## EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT ( OFFICIUM NOBILE ) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA
Oleh:
Anwar Hafidzi 1
Abstract : As mentioned in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 1(3), Indonesia is a country of  law.  Reformation era has changed law system in Indonesia and given a big opportunity for law enforcement, espe- cially for advocate profession other than judicial power. As we know, advo- cate profession has been regulated in Laws No. 18 Year 2003 about advocate. According to that provision, advocate is in position as law enforcement, free and Independent which is guaranteed by laws and regulations, so that the exist- ence has the logical consequence that the advocate is aofficium nobille and have the same or equal position with other law enforcement authorities whom au- thorities also been determined by the laws and regulations in Indonesia, such as judges, prosecutors, and police. Sometimes ago , there were problems in regu- lating professional advocate which had caused heated debate among legal ex- perts, legislators and legal practitioners. It is because a submission of  a draft of Law to amend the provisions of  Law No. 18 year  2003 about the advocate.
Abstrak :  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Era reformasi  mengubah  sistem  hukum  di  Indonesia  dan  memberikan  peluang besar bagi penegakan supremasi hukum ( law enforcement ) terutama bagi profesi advokat  selain  kekuasaan  kehakiman,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa profesi  advokat  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003 Tentang  Advokat.  Menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003 Tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan,  sehingga  dengan  adanya  hal  tersebut  membawa konsekuensi logis bahwa advokat adalah profesi yang terhormat ( officium nobille ) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan penegak hukum lain  yang  kewenangannya  juga  telah  ditentukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hakim, jaksa, dan polisi. Beberapa waktu yang lalu muncul problematika dalam pengaturan profesi advokat yang sempat  menimbulkan  perdebatan  yang  sengit  di  antara  para  pakar  hukum,
1 Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan
anggota  legislatif   maupun  praktisi  hukum,  yaitu  dengan  diajukannya  RUU Advokat  untuk  mengubah  ketentuan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003 Tentang Advokat.
Kata  Kunci  : Advokat,  Profesi  Terhormat  ( Officium  Nobile ),  Sistem    Negara Hukum Indonesia.

## Pendahuluan
Penegakan hukum ( law enforcement ) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek  hukum.,  baik  melalui  prosedur  peradilan  ataupun  melalui  prosedur arbitrase  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya  ( alternative  desputes  or conflicts  resolution ).  Bahkan,  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  lagi,  kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif  yang mengatur dan mengikat para subjek hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  benar- benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya  yang  lebih  sempit  lagi  melalui  proses  peradilan  pidana  yang melibatkan  peran  aparat  kepolisian,  kejaksaan,  advokat,  dan  badan-badan peradilan.
Terkait dengan adanya upaya penegakan hukum ( law enforcement ) tersebut di  atas  maka  hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  upaya  negara  untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM ( Hak Asasi Manusia ) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan- rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, pasal 28I ayat (4) 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.
Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan- hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  negara,  tetapi  juga  menjadi
2 Hasil perubahan kedua UUD 1945
tanggungjawab  korporasi-korporasi  yang  dalam  aktivitasnya  bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh  negara,  dalam  pola  relasi  kekuasaan  horizontal  peluang  terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggungjawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada  pada  setiap  individu  dan  korporasi,  hal  ini  juga  telah  dinyatakan  dalam “ Declaration  on  The  Right  and  Responsibility  of   Individuals,  Groups,  and  Organs  of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom pada 1998 .” 3
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu selain pelaku kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus  mendukung  terlaksananya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab 4 , sebagaimana  selanjutnya  diatur  dalam  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003 Tentang Advokat.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Keadilan tersebut  memerlukan  suatu  organisasi  yang  merupakan  satu-satunya  wadah profesi  Advokat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang  No.18  Tahun  2003  Tentang  Advokat,  yaitu  “ Organisasi  Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat .”
Dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya ( hakim, jaksa, polisi ). Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus  mata  rantai  praktik  mafia  peradilan  yang  terjadi.  Peran  tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang  telah  dijamin  kemerdekaan  dan  kebebasannya  dalam  Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3 Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan resolusi 53/144.
4 Huruf  B Konsideran Menimbang UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## 4 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum di Indonesia diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata  tertib  serta  pedoman  organisasi  dan  tata  kerja  yang  bersifat  internal. Demikian pula halnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap  advokat  wajib  tunduk  dan  mematuhi  kode  etik  profesi  advokat  dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, berlaku tidaknya kode  etik  tersebut  bergantung  sepenuhnya  kepada  advokat  dan  Organisasi Advokat.

## Rumusan Masalah
Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan di bahas yaitu, bagaimana eksistensi advokat sebagai profesi tehormat ( officium nobile ) di dalam sistem negara hukum Indonesia?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat ( officium nobile ) di dalam sistem negara hukum Indonesia?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  dalam  pengkajiannya  dengan  mengacu  dan mendasarkan  pada  norma-norma  dan  kaidah-kaidah  hukum,  peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan RUU Tentang Advokat serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni  menganalisis  permasalahan  tentang  eksistensi  advokat  sebagai  profesi terhormat ( officium nobile ) dalam sistem negara  hukum Indonesia.

## Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD NRI Tahun 1945
Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. 5 Istilah negara hukum  atau  negara  berdasar  atas  hukum  dalam  konstitusi  Indonesia  dapat dijumpai dalam UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS, pasal 1 ayat
5 Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum , Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988. Hlm. 11.
(1) UUDS 1950, dan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Seperti halnya Muh. Yamin mengegaskan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum ( rechtstaat, government of  laws ) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan  ( machtsstaat ) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 6
Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 3 ( tiga )  yakni  konsep rechtsstaat yang  berkembang  di  negara-negara  Eropa Kontinental, konsep rule of law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon dan socialist legality yang berkembang dan diterapkan di negara-negara komunis. 7 Di samping itu, istilah hegara hukum dapat diartikan sama dengan “ the rule of law ”, seperti yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono 8 maupun Ismail Sunny. 9 Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indo- nesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat ataupun rule of  law , ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. 10 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertingg i. 11 Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  negara  hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  meyelenggarakan  kesejahteraan umum. 12
Negara  hukum  oleh  Oemar  Seno  Adji  diartikan  sebagai  suatu  negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai hukum. 13 Negara hukum sebagai suatu konsep teoritis    yang  tumbuh  dan  berkembang  di  daratan  Eropa  Barat  ( kontinental )
6 Muh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Hlm. 72.
7 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum , PT. Erlangga, Jakarta, 1980. hlm. 11
8 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Cet. I, Bandung Alumni, 1991. hlm. 49. Lihat Sunaryati Hartono dalam Apakah The Rule of  Law ,
(Bandung Alumni, 1976), hlm. 35 yang menjelaskan bahwa … oleh sebab itu, agar tercipta  suatu  negara  hukum  yang  membawa  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  yang bersangkutan, penegakan rule of law itu harus diartikan dalam artinya yang materiil.
9 Ismail Sunny, Mencari Keadilan , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 123.
10 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif  Tantang Unsur-unsurnya , Cet.
Pertama, UI Press, Jakarta, 1995. hlm. 30.
11 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Besar Bahasa Indone- sia, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1966. hlm. 685.
12 Ibid . hlm 67.
13 Oemar Adji, Op. Cit ., hlm. 12
yang  dilatar  belakangi  oleh  suasana  kehidupan  bernegara  berdasarkan  atas pemusatan  kekuasaan  sudah  tidak  populer  lagi,  sehingga  Montesquieu mengintroduksikan  ide trias  politica di  bidang  ketatanegaraan  ,  sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah nomoi . 14
Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. Dalam telaah Mohammad Thahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 ( sembila n) ciri yaitu : (1) kekuasaan sebagai amanah ;
(2) musyawarah ; (3) keadilan ; (4) persamaan ; (5) hak asasi manusia ; (6) peradilan yang bebas dan mandiri ; (7) perdamaian ; (8) kesejahteraan dan (9) tanggung jawab dan ketaatan rakyat . 15
Demikian  pula  Azhary  Alam  telaahnya  juga  merumuskan  unsur-unsur negara hukum meliputi, (1) hukum bersumber pada Pancasila , (2) kedaulatan rakyat ,
(3) pemerintahan berdasar atas konstitusi , (4) persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan , (5) kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya , (6) pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama-sama DPR dan (7) sistem MPR . 16
Menurut Sri Soemantri, negara hukum secara umum/universal memiliki 4 ( empat ), yaitu : (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan ; (2) adanya jaminan terhadap hak- hak asasi manusia ; (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara ; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) . 17
Pemikiran tentang negara hukum yang berkembang sebagaimana diuraikan di atas tidak lepas dari kondisi perkembangan sosial yang dapat ditelaah dalam dinamika ketatanegaraan yang ada. Demikian pula dengan ketatanegaraan In- donesia yang berkembang terus dan terakhir dengan diubahnya UUD Tahun 1945, sehingga akan berpengaruh terhadap berkembangnya pemikiran negara hukum  sebagaimana  yang  telah  dikembangkan  oleh  beberapa  pakar  hukum tata negara seperti Prof. Jimly Asshidiqie yang mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi 12 ( dua belas ). Kedua belas prinsip negara hukum menurut Prof. Jimly tersebut adalah : (1) supremasi hukum (supremacy of law), (2) persamaan
14 Padmo Wahyono, Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992. hlm. 40. Pembahasan tentang pemikiran Plato dapat dilihat dalam Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negra dan Hukum, Cet.
Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988. hlm. 10.
15 Ibid .
16 Azhary, Op. Cit ,. hlm. 144
17 Sri Soemantri Martisoewignjo, Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional , dalam M. B. Muqoddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional , UII. Press, Yogyakarta, 1992. Hlm. 28.
dalam hukum (equality before the law), (3) asas legalitas (due process of law), (4) pembatasan kekuasaan , (5) organ-organ eksekutif  independen , (6) peradilan bebas dan tidak memihak , (7) peradilan tata usaha negara , (8) peradilan tata negara , (9) perlindungan Hak Asasi Manusia , (10) bersifat demokratis (democratishe rechtsstaat), (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), dan (12) transparansi dan control sosial . 18
Negara  hukum  ( rechtsstaat )  adalah  konsep  negara  yang  diidealkan  oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan  negara  hukum  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  UUD  NRI 1945, tetapi dijelaskan dalam Penjelasan NRI UUD 1945. Walaupun penegasan negara hukum Indonesia, yakni berdasar atas hukum diletakkan pada Penjelasan UUD    NRI  1945,  tidak  mengurangi  makna  paham  negara  hukum  karena Penjelasan  UUD  NRI  1945  merupakan  bagian  integral  dari  suatu  undang- undang. 19 Namun demikian, setelah perubahan UUD  NRI 1945 pengaturan prinsip negara hukum dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “ Negara Indonesia adalah Negara hukum .” Untuk memahami penegasan negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak  terlepas  dari  pokok  pikiran  dan  dasar  filosofis  yang  diperjuangkan  oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan, “…. Negara melindungi segenap bangsa Indo- nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial .” Di samping itu, pada alinea keempat UUD NRI Tahun 1945  juga  menjelaskan  pokok  pikiran  yang  berkaitan  dengan  sistem penyelenggaraan negara yaitu :
“ Negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  yaitu  sebuah  negara  yang  didasarkan  atas kerakyatan  dan  permusyawaratan  perwakilan .”  Penegasan  lainnya  adalah  pada Penjelasan UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtsstaa t) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ).
18 Jimly  Asshidiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  2006.  Hlm.  124-130.  Pemikiran  ini  pernah dikemukakan dalam orasi Ilmiah Wisuda Sarjana dan Diploma Universitas Islam As- Syafi’iyah, Jakarta, thn 2001, tetapi 12 prinsip Negara hukum tersebut dikembangkan menjadi 13 yakni ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dijumpai dalam Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, makalah yang disampaikan dalam Seminar Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Jakarta, 7 September 2004. Hlm. 17.
19 Yusril Ihza Mahendra, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional , makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. Hlm. 21.

## 8 KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015
Pokok pikiran yang terkandung baik dalam Pembukaan maupun Penjelasan UUD NRI 1945, secara implisit terlihat adanya dorongan atau keinginan untuk menjadikan hukum yang mampu menampilkan peranannya secara mendasar, menyeluruh,  dan  sebagai  titik  sentral  dalam  penyelenggaraan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memandu perwujudan dari penegasan  tersebut  di  atas,  UUD  1945  telah  mengatur  persyaratan  tertentu yang harus dipenuhi oleh negara berdasar atas hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Ismail Sunny. 20
a. Adanya kedaulatan rakyat (Pembukaan dan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);
b. Adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945);
c. Kewajiban  Presiden  untuk  memegang  teguh  UUD  dan  menjalankan Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945);
d. Adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  (Pasal  24  dan  25  UUD NRI Tahun 1945);
e. Persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
f. Terjaminnya hak-hak warga negara (Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 UUD NRI Tahun 1945).
Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi  disamping  merupakan  konsekuensi  dari  konsep  negara  hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian,  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  bersifat  mendasar  tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan,  serta  penyesuaian  materi  muatan  berbagai  peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.
20 Ismail Sunny, Konstitusionalisme Indonesia – Prinsip-prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer , makalah  disampaikan  pada  seminar  Tiga  Dasa  Warsa  Kembali  ke  UUD  1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989. Hlm. 1

## Etika dan Profesionalisme dalam Perspektif Filsafat Sebagai Dasar Kinerja Profesi
Etika berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata yang hampir sama bunyinya, yaitu : pertama, berasal dari kata “ ethos ” yang berarti, yang baik, yang layak, tempat tinggal, sedangkan yang kedua, berasal dari kata “ ethikos ” yang berarti perasaan bathin atau kecenderungan bathin yang mendorong manusia dalam berprilaku. Di dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  etika  dijelaskan  dengan membedakan 3 ( tiga ) arti sebagai berikut : 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral ( akhlak ); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan/masyarakat.
Dari ketiga arti tersebut dapat dipertajam lagi sebagai berikut : 1) Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan  bagi  seseorang  atau  suatu  kelompok  masyarakat  dalam  mengatur perilakunya; 2) Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah Kode Etik; 3) Etika mempunyai arti lagi tentang yang baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.
Permasalahan etika telah timbul bersamaan dengan timbulnya kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sejak itulah telah timbul persoalan-persoalan mana yang baik dan mana yang buruk bagi setiap individu, walaupun dengan penilaian akal yang sederhanapun. Etika dalam pengertian umum menunjuk pada suatu perilaku atau tindakan dan pada refleksi atas tindakan tersebut. Tindakan manusia dengan prinsip-prinsip yang mendasari itu seringkali disebut dengan moralitas. Etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematik tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika termasuk ilmu normatif, karena berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etika sebagai ilmu normatif  bersangkut paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Orang merasa harus mentaati prinsip- prinsip etis untuk dapat disebut orang baik.
Etika berdiri di atas kebenaran awal, di samping itu juga berdiri di atas kebenaran postulat ( pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang ), misalnya adanya Tuhan, kebebasan kehendak  manusia  dan  adanya  hari  pembalasan.  Tanpa  menerima  postulat- postulat maka kepatuhan terhadap ajaran etika tidak akan berhasil, penilaian baik buruknya seseorang dilihat pada amal perbuatannya yang nyata dan bukan niat hatinya yang tersembunyi. Berhubung latar belakang suatu tindakan itu selalu bersifat perseorangan dan berada di dalam batinnya, sehingga tidak serta merta  diketahui  orang  lain,  maka  penilaian  baik  maupun  buruknya  ( ukuran etikanya ) selalu disandarkan terlebih dulu pada amal perbuatannya yang nyata, sejauh dapat diketahui oleh orang lain pada umumnya.
Etika  termasuk  kelompok  filsafat  praktis  dan  dibagi  menjadi  dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran
kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah nilai karena etika pada pokoknya  membicarakan  masalah-masalah  predikat  nilai  “ susila ”  dan  “ tidak susila ”,  “ baik ”  dan  “ buruk ”.  Kualitas-kualitas  ini  dinamakan  kebijakan  yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sesungguhnya etika lebih  banyak  bersangkutan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  pembenaran  dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Masalah dasar bagi etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut, Magnis Suseno etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial, yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat.
Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang  kewajiban  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  atau  umat  manusia. Dalam hal ini, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban  terhadap  diri  sendiri  dan  sebagai  anggota  masyarakat  atau  umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Etika  sosial  menyangkut  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan ( keluarga, masyarakat, dan negara ),  sikap  kritis  terhadap  pandangan-pandangan  dunia,  ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup.
Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut  semua  dimensinya.  Demikian,  juga  etika  profesi,  yang  merupakan etika khusus dalam etika sosial, mempunyai tugas dan tanggung-jawab kepada ilmu  dan  profesi  yang  disandangkannya.  Dalam  hal  ini  para  ilmuwan  harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai  ilmuwan  yang  melatarbelakangi  corak  pemikiran  ilmiah  dan  sikap ilmiahnya.
Tujuan etika adalah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun, mengenai penilaian baik dan buruk. Tujuan tersebut banyak mengalami kendala karena ukuran baik dan buruk itu sangat relatif. Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh karena itu disebut dengan ilmu pengetahuan normatif, dan norma yang digunakan oleh norma tentang baik dan buruk ( tidak tentang benar atau salah ). Norma etika senantiasa digunakan yang optimal meskipun hal itu berupa sesuatu yang ideal.  Dalam setiap tindakan yang baik, selalu diharapkan pada yang ideal bahwa ada tindakan yang lebih ideal lagi dan seterusnya, dalam mengusahakan tujuan etika pada umumnya menjadikan  norma yang ideal sebagai pola yang diharapkan.
Pada perspektif  profesionalisme, kiranya perlu pemahaman terminologis untuk kesepakatan tentang profesi, profesionalisme dan profesionalitas yang
dinaungi oleh etika profesi. Dalam hubungan ini profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Pendidikan keahlian dimaksud sekurangnya meliputi lima macam, yaitu : 1) Penguasaan teori sistematis yang  mendasari  praktek  profesi ;  2) Penguasaan  metode  atau  teknik  intelektual  yang merupakan jembatan antara teori dan penerapannya di dalam praktik ; 3) Pemilikan kemampuan untuk menerapkan dalam praktik; 4) Pemilikan kemampuan untuk menyelesaikan program latihan dan memperoleh pengakuan atas kemampuan tersebut; 5) Mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan.
Profesional menunjuk pada orang-orang yang bergelut di dalam profesi. Artinya orang-orang yang memenuhi standar profesi dan berada pada posisi itu disebut profesional. Khususnya di Indonesia, munculnya motivasi untuk berkualifikasi profesional ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang dikehendaki secara tersistem dan terstruktur mencapai tujuan yang diinginkan. Ukuran profesional sebagaimana dikemukakan oleh Djokosantoso Moeljono, bahwa  para  profesional  adalah  mereka  yang  mempunyai  :  1) Kompetensi ;  2) Komitmen ; 3) Wawasan ; 4) Visi ke depan ; 5) Sikap serta penampilan tertentu yang fit . Profesionalitas menunjukkan pada hubungan yang bersifat baku antara profesi dengan profesional sebagai sikap. Artinya profesionalitas itu berhubungan dengan terpenuhinya persyaratan profesi yang dilaksanakan oleh para profesional, di dalam  kompetensi  profesionalitas  adalah  kualitas  suatu  profesi.  Profesi merupakan keahlian tertentu yang terbentuk melalui serangkaian rekayasa seperti pendidikan dan latihan yang dengan rekayasa tersebut akan terbentuk pribadi dengan komitmen yang teguh pada profesinya.
Di dalam hal komitmen, seorang profesional dengan ikatan moral yang kuat yang bersifat internal punya komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Ia mencintai dan menjaga standar pekerjaannya dengan senantiasa menjaga martabat diri serta profesinya. Ia senantiasa bekerja penuh dengan dedikasi untuk wibawa diri dan kelembagaan dengan menjauhkan diri dari sifat yang merusak profesi dan bahkan berupaya secara terus menerus meningkatkan mutu kerjanya.
Di  dalam  wawasan,  seorang  profesional  memiliki  wawasan  khususnya yang  bersifat  internal,  artinya  seorang  profesional  dengan  penuh  kesadaran menyadari terjadinya perubahan yang menjadi hukum alam yang akan ( bisa jadi ) membawa  dampak  negative  bagi  dirinya.  Untuk  itu  ia  harus  mempunyai wawasan  yang  luas  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  muncul,  ia dengan jelas bisa membedakan antara impian (cita-cita), sebuah das sollen, sebuah ramalan dan program yang harus dilaksanakan secara konkret sebagai sebuah das sein .
Adapun  etika  profesi,  maka  dalam  bahasa  sederhana,  konkretisasi  dari profesionalitas adalah etika profesi. Keberadaannya merupakan kristalisasi dari kehendak atau tepatnya tuntutan perilaku yang harus ditampilkan oleh seorang profesional  di  dalam  mengemban  profesinya.  Ukuran  etika,  sebagai  dasar perilaku bersifat abstrak. Tetapi secara universal, ukuran etika itu adalah antara baik  dan  buruk.  Untuk  menyatakan  dan  akhirnya  menyimpulkan  tentang
bagaimana sesuatu itu baik atau buruk sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk adalah dimensi dalam ranah etika.
Masalah etis sejatinya berkisar pada pilihan bukan antara yang baik dan buruk atau antara yang salah dan benar, justru masalahnya adalah menentukan pilihan  antara  yang  baik  dan  lebih  baik,  antara  yang  benar  dan  lebih  benar. Pilihan  etika  memerlukan  pertimbangan  dengan  nurani  yang  tidak  semata didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Ada ultimat reality yang sering, sangat  terbatas  untuk  dapat  dinyatakan  berdasar  kesahajaan  kalimat  dalam bahasa, yang dimiliki manusia sebagai sarana berkomunikasi. Pada dimensi ini hubungannya dengan profesi adalah bahwa profesi diartikan tidak saja berada pada dimensi yuridis tetapi yang lebih konkret di dalamnya juga mengandung elemen-elemen seni ( art ). Ada tiga fungsi hukum sebagai kerangka landasan memahami profesi dalam kedudukannya sebagai dasar dari pemberlakuan etika profesi  bagi  kelompok  tertentu. Pertama ,  fungsi  hukum  sebagai  penjaga keamanan, kedua fungsi hukum sebagai pelaksana ketertiban, ketiga fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari persengketaan yang  timbul  ketika  pada  akhirnya  pelanggaran  profesi  dipandang  sebagai pelanggaran hukum.
Etika profesi dimaknai sebagai pedoman perilaku bagi pengemban atau pelaksana dari profesi tersebut, etika itu sendiri secara umum pengertiannya adalah suatu tatanan akhlak atau moral. Sebagai tatanan moral, tentunya beranjak dari segi-segi yang sifatnya abstrak dan umum. Sebagai ciri khas tatanan moral maka sebenarnya sanksi yang akan dijatuhkan itu nantinya bukan berbentuk nestapa secara fisik sebagaimana sanksi yang yang dijatuhkan oleh ketentuan hukum. Namun, sanksi yang diterima lebih dekat kepada dimensi nestapa secara psikis atau nestapa secara moral.
Eksklusifitas etika, menekankan pada standar perilaku yang menjadi batas untuk kelompok tertentu pada komunitas yang terbatas, di tengah komunitas masyarakat yang lebih luas. Keterbatasan etika, ditunjukkan dengan dukungan yang tidak terpisahkan oleh norma yang menjadi standar umum perilaku. Etika tidak terlepas dari norma umum dan pada satu ketika perilaku yang ditunjukkan harus distandarisir oleh norma yang berlaku umum tersebut sebagai bentuk pengakuan keterbatasan. Penekanan etika lebih menitikberatkan pada tindakan para pelaku profesi sebagai bagian dari konsekuensi yang harus dilaksanakan sebagai standar profesi tersebut.
Advokat Sebagai Profesi Terhormat ( Officium Nobile )
Secara  historis  advokat  adalah  salah  satu  profesi  yang  tertua.  Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai officum nobile ( jabatan yang mulia, profesi terhormat ). Penamaan ini adalah karena aspek “ kepercayaan ” dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.
Profesi  adalah  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara  bertanggung  jawab  dengan  tujuan  memperoleh  penghasilan.  Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. 21 Profesi  hukum  merupakan  salah  satu  profesi  yang  menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. 22 Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, no- taries, polisi, jaksa, hakim dan advokat. 23
Kata “ advokat ” berasal dari bahasa latin “ advocates ”, bentuk past participle dari “ advocare ” yang berarti “ memanggil untuk sidang ”. 24 Jabatan untuk “ advocates ” ini dapat ditelusuri kembali sampai ke daratan Eropa pada awal abad kelima ketika pemimpin gereja sangat membutuhkan “ orang biasa ” yang dapat mewakili kepentingan  mereka  dalam  hal-hal  yang  bersifat  sekular.  Orang-orang  yang dikenal  sebagai  “ advocates  ecclesiae ”  ini  bertugas  mewakili  para bishop maupun abbot di pengadilan khususnya dalam membela dan melindungi kekayaan pihak gereja.  Pada  jaman  pertengahan  yang  feodal  itu,  para advocatus ini  lalu berkembang menjadi kelas tersendiri dengan mendapat imbalan berupa tanah fief yang dapat diwariskan secara turun temurun. 25 , dan kata “ advocatus ” lambat laun mengacu kepada “ orang yang membantu seseorang dalam perkara ” atau “ pembela ”. Dari bahasa latin, kata “ advocatus ” ini berkembang menjadi “ advocate ” (bahasa Inggris), “ advocats ” (bahasa Perancis), “ advokat ” (bahasa Jerman), dan “ advocaat ” (bahasa Belanda) yang dieja menjadi “ advokat ” dalam bahasa Indonesia. Sebagai istilah teknis, kata “ advokat ” lebih banyak digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi. Dalam sistem hukum yang bersumber pada sistem Anglo-Saxon, padanan untuk kata “ advokat ” adalah “ barrister ”. 26 Menurut Black’s Law Dictionary, barrister atau advokat adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum dan mendapat ijin untuk membantu, memberikan nasehat  tentang  hukum  atau  membela  seseorang  dalam  sidang  pengadilan, berbeda dengan attorney ( kuasa ) yang merupakan wakil atau pengganti yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menggantikan posisi seseorang dalam hal merancang pembelaan, mempersiapkan bukti-bukti, dan mengatur hal-hal di luar pengadilan. Bila attorney ini muncul dalam persidangan maka istilah
21 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  cetakan  ke-3,  Citra  Aditya  Bhakti,
Bandung, 2006. Hlm. 74
22 Ibid ., hlm. 62 23 Ibid ., hlm. 65 24 The American Heritage Dictionary of The English Language, 3 nd edition, Houghton
Mifflin, Boston, 1992. Hlm. 26
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus diunduh pada 24 November 2014 pukul 10.39 WITA
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus diunduh pada 24 November 2014 pukul
11.05 WITA
yang digunakan adalah “ attorney at law ” (kuasa hukum). 27 Di Amerika Serikat, “advocate” tidak mengandung rujukan khusus, kata ini dapat digunakan secara fleksibel untuk menggantikan kata-kata “ attorney ”, “ counsel ” ataupun “ lawyer ”. 28 Begitu  pula  dalam  bahasa  Belanda,  kata  “advocaat”  mencakup  pengertian “ pembela ”, “ penasehat hukum ”, “ pokrol bambu ” ( met geringe opleiding ) dan “pengacara” ( procereur ).
Perbedaan  makna  tersebut  perlu  dikemukakan  karena  secara  umum, “ advokat ” sering diidentikan dengan “ pengacara ”, padahal keduanya mempunyai pengertian  yang  berbeda.  Menurut,  Prof.  Subekti,  advokat  adalah  seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang  memberikan  jasanya  dalam  mengajukan  perkara  ke  pengadilan  dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.
Dalam  penjelasan  atas  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  Tentang Advokat, disebutkan bahwa “ selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada  saat  sekarang  semakin  meningkat ,…..”.  Pengertian  bahwa  advokat  tidak terbatas pada “ pengacara ” yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada  pasal  1  butir  1  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  Tentang  Advokat yang memberi definisi bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum ….. dinyatakan sebagai Advokat”.
Kendati cakupan profesi “advokat” begitu luas dan dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa  yang  diberikan  seorang  advokat  dapat  dibagi  ke  dalam  kategori  besar yaitu : 29
1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi  penafsiran  terhadap  dokumen-dokumen  hukum  yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia atau internasional;
2. Membantu  melakukan  negoisasi  atau  mediasi.  Dalam  hal  ini  advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan
27 http://blackslawdictionary.org diunduh pada 25 November 2014 pukul 10.09 WITA
28 Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999. Hlm. 13
29 Mardjono Reksodiputro, “ Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis ”, JENTERA Jurnal
Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009). Hlm. 10
para  pihak,  tetapi  tujuan  utama  di  sini  adalah  penyelesaian  di  luar pengadilan ( settlement out court );
3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.
Dari  ketiga  kategori  tersebut,  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  dasarnya pelayanan  yang  diberikan  seorang  advokat  adalah  membantu  kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat bahwa “Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan ….. Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”. Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru  tempat  mendapatkan  petunjuk  dan  petuah,  juga  seorang  dokter  yang mengobati  jiwa  yang  menderita.  Oleh  sebab  itu  “ advokat ”  adalah  panggilan yang luhur dan mulia, officium nobile . 30
Sebagai  profesi  terhormat  ( officium  nobile ),  advokat  dalam  menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada  pasal  3  huruf   (g)  KEAI  kembali  dinyatakan  bahwa  “Advokat  harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat ( offi- cium nobile ).” Kemudian pada pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat ( officium nobile ) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa  dan  hakim,  yang  dalam  melaksanakan  profesinya  berada  di  bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga  membebankan  kewajiban  kepada  setiap  advokat  untuk  jujur  dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri, 31 dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan. 32
30 Sastrayudha, “ Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya ,” Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971). Hlm. 20.
31 Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia , alinea ke 5.
32 KEAI pasal 11 ayat (3) jo UU No.18 tahun 2003 pasal 6 huruf  (f).

## Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia
Salah  satu  tuntutan  reformasi  sejak  tahun  1998  di  Indonesia,  untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada masalah  penegakan  hukum.  Namun  sangat  disayangkan  setelah  enam  belas tahun  refomasi  berlalu  hingga  kini  masalah  penegakan  hukum  belum  juga menampakkan  hasil  yang  signifikan  sesuai  tujuannya  yaitu  menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya  disebabkan  oleh  terjadinya  kekacauan  hukum  ( judicial  disarry )  yang menuntut  untuk  segera  dilakukan  reformasi  dalam  bidang  hukum  dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum ( legal system ) dan penegakkan hukum ( law enforcement ), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat.
Secara  konsepsional,  arti  penegakkan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 33 Untuk menjawab “ apa yang ditegakkan ”, Soerjono lebih  lanjut  menegaskan  bahwa  dalam  penegakkan  hukum  akan  berkaitan dengan tiga hal penting yakni nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai merupakan pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan bersifat abstrak. Selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk lebih konkret pada lingkup kaidah yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan yang selanjutnya kaidah menjadi patokan bagi perilaku atau sikap yang pantas atau seharusnya. 34
Ketiga hal tersebut merupakan tri-tunggal yang memiliki keterkaitan dan saling  memengaruhi  dalam  kehidupan  masyarakat,  sebab  apabila  terjadi ketidakserasian di antaranya dapat menimbulkan gangguan terhadap kerahasiaan dan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata diartikan sebagai upaya mewujudkan kaidah yang terkandung dalam undang-undang atau diartikan hanya sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim yang kurang atau tidak mengindahkan nilai, kaidah, dan pola perilaku masyarakat, tetapi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya dan bersifat netral.
Adapun faktor-faktor penegakan hukum meliputi :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor  penegakan  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  memberikan  dan menetapkan hukum;
33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , Cet. Pertama (Jakarta : CV. Rajawali, 1983). Hlm. 2.
34 Ibid , hlm. 3
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  karsa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan. 35
Di antara faktor-faktor penegakan hukum tersebut, maka faktor penegak hukum yang memiliki relevansi dengan fungsi peradilan karena faktor penegak hukum  yang  berkecimpung  langsung  dalam  penegakan  hukum  tidak  hanya mencakup law enforcement , tetapi juga mencakup pease maintenance . Seorang penegak hukum  sebagaimana  halnya  dengan  warga  masyarakat  lain  juga  mempunyai kedudukan dan peranan, seorang penegak hukum pusat perhatian sudah pasti diarahkan  pada  peranannya,  peranan  yang  seharusnya  dan  peranan  aktual. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat telah dirumuskan dalam  Undang-undang,  demikian  pula  halnya  dengan  perumusan  terhadap peranan yang ideal. Berkaitan dengan peranan advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.  Dan  juga  sebagaimana  telah  disebutkan  di  dalam  pasal  5  ayat  (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 yang dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa status  advokat  sebagai  penegak  hukum,  bebas,  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh hukum dan peraturan perundang-undangan .
Advokat sebagai praktisi hukum ( practizinjs ) adalah secara aktif  langsung mengupayakan equality before the law yakni jaminan kesederajatan setiap orang di hadapan hukum. Pada saat penuntut umum demi membela negara menuntut seseorang atas segala kesalahan terdakwa di hadapan hukum, maka seorang advokat  adalah  penangkis  segala  tuntutan  untuk  membela  seseorang  yang dibelanya  agar  terjadi  keseimbangan  hak  di  hadapan  hukum.  Sedang  hakim adalah yuri yang  diharapkan  bijaksana  untuk  melihat  kebenarannya  yang sesungguhnya  setidaknya  kebenaran  formal  yang  dapat  diperolehnya  dalam persidangan.
Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan  bertanggung  jawab.  Apa  yang  dimaksud  dengan  bebas  adalah  seperti dimaksud dalam pasal 14 penjelasan atas UU Nomor 18 tahun 2003 adalah “ Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut
35 Ibid , hlm. 5. Lihat Satjipto Rahardjo, Op. Cit ,. hlm. 23, yang menjelaskan bahwa unsur penegakkan  hukum  dibagi  dalam  dua  golongan  besar,  yaitu  unsur-unsur  yang mempunyai  tingkat  keterlibatan  yang  agak  jauh  dan  yang  dekat.  Unsur  yang keterlibatannya dekat adalah Badan Legislaif ( unsur pembuatan undang-undang ), sedangkan tingkat keterlibatannya agak jauh adalah unsur lingkungan.
dilaksanakan  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  dan  peraturan  perundang-undangan .” Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya da peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai orang yang berprofesi pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan.
Dan  dengan  profesinya  itu  pula,  advokat  memiliki  kedudukan  untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian  hukum.  Dalam  bagian  pertimbangan  UU  Nomor  18  tahun  2003 bagian huruf b dan c disebutkan sebagai berikut :
b. Bahwa  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  segala  campur  tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselanggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.
c. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab  dalam  menegakkan  hukum  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh undang-undang  demi  terselenggaranya  upaya  penegakan  supremasi hukum.
Legitimasi profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 ( tiga ) kondisi yang meliputi Keilmuan , Integritas , dan Moralitas . Dalam hal keilmuannya seorang advokat tidak hanya memerlukan  pengetahuan  ilmu  hukum  yang  memadai  yang  diperoleh  dari kelembagaan  pendidikan  formal,  tetapi  juga  sangat  diperlukan  memiliki wawasan  yang  komprehensif,  bukan  hanya  terhadap  perkembangan  yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya  perkembangan  dunia,  khususnya  intensitas  kejahatan  transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut diatas.
Aspek  integritas  merupakan  syarat  utama  kepribadian  advokat  sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai officium nobille , maka kehadiran UU Nomor 18 tahun 2003 dapat disebut sebagai Code  of  Law melengkapi  aturan-aturan  sebelumnya  yang  bersifat  internal organisasi  advokat  menyangkut  tata  tertib,  sikap  dan  perilaku  anggota  yang lazim disebut sebagai Code Ethics atau Code of Conduct , yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai Code of  Law dalam hukum positif yang  juga  mengikat  publik,  keberadaan  adokat  ditengah-tengah  masyarakat akan lebih menampakkan sosok advokat sebagai penegak hukum yang officium nobille .
Membangun  sistem  hukum  terkait  dengan  3  (tiga)  hal,  yakni  struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Tiga struktur dari sistem hukum ini disebut Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System , struktur
hukum  menurut  Friedman  adalah rangkanya  atau  kerangka  dan  sebagai  bagian- bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga adanya penambahan profesi advokat. Substansi atau materi hukum,  yaitu  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang  berada dalam sistem itu, substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup ( living law ), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum ( law in books ). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  dan  harapannya.  Budaya  hukum  juga mencakup  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, deskripsi 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.
Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.
Penegak  hukum  disebut  profesional  karena  kemampuan  berpikir  dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan  keadilan  harus  memenuhi  3  ( tiga )  syarat  : pertama ,  dituntut kemampuan  penegak  hukum  mengkritisi  hukum  dan  praktik  hukum  demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua , pelanggaran profesi tidak pernah hilang tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun self-image positif dan menjadi refleksi pentingnya self-esteem sebagai nilai . Kesadaran akan pentingnya self-image positif dan self esteem sebagai nilai akan membantu seorang professional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya . Artinya, keahlian saja tidak cukup, diperlukan keutamaan bersikap profesional. Ketiga , keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang professional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan seprofesi, ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah
namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktekan bukan sekedar mengetahui keadilan. 36
Dalam konsep negara hukum ( rechtsstaat ) ada dua fungsi penegakan hukum yaitu, fungsi pembentukan hukum ( law making process ) dan fungsi penerapan hukum ( law applying process ). Fungsi pembentukan hukum ( law making process ) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum, hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan maka tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya tidak ada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. Jika hukum dan keadilan dapat terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.
Di  dalam  pasal  16  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  juga  telah disebutkan bahwa “ advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan ”. Jika kita lihat dalam pasal 16 tersebut bahwa advokat juga memiliki hak imunitas , dimana hal ini memberikan kepastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan sebuah peneguhan bahwa advokat adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dalam pasal 17 Undang-Undang  No.18  tahun  2003  juga  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa “ Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.  Hal  ini  juga  mengisyaratkan  artian  bahwa  negara memberikan kewenangan kepada advokat untuk memperoleh segala sesuatunya baik itu informasi, data, dokumen dan lainnya baik dari instansi pemerintah maupun  swasta  guna  kepentingan  pembelaan  Kliennya,  sehingga  advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Hanya saja yang membedakan kewenangan tersebut adalah yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara  Perdata,  maupun  Hukum  Acara  Konstitusi,  akan  tetapi  melalui  UU Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  negara  memberikan  peneguhan kepastian hukum secara jelas bahwa advokat adalah salah satu bagian dari sistem negara hukum di Indonesia. Sehingga antara profesi penegak hukum yang lain selain advokat yaitu hakim, jaksa, dan polisi memiliki hubungan dalam sebuah sistem hukum di Indonesia, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sepanjang setiap penegak hukum tersebut menjalankan tugas maupun profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila dari salah satunya tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya secara optimal maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun akan berjalan timpang,.
36 “ Quo Vadis ” Profesionalisme Hukum? Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.
Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih saja terjadi pembedaan atau diskriminasi hukum bagi advokat dari penegak hukum lainnya, di mana terkadang  advokat  tidak  dapat  menjalankan  tugas  maupun  kewenangannya dalam upaya pembelaan kepentingan Kliennya di dalam pengadilan, terutama dalam proses pengumpulan data dan informasi dari instansi-instansi pemerintah. Advokat banyak menemui kendala dalam proses ini, karena instansi pemerintah terkadang terlalu over protektif dalam memberikan sebuah informasi maupun data yang berkaitan dengan kepentingan Kliennya, mereka sering menganggap bahwa  advokat  tidak  mempunyai  kewenangan  maupun  kepentingan  dalam hal yang berkaitan dengan sebuah informasi maupun data yang berhak diperoleh seorang advokat dalam kepentingan pembelaan hukum bagi Kliennya dalam sidang di pengadilan.
Perkembangan hukum di Indonesia mengalami banyak kemajuan, meliputi substansi hukum maupun struktur ( budaya ) hukum. Pemahaman hukum dari masyarakat  semakin  maju  terbukti  dari  banyaknya  kasus-kasus  yang  terjadi, sehingga kebutuhan akan upaya penegakan hukum semakin krusial dan harus dilakukan upaya secara maksimal baik dari negara, para penegak hukum maupun masyarakat sendiri dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam sebuah sistem  hukum  di  negara  Indonesia  terutama  dalam  menciptakan  lembaga peradilan  yang  bebas  dan  mandiri  sebagai  implementasi  dari  prinsip  umum yang  harus  dijadikan  prinsip  dalam  membangun  dan  mewujudkan  Negara hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. 37
Dalam sistem negara hukum Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman ( ju- dicial power ) hendaknya difungsikan sebagai, a) Katup Penekanan ( Pressure Value ) yaitu bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang adalah menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran tersebut adalah yang bersifat inkonstitutional , yang
37 Pasal  24  UUD  NRI  1945  menegaskan  bahwa,  “ Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan ”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut merupakan penegasan dianutnya prinsip demokrasi sekaligus prinsip nomokrasi. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan penegasan secara eksplisit bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara yang menganut prinsip Negara hukum. Dalam hubungan ini Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD  NRI  1945  merupakan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  atau  negara demokrasi  berdasar  atas  hukum.  Lihat  Jimly  Asshidiqie  dalam, Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), lm. 185-201.
bertentangan  dengan  ketertiban  umum  ( contrary  to  the  public  order );  dan  yang melanggar kepatutan ( violation with the reasonableness ); b) Senjata Pamungkas ( Ultimum Remedium ), yaitu bahwa konstitusi dan undang-undang menempatkan badan- badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir ( the last resor ) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan; c) Penjaga Kemerdekaan Masyarakat (The Guardian of  Citizen’s Consti- tutional  Rights) ,  yaitu  bahwa  lembaga  peradilan  harus  mampu  dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia ( To Respect, To Protect And To Fullfil Of  Human Rights ); d) Sebagai Wali Masyarakat (Judiciary Are Regarded as Costudian Of  Society) , yaitu bahwa badan-badan peradilan merupakan  tempat  perlindungan  ( Protection )  dan  pemulihan  kepada  keadaan semula  ( Restitio  In  Integrum )  bagi  anggota  masyarakat  yang  merasa  teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh  penguasa.  Hal  ini  berarti  lembaga  peradilan  berwenang  memutus  dan menentukan : apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan atau perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak; da menentukan apakah suatu perjanjian dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak ( The Freedom of  Contract Principle ) bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan,  e) Prinsip  Hak  Immunitas  (Immunity  Rights )  yaitu  bahwa  dalam menjalankan fungsi peradilan, maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak immunitas ; dan f) Putusan Pengadilan seperti Putusan Tuhan (Judicium Die ) yaitu bahwa hal ini sebagai konsekuensi dari prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim. 38

## Kesimpulan.
Negara  hukum  ( rechtsstaat )  adalah  konsep  negara  yang  diidealkan  oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, tetapi  dijelaskan  dalam  Penjelasan  UUD  1945.  Walaupun  penegasan  negara hukum Indonesia, yakni negara berdasar atas hukum diletakkan pada Penjelasan UUD 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena Penjelasan merupakan bagian integral dari suatu undang-undang.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  sangat  mengalami  kemajuan  yang sangat pesat, salah satu prinsip yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  “ Negara  Indonesia adalah negara hukum ”. Salah satu ciri penegasan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum ( rechtsstaat ) dan bukan atas dasar kekuasaan ( machtsstaat ),
38 Yahya Harahap, Tinjauan Singkat Peradilan Kasasi , makalah yang disampaikan pada Pembekalan Calon Hakim Agung di Diklat Mahkamag Agung, 19 Juli 2011.
untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, maka Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa  :  “ Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia .”
Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas, mandiri, dan merdeka dari campur tangan pihak extra judiciil . Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lain sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.
Salah satu pendukung sistem peradilan di Indonesia adalah profesi advokat, sebagai  salah  salah  satu  pilar  pendukung  sistem  peradilan  maka  advokat mempunyai tugas maupun kewenangan yang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  dimulai  setelah dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan di konsideran menimbang huruf (b) yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan  dan  pengaruh  dari  luar,  memerlukan  profesi  Advokat  yang  bebas, mandiri, dan bertangung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, dan (c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.
Eksistensi  advokat  dalam  sistem  negara  hukum  Indonesia  semakin berperan dalam menciptakan penegakkan hukum tertinggi ( supremasi hukum ), selain juga dengan adanya pengukuhan bahwasanya advokat adalah “ berstatus sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan” sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
Sehingga  dengan  adanya  hal  tersebut  di  atas  mengisyaratkan  bahwa Advokat  adalah  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  penegak  hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi serta menempatkan Advokat sebagai profesi yang terhormat ( Officium Nobille ) karena Advokat bukan lagi ditempatkan sebagai profesi hukum diluar lembaga penegakkan hukum tetapi menjadi salah satu bagian dari lembaga peradilan di mana tugas dan kewenangannya telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengaturan  mengenai  kinerja  Advokat  disesuaikan  dengan  pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia, yang dibentuk maupun telah ditentukan oleh organisasi Advokat. Di mana sesuai dengan ketentuan dalam BAB IX Kode Etik Dan Kehormatan Advokat Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 18  tahun  2003,  sehingga  untuk  menciptakan  Advokat  yang  berkualitas  dan
profesionalisme akan dapat diwujudkan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan adanya kesesuaian antara penegakan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia demi keadilan berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa.

## Daftar Pustaka
Adji Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum , Jakarta, PT. Erlangga. Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif   Tantang Unsur- unsurnya , Jakarta, Cet. Pertama, UI Press. Hartono Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional ,
Bandung, Cet. I, Alumni. Sunny Ismail, 1982, Mencari Keadilan , Jakarta, PT. Ghalia Indonesia. Asshidiqie Jimly, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mahendra Yuzril Ihza, 1995, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implekasinya terhadapa Perumusan Politik Hukum Nasional , Jakarta, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI. Martisoewignjo  Sri  Soemantri,  1992, Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  dalam  M.  B.  Muqoddas  dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional , Yogyakarta, UII. Press. Muhammad Abdulkadir, 2006, Etika Profesi Hukum , cetakan ke-3, Bandung, Citra Aditya Bhakti. Reksodiputro  Mardjono,  2009,  “ Organisasi  Advokat  Indonesia:  Quo  Vadis ”, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009). Sastrayudha,  1971, Hambatan-hambatan  Bagi  Advokat  Dalam  Melaksanakan Tugasnya , Hukum dan Keadilan , No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971). Schmid  Von,  1998, Ahli-Ahli  Pikir  Besar  Tentang  Negara  dan  Hukum ,  Jakarta, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan. Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum ,
Jakarta, Cet. Pertama CV. Rajawali. Sunny  Ismail, Konstitusionalisme  Indonesia  –  Prinsip-prinsip  Dasar  dan  Perdebatan Kontemporer ,  makalah  disampaikan  pada  Seminar  Tiga  Dasa  Warsa Kembali Ke UUD 1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989. Wahyono  Padmo,  1992, Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya  dalam  Sistem Hukum  Nasional ,  dalam  Moh.  Busyro  Muqaddas  dkk,  Politik
Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, UII Press. Yamin Muh, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , PT. Ghalia Indo- nesia, Jakarta, 1982.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

## Peraturan Advokat Indonesia
Kode Etik Advokat Indonesia.
Keputusan  Dewan  Kehormatan  Pusat  Perhimpunan  Advokat  Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

## Kamus Hukum
Marjanne Termorshuizen, 1999, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Jakarta, Djambatan.
Kamus Bahasa Besar Indonesia. The  American  Heritage  Dictionary  of  The  English  Language,  3 nd edition, Houghton Mifflin, Boston, 1992.

## Artikel Media Massa
Ujan Andre  Ata, “Quo Vadis” Profesionalisme Hukum? Artikel Kompas, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 12 Agustus 2005.