El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh) Fakhrurrazi M. Yunus Farrah Maulina

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: fakhrurrazi.myunus@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Dewasa  ini  tingkat  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  telah  menjadi keprihatinan  masyarakat,  karena  kenyataannya  justru  lebih  banyak dilakukan  oleh  para  remaja  dan  para  pemuda  yang  diketahui  telah merambah  kepada  kalangan  anak-anak  usia  SD  dan  SLTP.  Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah hak setiap anak, oleh karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  orangtua,  masyarakat  dan pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Salah  satu lembaga yang menangani anak korban NAPZA adalah Yayasan Pintu Hijrah Banda  Aceh.  Dari  pemaparan  di  atas  penulis  telah  melakukan  penelitian tentang Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu  Hijrah  Banda  Aceh  serta  Bagaimana  tinjauan  Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA  di  Yayasan  Pintu  Hijrah  Banda  Aceh.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus (case study).  Hasil  penelitian  ditemukan Yayasan  Pintu  Hijrah  Banda  Aceh mempunyai  mekanisme  tersendiri  dalam  menyeleksi  residen  yang  akan direhabilitasi, yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat  terapi  tersebut,  yayasan  juga  menggunakan  metode  12  (dua  belas  ) langkah  penyembuhan  berbasis  islam.  Yayasan  Pintu  Hijrah  Banda  Aceh telah  memenuhi  upaya  perlindungan  anak  korban  NAPZA    dengan melakukan  berbagai  cara  untuk  melindungi  dan  terjaminnya  hak-hak  anak. Dari  pemaparan  diatas  disimpulkan  bahwa  rehabilitasi  yang  dilakukan Yayasan  Pintu  Hijrah  Banda  Aceh  terhadap  anak  korban  NAPZA  telah sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor 35 Tahun 2014.

## Kata kunci: Perlindungan Anak, Rehabilitasi Anak Korban NAPZA

## Pendahuluan
Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orang tuanya.  Hal  ini  meliputi  berbagai  hal,  masalah  ekonomi,  pendidikan,  dan  segala sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  anak.  Orang  tua  tidak  hanya
memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu  pembentukan  kepribadian  anak.  Kualitas  komunikasi  antara  anak  dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian.
Apabila  hal  ini  tidak  terpenuhi,  pada  akhirnya  anak  akan  mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif  dari  pergaulan  mereka.  Hal  ini  perlu  mendapat  penekanan,  karena  tidak jarang terjadi  kasus-kasus  kenakalan  remaja,  akibat  pemahaman  orang  tua  bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi. Mereka  tidak  sempat  mengontrol,  bagaimana  sesungguhnya  fasilitas  materi  yang diberikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan. 1
Perlindungan  hak  anak  berawal  dari  urgensi  perlindungan  hukum  Islam  terhadap hak-hak  anak,  baik  hak  materiil  maupun  hak  immaterial.  Hak-hak  materiil  yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan,  pembimbingan  dan  hak  perwalian  atau  pengakuan  nasab. 2
Pemeliharaan  anak  dalam  konteks  hak  immaterial  yang  dimaksud  dalam  konteks hadhanah,  tidak  lain  menempatkan  sikap  tanggung  jawab  orang  tua  biologis terhadap anak biologis secara mutlak. Sikap tersebut antara lain berupa pemenuhan kewajiban  untuk  menyayangi  anak,  melindungi  anak,  dan  memperhatikan  anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.
Dewasa  ini  tingkat  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  telah  menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para  remaja  dan  para  pemuda,  usia  yang  sangat  potensial  bagi  pembangunan. Bahkan  lebih  memprihatinkan  lagi  akhir-akhir  ini  diketahui  telah  merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTP dan SD. 3
NAPZA  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  lain)  adalah  bahan/ zat/obat  yang  bila  masuk  ke  dalam  tubuh  manusia  dapat  mempengaruhi  tubuh terutama  otak/susunan  saraf  pusat,  sehingga  menyebabkan  gangguan  kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. 4
Pada zaman Rasulullah SAW istilah NAPZA belum dikenal, namun hukum NAPZA  itu  sendiri  diqiyaskan  kepada  khamar.  Pada  zaman  permulaan  Islam (zaman Rasul) bahan  memabukkan yang lazim  dikonsumsi masyarakat  jahiliyyah
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), hlm.189-192.
2 Bahruddin Muhammad , Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 ), (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 184-185
3 Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm.2-3.
4 Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2018 , hlm. 138
ialah minuman yang  lazim disebut  “khamar”. Disebut dengan  khamar karena  dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal. 5
Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 6 Pasal  59  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak, menerangkan:
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada Anak.”
“Perlindungan  Khusus  kepada  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan kepada:
1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak  yang  menjadi  korban  stigmasi  dari  pelabelan  terkait  kondisi
Orang Tuanya.”
Anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga didalam undang-undang  diatur  tentang  pelaksanaan  rehabilitasi.    Pengguna  narkotika  di bawah  umur  berdasarkan  peraturan  Negara  tentang  narkotika.    Pengguna  dan pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi, Undang-Undang Narkotika Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  54 mengatur  ketentuan  mengenai  putusan memerintahkan  untuk  menjalani  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika,  yang berbunyi  :  “Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
5 Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba …,hlm. 67.
6 Muhammad Taufik Makarao, et al, Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.105.
Hal yang sama mengenai rehabilitasi bagi anak korban narkoba juga diatur didalam  Undang  -  Undang  Perlindungan  Anak  No  35  Tahun  2014  Pasal  67  yang menyatakan bahwa:
“Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  59  ayat  (  2  )  huruf  e  dan  anak  yang  terlibat  dalam produksi  dan  distribusinya  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  Negara.  Agar  kelak  mampu bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  Negara,  setiap  anak  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan  diskriminatif.  Manusia  itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak. 7
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 8
Menunjukkan  keseriusannya  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  anak berupa akomodasi, rehabilitasi, dan fasilitas hingga mental mereka pulih kembali. Yayasan  Pintu  Hijrah  (SIRAH)  adalah  sebuah  lembaga  non  profit  yang  bergerak dibidang pegembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lembaga  ini  fokus  pada  kegiatan  pencegahan  dan  rehabilitasi  pecandu  narkotika (sosialisasi, rawat inap, dan rawat jalan).
Adapun tujuan kajian yang diteliti ialah Untuk mengetahui mekanisme  rehabilitasi  anak  korban  NAPZA  di  Yayasan  Pintu  Hijrah
Banda Aceh. Dan juga untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  terhadap  rehabilitasi  anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

