Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia

## Tonny Dian Effendi
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: tonny_dian@yahoo.com
Abstract: This  paper  discusses  how  the  role  of  Public  Diplomacy  in  strengthening  Indonesia- Malaysia.  This  relationship  is  important  because  Indonesia-Malaysia  relations  conflict  is  very vulnerable and does not rule out the possibility it was caused due to the negative misconception. Opinion of this people in both countries can be one of the factors that influence the second issue of Public Diplomacy of the state. Because it is very important to strengthen understanding and getting to know each other more closely at the community level so it is not easy to be provoked on the issues that can lead to conflict. This paper is divided into four main parts: the problems between Indonesia and Malaysia, the conceptual approach of Public Diplomacy, Public Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and Malaysia as well as the role that can be played by the Public Diplomacy in strengthening relations between the two states.Bagian the end of this paper is a recommendation to the governments of both countries to optimize the role of public diplomacy.
Keywords : Public Diplomacy, Bilateral, Indonesia, Malaysia
Abstraksi : Tulisan ini membahas tentang bagaimana peran Diplomasi Publik dalam memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia.Hal ini penting karena hubungan Indonesia-Malaysia rentan konflik dan tidak menutup kemungkinan hal itu disebabkan karena kesalahpahaman.Persepsi negatif dari masyarakat di kedua negara dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan kedua negara.Oleh karena itu Diplomasi Publik sangat penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yang dapat memicu konflik. Tulisan ini terbagi dalam empat bagian utama yaitu  permasalahan  Indonesia-Malaysia,  pendekatan  konseptual  tentang  Diplomasi  Publik, Diplomasi  Publik  di  Kementrian  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Malaysia  serta  peran  yang  dapat dimainkan  oleh  Diplomasi  Publik  dalam  memperkuat  hubungan  kedua  negara.Bagian  akhir  dari tulisan ini adalah berupa rekomendasi kepada pemerintah kedua negara untuk mengoptimalkan peran diplomasi publik.
Kata Kunci : Diplomasi Publik, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia
dan  Malaysia  masih  memiliki  perbedaan  cara pandang terhadap tapal batas mereka termasuk perebutan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  yang menjadi permasalahan sejak tahun 1969. Pada tahun  1997  kedua  negara  sepakat  untuk membawa permasalahan dua pulau ini kepada Mahkamah  Internasional  yang  pada  akhirnya membawa keputusan untuk menyerahkan kedua pulau ini kepada Malaysia.
Pasca  reformasi  tahun  1998  di Indonesia,  hubungan  Indonesia-Malaysia  juga mengalami  pasang-surut.Tercatat  beberapa insiden  sempat  membuat  hubungan  kedua negara  mengalami  permasalahan.Pada  tahun 2005,  Indonesia  dan  Malaysia  mengalami sengketa  atas  kepemilikan  wilayah

## Indonesia-Malaysia :Bangsa Serumpun, Negara Berbeda
Hubungan  antara  Indonesia  dan Malaysia  selama  15  tahun  belakangan  ini mengalami pasang surut.Tercatat dalam sejarah, Indonesia  dan  Malaysia  pernah  mengalami konflik  ketika  Presiden  Indonesia  Soekarno, pada  waktu  itu  mengeluarkan  seruan  untuk menggagalkan  pembentukan  negara  Malaysia yang  dalam  pandangannya  merupakan  negara boneka  ciptaan  Inggris.Seruan  ini  kemudian dikenal  dengan  Konfrontasi  Indonesia- Malaysia.  Pada  masa  Orde  Baru,  hubungan antara Indonesia dan Malaysia nampak tidak ada masalah  yang  serius  meskipun  dalam permasalahan perbatasan, pemerintah Indonesia
dipandang  berada  dibawah  rumpun Melayu.Dari  sisi  ini  kemudian  menjadi  wajar ketika  masyarakat  dikedua  negara  memiliki kemiripan  dalam  hal  berkesenian.Hubungan kekerabatan  ini  yang  pada  awalnya  ditujukan untuk  mempererat  kerjasama  dan  hubungan baik,  namun  pada  akhir-akhir  ini  justru menimbulkan  beberapa  masyarakat  terutama terkait dengan klaim budaya. Permasalahan ini tidak menutup kemungkinan disebabkan karena persepsi  negatif  yang  muncul  dan  juga kurangnya  informasi  yang  benar  tentang masing-masing  negara.  Dari  sisi  inilah sebenarnya istilah bangsa yang serumpun akan menjadi  sebuah  nilai  yang  berharga  ketika masyarakat  dikedua  negara  dapat  memandang konsep itu sebagai sebuah perasaan kekerabatan, bukan justru menimbulkan persepsi negatif yang menimbulkan kesalahpahaman.
Berdasarkan permasalahan diatas maka tulisan ini ingin mencoba untuk mengkaji peran diplomasi  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia yang dapat digunakan  sebagai  salah  satu  alat  untuk mengatasi  perselisihan  masyarakat  dikedua negara  yang  diakibatkan  oleh  persepsi  negatif ini.

## Diplomasi Publik : Pendekatan Konseptual
Pada  era  globalisasi,  ketika  hubungan antar manusia menjadi semakin kompleks, opini publik  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Hal ini juga dipengaruhi  oleh  proses  demokratisasi diberbagai negara khususnya di negara-negara berkembang. Pada awal abad 21, terdapat sekitar 60 negara didunia meliputi kawasan Eropa, Asia dan  Amerika  Latin  berada  dalam  proses
Samuel  P.  Huntington,  1992, The  Third  Wave  : Democratization  in  The  Late  Twentieth  Century , University of Oklahoma Press.
Ambalat.Kemudian  pada  tahun  2007  terjadi protes  dari  beberapa  kelompok  masyarakat Indonesia atas penggunaan lagu Rasa Sayang- S a y a n g e   p a d a   i k l a n   p a r i w i s a t a Malaysia.Kelompok  tersebut  menyatakan bahwa  lagu  tersebut  adalah  lagu  daerah Indonesia yaitu Maluku, namun pihak Malaysia menyatakan  bahwa  lagu  tersebut  adalah  lagu K e p u l a u a n   N u s a n t a r a   ( M a l a y Archipelago ).Permasalahan  serupa  kemudian juga muncul dengan obyek yang berbeda seperti kesenian Reog dan Tari Pendet.Pada tahun 2011, sempat  terjadi  lagi  ketegangan  ketika  nelayan Malaysia  yang  tertangkap  oleh  petugas Departemen  Kelautan  dan  Perikanan Indonesia.Permasalahan-permasalahan  lain yang juga sering muncul adalah permasalahan tentang  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di Malaysia, yaitu permasalahan TKI tidak resmi dan  beberapa  permasalahan  terkait  dengan beberapa kekerasan yang mereka alami.
Permasalahan  antara  Indonesia  dan Malaysia secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian.  Pertama,  adalah  permasalahan high politics dan  kedua  adalah low  politics .
