## Conseptual Article
Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Mohammad Khairul Muqorobin 1* , Barda Nawawi Arief 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * khmuqorrobin@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption is a domestic problem that is continuously being tackled where one of the efforts is related to the substance of the law, especially with regard to laws and regulations. As an extraordinary crime, of course, the handling  must  be  in  a  different  way,  plus  Indonesia  is  being  hit  by  a  Covid-19  pandemic  so  that  it  will experience problems in imposing capital punishment on corruption. This study aims to analyze the formulation of the death penalty in the criminal act of corruption in the pandemic covid-19 based on the perspective of renewal of Indonesian criminal law. The policy issued by the government regarding national disasters can be this article meaning that the government gives serious attention to the Covid-19 pandemic, because it impacts on the disruption of state administration activities so as to cause the country to be in an unstable state or in other words under certain circumstances. Thus, several of these policies can be used as the basis that at this time Indonesia has entered the State level under certain circumstances as stipulated in the Corruption Crime Law. Therefore, law enforcers can prosecute or impose the death penalty against the defendant
Keywords:Corruption; Death Penalty; Corona Virus Disease 2019.

## ABSTRAK
Korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut  yakni  berkaitan  dengan  substansi  hukum  khususnya  berkaitan dengan  peraturan  perundang- undangan.  Sebagai  kejahatan  luar  biasa,  tentu  saja  penanganannya  harus  dengan  cara  yang  berbeda, terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 sehingga dapat mengalami problematika dalam penjatuhan pidana mati pelaku korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pidana mati dalam UU  Tipikor pada  masa  pandemi  covid-19  berdasarkan  perspektif  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia. Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  mengenai  bencana  nasional  dalam artikel  ini dapat  dimaknai bahwa  pemerintah  telah  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  pandemi  Covid-19  ini,  dikarenakan berdampak  pada  terganggunya  aktivitas  penyelenggaraan  negara  sehinga  menyebabkan  negara  pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, maka beberapa kebijakan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bahwa  pada  saat  ini  Indonesia  sudah  memasuki  level Negara  dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Oleh sebab itu, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi;  Pidana Mati; Corona Virus Disease 2019 .

## A. PENDAHULUAN
Kemampuan Indonesia untuk bersaing tinggi di tingkat  global merupakan  salah  satu  kunci  demi terwujudnya  kemakmuran  dan  kemajuan  bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) Tahun  2005-2025.  Indonesia  akan  siap  dalam menghadapi berbagai rintangan arus globalisasi dan meraih segala  peluang yang  diperoleh dengan adanya  daya  saing  yang  tinggi tersebut. Pembangunan  nasional  jangka  panjang memiliki salah  satu  tujuan  yakni agar  dapat  mereformasi bidang  hukum  dan  aparatur  negara.  Mengeliminasi peluang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dan kemampuan  dalam  menyelesaikan  dan  menangani secara tuntas baik itu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan arahan dari adanya pembangunan hukum. Selain itu, ada pula pembaharuan substansi hukum dengan memfokuskan pada keanekaragaman tatanan  hukum  yang  berlaku  dan  dampak  dari globalisasi  sebagai  langkah  untuk  mewujudkan perlindungan  dan  kepastian  hukum,  penegakan hukum  serta  perlindungan  terhadap Hak Asasi Manusia  (HAM),  kesadaran  akan  hukum  dan pelayanan hukum demi tercapainya penyelenggaraan  negara  yang  tertib  aman  dan mampu  bersaing  dalam  dunia  global  atau internasional.
Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat suatu konsekuensi  bahwa  korupsi  adalah  masalah  dalam negeri  yang  terus  diupayakan  penanggulangannya dimana salah satu upaya tersebut berkaitan dengan
substansi  hukum  khususnya mengenai peraturan perundang-undangan.  Korupsi  sendiri  sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang cukup  parah  di  Indonesia. Berbagai  media  tidak pernah  lepas  dari  adanya  pemberitaan  mengenai kasus korupsi yang sering menjadi bahan konsumsi masyarakat Indonesia. Pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut tentunya membawa kejenuhan dan kebosanan  tersendiri  bagi  masyrakat  yang  sering melihat  atau  mendengar  berita-berita  tersebut. Pelaku korupsi atau disebut sebagai koruptor dalam perkembangannya  berganti  dengan  berbagai modusnya (Yanto, 2017).
Berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan  termasuk  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif  tidak  terlepas  pula  dengan  adanya  praktik koruptif (Syamsuddin, 2008). Tindakan atau perilaku koruptif  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum penyelenggara  negara  maupun  para  pemegang kekuasaan baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif dikenal  sebagai  korupsi  birokratis  dalam  arti  yang luas.  Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  termasuk dalam  kejahatan  luar  biasa  atau  disebut  sebagai extra  ordinary  crime yang  dikarenakan semakin tingginya  kasus,  serta  dampaknya yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas (Fatah, Jaya & Juliani, 2017).
Perilaku  atau  tindakan  korupsi  ini  terbukti telah  mendarah  daging  bahkan  telah  mengikis  nilai etika dan moral bangsa Indonesia. Bahkan anehnya tindakan  koruptif  tersebut  dianggap  hal  yang  wajar dengan  alasan  “sudah  sesuai  prosedur”, rasa  takut
389
dan  malu  tersebut  tidak  lagi  dimiliki  oleh  para koruptor  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  bahkan secara  gamblang  hasil  korupsi  mereka  pamerkan secara demonstratif (Hikmah, & Sopoyono, 2019).
Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan lainnya  telah  ditetapkan  sebagai  upaya penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  baik  secara formil maupun materiil karena tindak pidana korupsi tersebut  telah  merusak  berbagai  sendi  kehidupan bangsa dalam berbagai  aspeknya.  Suatu  hukum pidana  khusus  dibutuhkan  sebagai  penyimpangan dari  ketentuan  atau  aturan  umum  dalam  hukum pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  sebagai  hukum materilnya maupun KUHAP sebagai hukum formilnya karena  tindak  pidana  korupsi  tersebut  sudah tergolong  dalam  kejahatan  yang  luar  biasa sebagaimana  dijelaskan  di  awal.  Dengan  demikian, maka perbuatan yang luar biasa (salah satunya yaitu tindak  pidana  korupsi)  harus  didahulukan dibandingkan  dengan  perkara  lain yang  termasuk pidana umum (Siahaan, 2016).
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  efektif dalam  melakukan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak  pidana korupsi  sebagaimana penjelasan  umum undang-undang  tindak  pidana korupsi ini,  maka  pengaturan  mengenai  penjatuhan pidananya juga berbeda pula khususnya berkenaan dengan  ancaman  pidana  mati  sebagai  pemberatan pidana  (Toule,  2013).  Hukuman mati  itu  sendiri  di
Indonesia sudah dikenal sejak lama dan hingga saat ini hukuman mati tersebut masih tetap diberlakukan dan diakui (Bonitua, Pujiyono & Purwoto, 2017).
Hukum  positif  di  Indonesia  banyak  yang mengatur mengenai pidana  mati  baik  tindak  pidana korupsi, narkotika maupun terorisme yang ketiganya termasuk  dalam  kategori  kejahatan  luar  biasa, namun  dalam  praktiknya  eksekusi  mati  terhadap pelaku  narkotika  dan  terorisme  cukup  banyak diterapkan. Permasalahan yang terjadi adalah belum adanya  satupun  koruptor  yang  dieksekusi  mati (Yuhermansyah,  &  Fariza.  2017).  Pihak  yang mendukung adanya pidana mati menganggap bahwa pidana  mati  adalah  hukuman  yang  efektif  dalam memberikan efek jera maupun efek gentar baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan yang serupa  (Agustinus,  Soponyono  &  Rahayu,  2016), meskipun  secara  akademis  belum  ada  pembuktian berkenaan  dengan  efektivitas  pidana  mati  dalam memberikan  efek  jera  terhadap para  pelaku  tindak pidana  korupsi  dan  terhadap  pengurangan  tingkat kejahatan  itu  sendiri  (Putri,  Soponyono  &  Sularto, 2016).
