## PENYULUHAN GOOD PARENTING MELALUI MEDIA DARING DALAM UPAYA MENCEGAH ANAK DARI KEJAHATAN PREDATOR SEKSUAL
Tundjung Herning Sitabuana 1 , Dixon Sanjaya 2
1 Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: tundjung@fh.untar.ac.id
2 Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: dixon.205180023@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
The State of Indonesia guarantees the protection of all and the entire Indonesian nation based on the Preamble to 1945 Constitution of Republic Indonesia. Children are one of the people who need to be protected as the next generation of Indonesian. However, in fact, based on the KemenPPA Symphony data, until 2021 there are still 10,332 cases of children related to sexual violence. Therefore, the community as a partner of the government to provide protection to children from all forms of sexual violence, especially those that occur in online media today, needs to be given counseling related to good parenting. This PKM activity was carried out with the stages of survey, lecture, and Q&A to the community in RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, West Jakarta City. The development of sexual crimes through online media is growing very rapidly with various forms such as chatting, direct massage, and videos to make seductions to threats to victims. The results achieved from this PKM activity are that the community has an understanding of good parenting patterns, the community play an strategic role in building democratic, warm, open, participatory communication with children. As a conclusion from this activity, parents have a central position to be able to guide, direct, educate, set an example, nurture, and mature children in a safe and conducive community environment to eradicate and avoid the dangers of predators of sexual crimes in online media. Various forms of similar socialization activities need to be carried out consistently.
Keywords: Good Parenting, Sexual Crime, Online Media

## ABSTRAK
Negara Indonesia menjamin dan memastikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak merupakan salah satu yang perlu diberikan perlindungan sebagai insan generasi penerus bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, berdasarkan data SIMFONI KemenPPA, sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 10.332 kasus terkait anak yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu, masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk melakukan pencegahan dan perlindungan hukum pada anak terhadap predator seksual yang terjadi di media daring dewasa ini perlu diberikan penyuluhan terkait dengan pola pengasuhan yang baik ( good parenting ). Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tahapan Survei, ceramah, dan Q&A kepada masyarakat RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. Perkembangan kejahatan seksual melalui media daring berkembang dengan sangat pesat dengan berbagai bentuk seperti chatting, direct massage , maupun video untuk melakukan rayuan hingga ancaman terhadap korban. Hasil yang dicapai dari kegiatan PKM ini, meningkatkan dan menambah pemahaman masyarakat mengenai pola pengasuhan yang baik, masyarakat mau berperan aktif untuk membangun komunikasi yang demokratis, kehangatan, keterbukaan, dan partisipatif dengan anak. Sebagai kesimpulan dari kegiatan ini bahwa orang tua memiliki posisi sentral untuk mampu membimbing, mengarahkan, mendidik, memberikan teladan, memelihara, hingga mendewasakan anak dalam lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif untuk memberantas dan menghindar dari bahaya predator kejahatan seksual di media daring. Oleh karena itu, berbagai bentuk kegiatan sosialisasi serupa perlu untuk terus dilaksanakan secara konsisten.
Kata Kunci: Pengasuhan Orang Tua, Kejahatan Seksual, Media Daring

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi yang terkandung dalam pembukaan Konstitusi UUD Tahun 1945 antara lain yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia … dan untuk memajukan kesejahteraan umum …”. Dengan demikian, adanya jaminan dari negara terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi tiap warga negaranya, hal ini meliputi juga jaminan terhadap kesejahteraan dan melindungi anak dari berbagai potensi penyimpangan, kekerasan, intimidasi, dan/atau kejahatan yang sangat potensial terjadi. Sesuai dengan tujuan kebangsaan tersebut maka Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 telah menentukan bahwa “Setiap
Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimana pada masa ini terdapat kecenderungan aktivitas untuk bermain, bersuka cita, dan belajar. Agar anak dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak harus dipersiapkan tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia melalui segenap daya upaya yang ada. Salah satunya ialah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi.
