Author’s name. (2021). Article Title. Journal Eduvest. Vol (Number): Page E-ISSN: 2775-3727 Published by: https://greenpublisher.id/ Eduvest – Journal of Universal Studies Volume X Number X, Month, Year p- ISSN 2775-3735- e-ISSN 2775-3727

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL JAVA PROVINCE
Komaedi 1 , Hadi Prabowo 2 , Bahrullah Akbar 3 , Dahyar Daraba 4 , Muh. Ilham 5 ,Mansyur 6 , Ahmad Averus 7 , Udaya Madjid 8 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 12345678
Email: komedi@ipdn.ac.id 1 , hadiprabowo@ipdn.ac.id 2 , bahrullah.akbar@ipdn.ac.id 3 , dahyar@ipdn.ac.id 4 , muh.ilham@ipdn.ac.id 5 , mansyurachmad@ipdn.ac.id 6 , ahmadaverus@ipdn.ac.id 7 , udaya_madjid@ipdn.ac.id 8

## ARTICLE INFO        ABSTRACT
Received: Revised: Approved: Fenomena  yang  terjadi  pada  penyelenggaran  pemerintahan daerah  terutama  besarnya  anggaran  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  belum  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  merupakan  salah  satu
Provinsi  dengan  APBD  terbesar  di  Indonesia  mengalami  hal yang  sama  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  jauh lebih  baik  dibandingkan  Provinsi  lainnya  di  Indonesia. Sehingga  tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis seberapa besar Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methode dengan penelitian kuantitatif dilakukan diawal selanjutnya penelitian kualitatif  pada  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2017- 2022  sebesar  0.021285  atau  2.1285%,  periode  2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, dan
periode 2020-2022 masa pandemi covid-19 sebesar 0.089764 atau 8.9764%. KEYWORDS

## Kinerja, Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

## INTRODUCTION
Otonomi  daerah  yang  dijalankan  pemerintah  daerah  termasuk  didalamnya wewenang untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri, diantaranya dengan menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sesuai  kebutuhan  dan potensi daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. APBD akan mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  untuk membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah, walaupun dipengaruhi oleh  variabel  lain  seperti  organisasi,  manajemen,  sumber  daya  manusia,  dan  sarana prasarana. Keuangan daerah dianggap sebagai aspek penting karena berhubungan dengan mobilitas sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Fidelius, 2013). Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang  telah dilimpahkan (Saputri, 2019). Kebijakan desentralisasi fiskal menjadi salah satu cara dalam peningkatan efektivitas, efisiensi ekonomi publik sehingga menciptakan kesejahteraan dan peningkatan  pelayanan  publik  (Fretes,  2017).  Dengan  demikian,  pengukuran  kinerja keuangan  menjadi  penting  untuk  menilai  akuntabilitas  pemerintah  daerah  terhadap anggaran mereka. Capaian efektivitas, efisiensi menjadi kunci agar anggaran tersebut dapat mencapai  tujuan.  Kesuksesan  terletak  pada  respons  terhadap  tuntutan  masyarakat,  yang merupakan pengelolaan sumber daya ekonomi  dalam proses alokasi sumber daya publik (Lusiana Selly Kopong, 2016).
Besarnya  wewenang  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan konkuren dan umum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  pemerintahan  daerah,  maka  diterbitkan  pula  kebijakan  untuk  mengatur keuangan daerah dengan pemerintah pusat yaitu adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat mencerminkan  kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Tabel 1 Perbandingan APBD Tertinggi di Indonesia dengan Capaian Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2023 No Provinsi APBD (Triliun)  Pertumbuhan Ekonomi (%) 1 DKI Jakarta 83,78 4.96 2 Jawa Barat 33,93 5.00 3 Jawa Timur 31,12 4.95 4 Jawa Tengah 26,76 4.98 5 Sumatera Utara 14,27 5.01
Sumber : diolah Penulis dari (Kemenkeu, 2023b)(Bappenas, 2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan APBD terbesar berada pada peringkat ke 4 (empat) dari 38 Provinsi. Dari 5 (lima) Provinsi dengan APBD terbesar, Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi di peringkat ke 3 (tiga).
Menurut Hanafi & Harsono (2020), Dalam era otonomi daerah, untuk mendukung keberhasilan  keuangan  daerah  terdapat  tiga  aspek  utama,  yaitu  pengawasan  (oleh masyarakat dan DPRD sebagai fungsi legislatif), pengendalian (oleh pemerintah daerah), dan  pemeriksaan  (melibatkan  identifikasi,  analisis,  dan  evaluasi  independen  terhadap pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara  sesuai  standar  dan  peraturan pemeriksaan).  Komposisi  belanja  daerah  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  di Jawa Tengah tahun 2018-2022 juga dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
Sumber : diolah dari Kemenkeu (2023a) Gambar 1 Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 s.d 2022
Komposisi  belanja  daerah  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa Tengah  terlihat  bahwa  belanja  pegawai  menduduki  porsi  yang  terbesar  baik  tingkat Provinsi,  Kabupaten  maupun  Kota.  rata-rata  belanja  pegawai  sebesar  35,04%  se  Jawa Tengah,  untuk  Provinsi  sebesar  20,01%,  Kabupaten  40,30%  dan  Kota  sebesar  37,04%. Belanja  pegawai  merupakan  pengeluaran  antara  lain  untuk  pembayaran  gaji,  tunjangan, tambahan penghasilan, insentif, belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, dan honorarium.
Belanja modal rata-rata sebesar 12,60% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 6,30%, Kabupaten 13,89% dan Kota sebesar 19,51%. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki usia manfaat lebih dari 12 bulan.
- 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 PROV, KAB/KOTA PROPINSI
KABUPAT EN KOTA TOTAL BELANJA 517.860,92 126.075,47 339.945,89 51.839,56 B. PEGAWAI 181.435,88 25.229,85 137.005,50 19.200,53 B. MODAL 65.273,34 7.939,72 47.218,14 10.115,48 B. BARJAS 126.554,95 24.452,62 81.096,98 21.005,35 B. LAINNYA 144.596,11 63.870,39 78.547,69 2.178,03

## KOMPOSISI BELANJA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)
Rata-rata untuk belanja Barang dan Jasa se Jawa Tengah sebesar 24,44% se Jawa Tengah,  untuk  Provinsi  sebesar  19,40%,  Kabupaten  23,86%  dan  Kota  sebesar  40,52%. Belanja barang dan Jasa antara lain diperuntukkan untuk belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau pengadaan, sewa,  makanan  maupun  minuman,  pengadaan  pakaian  dinas  dan  perlengkapannya, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, pengadaan barang da jasa, belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain, pelatiah, sosialisasi, bantuan keuangan kepada pihak lain.
Belanja  lainnya  merupakan  pengeluaran  yang  diperuntukkan  antara  lain  untuk membiayai belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan social. -rata sebesar 27,92% se Jawa Tengah, untuk Provinsi sebesar 50,66%, Kabupaten 23,11% dan Kota sebesar 4,20%.
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator seperti inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi pengangguran karena peningkatan produksi akan menyerap lebih banyak  tenaga  kerja.  Hal  ini  tercermin  dalam  indikator  perekonomian,  seperti  tingkat pengangguran, yang menjadi salah satu parameter dalam menilai pembangunan ekonomi suatu negara (Kurniawan, Khilmiana, Arifin, & Maisaroh, 2023)
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2018 s.d 2022
NO. KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Kabupaten Cilacap 2,99 2,27 - 10,28 2,15 5,13 2 Kabupaten Banyumas 6,45 6,32 -1,65 4,00 5,86 3 Kabupaten Purbalingga 5,42 5,64 -1,18 3,19 5,41 4 Kabupaten Banjarnegara 5,67 5,6 -1,32 3,26 5,29 5 Kabupaten Kebumen 5,53 5,52 -1,45 3,71 5,79 6 Kabupaten Purworejo 5,33 5,44 -1,61 3,31 5,36 7 Kabupaten Wonosobo 5,06 5,57 -1,64 3,68 5,02 8 Kabupaten Magelang 5,28 5,3 -1,67 3,48 5,46 9 Kabupaten Boyolali 5,72 5,96 -1,20 4,63 6,33 10 Kabupaten Klaten 5,47 5,48 -1,17 3,82 5,90 11 Kabupaten Sukoharjo 5,79 5,92 -1,70 3,82 5,61 12 Kabupaten Wonogiri 5,41 5,14 -1,41 3,35 5,63 13 Kabupaten Karanganyar 5,98 5,76 -1,87 3,57 5,87 14 Kabupaten Sragen 5,75 5,9 -1,81 3,75 5,76 15 Kabupaten Grobogan 5,83 5,37 -1,57 3,78 5,98 16 Kabupaten Blora 4,38 4,05 -4,56 3,68 2,68 17 Kabupaten Rembang 5,89 5,2 -1,49 3,85 5,55 18 Kabupaten Pati 5,71 5,81 -1,16 3,38 5,56 19 Kabupaten Kudus 3,24 3,09 -3,11 -1,54 2,23 20 Kabupaten Jepara 5,85 6,02 -1,92 4,63 5,95
21 Kabupaten Demak 5,4 5,36 -0,23 2,62 5,25 22 Kabupaten Semarang 5,67 5,39 -2,67 3,63 5,31 23 Kabupaten Temanggung 5,13 5,05 -2,13 3,34 5,20 24 Kabupaten Kendal 5,77 5,71 -1,51 3,89 5,69 25 Kabupaten Batang 5,72 5,39 -1,29 4,88 5,97 26 Kabupaten Pekalongan 5,76 5,35 -1,89 3,54 5,11 27 Kabupaten Pemalang 5,69 5,8 -0,61 4,28 5,08 28 Kabupaten Tegal 5,51 5,56 -1,48 3,71 5,14 29 Kabupaten Brebes 5,26 5,76 -0,47 2,57 5,61 30 Kota Magelang 5,46 5,41 -2,45 3,20 5,77 31 Kota Surakarta 5,75 5,78 -1,76 4,01 6,25 32 Kota Salatiga 5,84 5,9 -1,68 3,35 5,53 33 Kota Semarang 6,48 6,81 -1,85 5,16 5,73 34 Kota Pekalongan 5,69 5,5 -1,87 3,59 5,76 35 Kota Tegal 5,87 5,77 -2,29 3,12 5,16 36 Nasional 5,17 5,02 2,07 3,69 5,31 Rata-rata Kab/Kota setiap Th. 5,48 5,43 - 1,94 3,50 5,40 Rata-rata Kab/Kota 3,57 Rata-rata Nasional 4,25 Sumber : (BPS Jateng, 2024)
Tabel  1.4  menggambarkan  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  secara  Nasional maupum  Tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah  selama  5  tahun  terakhir  mengalami  fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 2018 s.d 2022 sebesar 3,57  di  bawah  laju  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebesar  4,25%.  Pada  tahun  2020 pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi  yang  diakibatkan  adanya  pandemi  Covid-19,  pertumbuhan  secara  nasional sebesar 2,07 dan di Provinsi Jawa Tengah -1,94. Selanjutnya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi  sudah  mulai  membaik  yang  secara  nasional  sebesar  3,69  dan  di  Provinsi  Jawa Tengah 3,50. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terlihat telah pulih dengan kisaran tidak jauh dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19 .
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil  periode  tertentu  dengan  periode  sebelumnya.  Selain  itu,  melakukan  perbandingan dengan indikator-indikator keuangan serupa dari pemerintah daerah lain dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan relatif suatu pemerintah daerah tertentu. Stakeholder yang  bertanggung  jawab  menganalisis  rasio  keuangan  dalam  APBD  adalah  DPRD, Eksekutif, Pemerintah Pusat/Provinsi, serta Masyarakat dan Kreditor. Beberapa rasio untuk menilai data keuangan yang diperoleh dari APBD (Halim, 2001) sebagai berikut:
a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
b. Rasio Keserasian
c. Rasio Kemandirian
d. Rasio Efektifitas
e. Rasio Efesiensi
Berdasarakan tema penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu berkaitan dengan kinerja keuangan yaitu (Akbar, Mareto,
Adhiem,  Firdaus,  &  Farid,  2023)(Zamzami  &  Rakhman,  2023)(Nurhayati,  Fitriana, Isrowiyah,  Zahroh,  &  Widyani,  2021)(Heldi,  2020)(Welly  &  Djuniar,  2017)(Susanto, 2019)(Putri  &  Munandar,  2021),  Audit  Laporan  keuangan  yaitu  (Utami,  Putra,  Sutra Tanjung,  &  Nugroho,  2020)(Hariani  &  Fakhrorazi,  2022)(Nirwana  &  Haliah,  2018) (Bakhrullah Akbar, 2015). Sehingga penelitian kinerja keuangan daerah sebelumnya telah banyak dilakukan. Sehingga berdasarkan dengan data diatas bahwa APBD yang tinggi di Provinsi  Jawa  Tengah  seyogyanya  mampu  memberikan  dampak  yang  besar  untuk pertumbuhan  ekonomi.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## RESEARCH METHOD
Desain  penelitian  difokuskan  dalam  menjawab  rumusan  masalah  yaitu  untuk menjelaskan  ( to  describe )  seberapa  besar  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan  Ekonomi  pada  35  Kab/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  serta  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2017-2022.  Berdasarkan  tujuan  penelitian  tersebut,  maka  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  Analisis  Data Kuantitatif  dilakukan  dengan  penentuan  Spesifikasi  Model,  Metode  Estimasi  Model Regresi  Data  Panel,  Penentuan  Model  Terbaik,  Uji  Asumsi  Klasik,  dilanjutkan  dengan Teknik analisis meliputi Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), Koefisien Determinasi dan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Eviews. Adapun hipotesis dalam penelitian yaitu H0 1= Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, Ha 1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi.

## RESULT AND DISCUSSION
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data sekunder  berupa  data  panel,  dengan  objek  atau  variabel  pada  penelitian  ini  adalah  data pertumbuhan  ekonomi  (Y1)  dan  data  kinerja  keuangan  yang  terdiri  dari  pertumbuhan pendapatan (X1), rasio keserasian (X2), rasio kemandirian (X3), rasio efektifitas (X4), dan rasio efesiensi (X5), yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  se  Jawa  Tengah,  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementerian  Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, referensi lainnya berupa buku, artikel penelitian, dan data lainnya. Pengukuran kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada level pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota mulai tahun 2017 s.d 2022.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda menggunakan metode REM yang telah melalui Metode Analisis Data Kuantitatif dilakukan dengan  penentuan  Spesifikasi  Model,  Metode  Estimasi  Model  Regresi  Data  Panel, Penentuan Model Terbaik, Uji Asumsi Klasik, dilanjutkan dengan Teknik analisis meliputi Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji  Statistik  t),  Koefisien  Determinasi  dan  Uji Signifikansi  Simultan  (Uji  F)  yang  dilakukan,  maka  berikut  hasil  pengujian  hipotesis Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah, sebagai berikut:
Tabel 3 Rincian Hasil Pengujian Hipotesis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah
Variabel Independent Tahun 2017-2022 Tahun 2017-2019 Tahun 2020-2022 Hasil Koef pValue Hasil Koef pValue Hasil Koef pValue X1 Berpengaruh (Positif) 0.060458 0.0135 Tidak Berpengaruh - 0.002577 0.8764 Berpengaruh (Positif) 0.210142 0.0002 X2 Tidak Berpengaruh - 0.036809 0.0926 Tidak Berpengaruh - 0.014163 0.3928 Tidak Berpengaruh - 0.012549 0.7808 X3 Tidak Berpengaruh - 0.001300 0.7165 Tidak Berpengaruh 0.004781 0.1727 Tidak Berpengaruh 0.003606 0.5561 X4 Tidak Berpengaruh 0.004695 0.3197 Tidak Berpengaruh - 0.000825 0.8376 Tidak Berpengaruh 0.009137 0.3135 X5 Berpengaruh (Positif) 0.066803 0.0057 Tidak Berpengaruh 0.048584 0.0547 Berpengaruh (Positif) 0.141194 0.0007
Sumber : diolah Penulis dari Eviews (2024)
Berdasarkan  tabel  diatas,  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Periode Tahun 2017-2022
1) Nilai  pvalue  X1  sebesar  0.013(<0.05),  yang  artinya  X1  berpengaruh  signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X1 bernilai positif 0.0604 yang artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.0604 yang artinya semakin meningkatnya X1 rasio pertumbuhan pendapatan akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi
2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.09(>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.07(>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.31(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1.
5) Nilai  pvalue  X5  sebesar  0.005(<0.05),  yang  artinya  X5  berpengaruh  signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X5 bernilai positif 0.0668 yang artinya X5 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.0668 yang artinya semakin meningkatnya X5 rasio efisiensi akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.
b. Periode Tahun 2017-2019 (sebelum pandemi covid-19)
1) Nilai pvalue X1 sebesar 0.87(>0.05), yang artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.39(>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.17(>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.83(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
5) Nilai  pvalue  X5  sebesar  0.054(>0.05),  yang  artinya  X5  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Y1
c. Periode Tahun 2020-2022 (saat pandemi covid-19)
1) Nilai pvalue X1 sebesar 0.0002 (<0.05), yang artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X1 bernilai positif 0.2101 yang artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.2101 yang artinya semakin meningkatnya X1 rasio pertumbuhan pendapatan akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.
2) Nilai pvalue X2 sebesar 0.78 (>0.05), yang artinya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
3) Nilai pvalue X3 sebesar 0.55 (>0.05), yang artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
4) Nilai pvalue X4 sebesar 0.31(>0.05), yang artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1
5) Nilai  pvalue  X5  sebesar  0.007(<0.05),  yang  artinya  X5  berpengaruh  signifikan terhadap Y1. Lebih lanjut, nilai koefisien X5 bernilai positif 0.1411 yang artinya X5 berpengaruh positif terhadap Y1 dengan kontribusi sebesar 0.1411 yang artinya semakin meningkatnya X5 rasio efisiensi akan berdampak pada peningkatan Y1 pertumbuhan ekonomi.
Tabel 4 Rincian Hasil Pengujian Hipotesis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun Hasil Adjusted R-squared Tahun 2017-2022 Berpengaruh 0.021285 Tahun 2017-2019 Berpengaruh 0.021300 Tahun 2020-2022 Berpengaruh 0.089764
Sumber : diolah Penulis dari Eviews (2024)
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  dijelaskan  besarnya  pengaruh  kinerja  keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dari hasil uji koefisien determinasi ( Adjusted R-squared ), dengan memperoleh nilai Adjusted R- squared sebagai berikut:
a. Kinerja  keuangan  daerah  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah    selama  periode  2017-2022  sebesar  0.021285  atau  2.1285%,  sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak terdapat pada model.
b. Kinerja  keuangan  daerah  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah  selama periode 2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya yang tidak terdapat pada model.
c. Kinerja  keuangan  daerah  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah    selama  periode  2020-2022  masa  pandemi  covid-19  sebesar  0.089764  atau 8.9764%,  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  faktor–faktor  lainnya  yang  tidak terdapat pada model.

## CONCLUSION
Besarnya  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Jawa Tengah dapat digambarkan dari hasil uji koefisien determinasi ( Adjusted R-squared ), sebagai berikut:
a. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama  periode  2017-2022  sebesar  0.021285  atau  2.1285%,  yang  artinya  kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan trefesiensi secara simultan atau bersama-sama  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Jawa  Tengah  sebesar 2,1285%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.
b. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama periode 2017-2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 0.021300 atau 2.13%, yang artinya kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan pendapatan, rasio  keserasian,  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas,  dan  rasio  efesiensi  secara simultan  atau  bersama-sama  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Jawa Tengah sebesar 2.13%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.
c. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah selama  periode  2020-2022 masa  pandemi  covid-19  sebesar  0.089764  atau  8.9764%, yang artinya kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan pendapatan, rasio  keserasian,  rasio  kemandirian,  rasio  efektifitas,  dan  rasio  efesiensi  secara simultan  atau  bersama-sama  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Jawa Tengah sebesar 8.9764%, sedangkan  sisanya dipengaruhi oleh  faktor–faktor lainnya yang tidak diteliti.
Adapun saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor,  diluar  faktor  kinerja  keuangan  daerah,  yang  dapat  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## REFERENCES
Akbar, M. F., Mareto, I., Adhiem, A. F. A., Firdaus, A. D., & Farid, A. M. B. M. (2023).
The Financial Balance Policy Between Central and Local Government: Toward More Just Financial Allocation. Yuridika , 38 (2), 415–430. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.42904 Bakhrullah Akbar, A. D. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. Bappenas. (2023). Laju Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved from https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe BPS Jateng. (2024). Kemiskinan 2017-2022 . Retrieved from
https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html
Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota  Malang. EL  MUHASABA:  Jurnal  Akuntansi  (e-Journal) , 1 (1),  2088–2096. https://doi.org/10.18860/em.v1i1.1879
Fretes,  P.  N.  de.  (2017).  Pengaruh  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Daerah,Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  PembangunanManusia  Di  Kabupaten Kepulauan Yapen. JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri , 2 (2), 1–33. Halim, A. (2001). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Hanafi,  A.  S.,  &  Harsono,  M.  (2020).  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran , 4 (1), 31–37.
Hariani,  S.,  &  Fakhrorazi,  A.  (2022).  The  Zeitgeist  of  “Financial  Reporting  Quality” Predictors: An Empirical Study among Local Governments (Districts) in Indonesia. Universal Journal of Accounting and Finance , 10 (1), 137–147. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100115
Heldi,  Y.  Z.  Z.  (2020).  Kinerja  Keuangan  Daerah  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Daerah di Indonesia. POLITICON : Jurnal Ilmu Politik , 15 (1), 165–175. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf
Kemenkeu, D. (2023a). Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020-
2022. Kemenkeu, D. (2023b). Perbandingan alokasi APBN untuk Pusat dan Daerah Tahun 2020- 2022. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd Kurniawan,  P.  C.,  Khilmiana,  N.,  Arifin,  S.,  &  Maisaroh,  A.  (2023).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pertumbuhan  Angkatan  Kerja  Terhadap  Tingkat Pengangguran  Di  Kota  Pekalongan. Journal  of  Economic  and  Management (JECMA) , 5 (1), 95–103. https://doi.org/10.46772/jecma.v5i1.955
Lusiana  Selly  Kopong.  (2016).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Tahun  Anggaran  2012-2016  (Studi  Pada  Empat  Kabupaten  Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara).
Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance  of  the  government  by  adding  contextual  factors:  Personal  factor, system/administrative  factor. Asian  Journal  of  Accounting  Research , 3 (1),  28–40. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014
Nurhayati, N., Fitriana, R., Isrowiyah, A., Zahroh, F., & Widyani, I. P. (2021). Does Wealth Levels, Reliance and Leverage Influence Financial Performance? Quality - Access to Success , 22 (185), 177–183. https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.24
Putri,  R.  S.  E.,  &  Munandar,  A.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi , 5 (3), 2296–2313.
Saputri,  S.  .  (2019). Prinsip  Money  Follow  Program  Dalam  Perencanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di Provinsi Lampung . Skripsi . Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distribusi - Journal of Management and Business , 7 (1), 81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Utami, F. L., Putra, Y. M., Sutra Tanjung, P. R., & Nugroho, L. (2020). Analysis of audit opinion  of  financial  statements  from  state  institutions:  Indonesia  empirical  study, period  2012-2017. International  Journal  of  Financial  Research , 11 (5),  150–160. https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N5P150
Welly, W., & Djuniar, L. (2017). Kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2009-2015. Jurnal Ekonomi , 22 (1), 1–21. https://doi.org/10.24912/je.v22i1.178
Zamzami,  F.,  &  Rakhman,  F.  (2023).  Determinants  of  Local  Government  Financial Performance in Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 12 (5), 332– 347. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148