Permasalahan yang terkait masalah high politics antara Indonesia dan Malaysia banyak diwarnai oleh  permasalahan  yang  berkaitan  dengan persoalan  perbatasan.  Indonesia  dan  Malaysia masih  menyimpan  beberapa  permasalahan terkait  dengan  persoalan  perbatasan  seperti masalah  kawasan  Ambalat  dan  masalah  tapal batas  wilayah  di  Kalimantan.  Sedangkan masalah low  politics berkaitan  dengan permasalahan  sosial  seperti  permasalahan terkait  TKI,  penyelundupan  dan  klaim budaya.Indonesia dan Malaysia adalah bangsa serumpun.Itulah  semboyan  yang  sering  kali didengar  untuk  menggambarkan  kekerabatan a n t a r a   m a s y a r a k a t   I n d o n e s i a   d a n Malaysia.Masyarakat  di  kedua  negara  sering
Barston,  R.P,  1997,  Modern  Diplomacy,  Pearson Education, England, halaman. 1 Nicholas  J  Cull,  “'Public  Diplomacy'  before Gullion  :  The  Evolution  of  a  Phrase”, http://uscpublicdiplomacy.com/pdfs/gullion.pdf,
th accessed on December 20 , 2009
51
52
demokratisasi  seperti  negara-negara  di  Eropa Timur dan di Asia Tenggara seperti Indonesia,
50 dan  kemudian  menunjukkan  tren  global. Demokrasi  telah  membawa  pengaruh  pada kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pemikiran politik mereka. Pemikiran politik ini tidak  hanya  menyangkut  isu  domestik  namun juga pada isu internasional. Fenomena ini juga didukung  dengan  globalisasi  ekonomi  dengan konsep ekonomi pasarnya yang mencoba untuk membuka batas negara dan juga perkembangan teknologi dan informasi dimana internet menjadi  alat  yang  sangat  umum  dalam hubungan dan komunikasi antar manusia. Jarak dan  waktu  bukanlah  sebuah  kesulitan.  Oleh karena itu, opini publik menjadi sangat penting dan  berpengaruh  dalam  kebijakan  luar  negeri sebuah negara.
Apa  itu  diplomasi  publik?  Konsep diplomasi  publik  dapat  dilihat  dari  sisi  publik sebagai  obyek  dan  subyeknya.  Publik  sebagai obyek, dalam artian publik di negara lain adalah obyek  atau  tujuan  dari  diplomasi  negara. sedangkan publik sebagai subyek dalam artian publik  di  tataran  domestik  ikut  serta  dalam aktifitas diplomasi negara/pemerintah.
Diplomasi merupakan salah satu kajian utama  dalam  studi  hubungan  internasional. Dalam  pendekatan  tradisional,  diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara yang lain. Dalam perkembangan diplomasi  saat  ini,  beberapa  ahli  mengatakan bahwa  diplomasi  telah  meninggalkan  sisi tradisionalnya  yaitu  dominasi  negara.  Telah terjadi  perubahan  sifat  diplomasi  yang  mana
diplomasi mengarah pada manajemen hubungan antara negara dan aktor hubungan internasional 51 yang lain.
Kata  diplomasi  publik  pertama  kali digunakan  di  media The  London  Times pada
52 bulan  Januari  1856.   Mereka  menggunakan kata  ini  untuk  mengkritik  kebijakan  Presiden Franklin  Pierce  dan  mendorongnya  untuk memberikan contoh kepada warga dalam proses diplomasi.  Atau  dengan  kata  lain,  diplomasi publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menjelaskan kebijakan kepada  publik.  Pada  bulan  Januari  1871, The New  York  Times melaporkan  perdebatan  di Konggres tentang intrik rahasia dalam kebijakan menganeksasi  Republik  Dominika.  Dalam laporan  itu  disampaikan  bahwa  kebijakan seharusnya  dibuka  atau  disampaikan  kepada publik  untuk  mendapatkan  atau  membentuk opini  publik  dalam  konteks  diplomasi  publik. Dari sudut pandang media massa, kata diplomasi publik  juga  digunakan  oleh  pemimpin  politik seperti Presiden Wilson pada tahun 1918 yang menyampaikan  empat  prinsip  dalam pemerintahannya. Dalam periode ini, diplomasi publik  lebih  didefinisikan  pada  usaha  untuk membuka  atau  menyampaikan  kebijakan kepada publik. Hal ini berarti bahwa diplomasi lebih kedalam dalam artian untuk menjelaskan kebijakan kepada publik didalam negeri. Pasca Perang  Dunia,  konsep  diplomasi  publik  lebih banyak digunakan atau sebagai penyamaran atas
53 apa yang disebut dengan propaganda.
Dimulai  pada  tahun  1960an,  praktek diplomasi  mulai  mengalami  perubahan.
ibid Yulius  P  Hermawan  (ed),  2007, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan  Metodologi (Transformation  in  the International Relations Studies : Actors, Issues and Methodology), Graha Ilmu Bandung, halaman. 52
53
54
55
Professor  Mowat  dalam  bukunya Diplomacy and Peace membagi diplomasi dalam tiga masa perkembangan.  Ketiga  masa  perkembangan tersebut  adalah  pada  tahun  467-1475  yang disebut  dengan  masa  kegelapan  dimana diplomasi  belum  diorganisasi  dengan  baik. Kemudian pada tahun 1473-1914 yang disebut dengan  diplomasi  sistem  negara  Eropa,  dan pasca  Diplomasi  Terbuka  ( open  diplomacy ) sebagai hasil pemikiran dari Woodrow Wilson 54 pada  tahun  1918.   Dalam  diplomasi  publik, Wilson mengatakan, “... open covenants openly at,  after  which  there  should  be  no  private international  understanding  of  any  kind,  but diplomacy shall proceed always frankly and in the  public  view” .  Pemikiran  ini  menekankan pada  era  demokrasi  diplomasi  dimana  publik dapat melihat, mengkaji dan ikut menyampaikan aspirasinya  yang  berhubungan  dengan diplomasi  sebagai  salah  satu  alat  dalam kebijakan luar negeri. Hal ini menjadi rasional karena setiap dampak dari kebijakan luar negeri akan menyentuh publik, sehingga publik sendiri seharusnya dilibatkan dalam proses diplomasi.
Dari  sisi  akademik,  perkembangan diplomasi publik adalah merupakan salah satu aspek  dari  respon  terhadap  konsep  keamanan saat  ini.  Politik  dunia  sedang  berada  dalam tahapan transisi dari pendekatan realis ke neo- realis dalam memandang konsep keamanan. Hal ini menyangkut tentang asal dari ancaman, sifat keamanan, perubahan respon, perubahan dalam tanggungjawab terhadap keamanan dan inti nilai
55 dari  keamanan.   Dalam  pandangan  ini,  kita dapat menganalisa persepsi dan respon terhadap permasalahan dunia saat ini yang sebagian besar saat  ini  tidak  didominasi  oleh  aktor  negara. Tanggungjawab dalam isu ini saat ini terbagi dan
banyak dijalankan oleh publik.
Perkembangan teknologi, informasi dan transportasi menghasilkan beberapa perubahan. Aktifitas  diplomasi  tidak  lagi  secara  ekslusif menjadi  domain  dari  aktor  diplomasi  resmi dibawah negara. Harold Nicholson mengatakan bahwa pertumbuhan komunikasi dan teknologi menyebabkan peran dan fungsi dari duta besar menjadi  menurun  dan  diplomat  mengalami penurunan  derajat  kerja  sebagai  staf administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, dalam lingkup diplomasi, peran publik tidak dapat  dihentikan.  Kompleksitas  dari permasalahan dan hubungan antar manusia serta dukungan  dari  teknologi  informasi  dan transportasi membuat diplomasi publik semakin penting dan signifikan.
Praktek diplomasi saat ini dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  tersebut adalah revolusi dalam teknologi dan informasi, peningkatan  peran  media  masa,  globalisasi  di bisnis  dan  system  keuangan  sehingga meningkatkan  aktifitas  diplomasi  ekonomi, peningkatan partisipasi publik dalam hubungan internasional,  perkembangan  isu  antar  negara seperti  hak  asasi  manusia,  lingkungan, pengungsi,  terorisme  dan  kriminalitas
56 internasional.   Hal  ini  membawa  implikasi bahwa  permasalahan  internasional  saat  ini sedang  berada  dalam  tanggung  jawab  publik secara  umum.  Pertimbangan  ini  membuat banyak negara saat ini sedang berusaha untuk memperkuat  peran  warga  negaranya  dalam
57 diplomasi.   Para  pendukung  dari  diplomasi publik  percaya  bahwa  saat  ini  tidak  ada fenomena  atau  isu  baik  dalam  isu  domestik maupun internasional yang terlepas dari analisa
Yulius P Hermawan, op cit ., halaman. 59 Djelantik,  Sukawarsini,  2008, Diplomasi  antara Teori  dan  Praktik (Diplomacy  :  Theory  and Practice), Graha Ilmu, Bandung
56

## 50 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia
publik.  Salah  satu  contohnya  adalah perkembangan organisasi non pemerintah atau NGO  yang  mencapai  lebih  dari  15.000  yang m e n a n g a n i   b e b e r a p a   p e r m a s a l a h a n internasional.
Dalam  diplomasi  publik,  masyarakat baik dalam konteks individu maupun kelompok dapat  memberikan  inisiatif  kepada  kebijakan pemerintah dan termasuk didalamnya aktifitas yang seharusnya dapat membentuk opini publik dinegara  lain.  Diplomasi  publik  juga  semakin menurunkan derajat perbatasan antar negara.
Dalam  komunikasi  global,  opini  publik  dapat secara  efektif  mempengaruhi  perilaku  negara. Aktifitas  dan  pengaruh  dari  aktor  non  negara juga  meningkat  baik  dalam  konteks  jumlah maupun jenisnya.
Sebenarnya  belum  ada  konsep  yang mantap  dan  tetap  dalam  penjelasan  tentang diplomasi  publik.  Terdapat  banyak  argumen tentang  ini.  Menurut  panitia  perencana penyatuan  USIA  ( United  States  Information Agency )  dalam  Department  Luar  Negeri Amerika  Serikat,  pada  20  Juni  1997 mendefinisikan  diplomasi  publik  sebagai sebuah  usaha  untuk  mempromosikan kepentingan  nasional Amerika  Serikat  dengan menumbuhkan pemahaman, menginformasikan dan  mempengaruhi  masyarakat  dinegara  lain. Perbedaan  antara  diplomasi  publik  dan hubungan  masyarakat  ( public  affairs )  adalah jika  hubungan  masyarakat  adalah  tentang bagaimana  menginformasikan  kebijakan
kepada  publik,  sedangkan  diplomasi  publik membutuhkan  komunikasi  dua  arah  dan
58 ditujukan kepada publik secara internasional.
Kamus  Hubungan  Internasional menyebutkan  bahwa  diplomasi  publik didefiniskan sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi  opini  publik  di  negara  lain dengan  menggunakan  beberapa  instrumen seperti  film,  pertukaran  budaya,  radio  dan
59 televisi.   Sedangkan  Jan  Mellison  melihat diplomasi  publik  seperti  anggur  lama  dalam
60 botol yang baru ( the old wine in the new bottle ).
Pendapat  tentang  kekuatan  opini  publik sebenarnya telah menjadi bahasan sejak Perang Dunia  pertama.  E.H  Carr  menulis  bahwa kekuatan opini juga penting dalam pencapaian tujuan  politik  sama  seperti  kekuatan  secara militer  dan  ekonomi  dan  memiliki  hubungan
61 erat  atas  keduanya.   Perbedaan  diplomasi publik dengan diplomasi tradisional adalah pada targetnya.  Diplomasi  tradisional  menfokuskan pada    keterwakilan  negara  dan  biasanya menggunakan  hubungan  secara  resmi, sedangkan diplomasi publik memfokuskan diri pada  publik  di  negara  lain  dan  banyak melibatkan aktor selain negara dalam hubungan
62 yang kadang tidak resmi.
Diplomasi publik juga dikenal sebagai sebuah instrumen politik. Hal ini digunakan oleh negara,  dalam  hubungannya  dengan  aktor negara  dan  non  negara  untuk  memahami budaya,  perilaku  dan  mengatur  hubungan,
E.  H.  Carr,  1983, The  Twenty  Years'  Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations, Macmillan, Basingstoke, halaman. 132 dan 141. Jan Melisen, op cit ., halaman. 5 Bruce  Gregory,  2008, Public  Diplomacy  :  The Sunrice of an Academic Field, The ANNALS of The  American  Academy  of  Political  and  Social Science, accessed on December 28th, 2009,
61 Public  Diplomacy Alumni Association,  “What  is Public Diplomacy”, accessed in December 8, 2009 <http://www.publikdiplomacy.org/1.htm>
U.S.  Department  of  State,  1987, Dictionary  of International Relations Terms , halaman. 85 Jan  Melisen,  “The  New  Environment”,  Jan Mellisen (ed) , 2005, The New Public Diplomacy :
Soft Power in International Relations , PALGRAVE MCMILAN, New York, halaman. 3-4
58 59
60 62 63
mempengaruhi  opini  dan  tindakan  untuk mendapatkan  kepentingan.  Pada  abad  ke  dua puluh  satu,  perubahan  dalam  konteks globalisasi,struktur jaringan dan teknologi baru menyebabkan  transformasi  beberapa mekanisme seperti beasiswa, pemerintahan dan
63 negara dalam diplomasi publik.  Perubahan ini membawa  aktor  non  negara  sebagai  pelaku utama seperti pemerintah atau diplomasi resmi. Mereka dapat menggunakan kapabilitas mereka yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan dengan politik yang kadang mempermudah pemahaman  dari  pihak  lain.  Oleh  karena  itu diplomasi publik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan  kesepahaman  dan  menghindari konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Dan salah satu implementasinya adalah program
64 pertukaran.
Diplomasi  publik  juga  didefinisikan sebagai  sebuah  usaha  dimana  sebuah  negara berusaha untuk mempengaruhi opini dari publik maupun pemimpin dinegara lain dengan tujuan 65 untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini juga terkait dengan proses komunikasi dari  pemerintah  sebuah  negara  kepada  publik dinegara  yang  lain  dengan  mengirim  pesan tentang  pemikiran  atau  kebijakan  negara
66 tersebut.
Untuk  mengidentifikasi  diplomasi publik,  Humphrey  Taylor  juga  membedakan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dalam  sudut  pandang  yang  lain.  Diplomasi tradisional sering menggunakan “ hard power ”
atau  menggunakan  kekuatan  militer  dan ekonomi.  Usaha  semacam  ini  kadang-kadang dapat menemui keberhasilan namun disisi lain juga  membuka  kemungkinan  justru menimbulkan  kebencian,  ketakutan,  atau ketidakpercayaan.  Diplomasi  publik menggunakan  “ soft  power ”,  dengan menggunakan  kebudayaan,  pendidikan, kapabilitas militer dalam artian secara kualitas seperti  bantuan  teknis  dan  pendidikan  militer, maupun ekonomi. Tujuan utama dari diplomasi publik  ini  tidak  hanya  memunculkan  atau membentuk  sikap  saling  menghormati  namun
67 juga menimbulkan ketertarikan.  Namun disisi lain,  menjadi  sulit  untuk  membedakan  antara diplomasi  publik  dengan  pembentukan  citra negara  atau state  branding .  Simon  Alhot mengatakan  bahwa  jika  diplomasi  publik merupakan satu kajian penting dalam hubungan internasional  untuk  membangun  negara, sedangkan nation  branding lebih  mengarah pada konteks studi pembangunan ekonomi dan banyak dilakukan oleh negara yang ingin lebih memperkenalkan  diri  seperti  negara-negara
68 kecil.   Atau  dengan  kata  lain,  perbedaannya adalah pada tujuan politik dan ekonomi. Namun permasalahan  lain  yang  kemudian  muncul adalah, tujuan antara politik dan ekonomi tidak bisa  dipisahkan  secara  mudah.  Dalam pandangan  yang  pertama,  diplomasi  publik diketahui  berkaitan  dengan  kebijakan pemerintah  atau  fungsi  utamanya  adalah menjelaskan  kebijakan  negara  terkait  dengan negara  lain.  Tapi  dalam  era  modern  saat  ini,
66 James  F  Hoge  Jr,  2003, The  Benefits  of  Public Diplomacy  and  Exchange  Programs, National Council for International Visitors, March 12, 2003 Jarol  B  Manheim,  1990, Strategic  Public Diplomacy  :  The  Evolution  of  Influence ,  Oxford University Press, New York, halaman.4 Hans Tuch, 1990, Communicating with the World :
U.S Public Diplomacy Overseas , St. Martin's Press,
New York, halaman. 3
64
65
Humphrey Taylor, 2008, The Not-So-Black Atr of
Public  Diplomacy , World  Policy  Journal, Winter 2007/2008,   The World Policy Institute, halaman. 51-59 Simon Anholt, 2006, “Public Diplomacy and place branding : Where's the link?” (editorial), in Simon Anhold  (ed) Place  Branding  2 ,  Palgrave  Mc
Millan, halaman. 271-275
67 68
52 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia
k a d a n g - k a d a n g   k e b i j a k a n   i n i   j u g a mempengaruhi oleh sektor ekonomi.
Simon  membagi  tahap  perkembangan diplomasi  dalam  tiga  tahap.  Pertama  adalah ketikapara  pelaku  diplomasi  publik  secara sederhana  menempati  posisinya  dalam pemerintahan  untuk  menentukan  beberapa pilihan  kebijakan  yang  dapat  diambil.  Tahap kedua adalah ketika fungsi dari para aktor masih mendasar  untuk  “menjual”  kebijakan  negara, namun  lingkup  para  aktor  ini  semakin meningkat dan memiliki kewenangan lebih untuk  mengatur  kondisi  dan  bentuk penyampaian isi dari kebijakan luar negeri ini. Dan tahapan terakhir adalah dimana diplomasi publik  digunakan  sebagai  alat  kebijakan  luar negeri  dalam  dua  cara  sekaligus,  baik  secara formal maupun informal. Atau dengan kata lain, diplomasi publik digunakan sebagai instrumen k e b i j a k a n   d a r i p a d a   s e b u a h   m e t o d e 69 komunikasi.

## Hirarki dan Aktifitas Diplomasi Publik
Dalam  implementasi  dari  diplomasi publik  ini  terdapat  berbagai  hirarkhi  dan aktivitas. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan diplomasi publik ini melewati beberapa tahapan dan  masing-masing  tahapan  ini  memiliki aktifitas yang berbeda-beda.
Tahap pertama adalah tahapan dimana diplomasi dijalankan dengan tujuan yang paling mendasar  yaitu  meningkatkan  pengetahuan publik  atau  dunia  internasional  tentang keberadaan  negara  tersebut.  Hasil  yang diharapkan  dari  tahap  dasar  ini  adalah  untuk memperkenalkan  negara  tersebut  bagi  publik negara lain atau dengan kata lain, tujuan utama dari tahapan ini adalah agar negara dan publik dinegara  lain  tahu  keberadaan  negara  yang
bersangkutan. Aktifitas  yang  dilakukan  dalam tahapan ini adalah melakukan berbagai kegiatan untuk  memperkenalkan  keberadaan  sebuah negara  kepada  negara  lain  termasuk  juga masyarakat  didalamnya.  Beberapa  kegiatan yang  dapat  dilakukan  misalnya  dengan memperbaharui citra yang selama ini ada atau meningkatkan citra yang sudah ada agar lebih dikenal oleh masyarakat negara yang lain.
Tahapan kedua adalah tahapan dimana ketika  masyarakat  negara  lain  telah  mengenal dan terbiasa dengan keberadaan negara yang bersangkutan  maka  yang  harus  dilakukan selanjutnya  adalah  meningkatkan  apresiasi terhadap negara tersebut. Setelah sebuah negara dikenal  oleh  masyarakat  negara  lain,  hal selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  berusaha agar masyarakat negara lain tersebut memiliki pandangan yang positif terhadap negara tersebut atau  memiliki  apresiasi  yang  positif. Aktifitas yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dengan menciptakan persepsi yang positif atau mencoba untuk  menggambarkan  bahwa  negara  yang bersangkutan  ini  penting  dalam  dunia internasional atau dalam isu tertentu negara ini memiliki  kelebihan  baik  dari  segi  kapasitas, kapabilitas dan juga peran yang dimainkan. Hal lain  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  cara menunjukkan dirinya sebagai “teman” dimana memiliki  persamaan  pandangan  terhadapisu tertentu.
