## Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru
Mila Ultsani 1 , Agustiawan 2 , Nur Fitriana 3 Universitas Muhammadiyah Riau - 1 190301012@student.umri.ac.id - 2 agustiawan@umri.ac.id - 3 nurfitri@umri.ac.id
Abstrak — This research aims to determine the factors influencing taxpayer compliance when paying motor vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga, Pekanbaru City. This research uses quantitative methods. The population  used  in  this  research  are  taxpayers  who  pay  their  vehicle  tax  at  UPT  SAMSAT  Simpang  Tiga Pekanbaru City. The sample used in this research was 400 taxpayers. This research data was collected by distributing questionnaires directly to UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis with SPSS version 22 software tools. The results of this study show  that  the  factors  used,  namely  taxpayer  income  level,  taxpayer  awareness,  service  quality,  and  tax sanctions have an influence on motor vehicle taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Income Level

## 1. PENDAHULUAN
Kewajiban  perpajakan  diatur  dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Pada  pasal  1  ayat  1  UU  tersebut  dijelaskan  bahwa  “Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat“. Pajak di Indonesia terbagi 2 bagian pemungutan berdasarkan jenisnya yaitu pajak yang dipungut Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota).  Salah  satu  manfaat pajak kendaraan bermotor yaitu untuk meningkatkan pendapatan kabupaten dan kota.

## Tabel 1 Rasio Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor yang Menunggak dan Terkena Denda
Pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit) Tahun 2020-2022 Tahun WP yang Terdaftar (Unit) WP yang Membayar (Unit) WP yang Menunggak & Terkena Denda (Unit) Persentas e % 2020 169.738 154.189 15.769 9,3 % 2021 187.176 167.573 15.567 8,3 % 2022 201.107 181.489 27.802 13,8 %
Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023
Dari  tabel  1.1  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2020  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar adalah 169.738, dengan jumlah wajib pajak yang  membayar adalah 154.189 dengan persentase 90,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.769 dengan persentase 9,3% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 187.176 dengan jumlah wajib pajak yang membayar adalah 167.573 dengan persentase 91,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.567 dengan persentase 8,3% dari jumlah wajib pajak terdaftar.  Dimana  tahun  2020  dengan  2021  jumlah  wajib  pajak    yang  terdaftar,  dan  membayar mengalami kenaikan dan sejalan dengan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 201.107
dengan jumlah yang membayar adalah 181.489 dengan persentase 86,2% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 27.802 dengan persentase 13,8% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan demikian pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar mengalami kenaikan namun tidak sejalan dengan wajib pajak  yang  menunggak  dan  terkena  denda  mengalami  kenaikan.  Karena  seharusnya,  jika  wajib pajak yang terdaftar dan yang membayar mengalami kenaikan maka wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan.

## Tabel 2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang  Menunggak dan Terkena
Denda di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit) Tahun 2020-2022 Tahun Tunggakan yang didapat Denda yang didapat 2020 Rp. 11.300.097.556 Rp.   3.675.351.637 2021 Rp. 13.919.355.883 Rp.   3.684.819.983 2022 Rp. 18.804.140.654 Rp.   6.859.532.208 Total Rp. 44.023.594.093 Rp. 14.219.703.828 Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023
Berdasarkan data tahun 2020 s/d 2022 diatas jumlah penerimaan tunggakan dan denda di UPT SAMSAT  Simpang  Tiga  Kota  Pekanbaru,  pada  tahun  2020  jumlah  tunggakan  sebesar  Rp. 11.300.097.556, tahun 2021 jumlah tunggakan meningkat menjadi Rp. 13.919.355.883 dan ditahun 2022  jumlah  tunggakan  mengalami  kenaikan  hingga  sebesar  Rp.  18.804.140.654.  Denda  yang didapat mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya tunggakan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah denda yang didapat sebesar Rp. 3.675.351.637, tahun 2021 jumlah denda meningkat menjadi  Rp.  3.684.819.983  dan  tahun  2022  jumlah  denda  meningkat  hingga  Rp.  6.859.532.208. Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  tunggakan  dan  denda  yang  didapat  dari  tahun  2020  s/d  2021 mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya  hal  ini  memperkuat  data  tabel  1.1  bahwa  kepatuhan  wajib pajak di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru masih adanya wajib pajak yang belum patuh. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4).
TheoryofPlannedBehaviour  (TPB) atau  teori  perilaku  terencana  adalah  niat  individu  untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku, yaitu :
1. Sikap  terhadap  perilaku  dan mengaju  pada  sejauh  mana  seseorang  memiliki evaluasi  atau penilaian  yang  menyenangkan  atau  tidak  menyenangkan  terhadap  perilaku  yang bersangkutan. Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang memengaruhi niat berperilaku. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu.
2. Norma subjektif (social) mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Pengaruh sosial berakar dari keluarga,  pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku.
3. Kontrol prilaku mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku  dan  diasumsikan  mencerminkan  pengalaman  masa  lalu  serta  hambatan  dan rintangan yang diantisipasi.
Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  yang  sebesar-besarnya  dan  untuk kemakmuran  rakyat.  Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H.,  dalam  buku  Mardiasmo  (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa  timbal  yang  langung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
1) Fungsi  anggaran  (budgetair) sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah,  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur  (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3) Stabilitas , pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan  kebijakan- kebijakan pemerintah.
4) Redistribusi  Pendapatan ,  penerimaan  negara  dari  pajak  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
1.  Menurut Golongan
a.  Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat  dilimpahkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  atau  pihak  lain.  Contoh:  Pajak penghasilan (PPh).
b.  Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2.  Menurut Sifat
a.  Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan  pajak  yang  memperhatikan  keadaan  subjeknya.  Contoh : Pajak  penghasilan (PPh).
b.  Pajak  Objektif:  Pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan  objeknya  baik  berupa  benda, keaadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,  tanpa  memperhatikan  keadaan  pribadi  subjek  pajak  (wajib  pajak)  maupun  tempat tinggal.  Contoh:  Pajak  pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3.  Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM .
b.  Pajak  Daerah:  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  baik  daerah  tingkat  I (pajak  provinsi)  maupun  daerah  tingkat  II  (pajak  kabupaten/kota)  dan  digunakan untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah  masing-masing.  Contoh:  Pajak  kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air  tanah,  pajak  sarang  burung  wwalet,  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan
Dalam  administrasi  negara,  pemerintah  daerah  terbagi  menjadi  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota.  Jenis-jenis  pajak  pun  dikelompokkan  berdasarkan  provinsi  dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009). Pajak kendaraan bermotor temasukkedalam jenis pajak daerah dan bersifat memaksa.
Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Gunadi  (2013:94)  diartikan  bahwa  wajib  pajak mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Rahayu (2013) kepatuhan wajib pajak dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium,  hadiah,  royalti,  dividen  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  undang-undang  nomor  1 tahun 2022 pasal 1 ayat 13 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  pendapatan  daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan,  pada  pasal  1  ayat  20 pendapatan asli daerah yang (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah  ketentuan  tersebut  telah  diketahui,diakui,  dihargai,  dan  ditaati.  Menurut  Rahayu  (2017)
munculnya kesadaran dari wajib pajak ditunjukan dengan kondisi yang mana wajib pajak memiliki pengertian dan paham akan arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Asri (2011) berpendapat bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila :
1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar
Menurut Parasuraman, etal., (1998) dalam penelitian Nirajenani& Aryani (2018) mendefinisikan kualitas  pelayanan  sebagai  kemampuan  organisasi  untuk  memenuhi  atau  melebihi  harapan pelanggan.  Menurut  Arianto  (2018)  kualitas  pelayanan  dapat  diartikan  sebagai berfokus  pada memenuhi  kebutuhan  dan  persyaratan,  serta  pada  ketepatan  waktu  untuk  memenuhi  harapan pelanggan.  Menurut  Nugroho  (2017)  dalam  penelitian  Julantari,  dkk  (2021)  pelayanan  yang berkualitas  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  dan  tetap  dalam  batas  memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan UU perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib  pajak  takut  untuk  melanggar  peraturan  UU  perpajakan  yang  berlaku.  Samudra  (2015) menyatakan bahwa didalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak bulan Maret 2023 s.d Desember 2023, sehingga  peneliti memerlukan waktu yang  panjang untuk menyelesaikan penelitian ini
Penelitian ini dalam menyebarkan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023. Penelitian menggunakan 4 variabel independen (tingkat pendapatan  wajib  pajak  (X1),  kesadaran  wajib  pajak  (X2),  kualitas  pelayanan  (X3),  dan  sanksi perpajakan (X4)) yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3%
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan hasil yang didapat dari UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh  variabel  independen  (bebas)  yaitu  variabel  X1  atau  variabel  tingkat  pendapatan  wp, variabel X2 atau variabel kesadaran wp, variabel X3 atau variabel kualitas pelayanan dan variabel X4  atau  variabel  sanksi  perpajakan  terhadap  variabel  dependen  (terikat)  yaitu  Y  atau  variabel kepatuhan wpmenggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a.  Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam pengisian kuesioner oleh responden.
b.  Data sekunder dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak yang terkena denda pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pendekatan  kuantitatif dimana peneliti menyebarkan secara langsung kueisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayarkan pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang nantinya akan di olah penulis menggunakan software SPSS ( StatisticProductand Service Solution ) Versi 22. Disamping itu penulis juga  menganalisis  data  kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  berdasarkan pertanyaan  yang  mencerminkan  indikator  masing-masing  variabel  kemudian  ditabulasi  untuk dianalisis.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  mengenai  angka  minimum,  maksimum, mean ,  dan  standar  deviasi  dari  variabel- variabel  yang  diteliti  yaitu,  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  tingkat  pendapatan  wajib  pajak  (X1),
kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 Hasil Uji Stastistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan Wajib Pajak 400 12 20 17.31 1.938 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak 400 13 20 16.47 1.851 Kesadaran Wajib Pajak 400 10 20 16.75 1.743 Kualitas Pelayanan 400 70 95 78.56 6.436 Sanksi Perpajakan 400 7 15 12.64 1.746 Valid N ( listwise ) 400
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan tebel 4.3 di atas menunjukkan hasil analisis stastistik deskriptif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimun sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan  nilai rata-rata ( mean ) sebesar 17,31 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data)  sebesar 1,938. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kepatuhan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
2. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1)
Bedasarkan  pengujian  statistik  di  atas,  diketahui  bahwa  tingkat  pendapatan  wajib  pajak memiliki  nilai  minimun  sebesar  13,  nilai  maksimum  sebesar  20,  dan    nilai  rata-rata  ( mean ) sebesar  16,47  dengan  nilai  standar  deviasi  (tingkat  sebaran  data)    sebesar  1,851.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  penyebaran  data  yang  baik  dari  variabel  tingkat  pendapatan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimun sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, dan  nilai rata-rata ( mean ) sebesar 16,75 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data)  sebesar 1,743. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kesadaran wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
4. Kualitas Pelayanan (X3)
Bedasarkan  pengujian  statistik  di  atas,  diketahui  bahwa  kualitas  pelayanan  memiliki  nilai minimun sebesar 70, nilai maksimum sebesar 95, dan  nilai rata-rata ( mean ) sebesar 78,56 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data)  sebesar 6,436. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat  penyebaran  data  yang  baik  dari  variabel  kualitas  pelayanan  karena  nilai  rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
5. Sanksi Perpajakan (X4)
Bedasarkan  pengujian  statistik  di  atas,  diketahui  bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki  nilai minimun  sebesar 7,  nilai  maksimum  sebesar  15, dan    nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar 12,64 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data)  sebesar 1,746. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat  penyebaran  data  yang  baik  dari  variabel sanksi  perpajakan    karena  nilai  rata -rata lebih besar dari nilai standar deviasinya

## Hasil Uji Validitas Data
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak Y.1 0,912 0,098 Valid (Y) Y.2 0,918 0,098 Valid Y.3 0,922 0,098 Valid Y.4 0,879 0,098 Valid Tingkat Pendapatan Wajib X1.1 0,844 0,098 Valid Pajak (X1) X1.2 0,895 0,098 Valid X1.3 0,843 0,098 Valid X1.4 0,825 0,098 Valid Kesadaran Wajib Pajak X2.1 0,772 0,098 Valid (X2) X2.2 0,746 0,098 Valid X2.3 0,680 0,098 Valid X2.4 0,749 0,098 Valid Kualitas Pelayanan (X3) X3.1 0,681 0,098 Valid X3.2 0,693 0,098 Valid X3.3 0,749 0,098 Valid X3.4 0,756 0,098 Valid X3.5 0,855 0,098 Valid X3.6 0,850 0,098 Valid X3.7 0,866 0,098 Valid X3.8 0,864 0,098 Valid X3.9 0,914 0,098 Valid X3.10 0,860 0,098 Valid X3.11 0,867 0,098 Valid X3.12 0,790 0,098 Valid X3.13 0,802 0,098 Valid X3.14 0,862 0,098 Valid X3.15 0,868 0,098 Valid X3.16 0,830 0,098 Valid X3.17 0,785 0,098 Valid X3.18 0,814 0,098 Valid X3.19 0,549 0,098 Valid Sanksi Perpajakan (X4) X4.1 0,869 0,098 Valid X4.2 0,888 0,098 Valid X4.3 0,908 0,098 Valid
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
erdasarkan tabel 3 hasil uji validasi di atas dapat dilihat bahwa dari hasil uji validasi masing- masing  variabel  menunjukkan  hasil  r  hitung  >  r  tabel  dengan  tingkat  signifikan.  Maka  setiap pertanyaan yang digunakan dinyatakan valid sebagai data penelitian.
Uji Reliabilitas Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’sAlpha Nilai Kritis Keterangan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) 0,870 0,60 Reliabel Kesadarab Wajib Pajak (X2) 0,706 0,60 Reliabel Kualitas Pelayanan (X3) 0,964 0,60 Reliabel Sanksi Perpajakan (X4) 0,861 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,924 0,60 Reliabel Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  variable  menunjukkan  nilai cronbach’salpha > 0,60, maka kuesioner yang merupakan indikator setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau handal.
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan table 5 di atas menjunjukkan nilai signifikan sebesar 0,108 > 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal
Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model CollinearityStatistics Tolerance VIF 1 (Constant) Tingkat Pendapatan Wajib Pajak .673 1.487 Kesadaran Wajib Pajak .904 1.106 Kualitas Pelayanan .722 1.385 Sanksi Perpajakan .816 1.226 a. DependentVariable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

## One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
UnstandardizedResidual N 400 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.35938257 MostExtremeDifferences Absolute .041 Positive .041 Negative -.041 TestStatistic .041 Asymp. Sig. (2-tailed) .108 c
a . Testdistributionis Normal. b. Calculatedfrom data. c. LillieforsSignificanceCorrection .
Berdasarkan table 6 di atas menunjukkan bahwa setiap variable memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Tabel 8 Hasil Uji HeteroskedastisitasGlejser
Model UnstandardizedCoeffici ents Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.178 .604 1.952  .052 Tingkat  Pendapatan  Wajib Pajak .016 .027 .037 .611  .542 Kesadaran Wajib Pajak -.012 .025 -.026 -.504  .615 Kualitas Pelayanan -.010 .007 -.076  -1.299  .195 Sanksi Perpajakan .048 .026 .103 1.856  .064
a. DependentVariable : abs_res
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan table 7 di atas bahwa setiap variabel independen pada nilai sig> 0,05, maka hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  heteroskedastisitas  pada  model  regresi  variabel tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

## Hasil Uji Rekresi Linear Berganda

## Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model UnstandardizedCoefficient s Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.328 1.012 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak .159 .045 .152 Kesadaran Wajib Pajak .089 .041 .080 Kualitas Pelayanan .040 .013 .132 Sanksi Perpajakan .612 .043 .551
a. DependentVariable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
erdasarkan table 8 di atas yang diuji dalam penelitian ini adalah  : Y = 2,328 + 0,159X 1 + 0,089X 2 + 0,40X 3 + 0,612X 4 Penjelasan dari hasil regresi adalah sebagai berikut:
a.  Nilai konstanta (a) sebesar 2,328 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (tingkat pendapatan  wajib  pajak  (X1),  kesadaran  wajib  pajak  (X2),  kualitas  pelayanan  (X3),  dan sanksi  perpajakan  (X4))  memiliki  nilai    konstan,  maka  variabel  kepatuhan  wajib  pa jak  (Y) sebesar 2,328.
b.  Nilai koefisien variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1) sebesar 0,159 artinya jika tingkat pendapatan wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,159 atau 15,9%.
c.  Nilai  koefisien  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X2)  sebesar  0,089  artinya  jika  kesadaran wajib  pajak  mengalami  kenaikan  1  (satu)  satuan,  maka  akan  menaikkan  nilai  variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,089 atau 8,9%.
d.  Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan (X3) sebesar 0,040 artinya jika kualitas pelayanan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,040 atau 4%.
e.  Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,612 artinya jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,612 atau 61,2%

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Parsial (uji t)
Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients a Model UnstandardizedCo efficients StandardizedC oefficients T Sig. CollinearityStatistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 2.328 1.012 2.300  .02 2 Tingkat Pendapatan  Wajib Pajak .159 .045 .152  3.528  .00 0 .673 1.487 Kesadaran  Wajib Pajak .089 .041 .080  2.166  .03 1 .904 1.106 Kualitas Pelayanan .040 .013 .132  3.185  .00 2 .722 1.385 Sanksi Perpajakan  .612 .043 .551  14.108  .00 0 .816 1.226
a. DependentVariable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan tabel 9 di atas hasil Uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) sebagai berikut : a. Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari  tabel 9  tersebut menunjukkan bahwa t  hitung  tingkat pendapatan wajib  pajak sebesar 3,528  dimana  t  hitung  >  t  tabel  sebesar  1,960  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H 1 diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh  antara  tingkat  pendapatan  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari  tabel  9  tersebut  menunjukkan  bahwa  t  hitung  kesadaran  wajib  pajak  sebesar 2,166dimana t hitung > t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,031< 0,05. Artinya kesadaran  wajib  pajak  (X2)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dalam membayar  kendaraan  bermotor.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  H 2 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung kualitas pelayanan sebesar 3,185 dimana t hitung  >  t  tabel  sebesar  1,960  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,002<  0,05. Artinya  kualitas pelayanan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H 3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
d. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung sanksi perpajakan sebesar 14,108 dimana t  hitung  >  t  tabel  sebesar  1,960  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000<  0,05. Artinya  sanksi perpajakan  (X4)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dalam  membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H 4 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
Hasil Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. ErroroftheEstimate 1 .713 a .508 .503 1.366 a. Predictors: (Constant ), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak
b. DependentVariable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar  0,503  atau  50,3%.  Hal  ini  berarti  bahwa  50,3%  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). Sedangkan 49,7% kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak dan  H 1 diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan TheoryofPlannedBehaviour (TPB) atau teori  perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian. Niat dari  sikap  ini  meruapakan  perencanaan  individu  mengenai  keputusan  berperilaku  secara  sadar maupun tidak mengenai tingkat pendapatan wajib pajak individu.
Tingkat  pendapatan  wajib  pajak  meliputi  sikap  taat  membayar  pajak  meski  pendapatan  tinggi maupun  rendah,  kesanggupan  membayar  pajak  serta  pendapatan  tersebut  dapat  memenuhi  ke butuhan pokok sehari-hari. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnadeva (2020) bahwa tingkat pendapatan yang semakin tinggi diperoleh wajib pajak maka akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarpajak  kendaraan  bermotor.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningsih (2022) dan Nita,dkk (2022).

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak dan  H 1 diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan TheoryofPlannedBehaviour  (TPB) atau  teori  perilaku  terencana  yang  berkaitan  dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki kemauan untuk bertindak. Perilaku ini merupakan tindakan wajib pajak untuk membayar pajak secara sadar.
Kesadaran  wajib  pajak  meliputi  partisipan  untuk  menunjang  pembangunan  daerah,  terdapat undang-undang yang menaggut serta mengetahui alokasi pemungutan pajak untuk negara. Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Juliantari  (2021)  bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Krisnadeva  (2020), Nirajenani&Artani (2018) dan Dewi &Rumiyatun (2017).

## Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak dan  H 3 diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan TheoryofPlannedBehaviour  (TPB) atau  teori  perilaku  terencana  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  pada  faktor  kontrol  prilaku.  Saat  wajib  pajak mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang memuaskan, maka akan membuat wajib pajak bergerak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
Wajib  pajak akan  mempertimbangkan untuk  membayar pajak  karena  adanya  pelayanan  yang memuaskan  seperti  kondisi  fisik  kantor  atau  SAMSAT  Simpang  Tiga  Kota  Pekanbaru  dinilai memadai,  kahandalan  pelayanan  dalam  melayani  wajib  pajak  yang  akan  membayar  pajak
kendaraannya  misalnya  petugas  mampu  menanggapi  dengan  cepat  dalam  menangani  keluhan wajib  pajak,  memberikan  jaminan  berupa  sikap  petugas  dalam  menjawab  pertanyaan,  teliti  dan proses yang cepat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan, dan adanya empati  petugas dengan tidak membedakan status sosial dan memberikan perhatian yang sama kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Krisnadeva  (2020)  bahwa  kualitas pelayanan memengaruhi pengambilan keputusan untuk membayar pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian Nirajenani& Aryani (2018).

## Pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak dan  H 4 diterima.  Artinya  terdapat  pengaruh antara  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara  parsial.  Penelitian  ini  didukung dengan TheoryofPlannedBehaviour  (TPB) atau  teori  perilaku  terencana  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  pada  faktor  norma  sosial,  yang  mana  pengaruh  ini berasal  dari  orang  sekitar  wajib pajak dan berkaitan dengan suatu perilaku. Sanksi yang ditetapkan mampu mendukung taat atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Sanksi perpajakan ini meliputi sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Indira Ningsih, dkk (2022) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Juliantar, dkk (2021), Krisnadeva (2020), Dian Efriyenti (2019), Kristi & Anang (2019) dan Nirajenani& Aryani (2018).

## 5 . KESIMPULAN DAN SARAN
1. Tingkat  pendapatan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
3. Kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
4. Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru
Pada penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu :
1. Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak  bulan  Maret  2023  s.d  Desember  2023,  sehingga  peneliti  memerlukan  waktu  yang panjang untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Penelitian ini dalam menyebarkan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023.
3. Penelitian  menggunakan  4  variabel  independen  (tingkat  pendapatan  wajib  pajak  (X1), kesadaran  wajib  pajak  (X2),  kualitas  pelayanan  (X3),  dan  sanksi  perpajakan  (X4))  yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3% dan masih terdapat 49,7% variabel independen yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, T. W., &Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. 6 No. 6, Hal. 1-15 .
Ajzen,
I.(1991). The TheoryofPlannedBehavior , OrganizationalBehaviorand Human DecisionProcesses , Vol. 50 No. 2, Hal. 179-211 Ajzen, I. (2011). The theoryofplannedbehaviour: reactionsandreflectionsPsychology&health . Vol. 26 No. 9, Hal. 1113-1127
Alicia,  E,  dkk.  (2021).  Analisis  Tunggakan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  PadaKantor  Bersama SAMSAT Tondano. JAIM: JurnalAkuntansi Manado. Vol. 2 No. 2. Hal. 207-215
Ariyanto, D., dkk. (2020). InfluenceofJustice, Cultureand Love of Money
TowardsEthicalPerceptiononTaxEvasionwith  Gender  as  ModeratingVariable. Journalof Money LaunderingControl . Vol. 23 No. 1, Hal. 245–266
Chau, G., &Leung, P. (2009) . A criticalreviewofFischer’staxcompliance model: A researchsynthesis. JournalofAccountingandTaxation, Vol. 1 No. 2, Hal. 34-40
Chusaeri, Y, dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak  Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi SAMSAT Kota Batu). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 9. Hal. 16-30
Dewi, I. A. P. P  I, dkk. (2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak,
Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Dan Tarif    Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 11 No. 3. Hal. 2614 – 1930
Efriyenty,  Dian.  (2019).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  Dan  Pemahaman  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. E-jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2, Hal. 20-28
Farandy,  M.  R.,  &Sulitiyanti,  U.  (2018).  Pengaruh  Sanksi Administrasi,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenda
raan Bermotor. Journalof Chemical Informationand Modeling
Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Gianyar. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana . Vol. 21 No. 2, Hal. 996–1025
Fetrisia,  J.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Tingkat  Pendapatan  Wajib  Pajak. E-Jurnal STIE.
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta
Juliantari,  Ni  Komang  Ayu,  dkk  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,
Kewajiban  Moral,  Sanksi  Pajak,  dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  SAMSAT  Gianyar. E-Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 3 No. 1, Hal. 128-139.
Karlina, U. W & Ethika, M. H (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E-Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol. 15 No. 2, Hal. 143-154.
Krisnadeva,  A.  A.  N.  (2020).Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntasni. Vol. 30 No. 6, Hal. 1425-1440.
Mardiasm  (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi Mumu, A. dkk.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan Membayar  Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 15 No. 2, Hal. 175-184
Ningsih,  Dwi  Indria,  dkk  (2022).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau. Vol. 2 No. 1, Hal. 190-199. Nirajenani, C. I. P & M. Aryani, N. Kt. L (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Universitas Udayana. Vol. 21 No. 1, Hal. 339-369.
Nita,  E,  dkk.  (2022).  Tingkat  Pendapatan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Gender  Terhadap  Kepatuhan Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kota Padang). E-Jurnal Politeknik Negeri Padang. Vol. 1 No. 2, Hal. 128-141 .
Puteri, P. O, dkk (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT DriveThru Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang). E-Jurnal JEA. Vol. 1 No. 3, Hal. 1569-1588 . Prena, G. Das, dkk. (2019). Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards  Compliance  Report  on  Corporate  Taxpayers. International  Journal  of  Social Sciences and Humanities . Vol. 3 No. 1, Hal. 26–35. Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal,Yogyakarta : Graha Ilmu
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (11th ed.). Salemba Empat Samudra, A A. (2015). Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah . Jakarta : Rajawali Pers
(Suari, D. P. A. M, dkk (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi
Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. E-Jurnal. Hal. 775-786. Sugiyono. (2016(. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta, CV Susilawati,  K.  E.,  &Budiartha,  K.  (2013).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak, sanksi  perpajakan  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 4 No. 2, 345–357 Tresnalyani, N. K. Mi dan Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakkan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 24 No. 1. Hal. 578-605
Wardani, D. K., & Asis M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajibpajak,  dan program  SAMSAT  corner  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraanbermotor. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, Hal.106-116
Wardani, D. K dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di SAMSAT Drive Thru Bantul). E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 5 No. 1, Hal. 15-24

## PERATURAN
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Pemerintah Pusat. Jakarta
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Pemerintah Pusat. Jakarta
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta
Republik  Indonesia.  2022.  Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

## SUMBER INTERNET
https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat- kepatuhan-wajib-pajak-293858#:~:text=.04%2F2000.- ,Menurut%20Keputusan%20Menteri%20Keuangan%20No.%20544%2FKMK.04%2F,untuk%20me ngangsur%20atau%20menunda%20pembayaran
Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 12 Juni 2023 https://educhannel.id/blog/artikel/pendapatan.html#:~:text=Menurut%20Boediono%20(2002)%2C% 20secara,%2C%20minggu%2C%20dan%20bulan) Pendapatan. Diakses pada 31 Mei 2023 https://flazztax.com/2021/06/24/simak-5-jenis-pajak-pusat-beserta-pengertiannya// Simak 5 Jenis Pajak Pusat Beserta Pengertiannya. Diakses pada 31 Mei 2023 https://lifepal.co.id/media/cek-pajak-kendaraan-bermotor-secara-berkala-ini-4-manfaatnya- lho/#Manfaat_pajak_kendaraan_bermotor
Ini Manfaat Pajak Kendaraan Bermotordan Cara bayarnya. Diakses pada 14 April 2023 https://klikpajak.id/blog/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/#Jenis_Pajak_yang_Dikelola_Pusat Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat, Bagaimana Penjelasannya ?. Siakses pada 10 april 2023 https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis- jenis-Pajak-Daerah
Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah. Diakses pada 28 Desember 2022 https://SAMSATdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor Mengapa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ?. Diakses pada 06 Juni 2023