## Pemenuhan Peraturan Pelabelan pada Produk IRTP di Kabupaten Kebumen

## Fulfillment of Labeling Regulations on SMEs Products in Kebumen District
Joko Hermanianto 1) , Audia Ari Purwandani 1) , dan Tjahja Muhandri 1,2) *
1) Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor
2) South East Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor, Bogor
Abstract. Label regulations on food products must be adhered by food industries, including SMEs. The lack  of  awareness  or  understanding  of  SMEs  on  food  labeling  regulation  causes  non-complience  of SMEe  food  products  with  regulations.  The  objective  of  this  study  was  to  evaluate  the  level  of compliance with labeling regulations and consumer awareness of the labels on SMEs food products in Kebumen.  Purposive  sampling  was  used  to  determine  the  sample  size.  The  data  from  product  labels was analyzed by content analysis techniques on four distinct groups of elements, i.e. technical labeling, label writing, minimal information, and information that cannot be included. SMEs products that met writing  labeling  requirement  were  27%  and  those  that  fulfilled  the  minimum  label  information requirement  (excluding  halal  provision)  were  40.81%.  The  food  product  with  halal  label  was  only 18%.
Keywords: food label, food regulation, SMEs, halal label
Abstrak. Peraturan tentang label pada produk olahan pangan harus dipenuhi oleh semua industri pangan,  termasuk  industri  rumah  tangga  pangan  (IRTP).  Kesadaran  atau  ketidaktahuan  IRTP tentang peraturan label berdampak pada beredarnya produk pangan dengan label yang tidak sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  pemenuhan peraturan pelabelan pada produk IRTP di Kebumen, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode  survei  lapangan.  Sampel  ditentukan  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling . D ata  label  produk  pangan  dianalisis  dengan  teknik content  analysis terhadap  empat  kelompok  unsur, yaitu teknis pencantuman label, tulisan pada label, keterangan minimum, dan keterangan yang dilarang dicantumkan.  Produk  IRTP  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tulisan  pada  label  ada  27%  dan  yang memenuhi persyaratan keterangan minimum label (di luar ketentuan halal) ada 40.81%. Pencantuman label halal sesuai persyaratan baru mencapai 18%.
Kata kunci: IRTP, Kebumen, label, pemenuhan persyaratan
Aplikasi Praktis. Penelitian ini berupaya mengungkap kondisi nyata di lapangan tentang pemenuhan ketentuan  label  oleh  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  di  Kabupaten  Kabumen.  Kondisi  di lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  IRTP  yang  belum  memenuhi  persyaratan  tentang pelabelan. Hasil riset diharapkan dapat menjadi data dasar bagi pengambil keputusan untuk merancang program pembinaan bagi IRTP di Kabupaten Kebumen.

## PENDAHULUAN
1
Industri  pangan  yang  menghasilkan  produk  pangan yang  dikemas  eceran  (produk  retail)  wajib  mencantum- kan  label  pada  kemasannya.  Hal  ini  berdasarkan  Pera- turan  BPOM  Nomor  31  Tahun  2018  tentang  Label Pangan Olahan (BPOM 2018) bahwa setiap orang yang memproduksi  pangan  olahan  di  dalam  negeri  untuk diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran  wajib  mencan- tumkan  label).  Pelabelan  yang  baik  memberikan  infor- masi  produk  yang  benar  sehingga  masyarakat  dapat terhindar  dari  produk  tidak  layak  dan  tidak  aman  yang dapat  menyebabkan  dampak  buruk  terhadap  kesehatan,
Korespondensi: tjahjamuhandri@apps.ipb.ac.id
terhindar  dari  produk  yang  sudah  kedaluwarsa,  dan produk yang tidak halal bagi umat muslim.
Label  juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  meng- iklankan  produk.  Hal  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi pelaku  usaha  dalam  persaingan  bisnis  (Herudiansyah et al .  2019).  Masyarakat  akan  semakin  mudah  memilih produk  yang  akan  dibeli  karena  label  dapat  menjadi identitas  produk.  Beberapa  konsumen  cenderung  tidak terlalu  memerhatikan  produk  pangan  yang  tidak  men- cantumkan  label  karena  informasi  mengenai  produk tidak tersampaikan dengan jelas (Darajat et al . 2016).
Pemberian  label  halal  pada  kemasan  dapat  menjadi strategi  pemasaran  produk  dan  peluang  produsen  untuk mendapatkan market  share semakin  meningkat  (Asto- gini et al . 2011). Kesadaran masyarakat terhadap produk
pangan  yang  bermutu  dan  aman  juga  meningkat, sehingga  diperlukan  informasi  obyektif  mengenai  pro- duk pangan yang hendak dikonsumsi. Informasi tersebut dapat  membantu  konsumen  dalam  memutuskan  pangan yang  akan  dikonsumsi  (Chotim  dan  Subhan  2014). Kesadaran  masyarakat  terhadap  produk  halal  juga semakin  meningkat.  Peningkatan  tersebut  tidak  sejalan dengan  tindakan  produsen  dalam  memberikan  label halal pada produknya terutama pada produsen IRTP.
Meskipun  peraturan  mengenai  pelabelan  sudah dikeluarkan  oleh  pemerintah,  namun  masih  dijumpai masalah dalam pelabelan khususnya pada produk IRTP. Label  pangan pada produk  IRTP  masih  sering  dijumpai hanya  mencantumkan  nama  atau  merek  dagangnya  saja tanpa  keterangan  lain.  Menurut  hasil  penelitian  Wijaya dan  Rahayu  (2014),  pemenuhan  pelabelan  pada  produk IRTP  di  wilayah  Bogor  masih  cukup  rendah.  Hanya 16%  produsen  IRTP  yang  memahami  peraturan  pela- belan tersebut.
Pemberian label halal pada produk IRTP juga masih sedikit  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  IRTP.  Menurut Rohmah  dan  Iswantoro  (2016),  kendala  yang  sering dihadapi  oleh  produsen  pangan  dalam  sertifikasi  halal, yaitu  hanya  produsen  yang  menginginkannya  saja  yang mendaftar  meskipun sertifikasi halal saat  ini sudah ber- sifat  wajib,  kurangnya  sosialisasi  mengenai  halal  untuk industri kecil, serta prosesnya membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal.
Menurut  data  BPS  Kebumen  (2020),  pada  tahun 2018  jumlah  industri  yang  ada  di  Kebumen  mencapai 56.336 unit.  Industri  di  bidang  pangan  menjadi  industri dengan jumlah terbanyak di Kebumen yaitu 35.716 unit yang terdiri atas industri kecil hingga menengah. Jumlah tersebut  meningkat  dari  tahun  2016  yang  berjumlah 35.709  unit  industri  pangan  (BPS  Kebumen  2017). Kajian mengenai pemenuhan peraturan terhadap produk IRTP di Kebumen belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh  karena  itu,  dilakukan  penelitian  mengenai  tingkat kesesuaian  pencantuman  label  produk  IRTP  dengan peraturan dari pemerintah.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Perangkat  peralatan  pada  penelitian  ini  berupa laptop  yang  telah  terinstal  aplikasi microsoft  excel dan IBM SPSS 23, checksheet , serta kuesioner. Bahan yang diamati  adalah  label  kemasan  produk  IRTP  yang diproduksi dan beredar di wilayah Kabupaten Kebumen.
Pengelompokan produk IRTP (Fransisca et al . 2016) Data  mengenai  banyaknya  produk  IRTP  yang  telah memiliki  izin  edar  yang  berasal  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kebumen  digunakan  sebagai  dasar  untuk menetapkan jenis dan jumlah sampel produk IRTP yang diteliti.  Jumlah  minimum  sampel  yang  diteliti,  ditetap- kan melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin:
dimana, n= Jumlah sampel; N= Total populasi; e= Ting- kat toleransi dalam pengambilan sampel.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kesehatan  Kebumen hingga  tahun  2020  terdapat  1215  produk  IRTP  yang telah  memiliki  nomor  izin  edar  P-IRT  sehingga  dapat dihitung  jumlah  minimum  produk  IRTP  menggunakan persamaan 1 dengan hasil n= 92.40≈93.
Jumlah sampel minimal sebanyak 93 sampel. Dalam penelitian  ini  ditetapkan  sampel  total  (n)  sebanyak  100 produk dari tiga jenis produk IRTP yang terdaftar paling banyak  di  Kebumen.  Proporsi  jenis  produk  IRTP  dite- tapkan dengan rumus:
dimana,  nk=  ukuran  sampel  kategori/jenis;  Nk=  ukuran populasi kategori/jenis; N= ukuran sampel total.

