## Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Yang  Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank
Rahmadi Indra Tektona
Universitas Jember, Indonesia E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

## ABSTRACT
Banks in blocking accounts must be based on the applicable laws and regulations to maintain the trust of customers.  Banks  as  financial  service  institutions  should  always  follow  the  existing  account  blocking procedures and have been regulated in the prevailing laws and regulations so that errors do not result in losses  for  their  customers.  The  mistake  that  can  be  detrimental  to  customers  is  unilaterally  blocking accounts  by  the  bank.  This  study  aims  to  determine  the  form  of  legal  protection  for  customers  who experience unilateral account blocking, thereby resulting in the certainty of the right to unused customer funds. Based on the study results, it was found that customers can make Internal Dispute resolution and External dispute resolution efforts to defend their rights when experiencing unilateral blocking by the bank.
Keywords: Legal protection; account balance; blocking; customer; bank

## ABSTRAK
Perbankan dalam melakukan pemblokiran rekening hendaknya berlandaskan pada peraturan perundang undangan  yang  berlaku  untuk  menjaga  kepercayaan  dari  nasabah.  Perbankan  sebagai  lembaga  jasa keuangan hendaknya selalu mengikuti prosedur pemblokiran rekening yang ada dan telah diatur pada peraturan perundang undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya. Kesalahan yang dapat merugikan nasabah adalah pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  yang  mengalami  pemblokiran  rekening  secara  sepihak, sehingga mengakibatkan kepastian hak atas dana nasabah yang terabaikan. Berdasarakan hasil penelitian didapatkan nasabah dapat melakukan upaya internal dispute resolution dan external dispute resolution untuk membela haknya ketika mengalami pemblokiran sepihak oleh bank.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemblokiran; Bank; Nasabah _____________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Penjelasan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  menjelaskan  bahwa bank  merupakan  badan  usaha  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan perbankan di Indonesia  berdasarkan  pada  asas  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  dana  pada
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran (Rahmadi Indra Tektona)
masyarakat. 1 Fasilitas berupa jasa yang disediakan oleh perbankan memiliki dua tujuan: pertama,  merupakan  lembaga  penyedia  alat  pembayaran  yang  efisien  berupa  uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debet, Bilyet Giro (BG) dan cek; dan kedua, merupakan sarana peningkat arus dana investasi kepada pemanfaatan  yang  produktif, dengan  menampung  dana  tabungan milik  nasabah  dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkannya. 2
Penghimpunan dana merupakan jasa yang utama ditawarkan di dalam dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan  dana.  Jasa  berupa  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  bisa  dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan, idealnya  dana  dari  masyarakat  merupakan  suatu  tulang  punggung  dari  dana  yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. 3 Bank dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang cukup banyak,  oleh karena  itu  bank tidak mungkin hanya mengandalkan  modal  yang  dimiliki  saja  namun bank  juga  harus  mencari  dana  untuk menjalankan  usahanya  dengan  menghimpun  dana  dari  masyarakat.  Bank  dalam menghimpun  dana  harus  dapat  mendorong  masyarakat  agar  mau  untuk  menyimpan dananya  di  bank.  Saat  masyarakat  percaya  pada  bank  maka  masyarakat  akan menyimpan  dananya  disana.  Saat  menjalankan  usahanya  bank  harus  menjaga kepercayaan  masyarakat  tersebut  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian,  prinsip  tersebut sangat penting untuk sistem perbankan yang sehat dan kuat. Bank dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk : 4
1. Menjamin  kerahasiaan  identitas  nasabah  beserta  dengan  dana  yang  disimpan pada bank. Kecuali kalau Peraturan Perundang-Undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan  dana  kepada  nasabah  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti  kedudukan  debitor  dalam  hal  nasabah  tidak  mampu  melaksankan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan  pembayaran  kepada  eksportir  dalam  hal  digunakan  fasilitas  L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan  laporan  kepada  nasabah  terhadap  perkembangan  simpanan dananya di bank
Masyarakat di Indonesia saat ini sedang dimanjakan dengan sistem Jual-Beli online yang mempermudah kegiatan Jual-Beli tanpa harus bertatap muka dengan penjual. banyak cara untuk melakukan Jual-Beli online salah satu cara dengan memesan melalui aplikasi belanja  online  atau  dengan  cara  menghubungi  langgsung  penjual  melalui  pesan
1 I Wayan Sudirman, Manajemen  Perbankan: Menuju  Bankir Konvensional  Yang  Profesional , (Jakarta: Kencana, 2013),16.
2 Komang Juniawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm Pada  Bank  Swasta  Nasional  Di  Denpasar,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana 2,  no.  2  (2013):  2, https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p07.
3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 173.
4 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan ,(Bandung: Mandar Maju, 2000),63
Whatsapp, Instagram, Facebook, Line maupun social media lainnya. untuk pembayaran dilakukan  dengan  cara  transfer  bank  ke  rekening  penjual.  Transfer  bank  adalah  jenis pembayaran yang sering dilakukan, karena merupakan cara yang praktis, bisa dilakukan dengan  datang  langsung  pada  bank  yang  dituju  atau  dengan  menggunakan  internet banking. Setelah  melakukan  transfer  pembeli  mengirim  bukti  berupa  foto  bukti pembayaran. Dimana pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer telah disepakati sebelumnya  baik  oleh  pembeli  maupun  oleh  penjual  di  Bank  apa  mereka  akan melakuakan transaksi pembayaran. Setelah bukti transfer diterima barang yang dipesan akan dikirim oleh penjual kepada pembeli. Karena pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening, secara otomatis perbankan terlibat dalam fenomena jual beli online.
Bank berperan sebagai media pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual. transfer  bank  merupakan  metode  pembayaran  paling  populer  di  Indonesia,  secara otomatis bank mengalami keuntungan mendapat biaya admin  jika transfer dilakukan antar bank karena adanya transaksi yang sering dilakukan di bank. Kekurangan transaksi melalui transfer bank diperlukan  kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum mengirim  dana,  karena  tidak  jarang  terjadi  penipuan,  setelah  dana  dikirim  ternyata barang  tidak  kunjung  diterima. 5 Meski  cara  pembayaran  melalu  transfer  bank merupakan  cara  yang  mudah  dan  cepat  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi kejahatan  berupa  penipuan  yang  dilakukan  oleh  penjual  kepada  pembelinya.  jika mengalami  penipuan  melalui  transfer  bank,  bank  dapat  memberi  bantuan  kepada korban  yang  telah  mengalami  penipuan  dengan  cara  memblokir  rekening  penipu. Setelah  adanya  adauan  bank  akan  segera  menghentikan  sementara  rekening  pelaku sambil  meminta  surat  laporan  dari  kepolisian  dan  melakukan  verifikasi  atas  laporan korban. 6 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  yang  mengalami  pemblokiran karena adanya aduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

## METODE
Tipe  penelitian yang digunakan dalam  penulisan  karya tulis  ini  adalah  tipe  penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang  bersifat  konsep  teoritis  atas  pokok  permasalahan  dengan  asas-asas  dan  norma hukum yang ada. Berkenaan dengan itu, maka pada penulisan karya ilmiah ini, Penulis memberikan  penjelasan  dan  keterangan  terkait  isu  hukum  yang  sedang  ditengahi melalui  analisa  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  topik  yang  dibahas  yaitu Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  yang menggunakan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum
5 Marikxon, “3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia,” https://www.maxmanroe.com, 2019. Diakses tanggal 27 september 2019
6 Erlangga Djumena, “Korban Penipuan Bisa Minta Blokir Rekening Pelaku,” Kompas.Com , 2010. diakses tanggal 27 september 2019
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran (Rahmadi Indra Tektona)
yang  terjadi. 7 Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dalam  penelitian  hukum untuk  mempelajari  adakah  konsistensi  antara  undang-undang  dengan  lainnya  atau undang-undang  dasar  atau  regulasi  dengan  undang-undang. 8 Berkaitan  dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang pemblokiran rekening oleh bank terhadap nasabah secara sepihak.
Pendekatan  konseptual  memerlukan  rujukan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  yang dapat ditemukan di dalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada. 9 Dilakukan  sgar  dapat  menjawab  isu  hukum  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam  penulisan  karya  ilmiah,  maka  pendekatan  secara  konseptual  dapat  digunakan untuk  memahami  secara  jelas  terkait  prinsip-prinsip,  baik  melalui  pandangan- pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan kepastian  hukum  pemblokiran  rekening  oleh  pihak  bank  terhadap  nasabah  secara sepihak yang akan membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

## PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak
Terkait  dengan  permasalahan  di  dalam  fakta  hukum  yang  penulis  angkat  dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pemblokiran rekening yang dialami oleh Very Richard yang merupakan salah  satu nasabah dari bank yang rekeningnya di blokir oleh bank. Dimana tindakan pihak bank dalam melakukan pemblokiran rekening merugikan Very Richard  yang  merupakan  nasabah  bank.  Very  Richard  selaku  nasabah  bank membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan dan simpanannya yang disimpan di bank, terhadap resiko kerugian atas tindakan bank dalam melakukan pemblokiran  rekening  milik  Very  Richard.  Kepastian  hukum  terhadap  nasabah  pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di bank terhadap resiko kerugian, salah satu tindakan yang merugikan nasabah adalah pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah secara sepihak, pemblokiran rekening milik nasabah merupakan rahasia bank. 10 Rahasia bank  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa  “Rahasia  Bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.
Kewajiban terkait penerapan rahasia bank diatur pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  “bank  wajib  merahasiakan  keterangan
7 Dyah  Ochtorina  Susanti  and  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum(Legal  Research) ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013),110.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Revised  Edition (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013),141.
9 Marzuki. 10 Indhira  Kharisma  Suci,  Budiharto,  and  Sartika  Nanda  Lestari,  “Tanggung  Jawab  Bank  Terhadap Pemblokiran  Uang  Dalam  Rekening  Nasabah  Secara  Sepihak  (Kasus:  Putusan  No. 638/Pdt.g/2011/Pn.Jkt.Sel),” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 2.
mengenai  nasbah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagiamana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A” Terkait dengan pasal tersebut dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana  rahasia  bank  yang  diterapkan  sesuai  degan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. Rahasia  bank  adalah  jaminan  untuk  nasabah  dalam  memperoleh perlindungan atas data dan simpanan nasabah, dimana hal ini muncul sebagai akibat dari  hubungan  bank  dengan  nasabah,  Hubungan  bank dengan  nasabah  didasarkan  2 (dua) unsur yang saling terkait yaitu, hukum dan kepercayaan. 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur  dana  masyarakat,  berdasarkan  fungsi  tersebut  maka  terdapat  2  (dua) hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu: 12
1) Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah penyimpan dana. Bank dalam hal ini menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat, bentuk  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan  dana  dapat dilihat  dari  hubungan  yang  muncul  dari  produk  perbankan  seperti:  deposito, tabungan,  giro  dan  sebagainya.  Bentuk  hubungan  tersebut  tertuang  dalam peraturan  bank  yang  bersangkutan  dan  syarat  umum  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap nasabah penyimpan dana, syarat dari suatu produk bank tidak akan  sama dengan syarat dari produk perbankan lainya. Berkaitan dengan fakta hukum yang dibahas  Bank  menempatkan  dirinya  sebagai  peminjam  dana  milik  Very  Richard selaku  nasabah  penyimpan  dana,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hubungan  yang muncul  dari  salah  satu  produk  perbankan  berupa  tabungan  yang  ada  dalam rekening milik Very Richard.
2) Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Debitur.
Bank  dalam  hal  ini  sebagai  lembaga  penyedia  dana  bagi  para  nasabah  debitur, bentuknya  dapat  berupa  kredit,  seperti  kredit  modal kerja,  kredit  investasi,  atau kredit usaha kecil, selain adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah sebagai penyimpan dana dan hubungan hukum bank dan nasabah debitur, juga ada bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual.
Hubungan Kontraktual merupakan hubungan yang didasarkan pada suatu kontrak yang  telah  dibuat  antara  nasabah  penyimpan  dana  sebagai  kreditur  dan  bank sebagai debitur, yang melandasi hubungan hukum kontraktual adalah Kitab Undang Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  atau  burgerlijk  wetboek,  terutama  pada bagian  Buku  Ketiga  tentang  Perikatan  dan  Pinjam-Meminjam,  dalam  pasal  1320 KUH  Perdata  bahwa  suatu  hubungan  hukum/perikatan  yang  terbentuk  antara
11 Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994).
12 Bako.
nasabah dengan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal. 13
Hubungan  Hukum  Non  Kontraktual  merupakan  hubungan  hukum  yang  tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara nasabah dengan bank, hubungan non  kontraktual  diantaranya  meliputi  hubungan  kepercayaan  dan  hubungan kerahasian,  hubungan  kepercayaan  seperti  pada  saat  nasabah  deposan mempercayakan  dananya  pada  bank  begitupun  bank  dalam  memberi  kredit percaya  pada  nasabah  bahwa  nasabah  mampu  untuk  melunasi  kreditnya, sedangkan hubungan kerahasiaan seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan semua informasi nasabah. 14 Hubungan yang ada antara bank dengan Very Richard selaku  nasabah  merupakan  hubungan  secara  kontraktual,  hubungan  kontraktual merupakan hubungan yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur dan bank sebagai debitur karena adanya hubungan secara kontraktual menyebabkan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, terkait fakta hukum yang dibahas Very Richard merupakan nasabah yang memiliki  hubungan  kontraktual  dengan  bank,  Very  Richard  sebagai  nasabah penyimpan dana dalam bentuk rekening dan bank sebagai peminjam dana.
Berdasarkan  dengan  fakta  hukum  tersebut  hubungan  antara  Very  Richard  dan  bank merupakan  hubungan  secara  kontraktual,  maka  karena  adanya  hubungan  tersebut timbul hak dan kewajiban secara hukum bagi keduanya, baik bagi Very Richard selaku nasabah dan bagi bank selaku pelaku usaha jasa keuangan. Very Richard selaku nasabah memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  segala  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  bank, misalnya  Very  Richard  selaku  nasabah  wajib  memberikan  keterangan  yang  benar sebelum membuka rekening pada bank, membayar administrasi yang telah ditentukan oleh  bank, dan  menggunakan rekening secara itikad baik dan lain  sebagainya, dalam menjalankan kewajiban tersebut Very Richard telah menjalankan kewajibannya dengan baik  dapat  dibuktikan  selama  Very  Richard  menjadi  nasabah  bank  rekening  yang digunakan oleh Very Richard tidak pernah menyalahi aturan yang dibuat oleh bank.
Kewajiban bank terhadap rekening milik Very Richard mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan  konsumen,  dan  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  jasa  keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar mampu meningkatkan kepercayaan konsumen  dan  masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan,  dan  disebutkan  upaya perlindungan  konsumen  dan/atau  masyarakat  diarahkan  untuk  mencapai  dua  tujuan utama  salah  satunya  adalah  meningkatkan  kepercayaan  dari  investor  dan  konsumen dalam  setiap  aktivitas  dan  kegiatan  usaha  di  sektor  jasa  keuangan,  untuk  mencapai tujuan  tersebut  maka  bank  selaku  lembaga  jasa  keuangan  wajib  menjaga  keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/7/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
13 Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama, 2004), 45. 14 Edny  Wulandari,  “Bentuk  Hubungan  Hukum  Antara  Bank  Dengan  Nasabah  Dalam  Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2015), 78.
Keuangan,  yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib  menjaga keamanan simpanan, dana atau aset yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”.
Pada  pasal  25  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/7/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut dapat dilihat bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa bank selaku lembaga jasa  keuangan  wajib  menjaga  keamanan  simpanan,  dana  atau  aset  konsumen  yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan, dengan adanya kewajiban  bank  tersebut  maka  konsumen  mendapat  kepastian  berupa  keamanan simpanan, dana atau aset yang dimiliki pada bank. Pada fakta hukum yang dibahas Very Richard  selaku  nasabah  pada  saat  sebelum  membuka  rekening  pada  bank  telah menjalankan kewajibannya dengan baik dapat dibuktikan selama Very Richard menjadi nasabah  bank  rekening  yang  digunakan  oleh  Very  Richard  tidak  pernah  menyalahi aturan  yang  dibuat  oleh  bank,  adanya  pemblokiran  yang  dialami  oleh  Very  Richard bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Very Richard namun pemblokiran yang dialami  oleh  Very  Richard  disebabkan  karena  adanya  pengaduan  pada  bank  yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Bapak Daniel, dimana Bapak Daniel mengaku bahwa telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Very Richard, pengaduan tersebut tidak benar  dan  Very  Richard  selaku  nasabah  yang  mengalami  pemblokiran  dapat membuktikan  kebenarannya,  Very  Richard  telah  menjalankan  kewajibannya  dengan baik  maka  bank  juga  harus  menjaga  kewajibannya  yaitu  dengan  menjaga  keamanan simpanan,  dana  atau  aset  milik  Very  Richard  agar  Very  Richard  selaku  nasabah mendapat kepastian hukum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/7/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 25 menyatakan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan  wajib  menjaga  keamanan  simpanan,  dana  atau  aset  yang  berada  dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”. Berkaitan dengan pasal tersebut maka pasal  25  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/7/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  merupakan  suatu  ketentuan  atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan  atas  hak  nasabah  yang  mengalami  pemblokiran  rekening  karena  dalam peraturan  tersebut  diatur  mengenai  kewajiban  bank  selaku  lembaga  jasa  keuangan untuk  menjaga  keamanan  simpanan,  dana  atau  aset  konsumen  yang  berada  dalam tanggung  jawab  bank,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan peraturan tertulis yang  harus  ditaati,  dan  sebagai  kejelasan  norma  peraturan  tersebut  dapat  dijadikan pedoman oleh bank selaku lembaga jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan konsumen  sektor  jasa  keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/7/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dapat menjadi  kejelasan  dan  ketegasan  norma  hukum  terhadap  perlindungan  konsumen sektor jasa keuangan, peraturan tersebut dapat dijalankan sesuai apa yang telah diatur didalamnya.

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran (Rahmadi Indra Tektona)
Upaya  Penyelesaian  Yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Nasabah  Yang  Mengalami Pemblokiran Rekening Secara Sepihak.

## Internal Dispute Resolution
Berdasaran  fakta  hukum  yang  dibahas  nasabah  bank  menghubungi  Hallo  BCA  untuk menanyakan  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk  membuka  kembali  rekening  milik  Very Richard  yang  telah  diblokir  oleh  Bank,  kemudian  Hallo  BCA  menyarankan  untuk mendatangi kantor bank dimana rekening milik Very Richard dibuka, yaitu di kantor BCA Gatot  Subroto  Denpasar  Bali,  namun  berhubung  Very  Richard  bekerja  di  Kemayoran Jakarta  Pusat  dan  tidak  memungkinkan  untuk  meninggalkan  pekerjaannnya  dan disamping  itu  untuk  datang  pada  kantor  bank  dimana  rekeningnya  dibuka membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka Very Richard disarankan oleh Hallo BCA untuk datang pada kantor bank cabang terdekat untuk membuka kembali rekening yang telah diblokir tersebut, namun setelah Very Richard datang pada kantor cabang terdekat untuk membuka rekening yang telah diblokir tersebut Very Richard kembali disarankan untuk  membuka  blokir  rekening  tersebut  pada  kantor  bank  dimana  rekening  Very Richard  dibuka.  Sedangkan  dalam  pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  menyatakan  bahwa  “Bank wajib menerima pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang  terkait  dengan  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  nasabah”  berdasarkan ketentuan  diatas dinyatakan  bahwa  setiap  bank  wajib  menerima  seluruh  pengaduan nasabah  atau  perwakilan  nasabah  terkait  dengan  transaksi  keuangan  yang  dilakukan oleh nasabah.
Pada  pasal  7  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian Pengaduan  Nasabah  menyatakan  bahwa:  “penerimaan  pengaduan  sebagaimana dimaksud  dalam pasal 6  dapat  dilakukan pada  setiap  kantor  bank  dan tidak  terlepas hanya  pada  kantor  bank  tempat  nasabah  membuka  rekening  dan  atau  kantor  bank tempat nasabah melakukan transaksi”. Terkait dengan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh nasabah bank pada setiap kantor bank tidak terlepas pada kantor tempat nasabah membuka rekening dan kantor bank tempat melakukan transaksi saja.
Pada tanggal 27 Juni 2018 Hallo BCA dinomor 15008888 menghubungi Very Richard yang merupakan  nasabah  Bank  BCA  untuk  menanyakan  kebenaran  adanya  transaksi  pada tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.3.850.000 kemudian nasabah (Very Richart) menjelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran atas jual-beli Hp Vivo V9 miliknya, kemudian Hallo BCA mengatakan bahwa rekening nasabah (Very Richart) telah diblokir karena  adanya  pengaduan  dari  pembeli  (Bapak  Daniel)  yang  merasa  ditipu  dimana pembeli (Bapak Daniel) mengatakan bahwa transfer tersebut untuk pembelian Vespa tetapi barangnya tidak kunjung dikirim.
Akibat  adanya  aduan dari  Bapak  Daniel pada  bank  BCA  menyebabkan  rekening milik Very  Richard  diblokir,  dalam  hal  ini  bank  sebagai  pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib memiliki  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, sebagaimana telah  diatur dalam pasal 32 ayat (1)  Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha  wajib  memiliki  dan  melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen”. Berdasarkan pasal tersebut  dinyatakan  bahwa  bank  sebagai  pelaku  usaha  sektor  jasa  keuangan  wajib mempunyai mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Dalam hal ini bank BCA memiliki pelayanan untuk melakukan pengaduan melalui telepon pada Hallo  BCA  dinomor  1500888. Kewajiban  memberitahu  mekanisme  pelayanan  dan penyelesaian  pengaduan  diatur  dalam  pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yang  menyatakan  bahwa  “mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  diberitahukan  kepada konsumen” terkait  dengan  pasal  tersebut  diatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha sektor  jasa  keuangan  untuk  memberitahu  mekanisme  pelayanan  dan  penyelesaian pengaduan pada konsumen sektor jasa keuangan.
Prosedur  pemblokiran  rekening  oleh  bank  BCA  dapat  dilakukan  oleh  nasabah  selaku konsumen  sektor  jasa  keuangan.  Pada  saat  bank  selaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan menerima pengaduan maka bank wajib melakukan pemeriksaan internal, analisis untuk membuktikan kebenaran pengaduan dan meminta maaf jika pengaduan yang dilakukan oleh  konsumen  benar  adanya  seperti  yang  telah  diatur  dalam  pasal  38  Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:
“setelah  menerima  pengaduan  konsumen,  pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib melakukan:
a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif;
b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
c. Menyampaiakan  pernyataan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.”
Terkait dengan pasal tersebut pada huruf a pasal 38 Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan dinyatakan bahwa bank setelah menerima pengaduan dari konsumen wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif, dalam fakta hukum yang ada pengaduan pada bank BCA yang dilakukan oleh Bapak Daniel yang telah mengaku ditipu oleh Very Richard atas transfer dana yang dilakukannya tersebut tidak benar,  Very  Richard  selaku  konsumen  jasa  keuangan  yang  merupakan  nasabah  yang mengalami  pemblokiran  atas  aduan  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa  pengaduan yang  dilakukan  oleh  Bapak  Daniel  merupakan  pengaduan  palsu,  namun  bank  tetap melakukan  pemblokiran  rekening  milik  Very  Richard,  jika  bank  setelah  menerima pengaduan  dari  Bapak  Daniel  dan  bank  melakukan  pemeriksaan  internal  atas  aduan tersebut secara kompeten, benar dan obyektif maka pemblokiran rekening tidak akan dialami oleh Very Richard selaku konsumen jasa keuangan.
Pada huruf b pasal 38 Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dinyatakan  setelah  melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif bank wajib melakukan  analisis  untuk  memastikan  kembali  kebenaran  dari  pengaduan  yang

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran (Rahmadi Indra Tektona)
diadukan  padanya,  kewajiban  tersebut  dimaksudkan  apabila terjadi  kesalahan  dalam pemeriksaan internal yang dilakukan maka dapat diketahui pada saat melakukan analisis mengenai  kebenaran  pengaduan  yang  diadukan  pada  bank  selaku  lembaga  jasa keuangan, namun terkait fakta hukum yang dibahas bank tetap melakukan pemblokiran rekening  milik  Very  Richard,  sedangkan  Very  Richard  dapat  membuktikan  bahwa pengaduan yang di adukan pada bank atas pengaduan yang sebelumnya diadukan oleh Bapak Daniel merupakan pengaduan yang tidak benar, apabila bank telah melakukan analisis mengenai kebenaran pengaduan yang diadukan oleh Bapak Daniel pada bank maka Very Richard tidak mungkin mengalami pemblokiran rekening.
Pada fakta hukum yang dibahas apabila pengaduan yang diadukan oleh nasabah bank merupakan pengaduan yang tidak benar maka bank wajib menyampaikan pernyataan maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  atau  perbaikan  produk  dan  atau  layanan,  jika pengaduan konsumen benar sebagaimana telah diatur pada pasal 38 huruf c Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.O7/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bank dalam dalam melakukan pemblokiran rekening semestinya menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  2  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip kehati-hatian”. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang menyatakan bahwa:
“Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  usaha  bank,  dan  wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsisp kehati-hatian”.
Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  yang  mengatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  rangka melindungi  dana  milik  masyarakat  yang  dipercayakan  padanya,  penerapan  prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk  memperhatikan,  mengindahkan  dan  melaksanakannya,  dan  diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapakan agar masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank. 15
Pemblokiran  hanya  dapat  dilakukan  atas  permintaan  secara  tertulis  dari  pemilik rekening, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan KPK, sebagaimana diatur dalam Praturan  Bank  Indonesia  Nomor  2/19/PBI/2000  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian Perintah atau  Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa:
“pemblokiran  dan  atau  penyitaan  simpanan  atas  nama  seorang  nasabah penyimpan  yang  telah  dinyatakan  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  oleh  polisi,
15 Lindryani  Sjofjan,  “Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential  Banking  Principle)  Dalam  Pembiayaan  Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah,” PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 1, no. 2 (2015):
3, https://doi.org/10.33751/.v1i2.927.
jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia”

## External Dispute Resolution
Tindakan pemblokiran oleh bank merupakan cara melindungi kepentingan nasabah dari penyalahgunaan  oleh  pihak  yang  tidak  diinginkan,  sebelum  melapor  jika  terjadi pemblokiran  rekekning,  terlebih  dahulu  melakukan  pengecekan  baik  melalui  mesin ATM, mobile banking, internet banking, atau sms banking. 16 Akan tetapi nasabah juga memiliki upaya hukum untuk penyelesaian melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan, dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan Non litigasi, adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa diserahkan  pada pihak  yang bersengketa, penyelesaian sengketa diluar pengailan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  tetapi,  tidak  semua  LAPS  dapat  menangani  sengketa  pada  sektor  jasa keuangan,  berdasarkan  POJK  No.07/POJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  hanya  LAPS  yang  dimuat  dalam  daftar  lembaga  alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otorita Jasa Keuangan (OJK) yang  dapat menangani  sengketa  pada  sektor  jasa  keuangan,  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  dimuat  dalam  daftar  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang ditetapan oleh  OJK adalah lembaga alternatif penyelesaian  sengketa yang dididirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.
Adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia tidak terlepas dari  kenyataan  bahwa  dalam  penyelesaian  pengaduan  konsumen  oleh  lembaga perbankan  seringkali  tidak  tercapai  kesepakatan  anatara  konsumen  dengan  lembaga perbankan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  di  luar  pengadilan  yang  ditangani  oleh  orang-orang  yang  paham  dunia perbankan dan mampu menyelesaiakan sengketa secara cepat, murah,adil, dan efisisen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Asosiasi  dibidang  Perbankan diantaranya sebagai berikut:
1. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)
2. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
3. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
4. Asosiasi Bank Syariah Indonesa (Asbisindo)
5. Perhimpunan Bank-Bank Internasiaonal Indonesia (Perbina) dan
6. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
16 Arthur Gideon, “Bank Mandiri Blokir Beberapa Rekening Nasabah - Bisnis Liputan6.Com,” 13 Mei 2014 , 2014, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa-rekening- nasabah., diakses tanggal 2 oktober 2019

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran (Rahmadi Indra Tektona)
Asosisasi dibidang perbankan yang telah disebutkan diatas telah menandatanganai Nota Kesepakatan  Bersama  tertanggal  5  Mei  2015  untuk  membentuk  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  kemudian  diberi  nama  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI). Dan Tujuan  dari  didirikannya  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sebagai berikut:
1. Memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk  tersedianyan  mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dibidang  jasa  keuangan  sector perbankan  baik  konvensional  maupun  syariah  yang  cepat,  murah,  adil  dan efisien.
2. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama di antara perkumpulan atau asosiasi di sector Perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik  permasalahan  dengan  mengedepankan  indenpendensi  dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI)  sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa menjamin dan menjunjung tinggu integritas, kemandirian dan imparsialitas para mediator, ajudikator, arbiternya sebagaimana yang diatur dalam kode etik LAPSPI.
Litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana  kewenangan  untuk  mengatur  dan memustuskannya dilaksanakan oleh  hakim,  proses  penyelesaian  sengketa  ini  mengakibatkan  semua  pihak  yang bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya dimuka pengadilan, hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Terkait dengan fakta hukum yang dibahas dalam skripsi ini apabila nasabah memilih penyelesaian melalui jalur litigasi maka dapat dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan negeri dimana kewenangan untuk memutuskannya  dilaksanakan  oleh  hakim  pengadilan  yang  bertugas  memutus  suatu perkara dalam pengadilan yang mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  dimuka  pengadilan, hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan hakim.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, adapun perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening dapat ditemukan pada pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  mempunyai  kewajiban  menjaga  keamanan simpanan, dana atau asset Nasabah selaku Konsumen Jasa Keuangan yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Dan upaya penyelesaian untuk nasabah yang  mengalami  pemblokiran  rekening  adalah  dengan  menggunakan  tahapan penyelesaian pengaduan yang pertama yaitu internal dispute resolution dan external dispute resolution.

## DAFTAR REFERENSI
Bako, Ronny Sautma Hotma. Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
Djumena,  Erlangga.  “Korban  Penipuan  Bisa  Minta  Blokir  Rekening  Pelaku.”
Kompas.Com , 2010.
Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1996. Gideon,  Arthur.  “Bank  Mandiri  Blokir  Beberapa  Rekening  Nasabah  -  Bisnis Liputan6.Com.” 13 Mei 2014 , 2014. https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa- rekening-nasabah.
Juniawan,  Komang.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Korban  Kejahatan Penggandaan Kartu Atm Pada Bank Swasta Nasional Di Denpasar.” Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 2 (2013): 2. https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p07.
Marikxon.  “3  Jenis  Transaksi  Jual  Beli  Online  Terpopuler  Di  Indonesia.” https://www.maxmanroe.com, 2019.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Pengantar  Ilmu  Hukum,  Revised  Edition .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013.
Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan . Bandung: Mandar Maju, 2000.
Sjofjan,  Lindryani.  “Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential  Banking  Principle)  Dalam Pembiayaan  Syariah  Sebagai  Upaya  Menjaga  Tingkat  Kesehatan  Bank  Syariah.”
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW 1, no. 2 (2015): 3. https://doi.org/10.33751/.v1i2.927.
Suci,  Indhira  Kharisma,  Budiharto,  and  Sartika  Nanda  Lestari.  “Tanggung  Jawab  Bank Terhadap  Pemblokiran  Uang  Dalam  Rekening  Nasabah  Secara  Sepihak  (Kasus: Putusan No. 638/Pdt.g/2011/Pn.Jkt.Sel).” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017):
2.
Sudirman,  I  Wayan. Manajemen  Perbankan:  Menuju  Bankir  Konvensional  Yang Profesional . Jakarta: Kencana, 2013.
Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. Penelitian Hukum(Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Widjanarto.  “Hukum  Dan  Ketentuan  Perbankan  Di  Indonesia,”  45.  Jakarta:  Pustaka Utama, 2004.
Wulandari,  Edny.  “Bentuk  Hubungan  Hukum  Antara  Bank  Dengan  Nasabah  Dalam Perjanjian  Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan  Syariah.”  Universitas  Islam Indonesia, 2015.