Formulasi dalam Undang-Undang  UU No. 31 tahun  1999  jo  UU  No.  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai salah  satu  kebijakan  formulasi  hukum  pidana yang selanjutnya pada artikel  ini disebut  sebagai  UU Tipikor akan berfokus pada  permasalahan  rumusan atau formulasi penjatuhan sanksi pidana mati dalam UU  Tipikor. Rumusan  pidana  mati  yang  tercantum
dalam UU Tipikor tersebut belum diatur secara tegas mengenai ukuran  maupun syarat-syarat yang berkenaan  dengan Negara  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana Pasal 2  ayat (2) UU Tipikor.
Pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius  yang  sedang  melanda  dunia  tidak  terkecuali Indonesia  yakni  masalah  pandemi  Covid  19  yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Covid-19 adalah  salah  satu  penyakit  yang  disebabkan  oleh virus  corona,  dimana  saluran  pernapasan  sebagai target  serangannya. Kota Wuhan  diduga  sebagai kemunculan  pertama  kalinya  virus  ini  (Heldavidson, 2020).  SARS-Cov-2  ini bukan  jenis  virus  yang baru melainkan  suatu  virus  yang  bermutasi  dan  berubah bentuk  terhadap  susunan  genetik  baru,  pada penjelasan  ilmiah  dikatakan  bahwa  virus  tersebut merupakan  satu  jenis, hanya saja pakaiannya yang berubah. Virus corona mempunyai hubungan genetik dengan virus MERS dan SARS sehingga diberi nama sebagai  SARS-Cov-2  (NIH,  2020).  Berdasarkan informasi yang ada, DNA pada kelelawar mempunyai kemiripan dengan DNA virus SARS-Cov-2 ini. Pasar basah  di  Wuhan,  Tiongkok  diyakini  sebagai  awal mula  kemunculan  virus  tersebut  karena  banyak segala jenis hewan liar yang dijual untuk dikonsumsi disana  sehingga pasar tersebut menyebabkan virus cepat berkembang (D’amore, 2020).
11  Maret  2020 World  Health  Organization (WHO) untuk pertama kalinya mengumumkan Covid- 19 sebagai  pandemi global yang dimana sudah mencapai lebih dari 121.000 jumlah infeksi di seluruh dunia  (World  Health  Organization,  2020).  Indonesia
sendiri  tidak  pernah  menduga  akan  terdampak penyebaran  virus  corona  sehingga  tidak  ada langkah-langkah  antisipatif  dari  pemerintah  untuk menanggulangi  penyebaran  virus  yang hingga saat ini penyebaran masih terus berlanjut.
Berdasarkan  data  tersebut  maka  seyogyanya dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  sedang  dilanda suatu bencana yang sifatnya non-alam. Maka dari itu, saat  ini  dapat  kita  maknai  bahwa  Indonesia  telah memasuki Negara  dalam keadaan  tertentu sebagaimana  bunyi  Pasal  2 ayat  (2) UU  Tipikor tersebut.
Salah  satu  bagian  dari  kebijakan  hukum pidana  (penal  policy)  ialah  kebijakan  perancangan undang-undang atau disebut pula sebagai kebijakan formulasi.  Arti  dari  kebijakan  kriminal  (“criminal police”)  atau  disebut  sebagai  kebijakan  hukum pidana  dalam  arti  yang  sempit  sebagaimana dikemukakan  oleh  Sudarto  merupakan  dasar  dari suatu  metode  atau  keseluruhan  dari  asas  yang menjadi  reaksi  atas  pelanggaran  norma  hukum berbentuk  pidana,  antara  lain  dapat  berupa (Febrikusuma,  Soponyono, &  Purwoto,  2016) : (a) Dalam  arti  luas,  ialah,  cara  kerja  polisi,  jaksa  dan pengadilan yang merupakan keseluruhan dari fungsi aparatur penegak hukum; (b) Dalam arti paling luas, keseluruhan atas kebijakan berdasarkan perundang- undangan  dan  badan  atau  lembaga-lembaga  resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma vital dalam masyarakat  sebagaimana  dikutip  dari  pendapatnya Jorgen Jopsen.
Selain itu, Barda Nawawi Arief mendefiniskan secara  singkat  yang  menyatakan  bahwa criminal police adalah penanggulangan kejahatan berdasarkan usaha  yang  rasional dari  masyarakat  . (Arief, 2010).
Permasalahan  yuridis  terkait  dengan hambatan-hambatan formulasi tidak  dijatuhkannya pidana  mati  bagi  para pelaku tindak pidana korupsi atau  koruptor menjadi  fokus  analisis  dalam  uraian artikel ini. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menganalisis  dan  menguraikan kebijakan  formulasi eksekusi pidana mati yang terdapat pada UU Tipikor khususnya  pada  masa  pandemi Covid-19. Permasalahan  yang  perlu  dikaji dalam  artikel  ini yaitu, bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  pada masa pandemi  Covid-19 berdasarkan perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
Beberapa referensi yang digunakan berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang membahas  berkenaan  dengan  kebijakan  formulasi pidana  mati  dalam  UU  Tipikor  yang  oleh artikel ini akan  digunakan  sebagai  bahan  pendukung  antara lain artikel mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam  UU  Tipikor  secara  umum yang berdasarkan nilai  keadilan (Hikmah,  Sopoyono  &  Eko,  2019). Kemudian artikel lain  yang membahas mengenai eksistensi  pidana  mati  dalam  UU  Tipikor (Toule, 2013). Lebih lanjut terdapat artikel yang menjelaskan bahwa  di  Amerika  Serikat, hukuman mati  sudah diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana yang
diancam  pidana  mati  termasuk  korupsi  meskipun masih  banyak  pihak  yang  menentangnya  (Gross, 2018). Artikel  lainnya  menjelaskan  pula  bahwa di Amerika  Serikat,  baik formulasi  maupun  praktik hukuman mati masih menjadi pro dan kontra. Setiap rezim  memiliki  kebijakan-kebijakan  yang  berbeda dalam pengaturan mengenai pidana mati (Schabas, 1998). Hal yang berbeda dijelaskan oleh artikel lain bahwa pengaturan mengenai pidana mati dalam UU Tipikor hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2) yang masih dianggap multitafsir dan secara struktural vonis maksimal jarang dijatuhkan sehingga banyak  anggapan  yang menyatakan  bahwa penjatuhan  hukuman  mati  sulit diterapkan (Budi, Pujiyono  &  Astuti,  2016). Pada penulisan artikel  ini terdapat  unsur  kebaharuan yaitu  formulasi  pidana mati  yang  terdapat  dalam  UU  Tipikor  dihubungkan dengan  konteks  pandemi  Covid-19 pada  saat  ini, dimana  kebijakan  formulasi  yang  terdapat  dalam penjelasan Pasal  2  ayat  (2) tersebut dianalisis  dan dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya khususnya mengenai kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia
Tindak  pidana  korupsi dikenal sebagai kejahatan kejahatan  luar  biasa. Sebagai  langkah
kebijakan penanggulangan tindak  pidana korupsi, terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh  pembentuk  undang-undang  yang  dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera  bagi  para  pelaku  korupsi  yaitu  dengan  adanya sanksi  berat  dan  asas  pembuktian  terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati. Keinginan dalam pemberantasan tindak  pidana korupsi  telah melatarbelakangi  pemikiran  dari  adanya  kebijakan formulasi  terkait  pidana  mati  tersebut.  Kebijakan aplikasi dapat tidak  sesuai  dengan  kebijakan formulasinya  dimana hakim  enggan  menerapkan pidana  mati  kepada para  pelaku  tindak  pidana korupsi, meskipun negara telah mengalami kerugian keuangan  negara  dalam  jumlah  yang  besar  dan bahkan tidak sedikit pula kesempatan dalam meraih kesejahteraan  daripada  masyarakat    akan  hilang dikarenakan  adanya  tindak  pidana  korupsi  ini sebagaimana  asas  pembuktian  terbalik  (Toule, 2013). Kualitas  dan  kuantitas  korupsi  pada  saat ini digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  penjatuhan eksekusi pidana mati dan diperparah dengan adanya persoalan  eksistensi  pidana mati  pada  sistem  yang berlaku.  Hal  tersebut  merupakan  kelemahan  yang ada  pada  UU  Tipikor  ini  (Batubara,  Fauzi,  Arief,  & Soponyono,  2014).  Pengaturan  mengenai  pidana mati dalam UU Tipikor yaitu ada pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
“Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”
Salah satu dari kelemahan dalam Pasal 2 ayat (2) yang  menjadi  tidak  diterapkannya  eksekusi pidana  mati  pada  para  terpidana  koruptor  karena disebabkan  adanya  rumusan  ancaman  pidana  mati yaitu  adanya  syarat  “keadaan  tertentu”.  Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa :
“Yang  dimaksud  dengan  keadaan  dengan “keadaan  tertentu”  dalam  ketentuan  ini dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam keadaan  bahaya  sesuai dengan  undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional,  sebagai  pengulangan  tindak  pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”
Definisi “keadaan tertentu” merupakan alasan pemberatan pidana bertujuan agar pidana mati dapat diterapkan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu permasalahan  yuridis  yang  terdapat  dalam  UU Tipikor. Terhadap rumusan atau formulasi, “keadaan tertentu”  pada  umumnya  dirumuskan  secara  tegas sebagai  alasan  pemberatan  pidana. Kelemahannya menurut  penjelasan Pasal  2  Ayat  2 UU  Tipikor adalah tidak  ada  penegasan  mengenai  syarat  dari “keadaan  tertentu”  sebagaimana  dirumuskan  dalam penjelasan  aturan  tersebut.  Belum  adanya penjatuhan  pidana  mati  terhadap  para  koruptor bukan menjadi suatu alasan meskipun tidak adanya parameter  maupun  ukuran  yang  jelas  berkaitan dengan hal itu.
2. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati Masa Pandemi  Covid-19  berdasarkan  Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Indonesia dan Negara-negara saat ini terkena dampak dari pandemi covid-19, yang mana serangan Covid-19  tersebut  bersifat  multi-dimensional, dampaknya mempengaruhi banyak aspek yang tidak hanya aspek kesehatan semata melainkan termasuk juga  aspek  ekonomi,  sosial  dan  politik  bangsa Indonesia. Direktur Jenderal WHO telah memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 10  Maret  untuk  memberikan  pertanyaan  terkait dengan  pandemi  global  dihubungkan  dengan kesiapan Indonesia (Purnomo, 2020).
Apabila  dikaitkan  dengan  kondisi  Indonesia saat  ini  yang  sedang  mengalami  gejolak  ekonomi bahkan  sosial  dan  politik  sebagaimana  dijelaskan diatas  sangat  mungkin  rasanya  dapat  diidentikan sebagai Negara  dalam  keadaan  tertentu.  Tidak jelasnya  rumusan  mengenai  parameter  dari  suatu “keadaan  tertentu” ini  memungkinkan  penegak hukum  dapat  menafsirkan  keadaan  tertentu berdasarkan  alasan-alasan  tertentu  yang  bersifat logis  dan  rasional,  dimana  salah  contohnya  adalah adanya  dasar  yang  kuat  untuk  menentukan  bahwa Negara dalam keadaan tertentu dikarenakan adanya gejolak  sosial  dan  politik  bangsa  Indonesia  pada masa pandemi Covid-19.
Artikel ini akan memberikan penjelasan terkait keadaan Negara  pada  masa  pandemi  ini  untuk selanjutnya  dijadikan  sebagai  penilaian  dan  ukuran dalam menentukan apakah negara Indonesia saat ini sedang memasuki pada level keadaan tertentu atau belum.  Menurut  Muhammad  Isnur  selaku  Kepala Bidang Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia) yang dimuat dalam Hukum Online menyatakan  bahwa  wabah  pandemi  Covid-19 berdampak  terhadap  ekonomi  masyarakat  yang mendorong  orang  melakukan  kejahatan (Hidayat, 2020).    Meningkatnya  kejahatan  jalanan  karena dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  ekonomi masyarakat  dengan  memanfaatkan  situasi penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa berkeliaran.  Dampak  Covid-19  ini  banyak  orang mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal  ini  menyebabkan  banyak  orang  jatuh  miskin, sehingga  mendorong  orang  melakukan  kejahatan demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Hidayat, 2020).  Tentu  saja  rangkaian  tersebut  semakin memperjelas  bahwa  Negara  sedang  tidak  dalam keadaan  yang  stabil  atau  normal. Beberapa kebijakan  terkait  penanggulangan  Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut ini (Purnamasari, 2020);
Pertama, sebagaimana dijelaskan  bahwa Presiden  Joko  Widodo  telah  menetapkan  Indonesia darurat  kesehatan  masyarakat pada 30  Maret 2020 (Ihsanuddin,  2020).  Presiden  menjadikan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menetapkan darurat  kesehatan masyarakat. Definisi  mengenai kedaruratan  kesehatan  masyarakat  terdapat  pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:
“Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 387-398
394
biasa  dengan  ditandai  penyebaran  penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi  nuklir,  pencemaran  biologi,  kontaminasi kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan  berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”
Kedua, Gugus  Tugas  Percepatanan Penanganan Covid-19 atau disingkat GTPPC19 telah mengeluarkan  SE  (Surat  Edaran)  Nomor  6  Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non- alam  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional. Pengertian  terkait  bencana  non-alam  ini  terdapat dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan  Bencana terdapat  pada  Pasal  1  angka  3 yang menyatakan bahwa:
“Bencana  nonalam  adalah  bencana  yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”
Status  keadaan  darurat  oleh  Presiden  RI melalui Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB)  yang telah  menetapkan  keadaan  darurat yakni  penetapan  status bencana  Non-alam  sebagai Bencana  nasional masih  diberlakukan. Hal  tersebut dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana  Non-alam  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Ditetapkannya  beberapa  kebijakan  tersebut dalam  artikel  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pemerintah telah memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh
pemerintah  karena berdampak  pada  terganggunya aktivitas  penyelenggaraan Negara  sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan bahaya yang merupakan  bagian  dari “keadaan  tertentu” sebagaimana  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat (2). Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan  kebijakan  (darurat  kesehatan  masyarakat  dan darurat  bencana  non-alam)  diatas  kiranya  dapat dijadikan  sebagai  dasar  bahwa  pada  saat  ini Indonesia  sudah  memasuki  level  Negara  dalam keadaan bahaya sebagaimana  diatur  dalam Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor  tentang keadaan tertentu. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa  diatas  adalah  bahwa  seseorang  yang melakukan  tindak  korupsi  sebagaimana  memenuhi rumusan Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak hukum dapat  menuntut  maupun  menjatuhkan  pidana  mati terhadap terdakwa.
Walaupun  tindakan  para  koruptor  dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  fakta  tidak pernah  dijatuhkannya  eksekusi  pidana  mati menjadikan  Indonesia  sebagai  komoditas  baru  bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hingga saat ini hakim belum  pernah  menjatuhkan  vonis  pidana  mati  bagi pelanggar  Pasal  2  UU  Tipikor.  Dengan  demikian, sekarang  merupakan  saat  yang  tepat  bagi  para penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam mengoperasionalisasikan  pidana  mati  terhadap koruptor pada masa pandemi Covid-19 ini.
Hakim  juga  diberikan  wewenang  agar berkreasi  untuk  menafsirkan  makna  dari  ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor.  Kewenangan  untuk menafsirkan tersebut telah dilegitimasi secara yuridis sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :
“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.”
Pasal 5  ayat  (1) mengindikasikan  bahwa seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum apabila terdapat suatu ketidakjelasan  atau  masih  terlalu  abstraknya  suatu norma  hukum  yang  berlaku.  Sudikno  Mertokusumo berpendapat  bahwa  penemuan  hukum  merupakan hukum  yang  dibentuk  oleh  aparat  penegak  hukum lainnya  khususnya hakim yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan aturan umum  pada kejadian yang konkrit atau dengan kata lain penemuan hukum dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  kongkretisasi peraturan  hukum  (das  sollen)  yang  bersifat  umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu (Mertokusumo, & Pitlo, 1993).
Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum  yang  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU Tipikor,  maka makna dari  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dapat  diartikan  pula bahwa  hakim  diberikan kewajiban untuk mendefinisikan,  memformulasikan  dan  memberikan parameter  berdasarkan  keyakinannya serta keilmuannya terhadap  aturan  hukum  yang  belum jelas  dalam  hal  ini  adalah  makna  dari  “keadaan
tertentu”  sebagaimana  penjelasan Pasal  2  ayat  (2) UU Tipikor.
Dengan  kata  lain  hakim  diberikan  wewenang untuk  membentuk  hukum  sendiri  dalam  peristiwa yang  konkrit,  sehingga  tidak  ada  halangan  bagi hakim  untuk  menjatuhkan  vonis  pidana  mati sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2) UU Tipikor.
Berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana, penjatuhan pidana mati dalam UU Tipikor ini masih  menjadi  permasalahan  yang  serius  baik secara  formulasi  maupun operasionalisasinya  atau penegakan  hukum atas pemberantasan tindak pidana korupsi  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  instrumen  atau  formulasi  yang  jelas mengenai  rumusan  pidana  mati  dalam  UU  Tipikor khususnya  rumusan  “keadaan  tertentu”, baik berkaitan  dengan  siapa  yang  menentukan  negara termasuk  dalam  keadaan  tertentu,  parameter keadaan tertentu, maupun definisi rinci dari keadaan tertentu  yang  dimaksud  dalam Penjelasan  Pasal  2 ayat (2) UU Tipikor tersebut.
Aspek normatif dalam artikel ini pada dasarnya bukan  menjadi  hambatan  dalam  hal  penerapan pidana mati bagi para terpidana kasus korupsi oleh aparatur  penegak  hukum.  Sebagaimana  disebutkan sebelumnya,  bahwa  Hakim  sebagai  salah  satu penegak hukum diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain  hakim  dapat  menentukan  sendiri  keadaan tertentu  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2) tersebut  disesuaikan  dengan  kondisi  atau  situasi
yang terjadi dengan alasan dan dasar yang kuat pula baik  menurut  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat atau berdasarkan alasan keilmuan (ilmiah).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada  bab  sebelumnya,  dapat  diambil simpulan bahwa  kebijakan  formulasi  pidana  mati  dalam UU Tipikor pada  masa  pandemi Covid-19  ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara  normatif maupun pemaknaan  dari  penegak hukum  untuk  menerapkan Pasal 2  ayat  (2)  UU Tipikor. Beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat  kesehatan masyarakat  dan bencana  nasional  dalam  artikel  ini mengandung  makna bahwa  pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak  pada  terganggunya aktivitas  penyelenggaraan  negara  sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau  dengan  kata  lain  dalam  keadaan  tertentu. Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan terhadap  penanggulangan  Covid-19  yang dibahas  dalam artikel  ini kiranya  dapat  dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki  level  Negara  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2)  UU  Tipikor.  Konsekuensi  yuridis  dari  rangkaian peristiwa tersebut adalah  bahwa  seseorang  yang melakukan  tindak  korupsi  sebagaimana  memenuhi rumusan pada Pasal  2  UU  Tipikor,  maka  penegak
hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Agustinus,  Samuel.,  Soponyono,  Eko.,  &  Rahayu.
(2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca  Reformasi  dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Diponegoro  Law  Journal,  Vol.5, (No.4), p. 3
Batubara,  Risva  Fauzi.,  Arief,  Barda  Nawawi.,  &
Soponyono, Eko. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi. Law  Reform,  Vol.10,  (No.1),  pp.  74- 83.
Bonitua,  Yan  David.,  Pujiyono.,  &  Purwoto.  (2017). Sikap  dan  Pandangan  Mahkamah  Konstitusi terhadap  Eksistensi  Sanksi  Pidana  Mati  di Indonesia. Diponegoro  Law  Journal, Vol.6, (No.1), p.6.
