## ABSTRACT
This research discusses the Polarization of Judges' Decisions in the Settlement of Sibling Inheritance  Rights  (Case  Study  of  Decision  Number:  193/Pdt.G/2020/MS.Bna  AND 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh).  The  formulation  of  the  problem  studied  is:  1.  Why  is  there  a disparity  in  the  judge's  decision  regarding  the  position  of  relatives  as  heirs  in  an inheritance dispute at the Religious Court in decision number: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna vs. 21/Pdt.G/2021/  MS.  Aceh?  2.  Has  the  judge's  decision  in  resolving  the  dispute  over  the determination  of  heirs  protected  the  rights  of  heirs  in  accordance  with  faraidh?  This research is normative and practical juridical research, namely library research supported by results in the field in the form of interviews with related functional officials of the Banda Aceh  Syar'iyah  Court  and  Aceh  Syar'iyah  Court.  This  study  concludes  that:  1.  The disparity in the decisions of the Banda Aceh Syar'iyah Court and the Aceh Syar'iyah Court occurred  due  to  an  understanding  of  the  Jumhur  Ulama's  opinion  which  stated  that  a daughter cannot  be hindered by a daughter in  receiving an inheritance. Jumhur Ulama's definition of "kalalah" is the death of someone who does not have a father or son. This is in line with jurisprudence and the opinion of Ibn 'Abbas, which stipulates that girls can wear the  hijab  to  inherit,  but  girls  cannot  wear  the  hijab  inherited  from  their  brothers.  2.  The judge's  decision  at  the  Banda  Aceh  Syar'iyah  Court  in  resolving  the  dispute  over  the determination of heirs has protected the rights of heirs in accordance with faraidh. This is because  the  opinion  of  the  jumhur  of  scholars  and  the  opinion  of  Ibn  'Abbas  are  in  line with the opinion of the panel of judges. Then the daughter in this case is an adult and has a steady job and income, which is different from the case in jurisprudence.
Keywords: Verdict, Inheritance, Daughter, Siblings.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  Polarisasi  Putusan  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Hak Waris  Saudara  Kandung  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  193/Pdt.G/2020/MS.Bna  DAN 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh).  Rumusan  masah  yang  dikaji  adalah:  1.  Mengapa  terjadi disparitas  putusan  hakim  tentang  kedudukan  saudara  sebagai  ahli  waris  pada  sengketa harta  warisan  di  Pengadilan  Agama  dalam  putusan  nomor:  193/Pdt.G/2020/MS.Bna dengan 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh? 2. Apakah putusan hakim  dalam penyelesaian sengketa penetapan  ahli  waris  sudah  melindungi  hak-hak  ahli  waris  sesuai  dengan  faraidh? Penelitian  ini  merupakan  penelitian    yuridis  normatif  dan  praktis,    yaitu  penelitian kepustakaan  yang  didukung  dengan  hasil  di  lapangan  berupa  hasil  wawancara  dengan pejabat  fungsional  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh  dan Mahkamah  Syar’iyah Aceh yang  terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Disparitas pada putusan Mahkamah
PROBLEMATICS OF SETTLEMENT OF INHERITANCE RIGHTS OF DAUGHTER WITH SIBLING S IN THE MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH AND ACEH

## Aulil Amri,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh aulil.amri@ar-raniry.ac.id
Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  terjadi  karena  pemahaman pendapat  Jumhur  Ulama  yang  menyatakan  bahwa  saudara  tidak  dapat  terhalang  oleh anak  perempuan  dalam  menerima  warisan.  Definisi  Jumhur  Ulama  tentang  "kalalah" adalah  meninggalnya  seseorang  yang  tidak  memiliki  ayah  dan  anak  laki-laki.  Hal  ini sejalan dengan Yurisprudensi dan pendapat Ibnu ‘Abbas yang menetapkan bahwa saudara perempuan dapat terhijab oleh anak perempuan untuk medapatkan warisan, namun anak perempuan  tidak  dapat  menghijab  kewarisan  saudara  laki-laki.  2.  Putusan  hakim Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh    dalam  penyelesaian  sengketa  penetapan  ahli  waris sudah  melindungi  hak-hak  ahli  waris  sesuai  dengan  faraidh.  Hal  ini  karena  pendapat jumhur  ulama  dan  pendapat  Ibnu  ‘Abbas  selaras  dengan  pendapat  majelis  hakim. Kemudian  anak  perempuan  pada  kasus  ini  sudah  dewasa  dan  memiliki  pekerjaan  dan penghasilan yang tetap, berbeda dengan kasus yang ada pada yurisprudensi.
Kata Kunci: Putusan, Waris, Anak Perempuan, Saudara Kandung.

## A. PENDAHULUAN
Banyak  kasus  tentang  masalah  kewarisan  yang  diselesaikan  oleh  Mahkamah Syar’iyah  menandakan  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  tetap  mempunyai  eksistensi  dalam menyelesaikan  kasus  kewarisan  untuk  masyarakat  beragama  Islam  di  Aceh  di  samping diberlakukan    ketentuan    SEMA    No.    7    Tahun    2012    menjelaskan    bahwa    agama seorang  pewaris  mempengaruhi  kewenangan  pengadilan  dalam  menerima  perkara. Kewenangan  Peradilan  Agama  (Mahkamah  Syar’iyah)  dalam  menangani  sengketa kewarisan  yaitu  pewaris  yang  beragama  Islam,  sedangkan  Peradilan  Umum    berwenang menyelesaikan pewaris  yang beragama selain Islam. SEMA tersebut menekankan tentang asas personalitas keIslaman1 yang merupakan bagian asas umum yang selalu melekat pada Peradilan Agama (Mahkamah Syar’iyah), terkusus pada masalah kewarisan.
Penanganan  masalah  kewarisan  di  Mahkamah  Syar’iyah  sangat  berkaitan  dengan sejarah  pembentukan  Peradilan  Agama  itu  sendiri  di  Indonesia.  Perkembangan  hukum Kewarisan Islam di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang diikuti perkembangan kewenangan  Peradilan  Agama  tersebut.  Hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  sebagai sumber hukum materil terus diadopsi dan dikodifikasikan tertuang menjadi peraturan yaitu dalam  bentuk  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  tertuang dalam  buku  II  yang  menjadi  acuan  bagi  hakim  peradilan  agama  dalam  memutus  perkara kewarisan.
Pembaruan dalam hukum kewarisan Islam tersebut terus dilakukan mengikuti tren
reformasi hukum keluarga yang sebelumnya diterapkan di berbagai negara muslim. 1 Selain KHI, selanjutnya pembaharuan hukum kewarisan Islam juga dilaksanakan berupa putusan hakim  yang  selanjutnya  dijadikan  yurisprudensi  dan  dijadikan  acuan  oleh  hakim-hakim lainnya. 2
Hukum  kewarisan Islam terjadi perkembangan  berlandaskan  terhadap  pernyataan Ahmad  Bunyan  Wahib,  kenyataan  hukum  perkawinan  dan  perceraian  yang  juga merupakan  bagian    dari    bidang    hukum    keluarga    berjalan    sangat    cepat perkembangannya  dibanding dengan hukum kewarisan yang kenyataannya berjalan sangat lambat.  Faktor  penyebab  lambatnya  perkembangan  tersebut  dapat  dilihat  dengan  adanya kepercayaan  dalam  kelompok  umat  Islam  bahwa  hukum  waris  adalah  suatu  hukum  yang sakral dan penerapannya harus diterapkan oleh masyarakat dalam hal hukum waris bukan sebaliknya. Hal senada dengan ungkapan tersebut, Muhammad Amin Suma menyebutkan bahwa  ayat  kewarisan  dalam  al-  Qur’an  tidak  diizinkan  untuk  diterapkan  ijtihad didalamnya  karena  seluruh  ayat  mawaris  terutama  ayat-ayat  induknya,  telah  disebutkan secara rinci dan bersifat muhkamāt dan qaṭ’iyyāt dari sisi dilālah nya dan sisi wurud nya. 3
Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, hak dan kewajiban terkait dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal diatur dalam hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  171,  hukum  kewarisan  diartikan  sebagai  hukum  yang mengontrol terhadap menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, pemindahan hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  dan  besaran  bagian  masing-masing. Adanya  ketentuan  terhadap  kewarisan  yang  diatur  dalam  KHI  adalah  untuk  menghindari pemahaman private  affair (pemikiran  individual)  mengenai  aturan  mengenai  waris, sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. 4
Pembagian harta warisan di antara ahli waris dapat dilakukan secara musyawarah, sehingga  bagian  harta  yang  awalnya  sudah  ditetapkan  dapat  dikesampingkan,  dengan syarat  seluruh  ahli  waris  telah  mengetahui  besar  bagiannya  masing-masing.  Cara  ini
1 M.  Atho  Mudzhar  dan  Khoiruddin  Nasution, “Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern” , (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1.
2 Aulil  Amri, “Perbandingan  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam” ,  (Banda  Aceh:  Ar-Raniry  Press, 2021), hlm. 61.
3 Muhammad  Amin  Suma, “Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks” , (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 138.
4 Nur  A.  Fadhil  Lubis, “Hukum  Islam  dalam  Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum  Indonesia” , (Medan: Pustaka Widayasarana, 1995), hlm. 143.
dikenal  dalam  hukum  Islam  dengan  istilah  “ sulh ”  (perdamaian)  yang  efektif  untuk meredam  terjadinya  konflik  akibat  pembagian  harta  benda  (warisan)  tersebut  dalam keluarga. 5 Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  183  KHI  yang  menyatakan bahwa  “para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.
Permasalahan harta benda yang menjadi objeknya sering kali timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris yang mungkin disebabkan oleh ketidakpahamannya terhadap ilmu agama,  juga  karena  disebabkan  oleh  keserakahannya  terhadap  harta  kekayaan,  sehingga muncul  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  perdamaian  atau  kekeluargaan. Dalam hal  ini memerlukan penyelesaian pihak  yang mempunyai  kekuatan dan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya yaitu pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah).
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  sengketa  pembagian  harta  warisan  di Mahkamah  Syar’iyah  kadang  terjadi  perbedaan  dalam  memahami  sumber  hukum  waris sehingga terjadi perbedaan ketika memutuskan orang yang berhak sebagai ahli waris, dan bahagian  masing-  masing    ahli    waris.    Hal    ini    sebagaimana    dalam    perkara    waris dengan    putusan    nomor  193/Pdt.G/2020/MS.Bna  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh yang memutuskan bahwa saudara kandung dari almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar menjadi ahli waris bersama anak perempuan dan istri almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar.  Dalam  hal  ini  hakim  berlandaskan  dengan  pasal  174  ayat  (1)  bahwa  saudara merupakan  ahli  waris  menurut  hubungan  darah  dan  ketentuan  ini  sudah  sesuai  dengan Hukum  Islam.  Kemudian  perkara  ini  lanjut  naik  banding  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh. Pada tingkat banding ini, hakim memutuskan dalam putusan nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh bahwa saudara kandung dari almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar terhalang oleh anak perempuan  almarhum M. Dahlan Bin Tgk Abu Bakar.  Hal  ini bahwa  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berlandaskan  atas  yurisprudensi  nomor 86K/Ag/1994  tanggal  20  Juli  1995.  Tentu  dengan  kedua  putusan  tersebut  seakan  terjadi dualisme hukum tentang kewarisan saudara kandung di Indonesia.
Maka    atas    dasar    beberapa    pertimbangan    di    atas,    peneliti    merasa    tertarik untuk melihat secara dekat sejauh mana hakim menggali hukum-hukum waris yang sesuai dengan  sumber  hukum  Islam  dalam  artikel  ini  berjudul  “Problematika  Penyelesaian  Hak
5 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 115.
Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Kandung Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Aceh”
Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis normatif empiris,  yaitu penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan sebuah hukum normatif terhadap suatu peristiwa hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 6 Pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. 7 Dengan kedua pendekatan  penelitian  tersebut  diharapkan  dapat  menjawab  persoalan  hukum  kewarisan anak  perempuan  bersama  saudara  kandung  yang  terjadi  di  masyarakat  Banda  Aceh khususnya.
Dalam  rangka  mengumpulkan  bahan/data  penelitian,  maka  penelitian  ini  lebih menitikberatkan  atau  mengutamakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Data utama  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yaitu  dokumen  resmi  putusan-putusan Mahkamah  Syar’iyah  tentang  sengketa  harta  warisan.  Ada  dua  jenis  bahan  hukum  yang menjadi sumber data:
1. Data Primer
Data    primer    diperoleh    dari    hasil    wawancara    dan    putusan    tingkat  pertama Nomor: 193/Pdt.G/2020/MS.Bna. dengan putusan hakim banding Nomor: 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh.
2. Data Sekunder
Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, di antaranya: terdiri dari peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam, kamus-kamus hukum dan fiqih yang berkaitan dengan mawaris , buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu buku-buku atau karya- karya ilmiah yang berkaitan dengan mawaris.
Untuk  memperoleh  data  yang  memiliki  kredibilitas  tinggi,  penulis  menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:
6 Abdulkadir, “Hukum dan Penelitian Hukum” , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.
7 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” , (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 122.

## 1. Wawancara
Wawancara digunakan untuk menggali data terkait fokus penelitian. Dalam hal ini penulis  menggunakan  wawancara 8 untuk  menelusuri  secara  mendalam  terkait  perbedaan hakim  dalam  memutus  perkara  ahli  waris  saudara  kandung.  Wawancara  dilakukan terhadap  pejabat  fungsional  (Hakim  dan  Panitera  Muda  Hukum)  yang  masih  bertugas  di Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Banda Aceh terhadap putusan yang diteliti.
2. Studi Dokumen
Studi  dokumen  juga  digunakan  sebagai  pengumpulan  data  penelitian  ini.  Hal  ini dilakukan  terhadap  hasil-hasil  putusan  melalui  browsing  dari  anonimisasi  putusan  pada direktori  putusan  di  website  Mahkamah  Agung  RI  (mahkamahagung.go.id)    dan mendatangi  Mahkamah  Syar’iyah Aceh  dan Banda Aceh meminta berkas putusan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Sengketa  waris  merupakan  kasus  yang  sangat  rumit  yang  terjadi  dimana  saja  dan kapan saja. ada banyak model kasus dalam hal kewarisan, salah satunya adalah kewarisan anak  perempuan  bersama  saudara  laki-laki  kandung.  Dalam  hal  ini  cukup  rumit  dalam memutuskan  perkara,  karena  ulama  terdahulu  juga  terjadi  perbedaan  dalam  menetapkan kewarisan ini. Maka harus ada interpretasi hukum terhadap mashlahat dan mafsadat yang harus  dinilai  sebelum  diputuskan.  Perkara  no  193/pdt.G/2020/MS-Bna  adalah  sebuah sengketa kewarisan Anak perempuan tunggal Bersama saudara laki-laki sekandung. Salah satu  daripada  hakim  yang  memutuskan  dalam  perkara  ini  adalah  pak  Dr.  Almihan,  S.H, M.H. Beliau dan rekannya dalam majelis musyawarah hakim sudah menilai dan memiliki pertimbangan atas kasus ini.
Pertimbangan  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sesuai  dengan maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Anak perempuan bila hanya  seorang  ia  mendapat  separuh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka  bersama- sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak  perempuan  bersama-sama  dengan anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan  anak perempuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  maksud  Firman  Allah  yang  artinya:  Allah
8 Suryana, “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” , (Bandung: UPI, 2010), hlm. 37.
mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu,  yaitu  bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (Q.S. An-Nisa’ ayat 11).
Untuk  bagian  Istri  pertimbangan  majelis  hakim  berdasarkan  pasal  180  Kompilasi Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa  istri  (janda)  mendapat  seperempat  bagian,  bila pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris  meninggalkan  anak  maka  janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah  yang artinya: Para  isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu... (Q.S. An-Nisa’ ayat 12);
Dengan  adanya  landasan  hukum  tersebut,  maka  pembagian  harta  warisan  kepada seorang isteri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, seorang anak perempuan mendapat 1/2 (seperdua) bagian, sedangkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan mendapat ‘ashabah ,  dengan  bagian  masing-masing  saudara  laki-laki  adalah  dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Adapun  yang  menjadi  landasan  hukum  majelis  hakim  dalam  menetapkan  saudara kandung  sebagai  ahli  waris  dalam  perkara  ini  adalah  berdasarkan  pendapat  jumhur 9 yang berpendapat bahwa makna walad disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan  tidak  menutup  kemungkinan  saudara–saudara  baik  laki-laki  maupun perempuan, karena keberadaannya tidak memengaruhi arti kalalah. Pendapat jumhur ulama ini karena berdasarkan urf (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata walad itu. Hal ini berarti bahwa  dalam  adat  bahasa  Arab  kata  “ walad ”  itu  diartikan  anak  laki-laki,  bukan perempuan. 10
Pada saat pak Almihan menjadi mediator perkara tersebut, beliau sudah menggiring pihak  tergugat  untuk  membagi  sebahagian  harta  warisnya,  tetapi  pihak  tergugat mempedomani  adanya  yurisprudensi  MA.  Akan  tetapi,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  tetap  mempedomani  pendapat  Jumhur  yang  menyatakan  saudara  ayah  tetap dapat.  Kemudian  dalam  mediasi  diketahui  bahwa  anak  perempuan  tersebut  telah  bekerja
9 Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS.Banda Aceh, tanggal 18 Mei 2022
10 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 58.
sebagai dosen tetap di salah perguruan tinggi   di Banda Aceh dan sudah menikah dengan orang  berkewarganegaraan  Turki.  Yurisprudensi  Nomor  86K/AG/1994  tanggal  20  Juli 1995  dan  Nomor  184K/AG/1995  tanggal  30  September  1996  yang  menjadi  landasan majelis  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  harus  dikesampingkan.  Karena  kasus  ini berbeda  kondisi  ahli  warisnya  dengan  yang  ada  di  yurisprudensi.  Hakim  tingkat  pertama dengan  hakim  tingkat  banding  keduanya  benar.  Menurut  konsep  pada  saat  itu,  itu  yang terbenar bagi  masing-masing majelis  yang memutuskan. Tapi  jika sudah berbeda putusan setelah  di  banding,  maka  harus  memberikan  argumentasi  hukum  mengapa  bisa  berbeda. Adapun  pada  putusan  MS  tingkat  banding  tidak  menyebutkan  alasan  dalam  memakai yurisprudensi  tersebut,  hal  ini  dikhawatirkan  memunculkan  pandangan  publik  terkait Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Kering  dari  argumentasi.  Sedangkan  yang  berhadapan langsung dengan pihak berperkara adalah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 11
Disini  penulis  memandang  hakim  di  Indonesia  tidak  seluruhnya  menganut  sistem civil  law yang  bergantung  seluruhnya  kepada  hukum  yang  berorientasi  atas    Perundang- Undangan.  Indonesia  bukan  penganut  asas the  binding  force  of  precedent ,  yang  mana putusan  hakim-hakim  terdahulu  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  hakim  lain pada kasus  yang memiliki permasalahan  yang sama. Hakim mempunyai  kebebasan untuk memilih memakai atau meninggalkan yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut dipandang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada,  tuntutan  zaman  serta  rasa  keadilan  terhadap perkara tersebut. 12 Namun tidak ada salahnya juga jika hakim menggunakan yurisprudensi jika  dipandang  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  hukum  serta  rasa  adil  yang  ada  di masyarakat.  Hakim  harus  mengutamakan  rasa  keadilan  dan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Majelis  berpendapat  tidak  ada  alasan  saudara  kandung    terhalang  untuk  mendapat warisan  dari  pewaris  sebagaimana  dimaksud  pasal  173  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan bahwa:  Seorang terhalang menjadi  ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  pada  pewaris.  b. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah
11 Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS.Banda Aceh, tanggal 18 Mei 2022
12 Abdul  Manan, “Penerapan  Hukum  Acara  perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama” ,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.
melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  5  (lima)  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat. Dengan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan, maka seluruh yang berperkara ini menjadi ahli waris sesuai bagiannya.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh
Disparitas antara putusan hakim Mahkamah Syariah Banda  dengan putusan hakim Mahkamah  Aceh  setelah  naik  banding  sangat  signifikan.  Tentunya  siapapun  yang mengikuti  terkait  perkara  tersebut  akan  bertanya-tanya  akan  disparitas  yang  terjadi. Tentunya  siapapun  yang  membaca  sebuah  putusan  ingin  mengetahui  dengan  yang sebenarnya  seperti  apa  dan  mengapa,  bagaimana  pertimbangan  hakim  terkait  putusan tersebut.  Maka  tujuan  kita  untuk  mencari  tau  bagaimana  kebenaran  yang  terjadi,  serta mencari tau sudut pandang hakim.
Setiap hakim tidak tentu sama putusannya dalam sebuah perkara, putusannya tidak akan  persis  sama,  terlebih  ketika  hakim  mengkaji  dari  setiap  sudut.  Ada  fakta,  faktor keadilan, dan keadilan masyarakat.  Antara keadilan dan keadilan masyarakat  itu berbeda, oleh  sebab  itu  hakim  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  dalam  memutuskan  suatu perkara. Setiap hakim bisa saja memutuskan salah satu unsur yang harus dipertimbangkan hakim  adalah  rasa  keadilan  pada  masyarakat,  masyarakat  itu  inginnya  pemerkosa  itu langsung di penjara. Begitu juga dengan kasus ini. 13
Adapun  tanggapan  dan  jawaban  terhadap  Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh  yang berpendapat  dalam  fiqih,  maka  sisahnya  jatuh  pada  saudaranya  dengan  alasan  ‘asabah, kalau perempuan bersama laki laki maka dia menjadi asabah. Mengikut surat an-Nisa ayat 11  yang  mengatakan  bahwa  laki-laki  itu  mendapat  2  bahagian  daripada  anak  perempuan, tapi itu tidaklah mutlak. Saya pernah memutuskan laki-laki mendapat bahagian yang sama dengan  perempuan,  itu  karena  anak  perempuannya  merawat  ayahnya,  juga  belum  ada pekerjaan,  sedangkan  yang  laki  tidak  merawat  ayahnya,  sempat  melanjutkan  Pendidikan, serta sudah ada kerjaan tetap dan mapan. Dan itu dirasakan adil diantara keduanya, karena dikatakan innallaha  ya’murukum  bil  ‘adli  wal  ihsan . Ihsan inilah  yang  susah  untuk  di pertimbangkan oleh hakim.” 14
13 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
14 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
Dari  yang  selama  ini  yang  kita  pahami  bahwa,  jika  ada  saudara  laki-laki  dari almarhum  itu  menjadi  asabah,  hal  tersebut  berlangsung  lama  dan  ketinggalan  jalan, muncullah yurisprudensi no 86 dan 184 yang menyatakan bahwa jika ada ahli waris anak laki-laki  maupun  perempuan,  itu  dapat  menghijab  saudara,  putusan  itu  membuat  saudara laki  laki  maupun  saudara  perempuan  tidak  dapat  bahagian.  Merujuk  QS  an-nisa  176 dipahami  menurut  Ibnu  Abbas  bahwa  kata walad itu  bukan  hanya  berarti  anak  laki  laki, oleh  dasar  itu  maka  yurisprudensi  MA  menyatakan  saudara  laki-laki  terhijab  dengan adanya  anak. 15 Akan  tetapi  tidak  peneliti  dapati  bukti  fisik  tulisan  terkait  yurisprudensi yang di bahas, hanya saja pemaknaan dan penjelasan yang diberikan sudah cukup jelas.
Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat  putusan  pengadilan  tidaklah  serta merta  seperti  itu,  contoh  di    sigli,  saudara  laki-laki  tidak  mendapat  bahagian  karena  ada anak  perempuan,  tapi  putusan  satunya  lagi  menyatakan  saudara  laki-laki  tetap  dapat, dengan  pertimbangan  bahwa  saudara  laki-laki  ini  memang  benar  betul-betul  mengurus, maka dia dapat bahagian. Maka sebenarnya tergantung bagaimana hakim melihat keadilan tersebut. “Mungkin pada saat itu ada putusan hakim yang kebetulan pada tingkat pertama itu  diberikan  bahagian  pada  saudara  laki-laki,  tapi  setelah  banding  malah  tidak  dapat bahagian,  karena  setelah  di  analisis  si  wali  ini  tidak  peduli  dan  semenjak  almarhum meninggal  rumah  itu  langsung  di  kuasai  dan  si  anak  di  usir  dari  rumah  tersebut.  Karena kondisi tersebut kita menyatakan bahwa tidak dapat”. 16
Dalam  hal  ini  hakim  sangat  melihat  kondisi,  kondisi  setiap  perkara  itu  tidak  akan sama,  walaupun  sindikatnya  sama.  Saya  juga  pernah  memutuskan  perkara  menyimpang daripada yurisprudensi ini, karena memang maysarakat Sinabang waktu itu, sangat berlaku hukum adat pada mereka. Walinya juga sangat baik dan rukun, bahkan walinya juga sering merawat,  maka  wajar  jika  paman  mendapatkan  bahagian.  Majelis  menyatakan  bahwa “berikanlah  hak dzawil  furud ,  jika  masih  sisa  maka  serahkan  kepada  kelompok  laki-laki yang paling dekat “. Dimana anak dan saudara laki-laki ditetapkan menjadi ahli waris pada saat itu. 17
15 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022 16 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
17 Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
Dikalangan fikih Syafi’i pendapat  Ibnu Abbas itu kurang populer, kita tau bahwa para  fuqaha  itu  banyak  laki-laki,  keadaan  dulu  juga  beda  dengan  sekarang,  harus ditegaskan  bahwa  “adanya  perubahan  hukum  adalah  karena  perubahan  keadaan  dan zaman”.  Sebetulnya  menurut  saya  makna  walad  itu  tidak  ada  dua  penafsiran,  sudah  jelas walad itu anak, tidak ada penjelasan lebih lanjut yakni berarti laki-laki ataupun perempuan. Dalam  kasus  ini  adalah  sebuah  hal  kasuistik.  Sehingga  perbedaan  dalam  putusan, yurisprudensi  menyatakan  bahwa  MA  sepakat  dengan  pendapat  Ibnu  Abbas  bahwa pengertian walad itu  adalah  anak.  Maka  MA  lebih  mengutamakan  untuk  garis  lurus  dulu baru  garis  samping.  Apalagi  kondisinya  saudara  adalah  orang  yang  berada,  sementara disini ada anak yatim yang kurang berada. 18
Untuk perkara dan kasus warisan yang ahli warisnya anak perempuan dan saudara sekandung  itu  kerap  kali  terjadi  di  berbagai  tempat,  tidak  luput  pula  terjadi  pada mahkamah  Syariah  provinsi  Aceh.  Angka  daripada  perkara  seperti  itu  pun  tidak  dapat disamakan  jumlah  rata-rata  perprovinsi  atau  persetiap  daerah.  Untuk  kasus  ini  majelis hakim berlandaskan dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kata  anak  ( walad )  secara  mutlak,  tidak  membedakan  kepada  anak  laki-laki  atau perempuan.  Kemudian  berlandaskan  dengan  ayat  176  Surat  an-Nisa’  yang  artinya: “Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalālah)  Katakanlah,  Allah  memberi  fatwa kepadamu  tentang  kalālah,  (yaitu)  jika  seseorang  meninggal  dan  dia  tidak  mempunyai anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  perempuan,  bagiannya  (saudara  perempuannya itu)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya.  Adapun  saudara  laki-lakinya  mewarisi (seluruh  harta  saudara  perempuan)  jika  dia  tidak  mempunyai  anak.  Akan  tetapi,  jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara  laki-laki dan perempuan, bagian seorang  saudara  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu  agar  kamu  tidak  tersesat.  Allah  Maha  Mengetahui segala sesuatu.”
Saudara dimaksudkan adalah saudara dalam arti umum. Saudara yang dimaksudkan pada ayat 12 dan saudara sebagaimana dimaksudkan pada ayat 176 Surat an–Nisa’, kedua ayat  tersebut  membicarakan  masalah  kalalah.  Dengan  demikian  logika  hukumnya  adalah
18 Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
sepanjang  masih  ada  anak  pewaris  baik  laki-laki  maupun  perempuan  maka  sepanjang  itu saudara  tidak  mendapat  warisan.  Atau  dengan  pernyataan  lain  “saudara  dapat  berhak mewarisi, manakala pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan.”
Selain  berlandaskan  dengat  ayat  di  atas,  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  memandang perlu  melengkapi  pertimbangan  hukum  a  quo  dengan  mengetengahkan  pendapat Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  beberapa  putusan  yang  telah  bertitel Yurisprudensi yaitu Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal  30  September  1996  yang  di  dalam  pertimbangan  hukumnya  disebutkan  bahwa: “Mahkamah  Agung  berpendapat  selama  masih  ada  anak  laki-laki  maupun  perempuan, maka  hak  waris  dari  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup (terhijab)”.
Faktanya Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat bahwa yurisprudensi tidak mengikat  hakim  dalam  memutuskan  sebuah  perkara.  Hal  ini  berdasarkan  ungkapannya “tentu  tidak,  karena  kita  adalah  negara  yang  bukan  menganut  sistem  hukum civil  law , maka tidak wajib mengikuti yurisprudensi. Tapi kita dianjurkan melihat yurisprudensi atas pertimbangan  keadaan  yang  terjadi,  undang-undang  bisa  kita  tinggalkan  dengan  alasan yang  rasional.  Dan  memang  di  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  juga  dinyatakan bahwa hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dan hidup pada masyarakat. Artinya hakim boleh membuat penafsiran hukum atas pertimbangan yang berlaku”. 19
Pada kasus ini, yang kita lihat  adalah bagaimana masa depan daripada anak yatim ini.  Jadi  pemahaman  hakim  kita  juga  sangat  mempertimbangkan  hal  seperti  itu. Kesimpulannya  adalah  bahwa  Mahkamah  Syariah  Aceh  pada  perkara  itu  menggunakan yurisprudensi sebagai alasan putusannya, tapi tidak semua kasus seperti itu terhijab selama naik kesini, semua tergantung keadaan juga. 20
Dari kasus ini, pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sangat berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 86 dan 184. Sekilas isi dari yurisprudensi tersebut mengatakan bahwa  dalam  hal  ada  laki-laki  atau  anak  perempuan  dapat  menghijab  saudara  laki-laki maupun saudara perempuan, hakim dengan pertimbangannya atas apa yang dilihat, dalam
19 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
20 Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh, tanggal 30 Mei 2022
kasus  ini  hakim  melihat  kemaslahatannya,  makanya  dimenangkan  kepada  sang  anak. Namun  yang  sangat  disayangkan,  bahwa  ketika  penulis  meminta  Yurisprudensi  Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 pada  hakim-hakim    Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  tidak  ada  satupun  yang  memiliki yurisprudensi tersebut.
3. Analisis Perkara Waris Anak Perempuan dengan Saudara Kandung
Indonesia  tidak  sepenuhnya  menganut  sistem civil  law yang  wajib  seluruhnya bergantung kepada hukum yang berorientasi terhadap perundang-undangan. Indonesia juga bukan  penganut  asas the  binding  force  of  precedent ,  yang  mana  putusan  hakim-hakim terdahulu  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  hakim  lain  pada  kasus  yang memiliki permasalahan yang sama. Hal ini juga telah disepakati oleh Mahkamah Syar’iyah Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  wawancara  yang  peneliti  lakukan. Seorang  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  mengikuti  atau  meninggalkan yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut tidak sesuai keadaan.
Pada kasus ini yang menjadi perbedaan pendapat yaitu terhadap surat an-Nisa’ ayat 176 yang berbunyi:
لُق  ََۗكَن ْوُتْفَتْسَي
َو  ََۚكَرَت اَم  ُفْص ن اَهَلَف  ٌت ْخُا ٗٓٗهَلَّو ٌدَلَو ٗهَل  َسْيَل َكَلَه اٌؤُرْما  ن اَۗ  ةَلهلَكْلا ى ف ْمُكْي تْفُي ُ هٰاللّ ْن ا ٗٓاَهُث رَي َوُه
ا ْٗٓوُناَك  ْن اَوَۗ َكَرَت اَّم م   نهثُلُّثلا اَمُهَلَف   نْيَتَنْثا اَتَناَك  ْن اَف َۚ ٌدَلَو اَهَّل  ْنُكَي  ْمَّل
ِّظَح  ُلْث م   رَكَّذل لَف  ًءۤاَس نَّو  ًلًاَجِّر ًةَوْخ ا
ٌمْي لَع ٍء ْيَش ِّلُك ب ُ هٰاللَّو َۗ اْوُّل ضَت  ْنَا ْمُكَل ُ هٰاللّ  ُنِّيَبُي  َۗ نْيَيَثْنُ ْلًا . ١٧٦
Artinya: “Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalālah)  Katakanlah,  Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalālah,  (yaitu)  jika  seseorang  meninggal dan  dia  tidak  mempunyai  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara perempuan,  bagiannya  (saudara  perempuannya  itu)  seperdua  dari  harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara  perempuan)  jika  dia  tidak  mempunyai  anak.  Akan  tetapi,  jika saudara  perempuan  itu  dua  orang,  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki  dan  perempuan,  bagian  seorang  saudara  laki-laki  sama  dengan bagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini) kepadamu  agar  kamu  tidak  tersesat.  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu.”
Penafsiran dari ayat di atas, Al Jurjani berkata, “ lafazh al-walad itu berarti ayah dan anak.  Ayah  disebut walid karena  dialah  sebab  atau  perantara  sehingga  terlahirkan.
Sedangkan anak disebut al- walad karena dialah yang dilahirkan. Hal ini seperti lafazh adz- dzurriyyah yang  diambil  dari  kata dzara’ ,  dimana  kemudian  kata  ini  digunakan  untuk menyebut anak dan ayah sebagaimana tertulis dalam surat Yasin ayat 36. 21
Mayoritas  ulama  dari  kalangan  sahabat  dan  tabi'in  menjadikan  saudara-saudara perempuan  sebagai ‘ashabah anak-anak  perempuan,  meskipun  mereka  tidak  mempunyai saudara laki-laki, kecuali Ibnu Abbas. Sebab lbnu Abbas tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ‘ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya. 22
Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta'ala: “ ه اٌؤُرْما  ِنِا  ۗ ا ه ل ف  ٌت ْخُا ٗٓٗه لَّو ٌد ل و  ٗه ل   سْي ل   ك ل
ك ر ت ا م  ُفْصِن “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara  perempuan,  maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkannya.”  Dalam  hal  ini,  saudara  perempuan  tidak  dapat  mewarisi  kecuali  jika orang  yang  meninggal  dunia  itu  tidak  mempunyai  anak.  Mereka  berkata,  sebagaimana yang  diketahui  bahwa  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  (itu  ada).  Oleh  karena  itu saudara  perempuan  tidak  dapat  mewarisi  jika  ada  anak  perempuan.”  Dalam  hal  ini,  lbnu Az-Zubair  pun  mengemukakan  pendapat  lbnu  Abbas,  hingga  Al  Aswad  bin  Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Mu’adz memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara perempuan, dimana Mu’adz menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka. 23
Dalam  kasus  ini  kita  tidak  bisa  berlandaskan  kepada  satu  ayat  saja.  Sebagaimana telah  dipaparka  di  atas,  ada  ayat  lain  yang  dapat  kita  jadikan  landasan  hukum  terhadap problematika  hukum  waris  anak  perempuan  dan  saudara  kandung  ini.  Ayat  yang  bisa dijadikan hukum tersebut adalah surat An-Nisa’ ayat 8 yang berbunyi:
ًلً ْوَق ْمُهَل ا ْوُل ْوُقَو ُهْنِّم ْمُهْوُقُز ْراَف  ُنْي ك هسَمْلاَو ى همهتَيْلاَو ىهبْرُقْلا اوُلوُا َةَمْس قْلا َرَضَح اَذ اَو اًف ْوُرْعَّم ٨
Artinya: “Apabila  (saat)  pembagian  itu  hadir  beberapa  kerabat,  anak-anak  yatim,  dan orang-orang  miskin,  berilah  mereka  sebagian  dari  harta  itu  dan  ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”
21 Imam  Al-Qurthubi, Al-Jāmi’  Li  Ahkām  Al-Qur’an , Juz  6, (Beirut:  Muassasah  al-Risālah,  2006), hlm. 68.
22 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, “Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir” , Juz 2, (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994), hlm. 475.
23 Imam Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an …, hlm. 69.
Pada  Ayat  ini  Allah  SWT  menerangkan  orang-orang  yang  tidak  mendapatkan warisan  sedangkan    mereka  hadir  pada  saat  pembagian  itu  terjadi  dan  mereka  adalah kerabat-kerabat anak yatim dan fakir miskin maka tidak mengapa membagikan mereka ala kadarnya  jika  harta  warisan  anak  yatim  tersebut  banyak  jumlahnya,  maka  jika  ia membagikannya maka baginya pahala yang besar. Satu dirham yang diberikan oleh orang miskin  lebih  besar  pahalanya  dari  seratus  ribu  dirham  yang  dikeluarkan  oleh  orang  kaya, ayat  ini  adalah muhkamah . 24 Bahkan  Maknanya  adalah  apabila  orang-orang  fakir  dari kerabat  yang  bukan  ahli  waris,  anak-anak  yatim  dan  orang-orang  miskin  datang menghadiri  pembagian  harta  warisan  tersebut  tidak  ada  sesuatu  yang  diberikan  kepada mereka,  maka  Allah  Maha  Pemurah  lagi  Maha  Penyayang  memerintahkan  agar memberikan  sebagian  kecil  dari  harta  itu  kepada  mereka  dengan  sekedarnya.  Hal  ini sebagai  bentuk  perbuatan  baik  dan  bermurah  hati  kepada  mereka  serta  menutup kemungkinan sakit hati mereka. 25
lbnu  Abbas  berkata,  Allah  SWT  memerintahkan  orang-orang  mukmin  tatkala mereka  membagikan  warisan  mereka  agar  mereka  tetap  menjaga  hubungan  silaturrahim dengan kerabat-kerabat mereka juga dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dari keluarga  mereka  dengan  cara  memberikan  wasiat  (yang  tidak  lebih  dari  1/3  harta  si mayyit) kepada mereka. Jika tidak ada wasiat maka hendaknya mereka menjaga hubungan silaturrahim  tersebut  dengan  cara  memberikan  mereka  ala  kadarnya  dari  harta  warisan tersebut. 26
Menurut peneliti, putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sesuai dengan pendapat dari  Jumhur  Ulama  yang  bependapat  bahwa  anak  perempuan  tidak  dapat  menjadi penghalang  saudara  dalam  menerima  waris.  Kalalah  yang  dimaksud  oleh  Jumhur  Ulama adalah meninggalnya seseorang tanpa memiliki ayah dan anak laki-laki. Pendapat tersebut sesuai  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  yang menetapkan  bahwa  anak  perempuan  tidak  dapat  menghalangi  saudara  dalam  menerima waris.
24 Ibid , hlm. 121-122.
25 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Ishaq  Al-Syeikh, “Lubabut  Tafsir  Min  Ibnu Katsir” …, hlm. 241. 26 Imam Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an …, hlm. 123.
Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan untuk medapatkan waris, namun tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki- laki. Tentunya pendapat tersebut tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh yang menetapkan bahwa adanya anak perempuan menjadi penghalang saudara perempuan dan  saudara  laki-laki  dalam  mendapatkan  warisan,  dimana  pihak  yang  berperkara  dalam penetapan  waris tersebut adalah  anak perempuan, isteri dan saudara perempuan kandung. Padahal  menurut  wawancara  dengan  ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  majelis  hakim berpedoman  dengan  yurisprudensi  dan  pendapat  Ibnu  ‘Abbas.  Pendapat  Ibnu  Abbas tersebut  juga  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  dimana  yang menjadi ahli waris terdiri dari isteri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Pada putusannya  hakim  menetapkan  bahwa  anak  perempuan  tidak  menghalangi  saudara  untuk mendapatkan warisan.
Selanjutnya pada kasus ini, anak perempuan dari pewaris sudah berumur 29 tahun ketika perkara tersebut masuk ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Maka dari aspek ini, tidak ada yang harus dilindungi dari segi pendidikan anak dan kehidupan anak. Disisi lain, anak  perempuan  tersebut  juga  telah  bekerja  sebagai  dosen  tetap  di  salah  satu  perguruan tinggi  Banda  Aceh.  Maka  dalam  subjek  hukum  di  Indonesia  anak  perempuan  tersebut sudah  dianggap  dewasa  dan  berkompeten  dalam  mengelola  harta,  maka  tidak  diperlukan seorang wali sebagaimana  yang didalilkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh bahwa walinya  zalim.  Padahal  yang  berlaku  zalim  hanya  satu  orang  saudara,  sedangkan  saudara yang lain tidak ada disebutkan berbuat zalim. Namun Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mengeneralisir  keseluruhan  saudara.  Kemudian,  dari  data  yang  di  dapat  bahwa  anak perempuan tersebut sudah menikah, sehingga sudah ada yang menanggung kebutuhannya. Kalau kita perhatikan dari aspek biaya hidup, pendidikan, dan tempat tinggal bahwa anak tersebut  sudah  layak  dan  berkecukupan.  Hal  ini  berbeda  jauh  dengan  kondisi  sebagian saudara yang masih kurang dari segi financial .
Oleh sebab itu, sudah benar dan tepat putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan saudara kedalam ahli waris agar terlaksananya apa yang ada dalam surat an-nisa’ ayat 8 yang menyatakan bahwa karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris dapat menerima  harta  dari  warisan  jika  ia  hadir  pada  saat  itu.  Dari  aspek  sosial,  ayat  tersebut menginginkan  supaya  jangan  terjadi  perpecahan  dan  kecemburuan  terhadap  harta.  Untuk
terciptanya keadilan hukum, progresivisme hukum memandang dari sisi kemanusiaan yang pada dasarnya memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting membangun sebuah kehidupan berhukum dalam masyarakat.
C. KESIMPULAN
1. Disparitas  pada  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  terjadi  karena  pemahaman  pendapat  Jumhur  Ulama  yang menyatakan  bahwa  saudara  tidak  dapat  terhalang  oleh  anak  perempuan  dalam menerima warisan. Definisi Jumhur Ulama tentang "kalalah" adalah meninggalnya seseorang  yang  tidak  memiliki  ayah  dan  anak  laki-laki.  Hal  ini  sejalan  dengan Yurisprudensi  dan  pendapat  Ibnu  ‘Abbas  yang  menetapkan  bahwa  saudara perempuan dapat terhijab oleh anak perempuan untuk medapatkan warisan, namun anak perempuan tidak dapat menghijab kewarisan saudara laki-laki.
2. Putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh    dalam  penyelesaian  sengketa penetapan  ahli  waris  sudah  melindungi  hak-hak  ahli  waris  sesuai  dengan faraidh .
Hal  ini  karena  pendapat  jumhur  ulama  dan  pendapat  Ibnu  ‘Abbas  selaras  dengan pendapat  majelis  hakim. Kemudian  anak perempuan pada kasus  ini sudah dewasa dan  memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  tetap,  berbeda  dengan  kasus  yang ada pada yurisprudensi.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir , Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1994.
Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 2001.
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir , Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2012.
Aulil  Amri, Perbandingan  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam ,  Banda  Aceh:  Ar-Raniry Press, 2021.
Imam Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an . Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
M.    Atho    Mudzhar    dan    Khoiruddin    Nasution, Hukum    Keluarga    di    Dunia    Islam Modern , Jakarta: Ciputat Press, 2003. .
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020.
Muhammad  Amin  Suma, Keadilan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks , Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
Muhammad  Idris  Abdurrauf, Kamus  Idris  Al-Marbawi ,  Jakarta  :  Darul  Ihyaul  Kutub  Al- ‘Arabiyah, tt.
Nur  A.  Fadhil  Lubis, Hukum  Islam,  dalam  Kerangka  Teori  Fikih  dan  Tata  Hukum Indonesia , Medan: Pustaka Widayasarana, 1995.
Suryana ,  Metodologi  Penelitian:  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif , Bandung: UPI, 2010.
Wawancara dengan Dr. Almihan, S.H, M.H, Hakim MS.Banda Aceh.
Wawancara dengan Drs. H. Zulkifli Yus, MH, Ketua MS. Aceh.
Wawancara dengan Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., MA, Hakim MS. Aceh.