## PERKEMBANGAN PELAPORAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
I Gede Dupopadana 1)* ; Muhammad Khaidir Arief 2), Amrie Firmansyah 3)*
1) 4132220028_dupo@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4132220044_khaidir@pknstan.ac.id Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amriefirmansyah@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
The increasing concern due to human activities on the environment has led to demands for accountability and transparency in reporting corporate performance. It has introduced new initiatives to report environmental and social  aspects  in  corporate  reporting  and  financial  information.  This  study  aims  to  review  the  development  of sustainable reporting in Indonesia. The method used in this study is a scoping review using data sourced from related  literature  from  2018  to  2023.  The  study  results  indicate  that  implementing  sustainability  reporting  in Indonesia  has  experienced  significant  development,  especially  with  OJK  Regulation  No.  51/POJK.03/2017 issuance. In addition, integrated reporting is a development of sustainability reporting that shows the relationship between  financial,  environmental,  social,  and  governance  aspects.  Although  no  regulation  requires  integrated reporting in Indonesia, companies have taken steps to combine financial and non-financial dimensions in their annual reports.
Keywords: Integrated reporting, Scoping review, Sustainability reporting, Sustainability reporting standards

## Abstrak
Kekhawatiran yang meningkat akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan menyebabkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Hal tersebut memunculkan inisiasi baru untuk melaporkan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaporan perusahaan selain informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengulas perkembangan pelaporan  berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah scoping  review dengan  menggunakan  data  yang  bersumber  dari  literatur  terkait  selama periode  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2023.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pelaporan keberlanjutan  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  terutama  dengan  diterbitkannya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017.  Selain itu, pelaporan terintegrasi merupakan perkembangan dari laporan keberlanjutan yang menunjukkan keterkaitan antara aspek keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Walaupun belum ada regulasi yang mengharuskan pelaporan terintegrasi di Indonesia, perusahaan telah mengambil langkah untuk menggabungkan dimensi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka.
Kata  Kunci: Pelaporan  keberlanjutan,  Pelaporan  terintegrasi, Scoping  review ,  Standar  pelaporan keberlanjutan

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  puluh  tahun  terakhir,  perusahaan  hanya  terus  berupaya  untuk meningkatkan  profitabilitas  semata.  Selama  ini,  praktik  bisnis  yang  dijalankan  tidak memerdulikan aspek lingkungan dan sosial. Kekhawatiran tentang dampak aktivitas manusia terhadap  alam,  lingkungan  sosial,  dan  ekonomi  telah  menyebabkan  klaim  di  seluruh  dunia terhadap  organisasi  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kegiatan operasionalnya. Berbagai standar atau kerangka untuk melaporkan upaya keberlanjutan mulai bermunculan akibat isu lingkungan yang marak maupun adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sustainability  development  goals .  Seiring  dengan  meningkatnya  minat  terhadap investasi  berkelanjutan,  permintaan  atas  informasi  terkait  dengan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (CSR)  serta  aktivitas  dan  kebijakan environmental,  social,  governance (ESG) perusahaan terus meningkat (Christensen et al., 2021).
Menanggapi  permintaan  akan  informasi  dan  dengan  mempertimbangkan  kondisi transparansi  perusahaan  yang  ada,  banyak  entitas  memberikan  pedoman  untuk  melaporkan kegiatan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) secara sukarela. Pedoman ini bertujuan untuk  meningkatkan  dan  menstandarkan  prosedur  pelaporan.  Sebagai  contoh,  SASB (Sustainability  Accounting  Standards  Board)  menciptakan  "kriteria  pengungkapan  khusus industri  yang  mencakup  subjek  lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola  yang  signifikan  secara
finansial,"  yang  dapat  diintegrasikan  oleh  perusahaan-perusahaan  ke  dalam  laporan  mereka. Demikian pula, GRI ( Global Reporting Initiative ) bertujuan untuk membantu organisasi dalam "menyampaikan pengaruhnya terhadap masalah keberlanjutan yang penting" dengan menyusun tolok ukur pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia. Peserta terbaru dalam lanskap ini adalah IFRS Foundation, yang mengedepankan strategi universal untuk pelaporan keberlanjutan untuk mengatasi perbedaan berbagai standar dan organisasi yang menetapkan standar-standar tersebut (IFRS 2020). Berbagai standar pelaporan yang telah dikembangkan memunculkan pertanyaan bagi  masyarakat  atas  standar  mana  yang  seharusnya  diadopsi  oleh  perusahaan  yang  ingin menyampaikan capaiannya dalam melaksanakan proses bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penulisan terkait konsep pelaporan keberlanjutan, standar yang dapat digunakan, dan perkembangan pelaporan berkelanjutan yang terintegrasi perlu untuk diteliti lebih lanjut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  perkembangan  laporan  keberlanjutan  di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah yang telah mengulas laporan berkelanjutan. Penelitian Gokten et al. (2020) menjelaskan perkembangan laporan keberlanjutan mulai dari periode  yang  belum  ada  penetapan  standar  pelaporan  berkelanjutan,  sampai  dengan  setelah adanya standar yang ditetapkan. Kluth (2013) meneliti atas pentingnya laporan berkelanjutan yang terintegrasi dan menemukan bahwa dalam mengimplementasikan pelaporan berkelanjutan terintegrasi,  dibutuhkan  komitmen  yang  jelas  untuk  menerapkan  strategi,  kebijakan,  sistem, proses,  tujuan,  sasaran,  indikator  kinerja,  sistem  pengukuran,  dan  sistem  penjaminan.  Selain itu, Pistoni et al. (2018) meneliti atas 116 laporan berkelanjutan terintegrasi yang diterbitkan pada tahun 2013-2014, dan menemukan bahwa kualitas dari laporan berkelanjutan terpadu yang diterbitkan masih menitikberatkan pada bentuknya saja, bukan isi dari laporannya. Rupley et al.  (2017)  juga  melakukan  penelitian  mengenai  pelaporan  berkelanjutan  terintegrasi  dan menemukan bahwa pelaporan perusahaan hanya berfokus kepada aspek ekonomi, dan kinerja sosial dengan hanya sedikit berfokus pada aspek tata kelola, serta kurang memberikan informasi yang  dibutuhkan  oleh  investor.  Ulasan  penelitian  terkait  dengan  perkembangan  pelaporan berkelanjutan  di  Indonesia  masih  terbatas,  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada akademisi dan praktisi atas konsep pelaporan keberlanjutan,  standar  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pelaporan  keberlanjutan,  dan pentingnya melakukan pelaporan berkelanjutan terintegrasi di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA Laporan Keberlanjutan
Pelaporan  keberlanjutan,  menurut Global  Reporting  Initiative (2016),  adalah  praktik organisasi dalam melaporkan kepada publik mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya,  dan  kontribusinya  baik  itu  positif  maupun  negatif,  terhadap  tujuan  pembangunan berkelanjutan. Konsep pelaporan berkelanjutan dapat  dijelaskan sebagai  tindakan mengukur, mengungkapkan, dan memikul tanggung jawab, baik di dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal, atas kinerja organisasi dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan (Global Reporting Initiative, 2016).
Selain  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  dan  melibatkan  para  pemangku kepentingan, pelaporan keberlanjutan  juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendekatan manajemen  dalam  mengintegrasikan  pembangunan  berkelanjutan  (Ceulemans  et  al.,  2015). Idealnya,  hal  ini  memerlukan  penggabungan  informasi  dari  laporan  keberlanjutan  ke  dalam sistem manajemen berkelanjutan yang mencakup strategi pembangunan yang terdefinisi dengan baik, rencana kebijakan, inisiatif pembangunan berkelanjutan yang spesifik, dan tindakan yang nyata  (Ceulemans  et  al.,  2015).  Selain  itu,  pemantauan  kinerja  pembangunan  berkelanjutan sangat  penting untuk  menginformasikan pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi (Ceulemans et al., 2015).

## Standar Laporan Keberlanjutan
Standar  laporan  keberlanjutan  yang  telah  diterbitkan  dan  digunakan  secara  global adalah  standar  yang  dikembangkan  oleh  perusahaan  yang  didirikan  pada  tahun  1997  yaitu Global Reporting Initiative (GRI). Standar yang dikembangkan oleh GRI diberi nama The GRI Sustainability Reporting Standards (Standar GRI). Sebanyak 73% dari 250 perusahaan besar dunia menggunakan Standar GRI sampai dengan tahun 2020 (Sustain.Life, 2023). Standar GRI dapat  membantu  meningkatkan  transparansi  dan  mengomunikasikan  kontribusi  dan  dampak keberlanjutan mereka (Global Reporting Initiative, 2022). Dengan pemahaman, pengelolaan, dan  pengungkapan  dampak  yang  lebih  baik,  organisasi  dapat  membuka  manfaat  yang menginformasikan  keputusan,  mengurangi  risiko,  meningkatkan  peluang  bisnis,  dan memperkuat  hubungan  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  memungkinkan  perusahaan  untuk menunjukkan  kontribusi  mereka  terhadap  pengelolaan  lingkungan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Terdapat keunggulan yang ditawarkan oleh Standar GRI bagi seluruh organisasi yang ingin  menggunakannya.  Pertama,  menyediakan  berbagai  topik  yang  komprehensif.  Standar mencakup pengungkapan tentang berbagai topik. Dari anti-korupsi hingga air, keanekaragaman hayati hingga pekerjaan, pajak hingga kerja paksa, mereka membahas topik  yang relevan di seluruh  dimensi  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial.  Organisasi  memilih  di  antara  ini  untuk melaporkan dampak signifikan mereka. Kedua, merupakan sebuah sistem modular yang terdiri dari tiga rangkaian standar: Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik. Ketiga, dapat digunakan oleh organisasi mana pun. Standar GRI memungkinkan pelaporan yang konsisten, yang  membantu  organisasi  memenuhi  kebutuhan  data  pemangku  kepentingan  mereka. Keempat, memiliki struktur yang fleksibel sehingga membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan  lengkap  yang  mencakup  semua  topik  yang  memiliki  dampak  signifikan. Organisasi  yang  menggunakan  Standar  GRI  dapat  memilih  dan  melaporkan  topik  individu untuk  memenuhi  permintaan  pemangku  kepentingan  tertentu  atau  mematuhi  persyaratan peraturan.  Kelima,  telah  melakukan  pengembangan  standar  atas  sektor  karena  organisasi  di suatu  sektor  memiliki  dampak  yang  sama  terhadap  ekonomi,  lingkungan,  dan  manusia. Pelaporan yang lebih konsisten tentang dampak spesifik sektor meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  untuk  isu-isu  yang  paling  penting.  Keenam,  kompatibel  dengan  kerangka pelaporan lainnya seperti International Integrated Reporting Framework, CDP climate change and water questionnaires, dan SASB industry standards. Ketujuh, selaras dengan praktik terbaik untuk  pelaporan  dampak  proses  bisnis.  Standar  GRI  diselaraskan  dengan  instrumen internasional untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Kedelapan, selalu ditinjau secara berkala  untuk  memasukkan  isu-isu  baru  yang  muncul  dan  memperbarui  topik  yang  ada.  Ini membantu  organisasi  menanggapi  permintaan  pemangku  kepentingan  dan  regulator  yang muncul untuk informasi keberlanjutan. Selanjutnya, Standar GRI dapat diunduh dan digunakan secara gratis.
Standar  Sustainability  Accounting  Standards  Board (SASB)  merupakan  standar  lain yang  dapat  digunakan  oleh  organisasi  yang  ingin  menyusun  laporan  keberlanjutan.  Standar SASB memungkinkan organisasi untuk memberikan pengungkapan berbasis industri tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar diharapkan dapat memengaruhi arus kas  entitas,  akses  ke  keuangan,  atau  biaya  modal  dalam  jangka  pendek,  menengah,  atau panjang. Standar SASB mengidentifikasi isu terkait keberlanjutan yang paling relevan dengan pengambilan  keputusan  investor  di  77  industri  (Sustainability  Accounting  Standards  Board, 2022).  Standar  dikembangkan  menggunakan  proses  penetapan  standar  yang  ketat  dan transparan  yang  meliputi  penelitian  berbasis  bukti,  partisipasi  yang  luas  dan  berimbang  dari perusahaan, investor dan para ahli, dan pengawasan dan persetujuan dari Dewan Standar SASB yang independen.  Investor global mengakui  Standar SASB sebagai  persyaratan penting bagi
perusahaan  yang  ingin  membuat  pengungkapan  keberlanjutan  yang  konsisten  dan  dapat dibandingkan. Perbedaan Standar SASB dengan Standar GRI terletak pada penggunaan Standar SASB  yang  lebih  fokus  terhadap  sektor  industri,  sedangkan  Standar  GRI  dapat  digunakan sebagai kerangka pengungkapan keberlanjutan oleh seluruh organisasi.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  telah  mewajibkan  perusahaan  yang beroperasi di wilayahnya untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Hal ini dimulai dengan penerbitan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya (Peraturan OJK, 2017). Sebelum  menerapkan  keuangan  berkelanjutan,  perusahaan  perlu  menyusun  Rencana  Aksi Keuangan  Keberlanjutan  dan  disampaikan  setiap  tahun  kepada  OJK.  Kemudian,  perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017.

## Laporan Terintegrasi
Pelaporan  terintegrasi  ( Integrated  Reporting )  melibatkan  prosedur  penyampaian informasi  tentang  pembentukan  nilai  yang  berkelanjutan.  Laporan  ini  menghasilkan pemahaman  mengenai  sumber  daya  dan  hubungan  yang  digunakan  atau  dipengaruhi  oleh organisasi, di samping interaksi antara organisasi dan lingkungan eksternalnya (International Integrated  Reporting  Committee,  2021).  Istilah  'pelaporan  terintegrasi'  secara  resmi diperkenalkan  dalam  kerangka  King  Code  of  Corporate  Governance  Principles  (King  III), sejalan dengan peningkatan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di  Afrika Selatan (De Villiers  &  Hsiao,  2017).  Perbaikan  ini  dirancang  untuk  memajukan  tujuan  negara  dalam meningkatkan investasi asing langsung dan secara bersamaan mengurangi korupsi, kesenjangan sosial,  dan  kesenjangan  ekonomi  di  dalam  negeri.  King  III  mendesak  para  manajer  untuk menyatukan data keuangan dan keberlanjutan dalam satu saluran komunikasi.
Kerangka kerja pelaporan terintegrasi, sebagaimana diuraikan oleh Pistoni et al. (2018), didukung  oleh  gagasan  integrasi  yang  komprehensif,  yang  melibatkan  kinerja  perusahaan dipahami  sebagai  hasil  dari  pemanfaatan  berbagai  bentuk  modal  yang  dikontribusikan  oleh berbagai pemangku kepentingan: modal keuangan, manusia, teknologi, intelektual, sosial, dan lingkungan. Kerangka kerja ini mengharuskan secara eksplisit menguraikan hubungan antara strategi  perusahaan  dan  kinerjanya.  Integrasi  ini  selanjutnya  diupayakan  melalui  proses  dan protokol organisasi. Kerangka kerja ini mendorong perspektif holistik dan kerja sama yang kuat di  antara  berbagai  fungsi  untuk  meningkatkan  penciptaan  nilai  perusahaan  dalam  jangka panjang. Nilai yang dihasilkan tidak hanya berasal dari operasi internal perusahaan, tetapi juga dari kekuatan hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode scoping  review dengan  mengumpulkan  data sekunder dari berbagai literatur yang membahas tentang konsep laporan keberlanjutan, standar yang  digunakan  untuk  melaporkan  upaya  keberlanjutan,  dan  perkembangan  laporan berkelanjutan  terintegrasi  dalam  lima  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2018  sampai  dengan  2023. Berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis konten  untuk  memetakan  berbagai  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  pada topik yang dipilih sehingga dapat menjelaskan intisari atas berbagai penelitian tersebut. Hasil dari analisis konten yang telah dilakukan tersebut dijadikan dasar informasi untuk menyusun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asal  mula  pelaporan  keberlanjutan  dapat  ditelusuri  kembali  ke  tahun  1962.  Selama periode awal ini, kekhawatiran mengenai risiko lingkungan hidup muncul, dan kesadaran yang
berkembang  mengenai  masalah  sosial  dan  lingkungan  mulai  terbentuk.  Era  ini  menandai dimulainya  diskusi  mengenai  keterkaitan  antara  kemajuan  ekonomi  dan  lingkungan.  Oleh karena itu, tahun-tahun yang tercakup dalam fase dasar ini dapat dianggap sebagai tahap awal yang membuka jalan bagi pengembangan pelaporan keberlanjutan (Gokten et al., 2020). Pada tahun 1983, World Commission on Environment and Development (WCED) atau yang lebih dikenal  dengan  Komisi  Brundtland  memperkenalkan  sudut  pandang  alternatif  mengenai pembangunan berkelanjutan. Menurut Komisi  tersebut,  lingkungan dan ekonomi tidak  boleh dianggap sebagai entitas yang berbeda. Ketika kita memandang lingkungan sebagai habitat kita dan  pembangunan  sebagai  upaya  kolektif  kita  untuk  meningkatkan  masyarakat  kita,  aspek- aspek ini secara inheren saling terkait. Secara ringkas, Komisi Brundtland menekankan bahwa lingkungan  hidup  lebih  dari  sekadar  fisik.  Dari  perspektif  ini,  pembangunan  global  harus didekati secara universal sebagai sarana untuk memperbaiki dunia, daripada membagi negara ke  dalam  kategori  kemakmuran  atau  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  masalah  lingkungan  dan kemajuan pembangunan merupakan hal yang mendasar bagi seluruh umat manusia.
Pada  awal  tahun  1990-an,  konsep  pelaporan  keberlanjutan  dibahas  dalam  kerangka kerja akuntansi dan pelaporan lingkungan, yang terutama difokuskan pada penilaian dampak lingkungan  dari  operasi  bisnis.  Pendekatan  yang  dikenal  sebagai  TBL  ( Triple  Bottom  Line ), yang  diperkenalkan  pada  tahun  1998,  memperluas  karakterisasi  bisnis  di  luar  dimensi ekonominya  untuk  mencakup  aspek  sosial  dan  lingkungannya.  Pada  tahun  1998,  komite pengarah  GRI  menekankan  perlunya  kerangka  kerja  pelaporan  yang  tidak  hanya  mencakup dampak  ekonomi,  tetapi  juga  dampak  lingkungan  dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  tahun  1998 menjadi tahun yang sangat penting dalam pergeseran dari akuntansi lingkungan ke akuntansi keberlanjutan.
Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui pedoman GRI sebagai kerangka kerja dasar untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, pada tahun 2013, puncak dari proses pengembangan kerangka kerja tersebut menghasilkan G4, yang kemudian  dirilis.  Hal  ini  menandai  transisi  menuju  fase  akhir  dari  perjalanan  standardisasi. Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2014,  GRI  melanjutkan  ke  tahap  akhir  dari  proses  standarisasi dengan  meluncurkan  indeks  konten  dan  membentuk  Dewan  Standar  Keberlanjutan  Global. Pada  tahun  berikutnya,  2015,  GRI  memperkenalkan  ujian  sertifikasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pelaporan  keberlanjutan  menjadi  sebuah  domain  yang  menuntut  kompetensi profesional  khusus.  Tahun  2016  menjadi  saksi  terbitnya  set  standar  pelaporan  keberlanjutan perdana oleh GRI.
Penerapan  pelaporan  keberlanjutan  di  Indonesia  sendiri  telah  mengalami  kemajuan yang  signifikan,  didorong  oleh  kesadaran  yang  semakin  meningkat  terkait  konsekuensi ekologis,  kepedulian  sosial,  dan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  berkelanjutan. Menanggapi berbagai tantangan dan desakan dari para pemangku kepentingan di seluruh dunia, Indonesia  telah  mengambil  langkah-langkah  nyata  untuk  mendukung  dan  mengatur  ranah pelaporan keberlanjutan. Untuk mengatur perumusan dan pelaksanaan pelaporan keberlanjutan atau strategi pelaporan perusahaan yang menyeluruh di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),  yang  berafiliasi  dengan  Federasi  Akuntan  Internasional  (IFAC),  membentuk Comprehensive  Reporting  Task  Forc e    (TF  CCR).  Entitas  ini  dibentuk  untuk  mempercepat adopsi  standar  pelaporan  keberlanjutan  yang  selaras  dan  berkualitas  tinggi  secara  global.  Di Indonesia, sebanyak 144 emiten telah menerapkan prinsip-prinsip ESG dan memulai pelaporan keberlanjutan. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh yang menonjol, setelah pada tahun 2019 menjadi perusahaan terkemuka yang telah menyusun laporan keberlanjutan secara cermat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ESG.  Istilah  "laporan  keberlanjutan"  telah  ada  di Indonesia  sejak  tahun  2005,  dan  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  National  Center  for Sustainability  Reporting  (NCSR).  Meskipun  demikian,  NCSR  lebih  menekankan  laporan
keberlanjutan  yang  mengikuti  standar  GRI.  Khususnya,  kewajiban  untuk  Laporan Keberlanjutan  di  Indonesia  baru  mengakar  pada  tahun  2017,  sesuai  dengan  POJK No.51/POJK.03/2017,  di  mana  cetak  biru  tersebut  mengikuti  tolok  ukur  internasional  untuk pelaporan keberlanjutan.
Tonggak  penting  dalam  lintasan  implementasi  pelaporan  keberlanjutan  dicontohkan oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  No.  51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  dan  Perusahaan  Publik. Mandat khusus ini menetapkan bahwa entitas keuangan, emiten, dan perusahaan yang terdaftar di  pasar  harus  menggabungkan  praktik  keuangan  berkelanjutan  dan  menyusun  Laporan Keberlanjutan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan komitmen tegas yang ditunjukkan oleh badan-badan  pengatur,  yang  menandakan  dorongan  untuk  menciptakan  transparansi  dan budaya akuntabilitas dalam menghadapi kesulitan ekologi dan masyarakat.
Selanjutnya,  pedoman Global  Reporting  Initiative (GRI)  juga  telah  menjadi  panduan utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutan. GRI membantu perusahaan mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi bisnis mereka, sekaligus memberikan kerangka kerja yang dapat diakui secara global. Hasilnya,  banyak  perusahaan  di  berbagai  sektor,  terutama  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI),  telah  mengambil  langkah  proaktif  untuk  mengadopsi  praktik  pelaporan keberlanjutan. Namun, tantangan masih ada dalam menghadapi penerapan ini secara lebih luas. Memahami  metrik  yang  relevan  untuk  mengukur  dampak  sosial  dan  lingkungan  serta mengumpulkan data yang akurat tetap menjadi tantangan bagi banyak perusahaan. Peningkatan kapasitas dan kesadaran akan pentingnya laporan keberlanjutan juga diperlukan agar praktik ini lebih  merata  dan  berkelanjutan  di  seluruh  sektor  industri  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, penerapan laporan keberlanjutan di Indonesia berada pada tahap yang dinamis, dengan potensi untuk  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  keberlanjutan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan di negara ini.
Pelaporan  terintegrasi  ( Integrated  Reporting /IR)  secara  alamiah  berkembang  dari konsep pelaporan yang terhubung dan akuntansi keberlanjutan. Konsep-konsep ini bertujuan untuk  membangun  model  pengambilan  keputusan  yang  secara  efektif  memasukkan  masalah keberlanjutan  ke  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Kluth,  2013).  Landasan  pelaporan terintegrasi dapat ditelusuri kembali ke tujuan mendasar dari pelaporan yang terhubung: untuk melayani  kepentingan  investor  jangka  panjang  dan  manajemen  eksekutif.  Informasi  yang dilaporkan harus secara jelas menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara tujuan strategis organisasi,  industri,  pasar,  dan  konteks  sosial  yang  berlaku,  risiko  dan  peluang  terkait  yang dihadapi bisnis, sumber daya dan hubungan penting yang diandalkan, dan struktur tata kelola, penghargaan, dan remunerasi yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi ini harus menetapkan hubungan  yang  koheren  antara  pelaksanaan  strategi  bisnis  dan  kinerja  keuangan  dan  non- keuangan yang komprehensif.
Pelaporan terintegrasi berbeda dengan laporan keuangan dan laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam berbagai aspek. Tidak seperti laporan CSR yang berdiri sendiri, IR tidak hanya menggabungkan data keuangan tetapi juga dimensi ekonomi, tata kelola, dan sosial  perusahaan.  IR  memberikan  penekanan  pada  berbagai  pemangku  kepentingan  dan menawarkan  wawasan  yang  lebih  luas  tentang  prospek  masa  depan  perusahaan,  dengan menggunakan  diskusi  strategis  yang  menjembatani  masa  lalu  dan  masa  depan.  Lebih  dari sekadar arus masuk dan arus keluar aset keuangan, IR mencakup spektrum sumber daya yang lebih luas. Ini mencakup barang-barang manufaktur yang penting untuk memproduksi barang atau memberikan layanan (seperti infrastruktur), human capital (terdiri dari keterampilan dan pengalaman karyawan), intellectual capital (mencakup aset tidak berwujud yang memberikan keunggulan  kompetitif), natural  capital (mencakup  sumber  daya  seperti  air,  tanah,  dan
ekosistem), serta social capital (mencakup hubungan utama, loyalitas pelanggan, pemasok, dan mitra) (Rupley et al., 2017).
Pelaporan terintegrasi  merupakan respons  penting terhadap lanskap bisnis yang terus berkembang dan meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara aspek keuangan, lingkungan, sosial,  dan  tata  kelola.  Pelaporan  keuangan  tradisional,  meskipun  penting,  sering  kali  tidak mampu  menangkap  cakupan  penuh  operasi  perusahaan  dan  dampaknya  terhadap  berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan ini menjadi semakin nyata ketika isu-isu lingkungan dan sosial menjadi semakin penting, yang mengarah pada permintaan akan pendekatan pelaporan yang lebih holistik.
Salah satu alasan utama diperlukannya pelaporan terintegrasi adalah untuk memberikan pandangan  yang  komprehensif  dan  koheren  mengenai  kinerja  perusahaan.  Dengan mengintegrasikan  informasi  keuangan  dengan  metrik  non-keuangan,  seperti  kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola perusahaan, pelaporan terintegrasi menawarkan  pemahaman  yang  lebih  lengkap  kepada  para  pemangku  kepentingan  tentang operasi,  risiko,  dan  peluang  perusahaan.  Perspektif  holistik  ini  sangat  penting  bagi  para pengambil keputusan, mulai dari investor dan regulator hingga konsumen dan karyawan, yang semakin  mencari  evaluasi  yang  bernuansa  terhadap  kelangsungan  hidup  jangka  panjang perusahaan dan keselarasannya dengan tujuan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
Selain  itu,  pelaporan  terintegrasi  juga  menjawab  tuntutan  akan  transparansi  dan akuntabilitas  yang  semakin  meningkat  dalam  praktik  bisnis.  Ketika  isu-isu  lingkungan  dan sosial  menjadi  pusat  dari  agenda  perusahaan,  para  pemangku  kepentingan  menyerukan pengungkapan yang lebih besar tentang bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap planet  dan  masyarakat.  pelaporan  terintegrasi  tidak  hanya  mendorong  keterbukaan  tentang kinerja  perusahaan  di  bidang-bidang  ini,  tetapi  juga  menunjukkan  komitmennya  terhadap keberlanjutan, perilaku etis, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Transparansi ini sangat penting  untuk  membangun  kepercayaan  para  pemangku  kepentingan  dan  menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan ketahanan perusahaan secara keseluruhan.
Saat ini, standar pelaporan keberlanjutan menunjukkan keragaman yang mencolok. Hal ini mencakup lima kerangka kerja yang berbeda  untuk  pelaporan keberlanjutan, yang diakui sebagai  Dewan  pelaporan  terintegrasi  Internasional  ( International  Integrated  Reporting Council /IIRC), Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan ( Sustainability Accounting Standards Board /SASB),  Dewan  Standar  Pengungkapan  Iklim  ( Climate  Disclosure  Standards Board /CDSB),  Inisiatif  Pelaporan  Global  ( Global  Reporting  Initiative /GRI),  dan  Proyek Pengungkapan Karbon ( Carbon Disclosure Project /CDP). Kelima standar ini secara kolektif telah  mengakui  pentingnya  untuk  secara  kolaboratif  membangun  kerangka  kerja  yang komprehensif untuk pelaporan perusahaan.
Untuk  mempercepat  integrasi  standar-standar  baru  ini,  IIRC  dan  SASB  telah menggabungkan  upaya  mereka,  yang  berpuncak  pada  pembentukan Value  Reporting Foundation (VRF)  (International  Financial  Reporting  Standards,  2021).  Pada  bulan  Januari 2022,  CDSB  menjadi  bagian  integral  dari  upaya  IFRS  Foundation,  yang  berkontribusi  pada pengembangan  Dewan  Standar  Keberlanjutan  Internasional  ( International  Sustainability Standards Board /ISSB) (International Financial Reporting Standards, 2022). Selanjutnya, pada bulan  Juni  2022,  IFRS  Foundation  mengatur  penyatuan  CDSB  dan  VRF  (International Financial Reporting Standards, 2022). GRI, SASB, CDP, dan CDSB telah berkolaborasi untuk merumuskan  kerangka  kerja  dan  standar  yang  kuat  yang  mengatur  bidang  pengungkapan keberlanjutan (CDP, 2023).
Implementasi  pelaporan  terintegrasi  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan penting  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Semakin  kompleksnya  lingkungan  bisnis  dan
meningkatnya  perhatian  terhadap  isu-isu  keberlanjutan  telah  mendorong  perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  untuk  mengadopsi  praktik-praktik  pelaporan  terintegrasi.  Langkah- langkah konkret telah dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti pengembangan pedoman dan kerangka kerja oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Global Reporting Initiative (GRI). Selain  itu,  dukungan  dari  regulator  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  telah memberikan dorongan untuk mendorong pelaporan terintegrasi.
Meskipun belum ada peraturan yang mewajibkan pelaporan terintegrasi di Indonesia, banyak  perusahaan  terutama  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  telah  berinisiatif untuk  mengintegrasikan  aspek  keuangan  dan  non-keuangan  dalam  laporan  tahunan  mereka. Secara keseluruhan, perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) rata-rata telah memenuhi 50% dari elemen yang diperlukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan- perusahaan yang terdaftar di bursa telah secara sukarela melaporkan informasi yang diperlukan, termasuk informasi keuangan dan sejumlah informasi non-keuangan mengenai aspek sosial dan lingkungan  perusahaan.  Menurut  Kustiani  (2016),  jika  otoritas  pengawas  pasar  modal  di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan, akan mewajibkan implementasi Laporan Terintegrasi (IR), perusahaan-perusahaan  tersebut tidak akan  mengalami  kesulitan yang signifikan dalam memenuhi  persyaratan  tersebut.Di  tengah  perkembangan  standar  pelaporan  keberlanjutan secara  global,  Indonesia  juga  telah  berpartisipasi  dalam  inisiatif  internasional  seperti  Value Reporting  Foundation  (VRF)  dan  International  Sustainability  Standards  Board  (ISSB),  yang menunjukkan komitmen untuk mendorong praktik-praktik pelaporan terintegrasi.

## PENUTUP Simpulan
Penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan,  didorong  oleh  kesadaran  yang  semakin  meningkat  terkait  konsekuensi  ekologis, kepedulian  sosial,  dan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  berkelanjutan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan  Publik. Laporan terintegrasi  merupakan perkembangan dari laporan keberlanjutan.  Tidak  seperti  laporan  keberlanjutan  yang  berdiri  sendiri,  laporan  terintegrasi tidak hanya menggabungkan data keuangan tetapi juga dimensi ekonomi, tata kelola, dan sosial perusahaan.  Walaupun  belum  ada  regulasi  yang  mengharuskan  pelaporan  terintegrasi  di Indonesia, sejumlah perusahaan terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil langkah untuk menggabungkan dimensi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  di  mana  pembahasan  atas  topik  pelaporan keberlanjutan, standar pelaporan keberlanjutan, serta pelaporan terintegrasi di Indonesia hanya dilihat  secara  umum  berdasarkan  literatur  yang  tersedia.  Penelitian  ini  tidak  melakukan perbandingan  dari  tiap-tiap  sektor  karena  setiap  sektor  memiliki  karakteristik  yang  berbeda- beda.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  analisis  penerapan  pelaporan  keberlanjutan pada  sektor  tertentu  di  Indonesia.  Analisis  tersebut  dapat  memberikan  gambaran  spesifik mengenai perilaku pada tiap-tiap sektor yang dapat memberi gambaran terhadap upaya-upaya perusahaan  dalam  melakukan  pelaporan  keberlanjutan.  Penelitian  selanjutnya  dapat mengelaborasi  penerapan  pelaporan  keberlanjutan  dengan  melakukan  wawancara  dengan narasumber  terkait  berdasarkan  beberapa  ulasan-ulasan  dalam  literatur  untuk  mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ceulemans, K., Molderez, I., & van Iiedekerke, L. (2015). Sustainability reporting in higher education:  A  comprehensive  review  of  the  recent  literature  and  paths  for  further research.
Journal
of Cleaner Production,
106, 127-143.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.052
Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. Review of Accounting Studies, 26 , 1176–1248. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5
CDP. (2023). Five global organisations, whose frameworks, standards and platforms guide the majority of sustainability and integrated reporting, announce a shared vision of what is needed for progress towards comprehensive corporate reporting – and the intent to work together to achieve it. https://www.cdp.net/en/articles/media/comprehensive-corporate- reporting
De  Villiers,  C.,  Venter,  E.  R.,  &  Hsiao,  P.  C.  K.  (2017).  Integrated  reporting:  background, measurement  issues,  approaches  and  an  agenda  for  future  research.  Accounting  & Finance, 57(4), 937-959.
Global  Reporting  Initiative.  (2022). The  gri  standards:  enabling  transparency  on organizational impacts . GRI Standards.
Global Reporting Initiative. (2016). GRI 101:
foundation . https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf Gokten, S., Ozerhan, Y., & Gokten, P. O. (2020). The historical development of sustainability reporting: a periodic approach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 107 (163), 99-118. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2466
International  Integrated  Reporting  Committee.  (2021). The  international  <ir>  framework . https://www.integratedreporting.org/wp- content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf
International Financial Reporting Standards. (2021). IIRC and SASB form the Value Reporting Foundation,  providing  comprehensive  suite  of  tools  to  assess,  manage  and communicate  value . https://integratedreporting.ifrs.org/news/iirc-and-sasb-form-the- value-reporting-foundation-providing-comprehensive-suite-of-tools-to-assess-manage- and-communicate-value/
International Financial Reporting Standards. (2022). IFRS Foundation completes consolidation of  CDSB  from  CDP. https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/01/ifrs- foundation-completes-consolidation-of-cdsb-from-cdp/
Kluth, A. (2013). Integrated Reporting: Its Past, Present, and Future . Emperor Kustiani, N. A. (2016). Penerapan elemen-elemen integrated reporting pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
Info Artha , 3 , 44–61. https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.38
Peraturan  OJK.  (2017).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017  tentang Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten,  Dan Perusahaan Publik . https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan- Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx Pistoni,  A.,  Songini,  L.,  &  Bavagnoli,  F.  (2018).  Integrated  reporting  quality:  an  empirical analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (4), 489– 507. https://doi.org/10.1002/csr.1474
Rupley, K. H., Brown, D., & Marshall, S. (2017). Evolution of corporate reporting: from stand- alone  corporate  social  responsibility  reporting  to  integrated  reporting.  Research  in Accounting Regulation, 29(2), 172–176. https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.09.010
Sustainability Accounting
Standards Board. (2022). Sasb standards overview . https://sasb.org/standards/
Sustain.Life (2023). What are the GRI Standards? https://www.sustain.life/blog/gri-standards