INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1263-1273 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumbawa Barat
Muhammad 1 ✉ , Zainuddin 2 , Yana Karisma 3
(1,2) Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa
(3) Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Universitas Teknologi
Email: muhammadsap65@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas implementasi tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  terstruktur.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa keberhasilan PTSP bergantung pada perencanaan responsif, penegakan SOP, dan pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Prioritas diberikan pada persamaan hak, partisipasi, dan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Strategi peningkatan kualitas layanan mencakup integrasi teknologi, pelatihan petugas, pembaruan infrastruktur fisik, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, transparansi, dan evaluasi berkala. Dengan komitmen jangka panjang, strategi ini diharapkan menciptakan lingkungan perizinan yang efisien, ramah, dan mendukung, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
Kata Kunci: Peningkatan, Kualitas Pelayanan, Pelayanan publik.

## Abstract
This research discusses the implementation of good governance, particularly inimproving the One- Stop  Integrated  Licensing  Service  (PTSP)  in  West  Sumbawa  Regency.  The  research  methodology employed a qualitative approach with structured data collection. The findings indicate that the success of PTSP relies on responsive planning, strict enforcement of Standard Operating Procedures (SOPs), and  rigorous  internal  and  external  supervision.  Priority  is  given  to  equal  rights,  participation,  and transparency to build public trust. Strategies for enhancing service quality include the integration of technology, personnel training, physical infrastructure updates, collaboration with local stakeholders, transparency, and periodic evaluation. With a long-term commitment, these strategies are expected to  create  an  efficient,  friendly,  and  supportive  licensing  environment,  promoting  local  economic growth and fostering public trust in the local government.
Keyword: Improvement, Service Quality, Public Service

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  perkembangan  masyarakat  modern,  harapan  terhadap  pemerintah untuk mengadopsi konsep good governance menjadi semakin besar (Lauma, 2019). Good governance, sebagai landasan utama, mencakup efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  (Usman  et  al.,  2022).  Efisiensi, sebagai  parameter  utama,  merujuk  pada  kemampuan  pemerintah  untuk  menjalankan tugasnya secara presisi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya (Choirunnisa et al., 2023).  Transparansi,  sebagai  elemen  kritis  good  governance,  menjamin  kebijakan  publik yang dapat diawasi oleh masyarakat umum (Subianto, 2020). Sementara itu, akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada publik (Heldi et al., 2023).
Walaupun  good  governance  telah  lama  menjadi  aspirasi  bersama,  realitasnya seringkali  menjadi  tantangan  yang  sulit  diatasi,  menunjukkan  perlunya  transformasi menyeluruh  yang  melibatkan  berbagai  sektor  (Widanti,  2022).  Keberhasilan  dalam mencapai  good  governance,  yang  merupakan  tanggung  jawab  bersama  (Riska  Chyntia Dewi dan Suparno, 2022), memerlukan partisipasi aktif pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, masing-masing
sesuai  dengan  peran  dan  kapasitasnya  (Sihotang,  2023).  Salah  satu  strategi  krusial dalam mewujudkan good governance di Indonesia adalah peningkatan kualitas pelayanan publik  (Iswandari,  2021).  Pelayanan  publik,  sebagai  indikator  utama,  tidak  hanya  menilai kinerja pemerintah tetapi juga mencerminkan evaluasi kinerja melalui birokrasi (Iswandari, 2021).  Inovasi  dalam  pelayanan  publik  diidentifikasi  sebagai  strategi  kunci  dalam mewujudkan  good  governance  yang  efektif  (Iswandari,  2021).  Pelayanan  publik
dipersepsikan sebagai bentuk pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Akay et al., 2021).
Meskipun  demikian,  berbagai  kendala,  seperti  prosedur  yang  kompleks, ketidakpastian waktu penyelesaian, dan biaya yang tinggi, masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  (Pasolong,  2021).  Tantangan-tantangan  ini menghambat akses masyarakat secara adil dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap birokrasi (Neneng Siti Maryam dan Program, 2022).
