## Harian Pedoman: Media Ekspresi Ideologis Partai Sosialis Indonesia Menjelang Pemilu 1995
Ibnu Aghniya 1 , Dewi Yuliati 2
1,2 Departemen Sejarah,  Universitas Diponegoro
*corresponding author:  aghniyaibnu1998@gmail.com
Abstract . This  article  contains  a  discussion  of  the  role  of  the Pedoman daily in voicing the ideology of democratic socialism of the Indonesian  Socialist  Party  (PSI)  during  the  1955  election  campaign.
The  Pedoman  daily  was  one  of  the  largest  newspapers  at  that  time which  was  heavily  influenced  by  the  idea  of  PSI  socialism.  This  is inseparable from the figure of Rosihan Anwar as editor in chief, who has  political  tendencies  towards  PSI.  This  study  uses  historical methods to reveal the daily progress and roles of the Pedoman for PSI during the 1955 election campaign period.

## Keyword:
Pedoman, PSI, Pemilu 1995, Ideology

## Article Info
Received: 19 Mei 2021 Accepted: 2 Juni 2021 Published: 10 Juni 2021

## 1. Pendahuluan
Selain  dikenal  sebagai  pemilihan  umum  (pemilu)  pertama  yang  digelar  dalam  sejarah nasional, Pemilu 1955 juga memiliki arti penting lain jika ditinjau dari segi politis. Pemilu 1955 merupakan saluran legal bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara konstitusional. Selain itu, bagi partai-partai politik, Pemilu 1955 adalah  agenda  terpenting  untuk  memperoleh  legitimasi  kekuasaan,  serta  untuk menancapkan ideologi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terlebih  lagi  apabila  dikaitkan  dengan  konteks  waktu  pada  masa  itu  ketika  Indonesia masih mengalami “krisis ideologi” yang ditandai dengan terpecahnya masyarakat ke dalam sekat-sekat  ideologis  yang  kaku,  Pemilu  1955  dipandang  sebagai  solusi  konkret  untuk menyudahi konflik ideologi yang terjadi di tengah masyarakat.
Berdasarkan arti penting itu, selama masa kampanye berlangsung, partai-partai politik terlibat  di  dalam  rivalitas  sengit  untuk  dapat  meyakinkan  konstituen  agar  memilih partainya dalam pelaksanaan Pemilu 1955.
Dalam upaya tersebut, partai politik praktis membutuhkan suatu sarana penunjang yang dapat  menyebarluaskan  ideologi  serta  program  partai  kepada  rakyat,  dan  dalam  hal  ini

## ENDOGAMI:
E-ISSN: 2599-1078

## JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
surat kabar merupakan sarana yang paling fungsional untuk mengemban tugas itu. Selain  tuntutan  kebutuhan  yang  datang  dari  partai  politik,  hal  lain  yang  turut “mempolitisasi”  dunia  pers  pada  masa  itu  adalah  sistem  politik  yang  berlaku.  Periode Demokrasi  Liberal  (1950-1959)  dikenal  sebagai  era  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi,  termasuk  kebebasan  pers.  Dunia  pers  dapat  menyuarakan  opini,  kritik,  dan kecaman secara bebas tanpa merasa khawatir mendapat represi dari otoritas penguasa.
Kedua  faktor  utama  di  atas  lantas  mendorong  pers  untuk  terlibat  dalam  dinamika perpolitikan  nasional.  Hampir  sebagian  besar  surat  kabar  yang  beredar  memiliki  afiliasi politik  dengan  partai  politik,  di  antaranya  adalah Harian  Rakjat (PKI), Abadi (Masjumi), Suluh  Indonesia (PNI),  dan Duta  Masjarakat (NU),  dan  beberapa  koran  partisan  lain (Suwirta, 2008: 50).
Mengenai  pentingnya  kepemilikan  surat  kabar  bagi  partai  dapat  kita  cermati  dari peranan  surat  kabar Harian  Rakjat bagi  PKI,  yang  begitu  vokal  menyuarakan  gagasan- gagasan  PKI  sehingga  pada  gelaran  Pemilu  1955  partai  tersebut  mampu  meraup  suara yang sangat besar  dan  berhasil menduduki posisi keempat dalam daftar perolehan suara nasional.  Padahal,  tujuh  tahun  sebelumnya  partai  ini  hancur-lebur  karena  Peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948.
Kiprah Harian  Rakjat bagi  PKI  merupakan  cerminan  dari  keberhasilan  suatu  partai politik dalam memaksimalkan potensi media massanya. Di sisi lain, terdapat contoh yang menggambarkan  keadaan  sebaliknya,  yang  tercermin  dari  peranan  harian Pedoman bagi Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Sejak era revolusi, PSI menyandarkan kekuatan opininya kepada surat kabar Pedoman yang  dipimpin  oleh  Rosihan  Anwar,  seorang  wartawan  kawakan  yang  memiliki  reputasi tinggi  dalam  dunia  pers  Indonesia.  Secara  resmi,  harian Pedoman memang  tidak  terikat langsung  kepada  PSI.  Harian Pedoman tidak  berada  di  bawah  departemen  tertentu  dari partai—seperti  misalnya Harian  Rakjat yang  ditempatkan  di  bawah  Departemen  Agitasi dan Propaganda PKI.
Selama eksistensinya dalam sejarah pers nasional, harian Pedoman adalah surat kabar yang cukup disegani. Selain karena sosok Rosihan Anwar yang memimpin harian tersebut, surat kabar ini juga memiliki tiras yang besar untuk ukuran masanya.
Tiras harian Pedoman diperkirakan mencapai 48.000 eksemplar perhari (Suwirta, 2008: 52). Jumlah ini jauh berada di atas harian Abadi milik Masjumi yang memiliki tiras 33.000 eksemplar  perhari,  atau  dibandingkan  dengan Duta  Masjarakat milik  NU  yang  tirasnya hanya  berkisar  di  angka  15.000  eksemplar.  Padahal,  Masjumi  dan  NU  adalah  partai pemenang  pemilu.  Hanya Harian  Rakjat saja  yang  mampu  mengungguli Pedoman dalam jumlah tiras, yakni 55.000 eksemplar perhari (Suwirta, 2008: 52).
Namun  demikian,  nama  besar  harian Pedoman tidak  menjadi  jaminan  bagi  PSI  untuk meraih  kemenangan  pada  Pemilu  1955.  Pada  ajang  pemilu  tersebut,  partai  berlambang bintang segi lima ini hanya mampu meraih sedikit suara, tertinggal jauh dari lawan-lawan politiknya seperti PKI dan PNI.
Sebagai salah satu surat kabar terkemuka pada masanya serta memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu, harian Pedoman menjadi suatu subjek kajian yang menarik untuk diteliti, terutama tentang fungsinya dalam menyuarakan ideologi sosialisme kerakyatan serta program-program PSI selama masa kampanye Pemilu 1955.
.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penulisan  sejarah  adalah  prosedur  analitis  yang  ditempuh  seorang  sejarawan
untuk  menganalisis  kesaksian,  yakni  faktor  sejarah  sebagai  bukti  yang  asli  dan  dapat dipercaya  mengenai  masa  lampau  manusia  (Gottschalk,  1975:  18-19).  Dalam  metode sejarah terdapat empat langkah yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan, yaitu tahap heuristik (pengumpulan sumber), kritik (pengujian sumber), interpretasi (menghubungkan satu fakta dengan fakta lain), dan historiografi (penulisan sejarah). Pada  tahap heuristik ,  seorang  sejarawan  melakukan  pengumpulan  sumber-sumber sejarah,  primer  dan  sekunder  yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalahan  penelitian. Pada  tahap  ini,  peneliti  mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah  berupa  terbitan  harian Pedoman dan Harian  Rakjat ,  yang  diperoleh  dari  layanan  audio  visual  di  Perpustakaan Nasional  Republik  Indonesia.  Sumber-sumber  yang  peneliti  kumpulkan  berasal  dari rentang waktu tahun 1953 hingga 1955.
Tahap selanjutnya adalah kritik atau pengujian sumber melalui kritik ekstern dan kritik intern  (Gottschalk,  1975:  80-117).  Kritik  ekstern  dilakukan  untuk  menguji  keaslian (otentisitas)  sumber  sejarah  yang  diperoleh.  Langkah  kritik  ekstern  ini  penting  untuk dilakukan, karena sumber yang diragukan keasliannya memengaruhi pula kredibilitasnya. Setelah  kritik  ekstern  dilakukan,  pengujian  sumber  selanjutnya  adalah  melakukan  kritik intern, yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran (kredibilitas) informasi yang terdapat di  dalam  sumber  sejarah.  Caranya  adalah  melakukan  uji  silang  dengan  membandingkan informasi di dalam satu sumber sejarah dengan informasi di dalam sumber sejarah lain.
Pada  tahap  ini,  selain  menggunakan  terbitan  harian Pedoman ,  peneliti  juga memanfaatkan sumber sejarah lain seperti Harian Rakjat untuk memperoleh perbandingan mengenai kebenaran informasi yang dimuat oleh harian Pedoman . Tahap  ketiga  adalah interpretasi ,  yaitu  menghubungkan  satu  fakta  sejarah  dan  fakta lainnya dengan menggunakan bantuan sederet konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, serta  menggunakan  imajinasi  historis  untuk  mendapatkan  gambaran  komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
Tahap  terakhir  dalam  metode  sejarah  adalah historiografi (penulisan  sejarah).  Pada tahap  ini  seorang  sejarawan  yang  telah  memperoleh  sumber-sumber  sejarah  dan mendapat  gambaran  utuh  mengenai  permasalahan  yang  diteliti,  menuangkan  hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3. 1 Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Pembentukan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tanggal 12 Februari 1948 merupakan langkah  solutif  dari  perpecahan  yang  terjadi  di  dalam  Partai  Sosialis.  Sebelumnya,  Partai Sosialis merupakan wadah politik bagi kaum sosialis di Indonesia pasca kemerdekaan yang terdiri atas dua faksi utama, yakni kelompok Sutan Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin.
Pada  awal  kemerdekaan  Indonesia,  kedua  tokoh  yang  memiliki  basis  pendukung masing-masing  ini  berinisiatif  untuk  membentuk  satu  partai  bersama  yang  memiliki landasan  prinsip  serupa,  yakni  penentangan  terhadap  pemerintahan  Presiden  Sukarno yang dianggap “berbau fasis” karena didominasi oleh kalangan yang pernah bekerja sama dengan pemerintah fasisme Jepang. Kemudian kedua tokoh ini berhasil mendirikan Partai Sosialis pada bulan Desember 1945 (Tempo, 2010: 51).
Namun demikian, dalam perkembangannya partai ini terus mengalami gesekan di dalam internalnya  sebagai  akibat  dari  perbedaan  pandangan  dan  bahkan  kepentingan  politik. Penentangan  kubu  Sjahrir  terhadap  paham  fasisme  dimotivasi  oleh  ideologi  sosialisme
demokrat  yang  memang  menentang  segala  bentuk  pemerintahan  totaliter  ataupun diktator,  sedangkan  penentangan  kubu  Amir  terhadap  fasisme  dimotivasi  oleh  arahan politik dari organisasi Komunisme Internasional (Komintern) yang dikenal sebagai “garis Dimitrov”  yang  berisi  komando  bagi  kaum  komunis  internasional  untuk  bekerja  sama dengan kekuatan kapitalis untuk melawan fasisme.
“Garis  Dimitrov”  ini  dicetuskan  pada  tahun  1937,  atau  menjelang  pecahnya  Perang Dunia II yang melibatkan kekuatan kapitalis, komunis, serta fasis di masing-masing pihak. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan hancurnya kekuatan fasisme di dunia,  “Garis  Dimitrov”  ini  dianggap  tidak  relevan  lagi.  Dengan  demikian  kaum  komunis internasional kembali pada agenda utamanya, yaitu menghancurkan kapitalisme (Soe Hok Gie, 2005).
Perubahan  kebijakan  itu  kemudian  mendorong  kubu  Amir  Sjarifuddin  di  dalam  Partai Sosialis  bergerak  menjadi  suatu  faksi  komunis  yang  sangat  radikal.  Amir  Sjarifuddin beserta  rekan-rekan  komunisnya  menyudutkan  kelompok  Sjahrir  yang  dipandang  terlalu lemah dalam menghadapi Belanda.
Tekanan  hebat  dari  kelompok  komunis  di  dalam  Partai  Sosialis  ini  meyakinkan  Sutan Sjahrir  untuk  segera  mengambil  keputusan  penting  sebelum  kelompoknya  “ditendang” keluar dari Partai Sosialis. Pada 12 Februari 1948 Sjahrir mendirikan PSI yang bebas dari pengaruh kaum komunis (Argenti, 2017: 7).
Dalam  perkembangannya,  PSI  diperhitungkan  sebagai  partai  elite  dalam  kancah perpolitikan  nasional,  setidaknya  sampai  pemilu  pertama  tahun  1955.  Kader-kader  PSI didominasi  oleh  kalangan  eks-Pendidikan  Nasional  Indonesia  (PNI  Baru),  sebuah organisasi  politik  pada  masa  pergerakan  nasional  yang  dipimpin  oleh  Hatta  dan  Sjahrir (Yohana,  2010:  61).  Hal  ini—yakni  komposisi  PSI  yang  didominasi  oleh  eks-kader  PNI Baru, berperanan penting untuk memahami karakteristik PSI sebagai sebuah partai kader yang cenderung bersifat elitis, dan terpisah dengan massa rakyat.
Aspek  lain  yang  menarik  untuk  dicermati  dari  PSI  adalah  masalah  ideologi.  PSI menganut  ideologi  sosialisme  demokrat  yang  pada  masa  itu  tengah  populer  di  negara- negara  Eropa  Barat.  Ciri  khas  dari  ideologi  ini  adalah  strategi  perjuangannya  yang menekankan  pada  gerakan  parlementarisme.  Sosialisme  demokrat  meyakini  bahwa masyarakat sosialis sebagai cita-cita ideal tidak harus diwujudkan melalui cara kekerasan atau  revolusi  seperti  yang  diyakini  oleh  kaum  komunis  (Argenti,  2017:  8).  Kaum  sosialis demokrat  meyakini  bahwa  sosialisme  dapat  diwujudkan  dengan  cara  evolusioner,  yaitu perubahan susunan masyarakat secara bertahap.
Pemikiran  sosialisme  demokrat  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Eduard  Bernstein  yang merevisi  paham  marxisme,  dan  mengarahkan  gerakan  kaum  sosialis  lewat  cara-cara konstitusional  dan  legal.  Bernstein  tidak  setuju  dengan  pendapat  Karl  Marx  yang menyatakan bahwa masyarakat sosialis hanya dapat dicapai melalui jalan revolusi karena kepentingan yang “tak terdamaikan” antara the have (kelas borjuis) dan the have not (kelas proletar).  Sebaliknya,  menurut  Bernstein  masyarakat  sosialis  justru  dapat  diwujudkan melalui jalan setahap demi setahap alias bersifat evolusi. Bahkan kalau perlu digalang kerja sama dengan partai atau golongan-golongan borjuis (Wibisono, 1950: 14).
Meskipun  pada  dasarnya  ideologi  dari  PSI  adalah  sosialisme  demokrat,  Sutan  Sjahrir cenderung  menghindari  penggunaan  istilah  tersebut  karena  ideologi  tersebut  dipahami oleh  kalangan  lain  sebagai  paham  yang  cenderung  kebarat-baratan.  Sebagai  gantinya, Sjahrir  merumuskan  istilah  “sosialisme  kerakyatan”  dalam  menyampaikan  gagasan- gagasannya. Dalam hal ini peneliti memandang bahwa langkah Sjahrir merupakan langkah
politis untuk mendekatkan PSI dengan massa rakyat.
Untuk  melihat  masyarakat  seperti  apa  yang  dicita-citakan  oleh  sosialisme  kerakyatan ala PSI, berikut ini adalah petikan pemikiran Sjahrir tentang masyarakat sosialis:
“Yaitu suatu masyarakat yang tidak mengenal penghisapan dan penindasan. Artinya  suatu  masyarakat  di  mana  tiada  terdapat  orang  yang  sengsara  dan mati kelaparan sedangkan ada pula orang lain yang hidup dalam kemewahan dan  kekayaan  yang  berlebihan,  suatu  masyarakat  yang  mana  tidak  terdapat segolongan  kecil  orang  menguasai  kehidupan  orang  banyak  yang  lain  secara ekonomis  ataupun  politis.  Apalagi  masyarakat  yang  segolongan  kecil  tersebut dapat memperkaya diri mereka atas dasar kemiskinan dan kebodohan golongan manusia  yang  terbesar” (Sjahrir, “Sosialisme  Indonesia” ,  dalam  Gerakan Mahasiswa Sosialis, 1955).
Inti  dari  gagasan  sosialisme  kerakyatan  PSI  tersebut  adalah  masyarakat  yang berkeadilan dan tidak ada penindasan manusia oleh manusia lain ( exploitate d’i homme par i’homme ),  suatu  hal  yang  sulit  untuk  diwujudkan  dalam  masyarakat  yang  menganut kapitalisme dan feodalisme.
Sebelumnya telah disinggung bahwa keanggotaan PSI yang didominasi oleh kader-kader eks-PNI  Baru  merupakan  kunci  untuk  memahami  karakteristik  dari  PSI.  Hal  itu  dapat dijelaskan  bahwa  secara  historis  PNI  Baru merupakan  sebuah kelompok  yang  muncul ke tengah  pergerakan  nasional  dengan  menawarkan  strategi  perjuangan  lewat  pendidikan politik  bagi  kader-kader  perjuangan,  sebagai  jawaban  dari  gerakan  nasional  yang  terlalu menekankan pada gaya agitasi massa.
Konsekuensi dari pendidikan politik ini adalah perjuangan kemerdekaan akan memakan waktu  yang  lama,  serta  tidak  semua  orang  dapat  terlibat  di  dalamnya.  Untuk  memahami istilah-istilah  dan  konsep,  serta  melakukan  analisis  politik,  kader  yang  dibina  haruslah orang  yang  berpendidikan.  Padahal  ketika  itu  masih  sedikit  rakyat  bumiputera  yang menikmati pendidikan, bahkan sebagian besar masih buta huruf.
Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  pendidikan  politik  ala  PNI  Baru  ini  “kurang laku”  di  tengah  rakyat  bumiputera,  walaupun    gagasan  tersebut  sudah  melampaui zamannya.  Dengan  demikian  kelompok  ini  cenderung  bersifat  elitis,  berbeda  dengan kelompok yang mengandalkan aksi massa dan agitasi.
Setelah Indonesia merdeka, keterasingan dan sifat elitis ini diwarisi oleh PSI. Meskipun demikian,  PSI  tetap  diperhitungkan  dalam  kancah  perpolitikan  nasional,  karena  kader- kadernya banyak yang berasal dari kalangan intelektual, yang ketika itu sangat dibutuhkan untuk  ikut  dalam  pembangunan  negara.  Dalam  beberapa  kabinet  yang  dibentuk  selama periode  Demokrasi  Liberal,  PSI  mengirimkan  kader-kadernya  untuk  menduduki  pos penting di dalam kabinet.

## 3.2 Harian Pedoman dan Para Pengasuhnya

## 3.2.1 Pendirian Harian Pedoman
Proses awal pendirian harian Pedoman dimulai ketika pada tahun 1948 R.H.O. Djunaedi, pemilik surat kabar Pemandangan , ingin mendirikan satu koran lagi yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi kaum republiken pada zaman revolusi. Keinginan Djunaedi tersebut disampaikan  oleh  Soemanang  Soerjowinoto  selaku  pemimpin  redaksi Pemandangan kepada Rosihan.
Syarat yang diajukan oleh Djunaedi untuk koran barunya tersebut adalah menyematkan huruf  “P”  di  depan  nama  surat  kabar  seperti  koran Pemandangan yang  ia  terbitkan (Padiatra,  2010:  6).  Kemudian  Rosihan  pun  mengambil  kesempatan  tersebut  dan mengusulkan nama “Pedoman” untuk koran baru itu. Djunaedi yang hanya meminta syarat tersebut tidak keberatan dan menyetujuinya.
Debut  harian Pedoman terjadi  pada  tanggal  29  November  1948,  ketika  revolusi Indonesia sedang menghadapi masa-masa paling kritis, akibat Agresi Militer Belanda dan Pemberontakan  PKI  Madiun.  Sesuai  dengan  tujuan  awalnya, Pedoman pun  memainkan peranan  sebagai  corong  suara  kaum  republiken  dan  mengabarkan  setiap  perjuangan revolusi Indonesia.
Selain Rosihan yang menjabat sebagai ketua dewan redaksi, turut pula di dalam dewan redaksi adalah Soedjatmoko dan Sanjoto, sedangkan posisi direksi surat kabar ini diemban oleh Abu Bakar Loebis ( Pedoman , 2 Januari 1955). Susunan dewan redaksi harian Pedoman ini  penting  untuk  dicermati,  sebab  orang-orang  tersebut  memiliki  afiliasi  politik  dengan PSI.
Dari segi kepemilikan, harian Pedoman tidak dimonopoli oleh satu orang tertentu. Hak milik  atas  saham  harian Pedoman —yang  merupakan  bagian  dari  N.V.  Badan  Penerbit “Pedoman”,  dibagi  sama  rata  kepada  para  karyawan  serta  wartawannya,  persis  seperti idealisme sosialis yang diusung oleh Pedoman (Padiatra, 2010: 8).

## 3.2.2 Pengasuh Harian Pedoman
Harian Pedoman merupakan  surat  kabar  yang  menerapkan  gaya  jurnalistik personal journalism ,  yaitu  jurnalisme  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  sosok  pemimpin  redaksinya. Konten-konten  di  dalam koran  yang  menerapkan personal  journalism ,  mencerminkan  ide dan  pemikiran  seorang  pemimpin  redaksi  dan  dewan  redaksi.  Oleh  karena  itu  peneliti menganggap penting untuk mengungkap orang-orang yang berada dibalik harian Pedoman . Dengan  memahami  latar  belakang  dan  pemikiran  orang-orang  tersebut,  proses  untuk menganalisis surat kabar tersebut menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

## a. Rosihan Anwar
Rosihan  Anwar  lahir  di  Kubang Nan  Dua,  Sumatera  Barat  pada  10  Mei  1922.  Ayahnya merupakan  pegawai  kolonial  dengan  jabatan  asisten  demang  yang  bernama  Maharadja Soetan  (Rosihan,  1983:  19).  Sebagai  putra  dari  seorang  pegawai  kolonial,  Rosihan  dapat menikmati  fasilitas  pendidikan  yang  pada  masa  itu  aksesnya  masih  terbatas  bagi  kaum bumiputera.  Ia  pernah  mengenyam  pendidikan  di Holland  Inlandsche  School (HIS), Meer Uitgebried  Lager  Onderwijs (MULO)  Padang,  dan Algemeene  Middelbare  School (AMS) Bagian  A  di  Yogyakarta  (Desi  Rusmiati,  dkk,  2018).  Latar  belakang  pendidikannya  yang bergaya  Barat  ini  turut  berkontribusi  dalam  membentuk  sosok  Rosihan  sebagai  seorang figur  yang  memiliki  kecenderungan  pada  gagasan-gagasan  Barat  seperti  demokrasi  dan sosialisme.
Perkenalan  Rosihan  dengan  sosialisme  terjadi  pada  saat  usianya  masih  muda.  Ketika merantau  ke  Yogyakarta  untuk  belajar  di  AMS  Jurusan  Sastra  Klasik  Barat,  Rosihan bertemu dengan dua orang yang menyemai pemikiran sosialisme kepada dirinya, yaitu Dr. Tjan  Tjoe  Siem,  pemilik  pondokan  tempatnya  tinggal,  dan  H.J.  Van  Den  Berg,  guru sejarahnya  (Padiatra,  2018:  3). Persinggungan  Rosihan  dengan  kedua  orang  itu  bisa memberikan penjelasan, mengapa sosok Rosihan yang berasal  dari keluarga priyayi yang seharusnya konservatif, justru menjadi sosok yang tertarik pada ide-ide progresif seperti

## demokrasi dan sosialisme.
Pemahaman Rosihan tentang sosialisme memang tidak sedalam yang dimiliki oleh Sutan Sjahrir atau tokoh-tokoh PSI lain. Menurut pengakuannya, ia memahami sosialisme sebatas suatu  ide  filosofis  yang  ideal,  yang  menegakkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  kerakyatan,  dan keadilan.
Persinggungan Rosihan dengan dunia jurnalistik baru terjadi ketika masa pendudukan Jepang. Ia mengawali karier sebagai jurnalis setelah mengambil tawaran untuk bekerja di koran Asia  Raja .  Setelah  proklamasi  kemerdekaan,  karier  Rosihan  sebagai  jurnalis meningkat pesat ketika dirinya memimpin surat kabar Pedoman yang pertama kali terbit pada bulan November 1948.
Kiprah  Rosihan  selama  berkecimpung  dalam  dunia  jurnalistik  bukan  sekadar  karena tuntutan memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah. Ia juga dikenal sebagai seorang jurnalis  yang  memiliki  pemikiran  idealis.  Secara  khusus  ia  menyoroti  konsep  serta penerapan sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Selain itu, ia juga memiliki pandangan  tersendiri  tentang  kebebasan  pers,  yang  pada  masa  itu  mengalami  tantangan berat dari pemerintahan otoriter.
Dalam  pandangan  Rosihan,  Demokrasi  Liberal  tidak  selalu  memiliki  konotasi  negatif seperti yang dipersepsikan banyak orang (Rosihan, 1983: 122). “Liberalisme” yang sering dipandang  sebagai  barang  impor  dari  Barat,  selalu  dianggap  tidak  cocok  dengan  jiwa masyarakat  Indonesia.  Padahal  menurutnya,  demokrasi  merupakan  sistem  kenegaraan yang  bisa  diterima  secara  universal  karena  memiliki  standar  tertentu  seperti  pemilihan umum yang bebas, kompetisi yang sehat antar-partai politik, hingga adanya suatu sistem perwakilan  dalam  pemerintahan.  Namun  demikian,  ia  merasa  skeptis  bahwa  demokrasi ideal semacam itu bisa diterapkan secara baik di negara-negara Dunia Ketiga.
Selain tentang demokrasi, Rosihan juga menaruh perhatian khusus pada isu kebebasan pers  yang  ada  di  Indonesia.  Menurutnya,  kebebasan  pers  yang  ideal  adalah  kebebasan dengan tetap mempertimbangkan aspek tanggung jawab. Kebebasan pers jelas diperlukan bagi iklim pers yang sehat. Karena pers selain berfungsi menyampaikan berita ( news ) dan opini ( views ), juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Fungsi  itu  tidak  akan  bisa  terwujud  jika  kebebasan  pers  dikebiri  oleh  penguasa  lewat berbagai macam peraturan. Namun demikian, ada yang menarik untuk dicermati, Rosihan tidak  memandang  kebebasan  pers  sebagai  sesuatu  yang  harus  diperjuangkan  secara mutlak.  Menurutnya,  perjuangan  kebebasan  pers  juga  harus  mempertimbangkan permintaan pasar, yang hanya bisa dipenuhi bila tidak ada tekanan dari penguasa. Rosihan pun  cenderung  untuk  meminimalisasi  konfrontasi  dengan  penguasa  (Desi  Rusmiati,  dkk, 2018).
Pandangannya  tersebut  tercermin  ketika  ia  menandatangani  peraturan  19  Pasal  yang diwajibkan  pemerintah  Orde  Lama.  Meskipun  ia  merasa  tidak  cocok  dengan  sistem Demokrasi  Terpimpin  ala  Presiden  Sukarno,  namun  ia  tetap  bersikap  fleksibel,  demi menyelamatkan  surat  kabarnya.  Langkah  kooperatif  Rosihan  yang  mau  menandatangani peraturan  ini  pula  yang  menyebabkannya    berpolemik  dengan  tokoh  pers  nasional  lain yang  cukup  disegani,  yaitu  Mochtar  Lubis,  pemimpin  redaksi  harian Indonesia  Raja . Walaupun  demikian,  harian Pedoman tetap  diberedel  oleh  penguasa  karena  tidak  bisa melepaskan karakter kritis yang telah melekat kuat pada koran ini.

## b. Soedjatmoko
Soedjatmoko  lahir  di  Sawahlunto,  Sumatera  Barat  pada  10  Januari  1922,  ketika  sang
ayah  ditugaskan  oleh  pemerintah  kolonial  untuk  berdinas  di  kota  itu.  Ia  merupakan saudara  dari  Siti  Wahjunah  (akrab  dikenal  sebagai  Poppy  Sjahrir),  Dr.  Miriam  Budiardjo, dan Nugroho Wisnumurti (Nursam, 2006: 50-51).
Soedjatmoko  menempuh  pendidikan  dasar  di  Menado,  kemudian  ia  melanjutkan pendidikannya  ke Hogere  Burger  School (HBS)  Surabaya,  dan  masuk  ke Geneeskundige (sekolah  tinggi  kedokteran)  Batavia.  Studinya  di  perguruan  tinggi  kedokteran  itu  gagal diselesaikannya  karena  ia  dikeluarkan  oleh  pihak  sekolah  pada  tahun  1943,  akibat ketahuan terlibat dalam gerakan bawah tanah anti-Jepang (Abidin, 2015: 3).
Usai dikeluarkan dari sekolah kedokteran, Soedjatmoko pulang ke rumah orang tuanya di  kota  Solo.  Selama  masa  vakum  di  Solo  inilah  Soedjatmoko  mengalami  tahap  paling menentukan  dalam  perkembangan  intelektualitasnya.  Ia  tidak  lagi  memandang pengetahuan  yang  diperoleh  dari  bahan  bacaan  sebagai  “barang-barang  koleksi”  yang harus  dikumpulkan  sebanyak-banyaknya,  tapi  pengetahuan  harus  dipandang  sebagai modal bagi manusia untuk mempertinggi akal dan jiwanya, serta menebar manfaat seluas- luasnya pada masyarakat (Mahasin, 1983: xi).
Memasuki  zaman  revolusi,  Soedjatmoko  yang  telah  memiliki  koneksi  dengan mahasiswa-mahasiswa  gerakan  bawah-tanah  selama  pendudukan  Jepang,  turut  ambil bagian  dalam  perjuangan  kemerdekaan  dengan  berperan  sebagai  jurnalis  dan  diplomat. Atas  komando  dari  Sjahrir,  ia  bersama  dengan  Sudarpo  Sastrosatomo  dan  Sanjoto mendirikan  majalah Het  Inzicht ( The  Insight )  pada  tahun  1946,  sebagai  reaksi  untuk menandingi majalah Het Uitzicht ( The Outlook ) yang diterbitkan oleh Belanda (Handayani, 2020: 3).
Setahun  berikutnya,  ia  menerbitkan  jurnal  sosialis  terkemuka  bernama Siasat yang merupakan  corong  suara  PSI  di  samping  harian Pedoman .  Jurnal  tersebut  merupakan majalah mingguan yang berisi pandangan-pandangan sosialisme kerakyatan PSI.
Karier jurnalistik yang baru dimulainya sejak menerbitkan Het Inzicht pada tahun 1946 harus terhenti, karena sejak tahun 1947 hingga 1950 ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi delegasi Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain menjadi perwakilan  Indonesia  di  PBB,  Soedjatmoko  juga  ditugaskan  untuk  membenahi  kantor kedutaan  besar  Indonesia  untuk  Amerika  Serikat  (AS)  yang  semula  ditempati  duta  besar pemerintah Hindia Belanda.
Setelah  menunaikan  tugasnya  di  AS,  pada  tahun  1952  Soedjatmoko  kembali  ke Indonesia,  dan  kembali  bergabung  dengan  dewan  redaksi Siasat serta  harian Pedoman yang  dipimpin  oleh  Rosihan  Anwar.  Kemudian  ia  mendirikan  usaha  penerbitan  buku bernama Pembangunan ,  nama  yang  dimaksudkan  sebagai  sindiran  kepada  pemerintah yang ketika itu menyepelekan aspek pembangunan (Handayani, 2020: 4).
Kiprahnya di dunia politik terekam selama bergabung dengan PSI. Sebagai salah seorang triumvirat dari  kelompok Sjahririest (orang-orang  Sjahrir),  Soedjatmoko  adalah  tokoh utama  PSI  dalam  kancah  perpolitikan  nasional  selama  periode  Demokrasi  Liberal.  Ia mewakili fraksi PSI di Majelis Konstituante yang bersidang sejak tahun 1956 hingga 1959.
Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin,  setelah  partainya  dibubarkan  karena  terlibat  dalam gerakan  PRRI/Permesta,  Soedjatmoko  memilih  untuk  menjadi  oposisi  dari  pemerintahan Presiden Sukarno, dan turut serta dalam pembentukan Liga Demokrasi untuk menandingi kekuatan  PKI  yang  semakin  membesar.  Namun  usahanya  itu  gagal,  dan  ia  lebih  banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan.
Memasuki  era  baru  yang  ditandai  tumbangnya  kekuasaan  Presiden  Sukarno  dan naiknya  Jenderal  Soeharto  sebagai  presiden,  Soedjatmoko  kembali  memainkan  peranan
aktif  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Pada  tahun  1966  ia  diangkat  menjadi  wakil  ketua delegasi Indonesia untuk PBB dan setahun kemudian diangkat menjadi penasihat delegasi.
Pada  tahun  1968  hingga  1971  Soedjatmoko  ditugaskan  oleh  pemerintah  Orde  Baru sebagai duta besar Indonesia untuk AS. Berturut-turut setelah kepulangannya ke Indonesia pada  tahun  1971,  ia  menjabat  sebagai  penasihat  Bappenas,  Lemhanas,  dan Wanhamkamnas.  Ketika  meletus  peristiwa  Malari  pada  tahun  1974,  Soedjatmoko  dan orang-orang  eks-PSI  dikenai  tuduhan  berada  dibalik  aksi  tersebut,  dan  dikenakan  cekal selama 2,5 tahun oleh pemerintah.
Kariernya di bidang pendidikan terbilang mengagumkan, sebab meskipun  tidak pernah menuntaskan  pendidikan  formalnya,  Soedjatmoko  berhasil  meraih  sederet  penghargaan. Pada  tahun  1969  dan  1970  ia  dianugerahi  dua  gelar  doktor honoris  causa dari  dua universitas  yang  berbeda,  yaitu doctor  of  law dari  Universitas  Cedar  Crest,  dan doctor  of humanities dari Universitas Yale.
Selanjutnya pada tahun 1978 ia mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award for International  Understanding ,  karena  perhatian  serta  kontribusinya  pada  masalah pembangunan  Dunia  Ketiga  (Handayani,  2020:  6).  Kemudian  sejak  1980  hingga  1987  ia diserahi jabatan sebagai Rektor Universitas PBB di Jepang. Pada tahun 1989 Soedjatmoko meninggal dunia usai memberikan kuliah di UGM.
Sepanjang  hidupnya  Soedjatmoko  mengabdikan  diri  kepada  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Meski  gagal  menamatkan  sekolah  formalnya,  sosok  Soedjatmoko  dikenang sebagai  tokoh  intelektual  kenamaan  Indonesia,  yang  banyak  menyumbangkan  pemikiran serta pendapat di berbagai disiplin ilmu sosial. Pemikirannya merentang jauh menembus sekat-sekat disiplin ilmu.

## 3.2.3 Pedoman: Corong Suara PSI Menjelang Pemilu 1955
Sebagai  sebuah  surat  kabar  yang  tidak  terikat  langsung  secara  struktural  kepada organisasi  partai  ( party-bound ),  harian Pedoman menempuh  cara  tersendiri  dalam mengkampanyekan PSI selama masa kampanye Pemilu 1955.
Ketika terjadi suatu polemik di tengah masyarakat, PSI tidak serta-merta mengajukan konsepsi-konsepsi PSI sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, namun dengan menyisipkan ide-ide ala PSI secara implisit.
Namun demikian, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 1955, harian Pedoman pun  mengalami  transformasi  dalam  konteks  sebagai  corong  suara  bagi  PSI. Transformasi  yang  ditunjukkan  harian Pedoman tercermin  dari  perubahan  corak redaksinya  yang  sebelumnya  terkesan  “malu-malu”  untuk  menunjukkan  afiliasi  politik dengan PSI, menjadi surat kabar yang terang-terangan mendukung PSI dalam Pemilu 1955. Perubahan drastis itu terjadi setelah Kongres II PSI digelar pada bulan Juni 1955. Sejak saat itu  harian Pedoman dengan  gencar  dan  terang-terangan  menunjukkan  dukungannya kepada PSI dalam Pemilu 1955
Hal  itu  tidak  terlepas  dari  konsolidasi  partai  yang  dilakukan  menjelang  pemilu berlangsung  melalui  mekanisme  kongres.  Dalam  pelaksanaan  kongres,  partai  biasa menyusun  program  kerja  dan  menetapkan  langkah-langkah  konkret  untuk  menghadapi pemilu.

## (1) Sebelum Kongres II PSI
Selama masa kampanye Pemilu 1955 yang berlangsung sejak dikeluarkannya UU No. 7 1953  tentang  pemilu  hingga  pelaksanaan  pemilu  pada  tahun  1955,  harian Pedoman
memainkan peranan sebagai “corong suara” bagi PSI, dengan mengkampanyekan ideologi dan program partai, serta terlibat di dalam polemik sengit dengan lawan-lawan politik PSI.
Sejak  dimulainya  masa  kampanye  hingga  digelarnya  Kongres  II  PSI  yang  menandai transformasi  strategi  kampanye  PSI  dan Pedoman ,  beragam  isu  dimuat  oleh  harian Pedoman dengan  “membungkus”-nya  sebagai  bahan  kampanye.  Isu-isu  itu  antara  lain adalah;  kebijakan  lisensi-istimewa  Iskaq,  kesulitan  ekonomi  dan  korupsi,  hingga  polemik dengan PKI.
Berbagai isu yang sering dimuat oleh harian Pedoman itu sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari satu masalah mendasar yang terjadi selama masa kampanye (dan juga selama periode Demokrasi Liberal), yaitu pertentangan politik antara pemerintah di satu pihak dan oposisi di pihak lain (Feith, 1999: 14-15).
Berikut  ini  adalah  beberapa  contoh  isu  yang  dimuat  dalam  harian Pedoman ,  dan memiliki muatan politis dalam kegiatan kampanye pemilu.

## a. Lisensi Istimewa Iskaq
Di  antara  kebijakan-kebijakan  kabinet  Ali  yang  dikritisi  oleh  harian Pedoman adalah kebijakan lisensi-istimewa bagi importir yang diterbitkan oleh Menteri Ekonomi Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo pada tahun 1954. Kebijakan itu dinilai diskriminatif, berbau korupsi, dan mengakibatkan naiknya harga barang.
Kebijakan  ini  dicurigai  sarat  dengan  praktik  korupsi  dan  nepotisme,  karena  lisensi- istimewa  impor  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang dikenal  memiliki  kedekatan  khusus  pada  pejabat  pemerintah.  Tidak  hanya  itu,  lisensi- istimewa ini juga dinilai menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kepartaian. Pada bulan  September  1954,  salah  satu  partai  koalisi  pemerintah  yaitu  Partai  Sarekat  Islam Indonesia (PSII), diduga menerima keuntungan dari hasil pembagian lisensi-istimewa yang diberikan  oleh  Kementrian  Keuangan  kepada  Perusahaan  Tjokro  milik  PSII,  sebesar 2.500.000 rupiah ( Pedoman , 9 November 1954).
Kebijakan lisensi khusus importir ini merupakan skandal panas tingkat nasional yang berjalan  selama  berbulan-bulan  pada  akhir  tahun  1954.  Bahkan,  kebijakan  ini menyebabkan  Mr.  Iskaq  harus  dicopot  dari  jabatannya  sebagai  Menteri  Ekonomi  dan digantikan  oleh  Ir.  Rooseno  dari  Partai  Indonesia  Raya  pimpinan  Wongsonegoro  (PIR Wongso)  pada  4  November  1954  ( Pedoman ,  5  November  1954).  Kemudian  Iskaq  harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan  pencucian  uang  selama  menjabat  sebagai  Menteri  Ekonomi  ( Pedoman ,  9  Desember 1954).
Karikatur ejekan pada eks-Menteri Ekonomi Iskaq yang membagi-bagikan lisensi istimewa pada pihak-pihak tertentu (Sumber: Pedoman 11 Oktober 1954)
Sebelum  menjadi  semakin  tak  terkendali  dan  berubah  menjadi  “senjata”  bagi  pihak oposisi untuk menjatuhkan kabinet, Menteri Rooseno menghapus kebijakan pendahulunya tersebut  ( Pedoman ,  17  November  1954).  Kemudian  ia  diminta  untuk  merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih rasional dan transparan daripada kebijakan sebelumnya

