## HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TIONGHUA DALAM PRESFEKTIF HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEKADAU)

## Michell Eko Hardian
Fakultas Hukum Univesitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang ekotuah@gmail.com
Abstract The Tionghoa community is one of Legislation of Civil Law ( Burgelijk Wetboek ), it
is displaying the existence of legal pluralism in Indonesia.
the societies that populated for a long time and it is almost evenly spread in Indonesia. In several case  of  Tionghoa  communities  especially  in terms  of  inheritance,  a  Tionghoa  customs  is continued  to  be  used  which  are  intended  to regulate the differences rghts of boys and girls. In  Tionghoa  culture,  boys  are  at  high  position because they are the successors of the clan (clan), contrariwise in Legislation of Civil Law (KUH Perdata) the position of girls and boys are equal. The gap of this differences fascinates the author to  apply  a  research  that  will  be  published  as  a journal  with  the  identification  of  the  problem: How is the inheritance rights of Tionghoa girls toward  the  inheritance  distribution  in  a  legal perspective .
This  research  uses  a  sociological juridical  approach  as  means  of  a  qualitative method.  It  is  intended  to  provide  a  detailed explanation of the phenomenon which difficult to  convey  in  form  of  quantitative  method,  to describe  the  differences  between  inheritance law  that  applies  to  Tionghoa  communities  and the  inheritance  legal  system  according  to  the
The results of this research confirm an essential difference between  the  customs and habits  of  Tionghoa communities and the inheritance  legal  system  according  to  the Legislation  of  Civil  Law  ( Burgelijk  Wetboek ) , namely  the  Tionghoa  Indonesian  community assign  the  son  as  a  truly  successors  of  the inheritance  of  their  parents.  Therefore,  the position of sons is more higher than girls because of the inheritance of the clan. In other hand, the girl does not obtain rights to inherit because the girl will follow her husbands when married.
In Legislation  of  Civil  Law (The position  of  girls  and  boys  are  equals,  because the Legislation  of  Civil  Law especially  adheres to an individual inheritance system, bilateral and parental.  In  addition  to  these,  the Legislation  of Civil  Law also  know  the  terms  of  absolute  part of  the  inheritance  (legitime  portie),  whereas according  to  customary  law;  the  position  of Chinese  is  different,  where  the  position  of  boys is higher than girls, this is because boys will take a  responsibility  to  carry  the  name  of  their  clan (clan) endlessly to the next descendants.
The author recommend suggestions  consider  with  w ith  today’s developments and to accomplish the demands of a sense of justice, it is better for girls inherit without  being  discriminated.  Meanwhile, the customs and culture are entrenched. However, a compromise is the middle way as resolution. It  is  consider  with  the  inheritance  law  of Indonesia  occurs  a  legal  pluralism  that influenced by religion, ethnicity and customs, therefore customary laws that was born from the  traditions  of  the  Tionghoa  community enable to be enforced.
Keywords: Tionghoa inheritance .

## ABSTRAK
Masyarakat
Tionghoa merupakan  salah  satu  masyarakat  yang mendiami Indonesia sejak lama dan tersebar hampir  merata  di  seluruh  Indonesia. Sebagian  Masyarakat  Tionghua  dalam  hal pewarisan masih menggunakan adat istiadat Tionghoa dimana terdapat perbedaan antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Dalam Budaya  Tionghua  Anak  laki-laki  memiliki kedudukan  yang  tinggi  karena  merupakan pewaris  marga  ( clan ),  sebaliknya  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) kedudukan anak perempuan dan  anak  laki-laki  adalah  sama.  Perbedaan ini  menarik  penulis  untuk  melakukan
penelitian  yang  akan  dipublikasikan  dalam bentuk  jurnal  dengan  identifikasi  masalah : Bagaimana  Hak  Waris  Anak  Perempuan Tionghua Pada Pembagian Warisan Dalam Presfektif Hukum .
Metode pendekatan yang digunakan  adalah  metode pendekatan yuridis  sosiologis,  dengan  metode  kualitatf didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini  mampu  memberikan  suatu  penjelasan secara  rinci  mengenai  fenomena  yang  sulit disampaikan  dengan  metode  kuantitatif untuk  menggambarkan  perbedaan  hukum waris yang berlaku pada warga Tionghua dan hukum  waris  menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek ), menunjukkan  adanya  pluralisme  hukum  di Indonesia. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan perbedaan yang mendasar antar adat istiadat dan  kebiasaan  yang  digunakan  warga Tionghua dengan Hukum Waris pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk Wetboek ) ,  dimana  masyarakat  Tionghua Indonesia  menempatkan  anak  laki-laki sebagai pewaris mutlak harta warisan orang tuanya  sehingga  kedudukan  anak  laki-laki jauh  lebih  tinggi  karena  pewaris  Marga ( clan ),  sementara  anak  perempuan  tidak memiliki  hak  mewaris,  dikarenakan  anak perempuan akan mengikuti suaminya ketika menikah.
Dalam KUH Perdata (Kedudukan anak perempuan dan laki-laki menurut KUH
Perdata  adalah  sama,  karena  KUH  Perdata menganut sistem  kewarisan individual, bilateral dan parental. Selain itu  KUH Perdata juga  mengenal  adanya  bagian mutlak  bagi ahli  warisnya  ( legitime  portie ),  sedangkan menurut Hukum Adat Tionghoa kedudukannya  berbeda,  dimana  kedudukan anak laki-laki lebih tinggi, hal ini disebabkan karena  anak  laki-laki  yang  akan  membawa nama marganya (clan) untuk diteruskan pada keturunan selanjutnya.
Saran  yang  penulis  sampaikan adalah dengan  perkembangan  zaman  dewasa ini  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  rasa keadilan,  maka  anak  perempuan  juga  harus mendapat  warisan  tanpa  dibeda-bedakan lagi, Namun dalam hal masyarakat yang adat istiadat dan budayanya begitu mengakar jalan tengahnya  adalah  kompromi,  karena  dalam hukum  waris  di  Indonesia  terjadi  pluralisme hukum  yang  dipengaruhi  oleh  agama,  suku dan  adat  istiadat,  sehingga  hukum  adat  yang lahir dari tradisi masyarakat Tionghua masih dapat diberlakukan.
Kata Kunci :  Waris Tionghua.

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa dengan      keanekaragaman      penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat yang masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.
Keanekaragaman  ini  merupakan  asset  yang berharga  bagi  bangsa  Indonesia  yang  bisa menjadi  modal  dalam  rangka  membangun bangsa  ini  menuju  bangsa  yang  besar  dan masyarakat  sejahtera.  Tenggang  rasa  dan saling  menghargai  merupakan  kunci  utama supaya penduduk yang pluralis ini dapat hidup berdampingan dengan damai. Karena perbedaan  adalah  sebuah  anugerah  dari sang maha pencipta. Sejak abad ke 7 suku Tiongoa ini sudah masuk dan mewarnai kehidupan di Nusantara. Banyak kebudayaan dan kesenian yang merupakan akulturasi antara budaya asli dengan  budaya  Tionghua.  Bahasa  Indonesia yang  digunakan  sehari-  hari  pun  banyak kosakata  yang  berasal  dari  bahasa  Cina, seperti  becak  ( Bhe-chia ),  kue ( koe )  dan  teh ( tee ).  Makanan  seperti bakmie , bakpao , bakwan , bakcang , cap  cai ,  dan  lain-  lain merupakan  adaptasi  dari  makanan  khas Tionghua tersebut.
Sebagai  salah  satu  bagian  dari keragaman suku bangsa, mayarakat Tionghoa memiliki adat istiadat dan kebiasaan tersendiri  yang berbeda  dengan  kebanyakan suku asli  Indonesia. Pada masyarakat Tionghua  sifat kekerabatan  sangatlah  kental dalam  kehidupan  sehari-hari,  yang  masih terlihat  dengan  dilaksanakannya  perayaan Imlek, Cap Goh  Me, Cheng Beng
(bersembahyang  kubur) atau hari-hari  besar lainnya.  Apalagi  dalam  sejarah Kalimantan Barat,  warga  Tionghua  telah lama  ada  dan mewarnai  sejarah  perjuangan
Kalimantan  Barat  serta  memiliki  kedudukan yang  sama  dengan  Suku  Dayak  dan  Melayu sebagai  etnis  lokal  dan  dominan,  sehingga budaya  Tionghua  juga  menjadi  bagian  dari Budaya Lokal Kalimantan Barat.
Pluralisme  Hukum ini juga
terjadi  sebagai akibat politik hukum
Pemerintah Kolonial Belanda yang menerapkan Pasal 131 ( Indische Staatsregeling )  sehingga  masing-  masing golongan  penduduk  tunduk  kepada aturan- aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan  ketentuan  Pasal  131  IS  tersebut, Golongan  penduduk  tersebut  terdiri  dari golongan  Eropa  dan  yang  dipersamakan dengan mereka,  Golongan  Timur  Asing (Tionghoa dan Non Tionghoa), dan Golongan Bumi Putera.
Berdasarkan  Pasal  131  jo  pasal  163 indische  staatsregeling ,  hukum  waris  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata berlaku bagi orang- orang Eropa dan mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang- orang  Eropa  tersebut  termasuk  didalamnya golongan  penduduk  timur  asing  yaitu  salah satunya masyarakat etnis Tionghoa.
Berdasarkan Staatsblad 1917 No.129
Hukum  Waris  KUH  perdata  (BW)  berlaku bagi  Golongan  Timur  Asing  Tionghoa. Kemudian  berdasarkan  Staatstblad  1924 No.557  hukum  waris  dalam  buku  II  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Sampai sekarang bangsa Indonesia
masih  tetap  mengakui  dan  memberlakukan Pasal  131  IS  tersebut  agar  tidak  terjadi kekosongan hukum atas hal tertsebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang menyebutkan  “Segala  Badan  Negara  dan peraturan  yang  masih  ada  langsung  berlaku selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut Undang-Undang  Dasar  ini”.  Menurut  Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku  pada  salah  satu  golongan  penduduk yaitu  masyarakat  Tionghoa,  namun  dalam kenyataannya tidak semua ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  diikuti  dan  bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan  tentang  pewarisan  sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum  Waris  pada  masyarakat  Tionghua Kalimantan  Barat  termasuklah  Kabupaten Sekadau  yang  penulis  teliti,  dimana  warga Tionghoa  merupakan  jumlahnya  cukup banyak dan tersebar hampir merata di seluruh kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Sekadau. Pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat Tionghua  masih  menggunakan  adat  istiadat Tionghoa, dimana  kedudukan  anak  laki- laki memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi  dalam keluarga,  sebaliknya  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (  KUH  Perdata  ) pembagian  waris  antara  anak  perempuan
dan anak laki-laki adalah sama. Konsekuensi hukumnya  adalah  bahwa  ketentuan  hukum yang seharusnya berlaku tetapi tidak digunakan  oleh  masyarakat  Tionghua  dalam hal hak waris, kemudian mengenai akibat dari pembagian  harta  yang  dilaksanakan  diluar ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.  Dalam  Penelitian  ini  penulis  ingin meneliti  mengenai  Bagaimana  Hak  Waris Anak  Perempuan  Tionghua  pada  pembagian warisan  dalam  Presfektif  Hukum  dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Hak Waris Anak  Perempuan  Tionghua  pada  pembagian warisan  dalam  Presfektif  Hukum  selain  itu kegunaan  teoritis  dari  penulisan  yang  ingin divapai adalah Hasil penelitian ini diharapkan memberikan  manfaat  menambah  informasi perkembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya dan  Hukum  Kewarisan  pada  khususnya  dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat etnis Tionghoa di Sekadau dalam membagi warisan dan menyelesaikan persoalan warisan.
Berdasarkan Staatsblad 1917 No.129 Hukum  Waris  KUH  perdata  (BW)  berlaku bagi  Golongan  Timur  Asing  Tionghoa. Kemudian  berdasarkan Staatstblad  1924 No.557 hukum  waris  dalam  buku  II  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Sampai sekarang bangsa Indonesia masih  tetap  mengakui  dan  memberlakukan Pasal  131  IS  tersebut  agar  tidak  terjadi
kekosongan hukum atas hal tertsebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan  “Segala  Badan  Negara  dan peraturan  yang  masih  ada  langsung  berlaku selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut Undang-Undang  Dasar  ini”.  Menurut  Pasal 131 IS Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku  pada  salah  satu  golongan  penduduk yaitu  masyarakat  Tionghoa,  namun  dalam kenyataannya tidak semua ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  diikuti  dan  bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan  tentang  pewarisan  sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Masyarakat
Tionghua masih berpegang  teguh  pada  adat  istiadat  nenek moyang, dimana  kedudukan  anak  laki-laki sebagai penerus Marga ( clan ) menjadi  sangat penting,  termasuklah  dalam  pembagian warisan  apalagi sejak jaman Hindia Belanda penggolongan  penduduk  Indonesia  juga menimbulkan pluralisme hukum yang berlaku di  dalam  masyarakat.  Istilah  Pluralisme Hukum  ini  sendiri  berasal  dari bahasa Inggris,  yaitu legal  pluralism  theory, dalam bahasa  Belanda  dikenal  dengan theorie  van het  rechtspluralisme dan  di  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum.
Untuk memahami pluralism hukum, perlu
kita melihat beberapa pandangan ahli hukum: Lawrence M. Friedman :
“Pluralisme  Hukum  adalah  Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda  dalam  sebuah  komunitas politik tunggal 1 .
Griffiths  menyajikan  pengertian  pluralism hukum adalah :
“Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial  manapun,  dimana  seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur  oleh  lebih  dari  satu  tertib hukum 2 .
Dalam pengertian ini, pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam  kehidupan  social  dapat  dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis system hukum dalam suatu wilayah.
Dari  pandangan  ahli  ini  Norma  Hukum yang  berlaku  di  suatu  Negara  dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu :
1. Hukum yang ditetapkan oleh Negara. dan
2. Hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat.
Dapat disimpulkan pula bahwa Pluralisme Hukum  adalah  berlakunya  dua  atau  lebih system  hukum  dalam  suatu  masyarakat
1 Lawrence M Friedman, “ Sistem  Hukum  Pres- fektif Ilmu Sosial ( A Legal System A Social Science Perspective) ”,  diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 257.
2 John Griffiths, “ Memahami Pluralisme Hu-
didalam suatu Negara, ada hukum yang dibuat oleh Negara ( state law ) dan ada hukum yang berlaku  dan  ditetapkan  oleh  masyarakat  itu sendiri,  seperti  hukum  adat,  hukum  agama, dan  lainnya.  Dengan  demikian  hukum  waris yang hidup dan berkembang pada masyarakat Tionghua  di  Sekadau  memenuhi  teori  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  dimana  terdapat dua macam hukum  yang  berlaku,  di  satu sisi mereka  sebagai  warga  negara  Indonesia tunduk  pada  Hukum  Waris  Perdata  KUH Perdata  Indonesia  yang  dibuat  oleh  Negara sebagai state  law ,  namun  di  sisi  lain  juga masih  diberlakukan  hukum  adat  sebagai pedoman  Pewarisan  di  komunitas  Tionghua Sekadau.

## METODE PENDEKATAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Metode pendekatan yuridis sosiologis ini memandang hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab-sebab sosial yang lain. Karakteristik  yang  dimiliki  pada  penelitian hukum sosiologis; 3
1. Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2. Definisi  operasionalnya  dapat  diambil
kum,  Sebuah  Deskripsi  Konseptual,  Dalam  Plural- isme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner ”, Pen-
erjemah Andri Akbar dkk, Huma Jakarta, 2005, hal 69
– 71.
3 Amirudin, SH, M.Hum dan Zainal
Asikin, SH, SU ; Pengantar Methode Penelitian Hukum , 2004, Rajawali Press, hlm. 133
dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis  kadang-kadang  diperlukan, misalnya  penelitian  yang  ingin  mencari hubungan  (korelasi)  antara  berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari  jenis  datanya  (data sekunder dan  data  primer),  maka  alat  pengumpul datanya  terdiri  dari  studi dokumen  : pengamatan   (observasi), dan wawancara (interview). Pada  penelitian hukum sosiologis  selalu  diawali  dengan  studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi)  digunakan  pada  penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara  (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, presepsi, kepercayaan,  motivasi,  informasi  yang sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan  sampling  harus  dilakukan, terutama   jika   hendak   meneliti perilaku (hukum)  warga  masyarakat,  dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan  data  dapat  dilakukan  baik secara kualitatif dan / kumulatif.
Pendekatan  yuridis   sosiologis ini penulis kombinasikan  dengan  deskriptif  analisis,  untuk
menggambarkan  dan  menganalisa fakta-fakta  yang terjadi  atau  terkumpul  dan  tampak  sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan.
a. Penelitian kepustakaan (library research),
Yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku literatur  yang  ada  hubungannya  dengan masalah penelitian
b. Penelitian lapangan (field research)
Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data  dengan  cara  mengamati  begaimana mekanisme  pembagian  warisan  pada masyarakat Tionghua di Sekadau

## PEMBAHASAN
Kata Tionghoa (atau Tionghwa ) merupakan     dialek      Hokkien      untuk kata Zhonghua .        Dalam          bahasa Mandarin terdapat      istilah Zhonghua minzu ( Hanzi: 中中中中 ) yang berarti “bangsa Tionghoa”,  yaitu suatu  bangsa      yang  berasal  dari  negeri Zhongguo ( Hanzi : 中中 ),  atau Tiongkok (menurut dialek  Hokkien), atau yang dikenal di Dunia Barat sebagai negeri China . 4 Wacana Cung  Hwa setidaknya sudah  dimulai  sejak tahun  1880,  yaitu  adanya  keinginan  dari orang-orang di  Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan  dinasti  kerajaan  dan  membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai
terdengar  oleh  orang  asal  Tiongkok  yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina .
Sekelompok  orang  asal  Tiongkok  yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di  Hindia  Belanda,  di  bawah  naungan  suatu badan  yang  dinamakan  “ Tjung  Hwa  Hwei Kwan ”,  yang  bila  lafalnya  diindonesiakan menjadi Tiong  Hoa  Hwe  Kwan (THHK), seiring  dengan  perubahan  istilah  «Cina» menjadi «Tionghoa” di Hindia Belanda 5 . Sejak abad  ke  3  pelaut  Cina  telah  berlayar ke Nusantara  untuk  melakukan  perdagangan, berlayar menyusuri pantai Asia Timur masuk ke Nusantara dan pulang melalui Kalimantan Barat  dan  Filipina  memanfaatkan  angin musim.  Dan  pada  abad  ke  VII  hubungan Tiongkok  dengan  Kalimantan  Barat  sudah sering terjadi, tetapi masih belum menetap. 6
Hubungan  suku-suku  asli  di  Indonesia dengan bangsa dan peradaban Cina sebenarnya sudah  berlangsung  sejak  lama   sekali, secara antropologis  hal  ini  diperlihatkan  oleh berbagai  pengaruh  kebudayaan  Cina  pada berbagai  unsur  kebudayaan  setempat
org/wiki/Tionghoa-Indonesia#,  diunduh 28/12/2020, Pukul 17.00 Wib
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-In- donesia#:~:text=Kata%20Tionghoa%20%28atau%20 Tionghwa%29%20 merupakan%20dialek%20Hok- kien%20untuk,yang%20dikenal%20di%20Dunia%20 Barat %20sebagai%20negeri%20China. Diunduh, 28/12/2020 Pukul 15.00 Wib
6 https:  //  chunghwahweekoan.  word- press.com / sejarah / 353-2 /sejarah- suku-tionghoa - di- kalbar/, diunduh 20/01/2021 pukul 10.15 wib
misalnya  dalam  kesenian,  bahasa,  benda- benda  budaya,  arsitektur  bangunan,  busana dan  lain  sebagainya,  Kedatangan  orang Tionghoa ke wilayah Nusantara semula untuk berdagang,  mencari  berbagai  macam  benda dan  rempah-rempah  daerah  tropis,  getah gaharu, batu bezoar atau “batu monyet”, emas, perak, cula badak kapur barus, sarang burung layang-layang dan mencari kayu-kayu berkualitas  baik  seperti  kayu  jati,  cendana, unglen  dan  kayu  besi  yang  mereka  tukar dengan kain sutera dan porselan. Pada zaman Belanda  warga  Tionghua  juga  didatangkan sebagai  tenaga  kerja  di  perkebunan,  kuli  di pelabuhan  dan  pertambangan.  Keturunan Tionghoa  di  Indonesia  berasal  dari  berbagai suku bangsa Cina, tetapi  kebanyakan berasal dari  daerah  Fukien  dan  Kwangtung.  Para perantau  ini  membawa  kebudayaan  dan bahasa  aslinya  masing-masing.  Di  Indonesia bahasa Tionghoa yang kita kenal paling tidak terbagi  atas  empat  kelompok,  yaitu  bahasa Hokkien  (Hokkian),  Tiu-Chiu  (Teo-Chiu), Hakka (Khek) dan Kanton (Kwong Fu) , yang masing-masing
Sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa pada abad ke-16 sejumlah besar orang Tionghoa datang ke Indonesia dan menetap di kota-kota pantai utara Jawa, terutama mereka yang berasal dari suku-suku bangsa berbahasa Hokkien dari wilayah  Fukien bagian selatan. Para  perantau  ini  memiliki  keterampilan berdagang  melintasi  laut  sejak  berabad-abad
