## Dramaturgi Aktor pada Konflik Pertambangan Poboya Kota Palu

## Actor Dramaturgy in the Poboya Mining Conflict in Palu City
Moh. Nutfa 1 , Fiki Ferianto 2 , Renaldi Samaraji 3 , Deasy Fitria Maharani Asis 4 , Ana Tasya 5 dan Suriansah Suriansah 6 1,3,4,5,6) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, 94148, Indonesia
2) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, 94148, Indonesia

## Abstrak
Umumnya konflik perebutan kawasan tambang emas memiliki kaitan erat dengan peranan aktor- aktor yang multi kepentingan sehingga pola-pola konflik seringkali terpelihara dalam waktu yang lama  dan  berlangsung  secara  dramaturgi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  relasi dramaturgis  antar  aktor  di  kawasan  pertambangan  Poboyo  Kota  Palu.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggalian data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, FGD dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada 6 informan subjek penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari tokoh adat, pemerintah kelurahan, tokoh pemuda, aktivis lingkungan  dan  11  informan  terlibat  dalam  FGD.  Data  dianalisis  secara  interpretatif  dan keabsahan  data  didapatkan  melalui  teknik  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa konflik perebutan kawasan pertambangan emas Poboya bersumber dari: (1) tuntutan keadilan oleh penambang ilegal; (2) kekecewaan terhadap perpanjangan kontrak karya perusahaan (PT. CPM); dan (3) adanya klaim-klaim atas kawasan pertambangan. Konflik bersifat dramaturgis yang dilandasi multi kepentingan antar aktor yaitu kepentingan penguasaan sumber daya, perebutan posisi serta pragmatisme. Aktor-aktor tersebut antara lain kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik lokal, pemerintah kota, lembaga adat dan kelompok asosiasi penambang. Kebaruan penelitian ini bahwa relasi antar aktor dalam konflik di kawasan pertambangan bersifat dramaturgis dan  sengaja dipelihara.
Kata Kunci : Perebutan Sumberdaya, Tambang Emas, Poboya, Dramaturgi, Aktor Konflik

## Abstract
Generally, conflicts over gold mining areas are closely related to the role of multi-interest actors, so that  conflict  patterns  are  often  maintained  for  a  long  time  and  take  place  in  a  dramaturgical manner. This research aims to analyze the dramaturgical relations between actors in the Poboyo mining area of Palu City. This study used a descriptive, qualitative approach. Data were collected through observations, interviews, FGDs, and documentation studies. Interviews were conducted with 6 informants of research subjects who were selected purposively, consisting of traditional leaders, village government, youth leaders, environmental activists and 11 informants involved in FGDs. Data were analyzed interpretatively and data validity was obtained through triangulation techniques. The results showed that the conflicts over the Poboya gold mining area originated from: (1) demands
1 Korespondensi Penulis Email: moh.nutfa@gmail.com
for justice by illegal miners, (2) disappointment with the extension of the company's contract of work (PT.  CPM);  and  (3)  claims  in  the  mining  area.  The  conflict  is  dramaturgical  in  nature,  based  on multiple  interests  between  actors,  namely,  the  interests  of  controlling  resources,  jockeying  for position, and pragmatism. These actors include illegal mining groups, security forces, local political elites, city governments, customary institutions, and miner association groups. The novelty of this research is that the relationships between actors in conflicts in mining areas are dramaturgical and deliberately maintained
Keywords : Actor Relations, Conflict, Gold Mine, Poboya

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  dan  konflik  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  (Wiradi, 2009). Tanah merupakan sumber daya alam yang sejak dahulu hingga saat ini menjadi sumber daya alam yang paling diperebutkan oleh manusia (Astuti, 2011; Fauzi, 2003). Pada tanah terdapat berbagai sumber daya alam yang terkandung baik di atas maupun di  dalamnya  (Sitorus  et  al.,  2016).  Salah  satu  sumber  daya  di  dalam  tanah  yang diperebutkan yaitu emas. Seperti yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah, konflik perebutan  dominasi  wilayah  tambang  emas  menyebabkan  konflik  sosial  yang melibatkan kelompok penambang, aparat negara, perusahaan dan pemerintah daerah. Konflik ini dilatari oleh perebutan tanah yang di dalamnya terkandung biji emas.
Jika meninjau UUD 1945 pasal 33 Ayat 3, disebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”. Berdasarkan hal tersebut dimaknai bahwa sumber daya  alam  yang  merupakan  kekayaan  negara  seharusnya  digunakan  untuk kemakmuran  rakyat  secara  adil  (Zakaria  et  al.,  2015).  Konflik-konflik  agraria  yang terjadi  menandakan  adanya  ketimpangan  dalam  penguasaan  sumber  daya  alam (Manguntara  et  al.,  2006;  Zuber,  2013).  Menurut  teori  konflik  apabila  distribusi sumber  daya  tidak  terjadi  secara  merata  maka  akan  menimbulkan  pertentangan- pertentangan di dalam masyarakat (Pruitt & Rubin, 2010). Konflik akan terjadi ketika terdapat  sesuatu  yang  diperebutkan  maupun untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu yang  dilakukan  oleh  individu  maupun  kelompok  (Puspita,  2018).  Dengan  demikian konflik sosial sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam (Bachriadi, 2020). Dalam wujudnya, konflik ini merupakan konflik vertikal antara sipil dengan korporasi (Rachman, 1999; Shohibuddin, 2018).
Hampir dua dekade terakhir, kasus-kasus konflik agraria di Sulawesi Tengah masih belum reda. Menurut Rasyid et al., (2022) konflik agraria dihasilkan oleh adanya ketimpangan  penguasaan  lahan.  Laporan  lain  mengatakan  konflik  agraria  berujung pada konflik kekerasan (Akbar, 2022). Artikel hasil penelitian ini menemukan adanya permasalahan fundamental yang mengkonstruksi konflik perebutan wilayah tambang di Kota Palu, yaitu adanya keterlibatan aktor-aktor dalam skema konflik yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu sehingga konflik sulit diselesaikan. Inti konflik adalah perebutan kawasan pertambangan yang berbentuk konflik multi aktor, yaitu konflik yang melibatkan perusahaan tambang emas PT. Citra Palu Minerals (PT. CPM), aparat keamanan, pemerintah kota, penambang ilegal, lembaga adat, serta masyarakat sekitar (Andi & Setiawan, 2012; Zainuddin et al., 2012).
Anehnya, konflik multi aktor ini tidak kunjung berhenti. Hal ini disebabkan oleh relasi aktor yang terlibat dalam konflik berperan secara dramaturgis. Teori dramaturgi mengatakan  para  aktor  mengkonstruksi  kesan-kesan  serta  citra-citra  berdasarkan status  atau  kedudukannya  (Poloma,  2012).  Setiap  keputusan-keputusan,  sikap,  dan sebagainya  yang  ditunjukan  oleh  aktor,  merupakan  sebuah  tindakan  dramaturgis (kepura-puraan)  sehingga  dunia  sosial  sarat  panggung  sandiwara  (Ritzer,  2012). Penelitian  (Amelia  et  al.,  2019)  dan  Junaidi  (2022)  mengungkapkan  bahwa  konflik dikawasan  tambang  identik  dengan  kepentingan  multi  kelompok,  salah  satunya kelompok pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilandasi kepentingan ekonominya. Fringka  (2016)  menemukan  konflik  agraria  berbentuk  resistensi  masyarakat  lokal berkembang menjadi gerakan sosial melalui proses resistensi. Berbeda dengan konflik di kawasan pertambangan Poboya yang multi kepentingan aktor (Sofiana, 2019).
Sejauh ini resolusi konflik di kawasan pertambangan Poboya cenderung tidak terselesaikan  secara  menyeluruh  (Rahman,  2022).  Apalagi  kelompok  PETI  kian merebak  dan  cenderung  sulit  dikendalikan  (Kasworo,  2015).  Konflik  perebutan kawasan  pertambangan  Poboya  semakin  memanas  ketika  isu  tanah  ulayat dimunculkan (Urip, 2022). Kondisi demikian menjadi celah bagi aktor-aktor tertentu untuk  menancapkan  kepentingan  ekonomi  politik  pada  masyarakat  kawasan pertambangan  Poboya.  Bahkan  lembaga  adat  Kelurahan  Poboya  pernah  melakukan resolusi ke Wali Kota Palu untuk penyelesaian konflik antara kelompok masyarakat
dan  PT.  CPM  (Djuhri,  2022).  Namun  hal  itu  tidaklah  berujung  dan  malah  berkedok kepentingan aktor tertentu untuk kontestasi politik tahun 2024.  Berdasarkan fakta tersebut, dipahami bahwa konflik pertambangan Poboya masih langgeng selama relasi antar aktor berlangsung secara dramaturgis.

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  bertumpu pada  kekuatan  naratif  deskripsi  fenomena  (Bungin,  2012,  2015b).  Penelitian  ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kompleks fenomena, menganalisa pandangan informan,  menginterpretasikan  kata-kata  serta  memahami  situasi  berdasarkan konteks  alamiah  subjek  (Creswell,  2014;  Moleong,  2013).  Penelitian  ini mendeskripsikan fenomena konflik sosial dan relasi antar aktor yang terlibat konflik di kawasan pertambangan emas Poboya, Kota Palu dengan pertimbangan bahwa:  (1) wilayah  pertambangan  Poboya  merupakan  wilayah  sengketa  antara  penambang tradisional  dengan  PT.  CPM  yang  berlangsung  hingga  saat  ini;  (2)  dalam  konflik perebutan  kawasan,  terdapat  aktor-aktor  berkepentingan  yang  masing-masing memainkan peranan; dan (3) kawasan pertambangan berada di Kota Palu yang tentu aktivitas pertambangan akan memberikan resiko bagi masyarakat kota.
Unit  analisis  penelitian  yaitu  kelompok-kelompok  yang  terlibat  konflik  dan kepentingan  di  kawasan  pertambangan  Poboya.  Informan  dipilih  sebanyak  6  orang yang terdiri dari 2 penambang tradisional, 1 pihak PT. CPM, 1 tokoh pemuda lokal dan 2 tokoh masyarakat (adat) setempat. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan peneliti sebagai instrumen kunci ( key instrument ). Data  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara  mendalam,  studi  dokumen,  dan sumber-sumber berita (Suyanto & Sutinah (ed.), 2010). Data diperkuat melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yaitu pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai  permasalahan  spesifik  untuk  memperoleh  data  kualitatif  yang  lebih bermutu,  lokal  dan  spesifik  (Irwanto,  2006).  FGD  melibatkan  sebelas  orang  subjek yang  memiliki  relasi  konflik  dengan  PT.  CPM  yaitu,  unsur  lembaga  adat  Kelurahan Poboya,  tokoh  pemuda,  penambang  PETI,  aktivis  lokal  dan  eks  karyawan  PT.  CPM. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui interpretasi data dan reliabilitas data dilakukan  secara  triangulasi  (Bungin,  2015a;  Creswell,  2014),  yaitu  peneliti
memperpanjang  waktu  penelitian  yakni  antara  Juli  hingga  Oktober  2023  untuk pengamatan  dan  wawancara,  menemui  informan  kunci  untuk  klarifikasi  data (informasi),  menganalisis  berita-berita  terkait  isu  konflik  Poboyo  dan  membaca referensi, serta membandingkan data yang diperoleh di lapangan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Skema Konflik dan Dramaturgi Aktor dalam Konflik di Kawasan  Tambang Emas Poboyo
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  skema  konflik  di  kawasan  pertambangan Poboya Kota Palu cenderung terjadi secara manifes atau terbuka. Konfrontasi antara kelompok  masyarakat  lokal,  kelompok  penambang  ilegal,  dan  asosiasi  penambang dengan  pihak  PT.  CPM  dan  aparat  keamanan  (kepolisian)  berlangsung  di  kawasan pemukiman serta di areal pabrik PT. CPM. Konflik terbuka di kawasan pertambangan Poboya  bersumber  dari  beberapa  faktor  seperti:  (1)  tuntutan  keadilan  oleh penambang  ilegal  atau  kelompok  PETI;  (2)  kekecewaan  masyarakat  terhadap perpanjangan kontrak karya perusahaan (PT. CPM); dan (3) klaim-klaim atas kawasan pertambangan.

## Gambar 1
Faktor Penyebab Konflik Terbuka di Kawasan Pertambangan Poboya
Sumber: (Olahan Data Peneliti, 2023)
Konflik pertambanga n Poboya
Perpanjangan kontrak karya Klaim kawasan pertambangan
Tuntutan keadilan penambang ilegal
Faktor  pertama  yaitu  tuntutan  keadilan  penambang  ilegal.  Tuntutan  ini merupakan tuntutan kepada PT. CPM untuk pemberian kawasan khusus yang dikenal dengan  nama  blok  Kijang  30  bagi  penambang  ilegal  serta  untuk  penambang  yang menggunakan alat tradisional (dulang) di areal milik PT. CPM (voi.id, 2022). Kelompok penuntut keadilan ini kebanyakan diisi oleh kelompok pertambangan tanpa izin (PETI) yang bekerja pada pemodal (pemilik tromol). Kelompok ini juga cenderung dan paling mudah dimanfaatkan oleh aktor tertentu seperti pimpinan asosiasi hingga elit politik guna meraih simpati suara di level akar rumput untuk pemilu tahun 2024.
Faktor  kedua  bahwa  konflik  berakar  dari  kekecewaan  masyarakat  setempat terhadap  kebijakan  negara  dalam  hal  ini  perpanjangan  izin  kontrak  karya  PT.  CPM yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  tahun 2017 silam. Berdasarkan perizinannya, areal kontrak karya PT. CPM mencapai 37.000 hektar  dengan  kontrak  karya  selama  30  tahun  yang  berarti  ekplorasi  emas  sampai tahun 2050. Izin dikeluarkan atas Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  422.K/30.DJB/2017.  Secara  detail  Kepmen  ESDM tertanggal  14  November  2017  tentang  persetujuan  peningkatan  tahap  operasi produksi  kontrak  karya  PT  Citra  Palu  Mineral,  sesuai  permohonan  direksi  Nomor 059/CPM-EXT/IX-17  tertanggal  17  Oktober  2017.  Dalam  Kepmen  itu  dijelaskan sejumlah  poin  diantaranya  tahap  kegiatan  operasi  produksi  PT.  CPM  pada  wilayah seluas 85.180 hektare.
Selain itu, faktor ketiga penyebab konflik bersumber dari klaim-klaim lahan yang dijadikan kawasan tambang oleh multi pihak. PT. CPM menjadi yang paling dominan dalam melakukan klaim atas lahan karena didasarkan atas kekuatan hukum yaitu izin areal  kontrak  karya  (Kepmen  ESDM  Nomor  422.K/30.DJB/2017).  Ironinya  klaim perusahaan  ini  cenderung  diiringi  dengan  berbagai  intimidasi  terhadap  warga penambang  ilegal  ketika  terjadi  bentrok  (kumparan.com,  2022;  Wiranata,  2022). Bahkan, PT. CPM saat ini sedang memperluas wilayah ke arah utara dan barat yang berbatasan  langsung  dengan  kawasan  Taman  Hutan  Raya  (Tahura).    Sementara  itu, kelompok  lain  yang  cukup  dominan  dalam  mengklaim  lahan  tambang  adalah masyarakat lokal yang mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah warisan keluarga secara turun-temurun dan bernilai historis.
Sementara  itu,  konflik  pertambangan  Poboya  memiliki  keterkaitan  erat  dengan peran-peran  aktor  di  Kota  Palu.  Relasi  antar  aktor  di  kawasan  tambang  telah menghasilkan  skema  konflik  berkesinambungan.  Aktor-aktor  yang  dimaksud  yaitu kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik, pemerintah kota, lembaga adat  dan  kelompok  asosiasi  penambang.  Hasil  identifikasi  menunjukkan  terdapat hubungan antara kepentingan, kekuatan dan  posisi dari masing-masing aktor. Aktor konflik  memiliki  beberapa  kategori  diantaranya  memiliki  kepentingan  ekonomi, ekologi, ideologi, dan politik.

## Gambar 2

## Hubungan Aktor-aktor dan Kepentingan
Sumber: (Olahan Data peneliti, 2023)
Relasi  antara  aktor  dan  kepentingan  tidak  dapat  dipisahkan.  Secara  ekonomi, kepentingan aktor bertujuan untuk memperoleh keuntungan sumber daya dari relasi kerjasama (project) dengan PT.  CPM seperti keuntungan finansial, tanah, pekerjaan, dan sebagainya. Aktor yang memiliki kepentingan ekonomi terdiri dari beragam latar belakang, di antaranya eks aktivis sosial, pemimpin organisasi, tokoh pemuda, unsur lembaga adat, politisi lokal, bahkan oknum aparat keamanan.
Aktors ekonomi ideologi politik ekologi
Kepentingan  ekologi,  terdapat  kepentingan  aktor  untuk  memperoleh  dukungan anti  eksploitasi  alam  dan  menyuarakan  kelestarian  lingkungan  hidup.  Aktor  ini kebanyakan  berlatar  aktivis  sosial  dan  aktivis  lingkungan.  Namun  kepentingan  ini seringkali  tidak  selaras  dengan  perilaku  pragmatis  individual  aktor  yang  justru membangun kepentingan terselubung dengan perusahaan (PT. CPM).
Secara  ideologi,  aktor  bertujuan  menanamkan  opini  publik  tentang  isu-isu lingkungan  atau  gerakan  anti  tambang.  Aktor  ini  terdiri  dari  aktor-aktor  yang mengatasnamakan  gerakan  lingkungan  hidup,  anti  tambang,  maupun  aliansi-aliansi anti perusahaan. Aktor ini sering menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung (kelembagaan) kepada kepala daerah maupun pihak perusahaan. Namun justru aktor ini banyak dijadikan kaki tangan perusahaan maupun elit politik.
Kepentingan politik juga telah mendorong aktor-aktor untuk memperoleh posisi, pengaruh  dan  simpati  di  tengah  masyarakat.  Aktor  ini  berasal  dari  kalangan  partai politik. Kepentingan aktor ini bersifat sistematis, terencana dan jangka panjang yaitu kepentingan untuk pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 maupun kepentingan untuk pemilihan  kepala  daerah  (pilkada).    Posisi  aktor  biasanya  menjadi  jembatan komunikasi antara kelompok bawah (masyarakat lokal, kelompok PETI, tokoh pemuda dan lembaga adat) dengan pihak perusahaan (PT. CPM). Namun di balik komunikasi itu  terdapat  kepentingan  terselubung  aktor  untuk  tujuan  politik  bersifat  jangka panjang.
Sementara itu, beberapa aktor strategis dan relasinya dalam pembentukan konflik yang  tidak  kunjung  berakhir  hingga  saat  ini  turut  memainkan  peranan  untuk kepentingan individual maupun kroninya, salah satunya adalah aktor yang memiliki kedudukan strategis di Sulawesi Tengah. Dalam peranannya sang aktor memposisikan diri  (peranan)  di  dua  pihak.  Di  satu  sisi  berada  pada  pihak  masyarakat  (termasuk pemerhati lingkungan dan kelompok PETI) dan di lain sisi berada di pihak perusahaan (PT. CPM)  Seperti diungkapkan salah satu informan bernama K berikut ini:
“R bermain di “dua kaki”, selalu mencari aman. Dia tidak mau kehilangan muka dengan orang yang dia bawa (PT. CPM), karena dia yang masukan PT. CPM di Palu. Saham PT. CPM  dari Bakri Grup. Saat R menjabat, menjadi pintu masuk bagi PT. CPM. Saat itu belum ada UU Cipta Kerja, sehingga R yang menentukan”.
Pernyataan M di atas menggambarkan peranan ganda seorang aktor yang memiliki kedudukan  strategis  dalam  politik  dan  memiliki  kekuasaan  dalam  menentukan keputusan penuh atas penerimaan PT. CPM untuk ekplorasi kawasan tambang di Kota Palu.  Hingga  saat  ini  aktor  R  dalam  peranannya  secara  publik  (front  stage) menampilkan  citra  sosok  yang  peduli  dengan  kepentingan  masyarakat  lokal (khususnya  pada  para  penambang  ilegal).  Namun  di  belakang  layar  (back  stage)  R sebenarnya sejak awal hingga kini masih terbuka terhadap penerimaan penuh pada PT. CPM untuk izin eksplorasi karena banyak memberikan keuntungan secara finansial bagi R dan kelompoknya.
Masih  menurut  informan  M,  aktor  lainnya  seperti  kepolisian  juga  memainkan peranan  dramaturgi  dalam  relasi  kepentingannya.  Memang  sejauh  ini  aparat kepolisian  daerah  selalu  dijadikan  alat  oleh  PT.  CPM  untuk  menjadi  pengaman kawasan  tambang  perusahaan  maupun  dalam  aktifitas  eksploitasi  dan  eksplorasi, terutama ketika terjadi peristiwa chaos. Masyarakat selalu ditindas dengan ancaman yang sarat kekerasan struktural dan intimidasi, bahkan selalu dibangun narasi bahwa intimidasi  dan  ancaman  kekerasan  yang  dilakukan  adalah  upaya  melindungi  asset milik PT CPM seperti tergambar pada pernyataan informan M berikut:
“Peta eksplorasi PT. CPM sampai di Desa Ngata Baru (Kabupaten Sigi). Kami dulu dapat  petanya  sampai  kami  berinisiatif  melawan….  Bahkan  konflik  antara Kelurahan Nunu dan Tavanjuka tahun 2006, 2007, 2010, 2011 dan 2012 sengaja dibuat agar isu pembukaan kawasan Tambang Poboya dilupakan. Dimana ada tambang  pasti  akan  dibuat  konflik.  Kalau  sudah  urusan  tambang  pasti  yang backup polisi, mereka pemain. Hanya saja kita tidak bisa membuktikan secara pasti kehadiran polisi di dalam, ujungnya pasti kita dilaporkan”.
Tahun  2006  situasi  sosial  di  Kota  Palu  kurang  kondusif  akibat  konflik  antar kelompok masyarakat yang kemudian berakhir di tahun 2012. Menurut pengamat dan aktifis  sosial,  konflik  sosial  itu  dimanfaatkan  oleh  aktor-aktor  tertentu  untuk pengalihan perhatian masyarakat agar tidak tertuju pada investasi tambang emas yang berada  di  dalam  Kota  Palu.  Apalagi,  dalam  riwayatnya  PT.  CPM  secara  legal  telah menguasai kawasan emas sejak tahun 1997, melalui surat Presiden RI No Presiden No. B-143/Pres/3/1997 tanggal 7 Maret 1997 (Jatam Sulteng, 2017; Sutomo, 2010; Walhi Sulteng, 2018).
Sayangnya,  fakta  lain  bahwa  aktor-aktor  yang  dipandang  oleh  masyarakat memiliki pengaruh dan wewenang kharismatik (tokoh adat), justru turut  menikmati hasil  atau  menerima  manfaat  dari  relasi  ekonomi  politik dengan  PT.  CPM  terutama material  dan  kesempatan  kerja  bagi  anggota  keluarga.  Sikap  tokoh  adat  yang dipandang dramaturgi dan oportunis ini sempat menimbulkan perpecahan di kalangan tokoh-tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat  lainnya  di  Kelurahan  Poboya,  sebagaimana diungkapkan informan F berikut: “ada mosi tidak percaya dari masyarakat sehingga ketua adat ini tidak dipercaya lagi. Ketua adat kan juga bermain di “dua kaki”, dia juga memasukan anggotanya di PT. CPM, dia juga memungut bayaran dari pemodal PETI”.
Melalui  pernyataan  informan  tersebut  diketahui  bahwa  tidak  ada  aktor  yang benar-benar  netral  dari  kepentingan.  Tokoh  adat  pun  bersikap  oportunis  terhadap perusahaan dan pemodal PETI dalam meraih keuntungan material, sedang di sisi lain berperan  sebagai  sosok  individu  yang  kharismatik  dan  bijaksana  di  hadapan masyarakat  Poboya.  Dengan  demikian,  konflik  pertambangan  Poboya  hakikatnya konflik antar aktor dalam perebutan kepentingan yang bersifat dramaturgi.
Bagi  masyarakat  Kota  Palu,  konflik  di  kawasan  pertambangan  Poboya  ini diidentikan dengan konflik antara penambang ilegal (PETI) dengan PT. CPM sehingga aktor-aktor  yang  berkepentingan  di  dalamnya  dianggap  harus  menunjukkan  sikap terhadap eksistensi PT. CPM di Kota Palu. Ini berarti relasi aktor lokal dengan pihak perusahaan (PT. CPM), ditunjukkan dengan sikap mendukung ataupun menolak.
Namun sikap menerima maupun menolak bukan merupakan sikap mutlak. Sikap itu bergantung dari peranan aktor yang ditunjukan secara publik maupun terselubung (laten). Seperti disampaikan informan Z, seorang berpengaruh di masyarakat setempat dan  merupakan  perpanjangan  tangan  pemerintah  Kota  Palu:  “saya  hanya perpanjangan  tangan  pemerintah,  sehingga  harus  menerima  kehadiran  PT.  CPM. Namun  secara  pribadi  saya  tidak  suka  karena  aktifitas  PT.  CPM  berdampak  negatif pada lingkungan dan masyarakat Kota Palu”.
Menurut  informan  Z,  secara  implisit  masyarakat  sebenarnya  resah  dengan aktifitas  ekplorasi  PT.  CPM  sehingga  perlawanan  terhadap  keberadaan  PT.  CPM terkadang muncul. Aksi-aksi protes warga merupakan salah satu bentuk kekhawatiran
masyarakat dan desakan untuk menghentikan aktifitas pertambangan yang dilakukan di  dalam  Kota  Palu.  Bahkan  menurutnya  aksi-aksi  protes  ini  tidak  dapat  diprediksi kapan  terjadi.  Menurutnya  lagi,  kalangan  pemuda,  tokoh  perempuan,  tokoh  agama bahkan tokoh adat kini berbalik arah menjadi tidak mendukung (menolak) aktifitas PT. CPM meskipun itu tidak nampak di publik.

## 3.2 Peta Konflik dan Sikap Aktor dalam Konflik
Perebutan kawasan pertambangan Poboya merupakan ketegangan (konflik) multi pihak. Namun aktor utama dalam konflik ini yaitu PT. CPM dengan kelompok PETI. Lalu apa yang menjadi sumber konflik keduanya? Menjelang akhir tahun 2022 kelompok PETI melakukan pengrusakan pada kantor PT. Adijaya Karya Makmur (PT. AKM) yang merupakan  kontraktor  PT.  CPM.  Bahkan  aksi  itu  disertai  kekerasan  terhadap karyawan PT. AKM (hariansulteng.com, 2022; Referensia.id, 2022). Aksi ini di picu oleh penutupan kawasan tambang yang dieksploitasi oleh kelompok PETI (Ahmat, 2022).
Kawasan yang disebut Blok Kijang 30 merupakan sumber konflik antara PT. CPM dengan para penambang ilegal (kelompok PETI) (Izfaldi, 2022; Suta, 2022). Kijang 30 merupakan  bagian  dari  kawasan  pertambangan  milik  PT.  CPM  yang  total  luasnya mencapai 85.180 hektar. Kedua aktor akan mengalami ketegangan apabila salah satu pihak  berupaya  dominan.  Misalnya  ketika  PT.  CPM  menutup  lokasi  pertambangan (Blok  Kijang  30),  maka  konfrontasi  akan  dilakukan  kelompok  PETI.  Begitupun sebaliknya, ketika kelompok PETI menutup jalan ke kawasan tambang, maka PT. CPM akan melakukan represif menggunakan kekuatan aparat keamanan (Brimob) (Sahrir, 2022; Tula,  2022).  Adapun  dalam  skema  konflik,  keterlibatan  aktor-aktor  lain turut memperluas  ketegangan  relasi,  sebagaimana  digambarkan  pada  peta  konflik  antar aktor berikut:
Gambar 3 Peta Konflik Antar Aktor Dalam Kawasan Tambang Poboya

## Sumber: (Olahan Data Peneliti, 2023)
Keterangan:
Garis bergelombang tebal  = konflik utama (berkesinambungan)
Garis bergelombang tipis  = relasi konflik berskala kecil
Garis lurus tebal = hubungan baik (kuat) Garis lurus tipis = hubungan sedang (kurang kuat)
Peta konflik di atas menunjukkan adanya relasi atau keterkaitan antar aktor. Aktor utama dalam konflik ini yaitu PT. CPM dan masyarakat penambang (kelompok PETI). Dalam relasi konflik, PT. CPM menjadi sentral sumber konflik. Selain itu terdapat aktor lainnya yang memiliki hubungan konflik yaitu antara Polda Sulteng dengan kelompok PETI, PT. CPM dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), PT. CPM dengan LSM Lokal, serta kelompok PETI dengan pemerintah daerah.
Selain relasi konflik, terdapat pula relasi bukan konflik atau adanya hubungan baik antar  aktor  satu  dengan  lainnya.  Misalnya,  antara  Polda  dengan  PT.  CPM  memiliki
PT. CPM Polda Elit Politik Lokal Pemerintah Kota dan Provinsi LSM Lokal Lembaga Adat APRI Kelompok PETI
relasi  kuat  karena  adanya  kepentingan  pengamanan  wilayah  operasional  PT.  CPM. Dalam prosedurnya, Brimob selalu dijadikan tameng dalam mengamankan situasi baik saat  terjadi  konfrontasi  dengan  masyarakat  penambang  maupun  pasca  konfrontasi. Seperti  menurut  pengakuan  informan  D  bahwa  kepolisian  seringkali  menggunakan cara  intimidatif  dalam  melakukan  pengamanan  di  wilayah  PT.  CPM  ketika  situasi memanas. Seperti pernyataan D berikut: “saya pernah hampir ditembaki oleh sniper Polda ketika melewati kawasan tambang PT. CPM sepulang dari mengontrol pipa air di lereng gunung, saya sempat diintrogasi karena disangka aktor perusuh”.
Sementara  itu  PT.  CPM  juga  memiliki  relasi  cukup  kuat  dengan  lembaga  adat Poboya  terutama  untuk  kepentingan  negosiasi  kawasan  tambang  bagi  masyarakat. Meski  demikian,  dalam  situasi  konflik,  terdapat  aktor-aktor  bermain  di  belakang panggung  dan  menunjukkan  sikap  ambivalen  terhadap  PT.  CPM.  Bahkan  beberapa aktor  sengaja  mempermainkan  isu  untuk  untuk  meraup  keuntungan  dari  situasi konflik  antara  kelompok  PETI  dengan  PT.  CPM.  Beberapa  aktor  ini  diantaranya  R, seorang pemodal yang memiliki relasi kuat dengan salah satu pengusaha nasional di Jakarta, sebagaimana ungkapan salah satu informan berikut:
“Sebagian  masyarakat  (kelompok  PETI)  yang memihak  R,  seorang  tokoh  kuat dalam aktivitas PETI. R selalu menengahi dan memediasi bahkan menyelesaikan masalah  masyarakat  Poboya  yang  terkait  aktifitas  menambang,  karena  dia orang dekat Kapolda sekarang. R juga merupakan orang kepercayaannya L yang merupakan  orang  kepercayaannya  ARB”.  Pak  L  ini  pernah  memberikan  mobil pada pejabat untuk memperlancar perizinan usaha tambang PT. CPM di Poboya. Makanya sekarang pejabat itu serba salah dengan kondisi di masyarakat yang agak kacau dan susah dikendalikan”.
Berdasarkan pernyataan informan di atas diketahui bahwa eksistensi PT. CPM di Kota  Palu  berada  di  bawah  kendali  aktor-aktor  lokal  yang  memiliki  kuasa  dan pengaruh  kuat. Namun  PT.  CPM  juga  berada  pada  pusaran  kepentingan  antar  aktor strategis  tersebut.  Jejaring  aktor  dengan  multi  kepentingan  di  kawasan  tambang Poboya merupakan lanjutan dari jejaring aktor yang pernah eksis di tahun 2009 hingga tahun 2012.
Hasil  identifikasi  juga  menunjukkan  bahwa  secara  personal  aktor-aktor  yang mendukung  keberadaan  PETI  justru  mempersepsikan  kehadiran  PT.  CPM  bukanlah solusi dalam mensejahterakan masyarakat Kota Palu. Menurut para informan A, motif
utama penolakan karena PT. CPM telah mendukung aktifitas PT. AKM yang menjadi penyebab  utama  penutupan  PETI  dan  belum  benar-benar  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  tambang  Poboya.  “PT.  CPM  juga  tidak memberikan solusi dalam program pemberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi dan  bahkan  dianggap  sarat  kepentingan  ekonomi  politik  yaitu  penguasaan  sumber daya alam melalui jalur politik transaksional”.
Menurut  informan,  program  penjaringan  aspirasi  masyarakat  lokal,  sosialisasi maupun  pemberian  CSR  yang  telah  dilakukan  PT.  CPM  selama  ini  masih  bersifat prosedural semata atau sekadar memperoleh simpati masyarakat tanpa mengetahui keinginan dan kebutuhan mendasar. Selain itu, menurut aktivis lingkungan ini, aktor- aktor yang memiliki posisi strategis struktural seperti ketua adat, lurah, camat, bahkan wali  kota  selalu  memainkan  peranan  publik  dengan  mempertunjukkan  mendukung eksistensi PT. CPM dengan pertukaran kepentingan yaitu PT. CPM mesti memberikan lahan  tambang  rakyat. Jadi  secara  implisit  aktor-aktor  tersebut  telah memberi  jalan bagi aktifitas ilegal (PETI) dan di lain peran, mereka berada di pihak PT. CPM.
Menurut informan A, upaya-upaya perlawanan secara kolektif (basis massa) telah dilakukan  sejak  tahun  2010.  Masuknya  korporasi  dianggap  ancaman  terhadap tambang rakyat terutama kekecewaan terhadap PT. CPM akibat penutupan tambang rakyat (PETI). Selain itu, menurut informan kawasan  eksplorasi  PT. CPM terlampau luas  dan  kontrak  karya  sangat  lama  sehingga  dianggap  merugikan  lingkungan  dan kehidupan  masyarakat  lingkar  tambang.  Bahkan  masyarakat  terus  membangun kekuatan sosial berskala besar untuk terus melakukan perlawanan apabila tambang rakyat ditiadakan.

## 4. KESIMPULAN
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konflik  pertambangan  Poboya bersumber  dari  tiga  faktor  yaitu,  faktor  tuntutan  keadilan  oleh  penambang  ilegal  atau kelompok  PETI,  munculnya  kekecewaan  terhadap  perpanjangan  kontrak  karya perusahaan  (PT.  CPM),  serta  adanya  klaim-klaim  atas  kawasan  pertambangan.  Konflik cenderung bersifat dramaturgis yang dilandasi oleh berbagai macam kepentingan antar aktor,  diantaranya  kepentingan  penguasaan  sumber  daya,  posisi,  serta  pragmatisme
aktor. Aktor-aktor tersebut antara lain kelompok penambang ilegal, aparat keamanan, elit politik,  pemerintah  kota,  lembaga  adat  dan  asosiasi  penambang.  Aktor-aktor  tersebut memiliki kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, ideologi dan ekologi.
Selanjutnya,  peta  konflik  menunjukkan  adanya  relasi  antar  aktor  dalam  situasi konflik.  Aktor  utama  dalam  konflik  ini  yaitu  PT.  CPM  dan  masyarakat  penambang (kelompok  PETI)  dimana  dalam  relasi  konflik,  PT.  CPM  menjadi  sentral  atau  sumber konflik. Selain itu terdapat aktor lainnya yang terlibat konflik pertambangan Poboya yaitu Polda  Sulteng,  Asosiasi  Penambang  Rakyat  Indonesia  (APRI),  LSM  Lokal,  serta pemerintah daerah. Diperlukan upaya kolaboratif antar sektor untuk penertiban aktifitas pertambangan  ilegal  (PETI),  perlunya  penyelesaian  konflik  yang  komunikatif  dan berkeadilan, serta urgensi kontrol negara atas aktifitas eksploitasi dan ekplorasi kawasan tambang milik PT. CPM yang berbatasan dengan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmat, F. (2022). Konflik PT CPM dan Warga Lingkar Tambang Poboya Tak Kunjung Usai,
Pemerintah Didesak
Cari Solusi . palu.tribunnews.com. https://palu.tribunnews.com/2022/10/30/konfik-pt-cpm-dan-warga-lingkar- tambang-poboya-tak-kunjung-usai-pemerintah-didesak-cari-solusi
Akbar,  M.  (2022). Konflik  Agraria  Masih  Jadi  Persoalan  Serius  di  Sulawesi  Tengah . news.republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/rfwzii480/konflik- agraria-masih-jadi-persoalan-serius-di-sulawesi-tengah
Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang  Emas  Dalam  Mempertahankan  Tambang  Ilegal  Di  Taman  Hutan  Raya Seulawesi
Tengah.
Jurnal
Sylva Lestari , 7 (3), 255.
https://sylvalestari.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/view/370
Andi,  M.,  &  Setiawan,  B.  (2012).  Pengelolaan  Konflik  Di  Kawasan  Pertambangan  Emas
Poboya Palu. In Universitas Gajah Mada . https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58147
Astuti,  P.  (2011).  Kekerasan  Dalam  Konflik  Agraria:  Kegagalan  Negara  Dalam Menciptakan  Keadilan  Di  Bidang  Pertanahan. Forum , 39 (2),  52–60. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3158/2834
Bachriadi, D. (2020). Manifesto, Penataan Ulang Penguasaan Tanah Kawasan Hutan. In
Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents . ARC Books.
Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Memahami Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (8 ed.). Rajawali Pers.
Bungin, B. (2015a). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo Persada.
Bungin,  B.  (2015b). Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah Ragam Varian Kontemporer (B. Bungin (ed.)). Rajawali Pers.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed (3 ed.). Pustaka Pelajar.
Djuhri,  I.  (2022). Tambang  Emas  Poboya,  Lembaga  Adat  Mohonkan  Resolusi  Konflik  ke Walikota  Palu .  www.metrosulteng.com.  https://www.metrosulteng.com/sosial- budaya/pr-5194998958/tambang-emas-poboya-lembaga-adat-mohonkan- resolusi-konflik-ke-walikota-palu
Fauzi,  N.  (2003). Bersaksi  Untuk  Pembaruan  Agraria,  Dari  Tuntutan  Lokal  Hingga Kecenderungan Global . INSIST PRESS.
Fringka,  Y.  (2016).  Resistensi  Berbasis  Adat :  Perlawanan  Masyarakat  Nagari  III  Koto, Tanah  Datar,  Sumatera  Barat,  terhadap  Rencana  Tambang  Bukit  Batubasi. Masyarakat , 21 (80), 205–231.
hariansulteng.com.  (2022). Rusuh  di  Tambang  Poboya  Palu,  Massa  Rusak  Kantor Perusahaan dan Bakar Alat Berat . https://hariansulteng.com. https://hariansulteng.com/rusuh-di-tambang-poboya-palu-massa-rusak-kantor- perusahaan-dan-bakar-alat-berat/
Izfaldi,  M.  (2022). Kapolresta  Palu:  masyarakat  buka  kembali  jalan  ke  tambang  emas Poboya . www.antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/3257033/kapolresta-palu-masyarakat-buka- kembali-jalan-ke-tambang-emas-poboya
Jatam  Sulteng.  (2017). Ironi  Poboya  dan  Kepak  Liar  Bumi  Resource .  jatamsulteng.org. https://jatamsulteng.org/ironi-poboya-dan-kepak-liar-bumi-resources/
Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , 11 (1), 61–74. https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988
Kasworo,  Y.  (2015).  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI),  Dapatkah  Ditanggulangi ?
Jurnal Rechts Vinding .
kumparan.com. (2022). Kronologi Bentrok Warga dan Polisi di Kawasan Tambang Emas Poboya . https://kumparan.com. https://kumparan.com/paluposo/kronologi- bentrok-warga-dan-polisi-di-kawasan-tambang-emas-poboya-1z861GauRdk/full Manguntara,  Y.  N.,  Sohibuddin,  M.,  Nurdin,  I.,  &  Syahyuti.  (2006). Reforma  Agraria : Kepastian yang harus Dijaga (Nomor 4). KRKP.
Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi . PT. Remaja Rosdakarya. Poloma, M. M. (2012). Sosiologi Kontemporer . Rajawali Pers.
Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2010). Teori Konflik Sosial . Pustaka Pelajar.
Puspita,  W.  (2018). Manajemen  Konflik:  Suatu  Pendekatan  Pesikologi,  Komunikaasi  dan Pendidikan . Deepublish.
Rachman,  N.  F.  (1999). Petani  dan  Penguasa:  DInamika  Perjalanan  Politik  Agraria Indonesia . INSIST PRESS.
Rahman,  M.  M.  (2022). Konflik  Tambang  Emas  Paboya .  kumparan.com. https://kumparan.com/muhammad-malfiansyah-rahman/konflik-tambang-emas- paboya-1zUmbyK9S7o
Referensia.id. (2022). Alat Berat Kontraktor CPM di Poboya Dibakar dan Kantor Dirusak Massa, Polisi Bakal Usut Pelakunya . https://referensia.id. https://referensia.id/alat- berat-kontraktor-cpm-di-poboya-dibakar-dan-kantor-dirusak-massa-polisi-bakal- usut-pelakunya/2/
Ritzer,  G.  (2012). Teori  Sosiologi:  Dari  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan  Terakhir Postmodern . Pustaka Pelajar.
Sahrir, A. (2022). Warga vs Polisi di Poboya Kota Palu: Api Menyala di Jalan, Polisi Tembak Gas Air Mata Berulang Kali . https://palu.tribunnews.com. https://palu.tribunnews.com/2022/10/27/warga-vs-polisi-di-poboya-kota-palu- api-menyala-di-jalan-polisi-tembak-gas-air-mata-berulang-kali
Shohibuddin, M. (2018). Pemikiran Agraria Mazhab Bogor View project Democratization of Rural Natural Resource Governance (Demokratisasi Tata Kelola Sumberdaya Alam Desa) View project (Nomor April). STPN Press.
https://www.researchgate.net/publication/324828922
Sitorus, M. F., White, B., Sumardjono, M. S. W., Marzali, A., Sajogyo, Bahari, S. Y. H. S., Agusta, E.  S.  I.,  Nasution,  L.  I.,  Fauzi,  N.,  Nasikun,  Hardjono,  J.,  Suhendar,  E.,  &  Hariadi Kartodihardjo, H. S. (2016). Menuju Keadilan Agraria (Vol. 53, Nomor 9). AKATIGA.
Sofiana,  M.  (2019).  Kolaborasi  Stakehorders  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Di  Tahura Sulawesi  Tengah.  In Rabit :  Jurnal  Teknologi  dan  Sistem  Informasi  Univrab (Vol.  1,
Nomor 1). Universitas Tadulako.
Suta, K. (2022). Dibolehkan Garap Kawasan Kijang 30, Warga Lingkar Tambang Poboya
Palu Buka Blokade
Jalan . palu.tribunnews.com. https://palu.tribunnews.com/2022/11/20/dibolehkan-garap-kawasan-kijang-30- warga-lingkar-tambang-poboya-palu-buka-blokade-jalan
Sutomo, M. (2010). Kajian Dampak Ekonomi dan Sosial Penambangan Emas di Kelurahan Poboya. In Repository.Untad.Ac.Id . Tadulako University Press. https://repository.untad.ac.id/15392/1/8..pdf
Suyanto,  B.,  &  Sutinah  (ed.).  (2010). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan . Kencana.
Tula,  N.  (2022). Warga  Poboya  Dan  Penambang  Tutup  Akses  Jalan  Ke  PT.  CPM . https://beritasulteng.id/. https://beritasulteng.id/2022/09/07/warga-poboya- dan-penambang-tutup-akses-jalan-ke-pt-cpm/
Urip,  R.  S.  (2022). Selintas  cerita  Poboya  dan  emas  dalam  Suku  Kaili .  tutura.id. https://tutura.id/homepage/readmore/emas-dalam-suku-kaili-1663996200 voi.id. (2022). Sempat Ditutup Sebulan Penuh, Masyarakat Lingkar Tambang Emas di Palu Akhirnya  Buka  Akses  Jalan .  https://voi.id.  https://voi.id/berita/229424/sempat- ditutup-sebulan-penuh-masyarakat-lingkar-tambang-emas-di-palu-akhirnya-buka- akses-jalan
Walhi  Sulteng.  (2018). Melawan  Kelindan  Negara  dan  Korporasi  di  Tambang  Poboya . Walhi  Sulteng.  https://walhi.or.id/melawan-kelindan-negara-dan-korporasi-di- tambang-poboya
Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. In Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar . Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
Wiranata,  I.  K.  (2022). Warga  dan  Polisi  Bentrok  Ditambang  Poboya  Kota  Palu . www.rri.go.id. https://www.rri.go.id/kriminalitas/71480/warga-dan-polisi- bentrok-ditambang-poboya-kota-palu
Zainuddin,  S.,  Soetarto,  E.,  Adiwibowo,  S.,  &  Pandjaitan,  N.  K.  (2012).  Kontestasi  dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 06 (02),
145–159.
Zakaria, R. Y., Berliani, H., Waluyo, J., Kiki, A., Hardiyanto, G., Prameswari, A., Rompas, A.,
&  Dedy,  Y.  (2015). Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Tenurial  di  Tingkat  Lokal: Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional .
Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. Sosiologi Reflektif , 8 (1), 147–158.