E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 1 (2018)

## Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## Mesraini
Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi
Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy’ari 1871 -1947 M Qosim Arsadani AS
Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
Ahmad Mukri Aji
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 1 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
1 Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

## (Gender Discourse in Islamic Law)
Mesraini
13 Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

## Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat
(Comparative StudyBetween Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage Guardians for Adopted Children)
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri

## 29
Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang

## Selatan Banten
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification in South Tangerang City of Banten)
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
47 Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang

## Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam
(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam)

## Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
59 Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum
Muhammad Hasyim Asy’ari 1871-1947 M
(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947)

## Qosim Arsadani AS
75 Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar
Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi
(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu Bakar Asy- Syatho and Yusuf Qardhawi)
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
91 Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)

## Ahmad Mukri Aji
Vol. 2 No. 1 (2018), pp: 29-46. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.211

## Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten *
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification In South Tangerang City of Banten)

## Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id , yuniati.nuraini@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.211

## Abstract:
The  rise  of  corruption  and  gratification  in  Indonesia  has  caused  this  country  to  be ranked  97th  out  of  176  countries  in  this  crime.  Such  thing  inspired  the  City Administration of South Tangerang, Banten to make efforts to prevent corruption and gratification  within  the  State  Civil  Apparatus  (ASN)  and  government  officials  in  this region. These efforts are the Issuance of Mayor Regulation Number 17 of 2017 and the Mayor's Decree which regulates gratification Number 700 / Kep.188-Huk / 2015. These efforts  were  carried  out  intensively  and  significantly  succeeded  in  preventing corruption and gratification in the South Tangerang Government area, although there were some things that still needed to be improved. Among the obstacles to preventing corruption  and  gratification  in  South  Tangerang  are  religious  and  ethical  education and several other obstacles.
Keywords: Corruption Prevention, Gratification, South Tangerang

## Abstrak:
Maraknya  korupsi  dan  gratifikasi  di  Indonesia  menyebabkan  negeri  ini  masih terpuruk ke peringkat 97 dari 176 negara di dunia dalam tindak pidana ini. Hal seperti itu  menginspirasi  Pemerintah  Kota  Administratif  Tangerang  Selatan,  Banten  untuk melakukan  upaya-upaya  pencegahan  korupsi  dan  gratifikasi  di  lingkungan  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dan  pejabat  pemerintah  di  wilayah  ini.  Upaya-upaya  tersebut adalah Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 dan Keputusan Walikota yang  mengatur  tentang  gratifikasi  Nomor  700/Kep.188-Huk/2015.  Upaya-upaya tersebut  dilakukan  secara  intensif  dan  berhasil  secara  signifikan  dalam  pencegahan korupsi  dan  gratifikasi  di  wilayah  Pemerintahan  Tangerang  Selatan,  meskipun  ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Di antara kendala pencegahan korupsi dan gratifikasi  di  Tangerang  Selatan  adalah  pendidikan  agama  dan  etika  dan  beberapa kendala lainnya.
Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Gratifikasi, Tangerang Selatan
* Naskah diterima tanggal: 18 Maret 2018, direvisi: 20 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 11 Juni 2018.

## Pendahuluan
Sungguh  sangatlah  mencengangkan  bila  Indonesia  pada  tahun  2017 menempati  urutan  ke-90  dari  176  negara  di  dunia 1 yang  diukur  tingkatan korupsinya.  Inilah  rilis  Transparency  International  Indonesia  (TII)  yang menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2017  Indonesia  menambah  skor  37  poin  yang diperoleh  melalui  survei  yang  dilakukan  di  sepuluh  kota  di  Indonesia.  Meski naik  satu  poin  dari  tahun  2016,  secara  global,  Indonesia  masih  terpuruk  dalam peringkat korupsi di dunia.
Bangsa  Indonesia  dan  mata  manusia  sedunia  mungkin  akan  terbelalak ketika melihat data bahwa secara kuantitatif, ternyata hanya dalam kurun waktu setengah  tahun,  sejak  1  Januari  2018  sampai  21  Juni  2018,  terdapat  gratifikasi sebanyak 798 laporan yang diterima oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Nilainya  juga  cukup  fantastis,  yaitu  Rp  7,2  miliar. 2 Gratifikasi  seperti  yang dijelaskan  di  atas  merupakan  bentuk  korupsi  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  korporasi  dengan  memberikan  sesuatu  kepada  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  atau  pejabat  negara  tertentu  karena  ASN  atau  pejabat  negara  tersebut dianggap  telah  memberikan  kemudahan  atau  keuntungan  tertentu  kepada pemberi gratifikasi.
Secara  yuridis  formal,  dalam  Penjelasan  Pasal  12  B  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001, bahwa gratifikasi adalah seperti yang diuraikan sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan “gratifikasi”  dalam  ayat  ini  adalah  pemberian  dalam arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat  (discount),  komisi, pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata, pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang diterima  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. ” 3
Di  berbagai  daerah,  termasuk  Pemerintahan  Kota  Tangerang  Selatan, terdapat  banyak  bentuk  korupsi  dan  gratifikasi.  Bagaimanakah  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  pencegahan  korupsi dan  gratifikasi?  Bagaimanakah  keberhasilan  upaya-upaya  Pemeritah  Kota Administratif  Tangerang  Selatan?  Apa  sajakah  kendala  yang  dihadapi Pemerintah  kota  ini  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  dan  gratifikasi?  Dalam makalah  ini  akan  diselisik  atau  disingkap  hal-hal  tersebut  untuk  dapat  diambil nilai-nilainya secara akademis dan praktis.
1 Uraian  lengkap  dapat  dilihat  pada  laman    http://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 38734494. Diunduh oleh penulis utama pada hari Senin, 09 Juli 2018 pukul 14:44 WIB.
2 Lihat  selengkapnya  pada  laman  https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum /18/06/22/papygi409-kpk-terima-798-laporan-gratifikasi-senilai-rp-72-miliar  (Sabtu  23  June  2018 02:18 WIB).
3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Buku Saku Memahami Gratifikasi, Gratifikasi Adalah Akar dari Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2014, hal. 3.

