## Implementasi Kebijakan Transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

## Sugito 1

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Transmigrasi  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan,  pemerataan pembangunan  dan  memperkuat  persatuan.  Penelitian  ini  didasarkan  atas  adanya  fenomena  yang  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan terutama  belum  terwujudnya  kesejahteraan  warga  transmigran  yang  ada  di  lokasi  transmigrasi  Pangmilang.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganlisis faktor apa yang menyebabkan  implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil.
Desin penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dari instansi-instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota  Singkawang  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Adapun  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara wawancara mendalam, observasi maupun pengumpulan dokumen yang relevan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan transmigrasi belum dapat berjalan secara lancar dan kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan  terdiri  atas  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  struktur  birokrasi  dan  disposisi.  Komunikasi  antar  pihak  yang terlibat dalam implementasi  kebijakan transmigrasi belum  berjalan secara efektif,  Sumber daya  yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan  transmigrasi kurang memadai, Struktur birokrasi kurang menunjang yakni prosedur kerja yang berbelit-belit dan koordinasi antar instansi  yang terfragmentasi belum dapat dilaksanakan dengan baik,  dan kurang adanya komitmen yang kuat dari para implementor dalam menjalankan tugasnya.
Kata kunci : implementasi, kebijakan, transmigrasi, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi .

## Pendahuluan
ransmigrasi di Indonesia telah
dilaksanakan  sejak  tahun  1950  sampai sekarang  baik  oleh  pemerintahan  orde lama,  orde  baru,  maupun  orde  reformasi Bahkan transmigrasi sebenarnya sudah dilaksanakan  sejak  jaman  penjajahan  Belanda yakni tahun 1905 walaupun dengan istilah yang berbeda yaitu kolonisasi. Puncak penyelenggaraan  transmigrasi  itu  sendiri berlangsung antara tahun1979-1984 yang dapat memindahkan  sebanyak  535.474  keluarga  ke berbagai lokasi transmigrasi (Maharani, 2011:1; Suparno,2007:4).
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  beberapa keberhasilan implementasi
kebijakan transmigrasi di  Indonesia (Suparno, 2007:6-7) selama ini antara lain adalah: (1)
1 Doktor Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
Pengembangan Trans-Sumatera, Trans- Sulawesi,  Trans-Kalimantan,  Trans-Maluku, Trans-Irian  dan  wilayah  perbatasan,  (2) Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di  luar  Pulau  Jawa  ,  (3)  Munculnya  daerah produksi  dan  perkebunan-perkebunan  baru. Sampai  dengan  tahun  2005  tercatat  beberapa Unit  Permukiman  Transmigrasi  (UPT)  telah berkembang menjadi ibukota kabupaten bahkan  ada  yang  telah  berkembang  menjadi ibukota  propinsi  yakni  UPT  Mamuju  yang sekarang  menjadi  ibukota  Provinsi  Sulawesi Barat. Anak-anak warga transmigrasi ada yang menjadi  Walikota,  Wakil  Bupati,  Rektor, Dirjen,
Anggota
DPRD dan DPR (Paramawartiningsih,2011:1). Di sisi yang lain penyelenggaran  transmigrasi  di  berbagai
T
daerah  Indonesia  juga  masih  banyak  yang kurang berhasil. Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam penyeleggaraan program transmigrasi  dapat  dicermati  dari  adanya berbagai  pandangan  negatif  dari  elemen masyarakat  terhadap  program  transmigrasi misalnya  a)  transmigrasi  merupakan  program pemindahan kemiskinan, b) program transmigrasi  bertujuan  mengeksploitasi  SDA untuk  pendatang,  dan  c)  transmigrasi  adalah Jawanisasi (Poeloengan,2002:3).
Berbagai  penelitian  yang  berkaitan  dengan masalah  transmigrasi  telah  banyak  dilakukan oleh  para  peneliti.    Penelitian-  penelitian tentang  transmigrasi  tersebut  pada  dasarnya dapat  dikelompokkan  dalam  3  kategori . Pertama, penelitian  transmigrasi  yang  dikaji dari aspek sosial budaya. Kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan oleh benturan sosial budaya  seperti Heeren (1979); Badan Litbang Depnakertrans (1978); Ahimsa Putra  (1978);  Safrizal  (2004);  Anharduduin dkk.  (2011). Kedua ,  penelitian  transmigrasi yang  dikaji  dari  aspek  geografis.  Disini kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan  oleh  kondisi  geografis  lokasi transmigrasi  yang  kurang  subur  dan  terisolir dari  pusat-pusat  perekonomian  seperti  Pusat Penelitian  dan  Studi  Kependudukan  UGM (1979);  Anward  (2003);  Danarti  dkk.  (2007). Ketiga, penelitian transmigrasi yang dikaji dari aspek manajemen. Kegagalan penyelenggaraan transmigrasi disebabkan (1) kompetensi aparat di  daerah  yang  kurang  memadai,  (2) Rendahnya  mutu  pelayanan  yang  diberikan oleh aparat dalam transmigrasi. (3) Lahan yang diberikan  kepada  warga  transmigran  tidak memenuhi  syarat clear  and  clean ,  misalnya, Hugeng  dkk.  (2008);  Priyono  dkk.  (2008); Fitriyah (2012).
Penelitian-penelitian  tentang  transmigrasi dari berbagai sudut pandang tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan penyelenggaraan  transmigrasi  di  Indonesia. Namun  dari  berbagai  penelitian  tentang transmigrasi yang diungkapkan tersebut masih sangat  sedikit  yang  dikaji  dari  aspek implementasi  kebijakan.  Oleh  karenanya penelitian  tentang  transmigrasi  di  Pangmilang
ini  dikaji  dari  aspek  implementasi  kebijakan publik  dengan  harapan  dapat  memberikan kontribusi  yang  berarti  dalam  kebijakan transmigrasi.
Penyelenggaraan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang  didasarkan  atas  Undang-Undang Nomor 15/1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  2/1999  tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Secara spesifik landasan  implementasi  kebijakan  transmigrasi di  Pangmilang  Kota  Singkawang  tersebut adalah  keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  dalam  bentuk  Surat  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  : 718.SB.02.31.2002  Tanggal  24  Juli  2002 perihal Persetujuan Usulan Penanganan Sarana Penunjang  Relokasi  Pengungsi  di  Kota Singkawang.
