Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 2, No. 1, Edisi Januari – Juni 2022, pp.1-11 Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara
Penulis:
Afni Nooraini 1 , Chatarina De Ricci R. Mamulak 2 , Marja Sinurat 3

## Afiliasi:
Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia 1,3 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia 2
Email: afni.na@ipdn.ac.id 1 , chatarinamamulak@gmail.com 2 , dr.marjasinurat@yahoo.com 3
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v2i1.2442
*Penulis Korespondensi Afni Nooraini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: afni.na@ipdn.ac.id Diterima: 13 April 2022 Direvisi: 27 April 2022 Publikasi Online : 25 Juni 2022

## Abstract
The Regional Government Financial Reports (LKPD) of Timor Tengah Utara Regency for the last five years have always received  a  Fair  Opinion  with  an  Exception  (WDP)  due  to  several  factors, namely  the  insufficient  management  of  fixed assets.  This  study  aims  to  determine  the  management  of  fixed  assets,  inhibiting  factors  and  supporting  factors  in  the management of fixed assets as well as the efforts made to overcome obstacles so that the realization of Unqualified Opinion (WTP) can be realized. This study used descriptive qualitative method with inductive approach. Determining the information used  is  a  purposive  sampling  technique.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interview,  observation,  and documentation.  The  results  show  that  the  management  of  fixed  assets  in  Timor  Tengah  Utara  Regency  has  not  been implemented  optimally  because there are  several obstacles, incomplete  asset  acquisition  documents, lack  of  human  resources competence  in  running  SIMDA  BMD  and  the  application  of  Accrual-Based  Government  Accounting  Standards  and problematic SIMDA BMD network connections. The supporting factors in the implementation of fixed asset management are adequate human resources development policies, reports on the results of BMD procurement running well and adequate supporting tools. Efforts are being made, among others: completing fixed asset documents and processing fixed assets correctly, submitting a lost fixed asset to MP TP-TGR, increasing competence for human resources and implementing the  SIMDA BMD application that can be integrated into all OPDs in Timor Tengah Utara Regency.
Keywords: Fixed Asset Management; Local Government Financial Reports (LKPD); Financial Statement Opinion

## Abstrak
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  selama  lima  tahun terakhir selalu memperoleh Opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan beberapa faktor yaitu pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap, faktor penghambat dan faktor pendukung  pengelolaan aset tetap serta upaya yang dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan  sehingga  terwujudnya  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP). Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif.  Penentuan informan yang digunakan ialah teknik purposive sampling . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan aset  tetap  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  karena  terdapat
beberapa  kendala,  ketidaklengkapan  dokumen  perolehan  aset,  kurangnya  kompetensi  SDM  dalam menjalankan  SIMDA  BMD  dan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  serta koneksi  jaringan  SIMDA  BMD  yang  bermasalah.  Adapun  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan pengelolaan  aset  tetap,  yaitu:  kebijakan  pengembangan  SDM  yang  memadai,  laporan  hasil  pengadaan BMD berjalan dengan baik serta perangkat pendukung yang memadai. Upaya yang dilakukan diantaranya: melengkapi  dokumen  perolehan  aset  tetap  serta  melakukan  proses  penilaian  aset  tetap  secara  tepat, melakukan  pengajuan  atas  aset  tetap  yang  hilang  kepada  MP  TP-TGR,  meningkatkan  kompetensi  bagi SDM serta Penerapan aplikasi SIMDA BMD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kata  kunci: Pengelolaan  Aset  Tetap;  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD);  Opini  Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentu  ada  beberapa  urusan  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai daerah  otonom.  Selain  pengelolaan  keuangan daerah,  diikuti  juga  dengan  pengelolaan  barang milik daerah atau biasa disebut aset hingga pada level  organisasi  perangkat  daerah  sebagai pengguna  barang.  Barang  milik  daerah  yaitu seluruh  barang  yang  dibeli  atau  didapat dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  atau  bersumber  dari perolehan lain  yang  sah  (Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah,  n.d.).  Agar  tidak terjadi  penyelewengan  dalam  penggunaan anggaran  daerah  dan  pengelolaan  aset  daerah maka  hal  tersebut  harus  dilakukan  secara ekonomis,  efisien,  dan  efektif  berdasarkan prinsip good governance. Terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah agar tercipta akuntabilitas  dan  transparansi.  Dalam  rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD,  maka  setiap  entitas  pelaporan  yang terdiri  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan  keuangan. Dikatakan  bahwa  bentuk laporan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran dibuat  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  (Mulia,  2019). Maka,  pemerintah  daerah  wajib  menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  yang  memberikan  gambaran  kondisi
kinerja keuangan pemerintah daerah. LKPD ini merupakan  bentuk  dari  pertanggungjawaban atas  penggunaan  dana  publik  dalam  hal  ini APBD.
Keandalan  informasi  dalam  laporan keuangan  diartikan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.    Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa bentuk  serta  isi  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara,  n.d.).  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  pada  dasarnya akan digunakan oleh pemerintah pusat, DPRD serta  masyarakat  sebagai  dasar  di  dalam pengambilan  keputusan.  Oleh  sebab  itu,  data dan  informasi  di  dalamnya  harus  akurat,  sesuai kenyataan  dan  tidak  dimanipulasi  (Yuliani, 2016).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah memiliki  beberapa  komponen,  salah  satu diantaranya  ialah  neraca.  Neraca  merupakan laporan  keuangan  yang  menggambarkan  posisi keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dan  pada  tanggal tertentu.  Aset  daerah  dalam  laporan  neraca menggambarkan kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah  daerah  yang  disimbolkan  dalam bentuk  aset  lancar,  investasi  jangka  panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki. Semua potensi  ekonomi  pemerintah  daerah  tersebut harus  dikelola  dengan  baik  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan.  Salah  satu  aset  daerah yang  harus  dikelola  dengan  baik  agar menghasilkan  informasi  yang  handal  dalam
laporan keuangan daerah adalah aset tetap yang disajikan  dalam  neraca.  Hal  tersebut  terjadi karena  suatu  aset/barang  pemerintah  daerah memiliki  nilai  yang  kompleks  dan  signifikan. Oleh  karena  itu,  pembenahan  pengelolaan aset/barang  milik  daerah  serta  pengendalian atas  aset  tersebut  baik  secara  internal  maupun eksternal  perlu  dilakukan  dalam  upaya peningkatan  kualitas  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi.
Pengelolaan aset tetap daerah merupakan  upaya  meningkatkan  efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola  aset,  menjadi  modal  awal  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan kemampuan keuangan sehingga dapat meningkatkan  peran  dan  fungsi  pemerintah daerah  sebagai  pelayan  publik  bagi  masyarakat. Pertanggungjawaban  pengelolaan  aset/barang milik  daerah  akan  disajikan  dalam  bentuk laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  disusun berdasarkan  peraturan  standar  akuntansi pemerintahan.  Kemudian  akan  dilakukan pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  sebagai  auditor  yang  nantinya  akan memberikan opini atau pendapat terkait dengan penyajian  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit oleh auditor.
Opini  yang  diberikan  oleh  auditor terdiri dari 4 tingkatan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecuallian (WTP), Wajar Dengan
Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar  (TW),  dan Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP).  Apabila pengelolaan  barang  milik  daerah  dilaksanakan secara  tertib  maka  akan  membawa  efek  yang signifikan  terhadap  kesempurnaan  penyajian neraca  daerah  yang  disiapkan  untuk  keperluan pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia BPK-RI dalam memberikan  opini  setiap  berakhirnya  anggaran berjalan.  Dengan berorientasi pada pemenuhan tuntutan  tertib  administrasi,  maka  pengelolaan dan pertanggungjawaban aset harus dilaksanakan  dengan  baik  sebagai  bentuk implementasi  dari  akuntabilitas  dan  transparan publik.  Wujud  dari  pertanggungjawaban pengelolaan  aset  ini  akan  disajikan  dalam laporan  keuangan  dalam  bentuk  neraca  yang membuat  laporan  aset  daerah.  Aset  daerah
terbagi  menjadi  aset  lancar,  aset  tetap  dan  aset lainnya.
Hasil  audit  BPK  menemukan  bahwa pengelolaan  aset  pada  beberapa  daerah  belum sesuai dengan harapan, seperti pengambilalihan barang  milik  daerah  dengan  bukti  kepemilikan yang  tidak  lengkap,  sehingga  memunculkan sengketa dan penggunaan yang bertolakbelakang  dengan  aturan  (Purba,  2019). Seperti  yang  terjadi  di  Sumbawa,  terdapat  867 persil  tanah  yang  belum  dilengkapi  bukti kepemilikan/belum  bersertifikat,  87  sertifikat tanah  belum  ditelusuri  objeknya,  aset  gedung dan  bangunan  bersumber  dari  hibah  belum tercatat  disebabkan  belum  adanya  berita  acara penyerahan,  dan  5  persil  tanah  milik  pemda masih dikuasai instansi vertikal tanpa dokumen jelas  (Asman  et  al.,  2016).  Kabupaten  Bolaang Mongondow  juga  mengalami  kendala  seperti kepaturan  aparatur  daerah  rendah,  peraturan daerah  khusus  mengatur  pengelolaan  aset daerah  belum  ada,  inventarisasi  belum  efektif, kemampuan  SDM  belum  memadai,  komitmen pimpinan  rendah,  rendahnya  anggaran  dan fasilitas penunjang untuk mengelola aset daerah (Niu  et  al.,  2017).  Selanjutnya,  Kabupaten Bandung  Barat  meskipun  sudah  menggunakan sistem  informasi  ATISISBADA,  namun  pada proses penatausahaan masih ada  permasalahan yaitu  proses  inventarisasi  aset  tanah,  peralatan dan mesjin serta gedung dan bangunan (Fadilah et  al.,  2021).  Aset  Nagari  Minangkabau  juga terkendala  dengan  rendahnya  partisipasi masyarakat,  fasilitas  aset  belum  memadai, anggaran dan regulasi yang belum tersedia. Hal ini merupakan bukti bahwa pengelolaan aset di berbagai  daerah  masih  menemui  banyak permasalahan  yang  hampir  serupa.  Sehingga perlu  keseriusan  dari  pemerintah  daerah  untuk menangani hal tersebut (Rahmi & Malau, 2021).
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester  (IHSP)  BPK  RI  selama  lima  tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2015-2019, LKPD Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  selalu mendapatkan  opini  WDP  (Wajar  Dengan Pengecualian). Opini ini diberikan oleh auditor apabila  laporan  keuangan  telah  disajikan  dan diungkapkan  secara  wajar  dan  cukup,  dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak
hal-hal  yang  berhubungan  dengan  yang dikecualikan.  Hal  yang  dikecualikan  ini  berupa rekening  atau  item  tertentu.    Hasil  audit  BPK pada  tahun  2020  untuk  pemeriksaan  keuangan terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  tahun  2019 mendapat  Opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP).  Opini  ini  dilatarbelakangi  karena permasalahan  aset  tetap  di  daerah,  dimana terdapat  beberapa  temuan  BPK,  yaitu  adanya kelemahan  pengendalian  intern  yang  signifikan atas  pengelolaan  Aset  Tetap  yaitu  adanya  Aset Tetap Tanah yang tidak diketahui keberadaanya, Aset Tetap Gedung Dan Bangunan serta Jalan, Irigasi  dan  Jaringan  yang  tidak  didukung dokumen dan tidak diketahui tahun perolehannya.
Terdapat  6  jenis  objek  pembukuan, inventarisasi  dan  Pelaporan  BMD  yang termasuk  ke  dalam  aset  tetap  yaitu:  (1)  tanah, (2)  peralatan  dan  mesin,  (3)  gedung  dan bangunan, (4) jalan, irigasi, dan jaringan, (5) aset tetap  lainnya,  dan  (6)  konstruksi  dalam pengerjaan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2021 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan, Inventarisasi,  Dan  Pelaporan  Barang  Milik Daerah,  n.d.).  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara (TTU)  juga  mengelola  ke-6  jenis  aset  tersebut secara  menyeluruh,  tepat,  dan  akurat,  yang ditampilkan sebagai berikut:
Gambar 1 Data Aset Tetap Tahun 2015-2019 Sumber: LHP LKPD Tahun Anggaran 2015-2019 Kabupaten TTU, diolah peneliti, 2021
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  terjadi fluktuasi  pada  aset  tetap  di  Kabupaten  TTU dari tahun 2015-2019. Jalan, irigasi dan jaringan mengalami  kenaikan  secara  signifikan  dan menjadi  aset  terbesar  dan  jika  dilihat  pada gambar  posisinya  jauh  melampaui  aset  lain. Sementara  beberapa  aset  menurun  tajam  di tahun  2019  yaitu  pada  aset  gedung  dan bangunan,  peralatan  mesin  dan  aset  tetap lainnya.
Beberapa peneliti lain sudah melakukan penelitian  yang  hampir  sama  dengan  yang peneliti  lakukan  dan  dijadikan  referensi,  antara lain: Peneliti pertama dengan tema Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Timor Tengah Utara dengan temuan yaitu pelaksanaan aset di DISPENPORA Kabupaten TTU sesuai dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016, namun  masih  ditemukan  beberapa  kelemahan, seperti kekurangan sumber daya manusia di sub bagian  Pusat  Dara  dan  Evaluasi  khusus  pada penginputan  Rencana  Kebutuhan  Belanja Modal  Daerah,  belum  adanya  prosedur pengembalian  aset  milik  DISPENPORA Kabupaten  TTU  dan  terdapat  perbedaan pelaporan  oleh  sekolah  pada  DISPENPORA dan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten TTU (Lulu, 2020). Penelitian kedua dengan  fokus  Pengelolaan  Aset  Daerah  Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat dan hasil  temuannya  memperlihatkan  bahwa pengelolaan  aset  di  DPPKAD  Kabupaten Seram  Bagian  Barat  belum  berjalan  baik dikarenakan sensus barang daerah tidak sinkron dan  ketidaklengkapan  data,  pelaksanaakn  legal audit  belum  optimal,  Penilaian  aset  terkendala anggaran;  Tidak  maksimalnya  optimalisasi aset; dan  lemahnya  pengawasan  serta  pengendalian aset.  Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan penelitian  terdahulu  adalah  konteks  penelitian ini  difokuskan  pada  pengelolaan  aset  dalam mewujudkan  opini  WTP  di  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  dengan  menggunakan  teori  D. Siregar (Suparman & Sangadji, 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan  memperoleh  gambaran  yang jelas mengenai pelaksanaan, faktor penghambat,
0 1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
tanah peralatan dan mesin
gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan
faktor  pendukung  dan  upaya  yang  dilakukan Badan  Keuangan  Aset  Daerah  (BKAD)  dalam mengelola  aset  tetap  untuk  mewujudkan  opini wajar  tanpa  pengecualian  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi struktur, dan dokumentasi.  Dalam  melakukan  pengumpulan data  kualitatif,  penulis  melakukan  wawancara secara  mendalam  terhadap  7  orang  informan yang  terdiri  dari  Kepala  Badan  Keuangan  dan Aset  Daerah,  Kepala  Bidang  Aset,  Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindatanganan, Kepala  Subbidang  Pengamanan  dan  Sengketa, Kepala
Subbidang Kebutuhan dan Penatausahaan,  dan  2  orang  pegawai  aset.
Adapun analisisnya menggunakan teori pengelolaan  aset  atau  manajemen  aset  yang digagas  oleh  Doli  D.  Siregar  yang  menyatakan bahwa  pengelolaan  aset  dilakukan  melalui  lima tahap, diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 1 Ruang Lingkup Penelitian Konsep Dimensi Indikator Pengelolaan Aset Tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Inventarisasi 1. Fisik 2. Yuridis / Legal Legal Audit 1. Inventarisasi status penguasaan aset 2. Sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset 3. Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal 4. Strategi memecahkan permasalahan legal Penilaian Aset 1. Penilaian atas aset tetap yang dikuasai Optimalisasi Aset 1. Pengidentifikasian aset yang memiliki potensi untuk dioptimalkan; 2. Sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai Pengendalian dan Pengawasan 1. Pengawasan dan pengendalian asset 2. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan teori Siregar (2004), 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mewujudkan  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian
Pengelolaan  aset  daerah  pada  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dilaksanakan oleh  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (BKAD) yang dikelola oleh bidang aset. Pengelolaan aset tetap oleh  BKAD  ini  didasarkan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah,  dan  Peraturan  Bupati  Timor  Tengah Utara  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Dari  ruang  lingkup  yang  ada,  peneliti  akan membahas  kelima  diantaranya:  inventarisasi, legal  audit,  penilaian,  optimalisasi,  serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan aset tetap.
1) Inventarisasi Aset Tetap
Inventarisasi  aset  tetap  merupakan kegiatan dalam melakukan pendataan, pencatatan  hasil  data  aset  daerah.  Pelaksanaan inventarisasi aset tetap dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:  inventarisasi  fisik  aset  tetap  dan inventarisasi  yudiris  aset  tetap.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan inventarisasi fisik oleh BKAD Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  masih mengalami  kendala-kendala  tertentu  yaitu banyaknya  pengguna  barang  serta  kurang handalnya SDM dalam melakukan inventarisasi aset  suatu  organisasi/unit,  yaitu  belum  mampu mengoperasikan  SIMDA  serta  ada  juga  yang tidak dapat mengoperasikan perangkat laptop/komputer.  Oleh  karena  itu,  kegiatan inventarisasi menjadi terhambat dan menyebabkan  kondisi  data  yang  diupdate  ke dalam  KIR/KIB  tidak  berdasarkan  fakta  yang ada.  Jika  dikaitkan  dengan  peraturan  bupati yang  ada,  proses  inventarisasi  dilaksanakan paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  5  (lima)  5
tahun. BKAD telah melaksanakan inventarisasi terakhir  di  tahun  2019  terutama  pada  barang milik  daerah  yang  ada  pada  Dinas  Pendidikan dan  Kepemudaan.  Kegiatan  tersebut  akan membantu pelaksanaan proses inventarisasi.
Kemudian,  berdasarkan  peraturan  terkait Tugas  Pokok  dan  Fungsi  OPD  di  Kabupaten Timor  Tengah  Utara,  diketahui  bahwa  saat  ini wewenang  untuk  menatausahakan  dokumen kepemilikan aset berada di Bidang Aset BKAD. Namun  demikian,  Bidang  Aset  belum menjalankan  tugasnya  sebab  belum  ada peralihan  dokumen  dari  Bagian  Umum mengingat  kewenangan  pengamanan  aset sebelumnya  berada  di  Bagian  Umum.  BKAD telah  menyurati  ke  Bagian  Umum  dan Perlengkapan  untuk  menyerahkan  seluruh dokumen  terkait  serta  berkoordinasi  dengan Bagian  Umum  untuk  menelusuri  dan melakukan  pengamanan  aset  yang  diperlukan atas  bukti  kepemilikan  kendaraan  bermotor yang  hilang  disebabkan  seringnya  dilakukan pengalihan kuasa aset dan terindikasi kendaraan bermotor  berada  pada  personil  yang  telah pensiun  atau  dikuasai  pihak  lain,  yang digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 2 Mutasi Kurang Hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin
No Mutasi Kurang Hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin Nilai (Rp) 1 Peralatan  dan  Mesin  yang dikuasai pihak lain 1.094.065.376,00 2 Peralatan  dan  Mesin  tanpa dokumen perolehan/kepemilikan 61.265.520.609,00 3 Peralatan  dan  Mesin  yang hilang 6.196.023.264,00 4 Peralatan  dan  Mesin  yang rusak berat 59.506.910.049,00 5 Ekstrakomptabel 12.122.808.830,00 6 Peralatan  dan  Mesin  Milik Kementerian  dan  Provinsi NTT 145.530.000,00 7 Koreksi pencatatan nilai 808.004.153,00 8 Siap dilelang ulang 247.490.000,00 Jumlah Mutasi Kurang 141.386.352.281,00
Sumber: LHP atas LKPD Kab.TTU 2019
Tabel  2  memperlihatkan  jumlah nominal mutasi kurang sangat tinggi sekali, dan jika  dioptimalkan  atau  dilakukan  upaya-upaya
yang  tegas,maka  tentu  fenomena  ini  bisa dihindari, peralatan dan mesin yang merupakan aset  bisa  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  sesuai peruntukannya.

## 2) Legal Audit Aset Tetap
Legal audit aset tetap terdiri dari beberapa tahap.  Tahap  pertama  adalah  inventarisasi status  penguasaan  aset  tetap  dan  Dalam pelaksanaan  manajemen  aset  tetap,  diperlukan inventarisasi  terhadap  penguasaan  aset  tetap. Status  penguasaaan  aset  tetap  ini  diperlukan dengan  tujuan  agar  dapat  terhindar  dari permasalahan legal berupa masalah kepemilikan.  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara sudah  melaksanakan  inventarisasi  penguasaan aset  tetap.  Bukti  kepemilikan  aset  tetap  tanah, gedung  dan  bangunan,  serta  kendaraan  mesin berupa  sertifikat  tanah  dan  BPKB  yang  asli dikelola  oleh  BKAD  bidang  Aset.  Sedangkan pengguna  barang  hanya  memegang  fotocopy saja.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  saja terdapat bukti kepemilikan yang hilang.
Tahap  kedua  yaitu  sistem  dan  prosedur penguasaan  atau  pengalihan  aset  di  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  ditetapkan  oleh  Bupati selaku  pemegang  kekuasaan  aset,  dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan  bupati  yang  ada,  pengalihan  status penggunaan  aset  tetap  dilakukan  berdasarkan inisiatif  dari  Bupati,  dan  permohonan  dari pengguna  barang  lama.  Prosedur  terkait pengalihatan  aset  terdiri  dari  dua  bentuk. Pertama,  apabila  pengalihan  penguasaan  aset dilakukan  atas  inisiatif  bupati,  maka  harus dilakukan  pemberitahuan  terlebih  dahulu kepada  pengguna  barang.  Kedua,  apabila pengalihan  penguasaan  aset  berdasarkan permohonan  pengguna  maka  dilakukan pengajuan  permohonan  secara  tertulis  oleh pengguna barang kepada bupati. BKAD dalam pelaksanaan  pengalihan  aset  telah  dilakukan  di bulan  Januari  2021  yaitu  pengalihan  aset  tetap berupa  kendaraan  roda  empat  dari  pengguna barang  lama  BKAD  kepada  bupati  terpilih. Serah  terima  pengalihan  aset  ini  dituangkan dalam  Berita  Acara  Serah  Terima  sebagai bentuk persetujuan pengalihan aset.
Tahap  ketiga,  identifikasi  dan  mencari solusi  atas  permasalahan  legal,  dimana identifikasi legal  audit  aset tetap  di  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  akan ditindaklanjuti  pada  rapat  internal  bersama  PD lainnya  dalam  MPTGR.  Dalam  rapat  tersebut dibahas  mengenai  permasalahan  legalitas  aset setiap  OPD  yang  kemudian  menghasilkan keputusan  atau  rekomendasi  ganti  rugi.  Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi komitmen  yang  kuat  Pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  dalam  menertibkan pengelolaan  aset  yang  dimilikinya.  Dengan demikian  setiap  pengguna  barang  pasti  akan lebih peduli dengan aset/bmd yang digunakannya.
Tahap  keempat,  strategi  memecahkan permasalahan  legal.  Permasalahan  legal  yang sering  terjadi  dalam  pengelolaan  aset  tetap adalah  ketidaklengkapan  bukti  kepemilikan, Dalam  mengatasi  permasalahan  legal  tersebut, maka  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  juga  menerapkan  beberapa  strategi. beberapa  strategi  dalam  memecahkan  masalah legal terkait dengan penguasaan dan pengalihan, yaitu:  melakukan  penelusuran  atau  pengecekan bukti  legalitas  aset  tetap  yang  dimiliki  yang disesuaikan  dengan  data  yang  tercatat  dalam daftar  Buku  Rekapitulasi  Barang,  melakukan pendataan  atau  sensus  barang  milik  daerah secara  terus  menerus  dan  berkelanjutan  dalam jangka waktu lima tahun sekali, serta melakukan pelatihan dan pendampingan aparatur pengelola barang milik daerah pada OPD. Sensus barang milik  daerah  terakhir  dilaksanakan  di  tahun 2019.  Hal  ini  dilakukan  agar  masalah-masalah legal  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan  cepat sehingga  pengelolaan  aset  tetap  di  Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik lagi, dan  kedepannya  mampu  memperoleh  Opini WTP.
3) Penilaian Aset Tetap
Penilaian  aset  dilakukan  oleh  pihak eksternal  pemerintah  daerah  atau  konsultan penilaian  yang  independen.  Penilaian  aset  juga tidak  harus  dilakukan  oleh  jasa  penilai  publik atau independen, tetapi dapat dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang atau gubernur/bupati/walikota. Hal ini diatur dalam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014. Pemerintah  Kabupaten  TTU  melakukan penilaian aset tetap dengan tim internal namun tim  penilai  belum  bersertifikat.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  penilaian  aset  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  TTU hanya sebatas administratif pembukuan.

## 4) Optimalisasi Aset Tetap
Tujuan  utama  dari  optimalisasi  aset pemerintah daerah adalah aset dapat diidentifikasi  dan  diinventarisasikan,  kemudian dapat dimanfaatkan sehingga tercapai pengelolaan  aset  yang  efektif  dan  efisien. Bentuk  optimalisasi  aset  tetap  Pemda Kabupaten  TTU  yaitu  Optimalisasi  fungsi  aset di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  cara  sewa dan kerjasama pemanfaatan. Bentuk sewa yaitu dengan  cara  menyewakan  tanah,  gedung  dan bangunan,  serta  alat-alat  mesin  dan  peralatan. Sedangkan  kerjasama  pemanfaatan  itu  yaitu dengan menggandeng investor, guna pengelolaannya  secara  optimal  dan  dapat menambah PAD. Kemudian, strategi Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dalam melakukan  optimalisasi  aset  dilakukan  dalam dua bentuk yaitu eksternal dan internal. Strategi eksternal  adalah  berkerja  sama  dengan  pihak ketiga  dalam  menggali  dan  mengkaji  potensi- potensi  dari  aset  yang  ada.  Salah  satunya  yang telah  dijalankan  Pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  melakukan  kerja  sama  dengan pihak  ketiga  sebagai  penyewa  salah  gedung pemerintah, di mana hasil sewa tersebut masuk ke  dalam  PAD.  Sedangkan  strategi  internal yaitu  pemerintah  telah  melakukan  inventarisasi secara  fisik  dan  legal  serta  mengindentifikasi aset  mana  yang  perlu  dioptimalkan.  Kedua strategi  tersebut  juga  dapat  memberikan dampak positif terhadap penigkatan mekanisme pengelolaan  aset  tetap  yang  efektif  dan  efisien yang  dapat  memberikan  kontribusi  dalam memperoleh  opini  WTP  pada  Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5) Pengawasan dan Pengendalian
Untuk  menilai  suatu  keberhasilan  dari pelaksanaan  kegiatan  apakah  sesuai  dengan perencanaan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,
maka  dibutuhkan  pengawasan  untuk  menilai kegiatan  tersebut  secara real .  Pengawasan  ini dapat  bersifat  internal  maupun  eksternal. Pengawasan  dan  pengendalian  aset  tetap  di Kabupaten  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pengawasan internal yakni Inspektorat  dan  BPKP  yang  memiliki  peran penting  dalam  pendampingan  dan  melakukan pembinaan  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam menyusun  LKPD.  Adapun  tindakan  yang dilakukan adalah melakukan review atas LKPD Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  sebelum diserahkan  kepada  pihak  eksternal  yaitu  BPK untuk dilakukan pemeriksaan/audit atas LKPD tersebut.
Tindakan selanjutnya pada tahap pengawasan  dan  pengendalian  aset  adalah dengan  mengembangkan  SIMDA  BMD  untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset yang efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  aplikasi SIMDA  BMD  menciptakan  pengelolaan  dan penatausahaan aset yang tertib administrasi dan juga  memudahkan  pegawai-pegawai  dalam mengakses  data  serta  pihak  lain  yang berkepentingan  untuk  memperoleh  informasi mengenai  pengelolaan  aset.  Penerapan  aplikasi SIMDA BMD sudah diterapkan secara nasional di setiap pemerintah daerah, maka BKAD juga menerapkan  aplikasi  tersebut  dengan  harapan pekerjaan  dapat  lebih  maksimal  dan  dapat mewujudkan  opini  WTP  atas  LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara.
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung  Pengelolaan  Aset  Tetap  di Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mewujudkan  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian Beberapa
faktor penghambat dalam pengelolaan  aset  tetap  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara, antara lain:
1. Ketidaklengkapan  dokumen  perolehan  aset tetap,  seperti  kuitansi  yang  mencatat  nilai perolehan  suatu  barang  yang  berpengaruh pada saat inventarisasi;
2. Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  handal  untuk  menjalankan  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik Daerah (SIMDA BMD). Masih ada aparatur
yang  belum  bisa  mengoperasikan  aplikasi sehingga  sulit  menginput  data  atau  proses inventarisasi  menjadi  terhambat  dan  masih minim  jumlah  SDM  yang  berkualifikasi  di bidang  IT  terutama  dalam  mengoperasikan aplikasi SIMDA BMD.
3. Kurangnya  pemahaman  SDM  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
4. Koneksi  Jaringan  SIMDA  BMD  sering bermasalah.  Aplikasi  SIMDA  BMD  yang berbasis online hanya  mencakup  lingkungan kantor  BKAD  saja  dan  belum  menjangkau keseluruhan  OPD  di  Kabupaten  Timor Tengah  UtaraHal  ini  disebabkan  belum tersedianya  jaringan  Local Area  Networking (LAN)  serta  aplikasi  yang  mengalami server down sehingga dalam proses log in mengalami kesulitan.
Selanjutnya  beberapa  faktor  pendukung dalam  pengelolaan  aset  tetap  di  Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu: 1. Kebijakan  pengembangan  Sumber  Daya Manusia  dalam  hal  ini  berdasarkan  struktur organisasi  BKAD,  hampir  keseluruhan pegawai  yang  ada  berasal  dari  pendidikan Sarjana  terkhusus  Ilmu  Ekonomi  sehingga memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  di bidang akuntansi,  keuangan  dan  aset  yang  tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pengelolaan  aset  tetap  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara;
2. Laporan  hasil  pengadaan  barang  milik daerah  setiap  OPD  yang  dilaporkan, bendahara  barang  persemester  berjalan dengan  baik  sehingga  mempercepat  proses inventarisasi;
3. Perangkat pendukung pelaksanaan pengelolaan  aset  yang  memadai  berupa perangkat  elektronik  seperti  komputer, laptop, jaringan internet/ wi-fi , dan printer;
4. Komitmen  pimpinan  untuk  mewujudkan pengelolaan aset yang baik dalam mewujudkan opini WTP.
C. Upaya yang Dilakukan Badan Keuangan dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  Dalam  Mengatasi Faktor  Penghambat  Pengelolaan  Aset Tetap Berikut upaya-upaya yang telah dilaksanakan  oleh  Badan  Keuangan  dan  Aset
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengatasi  beberapa  faktor  penghambat  yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:
1. Melengkapi  dokumen  perolehan  aset  tetap Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar.
Kelengkapan dokumen atau bukti kepemilikan  aset  tetap  merupakan  hal  yang penting  dalam  pengurusan  barang  milik daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara. Permasalahan  ini  terdapat  dalam  catatan pemeriksaan  oleh  BPK  atas  LKPD Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  agar  dapat dilakukan perbaikan, serta dapat meningkatkan  pengelolaan  aset  tetap  guna memperbaiki  dan  mengatasi  hambatan  yang ada,  sehingga  tujuan  untuk  mewujudkan opini  WTP  tercapai.  Upaya  BKAD  pada bidang  aset  dalam  hal  melengkapi  dokumen atau  bukti  kepemilikan  atas  aset  tetap  telah dilakukan secara maksimal dengan mengalokasikan  anggaran  cukup  besar  guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut.
2. Melakukan  pengajuan  atas  aset  tetap  yang hilang kepada MP TP-TGR. Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  dalam pengelolaan  aset  tetap  adalah  adanya  aset tetap  yang  hilang  dan  tidak  dapat  ditelusuri keberadaannya  serta  mengalami  kesulitan dalam  menentukan  pengguna  barang ersebut.  Untuk  aset  tetap  yang  hilang  dan diketahui pengguna barang tersebut, dilakukan  tindak  lanjut  dalam  kehilangan tersebut.  Maka  yang  dilakukan  oleh  BKAD adalah  melakukan  penelusuran  terhadap bukti-bukti  kehilangan  dan  dilaksanakan persidangan  yang  dilakukan  oleh  Majelis Pertimbangan  Tuntutan  Perbendaharaan – Tuntutan  Ganti  Rugi  (MP  TP-TGR)  yang dapat membantu serta menjadi media dalam penyelesaian  masalah  terhadap  aset  tetap yang hilang tersebut. Hal ini dilakukan guna mengatasi hambatan pada proses pengelolaan aset tetap oleh BKAD di bidang aset agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Meningkatkan  kompetensi  bagi  SDM pengelola aset dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
Upaya  BKAD  dalam  meningkatkan  potensi pegawai  atau  personel  di  bidang  aset  adalah dengan mengikutsertakan pegawai mengikuti Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat),  sehingga diharapkan  dapat  menambah  wawasan dalam  hal  pengetahuan  dan  keterampilan untuk  meningkatkan  pengelolaan  aset  tetap yang dilaksanakan oleh BKAD.
4. Penerapan  aplikasi  SIMDA  BMD  yang terintegrasi  kepada  seluruh  OPD  di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik  Daerah  (SIMDA  BMD)  yang diterapkan  oleh  BKAD  belum  sepenuhnya terintegrasi  ke  seluruh  OPD  Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini mengakibatkan adanya  hambatan  bagi  BKAD  dalam pelaksanaan  inventarisasi  barang  oleh masing-masing OPD tidak tersalurkan secara langsung  ke  SIMDA  BMD.  Adapun  upaya BKAD dalam mengatasi permasalahan yang terjadi  terkait  SIMDA  BMD  adalah menghubungkan  atau  mengintegrasikan aplikasi SIMDA BMD ke seluruh OPD yang ada  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, sehingga  dalam  pelaksanaan  inventarisasi dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien. Namun  hal  ini  dapat  terwujud  jika  adanya ketersediaan  biaya  dan  komitmen  seluruh personel pengelolaan aset untuk mewujudkan  optimalisasi  pengelolaan  aset tetap KESIMPULAN Pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan secara  optimal,  karena  masih  terdapat  kendala dalam  kegiatan  inventarisasai,  legal  audit, penilaian,  optimalisasi  serta  pengendalian  dan pengawasan. Kendala yang dihadapi antara lain ketidaklengkapan  dokumen  perolehan  aset tetap,  kurangnya  kompetensi  SDM  dalam mengoperasikan  SIMDA  BMD  dan  penerapan Standar  Akuntasi  Berbasis  Akrual,  belum adanya  SDM  bersertifikat  untuk  menilai pengelolaan  aset  tetap  dan  koneksi  jaringan SIMDA  BMD  sering  bermasalah.  Pengelolaan aset  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara didukung oleh beberapa hal, yaitu latarbelakang pendidikan  pegawai  di  BPKAD  yang  sebagian besar merupakan lulusan Sarjana Ilmu ekonomi,
laporan  hasil  pengadaan  barang  milik  daerah setiap  OPD  per  semester  berjalan  baik,  sarana pendukung  yang  memadai  dan  komitmen pimpinan  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  aset agar  terwujud  opini  WTP.  Selanjutnya,  BKAD Kabupaten  TTU  telah  melakukan  beragam upaya  untuk  mengatasi  hambatan  tadi,  seperti melengkapi dokumen perolehan aset tetap serta melakukan  penilaian  aset  tetap  secara  tepat, melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR, meningkatkan kompetensi  SDM  pengelola  aset,  dan menerapkan  SIMDA  BMD  yang  terintegrasi dengan  aseluruh  OPD  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara.
Beberapa  rekomendasi  yang  peneliti berikan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  yaitu  mengintensifkan  kegiatan melengkapi  dokumen  tanda  bukti  kepemilikan aset  tetap  kemudian  melakukan  pengarsipan berbasis teknologi (disimpan dalam google drive ), mengoptimalkan  aset  tetap  yang  ada, meningkatkan  kompetensi  SDM  (personel BKAD)  melalui  Bimtek  penerapan  Standar Akuntasi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  dan Bimtek  penerapan  aplikasi  SIMDA  BMD, mengembangkan jaringan internet  yang terintegrasi ke seluruh OPD, segera menindaklanjuti  rekomendasi  BPK-RI  agar tidak  terjadi  temuan  berulang  di  tahun berikutnya,  dan  menyiapkan  anggaran  dan membentuk  tim  penilai  pemerintah  untuk menilai aset agar dapat meraih nilai wajar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada  Kepala  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara beserta  jajarannya  yang  telah  memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan  penelitian,  serta  seluruh  pihak yang membantu
dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## REFERENSI
Asman,  A.,  Akram,  H.  dan,  &  MT,  A.  (2016). Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Tetap  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumbawa.
Assets , 6 (1), 23 – 38.
Fadilah,  I.,  Muhammad,  R.  N.,  &  ...  (2021). Analisis  Pengelolaan  Aset  Daerah  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung Barat. Indonesian  Accounting  … , 1 (3),  446 – 456. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-
3.1.2/iarj/article/view/3022
Lulu,  M.  A.  L.  N.  U.  A.  P.  (2020).  Binaan Pascasarjana  Unpas  Universitas  Pasundan Bandung  Komunitas  Dosen  Penulis  dan Peneliti Indonesia Studi Prilaku Konsumen Dimasa  Pandemi  Covid-19 :  Keputusan. Sosiohumaniora  KodepenaKodepena , 1 ,  150 – 169.
Mulia,  R.  A.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat). Jurnal EL-RIYASAH , 9 (1), 7. https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798 Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis  Pengelolaan  Aset  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 8 (2), 160 – 170. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun  2021  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan, Inventarisasi,  dan  Pelaporan  Barang  Milik Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah. Purba,  R.  (2019).  Pengelolaan  Aset  Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan
Pemanfaatan  aset  Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik , 9 (2), 152 – 164.
Rahmi,  M.,  &  Malau,  H.  (2021).  Pengelolaan Aset  Nagari  Oleh  Anak  Nagari  Untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Nagari (Pan). JESS  (Journal  of  Education  on  Social
Science) , 5 (1), 80. https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.294 Suparman,  N.,  &  Sangadji,  A.  D.  (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pada Dppkad  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat
Provinsi  Maluku. Jurnal  Kelola :  Jurnal  Ilmu
Sosial , 1 (2), 74 – 97.
https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yuliani,  N.  L.  R.  D.  A.  (2016).  Faktor  yang
Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. Jurnal  Bisnis  &  Ekonomi , Volume 14, (1), 56 – 64.