## EVALUASI KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU DALAM PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEBANGSAAN
Oleh:
Alexsander 1 , Risa Stevani 1 ,  Henny Aprianty 1 , Hernowo Noviyanto 2
Email Korespondensi : henny@unihaz.ac.id
1) Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia
2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  dijalankan  bertujuan  untuk  menilai  dasar  Badan  Perpaduan  Nasional  dan  Politik Provinsi Bengkulu dalam usaha memperkukuh perpaduan dan perpaduan nasional. Kaedah kajian yang  digunakan  ialah  kajian  kualitatif.  Data  dalam  penyelidikan  ini  diperoleh  daripada  Sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  prosedur inferensi/validasi.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahawa:  1)  Dasar  Badan  Perpaduan  Nasional  dan Politik  Provinsi  Bengkulu  dalam  memperkukuh  perpaduan  dan  integriti  nasional  telah dilaksanakan  dengan  baik  dan  bertanggungjawab,  ini  dapat  dilihat  daripada  hasil  kajian  yang berdasarkan  maklumat  yang diperoleh daripada informan. 2) Penilaian terhadap kebijakan Badan Nasional  dan  Politik  Provinsi  Bengkulu  dalam  penguatan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  telah berjalan dengan baik, sesuai dengan indikator kebijakan publik yang meliputi: a) Indikator Input, b)  Indikator  Proses,  c)  Indikator  Output  ,  dan  d  )  Penunjuk  Hasil.  3)  Para  pegawai  juga  telah berusaha  sedaya  upaya  untuk  terus  meningkatkan  dasar  Badan  Perpaduan  Nasional  dan  Politik Provinsi Bengkulu dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Kata kunci: Evaluasi; Kebijakan; Pemantapan Kebangsaan.

## Abstract
This  investigation  was  carried  out  with  the  aim  of  assessing  the  basis  of  the  Bengkulu  Province National  and  Political  Unity  Agency  in  its  efforts  to  strengthen  national  integration  and integration.  The  study  method  used  is  a  qualitative  study.  The  data  in  this  investigation  was obtained  from  primary  and  secondary  sources.  The  data  collection  methods  used  were observation,  interviews  and  documentation.  Data  analysis  was  carried  out  by  means  of  data reduction,  data  presentation,  and  inference/validation  procedures.  The  results  of  the  study  show that: 1) The basis of the Bengkulu Province National and Political Unity Agency in strengthening national unity and integrity has been implemented well and responsibly, this can be seen from the results of the study which is based on information obtained from informants. 2) Assessment of the policies  of  the  Bengkulu  Province  National  and  Political  Agency  in  strengthening  national  unity and integrity has gone well, in accordance with public policy indicators  which include: a) Input Indicators,  b)  Process  Indicators,  c)  Output  Indicators,  and  d)  Result  Indicators  .  3)  The employees  have  also  tried  their  best  to  continue  to  improve  the  basis  of  the  Bengkulu  Province National and Political Unity Agency in strengthening national unity and unity.
Key Wards : Evaluation; Policy; National Strengthening.
A. Pendahuluan Sepuluh  tahun  lepas,  dinamik kehidupan sosial, Negara dan provinsi di Indonesia. telah menunjukkan perubahan yang sangat mendasar  yang  patut  mendapat perhatian, dari seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara.  Dunia  yang  tidak  berhenti akan  menantang  solidaritas  dan integritas wilayah masyarakat. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman tentang bagaimana sebuah negara menggunakan keadaan  geografis,  keamanannya untuk  tujuan  dan  kepentingannya sendiri.  Bagaimana  sebuah  negara berinteraksi  dengan  negara  lain  dan dengan  negara  lain  di  seluruh  dunia ditentukan oleh wawasan kebangsaannya  dapat  juga  diartikan sebagai  jati  diri  bangsa,  suatu
Perspektif atau visi berkaitan dengan kemampuan  memahami  keberadaan manusia sebagai  suatu bangsa dalam pemikiran dan tindakan individu atau kelompok,  termasuk  pengetahuan saat  ini  dan  masa  depan  (Alhogbi  et al.,  2018).  Tantangan  masa  depan dan  keanekaragaman  pulau  ini.  Oleh karena  itu,  pendidikan  nasional  juga
Ia boleh ditafsirkan sebagai pendekatan  atau  perspektif  yang melibatkan kesedaran seseorang atau kumpulan kehidupan identitas bangsanya  ia  bekerja  berdasarkan gagasan  bumi  tentang  kehidupan dalam  beberapa  cara.  Persekitaran dalaman dan luaran (Dodi, 2019)
Oleh  karena  itu,  dalam  konteks NKRI,  kesadaran  nasional  adalah bagaimana  masyarakat indonesia melihat diri dan persekitaran mereka untuk mencapai matlamat negara. Ini termasuk pengiktirafan
negara sebagai  entiti  Politiek,  ekonomi,
sosial, budaya dan keamanan berdasarkan  Pancasila  1945.  Artinya negara  dianggap  sebagai  negara politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan.