Budi,  Prasetyo.,  Pujiyono.,  &  Astuti,  Endah.  (2016).
Problem  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Pidana Mati Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.4),
p.1.
Fatah,  Abdul.,  Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra.,  & Juliani,  Henny.  (2017).  Kajian  Yuridis Penerapan  Unsur  Merugikan  Keuangan Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, Vol. 6, (No.1), p.2.
Febrikusuma,  Thomas  W.,  Soponyono,  Eko.,  &
Purwoto.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi  Di  Kabupaten  Blora. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.2), pp.1-11.
Gross, S. (2018). The Death Penalty, Public Opinion, and Politics in The United States. Saint Louis University  Law  Journal, Vol  62,  (No.763),  pp.
764-780.
Hikmah.,  &  Soponyono,  Eko.  (2019).  Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Berbasis  Nilai Keadilan. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1), pp.78-92.
Putri, Krisnanda Etika., Soponyono, Eko., & Sularto, RB.  (2016).  Rekonstruksi  Kebijakan  Hukum Pidana  terhadap  Eksekusi  Pidana  Mati.
Diponegoro Law Journal. Vol. 5 (No. 3), p.3.
Toule, Elsa R.M. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal  Hukum Prioris,  Vol.3,  (No.3), pp.103-110.
Schabas,  William  A.  (1998).  International  Law  and Abolition  of  The  Death  Penalty  :  Revent Developments. ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.4, (No.535), pp.436-572 Yanto,  O. (2017). Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku Tindak  Pidana    Korupsi  Dalam  Keadaan Tertentu  (Death  Penalty  To  Corruptors  In  A Certain Condition). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, (No.1), pp.49-55.
Yuhermansyah,  Edi.,  &  Fariza,  Zaziratul.  (2017).
Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir  Dan Jawabir). Legitimasi, Vol. VI, (No. 1), pp. 159- 160.

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana. Mertokusumo,  Sudikno.,  &    Pitlo,  A.  (1993). Bab - Bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Cet.1).
Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Siahaan,  M.  (2016). Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo.
Syamsuddin, A. (2008). Integritas Penegak Hukum,
Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara. Jakarta: Kompas.

## SUMBER ONLINE
D’amore, R. (2020). Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?. Retrieved from dari https://globalnews.ca/news/6682629/
coronavirus-how-did-it-start/
Heldavidson.  (2020). First  Covid-19  case  happened in November, China government records show – report2020. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/mar/ 13/first-covid-19-case-happened-in-november china-government-records-show-report
Hidayat,  R.  (2020). Potret  Penegakan  Hukum  Kala Pandemi Covid-19. Retrieved from
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74
11c5efdc/potret-penegakan-hukum-kala- pandemi-covid-19/
Ihsanuddin.  (2020). Jokowi  tetapkan  status  darurat kesehatan  masyarkat.  Retrieved  from https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.c om/nasional/read/2020/03/31/15265391/jokowi -tetapkan-status-darurat-kesehatan- masyarakat
NIH.  (2020). New  coronavirus  stable  for  hours  on surfaces  SARS-CoV-2  stability similar  to original  SARS,  2020.  Retrieved  from https://www.sciencedaily.com/releases/2020/0 3/200317150116.htm
Purnamasari,    Deti  M.  (2020). Kebijakan  Presiden Terkait  Penanganan Covid-19  Disebut  Bisa Berubah. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/
19130971/kebijakan-presiden-terkait-
penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah Purnomo,  I  Wayan  Agus.  (2020) Menyangkal  Krisis
Menuai Bencana. Retrieved from
https://majalah.tempo.co/read/laporan- utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi- wabah-corona
World  Health  Organization.  (2020). Who  Director-
General’s  Opening  Remarks  At  The  Media Briefing  On  Covid-19 – 11  March  2020.
Retrieved  from Https://Www.Who.Int/Dg/
Speeches/Detail/Who-Director-General-S- Opening-Remarks-At-The-Media-Briefing-On- Covid-19—11-March-2020

## PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005 –2025.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-alam COVID- 19 sebagai Bencana Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)
sebagai Bencana Nasional