## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie
Huwaida & Usfur Ridha
Huwaida adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Usfur Ridha adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry.

## Abstrak:
This article is part of research which is funded by DIPA UIN Ar-Raniry 2016. This article tries to extract the long research report that studied the implementation of pre-marital training regulation circulated  by  a  sub  division  in  ministry  of  religious  affairs  in  Indonesia.  Through  a  qualitative approach Pidie district is purposively selected, this research tried to find the implementation process of pre-marital training and obstacle encountered during implementation of pre-marital training in Pidie district. To get a variety of views for this research, data were collected using interview with a KUA leader and five married residents. The research also used other sources of data such as general observation and documents related to this research.
Kata Kunci  : Kursus Calinda & Pidie

## A. Pendahuluan
Untuk  menghasilkan  masyarakat  yang  tangguh  dan  kuat  maka  yang  harus  diperkuat terlebih  dahulu  adalah  keluarga.  Program  penguatan  keluarga  tidak  hanya  dilakukan setelah  pernikahan  dan  mempunyai  anak  namun  yang  sangat  penting  dilakukan  adalah sebelum terlaksananya pernikahan (Diah Maziatu Chalida, 2010).
Untuk  Indonesia  program  penguatan  keluarga  yang  dilakukan  sebelum  pernikahan dikenal  dengan  kursus  calon  pengantin  dan  kursus  pranikah.  Dalam  buku  pedoman kursus  pranikah  menjelaskan  bahwa  kedua  hal  tersebut  berbeda  secara  pelaksanaannya, kursus  calon  pengantin  yang  dimaksud  adalah  proses  daftar  nikah  di  KUA  dan  diberi nasehat nikah oleh petugas setempat terhadap pasangan yang akan menikah. Sedangkan kursus pranikah adalah sebentuk program dengan durasi 16 jam pelajaran yang diadakan oleh KUA setempat dan atau yang dilakukan oleh LSM yang sudah tersertifikasi dengan mengeluarkan  sertifikat  tanda  kelulusan  dari  lembaga  tersebut  yang  pesertanya  adalah remaja laki-laki dan remaja perempuan di usia nikah atau pasangan yang hendak menikah (BIMAS Kemenag RI, 2013).
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan regulasi yang  berkaitan  dengan  program  pelatihan  bagi  calon  pengantin  yaitu  peraturan  Dirjen Bimbingan  Masyarakat  (BIMAS)  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  pedoman penyelenggaraan  kursus  pranikah.  Tujuan  dikeluarkannya  peraturan  tersebut  adalah untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie
tangga/keluarga  dalam  mewujudkan  keluarga  sejahtera  serta  mengurangi  angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Di provinsi Aceh, kursus pranikah biasa dikenal dengan istilah kursus CALINDA (Calon Linto dan Dara  Baro ).  Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor:  DJ.II/542  Tahun  2013  disebut  dengan  nama  kursus  pranikah,  oleh  karena  itu istilah  kursus  pranikah  lebih  dominan  dipakai  dalam  penelitian  ini,  walaupun  yang dimaksud adalah kursus calinda.
Penelitian mengenai kursus calon pengantin (suscatin) telah banyak dilakukan di beberapa provinsi  di  Indonesia.Seperti,  penelitian  dilakukan  di  provinsi  Jawa  Barat  yang menyatakan  bahwa  kursus  pranikah  yang  dilakukan  di  daerah  Cicantayan  Suka  Bumi Jawa  Barat  belum  terlaksana  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada.Hal  ini  terjadi  karena terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  cenderung  dibatasi  dari  lingkungan Kementerian Agama.
Dari  segi  pembiayaan  juga  pemerintah  belum  memiliki  komitmen  yang  jelas  terhadap terlaksananya program tersebut. Kendala yang lain juga pengaruh letak geografis sehingga sulit  menjangkau  lokasi  pelatihan/kursus  (M.Agus  Noorbani,  2015).Penelitian  yang dilakukan  oleh  Lukman  Hakim,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  kursus pranikah belum 100% berjalan di masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah karena ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya kursus pranikah tersebut(Lukman Hakim, 2014).Macfarlane telah melakukan penelitian di Amerika tentang pelaksanaan  program  pelatihan  calon  pengantin  yang  hasilnya  menyatakan  bahwa meningkatnya trend perceraian  pada  komunitas  muslim  di  Amerika  disebabkan  karena masyarakat  belum  benar-benar  meminta  agar  layanan  ini  diselenggarakan(Julie Macfarlane, 2012).
Penelitian ini penting untuk meninjau kembali pelaksanaan kursus pranikah yang khusus diberikan pada calon pengantin atau calon linto dan dara baro di Aceh, khususnya dengan memilih  lokasi  penelitian  di  kabupaten  Pidie,  berangkat  dari  suatu  argumen  bahwa permasalahan  keluarga  -kasus  perceraian,  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga, kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  penelantaran  anakyang  muncul  selama  ini berawal  pada  minimnya  pengetahuan  pasangan  tentang  cara-cara  membentuk  keluarga yang harmonis dan sejahtera.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pelaksanaan  kursus  calon linto dan dara baro di kabupaten Pidie dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kursus tersebut. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini,  selain  observasi  dan  dokumentasi.  Untuk  menganalisa  data  yang berasal  dari  transkrip  wawancara  peneliti  memakai  „tematik  analisis‟  yaitu  analisis  data

## Huwaida & Usfur Ridha
kualitatif  melalui  penggunaan  frase  tertentu  daripada  kode  pendek  (Saldana,  J.  , 2010).Selanjutnya resumedari hasil penelitian akan dipaparkan pada bagian pembahasan.

## B. Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Kursus Pranikah di Pidie
Kursus  atau  lembaga  pelatihan  adalah  suatu  satuan  pendidikan  nonformal,  Sistem pendidikan nasional telah mengatur hal tersebut dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003.  Didalam  aturan  perundang-undangan  tersebut  dijelaskan  bahwa  kursus  dan pelatihan  diselenggarakan  bagi  masyarakat  yang  memerlukan  bekal  pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi,  bekerja,  usaha mandiri,  dan/atau  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.
Menurut  Noe,  Hollenbeck,  Gerhart  dan  Wright (2003)  pelatihan  merupakan  suatu  usaha yang  terencana  untuk  memfasilitasi  pembelajaran  tentang  pekerjaan  yang  berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan formal yang direncanakan secara matang dan mempunyai suatu format pelatihan  yang  terstruktur.Sementara  menurut  Bernardin  dan  Russell  (1998),  pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja seorang individu  pada  pekerjaan  yang  dipikulnya  atau  juga  sesuatu  yang  berkaitan  dengan pekerjaannya.Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik.
Terkait  dengan  pelaksanaan  kursus  pranikah,  Kementerian  Agama  menyediakan  sarana pembelajaran  untuk  kursus  pranikah  dalam  bentuk  silabus  dan  modul,  sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah.  Pengertian silabus dalam dunia pendidikan adalah:
“rancangan  pembelajaran  yang  berisi  rencana  bahan  ajar  mata  pelajaran tertentu  pada  jenjang  dan  kelas  tertentu,  sebagai  hasil  dari  seleksi, pengelompokan,  pengurutan,  dan  penyajian  materi  kurikulum,  yang  telah dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan( Nurhadi, 2004).”
Berikut ini akan dipaparkan temuan penelitian yang berasal dari hasil wawancara dengan kepala  KUA  dan  anggota  masyarakat  yang  pernah  mendapat  pembekalan  pranikah  di kantor KUA.

## 2. Pendapat Kepala KUA
Wawancara  dengan  kepala  KUA  kecamatan  kota  Sigli  dilakukan  di  ruang  kantor  kepala KUA  yang  bersangkutan.  Wawancara  dilakukan  dalam  bahasa  Indonesia  dan  jawaban

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie
yang  diberikan  oleh  responden  juga  dalam  bahasa  Indonesia.  Responden  memberikan beberapa  pandangan  yang  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  kursus  pranikah  di lembaga  yang  dipimpinnya.Pendapat  responden  tersebut  dapat  dirangkum  menjadi beberapa tema.

## a. Tujuan Kursus
Responden  mengawali  penjelasannya  dengan  menyebutkan  tujuan  pelaksaanaan  kursus pranikah. Responden menyebutkan:
Pemerintah  mengharapkan,  ini  dari  sisi  pertama  untuk  ketahanan  rumah tangga.Kursus  pranikah  itu      tujuannya  untuk  ketahanan  rumah  tangga,  maka dibuat  kursus  pranikah.Memang  ada  dalam  peraturan-peraturan  menteri  agama seperti itu.
Responden  ini  mengacu  pada  tujuan  utama  pemerintah  terkait  pelaksanaan  kursus pranikah yaitu untuk ketahanan rumah tangga.Mungkin yang dimaksud oleh responden ini  dengan  ketahanan  rumah  tangga  adalah  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga bagi pasangan suami istri, yang pengetahuannya diperoleh melalui kursus pranikah yang difasilitasi  oleh  KUA  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah,  dalam  hal  ini  di  bawah Kementerian Agama.
Pada bagian lain responden juga mendeskripsikan tujuan lain yang ingin dicapai melalui kursus pranikah, responden menyebutkan:
Pertama dengan adanya kursus pranikah ini mereka akan tahu apa kewajiban dan hak  masing-masing,  kemarin  mereka  tidak  memikirkan  bagaimana  hak  dan kewajiban selaku suami dan istri.
Kursus  pranikah  diharapkan  memberi  pengetahuan  yang  berharga  bagi  calinda  tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.Sehingga bagi suami istri tidak hanya mengedepankan tuntutan pemenuhan hak, tapi mengabaikan kewajiban masing-masing.

## b. Durasi Kursus
Responden  merujuk  pada  durasi  penyelenggaraan  kursus  pranikah  di  lembaga  KUA. Pendapat responden tergambar dalam kutipan wawancara berikut ini:
saya  kira  bagus,  Cuma  perlu  diperkuat  lagi  tentang  pelaksanaannya.  Kalau  kita lihat di KUA disini hanya kita buat sehari, perlu peningkatan.
Kursus yang diarahkan sementara ini 24 jam.
Kutipan  wawancara  tersebut  memberi  gambaran  bahwa  terdapat  durasi  waktu  kursus yang berbeda antara yang terdapat dalam regulasi dengan yang dijalankan oleh lembaga KUA.Dalam  regulasi  disebutkan  bahwa  kursus  pranikah  itu  diarahkan  untuk dilaksanakan dengan durasi 24 jam. Sedangkan yang sudah berjalan hanya 3 (tiga) jam dan dilaksanakan selama sehari saja, dari jam 9.00 pagi sampai jam 12.00 siang.

## c. Optimalisasi kursus
Terkait pelaksanaan kursus pranikah, responden memberi informasi sebagai berikut:
Berjalan tetapi belum 100 persen
Saya kira sudah lama, saya baru disini, kira-kira 5 tahun sudh berjalan.
Dari  informasi  responden  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kursus  pranikah sudah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat yang optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam  regulasi.Peraturan  terkait  kursus  pranikah  diberlakukan  secara  bertahap  dengan mempertimbangkan  keadaan  masyarakat.Pelaksanaan  kursus  itu  juga  melibatkan  pihak penyuluh sebagai patner kerja pihak KUA. Berdasarkan informasi responden, pelaksanaan kursus sudah berjalan 5 (lima) tahun. Mungkin hitungan lima tahun ini termasuk periode sebelum  diberlakukannya  kursus  pranikah,  karena  peraturan  tentang  kursus  pranikah baru dikeluarkan pada tahun 2013.

## d. Materi Kursus
Responden  juga  menjelaskan  materi-materi  yang  diberikan  pada  saat  kursus  pranikah dalam kutipan wawancara berikut ini:
Kita berikan masalah sedikit tentang hukum menikah kemudian dari penyuluh juga memberikan  hukum  bagian  fiqh  munakahad,  kami  menyampaikan,  dari  kantor menyampaikan administrasi kantor dan juga seputar dengan hukum yang tertulis dalam peraturan mentri agama. Kalau dari penyuluh menyampaikan hukum secara fiqh  islam.
Materi-materi  yang  diberikan  dalam  kursus  pranikah  meliputi  hukum  pernikahan,  fiqh munakahat,  administrasi  kantor,  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  menteri  agama, hukum  berdasarkan  fiqh  Islam.  Materi  fiqh  munakahat  dan  hukum  secara  fiqh  Islam disampaikan  oleh  penyuluh.Materi  itu  meliputi  syarat  nikah,  rukun  nikah,  hal-hal  yang memutuskan  hubungan  suami  istri  seperti  talak,  kematian,  zihar,  ilak,  khuluk.  Terkait dengan  fiqh  munakahat  ini  banyak  yang  tidak  diketahui  oleh  peserta  kursus  padahal mereka  akan  menikah  dalam  waktu  dekat,  oleh  sebab  itu  kursus  pranikah  ini  sangat penting.  Materi  yang  terkait  dengan  administrasi  kantor  dan  hukum-hukum  dalam peraturan Menteri Agama disampaikan oleh pegawai KUA.

## e. Kegiatan Pendukung Kursus
Responden juga menyebutkan kegiatan bermanfaat yang dapat membantu memperdalam materi  yang  sudah  didapatkan  melalui  kursus,  baik  itu  dilakukan  atas  anjuran  KUA maupun  yang  diikuti  oleh  masyarakat  atas  inisiatif  sendiri.  Berikut  kutipan wawancaranya:
Walaupun pemerintah belum, kami sudah panggil penyuluh tadi.Jadi, di kampong memang  ada  diberikan  dari  teungku-teungku  dayah.Nanti  kami  tunjuk,  tolong
Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie
teungku ajari sipulan sebentar.
Dari  kitab-kitab  yang  menurut  pemahaman  seseorang  itu,  jika  misalnya  orang sudah  tinggi  sedikit  mungkin  dikasih  I’anah  atau  kitab  bajuri,  mungkin  dibawah sedikit ilmunya diberi kitab Lapan.
Kegiatan  pendukung  tersebut  seperti  menyarankan  mengikuti  majelis  ta‟lim,  pada  saat menyampaikan  khutbah  nikah,  juga  memakai  tenaga  penyuluh  yang  ada  pada  tingkat kecamatan  untuk  mengajari  calon  pengantin.Mengunjungi  dan  berguru  pada  teungku- teungku di dayah juga dianjurkan kepada calon pengantin. Oleh pihak dayah akan diberi materi dari kitab-kitab yang sesuai dengan tingkat pemahaman calon pengantin. Ada yang diberi  materi  dari  kitab-kitab  berbahasa  Arab  seperti I’anah dan Bajuri ,  ada  juga  yang diberikan materi dari kitab Arab Jawi seperti kitab Lapan .Pada intinya pengetahuan yang diperoleh pada saat kursus pranikah harus ditambah lagi dengan berguru kepada pihak- pihak  lain  yang  memiliki  pengetahuan  agama  ataupun  pengetahuan  terkait  pernikahan dan seluk-beluknya.

## 3. Pendapat Masyarakat
Masyarakat  yang  dipilih  sebagai  responden  adalah  pasangan  yang  sudah  menikah, bertujuan  untuk  mengetahui  pengalaman  mereka  terkait  pelaksanaan  kursus  pranikah. Dengan  memakai purposive dan snowball  sampling ,  peneliti  dapat  terhubung  dengan  5 responden dan memiliki kesempatan untuk  mewawancarai mereka. Kelima responden ini diinisialkan  dengan  R1,  R2,  R3,  R4,  dan  R5  berdasarkan  urutan  wawancara.Kelima responden  ini  juga  mewakili  tahun  pernikahan  yang  berbeda-beda.Apabila  diurutkan, tahun  pernikahan  masing-masing  responden  adalah  2012,  2013,  2014,  2015  dan 2016.Keterwakilan  tahun  pernikahan  ini  menjadi  penting  untuk  menjadi  bahan perbandingan  terkait  pelaksanaan  kursus  pranikah  baik  itu  sebelum  atau  sesudah terbitnya regulasi tentang kursus pranikah.
Pertanyaan wawancara yang sama diajukan pada kelima responden tersebut. Wawancara dilakukan  dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Aceh  sesuai  dengan  kenyamanan responden. Wawancara yang dilakukan dalam bahasa Aceh diterjemahkan terlebih dahulu ke  dalam  bahasa  Indonesia  sebelum  dianalisa.  Responden  memberikan  sejumlah keterangan  yang  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  bimbingan/kursus  pranikah berdasarkan  pengalaman  mereka  masing-masing.Pendapat  kelima  responden  tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

## a. Eksistensi Kursus Pranikah
Penamaan  eksistensi  kursus  menunjukkan  kepada  keberadaan  kursus  pranikah  dalam pandangan responden, ada responden yang menganggapnya sebagai  bimbingan singkat, ada pula yang menganggapnya sebagai kursus. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

## Huwaida & Usfur Ridha
Tidak  pernah  dilakukan  kursus  pranikah.  Pihak  KUA  hanya  bertanya  apa  tujuan menikah  dan  saya menjawab  untuk memperbanyak  keturunan setelah  itu, supaya banyak  ummat  Nabi  Muhammad  nantinya,  pihak  KUA  memberi  nasihat  jangan sampai setelah menikah ada prasangka atau cemburu dan juga untuk calon suami agar memberi nafkah.(R1)
hanya  diberi  bimbingan  tentang  keharmonisan  rumah  tangga.(R2)  Tentang  hak suami  terhadap  istri,  keharmonisan  berumah  tangga,  bagaimana  cara  melayani suami yang baik. Sekitar 15 menit.Sebentar saja.
R1  menikah  pada  tahun  2015,  tepatnya  dua  tahun  setelah  berlakunya  regulasi  tentang kursus  pranikah.Menurut  R1  lembaga  KUA  tidak  melaksanakan  kursus,  namun  hanya memberikan bimbingan singkat dan nasihat seperti menghindari prasangka dalam rumah tangga, kewajiban suami memberi nafkah, mencegah pertengkaran dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada R1 dan calon suami hanya diminta membaca surat al-Fatihah dan kalimat  syahadat.  Keterangan  yang  sama  diberikan  oleh  R2  yang  menikah  pada  tahun 2012, responden ini juga berpendapat bahwa KUA tidak melaksanakan kursus pranikah. Staf KUA hanya memberikan bimbingan singkat tentang keharmonisan rumah tangga dan kewajiban suami istri.Ini pendapat yang wajar, karena pada tahun 2012 belum ada regulasi kursus pranikah bagi calon pengantin.
b. Kegiatan Pendukung Kursus
hanya saja mengetahui hal tersebut dari pengajian. Di meunasah ada Majlis Ta’lim. Dibimbing  oleh  Teungku  Mr  dari  dayah  sekitar  sini.  Dalam  pengajian  tersebut membahas  syarat-syarat  menikah,  dosa  terhadap  suami,(R1)Dari  inisiatif  sendiri dengan membaca buku dan pergi pengajian dengan membaca kitab-kitab. Misalnya kitab  yawakid  yawahir,  kitab  Lapan,  khususnya  yawakit.Tentang  khadam suami.rutin  Setiap  malam  kamis  untuk  kitab  yawakid  yawahir  selama  15  menit.
(R2).  oh  kalau  itu  sudah  dapat  dari  teungku,  kalau  kita  baca  kitab  nanti diberitahukan  oleh  teungku,  kitab  apa  saja  ada  seperti  kitab  masaila  ada,  kitab Lapan,  Yawakid  lebih  lengkap  lagi  kalau  tentang  berumah  tangga,  Hanya  dari kitab-kitab. Apalagi untuk orang-orang di kampong.(R3)
Responden R1, R2, R3 menyebutkan tentang keikutsertaan mereka dalam kegiatan majlis ta’lim atau  pun  pengajian  yang  rutin  dilaksanakan  di meunasah setiap  malam  Senin  dan malam  Kamis.Pemberi  materi  pada  pengajian  itu  adalah  seorang teungku laki-laki  yang juga mengajar di dayah.Materi yang disampaikan berasal dari kitab-kitab seperti Yawakit Yawahir , kitab Lapan , dan kitab Masaila .
Kegiatan  yang  sedikit  berbeda  sebagai  pendukung  kursus  disampaikan  oleh  R4  dan  R5 sebagai berikut:
Dari  baca  buku.Misalnya  fiqh  wanita.Bertanya  kepada  orang  tua  dan  berdiskusi.

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie
Banyak,  tetapi  sudah  lupa  misalnya  sebagai  perempuan  bagaimana  cara  berbakti kepada suami, santun kepada suami. Masih seputaran hal-hal seperti itu.(R4) Pernah,  dari membaca buku  yang diberikan  oleh  pihak  KUA.(R5)  Selain  dari itu, ada  dari  kajian-kajian  seperti  yang  dikampus.  Bukan,  kadang-kadang  materinya dipilih tentang pernikahan.
Adapun R4 dan R5 menyebutkan membaca sebagai kegiatan yang positif yang dilakukan untuk  menambah  pengetahuan  tentang  pernikahan  sebelum  memasuki  jenjang pernikahan.Yang berbeda adalah buku yang dibaca, R4 membaca Fiqh wanita, sedangkan R5 membaca buku-buku yang diberikan oleh pihak KUA.

## C. Hambatan Kursus Pranikah di Pidie

## 1. Pendapat Kepala KUA
Terkait hambatan dalam pelaksanaan kursus pranikah, responden memberikan beberapa pandangan  yang  peneliti  kategorikan  sebagai  hambatan  yang  ditemukan  selama pelaksanaan  kursus  pranikah  di  lembaga  yang  dipimpinnya.Pendapat  responden  terkait hambatan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa tema.

## a. Kesadaran Masyarakat
Salah  satu  bentuk  hambatan  kursus  pranikah  yang  dapat  dipahami  dari  penjelasan responden  adalah  terkait  dengan  kesadaran  masyarakat  sebagaimana  hasil  wawancara berikut:

## Cuma kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang kursus pranikah.
Kesadaran  masyarakat  yang  masih  belum  maksimal  terkait  keikutsertaan  dalam  kursus pranikah menjadi suatu hambatan. Tambahan lagi bila kursus pranikah yang dilaksanakan menurut  regulasi  yang  mensyaratkan  harus  diikuti  selama  24  jam,  yang  bila diselenggarakan 3 jam per hari akan memakan waktu selama 8 hari.

## b. Persepsi Masyarakat
Kesadaran  masyarakat  ikut  dipengaruhi  oleh  persepsi  yang  sudah  berkembang  dalam masyarakat. Hasil wawancara berikut menggambarkan persepsi masyarakat:
Jadi masyarakat menganggap kursus tersebut mempersulit untuk menikah. Kita  duluan  memikirkan  pesan  pelaminan  dimana,  berapa  dan  bagaimana modelnya, pesan bunga dimana.Padahal kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu.
Di kalangan masyarakat sudah berkembang persepsi bahwa kursus pranikah mempersulit masyarakat  untuk  menikah  sehingga  persepsi  itu  pun  turut  mempengaruhi  kesadaran masyarakat  dalam  mengikuti  kursus.Masyarakat  masih  memikirkan  hal-hal  yang  secara esensi hanyalah pelengkap pernikahan seperti dekorasi di hari pernikahan berupa desain pelaminan,  dekorasi  tempat  berlangsungnya  pernikahan  dan event  organizer mana  yang
dapat disewa untuk menyukseskan selebrasi pernikahan.Akibat memikirkan hal-hal yang sebenarnya  hanya  sebagai  pelengkap  saja,  membuat  hal-hal  yang  sangat  esensial  seperti pengetahuan  tentang  munakahat  dan  hidup  berumah  tangga  serta  informasi  mengenai kesehatan reproduksi menjadi terabaikan.

## c. Keterbatasan Waktu dan Anggaran
Keterbatasan waktu menjadi hambatan sebagaimana tersebut di bawah ini: Karena  terbatas  di  sini,  kalau  kita  berikan  3  jam.  Kalau  mungkin  hari  lain  ada pernikahan dan sebagainya.
Keterbatasan waktu menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan kursus pranikah dalam durasi  24  jam  disebabkan  durasinya  meningkat  menjadi  3  jam  setiap  kali  pertemuan. Sedangkan  hal  itu  sulit  untuk  dapat  dilaksanakan,  karena  pihak  KUA  sendiri  memiliki agenda  untuk  menikahkan  orang  lain.  Akibatnya  kursus  pranikah  yang  dapat dilaksanakan  hanya  satu  kali  dalam  seminggu  dan  memilih  hari  yang  biasanya  tidak dipilih untuk menikah.
Responden juga menyebutkan anggaran sebagai hambatan kursus pranikah sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut ini:
Mungkin dari kami memberikan materi ini tidak ada hambatan karena dilakukan di kantor.  Tetapi jika  kita  panggil  pihak  luar  kami  pikir-pikir  terlebih  dahulu.Paling tidak transport mereka, bukan honor tetapi transport mereka pergi ke sini.
Anggaran  menjadi  hambatan  kursus  pranikah  bila  KUA  melibatkan  lembaga  lain  dalam pelaksanaan  kursus  pranikah.  Pihak lain  yang ikut  bekerja  sama  dalam  kursus  pranikah seperti  BKKBN,  dokter  dan  penyuluh  dari  kankemenag.  BKKBN  dilibatkan  karena lembaga ini mengusung program keluarga sejahtera melalui pengaturan  jumlah kelahiran. Program  ini  dinilai  cocok  diperkenalkan  pada  pasangan  calon  pengantin.Sebelumnya sudah ada kerjasama dengan pihak BKKBN dalam pelaksanaan kursus pranikah, namun kegiatan tersebut sudah terhenti selama tahun 2014 dan 2015.

## 2. Pendapat Masyarakat
Terkait  hambatan  dalam  pelaksanaan  kursus  pranikah,  kelima  responden  memberikan beberapa  pendapat  yang  peneliti  kategorikan  sebagai  hambatan  yang  mempengaruhi keikutsertaan  responden  dalam  pelaksanaan  kursus  pranikah  di  lembaga  KUA.Pendapat responden  terkait  hambatan  tersebut  dapat  dirangkum  menjadi  beberapa  tema  yaitu motivasi diri, keterbatasan informasi dan waktu, juga terkait metode penyampaian kursus. Motivasi  diri  ikut  menjadi  hambatan  dalam  keikutsertaan  pada  pelaksanaan  kursus pranikah, sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara berikut:
Ada, tapi saya tidak sanggup membaca. (R1). Jika tidak ada inisiatif sendiri maka

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie

## tidak tahu apa-apa.(R2)
Ada  responden  menyatakan  tidak  ada  informasi  yang  memadai  tentang  pelaksanaan kursus pranikah sebagaimana terdapat dalam hasil wawancara berikut:
tetapi karena tidak ada diselenggarakan kami pun tidak ikut kursus itu. Sebenarnya perlu kursus  pranikah itu.(R1)Tidak ada, (R2). Tidak ada pemberitahuan apapun, kabetulan karena kuaket itu orang kampung abang. Jadi, setelah daftar di geuchik pergi menikah dan langsung pulang.(R3)
Tiga  orang  responden  tidak  mengetahui  tentang  pelaksanaan  kursus  pranikah  karena pihak  KUA  tidak  memberitahukannya.Tidak  ada  informasi  khusus  yang  diberikan  oleh pihak KUA terkait pelaksanaan kursus pranikah.
Keterbatasan  waktu  turut  menjadi  hambatan  keikutsertaan  masyarakat  khususnya  calon pengantin  dalam  pelaksanaan  kursus  pranikah.  Hal  ini  tercantum  dalam  kutipan wawancara berikut:

## Kami cuma disuruh datang sebentar, dibimbing sebentar, kemudian selesai, waktu
itu saya disibukkan dengan urusan dinas, jadi sebentar saja.(R2)
Ada  pula  responden  yang  mengkritisi  metode  penyampaian  kursus  pranikah  yang dilaksanakan  oleh  pihak  KUA.Menurut  responden  kursus  yang  disampaikan  terkesan sangat formal sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan, akibatnya materi kursus terasa tidak aplikatif dalam artian tidak mudah untuk diterapkan. Seperti terungkap dalam wawancara di bawah ini:
cuma  dalam  prakteknya  hal-hal  yang  disampaikan  dalam  kursus  pranikah  itu terlalu formal, tidak mengena dan tidak aplikatif begitu.(R4).

## D. Kesimpulan
Tujuan pelaksanaan kursus calon linto dan dara baro dapat digambarkan sebagai berikut: calon linto dan dara baro mengikuti kursus pranikah untuk membentuk ketahanan rumah tangga yang bertujuan hidup rukun, harmonis, dan damai yang tujuan akhirnya ( ultimate aim )adalah  melahirkan  keluarga sakinah  mawaddah  warahmah .  Agar  tujuan  tersebut  dapat terwujud, lesson  learn dari  hasil  penelitian  terkait  pelaksanaan  kursus  pranikah  di kabupaten  Pidie,  dapat  menjadi  catatan  penting  bagi  Kementerian  Agama  atau  KUA. Responden  dari  pihak  KUA  dan  masyarakat  memiliki  kesamaan  pandangan  dalam  hal memanfaatkan  keberadaan  pendidikan  keagamaan  seperti  dayah  dan  majelis  ta‟lim sebagai  sarana  pendidikan  terkait  kerumahtanggaan  dalam  Islam.  Pemanfaatan  lembaga keagamaan ini sangat penting mengingat kabupaten Pidie memiliki 242 unit Pesantren; 85 Balai Dayah; 379 Balai Pengajian ; dan 980 unit Majelis Ta‟lim.
Keberadaan  lembaga  keagamaan  ini  menjadi  mitra  kerja  atau  mitra  penyuluh  yang potensial  dalam  rangka  mengoptimalkan  pelaksanaan  kursus  pranikah.Karena  pada
dasarnya  masyarakat  berminat  mengikuti  kursus  pranikah,  namun  karena  berbagai hambatan  yang  terkait  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  ataupun  letak  KUA  yang  jauh mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam kursus pranikah. Ada baiknya akreditasi lembaga  penyelenggarakursus  pranikah  sebagaimana  yang  disebut  dalam  Peraturan Dirjensegera dapatdiwujudkan dengan mengakreditasi sebagian dari lembaga keagamaan yang  telah  ada  di  lingkungan  masyarakat  sehingga  lembaga  tersebut  dapat  membantu KUA  dalam  proses  pelaksanaan  kursus  pranikah.  Penyebaran  informasi  tentang keberadaan  kursus  menjadi  catatan  penting  bagi  pihak  KUA  yang  harus  segera ditindaklanjuti  diikuti  dengan  perbaikan  pada  kurikulum  dan  silabus  kursus  pranikah yang lebih bervariasi dari segi metode pembelajaran.

## Implementasi Kursus Calinda di Kabupaten Pidie

## Daftar Pustaka
BIMAS Kemenag RI. 2013. Buku Pedoman Kursus Pranikah .
Bernadin, H.J., Russell, J.E.A., 1998. Human Resource Management , (Singapore : McGraw-Hill Book,
Diah Maziatu Chalida. 2010. “ Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan  Pagedongan  Kabupaten  Banjarnegara;  Studi  Kasus  di  KUA  Kecamatan Pagedongan  Kabupaten  Banjarnegara .” Skripsi .Fakultas  Syariah  IAIN  Walisongo Semarang.
Lukman  Khakim.  2014.    “Peran  Bp4  Terhadap  Evektifitas  kursus  pranikah  Dalam Mengurangi  Terjadinya  Perceraian  (Studi  Pada  Bp4  Kecamatan  Parung  Kabupaten Bogor)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
M.Agus  Noorbani,  2015.  “Pelayanan  Kursus  Pranikah  Di  Kecamatan  Cicantayan
Kabupaten Sukabumi”, Jurnal PENAMAS, Volume 28, Nomor 2, Juli-September.
Macfarlane, Julie, 2012. “ Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage; A Discussion  Guide  for  Families  and  Communities.  Institute  for  Social  Policy  and Understanding .
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M, 2003. Human Resources Management : Gaining A Competitive Advantage , New York : The McGraw-Hill Companies.
Nurhadi,  2004. Kurikulum  2004  (Pertanyaan  dan  Jawaban), Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Saldana, J. , 2010. The Coding Manual For Qualitative Researchers . London: SAGE.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.