Menurut  (Pratama  &  Najicha, 2022)  Peningkatan  kesadaran  juga merupakan  langkah  penting  untuk memperkuat Kekuatan nasional semua  negara,  termasuk  Republik Indonesia.  Untuk  mencapai  hal tersebut,  selain  memperkuat  situasi politik  dan  ekonomi,  kesadaran nasional  harus  dihidupkan  kembali melalui  program  ideologi  dan  sosial. Untuk  mencapai  hal  ini,  strategi integrasi  nasional  yang  didasarkan pada  hubungan  nasional  yang  kuat adalah  alat  utama.  Pada  saat  yang sama, negara tersebut menjadi negara berdasarkan agama dan terus melakukan  perlawanan,  terkadang dengan kekerasan. Banyak  faktor,  termasuk  krisis ekonomi  yang  terjadi  di  akhir  era Orde Baru, dinamika global, menyebabkan gagal mencapai
kemandirian  kesejahteraan  rakyat kelas  bawah.  Oleh  karena  itu, peningkatan  kewaspadaan  nasional sangat  penting.  Jika  Indonesia  ingin tetap  hidup  dan  tumbuh  Kepada orang-orang  yang  mulia,  persatuan, keadilan.
Menurut  (Bambang  Darmono, 2016)  Sistem  keamanan  nasional harus  didasarkan  pada  hal  tersebut doktrin  dan  filsafat  kebangsaan selain mengikuti perkembangan ancaman di tingkat nasional, regional,  dan  internasional.  Tidak ada  satu  pun  dari  perkembangan seperti globalisasi,
teknologi informasi,  dan  demokratisasi  yang dapat  mengubah  nilai  dasar  Kita sebagai umat Oleh karena itu, sistem
keamanan nasional kita tidak ditentukan oleh kekuatan dan ancaman  dari  luar,  melainkan  oleh sistem  nilai-nilai  nasional,  identitas diri, nasionalisme dan gagasan. Kebangsaan, serta pengaruh dunia  dan  pemikiran  Ada  dunia berbeda.  Oleh  karena  itu,  kita  harus fokus  pada  hal  ini.  menggalakkan pegangan  dan  idea  negara  untuk melahirkan idea dan program baharu yang  memenuhi  keperluan  sistem keselamatan negara. Menurut (Istianto, 2011) Dalam sistem demokrasi, sistem keselamatan negara  sangatlah  penting  dibangun dari  konsep  hingga  operasional secara profesional, efisien dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan  kerja  dan  kinerja badan keamanan nasional, kita dapat menjamin Perlindungan warga negara, termasuk kedaulatan, integritas  wilayah,  keamanan  dalam negeri, dan penegakan hukum. Meskipun  dukungan  terhadap  aspek ekonomi  dan  sosial  dari  sistem keamanan  nasional  masih  kurang, kemajuan  suatu  negara,  termasuk situasi keamanan nasionalnya, bergantung pada pentingnya perubahan  pemikiran  (Firman  Gani et  al.,  2021).  Dalam  konteks  yang lebih  luas,  lambatnya  konsolidasi demokrasi  dan  keamanan  nasional disebabkan oleh kurangnya beberapa hal,  seperti  kebebasan  dan  aktifnya masyarakat  sipil,  kebebasan  dan otonomi masyarakat politik, ketaatan dan  patuhnya  tokoh  politik  utama terhadap  aturan  hukum,  dukungan birokrasi  Menentang  pemerintahan demokratis  dan  sistem  ekonomi  dan sosialnya  (Rajab,  2022).  Dengan menggunakan kapasitas nasional yang  tepat,  kita  dapat  menciptakan
strategi  keamanan  inklusif  dengan melibatkan  masyarakat  lokal  secara aktif  dalam  tata  kelola  keamanan nasional.
Kantor Kesatuan Politik Nasional Provinsi (Kesbangpol) Bengkulu berperan  penting  dalam  penanganan konflik  komunal  dan  regional  di wilayah tersebut. Kesbangpol Provinsi  Bengkulu  Undang-Undang Provinsi  Bengkulu  Hal  ini  akibat perubahan  Undang-Undang  Provinsi Bengkulu  Nomor  27  Tahun  2011 yang sebelumnya terdiri dari Direktur  Kantor  Wilayah  Sosial Politik  dan  Perlindungan  Sipil. Kesbangpol Provinsi Bengkulu merupakan  bagian  dari  Pemerintah Negara  Bengkulu  bertindak  sebagai mediator kolaborator untuk memajukan  persatuan  bangsa  dan pergerakan  politik.  Misi utama Kesbangpol adalah mendukung Gubernur Bengkulu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi Bengkulu. Program  pembangunan  nasional merupakan  bagian  dari  integrasi organisasi politik nasional dan daerah  Bengkulu  yang  memiliki tugas  utama  merumuskan  kebijakan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan  kebangsaan.  Selain  itu, Bidang Pemantapan Kebangsaan juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran serta melakukan persiapan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya bangsa berdasarkan  Undang-Undang  1945. Salah  satu  kegiatan  yang  akan dilaksanakan pada bidang
pemantapan  kebangsaan  tahun  2023 adalah  Mendorong  penciptaan  dan
pelaksanaan  kebijakan  teknis  dalam konteks falsafah dan umat Pancasila.
