## SPEECH COMPOSING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 
Jessica Djaja Putra 1 , 2 Mariska Budialim 2 , Djunita 3 , Michelle Yaputri Budiman 4
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya,
1 e-mail: jezz_dp@hotmail.com *
2 e-mail: mbudialim@yahoo.com 3 e-mail:d7nita@yahoo.com 4 e-mail: myb18@icloud.com

## Abstract
Speech Composing is a creation that has not been clearly regulated in Law Number 28 Year 2014  on  Copyright.  This  opens  up  the  possibility  of  copyright  infringement  from  making  Speech Composing. Copyright is an exclusive right of the creator granted by the State automatically after a creation is manifested in its tangible form. This exclusive right consists of the eternal inherent moral rights of the creator and the economic right of creation. Often people think just by putting the name of  the  creator  in  his  work  can  prevent  him  from  copyright  infringement.  Whereas  the  element  of permission is an absolute thing if there are other parties who want to utilize the economic rights of the creator under Article 9 paragraph 2 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. In this regard, X is the person  who  composed  a  song  in  Speech  Composing  using  pieces  of  speech  in  AW's  speech  and uploaded to YouTube with no rights and without permission from AW. X infringes AW's copyright under Article 43 Sub-Article d of Law No. 28 of 2014 on Copyright.
Key words: Legal Protection, Speech Composing,  Copyright, Law of Copyright.

## Abstrak
Speech  Composing  merupakan    ciptaan  di  mana  belum  diatur  secara  jelas  di  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini memberi peluang untuk timbul pelanggaran  hak  cipta  di  dalam  pembuatan  Speech  Composing.  Hak  cipta  merupakan  hak  yang eksklusif yang dimiliki pencipta, yang oleh Negara diberikan secara otomatis setelah suatu ciptaan diekspresikan dalam bentuk riil (nyata). Hak eksklusif meliputi hak moral yang melekat secara abadi pada  seorang  pencipta  dan  hak  ekonomi  atas  ciptaan.  Seringkali  orang  berpikir  hanya  dengan mencantumkan nama pencipta dalam hasil karyanya dapat menghindarkannya dari pelanggaran hak cipta. Padahal unsur izin adalah hal yang mutlak jika terdapat pihak lain yang ingin memanfaatkan hak  ekonomi  milik  pencipta  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, X adalah orang yang membuat lagu dalam bentuk Speech Composing dengan menggunakan potongan-potongan perkataan dalam pidato milik AW dan diunggah ke YouTube tanpa memiliki hak dan tanpa memiliki izin dari AW. X melanggar hak cipta milik AW berdasarkan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Speech Composing;  Hak Cipta; Undang-Undang Hak Cipta.
 Naskah diterima: 25 Juli 2019, direvisi: 15 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.174

## PENDAHULUAN
Era globalisasi
membawa perkembangan cukup pesat dalam berbagai  bidang  di  kehidupan  manusia seperti  di  bidang  teknologi  informasi, telekomunikasi, perekonomian, dan transportasi.  Akibat  terjadinya  globalisasi ini,  sarana  hukum  mau  tidak  mau  harus bisa mengikuti perkembangan dan permasalahan  yang  ditimbulkan  sebagai akibat dari globalisasi.
Adrian  Sutedi  berpendapat  bahwa Indonesia  merupakan  Negara    yang memiliki  beranekaragam  kesenian  dan kebudayaan.  Kekayaan  Indonesia  berupa kesenian dan kebudayaan ialah salah satu sumber  karya  intelektual  Indonesia  yang perlu  dilindungi.  Berkaitan  dengan  Hak Kekayaan
Intelektual, Indonesia mempunyai  undang-undang  berdasarkan prinsip  konkordansi  untuk  berlaku  di
Indonesia. (Sutedi, 2009: 113)
Muhamad Djumhana dan R.
Djubaedillah  berpendapat  bahwa  Hak Kekayaan  Intelektual  artinya  suatu  hak yang  timbul  dari  hasil  kreativitas  atas kemampuan  olah  pikir  individu  yang ditunjukkan  kepada  khalayak  umum dengan  berbagai  macam  bentuk,  yang bermanfaat dan berguna dalam
menunjang  kehidupan  manusia,  dan memiliki  nilai  ekonomi.  Bentuk  nyata kemampuan  karya  intelektual  manusia bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni sastra. (Djumhana, 2014: 16-17)
Internet merupakan hasil dari perkembangan  teknologi  informasi  dan
komunikasi yang paling menonjol. Hal ini diakibatkan oleh adanya globalisasi sehingga  internet  hadir  sebagai  suatu bukti  perkembangan  teknologi  yang berdampak  besar  dalam  penyebaran informasi dan komunikasi antar masyarakat  di  dunia.  Internet  seringkali digunakan  sebagai  media  informasi  dan menciptakan beragam karya digital dengan  berbagai  macam  aplikasi  yang dapat  berulang  kali  digandakan  dan disebarluaskan  ke  banyak  orang  dengan waktu  singkat.  Oleh  karena  itu,  tidak heran  apabila  internet  dipandang  sebagai media  informasi  yang  memiliki  banyak muatan  terkait  hak  milik  intelektual, khususnya terkait hak cipta.
Indonesia  sebagai  negara  hukum mempunyai  peraturan  sendiri  tentang  hak cipta yaitu berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Negara memberikan hak eksklusif ini karena didasarkan adanya kemampuan yang dimiliki pencipta untuk menghasilkan  suatu  karya  yang  sifatnya khas, orisinil, dan menunjukkan kreativitas  individu.  Menurut  Yusran Isnaini, bersifat khas artinya gagasan atau pemikiran  dari  pencipta  diwujudkan  ke dalam  bentuk  karya  materi  yang  dapat dilihat,  didengar,  diraba,  dan  dibaca  oleh orang  lain.  Dengan  demikian,  apabila hanya  berupa  gagasan  atau  pemikiran seseorang  semata  maka  belum  dilindungi oleh hak cipta.”(Isnaini, 2009: 2)
Mengenai  keberadaan  internet  dalam era  globalisasi  juga  membawa  tantangan yang  besar  bagi  hak  cipta  dan  membuat
khawatir banyak pihak, khususnya pencipta maupun kalangan industri. Pertumbuhan  seni  musik  di  Indonesia semakin pesat dan diminati. Hal ini dapat dilihat  dari  begitu  banyaknya  band-band atau grup-grup musik baru serta lagu-lagu baru  yang  bermunculan.  Keberadaan internet  pula  juga  mendorong  semangat anak bangsa untuk berpikir kreatif dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  berkembang  ini  untuk menghasilkan  suatu  karya  yaitu  dengan menggunakan software-software khusus.
