  norma  awal yang ingin dibangun oleh Djalal. Lima tahun kemudian,  DDI  di  bawah  kepemimpinan Niniek K. Naryatie akhirnya mengeluarkan kebijakan KMILN. Selaras dengan persepsi terhadap diaspora pada umumnya, Naryatie memandang  diaspora  sebagai  orang-orang ‘ sugih ’  yang  perlu  diberdayakan  (SWA. co.id, 2017).

## Politik  Diaspora:  Kewarganegaraan Ganda, Kursi Legislatif dan Politik Jarak Jauh
Topik kedua berkutat pada aspek gagasan di mana mereka yang disebut sebagai diaspora memiliki  agenda  politis  di  negara  asal. Gagasan diaspora Indonesia yang dimotori oleh  Dino  Patti  Djalal  tak  luput  dari prasangka terhadap momentum pencalonan Djalal  dalam  konvensi  Partai  Demokrat tahun  2013  silam.  Penilaian  ini  kemudian dielak  Djalal  yang  tidak  menginginkan
2 Sugih merupakan Bahasa Jawa dari kata kaya atau berada.
diaspora  untuk  berpolitik.  Namun,  dalam perkembangannya,  IDN  mulai  masuk  ke ranah  wacana  politik  domestik  meskipun berada  di  luar  negeri  (politik  jarak  jauh). Terdapat  dua  agenda  politis  yang  dituntut IDN,  yaitu  kewarganegaraan  ganda  dan representasi dalam daerah pemilihan (dapil) Jakarta  II  atas  dasar  keinginan  mereka berkonstribusi  untuk  Indonesia.  Namun demikian, tuntutan kewarganegaraan ganda tersebut justru dinilai tak nasionalis, sebab  hanya  untuk  menopang  kepentingan ekonomi  kelompok  tertentu  dan  bias  kelas terhadap  TKI.  Pun  demikian,  tuntutan representasi  dalam  dapil  mampu  justru menyatukan  kepentingan  IDN  dengan lembaga advokasi hak-hak TKI, khususnya Migrant Care .

## Sabda Rindu
Tema  ketiga  adalah  ikatan  emosional  di mana nostalgia, keluarga dan budaya yang menjadi  fitur  dalam  istilah  diaspora.  Hal- hal  yang  tak  banyak  disorot  ini,  peneliti temukan  dari  beberapa  film  Indonesia yang  menarasikan  dampak  dari  migrasi internasional  dan  bagaimana  pihak  yang dapat  disebut  diaspora  tersebut  mencoba tetap  terikat  dengan  Indonesia.  Salah satunya melalui film Surat dari Praha karya Angga  Dwimas  Sasongko.  Film  yang dirilis tahun 2016 ini terinspirasi dari kisah nyata Ronny Marton dan pelajar Indonesia peserta Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) lain yang dicabut kewarganegaraannya oleh rezim Orba karena dicap sebagai komunis. Walau diwarnai drama percintaan di dalam narasinya, film ini mampu menggambarkan sejarah  dan  polemik  politik  domestik Indonesia akibat konstelasi ideologi politik dunia. Dalam konteks penelitian ini, film ini menyampaikan  bagaimana  eksil  mencoba tetap terikat dengan Indonesia namun bukan untuk  alasan-alasan  politik  atau  ekonomi, melainkan karena hal-hal emosional seperti rasa rindu akan keluarga.

## MENGUAK MAKNA DOMINAN DARI DIASPORA INDONESIA
Dari ketiga tema di atas, diaspora menjadi istilah  payung  untuk  mengkategorisasikan bangsa  Indonesia  di  luar  negeri,  dengan mengesampingkan  variasi  latar  belakang dan tujuan migrasi. Identitas ini tak dibatasi oleh aspek legal kewarganegaraan maupun teritorial.  Namun  konsepsi  diaspora di  Indonesia  didistorsi  dalam  konteks memaksimalkan  kapital,  baik  dalam pemahaman aktor negara maupun non negara yang  aktif  mengartikulasikannya.  Padahal diaspora  merupakan  formasi  identitas kolektif  yang  memiliki  kompleksitas  dari segi konsep maupun wacana politik.

## Representasi  Dominan:  Diaspora  yang Materialistis
Tema  ekonomi  menjadi  tema  dominan yang merepresentasikan diaspora Indonesia.  Diaspora  menjadi  metafora yang digunakan untuk memobilisasi bangsa Indonesia  di  luar  negeri.  Adapun  tokoh yang  memobilisasinya  adalah  aktor  non negara dan negara dengan tujuan mendapat dukungan  ekonomi  politik  di  tengah integrasi  ekonomi  global.  Dalam  kasus diaspora  Indonesia,  nama  Djalal  beserta IDN besutannya kerap kali disebutkan oleh responden.  Alih-alih  menjabat  menjadi Duta  Besar  Indonesia  untuk  AS  ketika mengartikulasikan  istilah  diaspora,  Djalal secara  independen  mengusung  istilah diaspora Indonesia di luar institusi negara. Hanya  saja  pemahamannya  terhadap diaspora  masih  cenderung  simplistik dengan mengasosiasikannya dengan konteks  ekonomi  politik  semata.  Gagasan dan  ketegorisasi  Djalal  mempengaruhi pemahaman dominan diaspora Indonesia.
Dari  sisi  negara,  wacana  diaspora Indonesia  secara  simbolik  melahirkan kebijakan  KMILN.  Kartu  ini  dikeluarkan dengan  pertimbangan  ekonomi  yang
nampak  dari  tujuan,  fasilitas  dan  badan yang  mengkoordinasinya.  Dengan  tidak menggunakan  istilah  diaspora  sama sekali  dalam  butir-butirnya,  kartu  yang umumnya  disebut  sebagai  kartu  diaspora ini  menunjukan  kegagapan  negara  dalam memahami  istilah  diaspora.  Diaspora hanya  menjadi  metafora  identitas  dari segi  instrumental  saja  dalam  kepentingan ekonomi, bukan atas dasar identitas kultural dan  politik  yang  memberikan  makna  bagi bangsa  yang  sudah  tak  lagi  berada  dalam administrasi legal maupun teritorial negara. Kegagapan lain juga nampak dari tata kelola diaspora  yang  belum  menjadi  prioritas untuk diinstitusionalisasikan secara formal.
Upaya mobilisasi
dengan menggunakan  istilah  diaspora  oleh  aktor non negara juga nampak dalam tema politik berupa  tuntutan  kewarganegaraan  ganda dan  representasi  dalam  kursi  legistalif. Mobilisasi massa oleh Djalal dalam politik domestik memang sempat merebak, namun prasangka tersebut nampaknya belum cukup kuat  untuk  dibuktikan.  Mobilisasi  massa justru berlangsung secara kontinu di dalam tubuh IDN itu sendiri. Isu kewarganegaran ganda  awalnya  menjadi  sorotan  dalam konteks  pernikahan  campuran.  Advokasi terhadap isu ini didasari oleh ketidakadilan dalam UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958  yang  dinilai  patriarkis  dan  menjadi sumber  pelanggaran  hak-hak  perempuan sebagai  warga  negara.  Walau  UU  tersebut kemudian telah disempurnakan menjadi UU No. 12 tahun 2006, tidak cukup bagi mereka yang masih menginginkan kewarganegaraan ganda.
Memiliki latar belakang
perlindungan  sosial  bagi  perempuan maupun  anak  hasil  nikah  campur,  narasi yang  dibangun  ketika  mengadvokasi kewarganegaraan  ganda  dalam  ruang diaspora  justru  menitikberatkan  apa  yang negara  dapatkan  melalui  kewarganegaraan ganda. Human  capital berupa  keahlian dan  ilmu  pengetahun,  remitansi  dan
investasi  menjadi  daya  tawar  IDN untuk  merealisasikan  tuntutan  tersebut. Kewarganegaraan  ganda,  secara  teoretis, merupakan gagasan yang terlahir dari cara pandang liberal. Apabila menilik dari sejarah sistem  kewarganegaraan,  tujuan  utamanya adalah untuk menjaga kepentingan individu dalam komunitas yang dijamin oleh negara melalui hukum sebagai bentuk kontrak sosial. Menurut Mitchell (2016), kewarganegaraan merupakan sebuah formasi yang mengalami transformasi.  Terlebih  lagi  dalam  konteks globalisasi  yang  dibawa  paham  neoliberal akhir  1970-an  —di  mana  arus  migrasi baru bersamaan dengan arus informasi dan keuangan  internasional  semakin  masif— restriksi  semacam  kewarganegaraan  yang membutuhkan rangkaian administrasi legal  dapat  menjadi  hambatan  tersendiri. Contohnya  masa  berlaku  visa  kunjungan ke  Indonesia  yang  hanya  berlaku  2  tahun. Keterbatasan  masa  berlaku  ini  merupakan bentuk  hambatan  bagi  pemegang  paspor Indonesia untuk mengakses proyek-proyek strategis dan bepergian ke luar negeri.
Tuntutan  politik  berikutnya  adalah upaya  konsolidasi  IDN  dengan  advokator TKI  untuk  memiliki  representasi  masing- masing  di  Dapil  Jakarta  II.  Pada  tahun 2017  lalu,  Panitia  Khusus  (Pansus) Revisi  Undang-Undang  (RUU)  Pemilu berencana  penambahan  jumlah  kursi legislatif.  Mengisi  kesempatan  ini,  IDN dan Migrant  Care mengajukan  aspirasi mereka.  Walau  dalam  satu  kepentingan yang  sama,  motif  dibalik  hal  tersebut tentunya  berbeda.  Apabila Migrant  Care konsisten  dengan  advokasi  perlindungan migran  di  luar  negeri.  IDN  menginginkan kewarganegaraan  ganda.  Dengan  memiliki representasi di legislatif pada Pemilu 2019 harapannya RUU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang kini tertahan dalam daftar Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas) bisa  diupayakan  pada  periode  berikutnya. Hal ini berarti mempermudah mobilitas dan mengurangi restriksi ekonomi yang menjadi
motif utama diaspora Indonesia dalam IDN —setidaknya  bagi  mereka  yang  memang memiliki kepentingan dalam bisnis.

## Representasi Marjinal: Kewarganegaraan Ganda sebagai Aspirasi Perlindungan Sosial
Ruang  aspirasi  pertama  yang  muncul dalam  wacana  diaspora  Indonesia  adalah perlindungan sosial. Dari aspek legal, Charity (2016) memandang kewarganegaraan ganda tidak hanya sebagai bentuk adaptasi pada  laju  perkembangan  global,  tapi  juga menjadi aspirasi perlindungan bagi bangsa Indonesia di luar negeri. Hanya saja Charity secara  spesifik  menyebutkan  kebanyakan dari  diaspora  adalah  tenaga  profesional dan  terdidik. Aspek  perlindungan  lagi-lagi ditujukan  pada  kelompok  elit.  Padahal, perlindungan  sosial  ini  juga  dibutuhkan bagi  pekerja  migran,  apalagi  banyak  dari mereka yang bermigrasi tak terdokumentasi. Alih-alih  merangkul  TKI  dalam  upaya mendapat  kursi  di  legislatif,  perlindungan bagi  mereka  tak  pernah  dibahas.  Menurut peneliti,  advokasi  kewarganegaraan  ganda dapat dibangun dalam upaya proteksi sosial bagi  mereka  yang  acap  kali  mengalami kekerasan  atau  terjerat  hukuman  di  negara tempat  bertugas  atau  sebagai  bentuk penghargaan bagi eksil yang dulu tercerabut kewarganegaraannya.  Sehingga  wacana diaspora  Indonesia  dapat  membawa  sisi humanis yang tak melulu materialistis.
Diaspora  sebagai  ruang  aspirasi perlindungan sosial juga dapat dimunculkan dari IDN itu sendiri dalam kasus pernikahan antarbangsa yang didominasi oleh perempuan WNI dengan WNA. Pada posisi ini  pemahaman  diaspora  sebagai  ruang aspirasi  dapat  menggunakan  kacamata feminis terhadap wacana diaspora Indonesia yang  integral  dengan  kewarganegaraan ganda.  Alasan-alasan  globalisasi  dan pemutakhiran  yang  dimunculkan  masih berorientasi  pada  ekonomi,  padahal globalisasi  dan  pemutakhiran  teknologi
juga  berkontribusi  pada  meningkatnya angka  nikah  campur  akibat  migrasi internasional.  Namun,  advokasi  ini  justru ditunggangi  oleh  kewarganegaraan  ganda sebagai  upaya  memaksimalkan  kapital.  Di sisi lain, perlindungan sosial bagi pemegang kewarganegaraan  ganda  dikhawatirkan dapat  memicu  kesenjangan  sosial  dengan pemegang kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda secara normatif dan politis  cukup  sah  untuk  mengintegrasikan atau  melindungi  diaspora  di  negara penerima.  Hanya  saja,  kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada diaspora dapat berkontribusi  pada  tendensi  nasionalis  dan kulturalis  yang  dapat  menggugat  prinsip dasar  kesetaraan,  dan  terkadang  memantik tensi internaional.
Tak  hanya  berbicara  mengenai  hak dan kewajiban, kewarganegaraan juga pada esensinya membawa nilai moral. Bila ditarik ke konteks global, kewarganegaraan ganda bersinggungan  dengan  transnasionalisme yang  menghubungkan  masyarakat  sipil, negara  asal  dan  negara  penerima.  Dalam konteks  ini,  diaspora  merupakan  identitas masyarakat sipil yang tak hanya menggugat otonomi  daerah,  tapi  juga  membawa  nilai moral bagi negara asal yang tengah dilanda konflik.  Contohnya  adalah  peran  diaspora Aceh  yang  turut  memediasi  perdamaian (sebagian  ada  juga  mempertahankan konflik)  atau  bantuan  sosial  bagi  pekerja migran atau sesama pengungsi asal Aceh.

## Representasi yang Hilang: Rekognisi terhadap Kelompok Etnis dan Eksil
Representasi lain yang luput dari konstruksi diaspora  Indonesia  adalah  nasionalisme jarak jauh dari eksil 1965 dan orang-orang Aceh  dan  Maluku  di  luar  negeri  —yang selanjutnya  akan  peneliti  sebut  sebagai diaspora  Aceh  dan  diaspora  Maluku. Menurut  Missbach  (2011,  2012),  berbeda dengan  narasi  protagonis  terkait  diaspora sebagai  aset  negara  yang  dibangun  IDN dan  pemerintah  Indonesia,  diaspora  Aceh,
Maluku  dan  eksil  1965  justru  memiliki imajinasi  antagonis  terhadap  pemerintah Indonesia  akibat  kontelasi  politik  dan ideologi yang sedikit banyak bertentangan. Sehingga  kedua  tipologi  bangsa  Indonesia di luar negeri inilah yang menurut peneliti mendekati  premis  ideal  diaspora.  Merujuk pada  Missbach  (2012),  terdapat  tiga komponen umum yang melekat pada proses formasi  identitas  diaspora,  yaitu  politik jarak  jauh,  kesamaan  nasib,  nostalgia  atas tanah  leluhur.  Ketiga  komponen  ini  akan membantu  peneliti  menguak  representasi yang  hilang  dalam  konstruksi  wacana diaspora Indonesia.
Komponen  pertama  adalah  politik jarak  jauh  yang  berarti  upaya  diaspora untuk  tetap  terhubung  dengan  tanah  air dan  masyarakat  mereka  melalui  berbagai media  telekomunikasi  untuk  merumuskan aspirasi dari tempat mereka berada. Politik jarak  jauh  umumnya  dieksekusi  melalui aksi  massal,  persebaran  gagasan,  bantuan material  maupun  sosial,  hingga  pada bentuk  ekstremnya  adalah  keikutsertaan dalam  konflik  bersenjata  atau  aksi  teror. Politik  jarak  jauh  ini  mampu  berkembang menjadi  nasionalisme  jarak  jauh,  yaitu hasrat nostalgia untuk menciptakan kembali sebuah rumah yang hilang.
Dalam konteks diaspora di Indonesia, khususnya asal Aceh dan Maluku, politik jarak jauh ini nampak dari berbagai upaya melepaskan diri maupun rekonsiliasi konflik.  Perlu  diingatkan  kembali  bahwa diaspora  Aceh  dan  Maluku  tak  selalu anggota  separatis,  namun  peran  gerakan separatis  tersebut  cukup  signifikan  dalam formasi  diaspora.  Begitupun  sebaliknya, diaspora menjadi ruang aspirasi dari agenda yang  dibangun  gerakan  separatis.  Dalam kondisi  ini  keberadaan  konflik  menjadi pengikat  tersendiri  bagi  orang-orang Aceh maupun  Maluku  untuk  berinteraksi  satu sama  lain  melintasi  batas  wilayah  negara asal  maupun  penerima.  Pun  status  migrasi mereka  beragam,  istilah  diaspora  mampu
memayungi ragam status dan latar belakang orang-orang  tersebut.  Hanya  saja  identitas kolektif  yang  terbangun  adalah  identitas etnis.
Hal  ini  mungkin  berbeda  dengan eksil  1965  yang  masih  mempertahankan identitas  sebagai  bangsa  Indonesia  walau kewarganegaraan  mereka  telah  tercerabut akibat kontestasi ideologi. Politik jarak jauh nampak ketika Soekarnois yang kehilangan kewarganegaraan maupun pelajar Indonesia lain  yang  masih  memegang  paspor  saling berinteraksi  mendiskusikan  kondisi  politik di Indonesia. Sebagian dari pelajar Indonesia aktif  dalam  menyalurkan  ide-ide  kritis untuk  menegakan  demokrasi  di  Indonesia khususnya  melalui  media  cetak.  Seperti yang  dinarasikan  dalam  sebuah  adegan dalam film Surat Dari Praha ketika gerakan- gerakan anti pemerintahan Orba yang terus mekar.    Lambat  laun,  layaknya  diaspora Aceh  dan  Maluku  yang  aktivismenya bergantung pada kondisi konflik, aktivisme eksil  1965  dan  pelajar  Indonesia  di  luar negeri  juga  tak  semarak  era  Orba.  Politik jarak jauh nampaknya sekarang berada pada gagasan ketimbang tindakan. Seperti adegan di  mana  Jaya  bertemu  dengan  pelajar  asal Indonesia pasca runtuhnya Orba,
“…terus ya udah, kita ngobrol-ngobrol sampai pagi. Ngobrol soal politik…soal musik, buku.” Atau dalam dunia nyata, seperti yang dikatakan Intan  Irani  selaku  mantan  Koordinator Perhimpunan  Pelajar  Indonesia  (PPI)  Dunia, aktivisme  PPI  juga  tak  lagi  seperti  dahulu, PPI  kini  mencoba  netral  dengan  pembuatan rancangan  rekomendasi  kepada  pemerintah, lembaga  terkait  atau  media  massa.  Tak  lagi melalui  cara-cara  seperti  propaganda (Irani, wawancara, 31 Maret 2018).
Dari  kedua  kelompok  yang  tak direkognisi  ketika  membangun  wacana diaspora Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa  untuk  membangun  identitas  atas nama  diaspora  Indonesia  yang  bersifat
politis  dibutuhkan  suatu  kondisi  yang menjadi ‘ancaman’ bersama atau kesamaan nasib.  Upaya  mobilisasi  masyarakat Indonesia di luar negeri pada masa kini yang didasari alasan pragmatis nampaknya belum bisa  menjadi  pengikat  yang  kuat  dalam membangun  identitas  kolektif  baru,  sebab belum ada kesempatan untuk mengaktivasi politik  jarak  jauh  mereka.  Hal  ini  berbeda ketika  diaspora  dipahami  sebagai  identitas kultural  yang  dimanifestasikan  dalam kehidupan  sehari-hari  melalui  kesadaran atas  kebersamaan  seperti  etnis,  sejarah (kekalahan,  resistensi  atau  kemenangan), bahasa, keluarga dan bahkan kuliner.
Komponen berikutnya adalah
kesamaan  nasib,  dalam  artian  migran/ pengungsi/eksil/ekspatriat
mengalami alienasi  atau  sulit  berasimilasi  dengan masyarakat  di  negara  penerima.  Missbach (2012) menyebut ikatan yang didasari oleh kesamaan  nasib  ini  sebagai community  of suffering yang  kemudian  berperan  penting dalam  formasi  diaspora.  Mengutip  Nauja Kleist  (2008),  Missbach  (2011,2012) menyatakan  bahwa  kesamaan  nasib  ini menjadi dasar bagi tuntutan atas pengakuan dan perlindungan. Dalam konteks diaspora Aceh  misalnya,  kesamaan  nasib  mampu mengikat  pengalaman  pekerja  migran  atau pengungsi  yang  tak  dilindungi,  pelajar, para  saudagar  hingga  pemimpin  GAM. Sebagian  besar  dari  mereka  mengalami penganiayaan,  penangkapan,  penahanan dan deportasi. Sedangkan bagi mereka yang hidup layak dan mengalami hal-hal tersebut, mereka  merasa  berkewajiban  untuk  saling membantu  dengan  alasan  kesamaan  asal- usul. Selaras dengan diaspora Maluku yang membangun  relasi  kekerabatan  melalui gereja.  Gereja  berfungsi  sebagai  sumber keuangan  dan  penghubung  relasi  antar warga Maluku di Belanda.
Komponen  terakhir  adalah  ikatan emosional  berupa  nostalgia.  Nostalgia ini  kemudian  menjadi  pembenaran  atas penolakan diaspora untuk kembali ke tanah
air. Biasanya nostalgia dipahami sebagai satu aspek pengalaman diaspora yang terkurung dan terkucil dari informasi kekinian tentang bekas  tanah  air  mereka.  Meskipun  negara penerima  sudah  menjadi  kehidupan  baru bagi  diaspora,  tanah  air  tetap  menjadi elemen terpenting dalam kesadaran sehari- hari. Dan dalam kondisi ini, diaspora sering meromantisir dan memuja-muja sejarah. Di tingkat  individu,  nostalgia  dibangun  atas dasar  kenangan  masa  muda.  Sedangkan pada  tingkat  kolektif  ditandai  dengan idealisasi atas tanah air dan pahlawannya.

## Diaspora  dalam  Tinjauan  Hubungan Internasional
Permasalahan  ketika  gagasan  diaspora Indonesia  bergulir  merupakan  manifestasi dari  kompleksitas  diaspora  sebagai  sebuah istilah  yang  acap  kali  disesuaikan  dengan kepentingan  pewacana.  Gagasan  Djalal —yang  walaupun  mampu  mengubah persepsi  dan  menarik  ‘perhatian’  negara— menunjukkan simplifikasi terhadap masyarakat  Indonesia  di  luar  negeri.  Dari keseluruhan  perdebatan  mengenai  makna diaspora  yang  dinarasikan  responden dan  media  massa,  terdapat  permasalahan dominan  yang  muncul,  yakni  ketika diaspora  diidentifikasi  sebagai  sebuah identitas  baru  yang  sarat  akan  bias  kelas dan tidak merepresentasikan proses formasi identitas  kultural  yang  tersemat  dalam istilah diaspora itu sendiri.
Perdebatan  representasi  mengenai diaspora Indonesia bergulir antara beberapa kelompok  emigran  asal  Indonesia  telah peneliti  bahas  sebelumnya.  Alih-alih mencoba  menciptakan  identitas  baru bagi  bangsa  Indonesia  di  luar  negeri yang  mencakup  pelbagai  latar  belakang migrasi,  permasalahan  representasi  justru muncul dan memicu pertentangan berbasis kepentingan.  Pemaknaan  terhadapnya  pun tak  lepas  dari  siapa  yang  memahaminya dan  dalam  konteks  apa  pemahaman  itu ditujukan.  Bagi kelompok elit dan negara,
diaspora diasosiasikan kepada mereka yang memiliki  jiwa entrepreneurship ,  produktif, sukses dalam karir dan materi. Perilaku ini yang menjadi kepentingan untuk merespon ekonomi  politik  global.  Berbeda  apabila diaspora  Indonesia  digagas  oleh  pekerja migran.  Diaspora  Indonesia  bisa  saja diasosiasikan  kepada  perlindungan  sosial sebagai  imbalan  remitansi.  Atau  ketika diaspora diasosiasikan kepada orang-orang Aceh  dan  Maluku,  pemaknaan  terhadap diaspora akan kembali pada makna korban atau  ancaman  akibat  kepentingan  etnis tersebut untuk lepas dari Indonesia. Begitu pula dengan eksil dan pelajar Indonesia di luar  negeri  yang  cenderung  menekankan keterikatan  nasionalisme  yang  lebih  pada ikatan emosional —walau pada praktiknya pelajar  dari  Indonesia  dalam  Perhimpunan Pelajar Indonesia bermitra dengan IDN.
Variasi  artikulasi  dari  diaspora Indonesia  yang  telah  disebutkan  di  atas menunjukkan  kompleksitas  dari  istilah diaspora apabila dimaknai sebagai identitas. Perlu dicatat bahwa identitas pada dasarnya bersifat  cair,  sehingga  beranggapan  bahwa hanya  kelompok  elit  yang  memiliki kepentingan ekonomi dan hanya kelompok pekerja migran yang memiliki kepentingan perlindungan  sosial  menjadi  kurang  tepat. Sebab  diaspora  merupakan  metafora  yang menggambarkan  produksi  dan  reproduksi atas  identitas  kultural  yang hybrid di tengah relasi power yang berlangsung antar pihak  yang  terlibat  (Hall,  1990).  Hanya saja  dalam  kasus  ini,  upaya  pendefinisian atas  diaspora  Indonesia  dimenangkan oleh  kelompok  elit  yang  memiliki  kapital. Kelompok inilah yang mampu dengan vokal mengartikulasikan  pengalaman  mereka sebagai  bangsa  Indonesia  di  luar  negeri sehingga  diaspora  Indonesia  menimbulkan kesan bias kelas.
Di  balik  pemahaman  diaspora Indonesia  sebagai  kelompok  elit  yang ingin  berkontribusi  dalam  pembangunan ekonomi  Indonesia,  wacana  diaspora
Indonesia mampu membuka ruang untuk  mendefinisikan  kembali  identitas keindonesiaan  bangsa  Indonesia  dan keturunannya  di  luar  negeri.  Indonesia memiliki  beragam  identitas  kultural  yang berimplikasi pada keberagaman representasi kelompok  masyarakat  maupun  individu. Migrasi  internasional  kemudian  memicu reproduksi  identitas  kultural  bangsa Indonesia  di  negara  penerima.  Bentuknya berbagai  macam,  dapat  berupa  identitas etnis,  kegamanaan,  profesi  hingga  sesuatu yang  anekdotal  seperti  kuliner.  Contohnya pekerja  migran  di  Arab  Saudi  dan  Hong Kong,  identitas  kultural  dari  paguyuban desa asalnya lebih dominan untuk diaktivasi ketimbang  identitas  nasionalnya  sebagai WNI. Barangkali hanya momentum lebaran atau  17  Agustus  ke-Indonesia-an  mereka diaktivasi kembali. Contoh lain yang lebih kompleks  adalah  diaspora  asal  Aceh  dan Maluku.  Walaupun  menjadi  bagian  dari Indonesia,  imajinasi  mereka  atas  tanah  air merujuk  pada  Aceh  sebagai  daerah  yang memiliki  otonomi  sendiri.  Perkembangan formasi  identitas  kultural  yang  dibangun pun tak lepas dari aktivitas separatis.
Dalam dimensi relasi power negara dan diaspora, jika ditilik dari sudut pandang rasionalis,  diaspora  diposisikan  dalam multitrack diplomacy Indonesia. Pernyataan- pernyataan  pemangku  kepentingan  yang menyebut  diaspora  sebagai  duta  investasi, bagian  dari soft  power yang  perlu diberdayakan menunjukkan bahwa diaspora Indonesia belum dipahami sebagai formasi identitas.  Sama  halnya  dengan  diaspora yang  diartikulasikan  oleh  kelompok  elit dalam rangka sekadar maksimalkan kapital dalam kerangka berpikir neoliberal terhadap sistem  internasional.  Ketika  membangun wacana  tersebut,  pemahaman  diaspora sebagai aset negara dalam ekonomi politik juga  masih  tersandung  keacuhan  IDN maupun  negara  yang  tidak  memposisikan negara  penerima  dalam  wacana  diaspora Indonesia. Posisi negara penerima
menjadi  cukup  penting  untuk  memantik formasi  identitas  kultural  bagi  diaspora sebagai  komunitas  maupun  individu dan  untuk  meningkatkan  relasi  bilateral dengan  negara  asal. Teorisasi  HI  memiliki kelebihan tersendiri dalam mengidentifikasi pentingnya  negara  penerima  dalam  relasi diaspora  dengan  negara  asal.  Diaspora Aceh  yang  aktif  dalam  memobilisasi massa untuk berpolitik di negara penerima maupun  di  Indonesia.  Fungsinya  adalah untuk  mengadvokasi  kepentingan  politik mereka. Selain itu, formasi identitas kolektif cukup  kentara  ketika  mereka  beroperasi di  negara  penerima.  Sebab,  karakteristik khusus  diaspora  adalah  memiliki  tiga dimensi politik, politik nasional, hubungan internasional, dan politik diaspora.
Karakteristik inilah yang membuat diaspora kemudian  berkaitan  erat  dengan  formasi identitas  kultural  maupun  nasional  dalam konteks  sosial-politik.  Diaspora  Indonesia belum menampakan karakteristik tersebut.
Alih-alih membuka fenomena empiris  terkait  transnasionalisme  berbasis identitas,  dominasi  pemahaman  diaspora Indonesia yang berangkat dari aspek ekonomi selaras dengan pola pikir transnasionalisme dalam  HI  tahun  1970-an  silam.  Hal  ini menunjukkan  marjinalnya  aspek  identitas dari transnasionalisme yang tersemat dalam istilah diaspora. Transnasionalisme awalnya merujuk  pada  aspek  ekonomi,  khususnya peran  perusahaan  multinasional  ke  dalam hubungan internasional. Transnasionalisme ini  kemudian  membuka  ruang  bagi persebaran ide dan norma yang dibawa oleh konstruktivisme.  Dua  dekade  belakangan, aktor  non  negara  tak  selalu  dikaitkan dengan ekonomi saja, negara disandingkan dengan aktor non negara dalam menentukan tindakan  negara  terhadap  beragam  isu seperti  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), lingkungan hingga kejahatan transnasional. Munculnya  wacana  diaspora  Indonesia, menurut  peneliti,  membawa  narasi  yang kurang  lebih  sama  dengan  perkembangan
transnasionalisme  dalam  HI.  Representasi dominan atas pemahaman diaspora Indonesia  telah  membuka  ruang  bagi gagasan  lain  seperti  perlindungan  sosial bagi  TKI  atau  perempuan  dan  anak  nikah campur,  maupun  identitas  nasional  yang dibawa oleh nasionalisme jarak jauh.
Apabila membicarakan relasi diaspora  dengan  negara,  konsep  identitas nasional tak luput didalam bahasan. Seperti yang  telah  disebutkan  bahwa  diaspora merupakan proses formasi identitas kolektif atas suatu bangsa yang masih terikat dengan tanah leluhurnya. Walau relasi dan konsepsi keduanya tak selalu harmonis, diaspora dan negara  asalnya  acap  kali  membagi  makna yang  sama  atas  imajinasi  mereka  terhadap tanah  asalnya  walau  tak  saling  mengenal dan  keberadaannya  di  luar  batas  wilayah masing-masing. Atau yang Anderson sebut sebagai  komunitas  politik  imajiner.  Maka tak ayal apabila identitas nasional menjadi sumber power yang  mampu  memobilisasi massa.  Dalam  HI,  identitas  kolektif memiliki  kecenderungan  negara-sentris, yakni dengan melihat negara sebagai suatu yang  natural,  tunggal  dan  tindakannya selalu  berangkat  dari  pandangannya terhadap  sistem  internasional.  Pandangan ini menurut peneliti menunjukan kegagapan negara dalam mengkategorisasikan diaspora sebagai bagian dari identitas nasional yang berbasis aspek legal dan teritorial di tengah globalisasi.  Sebab  diaspora  memiliki  dua dimensi  identitas  yang  bersifat  konstitutif, yakni  kultural  (berbasis  kebangsaan)  dan nasional (kewarganegaraan).
Doty  (1996)  menyatakan  variabel identitas dalam konstruktivisme seharusnya bukan  berpaku  pada  negara  sebagai sesuatu  yang  natural,  melainkan  melalui unit  bangsa  yang  memiliki  kesadaran  atas identitas  yang  mengikat  pada  dirinya  di luar  batasan  teritorial  atau  otoritas  yang disebut negara sebagai unit analisis. Sebab formasi  identitas  adalah  proses  yang  terus berlanjut  dan  kerap  ditantang  oleh  tatanan
dunia  dinamika  politik  global.  Kedaulatan negara yang disamaartikan sebagai identitas nasional menjadi ringkih terhadap transformasi  batas  tersebut,  khususnya dalam  dominasi  arsitektur  neoliberal saat  ini  di  mana  batasan  legal  maupun sosial  mulai  kabur.  Istilah  diaspora  dalam praktiknya  dapat  menjelaskan  bagaimana identitas  nasional  dalam  HI  yang  menitik beratkan unit negara memiliki keterbatasan dalam  merespon  fenomena  diaspora  yang tak terbatas oleh teritori negara. Sedangkan secara  konseptual,  diaspora  menjadi metafora  yang  mengukuhkan  pentingnya identitas  nasional  berbasis  kebangsaaan. Sebab  kebangsaan  merupakan  proses  dan realita formasi identitas diaspora itu sendiri yang  terus  dikonstruksikan,  direkonstruksi dan  dipertahankan  secara  natural  akibat kesadaran atas identitas yang mengikat pada dirinya di luar batasan teritorial atau otoritas yang disebut negara.
Istilah diaspora yang memanifestasikan unsur-unsur kekerabatan menjadi relevan untuk memobilisasi massa dan  membentuk  identitas  nasional  yang tak  terbatas  oleh  ruang  dan  waktu,  baik itu  untuk  kepentingan  politik  atau  sekadar memberikan  makna  pada  kehidupan pribadi diaspora itu sendiri. Gagasan Doty (1996) yang menekankan pada unit bangsa sebagai  aktor  yang  memiliki  agensi  untuk memformasikan identitasnya relevan dengan gejala  formasi  identitas  kolektif  bertajuk diaspora  Indonesia  yang  pada  tataran  ide diproduksi dan direproduksi terus menerus. Sehingga secara konsepsi, identitas nasional Dotty  (1996)  mampu  menjelaskan  posisi diaspora  di  dalam  hubungan  internasional dengan menekankan unit bangsa.
Dengan
demikian, makna diaspora  Indonesia  merupakan  metafora yang  disimplifikasi  dari  level  agen  yang mengartikulasikannya  baik  itu  negara dan  aktor  non  negara  yang  memenangkan deliberasi dalam merespon sistem kapitalis global.  Diaspora  seakan  menjadi  status
yang  given  bagi  mereka  yang  memiliki keterikatan  legal  maupun  kultural  yang secara  sempit  merujuk  pada  konteks ekonomi. Padahal diaspora bermakna proses formasi  identitas  nasional  yang  secara kontinu  diciptakan,  ditransformasikan, dipertahankan  oleh  bangsa  Indonesia  di luar  negeri    untuk  memberi  makna  bagi kehidupan  mereka,  bukan  sekadar  untuk menjadi instrumen mobilisasi massa dalam rangka  memaksimalkan  kapital  pribadi maupun  negara  seperti  yang  selama  ini dipahami di Indonesia.

## PENUTUP
Diaspora  menjadi  istilah  yang  kini semakin  umum  digunakan  dalam  berbagai multidisiplin  ilmu,  wacana  politik  praktis hingga kehidupan sehari-hari melalui media. Apabila  diartikulasikan  sebagai  aktor  non negara,  mampu  menjadi  metafora  yang dapat dimobilisasi dalam berbagai konteks. Namun  di  balik  itu,  diaspora  merupakan istilah  yang  kompleks  dan  acap  kali disimplifikasi  sesuai  dengan  pemahaman atau  kepentingan  dari  pihak  yang mengartikulasikan. Makna diaspora sendiri secara  simultan  diciptakan,  ditransformasi dan dipertahankan melampaui tiga periode  secara  paralel—klasik,  modern dan  kontemporer.  Proses  ini  tak  lepas  dari konteks  sistem  internasional  yang  tengah bermain saat itu.
Dalam  kasus  diaspora  Indonesia, istilah  diaspora  datang  dari  kelompok kepentingan  yang  umumnya  terdiri  atas kelompok  elit  atau  dalam  konteks  migrasi internasional  disebut  sebagai  ekspatriat. Mereka  ini  kemudian  ingin  mengubah norma yang menyatakan bahwa orang-orang yang  berpindah  kewarganegaraan  adalah pengkhianat menjadi aset bagi negara. Motif kolektif  dari  wacana  diaspora  Indonesia yang  diartikulasikan  oleh  kelompok  ini adalah  kepentingan  ekonomi.  Tindakan- tindakan yang dilakukan seperti sosialisasi norma  diaspora  aset  negara,  advokasi
kewarganegaraan  ganda  dan  tuntutan representasi  legislatif  secara  dominan direpresentasikan  atas  dasar  ekonomi.  Hal ini  berdampak  pada  pemahaman  diaspora di  Indonesia  yang  diasosiasikan  kepada ekspatriat, orang-orang sugih atau elit.
Pembentukan  persepsi  terhadap makna  tak  lepas  dari  intersubjektivitas antar  aktor  dalam  tindakan  komunikatif yang diciptakan melalui ruang publik yang disebut  diaspora.  Dari  proses  delimitasi wacana  melaui  diaspora  dimaknai  secara beragam.  Hal  ini  menunjukkan  sifat diaspora sebagai istilah yang kompleks dan diskursif.  Pihak-pihak  tersebut  mengamini bahwa  diaspora  Indonesia  adalah  orang- orang Indonesia di luar negeri tidak terikat pada  status  kewarganegaraan  saja,  tapi juga  keturunan  dan  Indonesianis.  Definisi ini  yang  kemudian  bergulir  sesuai  dengan intersubjektivitas  masing-masing  pihak. Pertentangan  intersubjektivitas  ini  dapat dipetakan  menjadi  tiga  tema  utama,  yaitu:
1) Ekonomi, di mana diaspora diasosiasikan kepada Dino Patti Djalal, IDN, dan sebagian kecil  menyebut  TKI.  Sedangkan  isu-isu yang diangkat antara lain aset negara, human capital,  remitansi  dan  investasi;  2)  Politik diaspora:  tema  ini  menarasikan  upaya IDN  selaku  pihak  yang  mengaku  sebagai representasi  diaspora  untuk  mengadvokasi kewarganegaraan  ganda  dan  representasi masyarakat luar negeri dalam kursi legislatif. Sub tema ini merupakan kepentingan yang dituntut  setelah  memberikan  dayar  tawar pada  narasi  pertama;  3)  Ikatan  emosional: tema  ini  secara  berfokus  pada  nostalgia atas  Indonesia  dan  bagaimana  mereka menjaga komunikasi dengan sesama bangsa Indonesia  sebagai  bentuk  pelestarian keindonesiaan mereka.
Setelah  ditemukan  representasi  apa saja  yang  muncul  dari  wacana  diaspora Indonesia,  peneliti  dapat  mengidentifikasi mana  saja  representasi  yang  dominan, marjinal atau hilang sama sekali. Pembagian identifikasi  ini  menunjukkan the  power
of  better  argument yang  menggambarkan keseluruhan  hasil  penelitian.  Pertama, pemaknaan diaspora Indonesia dalam aspek ekonomi menjadi satu-satunya makna yang mampu  mempengaruhi  persepsi  negara terhadap  relasinya  dengan  diaspora.  Daya tawar investasi, remitansi dan human capital menjadi  pemikat  negara  yang  akhirnya merekognisi  orang-orang  produktif  yang ‘ under the radar ’ ini.
Di  sisi  lain,  istilah  diaspora  yang diskursif ini kemudian justru membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk mendefinisikan kembali  identitas  keindonesiannya  di tengah globalisasi. Argumentasi ini didasari oleh  gagasan  Missbach  (2011,  2012)  yang memandang diaspora sebagai proses formasi identitas  kolektif  yang  bertujuan  untuk membuka  ruang  aspirasi  dan  rekognisi. Masuknya  pekerja  migran  dalam  wacana diaspora  Indonesia  memicu  permasalahan representasi. Pun TKI kemudian mulai mulai dirangkul oleh IDN, alih-alih mengadvokasi perlindungan  sosial  bagi  TKI,  IDN  justru mengadvokasikan kewarganegaraan ganda. Tak  hanya  bagi  TKI,  bagi  pengurus  IDN yang  menikahi  WNA  pun  perlindungan sosial  tidak  dinarasikan.  Sedangkan variabel rekognisi dalam gagasan Missbach (2011,2012)  muncul  pada  representasi yang  hilang,  yaitu  ketika  eksil  1965  dan orang-orang Aceh dan Maluku absen dalam pembahasan  diaspora  Indonesia.  Mereka- mereka  ini  yang  dalam  perkembangan makna  diaspora  dianggap  menjadi  korban dan  pengkhianat  negara,  sebab  mereka dapat dikatakan sebagai oposisi negara baik dari segi ideologi maupun otonomi. Padahal masing-masing  memiliki  ikatan  emosional dalam  bentuk  kegiatan  non  politis  dan aktivitas  politik  jarak  jauh  guna  menjaga keindonesiaan  mereka.  Dan  bahkan sebagian  besar  diaspora  asal  Aceh  dan Maluku  justru  lebih  menekankan  identitas etnis  mereka.  Representasi  ini  menambah catatan  kompleksitas  diaspora  Indonesia sebagai  sebuah  istilah  yang  berusaha
memayungi  variasi-variasi  latarbelakang dan  tujuan  migrasi  internasional  bangsa Indonesia.
Apabila dikonseptualisasikan dalam perspektif  HI,  kasus  diaspora  mampu memperkuat  pandangan  bahwa  identitas nasional yang didasari pada kedaulatan negara problematis  sebab  memiliki  kecondongan simplistik,  politis  dan  utilitarian  dalam memaknai identitas. Identitas tidak dipahami  sebagai  sebuah  proses  yang bersifat  organik  dan  terus  diproduksi  dan direproduksi  untuk  memberikan  makna dalam kehidupan, melain untuk kepentingan fungsional  terkait  kekuasaan  dan  kapital. Posisinya  yang  memadukan  identitas  dan keberadaannya  di  luar  batas  teritori  dan legal  negara  asal  membuat  diaspora  dapat menantang  konsepsi  identitas  nasional berbasis  negara  sebagai  aktor  tunggal dan  berdaulat.  Diaspora  dalam  kasus  ini menjadi  metafora  bagi  proses  formasi identitas berbasis kebangsaan yang mampu memperlihatkan  problematika  identitas nasional dalam HI yang diformasikan secara sempit  dan  digerakan  untuk  kepentingan memaksimalkan kapital.
Dari  narasi  perdebatan  mengenai makna  diaspora  yang  berlangsung  di Indonesia,  peneliti  menyadari  bahwa diaspora  merupakan  konsep  yang  tak memiliki  definisi  secara  pasti,  kompleks dan  tak  familiar  di  dalam  masyarakat Indonesia secara umum. Terdapat beberapa saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan: diaspora  mampu  dijadikan  wacana  untuk memformasi  identitas  nasional  di  tengah globalisasi  untuk  dijadikan  ruang  aspirasi dan  rekognisi  bagi  bangsa  Indonesia  di luar  negeri,  khususnya  mereka  yang  tidak mendapat  perlindungan  sosial  di  negara penerima.  Dari  segi  ilmu  pengetahuan, kajian  diaspora  di  Indonesia  dan  dalam ilmu  Hubungan  Internasional  juga  perlu dikembangkan  dengan  menggunakan  unit bangsa  sebagai  pihak  yang  menginisiasi tata  kelola  diaspora,  serta  memperdalam
unit analisis berbasis kebangsaan sehingga mampu memahami formasi identitas dalam merespon  fenomena  globalisasi  seperti kewarganegaraan  global  yang  menjunjung moralitas.

## PUSTAKA ACUAN
Akmaliah, W. (2018, 26 Maret). Wawancara langsung.
Amersfoort,  H.  (2007).  The  Waxing  and Waning  of  a  Diaspora:  Moluccans  in the  Netherlands,  1950-2002.  Journal of  Ethnic  and  Migration  Studies,  30 (1), 151–174.
Anderson,  B.  (2006).  Imagined  Commu- nities:  Reflections  on  the  Origin  and Spread  of  Nationalism,  Revised  Edi- tion. London: Verso.
Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan  Ganda  Bagi  Dias- pora Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13, (4), 809-810.
Djalal,  D.  P.  (2018,  12 April). Wawancara langsung.
Doty,  R.  (1996).  Sovereignty  and  the  Na- tion:  Constructing  the  Boundaries  of National  Identity.  Dalam  Thomas  J. Bierstecker dan Cynthia Weber (Ed.). State Sovereignty as Social Construct, 121-147. New York: Cambridge Uni- versity Press.
Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspo- ra. Dalam Jonathan Rutherford. Identi- ty: Community, Culture and Difference, 222-237. London: Lawrence & Wishart.
Holzscheister, A. (2010). Between Commu- nicative  Interaction  and  Structures  of Signification:  Discourse  Theory  and Analysis  in  International  Relations. International Studies Perspectives, 15 (2), 142–162.
Irani,  I.  (2018,  30  Maret).  Wawancara langsung.
Kementerian  Luar  Negeri.  Pemberdayaan Masyarakat  Indonesia  di  Luar  Neg-
eri.  Diunduh  dari:  https://www. kemlu.go.id/id/lembar-informasi/ Documents/Paparan%20Sahli%20Sos- budPMILN%20-%20Forum%20Ba- kohumas%20Tematik%20Kemlu%20 2017.pdf tanggal 1 November 2017.
_____. Visa Tinggal Terbatas. Diunduh dari: https://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/ layanan-visa/Pages/Visa-Tinggal-Ter- batas.aspx tanggal 5 Mei 2018.
Marsudirini, R. (2015). Sekapur Sirih.” Da- lam Imelda Bachtiar (Ed.). Diaspora In- donesia: Bakti untuk Negeriku, ix-xv. Jakarta: Kompas.
Missbach, A. (2012). Politik Jarak Jauh Di- aspora Aceh. Yogyakarta: Penerbit Om- bak.
_____. (2011). The Acehnese Diaspora after the Helsinki Memorandum  of  Under- standing: Return Challenges and Dias- poric  Post-Conflict  Transformations. Asian Ethnicity, 12 (2), 170-201.
Missbach, A. & Myrttinen, H. (2014). Imag- ining Indonesia From Afar: Explorato- ry Thoughts on Utopian, Nostalgic, and Embodied Longing for the Homeland. ASEAS, 7 (2), 143-145.
Mitchell, K. (2016). Neoliberalism and Cit- izenship. Dalam Simon Springer, et.al (Ed.). The Handbook of Neoliberalism,
118-129. Oxon: Routledge.
Muhidin,  S.  &  Utomo, A.  (2015).  Global Indonesian  Diaspora:  How  Many  are There and Where They are?.  Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 2, 93-101.
Neumann,  I.  B.  (2008).  Discourse Analy- sis.  Dalam Audie  Klotz  dan  Deepak Prakash  (Ed.).  Qualitative  Methods in  International  Relations: A  Plural- ist Guide, 61-77. New York: Palgrave
Macmillan, 2008.
Pellerin, H & Mullings, B. (2013). The ‘Dias- pora option’, migration and the chang- ing political economy of development. Review on International Political Econ- omy, 20 (1), 89-120.
Shain, Y. & Barth, A. (2003). Diasporas and International  Relations Theory.  Inter- national Organization, 57 (3) 449-479.
Sasongko, A. D. (Produser dan Sutradara).
(2016). Surat Dari Praha. Jakarta: Vis- inema Pictures.
Susilo, W. (2017, 1 Juli). Mencari Aspirasi Politik  Diaspora  Indonesia.  Diunduh dari: http://migrantcare.net/mencari-as- pirasi-politik-diaspora-indonesia/ tang- gal 9 Oktober 2017.
_____.  (2018,  28  Maret).  Wawancara langsung.
Tololyan, K. (1996). Rethinking Diaspora(s): Stateless  Power  in  the  Transnational Moment. Diaspora: A Journal of Trans- national Studies, 5, (1), 3-36.
Utami, W. A.  (2016).  Diaspora  dan  Relasi dengan Negara: Studi Kasus Diaspora Indonesia. Universitas Indonesia.
Wayland,  S.  (2003).  Ethnonationalist  Net- works and Transnational Opportunities: the Sri Lanka Tamil Diaspora. Review of International Studies, Vol. 30 (2004):
405-426.