yang  lalu.  Mereka  terkenal  dengan  sifatnya yang rajin, hemat, kemandirian dan memiliki semangat  bekerja  yang  tinggi.  Suku  Tiochiu ( Tengnang )  dan  Hakka  (Thongnyin)  berasal dari  daerah Kwang-Tung sebuah  daerah  di Tiongkok yang tandus dan miskin, sedangkan orang Hokkien dan  Kanton  lebih  banyak berkecimpung  dalam  dunia  perdagangan. Mereka kebanyakan datang ke Jawa Barat dan Jakarta atau Batavia sejak abad ke-19
Dalam  Buku Mary  Somers  Heidhues yang  berjudul  “ Goldiggers,  Farmers  and Traders  in  the  ‘Chinese  Districts’  of  West Kalimantan “ (diterjemahkan dan diterbitkan Yayasan  Nabil  - Nation  Building ,  Jakarta dengan judul, “Penambang Emas, Petani, dan Pedagang  di  ‘Distrik  Tionghoa’  Kalimantan Barat”)  dikisahkan  kedatangan  awal  orang- orang Tionghoa di  Kalimantan Barat  dengan sangat  detail.  Dimulai  sekitar  abad  ke-13 dalam  rangka  berdagang  dan  tidak  menetap di  Kalimantan  Barat.  Kedatangan  dalam jumlah besar dan bergelombang dimulai pada petengahan abad ke-18. Selain swakarsa, ada juga  kelompok  yang  sengaja  disponsori  oleh sejumlah Kasultanan.Kedatangan orang- orang  Tionghoa  pertama  kali  untuk  menetap di  Kalimantan  sekitar  pertengahan  abad  ke- 18. Mereka pada umumnya berdagang. Tetapi, ada banyak juga yang ‘berburu’ emas. Ketika penambangan  emas  mulai  berkurang  mereka mengubah    mata    pencahariannya    menjadi petani atau pedagang hasil bumi. 7
Sultan-sultan di Kalimantan Barat mendatangkan buruh yang  berasal  dari China pada  abad  ke-18  untuk  bekerja  dalam pertambangan  emas  atau  timah.  Para  buruh ini, kemudian membangun sejumlah komunitas  pertambangan  ( kongsi )  sehingga dapat memperoleh otonomi politik.  Salah satu di  antaranya  adalah Kongsi  Lanfang yang belakangan  disebut-sebut  sebagai  negara republik  pertama  di  Indonesia  dengan  nama Republik Lanfang . Republik Lanfang didirikan oleh Low Fang Pak (Luo Fangbo) pada tahun 1777  dan  dibubarkan  oleh  Belanda  pada tahun 1884 (Republik Lanfang, Wikipedia). 8
Keberadaan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat  itu  unik  di  antara  orang Tionghoa  di  wilayah  lain  Indonesia.  Secara umum orang Tionghoa Indonesia digambarkan  sebagai  orang  yang  mapan secara  ekonomi,  bahkan  dikelompokkan sebagai  orang  kaya  atau  pengusaha,  namun gambaran  itu  akan  berubah ketika  melihat orang  Tionghoa  di  Kalimantan Barat.  Orang Tionghoa  Kalimantan  Barat  menempati beragam  lapangan      pekerjaan  dan  strata sosial  ekonomi,  dari  yang  sangat  rendah (pengemis, kuli pikul, dll) hingga yang sangat tinggi  (pengusaha  besar,  konglomerat sampai pemilik  perusahaan  transnasional).  Orang Tionghoa Kalimantan Barat  juga sudah  jauh dari  eksklusifisme.  Di  awal  era
Orde  Baru  banyak  orang  Tionghoa  yang, Arkeologi Vol.5 No.1 Tahun 2011, , Balai Arkeologi Banjarmasin, hal: 69-84)
8 https://www.pontianakpost.co.id/tiong- hoa-kalimantan-barat, diunduh : 18-12-2020 pukul 23.41
bahkan,  menikah  dengan  etnis  yang  lain. Pembauran  antara  Pribumi  dan  Non-pribumi di  Kalimantan  Barat  sungguh  nyata  menurut Leo Sutrisno, 1974. 9
Di  Kabupaten  Sekadau  sendiri  terdapat berbagai macam  suku  bangsa,  Penduduk asli Kabupaten Sekadau adalah etnis Dayak, yang terbagi  dalam sub-sub suku Dayak di Kabupaten  Sekadau  antara  lain,  Dayak Mualang,  Dayak  Ketungau  Sesat,  Dayak Kerabat,  Dayak  Jawant,  Dayak  Senganan (Dayak  Muslim/   yang   dianggap   orang luar sebagai  Melayu  Sekadau  ).  Dayak  Mualang mempunyai populasi yang terbesar diperkirakan  lebih  dari  60%  penduduk Kabupaten Sekadau. 10 Selain itu juga terdapat warga  Tionghua.  Di  Kalimantan  Barat  etnis Tionghua  digolongkan  sebagai  etnis  lokal termasuk  di  lokasi  penelitian  Kabupaten Sekadau  yang  sebarannya  merata  di  seluruh kecamatan yang ada.
Di  Kabupaten  Sekadau,  Imigran  China yang  dikenal  dengan  Tionghua  mulai  masuk di  daerah  Sungai  Ayak,  Kecamatan  Belitang Hilir  yang  merupakan  tempat  kedatangan pertama  kali  warga  keturunan  China  di Kabupaten Sekadau, diperkirakan sejak tahun 1800 dan leluhur dari warga keturunan China ini  berasal  dari  Mei  Xian,  Provinsi  Kwang Tung  di  China.  Imigrasi  besar-besaran  ini terjadi pada tahun 1750 s/d 1850 yang dipicu 9 Op.cit , https://www.pontianakpost.co.id , diunduh 18-12-2020, pukul 23:41 wib 10 https: // www. merdeka. Com / peris- tiwa  /  melihat  –  jantung  –  indonesia  -  di-  kabupaten- sekadau.html, diunduh 20/01/2021 pukul 08.13 wib
oleh  perang  saudara  di  negerinya,  sebagaian besar dari mereka ingin selamat dan mencari kehidupan  yang  baru  di  luar  Tiongkok. Kedatangan imigran ini juga diprakarsai oleh Sultan  Mempawah  dan  Sultan  Pontianak sebagai  tenaga  kerja  pertambangan  emas, bersaman  dengan  datangnya  pekerja  datang pula  para  saudagar  dan  pedagang  yang membawa barang-barang sekaligus membawa serta  budaya  dan  tradisi  mereka  yang  hidup, tumbuh dan berkembang hingga sekarang ini. Para  imigran  yang  menjadi  leluhur  Warga Sunyai  Ayak  dan  Kabupaten  Sekadau ini sebagian  besar  didominasi  oleh  suku Hakka ( Khek )  dan  sedikit  suku Teo  Chew (Tio  Cu) yang  kini  sudah  hidup  membaur  dengan penduduk  lokal,  yang  penyebarannya juga semakin  luas  dan  merata  di  Kabupaten Sekadau dan Sintang, mulai dari tepian sungai hingga  wilayah  pedalaman  yang  umumnya mendiami tepian sungai Kapuas dan umumnya bermata  pencaharian  pedagang  dan  buruh. 11
Keseharian  warga  Tionghua  yang  berada  di Kabupaten  Sekadau  masih  berpegang  teguh pada adat istiadat China, misalnya saja masih dilaksanaknnya perayaan Imlek, Cap Go Me, dan lain sebagainya.
Di  Kabupaten  Sekadau  sendiri  Etnis Tionghua bergabung dalam Organisasi Majelis Adat dan Budaya Tionghua (MABT) yang diketuai oleh Kim Sen, Yayasan Bhakti Luhur, Sekadau diketuai oleh Chin Po Lin dan
11 Tedy  Cahyadi  :  http://sungai-ayak. blogspot.com/2009/09/asal-usul-warga-keturunan- tiong-hoa-di.html, diunduh 24/12/2020 pukul 9:04
Yayasan  Sosial  Bhakti,  Sungai  Ayak  yang diketuai oleh Alm. Drs Sesuanto alias Anyan, baik MABT maupun Yayasan sangat penting perannya  dalam  mengurus  adat  istiadat, budaya,  sejak  kelahiran  hingga  kematian warga Tionghua di Kabupaten Sekadau.
