IDJ , Volume 3, Issue 1 (2022), pp. 16-33 doi: 10.19184/idj.v3i1.29497 © University of Jember, 2022 Published online May 2022

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi
Arnold Sotarduga Silangit Universitas Jember
Laili Furqoni Universitas Jember
Fanny Tanuwijaya Universitas Jember

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum  bagi  korban  tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  oknum  Polri  saat  melakukan pengamanan aksi demonstrasi atau yang biasa disebut unjukrasa. Hak menyampaikan pendapat merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan unjuk rasa hingga menelan korban jiwa jelas bahwa adanya suatu kesalahan ataupun suatu bentuk pelanggaran yang diantaranya adalah Hak Asasi  Manusia  yang  sudah  jelas  diatur  dalam  beberapa  aturan  yang  telah  ada  sebelumnya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan.  Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan juga sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum  yang  relevan  dengan  pembahasan.  Kemudian  untuk  memperkaya  referensi  pada penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  non  hukum.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, telah adanya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Pemerintah berupa  perlindungan secara  preventif  maupun  represif  serta  dengan  adanya  PROPAM  dinilai  membantu  dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindakan Represif, Demonstrasi

## Abstract
This study aims to analyze the legal rules governing legal protection for victims of repressive actions carried out by police officers when securing demonstrations or what are commonly called rallies. The right to express opinions is a human right that is guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of demonstrations that result in casualties, it is clear that there is an error or a form of violation, including Human Rights which are clearly regulated in the Constitution. some pre-existing rules. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and legislation. The authors in this study used primary legal materials derived from legislation and secondary sources from legal books and journals that were relevant to the discussion. Then to enrich the references in this study, the authors use non-legal materials. This research shows that,  there  has  been  legal  protection  that  has been  provided  by  the  Government  in  the  form  of  preventive  and repressive protection and the existence of PROPAM is considered helpful in protecting the rights of the community.
Keywords: Legal Protection, Repressive Action, Demonstration

## I. PENDAHULUAN
Hak  menyampaikan  pendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dalam  Pasal  28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya ditetapkan  dengan  undang- undang”,  Kemerdekaan  menyampai kan  pendapat  tersebut  sejalan dengan  Pasal  19  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia  yang  berbunyi:  "Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan  mengeluarkan  pendapat  dengan  tidak  mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas- batas”. 1 Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia. 2
Secara  normatif,  bagi  Polri  penghormatan  HAM  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  menyebutkan  bahwa  “Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  senantiasa  bertindak  berdasarkan  norma  hukum  dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Namun,  tindakan  pengamanan  unjuk  rasa  memang  bukanlah  perkara  mudah.  Dalam  situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan  tanggung  jawab  menjaga  ketertiban  masyarakat  sekaligus  menjadi  pelindung amanat  konstitusi  dan  hak  pengunjuk  rasa  atau  demonstran.  Meskipun  demikian,  dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM. 3
Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, mulai dari kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap  merugikan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  melakukan  protes  dengan  cara melakukan  orasi  secara  bersama-sama.  Orasi  tersebut  menunjukkan  rasa  kekecewaan masyarakat  terhadap  kebijakan  atau  keputusan  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat,  orasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa  disebut  juga  unjuk  rasa.  Semakin beragamnya  aktifitas  masyarakat  mengharuskan  penanganan  aksi  unjuk  rasa  sejalan  dengan penguatan Civil Society dan Good Goverment 4
Indonesia  sendiri  telah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  Pasal  1  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa: “Demonstran atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan  dibentuknya  undang-undang  ini  diharapkan  masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan menyampaikan  pendapat  dimuka  umum  dengan  bebas  namun  tetap  menjunjung  tinggi
1 Nurul  Hikma, “Kualifikasi  Demonstrasi  Anarkis sebagai  Tindak  Pidana  (Studi  Kasus  Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 1.
2 Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia  untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.
3 Prianter Jaya Hairi, Juni 2012. “ Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa ” Jurnal Negara  Hukum.  Vol.  3,  No.  1,  jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/227/168.  18 November 2020
4 Yunita  Dwi  Arani,  “ Pelaksanaan  Tugas  Kepolisisan  dalam  Penanganan  Unjuk  Rasa  di  Wilayah  Hukum  Polres Kudus ”, Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 1.
kebebasan  yang  bertanggung  jawab.  Pelaksanaan  hak  ini  tidak  memerlukan  izin  kepolisian. Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  hanya  membutuhkan  pemberitahuan kepada  kepolisian  dan  menjadi  Kewajiban  Kepolisian  untuk  memberikan  jaminan penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 5
Demonstrasi  yang  terjadi  sering  kali  berakhir  dengan  kekerasan  atau  tindak  anarkhi. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran. Terhadap demonstran yang anarkis terkadang anggota Polisi kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk. Sering kali  bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Mengejar,  membalas  melempar  pelaku  aksi  demonstrasi,  bahkan  melakukan  penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Anggota kepolisian yang  mengamankan  aksi  unjuk  rasa  seringkali  dihadapkan  pada  suatu  keputusan  dimana  ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang diluar batas kewenangannya dan diluar komando pimpinannya hal tersebut biasa dinamakan dengan diskresi. 6 Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai  etika  yang  baik.  Diskresi  bersumber  pada  asas  kewajiban  umum  kepolisian ( plichtmatigheids  beginsel )  yaitu  suatu  asas  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban  umumnya  menjaga,  memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum. 7 Demokrasi  sebenarnya  menempatkan  rakyat  atau  masyarakat  sebagai  pihak  yang  memiliki kekuatan, tetapi yang justru terjadi adalah masyarakat tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika kekerasan  terjadi  pada  mereka.  Pemerintah  sebagai  wakil  yang  sudah  ditunjuk  oleh  rakyat seharusnya  melindungi  rakyatnya  dari  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  ketika  mereka menyampaikan  pendapatnya  secara  langsung  sebagai  bentuk  dari  kepeduliannya  terhadap pemerintahan dan negara.