Penyelenggaraan transmigrasi di Kelurahan Pangmilang  Kota  Singkawang  pada  awalnya dimaksudkan untuk merelokasi pengungsi yang ada  di  Kota  Singkawang  akibat  kerusuhan sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sambas namun akhirnya digunakan untuk penyelanggaraan Progam Transmigrasi Umum. Oleh  karena  itu  dapat  ditegaskan  bahwa penyelenggaraan  transmigrasi  di  Kelurahan Pangmilang  Kota  Singkawang  berlandaskan pada  kebijakan  pemerintah  pusat.  Pihak pemerintah daerah baik pada level Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Barat  maupun  level Pemerintah Kota Singkawang bertindak sebagai pelaksana ( implementor ).
Penyelenggaraan transmigrasi di Pangmilang  sebagaimana  telah  dilansir  oleh Harian  Equator  tanggal  26  Agustus  2008 diungkapkan  bahwa  450  KK  (riel  448  KK) warga transmigran Pangmilang Kota Singkawang  selama  5  tahun  ini  hidup  dengan penuh penderitaan dan tidak ada harapan masa depan  yang  jelas.  Bahkan  sebagian  dari  istri para transmigran terpaksa meninggalkan lokasi transmigrasi  dan  mereka  pergi  ke  Malaysia untuk mencari nafkah (sebagai buruh perkebunan/pertanian). Selain itu status mereka sebagai  transmigran  juga  belum  jelas  karena mereka  belum  memperoleh  Surat  Keputusan (SK)  dari  Walikota  tentang  daftar  warga transmigran  Pangmilang.  Saat  sekarang  dari 448 KK transmigran sebanyak 136 KK belum
memperoleh Lahan Usaha dan sebanyak 66 KK telah  meninggalkan  lokasi  transmigrasi  untuk kembali ke daerah asalnya (Dinas Sosnakertrans, 2012).
Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan secara  singkat  tersebut  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang  belum  atau  kurang  berhasil mencapai  tujuan  yang  diharapkan  khusunya belum tercapainya kesejahteraan warga transmigran.  Untuk  itulah  penelitian  ini bertujuan untuk mengalisis mengapa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawag kurang berhasil.
Banyak  bukti  menunjukkan  bahwa  tidak berhasilnya  suatu  kebijakan  seringkali  bukan dikarenakan  salahnya  tujuan,  tetapi  karena lemahnya  proses  implementasi  dari  kebijakan tersebut  ( poor  implementation )  (Darwin, 1995:1);  (Hogwood  dan  Gun  (1986)  dalam Wahab,1990:48).  Ini  semua  menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan bukanlah masalah  yang sederhana karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berbagai ahli seperti  :  Hoogwood  dan  Gun,  Grindle,  Van Meter dan Van Horn, Edwards III dan lain-lain telah memberikan pemikiran-pemikiran tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Edwards III (1980:11) menegasakan bahwa ada  4  faktor  kritis  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi,dan disposisi. Keempat faktor tersebut  yang  dijadikan  landasan  untuk mengkaji  mengapa  implementasi  kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang kurang  berhasil  mencapai tujuan yang diharapkan.
Metode
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah    pendekatan  kualitatif. Dengan  pendekatan  kualitatif  peneliti  dapat mengeksplorasi, mendeskripsikan dan memahami  fenomena-fenomena  yang  terkait dengan fokus penelitian secara mendalam serta dalam  kondisi  dan  situasi  (setting)  yang
alamiah.  Oleh  karena  itu  sesuai  dengan rumusan  masalah  penelitian  yakni  mengapa implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang kurang berhasil, maka  pendekatan  kualitatif  dianggap    tepat dengan  alasan  :  (1)  Dengan  pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh informasi yang  luas  atau  mendalam  yang  dapat memberikan  penjelasan  secara  lengkap  atau komprehensif berkaitan dengan faktor penyebab  kurang  berhasilnya  implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  Kota Singkawang. (2) Melalui pendekatan kualitatif peneliti  dapat  memperoleh  informasi  yang natural  (alami)  dari  informan  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  terlibat  dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang  Kota  Singkawang.    (3)  Melalui pendekatan  kualitatif  peneliti  memperoleh kesempatan  yang  luas  untuk  mengembangkan atau menemukan  konsep baru. Adapun  subyek penelitian  dalam  penelitian  ini  ditentukan secara purposive yakni staf dari instansi terkait (Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Kalbar, Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang, Kantor Pertanahan  Kota  Singkawang,  Sekretariat Pemkot Singawang, Kantor Kecamatan
Singkawang  Selatan  dan  Kantor  Kelurahan Pangmiang)    yang  berjumlah  17  orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi  nonpartsipan  dan  pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan.
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif dengan  mengacu  pada  langkah-langkah  yang dikembangkan  Miles  dan  Huberman  yakni reduksi data, display data,  verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  kebijakan  transmigrasi  di Pangmilang Kota Singkawang dapat dikatakan masih  kurang  berhasil.  Kurang  berhasilnya implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang  tersebut  baik  ditinjau  dari  aspek proses maupun pada aspek pencapaian tujuan.
