## MADRASAH BANAT: POTRET PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN NU MASA KOLONIAL BELANDA
Kholid Mawardi *)
*) Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.), dosen tetap di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.
Abstract: In Nahdlatul Ulama at Netherlands colonial era, we cannot find man and woman discrimination on education sector. It is evidenced with the existence of madrasah (school) special for NU’s girl that known as Madrasah Banat. This madrasah established to form loftiest quality woman (al-mar’atu as-shalihah) that ready to serve for next generation progress. Keywords: Nahdlatul Ulama, education, madrasah banat.

## A. PENDAHULUAN
Memperbincangkan  pendidikan  bagi  kaum  pribumi  di  Indonesia  masa  kolonial  Belanda  secara umum telah tergambar dengan jelas. Pendidikan bagi kaum pribumi merupakan pendidikan kelas dua, penyelenggaraannya pun di batasi dengan regulasi-regulasi yang sangat ketat agar dalam perjalanannya tidak mengobarkan semangat nasionalisme dan sentimen anti-Belanda.
Ruang  gerak  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  orang-orang  bumi  putra  sangat  terbatas,  baik yang  berideologi  nasionalis  maupun  Islam.  Mereka  berusaha  untuk  meningkatkan  martabat  bangsa melalui pendidikan.  Pendidikan diyakini  dapat  memberikan pencerahan  untuk melakukan  penyadaran terhadap  rakyat  di  tanah  jajahan  atas  hak-hak  mereka.  Pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  kaum nasionalis  lebih  mengutamakan  ilmu-ilmu  umum,  sedangkan  pendidikan  yang  berideologi  Islam  lebih mengutamakan ilmu-ilmu agama Islam. Pada masa itu dikotomi antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu- ilmu agama sangat kental bahkan tegas.
Di  sisi  lain,  secara  sosiologis  masyarakat  Indonesia  pada  masa  itu  berideologi  patriarkhi,  yang mengagungkan  peran  laki-laki  dibandingkan  perempuan.  Dengan  demikian,  gerakan  pendidikan  yang dirintis  juga  bersifat  patriarkhi,  hal  ini  semakin  mantap  dengan  dukungan  kultural  masyarakat  yang menempatkan  perempuan  hanya  pantas  berada  dan  berkiprah  dalam  wilayah  domestik.  Masyarakat menganggap  bahwa anak laki-lakilah  yang harus bersekolah  karena dia adalah  calon tulang punggung keluarga, sedangkan anak perempuan yang hanya akan berperan di wilayah domestik cukuplah belajar tentang kehidupan kepada ibu-ibu mereka tidak perlu sekolah.
Namun,  di  awal  abad  ke-20,  dengan  munculnya  gerakan-gerakan  nasionalisme  dan  revivalisasi Islam,  sedikit  banyak  telah  berpengaruh  terhadap  model-model  pendidikan  di  Indonesia.  Beberapa organisasi masyarakat yang berideologi Islam sudah mulai menafikan dikotomi antara ilmu umum dan ilmu  agama,  bahkan  ada  beberapa  organisasi  melakukan  adopsi  terhadap  model  pendidikan  Barat dengan  menambahkan  ilmu-ilmu  agama.  Organisasi  masyarakat  yang  berideologi  nasionalis  telah
mengendurkan  sifat  patriarkhinya  sehingga  mulai  memompa  semangat  anak-anak  perempuan  untuk belajar di sekolah-sekolah pribumi.
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berideologi nasionalis-religius yang didirikan oleh ulama- ulama Islam tradisionalis sejak masa berdirinya tahun 1926 mengalami banyak tekanan secara eksternal terkait  dengan  sikap  kemasyarakatan  dan  faham  keagamaan  tradisional  mereka. 1 Untuk mengembangkan  sikap  kemasyarakatan  dan  faham  keagamaannya  maka  dilakukan  beberapa  upaya, seperti  dengan  menyiarkan  Islam  mazhab  empat,  memperbanyak  madrasah-madrasah,  masjid-masjid, langgar-langgar,  dan  pondok  pesantren. 2 Sikap  dan  pendirian  Nahdlatul  Ulama  semacam  inilah  yang kemudian  menyebabkan  kelompok-kelompok  lain  menganggap  NU  adalah  organisasi  yang  jumud, ortodoks,  dan  tidak  mampu  berdialektika  dengan  perubahan  jaman  yang  berlaku  sehingga  tidak  akan mungkin mampu melakukan perubahan dari dalam. 3
Pada  tahun  1930-an  banyak  kritik  yang  dilontarkan  oleh  kelompok-kelompok  nasionalis  terhadap praktik-praktik pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, baik pondok pesantren maupun madrasah,  bahwa  praktik-praktik  pendidikan  yang  dilakukan  tidak  berpihak  kepada  perempuan sebagaimana banyak dari guru-guru mereka (kiai-kiai) melakukan poligami yang merendahkan martabat perempuan. Kritik tajam juga dilontarkan dengan adanya kebijakan segregasi dalam praktik pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, para pengkritik berdalih bahwa segregasi akan melanggengkan tradisi kekerasan laki-laki dan marjinalisasi perempuan. 4
Kritik-kritik  yang  dilontarkan  oleh  kaum  nasionalis  terhadap  praktik-praktik  pendidikan  dalam tubuh  NU  tidak  sepenuhnya  benar,  pesantren-pesantren  besar  di  Jawa  sebagai  penyokong  NU  jauh sebelum berdirinya NU telah mendirikan madrasah-madrasah terutama madrasah ibtidaiyah, dan tidak semua  pesantren  menunjukkan  adanya  kebijakan  segregasi di  madrasah  yang  dikelola  oleh  pesantren- pesantren  tersebut,  seperti  madrasah  di  Pesantren  Tebuireng, 5 Pesantren Sukorejo, 6 Pesantren  Tambak Beras  Jombang,  dan  Pesantren  Kudsiyah  Kudus. 7 Satu-satunya  pesantren  yang  menerapkan  kebijakan segregasi adalah Pesantren Rejoso Peterongan Jombang. 8
Madrasah khusus perempuan secara formal baru didirikan oleh NU pada tahun 1936 dan hanya dua buah  saja,  yaitu  Madrasah  Banat  NU  yang  didirikan  oleh  pengurus  NU  Pamekasan  Madura  dan Madrasah Banat NU yang didirikan oleh pengurus Kring NU Gelam Bawean Jawa Timur. 9
Dari  permasalahan  di  atas,  tulisan  ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan  tentang  praktik-praktik pendidikan bagi anak perempuan yang dikelola NU pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal  ini  dimaksudkan untuk  menghindari  generalisasi  yang  ada  bahwa  dalam  tubuh  NU  apalagi  pada masa kolonial tidak ada kepedulian terhadap perempuan selain memang sudah menjadi sifat dari tulisan yang berperspektif historis haruslah unik dan khas dalam masa tertentu.