## Pengumpulan data (Siregar 2017)
Data  label  produk  IRTP  diperoleh  secara  langsung di lapangan yaitu dari  tempat perbelanjaan  yang berada di Kabupaten  Kebumen.  Sebanyak 15 sampel diperoleh dari  swalayan  dan  sebanyak  85  sampel  diperoleh  dari toko kelontong atau minimarket. Sampel diambil dengan teknik purposive  sampling dengan  pertimbangan  ter- tentu, yaitu produk telah mencantumkan nomor izin edar P-IRT  atau  alamat  IRTP  adalah  Kebumen.  Informasi yang diperoleh dicatat pada checksheet .

## Analisis data (Siregar 2017)
Analisis  data  survei  label  produk  dilakukan  dengan teknik content  analysis dengan  cara  membandingkan hasil informasi yang diperoleh melalui pengamatan pada label kemasan produk dengan peraturan mengenai pela- belan yaitu Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, PP RI  Nomor  69  Tahun  1999,  dan  Peraturan  BPOM  RI Nomor  HK.03.1.23.04.12.2206  Tahun  2012  Tentang CPPB-IRT.  Komponen  label  yang  dianalisis  ada  4 kelompok unsur, yaitu teknis pencantuman label, tulisan pada  label,  keterangan  minimum  label,  dan  keterangan yang  dilarang  dicantumkan  pada  label  kemasan.  Hasil yang  didapat  kemudian  dihitung  tingkat  pemenuhan (TP) persyaratan pelabelan menggunakan rumus berikut:
( ) ( ) ( )
DOI: 10.29244/jmpi.2021.8.1.25 66.7% 64.3% 70.7% 0 20 40 60 80 100 Tepung dan hasil olahannya Hasil olahan buah Hasil olahan biji- bijian, kacang- kacangan, dan umbi T ingka t P e m e nuhan (% ) n=41 A 32% B 30% C 10% D 5% E 5% F 4% G 4% H 4% I 2% J 1% K 1% L 1% M 1% N 0% O 0%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kelompok jenis produk IRTP
Data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kebumen menyebutkan  bahwa  hingga  akhir  tahun  2020  terdapat 942  IRTP  yang  telah  memiliki  SPP-IRT  dan  terdapat 1215 produk IRTP telah memiliki izin edar P-IRT. Data tersebut  menandakan  adanya  IRTP  yang  memproduksi lebih  dari  1  jenis  produk  IRTP.  Sebanyak  1215  produk yang  telah  terdaftar  tersebut  kemudian  dikelompokkan berdasarkan 15 jenis pangan untuk produk IRTP (Gam- bar 1).
Keterangan: A= Tepung dan hasil olahannya; B= Hasil olahan biji- bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi;  C=  Hasil  olahan  buah;  D= Gula,  kembang  gula,  dan  madu;  E=  Bumbu;  F=  Hasil  olahan  ikan kering;  G=  Hasil  olahan  sayur;  H=  Minuman  serbuk;  I=  Kopi  dan teh kering; J= Hasil olahan unggas kering; K= Hasil olahan kelapa; L= Hasil olahan daging kering. M= Minyak dan lemak. N= Rempah- rempah; dan O= Selai, jeli, dan sejenisnya.