Meski demikian dalam kenyataannya, sampai hari ini ternyata masih banyak anak Indonesia yang terancam dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Data “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak” (SIMFONI PPA) bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 25.216 kasus kekerasan yang didominasi kekerasan di dalam rumah tangga sebanyak 14.766 kasus dengan korban sebanyak 15.804 orang. Kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik sebanyak 9.064 kasus, kekerasan psikis 7.906 kasus, kekerasan seksual 10.332 kasus, eksploitasi 338 kasus, TPPO 683 kasus, penelantaran anak 2.514 kasus, dan kekerasan lainnya 3.047 kasus. Sementara itu korban kekerasan paling banyak pada rentang usia 13-17 tahun sebanyak 9.087 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 4.892 kasus, dan rentang usia 0-5 tahun sebanyak 1.945 kasus (KemenPPA, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, aduan langsung dari korban pemerasan dan kekerasan seksual berbasis internet cenderung meningkat. Sejak tahun 2017 (65 aduan), Tahun 2018 (97 aduan), tahun 2019 (281 aduan), tahun 2020 (940 kasus) dimana jumlah kasus naik hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2017 (Komnas Perempuan, 2021). Apabila dilihat dari media yang paling sering menjadi alat melakukan kejahatan seksual, antara lain 935.055 kasus di Twitter , 277.008 kasus melalui Youtube , 31.414 kasus terjadi di Facebook , Whatsapp , dan Instagram , serta sejumlah kecil kasus di Telegram, TikTok , dan Line (Komnas Perempuan, 2021). Bentuk kejahatan seksual yang umum dijumpai dalam penggunaan media digital seperti menguntit, mengancam, dan melecehkan, pengambilan gambar hubungan intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran video atau foto pribadi, perundungan seksual melalui media sosial, perundungan seksual lewat pesan (Komnas Perempuan, 2021).
Kondisi yang demikian memprihatinkan tentu telah jauh dari semangat dan cita-cita perlindungan anak berdasarkan Pasal 15 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya (UU Perlindungan Anak) yang pada pokoknya memberikan hak anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah), masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 1 angka 2 memaknai perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada anak akan dan hanya akan terwujud apabila masyarakat (dalam hal ini termasuk keluarga, dan orang tua/wali) memiliki kesadaran dan pengetahuan salah satunya melalui penyuluhan hukum (sosialisasi) mengenai pola-pola good parenting (pengasuhan orang tua yang baik) agar orang tua atau wali dan masyarakat mengetahui, memahami, dan menjalankan pola pengasuhan
yang baik (good parenting). Hal ini dimaksudkan agar anak mendapat perlindungan di rumah, serta terhindar dari kejahatan predator seksual yang potensial terjadi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, melalui media luring dan/atau daring. Upaya meningkatkan kesadaran hukum merupakan salah satu masalah pokok dalam melakukan penegakan hukum yang sangat dipengaruhi faktor, di antaranya: (a) Faktor hukum secara normatif dan substansial; (b) Faktor penegak hukum sebagai pelaksana hukum; (c) Faktor sarana dan/atau fasilitas pendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat/lingkungan berlakunya hukum; dan (e) Faktor budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2005). Sehingga pemberian perlindungan hukum pada anak menuntut kerja sama dan kemitraan yang erat dari negara (pemerintah), orang tua atau wali, dan masyarakat. Seluruhnya harus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan anak.
Selain dipengaruhi perkembangan teknologi yang sangat pesat, anak mengalami perubahan, baik perubahan kognitif/intelektual, biologis/fisik, dan sosial/emosional sehingga semakin mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak dalam beraktivitas di luar. Oleh karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi dan menegosiasikan kembali batasan-batasan kewenangan yang diizinkan terhadap anak untuk melaksanakan kebebasannya. Selain itu, remaja di lain pihak juga semakin menginginkan kebebasan yang lebih besar atau kontrol tersendiri dalam hidupnya. Kesenjangan atau gap antara keyakinan orang tua terhadap kompetensi dan kemampuan anak dengan keinginan kebebasan remaja dalam mengaktualisasikan diri telah menimbulkan ketidaksepahaman mengenai siapa memiliki kewenangan mengambil keputusan (Smetana, 2011). Ketidakmampuan atau ketidakmauan orang tua untuk memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak dapat menimbulkan kelalaian yang dapat berdampak pada anak menjadi terlalu bebas dan lengah dari ancaman predator kejahatan seksual. Pelatihan atau penyuluhan mengenai good parenting mampu menjadikan orang tua keyakinan dalam mengasuh dan mendidik anak dan senantiasa untuk terus belajar melakukan hal yang benar dalam membangun komunikasi dan relasi yang komunikatif. Keyakinan orang tua akan sangat mempengaruhi pengendalian diri dan dapat semakin mengurangi amarah, rasa bersalah, dan frustasi. Adanya ketidakyakinan atau ketidakpercayaan orang tua mengakibatkan salah arah dalam pengasuhan anak, sehingga menjadi kebablasan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat berpotensi menjadi korban dari predator kejahatan seksual (Simorangkir, dkk, 2020).

## Permasalahan
PKM ini akan dilaksanakan di RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, (selanjutnya disebut “Warga Masyarakat”). Dipilihnya wilayah ini karena Kelurahan Srengseng merupakan salah satu wilayah dengan jumlah populasi terbesar di Kecamatan Kembangan dengan 17.527 kepala keluarga dengan 56.995 jumlah penduduk yang terdiri dari 28.608 laki-laki dan 28.387 perempuan. Wilayah ini juga telah menjadi mitra PKM dalam upaya mewujudkan wilayah masyarakat sadar hukum meski di wilayah ini belum pernah atau tidak ada laporan kasus kejahatan seksual pada anak akibat penggunaan media daring. Kegiatan PKM ini menjadi upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum pada anak melalui edukasi good parenting bagi orang tua sebagai mitra utama untuk mencapai tujuan itu. Kegiatan ini juga merupakan bentuk rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan PKM terdahulu mengenai kebijakan pemerintah dan regulasi berkaitan dengan upaya perlindungan, hak-hak anak, dan upaya hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, akan tetapi pada tataran yang lebih teknis dalam keseharian masyarakat masih ditemukan banyak orang tua belum/tidak mengetahui cara mengasuh dan mendidik anak termasuk mencegah bahaya penggunaan media daring (media sosial). Oleh karenanya warga menyampaikan keinginan agar dilakukan penyuluhan tentang pola pengasuhan anak yang baik agar anak menurut dan patuh kepada orangtua khususnya terkait dengan penggunaan gawai.
Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual
Sitabuana, et al.

## Solusi Permasalahan
Peranan orang tua sebagai unit terpenting bagi tumbuh kembang anak perlu diberikan pembekalan mengenai pola asuh dan mendidik anak dengan baik. Ketidaktahuan orang tua terhadap hal tersebut dapat menyebabkan anak potensial menjadi korban dari kejahatan seksual secara digital. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukanlah kegiatan PKM berupa penyuluhan mengenai upaya-upaya good parenting dalam mendidik dan mengawasi kegiatan anak, agar Warga Masyarakat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pola asuh anak, serta meningkatkan kualitas pengasuhan sebagai upaya untuk mewujudkan dan memberikan perlindungan bagi anak dari potensi korban predator kejahatan seksual. Hal ini menjadi penting karena tanpa adanya pola asuh yang baik, anak dapat saja dengan mudah tergiring dan terperdaya oleh berbagai bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator melalui media daring. Tanpa adanya pola asuh yang baik maka tumbuh kembang mental, spiritual, dan intelektual anak mungkin saja tidak optimal.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.30 WIB. Kegiatan ini berlangsung selama 90 (sembilan puluh) menit secara daring ( online ) menggunakan Video Call Whatsapp karena menjadi media yang paling fleksibel dan mudah digunakan masyarakat dan mengingat di Indonesia masih berlangsung pandemi covid-19. Kegiatan PKM ini dihadiri dan diikuti oleh Ketua RT dan 10 orang perwakilan Warga Masyarakat yang nantinya hasil kegiatan ini akan disebarluaskan kepada warga lainnya. PKM dilaksanakan dengan 3 (tiga) metode yaitu survey, ceramah, dan Q & A. Uraian lebih lanjut sebagai berikut:
a. Survei
Sebelum diselenggarakannya kegiatan PKM dilakukan survei di wilayah RT 001/RW 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Pada kegiatan survei, Tim PKM menemui Ketua RT 001/RW 006 dan berdiskusi dengan warga yang menyampaikan bahwa masih banyak orang tua yang mengeluhkan kesulitan untuk mendidik anak, termasuk untuk sekedar memberitahu anak akan bahaya penggunaan media daring mengingat banyaknya predator seksual yang setiap saat dapat melakukan kejahatan seksual melalui media daring. Menurut warga di lingkungan tersebut, pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah dan regulasi mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual masih belum cukup untuk dapat mendidik anak dengan baik.
b. Ceramah
Dalam kegiatan PKM ini disosialisasikan materi mengenai “Pengasuhan Terhadap Anak Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring”. Pemaparan materi dilaksanakan dengan ceramah menggunakan power point pada media video call whatsapp. Narasumber pada PKM ini ialah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, yaitu Bapak Bonar Hutapea, S. Psi, M.Psi. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menjelaskan dan menguraikan bagaimana orang tua seharusnya berperan dalam mengawasi, mendidik, dan bermitra, membangun pola komunikasi dan relasi yang baik terhadap anak, memberikan teladan dan kedisiplinan bagi anak, dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan perangkat elektronik. Dengan adanya kegiatan PKM ini warga masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan pengasuhan yang baik untuk mengantisipasi anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan predator melalui media daring.
c. Q&A Setelah pemaparan materi disampaikan, Warga Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi cerita mengenai pola-pola pengasuhan terhadap anak dalam penggunaan perangkat elektronik. Pertanyaan atau pengalaman dari masyarakat kemudian dijawab dan diberikan respon oleh narasumber. Warga Masyarakat mengikuti seluruh kegiatan
PKM dengan sangat antusias yang ditunjukan dengan keingintahuan mereka mengenai pola asuh yang baik, bentuk predator seksual, serta upaya mengidentifikasi dan menghindari anak dari predator seksual yang tercermin dalam pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada narasumber.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya predator kejahatan seksual, diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi seseorang yang dirugikan orang lain. Perlindungan yang demikian diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin dan diberikan menurut ketentuan hukum (Rahardjo, 2014). Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menurut Philipus M. Hardjon meliputi 2 (dua) hal, yaitu:
(1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian atau sengketa; dan
(2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan kondisi masyarakat ke keadaan semula. Perlindungan hukum ini termasuk pula penanganan di lembaga peradilan (Hardjon, 2007).
Kemajuan teknologi pada hakikatnya bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kemanfaatan yang besar tetapi disisi lain juga mengandung potensi kejahatan yang sangat besar, salah satunya tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator seksual menjadi borderless dan accessible. Berbagai modus dilakukan oleh predator seksual untuk menjerat korbannya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: (Sani dkk, 2021)
a. Melakukan rayuan dan godaan/bujukan melalui sosial media seperti chatting, direct massage, comment , dll).
b. Rayuan berlanjut dengan mengirim pesan yang mengandung unsur seksual adanya paksaan dari pelaku terhadap korban untuk mengekspos atau mengirimkan video seks atau pornografi disertai ancaman jika korban tidak menuruti keinginan predator seksual.
c. Melakukan cyber stalking dengan menguntit atau meneror korban di media sosial sehingga korban merasa dan menjadi resah dan ketakutan. Cyberstalking sebagai bentuk baru tindakan kriminal berupa ancaman atau perhatian yang tidak diinginkan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi khususnya di media sosial.
Dalam konteks perlindungan anak dari potensi kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator di media daring, masyarakat dapat secara aktif melakukan upaya preventif dan represif sebagai wujud peran serta pemberantasan kejahatan seksual sebagaimana ditetapkan berdasarkan amanat Pasal 20 UU Pornografi, di antaranya:
1) Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, keluarga, dan/atau masyarakat dapat berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental terhadap anak korban atau pelaku pornografi atau predator kejahatan seksual.
2) Melaporkan segala bentuk pornografi atau kejahatan seksual yang melibatkan anak;
3) Melakukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan perwakilan ( class action );
4) Menyosialisasikan ketentukan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pornograsi dan kejahatan seksual; dan
5) Mencegah masyarakat dari bahaya dan dampak pornografi dan kejahatan seksual melalui pembinaan dan kemitraan.
Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual
6) Memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum bagi masyarakat terkhusus mereka yang berperan aktif untuk melaporkan pelanggaran ketentuan undang-undang pornografi.
Melalui kegiatan ini menjadi salah satu bagian integral dari upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari bahaya predator seksual, yang menuntut peranan orang tua untuk membimbing, mengawasi, dan membina anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital di media daring. Tanpa dukungan dan bimbingan orang tua, anak-anak dan remaja akan sangat memungkinkan terkena bahaya predator kejahatan seksual. Dalam sesi pemaparan materi, diikuti dengan tertib dan sungguh-sungguh oleh Warga Masyarakat yang pada akhirnya mendorong dan merangsang pemahaman Warga Masyarakat untuk mendalami dan mengenali berbagai bentuk kejahatan predator seksual yang terbukti melalui beberapa pertanyaan mendasar dan esensial yang diajukan oleh masyarakat, yaitu: (1) Bagaimana ciri dari predator kejahatan seksual. (2) Bagaimana cara mencegah predator kejahatan seksual. (3) Apakah predator seksual bekerja secara kelompok atau individual. Proses tanya jawab melalui sesi Q & A berlangsung secara dialogis dan semi formal dimana Warga Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat secara langsung kepada narasumber.

## Gambar 1.
Dokumentasi kegiatan PKM (Pemaparan Materi dan Interaksi melalui diskusi antara narasumber dan Warga Masyarakat)
Atas beberapa pertanyaan dari Warga Masyarakat tersebut, diuraikan dan dijelaskan oleh narasumber bahwa terhadap fenomena dimana anak masih menjadi korban kekerasan, kejahatan, penelantaran, atau eksploitasi seksual dari predator seksual melalui media daring, disebabkan karena banyak faktor. Beberapa faktornya ialah orang tua, anak, keluarga, dan/atau faktor sosial budaya. Faktor orang tua yang menjadikan anak sebagai korban umumnya disebabkan nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, kurang pengertian dalam pola asuh, mendidik, dan perhatian terhadap perkembangan anak, ketidakpedulian hingga sikap tidak menginginkan anak, pengalaman kekerasan atau penganiayaan di masa kecil, keterlibatan obat-obatan terlarang narkoba, zat aditif dan gangguan mental, serta tuntutan ekspektasi tinggi orang tua yang tidak sesuai kemampuan anak (Yulianto dkk, 2014).
Upaya perlindungan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari peran pengasuhan oleh orang tua dalam lingkup terkecil di dalam keluarga. Oleh karena itu, pola-pola pengasuhan orang tua terhadap anak akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter anak. Terhadap hal ini, Garbarino dan Benn mengungkapkan bahwa: “ Parenting atau pengasuhan merupakan suatu
perilaku mempunyai kata-kata kunci mendasar yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak. Pola asuh dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat, baik secara emosional afektif maupun instrumental. Keterlibatan orang tua dalam pola asuh terhadap anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian” (Garbarino & Benn, 1992). Sementara itu Casmini mendefinisikan pola asuh sebagai berikut: “Bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya” (Utami & Rahardjo, 2021).
Untuk itu terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan berbagai bentuk modus operandi (ciri-ciri) yang dilakukan oleh predator kejahatan seksual untuk menjerat korban dengan memanfaatkan media daring, misalnya (Hutapea, 2022):
a. Mengidentifikasi calon korban dengan menelusuri media sosial korban;
b. Mengajak anak-anak terlibat dalam percakapan yang tidak pantas. Dalam beberapa kasus, pelaku membuat ajakan seksual secara terang-terangan;
c. Secara agresif mengajak korban secara seksual/eksploitasi seksual;
d. Mengajak bertemu secara langsung hingga menghubungi anak dengan berbagai cara;
e. Sebagian besar, predator kejahatan seksual secara daring tidak dilakukan oleh teman; f. Orang yang secara agresif melakukan ajakan seksual adalah orang dewasa.
Peran pengasuhan ( parenting ) orang tua sangat penting dalam mendorong perkembangan diri pada anak. Salah satu bentuk good parenting ialah dengan menerapkan positive parenting yaitu pola asuh antara orang tua dan anak yang didasarkan pada rasa saling menghargai, kasih sayang, membangun relasi yang hangat, serta mampu menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal (Simorangkir dkk, 2020). Menurut Sugiastuti, terdapat 6 (enam) bentuk pola asuh yang dapat dilaksanakan oleh orang tua sebagai bagian dari pengasuhan yang baik ( good parenting) , yaitu (Putri & Hasrul, 2019):
1. Pentingnya kerjasama yang baik antara kedua orang tua (partnership) ;
2. Belaian pondasi penting dalam mengasuh anak;
3. Menerapkan aturan dan kesepakatan secara konsisten;
4. Pahami emosi negatif anak sejak dini;
5. Pentingnya gaya bahasa positif agar anak sehat secara fisik dan emosional;
6. Pola asuh tanpa hukuman.
Hurlock mengemukakan 3 bentuk pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu: (Adawiah, 2017)
1. Pengasuhan Permisif, yaitu pola asuh yang memberikan kewenangan penuh di anak, tanpa menuntut kewajiban dan tanggung jawab, kurangnya kontrol terhadap perilaku dan hanya sebagai pemberi fasilitas pada anak, serta kurang berkomunikasi dengan anak. Pengasuhan berdampak perkembangan kepribadian anak tidak terarah dan apabila menghadapi larangan-larangan dalam lingkungannya akan dengan mudah mengalami kesulitan atau hambatan.
2. Pengasuhan Otoriter, yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak wajib ditaati, tanpa memberi kesempatan anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pengasuhan otoriter dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri anak pada kemampuannya akibat hilangnya kebebasan, berkurangnya inisiatif dan aktivitas anak.
Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual
3. Pengasuhan Demokratis, yaitu pola asuh dimana orang tua memberikan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, menggunakan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penerangan dan komunikasi secara rasional dan objektif apabila keinginan dan pendapat anak tidak terpenuhi. Pada Pola asuh ini, menjadikan anak memiliki rasa bertanggung jawab dan mampu bertindak sesuai dengan norma dalam masyarakat.
Menurut Bonar Hutapea, gaya pengasuhan orang tua berdasarkan iklim emosional dapat dicirikan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Dimensi responsive atau kehangatan yang ditandai adanya tanggapan orang tua terhadap kebutuhan anak berupa mendukung, menerima, mengasuh dan terlibat dalam kegiatan anak; dan (2) Dimensi tuntutan atau kontrol dimana orang tua menetapkan tuntutan, aturan, kontrol, harapan, dan batasan untuk mengintegrasikan anak ke dalam masyarakat. Dari dua ciri tersebut kemudian diuraikan lebih jauh menjadi 4 (empat) gaya pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu:
a. Gaya Pengasuhan Otoritatif (demokratis), yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi, kepekaan, daya tanggap, keterlibatan dan harapan orang tua yang tinggi; (2) tuntutan yang tinggi untuk kedewasaan dan pengendalian diri anak; (3) menghormati pendapat anak, tetapi juga mempertahankan batasan yang jelas; (4) mendorong tuntutan melalui komunikasi dua arah dan dorongan kemandirian.
b. Gaya Pengasuhan Permisif, yang memiliki ciri-ciri: (1) kehangatan yang tinggi tetapi permintaan yang rendah; (2) menetapkan beberapa aturan atau batasan dan tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kedewasaan; (3) menahan diri dari bentrok (konfrontasi) dengan anak; (4) jarang memberikan bimbingan.
c. Gaya Pengasuhan Laissez Faire , yang memiliki ciri-ciri: (1) menunjukkan kehangatan, daya tanggap, dan keterlibatan emosional yang rendah dan juga memiliki tuntutan yang rendah; (2) tidak menetapkan aturan; (3) tidak memberikan bimbingan dan disiplin; (4) tidak menuntut kedewasaan; (5) menetapkan sedikit saja control pada perilaku anak.
d. Gaya pengasuhan otoriter, yang memiliki ciri-ciri: (1) sikap tidak hangat dan tidak responsive; (2) memiliki tuntutan kedewasaan yang tinggi, ketat, mengharapkan kepatuhan dan menegaskan kekuasaan; (3) mengungkapkan harapan mereka melalui perintah; (4) tidak menjelaskan kepada anak alasan dibalik aturan yang dibuat (Hutapea, 2022).
Menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak seiring dengan perkembangan digital, sehingga dituntut lebih berperan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas dan kegiatan media sosial anak. Beberapa hal orang tua dapat lakukan dalam mengasuh dan mengawasi anak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti:
a. Mengajari anak cara menggunakan internet (gawai) hanya untuk tujuan yang fungsional (untuk kegiatan belajar, menghubungi teman/guru di sekolah);
b. Mempengaruhi atau membuat kesepakatan dengan anak mengenai waktu yang dapat dihabiskan anak untuk menggunakan internet;
c. Mengharapkan dan menaruh kepercayaan kepada anak untuk bersikap dewasa dalam penggunaan internet atau gawai;
d. Orang tua memediasi dengan serangkaian strategi untuk mengawasi, menafsirkan dan/atau mengontrol konten dalam media sosial yang digunakan anak.
e. Orang tua dalam mengawasi dan membina perilaku, perkembangan, dan sosialisasi anak secara langsung perlu bermitra dengan lingkungan mikrosistem anak seperti sekolah, teman sebaya anak, lembaga keagamaan, RT, RW, Kelurahan, dan/atau LSM atau pemerhati anak.
f. Orang tua memberikan contoh dan keteladanan serta memberikan keyakinan akan kepercayaannya kepada anak.
g. Orang tua perlu sedikitnya memiliki pemahaman dalam menggunakan teknologi.
h. Orang tua dapat melakukan psikoedukasi dengan mengenalkan dan mendiskusikan bahaya internet dengan anak, mengawasi teman-teman internet anak, memahami dan menjaga situs-situs yang dapat diakses oleh anak, membuat perjanjian dengan anak dalam menggunakan internet atau gawai, menempatkan komputer atau laptop atau gawai ditempat umum.
i. Orang tua harus memiliki sedikitnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (Hutapea, 2022).
Sehingga demikian, peran orang tua dan hubungannya dengan anak dapat dilakukan dengan baik dengan berpegang pada 5 (lima) aspek utama, yaitu: (Handayani, 2014)
a. Directing (mengarahkan) yang meliputi upaya orang tua untuk menasehati, membimbing, mengajarkan, disiplin, dan mengawasi perkembangan dan kegiatan anak;
b. Accepting (menerima) dimana orang tua berperan sebagai teman berdiskusi/tempat curhat bagi anak, memahami karakteristik anak, mendukung, memberi semangat, motivasi dan dorongan serta senantiasa sabar memberikan pengarahan pada anak untuk meraih cita-cita.
c. Nurturing (memelihara) yang meliputi upaya dari orang tua menyediakan waktu untuk menemani anak, memenuhi kebutuhan, mengurus, dan memberikan kasih sayang pada anak.
d. Maturing (mendewasakan) yang meliputi peran orang tua untuk memberi tanggung jawab, memberi kebebasan yaitu tidak memaksakan kehendak, dan tidak otoriter yaitu orang tua bersikap demokratis dan adil.
e. Modeling (memberi contoh) yang meliputi peran orang tua menjadi suri teladan dan panutan untuk selalu bersikap positif dalam perilaku maupun karakter.
Dengan adanya PKM ini yang menjelaskan dan berdiskusi berbagai pola-pola pengasuhan yang baik ( good parenting ), Masyarakat khususnya warga RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi anak dari bahaya predator kejahatan seksual.

## 4. KESIMPULAN
Predator kejahatan seksual di media daring dapat terjadi dengan berbagai cara mulai dari perkenalan, rayuan, ajakan bertemu, bahkan paksaan untuk melakukan hal-hal terkait seks. Pendekatan yang responsive dan hangat dari orang tua kepada anak menjadi awal untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Orang tua dan anak perlu membangun pola-pola komunikasi yang demokratis, tidak memaksakan kehendak sepihak, terbuka, mampu memberi teladan dan disiplin serta di satu sisi orang tua dapat membentuk perjanjian dengan anak agar orang tua dapat memantau, mengawasi, dan mengontrol aktivitas anak dalam memanfaatkan teknologi digital di media sosial. Upaya meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak secara optimal merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan dan upaya preventif untuk mencegah potensi bahaya predator kejahatan seksual di media daring. Upaya memberantas dan menghapus bahaya predator kejahatan seksual tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga orang tua dan masyarakat perlu saling bermitra guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
Melalui kegiatan PKM ini, UNTAR telah berperan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pola-pola kejahatan predator seksual dan cara-cara good parenting (pengasuhan yang baik) untuk membangun komunikasi dan keterbukaan dengan anak sehingga bermuara pada perubahan hubungan orang tua dan anak yang komunikatif untuk mencegah kemungkinan anak menjadi korban predator kejahatan seksual. Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu diperluas sehingga kesadaran hukum kolektif yang dapat mendorong
Penyuluhan Good Parenting Melalui Media Daring dalam Upaya Mencegah Anak dari Kejahatan Predator Seksual
Sitabuana, et al.
partisipasi aktif sebanyak mungkin orang sehingga mampu meminimalisir bahkan menghilangkan terjadinya bahaya predator kejahatan seksual.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Melalui tulisan ini Tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bonar Hutapea, S.Psi, M.Psi., yang telah berkenan menjadi narasumber, pihak mitra, dan khususnya LPPM UNTAR yang telah mewadahi dan membantu pelaksanaan serta pendanaan dalam kegiatan PKM ini.

## REFERENSI
Adawiah, R. “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan . Vol. 7. No. 1. Mei 2017. Garbarino, J.M., & Benn, J. L. (1992). Children and Families in The Social Environment . 2 nd ed.
New York: Aldine de Gruyter.
Handayani, M.R.V. (2014). “Identifikasi Parenting Belief Pada Remaja dan Orangtua di Kota Bandung: Pendekatan Psikologi Psikologi Indigenous”. Jurnal Psikologi. Vol. 10. No.2. Desember 2014.
Hardjon, P. M.  (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: Peradaban. Hutapea, B. (2022). “Pengasuhan Untuk Mencegah Korban Predator Seksual Melalui Media Daring”. Makalah. Disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 5 Maret 2022.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
Kementerian Perempuan dan Anak, “Sistem Informasi On line Perlindungan Perempuan dan Anak”, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada 27 Januari 2022. Putri, R. A., & Hasrul. (2019). “Peranan Program Parenting Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Junjung Sirih”. Journal Civic of Education . Vol. 2. No.5. Tahun 2019.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Cetakan Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sani, A.K., Zulfia, D.L., Nugroho, H.R., & Simbolon, Y.C. (2021). “Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan”. Lontar Merah . Vol. 4. No. 1. Tahun 2021.
Simorangkir, Y., Febrilismanto, dan Folfiah, Y. (2020). “Hubungan Positive Parenting dengan Kekerasan Terhadap Anak di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru”. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 3. No. 1. Tahun 2020. Smetana, J.G. (2011). Adolescents, Families, and Social Development: How Teens Construct Their Worlds. United Kingdom: Wiley-Blackwell. Soekanto, S. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Edisi 1. Cetakan 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Utami, A.C.N., & Rahardjo, S.T. (2021). “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja”. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol. 4. No.1. Tahun 2021. Yulianto, dkk. (2014). “Hubungan Pengasuhan Orang Tua Dengan Risiko Tindak Kekerasan Pada Remaja di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. e-Jurnal Pustaka Kesehatan. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014.