## B. KEBIJAKAN NU DALAM PENDIDIKAN
Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama berkeinginan untuk berkhidmat kepada agama, bangsa dan komunitas Islam tradisionalis  yang diwujudkan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  syiar agama Islam, pendidikan dan gerakan ekonomi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar NU pasal 2 dan 3 sebagai berikut:
Fatsal 2 Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: “memegang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja Imam ampat, jaitoe Imam Mochamad  bin  Idris  Asj-Sjafi’i,  Imam  Malik  bin  Anas,  Imam  Aboe  Hanifah  An-Noe’man,  atau  Imam  Ahmad  bin  Hambal,  dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan agama Islam.”
Fatsal 3 Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar.
a. Mengadakan perhoeboengan di antara ‘oelama-‘oelama jang bermadzhab terseboet dalam fatsal 2.
b. Memeriksai kitab-kitab sebeloemnja dipakai oentoek mangadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahlisoenah wal Djama’ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid’ah.
c. Menjiarkan Agama Islam di atas madzhab sebagai terseboet dalam fatsal 2, dengan djalanan apa sadja jang baik.
d. Berichtiar memperbanjakkan madrasah jang berdasar Agama Islam.
e. Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid2, langgar2 dan pondok2, begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak- anak jatim dan orang-orang fakir miskin.
f. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara’ Agama Islam. 10
Anggaran Dasar NU di atas menunjukkan bahwa garis perjuangan NU sejak awal adalah keinginan untuk  melakukan  pemberdayaan  dalam  kalangan  Islam tradisionalis,  pemberdayaan  ini  difokuskan kepada dua gerakan yaitu pendidikan dan gerakan ekonomi. Hal ini dapat dimengerti bahwa sejak awal penyokong  utama  berdirinya  NU  adalah  pondok  pesantren  yang  secara  historis  kemunculannya merupakan tempat pengajaran bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sedangkan pemimpin pondok pesantren  (kiai)  kebanyakan  adalah  interprener  yang  mengembangkan  bisnis  untuk  memenuhi  biaya operasional pendidikan di pesantren karena sebagaimana diketahui bahwa pada masa-masa itu pesantren tidak memungut biaya sedikitpun kepada santri.
Dalam  masalah  pendidikan  kebijakan  NU  sudah  jelas  bahwa  NU  adalah  organisasi  sosial kemasyarakatan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. Untuk mendukung kebijakan ini maka  NU  banyak  mendirikan  madrasah-madrasah  di  setiap  cabang  dan  ranting  untuk  meningkatkan kemampuan intelektual umat Islam dan mempertinggi budi pekerti umat Islam. 11
Secara  mengesankan  dalam  beberapa  tahun  berdirinya  NU  mampu  memperbanyak  pendirian madrasah.  Tahun  1929  pengurus  cabang  dan  ranting NU  di  Malang  mendirikan  Madrasah Nahdlatul Wathan  di  wilayah  cabang  dan  beberapa  ranting.  Madrasah  Nahdlatul  Wathan  cabang  NU  Malang mempunyai 250  siswa laki-laki  perempuan  dengan  enam jenjang kelas,  mempunyai  gedung  bertingkat senilai f 7000,-. Madrasah Nahdlatul Wathan Malang juga membuka kelas malam yang diperuntukkan bagi orang dewasa yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama dengan jumlah siswa sebanyak 70 orang. 12 Pengurus  ranting  di  tujuh  kecamatan  di  Malang  kemudian  juga  mendirikan  Madrasah  Nahdlatul Wathan ini, antara lain di kecamatan Pakis dengan jumlah siswa 150 orang, Kecamatan Pujon dengan 190 siswa, Kecamatan Batu dengan 70 siswa, Kecamatan Kacuk dengan 90 siswa, Kecamatan Karanglo dengan 110 siswa, Kecamatan Balu Lawang 160 siswa dan Kecamatan Singosari dengan jumlah siswa 200 orang. 13
Tahun  1930-an  NU  cabang  Surabaya  mendirikan  Madarasah  Nahdlatul  Wathan  dan  18  buah cabang  Madrasah  Nahdalatul  Wathan  di  empat  kring  NU,  delapan  belas  madrasah  ini  memiliki  924 siswa  laki-laki  dan  474  perempuan,  35  guru  laki-laki,  14  guru  perempuan  dengan  7  gedung  berstatus wakaf, 2 gedung pinjaman, 8 gedung berstatus sewa. Empat kring itu adalah kring Jagalan, Wonokromo, Pancarkeling dan Petukangan. 14
Berdasarkan  laporan  NU  cabang  Surabaya  kwartal  III,  IV  tahun  1936,  telah  didirikan  Madrasah Aitam  di  kring  Wonorejo,  satu  madrasah  di  kring  Trenggiling,  dan  satu  madrasah  di  kring Wonokromo. 15 Bulan Maret 1937 kring Sukomulyo mendirikan satu madrasah dengan pengajar kiai-kiai
dari  langitan,  bulan yang  sama  pengurus  NU  Probolinggo  mendirikan  Madrasah  Kiteran.  Tanggal  29 Februari 1937 kring Nologaten Ponorogo mendirikan satu madrasah dengan dana f 280,- dengan jumlah siswa 40 laki-laki dan 25 perempuan, 2 guru laki-laki dan satu perempuan. 16
Dalam  laporan  4  kring  NU  Ponorogo  10  Oktober  1936  menyebutkan  bahwa  kring  Nologaten mendirikan  satu  madrasah 17 dengan  jumlah  siswa  80  orang  laki-laki  dan  perempuan.  Kring  Tambak Bayan mendirikan satu madrasah dengan jumlah siswa 60 orang laki-laki dan perempuan anak-anak dan 20 orang dewasa. Kring Bangunsari mendirikan satu madrasah dengan jumlah siswa 80 orang laki-laki dan  perempuan  dengan  4  orang  guru,  kring  Pasar  Legi  mendirikan  satu  madrasah  yang  bertempat  di langgar dengan jumlah siswa kurang lebih 500 orang laki-laki dan perempuan. 18
Madrasah-madrasah NU yang didirikan di luar Jawa Timur antara lain, Madrasah Uluwiyah yang didirikan  oleh pengurus NU  cabang  Muara Dua  Palembang pada  tanggal 7  Juni  1937 dengan  jumlah siswa  sebanyak  100  orang  laki-laki  dan  perempuan. 19 Madrasah  Mathla’ul  Anwar  yang  didirikan pengurus  NU  cabang  Menes  Banten,  Madrasah  Nahdlatul  Wathan  Jamblangan  Kidul  yang  didirikan oleh  pengurus  NU  cabang  Semarang 20 dan  Madrasah  NU  Al-Huda  Sokaraja  yang  didirikan  oleh pengurus NU cabang Banyumas dengan jumlah siswa lebih dari 100 orang laki-laki dan perempuan. 21 Nahdlatul  Ulama  (HBNO)  di  Surabaya  menginstruksikan  kepada  seluruh  cabang  NU  untuk menyelenggarakan kursus-kursus bagi guru-guru madrasah NU. Laporan yang ada di HBNO Surabaya menyebutkan  bahwa  kursus-kursus  guru  telah  dilaksanakan  antara  lain,  di  kring  NU  Balung  Jember dengan  biaya  ditanggung  oleh  pengurus  kring 22 ,  kursus-kursus  guru  madrasah  juga  dilaksanakan  oleh pengurus  NU  cabang  Probolinggo, 23 cabang  Cirebon, 24 cabang  Barabai, 25 cabang  Banyumas, Temanggung,  Muntilan  dan  Purworejo, 26 dan  cabang  Gresik. 27 Selain  kursus-kursus  HBNO  juga mendirikan  sekolah  guru  dengan  nama  Jam’iyyatun  Nashihin,  sekolah  ini  diperuntukkan  bagi  para pemuda yang berumur 15 tahun keatas untuk didiik menjadi guru madrasah, sekolah ini terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dasar, menengah dan atas, sekolah ini juga telah memiliki kurikulum yang jelas. 28 Data  yang  masuk  ke  HBNO  sejak  tahun  1929  sampai  1937  jumlah  madrasah  NU  di  Jawa  dan Sumatra  sejumlah  33  madrasah  dengan  jumlah  siswa 2378 orang dan 1100 di  antaranya  adalah  siswa perempuan, dan diyakini bahwa jumlah madrasah melebihi angka itu karena banyak cabang yang tidak memberikan laporan. 29 Dari data-data ini terlihat bahwa dasar gerakan NU adalah pendidikan.

## C. SEGREGASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN NU
Dalam  tubuh  NU  yang  didirikan  oleh  kiai-kiai  pesantren  untuk  mempertahankan  faham  Islam dengan  bermazhab  telah  menempatkan  fiqh sebagai  dasar  pijak  utama  dalam  menjalankan  roda organisasi,  bahkan  lebih  jauh  fiqh merupakan  pandangan  hidup  masyarakat  NU.  Ilmu  fiqh dalam khazanah intelektual NU  pada  masa itu dipandang sebagai  babonnya  ilmu pengetahuan sehingga ilmu fiqh wajib dipelajari dan diajarkan di NU dan pesantren selain ilmu tauhid dan tashawuf. 30
Pandangan yang serba fiqh inilah yang menyebabkan adanya segregasi dalam praktik pendidikan di NU. Segregasi adalah pemisahan antara siswa putra dan putri dalam pembelajaran. Tradisi ini sebetulnya muncul  dari  dunia  pesantren  yang  sangat  memegang  teguh  karya-karya  fiqh jaman  pertengahan  yang banyak  mengharamkan  kemunculan  perempuan  dalam  ranah  publik,  kalau  harus  berada  diwilayah publik maka harus dalam komunitas perempuan saja.
Mengenai hal itu dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum fiqh tentang kemunculan seorang perempuan diwilayah publik yang dibahas dalam muktamar NU masa kolonial Hindia Belanda, antara
lain  hukum  fiqh bagi  wanita  mendatangi  kegiatan  keagamaan.  Wanita  yang  keluar  rumah  untuk mendatangi  kegiatan  agama  dihukumi  haram  apabila  berkeyakinan  mendapat  fitnah  walaupun  tidak berpakaian  rapi  dan  tidak  memakai  wangi-wangian  atau  tidak  diizinkan  oleh  suami  atau  sayyidnya adalah termasuk dosa besar, sedangkan apabila tidak yakin tetapi menyangka akan muncul fitnah maka hukumnya  haram  dosa  kecil.  Kalau  hanya  takut  muncul  fitnah  maka  hukumnya  haram  makruh,  dan apabila  yakin  tidak  ada  fitnah  dan  tidak  melalui  laki-laki  lain,  maka  hukumnya  mubah  (boleh). Keputusan ini didasarkan kepada kitab Is’adurrafiq Sullamut Taufiq juz II dan Fathul Wahhab juz I 31 .
Hukum fiqh bagi wanita yang keluar untuk bekerja dengan wajah, tangan, dan kaki terbuka adalah haram menurut pendapat yang mu’tamad, tetapi menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual- beli  dengan  muka  terbuka  dan  kedua  telapak  tangannya.  Menurut  Mazhab  Hanafi  yang  demikian  itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya apabila tidak ada fitnah, keputusan ini didasarkan kepada kitab Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib. 32
Hukum  fiqh bagi  perempuan  yang  berada  di  tengah-tengah  laki-laki  untuk  menyampaikan  pidato keagamaan adalah haram kecuali kalau bisa terlepas dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah maka hukumnya boleh (jaiz) karena suara perempuan itu tidak termasuk aurat, menurut pendapat yang ashah. Keputusan ini didasarkan kepada kitab Ittihaf ‘alal Ihya’. 33 Hukum  fiqh bagi  seorang  laki-laki  memulai  salam  kepada  perempuan  adalah  sunnah  apabila perempuan  itu istrinya,  atau ada hubungan  mahram,  atau jariyah,  atau nenek-nenek  yang telah lanjut dan tidak menimbulkan asmara, atau kepada wanita-wanita yang baik perbuatannya. Makruh memulai salam dengan perempuan yang masih menimbulkan asmara dan tidak berombongan, juga wanita yang baik  perbuatannya,  juga  yang  tidak  disertai  laki-laki. Boleh  memulai  salam  apabila  pemberi  salam berombongan  dengan  lelaki  meskipun  perempuan  tidak  berombongan  dengan  wanita  yang  baik perbuatannya. Keputusan ini didasarkan kepada kitab Adzkarun Nawawi, Syarwani Hasyiyah Tuhfah juz IX dan I’anatuth Thalibin juz IV. 34
Hukum  fiqh bagi  perempuan  yang  belajar  sepeda,  berdasarkan  hukum  asal  tidak  dilarang,  namun apabila  menimbulkan  perbuatan  munkar  yang  dilarang  syara’  menjadi  dilarang.  Namun,  yang  perlu diperhatikan bahwa budaya naik  sepeda mempunyai perbedaan di beberapa tempat, misalkan di suatu tempat  perempuan  bersepeda  adalah  tanda  bagi  seorang  pelacur,  maka  hukum  bersepeda  ini  juga ditentukan  oleh  budaya  setempat.  Keputusan  ini  didasarkan  kepada  hasil  bahtsul  masail  diniyyah Muktamar NU ke-14 tahun 1939 di Magelang. 35
Hukum  fiqh bagi  perempuan  yang  keluar  untuk  mendatangi  shalat  Id  bersama-sama  perempuan yang  baik-baik  hukumnya sunnah  bagi perempuan  yang tua-tua, perempuan  tidak beraksi,  atau cantik tidak dengan berpakaian necis dan tidak memakai wangi-wangian. Makruh hukumnya bagi perempuan tua  yang  memakai  wangi-wangian  serta  berpakaian  necis,  makruh  juga  bagi  wanita  cantik  yang  tidak memakai  wangi-wangian  namun  takut  fitnah.  Haram  hukumnya  bagi  perempuan  yang  beraksi  atau cantik berpakaian necis dan memakai wangi-wangian atau menyangka adanya fitnah. Keputusan ini di dasarkan  kepada  kitab  Fatawi  al  Nabawi bab  I,  Bujairrimi  Wahab,  Is’adur  Rafiq  Syarah  Sullamut  Taufiq, Syarwani Tuhfah, dan Bajuri Fathul qarib. 36
Hukum fiqh bagi perempuan yang menggunakan dalil dharurat agar dapat keluar dengan membuka aurat  adalah  tidak  boleh  menggunakan  dalil  itu,  karena  menutup  aurat  pada  waktu  keluar  itu  tidak membahayakan  diri  karena  dharurat adalah  memperbolehkan  mengerjakan  larangan  apabila  dapat membahayakan  diri  atau  mendekati  bahaya.  Keputusan  ini  didasarkan  kepada  kitab  Asybah  wan Nazhair. 37
Dari contoh ketentuan hukum fiqh tentang kedudukan perempuan di wilayah publik di atas, tidaklah mengherankan  apabila  terdapat  segregasi  dalam  praktik  pendidikan  di  NU.  Namun,  realitas  yang  ada menunjukkan  bahwa  segregasi hanya  diberlakukan  di  pesantren,  bukan  di  madrasah-madrasah  yang dikelola NU.  Segregasi dipraktikkan  dalam pesantren dapat dimaklumi  karena  pesantren-pesantren  NU adalah benteng bagi praktik Islam bermazhab sehingga pesantren berkewajiban untuk memegang teguh ketentuan  fiqh empat  mazhab  dan  merealisasikan  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari. 38 Termasuk  dalam pengajaran  di  pesantren  dilakukan  pemisahan  antara  santri  putra  dengan  putri,  kalau  pengajaran dilakukan dalam satu tempat tetap harus menggunakan hijab. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan fiqh yang melarang bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam ruang publik selain muhrim. Dengan demikian,  tidaklah  tepat  pendapat  yang  menyebutkan  bahwa  segregasi hanya  akan  melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan.
Sejak  berdirinya  NU  tahun  1926  sampai  tahun  1938  tidak  ditemukan  adanya  laporan  yang menyebutkan  bahwa  madrasah-madrasah  yang  dikelola  NU  terdapat  kebijakan  segregasi,  yang  pernah muncul  adalah  didirikannya  sekolah  khusus  perempuan,  Madrasah  Banat  tahun  1936  di  pamekasan Madura dan di Gelam Jawa Timur. Tiadanya segregasi dalam madrasah yang dikelola oleh NU bukannya tidak  berdasar  kepada  ketentuan  fiqh,  bahwa  segregasi bukanlah  sesuatu  yang  mutlak  dalam  praktik pendidikan.
Hal tersebut terjadi karena dalam NU dikembangkan sikap moderat dan toleran. Sikap ini dibentuk oleh sebuah ideologi yang ada dalam lingkungan kiai NU, yang dikenal dengan sikap fiqh “fihi qaulani”, yang  kemudian  diserahkan  kepada  umat  untuk  mengambil  pilihan  masing-masing. 39 Sikap  ini  juga dibentuk oleh banyaknya kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh kalangan Nahdlatul Ulama. 40

## D.  AL-MAR’ATU AS-SHALIHAH SEBAGAI BASIS MADRASAH BANAT NU
Madrasah Banat adalah sekolah yang diperuntukkan bagi pengajaran khusus anak-anak perempuan, Madrasah Banat NU didirikan selain didorong oleh ketentuan fiqh, juga dimaksudkan untuk membentuk generasi muda atau anak-anak perempuan NU menjadi al-Mar’atu as-Shalihah (perempuan yang shalihah) karena  peran  yang  signifikan  dari  perempuan  terhadap  bangsa  dan  agama  sebagai  pendidik  putra- putrinya nanti.
Madrasah Banat  NU  muncul  juga dikarenakan  oleh seruan  ketua HBNO,  KH.  Machfudz Siddiq, tentang  pentingnya  pendidikan  bagi  anak-anak  perempuan  NU  agar  pada  masa  selanjutnya  dapat mengemban misi  sebagai  penyangga bangsa dan  agama, 41 pendirian Madrasah  Banat  ini  secara  politis dapat juga dibaca sebagai jawaban dari kritik-kritik kaum nasionalis pada masa itu mengenai rendahnya perhatian NU terhadap nasib perempuan.
Madrasah  Banat  NU  antara  tahun  1926-1938  sesuai  laporan  yang  ada  di  HBNO  hanya  2  buah, Madrasah Banat didirikan hanya merupakan tingkat awaliyah atau permulaan selama 2 tahun pelajaran sesuai  instruksi  HBNO  dan  lebih  mengutamakan  pengajaran  materi  akhlak  disamping  materi-materi keagamaan yang lain. 42
Madrasah  Banat  NU  seperti  kebanyakan  madrasah  tingkat  awaliyah  yang  dikelola  NU  diajarkan materi-materi fiqh, tauhid, akhlak serta al-Qur’an, dengan menggunakan kitab-kitab rujukan antara lain Mabadiul  Fiqhiyah,  Aqidatul  Awam,  Hidayatus  Shibyan,  Al-Akhlak  lil  Banat dan  ada  beberapa  yang  telah mengajarkan lughah Arobiyah. 43
Sesuai  tujuan  awal bahwa pendidikan  perempuan  di  NU  pada  masa kolonial dimaksudkan  untuk membentuk  al-Mar’atu  as  –Shalihah (perempuan  shalihah)  maka  model  Madrasah  Banat  ini  lebih mementingkan terhadap materi akhlak, akhlak sebagai al-Mar’atu as-Shalihah.
Materi  akhlak  yang  diberikan  antara  lain  akhlak  anak  perempuan  terhadap  orangtua,  akhlak terhadap orangtua yang sudah pikun, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap tamu, akhlak menjadi tamu, akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga, dan larangan-larangan bagi anak perempuan. 44
Untuk  mengenal  konsep  akhlak  yang  diajarkan  di  Madrasah  Banat  dalam  tulisan  ini  akan dikutipkan  beberapa  di  antaranya,  seperti  akhlak  anak  perempuan  terhadap  orangtua.  Kewajiban terpenting  seorang  anak  terhadap  orangtuanya  adalah  berbakti  kepada  mereka  sebagaimana  telah ditetapkan  dalam  al-Qur’an.  Kewajiban  berbakti  kepada  orangtua  dapat  diwujudkan  dalam  beberapa tindakan antara lain, pertama, pada saat orangtua memberikan nasihat, anak harus tunduk mendengarkan dengan  kerelaan  sepenuhnya.  Kedua,  tidak  boleh  membantah  kepada  orangtua  meskipun  hanya  satu ucapan saja.  Ketiga,  di  hadapan orangtua  tidak boleh  menunjukkan sikap yang kasar  atau wajah yang cemberut. Keempat, pada saat berbicara kepada orangtua hendaknya seperlunya saja, harus dengan sikap sopan  santun  dan  menggunakan  bahasa  halus  (bahasa  Jawa  krama).  Kelima,  apabila  orangtua mempunyai  kerepotan  maka  hendaknya  anak  membantu  dengan  ikhlas  tanpa  berharap  mendapat imbalan atau upah dari kerjanya tersebut. Keenam, tidak boleh mengambil barang-barang milik orangtua kecuali sudah mendapat izin dari mereka dan harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik. 45
Dari kutipan materi akhlak di atas, dapat diketahui bahwa memang pendidikan dasar di NU lebih menekankan kepada pembentukan akhlak atau budi pekerti yang baik, terutama sebagai bekal para siswa dalam  berdialektika  dengan  lingkungan  sosial  mereka.  Dengan  demikian,  tidaklah  berlebihan  bahwa Madrasah  Banat  sebagai  madrasah  tingkat  awaliyah  berbasis  kepada  pendidikan  akhlak  yaitu  usaha untuk membentuk perempuan shalihah (al-Mar’atu as-Shalihah).

## E.  UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN NU PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA
Dalam  masa-masa  awal  berdirinya,  madrasah-madrasah  di  lingkungan  NU  belum  terorganisasi dengan  baik  sehingga  banyak  perbedaan,  baik  dalam  kurikulumnya  ataupun  tingkat  pendidikan  yang diselenggarakan, juga lama belajar seorang siswa di sebuah madrasah. Belum adanya aturan yang jelas mengenai  madrasah  dari  komisi  bidang  pendidikan  HBNO  menyebabkan  terjadinya  perbedaan- perbedaan pengelolaan madrasah di cabang-cabang NU.
Dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  penyamaan  penyelenggaran  madrasah  di lingkungan  NU  maka  tokoh-tokoh  muda  NU  yang  berada  di  kepengurusan  konsul  NU  Jawa  Timur, seperti KH. Abdullah Ubayd, KH.  Abdul Wahid Hasyim, KH. Abdullah Faqih, M. Istichan (Gresik), KH. Nachrowi Tohir (Malang), KH. Tohir Buchori (Surabaya), KH. Dachlan (Nganjuk), M. Ghozalie (Nganjuk)  dan  HM.  Ridwan,  melakukan  pembaharuan  pendidikan  dalam  tubuh  NU  Jawa  Timur, dengan tujuan untuk menyamakan keseluruhan administrasi dan peningkatan mutu pendidikan di bawah konsul NU Jawa Timur. 46
Keputusan pembaharuan ini dihasilkan dalam rapat komisi perguruan konsul HBNO Jawa Timur di Singosari Malang pada 12-13 Februari 1937. Pertemuan ini berhasil menyusun Peraturan Rumah Tangga NU  Bagian  Perguruan  Konsulat  HBNO  Jawa  Timur. 47 Dalam  fatsal  V,  disebutkan  bahwa  madrasah dalam NU terbagi menjadi dua, yaitu madrasah umum dan madrasah ichtisosiyyah. Susunan madrasah
umum adalah pertama, Madrasah Awaliyyah lama pengajaran dua tahun didirikan untuk wilayah kring NU.  Kedua,  Madrasah  Ibtidaiyyah  lama  pengajaran  3  tahun  sebagai  kelanjutan  dari  Madrasah Awaliyyah yang berkedudukan di kring NU. Ketiga, Madrasah Tsanawiyyah, lama pengajaran 3 tahun merupakan kelanjutan dari Madrsah Ibtidaiyyah yang berkedudukan di cabang NU. Keempat, Madrasah Muallimin  al-Wustho,  lama  pengajaran  dua  tahun  sebagai  kelanjutan  dari  Madrasah  Tsanawiyyah. Kelima, Madrasah Muallimin al-Ulya lama pengajaran 3 tahun sebagai kelanjutan Madrasah Muallimin al-Wustho. 48
Sementara itu, Madrasah Ichtisosiyyah (kejuruan) terdiri dari Madrasah Qudlot, Madrasah Nijarah, Madrasah Ziraah dan Madrasah Fuqara’. 49 Dalam ART ini juga telah ditentukan hari-hari libur untuk madrasah-madrasah NU, antara lain setiap hari Jum’at, tanggal 1, 9, 10 Muharam (tahun baru Islam), tanggal 11,  12,  13  Maulud  (peringatan kelahiran Nabi  Muhammad),  tanggal 16,  27  Rajab  (peringatan organisasi NU), tanggal 8-13 Zulhijah dan tanggal 20 Sya’ban-11 Syawal. 50
Peraturan  Rumah  Tangga  Bagian  Keguruan  Konsulat  HBNO  Jawa  Timur  ini  diusulkan  dalam muktamar  NU  ke-13  di  Menes  Banten  1938,  yang  kemudian  diputuskan  untuk  membentuk  badan otonom  yang  bertugas  mengembangkan  pendidikan  di  NU  dan  badan  itu  dinamakan  Ma’arif  NU  di bawah  pimpinan  KH.  Wahid  Hasyim. 51 Manfaat  pembaharuan  pendidikan  di  tubuh  NU  ini  sangat dirasakan pada saat masa pendudukan Jepang, di mana lulusan madrasah-madrasah NU banyak yang menjadi pegawai di Badan Urusan Agama yang didirikan Jepang, yaitu Shumubu dan Shumuka. 52 Pembaharuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan NU ini tidak hanya menyentuh madrasah sebagai institusi, tetapi juga lebih jauh mendorong kepada anak-anak NU baik laki-laki atau perempuan untuk selalu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, bahkan di beberapa pesantren mewajibkan santrinya untuk mengikuti juga pengajaran di madrasah.
Menurut data yang ada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (HBNO) di Surabaya bahwa madrasah- madrasah NU sampai tahun 1937 menyerap siswa perempuan sebanyak 1100 orang jumlah yang sangat mengesankan  bagi  organisasi  sosial  keagamaan  tradisional  yang  menjunjung  tinggi  konsep  Islam bermazhab.  Dengan  demikian,  tingkat  partisipasi  perempuan  NU  dalam  pendidikan  sangat  tinggi. Sangat  tidak beralasan  apabila  disebutkan  bahwa  NU  tidak  memperhatikan  pendidikan  bagi  kaum perempuan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.

## F. KESIMPULAN
Madrasah Banat adalah madrasah yang dikhususkan untuk anak-anak perempuan NU, madrasah ini berada  pada  tingkat  Madrasah  Awaliyyah  yang  lebih  menekankan  kepada  pembentukan  budi  pekerti sehingga pengajaran materi akhlak mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan materi yang lain. Untuk meningkatkan kualitas anak-anak perempuan NU setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat awaliyyah, HBNO mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan di lingkungan NU.
Madrasah  Banat  bukanlah  bentuk  segregasi  dalam  praktik pendidikan  di  kalangan  NU.  Madrasah semacam  ini  didirikan  selain  dijiwai  oleh  pandangan  fiqh tentang  perempuan,  juga  untuk  membentuk perempuan-perempuan yang berkualitas (al-mar’atu as-shalihah). Perempuan-perempuan berkualitas inilah yang diharapkan untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi generasi berikutnya.

## ENDNOTE
1 Martin  van  Bruinessen, NU  Tradisi  Relasi-relasi  Kuasa  Pencarian  Wacana Baru , Edisi Terjemah (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 24-26.
2 Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel-‘Oelama.
3 Lihat  Kholid  Mawardi, Mazhab  Sosial  Keagamaan  NU (Yogyakarta:  Grafindo Litera Media, 2006).
4 Kritikan-kritikan  itu  dilontarkan  oleh  nasionalis  perempuan  bernama  S. Soebandhi,  lihat  Garagousj, Bergasi ,  Berita  Nahdlatoel  Oelama,  No.  3,  1  Desember 1936, hal. 15-16.
5 Di  Pesantren  Tebuireng  telah  dikenalkan  sistem  madrasah  sejak  tahun  1916, dan  tahun  1919  telah  memasukan  mata  pelajaran  umum  dalam  kurikulumnya, lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 104.
6 Pesantren  Sukorejo  yang  diasuh  KH.  Syamsul  Arifin  telah  menerapkan  sistem madrasah  di  pesantrennya  sejak  tahun  1925,  lihat  Syamsul  A.H.  (ed.), Kharisma Kiai  As’ad  di  Mata  Umat (Yogyakarta:  LKiS,  2003),  hal.  10.  Lihat  juga  Mahmud Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Hidakarya  Agung,  1993), hal. 238.
7 Pesantren ini didirikan oleh KH. Hasbullah dan sistem madrasah diberlakukan di  pesantren  ini  pada  masa  KH.  Wahab  Hasbullah  sedangkan  Madrasah  Kudsiyah didirikan oleh KHR. Asnawi Kudus, lihat Yunus, Ibid.
8 Pesantren  ini  didirikan  oleh  KH.  Tamim,  sistem  madrasah  dikenalkan  pada masa  KH.  Ramli  Tamim,  kebijakan  segregasi  hanya  diterapkan  dalam  tingkat Madarasah Ibtidaiyah saja. Lihat Ibid ., hal. 347.
9 Berita Nahdlatoel ‘Oelama, No. 3, 1 Desember 1936, Th. Ke-6, hal. 13.
10 Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel ‘Oelama.
11 Yunus, Sejarah, hal. 241.
12 Choirul  Anam, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Nahdlatul  Ulama ,  (Sala: Jatayu Sala, 1985), hal. 85.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 7, 1 Februari 1937, hal. 12.
16 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 13, 1 Mei 1937, hal. 11-12.
17 Madrasah-madrasah  yang  didirikan  oleh  pengurus  NU  kebanyakan  tidak diberi nama khusus namun merujuk kepada tempat didirikannya, seperti Madrasah Nologaten karena didirikan di kring Nologaten.
18 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 2, 15 November 1936, Th. Ke-6, hal. 14.
19 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 14, 15 Juni 1937, hal. 11.
20 Anam, Pertumbuhan , hal. 85.
21 Saifudin Zuhri, Guruku Orang-Orang dari Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 21.
22 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 2, 15 November 1936, Th. Ke-6, hal. 15. 23 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 9, 1 Maret 1937, hal. 12. 24 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 13, 1 Maret 1937, hal. 13.
25 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 14, 15 Juni 1937, hal. 13.
26 Berita Nahdlatoel Oelama, No. 6, Th. 8, hal. 125-126.
27 Ibid. , hal. 170-175.
28 Anam, Pertumbuhan, hal. 86.
29 Lihat Mawardi , Madzhab, hal. 32-36.
30 Ibid. , hal. 17.
31 LTN NU Jawa Timur, Ahkamul Fuqaha fi Muqararati Mu’tamirati Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Surabaya: Diantama, 2005), hal. 127. 32 Ibid., hal. 129.
33 Ibid. , hal. 154.
34 Ibid. , hal. 176.
35 Ibid. , hal. 250.
36 Ibid. , hal. 256.
37 Ibid. , hal. 264.
38 Hasyim  Asy’arie, Risalah  Ahlusunnah  wal  Jama’ah ,  Edisi  Tejemah (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hal. 7.
39 Abdurrahman  Wahid, Kiai  Nyentrik  Membela  Pemerintah (Yogyakarta:  LKiS, 1997), hal. 154.
40 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Bandung: Mizan, 1995), hal. 154-169.
41 Lihat  Kholid  Mawardi,  “Kaoem  Keroedoengan,  Nasib  Perempuan  NU  Masa Kolonial Hindia Belanda”, Yin Yang STAIN Purwokerto, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember 2006.
42 Berita Nahdlatoel ‘Oelama, No. 3, 1 Desember 1936, Th. Ke-6, hal. 13. Lihat juga Yunus, Sejarah , hal. 241.
43 Yunus, Ibid. , hal. 246.
44 Masruhan Maghfuri, al-Mar’ah as-Shalihah (Surabaya: Al-Hikmah, TT).
45 Ibid. , hal. 14.
46 Berita Nahdlatoel Oelama, Poeasa Nummer, 1 November 1937, hal. 5-6.
47 Ibid.
48 Ibid. , hal. 8.
49 Ibid .
50 Ibid. , hal. 9.
51 Anam, Pertumbuhan , hal. 106. Lihat juga Yunus, Op. Cit. , hal. 241.
52 Mawardi, Madzhab , hal. 38.

## DAFTAR PUSTAKA
A.H. Syamsul (Ed.).  2003. Kharisma Kiai As’ad di Mata Umat . Yogyakarta: LKiS. Anam, Choirul.  1985. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama . Sala: Jatayu Sala. Asy’arie, Hasyim.  1999. Risalah Ahlusunnah wal Jama’ah , Edisi Tejemah. Yogyakarta: LKPSM. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 13, 1 Mei 1937. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 14, 15 Juni 1937. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 2, 15 November 1936. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 3, 1 Desember 1936. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 6, Th. 8.
Berita Nahdlatoel Oelama, No. 7, 1 Februari 1937. Berita Nahdlatoel Oelama, No. 9, 1 Maret 1937. Berita Nahdlatoel Oelama, Poeasa Nummer, 1 November 1937. Bruinessen, Martin van. 1995. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat . Bandung: Mizan.
.  1999. NU  Tradisi  Relasi-relasi  Kuasa  Pencarian  Wacana  Baru ,  Edisi Terjemah.  Yogyakarta: LKiS.
Dhofier, Zamakhsyari.  1994. Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai . Jakarta: LP3ES.
LTN  NU  Jawa  Timur.  2005. Ahkamul  Fuqaha  fi  Muqararati  Mu’tamirati  Nahdlatul  Ulama Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan Muktamar,  Munas,  dan  Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 . Surabaya: Diantama.
Maghfuri, Masruhan. TT. al-Mar’ah as-Shalihah . Surabaya: Al-Hikmah. Mawardi, Kholid.  2006. Mazhab Sosial Keagamaan NU . Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
. 2006. “Kaoem Keroedoengan, Nasib Perempuan NU Masa Kolonial Hindia Belanda”, dalam Yin Yang STAIN Purwokerto, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember.
Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel-‘Oelama.
Wahid, Abdurrahman. 1997. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah . Yogyakarta: LKiS. Yunus, Mahmud.  1993. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Hidakarya Agung. Zuhri, Saifudin.  2001. Guruku Orang-Orang dari Pesantren . Yogyakarta: LKiS.