Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## TRANSPARANSI BANTUAN SOSIAL DALAM PEMUTUSAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN SOPPENG

## Nuryanti Mustari
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar E-mail: nuryanti.mustari@unismuh.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the Transparency of Social Assistance in Resolving the  Spread  of  the  Corona  Virus  19  in  Salo  Karaja  Village  Lalabata  District Soppeng  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative.  This  type  of  research  is descriptive qualitative. Number of Informants Five People. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Analysis techniques include Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Conclusion. The results showed that Transparency of  Social  Assistance  in  Terminating  the  Spread  of  the  Corona  Virus  19  in  Salo Karaja  Village  Lalabata  District  Soppeng  Regency  1.)  Openness  of  Process, namely: The government sees 2 transparency processes, namely the existence of a Budgeting  Mechanism  and  a  Data  Collection  Mechanism.  2.)  Regulations  and Service Procedures, namely: a) In the event that the provision of Social Assistance has  been  regulated  in  PERMENDAGRI  Number  32  Year  2011  which  has  been amended  by  PERMENDAGRI  Number  39  Year  2012.  While  the  assistance specifically  for  Corona  Virus  19  basic  food  assistance  in  Soppeng  Regency  is Food  Social  Assistance  has  been  regulated  in  Regent  Regulation  Number  28  of 2020.  b)  The  service  procedure  is  divided  into  two,  namely  One  Stop  Integrated Service  and  Creating  Complaint  Team  Posts  in  8  Sub-Districts  of  Soppeng Regency.  3.)  Ease  of  Information,  namely:  The  public  gets  information  through socialization  from  the  apparatus  and  on  social  media,  but  the  public  can  also access  it  through  the  SIKS  DATAKU  application  by  entering  the  NIK  KTP according to the KK.
Keywords: Covid 19; Transparency, Bantuan Sosial

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Transparansi  Bantuan  Sosial  Dalam Pemutusan  Penyebaran  COVID-19  Di  Kelurahan  Salo  Karaja  Kabupaten Soppeng.  Jenis  penelitian  adalah  Kualitatif.  Tipe  penelitian  yaitu  Deskriptif Kualitatif.  Jumlah  Informan  5  (Lima)  Orang.  Sumber  data  meliputi  Data  Primer dan  Data  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  Data  meliputi  Observasi,  Wawancara dan  Dokumentasi.  Teknik  Analisis  meliputi  Pengumpulan  Data,  Reduksi  Data, Sajian  Data,  Penarikan  Kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Transparansi  Bantuan  Sosial  Dalam  Pemutusan  Penyebaran  Virus  COVID-19  di Kelurahan Salo  Karaja  Kecamatan  Lalabata Kabupaten Soppeng 1) Keterbukaan Proses  yaitu:  Pemerintah  melihat  dalam  2  proses  Transparansi  yakni  adanya Mekanisme Penganggaran dan Mekanisme Pendataan. 2) Peraturan dan Prosedur Pelayanan  yaitu:  a)  Dalam  hal  pemberian  Bantuan  Sosial  telah  diatur  dalam
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
PERMENDAGRI  Nomor  32  Tahun  2011  yang  telah  diubah  dengan PERMENDAGRI  Nomor 39 Tahun 2012. Sedangkan bantuan  yang dikhususkan untuk Bantuan Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng yakni Bantuan Sosial Pangan  (BSP)  telah  di  atur  dalam  PERBUB  BUPATI  Nomor  28  tahun  2020.  b) Untuk Prosedur Pelayanannya terbagi 2 yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Membuat  Posko  Tim  Pengaduan  di  8  Kecamatan  Kabupaten  Soppeng. 3)Kemudahan  Informasi  yaitu:  Masyarakat  mendapatkan  informasi  melalui sosialisasi dari Aparat Kelurahan maupun di Media Sosial namun masyarakat juga dapat  mengakses  melalui  Aplikasi  SIKS  DATAKU  dengan  memasukkan  NIK KTP yang sesuai dengan KK.
Kata Kunci : Covid 19; Transparansi; Bantuan Sosial

## PENDAHULUAN
Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah  membawa perubahan  yang  cukup  signifikan  bagi  seluruh  dunia  saat  ini  (Aulia  et  al.,  2021; Mustari, Junaedi, et al., 2021). Adanya  COVID-19 menjadi masalah yang begitu serius dikarenakan kasus positif  yang terus bertambah. Ada setidaknya dua jenis COVID-19  yang  diketahui  menyebabkan  penyakit  yang  dapat  menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory  Syndrome  (SARS).  COVID-19  adalah  virus  jenis  baru  yang  belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Handayani et al., 2020).
COVID-19  dilaporkan  di  Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2020  dengan jumlah  kasus  sebanyak  147.211  positif  dengan  jumlah  pasien  sembuh  sebanyak 100.674  dan  korban  meninggal  sebanyak  6.418.  Di  Indonesia  saat  ini  tercatat lebih  rendah  dibanding  rata-rata  kasus  aktif  dunia,  yaitu  27,2%  untuk  Indonesia, dan 28,7% untuk rata-rata kasus aktif dunia. Sementara persentase kesembuhan di Indonesia  berada  di  atas  rata-rata  dunia,  68,6%  (Indonesia)  dan  67,7%  (Dunia). Kasus aktif adalah jumlah kasus positif yang sedang dalam perawatan atau isolasi mandiri  dibagi  dengan  jumlah  kasus  kumulatif  di  wilayahnya  masing-masing. Namun,  meski  jumlah  kasus  aktif  lebih  rendah  dari  rata-rata  dunia  dan  kasus sembuh  berada  di  atas  rata-rata  dunia,  persentase  kematian  akibat  COVID-19  di Indonesia  masih  berada  di  atas  rata-rata  dunia,  yaitu  4,4%  (Indonesia)  dan  3,5% (Dunia).
Dengan  adanya  pandemi  COVID-19  yang  mewabah  di  Dunia  khususnya di  Indonesia  akhirnya    timbul  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  tengah
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
masyarakat  salah  satunya  kesenjangan  ekonomi  yang  terjadi  baik  dalam  bentuk sandang,  pangan,  dan  materi.  Maka  pemerintah  memberikan  solusi  berupa bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, sembako dan beberapa bantuan dari masyarakat  yang  memiliki  kelebihan  materi  yang  kemudian  disaluran  langsung dimasyarakat yang membutuhkan (Yunus & Rezki, 2020).
Dana penanganan COVID-19 yang digelontorkan oleh pemerintah menjadi semacam “Vitamin”  yang bisa kembali menyehatkan masyarakat yang terdampak perekonomian  bangsa  dan  memulihkan  stabilitas  sistem  keuangan  negara.  Maka dari itu segala efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya dapat menutup celah yang memungkinkan  terjadinya  penyalahgunaan  anggaran  tersebut.Terkait  dengan Bantuan  Sosial  (BANSOS)  sebagai  bagian  dari  peruntukan  anggaran  tersebut, Pemerintah  juga  harus  memastikan  bahwa  data  yang  diperoleh  oleh  penerima harus  akurat.  Bantuan  Sosial  yang  dirujuk  adalah  data  yang  sudah  terverifikasi sehingga  menutup  kemungkinan  terjadinya  tindakan  manipulasi  oleh  petugas dilapangan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, kasus- kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial umumnya berawal dari data penerima bantuan  sosial  yang  tidak  valid  yakni  ada  perbedaan  data  dari  KEMENSOS  dan data Real di daerah.
Untuk  memastikan  tidak  terjadinya  ketimpangan  sosial  seperti  salah sasaran, penyelewengan dan pungutan liar, maka di tetapkan pengawasan terhadap Akuntabilitas  Penggunaan  Anggaran  Penanganan  COVID-19  dengan  terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020  tentang Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  COVID-19  merupakan  salah  satu upaya  luar  biasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  usaha  mempercepat stabilitas  sistem  keuangan  akibat  dampak  dari  pandemi  global  COVID-19 termasuk  unsur  masyarakat  luas  harus  berperan  aktif  memantau  atau  mengawasi penggunaan  dana  penanganan  COVID-19  di  berbagai  daerah  dengan  harapan bahwa  realokasi  anggaran  Pemerintah  Pusat  maupun  daerah  dapat  digunakan sesuai  peruntukannya    sehingga  tidak  ada  penyimpangan  atau  penyalahgunaan bahkan  membuka  peluang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  akan menyebabkan anggaran tersebut tidak sampai ke sasaran.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Dalam  kondisi  darurat  seperti  saat  ini,  pemberian  bantuan  sosial  sangat rentan membuka celah /ruang untuk korupsi, karena yang ada didalam pikiran kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan  yang luas  yang penting masalah dapat segera  diatasi  sedangkan  soal  akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi  kurang diperhatikan.  Sesungguhnya  keterbukaan  informasi  (transparansi)  adalah  bagian dari hak publik  yang diatur undang-undang. Karena itu, Pemerintahan  yang baik (Good  Governance)  tak  bisa  lepas  dari  prinsip  keterbukaan,  sehingga  semua Stakeholder  (termasuk  rakyat)  bisa  ikut  mengawasi  dan  mengawal  kebijakan pemerintah (Tahir & Harakan, 2017). Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat  ini,  di  mana  rakyat  yang  terdampak  COVID-19  sangat  massif,  maka keterbukaan  akan  data  bantuan  sosial  menjadi  sangat  dibutuhkan  untuk  Menjaga trust  rakyat  terhadap  pemerintah,  juga  trust  antar  instansi  pemerintahan  maupun antar rakyat sendiri.
Tindakan-tindakan  penyalahgunaan  keuangan  negara  atau  perbuatan korupsi  dalam  konteks  pemberian  bantuan  sosial  ini  bisa  terjadi  dalam  beberapa bentuk  atau  modus  yakni  Pengadaan  barang  dan  jasa  fiktif,  Mark  Up  harga, laporan  penyaluran  /  pembagian  sembako  fiktif,  kemudian  juga  terjadi  Political Interest  dalam  proses  rekrutmen  dan  penetapan  Data  Penerima  Bantuan  Sosial, Pemotongan  Dana  Bantuan  Sosial,  Manipulasi  Data  Penerima  Bantuan  Sosial. Semua  penyimpangan  ini  bisa  terjadi  karena  Pertama,  Rendahnya  Integritas Aparat  Pemerintah  (Petugas  dilapangan),  Kedua,  Lemahnya  Pengawasan  / Pengendalian Internal (Safitri & Apsari, 2020).
Kelurahan  Salo  Karaja  Kecamatan  Lalabata  Kabupaten  Soppeng  turut serta  dalam  penyerahan  Paket  Bantuan  Sosial  Sembako  bagi  masyarakat terdampak COVID-19 dan atas kontribusi Kelurahan dalam melaksanan program bantuan sosial ini tentu sangat membantu masyarakat. Akan tetapi bantuan sosial ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  masalah  yang  dihadapi  baik  masyarakat  maupun pihak  yang  terkait  paket  bantuan  sosial.  Dari  observasi  penulis  lakukan  bahwa Kelurahan  tidak  tertib  secara  administrasi  dan  transparan  dalam  melakukan pendataan  penerima  bantuan  sosial  ini  dibuktikan  adanya  masyarakat  awalnya terdata  sebagai  penerima  paket  sembako  setelah  diberikan  paket  tersebut,  pihak
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
pelaksana penyaluran bantuan sosial menarik kembali paket sembako pada malam hari dengan alasan tidak terdaftar sebagai penerima paket.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  melakukan  penelitian tentang  Transparansi  Bantuan  Sosial  Dalam  Pemutusan  Penyebaran  Virus COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang berlokasi  di Kantor Dinas Sosial  Kabupaten  Soppeng  dan  Kantor  Kelurahan  Salo  Karaja  Kabupaten Soppeng.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  di  lakukan  dengan  wawancara  kepada  5  orang  informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu, Reduksi, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transparansi  sebagai  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa Transparansi tidak  hanya  sekedar  menyediakan  informasi  tentang  penyelenggaraan Pemerintahan,  namun  harus  disertai  dengan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi tersebut (Irawan, 2018).
Transparansi Bantuan Sosial ber tujuan untuk membantu menangani warga yang  terdampak,  bantuan  pun  harus  tepat  guna  dan  tepat  jumlah  karena  aspek penganggaran,  distribusi  maupun  kuantitas  dan  kualitas  bantuan  yang  diterima masyarakat  harus  diawasi.  Jadi  dengan  kata  lain  Transparansi  Bantuan  Sosial sebagai  upaya  keterbukaan  sehingga  semua  stakeholder  (termasuk  rakyat)  bisa ikut  mengawasi  dan  mengawal  kebijakan  Pemerintah  tepat  sasaran  (Dimyati, 2012; Rassanjani et al., 2019).
Pada  Penelitian  ini  Transparansi  Bantuan  Sosial  dalam  Pemutusan Penyebaran  Virus  COVID-19  di  Kelurahan  Salo  Karaja  Kecamatan  Lalabata Kabupaten  Soppeng  dapat  dilihat  dari  tiga  indikator,  yaitu:  Keterbukaan  Proses,
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Peraturan dan Prosedur Pelayanan, serta Kemudahan Informasi. Adapun hasil dari penelitian  terkait  dengan  Transparansi  Bantuan  Sosial  dalam  Pemutusan Penyebaran  Virus  COVID-19  di  Kelurahan  Salo  Karaja  Kecamatan  Lalabata Kabupaten Soppeng:
1. Keterbukaan Proses
Transparansi  adalah  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik dan dijaminnya  kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat  dan  memadai.  Transparansi  tidak  hanya  sekedar  menyediakan  informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  tersebut  (Tomuka,  2012).  Karena itu  pemerintahan  yang  baik  tidak  lepas  dari  adanya  prinsip  keterbukaan  yang dalam hal ini terbuka dalam pemberian Bantuan Sosial.
Dalam  pemutuan  penyebaran  Virus  COVID-19,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Soppeng  yang  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  menghadirkan  sebuah Program  Bantuan  Sosial  yang  Berupa  Bantuan  Sembako  yang  di  kenal  dengan Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  yang  di  peruntukkan  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat kurang mampu  yang belum tersentuh Bantuan  dari  Pemerintah  Daerah.  Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  ini  di  berikan kepada  Pekerja  Formal  dan  Informal  yang  terdampak  serta  IKM  dan  UKM. Bantuan  Sosial  Pangan  bertujuan  untuk  mengurangi  beban  pengeluaran  dan memenuhi  kebutuhan  harian  akibat  di  berlakukannya  kebijakan  Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang Sosial Distancing dan pembatasan wilayah.
Cara  kerja  Transparansi  Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  ialah  dengan membuka  Daftar  Nama  Penerima  Bantuan  Sosial  Sembako,  dengan  begitu masyarakat  pun  dapat  ikut  mengawasi  penerimaan  Bantuan  Sosial  di  Kelurahan Salo  Karaja  Kabupaten  Soppeng. Nama-Nama untuk  penerimaan  Bantuan Sosial itu kemudian ditempel di Kantor  Kelurahan dan di Kantor Dinas Sosial. Sejumlah pihak  mengingatkan  pelaksanaan  program  jaring  pengaman  sosial  termasuk Bantuan Sosial tetap Transparan serta tepat sasaran.
