## PROBLEMATIKA DALAM PENANGANAN CYBER CRIME

## DI INDONESIA

## OLEH
Boby Iskandar, S.iP.,M.H
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri E-mail : Iskandarboby@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  saat  ini  merupakan  pertanda  bahwa  era modernisasi  dengan  menggunakan  perangkat-perangkat  elektronik  akan semakin  membuat  manusia  semakin  bergantung pada  perangkat  tersebut. Dalam situasi ini perangkat-perangkat elektronik yang digunakan oleh setiap orang seperti smartphone, pc, smartwatch hingga perangkat rumah tangga dan  perangkat  elektronik  lainnya  yang  terhubung  dengan  internet,  dapat mempermudah hubungan sosial antar individu namun disisi lain menyimpan sejumlah  besar  potensi  sebagai  korban  kejahatan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi  modern  saat  ini  menciptakan kejahatan jenis baru. Walaupun kejahatan ini mirip denga napa yang terjadi di  dunia  nyata  seperti,  pencurian,  pencemaran  nama  baik,  peniruan  label sebuah perusahaan dan lain sebagainya, namun teknologi modern membuat kejahatan  ini  dapat  terjadi  tanpa  menghadirkan  pelaku  di  tempat  kejadian, seperti peretas yang meretas saldo bank nasabah dan lain sebagainya. Kejahatan  siber  tentu  membawa  kekhawatiran  tersendiri  bagi  penegak hukum  di  Indonesia  karena  karakteristiknya  yang  menurut  penulis  masih tergolong unik.

## Kata Kunci : Cyber Crime, Teknologi

## PENDAHULUAN
Istilah  “cybercrime”  merujuk  pada  suatu tindakan  kejahatan  yang  berhubungan dengan  dunia  maya  (cyberspace)  dan tindakan  kejahatan  yang  menggunakan computer dan perangkat elektronik yang mengakses internet.
Ada  ahli  yang  menyamakan  tindakan kejahatan  cyber  (cybercrime)  dengan tindakan  komputer,  dan  ada  ahli  yang membedakan di antara keduanya.
Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau  kejahatan  di  dunia  cyber (cybercrime)  adalah  upaya  memasuki atau  menggunakan  fasilitas  komputer atau  jaringan  komputer  tanpa  ijin  dan dengan  melawan  hukum  dengan  atau tanpa  menyebabkan  perubahan  dan atau  kerusakan  pada  fasilitas  komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. (Didik Mansyur; 11;2005)
Kejahatan dalam dunia maya (cybercrime)  secara  sederhana  dapat diartikan  sebagai  jenis  kejahatan  yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu.
Jenis-jenis  kejahatan  dalam  kategori cybercrime diantaranya :
1.  Cyber-terorisme ; 2.  Cyber-pornography : penyebarluasan obscene
materials  termasuk  pornography, indecent  exposure,  dan  child pornography
3.  Cyber-harassment  :  pelecehan sexual  melalui  e-mail,  websites, atau chats programs ;
4.  Cyber-stalking : crimes of stalking melalui  penggunaan  komputer dan internet ;
5.  Hacking
: penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum ;
6.  Carding (credit-card fraud) ;
Ciri-ciri khusus cybercrime, yakni :
1.  Non violence (tanpa kekerasan) ; Sedikit  melibatkan  kontak  fisik (minimize of physical contact) ;
2.  Menggunakan
peralatan
(equipment) dan teknologi ;
3.  Memanfaatkan jaringan
telematika (telekomunikasi, media dan  informatika)  global  ;  (Didik Mansyur; 11;2005)
Dari  ciri-ciri  cybercrime  ketiga  dan keempat tersebut Nampak jelas bahwa
cybercrime dapat dilakukan dimana saja, kapan  saja  serta  berdampak  kemana saja, seakan-akan tanpa batas (bordeless). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya  perbuatan  pidana  (locus delicti) serta akibat yang ditimbulkannya dapat  terjadi  pada  beberapa  negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.
Kemajuan  teknologi  yang  dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam cybercrime mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya.
Hal ini sebagaimana yang  dikemukakan oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa “Perkembangan kedua yang mempunyai akibat  yang  besar  sekali  terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya  ialah  kemajuan  teknologi. Kemajuan teknik dalam berbagai perhubungan menambah mudahnya perhubungan  yang  melintasi  batas Negara.
Dengan  potensi  kejahatan  yang  bisa merebak luas dan menimbulkan dampak serius  dalam  kehidupan  masyarakat modern , maka Tindakan tegas  harus
diambil guna meredam perkembangan kejahatan yang berpotensi merusak dan massif ini dapat berkembang lebih jauh. Indonesia sendiri sudah mengantisipasi kejahatan ini sengan merancang dan mengesahkan UU ITE nomor 16 tahun 2009 untuk meredam aksi kejahatan dunia maya. Sayangnya jika kita melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kebanyakan hanya kasus hate speech, pornografi cyber, cyber bullying, dan lain sebagainya. Menurut penulis ini sangat disayangkan, mengingat kejahtan dunia modern bukan hanya berkutat tentang masalah   tersebut  namun semestinya lebih besar dan lebih berbahaya. Hal ini seperti cyber Terorism atau Hacking yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Hal  inilah  yang  seharusnya  diwaspadai sejak awal Ketika undang-undang ITE di resmikan  dan  berlaku  sejak  tahun  2008 lalu.  Namun  menjadi  suatu  keprihatinan tersendiri  bagi  penulis  melihat  bahwa keberadaan undang-undang ITE ini lebih menjurus  kearah  penertiban  sosial  di dunia maya seperti yang sudah disebutkan  diatas  seperti:  pencemaran nama  baik  atau  Cyber  Bulying  hingga pornografi Cyber.
Masalah  inilah  yang  ingin  penulis  kaji lebih  dalam  agar  bisa  menjadi  kajian ilmiah tentang posisi undang-undang ITE itu  sendiri  dalam  konteks  penanganan cyber crime di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian   yang  digunakan penulis adalah metode   penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber, sehingga hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami permasalahan hukum siber di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Kejahatan di dunia maya hingga saat ini masih  terus  berkembang  kea  rah  yang lebih  maju,  orang-orang  yang  ahli menggunakan  peraangkat  elektronik selalu  mencari  metode  baru  untuk mencari celah keamanan untuk dibobol/diretas.
Jika  dilihat  dari  segi  akibat  kejahatan, maka  kejahatan  melalui  dunia  maya (internet)  dapat  berdampak  di  dalam maupun di luar dunia maya.
Ini  merupakan  sebuah  ilustrasi  menarik yang  membuktikan  bahwa  kejahatan siber/cyber crime bukan merupakan jenis kejahatan yang ringan walaupun modusnya mirip  dengan  jenis  kejahatan lama  yang  sudah  teridentifikasi  dalam jenis  hukum  pidana  maupun  perdata namun,  kejahatan  siber  benar-benar yang  dikemas  dalam  kemasan  yang benar-benar  baru  dan  memiliki  dampak impact yang besar.kejahatan  siber  tidak lagi  memerlukan kehadiran  pelaku kejahatan, pelaku  kejahatan dapat melakukan  kejahatan  tanpa  terbatas ruang  dan  waktu,  selama  target  berada dalam jangkauan internet yang aktif. Cukup banyak kejadian yang melibatkan serangan  hacker  untuk  melakukan kejahatan:
1.  Kasus pembobolan bank
Merujuk pada berita liputan6.com, kasus  pembobolan  bank  juga terjadi  di  Indonesia  dengan  total kerugian  mencapai  130  Milyar. Sampai  saat  ini  pun  kasus tersebut  belum  terungkap  pelaku kejahatan tersebut. Yang diketahui  melalui  konfrensi  pers oleh  mabes  plri  bahwa  pelaku belum  diketahui  identitasnya  dan berasal dari ukrania.
( https://www.liputan6.com/bisnis/r ead/2213243/dibobol-hacker- uang-nasabah-di-3-bank- terkuras-rp-130-miliar )
Ini suatu malapetaka bagi perkembangan  dunia  maya  di Indonesia, karena pelakunya berada  di  negara  yang  berbeda, dan salah satu karakteristik penanganan  cyber  crime  adalah kemungkinan tumpang tindih dalam yurisdiksi antar negara. Hal ini disebabkan pada sifat dari Informasi  Elektronik  yang  dapat ditransmisikan dari mana saja dan dapat  menimbulkan  akibat  di berbagai  tempat,  baik  di  dalam maupun  di  luar  wilayah  suatu negara.
2.  Kasus  pembobolan  data  Bansos warga AS di Indonesia.
Kasus  ini  diberitakan  pada  17 April  2021,  dimana  kejahatan  ini menimbulkan  kerugian mencapai $500  Juta,  pelaku  membuat scampage dan menyebarkan kepada  penduduk  di  Amerika serikat dan mendapatkan keuntungan  dari  dana  Bansos tersebut.  Kejadian  ini  terjadi  di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur
dua orang peretas dari Indonesia ini  menyebarkan  scampage  dari Indonesia  agar  aksinya  tidak terekam.
Dengan bantuan Mabes Polri dan FBI,  kasus  ini  sudah  terungkap sejak April 2021 dengan melakukan penyelidikan selama 3 bulan  dan  pelaku  kejahatan tersebut mendapat dakwaan sesuai  dengan  Pasal  32  ayat  (2) Jo pasal 48 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1)
KUHP, dengan ancaman hukuman   9 tahun    penjara dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar
( https://www.youtube.com/watch? v=JAOkEDhCTF4 )
Berdasarkan  asas  teritorial,  hukum pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap orang,  baik  WNI  maupun  WNA  yang melakukan  tindak  pidana  di  dalam wilayah  Indonesia,  baik  wilayah  darat maupun  laut.  Prinsip  ini  disebut  prinsip teritorial.  Ruang  lingkup  teritorial  ini diperluas dengan mempersamakan
kendaraan  air  dan  pesawat  udara  yang menggunakan  bendera  suatu  negara sebagai  bagian  dari  wilayah  negara  itu. Dalam KUHP, asas teritorial diatur dalam Pasal  2  KUHP,  sedangkan  perluasan dari asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP.
Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2 KUHP
Ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan  Indonesia  diterapkan  bagi setiap  orang  yang  melakukan  sesuatu tindak pidana di Indonesia
Pasal 3 KUHP Ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang  yang  di  luar  wilayah  Indonesia melakukan  tindak  pidana  di  dalam kendaraan  air  atau  pesawat  udara Indonesia.
Tidak  hanya  itu  saja,  dalam  Pasal  4 KUHP dan Pasal 5 KUHP juga terdapat asas-asas keberlakukan pidana. Pasal 4 KUHP  memuat  asas  nasionalitas  pasif.
Maksudnya,  hukum  pidana  Indonesia berlaku  bagi  setiap  orang,  baik  WNI maupun  WNA  yang  melakukan  tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu  melanggar
kepentingan Indonesia. Sedangkan Pasal  5  KUHP  mengandung  asas nasionalitas  aktif,  yaitu  hukum  pidana Indonesia  berlaku  terhadap  WNI  di manapun ia berada.
Dalam  perkembangan  penerapannya, asas-asas tersebut memiliki keterbatasan dalam menjerat seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  siber khususnya di luar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas ekstrateritorial.
Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa:
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia  dan  merugikan  kepentingan Indonesia.
Lebih lanjut lagi, dalam Penjelasan Pasal 2 UU ITE dijelaskan sebagai berikut:
Undang-Undang  ini  memiliki  jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk
perbuatan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku untuk  perbuatan  hukum  yang  dilakukan di  luar  wilayah  hukum  (yurisdiksi) Indonesia  balk  oleh  warga  negara Indonesia  maupun  warga  negara  asing atau  badan  hukum  Indonesia  maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan  Teknologi  Informasi  intuk Informasi  Elektronik  dan  Transaksi Elektronik  dapat  bersifat  lintas  teritorial atau universal.
Yang  dimaksud  dengan  "merugikan kepentingan  Indonesia"  adalah  meliputi tetapi  tidak  terbatas  pada  merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan  data  strategis,  harkat  dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan  negara,  kedaulatan  negara, warga  negara,  serta  badan  hukum Indonesia.
Dari contoh kedua kasus tersebut diatas dapata ditarik kesimpulan bahwa kejahatan  cyber  sebenarnya  memiliki dampak  kerusakan  yang  luar  biasa mengingat bahwa kejahatan dilakukan di negara lain sedangkan target dari pelaku juga di negara lain.
Hal ini cukup berbanding terbalik dengan penerapan  UU  ITE  di  Indonesia  yang sudah  kehilangan  ruhnya  (baca  jurnal saya di jurnal hukum umel mandiri  edisi 15)  UU  ITE  di  Indonesia  saat  ini  pun dalam kondisi yang sama, tidak memiliki ruh  atau  sudah  tidak  sehat  karena  di Indonesia sendiri, pasal-pasal dalam UU ITE  justru  dijadikan  ajang  saling  lapor terkait  nama  baik  atau  perbuatan  tidak menyenangkan hingga kasus-kasus pornografi  artis  yang  enurut  hemat penulis,  makin  mengaburkan  posisi  UU ITE  ini  yang  digunakan  hanya  untuk dijadikan  dasar  engenaan  hukuman karena Tindakan pornografi padahal UU pornografi  sudah  ada  dalam  undang- undang nomor 44 tahun 2008.
Inilah problematika yang menurut hemat penulis  belum  mendapat  titik  terang karena  sejak  telah  dilakukan  kajian multitafsir  dalam  UU  ITE  sejak  februari 2021  hingga  April  2001  namun  belum ada  putusan  dari  pemerintah,  namun meskipun demikian Keputusan Menkopolhukam No. 22 tahun 2021, Kita Patut  mengapresiasi  tim  kajian  UU  ITE untuk  memberikan  payung  hukum  yang jelas  dan  tidak  lagi  menimbulkan multitafsir  seperti  yang  sudah  terjadi  di masa lalu.

## PENUTUP
Cyber   Crime    merupakan     aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan melawan hokum, baik cara mengubahnya  atau tanpa perubahan (kerusakan)  pada  fasilitas   komputer yang dimasuki atau digunakan, atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana mediaelektronik internet karena dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya, atau kejahatan di bidang komputer dengan     cara    illegal, Dapat   pula dikategorikan sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala  bentuk   baru  kejahatan  yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet.
Sanksi  bagi  para  pelaku  cybercrime adalah melalui proses peradilan dengan vonis Hakim dengan ancaman hukuman berupa  kurungan  penjara,  denda  dan lainnya seperti yang diatur dalam UU ITE nomor 19 Tahun 2016.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Dikdik M. Arief Mansur, 2005, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi, Bandung
Abdul Wahab (2002) Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
Abdul Wahid dan Mohammad Labib (2005) Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Jakarta: Refika Aditama.
Agus Raharjo (2002) Cybercrime, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Andi Hamzah (1989) Aspek-Aspek Hukum Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika.
Asril Sitompul (2001) Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda Nawawi Arief (2003) Kapitas elekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
----------------------------- (2006) Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
----------------------------- (2007) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Predana Media Group
Didik M. Arief dan Elisatris Gultom (2005) Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Bandung: Refika
Aditama.
David I. Bainbrige (1993) Komputer dan
Hukum, terjemahan dari  “Computer and the Law”, Cetakan I, Jakarta: Sinar
Grafika.