## Selisik Korupsi dan Gratifikasi
Korupsi merupakan momok bagi semua bangsa di dunia. Bahkan, dapat dipastikan  bahwa  semua  agama  di  dunia  melarang  korupsi.  Menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (kkbi)  Dalam  Jaringan ,  korupsi  “penyelewengan  atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain”. 4 Sedangkan  gratifikasi  menurut sumber  yang  sama  adalah  “pemberian  yang  diberikan  karena  layanan  atau manfaat  yang  diperoleh” 5 Lebih  luas  lagi,  dalam Buku  Saku  KPK, dijelaskan bahwa  gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, adalah pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat ( discount ),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan, perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. 6 Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Transparansi Internasional Indonbesia memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. 7 Dalam definisi ini terdapat beberapa unsur dari pengertian korupsi,  yaitu  menyalahgunakan  kekuasaan,  kekuasaan  yang  dipercayakan memiliki  akses  bisnis  atau  keuntungan  materi  dan  keuntungan  pribadi.  AS Hornby  E.V.  Gatenby  and  H.  Wakefield  sebagaimana  dikutip  oleh  Baharuddin Lopa korupsi adalah the offering and acceptimg of bibes (penawaran/pemberian dan penerimaan  suap). Dikatakan juga,  “ corruptionis  decay” yang  berarti  kebusukan atau  kerusakan. 8 Sudah barang tentu yang dimaksudkan “busuk” atau “rusak” itu,  ialah  moral  atau  akhlak  dari  oknum  yang  melakukan  perbuatan  korupsi tersebut. 9
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  pasal  3  ayat  1  juga  dijelaskan tentang  definisi  korupsi.  Dalam  undang-undang  itu  disebutkan  bahwa  korupsi adalah  setiap  tindakan  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau
4 Lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diunduh hari Senin, 09 Juli 2018 pukul 12:36 wib oleh penulis utama.
5 Lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diunduh hari Senin, 09 Juli 2018 pukul 12:49 wib oleh penulis utama.
6 Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  laman  http://rb.pom.go.id/id/content/delapan-area- perubahan/memahami-gratifikasi
7 Jeremy  Pope, Strategi  Memberantas  Korupsi  (Edisi  Ringkas) dengan  judul  asli Confloring Corruption:  Element  of  Nation  Integrity  System,  by  Jeremy  Pope. Diringkas  oleh  Tjahjono  EP,  Jakarta: Transparancy International Indonesia, 2003, hal. 6.
8 Publication  City/Country  Oxford, The  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English, Oxford: United Kingdom, 2015, hal. 218.
9 Baharuddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara, 2001, hal. 67.
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 10
Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi  yang  menyentuh  keabsahan  (legitimasi)  pemerintah  di  mata  generasi muda,  kaum  elite  terdidik  dan  para  pegawai  pada  umumnya.  Akibat  yang ditimbulkan  dari  korupsi  ini  ialah  berkurangnya  dukungan  pada  pemerintah dari  kelompok  elite  di  tingkat  provinsi  dan  Kota  atau  Kabupaten.  Pengertian korupsi  yang  diungkapkan  Mubyarto  yaitu  menyoroti  korupsi  dari  segi  politik dan ekonomi. 11 Syeh Hussein Alatas mengemukan pengertian korupsi, menurut beliau korupsi ialah  subordinasi  kepentingan  umum  di  bawah  kepentingan pribadi  yang  mencakup  pelanggaran  norma,  tugas  dan  kesejahteraan  umum, yang dilakukan dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat. 12
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  ada  30 jenis  tindak  pidana  korupsi.  Ke-30  jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada dasarnya  dapat  dikelompokkan  menjadi  tujuh,  yaitu:  1)  kerugian  keuangan Negara;  2)  suap-menyuap;  3)  penggelapan  dalam  jabatan;  4)  pemerasan;  5) perbuatan curang; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) gratifikasi.
Dengan  demikian,  kedua-duanya — korupsi  dan  gratifikasi  sama-sama menjadikan  jabatan,  kekuasaan,  dan  wewenang  sebagai  motif  dari  suatu pemberian atau hadiah, tetapi gratifikasi sebenarnya adalah bagian dari korupsi itu  sendiri.  Terdapat  perbedaan  antara  korupsi  dan  gratifikasi,  meskipun disebutkan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Dalam korupsi ada unsur “mengetahui atau  patut  dapat  menduga ” sehingga  ada  intensi  atau  maksud untuk  mempengaruhi  pejabat  publik  dalam  kebijakan  maupun  keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, tetapi dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Dalam  pengertian  sederhana,  korupsi  adalah  penyalahgunaan kekuasaan  dan  kepercayaan  untuk  kepentingan  pribadi.  Karena  itu  korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik, politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka. Dengan demikian, ha itu
10 Selengkapnya dapat dilihat pada situs resmi KPK (Komisi Pemberantaan Korupsi) yang diunduh  oleh  penulis  pada  hari  Rabu,  tanggal  31  Januari  2018,  pukul.  10:34  WIB  dengan  alamat https://www.kpk.go.id/images/pdf / Undang-undang/uu311999.pdf
11 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11.
12 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional , hal. 11.
merupakan  tindakan  melawan  hukum,  melawan  norma,  melawan  kepatutan, dan melawan keseimbangan kosmos. 13
Berdasarkan  bentuknya  korupsi  dapat  dibagi  dua,  yaitu:  pertama,  yang lebih  banyak  menyangkut  penyelewengan  di  bidang  materi  (uang)  yang dikategorikan material  corruption .  Kedua,  berupa  perbuatan  memanipulasi pemungutan  suara  dengan  cara  penyuapan,  intimidasi,  paksaan,  dan/atau campurtangan  yang  dapat  mempengaruhi  kebebasan  meimilih,  komersialisasi pemungutan  suara  pada  lembaga  legislatif  atau  pada  keputusan  yang  bersifat administratif,  janji  jabatan  dan  sebagainya,  yang  dikategorikan political corruption. Ketiga,  yang  memanipulasi  ilmu  pengetahuan  seperti  apabila seseorang  memberikan  informasi  atau  penerangan  sesuatu  yang  berhubungan denga  ilmu  pengetahuan  dengan  cara  yang  tidak  sebenarnya  yang  biasanya dilator belakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. 14
Berdasarkan  sifat  atau  motifnya,  korupsi  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu: pertama,  korupsi  yang  bermotif  terselubung.  Korupsi  seperti  ini,  ialah  korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. 15
Berdasarkan  subjek  hukum  tindak  pidana  korupsi  salah  satunya  yang akan  penulis  bahas  adalah  tindak  pidana  korupsi  pegawai  negeri  dana  tau penyelenggara  negara  yaitu,  adalah  tindak  pidana  korupsi  yang  hanya  dapat dilakukan  oleh  orang  yang  berkualitas  sebagai  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk  untuk  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara.  Orang  yang  bukan pegawai  negeri  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  korupsi  pegawai  negeri ini.  Tindak  pidana  korupsi  ini  merupakan  bagian  dari  kejahatan  jabatan  atau dapat disebut sebagai kejahatan khusus. 16
Pada  undang-undang  tersebut  setiap  gratifikasi yang  diperoleh  pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan  wajib  dilaporkan  paling  lambat  30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 17
13 Supriyadi  Ahmad,  “ Dari  Mahar  Politik  Hingga  Mental  Politik  Transaksional:  Kajian Komparatif  Tentang  Korupsi  Di  Era  Milenial  Indonesia” , diakses  dari http://www.jurnalfai- aikanogor.org    ( Mizan:  Jurnal  Ilmu  Syariah ,  FAI  Universitas Ibn  Khaldun  UIKA  Bogor  Vol.5  No.1, 2017) diakses pada 12 Februari 2018 pukul 20.00 wib.
14 Baharuddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara, 2001, hal. 70.
15 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , hal. 71.
16 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Materil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 23.
17 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Buku  Saku  Memahami  Gratifikasi, (Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014), hal. 3.
Apabila  dicermati  penjelasan  di  atas,  kalimat  yang  termasuk  definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah  itu  merupakan  bentuk-  bentuk  gratifikasi.  Dari  penjelasan  pasal  diatas juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya  tidak  terdapat  makna  tercela  atau  negatif  dari  arti  kata  gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B  dapat dipahami  bahwa  tidak  semua  gratifikasi  itu  bertentangan  dengan  hukum, melainkan  hanya  gratifikasi  yang  memenuhi  kriteria  dalam  unsur  pasal  12B saja. 18 Sedangkan  seorang  Plato  pun  memiliki  gagasan  mengenai  gratifikasi, yaitu  “Para  pelayan  bangsa  harus  memberikan  pelayanan  mereka  tanpa menerima  hadiah”. 19 Gagasan  tersebut  menggambarkan  bahwa  tidak sepantasnya  pegawai  negeri  atau  pejabat  negara  menerima  hadiah  dari pelayanan  yang  mereka  berikan.  Sehingga  pelayanan  terhadap  masyarakat menjadi lebih baik dan bebas dari korupsi
Dalam  istilah  hukum,  pemberian  hadiah  kepada  pejabat  atau penyelenggaraan negara dikenal dengan istilah popular yaitu “gratifikasi”, yang berasal  dari  bahasa  Belanda “gratikatie” yang  diadopsi  dalam  bahasa  Inggris menjadi “gratification” yang  artinya “pemberian  sesuatu/hadiah ” .  Black’s  L aw Dictionary  memberikan  definisi  gratifikasi  atau gratification adalah  sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” yang dapat diartikan sebagai  “ssebuah  pemberian  yang  diberikan  atas  diperolehnya  suatu  bantuan atau keuntung an”. 20
Gratifikasi  sebagai  bentuk  perbuatan  hukum  yang  mengatur  dan  terkait dengan  penyelenggaraan  negara  diatur  dalam  UU  No  20  tahun  2001,  dalam Pasal  12  B  setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  gratifikasi  atau  pemberian  hadiah berubah  menjadi  suatu  perbuatan  pidana  suap  khususnya  pada  seorang penyelenggara  negara  atau  pegawai  negari  adalah  pada  saat  penyelenggaraan negara  atau  pegawai  negeri  tersebu  melakukan  tindakan  menerima  gratifikasi atau  pemberian  hadiah  dari  pihak  manapun  sepanjang  pemberian  tersebut berhubungan dengan jabatannya ataupun pekerjaannya. 21
18 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, hal. 3.
19 Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Veteran III,tt), hal. 21.
20 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, cet.  Ke-I,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003), h.109.
21 Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2002), h.29.
Penerimaan  gratifikasi  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  kategori  yaitu Gratifikasi  yang  Dianggap  Suap  dan  Gratifikasi  yang  Tidak  Dianggap  Suap yaitu 22 :
a. Gratifikasi  yang  Dianggap  Suap  Yaitu  gratifikasi  yang  diterima  oleh Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  berhubungan  dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
b. Gratifikasi  yang  Tidak  Dianggap  Suap.  Yaitu  gratifikasi  yang  diterima oleh  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya.
Gratifikasi sebagai sebuah bentuk perbuatan hukum yang mengatur dan terkait  dengan  penyelenggaraan  negara  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001,  dalam  Pasal  12  B  setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Yang  nilainya  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap  dilakukan  oleh penerima gratifikasi
2) Yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Untuk  mengetahui  kapan  gratifikasi  menjadi  kejahatan  korupsi,  perlu dilihat  rumusan  Pasal  12  B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
a) Setiap  gratifikasi  pada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya  dengan  ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas.
b) Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 23
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  terlihat  bahwa  ada  dua  istilah  dalam undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait  pemberian  hadiah  kepada pejabat  atau  penyelenggara  negara  yaitu  gratifikasi  dan  suap.  Sehingga  dapat disimpulkan  tidak  benar  bila  Pasal  12  B  dalam  Undang-Undang  Nomor  31
22 Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, h.3.
23 Tim  Redaksi  Fokus  Media, Himpunan  Peraturan  Peundang-Undangan  dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Fokus Media, 2008), h.87.
Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  telah  melarang  praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia, sesungguhnya praktik gratifikasi atau  pemberian  hadiah  di  kalangan  masyarakat  tidak  dilarang,  tetapi  perlu diperhatikan  adanya  sebuah  rambu  tambahan  yaitu  larangan  bagi  ASN  atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dianggap suap. 24 Karena begitu  kompleknya  persoalan  korupsi  dan  gratifikasi,  maka  Pemerintah  Kota Administratif  Tangerang  Selatan  mengupayakan  pecegahan  korupsi  dan gratifikasi seperti berikut ini.

## Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan adalah sebuah wilayah Kota Administratif yang terletak  di  Tatar  Pasundan  Provinsi  Banten.  Kota  ini  terletak  di  sebelah  barat Jakarta,  dan  90  km  di  sebelah  tenggara  kota  Serang  yang  menjadi  ibu  kota Provinsi  Banten.  Wilayah  kota  Administrati  Tangerang  Selatan  ini  merupakan wilayah  pemekaran  dari  Kabupaten  Tangerang. 25 Visi  Pemerintah  Kota  ini adalah  Terwujudnya  Tangerang  Selatan  Kota  Cerdas,  Berkualitas  dan  Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi.
Karena  lemahnya  pendidikan  agama  dan  etika,  serta  kurang  tegas  dan beratnya  sanksi  korupsi  dan  gratifikasi,  maka  di  Kota  Administratif  Tangerang Selatan  korupsi  meningkat. 26 Oleh  karena  itu,  dibuatlah  program  pencegahan korupsi dan gratifikasi, yaitu dengan:

## 1. Penerbitan  Peraturan  Walikota  dan  Keputusan  Walikota  yang  mengatur tentang gratifikasi
Terbitnya Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan  Nomor  700/Kep.188-Huk/2015  tentang  pembentukan  unit  pengendalian gratifikasi.  Hal  ini  merupakan  tindakan  tegas  pemerintah  Kota  Tangerang selatan dalam upaya pencegahan tindak gratifikasi.

## 2. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 700/Kep.188- Huk/2015  tentang  pembentukan  unit  pengendalian  gratifikasi  merupakan sebuah  langkah  awal  yang  diambil  pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  dalam upaya  menanggulangi  korupsi  khususnya  gratifikasi,  di  dalam  kebijakan  ini
24 Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2002), h.29.
25 Kota Tangerang Selatan, “Profil Kota Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2 018 pukul 16.30 WIB dari https://id.wikipedia.org/
26 Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Faktor Meningkatnya Korupsi” diakses tanggal 5 Mei  2018  pukul.20.00  WIB https://www.tangerangselatankota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan- rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi .
pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  mengatur  tentang  seluk  beluk  pemberian gratifikasi  serta  pembentukan  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  sebagai  suatu susunan  keanggotaan  yang  bertanggung  jawab  atau  fokus  kepada  upaya pencegahan gratifikasi.

## 3. Pembentukan Tunas Anti Korupsi
Dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  di  lingkungan  Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang pemahaman integritas dan aplikasinya, Pemkot melalui  Inspektorat  menyelenggarakan  pelatihan  tunas  integritas  yang berlangsung selama dua hari bertempat di Aula Pemkot Tangsel.
Melalui  kegiatan  ini  diharapkan  peserta  dapat  menjadi  agen  perubahan (agent of  change) dalam kehidupan  organisasi  dan  pencapaian  tujuan  organisasi. Hadir  dalam  kegiatan  tersebut  tim  tunas  integritas  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK), dari Kementerian Pendidikan, dan tim integritas dari Palembang.
Wakil  Walikota  Tangsel  Benyamin  Davnie  mengungkapkan,  workshop ini  bertujuan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dengan  mendorong tumbuhnya program “Tunas Integritas” di Kota Tangsel. 27

## 4. Optimalisasi Kinerja APIP
Bagian  auditor  pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  sedang  memperkuat APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dengan memperbanyak anggota dan  melatih  anggota  tersebut  menjadi  lebih  professional.  Sekaligus  penerapan aplikasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan laporan (AMRAL) alat bantu  dalam  APBD  mulai  dari  musrenbang  tingkat  kelurahan,  kecamatan,  dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

## 5. Sosialisasi Internal Pencegahan Korupsi
Sosialisasi  internal  pencegahan  korupsi  di  lingkungan  pemerintah  kota Tangerang  Selatan  yang  digelar  oleh  Inspektorat  kota  Tangerang  Selatan  pada hari  selasa,  12  April  2017  di  ruang  akhlakul  karimah.  Yang  bertujuan menginformasikan  tetang  penegakan  korupsi  dan  gratifikasi  di  lingkungan Tangerang Selatan, serta meningkatkan kesadaran seluruh anggota pemerintahan kota Tangerang Selatan.

## 6. Rencana aksi program pemberantasan korupsi
Aksi  terintegrasi  Pemerintah  Kota  Tangerang  Tahun  2016  dan  satuan tugas  pelaksana  rencana  aksi,  yang  dituangkan  dalam  Keputusan  Wali  Kota
27 Kota  Tangerang  Selatan,  “Pemkot  Tangsel  Perkuat  Pencegahan  Korupsi”  diakses tanggal  26  Aprill  2018  pukul  16.30  WIB  dari  https://metaonline.id/pemkot-tangsel-perkuat- pencegahan-korupsi/
Nomor:  800/Kep.506-Inspektorat/2016.  Melalui  E-Planning,  E-Budgeting,  dan Pelayanan Terpadu 28 .

## a. E-Planning
Yaitu sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD  Perubahan  Kabupaten/Provinsi  agar  dapat  terselesaikan  dengan mudah,  cepat,  tepat  dan  sesuai  dengan  arahan  yang  terkandung  dalam Permendagri  No.  54  Tahun  2010.  Dengan  adanya  alat  bantu e-planning, BAPPEDA  dapat  memaksimalkan  sistem  dan  sistem  juga  mampu menyajikan  analisa  yang  sangat  informatif  bagi  para  pemangku kepentingan.

## b. E-budgeting
Merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan  transparansi  bagi  setiap  pihak.  Sistem  ini  diterapkan  sebagai dokumentasi  penyusunan  anggaran  di  sebuah  daerah.  Setiap  orang  bisa mengakses  data-data  anggaran  yang  disusun  oleh  sebuah  pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan  dari  birokrasi  setempat.  Keunggulan  Sistem  E-Budgeting Sistem e-budgeting kini pun mulai membuktikan sejumlah keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara
konvensional.  Beberapa  keunggulannya  seperti:  Mencegah  tindakan korupsi, Prinsip Transparansi Publik, Efisiensi Pendataan Keuangan.
c. Pelayanan Terpadu
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  merupakan  Pelayanan  yang  dilakukan oleh  Pemerintahan  baik  perizinan  maupun  non  perizinan,  yang  proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen  dilakukan  di  dalam  satu  tempat.  BPTSP  Bertugas melaksanakan  Monitoring,  Pembinaan,  Evaluasi,  dan  Pengendalian terhadap  Penyelenggaraan  PTSP  yang  dilakukan  Kantor  PTSP,  Satlak Kecamatan  dan  Satlak  Kelurahan,  juga  melakukan  pelayanan  dan Penandatanganan Perizinaan dan Non Perizinan.
Kantor  PTSP  ini  bertugas  melakukan  pengendalian  terhadap  Satlak Kecamatan, serta melakukan pelayanan dan Penandatanganan Perizinan maupun  non  perizinan,  juga  dokumen-dokumen  yang  menjadi kewenangannya.  Tugas  dari  Satlak  Kecamatan  adalah  melakukan Pelayanan dan Penandatanganan terhadap Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen sesuai kewenangannya. Lalu tugas dari Satlak Kelurahan
28 Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Upaya pencegahan KKN” diakses tanggal 5 Mei 20178  pukul.20.00  WIB  http://tangerangkota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan-rencana-aksi- pemberantasan-korupsi-terintegrasi.
sama  seperti  Satlak  Kecamatan,  bedanya  hanya  bagian  kewenangannya saja.

## 7. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Banten merumuskan enam aksi pencegahan korupsi, yaitu  diantaranya  pengelolaan  APBD,  pengadaan  barang  dan  jasa,  optimalisasi pendapatan,  pelayanan  perijinan,  pengembangan  SDM  dan  pembinaan pengawasan.  Hal  ini  diselenggarakan  bekerjasama  dengan  KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain rencana aksi yang dituangkan dalam keputusan gubernur,  tim Koordinasi  dan  Supervisi  Pencegahan  Korupsi  (Korsupgah  KPK) dan  Pemprov  Banten  telah  merumuskan  rencana  aksi  yang  bersifat  tematik. Diantaranya  membahas  permasalahan  ketahanan  pangan  melalui  pengelolaan irigasi  terkoordinasi  antar  SKPD  dan  Kementrian  Pekerjaan  Umum, tematik Banten Cyber sebagai  infrastruktur  pendukung  dalam  pelaksanaan E- government ,  pendidikan,  kesehatan,  aset,  infrastruktur  dan  tematik  data bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
8. Kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan korupsi)
Sejak  Tahun  2015  pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  telah  bekerjasama dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  upaya  penanggulangan korupsi  dan  gratifikasi  yang  diimplementasikan  melalui  sosialisasi  kepada pegawai negeri di lingkungan Tangerang Selatan.
Pemberian  user  ID  e-resses  dan  passwordnya  kepada  anggota  DPRD Tangerang  Selatan  dari  KPK.  MoU  dengan  KPK  itu  menyangkut  penggunaan APBD,  melalui  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa.  Langkah  ini  dinilai  cukup efektif,  guna  mencegah  terjadinya  KKN  di  seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Tim  KPK  akan  memberikan pendidikan  dan  pelatihan  kepada  seluruh  pegawai  dan  pejabat  yang  terlibat langsung dalam penggunaan anggaran daerah. Tak hanya itu, mereka juga akan mengawasi  langsung  jalannya  pembangunan  dan  pengalokasian  uang  rakyat tersebut. Sehingga, penyelewengan serta permainan curang yang dilakukan para pengguna dengan pihak swasta dapat terkontrol dan diminimalisir.
Penandatanganan  pakta  integritas  bertujuan  agar  dalam  pelaksanaan seluruh  tugas  dan  fungsi,  tanggung  jawab,  wewenang  dab  peran  sesuai  aturan yang ada. Ada dua nilai dalam 'integritas' ini. Integritas Eksternal dan Integritas Internal.  Intergritas  Eksternal  dibagi  dalam  tiga  bagian  yaitu  indeks  korupsi, indeks trsparansi, dan indeks akuntabilitas. Sedangkan Integritas Internal terbagi menjadi  dua  bagian  yaitu  Integritas  Budaya  dan  Integritas  Kerja,  yang merupakan  bentuk  dasar  pijakan  dalam  penilaian  integritas.  kegiatan  ini bertujuan  memberikan  pemahaman  dan  pendidikan  kepada  semua  pihak  agar tidak  terjebak  pada  pemahaman  yang  keliru  tentang  apa  itu  korupsi,  dan  dari
sudut  Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK  sendiri  itu  merupakan langkah  preventif  dari  pencegahan  korupsi. 29 .  Pejabat  kerap  mendapatkan hadiah dalam berbagai bentuk seperti uang atau barang dalam membantu proses perizinan.  Kedepannya,  Pemkot  Tangsel  pun  akan  berkoordinasi  dengan  KPK dalam membentuk unit pengendalian gratifikasi.

