## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI INDONESIA
Krista Yitawati 1
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id
Abstract—  This  research  aims  to  determine  the  influence  of  the  Job  Creation  Law  in  overcoming  unemployment  in Indonesia,  namely.  This  research  is  normative  research  using  conceptual  studies  (conceptual  approach)  and  statutory studies  (statute  approach).  The  Job  Creation  Law  was  formulated  to  realize  the  goal  of  establishing  the  Indonesian Government  and  realizing  a  prosperous,  just  and  prosperous  Indonesian  society  based  on  Pancasila  and  the  1945 Constitution.  The  State  needs  to  make  various  efforts  to  fulfill  citizens'  rights  to  work  and  a  decent  living  for  humanity through  create  work.  Job  creation  is  expected  to  be  able  to  absorb  as  wide  a  workforce  as  possible  in  Indonesia  amidst increasingly competitive competition and the demands of economic globalization as well as global economic challenges and crises which can cause disruption to the national economy.
Keywords — : job creation law, employment, unemployment.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  Trading  Economy,  Indonesia  adalah  negara  dengan  tingkat  pengangguran  tertinggi  kedua  di  Asia Tenggara tahun ini. Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada Februari 2023. Menurut Badan Pusat Statistik  (BPS),  angka  pengangguran  Indonesia  itu  sudah  turun  dibanding  Februari  2022  yang  mencapai  5,83%.  BPS  juga mencatat,  jumlah  pengangguran  di  Indonesia  mencapai  7,99 juta  orang  pada  Februari  2023, berkurang  sekitar  410  ribu  orang dibanding  Februari  2022.  Sementara,  Brunei  Darussalam  menjadi  negara  dengan  tingkat  pengangguran  paling  tinggi  di  Asia Tenggara,  yakni  mencapai  7,2%.  Kemudian  di  urutan  ketiga  ada  Timor  Leste  dengan  tingkat  pengangguran  4,9%,  diikuti Filipina  4,5%,  dan  Malaysia  3,4%. Berikutnya  ada  Laos,  Vietnam,  dan  Myanmar  dengan  tingkat  pengangguran  berturut-turut 2,6%, 2,3%, dan 2,2%. Adapun  Singapura  memiliki tingkat pengangguran  yang tergolong rendah di kawasan ini,  yaitu 1,9%, diiringi  Thailand  dengan  tingkat  pengangguran  1,06%.  Kemudian  tingkat  pengangguran  terendah  di  Asia  Tenggara  berada  di Kamboja yaitu hanya 0,36%. 1 Berdasarkan data diatas , Jumlah pengangguran di Indonesia kembali turun, hingga Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang, merosot 410 ribu orang dari Februari 2022 sejumlah 8,40 juta orang. Sebelum itu,  berdasarkan  pendataan  hingga  Agustus  2022  jumlah  pengangguran  di  Indonesia  mencapai  8,42  juta  orang  atau  naik sebanyak 20 ribu orang dari catatan Februari 2022. Apabila dilihat lebih dalam lagi, penduduk  yang kerja terdiri dari pekerja penuh  sebesar  92,16  juta  orang  atau  naik  3,74  juta  orang.  Pekerja  penuh  adalah  mereka  yang  bekerja  minimal  35  jam  dalam seminggu. Kemudian ada 36,88 juta orang  yang  masuk sebagai pekerja paruh  waktu atau naik 0,34 juta orang. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaannya. Kemudian ada kategori setengah pengangguran yang tercatat 9,59 juta orang atau turun 1,06 juta orang (9,95%). Mereka  ini  dikategorikan  sebagai  pekerja  yang  kurang  dari  35  jam  dan  masih  menerima  pekerjaan  tambahan  lainnya. Sedangkan  untuk  tren  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  pada  Februari  2023  ini  mencapai  69,3%  atau  meningkat dibandingkan Februari 2020 yang tercatat 69,21%. TPAK  ini  menunjukkan potensi ketenagakerjaan kita  yang siap partisipasi dalam kegiatan ekonomi. 2
Masalah  pengangguran  dan  ketenagakerjaan  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perhatian  utama  disetiap  negara  di  dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. 3 Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme  permasalahan  yang  saling  bertentangan  antar  satu  dengan  yang  lainnya.  Dualisme  tersebut  terjadi  jika  pemerintah tidak  mampu  dalam memanfaatkan  dan  miminimalkan  dampak  yang  diakibatkan  dari  dua  persalahan  tersebut  dengan  baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan  maka akan  menciptakan dampak negatif  yaitu  mengganggu pertumbuhan  ekonomi. Dilihat dari sudut pandang positif  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  sumberdaya  yang  sangat  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  dan  kemajuan
1 Cindy  Mutia  Annur,  Tingkat  Pengangguran  Indonesia  Tertinggi  ke-2  di  ASEAN,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat- pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean, diakses pada 06/09/2023 16:30 WIB
2 Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, Terima Kasih Jokowi! Angka Pengangguran Turun, Tersisa Segini, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230513161820-4-437064/terima-kasih-jokowi-angka-pengangguran-turun-tersisa-segini ,    diakses  pada  13  May  2023 16:24
3 Suci Meyta Wati, 2015, Peran Serikat Pekerja dalam Penentuan Upah Minimum, Jurnal Ketenagakerjaan ,Vol 7, Nomor 4

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
ekonomi  suatu  negara.  Namun  dari  sudut  pandang  yang  lain  meningkatnya  tenaga  kerja  justru  sering  kali  menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh   pemerintah. 4
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  melakukan  reformasi  struktural  Undang-Undang  Cipta  Kerja  atau yang dikenal dengan UU Ciptaker, dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap ketenagakerjaan Nasional. Di tengah tantangan  ketidakpastian  ekonomi  global,  beleid  itu  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  dan mengurangi  pengangguran  secara  masif. Melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  pengaturan  tentang  tenaga  kerja  mulai diperbaharui  dan  mengatur  lebih  rinci  lagi  terkait  perlindungan  tenaga  kerja  tersebut  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia.  Perubahan  pengaturan  tentang  tenaga  kerja  dalam  undang-undang  cipta  kerja  seharusnya  disesuaikan dengan tujuan dari pembentukan hukum tentang tenaga kerja itu sendiri yaitu memperhatikan dan mewujudkan keadilan sosial bagi  para  tenaga  kerja  tersebut. Undang-Undang  Cipta  Kerja  merupakan  produk  dari  sistem  Omnibus  law  yang  merupakan konsep terbaru dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Omnibus law dikenal dengan sapu jagat dikarenakan dapat  melakukan  pemangkasan  beberapa  peraturan  Undang-Undang  menjadi  satu  peraturan. 5 Omnibus  law  menitikberatkan pada pemangkasan peraturan menjadi lebih sederhana dengan melakukan pencabutan dan perubahan banyak regulasi sekaligus. Omnibus  Law  memiliki  tujuan  baik  untuk  penyederhanaan  peraturan  yang  dianggap  bermasalah  dan  membinggungkan  serta tidak  efektif. 6 Berdasarkan  latarbelakang  diatas  maka  penulis  merumusakan  permasalahan  mengenai  :  Bagaimana  pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja dalam mengatasi pengangguran di Indonesia?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal satu angka dua menyebutkan bahwa tenaga kerja ialah  seseorang  yang  dapat  melaksanakan  pekerjaan  untuk  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  guna  memenuhi  kebutuhan pribadi  ataupun  untuk  masyarakat.  Menurut  Kuncoro  dalam  Maryati  et  al.,  (2021) 7 ,  terdapat  kesimpulan  bahwa  penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya pekerjaan yang ditempati, yang tercermin dari pertumbuhan angkatan kerja. Orang-orang yang bekerja asyik dan tersebar di berbagai bidang ekonomi. Penyerapan penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan bidang usaha didorong  oleh  permintaan  akan  angkatan  kerja.  Oleh  karena  itu,  penyerapan  tenaga  kerja  tersebut  dapat  disebut  dengan permintaan tenaga kerja.
Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dalam pembangunan. Dalam hal ini lapangan kerja menjadi wahana untuk  menempatkan  manusia  pada  posisi  sentral  pembangunan.  Lapangan  kerja  juga  merupakan  sumber  pendapatan.  Dengan demikian Sumodiningrat menyatakan bahwa: 8 Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang optimal. Karena itu,  penyediaan  lapangan  kerja  merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan  di  Indonesia,  sebagai  cara  untuk  memperluas pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya agar  rakyat  dapat  hidup  layak.  Meskipun  lapangan  kerja  menjadi  agenda  setiap Pelita,  masalah  ini  tetap  mendesak  bagi  Indonesia,  mengingat  angka  pengangguran  masih  cukup  tinggi;  dan  pengangguran merupakan  sumber  utama  kemiskinan  massal,  baik  kemiskinan  materi  maupun  non  materi. Kebijakan  perluasan  kesempatan kerja  dihadapkan  pada  dilema  antara  kebutuhan  untuk  menciptakan  pasar  tenaga  kerja  yang  mampu  memberi  insentif peningkatan investasi industri yang bersifat padat karya, dan perlunya perlindungan pekerja terhadap kepastian kerja dan upah yang layak.
Pengangguran  terjadi  disebabkan  antara  lain,  yaitu  karena  jumlah  lapangan  kerja  yang  tersedia  lebih  kecil  dari  jumlah pencari  kerja,  kompetensi  pencari  kerja  tidak  sesuai  dengan  pasar  kerja,  kurang  efektifnya  informasi  pasar  kerja  bagi  para pencari  kerja.  Fenomena  pengangguran  juga  berkaitan  erat  dengan  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja,  yang  disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat inventasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut Sukirno, terdapat beberapa kelompok pengangguran yang dilihat dari jam kerja, yaitu: 9
a. Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
b. Setengah  menganggur  (under  unemployment)  adalah  tenaga  kerja  yang  tidak  bekerja  secara  optimal  karena  tidak  ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
4 Indah Budiarti, 2008, Seputar Serikat Pekerja, Jurnal Hukum Edisi Revisi,Vol 5, Nomor 1
5 Farida,  M,  2021,  Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan  Administrasi  Pemerintahan  pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20.
6 Kementrian Hukum dan HAM, RUU Cipta Kerja, https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-tingkatkan- pertumbuhan-ekonomi, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
7 Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 21(1), 95–107.
8 Gunawan  Sumodiningrat, 2003, Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini  Dan  Ke  Depan ,  Jakarta:  Komite  Penanggulangan Kemiskinan, hal. 5
9 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 328-331

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
c. Pengangguran  terbuka  (open  unemployment)  adalah  tenaga  kerja  yang  sungguh-sungguh  tidak  mempunyai  pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Tujuan perusahaan yang mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Permintaan tenaga kerja suatu perusahaan  tergantung  pada  tingkat  permintaan  masyarakat  terhadap barang  yang  diproduksinya.  Oleh  karena  itu,  permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan. 10

## III. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research atau pure legal research)  yaitu  penelitian  yang  objek  kajian  utamanya  adalah  dokumen  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  pustaka. 11 Penelitian  ini  menggunakan  kajian  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  kajian  perundang-undangan  ( statute  approach ) 12 . Untuk  memecahkan  suatu  rumusan  masalah,  diperlukan  adanya  sumber-sumber  penelitian.Sumber-sumber  tersebut  dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer
Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain :
1) UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
b. Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum  sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku  literatur,  kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
Dalam penelitian ini,  semua  bahan  hukum, baik sumber bahan  hukum primer  maupun sumber bahan hukum sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menganalisis ketentuan-ketentuan hukum sebagai suatu hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berpedoman  pada  Pancasila  sebagai  ideologinya  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  konstitusinya  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur.  Tujuan  tersebut  disesuaikan  dengan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  yaitu  tiap  warga  negara Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  menjelaskan bahwa  selain  mendapat  pekerjaan  yang  layak,  masyarakat  juga  berhak  mendapat  perlindungan  kerja.  Maksudnya  tiap  warga negara  berhak  mendapat  kondisi  kerja  yang  aman,  sehat,  dan  menyenangkan  untuk  mengembangkan  keterampilan  serta kemampuannya, demi tercapainya penghidupan yang layak melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah metode perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas yaitu  terdiri  dari  banyak  materi  muatan  di  dalamnya,  terdiri  atas  banyak  pasal,  terdiri  atas  banyak  peraturan  perundang- undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundangan baru, mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat  dengan  peraturan  lain;  dan  menegasikan/mencabut  sebagian  dan/atau  keseluruhan  peraturan  lain.  Undang-Undang  ini dibuat  dengan  salah  satu  tujuannya  adalah  menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  kuat  dalam  bidang  ekonomi serta  menghasilkan tenaga  kerja yang berkualitas dan berdaya saing global. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang tenaga kerja mulai diperbaharui dan mengatur lebih rinci lagi terkait perlindungan tenaga kerja tersebut dengan tujuan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Perubahan  pengaturan  tentang  tenaga  kerja  dalam  undang-undang  cipta  kerja seharusnya  disesuaikan  dengan  tujuan  dari  pembentukan  hukum  tentang  tenaga  kerja  itu  sendiri  yaitu  memperhatikan  dan mewujudkan keadilan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk dari sistem Omnibus law yang merupakan konsep terbaru dalam proses pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia.  Omnibus  law  dikenal  dengan  sapu  jagat  dikarenakan  dapat  melakukan pemangkasan  beberapa  peraturan  Undang-Undang  menjadi  satu  peraturan.  Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang mempunyai peraturan terbanyak. Pada tahun 2019 telah mencapai angka 50.000 peraturan. Omnibus law menitikberatkan pada pemangkasan  peraturan  menjadi  lebih  sederhana  dengan  melakukan  pencabutan  dan  perubahan  banyak  regulasi  sekaligus.
10 Nainggolan,  L.  E.,  Purba,  B.,  Sudarmanto,  E.,  &  Simarmata,  H.  M.  P.  (2021).  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.  In  R.  Watrianthos  &  J.  Simarmata (Eds.), Ekonomi Sumber Daya Manusia (Issue August). Yayasan Kita Menulis.
11 Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 13
12 Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Omnibus  Law  memiliki  tujuan  baik  untuk  penyederhanaan  peraturan  yang  dianggap  bermasalah  dan  membinggungkan  serta tidak efektif.
Pengesahan  undang-undang  cipta  kerja  telah  menimbulkan  berbagai  macam  masalah  sehingga  masyarakat  ikut  turun tangan  sebagai  wujud  protes  dalam  pengesahan  RUU  cipta  kerja.  RUU  Cipta  Kerja  omnibus  law  resmi  ditetapkan  menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan jumlah halaman sebanyak 1.187 halaman, dengan ditanda tangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo.    Oleh  karena  banyak  pro  dan  kontra  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  kemudian  dilakukan  pengujian  secara  formil  dan  materil  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  oleh  beberapa pihak  sehingga  keluarlah  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  yang  menyatakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 inkonstitusional bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun.
Dalam  rangka  melaksanakan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.91/PUU-XVIII/2020  maka  pemerintah  mengeluarkan Perppu  No.2  Tahun  2022.  Alasan  pemerintah  menerbitkan  Perppu  ialah  perpaduan  antara  lain  adanya  kebutuhan  mendesak menghadapi  ancaman  ketidakpastian  global  baik  yang  terkait  dengan  ekonomi  maupun  geopolitik,  kemudian  adanya kekosongan  hukum,  sehingga  perlu  adanya  kepastian  hukum.  Latar  belakang  lahirnya  Perppu  adalah  negara  perlu mengupayakan  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  melalui  cipta  kerja.  Perlu adanya upaya penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan ketat saat ini.  Untuk itu diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Selanjutnya  Pemerintah  menindaklanjuti  dengan  mengundangkan  Perppu  2/2022  menjadi  undang-undang  kemudian menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Perppu  No.2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja. diundangkannya Perppu ini dilakukan DPR guna menghindari kekosongan hukum dan memenuhi kepastian hukum. Cipta Kerja diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang  semakin  kompetitif  dan tuntutan  globalisasi  ekonomi  serta  adanya  tantangan  dan  krisisekonomi  global  yang  dapat  menyebabkan  terganggunya perekonomian  nasional.  Untuk  rnendukung  cipta  kerja  diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan  kemudahan,  peiindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosisten: investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.
Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  termasuk  peningkatan  pelindungan  dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan  cipta  kerja  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan.    Upaya  perubahan  pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan, pelindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan  pelindungan  dan  kesejahteraan  pekerja  dilakukan  melalui perubahan  Undang-Undang  sektor  yang  belum  mendukung  terwujudnya  sinkronisasi  dalam  menjamin  percepatan  cipta  kerja, sehingga  diperlukan  terobosan  dan  kepastian  hukum  untuk  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam  beberapa Undang-Undang  ke  dalam  satu  Undang-Undang  secara  komprehensif  dengan  menggunakan  metode  omnibus  yang  dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Permasalahan Tenaga Kerja dan Pengangguran di Indonesia :
a. Daya saing tenaga kerja
Dari  berbagai  servey  yang  dilakukan  oleh  BPS  dapat  disimpulkan  bahwa  daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia  relatif masih rendah dibandingkan dengan daya saing negara tetangga. Rendahnya daya saing di sebabkan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan. 13
b. Pasar kerja tenaga kerja
Masih  rendahnya  peningkatan  pasar  kerja  di  bandingkan  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja,  meski  pertambahan lapangan  kerja  selama  5  tahun  terahir  cukup  banyak  dibandingkan  pertambahan  angkatan  kerja.  Kondisi  menyebabkan kelebihan  tenaga  kerja  (labour  surplus  economy).  Disamping  itu  kondisi  pasar  kerja  juga  pada  pasar  yang  kurang berkualitas sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah. 14
c. Hubungan industrial
Masih  belum  terjalinnya  hubungan  Industrial  antara  pemerintah,  pekerja  dan  perusahaan  dengan  baik. Mengakibatkan  rendahnya  daya  saing  teanga  kekija  dan  sakah  satu  penyebab  pengangguran.  Hubungan  industrial  ini merupakan  suatu  sistim  hubungan  yang  terbentuk  antara  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan  dan  jasa  yang  terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Permasalahannya hubungan industrial saat ini masih belum harmonis. Seperti  :  peraturan  perusahaan  (PP),  perjanjian  kerja  bersama  (PKB),  lembaga  kerja  sama  (LKS)  bipartit,  lembaga  kerja sama (LKS) tripartit, peran SP/SB dan asosiasi pengusaha.
d. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
13 Chandra Suwondo. 2004. Outsourcing implementasi di Indonesia. Jakarta :PT. Alex Media Computindo
14 Gunarto Suhardi. 2006. perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak outsourcing. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pelaksanaan  pengawasan  dan  perlindungan  ketenagakerjaan  juga  masih  sangat  rendah  di  Indonesia.  Ini  terbukti dengan  masih  banyaknya  pelanggaran  dalam  hubungan  kerja,  jam  kerja,  kerja  lembur  dan  upah  antara  teanga  kerja  dan perusahaan.
e. Link and Mach
Ketidak sesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian juga merupakan permasalahan dalam menciptakan pengangguran di Indonesia. Link and Matc merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan  antara skill  yang dimiliki oleh tenaga  kerja dengan kebutuhan  kerja  yang dibutuhkan.  Link and Mach masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
f. Aspek kelembagaan
Aspek  kelembagaan  merupakan  kunci  utama  yang  perlu  diperbaiki  dalam  upaya  menurunkan  pengangguran. Menurut  sugiyanto  (2007)  pentingknya  aspek  kelembagaan  dalam  menyelesaikan  persoalan  pembangunan (institutionmatter), termasuk dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Aspek kelembagaan mengatur hukum yang  berlaku  di  masyarakat  baik  itu  aturan  formal  maupun  aturan  non  formal.  Aspek  kelembagaan  mempunyai  peran sentral dalam keberhasilan suatu negara karena seluruh kebijakan ekonomi, regulasi dan aturan aturan selalu di dasarkan pada kelembagaan.
Strategi Kebijakan Dalam Mengurangi Pengangguran
1. Peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan tujuan : a. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
b. Meningkatkan efisiensi pasar tenaga  kerja dengan  memperkuat infrastruktur pelayanan informasi pasar tenaga kerja
c. Mendukung  penciptaan  iklim  investasi  yang  dapat  mendorong  penciptaan  kesempatan  kerja  yang  laya, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja
d. Memperkuat  perundingan  bipartit  antara  serikat  pekerja  dan  pengusaha  dalam  melakukan  perundingan  upah, kondisi kerja dan syarat kerja
e. Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong penguatan kelembagaan hubungan industrial
2. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam dalam memasuki pasar tenaga kerja secra global dengan tujuan : a. Meningkatkan proporsi pekerja menjadi 44,2 persen dari total pekerja
b. Meningkatkan tenaga kerja dengan keahlian menengeh yang kompeten menjadi 35 persen
c. Meningkatkan jumlah tenaga kerja dan wira usaha yang mendapatkan sertifikasi
d. Meningkatkan lembaga pelatihan yang berbasis kompetensi Rekomendasi kebijakan
e. Meningkatkan upaya harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui keijasama lintas sektor
f. Memperkuat  kelembagaan  untuk  mengelola  dana  pelatihan  secara  potensial  untuk  mempercepat  peningkatan keahlian
g. Moderisasi  lembaga  pelatihan  kerja  milik  pemerintha  agar  menjadi  elmabga  pelatihan  yang  dapat  secara fleksibel memenuhi kebutuhan pasar
h. Memperbaiki  tatakelola  dan  manajemen  lembaga  pelatihan  sehingga  dapat  tercipta  pengelolaan  yang profesional
3. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Rekomendasi Kebijakan Melalui a. Penataan lembaga berbasis kompetensi
b. Peningkatan kualitas sistim tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekkerja.
c. Identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapatan tenaga kerja yang tinggi
4. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Rekomendasi Kebijakan melalui :
a. Peningkatan akses angkatan kerja pada sumber daya produktif dalam rangka peningkatan keterampilan pekerja melalui :
1) Penciptaan lapangan kerja
2) Pengembangan kredit mikro untuk UKM
3) Meningkatkan kegiatan yang bersifat padat karya
4) Mendorong  pekerja  setengah  penganggur  untuk  melaksanakan  usaha  produktif  dengan  memamnfaatkan SDA, SDM dam teknologi tepat guna.
b. Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat melalui :
1) Pemberdayaan dan pendampingan untuk usaha masdiri
2) Peningakatan sarana dan prasarana perekonomian
3) Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi
4) Perbaikan iklim usaha melalui penyediaan informasi yang lengkap
c. Fasilitasi mobilitas teanga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan pasar tenaga kerja melalui:
1) Meningkatakan efektivitas dan efisiensi pasar teanga kerja
2) Mengintegresikan  sistem  informasi  pasar  tenaga  kerja  untuk  merespon  kebutuhan  informasi  dari perusahaan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
3) Keijasama  dengan  lembaga  pendidikan,  pelatihan  serta  pemberi  kerja  sehingga  terbangun  dengan kerjasama berkelanjutan
4) Membangunan jejaringan kemitraan dengan berbasis instansi atau organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah
d. Perlindungan pekerja migran dilakukan melalui :
1) Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan
2) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan
3) Membekali pekera migran dengan pengetahuan pendidikan dan keahlian
4) Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja
5. Penciptaan  hubungan  industrial  yang  harmonis  dan  memperbaiki  iklim  ketenagakerjaan  Rekomendasi  Kebijakan melalui:
a. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
b. Mewujudkan sistim pengupahan yang adil
c. Meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh
d. Menerapkan prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial
e. Meningkatkan tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
6. Peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja,  menciptakan  rasa  keadilan  dalam  dunia  usaha  dan  pengembangan  sistim pengawasan tenaga kerja melalui
a. Mengembangakan sistim pengawasan ketenagakerjaan
b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3
c. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pengaruh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  mengatasi  pengangguran  di  Indonesia,  dimana  Undang-Undang  Cipta Kerja  di  rumuskan  untuk  mewujudkan  tujuan  pembentukan  Pemerintah  Negara  lndonesia  dan  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  Negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  melalui  cipta  kerja.  Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi  serta  adanya  tantangan  dan  krisis  ekonomi  global  yang  dapat  menyebabkan  terganggunya perekonomian  nasional.  Untuk  rnendukung  cipta  kerja  diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan kemudahan, peiindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem : investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan  pelindungan  dan  kesejahteraan  pekerja;  bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional ternrasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekeija yang tersebar di berbagai Undang-Undang  sektor saat ini belum dapat  memenuhi kebutuhan  hukum  untuk percepatan cipta  kerja  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan. upaya  perubahan  pengaturan  yang  berkaitan  kemudahan,  pelindungan,  dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum dengan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, Terima Kasih Jokowi! Angka Pengangguran Turun, Tersisa Segini,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230513161820-4-437064/terima-kasih-jokowi-angka-pengangguran-turun-tersisa-segini,    diakses  pada  13 May 2023 16:24
Chandra Suwondo. 2004. Outsourcing implementasi di Indonesia. Jakarta :PT. Alex Media Computindo Cindy Mutia Annur, Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-2 di ASEAN,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran- indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean, diakses pada 06/09/2023 16:30 WIB
Farida, M, 2021, Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20.
Gunarto Suhardi. 2006. perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak outsourcing. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Gunawan Sumodiningrat, 2003, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini Dan Ke Depan, Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan, hal. 5
Indah Budiarti, 2008, Seputar Serikat Pekerja, Jurnal Hukum Edisi Revisi,Vol 5, Nomor 1
Kementrian  Hukum  dan  HAM,  RUU  Cipta  Kerja,  https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu  omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-tingkatkan- pertumbuhan-ekonomi, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
Maryati,  S.,  Handra,  H.,  &  Muslim, I.  (2021).  Penyerapan  Tenaga  Kerja  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Menuju Era  Bonus  Demografi  di  Sumatra Barat.  Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 21(1), 95–107.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Nainggolan,  L.  E.,  Purba,  B.,  Sudarmanto,  E.,  &  Simarmata,  H.  M.  P.  (2021).  Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.  In  R.  Watrianthos  &  J.  Simarmata  (Eds.), Ekonomi Sumber Daya Manusia (Issue August). Yayasan Kita Menulis.
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 328-331 Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 13 Suci Meyta Wati, 2015, Peran Serikat Pekerja dalam Penentuan Upah Minimum, Jurnal Ketenagakerjaan,Vol 7, Nomor 4

## Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan