## Kendala yang Dihadapi  oleh Institusi  Penerima Wajib Lapor  dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Obstacles Faced by Recipient Institutions Must Report in the Implementation of Rehabilitation Authority against Narcotics Addicts
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: juliraya@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 6 Januari 2021 Revisi I 5
Maret 2021 Revisi II 4 Mei 2021 Disetujui 17 Juni 2021 Pelaksanaan  program  wajib  lapor  di  institusi  penerima  wajib  lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan  narkotika  posisi  yang  strategis  berada  ditengah masyarakat  menjadikan  IPWL  sebagai  penjangkau  dalam  upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika  Hambatan/kendala menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  halangan; rintangan,  dalam  hal  ini  halangan  yang  menghambat  pelaksanaan rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika.  Hambatan  pada  umumnya dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan eksternal.  Hambatan  internal  mengacu  pada  kendala  apa  saja  yang berasal  dari  lingkungan  institusi  tersebut  seperti  BNNK  Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal  dari  luar  institusi  tersebut  atau  faktor  sosial  dimasyarakat biasanya  terkait  dengan  kesadaran  pecandu  narkotika  atau  korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai  atau  Intitusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL).  Hambatan internal  dalam  melaksanakan  rehabilitasi,  adalah  kurangya  sumber daya  manusia  dari  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  di karenakan  yang  berhak  menambah  sumber  daya  manusia  adalah institusi  tersebut  walaupun  sudah  diberikan  berbagai  pelatihan  oleh BNNK  Serdang  Bedagai  sedangkan  Hambatan  eksternal  dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita  masih  berpedoman  pada  acuan  yang  lama  yaitu  pengguna narkotika  di  masukan  kedalam  Lembaga  Permasyarakat  tidak direhabilitasi,  yang  juga  masih  belum  mengetahui  adanya  gerakan rehabilitasi  bagi  100.000  pengguna  narkotika  yang  jika  melaporkan tidak  akan  dikenakan  proses  hukum  dan  juga  tidak  terlepas  juga faktor  korban  itu  sendiri  untuk  segera  pulih  dari  dalam  dirinya  dan juga  ingin  segera  terbebas  dari  segala  macam  obat-obatan  yang dikonsumsinya.
Kata  Kunci:  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor,  Badan  Narkotika Nasional, Rehabilitasi.

## The  implementation  of  mandatory  reporting  programs  in  the  receiving
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
institutions mandatory reporting (IPWL) itself is carried out as an effort to  eradicate  narcotics  abuse  a  strategic  position  in  the  middle  of  the community  makes  IPWL  as  an  outreach  in  an  effort  to  eliminate  the public from the dangers of narcotics Obstacles / constraints according to the  Great  Dictionary  of  the  Indonesian  Language  is  an  obstacle; obstacles,  in  this  case  obstacles  that  hinder  the  implementation  of rehabilitation for narcotics users. Obstacles  are generally distinguished into 2 (two) internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles refer to what obstacles come from the institution such as BNNK Serdang Bedagai,  while  external  obstacles  refer  to  obstacles  that  come  from outside the institution or social factors in society usually related to the awareness  of  narcotics  addicts  or  victims  of  narcotic  abusers  to  report themselves to BNNK Serdang Bedagai or Intitusi Mandatory Recipient Report (IPWL). Internal  obstacles in carrying out rehabilitation, is  the lack  of  human  resources  from  the  Institution  of  Mandatory  Reporting Recipients  (IPWL)  because  the  right  to  add  human  resources  is  the institution  even  though  it  has  been  given  various  trainings  by  BNNK Serdang  Bedagai  while  external  obstacles  in  the  implementation  of rehabilitation is that there are still some  of our society is still based on the old reference that narcotics users are not rehabilitated, who are also still  not  aware  of  the  rehabilitation  movement  for  100,000  narcotics users who if reported will not be subject to legal proceedings and also not apart from the victim factor itself to recover from it immediately and also want to be free from all kinds of drugs consumed.
Keywords:  Recipient  Institutions  Must  Report,  National  Narcotics Agency, Rehabilitation.