Demikian pula dalam persoalan pembagian waris, ketika Orang tua meninggal dunia, warga  Tionghua  sebagian  besar masih menggunakan hukum adat Tionghua dibandingkan  dengan  Hukum  Waris  KUH Perdata  (BW) Indonesia  seperti  yang diungkapkan  Oleh  Bapak  Ateng,  Sekretaris MABT Sekadau yang orang tuanya datang ke Sekadau sekitar tahun 1928. 12
Di dalam KUH Perdata, suatu pewarisan baru  dapat  terjadi  apabila  ada  orang  yang meninggal  dunia.  Hal  ini  sebagaimana diuraikan  dalam  pasal  830  KUH  Perdata, bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli  waris,  maka  ada  empat  kewajiban  yang harus dilakukan antara lain : a) Mengurus dan menyelesaikan  pemakaman  sampai  selesai; b)  Menyelesaikan  utang-piutang  baik  berupa pengobatan,  perawatan  termasuk  kewajiban dan hak pewaris; c) Menyelesaikan wasiat ; d) Membagikan harta warisan diantara para ahli waris yang  berhak  secara  adil  sesuai  dengan ketentuan undang-undang 13 . 12 Wawancara  dengan  Bapak  Ateng,
Sekretaris  Majelis  Adat  Budaya  Tionghua  Sekadau, tanggal 24-11-2020 pukul 14.00 Wib.
13 Salim HS, Pengantar Hukum Per- data Tertulis (BW), Sinar Grafika Cet.7, Jakata:,2011
Hukum  waris    Barat  (KUHPerdata) mengenal  adanya  prinsip legitime  portie (bagian  mutlak), Prinsip legitime  portie ini  menentukan  bahwa  ahli  waris  memiliki bagian  mutlak  dari  peninggalan  yang  tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat sipewaris.  Hak  ini  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi: Warisan  atau  harta  peninggalan dalam hukum perdata barat yang bersumber pada BW adalah  harta  peninggalan  yang  meliputi seluruh  harta  benda  beserta  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum  harta  kekayaan  yang  dapat  dinilai dengan uang. 14
Akan  tetapi  terhadap  ketentuan  tersebut ada  beberapa  pengecualian  Dimana  hak-hak dan  kewajiban  dalam  lapangan  hukum  harta kekayaan  ada  juga  yang  tidak  dapat  beralih kepada ahli waris antara lain :
a. Hak memungut hasil
b. Perjanjian  Perburuhan,  dengan  pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi ;
c. Perjanjian  perkongsian  dagang,  baik  yang berbentuk maatschap menurut BW maupun Firma menurut WvK , sebab  perkongsian ini berakhir  dengan  meninggalnya  salah seorang anggota persero.
Hukum        Perdata        ( BW )        juga menegaskan bahwa orang-orang
14
Eman Suparman, “ Hukum Waris Indonesia dalam Presfektif Islam ”, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2014
yang  menjadi  ahli  waris  karena  hubungan darah ditegaskan lagi dalam pasal 852 KUH Perdata  yang  meliputi  pihak  laki-laki  dan perempuan.  Ahli  waris  karena  hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari  mereka,  baik  anak  sah  maupun  luar kawin  dengan  tidak  membedakan  jenis kelamin dan juga perbedaan usia. Pasal 852 KUH Perdata, berbunyi :
“Anak-anak  atau  keturunan-keturunan mereka,  sekalipun  dilahirkan  dari  berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau  keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya dalam garis keatas, tanpa membedakan jenis kelamin  atau  kelahiran  yang  lebih  dahulu. Mereka mewarisi  bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat  pertama  dan  masing-masing  berhak karena  dirinya  sendiri;  mereka  mewarisi pancang  demi  pancang,  bila  mereka  semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti .”
Berdasarkan ketentuan pasal  852 KUH Perdata  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa anak  perempuan  dan  laki-laki,  mereka bersama-sama  adalah  ahli  waris  yang  sah atas  harta  kekayaan  ibu  bapak  mereka. Apabila  anak  perempuan  tersebut  seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satu- satunya  yang  mewarisi  seluruh  harta  ibu bapaknya, dan menutup ahli waris  yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan
anak  perempuan  adalah  sebagai  ahli  waris yang sah atas harta kekayaan ibu  bapaknya. Berarti dalam KUH Perdata berkaitan dengan ahli  waris,  dimana  kedudukan  antara  anak perempuan  dengan  anak  laki-laki  tidak  ada perbedaan jenis kelamin, mereka mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  sama  didalam kewarisan.
Pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah  kewarisan  dengan  sistem  kewarisan individual bilateral. Sistem individual bilateral  adalah  harta  warisan  dibagi-bagi menurut  bagian  masing-masing  ahli  waris untuk  dimiliki  dan  diambil  manfaatnya sesuai  dengan  kepentingan  pribadi  tanpa membedakan  jenis  kelamin  dan  usia  baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.
Dalam  Budaya  Tionghua  Keturunan terutama  laki-laki  begitu  penting  didalam suatu  keluarga  oleh  karena  masyarakat Tionghoa  di  Sekadau  menganut  garis keturunan  ayah  ( patrilineal ),  anak  laki-laki selain  dianggap  sebagai  penerus  keturunan, anak  laki-laki  juga  yang  akan  mewariskan dan  mempertahankan  atau  membawa  nama marga, sehingga dalam pewarisan anak laki- laki  menjadi  diistimewakan  karena  mereka adalah  penerus  atau  pembawa  nama  marga, sebaliknya  anak  perempuan  apabila  kelak menikah, maka akan mengikuti nama marga suaminya  dan  anak  yang  dilahirkannya tersebut  juga  akan  membawa  nama  marga
suaminya.  Sehingga  anak  perempuannya yang telah menikah tersebut akan melepaskan nama  marga  aslinya.  Hal  ini  dianggap berakhir  sudah  “tugas”  orang  tua  tersebut pada  anak  perempuannya,  karena  telah menjadi bagian dari keluarga suaminya.
Dalam  hal  pembagian  warisan  anak perempuan  tetap  diberikan  warisan  dalam bentuk  giwang  emas,  anting  emas,  kalung emas,  tusuk  konde,  dan  sebagainya  yang merupakan  barang  atau  perhiasan  turun temurun  dari  ibu  atau  neneknya.  Pemberian harta  warisan  dalam  bentuk  uang  juga diberikan, akan tetapi jumlahnya hanya “ala kadarnya” yang diperuntukkan sebagai bekal mengarungi  rumah  tangganya  saja.  Akan tetapi  semua  harta  benda  tersebut  bukan dianggap  sebagai  harta  warisan,  melainkan hanya  dianggap  sebagai  pemberian  hadiah perkawinan  oleh  orang  tuanya  dan  juga sebagai  tanda  kasih  sayang  dari  orang  tua kepada anaknya.
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan terdapat  beberapa  faktor  atau  hal  yang menyebabkan  atau  melatarbelakangi  anak perempuan  mempunyai  kedudukan  yang berbeda  dengan  anak  laki-laki,  yaitu  :  a) Masyarakat Tionghoa di Sekadau menganut sistem  kekerabatan  Patrileneal  yang  artinya sistem  keturunan  yang  ditarik  berdasarkan garis  keturunan  bapak/ayah,  yang  dimana berakibat  pada  kedudukan  pria  yang  lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam
pewarisan; b) Alasan utama pada masyarakat Tionghoa  di  Sekadau  sangat  mengutamakan nama  marga  ( clan )  atau  pewaris  dari  marga tersebut,  dimana  anak  laki-lakilah  yang membawa  nama  marga  ( clan )  untuk  di teruskan  pada  keturunan  atau  generasi selanjutnya.  Sedangkan  anak  perempuan jika  kelak  telah  menikah  maka  akan  keluar dari marga aslinya dan  mengikuti  marga dari suaminya  dengan  kata  lain  “lepas”  dari tanggung  jawab  orang  tua  kandungnya;  c) Anak  laki-laki  mempunyai  tanggung  jawab yang  lebih  besar  daripada  anak  perempuan terlihat  dalam  berbagai  acara  keluarga maupun kehidupan sehari-hari.
