Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI MASYARAKAT UMUM
Oleh:
Vivi Nurfil Ardhianto
Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
vivinurfil@gmail.com

## ABSTRACT
This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach. The  legislation  approach  starts  with  Analysis  of  Law  Number  28  Year  2014  concerning Copyright,  Law  Number  13  Year  2016  Regarding  Patents,  Law  No.  30  of  2000  concerning Trade  Secrets,  Law  No.  31  of  2000  concerning  Industrial  Design,  Law  No.  23  of  2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits, Law 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical  Indications,  and  Law  Number  42  of  1999  Concerning  Fiduciary  Guarantees related to the Role of Notaries in the Making of IPR Acts as Fiduciary Objects This research is a  normative  legal  research  ,  namely  research  that  prioritizes  library  research  to  obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.
Keywords: Notary, Deed, Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee.

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan perundang-undangan  bertitik  tolak  pada Analisis Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang  No. 31 Tahun 2000 tentang Disain  Industri, UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  terkait  Peran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  HKI  sebagai  Objek Jaminan  Fidusia Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Kata Kunci : Notaris, Akta, HKI, Jaminan Fidusia.

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  secara  tidak  langsung  telah mendorong  perkembangan  globalisasi  ekonomi,  skala  investasi  dan  pemasaran  produk, tidak  hanya  terbatas  pada  pasar  nasional  akan  tetapi  telah  melewati  batas-batas  negara. Perubahan  pasar  di  luar  batas-batas  negara  juga  diikuti  oleh  HKI  yang  digunakan  dalam pembuatan produk dan pemasarannya. 1 Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. 2 Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan ( inventions ) dan hasil-hasil di  bidang karya cipta dan seni  ( art  and literary work ). Semakin berkembangnya kreativitas seseorang maka semakin berkembang pula  peradaban  manusia.  Berawal  dari  pemahaman  bahwa  perlunya  satu  bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep HKI juga mengalami perkembangan. 3
Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang  dituangkan  dalam  bentuk  yang  nyata,  tidak  hanya  sekedar  ide/gagasan  tetapi  ada bentuk  fisiknya.  Kekayaan  intelektual  didapatkan  seseorang  dengan  penuh  pengorbanan dilihat  dari  segi  biaya,  tenaga,  dan  waktu  maka  hasil  dari  KI  perlu  mendapatkan perlindungan.  KI  terdiri  dari  Hak  Cipta  dan  Hak  Milik  Industri  seperti  Paten,  Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak  eksekutif  yang diberikan negara kepada para creator , investor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung  secara  otomatis  atau  melakukan  pendaftaran.  Konsep  perlindungan  hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum
Rachmadi  Usman  mendefinisikan  HKI  sebagai  hak  atas  kepemilikan  terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak
1 Kholis Roisah, (2015), “ Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa” , Malang: Setara Press, hal. 1.
2 Ibid .
3 Ibid, hal.2.
4 Lutfi Ulinnuha, (2017), Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
berwujud  sebagai  hasil  dari  kemampuan  intelektualitas  seseorang  atau  manusia  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui  daya  cipta,  rasa,  karsa,  dan  karyanya. 5 Lebih lanjut, Budi Santoso mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual  manusia dalam berbagai bidang  yang menghasilkan suatu  proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. 6 Sementara WTO mendefinisikan HKI:
“intellectual  property  rights  can  be  defined  as  the  rights  given  to  people  over  the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creations for a certain period of time”.
Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit di Lembaga pembiayaan seperti  perbankan  atau  Lembaga  pembiayaan  lainnya.  Kedudukan  HKI  di  atur  didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak  Cipta  telah  menegaskan  bahwa  “hak  cipta  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan fidusia”. 7 Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten  juga  menyatakan  bahwa  “hak  atas  paten  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan fidusia”. 8 Di samping itu, sebagai hak kebendaan maka HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis  dimaksudkan sebagai  perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang  Rahasia  Dagang,  yang  menyatakan  “hak  rahasia  dagang  dapat  beralih  atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. 9 Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000  tentang  Desain  Industri  juga  menyatakan  bahwa  “hak  disain  industri  dapat  beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. 10 Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat
5 Rachmadi Usman, (2003), “ Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual” , Bandung: Alumni, hal, 2.
6 Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa , Malang: Setara Press, hlm. 6-7.
7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266, TLN Nomor, 5599, Pasal 16 ayat (3).
8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, LN Nomor 176 Tahun 2016, TLN Nomor 5922, Pasal 108 ayat (1)
9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN Nomor 242 Tahun 2000, TLN Nomor 4044, Pasal 5 ayat (1)
10 Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Nomor 243 Tahun 2000, TLN Nomor 4045, Pasal 31 ayat (1)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
(1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian  tertulis,  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan. 11 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis,  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan”. 12
Oleh  karena  itu,  notaris  mempunyai  peran  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang mempunyai  kekuatan  Pembuktian  yang  sempurna  di  dalam  persidangan,  dalam  hal  ini notaris  mempunyai  peran  dalam  pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia  atas  Hak  Kekayaan Intelektual.
b. Rumusan Masalah
Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang di Jadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ). Pendekatan  perundang-undangan  bertitik  tolak  pada Analisis Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU No.  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000  tentang Disain Industri, UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang- Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  terkait  Peran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  HKI sebagai Objek Jaminan Fidusia.
Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif  yaitu metode Analisa bahan hokum  yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata-
11 Indonesia, Undang-Undang, No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. LN Nomor 244 Tahun 2000, TLN Nomor 4046, Pasal 23 ayat (1)
12 Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953, Psl 41 ayat (1).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
kata  atas  temuan-temuan  pada  undang-undang  maupun  peraturan  yang  ada  dan  tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data. 13

## C. PEMBAHASAN
a. Kedudukan  HKI (Hak Kekayaan Intelektual)  Sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  hak  yang  diberikan  kepada  seseorang sebagai hasil kreasi dari fikirannya atau hasil dari intelektualnya. Hak tersebut memberikan penggunaan hak eksklusif kepada kreator  yang dapat  dipergunakan dalam  jangka waktu tertentu. Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI dapat pula dijadikan akses untuk mendapatkan kredit di Lembaga pembiayaan seperti perbankan secara internasional. Singapura misalnya. Dengan banyaknya HKI seperti paten dan merek dagang, Singapura telah  menciptakan  ruang  untuk  dapat  menggunakan  HKI  sebagai  objek  jaminan  Fidusia seperti  perbankan.  Menurut  data Singapore  Brand  Finance tahun  2014  sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud. 14 Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan  kredit  perbankan. 15 Pemberian  kredit  ini  dilakukan  melalui  kerjasama Lembaga  Partisipasi  Finansial  ( Participating  Finansial  Institution /PFIs).  PFIs  memiliki fungsi  untuk  mendorong  lembaga  keuangan  di  Singapura  guna  menerima  aset-aset  HKI sebagai jaminan. FPIs inilah yang nantinya akan melakukan proses due diligence dalam menilai suatu kelayakan kredit. Tahapannya adalah sebagai berikut: 16
“Step 1: a) Ensure that they meet the eligibility criteria; b) Approach any of the PFIs for  a  preliminary  credit  assessment;  c)  Complete  and  submit  the  ‘Application  for Intellectual Property Valuation’ (“Form A”) form to IPOS. d) Approach any of the IP
13 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.
14 Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank  Loan ,  http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans, diakses tanggal 10 Agustus 2019.
15 Koran Sindo, Hak Paten Diusulkan Jadi Jaminan Bank , 7 November 2016, http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadijaminan-bank, diakses tanggal 9 Agustus2019.
16 Intellectual Property Office of Singapore, “ Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet” , https://www.ipos.gov.sg/
Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv 21July2016. pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
valuers  from  the  Panel  of  Valuers  (POV)  for  an  IP  valuation.  e)  Applicants  should subsequently obtain an IP Valuation report from the appointed IP valuer.
Step  2 :  a)  Compete  the  ‘Loan  Application’  (“Form  B”)  and  ‘Claim  for  Valuation Subsidy’ (“Form C”) forms and submit to the PFIs together with the valuation report, and other supporting documents for the loan application within four weeks from the date of the valuation report. Step 3 : a)Upon successful application, sign the letter of offer  and  draw  down  the  funds  within;  b)  six  months  from  the  date  of  the  letter  of offer.” 17
Selain Singapura, Thailand juga telah mengatur prosedur kredit yang menggunakan intellectual  property ,  dalam  hal  ini  rahasia  dagang  sebagai  benda  jaminan  melalui Thailand’s  Business  Security Act  B.E.  2558  (2015). 18 Adapun  lembaga  keuangan  yang dapat  memberikan  kredit  dengan  menggunakan  aset  HKI  adalah  SME  Bank,  Bangkok Bank, Government  Saving  Bank ,  atau  lembaga-lembaga  lainnya  yang  berpartisipasi  di dalam  program  pemodalan  kekayaan  intelektual  ( Intellectual  Property  Capitalization Program ). 19 Di  dalam Thailand’s  Business  Security  Act  B.E.  2558  (2015) ,  disebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang- undang  tersebut  memungkinkan  aset  berwujud  maupun  tidak  berwujud  untuk  dapat digunakan  sebagai  jaminan. 20 Mekanisme  prosedur  pengajuan  jaminan  perbankan  yang dilakukan di Thailand adalah sebagai berikut: 21
1. Pengajuan aplikasi pinjaman;
17 Dapat  diartikan  secara  sederhana,  tahap  pertama:  a)  memastikan  pihak  pemohon  memenuhi  standar kelayakan. Hal ini dilakukan oleh FPIs untuk melakukan penilaian kredit; b) melakukan pendekatan terhadap PFIs untuk  mendapatkan  pendahuluan  penilaian  kredit.  Artinya  pihak  pemohon  haruslah  berhadapan  dengan  FPIs terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan lembaga bank yang akan ditunjuk. FPIs berwenang untuk melakukan pemeriksaan pertama kali guna memberikan penilaian kredit; c) melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI. Formulir ini dapat diambil di kantor IPOS; d) melakukan pendekatan terhadap lembaga penilai aset HKI dari  panel  penilai  ( Panel  of  Valuers /POV)  untuk  penilaian  aset  HKI.  Pemohon  kemudian  harus  mendapatkan laporan penilaian aset HKI dari lembaga penilai  yang ditunjuk. Tahap kedua:  mengirimkan  kedua formulir  ke FPIs bersamaan dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat  minggu  sejak  tanggal  laporan  penilaian.  Tahap  ketiga:  setelah  aplikasi  berhasil,  tanda  tangani  surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhitung enam bulan sejak tanggal surat penawaran.
18 AIPPI, “ Using IP As Collateral in Thailand” , https://aippi. org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/, diakses tanggal 10 Agustus 2019.
19 Irawaty, “Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit” , Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2008, Hal. 68-69, lib.ui.ac.id/ file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2019.
20 AIPPI, “ Using IP As Collateral in Thailand” , https://aippi. org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/, diakses tanggal 11 Agustus 2019.
21 Irawaty,  “Perkembangan  dan  Prespektif  Yuridis  Rahasia  Dagang  Sebagai  Jaminan  Kredit” , Universitas Indonesia, Juli 2008, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729T37441-Irawaty.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Pihak  yang  mengajukan  pinjaman  (baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang memiliki  kekayaan  intelektual)  dengan  menggunakan intellectual  property sebagai benda  jaminan  harus  mengajukan  aplikasi  pada  institusi  finansial  dengan  rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh institusi tersebut.
2. Pemeriksaan intellectual property ;
Setelah pihak bank yang mengajukan pinjaman mengisi aplikasi, institusi finansial akan memeriksa  keakuratan intellectual  property yang  digunakan  sebagai  objek  jaminan. Untuk  itu,  institusi  finansial  akan  mengadakan  kerjasama  dengan  Kantor  HKI  yang akan  memeriksa  keakuratannya  kemudian  memberikan  hasil  pemeriksaan  tersebut kepada institusi finansial.
3. Pengambulan Pinjaman;
Setelah  pemeriksaan  terhadap intellectual  property yang  digunakan  sebagai  objek jaminan  kredit,  institusi  finansial  akan  mempertimbangkan  aplikasi  pinjaman  dan rencana  bisnis  tersebut.  Termasuk  nilai  dari intellectual  property yang  digunakan sebagai  benda  jaminan.  Institusi  finansial  akan  mengabulkan  pinjaman  tersebut  dan membuat janji untuk penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu lima belas hari setelah menerima semua dokumen dan setelah dilakukan uji kelayakan.
4. Dokumenasi  dan  perjanjian  pinjaman;  Setelah  institusi  finansial  dan  pihak  yang mengajukan  permohonan  pinjaman  menandatangani  perjanjian  benda  jaminan,  pihak institusi  finansial  tersebut  akan  memberitahukan  pihak  peminjam  untuk  mengajukan aplikasi ke kantor HKI untuk mencatat benda jaminan tersebut. Pihak pemohon dapat melakukannya  dengan  mengajukan  formulir  aplikasi  disertai  fotokopi  perjanjian. Setelah  aplikasi  pencatatan  informasi  benda  jaminan  diterima,  kantor  HKI  akan memeriksa dan mencatat kegunaan intellectual property yang digunakan sebagai benda jaminan  kredit  pada  registrasi intellectual  property,  ceredential, dan data  base nya.
Dalam  kurun  waktu  tersebut,  petugas  akan  memberikan  dokumen  untuk  mencatat aplikasi  dan credential untuk  mencatat intellectual  property yang  digunakan  sebagai benda jaminan kepada pemohon.
5. Pemantauan Proyek;
Setelah proyek tersebut berjalan akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi  finansial  yang  memberikan konsultasi paling tidak satu  tahun sekali. Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  untuk  memfasilitasi  diberikannya  pinjaman  tambahan  jika dibutuhkan.
6. Perubahan  Registrasi  HKI;  Setelah  pinjaman  disetujui  peminjam  mengajukan perubahan  pencatatan intellectual  property yang  digunakan  sebagai  objek  jaminan perbankan, menunggu pemberitahuan dari pihak institusi finansial selama dua hari. Jika institusi  finansial  mengabulkan  permohonan  tersebut  maka  perubahan  akan  segera diproses. Namun jika sebaliknya, kantor HKI akan meminta kedua belah pihak untuk mengadakan  perjanjian  melalui  upaya  konsultasi.  Jika  misalnya  tidak  menemui kesepakatan, perselisihan akan diajukan kepada Arbitration Proceeding yang berada di bawah kantor HKI.
7. Pembayaran Pinjaman;
Institusi  finansial  akan  menentukan  kapan  pembayaran  pinjaman  kredit  berdasarkan kemampuan setiap peminjam. Ketika pinjaman telah dibayarkan lunas, pihak institusi finansial akan mengisi aplikasi untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan kredit dalam formulir dan menyerahkan kepada kantor HKI bersama-sama dengan dokumen yang dibutuhkan dan bukti penghapusan tersebut, seperti putusan arbitrasi dan putusan pengadilan untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan.
f. Pelanggaran Perjanjian;
Jika  ternyata  pihak  debitur  melanggar  perjanjian  kredit  maka  langkah-langkah  yang akan dilakukan oleh institusi finansial yakni mengeluarkan surat peringatan. Jika pihak peminjam  masih  juga  tidak  mengindahkannya  maka  akan  dilakukan  negosiasi  atau dapat  juga  meminta  Kantor  HKI  untuk  bertindak  sebagai  mediator  untuk  mencari resolusi. Jika tidak menemui jalan keluar, maka dapat diajukan ke Badan Arbitrase yang berada di bawah Kantor HKI. 22 Dari perbandingan kedua negara di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam tabel:
Tabel 1
Perbandingan Konsep Pembiayaan HKI Sebagai Objek Jaminan Perbankan 23
Negara Objek Jaminan perbankan Lembaga bank   Keterangan Singapura  Paten dan merek DBS, OCBC, dan UOB Melalui  IPOS,  Singapura  bahkan  telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan  dimana  IPOS  menunjuk  tiga
22 Ibid.
23 Trias Palupi Kurnianingrum (2017), Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intelektual, Property As Banking Credit Guarantee, Jurnal Negara Hukum, Vol 8, No 1, hlm 37.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
bank,  yakni  DBS,  OCBC,  dan  UOB  untuk memberikan kredit perbankan Thailand   Rahasia dagang SME Bank, Bangkok Bank, Government Saving  Bank ,  atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalan kekayaan intelektual ( Intellectual Property
Capitalization
Program
Pengaturan rahasia dagang di Thailand telah diatur  dalam  Thailand’s  Business  Security Act B.E. 2558 (2015). Untuk memfasilitasi peningkatan  akses  terhadap  dana  untuk bisnis,  maka  undang-undang  tersebut memungkinkan  aset  berwujud  maupun tidak  berwujud  untuk  dapat  digunakan sebagai jaminan. Adapun lembaga keuangan  yang  dapat  memberikan  kredit dengan menggunakan aset HKI di Thailand adalah  SME  Bank,  Bangkok  Bank, Government  Saving  Bank ,  atau  lembaga- lembaga  lainnya  yang  berpartisipasi  di dalam program pemodalan kekayaan intelektual ( Intellectual Property Capitalization Program
Inggris,  aset  HKI  bahkan  dapat  dijadikan  jaminan  melalui  mekanisme  seperti  bentuk legal mortgage 24 , fixed charge dan floating charge . 25 Dalam traksaksi keuangan, HKI yang terdaftar lebih diutamakan dikarenakan sifatnya yang dapat dialihkan
( transferability ). 26 Transferability rights merupakan salah satu sifat benda tidak berwujud. HKI sebagai  benda  tidak  berwujud  sangat  berkaitan  erat  dengan  sifat transferability yang  dapat menguatkan posisi HKI sebagai jaminan.
Pengaturan HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan pada dasarnya tidak terlepas dari  peran  serta  UNCITRAL.  Pada  tanggal  1923  Mei  2008 telah  dilaksanakan  sidang  ke-13 UNICITRAL Working  Group VI on  Security  Interest di  New  York.  Adapun  pokok  dalam pembahasan sidang tersebut yakni: 27
24 Legal mortage merupakan jaminan hipotik (hak tanggungan). Menurut KUH Perdata pengertian “hipotik” adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  benda-benda  tidak  bergerak  untuk  mengambil  penggantian  daripadanya  bagi pelunasan suatu perikatan. Secara sederhana, hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul akibat perjanjian.
25 Indra  Rahmatullah.  (2015) Aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Dalam  Perbankan , Yogyakarta: Penerbit Deepublish,hlm. 113.
26 Ibid , hlm. 114.
27 Bulletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan,  “Cakrawala  Hukum  Sidang  UNICITRAL  Working Group VI on Security Interest di New York”, banking.blog. gunadarma.ac.id/peraturan- BI/07_cakrawala_hukum1. pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2019.
a. Hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual akan dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.
b. Working  Group VI  diminta  oleh Commission untuk  menyiapkan  petunjuk  khusus berkenaan  dengan  perlunya  koordinasi  yang  tepat  bagi  hukum  transaksi  berjaminan ( secured transactions law ) 28 dan hukum kekayaan intelektual ( intellectual property law ) yang terdapat di masing-masing negara.
c. Berkenaan dengan hukum transaksi berjaminan, Working Group VI
d. Creation of security right
e. Daya  laku  efektif  terhadap  pihak  ketiga  atas  hak  jaminan (Third-party  effectiveness  of security right );
f. Sistem pendaftaran (The registry system );
g. Prioritas hak atas jaminan ( Priority of security right );
h. Rights and obligation of the parties to a security aggrement
i. Rights and obligation of third-party obligors
j. Eksekusi hak jaminan ( Enforcement of security right );
k. Pembiayaan akuisisi ( Acquising financing );
l. Law applicable to security right ;
m. Scope of application and other general rules;
n. Key objective and fundamental policies ;
o. The impact of insolvency on a security right;
p. Terminology;
q. Examples of intellectual property financing practices;
r. The treatment of security rights in intellectual property rights under current law
Di Indonesia, kedudukan HKI sebagai objek jaminan Fidusia pada dasarnya telah diatur di  dalam  ketentuan  perundang-undangan  tentang  HKI 29 mengingat  pada  dasarnya  HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud adalah hak eksklusif. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas
28 Secured  transasction  law adalah  hukum  berkenaan  dengan  pengikatan  benda-benda  bergerak  baik berwujud maupun tidak berwujud. Khusus bagi Working Group VI on Security Interest, secured transaction law adalah hukum berkenaan dengan pengikatan hak atas kekayaan intelektual.
29 Undang-undang  HKI  yang  dimaksud  misalnya  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  UU  No.  13 Tahun  2016  tentang  Paten,  UU  No.  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  UU  No.  31  Tahun  2000  tentang Disain Industri.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
karya ciptaannya. 30 Eksklusif berarti merupakan suatu karya baru, pengembangan baru yang sudah ada, dapat diterapkan di industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset. 31
Dengan  dimilikinya  hak  eksklusif  sebagai  hak  mutlak  yang  diberikan  kepada  pemilik  HKI, maka  pemilik  HKI  diberikan  keleluasaan  untuk  mempergunakan  HKI  yang  dimilikinya termasuk  untuk  dijadikan  objek  jaminan  Fidusia  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi yang perlu dicermati, meskipun rumusan benda pada dasarnya telah diatur di  dalam  Pasal  499  KUH  Perdata  namun  pengaturan  terkait  hak-hak  tidak  berwujud ( immaterial ) tidak ditempatkan di dalam KUH Perdata. Hak-hak tidak berwujud ( immaterial ) dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta,  UU  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  UU  No.  20  Tahun  2016  tentang Merek dan  Indikasi  Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain  Industri,  UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Terkait dengan konsep immaterial, Djumhana berpendapat bahwa HKI pada dasarnya merupakan benda tidak berwujud ( immaterial ), dikarenakan hak kepemilikan hasil HKI sangat abstrak  jika  dibandingkan  dengan  hak  kepemilikan  benda  yang  terlihat. 32 WIPO  juga mengkategorikan HKI sebagai benda tidak berwujud ( immaterial ). Dalam konsep WIPO, HKI termasuk  aset  tidak  berwujud.  HKI  dianggap  sebagai  salah  satu  aset  perusahaan.  Sebagai contoh  merek  suatu  perusahaan  yang  merupakan  aset  utama  secara  tidak  langsung  akan memberi nilai tambah bagi perusahaan tersebut.
Dengan  dilindungi  secara  hukum  melalui  undang-undang,  HKI  mempunyai  nilai  atau value 33 yang  dapat  dialihkan  baik  melalui  lisensi  ataupun  melalui  jaminan.  Menurut  Agus
30 Hak eksklusif dapat ditemui di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
31 Venantia Sri Hadiarianti . (2010). Memahami Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta: Universitas AtmaJaya, 2010, hlm. 13.
32 Djumhana, ”Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya”, Hal. 17. dikutip tidak langsung oleh Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan , Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 16.
33 Dengan  adanya  sifat  hak  ekslusif  yang  menempel  maka  hampir  semua  aset  HKI  memiliki value /nilai ekonomis. Sebut saja misalnya hak cipta. Selain memiliki hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Dengan hak  ekonomi  ini,  maka  pemegang  hak  berhak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  serta  produk terkait. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum tersebut berhak  mengkomersialkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  telah disepakati. Hal ini berlaku pula untuk paten, merek, indikasi geografis.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Sardjono, HKI sebagai sebuah “hak” tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pelindungan HKI dapat menjadi tidak relevan apabila tidak  dikaitkan  dengan  proses  atau  komersialisasi  HKI. 34 Djuhaendah  Hasan,  mengatakan bahwa  sebagai  aset  yang  bernilai  ekonomi  maka  HKI  secara  tidak  langsung  memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak ( right owner/right holder ). 35
Dalam hal mengembangkan konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maka status  HKI  sendiri  seperti  yang  sudah  dibahas  di  atas  dapat  dialihkan,  diperjualbelikan, disewakan,  dan  melalui  perjanjian  lainnya.  Hal  ini  bukannya  tanpa  sebab  mengingat  HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan modern saat ini. Peran yang sangat penting ini terlihat dari makin berperannya HKI dalam bentuk ekspansi bisnis, merger, dan akuisisi. Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  beberapa  transaksi  melalui  paten,  hak  cipta,  merek dagang dan sebagainya telah mempengaruhi dunia industri termasuk teknologi,  komunikasi, maupun  perbankan.  Dengan  demikian,  kehadiran  HKI  sebagai  aset  mulai  terasa  dibutuhkan khususnya dalam hal pembiayaan ( financing ), mengingat HKI memiliki nilai ekonomis yang dapat disejajarkan sebagai harta kekayaan (jaminan).
Sebagai  sumber  pendanaan,  perbankan  memiliki  peranan  penting  dalam  proses pembangunan,  sehingga  sudah  semestinya  jika  para  pihak  yakni  pihak  kreditur  dan  debitur mendapatkan suatu pelindungan melalui suatu lembaga hak jaminan Fidusia yang kuat dalam memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Hukum  jaminan kebendaan sendiri adalah subsistem dari hukum benda yang mengandung sejumlah asas hak kebendaan  ( real  right ),  sedangkan  hukum  jaminan  perorangan  merupakan  subsistem  dari hukum  perjanjian  yang  mengandung  asas  pribadi  ( personal  right ). 36 Dalam  KUH  Perdata, konsep hukum jaminan terlihat di dalam Pasal 1131 yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan  untuk  perikatan-perikatan  perorangan  debitur”. 37 Lebih  lanjut  Pasal  1132  KUH
34 Agus Sardjono. (2008) ” Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, Hal. 149. dikutip tidak langsung  oleh  Irawaty,  Perkembangan  dan  Perspektif  Yuridis  Rahasia  Dagang  Sebagai  Benda  Jaminan  Kredit, Tesis, Universitas Indonesia, hlm, 15.
35 Muhammad Yuris Azmi, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Privat Law , Vol. IV, No. 1, Januari 2016, hal. 100-101.
36 Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. No. 3, September 2012, hal. 568- 578
37 Pasal 1131 KUH Perdata.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Perdata menegaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing- masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. 38
Tidak disangkal  bahwa  perkembangan ekonomi  dan pembangunan suatu  negara tidak dapat  terlepas  dari  perkembangan  HKI. 39 Hal  ini  bukannya  tanpa  sebab  mengingat  dalam perkembangan  usaha,  pemilik  produk  sekaligus  sebagai  pemilik  kekayaan  intelektual  pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengandalkan perjanjian kredit dengan  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  jaminan  Fidusia. 40 Secara  teoritis,  HKI  dapat dijadikan  jaminan  di  perbankan,  atau  Lembaga  pembiayaan  lainnya    dikarenakan  HKI merupakan hak kebendaan yang mempunyai value atau nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut.
UU Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. 41 Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. 42 Di samping  itu,  sebagai  hak  kebendaan  maka  HKI  dapat  beralih  atau  dialihkan  secara  tertulis. Perjanjian tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang  menyatakan  “hak  rahasia  dagang  dapat  beralih  atau  dialihkan  dengan  cara  pewarisan, hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis,  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan”. 43 Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis,  atau  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan”. 44 Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan
38 Pasal 1132 KUH Perdata.
39 Rindia  Fanny  Kusumaningtyas,  “Perkembangan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Berkaitan  dengan  Hak Cipta”, Jurnal Hukum Pandecta , Vol. 11 No.1, Juni 2016, hal. 96-112.
40 Ibid , hal. 104-105.
41 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Op cit
42 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Op cit .
43 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Op cit.
44 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, Op cit.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
oleh  peraturan  perundang-undangan. 45 Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menyatakan  “hak  atas  Merek  dapat  beralih  atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. 46
b. Peran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia.
Mekanisme  pengembangan  HKI  sebagai  objek  jaminan  Lembaga  pembiayaan  salah satunya  perbankan  dapat  dilihat  di  dalam  UU  Jaminan  Fidusia.  Jaminan  fidusia  dianggap sebagai bentuk penjaminan  yang paling tepat, dimana jaminan fidusia merupakan salah satu sarana pelindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur. 47 Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan  bahwa  fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 48
Jaminan  fidusia  merupakan  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Berlakunya  UU  Jaminan  Fidusia  dimaksudkan  untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian  hukum  serta  mampu  memberikan  pelindungan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan. 49 Secara  konseptual,  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  yang  bersifat
45 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Op Cit .
46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Op Cit .
47 Tan Kamelo. (2004) Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya,dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan , Bandung: Penerbit PT. Alumni, , hlm. 187.
48 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1
49 Bagian menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan 50 di kantor pendaftaran fidusia. 51
Sehingga  apabila  benda  yang  dibebani  fidusia  tidak  didaftarkan  maka  hak  penerima  yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan. 52
Disinilah  sangat  diperlukan  peran  notaris  selaku  pejabat  umum  yang  membuat  Akta Jaminan  Fidusia  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Ketentuan  mengenai  hasil  dari  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia, substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan  dalam  kekayaan  intelektual,  harus  diperjanjikan  secara  tegas  dan  jelas  dalam  Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual.
Menurut pasal 6 UU Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Fidusia sekurang-kurangnnya memuat: 53
a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
Yang  diaksud  dengan  “identitas”  adalah  meliputi  nama  lengkap,  agama,  tempat tinggal/tempat  kedudukan,  tempat  lahir,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  status  perkawinan, pekerjaan.
b. Data perjanjian pokok.
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perjanjian Jaminan Fidusia bersifat accessoir , sehingga  dalam  Akta  Jaminan  Fidusia  harus  dicantumkan  data  perjanjian  pokok,  yaitu mengenai  “macam  perjanjian”  dan  “utang”  yang  dijamin.  Mengenai  macam  perjanjian biasanya  berupa  perjanjian  kredit  yang  bersifat  timbal  balik  dan  akta  pengakuan  hutang yang  merupakan  perjanjian  sepihak.  Sedangkan  mengenai  utang,  pasal  7  UU  Fidusia menyebutkan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang  telah  ada,  utang  yang  telah  diperjanjikan,  dan  utang  yang  saat  eksekusi  dapat ditentukan.  Dalam  Akta  Jaminan  Fidusia  wajib  menyebutkan  keterangan  mengenai  data perjanjian  pokok  yaitu,  apakah  dibuat  dalam  bentuk  notarial  atau  dibawh  tanga,  tanggal dan nomor perjanjian pokok tersebut dibuat dalam bentuk notarial.
c. Uraian benda jaminan
50 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1).
51 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 12 ayat (1).
52 Betty Dina Lambok, ”Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk  Menyewakan  Objek  Jaminan  Fidusia  Kepada  Pihak  Ketiga”,  Hal.  224.  dikutip  tidak  langsung  oleh  Sri Mulyani,  “Pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Collateral  (Agunan)  Untuk  Mendapatkan  Kredit Perbankan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12, No. 3, September 2012, hal. 568-578.
53 J. Satrio. (2002). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 205-212.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Syarat yang disebutkan dalam huruf c mengenai “uraian benda jaminan” adalah syarat yang logis,  karena  UU  Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum,  dan ini sesuai dengan asas spesialitas yang dianutnya. Yaitu tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Dalam Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual wajib diuraikan mengenai substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual.
d. Nilai penjaminan
Nilai jaminan menunjukkan berpa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Artinya kreditur  selaku  penerima  Fidusia  hanya  dapat  mengambil  pelunasan  piutangnya  paling banyak  (maksimal)  sebesar  nilai  penjamin  tersebut.  Syarat  penyebutan  besarnya  “nilai penjaminan” mempunyai kaitan yang erat dengan sifat Hak Jaminan Fidusia sebagai hak yang  “ mendahulu/asas  droit  de  preference ”. 54 Besarnya  beban  jaminan  ditentukan berdasarkan  besarnya  beban  yang  dipasang  (nilai  jaminan),  tetapi  hak  preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) utang yang dujaminkan.
e. Nilai benda jaminan
Merupakan  besarnya  nilai  benda  jaminan,  yang  penilainnya  ditetapkan  sesuai  suatu patokan  nilai  atau  atas  dasar  penilaian  dari  tim  penilai  ( appraisal )  yang  ditujukan  dan disetujui para pihak. Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru dalam  hukum  jaminan.  Pada  jaminan  Hipotik,  Hak  Tanggungan  maupun  Gadai,  tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan.
Pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia. 55 Pengecuali berlaku bagi perjanjian Jaminan Fidusia  yang  telah  ada  sebelum  berlakunya  UU  fidusia. 56 Menurut  Ratnawari  W.  Prasodjo, alasan  UU  Fidusia  menetapkan  bentuk  perjanjian  jaminan  fidusia  dengan  akta  notaris sebagaimana berikut: 57
1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.
54 Asas Droit de preference adalah Hak yang memberikan kedudukan bagi kreditur terhadap kreditur lainnya.
55 Undang-Undang Fidusia, Pasal 5 ayat (1).
56 UU fidusia, Pasal 37 ayat (2)
57 Prasodjo, hlm 16

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT
1. Kesimpulan
a. Kedudukan HKI Sebagai Objek Jaminan Fidusia Terdapat di Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3), Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten , Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No.  23  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Pasal  41  ayat  (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
b. Peran Notaris Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia dengan alasan:
1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

## 2. Saran Tindak Lanjut
Menyarakan Kepada Semua Lembaga pembiayaan untuk mengikuti amat Undang- Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  penerapan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai Objek Jaminan Fidusia.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kholis Roisah, (2015), “ Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa” , Malang: Setara Press.
Rachmadi Usman, (2003), “ Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual” , Bandung: Alumni.
Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa , Malang: Setara Press.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2015). “Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua ”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Indra Rahmatullah. (2015) Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan , Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Venantia Sri Hadiarianti . (2010). Memahami Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta:  Universitas AtmaJaya, 2010.
Djumhana,  ”Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori  dan  Prakteknya”,  Hal.  17.  dikutip  tidak langsung  oleh  Indra  Rahmatullah, Aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan Dalam Perbankan , Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015. Tan Kamelo. (2004) Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya,dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan , Bandung: Penerbit PT. Alumni.
J. Satrio.  (2002). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia , Bandung:  Citra Aditya Bakti.

## Tesis/disertasi/Jurnal
Betty  Dina  Lambok,  ”Akibat  Hukum  Persetujuan  Tertulis  dari  Penerima  Fidusia  Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”,
Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12, No. 3, September 2012.
Trias  Palupi  Kurnianingrum  (2017),  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan Intelektual, Property As Banking Credit Guarantee, Jurnal Negara Hukum, Vol 8, No 1.
Bulletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan,  “Cakrawala  Hukum  Sidang  UNICITRAL
Working  Group  VI  on  Security  Interest  di  New  York”,  banking.blog. gunadarma.ac.id/peraturan-BI/07_cakrawala_hukum1. Pdf.
Agus Sardjono. (2008) ” Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, Hal. 149. dikutip  tidak  langsung  oleh  Irawaty,  Perkembangan  dan  Perspektif  Yuridis  Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit, Tesis, Universitas Indonesia.
Muhammad Yuris Azmi, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Privat Law , Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. No. 3, September 2012.
Rindia  Fanny  Kusumaningtyas,  “Perkembangan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Berkaitan  dengan Hak Cipta”, Jurnal Hukum Pandecta , Vol. 11 No.1, Juni 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266, TLN Nomor, 5599.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 16 No 1 April 2019
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten,  LN  Nomor  176  Tahun  2016,  TLN Nomor 5922.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN Nomor 242 Tahun 2000, TLN Nomor 4044.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Nomor 243 Tahun 2000, TLN Nomor 4045.
Undang-Undang, No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. LN Nomor 244 Tahun 2000, TLN Nomor 4046.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  LN  Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

## Internet
Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral  Bank  Loan , http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can- now-use-ip-assets-collateral-bank-loans
Koran  Sindo, Hak  Paten  Diusulkan  Jadi  Jaminan  Bank ,  7  November  2016, http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan- jadijaminan-bank .
Intellectual  Property  Office  of  Singapore,  “ Intellectual  Property  Financing  Scheme
Information Sheet” , https://www.ipos.gov.sg/
Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv 21July2016. Pdf.
AIPPI, “ Using IP As Collateral in Thailand” , https://aippi. org/no-show/using-ip-as-collateral- in-thailand/.
Irawaty,  “Perkembangan  dan  Prespektif  Yuridis  Rahasia  Dagang  Sebagai  Benda  Jaminan Kredit” , Tesis,  Universitas  Indonesia,  Juli  2008,  Hal.  68-69,  lib.ui.ac.id/ file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf.
AIPPI, “ Using IP As Collateral in Thailand” , https://aippi. org/no-show/using-ip-as-collateral- in-thailand/.
Irawaty,  “Perkembangan  dan  Prespektif  Yuridis  Rahasia  Dagang  Sebagai  Jaminan  Kredit” , Universitas Indonesia, Juli 2008, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016- 9/20269729T37441-Irawaty.pdf