http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Ika Widiastuti 1 , Luluh Abdillah Kurniawan 2 , Pandu Adi Cakranegara 3
1 Universitas Krisnadwipayana
2 Universitas Pancasakti 3 Universitas Presiden
1 iwidiastuti@gmail.com , 2 luluhabdilah@gmail.com , 3 pandu.cakranegara@president.ac.id
Keywords: Abstract Policy Implementation, Discipline, Performance Implementation of policies carried out by implementers, namely the implementation of civil servant discipline. One way to know the  discipline  of  employees  is  by  the  presence  of  fingerprints. This  aims  to  improve  employee  performance.  But  in  its implementation  there  are  violations  committed  by  policy implementers (implementers) and target groups of civil servants BKD Bandung City. The purpose of the research is to understand the implementation of civil servant discipline in Bandung so that the  performance  of  employees  can  be  improved.  The  research method uses qualitative methods. The result of the research is the implementation  of  civil  servant  disciplinary  policy  in  BKD Bandung city has not been able to run to the maximum because there  is  no  written  regulation  from  the  leadership  of  BKD Bandung  City,  has  not  established  a  Team  of  Examiners  / Supervisors of Disciplinary Punishment Considerations, has not implemented  routine  supervision  conducted  by  implementers, sanctions can not be applied firmly by the violators. Kata Kunci: Abstrak Implementasi kebijakan, Disiplin, Performa Implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  implementator yaitu  implementasi  disiplin  PNS.  Salah  satu  cara  untuk mengetahui kedisiplinan pegawai yaitu dengan adanya  absensi sidik jari. Hal ini bertujuan supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai.  Tetapi  dalam  implementasinya  terdapat  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  (implementator)  dan kelompok  sasaran  PNS  BKD  Kota  Bandung.  Tujuan dilakukannya penelitian adalah memahami pelaksanaan disiplin
PNS Kota Bandung sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil penelitian  yaitu  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  disiplin PNS  pada  BKD  Kota  Bandung  belum  dapat  berjalan  secara maksimal  karena  belum  adanya    peraturan  secara  tertulis  dari
pimpinan  BKD  Kota  Bandung,  belum  dibentuknya  Tim Pemeriksa/Pembina  Pertimbangan  Hukuman  Disiplin,  belum dilaksanakannya pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh para implementator, sanksi belum dapat diterapkan dengan tegas oleh para pelanggar disiplin, belum adanya evaluasi pelaksanaan program  kebijakan  disiplin,  dan  belum  dilaksanakannya sosialisasi bagi para pegawai dan bimbingan teknis untuk para implementator.  Kesimpulan  yaitu  terdapat  kendala  dalam mengimplementasikan  kebijakan  disiplin  PNS  BKD  Kota Bandung adalah PNS yang selalu lalai dalam berdisiplin. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan strategi yaitu harus adanya  peraturan  secara  tertulis  dari  pimpinan  BKD  Kota Bandung.

## Pendahuluan
Pemerintah sebagai pengelola negara merupakan sebuah oraganisasi besar yang dijalankan  oleh  orang-orang  yang  bekerja  pada  organisasi  tersebut.  Orang-orang  yang bekerja  untuk  negara  disebut  sebagai  Pegawai  Negeri  yang  dapat  dibedakan  menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Sipil.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tugas untuk melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Namun yang sering timbul isu di organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta adalah masalah  kedisiplinan.  Berbeda  dengan  organisasi  swasta  yang  dapat  memberhentikan pegawai  sewaktu-waktu  ketika pegawai  tersebut  dianggap tidak disiplin maka terdapat berbagai  aturan  yang  ketat  di  dalam  organisasi  pemerintah  tentang  pemberhentian pegawai. Karena organisasi pemerintah tidak mudah memecat pegawai maka hal ini dapat dimanfaatkan seorang PNS untuk menjadi tidak disiplin. Aturan yang semula diciptakan untuk menciptakan perlindungan pekerjaan untuk membuat PNS menjadi loyal kepada negara malah dapat berbalik menjadi sarana untuk melanggengkan ketidak disipilin.
Ichsan et al (2020) menunjukkan bahwa disiplin akan meningkatkan kinerja PNS. Jadi  organisasi  pemerintah  dapat  mengambil  manfaat  dengan  naiknya  tingkat kedisiplinan  pegawainya.  Noviyanti  et  al  (2021)  menyebutkan  bahwa  pimpinan mempunyai  peran  penting  untuk  membentuk  disiplin  organisasi  yang  dikelolanya  dan meningkatkan disiplin bawahannya.
Salah satu  indikator kedisipilinan adalah ketepatan waktu  kerja baik  saat  mulai dan saat pulang. Isu ini diangkat oleh Satria (2020) yang meneliti tentang kepatuhan PNS dalam  memulai  dan  mengakhiri  jam  kerja.  Temuannya  menunjukkan  bahwa  terdapat kecenderungan PNS untuk tidak berdisiplin dalam waktu kerjanya. Namun argumentasi
dari  Musrya  et  al  (2020)  dalam  penelitiannya,  ketidak  disiplinan  ini  tidak  selalu disebabkan  oleh  faktor  individu.  Ketika  PNS  kurang  mengerti  tentang  peraturan  yang mengatur  bagaimana  PNS  seharusnya  bertindak  maka  ia  bertindak  tidak  sesuai seharusnya. Ketidak sesuaian tersebut lebih karena ketidak tahuan daripada faktor ketidak disiplinan murni.
Apapun alasannya ketidak disiplinan akan mengahambat kinerja organisasi dalam hal  ini kinerja organisasi pemerintahan PNS  sebaiknya menjadi  suri tauladan sehingga perilakunya  menjadi  contoh  masyarakat.  PNS  diharapkan  selalu  melaksanakan  tugas dengan  penuh  tanggung  jawab.  Tetapi  pada  kenyataannya  terdapat  pegawai  yang melanggar peraturan kedisiplinan PNS. Hal ini akan berdampak pada kinerja pegawai dan tujuan organisasi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Juli-November 2019 tingkat kedisiplinan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung cukup rendah. Data yang diperoleh di lapangan yaitu terdapat pegawai yang melanggar kedisiplinan PNS di BKD Kota Bandung.
Tabel 1 Hasil Daftar Hadir PNS Tahun 2020 Bulan Daftar Hadir Tidak Apel Pagi Daftar Hadir D S I K D S I TK Juni 2019 5,34% 20% 19% 87% 5,34% 20% 19% - Juli 2019 5,02% 22% 18% 85% 5,50% 21% 18% - Agustus 2019 5,44% 19% 17% 84% 5,40% 23% 17% - September 2019 5.67% 21% 16% 86% 4,95% 23% 19% - Oktober 2019 6,20% 23% 17% 87% 5,64% 24% 20% - November 2019 5,20% 20% 19% 84% 5,30% 20% 17% -
(Sumber: Hasil Daftar Hadir PNS Tahun 2015. Keterangan: D: Dinas Luar; S: Sakit; I: Izin; TK: Tanpa Keterangan; K: Terlambat/Tidak Mengikuti/Pulang Cepat)
Tabel  1  menunjukkan  persentase  pegawai  dalam  emgniktui  apel  pagi,  waktu masuk kantor dan pulang. Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya PNS yang tidak tepat waktu pada saat datang dan pulang kerja, dan tidak mengikuti apel pagi. Berdasarkan data di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  rumusan  masalah  yaitu  :  Bagaimanakah penerapan program disiplin PNS BKD Kota Bandung ? Harapannya penelitian ini dapat memberikan saran dan alternatif untuk meningkatkan kinerja PNS Kota Bandung.
Penelitian  terdahulu  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmatin  (2018) dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Disiplin    PNS  dalam  Meningkatkan  Kinerja Pegawai  di  Kantor  Camat  Utan,  Kabupaten  Sumbawa,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Metode  penelitian  adalah  metode  kualitatif  deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa  implementasi  kebijakan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor  Camat  Utan, Kabupaten Sumbawa pada dasarnya belum berjalan efektif karena kurangnya kesadaran untuk berdisiplin.
Selanjutnya  Pramawati  et  al  (2017),  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung. Upaya untuk meningkatkan disiplin PNS pada BKD Kabupaten Klungkung yaitu menerapkan absensi sidik jari. Namun masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok sasaran ataupun dari pelaksana kebijakan disiplin pada BKD Kabupaten Klungkung. Metode penelitian adalah metode deskriptif  kualitatif  dan  hasil  penelitian  bahwa  implementasi  kebijakan  disiplin  belum maksimal  karena  belum  ada  pengawasan  terhadap  pelanggaran  disiplin,  belum terbentuknya  Tim  Pemeriksa/Pembina  Pertimbangan  Hukuman  Disiplin  pada  BKD Kabupaten  Klungkung  dan  para  pelaksana  kebijakan  disiplin  belum  memahami pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010.
Selanjutnya  Saadah  (2015)  dengan  judul  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan, hambatan-hambatan, serta upaya-upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Model konseptual menggunakan teori Knill dan Tossun (2020) melalui analisis dari  aspek;  komunikasi,  sumber-sumber, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang lokus penelitian melalui teknik triangulasi data dengan informan sebanyak 11 orang, teknik pengumpulan data  melalui  telaahan  dokumen  yang  relevan  dan  pengamatan  non  partisipan.  Hasil penelitian  yaitu  sikap  pelaksana  dalam  pemberian  insentif  kepada  pegawai  belum optimal. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan adalah  belum maksimalnya sosialisasi,  kurangnya  komitmen  pimpinan  dan  staf  pelaksana,  rendahnya  kompetensi pegawai, kurang jelasnya job description, kurang tegasnya sanksi, tidak ada pemberian insentif terhadap pelaksana kebijakan, belum adanya tim teknis yang bertanggungjawab terhadap penegakan disiplin.
Permatasari (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai perilaku yang dilakukan  oleh  individu/pejabat/kelompok  pemerintah/swasta  sehingga  tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan kebijakan). Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 adalah PP tentang kedisiplinan PNS yang terdiri dari kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin  PNS  serta  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pemanggilan,  pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Tujuan peningkatan kinerja pegawai  PNS.  Dye  (2011)  menyatakan  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  4  (empat)  yaitu  komunikasi  ,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap  dan struktur  birokrasi.  Faktor-faktor  tersebut  terjadi  interaksi  dan  berpengaruh  terhadap implementasi. Penjelasannya sebagai berikut :
1. Komunikasi
Pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang dilaksanakan. Hal ini merupakan syarat implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi harus akurat dan dipahami oleh para pelaksana. Banyak hambatan terletak pada jalur transmisi komunikasi implementasi. 2.  Sumber daya
Unsur penting sumber daya adalah staf yang memiliki kemampuan dan keahlian, kecukupan  informasi  tentang  menerapkan  kebijakan  dan  patuh  terhadap  kebijakan, adanya kecukupan wewenang dan ketersediaan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan).
3.  Disposisi
Para  pelaksana  harus  dapat  mengetahui  dan  mampu  melaksanakan  kebijakan. Kebijakan  tersebut  dirumuskan  oleh  pejabat/  atasannya.  Cara  para  implementor menjalankan kebijakan tergantung pada disposisi.
4.  Struktur organisasi
Implementor  kebijakan  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  kebijakan  dan adanya sumber daya yang memadai. Pelaksanaannya terhambat karena adanya struktur organisasi  (SOP  dan  fragmentasi).  Dengan  adanya  struktur  organisasi  maka  akan mengakibatkan birokrasi.
Untuk mencapai pemerintah yang bersih maka diperlukan aparatur yang memiliki disiplin  dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  bahwa  faktor  penting  dalam  mewujudkan  aparatur  negara  yang bersih  dan  berwibawa  adalah  kedisiplinan  PNS  dalam  melaksanakan  tugas  dan
kewajibannya. Kemudian PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan tersebut bertujuan PNS lebih konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

## Metode
Metode  penelitian  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Darmalaksana  (2020) tujuan metode kualitatif untuk meneliti kondisi obyek, teknik pengumpulan data secara triangulasi, hasil penelitian untuk mengerti konsep dan menemukan hipotesis.  Metode kualitatif  adalah  pelaksanaan  eksperimen  dalam  melakukan  penemuan,  penyelidikan, eksplorasi, dan pendeskripsian.
Data  penelitian  ini  didapat  dari  observasi  di  lapangan  yang  dilaksanakan  pada awal Januari hingga Februari 2020. Observasi dilakukan terutama pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Observasi bertujuan untuk memberikan pengertian terutama bagi para peneliti mengenai keseharian dari PNS di Kota Bandung. Sementara itu untuk informasi  tambahan  dilakukan  wawancara  dan  diskusi  dengan  penanggung  jawab  di Badan Kepegawaian.
Urut-urutan  proses  pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  pertama-tama  dengan meminta ijin kepada Badan Kepegawaian Kota Bandung. Setelah mendapatkan ijin maka selanjutnya dimulai dengan meminta data kepegawaian seperti yang ada pada tabel 1. Hal yang  selanjutnya  dilakukan  adalah  melakukan  observasi  dan  diskusi  terkait  perilaku kedisiplinan PNS di Kota Bandung.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  harus  didukung  oleh  data  yang  valid.  Hasil  penelitian  harus menjawab  permasalahan  penelitian  yang  sudah  ditetapkan.  Sub  judul  hasil  penelitian dituliskan dengan ketentuan berikut:
1. Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan  kebijakan disiplin yaitu berisi  tugas dan tanggung jawab sebagai  PNS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja PNS di BKD Kota Bandung.
a. Jenis Hukuman Disiplin PNS
Pelanggaran  disiplin  merupakan  perilaku  yang  tidak  baik  karena  sudah  menyalahi aturan. Diperlukan adanya sanksi disiplin supaya para pegawai jera tidak mengulangi kesalahannya lagi (Sandiani et al, 2020). Berikut merupakan jenis hukuman disiplin PNS.
Tabel 2 Hukuman Disiplin PNS No. Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja Hukuman Disiplin 1. 5 hari a. Peringatan lisan 15 hari b. Peringatan tertulis 2. 36 hari a. Penundaan KGB 46 hari b. Penundaan KP 3. 66 hari 1) Penurunan pangkat 76 hari 2) Penurunan jabatan Sumber : PP No. 53 tahun 2010
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan terdiri dari isi dan lingkungan kebijakan. Penjelasan mengenai isi kebijakan yaitu:
1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Kepentingan  implementator  dan  kelompok  sasaran  (para  pegawai)  dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  di  BKD  Kota  Bandung. Berdasarkan  hasil  pengamatan  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan disiplin PNS di BKD Kota Bandung belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal  ini  disebabkan  terdapat  banyaknya  pegawai  yang  melanggar  peraturan disiplin PNS.
2) Manfaat yang diperoleh
Terdapat banyak manfaat yang diperoleh apabila dapat mengimplementasikan PP Nomor  53  Tahun  2010  di  BKD  Kota  Bandung  dengan  baik  misalnya  seperti terdapat kemajuan perubahan perilaku PNS di BKD Kota Bandung menjadi lebih mentaati peraturan disiplin PNS dan implementator dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat memberikan hukuman disiplin dengan tegas.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  para  implementator  belum  dapat  mengerti bagaimana cara membina pegawai untuk para pegawai yang melanggar disiplin, dan cara menjatuhkan hukuman untuk yang melanggar peraturan disiplin.
3) Perubahan yang diharapkan
Diharapkan  pelaksanaan  program  disiplin  dapat  menjangkau  perubahan  yang lebih  baik  sehingga  para  pegawai  di  BKD  Kota  Bandung  dapat  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya  yang  merupakan  kewenangan  dari  para implementator.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jangkauan  perubahan  dari pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 belum dapat dilakukan dengan baik karena terdapat  pegawai  yang  melanggar  peraturan  disiplin,  operator  absen  sidik  jari tidak bekerja dengan jujur karena sering memanipulasi rekap absen. Para pegawai BKD Kota Bandung sebaiknya menanamkan sifat kejujuran.
Penjatuhan  hukuman  untuk  para  pelanggar  disiplin  belum  dapat  dilaksanakan dengan baik karena peraturan implementasi kebijakan disiplin PNS belum dapat dimengerti  oleh  implementator.  Oleh  karena  itu  perlu  melaksanakan  bimtek (bimbingan  teknis)  dan  diperlukan  adanya  sosialisasi  bagi  para  pegawai  BKD Kota  Bandung  supaya  dapat  memahami  dan  dapat  mengimplementasikan  PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan baik.
2. Pengambil Keputusan
Para  implementator  di  BKD  Kota  Bandung  yaitu  Kepala  dan  Sekretaris  BKD Kota  Bandung  bertugas  sebagai  pengambil  keputusan  dalam  satu  atap  kantor,  yang bertujuan untuk melakukan koordinasi apabila terdapat  pegawai yang melanggar disiplin supaya dapat segera diatasi. Walaupun kedudukan pengambilan keputusan telah satu atap kantor,  namun  pada  kenyataannya  implementator  tidak  berkoordinasi  dengan  baik tentang  kedisiplinan  karena  implementator  belum  mengerti  peraturan  implementasi kebijakan disiplin.
3. Implementator (pelaksana program)
Para implementator harus mempunyai kompetensi sesuai dengan skill/bidangnya supaya kebijakan tersebut dapat berhasil. Namun pada kenyataannya para implementator belum dapat mengerti tentang pelaksanaan peraturan kebijakan disiplin PNS karena Tim Pembina atau Tim Pemeriksa Pertimbangan Hukuman Disiplin di BKD Kota Bandung yang bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin belum terbentuk.
Selain  itu  adanya  hambatan  mengapa  implementasi  kebijakan  disiplin  PNS  di BKD Kota Bandung tidak berjalan dengan baik yaitu karena terdapat penerapan sanksi hukuman disiplin belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena para implementator mempunyai kemampuan yang sangat terbatas. Oleh karena itu para implementator harus melaksanakan  bimbingan  teknis  supaya  dapat  mengetahui,  memahami  dan  dapat mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan baik.

## 4. Sumber daya
Dalam  rangka  mewujudkan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  disiplin  PNS harus  didukung  oleh  tenaga  kerja,  dana,  keahlian,  serta  sarana  dan  prasarana.  Hal  ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program atau kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  menyatakan  bahwa  tenaga  kerja  (implementator) kebijakan  dan  para  pegawai  belum  memiliki  keahlian  yang  cukup  karena  dapat dibuktikan dengan banyaknya pegawai di BKD Kota Bandung yang melanggar disiplin seperti operator yang memanipulasi data presensi pegawai.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  adanya  sosialisasi  kepada  seluruh  pegawai  BKD Kota Bandung mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010 dan bimbingan teknis kepada para implementator.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  para  pegawai  belum diberikan sanksi hukuman dan pembinaan. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimbingan  teknis,  seluruh  pegawai  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Bandung kinerjanya dapat meningkat.
Diperlukan  pula  dana  yang  memadai  untuk  kegiatan  sosialisasi  kepada  seluruh pegawai  PNS  BKD  Kota  Bandung.  Supaya  implementasi  kebijakan  disiplin  dapat berjalan  dengan  maksimal  yang  dilakukan  oleh  para  implementator,  maka  diperlukan pula  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  untuk  menanggulangi  persoalan memanipulasi data presensi PNS di BKD Kota Bandung.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kebijakan yaitu:
1.  Pelaksana  kebijakan  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  membuat  implementasi kebijakan
Diperlukan  adanya  pertimbangan,  strategi,  kekuasaan,  kekuatan,  kepentingan serta  perencanaan  yang  matang  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  (pelaksana  kebijakan) supaya implementasi kebijakan disiplin dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2021). Para implementator harus memiliki kekuasaan, karena dengan adanya kekuasaan  para  aktor  (implementator)  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam memberikan perintah kepada seluruh pegawai supaya dapat mematuhi peraturan disiplin PNS di BKD Kota Bandung.
Namun  pada  kenyataannya,  berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementator  BKD  Kota  Bandung  belum  memiliki  kekuatan  dalam  melaksanakan peraturan  kebijakan  disiplin  karena  belum  dapat  dikuasai  dan  dimengerti  oleh  para
implementator.  Oleh  karena  itu,  para  implementator  harus  melaksanakan  bimbingan teknis terlebih dahulu.
Para  implementator  harus  menggunakan  strategi  supaya  pelaksanaan  kebijakan disiplin  dapat  ditaati  oleh  seluruh  PNS  BKD  Kota  Bandung  contohnya  memberikan motivasi,  upah,  penghargaan,  dan  hukuman.  Hal  ini  perlu  dilaksanakan  supaya memberikan semangat baru kepada para pegawai supaya selalu disiplin. Selain itu para implementator  harus  melakukan  pengawasan  secara  rutin  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan disiplin tersebut.
Dengan  memberikan  penghargaan  (reward)  tanpa  adanya  diskriminasi  kepada seluruh  pegawai  yang  mempunyai  disiplin  yang  tinggi  dan  berprestasi,  maka  perilaku tersebut akan berdampak kepada para pegawai yaitu dapat memunculkan semangat untuk disiplin. Dengan berdisiplin maka kinerja pegawai akan lebih meningkat sehingga tujuan organisasi  dapat  tercapai.  Oleh  sebab  itu  faktor  kekuatan  dan  kepentingan  para implementator dapat menimbulkan efek positif yaitu dapat mengubah perilaku pegawai menjadi disiplin.
2.   Sifat pimpinan dan institusi
Keberhasilan  pelaksanaan  program  disiplin  ditentukan  oleh  karakteristik pemimpin, gaya kepemimpinan dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu Tim Gerakan  Disiplin  Nasional  Kota  Bandung  yang  dapat  mempengaruhi  kedisiplinan pegawai (Maisari, 2020). Akan tetapi, faktanya kinerja Tim Gerakan Disiplin Nasional belum maksimal karena selalu terjadi jadwal sidak Gerakan Disiplin Nasional yang bocor. Pegawai  yang  melanggar  disiplin  perlu  mendapatkan  pembinaan  dan  pengawasan  dari Tim Gerakan Disiplin Nasional.
Keberhasilan  organisasi  dapat  diketahui  melalui  kinerja  pegawai,  kedisiplinan, faktor mentalitas, motivasi, penghargaan dan kerja sama. Oleh karena itu penguasa BKD Kota Bandung harus dapat mengubah gaya kepemimpinannya menjadi demokratis. 3.   Kepatuhan dan daya tanggap seluruh PNS
Implementator  sebaiknya  mempunyai  daya  tanggap  yang  tinggi  terhadap kebutuhan  kelompok  sasarannya  yaitu  para  PNS  BKD  Kota  Bandung  sehingga kebijakan/program yang dibuat oleh para implementator mendapatkan support dari para pegawai.
Para pegawai BKD Kota Bandung yang memiliki tingkat kedisiplinan dan kinerja yang tinggi harus mendapatkan penghargaan. Atasan harus dapat memberikan motivasi
kepada  para  bawahannya  supaya  semangat  untuk  menaati  peraturan  kedisiplinan  dan meningkatkan  kinerja.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  saran  guna  membangun  tujuan organisasi yang tepat sasaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  para  implementator  di  BKD Kota Bandung belum dapat mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS dengan baik. Hal  tersebut  disebabkan  para  implementator  belum  melaksanakan  pembinaan. Diperlukan adanya kepatuhan dan para implementator dapat memberikan respons positif terhadap saran guna meningkatkan kinerja PNS di BKD Kota Bandung sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

## Kesimpulan
Penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Implementasi kebijakan  disiplin  PNS  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Bandung  belum  dapat berjalan dengan maksimal karena terdapat berbagai kendala. 2) Berbagai macam kendala dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah PNS yang selalu lalai dalam berdisiplin, belum adanya pembinaan dan pengawasan yang tegas dari para pejabat berwenang, serta para implementator belum dapat  mengerti  tentang  implementasi  kebijakan  disiplin  PNS  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 3) Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program disiplin perlu dilakukan strategi yaitu harus adanya peraturan secara tertulis dari pimpinan Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Bandung,  dibentuknya  Tim  Pemeriksa/Pembina Pertimbangan  Hukuman  Disiplin,  dilakukan  pengawasan  secara  rutin  yang  dilakukan oleh para implementator, sanksi yang tegas kepada para pelanggar disiplin, diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan program kebijakan disiplin, diadakan sosialisasi bagi para pegawai  dan  bimbingan  teknis  untuk  para  implementator  sehingga  implementasi  PP Nomor  53  Tahun  2010  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini  akan  berdampak meningkatnya kinerja organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

## Daftar Pustaka
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
Edward  III,  George  C.  1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington:  Congretional Quately.
Ichsan,  R.  N.,  Surianta,  E.,  &  Nasution,  L.  (2020).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  terhadap Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Lingkungan  Ajudan  Jenderal  Daerah Militer (Ajendam)-I Bukit Barisan Medan. Jurnal Darma Agung, 28(2), 187-210 Knill, C., & Tosun, J. (2020). Public policy: A new introduction. Red Globe Press.
Maisari, L. (2020). Pengaruh Persepsi atas Disiplin Diri terhadap Prestasi Belajar Bahasa Inggris Siswa (Survei pada Sekilah Menengah Kejurusan Swasta di Tangerang, Banten). Proceedings Universitas Pamulang, 1(1).
Musrya, A. R., Baharuddin, H., & Said, M. F. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. Journal  of  Lex Generalis (JLG), 1(5), 698-716.
Noviyanti, V., Pora, R., & Hardin, R. (2021). Peran Camat dalam Meningkatkan Disiplin Pegawan  Negeri  di  Kecamatan  Loloda  Kepulauan. Jurnal  Government  of Archipelago-JGOA, 2(1), 11-18.
Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 33-37.
Pramawati,  A.  A.  I.,  &  Sri  Widnyani,  ,  I.  A.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 2(3), 204-225.
Rahmatin Arihun. (2018). Implementasi Kebijakan Disiplin  PNS dalam Meningkatkan Kinerja  Pegawai  di  Kantor  Camat  Utan,  Kabupaten  Sumbawa,  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Jurnal MSDA, 6(2), 149 – 170.
Saadah.  (2015).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Jurnal  Ilmu  Administrasi, 12(2), 231 – 250
Sandiani,  N.  L.,  Suryawan,  I.  G.  B.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2020).  Penegakan  Sanksi Terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin  di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Denpasar. Jurnal  Interpretasi  Hukum, 1(1),  196- 203.
Satria, E. (2020). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Disiplin Jam Kerja Bagi PNS dan PTT:(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buton). Akademika Jurnal, 17(2), 42-48.
Widodo,  J.  (2021). Analisis  kebijakan  publik:  Konsep  dan  aplikasi  analisis  proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).