Namun,  seringkali  banyak  orang  tidak menyadari  bahwa  hasil  karyanya  telah melanggar hak cipta milik pihak lain.
Pada  awal  tahun  2005,  terdapat  situs khusus  bernama YouTube berisi  video- video  amatir  yang  diunggah  di  internet. Pada  awalnya  situs YouTube ini  hanya ditujukan  sebagai  wadah video  sharing atau  berbagi  video  berisi  rekaman  atas suatu  peristiwa  yang  bersifat  terbuka untuk  publik.  Namun  dengan  berjalannya waktu,  situs  ini  oleh  pengunggah  video (selanjutnya  disebut YouTuber )  tidak hanya  digunakan  untuk  wadah  saling tukar  informasi  melainkan  juga  sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, hiburan,  penyebaran  ide  dan  edukasi, bahkan  politik.  Situs YouTube ini  juga sangat  diminati  oleh  anak  bangsa  karena situs  ini  menawarkan  kesempatan  untuk memperoleh pendapatan dengan
kreativitas  yang  dilakukan  sebagaimana dalam kasus di bawah ini.
Seorang YouTuber bernama X, namanya  melejit  sejak  bulan  April  tahun 2013  setelah  menggungah  lagu  parodi
AW  di  akun YouTube -nya.  Keberhasilan X  dalam  membuat  lagu  parodi  AW  ini membawa keuntungan yang besar baginya hingga  sekarang.  X  membuat speech composing ini  terinspirasi  dari  grup musik  asal  Amerika  yakni  The  Gregory Brothers.  Bermodal  video  rekaman  AW yang  mengutarakan  kemarahannya  yang berapi-api kepada ES, X yang bermaksud iseng merangkai potongan-potongan kata- kata  seseorang  dalam  video.  Setelah  itu, potongan-potongan  kata  yang  sudah  ada “dikawinkan”  dengan  aransemen  musik yang  dibuatnya.  Hasil  pembuatan  lagu yang  demikian  oleh  X  disebut speech composing . (Angkawijaya, 2017: 2)
Eddy  Damian  berpendapat  hak  cipta, adalah  bagian  HAKI  yang  mengandung hak  untuk  eksploitasi  atau  hak  ekonomi ( economic  rights )  dan  hak  moral  ( moral rights ).(Damian,  2014:  10) Hak  moral adalah  hak  yang  secara  abadi  melekat pada  Pencipta  sehingga  pelaksanaan  hak moral  hanya  dapat  dilakukan  dengan wasiat  maupun  sebab  lain  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah  seorang  Pencipta  meninggal dunia.  Berbeda  dengan  pelaksanaan  hak ekonomi,  di  mana  dapat  beralih  atau dialihkan pada orang lain yang memperoleh izin dari Pencipta. Unsur izin ini adalah suatu hal yang mutlak. Apabila orang  lain  mengeksploitasi  ciptaan  tanpa seizin  Penciptanya,  maka  dapat  dianggap melakukan pelanggaran hak cipta.
Tipe penulisan artikel hasil penelitian ini  yang  digunakan  adalah  penulisan hukum  yuridis  normatif,  yaitu  penulisan kepustakaan  ( law  in  books )  berdasarkan
bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori- teori  dan  literatur-literatur  yang  relevan terhadap  permasalahan  yang  dibahas. Bahan-bahan  hukum  tersebut  dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.
Dalam  penulisan  artikel  ini,  terdapat dua  jenis  pendekatan  masalah  yang dipakai  yakni Statute  Approach adalah pendekatan  masalah  yang  dilakukan dengan mengkaji dan membahas peraturan  hukum  yang  berlaku  yang  ada
kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan Conceptual Approach merupakan  pendekatan  masalah  dengan merujuk  pendapat-pendapat  para  sarjana yang  terdapat  dalam  literatur-literatur yang  relevan  sebagai  landasan  yang mendukung.
Dari  latar  belakang  masalah  yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam artikel  ini  adalah:  apakah  pembuatan speech composing yang dilakukan oleh X dengan  menggunakan  potongan-potongan perkataan AW yang diunggah di YouTube melakukan  pelanggaran  atas  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta.
Terkait speech composing hingga saat ini belum pernah ada yang membahas dari segi  hukum  dan  tidak  adanya  pengaturan secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  terkait speech composing sehingga memungkinkan terjadi  pelanggaran  hak  cipta  orang  lain melalui speech  composing .  Selain  itu,
seringkali  banyak  orang  berpikir  tidak
perlu meminta izin secara eksplisit kepada pemilik  hak  cipta  karena  merasa  cukup dengan  mencantumkan  nama  pencipta dalam karyanya akan dapat menghindarkannya  dari  pelanggaran  hak cipta. Kondisi ini menyebabkan timbulnya  pelanggaran  hak  cipta  yang terjadi  dalam  karya-karya  anak  bangsa. Dalam  artikel  ini  akan  dikaji  apakah  izin secara  eksplisit  dari  pencipta  merupakan unsur  penting  yang  harus  dipenuhi  dalam berkarya.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penulisan yang  digunakan adalah penulisan hukum  yuridis normatif, yaitu  penulisan  kepustakaan  (law  in books)  berdasarkan  bahan  hukum  primer yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan,  dan  bahan  hukum  sekunder yang  berupa  teori-teori  dan  literatur- literatur yang relevan terhadap permasalahan  yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.