## Definisi NAPZA
NAPZA  merupakan  bahan/zat  yang  bila  masuk  ke  dalam  tubuh akan  mempengaruhi  tubuh  terutama  susunan  syaraf  pusat/otak  sehingga
7 Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) , hlm.117.
8 Muhammad Taufik Makarao, et al, Hukum Perlindungan Anak dan….., , hlm.106.
bilamana  disalahgunakan  akan  menyebabkan  gangguan  fisik,  psikis/jiwa dan  fungsi  sosial.  Pengaruh  tersebut  berupa  pembiusan,  hilangnya  rasa sakit,  ransangan  semangat,  halusinasi  dan  timbulnya  khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

## Pembagian  NAPZA
1. Narkotika
Narkotika  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ Narkoum ”  yang  berarti  membuat lumpuh  atau  membuat  mati  rasa.  Pada  dasarnya  narkotika  memiliki  khasiat  dan bermanfaat  digunakan  dalam  bidang  ilmu  kedokteran,  kesehatan  dan  pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu farmasi/farmakologi. 9

## 2. Psikotropika
Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong  narkotika  yang  berkhasiat  psikoaktif  pada  susunan  saraf  pusat.  Yang dimaksud bersifat psikoaktif adalah memiliki sifat memengaruhi otak dan perilaku sehingga  menyebabkan  perubahan  pada  aktivitas  mental  dan  perilaku pemakainya. 10

## 3. Zat adiktif lainnya
Zat  adiktif  adalah  obat  serta  bahan-bahan  aktif  yang  apabila  dikonsumsi oleh  organisme  hidup  dapat  menyebabkan  kerja  biologi  serta  menimbulkan ketergantungan  atau  adiksi  yang  sulit  dihentikan  dan  berefek  ingin menggunakannya  secara  terus  menerus  yang  jika  dihentikan  dapat  memberi  efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. 11

## Efek dari Penggunaan NAPZA
Menurut  efek  yang  ditimbulkan,  NAPZA  dibagi  menjadi  3  golongan berikut.
1. Depresan,  yaitu  zat  atau  jenis  obat  yang  berfungsi  mengurangi  aktivitas fungsional  tubuh.  Jenis  ini  dapat  membuat  pemakainya  merasa  tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri, misalnya opioda, opium, atau putau, morfin, heroin, kodein opiate sintesis.
2. Stimulan,  yaitu  zat  atau  obat  yang  dapat  merangsang  fungsi  tubuh  dan meningkatkan  gairah  kerja  serta  kesadaran,  misalnya  kafein,  kokain, nikotin, amfetamin atau sabu-sabu.
3. Halusinogen,  yaitu  zat  atau  obat  yang  menimbulkan  efek  halusinasi  yang bersifat mengubah perasaan dan pikiran, misalnya ganja, dan psilocybin. 12

## NAPZA dalam Islam
9 Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba ,( Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000). hlm. 13-14
10 Siska Sulistami (et al.), Psikologi & Kespro Remaja (Bahaya NAPZA), (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014) ,hlm. 9
11 Sofiyah, Mengenal  NAPZA dan Bahayanya, (Jakarta:Be Champion,2009), hlm: 18.
12 Ibid, hlm. 10-11
Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah khamar , tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, cemilan (makanan ringan), serbuk,  rokok,  minyak  gosok,  obat-obatan  dan  sebagainya,  apabila  dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari’at bahan tersebut disebut khamar dan  haram  hukumnya  untuk  di  konsumsi.  Hukum  haram  itu  terjadi  karena mudharat  (keburukan  atau  kerugian)  yang  ditimbulkannya,  baik  yang  bersifat khusus  maupun  yang  bersifat  umum.  Juga  karena  membuat  lalai  dari  mengingat Allah,  lalai  dari  mengerjakan  sholat,  menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan diantara manusia.

## Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  yang  mengadakan  kondisi  setiap anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. 13 Adapun  perlindungan  anak merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Menurut  Arief Gosita,  perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  melindungi  anak  agar  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Hukum  perlindungan  anak  adalah  hukum tertulis maupun tidak tertulis. 14
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan bagian  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  UUD  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  hak-hak  anak.  Ada  beberapa  tujuan  yang hendak  dicapai  atas  dilaksanakannya  perlindungan  terhadap  anak.  Dalam  pasal  3 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengandung tujuan penting, yaitu:
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”
Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  NAPZA  dijelaskan  lebih  lanjut dalam  Undang  -  Undang  Perlindungan  Anak  No  35  Tahun  2014  Pasal  67  yang menyatakan bahwa:
“Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sebagaimana
13 Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.102.
14 Arief Gosita, Masalah perlindungan Anak, ( Jakarta: Akademi Pressindo, 1989). hlm, 52- 53.
dimaksud  dalam  pasal  59  ayat  (  2  )  huruf  e  dan  anak  yang  terlibat  dalam produksi  dan  distribusinya  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  penyalahgunaan  narkotika adalah  hak  setiap  anak,  oleh  karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  orangtua, masyarakat  dan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh  karena  tindakan  aktif  atau  pasif  orang  lain  atau  kelompok  swasta  atau pemerintah.  Ada  juga  kemungkinan  menjadi  korban  dari  diri  sendiri. 15
Perlindungan  khusus  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  korban  NAPZA  melalui upaya rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.
Landasan Hukum Perlindungan Anak
1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2). Menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  UUD  1945  bahwa  untuk  menegakkan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  (termasuk  hak-hak  anak)  sesuai  dengan  prinsip negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  pasal  2  menegaskan: “Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan Berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi
b. Kepentingan terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak”
Di  dalam  pasal  20  disebutkan  bahwa  “Negara,  Pemerintah,  Pemerintah
Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”
Pasal  21  menyebutkan  “Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  anak  tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
15 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak . (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), hlm. 3-4
Selain  perlindungan  diatas  yang  bersifat  umum,  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  diatur  tentang  perlindungan  khusus.  Yang  ditegaskan  dalam pasal 59 ayat (1) dan (2).
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada Anak.”
“Perlindungan  Khusus  kepada  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak penyandang disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.”
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini  ditegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah,  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara terus-menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak.  Rangkaian  kegiatan  tersebut harus  berkelanjutan  dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ada banyak hal lain yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Beberapa  hal  diantaranya  adalah asas  dan  tujuan  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  hak,  dan  kewajiban  anak, kewajiban  dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  perlindungan  anak,  serta  kedudukan anak.
3. Deklarasi Tentang Hak Anak
Pada  tanggal  20  November  1958  telah  disahkan  sebuah  Deklarasi  Hak Anak-Anak  oleh  Majelis  Umum  PBB.  Jiwa  dokumen  ini  tercermin  dalam
mukadimah Deklarasi tersebut yang antara lain menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. 16
Tujuan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak tersebut agar anak-anak dapat menjalani  masa  kecil  yang  membahagiakan,  berhak  menikmati  hak-hak  dan kebebasan,  baik  untuk  kepentingan  mereka  sendiri  maupun  masyarakat.Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip umum ( general principles) KHA yang  diserap  sebagai  prinsip-prinsip  dasar  dalam  Undang-Undang  No.35  tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4).
“Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan  maupun  sesudah  dilahirkan.  (ayat  3)  Anak  berhak  atas perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar(ayat 4).”
Esensi  dari  pasal  tersebut  adalah  “Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan,  baik  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) telah dicantumkan tentang hak-hak anak.
Pasal 53 ayat (1) menyatakan “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”
Pasal 53 ayat (2) menyatakan “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.”
Didalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  hak  anak  secara  khusus dimuat dalam bagian kesepuluh. Selain dari pasal yang disebutkan diatas Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia  No  39  Tahun  1999  juga  memuat  hak-hak  anak  yang lainnya  diantaranya  yaitu  hak  pemeliharaan,  hak  perlindungan  dari  tindak kekerasan, eksploitasi, dan  pelecehan seksual  dan hak  perlindungan dari  berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam
16 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, (Jakarta:Cempaka Putih, 2018), hlm. 2- 3.
Seorang  anak  yang  dimaksud  dalam  islam  adalah  seseorang  yang  belum mencapai aqil  baligh ,  yaitu  seseorang  yang  belum  dibebankan  hukum  atasnya. Dikatakan  anak  karena  ia  belum  matang  baik  secara  fisik  ataupun  mental,  belum bisa membedakan antara benar dan salah. Didalam islam berakhirnya masa  anak- anak pada seseorang dapat dilihat dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan yang muncul  kepadanya.  Namun    jika  tanda-tanda  tersebut  belum  datang  maka  ada batasan  umur  yang  menyatakan  bahwa  seorang  anak  itu  sudah  dapat  dibebankan hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa jika tanda baligh belum muncul pada seorang anak ditunggu sampai anak tersebut berumur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hukum islam menegaskan bahwa jika seorang anak belum aqil baligh maka yang mengambil keputusan atas dirinya ialah orang tua atau wali yang berkewajiban memeliharanya sampai ia aqil baligh. Kewajiban  memelihara  anak  dalam  islam  disebut hadhanah yaitu pemeliharaan  anak  yang  belum  mampu  mengawasi  dirinya,  dengan  cara menyelenggarakan  sesuatu  yang  mendatangkan  kemaslahatan  anak,  melatih  dan mendidik serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akhlaknya. 17
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan “kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan kepada orang tua”.
Menurut  wahbah  Az-Zuhaili,  ada  beberapa  hak  anak  yang  harus  dipenuhi dan dilindungi yakni: hak nasab, hak radha (menyusui), hadhanah , perwalian, dan nafkah untuk anak. 18
Perlindungan  hak  anak  berawal  dari  urgensi  perlindungan  hukum  Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materil maupun hak immaterial. Hak-hak materiil yang dimaksud adalah hak nafkah dan hak waris. Sedangkan hak immaterial adalah hak pemeliharaan, pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab. 19
Kewajiban  terhadap  pemeliharaan  ini  berlaku  kapanpun  dan  dimanapun. Tidak perduli apakah orang tuanya kaya atau lemah secara ekonomi, bahkan hidup atau mati. Didalam islam jika orang tua karena satu dan lain hal yang membuat ia tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  orang  tua,  maka  kewajiban  tersebut dibebankan  kepada  wali.  Prinsip  pemeliharaan  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak yang bersifat immaterial tentu jauh lebih penting daripada pemenuhan hak  secara materil.  Pemeliharaan  anak  dalam  konteks  hak  immaterial  yang  dimaksud  dalam konteks hadhanah ,  tidak  lain  menempatkan  sikap  tanggung  jawab  orang  tua  atau wali    terhadap  anak  yang  berada  dibawah  pengasuhannya,  secara  mutlak.  Sikap tersebut  antara  lain  berupa  pemenuhan  kewajiban  untuk  menyayangi  anak,
17 Zahari Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.70.
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj. Abdul Hayie al-Kattani, dkk)
(Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 25.
19 , Ibid. hlm. 190.
melindungi anak, dan memperhatikan anak melalui pendekatan emosional sepenuh jiwa.
Anak  merupakan  titipan  yang  sangat  berharga  yang  dipercayakan  Allah kepada  kedua  orangtuanya,  maka  dari  itu  orang  tua  sudah  sepatutnya  dapat menjaga anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa menjaga keturunan merupakan hal  yang  sangat  penting.  Begitu  juga  dengan  akal,  dimana  akhir-akhir  ini  banyak anak-anak  yang  menjadi  korban  NAPZA  karena  kurangnya  perhatian  dari  kedua orang  tuanya.  Maka  dari  itu  islam  sangat  menganjurkan  orang  tua  atau  wali  dari anak  agar  dapat  menjaga  keturunannya  dari  kerusakan  akal.  Sebagaimana  Allah SWT dalam firmannya di  atas menegaskan bahwa agar  orang tua atau wali  dapat menjaga  anak-anak  dari  kelemahan,baik  itu  lemah  dari  kesejahteraannya  ataupun lemah akal, Karena rusak akibat hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah.
Melalaikan pemeliharaan kepada anak sama halnya dengan menjerumuskan diri  ke  dalama  neraka.  Karena  tugas  mendidik  dan  memberikan  tuntunan  kepada anak merupakan tugas pokok dari orang tua, dan merupakan jalan menuju surganya Allah. Seperti firman Allah berikut ini:
ةَكِئلآَم اَهْيَلَع ُة َراَج ِحْلا َو  ُساَّنلا اَهُدوُق َو اًراَن ْمُكيِلْهَأ َو ْمُكَسُفنَأ اوُق اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي
ُُُداَدِش  ظَلاِغ
اَم َنوُلَعْفَي َو ْمُه َرَمَأآَم َالله َنوُصْعَيَّلا
َنو ُرَمْؤُي
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar,  yang  keras,  yang  tidak mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim (66) :6) 20

