## Komukasi Politik dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Riau
Tahun 2015
Oleh Raja Muhammad Amin, Auradian Marta*
* adalah dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menjelaskan  komunikasi  politik  dalam  penyusunan  Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah informasi mengenai penyusunan Prolegda tidak sampai masyarakat sehingga menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat  dalam  penyusunan  Prolegda  Provinsi  Riau  ini.  Untuk  menjawab  pertanyaan pertanyaan  penelitian  dalam  artikel  ini  maka  digunakan  teori  komunikasi  politik  dengan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Sumber  informasi  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi  Riau  baik  berupa  data  primer  maupun  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa komunikasi politik yang digunakan dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015  adalah  komunikasi  kelompok.  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  instansi  terkait  dan DPRD Provinsi Riau  (BPPD dan  Komisi) menjaring aspirasi kelompok masyarakat dengan menggunakan media rapat kerja, hearing dan pertemuan langsung di lapangan. Kata kunci: komunikasi politik, prolegda

## Abstract
This  study  tries  to  explain  the  political  communication  in  the  preparation  Prolegda  Riau Province  2015  phenomenon  that  occurs  in  the  community  is  the  information  regarding  the preparation  of  Prolegda  not  to  society,  causing  a  lack  of  community  involvement  in  the preparation of this Prolegda Riau Province. To answer the questions in this article, the study used the theory of political communication with a qualitative research approach. Sources of information in this study was obtained from the Regional Secretariat of the Legal Bureau and the Agency Formation Riau Province Regional Regulation Riau Provincial Parliament in the form of primary and secondary data. These results indicate that the political communication used  in  the  preparation  Prolegda  Riau  Province  in  2015  was  communications  group.  Riau Provincial Government through the relevant agencies and the DPRD Riau Province (BPPD and  the  Commission)  to  capture  the  aspirations  of  the  community  using  the  media  work meetings, hearings and meetings in the field.
Keywords: political communication, prolegda

## A. Latar Belakang Masalah
Program  Legislasi  Daerah  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  adalah  instrumen perencanaan  program  pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011). Penyusunan rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  tentang  Prolegda  salah  satunya  berdasarkan  atas aspirasi masyarakat daerah.
Sesuai  dengan  aturan  normatif  tersebut,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Riau melakukan komunikasi politik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan masyarakat untuk  menyusun  Prolegda  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  dan  terencana  secara sistematis,  aspiratif  serta  rasional  untuk  dibahas  dan  disahkan  menjadi  Peraturan  Daerah. Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  ditetapkan  menjadi  Prolegda  Provinsi  Riau  pada  tahun 2015 berjumlah 25 (dua puluh lima) Ranperda degan rincian 11 (sebelas) Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau dan 11 (sebelas) Ranperda dari usulan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta 3 (tiga) komulatif terbuka.
Ranperda  inisiatif  dari  DPRD  Provinsi  Riau  yakni  sebagai  berikutRanperda Pelestarian  dan  Pengembangan  budaya  melayu  Riau  dan  kearifan  lokal,  Pedoman pendirian dan  penyelenggaraan  sarana  pelayanan  kesehatan  swasta,  Perlindungan  dan  pengembangan ekonomi  kreatif  daerah  Provinsi  Riau,  Sistem  pemerintahan  berbasis  informasi telekomunikasi  dan  keterbukaan.  Raperda  Tata  cara  pelaksanaan  dan  pengawasan pembangunan, Tanah ulayat dan pemanfaatannya, Pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha  bidang  perekonomian,  Tata  kelola  aset  daerah,  Tata  kelola  dan  koordinasi
pembangunan  pekan  sekawan,  Sistem  pelayanan  kesehatan  dasar  dan  rujukan  di  Provinsi Riau dan Sistem pemberian bantuan pendidikan di Provinsi Riau
Ranperda  usulan  pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  yakni  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Riau  tahun  2014-  2032,  Kawasan  keselamatan  operasional  penerbangan dan batas kawasan kebisingan, Pengelolaan taman hutan raya Sultan Syarif Qasim, Raperda Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah dan pihak ketiga, Pedoman  penyelenggaraan  perkebunan,  Rencana  induk  pengembangan  pariwisata  daerah Provinsi Riau, Ranperda Tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau,  Pembentukan badan  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu,  Ranperda  Pemerintahan  desa adat,  Perlindungan  perempuan  korban  kekerasan,  Perlindungan  lahan  pangan  berkelanjutan. Selanjutnya, Raperda kumulatif terbuka yakni Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2016, laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  Provinsi  Riau  tahun  2014  serta  Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015
Beberapa  fenomena  yang  menarik  dalam  Penyusunan  Program  Legislasi  Daerah (Prolegda)  Provinsi  Riau  Tahun  2015  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Provinsi  Riau  bersama- sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yakni sebagai berikut
a. Koordinasi  yang  masih  kurang  intensif  antara  DPRD  Provinsi  Riau  dan  Pemerintah Daerah Provinsi Riau
b. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai penyusunan Prolegda Tahun

## 2015

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  pertanyaan penelitian  yakni  bagaimana  komunikasi  politik  DPRD  Provinsi  Riau  dalam  penyusunan Program Legislasi Daerah tahun 2015?

## C. Kerangka Teoritis
Komunikasi politik menurut Karl W. Deutsch adalah transmisi informasi yabg relevan secara politik ari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial  dan  sistem  politik  yang  merupakan  unsur  dinamis  dari  suatu  sistem  politik  (Michael Rush dan Philip Althoff, 2002). Selanjutnya Dan Nimmo mendefenisikan komunikasi politik yakni  sebagai  kegiatan  politik  yang  benar-benar  memertimbangkan  dengan  segala konsekuensi  kebaikan  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  keadaan  yang bertentangan.
Cangara  menyatakan  bahwa  komunikasi  politik  sebagai  suatu  bidang  atau  disiplin yang  menelaah  perilaku  dan  kegiatan  komunikasi  yang  bersifat  politik,  mempunyai  akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Jadi dapat dirumuskan komunikasi politik ialah suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan  politik  dari  seseorang  atau  kelompok  pada  orang  lain  dengan  tujuan  membuka wawasan  atau  cara  berpikir,  serta  mempengaruhi  sikap  dan  tingkah  laku  khalayak  yang menjadi target politik (Cangara, 2009).
Unsur-unsur dalam komunikasi politik menurut Laswell adalah sebagai berikut:
a. Komunikator yakni orang atau kelompok pembuat atau pengirim informasi
b. Pesan yakni sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima
c. Media  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  memindahkan  pesan  dari  sumber  kepada penerima.
d. Komunikan yakni pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber.
e. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum  dan  setelah  menerima  pesan.  Pengaruh  ini  bisa  terjadi  pada  pengetahuan,  sikap dan tingkah laku seseorang.
Menurut  A.W.  Widjajafungsi  komunikasi  politikdalam  setiap  sistem  sosial  meliputi beberapa hal berikut :
a. Informasi  yakni  pengumpulan,  penyimpanan,  pemprosesan,  penyebaran  berita,  data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar  yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi  secara  jelas  terhadap  kondisi  lingkungan  dan  orang  lain  agar  dapat  mengambil keputusan yang tepat.
b. Sosialisasi (pemasyarakatan) yakni penyediaan sumber ilmu pengetahuan yangmemungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakatyang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktifdi dalam masyarakat.
c. Motivasi  yakni  menjelaskan  tujuan  setiap  masyarakat  jangka  pendek  maupunjangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dankeinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkantujuan bersama yang akan dikejar.
d. Perdebatan  dan  diskusi  yakni  menyediakan  dan  saling  menukar  fakta  yangdiperlukan untuk  memungkinkan  persetujuan  atau  menyelesaikanperbedaan  pendapat  mengenai masalah publik (A.W.Widjaya, 1993).
Selanjutya  A.W.  Widjaya  juga  menjelaskan  mengenai  bentuk-bentuk  komunikasi politik yaitu sebagai berikut:
a.  Komunikasi  personal  yakni  komunikasi  yang  ditujukan  kepada  sasaran  yang  tunggal, bentuknya dapat berupa: anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkosentrasi.
b. Komunikasi kelompok yakni komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu.
Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial  yang nyata  dan  memperlihatkan  struktur  yang  nyata  pula.  Bentuk  komunikasi  ini  adalah ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.
c. Komunikasi massa yakni komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan  media  massa.  Massa  disini  adalah  kumpulan  orang-orang  yang  hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.
Berdasarkan  kerangka  teoritis  tersebut  dapat  dibuat  kerangka  pemikiran  dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

## Diagram 1

## Kerangka Pemikiran

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dibuat  dengan  menggunakan Qualitative  Approach (Pendekatan Kualitatif).  Metode  penelitian  dengan  pendekatan  kualitiatif  ini  menjadi  pilihan  dalam melakukan research kali  ini  dikarenakan  penulis  ingin  mengeksplor  kajian  ini  lebih  dalam lagi  dengan  melihat  realita  maupun  fenomena  yang  ada  dalam  kajian  ini.  Penelitian  ini berusaha  melihat  fenomena  yang  ada  di  lapangan  dan  kemudian  menganalisis  dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah dikemukan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara das sollen dan das sein .
Hasil  penelitian  ini  dipaparkan  dalam  suatu  laporan  yang  bersifat deskriptif interpretative . Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara  menyeluruh  dan  dengan  sistematis  mengenai  fenomena  yang  ada  dalam  kajian  ini.
DPRD Provinsi Riau
Pemda Provinsi Riau Masyarakat Media
Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interprestasi yang  penulis  pahami  serta  memberikan  kemungkinan  bagi  perubahan-perubahan  manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan (Burhan Bungin, 2003).

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Provinsi  Riau  dengan  unit  analisis  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Riau.  Pertimbangan  lokasi  penelitian  ini  didasarkan  atas  fenomena yang terkait komunikasi politik dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 yang masih belum optimal dilaksanakan.

## 2. Jenis Data
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  baik,  maka  diperlukan  data-data  yang mendukung dan relevan dengan kajian penelitian. Menurut Lofland (1984), sumber data yang utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J.Moleong, 2008). Data-data ini berdasarkan sumber datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:
a.Data Primer
Data  primer  merupakan  sumber  informasi  yang  didapat  dari  sumber  langsung  atau keterangan  dari  orang  yang  berada  di  lapangan  atau  objek  penelitian.  Dalam  hal  ini  penulis mencari data primer kepada DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta masyarakat.
b.Data Sekuder
Data  sekunder  merupakan  informasi  yang  didapat  dari  pihak  lain  di  luar  lokasi  atau objek  penelitian.  Sumber  data  ini  dapat  diperoleh  melalui  data-data  internal  pada  objek penelitian  seperti  dokumen-dokumen,  berkas-berkas  yang  relevan  dalam  menjawab permasalahan  penelitian.  Kemudian  data  eksternal  yang  berasal  dari  studi  kepustakaan
dengan  mencari  data  melalui  buku-buku,  jurnal-jurnal,  paper,  berita-berita  di  media  massa atau cetak, media internet dan lain sebagainya.

## 3. Sumber Data
Sumber data penelitian ini diperoleh dari:
a. Informan penelitian yakni Representasi DPRD Provinsi Riau (Ketua Banleg, Ketua Fraksi, Ketua  DPRD),  representasi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  (Biro  Hukum  Pemerintah Provinsi Riau) dan masyarakat
b. Dokumen dan laporan yang mendukung seperti risalah rapat, Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  erat  kaitannya  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan.
Adapun instrumen dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  yang  dimaksudkan  disini  adalah  penulis  mengumpulkan  data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya.

## b. Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen yang  berada  pada  lokasi  penelitian  maupun  di  luar  penelitian.  Bahan-bahan  dari  studi dokumentasi  ini  berupa  berita  di  media  massa  atau  cetak  dan  dokumen-dokumen  berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait. c. Interview (Wawancara)
Untuk  mendapatkan  informasi  dari  para  informan  diperlukan  wawancara  mendalam dengan  menggunakan  teknik  wawancara purposive  sampling artinya  wawancara  terhadap orang  yang  dipilih  berdasarkan  pengetahuan  penulis  tentang  orang  yang  lebih  banyak mengetahui  permasalahan  penelitian.  Wawancara  ini  akan  dilakukan  dengan  cara  terbuka artinya subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai. Kemudian susunan pertanyaan tidak baku  sehingga  lebih  mengarah  kepada  wawancara  tak  terstruktur  sehingga  diharapkan  lebih banyak  menggali  data  dari  informan.  Subjek  atau  objek  yang  akan  diwawancara  mengacu pada orang atau pejabat yang disebutkan dalam pencarian data primer.

## E. Hasil
Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  tertuang  dalam  Keputusan DPRD  Provinsi  Riau  Nomor  01/KPTS/DPRD/2015  tanggal  9  Februari  2015  dengan penjabaran sebagai berikut:
Tabel 1 Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 No Judul Ranperda Unit/Instansi Terkait Keterangan I. Prakarsa DPRD Provinsi Riau 1. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Riau dan Kearifan Lokal Badan Pembentukan Perda 2. Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Badan Pembentukan Perda 3. Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau Badan Pembentukan Perda 4. Sistem Pemerintah Berbasis Informasi, Telekomunikasi dan Keterbukaan Badan Pembentukan Perda 5. Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Badan Pembentukan Perda
6. Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Komisi A 7. Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal Bagi Usaha Bidang Perekonomian Komisi B 8. Tata Kelola Aset Daerah Komisi C 9. Tata Kelola dan Koordinasi Pembangunan Pekansikawan Komisi D 10. Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Riau Komisi E 11. Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan di Provinsi Riau Komisi E II. Usulan Pemerintah Provinsi Riau 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2014- 2032 BAPPEDA Provinsi Riau 2. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) Dinas Perhubungan Provinsi Riau 3. Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA SSH) Dinas Kehutanan Provinsi Riau 4. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau 5. Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau 6. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau 7. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau 8. Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 SOTK tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPMPD dan BP2T Provinsi Riau 9. Pemerintahan Desa Adat BPM Bangdes Provinsi Riau 10. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau 11. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau III. Ranperda Komulatif Terbuka
1. APBD Tahun Anggaran 2016

## 2. Laporan Pertanggugjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Riau
Tahun 2014
3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
Sumber data: Data olahan peneliti, 2015
Penyusunan  Prolegda  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  DPRD  Provinsi Riau  dengan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  di  daerah.  Mekanisme  yang  dilakukan dalam  penyusunan  Prolegda  Tahun  2015  secara  normatif  telah  menyesuaikan  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Penyusunan  Prolegda  dilakukan  melalui  2  (dua)  jalur  yakni  penyusunan  Prolegda yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  oleh  DPRD  Provinsi  Riau.  Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara teknis mengikuti Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah.  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  Biro  Hukum  mengkoordinasikan penyusunan  Prolegda.  Sebelumnya  setiap  pimpinan  SKPD  terlebih  dahulu  menyusun Prolegda di lingkungannya.
Penyusunan  Prolegda  Tahun  2015  mengalami  keterlambatan  dalam  pembahasannya di DPRD Provinsi Riau. Pembahasan Prolegda Tahun 2015 dimulai pada bulan Februari 2015 yang seharusnya telah selesai pada tahun 2014.. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah,keterlambatan ini disebabkan oleh proses Pemilu yang menyita perhatian dari anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau.
Pada  tahun  2015,  ada  beberapa  luncuran  Prolegda  Tahun  2014  yang  tidak  dapat diselesaikan  seperti  usulan  BAPPEDA  Provinsi  Riau  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Provinsi Riau Tahun 2014-2032 dan RanperdaPenyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga yang diajukan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau. Munculnya inisiatif Ranperda RTRW Provinsi Riau ini merupakan hasil dari kemunikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dengan pelbagai stakeholder seperti akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan kemasyarakatan dan elemen lainnya  yang menyatakan memandang perlu adanya payung hukum bagi RTRW di Provinsi Riau. Media yang dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat ini melalui rapat kerja dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Ketiadaan RTRW di Provinsi Riau menyebabkan berbagai persoalan seperti konflik lahan, kawasan hutan dan perbatasan, iklim investasi yang terhambat hingga persoalan daya serap anggaran yang minim.
Berkaitan  denga  Ranperda  Penyertaan  Modal  kepada  Perusahaan  Daerah  dan  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dan  Pihak  Ketiga  memang  sangat debatable .  Hal  ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa tidak perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada BUMD dan pihak ketiga. Kondisi ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya  kontribusi  yang  signifikan  khususnya  bagi  penambahan pendapatan daerah dari BUMD dan pihak ketiga malah sebaliknya menjadi beban dari APBD Provinsi Riau. Agar kinerja dari BUMD lebih baik maka Biro Perekonomian Setdaprov Riau mengajukan  Ranperda  Tata  Kelola  BUMD.  Ranperda  ini  merupakan  hasil  dari  komunikasi baik  dengan  unsur  masyarakat,  akademisi  dan  DPRD  Provinsi  Riau  melalui  forum  hearing atau rapat dengar pendapat.
Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  DPRD  Provinsi  Riau  dalam  menyusun  Prolegda  ini juga  berlandaskan  atas  fenomena  yang  berkembang  di  masyarakat  seperti  Ranperda  Tanah Ulayat  dan  Pemanfaatannya,  Ranperda  Perlidungan  Perempuan  Korban  Kekerasan  dan Sistem Pelayanan  Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Riau. Persoalan yang terjadi di Provinsi  Riau  mengharuskan  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  melakukan  pengaturan.
Tingginya  konflik  tanah  ulayat,  meningkatnya  perempuan  korban  kekerasan  dan  pelayanan kesehatan  dasar  yang  belum  memadai  mendapat  perhatian  khusus.  Keluhan  masyarakat  ini disampaikan hampir merata diseluruh wilayah di Provinsi Riau.
Dampak  yang  diakibatkan  dari  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  konflik  tanah ulayat begitu terasa di Provinsi Riau. Mulai dari kerugian materil hingga korban jiwa pernah terjadi  di  Provinsi  Riau  akibat  konflik  tanah  ulayat  ini.  Pengaturan  tanah  ulayat  dan pemanfaatannya begitu penting dibuat sebagai hasil dari hearing dan kunjungan kerja DPRD Provinsi  Riau  diberbagai  daerah  di  Provinsi  Riau  pada  daerah  yang  terjadi  konflik  tanah ulayat.  Tanah  ulayat  yang  masih  ada  disebagian  wilayah  di  Provinsi  Riau  seperti  di Kabupaten  Kampar,  Rokan  Hulu  dan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  perlu  pengakuan  dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Riau.
Khusus mengenai Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, DPRD Provinsi Riau melalui Komisi A telah banyak menerima masukan dan tuntutan dari masyarakat, LSM agar permasalahan mengenai tanah ulayat dan hak ulayat lainnya dapat diselesaikan dengan cepat.
Aspirasi  masyarakat  ini  dilakukan  baik  dalam  bentuk  pertemuan  secara  langsung  dengan anggota  DPRD  Provinsi  Riau  maupun  dalam  bentuk  surat  pengaduan  yang  disertai  dengan substansi permasalahan dan data. Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya juga termasuk Prolegda  Tahun  2014  namun  belum  dibahas  sehingga  dimasukkan  lagi  kedalam  Prolegda Tahun 2015.
Ranperda  Perlindungan  Perempuan  Korban  Kekerasan  merupakan  Ranperda  yang diprakarssai  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  Badan  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Ranperda ini murni Tahun 2015 yang  muncul  disebabkan  oleh  fenomena  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  yakni meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau. Badan Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  Provinsi  Riau  menerima  berbagai
laporan  dari  perseorangan  maupun  kelompok  yang  berupa  advokasi  untuk  menyelesaikan masalah  ini,  maka  untuk  itu  dirancanglah  payung  hukum  sebagai  upaya  dalam  melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.
Komis  E  DPRD  Provinsi  Riau  Tahun  2015  mengajukan  2  (dua)  Ranperda  yakni Ranperda  tentang  Sistem  Pelayanan  Kesehatan  Dasar  dan  Rujukan  di  Provinsi  Riau  dan Ranperda tentang Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan di Provinsi  Riau. Kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi standar yang mengatur pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi  Riau.  Urusan  kesehatan  dan  pendidikan  merupakan  urusan  wajib  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  diperlukan  aturan  agar  proses penyelenggaraan  urusan  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik  serta  masyarakat  juga mendapatkan kepastian mengenai pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Riau.
Ranperda Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan merupakan Ranperda yang telah diajukan  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014,  namun  Ranperda  tersebut  belum  dapat  dibahas sehingga  pada  tahun  2015  dimasukkan  kedalam  Prolegda.  Ranperda  ini  diajukan  oleh Pemerintah  Provinsi  Riau  dengan  instansi  terkait  yakni  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Holtikultura  Provinsi  Riau.  Ranperda  ini  dibentuk  salah  satu  alasan  yang  mendasarinya adalah ingin menuntaskan permasalahan lahan dan pertanian di Provinsi Riau.
Petani  di  Provinsi  Riau  mengalami  persoalan  dibidang  produksi,  distribusi  sampai kepersoalan kesejahteraan. Aksi yang dilakukan oleh petani dan berbagai elemen masyarakat lainnya di Provinsi Riau menuntut menghentikan kapitalisasi dibidang pertanian dan berpihak kepada kelompok petani.  Lahan pangan  di Provinsi Riau stelah mengalami penurunan  yang cukup signifikan. Lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang tentu saja  berdampak  terhadap  produksi  pertanian  yang  tidak  akan  mencukupi  kebutuhan masyarakat  Riau.  Mengingat  pentingnya  Ranperda  ini  maka  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan DPRD Provinsi Riau tetap memasukkannya kedalam Prolegda Tahun 2015.
Selanjutnya pada tahun 2015 juga terdapat usulan Ranperda Pemerintahan Desa Adat yang  diprakarsai  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  instansi  terkait  BPMBangdes  Provinsi Riau. Ranperda Pemerintahan Desa Adat merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  terdapat  pengakuan  pemerintah terhadap  desa  adat.  Untuk  itu  perlu  dibuat  aturan  mengenai  pemerintahan  desa  adat  di Provinsi  Riau  agar  desa  adat  mendapat  pengakuan  dari  pemerintah  daerah  dan  pemerintah.
Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Riau ada yang telah membentuk Perda Desa Adat seperti  Kabupaten  Siak  dan  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Dengan  demikian,  adanya  usulan mengenai Ranperda Pemerintahan Desa Adat akan membantu Desa Adat sebagai pedemoman dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.
Sektor  Pariwisata  di  Provinsi  Riau  juga  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah daerah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  dirancangnya  Ranperda  tentang  Rencana  Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah  Provinsi  Riau.  Usulan  Ranperda ini  lahir  dari  pemikiran- pemikiran  yang  tertuang  dalam  hail  riset,  seminar,  workshop  dan  lain  sebagainya  tentang pariwisata  di  Provinsi  Riau.  Pengembangan  pariwisata  di  Provinsi  Riau  belum  terintegrasi dan belum dikelola secara profesional dan sistemik. Bahan dari pertemuan itu yang membuat Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Riau  menginisiasi  Ranperda  ini  untuk  dibahas pada tahun 2015.
Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  DPRD  Provinsi  Riau  pada  tahun  2015 memprakarsai  Ranperda  tentang  Pelestarian  dan  Pengembangan  Budaya  Melayu  Riau  dan Kearifan  Lokal,  Pedoman  Pendirian  dan  Penyelenggaraan  Sarana  Pelayanan  Kesehatan Swasta,  Perlindungan  dan  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Daerah  Provinsi  Riau,  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Informasi  Telekomunikasi  dan  Keterbukaan,  Tata  Cara  Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan. Seluruh  Ranperda prakarasa Badan Pembentukan Peraturan Daerah lahir dari gejala-gejala yang berkembang pada masyarakat dan pemerintahan, Badan
Pembentukan  Peraturan  Daerah  secara  kelembagaan  tidak  melaksanakan  pertemuan  kepada pihak-pihak yang berkepentingan namun berdasarkan atas kajian dari anggota badan tersebut terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  daerah.  Untuk  itu BPPD DPRD Provinsi Riau membuat skala prioritas Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2015.
Selain  dari  prakrasa  dai  BPPD  DPRD  Provinsi  Riau,  Komisi  yang  ada  di  DPRD Provinsi Riau juga punya hak untuk mengajukan Ranperda. Hak ini dipergunakan oleh setiap Komisi  di  DPRD  Provinsi  Riau  seperti  Komisi  B  yang  mengajukan  Ranperda  tentang Pemanfaatan  Alat  Bantu  Produksi  Lokal  Bagi  Usaha  Bidang  Perekonomian,  Komisi  D merancang  Ranperda  tentang  Tata  Kelola  dan  Koordinasi  Pembangunan  Pekansikawan  dan beberapa Ranperda yang telah dibahas sebelumnya. Ranperda yang lahir dari inisiatif Komisi di DPRD Provinsi Riau merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat yang diterima melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

## F. Penutup
Penyusunan  Prolegda  Provinsi  Riau  Tahun  2015  telah  dilakukan  sesuai  dengan mekanisme  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Inisiatif  pembentukan  Peraturan Daerah Provinsi Riau diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau, setiap Komisi yang ada di DPRD Provinsi Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait. Untuk membentuk Ranperda tersebut, komunikasi politik yang dibangun oleh setiap  pihak  yang  mengajukan  Ranperda  ialah  dengan  melakukan  komunikasi  kelompok dengan stakeholder guna menerima aspirasi untuk muatan Ranperda itu sendiri. Media yang digunakan dalam menghimpun aspirasi berupa hearing atau rapat dengar pendapat, rapat kerja dan  kunjungan  langsung  ke  lapangan.  Namun  karena  media  yang  digunakan  dalam menghimpun  dan  menyebarluaskan  aspirasi  untuk  penyusunan  Ranperda  yang  akan dimasukkan  kedalam  Prolegda  tidak  bersifat  media  massa  atau  komunikasi  massa,  maka
informasi  tersebut  tidak  diketahui  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Hanya  kelompok masyarakat  tertentu  saja  yang  mengetahui  mengenai  Prolegda  tersebut.  Selanjutnya  untuk menentukan  Ranperda  mana  saja  yang  akan  dimasukkan  kedalam  Prolegda  Tahun  2015, maka  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  dan  DPRD  Provinsi  Riau  melakukan  pembahasan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan pertimbangan urgensi Ranperda terhadap kepentingan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku
Bungin, Burhan. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo
Cangara, Hafied.2009. Komunikasi Politik . Jakarta: Rajawali Press
Moleong, Lexy J, 2008, Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi , Bandung, PT Remaja
Rosdakarya.
Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media) . Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Rush, Michael dan Philip Althoff.2002. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Rajawali Press
Widjaja, A.W. 1993. Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . Jakarta: Bumi Aksara
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah