## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 5, Nomor 2, September 2022

## Pendampingan dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat dalam Menyalurkan Hak Aspirasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Oleh :
Zainuri 1) , Dian Novita 2)
1, 2) Fakultas Hukum/Prodi Hukum, Universitas Wiraraja E-mail : zainuri.fh@wiraraja.ac.id 1)

## Abstrak
Dalam  proses  pemilihan  secara  langsung  terhadap  orang-orang  yang  duduk  di  lembaga legislatif dimana pemilihan tersebut melibatkan rakyat sebagai pemilih tentunya bukan tanpa pamrih,  rakyat  memilih  mereka  untuk  duduk  di  kursi  legislatif.  Rakyat  memilih  tentunya dengan  harapan  dimana  orang-orang  yang  mereka  pilih  lebih  memperhatikan  nasib  dan kesejahteraan rakyat yang memilihnya, karena itulah maka dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat anggota legislatif dalam membuat kebijakan tentunya mengatas namakan rakyat. Kegiatan  PKM  oleh  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Wiraraja  ini  dilaksanakan  dalam bentuk  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  khususnya    di  lingkungan  masyarakat  Desa Langsar  Kecamatan Saronggi mengenai pemahaman tentang  penyaluran aspirasi masyarakat dalam  pembentukan  peraturan  daerah  kabupaten  sumenep,  hak  masyarakat  dalam penyampaian aspirasi. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami apa yang menjadi hak  dan  kewajiban  dari  masyarakat  maupun  bagi  anggota  legislatif.  Melalui  program  PKM kepada  Desa  Langsar  kecamatan  Saronggi  maka  luaran  yang  diharapkan  adalah  sebagai berikut: 1) memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait hak yang  mereka miliki dalam penyampaian aspirasi, 2) meningkatkan Sumber Daya Manusia baik masyarakat yang terbatas menjadi  lebih  baik  demi  pembangunan  desa  ke  arah  lebih,  3)  memperbaiki  kebiasaan  lama yang  cenderung  menerima  tanpa  berbuat  apa  apa  terhadap  kebijakan  yang  di  buat  oleh pemerintah,  4)  membantu  pemerintah    dalam  mensosialisasikan  hak  yang  di  miliki  oleh masyarakat  yang  telah  di  lindungi  oleh  Undang  undang.    Pengabdian  Masyarakat  ini menggunakan Metode pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat setelah itu baru kemudian  kami  mendekati  tokoh  masyarakat  serta  beberapa stakeholder untuk  membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya, peserta program PkM mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait penyaluran aspirasi dalam hal pembentukan peraturan daerah.
Kata Kunci : Efektivitas, Serap Aspirasi, Peraturan Daerah

## 1.  Pendahuluan
Dalam  teori  trias  politika  yang  di buat oleh montesqiu , disampaikan bahwasannya  kekuasaan  suatu  negara  di bagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah eksekutif  yang  mana  pemegang  kekuasaan
eksekutif  adalah  pihak  pemerintah  yang bertugas  sebagai  pelaksana  dari  sebuah peraturan  perundang-undangan  dari  tingkat pusat  sampai  dengan  di  tingkat  daerah (Yulistyowati  et  al.,  2017).  Pemegang kekuasaan  kedua  adalah  legislatif  dimana

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 5, Nomor 2, September 2022
mereka  yang  duduk  di  kursi  legislatif merupakan  orang-orang  yang  terpilih  dan yang  memilih  mereka  adalah  rakyat Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  di  negara Indonesia.
Rakyat  memilih  mereka  dengan harapan  besar  bahwa  harapan  dan  cita-cita masyarakat  akan  terwujud  seperti  yang mereka harapkan. Sebagai wujud keperdulian  para  anggota  legslatif  tersebut dibuatlah  agenda  kerja  yang  terorganisir setiap  tahunnya  sebanyak  3  kali  untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya  yang  telah  memilih  para anggota  legislatif,  dimana  dalam  acara pertemuan  tersebut  biasa  disebut  dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan  tersebut  para  anggota  legislatif akan  terjun  langsung  ketengah-tengah konstituennya  dan  mendengarkan  langsung aspirasi  yang  ingin  disampaikan  oleh  para konstituen  tersebut  dengan  harapan  setiap aspirasi  yang  telah  disampaikan  oleh  para konstituen  dapat  diwujudkan  secara  nyata oleh  para  wakil  rakyat  yang  telah  mereka pilih.
Masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa  para  anggota  legislatif  merupakan salah  satu  roda  penggerak  dan  pembuat kebijakan  yang  di  lakukan  oleh  pihak pemerintah. Kegiatan reses tersebut dilakukan  oleh  anggota  legislatif  di  tingkat
pusat  maupun  di  tingkat  daerah  dimana kegiatan  reses  tersebut  juga  mengeluarkan dana/anggaran  yang  besarannya  tentunya tidak sama antara anggota legislatif di pusat dengan  legislatif  di  daerah,  besaran  dana yang diterima oleh anggota legislatif daerah di  setiap  kabupaten  ataupun  propinsi tentunya  juga  tidak  sama  antara  daerah propinsi  yang  satu  dengan  daerah  propinsi yang  lain  demikian  juga  dengan  kabupaten yang  satu  dengn  kabupaten  yang  lainnya karena  penggunaan  dana  untuk  kegiatan reses/serap  aspirasi  tersebut  disesuaikan anggran  pendapatan  dan  belanja  di  setiap daerah.
Semakin  besar  APBD  suatu  daerah maka  dengan  sendirinya  anggaran  untuk dana reses setiap anggota legislatif tentunya akan  semakin  besar.  Dari  hasil  pertemuan serap aspirasi tersebut bisa di agendakan hal hal  apa  saja  yang  merupakan  permasalah yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan penanganan secepatnya untuk  kepentingan  masyarakat  secara umum. Dan hasil dari serap aspirasi tersebut dapat  di  jadikan  dasar  bagi  para  anggota legislatif  untuk  membuat  payung  hukum baik berupa undang-undang maupun berupa peraturan  daerah  tergantung  dari  wilayah kerja  dan  kewenangan  yang  di  miliki  oleh anggota legislatif tersebut.
Ada  beberapa  permasalahan  yang menjadi dasar mengapa perlu direalisasikan

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 5, Nomor 2, September 2022
pada  desa-desa  terpencil  khususnya  pada desa Langsar kecamatan Saronggi yaitu : a. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat  terkait  hak  yang  mereka miliki untuk menyampaikan aspirasi .
b. Sumber daya manusia masyarakat yang terbatas hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan.
c. Kebiasaan dari  masyarakat untuk selalu menerima setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah.
d. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat.
Berdasarkan permasalah yang terjadi di desa tersebut yaitu desa langsar tim Pengabdian  berinisiatif  untuk  mengadakan pendampingan dan sosialisasi terkait penyaluran  hak  asporasi  masyarakat  dalam pembentukan  peraturan  daerah  kabupaten Sumenep. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam  pembentukan  peraturan  daerah, langkah  awal  yang  dapat  ditawarkan  oleh tim adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terkait pentingnya penyampaian  aspirasi/harapan  masyarakaat kedepannya  terhadap  pihak  pemerintah melaalui  para  wakil  rakyat  yang  telaah masyarakat pilih di saat pemilihan umum.
Salah  satu  fungsi  dari  para  wakil rakyat adalah sebagai penyambung apa yang menjadi  harapan  dari  masyarakat  terhadap pihak  pemerintah  sesuai  dengan  yang  di
amanahkan  oleh  undang-undang  sekaligus sebagai wujud keperdulian anggota masyarakat terhadap masa depan daerahnya pada  khusunya  dan  kepedulian  terhadap bangsa  dan  negaranya  pada  umumnya. Pengembangan  sumber  daya  manusia  di pedesaan  yang  harus  lebih  baik  guna membangun desa bisa dimulai dari memberikan  kesempatan  pada  masyarakat untuk  berbicara  terkait  harapannya,  tidak hanya  terbatas  pada  pengembangan  pihak aparat desa saja melainkan juga pengembangan  sumber  daya  manusia terhadap anggota masyarakat agar pembangunan desa baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih optimal sesuai  dengan harapan  bersama.  Kemajuan  suatu  bangsa tidak hanya sekedar dari pembangunan fisik semata    melainkan  juga  kemajuan  prilaku dari  masyarakat.  Semakin  beragamnya peraturan  perundang-undangan  di  negara kita  ternyata  masih  belum  tersosialisasi secara maksimal hal tersebut bisa kita lihat dengan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu peraturan bagaimana cara  menyampaikan  pendapat  dan  harapan masyarakat .
Adapun target dan luaran yang ingin kami capai  adalah  tujuan  untuk  memahami hak  masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasinya  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan peraturan daerah, Mengetahui apa  saja  fungsi  dari  anggota  DPRD,

## Jurnal Abdiraja
masyarakat mulai paham apa yang menjadi hak  masyarakat  dalam  pelaksanaan  reses, dan  masyarakat  mulai  paham  hak  yang  di iliki dalam keikutsertaan saat pembentukan suatu peraturan daerah.

## 2.  Metode Pelaksanaan
Berdasarkan  permasalahan  yang dialami  oleh  sebagian  besar  masyarakat, maka  Tim  berinisiatif  untuk  memberikan pendampingan  dan  penyuluhan  hukum berupa  sosialisasi  pemahaman  hak  aspirasi pembuatan peraturan daerah pada umumnya dan  pada  khususnya  di  desa  langsar kecamatan  Saronggi.  Tahapan  pelaksanaan yang direncanakan antara lain : a. Sosialisasi
Sosialisasi  akan  segera  tim  lakukan jika  sudah  ada  kepastian  dari  pihak  LPPM Universitas  Wiraraja  terkait  kegiatan  ini dengan meninjau lokasi, sasaran atau mitra sebagai langkah awal di wilayah kegiatan.
b. Penyusunan Materi Penyuluhan
Materi penyuluhan di susun berdasarkan  atas  keburtuhan  program penerapan Pengabdian yang meliputi penyaluran hak aspirasi dalam pembentukan daerah kabupaten Sumenep, dan peningkatan  pengetahuan  masyarakat  pada umumnya.
c. Penyiapan sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini antara lain :
Materi  pelatihan,  alat  peraga  penyuluhan, menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen lain  yang  dibutuhkan  sebagai  dokumentasi kegiatan.
d. Pelaksanaan Pendampingan
Pada  masa  ini  masyarakat  akan diberi penyuluhan agar lebih memahami dan jika  terjadi  permasalahan  di  belakang  hari terkait  hubungan  hak  aspirasi  masyarakat dengan  pembentukan  peraturan  daerah  dan dilakukan pendampingan terhadap penyampaian  aspirasi  yang  akan  dilakukan oleh masyarakat.
e. Pemantauan dan refleksi
Pada  saat  kegiatan  berlangsung, setiap  tahapan  proses  akan  dilakukan pemantauan  dan  dicermati/dikendalikan, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Bila terjadi suatu keadaan yang di  luar  perhitungan,  maka  akan  segera dilakukan langkah penyesuaian dan tindakan perbaikan.
Setelah kegiatan dalam satu siklus/periode  selesai,  dilakukan  refleksi untuk  mengevaluasi  apakah  proses  pada setiap  tahapan  kegiatan  dan  hasil  telah sesuai dengan rencana. Melalui refleksi/evaluasi  ini,  warga  desa  Langsar dapat  belajar  banyak  dari  pengalaman. Perbaikan-perbaikan  yang  dilakukan  dari hasil  refleksi/evaluasi  kegiatan  ini,  akan menjamin terlaksananya program Sosialisasi ini secara berkesinambungan dan

## Jurnal Abdiraja
berkelanjutan, untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum f. Pelaporan Akhir
Laporan  akhir  merupakan  laporan dari  seluruh  rangkaian  kegiatan  sebagai wujud pertanggungjawaban secara administratif  dari  tim  pelaksana  kepada LPPM Unija.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan
a. Hasil Kegiatan
Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Wiraraja menjelaskan tentang hak masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi dalam  pembentukan  peraturan  daerah kabupaten sumenep.
Banyaknya  masyarakat  dan  aparat desa  yang  ikut  menandakan  kami  sangat diterima  di  desa  tersebut  serta  banyaknya pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh masyarakat terkait dengan Bagaimana yang seharusnya  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap  aspirasi  yang  mereka  miliki  agar tersampaikan
Harapan  kami  nantinya  setelah selesainya  pengabdian  kepada  masyarakat ini akan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu  dapat  mewujudkan  harapan  yang tersirat  dalam  undang-undang  nomor  12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga aspirasi
masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan peraturan daerah benar benar tersalurkan. Faktor Penghambat antara lain :
1) Sulitnya  wakil  rakyat  untuk  di  temui setelah  tujuan  mereka  untuk  menjadi anggota legislatif tercapai.
2) Pelaksanaan  reses  di  wilayah  daerah pemilihan  tidak  di  laksanakan  secara merata  sehingga  penyerapan  aspirasi menjadi tidak berimbang.
3) Kurang maksimalnya perhatian anggota legislatif  terhadap  konstituennya  di wilayah daerah pemilihannya
Faktor pendorong antara lain :
1) Masyarakat  memiliki  wakil  yang  akan berjuang  memperhatikan  perbaikan nasib mereka kedepan
2) Janji  janji  politik  yang  telah  di sampaikan oleh para calon wakil rakyat menjadi  penyemangat  tersendiri  bagi masyarakat  yang  menaruh  harapan besar pada konstituennya.
Dari  pembahasan  tersebut  kami mendapatkan  beberapa  masukan  sehingga kami merangkumnya, seperti :
1) Banyaknya  masyarakat  yang  belum mengerti  atau  tidak  mengetahui  hak yang  mereka  miliki  terkait  partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah
2) Banyaknya  masyarakat  yang  memiliki tingkat pendidikan yang rendah

## Jurnal Abdiraja
ISSN : 2621-9379 (Online) Volume 5, Nomor 2, September 2022
sehingga pemahaman mereka terhadap hak yang mereka miliki juga berkurang.
3) Pola  pikir  masyarakat  yang  cenderung menerima  tanpa  mau  meminta  lebih terhadap  kebijakan  yang  di  buat  oleh pihak pemerintah.

## b. Pembahasan
Tabel  1  mengenai  Capaian  Kinerja Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Universitas  Wiraraja  Sumenep  di  Desa Langsar,  kecamatan  Saronggi,  adalah sebagai berikut
Tabel 1. Capaian Kinerja PkM
Aspek Kegiatan Indikator Capaian Sebelum Kegiatan Sesudah Kegiatan Target Capaian undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan Tujuan untuk memahami hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah Tidak memahami dan mengerti hak untuk berpartisipasi yang di miliki oleh masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Sebagian besar warga mengerti dan paham hak untuk berpartisipasi yang di miliki oleh masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Terlaksana dengan baik Fungsi anggota DPRD Mengetahui apa saja fungsi dari anggota DPRD Sebagian dari masyarakat belum mengerti fungsi dari anggota DPRD sebagai wakil Rakyat Masyarakat memahami fungsi dari anggota DPRD sebagai wakil Rakyat Dapat dilaksanakan dengan baik oleh warga Reses masyarakat mulai paham apa yang menjadi hak masyarakat dalam pelaksanaan reses kurang pahamnya masyarakat maksud di adakannya reses masyarakat sudah mulai memahami akan fungsi dari reses dipahami masyarakat Partisipasi masyarakat masyarakat mulai paham hak yang di iliki dalam keikutsertaan saat pembentukan suatu peraturan daerah Pola pikir masyarakat yang cenderung selalu menerima tampa berpikir untuk ikut serta terlibat masyarakat sudah mulai paham sejau apa partisipasi yang menjadi hak dari masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Respon positif Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Saat Sesi Tanya Jawab
Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosilisasi, Saat Pemberian Materi PKM.

## Jurnal Abdiraja

## 4. Kesimpulan
Dalam  Pasal  96  Undang-undang nomor  12  Tahun  2011  diatur  terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan  peraturan  daerah,  dengan  di aturnya  keterlibatan  masyarakat  tersebut secara tersurat dan tersirat bisa kita pahami bahwasannya  aspirasi  dari  masyarakat merupakan suatu  hal  yang mutlak untuk  di akomodir  dalam  pembuatan  suatu  perturan perundang  undangan  di  sebuah  negara demokrasi seperti halnya negara Indonesia. Adapun cara masyarakat untuk menyampaikan  aspirasinya  bisa  dilakukan dengan  berbagai  cara  baik  secara  tertulis bahkan  secara  lisan  juga  diperbolehkan. Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki dampak yang cukup baik terhadap pemahaman  peserta  mengenai  hak  aspirasi tersebut.

## 5. Daftar Pustaka
Moenta, A.P., Pradana, S.A. (2017). Pokok- pokok  Hukum  Pemerintahan  Daerah .
Depok: Rajawali Press.
Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, kabupaten dan kota.
Sirajuddin,  Fatkhurrahman,  Zulkarnain. (2016). Legislative  drafting ,  Malang:
Setara Press.
Tjandra,  C.  (2018). Hukum  Administrasi negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-undang  nomor  12  tahun  2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Undang-undang  nomor  9  tahun  2015 tentang pemerintahan daerah
Undang-undang    nomor  17  tahun  2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat,  dewan  perwakilan  rakyat, dewan  perwakilan  daerah,  dan  dewan perwakilan rakyat daerah.
Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani,
T.  (2017).  Penerapan  Konsep  Trias Politica  Dalam  Sistem  Pemerintahan Republik  Indonesia:  Studi  Komparatif Atas  Undang–Undang  Dasar  Tahun
1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.  Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya, 18(2), 328-338.