Keengganan  Pasangan  Suami  Istri Dalam  Melakukan  Itsbat  Nikah  (Studi Kasus  Di  Kecamatan  Bandar  Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

## Burhanuddin A. Gani Nisrina
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: burhanuddinagani.@gmail.com
Abstrak :Itsbat  nikah  adalah  pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  menurut  Syariat  Islam  akan  tetapi  tidak  dicatat  oleh  KUA  atau Pegawai  Pencatatan  Nikah.  Berdasarkan  keterangan  responden  dalam  sebuah penelitian  yang  dilakukan  sebuah  program  kerja  sama  Pemerintah  Australia  dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya  yang  tersebar  di  6  kecamatan  dan  72  desa  dampingan  yang  tidak  memiliki akta  nikah.  Hasil  penelitian  itu  juga  menunjukkan  bahwa  kategori  paling  banyak adalah  mereka  yang  menikah  pada  saat  Aceh  dilanda  konflik  bersenjata.  Di Mahkamah  Syar’iyah  Meuredu  sepanjang  tahun  2015  dan  2016  terdapat  211 perkara  itsbat  nikah  yang  diterima,  sedangkan  dalam  penelitian  LOGICA2  ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853  pasangan  yang  belum  mengajukan  itsbat  nikah.  Maka  dari  itu  peneliti  ingin meneliti  dengan  mengangkat  judul  “Keengganan  Pasangan  Suami  Istri  Dalam Melakukan  Itsbat  Nikah”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  faktor-faktor  dan  hambatan-hambatan  apasaja  yang  membuat  para pasangan  enggan  melakukan  itsbat  nikah.  Metode  pengumpulan  data  dengan penelitian  lapangan  (Field  Research),  yang  dilakukan  dengan  observasi, wawancara  dan  tela’ah  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa banyaknya  pasangan  yang  menikah  dengan  dinikahkan  oleh  Teungku  Gampong pada  saat  Aceh  di  landa  konflik  bersenjata  namun  Teungku  tersebut  tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi  yaitu  orang-orang  yang  mengetahui  pernikahan  pemohon  bisa diantaranya  wali  nikah,  saksi  dan  orang-orang  terdekat  yang  mengetahui pernikahan  pemohon.  Disini  kita  dapat  melihat  bahwa  masih  adanya  sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya.
Kata Kunci : Keengganan, Pasangan, Suami istri, Itsbat Nikah
Abstract :  Itsbat  Marriage  is  the  ratification  of  the  marriage  that  has  been  held according  to  Islamic  sharia  but  is  not  recorded  by  the  KUA  or  the  marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by  a  program  of  the  Australian  and  Indonesian  governments,  especially  in  Aceh, the  Local  Governance  Innovation  For  Communities  in  Aceh  (LOGICA2)  released data  that  1,064  married  couples  in  Pidie  Jaya  in  6  sub-districts  and  72  villages assistance  by  who  do  not  have  a  marriage  deed.  The  results  of  the  study  also showed that most categories were those who were married at the  time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015  and  2016  there  are  211  cases  of  marriage  is  accepted,  while  in  research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still  853  couples  who  have  not  submitted  an  itsbat  marriage.  Therefore, researchers  want  to  research  by  raising  the  title  "The  reluctance  of  married couples  in  doing  Itsbat  marriage".  This  research  aims  to  know  and  explain  the factors  and  obstacles  that  make  the  spouses  reluctant  to  do  the  marriage  itsbat. Method  of  data  collection  with  field  research,  which  is  done  by  observation, interviews  and  Tela'ah  documentation.  The  results  showed  that  many  couples married  by  Teungku  Gampong  at  the  time  of  Aceh  in  armed  conflict  but  the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to  take  care  of  the  marriage  Itsbat  because  the  Teungku  has  died  when  in  the procession of  the session of  marriage and the judges ask the applicant  to present the  witnesses,  namely  people  who  know  the  marriage  applicant  can  include  a marriage,  witnesses  and  The  closest  people  who  know  the  applicant's  marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the  factor  of  the  reluctance  of  other  couples  is  also  due  to  the  long-distance,  feel embarrassed and worried about the cost.
Keywords : reluctance, couple, husband and wife, its bat marriage

## PENDAHULUAN
ernikahan  atau  Perkawinan  ialah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  dan membatasi  hak  dan  kewajiban  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan yang bukan mahram (Beni, 2009: 9). Menurut Undang-undang No.1  tahun  1974  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan P
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Idris Ramulyo, 2004: 54) . Dalam  undang-undang  No.1  Tahun1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak menggunakan  kata  „‟nikah  atau  pernikahan‟‟  tapi  menggunakan  kata „‟perkawinan‟‟hal  tersebut  berarti  makna  nikah  atau  kawin  berlaku  untuk  semua aktivitas persetubuhan.  Karena kata  „‟nikah‟‟ adalah bahasa arab, sedangkan kata „‟kawin‟‟ adalah bahasa Indonesia ( Mustofa Hasan, 2011: 10). Berdasarkan  Undang-undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  pasal  2  ayat (1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing Agamanya  dan  kepercayaan  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Mustofa Hasan, 2011: 56). Pencatatan  perkawinan  adalah  kegiatan  pengadimistrasian  dari  sebuah perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah kedua calon mempelai melangsungkan  perkawinan  yang  beragama  Islam,  dan  di  Kantor  Catatan  Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam (Saifuddin Afief, 2011: 137).
Tujuan  pencatatan  perkawinan  untuk  memberiksan  kepastian  hukum  dan perlindungan  bagi  para  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  negara sebagai  organisasi  yang  menaungi  seluruh  warganya  akan  memberikan  kekuatan bukti  autentik  tentang  telah  terjadinya  perkawinan,sehingga  para  pihak  dapat mempertahankan  perkawinan  tersebut  kepada  siapapun  di  hadapan  hukum.  Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :
1. Sebagai Alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya  kepastian  hukum  tersebut  pada  gilirannya  akan  membantu proses  terciptanya  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah.  Dengan  demikian,  maka  pencatatan  perkawinana  akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri (Mardani, 2016: 57) .Pencatatan  perkawinan  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar pernikahan  tersebut  sah  menurut  agama  dan  juga  hukum  positif  ( Abdul  Manan, 2006:  50) .  Karena  tanpa  pencatatan  mempunyai  akibat  hukum  yang  sangat  luas, misal terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena  tidak  memiliki  bukti  autentik  perkawinan.  Konsekuensi  yuridisnya,  maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian,  karena  dianggap  tidak  ada  hubungan  perkawinan.  Selain  itu  secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini,  meskipun status  mereka menurut  agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyatannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan di atas ( Asep Saepudin, 197) Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvesional bahkan dalam tumpuan kitab yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak,  maka  tidak  ada  salahnya  jika  pencatatana  perkawinan  menjadi  salah
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
satu  komponen  dasar  perkawinan  masyarakat  modern  suatu  negara.  Pencatatan perkawinan  akan  menjadi  salah  satu  upaya  meningkatkan  ketertiban  dan kenyamanan  setiap  individu  dalam  melakukan  hubungan  hukum,  sehingga  cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.
Pasangan  suami  istri  yang  tidak  mencatatkan  pernikahannya  tidak  akan mendapatkan  akta  nikah.  Apabila  kehidupan  suami  istri  berlangsung  tanpa  akta nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 7 ayat (2) membuka kesempatan kepada  mereka  untuk  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  (penetapan  nikah) kepada  Pengadilan  Agama  sehingga  yang  bersangkutan  mempunyai  kekuatan hukum  dalam  ikatan  perkawinannya.  Itsbat  nikah  merupakan  pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang dilakukan suami istri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara.
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (Neng Djubaidah, 2010: 345):
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan.
4. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang No.1Tahun 1947 dan,
5. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Pencatatan  perkawinan  menjadi  sangat  penting  karena  negara  modern ditopang  oleh  sistem  administrasi  dalam  dan  dokumen  tertulis.  Karena  itulah kebiasaan  hukum  di  Negara  modern  ditentukan  oleh  catatan    administrasi  dan dokumen negara. Selain itu dengan adanya kebijakan pencatatan perkawinan maka akan  menjamin  adanya    kepastian  hukum  terhadap  suami,  istri,  anak  serta  pihak- pihak yang masih berkaitan dengan pernikahan tersebut.
Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah  program  kerja  sama  Pemerintah  Australia  dan  Indonesia,  khususnya  di Aceh,  yaitu  Local  Governace  Innovation  For  Communities  in  Aceh  (LOGICA2) membeberkan  data  bahwa  1.064  suami  istri  di  Pidie  Jaya  yang  tersebar  di  enam kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu  juga  menunjukkan  bahwa  kategori  yang  paling  banyak  adalah  mereka  yang menikah  pada  saat  Aceh  dilanda  konflik  bersenjata.  Di  Mahkamah  Syar‟iyah Meureudu  sepanjang  tahun  2015  dan  2016  terdapat  211  perkara  yang  diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan   yang belum mengajukan itsbat nikah.
Pasangan  suami  istri  yang  tidak  megajukan  itsbat  nikah  di  sebuah  desa  di Pidie Jaya mengatakan  alasan-alasannya ketika diwawancarai mereka mengatakan sebab-sebabnya adalah Teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
dunia  dan  ternyata  pernikahan  mereka  tidak  ditemukan  berkasnya  di  KUA dikarenakan  almarhum  penghulu  tersebut  tidak  memasukkan  data  pernikahan mereka  ke  KUA  sehingga  mereka  kesulitan  untuk  mengurus  itsbat  nikah,  dan mereka  juga  mengatakan  jarak  yang  ditempuh  untuk  ke  Mahkamah  Syar‟iyah lumayan  jauh  serta  pengurusannya  lama  jadi  mereka  menjadi  lelah  harus  bolak- balik dari kampung ke Mahkamah Syar‟iyah. Selain itu mereka juga mengaku malu kalau  untuk  mengikuti  prosesi  sidang  itsbat  nikah  sendiri  kecuali  ada  banyak pasangan lainnya juga.
Mengenai  alasan  para  pasangan  suami  istri  yang  tidak  mengajukan  itsbat nikah  dikarenakan  pernikahan  yang  tidak  dicatat  di  KUA  dan  teungku  yang bertugas  sebagai  penghulu  sudah  meninggal  dunia,  padahal  dalam  prosesi  sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan  permintaan  hakim  dalam  kondisi  tertentu  hakim  akan  meminta  pemohon menghadirkan  saksi-saksi  yaitu  orang  yang  mengetahui  pernikahan  pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.
Dalam  Hukum  Acara  perdata  saksi  juga  termasuk  dalam  alat-alat bukti  sebagaimana  menurut  pasal  284  R.Bg/164  HIR/1866  KUHPerdata (Moh.Taufik Makarao,2004: 98) . Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 168- 172  HIR/306-309  R.Bg/1895-1912  KUHPerdata.  Pada  dasarnya  pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang  lengkap  untuk  mendukung  dan  menguatkan  kebenaran  dali-dalil  yang menjadi  dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Tentang keterangan  saksi yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  sebagaimana  yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan pasal 248 R.Bg harus terbatas pada peristiwa- peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan- alasan  bagaimana  diketahuinya  peristiwa  yang  diterangkan  oleh  saksi-saksi tersebut.  Kesaksian  mengenai  suatu  peristiwa  atau  kejadian  harus  dikemukakan oleh  yang  bersangkutan  kepada  hakim  di  dalam  persidangan  secara  lisan  dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang  lain  serta  tidak  boleh  kesaksian  itu  dibuat  secara  tertulis  (Abdul  Manan, 2005:  248-249).  Hal  ini  sesuai  dengan  panduan  itsbat  nikah  yang  pada  prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta datangnya saksi yang menyaksikan pernikahan.
Itsbat  nikah  menjadi  tema  yang  menarik  untuk  diteliti  karena  merupakan suatu  proses  penetapan  pernikahan  yang  sebelumnya  tidak  tercatat  atau  tidak dilakukan  didepan  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak dicatatkan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya itsbat nikah  ini  diharapkan  segala  permasalahan  hukum  terkait  suami  istri  serta  pihak- pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  terdapat  permasalahan  sebagai  berikut, faktor apa yang menjadi hambatan masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah, dan bagaimana keberadaan saksi dalam kasus itsbat nikah.

## Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah  penelitian lapangan  (Field  Research),  dimana  semua  data  diperoleh  dari  lapangan.  Dalam metode  pendekatan  ini,  penelitian  dilakukan  dalam  situasi  alamiah  akan  tetapi didahului  oleh semacam  intervensi  (campur tangan) dari pihak peneliti.  Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena  yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tanpa dan  diamati.  Dengan  demikian  terjadi  semacam  kendali  atau  kontrol  parsial terhadap  situasi  di  lapangan (Saifuddin  Azwar,  1998:  21).  Selain  itu,  dalam penelitian  ini  dilakukan  observasi  untuk  memperoleh  informasi  tentang  kelakuan manusia  seperti  terjadi  dalam  kenyataan.  Melakukan  observasi  pada  saat  peneliti lapangan  di  gampong-gampong  kejadian.  Dengan  observasi  dapat  kita  peroleh gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  kehidupan  sosial,  yang  sulit  diperoleh  dengan metode  lain.  Observasi  juga  dilakukan  jika  belum  banyak  keterangan  dimiliki tentang  masalah  yang  kita  selidiki,  dan  juga  observasi  diperlukan  untuk menjajakinya  yang  berfungsinya  sebagai  eksplorasi.  Tujuan  penulis  melakukan pengamatan  secara  langsung  terhadap  masalah  hambatan  pasangan  yang  tidak mengajukan itsbat nikah di masyarakat untuk memperoleh data yang lebih objektif.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Itsbat Nikah
Itsbat  nikah  terdiri  dari  dua  kata “itsbat” dan  kata “nikah ”.  Kedua  istilah tersebut  berasal  dari  bahasa  arab.  Itsbat  berarti  penyungguhan,  penetapan, penentuan ( Ahmad,  2006:  338 ) Itsbat  nikah  dalam  bahasa  Indonesia  dikenal dengan  sebutan  itsbat  nikah  yang  diartikan  dengan  pengukuhan  dan  penetapan perkawinan  melalui  pencatatan  dalam  upaya  mendapatkan  pengesahan  suatu perkawinan  menurut  hukum  berlaku.  Menurut  Kamus  Besar  bahasa  Indonesia itsbat  nikah  adalah  penetapan  tentang  kebenaran  (keabsahan)  nikah.  Itsbat  nikah adalah  pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  syariat agama  Islam,  akan  tetapi  tidak  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama(KUA)  atau Pegawai  Pencatat  Nikah  PPN  yang  berwenang  (Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  RI  Nomor  KMA/032/SK/2016  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Pengadilan).
Jadi,  itsbat  nikah  ini  adalah  solusi  untuk  pasangan  suami  istri  yang pernikahannya telah sah dalam kacamata agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan  agama  Islam  sudah  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  nikah,  namun pernikahan tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal  100  KUHPerdata  tersebut,  adanya  suatu  perkawinan  hanya  bisa  dibuktikan dengan  akta  perkawinan  atau  akta  nikah  yang  dicatat  dalam  register.  Bahkan ditegaskan,  akta  perkawinan  atau  akta  nikah  merupakan  satu-satunya  alat  bukti
perkawinan.  Dengan  perkataan  lain,  perkawinan  yang  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agamaakan diterbitkan akta Nikah atau Buku Nikah  merupakan  unsur  konstitutif  (yang  melahirkan)  perkawinan.  Tanpa  akta perkawinan  yang  dicatat,  secara  hukum  tidak  ada  atau  belum  ada  perkawinan. Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Akta  nikah  dan  pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya  alat  bukti  keberadaan atau perkawinan, karena itu walaupun sebagai  alat  bukti tetapi  bukan sebagai  alat bukti  yang  menentukan  sahnya  perkawinan,  karena  hukum  perkawinan  agamalah yang  menentukan  keberadaan  dan  keabsahan  perkawinan  (Abdurrahman,  2007, 114).
Pada  dasarnya  kewenangan  perkara  itsbat  nikah  bagi  Pengadilan  Agama dalam  sejarahnya  adalah  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  melakukan  perkawinan dibawah  tangan  sebelum  diberlakukannya  undang-undang  No.1  Tahun  1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Pasal 64 UU No.1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 sdan 3, dalam ayat (2) disebutkan ( 2008: 3) :
“Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akad  nikah,  dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”
Pada  Pasal  7  ayat  (3)  berbunyi:  itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya Akta Nikah.
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan.
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang No.1 Tahun 1947 dan,
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Dengan    melihat  uraian  dari  pasal  7  ayat  2  dan  3  KHI  tersebut,  berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang- undang,  baik  oleh  Undang-undang  No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang    Ketentuan-ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  beserta  penjelasannya  menentukan  bahwa  adanya kewenangan  suatu  peradilan  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  tidak  mendukung unsur  sengketa (voluntair) adalah  dengan  syarat  apabila  dikehendaki  (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang.
Mengenai itsbat nikah ini, ada peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal  39 ayat  (4) menentukan jika  KUA tidak bisa membuat  duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan  adanya  nikah,  talak,  maupun  rujuk,  harus  dibuktikan  dengan keputusan  (penetapan)  Peradilan  Agama.  Akan  tetapi  hal  ini  berkaitan  dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
Perkawinan(UUP)  bukan  terhadap  perkawinan  yang  terjadi  sesudahnya (H.  Arsa Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, 1996: 22) .
Dalam  Undang-undang  Perkawinan(UUP)  disebutkan  untuk  perkawinan dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  yang  terjadi  sebelum Undang-undang  ini  berlaku  yang  dijalankan  menurut  peraturan-peraturan  lama adalah  sah,  yang  dimaksud  tentu  adalah  termasuk  itsbat  nikah  atau  pengesahan nikah.
Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  kemajuan  administrasi  dan  tata kenegaraan,  bentuk  pengakuan  masyarakat  dan  penjamin  ini  dimasa  sekarang muncul  dalam  bentuk  tulisan  (hitam  diatas  putih),  berupa  akta  nikah.  Maka  akta nikah  merupakan  bentuk  pengakuan  masyarakat  dan  penjamin  hak  dimasa sekarang.  Sebab  di  samping  ada  perintah  untuk  membuat  bukti  tertulis  (catatan) ketika  melakukan  transaksi  dalam  jangka  tertentu,  sebagaimana  Firman  Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
                      
               
                                                                        
                                                                                                                  
                                                                                                            
                                            .  …………….
Artinya : Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Ada  juga  perubahan  dengan illat yang  sama  pada  masa  Nabi  dan  masa sekarang,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan zaman .  Illat  dari walimahan,  pengumuman,  dan  saksi  yang  berlaku  di  masa  Nabi  Muhammad  Saw adalah  pengakuan  masyarakat  dan  penjaminan  hak.  Sementara  bentuk  pengakuan dan jaminan hak untuk  masa sekarang tidak cukup lagi  kalau hanya dengan bukti tertulis  (akta).  Maka  disinilah  letak  relevansi  pentingnya  pencatatan  perkawinan (akta nikah).
Dengan  demikian,  pencatatan  perkawinan  yang  tidak  pernah  ada  dalam khazanah  fikih  konvensional  bahkan  dalam  tumpukan  kitab  yang  mendasarkan
pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah  satu  komponen  dasar  perkawinan  masyarakat  modern  suatu  negara. Pencatatan  perkawinan  akan  menjadi  salah  satus  upaya  meningkatkan  ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara Islami  tujuan  perkawinan  akan  terwujud  pula,  dimana  Islam  pertama  kali  datang menghancurkan  semua  bentuk  perkawinan  yang  mengarahkan  kepada  perusakan spesies manusia (Agustin Hanafi, dkk: 117)
Itsbat nikah   adalah solusi  untuk  pasangan suami istri  yang pernikahannya telah  sah  dalam  kacamata  agama  yaitu  telah  menikah  sesuai  dengan  ketentuan agama  Islam  sudah  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  nikah,  namun  pernikahan tersebut  belum  diakui  oleh  negara  dikarenakan  pernikahan  tersebut  belum mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan ke pejabat yang bewenang.

## Syarat-syarat Itsbat Nikah
Tentang  syarat  itsbat  nikah  ini  tidak  dijelaskan  dalam  kitap  fiqh  klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat  pernikahan.  Hal  ini  karena  itsbat  nikah  (penetapan  nikah)  pada  dasarnya adalah penetapan suatu  perkawinan  yang telah dilakukan sesuai dengan  ketentuan yang  terdapat  dalam  syariat  Islam.  Bahwasanya  perkawinan  ini  telah  dilakukan dengan  sah  yaitu  telah    sesuai  dengan  syariat  dan  rukun  nikah  akan  tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah  (PPN).  Maka  untuk  mendapatkan  penetapan  (pengesahan  nikah)  harus mengajukan  terlebih  dahulu  perkara  permohonan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan Agama ( Raihan A. Rasyid, 1991: 73):
Syarat-syarat untuk pengajuan itsbat nikah antara lain :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon
2. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.
3. Fotocopy surat kematian suami/istri Pemohon yang meninggal.
4. Foto copy Surat kematian suami/istri Pemohon yang dimohonkan itsbat.
5. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus itsbat nikah.
6. Membayar panjar biaya perkara.
Syarat-syarat  seorang  yang  berhak  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah antara lain :
1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
1. Wali nikah
2. Pihak-pihak yang berkepentingan
Sebagaimana  yang  termaktub  dalam  KHI  pasal  7  ayat  4  yang  berbunyi, yang  berhak  mengajukan  itsbat  nikah  ialah  suami,  istri,  anak-anak  mereka,  wali nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan  itu.  Selanjutnya  akan
diuraikan  tentang  prosedur  pengajuan  itsbat  nikah,  namun  perlu  diketahui  bahwa perkara  itsbat  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  memiliki  berapa  bentuk antara lain:
1. Bersifat voluntair (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
a. Jika pemohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersma-sama.
b. Jika  permohonan  diajukan  oleh  suami/istri  yang  ditinggal  mati  oleh suami/istrinya,  sedang  pemohon  tidak  mengetahui  ahli  waris  selain dia.
2. Bersifat kontensius , Perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat).
a. Jika  permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
b. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri sedang salah  satu  dari  suami  istri  tersebut  masih  ada  hubungan  perkawinan dengan  pihak  lain,  maka  pihak  lain  tersebut  juga  harus  dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
c. Jika  permohonan  diajukan  oleh  suami  atau  istri  yang  ditinggal  mati oleh  suami  atau  istrinya,  tetapi  diatahu  ada  ahli  waris  lainnya  selain dia.
d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.
Proses  permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  adalah  sebagai berikut :
1. Mengajukan  permohonan,  Permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pemohon yang datang  ke  Pengadilan  Agama  untuk  mengajukan  permohonan itsbat/pengesahan  nikah  lebih  dahulu  menghadap  Panitera  Muda  untuk mendapatkan  informasi  tentang  cara  pembuatan  surat  permohonan itsbat/pengesahan nikah.
Surat  permohonan  itsbat/pengesahan  nikah  harus  memuat  nama,  umur, tempat  kediaman  dan  identitas  pemohon  lainnya,  alasan-alasan  yang menjadi  dasar  dari  diitsbatkan/disahkannya  pernikahan (posita) dan pemohon  agar  pernikahan  tersebut  dinyatakan  sah  oleh  Pengadilan Agama (petitum) .
2. Pendaftaran,  yaitu  Permohonan  dengan  membawa  surat  permohonan itsbat/pengesahan  nikah  itu  menghadap  kepada  petugas  meja  1,  dan petugas meja 1 membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
Surat  permohonan  itsbat/pengesahan  nikah  baru  akan  didaftarkan  pada daftar  perkara  Pengadilan  Agama,  apabila  pemohon  telah  membayar panjar  biaya  perkara.Panjar  biaya  perkara  diperkirakan  oleh  Ketua Pengadilan,  biaya  tersebut  digunakan  untuk  biaya  pencatatan, administrasi,  atas  perintah  pengadilan  (APP),  pemanggilan  dan  harga materai  yang  akan  digunakan.Panjar  biaya  perkara  itu  akan
diperhitungkan  kemuadian  setelah  perkara  diputus.Bagi  pemohon  yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara  Cuma-Cuma.Setelah  pemohon  mendapatkann  SKUM,  lalu membawanya ke kasir untuk membayar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan  cap  lunas  pada  SKUM,  dan  memberikan  nomor  perkara pada  surat  permohonan  pemohon  tersebut.Kemudian  pemohon mendaftarkan  perkaranya  kepada  petugas  meja  II,  dan  petugas  meja  II mencatat  surat  permohonan  itu  ke  dalam  register  perkara  permohonan. Dan  selesailah  proses  pendaftaran  sehingga  pemohon  dapat  pulang  dan menunggu  panggilan  sidang  dari  jurusita  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan Agama.
3. Pemanggilan,  yakni  Setiap  kali  akan  diadakan  persidangan,  pemohon wajib  dipanggil  menghadap  sidang  tersebutoleh  jurusita  pengganti  atas perintah  ketua  majlis  hakim.  Surat  panggilan  harus  disampaikan langsung  di  tempat  tinggal  dan  kepada  pribadi  pemohon,  apabila  tidak dapat  disampaikan  secara  langsung,  maka  surat  panggilan  diserahkan kepada  kepala  desa/lurah  atau  pembakal  setempat,  dan  harus  dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum persidangan dibuka.
4. Persidangan,  yaitu  Pemeriksaan    persidangan  itsbat/pengesahan  nikah dilakukan  oleh  majlis  hakim/majlis  hakim  selambat-lambatnya  30  hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan.
Dalam  persidangan  perkara,  majlis  hakim  langsung  membacakan  surat permohonan  pemohon,  jika  surat  permohonan  itu  tetap  dipertahankan oleh  pemohon,  dilanjutkan  dengan  acara  pembuktian,  kesimpulan  dan pembacaan  penetapan.  Pemeriksaan  perkara  permohonan  itsbat  nikah dilakukan  oleh  majlis  hakim  dengan  persidangan  yang  dibuka  dan terbuka untuk umum.
5. Penyelesaian, yakni Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang  diajukan  oleh  pemohon,  maka  penyelesaian  terakhir  dari perkaratersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon.
Syarat-syarat saksi antara lain :
a. Syarat formil saksi adalah
1. Berumur 15 tahun keatas
2. Sehat akalnya
3. Tidak  ada  hubungan  keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  dari salah  satu  pihak  menurut  keturunan  yang  lurus,  kecuali  Undang- undang menentukan lain
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
5. Tidak  ada  hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain
6. Menghadap persidangan
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya
8. Berjumlah  sekurang-kurangnya  dua  orang  untuk  kesaksian  suatu peristiwa
9. Dipanggil masuk keruang satu persatu
10. Memberi keterangan secara lisan
b. Syarat materil saksi antara lain :
1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan dia alami sendiri
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya
3. Bukan merupakan sependapat atau kesimpulan saksi sendiri
4. Saling bersesuaian satu sama lain
5. Tidak bertentangan akal sehat (Abdul Manan, 2005: 633)

## Sebab-sebab Dilakukan Itsbat Nikah
Bagi  yang  ingin  melaksanakan  perkawinan,  mereka  memiliki  kewajiban untuk  memberitahukan  kehendaknya  itu  secara  lisan  kepada  Pegawai  Pencatat Perkawinan (PPP). Bagi  yang beragama islam  ke PPN (Pegawai  Pencatat Nikah), sedangkan  bagi  yang  bukan  beragama  Islam  maka  disampaikan  ke  ke  Kantor Catatan Sipil (CP) atau Instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh yang bersangkutan (kedua calon suami istri) atau salah satunya atau  dapat  melalui  orangtuanya  atau  walinya.  Kalau  pemberitahuan  ke  yang berwenang tidak bisa dilakukan dengan secara lisan, maka dilakukan secara tertulis yang  diwakilkan  ke  pada  pihak  berdasarkan  dengan  surat  kuasa  khusus  (Andi Nuzul,  2010:  39).  Dengan  demikian,  pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang dilaksanakan  berdasarkan  hukum  islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam.
Ini  merupakan  upaya  yang  diatur  melalui  perundang-undangan  untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan  yang dibuktikan dengan akta  nikah,  yang  masing-masing  suami  istri  mendapat  salinannya,  apabila  terjadi perselisihan  atau  percecokan  diantara  mereka,  atau  salah  satu  tidak  bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh  hak  masing-masing.  Karena  dengan  akta  tersebut,  suami  istri mempunyai  bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum  yang  telah  mereka  lakukan (Ahmad Rofiq, 2000:  144). Itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena mempertimbangkan  mashlahah  bagi  umat  Islam.  Itsbat  nikah  sangat  bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang berupa surat-surat atau  dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan  dari  instansi  yang  berwenang  serta memberikan  jaminan  perlindungan  kepastian  hukum  terhadap  masing-masing pasangan suami istri.
Adapun  sebab-sebab  yang  melatar  belakangi  adanya  permohonan  itsbat nikah  ke  Peradilan  Agama  itu  sendiri,  dalam  praktek  khususnya  di  Peradilan Agama  pihak-pihak  yang  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  dapat  ditemukan kebanyakannya.
1. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi :
a. Guna untuk mencairkan dana pensiun
b. Untuk penetapan ahli waris dan penetapan harta waris
2. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sesudah  berlakunya  Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ini biasanya dilatar belakangi :
a. Karena Akta hilang ;
- Bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
- Bisa juga digunakan untuk gugat Cerai
- Bisa juga gugat untuk pembagian harta gono-gini
Untuk  kasus  Akta  Nikah  hilang  seperti  ini,  biasanya  pihak  pemohon dianjurkan  untuk  memintakan  duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  dimana  tempat nikahnya  itu  dilaksanakan,  tapi  kadangkala  ditemukan  juga  pihak  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  menerangkan  perkawinannya  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan agama (KUA), atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat.
b. Karena tidak punya Akta Nikah
Dalam hal in kebanyakan diajukan itsbat nikah :
- Karena  sudah  nikah  dibawah  tangan  dengan  alasan  sudah  hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu
- Karena  nikah  dibawah  tangan  sebagai  istri  kedua  dan  belum dicatatkan
- Ada  juga  itsbat  nikah  yang  semata-mata  diajukan  untuk memperoleh  kepastian  hukum  dalam  status  sebagai  istri,  yang pernikahannyadilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.

## Hikmah Itsbat Nikah
Tujuan  dari  itsbat  nikah  tentu  sama  juga  halnya  dengan  tujuan  pencatan nikah  yaitu  untuk  memberi  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pihak yang  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  negara  sebagai  organisasi  yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentangtelah terjadinya  perkawinan,  sehingga  para  pihak  dapat  mempertahankan  perkawinan tersebut dihadapan hukum (Mardani, 2016: 57).
Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :
1. Sebagai  alat bukti hukum  yang sah terhadap  peristiwa perkawinan  yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rahmah.  Dengan  demikian  maka  pencatatan  perkawinan  akan
menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri (Saifuddin Afief, 2011: 137).
3. Mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT).  Jika  sang  istri  mengadu  pada  pihak  yang  berwajib, pengaduannya sebagai isteri mendapatkan tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan.  Alasannya,  karena  sang  istri  tidak  mampu  menunjukkan bukti-bukti otentik pernikahan yang resmi.
4. Memudahkan  urusan  perbuatan  hukum  lain  yang    terkait  pernikahan. Akta pernikahan akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
5. Legalitas  formal  pernikahan  di  hadapan  hukum.  Pernikahan  yang dianggap  legal  didepan  hukum  adalah  pernikhan  yang  dicatat  oleh Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  yang  ditunjuk  olehnya.  Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatat oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum.
6. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan  lainnya.  Misalnya,  seorang  suami  atau  istri  hendak memalsukan  nama  mereka  terdapat  dalam  akta  nikah  untuk  keperluan yang  menyimpang.  Maka,  keaslian  akta  nikah  itu  dapat  dibandingkan dengan  salinan  akta  nikah  tersebut  yang  terdapat  di  KUA  tempat bersangkutan menikah dahulu.
Disamping manfaat dari pencataan nikah tentu saja banyak dampak negatif dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan,  karena  tanpa  ada  pencatatan  mempunyai akibat hukum yang luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri  yang  sah  secara  hukum  karena  tidak  memiliki  bukti  otentik  perkawinan. Konsekuensi  yusridisnya maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebangai istri dan  harta  bersama  jika  terajadi  perceraian,  karena  dianggap  tidak  ada  hubungan perkawinan. Selain itu secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan  dari  suami.  Dalam  hal  ini,  meskipun  status  mereka  menurut  agama  atau kepercayaan  dianggap  sah,  pada  kenyataannya  hukum  agama  atau  keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebut diatas.
Di  sisi  lain,  jika  ditinjau  dari  perspektif  etika  hukum  internasional  seperti Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  tentang  perlindungan  hak-hak  asasi manusia,  aturan  tentang  keharusan  pencatatan  pernikahan  ini  selaras  dengan  apa yang  di  inginkan  oleh  Deklarasi  tersebut.  Pencatatan  pernikahan  diatur  tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak- pihak  terkait  yang  terlibat  dalam  ikatan  pernikahan.  Dengan  adanya  pencatatan, baik  pihak  suami  maupun  istri  mempunyai  bukti  yang  kuat  atas  terjadinya pernikahan.  Dengan  adanya  pencatatan,  baik  dari  pihak  suami  maupun  istri mempunyai  bukti  kuat  atas  terjadinya  pernikahan.  Anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan yang dicatatpun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  upaya  untuk  menjaga  kesucian (mitsaqan  ghalizan) aspek  hukum  yang  timbul  akibat  perkawinan.  Realisasi pencatatan  itu,  melahirkan  akta  nikah  yang  masing-masing  dimiliki  oleh  istri  dan suami  salinannya.  Akta  tersebut,  dapat  digunakan  oleh  masing-masing  pihak  bila ada  yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk  mendapatkan haknya.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  era  baru  bagi kepentingan  umat  islam  khususnya  dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya. Undang-undang  yang  dimaksud  merupakan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum perkawinan  yang  bersifat  nasional  yang  menepatkan  hukum  Islam  mempunyai eksitensi tersendiri, tanpa diresepi oleh hukum adat (Agustin Hanafi, dkk: 118).
Dampak  dari  itsbat  nikah  ini  juga  mempunyai  implikasi  terhadap  status perkawinan seperti yang dinyatakan diatas dan juga mempunyai implikasi terhadap anak dan harta bersama. Setelah dikabulkannya itsbat nikah implikasinya terhadap perkawinan  dimana  perkawinan  tersebut  telah  mendapatkan  kekuatan  hukum. Begitu  pula  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  mendapat pengakuan  negara,  dimana  anak-anak  tersebut  berhak  atas  harta  warisan  dari bapaknya.  Selain  itu,  harta  yang  diperoleh  sejak  berlangsungnya  perkawinan merupakan harta bersama.
Dengan  demikian  pencatatan  perkawinan  merupakan  persyaratan  formil sahnya  perkawinan,  persyaratan  formil  ini  bersifat  procudural  dan  administratif. Itsbat nikah punya impikasi memberikan jaminan yang lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan  perkawinan  yang  melahirkan  kepastian  hukum  terhadap  status perkawinan, status anak serta harta bersama dalam perkawinan.

## HASIL PENELITIAN

## Hambatan Masyarakat Tidak Mengajukan Itsbat Nikah
Itsbat  nikah  atau  pengesahan  nikah  merupakan  salah  satu  perkara  yang menjadi  kewenagan  Pengadilan  Agama.  Dengan  adanya  lembaga  itsbat  nikah  ini merupakan  sebagai  pencegahan  kekurangan  dan  penyimpangan  rukun  dan  syarat pernikahan  menurut  syara‟  maupun  perundang-undangan,  selain  itu  juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan tidak  hanya  mementingkan  salah  satu  aspek  hukum  saja,  tetapi  keduanya  harus diperhatikan baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya.Oleh karena itu maka itsbat nikah adalah  merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami  istri  yang telah menikah sesuai dengan hukum  Islam  dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.
Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga,  selain  itu  perkawinan  dicatatkan  akan  memberikan  kepastian  dan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
perlindungan  serta  berkekuatan  hukum  bagi  suami,  istri  dan  anak-anak,  juga memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tertentu  yang  timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.
Bagi umat  Islam tersedia prosedur hukum untuk  mengesahkan perkawinan yang  belum  tercatatkan  tersebut  yaitu  dengan  mengajukan  itsbat  nikahnya  ke Pengadilan Agama, namun masih saja masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan  untuk  tidak  mengajukan  itsbat  nikah  seperti  yang  dibuktikan  melalui hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan  melalui  beberapa  gampong  yang  berada  di Kecamatan  Bandar  baru  Pidie  Jaya  antara  lain  Gampong  Manyang  Lancok, Sawang, dan Mesjid Lancok.
Pada kasus  pertama pihak suami, Guntur (nama samaran) menikah dengan Bunga  (nama  samaran)  istri  dari  Guntur  warga  gampong  Manyang  Lancok, menikah  pada  tahun  2004  menjelaskan  alasan  kenapa  belum  melakukan  itsbat nikah maka alasan yang dikemukakan adalah penyebabnya belum melakukan itsbat nikah karena Teungku  yang menikahkan mereka dulu sudah meninggal dunia dan mereka  sudah  pernah  ke  KUA  akan  tetapi  berkas  data  pernikahannya  tidak ditemukan  di  KUA  dikarnakan  Teungku  tersebut  tidak  memasukkan  data pernikahan  mereka  ke  KUA  sehingga  mereka  kesulitan  untuk  mengurus  kembali itsbat  nikah  (Guntur,  2017).  Jarak  antara  KUA  dan  Gampong    Manyang  Lancok adalah  2,5  km  tetapi  karena  Guntur  dan  Bunga  menikah  pada  masa  konflik  dan pada  saat  itu  KUA  ditutup  mereka  memilih  menikah  dinikahkan  oleh  Teungku gampong dan Teungku tersebut berasal dari Kecamatan lain (Bunga, 2017).
Kasus  kedua,  pihak  suami  Pitung  (nama  samaran)    dan  Melati  (nama samaran)  istri dari Pitung warga Gampong  Manyang Lancok menikah pada tahun 2004, pada saat tersebut KUA tutup dikarenakan pada masa tersebut Aceh dilanda konflik  bersenjata  akhirnya  pasangan  pada  kasus  kedua  ini  memilih  menikah dinikahkan oleh Teungku gampong yang berasal dari Kecamatan lain. Alasan yang dikemukakan  sama  dengan  alasan  pada  kasus  pertama  diatas,  yaitu  tidak menemukan berkas pernikahannya di KUA, selain itu Guntur juga mengaku bahwa untuk mengikuti sidang itsbat nikah sendiri merasa malu kecuali itsbat nikah masal (Pitung, 2-17).
Kasus  ketiga,  pihak  suami  Kupang  (nama  samaran)  dan  Mawar  (nama samaran)  istri  dari  Kupang  warga  Gampong  Sawang  menikah  pada  tahun  2001, Jarak dari Gampong Sawang ke KUA adalah 3,5. Kupang mengatakan alasan yang serupa  seperti  dua  kasus  diatas  alasannya  pada  waktu  pernikahanya  Kupang dinikahkan oleh Teungku  dan Teungku tersebut sudah meninggal dunia dan berkas pernikahan  Kupang    tidak  terdata  di  KUA  sehingga  Kupang  kesulitan  untuk mengurus itsbat nikah (Kupang, 2018).
Kasus  keempat,  pihak  suami  Jarwo  (nama  samaran)  dan  Anggrek  (nama samaran)    istri  dari  Jarwo  menikah  pada  tahun  2005  warga  gampong  Mesjid Lancok, jarak dari gampong Mesjid lancok ke KUA adalah 2,6 km.  Pada kasus ini Jarwo  mengaku  pada  waktu  pernikahannya  Jarwo  dinikahkan  oleh  Teungku disebabkan  pada  tahun  2005    KUA  masih  belum  terlalu  berfungsi  dan  Teungku yang  menikahkan  Jarwo  tersebut  juga  termasuk  Teungku  yang  menikahkan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
pasangan  pada  kasus  nomor  satu  dan  nomor  dua  diatas,  Jarwo  juga  mengatakan bahwa  dirinya  telah  menyuruh  memasukkan  data  pernikahannya  ke    KUA  akan tetapi  setelah  pernikahannya  Teungku  tersebut  meninggal  dunia  dan  ternyata  data pernikahannya  tidak  dimasukkan  ke  KUA  sehingga  Jarwo  kesulitan  untuk mengurus  itsbat  nikah.  Jarwo    juga  mengaku  khawatir  dengan  biaya  itsbat  nikah dan jarak yang ditempuh ke Mahkamah Syar‟iyah lumayan jauh (Jarwo, 2018).
Berdasarkan  beberapa  kasus  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  hambatan- hambatan  masyarakat  tidak  mengajukan  itsbat  nikahnya  adalah  karena  rata-rata pernikahanya  yang  tidak  terdata  dikarenakan  Teungku  yang  menikahkan  sudah meninggal  dunia  dan  hambatan  lain  adalah  karena  adanya  rasa  khawatir  dengan biaya dan jarak serta merasa malu jika mengikuti proses itbat nikah sendiri.
Mengenai  alasan  para  pasangan  suami  istri  yang  tidak  mengajukan  itsbat nikah  dikarenakan  pernikahan  yang  tidak  dicatat  di  KUA  dan  teungku  yang bertugas  sebagai  penghulu  sudah  meninggal  dunia,  padahal  dalam  prosesi  sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan  permintaan  hakim  dalam  kondisi  tertentu  hakim  akan  meminta  pemohon menghadirkan  saksi-saksi  yaitu  orang  yang  mengetahui  pernikahan  pemohon  di antaranya  wali  nikah  dan  saksi  nikah  atau  orang-orang  terdekat  yang  mengetahui pernikahan pemohon.

## Keberadaan Saksi Sebagai Alat Bukti Itsbat Nikah
Pembuktian  dalam  pengadilan  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan  pembuktian.  Hukum  pembuktian  termasuk  dalam  Hukum  Acara. Membuktikan  mengandung  maksud  dan  usaha  untuk  menyatakan  kebenaran  atas suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  oleh  akal  terhadap  kebenaran  peristiwa tersebut (Kurdianto, 1991: 23).
Saksi  dalam  Hukum  Acara  Perdata  termasuk  dalam  bidang  Hukum Pembuktian.  Pembuktian  secara  yuridis  adalah  menyajikan  fakta-fakta  menurut hukum  yang  cukup  untuk  memberikan  kepastian  kepada  hakim  tentang  suatu peristiwa  atau  hubungan  hukum.  Pembuktian  diperlukan  oleh  Hakim  untuk mencari  kebenaran  fakta  dan  peristiwa  yang  dijadikan  dalil  gugat  oleh  penggugat dalam  menuntut  haknya  atau  mencari  kebenaran  dari  sanggahan  tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul perselisihan terhadap sesuatu hal dipengadilan (Subeki, 1975: 5).
Kesaksian  adalah  kepastian  yang  diberikan  kepada  Hakim  dalam persidangan  tentang  kejadian-kejadian  yang  dilihat  dan  dialami  sendiri  mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang  yang bukan salah satu pihak  yang sedang berperkara. Sedangkan saksi adalah  orang  yang  memberikan  keterangan  dimuka  pengadilan  dengan  memenuhi syarat-syarat  tertentu,  tentang  suatu  peristiwa  atau  keadaan  yang  ia  lihat,  dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (Mukti Arto, 1998) atau dengan kata lain Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberi keterangan yang  membenarkan  bahwa  peristiwa  tadi  sungguh-sungguh  terjadi  (W.J.S Poerwadarminta,  2007:  1011).  Jadi  saksi  yaitu  orang  yang  menyaksikan  suatu peristiwa  dan  dapat  memberikan  keterangan  terhadap  peristiwa  yang  dilihatnya, atau dapat dikatakan sebagai alat bukti.
Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau  tulisan  tidak  ada  atau  kurang  lengkap  untuk  mendukung  atau  menguatkan kebenaran dalil-dalil  yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum  yang  sedang  dilangsungkan,  seperti  saksi  diminta  datang  untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.
Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim didalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh yang  terkait  dalam  perkara.  Oleh  karena  itu,  saksi  yang  bersangkutan  harus menghadap sendiri didalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis (Abdul Manan, 2006: 248- 249). Keterangan  saksi  haruslah  disertai  alasan  dari  sebab  apa  ia  mengetahui tentang  sesuatu  yang  ia  terangkan.  Artinya,  isinya  keterangan  baru  berharga  dan bernilai  pembuktian  apabila  setelah  memberikan  keterangan  ia  kemudian menerangkan  sebab-sebabdari  pengetahuannya  tersebut.  Hal  ini  merupakan  alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian (Chazawi Adami, 2006: 38).
Mengenai  keberadaan  saksi  sebagai  alat  bukti  itsbat  nikah  penulis melakukan wawancara dengan salah satu panitera Mahkamah Syar‟iyah Meureudu Kabupaten  PidieJaya  dengan  Bapak  Masykur  tentang  keberadaan  saksi  dalam kasus  itsbat  nikah  ini,  ternyata  keberadaan  saksi  dalam  kasus  itsbat  nikah  disini sangatlah  penting  untuk  membuktikan  keabsahan  nikah  maka  dalam  kasus  ini alangkah bagusnya adalah saksi yang menghadiri pernikahan tersebut,  akan tetapi diperbolehkan  tidak  hanya  saksi  yang  menghadiri  majlis  pernikahan  karena mungkin  saksi  yang  menghadiri  pernikahan  tersebut  telah  meninggal  dunia  maka dalam  hal  ini  yang  dapat  menjadi  saksi  disini  adalah    saksi  yang  juga  melihat pasangan  hidup  dalam  satu  rumah  dan  masyarakat  tidak  mempermasalahkan pasangan tersebut saksi tersebut tidak menyaksikan akad nikah akan tetapi diyakini proses  nikahnya  sah  karena  sudah  hidup  dalam  satu  rumah  serta  sudah  memiliki anak serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan nikahnya, saksi disini boleh jadi tetangga sebelah rumah yang sudah hidup lama bersebelahan rumahnya dengan pasangan tersebut  atau bisa juga orang tua kampung seperti Pak  Geuchik, Pak Sekertaris desa, dan Teungku Imum Gampong tersebut. Jadi keberadaan saksi disini  lebih  kepada  orang  yang  mengakui  sah  nikahnya  pasangan  tersebut  karena Hakim berpegang kepada keterangan saksi dan dibawah sumpah (Masykur, 2017). Tiap-tiap  kesaksian  harus  disertai  dengan  alasan-alasan  bagaimana  diketahui  hal- hal  yang  diterangakan.  Pendapat-pendapat  atau  perkiraan  khusus  atau
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
persangkaan/perasaan  istimewa  yang  diperoleh  melalui  pikiran,  bukanlah kesaksian. (pasal 171 HIR/308 RBG/1907 KUHPerdata). Jadi dalam kesaksian itu harus  diterangkan  tentang  pengetahuan  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa itu. Misalnya  saksi  mengetahui  peristiwa  itu  dengan  melihatnya  sendiri,  mendengar sendiri,  merasakan  sendiri.  Kalau  hanya  merupakan  kasimpulan  belaka  yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga) yang dikenal dengan istilah testimonium de auditu, itu bukanlah kesaksian.
Dalam  hal  menimbang  kualitas  kesaksian  tersebut,  hakim  harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan saksi lainnya persesuaian dengan  keterangan  yang  diketahui  dari  tempat  lain  tentang  perkara  yang dipersengketakan,  segala  sebab  yang  mungkin  ada  pada  saksi  untuk mengemukakan perkara tersebut, perikehidupan, adat dan martabat saksi dan pada umumnya  semua  hal  yang  dapat  menyebabkan  saksi  itu  dapat  dipercayai  atau kurang  dipercayai  (Pasal  172    HIR/309  RBG/1908  KUHPerdata)  (Taufiq,  2004: 103).
Dalam  kasus  itsbat  nikah  saksi  juga  harus  disumpah  terdahulu  jika  saksi tersebut tidak mau bersumpah karena takut atau alasan lainnya maka saksi tersebut tidak akan bisa menjadi  saksi  dalam persidangan  (Badriyah, 2018).  Mengucapkan sumpah  juga  termasuk  dalam  syarat  formil  yang  dianggap  sangat  penting  yang harus  diucapkan  di  depan  persidangan,  yang  berisi  pernyataan  bahwa  akan menerangkan  apa  yang  sebenarnya  atau voir  dire yakni  berkata  benar.  Mengenai pengucapan  sumpah  oleh  saksi  dalam  persidangan  diatur  dalam  Pasal  147  HIR, Pasal  175  RBG,  dan  Pasal  1911  KUHPerdata.  Penegasan  pengucapan  sumpah merupakan  kewajiban  hukum (legal  obligation) bagi  saksi,  dikemukakan  dalam Pasal  1911  KUHPerdata  yang  berbunyi:  Tiap  saksi  wajib  bersumpah  menurut agamanya,  atau  berjanji  akan  menerangkanyang  sebenarnya.  Meskipun  Pasal  144 HIR  atau  Pasal  175  RBG  tidak  mencantumkan  perkataan  wajib,  tetapi  hanya berupa  kalimat  lebih  dahulu  disumpah  menurut  agamanya  kalimat  itu  dianggap bersifat imperatif oleh karena itu tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum , dan  sekaligus  menjadi  syarat  formil  atas  keabsahan  saksi  sebagai  alat  bukti. Perhatikan  Putusan  MA  NO.  2160  K/Pdt/1985  yang  mengatakan,  oleh  karena keterangan para saksi penggugat diberikan di luar sumpah, hal itu jelas melanggar pasal 175 RBG. Dan menurut Putusan MA No. 1468 K/Sip?1975, keterangan saksi yang  diberikan  di  luar  sumpah,  tidak  sah  sebagai  alat  bukti.  Paling-paling keterangan saksi diberikan tanpa sumpah menurut Putusan MA No. 90K/Sip/1973 hanya bernilai atau berkualitas sebagai petunjuk untuk menambah keterangan saksi di bawah sumpah (Yahya Arahab, 2009: 642).
Dalam  perkara  itsbat  nikah  ini  pula  keberadaan  saksi  bisa  menggantikan alat  bukti  tertulis  dikarenakan  alat  bukti  otentik  memang  sudah  tidak  ada  bukti otentik  sah  nikah  dibuktikan  dengan  buku  nikah  maka  dalam  hal  ini  saksi  bisa menggantikan  alat  bukti  tertulis  dikarenakan  ketiadaannya  alat  bukti  yang  tertulis
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
maka  didalam  persidangan  dapat  dibuktikan  dengan  keterangan  saksi  (Masykur, 2017).

## Fungsi Itsbat Nikah dalam Rumah Tangga
Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk  menjamin  kepastian  hukum (legal  order) yang  berfungsi  sebagai  instrumen kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  disamping  sebagai  salah  satu  alat pembuktian  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  pasangan  yang  telah melakukan  perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  tetapi  belum  dicatat,  maka menurut  Bagir  Manan  cukup  dilakukan  pencatatan.  Jika  pasangan  itu  diharuskan melakukan  akad  nikah  lagi,  maka  hal  itu  bertentangan  dengan  Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.
Dengan  adannya  pencatatan  perkawinan,  maka  akibat  hukumnya perkawinan dianggap sahapabila memenuhi dua syarat, yaitu :
1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  formil,  yaitu  telah  dicatatkan  pada pegawai yang berwenang.
Sebaliknya  jika  perkawinan  tidak  dicatat  (perkawinan  dibawah  tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :
1. Tidak mendapat  pengakuan negara atau tidak mempunyai  kekuatan hukum  karena  dianggap  tidak  pernah  terjadi  perkawinan,  sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu,  sedangkan hubungan dengan bapak tidak ada.
3. Baik  istri  maupun  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut  tidak  berhak  untuk  menuntut  nafkah  atau  warisan  dari bapaknya (Faizal Bahfadal, 2014: 11-12).
Ahmad  Rofiq  berkomentar,  menempatkan  pencatatan  perkawinan  hanya sebagai syarat Administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia.  Padahal  jika  dilacak  secara  landasan  metedeologisnya,  cukup  jelas. Secara  teknis,  para  ulama  ushul  menyebutkan  dengan maslahat  al-mursalah . Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan  dengan  status  hukum  yang  jelas,  maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari (Amiruddin, 2014: 135).
Ini  merupakan  upaya  yang  diatur  melalui  perundang-undangan  untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan  yang dibuktikan dengan akta  nikah,  yang  masing-masing  suami  istri  mendapat  salinannya,  apabila  terjadi perselisihan  atau  percecokan  diantara  mereka,  atau  salah  satu  tidak  bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau
memperoleh  hak  masing-masing.  Karena  dengan  akta  tersebut,  suami  istri mempunyai  bukti otentik  atas perbuatan hukum  yang telah mereka lakukan (Andi Nuzul, 2010: 39).
Fungsi  dan  tujuan  pencatatan  perkawinan  tentu  tidak  jauh  berbeda  dengan fungsi  dan  tujuan  itsbat  nikah,  dalam  hal  fungsi  dan  tujuan  itsbat  nikah  dalam rumah  tangga  penulis  melakukan  wawancara  dengan  seorang  Panitera  yaitu  Ibu Badriah di Mahkamah Syar‟iyah Meureudu Pidie Jaya dan mengenai jawaban dari Ibu Badriah tersebut  adalah menurutnya fungsi dan tujuan dari itsbat nikah dalam rumah  tangga  tersebut ada pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah sendiri contohnya  pada  para  pihak  yang  akan  mengurus  akta  kelahiran  anak  maka  akan bermanfat  untuk  si  anak  tersebut  yaitu  anak  yang  dulunya  tidak  mendapat pengakuan  dari  negara  atau  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  dianggap tidak  pernah  terjadi  perkawinan  maka  setelah  dialukan  itsbat  nikah  anak-anak tersebut  mendapat  pengkuan  Negara  dan  anak-anak  tersebut  berhak  atas  harta warisan  dari  bapaknya  begitupula  dengan  nafkah  yang  dulunya  tidak  berhak menuntut  nafkah  dari  bapaknya  maka  setelah  dilakukan  itsbat  nikah  sudah  di perbolehkan hal ini juga berlaku untuk si istri.
Pada  para  pihak  yang  mengajukan  itsbat  nikah  untuk  pencatatan pernikahan  atau  untuk  memperoleh  buku  nikah  maka  bisa  dikatakan  fungsinya untuk  memenuhi  hukum  formil  dan  menjaga    keharmonisan  dalam  rumah  tangga dan  pada  para  pihak  yang  mengajukan  itsbat  nikah  untuk  perkara  penyelesaian perceraian maka bermanfaat untuk membagi harta bersama (Badriyah, 2018).
Dalam hal itsbat nikah ini, yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah. Dengan catatan :
a. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.
b. Bagi  pasangan  yang  salah  satunya  meninggal  dunia,  pihak  yang  masih hidup yang mengajukan permohonan.
c. Ketidakhadiran  pihak  tergugat/termohon  dalam  perkara  itsbat  nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.
Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah :
1. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  suami  istri,  maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri  bersama-sama  atau  suami,  istri  masing-masing  dapat  mengajukan upaya hukum kasasi.
2. Jika  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  oleh  salah  satu  seorang  suami atau istri, maka permohonan bersifat  kontensius  dengan mendudukkan suami  atau  istri  yang  tidak  mengajukan  permohonan  sebagai  pihak termohon,  produknya  berupa  putusan  terhadap  putusan  tersebut  dapat diajukan banding dan kasasi.
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut  diatas, diketahui  suami masih  terkait  dalam  perkawinan  yang  sah  dengan  perempuan  lain, maka  istri  terdahulu  tersebut  harus  dijadikan  pihak  dalam  perkara,
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
apabila  istri  terdahulu  tersebut  harus  dijadikan  pihak  dalam  perkara, apabila  istri  terdahulu  tidak  dimasukkan,  maka  permohonana  harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang  berkepentingan  harus  bersifat  kontensius  dengan  mendudukkan suami dan istri dan atau ahli waris lain sebagai Termohon.
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan.
6. Jika  suami  istri  tidak  mengetahui  ada  ahli  waris  lain  selaindirinya, maka  permohonan  itsbat  nikah  diajukan  secara  voluntair,  produknya berupa penetapan.
7. Jika  ada  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dan  tidak  menjadi pihak  dalam  perkara  permohonan  itsbat  nikah  tersebut  pada  angka  1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
8. Jika  ada  orang  lainyang  mempunyai  kepentingandan  tidak  menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut  dalam angka 2, 3,  dan  4  dapat  mengajukan  intervensi  kepada  Pengadilan  Agama selama perkara belum diputuskan.
9. Jika  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  dan  tidak  menjadi pihak  dalam  perkara  itsbat  nikahtersebut  dalam  angka  2,  3,  dan  4, sedang  permohonan  tersebut  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  yang  telah  disahkan  oleh
Pengadilan  Agama  ( https://core.ac.uk/download/pdf/7621213,  diakses pada tanggal 31 oktober 2014 )

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraiankan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hambatan-hambatan masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah adalah rata-rata  dikarenakan  menikah  diluar  KUA  (Kantor  Urusan  Agama) yaitu dengan Teungku gampong dan Teungku gampong tersebut tidak memasukkan  data  pernikahan  pasangan-pasangan  yang  telah  di nikahinya  sehingga  para  pasangan  suami  istri  kesulitan  untuk mengurus  itsbat  nikah  mereka.  Hambatan-hambatan  lain  juga dikarenakan  adanya  pola  pikir  tentang  kekhawatiran  terhadap  biaya itsbat  nikah  dan  jarak  yang  ditempuh  untuk  melakukan  itsbat  nikah yang  lumayan  jauh  serta  adanya  rasa  malu  untuk  mengikuti  proses sidang itsbat nikah sendiri.
2. Keberadaan  saksi  dalam  kasus  itsbat  nikah  disini  sangatlah  penting untuk  membuktikan  keabsahan  nikah  maka  dalam  kasus  ini  alangkah bagusnya  adalah  saksi  yang  menghadiri  pernikahan  tersebut,    akan
tetapi  diperbolehkan  tidak  hanya  saksi  yang  menghadiri  majelis pernikahan  karena  mungkin  saksi  yang  menghadiri  pernikahan tersebut telah meninggal dunia maka dalam hal ini yang dapat menjadi saksi disini adalah  saksi yang juga melihat pasangan hidup dalam satu rumah  dan  masyarakat  tidak  mempermasalahkan  pasangan  tersebut saksi  tersebut  tidak  menyaksikan  akad  nikah  akan  tetapi  diyakini proses nikahnya sah karena sudah hidup dalam satu rumah serta sudah memiliki anak serta tidak ada masyarakat  yang menggugat keabsahan nikahnya,  saksi  disini  boleh  jadi  tetangga  sebelah  rumah  yang  sudah hidup lama bersebelahan rumahnya dengan pasangan tersebut atau bisa juga orang tua kampung seperti Pak Geuchik, Pak Sekertaris Desa, dan Teungku Imum Gampong tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana Predana Media Grup Cet-1, 2006)
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005)
Abdurahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademi  Presindo, 2007) Agustin Hanafi,dkk, Buku daras Hukum Keluarga , (Banda Aceh: Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry) Ahmad A, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality Publisher, 2006) Ahmad  Aimani, Itsbat  Nikah  dalam  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Jurnal Darussalam, VOL 10 No. 2, JUL 2010)
Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) Amiur Nurrudin, Hukum Perdata Islam di indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004) Andi Nuzul, Hukum Perdata, (Yogjakarta: Total Media, 2010) Beni Ahmad Sebani, Fiqh Munakahat , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) Chazawi  Adami, Kemahiran  &  Keterampilan  Praktik  Hukum  Pidana ,  (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
Departemen  Agama  RI, Badan  Penyuluhan  Hukum  UU  No.  1  Tahun  1974 ,
(Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
Departemen Pendidikan & Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pustaka, 1995)
Faizal  Bahfazal, Itsbat  Nikah  dan  Implikasi  Terhadap  Perkawinan  Menurut Peraturan Perundang-undangan , (Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014)
H. Arsa Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta : Bulan Bintang, 1996)
Idris Mulyanto, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2004
Kurdianto, Sistem  Pembuktian  Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1991)
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Administrasi  Pengadilan, Buku II Teknis administrasi dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) Mardani, Hukum Keluarga Islam , (Jakarta: Kencana, 2013) Moh Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta
2004)
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Neng  Jubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  di  Catat  menurut Hukum  tertulis  di  Indonesia  &  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010)
Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta: CV Rajawali 1991) Saifuddin Afief, Notaris Syari’ah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam , (Jakarta: Darrunnajah Publishing 2017) Saifuddin  Azwar, Metodelogi  penelitian, Cet.  Ke-1,  (Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar Offset, 2011) Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Pradnya Pramita, 1975) Taufik  Makarao, Pokok-pokok  Hukum  Acara  Perdata, Cet  Ke-9,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009)
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam , Pasal 7, 2008 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 https://media.nelti.com/media/publication/43298-ID-itsbat-nikah-dan- implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf http://merdekabicara.com/baca/2088/ribuan-warga-tak-punya-buku-nikah