Pengecualian  yang  dapat  menyebabkan anak  perempuan  memiliki  kedudukan  yang sama  atau  bahkan  diatas  dengan  anak  laki- laki,  yaitu  :  a)  Dalam  hal  di  suatu  keluarga tersebut  hanya  memiliki  anak  perempuan saja,  maka  anak  perempuan  tersebut  akan mendapatkan  sepenuhnya  harta  peninggalan atau warisan dari orang tuanya, tanpa adanya suatu  penghalang  apapun;  b)  Dalam  hal di suatu keluarga ada terdapat beberapa saudara laki-laki dan juga seorang saudara perempuan, dimana anak perempuan tersebut tidak menikah maka anak perempuan tersebut juga  akan  mendapatkan  warisan  dari orang tuanya,  agar  kelak  ketika  orang  tuanya meninggal  anak  perempuan  tersebut  dapat melanjutkan  hidupnya  dengan  atau  tanpa merepotkan saudara laki-lakinya.
Pada  umumnya  pembagian  waris  pada masyarakat  Tionghoa  di  Sekadau  tidak berbeda  jauh  dengan  cara  pembagian  waris baik menurut KUH Perdata dan adat lainnya. Pembagian waris pada masyarakat Tionghoa ini dapat  dilakukan dengan cara :  a) Ketika orang tua, kakek atau nenek (pewaris) masih hidup,  yang  biasanya  akan  melalaui  surat wasiat  kepada  para  ahli  warisnya  dan  juga bisa  melalui  pesan-pesan  (wejangan)  yang dihadiri oleh semua ahli warisnya  (untuk hal ini  biasanya dilakukan  ketika acara  kumpul keluarga  besar);  b)  Ketika  orang  tua, kakek atau  nenek  tidak  sempat  atau  belum membuat surat wasiat, maupun pesan-pesan (wejangan) kepada para ahli warisnya, maka baru  akan  dilakukan  musyawarah  keluarga yakni, melakukan musyawarah antara semua ahli  waris  tersebut,  dengan  dipimpin  oleh kakak  tertua  (biasanya  kakak  lelaki),  kalau tidak  memiliki  saudara  laki-laki  maka  akan dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dianggap  berwibawa  dan  bijaksana.  Hal  ini biasanya  dilakukan  secara  tertutup,  hanya diketahui  oleh  ahli  warisnya  saja,  para menantu  dilarang  untuk  ikut  campur  dalam hal ini.
Bagaimana  dengan  Hak  Waris  anak Perempuan  Tionghua  yang  berlaku  di masyarakat  Tionghua,  untuk   menjawab hal ini  kita  mesti  mengerti  pula  pengertian Pewarisan yang merupakan proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada waris
menurut  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam madyarakat, sementara Pewaris  adalah orang yang  telah  meninggal  dan  memiliki  harta peninggalan,  waris  sering  disebut  “ahli waris”dalam hokum perdata.
Menurut  Pasal  584  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
mengandung  pengertian  bahwa  pewarisan dapat dijadikan suatu dasar untuk memperoleh  suatu  hak  kepemilikan  dan karena  benda  (hak)  milik  merupakan  salah satu  unsur  pokok  daripada  benda,  yang paling  pokok  diantara  benda-benda  lain, maka  Hukum  Waris  diatur  dalam  Buku  II bersama-sama  dengan  pengaturan  tentang benda yang lain.
KUH Perdata tidak membedakan antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  antara suami  dan  istri.  Mereka  berhak  mewaris dengan  mendapatkan  bagian  yang  sama. Bagian  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian anak  perempuan.  Bagian  suami  atau  istri sama  dengan  bagian  anak,  kalau  dalam perkawinan  itu  dilahirkan  anak.  Apabila dihubungkan  dengan  sistem  keturunan, KUH  Perdata  menganut  sistem Bilateral , dimana setiap orang menghubungkan dirinya dengan  garis  keturunan  ayah  atau  ibunya. Artinya ahli waris berhak  mewaris  dari ayah jika ayahnya meninggal dan berhak mewaris dari  ibu  jika  ibunya  meninggal.  Dengan demikian  sistem  pewarisan  yang  dianut dalam KUH Perdata menganut sistem
pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang  menjadi  hak  nya,  baik  harta  warisan ayahnya, maupun warisan ibunya.
Sebagaimana  telah  kita  ketahui  bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3  (tiga)  macam  sistem  kekerabatan,  yaitu: a.  Sistem  Kekerabatan  Patrilinial  (garis keturunan Ayah/laki-laki), Matrilineal
(garis keturunan Ibu/perempuan) dan Parental (gabungan dari keduanya,  yaitu dari garis  keturunan  ayah  maupun  dari  garis keturunan  ibu).  Sistem  kekerabatan  warga Tionghua  berdasarkan  penelitian  yang penulis  lakukan  adalah  sistem  kekerabatan patrilinial yang berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya  anak  laki-laki lebih utama  daripada  anak  wanita,  sehingga apabila  suatu  keluarga  tidak  mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak  laki-laki).  Pada  sistem  kekerabatan patrilinial  ini,  pada  umumnya  berlaku  adat perkawinan  dengan  pembayaran  jujur. Seorang perempuan setelah perkawinannya, di  lepaskan  dari  hubungan  kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya.
dinyatakan oleh bapak Ateng bahwa :
Dalam  sistem  kekerabatan  warga tionghua, seorang perempuan setelah perkawinannya,  di  lepaskan  dari  hubungan kekeluargaan kerabat (marga) aslinya dan masuk menjadi  anggota  kerabat  (marga)  suaminya, demikian  pula  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan  itu  juga  masuk  dalam  lingkungan kekeluargaan  ayahnya, sehingga  menggunakan kekerabatan (marga  ayahnya),  hal  terpenting dalam  budaya  Tionghua  ini  Anak  Laki-laki adalah  penerus  Marga  yang  mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  disbanding  anak perempuan,  sehingga  warga  Tionghua  sangat senang jika memiliki anak laki- laki 15
Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak  laki-laki  sebagai penerus  keturunan atau  Marga  ( clan )  mempunyai  arti  yang sangat  penting  dalam  adat  istiadat  dan budaya  masyarakat  Tionghua  di  Sekadau. Demikian  pula  halnya  dengan  hak  waris, dimana bentuk kekerabatan sangat mempengaruhi hak waris dalam masyarakat Tionghua  di  Sekadau,  seperti  yang  di ungkapkan warga Tionghua berikut :

## Hak waris merupakan hak penuh anak
Sama  halnya  dengan  hasil  wawancara penulis  dalam  hal  kekerabatan  dan  waris
Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Ateng, Sekretaris MABT Sekadau
laki-laki, karena anak laki-laki merupakan penerus Marga  Ayahnya,  sedangkan  anak  perempuan tidak berhak  sama sekali, terkecuali saudara laki- lakinya mau  memberikan  sebagian  harta  warisan tersebut  kepada  adik  perempuannya,  namun  hal tersebut  bukan  dalam  bentuk  warisan  melainkan pemberian atau di hibahkan. 16
Demikian pula yang diungkapkan oleh nara sumber penulis yang mewarisi harta orang tuanya, menyatakan bahwa :
Anak laki-laki lah yang mewarisi harta orang tuanya  ketika  meninggal dunia,  dalam  hal orang  tua  yang  memiliki anak  perempuan, maka  anak  perempuan  dari  orang  tua  yang sudah  meninggal  tersebut  selama  belum menikah  menjadi  tanggungan  saudara  laki- lakinya, penerima waris orang tua. 17
Nara  sumber      lainnya      seorang wanita menyatakan bahwa :
Hak  waris  jatuh  kepada  Kakak  laki-  lakinya ketika  ayahnya  meninggal  dunia,  dan  itu memang  hak  anak  laki-laki,  saya  aktif  untuk membantu  kakak  saya  dengan  sukarela mengurus  semua  harta  ayah
16 Hasil  wawancara  dengan  Lay  Djok  Kam
(65 Th), Sesepuh Tionghua Sekadau, 5 Des 2020, pukul 16:00 Wib
menjadi milik Kakak saya, namun kakak saya setelah bermusyawarah dengan saya melepaskan  haknya  dan  memberikan harta  warisan  tersebut     kepada  saya, ini diperbolehkan  dengan  catatan  anak perempuan  hanya  menerima  pemberian bukan warisan langsung dari orang tua. 18
Dalam hal warisan pada masyarakat  Tionghua  dewasa  ini, masih  menggunakan  adat  istiadat Tionghua yang berlaku, ada perbedaan yang sangat besar antara Laki-laki dan perempuan,  dimana  anak  laki-laki memiliki keistimewaan dan posisi lebih tinggi  karena  sebagai  penerus  marga, sehingga  harta  warisan  ketika  orang tuanya  meninggal  menjadi  hak  anak laki-laki.  Sementara  anak  perempuan tidak  memiliki  hak  atas  warisan.  Hal ini  jelas  bertolak  belakang  dengan hukum  perdata  (KUH  Perdata)  yang tidak  membedakan  jenis  kelaminbagi penerima  warisan  dengan  kata  lain baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami  maupun  istri  mempunyai  hak yang sama dalam hal pewarisan.
