## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## AKTUALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017
Musfita Armala Sari 1 , Nur Aini 2 , Akbar Islami 3 , Rury Febrina 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia E-mail: musfitaarmala07@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  mekanisme  pertanggungjawaban  Dana  Desa  dalam  kerangka implementasi  salah  satu  agenda  dari  Nawa  Cita  Jokowi-JK,  yaitu  poin  ke  3  “Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah-daerah  dan  Desa  dalam  Kerangka Negara  Kesatuan”  di  desa  Berumbung  Baru  yang  diklasifikasikan  sebagai  Desa  Maju  dan Desa  Tumang  yang  diklasfikasikan  sebagai  Desa  tertinggal  di  Kabupaten  SIAK,  Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  antara  kedua  desa  yang  menjadi  poin  penilaian terhadap  implementasi  agenda  Nawa  Cita  Jokowi-JK,  diantara  adalah  mekanisme penyusunan laporan, tahapan pelaporan, dinamika yang terjadi, penilaian terhadap kebijakan.
Kata Kunci: Aktualisasi, Tahapan Pertanggungjawaban, Dana Desa.

## PENDAHULUAN
Implementasi  otonomi  bagi  desa akan  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah desa  untuk  mengurus,  mengatur  dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,  sekaligus  bertambah  pula  beban tanggung  jawab  dan  kewajiban  desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan  tersebut  tetap  harus  di pertanggungjawabkan. Desa Tumang merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di Kecamatan  Siak.  Desa  ini  terbentuk bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Siak  yang  merupakan  pemekaran  dari Kabupaten  Bengkalis  pada  tahun  1999. Letaknya  sangat  jauh  dari  ibu  kota kecamatan,  kampung  ini  jauh  tertinggal dari kampung-kampung yang lain yang ada di  Kecamatan  Siak.  Desa  Tumang  ini merupakan desa terluas di Kecamatan Siak dengan luas wilayah 14.158,34  Ha. Warga
Tumang  yang  berjumlah  427  KK  atau mencapai  2.122    jiwa.  Keberadaan  Desa Tumang  di  Kecamatan  Siak,  secara administrasi  pemerintahan  diakui  dan menjadi  bagian  penduduk  di  Kabupaten Siak  yang  tinggal  di  Tumang.  Tapi  warga desa  dianggap  selamanya  menumpang  di area  perizinan  dan  warga  desa  hanya memiliki  hak  pakai,  bukan  hak  milik. Karena  rumah  yang  didirikan  juga  tidak mendapatkan  status  lahan  yang  jelas. Semenjak  dimekarkan  dari  kabupaten bengkalis pada tahun 1984, Desa ini belum dialiri  listrik.  artinya  sudah  33  tahun  Desa ini belum terjangkau penerangan.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Energi  dan Sumber Daya Mineral pada 2016 (sebelum dialihkan  kewenangannya  ke  pemerintah provinsi), Tumang merupakan satu-satunya desa  yang  tersisa  di  kecamatan  Siak  yang belum  dialiri  listrik  PLN.  Selain  itu,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
masyarakat  Desa  Tumang  juga  saat  ini sulit  mengakses  jaringan  telepon  seluler. (www. kedesa.id)
Berumbung  Baru  merupakan  salah satu  desa  yang  ada  di  kecamatan  Dayun, kabupaten  Siak,  provinsi  Riau,  Indonesia. Desa  Berumbung  Baru  merupakan  salah satu  tempat  pengembangan  pembelajaran tim  PATTIRO.  PATTIRO  (Pusat  Telaah dan  Informasi  Regional)  adalah  sebuah organisasi non pemerintah (non government  organization)  yang  didirikan pada  tanggal  17  April  1999  di  Jakarta, yang  mendedikasikan  aktivitasnya  pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik  (good  governance)  dan  peningkatan partisipasi  publik  di  Indonesia,  terutama pada  tingkat  local.  Desa  dengan  jumlah penduduk  1.962  jiwa  ini  tercatat  punya banyak  prestasi.  Sejumlah  keunggulan Desa  Berumbung  Baru  yang  menjadi  nilai plus  salah  satu  kampung  yang  terletak  di Kecamatan Dayun ini, diantaranya swadaya  masyarakat  yang  tinggi  dalam pembangunan  fisik Tahun  2014,  mencapai Rp.  896.917.763,  swadaya  non  fisik mencapai  Rp.  2.814.368.400,  kemampuan memproduksi  pupuk  limbah  padat  dari bahan dasar limbah kotoran sapi hingga 60 ton  per  tahun  yang  diprakarsai  Kelompok Tani  Makmur  Jaya.  Sistem  Informasi Manajemen  Desa,  Profil  Desa  berbasis website,  Sistem  Informasi  Alokasi  Dana Desa,  memiliki  KUD  yang  sehat  dengan bidang usaha bervariasi, memiliki ambulan gratis  untuk  masyarakat,  dan  modal  awal Badan  Usaha  Milik  Kampung  dengan jumlah  modal  yang  berkembang  hingga hampir Rp3,5 miliar. (www. Mediaindonesia.com)
Nawa  Cita  Jokowi  –  JK  adalah konsep  besar  untuk  memajukan  indonesia
yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.  Nawa  Cita  Jokowi-JK terdiri  dari  9  agenda  prioritas.  Poin  ke  3 pada Nawa Cita Jokowi-JK tersebut adalah “Membangun  Indonesia  dari  Pinggiran dengan  Memperkuat  Daerah-daerah  dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.
Berangkat  dari  perbedaan  kondisi antara Desa Tumang dengan Desa Barumbung  Baru,  maka  perlu  dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban  penggunaan  Dana Desa  pada  desa  yang  diklasifikasikan sebagai  desa  tertinggal  dan  desa  maju, guna mengetahui hambatan-hambatan yang  dirasakan  oleh  kedua  desa  sebagai salah  satu  langkah  dukungan  dalam implementasi dari salah satu agenda Nawa Cita  Jokowi-JK,  sehingga  pemerataan pembangunan serta maksimalisasi pemberdayaan  masyarakat  di  desa  bukan sekedar harapan semata.
Menurut  Lembaga  Administrasi Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan      Pembangunan      RI,      akuntabilitas adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi kepada    pihak    yang    memiliki    hak    atau yang berwenang
meminta pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  adalah hal  yang  penting  untuk  menjamin  nilai- nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas  tidak  abstrak  tapi  kongkrit dan  harus  ditentukan  oleh  hukum  melalui seperangkat  prosedur  yang  sangat  spesifik mengenai  masalah  apa  saja  yang  harus dipertanggungjawabkan. (Subroto: 2009 ). Berkaitan  dengan  Dana  Desa,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat dilihat  adalah  berupa  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  yang  disampaikan kepada  bupati/walikota  setiap  semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan :
1. Untuk  semester  I  paling lambat  minggu  keempat bulan  Juli  tahun  anggaran berjalan. 2. Untuk  semester  II  paling lambat  minggu  keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Dana  Desa  adalah  anggaran  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten/kota  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal 74  UU  Desa  disebutkan,  belanja  desa (dimana Dana Desa menjadi sumber utama pendapatan  desa)  diprioritaskan        untuk memenuhi    kebutuhan  pembangunan  yang disepakati  dalam  musyawarah    desa  dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota,  pemerintah  provinsi,  dan pemerintah.
Sedangkan kebutuhan
pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
(Penjelasan UU No. 6/2014)

## KERANGKA TEORI Keuangan Desa
Keuangan  desa  adalah  hak  dan kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  dapat  dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.
Keuangan  desa  berasal  dari  Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa  yang  menjadi  kewenangan  desa didanai  dari  APBDes,  bantuan  pemerintah pusat,  dan  bantuan  pemerintah  daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah  desa  didanai  dari  APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah  pusat  yang  diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa mempunyai  sumber  pendapatan  berupa pendapatan  asli  Desa,  bagi  hasil  pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan dari  APBD provinsi  dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  Sumber  pendapatan  desa  tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai  desa  seluruh  kewenangan  yang menjadi tanggung jawab desa.

## Dana Desa
UU  Desa  mengatakan    Dana  Desa adalah  anggaran  yang  diperuntukkan  bagi desa  yang  ditransfer  melalui  APBD kabupaten/ kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat, dan  kemasyarakatan.  Lebih  lanjut  dalam Pasal 74 UU Desa disebutkan, belanja desa (dimana Dana Desa menjadi sumber utama pendapatan  desa)  diprioritaskan        untuk

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
memenuhi        kebutuhan        pembangunan yang disepakati  dalam  musyawarah  desa dan  sesuai  dengan  prioritas    pemerintah kabupaten/kota,    pemerintah  provinsi,  dan pemerintah.
Sedangkan kebutuhan
pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan    pendekatan    kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Penelitian  dilaksanakan  di  dua  lokasi berbeda  yaitu,  Kampung  Berumbung  Baru (kampung  maju)  dan  Kampung  Tumang (kampung tertinggal) di Kabupaten Siak. Informasin penelitian ini adalah :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Bpk. Amzirman. 2. Sekretasis Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, Ibu Eni Maryanti.
3. Camat  Kecamatan  Dayun,  Ibu Desy Fefianti.
4. Kerani  Kampung  Berumbung Baru, Bpk. Hifni Sofyan.
5. Kerani Kampung Tumang, Bpk. Suprianto.
6. Ketua  Bappekam  Berumbung
Baru, Bpk. Masjuki. 7. Kepala Urusan Keuangan Kampung Tumang, Bpk. Sevendri. Jenis  data  yang  dihasilkan  dan instrumen yang digunakan pada penelitian,
yaitu:
1. Data Primer
Data  primer  merupakan  data yang  dihasilkan  melalui  proses observasi dan wawancara mendalam  terhadap  informan penelitian.
1. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data yang  dihasilkan  melalui  proses pengambilan data kepada informan penelitian. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah: 1. Wawancara mendalam; Wawancara  yang  mendalam terhadap informan guna mendapat data tentang penelitian  ini.  Informan  kunci dalam  penelitian  ini  terdiri  dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung, unsur perangkat Kantor Kecamatan  unsur  perangkat
Kampung dan unsur Bappekam.
2. Dokumentasi  yaitu    penelitian yang    dilakukan    dengan    cara mengumpulkan  data-data  yang relevan,  yang  dipeoleh  dari buku-buku, jurnal, majalah/surat  kabar  yang  ada kaitannya dengan penelitian.
3. Observasi;  Observasi  adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu  objek  untuk  melihat dengan  dekat  kegiatan  yang diakukan objek tersebut. Metode  observasi  memerlukan syarat-syarat tertentu agar bermanfaat bagi kegiatan  riset. Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model interaktif. Sebagaimana yang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dikembangkan  oleh  Miles  dan  A.  Michael Huberman,yaitu  melalui  tahapan-tahapan sebagai berikut (Burhan: 2007) :
a. Pengumpulan  data  yaitu  data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam satu penelitian. b. Reduksi/penyederhanaan data
yaitu proses memilih, memfokuskan,  menyederhanakan, dan membuat abstraksi, mengubah    data    mentah  yang dikumpulkan kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa.s
c. Penyajian  data  dilakukan  dengan cara  mendeskripsikan  data  yang
ada  secara  sederhana,  rinci,  utuh dan  interaktif  yang  digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya. Apabila peneliti  sudah  dapat  menarik kesimpulan  dari  data  yang  ada apakah peneliti masih perlu melakukan  penelusuran  kembali sebelum menarik kesimpulan.
d. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah  langkah  terakhir  yang meliputi  pemberian  makna  data yang  telah  disederhanakan  dan disajikan  dalam  penyajian  data dengan  cara  mencatat  keteraturan, pola-pola  penjelasan  secara  logis dan  metodologis  konfigurasi  yang memungkinkan diprediksi,
hubungan  sebab  akibat  melalui hukum-hukum empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  telah menghasilkan suatu analisis terkait komparasi  pertanggungjawaban  Dana  Desa
antara  Kampung  Berumbung  Baru  yang diklasifikasikan sebagai Kampung maju dan Kampung  Tumang  yang  diklasifikasikan sebagai  Kampug  tertinggal  dalam  kerangka maksimalisasi Nawa Cita Jokowi-JK. Terdapat dua tahapan dalam proses pertanggungjawaban  Dana  Desa,  yaitu,  1) Pertanggungjawaban kepada Kepala
Desa/Penghulu.  2)  Pertanggungjawaban Kepala  Desa/Penghulu  kepada  Bupati Melalui Camat.
1) Pertanggungjawaban
kepada
Penghulu:

## Gambar 1. Strukur dan Peran
Perangkat Kepenghuluan Pertanggungjawaban Dana Desa
Pada  pertanggungjawaban  tahap  I, terdapat  beberapa  tahapan  yang  harus dilalui  dalam  rangka  peyetujuan  Laporan Realisasi  Peggunaan  Dana  Desa  per semester yang disusun oleh Kepala Urusan Keuangan  kepada  Penghulu  untuk  dapat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
1. Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan :

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kegiatan  pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK). 2. Penerimaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan: Kepala Urusan Keuangan meneriman laporan terkait pelaksanaan kegiatan pembagunan dari Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan. 3. Verifikasi Laporan Pelaksanaan Program : Kerani Kampung memverifikasi laporan pelaksanaan kegiatan yang
telak  direkap  oleh  Kepala
Urusan  Keuangan  untuk  dapat diserahkan kepada Penghulu. 4. Penyetujuan Laporan Pelaksanaan Program : Penghulu memeriksa dan menyetujui laporan pelaksanaan program  yang  telah  diverifikasi oleh Kerani Kampung.
1) Pertanggungjawaban Penghulu kepada Bupati melalui Camat:

## Gambar 2. Pertanggungjawaban Penghulu kepada Bupati melalui Camat
Pada  pertanggungjawaban  tahap  II, terdapat beberapa tahapan yang juga harus dilalui dalam rangka penyampaian Laporan Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  kepada Bupati melalui Camat. 1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban : Kepala Urusan Keuangan menyusun Laporan Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  untuk dapat  disetujui  bersama  dengan Penghulu.  Hasil  dari  penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  baik  di Kampung Berumbung Baru maupun  Kampung  Tumang  secara keseluruhan  hanya  dilakukan  oleh Kepala  Urusan  Keuangan  saja, sehingga pengetahuan terkait proses penyusunan laporan pertanggungjawaban serta

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dokumen yang dihasilkan (Laporan Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa) secara komprehensif hanya dipahami  oleh  Kepala  Urusan keuangan saja. 2. Penyetujuan Laporan Pertanggungjawaban : Kepala  Urusan  Keuangan  bersama dengan  Penghulu  menandatangani Laporan Realisasi Penggunaan
Dana  Desa  yang  telah  disusun sebelumnya. 3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat: Penghulu  menyampaikan  Laporan
Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa yang telah disetujui bersama Kepala  Urusan  Keuangan  kepada Bupati melalui Camat.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  penelitian  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  proses pertanggungjawaban  Dana  Desa  terdapat dua tahapan, yaitu Tahapan Pertangggungjawaban  kepada  Penghulu dan pertanggungjawaban Penghulu kepada Bupati melalui Camat. Pada pertnaggungjawaban  tahap  pertama  terdiri dari  empat  tahapan  pelaporan  dan  pada pertanggungjawaban  tahap  kedua  terdiri dari tiga tahapan pelaporan Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban seharusnya melibatkan  unsur  perangkat  kampung lainnya, sehingga unsur perangkat kampung  secara  keseluruhan  memiliki pengetahuan  dan  wawasan  terkait  proses penyusunan  laporan  pertanggungjawaban
dan  bentuk  dokumen  yang  dihasilkan, karena pada dasarnya dokumen pertanggungjawaban  secara  keseluruhan merupakan tanggungjawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Tim  Visi  Yustisia.  (2016).  Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Visimedia
Soleh, Chabib. (2015). Pengelolaan keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan Desa.  ___:  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bogong  Suyanto  &  Sutinah.  (2007). Metode  Penelitian  Sosial.  Jakarta: Prenada Media Group Ashshofa, Burhan. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Hasniati.  (2016).  Model  akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal Analisis  dan  Pelayanan  Publik.  2 (1).

## Internet:
Sabrina Rizkita. (2016). Desa Barumbung Baru:  Desa  Unggulan  di  Ranah Riau.  (kedesa.id).  Diakses  pada  8
November 2017 pukul 14.35 WIB Antara,  (2017).  Desa  Tumang  di  Siak belum Dialiri Listrik. (mediaindonesia.com). Diakses pada  13  November  2017  pukul 07.24 WIB