Mengatasi  tantangan-tantangan  ini  memerlukan  upaya  berkelanjutan  dalam meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  dengan  tujuan  menciptakan pelayanan  yang  optimal.  Keberhasilan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang berkualitas dianggap sebagai indikator utama dari konsep good governance (Riska Chyntia Dewi dan Suparno, 2022). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif dan efisien dari  para aparatur negara,  dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pelayanan  publik,  sebagai  instrumen  administratif,  bukan  hanya  sekadar penyelenggaraan  rutin.  Sebaliknya,  pelayanan  publik  dianggap  sebagai  alat  yang  dapat memastikan  hak-hak  warga  negara  dan  memantau  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah (Sahya, 2023). Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama dalam RPJMD Kabupaten  Sumbawa  Barat  Tahun  2021-2026,  mencerminkan  arah  pembangunan pemerintah daerah.
Pelayanan publik administratif, khususnya pelayanan perizinan, menjadi fokus utama bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Dokumen  perizinan  tidak  hanya  menjadi  alat  jaminan kesejahteraan masyarakat tetapi juga alat pemantauan investasi di daerah (Sahya, 2023). DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai lembaga yang memberikan pelayanan, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat  berkomitmen  untuk  memberikan pelayanan  yang cepat, akurat, mudah, transparan,  dan  akuntabel.  Inovasi  diidentifikasi  sebagai  langkah  berkelanjutan  dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, dengan harapan mencapai pelayanan publik yang  optimal.  Keberhasilan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas diharapkan  menjadi  indikator  utama  dari  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan desain penelitian Kualitatif. Pendekatan ini  akan  memberikan  keunggulan  dalam  memahami  secara  menyeluruh  pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelaku usaha,  masyarakat  sipil,  dan  individu-individu  yang  terlibat  dalam  proses  perizinan. Wawancara  ini  akan  bertujuan  untuk  menggali  pandangan,  pengalaman,  dan  persepsi mereka tentang pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Data kualitatif ini akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, termasuk analisis naratif dan tema, untuk memahami konteks, tantangan, dan peluang yang ada dalam pelayanan perizinan. Hasil dari analisis data kualitatif digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih holistik dan berdaya guna  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinan  di  wilayah  Kabupaten Sumbawa Barat secara deskriptif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumbawa Barat Komitmen Pemerintah terhadap penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Upaya  konkret  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  untuk  meningkatkan  mutu, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Seperti termuat dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menegaskan SKPD-DPMPTT bukan hanya bertindak sebagai lembaga yang melaksanakan proses perizinan dan layanan non- perizinan  yang  telah  didelegasikan,  tetapi  juga  akan  memiliki  fungsi  koordinasi  dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah dalam konteks pelayanan perizinan, layanan non-perizinan, serta administrasi dokumen yang telah ditransfer. SKPD-DPMPTT juga akan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan aspek penanaman modal.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh spektrum  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  yang  menjadi  wewenang  pemerintah
daerah,  termasuk  urusan  wajib  dan  pilihan.  Dalam  konteks  ini,  termasuk  pula  urusan  di bidang  Penanaman  Modal  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Untuk menyelenggarakan  PTSP  dengan  lebih  efisien,  Bupati  memberikan  wewenang  kepada Kepala DPMPTT untuk mengurus semua aspek perizinan dan nonperizinan.
Kewenangan  penyelenggara  dalam  PTSP  melibatkan  beberapa  tahapan  krusial.  Ini melibatkan  penerimaan  dokumen  permohonan  izin  dan  nonizin,  penelitian  atau pemeriksaan  dokumen,  penelitian  teknis  atau  pengujian  fisik  sesuai  kebutuhan, penandatanganan dokumen izin, penyerahan dokumen izin kepada pemohon, manajemen arsip izin, penentuan dan pemberian sanksi jika ada penyalahgunaan izin, serta koordinasi dengan  SKPD/UKPD  teknis  terkait  untuk  pelayanan,  pengawasan,  pengendalian,  dan evaluasi pelaksanaan izin dan nonizin.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, DPMPTT juga diwajibkan untuk memiliki Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Operasional Prosedur  yang  detail  untuk  setiap  jenis  layanan  yang  disediakan  melalui  PTSP.  Hal  ini mencakup  informasi  tentang  estimasi  waktu  selesai  pelayanan,  biaya  yang  diperlukan, informasi yang akan diberikan kepada pemohon, prosedur yang harus diikuti, penanganan keluhan,  serta  kondisi  ruangan  yang  mendukung  kenyamanan  pelayanan.  Pelayanan tersebut mencakup izin yang termasuk dalam Online Single Submission (OSS) dan juga izin yang  tidak  termasuk  dalam  OSS,  menegaskan  komitmen  PTSP  untuk  memberikan pelayanan terbaik dalam segala aspek.