Penganggaran dan Pendataan harus akurat agar penyaluran Bantuan Sosial tepat  sasaran  karena  itu  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  bantuan  di
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
tengah  upaya  besar  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana nasional ini  diwujudkan  dengan  membuat laporan  administrasi dan mempublikasikan  segala  bentuk  sumbangan  serta  bantuan  yang  diterima  terkait pemutusan  penyebaran  COVID-19,  guna  meminimalkan  potensi  gratifikasi  atas penerimaan  sumbangan  dari  masyarakat.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  kita  lihat dibawah  ini  penjelasan  dan  uraian  di  setiap  indikator  penelitian  terkait  masalah Transparansi  Bantuan  Sosial  Dalam  Pemutusan  Penyebaran  COVID-19  di Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
Dalam Bantuan Sosial  penanganan COVID-19 di Kelurahan Salo Karaja dibagi  menjadi  3  yakni  Bantuan  Sosial  dari  Kementerian  Sosial  disini  terbagi dalam  BPNT  (Bantuan  Pangan  Non  Tunai),  BST  (Bantuan  Sosial  Tunai),  dan Beras  PKH.  Kemudian  dari  Provinsi  ada  Bantuan  Sembako  yang  hanya  1x penyaluran, sedangkan dari Kabupaten Soppeng ada Sembako, RASTRA APBD, BSP  (  Bantuan  Sosial  Pangan).  Semua  dana  pembangunan  di  refocusing  dan dialokasikan  ke  Dana  COVID-19  Kemudian  dalam  alur  keterbukaan  proses Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  ini  menyangkut  mengenai  mekanisme penganggaran dan mekanisme pendataan.
a) Mekanisme Penganggaran
Mekanisme  penganggaran  adalah  cara  yang  dilakukan  dalam  menciptakan rencana  kegiatan  yang  tersusun  secara  sistematis  yang  dinyatakan  dalam  bentuk keuangan  untuk  jangka  waktu  atau  priode  tertentu  (Nurhafid,  2017).  Dalam mekanisme penganggaran meliputi mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran hingga pada tahap pencairan anggaran tersebut. Dalam penganggaran Bantuan Sosial yang di khususkan untuk  Bantuan Sembako COVID-19  didapatkan  dari  refocusing  dan  realokasi  Dana  APBD  (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang  maksudnya  dana-dana  tahunan  berjalan  di  SKPD  ini  di  potong  lalu  di alihkan  menjadi  Dana  BTT  (Bantuan  Tak  Terduga)  yang  dikoordinir  langsung oleh Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X

## b) Mekanisme Pendataan
Mekanisme Pendataan merupakan tahapan dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan  kemudian  mengolah  data  informasi  untuk  di  jadikan  gambaran luas  terkait  dengan  keadaan,  pendataan  di  jadikan  sebagai  pertimbangan pengambilan kebijakan dan keputusan sampai waktu yang di tetapkan.
Dalam pendataan pihak Kelurahan melakukan pendataan bagi masyarakat yang  kurang  mampu  dengan  memberikan  persyarakat  khusus  untuk mengumpulkan  fotocopy  KK  dan  fotocopy  KTP  kemudian  hasil  dari  pendataan itu  mereka  lakukan  yang  namanya  musyawarah  yang  biasa  disebut  Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan atau biasa disingkat dengan  MUSDES/MUSKEL.
Hasil  dari  MUSDES/MUSKEL  ini  mereka  input  dan  memasukkan  ke aplikasi  SIKS-NG  secara  Offline.  Data  usulan  ini  dikirimkan  ke  tingkat Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, di Dinas Sosial di verifikasi ulang  kelayakan  ini  setelah  di  verifikasi  ulang  melakukan  usulan  data  secara online  melalui  aplikasi  yang  sama  yang  kemudian  dibuatkan  berita  acara  oleh Bupati Soppeng sebagai bahan usulan Bupati Soppeng ke KEMENSOS.
Data  yang  sudah  usulkan  akan  di  verifikasi  oleh  Kementrian  Sosial melalui  Pusat  Data  Terpadu  kemudian  di  finalisasi  dan  ditetapkan  sebagai masyarakat  yang  berada  pada  data  di  DTKS.  Landasan  dasar  Pemerintah  untuk memberikan  Bantuan  Sosial  bagi  masyarakat  miskin,  BPNT/  Program-Program Regular lainnya dari Pemerintah dalam penangan Bantuan Sosial  masyarakat itu harus  mengacu  pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosialeng  sebagai  usulan  ke Kementrian Sosial.
Begitulah  mekanisme  keterbukaan  proses  dalam  Bantuan  Sosial,  karena permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  pengelolaan  data  bukan  persoalan Bantuan Sosial penanggaran tapi berdasarkan Datanya, banyak masyarakat  yang complain  dan kurang puas  merasa tidak di  akomodir karena persoalan data  yang tidak terverifikasi, inilah persoalan utama.
2. Peraturan Dan Prosedur  Pelayanan
Sebagaimana  data  sekunder  yang  penulis  dapatkan  bahwa  Peraturan Bantuan Sosial di jelaskan pada, PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Padoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 15, “Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada  individu, keluarga,    kelompok      dan/atau    masyarakat    yang    sifatnya  tidak  secara  terus menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dari  kemungkinan terjadinya resiko sosial”
Bantuan  Sosial  Sembako  merupakan  Suatu  Program  Bantuan  Sosial Pemerintah yang berupa non tunai yang di peruntukkan kepada masyarakat miskin seperti  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2019  tentang  Penyaluran  Bantuan  Non  Tunai  dan  terkhusus  untuk Bantuan  Sosial  Sembako  COVID-19  diatur  dalam    Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  43/PMK.05/2020  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Angaran  Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020). Sedangkan  dalam  hal  bantuan  yang  dikhususkan  untuk  Bantuan  Sembako COVID-19 di Kabupaten Soppeng telah diatur dalam Peraturan BUPATI Nomor 28  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Bantuan  Sosial  Pangan  untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.
Dalam  Prosedur  Pelayanan  terbagi  2  yakni  Ada  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  ditempatkan Langsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang di koordinir langsung oleh Operator Bantuan Sosial gunanya ialah semua masyarakat di  berikan  informasi  bahwa  semua  keluhan  di  masyarakat  yang  belum  puas dengan  segala  bentuk  macam  Bantuan  Sosial  yang  ia  terima  boleh  bertanya langsung atau mengeluhkan sesuatunya ke salah satu Operator  yang di tugaskan. Pelayanan  terpada  satu  pintu  tentunya  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan  secara  mudah  dan  cepat  (Ismayanti, 2015;  Yusriadi  &  Misnawati,  2017).  Kemudian  untuk  Pelayanan  Pengaduan Masyarakat  yang  di  tempatkan  Di  masing-masing  8  Kecamatan  di  Kabupaten Soppeng di  tempatkan di  titik-titik Tertentu  yang  dengan mudah di  jangkau oleh masyarakat  dengan  seperti  yang  merasa  dirinya  terdampak  atau  merasa  dirinya tidak  puas.  Sedangkan  untuk  tidak  terjadinya  tumpah  tindih  dalam  pemberian
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Batuan  Sosial    terutama  di  Pandemi  COVID-19  ,  pihak  dari  Dinas  Sosial menerepkan persyaratan, sebagai berikut:
a)  Calon Penerima paket Bantuan Sosial Pangan terdaftar masuk di pendataan RT/RW, Kepala Lingkungan yang berada di Desa/Kelurahan.
b) Calon Penerima, mereka yang terdampak dari Adanya Covid yang dilihat dari Data Diri
c) Calon Penerima, tidak mendapatkan Bantuan Sosial Program lainnya.
Bantuan-Bantuan dari Kementrian Sosial dan Provinsi  masih banyak masyarakat yang  terdampak  dan  belum  tersentuh  kemudian  Pemerintah  Daerah  hadir memberikan  bantuan  melalui  Program  BSP  (Bantuan  Sosial  Pangan),  setelah  di verivalid data di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan ada 2000 KK lebih penerima seiring  berjalannya  waktu  tiba-tiba  meningkat  drastis  menjadi  6000  KK.  Setelah dilakukannya  penyaluran  bantuan  ternyata  begitu  banyak  pengaduan  yang muncul.  Untuk  meminimalisir  Bupati  Soppeng  mengistrukturkan  dilakukannya pembukaan  Pelayanan  Aduan  Sosial  maka  Dinas  Sosial  membentuk  tim pengaduan  masyarakat  di  8  Kecamatan  yang  di  laksanakan  sehari  setelah penyaluran bantuan  selama 14 hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam.

## 3. KEMUDAHAN INFORMASI
Informasi  dalam  pelayanan  publik  berimplikasi  pada  kemampuan  dalam mewujudkan Good Governance atau biasa di sebutkan dengan pemerintahan yang baik  (Khamim,  2021).  Salah  satunya  adalah  Pemerintah  memberikan  informasi mengenai  bentuk  penyaluran  Bantuan  Sembako  kepada  masyarakat.  Masyarakat mendapatkan informasi melalui media sosial WhatsApp, Televisi dan Surat Kabar selain  itu  pihak  RT/RW,  Kepala  Lingkungan  dan  Aparat  Kelurahan mensosialisasikannya  langsung  dengan  mendatangi  rumah  masyarakat  dan  tak lupa pula mematuhi Protokol Kesehatan. Penggunaan berbagai saluran atau media dalam  penyebaran  informasi  sangat  berguna    untuk  mempercepat  pesan pemerintah  tersampaikan  kepada  masyarakat  (Anisa  &  Rachmaniar,  2019; Mustari,  Hartaman,  et  al.,  2021).  Alurnya  itu  dari  pihak  Kelurahan  membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau bisa di  kategorikan Bantuan Sembako  yang dimana  LPJ  yang di  buat  diserahkan
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
di  Kecamatan  lalu  pihak  Kecamatan  menyetujui  memberikan  LPJ  tersebut  ke Kabupaten  setelah  di  setujui  di  Kabupaten  maka  di  keluarkan  SK  Pencairan kembali maka dana tersebut di cairkan melalui rekening Kelurahan dan jika dana cair,  dari  pihak  Kelurahan  mencari  toko  yang  memang  mampu  menyanggupi  isi dari 14 item paketan BSP.
Tabel 1. Barang Bantuan Sembako Covid-19
No. Nama Barang Volume Paket 1. Ayam 1 Ekor 2. Ikan Sarden 4 Kaleng 3. Beras 15 Kg 4. Gula 2 Liter 5. Minyak 2 Liter 6. Telur 1 Rak 7. Tepung Terigu 2 Kg 8. Kopi 1 Bungkus 9. The 2 Rak 10. Mie Instan 1 Dos 11. Sabun Mandi 2 Bungkus 12. Sabun Cuci 2 Bungkus 13. Pasta Gigi Besar 1 Buah 14 Sabun Cuci Piring 2 Bungkus
Sumber: Kelurahan Salo Karaja Kabupaten Soppeng.
Jika  toko  tersebut  menyanggupi  akan  memberikan  dana  yang  sesuai dengan  apa  yang  telah  di  sepakati  sebanyak  jumlah  100  paket  dengan  senilai 600rb/KPM  pada  nama-nama  yang  di  SK  kan  oleh  Bupati  melalui  Dinas  Sosial yang  di  usulan  dari  Desa/Kelurahan.  Dari  perbincangan  penulis  dengan  salah seorang  staff  Kelurahan  Salo  Karaja  menjelaskan  bahwa  masyarakat  memang dalam kriteria dan syarat mereka sudah terpenuhi akan tetapi semua data terproses melalui sistem aplikasi SIKS-DATAKU dengan menggunakan NIK KTP disitulah
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
akan muncul  apakah memang masyarakat  tersebut  terdata sebagai  penerima atau bukan.  Karena  di  Aplikasi  SIKS-DATAKU  kita  bisa  melihat  siapa-siapa  saja menerima hanya dengan memasukkan NIK KTP yang sesuai dengan KK yang di lampirkan  dan  klaupun  ada  yang  komplain  kita  perlihatkan  langsung  agar masyarakat  percaya.  Untuk  masyarakat  yang  memang  tidak  paham  akan  media atau bisa dikatakan yang sudah langsia kami yang mengarahkan langsung atau ke tempatnya  untuk  menjelaskan  bagaimana  saja  dalam  memberikan  bantuan dijelaskan mulai dari kriteria, syarat sampai data  – data yang di perlukan  dan di perlihatkan secara langsung apakah memang  bisa menerima bantuan tersebut.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  telah  didapatkan  menunjukkan  bahwa  pada  Transparansi Bantuan  Sosial  Dalam  Pemutusan  Penyebaran  Virus  COVID-19  di  Kelurahan Salo  Karaja  Kecamatan  Lalabata  Kabupaten  Soppeng  dapat  dilihat  melalui  3 indikator Transparansi yaitu:
1. Keterbukaan Proses yaitu:
Pemerintah  Kabupaten  Soppeng  melihat  Proses  Transparansi  yakni  adanya Mekanisme  Penganggaran  di  khususkan  untuk  Bantuan  Sembako  COVID-19 didapatkan  dari  refocusing  dan  realokasi  Dana  APBD  (Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah) dari setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Sedangkan dalam  Mekanisme  Pendataan  yakni  pihak  Kelurahan  melakukan  pendataan  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu/masyarakat  yang  belum  tersentuh  bantuan dengan  memberikan  persyarakat  khusus  untuk  mengumpulkan  fotocopy  KK  dan fotocopy KTP.
2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan yaitu:
a)  Dalam  hal  pemberian  Bantuan  Sosial  telah  diatur  dalam  PERMENDAGRI Nomor  32  Tahun  2011  yang  telah  diubah  dengan  PERMENDAGRI  Nomor  39 Tahun  2012.  Sedangkan  bantuan  yang  dikhususkan  untuk  Bantuan  Sembako COVID-19  di  Kabupaten  Soppeng  yakni  telah  di  atur  dalam  PERBUB  BUPATI Nomor 28 tahun 2020 terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP).
b)  Untuk  Prosedur  Pelayanannya  terbagi  2  yakni  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dan Membuat Posko Tim Pengaduan di 8 Kecamatan Kabupaten Soppeng.
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
3.  Kemudahan  Informasi  yaitu:  Masyarakat  mendapatkan  informasi  Bantuan Sosial  yang  di  khususkan  untuk    Bantuan  Sembako  COVID-19  Sosialisasi  dari Aparat  Kelurahan  maupun  melalui  Media  Sosial  namun  masyarakat  juga  dapat mengakses  melalui  Aplikasi  SIKS  DATAKU  dengan  memasukkan  NIK  KTP yang sesuai dengan KK untuk mengetahui bahwa NIK nya telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

## REFERENSI
Anisa, R., & Rachmaniar, R. (2019). Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (1), 36–40.
Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 4 (1), 16–25. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045
Dimyati, I. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten
Lebak. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 9 (1), 18–33.
Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. Jurnal Respirologi Indonesia , 40 (2), 119–129.
Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (3), 86–101.
Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2).
Khamim, M. (2021). Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah . Penerbit NEM.
Mustari, N., Hartaman, N., Sahrir, V. A., & Aulia, N. R. (2021). Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (2), 277–288.
Mustari, N., Junaedi, J., Hardi, R., Nurmandi, A., Hamrun, H., & Hartaman, N.
(2021). LOCAL GOVERNMENT CRISIS MANAGEMENT IN
RESPONSE TO COVID-19: CASE STUDY OF SOUTH SULAWESI,
INDONESIA. Public Policy and Administration , 20 (4), 480–500.
Nurhafid, A. (2017). Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Dan Realisasinya
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung . STIE Ekuitas.
Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). Social Protection System to Reduce Poverty in a Natural Resource Rich Country: Towards the Success of the Sustainable Development Goals. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 7 (8), 104–126.
Safitri, A. N., & Apsari, S. W. (2020). ANGGARAN PENANGANAN COVID- 19”. Academia Edu .
Sugiyono, S. (2014). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Graha Medika.
Tahir, M. M., & Harakan, A. (2017). Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora , 2 (1), 13–22.
Tomuka, S. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (3), 227–238.
Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 7 (2), 99–108.