Di  dalam  penulisan  ini,  ada  dua pendekatan  masalah  yang  digunakan, yaitu Statute Approach merupakan pendekatan  masalah  yang  dilakukan dengan menelaah serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang  sedang  dibahas,  dan Conceptual Approach merupakan pendekatan masalah dengan  merujuk  pendapat-pendapat  para sarjana  yang  terdapat  dalam  literatur- literatur  yang  relevan  sebagai  landasan pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  Cipta  timbul  dari  adanya  hasil cipta  karsa  dari  diri  pencipta  melalui proses    berpikir  manusia  di  bidang  seni dan  ilmu  pengetahuan  dan  bersifat original  dan  individual.(Purwaningsih, 2012: 36)
Menurut  Yusran  Isnaini:  “Hak  cipta adalah hak milik intelektual yang melekat secara  pribadi  terhadap  penciptanya. Ketika  karya  intelektual  telah  berhasil diwujudkan  dalam  bentuk  tertentu,  maka sejak  saat  itu  pula  hak  cipta  timbul  dan menjadi milik penciptanya.”(Isnaini,
2009: 10)
Hak  Cipta  adalah  salah  satu  bagian dari HAKI sebagaimana diatur pada Pasal 1  Angka  1  Undang-Undang  Hak  Cipta yaitu hak bersifat eksklusif milik Pencipta yang ada secara otomatis berdasar prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah  berpendapat  bahwa  hukum Hak  Cipta  memiliki  unsur  penting  yaitu pencipta dan kepemilikan.
(Djumhana,2014:76) Terkait dengan pencipta,  Pasal  1  Angka  2  Undang-
Undang  Hak  Cipta  mengartikan  Pencipta terdiri  dari  seorang  atau  beberapa  orang yang baik sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama menghasilkan
suatu
ciptaan  yang  sifatnya  khas  dan  pribadi.
Selain itu, seseorang  atau beberapa orang dapat  dianggap  sebagai  Pencipta  apabila
namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan  dirinya  sebagai  pencipta, disebut  namanya  dalam  surat  pencatatan ciptaan,  dan/atau  tercantumkan  dalam daftar  umum  ciptaan  bahwa  dirinya sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.
Muhamad Djumhana dan R.
Djubaedillah  berpendapat  bahwa  seorang Pencipta wajib memiliki kualifikasi khusus  agar  hasil  ciptaannya  dapat dilindungi.  Selain  itu,  harus  memiliki identitas  serta  status  sebagai  penentuan kepemilikan hak. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. (Djumhana, 2014: 76)
Pemegang Hak Cipta berbeda dengan pengertian Pencipta. Kategori yang disebut Pemegang Hak Cipta adalah:
a. Pencipta  itu  sendiri    sebagai  pemilik Hak Cipta;
b. Penerima  Hak  Cipta  secara  sah  dari pencipta, atau
c. Pihak  lain  sebagai  penerima  lebih lanjut  atas  hak  dari  penerima  hak tersebut secara sah.
Pencipta  mempunyai  dua  hak  yaitu hak  ekonomi  dan  hak  moral,  sedangkan Pemegang Hak Cipta hanya memiliki satu hak  yaitu  hak  ekonomi  di  mana merupakan  sebagian  dari  hak  eksklusif. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.
Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta  mengatur  mengenai  jenis  ciptaan- ciptaan  yang  mendapat  perlindungan  hak
cipta.  Pidato  AW  dapat  dikategorikan sebagai  pidato  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  40  ayat  1  huruf  b  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  istilah  pidato  adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata- kata  yang  ditujukan  kepada  orang banyak.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2016:516)  Sedangkan  menurut kamus  Bahasa  Inggris  istilah  pidato adalah  sebagai  berikut:  “ a  formal  talk given usually to a large number of people on  an  occasion;  the  ability  to  express thoughts and feelings by articulate sound; a set of words spoken in a play; the way a person talks .”(Cambridge

## Advance
Learner’s Dictionary,2005:1239)
(Terjemahan  bebas:  dalam  Bahasa Inggris  yang  disebut speech memiliki makna  lebih  luas  yaitu:  selain  dapat diartikan sebagai pernyataan yang disampaikan  secara  formal  kepada  orang banyak  dalam  suatu  peristiwa, speech juga  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan mengekspresikan  pikiran  dan  perasaan dalam  bentuk  kata-kata  yang  diucapkan; serangkaian  kata-kata  yang  disampaikan dalam suatu peristiwa; dan cara seseorang berbicara).  Dari  penjelasan  pengertian speech di  atas,  maka  pernyataan  yang disampaikan  AW  dapat  dikategorikan sebagai  pidato  karena  hasil  kemampuan AW  dalam  mengekspresikan  pikiran  dan perasaan  kesalnya  terhadap  ES  sehingga ciptaannya perlu mendapatkan
perlindungan atas Hak Cipta.
Menurut  L.  J.  Taylor,  Hak  Cipta memiliki  ciri  utama  yaitu  memberikan perlindungan  atas  Ciptaan,  baik  yang
sudah  dipublikasikan  kepada  masyarakat umum maupun yang tidak dipublikasikan. (Djumhana,2014:72)  Demikian  juga  L.  J. Taylor  berpendapat  bahwa  hak  cipta melindungi  ekspresi  dari  sebuah  ide,  jadi wujud nyatanya bukan melindungi ide itu sendiri.” (Djumhana,2014:76)
Perlindungan  hak  cipta  bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  atas wujud  nyata  hasil  karya  individu  yang lahir  dari  kemampuan  intelektualnya  dan sudah  diwujudkan  secara  riil  sehingga dapat  dilihat,  didengar,  atau  dibaca. Pidato  AW  tersebut  merupakan  wujud nyata  atas  kemarahan  AW  terhadap  ES yang  dihasilkan  atas  dasar  inspirasi  atau kemampuan  berpikir  AW  pada  saat  itu sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai suatu  ciptaan.  Pasal  1  Angka  3  Undang- Undang  Hak  Cipta  mengartikan  Ciptaan sebagai suatu hasil karya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang  dihasilkan  oleh  inspirasi,  pikiran, kecekatan, kemampuan, imajinasi, keahlian, atau keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk riil.
Menurut  Rahmi  Jened:  “Indonesia memberikan perlindungan Hak Cipta pada Ciptaan  yang  bersifat  pribadi  dengan memenuhi persyaratan keaslian ( originality ), berdasarkan imajinasi, kemampuan berpikir, kreativitas ( creativity )  dan  ciptaan  yang  bentuknya khas ( fixation ).”(Jened,2007:61)
Hal  ini  dapat  diartikan  ada  3  (tiga) komponen  penting  yang  menjadi  syarat substantif  Hak  Cipta  atas  suatu  Ciptaan yaitu  keaslian  ( originality ),  kreativitas ( creativity ), dan bersifat khas ( fixation ).
Rahmi  Jened  berpendapat  bahwa: Konsepsi  Hak  Cipta  sebagai property (kekayaan)  adalah  terkait  dengan  syarat keaslian  ( originality ).  Ciptaan  tersebut harus  benar-benar  hasil  dari  Pencipta. Hanya  ciptaan  milik  pribadi  yang  dapat dilindungi  oleh  Hak  Cipta,  sedangkan yang tidak mendapat perlindungan adalah milik  umum  ( public  domain ).  Adanya kreasi intelektual pribadi adalah kaitannya dengan pemenuhan persyaratan kreativitas  yaitu  ciptaan  yang  dibuat dengan  kemampuan,  pikiran,  dan  rasa individu,  bukan  ciptaan  dari  komputer atau binatang.
Sedangkan tujuan perlindungan dari hak cipta sebagai syarat pemenuhan  perwujudan  ( fixation )  yaitu melalui  konsep  bentuk  material  ( material form )  atas  suatu  ciptaan.  Hak  cipta melindungi  ekspresi  dari  suatu  ide  dalam bentuk  material,  bukan  idenya  atau informasinya.”(Jened, 2007: 62-66)
Dalam  kasus  ini,  pidato  AW  dapat dikatakan memenuhi  persyaratan keaslian ( originality ),  di  mana  pidato  yang disampaikan  AW  pada  saat  konferensi pers  terkait  permasalahannya  secara pribadi dengan ES. Kemudian, pidato AW tersebut memenuhi persyaratan kreativitas ( creativity ) karena adanya kreasi
intelektual  pribadi,  yang  artinya  pidato tersebut  dibentuk  dengan  perasaan,  cipta, karsa  AW saat  menyampaikan pidatonya. Selanjutnya, terkait persyaratan
perwujudan  dalam  bentuk  khas  ( fixation ) di  mana  dalam  kasus  ini,  AW  telah mengekspresikan  kemarahannya  dengan khasnya  dan  diwujudkan  secara  nyata berupa  pidato,  sehingga  termasuk  karya
cipta  yang  mendapat  perlindungan  dari Undang-Undang Hak Cipta.
Setiap  orang  tentu  memiliki  cara berbicara dan cara mengungkapkan kemarahan  yang  berbeda  satu  sama  lain sehingga  hal  tersebut  membentuk  sifat khas  masing-masing  individu.  Dalam kasus  ini,  AW  disebut  sebagai  Pencipta karena  AW  sebagai  individu  yang mengutarakan kemarahan yang dirasakannya terhadap ES secara khas dan pribadi  dengan  cara  berbicara  yang dimilikinya.  Pengertian  pencipta  diatur dalam  Pasal  1  Angka  2  dan  Pasal  31 Undang-Undang  Hak  Cipta  yaitu  seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri- sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan pribadi.  Selain  itu  yang  dianggap  sebagai Pencipta,  yaitu  Orang  yang  namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai  Pencipta  pada  suatu  Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan,  dan/atau  tercantum  dalam  daftar umum  Ciptaan  sebagai  Pencipta  kecuali terbukti sebaliknya,
Dari  ketentuan  Pasal  31  Undang- Undang Hak Cipta di atas, AW juga dapat disebut  sebagai  Pencipta  karena  namanya tercantum  dalam  video  parodi  atas pidatonya  yang  diunggah  ke YouTube oleh masyarakat.
Hak  Cipta  adalah  bagian  dari kekayaan  intelektual  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hak  Cipta dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang  dimiliki  oleh  Pencipta  dan  timbul secara  langsung  atau  otomatis  dengan
dasar  prinsip  deklaratif  ketika  suatu ciptaan  telah  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dari  definisi  di atas,  dikenal  adanya  prinsip  deklaratif, yang artinya hak cipta ada secara otomatis ketika  suatu  ciptaan  lahir  dari  seorang pencipta.  Dengan  pengertian  tersebut maka pendaftaran hak cipta tidak merupakan  keharusan,  karena  tanpa pendaftaran,  Hak  Cipta  tetap  dilindungi. Dari  penjelasan  prinsip  deklaratif  ini, dapat  diartikan  bahwa  hak  cipta  atas pidato  AW  secara  otomatis  telah  ada  dan melekat  pada  diri  AW  tanpa  perlu didaftarkan.  Pada  saat  AW  mengadakan konferensi pers dan menyampaikan pidatonya terkait permasalahannya
dengan  ES,  maka  pada  saat  itu  juga  lahir hak  cipta  atas  pidato  miliknya  karena sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata berupa  pidato  yang  diungkapkan  kepada ES.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1
Undang-Undang Hak Cipta tentang pengertian hak cipta maka dapat dipahami AW  sebagai  pencipta  atas  pidatonya memiliki  hak  eksklusif.  Hak  eksklusif  ini artinya hak yang hanya dimiliki dan dapat dimanfaatkan  oleh  penciptanya  saja, sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin pencipta atau pemegang hak cipta.(Damian,2014:10)  Pengertian  hak eksklusif ini juga diatur dalam Penjelasan Pasal  4  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dari pengertian  hak  eksklusif  ini,  dapat diartikan bahwa hanya AW dan pihak lain
yang  mendapat  izin  dari  AW  yang  dapat memanfaatkan  hak  eksklusif  atas  pidato tersebut.
Hak  eksklusif  terdiri  dari  hak  moral dan  hak  ekonomi  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Hak Cipta.  Dengan  demikian,  AW  dalam kasus  ini  memiliki  hak  eksklusif  berupa hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Eddy Damian  berpendapat  hak  moral  diberikan kepada pencipta untuk melindungi reputasi  diri  atas  ciptaannya  sehingga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan orang lain yang mengurangi, mengubah, atau menambah  keaslian  ciptaannya  yang dapat  menurunkan  reputasi  diri  dan kehormatan  pencipta.(Damian,  2014:  10) Hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat pada  diri  AW  secara  abadi  melalui pidatonya.
Berdasarkan  pengertian  hak  moral pada  Pasal  5  Undang-Undang  Hak  Cipta, maka  AW  sebagai  pencipta  memiliki  hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan  namanya,  menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah pidatonya sesuai dengan kepatutan  dalam  masyarakat,  mengubah judul  dan  anak  judul  pidato,  dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya .
Terkait  hak  ekonomi,  menurut  Eddy Damian:  “Hak  ekonomi  membuka kemungkinan  bagi  Pencipta  agar  dapat mengeksploitasi  ciptaannya  sedemikian
rupa  untuk  mendapat  manfaat  ekonomi, sehingga  diperlukan  perlindungan  yang memadai.”(Damian, 2014: 10)
Dengan demikian, artinya hak ekonomi  yang  dimiliki  AW  memberikan hak  kepada  AW  untuk  memperoleh manfaat  ekonomi  atas  pidatonya.  Terkait hak  ekonomi  ini  diatur  dalam  Pasal  8 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan  bahwa:  “Hak  ekonomi merupakan  hak  eksklusif  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.”  Dengan adanya  hak  ekonomi,  AW  sebagai pencipta  dapat  melakukan  perbuatan- perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9  ayat  1  Undang-Undang  Hak  Cipta sebagai  berikut:  penerbitan  Ciptaan, penerjemahan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya, pengaransemenan,  pengadaptasian,  atau pentransformasian  Ciptaan,  pertunjukan
Ciptaan,
pengumuman Ciptaan, komunikasi  Ciptaan  dan  penyewaan Ciptaan.
Sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  1 Undang-Undang  Hak  Cipta  maka  dapat diartikan  bahwa  AW  mempunyai  hak untuk  mengeksploitasi  pidatonya  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Kemudian,  pada  Pasal  9  ayat  2  Undang- Undang  Hak  Cipta  dipertegas  bahwa setiap pihak lain yang ingin melaksanakan hak  ekonomi  wajib  mendapatkan  izin Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Dari ketentuan tersebut,  dapat diartikan bahwa unsur mendapatkan izin dari AW merupakan  syarat  mutlak  apabila  ada
orang  lain  yang  ingin  melaksanakan  hak ekonomi.
Pidato  yang  disampaikan  AW  ini kemudian dalam perjalanannya
dimanfaatkan oleh X dengan dialihwujudkan  yang  semula  berupa pidato  yang  diungkapkan  kepada  ES menjadi sebuah lagu, yang kemudian oleh X  disebut  sebagai speech  composing . Pengalihwujudan  ini  dilakukan  X  dengan merangkai  potongan-potongan  perkataan dalam  pidato  AW  kemudian  diberikan latar belakang aransemen musik karyanya menjadi sebuah lagu dalam bentuk speech composing .  Memang  pada  dasarnya aransemen  musik  karyanya  itu  juga termasuk ciptaan yang mendapat perlindungan  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  40 ayat  1  huruf  d  Undang-Undang  Hak Cipta,  sehingga  X  tetap  memiliki  hak moral  atas  aransemen  musik  dari speech composing tersebut. Namun, lagu tersebut menjadi  menarik  perhatian  masyarakat bukan  karena  aransemen  musik  karya  X melainkan potongan-potongan pidato AW yang  dimanfaatkan  X  tanpa  seizin  AW, sehingga  X  tidak  memiliki  hak  ekonomi atas  pidato  tersebut.  Pengalihwujudan yang  dilakukan  X  tanpa  izin  dari  AW  ini yang menjadi  awal  pelanggaran hak cipta terjadi.  X  dikatakan  melanggar  hak  cipta milik  AW  karena  adanya  hak  ekonomi dan  hak  moral  yang  dimiliki  AW  atas pidatonya tersebut.
Terkait  pelanggaran  terhadap  hak moral, AW berhak mengajukan keberatan apabila  ada  perbuatan  pihak  lain  yang mengurangi,  mengubah,  atau  menambah
keaslian pidatonya yang dapat menciderai kehormatan dan reputasinya. Dalam kasus ini,  X  melakukan  pengubahan  dan pengurangan  terhadap  pidato  AW,  yang kemudian  ditambah  dengan  aransemen musik hasil karya X dalam bentuk speech
composing sehingga  AW  memiliki  hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan X tersebut. Dari hasil pengubahan  dan  pengurangan  terhadap pidato AW tentu saja menciderai kehormatan  dan  reputasinya  karena  yang semula  pidato  tersebut  bentuk  ungkapan kemarahannya kepada ES berubah menjadi bahan bercandaan masyarakat.
X  dikatakan  melanggar  hak  ekonomi AW  karena  seharusnya  hanya  AW  dan pihak  yang  mendapat  izin  dari  AW  saja yang  berhak  melaksanakan  hak  ekonomi sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  9 ayat  1  Undang-Undang  Hak  Cipta  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  dari pidato  AW.  Namun  kenyataannya,  X yang  tidak  memiliki  hak  ekonomi  atas pidato AW yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembuatan speech
composing pidato AW. Pembuatan speech composing ini  dikatakan  melanggar  hak ekonomi  milik  AW  karena  perbuatan  X yang  merangkai  potongan-potongan  kata dari  pidato  AW  tersebut  dan  diberikan latarbelakang  aransemen  musik  karyanya dapat dikategorikan sebagai
pengadaptasian suatu Ciptaan.
Muhamad Djumhana dan R.
Djubaedillah  berpendapat:  “Hak  adaptasi yaitu  hak  untuk  mengadakan  perubahan terhadap  ciptaan  pertamanya  kemudian dimodifikasi  ke  dalam  bentuk  karya
ciptaan  lainnya  dengan  tujuan  agar mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar  lagi.“  (Djumhana,  2014:  72)  X dikatakan melakukan pengadaptasian karena  yang  semula  dalam  bentuk  pidato diubah  menjadi  karya  ciptaan  lainnya berupa lagu dalam bentuk speech composing. Manfaat ekonomi dari pengadaptasian ini diperoleh X dari viral- nya speech  composing tersebut  di YouTube sehingga X memperoleh penghasilan  dari YouTube berdasarkan jumlah  penonton  dan  jumlah subscriber yang semakin hari semakin bertambah.
Perbuatan  X  yang  mengunggah speech  composing ke YouTube juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g  Undang-Undang  Hak  Cipta  mengenai hak  untuk  melakukan  pengumuman  atas Ciptaan  karena  dalam  kasus  ini  hanya AW  yang  berhak  untuk  melakukan pengumuman  atas  pidato  tersebut.  Dalam Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Hak Cipta ditentukan pengertian pengumuman adalah  penyiaran,  pembacaan,  pameran, suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  alat apapun baik elektronik atau non elektronik  atau  melakukan  dengan  cara apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat dibaca,  didengar,  atau  dilihat  pihak  lain. Dengan  demikian,  X  dapat  dianggap melakukan  pengumuman  atas speech composing pidato  AW  karena speech composing tersebut disiarkan dan dikomersialkan  melalui  akun YouTube milik X yang merupakan media elektronik sehingga speech composing tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Sehubungan  dengan  adanya  hak moral  dan  hak  ekonomi  yang  dimiliki seorang Pencipta, maka dalam hal ini AW memiliki  hak  untuk  melakukan  adaptasi, melakukan  pengumuman  atas  pidatonya, termasuk  terkait  pemberian  izin  kepada pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak ekonominya.  Terkait  dengan  pidato  AW, maka  dapat  dikatakan  bahwa  X  tidak memiliki  hak  untuk  mengadaptasi  dan mengumumkan  pidato  AW  karena  X bukan  Pencipta  maupun  Pemegang  Hak Cipta  yang  memperoleh  izin  dari  AW, sehingga tidak memiliki hak ekonomi atas pidato tersebut. Dengan demikian, perbuatan X ini telah melanggar hak cipta milik AW.
Perbuatan  X  telah  mengakibatkan kerugian  pada  AW,  karena  apa  yang dilakukan  oleh  X  telah  memberikan keuntungan  pada  dirinya,  artinya  ciptaan AW telah dimanfaatkan secara komersial. Berdasarkan  Pasal  1  Angka  24  Undang-
Undang
Hak Cipta, pengertian penggunaan  secara  komersial  adalah: “pemanfaatan  Ciptaan  dan/atau  produk
Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh  keuntungan  ekonomi  dari berbagai  sumber  atau  berbayar.”  Akibat pembuatan speech  composing atas  pidato AW,  X  mendapat  penghasilan  dari YouTube hingga saat ini. Dari keberhasilan X di YouTube , juga menambah  kepopulerannya  dalam  media sosial yang lain, salah satunya Instagram.
Kepopuleran  X  di Instagram membuat beberapa pihak tertarik untuk mempromosikan usahanya di akun Instagram milik  X.  Tentunya  jasa
promosi  ini  tidak  gratis  melainkan  ada biaya  yang  harus  dibayarkan  kepada  X. Besarnya  biaya  yang  harus  dibayarkan untuk  satu  kali  dipromosikan  oleh  X berkisar  antara  Rp.2.000.000,00  (dua  juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan  bahwa  X  mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pembuatan speech  composing atas  pidato AW.
Terdapat perbuatan yang tidak dikategorikan  sebagai  pelanggaran  Hak Cipta  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43 huruf  d  Undang-Undang  Hak  Cipta  yaitu perbuatan membuat dan menyebarluaskan ciptaan  yang  mengandung  konten  Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi  informasi  dan  komunikasi, bersifat non komersial dan/atau membawa keuntungan  bagi  Pencipta  atau  pihak terkait, atau Pencipta atas ciptaan tersebut telah  menyatakan  tidak  keberatan  atas pembuatan  dan  penyebarluasan  ciptaan tersebut.
Dari  ketentuan  Pasal  43  huruf  d Undang-Undang  Hak  Cipta  tersebut, apabila  ditafsirkan  secara a  contrario , perbuatan  X  termasuk  pelanggaran  Hak Cipta  karena speech  composing yang dibuat  membawa  keuntungan  ekonomi bagi  X  sehingga  dapat  dikatakan  bersifat komersial dan speech composing ini tidak membawa keuntungan ekonomi bagi  AW sebagai  pencipta.  Selain  itu,  X  dalam pembuatan speech  composing tersebut, tidak mendapatkan izin dari AW sehingga merupakan  suatu  pelanggaran  atas  hak cipta milik AW.
Hak  Cipta  dikategorikan  seperti benda  bergerak  yang  immateril  (tidak berwujud)  dan  merupakan  bagian  dari kekayaan  Pencipta  sehingga  Hak  Cipta dimungkinkan dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian.  (Djumhana,  2014:  72)  Terkait dengan  hal  tersebut  pada  Pasal  16 Undang-Undang  Hak  Cipta  dikatakan bahwa  Hak  Cipta  dapat  beralih  atau dialihkan  melalui  waris,  hibah,  wasiat, wakaf,  perjanjian  tertulis;  atau  sebab  lain yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Selain itu,  pengalihan  melalui  perjanjian  lisensi yang  diikuti  dengan  pemberian  royalti juga dimungkinkan dalam Undang- Undang Hak Cipta.
Lisensi  merupakan  suatu  izin  tertulis untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  atas ciptaan  yang  diberikan  oleh  Pemegang Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait kepada  pihak  lain  dengan  memenuhi syarat-syarat
tertentu,
kecuali diperjanjikan  lain  berdasarkan  perjanjian tertulis.  Perjanjian  Lisensi  memiliki jangka  waktu yang  terbatas,  tidak mungkin  melebihi  masa  berlaku  Hak Cipta dan Hak Terkait. Apabila perjanjian lisesnsi sudah disepakati maka menimbulkan  kewajiban  bagi  penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang  Hak  Cipta  atau  pemilik  Hak Terkait  selama  jangka  waktu  berlakunya Lisensi.
Penentuan  besaran  Royalti  dan  tata cara  pemberian  Royalti  oleh  penerima lisensi  dilakukan  berdasarkan  perjanjian Lisensi yang dibuat antara Pemegang Hak
Cipta  atau  pemilik  Hak  Terkait  dan penerima  Lisensi.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  80  ayat  4  Undang-Undang  Hak Cipta.  Dari  penjelasan  perjanjian  lisensi dan  pemberian  royalti  di  atas,  dapat diartikan  bahwa  X  dapat  menggunakan pidato  AW  untuk  dijadikan speech composing apabila telah memiliki perjanjian  lisensi  dengan  AW  sebagai pencipta  dan  harus  membayar  royalti sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak.
Seringkali pihak lain yang menggunakan  ciptaan  orang  lain  berpikir tidak  perlu  meminta  izin  secara  eksplisit kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena merasa cukup dengan mencantumkan  nama  pencipta  dalam karyanya  dapat  menghindarkannya  dari teguran  pelanggaran  hak  cipta.  Padahal dalam YouTube dijelaskan bahwa pencantuman  nama  pencipta  dalam  karya video dan menyertakan pernyataan seperti “tidak  bermaksud  melanggar  hak  cipta” maupun  pernyataan  bahwa  video  yang diunggah  hanya  “untuk  hiburan  semata” tidak  membebaskannya  dari  pelanggaran hak  cipta.  Dalam  kasus  ini,  X  telah mencantumkan  nama  AW  dalam speech composing -nya. Namun, X tidak menyadari bahwa pencantuman nama AW saja  tidak  cukup  untuk  membebaskan karyanya  dari  pelanggaran  hak  cipta sehingga  tetap  memerlukan  izin  dari  AW sebagai pencipta dari pidato yang digunakan.
Situs YouTube sendiri  juga  telah mengatur  ketentuan  mengenai  Hak  Cipta di mana YouTube menyatakan bahwa jika
uploader YouTube berniat untuk menggunakan  konten  yang  mendapat perlindungan  hak  cipta  pada  videonya yang  di upload ,  seharusnya  memperoleh izin  terlebih  dahulu  dari  pencipta  atau pihak terkait. Izin atas penggunaan konten yang  sudah  diupload  ke  situs  maka Uploader video dapat  menghubungi pencipta itu sendiri atau melalui pengacara. Jika Uploader video
melanggar  hak  cipta  orang  lain,  maka konsekuensinya  video  dengan  konten pelanggaran  hak  cipta  tersebut  akan dihapus  dari YouTube. Namun  pada kenyataannya, X juga mengabaikan ketentuan  mengenai  hak  cipta  milik
YouTube tersebut dengan tetap mengunggah speech  composing pidato AW  tanpa  mendapat  izin  dari  AW sehingga  perbuatannya  merupakan  suatu pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  dan hak moral milik AW.
Terhadap perbuatan pengubahan pidato  AW  menjadi speech  composing yang  dilakukan  oleh  X  tersebut,  AW berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi. Berdasarkan  Pasal  96  ayat  1  Undang- Undang Hak Cipta, setiap pihak (Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta  atau  ahli warisnya)  yang  mengalami  kerugian  hak ekonomi  memiliki  hak  untuk  meminta Ganti Rugi. AW mengalami kerugian hak ekonomi karena AW sebagai  pemilik hak ekonomi  tidak  mendapatkan  keuntungan ekonomi dari speech composing buatan X.
Padahal,  seharusnya  hanya  AW  atau orang  yang  mendapat  izin  dari  AW  yang dapat  melaksanakan  hak  ekonomi  seperti melakukan penerbitan, penggandaan,
penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian,
pertunjukan,
pengumuman, komunikasi, dan penyewaan  atas  Ciptaan  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.
Pengertian  ganti  rugi  dalam  Pasal  1 Angka  25  Undang-Undang  Hak  Cipta yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dan dibebankan kepada pihak yang melanggar hak  ekonomi  milik  Pencipta,  Pemegang Hak  Cipta  yang  didasarkan  putusan pengadilan  perkara  perdata  atau  pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian  yang  dialami  oleh  Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Ganti rugi pada  pengertian  di  atas  adalah  ganti  rugi dalam  bentuk  materiil  sehingga  AW dalam  kasus  ini  dapat  memperoleh  ganti rugi  berupa  sejumlah  uang  dari  X  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  hak ekonominya berdasarkan putusan pengadilan.  Ganti  rugi  ini  adalah  bentuk kompensasi  atas  kerugian  yang  timbul akibat  pengubahan  pidato  AW  menjadi speech  composing tanpa  seizin  AW  dan pengumuman speech  composing tersebut juga  tanpa  izin  AW.  Selain  dapat mengajukan  ganti  rugi,  AW  juga  dapat meminta pembagian hasil dari penghasilan pengumuman speech composing yang  dilakukan  X  selama  ini berdasarkan  Pasal  99  ayat  2  dan  ayat  3 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan  bahwa  akibat  pelanggaran hak  cipta  oleh  pihak  lain,  Pencipta dan/atau  Pemegang  Hak  Cipta  yang merasa dirugikan dapat meminta
Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan  atas  ciptaan  yang dilanggar  hak  ciptanya  seperti  meminta pelanggar  hak  cipta  untuk  menyerahkan seluruh  atau  sebagian  dari  penghasilan yang  diperoleh  dari  kegiatan  ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran  karya  yang  merupakan  hasil pelanggaran  Hak  Cipta  atau  produk  Hak Terkait, meminta untuk melakukan penyitaan  Ciptaan  yang  diumumkan  atau digandakan, dan/atau alat yang digunakan untuk menggandakan
sehingga
menghasilkan  Ciptaan  hasil  pelanggaran Hak  Cipta  dan  produk  Hak  Terkait dan/atau melakukan penghentian kegiatan Pendistribusian, Pengumuman, Penggandaan Ciptaan, dan/atau
Komunikasi yang merupakan hasil pelanggaran  Hak  Cipta  dan  produk  Hak Terkait.
Berdasarkan Pasal 99 ayat 2 dan 3 di atas,  diketahui  bahwa  dengan  melalui Pengadilan  Niaga,  AW  juga  dapat meminta  X  untuk  menghentikan  kegiatan pengumuman,
pendistribusian,
komunikasi, dan/atau penggandaan
speech  composing pidato  AW  dengan cara  menghapus  video  tersebut  dari  akun YouTube milik  X.  Dengan  adanya penghentian kegiatan tersebut, diharapkan dapat  mencegah  semakin  bertambahnya kerugian  yang  dialami  oleh  AW  atas pelanggaran  hak  cipta  yang  dialaminya. Kerugian  yang  dialami  AW  dalam  kasus ini  adalah  perbuatan  X  dalam  membuat speech  composing atas  pidato  AW  telah melanggar  hak  moral  dan  hak  ekonomi AW,  yang  seharusnya  hanya  AW  yang
memiliki  hak  untuk  menggunakan  dan mengeksploitasi  pidatonya.  Namun,  pada kenyataannya  X  dengan  tanpa  hak  dan tanpa  izin  mengeksploitasi  pidato  AW dengan  membuat speech composing  dan diunggah ke YouTube untuk
dikomersialkan.  AW  dalam  kasus  ini tidak  memperoleh  keuntungan  sama sekali  dari speech  composing tersebut melainkan  reputasinya  sebagai  Pencipta tercedera.  Dengan  demikian,  AW  berhak mengajukan ganti rugi kepada X berdasarkan  Pasal  96  Undang-Undang Hak Cipta.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penjabaran-penjabaran yang  telah  diuraikan  secara  runtut sebelumnya, maka dapat diambil simpulan  bahwa  Pidato  AW  merupakan ciptaan  yang  mendapat  perlindungan karena berdasarkan kamus Bahasa Inggris dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pidato memiliki pengertian sebagai kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan  dalam  bentuk  kata-kata  yang diucapkan  dan  ditujukan  kepada  orang banyak, sehingga dengan demikian pidato AW termasuk dalam lingkup perlindungan terhadap
ciptaan sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  40 ayat  1  huruf  b  Undang-Undang  Hak Cipta.
Selain itu, AW dalam kasus ini dapat dikategorikan  sebagai  pencipta  sekaligus pemegang  hak  cipta,  yang  mana  oleh Undang-Undang Hak Cipta diberikan hak eksklusif  secara  otomatis  sejak  AW menyampaikan  pidatonya  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1  Angka  1
Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dengan adanya  hak  eksklusif,  AW  memiliki  hak moral  yang  melekat  secara  abadi  dan memiliki  hak  untuk  melaksanakan  hak ekonominya.
X  dalam  kasus  ini  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  hak  cipta  AW dengan  cara  mengalihwujudkan  pidato yang  diungkapkan  kepada  ES  menjadi ciptaan  lagu  dalam  bentuk speech composing yang  dikomersialkan  melalui
YouTube. Hal  ini  melanggar  ketentuan dalam  Pasal  43  huruf  d  Undang-Undang Hak Cipta.
Atas  pelanggaran  yang  dilakukan  X atas  hak  cipta  AW,  maka  AW  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  hak cipta  yang  dilakukan  X  sebagaimana ketentuan  Pasal  96  ayat  1  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Selain  itu,  AW  dapat meminta  kepada  Pengadilan  Niaga  untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan  yang  diperoleh  dari YouTube
atas  kepopuleran speech  composing tersebut, melakukan penghentian kegiatan pengumuman, pendistribusian,
komunikasi, dan/atau penggandaan
speech  composing pidato  AW  dengan cara menghapus speech composing
tersebut dari akun YouTube milik X.

## DAFTAR PUSTAKA
Damian,  Eddy.  2010,  Hukum  Hak  Cipta.
Bandung: Alumni.
Djumhana,  Muhamad,  R.  Djubaedillah.
2014, Hak Milik Intelektual: Sejarah,  Teori,  dan  Praktiknya  di
Indonesia.  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Isnaini,  Yusran.  2009,  Hak  Cipta  dan Tantangannya  di  Era  Cyber  Space.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jened,  Rahmi.  2007,  Hak  Kekayaan Intelektual:  Penyalahgunaan  Hak
Eksklusif. Surabaya:Airlangga University Press. Purwaningsih, Endah.2012, Hak
Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan Lisensi  Buku.  Bandung:  Mandar Maju.
Sutedi,  Adrian.2009,  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual. Jakarta:Sinar Grafika.
Tim  Visi  Yustisia.  2015,  Panduan  Resmi
Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi,  hingga  Menyelesaikan Sengketa. Jakarta: Visimedia.
Angkawijaya,  Masato.  2017.  Penerimaan Masyarakat  Terhadap  Kritik  Sosial
Dalam Karya Video Speech Composing  Karya  Eka  Gustiwana Di Youtube.Jurnal Universitas Kristen Petra. (5): 2. Ari, Ni Kadek Dwining, 2017, Perlindungan Hukum bagi
Pemegang  Hak  Cipta  atas  Karya Cipta  Lagu  di  Indonesia,  Jurnal Kertha Wicaksana, (1): 2.
Fadhila  Ghaesany,  U  Sudjana,  2018, Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu dan/atau  Musik  Yang  Dinyanyikan Ulang  (Cover  Song)  di  Jejaring Media  Sosial  Dikaitkan  Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  Jurnal  Acta Diurnal, (1): 2
Hadiarianti,  Venantia,  2008,  Konsep
Dasar
Pemberian Hak dan
Perlindungan  Hukum  HKI,  Jurnal Gloria Juris, (8): 2
Indriani,  Lin,  2018,  Hak  Kekayaan Intelektual:  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Karya  Musik, Jurnal Universitas Riau (7): 2.
Margono,  Suyud,  Prinsip  Deklaratif Pendaftaran  Hak  Cipta:  Kontradiksi
Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, 2012, Jurnal
Rechtsvinding, (1): 2
Sardjono,  Agus,  2010,  Hak  Cipta  Bukan Hanya  Copyright,  Jurnal  Hukum dan Pembangunan (40):2
Syafrinaldi,  2004,  Sistem  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Hukum Respublika, (4):1 Yanto,  2015,  Konsep  Perlindungan  Hak Cipta  dalam  Ranah  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Yustisia, (4): 3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2005, England: Cambridge University Press. Daring, KBBI,
“Pidato”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/P idato, diakses 18 Desember 2018
Help,  YouTube,  “What  is  copyright?”,
https://support.google.com/youtube/ answer/2797466?hl=en&ref_topic= 2778546 ,  diakses  20  Desember
2018
Help,  YouTube,  “Creative  Common”, https://support.google.com/youtube/
answer/2797468 , diakses 20 Desember 2018
Montecino, Virginia, “Copyright and The Internet”, http://mason.gmu.edu/%7 Emontecin/copyright-internet.htm, diakses 10 Januari 2019.