## PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2020

## KEBERADAAN BUMDES SEBAGAI PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DI DESA TELAGATAWANG, KECAMATAN SIDEMEN KARANGASEM
I Nengah Wirsa 1 , Gina Das Prena 2 Undiknas Denpasar 1,2
Keywords : BUMDes; village economy;

## Corespondensi Author
Akuntansi, Undiknas Denpasar
Email: ginedasfrena@undiknas.ac.id
Abstract: BUMDes  was  born  as  a  new  approach  in  efforts  to improve the village economy based on the needs and potential of the village.  The  management  of  BUMDes  is  fully  carried  out  by  the village community, namely from the village, by the village, and for the village. This activity aims to provide theoretical knowledge about the importance  of  establishing  BUMDes  as  an  effort  to  improve  the village economy. This activity was carried out by giving lectures and discussions  to  the  community  and  Telagatawang  Village  officials. The  implementation  of  counseling  that  has  been  carried  out  has received  a  fairly  good  response  from  the  community  and Telagatawang Village officials, where the community gets an idea of the importance of establishing BUMDes for the village economy. The community  and  Telagatawang  Village  officials  responded  well enough  and  received  benefits  in  the  form  of  increased  knowledge and understanding of the importance of establishing BUMDes in an effort to improve the village economy Abstrak :  BUMDes  lahir  sebagai  suatu  pendekatan  baru  dalam usaha  peningkatan  ekonomi  desa  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat  desa,  yaitu  dari  desa,  oleh  desa,  dan  untuk  desa. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  teoritis tentang  pentingnya  pembentukan  BUMDes  sebagai  upaya peningkatan perekonomian desa. Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  pemberian  ceramah  dan  diskusi kepada  masyarakat  dan  perangkat  Desa  Telagatawang. Pelaksanaan  penyuluhan    yang  terlah  dilakukan  mendapat  respon yang  cukup  baik  dari  masyarakat  dan  perangkat  Desa Telagatawang,  dimana  masyarakat  mendapat  gambaran  tentang pentingnya  pembentukan  BUMDes  bagi  perekonomian  desa. Masyarakat dan perangkat Desa Telagatawang memberikan respon yang  cukup  baik  dan  memperoleh  manfaat  berupa  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  pentingnya  pembentukan BUMDes dalam upaya peningkatan perekonomian desa.

## Pendahuluan
Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan pemerintah  untuk meningkatkan basis ekonomi di pedesaan,  namun  upaya  itu  belum  membuahkan  hasil  yang  memuaskan  sebagaimana  diinginkan  bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem  dan  mekanisme  kelembagaan  ekonomi  dipedesaan  tidak  berjalan  efektif  dan  berimplikasi  pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
Perspektif terhadap masyarakat desa menjadi kendala utama dalam pembangunan perdesaan. Cara pandang terhadap masyarakat perdesaan menjadi momok tersendiri dikalangan masyarakat awam.  Bahwa masyarakat desa  adalah  masyarakat  yang  terbelakang  serta  lambannya  pembangunan.  Hal  ini  berimplikasi  terhadap kehidupan ekonominya.
Ekonomi perdesaan menjadi dikotomi masyarakat perkotaan. Indikator utamanya adalah pembangunan desa yang tidak semakin berkembang. Terutama pembangunan ekonominya yang monoton dalam kehidupan masyarakat  perdesaan.  Menurut  Prof.  Maryunani,  bahwa  secara  praktis  dan  teoritis  pembangunan  ekonomi harus mengarah secara langsung kepada masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi.
Berdasarkan  asumsi  itulah  maka  sudah  seharusnya  eksistensi  desa  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan  cara  menghimpun  dan  melembagakan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  BUMDes  lahir  sebagai  suatu pendekatan  baru  dalam  usaha  peningkatan  ekonomi  desa  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.  Cara  kerja  BUMDes  adalah  dengan  jalan  menampung  kegiatan-kegiatan  ekonomi  masyarakat  dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif di Desa. Demikian juga dengan masyarakat Desa Telagatawang, masyarakat menyadari pentingnya memahami keberadaan BUMDes namun  di  lain  sisi  masyarakat  belum  mengetahui  secara  jelas  berkaitan  dengan  cara  mendirikan  BUMDes, sehubungan    dengan    itu  masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  cara  membentuk BUMDes, melalui melalui Sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara pendirian BUMDes.
Kegiatan pengabdian  ini diselenggarakan bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya keberadaan BUMDes  sebagai  pilar  pertumbuhan  ekonomi  di  desa.  Dengan  diselenggarakannya  kegiatan  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat kepada;
Bagi dosen Universitas Pendidikan Nasional
a) Membuka kesempatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke 3 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat.
b) Meningkatkan kepekaan dosen terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan.
c) Menumbuhkan sikap profesionalisme pada diri dosen dalam arti peningkatan keahlian, tanggung jawab mapun rasa kesejawatan.
d) Mendapat tempat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diampu di perguruan tinggi.
Bagi Masyarakat desa Telagatawang kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem a) Memperoleh bantuan pemikiran ilmu, teknologi dalam melaksanakan pembangunan.
b) Memanfaatkan bantuan dosen untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
c) Memperoleh  pengalaman  dan  pengetahuan  untuk  menumbuhkan  potensi  swadaya  masyarakat sehingga mampu berpatisipatif aktif.
d) Meningkatkan  ilmu  khususnya  dalam  strategi  pemasaran,  pelayanan  konsumen  usaha  yang dikembangkan di desa.

## Metode
Metode  penyuluhan  yang  digunakan  adalah  metode  partisipatif  yaitu  masyarakat  berpartisipasi  secara interaktif,  analisis-analisis  dibuat  secara  bersama  yang  akhirnya  membawa  kepada  suatu  rencana  tindakan. Partisipasi disini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur melibatkan metode-metode multidisiplin , dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. BUMDes dalam Perspektif UU Desa
BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah  desa  untuk  melakukan  inovasi  dalam  pembangunan  desa,  terutama  dalam  hal  peningkatan perekonomian  desa  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  BUMDes  diharapkan  menjadi  motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

## B. Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
Tujuan  awal  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dimaksudkan  untuk  mendorong  atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat  dan  budaya  setempat,  maupun  kegiatan  perekonomian  yang  diserahkan  untuk  di  kelola  oleh masyarakat  melalui  program  atau  proyek  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.  Sebagai  sebuah  usaha desa,  pembentukan  BUMDes  diharapkan  mampu  memaksimalkan  potensi  masyarakat  desa  dari  aspek ekonomi,  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusianya.  Secara  spesifik,  pendirian  BUMDes  untuk menyerap  tenaga kerja  desa,  meningkatkan  kreativitas  dan  membuka  peluang  usaha  ekonomi  produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk  menyediakan  media  beragam  usaha  dalam  menunjang  perekonomian  masyarakat  desa  sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
Untuk  mendirikan  BUMDes,  ada  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa,  terutama kepala  desa  yang  kelak  akan  menjadi  Komisaris  BUMDes.  Pendirian  BUMDes  harus  dilakukan  melalui inisiatif  desa  yang  dirumuskan  secara  partisipatif  oleh  seluruh  komponen  masyarakat  desa.  BUMDes berdiri dapat juga hasil inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk  mendukung  pembangunan  daerah.  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  secara  umum  ada  tiga tahapan yang dilalui oleh proses pembentukan BUMDes yang ideal.

## C. Tahapan-tahapan Pendirian BUMDes
Tahap  I; Membangun  kesepakatan  antara  masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa  untuk  pendirian BUMDes  yang  dilakukan  melalui  musyawarah  desa.  Kepala  Desa  mengusulkan  kepada  BPD  agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka  masyarakat  serta  lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa.  Tujuan  dalam  pertemuan musyawarah desa untuk merumuskan:
1) Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes;
2) Maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
3) Bentuk badan hukum BUMDes;
4) Sumber permodalan BUMDes;
5) Unit-Unit usaha BUMDes;
6) Struktur organisasi BUMDes;
7) Pengawasan BUMDes;
8) Pertanggungjawaban BUMDes; dan
9) Membentuk  Panitia  Ad-hoc  perumusan  Peraturan  Desa  tentang  Pembentukan  BUMDes  (jika diperlukan).
Secara  umum,  tujuan  dari pertemuan  Tahap  I  ini adalah  untuk  mendesain struktur  organisasi.  BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan  apa  saja  yang  harus  tercakup  di  dalam  organisasi  tersebut,  termasuk  di  dalamnya mengenai bentuk  hubungan  kerja  (instruksi,  konsultatif  dan  pertanggunganjawab)  antar  personel  atau  pengelola BUMDes.
Tahap II; Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa pada Tahap I oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:
1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
2) Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;
3) Anggaran Dasar BUMDes;
4) Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes;
5) Tugas dan fungsi pengelola BUMDes;
6) Aturan kerjasama dengan pihak lain; dan
7) Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting
Pada Tahap II  ini, hal-hal yang dibahas sekaligus untuk memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka disusunlah AD/ART BUMDes yang menjadi rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan  sistem  koordinasi  yang  baik  memungkinkan  terbentuknya  kerja  sama  antar  unit  usaha  dan lintas  desa  berjalan  efektif.  Penyusunan  deskripsi  tugas  dan  wewenang  bagi  setiap  pengelola  BUMDes diperlukan  untuk  memperjelas  peran  dari  masing-masing  orang.  Maka  tugas,  tanggungjawab  dan wewenang  pemegang  jabatan  tidak  mungkin  terduplikasi,  yang  berimplikasi  pada  setiap  jabatan  atau pekerjaan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
Tahap III; Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes dengan aktivitas yang lebih operasional, yaitu: Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes; 1.  Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes;
2.  Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes;
3.  Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes; dan
4.  Penyusunan rencana kerja BUMDes.
Pada tahap ketiga ini termasuk di dalamnya penyusunan bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, diatur  ke  dalam  suatu  aturan  yang  jelas  dan  saling  menguntungkan.  Penyusunan  bentuk  kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Selain itu juga dibahas mengenai  menyusun  rencana  usaha  (bussiness  plan),  yaitu  penyusunan  rencana  usaha  penting  untuk dibuat dalam periode satu sampai dengan tiga tahun. Penyusunan rencana usaha juga disusun bersama dengan  Dewan  Komisaris  BUMDes.  Berbekal  rencana  usaha  inilah  para  pengelola  BUMDes  memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kinerja pengelola BUMDes menjadi lebih terukur.
Hal  penting  lainnya  pada  Tahap  III  adalah  proses  rekruitmen  dan  penentuan  sistem  penggajian  dan pengupahan.  Untuk  menetapkan  orang-orang  yang  akan  menjadi  pengelola  BUMDes  dilakukan  secara musyawarah dengan berdasar pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut bertujuan agar pemegang jabatan di BUMDes  mampu  menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  baik.  Persyaratan  atau  kriteria  untuk  pemegang jabatan BUMDes disusun oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa  untuk  disosialisasikan  dan  ditawarkan  kepada  masyarakat.  Setelah  disetujui  masyarakat  melalui musyawarah  desa,  proses  selanjutnya  adalah  melakukan seleksi  terhadap  pelamar  pengelola  BUMDes, memilih, serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang disepakati.
Pengelola  BUMDes  berhak  atas  insentif  jika  mampu  mencapai  target  yang  ditetapkan  selama  periode tertentu.  Yang  perlu  diingat  adalah  besar  kecilnya  jumlah  insentif  yang  diberikan  kepada  pengelola BUMDes, juga didasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin dapat dicapai. Pemberian insentif atau imbalan  kepada  pengelola  BUMDes  harus  disampaikan  sejak  awal  agar  para  pengelola  memiliki tanggungjawab dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Sebab  pemberian  imbalan  merupakan  ikatan  bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

## Simpulan Dan Saran
BUMDes  salah  satu  pilar  pembangunan  desa  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran  dalam  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  peningkatan terhadap ekonomi desa.
Ekonomi  pedesaan  harus  dilakukan  berdasarkan  potensi  yang  dimiliki.  Potensi  sumber  daya  manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensip dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. Untuk mendirikan BUMDes memang sangat  penting  dipahami  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan. Oleh  karena  itu,    diperlukan  sosialisasi  dan penyuluhan  secara  berkelanjutan  supaya  masyarakat  Desa  Telaga  Tawang  paham  serta  dapat mengimplementasikan BUMDes di Masyarakat

## Daftar Rujukan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Willy  Wirasamita.  2014.  Strategi  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan. http://cibodas.desa.id/strategi- pembangunan-ekonomi-pedesaan/. Diakses tanggal 20 September 2016 Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.
Hayyuna, R. (2014). Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 1-5.
Sutoro  Eko,  dkk.  2015.  Modul  Pelatihan  Pratugas  Pendampingan  Desa:  Implementasi  Undang-Undang  Desa Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015