Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sylvia Febrina 1* , Lisman Manurung 2
*Corresponding Author: sylvia.febrina12@ui.ac.id 1,2 Postgraduate Faculty of Administrative Sciences, University of Indonesia DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  implementation  of  e-parliament  through  the website of Indonesia Parliament. In order to enhance the role of parliament and democratic  values,  modern  legislatures  around  the  world  are  making  use  of technology to bridge the enormous gap between parliamentarians and the public. Electronic parliamentary services or e-parliament are proclaimed as a concept of digital  transformation  and  are  expected  to  have  a  significant  impact  on  three main  things,  namely  administrative  efficiency,  improved  access,  and dissemination of information and interaction with the public. By using a mixed research method of content analysis and case studies in looking at two aspects of e-parliament  which  include  information  disclosure  and  participation,  this  study resulted  in  the  finding  that  the  implementation  of  e-parliament  on  the parliament's website is mostly still at the stage of  providing information. Given that  the  parliament's  website  does  not  yet  provide  a  simple  tool  for  interactive communication between parliament and citizens in an effective way.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  penerapan  e-parlemen  melalui  situs  web DPR RI. Dalam rangka meningkatkan peran parlemen dan nilai-nilai demokrasi, lembaga  legislatif  modern  di  seluruh  dunia  memanfaatkan  teknologi  informasi untuk menjembatani kesenjangan yang sangat besar antara anggota parlemen dan masyarakat.  Layanan  parlemen  elektronik  atau  e-parlemen  dicanangkan  sebagai konsep dari transformasi digital dan diharapkan akan berdampak signifikan pada tiga  hal  utama  yaitu  efisiensi  administrasi,  perbaikan  akses,  dan  penyebarluasan informasi  dan  interaksi  dengan  masyarakat.  Dengan  menggunakan  metode penelitian campuran analisa konten dan studi kasus dalam melihat dua aspek e- parlemen  yang  meliputi  keterbukaan  informasi  dan  partisipasi,  penelitian  ini menghasilkan temuan bahwa bahwa penerapan e-parlemen pada situs web DPR sebagian  besar  masih  pada  tahap  penyediaan  informasi.  Mengingat  situs  web DPR  ternyata  belum  menyediakan  alat  sederhana  untuk  komunikasi  interaktif antara parlemen dan warga negara dengan cara yang efektif.

## Keywords
Democracy, DPR RI, E-Parliament, Transparency, Participation

## Article History
Received October, 11 Revised November, 30 Accepted December, 23 Published December, 27
Corresponding Author Sylvia  Febrina.  Mochtar Building  3 rd Pegangsaan Timur  Number  16  Jakarta. 10320.

## Pendahuluan
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan G20 Parliamentary Speakers Summit ialah penguatan  peran  parlemen  dan  demokrasi.  Rendahnya  angka  indeks  demokrasi  Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara dengan kategori “demokrasi yang cacat” (EIU,  2022).  Peningkatan  kualitas  demokrasi  di  suatu  negara  umumnya  dikembangkan  melalui tata  kelola  partisipatif  baru  yang  memungkinkan  seluruh  warga  negara  dalam  menyuarakan preferensi mereka  (Sobaci, 2010). Dalam menjalankan peran penting parlemen, legislator harus terus  dapat  berkomunikasi,  berkonsultasi,  berinteraksi  dan  berdialog  dengan  warga  (IPU  & UNDP,  2017).  Untuk  dapat  meningkatkan  peran  parlemen  dan  nilai-nilai  demokrasi,  lembaga legislatif  modern  di  seluruh  dunia  memanfaatkan  teknologi  infomrasi  dan  komunikasi  (TIK) untuk  menjembatani  kesenjangan  yang  sangat  besar  antara  anggota  parlemen  dan  masyarakat
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
(Oni dkk., 2021). Aspek penerapan TIK yang paling terlihat oleh publik dalam konteks proses demokrasi adalah terciptanya bentuk pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka (Kingham, 2003).
Sejak Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diluncurkan pada tahun 2010,  tuntuan  pemanfaatan  TIK  dalam  mendukung  kinerja  parlemen  menjadi  suatu  hal  yang tidak  terhindarkan.  Pada  tahun  2013,  Indonesia  turut  menjadi  salah  satu  negara  pemrakarsa deklarasi Open  Government  Partnership (OGP,  2014).  Kemudian  pada  tahun  2018  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa (DPR RI) mendeklarasikan Open Parliament sebagai upaya membangun  keterbukaan  parlemen  melalui  kolaborasi  parlemen  dan  masyarakat  sipil  (Arbain dkk.,  2021).  Adanya  data  mengenai  peningkatan  Indeks  Pembangunan  TIK  di  Indonesia  dari tahun  ke  tahun  dan  pesatnya  perkembangan  dan  penetrasi  internet  (BPS  RI,  2022),  maka kolaborasi parlemen dan masyarakat sangat mungkin dicapai melalui pemanfaatan TIK.
Sebagai bentuk adaptasi parlemen Indonesia dengan berbagai inovasi teknologi dan digital, e-Parliament dicanangkan  sebagai  konsep  dari  transformasi  digital  (Arbain  dkk.,  2021)  dan diharapkan akan berdampak signifikan pada tiga hal utama yaitu efisiensi administrasi, perbaikan akses  dan  penyebarluasan  informasi  dan  interaksi  dengan  masyarakat  (Kingham,  2003).  Tidak hanya  sekedar  keterbukaan  informasi,  e-parlemen  juga  memungkinkan  masyarakat mengartikulasikan kebutuhan mereka kepada legislatif melalui saluran yang ada dan berpartisipasi aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  mereka  (Meijer  dkk.,  2012). Adopsi  e-parlemen  juga  berperan  besar  dalam  menghilangkan  hambatan  antara  legislator  dan mereka  yang  diwakilinya  (Unwuchola  dkk.,  2017).  Oleh  karena  itu  platform  yang  dihadirkan Parlemen harus dapat diakses publik dari segmen manapun karena mereka memiliki hak untuk didengar serta harus dijamin bahwa perspektifnya menjadi input dalam proses tata  kelola (Oni dkk., 2021).
Dengan  demikian,  DPR  RI  perlu  berupaya  dalam  mendukung  kinerja  lembaga  legislatif agar lebih informatif dan partisipatif melalui TIK. Peningkatan penyediaan informasi merupakan hasil  dari  pemanfaatan  TIK  untuk  menuju  demokrasi  partisipatif  (Kingham,  2003).  Partisipasi masyarakat  tidak  mungkin  dapat  terjadi  jika  parlemen  sendiri  tidak  menggunakan  teknologi (Kingham,  2003).  Aspek  partisipasi  dalam  berdemokrasi  sangat  perlu  menjadi  perhatian  bagi DPR  RI.  Laporan  Indeks  Kinerja  Legislasi  DPR  RI  Tahun  Sidang  2020-2021  menunjukkan bahwa  dimensi  partisipasi  mendapat  predikat  level  sangat  buruk  dengan  nilai  8,91  dari  100 (Ichsan, 2022). Fakta lain terkait partisipasi di DPR juga ditunjukkan oleh hasil survei Sekretariat Open Parliament Indonesia dimana sebanyak 22,67% responden belum mengetahui sarana untuk berpartisipasi di DPR RI (Open Parliament Indonesia, 2021).
Situs web telah menjadi salah satu jendela yang paling diandalkan bagi masyarakat untuk melihat  kinerja  parlemen  sejak  tahun  2000  (Inter-parliamentary  Union,  2009).  Meskipun  situs web bukan satu-satunya cara untuk mempromosikan keterlibatan publik, namun situs web telah menjadi komponen penting dalam kegiatan parlementer (Triga & Milioni, 2013). Oleh karena itu, fitur  khusus  yang  terdapat  dalam  situs  web  parlemen  menjadi  semakin  penting  (Sobaci,  2010). Informasi dan partisipasi menjadi tujuan utama yang disorot oleh Pusat Global TIK di Parlemen (Inter-parliamentary Union, 2009) dalam mendesak perencanaan situs web parlemen. Pedoman situs web parlemen telah dikeluarkan oleh  Organisasi Parlemen Dunia, Inter-Parliamentary Union (IPU). Pedoman tersebut direkomendasikan IPU bagi parlemen sebagai panduan praktis dalam menyusun konten dan merancang situs web parlemen.
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
Penelitian  terhadap  situs  web  parlemen  maupun  pemerintah  telah  dilakukan  di  berbagai negara  di  dunia.  Analisis  konten  situs  web  kementrian  pemerintah  Nepal  menemukan  bahwa fitur web  kementerian  Nepal telah  mendorong keterbukaan namun belum sama sekali tersedia alat partisipasi bagi masyarakat (Parajuli, 2007). Temuan ini senada dengan beberapa penelitian terdahulu.  Bernzen  dkk  (2019)  menyajikan  studi  kasus  penggunanan  data  terbuka  di  parlemen Skandinavia.  Terdapat  temuan  bahwa  keterbukaan  data  parlemen  Skandinavia  telah  mengikuti strategi  yang  namun  tidak  ada  sarana  komunikasi  interaktif  yang  memungkinkan  masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, penelitian Arrif (2018) dan Oni, dkk (2021)  menggunakan  metode  analisa  konten  situs  web  parlemen  berdasarkan  pedoman  IPU (2009).  Penelitian  mereka  menemukan  hal  yang  serupa  bahwa  situs  web  Parlemen  Arab dirancang hanya untuk penyediaan informasi dan belum mendukung adanya interaksi parlemen dan  masyarakat  (Arrif,  2018).  Implementasi  e-parlemen  di  Nigeria  juga  sebagian  besar  masih pada tahap penyediaan informasi dengan perangkat pendukung yang rendah untuk berinteraksi dengan  konstituen  (Oni  dkk,  2021).  Penelitian  terhadap  21  parlemen  di  Eropa  menemukan bahwa parlemen selektif dalam kegiatan keterlibatan publik (Serra-Silva, 2021).
Temuan-temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Farla & Rehbein (2016) terkait evaluasi kebijakan parlemen terbuka ( open parliament ) di Chamber of Deputies Brazil. Hasil temuan dijelaskan  dalam  analisis  deskriptif,  bahwa  portal e-Democracy di Chamber  of  Deputies Brazil  yang dibuat  sejak  tahun  2009  telah  berhasil  mendorong  adanya  diskusi  virtual  antara  warga  dan anggota parlemen selama proses legislatif. Dengan banyaknya alat partisipasi yang tersedia, portal ini  bahkan  masih  memiliki  potensi  untuk  memperluas  akses  keterlibatan  masyarakat  dalam mendukung proses legislatif dan pengambilan keputusan parlemen (Farla & Rehbein, 2016).
Sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi digital dalam bentuk e-parlemen, DPR RI juga  telah  melakukan  upaya  pembenahan  terhadap  situs  webnya  agar  lebih  informatif  dan partisipatif.  Salah  satu  upayanya  yaitu  dengan  merilis  kebijakan  tata  kelola  Sistem  Informasi Legislasi (SILEG) melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SILEG DPR RI. SILEG  berisi informasi dan dokumen terkait legislasi. Sekretariat Jenderal DPR RI juga menciptakan beberapa kanal untuk memungkinkan partisipasi masyarakat  dalam  proses  legislatif.  Oleh  karena  itu  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi bagaimana  penerapan  e-parlemen  melalui  situs  web  DPR  yang  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu Keterbukaan Informasi dan Partisipasi. Analisis konten situs web DPR dilakukan dengan sesuai dengan pedoman untuk situs web parlemen yang dikeluarkan IPU (2009).
Implementasi TIK di parlemen membentuk konsep dan peran baru bagi parlemen, yaitu atau  e-parlemen  ( e-parliament )  atau  parlemen  elektronik.  E-parlemen  adalah  dimana  pemangku kepentingan  dan  proses  yang  relevan  berinteraksi  melalui  penggunaan  teknologi  dan  standar informasi  dan  komunikasi  modern  untuk  mencapai  transparansi,  kualitas,  hasil,  efisiensi,  dan fleksibilitas (United Nations, European Parliament, Global Center for ICT in Parliament, 2008). E-parlemen  didefinisikan  sebagai  pemberdayaan  legislatif  melalui  TIK  untuk  menjadi  lebih transparan,  mudah  diakses  dan  akuntabel  (World  E-Parliament  Report,  2008).  Jadi,  penerapan teknologi  memungkinkan  masyarakat  mendapatkan  informasi  dan  akses  yang  lebih  besar  atas dokumen dan kegiatan keparlemenan. TIK dalam parlemen juga dapat mendukung fungsi utama anggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan secara lebih efektif. Namun e-parlemen bukan  hanya  sekedar  keterbukaan  informasi, tetapi  juga  memungkinkan  masyarakat
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
mengartikulasikan kebutuhan mereka kepada legislatif melalui saluran yang ada dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Meijer dkk., 2012) .
Situs  web  parlemen  merupakan  salah  satu  layanan  parlemen  elektronik  yang  telah menjadi  salah  satu  jendela  yang  paling  diandalkan  bagi  masyarakat  untuk  melihat  kinerja parlemen  (Inter-parliamentary  Union,  2009).  Situs  web  parlemen  masih  menjadi  hal  terpenting dalam  arsitektur  informasi,  pendidikan,  penjangkauan,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam parlemen  (Inter-Parliamentary  Union.,  2021).  Masyarakat  memanfaatkan  situs  web  parlemen sebagai  sumber  informasi  elektronik  bagi  terkait  dengan  parlemen  dan  proses  legislatif.  Jika masyarakat tidak menemukan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas parlemen, masyarakat percaya  bahwa  parlemen  tidak  transparan,  kemudian  skeptisisme  publik  terhadap  pemerintah berpotensi meningkat (Toornstra & Collins, 2010). Oleh karena itu, fitur khusus yang terdapat dalam situs web  parlemen  menjadi semakin penting  (Sobaci, 2010) sehingga  muncul tantangan bagi  parlemen  untuk  dapat  meningkatkan  desain  dan  kegunaan  dari  situs  webnya  agar  mudah dioperasikan (Toornstra & Collins, 2010).
Pusat Global TIK di Parlemen menyoroti pentingnya perancangan dan pengelolaan situs web parlemen dengan mengejar dua tujuan utama: 1) memperkuat peran parlemen dalam sarana Informasi;  dan  2)  memodernisasi  proses  parlemen,  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas, dam partisipasi (Inter-parliamentary Union, 2009). Pada tahun 2000, Organisasi Parlemen Dunia, Inter-Parliamentary  Union (IPU)  akhirnya  menginisasi  pedoman  situs  web  parlemen  untuk  dapat diterapkan  Parlemen  di  seluruh  dunia.  Pedoman  situs  web  parlemen  memuat  panduan  praktis dalam  perencanaan  situs  web  parlemen  yang  kemudian  pada  tahun  2009  direvisi  dengan menyesuaikan  kemajuan  teknologi  dan  praktik  baru  dalam  parlemen.  IPU  telah  memberikan panduan konkret untuk dapat dipraktekan pada situs web parlemen yaitu: 1) Konten informasi umum terkait parlemen; 2) Konten informasi terkait legislasi, anggaran, dan pengawasan; 3) Alat untuk  mencari,  menerima,  dan  melihat  informasi;  4)  Alat  untuk  berkomunikasi  dan  berdialog dengan  masyarakat;  5)  Desain  web  memperhatikan  kegunaan,  aksesibilitas,  dan  bahasa;  dan  6) Pengawasan web.
Konsep  e-parlemen  mengedepankan  adanya  keterbukaan  informasi  dan  partisipasi masyarakat  dengan  memanfaatkan  TIK  dalam  mendukung  peran  parlemen  dan  terwujudnya demokrasi.  Perencanaan  dan  pengelolaan  situs  web  parlemen  penting  dalam  mendukung terwujudnya  konsep  e-parlemen  mengingat  situs  web  menjadi  layanan  yang  paling  diandalkan. Sejauh  mana  situs  web  parlemen  mampu  memberikan  informasi  dasar  mengenai  keanggotaan, sejarah,  fungsi  dan  dokumen  keparlemenan  serta  bagaimana  ketersediaan  alat  pada  situs  web parlemen yang memungkinkan adanya interaktifitas yang mendukung konsultasi dan keterlibatan warga  dalam  isu-isu  publik  (OECD,  2001;  Inter-Parliamentary  Union,  2009;  Arrif,  2018;  Oni, 2021). Oleh karena itu, konsep ini akan digunakan penelitian ini dalam menganalisa konten situs web  DPR  untuk  penyediaan  informasi  umum  terkait  parlemen  dan  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan  serta  dan  menganalisa  ketersediaan  alat  untuk  berdialog  dan  berdikusi  dengan msayarakat.
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Metode
Penelitian  ini  mengadopsi  metodologi  penelitian  campuran  studi  kasus  dan  analisis konten.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  melalui  data  sekunder  yaitu berdasarkan data yang tersedia pada situs web DPR dan studi literatur. Kombinasi dari ini desain penelitian campuran ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang fungsi dan struktur situs  web  DPR  dan  sejauh  mana  situs  tersebut  memenuhi  tuntutan  pengguna  akan  informasi legislatif dan interaksi antara parlemen dan warga. Penelitian studi kasus merupakan pemeriksaan mendalam dari sejumlah besar informasi tentang unit atau kasus yang sangat sedikit untuk satu periode atau beberapa periode waktu (Neuman, 2014) yang tidak didapatkan dari analisis konten. Disisi lain analisis konten memungkinkan peneliti untuk menemukan fitur spesifik yang mungkin tidak  diperhatikan  (Neuman,  2014).  Kemudian  analisis  konten  dapat  mengidentifikasi  kondisi fungsional dan struktural situs web parlemen dan kemampuannya untuk memenuhi permintaan pengguna (Arrif, 2018).
Pedoman situs web parlemen telah terus menjadi tolok dalam studi legislatif di seluruh dunia, yaitu untuk mengevaluasi situs web parlemen dunia (Arrif, 2018; Oni dkk., 2021; Parajuli, 2007; Sobaci, 2010). Analisis konten situs DPR dikodekan ke dalam elemen kunci yang diadopsi dari  Pedoman  IPU  (Inter-parliamentary  Union,  2009)  serta  mengadopsi  penelitian  terdahulu (Arrif,  2018;  Oni  dkk.,  2021).  Elemen  yang  terdapat  pada  situs  web  DPR (https://www.dpr.go.id) diberikan tanda (  ) dan elemen yang tidak ditemukan diberikan tanda (x).  Pengkodean  situs  web  DPR  mrngikuti  studi  sebelumnya  di  situs  web  parlemen  yang mengkodekan  keberadaan  item  spesifik  tersebut  (Oni  dkk.,  2021).  Evaluasi  situs  web  DPR dilakukan antara 19 September hingga 3 Oktober 2022. Evaluasi ulang situs web dilakukan antara tanggal 7 sampai dengan 13 November 2022 untuk memastikan keakuratan data.

## Hasil dan Pembahasan

## Ketersediaan Informasi dalam Website DPR RI
Kriteria pertama untuk mengevaluasi situs web Parlemen adalah terkait konten informasi. Hasil evaluasi situs web DPR ditunjukkan Tabel 1. Dari total 46 elemen kunci konten informasi umum terkait Parlemen, terdapat 7 elemen kunci yang belum tersedia di situs web DPR. Dalam hal  akses  ke  parlemen,  belum  tersedia  informasi  bagi  pengguna  website  DPR  mengenai  pusat pengunjung  dan  pengaturan  susunan  tempat  duduk  pada  rapat  paripurna.  Sejarah  dan  peran parlemen  telah  tersedia  dengan  baik.  Sedangkan  untuk  fungsi,  komposisi  dan  aktivitas,  belum tersedia informasi yang dapat diakses menegnai anggaran dan kepegawaian di parlemen. Jadwal kegiatan dan acara yang telah dijadwalkan hari ini dan yang akan dilaksanakan satu hingga dua minggu  kedepan  selama  masa  sidang  dapat  diakses  namun  belum  tersedia  statistik  kegiatan parlemen saat ini dan sebelumnya.
Terdapat  catatan  khusus  terkait  daftar  keikutsertaan  anggota  DPR  pada  organisasi parlemen internasional dan regional, bahwa menu tersebut dapat ditemukan di situs web DPR dengan judul “DPR RI dalam Organisasi Internasional” namun informasi yang ditemukan belum diperbaharui.  Informasi  umum  mengenai  Komisi,  dan  Badan  non-paripurna  lainnya  tersedia dengan  baik  dalam  menu  Alat  Kelengkapan.  Informasi  mengenai  Pimpinan  dan  Anggota Parlemen juga dapat diakses dengan baik namun hingga saat ini, informasi terkait agenda publik pimpinan  belum  dapat  diakses  oleh  pengunjung  situs  web  DPR  begitu  juga  dengan  agenda
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
kegiatan  anggota  individu.  Data  yang  berisi  daftar  nama  dan  biodata  anggota  DPR  saat  ini tersedia dengan namun tidak dengan daftar nama dan biodata anggota sebelumnya.

## Tabel 1.
Informasi Umum terkait Parlemen
No Pedoman Situs Web Parlemen Ketersediaan I Akses ke Parlemen 1.1 Pusat pengunjung x 1.2 Wisata dengan pemandu  1.3 Kunjungan pendidikan  1.4 Pengaturan susunan tempat duduk pada rapat paripurna x 1.5 Tur berpemandu virtual ke gedung parlemen  1.6 Panorama  1.7 Berita  1.8 Peta lokasi parlemen  II Sejarah dan Peran Parlemen 2.1 Sejarah singkat parlemen  2.2 Deskripsi peran dan tanggung jawab hukum legislatif nasional  2.3 Teks konstitusi negara  III Fungsi, Komposisi, dan Aktivitas 3.1 Tinjauan komposisi dan fungsi parlemen dan badan-badan  3.2 Anggaran dan kepegawaian di parlemen x 3.3 Jadwal kegiatan dan acara umum untuk hari ini dan yang telah direncanakan  3.4 Daftar keikutsertaan parlemen internasional dan regional di mana parlemen Indonesia menjadi anggotanya  3.5 Laporan tahunan parlemen  3.6 Statistik kegiatan parlemen saat ini dan sebelumnya x 3.7 Siaran pers resmi parlemen  IV Pimpinan Terpilih 4.1 Biodata dan foto Pimpinan DPR saat ini dan sebelumnya Uraian singkat tentang wewenang dan hak prerogatif ketua  4.2 Nama Ketua dan Wakil Ketua DPR  4.3 Agenda publik Pimpinan x 4.4 Pidato penting  V Komisi, dan Badan non-paripurna lainnya 5.1 Daftar lengkap badan parlemen non paripurna  5.2 Deskripsi mandat dan kerangka acuan masing-masing badan  5.3 Deskripsi aktivitas yang dilakukan oleh tubuh  5.4 Keanggotaan dan nama pejabat ketua masing-masing badan  5.5 Delegasi nasional ke majelis parlemen internasional dan regional di mana parlemen menjadi anggotanya  VI Anggota Parlemen 6.1 Daftar terbaru dari semua anggota saat ini  6.2 Informasi tentang konstituen masing-masing anggota, afiliasi partai, keanggotaan dalam komite dan/atau komisi parlemen  6.3 Uraian tugas dan fungsi perwakilan anggota  6.4 Kegiatan anggota individu x 6.5 Informasi dasar mengenai status anggota  6.6 Data statistik dan demografi 
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
6.7 Daftar dengan Biodata anggota sebelumnya x VII Partai politik di parlemen 7.1 Daftar semua partai politik yang diwakili di parlemen  VIII Pemilu dan sistem pemilu 8.1 Penjelasan tentang tata cara pemilihan  8.2 Tautan ke situs web komisi pemilihan  8.3 Hasil pemilu terakhir dan sebelumnya x 8.4 Komposisi kelompok dan koalisi partai saat ini  IX Administrasi parlemen 9.1 Gambaran umum pekerjaan di lembaga legislatif; daftar lowongan saat ini; dan detail cara melamar  X Publikasi, dokumen, dan layanan informasi 10.1 Deskripsi jenis dan tujuan publikasi dan dokumen parlemen  10.2 Informasi  tentang  bagaimana  dan  di  mana  mendapatkan  publikasi  dan  dokumentasi parlemen  10.3 Informasi tentang perpustakaan parlemen, arsip  10.4 Database gambar peristiwa  XI Tautan umum ke situs web 11.1 Kementerian dan lembaga nasional lainnya  11.2 Persatuan Antar Parlemen (IPU) 
Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018
Informasi  terkait  dengan  daftar  partai  politik  yang  diwakili  parlemen  dapat  diakses dengan  baik  dalam  menu  fraksi-fraksi  begitu  juga  dengan  informasi  pemilu  dan  sistem  pemilu namun hasil pemilu lalu dan sebelumnya tidak dapat diakses langsung oleh pengguna web DPR sehingga pengguna perlu melakukan pencarian lebih lanjut pada tautan link ke situs web Komisi Pemilihan Umum. Informasi mengenai admnistrasi parlemen yaitu gambaran umum pekerjaan di lembaga legislatif; daftar lowongan saat ini; dan detail cara melamar dapat diakses oleh pengguna namun  hanya  informasi  rekrutmen  Tenaga  Ahli  AKD  dan  Aparatur  Sipil  Negara.  Informasi rekrutmen  pegawai  lainnya  belum  tersedia.  Informasi  terkait  Publikasi,  dokumen,  dan  layanan informasi  juga  dapat  diakses  dengan  baik  melalui  tautan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  yang  ditemukan  di  halaman  muka  situs  web  DPR.  Evaluasi  juga menunjukkan bahwa informasi mengenai tautan umum ke situs web dapat diakses dengan baik .
