## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan  oleh  Anak  melalui Restorative

## Justice
Arya Wibowo 1* , Yeni Widowaty 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia *Corresponding Author: wibigitar@gmail.com
Histori Artikel Abstrak Masuk: 28 Des 2021 Review: 02 Mar 2021 Diterima: 17 Jul 2020 Terbit: 20 Jul 2021 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi manusia yang tinggi, maka dari itu di dalam seluruh lapisan masyarakat memiliki pemikiran serta taraf  hidup  yang  berbeda-beda.  Dengan  adanya kemajuan  teknologi  informasi  maka  setiap  orang dengan mudah memperoleh informasi berbeda-beda dari  mana  saja.  Tak  dapat  dipungkiri  dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat semakin tahu akan beberapa ilmu dan peristiwa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dilihat dari sisi negatif  dari  perkembangan teknologi  yaitu  semakin maraknya tingkat kejahatan karena banyak cara untuk melakukan segala tindak pidana apapun. Selain dari teknologi  informasi  yang  berkembang sangat pesat, ada  beberapa  faktor  lain  mempengaruhi  tindak kejahatan seperti keimanan, ilmu pengetahuan, serta pengaruh  dari  lingkungan  sekitar.  Biasanya  tindak pidana terutama tindak pidana penganiayaan banyak dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  dewasa,  tetapi dengan adanya beberapa faktor pendorong maka anak- anak  dibawah  umur  pun  melakukan  tindak penganiayaan  tersebut  tanpa  melihat  siapa  yang menjadi sasaran  nya.  Dikarenakan  yang  melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang anak-anak  maka  harus  diperlakukan secara  khusus, mengingat seorang anak masih memiliki masa depan.
Maka  dari  itu  perlu  ditekan  kan  nya  penyelesaian masalah  secara restoratif  justice ,  agar  di  dalam penyelesaian  nya  mencapai  keadilan  yang  dapat dirasakan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan nya pun harus mendapatkan dukungan dari aturan yang berlaku  itu  sendiri  serta  lingkungan  masyarakat tersebut.
Kata  Kunci: Kemajuan Teknologi;  Anak; Restorative Justice.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
Article’s History Abstract Received: 28 Des 2021 Reviewed: 02 Mar 2021 Accepted: 17 Jul 2021 Published: 20 Jul 2021 Indonesia is a country that has a high human population, therefore all levels of society have different thoughts and standards  of  living.  With  the  advancement  of information  technology,  everyone  can  easily  obtain different  information from anywhere.  It is  undeniable that  due  to  rapid  technological  advances,  people  are increasingly aware of some of the knowledge and events that  are  happening  in  society.  Seen from  the  negative side  of  technological  developments,  namely  the increasing crime rate  because  there are  many  ways  to commit any  crime. Apart from information technology which is developing very rapidly, there are several other factors that  influence crime such  as  faith, science,  and the  influence of the  surrounding environment. Usually, criminal  acts,  especially  crimes  of  persecution,  are mostly  carried out by  adults, but with  the  existence  of several  motivating factors, even minors commit acts  of abuse  regardless  of  who  is  the  target.  Because  the perpetrator of the  crime of  abuse is  a child, it must be treated  specifically, considering that a  child  still  has  a future.  Therefore,  it  is  necessary  to  emphasize  the resolution of problems in a Restorative Justice manner, so that in its settlement it reaches justice that can be felt by both parties. But besides that, it must also get support from  the  applicable  regulations  themselves  and  the community environment. Keywords: Technology Advances; Children; Restorative
Justice.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  ciptaan  tuhan  yang  diberi  kelebihan  dan kekurangan,  tidak  semua  kelebihan  manusia  dapat  ditunjukkan  kapan  saja harus ada yang membatasi nya agar kelebihan yang dimiliki manusia itu dapat digunakan  secara  bijaksana.  Manusia  juga  memiliki  kekurangan  yang  tidak semua  nya  bisa  menerima  kekurangan  tersebut,  maka  dari  itu  manusia  di dalam  kehidupan  nya  harus  berjuang  bagaimana  caranya  agar  kekurangan yang  ia  miliki  bisa  menjadi  kelebihan.  Maka  dari  itu  manusia  harus memperjuangkan kehidupannya  agar di dalam nya tidak merasa kekurangan.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjungjung  tinggi  nilai  kehidupan  di dalam  masyarakat,  dasar  negara  Indonesia  pun  mengajarkan  bahwa  setiap manusia  harus  berlaku  adil  pada  manusia  lainnya  serta  harus  menjadi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
manusia  yang  beradab,  maksud  nya  adalah  tidak  merampas  hak-hak  yang dimiliki orang lain secara  paksa. Di Indonesia  sendiri  pun mengajarkan  akan setiap  warga  negara  nya  menciptakan  kehidupan  yang  rukun  di  dalam bermasyarakat,  karena  pada  dasarnya  negara  Indonesia  pun  tidak membenarkan terkait ketidakrukunan  yang ada di dalam masyarakat seperti melakukan  penganiayaan  terhadap  orang  lain  karena  itu  merupakan perbuatan  yang  sangat  dilarang  oleh  negara.  Di  Indonesia  sendiri  masih menjunjung  tinggi  budaya timur, memiliki arti bahwa segala  perbuatan  yang dilakukan  memiliki  makna  pencemaran  nama  baik  atau  segala  bentuk perkataan  yang  mengandung  unsur  hinaan.  Hal  itu  sangat  bertentangan dengan nilai sopan santun, maka dari itu dapat disebut sebagai sifat anti sosial dan harus di diskriminasi(Ali,  2014).
Di  setiap  negara  memiliki  hukum  yang  berbeda  untuk  mengatasi  masalah penganiayaan  ringan  maupun  berat,  di  Indonesia  sendiri  aturan  mengenai penganiayaan  bisa dilihat di dalam KUHP Pasal 351-358  yang disebut sebagai “penganiayaan”.  Setiap  orang  yang  melakuka n  tindak  penganiayaan  harus bertanggung  jawab atas apa yang telah ia perbuat,  karena  ada norma hukum dan  sanksi  yang  mengatur  hal  tersebut  apabila  terbukti  norma  tersebut dilanggar  oleh  seseorang.  Seseorang  yang  sudah  melakukan  pelanggaran norma yang mengakibatkan  tergoncang  nya keseimbangan  di dalam tatanan kehidupan  maka  perlu  dilakukan  nya  upaya-upaya  tindakan  penegakan hukum yaitu memberikan sanksi/hukuman  bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  agar  para pelaku kejahatan merasa jera/menyesali  perbuatan yang telah dia lakukan.
Di Indonesia sendiri pun penganiayaan  memiliki banyak arti karena setiap ahli hukum  memiliki  pengertian  yang  berbeda  walaupun  intinya  tetap  sama. Penganiayaan  merupakan kesengajaan  agar timbul nya rasa sakit atau timbul luka parah  para  tubuh  orang  lain(Lamintang  P.A.F, 2010).  Penganiayaan  itu sendiri tidak hanya sebatas melukai secara fisik seperti memukul, menampar, menendang,  menggigit, dan melempar seseorang  dengan  benda yang berisiko dapat  melukai  orang  lain,  tetapi  penganiayaan  itu  sendiri  bisa  diartikan penganiayaan  dilakukan  seseorang  untuk  menyerang  kejiwaan  dan  emosi orang lain.  Penganiayaan  dalam bentuk kejiwaan bisa membuat para korban merasa  terintimidasi  yang  bersumber  dari  ancaman  maupun  hinaan  dari orang lain sehingga  orang tersebut  merasa terpojokkan.
Penganiayaan  pun  tidak  hanya  sekedar  melukai  tubuh  korban,  tetapi penganiayaan  bisa  menyebabkan  kematian.  Kejahatan  terhadap  tubuh seseorang  bisa menyebabkan terancam nya nyawa seseorang  dan hal ini biasa

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
disebut  sebagai  penganiayaan  dan  pembunuhan.  Penganiayaan  sendiri memiliki  klasifikasi  yaitu  penganiayaan  biasa,  penganiayaan  ringan,  serta penganiayaan  yang  sudah  direncanakan  sebelum  nya  atau  penganiayaan berat.  Di  dalam  konteks  ini  penganiayaan  dan  pembunuhan  hubungan  nya sangat  dekat  karena  mengancam  nyawa  manusia.  Penganiayaan  dan pembunuhan  pun  bisa  dilakukan  secara  tidak  sengaja  maupun  disengaja (biasanya sudah memiliki rencana sebelum melakukan tindak penganiayaan). Di dalam melakukan  tindak pidana penganiayaan  maupun pembunuhan,  para tersangka  menggunakan  barang-barang  yang  dianggap  bisa  melukai  tubuh seseorang,  tetapi  pada  jaman  sekarang  seseorang  bisa  melakukan penganiayaan  terhadap  kejiwaan  seseorang  yang  dianggap  merendahkan martabat  orang  lain.  Akibat  dari  tindakan  itu  biasanya  menyebabkan kesalahpahaman  antara kedua belah pihak sehingga  menyebabkan terjadinya penganiayaan.
Pada masa sekarang  penganiayaan  sudah biasa terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya, karena  semua orang  dapat melakukan nya dan merasa  bebas untuk  melalukan  hal  itu  karena  aturan  yang  mengatur  hal  tersebut  dirasa masih  kurang  tegas.  Jika  seseorang  melanggar  aturan  tersebut  maka  akan mendapatkan  sanksi  dari  pemerintah  selaku  penegak  hukum,  tetapi  tidak jarang  juga  jika  kita  melakukan  pelanggaran  tersebut  maka  saksi  itu  bisa datang  dari  masyarakat  serta  lingkungan  sekitar  bahkan  dari  hukum  adat sekalipun.  Sanksi  dari  aturan  mengenai  penganiayaan  harus  betul-betul membuat  para  pelanggar  hukum  tersebut  merasa  jera  dan  tidak  akan melakukan  hal  itu  lagi  dilain  hari.  Untuk  melaksanakan  sanksi  tersebut diperlukan  juga ketegasan  dari  aparat  penegak  hukum dalam melaksanakan tugas  guna  menjatuhkan  sanksi  bagi  para  pelanggar,  agar  masyarakat  tidak merasa  bebas  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  yang  berlaku  di Indonesia,  masyarakat  pun  harus  kooperatif  jika  menemukan  atau  melihat secara  langsung  pelanggaran  hukum  yang  ada  agar  dalam  penegakan  nya bersinergi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Jika hal  itu  semua  dapat dilaksanakan  dengan  baik maka diharapkan  dalam kehidupan bermasyarakat angka  tindak  penganiayaan  maupun  kriminalitas  lain  nya  dapat  berkurang sedikit  demi sedikit. Tidak  hanya dari pemberian  sanksi  terhadap  pelanggar norma  hukum,  tetapi  juga  pemerintah  dengan  masyarakat  harus  berupaya bagaimana  caranya  agar  tindak  kejahatan  (terutama  penganiayaan)  tidak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dianggap  lebih efektif karena pemerintah dengan  masyarakat  harus  berusaha  bagaimana  caranya  agar  tidak  terjadi tindak kejahatan,  pemerintah seharusnya dapat lebih mendengar  keluh kesah

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
nya masyarakat. Karena tindak kejahatan itu sendiri bisa disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu permasalahan  ekonomi.
Permasalahan  ini  bisa  timbul  karena  kurang  nya  tingkat  pendidikan masyarakat  sehingga  ilmu  yang  mereka  miliki  masih  belum  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  atau  lapangan  kerja  yang  dianggap masih  kurang  mencukupi  untuk  masyarkat  Indonesia.  Karena  himpitan ekonomi  itu  mereka  bisa  saja  melakukan  tindak  kejahatan,  biasanya disebabkan  oleh  beban  hidup  yang banyak  ataupun  himpitan  ekonomi yang mereka miliki. Di sisi lain tindak kejahatan bisa saja terjadi  karena hal sepele berupa kesalahpahaman  diantara  pihak satu dengan  pihak yang lain nya.
Di  dalam  KUHAP  mengatur  tindak  kejahatan  yang  mengenai  penganiayaan tersebut,  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  351  sampai  Pasal  359  KUHP. Aturan  ini  semata  mata  tidak  hanya  diatur  di  dalam  KUHAP  saja,  tetapi terdapat  juga  di  dalam  hukum  adat  maupun  Hukum  Pidana  Islam  terkait kejahatan  dengan  cara  penganiayaan  terhadap  orang  lain.  Hal  tersebut terdapat  di  dalam fiqh  jinayah ,  pembunuhan  termasuk  di  dalam Jarimah Qishhas yang di dalam nya meliputi pembunuhan  sengaja,  pembunuhan  semi sengaja, pembunuhan  karena kesalahan, pelukaan  sengaja,  dan pelukaan semi sengaja (Syafi’i  Karim,  2019) .  Sekarang  sudah  sedikit  masyarakat  muslim maupun non-muslim yang belajar mengenai Hukum terutama Hukum Pidana Islam,  hal  ini  diakibatkan  karena  hukum  islam  dianggap  lebih  berat dibandingkan  hukum yang dibuat  Belanda maupun  hukum modern yang ada sekarang.  Hal  ini  terjadi  juga  karena  kemajuan  bangsa  Belanda  terkait kehidupan  nya, terutama  di bidang  ekonomi dan  politik.  Maka  dari  itu  kita sebagai manusia harus seimbang dalam mempelajari ilmu hukum, agar dalam pelaksanaan  nya dapat  memperolah  keadilan  bagi  segala  pihak.  Sanksi  bagi pelanggar  hukum terutama seseorang  yang telah menganiaya orang lain tidak harus  menjalani  kurungan  penjara  saja,  tetapi  bisa  dilakukan  pembinaan ataupun rehabilitasi.
Jika  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  tersebut  adalah  seorang anak, maka lebih ditekankan  penyelesaian  masalah tersebut  melalui keadilan Restoratif  Justice .  Merupakan  pendekatan  yang  lebih  menekankan  pada kelangsungan  hidup  serta  masa  depan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penganiayaan.

## Metode

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
Jenis penelitian  ini merupakan penelitian  hukum yuridis  normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian  hukum yang obyek kajiannya berdasarkan  kaidah – kaidah  atau aturan – aturan  hukum.
Hasil dan Pembahasan
Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Retoratif Justice
Kejahatan  bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan siapa saja yang melakukan nya. Tidak terlepas  seorang  anak juga  bisa melakukan  tindak pidana  berupa penganiayaan.  Pada  masa  sekarang  kejahatan  di  Indonesia  sendiri  bisa dibilang  cukup  banyak,  dan  pelaku  nya  tidak  hanya  dari  kalangan  orang dewasa  tetapi  anak  dibawah  umur  pun  sudah  berani  melakukan  tindak penganiayaan.  Hal  ini  biasanya  disebabkan  oleh  lingkungan  yang  tidak mendukung, selain dari faktor ekonomi yang digadang-gadang  selalu menjadi alasan  meningkatnya  tindak  pidana  penganiayaan.  Anak  yang  melakukan tindak  pidana  penganiayaan  tidak  lepas  dari pengaruh  lingkungan  termasuk lingkungan  keluarga,  yang  biasa  disebut  sebagai  kenakalan  anak  ( Juvenile delinquency )  memiliki  arti  sebagai  anak  dengan  cacat  sosial(Romli Atmasasmita,  2004).  Maka  dari  itu  perlu  nya  dukungan  dari  lingkungan keluarga  untuk  menciptakan kedamaian  dalam masyarakat, karena  keluarga merupakan  lingkungan  pembentuk  dari  anak  itu  sendiri.  Daerah  Istimewa Yogyakarta(Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Masyarakat  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  2015)  terdapat  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh anak seperti dijelaskan  Tabel 1.
Tabel 1. Tindak Kriminal Anak Tahun Anak laki-laki Anak perempuan Jumlah 2010 132 6 138 2011 172 10 182 2012 118 16 134 2013 87 12 99
Menurut  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Pasal  32  ayat  (2)  berbunyi  bahwa  penahanan  yang  ditujukan kepada anak dapat dijatuhkan  dengan  syarat anak tersebut telah berumur 14

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan  ancaman pidana penjara tujuh  tahun  atau  lebih.  Serta  menurut  Pasal  23  seorang  anak  memiliki  hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan.  Disamping itu setiap manusia  termasuk  seorang  anak  pasti  memiliki  harkat  dan  martabat  yang harus  dijunjung  serta  harus  dipenuhi  hak  nya  tersebut  tanpa  terkecuali. Terdapat  dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di dalam Keputusan Presiden  Nomor  36  tahun  1990  yang  berisikan  perihal  prinsip  umum perlindungan anak, berupa non-diskriminasi, kepentingan anak, kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang, serta menghargai  partisipasi  dari anak tersebut(Rika  Saraswaty, 2009).
Perkembangan  di  Indonesia  sendiri  semakin  maju,  hal  ini  harus diseimbangkan  dengan  ilmu  serta softskill yang  dapat  mengikuti perkembangan  tersebut.  Seorang anak pun harus  memiliki perlindungan  dari dampak  negatif  yang  timbul  dari  perkembangan  yang  pesat,  globalisasi  di bidang ilmu komunikasi dan informasi, perkembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi,  dan  perkembangan  dari  pola  hidup  yang  dianut  oleh  beberapa keluarga yang berdampak langsung  pada kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini  sangat  berpengaruh  langsung  terhadap  pola tingkah  laku  anak  di  dalam keluarga  tersebut. Bisa juga menjadi salah satu faktor untuk anak melakukan tindakan  yang  melanggar  hukum(Marlina,  2009).  Seorang  anak  bisa  saja melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  karena  ada  faktor internal  maupun eksternal.  Faktor internal berupa lemah nya tingkat pertahanan  yang dimiliki seorang  anak,  kurang  nya  ilmu  Pendidikan  agama  yang  baik  menyebabkan melemahnya iman, serta tingkat Pendidikan yang terbilang rendah. Sedangkan faktor  eksternal  berupa  faktor  dari  dalam  lingkungan  keluarga,  lingkungan sekitar,  serta  kemajuan  teknologi.  Faktor  eksternal  merupakan  faktor yang dominan  dalam  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan. Perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  anak  merupakan  suatu  tindakan hukum yang  berakibat  langsung  oleh  hukum,  maka perlu  adanya  kepastian hukum  terhadap  perlindungan  anak  agar  tidak  terbawa  arus  negatif.  Hal tersebut  juga  berpengaruh  langsung  kepada  tolak  ukur  peradaban bangsa(Arief  Gosita, 2009).
Di Indonesia  sendiri  pendekatan  secara restoratif  justice memiliki beberapa bentuk, terdiri dari(D.S. Dewi, 2011):
1. Musyawarah Kelompok Keluarga,  diharapkan  di dalam proses  ini para pihak yang terkait dalam permasalahan  ini dapat bermusyawarah agar menemukan jalan keluar yang sesuai dengan  kesepakatan bersama.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
2. Pelayanan  di  Masyarakat,  diberikan  pemulihan  kembali  agar  dapat terwujudnya  tatanan  kehidupan  supaya  mencegah  terjadinya  tindak pidana.
3. Di Setiap  Tahapan  Sistem  Peradilan,  setiap  tahap  di dalam  peradilan harus  adanya  musyawarah  agar  pelaku  mendapatkan  pemulihan, begitu juga korban dan masyarakat.
Di dalam penyelesaian  masalah  tidak  hanya  dilakukan  melalui  jalur  hukum, bisa  saja  dilakukan  dengan  cara lain seperti  jalur menggunakan  pendekatan restorative justice . Atau  bisa  dilakukan  dengan  cara  diversi,  pendekatan  ini lebih  menekankan  pada  proses  diluar  pengadilan  yang  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  serta  pihak  lainnya  yang  terkait  langsung atas kejadian tersebut dengan secara bersama mencari jalan keluar yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Cara tersebut  dilakukan supaya keadaan  kembali pulih  seperti  semula  dan  menghindari  adanya  upaya  pembalasan.  Menurut Pasal  1  ayat  (6)  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak  menyebutkan  bahwa  aparat  penegak  hukum  wajib  untuk melakukan upaya diversi terlebih dahulu serta melakukan pendekatan  secara restorative justice bagi  anak  yang  terancam  pidana  dibawah  7  tahun  dalam penyelesaian  perkara.  Diharapkan  penyelesaian  perkara  secara  diversi  dan restorative  justice ini  memberikan  rasa  keadilan  bagi  anak  yang  sedang menghadapi  masalah  hukum,  serta  mementingkan  masa  depan  anak tersebut(Wahyudi,  2015). Restorative justice merupakan  suatu  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  cara  melibatkan  seluruh  pihak  yang  terkait yaitu pelaku, keluarga  pelaku, korban, keluarga  korban, serta pihak lain yang terkait agar bersama-sama  menyelesaikan permasalahan  tersebut secara adil dengan  mengedepankan  pemulihan  kembali kondisi seperti  semua sehingga tidak  ada  rasa  dendam  yang  berkelanjutan  (Pasal  1  angka  6).  Penjelasan terkait Diversi itu sendiri  terdapat  di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang berbunyi bahwa diversi merupakan  peralihan  penyelesaian  perkara  anak yang semula melalui proses peradilan  pidana  menjadi proses diluar peradilan  pidana(Moh Fauzi, 2013).
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan  memiliki hak, yakni:
a. Anak tersebut diperlakukan secara manusiawi dengan  memperhatikan kebutuhan sesuai  dengan umur nya.
b. Anak tersebut dipisahkan  dari orang dewasa.
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
c. Anak  tersebut  memperoleh  bantuan  hukum dan  bantuan  lain  secara efektif.
d. Melakukan kegiatan rekreasional.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan  derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara  kecuali sebagai  upaya  akhir dan dalam waktu yang singkat.
h. Memperoleh  keadilan  di  muka  Pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang  yang paling singkat.
i. Tidak dipublikasikan  identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan  orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
l. Memperoleh kehidupan pribadi.
m. Memperoleh aksesibilitas,  terutama bagi anak cacat.
n. Memperoleh Pendidikan.
o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
p. Memperoleh  hak lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  yang dilakukan  oleh anak melalui restoratif  justice diharapkan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Yang  isinya  berupa jaminan  agar  anak-anak  terpenuhi  hak nya  agar  anak tersebut  dapat  hidup, tumbuh kembang, serta dapat berpartisipasi  secara optimal sesuai harkat dan martabat  manusia.  Dapat  juga  melindungi  anak  tersebut  agar  mendapatkan perlindungan  dari tindak kekerasan dan diskriminasi,  serta terwujudnya anak Indonesia  yang  memiliki  kualitas,  sehat,  cerdas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera  dalam kehidupannya(Munawara,  M. Syukri Akkub, n.d.).

## Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Oleh Anak Melalui Restoratif Justice
Dalam  melakukan  tindak  pidana  apapun  pastilah  ada  akibat  hukum  yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 351 KUHP yang di dalam nya terdapat  isi  tentang  hukuman  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang melakukan tindak pidana penganiayaan.  Hukuman tersebut diharapkan  dapat menimbulkan  rasa  adil  terhadap  pelaku  maupun  korban  tindak  pidana penganiayaan  tersebut.  Begitu  pula  tindak  penganiayaan  anak  sebaiknya dilakukan  melalui pendekatan  keadilan restoratif, agar  timbul rasa  keadilan bagi  kedua  belah  pihak,  serta  memikirkan  bagaimana  masa  depan  anak tersebut selaku pelaku.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
Tetapi  ada  beberapa  kendala  dalam  pemenuhan  pendekatan  keadilan restoratif, seperti  pihak keluarga  korban yang masih tidak terima jika pelaku tidak dihukum  sesuai  dengan  aturan  yang ada,  dan tidak  adanya pengakuan bersalah  dari  pelaku  kejahatan,  karena  pengakuan  dari  pelaku  kejahatan merupakan  prasyarat  dari keadilan restoratif tersebut.  Harus  bisa menerima serta  mengakui  kesalahan  yang  diperbuat  merupakan  suatu  upaya  dari tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  tersebut.  Selain  itu masyarakat  juga  harus  terlibat  langsung  di  dalam  penyelesaian  masalah tersebut agar tercapai nya tujuan keadilan restoratif tersebut.
Selain itu ada kendala diluar dari yang sudah disebutkan  seperti kendala yang berasal  dari penegak  hukum dan kendala dari aturan nya itu sendiri.  Kendala dari  penegak  hukum  berupa  kurang  nya  ilmu  pengetahuan  dari  penegak hukum  itu  sendiri,  terdapat  perbedaan  sumber  serta  pendapat  yang mengakibatkan  perbedaan  hasil.  Selain  itu  masih  ada  beberapa  “oknum” penegak  hukum yang masih menekankan  bahwa penyelesaian  tindak pidana harus  diselesaikan  melalui  jalur  hukum.  Selain  itu  terdapat  kendala  dari aturan hukum itu sendiri, masih sangat sedikit aturan yang mengatur tentang penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak  agar permasalahan  tersebut  diselesaikan  melalui  pendekatan restoratif  justice , sehingga  masih  banyak  pemikiran  yang  berpedoman  pada  penyelesaian tindak pidana  penganiayaan  melalui jalur hukum.
Terlepas  dari segala  kendala  yang ada  dalam penegakan  hukum tersebut,  di dalam  pelaksanaan  perlindungan  kepada  anak  harus  dilakukan  sejak  dini yaitu dari anak tersebut masih di dalam kandungan hingga umur delapan belas (18) tahun.  Hal tersebut  dilakukan  berdasarkan  konsepsi  dari  perlindungan anak secara  utuh,  menyeluruh,  serta  komprehensif.  Perlunya asas-asas  yang mendasar  seperti  asas  non-diskriminatif,  kepentingan  bagi  anak  itu,  hak hidup,  kelangsungan  dalam  melaksanakan  hidup,  perkembangan,  serta penghargaan  terhadap  pendapat  anak,  semua  dasar  tersebut  harus  ada  di dalam  undang-undang  perlindungan  anak.  Peran  masyarakat  dibutuhkan dalam  melakukan  pembinaan,  pengembangan,  dan  perlindungan  anak,  baik melalui lembaga perlindungan  anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi  kemasyarakatan, organisasi  social, dunia usaha, media massa, ataupun  lembaga pendidikan. 1

## Kesimpulan
1 Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, 2008, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, ( Jakarta : Kenca na ), hlm. 2-3.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, Issue 01, 2022, pp. 30-41
Pada  masa  sekarang  siapa  saja  bisa  melakukan  hal  apa  saja  yang  orang tersebut inginkan, ditambah lagi dengan globalisasi di bidang ilmu komunikasi dan  informasi,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan perkembangan  dari  pola  hidup  yang  dianut  oleh  beberapa  keluarga  yang berdampak  langsung  pada  kehidupan  di  dalam  masyarakat,  maka  dari  itu timbullah  perkembangan  secara  pesat  tetapi  perkembangan  tersebut  tidak diimbangi  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  mumpuni.  Sehingga  terjadinya tindak  pidana  penganiayaan  yang  didukung  oleh  beberapa  faktor,  seperti faktor internal dari dalam diri pelaku terebut, serta dari faktor eksternal yang berupa  lingkungan  keluarga  maupun lingkungan  sekitar,  dan  perkembangan teknologi yang ada. Maka dari itu jika terjadi suatu tindak penganiayaan  yang dilakukan oleh anak sebaiknya dilakukan melalui pendekatan secara restoratif justice agar  di  dalam  penyelesaian  dapat  memikirkan  masa  depan  anak sebagai  pelaku, serta  dapat  memberikan edukasi  atau  bahkan  merubah pola pikir anak tersebut menjadi lebih baik guna mempersiapkan  anak tersebut  di masa yang akan mendatang.
Di  dalam  pelaksanaannya  tentulah  memiliki  kendala,  sehingga  dalam pelaksanaan  nya biasanya tidak sesuai dengan  apa yang diharapkan. Sehingga diharapkan  semua  lapisan  masyarakat  mendukung  dengan  adanya pendekatan restoratif  justice ini  agar  di  dalam  pelaksanaan  nya  mendapat dukungan  dari  segala  pihak.  Pihak  pelaku  maupun  korban  juga  harus  bisa saling  menerima  bahwa  kasus  tersebut  adalah  sebuah  “musibah”  sehingga permasalahan  tersebut  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  tanpa mengurangi keadilan dari pelaku maupun korban itu sendiri. Jika semua sudah berjalan  sesuai  aturan  yang  ada,  diharapkan  segala  bentuk  tindak  pidana penganiayaan  bisa  terselesaikan  secara  baik-baik  serta  tidak  ada  lagi  kasus penganiayaan  yang dilakukan oleh anak dikemudian hari.

## Referensi
Ali, Z. (2014). Filsafat Hukum . Sinar Grafika.
Arief Gosita. (2009). Masalah Korban Kejahatan . Universitas Trisaksi.
Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Masyarakat  Daerah  Istimewa Yogyakarta. (2015). Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta .
D.S.  Dewi,  F.  A.  S.  (2011). Mediasi  Penal:  Penerapan  Restoratif  Justice  Di Pengadilan Anak Indonesia . Indie Publishing.
Lamintang P.A.F. (2010). Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh . Sinar Grafika.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 02, No 01, 2022 , pp. 30-41
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika Aditama.
Moh  Fauzi.  (2013). Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak . IAIN Walisongo.
Munawara,  M. Syukri  Akkub, M. (n.d.). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar .
Rika Saraswaty.  (2009). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Citra Aditya Bhakt.
Romli Atmasasmita. (2004). Hukum Pidana Anak . Armico.
Syafi ’ i  Karim.  (2019). Analisis  Fiqh  Jinayah  Terhadap  Tindak  Pidana Pembunuhan  Anak  Kandung  Yang  Dilakukan  Oleh  Ibunya  Berdasarkan KUHP  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor :  1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk) . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Wahyudi,  D. (2015).  Perlindungan  terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Hukum Universitas Jambi .