Salah  satu  aksi  demonstrasi  yang  menelan  korban  jiwa  akibat  tindak  represif  yang dilakukan  oleh  aparat  adalah  penembakan  mahasiswa  Kendari  pada  September  2019.  Dalam jumpa  pers  di  Mabes  Polri  hari  Kamis  (07/11)  Komisaris  Besar  Polisi  Chuzaini  Patoppoi mengatakan  hal  tersebut  disimpulkan  kepolisian  setelah  melakukan  uji  balistik  dengan menganalisis  tiga  proyektil  peluru  dan  enam  selongsong  yang  ditemukan  di  sekitar  tempat kejadian  penembakan. 8 Penggunaan  kekuatan  berlebihan  bertentangan  dengan  Peraturan Kapolri  (Perkap)  Pasal  5  Nomor  1  Tahun  2009,  tentang  tujuan  penggunaan  kekuatan  dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga merupakan perbuatan melanggar hukum. Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
5 Tim  Advokasi  untuk  Demokrasi, Polisi  Harus  Netral,  Hormati  dan  Lindungi  Hak  Warga  Menyampaikan Pendapat!, https://kontras.org/2020/10/06/polisi-harus-netral-hormati-dan-lindungi-hak-warga- menyampaikan-pendapat/. Diakses pada tanggal 14 November 2020.
6 Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, Community Policing: Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis . PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 3.
7 Guntur Priyantoko, “ Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa ”, De Lega Lata. Vol. I, No. 1. hlm. 114.
8 Callistasia  Wijaya,  “ Penembakan  Mahasiswa  Kendari,  Seorang  Polisi  Menjadi  Tersangka,  Keluarga  Korban: ‘Seharusnya Ada Dua Tersangka ’, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159 , pada tanggal 18 November 2020.
“Pihaknya acap kali dihalang -halangi polisi saat hendak memberikan pendampingan atas para demonstran yang ditangkap. Kepolisian seringkali juga tidak memberi akses terbuka mengenai identitas  demonstran  yang  ditangkap  padahal  pendampingan  hukum  merupakan  hak  setiap orang  ketika  ditahan  aparat.  "Mencari  konteks  kesalahan  di  luar  massa  aksi.  Misalnya  HP diperiksa, ada gambar bermuatan negatif, atau tes urine, nanti dianggap mengonsumsi narkoba. Dicap  anarko  dengan  bukti  baju  hitam,  bawa  buku-buku  tertentu.  Nah,  itu  polisi  mencari kesalahan di luar konteks," Ungkap Muhammad Afif Abdul Qoyim 9
Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS)  menerima  1.900 dokumentasi dalam kanal partisipasi publik yang mereka buka khusus untuk memantau kinerja aparat kepolisian dalam penanganan  aksi  unjuk rasa menolak Omnibus Law  UU Cipta Kerja pada  6  -  8  Oktober  2020.  Sebagian  besar  dokumentasinya  berupa  foto  dan  video  yang menunjukkan tindak kekerasan dan represifitas polisi terhadap pengunjuk rasa. 10 Tak hanya dari kalangan mahasiswa namun para jurnalis juga ikut menjadi korban. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sebanyak empat jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput jalannya aksi  unjuk  rasa  menolak  Undang-undang  Cipta  Kerja  di  Jakarta  pada  Kamis  (8/10/2020). 11 Namun  tak  hanya  peserta  demonstrasi  yang  menjadi  korban,  Polri  mengungkapkan  banyak anggotanya yang menjadi korban saat mengamankan demo omnibus law yang terjadi di sejumlah daerah kemarin. Para anggota kepolisian itu disebut mengalami luka hingga patah tulang. 12
Dalam  pelaksanaan  unjuk  rasa  hingga  menelan  korban  jiwa  jelas  bahwa  adanya  suatu kesalahan ataupun suatu bentuk pelanggaran yang diantaranya adalah Hak Asasi Manusia yang sudah jelas diatur dalam beberapa aturan yang telah ada sebelumnya. Tidak cukup hanya melalui pembentukan undang-undang saja, tetapi juga harus diimbangi dengan profesionalisme kinerja aparat  penegak  hukumnya.  Tanpa  adanya  profesionalisme  kinerja  aparat  penegak  hukum, mustahil memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada rakyat.

## II. PEMBAHASAN
A. Ketentuan yang Mengatur mengenai Prosedur Pencegahan terhadap Massa Aksi yang Diduga Melanggar Aturan tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum .
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hal yang sah saja dilakukan, dimana hal  tersebut  dijamin  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum.  Adanya  Undang-Undang  tersebut  merupakan bentuk  penjaminan  terhadap  salah  satu  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  yang  sejalan  dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui bangku perkuliahan, lazimnya mahasiswa bergelut dengan buku,  mendengarkan ceramah dosen di  depan kelas yang sedang menjelaskan  konsep  konsep,  wacana,  teori-teori  dari  mana  kuliah  yang  diampu,  mengikuti
9 Taufiq Hidayatullah, Eza Harijati, “ Berulangnya Tindak Kekerasan Aparat dalam Unjuk Rasa ” diak ses dari https://lokadata.id/artikel/berulangnya-tindak-kekerasan-aparat-dalam-unjuk-rasa  ,  pada  tanggal  18 Desember 2020.