## Gambar 1. Kelompok  jenis  produk  IRTP  di  Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Gambar 1, jenis produk yang dijadikan sampel  pada  penelitian  ini,  yaitu  produk  jenis  tepung dan  hasil  olahannya  (32%);  produk  hasil  olahan  biji- bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi  (30%);  serta  produk hasil  olahan  buah  (10%),  ketiga  jenis  produk  IRTP  ter- sebut memiliki jumlah persentase tertinggi di Kabupaten Kebumen.  Sampel  label  kemasan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berjumlah  100  sampel  yang  terdiri  atas  3 jenis  produk  IRTP  yang  telah  disebutkan.  Ukuran populasi  (Nk)  jenis  tepung  dan  hasil  olahannya;  hasil olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi;  serta hasil olahan buah masing-masing sebesar 393, 361, dan 120  produk  (total  874  produk).  Berdasarkan  hasil  per- hitungan  secara  proporsional  diperoleh  ukuran  sampel untuk  masing-masing  jenis  produk  pangan  (nk)  yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Teknis pencantuman label
Tata  cara  pencantuman  label  pangan  telah  diatur pada  PP  RI  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan
Iklan  Pangan  serta  peraturan  terbaru  PerBPOM  Nomor 31  Tahun  2018  tentang  Label  Pangan  Olahan.  Hasil penelitian  mengenai  tingkat  pemenuhan  teknis  pencan- tuman label kemasan pada masing-masing produk IRTP dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Tingkat  pemenuhan  pro- duk hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi memiliki  tingkat  persentase  tertinggi  di  antara  produk lainnya yaitu sebesar 70.73%. Kemudian, disusul produk tepung dan hasil olahannya sebesar 66.67% dan produk hasil  olahan  buah  sebesar  64.29%.  Produk  IRTP  (100 buah  sampel)  dengan  label  yang  menjadi  bagian  dari kemasan  memiliki  jumlah  yang  paling  sedikit  yaitu sebanyak 19%, jumlah produk dengan label yang dima- sukkan  ke  dalam  kemasan  (transparan)  sebanyak  40%, dan  jumlah  label  yang  ditempelkan  pada  bagian  luar kemasan ada sebanyak 41%.
Tabel 1. Jumlah  sampel  pada  3  jenis  produk  IRTP  ter- banyak di Kebumen Jenis Produk IRTP Terpilih Jumlah Populasi (Nk) Jumlah Sampel (nk) Tepung dan hasil olahannya 393 45 Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi 361 41 Hasil olahan buah 120 14 Total 874 100
Gambar 2. Tingkat pemenuhan unsur teknis pencantuman label
Kesalahan  pada  unsur  teknis  pencantuman  label kemasan produk IRTP yang sering ditemui (Gambar 3), yaitu  sebanyak 12 produk (12%) dari keseluruhan sam- pel  memiliki  label  yang  mudah  terlepas  dari  kemasan. Hal  tersebut  dikarenakan  produsen  mencantumkan  ke- terangan  kedaluwarsa  menggunakan  label  tersendiri yang  ditempel  secara  terpisah  dari  label  kemasan sehingga dapat dengan mudah dilepas atau dihilangkan. Terutama  untuk  produk  dengan  label  yang  ditempel pada  bagian  luar  kemasan.  Sebanyak  19  produk  (19%) dari  kesalahan  pada  label  yang  labelnya  dihapus, ditutup, diganti, atau dilabeli kembali (32%) tidak men- cantumkan keterangan kedaluwarsa sehingga tidak dapat diidentifikasi  apakah  label  kedaluwarsa  produk  tersebut
5 1 14 3 5 4 12 0 10 20 30 40 Label mudah lepas dari kemasan Label mudah luntur dan/atau rusak Label dihapus, dicabut, ditutup, diganti, dilabel ganda Persentase (%) Tepung dan hasil olahannya Hasil olahan buah
Hasil olahan biji-bijian, kacang- kacangan, dan umbi 26.67% 35.71% 24.39% 0 20 40 60 80 100 Tepung dan hasil olahannya Hasil olahan buah Hasil olahan biji- bijian, kacang- kacangan, dan umbi T in g kat Pemen u h an (% )
mudah dihapus atau dihilangkan. Terdapat kemungkinan jika  keterangan  kedaluwarsa  produk  tersebut  sudah hilang akibat menggunakan label terpisah atau menggu- nakan  tinta  yang  mudah  luntur.  Kesalahan  lainnya seperti label  yang mudah luntur atau rusak jika digosok menggunakan  jari.  Hal  tersebut  dikarenakan  hasil  cetak atau  sablon  pada  kemasan  yang  kurang  baik  sehingga mudah dihilangkan apabila digosok menggunakan jari.
Gambar 3. Tingkat  kesalahan  teknik  pencantuman  label (100 produk)

## Tulisan pada label
Kesesuaian teknis penulisan label pada produk yang diteliti  memiliki  hasil  paling  rendah  di  antara  keempat kelompok  unsur  yang  diamati  (Gambar  4).  Tingkat pemenuhan  untuk  unsur  penggunaan  bahasa  Indonesia, angka  Arab,  dan  huruf  Latin  memiliki  persentase  yang paling  rendah  di  antara  unsur  lainnya  pada  kelompok teknis  penulisan  label.  Sebanyak  12  dari  45  produk IRTP jenis tepung dan hasil olahannya  yang  memenuhi ketentuan (26.67%); produk hasil olahan buah ada seba- nyak  5  dari  14  produk  telah  memenuhi  (35.71%);  dan hasil  terendah  pada  produk  hasil  olahan  biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi sebanyak 10 dari 41 produk yang memenuhi ketentuan (24.39%). Secara keseluruhan 27%  produk  IRTP  yang  telah  memenuhi  pesyaratan tulisan pada label.
Kesalahan  penggunaan  bahasa  yang  kerap  ditemui saat  pengamatan  yaitu  banyak  tulisan  pada  label  yang menggunakan  bahasa  asing  tanpa  didahului  dengan bahasa  Indonesia.  Bahasa  asing  yang  sering  ditemui yaitu bahasa Inggris dalam penulisan unsur berat bersih yang  ditulis netto atau net  weight ,  penulisan  unsur kedaluwarsa expired date (EXP), dan keterangan lainnya seperti snack , product , new , best quality , home industry , barbeque , bakery , traditional  food ,  dan special .  Seba- gian  besar  kesalahan  penulisan  diakibatkan  oleh  penu- lisan  unsur  berat  bersih  dan  unsur  kedaluwarsa.  Kete- rangan lainnya yaitu ditemukan penggunaan istilah atau singkatan gaul jadoel pada produk jenis tepung dan hasil olahannya.
Gambar 4. Tingkat pemenuhan teknis penulisan label
Pasal 26 ayat (2) PerBPOM Nomor  31 Tahun 2018 dijelaskan  bahwa  ukuran  berat  untuk  Pangan  Olahan padat  dinyatakan  dengan  berat  bersih  dan  ukuran volume untuk Pangan Olahan cair dinyatakan dengan isi bersih.  Penulisan  ukuran  yang  tepat  untuk  ketiga  jenis produk IRTP yang diteliti adalah berat bersih. Penggun- aan  istilah netto tidak  tepat  karena  bukan  bahasa  Indo- nesia.  Pasal  34  ayat  (5)  menyebutkan  keterangan  keda- luwarsa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahului tulisan  Baik  digunakan  sebelum.  Penggunaan  istilah expired date untuk menyatakan keterangan kedaluwarsa tidak  tepat  karena  istilah  tersebut  merupakan  bahasa asing.  Sebagaimana  disebutkan  di  dalam  pasal  7 Peraturan  BPOM  Nomor  31  Tahun  2018  bahasa  asing boleh  digunakan  asalkan  didahului  oleh  bahasa  Indone- sia atau memang dikarenakan tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia.
Kriteria  lain  yang  menjadi  ketentuan  dalam  penu- lisan  label  yaitu  desain  untuk  latar  belakang  tidak mengaburkan  tulisan  serta  tulisan  wajib  dicantumkan secara  jelas,  mudah  dibaca,  dan  proporsional  dengan luas permukaan label. Hal tersebut tercantum pada pasal 8  dan  pasal  9  PerBPOM  Nomor  31  Tahun  2018.  Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemenuhan untuk unsur desain  latar  belakang  sudah  tinggi  (100%)  karena  tidak ditemui desain latar belakang yang mengaburkan tulisan.

## Keterangan minimum label
Unsur-unsur label yang harus atau sekurang-kurang- nya  dicantumkan  pada  label  disebut  keterangan  mini- mum  label.  Produk  IRTP  memiliki  ketentuan  tersendiri yang  mengatur  mengenai  keterangan  minimum  label. Produk  IRTP  harus  memuat  sekurang-kurangnya  7 unsur  label,  di  antaranya:  a)  nama  produk;  b)  daftar bahan; c) berat bersih; d) nama dan alamat produsen; e) keterangan  kedaluwarsa;  f)  tanggal  dan  kode  produksi dan g) nomor P-IRT.
Selain  tujuh  unsur  label  tersebut,  dilakukan  penga- matan  juga  terhadap  unsur  keterangan  halal.  Namun, hasil  dari  analisis  terhadap  keterangan  halal  tidak
dimasukkan  ke  dalam  perhitungan  tingkat  pemenuhan kelompok  unsur.  Tujuan  dari  diamatinya  keterangan halal  pada  sampel  adalah  untuk  mengetahui  sudah sejauh  mana  tingkat  kesadaran  produsen  IRTP  di Kebumen terhadap sertifikasi produk pangannya. Menu- rut Pasal 4 UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jami- nan  Produk  Halal,  Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  sertifikasi  halal menjadi wajib di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dike- tahui  pula  kesiapan  produsen  IRTP  dalam  menghadapi peraturan tersebut.
Hasil  pengamatan  terhadap  keterangan  minimum label produk IRTP di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada  Tabel  2.  Kategori  pangan  IRT  dengan  tingkat pemenuhan  tertinggi  yaitu  produk  hasil  olahan  biji- bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi  (44.25%);  diikuti produk  jenis  tepung  dan  hasil  olahannya  (43.49%);  dan terendah pada produk hasil olahan buah (34.69%). Rata- rata  tingkat  pemenuhan  keterangan  minimum  label sekitar  40.81%.  Hasil  yang  kurang  memenuhi  ini  dise- babkan  oleh  adanya  satu  atau  lebih  unsur  yang  tidak dicantumkan  pada  label  ataupun  sudah  dicantumkan, namun tidak sesuai dengan persyaratan pelabelan.
Tabel 2. Sebaran tingkat pemenuhan keterangan minimum label Unsur Label Tingkat Pemenuhan (%) Tepung dan Hasil Olahannya (N = 45) Hasil Olahan Buah (N = 14) Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang- Kacangan, dan Umbi (N = 41) Nama produk 86.67 71.43 90.24 Daftar bahan 57.78 21.43 51.22 Berat bersih 17.78 0.00 17.07 Nama dan alamat produsen 4.44 0.00 2.44 Keterangan kedaluwarsa 57.78 78.57 65.85 Tanggal dan kode produksi 6.67 7.14 9.76 Nomor P-IRT 73.33 64.29 73.17 Rata-rata (%) 43.49 34.69 44.25

## Nama produk
Hasil  tingkat  pemenuhan  unsur  nama  produk  dapat dilihat  pada  Tabel  2.  Tingkat  pemenuhan  unsur  nama produk oleh IRTP Kabupaten Kebumen terbilang cukup tinggi.  Tingkat  pemenuhan  produk  dengan  persentase tertinggi  hingga  terendah  berturut-turut  adalah  produk IRTP  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan umbi (90.24%); produk jenis tepung dan hasil olahannya (86.67%);  dan  produk  hasil  olahan  buah  (71.43%). Kesalahan  yang  ditemui  saat  pengamatan  yaitu  tidak mencantumkan  salah  satu  dari  nama  jenis  atau  nama dagangnya.  Produk  hasil  olahan  buah  yang  tidak  men- cantumkan  nama  jenis  ada  satu  produk  dan  tidak mencantumkan  nama  dagang  ada  tiga  produk  dari  14 produk yang diamati.

## Daftar bahan
Daftar  bahan  terdiri  atas  bahan  baku,  bahan  tam- bahan pangan (BTP), dan bahan penolong. Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan harus dicantumkan  pada  label  kemasan  (BPOM  2020).  Ting- kat  pemenuhan  produk  dari  persentase  tertinggi  hingga terendah  yaitu  produk  jenis  tepung  dan hasil  olahannya (57.78%);  produk  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang- kacangan,  dan umbi  (51.22%);  dan produk  hasil olahan buah  (21.43%).  Temuan  terhadap  kekurangan  dari  100 produk  adalah  terdapat  produk  yang  tidak  mencantum- kan  komposisi  bahan  di  label  kemasan  (16%).  Produk sudah  mencantumkan  komposisi,  namun  tidak  sesuai dengan  kriteria  persyaratan  unsur  daftar  bahan  (33%). Contohnya, pencantuman unsur daftar bahan tidak dida- hului  dengan  tulisan  daftar  bahan,  bahan  yang  diguna- kan,  bahan-bahan,  atau  komposisi;  menggunakan  sing- katan (dan lain-lain); menuliskan nama bahan yang tidak diikuti  asal  bahan  yang  bersumber  dari  hewan  atau tanaman  (minyak  sawit  ditulis  minyak  saja,  tepung terigu  hanya  ditulis  tepung);  bahan  tidak  dijabarkan dengan  lengkap  (hanya  menuliskan  bumbu  atau seasoning );  serta  ada  yang  menuliskan  dengan  bahan pilihan atau resep khusus.

## Berat bersih
Berat  bersih  atau  isi  bersih  yang  merupakan  berat atau isi bersih dihitung tanpa wadah,  ditulis mengguna- kan satuan metrik seperti gram (g), kilogram (kg), mili- liter  (mL),  atau  liter  (L)  (Hakim  2020).  Tingkat  peme- nuhan  unsur  berat  bersih  produk  IRTP  di  Kabupaten Kebumen yaitu produk tepung dan hasil olahannya sebe- sar  17.78%;  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan, dan umbi 17.07%; dan hasil olahan buah 0.00 %. Secara total,  produk  IRTP  yang  belum  mencantumkan  kete- rangan  berat  bersih  (42%).  Produk  yang  telah  mencan- tumkan berat bersih namun belum sesuai, seperti meng- gunakan  singkatan  gr  untuk  satuan  gram  (seharusnya disingkat  g)  (29%),  menggunakan  satuan  biji  atau buah (4%),  tidak  didahului  dengan  tulisan  berat  bersih  (1%), serta produk sudah diberi keterangan berat bersih namun tidak ada nominal berat yang dicantumkan (9%).

## Nama dan alamat produsen
Nama  dan  alamat  produsen  yang  memenuhi  keten- tuan  pelabelan  pada  produk  jenis  tepung  dan  hasil olahannya  sebesar  4.44%;  produk  hasil  olahan  buah sebesar  0.00%;  serta  produk  hasil  olahan  biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi sebesar 2.44%. Sebenarnya produsen  telah  mencantumkan  nama  dan  alamat  pada label  kemasan  produknya,  namun  penulisannya  tidak sesuai  dengan  ketentuan.  Sebagian  besar  produsen menuliskan  alamat  berupa  desa  dan  kabupaten  saja, tanpa kode pos dan negara. Ada beberapa produsen yang telah  menuliskan  kabupaten  dan  negaranya  saja.  Nama dan  alamat  seharusnya  dicantumkan  dengan  lengkap sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Hal tersebut karena  nama  dan  alamat  produsen  merupakan  identitas pelaku  usaha  yang  berperan  penting  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban  dari  produsen  apabila  terjadi  hal yang tidak diinginkan (Hakim 2020).

## Keterangan kedaluwarsa
Hasil  yang  diperoleh  dari  pengamatan  terhadap produk IRTP jenis tepung dan hasil olahannya memiliki persentase  tingkat  pemenuhan  sebesar  57.78%;  produk hasil  olahan  buah  sebesar  78.57%;  dan  produk  hasil olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi  sebesar 65.85%.  Kesalahan  dalam  pencantuman  keterangan kedaluwarsa  yang  ditemui  saat  pengamatan  antara  lain, produk  tidak  mencantumkan  keterangan  kedaluwarsa (18%),  produk  sudah  mencantumkan  keterangan  keda- luwarsa  namun  tidak  diberi  tanda  atau  diberi  nominal angka  yang  menunjukkan  tanggal-bulan-tahun  (13%), serta  ditemui  pula  pencantuman  waktu  kedaluwarsa tanpa  didahului  tulisan  baik  digunakan  sebelum  atau keterangan lain yang semakna (5%).
Pencantuman  waktu  kedaluwarsa  meliputi  tanggal, bulan,  dan  tahun  (BPOM  2018),  atau  cukup  bulan  dan tahun  untuk  (kedaluwarsa  produk  >  3  bulan).  Terdapat produk pangan yang  mendapat pengecualian, yaitu pro- duk  minuman  yang  mengandung  minimal  7%  alkohol, cuka, dan roti atau kue yang masa simpannya maksimal 24  jam.  Meskipun  dikecualikan  dari  ketentuan  kedalu- warsa,  namun  tetap  harus  mencantumkan  tanggal  pro- duksi  atau  tanggal  pengemasan.  Istilah  tanggal  kedalu- warsa atau  gunakan sebelum  ( use by atau expired date ) memiliki  makna  bahwa  konsumen  dapat  mengonsumsi produk pangan maksimal pada waktu kedaluwarsa yang tertera.  Setelah  melewati  batas  waktu,  maka  kualitas produk  dari  segi  mutu  maupun  keamanan  diduga  tidak dapat  diterima  lagi  oleh  konsumen.  Biasanya  produk- produk  yang  mudah  rusak  yang  menggunakan  istilah tersebut, seperti produk daging dan susu (Vicky 2014).

## Tanggal dan kode produksi
Kode  produksi  berupa  angka,  huruf,  atau  tanggal produksi untuk menunjukkan riwayat pembuatan produk pangan. Hasil pengamatan diperoleh data tingkat peme- nuhan  yang  cukup  rendah.  Persentase  dengan  nilai terendah  yaitu  produk  IRTP  jenis  tepung  dan  hasil olahannya sebesar 6.67%, kemudian produk hasil olahan buah sebesar 7.14%, dan persentase tertinggi  yaitu pro- duk hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi sebesar  9.76%.  Kesalahan  yang  ditemukan  yaitu  masih banyak  produsen  yang  tidak  mencantumkan  kode  pro- duksi  pada  label  kemasannya  (83%).  Ada  pula  yang telah  mencantumkan  keterangan  kode  produksi  namun tidak  diisi  dengan  kode  maupun  tanggal  produksinya (9%).  Hal  ini  dimungkinkan  karena  produsen  kurang peduli dan masih belum paham dengan maksud pembe- rian  kode  produksi.  Pemberian  kode  produksi  sebenar- nya  mempermudah  produsen  dalam  memantau  produk- nya  di  pasaran.  Jika  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan dan  mengharuskan  produk  ditarik  dari  peredaran,  maka tidak  harus  semua  produk  ditarik.  Produk  dengan  kode tertentu  saja  yang  ditarik.  Hal  tersebut  dapat  mencegah kerugian yang terlalu besar (Chotim dan Subhan 2014).

## Nomor P-IRT
Produk  pangan  yang  memiliki  nomor  izin  edar, tandanya produk  pangan  sudah terdaftar  dan  sudah bisa diedarkan  di  wilayah  Indonesia  (Hakim  2020).  Seluruh produk  IRTP  yang  diamati  pada  penelitian  ini  sudah memiliki  nomor  P-IRT.  Namun,  tingkat  pemenuhannya belum 100%, produk hasil olahan buah sebesar 64.29%; hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi sebesar  73.17%;  dan  produk  jenis  tepung  dan  hasil olahannya  sebesar  73.33%.  Kesalahan  pencantuman nomor P-IRT antara lain, ditemukan nomor P-IRT yang kurang dari 15 digit, ditemukan pula nomor P-IRT yang sudah  tidak  berlaku  atau  sudah  melewati  batas  tahun berlakunya,  serta  terdapat  nomor  P-IRT  yang  tidak sesuai  dengan jenis atau kategori  produknya. Nomor P- IRT dapat digunakan oleh produsen IRTP untuk produk lainnya  yang  sejenis  atau  memiliki  bahan  baku  yang sama  (BPOM  2018).  Contohnya,  nomor  P-IRT  yang diperoleh produk emping jagung dapat digunakan untuk produk  yang  berbahan  baku  jagung,  seperti  kerupuk jagung  atau  marning  jagung.  Jika  menggunakan  bahan baku  yang  berbeda,  maka  produsen  pangan  IRT  harus mendaftarkan  kembali  produknya  (Wulandari  dan Deliana 2020).

## Keterangan halal
Berkembangnya  teknologi  pengolahan  pangan, seperti pengawetan, fermentasi, bahkan rekayasa genetik menjadikan  penentuan  halal  sebagai  sesuatu  yang  pen- ting.  Oleh  sebab  itu,  jaminan  halal  perlu  dilakukan (Faidah  2017).  Keterangan  halal  pada  produk  pangan ditandai  dengan  adanya  logo  halal  yang  terverifikasi oleh  MUI.  Pelaku  usaha  atau  produsen  khususnya  di bidang  pangan  wajib  mendaftarkan  produknya  ke BPJPH untuk sertifikasi halal dan memperoleh perizinan agar  dapat  mencantumkan  logo  halal  pada  label kemasannya  (Wulansari  dan  Anggraini  2018).  Data mengenai  sebaran  pencantuman  keterangan  halal  pada produk IRTP yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Sebaran pencantuman keterangan halal
Jenis Pangan Jumlah Produk Logo Halal Tersertifikasi MUI Logo Halal Tidak Terser- tifikasi MUI Tidak ada Logo Halal Tepung dan hasil olahannya 6 2 37 Hasil olahan buah 3 1 10 Hasil olahan biji-bijian, kacang- kacangan, dan umbi 9 1 31 Total 18 4 78
Berdasarkan  data  di  atas,  hanya  ada  5%  produk IRTP  yang  memenuhi  syarat  pencatuman  halal.  Seba- nyak  95%  tidak  memenuhi  syarat  pencatuman  halal dengan  rincian  9%  sudah  habis  masa  berlakunya,  8% menggunakan  logo  halal  tidak  resmi  (8%)  yaitu  meng- gunakan  tulisan  halal  dalam  bahasa  Indonesia  atau
bahasa  Arab  dan  78%  tidak  mencatumkan  label  halal. Masih banyaknya produk IRTP yang belum mencantum- kan  logo  halal  tersertifikasi  MUI  dimungkinkan  karena produsen  melihat  dari  segi  biaya  yang  tidak  sebanding dengan  pemasukan  serta  menganggap  produknya  sudah halal  jika  dilihat  dari  bahan  yang  digunakan  sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal (Nikmah et al . 2018). Menurut  Septian  dan  Rahayu  (2014),  produsen pangan  IRT  belum  memahami  prosedur  untuk  mencan- tumkan  logo  halal  pada  produknya.  Konsumen  cende- rung lebih memerhatikan label halal pada produk impor karena  kurang  yakin  dengan  kehalalan  bahan  yang digunakan  (Iriani  2019).  Beda  halnya  dengan  produk IRTP,  konsumen  cenderung  sudah  mengetahui  bahan baku  pembuatannya.  Hal  tersebut  juga  disebutkan  pada penelitian  Qomaro et  al .  (2019),  produsen  menyatakan bahwa  konsumen  tetap  puas  walaupun  produknya  tidak mencantumkan label halal.

## Pencantuman keterangan yang dilarang pada label
Produk  IRTP  dilarang  untuk  mencantumkan  klaim kesehatan atau klaim gizi pada label kemasannya. Bebe- rapa  hal  yang  dilarang  untuk  dicantumkan  pada  label pangan, seperti keterangan yang tidak benar dan menye- satkan; pangan memiliki fungsi seperti obat; keterangan ketiadaan  suatu  komponen  yang  secara  alami  memang tidak  ada  dalam  produk;  keterangan  produk  pangan sintetik  berasal  dari  alam;  keterangan  lembaga  yang menganalisis  produk;  keterangan  yang  menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu; keterangan yang tidak terkait dengan pangan; dan keterangan tanpa BTP yang tidak sesuai dengan peraturan (BPOM 2018).
Tingkat  pemenuhan  pada  kelompok  unsur  label  ini terbilang  tinggi  hingga  mencapai  90%  untuk  masing- masing  jenis  produk  IRTP.  Produk  jenis  tepung  dan hasil  olahannya  memiliki  nilai  persentase  pemenuhan sebesar 96.30%; produk hasil olahan buah memiliki nilai persentese  tertinggi  sebesar  97.62%;  dan  produk  hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi memiliki nilai  persentase  terendah  sebesar  95.12%.  Hasil  penga- matan  tingkat  pemenuhan  label  untuk  kelompok  unsur keterangan yang dilarang dicantumkan pada label dapat dilihat pada Tabel 4.
Keterangan  yang  tidak  benar  dan  menyesatkan memiliki  nilai  persentase  pemenuhan  yang  paling  ren-
dah  untuk  ketiga  jenis  produk  yang  diamati.  Hal  ini menunjukkan  banyak  ketentuan  yang  dilanggar  pada unsur label tersebut. Produk hasil olahan buah memiliki hasil tertinggi (78.57%); dilanjutkan produk jenis tepung dan  hasil  olahannya  (75.56%);  dan  hasil  terendah  pada produk  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan umbi (68.29%). Label yang memuat keterangan menge- nai  mutu  produk,  seperti  alami,  murni,  100%,  dengan (diikuti  nama  bahan),  dari  (diikuti  nama  bahan),  segar, dan  asli,  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  maka produk  dinyatakan  tidak  memenuhi  kriteria  pemenuhan pelabelan.  Kesalahan  yang  ditemukan  saat  pengamatan yaitu  mencantumkan  kata  spesial,  bergizi,  super,  higie- nis,  pilihan, top  choice ,  premium,  terbuat  dari  bahan pilihan,  100%  gula  murni,  sehat,  mutu  terjamin,  resep khusus, best quality , dan alami.
Unsur keterangan yang tidak terkait dengan pangan menjadi  hasil  terendah  kedua.  Label  dengan  logo  atau keterangan  lain  yang  tidak  berkaitan  dengan  produk pangan  olahan  atau  berlebihan  dikatakan  tidak  meme- nuhi unsur label ini. Label produk yang tidak memenuhi yaitu  label  produk  jenis  tepung  dan  hasil  olahannya (93.33%)  serta  produk  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang- kacangan,  dan  umbi  (90,24%).  Sebanyak  tiga  dari  45 produk jenis tepung dan hasil olahannya serta empat dari 41 produk hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi  yang  diamati  menyantumkan  keterangan  yang tidak  berhubungan  dengan  produk  pangan  itu  sendiri. Contohnya,  ditemukan  kalimat  “rezeki  untuk  berbagi”, “ringan dikantong”, “pedas tapi sayang kalau berhenti”, “ see  and  feel  difference  taste ”,  “ move  on ”,  “barokah”, dan terdapat gambar kartun tikus.
Kesalahan  lainnya  yaitu  pada  unsur  keterangan tanpa  BTP  karena  terdapat  label  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  untuk  produk  jenis  tepung  dan  hasil olahannya  (97.78%)  serta  produk  hasil  olahan  biji- bijian, kacang-kacangan, dan umbi (97.56%). Terdapat 8 dari  100  produk  IRTP  yang  menyantumkan  keterangan tanpa BTP. Terdapat 1 produk dari masing-masing pro- duk  jenis  tepung  dan  hasil olahannya  serta  hasil  olahan biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi  yang  peme- nuhannya tidak sesuai,  yaitu mencantumkan  keterangan tanpa  pengembang  dan  tanpa  pewarna  serta  tanpa penyedap rasa.

## Tabel 4. Tingkat pemenuhan produk IRTP tanpa keterangan yang dilarang
No Unsur Label Tingkat Pemenuhan (%) Produk 06 (n = 45) Produk 14 (n = 14) Produk 15 (n = 41) 1 Klaim kesehatan atau klaim gizi 100.00 100.00 100.00 2 Keterangan yang tidak benar dan menyesatkan 75.56 78.57 68.29 3 Pangan dapat menyehatkan atau dapat berfungsi sebagai obat 100.00 100.00 100.00 4 Keterangan ketiadaan suatu komponen 100.00 100.00 100.00 5 Keterangan pangan berasal dari alam 100.00 100.00 100.00 6 Keterangan lembaga yang menganalisis produk 100.00 100.00 100.00 7 Keterangan yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu 100.00 100.00 100.00 8 Keterangan yang tidak terkait dengan pangan 93.33 100.00 90.24 9 Keterangan tanpa BTP 97.78 100.00 97.56 Rata-rata (%) 96.30 97.62 95.12
Keterangan: Produk 06= Produk IRTP jenis tepung dan hasil olahannya; Produk 14= Produk IRTP hasil olahan buah; Produk 15= Produk IRTP hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi; n= jumlah sampel produk
67 27 43 96 58 64 36 35 98 58 71 24 44 95 59 0 20 40 60 80 100 Teknis pencantuman label Tulisan pada label Keterangan minimum label Keterangan yang dilarang dicantumkan
Rata-rata
T ingka t P e m e nuhan (% ) Produk jenis tepung dan hasil olahannya
Produk hasil olahan buah
Produk hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi
BTP  yang  diizinkan  untuk  dicantumkan  keterangan tanpa  BTP  pada  label  antara  lain,  pemanis  buatan, pengawet,  pewarna  sintetik,  antioksidan,  dan/atau penguat  rasa  (BPOM  2018).  BTP  pengembang  tidak termasuk  ke  dalam  BTP  yang  diizinkan  pada  unsur keterangan  tanpa  BTP.  BTP  pewarna  masuk  kedalam kelompok BTP yang disebutkan di atas, namun pasal 24 ayat  (4)  pada  peraturan  yang  sama  menyebutkan pewarna  yang  dicantumkan  pada  label  adalah  tanpa pewarna  sintetik.  Ketentuan  mengenai  BTP  penyedap rasa sama seperti BTP pewarna, seharusnya yang dican- tumkan pada label yaitu tanpa penguat rasa. Penggunaan nama  Jenis  BTP,  keterangan  bebas  BTP,  tidak  meng- gunakan  BTP,  tidak  menambahkan  BTP,  tidak  terdapat BTP,  tidak  mengandung  BTP,  atau  yang  semakna  juga tidak  diperkenankan.  Misalnya  mencantumkan  kete- rangan  bebas  MSG  pada  label,  seharusnya  yang  benar tanpa penguat rasa.

## Tingkat pemenuhan pelabelan rata-rata
Perbandingan  persentase  rata-rata  tingkat  peme- nuhan  pelabelan  dapat  dilihat  pada  Gambar  6.  Kelom- pok  unsur  keterangan  yang  dilarang  dicantumkan  pada label memiliki tingkat pemenuhan tertinggi untuk ketiga jenis  produk  IRTP  di  antara  kelompok  unsur  lainnya. Tingkat pemenuhan dengan nilai  terendah  dimiliki  oleh kelompok  unsur  tulisan  pada  label  untuk  produk  jenis tepung dan hasil olahannya serta pada jenis produk hasil olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan  umbi.  Tingkat pemenuhan  rata-rata  dari  ketiga  jenis  produk  IRTP memiliki  nilai  persentase  yang  hampir  sama.  Sebesar 58%  untuk  produk  jenis  tepung  dan  hasil  olahannya serta hasil olahan buah. Sebanyak 59% untuk jenis pro- duk  hasil  lahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan umbi. Hasil yang diperoleh relatif rendah karena masih banyak label yang tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang mengatur mengenai pelabelan. Hal ini dimungkin- kan  karena  peraturan  yang  dijadikan  pedoman  masih
peraturan  lama  yaitu  PP  RI  Nomor  Nomor  69  tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. PerBPOM Nomor 31 Tahun 2018 memiliki masa peralihan 30 bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.
Peran  pemerintah  menjadi  penting  sebagai  pihak yang  memberikan  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada produsen IRTP terkait adanya kebijakan pelabelan. Pro- dusen  IRTP  juga  dapat  menyesuaikan  dan  melengkapi pencantuman  atribut  untuk  menciptakan  pangan  yang aman (Nikmah et al . 2018). Label yang baik dapat mem- berikan  informasi  produk  yang  jelas  kepada  konsumen. Apabila  terjadi  pelanggaran  dalam  ketentuan  pelabelan pada  Peraturan  BPOM  Nomor  31  Tahun  2018,  maka terdapat  sanksi  administratif:  penghentian  sementara dari  kegiatan  produksi,  penarikan  produk  pangan  dari peredaran, atau pencabutan izin produksi.

## KESIMPULAN
Produk  pangan  industri  rumah  tangga  yang  paling banyak diproduksi di Kabupaten Kebumen berturut-turut adalah  produk  jenis  tepung  dan  hasil  olahannya  (32%); produk  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan umbi  (30%);  serta  produk  hasil  olahan  buah  (10%). Tingkat  pemenuhan  aturan  pelabelan  terbilang  cukup rendah yang menandakan masih ditemui kesalahan pela- belan oleh produsen. Unsur label yang memiliki tingkat pemenuhan terendah yaitu pada kelompok unsur tulisan pada  label,  masih  banyak  produk  yang  tidak  memer- hatikan  penulisan  label  menggunakan  bahasa  Indonesia yang  benar.  Adapun  unsur  label  dengan  tingkat  peme- nuhan  tertinggi  yaitu  pada  kelompok  unsur  keterangan yang  dilarang  dicantumkan  pada  label.  Sebanyak  27% produk  IRTP  memenuhi  persyaratan  tulisan  pada  label dan  40.81%  memenuhi  persyaratan  keterangan  mini- mum label (di luar ketentuan halal).
Gambar 5. Perbandingan tingkat pemenuhan label rata-rata (100 produk)
Hal  tersebut  menunjukkan  kurangnya  pemahaman produsen  terhadap  pentingnya  label  pangan,  produsen tidak terlalu memerhatikan ketentuan label pangan, serta masih  menggunakan  peraturan  lama.  Keterangan  halal yang dicantumkan pada produk IRTP juga masih sedikit. Hanya  ditemui  18  dari  100  produk  yang  telah  mencan- tumkan  logo  halal  tersertifikasi  MUI.  Masih  banyak produsen  IRTP  (78%)  yang  belum  mencanumkan  label halal pada kemasannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Astogini  D,  Wahyudin  W,  Wulandari  SZ.  2011.  Aspek religiusitas dalam keputusan pembelian produk halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan  minuman  kemasan).  J  Ekonomi,  Bisnis,  Akun- tansi 13(1): 1-8. DOI: 10.32424/jeba.v13i1. 345.
[BPOM]  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2018. Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Label  Pangan Olahan.  Jakarta:  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan.
[BPOM  RI]  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik  Indonesia.  2020.  Pedoman  Label  Pangan Olahan.  Jakarta:  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan RI.
[BPS  Kebumen]  Badan  Pusat  Statistik  Kebumen  2020. Kabupaten Kebumen dalam Angka 2020. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.
Chotim  M,  Subhan  M.  2014.  Evaluasi  penulisan  label pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menye- satkan pada industri rumah tangga pangan di Kabu- paten Temanggung tahun 2013. J Riset Manajemen 1(1): 78-92. DOI: 10.32477/jrm.v1i1. 245.
Darajat  N,  Bahar  H,  Jufri  NN.  2016.  Hubungan kepatuhan membaca label informasi zat gizi dengan kemampuan membaca label informasi gizi pada ibu rumah tangga di Pasar Basah Mandonga Kota Ken- dari Tahun 2016 (Studi kasus pada UD. Puteri Kem- bar  Kendari).  J  Ilmiah  Mahasiswa  Kesehatan  Masy 1(4): 1-11. DOI: 10.37887/jimkesmas.v1i4. 1735.
Faidah M. 2017. Sertifikasi halal di Indonesia dari civil society menuju  relasi  kuasa  antara  negara  dan agama.  ISLAMICA: J  Studi  Keislaman 11(2):  449- 476. DOI: 10.15642/islamica.2017.11.2.449-476.
Fransisca,  Palupi  NS,  Faridah  DN.  2016.  Persepsi  kon- sumen  dalam  menentukan  keputusan  pembelian produk minuman dengan klaim kurang gula. J Mutu Pangan 3(1): 50-57.
Hakim  AR.  2020.  Perlindungan  konsumen  terhadap peredaran  produk  makanan  dan  minuman  tanpa label. J Yustitiabelen 6(2): 98-110.
Herudiansyah  G,  Candera  M,  Pahlevi  R.  2019.  Penyu- luhan  pentingnya  label  pada  kemasan  produk  dan pajak  pada  usaha  kecil  menengah  (UKM)  Desa Tebedak II  Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. Suluh Abdi:  J  Ilmiah  Pengabdian  Kepada  Masy  1(2): 84−89.
Iriani  SS.  2019.  The  effect  of  religiosity  on  the  pur- chasing decision of halal labeled food product. East African Scholars J Econ Bus Manag 2(10): 621-628.
Nikmah  ZC,  Yudhastuti  R,  Dewi  DMSK.  2018.  Pe- nerapan  label  pangan  pada  produk  bagiak  oleh produsen  di  Banyuwangi.  J  Kesehatan  Masyarakat 17(02): 184−196.
Qomaro  GW,  Hammam  H,  Nasik  K.  2019.  Pember- dayaan usaha mikro  kecil  dan menengah sektor pa- ngan  dalam  meningkatkan  perekonomian  lokal  me- lalui  pendampingan  sertifikasi  halal  di  Kecamatan Tragah  Bangkalan.  J  Ilmiah  Pangabdhi  5(2):  137- 142. DOI: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.
Rohmah  UA,  Iswantoro  I.  2016.  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  produk  makanan  yang  tidak berlabel halal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.  Supremasi  Hukum:  J  Kajian  Ilmu  Hukum 5(2): 224−249.
Septian  J,  Rahayu  WP.  2014.  Pengetahuan  pelabelan produsen  industri  rumah  tangga  pangan  di  Kota Bogor. J Mutu Pangan 1(2): 145-150.
Siregar S. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Ed ke-4. Jakarta (ID): Kencana.
Vicky FT. 2014. Kajian hukum perlindungan konsumen terhadap  produk  pangan  kadaluarsa.  J  Hukum Unsrat 2(2): 93−104.
Wijaya  WA,  Rahayu  WP.  2014.  Pemenuhan  peraturan pelabelan  produk  industri  rumah  tangga  pangan (IRTP) di Bogor. J Mutu Pangan 1(1): 65-73.
Wulandari  E,  Deliana  Y.  2020.  Peningkatan  kualitas produk  mangga  kering  dengan  teknik  dehidrasi osmosis  di  Kabupaten  Indramayu.  Dharmakarya:  J Apl Ipteks Masy 9(1): 55-58. DOI: 10.24198/ dhar- makarya.v9i1.19685.
Wulansari  H,  Anggraini  AMT.  2018.  Perlindungan konsumen  terhadap  ketiadaan  label  halal  pada produk  farmasi  menurut  undang-undang  nomor  33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. J Hukum Adigama  1(1):  1-24.  DOI:  10.24912/adigama.v1i1. 2186.
JMP-07-21-05-Naskah  diterima untuk  ditelaah pada  3  Februari 2021. Revisi makalah  disetujui  untuk  dipublikasi  pada  31  Maret  2021.  Versi  Online: http://journal.ipb.ac.id/ index.php/jmpi