Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan  Distribusi Pendapatan Di Kota  Medan
Kamilah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kamila@uinsu.ac.id

## Annio Indah Lestari Nst
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara annionst@gmail.com

## Abstract
Medan City has just been chosen as the winner for the category of the Best City  of  Indonesia  in  2017  and  the  Best  City  of  the  Sumatra  Region.  This  shows the  city's  great  potential  in  an  effort  to  attract  investors  from  various  industries and  business  people  as  well  as  to  advance  the  regional  economy.  However,  the poverty  rate  in  Medan  among  other  cities  in  North  Sumatra  has  increased continuously. As a result, the economic condition of the community in general has not  reached  the  same  level  of  income  equity  and  deficiencies  are  still  found, including the  gap between regions  in  achieving  economic levels.  The  abundance of  research  and  scientific  studies  carried  out  in  depth  on  the  system  originating from Islamic teachings, which proved to remain strong in the face of the crisis that came crashing, starting in 1998 and 2008 to the present. The purpose of this study is to look deeply into the role of the industry of Islamic microfinance institutions in overcoming the problem of social inequality and income distribution in Medan. This  research  method  uses  a  qualitative  descriptive  method  by  means  of  case studies.  The  object  of  the  research  conducted  in  this  study  is  the  Role  of  the Industry of Sharia Microfinance Institutions in Medan City, while the subjects of this  study  are  Practitioners,  Employees  of  Islamic  Microfinance  Institutions (LKMS) and Customers of Islamic Microfinance Institutions (LKMS).The results of this study found that LKMS Madani Emas Syari’ah  has shown a fairly good role in its efforts to overcome the problem of social inequality, this was shown in an effort to help the capital of small and medium enterprises in Medan so that the business  can  continue  despite  limited  funds,  capital  and  resources.  Even  so,  the role  that  is  owned  is  not  significant  because  in  terms  of  the  age  of  the  newly established  and  only  one  LKMS  that  stands  under  the  supervision  of  OJK  in Medan City.
Keywords: Sharia  Microfinance  Institutions,  Gaps,  Role  of  Industry,  Poverty,

## Income Distribution

## Pendahuluan
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  yang  semakin  pesat  pada  saat ini,  tentunya  juga  berdampak  pada  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan mikro  syariah.  Peran  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  mendorong
perekonomian rakyat sangat melekat pada Grameen Bank di Bank di Bangladesh, yang  berdiri  pada  tahun  1976.  Pemberian  akses  pembiayaan  mikro  yang  luas kepada  perekonomian  rakyat  tersebut,  bahkan  telah  dianggap  sebagai  suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan (Pratiwi, 2014: 85).
Di  Indonesia  ada  beberapa  contoh  lembaga  keuangan  syariah  yaitu  bank syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah  dan  lain-lain.  Selain  bank  syariah saat ini juga banyak didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank  Perkreditan  Rakyat  syariah,  Baitul  Mall  Wattamwil  (BMT)  dan  koperasi berbasis syariah. Di dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah  bukan  sekedar  lembaga  keuangan  yang  bersifat  sosial.  Namun  koperasi syariah  juga  sebagai  lembaga  bisnis  dalam  rangka  memperbaiki  perekonomian umat. Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari pada yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberikan pengertian  bahwa  lembaga  keuangan  adalah  “badan  di  bidang  keuangan  yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat”
Lembaga  Keuangan  Mikro  sudah  ada  sejak  beberapa  puluh  tahun  yang lampau.  Namun  dalam  prakteknya,  seringkali  ditemui  pelaksanaan  kegiatan operasional  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah,  misalnya  terdapat  praktik pembungaan  uang  (ribawi),  praktik gharar ,  dan  lain  sebagainya.  Namun belakangan    ini,    masyarakat    internasional    maupun    Indonesia    khususnya mengalami   peningkatan   “ religiousity ”, semangat  keagamaan (Harahap, Sofyan Syafri, 2004). Fenomena  ini benar adanya, jika kita amati ternyata sekarang ini perkembangan  di  masyarakat  internasional  ,  beberapa  universitas  Barat  telah banyak  membuka  pusat  studi Islam,  di  Eropa,  di  USA,  Islam  semakin  tampak, di      Inggris,  Belanda  bahkan  dalam  bidang  politik,  kekuatan  Islam  semakin diperhitungkan.  Kajian  mengenai Islam  semakin  banyak, seminar,  symposium, mass  media,  literature  semakin  menjamur.  Di  Singapura,  misalnya  pemerintah harus    menyediakan  makanan  halal  dan  barang  halal  untuk  konsumsi      umat Islam,  kalau  tidak  maka  dikhawatirkan  pemasukan  dari  sektor  pariwisata menurun dan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
Selain pertumbuhan ekonomi, tolak ukur keberhasilan pembangunan  juga  dilihat  dari  struktur  ekonomi  dan  kecilnya kesenjangan  pendapatan  antar   penduduk, antar   daerah  dan  juga  antar sektor.  Islam  dengan  tegas  menggariskan    kepada    penguasa    untuk
meminimalkan  kesenjangan  dan  ketidakseimbangan  distribusi.  Ini terdapat dalam Al -Qur’an Surah Al -Hasyr ayat 7:
ٓ اَّم ٓ ٓ اَفَأ ٓ َء ٱ ٓ َّهَعُٓ َّللَّ ٓ ًِِٓنُُسَر ۦ ٓ ٓ هِم ٓ ٓ ٌَأ ٓ ِم ٱٓ ن ُٓق ٓ َِز ٓ ِْٓذِنََٓ ِلُُسَّزهِنًَََِّٓهِهَف ٱٓ ن ٓ زُق ٓ َّب ٓ ََٓ ٱٓ ن ٓ َتَٕ ٓ َّم ٓ ََٓ ٱٓ ن ٓ َسَم ََٓٓ ِهِٕك ٱٓ ب ِٓه ٱ ٓ َٓكٓ ِمِٕبَّسن ٓ ٓ َةَنَُدٓ َنُُكَٔٓ َلَ ٓ ٓ َٕب ٓ َه ٱ َٓ  ل ٓ غ ٓ إَِى ٓ  مُكىِمِٓء ٓ ٓ اَمََ ٓ ٓ ىَتاَء ُٓمُك ٱ ٓ ىٍََوٓاَمََُٓيَُذُخَفُٓلُُسَّزن ٓ مُك ٓ ٓ ىَع َٓفًُٓ ٱ ٓ  اٍَُُتو ٓ ََٓ ٱ ٓ اُُقَّت ٱ ٓهََّللَّ ِٓٓإ ٓ َّن ٱ ُٓذِٔذَشَٓ َّللَّ ٱٓ ن ِٓباَقِع ٧ ٓٓ
Artinya: Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada Rasul-Nya  (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang  diberikan Rasul  kepadamu,  maka  terimalah.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya
Distribusi  yang  tidak  merata  menyebabkan  tingginya  tingkat kemiskinan  di  kalangan  masyarakat.  Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa kesenjangan dan   kemiskinan  pada   dasarnya  muncul  karena  mekanisme distribusi  yang    tidak    berjalan  sebagaimana  mestinya (Chalil, Zaki    Fuad, 2009: 17-23).
Sistem    ekonomi    dan    keuangan    syariah    memiliki    perangkat  yang berpotensi  mengatasi  berbagai  permasalahan  kesenjangan.    Sistem  ekonomi  dan keuangan  syariah  memiliki  perangkat  yang  berpotensi  mengatasi  berbagai permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan. Namun, masih ada beberapa hal  yang  dioptimalkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Hal  ini  sangat  menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mengoptimalkannya.
Ukuran   keberhasilan   perekonomian    salah   satunya      diukur melalui  Pendapatan    Domestic  Bruto        (PDB)  atau  PDRB  untuk perekonomian  daerah  baik   atas   dasar  konstan  mapun atas   dasar  harga berlaku. Semakin tinggi   PDRB  maka  semakin  sejahteralah  masyarakat. Namun  tentu    saja     kesejahteraan  yang   dimaksud  hanya  tercapai  jika PDRB yang  besar tersebut dinikmati oleh   semua  anggota masyarakat  dan bukan  hanya  segelintir orang atau   kelompok.
Berdasarkan  fenomena  ini,  semakin  banyak  bermunculan  lembaga keuangan  syariah  umumnya  maupun  lembaga  keuangan  mikro  syariah  pada khususnya. Untuk ini  maka sangat diperlukan  peran industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di
Kota Medan. Hal ini menjadi sangat penting   sehingga lembaga keuangan mikro syariah  ini  tidak  hanya  memiliki  label  syariah  namun  benar-benar  telah mengaplikasikan   sistem  keuangan  secara  syariah  dan  dapat  menjadi  contoh  di masyarakat.
Kemampuan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  menarik  minat  investor tidak  hanya  tergantung  pada  kemampuannya  untuk  memperoleh  laba  secara finansial  saja,  namun  juga  tergantung  pada  persepsi  bahwa  lembaga  tersebut benar-benar menerapkan aspek syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Kota  Medan  baru-baru  ini  terpilih  sebagai  pemenang  untuk  kategori Kota  Terbaik  Indonesia  2017  dan  Kota  Terbaik  Per  Region  Sumatera.  Hal  ini menunjukkan  adanya  potensi besar kota ini dalam upaya menarik minat investor dari  berbagai industri dan pelaku bisnis serta memajukan  perekonomian  daerah. Dalam  melakukan  penilaian,  ada  dua  indicator  yang    digunakan,  yakni kontribusi  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap  PDRB  Provinsi di atas 20%, sedangkan  indikator  kedua yakni pertumbuhan  PDRB  harus   lebih besar  dari  rata-rata pertumbuhan koridor atau PDRB per  kapita  lebih  besar  dari rata-rata PDRB per  kapita  koridor.
Tabel  1 Garis  Kemiskinan se-Sumatera Utara  2014-2016 Kabupaten Kota Garis Kemiskinan 2014 2015 2016 Nias 280,008 287,527 330,111 Mandailing Natal 268,034 280,506 304,669 Tapanuli Selatan 293,441 300,449 326,321 Tapanuli Tengah 298,573 307,710 353,753 Tapanuli Utara 283,464 291,893 325,606 Toba Samosir 282,744 292,695 326,501 Labuhan Batu 289,625 298,650 333,144 Asahan 254,253 262,464 292,030 Simalungun 274,867 283,234 315,947 Dairi 255,130 263,359 293,666 Karo 343,225 357,954 400,261
Deli Serdang 293,551 304,183 347,030 Langkat 294,175 304,825 348,205 Nias Selatan 215,835 220,455 238,119 Humbang Hasundutan  254,633 262,317 301,663 Pakpak Bharat 212,009 217,919 248,835 Samosir 235,355 242,263 271,619 Serdang Bedagai 291,732 301,639 336,478 Batu Bara 310,494 320,422 347,533 Padang Lawas Utara 246,951 256,219 278,290 Padang Lawas 240,131 247,594 268,922 Labuhanbatu Selatan 294,334 304,632 330,874 Labuanbatu Utara 321,487 332,815 361,017 Nias Utara 316,674 326,303 370,371 Nias Barat 299,555 307,907 352,570 Sibolga 342,384 355,225 391,681 Tanjungbalai 311,787 322,324 345,900 Pematangsiantar 387,899 403,918 429,365 Tebing Tinggi 342,964 355,621 383,650 Medan 401,417 420,208 460,685 Binjai 310,384 322,091 343,078 Padangsidimpuan 304,508 315,547 326,579 Gunungsitoli 288,112 289,428 304,727 Sumatera Utara 318,398 347,953 388,156
Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)
Sementara pada  tabel  1 di atas,  akan  terlihat bahwa angka  kemiskinan  di kota   Medan  di   antara    kota-kota  lain   di   Sumatera  Utara    yang   mengalami peningkatan  secara    terus    menerus.  Akibatnya  kondisi    perekonomian masyarakat  secara  umum  belum  mencapai  tingkat  pemerataan pendapatan   yang    sama  dan    masih  ditemui  kekurangan,  diantaranya kesenjangan  antar    wilayah  dalam  pencapaian  tingkat  perekonomian.
Banyaknya    penelitian    dan    kajian    ilmiah    yang    dilakukan    secara    mendalam terhadap  sistem  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam  ini,  dimana  terbukti  tetap tangguh menghadapi krisis yang datang menghempas, mulai tahun   1998 maupun 2008  hingga  masa  sekarang  ini.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu    metode  yang  digunakan  untuk menyelidiki  suatu  masalah  yang  dibuktikan    secara  alamiah  untuk  memperoleh data  dan  untuk  mengetahui  hasil  akhir  dari  sebuah  penelitian.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi  kasus,  yakni  merupakan kajian  yang rinci  atas  suatu  latar  atau  peristiwa  tertentu,  atau  dengan  kata  lain,  studi  kasus merupakan penelitian intensif tentang seseorang atau  suatu unit sosial yang kecil seperti  keluarga,  kelompok,  dan  lain-lain.  Unit  sosial  yang  diteliti  dalam penelitian  ini  adalah  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Kota  Medan. Karakteristik  penelitian  studi  kasus  pada  umumnya  sama  dengan  karakteristik penelitian kualitatif, yaitu menggali substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia. Studi kasus ini merupakan penelitian mengenai manusia (yang berada di lingkungan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Kota  Medan).  Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Peran Industri Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  di  Kota  Medan.  Sedangkan  subjek penelitiannya  merupakan  seseorang    atau  sesuatu    yang  mengenainya  untuk mendapatkan  keterangan.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud subjek  penelitian  adalah  individu,  benda  atau  organisme  yang  dijadikan  sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
Untuk  penelitian  kualitatif,  responden    atau  subjek  penelitian  yaitu  orang yang memberi informasi tentang data  yang diinginkan peneliti  berkaitan dengan penelitian  yang  sedang  dilaksanakan.  Maka  subjek  dari  penelitian  ini  adalah Praktisi,  Karyawan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  dan  Nasabah Lembaga  Keuangan    Mikro  Syariah  (LKMS),  dengan  jumlah  informan  2  orang praktisi, 3 orang karyawan LKMS dan  3 orang nasabah LKMS.
Temuan Penelitian dan Pembahasan

## 1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Salah satu fokus utama Lembaga Keuangan saat ini adalah bertumpu pada pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) syariah juga mendapat perhatian yang cukup signifikan. bahwa konsisten dalam mengembangkan LKM syariah ini akan menjadi salah satu jalan yang efektif untuk mengulang golden period (masa keemasan) yang pernah ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu  lembaga  amil  zakat  dan  lembaga  social  lainnya  mengalami  kesulitan  dalam pendistribusian harta  yang terkumpul pada masyarakat. Masyarakat sudah sangat sejahtera  dengan  terpenuhinya  berbagai  macam  kebutuhan  mereka,  seperti kebutuhan  sandang,  papan,  pangan,  pendidikan,  kesehatan  kebebasan mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Sebuah mimpi yang harus kita wujudkan menjadi kenyataan. Ke depan. Peran LKM syariah akan semakin bersifat strategis dan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian nasional
2. Perkembangan LKM Syariah
Perkembangan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  terutama  dalam  satu dasawarsa  terakhir,  baik  dari  jumlah  lembaga  maupun  jumlah  nasabah, menunjukkan  angka  yang  luar  biasa.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  semakin tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  akan  manfaat  dan  pentingnya  menjalankan aktivitas  ekonomi  melalui  lembaga  keuangan  ini  untuk  mencapai  kondisi  yang lebih  baik.  Bahkan  diprediksi  bahwa  LKM  akan  memiliki  peran  strategis  dalam mengakselerasi  proses  Indonesia  menjadi  Negara  maju  pada  tahun  2030 mendatang.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Chairul  Tanjung,  pengusaha yang  juga  Ketua  Komite  Ekonomi  Nasional  (KEN),  dalam  ceramahnya  pada peringatan  Dies  Natalis  Ke-47  Institut  Pertanian  Bogor  (IPB).  Beliau berkeyakinan  bahwa  Indonesia  akan  masuk  dalam  lima  terbesar developed country pada 2030 nanti dengan LKM menjadi salah satu pilar utamanya.
Program  pengentasan  kemiskinan  melalui  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM) sesungguhnya telah dilaksanakan dibanyak Negara berkembang. Program ini  merupakan  saran  untuk  membantu  pengusaha  kecil-menengah  dalam membiayai  investasi  untuk  kegiatan  ekonomi,  mengurangi  kerentanan  terhadap goncangan  eksternal,  pengeluaran  konsumsi,  dan  memungkinkan  para erbeitlos (pengangguran) untuk berwirausaha ketika peluang upah di sector formal ekonomi terbatas.  Bahkan  PBB  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tahun  2005  lalu  sebagai
permulaan  tahun  internasional  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro,  yang  mengakui bahwa lembaga ini merupakan sarana penting mengurangi kemiskinan di dunia.
Dalam  konsep  Islam,  Negara  manapun  yang  memiliki goal yang  jelas, yakni  terbentuknya  tatanan  masyarakat  yang  sejahtera  sebagaimana  disampaikan Imam al Syatibi dalam karyanya al muwafaqat fii al ushul , akan berusaha dengan konsisten  mencari  dan  menjalankan  berbagai  kegiatan  ekonomi  yang menguntungkan  dan  sesuai  dengan  karakter  bangsa. Islamic  Micro-finance yang di  dalamnya  ada  BMT,  Koperasi  Syariah,  BPRS,  serta  bank-bank  Islam  dengan unit usaha mikronya diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan tersebut.
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Madani Emas Nusantara
Adapun  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  ada  di  Kota Medan,  sampai  saat  ini  baru  berjumlah  1  (satu)  buah  LKMS,  yakni    LKMS Madani  Emas  Nusantara  yang  saat  ini  berlokasi  di  Jl.  Kapt.  Muslim  Kompleks Ruko  Metro  Bisnis  Centre  No.  5  Medan.  Pada  awalnya,  lembaga  ini  didirikan dengan  niat  mulia,  untuk  membantu  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah yang    memiliki  usaha  namun  kesulitan  untuk  memperoleh  akses  ke  dunia perbankan.  ( non bankable) .  Selain itu,  LKMS ingin  turut berperan dalam  upaya mengatasi  kesenjangan  sosial  di  masyarakat  dan  usaha  mendidik  masyarakat dalam berbisnis yang islami dan jauh dari jeratan rentenir dan ribawi.
Adapun  hasil  penelitian  ini,  diperoleh  data  berupa  jumlah  pembiayaan yang    sudah  disalurkan  kepada  masyarakat,  sejak  bulan  Januari  2018  sampai dengan September 2018, pada tabel berikut ini:
Adapun Sumber   Informan  yang diambil dalam penelitian ini adalah:
Tabel 2.  Daftar Informan Penelitian No.  Nama Informan Profesi 1 Rusdiono, MM Praktisi,          Direktur          BMT, Pengelola      LKMS      Madani Emas Nusantara 2 Dian      Yustriawan, MM Praktisi,          Ka.           Pusat Pengembangan     Manajemen Bisnis BCD 3 Jaka Kirmansyah Manager LKMS 4 Novita Sari Karyawan LKMS (Account Officer) 5 Pita Sari Karyawan LKMS (Teller) 6 Endang Susilawati Nasabah   LKMS   (Pedagang Daging)
7 Siti Nurbaya Nasabah   LKMS   (Pedagang Kelapa) 8 Herman Yosef Nasabah   LKMS   (Pedagang Kerupuk) Sumber: Doc. Peneliti
4. Struktur  Organisasi  LKMS  Madani  Emas  Nusantara
Adapun  Struktur  Organisasi  LKMS  Madani  Emas  Nusantara  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. RUPS/ RAT (Rapat anggota Tahunan)
Musyawarah    ini    dilaksanakan    setiap    tahun    sekali,  yang  dihadiri  oleh semua  anggota  atau  perwakilannya.  Musyawarah  ini  merupakan  kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karenanya berhak memutuskan:
- Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi;
- Pemilihan,  pengangkatan  dan  sekaligus  pemberhentian  pengurus  dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen;
- Penetapan    anggaran    pendapatan    dan    belanja    BMT selama satu tahun;
- Penetapan visi dan misi organisasi;
- Pengesahan        laporan        pertanggungjawaban        pengurus  tahun sebelumnya;
- Pengesahan rencana program kerja tahunan
b. Dewan Komisaris/Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama  yang  berkaitan  dengan  sistem  syariah  yang  dijalankannya.  Landasan kerja dewan ini berdasarkan   fatwa   Dewan   Syariah   Nasional   (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:
1) Sebagai  penasehat  dan  pemberi  saran  dan  atau  fatwa  kepada  pengurus dan  pengelola  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  syariah  seperti penetapan produk.
2) Sebagai  mediator  antara  BMT  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.
c. Direktur Utama/ Ketua Pengurus
Fungsi Utama Jabatan
Melakukan  control/  pengawasan  secara  keseluruhan  atas  aktivitas lembaga  dalam  rangka  menjaga  kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.
1) Bertanggung  jawab atas aktivitas BMT dan  melaporkan perkembangan    unit    BMT    Mirla  kepada  seluruh  anggota mekanisme rapat yang disepakati.
2) Terseleksinya      calon      karyawan      sesuai      dengan  formasi  yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Keputusan
Pengangkatan/Pemberhentian Karyawan.
3) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT.
4) Terjaganya  kondisi  kerja   yang  aman,nyaman  di BMT
5) Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak- pihak luar      dalam rangka mengembangkan usaha BMT
6) Menjaga  BMT  agar  dalam  aktivitasnya  senantiasa  tidak  lari  dari visi dan misinya.
7) Meningkatkan kualitas SDM BMT.
d. Manager
- Ia  merupakan  struktur  pengelola   yang  tertinggi  oleh karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT;
- Manajer  berfungsi  merumuskan  strategi  dan  taktik  operasional dalam  rangka  melaksanakan  keputusan  pengurus  atau  keputusan musyawarah tahunan;
- Ia      dapat        juga      mengusulkan        pemberhentian        dan pengangkatan karyawan;
- Ia   juga   melakukan   fungsi   kontrol   atau   pengawasan terhadap kinerja karyawan;
- Manajer  melaporkan  kinerjanya  kepada  pengurus  dalam  periode waktu tertentu minimal enam bulan sekali.
e. Account Officer (AO)
Melayani  pengajuan  pembiayaan,  melakukan  analisi  kelayakan  serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan Tanggung Jawab
1) Memastikan  seluruh  pengajuan  pembiayaan  telah  diproses  sesuai dengan proses sebenarnya
2) Memastikan  analisi  pembiayaan  telah  dilakukan  dengan  tepat  dan lengkap  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  mempresentasikan  dalam  rapat komite
3) Terselesaikannya pembiayaan bermasalah
4) Melihat  peluang  dan  potensi  pasar  yang  ada  dalam  upaya pengembangan pasar
5) Melakukan  penanganan  atau  angsuran  pembiayaan  yang  dijemput  ke lokasi pasar
f. Tugas-tugas Pokok
1) Memastikan  seluruh  pengajuan  pembiayaan  telah  diproses  sesuai dengan proses sebenarnya
2) Memastikan   analisi   pembiayaan   yang   telah dilakukan dengan tepat dan  lengkap  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  mempresentasikan  dalam rapat komite
3) Terselesaikannya Pembiayaan Bermasalah
4) Melihat    Peluang    Dan    Potensi    Pasar    Yang    Ada  Dalam  Upaya Pengembangan Pasar
5) Melakukan    Monitoring    Atas    Ketepatan    Alokasi  Dana  Serta Ketepatan Angsuran Pembiayaan Mitra
g. Bagian Administrasi
Bagi  organisasi  yang  sudah  membentuk  dapat membentuk  unit administrasi   tersendiri   yang   meliputi:
- Bagian administrasi pembiayaan, dan bagian administrasi tabungan.
- Bagian  administrasi  pembiayaan  akan  berfungsi  menyediakan  berbagai kelengkapan  untuk  realisasi  pembiayaan,  dokumentasi,  serta  informasi berbagai  hal  tentang  kondisi  pembiayaan  tersebut.  Ia  juga  berfungsi mencatat  angsuran  supaya  sesuai  antara  kartu  angsuran  yang  dibawa nasabah /anggota dengan catatan BMT.
- Bagian  administrasi  tabungan  akan  berperan  dalam  penyiapan  buku tabungan  bagi  anggota  baru,  pencatatan  saldo  pada  kartu  monitoring, pemindahbukuan  bagi  hasil,  serta  catatan  atas  perilaku  anggota  penabung termasuk  jadwal    pengambilan    tabungan    dan    informasi    deposito  jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar

## h. Teller
Merencanakan  dan  melaksanakan  segala  transaksi  yang  sifatnya  tunai. Tanggung Jawab:
- Terselesaikannya laporan kas harian
- Terjaganya keamanan kas
- Tersedianya  laporan  cashflow  pada  akhir  bulan  untuk  keperluan evaluasi.
Tugas-Tugas Pokok
1) Terselesaikannya laporan kas harian.
- Menerima    dan    mengeluarkan    transaksi    tunai    sesuai  dengan batas wewenang
- Melakukan  pengesahan  pada  bukti  transaksi  baik  paraf  maupun validasi.
- Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
- Membuat  rekapitulasi  transaksi  masuk  dan  keluar  dan  meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- Melakukan  cross  check  antara  rekapitulasi  kas  dengan  mutasi vault dan neraca.
2) Terjaganya keamanan kas
- Melakukan  penghitungan  kas  pada  pagi  dan  sore  hari saat  akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
- Meneliti  setiap  ruang  masuk  akan  keaslian  uang  agar  terhindar dari uang palsu.
- Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan.
- Mengarsipkan  laporan  mutasi  vault  pada  tempat  yang aman.
- Melakukan  cross  check  antara  vault  dengan  nearaca  dan rekapitulasi kas.
3) Tersedianya    laporan    cashflow    pada    akhir    bulan  untuk  keperluan evaluasi.
- Membuat  laporan  kas  masuk  dan  keluar  pada  setiap  akhir  bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
- Meminta    pengesahan    laporan    cashflow    dari    yang berwenang sebagai laporan yang sah.

## Standar Operating Procedure (SOP) Pengajuan Pembiayaan LKMS Madani Emas Nusantara
Adapun  Standar  Operating  Procedure  (SOP)  yang  ada      di      Lembaga Keuangan   Mikro   Syariah   (LKMS) Madani Emas Nusantara ini meliputi SOP Pengajuan Pembiayaan, Analisa Pembiayaan dan Persetujuan Pembiayaan.

## Persyaratan Pembiayaan
1. Marketing      menjelaskan    produk  pembiayaan  kepada  nasabah    yang mengajukan    permohonan    pembiayaan.  Apakah  Pemohon  sudah membuka  rekening  atau  belum.  Untuk  menjadi  nasabah  Simpanan  maka dipersilahkan    untuk    mengisi    formulir    menjadi  nasabah    dan  formulir permohonan pembukaan simpanan.
2. Nasabah    mengisi  dan    melengkapi  form    permohonan  pembiayaan  dan menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan individu:
a. KTP suami istri
b. Kartu keluarga, surat nikah
c. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
d. Agungan (BPKB/Sertifikat IMB)
e. Data objek pembiayaan
f. Data  jaminan  (harga  objek,  lokasi  jaminan dan foto
Tambahan berkas khusus bagi Pegawai
a. Fotokopi    SK    Pengangkatan    menjadi    PNS    / Pegawai Tetap
b. Fotokopi  Slip  Gaji  Terbaru  (  untuk  pegawai  swasta  minimal  3  bulan terakhir)
c. Fotokopi  Print  Out  RekeningTabungan  /  Rekening  penampungan  gaji minimal 3 bulan terakhir
Tambahan  berkas  khusus  bagi  Profesional  (Dokter,  Bidan.
Perawat):
- Fotokopi Surat Ijin Praktek yang masih berlaku
- Laporan  Keuangan  Praktek  (  Pendapatan  &  Pengeluaran)  minimal  3 bulan terakhir
- Fotokopi   Data   Kunjungan   Pasien   minimal   3   bulan terakhir
- Fotokopi    Print    Out    Rekening    Tabungan/    Giro    untuk  perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir
Tambahan berkas khusus bagi Wiraswasta:
- Fotokopi  Surat  Ijin  Usaha  Lengkap  (  SIUP,  TDP,  Akta Badan Usaha, NPWP Badan Usaha )
- (Ijin Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun )
- Laporan  Keuangan  Usaha  (  Neraca  &  Rugi  –  Laba  )  periode  2 tahun terakhir
- Fotokopi    Print    Out     Rekening    Tabungan    /    Giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir
3. Marketing      meminta    form    permohonan    pembiayaan  dan  melayani  , memeriksa  persyaratan  kelengkapan  (marketing  mengembalikan  form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya ).
4. Marketing    menjelaskan    dan    menegaskan    jenis  pambiayaan    yang dipilih    berikut    jangka    waktu    dan cara  pengembaliannya.Marketing mensimulasikan Kartu   Angsuran   sesuai   dengan   pembiayaan   yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan system
5. Marketing  mengirimkan  form  yang  telah  lengkap  ke bagian Manajer Mengisi data calon nasabah pembiayaan ke system, status pembiayaan adalah  pengajuan.  Selanjutnya  Manajer    akan  mempersiapkan  berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan
6. Manajer  menerima  dan  memeriksa  ulang  kelengkapan  pengisian  dan persyaratan , Map  pembiayaan dikembalikan  ke Marketing jika  belum lengkap sacara administrasi.

## Analisa Pembiayaan
1. Manajer melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah  yang potensial.  Nasabah  potensial  berasal  dari:  a.  Nasabah  pembiayaan yang  sudah  mengajukan  permohonan      (lihat      prosedur      pengajuan pembiayaan)  b.  Petugas  Koperasi  yang  melihat  usaha-usaha  nasabah yang  potensial  untuk  dikembangkan  Informasi  nasabah  potensial diperoleh  dari  pengecekan  intern  dari  profile  database  nasabah Koperasi  di  system,  maupun  dari  data  extern  seperti  :  referensi, customer nasabah maupun supplier.
2. Surveyor  melakukan  kunjungan  ke  usaha  calon  nasabah  pembiayaan (nasabah potensial).
Informasi yang dikumpulkan:
- Data  usaha  Filosofi  usaha,  sasaran  yang  ingin  dicapai,  rencana jangka  pendek,  menengah  dan  panjang,  para  pendiri,  pemegang saham, jumlah karyawan,
- Kemampuan membayar
- Barang yang akan digunakan sebagai agunan.
Peran     LKMS     dalam     Mengatasi     Masalah Kesenjangan  dan  Masalah Distribusi  Pendapatan di Kota Medan
Adapun  tingkat  kesenjangan  di  Kota  Medan  ini  sudah  harus mendapatkan  perhatian  yang  signifikan.  Jika  ditanyakan,  bahwa  apakah industry  lembaga  keuangan  mikro  syariah  di  Kota  Medan  memiliki  peran yang  signifikan  dalam  mengatasi  masalah  kesenjangan  dan  distribusi pendapatan  di  kota  Medan?  Maka,  jawabannya  adalah  Ya,  namun  peran yang  dimiliki  belum  signifikan  sebab  dari segi   usia   yang   masih  baru berdiri  dan  baru satu satunya LKMS yang  berdiri di  bawah pengawasan OJK di  Kota  Medan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh data berupa jumlah pembiayaan yang    sudah  disalurkan  kepada  masyarakat,  sejak  bulan  Januari  2018  sampai dengan September 2018, pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 Jumlah data pembiayaan murabahah LKMS Madani Emas Nusantara yang sudah disalurkan (bulan Januari s/d September 2018)
No.  Bulan (tahun 2018) Jumlah Pembiayaan (Rp) 1 Januari 219,014,166.00 2 Februari 240,622,269.00 3 Maret 260,330,602.00 4 April 256,872,270.00 5 Mei 280,247,270.00 6 Juni 199,872,270.00 7 Juli 266,997,270.00 8 Agustus 351,497,270.00 9 September 448,747,270.00
Total 2,524,200,657.00

## Sumber: Dokumen perusahaan LKMS Madani Emas Nusantara
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  dapat  diperoleh  informasi,  bahwa  LKMS Madani  Emas  Syariah  telah  menunjukkan  peran      yang      cukup      baik      dalam upayanya     mengatasi  masalah kesenjangan    sosial  , hal  ini    diperlihatkan dalam upaya membantu permodalan usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Medan sehingga usaha tersebut  dapat tetap berlangsung meskipun memiliki  keterbatasan dana,  permodalan  dan  sumber  daya.  Selain  itu,  LKMS  ini  juga  telah  berupaya untuk  mengatasi  masalah  dalam  distribusi  pendapatan  di  masyarakat,  dimana terdapat  masalah  kesulitan  bagi  usaha  kecil  menengah  dalam  mengembangkan usahanya, sementara distribusi pendapatan untuk usaha yang lebih besar memiliki kemudahan  memperoleh  permodalan  melalui  kemudahan  akses  ke  dunia perbankan.
Pada  tabel  3  di  atas  terlihat  jelas,  bahwa  pembiayaan  murabahah  LKMS Madani  Emas  Nusantara  yang  sudah  disalurkan  (bulan  Januari  s/d  September 2018)  mengalami  peningkatan  yang  cukup  menggembirakan,  hal  ini  merupakan respon positif dari masyarakat terhadap kehadiran dan peran LKMS Madani Emas Syariah ini.

## Strategi  dan  Profil    Nasabah  LKMS  Madani  Emas Syariah
Adapun  Nasabah  yang  ada  di  LKMS  Madani  Emas  Syariah  ini  dapat diklassifikasikan menjadi nasabah pembiayaan dan nasabah tabungan.  Sementara pembiayaan  yang  dilakukan  masih  dibatasi  kepada  pembiayaan  skala  mikro, sehingga  tidak  boleh  diberikan  pembiayaan  dalam  jumlah  yang  terlalu  besar, sehingga  LKMS  Madani  Emas  Nusantara  diharapkan  dapat  melakukan  inovasi- inovasi  produk  dan  pelayananan,  sehingga    dapat    bersaing    dengan    pihak perbankan  yang juga  memberrikan  jasa.   Inovasi  yang  dilakukan  sampai saat ini  cukup  beragam,  diantaranya  adalah  pihak  LKMS  melakukan  pelayanan  jasa untuk  “menjemput  bola”,  yang  selama  ini  tidak  diperoleh  dari  perbankan,  yakni pihak LKMS     bersedia     untuk      menjemput     dana     setoran pembayaran hutang  nasabah  langsung  ke  tempat    usaha nasabah,   secara  harian,    meskipun jumlah    dana    yang  dikutip  tidak  dalam  jumlah  besar.  Demikian  juga  dengan nasabah tabungan, dapat dilakukan penjemputan dana tabungan nasabah langsung ke  lokasi  usaha  nasabah.  Hal  ini  merupakan  upaya  LKMS  untuk  membantu
nasabah  (pemilik  usaha)  sehingga  dapat  tetap  membayar  secara  harian    tanpa harus    bersusah    payah    datang    ke    kantor  LKMS  Madani  Emas  Nusantara  dan meninggalkan  usahanya  meskipun  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama.  Hal  ini merupakan pelayanan yang dilakukan oleh LKMS dan merupakan nilai plus yang disukai  oleh nasabah sehingga  mereka  tetap  loyal  membayar  tepat  waktu  secara lancar.
Profil  nasabah  yang  ada  pada  LKMS  Madani  Emas  Nusantara  ini  yakni Usaha  Kecil  Menengah  di  sekitar  Kota  Medan,  seperti  usaha  penjualan  daging, penjualan  kelapa,  penjualan  kerupuk,  dll.  Adapun  dalam  hal  pengelolaan keuangan  LKMS  telah  diatur  oleh  regulasi  yang  langsung  berada  di  bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. LKMS   Madani   Emas   Syariah   telah   menunjukkan peran  yang cukup baik  dalam  upayanya  mengatasi  masalah  kesenjangan      sosial  ,  hal  ini diperlihatkan  dalam  upaya  membantu  permodalan  usaha  kecil  dan menengah  yang  ada  di  Kota  Medan  sehingga  usaha  tersebut  dapat  tetap berlangsung  meskipun  memiliki  keterbatasan      dana,  permodalan  dan sumber  daya.  Selain  itu,  LKMS  ini  juga  telah  berupaya  untuk  mengatasi masalah  dalam    distribusi    pendapatan    di  masyarakat,  dimana  terdapat masalah kesulitan bagi usaha  kecil
menengah dalam mengembangkan  usahanya,      sementara      distribusi      pendapatan      untuk usaha  yang        lebih        besar        memiliki        kemudahan  memperoleh permodalan  melalui  kemudahan  akses  ke  dunia  perbankan.  Meskipun demikian  peran  yang  dimiliki  belum  signifikan  sebab  dari    segi usia  yang   masih  baru   berdiri  dan  baru   satu   satunya LKMS  yang berdiri di  bawah pengawasan OJK di  Kota  Medan.
2. Lembaga  Keuangan  Mikro      Syariah      (LKMS)  di Kota      Medan memiliki peran dalam mengatasi masalah  kesenjangan  dan  distribusi pendapatan  di  kota    Medan. pembiayaan  murabahah  LKMS  Madani Emas  Nusantara  yang  sudah  disalurkan  (bulan  Januari  s/d  September 2018)  mengalami  peningkatan  yang  cukup    menggembirakan,    hal    ini merupakan    respon  positif  dari  masyarakat  terhadap  kehadiran  dan  peran
LKMS  Madani  Emas  Syariah  ini.  Nasabah  yang  ada di  LKMS  Madani Emas Syariah ini dapat diklassifikasikan menjadi nasabah pembiayaan dan nasabah  tabungan  .  Sementara      pembiayaan  yang  dilakukan  masih dibatasi  kepada  pembiayaan  skala  mikro,  sehingga  tidak  boleh  diberikan pembiayaan dalam jumlah yang terlalu besar

## Daftar Pustaka
Azzad Asset  Management. 2009,  “Ethical investing: social and financial screens”, available at: http://azzad.net/new/ethical_screens.aspx
Baehaqi, A.  2014. “Usulan  Model  Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah  Di  indonesia“.Jurnal  Dinamika  Akuntans  Dan        Bisnis  Vol.  1,
No.  2, September 2014 Hlm. 119-133
Bank  of  Indonesia.  2010.  Islamic  Banking  Statistic  January  2010,  available  at: www.bi.go.id/web/id/Statistik/StatistikþPerbankan/S tatistikþPerbankan þSyariah/
BMT  Center,  2009.  Press  Release BMT  Summit  2009:  Convincing  the  Role of BMT  in  Supporting  Small  and  Medium  Enterprises,  available  at: http://permodalanbmt.com/?  p¼282&lang¼en  (accessed  January  30, 2010).
Derigs,  U.  and  Marzban,  S.  2008.  “Review  and  analysis  of  current  Shariah- compliant  equityscreening practices”,  International Journal   of   Islamic and  Middle  Eastern  Finance  and  Management, Vol.  1  No.  4,  pp.  285- 303.
Grais,  W.  and  Pellegrini,  M.  2006.  “Corporate  governance  and  Shariah compliance  in  institutions  offering  Islamic  financial  services”,  World Bank  Policy Research Working Paper No. 4054.
Harahap, Sofyan Syafri. 2004. “ Akuntansi Islam ” Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Ho,  Catherine  Soke  Fun.  2012.  “Syariah  Accounting  and  Complient ScreeningPractice”,  Qualitative  Research  in  Financial  Markets,  Vol.4, No.2/3, pp. 240-254
Hussainey,  Sherif  El-Halaby  Khaled,  (n.d.).  “ Determinants of  Compliance  with AAOIFI  Standards  by  Islamic Banks “.International  Journal  of  Islamic and middle Eastern Finance and Management Vol. 9 Iss 1 pp
Ismail,  Abdul  Ghafar  bin.  2006.  “Does  the  Islamic  financial  system  design matter?, Humanomics, Vol.22, No.1, pp. 5-16
Jaffer, S. 2009. “Islamic investments  weather  most of the storm  in  Asia,  Islamic finance news”, Takaful  Report, Vol. 6 No. 49.
Kholis,  N.  2009,  “The  contribution  of  Islamic  Micro  Finance  Institutions  in increasing  social  welfare  in  Indonesia”,  Abridged  Paper,  The  9th Annual Conference on  Islamic Studies (ACIS),  Surakarta, Indonesia.
Nasirwan,  I.  2009,  “Embracing  the  Islamic  community-  based  microfinance  for poverty
alleviation”,  available  at:  http://mikrobanker.wordpress.com/2009/03/20/embrac ing-the- islamic- community-based-microfinance-for- poverty- alleviation/  Norvadewi      (2007),  “Shariah      consideration      on      the legitimacy   of   BMT   as cooperation”,  Mahazib,  Vol. IV No. 2, pp. 193- 203.
Rahim, abdul dan   Abdul Rahman,”Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs  and Challenges’Makalah   dipresentasikan  pada International Shari'ah Research Academy for  Islamic Finance (ISRA)  Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008
Republika.  2007,  “BMTs’  asset    is    predicted    to    reach    1.98  billions    IDR”, available      at:  www.sebi.ac.id/index.php?  Itemid¼46&id¼254&optio n¼com_content&t ask¼view
Republika  Newsroom.  2009.,    “Islamic  Banks    are  encouraged  to    establish BMT  like  Muamalat  Bank    establishes  BMT  share”,  available  at: www.berkahmadani.co.id/index.php?option¼com_co ntent&view¼articl e&id¼78:bank-syariah-didorong- untuk-bentuk-bmt- seperti-bmt-shar-  e&catid¼36:news-microfinance&Itemid¼18  (accessed January 27, 2010).
Scott , William R. 2003. “ Financial Accounting Theory “.Prentice Hall,.
Seibel,  H.D.  2008,  “Islamic   microfinance   in    Indonesia: the challenge      of institutional    diversity,    regulation,  and      supervision”,      Journal      of Social Issues in Southeast  Asia, Vol. 23 No. 1, pp. 86-103.
Shaikh,  Salman  Ahmed.  2017,  "Poverty  alleviation  through  financing microenterprises  with  equity  finance  ", Journal of  Islamic  Accounting and  Business Research, Vol. 8,  Iss 1 pp. –
Soemitra. 2009.  Islamic  Banks and  Islamic Financial Institutions, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
Wardiwiyono,  Sartini.  2012  “Internal  Control  System  For  Islamic  Micro Financing,  an  Exploratory  Study  of  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  in  the City  of  Yogyakarta  Indonesia”,      International    Journal    of    Islamic and Middle  Eastern  Finance  and  Management,  Vol.5, No.4, pp. 340- 352