## Membudayakan Moderasi Melalui Program Penguatan Moderasi Beragama

## Ni Putu Listiawati
Institut Agama Hindu Gde Pudja Mataram, Indonesia niputulistiawati66@iahn-gdepudja.ac.id

## Abstract
The rise of religious and cultural intolerance, conflict between and among religious adherents, and even the nation's disintegration have given rise to a national program to strengthen religious moderation. Aims to examine and describe the culture of moderation in planning to strengthen religious moderation, describe the approach to the culture of moderation in  program implementation,  and analyze the monitoring  and evaluation  of program implementation carried out by the Hindu Community Guidance Sector work unit of West Nusa Tenggara Province. To answer these three objectives, 3 (three) theories are used: contingency approach, systems theory, and Anthony Giddens' structuration theory. This  study  uses  a  qualitative  phenomenological  paradigm.  Technique  for  determining informants purposively with criteria, as participants, committee, planner, and person in charge. It can be concluded: 1) cultivating moderation in the planning of the program to strengthen religious moderation in the work unit of the Hindu Guidance Division of West Nusa  Tenggara  Province,  targeting  the  strengthening  of  the  Pancasila  ideology  in  the nation  and  state  and  strengthening  Hindu  values  that  are  inspired  by  religious moderation; 2) the implementation approach cultivates moderation, not yet innovative. The participants involved were still homogeneous. The program's target is still limited to understanding tolerance and not yet formulating a model of tolerance for a multicultural society;  3)  monitoring  and  evaluating  the  cultivation  of  moderation  in  the  Hindu Guidance Sector of the Regional Office of the Ministry of Religion of NTB Province using the Formative Summative Evaluation  Model.  It  can be recommended: 1)  the proposed program is expected to be more innovative, 2) religious moderation agencies (subjects) should involve a lot of leadership elements at the spearhead (close to the community), and be heterogeneous.

## Keywords: Implementation; Strengthening Program; Moderation; Religion

## Abstrak
Maraknya intoleransi agama dan budaya, konflik inter dan antar pemeluk agama, sampai kepada disintegrasi bangsa memunculkan program nasional penguatan moderasi beragama.  Bertujuan  mengkaji  dan  mendiskripsikan  pembudayaan  moderasi  pada perencanaan penguatan moderasi beragama, menggambarkan pendekatan pembudayaan moderasi  dalam  pelaksanaan  program  dan  menganalisis  pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan  program  yang  dilakukan  oleh  satuan  kerja  Bidang  Bimas  Hindu  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab tiga tujuan ini digunakan 3 (tiga) teori yaitu, teori pendekatan kontijensi ,  teori  sistem,  dan  teori strukturasi Anthony  Giddens.  Kajian  ini menggunakan paradigma kualitatif fenomenologis. Teknik penentuan informan dengan purposif  dengan  kriteria,  sebsagai  peserta,  panitia,  perencana,  dan  penanggungjawab. Dapat di simpulkan: 1) membudayakan moderasi pada perencanaan program penguatan moderasi  beragama  satuan  kerja  Bidang  Bimas  Hindu  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat, menyasar penguatan idiologi pancasila dalam berbangsa, bernegara dan penguatan nilai- nilai  Hindu  yang  bernafaskan  moderasi  beragama;  2)  pendekatan  pelaksanaan membudayakan moderasi, belum inovatif. Peserta yang terlibat masih homogen .  Sasaran
program masih sebatas pemahaman toleransi belum kepada merumuskan model toleransi masyarakat  multikultur;  3)  pemantauan  dan  evaluasi  Pembudayaan  moderasi  pada Bidang  Bimas  Hindu  Kanwil  Kemenag  Provinsi  NTB  menggunakan  model Formatif Sumatif Evaluation Model . Dapat direkomendasikan, 1) usulan program diharapkan lebih inovatif,  2)  agensi-agensi  (subjek)  moderasi  beragama  sebaiknya  banyak  melibatkan unsur pimpinan di ujung tombak (dekat masyarakat), dan heterogen.

## Kata Kunci: Implementasi; Program Penguatan; Moderasi; Beragama

## Pendahuluan
Masyarakat  Indonesia  sering  dipertontonkan  tindakan  kekerasan  antar  dan  inter pemeluk  agama.  Agama  menampilkan  wajah  bengis.  Maraknya  intoleran  dan  konflik ditengah masyarakat beragama dan berbudaya mampu  mendorong disintegrasi  bangsa. Pentingnya  Negara  hadir  lewat  program  nasional  seperti  program  penguatan  moderasi beragama yang tertuang kedalam RPJMN 2020-2024. Fakta dan data keragaman agama- agama  di  Indonesia  merupakan  mozaik  yang  memperkaya  khazanah  kehidupan keagamaan di Indonesia, namun disisi lain keragaman agama juga mengandung potensi ancaman  bagi  persatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Disinilah  diperlukan keterlibatan  seluruh  warga  masyarakat  dalam  mewujudkan  kedamaian  (Akhmadi, 2019:48). Faktor pemicu kekerasan disebabkan oleh konflik yang ditangani secara keliru. Konflik menjadi penyebab untuk melakukan kekerasan, karena dibalik bentuk kekerasan disebabkan oleh konflik yang terabaikan (Sutanto,2005 dalam Akhmadi, 2019).
