## Ethical  Attitude  of  the  Evangelical  Christian  Church  in  Halmahera (GMIH) Towards the 2024 Political Year in North Halmahera
Sikap  Etis  Gereja  Masehi  Injili  di  Halmahera  (GMIH)  Menjelang  Tahun  Politik  2024  Di Halmahera Utara

## Ramelia F. Dalensang
Universitas Halmahera, Maluku Utara, Indonesia

## melidalensang@gmail.com
Abstract: The purpose of this study is to find out the ethical attitude of the Church to prevent the impact of election differences in political moments and to be involved in practical politics. This study employs a qualitative methodology utilizing a descriptive-analytic approach. According to the study's findings,  the  process  of  familiarizing  the  congregation  with  politics  has  been  ongoing  for  a considerable  period  in  the  Evangelical  Christian  Church  in  Halmahera  (GMIH)  in  North  Maluku. However, the issue is that this socialization effort has yet to be successfully implemented among all congregation members. Another research finding about the Church's engagement in practical politics is that GMIH abstains from engaging in practical politics. The Church aims to foster a comprehensive comprehension of politics. It encourages all congregation members to exercise their rights to vote and run for office in the upcoming 2024 regional elections.
Keywords: Church, Ethical Attitude, Politic.
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap etis Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan dalam momen politik dan dapat terlibat dalam politik praktis. Kajian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Berdasakan  hasil penelitian, proses sosialiasi kepada jemat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada jemat tentang  politik,  telah  di  lakukan  sejak  lama  kepada  jemaat,  namun  yang  menjadi  permasalahan adalah bahwa kegiatan sosialisasi ini belum dapat di laksanakan ke seluruh jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang ada di Maluku Utara. Hasil penelitian yang lain terkait keterlibatan Gereja dengan politik praktis adalah GMIH tidak terlibat dalam politik praktis. Gereja hadir untuk memberikan untuk memberikan pemahaman politik yang baik, dan mengajak seluruh jemat untuk memberikan haknya baik untuk memilih dan dipilih pada pemilu maupun pemilukada tahun 2024.
Kata Kunci: Gereja, sikap etis, politik.
Article History: Received: 20-10-2023 Revised:  25-06-2024 Accepted:  25-06-2024

## Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat
ISSN: 2722-8819 (cetak), 2722-8827 (online) Volume 5, No 1, Juni 2024; (51-59) Available at: http://www. http://kinaa.iakn-toraja.ac.id/

## 1. Pendahuluan
Tahun  2024  merupakan  tahun  politik.  Seluruh  warga  negara  Indonesia,  akan diperhadapkan dengan 2 (dua) peristiwa penting yakni: Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Konstestasi  tersebuut  tentunya  akan  melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk Gereja. Biasanya menjelang moment ini, isu yang hangat dibicarakan pada kalangan orang Kristen atau jemaat ialah tentang keterlibatan dan sikap Gereja dalam politik. Dapatkah Gereja berpolitik? Bagaimana sikap Gereja yang benar  terhadap  politik?  Dapatkah  pemimpin  Gereja  (Pendeta)  mencalonkan  diri? Pertanyaan-pertanyaan  ini  terkesan  hendak  memisahkan  Gereja  dan  politik.  Politik bukan  urusan  Gereja  Gereja  tidak  boleh  terlibat  dalam  politik.  Pada  umumnya pemahaman  ini  yang  berkembang  dalam  kehidupan  warga  jemaat.  Gereja  sebagai organisasi sadar akan tugas dan panggilannya di tengah dunia. Gereja juga bagian dari politik,  yang  berdiri  bukan  untuk  mengejar  kekuasaan  atau  kepentingan  politis  dan ekonomis tertentu, melainkan yang dituntun oleh visi alkitabiah tentang masyarakat dan cara-cara berpolitik yang sehat, Gereja dapat berkontribusi dalam memberikan tawaran konsep yang lebih baik. Menurut Zakaria J. Ngelow 1 Menjelaskan bahwa Gereja terpanggil untuk  melakukan  transformasi  dalam  pola  hidup  secara  pribadi  manusia  dan bermasyarakat.
Gereja dapat berfungsi dalam politik bukan untuk memainkan politik kekuasaan, melainkan  Gereja  berperan  penting  dalam  membangun  politik  yang  bermoral  dan bermartabat  sehingga  dapat  membangun  Indonesia  yang  lebih  baik.  Dikutip  dalam Fransiska Ni Nyoman 2 dalam dunia politik dan hukum, Gereja mengambil sikap Gereja yang  perlu  dikembangkan  adalah  yang  tetap  mengambil  sikap  positif,  dan  kritis.  Kata positif  berarti  Gereja  tetap  memandang  politik  sebagai  tempat  untuk  pengabdian pelayanan dari Tuhan dan tetap berkontribusi sesuai dengan Iman Orang Kristen. Kritis artinya  tidak  segan-segan  untuk  memberikan  masukan  kepada  pemimpin  jika  terjadi kekeliruan yang menyalahi aturan-aturan yang telah ada. 3
Simamora dalam tulisannya menekankan bahwa Gereja sangat berperan penting, sebagai  warga  negara  dalam  mengawal  roda  pemerintahan.  Gereja  harus  hadir  jika  di butuhkan untuk memberikan nasihat apabila dalam pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya dianggap melenceng dari aturan-aturan yang telah di tetapkan secara
1 Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” Jurnal Jaffray 12, no. 2 (2014): 213–234.
2 Fransiska Ni Nyoman, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen),” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, no. 1 (2019).
3 Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gerea Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” Jvow Vol 2 No 1 2, no. 1 (2018).
sah. Dikutip dalam Alter I. Wowor 4 menjelaskan bahwa pada dasarnya, politik merupakan suatu proses untuk mencapai kebaikan bersama. Politik juga merupakan bagian integral dari  tugas  yang  telah  diamanatkan  Allah  kepada  manusia,  baik  secara  perorangan maupun  secara  bersama-sama.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  Gereja  yang  memahami bahwa kehadirannya di dalam sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dasar inilah yang menjadi sikap dan pelayanan Gereja. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk  membahas  mengenai  sikap  etis  Gereja  untuk  mencegah  dampak  perbedaan pemilihan  dalam  momen  politik  dan  apakah  Gereja  dapat  ikut  terlibat  dalam  politik praktis .
Yang menjadi kajian terdahulu dalam penelitian ini seperti penelitian dari Johan Andres Serhalawan 5 dengan judul sikap etis politik Gereja menyongsong tahun politik di Indonesia.  Di  dalam  penelitian  ini  yang  menitikberatkan  pada  sikap  etis  Gereja  dalam bidang  politik.  Gereja  dan  politik  tidak  saling  bertentangan  justru  sebaliknya.  Gereja bagian  dari  politik.  Gereja  perlu  bersikap  etis  dalam  kancah  politik.  Penelitian sebelumnya  juga  dari  Wowor 6 dengan  judul  teologi  dan  etika  politik  dalam  Gereja  di zaman  post-moder;  penelitian  ini  membahas  tentang  realitas  demokrasi  di  Indonesia pada  zaman  post-modern.  Demokrasi  yang  seharusnya  bertujuan  untuk  menjawab kepentingan-kepentingan  rakyat  tidak  lagi  diakui  dan  menjadi  prioritas,  yang diprioritaskan  hanyalah  kepentingan-kepentingan  subjektif  perorangan  atau persekutuan  tertentu.  Dengan  demikian,  Gereja  yang  juga  merupakan  bagian  dari persekutuan  hidup  perlu  mengambil  sikap  etis.  Sikap  etis  Gereja  memperjuangkan kepentingan-kepentingan  rakyat  secara  holistik  bukan  perorangan.  Gereja  menjadi sarana kumunikatif, yang mampu mengkomunikasikan kepada negara atau pemerintah, karena  kehadiran  Gereja  diyakini  dapat  membawa  pengaruh  dalam  pengambilan keputusan politik dan perubahan sosial. Penelitian terdahulu yang ketiga ini dari Alvary Exan Rerung and Juliati Attu 7 dengan judul sikap Gereja terhadap partisipasi politik dan relevansinya  bagi  Gereja  toraja  mamasa  jemat  sapankale,  tujuan  dalam  penelitian  ini yaitu  memberikan  pemahaman  tentang  sikap  Gereja  terhadap  partisipasi  politik  yang baik dan benar, agar Gereja bisa secara aktif menyatakan suara kenabiannya dengan ikut berpartisipasi  dalam  bidang  politik.  Jika  ditelaah  lebih  jauh,  penelitian  pertama
4 Alter I Wowor, “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern,” BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual 1, no. 1 (2018): 112–123.
5 Johan Andres Serhalawan, “Sikap Etis Politis Gereja Menyonsong Tahun Politik di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Tangkole XV, no. 1 (2018): 76–95.
6 Wowor, “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern.”
7 Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale,” KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat 4, no. 1 (2023): 1–17.
memperlihatkan sikap etis Gereja dalam kancah politik. Gereja dalam hal ini memberikan dukungan  bagi  warganya  untuk  mendukung  setiap  proses  dan  perkembangan  politik; Gereja  harus  berdiri  untuk  memperjuangkan  kepentingan  umat  dan  tidak  ada keberpihakan. Sedangkan untuk peneltiain kedua di atas, realitas demokrasi pada zaman post-modern  menuntut  Gereja  untuk  bersikap  etis.  Sikap  etis  Gereja  ini  nampak  pada peran  Gereja  sebagai  sarana  komunikatif  yang  mampu  memperjuangkan  kepentingan- kepentingan  rakyat  kepada  negara  atau  pemerintah.  Penelitian  pada  poin  ketiga  lebih fokus  pada  bagaimana  Gereja  dapat  berperan  aktif  memberikan  pemahaman  tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar jemaat. Hal ini membantu warga Gereja dalam berpartisipasi terhadap kegiatan berpolitik, agar tidak menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan Gereja. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas tidak membahas tentang sikap etis yang harus dilakukan Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan dalam momen politik yang berujung pada perpecahan Gereja.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  kajian  ini  menggunakan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk memahami keterlibatan Gereja dalam  momen  politik  dan  sikap  etis  Gereja  untuk  mencegah  dampak  perbedaan pemilihan di kalangan warga jemaat dan melihat apakah Gereja Dapat Ikut terlibat dalam politik praktis pada momen politik di Halmahera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis fakta-fakta terkait dengan keterlibatan dan sikap etis Gereja pada momen politik dalam mencegah dampak perbedaan pemilihan di kalangan warga jemaat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  di  dapat  melalui  wawancara dengan  informan.  Di  dalam  penelitian  ini  informan  ditentukan  sejak  awal  penelitian dengan  menggunakan  teknik  penentuan  informan  yaitu purposive  sampling .  Teknik purposive  sampling ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memilih  informan  yang  benar- benar relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian. 8

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sikap  Etis  Gereja  Untuk  Mencegah  Dampak  Perbedaan  Pemilihan  Dalam  Momen Politik
Warga Gereja yang baik tidak terlepas dari pada tanggung jawab politik yaitu ikut terlibat dalam memilih dan dipilih pada setiap momentum pesta demokrasi. Tujuan dari partisipasi aktif tersebut yaitu untuk membangun masa depan bangsa dan negara ke arah
8 Mikhael Rajamuda Bataona and Atwar Bajari, “Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa,” Jurnal Kajian Komunikasi 5, no. 2 (2017): 121– 135.
yang  lebih  baik.  Dikutip  dalam  Alexander  Jebadu, 9 Aristoteles  mengungkapkan  bahwa manusia dari kodratnya adalah makhluk politis ( political animals ), karena politik dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal penting. Kehidupan manusia tidak terlepas dari keadaan  bahwa  setiap  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri,  melainkan  sesama  manusia memerlukan  bantuan  orang  lain  untuk  melanjutkan  hidupnya.  Kata  politik disederhanakan  oleh  Yohanes  K.  Susanta  dalam  Grets  Janialdi  Apner 10 menjelasakan bahwa  politik  selayaknya  dipahami  sebagai  media  untuk  memperjuangan  kasih  dan mewujudkan keadilan. Tujuan dari politik dari Susanta adalah untuk memperjuangkan kasih dan adanya keadilan bagi sesama. Pada prinsipinya politik merupakan suatu seni untuk  bagaimana  kita  harus  hidup  bersama  pada  suatu  kelompok  dan  semua ketentuannya diatur dalam suatu system bernegara. Pengertian politik dikemukakan oleh Emanuel  Gerrit  Singgih  dalam  David  Ming 11 ialah  politik  sebagai  seni  untuk  sebuah pengambilan keputusan dari orang-orang yang memiliki perbedaan dalam kepentingan, dengan  tujuan  yaitu  mengambil  sebuah  kebijakan  terkait  dengan  masa  depan  orang banyak. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Susanta di atas, melalui dengan politik, masyakakat dapat membuat suatu kebijakan yang baik untuk masa depan banyak orang. Tugas Gereja
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini, menjelang momen politik 2024 Gereja Masehi Injili di Halmahera telah memulai untuk mencegah  dampak  negatif  dari  yang  akan  terjadi.  Salah  satu  kegiatan  yang  telah  di lakukan  di  jemaat  untuk  mengantisipasi  dampak  negatif  tersebut  adalah  dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada warga jemat tentang politik di setiap  kesempatan  kegiatan  berGereja.  Kegiatan  lain  juga  yang  telah  di  lakukan  oleh adalah  melalui  kegiatan-kegiatan  sosialisasi  kepada  jemat  di  seluruh  wilayah  GMIH  di Maluku Utara. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Wowor 12 bahwa Pada dasarnya, politik merupakan suatu proses untuk mencapai kebaikan bersama. Politik juga merupakan bagian integral dari tugas yang telah diamanatkan Allah kepada manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan prinsip Gereja yang  memahami  bahwa  kehadirannya  di  dalam  sebagai  garam  dan  terang  di  tengah- tengah dunia. Dasar inilah yang menjadi sikap dan pelayanan Gereja. Sejalan dengan apa
9 Alexander Jebadu, “Pemeliharaan Alam Ciptaan,” Jurnal Teologi 06, no. 02 (2017): 167–186.
10 Grets Janialdi Apner, “Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia,” Jurnal Teologi Cultivation 6, no. 1 (2022): 1–22.
11 David Ming and David Ming, “Pemerintahan Yang Baik di Indonesia,” JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 1, no. 1 (2021).
yang  telah  dikemukakan  oleh  Abu  Bakar  dan  Muh.  Wahyu 13 bahwa  dengan  demikian Gereja dan politik memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama, yakni untuk kebaikan umat.  Abu  Bakar  dengan  tegas  menjelaskan  bahwa  Gereja  tidak  dapat  lepas  dari tanggungjawab  sosialnya,  salah  satunya  melalui  peran  aktif  dalam  dunia  politik  tanpa menunjukkan  keberpihakan  pada  oknum  tertentu,  atau  kelompok  tertentu.  Di  dalam tulisannya Simamora 14 mengemukakan bahwa politik sejak lama dianggap sebagai suatu hal  yang  tabu,  sehingga  hal  ini  perlu  dijauhi.    Paulus  dalam  Roma  13:1-7  menjelaskan sebagai umat yang percaya pada Tuhan seharusnya melayani dunia dengan baik, bukan menjauhinya/merusaknya  ketika  mengalami  masalah.  Dalam  hal  pelayanan  Gereja kepada  jemaatnya,  perlu  memberikan  pemahaman  serta  penguatan  terhadap  umat, termasuk  dalam  memberikan  pemahaman  tentang  politik  yang  baik  sehingga  sebagai warga Gereja yang baik dapat memahami tugasnya dengan secara baik. Pendapat yang sama juga yang dikemukakan oleh Nyoman. 15 Kajian dari Baghi dalam Bakar dan Wahyu 16 menjelaskan  bahwa  Gereja  sangat  berperan  penting  dalam  proses  sosial  politik  untuk kepentingan banyak orang. Baghi, juga menyampaikan bahwa Gereja tidak boleh berada di luar pusaran politik, karena Gereja harus terlibat dalam setiap proses demokrasi untuk mewujudkan  setiap  kebijakan  pemerintah  yang  mengutamakan  kepentingan  banyak orang.
Berdasarkan  data-data  di  atas,  penulis  perlu  untuk  menjawab  pertanyaan, bagaimana Gereja dapat mencegah dampak setelah pemilu? penulis memiliki tawaran dan posisi bahwa Gereja terlibat aktif namun perlu mengetahui batasannya. Kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu perlu dihidupi oleh Gereja; pun juga Gereja memberikan edukasi  tentang  pentingnya  pemilihan  umum  yang  akan  sedang  berjalan.  Namun demikian,  Gereja  perlu  menyadari  akan  adanya  konflik  kepentingan  ketika  Gereja melakukan  edukasi;  sehingga  dengan  mempertimbangkan  berbagai  hal,  Gereja  perlu dapat  memberikan  edukasi  senetral  mungkin  demi  kepuasan  seluruh  jemaat  dan terlakasananya  tujuan  dalam  edukasi  pemilu.  Tujuan  akhirnya  adalah  menyampaikan bahwa politik bukan alat untuk kekuasaan, tetapi sarana untuk memberikan keadilan bagi seluruh makhluk.
Apakah Gereja Dapat Ikut terlibat dalam Politik Praktis?
13 Abu Bakar and Muh. Wahyu, “Gereja Dan Partisipasi Politik,” Vox Populi 5, no. 1 (2022): 61–69. 14 Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gerea Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.”
15 Nyoman, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).”
16 Bakar and Wahyu, “Gereja Dan Partisipasi Politik.”
Keterlibatan  Gereja  dalam  politik  merupakan  pembahasan  yang  menarik dibincangkan di Indonesia. Setiap momen politik baik itu pemilu maupun pilkada banyak warga jemaat mempertanyakan bagaimana sikap yang harus diambil oleh Gereja dalam setiap pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun pilkada.
Pertanyaan yang sering muncul di jemaat akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2024  adalah  apakah  Gereja  dapat  terlibat  pada  setiap  momen  politik  di  Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian di Gereja Masehi Injili di Halmahera dapat dijelaskan bahwa Gereja  tidak  ikut  terlibat  dalam  politik  praktis,  namun  Gereja  memiliki  peran  penting untuk  memberikan  pemahaman  politik  yang  baik  kepada  seluruh  warga  jemaat  serta Gereja mengarahkan jemat untuk dapat memberikan hak suaranya untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin  baru  yang  baik.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa Gereja Masehi Injili di Halmahera tidak ikut serta dalam berpolitik, tetapi Gereja mengajak seluruh jemaat untuk dapat terlibat dalam memilih dan dipilih pada setiap tahun-tahun politik di Kabupaten Halmahera Utara. Negara menjamin setiap hak Rakyatnya baik untuk memilih dan pilih dalam setiap momen politik. Dikutip dalam Rian Scipto 17 bahwa sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penekanan dalam Undang-undang dasar adalah Rakyatlah yang menjadi penentu siapa  yang  akan  menjadi  pemimpin  bagi  negara  dan  daerah  ini  untuk  lima  tahun kedepannya.  Tugas  Gereja  di  dalam  tulisan  Nyoman 18 menjelasakan  bahwa  untuk memberikan bimbingan pastoral, terlibat untuk terselenggaranya satu kehidupan dalam menjalankan politik yang baik, memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara, dan mendatangkan  damai  sejahtera  di  tengah-tengah  dunia.  Tidak  hanya  itu,  Gereja  pun membuka diri, dinamis, dan dialogis dalam setiap situasi perkembangan yang terjadi di dalam jemat dan masyarakat serta dapat menyikapi semua hal itu dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Pandangan terkait dengan bagaimana Gereja harus hadir bagi negara adalah Gereja terpanggil untuk melakukan transformasi dalam pola hidup secara pribadi manusia dan bermasyarakat. Gereja dapat berfungsi dalam politik bukan untuk memanikan  politik  kekuasaan,  melainkan  Gereja  berperan  penting  dalam  membangun politik yang bermoral dan bermartabat sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih baik. 19 Menurut Oscar Cullman dikutip dalam Ming, 20 terdapat perbedaan antara antara
17 Rian Scipto, “Tinjauan Wawasan Kaum Milineal Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi,” Adil Indonesia Jurnal 1, no. 1 (2019): 62.
18 Nyoman, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).” 19 Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.”
20 Ming and Ming, “Pemerintahan Yang Baik di Indonesia.”
politeia dan politeuma . Politeia berarti politik dalam arti mengambil kekuasaan di dalam suatu  sistem  pemerintahan. Politeuma itu  sendiri  adalah  politik  yang  menekankan tegaknya  nilai-nilai  kerajaan  Allah  di  dunia  ini  misalnya:  keadilan,  kebenaran, kesejahteraan,  dan  mewujudkan  dunia  baru  yang  mengangkat  harkat  dan  martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28). 21 Cullman menyampaikan dalam kajiannya bahwa Gereja harus menegakkan kebenaran di tengah kehidupan politik yaitu menegakkan  keadilan  dan  mewujudkan  kasih  berdasarkan  prinsip-prinsip  Alkitab. Seharusnya, politik yang dijalankan oleh negara diarahkan dan diwujudkan berdasarkan kasih kepada sesama dan kepada Allah. Keberadaan Gereja Masehi Injili di Halmahera harus  menjadikan  satu  bentuk  tindakan  nyata  dalam  politik.  Tawaran  penulis  adalah politik merupakan satu bagian ladang pelayanan yang harus dilayani Gereja.
Lebih  jauh  dikemukakakan  oleh  Simamora 22 dalam  tulisannya  menekankan bahwa Gereja sangat berperan penting, untuk mengawal roda pemerintahan, jika Negara dalam menjalankan tugasnya melenceng dari pada aturan-aturan yang ada maka Gereja harus hadir untuk memberikan masukan kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.  Simamora  dalam  konsepnya  menjelaskan  bahwa  Gereja  hadir  untuk mengingatkan  kepada  Negara,  apabila  dalam  menjalankan  pemerintahan  tidak  sesuai dengan ketetapan konstitusi dan UUD 1945.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  jauh  hari  sebelum  menjelang Pemilu dan Pemilukada di tahun 2024 mendatang, Gereja Masehi Injili di Halmahera telah memberikan sosialisasi ke jemat-jemat untuk memberikan pemahaman politik yang baik kepada jemat, namun yang menjadi hambatan bahwa kegiatan sosialisasi ini belum dapat dilaksanakan ke seluruh jemaat GMIH di Maluku Utara. Hasil penelitian yang lain terkait dengan  apakah  Gereja  dapat  terlibat  dalam  politik  praktis,  Gereja  Masehi  Injili  di Halmahera tidak terlibat dalam politik praktis, namun Gereja hadir untuk memberikan pemahaman  kepada  seluruh  jemaat  untuk  memberikan  pemahaman  politik  yang  baik, dan mengajak seluruh jemat untuk memberikan haknya baik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu maupun pilkada.
21 Nyoman, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).”
22 Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gerea Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.”

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terimah  kasih  kepada  Kemenristekdikti  melalui  LLDIKTI  Wilayah  XII  yang  telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga telah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun anggaran 2023.

## Referensi
Apner,  Grets  Janialdi.  “Berdampak  Dengan  Moralitas:  Sebuah  Tawaran  Peran  Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia.” Jurnal Teologi Cultivation 6, no. 1 (2022): 1–22. Bakar, Abu, and Muh. Wahyu. “Gereja Dan Partisipasi Politik.” Vox Populi 5, no. 1 (2022): 61–69.
Bataona, Mikhael Rajamuda, and Atwar Bajari. “Power Relation and Symbols of Political- Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa.” Jurnal Kajian Komunikasi 5, no. 2 (2017): 121–135. Jebadu, Alexander. “Pemeliharaan Alam Ciptaan.” Jurnal Teologi 06, no. 02 (2017): 167– 186.
Ming, David, and David Ming. “Pemerintahan Yang Baik di Indonesia.” Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 1, no. 1 (2021).
Ngelow,  Zakaria  J.  “Turut  Membina  Indonesia  Sebagai  Rumah  Bersama  -  Peran  Gereja Dalam Politik Di Indonesia.” Jurnal Jaffray 12, no. 2 (2014): 213–234. Nyoman,  Fransiska  Ni.  “Entitas  Gereja  Dalam  Berpolitik  Di  Indonesia  (Tinjauan  Sudut Etika Kristen).” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, no. 1 (2019).
Rerung,  Alvary  Exan,  and  Juliati  Attu.  “Sikap  Gereja  Terhadap  Partisipasi  Politik  Dan Relevansinya  Bagi  Gereja  Toraja  Mamasa  Jemaat  Sapankale.” KINAA:  Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat 4, no. 1 (2023): 1–17.
Scipto,  Rian.  “Tinjauan  Wawasan  Kaum  Milineal  Menghadapi  Pelaksanaan  Pesta Demokrasi.” Adil Indonesia Jurnal 1, no. 1 (2019): 62.
Serhalawan,  Johan  Andres.  “Sikap  Etis  Politis  Gereja  Menyonsong  Tahun  Politik  di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Tangkole XV, no. 1 (2018): 76–95. Simamora,  Adolf  Bastian.  “Politik  Menurut  Alkitab  Dan  Implikasinya  Bagi  Peran  Gerea Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” Jvow Vol 2 No 1 2, no. 1 (2018).
Wowor, Alter I. “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern.” BIA’: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual 1, no. 1 (2018): 112–123.