## Profil Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pintu Hijrah Yayasan  Pintu  Hijrah  (SIRAH)  adalah  sebuah  lembaga  non  profit  yang bergerak  dibidang  pegembangan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan  budaya.  Setelah  melihat  situasi  Aceh  dimana  generasinya  banyak  menjadi korban  peyalahgunaan  narkotika,  sedangkan  upaya  pemulihan  terhadap  mereka tidak  tertangani  dengan  baik  dan  maksimal  baik  oleh  pemerintah  maupun  pihak swasta lainnya.
Kebutuhan akan penanganan ini, kemudian mendorong para pekerja sosial dan  konselor  adiksi  yang  selama  ini  bekerja  diberbagai  panti  rehabilitasi  agar dibentuk sebuah panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal (syariat islam) yang merujuk kepada Al-qur’an dan hadis. Panti rehabilitasi yang berbasis kearifan lokal yaitu panti rehabilitasi yang menanggani korban penyalahgunaan narkotika dengan cara-cara yang diajarkan dalam islam.
20 QS. At-Tahrim (66) :6)
Maka  pada  tanggal  16  januari  2016,  Dedy  Saputra  ZN,  S.Sos.I,  yang  saat ini  menjabat  sebagai  ketua  Yayasan  Pintu  Hijrah,  didukung  oleh  professional bidang  narkotika  di  Aceh,Tgk.  Mudarris,  Safrizal,  S.Pd,  Sulaiman  Ariga  S.H, Musiarifsyah Putra S.Pd.  I, dan  Zulfahmi, S.Hum.  Dengan tekad  dan tujuan  yang sama  mereka    mendirikan  sebuah  lembaga  bernama  “YAYASAN  PINTU HIJRAH” yang disingkat dengan nama “SIRAH”.
2. Sarana dan Prasarana Yayasan
Yayasa Pintu Hijrah menyediakan tempat bagi  residen rawat inap, dengan menyediakan tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, kamar, peralatan olah raga dan  keperluan  residen  selama  mereka  dirawat  inap.  Mushala  yang  juga  berfungsi sebagai  ruang  serba  guna  serta  perpustakaan  juga  disediakan  oleh  yayasan. Pendirian perpustakaan dimaksudkan agar para residen dapat mengisi waktu luang mereka  dengan  hal-hal  yang  berguna.  Selain  itu  yayasan  juga  menyediakan halaman  sebagai  tempat  para  residen  bersantai  dan  mengisi  waktu  luang  dengan hal-hal  yang  berguna  seperti  berolahraga,  dan  juga  sebagai  tempat  vokasional seperti  tanaman  hidroponik.  Selain  mushalla  dan  pustaka,  yayasan  menyediakan ruang-ruang  isolasi  yang  berguna  untuk  detokfikasi  para  residen  sebelum memasuki program.
3. Visi dan Misi
a. Visi
Menghasilkan  generasi  bangsa  yang  islamiah,  berwawasan  kebangsaan, berkemandirian dan kepemimpinan yang berwawasan anti narkoba.
b. Misi
1) Menjadikan Pintu Hijrah sebagai pusat terapi berbasis islam
2) Mengembangkan  modul  dan  silabus  rehabilitasi  berbasis  nilai-nilai ke-islaman
3) Memberikan layanan sosial dan medis yang berkualitas
4) Menyelenggarakan pemberdayaan alternatif dan ekonomi kreatif
5) Melaksanakan  pendidikan,  pelatihan,  dan  training  pada  setiap  unit pendidikan kelembagaan yang berwawasan anti NAPZA
6) Membina  ummat  yang  bertaqwa,  berbudi  luhur,  berkecakapan hidup, dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara
7) Mengembangkan dan menguatkan jaringan kerja sama dengan mitra kerja,  baik  dengan  Pemerintah,  BUMN/BUMD,  LSM,  dan Donatur. 21
Mekanisme  Rehabilitasi  Anak  Korban  NAPZA  di  Yayasan  Pintu  Hijrah Banda Aceh
21 Visi dan Misi Yayasan Pintu Hijrah
Sebelum  para  calon  residen  masuk  ke  yayasan  rehabilitasi,  dan  menjalani proses  rehabilitasi,  mereka  harus  melalui  beberapa  alur  layanan  rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah sebagai berikut. 22

