Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 104-110 DOI:https://doi.org/10.29210/30033009000

## Contents lists available at
Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Analisa hukum pidana terdahap pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran tanpa izin usaha
Dinda Gaby Sakinah *) , Zaid Alfauza Marpaung Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Article Info

## ABSTRACT
Riwayat artikel: Received Feb 26 th , 2023 Revised Mar 19 th , 2023 Accepted Jun 28 th , 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  analisa  hukum  pidana  terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite eceran tanpa izin usaha di Kelurahan Sudirejo 1. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung ke  lapangan  yaitu  pengusaha  bahan  bakar  minyak  pertalite  eeran  yang  tidak memiliki surat izin usaha di Kelurahan Sudirejo 1. Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  observasi  dengan  Kapolsek  Medan  Kota  dan  beberapa pengusaha  minyak  pertalite  tanpa  izin  usaha.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tindak  pidana  pada  penjualan  bensin  eceran  tanpa  izin  usaha  niaga belum efektif, disebabkan terdapat kelemahan dalam UU No  22 Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang  jumlah  maksimum  BBM  yang  dapat  dijual  secara  bebas  kepada masyarakat..
Keyword:

## Bahan bakar minyak
Pertalite
Izin usaha
© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

## Corresponding Author:
Sakinah, D.G., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: indagabysakinah@gmail.com

## Pendahuluan
Bahan  bakar  minyak  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  industri  dipergunakan  hampir  di  seluruh  dunia, sebagai bahan bakar minyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui membuat jumlahnya semakin hari  semakin  berkurang.  Kebutuhan  bahan  bakar  minyak  dalam  bidang  industri  maupun  transportasi  dari tahun  ke  tahun  semakin  meningkat  yang  dapat  menyebabkan  adanya  kelangkaan  bahan  bakar  minyak tersebut (Sardi, 2019).
Penggunaan BBM secara ilegal merupakan kegiatan mengolah, membeli dalam jumlah yang sangat besar, menampung  dan/atau  memindahkan  BBM  dengan  cara  membeli  BBM  ketika  BBM  masih  dalam  keadaan normal sehingga BBM bersubsidi habis dipasaran. BBM yang telah ditampung tersebut lalu kemudian dijual kembali  di  pasaran  dengan  harga  yang  sudah  dinaikkan  dari  harga  normal  semula  atau  harga  yang  telah ditetapkan oleh Pertamina (Soleha, 2022).
Di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk  padat  yang  diperoleh  dari  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Minyak  bumi  sabagai  sumber daya  alam  yang  strategis  yang  terkandung  di  dalam  wilayah  hukum  pertambangan  indonesia  merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara (Syauqi, 2019).

## Analisa hukum pidana terdahap pengusaha …
Sedangkan  pengertian  gas  bumi  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  menjelaskan  bahwa  Gas  Bumi  adalah  hasil  proses  alami  berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Gas  bumi  merupakan  komponen  viral  untuk  suplai  energi  dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar. Pengertian bahan bakar minyak itu sendiri ada dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar  Minyak  adalah  bahan  bakar  yang  berasal  dan  atau  diolah  dari  minyak  bumi  Bahan  Bakar  Minyak merupakan  suatu  materi  yang  bisa  diubah  menjadi  energi  yang  paling  sering  digunakan  manusia  (Sagala, 2021).
Bahan bakar minyak yang dibutuhkan masyarakat dapat dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang sering disebut SPBU sebagai tempat penjualan resmi ke masyarakat sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak industri disalurkan  dari  badan usaha  yang memiliki izin dari pemerintah. Perizinan  dalam kegiatan usaha minyak bumi dan gas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Apabila tidak memiliki izin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga  mengatur  sanksi  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  khusunya  dalam  penjualan  minyak  bumi  dan  gas (Tolla,  2016).  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  telah  mengatur Kegiatan  Usaha  Hilir.  Izin  Usaha  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  usaha  Minyak  Bumi  dan/atau  kegiatan usaha  Gas  Bumi  sebagaimana  tersebut  dalam  kegiatan  usaha  hilir  harus  mempunyai  :  a.)  Izin  Usaha Pengolahan; b.) Izin Usaha Pengangkutan. c.) Izin Usaha Penyimpanan.
Pemahaman  kegiatan  pengeceran  dipinggir  jalan  tersebut  merupakan  kegiatan  untuk  menunjang perekonomian masyarakat tidaklah tetap karena tidak memenuhi standar untuk melakukan pengeceran sesuai yang diharapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Semakin  banyaknya  penjual  yang  tidak  memiliki  izin  dapat  memaknakan  bahwa  undangundang  Nomor  22 Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  tidak  dapat  mengontrol  tindakan-tindakan  mayarakat  dalam penjualan  pengeceran  yang  tanpa  izin.  Tindakan  pengeceran  tanpa  izin  merupakan  tindakan  yang  dapat melanggarhukum  dalam  undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  pada ketentuan pidananya telah diatur sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran (Nugroho, 2014).
Dibuatnya  sanksi  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi diharapkan  dapat  menjadi  alat  kontrol  kepada  semua  pihak  dalam  penjualan  bahan  bakar  minyak. Berdasarkan  observasi  sebelum  penelitian  ini  dilakukan  terlihat  banyaknya  stand  penjualan  bahan  bakar minyak di sepanjang jalan di jalan-jalan kelurahan Sudirejo. Penjualan eceran tersebut terlihat tidak layak dan tidak memenuhi standar dari penerima izin usaha yang dikeluarkan pemerintah yang harus berbentuk badan usaha. Terlihat yang melakukan penjualan perorangan ada yang menyimpan bahan bakar minyak tersebut di dalam botol bekas air minum  yang berisi 1 liter ada juga yang  menyimpan ke dalam drum yang betuliskan pertamini memiliki meteran manual.
Merujuk  dari  pendahuluan  diatas  maka  penulis  merumuskan  beberapa  hal  yang  menjadi  pokok permasalahan  dalam  penelitian,  diantara  lain  sebagai  berikut:  1.)  Bagaimana  pengaturan  hukum  pidana terhadap  pengusaha  bahan  bakar  minyak  pertalite  eceran  tanpa  izin  usaha?  2.)  Bagaimana  efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pengusaha bahan bakar minyak pertalite di kelurahan Sudirejo 1?

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu  pengamatan  lapangan  terhadap  objek  yang diteliti  guna  mendapatkan  data  yang  relevan  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti  serta  yang  menitikberatkan  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan  yang  telah  ditentukan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriftif,  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Pendekatan  Penelitian  ini  adalah  :  a)  Pendekatan  Yuridis.  Yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan  dengan melihat  bagaimana  pengaruh  hukum  terhadap  suatu  fenomena,  aplikasi  hukum  dan  implikasinya,  dan  b) Pendekatan Empiris. Yaitu  pendekatan dengan melihat  hukum sebagai  kenyataan sosial, kultural, atau (das sein) karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sudirejo, Kota Medan dengan jumlah penjual eceran sebanyak 27 pengusaha tanpa izin.
Data penelitian diperoleh langsung dari Polsek Medan Kota, pengusaha eceran, dan dari bahan pustaka. Adapun dilihat dari sumbernya adalah: a). Bahan hukum primer, terdiri  dari  perundang-undangan, catatan- catatan resmi dan putusan hakim terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu dari: 1) UU No 22 Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  2)  Permen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  52  Tahun  2018 tentang  Perizinan  pada  Kegiatan  Usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi.    b.)  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  tidak  bersifat  autoritatif  atau  tidak  mengikat  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  yang  merupakan  hasil  olahan  pendapat  atau  pikiran  para  ahli  yang  memberikan  petunjuk kepada penulis untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku- buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  observasi,  inteview,  dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  terhadap Usaha Jualan Bensin Eceran
Secara umum, masyarakat tidak mempermasalahkan keberadaan beberapa orang di sektor  ritel bahan bakar minyak.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  kendaraan  keluarga  dan  kendaraan  angkutan  umum  meningkat  dari tahun ke tahun, namun peningkatan transportasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah SPBU yang tersedia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan bahan bakar minyak eceran sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan  masyarakat  setiap  harinya.  Menurut  UU  Migas  No.  22  tahun  2001,  semua  kegiatan  usaha  hilir hanya  dapat  dilakukan  setelah  mendapat  izin  usaha  dari  pemerintah.  Namun,  disadari  atau  tidak,  banyak pengusaha  bahan  bakar  minyak  eceran  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  dan  dengan  leluasa  menjual  bahan bakar minyak. (Pasarai, 2019).
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai izin usaha yang tertuang dalam Pasal 23 dan 24  yang pada  intinya  mewajibkan seseorang untuk  memiliki izin usaha dalam menjual  bahan  bakar  minyak  kepada  masyarakat  umum,  dan  dalam  Pasal  53  huruf  d  UU  Migas  telah menegaskan bahwa bagi yang tidak memiliki izin usaha akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  30.000.000.000,00  (tiga  puluh  milyar  rupiah).  Berdasarkan  hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara hukum telah jelas dinyatakan bahwa seseorang dilarang melakukan usaha  eceran  bahan  bakar  minyak  jika  tidak  memiliki  izin  usaha,  namun  penulis  menilai  dalam  praktiknya penegakan  hukum  masih  lemah  dan  belum  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  memberikan  sanksi yang tegas. (Nasrina, 2020).

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Kelurahan Sudirejo 1
Pengesahan UU No. 22 tahun 2001 membuka babak baru dalam perundang-undangan minyak dan gas bumi Indonesia.  Undang-undang  ini  menyoroti  perlunya  mengarahkan  pertumbuhan  nasional  untuk  mencapai kesejahteraan  rakyat  melalui  reformasi  di  semua  aspek  kehidupan  nasional.  Tujuan  pengelolaan  gas  bumi, menurut  UU  No.  22  tahun  2001,  adalah  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara,  menciptakan  lapangan kerja,  memajukan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  secara  adil  dan  merata,  serta  menjaga  kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, pengelolaan gas bumi harus dilakukan secara hati-hati dan bebas dari rencana liberalisasi  yang  berpotensi  menimbulkan  ketidakadilan  sosial  dan  kegagalan  dalam  mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Pradana, 2021).
"Kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud  dalam pasal 5 angka 1 dan  2 dapat dilaksanakan oleh: a) Badan Usaha Milik Negara, b) Badan Usaha Milik Daerah, c) Koperasi, Usaha Kecil, dan d) Badan Usaha  Swasta,"  demikian  bunyi  pasal  9  ayat  1.  Menurut  Didik  Rachbini,  subjek  pengelolaan  sumber  daya alam  melintasi  berbagai  lapisan  pengertian  historis,  aturan,  dan  regulasi,  serta  kelembagaan  praktis  (Husna TR, 2018). Sumber daya alam merupakan komoditas publik yang legal dan harus dapat diakses oleh sebanyak mungkin  pelaku  ekonomi,  dan  masyarakat  luas  belum  memiliki  kesadaran  kolektif.  Akibatnya,  aset-aset publik ini harus dikelola secara jujur dan terbuka. Dengan demikian, jika kontrol manajemen hanya berada di bawah  yurisdiksi  pemerintah,  tanpa  kontrol  masyarakat  yang  berarti,  maka  keuntungan  yang  didapat  akan semakin terbatas.  Ini adalah konsep dasar dari  demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.  (Khasanah & Nashirudin, 2020).

## Analisa hukum pidana terdahap pengusaha …
Menurut  penulis,  perusahaan  hulu  dan  hilir  dalam  kaitan  dengan  UU  No.  22  Tahun  2001  Bumi mewujudkan  semangat  untuk  mengurangi  distorsi  pasar  yang  selama  ini  sering  terjadi  di  negeri  ini  akibat tindakan  monopoli Pertamina. UU  No. 5 Tahun 1999  tentang Larangan Praktek  Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah diharmonisasikan dan diselaraskan dengan peraturan yang baru.  Usaha  kecil  telah  mendapatkan  kesempatan  berusaha  yang  adil  dan  bermakna  sebagai  bagian  dari kekuatan  bisnis  minyak  dan  gas  nasional  sebagai  akibat  dari  konsekuensi  politik  dan  ekonomi  UU  No.  22 tahun 2001. Alhasil, seluruh aturan pelaksana/turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen), harus secara eksplisit dan konkrit menjamin keberpihakan, pembelaan, perlindungan, dan pemberian ruang berusaha bagi kepentingan pengusaha migas kecil agar tidak dimiskinkan dan dilibas secara ekonomi  di  kemudian  hari  oleh  perusahaan-perusahaan  besar  dalam  negeri,  BUMN,  maupun  perusahaan- perusahaan asing.
Penulis  juga  berharap  agar  dapat  bekerja  sama  dalam  kegiatan  usaha  di  sektor  migas  dengan  berbagai prioritas dan kemudahan yang semestinya, terutama dalam kerjasama dengan Pertamina dalam hal distribusi dan pemasaran migas, tidak hanya terbatas pada bahan bakar minyak jenis Pertalite. Implementasi UU Migas melalui Peraturan Pemerintah sebagai upaya untuk memajukan perekonomian rakyat harus secara jelas dan konkret mencakup prinsip keadilan di seluruh pasal dan isi yang memberikan peluang, pembinaan, partisipasi, dan  representasi  dalam  proses  pembangunan  untuk  memperkuat  usaha  kecil  di  sektor  migas.  Selain  itu, Pemerintah  juga  harus  menjamin  kepastian  bagi  pengusaha  kecil  di  sektor  migas  agar  dapat  bersama-sama menjalankan kegiatan usaha di bidang tersebut dengan prioritas dan kemudahan yang seharusnya , contohnya dalam hal kerjasama dengan Pertamina dalam distribusi dan pemasaran migas. Memberikan kemudahan dan menyederhanakan  proses  birokrasi  terkait  perizinan  bagi  pengusaha  kecil  di  sektor  migas,  sehingga  dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merugikan serta menyebabkan biaya dan investasi yang tidak perlu menjadi melonjak.
Perlu  diingat  bahwa  dalam  mendirikan  suatu  usaha,  satu  hal  yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah  proses perizinan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga pengusaha merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu jenis usaha yang memerlukan izin  usaha  adalah  usaha  niaga  minyak  dan  gas  bumi,  terutama  dalam  hal  izin  usaha  hilir  seperti  penjualan bensin  secara  eceran.  Proses  pengurusan  izin  usaha  niaga  minyak  dan  gas  bumi  dapat  dilakukan  melalui Dinas Penanaman Modal sesuai dengan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang  ditetapkan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  dalam  Peraturan  Nomor  6 Tahun  2018.  Berdasarkan  Pasal  4  angka  1  dan  angka  2  huruf  b  dalam  Peraturan  Badan  Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018, beberapa izin yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral,  khususnya  subsektor  minyak  dan  gas  bumi,  antara  lain:  1)  Izin  pemanfaatan  data  minyak  dan  gas bumi. 2) Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi. 3) Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi. 4) Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi.
Tindakan yang dilakukan oleh penjual bensin eceran di kios-kios bensin di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa memiliki izin merupakan suatu pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang Migas.  Sanksi  pidananya  diatur  dalam  Pasal  53  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  yang menyatakan  bahwa:  "Penjualan  secara  niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  memiliki  Izin Usaha Niaga dapat dikenai pidana penjara dengan maksimum hingga 3 (tiga) tahun dan denda dengan jumlah maksimum hingga Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar  rupiah)." Berdasarkan  Pasal 53 huruf d Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001,  "niaga  tanpa  izin  usaha"  merujuk  kepada  kegiatan  yang  dilakukan  oleh individu atau badan usaha dalam menjual, membeli, mengimpor, dan mengekspor bahan bakar minyak tanpa memiliki  izin  yang  diberikan  oleh  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Sanksi  pidana  utamanya melibatkan hukuman penjara dan denda.
Berikut adalah tabel  yang  menggambarkan  dengan  jelas  praktik  penjualan  bensin  eceran  di  Kelurahan Sidorejo,  termasuk  depot  yang  masih  beroperasi  secara  ilegal,  berdasarkan  informasi  yang  Penulis  peroleh secara langsung di lapangan, tabel 1.
Berdasarkan informasi dalam tabel  1, terdapat total 27  (dua puluh tujuh) kios penjualan bensin eceran di Kelurahan Sudirejo 1. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, "Badan Usaha" merujuk kepada entitas bisnis yang memiliki izin usaha niaga umum dan diberi penugasan oleh pemerintah melalui Badan Pengatur untuk menyediakan  dan  mendistribusikan  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Bahan  Bakar  Minyak  Khusus Penugasan. Di sisi lain, "Sub Penyalur" adalah perwakilan dari kelompok konsumen yang menggunakan Jenis Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Khusus  Penugasan  di  daerah  yang  tidak
memiliki Penyalur resmi. Sub Penyalur ini hanya menyediakan BBM kepada anggotanya dengan mengikuti kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015,  dan  wilayah  operasionalnya terbatas.
Tabel 1 < Praktik Penjualan Bensin Eceran> Lokasi Jumlah Pengusaha Ecer Jl. Sm raja sudirejo 1 2 Jl. Airbersih 4 Jl. Air bersih ujung 1 Jl. Bahagia by pas 10 Jln. Turi 4 Jl.turi ujung 1 Jl. Saudara 1 Jl. Sempurna 2 Jl. Sempurna ujung 2 Total 27 Sumber: Hasil olahan peneliti di Keluarahan Sudirejo 1 Tahun 2023
Persyaratan untuk Sub Penyalur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPH  Migas Nomor  6  Tahun 2015  tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, diatur dalam Pasal 6 dan mencakup hal-hal berikut ini:
1. Anggota  atau  perwakilan  masyarakat  yang  ingin  menjadi  Sub  Penyalur  harus  memiliki  usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi  pendirian  Sub  Penyalur  harus  memenuhi  standar  keselamatan  kerja  dan  perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sub Penyalur harus memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas maksimum 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sub  Penyalur  harus  memiliki  atau  menguasai  alat  angkut  BBM  yang  memenuhi  standar pengangkutan BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sub  Penyalur  harus  memiliki  peralatan  penyaluran  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sub  Penyalur  harus  memperoleh  izin  lokasi  dari  pemerintah  daerah  setempat  untuk membangun fasilitas Sub Penyalur.
7. Lokasi pendirian Sub Penyalur secara umum harus berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur terdekat  yang  merupakan  APMS,  atau  minimal  10  km  dari  lokasi  penyalur  terdekat  yang merupakan  SPBU,  atau  dapat  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
8. Sub Penyalur harus memiliki data konsumen pengguna yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah  setempat,  dan  terkait  harga  BBM,  akan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Starina, 2020).
Penjualan bensin eceran tanpa izin atau ilegal di Kelurahan Sidorejo, Kota Medan masih banyak terjadi. Dalam  hal  penafsiran,  Penulis  berpendapat  bahwa  Pemerintah  Kota  Medan  tidak  mengambil  tindakan  apa pun terhadap para pelaku usaha depot, terutama dalam memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat  mengenai  izin  usaha  dan  sosialisasi  mengenai  kewajiban  pengurusan  izin  usaha.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  belum ada kesepahaman dan  kesepakatan antara  Pemerintah  Kota  Medan dan  pelaku usaha  depot  mengenai  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  menerapkan  peraturan  untuk  menjaga kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat.
Aiptu Lilil Herianan, Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyatakan bahwa pihak  kepolisian  hanya  akan  melakukan  penertiban  jika  depot  yang  didirikan  mencapai  trotoar  dan mengganggu  lalu  lintas  serta  pengguna  jalan.  Namun,  penjualan  bensin  tidak  akan  dihentikan  kecuali  ada perintah dari atasan, yaitu pemerintah Kota Medan. Lebih lanjut, alasan Polsek Medan Kota tidak mengambil tindakan  penindakan  terhadap  penjualan  bensin  eceran  adalah  karena  faktor  kemanusiaan,  terlebih  lagi penjualan bensin tersebut hanya dalam skala kecil.
Kesenjangan  ini  juga  terlihat  dalam  penerapannya.  Masyarakat  tidak  menunjukkan  penolakan  terhadap keberadaan depot, bahkan mereka merasa terbantu. Hal ini dapat dimengerti karena jangkauan layanan SPBU

## Analisa hukum pidana terdahap pengusaha …
yang merupakan mitra resmi Pertamina belum mencukupi. Jangkauan penyaluran BBM oleh Pertamina yang langsung  diakses  oleh  masyarakat  di  Kelurahan  Sudirejo,  Kota  Medan  masih  terbatas,  sehingga  tidak memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh  BBM.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  melihat  depot  sebagai peluang  dan  solusi  untuk  mengatasi  keterbatasan  penyaluran  BBM  tersebut.  Selain  itu,  ini  juga  menjadi peluang  usaha  yang  menjanjikan  bagi  mereka  yang  memiliki  modal  yang  cukup,  dibandingkan  dengan mendirikan SPBU yang membutuhkan investasi besar dan mahal.
Berdasarkan  pengamatan  awal  yang  dilakukan  Penulis  di  Kelurahan  Sudirejo,  Kota  Medan  pada  bulan Juni  2023, terdapat 27  kios  bensin  eceran  atau  depot  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  niaga.  BPH  Migas, sebagai badan pengatur di sektor hilir, bekerja sama dengan Pertamina sebagai produsen minyak di Indonesia untuk membentuk kemitraan dengan sub penyalur, yang dalam hal ini adalah penjual bensin eceran. Namun, upaya tersebut belum efektif karena minimnya sosialisasi mengenai persyaratan normatif atau izin usaha bagi sub  penyalur.  Ketidakteraturan  dalam  penyesuaian  persyaratan  menjadi  Sub  Penyalur  bagi  pelaku  usaha penjualan bensin eceran menyebabkan legalitas mereka tidak diakui.
Pandangan  tersebut  diperkuat  oleh  wawancara  dengan  Ahmad  Ikhsan,  seorang  pedagang  bensin  eceran, yang  menyatakan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  dari  pemerintah  mengenai  penjualan  bensin eceran menyebabkan ketidaktahuan akan masalah hukum. Selama lebih dari 10 tahun, Ahmad Ikhsan telah menjual bensin eceran tanpa pernah diundang oleh pemerintah setempat untuk mendapatkan pendampingan dalam pengurusan  izin  usaha  depot.  Bahkan,  ia  sendiri  tidak  mengetahui  bahwa  usaha  kecil  seperti  ini  juga harus  memiliki  izin.  Selanjutnya,  Syahrul,  seorang  pedagang  bensin  eceran,  mengungkapkan  bahwa  tidak adanya  surat  edaran  yang  melarang  penjualan  bensin  eceran  membuat  para  pedagang  bensin  eceran  tidak mengurus izin usaha depot. Syahrul berpendapat bahwa tidak perlu mengurus izin karena depot adalah usaha yang halal dan didapatkan secara halal pula.
Hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya implementasi UU No 22 Tahun 2001 adalah kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap penjualan bensin  eceran.  Penulis  berpendapat  bahwa  untuk  menjalankan  undang-undang  migas  ini  secara  efektif, diperlukan  kajian  penerapan  yang  mencakup  aspek  yuridis,  serta  upaya  yuridis  yang  seharusnya  dilakukan oleh pengambil keputusan atau pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang jelas dan  transparan,  baik  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah  maupun  keputusan  menteri,  untuk  mengatur  dan membatasi kemungkinan praktik-praktik usaha yang tidak sehat. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU No 5 tahun  1999  tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  terutama  di  sektor  hilir  yang melibatkan pelaku usaha yang lebih beragam.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumantri, ia mengungkapkan bahwa ia menyadari bahwa penjualan bensin eceran tanpa izin usaha merupakan pelanggaran yang dilarang. Meskipun demikian, selama ini belum ada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap praktik tersebut, sehingga para pedagang cenderung mengabaikan  pengurusan  izin  usaha  dan  berpendapat  bahwa  izin  dari  pemerintah  setempat  tidak  lagi diperlukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat, khususnya  para  pedagang  bensin  eceran,  sangat  rendah.  Tingkat  kesadaran  hukum  tidak  hanya  mencakup pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, tetapi juga tercermin dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Menurut  penulis,  masyarakat  perlu  lebih  dari  sekadar  mengetahui  aturan,  tetapi  juga memahami isinya, termasuk tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Setelah memahami isi aturan, masyarakat diharapkan dapat  menginternalisasikan  pemahaman  tersebut  melalui  perilaku  yang  patuh  terhadap  aturan.  Oleh  karena itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, tidak hanya sebatas pengetahuan aturan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

## Simpulan
Penanggulangan tindak pidana penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum berhasil karena UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki kelemahan tertentu. Salah satu kelemahan tersebut adalah  ketiadaan  ketentuan  yang  mengatur  batasan  jumlah  maksimum  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang dapat  dijual  secara  bebas  kepada  masyarakat.  Hal  ini  memungkinkan  adanya  penyalahgunaan  oleh  pihak- pihak  tertentu  yang  bekerjasama  dengan  orang  dalam  untuk  membeli  BBM  dalam  jumlah  besar  dari  SPBU dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang besar.
Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM, termasuk penjual bensin eceran, umumnya dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terpidana. Ketidakadaan hukuman minimal khusus dalam UU No
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebabkan Hakim harus mengacu pada hukuman minimal umum  dalam  KUHP,  yaitu  pidana  penjara  1  hari.  Dengan  demikian,  Hakim  dapat  memberikan  hukuman minimal 1 hari dan maksimal 6 tahun. Dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM, khususnya penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif.

## Referensi
Husna TR, C. A. (2018). Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. Jurnal Konstitusi, 15(1), 140. https:// doi.org/ 10.31078/JK1517
Khasanah, S., & Nashirudin, M. (2020).  Praktik Jual Beli Bensin Pertamini Di Kecamatan  Manyaran Kabupaten Wonogiri  Tahun  2019–2020  (Studi  Komparatif  Hukum  Islam  dan  UU ….  http://eprints.iain- surakarta.ac.id/683/1/SITA USWATUN KHASANAH.pdf
Nasrina,  N.  (2020).  Pemberlakuan  Pembatasan  Ekspor  Minyak  Bumi  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dan The General Agreement On Tariffs And Trade  1994  (Gatt)/Wto  Serta  Implikasinya  Terhadap  Kedaulatan  Ekonomi  Indonesia.  Pena  Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1). https://doi.org/10.31941/PJ.V18I1.1087
Nugroho, K. (2014). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/41038
Pasarai, U., Hazman, H., Pribadi, E., Lucia, A., & Widarsono, B. (2019). Kajian Regulasi Pengusahaan Oil Sands  Kedalaman  Dangkal  Dengan  Metode  Oil  Mining.  Lembaran  Publikasi  Minyak  Dan  Gas  Bumi, 53(1), 1–14. https://doi.org/10.29017/LPMGB.53.1.265
Pradana, F., Budiartha, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Terkait  Pelaku  Usaha  Pertamini  di  Kota  Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 429–433. https://doi.org/10.22225/JKH.2.2.3268.429-433
Sagala, A. (2021).  Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar
Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/908 Sardi,  D.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Voucher  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)(Analisis Putusan Nomor. 28/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn.
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2098
Soleha, A. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga. http://repository.unpas.ac.id/61003/
Starina, J. (2020). Hukum Penggunaan Meteran Yang Tidak Berstandard Pada Mesin Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus di. http://repository.uinsu.ac.id/11001/ Syauqi, A. (2019). Pidana Korporasi Kasus Kecurangan Takaran Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) NOMOR 34 …. http://repository.unpas.ac.id/43563/
Tolla,  M.  (2016).  Analisis  Putusan  Hakim  Tentang  Tindak  Pidana  Penimbunan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid. Sus/2014). http://repository.ub.ac.id/112777/