## Kebijakan Hukum Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Pada  paragraf  berikut  ini  dipaparkan  tentang  penyusunan  kebijakan hukum, sosialisasi dan legitimasi kebijakan hukum, serta implemntasi kebijakan hukum  tentang  pencegahan  korupsi  dan  gratifikasi  di  Kota  Administratif Tangerang Selatan.
1. Penyusunan kebijakan hukum pencegahan korupsi dan gratifikasi
Kebijakan  hukum  atau      peraturan  daerah  kabupaten/kota  dibentuk  oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk  dibahas  bersama  dan untuk  mendapat  persetujuan  bersama  terhadap  rancangan  peraturan  daerah sebelum  disahkan  menjadi  peraturan  daerah.  Peraturan  Daerah  adalah  semua peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  setempat  untuk  melaksanakan peraturan-peraturan  lain  yang  lebih  tinggi  derajatnya.  Oleh  karena  itu  materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain: 30
a. Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  rumah  tangga  daerah  dan  hal-hal  yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga  sendiri  sekaligus perda  merupakan  legalitas  untuk  mendukung  Pemerintah  Provinsi sebagai daerah otonom.
Dalam  rangka  membuat  peraturan  perundang-undangan  maupun peraturan daerah terdapat tiga dasar sebagai berikut: 31
a. Landasan  Filosofis, perundang-undangan  dihasilkan  mempunyai landasan filosofis (filisofische groundslag) apabila rumusannya atau norma-
29 Penanggulangan KKN di Tangsel, “Kerjasama KPK dengan tangsel” diakses tanggal 10 April 2018 pukul.21.00 WIB dari https://kabartangsel.com/tag/kpk/
30 Rosidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1998), h.23.
31 Bagir  Manan, Dasar-dasar  perundang-undangan  Indonesia ,  (Jakarta:  Ind-Hill  Co,  1992), h.54.
normanya  mendapatkan  pembenaran  (Rechtvaardiging)  dikaji  secara filosofis.  Jadi  undang-undang  tersebut  mempunyai  alasan  yang  dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan  sosiologis  (sociologische  groundslog)  apabila  ketentuan- ketentuannya  sesuai  dengan  keyekinan  atau  kesadaran  hukum masyarakat.
c. Landasan  Yuridis ,  landasan  yuridis  (Rechtground)  atau  disebut  juga dengan  landasan  hukum  adalah  dasar  yang  terdapat  dalam  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi  derajatnya.  Landasan  yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu :
d. Segi  formal  adalah  ketentuan  hukum  yang  memberikan  wewenang kepada badan pembentukkannya
e. Segi  material adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  tentang  masalah  atau persoalan apa yang harus diatur.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  proses  penyusunan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  telah  disusun  sesuai  tata  aturan  yang berlaku.  Dimana  sebelum  kebijakan  tersebut  dibuat  maka  diajukan  terlebih dahulu  rancangan  kebijakannya,  dalam  hal  ini  Peraturan  Walikota  dan Keputusan Walikota tentang pengendalian gratifikasi.
Kemudian  draft  Peraturan  walikota  dari  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Desa) atau inisiatif dari bagian hukum, dapat  diajukan  dari  inspektorat  dan  kemudian  dibentuk  sebuah  tim  untuk menyusun  draft  dan  draftnya  akan  dibahas  oleh  bagian  hukum  dan  juga  oleh pejabat pemerintah bersangkutan.
Keputusan  walikotan  dan  Peraturan  walikota  mengenai  gratifikasi  ini diajukan  dari  inspektorat  kemudian  membentuk  tim  dan  menyusun  draft  dan draft  tersebut  di  bahas  oleh  bagian  hukum  dan  juga  oleh  pejabat  pemerintah bersangkutan.  Selain  oleh  bagian  hukum,  juga  oleh  BPKP  dan  draft  itu dimasukan  oleh  bagian  hukum  dan  di  proses  sampai  kemudian  disetujui  dan ditandatangani oleh walikota dan resmi menjadi Perwal dan Kepwal.

## 2. Sosialisasi dan legitimasi kebijakan hukum korupsi dan gratifikasi
Sosialisasi  menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  berarti  upaya memasyarkatkan  sesuatu  sehingga  menjadi  dikenal,  dipahami,  dihayati  oleh masyarakat  atau  pemasyarakatan. 32 Sosialisasi  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas yang  ditunjukkan  untuk  memberitahukan  membujuk  atau  mempengaruhi
32 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  versi  online/Dalam  Jaringan. Diakses  dari https://kbbi.web.id/sosialisasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.
masyarakat  untuk  tetap  menggunakan  produk  dan  jasa  yang  dihasilkan  itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu  proses  memberitahukan  dan  memperngaruhi  masayarakat  untuk  selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti,  maka  dapat diambil kesimpulan bahwa proses sosialisasi dan legitimasi yang telah dilakukan oleh  pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  telah  disusun  sesuai  tata  aturan  yang berlaku  walau  masih  belum  sempurna.  Sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah kota  Tangerang  Selatan  tidak  secara  langsung  memberikan  sebuah  penjelasan mengenai  kebijakan  yang  dibuat  kepada  masyarakat,  namun  segala  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Tangerang Selatan telah di unduh di website resmi pemerintah kota Tangerang Selatan sehingga dirasa tidak dibutuhkannya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
Selain itu melainkan proses pemerintahan yang sudah partisipatif dengan melalu  Muslembang  yang  dapat  diakses  secara  online  di  wesite  resmi pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  sehingga  masyarakat  dapat  memantau usulan-usulannya  yang  sudah  dilaksanakan  maupun  tidak  dari  Musrenbang tingkat RT dan RW kelurahan atau tingkat kecamatan, sehingga akuntabilitasnya sudah melalui itu. Secara internal di UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) sudah dilakukan  sosialisasi  dengan  peserta  mulai  dari  kepada  UPD  (Unit  Perangkat Desa)  sampai  staf-stafnya.  Namun,  dari  masyarakat  secara  langsung  belum dilakukan, seperti mengundang masyarakat dll.
Legitimasi  adalah  keterangan  yang  mengesahkan  atau  membenarkan bahwa  pemegang  keterangan  adalah  betul-betul  orang  yang  dimaksud  atau pernyataan  yang  sah  (menurut  undang-undang  atau  sesuai  dengan  undang- undang). 33 Dapat  dikatakan  bahwa  legitimasi  adalah  pengakuan  sebuah  aturan yang dibuat pemerintah oleh masyarakatnya.
Legitimasi  kebijakan  hukum  pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  sesuai dengan prinsip aturan itu ketika ditetapkan maka tahu tidak tahu dan mau tidak mau maka harus dipatuhi. Namun secara kelembagaan kota Tangerang Selatan sudah  memiliki  JDIH  yang  ada  di  website  resmi  pemerintah  kota  Tangerang Selatan, jadi sudah diumumkan secara tidak langsung.

## 3. Implementasi kebijakan hukum pencegahan korupsi dan gratifikasi
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hukum pemerintah kota Tangerang Selatan telah berjalan dengan baik,
33 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  versi  online/Dalam  Jaringan. Diakses  dari https://kbbi.web.id/legitimasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.
walaupun  terdapat  beberapa  hal  yang  masih  perlu  diperbaiki  agar  dapat semakin maksimal dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.
Sejak  tahun  2015  dimana  mulai  diberlakukannya  Peraturan  Walikota (Perwal)  dan  Keputusan  Walikota  (Kepwal)  di  pemerintah  kota  Tangerang Selatan  sudah  ada  yang  melaporkan  gratifikasi  yang  diterima  oleh  beberapa ASN atau pejabat pemerintah kota Tangerang Selatan, baik yang dilakukan oleh wali kota atau wakilnya juga ikut serta melaporkannya. Sehingga implementasi dari  Peraturan  Walikota  (Perwal)  dan  Keputusan  Walikota  (Kepwal)  di pemerintah  kota  Tangerang  Selatan  sudah  memiliki  hasil  walaupun  belum maksimal.
Selain  itu  juga  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  (UPG)  menyediakan  kotak untuk  pelaporan  tindak  gratifikasi  yang  selalu  di  pantau,  namun  keberadaan kotak tersebut kurang efektif karena belum banyak pegawai yang melapor. Hal ini  terjadi  karena  memang  kultur  atau  kebiasaan  masyarakatnya  yang  masih terbiasa memberi dan menerima gratifikasi. Sehingga gratifikasi masih dianggap sebagai hal yang biasa saja dilakukan dan tidak perlu dilaporkan.

## Kesimpulan
Dari  paparan  pada  paragraf-paragraf  di  atas,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan dari makalah ini, antara lain:
Pertama;  Pemerintah  Kota  Administratif  Tangerang  Selatan  telah melakukan  upaya-upaya  pencegahan  korupsi  dan  gratifikasi  yaitu  dengan Penerbitan  Peraturan  Walikota  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  pedoman pengendalian gratifikasi dan Keputusan Walikota Nomor 700/Kep.188-Huk/2015 tentang  pembentukan  unit  pengendalian  gratifikasi.yang  mengatur  tentang gratifikasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi,  pembentukan tunas anti korupsi,  optimalisasi  kinerja  apip  (aparat  pengawasan  internal  pemerintah), sosialisasi  internal,  rencana  aksi  program  pemberantasan  korupsi  melalui e- planning, e-budgeting , pelayanan terpadu, kerjasama dengan pemerintah provinsi banten, dan kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan korupsi).
Kedua;  Tingkat  keberhasilan  upaya-upaya  pencegahan  korupsi  dan gratifikasi  di  Pemerintahan  Kota  Administratif  Tangerang  Selatan  dapat disimpulkan telah efektif, karena telah dapat mengurangi tingkat tindak pidana koruspi dan gratifikasi secara cukup signifikan. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal  yang  harus  disempurnakan,  seperti  penempatan  kotak  pelaporang korupsi  dan  gratifikasi  yang  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat, paradigma masyarakat tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi masih perlu diubah dan lain sebagainya.
Ketiga; Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administratif  Tangerang  Selatan  dalam  rangka  pencegahan  korupsi  dan
gratifikasi,  misalnya  pendidikan  agama  dan  etika  yang  masih  perlu  dibenahi, keserakahan  para  pemangku  jabatan  masih  perlu  dianulir,  sanksi  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  gratifikasi  yang  masih  perlu  dipertegas, penempatan  pejabat  pemerintahan  Kota  Tangerang  Selatan  masih  perlu disesuaikan  dengan  kompetensinya,  serta  sosialisasi  peraturan  tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi masih perlu diperluas.

## Daftar Pustaka
Bambang, Sunggono. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia,. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Hadayadiningrat,  Soewarno. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Management. Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
Hafidz  Arsyad,  Jawade. Korupsi  dalam  Prespektif  HAN  (Hukum  Administrasi Negara). Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hamzah,  Andi. Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya, Jakarta:  PT Gramedia, 1984.
Hamzah,  Jur.  Andi. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Kaligis,  O.C. Dasar  Hukum  Mengadili  Kebijakan  Publik .  Bandung:  P.T.  Alumni, 2012.
Kligaard, Robert, dkk. Menuntun Pemberantasan Korupsi (dalam pemerintah daerah).
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Komaruddin, Ensiklopedia Managemen, cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1994. Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014.
Lopa,  Baharuddin. Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara, 2001.
Maheka, Arya. Mengenal dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Veteran III, tt. Manan,  Bagir. Dasar-dasar  perundang-undangan  Indonesia .  Jakarta:  Ind-Hill  Co, 1992.
Martoyo, Managemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-5. Yogyakarta: BPFE, 2000. Nawawi  Arief,  Barda. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, cet.  Ke-I.  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003.
Nugroho, Riant. Metode Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. P.  Robbins,  Stephen,  A.  Judge  Timothy. Perilaku  Organisasi  (Organizational Behavior) ,  Buku  1, Penerjemah  Diana  Angelica,  Ria  Cahyani  dkk,  Edisi  12. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
P.  Sibuea,  Hotma. Asas  Negara  Hukum  Peraturan  Kebijakan  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) dengan judul asli Confloring  Corruption:  Element  of  Nation  Integrity  System,  by  Jeremy  Pope. Diringkas oleh TJahjono EP. Jakarta: Transparancy International Indonesia Prasetyo, Pius S. Korupsi dan Integritas Dalam ragam Perspektif. Jakarta: Pusat Studi Indonesia-Arab PSIA, 2013.
Prinst, Darwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Ranggawidjaja,  Rosidi. Pengantar  Ilmu  Perundang-undangan  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju, 1998.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Ruslan,  Dadan. Gratifikasi  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam. Skripsi  S1  Universitas Islam Neger Syarf Hidayatullah Jakarta, 2014.
Saidi,  Anas,  dkk. Pemberantasan  Korupsi  Dan  Pemerintahan  Yang  Bersih .  Jakarta: LIPI Press.,2006.
SF  Marbun. Peradilan  Administratif  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Soekanto,  Soejono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (suatu  tinjaun singkat). Jakarta: Rajawali Press, 2011. Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010.
Sunindhia, Y.W. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah . Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
Surachmin, Suhandi Cahaya. Strategi & Teknik Korupsi mengetahui untuk mencegah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Tim  Redaksi  Fokus  Media. Himpunan  Peraturan  Peundang-Undangan  dengan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokus Media, 2008. Wibawa,  Samodra  dkk. Evaluasi  Kebijakan  Publik. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1992.

## Bahan Perundang-Undangan
Keputusan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  700/Kep.188 — Huk/2015, Tentang  Pembentukan  Unit  Pengendali  Gratifikasi  Di  Lingkungan  Kota Tangerang Selatan
Peraturan  Walikota  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Pengendalian Gratifikasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Bahan Online
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum
/18/06/22/papygi409-kpk-
terima-798-laporan-gratifikasi-senilai-rp-72-miliar (Sabtu 23 June 2018 02:18 WIB).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Dalam  Jaringan. Diakses  dari https://kbbi.web.id/legitimasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2015 “Menolak Surut”, (Jakarta: Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK, 2015). diakses tanggal 23 April 2018 pukul.20.00 WIB dari https://www.kpk.go.id Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Laporan  Tahunan  2016  “Hingga  Kebawah Permukaan”. diakses  tanggal  23  April  2018  pukul.20.00  WIB  dari https://www.kpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2017 “Dari Indonesia untuk Indonesia”. diakses tanggal 23 April 2018 pukul.20.00 WIB dari https://www.kpk.go.id
Kota Tan gerang Selatan, “Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan Korupsi” diakses tanggal 26 Aprill 2018 pukul 16.30 WIB dari https://metaonline.id/pemkot- tangsel-perkuat-pencegahan-korupsi/

## Kota Tangerang Selatan, “Profil Kota Tangerang Selatan” diakses tanggal 9
Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://id.wikipedia.org/ Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Faktor Meningkatnya Korupsi” diakse s tanggal 5 Mei 2018 pukul.20.00 WIB https://www.tangerangselatankota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan- rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi .
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Letak Tangerang Selatan” diakses tanggal
9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id Pemerintah Kota Tangerang S elatan, “Sejarah Tangerang Selatan” diakses
tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Upaya pencegahan KKN” diakses tanggal
5 Mei 20178 pukul.20.00 WIB http://tangerangkota.go.id/pemkot- tangerang-paparkan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi .
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Visi dan Misi Tangerang Selatan” diakses
tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id Penanggulangan  KKN  di  Tangsel,  “Kerjasama  KPK  dengan  tangsel”  diakses tanggal 10 April 2018 pukul.21.00 WIB dari https://kabartangsel.com/tag/kpk/
Supriyadi  Ahmad,  “ Dari  Mahar  Politik  hingga  Mental  Politik  Transaksional: Kajian  Komparatif  Tentang  Korupsi  Di  Era  Milenial  Indonesia”, dalam Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA Bogor Vol.
5 No.1, 2017.