Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MERAHASIAKAN IDENTITAS PELAKU PENGATURAN SKOR DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
Faisal Farhan 1 , HR. Adianto Mardijono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Faisalfarhan011099@gmail.com

## Abstrak
Banyak cara suatu negara dalam memajukan potensi yang ada dalam negara tersebut, dengan adanya  berbagai  cabang  olahraga  itu  juga  menjadikan  sautu  trobosan  baru  untuk  memajukan  suatu negara,  salahsatunya  cabang  olahraga  sepak  bola  yang  menjadi  salah  satu  prioritas  negara  dalam menunjukan  jati  diri  anak  bangsa  di  tingkat  nasional  maupun  secara  Internasional,  olehkarenanya cabang  olahraga  ini  harus memiliki  aturan  yang  jelas.  Kehadiran  suatu  lembaga  pemerintah  /  federasi yaitu  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  menjadi  peran  penting  dalam  mengatur  dan  membuat aturan  bagi  olahraga  sepak  bola  Nasional,  dan  juga  PSSI  perannya  tidak  hanya  untuk  mengatur  dan membuat  aturan  saja melainkan  juga menaungi  setiap  club  agar  dapat  mengembangkan  dan memiliki intergritas.  Tidak  menutup  kemungkinan  disetiap  negara  ada  permasalahan  mengenai  tentangf  sepak bola nasional, hal ini jika di tarik pada dunia sepak bola indonesia yang mana permasalahan tersbut dan sangat eksistensi di kalangan masyarakat yaitu adanya Pengaturan Skor yang diduga telah dilakukan oleh pemilik  club  sepak  bola yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  suatu  hal  yang menarik  bagi Pers  atau Jurnalis  dalam  melakukan  wawancara  atau  menyelidiki  siapa  orang  yang  ada  di  balik  pengaturan  skor dalam  pertandingan  sepak  bola.  Dengan  demikian  terjadinya  suatu  wawancara  yang  disinyalir  orang tersebut adalah ikut dan turut serta dalam pengturan skor tersebut, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang  sangat  dan  permasalahan  negara  untuk  memberantas  siapa  orang  yang  ada  di  balik  pengaturan skor tersebut,  Pers atau Jurnalis menjadi pro kontra di kalangan masyarakat maupun pemerintah untuk membuka  siapa  orang  yang  terlibat  atau  menjadi  pelaku  dalam  pengaturan  skor  tersebut,  dengan  ini menurut  pemerintau  atau  federasi  ini  menjadi  suatu  hal  atau  permasalahan  serius  untuk  dilakukan penyelidikan agar terungkap siapa pelakunya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jurnalis, Sepak Bola

## Abstract
There are many ways for a country to advance the potential that exists in that country, with the existence of various sports it also makes a new breakthrough to advance a country, one of which is football  which  is  one  of  the  country's  priorities  in  showing  the  identity  of  the  nation's  children  at  the national and international levels. Internationally, therefore this sport must have clear rules. The presence of a government institution / federation, namely the Indonesian Football Association, has an important role  in  regulating  and  making  rules  for  the  sport  of  national  football,  and  PSSI's  role  is  not  only  to regulate and make rules but also to oversee each club so that they can develop and have integrity. It is possible that in every country there are problems regarding national football standards, this is if you look at the world of Indonesian football where these problems exist and are very present among the people, namely the existence of score fixing which is suspected to have been carried out by the owners of football clubs  in  Indonesia.  .  This  becomes  an  interesting  matter  for  the  press  or  journalists  in  conducting interviews  or  investigating  who  is  behind  fixing  the  score  in  a  football  match.  Thus  there  was  an interview where it was alleged that the person was taking part in setting the score, so that this became a matter of great importance and a problem for the state to eradicate who was behind fixing the score, the press or journalists became pros and cons among the public and the government to reveal who the
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
people  were  involved  or  who  were  the  perpetrators  in  fixing  the  score,  hereby  according  to  the government or the federation this is a matter or a serious problem to carry out an investigation in order to reveal who the perpetrators were.
Keywords: Legal Protection, Journalists, Football

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi,  dengan adanya semboyan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pastinya suatu negara sangat butuh dengan  adanya  pers,  yang  mena  pers  berperan  penting  dalam  menyalurkan  info  terkini    dan aspirasi masyarakat.
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  banyak  sekali  pulau  dan  keberagamannya  yang meliputi  dari  suku,  budaya,  bahasa  dan  keberagaman  lainnya,  tidak  menutup  kemungkinan dengan adanya pendukung dari setiap tim sepak bola dari daerahnya dapat mentoleransi dan menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini dimulai dari banyaknya masyarakat yang suka  bermain  sepak  bola  menjadikan  olahraga  tersebut  bisa  menjadi  salah  satu  olahraga terbesar  karenanya  peminat  dari  olahraga  ini  tidak  sedikit,  dengan  antusiasnya  masyarakat dalam  kegemaran  bermain  sepakbola  menjadikan  banyaknya  bermunculan  klub  -  klub  sepak bola profesional hingga kejuaraan yang diselenggarakan pihak swasta bahkan negara sekalipun. Dimasa  sekarang  ini  banyak  cara  untuk  tim  sepak  bola  agar  mendapatkan  sesuatu  yang diinginkan.  Segala  cara  telah  mereka  lakukan  dan  mengupayakan  agar  keinginan  seseorang bahkan  sekelemopok  orang  dapat terwujud demi  kepuasan dan  ketenaran diri  mereka  secara pribadi.  Sifat  manusia  yang  selalu  rakus  menjadikan  sebuah  akar  dari  permasalahan  yang sedang  dialamai  pada  zaman  saat  ini,  dengan  adanya  sifat  rakus  ini  menjadikan  sebuah  niat bahkan  upaya  seseorang  dan  atau  sekelompok  orang  untuk  mencari  titik  lemahnya  aturan sepak bola dan insan yang  ada dalam  kepengurusan sepak bola itu sendiri. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu utama kita untuk bagaimana memperkuat sebuah norma atau aturan untuk  meminimalisir  adanya  perbuatan  jahat  manusia  yang  bisa  menyebabkan  kerugian  pada orang lain bahkan negara.
Sepak  bola  dunia  pada  saat  ini  terus  berkembang  pesat,  dengan  demikian  hukum internasional  sangat  penting  untuk  menyambungkan  hubungan  antar  negara  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
menciptakan subejek - subjek hukum meliputi organisasi  - organisasi Internasional, dalam hal ini juga adanya kaitan dengan munculnya organisasi olahraga sepak bola bertaraf internasional yang  disebut  dengan Federation  Internationale  de  Football  Association (FIFA).  Kehadiran Federation  Internationale  de  Football  Association (FIFA)  menjadikan  adanya  arah  bagi  sepak bola  dunia  yang  mana Federation  Internationale  de  Football  Association (FIFA)  menjadikan sepak  bola  dunia  memiliki  aturan  aturan  khusus  dalam  sebuah  pertandingan  secara  nasional maupun internasional.
Sepak bola Indonesia saat ini berada pada naungan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)  dan  didirikan  oleh  seorang  insinyur  yang  bernama  Soeratin  Sosrosoegondo,  adanya Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  juga  dapat  membantu  pemerintah  dalam menyelenggarakan pertandingan melalui pembuatan aturan - aturan secara nasional yang telah sesuai dengan aturan sepak bola dunia. Adapun tugas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yaitu mengembangkan dan mempromosikan Sepak bola yang sifatnya berkelanjutan dan mengawasinya  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dengan  baik,  jujur,  dan  tranfaran,  adapun  fungsi Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  yang  salah  satunya  mencegah  semua  praktek atau  cara  yang dapat  merusak  integritas  pertandingan dan  kompetisi  ataupun  mengakibatkan penyalahgunaan dari sepak bola.
Perkembangan media saat ini sudah bergitu pesat, seringkali Pers menjadikan topik seputar dunia  olahraga  khususnya  pada  olahraga  Sepak  bola  yang  menjadi  kegemaran  pada  semua kalangan  yang  ada  di  indonesia,  dengan  adanya  pers  sangat  membantu  perkembangan  sepak bola  di  indonesia,  tidak  hanya  itu  pers  juga  membantu  negara  untuk  menunjukan perkembangan suatu negara.
Seringkali  pers  mendapatkan  sebuah  berita  kriminal  melalui  cara  -  cara  tertentu  meliputi dengan  cara  Investigasi,  adapun  seringkali  pers  melakukan  wawancara  dengan  korban  atau pelaku  suatu  tindak  pidana.  Seiring  berjalannya  waktu  marak  terjadi  bahkan  terdengar  di masyarakat mengenai tentang pengaturan skor dalam dunia sepak bola, hal ini menjadi obyek yang  menarik  untuk  pers  dalam  medianya  membahas  siapa  dibalik    perbuatan  ini  yang  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
merusak  citra  sepak  bola  indonesia,  hal  ini  sangat  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  pers dalam mencari informasi dan informan untuk dapat dijadikan topik dalam beritanya.
Reputasi  pertandingan  yang  sering  diadakan  secara  nasional  dengan  contoh  pada  Liga  1 merupakan salah satu kejuaraan tertinggi  di indonesia, dengan ini menjadikan klub - klub yang berada posisi di Liga 1  memiliki peluang bisnis yang dapat menjanjikan beberapa pemilik klub - klub tersebut. Namun banyak dari pemilik saham ataupun pemilik klub - klub tersebut memilik cara  yang  pada  intinya  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kejahatan  hanya  karena  ingin  melihat klubnya  menjadi  yang  terbaik  di  kalangannya.  Adapun  salah  satu  cara  yag  sekarang  sedang ramai  diperbincangkan  yaitu  adanya  pengaturan  skor  dan  sering  disebut  dengan  permainan mafia  sepakbola,  hal  inipun  sudah  menjadi  topik  lama  akan  tetapi  sampai  saat  ini  negara bahkan  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  kesulitan  dalam  mengungkap  siapa pelaku dibalik kejahatan tersebut. Adanya indikasi tersebut ada kaitannya dengan pemilik  klub - klub bola  ikut andil dalam pengaturan skor tersebut.
Kasus  pengaturan  skor  tersebut  terjadi  dengan  cara  menyiapkan  sejumlah  uang  yang kemudian akan ditawarkan pada tim lawan untuk mengikuti aturan atau cara main yang sesuai pada kesepakatan kedua belah pihak klub tersebut. Hal ini menjadi suatu kejahatan serius dan menjadikan reputasi sepak bola indonesia dan kepercayaan dari pendukung klub - klub tersebut menjadi rusak. Dengan ini adapun beberapa Pers mengundang narasumber yang menjadi topik hangat di kalangan sepak bola indonesia untuk mencari, memahami dan mengulik bagaimana cara main para mafia tersebut.
Jurnalis  atau  Pers  juga  menjadi  salah  satu  pro  kontra  di  kalangan  masyarakat,  dengan demikian  jurnalis  mengetahui  siapa  oknum  yang  bermain  dalam  pengaturan  skor  sepak  bola, tidak  sedikit  adanya  ancaman  yang  diberikan  kepada  pers  atau  jurnalis  dalam  melaksakan pekerjaannya adapun ancaman yang membahayakan bagi pers atau jurnalis tersbut. Motif dari ancaman  ini bersumber  adanya  nama  yang  di  ketahui  oleh pihak  Pers  atau  pers  siapa  oknum dalam  pengaturan  skor  tersebut  dan  untuk  tunjukan  kepada  negara  dan  berdalih  untuk membantu  negara  dan  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  dalam  melakukan pemberantasan oknum yang melakukan kejahatan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menjadi dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)  untuk    melakukan  suatu  langkah  agar  pers  membuka  siapa  oknum  yang  melakukan kejahatan  pengatusan  skor  tersebut,  dengan  demikian  hal  ini  menjadi  pertentangan  amtara Pers  dengan  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  yang  mana  pers  memiliki  aturan tersendiri dalam melakukan pekerjaannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metde  penelitian  deskriftif  -  analisis  yaitu menggambarkan  peraturan  perundang  -  undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan teoriteori hukum dan juga praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Perlindungan  hukum  bagi  jurnalis  dalam  meliput  pelaku  tindak  pidana  namun  wajib merahasiakan identitas pelaku.
Perkembangan pers dimulai sejak pers itu muncul dan hingga saat ini pers sangat berkembang pesat di era perubahan jaman, pers ini tentunya tidak jauh akan sejak adanya suatu kebutuhan dari  manusia  itu  sendiri  guna  mempunyai  informasi  mana  hal  tersebut  termuat  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Penggunaan  HAM  sendiri  selalu  tetap  tersesuaikan  dari  macam  -  macam konflik  yang  ada  di  suatu  negara.  Di  suatu  negara,  memiliki  konsep  yang  berbeda – beda mengenai  adanya  HAM.  Tetapi  walaupun  demikian  yang  menjadikan  suatu  perbedaan  yakni bahwasannya  HAM  ini  mengkoordinir  adanya  suatu  kebebasan.  Yang  pada  hakikatnya  setiap manusia  atau  setiap  individu  mempunyai  kebebasan  yang  mutlak  sepanjang  kebebasan tersebut tidak merugikan atau mengganggu orang lain.
Makna  dari  kebebasan  sendiri  mempunyai  dua  arti  yakni  kebebasan  secara  negatif  dan kebebasan  secara  positif.  Makna  dari  kebebasan  secara  negatif  ini  mempunyai  makna “ terbebas dari fisik ataupun secara psikologis  dari hal ....” Makna terse but berarti tidak terikat dari  hal  apapun,  dengan  contoh  tidak  terikat  dari  berbagai  tekanan,  tidak  terikat  dari  hal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mendegredasi  serta  meristensi  kualitas  manusia  itu  sendiri.  Maka  dari  itu  makna  dari  ketidak terikatan  tersebut  termuat  bahwasannya  dengan  kemauannya  sendiri.  Teruntuk  makna  dari kebebasan  secara  positif  ini  mempunyai  mak na  “bebas  untuk...”  Makna  positif  ini  berartikan tidak  terikat  untuk  mencintai,  tidak  terikat  dalam  melaksanakan  apapun  sesuai  dengan  apa yang  diinginkan  atau  dikehendaki.  Maka  hakikat  dari  kebebasan  sendiri  merupakan  sebuah kemampuan  positif  sehingga  manusia  dapat  melakukan  sebuah  perbuatan  yang  baik  dengan tidak  jahat  kepada  orang  lain,  yang  mana  hal  tersebut  merealisasikan  bahwasannya  dirinya merupakan  orang  yang  baik,  sehingga  hal  tersebut  dapat  termasuk  sebagai  tanggung  jawab oleh insan sebagai contoh refleksi kebebasannya.
Hal  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  kebebasan  pers,  yang  mana  kebebasan  pers  sendiri merupakan  salah  satu  unsur  penting  yang  tidak  terelakkan  lagi  termasuk  dalam  pembuatan sistem  negara  yang  terbuka,  demokratis,  dan  tentunya  dengan  negara  yang  transparan.  Pers sendiri merupakan sebuah media informasi yang termasuk dalam pilar – pilar demokrasi pada poin ke empat yang mana demokrasi dapat berjalan seiring dengan adanya penegakan hukum agar dapat tercipta suatu keseimbangan di suatu negara. Oleh karena hal tersebut, selain media informasi, pers juga termasuk sebagai media koreksi yang dimana letak kebebasannya ini sudah terjamin dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. Hal tersebut merupakan point penting guna  menjaga  dalam  obyektifitas  serta  transparansi  nya  di  dalam  dunia  pers  itu  sendiri, sehingga peliputan media atau berita yang dituangkan merupakan fakta yang diungkap dengan sebenar – benar  nya  tanpa  adanya  suatu  rasa  ancaman  atau  takut  sebagaimana  hal  tersebut sudah terlaksana saat masa Orde Baru berkuasa.
Saat ini ketidakterikatan pers berada di Indonesia sudah terdapat didalamnya ketidakterikatan pers  guna  berfungsi  untuk  mempunyai  adanya  berita  yang  mengenai  kriminal  atau  tindak kejahatan.  Pemberitaan  media  saat  ini  mengenai  tindak  kriminal  sangat  diperlukan  oleh kalangan masyarakat, yang guna untuk agar masyarakat dapat mengetahui beberapa kejahatan yang  saat  ini  sedang  terjadi  di  kalangan  sehingga  masyarakat  dapat  melakukan  antisipasi terhadap  kejahatan  tersebut.  Dalam  penanyangan  hasil  dari  suatu  investigasi  yang  dilakukan oleh pers saat melakukan adanya pemberitaan seperti adanya suatu wawancara dengan pelaku
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
seacra  langsung,  maka  pers  tersebut  dapat  menyamarkan  nama,  wajah,  suara  yang  berasal pelaku  tersebut.  Dengan  contoh  terkait  hal  tersebut  dimasa  sekarang  ini  banyak  cara  dapat dilakukan  pada tim  sepak  bola  Indonesia  untuk mendapatkan  sesuatu  yang diinginkan.  Segala cara dilakukan dan diupayakan agar keinginan seseorang atau sekelompok dapat terwujud demi kepuasan  diri  mereka  sendiri  walaupun  nantinya  yang dikorbankan  adalah  uang,  keringat  dan harga  diri.  Pers  mempunyai  suatu  tanggung  jawab  secara  sosial  yang  berartikan  bahwa tanggung  jawab  tersebut  merupakan  suatu  teori  yang  mengarah  kepada  prosedur  yang demokratis  sehingga  pers  wajib  untuk  mengikuti  tersebut,  sebagaimana  teori  ini  menyatakan bahwa  ketidakterikatan  pers  ini  dapat  terbatasi  oleh  beberapa  faktor  dan  kewajiban  kepada masyarakat.
Terdapat empat yang termasuk dalam kewajiban pers yakni:
1. Media tersebut dapat memenuhi serta menerima beberapa kewajiban yang dilaksanakan di masyarakat.
2. Suatu  bentuk  penetapan  yang  berkewajiban  dengan  berdasarkan  oleh  standar  profesi mengenai  adanya  suatu  informasi  terkait  ketepatan,  kebenaran,  keseimbangan  serta obyektifitas.
3. Dalam  melaksanakan  kewajiban  harus  berpedoman  pada  kerangka  hukum  serta kelembagaan yang saat ini tersedia.
4. Pers  melakukan  kerja  nya  dengan  profesionalisme  sebagai  wartawan  serta  media  yang terkait dalam bertanggung jawab..
Indonesia  merupakan  negara  dengan  kepulauan  dan  keberagaman  suku,  budaya,  bahasa  dan keberagaman  lainnya  memiliki  banyak  sekali  cara  untuk  mempersatukan  rakyatnya.  Salah satunya adalah olahraga sepakbola. Kejuaraan atau kompetisi tertinggi di Indonesia adalah Liga 1.  Liga  1  merupakan  tontonan  yang  paling  banyak  menarik  minat  orang  Indonesia  karena sepakbola  sudah  menjadi  hiburan  sendiri.  Dengan  reputasi  Liga  1  yang  merupakan  kejuaraan tertinggi  Indonesia  maka  menjadikan  klub-klub  di  Liga  1  termasuk  merupakan  suatu  peluang usaha yang menjanjikan oleh para orang kaya untuk menanamkan modalnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Namun banyak dari pemilik saham atau orang tertentu di dalam klub yang menyeleweng hanya karena ingin melihat klubnya menjadi yang terbaik. Salah satu permasalaha dalam dunia sepak bola yaitu adanya pengaturan skor didalamnnya, dengan demikian hal ini menjadi suatu cerita atau  permasalahan  yang  hanya  mengambang  dan  tanpa  adanya  penyelesaian.  PSSI  sebagai pimpinan  federasi  tertinggi  menjadi  sorotan  dalam  kasus  ini  karena  dalam  pengaturan  skor tidak  hanya  melibatkan  para  pemilik  klub  atau  orang  dalam  klub,  tapi  juga  ada  dalam  tubuh organisasi  PSSI  sendiri.  Beberapa  nama  pengurus  eksekutif  PSSI  ikut  mencuat  dalamkasus  ini. Mereka  mengorbankan  harga  diri  mereka  sebagai  pengurus  PSSI  hanya  demi  keuntungan mereka sendiri.
Dalam kasusnya, pengaturan skor disini beberapa oknum akan menyiapkan sejumlah uang yang kemudian  akan  di  tawarkan  dan  di  berikan  kepada  klub  agar  mereka  mau  bermain  sesuai dengan  permintaan  si  pemberi uang. Hal  ini tentu  saja  mengecewakan banyak  penikmat bola terutama superter yang dengan semangat datang mendukung ke stadion demi klub kebanggan mereka  namun  harus  kecewa  karena  klub  lebih  mementingkan  bisnis  dibantung  dengan profesionalitasnya demi keuntungan finansial. Sehingga mayoritas beberapa orang akan tertarik ketika  menonton  tayangan  tersebut,  mengapa  demikian  tayangan  tersebut  dapat  menyajikan apa saja yang sebelumnya hanya sebagai rumor belaka di kalangan masyarakat.
Dengan  menanyangkan  hasil  investigasi  tersebut  ke  kalangan  masyarakat  yang  dilakukan dengan  berupa  wawancara  oleh  beberapa  pelaku  kejahatan  dan  dengan  media  pers  yang menyamarkan  identitas  pelaku,  yakni  dengan  penyamaran  nama,  wajah,  suara  yang  berasal oleh pelaku tersebur yang berpatokan dengan hak tolak yang dimiliki, hak tolak ini juga termuat pada  Pasal  4  dan  Pasal  5  serta  pada  Pasal  7  Ayat  4  Undang – Undang  Pers  terkait  Kode  Etik Jurnalistik. Selain itu, juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 pada tanggal  9  Februari  2006  yang  mana  dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Agung  menegaskan bahwasannya terkait Undang – Undang Pers ini yang merupakan Undang – Undang no 40 tahun 1999  tentang  Pers,  ini  termasuk  ke  dalam  lex  specialis.  Termuat  pada  pasal  4  ayat  4  pada Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers ini merupakan pengaturan lex specialis yang mengemukakan  bahwasannya  pers  bertanggung  jawab  segala  liputan  di  depan  hukum,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
wartawan memiliki hak tolak. Hal Tolak ini sendiri merupakan hak yang dipergunakan oleh pers dalam tidak menerima dari segala pengungkapan identitas dirinya seperti nama pada beberapa sumber berita bersifat rahasia.
Pers  merupakan  lembaga  sosial  serta  sebagai  wadah  komunikasi  massa  yang  berkegiatan  di bidang  jurnalistik,  sehingga  pers  ini  diharapkan  untuk  bisa  mengelola  serta  informasi  dapat tersampaikan tersebut secara profesional dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.
Sebagai Pers, pers sendiri mempunyai pedoman untuk menjalankan profesi nya yang mana pers saat ini berpedoman pada Undang – Undang Pers dan Kode etik jurnalistik yang berharap untuk dapat  menyatakan  suatu  patokan  kuat  teruntuk  pers  dalam  melaksanakan  kewajibannya dengan  dapat  bertanggung  jawab  penuh,  selain  itu  dengan  adanya  pedoman  tersebut  maka pers  dapat  menaaati  serta  menjunjung  tinggi  guna  mutu  jurnalistik  yang  tinggi dapat  tercapai serta dapat bertanggung jawab penuh akan tugasnya.
Seringkali  hal  tersebut  disalah  gunakan  oleh  kaum  pers  sendiri  guna  untuk  menyiarkan  suatu berita di sebuah media massa. Hal tersebut sudah sering dijumpai pada beberapa acara berita kriminal  atau  berita  tindak  kejahatan  yang  mana  pers  tersebut  dalam  melaksanakan  suatu investigasi  terhadap  adanya  tindak  kejahatan  tersebut  telah  berhasil  dengan  mengumpulkan berbagai  bukti  celah  kejahatan  yang  serta  merta  dapat  menemukan  pelaku  tersebut  yang nantinya  dipergunakan  perannya  menjadi  narasumber.  Dengan  demikian  pers  dapat melaksanakan suatu celah guna unuk merincikan berita dengan dipergunakannya hak tolak nya kepada  narasumber  yang  salah  satunya  kepada  pelaku  dengan  prilaku  kriminal.  Pelaksanaan hak  tolak  bagi  pers  sendiri  yakni  dengan  melaksanakan  suatu  investigasi  yang  nantinya  akan dituangkan  dalam  sebuah  acara  yang  hasilnya  akan  menampilkan  hasil  wawancara  tersebut dengan  pelaku  yang  tentunya  dengan  melakukan  penyamaran  identitas  agar  identitas  asli pelaku  tidak  terungkap.  Hal  tersebut  sungguh  nantinya  akan  mengejutkan  para  khalayak masyarakat dengan berbagai kasus yang bisa dilihat jutaan masyarakat sebab orang yang diliput pada liputan tersebut terkait titik akar permasalahannya akan dibedah secara rinci yang mana masyarakat akan tertarik dalam menonton tayangan tersebut sebab apa yang ditampilkan dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dibedah merupakan hal yang tabuh yang hal tersebut hanyalah sebagai rumor saja di kalangan masyarakat dan merupakan fakta baru yang baru diketahui khalayak umum.
Poin  yang  akan  timbul  dapat  menjadi  suatu  permasalan  jika  terjadi  nya  penyembunyian identitas oleh pelaku tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh pers saat melaksanakan kegiatan wawancara dengan mereka yang tidak ditindaklanjuti tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan  pihak  kepolisian    atau  kepada  pejabat  kehakiman  yakni  tercantum  dalam  pasal  165 KUHP yang seringkali dari pihak pers sendiri yang mengumumkan terlebih dahulu apabila dapat diperbandingkan  dengan  aparat  penegak  hukum.  Dalam  penyamaran  identitas  pelaku kejahatan  tersebut  yang  sudah  melakukan  wawancara  pihak  pers,  dengan  demikian  pers tersebut  telah  termasuk  dalam  melakukan  kerugian  kepada  khalayak  umum  terkait kepentingan  umum  sebab  telah  terketahui  bahwa  hal  tersebut  termasuk  tindak  kejahatan tersebut  dan  termasuk  suatu  tindak  pidana  tetapi  enggan  dilaporkan  atau  tidak  menindak lanjuti  oleh  pihak  yang  berwajib  seperti  polisi  ataupun  penyidik,  maka  hal  tersebut  akan menimbulkan adanya kerugian bagi masyarakat sekitar.
Kode etik jurnalistik dan Undang – Undang Pers sendiri dapat sebagai acuan patokan bagi pers guna  melakukan  kewajiban  sebagai  jurnalistik  yang  menyebabkan  kepastian  hukum  teruntuk pers sendiri belum dapat diberikan dan teruntuk khalayak umum yang berada lingkungan pers. Termasuk merupakan suatu celah dapat dipergunakan team pers sendiri guna dapat melanggar dalam pasal 165 KUHP yakni berkaitan dengan hak tolak, hak tersebut termuat dalam Undang – undang pers.
Sebagaimana dalam  pasal  termuat  pada  Undang – undang pers  terkait hak  tolak  menjelaskan bahwasannya bahwa fungsi hak tolak tersebut mempunyai fungsi dan penggunaan yang sangat luas  sebab  tidak  ada  yang  membatasi  mengenai  perihal  tersebut,  hak  tersebut  dipergunakan oleh  pers  dan  dinyatakan  dalam  makna  luas  yang  pada  artinya  tidak  mempunyai  batasan kepada siapa saja hak tolak tersebut dipergunakan.
a. Tindakan  penyembunyian  identitas  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  menurut  Undang – Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Undang – undang no 40 tahun 1999 terkait pers dan kode etik jurnalistik ini merupakan sebuah wadah  atau  payung  yang  difungsikan  guna  pedoman  serta  acuan  dalam  pers  menjalankan kewajibannya  dalam  bekerja.  Undang – undang  no  40  tahun  1999  tentang  pers  ini  termasuk dalam  aturan  terkait  hal  ini  telah  mendapatkan  legitimasi  nya  guna  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  kinerja  pers,  selain  itu  juga  sebagai  perlindungan  hukum  bagi kemerdekaan  dati  pers  itu  sendiri,  selain  memberikan  perlindungan  terhadap  pers,  undang – undang ini juga memnberikan perlindungan kepada masyarakat yang disebabkan apabila terjadi arogansi dari pers terkait dalam peliputan berita.
Undang – Undang  no  40  tahun  1999  terkait  pers  ini  selain  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pers,  undang – undang  tersebut  juga  memberikan  adanya  kepastian  hukum  terutama untuk  pers  dan  teruntuk  masyarakat.  Para  penegak  hukum  yakni  penyidik,  hakim,  serta kejaksaan ini juga dalam menanggapi bahwasannya regulasi terkait pers ini cakupannya masih terlalu  luas  dan  belum  spesifik  sehingga  dapat  menyebabkan  adanya  suatu  celah  yang difungsikan  pers  guna  melaksanakan  tugasnya  yang  mana  hal  tersebut  termasuk  dalam merupakan tindakan yang bertentangan oleh KUHP yang fungsi nya menjadi lex spesialis.
Pers  sendiri  dalam  memberitakan  suatu  hasil  liputannya  yang  mana  merupakan  wawancara oleh  prilaku  tindak  kriminal  dapat  dengan  merahasiakan  identitas  pelaku  itu  sendiri,  yakni dengan  melakukan  penyamaran  dengan  menyamarkan  nama,  identias  pelaku,  dan  tentunya wajah  dan  suara  dari  pelaku  itu  sendiri.  Pers  melakukan  penyamanran  identitas  ini  mengacu pada  hak  tolak  yang  mana  hak  tolak  tersebut  termuat  pada  Pasal  4  ayat  4  Undang – Undang Pers, Pasal 5 serta pada Pasal 7 dalam Kode Etik Jurnalistik.
Selain  itu  beracuan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  dengan  nomor  1608K/PID/2005  pada tanggal  9  Februari  2006,  yang  mana  Mahkamah  Agung  juga  menjelaskan  dan  menyebutkan bahwasannya Undang – Undang Pers ini termasuk kedalam Lex Spesialis.
Sebagaimana  termuat  dalam  pasal  4  ayat  4  Undang – Undang  Pers  yang  termasuk  dalam pengaturan  kedalam  Lex  Spesialis  menjelaskan  bahwasannya  saat  melakukan  suatu  liputan dapat mempertanggungjawabkan, selain itu pers juga memiliki Hak Tolak. Hak tolak itu sendiri termasuk  hak  dipunyai  pers  atau  wartawan  itu  sendiri  sebab  dalam  menjalankan  profesi  nya,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pers  berhak  untuk  melakukan  penolakan  dengan  mengungkapkan  identitas  atau  nama  dari pelaku tersebut dari berbagai sumber berita yang dirahasiakannya.
Hak  tolak  sendiri  merupakan  suatu  celah  yang  dapat  dipergunakan  apabila  pers  dalam melaksanakan  tugasnya  dapat  melanggar  KUHP,  terutama  pada  pasal  165  KUHP  terkait  hak tolak,  yang  mana  hak  tolak  ini  akan  dipergunakan  oleh  pers  apabila  majelis  hakim  menuntut hukumannya  berdasarkan  berlandaskan  KUHP.  Yang  bagaimana  terkait  tersebut  dapat memberatkan hukum dari pers itu sendiri, yang mana pers juga mempunyai kode etik jurnalistik serta undang – undang terkait pers, sebab majelis hakim itu sendiri akan lebih mengacu dalam tindak pidana kriminal yang termuat KUHP.
Penggunaan  undang – undang  pers  sendiri  sedikit  bahkan  sangat  sedikit  dipergunakan  untuk beberapa  kasus  yang  disebabkan  oleh  pers  itu  sendiri,  undang – undang  pers  sendiri  dapat dipergunakan  di  pengadilan  sebagai  acuan  atau  pedoman  terakhir  apaboila  majelis  hakim tersebut tidak mendapatkan dalam beberapa pasal yang termuat dalam KUHP itu sendiri.
Terkait  hak  tolak  ini  telah  diatur  pada  undang – undang  pers  pada  pasal  4  ayat  4  yang menyatakan:
“ Saat pers melakukan pemberitaan didepan umum, wartawan  dapat bertanggung jawab akan hal tersebut selain itu pers juga mempunyai hak tolak”.
Sesuai  yang  termuat  mengenai  hak  tolak,  maka  dapat  diartikan  bahwasannya  tujuan  dengan adanya hak  tolak  ini  agar  pers dapat  mempunyai  perlindungan  terkait  sumber  informasi  yang didapat, dan pers juga dapat menolak untuk menyebutkan atau memberitahukan identitas dari sumber  informasi  twrsebut.  Fungsi  dari  hak  tolak  itu  sendiri  dapat  dipergunakan  oleh  pers apabila  saat  pers  tersebut  dimintai  keterangan  oleh  pihak  yang  berwenang  seperti  penyidik, ataupun  saat  dijadikan  sebagai  saksi  pengadilan.  Penggunaan  hak  tolak  ini  juga  dapat dibatalkan demi keselamatan serta kepentingan negara dan atau ketertiban umum dikeluarkan oleh pengadilan terkait.
Selain  itu,  kode  etik  jurnalistik  ini  juga  termuat  hal  tersebut  pada  pasal  5  dan  pasal  7.  Yang mana pada pasal 5 tersebut menjelaskan:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
“ Pers  di  Indonesia  tidak  diperkenankan  untuk  menyiarkan  serta  menyebutkan  suatu  identitas korban  dari  kejahatan  susila  serta  enggan  mengungkapkan  identitas  dari  anak  pelaku kejahatan. ”
Sesuai yang termuat dalam kode etik jurnalistik dalam pasal 5 ini dapat diartikan bahwasannya semua  identitas  yang  termaksud  ini  merupakan  semua  informasi  serta  data  terkait  seseorang dapat  mempermudah  dalam  pelacakanatau  menemukan  posisi  dari  orang  tersebut,  dan  anak disini  merupakan  sesesorang  yang  mempunyai  usia  kurang  dari  16  tahun  serta  mempunyai statsu belum menikah.
Dan  juga  terkait  hak  tolak  ini  termuat  dalam  pasal  7  pada  kode  etik  jurnalistik.  Sebagaimana mana dalam pasal 7 ini menjelaskan:
“ Pers  Indonesia  mempunyai  hak  tolak  yang  berfungsi  sebagai  perlindungan  bagi  narasumber yang  tidak  mengizinkan  untuk  dibagikan  kepada  umum  terkait  identitas  dan  ataupun  lokasi keberadaan  nya,  guna  untuk  menghargai  pada  ketentuanm  embargo,  off  the  record  dengan suatu kesepakatan serta informasi latar belakang. ”
Sesuai  yang  termuat  pada  kode  etik  jurnalistik  pasal  7  ini  dapat  diartikan  bahwasannya embargo yang dimaksud disini merupakan penundaan pemuatan atau dapat diartikan sebagai penyiaran  berita  tersebut  harus  sesuai  dengan  apa  yang  dimintakan  oleh  narasumber. Informasi  latar  belakang  disini juga  menjelaskan  bahwasannya  segala  informasi  baik dari data yang  berasal  narasumber  itu  sendiri  yang  telah  terliput  atau  terberitakan  dengan  atau  tidak mengungkapkan identitas dari narasumber itu sendiri. Sedangkan off the record ini merupakan sumber  informasi  asal  muasalnya  dari  data  narasumber  itu  sendiri    serta  memang  enggan diperbolehkan untuk mempublikasikan kepada khalayak umum.
Berdasarkan  dari  beberapa  ketentuan  diatas  terkait  hak  tolak,  undang – undang  pers  ini  juga sudah  menjelaskan  bahwasannya  pelaksanaan  dari  hak  tolak  ini  dapat  dipergunakan  sebagai celah  pers  dalam  melakukan  penyembunyian  identitas  pelaku  kejahatan  narasumber wawancara nya.
Seperti yang termuat  pada pasal 5 dalam kode etik jurnalistik juga  menjelaskan bahwasannya pers  dapat  melaksanakan  hak  tolak  ini  terutama  pada  kasus  kejahatan  susila,  yang  mana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
identitas korban dan anak pelaku kejahatan ini wajib dirahasiakan, selain itu seperti kasus sepak bola  yang  saat  ini  masih  hangat  untuk  diperbincangkan  pada  tim  sepak  bola  Indonesia  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan.  Segala  cara  dilakukan  dan  diupayakan  agar  keinginan seseorang  atau  sekelompok  dapat  terwujud  demi  kepuasan  diri  mereka  sendiri  walaupun nantinya yang dikorbankan adalah uang, keringat dan harga diri.
Kejuaraan atau kompetisi tertinggi di Indonesia adalah Liga 1. Liga 1 merupakan tontonan yang paling banyak menarik minat orang Indonesia karena sepakbola sudah menjadi hiburan sendiri. Dengan reputasi Liga 1 yang merupakan kejuaraan tertinggi Indonesia maka menjadikan klub- klub di  Liga 1  sebagai  salah  satu  peluang bisnis yang  menjanjikan oleh para  orang  kaya  untuk menanamkan modalnya.
Namun banyak dari pemilik saham atau orang tertentu di dalam klub yang menyeleweng hanya karena  ingin  melihat  klubnya  menjadi  yang  terbaik.  Salah  satu  cara  yang  sekarang  ini  sedang ramai  diperbincang  adalah  pengaturan  skor  dan  permainan  para  mafia  sepakbola  Indonesia. Walaupun sudah menjadi cerita lama, tapi banyak kasus dalam realitanya hanya mengambang dan tanpa penyelesaian. PSSI sebagai pimpinan federasi tertinggi menjadi sorotan dalam kasus ini karena dalam pengaturan skor tidak hanya melibatkan para pemilik klub atau orang dalam klub, tapi juga ada dalam tubuh organisasi PSSI sendiri. Beberapa nama pengurus eksekutif PSSI ikut mencuat dalamkasus ini. Mereka mengorbankan harga diri mereka sebagai pengurus PSSI hanya demi keuntungan mereka sendiri.
Dalam kasusnya, pengaturan skor disini beberapa oknum akan menyiapkan sejumlah uang yang kemudian  akan  di  tawarkan  dan  di  berikan  kepada  klub  agar  mereka  mau  bermain  sesuai dengan  permintaan  si  pemberi uang. Hal  ini tentu  saja  mengecewakan banyak  penikmat bola terutama superter yang dengan semangat datang mendukung ke stadion demi klub kebanggan mereka  namun  harus  kecewa  karena  klub  lebih  mementingkan  bisnis  dibantung  dengan profesionalitasnya demi keuntungan finansial. Sehingga mayoritas beberapa orang akan tertarik ketika  menonton  tayangan  tersebut,  mengapa  demikian  tayangan  tersebut  dapat  menyajikan apa saja yang sebelumnya hanya sebagai rumor belaka di kalangan masyarakat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Selain  itu  juga  termuat  pasal  7  pada  kode  etik  jurnalitsik  ini  dijelaskan  bahwasannya  pers Indonesia juga memiliki hak tolak dalam melakukan perlindungan bagi narasumber yang tidak berkeinginan untuk diketahui data dirinya, selain itu juga tidak ingin diketahui keberadaannya. Jenis  dari  narsumber  ini  sendiri  yang  mempunyai  hak  untuk  dilakukan  penyamaran  atau kerahasiaan ini dapat berasal dari khalayak masyarakat.
Berpacu Putusan Mahkamah Agung no 1608K/PID/2005 pada tanggal 9 februari 2006 yang juga dijelaskan  oleh  Undang – undang  pers  terkait  lex  specialis.  Adagium  lex  specialis  derogat  legi generalis termuat pada pasal 63 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwaannya:
“ Apabila  perbuatan  tersebut  termuat  pada  suatu  aturan  pidana  umum,  maka  terdapat pengaturan pada aturan pidana khusus, sebagaimana  aturan pidana  khusus itulah seharusnya dapat dilakukan terlebih dahulu/”
Undang – undang pers termasuk ke dalam lex specialis terhadap KUHP, pelaskanaan hak tolak kepada narasumber  akan  di wawancarai  yang  termasuk  dalam pelaku tidak  termuat  pada  UU pers  secara  terperinci,  pers  juga  tidak  termuat  dalam  pengecualaian  orang  pada  KUHP  pasal 166, sehingga KUHP tetap dipergunakan sebagai pedoman bagi pers yang digolongkan apabila melanggar pada pasal 165 KUHP.
Pers  berkali  -  kali  melaksanakan  hak  tolak  ini  guna  untuk  menghindari  dan  untuk mengantisipiasi dari persoalan hukum, tetapi termuat pada undang – undang pers sendiri diatur dan telah dijabarkan bahwasannya pers mempunyai kewajiban untuk memberitahukan tindak kejahatan yang diketahui nya dalam bertugas kepada pihak yang berwajib seperti yang termuat dalam undang – undang pers pada pasal 6 huruf E yang menjelaskan bahwasannya
“Pers dalam melakukan peran nya dapat dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.
Sehingga  pers  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting    yang  diharapkan  dapat  menjadikan dan  mewujudkan  adanya  supremasi  hukum  guna  untuk  menjadikan  masyarakat  hidup  dalam keteretiban  sebagaimana yang termuat pada undang – undang pers pada pasal 6 menjelaskan bahwa:
“Pers nasional  memiliki  sebuah  peran  guna  untuk  memenuhi  akan  hak  yang  dipunyai masyarakat,  guna  diketahui  dan  dikembangkan  oleh  pendapat  umum,  dalam  melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penyampaian  suatu  informan  secara  benar,  tepat  dan  akurat.  Tentunya  hal  ini  akan menyebabkan  dorongan  yang  dapat  menegakkan  keadilan  dan  kebenarans  secara  bersamaan dapat mewujudkan adanya supremasi hukum guna menuju masyarakat teratur dan tertib.”
Apabila terdapat pers dengan sengaja tidak melakukan laporan adanya suatu tindak kejahatan diketahui  pada  saat  itu  juga  kepada  pihak  yang  berwajib,  maka  pers  tersebut  dianggap  dan dikategorikan bahwasannya pers tersebut tidak melakukan peranannya dengan baik guna untuk memperjuangkan  keadilan  dan  kebenaran  yang  mana  pers  sendiri  mempunyai  tujuan  guna untuk mewujudkan adanya supremasi hukum guna untuk menuju masyarakat yang teratur dan tertib.

## b. Penyembunyian Identitas Pelaku dalam pasal 165 KUHP
Perlakuan  pers  tersebut  dengan  merahasiakan  identitas  yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan membuat  laporan  kepada  pihak  yang  berwajib  maka  dapat  menyebabkan  diancam  pidana dengan KUHP pada pasal 165.
“Hukuman  tersebut juga  berfungsi  bagi  seseorang  apabila  telah  mengetahui  bahwasannya terdapat  kejahatan  yang  termuat pada  ayat pertama  tersebut dilaksanakan,  sebagaimana  jika terjadi suatu bahaya yang pada saat itu masih mempunyai tempo guna melakukan pencegahan dari  kejahatan  tersebut  dan  menimbulkan  akibat  yang  dengan  sengaja  melakukan  kelalaian dalam memberikan suatu informasi sebagaimana hal tersebut. ”
Adanya  pengecualian  dalam  KUHP  pada  pasal  165  ini  berlaku  kepada  seseorang  hanya mennginformasikan  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  bahaya  kepada  penuntutan  pidana baik hal itu untuk diri sendiri, dan ataupun bagi keluarga yang sedarah, dan bagi keluarga yang mempunyai  garis  lurus  ataupun  garis  yang  telah  tersimpang  dalam  derajat  kedua  ataupun ketiga,  selain  itu  juga  untuk  suami  atau  istri  dan  untuk  orang  yang  disekitarnya  yang  masih berkaitan dengan jabatan atau pencariannya.
Maka  berdasarkan  dari  pasal  166  tersebut  yang  diizinkan  untuk  menyamarkan  identitas  dari pelaku tindak kejanhatan ini teruntuk seseorang yang telah menjelaskan bahwasanya kejahatan ini  akan  menyebabkan  bahaya  dalam  penuntutan  pidana  untuk  diri  sendiri  ataupun  untuk seorang dari keluarganya yang semenda atau sedarah dalam garis lurus atau garis menyimpang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
derajat  kedua  atau  ketiga,  bagi  suami  atau  istrinya,  dan  atau  bagi  orang  lain  yang  terlah tertuntut  yang  masih  mempunyai  hubungan  dengan  jabatan  atau  pencariannya.  Pers  disini dalam  pasal  166  tidak  termasuk  sebagaimana  yang  dimaksud  dan  diterangkan  pada  pasal tersebut.
Apabila menurut pasal 165 KUHP, beberapa kasus yang dilakukan investigasi team pers termuat kedalam  kejahatan  termuat  dalam  Bab  VII  KUHP  yakni  mengenai  kejahatan  dapat membarahayakan  /  mengancam  keamanan  umum  untuk  seseorang  ataupun  untuk  barang. Kejahatan  yang  dimaksud  seperti  kejahatan  yang  termuat  beberapa  unsur  dalam  pasal  204 KUHP menjelaskan:
“Barang  siapa  menjual,  menyerahkan, melakukan  tawaran  atau  membagikan  barang  yang diketahui dapat membarahayakan nyawa seseorang ataupun dapat membahayakan kesehatan nyawa  seseorang,  yang  mana  padahal  sifat  berbahaya  nya  ini  tidak  diketahui  atau  tidak diberitahukan kepada khalayak umum, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahu n.”
“ Jika  perbuatan  dapat  seseorang  kehilangan  nyawanya,  sehingga  pelaku  dapat  dikenakan tindak  pidana  berupa  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu  dan paling lama  dua puluh tahun.”
Pada  pasal  204  termuat  pada  bab  VII  KUHP  serta  termuat  beberapa  sebuah  pemberitaan investigasi  ini  diberitakan  terkait  efek  samping  dan  beberapa  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan akibat  dari  memakan  makanan  palsu    yang  sebagaimana  makanan  tersebut  tidak  layak  guna dikonsumsi di khalayak masyarakat. Maka dari itu team pers sendiri juga mengetahui akan hal tersebut, sebagaimana pers yang juga merupakan warga negara Indonesia yang telah diketahui akan kejahatan memang telah direncanakan dan yang mana kejahatan yang dilakukan ini dapat menghilangkan  nyawa  seseorang  maka  pers  mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  atau memberikan informasi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan yang termuat dalam KUHP pada pasal 165.
Akibat dari pers yang mengetahui akan hal tersebut tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang maka nantinya akan dapat diancam oleh KUHP pada pasal 165. Dan juga berkenaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dengan  adanya  bersifat  melawan  hukum  yang  mana  hal  tersebut  dilakukannya  dengan  tanda kutip  “sengaja”  yang  apabila  diartikan  maka  pers  juga  mengetahui  akan  tindak  kejahata n tersebut tetapi memilih untuk tidak menindaklanjuti aksi kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Pers  sendiri  merupakan  seorang  manusia  yang  dapat  dan  mampu  untuk  selalu  bertanggung jawab  akan  suatu  kewajibannya,  sebab  pers  tidak  termuat  pada  KUHP  pada  pasal  44  yakni menjelaskan bahwa:
“Barang siapa yang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak dapat untuk dilaksanakan untuk bertanggung  jawab    teruntuk  sebab  jiwanya  yang  cacat  terjadinya  gangguan  atau pertumbuhan .”
Terdapat tiga persyaratan untuk pers yang dipidana:
1. Tindak perbuatan atau kelakuan merupakan perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan serta kelakuan bersifat aktif dengan makna kelakuan ini melakukan suatu perbuatan. Sehingga dalam  konteks  ini  perbuatan  pers  ini  merupakan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dan  telah terwujud dalam bentuk menyiarkan hal tersebut ke media massa salah satunya dengan adanya acara televisi yang pers sendiri dapat bertanggung jawab akan perbuatan tersebut.
2. Bersifat  melawan  hukum,  yang  mana perbuatan  melawan hukum  ini meruapakan  tindakan yang tidak diperbolehkan serta dapat diancam oleh pidana dari berbagai peraturan perundang – undangan hukum pidana yang memiliki sifat melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pers ini bersifat materiil yang mana telah terpenuhi oleh beberapa unsur yang termuat pada KUHP pada pasal 165 dengan demikian perbuatan tersebut dapat dipidana. 3. Syarat  mutlak  delik,  yang  dimaksud  pada  poin  ketiga  ini  bahwasannya  termuat  pada  delik material  ataupun  delik  memang  telah  terumuskan  materiil  salah  satu  contohnya  dengan pembunuhan  yang  terletak  pada  pasal  338  KUHP,  selain  pembunuhan  juga  mengenai penganiayaan yang terletak pada pasal 351 KUHP dan berbagai contoh lainnya. Perbuatan yang dilakukan  pers  ini  yang  menyamarkan  identitas  tindak  pelaku  pidana  ini  juga  termuat  dalam KUHP pada pasal 165.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Dari  ketiga  unsur  berikut  dan  apabila  ketiga  unsur  tersebut  dipenuhi  dan  dilakukan  oleh  pers maka,  termausk  kedalam  perbuatan  yang  secara  terang – terangan  dilarang  ,  dan  akibat  dari perbuatan  yang  dilakukan  ini  akan  menjadikan  sebagai  dasar  mengapa  perbuatan  tersebut dapat dilarang dan tidak diperbolehkan, selain itu sifat melanggar hukum sendiri juga termuat pada suatu rangkaian sebab serta musabab.
Tindakan yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan yang dimaksud disni merupakan perbuatan  yang  telah  menyembunyikan  atau  menyamarkan  identitas  pelaku  tindak  kejahatan tanpa menindak lanjuti kepada pihak yang berwenang sebagaiamna hal berikut termuat dalam KUHP pada pasal 165.
Akibat  dari  perbuatan  tersebut  yang  pertama  yakni  dapat  membahayakan  dan  dapat mengancam  nyawa  seseorang,  hal  tersebut  lah  yang  menjadikan  dasar  perbuatan  tersebut dilarang.  Selain  itu  sifat  yang  melanggar  hukum  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pers  ini yakni  pers  telah  mengeetahui  bahwasannya  tindakan  yang  diutarakan  oleh  narasumber  ini merupakan  tindakan  yang  jika  dilanggar  oleh  hokum  maka  dapat  membahayakan  nyawa seseorang.
Perbuatan pers juga termuat dalam KUHP pada pasal 165 yang menjelaskan:
1. Dengan adanya unsur barangsiapa ini tertuju kepada pers
2. Dengan  adanya  unsur  mengetahui  niat  guna  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  yang termuat pada Bab VII Kitab undang – undang yakni dengan mengetahui bahwasannya kejahatan yang termuat pada KUHP pada pasal 204 (Bab VII pada buku II)
3. Termasuk tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa manusia.
4. Kejahatan  tersebut  masih  dapat  dilakukan  pencegahan  dengan  sengaja  atau  tidak  untuk tidak  mengumumkan  dan  melaporkan  ke  pihak  berwajib  ini  termuat  dalam  KUHP  pada  pasal 204.
Apabila  dikaitkan  dengan  KUHP  pada  pasal  165  hak  tolak  ini  nantinya  dapat  dipergunakan sebagai  tolak  ukur  terhadap  pelaksanaan  hak  tolak  kepada  narasumber  dapat  menjadikan sebagai saksi, korban kejahatan susila, dan anak dibawah umur dapat dianggap sebagai pelaku
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kejahatan  (hal  tersebut  termuat  dalam  pasal  5  serta  pasal  7  pada  Kode  Etik  Jurnalistik) Pelaksanaan hak tolak kepada narasumber ini tentunya tidak akan terjadi pertentangan dalam pasal 165 pada KUHP.
Terdapat  beberapa  contoh  case  lainnya  seperti  pembuatan  makanan  bakso  yang  dengan mengguankan  daging  hewan  tikus  yang  kemudian  di  campur  dengan  boraks,  dan  pengawet lainnya.  Pers  yang  melaksanakan  adanya  wawancara  narasumber  tersebut  merupakan  pelaku kejahatan  dapat  dengan  melakukan  penyamaran  suatu  identitas  dari  pelaku  kejahatan  guna untuk  melakukan  investigasi  dan  motif  dari  pembuatan  bakso  tersebut,  yang  mana  hasil wawancara atau investigasi tersebut akan diberitakan ke khalayak umum dengan menggunakan media  massa  televisi.  Apabila  dianalisis  lebih  lanjut  maka  perbuatan  pelaku  tersebut  telah melanggar  pasal  165  dalam  KUHP  sebab  pers  telah  melaksanakan  wawancara  dan  hasil  dari wawancara  tersebut  tidak  ditindak  lanjuti  kepada  pihak  yang  berwajib  sebab  kejahatan  yang diperbuat  ini  telah  mengancam  dan  membahayakan  nyawa  seseorang  disekitarnya.  Pers  juga dapat  dikenakan  sanksi  apabila  telah  melanggar  pada  pasal  tersebut  dengan  pidana  penjara paling  lama  selama  sembilan  bulan  atau  dengan  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
Dari kasus diatas, terdapat kasus lainnya yang hampir sama dengan kasus tersebut, efektivitas dari  pelaksanaan  pemberian  sanksi  tersebut  kepada  pihak  pers  yang  melakukan  wawancara kepada pelaku tindak kejahatan ini yang dilakukannya dengan menyamarkan identittas pelaku tersebut seperti:
a. Wawancara dengan kasus penjual daging sapi glonggongan.
Dengan adanya pemberitaan terkait investigasi mengenai penjual daging sapi gelonggongan ini pada bulan Agustus tahun 2011  lalu  disalah  satu  siaran  media televisi. Maka  bentuk  tindakan pemerintah  atau  dinas  setempat  langsung  bergerak  untuk  melaksanakan  razia  kepada beberapa  penjual  yang  berjualan  di  pasar  tersebut.  Petugas  memeriksa  kepada  beberapa penjual  daging  dan  pada  akhirnya  ditemukannya  daging  glonggongan.  Bagian  yang  paling mengejutkan lagi yakni bahwsannya permintaan daging ini justru berdasarkan dari permintaan customer.  Dengan  berfikiran  bahwasannya  dengan  adanya  daging  yang  glonggongan  ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
nantinya konsumen akan dapat membelinya dengan nominal yang lebih terjangkau dan murah daripada harga daging yang biasanya.
b. Wawancara dengan Andris Ronaldi pada kasus Makelar Kepolisian Rakyat Indonesia Terdapat perbedaan dalam mewawancarai seperti melakukan wawancara dengan pelaku pada kasus  penjual  daging  sapi  glonggongan  yang  melakukan  penyanaran  atau  kerahasiaan indentitas  pelaku,  untuk  case  kasus  pada  poin  B  ini  tidak  dilakukan  penyamaran  atau kerahasiaan  terkait  pelaku  narasumber  pada  bulan  Maret  2010,  yang  mana  narasumber  ini mengakui bahwasannya telah menerima uang untuk melakukan keaaksian di salah satu acara di media  televisi.  Kepada  khalayak  umum,  narasumber  ini  mengaku  bahwasanya  telah  12  tahun dijalani nya menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri. Maka bentuk tindakan dari polisi terkait pengakuaan ynag dllakukan oleh narasumber ini tak berselang lama, maka narasumber ini ditangkap dan diringkus oleh pihak kepolisian setempat.
Sehingga dari beberapa kasus diatas mengacu pada Undang – Undang no 40 tahun 1999 terkait pers ini selain memberikan untuk melindungi hukum bagi pers, undang – undang tersebut juga memberikan  adanya  suatu  kepastian  hukum  terutama  teruntuk  pers  itu  dan  teruntuk masyarakat.  Pers  juga  mempunyai  perlindungan  terkait  sumber  informasi  yang  didapat,  dan pers  juga  dapat  menolak  untuk  menyebutkan  atau  memberitahukan  identitas  dari  sumber informasi twrsebut. Fungsi dari hak tolak itu sendiri dapat dipergunakan oleh pers apabila saat pers  tersebut  dimintai  keterangan  oleh  pihak  yang  berwenang  seperti  penyidik,  ataupun  saat dijadikan sebagai saksi  pengadilan. Penggunaan hak tolak ini juga dapat dilakukan pembatalan guna untuk keselamatan serta kepentingan negara dan atau ketertiban umum dikeluarkan oleh pengadilan terkait.

## KESIMPULAN
1. Perbuatan  Pers  dengan  cara  menyamarkan  suatu  identitas  narasumber  atau  dengan  tidak memberitahu  siapa  pelaku  tindak  pidana  ini  pada  saat  melaksanakan  suatu  investigasi  atau penelusuran  terkait  tindak  pidana  yang  mana  wawwaancara  yang  dilakukan  oleh  pers  tidak dapat  atau  tidak  dilanjuti  kepada  pihak  yang  berwajib.  Pada  Undang  -  Undang  Pers  memberi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penjelasan  bahwasanya  media  juga  memliki  hak  tolak  guna  menyaamarkan  atau  tidak memberitahukan  narasumber  tersebut  guba  untuk  melindungi  keselamatan  naraseumber tersebut.  Kehadiran  Undang  -  Undang  Pers  ini  menjadi  suatu  kepastian  hukum  untuk  para Jurnalis untuk keamangan dalam melakukan investigasi suatu permasalahan. Undang – undang pers  ini dikatakan  menjadi lex specialis sebab  undang – undang tersebut  dibentuk dan  dibuat ditujukan  khusus  untuk  melindungi  pers  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya,  selain itu  undang  -undang  pers  ini  juga  mempunyai  banyak  pasal  yang  dinyatakan  jelas  dan diberlakukan secara lex specialis.
2. Keterkaitan    dengan  KUHP  pada  pasal  165    dengan  hak  tolak  yakni  dapat  menjadi  sebagai tolak  ukur  terhadap  siapa  saja  jurnalis  dalam  menggunakan  hak  tolaknya  kepada  narasumber yang  dijadikan  seseoranga  untuk  dimintai  keterangannya    sebagai  saksi,  anak  dibawah  umur dan  atau  kejahatan  asusisla  dan  pada  dasarnya  dalam  pasal  7  menjelaskan  pers  memiliki  hak tolak  untuk  tidak  menyiarkan  atau  tidak  mempublish    nama  pelaku  kejahatan  sepanjang narasumber itu tidak bersedia untuk diketahui identitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kadarmanto, D. Y., Junaedi, F., & Sos, S. (2021). Framing Pemberitaan Jawa Pos Tentang Match Fixing  dalam  Sepakbola  Indonesia  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).
Kasim,  M.  R.  (2023).  TINJAUAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  TINDAKAN  SIARAN  ILEGAL  PADA TAYANGAN  SEPAKBOLA  BERBAYAR  (STUDI  KASUS  MOLA  TV  SEBAGAI  PEMEGANG  HAK SIAR  LIGA  INGGRIS  DAN  LIGA  JERMAN  DI  WILAYAH  INDONESIA)  (Doctoral  dissertation, Universitas Hasanuddin).
Lesmana, T. (2013). Bola Politik dan Politik Bola. Gramedia Pustaka Utama.
Poliman, H., Saputra, A., & Windisen, W. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
WARTAWAN  DALAM  PENGUNGKAPAN  IDENTITAS  NARASUMBER  PELAKU  MATCH FIXING. PROSIDING SERINA, 1(1), 447-454.
Rinaldy,  A.,  &  Tawang,  D.  A.  D.  (2018).  Kriminalisasi  Match  Fixing  Dalam  Pertandingan Sepakbola  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980  Tentang Tindak Pidana Suap. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1262-1287.
Subandi,  A.  (2019).  Tindak  Pidana  Suap  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing)  Dalam  Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), 45-53.