## Kedudukan Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
Risnawati 1 , Marilang 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ardiyantob287@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  kedudukan  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  camat selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  tanah  (PPAT)  di  Kecmatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perudang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan akta tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba memiliki kekuatan hukum  sempurna  karena  bentuk  akta  sesuai  dengan  undang-undang,  dibuat  oleh  dan  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  hal  ini  Camat  itu  sendiri,  dan  akta  dibuat  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah kerjanya.

## Kata Kunci: Camat, Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Abstract
This study aims to see the position of land deeds made by the head of the sub-district as the official land deed maker (PPAT) in Kajang District, Bulukumba Regency. This research is an empirical  research  with  a  regulatory  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the power of land deeds made by the Head of the Sub-District as the Land Deed Maker Officer in Kajang District, Bulukumba Regency has perfect legal force because the form of the deed is in accordance with the law, made by and in the presence of the Land Deed Maker Officer in this case  the  Head  of  Sub-District.  itself,  and  the  deed  is  drawn  up  by  the  Land  Deed  Making Official in accordance with the working area.

## Keywords: Camat, Deeds, Land Deed Making Officials

## Pendahuluan
Manusia  semakin  bertambah  sedangkan  tanah  tidak  akan  bertambah  maka  dari  itulah tanah  semakin  dibutuhkan.  Tanah  semakin  dibutuhkan  manusia  karena  dalam  kehidupannya mereka  selalu  memanfaatkan  tanah. 1 Oleh  karena  itu,  manusia  akan  menghadapi  berbagai macam masalah mengenai tanah, diantaranya sebagai berikut:
1. tanah akan terbatas dalam jumlah kualitas dibanding dengan memenuhi kebutuhan.
2. tanah  dan  pemilik  tanah  mengalami  pergeseran  pola  hubungan  akibat  perubahan- perubahan  yang  ditimbulkan  oleh  proses  pembangunan  dan  perubahan-perubahan  sosial pada umumnya.
3. tanah tumbuh menjadi ekonomi yang sangat penting dan menjadi bahan perniagaan serta objek untuk mendapatkan keuntungan.
4. sebagaian besar tanah digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, serta dijaga kelestariannya. 2
Tanah  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah sebagai penyelenggara adminitsrasi pertanahan  harus  memberikan  perhatian  dan  penanganan  khusus  untuk  memberikan  jaminan mengenai kepastian hukum atas tanah.Kepastian hukum dibidang pertanahan dapat terlaksana jika  dilaksanakan  perangkat  hukum  tertulis  yang  lengkap  dan  jelas  yang  dilakukan  secara terus-menurus dan pendaftaran tanah yang efektif dan efisien. 3
Pemerintah  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  penggunaan  tanah.  Pemilik  tanah mendapat jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  atas  bidang  tanahnya  sehingga tanah  dapat  difungsikan  dengan  maksimal  untuk  kemakmuran  bagi  rakyat.  Sebagaimana terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  pasal  33  ayat  3.  Salah  satunya  adalah  tanah yang dimiliki harus didaftar sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun tujuannya yaitu pemilik tanah terjamin akan kepastian dan perlindungan hukum,pemilik tanah dapat  dengan  mudah  memperlihatkan  diri  sebagai  pemilik  yang  sah,dapat  memberikan informasi  kepada  orang-orang  yang  berkepentingan,  dan  administrasi  pertanahan  akan terselenggara dengan tertib. 4
Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:
ْنَأ  ْمُك ُرُمْأَي  َهَّللا  َّنِإ
ْنَأ  ِساَّنلا  َنْيَب  ْمُتْمَكَح  اَذِإ َو  اَهِلْهَأ  ٰىَلِإ  ِتاَناَمَ ْلْا  اوُّدَؤُت ا ًري ِصَب اًعيِمَس َناَك َهَّللا َّنِإ ۗ ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َهَّللا َّنِإ ۚ ِلْدَعْلاِب اوُمُكْحَت
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia
1 Ibrahim Naue dkk, Kedudukan Camat Sebagai  PPAT Sementara Dalam Pemberian  Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), h. 3.
2 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h. 1.
3 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan  Pelaksanaan, (Jakarta; Djambatan, 2005), h. 69.
4 Sri Susyanti, Bank Tanah , (Makassar: Publishing, 2010), h. 44.
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mendengar  dan  Maha Melihat.” 5
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  di  dalam  pasal  19 6 disebutkan  bahwa pemerintah  Indonesia  melakukan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia  untuk menjamin  kepastian  administratif.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menjelaskan  tentang  tata cara  pendaftaran  tanah  dengan  dilakukan  pengukuran,  pemetaan,  dan  pembukuan  tanah, dilaksanakan  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut  dan  pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 7
Pejabat Pembuat Akta  Tanah (PPAT) adalah salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah  disebutkan  di  atas,  untuk  melaksanakan tugasnya  mengenai  tanah  dengan  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  untuk  dimasukkan dalam bentuk akta. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pembantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah dan membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  menjadi  bukti  dasar  pendaftaran  perubahan  data secara  hukum.  Melihat  latar  belakang  di  atas  maka  maka  penelitian  ini  dapat  dirumuskan: Bagaimana  kekuatan  hukum  mengenai  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  Camat  selaku  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba    ?  Bagaimana  akibat hukum  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Camat  Sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ?

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) yang sifatnya kualitatif yaitu metode  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  deskriptif  seperti  informasi  tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diteliti. 8 Penelitian ini memakai langkah-langkah pengumpulan,  pengelompokan,  dan  penguraian  informasi  serta  membuat  laporan  dan kesimpulan. Tujuan utamanya adalah menggambarkan sesuatu yang diteliti secara objektif. 9 Pendekatan  penelitian  yang  dipakai  dalam  penyusunan  karya  ilmiah  ini  adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dari sudut pandang hukum yang terjadi dalam kenyataan.
Penulis  mendapatkan  data  penelitian  dari  dua  sumber,  yaitu  sumber  primer  yaitu informasi yang diperoleh dari informan dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba  dan  sumber sekunder yaitu informasi yang didapatkan dari  telaah kepustaan yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Yaitu data yang diperoleh melalui dokumen baik berupa buku, literatur ataupun skripsi terdahulu.
5 Asy- Syifa’: Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Raja Publisihing, 2011), h. 87.
6 Undang-Undang Pokok Agraria.
7 Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah  Pertanahan, (Bandung; CV Mandar Maju, 2007), h. 24- 25.
8 Lexi J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif , (Cet.XXI, Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 4.
9 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 5.

## Hasil DanPembahasan
1. Kekuatan  Hukum  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Camat  Di  Kecamatan  Kajang, Kabupaten Bulukumba
Peranan  tanah  bagi  pemenuhan    berbagai  keperluan  akan  meningkat,  baik  sebagai tempat  tinggal    maupun  untuk  kegiatan  usaha.  Dengan  demikian,  akan  meningkat  pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan alat bukti tertulis, lengkap, dan jelas yang  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-kententuannya. Selain  itu,  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  konkret  diperlukan  untuk  melaksaksanakan pendaftaran  tanah  yang  memastikan  para  pemegang  hak  atas  tanah  (hak  milik)  untuk mendapatkan  keterangan  yang  diperlukan  tentang  tanah  menjadi  obyek  perbuatan  hukum yang akan dilakukan, dan pemerintah  dapat melaksanakan kebijakan pertanahan.
Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria, dalam Pasal 19  memerintahkan dilaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Pendaftaran  tanah  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran Tanah  yang  menjadi  dasar kepastian pendaftaran tanah di Indonesia sampai saat sekarang. 10
Pendaftaran  tanah  tujuannya  untuk  mengumpulkan  dan  dan  menyediakan  informasi yang  lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanah  dipertegas  dengan  dimungkinkannya  menurut Peraturan  Pemerintah  di  dalam  pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  data  fisik  atau  data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
Para  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  rangka  memberi  kepastian  hukum  dalam Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas, memberikan penegasan mengenai sejauh mana  kekuatan  pembuktian  sertifikat  yang  dinyatakan  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  kuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria.
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah,  maka  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  tugas pokok dan cara melaksanakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah. 11
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  merupakan  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh pemerintah.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik. Selaku pelaksana pendaftaran tanah, Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  harus  melaporkan  akta  yang  dibuatnya  kepada  Kantor Pertanahan  agar  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  segera  melaksanakan  proses  pendaftaran peralihan hak, khususnya karena jual beli. 12
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  3  Peraturan  Pemerinah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah atau untuk melayani golongan  masyarakat  tertentu  dalam  pembuatan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tertentu. Menteri  dapat  menunjuk  pejabat-pejabatPejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  Pejabat  Pembuat Akta Tanah  Khusus sebagai berikut :
10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. h. 51.
11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. h. 54-55.
12 Muamar  dkk,  Peran  PPAT  Dalam  Pembuatan  Akta Tanah  Untuk  Mempermudah  Masyarakat, Jurnal Hukum Agraria , (Manado: Fakultas Syariah IAIN Manado, 2017), h. 4.
1. Camat  untuk  melayani  pembuatan  akta  di  daerah  yang  belum  cukup  terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah  sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk melayani  pembuatan akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  yang  diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  program-program  masyarakat atau  untuk  melayani  pembuatan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tertentu  bagi negara sahabat berdasarkan asas reproasitas sesuai pertimbangan dari Menteri Luar Negeri, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  Khusus. 13
Pemerintah  telah  membuat  dasar-dasar  di  dalam  memberikan  kepastian  hukum  dan memperjelas  kedudukan  Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang kemudian mengalami  perubahan  menjadi  Peraturan  Pemerintah    Nomor  24  Tahun  2016  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  sebagai  pelaksana  dari  Undang-Undang  Pokok  Agraria Nomor  5  Tahun  1960  dan  sebagai  dasar  hukum.  Ditambah  lagi  dengan  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  standar  pelayanan  dan  pengaturan pertanahan. 14
Camat  tidak  serta  merta  secara  otomatis  ditunjuk  dan  diangkat  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  tetapi  yang  bersangkutan  harus  mengajukan  permohonan  penunjukan sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  3  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  ketentuan  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah yang menyebutkan bahwa untuk keperluan penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  19  ayat  1  yang  bersangkutan  wajib  mengajukan permohonan  penunjukkan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  kepada  Kepala  Badan Pertanahan  Negara  dengan  melampirkan  salinan  atau  fotocopy  keputusan  pengangkatan sebagai  Camat  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah.  Bagi  Camat  yang  telah  ditunjuk  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebelum  melaksanakan  tugasnya  wajib  mengikuti  pembekalan teknis  pertanahan  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan  Negara  Republik  Indonesia yang  penyelenggaraannya  dapat  bekerjasama  dengan  profesi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Keputusan  penunjukan  Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  diberikan  kepada  yang bersangkutan  setelah  pelaksanaan  pembekalan  teknis  pertanahan  dan  untuk  keperluan pelantikan  dan  pengangkatan  sumpah  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Setelah menerima  keputusan  penunjukan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Camat  yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila Camat yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melapor kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  sebagaimana  waktu  yang  telah  ditentukan  diatas,  maka keputusan  penunjukkan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  bersangkutan  batal  demi hukum. 15
Adapun kekuatan akta tanah yang dibuat oleh Camat di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba  sebagaimana  yang  di  utarakan  oleh  Ibu  Syamsia,  S.  Sos.,  (Wawancara:  17 Oktober,  2019)  mantan  protokoler  satu  yang  bertugas  mengetik  akta tanah  bahwa untuk  saat
13 Herlina  Ratna,  Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6 No. 2,(September 2015), h. 98.
14 Nur  Azizah,  Peranan  Camat  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Administrasi  Pertanahan  Di  Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Jurnal MSDM , Vol. 5 No. 1 (Juni 2018),  h. 42-43.
15 Khairuddin  Ahmad, PPAT  Sebagai  Pejabat  Khusus  di  Bidang  Pertanahan ,  (Jakarta;  Media  Ilmu, 2009), h. 23.
ini,  pembuatan  akta  di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba  sedang  ditangguhkan. Sebab  baru-baru  ini  telah  terjadi  pergantian  Camat  dan  belum  mengikuti  bimbingan  teknis mengenai pembuatan akta tanah. Namun mengenai pembuatan akta tanah, saya adalah orang yang paling lama bekerja sebagai protokoler dua atau saksi dua yang bertugas mengetik akta ketika  ada  masyarakat  yang  datang  ke  Kantor.  Kekuatan  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  Camat setara  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yaitu  sama  kuatnya  menurut  hukum.  Camat membuat  akta  berdasarkan  nomor  Surat  Kuasa  (SK)  dari  Badan  Pertanahan  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.  Perbedaan  antara  keduanya  hanyalah  masalah  waktu  jabatan,  kalau Camat hanya bersifat sementara sesuai dengan masa jabatannya karena Camat sewaktu-waktu dapat  dimutasi  dari  jabatannya,    sedangkan  Notaris  berlaku  hingga  tidak  menjabat  atau pensiun dari jabatannya. Perbedaan kedua yaitu tempat Pejabat Pembuat Akta Tanah rata-rata di Kecamatan karena lebih dekat dengan masyarakat, sedangkan Notaris kebanyakan berada di Kota.”
Hal ini sesuai pula  yang uturakan oleh Muhammad Guntur (Wawancara: 21 Oktober, 2019) Camat baru di Kajang dan mantan protokoler 2 atau saksi 2 dalam pembuatan akta tanah di  periode  sebelumnya)  “bahwa  kekuatan  hukum  akta  yang  dibuat  oleh  Camat  sama  dengan akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  asal  sesuai  dengan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Camat dapat membuat akta otentik.”
Akta  otentik  dalam  hukum  perdata  adalah  suatu  akta  di  dalam  bentuknya  telah ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai yang diberikan wewenang  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  itu  dibuat. 16 Ada  tiga  unsur  yang  terkandung  di dalam definisi tersebut, yaitu:
1. mengenai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berwewenang  dalam pembuatan akta;
3. tempat di mana akta itu di buatnya. 17
Penjelasan  ketiga  unsur-unsur  tersebut  yaitu, unsur  pertama ,  akta  telah  ditelah ditentukan bektuknya oleh undang-undang. Yaitu bentuk,isi dan tata cara pembuatannya telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Agraria, Badan Pertanahan, dan Peraturan Pemerintah.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  pada  tahun  2003  Badan  Pertanahan  Nasional  pernah memberikan  solusi  atas  kelangkaan  blangko  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dengan mengeluarkan  Surat  Nomr  640-1884  tanggal  31  Juli  2003  yang  menyebutkan  memberikan kewenangan  kepada  Kepala  Kanwil  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  untuk membuat  fotocopy  blangko  akta  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dengan  syarat  bagian  kiri  atas ditulis  “disahkan  penggunaannya  dan  tandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk yang dibubuhi paraf dan cap dinas pada setiap halaman.  Hal  tersebut  merupakan  solusi  kelangkaan  blangko  akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah pada waktu itu. Dalam perkembangannya terbit kembali Surat Edaran Sekretaris Utama (Sestama)  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor:  465/5.31-100/I/2015  pada  tanggal  29  Januari 2015  yang  isi  dari  surat  edaran  tersebut  yaitu  memberlakukan  kembali  blangko  akta  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dan  mewajibkan  menggunakan  blangko  akta  yang  lama  hingga persediaan habis.
16 Pasal 1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
17 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT: Kumpulan Tulisan ,  (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 16.
Unsur  kedua ,  akta  dibuat  oleh  Pejabat  Umum  dan  di  hadapan      Pejabat  Umum  yang berwewenang.  Pejabat  Umum  yang  dimaksud  adalah  pejabat  yang  memiliki  kewenangan membuat  akta  terhadap  perbuatan  hukum  tertentu  seperti  akta  jual  beli,  akta  tukar  menukar, akta  hibah,  akta  pemasukan  ke  dalam  perusahaan,  akta  pembagian  hak  bersama,  akta pemberian  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  atas  tanah  hak  milik,  akta  pemberian  hak tanggungan, dan surat kuasa membebankan hak tanggungan. 18
Unsur  ketiga ,    akta  dibuat  sesuai  dengan  tempatnya.  Artinya,  akta  tersebut  dibuat  oleh atau di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah kerjanya. 19 Wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah mengikuti wilayah kerja Notaris di tempat kedudukan Notaris. 20 Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kekuatan  akta  yang  dibuat  oleh  Camat selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba  adalah berkekuatan  hukum  sempurna.  Karena  semua  syarat-syaratnya  telah  terpenuhi  sesuai  dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

## 2. Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Akta  Tanah  Yang  Dibuat  Oleh  Camat  Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukummba
Akta  telah  dibuat  di  dalamnya  perbuatan  hukum  yang  mengandung  kesepakatan perjanjian di antara para subyek hukum dan akta yang dibuat tersebut digunakan sebagai alat bukti  bagi  mereka  mengenai  apa-apa  yang  disepakati,  maka  karena  itu  pula  apa  yang  terjadi merupakan  peristiwa  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata.  Sehingga  sudah  ketentuan  yang diberlakukan adalah hukum perjanjian dan hukum pembuktian yang diatur dalam buku ke-III dan ke-IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perbuatan  hukum  tersebut  berupa  perjanjian  diantara  mereka  mengenai  hak  atas  tanah, maka  disini  dapat  diketahui  subyek  hukum  yang  aktif  dan  sedangkan  obyeknya  (hak  atas tanah)  pasif.  Setelah  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  memuat  perbuatan  hukum  dari  para subyek hukum tersebut maka terwujudlah akta otentik. Maka kemudian akta itu dipergunakan atau merupakan alat bukti yang dipakai sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. 21 Ada  beberapa  tanggung  jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yaitu pertama ,  tanggung jawab secara etika yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah di dalam memberikan pelayanan harus profesional. Profesional adalah bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  artinya  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  bekerja  karena integritas  moral,  intelektual,  dan  profesional  sebagai  bagian  dari  kehidupannya.  Dalam memberikan  pelayanan,  seorang  profesional  harus  selalu  mempertahankan  cita-cita  luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hatu nuraninya, bukan sekedar karena hobi belaka.
Bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  artinya  kesediaan  memberikan  pelayanan  sebaik mungkin  sesuai  dengan  profesinya,  tanpa  membedakan  antara  pelayanan  bayaran  dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.  Pelayanan  yang  diberikan  tidak  semata-mata  bermotif  mencari  keuntungan,
18 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
19 Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah.
20 Pasal  7  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
21 Herliyanti, Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual beli, Skripsi , (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 13-14.
melainkan  juga  pengabdian  kepada  sesama  manusia.  Bertanggung  jawab  berarti  berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. 22
Kedua , tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  menjalankan  tugas profesinya  seorang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  melayani  klien  yang  meminta  jasa pelayanannya  untuk  pembuatan  akta  terkait  dengan  kewajiban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah yang  bersangkutan  denga  hal  menerima  pembuatan  akta  yaitu  kewajbannya  sebelum  dan sesudah membuat akta.
Ketiga ,  tanggung  jawab  moral  yaitu  tanggung  jawab  mengenai  etika  atau  tingkah  laku seorang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  baik  di  dalam  maupun  di  luar  jabatannya.  Organisasi tersebut  mengatur  ketentuan  mengenai  kode  etik  bagi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagai peraturan pelaksana ataupun sebagai penjelasan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur  secara  hukumsebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998. 23
Seorang yang mempunyai jabatan seperti Camat yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  wajib  memeriksa  prosedur  dalam  melakukan  perbuatannya  dan  hal-hal yang mengandung kebenaran subtansial, seperti:
1. mencari tahu keabsahan hukum yuridis tentang tanah yang akan dilakukan perbuatan hukum;
2. akta tanah tidak dibuat oleh orang lain atau di wakilkan tetapi langsung dibuat oleh Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sesuai  dengan  data  yang  benar  yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan;
3. saat menandatangani akta tanah harus diakukan oleh para pihak dan saksi-saksi yang dilakukan  langsung  di  hadapan  Camat  dan  sebelum  ditandatangani  wajib membacakakan  isi  akta  oleh  Camat  yang  diangkat  menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah;
4. Camat  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  memberikan  salinan  akta  perbuatan hukum  untuk  diberikan  kepada  pihak  yang  memakai  jasanya,  dan  melaporkan  akta perbuatan hukum tersebut ke Kantor Pertanahan setempat;
5. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak untuk menolak dalam pembuatan akta jika data tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur.
Adapun dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan pembuatan akta tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah berkewajiban:
1. sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah wajib  terlebih  dahulu  melakukan  pemeriksaan  pada  Kantor  Pertanahan  mengenai kesesuaian  sertifikat  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang bersangkutan  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  setempat  dengan memperlihatkan sertifikat asli;
2. Pemeriksaan  sertifikat  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  1  dilakukan  untuk  setiap pembuatan  akta  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  dengan  ketentuan  bahwa  untuk pembuatan  akta  pemindahan  atau  pembebanan  hak  atas  bagian-bagian  tanah  hak induk  dalam  rangka  pemasaran  hasil  pengembangan  oleh  perusahaan real
22 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Cet. I Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1997), h. 60.
23 Herliyanti, Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual beli, Skripsi . h, 30-31.
estate ,kawasan  industri  dan  pegembangan  sejenis  cukup  dilakukan  pemeriksaan sertifikat  tanah  induk  atau  satu  kali,  kecuali  apabila  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah yang bersangkutan menganggap perlu untuk pemeriksaan ulang sertifikat. 24
Adapun  akibat  hukum  atas  akta  yang  dibuat  oleh  Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  Ibu  Syamsia,  S.Sos.,  (Wawancara:  17  Oktober 2019) bahwa “akta yang telah dibuat Camat tetap sah di depan hukum walaupun Camat telah di  mutasi  dari  jabatannya,  karenan  hanya  jabatannya  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah yang  bersifat  sementara  tetapi  akta  yang  telah  dibuat  akan  tetap  berlaku  sampai  terjadi perubahan  akibat  perbuatan  hukum.  Adapun  jika  terjadi  kesalahan  atau  ada  pihak  lain  yang rugikan  maka  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  akan  bertanggung  jawab.  Namun  hal itu belum pernah terjadi di Kecamatan Kajang selama saya  melaksanakan tugas disini.” Hal ini sesuai dengan pendapat Irma Devita Purnamasari bahwa “akta yang telah di buat oleh  Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tetap  sah  dan  mengikat  selama  prosedur pembuatannya  mengikuti  aturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Camat  dalam membuat  akta  bukan  dalam  kedudukannya  sebagai  pribadi,  tetapi  dalam  jabatannya  sebagai Camat dalam periode tertentu untuk wilayah kecamatan tertentu. Dengan demikian, jika dalam periode  berikutnya  Camat  tersebut  dimutasi  ke  kecamatan  lain  atau  berhenti  maka  semua produk hukum yang telah dibuat dalam periode jabatannya tetap sah dan mengikat sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku”. 25
Apabila  ada  pihak-pihak  yang  dirugikan  karena  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah,  maka  yang  bersangkutan  wajib  memberikan  pembelaan  dengan  memberikan bukti-bukti atau menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. 26 Dengan  demikian,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  akta  tanah  yang  dibuat  oleh Camat  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah menimbulkan  hak  dan  kewajiban  hukum  terhadap  tanda  tangan  atas  akta  tanah  yang  telah dibuatnya.

## Kesimpulan
Kekuatan hukum akta tanah yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba  berkekuatan  hukum  sempurna.  Karena  bentuk akta sesuai dengan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam  hal  ini  Camat  itu  sendiri,  dan  akta  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sesuai dengan wilayah kerjanya. Karena sampai sekarang belum ada yang terjadi mengenai akta yang telah  dibuat  Camat  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Di  Kecamatan  Kajang,  Kabupaten Bulukumba  yang  mengalami  perubahan  dari  otentik  menjadi  non  otentik.  Dengan  kata  lain, belum ada akta yang batal karena ada pihak yang menggugat akta tanah yang telah dibuatnya.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  akta  tanah  yang  dibuat  oleh  Camat  selaku  Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba adalah menimbulkan hak dan  kewajiban  terhadap  pembubuhan  tanda  tangan  atas  akta  yang  telah  dibuatnya.  Apabila dikemudian  hari  ada  yang  mempermasalahkan  mengenai  akta  yang  dibuat  Camat  selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Camat yang bersangkutan harus bertanggungjawab kepada pihak yang merasa dirugikan.
24 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , (Cet. 15, Jakarta: Djambatan, 2002), h. 625.
25 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b84837c09ea/keberlakuan-akta-yang-dibuat- oleh-camat-jika-camat-dimutasi.
26 Napoleon Tampubolon, Tanggung Jabab Camat Sebagai PPAT Dalam Hal Menandatangani Akta Jual Beli, Jurnal Hukum Adigama , (Jakarta Barat: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2014). h. 17.

## Daftar Pustaka
Adjie, Habib. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT: Kumpulan Tulisan . Bandung: Mandar Maju, 2009.
Ahmad,  Khairuddin. PPAT  Sebagai  Pejabat  Khusus  di  Bidang  Pertanahan .  Jakarta;  Media Ilmu, 2009.
Ardisetyaning dkk. Urgensi  Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan  Akta  Peralihan  Hak  Atas  tanah:  Studi  di  Kecamatan  Lowokwaru  Kota Malang. Jurnal Hukum . Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016. Azizah,  Nur.  Peranan  Camat  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Administrasi  Pertanahan  Di Kecamatan  Suradadi  Kabupaten  Tegal  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  MSDM ,  Vol.  5 No. 1. Juni 2018.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Cet. 15, Jakarta: Djambatan, 2002. Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaan. Jakarta; Djambatan, 2005. Herliyanti. Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual beli, Skripsi . Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
Muamar dkk. Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Tanah Untuk Mempermudah Masyarakat, Jurnal Hukum Agraria . Manado: Fakultas Syariah IAIN Manado, 2017.
Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum . Cet. I Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1997. Murad, Rusmadi. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung; CV Mandar Maju, 2007. Moleong, Lexi J. Metode penelitian Kualitatif . Cet.XXI, Bandung: Rosda Karya, 2005.
Naue  dkk,  Ibrahim. Kedudukan  Camat  Sebagai  PPAT  Sementara  Dalam  Pemberian Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 19. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012.
Ratna, Herlina. Kewenangan. Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 6 No. 2. September 2015.
Susyanti, Sri Bank Tanah . Makassar: Publishing, 2010. Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta; Sinar Grafika, 2007. Tampubolon, Napoleon. Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT Dalam Hal Menandatangani Akta  Jual  Beli. Jurnal  Hukum  Adigama .  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanagara, 2014.