## 1. Pendekatan Awal
Pendekatan  awal  adalah  kegiatan  yang  mengawali  keseluruhan  proses pelayanan.  Pendekatan  awal      berupa  kegiatan    sosialisasi  dan  pengenalan rehabilitasi,  dilaksanakan  dengan  penyampaian  informasi  program  rehabilitasi kepada masyarakat, instansi terkait, organisasi lain, dan kepada pengguna NAPZA. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan program rehabilitasi dan pengenalan terhadap NAPZA dan bahayanya kepada masyarakat luas.
2. Screening
Screening merupakan  kegiatan  konseling  awal,  pada  tahap  ini  dilakukan pendekatan awal kepada calon residen dan keluarganya untuk menggali informasi mengenai calon residen. Pada tahap ini dilakukan pendekatan kepada calon residen dengan menanyakan keadaan dan riwayat calon residen kepada residen itu sendiri atau  keluarganya.  Hal  ini  berguna  untuk  mengetahui  sejauh  mana  calon  residen ketergantungan  terhadap  NAPZA,  sehingga  dapat  diambil  tindakan  untuk pemulihannya kedepan.
3. Penerimaan Awal
Masuk tahap ini, residen dan keluarganya sudah memutuskan residen akan menjalani  program  rehabilitasi  atau  tidak.  Pada  tahap  ini  residen  akan  dimintai pengurusan administrasi surat-menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk yayasan  (seperti  surat  keterangan medical  check  up ,  kartu  keluarga,  test  urine negatif, dan sebagainya).
Pada  tahap  ini  juga  dilakukan  Kegiatan assessment yaitu  kegiatan penelaahan  dan  pengungkapan  masalah  untuk  mengetahui  permasalahan  residen. Kegiatan assessment dilakukan  dengan  cara  mengisi  fom assessment khusus  dari kementrian sosial,. Pengisian fom assessment ini meliputi Riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat hukum, riwayat sosial/keluarga dan riwayat psikiatri.
4. Detoksifikasi
Detoksifikasi  merupakan  pengeluaran  zat  atau  pemutusan  zat  (NAPZA), dengan cara alami atau dengan obat-obatan medis. Namun di Yayasan Pintu Hijrah detokfikasi  dilakukan  dengan  cara culturkey (alami  tanpa  obat-obatan  medis). Detoksifikasi ini dilakukan sebelum residen memasuki  program rehabilitasi. Tahap ini merupakan masa persiapan sebelum mengikuti program.
5. Program
22 Wawancara Peneliti dengan  Hendri Yunizar,  (Konselor Yayasan Pintu Hijrah) pada tanggal 24 Juli  2019  pukul 10.30 WIB
Program  rehabilitasi  Yayasan  Pintu  Hijrah  fokus  pada  bimbingan  fisik, mental,  emosional,  dan  spiritual.  Untuk  bimbingan  tersebut  yayasan  mempunyai beberapa terapi yaitu:
a. Dalam  terapi  fisik  meliputi;  makan  teratur,  mandi  teratur,  pemeriksaa kesehatan, membereskan  tempat tidur, clean  up, function  area, senam, futsal, tenis meja, dan badminton.
b. Terapi  spiritual  meliputi;  shalat  wajib  berjama’ah,  puasa  senin  kamis, shalat  sunat  (dhuha,  rawatib,  tasbih,  tahajud,  taubat,  dan  lain sebagainya), Pengajian (al-qur’an  setiap sore, tauhid,  fiqih, dan  yasin), zikir,  pembacaan  hadis  setiap  shalat  wajib,  muhadharah  (shalawat Rasul,  khutbah  jum’at,  khasidah,  pidato  12  langkah,  pidato  bebas, bimbingan dan evaluasi) dan tausyiah setiap malam jum’at.
c. Terapi  psikososial  meliputi;  renungan  hari  ini  (RHI), meeting hamba Allah  (MHA),  evaluasi  harian,  sesi  pendidikan,  sesi resident ,  sesi kemenag, step  study , family  support  group (FSG), full  up  tool  book ,
Saturday  night  activity (SNA), encounter  group ,  konflik resolution group (CRG), residen meeting dan outing.
d. Terapi livelihood meliputi; kepemimpinan, disiplin, manajemen waktu, vocasional  (hidroponik,  sabun  cuci  piring,  pembuatan  pot  bunga, budidaya ikan, las, dan kopi), dan mengerti tujuan hidup. 23
Selain  terapi  yang  sudah  disebutkan,  di  dalam  pelaksanaan  program rehabilitasi  SIRAH  menggunakan  metode  12  langkah  pemulihan  berbasis  islam. Setiap  terapi  yang  dilakukan  yayasan  rutin  diterapkan  kepada  residen  dengan membuat  kegiatan  harian.  Program  rehabilitasi  di  Yayasan  Pintu  Hijrah  ada  dua yaitu rawat  jalan  dan  rawat  inap.  Rawat jalan  dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan dengan  memberikan  penguatan-penguatan/terapi  secara  islam.  Dan  bagi  residen yang  belum  mempunyai  pekerjaan  tetap  akan  diusahakan  terlibat  dalam  usaha pengembangan  ekonomi  kreatif.  Sedangkan  program  rehabilitasi  rawat  inap dilaksanakan di  panti  rehabilitasi  selama  6  (enam)  bulan,  dan  menjalankan  terapi dengan menggunakan metode 12 langkah pemulihan berbasis islam.
6. Resosialisasi
Tahap  dimana  konselor  mengadakan  pertemuan  dengan  keluarga  residen, guna membahas perkembangan residen selama dalam proses rehabilitasi. Dan jika ada  permasalahan  residen  dengan  keluarganya  maka  pada  tahap  ini  konselor berperan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut.
7. Terminasi
Pada  tahap  ini  residen  sudah  menjalani  program  rehab  selama  6  (enam) bulan  dan  sudah  bisa  dikembalikan  kepada  keluarga.  Namun  jika  keluarga  atau
23 Menu Terapi Rehabilitasi Sosial, Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) KEMENSOS RI, Yayasan Pintu Hijrah.
residen memutuskan untuk melanjutkan progam lanjutan (peer) maka residen akan tetap  di  panti  rehabilitasi  selama  3  (tiga)  bulan.  Namun  pada  program  peer  ini residen lebih di fokuskan kepada bimbingan konseling.
8. Evaluasi dan Mentoring
Evaluasi  dan  mentoring  dilakukan  ketika  residen  sudah  kembali  pada keluarga dan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungi keluarga residen  dan  bertemu  lansung  dengan  keluarga.  Dengan  tujuan  untuk  melihat progres pemulihan residen sesudah menjalani program rehabilitasi di yayasan. Tinjauan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  diatur  tentang  perlindungan khusus.  Pemerintah  dan  lembaga  Negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  yaitu  dalam  Pasal  59  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak,  menyatakan  bahwa anak  yang  harus  mendapat  perlindungan  khusus  diantaranya  adalah  anak  korban NAPZA.
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keamanan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 24
Metode  terapi  bagi  anak  korban  NAPZA  di  Yayasan  Pintu  Hijrah  lebih bersifat religius dengan merujukan kepada Al-qur’an dan hadis. Tidak hanya terapi yang  sifatnya  religius,  yayasan  melaksanakan  tugasnya  dalam  merawat  dan melindungi  hak-hak  anak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan anak, meliputi;
1. Agama
Pasal  43  ayat  (1)  “Negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.”
Ayat  (2)  “Perlindungan  anak  dalam  memeluk  agamanya  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  meliputi  pembinaan,  pembimbingan,  dan  pengalaman ajaran agama bagi anak”
Yayasan  Pintu  Hijrah  merupakan  panti  rehabilitasi  sosial  yang  berbasis islam.  Dalam  proses  rehabilitasinya,  yayasan  menggunakan  program  dan  terapi yang diajarkan di dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari terapi spiritual yang ada di Yayasan Pintu Hijrah. Dalam terapi spiritual, residen harus menjalani proses puasa senin  kamis,  shalat  wajib  berjama’ah,  shalat  sunat,  pengajian,  zikir,  pembacaan
24 M. Abdi Koroo,Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri). (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 6
hadist setiap  shalat  wajib, muhadharah,  dan  tausiyah setiap  malam  jum’at.  Selain itu  dalam  proses  rehabilitasinya  yayasan  menggunakan  metode  12  langkah  yang merujuk kepada Al-qur’an. Sehingga dengan penerapan terapi dan metode seperti disebutkan, diharapkan residen dapat menjadi lebih religius dan tidak kembali lagi menggunakan NAPZA.
2. Kesehatan
Pasal  44  ayat  (1)  “Pemerintah  wajib  menyediakan  fasilitas  dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.
Dalam  penyedian  fasilitas  kesehatan,  yayasan  bekerjasama  dengan pukesmas Darussalam. Dan jika diperlukan yayasan akan bersedia memanggil dan berkonsultasi dengan dokter pribadi residen.
3. Pendidikan
Pasal 49 “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”
Dalam hal pendidikan yayasan akan melakukan advokasi kepada anak yang masih  sekolah,  dengan  meminta  izin  mengikuti  program  rehabilitasi  selama  6 (enam)  bulan.  Sehingga  anak  yang  direhabilitasi  di  Yayasan  Pintu  Hijrah  tidak putus  sekolah.  Selain  itu  dalam  proses  rehabilitasi  anak  korban  NAPZA  juga dibekali  dengan  pendidikan  nonformal.  Baik  itu  pendidikan  spiritual  maupun pelatihan keterampilan.
4. Sosial
Pasal 56 ayat (1) “Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
a. Berpartisipasi;
b. Bebas menyatakan pendapat dan  berpikir sesuai dengan hati nurani  dan agamanya;
c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
d. Bebas berserikat dan berkumpul;
e.  Bebas  beristirahat,  bermain,  berekreasi,  berkreasi,  dan  berkarya  seni budaya; dan
f.  Memperoleh  sarana  bermain  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan keselamatan.”
ayat (2) “Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia,  tingkat kemampuan  anak, dan  lingkungannya agar  tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.”
Dalam  hal  ini  yayasan  yang  merupakan  panti  rehabilitasi  sosial, menerapkan  program  rehabilitasi  dengan  tujuan  agar  para  residen  tidak  hanya sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA, namun juga sembuh secara sosial. Maka  dari  itu  Yayasan  SIRAH  menggunakan  terapi  psikososial.  Dalam  terapi  ini
residen akan diberikan beberapa kegiatan seperti renungan hari ini (RHI), meeting hamba Allah (MHA), evaluasi harian, sesi pendidikan, sesi resident, sesi kemenag, step study,  family support  group (FSG), full up  tool book, Saturday night  activity (SNA), encounter  group , conflik  resolution  group (CRG),  residen meeting dan outing .
Selain  terapi  psikososial  yayasan  juga  menggunakan  terapi  fisik.  Yang dimana  dalam  terapi  ini  terdapat  beberapa  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh residen.  Yaitu  makan  teratur,  mandi  teratur,  pemeriksaa  kesehatan,  membereskan tempat  tidur, clean  up , function  area ,  senam,  futsal,  tenis  meja,  dan  badminton. Serta  bagi  residen  dalam  program  rawat  inap  yayasan  melaksanakan  rekreasi minimal 3 bulan sekali.
Prinsip-prinsip  umum  ( general  principle) KHA  yang  diserap  sebagai prinsip-prinsip  dasar  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang perlidungan anak Pasal 2, dijabarkan sebagai berikut;
1. Non Diskriminasi
Beberapa  konvensi  HAM  mengartikan  diskriminasi  sebagai  adanya pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  pilihan  atau  pertimbangan  yang berdasarkan  atas  ras,  warna  kulit,  kelamin,  bahasa,  agama,  politik,  atau  pendapat lain, asal usul sosial dan nasionalitas, kemiskinan, kelahiran, atau status lain. 25 Hal ini  sesuai  yang  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No  35 Tahun 2014, Pasal 21, Ayat (1) menyatakan:
“Negara,  pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah    berkewajiban  dan bertanggung  jawab  menghormati    pemenuhan  Hak  Anak  tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak,  dan  kondisi  fisik dan/atau mental.”
Yayasan  Pintu  Hijrah  hanya  menerima  residen/anak  korban  NAPZA  yang beragama islam dan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan program yang yayasan gunakan  adalah  program rehabilitasi  yang  bersasis islam.  Sehingga  tidak memungkinkan  residen  yang  beragama  non  islam  dapat  direhab  di  SIRAH.  Dan juga yayasan tidak menerima residen/anak korban NAPZA yang berjenis kelamin perempuan dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang berjenis kelamin perempuan yang berkecimpung di dalam rehabilitasi NAPZA.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak (the  best  interest  of  the  child) diadopsi  dari  pasal  3  ayat  (1)  KHA.  Prinsip  ini  diletakkan  sebagai  pertimbangan utama (a  primary  consideration) dalam  semua  tindakan  untuk  anak.  Pasal  3  ayat (1)  KHA  meminta  negara  dan  pemerintah,  serta  badan-badan  publik  dan  privat
25 Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok: Rajawali Pres,2019). hlm.39.
memastikan  dampak  terhadap  anak-anak  atas  semua  tindakan  mereka.  Tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangan utama, memberi  prioritas  yang  lebih  baik  bagi  anak-anak,  dan  membangun  masyarakat yang  ramah  anak  ( child  friendly-society ). 26 Pasal  3  ayat  (1)  KHA  sesuai  dengan Pasal  8  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak, menyatakan:  “Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
Dalam  proses  rehabilitasi  Yayasan  Pintu  Hijrah,  kepentingan  terbaik  bagi residennya termasuk anak korban NAPZA sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari terapi yayasan yang menggunakan terapi fisik, psikososial, spiritual, dan terapi livelihood.  Semua  terapi  ini  dimaksudkan  untuk  memulihkan  kembali  spiritual, mental, fisik, serta sosial residenya.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Prinsip  ini  merupakan  implementasi  dari  Pasal  6  KHA,  yakni  negara mengakui  bahwa  tiap-tiap  anak  mempunyai  hak  yang  melekat  atas  kehidupan. 27
Selanjutnya  prinsip  ini  dituangkan  dalam  norma  hukum  Pasal  4  Undang-Undang No.35 Tahun 2014, menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Dalam hal  ini  Yayasan Pintu  Hijrah  memberikan kesempatan  kepada  para residen,  khusunya  hari  minggu.  Hari  minggu  yayasan  meliburkan  residen  dari kegiatan program dan terapi. Guna untuk menyalurkan minat dan bakatnya, seperti berolahraga,  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitar  namun  masih  dibawah pengawasan pembimbing. Serta pada hari minggu yayasan memberikan izin kepada keluarga residen/anak korban NAPZA untuk berkunjung.
4. Penghargaan kepada anak
Prinsip  ini  merupakan  wujud  dari  hak  partisipasi  anak  yang  diserap  dari
Pasal  12  ayat  (1)  KHA,  bahwa  anak  dapat  dan  mampu  membentuk  atau mengemukakan  pendapat  dalam  pandangannya  sendiri  yang  merupakan  hak berekspresi  secara  bebas  ( capable  of    forming  his  or  her  own  views  the  rights  to expres  those  views  freely ).  Jaminan  perlindungan  atas  hak  mengemukakan pendapat  terhadap  semua  hal  tersebut  harus  dipertimbangkan  sesuai  usia  dan kematangan anak. 28
Dalam proses rehabilitasi Yayasan Pintu hijrah mempunyai kegiatan harian yang    mengharuskan  para  residen  mengungkapkan  pendapat  mereka,  baik  itu keluhan  atu  konflik  yang  sedang  mereka  alami  yang  disebut  dengan conflict resolution  group (CRG).  Selain  CRG  residen  juga  dapat  mengaspresiasikan
26 Ibid, hlm.40
27 Ibid , hlm. 41.
28 Ibid , hlm. 42.
pendapatnya dalam encounter group , Meeting Hamba Allah (MHA), sesi  residen, serta pada kegiatan residen meeting.

## Analisis Data
Dalam  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang  perlindungan  Anak dalam Pasal 59 diatur tentang perlindungan khusus bagi anak, salah satunya yang mendapat  perlidungan  khusus  tersebut  adalah  anak  korban  NAPZA.    Kemudian secara  khusus  lagi  perlindungan  anak  korban  NAPZA  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  67.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkan bahwa  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  NAPZA  dilakukan  melalui  upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
Dalam  proses  rehabilitasi  yang  dilakukan  Yayasan  Pintu  Hijrah,  hak-hak anak sangat diperhatikan. Walaupun dalam proses rehabilitasi anak-anak dicampur dengan  orang  dewasa,  yang  mana  hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak  No.35  Tahun  2014  Pasal  17  Ayat  (1)  huruf  (a)  yaitu:  “setiap anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  untuk;  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”
Namun  hal  tersebut  tidak  membuat  anak  korban  NAPZA  yang  menjadi residen  di  Yayasan  Pintu  Hijrah  diabaikan  hak-haknya  sebagai  anak.  Yayasan mengadvokasi anak-anak yang sekolah  agar mendapat izin  libur selama 6  (enam) bulan  untuk  menjalani  proses  rehabilitasi.  Hal  ini  dilakukan  yayasan  agar  anak korban NAPZA setelah menjalani rehabilitasi tidak putus sekolah. Namun hal lain yang  penulis  dapat  karena  penggabungan    antara  anak  korban  NAPZA  dengan residen  dewasa  adalah  anak-anak  juga  mendapatkan  rokok  yang  merupakan akomodasi  dari  yayasan  untuk  residennya.  Menurut  penuturan  bapak  sulaiman Ariga selaku program maneger Yayasan Pintu Hijrah bahwa yayasan memberikan akomodasi  rokok  kepada  anak,  karena  anak  tersebut  sudah  kecanduan  terhadap rokok,  serta  keluarga  tidak  keberatan  akan  hal  tersebut.  Dan  hal  yang  terpenting bahwa pemberian rokok kepada  anak korban NAPZA tidak mempengaruhi proses rehabilitasi yang dijalaninya.
Dari penelitian yang peneliti dapatkan dari anak korban NAPZA di SIRAH mereka sudah penjadi perokok aktif sebelum mereka terlibat dalam NAPZA. Disini peneliti melihat bahwa awal terjerumusnya seorang anak kedalam dunia NAPZA, karena mereka  sudah mengenal  pergaulan yang  tidak ramah  bagi anak.  Alangkah baiknya jika yayasan juga memutuskan adiksi rokok pada residen anak-anak  agar mereka tidak lagi terlibat dalam pergaulan yang tidak ramah bagi seorang anak.
Dalam  menjalankan  proses  rehabilitasi,  yayasan  mengikuti  peraturan  dari Kementrian Sosial, walaupun  terdapat beberapa penambahan terapi dan alur yang harus  dijalani  residen  dalam  proses  rehabilitasi.  Penambahan  tersebut  bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi yang dijalankan residen.
Sesungguhnya dalam fiqih sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat  dilihat  dari  segi  material  yaitu  memberi  nafkah,  menyusukan  ( irdla’ )  dan
mengasuh  ( hadhanah ),  dan  dari  segi  immaterial  yaitu  curahan  cinta  kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani. Di dalam hukum Islam tidak ada  aturan  khusus  yang  mengatur  kekuasaan  orang  tua  dan  perwalian  terhadap anak.  Namun  ada  istilah  khusus  yang  mengatur  tentang  pengasuhan  anak  atau pemeliharaan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan hadhanah. Hadhanah merupakan  hak  bagi  anak-anak  yang  masih  kecil,  karena  anak membutuhkan  pengawasan,  penjagaan,  pelaksanaan  urusannya  dan  orang  yang mendidiknya. Melihat uraian di atas meskipun dijelaskan yang dapat di asuh adalah tergolong usia anak-anak, sedangkan anak korban NAPZA yang tinggal di Yayasan Pintu  Hijrah  Banda  Aceh  dapat  dikatakan  tidak  tergolong  usia  anak-anak  dalam hukum  islam  atau  sudah  memasuki  usia baligh .  Anak  korban  NAPZA  ini  lebih tepat  disebut  dengan  remaja.  Meskipun  demikian,  dalam  hukum  Islam  anak-anak korban  NAPZA  ini  masih  berhak  mendapat  pengasuhan,  pemeliharaan,  dan perlindungan. Batas usia anak yang dapat di asuh dijelaskan dalam KHI (kompilasi hukum  Islam)  Pasal  98  ayat  (1)  tentang  Pemeliharaan  Anak  (Hadhanah),  sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan”.
Anak  korban  NAPZA  secara  fisiknya  terlihat  seperti  anak  normal  pada umumnya,  namun  ketika  melihat  hasil  dari  assessment  yang  dilakukan  oleh pegawai konselor Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, anak-anak ini membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tuanya.
Zat  adiktif  yang  dikonsumsi  oleh  anak  korban  NAPZA  ini  membawa pengaruh buruk bagi kesehatan jasmani dan rohaninya. Melihat struktur masyarakat kita  yang  agamis  sifatnya,  maka  pendekatan  keagamaan  menjadi  hal  yang  sangat penting  dan  strategis  untuk  setiap  saat  dilakukan  guna  mempertebal  keyakinan hukum  dan  kaidah-kaidah  serta  pandangan  ajaran  agama  Islam  terhadap penyalahgunaan narkotika,  seperti  yang dilakukan  di  yayasan Pintu  Hijrah  Banda Aceh.
Penyembuhan terhadap anak korban NAPZA dilakukan dengan pendekatan agama  Islam,  dengan  beberapa  terapi  khusus  dan  metode  12  langkah  yang menggunakan Al-qur’an dan hadis. Melihat jadwal kegiatan residen yayasan Pintu Hijrah  dalam  kesehariannya  memperjelas  bahwa  residen  dibekali  ajaran  agama yang  baik,  dan  kegiatan  positif.  Upaya  ini  dilakukan  untuk  mempersiapkan generasi  muda  yang  sehat  rohaninya,  mempunyai  mentalitas  yang  tangguh  untuk menolak  setiap  iming-iming  penyalahgunaan  narkotika  atau  pemakaian  zat-zat berbahaya lainnya. Yayasan Pintu Hijrah sangat menekankan ajaran-ajaran agama Islam dalam setiap pembinaan maupun proses rehabilitasi para residen.
Yayasan  berupaya  mengembangkan  pribadi  anak  yang  lebih  baik  dengan menyempurnakan  hak-hak  anak  yang  sebelumnya  terabaikan.  Yayasan  memiliki tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan di Yayasan Pintu Hijrah, yaitu:
1. Anak  mampu merubah  sikap  dan akhlak  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik ucapan, perkataan, maupun perbuatan atau tingkah laku
2. Dapat merubah kedisiplinan dalam ibadah, shalat, dan mengaji
3.  Memahami  bahayanya  Narkoba  dan  sejenisnya  bagi  masa  depan  dan  cita- citanya
4. Tidak ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang diharamkan syara’ setelah mendalami ilmu agama
5.  Mampu  beradaptasi  dengan  dunia  luar  ketika  selesai  menjalani  pendidikan atau rehabilitasi.

## Kesimpulan
Yayasan  Pintu  Hijrah  (SIRAH)  adalah  sebuah  lembaga  non  profit  yang bergerak  dibidang  pegembangan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  yang berwawasan keislaman tanpa narkoba serta bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan  budaya.  Berdasarkan  temuan  lapangan  dan  kajian  teoritis,  penulis  dapat menarik kesimpulan bahwa:
1. Yayasan  Pintu  Hijrah  dalam  penerimaan  residen,  mempunyai  mekanisme tersendiri dalam menyaring residen yang akan direhabilitasi. Ada beberapa alur  yang  harus  dilalui  oleh  calon  residen,  mulai  dari  sosialisasi  program rehabilitasi  sampai  evaluasi  dan  monitoring  residen  yang  sudah  selesai menjalani  program.  Alur  layanan  rehabilitasi  Yayasan  Pintu  Hijrah  yaitu: pendekatan  awal,  Screening,  Penerimaan  awal,  Detoksifikasi,  Program Resosialisasi,  Terminasi  Evaluasi  dan  mentoring.  Setiap  alur  penerimaan bertujuan  untuk  menunjang  keberhasilan  pemulihan  residen  secara  fisik, spiritual,  sosial,  dan  mental.  Dalam  programnya  yayasan  menggunakan  4 (empat  terapi)  yaitu  terapi  spiritual,  terapi  fisik,  terapi  psikososial,  dan terapi  livelihood.  Selain  menggunakan  ke  empat  terapi  tersebut,  yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas ) langkah penyembuhan berbasis islam.
2. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, anak-anak  yang  menjadi  penyalahgunaan  NAPZA  dilakukan  upaya pengawasan,  pencegahan,  perawatan,  dan  rehabilitasi.  Upaya  pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang disebut dalam undang-undang telah  sesuai  dengan  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Pintu  Hijrah  dalam menanggani  anak  korban  NAPZA.  Yayasan  Pintu  Hijrah  telah  memenuhi upaya tersebut dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak, yaitu hak untuk beragama, hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  hak  terhadap  perlindungan dari  diskriminasi,  hak  untuk  tumbuh  kembang  dengan  segala  bentuk pendidikan  (formal  dan  nonformal)  serta  hak  untuk  berpartisipasi  dan pengembangan diri di dalam masyarakat luas (sosial).

## Daftar Pustaka
Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  grafindo Persada, 2013.
Ali  Imron,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Semarang:Karya  Abadi
Jaya,2011.
Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak , Jakarta:Cempaka Putih, 2018. Arief Gosita, Masalah perlindungan Anak , Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. Bahruddin  Muhammad, Hak  Waris  Anak  di  Luar  Perkawinan  (Studi  putusan  MK
Nomor 46/PUU-
VII/2010, Semarang: Fatawa Publishing, 2014. Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak , Yogyakarta; Deepublish, 2016.
Iman  Jauhari, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Keluarga  Poligami ,
Jakarta; Pustaka Bangsa,
2003. Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas 9 (2) 2018. Kansil  C.S.T, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1989.
M.  Abdi  Koroo,Perlindungan Anak  di  Bawah  Umur  (Dalam  Perkawinan  Usia Muda dan Perkawinan
Siri). Bandung: PT. Alumni, 2012. Masruhi  Sudiro, Islam  Melawan  Narkoba, Yogyakarta:  Madani  Pustaka  Hikmah,
2000.
Muhammad  Taufik  Makarao,  et  al, Hukum  Perlindungan  Anak  dan  penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Suharsil,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan,  Depok:Rajawali Pers,2016.
Sofiyah, Mengenal  NAPZA  dan  Bahayanya ,Jakarta:Be  Champion  Wisma  Hijau,
2009.
Siska  Sulistami  (et  al.), Psikologi  &  Kespro  Remaja  (Bahaya  NAPZA) ,  Jakarta; Mustika Pustaka Negeri,
2014. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu (terj.  Abdul  Hayie  al-Kattani,
dkk), Jakarta:Gema Insani,
2011.
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Bandung: Mandar Maju, 2009.
Zahari  Hamid, Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Bandung: Bina Cipta, 1987.