## MODEL KOMUNIKASI POLITIK HOMOHETEROFILI

## DALAM PROYEK SUMBER AIR UMBULAN
Dr. Moh. Muzakki, MSi 1 mz_bos@yahoo.com

## Abstrak
Berlarutnya pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Umbulan ditengarai akibat adanya kesalahan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam memilih model komunikasi politik. Selama kurang lebih 45 tahun, pemerintah melakukan komunikasi politik searah menggunakan model homofili yang bersifat atas-bawah ( Top down ). Pada saat pendekatan ini digeser dari model komunikasi homofili vertikal internal ke model homofili horisontal internal hasilnya justru berbeda karena lima pemerintah daerah yang terkait dengan proyek SPAM Umbulan yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang masing-masing sejajar hirarki birokrasinya (Pemerintah kabupaten dan kota) pada kenyataannya saling mempertahankan kepentingannya sendiri. Akibatnya terjadi konflik kepentingan di internal pemerintah daerah, khususnya menyangkut konpensasi bagi hasil dari proyek tersebut. Konflik ini kemudian dapat diredam melalui model komunikasi homofili vertikal internal melalui intervensi kebijakan dari pemerintah pusat atau hirarki birokrasi yang lebih tinggi. Namun model komunikasi politik ini, sempat ditolak oleh kalangan eksternal termasuk masyarakat dan para politisi di DPRD Jawa Timur. Untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan komunikasi politik, maka perlu adanya pendekatan campuran dengan memadukan model komunikasi politik yang bersifat bawah-atas ( Bottom-up ) yaitu komunikasi politik model heterofili horisontal eksternal yang melibatkan kelompok kepentingan ( Stakeholders ) secara lebih luas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan seperti melalui Musrenbang tingkat desa sampai nasional. Selain itu perlu juga pendalaman komunikasi politik melalui FGD dengan melibatkan para ahli dari perguruan tinggi (PTN/PTS). Dengan demikian, maka dapat diperoleh sintesa baru yaitu kombinasi komunikasi politik: model homofili-heterofili (Homoheterofili), vertikal-horisontal, dan internal-eksternal.
Kata kunci: komunikasi politik, homoheterofili, proyek umbulan.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Selama kurang lebih 45 tahun lamanya pemerintah mewacanakan pentingnya membangun infrastruktur pipanisasi sumber air Umbulan guna mengantisipasi krisis air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lima daerah di Jawa Timur yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan,
Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Dalam perkembangannya, gagasan program prestisius yang belakangan dikenal sebagai proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan ini mengalami banyak hambatan baik yang bersifat struktural lintas pemerintah daerah dan pusat maupun hambatan kultural dari berbagai lapisan masyarakat di sekitar lokasi sumber air yang berkeinginan dapat memanfaatkannya secara sukarela, bebas dan mandiri.
Akibat banyaknya kepentingan yang berbeda-beda, maka konflik kepentingan pun tidak terhindarkan dengan sejumlah variannya seperti;
konflik kepentingan antar pemerintah, konflik
pemerintah
dengan
masyarakat, konflik antar masyarakat sendiri, dan konflik masyarakat dengan swasta, bahkan konflik kepentingan antarswasta untuk memenangkan tender pengerjaan proyek tersebut. Konflik-konflik yang sebelumnya bersifat tersembunyi ( Hiddent ) pada akhirnya tidak terhindarkan sampai konflik yang
bersifat terbuka
( Manifest ). Baru pada tahun 2016,
proyek ini mulai mendapatkan titik terang melalui kesepahaman lima daerah dengan provinsi yang kemudian diperkuat pada awal 2017 melalui penandatanganan nota kesepahaman
( Memorandum of Understanding ) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai investor
proyek yang
memenangkan tender senilai Rp 4 triliun lebih itu. Jika berbagai kendala yang menjadi hambatan gagasan proyek itu dianalisis menggunakan pendekatan komunikasi politik, maka terdapat model komunikasi homofili vertikal
yang diduga dapat menyatukan semua kepentingan di balik proyek sumber air Umbulan yang berlokasi di Desa Umbulan Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan itu.

## 1.2 Permasalahan
Keberadaan sumber air bersih di Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dalam perkembangannya memiliki dua sisi kepentingan. Satu sisi mewakili
kepentingan politik kedaulatan air
berupa pelestarian sumber daya alam sekitar sekaligus tersedianya air bersih bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya. Di sisi lain sumber air Umbulan yang melimpah juga mewakili kepentingan ekonomi terkait pengembangan bisnis bagi yang memerlukannya sekaligus dapat menambah sumber penghasilan bagi pemerintah daerah yang ingin memanfaatkannya. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini akan berjalan dengan baik, jika model
komunikasi politik yang dibangun dapat dipilih secara tepat dan berjalan dengan efektif. Maka masuk akal jika model komunikasi politik yang tepat dan efektif pada akhirnya diyakini dapat menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan bersama secara mutual. Asumsi demikian perlu dikedepankan mengingat gagasan
untuk mengembangkan pengelolaan sumber air Umbulan melalui pembangunan SPAM pada kenyataannya mengalami beberapa hambatan karena model komunikasi politik yang digunakan tidak berjalan secara efektif. Selain cenderung tertutup, komunikasinya berjalan searah dan bersifat vertikal terbatas, proyek ini juga dinilai minim sosialisasi meskipun pemerintah selalu mengatasnamakan proyek itu untuk kepentingan masyarakat.
Berdasarkan asumsi di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji sejumlah model komunikasi politik yang dapat dipilih secara efektif guna menjamin proses pembangunan SPAM di Umbulan. Tulisan hasil penelitian literasi melalui analisis berita di berbagai media massa ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan kebuntuhan komunikasi politik yang berjalan kurang lancar. Akibat kurang
lancarnya komunikasi politik itu muncul pro dan kontra terhadap proses pembangunan SPAM Umbulan. Bagi pihak yang kontra, secara politik proyek SPAM dikhawatirkan dapat mengganggu
kedaulatan air bagi masyarakat sepuluh kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang sering mengalami
kekeringan di musim kemarau yaitu:
Kecamatan Winongan, Lumbang, Lekok, Paserpan, Puspo, Kejayan,
Nguling, Beji,
Gempol, dan Kecamatan Rejoso. Untuk menjamin kebutuhan air di daerahnya, maka wajar masyarakat
di sepuluh kecamatan ini secara politik ingin memastikan air bersih yang mereka butuhkan tetap terjamin sampai kapan pun.
Sedangkan bagi pihak yang pro alias mendukung, secara ekonomi proyek SPAM melalui pengembangan infrastruktur berupa pipanisasi yang dapat mendistribusikan sumber air bersih Umbulan dengan debit 5.000 liter/detik dinilai dapat menjadi tawaran segar bagi masyarakat lima daerah di Jawa Timur yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik yang secara politik dihantui oleh terjadinya krisis air bersih di wilayahnya. Oleh sebab itu sumber air Umbulan dalam peta bisnis masa kini dapat dipahami sebagai potensi ekonomi yang cukup
menjanjikan bagi pengembangan dunia usaha, termasuk bagi para aktor politik yang memiliki kepentingan dengannya. Pro dan kontra
antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dalam proyek SPAM di Umbulan ini menjadi menarik untuk dikaji dari aspek model komunikasi politiknya. Sebab dua kepentingan tersebut pada kenyataannya tidak berjalan secara linier. Bagi pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, maka pendekatan ekonomi politik menjadi relevan karena persoalan politik dapat diselesaikan melalui pendekatan ekonomi. Akan tetapi sebaliknya bagi pihak yang memiliki kepentingan politik, maka pendekatan politik ekonomi menjadi relevan karena persoalan ekonomi dapat diselesaikan melalui pendekatan politik. Pada konteks demikian kepentingan ekonomi politik menjadi tumpang tindih. Di satu sisi, masyarakat Kabupaten Pasuruan
menghendaki otonomi bagi kedaulatan air di wilayahnya. Di sisi yang lain, masyarakat Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, termasuk masyarakat Kota Pasuruan juga
membutuhkan air bersih yang pada musim kemarau mulai sulit diperoleh di daerahnya. Kebutuhan akan air bersih yang semakin tinggi ini belakangan dibaca sebagai peluang bisnis bagi pelaku dunia usaha dan aktor politik yang mendukungnya. Di sinilah konflik kepentingan itu menjadi tidak terhindarkan, karena komunikasi politik yang digunakan tidak berjalan secara efektif.
Sebagai contoh, masyarakat sepuluh kecamatan di Kabupaten Pasuruan berkeinginan mendapatkan hak konsesi yang lebih mengingat sumber air Umbulan berada di wilayahnya. Dalam perkembangannya,
masyarakat Kota Pasuruan secara administratif juga berkeinginan mengedepankan kepentingannya terkait dengan pengelolaan air bersih melalui PDAM yang ada di Kota Pasuruan. Demikian halnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan masyarakat di Kabupaten Gresik yang berkepentingan untuk dapat menikmati pasokan air besih dari sumber air Umbulan yang penyalurannya melalui PDAM di wilayah masing-masing. Akibat banyaknya kepentingan masyarakat lima daerah yang melibatkan wilayah administratif lintas daerah, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir dalam rangka memberikan fasilitasi dan mengkoordinasi kepentingan- kepentingan masyarakat lintas daerah tersebut. Sebagai bukti, pada tahun
2013 terjadi kesepakatan bersama antara Pemrov Jatim dengan Pemkab Pasuruan. Kedua pemerintah yang berbeda secara vertikal ini berharap pada tahun 2016 air bersih dari sumber air Umbulan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di lima daerah di Jatim. 2
Kesepakatan bersama tahun 2013 itu pada kenyataannya tidak begitu saja dapat berjalan dengan baik. Berbagai hambatan dalam melakukan komunikasi politik menjadi salah satu faktornya, termasuk komunikasi
politik horisontal antarpemerintah. Sebagai contoh, proses komunikasi politik yang dapat mempertemukan kepentingan dua pemerintah daerah antara Pemeritah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan
2 Lihat Detik.news. Proyek Umbulan Dimulai, Pasuruan Ingin Bebas dari Krisis Air Bersih ( https://m.detik.com/news/jawatimur/2355374 . Rabu, 11 September 2013) diakses pada 21 Februari 2017.
yang cukup memakan waktu. Konflik kepentingan horisontal kedua pemerintah daerah ini, lebih dilatarbelakangi kurang lancarnya komunikasi politik terkait kompensasi bagi hasil. 3 Eskalasi konflik kepentingan kemudian meningkat sehingga dipandang perlu adanya usaha
menyelaraskan komunikasi politik
vertikal antara kepentingan Pemkab Pasuruan dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur. Terakhir memusatnya komunikasi politik vertikal antara Pemrov Jatim dengan Pemerintah Pusat. 4 Dari berbagai kepentingan yang ada dan berbagai model
komunikasi yang belum terpola tersebut, kemudian memicu timbulnya sejumlah masalah yang menjadi obyek
dalam kajian ini. Masalah-masalah tersebut
secara umum bersifat tumpang tindih baik kepentingan ekonomi maupun 3 Baca Beritajatim.com. Mega Proyek Umbulan, Pemkot Pasuruan Kini Melunak ( http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/26 1371 . Senin, 7 Maret 2016) diakses pada 21 Februari 2017.
4 Baca PU.net. Perjanjian Pembiayaan Proyek SPAM Umbulan Ditandatangani Hari Ini . (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, http://www.pu.go.id/m/main/view/12068. 30 Desember 2016) diakses pada 21 Februari 2017.
kepentingan politik. Dari masalah yang bersifat umum ini, kemudian bermuara kepada kepentingan praktis. Salah satu contohnya adalah konflik terkait dengan kompensasi bagi hasil dalam pengerjaan dan pengelolaan sumber air Umbulan. Belum selesai di tingkat pemerintah, masalah lama mengemuka kembali yaitu konflik kepentingan dalam pemanfaatan air bersih antara pemerintah dengan masyarakat yang berbuntut kepada penolakan masyarakat terhadap proyek Umbulan. 5 Konflik horisontal antarmasyarakat yang berkeinginan memanfaatkan sumber air secara bebas pun pada akhirnya ikut melengkapi kompleksitas masalah di balik proyek air bersih Umbulan.

## II. ANALISIS MODEL KOMUNIKASI POLITIK
Tulisan ini tidak melihat dari sisi mengapa terjadi konflik di Umbulan baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, melainkan mengkaji bagaimana cara mengatasi konflik dari sisi model komunikasi politiknya.
Berdasarkan sejumlah masalah tersebut di atas, maka
5 Lihat www.pasuruan.info . Rubrik seputar pasuruan. Karnop Tolak Mega Proyek Mata Air Umbulan . 6 Maret 2011) diakses pada 21 Februari 2017.
patut diduga bahwa konflik kepentingan yang memicu pro dan kontra dalam proyek SPAM Umbulan tersebut terjadi akibat kurang efektifnya model komunikasi politik yang digunakan. Dalam berbagai literasi dapat dipahami bahwa terdapat empat varian model dalam komunikasi politik yaitu: 1) Model jarum hipodermik, 2) Model khalayak kepala batu, 3) Model informasi dan non verbal, 4) Model empati dan homofili. 6

## 2.1 Analisis Model Jarum Hipodermik
Berdasarkan kelima model dalam komunikasi politik itu, dapat dianalisis bahwa proyek SPAM di Umbulan Kabupaten Pasuruan pada tahap-tahap awal cenderung menggunakan komunikasi politik
model jarum hipodermik. Model ini diperkenalkan oleh Wilbur Schramm yang pada intinya dapat dipahami bahwa media massa sangat berperan aktif sementara khalayak bersikap pasif. Pesan apa pun yang
6 Lihat Anwar Arifin dalam Komunikasi Politik. Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. ( http://geogleweblight.com/?lite_url=http://kompol
8.blogspot.com/2015/11 . Baca juga e-jurnal.com ( http://www.e-jurnal.com/2013/12/model-model komunikasi politik.html?m=1).
disampaikan melalui media massa pasti menimbulkan efek positif kepada khalayak. Dengan kata lain media atau komunikator (Pengirim pesan) pada posisi yang kuat sedangkan khalayak sebagai komunikan (Penerima pesan) pada posisi yang lemah. Melalui komunikasi politik model ini pada awalnya masyarakat memang
menerima saja pesan dari pemerintah itu, karena mereka belum banyak mengetahui informasi terkait rencana proyek SPAM Umbulan. Dalam perkembangannya, komunikasi politik model ini tidak lagi berjalan efektif. Terbukti masyarakat juga mencoba untuk membangun opini publik dalam mempengaruhi kebijakan
pemerintah. 7

## 2.2 Analisis Model Khalayak Kepala

## Batu
Model ini pada intinya berlawanan dengan model jarum hipodermik, karena pada model kepala batu ini khalayak bersikap aktif dalam proses komunikasi politik. Bagi Raymond Bauer pengembang
7 Baca Dan Nimmo. 2001. Komunikasi Politik. Khalayak dan Efek . Bandung, PT Remaja Rosdakarya
konsep ini, bahwa media pada posisi pasif karena khalayak bersikap aktif.
Dengan kata lain posisi media lemah dan khalayak atau komunikan (Penerima pesan) pada posisi yang kuat. Terbukti kalangan non government organization (NGO) yang jelas-jelas di luar pemerintahan mengatasnamakan masyarakat kerap mendesakkan kepentingannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait proyek SPAM Umbulan. Pada kenyataannya, komunikasi politik model ini juga cenderung searah dan lebih banyak mewakili kepentingan masyarakat. Komunikasi politik model ini pada akhirnya juga tidak berjalan secara efektif.

## 2.3 Analisis Model Informasi dan Nonverbal
Model ini dikembangkan oleh B. Aubrey Fisher yang pada intinya mengandaikan bahwa komunikasi politik itu berupa sebuah tindakan.
Dengan kata lain, bertindak secara politik sama halnya telah melakukan komunikasi. Berkomunikasi merupakan tindakan politik itu
sendiri. Politik adalah komunikasi, begitu sebaliknya. Dengan demikian,
maka komunikasi politik itu adalah berupa suatu tindakan yang bersifat nonverbal. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh para komunikator merupakan bentuk nyata dari komunikasi politik itu sendiri. Pada kenyataannya, komunikasi politik terkait proyek pembangunan SPAM pada awalnya hanya dilakukan searah oleh pemerintah. Namun dalam perkembangannya, masyarakat juga melakukan tindakan dengan cara melakukan komunikasi politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Belakangan yang terjadi pemerintah dan masyarakat termasuk kalangan NGO, melakukan tindakan komunikasi politik yang bersifat saling mempengaruhi. Komunikasi politik model ini, pada kenyataannya cukup efektif akan tetapi usaha saling mempengaruhi melalui tindakan berupa komunikasi politik lebih dikendalikan oleh pemerintah sebagai institusi legal yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dan membuat kebijakan.

## 2.4
Analisis Model Empati dan Homofili
Model empati dikembangkan oleh David K Berlo dan Daniel
Larner yang mengandaikan bahwa kemampuan berkomunikasi dengan melihat diri sendiri atau menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Singkatnya komunikasi berempati tersebut bersifat persuasif yang positif. Sedangkan model homofili yang dipelopori oleh Everet M Roger dan
F. Schoemaker mengandaikan bahwa komunikasi yang dilakukan didasari adanya kesamaan para pihak yang berinteraksi seperti kesamaan
ideologi politik, doktrin politik, atau simbol-simbol politik yang sama latar belakang dan pengalamannya. Dengan kata lain, homifili mengandung pemahaman adanya kesamaan derajat seperti keyakinan, nilai, pendidikan, status sosial dari parapihak yang berinteraksi. Pada kenyataannya, komunikasi model ini cukup efektif mengingat pemerintah melakukan komunikasi politik dengan sesama pemerintah. Begitu pula masyarakat melakukan komunikasi politik dengan sesama masyarakat. Bedanya jika komunikasi politik pemerintah
bersifat vertikal internal, sedangkan komunikasi politik masyarakat bersifat horisontal eksternal. Berdasarkan empat model komunikasi politik di atas, maka dapat dipahami bahwa secara teoritis model komunikasi politik yang dilakukan dalam proses pembangunan proyek SPAM Umbulan lebih dekat pada model homifili yang menurut hemat penulis lebih spesifik lagi ditambahkan sebagai model homifili yang bersifat vertikal internal yang mengikat bagi birokrasi pemerintahan terkait. Komunikasi politik model ini pada kenyataannya hanya efektif di kalangan
birokrasi pemerintah sendiri. Belum secara mutlak dapat mengikat masyarakat atau publik yang juga melakukan komunikasi politik secara horisontal eksternal.

## III. KOMUNIKASI POLITIK MODEL HOMOFILI VERTIKAL INTERNAL
Komunikasi politik model homofili vertikal internal sebagai tawaran konsep baru hasil temuan di lapangan tentu masih perlu diuji efektivitasnya. Pada kenyataannya, model komunikasi politik seperti ini dinilai memiliki kelemahan,
khususnya dampak komunikasinya yang masih bersifat terbatas di internal birokrasi pemerintah itu sendiri.
Sebagai contoh kasus, komunikasi politik di antara jajaran pemerintah yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau komunikasi vertikal internal antara seorang bupati dengan gubernur. Komunikasi homofili vertikal internal demikian terbukti menghasilkan pemahaman komunikasi yang cenderung sama, karena komunikasi yang
berlangsung bersifat atas-bawah ( Top down ) yang menuntut adanya kepatuhan jika tidak boleh dibilang sebagai adanya proses penundukan komunikasi secara hirarkis struktural melalui perintah yang berdaya paksa dari seorang gubernur kepada pejabat setingkat di bawahnya yaitu seorang bupati atau walikota.
Menjadi berbeda hasilnya pada saat model komunikasi itu bergeser ke arah model homofili horisontal internal sebagaimana komunikasi politik di antara pemerintahan yang secara hirarkis sama tingkatannya. Terbukti pada posisi yang sejajar atau horisontal antara seorang bupati dengan seorang walikota, maka model komunikasi homofili horisontal internal tidak berjalan efektif dimana
pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan melalui kepala daerah masing-masing memiliki perbedaan kepentingan dalam urusan kompensasi bagi hasil proyek SPAM Umbulan. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik horisontal inilah, maka proyek pembangunan SPAM Umbulan sempat terkatung-katung begitu lama.
Hal yang sama pada saat diuji dengan kepala daerah lain seperti komunikasi politik antara bupati Pasuruan dengan Walikota Surabaya atau dengan Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber air Umbulan, terbukti juga menghasilkan kepentingan yang berbeda pula khususnya dalam hal konpensasi bagi hasil. Terbukti dalam hal penyaluran air bersih dari Umbulan, masing-masing diperlakukan secara berbeda. Akibatnya komunikasi politik di antara pemerintah daerah yang sejajar hirarki birokrasinya cenderung berjalan tidak efektif.
Sebagai contoh, PDAM Kabupaten Sidoarjo direncanakan mendapatkan kucuran air Umbulan dengan kapasitas terbesar yaitu 1.200 liter/detik. Sementara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik,
masing-masing mendapatkan jatah dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter/detik. Sedangkan Kabupaten Pasuruan sebagai pemilik wilayah justru mendapatkan alokasi lebih kecil yaitu 410 liter/detik, bahkan Kota Pasuruan tercatat paling kecil hanya 110 liter/detik. 8
Selain itu terdapat pula perbedaan dalam hal harga jual-beli air Umbulan yang dikelola oleh konsorsium pemenang tender PT Meta Anindya Tirta Umbulan (MATU) bekerjasama dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur sebagaimana terungkap di DPRD Jawa Timur. Contoh, PDAM Kota Pasuruan diharuskan membeli air Umbulan seharga Rp 1.050/liter untuk dijual kepada masyarakat Rp 2.510/liter. PDAM Kabupaten Pasuruan membeli Rp 1.050/liter dijual Rp 2.820/liter. PDAM Kabupaten Sidoarjo membeli Rp 2.500/liter dijual Rp 5.990/liter. PDAM Kota Surabaya membeli Rp 2.400/liter dijual Rp 4.240/liter. Sedangkan PDAM
8 Lihat PU.net. Perjanjian Pembiayaan Proyek SPAM Umbulan Ditandatangani Hari Ini. (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,
http://www.pu.go.id/m/main/view/12068. 30 Desember 2016) diakses pada 21 Februari 2017. Baca juga Kominfo.jatimprov.go.id. Tahun 2017 Konstruksi SPAM Umbulan Dimulai (kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-2017- kosntruksi-spam-umbulan-dimulai. 3 Januari 2017).
Kabupaten Gresik membeli Rp 2.750/liter dijual ke masyarakat Rp 6.190/liter. 9 Namun demikian, perbedaan kepentingan yang timbul akibat komunikasi politik model homofili horisontal internal yang menimbulkan perbedaan kepentingan masing-masing pemerintah daerah tersebut terbukti dapat disatukan kembali melalui model komunikasi politik homofili vertikal internal yang mengandung daya paksa melalui komunikasi yang disebut sebagai perintah dari atasan. Faktanya komunikasi politik model homofili vertikal internal tersebut telah menghasilkan kesepahaman dengan adanya kersajama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat atau komunikasi vertikal antara seorang gubernur dengan menteri yang dapat mengikat pula bagi pemerintahan setingkat di bawahnya yaitu lima kabupaten dan kota yang terlibat dalam komunikasi politik proyek SPAM
Umbulan. 9 Baca Pojokpitu.com. Proyek Umbulan Diindikasi Mencekik Warga Jatim . ( http://m.pojokpitu.com/baca.php?idurut=27775 . 26 Mei 2016). Baca juga Delapan Fraksi DPRD Jatim Hadang Proyek SPAM Umbulan
(m.surabayatimes.com, 30 Mei 2016). Lihat juga
Proyek Umbulan Belum Disetujui DPRD Jatim (koran- sindo.com-news, 13 Mei 2016).
IV. SINTESA: KOMBINASI KOMUNIKASI POLITIK HOMOHETEROFILI Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa komunikasi politik
model homofili vertikal internal yang terbangun selama ini bersifat formal, hirarkis dan struktural yang bersifat mengikat di kalangan birokrasi pemerintah sendiri. Model komunikasi politik seperti ini mungkin saja berlaku terbatas di kalangan birokrasi pemerintah saja, karena belum tentu efektif bagi masyarakat pengguna air bersih dari sumber Umbulan secara lebih luas.
Terbukti terdapat data yang menunjukkan adanya penolakan dari arus bawah yaitu dari kalangan NGO/LSM. Oleh
karenanya efektivitas komunikasi model homifili vertikal internal ini masih perlu diuji lagi oleh kekuatan komunikasi yang bersifat bawah-atas ( Bottom-up ). Dengan kata lain, model komunikasi politik seperti ini perlu dipadukan secara
seimbang antara top down dengan bottom-up . Untuk mendapatkan keseimbangan dalam melakukan komunikasi politik
perlu adanya pengembangan model yaitu komunikasi politik heterofili horisontal eksternal yang melibatkan kelompok
kepentingan ( Stakeholders ) yang
berbeda-beda dalam rangka mencapai kesepakatan bersama terhadap proyek pembangunan SPAM Umbulan secara saling menguntungkan semua pihak.
Komunikasi heterofili horisontal ekternal merupakan tawaran konsep baru sebagai antitesis dari pengembangan model komunikasi politik homofili vertikal internal. Jika model homofili vertikal internal berlaku tertutup dan terbatas di lingkungan birokrasi pemerintah, maka model komunikasi heterofili horisontal eksternal merupakan bentuk komunikasi yang bersifat terbuka dan tidak terbatas dengan melibatkan seluruh kepentingan yang berbeda suku, ras, dan agama. Dengan demikian, komunikasi politik model homofili horisontal eksternal menjadi tawaran terbaru akan perlunya mengembangkan praktek dari konsep komunikasi multikultural yang dalam bahasa Jurgen Habermas disebut sebagai diskursus publik melalui kesetaraan informasi bagi kepentingan publik secara lebih luas melalui sintesa baru yaitu: kombinasi komunikasi politik model homofili- heterofili (Homoheterofili), vertikal- horisontal, dan internal-eksternal
sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:
Model Komunikasi Politik
Homoheterofili dalam Proyek Umbulan Model Komunikasi Politik Varian Model Kombinasi Homifili Heterofili Homofili- heterofili (Homoheterofili) Vertikal Horisontal Vertikal- horisontal (Vertihorisontal) Internal Eksternal Internal- eksternal
(Ineksternal)
Sumber data: Diolah oleh penulis (2017).

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan dari analisis teori dan kenyataan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik dalam proyek pembangunan SPAM Umbulan baru sebatas model homofili vertikal internal. Model ini, memiliki kelebihan karena adanya daya paksa internal dari hirarki birokrasi yang
terbatas di lingkungan pemerintah sendiri.
Terbukti birokrasi pemerintah kabupaten, tunduk atau patuh pada birokrasi pemerintahan provinsi yang selanjutnya
tunduk pada menteri atau pemerintahan pusat. Namun demikian, sifat kekhususan model ini juga memiliki kelemahan. Terbukti pada saat sifat homofilinya digeser dari vertikal menjadi horisontal (Homofili horisontal internal), maka hasil komunikasi politiknya juga menjadi berbeda karena masing-masing pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) saling mempertahankan kepentingannya sendiri. Untuk mencapai keseimbangan komunikasi politik dalam proses pembangunan proyek SPAM Umbulan, maka diperlukan adanya perpaduan model komunikasi politik heterofili horisontal eksternal yang melibatkan kelompok kepentingan ( Stakeholders ) yang lebih luas. Dengan demikian, model komunikasi politiknya menjadi kombinasi antara model homofili vertikal internal ( Top down ) dengan model heterofili horisontal eksternal ( Bottom-up ) sehingga menjadi model komunikasi politik homoheterofili misalnya dengan melakukan komunikasi politik secara partisipatif melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat paling bawah di desa/kelurahan sampai Musrenbang nasional. Selain itu, model kombinasi komunikasi politik ini juga dapat lebih diefektifkan melalui berbagai
forum komunikasi politik pembangunan seperti Focus Grup Discussion (FGD) dan sosialisasi kepada publik secara lebih luas, termasuk tidak kalah pentingnya dengan melibatkan institusi perguruan tinggi baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS).

## Daftar Pustaka
Nimmo, Dan. 2001. Komunikasi Politik. Khalayak dan Efek . Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
Media Sosial Anwar Arifin dalam Komunikasi Politik. Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia .
( http://geogleweblight.com/?lite_url=http://k ompol8.blogspot.com/2015/11 .
Beritajatim.com. Mega Proyek Umbulan, Pemkot Pasuruan Kini Melunak (http://m.beritajatim.com/politik_pemerintah an/261371. Senin, 7 Maret 2016). Kominfo.jatimprov.go.id. Tahun 2017 Konstruksi SPAM Umbulan Dimulai (kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-
2017-kosntruksi-spam-umbulan-dimulai. 3 Januari 2017).
Koransindo.com. Proyek Umbulan Belum Disetujui DPRD Jatim (koran-sindo.com- news, 13 Mei 2016).
Pasuruan.info. Rubrik seputar pasuruan.
Karnop Tolak Mega Proyek Mata Air Umbulan . (www.pasuruan.info. 6 Maret 2011).
Pojokpitu.com. Proyek Umbulan Diindikasi Mencekik Warga Jatim. (http://m.pojokpitu.com/baca.php?idurut=27 775. 26 Mei 2016).
PU.net. Perjanjian Pembiayaan Proyek SPAM Umbulan Ditandatangani Hari Ini .
(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, http://www.pu.go.id/m/main/view/12068. 30 Desember 2016).
Surabayatimes.com. Delapan Fraksi DPRD Jatim Hadang Proyek SPAM Umbulan (m.surabayatimes.com, 30 Mei 2016).