10 Januardi  Husin,  “ Kontras  Terima  1.900  Dokumentasi  Kekerasan  Polisi ”,  diakses  dari https://www.law- justice.co/artikel/97336/kontras-terima-1900-dokumentasi-kekerasan-polisi/, pada tanggal 18 November 2020.
11 Ardito  Ramadhan,  “ Jurnalis  Jadi  Korban  Kekerasan  Aparat,  Polri:  Situasinya  ‘Chaos ’”,  diakses  dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/16003251/jurnalis-jadi-korban-kekerasan-aparat-polri- situasinya-chaos , pada tanggal 18 November 2020.
12 Kadek  Meida  Luxiana, “Polri  Ungkap  Kondisi  Anggota saat  Amankan  Demo:  Disekap  Hingga  Patah  T ulang” , diakses  dari  https://news.detik.com/berita/d-5206907/polri-ungkap-kondisi-anggota-saat-amankan- demo-disekap-hingga-patah-tulang, pada tanggal 19 Mei 2021
seminar-seminar yang disegarkan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam kampus, maka perlu  juga  adanya  sebuah  aksi  nyata  yang  kemudian  dikomparasikan  dengan  realitas  di masyarakat.  Dalam  melaksanakan  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  tidak  dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terkait. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa penyampaikan pendapat dapat dilakukan dengan tahapan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan selambat- lambatnya  3x24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sebelum  dimulai.  Polri  dalam  hal  ini  wajib memberi  surat  tanda  terima  pemberitahuan  serta  berkoordinasi  dengan  penanggung  jawab penyampaian pendapat dimuka umum serta berkoordinasi dengan pimpinan instansi/Lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan  untuk  menjamin  keamanan  dan  ketertiban  umum  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku.
Satjipto  Raharjo  mengemukakan  bahwa  hukum  melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  menempatkan  suatu  kekuasaan  yang  dilakukan  secara  terukur  (tertentu  dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 13 Dalam merumuskan prinsip- prinsip perlindungan hukum di  Indonesia,  landasannya adalah Pancasila sebagai  ideologi dan falsafah  negara.  Konsepsi  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  barat  bersumber pada  konsep- konsep Rechtstaat dan “ Rule Of The Law ”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir  dengan  landasan  pada  Pancasila,  prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia  adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada  Pancasila. 14 Dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  7  tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian  Pendapat  di Muka  Umum  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  apa  saja  yang  tidak  boleh dilakukan, diantaranya: 15
1. Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan
2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan
3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan
4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis kepada Polri
5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dapat  dilakukan  dengan  banyak  cara  sesuai Undang-Undang yang berlaku dimana para peserta dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan apa saja yang dapat dilaksanakan untuk penyampaian pendapat dimuka umum, yaitu diantaranya adalah Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.
Banyak  hal yang  dapat memicu  jalannya  demo  sehingga  tidak  sesuai  aturan,  salah  satu diantaranya adalah ketidaksepakatan antara massa aksi dengan instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat. Misalnya kasus di Tasikmalaya pada Senin (12/7/2021) Sebanyak 31 orang massa pengunjuk rasa yang berujung ricuh di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,  Jawa  Barat  ditangkap.  Mereka  diamankan  oleh  Satreskrim  Polres  Tasikmalaya karena  diduga  telah  melakulan  pengrusakan  3  unit  mobil  polisi  dan  melempari  kantor
13 Satjipto Raharjo, op. cit. hlm. 53.
14 Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida ,Op. cit. hlm. 131.
15 Sovia Hasanah, Ini Demo-Demo yang Dilarang , diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang-dilarang, pada tanggal 14 September 2021.
kejaksaan. 16 Mengganggu ketertiban umum juga tidak boleh dilakukan disaat menyampaikan pendapat di muka umum misalnya pada Rabu, (12/6/2019) arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat menjadi macet lantaran massa aksi berdiri di tengah jalan dan membakar ban. 17
Penangkapan terhadap Massa Aksi yang diduga melanggar aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak boleh dilakukan semena-mena atau tidak sesuai aturan yang ada. Dimana penangkapan terhadap Massa Aksi telah diatur oleh Undang-Undang yang  berlaku.  Adapun  tindakan  penangkapan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  8 Tahun  2009  Tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  tepatnya  di  Pasal  15  yang berbunyi:
(1) Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  diatur  dalam  peraturan perundangundangan.
(2) Tindakan  penangkapan  hanya  dapat  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
(3) Tujuan  utama  melakukan  penangkapan  yang  berkaitan  dengan  tindak kejahatan  adalah  untuk  membawa  tersangka  ke  hadapan  pengadilan  guna menentukan tuduhan terhadapnya.
(4) Selain  tujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  tindakan  penangkapan dapat  dilakukan  oleh  petugas  Polri  dalam  rangka  untuk  memberikan perlindungan  pihak  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).
Pasal  16  menjelaskan  tentang  hal-hal  yang  wajib  dipertimbangkan  ketika  melaksanakan penangkapan
1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
2. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
Pasal 17 merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap petugas.
(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
a) memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
b) menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
c) memberitahukan alasan penangkapan;
d) menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
16 Asep Juhariyono, Rusak 3 Monil Polisi, 31 Pendemo Rusuh di Tasikmalaya Ditangkap, diakses melalui https://daerah.sindonews.com/read/481028/701/rusak-3-mobil-polisi-31-pendemo-rusuh-di- tasikmalaya-ditangkap-1626095270, diakses pada tanggal 14 September 2021.
17 Tribun  Jakarta,  Unjuk  Rasa  di  Kemenhub,  Demonstran  Sempat  Bakar  Ban,  diakses  melalui https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/12/unjuk-rasa-di-kemenhub-demonstran- sempat-bakar-ban?page=1, pada tanggal 14 September 2021.
e) menghormati  status  hukum  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan memberitahu  orang  tua  atau  wali  anak  yang  ditangkap  segera  setelah penangkapan;
f) senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
g) memberitahu  hak-hak  tersangka  dan  cara  menggunakan  hak-hak  tersebut, berupa  hak  untuk  diam,  mendapatkan  bantuan  hukum  dan/atau  didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
(2) Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan  yang  berisi  (a)  nama  dan  identitas  petugas  yang  melakukan penangkapan;  (b)  nama  identitas yang  ditangkap;  (c)  tempat, tanggal  dan  waktu penangkapan;  (d)  alasan  penangkapan  dan/atau  pasal  yang  dipersangkakan;  (e) tempat  penahanan  sementara  selama  dalam  masa  penangkapan;  dan  (f)  keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan dan aturan yang jelas, yaitu  untuk  menjalankan  tugas  membawa  tersangka  ke  depan  pengadilan  guna  menentukan tuduhan  terhadap  tersangka.  Namun,  disamping  alasan  tersebut  polri  juga  memberikan perlindungan  kepada  pihak  saksi  maupun  korban.  Yang  patut  digaris  bawahi  adalah  bahwa tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, untuk itu polisi wajib menghargai  hak-hak  tersangka  dan  mengingat  asas  praduga  tak  bersalah.  Petugas  kepolisian wajib tau dan mengerti tentang apa saja yang wajib dilakukan saat melakukan penangkapan, misalnya  saja  melindungi  hak  privasi  tersangka  dan  memperoleh  pendampingan  penasihat hukum serta membuat berita acara penangkapan.
Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut:
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh  berhenti  orang yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa  tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat  pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau  mendadak  untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan  kepada penyidik pegawai negeri  sipil serta  menerima  hasil  penyidikan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk  diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Tindakan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  l  adalah  tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Penguatan  kedudukan,  tugas  dan  tanggung  jawab  Polri  tercantum  dalam  Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  Pasal  30  UUD  1945 disebutkan  bahwa  :  “Polri  bertanggung  jawab  terhadap  masalah  keamanan  dan  ketertiban masyarakat ”, namun setelah amandemen ke II UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 30 bahwa : “Polri  bertanggung  jawab  terhadap  keamanan  dalam  negeri  (Kamdagri)”,  hal  ini  membawa konsekuensi  tugas  Polri  yang  lebih  luas,  kompleks  dan  berat.  Sebagai  penanggung  jawab keamanan  dalam  negeri,  peran  Polri  inilah  yang  membawanya  ikut  serta  menjadi  penjaga demokrasi yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat. 18
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  mengatur  tentang  tata  cara  dan  pembatasan penyampaian pendapat di muka umum guna mencegah terjadinya pelanggaran aturan yang dapat menimbulkan tindakan anarki. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan  kepada  Polisi  minimal  3  (tiga)  hari  sebelum  unjuk  rasa  dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan  agar  pihak  Kepolisian  dapat  menyiapkan  pengamanan  yang  baik.  Kemudian, undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal, yaitu:
1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3) Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Prosedur Tetap Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki  dijelaskan dalam angka  14  yang  kesatu  yakni  bagaimana  cara  bertindak  Perorangan  Anggota  Polri.  Apabila melihat,  mendengar  dan  mengetahui  AG  (Ancaman  Gangguan),  setiap  anggota  Polri  wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN (Gangguan Nyata) dengan upaya antara lain:
a) melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
b) menyampaikan  kepada  pelaku  bahwa  perbuatannya  dapat  membahayakan ketenteraman  dan  keselamatan  umum,  serta  jangan  menggunakan  kekerasan  dalam penyelesa1an masalah;
c) mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya ;
d) apabila  pelaku  melakukan  perlawanan  kepada  petugas,  maka  segera  dilakukan himbauan berupa:
18 Syarif Hidayat, Reformasi Birokrasi Polri, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008. hlm.5
“ saya  selaku  anggota kepolisian  negara  republik  indonesia  atas  nama  undang-undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum ”
e) melaporkan  kepada  pimpinan  dan/atau  satuan  kepolisian  terdekat  dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
Dalam angka 14 yang kedua menjelaskan cara bertindak Personel Ikatan Satuan dimana apabila personel dalam ikatan satuan melihat, mendengar, mengetahui adanya AG, cara bertindak yang dilakukan adalah:
a) pimpinan  satuan  melakukan  pembagian  tugas,  antara  lain:  tugas  pemantauan, pemotretan, identifikasi;
b) pimpinan  satuan  melakukan  himbauan  kepada  pelaku  untuk  menaati  hukum  yang berlaku dan menjaga tata tertib,
c) menghimbau  agar  segera  menyerahkan  peralatan  dan/atau  barang-barang  berbahaya lainnya kepada petugas;
d) apabila  pelaku  melakukan  perlawanan  kepada  petugas,  maka  segera  dilakukan himbauan berupa:
“ Saya selaku petugas kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan:
(1) agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum;
(2) agar  segera  menyerahkan  peralatan  dan/atau      barangbarang  berbahaya  lainnya kepada petugas
(3) apabila tidak mengindahkan kami akan melakukan tindakan tegas.”
e) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka dilakukan tindakan:
(1) memerintahkan menghentikan pergerakan pelaku dan/atau kendaraanyangdigunakannya;
(2) memerintahkan semua orang untuk berhimpun atau turun dari kendaraan
(3) melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  atas  barang-barang  yang menyertainya.
f) apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan:
(1) kendali tangan kosong lunak;
(2) kendali tangan kosong keras;
(3) kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
(4) kendali  dengan  rnenggunakan  senjata  api  atau  alat  lain  untuk  menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang darat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polisi atau anggota masyarakat;
g) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani AG anarki, maka segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang;
h) apabila  pelaku  secara  sukarela  segera  menyerahkan  diri,  maka  dilakukan  tindakan membawa pelaku ke kantor Polisi terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut; dan
i) terhadap para pelaku yang secara sukarela menyerahkan diri harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.
Dalam angka 15 dijelaskan mengenai  cara bertindak terhadap sasaran GN (Gangguan Nyata) perorangan anggota polri yaitu:
(1) apabila pelaku melakukan anarki, maka segera dilakukan tindakan:
a. peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya,
b. segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan;
(2) berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan:
a. kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara latn gas airmata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
b. kendali  dengan  menggunakan  senjata  api  atau  alat  lain  untuk  menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat.
(3) apabila pelaku anarki dalam bentuk kelompok , maka dilakukan tindakan:
a. segera  melaporkan  kepada  pimpinan  dan/atau  satuan  kepolisian  terdekat  untuk meminta  bantuan  kekuatan  dan  perkuatan  dengan  menggunakan  sarana komunikasi yang ada;
b. melakukan  pengawasan  atas  gerak  gerik  pelaku  dengan  menggunakan  peralatan dan/atau tanpa peralatan;
Cara bertindak terhadap sasaran GN (Gangguan Nyata) yang dilakukan oleh Personel Ikatan Satuan, yaitu:
Apabila personel dalam ikatan satuan menghadapi GN, cara bertindak yang dilakukan adalah:
(1) pimpinan satuan memerintahkan kepada para pelaku untuk menghentikan semua anarki dengan bunyi perintah:
“s aya selaku petugas kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar menghentikan anarki ”
(2) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara.
a. kendali tangan kosong keras;
b. kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri;
c. kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan kearah yang tidak membahayakan;
d. apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan.
(3) apabila personel dalam ikatan satuan tidak rnampu menangani pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang
(4) apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka petugas, pelaku dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.

## B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum terhadap Seseorang yang Diduga Menjadi Korban Kekerasan Fisik pada Saat Demonstrasi oleh Oknum Polri
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan  hak  dan  kewajiban. 19 Setiap  hubungan  hukum  pastinya  menimbulkan  hak dan kewajiban,  disamping  itu  masing-masing  masyarakat  tentunya  memiliki  kepentingan  yang
19 R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011. hlm, 291.
berbeda-beda  dan  saling  berhadapan  atau  berlawanan,  untuk  mengurangi  ketegangan  dan konflik  maka  hukum  yang  mengatur  dan  melindungi  kepentingan  tersebut  dinamakan perlindungan hukum.
Soerjono  Dirjosisworo  menyebut  bahwa  ada  berbagai  upaya  perlindungan  bagi masyarakat secara umum, meliputi: 20
1. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
2. Perlindungan  individu  tersangka  atas  terdakwa  dalam  suatu  perkara  pidana  terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
3. Perlindungan  masyarakat  atas  kemungkinan  berbuat  atau  tidak  berbuat  dari  warga masyarakat.
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dengan  demikian  negara  menjamin  hak-hak  hukum warga  negaranya  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  dan  perlindungan  hukum  akan menjadi hak bagi setiap warga negara, termasuk siapapun yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum POLRI saat aksi demonstrasi merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak  asasi  manusia.  Perlindungan  hukum  atas  hak-hak  masyarakat  yang  menyampaikan pendapat  dimuka  umum  merupakan  perwujudan  dari  tercapainya  tujuan  hukum  itu  sendiri. Hukum memiliki fungsi dalam mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum di perlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 21
Perlindungan hukum perlu melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 22 Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan perlindungan hukum merupakan upaya melindungi melalui peraturan baik secara tertulis maupun melalui laku penegak  hukum  dalam  melakukan  penegakan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum.  Dalam kaitan  dengan  pembahasan  ini  para  demonstran  berhak  mendapat  perlindungan  hukum  dari tidak terpenuhi hak-haknya dan itikad baik pihak polisi atau pihak-pihak yang terlibat.
Perlindungan  hukum  bersifat  preventif  dan  represif. 23 Bagi  korban  penganiayaan diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Pemerintah turut melakukan perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun represif. Dalam kaitanya dengan bentuk Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum POLRI saat aksi demonstrasi, maka menurut penulis bentuk perlindungan hukum yang  dapat  digunakan  ialah  bentuk  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  Represif.  Pada hakikatnya  negara  telah  memberikan  perlindungan  dengan  tujuan  untuk  mencegah   sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak- hak  masyarakat  selaku  warga  negara  Indonesia  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu
20 Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, “Hukum Kesehatan Lingkungan”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016. Hlm. 131.
21 Satjipto Raharjo, op. cit . hlm.55.
22 Ibid, hlm. 54.
23 Phillipus M. Hadjon, loc. Cit. hlm. 2
pelanggaran  serta  memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban  juga  represif  yang  merupakan  bentuk  eksekusi  dari  peraturan  yang  telah  dibuat sebagai wujud dari ditegakkannya suatu peraturan. Ketentuan yang mengatur tentang prosedur penangkapan terhadap massa aksi merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif, dimana telah adanya aturan yang mengatur hal tersebut sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal- hal yang tidak di inginkan.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  oknum  polri saat  aksi  demonstrasi  diberikan  oleh  pemerintah  sebagai  kewajiban  dengan  tujuan  untuk memenuhi  hak  sebagai  warga  negara.  Menegakkan  hak  dan  kedaulatan  masyarakat  dengan prinsip-prinsip  yang  adil  dan  berkelanjutan  bagi  masyarakat  adalah  kewajiban  pemerintah. Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,    untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 24
Perlindungan  hukum  merupakan  kegiatan  yang  melindungi  individu  dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan guna menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup  antar sesama manusia. 25 Pasal 4 Undang-Undang      Kemerdekaan      Menyampaikan      Pendapat      di      Muka      Umum,      yang menyebutkan bahwa tujuan  pengaturan  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka umum adalah:
a. mewujudkan kebebasan  yang  bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu pelaksanaan  hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mewujudkan     perlindungan     hukum     yang     konsisten     dan berkesinambungan dalam  menjamin  kemerdekaan  menyampaikan pendapat;
c. mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi  berkembangnya  partisipasi  dan      kreativitas setiap   warga   negara   sebagai   perwujudan   hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
d. menempatkan     tanggung     jawab     sosial     dalam     kehidupan bermasyarakat, berbangsa,      dan      bernegara,      tanpa      mengabaikan  kepentingan  perorangan  atau kelompok.
Pemerintah telah memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, hal tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu dalam melakukan  suatu  kewajiban.  Hal  ini  biasa  disebut  dengan  perlindungan  hukum  preventif. Perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara  dan  hukuman  tambahan  diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran dalam artian dilakukan sebuah penegakan hukum baik hukum pidana maupun penegakan hukum dalam hal kode etik. Perlindungan hukum akhir biasa disebut dengan perlindungan hukum represif.
Jika  seorang  anggota  Polri  yang  dianggap  melakukan  kekerasan  berupa  pemukulan ataupun  Tendangan  kepada  massa  pengunjuk  rasa  yang  tidak  sesuai  prosedur  sangat  tidak dibenarkan.  Hal  tersebut  dapat  dikualifikasikan  tindakan  penganiayaan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan:
24 Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), (Surakarta :  Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 ) hlm. 3
25 Muchsin,  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  di  Indonesia,  Rajawali  Press,  Jakarta, 2003, hlm 14.
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Massa  unjuk  rasa  yang  menjadi  korban  tidak  pidana  dapat  melaporkan  dan  meminta pertanggungjawaban  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota  Polri. Proses  hukum  kepada  seorang  anggota  Polri  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di pengadilan. Namun adanya beberapa implementasi hukum dalam tubuh Polri seringkali menjadikan penegakan hukum di tubuh Polri menjadi tidak jelas. Beberapa jenis proses peradilan dan hukuman seperti hukuman tindakan disiplin, kode etik dan peradilan umum dapat menjadi celah dalam memberikan sanksi bagi anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat tiga elemen penting yang memengaruhi pendekatan hukum antara lain: 26
1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat  peraturan  yang mendukung  baik kinerja  kelembagaannya,  maupun  yang mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materiilnya maupun hukum acaranya.
Bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  dapat  dilaporkan ke Sentra  Pelayanan  Kepolisian  (SPK)  pada  kantor  polisi  terdekat sehingga  dapat  diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Mengacu pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang telah  atau  sedang  atau  diduga  akan terjadinya peristiwa pidana.
Cara Melapor Tindak Pidana ke Polisi 27
1. Datang  ke  kantor  polisi  terdekat  dari  lokasi  tindak  pidana.  Sebelumnya,  perlu  ditahui terlebih dahulu daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian sebagai berikut:
a. Daerah hukum Kepolisian meliputi :
1) Daerah  hukum  kepolisian  Markas  Besar (MABES)  POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
3) Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk
26 Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum, diakses melalui http://www.docudesk.com , pada tanggal 13 Juni 2021.
27 Tri  Jata  Ayu  Pramesti, Mau  Melaporkan  Tindak  Pidana  ke  Polisi?  Begini  Prosedurnya ,  diakses  melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur- melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-,  diakses  pada tanggal 16 Juni 2021.
wilayah kabupaten/kota;
4) Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
b. Wilayah  administrasi  Kepolisian,  daerah  hukumnya  dibagi  berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Misalnya jika kamu  melihat  ada  tindak  pidana  di  suatu  kecamatan,  maka  kamu  bisa  lapor  ke POLSEK terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah  administrasi  yang  ada  di  atasnya  seperti  POLRES,  POLDA  atau  MABES POLRI.
2. Silakan  langsung  menuju  ke  bagian  Sentra  Pelay anan  Kepolisian  Terpadu  “SPKT”  yaitu unsur  pelaksana  tugas  pokok  di  bidang  pelayanan  kepolisian  yang  bertugas  memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi.
3. Atas  laporan  yang  diterima  oleh  SPKT  (Penyidik/Penyidik  Pembantu),  akan  dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Laporan  polisi  tersebut  kemudian  diberi  penomoran  sebagai  Registrasi  Administrasi Penyidikan yaitu  pencatatan  kegiatan  proses  penyidikan  secara  manual  dan/atau  melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
5. Setelah  itu,  berdasarkan  Laporan  Polisi  dan  Surat  Perintah  Penyidikan,  dilakukan  proses penyidikan.
Pertangungjawaban  pidana  oleh  Polri  telah  diatur  dalam  Pasal  29  Ayat  (1)  Undang- Undang Kepolisian yang menyebutkan:
“Anggota kepolisian negara republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri  yang melakukan pelanggaran disiplin, polri  melalui  Propam  (Profesi  dan  Pengamanan)  memiliki  tanggungjawab  dan  tugas dalam.”
Propam  merupakan  unsur  pengawas  dan  pembantu  pimpinan  yang  berada  di  bawah Kapolres.  Pembinaan  dan  pemeliharaan  disiplin,  pengamanan  internal,  pelayanan  pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/ atau PNS polri, melaksanakan siding disiplin  dan/atau  kode  Etik  profesi  Polri,  serta  rehabilitasi  personel.  Selanjutnya,  PROPAM dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku  dan  tindakan  personil  polri,  penegakan  disiplin  dan  ketertiban  personel  Polres, pelaksanaan siding disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian  terhadap  personel  polres yang  sedang  dan  telah menjalankan  hukuman  disiplin dan/atau kode etik profesi;dan
2. Unit pengamanan internal (Unitpaminal), petugas melakukan pengamanan internal dalam rangka  penegakan  disiplin  dan  pemuliaan  profesi,  penyiapan  proses  dan  keputusan rehabilitasi  personel  Polres  yang  telah  melaksanakan  hukuman  dan  yang  tidak  terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.
Upaya  penegakan  disiplin  dan  proses  peradilan  pada  anggota  kepolisian  sangat dibutuhkan  guna  terwujudnya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  dan  tercapainya professionalism Polri. Tidak mungkin penegakkan hukum berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri dalam arti (Polri) tidak disiplin dan tidak professional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan  Polri  akan  sangat  berdampak  dalam  hal  penegakan  hukum  atau
pengungkapan  laporan  dan  pengaduan  yang  terjadi  dimasyarakat  penegakan  hukum  yang terkesan tidak transparan pada anggota kepolisian itu sendiri. 28
Kualitas  penyajian  layanan  yang  tercela  dari  sudut  moral  dan  hukum  antara  lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui  batas,  mempersulit,  arogan,  lamban,  tidak  sopan  manusiawi  dan  perilaku  negatif akan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa:
1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Hukuman  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  kode  Etik  di  dibedakan menjadi empat ruang lingkup, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan atau etika kepribadian tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  nomor  14  tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:
Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar dikenakan sanksi pelanggaran komisi kode Etik Polri, berupa:
a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
b. Kewajiban  Pelanggar  untuk  meminta  maaf  secara  lisan  dihadapan  sidang  KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
c. Kewajiban  Pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental  kepribadian,  kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (Satu) bulan.
d. Dipindahtugaskan  ke  jabatan  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun
e. Dipindahtugaskan fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Dari  keempat  etika  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,  berkaitan  dengan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  saat demonstrasi  merupakan  etika  kemasyarakatan  dan  kelembagaan  dimana  Polri  wajib menjalankan  tugas  secara  professional,  proporsional  dan  prosedural  serta  menghormati  dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas.
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa:  “penjatuhan  hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Hal ini berarti penjatuhan hukuman oleh oknum
28 Resyon  Dahoklory,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Demonstran  Terhadap  Tindakan  Penganiayaan  Oleh Anggota  Polisi,  diakses  melalui  Online  Public  access  catalog  (OPAC)  Universitas  Pattimura https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8038,  diakses  pada  tanggal  16  Juni 2021.
secara subyektif kepada terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persidangan disiplin akan diproses  secara  peradilan  umum  atas  tindak  pidana  anggota  Polri  yang  belum  menuntaskan perkaranya.
Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa  terbukti  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Bentuk  sanksi  moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus  pada kadar sanksi  yang  teringan  sampai  pada  kadar  sanksi  yang  terberat  sesuai  pelanggaran  perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode  Etik  Profesi  Polri  termasuk  dalam  kualifikasi  pelanggaran  berat  dan  dilakukan berulangkali,  maka  kepada  terperiksa  dapat  dijatuhi  sanksi  dinyatakan  tidak  layak  untuk mengemban profesi/fungsi  kepolisian. Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;  b)  dipindah  tugas  ke  wilayah  berbedah;  c)pemberhentian  dengan  hormat;  atau  d) pemberhentian tidak dengan hormat.
Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan),  atau  mutasi  wilayah/tempat,  yaitu  dipindah  ke  tempat/daerah  lain  (bisa  ke  daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota  Polri  yang  terbukti  melanggar  Kode  Etik  Profesi  Polri,  baik  berupa  pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
Hematnya  dalam  suatu  kasus  kekerasan  yang  melibatkan  anggota  Polri  disaat  aksi Demonstrasi maka penyelesaian masalahnya adalah dengan dikenakannya sanksi Kode Etik dan apabila  terbukti  secara  sah  seorang  oknum  tersebut  melakukan  tindak  pidana  juga  dapat dipidana  dimana  penjatuhan  hukuman  oleh  oknum  secara  subyektif  akan  diproses  secara peradilan  umum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anggota  Polri  maka  akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP seperti halnya warga sipil.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Ketentuan-ketentuan  mengenai  prosedur  penangkapan  massa  aksi  yang  diduga  melanggar aturan telah ada secara tertulis maupun pertanggungjawaban oleh pelaku. Mulai dari Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003,  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2009  serta Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2011.  Perlindungan yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  perlindungan  secara  preventif  maupun  represif  serta dengan adanya PROPAM  dinilai membantu dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Masyarakat  yang  merasa  telah  menjadi  korban  kekerasan  oleh  oknum  polisi  dapat melaporkan dan meminta pertanggung jawaban sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum  anggota  Polri.  Proses  hukum  kepada  seorang  anggota  Polri  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  akan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP  dimana  dimulai  dari  proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di
pengadilan.

## B. Saran
Mengingat kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum merupakan hak semua warga negara yang  telah  disebutkan  dalam  undang-undang  secara  tertulis,  maka  pihak  kepolisian  sudah seharusnya menghentikan cara-cara lama yang arogan dan kekerasan terhadap para demonstran. Penanganan aksi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2012 tentang Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,  Pengamanan,  dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian Pendapat di Muka Umum, untuk itu dalam hal penanganan massa aksi harus sesuai prosedur, tidak  menghalangi  akses  bantuan  hukum  kepada  mereka  yang  ditangkap  oleh  apparat  serta menghindari  terjadinya  hak-hal  kontra  produktif  saat  melakukan  tindakan  upaya  paksa. Pemerintah  juga  diharapkan  transparan  dalam  menangani  kasus  yang  melibatkan  oknum apparat sehingga apa yang termaktub dalam alinea ke IV UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  tidak  hanya  menjadi angan-angan saja. Satu-satunya cara yaitu pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki sistem yang ada. Aturan dan hukum yang ada harus ditegakkan secara benar dan adil, tidak lagi ada keberpihakan,  serta  diharapkan  melakukan  transparansi  hukum.  Ketika  pemerintah  sebagai institusi formil kehilangan kepercayaan dari rakyatnya maka tidak salah kemudian jika rakyat selalu bertindak sendiri dalam melakukan kebijakan.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Ardito Ramadhan, “ Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat, Polri: Situasinya ‘Chaos ’”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/16003251/jurnalis-jadi-korban-kekerasan-aparat- polri-situasinya-chaos
Asep  Juhariyono,  Rusak  3  Monil  Polisi,  31  Pendemo  Rusuh  di  Tasikmalaya  Ditangkap, diakses melalui https://daerah.sindonews.com/read/481028/701/rusak-3-mobil-polisi-31- pendemo-rusuh-di-tasikmalaya-ditangkap-1626095270.
Buku  Panduan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Anggota  Polri,  Jakarta:  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006.
Callistasia Wijaya, “ Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: ‘Seharusnya Ada Dua Tersangka ’,  diakses  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 50328159.
Guntur Priyantoko, “ Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa ”, De Lega Lata. Vol. I, No. 1.
Januardi  Husin,  “ Kontras  Terima  1.900  Dokumentasi  Kekerasan  Polisi ”,  diakses  dari https://www.law-justice.co/artikel/97336/kontras-terima-1900-dokumentasi-kekerasan-polisi/.
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum,diakses melalui http://www.docudesk.com Kadek  Meida  Luxiana,  “Polri  Ungkap  Kondisi  Anggota saat  Amankan  Demo:  Disekap Hingga  Patah  T ulang”,  diakses  dari https://news.detik.com/berita/d-5206907/polri-ungkap- kondisi-anggota-saat-amankan-demo-disekap-hingga-patah-tulang,
Mahmud  Mulyadi  dan  Andi  Sujendral, Community  Policing:  Diskresi  dalam  Pemolisian  yang Demokratis. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.
Masrudi  Muchtar,  2016,  Abdul  Khair,  Noraida,  “Hukum  Kesehatan  Lingkungan”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, “Hukum Kesehatan Lingkungan”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
Nurul  Hikma, “Kualifikasi  Demonstrasi  Anarkis sebagai  Tindak  Pidana  (Studi  Kasus  Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)”, Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. Phillipus M. Hadjon, 198, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya, PT. Bina Ilmu. Prianter Jaya Hairi, Juni 2012. “ Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk
Rasa ” Jurnal Negara Hukum. Vol. 3, No. 1,
jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/227/168.
R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011. Resyon  Dahoklory,  Perlindungan  Hukum  bagi  Demonstran  terhadap  Tindakan Penganiayaan  oleh  Anggota  Polisi,  diakses  melalui  Online  Public  access  catalog  (OPAC) Universitas Pattimura https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8038.
Satjipto  Rahardjo,  2009, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), (Surakarta : magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret, 2004 )
Sovia Hasanah, Ini Demo-Demo yang Dilarang, diakses melalui
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang- dilarang.
Syarif Hidayat, Reformasi Birokrasi Polri, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008. Taufiq Hidayatullah, Eza Harijati, “ Berulangnya Tindak Kekerasan Aparat Dalam Unjuk Rasa ” diakses  dari  https://lokadata.id/artikel/berulangnya-tindak-kekerasan-aparat-dalam-unjuk- rasa.
Tim  Advokasi  untuk  Demokrasi, Polisi  Harus  Netral,  Hormati  dan  Lindungi  Hak  Warga Menyampaikan Pendapat!, https://kontras.org/2020/10/06/polisi-harus-netral-hormati-dan- lindungi-hak-warga-menyampaikan-pendapat/.
Tri  Jata  Ayu  Pramesti, Mau  Melaporkan  Tindak  Pidana  ke  Polisi?  Begini  Prosedurnya ,  diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana- prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-.
Tribun Jakarta, Unjuk Rasa di Kemenhub, Demonstran Sempat Bakar Ban, diakses melalui https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/12/unjuk-rasa-di-kemenhub-demonstran- sempat-bakar-ban?page=1.
Yunita  Dwi  Arani,  “ Pelaksanaan  Tugas  Kepolisisan  dalam  Penanganan  Unjuk  Rasa  di  Wilayah Hukum Polres Kudus ”, Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011 .