Setelah  masyarakat  negara  lain  telah mengenal dengan baik dan memiliki pandangan positif, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menciptakan  keterikatan  dengan  masyarakat negara lain. Meningkatkan keterikatan ini dalam artian bahwa ketika masyarakat negara lain telah memiliki  pandangan  positif  maka  kedekatan dengan  negara  tersebut  menjadi  semakin penting.  Aktifitas  yang  dilaksanakan  adalah misalnya dengan mengundang masyarakat dari
Pada  bagian  ini,  sumber  data  didapatkan  dari informasi  yang  tersedia  di  laman  web  masing- masing  Kemenlu  yaitu  Kemlu.go.id  untuk Kemenlu Indonsia dan kln.gov.my untuk Kemenlu Malaysia.
70
luar negeri untuk datang berkunjung baik untuk belajar, pariwisata, membeli produk dan mampu memahami budaya dan nilai yang ada.
Ketika ketiga tahapan telah terlampaui maka tahapan yang terakhir adalah dengan tahap mempengaruhi. Tahapan ini dilakukan dengan banyak  cara  seperti  misalnya  meningkatkan kerjasama  dalam  bidang  pendidikan  semisal pertukaran pelajar dan mahasiswa, memberikan beasiswa,  penelitian  bersama  dan  lain sebagainya. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga menjadi hal yang penting untuk mengikatkan  hubungan  menjadi  lebih  erat seperti  perjanjian  investasi,  perdagangan  dan lain-lain.
Tabel 3. Tingkatan Aktifitas Diplomasi Meningkatkan pengetahuan dan pengenalan masyarakat

## Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia dan
70

## Malaysia
Pada bagian ini akan dibahas bagaimana struktur dan peran bagian diplomasi publik pada masing-masing kementrian luar negeri di  Indonesia  dan  Malaysia.  Bagian  ini menunjukkan  pada  hal  apa  saja  yang  menjadi tanggungjawab  dan  wewenang  bagian d i p l o m a s i   p u b l i k   d a n   b a g a i m a n a implementasinya secara umum.
Kementrian  Luar  Negeri  Malaysia memiliki departemen informasi dan diplomasi publik  yang  memiliki  fungsi  untuk mempromosikan pemahaman tentang Malaysia, institusi  dan  kebijakannya;  mempengaruhi pembentukan  berbagai  opini  dan  juga pengambil  kebijakan  baik  didalam  negeri maupun  diluar  negeri;  memproyeksikan  citra dan  menjaga  kepentingan  negara  dalam mendukung iklim yang bagus bagi perdagangan dan  pariwisata  Malaysia;  mempromosikan negara sebagai pemasok barang dan jasa yang terpercaya; dan memberikan dukungan kepada kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  jangka panjang.
Departemen  ini  memiliki  dua  bagian utama.Pertama,  adalah  sebuah  badan  yang menangani  masalah  pemberitaan  media, hubungan  dengan  mediamassa,  melakukan promosi dan publikasi. Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian diplomasi publik dimana kegiatan  utamanya  adalah  program-program kunjungan  keluar,  penelitian,  dokumentasi, portal dan database .
Implementasi  dari  diplomasi  publik Malaysia  adalah  penyebarluasan  pidato-pidato dari  pemimpin  Malaysia  seperti  Perdana Menteri,  Wakil  Perdana  Menteri  dan  Menteri Luar  Negeri  yang  berkaitan  dengan  kebijakan luar  negeri.  Implementasi  lainnya  adalah memberikan  informasi  tentang  kebijakan  luar
Hirarki Aktifitas Membuat masyarakat memikirkan tentang negara tersebut dan Meningkatkan apresiasi masyarakat Menciptakan persepsi positif, mengajak melihat beberapa isu Meningkatkan keterkaitan dan ketertarikan masyarakat Memperkuat hubungan kerjasama pendidikan kearah kegiatan bersama, mengundang masyarakat untuk mengunjungi tempat Mempengaruhi masyarakat Mengajak perusahaan untuk berinvestasi, mendapatkan dukungan masyarakat dan
Source : Mark Leonard et al., 2002, Publik Diplomacy , The Foreign Policy Centre, London, halaman.8
54 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia
Dalam konteks ini, konsep diplomasi dipakai untuk menjelaskan kebijakan luar negeri sebuah negara. Sehingga  apapun  namanya,  ketika  konsep diplomasi  ini  muncul  maka  akan  terbesit didalamnya  tentang  kepentingan  politik  negara melalui  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Olehkarena itu diplomasi public, meskipun dapat terjadi public sebagai  pelaku  maupun  sasaran,  namun  terdapat kepentingan politik didalamnya.
71
negeri  Malaysia,  menganalisa  dan  memonitor tren  dan  isu  global  yang  berkaitan  dengan Malaysia,  menyusun  rancangan  analisa  untuk Menteri Luar Negeri dan bertindak sebagai bagian  penting  dalam  implementasi  dan memonitor masyarakat Malaysia di luar negeri dan  melaksanakan  program  “ Mendampingi Rakyat Malaysia ” di luar negeri. Kementrian Luar Negeri Indonesia juga memiliki  badan  khusus  yang  menangani diplomasi  publik.Kemenlu  RI  membentuk Direktorat  Jenderal  Informasi  dan  Diplomasi Publik.  Direktorat  ini  membawahi  beberapa bagian  seperti  Sekretariat  Direktorat  Urusan Informasi  dan  Diplomasi  Publik,  Direktorat Informasi  dan  Media,  Direktorat  Diplomasi Publik,  Direktorat  Diplomasi  Keamanan  dan Direktorat Kerjasama Teknis. Fungsi utama dari badan  ini  antara  lain  adalah  mempersiapkan kebijakan  Kemenlu  tentang  informasi  dan diplomasi  publik;  melaksanakan  kebijakan dalam konteks informasi dan diplomasi publik; merancang  standar,  norma,  pedoman,  kriteria dan  prosedur  dalam  urusan  informasi  dan diplomasi  publik;  fungsi  pengarahan  dan evaluasi; dan melaksanakan fungsi administrasi Direktorat Jenderal.
Sementara itu secara khusus, Direktorat Diplomasi  Publik  memiliki  beberapa  fungsi seperti persiapan, koordinasi dan implementasi, menyusun  standar,  norma,  pedoman,  kriteria dan prosedur; dan memberikan pedoman teknis, informasi,  evaluasi  dan  pelaporan  pedoman pada  standar  kebijakan  dan  teknis  dalam pelaksanaan  diplomasi  publik  untuk mendapatkan dukungan dari publik didalam dan luar negeri melalui pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, keamanan,  pembangunan,  sosial  dan  budaya, dan isu strategis.
Dalam  konteks  ini  kita  bias  melihat
bahwa  kedua  negara  menganggap  persoalan yang  berkaitan  dengan  diplomasi  publik  ini menjadi  penting.  Hal  ini  terlihat  dari dibentuknya badan khusus pada masing-masing Kemenlu untuk menangani permasalahan yang terkait  dengan  diplomasi  publik  ini.  Fokus utama kedua negara, seperti halnya dijelaskan dalam definisi dan tujuan dari diplomasi publik, adalah  untuk  membangun  dukungan  publik didalam  dan  luar  negeri  bagi  kebijakan  luar negerinya  dan  menyebarluaskan  informasi kepada publik untuk membangun kesepahaman bersama  baik  bagi  publik  didalam  negeri maupun di luar negeri.

## Peran yang dapat dimainkan oleh Diplomasi Publik dalam Hubungan Indonesia-Malaysia
Aktivitas  utama  dari  diplomasi  publik adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat  dalam  membangun  pemahaman bersama  dan  mengurangi  kesalahpahaman tentang kebijakan luar negeri.Diplomasi publik dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi salah satu faktor yang dapat  memainkan  peranan  penting  terutama dalam mengurangi persepsi negatif antara kedua belah  pihak.  Pada  konteks  ini  sebenarnya diperlukan  sinergi  antara  pemerintah  dan masyarakat, meskipun disatu sisi memang kita tidak  bisa  mengesampingkan  kepentingan
71 politik didalamnya.
Terdapat  banyak  jalur  yang  dapat dilakukan  sebagai  implementasi  diplomasi
publik. Pada bagian ini akan dibahas beberapa jalur  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah kedua  negara  dalam  melaksanakan  diplomasi publik.
a. Jalur Pendidikan dan Budaya Hubungan  Indonesia  dan  Malaysia dalam  konteks  pendidikan  telah  terjalin  sejak lama.Kedua negara telah melaksanakan banyak s e k a l i   p e r t u k a r a n   p e l a j a r   m a u p u n pengajar.Jumlah  mahasiswa  Indonesia  yang belajar di Malaysia pada tahun 2008 mencapai 14.359  orang.  Jumlah  ini  sempat  mengalami penurunan  pada  tahun  2009  menjadi  10.392 orang, namun mengingkat kembali pada tahun 2010  menjadi  13.627  orang.  Dilain  pihak, jumlah  mahasiswa  Malaysia  yang  belajar  di
Indonesia pada tahun 2005 mencapai 2.344 dan meningkat  pada  tahun  2009  menjadi  5.788 orang, hingga mencapai 6.086 orang pada tahun
72 2010.   Mahasiswa  Malaysia  yang  belajar  di Indonesia  sebagian  besar  belajar  dibeberapa universitas  seperti  Universitas  Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi  Sepuluh  November,  Institut Teknologi  Bandung  dan  Universitas  Sumatera
73 Utara. Data  lain  juga  menunjukkan  bahwa terdapat kurang lebih 4000 dosen dari Indonesia mengajar  di  Malaysia.  Malaysia  juga  disebut menempati  salah  satu  negara  tujuan  belajar favorit  pelajar  Indonesia  bersama  dengan Australia,  Amerika  Serikat,  Jepang  dan 74
Jerman.
Data-data  diatas  menunjukkan  sebuah kesempatan  dalam  optimalisasi  diplomasi publik.Keberadaan  mahasiswa  Malaysia  di Indonesia dan sebaliknya, merupakan salah satu
sasaran penting dalam implementasi diplomasi publik.Beberapa program seperti beasiswa dan program  khusus  seperti  pelatihan,  kursus  dan pertemuan  pelajar  dan  mahasiswa  Indonesia- Malaysia. Saat ini juga banyak universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama pendidikan dengan universitas di Malaysia. Dalam konteks ini  sebenarnya  pemerintah  dikedua  negara m e m i l i k i   k e s e m p a t a n   u n t u k   l e b i h mengoptimalkan kerjasama yang telah dibangun di  level  publik  ini  untuk  membangun  sebuah kesepahaman  bersama.  Dari  kerjasama  ini, misalnya  kemudian  dapat  dibangun  sebuah kurikulum bersama terutama tentang sejarah di Asia Tenggara dimana terdapat bangsa Melayu yang  terpisah  oleh  dua  negara  Indonesia  dan Malaysia.
Jalur  pendidikan  ini  sangat  penting terutama dalam pembelajaran dan pemahaman tentang  keserumpunan  antara  Indonesia  dan Malaysia.Alasannya adalah bahwa jaman telah berganti,  demikian  pula  generasinya.Generasi muda  Indonesia  dan  Malaysia  saat  ini  telah berganti dengan generasi yang terterpa oleh arus globalisasi.Oleh  karena  itu  jika  pembelajaran dan  pemahaman  tentang  keserumpunan  itu masih  didasarkan  pada  pembelajaran  pada generasi sebelumnya alangkah menjadi kurang tepat.Penjelasannya  adalah  generasi  sekarang memerlukan  pendekatan  baru  dalam menjelaskan  keserumpunan  itu,  memang keserumpunan  dalam  konteks  sejarah  dan budaya masih sangat penting untuk dijelaskan, namun juga keserumpunan ide-ide kontemporer yang berkaitan dengan isu-isu global yang saat ini  berdekatan  dengan  kehidupan  sehari-hari juga  sangat  penting.  Penjelasan  tentang keserumpunan ini tidak hanya dijelaskan dalam konteks  persamaan  adat,  tradisi  ketimuran namun  perlu  ditambah  dengan  keserumpunan dalam  konteks  yang  kontemporer  seperti
73
74
Sriwijaya Post, 9 Maret 2011 Republika, 4 maret 2011 Rimanews.com, 5 Desember 2011 72
m i s a l n y a   k e s e r u m p u n a n   t e r h a d a p penghormatan  HAM,  keserumpunan p e m a n f a a t a n   t e k n o l o g i   y a n g   b i a s diimplementasikan dalam kerjasama penelitian bersama untuk kemanfaatan bersama.
Keserumpunan  pada  hakikatnya  dapat diartikan sebagai berbagi budaya, namun juga dapat  dipahami  sebagai  berbagi  ide  bersama untuk kepentingan bersama.Keserumpunan ini juga dapat dijelaskan dan dilaksanakan melalui berbagai tim-tim bersama antara Indonesia dan Malaysia  dalam  beberapa  bidang.Oleh  karena itu pendidikan tentang keserumpunan ini perlu untuk  ditingkatkan  dan  dilaksanakan  dalam kurikulum bersama di Indonesia dan Malaysia.
Disisi lain, Indonesia dan Malaysia juga memiliki  kemiripan  sebagai  negara  yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam konteks ini, kedua masyarakat berbagi nilai yang sama  yaitu  nilai  ke-Islaman.  Memang  tidak dipungkiri  bahwa  terdapat  banyak  perbedaan dalam  implementasi  di  lapangan,  namun setidaknya  terdapat  kelompok  atau  organisasi Islam di kedua negara yang memiliki persamaan pandangan.  Oleh  karena  itu,  hubungan  antar organisasi  Islam  di  kedua  negara  dapat dipandang  sebagai people  to  people  contact dimana  pemerintah  dapat  “menggunakannya” sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi.
Kerjasama antar kelompok ini juga tidak hanya antar  organisasi  Islam,  namun  mungkin  juga organisasi  yang  lain  dalam  konteks Non Government Organization (NGO). Pemerintah dapat  meningkatkan  dorongan  dan  fasilitas kerjasama antar lembaga masyarakat ini sembari juga  melaksanakan  proyek  diplomasi  publik untuk meningkatkan kesepahaman masyarakat kedua negara.
Dalam konteks budaya, hal yang dapat dibangun  melalui  diplomasi  publik  adalah permasalahan  identitas  bersama.Hal  ini  masih
terkait  dengan  keserumpunan  yang  dibahas sebelumnya.Banyak  permasalahan  yang kemudian muncul akibat klaim budaya.Masing- masing pihak memiliki argumentasinya sendiri- sendiri  dan  seringkali  tidak  menemukan  titik temu.Hal yang dapat dilakukan dalam konteks diplomasi publik adalah kerjasama kebudayaan seperti pembangunan pusat kajian kebudayaan di  kedua  negara,  atau  pameran  kebudayaan kedua negara dan bahkan sangat mungkin untuk dilakukan  kolaborasi  budaya  dimana masyarakat  Indonesia  dan  Malaysia  terlibat didalamnya.
b. Ekonomi dan Perdagangan Perdagangan  antara  Indonesia  dan
Malaysia juga mengalami perkembangan yang bagus.Total  perdagangan  Indonesia-Malaysia mencapai 15.354.841,1 (Ribu US$) pada tahun 2008,  dengan  tren  perdagangan  mengalami kenaikan sebesar 36,24% dari tahun 2004-2008. Sedangkan total perdagangan pada tahun 2009 sebesar  12.500.255.0  (Ribu  US$)  atau
75 mengalami penurunan sebesar 18,59%.
Data  perdagangan  diatas  tidak  hanya menunjukkan hubungan ekonomi semata namun j u g a   m e n u n j u k k a n   t i n g k a t   s a l i n g ketergantungan  dan  kepercayaan  antara  kedua belah pihak.Dari sisi saling ketergantungan kita bisa  melihat  bahwa  semakin  tinggi  nilai perdagangan kedua negara pada dasarnya saling ketergantungan diantar keduanya juga semakin tinggi. Sementara itu dalam konteks hubungan bisnis  atau  perdagangan,  transaksi  ekonomi
http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?o ption=com_content&view=article&id=176:neraca -perdagangan-indonesia-dengan-malaysia-2004- 2009&catid=46:perdagangan,  diakses  tanggal  30 Februari 2013. www.internetworldstats.com/stats3.htm  ,  diakses pada 29 Februari 2013.
75
akan  sulit  dilakukan  apabila  tidak  ada kepercayaan. Berdasarkan asumsi ini maka jika nilai perdagangan tinggi maka sebenarnya ada kepercayaan  diantara  kedua  belah  pihak, minimal masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi ini.
Dari sisi diplomasi publik hal ini juga memberikan  kesempatan  untuk  melakukan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  diplomasi publik  melalui  sector  perdagangan.Dalam sektor  perdagangan  ini  juga  dapat  menjadi sarana  untuk  membangun  citra  positif  dari masing-masing  negara  mengingat  masyarakat yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini  juga  banyak jumlahnya.Kegiatan  yang  mungkin  bisa dilaksanakan  adalah  pameran  perdagangan bersama yang tidak hanya dilaksanakan di kota- kota besar di masing-masing negara namun juga menyentuh pada masyarakat di daerah.
c. Teknologi dan Informasi
Pertumbuhan  teknologi  dan  informasi dapat  menjadi  pendukung  kegiatan  diplomasi publik. Internet dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan citra positif sebuah  negara.  Pemerintah  juga  dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi  sekaligus  mendorong  dukungan publik  atas  kebijakan  yang  diambil.Publik semestinya diberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk mendapatkan informasi sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan maka publik dapat  menilai  dari  dua  sisi  dan  untuk menghindari  persepsi  negatif  yang  muncul a k i b a t   p e m b e r i t a a n   y a n g   t i d a k berimbang.Dalam  konteks  pelaksanaan diplomasi  publik,  pemerintah  di  kedua  negara dapat bekerjasama dengan media massa, tidak hanya dalam penjelasan tentang kebijakan luar negeri  namun  dapat  membangun  program- program bersama yang dapat digunakan untuk
meningkatkan  kesepahaman  masyarakat.Pada masa  yang  lalu  televisi  milik  pemerintah  di kedua negara pernah mengadakan acara bertajuk “Titian  Muhibah”  yang  mana  didalamnya terdapat  program  seni  dan  budaya  dari  dua negara.
Implementasi diplomasi publik melalui media  internet  semakin  lama  akan  menjadi semakin signifikan. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian tentang pengguna internet dunia pada
76 tahun 2012.  Penelitian ini menunjukkan bahwa pada sampai bulan Juni 2012, pengguna internet di Indonesia mencapai jumlah 55.000.000 orang dari  248.645.008  orang  penduduk  Indonesia. Atau dengan kata lain 22,1% dari total penduduk Indonesia    telah  memiliki  akses  dan menggunakan  internet.  Sedangkan  pengguna media sosial Facebook di Indonesia mencapai 47.539.220 orang. Sedangkan pengguna internet di  Malaysia  mencapai  17.723.000  orang  dari total penduduk Malaysia 29.159.972 orang, atau 60,7%  dari  total  penduduknya.  Pengguna Facebook di  Malaysia  mencapai  13.078.320 orang.Data-data  ini  memberikan  peluang  dan kesempatan untuk menggunakan media internet dan  media  sosial  juga  sebagai  ajang  untuk melakukan kegiatan diplomasi publik.

## Penutup dan Rekomendasi
Diplomasi  publikdapat  menjadi  satu sarana  yang  tepat  untuk  mengatasi permasalahan  antara  Indonesia  dan Malaysia.Diplomasi  Publik  bertujuan  untuk membangun  citra  positif  dari  sebuah  negara. Fokus dari diplomasi publik adalah publik itu sendiri dimana pemerintah menempatkan publik sebagai  subyek  maupun  obyek  dari  kegiatan diplomasi publik.
Implementasi  diplomasi  publik
www.internetworldstats.com/stats3.htm,  diakses pada 29 Februari 2013.
58 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia
Indonesia dan Malaysia menghadapi beberapa tantangan.Beberapa  permasalahan  berkaitan dengan  bagaimana  pemerintah  dapat mengoptimalkan  perangkat  dan  implementasi dari diplomasi publik yang dilaksanakan.Tentu saja hal ini harus didasari dengan komitmen yang kuat pada diplomasi publik.Komitmen ini memang  sudang  ditunjukkan  dengan dibentuknya  bagian  diplomasi  publik  pada masing-masing  Kemenlu,  namun  perlu  untuk lebih  ditingkatkan  lagi  terutama  juga  pada publik  didalam  negeri  malalui  beberapa kegiatan  ke  masyarakat.Pemerintah  kedua negara sering melakukan pertemuan resmi.Pada tahun 2010, kedua negara sepakat untuk bertemu dalam Joint Commision Meeting Forum dimana diikuti  dengan  pembentukan  kelompok  kerja untuk menangani isu-isu tertentu.Kedua negara juga melakukan pertemuan setiap tahun untuk m e m b a h a s   i s u - i s u   t e r k i n i . N a m u n permasalahannya  adalah  pada  bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi tentang hal-hal  yang  dibahas  dan  sejauh  mana pelaksanaan  dari  kesepakatan  yang diperoleh.Dalam hal ini pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kesepakatan dan kebijakan yang diambil diikuti dengan penjelasan dalam beberapa kegiatan ke masyarakat secara langsung.
Kedua,  seperti  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya,  hubungan  antara  masyarakat Indonesia  dan  Malaysia  baik  secara  individu maupun dalam kelompok atau lembaga tertentu sudah  terjalin  dengan  baik.Banyak  diantara mereka  yang  melakukan  kerjasama  dan melakukan banyak hal bersama seperti pameran, dialog,  forum,  seminar  dan  penelitian.Hal  ini dilakukan  secara  independen  oleh  mereka sendiri.  Namun,  seperti  halnya  permasalahan pertama, hasil atau informasi tentang apa saja yang telah diraih dari kerjasama tersebut masih
belum  terpublikasi  dengan  baik  sehingga informasi-informasi  positif  sering  kali  tidak tercover  oleh  media  massa  dan  justru  sering muncul  opini-opini  provokatif  yang menyebabkan  semakin  bertambahnya  persepsi negatif satu sama lain. Dalam konteks ini, kiranya perlu bagi pemerintah untuk mengambil bagian  dalam  beberapa  kegiatan  tersebut minimal membantu menyebarluaskan informasi tentang  kegiatan  dan  hasilnya  kepada masyarakat.
Ketiga,  munculnya  atau  menguatnya persepsi negatif antara kedua negara juga dapat dipicu oleh pemberitaan media massa yang tidak berimbang.  Oleh  karena  itu  maka  perlu  untuk dibentuk  sebuah  lembaga  penelitian  atau pengawasan  yang  beranggotakan  ahli  atau orang-orang  yang  dianggap  kompeten  dari kedua  negara  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan.Lembaga ini dapat dibentuk bukan untuk  mengawasi  dalam  konteks  pengawasan ketat, namun lebih kepada pengawasan terhadap pemberitaan  yang  dianggap  kurang  data  atau tidak  berimbang,  atau  pemberitaan  yang cenderung  emosional  dan  dapat  memicu permasalahan.Kedua  negara  mungkin  bisa mendirikan  semacam  Komisi  Penyiaran bersama antara Indonesia dan Malaysia.
Keempat,  berkaitan  perubahan generasi.  Seperti  halnya  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  perubahan  generasi  juga membutuhkan  perubahan  pendekatan.Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang baru kepada generasi muda di kedua negara tentang kekerabatan  atau  keserumpunan  mereka. Pertukaran  pelajar  dapat  dilakukan  sejak  dini sehingga dari awal mereka dapat mengenal satu sama lain. Pada tingkatan yang lebih tinggi bisa dimungkinkan untuk melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama oleh mahasiswa Indonesia  dan  Malaysia  di  Indonesia  dan
Malaysia  juga.Selain  itu,  sekali  lagi  perlu ditegaskan  pada  permasalahan  kurikulum pendidikan tentang sejarah Asia Tenggara dan hubungan keserumpunan antara Indonesia dan Malaysia.
Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri d a l a m   p e l a k s a n a a n   d i p l o m a s i publik.Pemerintah  dapat  mengundang masyarakat,  akademisi,  professional,  pebisnis, komunitas keagamaan, artis dan lain-lain untuk bekerja  bersama  mambangun  citra  positif  dan sekaligus  menyebarkan  informasi  kepada masyarakat  untuk  membangun  kesepahaman bersama.Pemerintah  juga  dapat  memposisikan diri  sebagai  jembatan  atas  masyarakat  dari keduabelah  pihak  yang  memiliki  banyak kemiripan budaya dalam banyak kegiatan yang mengutamakan  identitas  bersama.  Kegiatan- kegiatan  semacam  ini  akan  sangat  membantu dalam  menyebarkan  informasi  positif  kepada masyarakat  Indonesia  dan  Malaysia,  dan kemudian  dapat  membangun  citra  prositif, memperkuat  kesepahaman  bersama,  dan menghindari konflik.

## Daftar Pustaka
Anhold, Simon (ed) Place Branding 2 , Palgrave Mc Millan,
Barston, R.P, 1997, Modern Diplomacy , Pearson
Education, England Carr,  E.H,  1983, The  Twenty  Years'  Crisis 1919–1939:  An  Introduction  to  the Study  ofInternational  Relations,
Macmillan, Basingstoke Cull,  Nicholas  J “ 'Public  Diplomacy'  before Gullion : The Evolution of a Phrase”, http://uscpublicdiplomacy.com/pdfs/gu
th llion.pdf,  accessed  on  December  20 , 2009 Gregory, Bruce, 2008, Public Diplomacy : The Sunrice  of  an  Academic  Field, The
ANNALS of The American Academy of Political  and  Social  Science,  accessed o n   D e c e m b e r   2 8 t h ,   2 0 0 9 , <http://ann.sagepub.com/cgi/content/a bstract/616/1/274> .
Hermawan, Yulius P (ed), 2007, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : A k t o r,   I s u   d a n   M e t o d o l o g i (Transformation  in  the  International Relations Studies : Actors, Issues and Methodology), Graha Ilmu Bandung Hoge Jr, James F, 2003, The Benefits of Public Diplomacy  and  Exchange  Programs, National  Council  for  International Visitors, March 12, 2003 Huntington, P Samuel, 1992, The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century ,  University  of  Oklahoma Press.
Manheim,  Jarol  B,  1990, Strategic  Public Diplomacy : The Evolution of Influence , Oxford University Press, New York Melisen,  Jan,  (ed)  ,  2005, The  New  Public D i p l o m a c y   :   S o f t   P o w e r   i n International  Relations ,  PALGRAVE
MCMILAN, New York Perwita,  Banyu,  2005, Pengantar  Ilmu Hubungan  Internasional (The Introduction  of  International Relations), Rosda Karya, Bandung Sukawarsini, Djelantik, 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik (Diplomacy : Theory and Practice), Graha Ilmu, Bandung U.S. Department of State, 1987, Dictionary of International Relations Terms , Taylor, Humfrey 2008, The Not-So-Black Atr of Public  Diplomacy ,  World  Policy Journal, Winter 2007/2008,  The World Policy Institute Tuch,  Hans,  1990, Communicating  with  the World  :  U.S  Public  Diplomacy
Overseas , St. Martin's Press, New York

## Website
Sriwijaya Post, 9 Maret 2011 Republika, 4 maret 2011 Rimanews.com, 5 Desember 2011 http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.ph p?option=com_content&view=article & i d = 1 7 6 : n e r a c a - p e r d a g a n g a n - indonesia-dengan-malaysia-2004- 2009&catid=46:perdagangan,  diakses tanggal 30 Februari 2013. www.internetworldstats.com/stats3.htm  , diakses pada 29 Februari 2013. Public Diplomacy Alumni Association, “What is Public  Diplomacy”,  accessed  in D e c e m b e r   8 ,   2 0 0 9 <http://www.publikdiplomacy.org/1 . htm>
Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia