Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Vol. 6. No. 1  (2023) 53-69 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)
Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana, Iffah Fathiah, Moh Imron Taufik Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: dianafarid@staidamgarut.ac.id , husnipakarti@umbandung.ac.id , hendriana@umbandung.ac.id , iffah.fathiahs@umbandung.ac.id , imrontaufik948@gmail.com Submitted: Reviewed: Revised: Published: 13-04-2023 27-06-2023 08-07-2023 08-07-2023 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612

## Abstract
Registration of marriage and divorce is still a polemic in society. Separation between religion and state legal regulations is the initial reason for the occurrence of disorder in the administration of marriage and divorce. This study aims to determine the legal consequences caused by marriage and divorce not being recorded, the factors behind it as well as what legal remedies can be taken, especially in the Sukajadi sub-district  community.  The  method  used  in  this  research  is  empirical  normative  with  a  qualitative approach.  The  type  of  research  used  is  field  research  related  to  the  life  of  the  Sukajadi  sub-district community in terms of unrecorded cases of marriage and divorce. Based on the results of the study, it was  found  that  the  causes  of  the  widespread  practice  of  unrecorded  marriages  and  divorces  were people's  understanding  of  the  dichotomy  of  religious  and  state  law  as  well  as  economic  limitations, unawareness of the importance of registering marriages and official divorces in court, laziness to take care of registration with the KUA and the courts. For divorce, and finally the factor of parents choosing to marry off their underage children without marriage dispensation.

## Keywords: Marriage Under Hand; Divorce Under Hand; KUA Sukajadi District Abstrak
Pencatatan  perkawinan  dan  perceraian  masih  menjadi  polemik  di  kalangan  masyarakat.  Pemisahan antara agama dan peraturan hukum negara menjadi sebab awal terjadinya ketidaktertiban administrasi perkawinan dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan oleh  perkawinan  dan  perceraian  tidak  dicatat,  faktor-faktor  yang  melatarbelakanginya  juga  upaya hukum  apa  yang  dapat  dilakukan  terutama  di  lingkungan  masyarakat  kecamatan  Sukajadi.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  normatif  empiris  dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  lapangan  (field  research)  terkait  dengan  kehidupan masyarakat  kecamatan  Sukajadi  ditinjau  dari  kasus  perkawinan  dan  perceraian  yang  tidak  dicatat. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  penyebab  dari  maraknya  praktik  perkawinan  dan perceraian tidak tercatat adalah pemahaman masyarakat terkait dikotomi hukum agama dan negara serta  keterbatasan  ekonomi,  ketidak  sadaran  akan  pentingnya  tercatatkan  perkawinan  maupun perceraian  resmi  di  pengadilan,  malas  untuk  mengurus-ngurus  pendaftaran  ke  KUA  maupun  ke pengadilan untuk cerai, dan terakhir faktor orang tua memilih menikahkan anak-anaknya dibawah umur tanpa dispensasi nikah.
Kata kunci: Pernikahan Di Bawah Tangan; Cerai Di Bawah Tangan; KUA Kecamatan Sukajadi

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat ( mitsaqan-ghalizha ) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencapai keluarga yang kekal dan bahagia dunia akhirat. 1 Calon pasangan,  harus  memiliki  kesadaran  hukum  serta  segala  tanggung  jawab  guna  mewujudkan tujuan  dari  ikatan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  segala  ketentuan  yang  telah  dipersyaratkan oleh  agama  dan  negara  haruslah  ditempuh  sebagai  upaya  mewujudkan  kebahagiaan  dunia akhirat. 2
Ketentuan  yang  mengatur  terkait  perkawinan  baik  dalam  hukum  Islam  maupun perundangan-undangan mesti dilaksanakan sebagai bukti bahwa kita adalah muslim dan warga negara yang baik. 3 Mencatatkan perkawinan merupakan salah satu ketentuan yang seringkali diabaikan oleh muslim sebagai warga negara, karena pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam  ketentuan  hukum  Islam.  Namun,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  hal tersebut.  Pasal  1  ayat  1  menyebutkan  bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu.  Pasal  2  ayat  2  menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 Perkawinan yang dipahami masyarakat hanya sekedar memenuhi ketentuan fikih, tanpa melihat kepentingan administratif kedua pasangan sebagai warga negara dan keluarga baru. Hal ini yang kemudian menyebabkan maraknya terjadi praktik nikah sirri dan perceraian yang tidak dicatat. Hal tersebut sah secara agama namun melanggar ketentuan negara. Umat muslim sebagai warga negara dituntut untuk mematuhi ketentuan negara sehingga bisa mendapatkan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh negara. Bagaimanapun juga, Indonesia menganut hukum bercorak  Eropa-Kontinental  yang  mengharuskan  segala  perkara  dicatat  dan  diatur  oleh ketentuan yang berlaku.
1 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 83.
2 M.  Zamroni, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia (Surabaya:  Penerbit  Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 144.
3 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama,  Dan  Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 121.
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan perceraian masih kurang, terutama di masyarakat kecamatan Sukajadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sehingga tidak melahirkan kesadaran dalam pelaksanaan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal dampak yang luar biasa akan terjadi dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat, baik bagi kedua pasangan maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
Adapun dampak tersebut diantaranya seperti perkawinan dan perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan tidak sah di mata hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi hak dan pemenuhan kewajiban baik itu pihak suami, istri maupun anak. Pada saat salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, pihak yang dirugikan tidak  dapat  menuntut  apapun  dan  pihak  yang  melanggar  tidak  berkewajiban  secara  hukum untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. 5 Misalnya, suami tidak memenuhi nafkah istri atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal tersebut tidak dapat dituntut atau pada kasus lain, pemenuhan hak tidak dapat diupayakan yakni seperti pada saat salah satu pasangan meninggal, ahli waris baik istri maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tidak berhak atas harta warisan begitu pun dengan harta bersama pada saat perceraian.
Mereka yang perceraiannya tidak dicatat dianggap secara hukum masih terikat dengan perkawinan  yang  sebelumnya  dan  tentu  manakala  ingin  melakukan  perkawinan  lagi  akan menjadi hal yang sulit karena statusnya masih terikat sebagai suami atau istri dari pihak lain. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan tentu dianggap bukan anak sah di mata hukum negara. Terlebih apabila perkawinan dan perceraiannya tidak dicatat sejak awal, akan menimbulkan sejumlah masalah yang telah disebutkan di atas dan tentu perkawinan dan perceraian yang dilakukan dianggap ilegal.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung,  bahwa  pencatatan  perkawinan  masih  menjadi masalah yang cukup krusial terutama di kecamatan Sukajadi yang terletak di ketinggian 730 m di  atas  permukaan  laut,  memiliki  luas  430,9  hektar  menaungi  lima  kelurahan  yakni  Cipedes, Sukagalih,  Sukawarna  dan  Pasteur  menjadi  kelurahan  terluas.  Secara  geografis  kecamatan Sukajadi  memiliki  batas  bagian  utara:  Kec.  Sukasari  dan  Kec.  Cidadap,  bagian  selatan:  Kec. Cicendo, bagian timur: Kec. Coblong dan bagian barat: Kota Cimahi. Kecamatan Sukajadi juga menaungi  49  Rukun  Warga  (RW)  dan  332  Rukun  Tetangga  (RT)  di  setiap  kelurahan.  Pasteur kembali tercatat sebagai wilayah administratif yang memiliki Rukun Tetangga terbanyak yakni 13 RW 92 RT.
Jumlah penduduk  kecamatan Sukajadi  yang terdata pada tahun 2018 adalah sebanyak 110.356  jiwa  atau  setara  dengan  23.594  kepada  keluarga  (KK).  Cipedes  tercatat  sebagai kelurahan  yang  memiliki  data  penduduk  terbanyak  yakni  32.840  jiwa.  Hal  ini  menjadikan Cipedes kelurahan terpadat yang dimiliki kecamatan Sukajadi dengan tingkat kepadatan 624,31
5 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
jiwa/hektare. Sukabungah tercatat pula sebagai penerima beras miskin (raskin) terbanyak yakni 525 kepala keluarga (KK) dari jumlah 2.138 KK yang berada di kecamatan Sukajadi. 6
Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis beberapa waktu lalu,  Nyata  dengan  mendengar  keluhan  masyarakat  serta  pandangan  dari  tokoh,  penulis menyimpulkan  bahwa  kelurahan  Sukabungah  merupakan  wilayah  hukum  dengan  kasus perkawinan  dan  perceraian  tidak  tercatat  terbanyak  dengan  jumlah  kasus  kurang  lebih  25 kasus.  Kemudian  data  tersebut  divalidasi  melalui  Kantor  Urusan  Agama  Sukajadi  bahwa  dari tahun  2019-Juni  2021,  setidaknya  terdapat  25  pasangan  yang  tidak  mencatatkan perkawinannya. Data tersebut hanya yang terungkap saja. Kasus ini seperti fenomena gunung es,  perlu  penelusuran  lebih  dalam  dan  luas  lagi  untuk  mengungkap  fakta  yang  sebenarnya. Selain karena didasari oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah terkait pencatatan perkawinan  dan  perceraian  yang  masih  rendah.  Hal  ini  tentu  berdampak  juga  pada  masalah administratif dari pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan. 7
Perkawinan  dan  perceraian  yang  tidak  dicatatkan  masih  marak  terjadi  di  tengah masyarakat kecamatan Sukajadi yang memiliki 332 Rukun Tetangga. Contohnya di kelurahan Sukabungah, cipedes, setiap anak yang akan menjadi peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti anak yang sah. Kemudian terkait hak kewarisan, janda atau duda cerai mati tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang karena perkawinan tidak dicatatkan. Begitu pun dengan pasangan janda atau duda cerai  hidup  mengalami  kesulitan  untuk  mencatatkan  perkawinan  selanjutnya  karena  pada perceraian  sebelumnya  tidak  dicatatkan.  Setelah  dilakukan  penelitian  lapangan  di  wilayah hukum  kecamatan  Sukajadi,  setidaknya  terdapat,  paling  sedikit,  tiga  kasus  perkawinan  dan perceraian  yang  tidak  tercatat.  Bisa  dibayangkan  jika  dihimpun  data  dari  setiap  kelurahan. Dampak yang didapatkan bagi para pelaku hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  mengkaji  fenomena  pernikahan  dan perceraian di bawah tangan pada warga penduduk kecamatan sukajadi kota Bandung.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan ( field research ) untuk  mendapatkan  informasi  akurat  terkait  dengan  kehidupan  masyarakat  kecamatan Sukajadi ditinjau dari kasus perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat yang menjadi data primer, selain itu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundangan  yang berhubungan dengan penelitian ini, data perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat  yang
6 Didin Sarifudin, Sukajadi Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kota Bandung , hlm. 39.
7 Abdulah  Pakarti,  Muhamad  Husni,  Kemal  Al  Kautsar  Mabruri,  And  Diana  Farid.  2023.  “Analisis  Kasus Pelecehan Seksual Oleh Ibrahim Malik Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Ham”. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam 5 (01), 187-99. Https://Doi.Org/10.33367/Legitima.V5i01.3343.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
diperoleh dari data laporan RT/RW dan pemerintah setempat, hasil wawancara bersama tokoh masyakarat,  adapun  untuk  teknik  pengumpulan  datanya,  peneliti  pengumpulan  data dilapangan, dan data diperoleh dari Wawancara bersama tokoh masyarakat, Rt/Rw setempat maupun  pemerintah  desa  setempat,  serta  berkas-berkas  atau  dokumen-dokumen  yang memuat  mengenai  laporan  perkawinan  dan  perceraian  yang  tidak  dicatat  atau  lainnya  dari RT/RW  dan  pemerintah  setempat.  Setelah  semua  data  didapatkan  dan  terkumpul,  penulis menggunakan  metode  analisis  deskriptif  yang  akan  memudahkan  dalam  melukiskan  objek permasalahan yang muncul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode inilah yang dapat digunakan dalam menguraikan permasalahan terkait penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Perkawinan Dan Perceraian yang Tidak Dicatat Saat  ini  di  masyarakat  kita  pernikahan  di  bawah  tangan  masih  marak  terjadi,  hal  ini dikarenakan  banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  dan  salah  satu  faktor  tersebut  adalah masyarakat telah paham hukum akan tetapi  mengabaikannya dan ada juga masyarakat yang sangat awam terhadap hukum, hal tersebut jelas memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perkawinan dan perceraian. Adapun akibat hukum dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat berdasarkan wawancara dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Sukajadi yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00, dan hasil wawancara tersebut adalah :
Hal pertama yang ditanyakan oleh penulis adalah mengenai keberadaan masyarakat yang pernikahannya dan perceraiannya tidak catat, pada awalnya ketua RW 11 mengatakan bahwa seluruh perkawinan warga RW 11 tercatat di KUA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun  berdasarkan  pengakuan  warga  nyatanya  ada  beberapa  masyarakat  yang perkawinannya  tidak  dicatat  dan  mereka  mengakuinya.  Setelah  diinformasikan  pengakuan warga  tersebut,  ketua  RW  11  merasa  heran  dengan  fakta  tersebut,  dikarenakan  komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.
Kemudian, peneliti bertanya mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh ketua RW 11 untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ketua RW 11 menghimbau masyarakatnya untuk segera  menyelesaikan  administrasi  pernikahan  dan  perceraian  di  Pengadilan  Agama. 8 Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparat setempat di wilayah kecamatan sukajadi  masih rendah khususnya dalam bidang  perkawinan dan perceraian.
Selain dengan ketua RW 11, penulis juga mewawancarai Kepala Kecamatan Sukajadi, dan hasil  wawancara  tersebut  mengatakan  bahwa  permasalahan  terbesarnya  adalah  berada  di masyarakat itu sendiri yang enggan melewati prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian. Dengan  alasan  terkendalanya  finansial.  Sehingga  hal  ini  menjadi  masalah  dalam pengadministrasian  di  dalam  dokumen  yang  bersangkutan,  seperti  tidak  memiliki  akta
8 Wawancara Dengan H. Taufik Joesman Pada Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
perkawinan,  sulit  membuat  akte  kelahiran  anak,  sekalipun  dibuat  akta  kelahiran  tidak  dapat mencantumkan nama ayah didalamnya. 9
Pada  wawancara  berikutnya  yang  dilakukan  bersama  Bapak  Suhada  selaku  Pimpinan Wilayah  Muhammadiyah  mengenai  pencatatan  perkawinan  dan  perceraian  dalam  rangka tertib administrasi hukum. Beliau berpendapat bahwa sejatinya masyarakat harus memahami bahwa keadaan dan budaya hukum Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dari masa lalu dengan hari ini. Setelah adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tertibnya administrasi mengenai hal terkait penting untuk dicatatkan dalam administrasi negara karena akan berkaitan langsung dengan kebutuhan anak, warisan dan hak-hak suami istri.
Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat ini adalah tidak  bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya sementara  ketika  anak  hendak  bersekolah  dinas  Pendidikan  tidak  menerima  yang  tidak tercantum nama ayahnya, ketika terjadi perceraian tidak dapat diproses di Pengadilan Agama sehingga tidak memperoleh akta cerai. Akibat lain dari perkawinan tidak dicatat yang juga lebih banyak  dialami  oleh  perempuan  adalah  perempuan  tidak  memiliki  otonomi,  misalnya  ketika akan  meminjam  uang  dan  menyebut  status  kawin,  ia  tidak  bisa  menunjukkan  surat  kawin. Demikian  juga  kesulitan  dalam  membuat akte  kelahiran,  tidak  bisa  mengurus  pensiun  untuk dirinya  sendiri  atau  untuk  pensiun  suami,  tidak  bisa  melaporkan  ketika  ia  mengalami  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta tidak bisa mengurus waris. Di samping hal-hal terkait  dengan  otonomi  perempuan,  masih  ada  akibat  lain  yang  dirasakan  oleh  pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan kawin secara tidak tercatat akan mengalami  stigma  sebagai  pasangan  yang  hidup  bersama  tanpa  nikah  atau  sering  disebut “kumpul kebo”. Stigma seperti itu tentu tidak menyamankan bagi kedua pasangan. 10
Menurut  pasal  2  peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  ada  dua  Lembaga  yang  berwenang untuk mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim  dan  dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (disebut  Kantor  Catatan  Sipil)  untuk pasangan yang beragama non muslim.
Perkawinan  tidak  dicatat  memberi  dampak  bagi  perempuan  karena  perkawinan  ini membuat  kedudukan  perempuan  sebagai  istri  menjadi  tidak  diakui  oleh  Negara  yang selanjutnya  berdampak  pada  tidak  diakuinya  anak  hasil  Perkawinan  tersebut  sebagai  anak ayahnya.
a. Tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya.
b. Tidak bisa mengurus perceraian dan mendapatkan akta cerai di pengadilan agama.
c. Perempuan  tidak  memiliki  otonomi,  misalnya  ketika  akan  meminjam  uang  dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin.
d. Tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami,
9 Wawancara  Dengan  Drs.  Inci  Dermaga  Mustawan  A,.,  M.A.P,  Kepala  Kecamatan  Sukajadi,  Tanggal  25 Maret 2021 Pukul 11.00
10 Kustini Dan Nur Rofiah, Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur), Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 12, No. 2, hlm. 77.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
e. Tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
f. Tidak bisa membuat paspor atau mengurus visa ketika akan umrah, serta tidak bisa mengurus waris.
g. Mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut “kumpul kebo”.
2. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perkawinan  dan  Perceraian  Tidak  Dicatat  Pada Masyarakat Kecamatan Sukajadi
Para  tokoh  Agama  pada  umumnya  merespon  pencatatan  perkawinan  sebagai  sesuatu yang tidak pernah disyaratkan oleh Ulama mana pun sehingga menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tidak penting. Pada sisi lain, ada sebagian tokoh agama menganggap pencatatan perkawinan sebagai ikhtiar positif. Dan menyayangkan tokoh agama yang terlibat menikahkan orang tanpa mencatatkannya.
Perkawinan tidak dicatat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik agama, hukum, sosial budaya dan ekonomi.
1. Agama
Faktor  agama  yang  mempengaruhi  Perkawinan  dan  perceraian  tidak  dicatat  pada masyarakat Kecamatan Sukajadi, diantaranya: pandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak diperintahkan  oleh  agama;  pandangan  bahwa  izin  istri  pertama  Dalam  poligami  tidak disyaratkan oleh Agama; pandangan bahwa praktik Nikah mut’ah itu dibolehkan oleh agama; keyakinan bahwa jika ada peraturan Negara yang bertentangan dengan agama, maka ajaran agamalah  yang  diutamakan  sementara  pencatatan  perkawinan  yang  ditentukan  pemerintah dianggap tidak diperintahkan agama; pemahaman bahwa janda boleh menikah tanpa izin wali sehingga  banyak  janda  yang  diperistri  secara  diam-diam  tanpa  prosedur  perkawinan  yang dituntut  Negara;  upaya  mengkriminalkan  selain  petugas  pernikahan  dianggap  Sebagai kriminalisasi  syariah  karena  mengawinkan  orang  dipandang  sebagai  Bagian  dari  tuntunan syariah; dan keberadaan tokoh agama sebagai aktor Utama yang mengawinkan pasangan tanpa dicatatkan.
2. Hukum
Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  lebih  baik  sehingga  setiap  anggota  masyarakat mengetahui,  memahami,  menyadari  dan  menghayati  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga negara dan warga masyarakat serta menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari- hari.  Kesadaran  hukum  masyarakat  harus  dimulai  dari  tingkatan  sosial  terkecil  yaitu  dalam keluarga. Namun pada kenyataannya, terkhusus  di masyarakat kecamatan Sukajadi terdapat beberapa  masyarakat  yang  benar-benar  tidak  mengetahui  aturan  tentang  pencatatan perkawinan dan perceraian, ada yang mengetahui aturan tersebut namun mengabaikan, dan ada  pula  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  hukum-hukum  pencatatan  namun melaksanakannya. 11 Lemahnya penegakan hukum Menyebabkan banyak pasangan suami Istri
11 Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity Of The Judge  In  Determination  Of  No.  454/Pdt.P/2018  Surakarta  District  Court.  Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam,  7(2 November), 347-362. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.29240/Jhi.V7i2.4574.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
khususnya  mereka  yang  tidak  Pernah  berurusan  dengan  administrasi  Memaknai perkawinannya yang tidak Tercatat sebagai perkawinan yang sama Seperti perkawinan lainnya.
3. Sosial Budaya
a. Belum Cukup Umur
Faktor penyebab lain dari perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan di bawah umur. Menurut  Kustini,  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  masih  banyak  terjadi  di  kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaku perkawinan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Adanya anggapan orang tua jika anak perempuan sudah menikah akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena anak perempuan sudah ditanggung suaminya.
b. Poligami
Sulitnya aturan berpoligami untuk dilakukannya pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat poligami seperti yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yakni harus mendapat izin dan persetujuan dari istri  sebelumnya.  Dan  karena  sulit  mendapatkan  izin  dari  istri  maka  pada  akhirnya  suami melakukan nikah agama-siri.
4. Ekonomi
Masalah  ekonomi  menjadi  faktor  utama  yang  dapat  mempengaruhi  tidak  dicatatnya perkawinan  dan  perceraian.  Sebabnya  karena  pada  masa  lampau  masyarakat  menganggap bahwa  mencatatkan  pernikahan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  harus  melalui prosedur  yang  rumit.  Dan  masyarakat  zaman  sekarang  terbentur  dengan  kebiasaan  bahwa mempelai laki-laki harus menanggung mahar dan biaya pesta perkawinan sehingga membuat masyarakat untuk melakukan perkawinan secara agama yang penting halal.
Berikut ini data orang-orang yang perkawinannya tidak dicatat:
Tabel 1.1 Nama Alamat Alasan Tidak diCatat Keperluan Sari RT 07 RW 04 Poligami Waris Rani Feriyanti  RT 08 RW 04 Dibawah umur Akte kelahiran anak Warsih RT 10 RW 04 Nikah agama Administrasi Rahmat RT 05 RW 05 Anggapan cukup nikah agama Harta bersama Supriatin RT 10 RW 04 Poligami Administrasi Nia Rapidianti  RT 03 RW 04 Perceraian tidak di catat Menikah kembali Iis RT 06 RW 11 Suami tidak membawa persyaratan nikah  Akte kelahiran Tati RT 05 RW 11 Merasa sudah tua Waris Eni RT 07 RW 10 Poligami Administrasi Kartika RT 03 RW 10 Mengabaikan Hukum Akte kelahiran Irma K. Devi RT 04 RW 01 Lebih percaya pada ustadz Akte kelahiran Riani RT 04 RW 01 Tidak direstui Akte kelahiran
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Pada  awalnya  masyarakat  menganggap  bahwa  pencatatan  perkawinan  dan  perceraian tidaklah  begitu  penting  namun  ketika  dihadapkan  dengan  keperluan  administratif  barulah masyarakat tersebut menyadari pentingnya pencatatan Melihat dari sebagian data tabel diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat di wilayah kecamatan sukajadi masih banyak terjadi. Adapun beberapa alasannya dikarenakan minim pengetahuan tentang hukum pencatatan perkawinan dan perceraian
3. Upaya Penanganan Hukum Perkawinan dan Perceraian Tidak Dicatat
1. Penyuluhan
Kegiatan  penyuluhan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  lebih  baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  penyuluhan  hukum diharapkan  masyarakat  menjadi  tahu  tentang  segala  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan  yang  terkandung  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  menjadikan masyarakat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. 12
Masyarakat  tidak  hanya  diberi  informasi  tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan tetapi  juga  mengapa  pencatatan  itu  penting  dalam  pencapaian  keluarga  sakinah.  Adapun langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  melakukan  penyuluhan  adalah  sebagai  berikut: berkoordinasi  dengan  aparat  setempat,  menyediakan  narasumber  yang  mumpuni  di bidangnya, serta mengundang masyarakat. 13
Selain itu juga, di Indonesia sendiri ada aturan khusus mengenai penyuluhan hukum. Dan penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari asas fiksi hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan  hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  tercipta  budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.
Menurut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Muhammad Yunus Affan, mekanisme  penyuluhan  hukum  sudah  berkembang.  Masyarakat  dapat  langsung  mendatangi BPHN, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di tempatnya, atau mengajukan pertanyaan melalui sistem  daring  yang  disediakan.  Selain  itu,  BPHN  memanfaatkan  sarana  komunikasi  lain  yang tersedia. “Penyuluhan hukum online kita  melalui legal smart channel dengan fitur konsultasi hukum,” jelasnya.
12 Https://Lampung.Kemenkumham.Go.Id Di Akses Pada Tanggal 22 Oktober Pukul 22.00 Wib.
13 Diana  Farid,  Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti,  Dkk.  "Peran  Kanal  Online  Dalam  Edukasi  Pranikah." Fastabiq Jurnal Studi Islam 3, No.2 (2022): 81 - 93. Https://Doi.Org/10.47281/Fas.V3i2.108.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Penyuluhan hukum terbagi menjadi 2, yaitu pertama, penyuluhan hukum langsung yakni dengan  melakukan  konsultasi  bantuan  hukum,  ceramah  dan  diskusi,  temu  sadar  hukum, simulasi  dan  sosialisasi,  pameran  lomba  kesadaran  hukum.  Kedua,  penyuluhan  hukum  yang bersifat tidak langsung, yakni menyampaikan materi hukum melalui media, baik daring maupun media  cetak.  Perkembangan  teknologi  memperluas  sarana  penyuluhan  hukum  seperti  film, iklan  outdoor,  running  text,  leaflet,  booklet,  dan  filler.  Kini,  pemanfaatan  teknologi  semakin menopang kegiatan penyuluhan. Aktivitas penyuluhan hukum langsung kini juga dipublikasikan lewat media sosial dan laman daring Pusat Penyuluhan Hukum. 14

## 2. Konsultasi
Konsultasi  hukum  adalah  pelayanan  jasa  hukum  berupa  nasihat,  penjelasan,  informasi atau petunjuk kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Yang  berhak mendapatkan  konsultasi  hukum  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  permasalahan  hukum. Kegiatan konsultasi tersebut memiliki tahapan sebagai berikut :
a. Adanya permintaan dari orang yang berperkara atau memiliki permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum melalui pengadilan agama.
b. Prinsipal akan menceritakan seluruh permasalahannya dalam sesi konsultasi pertama.
c. Setelah  mengetahui  permasalahannya,  mediator  berkewajiban  untuk menjawab  dan  memberikan  pendapatnya  dengan  dasar  hukum  terhadap principal
3. Mediasi
Berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  Pasal  2  ayat  2  mengatakan  bahwa  hakim mediator dan pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melanjutkan  prosedur  pokok  perkara.  Karena  proses  ini  juga  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari pengadilan hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi, jika hakim  tidak  mengikuti  prosedur  tersebut  maka  putusan  hakim  dapat  dinyatakan  batal  demi hukum.
4. Penanganan Bantuan Hukum ke Pengadilan dan KUA
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  sudah  sempat  disebutkan  sebelumnya. Faktor  utama  yang  mempengaruhi  ketidaktaatan  masyarakat  dalam  administrasi  pencatatan perkawinan dan perceraian berkaitan dengan ekonomi dan biaya dalam penanganan perkara. Sehingga  upaya  riil  yang  dapat  langsung  diterima  dan  dirasakan  masyarakat  adalah  dalam bentuk bantuan penanganan perkara ke pengadilan agama.
Sebenarnya, setiap pengadilan agama memiliki kuota khusus bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara perdata yang ada dalam kekuasaan pengadilan agama tetapi terkendala biaya, yang disebut dengan prodeo. Adapun selain pengadilan yang memberikan kuota khusus
14 Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 4, No. 1 (2023): 15-28. doi: https://doi.org/10.15575/As.V4i1.21052.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
untuk menyelesaikan perkara tersebut ada Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dengan  menyertakan  dokumen  berkenaan  dengan  perkara  beserta  surat  keterangan  miskin dan  bekerjasama  dengan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sehingga  dapat  membantu masyarakat yang terkendala masalah ekonomi. 15
Dalam  proses  berperkara  tentu  tidak  semua  lapisan  masyarakat  paham  mengenai prosesnya, maka untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya diperlukan pendampingan hukum bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan  hukum  sampai  pada  proses  peradilan  itu  adalah  advokat.  Undang-undang  No.  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menekankan bahwa semua masyarakat berhak mendapat bantuan hukum. Undang-undang ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan  bantuan  hukum  secara  gratis.  Ini  menjadi  jawaban  bahwa  untuk  mengakses bantuan hukum tidak lagi terbatas pada golongan mampu semata. 16

## 5. Isbat Nikah
Isbat  nikah  sebagai  upaya  hukum  ketentuan  yang  mengatur  perkawinan  umat Islam  di Indonesia  di  samping  ada  ketentuan  tentang  perundang-undangan  yang  mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan hal itu nikah akan dapat akta nikah secara resmi maka ada ketentuan lain yang mengatur tentang isbat nikah yaitu; merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui pengajuan penetapan nikah. 17 Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; “Dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan  isbat  nikahnya  ke Pengadilan  Aga ma”  dan  pada  ayat  (3)  nya  disebutkan:  “Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  adanya  perkawinan dalam  rangka  penyelesaian  perkawinan;  hilangnya  akta  nikah;  adanya  keraguan  tentang  sah atau tidak; adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun  1974;  dan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Dalam  pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelas kan  bahwa:  “Yang  berhak  mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan”. Adanya ketentuan yang membolehkan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  memberikan  isyarat  bahwa  secara  substansial  peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan berdasarkan  alasan-alasan  yang  dicantumkan  dalam  rincian  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut  pernikahan  dapat  dicatatkan  dan  diisbatkan,  keadaan  ini  menjadikan  pernikahan
15 Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu’man, Hendriana Hendriana, And Iffah Fathiah.  2023.  “Talak  Perspektif  Kesetaraan  Gender:  Per intah  Tuhan  Menerapkan  Egaliter  Di  Dalam  Rumah Tangga”. Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 6 (1):1 -18. https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V6i1.10849.
16 Diana Farid, , Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu’man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga" 6, no. 1 (2023): 1-18. doi: https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849
17 Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. “Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatka n Mengakuan Negara.” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, No. 2 (2022): 21– 42. Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V5i2.10064.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
mendapat pengakuan secara administratif. 18 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas juga telah memberi peluang bagi perkawinanperkawinan yang tidak dicatat untuk kemudian mencatatkan diri  sebagaimana  mestinya,  kondisi  ini  juga  dinilai  dapat  menguntungkan  pelaku  perkawinan tidak  dicatat,  bersamaan  dengan  ini  juga  merupakan  tanggung  jawab  bagi  lembaga  yang berwenang  untuk  merealisasikan  peluang  bagi  orang  yang  ingin  mewujudkan  kondisi perkawinannya diakui secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Tata Cara isbat nikah merupakan eksistensi dan independensi Pengadilan Agama  sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dimana  Peradilan  Agama  memiliki  kedudukan  yang sama dengan peradilan lain dan satu atap dibawah Mahkamah Agung, dengan sebab tersebut maka  Peradilan  Agama  dituntut  mampu  melaksanakan  undang-undang  tersebut  dengan sebaik-baiknya  sebagai  lembaga  yang  melayani  publik  dalam  mencari  keadilan.  Isbat  nikah merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa atau voluntair, dan Pengadilan Agama memiliki  kompetensi  untuk  menangani  masalah  tersebut  dengan  syarat  bila  dikehendaki undang-undang. 19
Pada prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara tersebut telah menjadi  kewenangannya,  dan  pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  telah  memberikan kompetensi absolut yang luas bagi Pengadilan Agama terhadap perkara isbat tersebut. Isbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang dilaksanakan di masa lalu dilegalkan dan diakui secara hukum akibat tidak memiliki bukti autentik perkawinannya, adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:
a. Suami  atau  istri,  janda  atau  duda,  anak-anak,  wali  nikah  dan  pihak  yang berkepentingan  dalam  proses  perkawinan  itu  sebagai  pemohon,  mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
b. Permohonan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  di  tempat  tinggal  pemohon;  dan Permohonan  harus  memuat:  a)  Identitas  pihak  (pemohon/  para  pemohon);  b) Posita  atau  alasan-alasan/  dalil  yang  mendasari  diajukannya  permohonan;  dan  c) Petitum atau hal yang dimohon petusannya dari pengadilan
Ketentuan isbat nikah tersebut terdapat dalam PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal  39  ayat  (4).  Ketentuan  tersebut  hanya  berlaku  bagi  perkawinan  yang  dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan sesudah lahirnya undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada Pengadilan Agama untuk mempergunakan kompetensinya dalam masalah ini dengan alasan yang lain selain alasan isbat pada perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tadi sesuai  dengan  ijtihad  hakim  dalam  memberi  rasa  keadilan  bagi  para  pemohon.  Seringkali
18 Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti.  2022.  “Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Terhadap Perkawinan  Beda  Agama  Yang  Legal  S ecara  Hukum  Negara”.  Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam  5  (2),  99 -110. Https://Doi.Org/10.47971/Mjhi.V5i2.445.
19 Nuryamin,  Nuryamin,  Diana  Farid,  Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti,  Hendriana  Hendriana,  And Mohamad Hilal Nu’man. 2023. “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia”. Justisi 9 (2):133-44. Https://Doi.Org/10.33506/Jurnaljustisi.V9i2.2303.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
pengajuan  isbat  nikah  tersebut  diiringi  dengan  pengajuan  sahnya  anak-anak  yang  dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti isbat  nikah,  hal  tersebut  disebabkan  munculnya  fenomena  yang  terdapat  dalam  masyarakat jika anak yang lahir tidak dapat diakui oleh catatan sipil sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang  sah,  maka  perlu  adanya  pertimbangan  yang  matang  dikarenakan  banyak  fenomena  di daerah-daerah  tertentu  di  Indonesia  tidak  mau menerima  jika  anaknya  dinyatakan  lahir  dari seorang  ibu  dan  hanya  ada  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  tanpa  menyebutkan  nama bapak dari anak tersebut.
Pengajuan  anak  yang  disertakan  dalam  isbat  nikah  tersebut  harus  dibuktikan  secara autentik oleh yang bersangkutan sebab biasa saja terjadi bahwa seorang laki-laki mengingkari anak yang dikandung oleh seorang istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan  pasal  102  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  pada  ayat  (2) undangundang  tersebut  memberikan  wewenang  pada  pengadilan  untuk  memberikan keputusan  sah  tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan.  Tentunya  pihak pengadilan memerlukan proses dalam memutuskan sah tidaknya anak dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai hukum yang ada, pada pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:
a. Asal  usul  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang  otentik,  yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Bila  akta  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka  pengadilan dapat  mengeluarkan  penetapan  tentang  asal  usul  seorang  anak  setelah  diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat; dan
c. Atas  ketentuan  pengadilan  tersebut  ayat  (2)  pasal  ini  maka  instansi  pencatat kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  pengadilan  yang  bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Salah  satu  bukti  yang  mendukung  pembuktian  anak  tersebut  sesungguhnya  hanya  di tangan seorang istri yang mengetahui benih siapa yang dikandungnya, akan tetapi kondisi ini akan memunculkan diskriminasi  dan menyudutkan pihak perempuan dengan tidak menutup kemungkinan  memberi  peluang  pada  laki-laki  untuk  mengingkari,  dan  pembuktian  yang dilakukan pihak perempuan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan sehingga menempatkan perempuan pada keputusasaan. Upaya lain dalam pembuktian anak sebagai anak yang sah dari perkawinan  tidak  dicatat  adalah  dengan  menuntut  pertanggungjawaban  suami,  kondisi  ini dapat menggunakan upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  pasal  13  menjelaskan  bahwa:  Setiap  anak  selama dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan dari: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.
Dalam  hal  orang  tua,  wali,  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk  perlakuan sebagaimana  dimaksud  diatas,  maka  pelaku  dikenakan  ancaman  hukuman  pidana  penjara
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
paling  lama  5  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00-.  Padahal,  jika  tidak tercatat, sambung Kustini, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika terjadi perceraian atau kematian.

## D. SIMPULAN
Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum dari pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat sehingga mengakibatkan administrasi yang terhambat seperti pembuatan akte lahir,harta bersama dan kewarisan. Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan,  masih  ada  akibat  lain  yang  dirasakan  oleh  pasangan  khususnya  perempuan. Selama  ini  pasangan  yang  melakukan  kawin  secara  tidak  tercatat  akan  mengalami  stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah a tau sering disebut “kumpul kebo”. Stigma seperti  itu  tentu  tidak  menyamankan.  Faktor  yang  mempengaruhinya  tidak  dicatatnya perkawinan dan perceraian di wilayah kecamatan sukajadi adalah Finansial, kesadaran hukum, belum  cukup  umur,  poligami.  Upaya  penanganan  hukum  yang  dilakukan  untuk  membantu masyarakat  yang  berperkara  adalah  melalui  penyuluhan  hukum,  konsultasi,  mediasi, penanganan bantuan hukum ke pengadilan dan ke Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Al-Zuhaylî, W. (1985). Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Juz VIII. Bayrût: Dâr al-Fikr.
Hermanto, Agus, Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,2017.
S, Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,2008. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Grafindo,2006. Saleh, Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982. Santoso, Happy, Nikah Siri Apa Untungnya Jakarta: Visimedia, 2007. Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008. Prodjhohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
Sirin,  Khaeron, Perkawinan  Madzhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan Perempuan Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Julir,  Nenan,  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fiqh,  Mizani  :  Wacana Hukum, Ekonomi, Keagamaan,.
Bungin, Budi, Metode Penelitian , Yogyakarta: Kencana,2015.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Jurnal:
Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Crepido 2, no. 2 (2020): 111 – 22, https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122. Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam  dalam  Menalarkan  Hukum  Positif  Merespon  Sosio-Kultural  Era  Kontemporer. De Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah , 14 (1),  38 – 57.  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v14i1.15512.
Dkk Rif’atul Khusnia, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya,” n.d., 1– 22.
Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu’man, Hendriana Hendriana, And  Iffah  Fathiah.  2023.  “Talak  Perspektif Kesetaraan  Gender:  Perintah  Tuhan Menerapkan  Egaliter  Di  Dalam  Rumah  Tangga”.  Tahkim:  Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum Islam 6 (1):1-18. https://doi.org/10.29313/Tahkim.V6i1.10849.
Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Peran kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." Fastabiq Jurnal Studi Islam 3, no.2 (2022): 81 - 93. https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108.
Farid,  D.,  Abdulah  Pakarti,  M.,  Hendriana,  H.,  &  Fathiah,  I.  (2022).  Interfaith  Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. Al-Istinbath:
Jurnal Hukum
Islam, 7(2 November), 347-362.
doi:http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574.
Farid,  Diana,  Hendriana  Hendriana,  Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti.  "Analisis  Metode Penafsiran  Hakim  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  Kasus  Penetapan  No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.549.
Farid, Diana,  Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti,  Mohamad  Hilal  Nu’man,  Hendriana Hendriana,  Iffah  Fathiah,  "Talak  Perspektif  Kesetaraan  Gender:  Perintah  Tuhan Menerapkan  Egaliter  Di  Dalam  Rumah  Tangga"  6,  no.  1  (2023):  1-18.  doi: https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849
Ginting, Raymond dan I Ketut Sudantra, Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor  Catatan  Sipil  terhadap  Harta  Bersama ,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Udayana, 2012.
Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam . Jurnal Religi (jurnal Studi Islam), Vol.5 No.1 April. 43-71.
Imam  Hafas,  “Pernikahan  Sirri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,” Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)
4, no. 1 (2021): 41 – 58, https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018.
Fakhruddin  Fakhruddin,  “Menelisik  Perkawinan  Tidak  Tercatat  Dan  Di  Bawah  Umur  Di  Kota Yogyakarta,” HARMONI:  Jurnal  Multikultural  &  Multireligius 14  (2015):  144 – 57, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/105.
Fatwa  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  Nomor  217  tentang Hukum  Nikah  Sirri diakses  dari http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-217.html pada 17 Agustus 2017 pukul 11.25 WIB.
Julir,  Nenan,  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fiqh, Mizani  :  Wacana Hukum, Ekonomi, Keagamaan, Vol. 4 No. 1, 2017, 54.
Kustini  dan  Nur  Rofiah,  Perkawinan  tidak Tercatat:  Pudarnya  Hak-Hak  Perempuan  (Studi  di Kabupaten Cianjur), Jurnal Multikultural & Multireligius , Vol. 12, No. 2.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Kustini dan Nur Rofiah, “Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak -Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten  Cianjur),” Multikultural  &  Multireligius 12  Nomor  2  (2013):  72 – 87, http://cianjurkab.
Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. “Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara.” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 21– 42. https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064.
Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti.  2022.  “Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5 (2), 99-110. https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445.
Mubarok, Nafi, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Justicia Islamica , Vol. 14, No. 1, Tahun 2017.
Nurddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  :  Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI , Jakarta : Kencana, 2004.
Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and  Mohamad  Hilal  Nu’man.  2023.  “Putusan  Hakim  Dalam  Menuntaskan  Sengketa Perkawinan
Poligami Di Indonesia”. JUSTISI 9 (2):133 -44. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303.
Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana
Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018),
https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21  Petunjuk  Tuhan  Untuk  Menjalankan  Nilai-Nilai  Pendidikan  Dalam  Keluarga."  Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: https://doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558.
Rachardi,  Muhammad, Akibat  Hukum  Perkawinan  yang  Tidak  Dicatatkan  Ketika  Salah  Satu Pihak  yang  Meninggal  Dunia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , 2010. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/14122-id-akibat-hukum-perkawinan-yang- tidak-dicatatkan-ketika-salah-satu-pihak-meninggal.pdf pukul 17.35 4 Mei 2021.
Raharjo, Satjipto , Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti,2008. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Grafindo,2006.
Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat , Jurnal TAPIS , Vol. 10 No. 1, Januari-Juni, 2014.
Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia,” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1
Maret 2017 12, no. 1 (2017): 97 – 106, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1839.
Sari, Mega Nirmala, Skripsi: Status Hukum Anak  yang Dilahirkan dari Perkawinan  yang  Tidak Dicatatkan  Menurut  Perundang-Undangan  Indonesia, Fakultas  Hukum,  Universitas Jember, 2015.
Sarifudin, Didin, Sukajadi dalam Angka 2018 , Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Sawendra, I Wayan, Metode  Penelitian  Kualitatif:  dalam  Ilmu  Sosial,  Pendidikan. Kebudayaan  dan Keagamaan, Bali: Nilacakra, 2018.
Sirin,  Khaeron,  Perkawinan  Madzhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan Perempuan Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Vol. 6 No. 1 (2023) 53-69
Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali, 1982. Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Surabaya:  Penerbit  Media  Sahabat  Cendekia,  2019. https://lampung.kemenkumham.go.id.
Wasdikin,  Mohamad  Muidul  Fitri  Atoilah,  Yogi  Iskandar,  Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 4, No. 1 (2023): 15- 28. doi: https://doi.org/10.15575/As.V4i1.21052.
Wawancara dengan H. Taufik Joesman pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00.
Zamroni, M, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia