Evaluation of Occupational Safety and Health in Workers at Height at PT. PLN UIT JBT UPT Bekasi
Author : Nikhen Hanifah Alvianshah 1 , Merry Sunaryo 2
First Author E-mail: nikhenhanifah007.k319@student.u nusa.ac.id, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia 1 Second Author E-mail: merry@unusa.ac.id, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya,
Indonesia 2 DOI :10.24903/kujkm.v9i2.2249
Received : June 2023 Accepted : December 2023
Published : December 2023
P-ISSN: 2477-1880  E-ISSN: 2502-6623 Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat

## Abstract
Background: Working at altitude is working in a high place that can be risky for orkers to experience injuries if they fall from that place. The Law No. 1 of 1970 states that one of the work activities that need attention from the safety side is work activities carried out at a height Objectives: The purpose of this study was to evaluate the application of K3 to workers at altitude based on permenaker No. 9 of 2016 on the work of replacing the 500 kV panthograph disconnecting switch (DSP) at PT. PLN UIT JBT UPT Bekasi Research  Metodes: This  study  uses  the  type  of  qualitative  research  that  is observaisonal by using a cross sectional approach. Data collection techniques using observation systems and interviews to informants through the text of the interview guidelines. The study was conducted in September 2022
Results: The  results  showed  that  the  replacement  work  disconnecting  switch panthograph (DSP) is included in the category of types of work at height. The results of observations and interviews show that workers are still less aware of aspects of K3, have not implemented aspects of emergency preparedness, and still use workers who are not yet competent Conclusion: The work of replacing the disconnecting switch panthograph (DSP) has not  implemented  the  safety  requirements  for  working  at  height  according  to Permenaker No. 9 of 2016. This is because there are still some points that have not been met, namely K3 planning, K3 procedures and Labor competence Keywords: Occupational  Safety  and  health  (K3);  working  at  height;Disconnecting Switch Panthograph (DSP); Permenaker No. 9 of 2016

## Abstrak
Latar Belakang: Bekerja di ketinggiaan merupakan bekerja pada suatu tempat tinggi yang dapat  berisiko bagi pekerja mengalami cidera jika jatuh dari tempat tersebut. Undang  Undang No. 1 tahun 1970 menyatakan bahwa salah satu kegiatan kerja yang perlu  mendapat  perhatian dari sisi keselamatan kerja adalah kegiatan kerja yang dilakukan pada ketinggian Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan K3 pada pekerja di  ketinggian  berdasarkan  permenaker  No.  9  Tahun  2016  pada  pekerjaan penggantian disconnecting switch panthograph (DSP) 500 kV di PT. PLN UIT JBT UPT Bekasi Metode  Penelitian: Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatatif  yang bersifat  observaisonal  dengan  menggunakan  pendekatan cross  sectional .  Teknik pengumpulan data menggunakan sistem observasi dan wawancara kepada informan melalui  teks  pedoman  wawancara.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan September 2022 Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkann  bahwa  pada  pekerjaan  penggantian disconnecting  switch  panthograph (DSP)  termasuk  dalam  kategori  jenis  bekerja  di ketinggian.  Hasil  observasi  dan  wawancara  menunjukkan  bahwa  pekerja  masih kurang aware terhadap aspek K3, belum melaksanakan aspek kesiapsiagaan tanggal darurat,  dan  masih  menggunakan  tenaga  kerja  yang  belum  berkompeten Kesimpulan: Pekerjaan penggantian disconnecting switch panthograph (DSP) belum melakukan  penerapan  persyaratan  keselamatan  bekerja  di  ketinggian  sesuai Permenaker no 9 Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa point  yang  belum  dipenuhi  yaitu  perencanaan  K3,  Prosedur  K3  dan  Kompetensi Tenaga Kerja
Kata  kunci : Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3);  Bekerja  di  Ketinggian; Disconnecting Switch Panthograph (DSP);Permenaker No. 9 Tahun 2016
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/KESMAS P-ISSN: 2477-1880; E-ISSN: 2502-6623
December 2023, Vol. 9 No. 2

## Copyright Notice
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Bekerja  di  ketinggiaan  adalah  bekerja pada  suatu  tempat  tinggi  yang  dapat    berisiko bagi  pekerja  mengalami  cidera  jika  jatuh  dari tempat itu. Undang  Undang No. 1 tahun 1970 menyatakan  bahwa  salah  satu  kegiatan  kerja yang  perlu    mendapat    perhatian  dari  sisi keselamatan  kerja  adalah  kegiatan  kerja  yang dilakukan pada ketinggian, yaitu kegiatan yang mempunyai  potensi  bahaya  jatuh  bagi  pekerja yang  melakukannya  kegiatan  itu  dapat dilakukan  pada  ketinggian.  Berbagai  masalah timbul  ketika  pekerja  bekerja  di  ketinggian, diantaranya  ialah  pekerja  tidak  menggunakan alat pelindung diri ( full body harness ), pekerja tidak  mematuhi  prosedur  yang  berlaku,  serta kurangnya sistem pangamanan yang tersedia di tempat  kerja.  Risiko  kecelakaan  kerja  di ketinggian  menjadi  factor  pemicu  terjadinya kecelakaan antara lain ialah: terjatuh, terpeleset, tersandung, dan kejatuhan (Nurhijrah, 2018).
International  Labour  Organization (ILO)  tahun  2015 menyebutkan  bahwa diperkirakan secara global ada 60.000 kecelakaan  kerja  fatal  per  tahunnya,  dari  142 kematian,  penyebab  utama  disebabkan  karena jatuh dari ketinggian sebesar 45%. Kecelakaan non-fatal  dengan  luka  berat  yang  terjadi  pada tahun  2013-    2014  yaitu  150  per  100.000 pekerja.  Dari  luka  berat  yang  terjadi  31% diantaranya terjadi karena jatuh dari ketinggian, 27% karena terpeleset, tersandung dan terjatuh, 13%  karena  kejatuhan  benda,  dan  9%  karena pekerjaan handling .
Data  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (2015)
menunjukkan jumlah kecelakaan kerja mencapai  105.182  kasus,  38%  dari  total tersebut  adalah  kecelakaan  pekerja  jatuh  dari ketinggian.
PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk Transmisi  Jawa  Bagian  Tengah  adalah perusahaan yang mengelola sektor ketenagalistrikan khususnya di bidang Transmisi  dalam  skala  tegangan  tinggi  dan ekstra tinggi (70kV, 150 kV dan  500kV), serta bertanggung  jawab  sebagai  penyaluran  energi listrik  sebagai  pengembangan  dan  perbaikan sistem kelistrikan. Pada proses kerjanya, salah satu potensi bahaya yang mungkin terjadi ialah jatuh dari ketinggian (Ligia Aulia, 2020).
Data hasil survey awal yang dilakukan menggunakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko  (IBPR)  yang  diperoleh  dari  pejabat  K3 perusahaan,  jenis risiko yang paling tinggi ada pada pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian, salah satunya ialah pada pekerjaan penggantian DS Panthograph 500 kV. Laporan kegiatan Health Safety Enviroment (HSE) pada bulan  januari-desember  tahun  2018 section 2 PT.  PLN  Pusat  Manajemen  Proyek  Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi 1 atau yang disingkat  dengan  PUSMANPRO-UPMK  1 menyebutkan  bahwa  telah  terjadi  kecelakaan mayor  sebanyak  1  kali  dan  kecelakaan  minor sebanyak 4 kali dan kejadian nearmiss lannya sebanyak 17 kali, kejadian tersebut lebih sering dialami  pada  pekerjaan  yang  dilakukan  di ketinggian. Informasi pada observasi awal yang didapatkan dari ketua Safety Advisor menyatakan bahwa penggantian DS Panthograph 500 kV ini merupakan salah satu pekerjaan  ketinggian  yang  memiliki  risiko bahaya tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk  mengevaluasi  kesesuaian  syarat-syarat bekerja di ketinggian sesuai dengan
Permenaker  No.  9  Tahun  2016  tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dalam Pekerjaan pada Ketinggian pada unit pekerjaan penggantian Disconnecting Switch Panthograph (DSP) di PT. PLN (Persero) UIT JBT UPT Bekasi.
December 2023, Vol. 9 No. 2

## Metode Penelitian
Jenis  pada  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini bersifat deskriptif observaisonal dengan menggunakan  pendekatan cross  sectional . Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Wilayah kerja PT PLN (Persero) UIT JBT UPT Bekasi dengan waktu penelitian pada bulan September 2022. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan instrument lembar observasi dan pedoman wawancara. Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Informan Penelitian No Jenis Informan Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Informan Utama Pekerja Penggantian DSP 5 orang 2 Informan Pendukung Safety Supervisor (Pengawas K3) 1 orang 3 Informan Kunci Project Manager Penggantian DSP 1 orang Sumber : Primer, 2022

## Hasil Penelitian
Penelitian mengenai evaluasi
penerapan  K3  pada  pekerja  di  ketinggian dilakukan di PT. PLN (Persero) UIT JBT UPT Bekasi unit pekerjaan penggantian disconnecting  switch  panthograph (DSP)  500 kV. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan  wawancara  mendalam  kepada  informan kunci, informan utama dan informan pendukung.
Menurut  Permenaker  No.  9  Tahun 2016  tentang  K3  bekerja  di  ketinggian, Pengusaha atau pengurus wajib menerapkan K3 dalam  bekerja  pada  ketinggian  dengan memenuhi persyaratan K3 yang meliputi :
1. Perencanaan
Permenaker  No.  9  Tahun 2016  tentang  K3 bekerja  diketinggian  menyatakan  bahwa  hal pertama  yang  perlu  diterapkan  sebelum pekerjaan  dimulai  adalah  perencanaan  K3.
Berikut  adalah  hal-hal  yang  memenuhi persyaratan pada tahap perencanaan pekerjaan :

## a. Work Permit atau Izin Kerja
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 pada  lampiran  2  tentang  pedoman  penilaian penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  mewajibkan adanya  sistem  izin  kerja  untuk  tugas-tugas berisiko  tinggi,  termasuk  pada  pekerjaan ketinggian.  Hasil  observasi  menunjukkan bahwa  pada  pekerjaan  DSP  telah  memiliki dokumen  izin  kerja,  melalui  wawancara mendalam  yang  dilakukan  kepada  informan, peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP telah melaksanakan work  permit sebelum  pekerjaan dimulai.
Work  permit ialah  dokumen  izin  kerja yang  wajib  dibuat  sesuai  dengan  jenis  dan lokasi  pekerjaan,  hal  tersebut  dilakukan untuk dapat  mengontrol  dan  memonitor  pekerjaan atau  kondisi  tempat  kerja  dan  memastikan keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Kegiatan observasi  yang  dilakukan  mendapatkan  hasil bahwa work permit yang dibuat pada pekerjaan DSP  telah  sesuai  dengan  lokasi  dan  jenis pekerjaan  yang  dilakukan  yakni  di  PT.  PLN (Persero)  UPT  Bekasi  Gitet  Muaratawar 500kV . Work  permit  juga  harus  selalu  dalam keadaan  aktif  atau  berlaku,  selain  itu  work permit  yang  dimiliki  harus  sudah  memiliki approval .  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  informan  bahwa  pada pekerjaan penggantian DSP work permit dibuat pada  tanggal  5  September  2022  dan  masih dalam  keadaan  aktif  hingga  18  September 2022.  Dokumen  work  permit  juga  telah memiliki approval yang  dibuktikan  dengan tanda tangan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun  2012  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3), dokumen  izin  kerja yang  dibuat  dan  telah disetujui wajib disosialisasikan kepada pekerja agar  pekerja  dapat  memahami  seluruh  sitem izin  kerja  guna  menjamin  keselamatannya selama  bekerja.  Pekerja  wajib  memulai pekerjaan  apabila  sudah  tersedia  work  permit
December 2023, Vol. 9 No. 2
yang telah  approval,  apabila  ada  pekerja  yang melakukan  pekerjaan  tanpa  adanya  work permit,  maka  pekerja  tersrbut  akan  diberikan sanksi  dan  pekerjaan  tidak  dapat  berlanjut. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada  informan,  peneliti  mendapatkan  hasil bahwa  pada  pekerjaan  penggantian  DSP  ini seluruh pekerja telah mendapatkan arahan atau sosialisasi  mengenai  work  permit,  dan  juga penyampaian  sanksi  apabila  ada  pekerja  yang melakukan pekerjaan tanpa adanya work permit terlebih  dahulu.  Penyampaian  sosialisasi  juga dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja
b. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR)
Menurut  ISO  45001:2018,  hal  penting dalam  setiap  program  K3  yang  efektif  adalah melaksanakan  identifikasi  bahaya,  penilaian risik o dan  pengendaliannya (IBPR). pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  memiliki dokumen  IBPR  yang  ditandatangani  langsung oleh manajer perusahaan.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti kepada informan, menunjukkan bahwa seluruh  sumber  bahaya  pada  pekerjaan penggantian  DSP  telah  sesuai  dan  tercantum pada  dokumen  IBPR  yang  dimiliki  oleh  PT. PLN  (Persero)  Unit  Induk  Transmis  Jawa Bagian Tengah.
Tahap kedua setelah dilakukannya identifikasi  bahaya  yaitu  kegiatan  penilaiam risiko  bahaya  ( risk  assessment ).  Setelah dilakukan  observasi  pada  IBPR  di  pekerjaan penggantian DSP, didapatkan hasil berupa jenis bahaya  mekanik  berupa  ketinggian  lah  yang memiliki  nilai  risiko  paling  besar,  didukung dengan  hasil  wawancara  yang  menunjukkan bahwa  tingkat  nilai  risiko  yang  paling  besar adalah terjatuh dari ketinggian.
Penilaian  risiko  dibuat  untuk  memudahkan pelaksana K3 dalam memberikan pengendalian-pengendalian  terhadap  bahaya yang  ada,  tahap  pengendalian  risiko  adalah tahap  yang  penting  dilakukan  dalam  suatu manajemen risiko.
Melalui wawancara mendalam dengan informan,  peneliti  mendapatkan  informasi bahwa  mengenai  pengendalian  risiko  yang telah  di  upayakan  oleh  perusahaan  pada pekerjaan  penggantian  DSP  adalah  dengan mengutamakan  sikap  K3  termasuk  APD  pada saat  bekerja  setelah  mengetahui  bahwa  nilai risiko paling tinggi adalah ketinggian.

## 2. Prosedur Kerja
Persyaratan  K3  bekerja  di  ketinggian  yang kedua menurut Permenaker No. 9 Tahun 2016 adalah  Prosedur  kerja,  berikut  adalah  hal-hal yang  mecakup  dalam  point  persyaratan  pada prosedur kerja:
a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP  di  susun  sebagai  bahan  acuan  untuk sebuah pekerjaan demi meminimalisir kesalahan kerja yang tentunya dapat berakibat pada  kecelakaan  kerja,  maka  dari  itu  isi dokumen SOP wajib menjadi bahan acuan yang benar  dengan  menyesuaikan  isi  step  kerja secara  rinci  dan  wajib  disetujui  oleh  manager perusahaan.  Bedasarkan  hasil  observasi  yang peneliti  lakukan  dengan  melihat isi  SOP  yang ada, pada pekerjaan penggantian DSP memiliki SOP  yang  berisi  jelas  terkait  step  kerja  pada penggantian DSP sesuai dengan surat keputusan direkrut PLN pusat, pada SOP juga telah direview, disetujui, dan  tandatangani oleh Project manager serta manajer perusahaan
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  memiliki dokumen  SOP  secara  tertulis  dengan  isi  yang telah  sesuai  pada  jenis  pekerjaan  yakni penggantian DSP, SOP sudah atas persetujuan PM dan juga manager perusahaan.
Sasaran utama disusunnya sebuah dokumen SOP  adalah  pekerja  itu  sendiri,  maka  seluruh tenaga  kerja  penggantian  DSP  memiliki  hak dan kewajiban untuk dapat memahami isi dari SOP  tersebut.  Melalui  wawancara  yang dilakukan kepada informan, peneliti mendapatkan informasi bahwa SOP tersampaikan kepada pekerja sebelum dimulainya pekerjaan.
b. Instruksi Kerja (IK)
December 2023, Vol. 9 No. 2
Instruksi  kerja  adalah  dokumen  yang mengatur  secara  urut  dan  rinci  dari  suatu kegiatan yang menguraikan satu langkah dalam suatu  prosedur  sebagai  pendukung  dokumen prosedur kerja (ISO 9001 : 2015). Perusahaan diwajibkan memiliki IK sebagai penyempurna dokumen  SOP,  dari  hasil  kegiatan  observasi dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti kepada  informan,  terdapat  hasil  informasi bahwa  pada  pekerjaan  penggantian  DSP  telah menerapkan pekerjaan yang sesuai dengan step kerja  yang  telah  disusun  di  dokumen  IK  dan SOP

## c. Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  9 Tahun  2016  mewajibkan  bagi  pekerjaan ketinggian  untuk  membuat  rencana  tanggap darurat  secara  tertulis.  Berdasarkan  hasil wawancara kepada informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan rencana tanggap darurat  pada  pekerjaan  penggantian  DSP  ini belum  diterapkan,  dibuktikan  dengan jawaban para  informan  yang  masih  belum  memiliki pemahaman terkait rencana tanggap darurat dan tidak tersedianya kotak P3K. Informan project manager juga mengakui bahwa tidak memiliki emergency respon tim karena masih kurangnya SDM.
3. Teknik Bekerja Aman
Hasil obervasi yang telah dilakukan terkait teknik bekerja aman adalah kondisi lantai kerja pada  pekerjaan  penggantian  DSP  terlihat  kuat ataupun  tidak  rapuh  untuk  menopang  pekerja selama  bekerja,  hal  tersebut  diperkuat  dengan hasil  wawancara  kepada  informan  yang menyatakan  bahwa  seluruh  sarana  prasarana akan dilakukan pengecekan pada saat sebelum pekerjaan dimulai.
Teknik  bekerja  aman  selanjutnya  adalah meliputi  perangkat  pelindung  jatuh.  Melalui kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti serta  didukung  dengan  wawancara  pada informan  dapat  disimpulkan  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP  ini  perangkat pelindung  jatuh  yang  digunakan  adalah  jenis perorangan dengan kondisi baik .
4. Alat Pelindung Diri (APD)
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  No.  8  Tahun  2010  tentang alat  pelindung  diri  (APD),  dalam  lingkup pekerjaan apapun perusahaan wajib menyediakan  APD.  APD  yang  utama  pada pekerjaan  ketinggian  meliputi safety  helm , safety shoes , safety  gloves khusus  anti  listrik, full set body harness.
Kegiatan  observasi  yang  telah  dilakukan oleh  peneliti,  didapatkan  hasil  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  tersedianya APD  yang  tepat  dengan  kualitas  APD  yang sesuai. Maka dengan hal itu dapat memperkuat hasil  wawancara  yang  juga  menunjukkan bahwa pengusaha telah menyediakan APD bagi pekerja  dengan  layak  dan  sesuai  jenis-jenis APD pada pekerjaan ketinggian.
Selain mewajibkan, pada regulasi yang ada juga menghimbau untuk seluruh pekerja dapat menggunakan  APD  secara  baik  dan  benar untuk  meminimalisir  risiko  keparahan  pada kecelakaan,  hal  itu  nyatanya  sejalan  dengan kondisi  di  lapangan  pada  pekerja  penggantian DSP  yang  telah  menggunakan  APD  dengan cara yang sudah benar.
5. Kompetensi Tenaga Kerja
Persyaratan  K3  pada  pekerjaan  ketinggian yang terakhir adalah point tentang tenaga kerja. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi, menunjukkan  hasil  bahwa  3  informan  yang memiliki latar belakang S1 merupakan pekerja internal  dan  telah  berkompeten,  dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi keahlian, sedangkan 2 pekerja lepas yang memiliki latar belakang SMK, belum bisa dikatakan berkompeten  karena  tidak  memiliki  sertifikasi keahlian.
Selain tenaga kerja yang berkompeten, pada pekerjaan ketinggian, Permenaker No.9 Tahun 2016  menyatakan  bahwa  perusahaan  wajib menyediakan  tenaga  kerja  yang  berwenang, Melalui hasil observasi yang dilakukan peneliti, Pengawas  K3  telah  memiliki  lisensi  keahlian K3 yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi  dengan  masa  berlaku  yang  aktif. Hal  tersebut  di  perkuat  melalui  wawancara mendalam  yang  dilakukan  kepada  informan  7 selaku  pengawas  K3  yang  mengatakan  bahwa
December 2023, Vol. 9 No. 2
dirnya telah memiliki lisesnsi sertifikat ahli K3 dengan  keadaan  aktif  yang  baru  dilakukan pembaruan pada tahun 2021.

## Pembahasan

## 1. Perencanaan Kerja
Pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen izin kerja secara tertulis, berdasarkan hasil  telaah  peneliti  pada  dokumen  izin  kerja tersebut telah sesuai jenis pekerjaan dan lokasi kerjanya, yakni pekerjaan penggantian DSP di PT. PLN
UPT Bekasi Gitet Muaratawar 500kV, didalam dokumen  izin  kerja  tersebut  terdapat  list pekerja yang terlibat sesuai dengan yang berada dilokasi  kerja,  yakni  1  project  manager,  5 pekerja penggantian DSP, dan 1 Pengawas K3. Surat  izin  kerja  pada  pekerjaan  penggantian DSP  telah  di  approve  dalam  bentuk  tanda tangan  oleh  manager  perusahaan,  hal  tersebut diperkuat  dengan  hasil  wawancara  yang mengatakan  bahwa  project  manager  dan manajer  perusahaan    akan  melakukan  review terhadap  kebeneran  dari  isi  surat  izin  kerja sampai  dengan  mereka  menyetejui  dan menyatakan bahwa dokumen izin kerja tersebut dapat diterima
Dokumen  izin  kerja  pada  pekerjaan penggantian DSP memiliki masa berlaku yang aktif  yakni  5  September  2022  hingga  18 September 2022, hasil tersebut telah dinyatakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada dokumen prosedur pedoman izin kerja PT. PLN (Persero)  pusat  UIT  JBT  secara  tertulis,  yang menyatakan  bahwa  masa  berlaku  surat  izin kerja pada seluruh pekerjaan di PT PLN Persero UIT JBT adalah maksimal selama 14 hari. dokumen  izin  kerja  pekerjaan  penggantian DSP  tidak  hanya  sekedar  dibuat,  melainkan disampaikan melalui sosialisasi kepeda pekerja pada  saat  sebelum  pekerjaan  dimulai,  hal tersebut  diperkuat  dengan  pengakuan  pada informan-informan  lainnya  yang  menyatakan bahwa  mereka  selalu  mendapatkan  sosialiasi terkait isi dari work permit tersebut.
Perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk menerapkan  sistem  izin  kerja  dengan  baik
sebelum pekerjaan dimulai, perusahaan berhak untuk  memberikan  sanksi  jika  pekerja  tidak menerapkan sistem izin kerja. Hasil wawancara pada  pekerjaan  penggantian  DSP,  didapatkan informasi  jika  pekerjaan  tidak  menerapkan sistem izin kerja yang telah menjadi ketentuan perusahaan,  maka  pekerjaan  tidak  boleh dilaksanakan. Menurut dokumen prosedur izin kerja  PT.  PLN  (Persero)  UIT  JBT  pusat, seluruh  pekerjaan  yang  dilaksanakan  didalam lingkup PT.PLN (Persero) wajib memenuhi dan melaksanakan dokumen izin kerja.
Perencanaan  kerja  yang  selanjutnya  adalah Identifikasi  Bahaya  dan  Penilaian  Risiko (IBPR).  Hasil  wawancara  dan  observasi didapatkan bahwa pada pekerjaan penggantian DSP telah melaksanakan IBPR sesuai ketentuan,  IBPR  dibuat  sesuai  seluruh  step kerja  pada  pekerjaan  tersebut.  Identifikasi bahaya yang terdapat pada pekerjaan penggantian DSP menurut hasil wawancara dan hasil  telaah  terhadap  dokumen  IBPR  adalah meliputi  bahaya  jatuh  dari  ketinggian,  bahaya tersetrum  listrik,  terjepit,  terbentur,  kejatuhan benda dari atas dan tertabrak alat berat.
Penilaian  risiko  yang  telah  dilakukan bersadarkan hasil wawancara dan hasil tinjauan terhadap  dokumen  IBPR  menunjukkan  bahwa risiko  bahaya  tertinggi  adalah  terletak  pada bahaya  mekanik  berupa  jatuh  dari  ketinggian, informan  menjelaskan  hal  itu  disimpulkan bahwa  pekerjaan  penggantian  DSP  dilakukan pada  ketinggian  kurang  lebih  5-7  meter sehingga memiliki risiko besar berupa pekerja jatuh dari ketinggian. Penilaian risiko dilakukan untuk memudahkan dalam memberikan  pengendalian  terhadapa  bahaya- bahaya  sesuai  dengan  nilai  risikonya.  Melalui wawancara mendalam  kepada  informan, peneliti mendapatkan hasil bahwa pengendalian  yang  sudah  diterapkan  terhadap bahay-bahaya tersebut adalah berupaa penggunaan APD, bekerja sesuai dengan SOP dan  IK,  serta  menerapkan  K3  selama  bekerja. Kegiatan  observasi  menunjukkan  bahwa seluruh pekerja mengenakan APD dengan baik sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  telah
December 2023, Vol. 9 No. 2
diterima, namun masih ditemukan pekerja yang kurang aware terhadap pelaksanan K3, peneliti menemukan pekerja yang masih merokok saat bekerja  dengan  posisi  pekerja  masih  di  atas ketinggian.

## 2. Prosedur Kerja
Persyaratan  K3  bekerja  diketinggian  yang selanjutnya  adalah  prosedur  kerja.  Prosedur kerja  yang  pertama  adalah  berupa  Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap pekerjaan pada ketinggian wajib memiliki dokumen SOP secara tertulis. (Permenaker No. 9 Tahun 2016). Hasil  wawancara  kepada  para  informan  dan observasi  menujukkan  bahwa  pada  pekerjaan penggantian DSP telah memiliki dokumen SOP secara tertulis.
Kegiatan  wawancara  dan  telaah  terhadap dokumen SOP, hasil menunjukkan bahwa step kerja  yang  terdapat  didalamnya  telah  sesuai dengan  buku  pedoman  PT.  PLN  (Persero) pusat,  serta  didukung  oleh  penyataan  dari informan  bahwa  mereka  bekerja  sesuai  step kerja dibantu dengan acuan SOP.
Hasil  observasi  terhadap  dokumen  SOP, menunjukkan  bahwa  SOP  telah  disetujui  oleh project  manager dan  pimpinan  perusahaan yakni  maneger  UPT  Bekasi,  hal  tersebut diperkuat  dengan  pernyataan  dari  informan bahwasanya  SOP  di review melalui  3  tahap yakni  FML  ( First,  Middle,  and  Last ),  artinya adalah project  manager mereview  pada  saat SOP awal dibuat, lalu review kedua dilakukan setelah  terdapat  perbaikan,  dan  yang  terakhir adalah  review  sebelum  project  manager menyetujui  dengan  menandatangani  dokumen SOP  tersebut  sebelum  SOP  di  ajukan  kepada manajer UPT Bekasi  untuk kembali direview dan di setujui.
Sasaran  utama  disusunnya  sebuah  SOP adalah  untuk  memudahkan  pekerja  dalam melaksanakan  pekerjaaan  dengan  benar  dan mengurangi  kesalahan  kerja  yang  dapat menimbulkan  sebuah  potensi  bahaya,  dengan hal  tersebut  maka  seluruh  tenaga  kerja  yang telibat  pada  pekerjaan  memiliki  hak  dan kewajiban untuk dapat memahami langsung isi dari  dokumen  SOP tersebut.  Hasil  wawancara menunjukkan bahwa pada pekerja penggantian
DSP  sepakat  dalam  memberikan  pernyataan bahwa  mereka  selalu  mendapatkan  sosialisasi terkait  isi  dari  SOP  yakni  step  kerja  saat pekerjaan  sebelum  dimulai  sebagai  reminder bagi pekerja terkait urutan pekerjaan apa yang akan dilakukan pada hari itu.
Prosedur kerja pada konteks lain selain SOP selanjutnya  adalah  Instruksi  Kerja  (IK).  ISO 9001:2015 yang mengatur tentang manajemen mutu  Sama  halnya  dengan  SOP,  melalui wawancar  dan  observasi  didapatkan  bahwa pada  pekerjaan  penggantian  DSP  memiliki dokumen  IK  sebagai  turunan  dari  dokumen SOP,  IK  tersebut  telah  disetujui  oleh  project manager dan manajer UPT Bekasi. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah pekerjaan penggantian  DSP  di  UPT  Bekasi  telah  sesuai dengan  aturan  ISO  9001  :  2015  yang mewajibkan adanya penerapan IK.
Syarat  K3  pada  point  prosedur  kerja  yang diwajibkan  menurut  Permanaker  No.  9  Tahun 2016  selanjutnya  adalah  kesiapsiagaan  dan tanggap  darurat.  Rencana  tanggap  darurat sedikitnya  adalah  memuat  list  tim emergency pertolongan pada ketinggian, memiliki fasilitas pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  (P3K) serta sarana evakuasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada pekerjaan penggantian  DSP  belum  memiliki  dokumen kesiapsiagaan  dan  tanggap  darurat,  informan menyatakan melalui wawancara bahwa pekerjaan  penggantian  DSP  belum  memiliki tim emergency dengan asalan masih kurangnya sumber  daya  manusia,  pekerja  menganggap bahwasannya  pekerjaan  penggantian  DSP  ini dikerjakan didalam switchyard atau lingkungan kerja UPT Bekasi yang dimana telah dilengkapi fasilitas  keselamatan  seperti fire  suppression dan APAR.
Fasilitas  pertolongan  pertama  juga  tidak disiapkan  dilokasi  kerja  karena  bersadarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara, informan  sepakat  menjawab  bahwa  pekerjaan masih  dilakukan  dilokasi  yang  memiliki  jarak tempuh yang sangat dekat dengan kantor UPT Bekasi,  mengingat  pekerjaan  dilakukan  di switchyard yang berlokasikan tepat dibalakang kantor UPT Bekasi.
December 2023, Vol. 9 No. 2

## 3. Teknik Bekerja Aman
Persyaratan  K3  pada  pekerjaan  ketinggian yang wajib dipenuhi selanjutnya adalah teknik bekerja  aman.  Permnekaer  No.  9  Tahun  2016 menyatakan  bahwa  syarat  K3  pada  teknik bekerja  aman  dapat  diterapkan  dengan memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  di lantai  kerja  yang  aman  yakni  kuat  dan  tidak rapuh.
Hasil  pada  panelitian  yang  dilakukan melalui  observasi,  menunjukkan  bahwa  lantai kerja  pada  pekerjaan  penggantian  DSP  dapat dikatakan kuat, tidak rapuh dan tidak licin, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari informan  yang  selaras  mengatakan  bahwa lantai kerja yang digunakan sudah pasti aman, karena  hal  tersebut  berpengaruh  kepada keselamatan para pekerja diketinggian. Pekerja sepakat  mengatakan  bahwa  sarana  pra  sarana selalu  dilakukan  pengecekan  untuk  dipastikan aman sebelum pekerjaan dimulai.
Teknik  bekerja  aman  selanjutnya  adalah perangkat  pelindung  jatuh.  Hasil  wawancara yang didapatkan dari informan, pada pekerjaan penggantian  DSP telah  menerapkan perangkat pelindung  jatuh  yakni  berupa double  lanyard with absorber , dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada pekerjaan penggantian  DSP telah  menerapkan perangkat pelindung  jatuh  perorangan  demi  mencegah dan mengurasi risiko jatuh pada pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku yakni Permenaker No. 9 Tahun 2016)
4. Alat Pelindung Diri (APD) APD  yang  diwajibkan  pada  pekerjaan ketinggian  adalah  meliputi safety  helm, safety shoes, safety gloves khusus listrik, full set body harness. Hasil wawancara  menunjukkan informan sepakat menjawab bahwa perusahaan telah menyediakan APD sesuai dengan standar dan  kelayaknnya.  APD  yang  disediakan meliputi safety helm, safety shoes, safety gloves khusus listrik, full set body harness, masker dan kacamata.
Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970,  selain  perusahaan  yang  memiliki kewajiban  untuk  menyediakan  APD,  seluruh
pekerja  dan  penghuni  lokasi  kerja  wajib menggunakan  APD  yang  telah  disediakan selama  bekerja  dengan  cara  yang  tepat  untuk mengurangi  tingkat  bahaya  dan  risiko  saat bekerja.  Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa pekerja pada pekerjaan penggantian DSP UPT Bekasi seluruhnya telah memakai APD dengan baik  saat  bekerja,  hal  itu  selaras  dengan pernyataan  pekerja  terkait  pemahaman  dalam menggunakan APD, yakni meliputi mengaitkan chainstrap  didagu  pada  saat  memakai helm safety, memakai sepatu safety dengan mengaitkan  tali  sepatu  secara  kuat,  memakai body harness dengan lengkap serta memanfaatkan hook dengan baik saat bekerja.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada pekerjaan  penggantian  DSP  telah  mematuhi persyaratan APD sesuai dengan regulasi terkait.
5. Kompetensi Tenaga Kerja
Persyaratan  K3  bekerja  diketinggian  yang terakhir  dan  wajib  dipenuhi  adalah  tentang kompetensi tenaga kerja.
Hasil  observasi  yang  dilakukan  pada pekerjaan  penggantian  DSP  UPT  Bekasi menunjukan bahwa perusahaan telah memfasilitasi tenaga kerjanya dengan sertifikat kompetensi,  dibuktikan  dengan  pernyataan informan  bahwa  mereka  telah  memiliki sertifikat kompetensi dan masih dalam keadaan aktif,  informan  lain  juga  menyatakan  bahwa telah mendapatkan fasilitas pembaruan sertifikat  kompetensi  dikarenakan  masa  aktif yang sudah habis. Pekerjaan penggantian DSP yang  dilakukan  di  UPT  Bekasi,  selain menggunakan tenaga kerja internal perusahaan juga  menggunakan  tenaga  kerja  lepas.  Hasil observasi  yang  dilakukan  pada  tenaga  kerja lepas  mereka  masih  belum  memiliki  sertifikat kompetensi  dengan  alasan  latar  belakang mereka hanya sampai pada jenjang SMK.
Permenaker  No.  9  Tahun  2016  juga mewajibkan tenaga kerja yang berwenang yaitu pengawas  K3  yang  memiliki  lisensi  keahlian K3 dan harus diterbitkan oleh direktur jendral terkait.  Hasil  observasi  yang  dilakukan  pada pekerjaan  penggantian  DSP  di  UPT  Bekasi, perusahaan  telah  memiliki  pengawas  K3
Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat P-ISSN 2460-0350, E-ISSN  2477-5819 December 2023, Vol. 9 No. 2
berlisensi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi  yang  masih  aktif.  Hasil  di  atas menunjukkan bahwa persyaratan K3 pada point kompetensi pekerja pada pekerjaan penggantian  DSP  belum  sepenuhnya  sesuai, karena  masih  terdapat  pekeraja  yang  belum memliki sertifikat kompetensi.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Persyaratan  K3  dalam  bekerja  di ketinggian  pada  point  perencanaan, masih belum terpenuhi secara sempurna
2. Persyaratan  K3  dalam  bekerja  di ketinggian  pada  point  prosedur  kerja, masih  belum  terpenuhi  pada  aspek prosedur  kerja  kesiapsiagaan  tanggap darurat
3. Persyaratan  K3  dalam  bekerja  di ketinggian  pada  point  teknik  bekerja aman telah sesuai dengan regulasi
4. Persyaratan  K3  dalam  bekerja  di ketinggian  pada  point  alat  pelindung diri (APD) telah sesuai dengan regulasi
5. Persyaratan  K3  dalam  bekerja  di ketinggian  pada  point  kompetensi tenaga  kerja,  masih  terdapat  pekerja yang belum berkompeten

## Referensi
Aulia, L., & Hermawanto, A. R. 2020. Analisis Risiko  Keselamatan  Kerja  Pada  Bagian Pelayanan  Distribusi  Listrik  Dengan Metode  Hirarc  (Studi  Kasus  Di  Pt.
Haleyora  Power).  Sistemik:  Jurnal Ilmiah  Nasional  Bidang  Ilmu  Teknik, 8(1), 20–27.
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  2009.
Handbook of Qualitative Research (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.BPJS  Ketenagakerjaan.  2015. Terjadi  105.182  Kecelakaan  Kerja Tahun  2015.  BPJS  Ketenagakerjaan,
2015.
Health  and  Safety  Executive.  2015.  Kinds  of accident .111wwww.hse.gov.uk/statistic
s/causinj/kinds.of.accident.pdf.%0Ahttp ://www.hse.gov.k/statistics/causinj/kind s-of-accident.htm ILO. 2015. Good Practices and Challenges in
Promoting Decent Work in Construction and Infrastructure Projects . sector/documents/publication/wcms_41 6378.pdf Kresno,  S.,  &  Martha,  E.  2016.  Metodologi
Penelitian  Kualitatif  untuk  Bidang Kesehatan. Depok: Raja Grafindo Persada.
Li,  F.,  Cai,  Y.,  Zhu,  Y.,  Chen,  X.,  Xu,  X.,
Zhang, X., Yin, W., Zhu, W., Fu, H., & Shen, C. 2015. The evaluation of general practitioners’ awareness/knowledge and adherence to the GOLD guidelines in a Shanghai suburb . Asia Pacific Journal of Public Health, 27(2), NP2067–NP2078. Moleong,  L.  J.  2011.  Metode  Penelitian Kualitatif  (Edisi  Revisi)(Bandung:  PT. Rosda Karya).
Notoatmodjo,  S.  2018.  Metodolgi  Penelitian
Kesehatan.  In  Rineka  Cipta  (Vol.  1,  p. 243).
Nurhijrah,  N.  2018.  Pencegahan  Resiko Kecelakaan Jatuh Dari Ketinggian Pada
Pekerjaan Industri Konstruksi Di Indonesia.  PENA  TEKNIK:  Jurnal Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Teknik,  3(1),  85.
https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v3i1.172 Patton, M. Q. 1990. Qualitative evaluation and research  methods .  SAGE  Publications,
inc.
Pemerintah, P. 2012. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.
Application of the Workplace Safety and Health  Management  System ,  21(3),  1– 27.https://jdih.kemnaker.go.id/data_wira ta/2012-3-1.PDF
Permenaker No. 9 Tahun 2016.pdf. n.d..
PLN, P. T. 2014. Buku pedoman pemeliharaan transformator tenaga. PT. PLN, 1. Sugiyono.  2011.  prof.  dr.  sugiyono,  metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d.
December 2023, Vol. 9 No. 2
intro ( PDFDrive ).pdf. In Bandung Alf (p. 143).
Setiadi,  H.  2016.  Pelaksanaan  penilaian  pada Kurikulum  2013.  Jurnal  Penelitian  Dan Evaluasi Pendidikan, 20(2), 166–178.
Standardization, I. S. O. (International O. for. 2018.  ISO  45001:  2018, Occupational
Health and Safety Management Systems–Requirements  With  Guidance for  Use.  International  Organization  for Standardization Geneva , Switzerland.
UU  RI  Nomor  1.  1970.  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
1970  Tentang  Keselamatan  Kerja.
Presiden Republik Indonesia, 14, 1–20.
Umar, H. 2013. Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.
Arfian,  D.  2021.  Peningkatan  Pelayanan Pelanggan  PT.  PLN  UPT  Bekasi, https://radarbekasi.id/2021/08/22/pln- upt-bekasi-siap-tingkatkanpelayanan - pelanggan
Dana,  P.  Turner.  2020.  Sampling  Methods  in Research Design Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia.  2008.  Keputusan  Direktur Jenderal  Pembanguan  dan  Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  Bekerja  pada  Ketinggian  dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access). Jakarta: Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Guba,  E.,  &  Lincoln,  Y.  1994.  Competing Paradigms  in  Qualitative  Research. Thousand Oaks: Sage Publications.
Health and Safety Executive . 2014. Working at Height (A Brief Guide). United
Kingdom.
Health  and  Safety  Executive .  2017. Kinds  of Accident  in  Great  Britain.  Health  and Safety: united Kingdom.
ISO  9001:2015.  2015.  Quality  Management System-Requirement,  BSI  Standards Limited, Landon.
Notoatmodjo,  S.  2010.  Metodologi  Penelitian
Kesehatan Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S.
Notoatmodjo,S.  2012.  Metodologi  Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Nurdin,  I.,  &  Hartati,  S.  2019.  Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendek