Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021

## Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019
Anggraini Ika Sasmita, Bima Bramasta, dan Fany Widiana

## UPN “Veteran” Jawa Timur

## Abstrak
Indonesia yang 2/3 wilayahnya berupa perairan dengan potensi sumber daya alam kelautan yang tinggi, lantas mendapatkan julukan sebagai negara maritim. Indonesia mengalami tantangan dalam mengelola dan menjaga kedaulatan perai- ran dari aktor asing yang mencoba memasuki perairan dan mencuri sumber daya laut Indonesia--dikenal sebagai aktivitas illegal fishing. Vietnam merupakan neg- ara pelaku illegal fishing terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 2018 hing- ga 2019. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan upaya Indonesia melalui di- plomasi maritim terhadap kasus illegal fishing yang dilakukan Vietnam. Penulis menggunakan UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum, serta maritime security dan diplomasi maritim sebagai dasar teori untuk mengetahui batas laut dan up- aya proteksi penegakan hukum perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penulis melihat bahwa upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia patuh terhadap hukum United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta mengimplementasikan dasar-dasar te- ori diplomasi maritim, yaitu: 1) diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, serta diplomasi koersif.

## Kata kunci: Diplomasi Maritim; Indonesia; Vietnam; Illegal Fishing
Indonesia is considered as a maritime state due to the fact that 2/3 of its territory is covered by the sea, which hold a high potential for maritime resourc- es. With this potential, comes a challenge for Indonesia to manage and protect its maritime resources from foreign actors that tries to enter Indonesian waters and exploit the resources in it illegally. Vietnam has become the country for most of the perpetuators of illegal fishing from 2018-2019. This research aims to ex- plain the efforts of Indonesia through maritime diplomacy in order to tackle the issue of illegal fishing that has been conducted by Vietnamese fishing ships. This article will use the UNCLOS 1982 convention as a legal basis and the concepts of maritime security and maritime diplomacy as a theoretical basis to explain Indonesia’s maritime borders and efforts to assert sovereignty over Indonesian maritime territory. A descriptive research method will be used in this article. This article views that Indonesia’s maritime diplomacy effort is still in compli- ance with United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the theory of maritime diplomacy which includes the following: cooperative diplomacy, persuasive diplomacy, coercive diplomacy.
Keywords: Maritime Diplomacy; Indonesia; Vietnam; Illegal Fishing

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan luas total wilayah adalah 7,81 juta km 2 yang terdiri dari 2,01 juta km 2 daratan, 3,25 juta km 2 lautan, dan 2,55 juta km 2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017). Fakta bahwa luas wilayah perairan Indonesia lebih besar dari pada daratan menjadikan negara ini disebut sebagai Negara Maritim. Wilayah perairan Indonesia yang luas memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung sumber daya alam yang melimpah, salah satunya sumber daya perikanan. Melimpahnya sumber daya perikanan ini menjadi potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada pembangunan nasional negara. Dilansir dari laman resmi Portal Informasi Indonesia (2019), data dari Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BPIKPM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan nilai ekspor komoditas perikanan pada semester I 2019 mencapai Rp 40,57 triliun. Angka tersebut naik 24,29% dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai Rp 32,64 triliun. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan pendapatan para pelaku sektor perikanan.
Penulis memilih Vietnam sebagai objek dari upaya diplomasi maritim Indonesia dalam menangani kasus illegal fishing karena di antara negara lain yang tertangkap, kasus dari Vietnam adalah yang terbanyak (Katadata.co.id 2019). Jika dibiarkan, nelayan-nelayan Vietnam akan terus melakukan pelanggaran tersebut, dan hal tersebut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan wilayah serta kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari sektor perikanan di Indonesia. Artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam kasus illegal fishing dengan jangkauan penelitian tahun 2018-2019. Topik ini menjadi penting untuk dibahas untuk melihat upaya diplomasi maritim apa yang telah dilakukan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar yang rawan atas kasus illegal fishing. Tahun 2018 hingga 2019 dipilih oleh Penulis, sebab kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam terbanyak dilakukan pada tahun tersebut.
Pembahasan selanjutnya pada keamanan maritim adalah adanya proses-proses yang dilakukan untuk menjaga peraturan dan tegaknya arah hukum di wilayah maritim suatu negara. Bueger (2015) menyebutkan bahwa adanya proses-proses tersebut dapat berupa ‘mengatakan’ dan ‘melakukan’. Sehingga, unit analisis yang menjadi fokus penulis adalah pada upaya proses tersebut, berupa diplomasi maritim. Konsep diplomasi maritim dipilih oleh penulis untuk melihat bagaimana upaya diplomasi
maritim Indonesia untuk menangani kasus illegal fishing oleh Vietnam ini atas potensi kekayaan sumber daya laut. Pada analisis konsep diplomasi maritim, penulis menggunakan tipologi diplomasi maritim oleh Christian Le Miere (2014) yang terdiri dari kooperatif, persuasif, dan koersif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif, dengan karakteristik sebagai berikut: analisis berlandaskan kepada data-data berupa tulisan ilmiah dan laporan resmi, hasil interaksi data akan membentuk pola-pola, lalu menghasilkan dasar penarikan kesimpulan. Dalam rumusan masalah yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis berusaha menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh Vietnam. Pada penelitian ini, akan dipaparkan data mengenai kegiatan illegal  fishing yang telah dilakukan oleh Vietnam merujuk pada data resmi KKP. Pada penelitian ini,  juga dipaparkan potensi kelautan Indonesia yang diambil dari data kredibel jurnal-jurnal ilmiah. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia, penulis merujuk pada laman resmi KKP dan media kredibel seperti CNN, BBC, CNBC, serta Liputan 6.

## Pembahasan

## Illegal Fishing
Illegal  fishing dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat non- tradisional, yaitu ancaman yang bukan berdimensi penyerangan militer, tetapi skalanya adalah pelanggaran kedaulatan oleh aktor non-negara (Nagan & Hammer 2004). Illegal fishing merupakan permasalahan klasik yang dimiliki oleh negara dengan kekayaan laut yang melimpah, salah satunya Indonesia. Kegiatan illegal  fishing dilakukan oleh nelayan- nelayan yang berasal dari negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Tindakan illegal  fishing tentu akan merugikan Indonesia karena akan mengancam sumber daya perikanan serta menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan.
Faktor yang mendorong terjadinya illegal  fishing di Indonesia adalah adanya celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Ayat 2, disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing tersebut dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum
internasional yang berlaku. Undang-Undang tersebut seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan di wilayah ZEE Indonesia.
Melimpahnya kekayaan laut Indonesia telah menarik perhatian pihak asing untuk dapat merasakan juga hasil alam berupa tangkapan ikan di laut Indonesia dengan menangkap ikan di wilayah Indonesia tanpa izin. Tindakan ini tentu tidak dibenarkan karena berdasarkan perspektif hukum perikanan dan Undang-Undang tentang ZEE Indonesia ditetapkan bahwa aktivitas tersebut dikategorikan sebagai Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau secara singkat illegal fishing.

## Gambar 1.1 Jumlah Kapal Illegal Fishing yang Sudah
Ditenggelamkan (Okt 2014 - Agt 2018) (Sumber: Katadata.co.id (2019))
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 488 kapal pelaku illegal  fishing yang telah ditenggelamkan pada periode Oktober 2014 - Agustus 2018. Dari jumlah tersebut, 276 kapal berasal dari Vietnam, 90 kapal berasal dari Filipina, dan 50 kapal dari Thailand (Katadata.co.id 2019). Selama ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menangkap pelaku illegal fishing salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut
disebutkan bahwa kapal asing yang tertangkap dapat diberi tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman jika bukti tercukupi.

## Potensi Laut Indonesia sebagai Bagian dari Maritime Security
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana Indonesia memiliki luas sepanjang 1,9 juta kilometer persegi. Luasnya perairan Indonesia berkontribusi tinggi bagi industri perikanan, baik secara nasional maupun internasional (Hartriani 2017). United Nations Development  Programme (UNDP) menyatakan bahwa 76% terumbu karang serta 37% ikan karang di dunia berada di kawasan perairan Indonesia. Maka sebagai negara maritim, dengan 70% wilayah yang terdiri atas lautan, perairan Indonesia memiliki memiliki serta menyimpan berbagai dan bermacam potensi kekayaan alam yang tentunya tidak sedikit (Adiyanto 2019). Bukan hanya minyak saja, akan tetapi rumput laut, ikan, terumbu karang, dan lain-lain juga termasuk dalam komoditas utama potensi kelautan Indonesia.
Menurut Puji Rahmadi yang merupakan peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  hasil  riset mengungkapkan bahwa nilai kekayaan laut Indonesia secara total mampu mencapai Rp. 1772 Trilliun. Bahkan, nilai kekayaan laut Indonesia ini mampu atau setara dengan 93% dari APBN Indonesia sendiri. Komoditas seperti ikan, terumbu karang, yang disokong oleh ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, dan lain sebagainya merupakan sumber kekayaan lautan Indonesia. Tentu akan sangat disayangkan apabila semua potensi ini tidak tergarap dan tidak dijaga serta dieksploitasi  secara maksimal. Apalagi dengan adanya potensi yang besar ini, hal ini akan mampu menjadi “incaran” negara lain dengan cara mengeksploitasinya melalui illegal  fishing seperti yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga Indonesia, khususnya Vietnam sebagai fokus utama penelitian ini (LIPI 2019).
Dengan berbagai potensi tersebut, merujuk pada pemaparan Bueger (2015) mengenai maritime security, kegiatan illegal fishing merupakan kegiatan yang mengancam keamanan manusia karena dapat mengancam kedaulatan, serta mengancam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan illegal fishing memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya merugikan nelayan Indonesia dengan hadirnya nelayan asing. Keberadaan industri perikanan menjadi bagian penting dengan segala potensi kelautan yang menjadi hak bagi masyarakat Indonesia untuk dimanfaatkan. Sekuritisasi sektor maritim akan menghantarkan pada penegakan dan pemantauan hukum,  serta  peraturan  yang  signifikan  untuk  membantu  menciptakan lingkungan maritim yang aman untuk mengelola sumber daya laut.
Penegakan hukum untuk illegal fishing telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri KKP. Hal ini merupakan langkah penting bagi implementasi awal untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mengelola sumber daya laut. Melakukan sekuritisasi sektor maritim adalah tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh aktor untuk melindungi kedaulatan maritimnya, berupa proses baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Merujuk pada pemaparan Bueger (2015) bahwa implementasi keamanan maritim terletak pada politik untuk mengorganisir dengan pola mengatakan dan juga tindakan. Pemahaman penulis mengenai implementasi keamanan maritim mengantarkan pada pola diplomasi maritim.

## Diplomasi Maritim
Hukuman berupa penenggelaman atau pembakaran kapal yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak cukup untuk mengurangi angka kasus illegal  fishing.  Tidak hanya itu, mengingat bahwa hal ini merupakan kejahatan lintas batas negara (transnational  crime), maka Indonesia perlu melakukan upaya diplomasi dengan negara lain untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Salah satu langkah yang diambil Indonesia dalam hal ini adalah dengan melakukan diplomasi maritim. Upaya diplomasi maritim ini merupakan bagian dari visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan 20 Oktober 2014 (Santosa 2019). Diplomasi maritim diharapkan tumbuh menjadi alat komunikasi dan negosiasi politik yang penting untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang maritim.
Indonesia melalui berbagai aktor diplomasi maritimnya seperti pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjalankan misi diplomasi maritim untuk melindungi sumber daya alam Indonesia terutama pada kawasan Natuna. Maritime forces dalam diplomasi maritim mempunyai wewenang dan sebagai aktor utama karena peranannya di lapangan (Miere 2014). Merujuk pada pernyataan Miere (2014) mengenai aktor diplomasi, dalam analisis penulis, upaya diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor tersebut, dimana aktor tersebut diberi legitimasi oleh pemerintah untuk melakukan wewenangnya (Miere 2014). Sejak tahun 2018 hingga 2019, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya diplomasi. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi maritim kooperatif dengan melaksanakan kerjasama bilateral. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pertemuan yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Pertemuan tersebut membahas
berbagai kepentingan maritim kedua negara dan pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam.
Pada tahun 2018, upaya diplomasi maritim kooperatif yang sama juga dijalin antara Indonesia dengan Vietnam. Masalah yang dibahas lebih spesifik,  yakni  mengenai  illegal  fishing yang merugikan Indonesia. Kerjasama bilateral tersebut terjalin ketika pertemuan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, dengan Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam, Hoàng Văn  Thăng,  untuk  membicarakan  peluang  kerja  sama  Indonesia  dan Vietnam di industri pengolahan perikanan. Dalam pertemuan tersebut Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa nelayan Vietnam banyak melakukan kecurangan di perairan Indonesia, dimana hal tersebut memang membuat banyak kapal nelayan Vietnam terpaksa harus ditenggelamkan. Dalam pertemuan tersebut, juga muncul penawaran investasi dan mendirikan pabrik di wilayah sektor Indonesia untuk meminimalisir pelanggaran dalam  illegal  fishing. Penawaran ini dilandaskan atas keberhasilan investasi yang dilakukan oleh Thailand dan Indonesia (KKP 2018a).
Pada akhir 2018, Bakamla melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan kunjungan ke Vietnam. Kunjungan tersebut membahas mengenai pelaksaan dalam draft Memorandum  of Understanding (MoU) yang sebelumnya telah disepakati oleh Bakamla dan  Vietnam  Coast  Guard (VCG). Sebagai aktor diplomasi Bakamla mengajukan untuk melaksanakan coast  guard  to  coast  guard  talk (CG to CG talk)  secara berkala. CG to CG talk secara berkala ini menurut Bakamla dapat secara efektif membahas draft MoU lebih dalam lagi. Pengajuan tersebut kemudian disetujui oleh pihak VCG dan secara spontan komandan VCG menambahkan agar Bakamla dan VCG lebih sering melaksanakan working level meeting untuk membahas MoU dan isu-isu teknis pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut (Christian 2018).
Pada 2019, Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam untuk membahas upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam yang cenderung tumpang tindih. Pertemuan tersebut dilangsungkan disela-sela Pertemuan Mitra Wicara ASEAN di Thailand. Sehingga,  pada pertemuan kembali di Jakarta disepakati bahwa kedua negara memilih untuk menyegerakan penyelesaian penyusunan Provisional  Agreement (PA) untuk mengatur sementara wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Tujuan adanya PA tersebut memperkecil adanya insiden illegal  fishing kapal-kapal nelayan oleh kedua belah pihak (Kementerian Luar Negeri 2019).
Pada tahun 2019, berbagai insiden illegal  fishing yang dilakukan oleh Vietnam masih terjadi. Setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri tersebut, diadakan perundingan yang melibatkan Bakamla RI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan KKP dengan counterpart-nya yaitu VCG, Vietnam Peoples Navy dan Vietnam Fisheries Resources Surveillance (TNI 2019). Sebelumnya, Bakamla telah membangun komunikasi yang baik dengan VCG dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) yang akan ditingkatkan menjadi Memorandum  of  Cooperation (MoC), dan langkah ini terbukti efektif untuk mengatasi ketegangan di laut. Dalam pertemuan ini kemudian disepakati bahwa kedua negara akan segera menyusun PA dan standar ko- munikasi di antara kapal patroli ketika bertemu di lapangan. Sedangkan pada pertemuan informal, kedua negara dihimbau untuk  saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang memprovokasi atau dapat mem- bahayakan personil dan kapal patroli kedua negara.
Pada tahun yang sama, 2019 diselenggarakan ASEAN Maritime Forum ke-9 (AMF) dan Expanded-ASEAN Maritime Forum ke-7 (EAMF) dengan Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan. AMF adalah sebuah forum yang bertujuan untuk mendorong kerjasama maritim untuk membangun kesepahaman bersama terkait isu maritim di kawasan yang sama. Pada agenda pertemuan ini, fokus pembahasan adalah mengenai isu keamanan maritim dan penanganan illegal  fishing juga peningkatan upaya penyelesaian sampah plastik di laut. Pada pertemuan ini, Indonesia mengusulkan beberapa inisiatif yakni ASEAN-WEF  on  Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum akan menjadi tempat pertukaran informasi dan kerja sama konkret diantara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka pembangunan infrastruktur dan konektivitas Selain itu, Indonesia juga mengusulkan untuk mendirikan Indonesia Maritime  Information  Center yang akan menjadi sebuah pusat untuk mengumpulkan dan menggabungkan data, serta mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan mengantisipasi anomali di domain maritim serta saling berbagi informasi terkait kemaritiman baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia 2019).
Selain melakukan upaya diplomasi kooperatif, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi secara persuasif. Menurut pemaparan Miere (2014):
“persuasive maritime diplomacy are to increase recognition of one’s maritime  or  national  power,  and  build  prestige  for  the  nation  on the  international  stage.  It  is  neither  directed  towards  a  particular recipient nor intended to strike fear into potential opponents. Rather, it aims to persuade others that one’s own navy (or general military) is present and effective”
Diplomasi persuasif tidak dilaksanakan secara langsung antar maritime forces,  melainkan hanya untuk menunjukkan eksistensi sebuah negara dalam batasan kedaulatan tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan melalui showing flag atau kegiatan operasi pengawasan laut. Kegiatan ini tentu sering dilakukan oleh Indonesia karena banyaknya ancaman, salah satunya illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal dari Vietnam.
Kegiatan patroli pengawasan ditunjukkan oleh Indonesia melalui kapal- kapal yang dikirim untuk mengawasi keadaan laut. Pengawasan tersebut selain sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi juga dilakukan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Merujuk pada laporan dari KKP, jumlah kapal yang telah ditangkap pada 2018 adalah 41 kapal perikanan asing (KKP 2018b). Hal ini membuktikan bahwa meskipun eksistensi melalui showing  flag telah dilakukan, namun nelayan asing masih belum mengikuti hukum yang berlaku.
Pada 2019, insiden kembali terjadi ketika kapal Vietnam menabrakkan diri kepada kapal pengawas Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia harus memperketat pengawasannya di kawasan Natuna tersebut. Menurut Susi Pudjiastuti, patroli secara intensif harus dilakukan pasca kejadian tersebut. Selain melakukan peneguran kepada pemerintah Vietnam. Upaya diplomasi persuasif telah Indonesia lakukan dengan melaksanakan patroli intensif. Merujuk pernyataan Susi Pudjiastuti, wilayah Natuna merupakan wilayah sengketa yang harus dijaga agar aktor asing tidak juga memanfaatkan sumber daya dalam wilayah tersebut secara ilegal (Pablo 2019).
Dalam upaya diplomasi persuasif, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), juga tengah berusaha meneruskan dan melaksanakan kebijakan Presiden tahun 2016 lalu. Kebijakan tersebut dibentuk untuk membantu para nelayan yang siap hadir di Natuna melalui bantuan subsidi bahan bakar, menyediakan tempat penampungan ikan, serta mengkoordinasi otoritas keamanan laut Indonesia untuk menjaga keamanan dan keselamatan para nelayan lokal (Najwa Shihab 2020). Upaya diplomasi persuasif yang dilakukan oleh Indonesia sejatinya telah terlihat dengan jelas pasca-banyaknya insiden yang terjadi beberapa tahun silam. Di tahun 2016 yang lalu, DPR telah menyetujui untuk mendirikan pangkalan militer baru di Natuna. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan diresmikannya pangkalan militer tersebut di awal tahun 2019. Menurut Panglima TNI, selaku salah satu kepala dalam otoritas keamanan laut Indonesia, beliau mengatakan bahwa pangkalan yang didirikan tersebut memiliki fungsi sebagai pencegah potensi ancaman keamanan pada
daerah perbatasan. Seperti yang dikemukakan oleh Evan Laksmana, pangkalan baru tersebut tidak hanya menghalangi pergerakan Tiongkok di Laut Cina Selatan, namun juga negara-negara pelanggar lainnya termasuk Vietnam (Saha 2019).
Instrumen diplomasi ketiga adalah diplomasi koersif. Menurut Miere (2014)  tidak  ada  definisi  khusus  mengenai  diplomasi  koersif.  Adanya diplomasi koersif tergantung bagaimana aktor tersebut melakukan diplomasi dan siapa yang terkena dampak dari adanya kegiatan tersebut (Miere, 2014). Menurut analisis penulis, ditemukan bahwa diplomasi koersif oleh Indonesia dapat dilihat dari bagaimana Indonesia melakukan upaya penenggelaman kapal asing bagi pelaku illegal  fishing. Hal ini secara terang-terangan diatur oleh hukum nasional Indonesia yakni pada Pasal 69 UU No 45/2009.
Hukuman pembakaran serta penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia meskipun tidak memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan kedua negara, namun dapat menjadi cerminan agar kebijakan baru untuk meminimalisir kejadian ini tidak terulang. Dalam kurun waktu pertengahan 2018, terdapat 125 kapal yang telah ditenggelamkan di seluruh wilayah Indonesia (Kembaren 2018). Pada awal tahun 2019, Indonesia juga telah melakukan peneggelaman terhadap 19 kapal asing yang melakukan illegal  fishing. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hukum UNCLOS 1982 juga hukum nasionalnya sebagai implementasi dari upaya pencegahan illegal fishing.
Upaya diplomasi koersif kembali dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Pada tanggal 4 Mei tahun 2019 lalu misalnya, Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan telah memimpin penenggelaman kapal asing di Kalimantan Barat tepatnya di perairan Tanjung Datu. 13 Kapal Asing dengan bendera negara Vietnam telah sukses ditenggelamkan dalam kesempatan tersebut. Menurut Susi, penenggelaman kapal ikan asing ini merupakan salah satu cara dan alasan kuat dimana sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia akan dapat tumbuh berkembang lebih baik lagi. Menurutnya, penenggelaman kapal nelayan ilegal akan menjadi sebuah kepastian hukum bagi pelanggar hukum. Penenggelaman kapal ikan asing ini akan memberikan efek jera kepada negara lain untuk tidak kembali melakukan aktivitas illegal fishing di Indonesia. Setidaknya selama kurun waktu tahun 2014 hingga Mei 2019 lalu, 284 kapal Vietnam telah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Carina 2019).

## Kesimpulan
Potensi kekayaan alam laut Indonesia yang melimpah memberikan implikasi bahwa keamanan maritim Indonesia harus dijaga dengan baik. Kegiatan  illegal  fishing sebagai kegiatan yang mengancam keamanan menjadi hal penting untuk dibahas di Inonesia. Data yang ada membuktikan bahwa illegal fishing di Indonesia telah banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga. Namun, pada penelitian ini penulis berfokus pada kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh Vietnam, karena pada tahun 2018 hingga 2019, Vietnam merupakan negara dengan angka tertinggi sebagai pelaku illegal  fishing. Sebagai bagian dari keamanan maritim yang harus dijaga, dibutuhkan adanya upaya implementasi untuk menciptakan keamanan di kawasan laut Indonesia. Penulis melakukan analisis upaya implementasi tersebut menggunakan konsep diplomasi maritim yang dipaparkan oleh Miere yang terdiri dari tiga tipologi.
Hasil analisis penulis menemukan bahwa, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi maritim sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Miere. Penerapan diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terbagi sesuai dengan tipologi diplomasi maritim, yakni: (1) diplomasi maritim kooperatif yang berisikan kerjasama bilateral yang dijalin antara Indonesia dengan Vietnam; (2) diplomasi maritim persuasif yaitu menunjukkan keberadaan sebuah negara dalam batasan kedaulatan tersebut dengan cara menggelar kegiatan patroli pengawasan (namun tidak dilaksanakan secara langsung dan secara bersama-sama antar maritime forces); serta (3) diplomasi maritim koersif yakni menggunakan cara menenggelamkan kapal nelayan Vietnam sesuai undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Miere, L. C., 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenge. New York: Routledge.

