JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12(1) (2020): 254-262 DOI : https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.17582

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Peranan Hubungan Industrial
Role of Industrial Relations

## Jaminuddin Marbun
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia Diterima: 22 Maret 2019; Disetujui: 10 April 2020; Dipublish:30 April 2020
Abstrak
Pada  umumnya  orang  kaya  itu  menjadi  pengusaha  dan  memilliki  perusahaan  sedangkan  yang  menjalankan perusahaan  itu  adalah  pekerja  dan  secara  umum  pengusaha  mendirikan  perusahaannya  adalah  untuk  mencari keuntungan.  Keuntungan  itu  dapat  tercapai  di  perusahaan  apabila  produktifitas  yang  tinggi  dan  dilakukan penghematan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Biasanya salah satu cara penghematan yang dilakukan oleh  pengusaha  adalah  tidak  menaikan  upah  pekerja  atau  pun  menambah  fasilitas  pekerja  seperti  tidak memberikan pakaian kerja, tidak memberikan uang transport dan lain – lain. Kebijakan yang dilakukan pengusaha di  perusahaannya  yang  tidak  menaikkan  upah  pekerja  maupun  fasilitasnya  padahal  produktifitas  dituntut  agar tinggi akan merugikan para pekerja. Pekerja pada umumnya berada di posisi yang lemah dan hal ini disebabkan lebih  banyak  pencari  kerja  dari  pada  lowongan  kerja  yang  tersedia.  Apabila  lowongan  kerja  seimbang  dengan pencari kerja, maka posisi tawar menawar antara pengusaha dengan pekerja mempunyai kedudukan yang sama. Lemahnya  pekerja  dalam  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  sebagai pembina,  pengawas  dan  pelindung  terhadap  pekerja  dan  pengusaha.  Adanya  campur  tangan  dari  pemerintah dalam hubungan kerja untuk untuk proses produksi barang dan atau jasa sudah merupakan hubungan industrial. Kata Kunci : Pengusaha, Pekerja, Pemerintah

## Abstract
In general, the rich man becomes an entrepreneur and owns a company while those who run the company are workers and in general the entrepreneur sets up his company for profit. The advantage can be achieved in the company if high productivity and cost savings are incurred by the entrepreneur. Usually one of the ways of savings done by employers is not  raising  workers  'wages  or  adding  workers'  facilities  such  as  not  providing  work  clothes,  not  providing transportation  money  and  others.  The  policy  of  the  employer  in  his  company  that  does  not  increase  the  wages  of workers and facilities, even though productivity is demanded so that high will harm workers. Workers are generally in a weak position and this is due to more job seekers than available job openings. If vacancies are balanced with job seekers,  the  bargaining  position  between  employers  and  workers  has  the  same  position.  Weak  workers  in  working relationships with employers requires government intervention as coaches, supervisors and protectors for workers and employers. The existence of interference from the government in employment relations for the production process of goods and or services is already an industrial relationship.
Keywords : Entrepreneurs, Workers, Government
How to Cite : Marbun, J (2020) . Peranan Hubungan Industrial. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1): 254-262.
*Corresponding author:
E-mail: marbunjaminuddin@gmail.com
ISSN  2085-482X  (Print) ISSN 2407-7429  (Online)

## PENDAHULUAN
Sebelum  berkembang  industri  pada abad  ke  18  di  Eropa  dan  di  inggris  pada mulanya hubungan industrial hanya antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  tetapi dengan  keluarnya  peraturan  perundang  – undangan yang menyakut tentang tenagakerja  berarti  pemerintah  dalam  hal ini  sesuai  yang  telah  diamanatkan  oleh peraturan  perundang  –  undang  tersebut maka  pemerintah  ikut  campur  tangan dalam masalah hubungan industrial.
Campur tangannya pemerintah disini sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh peraturan perundang – undang ketenagakerjaan  adalah  untuk  melindungi pekerja/buruh  mengawasi  pekerja/buruh dan  lain  –  lain,  sedangkan  untuk pengusaha pemerintah mengadakan pembinaan,  pengawasan,  perlindungan dan kebijakan. Dengan demikian pekerja/buruh dan pengusaha dan ikutnya pemerintah  adalah  untuk  membuat hubungan harmonis dalam proses memproduksi  barang  dan  atau  jasa. Ikutnya pemerintah maka mulailah paham hubungan  industrial  bersifat  demokrasi liberal  dan  berkembang  keseluruh  dunia terutama  negara  –  negara  yang  sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi.  Pemerintah  dalam  masalah ketenagakerjaan  melalui  ada  peraturan tentang  persyaratan  kerja,  keselamatan kerja,  jam  kerja,  pengupahan,  serikat pekerja/serikat buruh, pesangon, koperasi pekerja  dan  buruh.  Namun  demikian antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha masih  ada  komplik  atau  perselisihan antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha. Komplik  tersebut  antara  pengusaha dengan  pekerja/buruh  maka  pemerintah selalu
mengantisipasinya
dan menyelesaikannya sesuai dengan
ketentuan  perundang  –  undang  yang berlaku,  untuk  itu  hampir  seluruh  negara di dunia ada departemen atau kementerian yang khusus menangani ketenagakerjaan.
Di  dalam  UU  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  pada  pasal  1  angka  16 disebut  hubungan  industrial  adalah  suatu sitem  hubungan  yang  berbentuk  antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang  didasarkan  pada  nilai  –  nilai pancasila  dan  undang  –  undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Dari  pengertian  hubungan  industrial  yang tercantum  dalam  undang  –  undang  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan bahwa  hubungan  industrial  indonesia adalah  hubungan  industrial  berdasarkan nilai – nilai pancasila dan undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Pada  negara  –  negara  maju  istilah hubungan  industrial  disebut  “  Industrial Relation”  dan  adapun  persoalan  – persoalan  dalam  hubungan  indutrial seperti  sarat  –  sarat  kerja,  pengupahan, jam  kerja,  lembur,  jaminan  sosial,  serikat pekerja/serikat  buruh  dan  organisasi pengusaha selain itu juga mencakup cara – cara menyelesaikan perselisihan, peraturan  perundang  yang  mengaturnya, persatuan  perusahaan,  perjanjian  kerja bersama  dan  hal  –  hal  lain  yang berhubungan  dengan  sarat  –  sarat  kerja dan  norma  kerja.  Selain  itu  masalah hubungan industrial juga mencakup aspek ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum, psikologi,  teknologi,  dan  pertahanan  dan keamanan  nasional  oleh  karena  itu hubungan  industrial  itu  tidak  hanya mencakup  atau  melibatkan  pengusaha dengan pekerja/buruh namun ikut melibatkan  pemerintah  dan  masyarakat
pada  pelaksanaan  hubungan  industrial tidak  dapat  dipisahkan  hubungan  kerja antara  pengusaha  ataupun  pembeli  kerja yang  timbul  akibat  perjanjian  kerja  baik perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu, seperti  kontrak  maupun  tidak  waktu tertentu  yaitu  untuk  pekerja/buruh  tetap, semua  ini  telah  memenuhi  unsur  –  unsur adanya  pekerja,  adanya  upah  dan  adanya perintah  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja.

## PEMBAHASAN Pelaksanaan Hubungan Industrial
Adanya  hubungan  kerja  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi  kerja  tentu  perlu  diawasi  oleh pemerintah  agar  jangan  pengusaha  atau pemberi  kerja  semena  –  mena  menekan pekerja/buruh  dalam  hal  upah  maupun jam  kerja.  Pengusaha  maupun  pemberi kerja apabila tidak diawasi oleh pemerintah  terhadap  pemberian  upah ataupun  penetapan  upah  dan  jam  kerja yang  melebihi  40  jam  dalam  satu  minggu akan  selalu  terjadi  pada  pekerja/buruh. Rendahnya  upah  dalam  hal  ini  adalah bahwa  upah  pekerja/buruh  tidak  dibayar pengusaha  sesuai  dengan  upah  minimum kabupaten/kota  ataupun  upah  minimun provinsi.  Upah  minimum  ini  hanya  di peruntukan  bagi  pekerja/buruh  dengan status lajang untuk masa kerja 0 – 1 tahun dan jika pekerja/buruh itu telah berkeluarga maka upahnya harus bertambah  yaitu  tunjangan  istri  maupun tunjangan anak. Rendahnya upah pekerja/buruh adalah akibat pencari kerja lebih  banyak  dari  lowongan  kerja  dan apabila  lowongan  kerja  lebih  banyak  dan pencari kerja sedikit maka tawar menawar soal  upah  bagi  pekerja/buruh  tinggi, sedangkan bila lowongan kerja sedikit dan
percari  kerja  lebih  banyak  maka  tawar menawar soal upah rendah bagi pekerja/upah  jadi  berlakulah  hukum penawaran dan permintaan.
Disinilah  peran  pemerintah  untuk campur  tangan  dalam  penetapan  upah minimum  agar  tidak  upah  yang  diterima pekerja/buruh  itu  dibawah  Kebutuhan Hidup  Minimum  (KHM)  yang  seharusnya harus  mencapai  Kebutuhan  Hidup  Layak (KHL).  Juga  jam  kerja  perlu  mendapat perhatian dari pemerintah agar pekerja/buruh  bekerja  tidak  melebihi  40 jam  dalam  satu  minggu,  apabila  melebihi maka  terjadi  lembur  maka  pengusaha wajib  membayar  upah  lembur.  Masalah lembur haruslah kesediaan pekerja/buruh untuk  bekerja  lembur  tidak  boleh pengusaha memaksakan pekerja itu/buruh harus  bekerja  lembur  setiap  hari  kecuali ada hal yang sangat mendesak yang harus dikerjakan.
Selain  lembur  untuk  menambah produksi dan penghasilan bagi pekerja/buruh  dan  juga  bagi  pengusaha ada  hal  lain  atau  efek  sampingan  yaitu barang  –  barang  atau  jasa  diproduksi dalam lembur mungkin tidak sebagus yang diproduksi  pada  jam  kerja  biasa  sebagai contoh dalam jam kerja biasa mengahsilkan  1000  pasang  sepatu  yang rusak  hanya  1  pasang  sedangkan  dalam jam  kerja  lembur  menghasilkan  300 pasang sepatu yang rusak 1 pasang sepatu selain  itu  juga  mungkin  pekerja/buruh sudah  lelah  bekerja  dalam  kerja  lembur, maka  akan  bisa  menimbulkan  kecelakaan kerja diperusahaan ataupun diluar perusahaan  dan  pekerja/buruh  akan mudah  sakit  karena  kurang  istirahat. Apabila  pekerja/buruh  sangat  kelelahan karena  selalu lembur maka pekerja  sering sakit tentu saja tidak masuk bekerja hal ini
akan  merugikan  perusahaan  karena  tidak masuk  bekerja  karena  sakit  tetapi  upah harus  di  bayar  dan  produktifitas  kerjanya rendah  dan  mutu  barang  atau  jasa  yang dihasilkannya tidak maksimal.
Melihat  banyak  hal  –  hal  yang berhubungan  dengan  hubungan  industrial maka pemerintah mengadakan pengaturan agar  hubungan  antara  pekerja/buruh dengan  pengusaha  berjalan  seimbang  dan harmonis  yang  dilandasi  pengaturan  hak dan  kewajiban  secara  adil  yang  diawasi oleh  pemerintah.  Selain  itu  pemerintah harus  berkewajiban  sebagai  mediator dalam  penyelesaian  perselisihan  antara pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga ketenangan bekerja dan berusaha tetap terpelihara.
Terperliharanya  ketenangan  bekerja dan berusaha akan menciptakan produktivitas yang tinggi dan pekerja/buruh
akan sejahtera. Demikianlah  hubungan  indutrial  itu  yang pada dasarnya adalah pengaturan hak dan kewajiban  bagi  pekerja/buruh  dengan pengusaha  maupun  pemberi  kerja,  dan hubungan  industrial  ini  paling  utama dilaksanakan harus ditingkat perusahaan.
Bila  terjadi  perselisihan  ataupun perbedaan  pendapat  antar  pengusaha dengan  pekerja/buruh  maka  akan  terjadi kerawan  dalam  hubungan  industrial,  dan kerawan  itu  dapat  dituganggi  pihak  – pihak  lain  yang  bermuatan  politik, akhirnya  terjadilah  ujuk  rasa,  demontrasi, ke  kantor  –  kantor  pemerintah  ataupun pekerja/buruh  melakukan  pemogongkan bersama  dengan  bermacam  alasan  seperti solidaritas  sesama  pekerja/buruh.  Jika hubungan  industrial  itu  tidak  terlaksana dengan  baik  itu  hanya  menunda  masalah dan  pada  sewaktu  –  waktu  bisa  meledak dan  akan  sulit  mengendalikan  sehingga
berdampak  kerugian  yang  besar  bagi pekerja, pengusaha maupun pemberi kerja dan  pemerintah  bahkan  masyarakat sekitarnya pun ikut menanggungnya.

## Isi Hubungan Industrial
Isinya  hubungan  industrial  adalah pengaturan  hak  dan  kewajiban  antar pengusaha maupun pemberi kerja dengan/buruh pada umumnya menekankan penggunaan maupun pelaksanaan  Peraturan  Perusahaan  (PP) maupun  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB) karena  didalam  penyusunan  Peraturan Perusahaan  (PP)  pekerja/buruh  diminta oleh  pengusaha  ataupun  pemberi  kerja masukan – masukan maupun saran – saran untuk  pembuatan  peraturan  perusahaan tersebut,  sedangkan  untuk  pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pengusaha  dan  serikat  pekerja/serikat buruh ikut merumuskan isi dari Perjanjian Kerja  Bersama  tersebut.  Sehingga  dengan demikian tidak ada alasan bagi pengusaha maupun  pekerja/buruh  yang  diwakili serikat  pekerja/serikat  buruh  untuk melaksanakannya.
Di dalam Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 54 tentang ketenagakerjaan  bahwa  Perjanjian  Kerja Bersama  tersebut  adalah  mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertetangan  dengan  peraturan  undang  – undang yang berlaku. Didalam pembuatan Peraturan  Perusahaan  (PP)  maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diperlukan  komunikasi  yang  baik  antara pengusaha dengan pekerja/buruh maupun dengan  serikat  pekerja/serikat  buruh. Adanya  komunikasi  yang  baik  tersebut maka  pekerja/buruh  mengetahui  secara mendalam  kondisi  perusahaan  maupun masa  depan  perusahaan,  untuk  itu  perlu
adanya  keterbukaan  dari  perusahaan kepada  pekerja/buruh  tentang  kondisi perusahaan.
Di  negara  –  negara  maju  perusahaan maupun pengusaha sangat terbuka kepada pekerja/buruhnya tentang keadaan perusahaan sehingga pekerja/buruh bersedia dipotong upahnya bila perusahaan tersebut tidak mampu membayarnya  dengan  harapan  agar perusahaan dapat berjalan terus.
Sifat maupun prilaku dari perusahaan dan  pekerja/buruh  yang  demikian  itu terbuka  dapat  ditiru  oleh  pengusaha maupun  pekerja/buruh dinegara  –  negara yang  sedang  berkembang,  tetapi  hal  ini sulit  mungkin  tercapai  apabila  para  pihak sudah ditunggangi oleh pihak – pihak lain.
Bagi  pengusaha  yang  berkomunikasi baik dengan pekerja/buruh adalah memiliki  nilai  yang  sangat  baik  karena seluruh  kegiatan  dan  masalah  –  masalah yang  terjadi  pada  perusahaan  tersebut secara tidak langsung telah ikut pekerja/buruh ikut memikirkannya. Dalam rangka  membina  komunikasi  yang  baik antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh harus  setiap  pimpinan  unit  kerja  pada perusahaan tersebut memahami pentingnya komunikasi dilakukan
diperusahaan itu maupun diluar perusahaan  yang  ada  hubungan  dengan proses  produksi  pada  perusahaan  itu. Untuk  itu  hubungan  industrial  harus dipahami  oleh  seluruh  pekerja/buruh  di perusahaan  itu  maupun  seluruh  pimpinan diperusahaan  itu  dan  tidak  hanya pimpinan  yang  bertugas  di  Sumber  Daya Manusia.
Hubungan Industrial selalu berkembang sesuai dengan berkembangan sosial, ekomoni, politik di suatu negara, hal ini  terjadi  karena  hubungan  indutrial  itu
telah  ikut  campur  tangan  pemerintah dalam pelaksanaannya seperti pembinaan, perlindungan, pengawasan dan penindakan.
Di  Indonesia  hubungan  industrial pada  zaman  penjajahan  Belanda  sampai dengan  awal  kemerdekaan  tidak  sama samaoi dengan demokrasi terpimpin. Pada zaman  orde  baru  hubungan  industrial  di indonesia  berbeda  lagi  pada  zaman sebelumnya  dan  setelah  zaman  reformasi sekarang tentu lebih bagus lagi.
Perkembangan pelaksanaan hubungan industrial di indonesia semenjak reformasi  adalah  dihormatinya  kebebasan berserikat,  demokratisasi  dan  yang dikaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Hal  ini  diperkuat  dengan ratifikasinya  konfensi  ILO  87  tentang kebebasan  Berserikat  dan  perlindungan terhadap  hak  berorganisasi,  dengan Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1999 yang  kemudian  diterbitkan  undang  – undang  21  tahun  2000  tentang  serikat pekerja/serikat buruh.
Hubungan Industrial Berdasarkan Pancasila  Dan  Undang  –  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Hubungan  Indutrial  di  Indonesia sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  1 angka  18  Undang  –  Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan yaitu  Hubungan  Industrial  adalah  suatu sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang  didasarkan  pada  nilai  –  nilai Pancasila  dan  undang  –  undang  dasar negara  republik  indonesia  1945.  Sebelum keluarnya  undang  –  undang  nomor  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan
adalah Hubungan Industrial Pancasila yang dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  No.Kep.645/M/1985  yang sebelumnya disebut Hubungan Perburuhan Pancasila
dan yang sebelumnya  lagi  belum  ada  namanya Hubungan Industrial di Indonesia.

## Karakter Dan Bentuk Perjanjian Dalam Hubungan Industrial
Karakter  Hubungan  Industrial  ada  3 (tiga)  macam  yaitu:  1)  Ketentuan  - ketentuan  yang  mengatur  yang  memberi kebebasan  kepada  para  pihak.  Pengusaha dan  pekerja  diberi  kesempatan  untuk mengatur  diri  sendiri  yang  diingikan mereka  sebagaimana  lazimnya  yang berlaku  dalam  kebebasan  berkontak sepanjang bertentangan peraturan perundang  –  undang  dari  ketertiban umum.  2)  Ketentuan  yang  tidak  hanya mengatur  tetapi  ada  unsur  memaksanya. Dikatakan  setengah  memaksa  yaitu pengaturan  yang  dibuat  dengan  maksud untuk  membatasi,  yang  dapat  dilakukan penyimpangan pelaksanaan secara khusus, yang  didasarkan  atas  perjanjian  tertulis atau dengan ijin penyimpangan dari instasi terkait,  Seperti  misalnya  pengusaha  wajib membayar upah pekerja/buruh sekurang – kurangnya sama dengan upah minimum.
Apabila  pengusaha  tidak  mampu membayar  upah  pekerja/buruh  sama dengan  upah  minimum  maka  pengusaha dapat  bermohonan  pembayaran  upah minimum  atau  dengan  kata  lain  dapat membayar  upah  di  bawah  upah  minimum apabila mendapat ijin penanguhan kepada instasi pemerintah.
3)  Ketentuan  –  ketentuan  yang  tegas bersifat  memaksa,  Dimana  tidak  boleh dilakukan  penyimpangan  atas  ketentuan tersebut  yang  mengakibatkan  kerugian
pekerja/buruh.  Misalnya  masa  percobaan hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan  dan  tidak  boleh  diperpanjang  lagi, cuti  tahunan  tidak  boleh  kurang  dari  12 hari, lembur tidak boleh 6 jam dalam satu hari dan lain – lain.

## Bentuk  Perjanjian  Dalam  Hubungan Industrial
Perjanjian  Kerja,  Perjanjian  kerja adalah  perjanjian  yang  dibuat  antara pengusaha dengan seorang pekerja/buruh sebagai ikatan dalam hubungan kerja, yang isinya mengatur syarat –  syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, perjanjian kerja dapat  dibuat  untuk  waktu  tertentu  dan untuk waktu tidak tertentu.
Perjanjian  kerja  dengan  waktu tertentu  adalah  perjanjian  kerja  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  yang waktunya  sudah  ditentukan,  seperti  3 bulan,  6  bilang,  1  tahun,  2  tahun  dan  3 tahun dan perjanjian kerja waktu tertentu ini  adalah  sama  dikontrak  kerja  dalam perjanjian  kerja  tertentu  ini  ataupun kontrak  kerja  ini  tidak  boleh  diadakan masa  percobaan  bagi  pekerja/buruh  dan apabila  habis  perjanjian  tertentu  atau kontraknya  pekerja/buruh  tidak  berhak mendapatkan  pesangon,  kecuali  dari pengusaha  memutus  perjanjian  tertentu atau  kontrak  sebelum  habis  masa berlakunya  dan  tidak  ada  kesalahan pekerja/buruh maka pengusaha berkewajiban  membayar  sisa  perjanjian tertentu  itu  atau  kontrak  itu  kepada pekerja/buruh.
Peraturan Perusahaan (PP), Peraturan  perusahaan  adalah  peraturan yang  di  buat  oleh  pengusaha  setelah mendapat  masukan  –  masukan  dari pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat  buruh  dan  disahkan  oleh
instansi ketengakerjaan. Instansi
ketenagakerjaan  dalam  hal  ini  yaitu kabupaten/kota apabila perusahaan tersebut bertempat di satu kabupaten atau kota.  Jika  perusahaan  tersebut  bertempat lebih  dari  satu  kabupaten/kota  di  dalam satu provinsi maka pengesahnya dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi,  dan apabila perusahaan tersebut terdapat lebih dari  satu  provinsi  maka  pengesahnya adalah  Direktur  Jenderal  Pembinaan Hubungan  Industrial  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Departemen  Tenaga  Kerja. Peraturan  perusahaan  ini  pada  umunya terdapat  perusahaan  menengah  kebawah dan  pada  perusahaan  tersebut  belum  ada berdiri  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dan masa  berlaku  peraturan  perusahaan  ini hanya 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi.
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB), Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan
antara serikat pekerja/serikat  buruh  atau  beberapa serikat pekerja serikat buruh yang tercatat pada  instansi  yang  bertanggung  jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha  atau  beberapa  pengusaha  atau perkumpulan  pengusaha  yang  memuat syarat  –  syarat  kerja  hak  dan  kewajiban kedua  belah  pihak.  Hasil  dari  pada perjanjian  kerja  bersama  ini  tidak  boleh betentangan dengan peraturan perundang –  undang  yang  berlaku  dan  harus didaftarkan kepada dinas yang bertanggung  dibidang  ketenagakerjaan kabupaten/kota  bila  perusahaan  tersebut hanya  di  satu  kabupaeten/kota.  Apabila perusahaan tersebut berada lebih dari satu kabupaten/kota  didalam  satu  provinsi maka pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama  ini  (PKB)  di  daftarkan  di  dinas tenaga  kerja  provinsi,  dan  apabila
perusahaan tersebut berada lebih dari satu provinsi  maka  didaftarkan  di  Direktorat Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Kementerian Tenaga Kerja.

## Pihak  –  Pihak  Yang  Berkepentingan Dalam Hubungan Indutrial
Dalam  hubungan  industrial  ada  4 pihak  yang  ikut  menikmati  apabila hubungan  industrial  berjalan  dengan  baik yaitu:  1)  Pekerja/buruh,  Berjalannya hubungan industrial yang baik diperusahaan maka perusahaan mempunyai kepenting bagi pekerja/buruh:  a)  Sumber  Kesempatan Kerja, Sumber kesempatan kerja dalam hal ini  adalah  dimana  perusahaan  tersebut membuka  lowongan  kepada  pekerja  – pekerja  yang  ingin  bekerja  yang  belum mempunyai pekerja (Pengangguran) Dengan adanya kesempatan kerja ini maka tidak  jadi  beban  keluarga  lagi  karena istilah pengangguran ini adalah mengurangi harga diri di mata masyarakat.
b) Sumber Penghasilan,
Dengan bekerjanya pekerja/buruh maka pekerja/buruh  tersebut  telah  mendapat penghasilan sesuai dengan upah diterimanya  hal  ini  juga  menambah  harga diri pekerja/buruh karena sudah mempunyai  penghasilan  yang  tetap.  C) Tempat  Melatih  Diri  Meningkatkan Keahlian  Dan  Keterampilan  Kerja,  Setelah bekerja pekerja/buruh disuatu perusahaan maka  pekerja/buruh  tersebut  telah mempunyai pengalaman kerja dan keterampilan  kerja  dan  apabila  sewaktu  – waktu  dia  tidak  bekerja  lagi  atau diberhentikan  maka  pekerja/buruh  itu sendiri  telah  dapat  menciptakan  lapangan kerja untuk diri sendiri. c) Pengembangan Karir,  Pekerja/buruh  ada  kesempatan
untuk
mengembangkan karirnya diperusahaan  tersebut  sampai  tingkat yang  tertinggi  di  perusahaan  tersebut seperti  wakil  direktur,  direktur  dan  lain  – lain.
2.  Pengusaha,  Hubungan  industrial berjalan  dengan  baik  sangat  bermanfaat bagi  pengusaha:  a)  Mengamankan  Aset Perusahaan, Mengamankan aset perusahaan  dalam  hal  ini  adalah  bahwa aset  –  aset  perusahaan  tersebut  terjaga dengan  baik,  tidak  ada  pencurian  didalam perusahaan,  tidak  ada  perusakan,  tidak ada kebakaran. B) Mengembangkan Modal, Adanya hubungan industrial yang harmonis  diperusahaan  maka  perusahaan tersebut tentu akan memperoleh keuntungan atau laba maka perusahaan itu dapat  memperluas  usahanya  (Expansi Perusahaan) c) Meningkatkan Penghasilan Pengusaha, Terlaksananya hubungan indutrial  yang  harmonis  di  perusahaan tentu  akan  menigkatakan  produktifitas kerja  dengan  demikian  perusahaan  akan memperoleh laba atau keuntungan.
d) Meningkatkan Kesejahteraan
Pekerja/buruh, Sudah tentu dalam hubungan  industrial  yang  harmonis produktifitas  kerja  akan  lebih  tinggi  dan hasil  –  hasil  barang  dan  atau  jasa  yang dihasilkan  mempuyai  kualitas  yang  baik maka  perusahaannya  pun  mempunyai untung  yang  banyak.  Untung  yang  banyak tentu gaji naik dengan demikian kesejahteraan  pekerja/buruh  meningkat dan pengusaha bangga terhadap pekerjanya yang sejahtera.
e) Pemerintah, terciptanya hubungan industrial  harmonis  di  setiap  perusahaan yang  ada  disuatu  negara  maka  negara tersebut  akan  dapat  mengatasi  atau mengurangi  penganguran  menjadikan pertumbuhan  ekonomi  dan  penghasilan
masyarakat, sumber  devisa  dan  menjamin penyediaan  barang  dan  jasa  bagi masyarakat  konsumen  dan  produsen. Selain  itu  pemerintah  berkepentingan karena  menambah  sumber  pendapatan negara  melalui  pajak  perusahaan,  pajak bumi  dan  bangunan,  pajak  penghasilan pekerja/buruh maupun pajak pengusaha.
f) Masyarakat, Berdirinya perusahaan disuatu  daerah  dan  perusahaan  itu berkembang dengan baik maka masyarakat setempat dilingkungan perusahaan itu maupun di luar dilingkungan perusahaan itu akan berdampang  positif  bagi  masyarakat. Untuk  masyarakat  yang  ada  disekitar perusahaan  itu  dapat  membuka  usaha  – usaha  kecil  yang  konsumennya  adalah para  pekerja/buruh  seperti  membuka warung  nasi  dan  usaha  –  usaha  lainya. Selain  itu  mungkin  putra  putri  penduduk setempat  dapat  diteriam  bekerja  pada perusahaan  tersebut.  Untuk  masyarakat yang jauh dari luar perusahaan dapat juga menjalin  kerjasama  seperti  menyediakan bahan baku, pengkutan pekerja, pengangkutan  keluar  masuk  barang  dan lain – lain.

## SIMPULAN
Terciptanya  hubungan  industrial yang  baik  di  perusahaan  akan  tercipta hubungan  kerja  produktifitas  yang  tinggi dan  pekerja  yang  sejahtera.  Terciptanya hubungan  industrial  yang  baik  di perusahaan akan bermanfaat bagi pemerintah  dan  masyarakat.  Terciptanya hubungan  industrial  yang  baik  akan menguranggi pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA
Himpunan  Peraturan  Perundang  –  undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan
Industrial,  Sarat  –  sarat  Kerja  PT  KA  Dan
Perlingungan  Tenaga  Kerja,  Penerbit  CV. Karya Puri Utomo, Jakarta, 2003 Marbun,  jaminuddin,  Manfaat  Perjanjian  Kerja Bersama  Dalam  Hubungan  Industrial  Bagi Pengusaha  Dan  Pekerja/Buruh,  USU,  Pres, Medan, 2016 Marjono,  Pengupahan  dan  Kesejahteraan,  Trend, Hubungan Industrial Abad 21, Jakarta, 2001 Simanjuntak,  Payaman,  Manajemen  Hubungan
Industrial,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,
2003
Sinaga,  Tianggur,  Implementasi  Konvensi  ILO, Nomor  67  Tahun  1948  Dalam  Rangka
Kebebasan Berserikat di Indonesia,
Depnaker, Jakarta, 1998
Soepome,  Iman,  Pengantar  Hukum  Perburuhan, Penerbit  Djambatan,  Edisi  Revisi,  Jakarta, 2003 Soetrisno  H,  Perkembangan  Hubungan  di
Indonesia,  Penerbit Ikatan Perantara
Hbungan  Industrial  Indonesia  (IPHI), Jakarta, 2007 Suarto,  Hubungan  Industrial  Dalam  Praktek, Penerbit  Asosiasi  Hubungan  Industrial Indonesia, Jakarta, 2003.