Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online) Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi

## EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP
Gatot Hariadi 1 , Nikma Yucha 2 , Soenarto 3 , Isa Madjid 4
Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif Jl. Ngelom Megare, Taman Sidoarjo, 611257
e-mail: gatot.h@dosen.umaha.ac.id , nikma@dosen.umaha.ac.id , soenarto@dosen.umaha.ac.id , isamadjid@dosen.umaha.ac.id ,

## Abstrak
Pajak  ialah  kewajiban  dan  peran  aktif  setiap  warga  negara  untuk  membiayai  sebagian kebutuhan negara, misalnya:  pembangunan nasional diatur oleh Undang-Undang serta berbagai peraturan pajak di Indonesia.
Pada Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ialah pajak yang diperuntukkan bagi subyek pajak terhadap penghasilan yang diperolehnya ditahun pajak.
Perhitungan PPH pasal 21 pada karyawan berstatus tetap yang gaji netto-nya melebihi PTKP  menurut  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  sebesar  Rp.  8.650.000.  Hasil  perbandingan menurut Undang-undang pajak penghasilan No. 46 Tahun 2008 sebesar Rp. 8.728.000.
Kata Kunci : Pajak, Penghasilan pasal 21

## Abstract
Tax  is  an  obligation  and  the  active  role  of  every  citizens  to  finance  the  needs  of  the country,  for  example:  the  national  development  is  governed  by  legislation  and  tax regulations in Indonesia. In article 1 the income tax ACT, the income tax is a tax that is provided for the subjects of taxes against income tax year acquired.
Calculation  of  INCOME  TAX  article  21  on  the  employee's  status  remains  that  his  net salary exceeded PTKP according to PT. Tricitra Joel Grace Rp 8,650,000. The results of the  comparison  according  to  the  income  tax  Act  No.  46  Year  2008  amounting  to  Rp. 8,728,000.
Keywords: Income tax, article 21

## PENDAHULUAN
Perusahaan  sebagai  wajib  pajak  badan atau pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (Pajak Penghasilan Pasal 21) atas pendapatan  yang  berkaitan  dengan pekerjaan,  sebagai  imbalan  perusahaan kepada  karyawan.  Apabila  perusahaan tidak melaksanakan kewajiban
pemotongan  pajak  dikenakan  sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang  diberikan  kepada  perusahaan hanya  memotong  pajak  yang  terutang karyawan, bukan menarik atau menerima  pajak.  Kewajiban  perusahaan untuk  memotong  pajak  harus  sesuai dengan  undang-undang  dan  peraturan yang  terkait  sehingga  pajak  yang
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
dipotong  perusahaan  untuk  karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. PT. YOEL TRICITRA ANUGERAH
merupakan  perusahaan  atau  badan yang  memungut  pajak  penghasilan  atas gaji  karyawan,  upah,  honorarium  dan juga  tunjangan  yang  tergolong  dalam Wajib Pajak Badan.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  metode  evaluasi  atas perhitungan  PPH  Pasal  21  pada  karyawan berstatus  tetap  di  PT.  YOEL  TRICITRA ANUGERAH SIDOARJO?
2. Bagaimana  hasil  dari  evaluasi  atas perhitungan  PPH  Pasal  21  pada  karyawan berstatus  tetap  di  PT.  YOEL  TRICITRA ANUGERAH SIDOARJO?

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Dalam  Perpajakan  di  Indonesia  terdapat bermacam-macam  batasan  atau  definisi tentang
“pajak” Waluyo, (2006:2) Mengungkapkan beberapa pengertian pajak yang  di  kemukakan  para  ahlinya,  sebagai berikut:  Menurut  Rochmat  Soemitro:  iuran kepada  kas  negara  berdasarkan  UU  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.
Penghasilan
Menurut  PSAK  No.  46,  (Revisi  2010)  ialah pemasukan  dalam  peningkatan  manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi.

## Pajak Penghasilan 21
Waluyo,  (2006:149):  PPH    yang  dikenakan atas penghasilan yaitu honorarium, tunjangan,  gaji,  upah,  serta  pembayaran oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pengurang  yang  diperbolehkan  Dalam Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal
21
Dalam  penghitungan  PPH    Pasal  21  yang terutang terdapat hak-hak pengurang untuk mendapatkan  Penghasilan  Kena  Pajak sebagai  dasar  penerapan  tarif  pemotongan PPH Pasal 21, pengurang yang diperbolehkan  menurut  Thomas  Sumarsan, (2010:223-224) adalah sebagai berikut: 1. Biaya Jabatan 2. Biaya Pensiun
3.  Iuran yang ada kaitannya dengan gaji yang dibayarkan  oleh  pegawai  kepada  dana pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan oleh  badan  penyelenggara  tabungan  hari tua atau JHT atau menteri keuangan.
4.  Penghasilan Tidak Kena Pajak
5.  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Terbaru
2016
Tabel 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 Penerima PTKP Setahun Sebulan 1.  Untuk diri sendiri Rp   54.000.000    Rp   4.500.000 2. Tambahan untuk pegawai yang kawin   Rp     4.500.000    Rp       375.000
2. Tambahan  untuk  setiap  anggota  keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,  serta  anak  angkat  yang  menjadi tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3
orang Rp     4.500.000 Rp       375.000 Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Keterangan: a.  Dalam  hal  karyawati  kawin,  PTKP  yang dikurangkan  adalah  hanya  untuk  dirinya
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
sendiri.  Dalam  hal  karyawati  tidak  kawin, PTKP  dikurangkan  untuk  dirinya  sendiri ditambah dengan PTKP bagi keluarga yang menjadi  tanggungan.  Apabila  penghasilan suami-istri  digabung,  maka  besarnya  PTKP yang diberikan adalah PTKP suami dengan status  kawin  ditambah  PTKP  istri  untuk dirinya sendiri, ditambah jumlah tanggungan keluarga.
b.  Karyawati  yang  tertera  dari  pemerintah daerah  setempat  (minimal  dari  kantor kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 4.500.000 setahun atau Rp.  375.000  sebulan  dan  ditambah  PTKP untuk keluarganya.
c.  Nilai PTKP ditentukan berdasarkan keadaan  pada  awal  tahun  takwim.  Bagi pegawai  yang  menetap  dan  baru  datang  di indonesia  dalam  bagian  tahun  takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim bersangkutan.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  sebagai  objek penelitian.  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah adalah  perusahaan  yang  dijadikan  objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  perdagangan umum (General Trading) pekerjaan electrical  dan  mekanikal  dan  otomasi  baik skala kecil, menengah dan besar.

## Metode Pengumpulan Data Sumber Data
1. Data  Primer  ialah  data  yang  diperoleh melalui
observasi langsung dan mengadakan  wawancara  secara  langsung dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan data relevan.
2. Data  Sekunder  ialah  data  yang  diperoleh dokumen –  dokumen  tertulis  perusahaan dan  literatur  yang  erat  kaitannya  dengan masalah  yang  dibahas,  data  ini  bersumber dalam perusahaan.

## Jenis Data
1.  Data Kualitatif
Data  yang  berbentuk  kata-kata,  bukan dalam  bentuk  angka,  yang  berfungsi  untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan  diteliti.  Bentuk  data  kualitatif  yang penulis peroleh adalah sejarah perusahaan, visi, misi dan kebijakan mutu perusahaan. 2.  Data Kuantitatif
Data  yang  berbentuk  bilangan  atau  angka, yang  berfungsi  untuk  mengetahui  jumlah atau  besaran  dari  sebuah  objek  yang  akan diteliti.  Data  ini  bersifat  nyata  atau  dapat diterima  oleh  panca  indera.  Data  kuantitatif yang  penulis  peroleh  adalah  rekapan perhitungan accounting

## Pengumpulan Data
1.  Survey
Penulis  melakukan  survey  lokasi  pada perusahaan  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah untuk  mengumpulkan  data.  Pada  teknik pengumpulan  data  dengan  metode  survey, penulis  mengamati  serta  menelaah  kondisi subjek penelitian.
2.  Interview
Penulis  melakukan  Tanya  jawab  kepada pimpinan  perusahaan,  serta  staff  bagian accounting yang  memegang  laporan  gaji karyawan  untuk  mendapatkan  data-data yang dibutuhkan.
3.  Dokumentasi
Penulis  mengumpulkan  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan gaji karyawan di PT. Yoel Tricitra Anugerah.
Teknik Analisa Data Deskriptif Analisis
Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh,  maka  penulis  menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan  untuk  menggambarkan  masalah yang  terjadi  pada  masa  sekarang  atau sedang  berlangsung.  Tujuannya  untuk membandingkan data yang ada diperusahaan dengan teori-teori yang ada di akuntansi.

## PEMBAHASAN
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan penulis,  data  yang  diambil  hanya  sebagian dari  SPT  Tahunan  Formulir  1721-A1 Terhadap  status  karyawan  di  PT.  Yoel Tricitra  Anugerah  terhadap  pegawai  tetap sebanyak  22  orang  pada  Tahun  2016  dan 20  tenaga  harian  lepas.  Dalam  melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan  dan  tenaga  harian  lepas, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya  diatas  PTKP  dan  jenis – jenis  penghasilan  yang  diterima  karyawan PT. Yoel Tricitra Anugerah.
Data Mengenai Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas :
1.  Pegawai berstatus tetap yang bekerja sejak awal tahun sampai akhir tahun
2.  Upah  harian  yang  diterima  tenaga  harian lepas yang dibayarkan secara bulanan
3.  Pegawai Tetap yang netto-nya melebihi nilai PTKP berjumlah 1 orang.
4.  Pegawai  Tetap  yang  bekerja  mulai  awal tahun  dan  berakhir  dipertengahan  karena berhenti bekerja, namun perusahaan melaporkan  dengan  masa  kerja  setahun penuh.
Jenis Penghasilan :
1.  Gaji  Pokok,  gaji  yang  dibayarkan  secara bulanan oleh PT. Yoel Tricitra Anugerah.
2.  Tunjangan,  berupa  Tunjangan  makan, tunjangan transportasi, Tunjangan jabatan.
3.  Uang Lembur.
Jenis Pengurangan : Jenis – jenis Pengurangan yang ditetapkan oleh  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Jenderal Pajak No. KEP – 250/PJ/2008 dan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008. 1.  Biaya  Jabatan,  yaitu  5  %  dari  gaji  bruto yang diterima karyawan, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun dan Rp. 500.000,00 sebulan.
2.  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP), yaitu  pengurangan  pajak  yang  besarnya ditentukan berdasarkan status.
Evaluasi  Perhitungan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Antara  PT.  Yoel  Tricitra Anugerah dengan Peraturan Perpajakan. Penghitungan  Pajak  Penghasilan  yang terutang  selama  setahun,  diambil  dari  SPT Tahunan Formulir 1721-A1, Bukti Pemotong Pajak  Penghasilan  yang  diperhitungannya secara lengkap dan terinci berikut ini.
Dibawah  ini  akan  diambil  beberapa  contoh penghitungan  yang  diterapkan  oleh  PT. Yoel Tricitra Anugerah.
Perhitungan
Pegawai Tetap yang
Penghasilan  Neto-nya  melebihi  PTKP,  Eko Trijono  karyawan  tetap  dengan  status  K/1 bekerja  di  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah dengan  memperoleh  Penghasilan  Gaji setahun  Rp.  156.000.000,  Lembur  Rp. 520.000, Tunjangan jabatan Rp. 6.000.000, dan  Bonus  kehadiran  Rp.  4.000.000. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah
Penghasilan Bruto setahun Rp. 156.000.000 Penambahan : Bonus Rp.     4.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp. 160.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x Rp. 156.000.000) = Rp.     6.000.000 Penghasilan neto setahun Rp. 154.000.000 PTKP (K/1) Rp. 63.000.000 PKP setahun Rp. 91.000.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 41.000.000 = Rp. 6.150.000
Rp.  2.500.000  +  Rp.  6.150.000  =  Rp. 8.650.000 Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
Penghasilan Bruto setahun Rp. 156.520.000 Penambahan : Bonus Rp. 4.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp. 160.520.000 Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% x Rp. 160.520.000) =
Rp.     6.000.000 Penghasilan neto setahun Rp. 154.520.000 PTKP (K/1) Rp. 63.000.000 PKP setahun Rp. 91.520.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 41.520.000 = Rp. 6.228.000 Rp.  2.500.000  +  Rp.  6.228.000  =  Rp. 8.728.000
Perbandingan
perhitungan
Pajak
Penghasilan Pasal 21 pada PT. Yoel Tricitra Anugerah  dengan  perhitungan  menurut Penulis,  yaitu  sebesar  Rp.  8.650.000  dan Rp.  8.728.000,  selisihnya  sebesar  Rp. 78.000,  merupakan  kurang  bayar  bagi  PT. Yoel  Tricitra  Anugerah.  Hal  Tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukan  uang  lembur  sebesar  Rp. 520.000.
Bila  dilihat  perbedaan  perhitungan  satu persatu,  maka  jumlah  perbedaannya  tidak terlalu  besar.  Tetapi  bila  diakumulasi  dari data  yang  ada,  maka  perbedaannya menjadi besar untuk perusahaan tersebut.
Dalam prosedur penerapan penghitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah
penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 terutang menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah  dengan  jumlah  penghitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  terutang menurut  Penulis  mengacu  pada  Undang- undang  Pajak  Penghasilan  No.  KEP- 31/PJ/2009.
1. Jurnal Transaksi
Beban Gaji Rp. 160.520.000 Utang PPh Pasal 21  Rp. 8.728.000 Kas Rp. 151.729.000
(  Jurnal  pembayaran  gaji  dan  pemotongan PPh Pasal 21)
Utang PPh Pasal 21  Rp. 8.728.000 Kas Rp. 8.728.000 (Jurnal setoran PPh Pasal 21)
PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajaknya di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Sidoarjo Utara.
a.  Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap  pajak  penghasilan  pasal  21  telah sesuai  dengan  aturan  perpajakan  maka penulis  mengambil  data  dari  laporan  SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan beserta SSP / e-billing.nya untuk Tahun 2016.
b.  Untuk  pembayaran  kekurangan  pajak  yang terutang  berdasarkan  SPT  Tahunan  harus dibayar  selambat –  lambatnya  untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan setelah  akhir  pajak  tahun  pajak.  Berarti untuk  penyampaian  SPT  Tahunan  tahun 2016,  paling  lambat  bulan  Maret  Tahun 2017.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan
evaluasi atas perhitungan pajak penghasilan  pasal  21  karyawan  tetap  pada PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  di  Sidoarjo, maka  penulis  dapat  menarik  beberapa simpulan  dari  keseluruhan  hasil  penelitian sebagai berikut:
1.  Dalam  prosedur  penerapan  penghitungan pajak  penghasilan  pasal  21  terhadap penghasilan  karyawan  tetap  tidak  sesuai antara jumlah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut PT. Yoel  Tricitra  Anugerah  dengan  jumlah penghitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 terutang  menurut  Penulis  dengan  mengacu pada  Undang –  undang  pajak  penghasilan
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
No.  36  Tahun  2008.  Dan  Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-
31/PJ/2009.Hal  tersebut  dikarenakan  uang lembur  yang  diberikan  tiap  bulan  kepada karyawan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah  penghasilan  yang  teratur  diterima dalam jangka waktu yang sama ( dalam hal ini  setiap  bulan  ),  juga  dalam  jumlah  yang sama  (  dalam  hal  ini  gaji  pokok  dan  uang kehadiran  ).  Seharusnya  yang  benar menurut  Undang –  undang  Perpajakan  No. 36  Tahun  2008.  Uang  lembur  merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan –  pertimbangan  tersendiri yang dilakukan oleh inilah yang menyebabkan  adanya  selisih  kurang  bayar antara  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang telah  dipotong  oleh  perusahaan  dengan penulis.
2.  PT. Yoel Tricitra Anugerah melaporkan dan menyetorkan  SPT  Tahunan  Tahun  2016
Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan – ketentuan  yang  berlaku  dengan  baik  dan benar.  Menurut  Undang –  undang  Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  dari  bab –  bab sebelumnya.  Penulis  memberikan  sedikit saran  yang  dimaksudkan  untuk  dapat memberikan  manfaat kepada  pihak – pihak yang  membutuhkan,  adapun  saran –  saran yang  dikemukakan  oleh  penulis  sebagai berikut:
1.  PT. Yoel Tricitra Anugerah untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan  terhadap  peraturan  perpajakan guna
menghindari masalah serta pelanggaran –  pelanggaran  dan  tetap mengamati  informasi –  informasi  yang terbaru  mengenai  perubahan –  perubahan terbaru  yang  diberlakukan  oleh  mentri keuangan,  maupun  Direktorat  Jenderal Pajak.
2.  PT.  Yoel  Tricitra  Anugerah  khususnya bagian  keuangan  akan  jauh  lebih  baiknya jika  memberi  informasi  pada  karyawan mengenai  penghitungan  pajak  penghasilan pasal 21, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3.  Bagi  para  pembaca  dapat  jadi  tambahan pengetahuan khususnya yang ingin meneliti atau mendalami masalah perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2014). Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pajak
Gunadi.  (2010). Ketentuan  Dasar  Pajak Penghasilan . Jakarta: Salemba
Empat
Hiro,  Tugiman.  (2007). Pengendalian  Audit. Bandung: Fakultas Ekonomi Unpad
Mardiasmo.  (2003). Perpajakan  Edisi  9 Revisi. Yogyakarta: Andi
Mardiasmo. (2006). Perpajakan Edisi
Revisi . Yogyakarta: Andi
Mardiasmo.  (2009). Perpajakan Edisi  9 . Yogyakarta: Andi Peraturan Mentri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan

## Tidak Kena Pajak
PSAK  No.  46.  (2010). Pajak  Penghasilan . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
Purwono, Herry. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan  Dan  Akuntansi  Pajak. Jakarta: Erlangga
Resmi,  Siti.  (2003). Perpajakan .  Jakarta: Salemba Empat
Volume 1, No. 2 Tahun 2018, ISSN: 2614-3968 (Cetak) / ISSN: 2615-6237 (Online)

## Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi
Setu, Setyawan. (2009). Perpajakan
Indonesia . Jakarta: Umum Press
Suandy,  Erly.  (2011). Perencanaan  Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empa.
Sumarsan,  Thomas.  (2010). Tax  Review Dan  Strategi  Perencanaan  Pajak. Jakarta: Indeks
Undang –  Undang  No.  16.  (2009).
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang – Undang No. 17. (2000). Mengatur Tentang Pemotongan atas Penghasilan
Waluyo.  (2006). Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat
Waluyo.  (2009). Akuntansi  Pajak .  Jakarta: Salemba Empat