Atas dasar data yang diperoleh di lapangan dan  dengan  merujuk  pada  teori  yang dikembangkan  oleh  Edwards  III  maka  dapat
dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang kurang berhasil seperti yang diharapkan adalah sebagai berikut :

## Faktor Komunikasi
Perintah-perintah dalam implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  Kota Singkawang belum dapat diterima oleh pihak- pihak  yang  terkait  dengan  lancar,  jelas  dan konsisten.  Hal  ini  tercermin  dari  tidak diketahuinya tugas pokok yang harus dilaksanakan  oleh  masing-masing  pihak  yang terkait tersebut. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang tidak  ada    penyampaian  informasi  (perintah) dari  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi apa  yang  menjadi  tugas  Dinas  Nakertrans Provinsi  Kalbar  dan  apa  yang  menjadi  tugas Dinas Sosnakertrans Kota Singkawang. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya menyampaikan informasi bahwa dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang  agar  kedua  Dinas  tersebut mengadakan  koordinasi.  Sementara  dalam masa  transisi  sistem  pemerintahan  dari  orde baru  ke  orde  reformasi  atau  dari  sistem sentralisasi  ke  sistem  desentralisasi  (tahun 2002)  belum  ada  pembagian  tugas  yang  jelas dalam bidang ketransmigrasian antara instansi tingkat  provinsi  dengan  instansi  tingkat kabutpaten/kota. Selain itu dalam implementasi kebijakan transmigrasi juga terjadi inkonsistensi  antara  petunjuk  yang  tertulis dengan petunjuk kerja di lapangan. Berdasarkan  SK  Bersama  antara  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala BPN  RI  telah  ditetapkan  bahwa  kegiatan pembangunan  fisik  lokasi  transmigrasi  dapat dimulai  setelah  ada  SK  Pencadangan  Lahan dari Gubernur sambil menunggu SK HPL dari BPN.  Namun  kenyataan  setelah  ada  SK Pencadangan dari Walikota langsung dilaksanakan kegiatan pebangunan fisik lokasi transmigrasi bahkan juga dilakukan penempatan  transmigran  tanpa  menunggu  SK Pencadangan  Lahan  dari  Gubernur.  Kondisi seperti ini yang berakibat munculnya berbagai
masalah dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang saat ini.
Edwards  III  (1980:11)  menegaskan  bahwa agar  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil atau  efektif  maka  semua  pihak  yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan  mesti  mengetahui  apa  yang  mereka harus  kerjakan.  Perintah-perintah  harus  dapat ditransmisikan  kepada  semua  pihak  secara tepat.  Jika  para  pihak  yang  terkait  dengan implementasi  kebijakan  terutama  pihak  yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan tersebut tidak memperoleh informasi atau  perintah  maka  mereka  tidak  mengetahui apa yang mereka harus lakukan.
Lebih jauh Edwards III (1980:26)
menegaskan  bahwa  jika  kebijakan  ingin diiplementasikan
sebagaimana yang diharapkan  maka  perintah-perintah  dalam rangka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak semata-mata  dapat diterima  tetapi juga harus jelas. Seringkali perintah-perintah disampaikan kepada implementor kebijakan  secara  samar- samar dan tidak rinci kapan dan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan jika semua perintah atau informasi yang berkaitan dengan implementasi  kebijakan  tidak  hanya  dapat diterima tetapi yang lebih penting perintah atau informasi  tersebut  harus  rinci  dan  jelas, sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan, keragu-raguan  atau  salah  pemahaman  dari implementor .  Jika implementor menerima perintah  atau  informasi  yang  tidak  rinci  dan jelas  terkait  dengan  implementasi  kebijakan maka  akan  mendorong  yang  bersangkutan menafsirkan sendiri tugas yang harus dilakukan dan hal ini bisa bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi perintah.
Selain itu Edwards III (1980:40) memberikan  pandangan  bahwa  perintah  atau petunjuk  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan  harus  kosisten  agar  implementasi kebijakan dapat efektif.  Perintah atau petunjuk pelaksanaan  dalam  implementasi  kebijakan walaupun telah dapat disampaikan secara jelas tapi jika ada perintah atau petunjuk pelaksanaan  yang  saling  kontradiktif  maka akan menyulitkan personel dalam
implementasi  kebijakan.  Kadang-kadang  para implementor terbebani  adanya  perintah  atau petunjuk pelaksanaan yang tidak konsisten atau saling  kontradiktif.  Jika  perintah  atau  arahan implementasi  suatu  kebijakan  tidak  konsisten tentunya  dapat  menimbulkan  keraguan  dan kebingungan dari implementor untuk menentukan  sikap  atau  tindakannya.  Pilihan tindakan implementor mesti  dikaitkan  dengan kepentingannya  walaupun  mungkin  tidak menguntungkan bagi pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

## Faktor Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor yang  penting  dalam  implementasi  kebijakan publik.    Implementasi  kebijakan  transmigrasi tidak  mungkin  dapat  berhasil  dengan  optimal tanpa  adanya  dukungan    sumber  daya  yang diperlukan. Sumber daya itu sendiri mempunyai makna cukup luas yakni mencakup ketersediaan staf, wewenang, informasi, sarana dan  prasarana  (fasilitas)  dan  dana.  Kesemua aspek sumber daya tersebut tentunya mempunyai  kontribusi  pada  keberhasilan implementasi kebijakan transmigrasi.
Ditinjau  dari  aspek  kuantitas  staf  bidang transmigrasi  pada  Dinas  Nakertrans  Provinsi Kalbar  telah  cukup  memadai.  Adapun  jika ditinjau  dari  aspek  kualitas  staf    pada  Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar belum sepenuhnya memadai.  Kualitas  pendidikan  formal  mereka memang  sudah  cukup  memadai  dimana Pegawai  yang  menduduki  jabatan  struktural eselon  II,  III  dan  IV  semuanya  berkualifikasi sarjana  (S1)  dan  pascasarjana  (S2).    Bahkan diantara  staf  pelaksana  yang  tidak  menduduki jabatan  struktural  ada  yang  berkualifikasi pendidikan sarjana (S1).  Namun  jika ditinjau dari  pendidikan  non-formal  yakni  diklatpim atau  diklat  teknis  ketransmigrasian  ternyata masih ada staf yang belum pernah mengikutinya.
Staf  Bidang  Transmigrasi  pada  Dinas Sosnakertrans  Kota  Singkawang  jumlahnya hanya  6  orang  yakni  1  orang  Kabid,  3  orang Kasi  dan  2  orang  Staf.  Jumlah  staf  bidang transmigrasi yang relatif kecil tersebut tentunya akan sulit dapat melaksanakan tugas ketransmigrasian yang  cukup  kompleks.