Bekerja ini akan dilaksanakan Bengkulu  dengan  sasaran  utama adalah  aparatur  pemerintah  dan masyarakat.  Matlamat  aktiviti  ini adalah  untuk  meningkatkan  karakter masyarakat  atau  aparatur  negara berdasarkan ideologi Pancasila.
Berdasarkan  penjelasan  Seperti di  atas,  peneliti  ingin  melakukan penelitian dengan judul berikut.“Evaluasi  Persatuan  Bangsa & Implementasi Kebijakan Politik di Provinsi  Bengkulu  Mempertahankan Kebangsaan." Setelah melihat Penjelasan mengenai permasalahan tersebut di atas,
peneliti  menemukan  permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu: Bagaimana  cara  melakukan  evaluasi terhadap kebijakan bidang pemantapan  kebangsaan  Acara  ini diselenggarakan oleh Persatuan Nasional dan Lembaga Politik Provinsi Bengkulu. dalam pelaksanaan Wawasan Kebangsaan?

## B. Metode Penelitian
Jenis  kajian  yang  digunakan dalam  penyelidikan  ini  ialah  kajian kualitatif  deskriptif  (Creswell  dalam (Purnawan,  2020)).  Penyelidikan  itu menggunakan metode deskriptif adalah  penelitian  yang  berupaya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan
“mengapa”  (Purnawan  et  al.,  2022). (Jonathan  Sarwono,  2006)  menurut kualitatif  penelitian  adalah  suatu proses,  cerdas,  kompleks,  interaksi dengan  orang-orang.  Di  sisi  lain, penelitian  studi  kasus  kualitatif berfokus  pada  topik  tertentu  dan menetapkannya sebagai sebuah pemangku kepentingan. Dengan kata
lain,  kajian  ini  dikumpul  daripada pelbagai  sumber  (Hadari  Nawawi,
1991).Untuk  melakukan  penelitian yang mendalam maka fokus penelitian ini adalah informasi keadaan  partisipasi  (Creswell,  2013) nasional dan lembaga politik Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi pelaksanaan penguatan pemerintahan. Menurut (Sugiyono, 2016) Untuk menyimpulkan  data  dan  informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan  Metode  Pengumpulan Data Sebagai Berikut:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
Maka  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  tesis  ini  ada  7 orang,  mereka  ialah  Kepala  Badan Kesbangpol Povinsi Bengkulu, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Kabid Bidang Pemantapan  Kebangsaan,  Kepala Sub. Bidang Pemantapan, Penyusunan Program Pembinaan Lingkungan  Budaya  pada  Bidang Pemantapan Kebangsaan, Analis Wawasan  Kebangsaan  pada  Bidang Pemantapan  Kebangsaan,  dan  yang terakhir Pengaministrasi Umum Bidang Pemantapan Kebangsaan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Hasil Evaluasi Kebijakan Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Bengkulu dalam Pelaksanaan Pemantapan Kebangsaan Dari analisis berdasarkan tinjauan  teori  dan  hasil  penelitian terhadap  evaluasi  persatuan  dan kesatuan bangsa di Provinsi
Bengkulu,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut  dalam  pelaksanaan stabilisasi nasional: Kemudian, evaluasi  persatuan  dan  kesatuan nasional  lembaga  politik.  di  provinsi
Bengkulu.  kebijakan  lembaga  dalam melaksanakan  stabilisasi  nasional telah  berakhir  baik,  sesuai  dengan indikar-indikator  kebijakan  publik yang meliputi:
1. Indikator Input, Dengan kesatuan nasional  dan  lembaga  politik Provinsi Bengkulu sudah terdapat sumber daya manusia dan sumber  daya  manusia yang berkualitas mumpuni dalam menjalankan pekerjaan dan tugas,  fasilitas  yang  nyaman  dan lengkap agar menciptakan suasana kerja yang baik, peralatan komunikasi seperti komputer  dan  telepon  serta peralatan supaya jaringan internet lancer  seperti  Wifi,  alat-alat  tulis kelengkapan dan fasilitas- fasilitas  pendukung  lainnya  bisa berupa transfortasi jika ada tugas di lapangan 2. Indikator Process, Efektivitas dan efisiensi  kebijakan  publik  dan politik  di  provinsi  Bengkulu secara  terpadu , dapat  melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat,  serta melalui tingkah  laku  dan  prilaku  yang menunjukkan  kesopan  santunan yang  sesuai  dengan  norma  dan agama.
3. Indikator Outputs, adanya berbagai kegiatan Badan Kesatuan  Negara  dan  Politik Provinsi Bengkulu. dalam menetapkan  kebijakan  publik, masyarakat  dapat  damai  dan tentram,  toleransi,  dan  harga- menghargai antar etnis/suku
dalam  menjalankan  kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga Masyarakat mempunyai kesadaran  tentang  pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang  pentingnya  hidup  rukun dan  damai,  dan  toleransi  antar umat  beragama,  hal  ini  melalui sosialisai.
4. Indikator  Outcomes,  ada  banyak dampak  positif  yang  diterima Masyarakat, diantaranya menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat.  untuk  perlindungan hak  asasi  manusia.  menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial.

## Pembahasan
Berdasarkan data dan sumber wawancara  sebelumnya,  subbab  ini akan  menjelaskan  lebih  lanjut  data yang dikumpulkan
di atas berdasarkan  konsep-konsep  yang relevan dengan pembahasan. Evaluasi Kebijakan Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Provinsi Bengkulu dalam Pelaksanaan Pemantapan Kebangsaan Pembentukan Persatuan Bangsa  dan  Partai  Politik  Daerah Bengkulu berdasarkan Peraturan
Daerah  BengkuluTahun  Juni  2011 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  BengkuluTahun  8  Agustus 2008 tentang Kepengurusan dan Tata Usaha  di  Bidang  Inspeksi  ,  rencana pembangunan daerah. Institusi teknis daerah. Undang-Undang Daerah Bengkulu ini merupakan hasil penggabungan  Departemen  Politik dengan  Departemen  Politik  dan
Markas Besar Daerah yang mengubah  Undang-Undang  Daerah No. 27 Maret 2001. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu  merupakan  salah  satu unsur pendukung pemerintahan daerah Bengkulu dan berperan sebagai  fasilitator,  mediator  dan kontributor dalam memajukan kesatuan  kekuatan  nasional  dan politik  melalui  peran  sentralnya dalam perumusan dan penerapannya. kebijakan  daerah  untuk  mendukung Bengkulu. Gubernur Politik, khususnya di bidang integrasi nasional dan politik.
Menurut Bridgman dan Davis
(2000),  ukuran  evaluasi  kebijakan publik  mempunyai  empat  indikator utama:  (1)  indikator  masukan,  (2) indikator proses, (3) indikator keluaran,  dan  (4)  tanda  keluaran. Uraiannya adalah sebagai berikut:

## Indikator Input
Aspek Keterlibatan ini akan fokus pada  penilaian  apakah  dukungan  dan sumber  daya  dasar  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut. Indikator-indikator ini dapat mencakup struktur pendukung manusia, keuangan atau lainnya. Untuk  memahami  lebih  lanjut tentang  Peneliti  bertanya  kepada informan mengenai dukungan sumber daya dasar dan data  yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan
keberlanjutan  nasional.  Dari  jawaban informan  dapat  disimpulkan  bahwa banyak  bahan  pendukung  dan  data dasar,  termasuk  kebutuhan  manusia berkualitas  dan  mumpuni  dalam menjalankan  pekerjaan  dan  tugas, fasilitas  yang  nyaman  dan  lengkap agar menciptakan suasana kerja  yang baik,  peralatan  komunikasi  seperti
komputer  dan  telepon  serta  peralatan supaya jaringan internet lancer seperti Wifi,  alat-alat  tulis  kelengkapan  dan fasilitas-fasilitas  pendukung  lainnya bisa berupa transfortasi jika ada tugas di lapangan. Penggabungan Pemerintah Provinsi  Bengkulu  dan  Partai  Politik sesuai dengan Undang-Undang Daerah  Provinsi  Bengkulu  No.  11 pendukung Pekerjaan gubernur diarahkan oleh kepala suku. Kelompok ini melapor kepada menteri  daerah  dan  bertanggung jawab kepada gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  tersebut  di  atas,  Bidang Pemantapan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi : Tugas Pokok Merumuskan kebijakan dan mendorong terselenggaranya pembangunan nasional. Fungsi 1) Peningkatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sosialisasi kesadaran nasional dan penguatan pendidikan nasional.
2) Menjamin  perumusan  kebijakan, mendorong pelaksanaan kerjasama dan memperkuat pengawasan nasional.
3) Menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaan integrasi
4) Menetapkan kebijakan dan mendorong pelaksanaan pembangunan kebudayaan nasional 5) Menetapkan kebijakan dan mendorong  pelaksanaan  undang- undang  tahun  19456.  Tempat penguatan pulau.
Bidang Pemantapan Kebangsaan Terdiri dari : 1) Direktur Wawasan Kebangsaan dan Wakil Direktur Wawasan Kebangsaan mengoordinasikan perumusan  kebijakan  dan mengelola pelaksanaan Wawasan  Kebangsaan  dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh otoritas. 2) Kepala unit nasional terpadu dan sistem nasional menyelenggarakan perumusan kebijakan, dan kepala unit nasional menyelenggarakan kaitan perumusan program, melaksanakan integrasi dengan kebudayaan nasional, mengembangkan kebudayaan nasional dan kegiatan lain yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Lainnya. Kemudian  perlu  juga  untuk mengetahui berapa Peneliti menanyakan kepada informan mengenai  sumber  daya  manusia (resources),  keuangan  dan  struktur pendukung  lainnya  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  pembangunan nasional. Berdasarkan jawaban jurnalis, HR dapat mengambil keputusan diperlukan sekurang- kurangnya  sebanyak  8  orang,  dana penunjang  yang  dibutuhkan  sekitar lebih  dari  66  juta  dan  harus  pula dilengkapi  dengan  infrastruktur  yang baik  dan  juga  lengkap  supaya  dapat memaksimalkan hasil pekerjaan yang di berikan. Kesuksesan tentu saja membutuhkan struktur yang kuat dan kokoh. Kita sering mendengar hal ini
dalam  kehidupan  kita  sehari-hari. Ketika  mendengar  kata  infrastruktur, hal  pertama  yang  terlintas  di  benak Anda  adalah  yang  berkaitan  dengan bangunan, fasilitas, dan pembangunan. Infrastruktur memainkan peranan  penting  dalam  pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi.
Memiliki  infrastruktur  yang  tepat adalah kuncinya. Bahan  dan struktur, apapun  bentuk  fisiknya,  disebut struktur,  yang  merupakan  komponen penting. Gedung Biro Politik Persatuan  Provinsi  Bengkulu  dalam kondisi  baik,  diperlukan  mencakup berbagai hal, diantaranya: lingkungan dan bangunan yang nyaman,
kebutuhan  internet  dan  telpon,  alat- alat  elektronik  penunjang  seperti  tv, laptop/computer, telpon kantor, infokus, dll, ATK, dan lainnya.

## Indikator Process
Aspek Proses ini  berfokus  pada evaluasi bagaimana kebijakan
diterjemahkan  menjadi  layanan  yang tepat  bagi  masyarakat.  Indikator- indikator  tersebut  mencakup  aspek efektivitas  dan  efisiensi  metode  yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik. Untuk  memahami  lebih  lanjut Peneliti meminta informasi mengenai penjabaran kebijakan menjadi pelayanan yang tepat bagi masyarakat.  Dari  jawaban  responden dapat disimpulkan bahwa ada banyak cara  untuk  mengubah  kebijakan  agar dapat  melayani  masyarakat  dengan lebih efektif, diantaranya menyadarkan Masyarakat betapa pentingnya  rasa  kebangsaan  dan hidup damai ditengah-tengah
masyarakat,  dapat  saling  harga- mengargai  antar  etnis,  dan  suku
bangsa,  serta  dapat  menciptakan harmonisasi di
tengah-tengah
Masyarakat,  pentingnya  kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran  tentang  pentingnya  hidup rukun  dan  damai,  dan  toleransi  antar umat  beragama  dalam  kehidupan mereka sehari-hari.
Aktivitas sosialisasi sering dilaksanakan  oleh  pihak  kesbangpol supaya Masyarakat paham dan mengerti tentang wawasan kebangsaan.  Salah  satu  materi  yang sering menjadi materi dalam sosialisasi  yaitu  tentang  Kita  harus terus menumbuhkan kesadaran kebangsaan  di  kalangan  masyarakat, khususnya  generasi  muda,  sejak  dini untuk  memahami  dan  menanamkan empat  pilar  negara  dalam  kehidupan sehari-hari.  Tentang  menumbuhkan rasa  cinta  tanah  air  yang  merupakan permata  utama  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar yang  dimaksud  adalah  bagaimana kita memahami Pancasila, pemahaman kita terhadap UUD 1945, pemahaman  kita  terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  dan  mengenal  Bhinneka Tunggal  Ika.  Keempat  pilar  tersebut merupakan  satu  kesatuan  untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan,
sejahtera, dan bersatu . Selanjutnya dalam indikator proses  perlu  juga  untuk  mengetahui bagaimana Peneliti menanyakan kepada responden mengenai efektivitas dan efisiensi metode/metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik.  Dari  jawaban  informan  dapat disimpulkan bahwa cara/metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan  publik  tersebut  sangat efektif  dan  efisien , dapat  melalui
sosialisasi  dan  komunikasi  kepada masyarakat,  serta  melalui  tingkah laku  dan  prilaku  yang  menunjukkan kesopan santunan yang sesuai dengan norma dan agama.
Hasil  observasi  yang  dilakukan peneliti bahwa cara mentransformasikan  kebijakan  dalam bentuk  kegiatan  sosialisasi  langsung kepada  anak-anak  sekolah,  bahwa pentingnya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, mempunyai kesadaran tentang  pentingnya  hidup  rukun  dan damai,  dan  toleransi  antar  umat beragama  dalam  kehidupan  sehari- hari.  masalah  ini.  adalah  salah  satu solusi  agar  tercapainya  efesiensi  dan efektivitas  dari  sosialisai-sosialisasi yang dilakukan oleh kesbangpol,

## Indikator Outputs
Aspek Outcome (hasil) menitikberatkan pada evaluasi
terhadap  hasil  atau  outcome  yang dihasilkan  dari  suatu  sistem  atau proses  kebijakan  publik.  Misalnya, ukuran  hasil  ini  menunjukkan  berapa banyak orang yang berhasil berpartisipasi dalam suatu proyek.
Dalam  hal  ini  perlu  diketahui secara  pasti  apa  akibat/akibat  dari kebijakan  publik  tersebut,  sehingga peneliti akan bertanya kepada informan.  Tanggapan  para  informan menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh
pemerintah  dan  lembaga  politik  di Negara  Bagian  Bengkulu  dalam menetapkan kebijakan
publik,
masyarakat dapat damai dan tentram, toleransi, dan harga-menghargai antar etnis/suku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga  Masyarakat  mempunyai kesadaran tentang
pentingnya kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,
mempunyai kesadaran tentang pentingnya  hidup  rukun  dan  damai, dan  toleransi  antar  umat  beragama, hal ini melalui sosialisai.
Kemudian  berlanjut  dari  Apa outcome/hasil  dari  kebijakan  publik Selain  itu,  karena  perlu  diketahui berapa  banyak  orang  yang  berhasil berpartisipasi  dalam  program/proyek, peneliti  akan  mengajukan  pertanyaan deskriptif.  Dari  tanggapan  responden dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah masyarakat  yang  berhasil  mengikuti program/kebijakan adalah tahap seleksi  pertama  sudah  lumanyan meningakt,  ada  lebih  dari  50  orang untuk data terbarunya.
Ikatan kebangsaan senantiasa digalakkan  dan  dikuatkan  untuk menjaga persatuan, kesatuan, solidaritas  dan  saling  menghormati, untuk mencapai keselarasan, keseimbangan,  dan  kedamaian  dalam segala aspek kehidupan.Untuk
meningkatkan  pemahaman  tentang pendidikan  nasional,  perlu  diperjelas nilai-nilai  yang  terkandung  dalam empat  perjanjian  pokok  tersebut. Pancasila,  Bhinneka  Tunggal  Ika, NKRI  dan  UUD  45  berupaya memulihkan  jati  diri  bangsa  dan memperkuat pemahaman sistem nasional.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  materi salah  satu  sosialisai  yang  diadakan oleh kesbangpol yaitu ““Memperkuat kesadaran  nasional  bernegara  dan kehidupan berbangsa”. Menurut Mendagri,  falsafah  Pancasila  sebagai pedoman  hidup  bangsa  merupakan sumber  dari  segala  hukum  yang  ada di Indonesia. Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan negara  dengan  banyak  wilayah  dan pulau-pulau  yang  tersebar  dengan beragam  budaya,  ras,  adat  istiadat,
dan  kepercayaan,  dengan  tujuan utama  menjadi  bangsa  yang  mandiri. Untuk  memupuk  rasa  cinta  terhadap NKRI,  seluruh  warga  negara  harus mengedepankan sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Tumbuhnya kesadaran akan keberagaman  sosial  dan  budaya sebagai ciri budaya Indonesia semakin kuat dan adanya kemampuan untuk  menciptakan  identitas  pribadi berdasarkan  pengakuan  akan  nilai keberagaman  yang  kita  miliki.  Oleh karena itu, tindakan khusus
diharapkan  dapat  diambil  untuk menjaga keanekaragaman jenis ini.
Sementara,  Kepala  Seksi  Bina Ideologi  Kesbangpol  mengatakan, tujuan  kegiatan  seminar  tersebut, menanamkan  cinta  tanah  air  melalui sosialisasi  Wawasan  Kebangsaan.  Ia juga menambahkan kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut  diadakan  14  kali  dalam setahun  di  kecamatan  dan  sekolah- sekolah. Kegiatan diikuti staf ASN di provinsi Bengkulu.

## Indikator Outcomes
Aspek  hasil  (dampak)  berfokus pada  pertanyaan  mengenai  dampak kebijakan  terhadap  masyarakat  atau unit yang lebih luas. Indikator kinerja merupakan  gambaran  hasil  aktual atau  yang  diharapkan  dari  barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan  kuantitas,  peningkatan proses, peningkatan efisiensi,
peningkatan kualitas, perubahan perilaku,  peningkatan  efisiensi,  dan peningkatan pendapatan).
Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui  pengaruh  masyarakat luas  atau  partai  politik  yang  terkena dampak  kebijakan  tersebut,  sehingga peneliti mengajukan pertanyaan
kepada  informan.  Dari  jawaban  para informan  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh  masyarakat  luas  atau  partai politik  diwujudkan  dalam  bentuk kehidupan masyarakat miskin nyaman, damai, dan tentram, menjunjung  tinggi  toleransi  dan saling  menghargai  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Selanjunya  sangat  perlu  untuk mengetahui  berapa banyak  dampak positif  yang  dihasilkan,  peneliti kemudian  bertanya  kepada  informan. Berdasarkan  jawaban  para  informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai  banyak  dampak  positif,
termasuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. untuk perlindungan  hak  asasi  manusia. menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial. Terakhir sangat perlu untuk mengetahui  adakah  dampak  negative dari hal terebut dan seberpa seriusnya dampak itu, peneliti kemudian bertanya kepada informan. Berdasarkan  jawaban  informan  dapat disimpulkan  adanya  dampak  negatif diterima  msyarakat,  dapat  dikatakan tidak  ada  karena  semua  kegitan  yang dilakukan dan kebijakan yang ditetapkan itu diharapkan memberikan  dampak  yang  positif bagi Masyarakat.
Contoh  kasus  yang  berhubungan dengan  wawasan  kebangsaan  akhir- akhir  ini  yaitu  aksi  penolakan tambang  pasir  besi  yang  berlokasi  di Kabupaten  Seluma  yang  dilakukan oleh  warga  sekitar  untuk  menolak keberadaan  tambang  pasir  besi  PT Faming  Levto  Bakti  yang  menyalahi aturan karena tidak mengantongi  izin berimbas pada rusaknya lingkungan.
Dengan adanya tindakan
kekerasaan dalam proses pembubaran demonstrasi penolakan Tambang
Pasir  Besi  PT.  Faming  Levto  Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma Jadi jelas  sekali  telah  terjadi  pelanggaran HAM  menurut  Pasal  28  Pasal  28  A, Pasal 28 B Pasal 2, Pasal 28 D Pasal 1,  Pasal  28  E  Pasal  2,  Pasal  28  H Pasal  1.  ),  Hak  Asasi  Manusia Kabupaten  Seluma.  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 ayat 1 UUD, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  UU  Nomor  9  Tahun 1998  1  (1)  tentang  Kebebasan Berpendapat  di  Tempat  Umum.  Oleh karena  itu,  dalam  menangani  dan mengamankan  demonstrasi  massa, polisi  mempunyai  kewajiban  untuk mengikuti prosedur dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  mematuhi  peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan yang jelas, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, proses hukum menghindari terjadinya pelanggaran kekerasan yang berlebihan  dan  sewenang-wenang yang mengakibatkan penangkapan.
Hal  ini  sebenarnya  tidak  akan terjadi  apabila  masing-masing  pihak yang  bersangkutan  memahami  dan mnerapkan pengetahuan tentang wawasan  kebangsaan,  setidaknya  hal tersebut  bisa  di  bicarakan  dengan musyawarah antar pihak PT, pemerintah  dan  juga  Masyarakat supaya  suasana  yang  tercipta  aman dan  tentram  tanpa  ada  permusuhan dan  selisih  paham.  Harusnya  pihak PT  melakukan  penambangan  sesuai dengan perizinan yang mereka dapatkan tanpa melakukan penyimpangan dan perusakan lingkungan yang membuat Masyarakat setempat resah. Begitupun  pemerintah  seharusnya
jika  wawasan  kebangsaan  mereka mumpuni  maka  saat  memberikan perizinan  untuk  pihak  PT  maka mereka  harus  memikirkan  terlebih dahulu  keefesienan  dan  efektivitas dari aktivitas penambangan pasir besi tersebut.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Dari  analisis  berdasarkan  tinjauan teori  dan  hasil  penelitian  terhadap evaluasi  persatuan  dan  kesatuan bangsa  di  Provinsi  Bengkulu,  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut dalam pelaksanaan stabilisasi nasional: Kemudian, evaluasi persatuan  dan  kesatuan  nasional lembaga politik. di provinsi
Bengkulu.  kebijakan  lembaga  dalam melaksanakan  stabilisasi  nasional telah  berakhir  baik,  sesuai  dengan indikar-indikator  kebijakan  publik yang meliputi: a.   Indikator Input, Dengan kesatuan nasional dan lembaga politik Provinsi Bengkulu sudah terdapat sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  manusia  yang berkualitas  mumpuni  dalam menjalankan  pekerjaan  dan tugas,  fasilitas  yang  nyaman dan lengkap agar menciptakan suasana  kerja  yang  baik, peralatan  komunikasi  seperti komputer  dan  telepon  serta peralatan supaya jaringan internet  lancer  seperti  Wifi, alat-alat tulis kelengkapan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bisa berupa transfortasi  jika  ada  tugas  di lapangan b.   Indikator  Process,  Efektivitas dan  efisiensi  kebijakan  publik dan politik di provinsi Bengkulu secara terpadu , dapat  melalui  sosialisasi  dan komunikasi kepada masyarakat, serta melalui tingkah  laku  dan  prilaku  yang menunjukkan kesopan santunan  yang  sesuai  dengan norma dan agama.. c.   Indikator Outputs, adanya berbagai kegiatan Badan Kesatuan  Negara  dan  Politik Provinsi Bengkulu. dalam menetapkan  kebijakan  publik, masyarakat  dapat  damai  dan tentram,  toleransi,  dan  harga- menghargai  antar  etnis/suku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari  mereka.  Sehingga
Masyarakat mempunyai kesadaran  tentang  pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kesadaran  tentang  pentingnya hidup  rukun  dan  damai,  dan toleransi antar umat beragama, hal ini melalui sosialisai.
d. Indikator Outcomes, ada banyak  dampak  positif  yang diterima Masyarakat, diantaranya menciptakan ketertiban  dalam  masyarakat. untuk  perlindungan  hak  asasi manusia. menciptakan kedamaian  dan  ketenangan dalam masyarakat. melaksanakan kesejahteraan sosial.
Rekomendasi/Saran Tentang  Hasil  Kajian  Persatuan Bangsa  dan  Peran  Badan  Politik  di Provinsi Bengkulu Dalam Mewujudkan  Visi  Nasional  dan Kewaspadaan  Nasional,  maka  dapat diketahui evaluasi Kebijakan Persatuan  nasional  dan  lembaga
politik  Provinsi  Bengkulu  dalam menjalankan pengaruh nasional terlaksana  secara  optimal,  namun belum  maksimal.  Oleh  karena  itu, peneliti  memberikan  saran  agar kedepannya  dapat  bekerja  secara maksimal:
1) Kebijakan Penyelenggaraan Biro Persatuan  Bangsa  dan  Politik Penguatan  Nasional  di  Provinsi
Bengkulu  berjalan  dengan  baik dan. bertanggung jawab, semoga kedepan  bisa  dipertahankan  dan ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan pemantapan kebangsaan di provinsi Bengkulu. 2) Evaluasi Kebijakan Kantor Kesbangpol  Provinsi  Bengkulu untuk  pelaksanaan  pemantapan kebangsaan berjalan dengan
baik,  namun  ada  yang  tetap diperhatikan  terkait  etos  kerja para  pegawai  dan  pemimpin, rasa tanggungjawab dan indiatif, serta  rencana  masa  depan  yang harus selalu diperioritaskan dalam menjalankan tugas .

## DAFTAR PUSTAKA
Alhogbi,  B.  G.,  Arbogast,  M.,  Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel,
H.,  Laques,  A.,  Silveira,  B.  D.,  De Siqueira,  R.  V.,  Simenel,  R.,  Michon, G.,  Auclair,  L.,  Thomas,  Y.  Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie,  U.  N.  E.,  …  Du,  Q. (2018).  MEMBANGUN  JATI  DIRI BANGSA : Globalisasi sebagai Tantangan  dan  Pancasila  sebagai Imperatif Solusi. Gender and Development , 120 (1), 0–22.
Bambang  Darmono.  (2016).  Konsep  Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. In Jurnal  Ketahanan  Nasional (Vol. 15, Issue 1, pp. 1–42). https://doi.org/10.22146/jkn.22307 Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed (Edisi Ketiga) . Pustaka Pelajar.
Dodi,  I.  (2019).  Menggagas  Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. Didaktika: Jurnal Kependidikan , 8 (3), 109–122.
Firman Gani, D., Maliani, L., & Juliarso, A. (2021). Strategi  Unit  Penanganan Konflik  Dikabupaten  Ciamis  Oleh Bidang  Kewaspadaan  Nasional  Dan Penanganan  Konflik  Pada  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ciamis . 4095–4115. Hadari  Nawawi.  (1991). Metode  penelitian bidang sosial . Gadjah Mada University Press. Istianto, B. (2011). Demokratisasi Birokrasi . Jonathan Sarwono. (2006). Metode penelitian  kuantitatif  &  kualitatif .
Graha Ilmu. Pratama,  M.  I.,  &  Najicha,  F.  U.  (2022). Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada  Setiap  Individu  Dengan  Nilai- Nilai  Pancasila  Pada  Era  Globalisasi Saat  ini. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (1), 1403–1409. Purnawan,  H.  (2020).  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA  MAKARTITAMA  DAN  DI
DESA  ULAK  MAS  KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. JurnalPenelitianSosialdan Politik , 9 (1), 35–55.
Purnawan,  H.,  Noviyanto,  H.,  &  Tauran.
(2022). IMPLEMENTASI PERATURAN  MENTERI  DALAM NEGERI  NOMOR  4  TAHUN  2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU
KABUPATEN LAHAT. Mimbar:
Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 11 (2), 229–237.
Rajab,  B.  (2022).  Otoritarianisme-birokratik orde  baru,  krisis  ekonomi  dan  politik, dan demokrasi formal masa reformasi. Jurnal  Politik  Indonesia  (Indonesian Journal  of  Politics) , 8 (1),  59–78. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.2181 7 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In Bandung:Alfabeta. (p. 118).