Tabel 2.
Informasi terkait Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
No Pedoman Situs Web Parlemen Ketersediaan I Informasi umum tentang kegiatan legislatif, anggaran, dan pengawasan 1.1 Jadwal agenda tugas hari ini di parlemen, dan jadwal bisnis agenda tugas masa depan di semua area x 1.2 Bagan atau diagram yang menunjukkan bagaimana urusan parlemen dijalankan x 1.3 Daftar istilah dan prosedur parlemen  1.4 Tinjauan prosedur parlementer dan tatanan bisnis rutin  II Perundang-undangan 2.1 Penjelasan tentang proses legislasi  2.2 Teks dan status semua undang-undang yang diusulkan  2.3 Teks dan status akhir undang-undang yang diusulkan dari tahun-tahun sebelumnya  2.4 Teks dan tindakan yang diambil pada semua undang-undang yang berlaku 
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
2.5 Basis data yang dapat dicari dari undang-undang saat ini dan yang diusulkan sebelumnya serta undang - undang yang diundangkan  2.6 Analisis tagihan, komentar, dan saran oleh publik  III Anggaran/Pembiayaan Publik 3.1 Penjelasan proses anggaran dan pembiayaan publik  3.2 Penjelasan usulan anggaran/pembiayaan publik  3.3 Status tinjauan parlemen atas usulan anggaran/kegiatan pembiayaan publik x 3.4 Dokumentasi  dari  badan  parlemen  yang  mengkaji  atau  menyetujui  kegiatan anggaran/pembiayaan publik  3.5 Dokumentasi tentang anggaran dari tahun-tahun sebelumnya  3.6 Basis  data  dokumentasi  yang  dapat  dicari  terkait  dengan  anggaran/pembiayaan  publik dari tahun-tahun berjalan dan sebelumnya  IV Pengawasan 4.1 Penjelasan tanggung jawab pengawasan dan kegiatan badan pengawasan  4.2 Ringkasan dan status kegiatan pengawasan x 4.3 Dokumentasi pengawasan  4.4 Dokumentasi pengawasan dari tahun-tahun sebelumnya  4.5 Database dokumentasi yang dapat dicari terkait dengan kegiatan pengawasan dari tahun- tahun saat ini dan sebelumnya  V Kegiatan komisi, dan badan non-paripurna lainnya 5.1 Dokumentasi yang dihasilkan oleh badan-badan non-pleno  5.2 Dokumentasi badan non-pleno dari tahun-tahun sebelumnya  VI Kegiatan paripurna dan dokumentasi 6.1 Dokumentasi yang dihasilkan dari sesi pleno  6.2 Dokumentasi dari sesi pleno dari tahun-tahun sebelumnya 
Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018
Berdasarkan  pedoman  IPU,  konten  informasi  juga  termasuk  informasi  terkait  fungsi legislasi yaitu Legislatif, Anggaran dan Pengawasan seperti yang tersedia pada Tabel 2. Dari total 25 elemen kunci konten informasi terkait Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, terdapat 4 elemen kunci  yang  belum  tersedia  di situs web  DPR.  Hasil  evaluasi  menunjukkan bahwa  pada  konten informasi umum tentang kegiatan legislatif, pengunjung situs web DPR belum dapat mengakses jadwal agenda tugas hari ini di parlemen, dan jadwal bisnis agenda tugas masa depan di semua area  serta  bagan  atau  diagram  yang  menunjukkan  bagaimana  urusan  parlemen  dijalankan. Informasi  terkait  perundang-undangan  atau  legislasi  dapat  diakses  dengan  baik  pada  menu Legislasi di laman muka situs web DPR. Menu Legislasi pada laman situs web DPR adalah wujud penerapan kebijakan tata Kelola SILEG DPR RI. SILEG diupayakan untuk dapat meningkatkan tata  Kelola  sistem  informasi  legislasi  melalui  Peraturan  Sekretaris  Jenderal  DPR  Nomor  13 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  SILEG  DPR  RI.  Informasi  serta  dokumen  yang ditampilkan dan dapat diakses meliputi rekam jejak pembahasan RUU, laporan singkat, agenda rapat, catatan rapat, dan risalah dari hasil kegiatan kerja anggota dewan seperti rapat, kunjungan kerja, dan konsultasi publik.
Meskipun menu informasi legislasi pada laman web DPR sesuai dengan pedoman IPU, namun berdasarkan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID DPR RI pada  tahun  2021,  masih  banyak  masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  informasi  terkait Risalah Rapat (456 pemohon), Naskah Akademik (295 pemohon) dan Laporan Singkat Rapat (60 pemohon) (PPID DPR RI, 2021). Dari total 954 jumlah permohonan data yang masuk, masih
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
ada sekitar 7 persen permohonan data yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 10 hari. Artinya masih terdapat informasi yang belum dapat diakses secara cepat dan terbuka oleh publik karena belum dipublikasi. Selain itu menu feedback pada SILEG tidak berjalan optimal. Hanya ada tidak lebih dari 20 masukan atau umpan balik yang masuk dalam menu tersebut.
Salah satu kanal pada situs web DPR yaitu Rumah Aspirasi dijelaskan merupakan sebuah kanal  permohonan  penyampaian  aspirasi  kepada  DPR  RI  (http://rumahaspirasi.dpr.go.id). Sesuai  dengan  petunjuk  prosedur  Rumah  Aspirasi,  masyarakat  perlu  terlebih  dahulu  mengisi kelengkapan data diri beserta perihal yang ingin disampaikan, kemudian mengecek secara berkala status  pengajuan  tersebut.  Kanal  ini  dikelola  oleh  Biro  Protokol  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI, yang  kemudian  bertugas  mengkoordinasikan  jadwal  terkait  permohonan  tersebut  dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) maupun Sekretariat Fraksi-Fraksi yang ada di DPR RI,  sesuai  dengan  tujuan  permohonan  masyarakat.  Namun  kanal  ini  hanya  sebatas  pengajuan permohonan  penyampaian  aspirasi  secara  tatap  muka.  Saat  ini  belum  tersedia  data-data  terkait aspirasi  apa  yang  disampaikan  masyarakat  dan  bagaimana  hasil  tanggapan  dari  anggota  Dewan yang  menerima.  Selain  itu  tidak  dilakukan  pengkinian  data  Jadwal  Kunjungan  Delegasi.  Status data delegasi yang akan diterima oleh anggota DPR RI terakhir diupdate pada bulan Juli 2020.
Saat  ini  juga  terdapat  dua  kanal  partisipasi  masyarakat  berbasis online  system .  Kanal tersebut adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)  dan kanal  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemantauan  Pelaksanaan  Undang-Undang  (SIMAS PANLAKUU). Kedua kanal ini pertama kali dibangun pada tahun 2017. SIMASPUU dibangun oleh  Pusat  Perancangan  Undang  Undang  Badan  Keahlian  DPR  RI  dengan  tujuan  menjaring partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  perancangan  undang-undang  yang  partisipatif.  DPR dapat memberikan informasi terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) draf RUU, kemudian publik  langsung  dapat  memberikan  tanggapan  terhadap  NA  dan  draf  RUU  tersebut.  Kanal SIMASPANLAKUU  dibangun  Pusat  Pemantauan  Pelaksanaan  Undang  Undang,  Badan Keahlian  DPR  RI,  dimana  masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasinya  terhadap  pelaksanaan Undang Undang. Namun kedua kanal tersebut masih sangat minim tingkat partisipasinya (Arbain dkk., 2021).
Dari  total  21  jawaban  kritik  dan  saran  yang  masuk  dari  responden  terhadap  aplikasi SIMAS  PUU,  Sebagian  besar  menyampaikan  bahwa  perlu  dilakukan  sosialisasi  dan update perkembangan  (Pusat  PUU  DPR  RI,  2022).  Dalam  Laporan  Kinerja  Pusat  Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021 disebutkan terkait hambatan terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  SIMASPANLAKUU  karena  belum  memadainya sumber  daya  manusia  (SDM)  terutama  jika  dikaitkan  dengan  semakin  besarnya  tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI, 2022). Disamping SDM pendukung hambatan lain adalah belum adanya mekanisme baku yang mengatur hubungan koordinasi antar Puspanlak UU dengan unit kerja terkait lainnya sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak  UU.  Padahal  prasyarat situs  web  parlementer  yang  efektif adalah memiliki  prosedur organisasi  serta  komponen  teknis  dasar  untuk  mendukung  sistem  pengelolaan  situs  web (Toornstra  &  Collins,  2010).  Kanal  SIMASPUU  dan  SIMASPANLAKUU  juga  belum terintegrasi langsung pada laman utama situs web DPR. Pengunjung situs web DPR perlu masuk pada  beberapa  tahap  pencarian  pada  menu  di  situs  web  DPR  untuk  dapat  mengakses  kanal tersebut.
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
Informasi  mengenai  Anggaran/Pembiayaan  Publik  dapat  diakses  oleh  pengguna  situs web  DPR.  Badan  Anggaran  DPR  RI  telah  melakukan  publikasi  kesimpulan  hasil  pembahasan terkait  anggaran/pembiayaan  public  secara up  to  date pada  rapat-rapat  kerja  dan  pada  rapat paripurna.  Namun  belum  ada  menu  atau  kanal  yang  menyajikan  status  tinjauan  parlemen  atas usulan anggaran/kegiatan pembiayaan publik. Hasil evaluasi terhadap konten pengawasan pada situs web DPR menunjukkan bahwa arsip pengawasan dapat diakses oleh pengunjung situs web DPR dari tahun terkini hingga tahun 2001 namun saat ini hanya Komisi I dan Komisi IX yang telah melakukan publikasi arsip pengawasannya, sedangkan arsip pengawasan dari AKD lainnya belum dapat diakses. Ringkasan dan status kegiatan pengawasan juga belum tersedia pada situs web DPR. Sedangkan informasi dan dokumentasi terkait kegiatan komisi, badan, dan paripurna dapat diakses dengan baik dan up to date oleh pengunjung situs web DPR. Unit-unit yang bertugas dalam  hal  administrasi  harus  berkomitmen  untuk  melakukan  kekinian  data  parlemen.  Mereka yang  bertanggung  jawab  untuk  menghasilkan  dokumen  parlemen  perlu  menyadari  bahwa  situs web semakin menjadi sarana utama publik dan anggota  dalam mendapatkan informasi legislatif (Toornstra & Collins, 2010).
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konten informasi situs web DPR menurut pedoman IPU,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar  situs  web  DPR  telah  menyediakan  konten informasi umum terkait parlemen yang dapat diakses secara mudah dan terkini oleh masyarakat. Meskipun  begitu  ada  beberapa  kriteria  informasi  yang  berkaitan  dengan  individu  anggota parlemen  yang  tidak  tersedia  pada  situs  web  DPR  seperti  Agenda  Publik  Pimpinan,  Kegiatan Anggota  Individu,  dan  Daftar  dengan  Biodata  Anggota  Parlemen  Sebelumnya.  Hasil  evaluasi juga  menunjukkan  bahwa  konten  informasi  terkait  Legislasi,  Anggaran  dan Pengawasan  secara garis besar juga telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah di situs web DPR. Namun ada beberapa informasi penting terkait kegiatan legislatif yang tidak tersedia di situs web DPR yaitu Jadwal  Agenda Tugas  Hari  Ini  Di  Parlemen,  dan  Jadwal Bisnis  Agenda Tugas  Masa  Depan  di Semua  Area  serta  Bagan  atau  Diagram  yang  Menunjukkan  Bagaiman  Urusan  Parlemen Dijalankan

## Interaktivitas dalam Website DPR RI
Ketersediaan alat komunikasi dan diskusi secara online dengan rakyat merupakan kriteria utama dari evaluasi situs web parlemen (Arrif, 2018; Inter-parliamentary Union, 2009; Oni dkk., 2021). IPU membaginya kedalam dua kategori yaitu komunikasi dua arah dan komunikasi satu arah. Saat ini pengunjung situs web DPR belum dapat mengakses ruang atau kanal untuk dapat berinteraksi  dua  arah  dengan  parlemen  melalui  situs  web  DPR.  Satu-satunya  menu  yang menyajikan  komunikasi  dua  arah  yang  dapat  diakses  rakyat  adalah  pada  menu feedback SILEG. Namun  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  menu  tersebut  masih  sangat  minim partisipasinya  dan  menu feedback SILEG diadministratori  oleh  Sektretariat  AKD  (Bidang  Data dan Teknologi Informasi DPR RI, 2020) bukan oleh Anggota itu sendiri.
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Tabel 3.
Alat komunikasi dan dialog dengan rakyat No Pedoman Situs Web Parlemen Ketersediaan I Interaktivitas multilateral (komunikasi dua arah) 1.1 Utilitas umpan balik (umpan balik berbasis web)  1.2 Blog x 1.3 Forum dan diskusi online x 1.4 Petisi elektronik x 1.5 Ruang obrolan x 1.6 Tautan ke media sosial untuk parlemen  1.7 Tautan ke media sosial untuk anggota parlemen x 1.8 Komentar berita x 1.10 Komentar dan pertanyaan untuk petugas ketua x II Interaktivitas bilateral (komunikasi satu arah) 2.1 Informasi kontak untuk setiap anggota parlemen termasuk alamat emailnya  2.2 Tautan ke situs web pribadi setiap anggota x 2.3 Informasi kontak masing-masing badan  2.4 Tautan ke situs web masing-masing badan  2.5 Tautkan ke situs web masing- masing anggota  2.6 Siaran audio atau video atau webcast rapat dan pleno  2.7 Arsip audio atau video rapat dan pleno  2.8 Video pendidikan tentang parlemen, dan menjelaskan proses legislatif untuk pemuda 
Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018
Kategori  kedua  alat  komunikasi  sesuai  pedoman  IPU  adalah  alat  komunikasi  satu  arah pada situs web  parlemen.  Hasil evaluasi menunjukkan bahwa saat ini  semua menu  komunikasi satu  arah  telah  tersedia,  kecuali  tautan  ke  situs  web  pribadi  anggota.  Informasi  tersebut  tidak tersedia pada menu Daftar Anggota di laman awal situs web DPR. Padahal saat ini telah ada 68 orang  dari  575  orang  anggota  yang  memiliki  web  pribadi  dimana  sebagian  blog/web  pribadi sudah  ada  sebelum  menjadi  anggota  DPR.  Perlu  menjadi  perhatian  bahwa  meskipun  menu informasi kontak anggota parlemen tersedia pada situs web DPR, namun keterisian kontak dan media  sosial  anggota  parlemen  hanya  dibawah  5  persen  berdasarkan  data  Sistem  Informasi Anggota (SIGOTA) DPR. Permasalahan ini telah dievaluasi sebelumnya  oleh Sekretariat Open Parliament  Indonesia  dan  diidentifikasi  bahwa  minimnya  pengisian  informasi  anggota  ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) Bukan Kewajiban; 2) Anggota Membangun Sistem Informasi secara Mandiri; 3) Masalah pada Perspektif Anggota DPR, yaitu meskipun seharusnya informasi tersebut dipublikasikan, tapi bagi sebagian anggota, ada beberapa informasi yang jika dipublikasikan dapat berpotensi memberikan dampak negatif kepada mereka (Open Parliament Indonesia, 2021).
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  kecenderungan  parlemen  yang  secara  sadar menghindari keterlibatan masyarakat secara aktif pada hal yang lebih substantif untuk menghidari resiko kemudian memilih kegiatan keterlibatan publik yang lebih mudah untuk diterapkan yaitu dengan  memberikan  sekedar  informasi  daripada  alat  komunikasi  dan  partisipasi  (Serra-Silva, 2021).  Apa  pun  penyebnya,  situs  web  parlemen  yang  tidak  memenuhi  fitur-fitur  yang disampaikan  dalam  pedoman  IPU  berakibat  kepada  terbatasnya  kapasitas  parlemen  untuk menjadi  transparan  dan  dapat  diakses  (Toornstra  &  Collins,  2010).  Oleh  karena  itu  dapat
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
disimpulkan  bahwa  situs  web  DPR  DPR  belum  menyediakan  alat  untuk  komunikasi  interaktif dua arah antara parlemen dan warga negara dengan cara yang efektif.

## Kesimpulan
Dengan  menggunakan  analisa  konten  pada  situs  web  DPR  RI,  didapati  temuan  bahwa ketersediaan Informasi pada situs web Parlemen sudah cukup memadai. Hal ini tampak dari telah dipenuhinya  60  dari  71  elemen  kunci  berdasarkan pedoman  IPU.  Sementara  itu,  jika  mengacu pada  ketersediaan  alat  komunikasi  dan  dialog  dengan  rakyat,  interaksi  dan  keterlibatan  warga negara  dalam  proses  pengambilan  keputusan  masih  belum  memadai.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari terpenuhinya 9 dari 18 elemen kunci alat komunikasi dan dialog dengan rakyat. Berdasarkan hal tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  situs  web  DPR  RI  belum  menyediakan  alat  sederhana  untuk komunikasi  interaktif  antara  parlemen  dan  warga  negara  secara  efektif.  Dengan  demikian, penelitian  ini  menghasilkan  temuan  bahwa  penerapan  e-parlemen  di  DPR  RI  sebagian  besar masih pada tahap penyediaan informasi. Oleh karena itu, DPR RI masih perlu memperbaiki situs webnya  agar  memiliki  fitur  yang  memungkinkan  komunikasi  yang  interaktif  anatara  parlemen dengan  konstituennya.  Hal  ini  penting  mengingat  parlemen  merupakan  lembaga  politik  yang mewakili  rakyat  di  suatu  negara.  Parlemen  yang  partisipatif  pada  akhirnya  meningkatkan  nilai demokrasi di Indonesia.

## Referensi
Arbain,  Hanafi,  A.,  &  Anggoro,  H.  A.  (2021). MEMBUMIKAN  E-PARLIAMENT . https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/08/Membumikan-e- Parliament_18.pdf
Arugu,  L.O,  &  Chigozie,  C.F.  (2016).  Information  and  Communication  Technology  (ICT) Application in Social and Political System . European Journal of Research in Social Sciences , 4(!), 51-63. http://www.idpublications.org/ejrss-vol-4-no-1-2016/
Bidang  Data  dan  Teknologi  Informasi  DPR  RI.  (2020). Buku  Panduan  Aplikasi  AKD  untuk Administrasi SILEG . http://portal.dpr.go.id BPS RI. (2022). Indeks Pembangunan TIK 2021 .
Cristiano  Faria  &  Malena  Rehbein.  (2016).  Open  parliament  policy  applied  to  the  Brazilian Chamber  of  Deputies. The  Journal  of  Legislative  Studies ,  22:4,  559-578. DOI:10.1080/13572334.2016.1235333.  https://doi.org/10.1080/13572334.2016.1235333 Ichsan,  M.  (2022). Indeks  Kinerja  Legislasi  DPR  RI  Tahun  Sidang  2020-2021  Efektifitas  Minim Akuntabilitas .  Indonesian  Parliamentary  Center.  https://ipc.or.id/indeks-kinerja-legislasi- dpr-ri-dari-tahun-2020-2021/
Inter-parliamentary  Union.  (2000). Guidelines  for  the  content  and  structure  of  parliamentary  websites . Inter-Parliamentary Union. http://archive.ipu.org/cntr-e/web.pdf Inter-parliamentary Union. (2009). Guidelines for parliamentary websites . Inter-Parliamentary Union. https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/guidelines- parliamentary-websites-new-edition
IPU & UNDP. (2017). Global parliamentary report 2017, Parliamentary oversight : Parliament’s power to hold government to account . https://www.undp.org/publications/global-parliamentary-report- 2017
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
KIP  RI.  (2021). Laporan  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  &  Penganugerahaan  Keterbukaan Informasi  Badan  Publik  Tahun  2021 .  https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan- pemeringkatan
Meijer,  A.  J.,  Curtin,  D.,  &  Hillebrandt,  M.  (2012).  Open  government:  Connecting  vision  and voice. International Review of Administrative Sciences , 78(1), 10 – 29. https://doi.org/10.1177/0020852311429533
Open Parliament Indonesia. (2021). Hasil Baseline Survei Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI) . https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/07/2.1-Paparan-Hasil-Baseline- Survei-OPI.pdf
Opening  Parliament.  (2016). Declaration  Parliamentary  Openness-Provision  Commentary-Promoting  a Culture  of  openness .  Diakses  dari  https://openingparliament.org/static/pdfs/commentary- 20120914.pdf pada 30 Maret 2022.
Oni, S., Oni, A. A., Gberevbie, D. E., & Ayodele, O. T. (2021). E-parliament and constituency representation in Nigeria. Cogent Arts and Humanities , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1878590
Neuman, W. (2014) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches . Pearson, Essex, UK.
OECD.  (2001).  Engaging  Citizens  in  Policy  Making:  Information,  Consultation  and  Public
Participation. PUMA Policy Brief No.10 . http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/35063274.pdf
Parajuli, Jitendra. (2007). A Content Analysis of Selected Government Web Sites: a Case Study of Nepal. In The Electronic Journal of e-Government (Vol. 5). PPID  DPR  RI.  (2021). Rekapitulasi  Permohonan  Informasi  Publik  Tahun  2021 .  Diakses  dari https://ppid.dpr.go.id/index/grafik pada 27 Maret 2022.
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI. (2022). SIMAS PUU . Pusat  Pemantauan  Pelaksanaan  Undang  Undang  DPR  RI.  (2017). Laporan  Kinerja  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2021 . Pusat  Pemantauan  Pelaksanaan  Undang  Undang  DPR  RI.  (2022). Laporan  Kinerja  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2021 .
Romanelli, M. (2016). New Technologies for Parliaments Managing Knowledge for Sustaining Democracy. Management  Dynamics  in  the  Knowledge  Economy , 4 (4),  649 – 666. www.managementdynamics.ro
Sobaci,  Z.  (2010).  What  the  Turkish  parliamentary  web  site  offers  to  citizens  in  terms  of  e- participation: A content analysis. Information Polity , 15 (3), 227 – 241. https://doi.org/10.3233/IP-2010-0209
Open Parliament Indonesia. (2021). Informasi Anggota: Analisis Kondisi SIGOTA . Diakses melalui https://openparliament.id/sistem-informasi-anggota/ pada 13 Oktober 2022.
Serra-Silva,  S.  (2021).  How  parliaments  engage  with  citizens?  Online  public  engagement:  a comparative  analysis  of  parlaimentary  websites. Journal  of  Legislative  Studies . https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1896451
Toornstra, D., and Collins, H. (2010). Information and Communication Technologies in Parliament: Tools for  Democracy .  Brussels,  Belgium,  European  Par-liament,  Office  for  Promotion  of Parliamentary Democracy (OPPD). https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora- documents/ICT_FINAL.original.pdf
Copyright © 2022, Sylvia Febrina, Lisman Manurung This is an open access article under the CC – BY-SA license
Unwuchola, A. A., Adinlewa, T., & Udeh, K. (2017). An Appraisal of the Role of ICT as a Tool for Participatory Democracy in Nigeria. MCC June 2017 Vol.1 no.1, 69-87.