## DAMPAK EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH SEKTOR KESEHATAN DAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU JAWA
Gigih Surya Prakasa 1* , Agustina Suparyati 2
12 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author Email: gigihprakasa@gmail.com
ABTRACT Purpose : This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  and  efficiency  of regional  government  spending  in  the  health  and  economic  sectors to public welfare on the island of Java. The effectiveness of regional spending  in  the  health  and  economic  sectors  is  measured  by  the achievement  of  Minimal  service  standards  of  health  and  the realization of regional spending on gross regional domestic income, while  the  efficiency  of  regional  spending  is  measured  by  the realization of regional expenditures on the Regional Budget. Design/Methodology /Approach : This  research  was  designed  as  a  research  with  a  quantitative approach.  The  public  welfare  which  is  the  dependent  variable  in this study is measured through the Human Development Index. This data  research  use  sample  of  99  regencies/cities  in  West  Java,
Central  Java,  and  East  Java  during  2012-2016  sourced  from  the Ministry  of  Finance,  the  Central  Statistics  Agency,  and  the Provincial  Health  Office.  The  analysis  was  carried  out  through  a panel data regression model with a Fixed Effect Model approach. Findings : The  results  of  the  analysis  show  that  the  achievement  of  Minimal Service  Standards  of  Health  and  Regional  Expenditures  on  Gross Regional  Domestic  Revenue  has  a  positive  effect  on  the  growth  of the  Human  Development  Index,  while  the  realization  of  local government  spending  on  the  Regional  Revenue  and  Expenditure Budget  has  a  negative  effect  on  the  growth  of  the  Human Development  Index.  It  is  necessary  to  make  improvements  to  the indicators  of  Minimal  Service  Standards  in  the  Health  sector.  In addition, regional government spending needs to be encouraged for spending  that  has  a  direct  effect  on  increasing  the  Human Development Index. Keywords : Human Development Index, Minimal Service Standards, Regional Government Expenditures, Fixed Effect Model, Effectiveness and Efficiency of Regional Government Spending. JEL Classification : E60, H51, H53, O53
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022 : 17-30 ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v30i1.10133 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 20 Agustus 2021
Accepted date: 6 April 2022
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1990,  UNDP  dalam  laporan Human  Development  Report menyebutkan pengukuran  kesejahteraan  masyarakat  dan  perkembangan  tidak  hanya  diukur  melalui pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, kapasitas produksi, atau pendapatan per kapita saja  namun  juga  perlu  dihitung  dengan  menggunakan  pendekatan  pengukuran kesejahteraan  pembangunan  suatu  masyarakat  yang  tepat  dengan  menggunakan  indeks pembangunan  manusia  (IPM).  IPM  mencerminkan  pilihan  masyarakat  untuk  berumur panjang  dan  sehat,  terdidik,  dan  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  peluang meningkatkan  standar  dan  kualitas  hidupnya.  Pada  kenyataannya  di  Indonesia,  nilai indeks  IPM  masih  sangat  timpang  antar  daerah  satu  sama  lain.  Berdasarkan  laporan Badan  Pusat  Statistik  Tahun  2020,  kawasan  Indonesia  barat  memiliki  rata-rata  indeks pembangunan  manusia  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  rata-rata  di  kawasan  Indonesia timur.
Dalam  rangka  mengurangi  ketimpangan  tersebut,  Pemerintah  berupaya  memeratakan pembangunan  yang  selama  ini  dilakukan  terpusat  dengan  mendesentralisasikan wewenang  atau  otonomi  kepada  pemerintah  daerah  yang  baru  terlaksana  setelah reformasi  di  tahun  1998.  Pemerintah  daerah  kini  dapat  menentukan  dan  melaksanakan kebijakan  sendiri  dalam  rangka  mempercepat  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan yang tepat sasaran.
Pemberian  otonomi  ke  daerah  tidak  serta  merta  menjadikan  daerah  maju  dan  mandiri seperti yang diharapkan. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan PPATK, laporan BPK,  serta  kasus-kasus  korupsi  yang  ditangani  KPK,  setelah  20  tahun  otonomi  daerah berjalan muncul fenomena “raja-raja kecil” sehingga proses demokrasi dan pembangunan daerah  menjadi  terhambat  (Jupri,  2016).  Penggunaan  uang  publik  yang  seharusnya dibelanjakan untuk membangun daerah sesuai dengan tujuannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
Pemerintah  pusat  telah  menyusun  kebijakan  agar  pemerintah  daerah  dapat memprioritaskan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar kepada masyarakat. Kebijakan  tersebut  dituangkan  dalam  PP  2/2018  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal sebagai  landasan  pemerintah  daerah  mengalokasikan  uang  publik  sehingga  dapat memenuhi  standar  pelayanan  minimal  (SPM).  Cara  lain  dilakukan  pemerintah  untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat seperti mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk  kesehatan.  UU  36/2009  tentang  Kesehatan  mewajibkan  Pemda  mengalokasikan minimal  10%  dari  APBD  untuk  kesehatan.  Kenyataannya,  menurut  data  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Laporan Prediksi Angka Stunting Tahun 2020,  masih  ada  9  juta  anak  Indonesia  mengalami stunting ,  menjadikan  Indonesia peringkat ke-5 terbesar di dunia. Stunting pada anak merupakan satu dari sekian banyak masalah  kesehatan  yang  menghambat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di Indonesia.
Penggunaan uang publik melalui belanja daerah yang tidak efektif dan efisien serta tidak terpenuhinya  SPM  pada  bidang  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  mengakibatkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat ditinjau dari nilai IPM.
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti penggunaan anggaran terutama di sektor kesehatan dan ekonomi agar efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan permasalahan yaitu apakah efektivitas belanja daerah di sektor kesehatan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat?  apakah  besaran realisasi belanja daerah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? dan apakah  efisiensi  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat?  Rumusan  masalah  tersebut  selanjutnya  dilakukan  penelitian  dengan  tujuan menganalisis  pengaruh  efektivitas  belanja  daerah  di  sektor  kesehatan,  pengaruh  besaran realisasi  belanja  daerah  untuk  perekonomian,  dan  pengaruh  efisiensi  belanja  daerah terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran dan menyediakan informasi terkait pelaksanaan belanja oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberi  kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu  pengetahuan  terutama  di  bidang pelaksanaan belanja daerah.
Belanja  pemerintah  memiliki  efek  pengganda  terhadap  pendapatan  nasional.  Rasio pendapatan  nasional  yang  meningkat  lebih  dari  satu  dibandingkan  pengeluaran pemerintahnya disebut multiplier effect (Brian Snowdon et al., 2005). Belanja pemerintah tersebut  harus  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  agar  dampaknya  dapat  dirasakan masyarakat.  Suatu  proses  bisnis  organisasi  disebut  efektif  jika  hasil  dari  operasionalnya dapat memenuhi target atau dibelanjakan dengan bijak.
Worthington  and  Dollery  (2000),  menjelaskan  kinerja  terbagi  menjadi  dua  yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan hasil yang dapat diakses dengan kualitas yang  sesuai.  Kerangka  konsep  efektivitas  dan  efisiensi  dianalisis  dari  hubungan  antara masukan,  keluaran,  dan  hasil  (Ultrike  Mandl  et  al.,  2008).  Jika  rasio  masukan-keluaran adalah  pengukuran  untuk  efisiensi,  maka  hasil  sesuai  dengan  target  yang  diinginkan adalah pengukuran untuk efektivitas. Perhitungan efisiensi digambarkan menghubungkan sumber  daya  di  dalam  proses  bisnis  operasional  (misalnya:  pegawai,  gaji,  beban administrasi)  dan  keluaran  yang  dihasilkan.  Mereka  menyebutkan  efisiensi  adalah  hasil dari  manajemen  sumber  daya.  Belanja  pemerintah  harus  benar-benar  digunakan  secara efisien daripada sektor swasta karena alokasi yang didapatkan untuk belanja pemerintah tersebut  berasal  dari  ketidakefisienan  sektor  swasta  (dalam  bentuk  pajak).  Pendapat lain disampaikan  oleh  Mardiasmo  (2009:132)  yang  menyebutkan  pada  intinya  efektivitas berkaitan dalam mencapai tujuan atau target (berhasil guna). Efektivitas menghubungkan keluaran suatu proses dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu proses bisnis organisasi  disebut  berhasil  guna  jika  hasil  dari  operasionalnya  dapat  memenuhi  target atau dibelanjakan dengan bijak. Mardiasmo juga menyebutkan bahwa efisiensi berkaitan dengan tingkat produksi masing-masing unit. Tingkat keefisienan tersebut diukur melalui perbandingan  keluaran  dari  proses  suatu  produksi  dengan  masukan  yang  dibutuhkan (biaya keluaran). Suatu operasi disebut tepat guna jika keluarannya atau pekerjaan yang dihasilkan  sesuai  dengan  kualitas  yang  ditargetkan  dengan  penggunaan  resource seminimal mungkin atau dibelanjakan dengan baik.
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
Pemerintah  membelanjakan  uang  publik  secara  efektif  dan  efisien  untuk  menjalankan fungsi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat. Di dalam Pasal 1  angka  2  UU  30/2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  fungsi  pemerintahan  adalah fungsi  dalam  melaksanakan  administrasi  pemerintahan  seperti  fungsi  pengaturan, pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan.  Menurut  Ndraha  (2005), terdapat  dua  fungsi  pemerintah  yang  harus  diimplementasikan  yaitu  fungsi  pelayanan sipil  dan  fungsi  pelayanan  publik.  Tugas  pelayanan  sipil  berfungsi  untuk  melindungi masyarakat  dari  ancaman  dari  suatu  elemen  negara  sedangkan  tugas  pelayanan  publik berfungsi  untuk  menyediakan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  sesuai  kebutuhannya. Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  fungsi  pemerintah  menjadi  penting  untuk  dilakukan berdasarkan kebijakan standar pelayanan minimal (Khairi, 2015). Terdapat 6 bidang SPM berdasarkan  PP  2/2018  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  yaitu:  pekerjaan  umum; kesehatan; ketentraman, ketertiban umum dan linmas; perumahan rakyat; pendidikan; dan sosial.  Mengingat  penelitian  ini  menghubungkan  antara  belanja  daerah  dengan  IPM, maka penjelasan berikutnya akan berfokus pada SPM kesehatan beserta peraturan menteri teknis terkait yang mengatur SPM tersebut.
Dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait belanja pemerintah terhadap IPM, belanja pendidikan berpengaruh signifikan, sedangkan belanja kesehatan tidak berpengaruh (Astri et al., 2013). Penelitian lain atas belanja pemerintah terhadap IPM dilakukan di Sulawesi Tenggara.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  rasio  belanja  pendidikan,  kesehatan, konsumsi  rumah  tangga  untuk  pendidikan  &  kesehatan,  PDRB,  rasio  tenaga  kerja terhadap  angkatan  kerja,  pertumbuhan  penduduk,  dan  IPM.  Penelitian  dengan  analisis model  FEM  melalui  metode pooled  EGLS menunjukkan  IPM  secara  nyata  dipengaruhi belanja  pendidikan  &  kesehatan  (Palayukan,  2019).  Penelitian  lain  di  Jawa  Tengah menunjukkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  salah  satu  variabelnya  efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah walaupun hasilnya tidak berpengaruh terhadap IPM (Astuti & Mispiyanti, 2019).
Sumber: Telaah Pustaka

## Gambar 1 Kerangka Konseptual
Hipotesis  awal  adalah  diduga  Capaian  SPM  Kesehatan  dan  Jumlah  Belanja  daerah berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Sedangkan  Efisiensi  Belanja  Daerah  diduga
berpengaruh negatif terhadap IPM. SPM Kesehatan sendiri merupakan standar pelayanan di bidang kesehatan yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  sebagai  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data-data penelitian  diolah  dari  sampel  yang  diambil  dengan  menggunakan  metode purposive sampling .  Variabel  dependen  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  kesejahteraan masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu  capaian  SPM  Kesehatan, realisasi  Belanja  Daerah,  dan  Efisiensi  Belanja  Daerah.  Definisi  variabel  operasional, satuan,  skala,  serta  periode  waktu  lebih  rinci  diterangkan  melalui  penjelasan  sebagai berikut:
1. Kesejahteraan  Masyarakat  (IPM):  Kesejahteraan  Masyarakat  adalah  suatu  kondisi dimana  suatu  masyarakat  dalam  keadaan  makmur,  sehat,  dan  damai.  Masyarakat tersebut telah terpenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur melalui IPM.
IPM  yang  dihitung  berdasarkan  mean  geometrik  dari  kesehatan,  pengetahuan,  dan standar  hidup  layak  suatu  masyarakat.  Nilai  IPM  memiliki  rentang  0-100  dimana nilai  kurang  dari  60  berarti  IPM  rendah  sedangkan  IPM  ≥  80  berarti  IPM  sangat tinggi. Data IPM yang akan dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari publikasi BPS. IPM yang dihitung diambil dari tahun 2012 hingga 2016.
2. Capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  (KES):  Capaian  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  adalah  suatu  kondisi  dimana  Pemerintah setempat  dapat  mencapai  dan  memenuhi  standar  kualitas  layanan  di  bidang kesehatan  yang  sudah  ditentukan  dalam  peraturan.  Pemerintah  kab/kota  wajib memberikan  pelayanan  dasar  yang  berkualitas  dan  terukur  kepada  masyarakat dengan  memperhatikan  capaian  SPM  Kesehatan.  Ukuran  variabel  ini  dihitung  dari persentase  indikator  yang  memenuhi  target  dibandingkan  dengan  jumlah  seluruh indikator dalam  SPM Kesehatan  di  kab/kota  tersebut dengan  skala  0 hingga  100%. Capaian SPM bidang Kesehatan yang dihitung diambil dari tahun 2012 hingga 2016.
3. Realisasi  Belanja  Pemda  (BD)  terhadap  PDRB:  belanja  pemda  adalah  semua kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode tahun anggaran. Realisasi belanja pemda adalah belanja pemda yang secara nyata  dilaksanakan  dan  dibayar  untuk  menjalankan  program  dan  kegiatan  yang terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan  belanja  modal.  Rasio  realisasi belanja Pemda terhadap PDRB mengukur seberapa besar belanja pemerintah daerah yang  dapat  direalisasikan  dan  diserap  ke  perekonomian.  Belanja  daerah diharapkan dapat  memberikan multiplier  effect sehingga  meningkatkan  pendapatan  domestik regional  bruto  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  (Mankiw,  2018).  Oleh karena  itu  pengukuran  realisasi  belanja  pemda  dilakukan  melalui  perhitungan realisasi belanja pemda terhadap PDRB di kabupaten/kota tersebut dalam persentase. Belanja  pemda  dikatakan  efektif  apabila  setiap  rupiah  belanja  pemda  dapat menambah  volume  perekonomian  atau  pendapatan  domestik  regional  bruto
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
masyarakat  di  daerah  tersebut.  Realisasi  belanja  daerah  terhadap  PDRB  yang dihitung diambil dari tahun 2012 hingga 2016.
4. Efisiensi  Belanja  Pemerintah  (EFI):  Efisiensi  belanja  daerah  adalah  sebuah  kondisi dimana  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  dapat  terlaksana  dengan  lebih hemat  dan  menggunakan  lebih  sedikit  sumber  daya  anggaran.  Ukuran  efisiensi belanja  pemerintah  dihitung  dengan  menggunakan  persentase realisasi  atau  serapan belanja  daerah  terhadap  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  APBD.  Realisasi belanja  daerah  lebih  dari  100%  APBD  dianggap  tidak  efisien  sedangkan  realisasi belanja  daerah  kurang  dari  100%  dianggap  efisien  dengan  catatan  target  kinerja pemerintah daerah tercapai. Realisasi belanja daerah terhadap APBD  yang dihitung diambil dari tahun 2012 hingga 2016
Variabel-variabel  pada  gambar  1  dianalisis  dengan  metode  analisis  regresi  data  panel. Metode  ini  digunakan  untuk  menganalisis  data cross  section dan time  series suatu kelompok  data.  Berdasarkan  variabel-variabel  di  atas,  hubungan  antar  variabel  dalam penelitian dapat dinyatakan dalam model persamaan dasar sebagai berikut:
IPM = f(KES, BD, EFI)
Yang selanjutnya diturunkan dengan model ekonometrika yaitu:
IPM it = β0 + β1 KES it + β2 BDit + β3 EFIit + eit
dengan penjelasan sebagai berikut:
IPM : Indeks Pembangunan Manusia it : entitas ke-i dan periode waktu ke-t β0 : konstanta β1, β2, β3 : koefisien regresi KES : capaian SPM bidang kesehatan BD : realisasi belanja pemerintah daerah terhadap PDRB EFI : realisasi belanja pemerintah daerah terhadap APBD eit : eror regresi
Model penelitian ini diestimasi dan dianalisis menggunakan aplikasi EViews 9. Terdapat beberapa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  model  data  panel yaitu Common  Effect  Model (CEM), Fixed  Effect  Model (FEM),  dan Random  Effect  Model (REM) (Widarjono, 2009). Pemilihan model ini berdasarkan nilai acuan pada Uji Chow dan Uji Hausman.
a. CEM  atau  PLS:  model  ini  menggabungkan data  cross  section dan time  series dan diestimasi dengan model regresi OLS (Kuncoro, 2012).
b. FEM  atau  LSDV:  model  ini  menggunakan  intersep  yang  berbeda-beda  di  setiap individu namun slope setiap individu tersebut tidak berubah seiring waktu (Gujarati,
2012).
c. REM:  model  yang  digunakan  dengan  mengestimasi  data  panel  yang  residualnya memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. (Kuncoro, 2013).
Data yang digunakan untuk penelitian berasal dari sumber sekunder pada periode 2012- 2016 yang dikumpulkan dari beberapa instansi pemerintahan seperti Ditjen Perimbangan Keuangan  Kemenkeu,  Badan  Pusat  Statistik,  dan  Dinas  Kesehatan  Pemprov  Jabar, Jateng, dan Jatim. Dari sumber tersebut, diambil data 99 kabupaten/kota sampel di Jabar, Jateng,  dan  Jatim  kecuali  Kab.  Pangandaran  yang  merupakan  daerah  otonomi  baru  di tahun 2012. Periode waktu 2012 hingga 2016 dipilih karena berdasarkan tahun tersebut, ketersediaan  data  dianggap  mencukupi  dan  bersifat  stabil  karena  indikator  SPM kesehatan yang digunakan telah ada sejak tahun 2008.
Pengambilan sampel data kabupaten/kota di pulau Jawa dipilih dengan alasan pulau Jawa merupakan  tempat  tinggal  56%  penduduk  Indonesia  atau  sekitar  150  juta  penduduk  per tahun 2019 berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia dalam laporan SUPAS 2015. Selain itu, manajemen data kesehatan dan ekonomi di ketiga provinsi tersebut tergolong baik sehingga data dapat diambil dan diolah untuk penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tabel 1, diketahui rata-rata data 99 kab/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur  periode  2012-2016  untuk  IPM  adalah  69,45  dengan  IPM  tertinggi  82,72  dan terendah 55,78. Rata-rata Capaian SPM Kesehatan adalah 47,7% dengan capaian tertinggi 94,44% dan terendah 0%. Persentase belanja daerah memiliki rata-rata dan median yang sama  yaitu  7,56%  dengan  tertinggi  24,35%  dan  terendah  0,96%.  Sedangkan  variabel realisasi  belanja  daerah  memiliki  rata-rata  sebesar  99,5%  dengan  realisasi  tertinggi 143,84% dan realisasi terendah 67,2%.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Data pada Model Data Panel Variabel IPM KES BD EFI Mean 69.45778 0.477083 0.075621 0.995485 Median 68.87000 0.555600 0.075600 0.989000 Maximum 82.72000 0.944400 0.243500 1.438400 Minimal 55.78000 0.000000 0.009600 0.672000 Std. Dev. 5.113157 0.223883 0.034626 0.088134 Sumber: Hasil olah data
Dari  pengamatan  terhadap  data  yang  telah  diolah  tersebut,  terdapat  temuan  yang menunjukkan  bahwa  beberapa  kabupaten/kota  yang  IPM-nya  masih  berada  di  kategori sedang (di bawah 70) meski rata-rata tahun capaian SPM Kesehatannya tinggi (di atas 80) seperti  Blora,  Demak,  Indramayu,  Kebumen,  Majalengka,  dan  Subang.  Sebaliknya, terdapat  kab/kota  yang  IPM-nya  tetap  tinggi  walaupun  capaian  SPM  Kesehatannya rendah  seperti  Kota  Semarang,  Kota  Surakarta,  Kota  Malang,  dan  Kota  Surabaya. Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  kab/kota  yang  mengalokasikan  belanja daerah  yang  tinggi  serta  merta  memiliki  IPM  yang  tinggi  juga.  Daerah  seperti  Bogor, Bandung,  Garut,  Karawang,  Malang,  Cirebon,  Sukabumi,  Cianjur,  Tasikmalaya, Bojonegoro,  Pasuruan,  Cilacap,  Banyuwangi,  dan  Jember  memiliki  rata-rata  IPM  di
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
bawah  70  walaupun  belanja  daerahnya  diatas  Rp  3  Triliun  setiap  tahunnya.  Analisis selanjutnya dilakukan menggunakan metode data panel sebagai berikut.
Tabel 2 Hasil Uji Chow pada Model Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 258.389165 (98,393) 0.0000 Cross-section Chi-square 2069.607633 98 0.0000 Sumber: Hasil olah data
Hasil uji Chow terhadap model pada tabel 2 menunjukkan nilai Prob Cross-section Chi Square sebesar  0,00  (<0,05).  Dengan  tingkat  keyakinan  95%,  hasil  uji  Chow menunjukkan  model  yang  tepat  digunakan  adalah Fixed  Effect  Model dibandingkan Common Effect Model.
Tabel 3 Hasil Uji Haussman pada Model Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 80.515924 3 0.0000 Sumber: Hasil olah data
Hasil uji Haussman terhadap model pada tabel 3 menunjukkan nilai prob. Cross section random sebesar  0,00  (<  0,05).  Dengan  tingkat  keyakinan  95%,  hasil  uji  Haussman menunjukkan  model  yang  tepat  digunakan  untuk  menganalisis  data  panel  adalah Fixed Effect Model dibandingkan Random Effect Model.
Hasil  Uji  t  parsial  menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  independen  (KES,  BD, dan  EFI)  sama  dengan  0  yang  artinya  dengan  tingkat  keyakinan  95%,  masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (IPM).
Tabel 4

## Hasil Estimasi Output Model
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konstanta 64.58746 0.619036 104.3356 0.0000 KES 2.381732 0.311173 7.654036 0.0000 BD 90.42189 5.259980 17.19054 0.0000 EFI -4.014529 0.505514 -7.941479 0.0000 R-squared 0.986834 Adjusted R-squared 0.983450 F-statistic 291.6514 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil olah data
Hasil estimasi yang dihasilkan pada tabel 4 merupakan hasil regresi Fixed Effect Model yang dapat ditulis persamaan fungsi matematisnya sebagai berikut:
IPM = 64.587 + 2.381 KES + 90.421 BD - 4.014 EFI + e
Prob-> (0,00)        (0,00) (0,00)         (0,00)
Nilai  koef.  konstanta  model  sebesar  64,587  yang  berarti  IPM  bernilai  64,587  jika  tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai koef. capaian SPM Kesehatan sebesar 2,831 dengan prob.  sebesar  0,00  menunjukkan  setiap  kenaikan  100%  capaian  SPM  Kesehatan  dapat meningkatkan  rata-rata  IPM  Kab/kota  sebesar  2,381.  capaian  SPM  Kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (tingkat keyakinan 95%). Nilai koef. belanja daerah  terhadap  PDRB  sebesar  90,421  dengan  prob.  sebesar  0,00  menunjukkan  setiap kenaikan  100%  belanja  daerah  terhadap  PDRB  dapat  meningkatkan  rata-rata  IPM Kab/kota  sebesar  90,421  dan  dengan  tingkat  keyakinan  95%,  belanja  daerah  terhadap PDRB  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Nilai  koef.  realisasi  belanja  daerah terhadap  APBD  sebesar  -4,014  dengan  prob.  sebesar  0,00.  Nilai  tersebut  menunjukkan setiap  kenaikan  100%  realisasi  belanja  daerah  terhadap  APBD  dapat  menurunkan  rata- rata  IPM  Kab/kota  sebesar  -4,014.  Dengan  tingkat  keyakinan  95%,  realisasi  belanja daerah  terhadap  APBD  atau  tingkat  efisiensi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap IPM.
Secara  umum  model  ini  memuaskan  karena  variabel  capaian  SPM  Kesehatan,  rasio belanja  daerah  terhadap  PDRB,  dan  realisasi  belanja  daerah  terhadap  APBD  dapat menjelaskan IPM yang ditunjukkan dengan hasil uji Goodness of Fit pada nilai Adjusted R Squared sebesar 98,34% sedangkan sisa 1,64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk  dalam  model.  Capaian  SPM  Kesehatan  dan  belanja  daerah  terhadap  PDRB berpengaruh  positif  terhadap  IPM  sedangkan  realisasi  belanja  daerah  terhadap  APBD berpengaruh  negatif  terhadap  IPM  telah  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  pada bagian pendahuluan.
Hasil  Uji  F  menunjukkan  nilai  p  value  prob.  F  statistik  sama  dengan  0  artinya  dengan tingkat  keyakinan  95%,  paling  tidak  terdapat  satu  di  antara  variabel  independen  (KES, BD, EFI) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM.
Efektivitas  belanja  daerah  di  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan  dengan  capaian  SPM Kesehatan  dan  belanja  daerah  terhadap  PDRB,  sedangkan  efisiensi  belanja  daerah ditunjukkan  oleh  realisasi  belanja  daerah  terhadap  APBD.  Capaian  SPM  Kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang artinya pertambahan  capaian  SPM  Kesehatan  menambah  kesejahteraan  masyarakat  diukur melalui  IPM.  Temuan  ini  sesuai  dengan  teori  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  dan didukung  oleh  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zahari  dan  Sudirman  (2017), Fattah dan Muji (2012), dan Heka et al. (2017) yang menyebutkan belanja pemerintah di bidang  kesehatan  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  IPM.  Namun  terdapat perbedaan  temuan  penelitian  di  Provinsi  Aceh  dan  Kabupaten  Kutai  Timur  yang menyebutkan  belanja  pemerintah  untuk  kesehatan  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM karena belanja pemerintah kab/kota lebih dominan dialokasikan pada jenis belanja yang tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan IPM (Muliza et al., 2017) (Kahang et al., 2016).
Capaian  SPM Kesehatan  terhitung  rendah  mengingat  rata-rata  capaian  kab/kota  di Jawa Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Timur  selama  periode  2012  hingga  2016  hanya  47,71%.
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
Artinya  dari  18  indikator  SPM  yang  telah  ditetapkan,  rata-rata  kab/kota  hanya  dapat memenuhi  8  sampai  9  indikator  saja.  Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam implementasi  SPM  kesehatan  seperti  indikator  yang  belum  memenuhi  kriteria Specific, Measurable,  Agreeable,  Realistic,  Time-Bounded (SMART),  tidak  konsistennya  judul indikator,  definisi  operasional,  dan  rumus  perhitungan  yang  digunakan,  dan  adanya perbedaan  pencapaian  cakupan  yang  tajam  pada  satu  kabupaten  dalam  periode  waktu yang berbeda maupun di antara kab/kota yang lain (Hendarwan et al., 2015).
Kurangnya  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencapai  target  SPM  Kesehatan  berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2016 dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 ini didukung oleh hasil penelitian  yang  menyebutkan  belum  semua  12  indikator  SPM  Kesehatan  dapat dilaksanakan  (Saidi  et  al.,  2020).  Dari  6  dinas  kesehatan  kab/kota  yang  meliputi  93 Puskesmas  sampel  di  Provinsi  Gorontalo,  hanya  8,33%  Puskesmas  di  perkotaan  yang memiliki  kesiapan  60%-80%.  Sedangkan  43,48%  masuk  kategori  belum  siap  untuk melaksanakan SPM Kesehatan yang sebagian besar berada di daerah pedesaan.
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  atas,  perlu  dilakukan  perbaikan  SPM  Kesehatan  baik dari  sisi  indikator  capaian,  pelaksanaan,  maupun,  pengawasannya  sehingga  indikator capaian  dapat  dilaksanakan  dan  targetnya  dapat  dicapai  oleh  pemerintah  kab/kota. Indikator  yang  ingin  dicapai  dalam  SPM  Kesehatan  seharusnya  berkaitan  langsung dengan  peningkatan  indikator  kesehatan  pada  IPM  yaitu  meningkatkan  angka  harapan hidup masyarakat. Indikator SPM Kesehatan perlu disusun dengan prinsip SMART yaitu capaiannya  harus  spesifik,  dapat  diukur,  disepakati  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, realistis  dan  dapat  dicapai,  serta  ada  batas  waktu  yang  jelas.  Penetapan  target pun  perlu memperhatikan  ketersediaan  sumber  daya  pemerintah  kab/kota  dari  sisi  jumlah  dan kualitas  SDM,  fasilitas  kesehatan  dan  peralatan,  serta  dukungan  anggaran.  Penetapan SPM  Kesehatan  yang  baru  tidak  langsung  diberlakukan  mengingat  perlunya  waktu  bagi petugas  kesehatan  di  lapangan  memahami  panduan  SPM  Kesehatan  melalui  sosialisasi. Selanjutnya,  capaian  kegiatan  perlu  dicatat  dalam  manajemen  data  yang  jelas  dan dilaporkan  secara  terpadu  dan  komprehensif  sehingga  tidak  tumpang  tindih  dengan capaian yang lain.
Belanja  Daerah  terhadap  PDRB  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  yang  artinya  peningkatan  persentase  belanja  daerah  terhadap PDRB menambah kesejahteraan masyarakat diukur melalui IPM. Hasil ini sesuai dengan temuan  penelitian  oleh  Sasana  (2012)  di  Jawa  Tengah  yang  menunjukkan  belanja pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM  di  kabupaten/kota  selama 2006  sampai  2008.  Temuan  lain  di  Provinsi  Jambi  selama  periode  2010-2015 menyebutkan  bahwa  belanja  pemerintah  terutama  pada  alokasi  sektor  ekonomi,  sektor perumahan  dan  sarana  prasarana  umum,  serta  sektor  pendidikan  berpengaruh  signifikan terhadap IPM (Fransisco et al., 2016).
Berdasarkan pengolahan data statistika dari penelitian, ditemukan perbedaan antara IPM daerah  kota  dengan  IPM  daerah  kabupaten  dimana  nilai  rata-rata  IPM  kota  lebih  tinggi daripada  nilai  rata-rata  IPM  di  kabupaten.  Hal  ini  senada  dengan  temuan  Yuliani  & Saragih (2014) yang menyebutkan bahwa secara rata-rata IPM wilayah kota lebih tinggi
daripada  IPM  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Temuan  ini  juga  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  Sumiyati  &  Santosa  (2019)  yang  menyebutkan  perbedaan diperkirakan  tersebut  diakibatkan  luasan  wilayah  dan  jumlah  penduduk  kota  yang  lebih kecil dari kabupaten sehingga pengeluaran belanja sosial dan ekonomi lebih tepat sasaran hingga  berdampak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengurangan kemiskinan.
Hasil penelitian menemukan bahwa realisasi belanja daerah terhadap APBD berpengaruh negatif  terhadap  IPM.  Temuan  ini  menunjukkan  realisasi  belanja  daerah  yang  lebih efisien  dapat  meningkatkan  IPM.  Efisiensi  merupakan  bagian  dari  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  termasuk  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  berdampak positif signifikan terhadap IPM (Pahlevi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo &  Zuhdi  (2013)  mengungkapkan  belanja  pemerintah  yang  efisien  di  sektor  pendidikan dan kesehatan serta belanja subsidi dan transfer dapat memengaruhi IPM. Dengan analisis DEA,  Prasetyo  &  Zuhdi  di  tahun  2013  melakukan  penelitian  terhadap  81  negara  dan menemukan  beberapa  negara  yang  mampu  mengefisienkan  belanja  pemerintah  untuk memaksimalkan IPM-nya walaupun hanya Singapura dan Zambia yang mampu menjaga pertumbuhan  positif  diantara  negara  yang  efisien.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Natan (2019)  di  34  Provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2015  menunjukkan  hanya  DKI  Jakarta, Sumatera  Utara,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  dan  Sulawesi  Selatan  yang  menjadi  provinsi paling  efisien  di  Indonesia.  Hasil  tersebut  membuktikan  sebesar  apapun  anggaran  yang dialokasikan  namun  jika  tidak  digunakan  secara  efisien  maka  tidak  akan  meningkatkan IPM.  Adapun  kendala  pemerintah  daerah  sehingga  tidak  dapat  memaksimalkan  alokasi anggarannya  dalam  meningkatkan  kesehatan  masyarakatnya  diakibatkan  penguasaan teknologi,  bentuk  pendanaan,  derajat  cakupan  pelayanan,  dan  sistem  birokrasi  dan administrasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  efektivitas  dan  efisiensi  belanja Pemda terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM pada 99 kab/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur periode 2012-2016. Berdasarkan hasil analisis di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  capaian  SPM  Kesehatan  dan  belanja  daerah  terhadap PDRB  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pertumbuhan  Indeks  Pembangunan Manusia  sedangkan  realisasi  belanja  pemerintah  daerah  terhadap  APBD  berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.

## Saran
Komponen pembentuk IPM selain indikator kesehatan dan kehidupan yang layak adalah indikator  pendidikan.  Terdapat  kesulitan  dalam  menghitung  indikator  capaian  SPM bidang pendidikan karena tidak tersedianya data pada instansi pemerintah yang  menjadi sumber. Oleh karena itu, indikator capaian SPM Pendidikan dapat menjadi variabel yang dapat dimasukkan ke dalam model untuk penelitian berikutnya.
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
Data  pada  model  sebaiknya  menggunakan  tahun  referensi  terbaru.  Periode  2012-2016 digunakan  akibat  terjadinya  perubahan  indikator,  jumlah,  serta  target  yang  digunakan dalam perhitungan capaian SPM Kesehatan di tahun 2016 dan 2018. Perubahan tersebut membuat kesinambungan data ukuran capaian menjadi tidak andal dan reliabel. Penelitian selanjutnya  perlu  menggunakan  patokan  indikator  yang  tetap  agar  data  menjadi  relevan dan andal.

## DAFTAR PUSTAKA
Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah  Pada  Sektor  Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis (JPEB),  1(1),  77. https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5
Astuti,  S.,  &  Mispiyanti.  (2019).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Kemiskinan,  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Dengan  Studi  Kasus  Kabupaten  Yang  Ada  di  Provinsi Jawa Tengah. Fintech Dan E-Commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Dan Industri Kreatif.
Brian  Snowdon  &  Howard  R.  Vane.  (2005). Modern  Macroeconomics .  Books,  Edward Elgar Publishing, number 3092.
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2020). Prediksi Angka Stunting Tahun 2020 . Jakarta: Kementerian Kesehatan.
Fattah, S., & Muji, A. (2012). Local Government Expenditure Allocation toward Human Development  Index  at  Jeneponto  Regency,  South  Sulawesi,  Indonesia. IOSR Journal of Humanities and Social Science , 5(6), 40–50.
https://doi.org/10.9790/0837-0564050
Fransisco,  Firdaus,  M.,  &  Mulatsih,  S.  (2016).  Strategi  Alokasi  Belanja  Pemerintah
Daerah  Dalam  Meningkatkan  IPM  Di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Manajemen Pembangunan Daerah , 8(2), 1–13. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24816
Gujarati,  D.N.  (2012). Dasar-dasar  Ekonometrika ,  Terjemahan  Mangunsong,  Buku  2,
Edisi 5 R.C., Jakarta: Salemba Empat.
Heka, A. J. L., Lapian, A., & Lajuck, I. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan  dan  Pendidikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal
Berkala Ilmiah Efisiensi , 17(1), 206–2017. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1439
Hendarwan,  H.,  Rosita,  & Suriani,  O.  (2015).  Analisis  Implementasi  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan  Kabupaten/Kota. Jurnal  Ekologi  Kesehatan ,  14(4), 367–380.
Jupri.  (2016). KPK  &  Korupsi  Kekuasaan .  Cetakan  1.  Malang:  Pusat  Kajian  Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah
Kahang,  M.,  Saleh,  M.,  &  Suharto,  R.  B.  (2016).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi , 18(2), 130– 140. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Media Ekonomi Vol. 30 No. 1 April 2022_____________________________________________
Khairi, H. (2015). the Policy Implementation of Minimal Service Standard in Indonesia :
Problems and Challenges. The International Journal of Social Sciences , 34(1), 1– 17.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2013). Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi .  Edisi  4.  Jakarta:
Erlangga
Mandl,  Ulrike  &  Dierx,  Adriaan  &  Ilzkovitz,  Fabienne.  (2008).  The  effectiveness  and efficiency  of  public  spending.  Directorate  General  Economic  and  Monetary Affairs, European Commission, European Economy - Economic Papers .
Mankiw, Gregory. (2018). Pengantar Ekonomi Makro . Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Muliza,  M.,  Zulham,  T.,  &  Seftarita,  C.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pendidikan, Belanja  Kesehatan,  Tingkat  Kemiskinan  Dan  PDRB  Terhadap  IPM  Di  Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 3(1), 51–69. https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993 Natan, J. A. (2019). Healthcare Expenditure Efficiency Analysis Regarding to Healthcare Access in 34 Provinces in Indonesia. INA-Rxiv. https://doi.org/doi:10.31227/osf.io/pmu8q
Ndraha, T.,N. (2005). Kybernologi sebuah konstruksi ilmu pemerintahan . Jakarta: Rineka Cipta
Pahlevi,  M.  (2017).  Impact  of  Governance  and  Government  Expenditure  on  Human Development  in  Indonesia. Research  Paper  of  Master  of  Arts  in  Development Studies International Institute of Social Studies , December, 61.
Palayukan,  M.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal BPPK , 12(2), 74–91.
Prasetyo,  A.  D.,  &  Zuhdi,  U.  (2013).  The  Government  Expenditure  Efficiency  towards the  Human  Development. Procedia  Economics  and  Finance ,  5(2012),  615–622. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5
Saidi,  A.,  Karim,  R.,  Sarifudin,  R.,  &  Batalipu,  J.  (2020).  Implementasi  Daerah  Dalam Menjalankan  SPM  Bidang  Kesehatan. Jambura  Journal  of  Health  Sciences  and Research , 2(1), 24–31. https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i1.4338
Sasana,  H.  (2012).  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Daerah  dan  Pendapatan  per  Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Media Ekonomi Dan Manajemen , 25(1), 1–12.
Sumiyati,  &  Santosa,  B.  (2019).  The  Correlation  Analysis  of  Social  and  Economic Spendings , Economic Growth , and Poverty with Special Reference to West Java Province 2010 – 2013. International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability , 4(1), 68–85.
Worthington  A  and  B  Dollery  (2000).  “An  Empirical  Survey  of  Frontier  Efficiency Measurement Techniques in Local Government.” Local Government Studies 26 (2): 23-52 SUM.
Yuliani,  T.,  &  Saragih,  N.  (2014).  Determinan  Pembangunan  Manusia  Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. JEJAK Journal of Economics and Policy , 7(1), 60–72. https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3843
Dampak Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa______________________________________
Zahari,  S.,  &  Sudirman,  M.  S.  (2017).  The  Effect  of  Government  Expenditures  in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province. The International  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  Invention ,  4(8),  3823- 3829.