Dari  penelitian  yang  penulis lakukan  ada  beberapa  penyebab tidak dapat  dilaksanakannya  KUH Perdata pada masyarakat Tionghua di
Kabupaten Sekadau :
17 Hasil Wawancara dengan Then Sin Can / Secu (65 tahun), warga tionghua penerima waris orang tuanya yang telah meninggal dunia, wawancara tanggal 5 Des 2020, pukul 15.00 Wib.
18 Wawancara  dengan  Fifi  Yanti  (30
Tahun),  penerima  pemberian  harta  warisan  orang  tua dari kakak laki-lakinya,  9 Des 2020 pukul 11.00 Wib.
a. Struktur Hukum
Hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia masih belum merupakan unifikasi  hukum,  atas  dasar  hukum  waris yang masih demikian pluralnya mengakibatkan pengaturan masalah kewarisan masih belum terdapat keseragaman.  Bentuk  dan  sistem  hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.
Beragamnya  corak  budaya,  agama, sosial  dan  adat  istiadat  serta  sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sulitnya pembaharuan hukum dengan jalan perundang-undangan. Akibatnya hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia  dewasa  ini  tergantung  pada hukumnya si  pewaris  atau  hukum  waris mana yang berlaku pada orang yang sudah meninggal  dunia.  Oleh karena  itu  apabila yang  meninggal  dunia  atau  pewaris termasuk  golongan  penduduk Indonesia, maka  yang  berlaku  adalah  hukum  waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan  Eropa atau  Timur  Asing  Cina (Tionghua Sekarang), bagi mereka berlaku hukum waris barat. Namun karena Warga Tionghua di Indonesia sejak turun temurun telah menggunakan adat
istiadat  Tionghua,  maka  masyarakaat Tionghua  menggunakan  hukum  adat Tionghua,  dimana  hak  mewaris  jatuh kepada  anak  laki-laki  sebagai  penerus marga.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Sekadau. Dari  beberapa  kali  wawancara  dengan nara  sumber  penulis  menyimpulkan bahwa  warga  Tionghua  hingga  saat ini dalam  pewarisan  menggunakan  hukum adat  istiadat  dan  budaya  Tionghua sebagai pedoman.
Peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata  (BW)  tentang  pembagian waris ternyata  bertentangan  dengan di bawah, dimana  kedudukan  hukum  yang  sama pada  KUH  Perdata  antara  laki-laki  dan perempuan. Namun menurut hukum adat dan  budaya  Tionghua  anak  laki-laki menjadi satu-satunya  anak  yang  berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dalam hal pewarisan tidak berlaku bagi warga Tionghua di Sekadau.
b. Aparatur
Dalam  masyarakat  Tionghua  di Sekadau  ada  beberapa  Organisasi  yang mengurus adat istiadat dan budaya warga tionghua,  sejak  lahir, menikah  hingga meninggal dunia,  misalnya yang mengurus adat istiadat
dan  budaya,  adalah  Majelis  Adat  dan Budaya  Tionghua  (MABT),  yang  sekarang diketuai oleh Kim Sem, yang kebetulan pada saat  wawancara  tidak  berada  di  tempat, namun diwakili  oleh  sekretaris  MABT, pak Ateng,  menurut  keterangan  pak  Ateng pengurus MABT kabupaten Sekadau belum memahami  sepenuhnya  peraturan  tentang pewarisan  menurut  KUH  Perdata  karena keterbatasan  pengetahuan,   pemahaman dan kebiasaan warga Tionghua yang menggunakan adat istiadat dan budaya dalam hal  pewarisan  sehingga  belum  terpikirkan untuk menggunakan KUH Perdata.
Pembagian warisan biasanya dimusyawarahkan  terlebih  dahulu,  dan dijelaskan  oleh  sesepuh  warga  Tionghua atau  keluarga  yang  dituakan  bahwa  anak laki-laki  sebagai  penerus  Marga  ( clan ) bertanggung  jawab  penuh  atas  apa  yang ditinggalkan orang tuanya temasuk tanggung jawab  kepada  saudara  perempuannya  yang belum  menikah.  Jadi  tanggung  jawab  anak laki-laki  adalah  hingga  saudara-saudara perempuannya mandiri (berkeluarga), karena dengan berkeluarga berarti saudara perempuannya  akan  masuk  dalam  keluarga suami dan  suami  bertanggung  jawab penuh atas  istrinya.  Pemahaman  warga Tionghua terhadap tradisi nenek moyang ini, menyebabkan  para  sesepuh  khususnya Pengurus  MABT  lebih  memahami  adat istiadat dan budaya Tionghua, dalam hal
waris  dibandingkan  KUH  Perdata, yang hingga  kini  belum  pernah  terjadi. Demikian pula dengan pengurus yayasan di mana di Sekadau terdapat dua yayasan yang didirikan    oleh Warga Tionghua,   yaitu      Yayasan Bhakti
Luhur  Sekadau  dan  Yayasan Sosial Bhakti, Sungai Ayak yang sebagian besar mengurusi persoalan  kematian dan pemakaman bagi warga  Tionghua dimana  pemahaman  juga masih terbatas terhadap  persoalan warisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Pemahaman yang terbatas ini mengakibatkan pengurus MABT maupun Pengurus Yayasan  tidak  merasa terikat secara  langsung terhadap  aturan  waris pada KUH Perdata,  justru sebaliknya merasa terikat  sangat  erat  sekali  dengan adat istiadat  dan  budaya  leluhur  yang terus menerus  dijalani  dan  dilaksanakan selama  ini,  kebanyakan  sengketa  atau persoalan    pewarisan    tidak    sampai ke  pengurus  adat,  tetapi  sudah  di selesaikan di keluarga masing-masing.
c. Sarana dan Prasarana
Keterbatasan pengetahuan akan pewarisan  seperti  yang  terdapat  pada KUH  Perdata  juga  dipengaruhi  oleh terbatasnya  sarana  dan  prasarana  dalam mensosialisasikan Undang- undang tentang  pewarisan  (KUH
Perdata)  kepada  warga  Tionghua, misalnya  saja  kantor  MABT  juga belum refresentatif sehingga tidak bisa menampung  warga  dalam  memberikan sosialisasi peraturan pemerintah, belum lagi persoalan  lain dimana  warga  Tionghua  di Sekadau juga tinggal dan membaur dengan penduduk  asli  yang  bermukim  hingga pelosok jauh yang sulit dijangkau, sehingga pemahaman mereka akan aturan perundang- undangan juga terbatas.
d. Masyarakat
Masyarakat memegang peranan penting bagi  efektif  tidaknya  peraturan  itu  dapat dilaksanakan,  dalam  hal  ini  masyarakat Tionghua  di  Kabupaten  Sekadau  merasa bahwa  selama  ini  dalam  hal  pewarisan mereka sudah mempraktekkan adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang mereka secara turun  temurun  yang  menjadi tradisi  hingga kini  dalam  pembagian  warisan,  sehingga penerimaan terhadap konsep dari luar dalam hal  ini  KUH  perdata  tidak  mendapatkan tempat  sepenuhnya dan  bukan sesuatu yang harus,  karena selama ini belum  pernah  ada persoalan  pewarisan warga Tionghua yang sampai  menjadi sengketa  keluarga  dengan kata  lain  KUH  Perdata  tentang  pewarisan belum
memiliki daya mengikat yang kuat untuk di implementasikan oleh warga Tionghua di Kabupaten Sekadau.
e. Budaya Hukum
Warga  Tionghua  di  Kabupaten Sekadau  dikenal  sebagai  masyarakat yang      memberikan      penghargaan  yang tinggi  bagi  leluhur,  dimana  leluhur merupakan  cikal  bakal  warga  Tionghua yang  ada  sekarang  ini,  oleh  karena penghargaan yang begitu besar terhadap leluhur  maka  praktek-  praktek  bagi pembagian  warisan  yang dilakukan  oleh leluhur  menjadi  sebuah kebiasaan  yang membentuk  budaya  hukum  dan  berlaku hingga  kini.  Hal  ini  menjadi  ciri  yang memperkuat identitas bagiamana seseorang yang dilahirkan sebagai warga Tionghua, maka berlaku adat istiadat dan budaya Tionghua yang menjadi pedoman (hukum)  bagi  Komunitas  Tionghua  di Kabupaten Sekadau.

## KESIMPULAN
Dalam  Hal  Pewarisan  menurut  KUH Perdata  kedudukan  anak  laki-laki  dan perempuan adalah sama, karena KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, bilateral  dan  perderajatan.  Selain  itu  KUH Perdata juga mengenal  adanya  bagian mutlak bagi ahli warisnya ( legitime portie ), sedangkan  menurut  Hukum  Adat  Tionghoa
kedudukannya  berbeda,  dimana  kedudukan anak  laki-laki  lebih  tinggi  karena  sebagai pewaris  marga  ( clan )  untuk  diteruskan  pada keturunan selanjutnya.
Tidak  dilaksanakannya  hukum  waris sesuai dengan KUH Perdata pada masyarakat Tionghua  dikarenakan  hukum  waris  yang berlaku di Indonesia masih belum merupakan unifikasi  hukum,  dengan  pluralnya  hukum waris  yang  ada  mengakibatkan  pengaturan masalah  kewarisan  masih  belum  terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem  hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat  dan  sifat  kekeluargaan,  belum tersosialisasinya  dengan  baik  hukum  waris sesuai  dengan  KUH  Perdata,  daerah  sebaran warga  Tionghua  yang  ada  di  Kabupaten Sekadau  yang  menyeluruh  hingga  pelosok yang  terisolir  serta  kebiasaan  turun  temurun dan  budaya  masyarakat  yang  begitu  kuat menjadi sebab masyarakat Tionghua menggunakan  adat  istiadat  dan  kebiasaan dalam pembagian warisan yang menempatkan anak  laki-laki  pada  posisi  penerus  keturunan atau marga.

## SARAN
Saran  dari  penelitian  ini  adalah,  dengan perkembangan  zaman  dan  untuk  memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka anak perempuan juga  harus  mendapat  warisan  tanpa  dibeda- bedakan  lagi,  namun  dalam  hal  masyarakat yang  adat  istiadat  dan  budayanya  begitu
mengakar jalan tengahnya adalah kompromi, karena  dalam  hukum  waris  di  Indonesia terjadi  pluralisme  hukum  yang  dipengaruhi oleh  agama,  suku  dan  adat  istiadat,  sehingga hukum adat yang lahir dari tradisi masyarakat Tionghua  masih  dapat  diberlakukan  sebagai wujud penghormatan bagi keberagaman yang ada di Negara Republik Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  “ Hukum  Perdata Indonesia ,”  Citra  Aditya  Bakti,  Band- ung, 2014.
Achmad  Ali, Menjelajahi  Kajian  Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Wat- ampone, 1998)
Amirudin, SH, M.Hum dan Zainal Asikin, SH,
SU ;  “ Pengantar  Methode  Peneli-  tian Hukum” , Rajawali Press. 2004
Eman  Suparman,  “ Hukum  Waris  Indonesia dalam Presfektif Islam, Adat dan BW ”,
Refika Aditama, Bandung, 2014
JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahard- jo, “ Ilmu Hukum” , Bandung: Citra Adi- tya Bakti, 2000.
John  Griffiths,  “ Memahami  Pluralisme  Hu- kum,  Sebuah  Deskripsi  Konseptual, Dalam  Pluralisme  Hukum  Sebuah Pendekatan  Interdisipliner ”,  Pener- jemah Andri Akbar dkk, Huma Jakarta, 2005.
Lawrence  M  Friedman,  “ Sistem  Hukum  Pres- fektif Ilmu Sosial (A Legal System A So- cial  Science  Perspective) ”,  diterjemah- kan  oleh  M.  Khozim,  Nusa  Media, Bandung, 2009.
Romil  Atsasmita,  “ Reformasi  Hukum,  Hak Asasi
Manusia & Penegakan
Hukum”
(Bandung : Mandar Maju, 2001) hlm. 55
Ronny  Hanitjo  Soemitro  ;  “ Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri” ,  1988;  Jakarta,
Ghalia Indonesia.
Saebani  Beni  Ahmad,  Supriatna  Encup,  “ An- tropologi  Hukum” Pustaka  Setia,  Band- ung, 2012.
Salim HS, Erlies Septina Nurbaini, “ Penera- pan
Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis dan Disertasi ”,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2014
Salim HS, “ Pengantar Hukum Perdata Ter- tulis
(BW)”, Sinar  Grafika  Cet.7,  Jaka-
ta:,2011
Soerjono
Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Ja- karta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Soerjono Soekanto ; Pengantar
Penelitian Hukum ,  1986,  Jakarta,  UI

## Press
Soerjono  Soekanto, Efektivitas  Hukum  dan
Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ram- adja Karya, 1988).
Undang-Undang
,  “ Burgerlijk  Wetboek  Kitab
Undang-Undang Hukum Per- data” ; Permata Press, 2010

## Naskah Internet
Tionghoa-Indonesia , https://id.wikipedia.org/ wiki/Tionghoa-Indonesia#
h t t p : / / d i l i h a t y a . c o m / 3 9 3 3 / f u n g s i - h u - kum-menurut-para-ahli
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indo- nesia#:~:text=Kata%20Tionghoa%20 %28 atau%20 ……….
https: // chunghwahweekoan. wordpress.com
/ sejarah / 353-2 /sejarah- suku-tionghoa - di- kalbar/,