Jumlah  staf  bidang  transmigrasi  yang  relatif kecil tersebut juga tidak didukung oleh kualitas yang memadai. Ditinjau dari aspek pendidikan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural masih  kurang  memiliki  kualifikasi  yang memadai  baik  dilihat  dari  jenjang  pendidikan maupun  bidang  keahliannya.  Kondisi  kualitas staf  bidang  ketransmigrasian  yang  kurang memadai  ini  tentunya  dapat  menghambat implementasi  kebijakan  transmigrasi.  Sebagai contoh  pada  tanggal  17  Juni  2009  Kadis Sosnakertrans  Singkawang  menyampaikan surat  permohonan  bantuan  tenaga  yang kompeten  dalam  pengukuran  lahan  usaha transmigrasi kepada Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar.
Staf  yang  ada  di  Kelurahan  Pangmilang ditinjau  dari  segi  kuantitas  kurang  memadai karena  ada  beberapa  jabatan  yang  kosong (Sekretaris Lurah, Kasi Kesejahateraan Sosial, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat). Pelaksanaan  tugas  jabatan  tersebut  hanya diserahkan  pada  staf,  bahkan  staf  yang mengemban tugas jabatan Kasi tersebut masih ada yang berstatus tenaga honor (pegawai tidak tetap).  Dari  segi  kualitas,  kondisi  Staf Kelurahan  Pangmilang  juga  belum  memenuhi standar  yang  ditetapkan.  Berdasarkan  PP Nomor  13  Tahun  2002  setiap  pegawai  yang menduduki  jabatan  struktural  harus  sudah mengikuti  dan  lulus  Diklatpim  sesuai  dengan jenjang  jabatannya.  Staf  pada  Kelurahan Pangmilang yang menduduki jabatan struktural dan  sudah  mengikuti  Diklatpim  baru  1  orang yakni  Kasi  Ekonomi  dan  Pembangunan. Sementara dari segi pendidikan formal mereka yang menduduki jabatan struktural juga belum menggambarkan kualitas yang memadai.  Kasi Ekonomi dan Pembangunan hanya berpedidikan SLTA yakni STM..
Edwards  III  (1980:54)  menegaskan  bahwa staf  merupakan  sumber  daya  yang  paling esensial  dalam  implementasi  suatu  kebijakan. Staf  yang  kurang  memadai  menjadi  sumber kegagalan  implementasi  kebijakan  publik. Impelementasi kebijakan publik tidak mungkin dapat  mencapai  hasil  yang  maksimal  tanpa adanya  dukungan  sumber  daya  manusia  yang memadai  baik  ditinjau  dari  aspek  kualitas maupun kuantitas.
Memahami  kondisi  sumber  daya  manusia (staf) dalam implementasi kebijakan transmigrasi  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari aspek  kuantitas  dan  kualitas  (kompetensi) tetapi  juga  perlu  dicermati  dari  aspek wewenang  yang  dimiliki  oleh  staf  tersebut dalam  menjalankan  tugasnya.  Wewenang merupakan kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh implementor dalam implementasi kebijakan.  Dalam  implementasi  kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang tidak ada pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pihak-pihak terkait.
Edwards  III  (1980:66-67)  mengungkapkan bahwa  staf  pelaksana  yang  tidak  mempunyai wewenang  yang  memadai  berdampak  pada implementasi kebijakan. Wewenang itu beraneka  ragam  bentuknya,  antara  lain wewenang menarik dana, wewenang memberikan bantuan dana, termasuk wewenang  memberikan  bantuan  staf  dan wewenang  melakukan  pengawasan.  Dengan demikian jelas implementasi kebijakan transmigrasi akan dapat berhasil secara optimal jika  pihak-pihak  yang  terlibat  diberikan wewenang yang cukup sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Aspek  informasi  dari  faktor  sumber  daya tidak dapat disepelekan kontribusinya terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  transmigrasi.  Informasi  dalam konteks  ini  mencakup  informasi  tentang bagaimana  cara  melaksanakan  kegiatan,  data tentang  kepatuhan  para  implementor  terhadap peraturan  yang  berlaku.    Dalam  implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  belum semua  informasi  yang  diperlukan  dapat diperoleh secara lengkap dan jelas oleh semua pihak.  Salah  satu  informasi  yang  belum  jelas adalah  informasi  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  penyediaan  lahan  usaha  bagi warga  transmigran.  Selain  itu  data  tentang warga  transmigran  yang  bermukim  di  SP-1 maupun di SP-2 juga tidak jelas dan akurat.
Edwards  III  (1980:63)  menegaskan  bahwa informasi  adalah  aspek  kedua  dari  faktor sumber daya yang penting dalam  implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu jika informasi yang berkaitan dengan prosedur implementasi kebijakan  transmigrasi  tidak  disampaikan
kepada semua pihak terkait secara merata dan jelas  dapat  mengakibatkan  gangguan  dalam implementasi kebijakan tersebut. Mereka yang tidak  memperoleh  informasi  yang  jelas  dapat melakukan tindakan  yang tidak sesuai  dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam implementasi  suatu  kebijakan.  Selain  itu    jika informasi  yang    berupa  data  yang  diperlukan dalam  implementasi  kebjakan  transmigrasi belum  dapat  tersedia  secara  memadai,  maka para implementor akan kesulitan melaksanakan tugasnya secara optimal.
Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di  Pangmilang  Kota  Singkawang  sarana  dan prasarana  internal  yang  ada  pada  Dinas Nakertrans  Provinsi  Kalbar  dan  pada  Dinas Sosnakertrans  Kota  Singkawang  sudah  cukup memadai  kecuali  kendaraan  dinas  operasional ke  lapangan  yang  tidak  tersedia.  Selain  itu sarana dan prasarana yang belum dapat tersedia secara  layak  bagi implementor agar  dapat memberikan pelayanan kepada warga transmigran  adalah  lahan  usaha  bagi  warga transmigran beserta sertifikatnya.
Edwards  III  (1980:11)  menjelaskan  bahwa “ important  resources  include  staff  of  proper size and with the necessary expertise; ….. and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide service”.
Apabila  semua  pihak  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan transmigrasi memperoleh  dukungan  sarana  dan  prasarana yang diperlukan secara memadai, mereka akan dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar  termasuk  dapat  memberikan  pelayanan dan  pembinaan  kepada  warga  transmigran secara memuaskan. Sarana dan prasarana yang diperlukan  bukan  hanya  kelengkapan  kerja bagi  para implementor tetapi  termasuk  sarana dan  prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk memberikan pelayanan bagi warga transmigrasi  terutama penyediaan lahan usaha bagi  warga  transmigrasi.  Oleh  karena  itu  jika implementor kekurangan sarana dan prasarana yang  dapat  digunakan  untuk  memberikan pelayanan  bagi  warga  transmigrasi  termasuk tersedianya lahan usaha bagi warga transmigrasi    secara  memadai  maka  para implementor kebijakan  transmigrasi  tidak
mungkin  dapat  melaksanakan  tugas  dengan baik  terutama  dalam  kegiatan  pembinaan, pengawasan  dan  pembagian  lahan  kepada semua warga transmigrans.
Edwards  III  (1980:77-78)  menegaskan bahwa implementor mungkin  memiliki  staf yang  cukup,  dapat  memahami  apa  yang  dia lakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa didukung oleh  adanya  bangunan  yang  diperlukan, peralatan, perlengkapan, dan dana yang cukup implementasi  kebijakan  tidak  akan  berhasil. Oleh  karenanya  Edwards  III  (1980:11) menegaskan bahwa ketika kekurangan sumber daya maka hukum atau peraturan perundangan sulit  untuk  ditegakkan  dan  pelayanan  tidak dapat  diberikan  secara  maksimal  termasuk pengembangan aturan-aturan yang diperlukan. Dengan demikian jelas bahwa jika sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan transmigrasi  tidak  tersedia  secara  memadai maka  aktivitas  dalam  implementasi  kebijakan transmigrasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik.

## Faktor Struktur Birokrasi
Strtuktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan  transmigrasi  dapat  dikaji  dari  dua aspek yakni aspek standard operating procedure (SOP) maupun dari aspek fragmentasi yakni penyebaran unit organisasi.
Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang Kota Singkawang implementors sering tidak mengikuti prosedur kegiatan yang telah  ditetapkan  sebagai  pedoman  kerja. Misalnya pada tahap proses pembangunan fisik (pembangunan  perumahan,  fasilitas  umum) dan  penempatan  warga  transmigran  sudah mulai  dilakukan  sebelum  terbitnya  SK Pencadangan Lahan dari Gubernur maupun SK HPL  dari  BPN.  Banyak  pihak  beranggapan ketika  ada  SK  Pencadangan  dari  Walikota berarti  sudah  dapat  dilakukan  pembangunan fisik  padahal  mestinya  proses  pembangunan fisik  tersebut  minimal  harus  menunggu  SK Pencadangan  dari  Gubernur  maupun  SK  HPL dari BPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama  Menteri  Transmigrasi  Republik Indonesia  dan  Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Nomor  :  114/MEN/1992  –  SK.24 Tahun 1992.
Penyimpangan
prosedur dalam implementasi  kebijakan  transmigrasi  tersebut dilakukan  dengan  alasan  keluarnya  SK  HPL terlalu  lama  yakni  sekitar  4-5  tahun.  Oleh karena  itu  sudah  menjadi  kebiasaan  di lingkungan  ketransmigrasian  bahwa  dengan keluarnya  SK  Walikota  atau  Bupati  maka pembangunan fisik dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penempatan warga transmigrasi  padahal  lahan  tersebut  belum memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat.  Ini menggambarkan  bahwa  dalam  implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  Kota Singkawang  tidak  memperhatikan  prosedur yang  seharusnya  menjadi  pedoman  kerja  bagi semua pihak yang terkait.
Selain  dalam  proses  penyiapan  lahan, SOP yang  sering  dilanggar  dalam  implementasi kebijakan  transmigrasi  adalah SOP dalam proses  penggantian  warga  transmigran.  Sudah banyak  warga  transmigran  yang  ditempatkan pada  awal  penyelenggaraan  transmigrasi meninggalkan  lokasi  transmigrasi.  Mereka melakukan  pemindahan  hak  dibawah  tangan (illegal)  atas  lahan  lokasi  transmigrasi  yang dikuasainya kepada pihak lain.
Berdasarkan  ketentuan    dalam  PP.  No.  2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi,    lahan  lokasi  transmigrasi  tidak bisa diperjual belikan sebelum melewati batas waktu 20 tahun. Jika warga transmigrasi tidak tahan  (betah)  tinggal  di  lokasi  transmigrasi Pangmilang  maka  lahan  lokasi  transmigrasi yang dikuasainya tidak boleh diperjual belikan tetapi  harus  dikembalikan  kepada  Dinas Transmigrasi.
Edwards III (1980:127) menegaskan bahwa SOP diperlukan  untuk  keseragaman  tindakan organisasi  yang  kompleks.  Ini  berarti  bahwa dengan adanya SOP maka semua pihak dalam organisasi  memiliki  pedoman  kerja  yang standar atau baku. SOP dapat berfungsi untuk menciptakan komitmen pihak-pihak terkait apa yang  harus  dikerjakan  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan  bersama.  Oleh  karena  itu diharapkan  semua  pihak  taat  pada SOP yang telah  ditetapkan  organisasi. SOP yang  dapat menunjang efektivitas implementasi kebijakan
transmigrasi  adalah SOP yang  dinamis  tidak kaku  dan  sederhana  sehingga SOP tersebut mudah  dipahami  dan  dapat  dipatuhi  serta dilaksanakan  oleh  semua  pihak  yang  terkait. SOP yang terlalu panjang akan terasa berbelit- belit  dan  yang  jelas  dapat  menghambat implementasi kebijakan publik.
Implementasi  kebijakan  transmigrasi  di Pangmilang  Kota  Singkawang  melibatkan berbagai  unit  organisasi  birokrasi  baik  pada level  Pemerintahan  Provinsi  Kalbar  maupun pada  level  Pemerintahan  Kota  Singkawang bahkan  sampai  level  Pemerintahan  Kelurahan Pangmilang. Ini menggambarkan bahwa terjadi fragmentasi  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  Kota Singkawang. Salah satu hambatan utama dalam implementasi  suatu  kebijakan  dimana  terjadi fragmentasi    birokrasi  adalah  koordinasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai
kewenangan untuk
menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, menyeimbangkan  kegiatan-kegiatan  spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu yang ditetapkan (Ndraha,2003:290).  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  inti  dari  koordiansi  adalah terwujudnya  kerjasama  yang  solid  dari berbagai  pihak  untuk  mencapai  tujuan  yang telah diputuskan. Dengan koordinasi yang baik akan dapat dijamin adanya kesatuan sikap dan langkah  dari  semua  unsur  yang  terlibat  dalam suatu kegiatan (Sutarto,1992:127-128).
Koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  belum  dapat dilaksanakan dengan baik  sehingga kerjasama antar unit birokrasi  belum  dapat  dapat  terjalin secara  harmonis.  Akibatnya  implementasi kebijakan  transmigrasi  di  Pangmilang  kurang berhasil mencapai tjuan yang diharapkan.

## Faktor Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  para  pelaksana dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi  kebijakan publik.  Berhasil  atau  gagalnya  implementasi kebijakan publik salah satu faktor penyebabnya adalah  bagaimana  disposisi    para  pelaksana dalam implementasi kebijakan publik tersebut.
Dalam implementasi kebijakan transmigrasi di  Pangmilang  Kota  Singkawang  diperoleh informasi  dan  pemahaman  bahwa  masih terdapat  ketidaktaatan  pada  aturan  yang berlaku,  rendahnya  rasa  tanggungjawab  dan rendahnya  semangat  kerja  dari implementors baik  pada  tahap  penyiapan  lahan  lokasi transmigrasi  maupun  pada  tahap  pembinaan warga transmigrasi. Ketidaktaatan pada aturan yang berlaku pada tahap penyiapan lahan dari implementors tercermin dari proses pembangunan fisik untuk lokasi transmigrasi di Pangmilang  dimana  lahan  tersebut  belum memiliki kekuatan hukum yaitu SK Pencadangan  dari  Gubernur  maupun  SK  HPL dari BPN. Bahkan lahan lokasi transmigrasi di Pangmilang  Kota  Singkawang  tersebut  sudah ditempati warga transmigrasi sejak tahun 2003 sementara  SK  Pencadangan  Lahan  dari Gubernur  apalagi  SK  HPL  dari  BPN  belum ada.  Ketidaktaatan  pada  aturan  yang  berlaku para implementor tidak  hanya  terjadi  pada penyiapan lahan lokasi transmigrasi tetapi juga terjadi pada tahap pembinaan warga transmigrasi khususnya pada proses penggantian warga transmigrasi yang bermukim di lokasi transmigrasi. Telah banyak penggantian  warga  transmigrasi  di  lokasi Pangmilang  Kota  Singkawang,  namun  proses penggantian  warga  transmigrasi  itu  pada umumnya  tidak  melalui    prosedur  yang  telah ditetapkan.
Selain  ketaatan  pada  aturan  yang  berlaku dari implementors , rasa tanggungjawab implementors dalam  implementasi  kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang masih relatif rendah. Mereka saling melempar tanggungjawab  atas  berbagai  masalah  yang terjadi dalam implementasi kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang tersebut. Semangat
kerja dari pihak-pihak implementor dalam  implementasi  kebijakan transmigrasi  juga  masih  relatif  rendah. Rendahnya semangat kerja pihak implementor dalam implementasi kebijakan transmigrasi  di Pangmilang Kota Singkawang dapat dipahami dari  rendahnya  kesungguhan  mereka  dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang
dihadapi dalam implementasi kebijakan transmigrasi
Edwards  III  (1980:89)  menjelaskan  bahwa karena  pada  umumnya implementor memiliki diskresi maka disposisi atau sikapnya terhadap kebijakan  dapat  menghambat  implementasi kebijakan  tersebut.  Ini  mengandung  makna bahwa  kegagalan  implementasi  kebijakan dapat disebabkan oleh disposisi implementor nya. Disposisi implementor tersebut  bisa  bersifat  positif,  netral  maupun negatif.    Disposisi  yang  bersifat  positif mengandung  makna  bahwa  para  pihak  yang terlibat dalam implementasi kebijakan mendukung  implementasi  kebijakan  tersebut dan  mereka  bersedia  bekerja  secara  maksimal dengan harapan implementasi kebijakan dapat mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Disposisi yang  bersifat  netral  dalam  arti  bahwa  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  bersikap  masa  bodoh,  apatis,  dan tidak  peduli  atas  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi  suatu  kebijakan.  Sedangkan disposisi  yang  bersifat  negatif  jika  para  pihak yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan tersebut  tidak  mendukung  tercapainya  tujuan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Mereka bisa secara terus terang atau secara terselubung menghalangi  proses  implementasi  atau  paling tidak  mereka  tidak  mau  mendukung  aktivitas implementasi kebijakan tersebut.
Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  tersebut dapat  dipahami  bahwa  jika  para  pihak  yang terkait dalam implementasi kebijakan transmigrasi di Pangmilang memiliki komitmen  yang  tinggi  dalam  arti  bersedia mengikuti apa yang diinginkan oleh pengambil keputusan  atau  pembuat  kebijakan  termasuk mentaati  semua  aturan  yang  berlaku,  penuh rasa  tanggungjawab  dan  bersemangat  tinggi dalam  implementasi  kebijakan  transmigrasi maka  tentunya    implementasi  kebijakan transmigrasi  juga  dapat  berlangsung  secara efektif.
Edwards  III  (1980:90)  mengungkapkan bahwa banyak kebijakan yang berada pada area perbedaan. Dengan adanya perbedaan pandangan  dari  para implementor berdampak pada  sikap  mereka  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Sikap  ini  diwarnai  oleh
kepentingan implementor yang  bersangkutan. Jika kepentingan implementor dapat terpenuhi maka  mereka  akan  dapat  melaksanakan  tugas dengan  penuh  rasa  tanggungjawab  dan sebaliknya.
Edwards III (1980:107) menegaskan bahwa salah  satu  cara  potensial  untuk  meyelesaikan masalah  disposisi implementor adalah  dengan manipulasi  insentif.  Dengan  memberikan insentif  atau  keuntungan  yang  lebih  besar kepada implementor mungkin akan mendorong mereka  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan  baik.  Rendahnya  semangat  kerja  atau kurang  seriusnya  para implementor dalam implementasi  kebijakan  transmigrasi  ada kemungkinan  karena  yang  bersangkutan  tidak memperoleh  insentif  yang  memadai.  Edwards III (1980:11) menegaskan bahwa jika implementasi suatu kebijakan diharapkan dapat berlangsung secara efektif maka implementors tidak hanya  tahu apa yang harus dikerjakan dan mampu  melaksanakanya  tetapi  yang  tidak kalah  penting  adalah implementors harus memiliki  kemauan  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Faktor  kemauan  (disposisi)  dari implementors ini mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi  suatu  kebijakan  publik.  Sejalan dengan Edwards III, Hasibuan (1999) menegaskan  bahwa  organisasi  bukan  hanya mengharapakan karyawan yang mampu, cakap dan  trampil  tetapi  yang  tidak  kalah  penting adalah karyawan yang bersedia kerja keras dan bersemangat  tinggi  untuk  mecapai  hasil  yang optimal. Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan  karyawan  tidak  akan  mempunyai arti  yang  besar  jika  karyawan  tersebut  tidak mau  bekerja  keras  dengan  menggunakan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya.

## Simpulan
Kurang berhasilnya implementasi kebijakan transmigrasi  di  Pangmilang  Kota  Singkawang disebabkan oleh faktor komunikasi yang belum efektif,  sumber  daya  yang  kurang  memadai, struktur  birokrasi  yang  tidak  kondusif,  dan disposisi  pelaksana yang kurang positif.
Berdasarkan  kesimpulan  dan  hasil  temuan maka  untuk  memperkuat  konsep-konsep
implementasi kebijakan yang sudah ada penulis mengajukan  konsep  baru  yakni  :  (1) Implementasi  kebijakan  yang  melibatkan struktur  birokrasi  yang  terfragmentasi  perlu dukungan koordinasi yang solid baik koordinasi horizontal, vertikal maupun diagonal.
(2) Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakn tidak cukup hanya menunjukkan sikap mau  melaksanakan  kebijakan  namun  harus disertai  dengan  komitmen  yang  tinggi  yakni taat  asas,  penuh  rasa  tanggungjawab  dan semangat kerja yang tingi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan maka kiranya dapat diajukan saran- saran sebagai berikut :
Koordinasi dan komitmen dari implementor dalam  implementasi  kebijakan  transmigrasi juga  merupakan  aspek  penting  yang  memiliki kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan transmigrasi.  Oleh  karenanya  disarankan  agar dalam  penelitian  implementasi  kebijakan publik  perlu  memperhatikan  koordinasi  dan komitmen implementor sebagai  faktor  yang ikut  menentukan  keberhasilan  implementasi kebijakan publik.
1. Dalam implementasi kebijakan transmigrasi  disarankan  agar  komunkasi antara  pihak-pihak  terkait  tidak  hanya dilakukan secara eksidentil tetapi perlu juga dilakukan secara terjadwal sehingga informasi yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan transmigrasi dapat disampaikan secara cepat, jelas dan akurat.
2. Agar  implementasi  kebijakan  transmigras dapat  berhasil  dengan  baik  maka  kualitas staf  bidang  trasmigrasi  perlu  ditingkatkan dengan memberikan diklat teknis ketransmigrasian secara merata dan berkesinambungan.  Selain  itu  dilokasi transmigrasi perlu ditempatkan staf khusus seperti KaUPT yang mempunyai wewenang dan kompetensi  yang memadai agar  dapat  melakukan  pembinaan  dan pengawasan secara efektif.
3. Dalam
implementasi kebijakan transmigrasi SOP dalam  pengadaan  lahan lokasi  transmigrasi  perlu  disederhanakan yakni  tidak  perlu  ada  SK  Pencadangan
Lahan  dari  Gubernur    tetapi  cukup  SK pencadangan  lahan  dari  Bupati/Walikota yang  langsung  didaftarkan  pada  BPN. Untuk penerbitan  sertifikat hak milik atas tanah  agi  warga  transmigran  tidak  harus dilaksanakan secara serempak tetapi  dapat dlaksanakan secara bertaap tas tanah  yang tidak bermasalah.
4. Agar implementasi kebijakan transmigrasi dapat  berhasl  seperti  yang  diharapkan komitmen  staf  bidang  transmigrasi  perlu terus  ditingkatkan  dengan  membangun suasana  kerja  yang  menyenangkan  bagi semua  pihak  melalui  partisipasi  dan transparansi dalam pengambilan keputusaan serta pemberian insentif secara layak.

## Daftar Pustaka Buku-Buku
Anharudin;  Dhatun  Kusumawandari;  Slamet Rahmat Topo Susilo; dan Retno Anggraini. 2008. Berburu Lahan untuk Transmigrasi : Pendekatan Hukum  dan  Antropologi .
Jakarta : Bangkit Daya Isana.
Creswell,  John  W.  2009. Research  Design  : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition, Thousand Oaks California: Sage Publications Inc. Danim,  Sudarwan.1997. Pengantar  Studi Penelitian  Kebijakan. Jakarta  :  Bumi Aksara.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy. Washington DC. : Congressional Quarterly Press.
Grindle,  Marlee  S.  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World. New Jersey :  Princeton University Press.
Hugeng,  Suparyo;  Pandiadi;  Etty  Diana;
Suryanda  dan  Lusius  Manurung.  2008. Pelayanan  Minimal  untuk  Transmigrasi .
Jakarta : Bangkit Daya Insana. Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Kebijakasanaan Negara . Jakarta:Bumi Aksara.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernology  (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Bina Aksara. Parsons, Wayne. 2005. Public Policy. Jakarta : Kencana.
Priyono;  Retno  Anggraini;  dan  Siti  Fatimah. 2008. Kompetensi  Aparat  Transmigrasi  di Daerah . Jakarta : Bangkit Daya Insana.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik  :  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia. Cetakan 1. Yogyakarta : Penerbit
Gava Media.
Ripley,  Randall  B.,  and  Grace  A.  Franklin.
1982. Bureaucracy and Policy Implementation . Illinois : The dorsey Press Homewood.
Saefullah,  H.A.  Djadja.  2009. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik . Bandung : LP3AN UNPAD.
-------. 2008. Modernisasi Perdesaan : Dampak Mobilitas  Penduduk .  Bandung  :  AIPI
Bandung. -------.  2002.”Migrasi,Perubahan  Sosial  dan Potensi Konflik” Dalam Mobilitas Penduduk  Indonesia. Editor  Tukiran  dkk.
Halaman  153-166.  Yogyakarta  :  Pusat Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas Gajah Mada.
Silalahi,  Ulber.  2009. Metode  Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama. Suganda, Dan. 1991. Koordinasi Alat Pemersatu  Gerak  Admnistrasi .  Jakarta: Intermedia Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
-------.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitati f,
Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Suparno,  Erman.  2007. Paradigma  Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat. Jakarta : Depnakertran.
Syafrudin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi  Pemerintah  di  Daerah .  Edisi
Kedua. Bandung : Aditya. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan
Publik. Bandung : AIPI.
Van Meter, Donald S., Carl E. Van Horn. 1975. “The  Policy  Implementation  Process  :  A Conceptual Framework”. Administration & Society .  (Jurnal).  Vol.  6  No.  4  February 1975.  Ohio  State  University  :  Sage Publcation, Inc.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1990. Pengantar Analisis  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta  : Rineka Cipta.
-------.  1990. Analisis  Kebijaksanaan  :  Dari Formulasi  ke  Implemetasi  Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Wahyudianto,  Agus.  2009.  “Membangun Komitmen  Aparatur  Negara”.  Dalam Samodra  Wibawa  (Editor). Administrasi Negara  :  Isu-Isu  Kontemporer .  Halaman
183-191. Yogyakarta : Graha Ilmu. Warsito, Rukmadi; Sujarwadi; Kustadi;
Indriyati  Eko  Purwaninsih;  Chodidah  Budi Raharjo; Siti Ismah Afwan; Sri Sumarni dan Arief  Budiman.  1984. Transmigrasi :  Dari Daerah  Asal  Sampai  Benturan  Budaya  Di Tempat Permukiman. Jakarta : Vc. Rajawali.
Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan  Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia. Widodo,  Joko.  2007. Analisis  Kebijakan Publik . Surabaya : Bayumedia.

## Hasil Penelitian /Jurnal/Makalah
Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan :
Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana .  Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No.1. Tahun 2010.
Anward,  Hemy  Heryati.  2003. Kelekatan Transmigran Jawa Pada Area Transmigrasi Di  Palingkau  (Kalimantan  Tengah),  Rawa Muning dan Sepagar (Kalimantan Selatan).
Disertasi. UGM Yogyakarta.
Ariany,  Enny;  Retno  Anggraini;  Mudiatun; Suryandar;  dan  Pandiadi.  2006. Studi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi . (Hasil Penelitian). Jakarta : Pusat Litbang
Ketransmigrasian Depnakertrans. Danarti,  Sri  Najiayati,  Retno  Anggraini, Mudiatun, IsmiNurmawati.
2007.
Pengembangan  Masyarakat  Transmigrasi di Kawasan PLG . (Hasil Penelitian). Jakarta : Pusat Litbang Ketransmigrasian Depnakertrans.
Hugeng,  Suparyo;  Pandiadi;  Etty  Diana; Suryanda;  Lusius  Manurung.  2006 .  Studi Pelayanan  Minimal  Dalam  Pembangunan Transmigrasi. (Hasil  Penelitian).  Jakarta  : Pusat Litbang Ketransmigrasian Depnakertrans. Poeloengan, Lisna Yoeliani. 2002. Kewenangan Pusat –Daerah dan
Paradigma  Baru  Dalam  Penyelenggaraan
Transmigrasi  Pada  Era  Otonomi  Daerah.
(Makalah Diskusi Panel Tidak Dipublikasikan). Jakarta : Depnakertrans.
Purwanto,  Erwan  Agus.  2004.  “Revitalisasi Studi  Implementasi  Kebijakan  Publik”. Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi  Publik . Volume 8. Nomor 2. Nopember 2004:28-42. Yogyakarta. MAP-UGM.

## Peraturan Perundangan :
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1997 tentang Ketransmigrasian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Keputusan  Bersama  Menteri  Transmgrasi Republik  Indonesia  dan  Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 𝑆𝐾𝐵.114/𝑀𝐸𝑁1992
𝑆𝐾.24 𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 1992 Tentang  Pencadangan
Tanah, Pengurusan dan Sertifkasi Hak Atas Tanah Lokasi Permukiman Transmigrasi. Surat  Menteri Tenaga Kerja dan Transmgrasi Nomor : 718.SB.02.31.2002 Tanggal 24 Juli
2002 Perihal Persetujuan
Usulan
Penanganan  Sarana  Penunjang  Relokasi Pengungsi di Kota Singkawang .

## Elektronik
Singkawang. Equator. 26 Agustus 2008. Lima Tahun  Ratusan  Warga  Trans  Pangmilang Menangis. Melalui http://www.mail- archive.com/singkawang@yahoogroups . com/sg04856.  22/10/2010
Sina, Peter. 2012. Semangat Kerja Tinggi Pemicu Output Memuaskan. Melalui : http://ekonomi.kompasiana.com/manajeme n/2012/05/04/semangat-ker ...
Pradhito,  Arya  Ramadan,  2011.  Pengertian Mobilitas Penduduk. Melalui : http://are-69- kita.blogspot.com/2011/05/pengertian- mobilitas-pen...2/18/2013 .
Paramawartiningsih,  Dyah.  2011.  Penentu Keberhasilan  dan  Kegagalan  Program Transmgrasi. Melaui :
http://www.personagetar.com/online/katego ri/berita-361-penentu-keb..../3/20013 .