## b. Kesulitan Ekonomi dan Korupsi
Seperti  telah  dikatakan  sebelumnya  bahwa  kebijakan  lisensi-istimewa  impor  yang dikeluarkan  oleh  Mr.  Iskaq  Tjokrohadisoerjo  selain  bersifat  diskriminatif  dan  menjadi lahan  korupsi,  juga  menimbulkan  kesulitan  ekonomi  yang  nyata  bagi  masyarakat  kecil. Harga-harga  bahan  pokok  membumbung  tinggi  dan  sulit  didapat,  padahal  sebelumnya rakyat sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Krisis  yang  mengenai  langsung  pokok  hidup  banyak orang  tersebut membuat  “gerah” Rosihan Anwar. Lewat tajuk rencana di harian Pedoman ia menuangkan kritiknya kepada pemerintah, partai koalisinya, serta pihak-pihak yang mengambil untung di masa sulit.
Selain  itu,  tajuk  rencana  tersebut  menyiratkan  paham  sosialisme-kerakyatan  ala  PSI yang menekankan pentingnya praktik kenegaraan yang demokratis. Berikut adalah kutipan dari tajuk rencana karangan Rosihan yang berjudul “Krisis dan alternatifnja” :
“...Hanja  kaum  komunis  dan  fascis  jang  mempunjai  satu  djawaban  sadja terhadap  persoalan  krisis  tsb.  Resepnja  telah  tersedia,  dalam  buku2    teks  mereka telah  ditunjdjukkan  djalan  apa  jang mesti  ditempuh,  jakni  satu  sadja ialah  djalan mereka. Itupun kalau kaum komunis dan fascis mengakui adanja krisis di Indonesia dewasa ini.
...kemauan untuk membangun, jang penting pula artinja pada djalan keluar dari krisis  dewasa  ini.  Kemauan  itu  boleh  dibilang  salah  satu  kuntji  persoalan,  djika orang memperbintjangkan misalnja pembangunan ekonomi di suatu negeri.
..PNI  mau  mewujudkan  apa  jang  dinamakannja  “ekonomi  nasional”  atau “ekonomi marhaenis”. Dan kitapun tak apriori akan berburuk-sangka dan pertjaja bahwa  PNI  sungguh-sungguh  menginginkan  perbaikan  nasib  rakjat.  Tapi  apa sebenarnja praktek PNI dan apakah akibatnja politik lisensi istimewa Iskaq? Rakjat itu  jang  bertambah2  penderitaannja.  Teranglah  bahwa  politik  jang  mereka djalankan itu kandas.
Maka  alternatifnja  ialah  pembangunan  dengan  mengadjak  rakjat  turut  serta setjara  demokratis,  hanja  mereka  itulah  jang  lebih  banjak  kans  untuk  membawa Indonesia keluar dari krisisnja dewasa ini” ( Pedoman , 11 Oktober 1954).
Dari artikel tersebut dapat dipahami bagaimana cara Rosihan menyampaikan kritiknya yaitu dengan gaya menyindir lawan, baik kepada kaum komunis yang selalu terpaku secara dogmatis  pada  buku teks  mereka,  maupun  kepada  pemerintah  yang diwakili  PNI  dengan mengungkit-ungkit kembali skandal lisensi istimewa Mr. Iskaq.
Selain itu Rosihan juga menyampaikan solusi untuk mengatasi krisis yang terjadi ketika itu  dengan  mengajak  seluruh  golongan  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pembangunan, tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang  sosialnya.  Meski  demikian,  solusi  tersebut memang  masih  terasa  “mengawang”  dan  abstrak,  karena  baru  sebatas  gagasan  yang bersifat  umum  tanpa  mengajukan  solusi  riil  berupa  program,  misalnya  sistem  ekonomi sosialisme.  Barangkali  hal  ini  disebabkan  pemahaman  Rosihan  yang  tidak  terlalu mendalam tentang sosialisme seperti yang diakuinya sendiri di dalam otobiografinya.
Di samping kesulitan ekonomi, masalah lain yang terus diangkat oleh harian Pedoman adalah  kasus  korupsi.  Sejak  skandal  lisensi-istimewa  Iskaq  yang  mengemuka  dan menimbulkan  goncangan  politik  nasional,  pemerintah  Ali  sebetulnya  sudah  kehilangan kepercayaan  publik  ( public  trust )  dalam  transparansi  keuangan.  Urusan  catut-mencatut seakan  menjadi  rahasia  umum  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  dan  para pemimpin partai politik.
Menanggapi  masalah  ini,  harian Pedoman pada  edisi  6  Oktober  1954  kembali menyampaikan  kritik  lewat  sebuah  tajuk  rencana  yang  berjudul “Korupsi  dan  alternatif lain” . Berikut adalah petikan yang cukup penting dari tajuk rencana tersebut:
“...akan  tetapi  sekarang,  bulan  Oktober  tahun  1954,  sesudah  kabinet  Ali-Wongso memerintah  lebih  setahun,  Indonesia  tidak  dapat  lagi  seolah2  menepuk  dada  dan memandang  rendah  kepada  kedua  negeri  tsb  diatas  (Filipina  dan  Siam,  pen.).  Kalau bitjara perkara korupsi, tjara meluasnja di kalangan pemerintahan, politici, partai2, dll, Indonesia boleh dibilang sudah pegang “record” di Asia Tenggara.
Korupsi di negeri kita sekarang mungkin sudah menjamai apa jang pernah terlihat di Tiongkok di zaman Chiang Kai-Sek. Semua ini tidak sedikit disebabkan politik Iskaq dengan sistim pembagian lisensi2 istimewanja itu.
Korupsi jang telah meluas ini dan jang merusak achlak banjak orang2 jang duduk dalam appaarat pemerintahan perlu benar mendapat perhatian kita semua.
Maka  jang  perlu  kita  lakukan  sekarang  ialah  memadjukan  serta  merumuskan alternatif  baru  dan  lain,  jang  akan  dapat  mengubah  keadaan  dalam  batas2 kemungkinan objektif. Dan alternatif ini pulalah jang kita tunggu2 dari partai2 oposisi, supaja  lebih2  djelas  dirumuskan  di  hadapan  rakjat  banjak,  jang  tidak  puas  dengan keadaan sekarang” ( Pedoman , 6 Oktober 1954).
Dari  tulisan  ini  terlihat  bagaimana  kritik Pedoman tentang  kasus  korupsi  yang merajalela pada masa kabinet Ali disamakan dengan praktik korupsi yang pernah terjadi di Tiongkok  pada  masa  rezim  nasionalis  Chiang  Kai-Sek,  yang  memang  terkenal  sangat koruptif.
Selain  itu,  lagi-lagi Pedoman mengingatkan  pembaca  perihal  skandal  lisensi-istimewa Iskaq  yang  diyakini  sebagai  penyebab  suburnya  korupsi  pada  masa  pemerintahan  Ali.  Di bagian  konklusi,  solusi  yang  coba  ditawarkan  cukup  cerdik,  bukan  dengan  memajukan kebijakan  atau  cara  tertentu  untuk  memberantas  korupsi,  tapi  justru  mengajak  pembaca untuk menunggu solusi dari pihak oposisi, yang tak lain maksudnya adalah supaya pihak oposisi segera diberi kesempatan untuk memimpin pemerintahan.

## c. Polemik dengan PKI
Di  antara  beberapa  serangan  politik  yang  diarahkan  harian Pedoman kepada  PKI, polemik tentang penggunaan kalimat “PKI dan orang tak berpartai” pada surat suara milik PKI untuk pemilu yang paling banyak mendapat sorotan.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan kalimat tersebut diyakini merupakan kecurangan PKI  dalam  mengikuti  pemilu.  Selain  itu,  polemik  ini  tidak  saja  melibatkan  antara  partai pemerintah  dan  partai  oposisi,  namun  juga  menciptakan  ketidakharmonisan  di  barisan partai  pemerintah  sendiri,  sebab  partai  NU  juga  merasa  keberatan  dengan  strategi  yang digunakan PKI tersebut.
Dalam  masalah  ini,  PKI  yang  sudah  “dikeroyok”  oleh  banyak  pihak  masih  bersikeras
untuk menggunakan kalimat tersebut dalam pemilu mendatang. Sejak pertengahan tahun 1954  polemik  ini  terus  bergulir  dan  baru  selesai  pada  Januari  1955  ketika  akhirnya  PKI terpaksa menanggalkan kalimat tersebut dalam surat suara miliknya.
Harian Pedoman sebagai  koran  yang  beroposisi  dengan  PKI  tentu  saja  tidak  menyia- nyiakan  kesempatan  ini  dengan  mengeksploitasinya  sebagai  serangan  politik.  PKI digambarkan  sebagai  partai  yang  “culas”  dan  “menghalalkan  segala  cara”  demi  mencapai tujuan  politiknya.  Berikut  ini  adalah  kutipan  opini  yang  ditulis  oleh  Rosihan  Anwar  dan dimuat dalam kolom tajuk rencana harian Pedoman pada tanggal 8 Juni 1955:
“tjara  jang  demikian  itu  memang  siasat  jang  tidak  pantas,  karena  pada hakekatnja  bersifat  menipu  para  pemilih  serta  mengeksploirtir  kebodohan masjarakat.  Pertimbangan  di  belakang  siasat  itu  mudah  dapat  dilihat  oleh  orang jang  tahu  politik.  Tetapi  sebaliknja  orang  jang  kurang  besar  perhatiannja  akan soal-soal  politik  dan  jang karenanja  djuga  tidak  mendjadi  anggauta  suatu  partai, sudah terang mudah dapat terdjebak oleh siasat PKI jang menjamakan diri dengan orang-orang jang tak berpartai ini” ( Pedoman , 8 Juni 1955).
Selain  masalah  surat  suara  PKI  yang  terus  diekspos,  harian Pedoman pada  bulan September 1954 juga melakukan serangan politik kepada PKI. Kali ini tema yang diangkat oleh harian Pedoman adalah peringatan Peristiwa Madiun tahun 1948, yang menggunakan istilah “pemberontakan PKI” untuk menekankan siapa pelaku dalam peristiwa tersebut.
Setiap  bulan  September  memang  seakan  menjadi  momentum  bagi  partai-partai  anti- komunis  untuk  mengingatkan  dosa-dosa  PKI  di  masa  lalu,  sedangkan  bagi  PKI  bulan September  adalah  waktu  bagi  mereka  untuk  melakukan  pelurusan  sejarah  dan mengadakan pembelaan atas tindakan partai pada masa lalu.
Bahkan  untuk  menepis  anggapan  bahwa  dalam  Peristiwa  Madiun  1948  pelakunya adalah  PKI,  pidato  D.N.  Aidit  di  dalam  sidang  DPR  pada  11  Februari  1957  sampai diterbitkan  menjadi  buku  berjudul “Konfrontasi  Peristiwa  Madiun  1948  –  Peristiwa Sumatera 1956” yang isinya justru menyatakan, bahwa dalang sesungguhnya dari peristiwa terebut  adalah  Bung  Hatta,  Natsir,  dan  tokoh-tokoh  Masjumi,  yang  ketika  itu  mengisi jabatan pemerintahan (Aidit, 1964).
Dalam  peringatan  Peristiwa  Madiun  1948  pada  tahun  1954,  harian Pedoman menurunkan  satu  artikel  sejarah  yang  berjudul “Pemberontakan  PKI  di  Madiun,  Ribuan Orang Dibunuh Setjara Kedjam” pada halaman pertama, dan satu tajuk rencana yang ditulis oleh  Rosihan  Anwar  dengan  judul “Djangan  Lupa  18  Sept.1948” .  Tajuk  rencana  tersebut berisi  peringatan  bagi  rakyat  untuk  belajar  dari  sejarah  tentang  “kemunafikan”  PKI  yang pandai  bermain  retorika,  namun  berlawanan  dalam  praktiknya.  Berikut  kutipan  penting dari tajuk rencana tersebut:
“Tudjuan komunis selalu adalah untuk merebut kekuasaan sepenuhnja didalam negeri.  Djika  dapat  ditempuh  tjara  parlementer,  ditempuhlah  tjara  itu,  sehingga dalam  keadaan  jang  demikian  itu  partai  komunis  selalu  berkedok  sebagai “pembela-pembela  kemerdekaan  berapat”,  “pembela  kebebasan  berorganisasi”, dsb.
...sebelum kaum komunis melantjarkan pemberontakannja di Madiun 6 tahun jl., mereka  selalu  berbitjara  tentang  “front  nasional”,  “front  demokrasi  rakjat”,  dsb.,
jang achirnja maknanja dapat dilihat dari pidato Muso pada tgl. 8 September 1948 jang mengatakan, bahwa “revolusi kita adalah bagian daripada revolusi dunia jang dipimpin oleh Rusia”.
..PKI dapat bitjara tentang “front nasional” dll. Tetapi jang ditudju tetap adalah kepentingan  Sovjet  Rusia  dengan  “demokrasi  rakjat”  lainnja.  Karena  itu djanganlah kita lupa akan tanggal 18 September 1948 hari pemberontakan PKI di Madiun” ( Pedoman , 18 September 1954).
Di  samping  kedua  konten  yang  telah  diuraikan  di  atas,  terdapat  satu  lagi  konten  yang cukup  menarik  yang  diangkat  oleh Pedoman selama  masa  kampanye.  Beberapa  bulan menjelang  pelaksanaan  pemilu  harian Pedoman semakin  sering  menerbitkan  liputan- liputan tentang kegiatan PSI. Salah satu kegiatan yang diliput oleh Pedoman adalah pidato Sutan  Sjahrir  selaku  ketua  umum  PSI  dalam  rapat  terbuka  pada  peringatan  Hari  Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
Dalam pidatonya tersebut, Sjahrir mengatakan bahwa “resep” PKI bagi perbaikan taraf hidup kaum buruh justru membingungkan. Seperti yang tertera dalam Pedoman edisi 2 Mei 1955, berikut adalah petikan pidato Sjahrir tersebut:
“Kata  PKI/SOBSI,  ada  5  hal  jang  harus  dilakukan  agar  buruh  bisa  mengatasi kesulitan  hidupnja:  1.  Buruh  harus  menjokong  perdjuangan  Irian  Barat,  2.  Buruh harus berdiri di belakang konferensi A-A, 3. Buruh harus menjokong pemerintah Ali- Arifin  jang  katanja  progressip  ini,  4.  Buruh  harus  sokong  kongres  Indonesia  Raja, dan  5.  Untuk  keluar  dari  kesulitan  hidup  sekarang,  buruh  harus  menjokong PKI/SOBSI  untuk  dapat  mengalahkan  Masjumi  dan  PSI  dalam  pemilihan  umum nanti.
Maka  Sjahrir  bertanja  apa  hubungan  kelima  resep  dari  komunis  ini  dengan sulitnja buruh mentjari kain blatju, naiknja tjabe, dsb?” .( Pedoman , 2 Mei 1955).
Dari  liputan  pidato  tersebut,  tampak  bagaimana  Sutan  Sjahrir  berusaha  menarik  hati kaum buruh dan membuka pikiran kaum buruh bahwa solusi yang ditawarkan PKI sangat konyol, tidak masuk akal, dan sarat dengan muatan politis.

## (2) Setelah Kongres II PSI
Setelah menggelar Kongres II pada tanggal 5-12 Juni 1955, PSI mulai mengintensifkan kegiatan  kampanyenya.  Hal  yang  sama  terlihat  pula  pada  harian Pedoman yang  mulai sering  menerbitkan  konten  kampanye  PSI,  baik  berisi  program-program  PSI  maupun seruan untuk memilih PSI pada gelaran pemilu.
Kongres  II  PSI  menghasilkan  banyak  keputusan  penting  bagi  partai,  di  antaranya adalah struktur susunan kepemimpinan partai yang baru dan kebijakan untuk mengubah keanggotaan partai yang dibuka untuk massa. Selain itu, partai juga kembali menegaskan ideologi sosialisme kerakyatan sebagai asas partai lewat sebuah keputusan politik (Rusdi 1997:  52).  Berikut  adalah  beberapa  konten  kampanye  yang  diterbitkan  oleh  harian Pedoman setelah Kongres II PSI.

## a. Program Agraria PSI
Sebagai  partai  yang  bercorak  sekuler  netral-agama  dan  berorientasi  nasional,  PSI menyadari  bahwa  program  yang  dapat  mereka  tawarkan  kepada  publik  bukanlah  isu-isu keagamaan  atau  kedaerahan.  Selain  itu  PSI  juga  tidak  tertarik  untuk  memainkan  politik identitas di tengah masyarakat yang majemuk. PSI menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat  menyatukan  manusia  tanpa  memandang  ikatan  keagamaan,  ras,  etnis,  dan  bahasa, adalah  kepentingan  ekonomis,  karena  setiap  manusia  manapun  pasti  menginginkan kehidupan yang baik dan sejahtera.
Berdasarkan hal tersebut PSI menonjolkan diri sebagai partai yang selalu memikirkan kebutuhan  ekonomi  rakyat.  PSI  berbeda  dengan  partai  Masjumi  dan  partai-partai  agama lain  yang  lebih  banyak  memainkan  sentimen  keagamaan  dan  narasi  anti-komunis  untuk menarik massa pendukung.
Melihat  bahwa  bagian  terbesar  rakyat  Indonesia  mencari  penghidupan  dari  sektor pertanian, PSI merumuskan program yang dijanjikan dapat mengeluarkan masyarakat tani Indonesia  dari  kesengsaraan  dan  penindasan  yang  diakibatkan  oleh  sisa-sisa  feodalisme dan kolonialisme.
Isu-isu agraria yang sering mengemuka di tengah masyarakat dibahas dalam Kongres II PSI. Kemudian isu-isu tersebut dirumuskan menjadi program politik yang siap ditawarkan oleh  PSI  kepada  konstituen.  Harian Pedoman seusai  kongres  berakhir  segera menyosialisasikan  detail  program  agraria  yang  disusun  oleh  PSI,  agar  pembaca  dapat mengetahui, menimbang, dan kemudian menyetujui program tersebut, yang pada akhirnya mereka akan memberikan suaranya bagi PSI dalam ajang pemilu.
Pada edisi 14 Juni 1955 harian Pedoman pada halaman kedua surat kabarnya memuat program tersebut dalam artikel yang cukup panjang. Berikut ini adalah kutipan yang cukup penting untuk disimak dari artikel tersebut:
“Setelah  mengemukakan  dasar2  pikiran  tentang  masalah  desa,  di  mana  a.l dikatakan bahwa desa harus merupakan masjarakat kerakjatan jang mengandung kekuatan2  sosial,  politik,  dan  ekonomi  jang  aktip,  maka  pra  nasehat  tani  jang disetudjui  oleh  Kongres  PSI  itu  telah  mendjelaskan  pelaksanaan  politik  agraria baru, jang pokok2nja sbb:
1. Menghapuskan semua hak istimewa atas tanah:
a. Hak erfpacht, konsesi, eigendom, tanah partikelir, dan semua hak barat lainnja di seluruh Indonesia
b. Semua hak feodal swapradja atas tanah dan hak istimewa lainnja (tanah perdikan, ongkos2, dsb)
2. Mentjapai minimum luas tanah bagi tiap keluarga tani dan membatasi luas milik tanah dengan batas maksimum, ditjapai dengan:
a. Pemindahan  keluarga  tani  dari  daerah  jang  padat  penduduknja  dan sangat ketjil milik tanah tiap2 tani (Djawa, Bali, dll) ke lapangan sumber penghidupan lainnja (industri keradjinan) di daerah itu sendiri
b. Pemindahan keluarga tani jang ada di daerah itu sendiri
3. Modernisasi pertanian (elektripikasi, mekanisasi) di samping perubahan/pembaharuan sistim dan struktur pertanian rakjat jang rasionil dan efisien
4. Pembukaan sumber2 penghidupan baru (industri dan keradjinan)
5. Pembukaan djalan2 dan persediaan alat2 perhubungan dari dan ke daerah2 pertanian” ( Pedoman , 14 Juni 1955).
Demikian  5  poin  dari  program  agraria  yang  ditawarkan  oleh  PSI  kepada  rakyat Indonesia.  Dari  program  agraria  tersebut  selain  tercermin  visi  pengembangan  sektor pertanian  yang  bersifat  jangka  panjang,  juga  dapat  dilihat  solusi  yang  ditawarkan  oleh sosialisme kerakyatan PSI untuk mengakhiri kesengsaraan kaum tani, yaitu penghapusan hak-hak istimewa atas tanah yang dimiliki golongan tertentu.
Dari  program  tersebut  tercermin  pula  konsistensi  PSI  dalam  merealisasikan  ideologi politiknya ke dalam program partai. Dalam visi politiknya,  PSI sangat menentang praktik feodalisme  dan  kolonialisme  yang  menyebabkan  kesengsaraan  rakyat.  Kemudian penentangan terhadap kedua musuh laten itu dituangkan  ke dalam program politik yang menjanjikan  perubahan  radikal  pada  sektor  agraria  dengan  menghapuskan  hak-hak istimewa atas tanah yang dimiliki oleh golongan feodal dan swasta asing.
Bagi  golongan  tuan  tanah  yang  memiliki  beribu-ribu  hektar  tanah  dan  menikmati keuntungan yang besar dari kepemilikan tanah tersebut, program agraria PSI merupakan ancaman  serius  bagi  kepentingan  mereka.  Tentu  golongan  ini  akan  terusik  bila  program tersebut  diterapkan  apabila  PSI  berhasil  memenangi  pemilu.  Namun  sebaliknya,  hal  itu merupakan janji yang menggiurkan bagi jutaan kaum tani di Indonesia yang berharap lepas dari jeratan kemiskinan yang sistematis.
Program  itu  juga  menunjukkan  visi  partai  yang  berorientasi  jauh  ke  depan  dengan mengusahakan  transmigrasi  petani  dari  daerah  yang  padat  penduduk  ke  daerah  yang masih  memiliki  banyak  lahan  kosong.  Kelak,  program  transmigrasi  ini  baru  terealisasi secara nyata pada masa kekuasaan Orde Baru.
Di samping kelima program agraria tersebut, terdapat juga solusi yang ditawarkan bagi kaum tani yang terlilit hutang. Berikut adalah petikan dari artikel yang sama:
“kaum tani kadang2 harus menggadaikan mendjual tanahnja dan berhutang jang djumlahnja  melampaui  kemampuannja  sendiri,  pra  nasehat  tani  jang  disetudjui kongres  PSI  menjatakan  a.l  bahwa  untuk  menjusun  masjarakat  tani  jang  sehat, maka “penjakit” tani ini harus disembuhkan dulu.
Tjara  satu2nja  ialah  pembekuan  hutang  rakjat  tani  jang  dinjatakan  dan  diatur oleh  undang2.  Pokoknja  pembekuan  ini  bertudjuan  merubah  djangka  waktu pengembalian  pindjaman  tadi  dari  satu  musim  kepada  djarak  waktu  sedikitnja 3 tahun dengan ketetapan bunga tidak lebih dari 9% untuk 1 tahun.” ( Pedoman , 14 Juli 1955).
Janji PSI ini bagi kaum tani tentu terdengar sangat rasional karena mengenai langsung persoalan hidup sehari-hari mereka. Di sini juga dapat dilihat terobosan berani PSI untuk menetapkan  pembekuan  kredit  kaum  tani  ini  ke  dalam  suatu  undang-undang. Persoalannya  adalah  bukan  tentang  apakah  PSI  akan  menerapkan  program  agraria tersebut atau tidak, tetapi mampukah PSI memenangi pemilu mendatang.

## b. Seruan Sosialisme Kerakyatan PSI
Semakin  mendekati  waktu  pelaksanaan  pemilu,  harian Pedoman kian  menggencarkan kampanye  PSI  dalam  terbitan-terbitannya.  Salah  satu  edisi  yang  memuat  kampanye  PSI dan  menarik  untuk  dicermati  adalah  terbitan Pedoman pada  26  Juli  1955.  Dalam  edisi tersebut Pedoman menurunkan  liputan  kegiatan  ketua  umum  PSI  Sutan  Sjahrir  yang berkampanye dalam rapat umum di kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pada liputan tersebut ditampilkan pernyataan Sjahrir yang  menjelaskan kepada rakyat
tentang sosialisme kerakyatan yang dianut oleh partainya. Jika pada kampanye-kampanye sebelumnya  materi  kampanye  lebih  bersifat  tematik,  dalam  artian  mengupas  soal-soal tertentu, pada rapat umum tersebut Sjahrir menerangkan ideologi yang dianut partai.
Berikut adalah kutipan dari liputan yang dimuat pada halaman pertama edisi tersebut:
“Dengan menjuguhkan rentjana2 pembaharuan tentang soal2 kemasjarakatan ini, PSI menitikberatkan  pada  azas  tudjuannja  ialah  negara  sosialisme  kerakjatan.  Ini  berarti membikin  negara  baru  jang  lain  daripada  negara  kita  sekarang  ini.  rentjana pembaharuan  desa,  rentjana  pembaharuan  ekonomi,  keuangan,  kebudajaan,  dsb  telah tertjantum  dan  akan  terpetjah  dengan  sendirinja  dalam  organisasi  jang  mendapat dukungan dari rakjat seluruhnja.
Tapi  rentjana  pembangunan  jang  bagaimanapun  baiknja  tidak  akan  bisa dilaksanakan  sebelum  rakjat  lepas  dari  rasa  keketjewaannja,  ialah  setelah  mengalami hidup,  terutama  dua  tahun  belakangan  ini,  jang  sangat  berat,  jang  disebabkan  oleh perbuatan  pemimpin2  negara  jang  tidak  djudjur  dan  hanja  memperkaja  dirinja sendiri.” ( Pedoman , 26 Juli 1955).
Pidato  Sjahrir  tentang  sosialisme  kerakyatan  yang  dimuat  dalam Pedoman tersebut dapat dikatakan merupakan hal yang berani sekaligus langka dilakukan oleh partai-partai dalam masa kampanye. Dikatakan berani karena dengan jelas Sjahrir menjanjikan “negara yang baru” apabila PSI dan sosialisme kerakyatannya menang.
Persepsi banyak orang ketika mendengar rencana untuk membentuk negara baru, dapat berarti  sebagai  usaha  untuk  merobohkan  negara  yang  telah  ada.  Menurut  Sjahrir persoalannya adalah bukan apakah boleh mendirikan “negara baru” atau tidak, tapi adalah apakah  “negara  baru”  tersebut  mampu  membawa  rakyat  kepada  kesejahteraan  yang sesungguhnya, yaitu dengan ideologi sosialisme kerakyatan.
Dikatakan langka karena selama masa kampanye berlangsung, jarang sekali ada tokoh partai  yang  berani  membuka  visi  partai  yang  sesungguhnya  bagi  Indonesia.  Partai-partai Islam  yang  diyakini  akan  mendirikan  Negara  Islam  apabila  menang  dalam  pemilu,  selalu berkelit  antara  iya  dan  tidak  ketika  disodorkan  pertanyaan  tentang  rencana  mendirikan Negara  Islam.  Kemudian  PKI  yang  diyakini  akan  mendirikan  Negara  Komunis  seperti  di Rusia dan Tiongkok juga membantah dengan beragam argumentasi.
Sjahrir  dengan  berani  menyatakan  bahwa  mereka  akan  mendirikan  “negara  baru” dengan  sosialisme  kerakyatan  sebagai  landasannya.  Dalam  hal  ini  harian Pedoman memainkan  peranan  yang  sangat  penting  artinya  untuk  memberi  penerangan  seluas- luasnya pada khalayak pembaca.
Selain niat untuk membentuk “negara baru” yang membawa rakyat pada kesejahteraan, Sjahrir  juga  tidak  lupa  untuk  menyelipkan  kritikan  pada  lawan  politiknya,  yaitu pemerintahan Ali dan partai koalisinya yang menyebabkan penderitaan rakyat.
Seruan  PSI  kepada  rakyat  mengenai  gagasan  sosialisme  kerakyatan  yang  diembannya kembali  bergema  setengah  bulan  menjelang  pemilu  parlemen  digelar.  Dalam  harian Pedoman edisi  14  September  1955,  dimuat  liputan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  ketua umum  PSI  Sutan  Sjahrir  pada  kampanye  partainya  di  kota  Bogor.  Pada  liputan  tersebut harian Pedoman memuat  seruan  Sjahrir  kepada  rakyat  yang  berisi  ajakan  untuk  menguji program-program  PSI  dengan  memilih  partainya  pada  pemilu  yang  akan  segera berlangsung.
Selain  itu,  Sjahrir  juga  menjelaskan  perbedaan  PSI  dengan  kelompok  sosialis  lainnya yang  ada  di  Indonesia.  Menurut  Sjahrir,  kalau rakyat  memilih  PSI  dan  ternyata  program- programnya  tidak  membawa  perbaikan  hidup,  rakyat  bisa  mengganti  pilihannya  pada
pemilu  selanjutnya.  Namun  demikian  golongan  sosialis  lainnya,  meskipun  program- programnya terbukti tidak membawa manfaat, tidak mau diganti lagi.
Lebih  lanjut,  dalam  rapat  umum  tersebut  Sjahrir  memaparkan  perbedaan  pandangan antara  PSI  dan  golongan  sosialis  lainnya  dalam  memandang  agama.  Sjahrir  menjelaskan bahwa isu yang dihembuskan bahwa “PSI anti-agama” memang sengaja dimunculkan oleh golongan sosialis lainnya yang memang anti-agama.
Bagi  PSI  sendiri,  justru  kaum  beragama  adalah  kelompok  yang  diangaap  baik  untuk diajak bekerjasama dalam menyusun masyarakat sosialisme kerakyatan. Selain itu Sjahrir juga menjelaskan bahwa meskipun PSI dan golongan sosialis lain sama-sama mendasarkan asas  partainya  pada  materialisme-historis  dari  Marx  dan  Lenin,  namun  PSI  hanya mengambil inti ajaran tersebut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia ( Pedoman , 14 September 1955).
Di  sini  dapat  dilihat  kesungguhan  PSI  untuk  membedakan  dirinya  dengan  kelompok sosialis  lainnya  yang  ada  di  Indonesia  yang  sering  menimbulkan  perselisihan  dengan kelompok agama. Jika dilihat sepintas lalu memang orang dapat menyimpulkan bahwa PSI tidak berbeda dengan sosialis lainnya, karena sama-sama berasaskan materialisme-historis Marxisme. Kerancuan dalam memandang persoalan ini pun masih diwarisi hingga generasi sekarang,  yaitu  orang  sering  menggeneralisasi  sosialisme  kerakyatan  sama  dengan komunisme.
Kapasitas Sjahrir sebagai pimpinan sekaligus ideolog partai dalam hal ini memang tidak disangsikan  lagi.  Sjahrir  mampu  menjelaskan  kepada  rakyat  suatu  persoalan  yang sebenarnya  berada  pada  ranah  filosofis.  Sebagai  partai  yang  mengklaim  sebagai  partai intelektual,  PSI  menyadari  bahwa  tugasnya  bukan  semata  menawarkan  kepada  rakyat program-program  pragmatis,  namun  juga  mendidik  rakyat  tentang  soal-soal  filosofis seperti  ideologi,  namun  dalam  bahasa  yang  membumi  seperti  yang  ditunjukkan  oleh Sjahrir.

## c. Program Pendidikan PSI
Di antara berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an salah satunya  adalah  sektor  pendidikan.  Jatuh  bangunnya  kabinet  yang  disebabkan  oleh instabilitas  politik  dalam  negeri,  mengakibatkan  program-program  yang  telah  disusun tidak  dapat  berjalan  optimal.  Selain  itu  kehidupan  masyarakat  pada  masa  itu  sangat terpolitisasi,  di  mana  sekat-sekat  ideologis  dan  politis  terlihat  secara  jelas.  Akibatnya bidang selain daripada politik dianggap tidak terlalu penting, termasuk di antaranya adalah pendidikan.
Padahal  pendidikan  merupakan sokoguru peradaban  dari  suatu  bangsa.  Hal  ini  turut disadari pula oleh PSI. Sebagai partai yang mendaulat diri sebagai partai intelektual, tentu beban  moral  yang  diemban  oleh  PSI  untuk  mencurahkan  perhatian  pada  bidang pendidikan lebih besar daripada partai lainnya.
Maka  dalam  masa  kampanye  Pemilu  1955  PSI  menyusun  program  pendidikan  yang ditawarkan  kepada  rakyat  dan  akan  diterapkan  apabila  partai  ini  memenangi  pemilu. Untuk mengetahui pendidikan seperti apa yang dikehendaki oleh PSI dapat disimak sebuah artikel yang dimuat pada halaman 2 dalam harian Pedoman edisi 9 September 1955. Artikel  berjudul “Pendidikan  untuk  produksi” tersebut  memuat  jawaban  Sutan  Sjahrir atas  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  PSI  tentang  bagaimana  pendidikan  yang  ideal. Berikut adalah petikan jawaban Sjahrir dalam artikel tersebut:
“Pendidikan jang sampai sebegitu djauh tak memperoleh perhatian sepenuhnja dari  kabinet2  jang  pernah  memerintah  di  Indonesia,  oleh  PSI  kini  dimasukkan sebagai faktor terpenting dalam programnja. Pendidikan harus diatur demikian rupa,  sehingga  anak2  dapat  mentjintai  tanah  tumpah  darahnja  dan  dapat mengabdi pada nusa dan bangsa.
Sjahrir  mengatakan  pula  bahwa  produksi  ada  mendjadi  kuntji  dari kemakmuran. Ini ada suatu kenjataan, jang tak dapat dibantah. Maka itu pokok perdjuangan  dari  PSI  didasarkan  pada  produksi.  Djuga  pendidikan  harus disesuaikan  pada  produksi.  Oleh  karena  kita  kekurangan  ahli,  maka  kita  harus lebih banjak mendidikan ahli2 terbaik.
Djika  kita  hendak  membikin  madju  produksi  pertanian,  mulai  dari  sekolah2 sampai  sekolah2  universitas  harus  diberikan  lebih  banjak  peladjaran  mengenai pertanian. Demikian djuga djika kita hendak membikin madju industri. Pendeknja pendidikan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  memperbesar  produksi.” ( Pedoman , 9 September 1955).
Penjelasan Sjahrir tentang pendidikan yang ideal menurut PSI tersebut sangat penting untuk dicermati. Menurutnya, pendidikan sebagai lembaga yang berperan untuk mencetak generasi  penerus  bangsa  harus  disesuaikan  untuk  kebutuhan  produksi  dalam  dunia ekonomi.
Pemikiran yang termuat di dalam program pendidikan PSI yang dicetuskan oleh Sjahrir tersebut  berasal  dari  paham  materialisme  yang  menjadi  pondasi  ideologi  sosialisme. Menurut  paham  materialisme  segala  sesuatu  di  dunia  ini  yang  terpenting  adalah  materi (kebendaan),  sedangkan  aspek-aspek  rohani  atau  spiritual  dianggap  tidak  ada,  atau minimal tidak penting (An-Nabhani, 2016: 48). Konsekuensinya, konsep-konsep yang lahir dari  paham  materialisme  hanya  mempertimbangkan  kebutuhan-kebutuhan  materi.  Hal inilah  yang  tercermin  dari  program  pendidikan  PSI,  walaupun  secara  eksplisit  hanya memenuhi kebutuhan pragmatis seperti kekurangan tenaga ahli, dan sebagainya.
Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  pendidikan  yang  lahir  dari  ajaran  agama  atau  paham spiritual, yang mengajarkan bahwa pendidikan diadakan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan materi seperti produksi, namun juga menciptakan manusia yang bermoral dan memiliki akhlak mulia.
Keterangan yang diberikan oleh Sjahrir ini memberikan pelajaran yang penting tentang partai-partai  yang  setia  pada  asas  dan  ideologi  yang  dianutnya.  Ideologi  bukan  sekedar kalimat  gagah  yang  terpampang  pada  anggaran  dasar  partai  semata,  tapi  dituangkan  ke dalam cara berpikir serta program politik.

## d. Posisi Agama dalam Program PSI
Dibanding dengan PKI, posisi PSI di hadapan kaum beragama di Indonesia relatif lebih aman  karena  sikapnya yang  moderat  dan  tidak  memiliki  rekam jejak yang  kelam kepada agama  layaknya  PKI  dan  ideologi  komunismenya.  Namun  demikian,  menjelang  pemilu digelar  isu  yang  sepertinya  mustahil  diarahkan  pada  PSI,  ternyata  datang  menghampiri juga.  PSI  yang  menganut  ideologi  sosialisme  dituduh  “berkitab  suci”  buku Das  Kapital karangan Karl Marx.
Isu  sensitif  ini  sudah  sejak  lama  dijauhi  oleh  PSI,  karena  bagaimanapun  mendapatkan stigma  negatif  sebagai  partai  anti-agama  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  religious sangat  tidak  menguntungkan.  Bagi  masyarakat  awam  yang  kurang  mengerti  tentang
perbedaan  antara  sosialisme  yang  dianut  oleh  PSI  dan  sosialisme  ekstrem  (komunisme) yang dianut oleh PKI, akan menelan mentah-mentah isu tersebut hanya karena kesamaan label, yaitu sama-sama mengakui sosialisme.
Untuk  membantah  isu  tersebut  harian Pedoman memuat  liputan  yang  berisi  pidato Hamid  Algadri  dalam  rapat  umum  PSI  di  Sumenep,  yang  berisi  penjelasan  tentang  asas, haluan, serta sikap PSI pada agama secara umum. Berikut  ini adalah petikan liputan dari Pedoman edisi 9 September tersebut:
“Dikatakan,  bahwa  Karl  Marx  tidak  lebih dari  seorang ahli  ekonomi  dan  buku Das  Kapital  bukanlah  Qur’an  jang  tidak  boleh  dikupas  atau  dikritik.  Lebih  djauh ditegaskan, bahwa PSI tetap menghormati agama.
Tentang  sosialisme  diterangkan  bahwa  bagi  PSI  inti  dari  sosialisme  adalah menolong  dan  melindungi  kaum  melarat  dari  tangan  kelaliman,  melepaskan penghisapan si kuat terhadap si lemah.  Untuk mentjapai maksud tersebut, menurut pembitjara tidak harus ditjari baik buruk orangnja, tetapi pada sistim ekonominja.” ( Pedoman , 9 September 1955).
Dari  kutipan  liputan  tersebut  dapat  dilihat  secara  jelas  bahwa  PSI  hanya  menjadikan sosialisme sebagai pisau analisis dalam memandang kondisi masyarakat. Sosialisme yang diyakini oleh PSI akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat berbeda dengan sosialisme yang diyakini oleh komunisme dan PKI. Sosialisme PSI adalah sosialisme yang terbatas pada economisch-stelsel (sistem ekonomi), bukannya suatu pandangan hidup yang harus berbenturan dengan keyakinan agama.
Artikel  yang  dimuat Pedoman itu  juga  menggambarkan  bagaimana  PSI  memahami sosialisme sebagai nilai filosofis yang ideal, yang tidak ada lagi penindasan dan kezaliman yang  dirasakan  si  miskin  akibat  eksploitasi  si  kaya.  Dengan  kata  lain  cakupan  sosialisme PSI sangat luas dan memuat nilai-nilai universal yang luhur.
Sikap  kader-kader  PSI  dan  harian Pedoman menunjukkan  kehati-hatian  untuk bersinggungan  dengan  isu  agama  yang  sensitif.  Selain  itu  harian Pedoman jauh  sebelum tudingan  anti-agama  ini  muncul  juga  sudah  melakukan  pendekatan  pada  kaum  agama, terkhusus  Islam.  Setiap  hari  Jumat,  harian Pedoman selalu  menyediakan  rubrik  khusus yang  bernama  “Mimbar  Agama”  yang  terletak  pada  halaman  tiga.  Rubrik  tersebut  berisi karangan  tentang  keislaman  dan  kemasyarakatan,  dan  bahkan  tidak  jarang  pula  memuat karangan tentang hubungan Islam dengan politik atau negara.
Jadi  isu  anti-agama  yang  sempat  menyasar  PSI  tidak  sampai  menyebabkan  partai tersebut  sebagai common  enemy bagi  kaum  beragama  berkat  strategi  kooperatif  yang dilakukan oleh partai dan organ partainya.

## 4. Simpulan
Peran sebagai “corong suara” yang dimainkan oleh harian Pedoman bagi PSI  dilakukan dengan  strategi  yang  unik,  yaitu  dengan  mengkampanyekan  gagasan-gagasan  PSI  secara tidak langsung.  Ketika  terjadi  suatu  polemik  di  tengah masyarakat,  PSI  tidak serta-merta mengajukan  konsepsi-konsepsi  PSI  sebagai  solusi  untuk  memecahkan  masalah  tersebut, namun dengan menyisipkan ide-ide ala PSI secara implisit.
Hal itu ditempuh karena harian Pedoman memang relatif tidak terlalu terang-terangan menunjukkan  afiliasi  politiknya  dengan  PSI,  karena Pedoman bukanlah  surat  kabar  yang terikat  langsung  secara  struktural  dengan  organisasi  partai  ( party-directed ).  Hal  ini
berbeda  dengan  surat  kabar  lain  seperti Harian  Rakjat (milik  PKI)  dan Abadi (milik Masjumi), yang terikat secara langsung dengan partai.
Namun  demikian,  seiring  dengan  semakin  dekatnya  pelaksanaan  Pemilu  1955,  harian Pedoman pun  mengalami  transformasi  dalam  konteks  sebagai  corong  suara  bagi  PSI. Transformasi  yang  ditunjukkan  harian Pedoman tercermin  dari  perubahan  corak redaksinya  yang  sebelumnya  terkesan  “malu-malu”  untuk  menunjukkan  afiliasi  politik dengan PSI, menjadi surat kabar yang terang-terangan mendukung PSI dalam Pemilu 1955. Perubahan drastis itu terjadi setelah Kongres II PSI digelar pada bulan Juni 1955. Sejak saat itu  harian Pedoman dengan  gencar  dan  terang-terangan  menunjukkan  dukungannya kepada PSI dalam Pemilu 1955.
Gagasan serta program partai yang telah disusun pada Kongres  II PSI, disosialisasikan dalam terbitan-terbitan harian Pedoman . Program partai yang dimuat oleh harian Pedoman mencakup beragam bidang, mulai dari program pendidikan, agraria, ideologi, hingga soal keagamaan.  Hal  itu  tidak  terlepas  dari  kepentingan  untuk  meyakinkan  pembaca  dan konstituen untuk memilih PSI dalam Pemilu 1955.
Pada  masa  kampanye  menjelang  Pemilu  1955  terjadi  inkonsistensi  sikap  harian Pedoman yang  semula  mengekspresikan  slogannya  di  bawah  kop  surat  kabar  ini,  yaitu sebagai  “Pengemban  Suara  Rakyat  Merdeka”,  ke  orientasi  kepentingan  ideologis  para pengasuhnya.
“Rakyat”  merupakan  konsep  yang  luas,  tidak  terikat  kepada  golongan  atau  kelompok apapun.  Biasanya  kepentingan  atau  “suara”  rakyat  mencakup  persoalan-persoalan  yang bersifat  umum,  seperti  tuntutan  keadilan  sosial,  pemerataan  pembangunan,  dan sebagainya.  Seseorang  atau  sekelompok  orang  (dalam  hal  ini  surat  kabar)  tidak  bisa sembarangan  dalam  menggunakan  istilah  “rakyat”  untuk  menyuarakan  aspirasi  atau tuntutan  tertentu,  apalagi  jika  istilah  rakyat  “dicatut”  untuk  kepentingan  kelompok  atau golongan sendiri.
Selama  masa  kampanye  Pemilu  1955,  persepsi  harian Pedoman mengenai  “rakyat” sebagai subjek dalam slogan surat kabar, mengalami perubahan. “Rakyat” yang dimaksud tidak  lagi  merujuk  kepada  masyarakat  umum  yang  aspirasi  serta  kepentingannya  harus disuarakan  oleh  harian Pedoman .  “Rakyat”  kini  dipahami  sebagai  kelompok  masyarakat yang setuju kepada gagasan-gagasan PSI, dan tidak sepakat kepada gagasan-gagasan lawan politik  PSI.  Singkatnya,  konsep  “rakyat”  dalam  persepsi  baru  harian Pedoman telah tereduksi, sehingga menjadi “rakyat” yang mendukung ideologi serta program PSI.
Kepentingan  politik  dalam  konteks  untuk  membantu  partai  meraih  suara  sebanyak- banyaknya  memang  tidak  mendorong  harian Pedoman secara  “bulat-bulat”  untuk “mengkhianati”  slogannya  sendiri,  namun  kepentingan  politik  itu  telah  mendorong pergeseran  sikap  harian Pedoman dalam  mematuhi  slogannya,  yaitu  sebagai  pengemban suara rakyat.

## Referensi
1. Bittner, John, Mass Communication , (Massachusetss: Needham Heights, 1996).
2. Abidin,  Nur  Fatah,  “Refleksi  Pemikiran  Soedjatmoko:  Sejarah  dan  Historiografi Indonesia”
( https://www.academia.edu/16498930/Refleksi_Pemikiran_Soedjatmoko_Sejarah_dan_ Historiografi_Indonesia , diunduh pada 2 Agustus 2020).
3. Aidit, D.N., Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948-Peristiwa Sumatera 1956 (Jakarta: Jajasan “Pembaruan”, 1964).
4. An-Nabhani,  Taqiyuddin, Peraturan  Hidup  dalam  Islam ,  terjemahan  Abu  Amin,  dkk (Jakarta: HTI Press, 2016).
5. Anwar, Rosihan, Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
6. Argenti,  Gili,  “Kiprah  Politik  Partai  Sosialis  Indonesia”, Jurnal  Politikom  Indonesiana , Vol.2, No.1, 2017.