## A. PENDAHULUAN
Institusi  penerima  wajib  lapor  merupakan  sebuah  lembaga  rehabilitasi  yang berada  dalam  pusat  kesehatan  masyarakat  seperti  rumah  sakit,  puskesmas,  dan lembaga  rehabilitasi  lainnya  yang  sudah  ditetapkan  oleh  menteri  dan  beberapa kementrian  yang  ikut  bekerjasama  dalam  mengusung  keberhasilan  Institusi  penerima wajib  lapor  sebagai  tempat  bagi  para  seluruh  pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika dapat  melakukan  wajib  lapor  untuk  mendapatkan  penanganan  rehabilitasi  medis  dan sosial  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  tahun  2011. 1 Namun  hal  yang kemudian  menjadi  permasalahan  dalam  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  dan  program wajib  lapor  adalah  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika    masih  takut  untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya stigma bahwa pecandu atau  penyalahguna  narkotika  adalah  seorang  pelaku criminal yang  kemudian  akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna
1 Lihat  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  (SEJA)  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Penempatan  Korban Penyalahgunaan Ke Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
narkotika  tidak  perlu  khawatir  dan  takut  untuk  melaporkan  diri  kepada  institusi penerima  wajib  lapor  yang  sudah  ditunjuk  oleh  pemerintah  karena  dengan  adanya payung  hukum  yaitu  Undang-Undang  Narkotika,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak  akan  dijebloskan  kedalam  penjara  apabila  terbukti  hanya  mengkonsumsi narkotika  namun  justru  akan  mendapatkan  layanan  rehabilitasi. 2 Kemudian  hal  yang menjadi  permasalahan  berikutnya  adalah  masih  kurangnya  sosialisasi  tentang  IPWL dan  program  wajib  lapor  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Faktor- faktor  tersebut  diatas  diakibatkan  oleh  tidak  baiknya  atau  tidak  sampainya  sosialisasi tentang  IPWL  dalam  berbagai  lapisan  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  begitu mengenal  bahkan  mungkin  tidak  mengenal.  Termasuk  bentuk  kewenangan,  fungsi, serta  mekanisme    institusi  penerima  wajib  lapor  (IPWL)  dalam  hal-hal  terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika. 3 .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Normatif-Empiris,  yaitu  penelitian  hukum objek  kajiannya  meliputi  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  dan  (in  abstraco) serta  penerapannya  pada  peristiwa  hukum  (in  concreto)  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan.Sifat penelitian  ini  yaitu  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  di  atas.  Bersifat  deskriptif,  bahwa dengan  penelitian  ini  diharapkan  akan  diperoleh  suatu  gambaran  yang  bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan  fakta-fakta  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen  maka  selanjutnya  dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kendala Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Wajib Lapor
Hambatan/kendala  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  halangan; rintangan,  dalam  hal  ini  halangan  yang  menghambat  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi pengguna  narkotika.  Hambatan  pada  umumnya  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal.  Hambatan  internal  mengacu  pada  kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan  hambatan  eksternal  mengacu  pada  kendala  yang  berasal  dari  luar  institusi
2 Permenkes  Nomor  50  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
3 Ateng  Syafrudin,  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
tersebut  atau  faktor  sosial  dimasyarakat  biasanya  terkait  dengan  kesadaran  pecandu narkotika  atau  korban  penyalahguna  narkotika  untuk  melaporkan  dirinya  ke  BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan  rehabilitasi,  adalah  kurangya  sumber  daya  manusia  dari  Institusi Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  di  karenakan  yang  berhak  menambah  sumber  daya manusia  adalah  institusi  tersebut  walaupun  sudah  diberikan  berbagai  pelatihan  oleh BNNK Serdang Bedagai.
Hambatan  eksternal  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  adalah  masih  ada  sebagian dari  masyarakat  kita  masih  berpedoman  pada  acuan  yang  lama  yaitu  pengguna narkotika  di  masukan  kedalam  Lembaga  Permasyarakat  tidak  direhabilitasi,  yang  juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor  korban  itu  sendiri  untuk  segera  pulih  dari  dalam  dirinya  dan  juga  ingin  segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.
Hambatan  internal  yang  juga  di  temui  oleh  BNNK  Serdang  Bedagai  adalah belum  ada  metode  yang  jelas  atau  yang  betul-betul  bisa  diterapkan  kepada  setiap penyalahguna,  artinya  tidak  semua  metode  sesuai  dengan  kondisi  semua  pasien,  hal yang  sama  belum  tentu  bisa  dipakai  kepada  pasien  yang  akan  direhabilitasi.  Hal  ini yang  masih  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  metode  rehabilitasi  bagi  korban penyalahguna.
2 . Undang-Undang Banyaknya narkoba jenis baru pemerintah Indonesia belum bisa mengidentifikasi,  padahal  peredarannya  sudah  marak,  seperti  kasus  penggunanaan narkoba  jenis  katinon  yang  dikonsumsi  oleh  selebritis  Rafi  Ahmad  beberapa  waktu silam.  Karena  itu  pemerintah  harus  tanggap  untuk  mengidentifikasi  jenis  dan penyembuhannya,  setiap  jenis  narkoba  penyembuhannya  berbeda  beda.  Selain  itu, langkah berikutnya adalah membuat regulasi, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, perederan narkoba perlu diatur. Sebab pemakaian narkoba tidak lantas berkonotasi negatif  Dan  memberi  informasi  ke  masyarakat  umum  jenis  jenis  narkoba  baru. Misalnya, banyak teknologi-teknologi yang menggunakan kandungan narkoba. Bahkan, banyak juga ritual keagamaan, upacara adat di negeri yang juga menggunakan nakoba. Langkah yang perlu dilakukan adalah pada pemulihan (rehabilitasi).
Dalam  memulihkan  tidak  harus  semua  pengguna  dilakukan  pemulihan,  tapi pengguna  yang  memang  benar-benar  sudah  adiktif.  Mereka  yang  tanpa  narkoba  tidak bisa  berpikir  normal.  Pengguna  direhabilitasi  juga  tidak  akan  efektif,  sebab jika  hanya menggunakan  narkoba  sebulan  sekali  atau  setahun  sekali  saya  kira  tidak  perlu disembuhkan dengan rehabilitasi. Melainkan melalui pendidikan sangat penting. Hanya saja,  memberikan  pendidikan  tidak  sebatas  bagi  orang  yang  belum  memakai,  tapi pendidikan  juga  diberikan  bagi  pengguna,  seperti  pemberian  informasi  tempat-tempat penyembuhan, cara-cara penyembuhannya, terbuka bagi orang tuanya, dan sebagainya. Juga  dibutuhkan  ketegasan  dari  aparat  hukum  untuk  membasmi  peredaran  narkoba  di negeri ini. Peredaran narkoba sudah menjamah ke segala lini.
Aparat  hukum  harus  mampu  membongkar  pabrik-  pabriknya  sekaligus,  jangan hanya  pengguna-penggunanya  saja.  Penegak  hukumnya  sendiri  perlu  dibersihkan dahulu.  Sebab,  masih  banyak  juga  para  aparat  hukum  ditemukan  memakai  narkoba.
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Logikanya  bagaimana  membersihkan  masyarakat  dari  narkoba,  kalau  aparatnya  saja banyak  yang  menggunakan.  Jaringan  narkoba  bisa  diputus  dengan  mematikan  pasar, dalam artian menghilangkan konsumen atau pembelinya.
Sesuai  Pasal  1  PP  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narkotika.  Pecandu  yang  melaporkan  diri  untuk  rehabilitasi  tidak  dikenakan pemenjaraan atau hukuman, namun akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  menjamin  semua  pecandu  narkoba  yang  menjalani  terapi dan  rehabilitasi  oleh  BNN  akan  mendapatkan  pelayanan  gratis  hingga  dinyatakan sembuh. 4
Semua  biaya  terapi  ditanggung  negara  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  para pecandu  untuk  tidak  berobat  hanya  karena  kendala  biaya.  Begitu  ia  mendaftar  di  sini lalu  menjalani  terapi  kira-kira  setahun,  semua  biaya  ditanggung  negara.  Karena  itu,  ia meminta  masyarakat  untuk  tidak  ragu-ragu  mengirimkan  anggota  keluarganya  yang kecanduan narkoba untuk menjalani terapi.
Selama  menjalani  terapi  dan  rehabilitasi,  para  pecandu  akan  menjalani  proses detoksifikasi  untuk  menghilangkan  racun  yang  ada  di  dalam  tubuh.  Proses  ini membutuhkan waktu satu bulan dan pecandu menempati ruang khusus untuk menjalani rehabilitasi.  Tahapan  terapi  ini  membutuhkan  waktu  selama  enam  bulan.  Memasuki enam bulan kedua, pecandu narkoba dapat beraktivitas di luar UPT seperti bekerja dan sekolah namun tiap hari harus pulang ke asrama di UPT milik BNN ini. Jika rehabilitasi selesai,  pecandu  akan  dikembalikan  ke  masyarakat  dengan  tetap  mendapatkan pengawasan.  Kunci  utama  keberhasilan  terapi  dan  rehabilitasi  adalah  keinginan  dari keluarga  terutama  orang  tua  untuk  menyerahkan  anaknya  menjalani  terapi.  Jika  orang tua sudah menyerahkan anak, kami bisa memaksa pecandu untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi hingga selesai.
Orang tua sangat berperan dalam kembang tumbuh anak tetapi jangan salah pada umumnya  anak  dan  remaja  mengetahui  informasi  tentang  narkoba  dari  luar  rumah. Lingkungan  sangat  mempengaruhi  dalam  tumbuh  kembang  anak.  Untuk  itu  orang  tua harus  lebih  dulu  bisa  menamankan  pola  hidup  sehat  dalam  kehidupan  sehari  hari (healthy  lifestyle).  Sebab  seorang  yang  pernah  mengkonsumsi  narkoba  akan  cacat seumur  hidup  meski  sudah  di  obati  dan  dinyatakan  bebas.  Tetap  saja  otaknya  cacat karena narkoba adalah zat yang beracun.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  penyalahgunaan  napza  memiliki  jaringan peredaran  di  dalam  dan  luar  negeri  yang  sangat  rapi.  Bukan  rahasia  lagi,  bahwa pesebaran  napza  melibatkan  berbagai  pihak,  dan termasuk  di  dalam  jaringannya,  yaitu oknum penegak hukum. Sebagaimana dilansir media massa nasional, unsur bisnis pada peredaran dan penyalahgunaan napza, telah mendorong oknum penegak hukum terlibat langsung dalam peredaran napza, baik dalam jaringan nasional maupun internasional.
Bila dianalisis di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut konsep Double Track System dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana  penyalahguna  narkotika,  meskipun  masih  bersifat  kebebasan  bagi  hakim  dalam
4 https://www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerima- wajib-lapor diakses pada tanggal : 11 Juni 2020   22:53 WIB
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
menjatuhkan  sanksi  dalam  putusannya  dalam  menangani  perkara  pecandu  narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Jelaslah, bahwa sanksi  pidana  lebih  menekankan  unsur  pembalasan.  Ia  merupakan  penderitaan  yang sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar.  Sedangkan  sanksi  tindakan  bersumber dari  ide  dasar  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si  pelaku. Seperti  dikatakan  J.E.Jonkers,  sanksi  pidana  dititik  beratkan  pada  pidana  yang diterapkan  untuk  kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi  tindakan  mempunyai tujuan  yang  bersifat  sosial. 5 Dalam  mengatasi  kejahatan  tersebut  khususnya  kejahatan penyalahgunaan  narkotika  tidak  akan  berhasil  tanpa  melalui  identifikasi  terhadap individu-individu yang terlibat di dalam kelompok kejahatan tersebut kemudian sebagai variabel  lain  yang  harus  didukung  oleh  pihak-pihak  lain  dan  instansi-instansi  lainnya seperti  orang  tua,  Polri,  dan  Pendidikan,  Masyarakat.  Karena  kita  semua  mengetahui bahwa  kehidupan  seseorang  dipengaruhi  oleh  lingkungan  baik  lingkungan  keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan mansyarakat. jadi tegasnya untuk mengatasi kejahatan tersebut  maka  dalam  penanganannya  harus  dilaksanakan  secara  terpadu  oleh  semua pihak. 6
Sebagai  respon  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  napza  di  Indonesia, negara  dan  pemerintah  telah  menyiapkan  peraturan  perundang-undangan,  regulasi  dan program-program  dalam  rangka  pencegahan,  penindakan  maupun  rehabilitasi  bagi pencandu  dan  korban  penyalahgunaan  napza.  Pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan, di mana bagi korban penyalahgunaan napza, mereka tidak lagi dipidana kurungan atau penjara.  Akan  tetapi,  sebagai  korban  mereka  akan  memperoleh  pelayanan  rehabilitasi medis  maupun  sosial  pada  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL).  Pada  tahun  2015 presiden telah mengintruksikan kepada instansi terkait untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap  200.000  orang  korban  penyalahgunaan  napza.  Dari  arahan  presiden  tersebut, intansi terkait hanya mampu merehabilitasi 100.000 orang korban, dari jumlah tersebut 10.000 orang korban direhabilitasi oleh Kementerian Sosial. 7
Kebijakan  pemerintah  bahwa  korban  penyalahgunaan  napza  tidak  dipidana kurungan  atau  penjara,  merupakan  pendekatan  yang  mengedepankan  nilai  humanis. Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  membangun  kesadaran  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan napza maupun keluarga dan masyarakat, untuk melaporkan diri kepada institusi-institusi  yang  sudah  disiapkan  oleh  pemerintah  sebagai  Institusi  Penerima Wajib  Lapor  (IPWL). 8 Berkenaan  dengan  IPWL,  Pemerintah  telah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Pada  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dijelaskan,  bahwa  IPWL  adalah  pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga
5 Prasetyo  Teguh  dan  Halim  Barkatullah  Abdul Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) h. 88
6 Prof.  Dr.  Ediwarman,  S.H,  M.Hum, Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kriminologi , (Genta Publishing : Yogyakarta 2014)  h.29
7 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinargrarika, 2012, Jakarta. hlm. 4
8 Ahmad  Shobirin,  Social  Rehabilitation  For  Narcotics  Victims  Through  Rehabilitation Institutions, Jurnal Analis Kebijakan, Vol. 1 Nomor.2 Tahun 2017
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena di dalam ruang lingkup IPWL  tersebut  di  dalamnya  meliputi  lembaga  rehabilitasi  sosial,  maka  Kementerian Sosial  RI  mendapatkan  mandat  untuk  menyelenggarakan  IPWL,  khususnya  dalam penyelenggaraan rehabilitasi social. Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut dalam konteks  IPWL  sebagai  lembaga  rehabilitasi  sosial  bagi  korban  penyalahgunaan  napza, kapasitas  adalah  kemampuan  IPWL  dalam  proses  rehabilitasi  sosial  bagi  korban penyalahgunaan napza melalui pemberian bantuan dan pelayanan profesional, sehingga korban  penyalahgunaan  napza  mencapai  kepulihan  dan  mampu  melaksanakan keberfungsian  sosialnya.  Kemampuan  berfungsi  sosial  dimaksud  ditandai  dengan kemampuan dalam melaksanakan peranan, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan  aktualisasi  diri.  Kemudian,  terciptanya  lingkungan  sosial  yang  mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza. 9

## 3. Sarana dan Prasarana
Lebih baik mencegah  daripada mengobati, kata kata tersebut sangat tepat untuk menggambarkan Narkotika.  Ya,  narkoba  adalah  musuh  kita  bersama  bukan  hanya Badan  Narkotika  Nasional.  Tetapi sudah menjadi  masalah  bangsa.  Oleh  sebab  itu  kita semua  dari  berbagai  lapis  masyarakat  wajib  ikut  membantu  menciptakan  Indonesia Bebas  Narkoba.  Pencegahan  sejak  dini  harus  dilakukan  agar  narkoba  tak disalahgunakan. Namun yang menjadi kendala tak semua masyarakat mengenal norkoba dengan mendalam. Sebatas tahu narkoba bahaya dan dapat menyebabkan kematian tetapi  kurang  perduli  atau  karena  kurangnya  wawasan akan bahaya penggunaan narkoba membuat kita kadang tak bisa mekomunikasikan apa itu narkoba dan bahayanya.
Kenapa  tetap  banyak  yang  mengkonsumsi?  Bagamana  cara  menghindari  dan mengatasi ketika sudah terlanjur memakai. Dan apa kiat kiat yang harus dilakukan jika salah  satu  keluarga  kita  sebagai  pecandu  atau  jika  kita  mengetahui  ada  teman  atau tetangga  kita  ternyata  terjerat  kasus  narkoba.  Kebanyakan  masyarakat  kadang  kurang perduli dan tanggap mengenai masalah itu. Mungkin karena yang menjadi korban bukan salah  satu  keluarga  kita.  Atau  karena  tak  mau  dibilang  turut  campur  urusan  orang. Namun  mendiamkan  acuh  bukan  sikap  yang  bijak.  Apalagi  samapai  dikucilkan. memang semua itu bentuk hukuman sosial bagi pencandu narkoba Kita bisa merangkul mereka  pelan  pelan.  Kita  bisa  menyarankan  mereka  menyerahkan  diri  untuk  minta kesembuhan ke Institusi Penerima Wajib Lapor IPWl.
IPWL  (Instansi  Penerima  Wajib  Lapor)  merupakan  langkah  yang  bukan  hanya sekedar  pemberantasan,  tapi  juga  proses  rehabilitasi  pecandu  yang  bersinergi  dengan instanti  terkait  seperti  kepolisian  dan  kementerian  kesehatan, IPWL  dibentuk berdasarkan  Keputusan  Menkes  RI  No.18/Menkes/SK/VII/2012,  dengan  tujuan merangkul  pengguna  atau  pecandu  narkoba,  sebagai  proses  rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya,
9 Tatas  Nur  Arifin,  Implementasi  Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  sebagai  upaya  non  penal  badan  narkotika nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
dalam  razia  salah  seorang  pecandu  kedapatan  sedang  menggunakan  narkoba,  maka ketika  belum  pernah  melapor  ke  IPWL,  pecandu  akan  terancam  hukuman  penjara maksimal 6 bulan.10
Disamping itu menurutnya pendekatan ke pecandu narkoba merupakan langkah tepat  memutus  mata  rantai  narkoba.  Paradigma  pemerintah  yang  dahulu  menempuh kebijakan  dengan  cara menakut-nakuti  pengguna  narkoba  atau  kebijakan  yang  dikenal dengan public  security .  Tapi  sekarang  kita  menggunakan  kebijakan public  health atau pendekatan  supaya  mereka  pulih  dan  sehat  kembali.  Kemudian  mengenai  penanganan para pencandu dan peredaran narkoba ini, menurutnya selain tugas Pemerintah, hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak keluarga. Untuk itu keluarga juga harus diberdayakan dalam mengetahui segala macam jenis , pengaruh pemakaian serta peredaran narkoba. 11
Dalam  hal  ini  BNN,  juga  telah  melakukan  semacam  kegiatan  “jemput  bola” dengan mendatangi rumah-rumah para pecandu, agar mau direhabilitasi dan melakukan sosialisasi ke kalangan pelajar dan Mahasiswa Selain rehabilitasi kecanduan, BNN juga melakukan  rehabilitasi  sosial  bagi  pecandu  seperti,  pertemuan  dengan  pecandu  secara rutin,  dikaryakan,  konsultasi  dengan  alumni  Lido. 12 Hingga  saat  ini,  berdasarkan  data BNN, pengguna narkoba sudah menyentuh angka 5 juta jiwa. 13 Jika ada tersangka kasus narkotika yang tertangkap dan dapat menunjukkan kartu peserta IPWL, akan menangani sesuai  dengan  prosedur  sesuai  Peraturan  Pemerintah  tentang  Wajib  Lapor. Darimana mendapatkan  kartu  IPWL  lalu  kami  konfirmasi  ke  institusi  kesehatan  yang mengeluarkan  kartu  tersebut. Penangkapan  tersangka  kasus  narkotika  tidak  dapat diproses jika tanpa barang bukti dan hanya tes urin  yang positif. Jika ada barang bukti akan  tetap  diproses  sampai  pada  putusan  hakim  untuk  rehabilitasi  sesuai  Surat  Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 tentang gramatur. 14
Kebijakan  itu  masih  kurang  bisa  dipahami  oleh  masyarakat  maupun  pihak penegak  hukum.  pada  kenyatannya  masih  banyak  yang  menangkap  pengguna  narkoba padahal  dalam  undang  undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  pasal  128: 15 PASAL  128  (1) Orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  yang  belum  cukup  umur, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak  melapor,  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10 BNN,  Jurnal  Data  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahguna  dan  Peredaran  Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, h. 11
11 Bahan  Materi  Pengukuhan  kader  anti  narkoba  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
12 SK Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2015 pada 24 April Tahun 2015
13 Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  31  tahun  2012  tentang  Penunjukan  Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
14 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (1982), h.1.
15 Lihat Pasal 128 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
PASAL 128 (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh  orang  tua  atau  walinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  tidak dituntut pidana;
PASAL  128  (3) Pecandu  narkotika  yang  telah  cukup  umur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa  perawatan  dokter  di  rumah  sakit  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;
PASAL  128  (4) Rumah  sakit  dan/atau  lembaga  rehabilitasi medis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  harus  memenuhi  standar  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh Menteri.
Perkembangan  perjalanan  IPWL  sebagai  Institusi  yang  menangani  masalah  re habilitasi tidak berjalan dengan baik khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan.  Dikarenakan  rumah  sakit  yang  ditunjuk  bukan  lah  rumah  sakit  yang  benar- benar  seluruh  pasien  nya  adalah  pasien  rehabilitasi melainkan  rumah  sakit  umum atau puskesmas yang terdiri dari banyak pasien yang mana proses tersebut akan menghambat proses rehabilitasi  yang memerlukan tempat  yang khusus demi tercapainya tujuan dari rehabilitasi  itu  sendiri  yakni  menyembuhkan  dan  menjauhkan  pecandu  dari  bahaya narkotika. Pemakai pada awalnya hanya menyadari narkoba itu mengasikkan, membuat otak kita sejenak melupakan masalah masalah. Membuat hati kita senang dan bergairah. Tetapi  ketika  mengetahui  dari  bahan  apa  saja  narkotika  itu  dibuat  apakan  tetap menganggap narkoba teman yang mengerti otak dan hati kita? Jangan coba coba sebab sekali  kita  coba  efeknya  akan  besar  untuk  masa  depan  kita.  Dan  jangan  takut  untuk melapor  meminta  penyembuhan  jika  kita  terlanjur  salah  mengartikan  narkoba.  Jangan tunggu ditegur dan ditangkap paksa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Katakan tidak pada narkoba.

## 4. Struktur Hukum
Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan),  termasuk  di  dalam  struktur  ini  juga  mengenai  penataan  badan  legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal  ini  disebut  sebagai  sistem  Struktural  yang menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur  hukum berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981  meliputi;  mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin  oleh  undang-undang. 16 Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 17
16 Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
17 https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m- friedman/#:~:text=Struktur%20hukum%20%2C%20yaitu%20kerangka%20bentuk,berada%20di%20dala
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
Hukum  tidak  dapat  berjalan  atau  tegak  bila  tidak  ada  aparat  penegak  hukum yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa  bagusnya  suatu  peraturan perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  baik maka  keadilan  hanya  angan-angan.  Lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman  agama,  ekonomi,  proses  rekruitmen  yang  tidak  transparan  dan  lain sebagainya.
Sehingga  dapat  dipertegas  bahwa  faktor  penegak  hukum  memainkan  peran penting  dalam  memfungsikan  hukum.  Kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas penegak  hukum  rendah  maka  akan  ada  masalah.  Demikian  juga,  apabila  peraturannya buruk  sedangkan  kualitas  penegak  hukum  baik,  kemungkinan  munculnya  masalah masih  terbuka.  Masalah  yang  ditimbulkan  dari  struktur  hukum  yaitu  sekarang  banyak kasus  penyelewengan  kewenangan  di  ranah  penegak  hukum  kepolisian  yang  banyak melakukan  pelanggaran  contohnya,  banyak  polisi  lalu  lintas  yang  menyalahi  aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak  ada  surat  izin  dan  lain  sebagainnya.  Sebagai  Penegak  hukum  seharunya  bisa menjadi  wadah  penampung  aspirasi  masyarakat  ini  malah  menjadi  musuh  nyata  bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat  tidak lagi mempercayai eksintensi penegak hukum di negeri ini.

## D. PENUTUP
i Kesimpulan
Hambatan/kendala  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  halangan; rintangan,  dalam  hal  ini  halangan  yang  menghambat  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi pengguna  narkotika.  Hambatan  pada  umumnya  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa  saja  yang  berasal  dari  lingkungan  institusi  tersebut  seperti  BNNK  Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi  tersebut  atau  faktor  sosial  dimasyarakat  biasanya  terkait  dengan  kesadaran pecandu  narkotika  atau  korban  penyalahguna  narkotika  untuk  melaporkan  dirinya  ke BNNK  Serdang  Bedagai  atau  Intitusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL).  Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya  manusia  adalah  institusi  tersebut  walaupun  sudah  diberikan  berbagai  pelatihan oleh  BNNK  Serdang  Bedagai  sedangkan  Hambatan  eksternal  dalam  pelaksanaan rehabilitasi  adalah  masih  ada  sebagian  dari  masyarakat  kita  masih  berpedoman  pada acuan  yang  lama  yaitu  pengguna  narkotika  di  masukan  kedalam  Lembaga Permasyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi  bagi  100.000  pengguna  narkotika  yang  jika  melaporkan  tidak  akan
m%20batas%2Dbatasnya.&text=Struktur%20hukum%20berdasarkan%20UU%20No,Badan%20Pelaksan a%20Pidana%20(Lapas). diakses pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21:21 WIB
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
dikenakan  proses  hukum  dan  juga  tidak  terlepas  juga  faktor  korban  itu  sendiri  untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat- obatan yang dikonsumsinya.

## Saran
Masih berbedanya pemahaman tentang keberadaan IPWL sebagai tempat untuk melapor  atau  sebagai  tempat  rehabilitasi,dan  pemahaman  tentang  wajib  lapor  masih dipahami  beragam  baik  oleh  kepolisian,pengadilan  BNN,pengguna/penyalahguna narkotika  dan  keluarganya  maupun  masyarakat.  (b)potensi  peluang  disini  melihat kesempatan/peluang  yang  muncul  dari  lingkungan  eksternal  yang  akan  mendukung diterimanya sesuai dengan political agenda(kebijakan pemerintah sesuai Nawacita dan RPJMN  2014-2019);  National  issues,  (perhatian  public  terhadap  isu  kualitas SDM/investasi sosial, penegakan hukum/good  governance). (c) manfaat dan kerugian dari kebijakan rehabilitasi sosial bagi korban narkotika melalui (IPWL) manfaat yaitu keunggulan kebijakan dilihat dari dampak terhadap kehidupan penyalahguna narkotika termasuk  keluarga,  dan  lingkungan  bagaimana  dukungan  publik  terhadap  kebijakan, dan  beban  anggaran  yang  tersedia  dan  dibutuhkan  untuk  implementasi  kebijakan, termasuk  dukungan  anggaran,  semua  prasarana  dan  tata  cara  akan  diperbaiki  atau ditingkatkan untuk mendukung korban penyalahguna untuk dapat sembuh dan kembali ke keadaan awal untuk sehat dan fit kembali serta para korban penyalahguna narkotika ini  dapat  melapor  dengan  aman  tanpa  adanya  ketakutan  adanya  penangkapan  dan pemidanaan terhadap dirinya.
Penanganan narkoba harus serius dan komprehensif. Peredaran kian menjamur di semua lapisan masyarakat. Termasuk kasus produksi narkoba di dalam lapas. Meski berulang kali dilakukan operasi tetapi nyatanya kasusnya tetap ada. Tingkat keaman di penjara masih perlu di kaji kembali apa seorang pecandu tetap di proses secara hukum dan kemudia di penjara bila melihat fakta tersebut. Maka dari itu harus ada sosialisasi yang  tepat  sasaran  mengenai  IPWL  kepada  masyarakat  sehingga  tidak  ada  stigma negatif dari masyarakat tentang IPWL dalam hal penanganan kasus pecandu narkotika di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Shobirin,  Social  Rehabilitation  For  Narcotics  Victims  Through  Rehabilitation Institutions, Jurnal Analis Kebijakan, Vol. 1 Nomor.2 Tahun 2017.
Ateng  Syafrudin,  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab”,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Universitas  Parahyangan, Bandung, 2000
Bahan  Materi  Pengukuhan  kader  anti  narkoba  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
Bahan  Materi  Pengukuhan  kader  anti  narkoba  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
BNN, Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015, h. 11
Marpaung, Leden, 2012 , Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Sinargrarika, Jakarta.
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
Juli Raya Syahputra, Muhadar, Haeranah
Marpaung,  Leden,  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  melakukan  rangkaian  pengobatan dan/atau perawatan guna Moeljatno, 1982, Azas-azas Hukum Pidana
Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) h. 88
Prof.  Dr.  Ediwarman,  S.H,  M.Hum, Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif Kriminologi , Genta Publishing : Yogyakarta 2014. Soekanto, Soerjono,1983, Penegakkan Hukum , Bina Cipta, Bandung Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  sebagai  upaya  non penal badan narkotika nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013.
www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerima- wajib-lapor diakses pada tanggal : 11 Juni 2020   22:53 WIB www.owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-
friedman Struktur 20 hukum yaitu kerangka bentuk,berada dalam batas batasnya Struktur  hukum  berdasarkan  UU  ,Badan Pelaksana  Pidana  (Lapas).  diakses  pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21:21 WIB.