Proses pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi: Pengolahan Perizinan Baru; Perpanjangan Perizinan; Ali Nama Perizinan; Penetapan Perizinan; Pencabutan Perizinan; dan  Penandatanganan  Naskah  Perizinan  oleh  Kepala  Dinas.  Adapun  alur  pelyanan digambarkan pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Sumbawa  Barat  tidak  hanya  menetapkan  peran  PTSP  sebagai  pusat pelayanan  yang  efektif,  tetapi  juga  menjalankan  sistem  pengawasan,  pengendalian,  dan evaluasi  yang  sangat  ketat  terhadap  pelaksanaan  izin  dan  nonizin.  Dalam  upaya  ini, melibatkan  Perangkat  Daerah  teknis  dan  lembaga  negara  yang  berwenang,  termasuk lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pemeriksaan  keuangan  negara  dan pengawasan pelayanan publik. Hasil pengawasan ini bukan hanya menjadi catatan formal, tetapi juga menjadi landasan bagi pembinaan atau rekomendasi sanksi kepada pemilik izin yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Komitmen  Kabupaten  Sumbawa  Barat  terhadap  transparansi  dan  integritas  dalam penyelenggaraan PTSP juga tercermin dalam pendirian Komite Etik Penyelenggaraan PTSP. Langkah  ini  diambil  untuk  memastikan  bahwa  asas,  maksud,  tujuan,  dan  sasaran  PTSP tercapai  dengan  baik.  Dengan  mendirikan  Komite  Etik,  Kabupaten  Sumbawa  Barat menunjukkan  kepedulian  serius  terhadap  prinsip-prinsip  etika  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga agar PTSP tetap berjalan sesuai dengan standar yang  telah  ditetapkan.  Sehingga,  melalui  mekanisme  pengawasan  dan  Komite  Etik  ini, Kabupaten Sumbawa Barat bertekad memberikan pelayanan yang optimal, transparan, dan berintegritas kepada masyarakatnya.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat perlu merangkul era modern dengan mengintegrasikan teknologi  dalam  penyelenggaraan  layanan  perizinan  melalui  berbagai  langkah  strategis. Pengembangan  situs  web  resmi  DPMPTSP  dengan  platform  daring  interaktif  dan peluncuran  aplikasi  seluler  akan  membuka  pintu  bagi  pemohon  untuk  mengajukan pertanyaan  dan  permohonan  secara  elektronik.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan aksesibilitas  informasi,  tetapi  juga  mempercepat  proses  perizinan,  menciptakan pengalaman yang lebih efisien dan responsif.
Tidak  hanya  sebatas  teknologi,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  juga  perlu  untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui pelatihan lanjutan bagi  petugas,  keterampilan  komunikasi,  manajemen  konflik,  dan  kesadaran  terhadap kebutuhan  pemohon  menjadi  fokus  utama.  Dengan  demikian,  terbentuklah  lingkungan pelayanan  yang  tidak  hanya  efisien  tetapi  juga  ramah,  sopan,  dan  peduli  terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain  upaya  di  bidang  teknologi  dan  SDM,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  juga menunjukkan  komitmen  terhadap  perbaikan  infrastruktur  fisik.  Namun  perlu  dilakukan pembaruan  loket pelayanan hingga pusat  informasi  lingkungan,  inisiatif ini  menciptakan
atmosfer yang bersih, teratur, modern, dan ramah. Fasilitas yang nyaman dan efisien tidak hanya  mengurangi  waktu  pemohon,  tetapi  juga  memberikan  kepercayaan  kepada masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Dengan keseluruhan pendekatan ini, Kabupaten  Sumbawa  Barat  berusaha  menciptakan  pengalaman  holistik  yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kehangatan manusia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.
Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  menunjukkan  komitmen  tinggi  dalam menjalankan sistem perizinan yang efektif dan berdaya guna melalui serangkaian strategi terencana. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat diperlukan sebagai landasan utama, memastikan bahwa setiap tahap proses perizinan berjalan sesuai batas regulasi yang berlaku.  Hal  ini  tidak  hanya  menjamin  konsistensi  tetapi  juga  menjaga  keadilan  dalam pengambilan  keputusan.  Proaktif  dalam  mengikuti  perkembangan  regulasi,  pemerintah secara  rutin  memperbarui  prosedur  perizinan,  memberikan  panduan  akurat  dan  terkini kepada pemohon untuk mengurangi kebingungan dan kesalahan.
Selanjutnya,  pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  juga  perlu  menerapkan pendekatan kolaboratif dengan pihak eksternal, seperti asosiasi pedagang dan komunitas usaha mikro dan kecil. Mendengarkan masukan dari stakeholders ini memberikan perspektif berharga,  yang  kemudian  digunakan  untuk  menyesuaikan  kebijakan  perizinan  sesuai dengan kebutuhan bisnis lokal. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan di mana bisnis lokal merasa  didukung  oleh  pemerintah,  menghasilkan  kepastian  dan  konsistensi  dalam pelayanan perizinan.
Pentingnya empati dan transparansi juga perlu ditekankan melalui program pelatihan mendalam  bagi  petugas.  Ini  bertujuan  untuk  memahami  kebutuhan  dan  kekhawatiran pemohon,  menciptakan  rasa  pengertian  yang  mendalam.  Seminar,  lokakarya,  dan  sesi informasi  publik  menjadi  sarana  untuk  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang prosedur perizinan, menghilangkan ketidakpastian, dan membangun kepercayaan dalam proses.
Terakhir, perlunya optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat memastikan  bahwa  setiap  strategi  berjalan  sesuai  rencana  dan  memberikan  hasil  yang diharapkan.  Umpan  balik  langsung  dari  pemohon  dan  pemangku  kepentingan  lainnya menjadi  sumber  berharga  untuk  perbaikan  dan  penyesuaian  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Dengan  pendekatan  holistik  ini,  Kabupaten  Sumbawa  Barat  berusaha menciptakan  sistem  perizinan  yang  tidak  hanya  efisien  tetapi  juga  responsif  terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

## SIMPULAN
Di Kabupaten  Sumbawa Barat,  prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  Pintu (PTSP)  telah  disederhanakan  menjadi  beberapa  langkah  penting.  Pertama,  pemohon dapat  melakukan  konsultasi  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  persyaratan perizinan  yang  diperlukan.  Selanjutnya,  mereka  mengumpulkan  dokumen  persyaratan yang dibutuhkan. Bagi yang belum mendaftar online melalui Online Single Submission (OSS)  system,  layanan  pendampingan  disediakan.  Dokumen  permohonan  kemudian dinilai, dan rekomendasi teknis diberikan jika diperlukan. Setelah persyaratan terpenuhi, dokumen  perizinan  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  terkait.  Langkah  terakhir  adalah penyerahan dokumen izin kepada pemohon, menandakan selesainya proses perizinan. Prosedur  ini  telah  diimplementasikan  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  dari  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  serta  pedoman  dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  di  Daerah.  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  Barat  juga  telah  mengoptimalkan  pelayanan  publik  melalui Pelayanan  Sistem  Elektronik  (PSE),  menyediakan  informasi  komprehensif  mengenai potensi  usaha,  perencanaan  penanaman  modal,  dan  informasi  relevan  lainnya  bagi pemohon dan pengusaha di wilayah tersebut. Semua langkah ini diambil dengan ketat dalam pengawasan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel,  dan transparan bagi masyarakat dan  pengusaha lokal. Terdapat pula pembentukan Komite Etik Penyelenggaraan PTSP untuk memastikan pencapaian tujuan PTSP dengan baik.
Rumusan strategi peningkatan kualitas layanan perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat mencakup integrasi teknologi, pelatihan petugas, dan pembaruan infrastruktur fisik. Kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  lokal,  transparansi,  dan  evaluasi  berkala. Dengan komitmen jangka panjang, strategi ini akan menciptakan lingkungan perizinan yang  efisien,  ramah,  dan  mendukung,  memperkuat  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akay,  R.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Pangemanan,  F.  N.  (2021).  Disiplin  Pegawai  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. Governance,
1(1), 1 – 8.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33470%0Ahttps://ejourn al.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/33470/31669
Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ainur, A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE ) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Dan  Perubahan  Sosial  Volume,  3(1),  72 – 95. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3307/
Heldi,  Ardiansyah,  Lestari,  C.  D.,  &  Sumarni,  E.  (2023).  Peran  Akuntabilitas  Terhadap Penyimpangan  Abuse  Of  Power  Oleh  Pejabat  Publik  Di  Indonesia.  DISTINGSI: Journal of Digital  Society, 2(1),  33 – 38.
https://jurnal.insanipanengen.com/index.php/djods/article/view/9
Iswandari,  B.  A.  (2021).  Jaminan  Atas  Pemenuhan  Hak  Keamanan  Data  Pribadi  Dalam Penyelenggaraan  E-Government  Guna  Mewujudkan  Good  Governance.  Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 115 – 138. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6
Lauma,  R.  P.  S.  S.  S.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Suatu  Studi  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara).  Jurnal  Jurusan  Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1 – 9.
Lussiana,  L.,  Mildawati,  T.,  &  Fidiana,  F.  (2019).  Dekonstruksi  Konsep  Good  University Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi,  22(2),  85 – 98.
https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.181
Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor  Dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Unit Pelaksanaan  Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Di  Jombang.
Public Administration Journal of Research, 1(1), 34 – 48. https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6
Nababan,  S.  (2020).  Strategi  Pelayanan  Informasi  untuk  meningkatkan  Keterbukaan
Informasi Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi, 17(2), 166.
https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3694
Neneng  Siti  Maryam,  &  Program.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui
Pelayanan Publik. Jurnal Media
https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Noor, I. R. J. (2019). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang. Journal Ilmu Pemerintahan, 7(4),
1655 – 1666.  https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2019/11/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil  (11-01-19-04-32- 35).pdf
Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Journal Artikel, 20.
Pasolong,  H.  (2021).  Etika  Profesi  (3rd  ed.).  PT.  Nas  Media  Indonesia.
http://repository.poliupg.ac.id/51/1/Etika Profesi -%28lengkap%29_unlocked.pdf Puspitasari,  D.,  &  Ningsih,  D.  W.  (2023).  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Terhadap Transparansi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Perwujudan Asas Good Governance. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara, 1(2), 117 – 126.
Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan
Publik. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 7(1), 78 – 91. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62
Sahya, A. (2023). Ilmu Administrasi Negara. In CV. Pustaka Setia (1st ed., Vol. 53, Issue 9)
Sada Kurnia
Pustaka. https:/ /www.researchgate.net/ p rofile/Sada- Pustaka/publication/374946896_ILMU_ADMINISTRASI_NEGARA/links/6538984b73 a2865 c7ad103ac/ILMU-ADMINISTRASI-NEGARA.pdf
Saifullah, Idris, & Cikka, H. (2021). Analisis Manajemen Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Palu (1st ed.). MITRA CENDEKIA MEDIA. http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1534/1/ANALISIS MANAJEMEN PELAYANANPADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PALU.pdf Sihotang,  J.  S.  (2023).  Good  Governance  dalam  Pelayanan  Publik.  1(2),  188 – 201.
https:/ /www.go o gle.co.id/books/edition/Good_Governance_dalam_Pelayanan_Publ ik/z-
J3EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kemampuan+menurut+ahli&pg=PA79&printse c=fron tcover
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT (1st
ed.). Brilliant.
http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan Publik_151220_opt.pdf?sequence=3
Sukarno, M., Winarsih, A. S., Wijaya, H. H., & Cahyani, S. (2021). Analisis pelayanan publik
berbasis media sosial (Studi kasus Provinsi  Jawa Tengah). JSPG: Journal of Social
Politics and Governance, 3(1), 12 – 22. https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/507
Sunarto,  &  Mulyawan,  B.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Pada  Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Indramayu (Studi Tentang  Pengurusan  Surat  Izin  Usaha).  Jurnal  Aspirasi,  9(2),  121 – 134.
http://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/19
Syaputri, A. (2023). Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Ranah  Baru  Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar.  Journal  of  Research  and Development on Public  Policy  (Jarvic), 2(3).
https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/70
Usman, A., Mediaty, Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi  Manajemen  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Sebagai  Bentuk  Good Governance.  Amkop  Management  Accounting  Review  (AMAR),  2(2),  11 – 24. https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.318
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik:
Sebuah  Tinjauan  Literatur.  Jurnal  Abdimas  Peradaban,  3(1),  73 – 85. https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11