Mencermati fenomena keberagamaan di tanah air dewasa ini ditunjukkan dengan pergerakan  terorisme  semakin  masif,  seperti  ujaran  wakil  presiden  Ma’ruf  saat menghadiri wisuda program sarjana ke 60, program magister ke-24, dan program doktor ke-8 universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) selasa, 6 April 2021, bahwa “akhir-akhir ini  terorisme  kembali  mengganggu  kedamaian  tanah  air.  Hal  ini  telah    membuktikan bahwa  sangat  mudah  gagasan  radikalisme  masuk  kedalam  pikiran  seseorang“ (https://t.me/Kompascomupdate). (Kompas.com, n.d.). Kajian penulis memiliki relevansi dengan  Artikel  yang  ditulis  oleh  Akhmadi  tahun  2019,  mengenai  kesadaran  dan pemahaman tentang keragaman budaya, moderasi beragama, dan peran penyuluh, telah memberikan  gambaran  dalam  membangun  keharmonisan  beragama.  Tujuan  artikel Akhmadi  adalah,  peran  penyuluh  agama  dalam  menjaga  keharmonisan  hidup  bangsa Indonesia  dalam  bingkai    keragaman  budaya.  Pendekatan  kajian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penyuluh sebagai informan utama, dan para pemuka adat, agama serta beberapa masyarakat di lokus penelitian. Sama halnya dengan kajian penulis  saat  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  fenomenologi,  hanya  saja  subjek kajian  penulis  ada  pada  perencana  program,  pelaksana  program,  penanggung  jawab program. Akhmadi menggunakan analisis dengan teori strukturasi.  Sedangkan penulis saat  ini  menggunakan  tiga  teori  secara  ekletik.  Kesimpulan  kajian  dari  akhmadi  yaitu: diperlukan  peran  pemerintah,  tokoh  masyarakat,  dan  para  penyuluh  agama  untuk mensosialisasikan,  menumbuh-kembangkan  wawasan  moderasi  beragama  terhadap masyarakat Indonesia agar terwujud keharmonisan dan kedamaian.
Rekomendasi  kajiannya,  ditujukan  kepada  pemerintah  khususnya  Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan, serta penyuluh agama. Moderasi beragama sebaiknya dilakukan  melalui  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan  terhadap  masyarakat,  serasehan, dan  dialog  kebangsaan.  Hasil  telaah  artikel  jurnal  Akhmadi  ini  memberikan  wawasan bagi penulis bahwa, Kementerian Agama dengan struktur organisasi yang gemuk mampu mencapai  pemeluk  agama  lapisan  bawah  di  seluruh  wilayah  nusantara.  Kementerian
Agama  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  moderasi  beragama yang dicanangkan pemerintah sampai ke-akar rumput.
Kajian  Sumarto  tentang “ Penerapan  nilai–nilai  moderasi  beragama  di  Bali  Studi Kerja Sama Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup Di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus  Sugriwa  Bali”  (Sumarto,  2021).  Kajian  Sumarto  menemukan  adanya  sikap apresiatif antara Etnis Bali yang beragama Hindu, dengan etnis lain terutama Jawa dan Bugis  yang  beragama  Islam  merupakan  salah  satu  indikator  terwujudnya  masyarakat Multikultural yang moderat di Bali. Selain itu terlihat pergaulan sesama orang Bali yang berbeda  agama, bisa hidup saling berdampingan, misalnya Hindu dan Katolik  menjadi indikator  lainnya.  Pada  hakekatnya  Agama  Hindu  mengenal  Moderasi  beragama  sejak dulu kala, tersurat pada susastra veda . Agama Hindu banyak yang menyebutkan sebagai agama  universal  dan  agama  spiritual,  banyak  ditemukan  ajaran, sloka-sloka ,  mantram yang berhubungan dengan moderasi  beragama dan toleransi  beragama.  Artikel  penulis memiliki  sedikit  perbedaan  pada  objek  kajian.  Sumarto  lebih  menekankan  pada penerapan  nilai-nilai  moderasi  beragama,  sedangkan  artikel  penulis  mengangkat  objek pembudayaan  moderasi  dalam  program  moderasi  beragama.  Artikel  ini  Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dan sama-sama menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Karya  Hamidulloh  Ibda  dan  Aji  Sofanudin,  bertema  program  gerakan  literasi Ma’ari f (GLM) Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Jawa Tengah. Periode penelitian pada tahun 2018-2023. Lokasi penelitian pada Lembaga pendidikan Ma’arif NU Jateng (Ibda &  Sofanudin,  2021).  Sedangkan  artikel  penulis  membahas  tema  membudayakan moderasi  melalui  penguatan  program  moderasi  beragama  dengan  lokus  di  NTB. Metodologi  penelitian  yang  dipakai  yaitu  metode  kualitatif.    Persamaan  artikel Hamidulloh  ibda  dan  Aji  Sofanudin  dengan  artikel  penulis  sama-sama  menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara dan Objek penelitian sama-sama pada penguatan moderasi  beragama.  Hasil kajian ini menemukan moderasi beragama  melalui  program  Gerakan  Literasi  Ma’arif  (GLM)  sangat  efektif  dalam membentuk karakter literat dan moderat, yang bersumber dari karakter dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), prinsip dasar Aswaja Annahdliyah, Ukhuwah Nahdliyah, dan Mabadi Khaira Ummah. Dampak yang dirasakan, adalah mampu menjadikan guru dan siswa  literat  dan  moderat  (Ibda  &  Sofanudin,  2021).  Ada  hal  menarik  yang  didapat penulis  dengan  membaca  artikel  program  gerakan  literasi  Ibda  yaitu,  memahami program-program  menarik  dan  khas  sesuai  kebutuhan  masyarakat  lokal  terkait  upaya penguatan moderasi beragama. Disamping itu memberikan gambaran yang khas dalam implementasi  dari  program  literasi  untuk  penguatan  pemahaman  moderasi  beragama. Penulis  dapat  mendalami  penggunaan  pendekatan  penelitian  dengan  metode  kualitatif yang sama-sama dipergunakan dalam penelitian penulis saat ini.
Kitab Bhagawadgita (Pudja,  2019),  disadur  oleh  G.  Pudja  M.A.,  S.H.  Kitab  ini banyak mengandung muatan-muatan moderasi beragama diantaranya pada Bhagawadgita ( Pancama Veda) adhyaya V sloka 18, sloka 1 9, sloka 25,  yang tersurat pada sloka 18, “ Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik Brahmana budiman dan  rendah  hati  maupun  seekor  sapi,  gajah  dan  anjing  ataupun  orang  hina  papa,  tanpa kasta .”  Pada sloka 19  ternarasikan  “Bahkan  didunia  sekalipun,  kelahiran  diatasi  oleh mereka  yang  pikirannya  sama  seimbang,  karena  sesungguhnya Brahman adalah sempurna dan sama. karena itu merekapun ada dalam Brahman. ” Sloka 25 tertulis “Orang suci  yang  dosanya  telah  dimusnahkan,  keragu-raguannya  telah  dihapus,  pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat  kebajikan bagi  mahluk semua, dia akan mencapai nirwana, bersatu  dengan Brahman .”   Narasi  ini  dipahami untuk  dua sisi  agama, yaitu yang pribadi dan sosial, ditekankan oleh Gita . Secara pribadi, kita harus menemukan sifat
ilahi  yang  ada  dalam  diri  kita  dan  membiarkannya  meresapi  sifat  kemanusiaan  kita; sedang sisi sosialnya, masyarakat itu sendiri harus dilembutkan menjadi gambaran ilahi. Manusia  bukan  hanya  meningkatkan  dunia  spiritual  tetapi  juga  meningkatkan  dunia mahluk-mahluk.  Diperkuat dalam adhyaya VI sloka 29 – 32. Sloka 29 dinarasikan: “Dia melihat atma ada pada semua insan dan semua insan ada pada atman , dimana-mana ia melihat yang sama, adalah dia yang jiwanya terselaraskan dalam  Yoga.”   Dilanjutkan pada sloka 30 tertulis: “ Dia yang melihat Aku dimana-mana dan melihat segalanya ada pada-Ku.  Aku  tak  bisa  lepas  dari  padanya  dan  dia  tak  bisa  lepas  dari  pada-Ku.” Dilanjutkan  dengan  tulisan sloka 31,  ”Dia  yang  memuja  Aku  yang  bersemayam  pada semua insan, dengan tujuan manunggal, yogi yang demikian itu dapat tinggal dalam diri- Ku, walau bagaimanapun cara hidupnya. ”Diperjelas lagi pada sloka 32, tertulis  “ Yogi yang  dianggap  tertinggi  adalah  yang  melihat  dimana-mana  sama atman itu  sebagai atman- nya sendiri, wahai Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka.” Pemikiran pada empat sloka sebelumnya, juga terdapat didalam Manawadharmasastra XII.91. Lebih jauh tertulis pada adhyaya IX sloka 29 , sloka 30. Pada sloka 29, “Aku adalah sama bagi semua mahluk; bagi-Ku tiada yang terbenci dan terkasihi; tetapi mereka yang berbhakti padaKu dengan penuh pengabdian, mereka ada padaKu dan Aku ada pada mereka.” Lebih lanjut dipertegas  pada sloka 30,  “Bahkan  seandainya  seorang  yang  terjahat  sekalipun  yang memuja  Aku  dengan  pengabdian  yang  terpusat,  ia  harus  dipandang  ada  di  jalan  yang benar sebab ia telah bertindak menuju yang benar” (Pudja, 2019).
Kajian iini menggunakan 3 (tiga) teori secara ekletik, yaitu: 1) Teori Pendekatan Kontijensi ; 2) Teori Sistem; 3) Teori strukturasi Anthony Giddens. Fokus kajian pada, mengkaji  dan  mendiskripsikan  pembudayaan  moderasi  pada  perencanaan  penguatan moderasi  beragama,  menggambarkan  pendekatan  pembudayaan  moderasi  dalam pelaksanaan program dan menganalisis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Manfaat kajian Penulis, memberikan gambaran pembudayaan moderasi dan pelembagaan moderasi  beragama  kedalam  kebijakan  dan  program  pemerintah,  gagasan  memperkuat idiologi dengan internalisasi nilai-nilai inklusif dan toleran dalam kehidupan beragama; Sebagai  evaluasi  mendudukkan  program  moderasi  beragama  relevan  bagi  masyarakat multikultural; Tersedianya kajian tentang moderasi beragama dari aspek membudayakan moderasi  dalam  implementasi  program  kerja  Bidang  Bimas  Hindu.  Konsep  dari  objek penelitian: Membudayakan Moderasi beragama merupakan upaya mentradisikan dalam masyarakat penganut religi agar tidak radikal. Konsep Implementasi program penguatan, berupa tercapainya internalisasi nilai moderasi, ada tujuan program, ada sasaran program berupa tercapainya indikator moderasi keberagamaan, ada ketepatan metode pelaksanaan yang  dipilih,  ada  ketepatan  materi  penguatan  moderasi  beragama,  dan  subjek  program (agent)  penguatan  moderasi  beragama.  Konsep  penguatan  Moderasi  Beragama,  suatu upaya  untuk  meningkatkan  dan  mendorong  kesadaran  masyarakat  dalam  praktek beragama  mencakup:  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan,  penghormatan terhadap tradisi.

## Metode
Data  primer  dan  data  sekunder  dikumpulkan  dengan  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dengan informan dari unsur perencana, panitia, kepala bidang, peserta dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dari badan pusat statistik, dan data RPJMN, Renstra, RKKL bidang bimas Hindu prov. Nusa Tenggara Barat, laporan kegiatan dan foto kegiatan. Pendekatan penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  fenomenologis.  Crosswell,  menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, studi kasus ( case study ), dan studi biografi (Cresswell, 2010).
Berdasarkan wujud dan sifat-sifat data, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga  cara  tersebut  saling  berkaitan  dan  merupakan  alat  kegiatan  analisis  yang memungkinkan  data  menjadi  bermakna.  Uji  keabsahan  data  dilakukan  melalui  teknik triangulasi,  yaitu  triangulasi  sumber  data  dengan  mengambil  9  orang  informan, triangulasi  metode  pengumpulan  data  yaitu  menggunakan  metode  observasi  dan wawancara terhadap setiap informan.

## Hasil Dan Pembahasan
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki luas daratan 20.153,15 km 2 , terletak pada  posisi  8 0 10’–9 0 5 ’ lintang  selatan  dan  115 0 46’–119 0 5 ’ bujur  timur,  keberadaannya diapit  disebelah  timur  Pulau  Bali  (Provinsi  Bali)  dan  disebelah  barat  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Wilayah  NTB  meliputi  dua  pulau  besar  (Pulau  Lombok  dan  Pulau Sumbawa)  dan  ada  beberapa  pulau  kecil  yang  terbentang  di  lautan  sekitarnya.  NTB berbatasan  dengan  Laut  Flores  dan  Laut  Bali  disebelah  utara,  Samudera  Indonesia  di sebelah  selatan,  Selat  Lombok  di  sebelah  barat,  dan  Selat  Sape  di  sebelah  timur. Penduduk NTB pada tahun 2010 berjumlah 4.500.212 jiwa. Pada tahun 2020 berjumlah 5.320.092 jiwa. Di tahun 2020 terjadi peningkatan 819.880 jiwa (Badan Pusat statistik, n.d.).  Data  jumlah  penduduk  yang  dikeluarkan  BPS  NTB  menunjukkan  tingginya pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  NTB,  masih  diperlukan  peran  pemerintah  daerah menurunkan ledakan jumlah penduduk, khusus di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.
Agama  yang  dianut  penduduk  pulau  Lombok  pada  tahun  2018  (Bappeda  Nusa Tenggara Barat, 2013) ada enam agama hidup berdampingan yaitu: agama Islam rata-rata 93,706% penduduk; agama Hindu rata-rata 4,6% penduduk; agama Budha rata-rata 1,1% penduduk; agama Kristen rata-rata 0,4%; agama Katolik rata-rata 0,2%;  agama Kong Hu Cu  rata-rata  0,002%.  Sampai  saat  ini  agama  Islam,  agama  mayoritas  penduduk  pulau lombok,  kemudiaan  diikuti  oleh  agama  Hindu.  Tempat  ibadah  di  Pulau  Lombok  pada tahun  2014  tercatat  mesjid  (3.822  buah),  Pura  (347  buah),  gereja  Protestan  (21  buah), Vihara (16 buah), terakhir gereja Katolik (5 Buah).
Menurut  sejarah  penghuni  pertama  NTB  berasal  dari  kawasan  Asia  Tenggara. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal  di  Pulau Lombok. Nama Lombok diambil dari  kitab Negarakertagama ,  karya Empu  Prapanca. Dalam  buku  ini,  Lombok  barat disebut “Lombok Mirah ”, dan Lombok Timur disebut “ Sasak  Adi ”. Sedangkan dalam babad Sangupati, pulau Lombok dikenal bernama “Pulau Meneng”, diakhir abad ke 19 disebut Pulau Seleparang (Raba Manggaukang dan Asamawati MP, 2002). Penduduk asli pulau Lombok disebut Suku Sasak. Sedangkan Penduduk asli Pulau Sumbawa ada dua yaitu Suku Samawa, dan Bima. Disamping penduduk asli ada juga kaum pendatang dari berbagai daerah seperti: Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatra, Maluku, dan Nusa  Tenggara  Timur.  Dengan  adanya  pendatang  menimbulkan  alkulturasi  budaya maupun  alkulturasi  keturunan.  Kehidupan  multikultural  dan  multi  agama  di  tempat- tempat tertentu memunculkan konflik kesukuan, konflik keyakinan dan kepercayaan.
Kota  Mataram  sebagai  Ibukota  NTB  ada  di  Pulau  Lombok,  menjadi  pusat pemerintahan provinsi dan Kota-Kabupaten dan banyak perkantoran pemerintah maupun bisnis di wilayah ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB salah satunya ada di jalan Udayana Kota Mataram. Sejarah Kanwil Kementerian Agama NTB berawal dari  pendirian  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  pada  tanggal  2  Januari  1946, kabinet Syahrir/Kabinet Parlementer I.  HM. Rasyidi diangkat sebagai Menteri Agama I, berpasangan  dengan  sekretaris  jenderal  Kementerian  Agama  Mr.  A.  Soebagyo.
Berdasarkan  penetapan  Presiden  RI  No.  5/SD,  tgl.  25  Maret  1946,  tugas  pokok kementerian Agama saat itu adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi ( Hoor foor Islamitiesche Zaken ) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman ( Devartment  van  Justitie ).  Tugas  pokok  itu  diperkuat  dengan  Maklumat  Pemerintah (No.2,  tanggal  23  April  1946),  yakni  menampung  tugas  dan  mengangkat Penghoeloe Landraad, Penghoeloe , Anggota Pengadilan Agama dan Penghoeloe Masdjit serta para pegawainya,  yang  sebelumnya  menjadi  wewenang  Residen  dan  Bupati.  Sedangkan Kantor Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi NTB berdiri pada tahun 1971. Berikut nama kepala kantor wilayah  yang pernah dan sedang memimpin.  Berikut nama kepala kantor wilayah yang pernah dan sedang memimpin.
1. H. L. Zainuddin Mansur, MA. (1971- 1975)
2. H. Lalu Nuruddin, SH. (1975- 1985)
3. Drs. H. Abdul Fattah (1985- 1987)
4. H. Lalu Untja (1988-1992)
5. Drs. HM. Saleh Harun (1993-1995)
6. HM. Tubat (1995-1998)
7. Drs. H. Muchibuddin Abbas, SH. (1998-2002)
8. Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM. (2002- 2003)
9. Drs. H. Lalu Mahfudz, MM. (2003-2006)
10. H. Lalu Suhaimi Ismy (2006-2012),
11. Drs. H. Usman (2012-2014)
12. Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH (2014-2017)
13. H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd.I (2017 sd. 2020)
14. Dr. H.Zaidi Abdad..M.Ag. (2020 Sd tulisan ini disusun)(Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, 2017).
Kanwil  Kementerian  Agama  provinsi  NTB  membawahi  10  (sepuluh)  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota,  yaitu:  1.  Kemenag  Kota  Mataram;  2.  Kemenag Lombok Barat; 3. Kemenag Lombok Tengah; 4. Kemenag Lombok Utara; 5. Kemenag Lombok  Timur;  6.  Kemenag  Sumbawa;  7.  Kemenag  Sumbawa  Barat;  8.  Kemenag Dompu; 9. Kemenag Bima; 10. Kemenag Kota Bima. Sejarah mencatat dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2022 berikut ini nama-nama pembimas dan kepala bidang Bimas Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB berikut.
1. Ida Made Oka menjabat perioda 1975s/d1976 sebagai pembimas Hindu dan Budha;
2. I Ketut Lagas menjabat perioda 1977-1988 sebagai Kepala Bidang Hindu dan Budha;
3. I Gede Bajrayasa, B.A menjabat perioda 1989-1995
4. Drs. I Nengah Wadrana, B.A menjabat perioda 1995-1998
5. I Gusti Bagus Parwata, menjabat perioda 1998-2000
6. I Nyoman Sumarhadika, Bsc, S. Ag, menjabat 2001-2003 7. Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag, menjabat 2004-2012
8. I Wayan Widra, S.Ag., M.Pd., H., menjabat 2013-2021
9 . I Gd Suberata, SE., S.Ag., menjabat 2021-sekarang.

## 1. Mekanisme pembudayaan moderasi pada Perencanaan Program Penguatan Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB.
Di  dalam  mandat  RPJMN  ada  5  poin  penting  untuk  mewujudkan  moderasi beragama  di  tanah  air  yaitu:  1)  penguatan  cara  pandang,  sikap,  dan  praktik  beragama dalam perspektif jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penyelarasan  relasi  agama  dan  budaya;  4)  peningkatan  kualitas  pelayanan  kehidupan beragama;  5)  pengembangan  ekonomi  dan  sumberdaya  keagamaan  (Kementerian Agama,  2020).  Melihat  Sasaran  Strategis  Kemenag  RI,  penguatan  moderasi  beragama
ada  pada  sasaran  strategis  ke  dua,  yaitu  menguatnya  moderasi  beragama  di  Indonesia. Untuk itu ada upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis ini dengan cara penguatan moderasi  beragama  dari  sisi  pengetahuan,  dan  perilaku  aparatur  negara  dan  seluruh masyarakat Indonesia, maka didoronglah suatu program penguatan moderasi beragama yang disusun secara nasional tahun 2019 di kementerian pusat, kemudian usulan program satker dan unit-unit kementerian Agama baru dimulai pada tahun 2020.
Struktur organisasi pada satker Bidang Bimas Hindu mengatur pelaksanaan tugas sebagai fungsi: a.penyediaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan  dibidang  urusan  agama,  pendidikan  agama,  dan  pendidikan  keagamaan Hindu; b.pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional  pendidikan  Hindu;  c.bimbingan  teknis  dan  supervisi  dibidang  penguatan  dan bina  lembaga,  pengembangan  program  kepenyuluhan  dan  bina  penyuluh  agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan  Hindu,  serta  pengelolaan  data  dan  sistem  informasi  bimbingan  masyarakat Hindu;  dan  d.evaluasi  dan  penyusunan  laporan  di  bidang  urusan  agama,  pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu (Kementerian Agama, 2019).
Menurut  Bapak  Kepala  Bidang  Bimas  Hindu  Kanwil  Kemenag  NTB,  untuk program  penguatan  moderasi  beragama  dilakukan  secara  serantak  dimulai  dari  tahun 2019 sampai tahun 2024 kedepan sesuai amanat renstra. Lebih jauh Bapak Kepala Bidang Bimas  Hindu  kanwil  NTB  melakukan  pembentukan  agent  moderasi  beragama  dari kelompok  penyuluh,  guru,  pasraman,  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  ormas  pemuda. Program penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas Bidang Bimas Hindu Kanwil  Kemenag  NTB  sampai  tahun  2024.  Dalam  membudayakan  moderasi  pada program  penguatan di  Bidang Bimas Hindu dengan menyasar pada penguatan idiologi berbangsa  dan  bernegara  serta  penguatan  nilai-nilai  Hindu  yang  bernafaskan  moderasi beragama. Informasi dari bapak kepala bidang ditambahkan oleh Bapak Ida Bagus Indra selaku perencana “Adapun embrio program penguatan moderasi beragama berawal pada tahun 2016 digagas oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, pada saat itu beliau sebagai menteri  Agama  Republik  Indonesia.  Selama  tahun  2016–2019  program  penguatan moderasi  beragama  masih  pada  tahap  kajian  konseptual.  Program  ini  disusun sesungguhnya untuk menjawab tantangan dari semakin kuatnya anarki keagamaan dalam bentuk  terorisme,  menguatnya  politik  identitas,  dan  maraknya  perilaku  intoleran. (wawancara  pada  tanggal  4  Juni  2022).    Dilanjutkan  kembali  wawancara  dengan  Gus Indera  pada  tanggal  17  Juni  2022  berkaitan  usulan  perencanaan  program  penguatan moderasi  beragama dan  pengembangan kapasitas lembaga keagamaan Hindu memiliki tujuan  program  berupa:  mensinergikan  dan  mensosialisasikan,  meningkatkan pengembangan  kapasitas  lembaga  yang  berkualitas  dan  akuntabel;  meningkatkan pemahaman  pengurus  lembaga  tentang  moderasi  beragama;  meningkatkan  peranserta pengurus lembaga agama dan keagamaan Hindu dalam pembinaan umat.
Pada  wawancara  15  Juli  2022  diperoleh  informasi  dari  Bapak  Pande  Putu  Dwi Telaksana mengenai proses pengajuan perencanaan program yang dilalui saat menyusun dan mengajukan program berikut.
Awalnya  saya  melakukan  orientasi  penyusunan  dan  pengajuan  program  diawali dengan mengacu pada renstra, renja kanwil provinsi NTB, saat menyusun TOR dan RAB.  TOR  dan  RAB  tersusun  T-1  dari  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  untuk dibawa ke sidang tripartid antara Bapenas, kementerian keuangan dan kementerian Agama. Sidang ini akan menghasilkan pagu sementara. Pagu sementara dilanjutkan pembahasan ke Dewan Pertimbangan Rakyat oleh Menteri Agama dan eselon satu untuk menjadi pagu anggaran. Saat ini semua proses telah dilakukan secara online di Sakti.
Pernyataan Pande Putu Dwi Telaksana terkait program mengacu pada renstra dan tujuan di adaptasi dari kebutuhan masyarakat setempat, hal ini sejalan dengan teori sistem yang  dikemukakan  oleh  Shrode  (1974)  karakteristik  dasar  sistem  sebagai  suatu  entitas menerapkan pendekatan dengan model input-output (Amirin, 2003). Sistem perencanaan dan  pelaksanaan  program  moderasi  beragama  sebagai  entitas  dengan  karakteristik purposive  behavior ,  yaitu  memiliki  kegunaan  tertentu  dan  berorientasi  kepada  tujuan tertentu yang sesuai kondisi di lapangan sebagian besar sudah dipenuhi yaitu terpapar- nya  cara  beragama  yang  moderat  melalui  ajaran  dalam  susastra  Hindu  yang  memiliki nilai-nilai manusia itu bersaudara, saling menghargai dan menghormati. Walaupun tujuan pada  rencana  program  penguatan  moderasi  beragama  dan  pengembangan  kapasitas lembaga  keagamaan  Hindu  yang  disusun  dalam  TOR  masih  bersifat  umum  dan  perlu lebih  operasional.  Tahapan  mekanisme  perencanaan  program  pembudayaan  moderasi pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Mekanisme Perencanaan Bidang Bimas Hindu
Sumber: Rekonstruksi Penulis
Pengguna output adalah bagian dari lingkungan sistem ( environmen t) yaitu agen- agen pengubah yang terdiri dari para pimpinan setiap eselon, para guru, dosen, pemuka adat,  dll.  Agent  pengubah  belum  melibatkan  pimpinan  ujung  tombak  pelayanan  umat seperti  pemuka  adat  di  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan,  RT.  Ditemukan  pula karakteristik interelatedness, yaitu  ada  keterkaitan  antara  unsur-unsur  dalam  sistem (internal)  Bidang  Bimas  Hindu  NTB  dan  keterkaitannya  dengan  sistem  lain  termasuk suprasistem-nya  (eksternal)  di  kementerian  Agama  pusat,  telah  dilakukan  keterkaitan horisontal (setiap  satker-satker  dan  pada  saat  sidang tripartid :  Bappenas,  kementerian keuangan,  dan  kementerian  Agama)  maupun vertikal (sidang  DPR),  sampai  akhirnya tertuang kedalam DIPA Bidang Bimas Hindu Kemenag NTB.
Secara  nasional  telah  dilakukan  perencanaan  online  melalui  sistem  sakti.  Hal  ini menjadikan terpenuhi karakteristik “ control mechanisem ” dimana sistem perencanaan ini bisa tetap survive dan sesuai kebutuhan pengguna/lingkungannya. Hanya saja penysunan program di Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB, belum memenuhi karakteristik feedback atau informasi umpan balik berkelanjutan, baik secara internal maupun eksternal . Hal ini
tidak  sesuai  dengan  pendapat  pakar  MC  Dermott  (1977)  (dalam  (Tunas,  2007)  yang menyatakan bahwa feedback adalah hal yang sedemikian pentingnya dalam kehidupan, apabila  tidak  bisa  mencapainya  secara  langsung,  kita  perlu  menciptakannya  agar  tetap bisa  ada feedback .  Karena  umpan  balik  sangat  penting  dilakukan,  agar  Satker  Bidang Bimas  Hindu  Kanwil  NTB  dapat  mengetahui  sejauh  mana  adanya  penyimpangan terhadap program moderasi beragama.

## 2. Pendekatan membudayakan moderasi dalam Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB
Internalisasi  nilai-nilai  penguatan  moderasi  beragama  dengan  empat  bingkai:  1) bingkai  teologis,  2)  bingkai  politik,  3)  bingkai  sosiologis,  4)  bingkai  yuridis.  Bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan; bingkai politik dengan menguatkan konsensus kebangsaaan, yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika; bingkai sosiologis, melalui pendekatan sosio kultural, dan kearifan lokal; bingkai yuridis berupa  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  hanya  dengan  itu  menurut Ma’ruf Amin (wapres RI) akan mampu menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan bangsa.  Hal  senada  yang  disampaikan  Bapak  I  Gde  Subrata  saat  wawancara  selaku Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB pada tanggal 5 Agustus  2022 berikut.
Kementerian  Agama  telah  berupaya  mempraktekkan  beberapa  strategi, pendekatan,  dan  kegiatan  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  kerukunan  umat beragama melalui komunikasi intens, dan bentuk kemitraan dengan seluruh aktor- aktor  kerukunan  dari  komponen  pimpinan  majelis  agama,  pimpinan  ormas keagamaan,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  perempuan, penyuluh agama, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Dengan tujuan para aktor mampu membudayakan sikap moderasi beragama untuk mewujudkan jalan tengah bagi penganut agama di NTB. Sehingga kejadian seperti teror kasus Bom Bali-1 di Sari  Club  target  wisatawan  asing  oleh  pelaku  orang  Indonesia  dengan  aliran  Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah pada tanggal 12 Oktober 2002 dan dilanjutkan dengan Bom Bali -2 yang sempat menghancurkan kepercayaan wisatawan luar negeri dan masyarakat dalam negeri untuk datang ke Bali. Adanya konflik di Pagutan Lombok Kota  Mataram  karena  pelarangan  bunyi-bunyian,  dan  konflik  –  konflik pengerusakan tempat ibadah. Harapannya kekerasan seperti ini tidak pernah terjadi lagi di bumi Lombok dan di Indonesia.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  menurut  ketua  panitia  pelaksana  Bapak Dewa  Mertha  Yasa,  mengungkap  bahwa,  jenis  program,  tujuan  program,  sasaran program,  sudah  ada  dalam  TOR  pelaksanaan  program.  Ada  beberapa  jenis  program penguatan  moderasi  beragama  dalam  satu  tahun  dan  didistribusi  kepada  empat Koordinator  bidang,  yaitu:  bidang  kelembagaan  dan  sistem  informasi  Bimbingan Masyarakat  Hindu;  bidang  penyuluhan  dan  pemberdayaan  umat;  bidang  pendidikan agama  Hindu;  bidang  pendidikan  keagamaan  Hindu.  Metode  pelaksanaan  yang  dipilih untuk program, adalah metode ceramah dan diskusi.
Dwi  Wahyuni  dalam  artikel  gerakan  dialog  keagamaan  yang  ditulis  di  jurnal Khazanah Sosial, menulis Metode diskusi dapat menjadi model alternatif dakwah dalam pengembangan  keilmuan.  Metode  ini  dapat  digunakan  sebagai  proses  untuk mengeksplorasi pengetahuan, sosialisasi ilmu, internalisasi penghayatan dan pemahaman isu keagamaan… dengan tetap menjaga bingkai perbedaan atau ikhtilaf diantara peserta diskusi,  tidak  hanya  untuk  menyepakati  satu  kesepakatan  saja,  tanpa  menampung keragaman  pendapat  peserta  diskusi,  maka  akan  tidak  efektif  dijadikan  satu2-satunya metode dakwah (Wahyuni, 2019).
Kegiatan dengan Pendekatan yang hanya menggunakan satu metode yaitu metode ceramah dan diskusi saja akan kurang menarik dan cenderung menimbulkan kejenuhan dan kebosanan dari peserta kegiatan. Masih banyak alternatif dan kombinasi yang bisa dipakai seperti: metode ceramah dan diskusi metode literasi, metode role play , metode analisis  kasus  dengan  membahas  cara  pemecahan  kasus  yang  muncul  di  masyarakat dengan  tepat  untuk  menemukan  inti  permasalahan  mengapa  terjadi  intoleransi?  Sesuai dengan Prinsip dasar dari teori Lawrence (1973) pendekatan kontijensi merupakan cara terbaik  dalam  perencanaan  program,  pelaksanaan  program,  pengawasan  maupun pengendalian  program,  karena  ada  pada  situasi  mengidentifikasi  karakteristik  dari masalah  yang  sama  dengan  situasi  berbeda,  maka  cara  penyelesaian  masalah  tersebut akan  menjadi  berbeda.  Menemukan  akar  masalah  intoleransi.    Tantangan  kehadiran toleransi  karena  ideologi  yang  dianut  lingkungan  masyarakat  bertumbuh.  Apakah masyarakat  cenderung  menganut  ideologi  totaliter  akan  memunculkan  radikalisasi  dan terorisme,  ataukah  menganut  idiologi  individualis  dan  kapitalis  sehingga  akan menghasilkan  sikap  hedonis.  Kedua  sikap,  baik  itu  sikap  radikalis,  terorisme  ataupun sikap hedonisme sama-sama memiliki kelemahan dan menjadi tantangan untuk eksistensi idiologi pancasila yang diakui oleh bangsa Indonesia.
Menurut Antony Giddens, struktur adalah aturan, dan sumberdaya yang terbentuk dari  dan  membentuk  keterulangan  praktik  sosial  melalui  aturan.    Giddens  meyakini bahwa  hubungan  struktur  dengan  agen  itu  bersifat  dualitas  (timbal  Balik),  internal, mengekang  (constraining)  namun  juga  membuat  agen  mampu  (enabling)  melahirkan tindakan  sekaligus.  Dualitas  struktur  itu  terjadi  dalam  praktik  sosial  yang  berulang (reproduksi  sosial)  dan  terpola  dalam  lintas  ruang  dan  waktu  (Giddens,  1984:25-27). Melihat  pendapat  Giddens  dalam  hal  ini  panitia  yang  dibentuk  sebagai  struktur  yang berisi  dan  mengikuti  aturan,  terdiri  dari  sumberdaya  manusia,  dana,  fasilitas,  akan membentuk  perulangan  dalam  melakukan  pelaksanaan  kegiatan  penguatan  moderasi beragama mengacu pada peraturan yang harus dipatuhi. Karena itu perlu struktur agensi yang kuat untuk membumikan idiologi pancasila sehingga masyarakat Indonesia mampu terpapar dengan idiologi pancasila bukan malah sebaliknya terpapar oleh idiologi totaliter dan idiologi individualis. Hubungan agen dalam hal ini pemateri dengan struktur (panitia kegiatan)  bersifat  dualitas  (timbal  balik),  ada  hubungan  internal,  agak  mengekang ( constraining ), walaupun begitu pemateri tetap mampu melahirkan tindakan penguatan idilogi pancasila dan nilai-nilai luhur leluhur bangsa dan praktek berulang-ulang sampai masyarakat terpapar nilai-nilai moderasi beragama dan idiologi pancasila sebagai idiologi bangsa.

## 3.  Pemantauan  dan  Evaluasi  dari  Implementasi  Program  Penguatan  Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB.
Setiap pelaksanaan kegiatan suatu program wajib dan perlu untuk dilakukan proses pemantauan  dan  evaluasi.  Proses  pemantauan  dan  evaluasi  dari  pelaksanaan  kegiatan orientasi dengan tema “penguatan moderasi beragama dan penguatan kapasitas lembaga keagamaan Hindu” menurut Ida Bagus Indra Suryadharma, S.Si telah dilaksanakan sesuai kebiasaan yang berlaku secara turun temurun pada Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB, bila ada masalah-masalah teknis yang muncul dicarikan jalan keluar secara teknis pula. Bila ada masalah konsep akan langsung dikomunikasikan, dikoordinasikan kepada atasan bilamana ada konsep yang perlu diperbaiki oleh atasan. Hasil pemantauan berkisar pada masalah umum seperti pergeseran waktu pembukaan, atau pergeseran jadwal narasumber karena sesuatu dan lain hal, ketidak hadiran peserta karena berhalangan atau terlambat datang ke acara.
Menurut  Bapak  Pande,  kegiatan  evaluasi  dengan  menyebarkan  angket  kepada peserta  setelah  kegiatan  selesai  tidak  dilakukan.  Sehingga  dampak  program  bagi penerima  manfaat  belum  diukur,  sedangkan  pandangan  (Isaac,  S  &  Michael,  1982) sebuah  program  harus  diakhiri  dengan  evaluasi.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memastikan program  tersebut  berhasil  menjalankan  fungsi  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Selama ini evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia dalam bentuk evaluasi umum yang hasilnya ditulis pada laporan kegiatan program. Sesuai pendapat (Suharsimi, 2009:297), evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan.  Evaluasi  belum  dilakukan,  belum  ditindaklanjuti  untuk  melakukan perbaikan pada pelaksanaan program penguatan moderasi beragama berikutnya.

## Kesimpulan
Adapun  simpulan  dari  kajian  ini,  1)  membudayakan  moderasi  pada  perencanaan program  penguatan  moderasi  beragama  Bidang  Bimas  Hindu  dengan  menyasar penguatan idiologi pancasila, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan moderasi  beragama  dengan  memenuhi  karakteristik: subsistem,  suprasistem,  wholism, intere-latedness,  purposive  behavior , control  mechanisem (sistem  Sakti),  belum  ada feedback  (umpan  Balik).  2)  pendekatan  pelaksanaan  membudayakan  moderasi,  belum inovatif.  Peserta  yang  terlibat  masih homogen .    Sasaran  program  masih  sebatas pemahaman  toleransi  belum  kepada  merumuskan  model  toleransi  masyarakat multikultur;  3)  pemantauan  dan  evaluasi  Pembudayaan  moderasi  pada  Bidang  Bimas Hindu  Kanwil  Kemenag  Provinsi  NTB  belum  dilakukan,  belum  ditindaklanjuti  untuk melakukan  perbaikan  pada  pelaksanaan  program  penguatan  moderasi  beragama berikutnya.
Saran  penulis,  1.  pendekatan  rencana  program  bertema  moderasi  beragama sebaiknya lebih bervariasi seperti lewat penerbitan dan percetakan majalah, penggunaan media massa ber-platform digital, dan lomba-lomba. 2. agensi-agensi (subjek) moderasi beragama  sebagai  pengubah  lebih  banyak  melibatkan  unsur-unsur  pimpinan  ujung tombak seperti pimpinan tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan pendidik. Dengan syarat utama  agent  memiliki  ketauladanan  tinggi;  3.  bidang  Bimas  Hindu  Kanwil  Kemenag prov.  NTB  terus  berinovasi  dalam  membudayakan  moderasi  berlandaskan  idiologi pancasila  bukan  idiologi-idiologi  lainnya  sampai  masyarakat  NTB  terpapar  faham moderasi  beragama.  4.  program  penguatan  moderasi  beragama  Bidang  Bimas  Hindu perlu  dirumuskan  model  toleransi  untuk  membangun  keberagamaan  dalam  konteks moderat  dalam  berkebudayaan  idiologi  pancasila.  5.  sebaiknya  dilakukan  pemantauan dan  evaluasi  Pembudayaan  moderasi  pada  Bidang  Bimas  Hindu  Kanwil  Kemenag Provinsi NTB salah satunya bisa menggunakan Formatif Sumatif Evaluation Model .

## Daftar Pustaka
Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam  Keragaman  Indonesia  Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity. Jurnal Inovasi-Diklat Keagamaan , 13 (2), 45–55.
Amirin, T. M. (2003). Pokok-Pokok Teori Sistem (8th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
Badan  Pusat  statistik.  (n.d.). Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  NTB  E-data . https://ntb.bps.go.id/
Bappeda  Nusa  Tenggara  Barat.  (2013). Nusa  Tenggara  Barat  dalam  Angka  2013 . https://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka/ntb-dalam-angka-2013/
Cresswell, J. W. (2010). Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Sociaty: Outline of the Theory of Structuration (I). University of California Press.
Ibda,  H.,  &  Sofanudin,  A.  (2021).  Program  Gerakan  Literasi  Ma  ’  Arif  Dalam Meningkatkan Moderasi Beragama ( Wasatiyyah Islam ) T He Ma ’ Arif Literation Movement  Program  in  Improving  Religious  Moderation  (  Wasatiyyah  Islam  ). Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan , 15 (2), 166–181. Isaac,  S  &  Michael,  W.  B.  (1982). Handbook  in  Research  and  Evaluation .  Edits. https://www.amazon.com/Handbook-Research-Evaluatio
Kementerian Agama. (2019). Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Kementerian  Agama.  Pasal  279. https://kemenag.go.id/archive/peraturan-menteri-agama-nomor-19-tahun-2019- tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-kementerian-agama
Kementerian Agama. (2020). Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 . https://kemenag.go.id/archive/rencana-strategis-kementerian-agama-tahun-2020- 2024
Kementerian  Agama Nusa Tenggara Barat.  (2017). Sejarah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat . https://ntb.kemenag.go.id/page/sejarah-kementerian-agama-ntb Kompas.com. (n.d.). (https://t.me/Kompascomupdate).
Pudja,  G.  (2019). Bhagawad  Gita  (Pancama  Veda) (I.  W.  Maswinara  (ed.);  1st  ed.).
Paramita.
Raba  Manggaukang  dan  Asamawati  MP.  (2002). Fakta-fakta  tentang  Nusa  Tenggara Barat  (Lombok  &  Sumbawa) (pertama).  Yayasan  Pembangunan  Insan  Cipta  - pemerintah NTB.
Suharsimi, A. (2009). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan . Bumi Aksara.
Sumarto.  (2021).  Penerapan  Nilai-nilai  Moderasi  Beragama  di  Bali  Studi  Kerja  Sama Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Bali. Literasiologi , 7 (3), 108–120.
Tunas,  B.  (2007). Memahami  dan  memecahkan  Masalah  dengan  Pendekatan  Sistem (pertama). Nimas Multima, Anggota IKAPI.
Wahyuni, D. (2019). Gerakan Dialog Keagamaan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub)  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama. Khazanah Sosial , 1 (1), 49–59.