DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 21 Mei 2024, Revised: 15 Juni  2024, Publish: 18 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Perlindungan Hukum Debitur Sehubungan Dengan Almasyaqqah Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks)
Syakira Almanisa 1 , Richard C. Adam 2 1 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, syakira.205200128@stu.untar.ac.id
2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, richard.adam@srslawyers.com
Corresponding Author: syakira.205200128@stu.untar.ac.id 1
Abstract: In  an  agreement,  it  is  crucial  for  both  parties  to  comprehend  the  rights  and responsibilities  that  will  arise.  The  agreement  also  stresses  the  voluntary  responsibility  to fulfill  obligations,  with  situations  where  parties  fail  to  meet  their  obligations  being  termed Force  Majeure  or  Masyaqqah  events.  In  the  context  of  Sharia  Economic  Law,  Force Majeure/Masyaqqah refers  to  circumstances where a party is  unable to  fulfill  their agreed- upon duties due to fatigue, difficulties, and hardships. This concept serves to protect parties experiencing  such  events.  However,  in  the  discussion  of  Decision  Number 863/Pdt.G/2020/PA.Mks,  it  is  explained  that  parties  were  unable  to  meet  their  obligations due to Force Majeure. This research will also explore the legal protections available to both parties under Sharia Economic Law and applicable Indonesian laws.
Keyword: Legal Protection, Force Majeure, Maysaqqah Agreement, Mutanaqisah.
Abstrak: Dalam  perjanjian  penting  bagi  kedua  pihak  untuk  memahami  hak  dan tanggungjawab  yang  akan  dilahirkan  oleh  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  juga menitikberatkan  tanggungjawab  secara  sukarela  untuk  melakukan  kewajiban  yang  mana terdapat  keadaan  dimana  terdapat  pihak  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dan  hal  ini disebut dengan peristiwa Force Majeure/Masyaqqah . Dalam konteks perjanjian yang didasari oleh  Hukum  Ekonomi  Syariah,  adapun  penjelasan Force  Majeure/Masyaqqah itu  sendiri adalah suatu keadaan memaksa dimana terdapat pihak yang berhalangan untuk melaksanakan hal  yang seharusnya dilakukannya berdasarkan perjanjian  yang telah disepakati dikarenakan suatu    kelelahan,  kepayahan,  kesulitan  dan  kesukaran.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk perlindungan terhadap salah satu pihak yang telah mengalami peristiwa Force Majeure atau Masyaqqah itu  sendiri.  Akan  tetapi,  pada  pembahasan  yang  akan  diteliti  oleh  penulis mengenai  Putusan  Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks  yang  pada  putusannya  tersebut menjelaskan  bahwa  terdapat  pihak  yang  berhalangan  untuk  melaksanakan  prestasinya dikarenakan Force  Majeure .  Penelitian  ini  juga  akan  memberikan  sudut  pandang  mengenai perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Force Majeure , Maysaqqah , Perjanjian, Mutanaqisah.

## PENDAHULUAN
Negara yang sedang berkembang dalam sektor perekonomiannya yaitu Indonesia, yang mana dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya terdapat perbuatan – perbuatan hukum di dalamnya. Perbuatan hukum yang dapat ditemui khususnya dalam kehidupan masyarakan adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui  suatu  perjanjian.  Perjanjian  tersebut  juga melahirkan  perikatan  yang  menciptakan  adanya  hak  dan  kewajiban  untuk  pihak  yang  telah menyepakati adanya sebuah akad yang ditimbulkan oleh pihak yang menyetujuinya. Buku III KUHPerdata  mengatur  mengenai  ketentuan  yang  harus  dilakukan  oleh  individu  yang melaksanakan  perikatan  atau  perjanjian  dalam  praktik  bisnis.  Dengan  adanya  Buku  III KUHPerdata  tersebut  diharapkan  agar  penggunaan    peraturan  tersebut  dapat  menjadi petunjuk  bagi  masyarakat  ketika  sedang  membuat  perikatan  atau  perjanjian.  Tentunya  juga dengan  adanya  pedoman  tersebut  untuk  meminimalisir  dan  meminimalisir  terjadinya  suatu hal yang tidak diinginkan atau terlahirnya suatu konflik antar pihak.
Pada  dasarnya,  suatu  perjanjian  bersifat  mutlak  dalam  menimbulkan  suatu  hal  yang perlu  dilakukan  dan  tidak  dilakukan  untuk  pihak  membuat  perjanjian  atau  perikatan.  Akan tetapi,  dalam  pelaksanaannya  sering  saja  terjadi  oleh  salah  satu  pihak  tidak  melakukan  hak dan  kewajibannya,  oleh  sebab  itu  juga  membuat  pihak  lainnya  merasa  dirugikan  dan  tidak mendapatkan  kepastian  akan  hukum  yang  didapatinya.  Menurut  Satjipto  Rahardjo menjelaskan bahwa: “ Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang  lain, dengan tujuan memungkinkan masyarakat  menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. ”. 1
Berdasarkan penjelasan yang disuarakan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum ini adalah hak yang seharusnya setiap masyarakat memilikinya dan berdasarkan hukum yang berlaku.  Perlindungan  hukum  ini  juga  merupakan  suatu  konsep  yang  universal  khususnya dari negara hukum. Adapun perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Singkatnya,  perlindungan  hukum  preventif adalah  pencegehan  dari  permasalahan  sedangkan  untuk  represif  adalah  penyelesaian  dari permasalahan.  Dalam  penulisan  kali  ini,  penulis  ingin  meneliti  terkait  Putusan  Pengadilan Agama  Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks.  Pada  putusan  pengadilan  itu  menjelaskan  bahwa terdapat Debitur dan Kreditur yang telah melakukan perjanjian yang berisikan bahwa debitur mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan sebidang tanah yang berupa bangunan.

## Rumusan Masalah
Adapun dari pembahasan singkat tersebut, melahirkan suatu isu yang akan diteliti oleh penulis  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  debitur sehubungan  dengan  almasyaqqah  berdasarkan  akad  musyarakah  mutanaqisah  yang dijaminkan  debitur  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks. berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

## METODE
Didasari  oleh  isu  hukum  yang  menjadi  fokus  pembahasan  terhadap  penelitian  yang diteliti ini, penulis berusaha dengan adanya isu hukum  yang diteliti oleh penulis diharapkan dapat menjawab isu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara yuridis normatif dengan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan didasari oleh data sekunder atau bahan kepustakaan. 2 Penelitian ini bertujuan
1 Satjipto Rahardjo, 2000, “ Ilmu Hukum ”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 54
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.
untuk  mengumpulkan  materi  yang  mencakup  teori,  konsep,  prinsip-prinsip  hukum,  serta hukum  yang  berlaku  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  isu  hukum  yang  akan  diteliti. Mengenai ruang lingkup pada penelitian hukum normatif menurut Soerjano Soekanto adalah: “ Studi yang memiliki keterkaitan tentang asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi yang dilakukan secara vertikan dan horizontal, komparasi dan sejarah hukum ”. 3
Isu  hukum  penelitian  ini  akan  diteliti  oleh  penulis,  ruang  lingkup  dari  penelitian  akan ditetliti  dilakukan  dengan  mengaitkannya  dengan  asas  hukum,  yang  mana  hal  tersebut dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis dan tidak tertulis. 4

## 1. Jenis Penelitian
Penulis  akan  menggunakan  kategori  penelitian  yuridis  normatif  dikarenakan isu  hukum  yang  akan  diteliti  oleh  penulis  memiliki  relevansi  terhadap  ilmu-ilmu kepustakaan yang mana akan menjadi sumber data penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analisis yang  memiliki  pengertian  bahwa  penelitian  yang  diteliti  oleh  penulis  ini  termasuk lingkup  penelitian  yang  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  secara  akurat  serta menganalisis  mengenai  hukum  positif  di  Indonesia  yang  memiliki  relevansi  dengan isu hukum yang diteliti.
3. Teknik dalam mengumpulkan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  untuk  permasalahan  yang  akan dikaji menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan sebagai sumber data (Library Research).  Metode  ini  melibatkan  pengumpulan  data  dari  berbagai  literatur  seperti peraturan  perundang-undangan,  buku,  artikel,  serta  kamus  yang  relevan  dengan  isu hukum yang akan diteliti oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perikatan  pada  dasarnya  akan  selalu  menjadi  hal  yang  sering  lahir  khususnya  dalam kehidupan  bermasyarakat.    Perikatan/perjanjian  ini  melahirkan  suatu  ikatan  hukum  yang biasa  disebut  dengan  perikatan  dan  perikatan  itulah  yang  biasanya  menimbulkan  suatu  hak dan  kewajiban.  Umumnya,  perjanjian  ini  merupakan  perhubungan  hukum  mengenai  harta benda  antara  pihak  yang  melakukan  perjanjian  atau  perikatan,  yang  didalamnya  melahirkan adanya pihak yang berjanji atau pihak yang harus melaksanakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya dan disisi lain, pihak lainnya menuntut untuk pelaksanaan janji tersebut. 5 Dalam  perjanjian  menganut  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Prof. R. Subekti yaitu:
“Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  semua  individu  dapat  melakukan  atau  menjalankan suatu  perikatan  yang  isi  dari  perikatan  tersebut  tidak  berlawanan  arah  dengan  peraturan yang  berlaku. ”. 6 Bersamaan  dengan  pernyataan  dari  Prof.  R.  Subekti  tersebut  memberikan suatu  kesimpulan  atau  suatu  pemahaman  mengenai  asas  kebebasan  berkontrak  yang  mana asas  ini  memberikan  pemahaman  yang  sangat  mengedepankan  keleluasaan  individu  ketika menjalankan suatu perikatan yang dilakukannya.
Syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah telah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  pasal  tersebut  memberikan  panduan  kepada  masyarakat  mengenai langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  agar  perikatan  tersebut  dapat  dikatakan  sah  dan memiliki  sifat  yang  mengikat  antara  kedua  pihak  yang  mana  dalam  perikatan  tersebut  hak dan  kewajiban  merupakan  suatu  hal  yang  harus  ditentukan  dalam  perikatan.  Adapun  syarat sah suatu perjanjian yang disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata adalah:
3 Ibid. Hal. 12
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hal. 63
5 Wirjono Projodjodikoro, “Azas-Azas Hukum Perjanjian. ”, 1981, Hal. 9
6 R. Subekti, “ Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional ” , 1980, Hal. 13.
1. Persetujuan para pihak yang melaksanakan perjanjian;
2. Kapabilitas untuk kedua belah pihak melaksanakan perjanjian;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Tedapat sebab yang halal.
Dalam pelaksanaannya, poin yang dijelaskan tersebut menjadi latar belakang lahirnya perikatan,  hak  dan  kewajiban  para  pihak  perlu  dilaksanakan  oleh  pihak  lainnya  mengingat bahwa  perjanjian  tersebut  melahirkan  adanya  hak  dan  kewajiban  untuk  subjek  hukum  yang melakukan  perikatan  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya,  sering  kali  terjadi  lalai  dalam memenuhi kewajibannya atau biasa disebut dengan wanprestasi. Dalam hal tertentu peristiwa wanprestasi  ini  memiliki  pengertian  terdapat  kewajiban  salah  satu  pihak  yang  tidak  tepat waktu  atau  tidak  dilakukan  sebagaimana  seharusnya  atau  bahkan  tidak  dilaksanakan  sama sekali. 7 Peristiwa  wanprestasi  ini  merupakan  peristiwa  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat pihak  yang  tidak  dapat  melakukan  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukannya  berdasarkan perikatan yang telah disepakatinya. 8
Sedangkan  dalam  perjanjian  Hukum  Islam,  pengertian  kata  akad  ( al-„aqdu )  yang berarti ikatan atau kesepakatan. Kata akad tersebut mengacu pada terjadinya perjanjian, yaitu apabila salah satu pihak mengadakan janji kemudian pihak lainnya menyetujui janji tersebut, sehingga  terjadi  perikatan  dari  pihak  yang  membuat  janji  tersebut.  Adapun  syarat  sahnya perjanjian atau akad berdasarkan persepektif hukum islam menjelaskan sebagai berikut: 9
1. Terdapat pihak yang ikut terlibat dalam akad atau perikatan ( Al‟Aqidin )
2. Objek perikatan yang menjadi dasar dalam akad( Mahallul „Aqd )
3. Memiliki tujuan ketika melaksanakan akad ( Maudhu „ul‟Aqd )
4. Adanya proses Ijab dan Kabul ( Sighat al-„Aqd )
Seseorang  yang  dinyatakan  wanprestasi  atau  lalai  dalam  perjanjian  dapat  disebut demikian  apabila  seseorang  sama  sekali  tidak  dapat  memenuhi  hal  yang  seharusnya dilakukannya sesuai yang tertera pada perikatan yang sudah diperjanjikan tersebut, kewajiban yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  tetapi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang sudah  diperjanjikan,  keterlambatan  ketika  melaksanakan  kewajibannya  serta  melakukan  hal yang  seharusnya  tidak  diperbolehkan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  ada.  Selain  syarat  sah perjanjian,  adapun  unsur-unsur  yang  dapat  mengkategorikan  bahwa  orang  itu  telah melakukan  wanprestasi  berdasarkan  Undang-Undang yang  berlaku.  Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1243, unsur wanprestasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, adanya perjanjian, adanya pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa faktor  yang  menjadi  alasan  terjadinya  wanprestasi  tersebut,  dapat  dikarenakan  faktor kelalaian  salah  satu  pihak  atau  dikarenakan  faktor  keadaan  memaksa  yang  mana  keadaan memaksa tersebut merupakan diluar kuasa pihak yang melakukan wanprestasi itu sendiri.
Kejadian  wanprestasi  ini  juga  menimbulkan  pertanyaan  apabila  kelalaian  tersebut disebabkan oleh peristiwa yang di luar kendali debitur tersebut dan bagaimana perlindungan hukum  yang  akan  didapatkan  kepada  debitur  akan  terjadinya  hal  tersebut.  Berkaitan  erat dengan dua hal tersebut, Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks menjadi sumber isu hukum yang  akan  menjadi  fokus  penulis  dikarenakan  membuka  ruang  untuk  pembahasan perlindungan  hukum  bagi  debitur  dalam  situasi  darurat  yang  dapat  mempengaruhi pemenuhan prestasi debitur.
Dalam putusan tersebut, debitur menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan pinjaman dari  kreditur.  Debitur  diduga  melakukan  wanprestasi  dikarenakan  sulitnya  melakukan pembayaran  terhadap  prestasi  yang  harus  dipenuhi.  Kreditur  berencana  akan  melakukan pelelangan  terhadap  tanah  yang  dijaminkan  oleh  debitur  tersebut.  Penyebab  terhambatnya
7 Yahya Harahap, “Segi-Segi Hukum Perjanjian.”, 1986, Hal. 60
8 Niru Anita Sinaga, Nurley Darwis, “ Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian ”.
9 Novi Ratna Sari, “ Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ”.
debitur  untuk  melakukan  kewajiban  yang  sudah  seharusnya  dilakukannya  adalah  debitur mengalami  peristiwa  yang  merupakan  diluar  kendali  debitur  ( force  majeure atau Masyaqqah ).  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (yang  selanjutnya  akan disebut  KHES)  pada  Pasal  36  yang  berbunyi  menjelaskan  pihak  yang  dapat  disebut  telah melakukan  ingkar  janji,  adapun  syarat  terpenuhinya  seseorang  ingkar  janji  menurut  KHES adalah sebagai berikut:
“ Tidak  mengindahkan  perikatan  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak, melaksanakan  janji namun tidak sesuai dengan perjanjian,  melaksanakan kesepakatan tetapi  tidak tepat waktu, serta tidak mematuhi larangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.”
Penjelasan  dari  KHES  tersebut  menyatakan  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  debitur telah  memenuhi  seseorang  ingkar  janji  akan  tetapi  ketidaksanggupan  pemenuhan  prestasi tersebut  yang dikarenakan keadaan memaksa juga diatur dalam KHES pada Bagian Kelima. Dalam bagian kelima KHES tersebut dalam Pasal 43 menyatakan bahwa:
“ Kewajiban bertanggungjawab dalam kerugian yang diakibatkan terjadinya peristiwa di luar kesalahan pihak lainnya dalam perjanjian sepihak, maka tanggung jawab hal tersebut akan ditanggung oleh peminjam” dan pada ayat selanjutnya menjelaskan “ Kewajiban bertanggungjawab dalam kerugian yang diakibatkan terjadinya peristiwa di luar kesalahan  pihak  lainnya  dalam  perjanjian  timbal  balik,  maka  tanggung  jawab  hal  tersebut akan ditanggung oleh pihak yang meminjamkan .”
Dari kedua ayat tersebut memberikan suatu gambaran bahwasanya bertanggungjawab atas  kerugian  yang  terjadi  atas  kejadian  diluar  kuasa  salah  satu  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian tersebut, baik  perjanjian satu pihak maupun timbal balik, kewajiban menanggung kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab yang meminjamkan. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa:
“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang ”. 10
Keterkaitan  dalam  hukum  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa  suatu  akad atau  perjanjian  menghasilkan  adanya  perikatan.  Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa perjanjian dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang sah, selain sumber-sumber lainnya.  begitu  pula  dengan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  Debitur  dan  Kreditur  yang menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yang  bersumber  dari  Putusan  Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks  yang  memasukkan  jaminan  dalam  perjanjiannya  tersebut.  Menurut Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa:
“ Jaminan  merupakan  hal  yang  diberikan  kepada  pemberi  pinjaman  yang  bertujuan  untuk melahirkan  suatu  kepercayaan  bahwa  peminjam  akan  melaksanakan  kewajibannya  yang terlahir  dikarenakan  adanya  perjanjian  yang  dilahirkan  oleh  para  pihak. ” 11 Pengertian jaminan  tersebut,  memberikan  penjelasan  bahwa  dengan  adanya  jaminan  membuat  kreditur meyakini bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya dan terjamin akan hak dari kreditur tersebut.
Perjanjian  yang dilakukan secara tertulis ditujukan agar terlahirnya kepastian hukum antara  kedua  pihak  yang  melaksanakan  perikatan  tersebut. 12 Hal  ini  menjadikan  jaminan sebagai  pegangan bagi  kreditur apabila terjadi  suatu  perselisihan atau tidak terpenuhnya  hal yang  harus  dilaksanakan  oleh  debitur  dalam  perjanjian,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat menjadikan perjanjian itu sendiri sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak lain  yang  dalam  hal  ini  merugikan  pihak  lainnya.  Dalam  putusan  yang  diteliti  oleh  penulis, dapat  dikatikan  dengan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang,  dikarenakan  pada  putusan tersebut,  debitur  menjaminkan  tanahnya  dan  mendapatkan  pinjaman.  Dalam  perjanjian pinjam meminjam, pada KUHPerdata menyatakan bahwa:
10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ”, 2014, Jakarta, Hal. 323
11 H. Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.” Hal. 22.
12 Syahmin, “ Hukum Kontrak Internasional. ” Hal. 2
“ Pinjam  meminjam  adalah  perjanjian  di  mana  satu  pihak  menyerahkan  sejumlah  barang yang  habis  pakai  kepada  pihak  lain,  dengan  syarat  pihak  penerima  akan  mengembalikan barang dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama.” .
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  mengenai  jaminan,  syarat  mutlak  pinjam meminjam  uang  agar  terciptanya  tindakan  yang  memberikan  rasa  aman  dan  memberikan kepastian tentunya untuk pihak pihak yang memliliki keterikatan dengan adanya perserikatan atau akad tersebut adalah menjadikan barang yang dimilikinya menjadi jaminan, yang dapat berupa  jaminan  dalam  bentuk  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak. 13 berkaitan Kembali dengan wanprestasi, dengan adanya jaminan, akan meminimalisir risiko agar debitur dapat  melunasi  hutangnya  dikarenakan  jaminan  tersebutlah  yang  menjadi  elemen  penting dalam lunasnya hutang yang dimiliki debitur.
Prinsip  diberikannya  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  dalam  perjanjian merupakan  prinsip  mendasar  dalam  hukum  perjanjian.  Adapun  hak  yang  dapat  diberikan kepada  pihak  yang  tidak  dapat  mendapatkan  haknya  berdasarkan  perjanjian  yang  sudah disepakati dikarenakan adanya wanprestasi tersebut yang dapat dihubungkan dengan Putusan Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks  yang  mana  pada  putusan  tersebut,  debitur  dinyatakan wanprestasi karena terhambatnya pembayaran yang dilakukan debitur kepada kreditur. Dalam hal  ini, penting bagi  kreditur untuk  memahami kemungkinan apa saja  yang dapat  dilakukan olehnya  dalam  menuntut  debitur  yang  melakukan  wanprestasi  yang  mana  debitur  dapat melakukan sebagai berikut: 14
1. Menuntut untuk melakukan pembatalan/pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut untuk melaksanakan hal yang harus dilakukannya terhadap perjanjian
3. Menuntut untuk meminta ganti rugi
4. Menuntut untuk pembatalan dan ganti rugi
5. Menuntut untuk pemenuhan dan ganti rugi
Selain  itu,  walaupun  pihak  lainnya  dinyatakan  telah  lalai  dalam  melaksanakan kewajibannya,  kepentingan  pihak  lain  yang  telah  melakukan  wanprestasi  tetap  perlu dilindungi kepentingannya guna untuk menjaga keseimbangan. Dalam hal ini, kreditur yang tidak  mendapatkan  hak  yang  seharusnya  ia  dapatkan  dikarenakan  adanya  peristiwa ketidaksanggupan pihak lainnya dalam pemenuhan kewajibannya, pada dasarnya tetap dapat memutuskan  perjanjian.  Pemutusan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  ketidaksanggupan  pihak lainnya untuk melaksanakan prestasinya dan hal ini dilakukan dengan maksud agar kreditur mendapatkan  kembali  apa  yang  menjadi  haknya  atau  prestasinya.  Dalam  hal  ini,  kreditur yang mengalami kerugian.
Ketika  membahas  mengenai  wanprestasi,  penting  untuk  dapat  dipahami  penyebab alasan  tidak  terpenuhinya  kewajiban  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  yang  mana  dibagi menjadi dua  yaitu, pertama, dikarenakan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, baik yang dimaksudkan untuk tidak memenuhi prestasinya atau atas dasar kelalaian pihak dan kedua, karena keadaan diluar kuasa pihak atau bisa disebut sebagai force majeure/Masyaqqah yang  menjadikan  suatu  kesimpulan  bahwa  peristiwa  tersebut  merupakan  diluar  kemampuan debitur. Dapat dikatakan apabila keadaan yang terjadi pada debitur disebabkan oleh keadaan memaksa  dan force  majeure/Masyaqqah ,  debitur  dapat  dinyatakan  tidak  bersalah.  Hal  ini berkaitan dengan permasalahan yang diakibatkan oleh Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks.  Pada  putusan  tersebut,  debitur  menyatakan  bahwa  dirinya mengalami  musibah  kebakaran  dan  penyebab  itulah  yang  dinyatakan  debitur  mengapa pembayaran pinjaman debitur kepada kreditur menjadi terhambat.
Mochtar Kusumaatjmadja menyatakan bahwa :
13 Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, Rizal Yudistira, “ Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam melakukan Perjanjian Baku.”, Surabaya, 2019
14 Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, op.cit
“ Force Majeure atau Vis Major dapat diterima sebagai argumen untuk kewajiban yang tidak dilaksanakannya  yang  diakibatkan  oleh  hilangnya  objek  atau  tujuan  yang  menjadi  pokok perjanjian . ” Dalam  pernyataan  yang  dijelasakan  itu,  menyatakan  bahwa  keadaan  tersebut berlaku  apabila  alasan  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  tersebut  dikarenakan  hal-hal  yang berada diluar kendali pihak itu sendiri. 15 Klausul mengenai keadaan memaksa ini tercantum pada  Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata  yang  ketentuan  pada  aturan  itu  menjelaskan  cara untuk  melakukan  ganti  rugii  yang  berupa  biaya  dan  bunga  sebagaimana  yang  sudah  diatur dengan  ketentuan  yang  berlaku,  akan  tetapi  pasal  itu  juga  menyuguhkan  perlindungan terhadap  pihak  yang  mengalami  keadaan  memaksa  sehingga  membuat  pihak  tersebut terhambat dalam melaksanakan kewajiban yang berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak.
Pasal  1245  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  debitur  yang  dianggap  telah melakukan  kelalaian  terhadap  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukannya  dikarenakan peristiwa yang menghambat debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam suatu perjanjian, suatu  keadaan  memaksa  merupakan  klausul  yang  harus  dicantumkan  ketika  sedang membahas  mengenai  perjanjian,  dikarenakan  kedudukan  klausul  tersebut  dalam  suatu perjanjian  tidak  terpisah  sebagai  perjanjian  tambahan. 16 Klausul  mengenai Force  Majeure pada  suatu  perjanjian  ditujukan  agar  terhindarnya  kerugian  antara  pihak  yang  diakibatkan oleh  peristiwa  yang  tidak  dapat  diprediksi  oleh  para  pihak  seperti  halnya  kebakaran. 17 Peristiwa  tersebut  berkaitan  erat  dengan  Putusan  Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks sebagaimana putusan tersebut menjadi sumber isu hukum yang diteliti oleh penulis.
Dikarenakan  pernyataan  yang  dinyatakan  oleh  debitur  dalam  Putusan  Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks  memenuhi  salah  satu  syarat Force  Majeure  atau  Masyaqqah yaitu debitur  menyatakan  mengalami  musibah  kebakaran  yang  menyebabkan  aset  usaha  debitur tidak  dapat  beroperasi  kembali  dan  menjadi  berdampak  terhadap  pembayaran  prestasi  yang dimilikinya  kepada  kreditur.  Debitur  juga  tetap  beritikad  baik  dalam  melakukan  kewajiban prestasi dan hal ini menjadi poin penting bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterima oleh  debitur  agar  jaminan  yang  dijaminkan  oleh  debitur  pada  perjanjian  tersebut  tidak dilakukan pelelangan.
Sebagaimana  yang kita ketahui bahwasanya salah satu prinsip dasar dalam membuat hukum  perjanjian  adalah  memberikan  rasa  terlindungi  khususnya  bagi  para  pihak  dan memfokuskan  perlindungan  tersebut  kepada  pihak  yang  tidak  mendapatkan  haknya.  Upaya agar  tercapainya  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  tidak  mendapatkan  haknya  yang dikarenakan  pihak  lain  lalai  dalam  melaksanakan  kewajibannya  adalah  dengan membatalkan  perjanjian,  membatalkan  perjanjian  dengan  tuntutan  ganti  rugi,  melaksanakan perjanjian,  melaksanakan  perjanjian  dengan  tuntutan  ganti  rugi,  atau  melibatkan  pihak terkait. 18
Membahas bagaimana perlindungan hukum yang perlu diterapkan untuk kedua belah pihak,  baik  bagi  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  dan  pihak  yang  dirugikan.  Dalam permasalahan  yang  diteliti  penulis,  penting  bagi  kedua  belah  pihak  agar  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  sesuai  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  Indonesia.  Adapun KUHPerdata pada pasal 1244 dan pasal 1245 menjadi landasan jalan keluar bagi kedua belah pihak guna mendapatkan perlindungan hukum yang dimaksud.
Hal  yang  menjadi  fokus  pada  permasalahan  yang  diteliti  oleh  penulis  adalah ketidakpastian  hukum  antara  kedua  belah  pihak  yang  mana  debitur  tetap  berusaha  untuk
15 Agri Chariunisa Isradjuningtias, “ Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. ”. 16 Ibid.
17 Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, Force Majeure and Commercial Impractiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.
18 Niru Anita Sinaga, op.cit. hal. 13
beritikad  baik  akan  tetapi  pada  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  debitur,  kreditur  tanpa sepengetahuan  dari  debitur  melakukan  pelelangan  terhadap  jaminan  yang  dijaminkan  oleh debitur dalam perjanjian. Dengan adanya tindakan sepihak tersebut, menimbulkan pertanyaan bagaimana isi klausul  yang ada pada perjanjian tersebut, mengingat bahwa pernyataan  yang dikemukakan  oleh  debitur  adalah  bahwa  debitur  mengalami  musibah  kebakaran  atau  bisa disebut dengan Force Majeure . Hal yang krusial untuk kedua belah pihak dalam memahami bahwa  klausul  yang  mengandung Force  Majeure perlu  dicantumkan  agar  terhindar  dari permasalahan  serupa  seperti  yang  terjadi  pada  permasalahan  antara  debitur  dan  kreditur Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks. Perlindungan hukum  yang akan menjadi  landasan dalam  penyelesaian  permasalahan  dalam  putusan  nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks  dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  ini  memiliki  tujuan  untuk  mencegah  agar  tidak  ada peristiwa  yang  sama  terulang  kembali.  Hal  ini.  Dalam  hal  ini,  apabila  dikaitkan dengan  permasalahan  Putusan  Nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks,  tindakan  yang  perlu direalisasikan  agar  terlaksananya  perlindungan  hukum  ini  adalah  dengan  cara menjelaskan mengenai klausul yang akan diterapkan dalam perjanjian tersebut. Tentu saja hal ini juga atas dasar persetujuan yang perlu disetujui pihak yang melaksanakan perikatan  tersebut,  mengingat  bahwa  perjanjian  dapat  dikatakan  suatu  hal  yang  sah dikarenakan  adanya  kesepakatan.  Klausul Force  Majeure dan  Jaminan  inilah  yang merupakan klausul yang akan dikaitkan dalam perjanjian itu sendiri.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan  hukum  ini  menjadi  alternatif  jalan  terakhir  dalam  memberikan kepastian  akan  terlindunginya  hak  para  pihak  yang  dapat  berupa  denda  atau  sanksi dikarenkan  pelanggaran  yang  sudah  dilakukan.  Adapun  jalan  keluar  dari permasalahan yang dialami oleh debitur dan kreditur tersebut  yang sudah dinyatakan wanprestasi dan dengan adanya itikad baik dari debitur yang ingin memenuhi prestasi yang  wajib  ia  penuhi,  maka  untuk  meringankan  beban  debitur,  dapat  dilakukannya restrukturisasi.  Dengan  adanya  restrukturisasi  hutang  debitur  tersebut  memberikan peluang  juga  untuk  memenuhi  prestasi  yang  wajib  ia  penuhi  dan  hak  yang  dimiliki oleh debitur pun juga akan terpenuhi.
Perlindungan  hukum  ini  juga  dikenal  dalam  dunia  perbankan  syariah  yang mana  pengurangan  kesulitan  dilakukan  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LMKS) yang ada di Indonesia, dalam konteks yang berkaitan dengan Force Majeure atau Masyaqqah ini  akan  memberikan  Solusi  dengan  merestrukturisasi  akad  kontrak atau  perjanjian  itu  sendiri.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menghilangkan  akad  lama yang  menyulitkan  debitur  yang  menagalami  keadaan  sulit  atau Masyaqqah dengan skema  kontrak  yang  cenderung  mempermudah  debitur  dalam  melaksanakan prestasinya. 19

## KESIMPULAN
Perikatan  yang  lahir  didasari  oleh  Pasal  1320  KUHPerdata,  berlaku  sebagai  undang- undang.  Akan  tetapi,  faktanya  terdapat  perbedaan  dalam  pelaksanaan  perjanjiannya dikarenakan  tidak  diindahkan  salah  satu  pihak  dalam  melaksanakan  prestasi  masing  masing pihak.  Fenomena  tidak  mengindahkan  prestasi  masing-masing  pihak  yang  harus  dipenuhi tersebut  merupakan  wanprestasi  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Dengan terbuktinya kerugian yang dialami pihak yang terikat dalam perjanjian, tentunya menjadi hal yang harus dilakukan oleh pihak yang membuat kerugian untuk melaksanakan ganti kerugian itu sendiri. 20
19 Eja Armaz Hardi, “ Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam ”
20 Niru Anita, loc.cit
Ketentuan  mengenai  keadaan  memaksa  memberikan  pengertian  bahwa  terdapat  suatu fenomena  yang  mana  debitur  tidak  mengindahkan  hal  yang  seharusnya  menjadi kewajibannya  kepada  kreditur,  hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  peristiwa  yang  tidak  dapat dikendalikan pihak yang tidak mengindahkan kewajibannya atau bukan karena kesalahannya. Penjelasan tersebut diatur pada Pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
“Debitur  dikenakan  sanksi  untuk  membayar  ganti  rugi  dan  biaya  jika  tidak  dapat membuktikan  bahwa  kegagalan  melaksanakan  perikatan,  atau  ketidaktepatan  waktu  dalam melaksanakannya,  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  tak  terduga  atau  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur..”
Penjelasan mengenai Force Majeure ini juga dijelaskan pada Pasal 1245 KUHPerdata yang menjelaskan :
“ Tidak  ada  penggantian  biaya.  kerugian  dan  bunga.  bila  karena  keadaan  memaksa  atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya .” Pada  penjelasan  mengenai force  majeure yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  wanprestasi tersebut  bukan  dikarenakan  adanya  kelalaian  melainkan  suatu  keadaan  yang  merupakan keadaan di luar kendali pihak itu sendiri. Adapun ruang lingkup dari Force Majeure menurut Rachmat S.S Soemadipradja dalam Putusan MA meliputi “ Terjadinya  perang , hilangnya  kuasa  atas  suatu  hal  yang  diperjanjikan  yang  dikarenakan kuasa  Yang  Maha  Besar,  selanjutnya  Act  Of  god,  Peraturan-Peraturan  Pemerintah, kecelakaan di laut, dan keadaan darurat ”. 21 Pada yurisprudensi tersebut, yang akan menjadi fokus penjelasan dari yurisprudensi tersebut adalah keadaan darurat.
Penting  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  memahami  keadaan  pihak  lainnya  sebelum bertindak. Hal ini dapat  dikaitkan juga kepada kreditur yang dinyatakan oleh debitur bahwa terdapat  indikasi  melakukan  pelelangan  terhadap  jaminan  yang  dijaminkan  debitur.  Hal  ini menimbulkan  perlindungan  hukum  yang  didapatkan  debitur  mengenai  hal  tersebut.  Perlu ditelaah  kembali  mengenai  bagaimana  klausul  pada  perikatan  yang  lahir  akibat  persetujuan para  pihak  yang  membuat  perikatan  tersebut  dan  klausul  dalam  perikatan  itu  sendiri ditentukan.  Mengingat  bahwa  penjelasan  sebelumnya  yang  menyatakan  klausul  mengenai Force  Majeure memainkan  peran  penting  dalam  suatu  perjanjian  meminimalisir  isu  yang sama pada dikemudian hari.
Selain  perlindungan  yang  perlu  didapatkan  debitur,  perlindungan  yang  serupa  juga harus  didapatkan  kreditur  juga  tidak  kalah  penting.  Pada  putusan  tersebut,  kreditur menjelaskan  bahwa  prestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  tidaklah  sesuai  dengan  nominal yang  diterima  oleh  kreditur.  Kreditur  menjelaskan  bahwa  kedua  pihak,  debitur  dan  kreditur telah melaksanakan perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut adalah kreditur memfasilitasi debitur  dengan  yang  mana  fasilitas  perjanjian  yang  diberikan  tersebut  ditujukan  untuk pembelian tanah dan bangunan (rumah toko) atau pembelian ruko. Hal tersebut juga menjadi poin penting dalam menjawab bagaimana perlindungan hukum untuk kedua belah pihak.
Adapun  poin  penting  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  penelitian  mengenai permasalahan yang lahir dari putusan nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks adalah sebagai berikut :
1. Pada  putusan  tersebut,  debitur  menyatakan  bahwa  telah  melakukan  prestasi pembayaran  kepada  kreditur  sebanyak  Rp.  90.000.000  (Sembilan  puluh  juta  rupiah) yang  didasari  atas  Perjanjian  Musyarakah  Mutanaqisah  nomor  :  KK/86102- 171108/N/MOR  pada  tanggal  5  Januari  2018  dan  menjadi  dasar  dan  berkekuatan hukum.  Debitur  juga  menyatakan  bahwa  debitur  melaksanakan  kewajibannya  yaitu membayar  hutang  yang  dimilikinya  dikarenakan Force  Majeure yang  dialami  oleh debitur.
21 Rachmat S.S. Soemadipradja: Dalam: Putusan MA RI Reg. No. 15 K/Sip/1957; No. 24 K/Sip/1958; No. 558 K/Sip/1971; No. 409 K/Sip/1983; No. 3389 K/Sip/1984; No. 409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Selain  itu,  debitur  juga  menuntut  untuk  mengganti  kerugian  kepada  kreditur  yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil dengan menjelaskan bahwa kreditur melakukan perbuatan  melawan  hukum  karena  telah  melakukan  pelelangan  objek  jaminan  tanpa prosedur hukum yang berlaku.
3. Dalam  putusan  nomor  863/Pdt.G/2020/PA.Mks,  kreditur  juga  menjelaskan  bahwa prestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur  tidaklah  sesuai  dengan  dalil  yang  dinyatakan oleh  debitur  yaitu  sebesar  Rp.  78.156.751  (tujuh  puluh  delapan  juta  serratus  lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu) yang merupakan nilai yang diterima oleh kreditur.
4. Kreditur  melaksanakan  pelelangan  objek  yang  dijaminkan  debitur  yang  berlaku dikarenakan  dalil  yang  dinyatakan  oleh  kreditur  adalah  debitur  telah  melakukan wanprestasi dan sudah didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku pada perjanjian.
Mengenai poin penjelasan di atas, memberikan penulis suatu jawaban akan isu hukum yang  dialami  oleh  pihak  pada  putusan  yang  menjadi  sumber  bahan  penelitian  penulis.  Pada isu  hukum  tersebut,  terdapat  dua bentuk  perlindungan  yang dapat  dilaksanakan oleh debitur dan  kreditur  agar  mencapai  suatu  keadilan  untuk  keduanya  yaitu  Perlindungan  Hukum Preventif  dan  Perlindungan  Hukum  Represif.  Dalam  penjelasan  mengenai  Perlindungan Hukum  Preventif  dan  Perlindungan  Hukum  Represif  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya,  kedua  belah  pihak  perlu  melakukan  hal-hal  yang  akan  menjadi  jawaban  dari penelitian ini agar tidak terulangnya kembali permasalahan yang serupa.
1. Perlindungan Hukum Preventif
Dalam  perlindungan  ini  dapat  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  agar  tidak terjadinya  permasalahan  yang  serupa  adalah  dengan  memfokuskan  klausul  klausul yang  berkaitan  dengan  peristiwa  yang  terjadi  akan  tetapi  berada  diluar  kuasa  pihak tersebut  atau Force  Majeure dan  klausul  yang  berkaitan  dengan  jaminan.  Hal  ini ditujukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam penafsiran yang diperjanjikan.
2. Perlindungan Hukum Represif Mengingat  bahwa  peristiwa  yang  terjadi  pada  putusan  yang  menjadi  sumber  isu hukum penelitian ini, menjelaskan bahwa perlu diadakannya restrukturisasi perjanjian kembali  agar  pihak  yang  dinyatakan  wanprestasi  tersebut  dapat  melaksanakan prestasinya  dengan  tidak  memberatkan  debitur  meskipun  mengalami  keadaan Force Majeure atau Masyaqqah .  Hal  ini  juga  memberikan  perlindungan  hukum  untuk debitur  dan  kreditur  yang  mana  hak  keduanya  pihak  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan adanya bentuk Perlindungan Hukum Represif tersebut.
Dengan  adanya  penelitian  ini,  penulis  berharap  memberikan  jawaban  atas permasalahan  yang  terjadi  dan  manfaat  masyarakat  khususnya  dalam  aspek  pemenuhan perlindungan hukum terhadap keduanya yang terikat akan perjanjian.

## REFERENSI
Agri  Chariunisa  Isradjuningtias,  “ Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak (Perjanjian) Indonesia .” Eja Armaz Hardi, “ Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam ” H. Salim HS, “ Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. ” Hal. 22. Niru  Anita  Sinaga,  Nurley  Darwis,  “ Wanprestasi  dan  Akibatnya  Dalam  Pelaksanaan Perjanjian ”.
Rachmat  S.S.  Soemadipradja:  Dalam:  Putusan  MA  RI  Reg.  No.  15  K/Sip/1957;  No.  24 K/Sip/1958;  No.  558  K/Sip/1971;  No.  409  K/Sip/1983;  No.  3389  K/Sip/1984;  No.  409 K/Sip/1983; 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.
R. Subekti, “ Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional ”, 1980, Hal. 13.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ” Satjipto Rahardjo, 2000, “ Ilmu Hukum ”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 54
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. Soerjono Soekanto, " Pengantar Penelitian Hukum ". Syahmin, “ Hukum Kontrak Internasional. ”
Thomas  S.  Bishoff  and  Jeffrey  R.  Miller,  Force  Majeure  and  Commercial  Impractiability:
Issues  to  Consider  Before  the  Next  Hurricane  or  Matural  Disaster  Hits,  The  Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009 Wirjono Projodjodikoro, “ Azas-Azas Hukum Perjanjian.” Yahya Harahap, “ Segi-Segi Hukum Perjanjian.”. Yusmita,  Riski  Pebru  Ariyanti,  Enricho  Duo  Putra  Njoto,  Rizal  Yudistira,  “ Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam melakukan Perjanjian Baku .”, Surabaya.