## Artikel Jurnal
Bueger, C. (2015). ‘What is Maritime Security?’, dalam Marine Policy, Vol. 53, No. 19, 159-164.
Nagan, W. P., & Hammer, C., 2004). ‘The changing character of sovereignty in international law and international relations’, dalam Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 43, No. 141, 141-187.

## Dokumen Resmi
Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Per- ikanan. 2004. Jakarta: DPR RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pe- rubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Peri- kanan. 2009. Jakarta: DPR RI.

## Publikasi Daring
Adiyanto, 2019. “Potensi Laut” [Daring]. Tersedia dalam [ https://medi- aindonesia.com/opini/277259/potensi-laut.html ] (diakses [21 Maret 2020]).
Carina, J., 2019. “Susi Pimpin Langsung Penenggelaman 13 Kapal Vietnam di Kalimantan Barat” [Daring]. Tersedia dalam [ https://na- sional.kompas.com/read/2019/05/05/17154871/menteri-susi-pimp- in-langsung-penenggelaman-13-kapal-vietnam-di-kalimantan ] (diakses [12 April 2020]).
Christian, I., 2018. “Perkuat Diplomasi Maritim dengan Vietnam, Bakamla Usulkan CG to CG Talk” [Daring]. Tersedia dalam [ https:// rri.co.id/nasional/peristiwa/615960/perkuat-diplomasi-maritim- dengan-vietnam-bakamla-usulkan-cg-to-cg-talk?utm_source=- search&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20 Campaign&utm_query=perkuat%20diplomasi%20maritim ] (diakses [25 Maret 2020]).
Hartriani, J., 2017. “Potensi Besar Laut Indonesia” [Daring]. Tersedia
dalam [ https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56ad- cf179/potensi-besar-laut-indonesia ] (diakses [22 Maret 2020]).
Katadata.co.id, 2019. “Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?” [Daring]. Tersedia dalam [ https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal- sudah-ditenggelamkan ] (diakses [20 Maret 2020]).
Kembaren, L., 2018. “Sampai Agustus 2018, Menteri Susi Tenggelamkan 125 Kapal” [Daring]. Tersedia dalam [ https://www.cnbcindonesia. com/news/20180821124049-4-29555/sampai-agustus-2018-ment- eri-susi-tenggelamkan-125-kapal ] (diakses [22 Maret 2020]).
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018. “Kapal Pengawas KKP Tangkap 106 Kapal Illegal Fishing di 2018” [Daring]. Tersedia dalam [ https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pen- gawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018 ] (diakses [22 Maret 2020]).
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018. “Perangi Illegal Fishing, Indonesia – Vietnam Bicarakan Peluang Kerja Sama Industri Perikatan” [Daring]. Tersedia dalam [ https://kkp.go.id/ar- tikel/6804-perangi-illegal-fishing-indonesia-vietnam-bicarakan-pel- uang-kerja-sama-industri-perikanan ] (diakses [22 Maret 2020]).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019. “Indonesia dan Vietnam Dorong Penyelesaian Delimitasi ZEE dan Majukan Kerja Sama Kemaritiman dengan Viet Nam” [Daring]. Tersedia dalam [ https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-vi- et-nam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sa- ma-kemaritiman-dengan-viet-nam ] (diakses [25 Maret 2020]).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019. “Riset dan Konservasi Jadi Kunci Pemanfaatan Potensi Laut Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam  [ http://lipi.go.id/berita/single/Riset-dan-Konservasi-Ja- di-Kunci-Pemanfaatan-Potensi-Laut-Indonesia/21606 ] (diakses [19 Maret 2020]).
Pablo, S., 2019. “Buntut Perlawanan Kapal Vietnam, RI Akan Perketat Patroli” [Daring]. Tersedia dalam [ https://www.cnbcindonesia.com/ news/20190430182538-4-69802/buntut-perlawanan-kapal-viet- nam-ri-akan-perketat-patrolin ] (diakses [23 Maret 2020]).
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021
Portal Informasi Indonesia, 2019. “Perikanan Masih Jadi Sektor Unggulan” [Daring]. Tersedia dalam [ https://indonesia.go.id/narasi/ indonesia-dalam-angka/ekonomi/perikanan-masih-jadi-sektor-ung- gulan ] (diakses [19 Maret 2020]).
Saha, P., 2019. “Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut Cina Selatan” [Daring]. Tersedia dalam [ https://www.matamatapolitik. com/analisis-dampak-pangkalan-militer-baru-indonesia-di-laut-chi- na-selatan/ ] (diakses [22 Juni 2020]).
Santosa, M. A., 2019. “Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam [ https://wri-indonesia.org/sites/default/ files/Presentasi%20SATGAS%20115%20%28Kemenkomar%2C%20 Mei%202019%29.pdf ] (diakses [23 Maret 2020]).
Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2019. “AMF ke-9 dan Expanded-AMF ke-7 di Vietnam: Penguatan Kerja Sama Maritim di ASEAN” [Daring]. Tersedia dalam [ http://setnas-asean.id/si- aran-pers/read/amf-ke-9-dan-expanded-amf-ke-7-di-vietnam-pen- guatan-kerja-sama-maritim-di-asean ] (diakses [20 Maret 2020]).
Tentara Nasional Indonesia, 2019. “Indonesia – Vietnam Bahas Penetapan Batas Maritim Kedua Negara” [Daring]. Tersedia dalam [ https://tni.mil.id/view-157990-indonesia-vietnam-bahas-peneta- pan-batas-maritim-kedua-negara.html ] (diakses [25 Maret 2020]).

## Lain-lain
Shihab, N., 2020. Ada China di Natuna: 500 Kapal Nelayan Pantura Siap Ke Natuna (Part 5) | Mata Najwa: [YouTube]. Tersedia dalam [ https://www.youtube.com/watch?v=Pj_h68r2EaQ ] (diakses [23 Maret 2020]).