## DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT KOMITMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENDUKUNG PROSES PERDAMAIAN AFGHANISTAN
Arief Rachman MD, 1 Marissa Aulia, 2 Nigin Abdulrab, 3 Yulius Purwadi 4 , Mia Dayanti Fajar, 5 A.A.S. Dyah Ayunda 6
1 Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan, arief.rachman7680@gmail.com
2 Asisten Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan, marissa.aulia1605@gmail.com
3 Staff Kedutaan Besar Republik Indonesia di Afghanistan
4 Ketua Tim Peneliti Riset Desain PRN IV, purwadi@unpar.ac.id
5 Asisten Peneliti Riset Desain PRN IV, dayantimia@yahoo.com
6 Asisten Peneliti Riset Desain PRN IV, dyah.ayundanadiaa@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan kehidupan masyarakat terutama, kaum perempuan  dan  anak.  Tidak  sedikit  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Afghanistan  untuk  menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan. Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan  komitmen  internasional  Indonesia  dalam  menjaga  perdamaian  dunia.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini menganalisis  diplomasi  Indonesia  dalam  mengupayakan  proses  perdamaian  di  Afghanistan  melalui  penguatan komitmen  pemberdayaan  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  kerangka  pemikiran soft  power yang  dapat menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Selain itu, tulisan  ini  juga  menggunakan  konsep soft  power  currency dalam  menjelaskan  sejauh  mana  diplomasi  yang dilakukan  oleh  Indonesia.  Metode  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik pengolahan  data process-tracing .  Dengan  demikian,  temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik diplomasi  Indonesia  dalam  upaya  mendukung  proses  perdamaian  di  Afghanistan,  khususnya  dalam  bidang pemberdayaan  perempuan  sesuai  pendekatan soft  power  currency yang  terdiri  dari  tiga  konsep,  yaitu beauty , brilliance , dan benignity .
Kata kunci: Afghanistan, Indonesia, soft power, pemberdayaan perempuan, perdamaian.

## ABSTRACT
The prolonged conflict that occurred in Afghanistan has destroyed the lives of the people, especially women and children. The Afghan government has made several attempts to resolve the conflict in order to create peace. One of  the  efforts  made  by  the  Afghan  government  is  to  increase  women  empowerment.  Indonesia,  which  is  also involved in the UN Commission on the Status of Women, also supports the efforts of the Afghan government. The Indonesian government realizes that this is also Indonesia's international commitment in maintaining world peace. Therefore,  this  study  analyses  Indonesia's  diplomacy  in  pursuing  the  peace  process  in  Afghanistan  by strengthening the commitment to empower women. This study uses soft power concepts in order to explain the use of Indonesia's diplomacy in implementing its foreign policy. Furthermore, this paper also uses the concept of soft power currency in explaining the extent of diplomacy carried out by Indonesia. This study uses qualitative methods with process-tracing data processing techniques. The findings in this study indicate that Indonesia's diplomatic practices in supporting the peace process in Afghanistan, by means of empowering women is consistent with the soft power currency approach, which consists of three concepts, namely beauty, brilliance, and benignity.
Keywords: Afghanistan, Indonesia, soft power, women empowerment, peace.

## Pengantar
Konflik  yang  terjadi  di  Afghanistan merupakan  kumpulan  konflik  kekerasan  dan ekstremisme  yang  telah  berlangsung  sejak 1978.  Konflik  ini  telah  memperlambat kemajuan pembangunan dan stabilisasi keamanan  nasional  Afghanistan.  Berdasarkan data  The  Guardian  pada  tahun  2014, Afghanistan  menjadi  negara  kedua  rawan konflik  dengan  skor  3,42  yang  berada  satu posisi  di  belakang  Suriah. 1 Dalam  konflik tersebut  beberapa  aktor,  baik  negara  maupun non-negara,  terlibat  di  dalamnya,  antara  lain Arab Saudi, Iran, Taliban, Al-Qaeda, dan juga keterlibatan  Amerika  Serikat,  Pakistan,  Rusia, India,  dan  Tiongkok.  Konflik  yang  terjadi bersifat kompleks dan berkepanjangan sehingga menimbulkan  penderitaan  bagi  masyarakat Afghanistan. Konflik sipil yang telah terjadi di Afghanistan tercatat sejak 1978 hingga saat ini. Upaya damai telah dilakukan pada tahun 2001, dimana Afghanistan menandatangani Perjanjian Bonn yang merupakan perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara. Namun hal tersebut nyatanya  tidak  menghentikan  konflik  di Afganistan yang masih berlangsung hingga saat ini,  terbukti  dengan  stabilitas  keamanan  dan politik Afganistan yang masih sangat rendah.
Konflik  politik  baru  muncul  dan semakin memanas dengan penundaan pelantikan Presiden Afghanistan yang
kontroversial. Pemilihan presiden yang dilaksanakan  pada  September  2019  tersebut telah  menghasilkan  Presiden  Afghanistan terpilih  Ashraf  Ghani.  Namun,  Abdullah Abdullah yang merupakan pihak pesaing tidak menerima  hal  tersebut  dan  mengaku  sebagai presiden  terpilih.  Hal  tersebut  menyebabkan upacara  pelantikan  presiden  terpilih  tertunda. Amerika  Serikat  kemudian  mengutus  Zalmay Khalilzad untuk menyelesaikan pertikaian di
1 I. Khurun’in. 2016. “Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan.” Jurnal Transformasi Global , Vol. 3, No.1.
2 A. H. Mustaqim. (2020, Maret 10). “Konflik Politik Terus Berlanjut, Pelantikan Presiden Afghanistan
antara Ghani dan Abdullah melalui jalur perundingan. 2
Dalam  konstelasi  politik  Afghanistan, Ghani dan Abdullah memainkan peran penting dalam  pemerintahan  sebelumnya  dengan perjanjian  multi-kekuatan  yang  dimediatori oleh  Amerika  Serikat  setelah  pemilu  2014. Diplomat  Barat  di  Kabul  mengesankan  bahwa situasi  tersebut  tidak  jelas  bagaimana penyelesaiannya.  Hingga  akhirnya  pada  18 Februari  2020,  Komisi  Independen  Pemilihan (KIE) mengumumkan dan mengesahkan bahwa Ghani  merupakan  presiden  terpilih  yang memenangkan pemilu tersebut. 3
Sederet  konflik  lainnya  masih  terus bergulir  dengan  munculnya  pemicu,  seperti masalah  perbatasan,  suku,  perbedaan  ideologi, hingga  kemunculan  berbagai  aktor  baru.  Hal tersebut  menimbulkan  efek  muncul  dan tenggelam, seperti timbulnya kecurigaan antara dua  partai  sekutu,  perebutan  kekuatan,  dan demonstrasi  sehingga  menimbulkan  ketakutan di  kalangan  masyarakat.  Konflik  ini  telah menguntungkan  kelompok  tertentu  yang menginginkan hal tersebut terus terjadi. Dengan demikian,  tidak  dapat  diharapkan  akan  terjadi perdamaian di Afghanistan.
Konflik  berkepanjangan  yang  terjadi tentu telah menghancurkan kehidupan masyarakat  Afghanistan,  tidak  terkecuali  bagi kaum perempuan dan anak. Mereka merupakan korban  yang  paling  merasakan  akibat  dari kekacauan  yang  ditimbulkan  oleh  konflik. Pemerintah Afghanistan sendiri telah mengembangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan  sebagai  bentuk  pengakuan  adanya kesetaraan  gender  sejak  2001.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  jutaan  perempuan  yang kembali  ke  sekolah,  memasuki  tempat  kerja, dan  berperan  serta  berpartisipasi  dalam masyarakat sipil. Kemudian pada tahun 2003
Ditunda.” Diakses dari SindoNews.com: https://international.sindonews.com/berita/1551238/43/ko nflik-politik-terus-berlanjut-pelantikan-presiden- afghanistan-ditunda pada 14 September 2020.
3 Ibid.
didirakanlah Kementerian Perempuan Afghanistan  ( Ministry  of  Women's  Affairs, selanjutnya disingkat MOWA).
Meskipun  perempuan  Afghanistan masih  menghadapi  tantangan  yang  signifikan, upaya pemerintah Afghanistan melalui MOWA telah  membawa  kemajuan  besar  bagi  mereka, terutama  dalam  pendidikan,  partisipasi  politik, dan peranan ekonomi yang semakin meningkat. Terdapat  beberapa  perkembangan  konstitusi nasional  yang  menjamin  kesetaraan  hak perempuan,  seperti  adopsi  Rencana  Nasional Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008-2018; Pengesahan  Rencana  Aksi  Nasional  untuk Perempuan Afghanistan ( National Action Plan for  the  Women  of  Afghanistan ,  selanjutnya disingkat  NAPWA);  dan  terakhir  adalah undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan  pencapaian  terbesar  bagi  MOWA. Dapat
dipahami bahwa semangat pemberdayaan perempuan saat ini menjadi isu kritikal di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan telah  berkomitmen  dalam  pemberdayaan perempuan  dan  berjanji  untuk  memastikan partisipasi  perempuan  di  semua  tingkatan, memberantas diskriminasi terhadap perempuan, dan mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan.
Tidak  sedikit  upaya  telah  dilakukan oleh
pemerintah
Afghanistan
untuk menyelesaikan konflik yang ada dan menciptakan  perdamaian  di  negaranya.  Upaya tersebut  dilakukan  mulai  dari  pembahasan untuk  mendapatkan  kata  perdamaian  hingga penandatanganan  perjanjian  damai.  Namun hingga  saat  ini,  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  belum  dapat  menyelesaikan  konflik di Afghanistan. Pada November 2017, muncul harapan  baru  perdamaian  di  Afghanistan dengan  diadakannya  kunjungan High  Peace Council (HPC)  atau High  Peace  Council  for Afghanistan ke Indonesia. Ketua HPC secara
4 A. Waluyo. (2017, November). Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Berharap Peran Indonesia Atasi Konflik di Afghanistan. Diakses dari www.voaindonesia.com:
terbuka  menyampaikan  harapannya  agar Indonesia  dapat  menjadi  mediator  dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan. 4
Pesan  yang  disampaikan  oleh  Ketua HPC  tersebut  bukan  tanpa  alasan,  karena Indonesia  saat  ini  menjadi  kiblat  perdamaian dunia,  dimana  puncaknya  pada  tahun  2019 Indonesia  mendapatkan  penghargaan Zhenghe International Peace Award 2019 atas berbagai fenomena  keberhasilan  Islam  di  Indonesia dalam  membangun  dialog  antar  budaya  dan antar komunitas. Hal ini menjadi ciri khas dan menarik perhatian dunia. Indonesia diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  pemengaruh ( influencer )  perdamaian  dunia,  khususnya Afghanistan.  Indonesia  terbukti  memiliki komitmen  kawasan  yang  kuat  untuk  menjaga perdamaian di wilayah negara yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan kepercayaan yang berbeda.
Indonesia  yang  juga  terlibat  dalam Komisi  Status  Perempuan  PBB  yang merupakan  bagian  dari Economic  and  Social Council (ECOSOC)  turut  mendukung  upaya pemerintah  Afghanistan  dalam  pemberdayaan perempuan untuk mendukung proses perdamaian  di  Afghanistan.  Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk turut meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan  dan  anak  dengan  melakukan  kerja sama  antara  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA) dan  MOWA.  Kerja  sama  antara  KPPPA  dan MOWA telah dimulai sejak 18 Desember 2013 yang  ditandai  dengan  penandatangan  MoU tentang  pemberdayaan  dan  perlindungan perempuan  Indonesia  dan  Afghanistan  di bidang  ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  serta peran  perempuan  dalam  isu  kesehatan  gender. Kesepakatan  dalam  MoU  tersebut  menjadi dasar  pijakan  bagi  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan untuk melaksanakan beberapa kegiatan kerja  sama
https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diharapkan- ikut-berperan-atasi-konflik-di-afghanistan/4129788.html pada September 2020
yang telah disepakati oleh kedua negara. Kerja sama  yang  telah  dilaksanakan  di  antaranya, yaitu  a)  kunjungan  Menteri  KPPPA  ke Afghanistan;  b)  kunjungan  Ibu  Negara Afghanistan  ke  Indonesia;  c)  mengundang businesswoman Afghanistan  untuk  mengikuti trade  expo , trade  workshop, dan  seminar  di Indonesia;  d)  memberikan  beasiswa  dan short course bagi mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia; dan e) mengadakan Women  Dialogue untuk  Wanita  Afghanistan dan  berasosiasi  dengan  Taliban,  yang  dihadiri oleh korban perang.
Ada  pun  salah  satu  program  prioritas KPPPA  yang  juga  menjadi  dasar  keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di Afghanistan, yaitu “ three  ends” atau tiga akhiri. Program prioritas ini memiliki makna a) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) akhiri perdagangan manusia; dan c)  akhiri  kesenjangan  ekonomi  terhadap perempuan.  Sejauh  ini  upaya  kerja  sama  yang telah dilakukan KPPPA dengan MOWA adalah pelatihan  tentang  pencegahan  kekerasan terhadap  perempuan  dan  pemberdayaan perempuan  melalui  keluarga  berencana, intervensi  ekonomi,  dan  pelatihan  desain busana  muslim.  Indonesia  akan  terus mendorong  Afghanistan  melalui  program- program kerja sama melalui pihak ketiga dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST)  dan  berharap  pihak  Afghanistan  juga terus aktif untuk melibatkan perwakilannya.

## Kerangka Pemikiran
Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan  ini  memadukan  penggunaan  kerangka teori dan konsep dalam menjelaskan diplomasi sebagai  salah  satu  upaya  untuk  membangun proses perdamaian melalui peguatan komitmen pemberdayaan  perempuan.  Upaya  tersebut diwujudkan  dengan  menggunakan  pendekatan komunikasi  antar  budaya.  Selain  itu,  dalam memahami  bagaimana  upaya  diplomasi  yang merupakan bagian dari pemanfaatan soft power
Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya  menjaga  perdamaian  dunia  menjadi sangat  penting  bagi  pelaksanaan  komitmen internasional dan politik luar negeri Indonesia. Termasuk dalam permasalahan di Afghanistan, Indonesia memiliki peran penting dalam proses perdamaian.  Dalam  menjalankan  perannya sebagai mediator perdamaian, Indonesia selalu menggunakan  pendekatan soft  power melalui jalur diplomasi dalam menangani berbagai isu, baik  regional  maupun  internasional.  Kekuatan militer  bukanlah  pilihan  dalam  politik  luar negeri  Indonesia  yang  bebas  dan  aktif.  Oleh karena  itu,  kekuatan soft  power dan  peran Indonesia di lingkungan internasional, khususnya di kawasan, selalu diperhitungkan.
Berdasarkan  komitmen  pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan pendekatan soft power yang digunakan oleh Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian  di  Afghanistan,  tulisan  ini membahas  “Bagaimana  diplomasi  Indonesia dalam  mengupayakan  proses  perdamaian  di Afghanistan  melalui  penguatan  komitmen pemberdayaan perempuan?” Dalam melakukan analisis,  tulisan  ini  menggunakan  kerangka pemikiran  mata  uang  kekuatan  lunak  ( soft power  currency )  untuk  mendeskripsikan diplomasi  dan  peran  Indonesia  dalam memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan  dalam  proses  perdamaian  di Afghanistan.
(kekuatan lunak) dilakukan, maka tulisan ini menjelaskannya dengan soft power currency.
Diplomasi merupakan salah satu sarana yang  digunakan  negara  untuk  melaksanakan kebijakan  luar  negeri  yang  dikemas  dan diimplementasikan  oleh  kementerian  luar negeri.  Pada  dasarnya,  diplomasi  adalah  salah satu bentuk kegiatan politik berunsur kekuasaan yang  membutuhkan  keterampilan  dan  sumber daya yang baik. Diplomasi tak hanya dijalankan oleh  diplomat  profesional,  tetapi  juga  oleh pejabat atau orang lain yang diberi kepercayaan
Sumber: Soft Power the Means to Success in World Politics, 2004
dan mandat oleh pemerintah. Tugas diplomatik yang  diamanatkan  dapat  berupa  kegiatan  lain dalam  kanal  diplomasi  yang  berbeda-beda. 5
Dapat
dipahami bahwa diplomasi memungkinkan  suatu  negara  untuk  mencapai kepentingan  maupun  kebijakan  luar  negeri dalam  berbagai  bidang  tanpa  menggunakan unsur kekerasan.
Sejalan dengan hal tersebut, diplomasi tentu  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendukung penggunaan  kekuatan  negara  dalam  upaya membangun  proses  perdamaian  dunia  tanpa menggunakan  kekerasan. Perdamaian  dunia sendiri  memiliki  makna  gagasan  tentang kebebasan,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  bagi seluruh bangsa dan negara. Hal ini dapat diraih dengan  memenuhi  hak  asasi  manusia  dalam berbagai  bidang,  seperti  ekonomi,  pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi.
Berdasarkan pengertian dan
manfaatnya dalam mendukung proses perdamaian  dunia,  diplomasi  dapat  dipahami sebagai  salah  satu  bentuk  penggunaan soft power yang  dimiliki  oleh  suatu  negara. Soft power sendiri  memiliki  makna  kemampuan untuk  memenuhi  kepentingan  suatu  pihak dengan  cara  mengajak  atau  menarik  perhatian (persuasif) pihak lainnya
daripada menggunakan paksaan atau pembayaran. 6
5 G. Berridge. 2010. Diplomacy Theory and Practice . Hampshire: Palgrave Macmillan.
6 J. S. Nye. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics . United States: Public Affairs.
Dapat  dikatakan soft  power merupakan alternatif  dari  pemanfaatan  kekuatan  negara yang  bersifat  keras  atau  disebut  juga  dengan hard  power, seperti  embargo  ekonomi  dan ancaman militer. Terdapat perbedaan pendekatan  perilaku  dan  sifat  sumber  daya  di antara soft power dan hard power ( lihat Tabel 1 ). Pendekatan perilaku yang digunakan dalam hard power ialah berupa paksaan atau bujukan yang  disebut  juga  dengan command  power .
Hard power cenderung memanfaatkan kekuatan militer,  pajak,  pembayaran,  dan  suap  sebagai bentuk  sumber  daya  kekuatannya.  Sementara pendekatan  perilaku soft  power menggunakan co-opt yang  bertujuan  memanipulasi  agenda politik dan menarik perhatian pihak lain. Oleh sebab  itu, soft  power cenderung  menggunakan nilai,  budaya,  dan  kebijakan  yang  ada  dalam sebuah  institusi  sebagai  sumber  daya kekuatannya.
Untuk  memahami  penggunaannya , Alexander  Vuving  (2009)  menjelaskan  lebih lanjut mengenai tiga faktor yang mengkonstitusi soft power melalui konsep soft power  currency . 7 Hal  pertama  yaitu beauty yang  merupakan  hubungan  antara  sifat  dari sebuah aktor yang memiliki nilai, ide, serta visi. Hal  tersebut  mengacu  pada  kecenderungan manusia untuk menjalin  kebersamaan
7 A. L. Vuving. 2009. “How Soft Power Works”. Paper presented at the panel “Soft Power and Smart Power”. American Political Science Association annual meeting. Toronto.
Tabel 1. Perbandingan Spectrums of Behaviour dan Most Likely Resources
berdasarkan  visi  dan  misi  yang  sama.  Apabila sebuah  negara  berhasil  menunjukan  bahwa sebuah  ide  patut  untuk  diperjuangan  dengan rasa  percaya  diri,  maka  negara  lain  juga  akan terpanggil
untuk bersama-sama memperjuangkan ide tersebut. Kemudian faktor selanjutnya ialah brilliance yang mengacu pada kinerja  dan  hasil  yang  telah  dicapai  dalam melakukan sesuatu. Brilliance dapat menghasilkan  rasa  kekaguman  dari  orang  lain atas  kesuksesan  yang  telah  dicapai.  Faktor terakhir  ialah benignity yang  mengacu  pada sikap positif yang direfleksikan oleh seseorang dalam  memperlakukan  orang  lain.  Hal  ini bekerja  berdasarkan  kecenderungan  altruism timbal  balik  yang  ada  pada  sebagian  besar organisme. Pada diri manusia, benignity berupa rasa syukur dan simpati dapat menghasilkan soft power .
Penggunaan soft  power hanya  dapat dilakukan jika masing-masing pihak mengakui kekuatan,  upaya,  dan  memiliki  harapan  yang sama  dalam  rangka  memperkuat  tekad  dalam melaksanakan dan mencapai kepenting bersama. 8 Kemampuan ini juga digunakan oleh para pejabat untuk melaksanakan kegiatan lain, seperti  mengumpulkan  data  dan  informasi, menegaskan  maksud  dan  tujuan,  serta membangun  relasi  baik  dengan  negara  lain. 9 Oleh  sebab  itu,  bentuk  komunikasi  yang dilakukan  oleh  pejabat/diplomat  dirancang sedemikian  rupa  agar  dapat  menarik  perhatian pihak  lain  untuk  mendukung  kepentingan  dan mempromosikan kebijakan luar negerinya.
Perbedaan  nilai  dan  budaya  Indonesia dan Afghanistan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan  pemerintah  Indonesia  dalam merancang pendekatan komunikasi yang sesuai. Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  pendekatan berdasarkan komunikasi  antar  budaya untuk dapat  menjembatani  perbedaan  tersebut. Menurut DeVito dalam bukunya yang berjudul “ Human Communication – The Basic Course ,” komunikasi antar budaya merupakan komunikasi  yang  terjadi  di  antara  pihak  yang memiliki  perbedaan,  baik  dalam  keyakinan, norma, maupun perilaku. 10 Ia mengidentifikasi tipe  komunikasi  antar  budaya  yang  dilakukan antara  dua  atau  lebih  orang  yang  memiliki perbedaan  kebangsaan,  ras,  agama,  maupun etnis ke dalam sebuah model berikut.
Lingkaran besar pada model Gambar 1 melambangkan  lingkup  budaya  tertentu  yang meliputi  komunikator/individu  di  dalamnya (lingkaran  kecil). 11 Komunikator  tersebut menjadi sumber sekaligus penerima pesan yang disampaikan.  Melalui  model  tersebut,  DeVito menjelaskan  bahwa  latar  belakang  budaya komunikator  mempengaruhi  dan  menjadikan setiap  mereka  memiliki  gaya  penyampaian pesan  dan  juga  cara  pandang  yang  berbeda dalam  menerima  pesan.  Perbedaan  latar belakang  budaya  dalam  komunikasi  akan melalui  proses  enkulturasi  maupun  akulturasi, tujuannya  agar  setiap  pihak  dapat  saling memahami sehingga pesan dapat tersampaikan.
Gambar 1. Model Komunikasi Antar Budaya
Sumber: Human Communication – The Basic Course, 2015
8 J. S. Nye, op.cit.
9 G. Berridge, op.cit.
10 J. A. DeVito. 2015. Human communication: The basic course . Boston: Allyn and Bacon.
11 Ibid.
Pendekatan  komunikasi  antar  budaya tersebut  dapat  membantu  Indonesia  dalam menerapkan komitmen pemberdayaan perempuan dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Melalui komunikasi antar budaya, penerapan
pemberdayaan  perempuan  disesuaikan  dengan cara  pandang,  tradisi  budaya,  maupun keyakinan  yang  ada  di  lingkungan  tersebut. Misalnya, praktik baik pemberdayaan perempuan yang diperoleh dari Indonesia akan disesuaikan  kembali  ketika  hendak  diterapkan bagi  perempuan  di  Afghanistan.  Peran  dan keterlibatan  perempuan  dalam  perdamaian dunia  menjadi  hal  penting  yang  dapat diwujudkan  melalui  pemenuhan  hak  asasi perempuan dalam berbagai bidang potensi yang dimiliki.  Diharapkan  upaya  ini  dapat mengakhiri konflik-konflik yang terjadi, sebab perempuan  telah  banyak  menjadi  korban  yang paling dirugikan dalam situasi tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode paradigma  penelitian  kualitatif  yang  dapat menjelaskan  dan  memberikan  pemahaman makna  pada  sebuah  fenomena,  aktivitas,  dan proses  sosial. 12 Metode  ini  sesuai  untuk  dapat mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  dan kemanusiaan.  Teknik  pengumpulan  data diperoleh  dari  (1)  observasi,  (2) in-dept interview ,  dan  (3)  pencarian  dokumen  arsip.
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  data  kualitatif  interpretatif,  melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding.  Untuk  memahami  diplomasi  yang dilakukan  Indonesia  dalam  memperkuat komitmen  pemberdayaan  perempuan  dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan,  dibutuhkan  studi  lebih  lanjut terkait urutan terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan  metode  penelitian process- tracing .  Dari  data  yang  terkumpul  kemudian disusun  sesuai  dengan  waktu  terjadinya kegiatan  untuk  memahami  sejauh  mana keterlibatan Indonesia komitmen  tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  secara  deduktif menggunakan teori untuk memprediksi variabel dalam  suatu  kasus  dan  menguji  prediksi tersebut.

## Analisis
Kehadiran peranan perempuan menjadi penting  di  berbagai  bidang,  termasuk  dalam upaya  proses  perdamaian.  Perempuan  sudah mendapatkan  posisi  yang  setara  dengan  kaum lelaki  di  beberapa  negara  maju,  namun  di beberapa negara berkembang peranan perempuan masih mendapatkan penolakan dari masyarakat,  meskipun  kebijakan  negara tersebut memberikan peluang dan perlindungan terhadap  perempuan.  Peran  perempuan  dalam berbagai aspek kehidupan sangat menarik untuk dicermati.  Melalui  pemberdayaan  perempuan sudah banyak dilibatkan untuk turut berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan, ekonomi,  dan  politik.  Oleh  sebab  itu,  analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu a) Peran Penting Perempuan dalam Mendukung Proses Perdamaian di Afghanistan; b) Komitmen  Indonesia  dalam  Memperkuat Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan;  dan c) Diplomasi  Indonesia  dalam  Konsep Soft Power Currency .
a. Peran  Penting  Perempuan  dalam Mendukung  Proses  Perdamaian  di

## Afghanistan
Pemberdayaan  perempuan  menjadi  isu kritis bagi pemerintahan Afghanistan di tengah situasi konflik. Terbatasnya ruang gerak sosial perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Implementasi  terhadap  budaya  patriarki  yang masih  cukup  tinggi  di  tengah  masyarakat Afghanistan,  memberikan  dampak  terhadap rendahnya penegakkan hak sosial dan ekonomi perempuan, seperti hak atas warisan, tanah dan kendali  atas  penghasilan.  Selain  itu,  dalam bidang  pendidikan  dan  lapangan  pekerjaan, tidak banyak perempuan Afghanistan  memiliki
12 Umar Suryadi Bakry. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
kesempatan  untuk  bekerja  di  luar  rumah, terutama  di  daerah  pedesaan  dan  rendahnya tingkat  pendidikan  perempuan  daripada  laki- laki, serta permasalahan buta huruf.
Dalam  konteks  negara  Afghanistan, pemberdayaan  perempuan  dilakukan  dengan memberikan pendidikan kepada para perempuan atas hak yang dapat mereka miliki, diantaranya  perempuan  mampu  mengambil keputusan  mereka  sendiri  dan  hak  atas kebebasan berpendapat Hal ini perlu dilakukan bagi perempuan Afghanistan untuk tidak selalu bergantung  kepada  peran  laki-laki.  Peran perempuan  tidak  hanya  terbatas  dalam  ruang lingkup  keluarga  dan  pekerjaan  rumah  saja, namun  perempuan  juga  berhak  untuk mendapatkan  kesempatan  untuk  bekerja  dan mendapatkan pendidikan yang setara.
Hak-hak  perempuan  Afghanistan  telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2001. Hal ini ditandai dengan terbukanya kesempatan perempuan  untuk  mendapatkan  pendidikan, pekerjaan,  dan  partisipasi  politik.  Pada  tahun 2003, pemerintah membentuk MOWA sebagai wujud  dari  komitmen  dalam  penanggulangan isu  pemberdayaan  perempuan  dan  promosi kesetaraan  gender.  MOWA  memberikan pengaruh  yang  besar  terhadap  kemajuan perempuan Afghanistan dalam bidang pendidikan,  partisipasi  politik,  dan  peranan ekonomi.  Dalam  kerangka  kebijakan  publik, MOWA  membentuk  konstitusi  nasional  yang dapat  menjamin  kesetaraan  hak  perempuan, pengadopsian  Rencana  Nasional  Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008 – 2019, Undang- Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan terhadap Perempuan, dan pengesahan NAPWA di  tahun  2008.  NAPWA  merupakan  rencana multi-sektor selama 10 tahun yang menekankan kepada:  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi, keamanan,  partisipasi  politik,  pertumbuhan organisasi  masyarakat  sipil,  dan  penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Terbentuknya MOWA mampu meningkatkan  perkembangan  atas  partisipasi aktif perempuan Afghanistan. Sebanyak lebih
dari dua juta anak perempuan (yaitu 35% dari total  populasi  siswa)  kembali  menghadiri sekolah  –  sekolah  publik  yang  berada  dalam kekuasaan  Taliban.  Dalam  hal  partisipasi politik,  meningkatnya  antusiasme  perempuan ditandai  dengan  keterlibatan  400  perempuan dalam Pemilihan Umum Parlemen Afghanistan tahun 2010. Peran perempuan semakin penting ketika  untuk  pertama  kalinya  pemerintah melibatkan  perempuan  sebagai  pengamat pemilu di seluruh provinsi di Afghanistan. Hal ini  membawa  perempuan  mendapatkan  posisi tertinggi dalam keanggotaan Parlemen Afghanistan,  yaitu  sebanyak  18%  dalam Majelis  Tinggi  Parlemen  dan  28%  dalam Majelis  Rendah  Parlemen,  termasuk  empat Menteri perempuan dan sembilan wakil menteri perempuan.  Selain  itu,  sekitar  20%  pekerjaan dalam sektor publik beranggotakan perempuan, yang  terdiri  dari  empat  duta  besar  perempuan dan  seorang  gubernur  perempuan.  Sedangkan, dalam lembaga penegakkan hukum Afghanistan terdapat 240 hakim perempuan.
Pemerintah  Afghanistan  menyadari bahwa  pentingnya  peran  perempuan  dapat membawa  perubahan  di  tengah  masyarakat, baik  dalam  hal  politik,  sosial,  dan  ekonomi. Selain  dominasi  peran  laki-laki,  perempuan dapat  terlibat  dalam  pekerjaan  berbayar  yang diyakini mampu membantu kondisi perekonomian  keluarga.  Tentunya  dengan harapan  dapat  menekan  tingkat  kemiskinan masyarakat Afghanistan. Pada tanggal 12 Maret 2017,  Ibu  Negara  Afghanistan,  Rula  Ghani, menunjukkan  dukungannya  terhadap  peran penting  perempuan  Afghanistan  dengan meresmikan Afghanistan  Women  Chamber  of Commerce and Industries (AWCCI). Terbentuknya  AWCCI  sebagai  wadah  untuk mempromosikan  hasil  kerajinan  tangan komunitas  perempuan  Afghanistan  kepada dunia  internasional.  Sebanyak  850  perempuan terdaftar menjadi anggota AWCCI yang berasal dari  seluruh  provinsi  Afghanistan.  AWCCI merupakan  wujud  nyata  bagi  perempuan Afghanistan  untuk  memulai  kewirausahaan mandiri (lihat tabel pada lampiran) .
Diyakini bahwa kebangkitan
perempuan  Afghanistan  mampu  membentuk kekuatan  baru  dalam  pembangunan  negara Afghanistan yang adil, damai dan sejahtera. Hal ini  sesuai  dengan  Tujuan  Pembangunan Millenium  yang  diprakarsai  oleh  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu pada tujuan kedua, mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua,  baik untuk  laki-laki  dan  perempuan.  Kemudian dalam  tujuan  ketiga,  yaitu  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan kedua tujuan tersebut dapat  menjadi  kunci  bagi  Afghanistan  untuk dapat  mengurangi  potensi  konflik  antar  etnik, terutama  pengaruh  Taliban  dan  ekstremisme, dan  mempromosikan  sikap  demokrasi  dan perdamaian di Afghanistan.
b. Komitmen Indonesia dalam Memperkuat Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan
Tujuan  dan  komitmen  internasional negara  Indonesia  telah  tercantum  dalam pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  paragraf  keempat  alinea kedua, yaitu:
“…  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial …” 13
Berdasarkan tujuan tersebut, komitmen Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dunia dilakukan melalui partisipasi aktif dalam mewujudkan  perdamaian  di  Afghanistan. Dalam  pidato  Presiden  RI  Joko  Widodo  di Afghanistan menyatakan bahwa:
“Tanpa  perdamaian  tidak  akan  ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan bertahan lama. Oleh karena  itu,  ketika  kita  bekerja  sama  untuk membangun perdamaian, kerjasama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel.”
13 Naskah UUD RI 1945
14 Retno LP Marsudi, Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan, Jakarta Post 05/06/2020,
Dalam mewujudkan upaya perdamaian dan pembangunan di Afghanistan perlu adanya keselarasan hubungan sosial, politik, ekonomi. Peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di  Afghanistan  dilakukan  melalui  pendekatan diplomasi soft  power yang  mengintegrasikan pendidikan  dan  kesejahteraan  masyarakat melalui pemberdayaan perempuan.
Hubungan diplomatik Afghanistan dan Indonesia dimulai pada 24 April 1955, setelah kedua  negara  menandatangani  Perjanjian Persahabatan  di  Bandung  dan  membawa hubungan  historis  kedua  negara  selama  65 tahun.  Dalam  kunjungan  Menteri  Luar  Negeri RI Retno Marsudi pada 12 September 2020 ke Afghanistan,  menyatakan  bahwa  Indonesia sangat memperhatikan keberlangsungan proses perdamaian  Afghanistan  dan  Indonesia  akan tetap berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan Afghanistan. Proses menuju perdamaian dan stabilitas di Afghanistan  tidak  hanya  semata  menjadi kepentingan  Afghanistan,  namun  juga  untuk kepentingan Indonesia, kawasan, dan dunia. 14 Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan, kerjasama Indonesia dan  Afghanistan  dimulai  pada  tahun  2017. Kunjungan  Presiden  Afghanistan  Mohammad Ashraf  Ghani  ke  Indonesia  pada  5  April  2017 yang  disambut  oleh  Presiden  RI  Joko  Widodo menghasilkan  kesepakatan  kerjasama  dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan dan perlindungan gender. Hal ini memperkuat kerja sama kedua negara secara khusus  atas  pendidikan  dan  pemberdayaan perempuan,  yang  tercantum  dalam  bagian kesepakatan  kerjasama,  yaitu  1)  Pendidikan berupa  pelatihan  kemampuan  khusus  maupun pendidikan formal berjenjang; 2)
Pemberdayaan  perempuan  dalam  bidang ekonomi  termasuk  peningkatan  akses  pasar produk  yang  dihasilkan  industri  kecil  milik perempuan; 3) Peningkatan kapasitas
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/05/to ward-long-lasting-peace-and-stability-in-afghanistan.html diakses pada tanggal 21 November 2020.
perempuan  untuk  lebih  berperan  dalam  proses perdamaian,  serta  meliputi  upaya  mendorong pertukaran  ulama  perempuan  dan  penguatan kapasitas  ulama  perempuan  dan  penguatan kapasitas ulama perempuan di Afghanistan; 4) Perlindungan  perempuan  dan  anak.  Sebagai hasil  dari  tindak  lanjut  kesepakatan  tersebut, Menteri PPPA Yohana Yembise, berkunjung ke Afghanistan  untuk  menjadi  pembicara  utama dalam Symposium on the Role and Contribution of  Afghanistan  Women  for  Peace (lihat  tabel pada lampiran) .
Duta Besar RI untuk Afghanistan, Arief Rachman MD, memperkuat komitmen pemerintah  Indonesia  dalam  mendukung pemberdayaan perempuan dengan mengadakan pertemuan  langsung  bersama  para  perempuan Wakil Gubernur Provinsi Kabul, yaitu Provinsi Nangarhar dan Herat. Terdapat tiga topik utama dalam  pertemuan  tersebut,  yaitu  1)  Peran perempuan dalam perkembangan dan kemajuan Indonesia; 2) Peran aktif perempuan Muslim di negara-negara  Muslim;  3)  Peran  perempuan Afghanistan  dalam  proses  perdamaian.  Ketiga topik  tersebut  menjadi  bahan  diskusi  untuk mengkaji  sejauh  mana  Indonesia  dan Afghanistan  dapat  saling  mendukung  dan menunjukkan  praktik  baik  Indonesia  dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan.
Diplomasi
Indonesia melalui pemberdayaan  perempuan  di  Afghanistan dilakukan  dengan  rangkaian  kunjungan  dan keterlibatan  aktif  dalam  inisiasi  program pemberdayaan perempuan bersama Pemerintah maupun masyarakat sipil Afghanistan. Rangkaian  kerangka  kerja  terkait  dengan keterlibatan  peran  perempuan  terdiri  dari beberapa  bidang  kerjasama,  yaitu  ekonomi, keagamaan,  pendidikan  dan  penelitian,  serta konsolidasi demokrasi.
Dalam mendukung kegiatan perekonomian perempuan, Indonesia berpartisipasi dalam pengiriman delegasi
15 Retno LP Marsudi, “Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan”, Jakarta Post 05/06/2020, https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/05/to
Business  Women  Afghanistan yang  tergabung dalam AWCCI dan pelatihan untuk perempuan Afghanistan terkait dengan prosedur ekspor dan impor  di  KBRI  Kabul,  Afghanistan  dalam rangka upaya meningkatkan UMKM
Afghanistan.  Pemerintah  Indonesia  melalui Duta  Besar  RI  untuk  Afghanistan,  H.E.  Arief Rachman  memberikan  dukungan  kepada  para pengusaha  perempuan  di  Afghanistan  dengan menghadiri  Konferensi the  2 nd International Women’s Economic Forum and Exploration of Solution ,  pada  tahun  2018  di  Kabul,
Afghanistan.  Dalam  konferensi  tersebut membahas  tentang  masa  depan  perempuan Afghanistan,  terutama  peran  pengusaha perempuan  dalam  pembangunan  Afghanistan. Keutamaan bidang usaha perempuan Afghanistan terletak pada s affron , buah-buahan kering  ( dried  fruits ),  kulit  dan  batu  permata. Selain  itu  juga,  terdapat  produksi  industri rumahan  seperti rose  oil .  Namun,  situasi konflik  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  pengusaha  dan  pengrajin  untuk memasarkan  produknya,  yang  disertai  dengan rendahnya  kunjungan  turis  ke  Afghanistan (lihat tabel pada lampiran) .
Indonesia  sebagai  negara  dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memberikan  dukungan  terbesar  terhadap perdamaian  Afghanistan  melalui  peran  ulama dan  pemberdayaan  perempuan.  Indonesia meyakini bahwa pentingnya peran ulama dalam dalam  mengedepankan  nilai  perdamaian  dapat mewujudkan  perdamaian  yang  abadi  di Afghanistan. 15 Salah  satu  peran  organisasi Islam  terbesar  di  Indonesia,  yaitu  Nahdlatul Ulama  (NU)  bersama  para  Ulama  Indonesia menjadi model bagi para perempuan Afghanistan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat Afghanistan. Hal  ini  terwujud  dengan  diselenggarakannya Konferensi  Nasional  Pertama  Ulama  Wanita Indonesia bersama Afghan Woman
ward-long-lasting-peace-and-stability-in-afghanistan.html diakses pada tanggal 21 November 2020.
Organization  for  Peace  and  Freedom (AWPFO) (lihat tabel pada lampiran) .
Konferensi  tahunan  Nahdlatul  Ulama Afghanistan  (NUA)  dilaksanakan  rutin  setiap tahunnya di Kabul, Afghanistan. Konferensi ini dihadiri  oleh  ulama  laki-laki  dan  perempuan yang  berasal  dari  provinsi  Afghanistan  dan perwakilan  Kedutaan  Besar  Indonesia.  Tujuan dari  konferensi  ini  adalah  untuk  memberikan dukungan  penuh  atas  kerja  sama  peran Indonesia,  NUA  dan  ulama  dalam  proses perdamaian,  rekonsiliasi,  dan  pembangunan  di Afghanistan.  Selain  itu,  terdapat  program pendidikan  Islam  melalui  pertukaran  pelajar perempuan  dalam  acara Short  Course  on Introduction to Islam in Indonesia. Kegiatan ini merupakan pendidikan dan pelatihan pendalaman agama Islam, kebudayaan, kerukunan, keberagaman, toleransi beragama di Indonesia  yang  diberikan  kepada  80  pelajar Afghanistan  di  Sukabumi,  Jawa  Barat,  yang berkerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 2018, pendidikan dan latihan secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Presiden (lihat tabel pada lampiran) .
Dengan  stereotipe  dan  praktik  sosial masyarakat
Afghanistan yang masih mengesampingkan
peran perempuan, pemerintah  Afghanistan  berupaya  untuk memberikan  pengetahuan  lebih  terkait  dengan peran  perempuan.  Dalam  mendukung  hal tersebut,  Indonesia  berpartisipasi  dalam Academic  Symposium  “Gender,  Beyond  the Limits” di American University of Afghanistan (AUAF)  pada  tahun  2018.  Simposium  ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai gender, pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan perempuan. Selain itu, para akademisi, peneliti, ahli kebijakan public, dan lembaga masyarakat turut serta hadir untuk dapat  memberikan  kontribusi  dan  akses penelitian-penelitian  terkait  dengan  gender  di Afghanistan.  Keterbukaan  terhadap  hasil penelitian tersebut diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat Afghanistan
terhadap pentingnya peran perempuan (lihat tabel pada lampiran) .
Sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah
Indonesia terhadap Afghanistan yang mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi dalam  proses  perdamaian,  Kementerian  Luar Negeri  RI  bersama  dengan  Utusan  Khusus Wakil  Presiden,  Abdul  Hamid  Awaludin  pada tahun  2019  melakukan  kunjungan  ke  Kabul, Afghanistan  untuk  bertemu  dengan  Ketua Independent  Election  Commission  (IEC) .
Pertemuan  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan kapasitas  perihal  proses  Pemilihan  Umum. Program  ini  dilanjutkan  kembali  dengan kunjungan  balasan  dari IEC dan Independent Electoral  Compliants  Commission  (IECC) Afghanistan  ke  Indonesia  untuk  melihat pelaksanaan capacity  building dalam  pemilu. Selain itu, delegasi Afghanistan juga turut serta dalam program Election Visit yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia (lihat tabel pada lampiran) .
Serangkaian upaya diplomasi Indonesia dalam  mendukung  perdamaian  Afghanistan dengan  fokus  pemberdayaan  perempuan mengarah  kepada  pembentukan Afghanistan Indonesia  Women  Solidarity (AISWN)  yang diresmikan di Kabul, Afghanistan oleh Menteri Luar  Negeri  RI  Retno  Marsudi  pada  1  Maret 2020.  Dalam  kesempatan  tersebut,  Menlu  RI Retno  Marsudi  menerima  medali  kehormatan ‘Malalai’  yang  diberikan  oleh  Presiden Afghanistan,  Asraf  Ghani.  Hal  ini  menjadi bukti  atas  keberhasilan  Indonesia  atas  upaya implementasi  pemberdayaan  perempuan  di Afghanistan  dan  Indonesia  sebagai  agen perdamaian  Afghanistan (lihat  tabel  pada lampiran) .

## c. Diplomasi Indonesia dalam Konsep Soft Power Currency
Berikut  ini  adalah  rangkaian  praktik diplomasi  Indonesia  yang  dapat  dipahami  dan diterapkan  oleh  Afghanistan  berdasarkan  tiga konsep soft power currency .
1) Beauty
Konsep beauty merupakan  landasan dari bentuk soft power
yang merepresentasikan ide, nilai, visi dan misi. Hal  ini  mengarah  kepada  kecenderungan negara untuk menjalin kerjasama berdasarkan kesamaan ide, tujuan, penyebab  dan  visi  yang  dapat  menjadi inspirasi  atau  bahan  pembelajaran  oleh pihak  negara  lainnya.  Terdapat  empat indikator  dari  konsep beauty yang dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  upaya perdamaian di Afghanistan.
Pertama,  Kesamaan  Ide .  Hal  ini terwujud dengan adanya kegiatan kunjungan  secara  bergantian  oleh  tokoh- tokoh  perempuan  kedua  negara,  yaitu kunjungan  Ibu  Negara  Indonesia  dan  Ibu Negara Afghanistan, Menteri Luar Negeri RI, Menteri PPPA Indonesia dan Menteri Informasi  dan  Kebudayaan  Afghanistan. Kunjungan  tersebut  merupakan  upaya dalam membangun suasana perdamaian di Afghanistan dengan menekankan pentingnya  peran  perempuan.  Selain  itu,
kunjungan  antar  negara  juga  menjadi bentuk penguatan komitmen internasional antara Indonesia dan Afghanistan. Kemudian,  terdapat  dialog  antar  negara yang  dilakukan  oleh  beberapa  tokoh perempuan  dalam  bidang  keagamaan  dan pertukaran  wakil  perempuan  Afghanistan dalam bidang bisnis, kesehatan perempuan seperti profesi bidan, pendidikan kedokteran  untuk  perempuan,  pelayanan rumah  sakit,  dan  pendidikan  melalui kegiatan  kunjungan  ke  sekolah  atau madrasah,  serta  universitas (lihat  tabel pada lampiran) .
Kesamaan  ide  lain  yang  dapat ditunjukkan  oleh  Indonesia  kepada Afghanistan  adalah  upaya  mengutamakan win-win  solution sebagai  penyelesaian konflik  melalui  pendekatan soft  pow er, salah  satunya  adalah  pendekatan  kepada tokoh-tokoh  masyarakat  untuk  dapat membentuk komunikasi terkait dengan
pencarian  solusi  penyebab  dari  konflik. Seperti yang terjadi pada konflik di Aceh, Indonesia,  dengan  terjalinnya  komunikasi yang  baik  antara  pemerintah,  tokoh masyarakat,  dan  pihak  yang  berkonflik, sehingga  penyebab  konflik  dapat  teratasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian.  Selain  itu,  keterlibatan pemuka  agama  dan  organisasi  tertentu, seperti  NU  dan  Muhammadiyah  yang dapat  menerima  aspirasi  dan  keluhan masyarakat  tanpa  adanya  ancaman  dan kekerasan.
Praktik  baik  Indonesia  dapat  dijadikan sebagai  model  bagi  Afghanistan  dalam menangani  konflik,  seperti  melakukan pendekatan  kepada  tokoh  masyarakat setempat  Afghanistan.  Dengan  demikian, penyelesaian  masalah  dapat  dilakukan tanpa  adanya  kekerasan  atau  perang  yang dapat  merugikan  banyak  pihak.  Indonesia merupakan negara multikultural yang tidak dapat terhindar dari konflik. Namun, dalam penyelesaian konflik, Indonesia mengutamakan  konsep soft  power dalam proses perdamaian. Selain itu, keterlibatan peran  perempuan  sangat  penting  dalam mempengaruhi laki-laki dalam
menghindari
kekerasan
dalam penyelesaian konflik.
Kedua,  Kesamaan  Tujuan. Dalam rangka  mewujudkan  kesamaan  tujuan, Indonesia  telah  melakukan  kerjasama bilateral  selama  65  tahun  bersama Afghanistan.  Bukan  hanya  berdasarkan hubungan sejarah, namun juga dilatarbelakangi oleh kuatnya rasa persaudaraan  atas  agama  Islam.  Presiden Afghanistan, Asraf Ghani mengungkapkan bahwa adanya kesamaan tujuan yang ingin diraih  bersama  dengan  melihat  kemajuan Indonesia  dalam  bidang  konsolidasi demokrasi, stabilitas keamanan dan politik, serta  nilai  Islam  yang  moderat,  harmonis, dan  mengedapankan  toleransi  di  tengah perbedaan. Hal ini telah diwujudkan dalam bentuk program-program kerjasama antara
pemerintah  Indonesia  dan  Afghanistan, seperti pertukaran informasi terkait dengan pengalaman Pemilihan Umum di Indonesia,  pendidikan  dan  penelitian tentang gender dalam symposium akademik,  peranan  KBRI  Indonesia  di Afghanistan  dan  terbentuknya  AISWN. Indonesia dan Afghanistan sebagai negara dengan  penduduk  mayoritas  beragama Islam,  meyakini  bahwa  melalui  Islam, perdamaian  dapat  terjadi  atas  cinta  kasih dan  damai.  Dengan  adanya  peran  ulama, kerjasama  organisasi  Islam,  dan  program pelajar perempuan Afghanistan di Indonesia,  seperti  dalam  kegiatan Short Course  on  Introduction  to  Islam  in Indonesia ,  dapat  memberikan  pertukaran informasi  dan  budaya,  khususnya  terkait dengan kerukunan dalam keberagaman dan toleransi  beragama (lihat  tabel  pada lampiran) .
Selain  itu,  kesamaan  tujuan  lain  yang dimiliki  oleh  Indonesia  dan  Afghanistan, yaitu  kedua  negara  sama-sama  ingin mempertahankan  wilayahnya.  Hal  ini terlihat dalam upaya Indonesia mempertahankan  Timor  Leste,  yang dimana sebelumnya Timor Leste menuntut referendum  pelepasan  wilayah  dari
Indonesia.  Dalam  penyelesaian  masalah tersebut, Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi dengan mengadakan pertemuan  dengan  pemerintah  negara bagian,  masyarakat  lokal,  dan  PBB  untuk membahas dan mempertimbangkan pendapat rakyat Timor Leste. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  konflik  diwarnai  oleh tindakan  kekerasan  dan  kontak  senjata, namun  Indonesia  kembali  melakukan diskusi  sebagai  solusi  atas  penyelesaian konflik.  Hal  ini  menghasilkan  lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tanggal 20 Mei  2002.  Indonesia  telah  berhasil menyelesaikan beberapa konflik secara
16 N. Nashrullah. (2019, Juli 24). “Perdamaian di Aceh Bisa Jadi Model Penyelesaian Konflik.” Diakses melalui https://nasional.republika.co.id/berita/pv5l6m320/perdam
damai  dan  mampu  mempertahankan wilayahnya.  Hal  ini  dapat  menjadi pembelajaran  bagi  Afghanistan  dalam menyelesaikan proses rekonsiliasi perdamaian.
Ketiga, kesamaan penyebab konflik . Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya kesamaan penyebab konflik yang terjadi di Afghanistan dan Indonesia, serta penyelesaian  konflik  yang  telah  berhasil dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai  model dalam  penyelesaian  konflik  Afghanistan. Faktor  agama,  menjadi  salah  faktor kesamaan  penyebab  konflik.  Ketegangan yang terjadi di Aceh berasal dari perbedaan penerapan  budaya  dan  agama  Islam  di beberapa wilayah Aceh. Dalam mengatasi konflik  tersebut,  Indonesia  melakukan dialog  bersama  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  yang  menghasilkan  kesepakatan damai.  Untuk  memperkuat  perdamaian  di Aceh, pemerintah Indonesia mengembangkan  kapasitas  pembangunan daerah  dalam  rangka  mensejahterakan rakyat Aceh dan mengantisipasi terjadinya konflik  baru.  Hal  ini  sejalan  dengan harapan rakyat Aceh dalam memaknai inti perdamaian  dan  untuk  terus  berkembang menjadi  daerah  yang  lebih  baik  dan sejahtera. 16 Dengan adanya latar belakang kesamaan  penyebab  konflik  pada  kedua negara,  tentunya  dengan  penyelesaian konflik  yang  baik  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dapat  menjadi  model  bagi Afghanistan.
Keempat,  Kesamaan  Visi. Indonesia dan Afghanistan memiliki visi yang sama, yaitu  mengutamakan soft  power dalam segala  bentuk  penyelesaian  konflik.  Oleh karena  itu,  Afghanistan  dapat  melihat peran
Indonesia dalam
mengimplementasikan  visi  negara  dengan dalam    konsep soft    power. Pertama, Indonesia     memiliki    komitmen    untuk
aian-di-aceh-bisa-jadi-model-penyelesaian-konflik pada 14 September 2020.
berpartisipasi secara aktif dalam perdamaian  dunia,  yang  telah  ditetapkan dalam UUD RI 1945, paragraf 4, alinea 2. Hal  ini  terwujud  dengan  diplomasi  aktif Indonesia  dalam  penyelesaian  konflik, baik  sebagai  mediator,  fasilitator,  dan negosiator  dalam  konflik  internasional. Kedua, pencapaian tujuan Indonesia dalam mensejahterakan  rakyat,  dengan  terus melaksanakan  pembangunan  masyarakat secara  meyeluruh  dan  merata  di  seluruh wilayah negara.
Berdasarkan  pernyataan  kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Afghanistan, yaitu Indonesia dan Afghanistan menyepakati  bahwa  dalam  mewujudkan upaya  perdamaian  dan  pembangunan  di Afghanistan  perlu  adanya  keselarasan hubungan  sosial,  politik,  ekonomi  untuk dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.
Mengingat  bahwa  kesejahteraan  rakyat dapat menjadi salah satu faktor terjadinya konflik.  Tujuan  ini  diimplementasikan oleh Indonesia dalam
aktivitas diplomasinya bersama Afghanistan dalam memajukan  sector  perekonomian  tingkat menengah  sebagai  upaya  kesejahteraan masyarakat,  terutama  melalui  peran perempuan,  seperti  partisipasi  Indonesia dalam  pengiriman Business  Women Afghanistan untuk meningkatkan
kemampuan dan kreatifitas para pengusaha perempuan  dan  Pelatihan  Pelatihan Prosedur  Ekspor  Impor  di  KBRI  Kabul untuk  30  wiraswasta  Afghanistan (lihat tabel pada lampiran) .
2) Brilliance Konsep brilliance merupakan  hasil daripada kinerja negara yang telah dicapai dalam  melakukan  sesuatu.  Sehingga, mendapatkan apresiasi dari negara lain atas kesuksesan dari kinerja yang telah dicapai. Negara  lain  dapat  menjadikannya  sebagai role  model  dalam  upaya  pembangunan negara.  Untuk  melihat  peran  diplomasi Indonesia dalam konsep brilliance , terdapat
dua indikator yang saling mendukung, yaitu kesuksesan dan kemampuan.
Pertama, Kesuksesan. Indonesia mampu  menunjukkan  keberhasilannya dalam  melakukan  pendekatan soft  power sebagai bentuk upaya dalam pembangunan perdamaian.  Komitmen  Indonesia  terkait dengan  pemberdayaan  perempuan  di Afghanistan dapat menghasilkan terbentuknya AISWN di Kabul pada tahun 2020,  yang  beranggotakan  perempuan Afghanistan  dan  Indonesia.  Selain  itu, keberhasilan  diplomasi  Indonesia  dalam pemberdayaan  perempuan  dan  agen perdamaian  di  Afghanistan  ditunjukkan dengan  pemberian  medali  kehormatan ‘Malalai’ oleh Presiden Afghanistan, Asraf Ghani kepada Menlu RI, Retno Marsudi.
Kedua,  Kemampuan. Berdasarkan uraian  keberhasilan  yang  telah  dicapai, Indonesia  telah  menjadi role  model bagi negara-negara  yang  berada  dalam  proses pembangunan  perdamaian,  khususnya Afghanistan. Indonesia mampu membuktikan  komitmennya  dalam  proses perdamaian  dalam  bentuk  pemberdayaan perempuan  di  Afghanistan.  Melalui serangkaian kunjungan secara aktif, dialog dan  program  pembangunan  kedua  negara, Indonesia mampu menyebarkan nilai – nilai positif  dan  praktik  baiknya  kepada Afghanistan.  Selain  itu,  kemampuan Indonesia  dalam  penyelesaian  konflik secara  damai,  dapat  diterapkan  oleh Afghanistan melalui diplomasi, dialog, dan negosiasi  secara  aktif  yang  melibatkan masyarakat  lokal,  tokoh,  dan  pemerintah setempat.  Dalam  penyelesaian  konflik, Indonesia juga mampu memelihara keberlangsungan perdamaian dengan melakukan  pembangunan  ekonomi  dalam negeri,  untuk  mensejahterakan  masyarakat demi terciptanya perdamaian yang abadi.

## 3) Benignity
Konsep benignity menjelaskan perilaku positif yang ditunjukkan oleh negara yang
dapat  disertai  dengan  peran  aktif,  seperti melakukan  pendampingan.  Sikap  positif Indonesia  terhadap  Afghanistan  mampu membawa kerjasama bilateral kedua negara selama  65  tahun.  Indonesia  juga  telah berkomitmen  penuh  untuk  mendukung perdamaian  di  Afghanistan  melalui pemberdayaan  perempuan.  Situasi  dalam negeri Afghanistan tidak menjadi penghalang  bagi  Indonesia  untuk  terus melakukan  diplomasi.  Hal  ini  terbukti dengan kehadiran Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara RI di tengah situasi politik dan  keamanan  Afghanistan  yang  tidak stabil. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan Presiden RI yang kedua kalinya setelah  Presiden  RI  Soekarno  setelah  56 tahun yang lalu.
Sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah Indonesia terhadap pembangunan perdamaian  yang  terintegrasi  dengan pembangunan  politik,  ekonomi  dan  sosial Afghanistan, Indonesia memberikan peningkatan  kapasitas  dalam  bidang sumber  daya  mineral.  Pada  tahun  2019, Utusan Khusus Wakil Presiden RI, Hamid Awaluddin  dengan  Menteri  Pertambangan Afghanistan,  Nargis  Nehan  di  Kabul mengadakan  pertemuan  untuk  membahas kesiapan kedua negara dalam memberikan pelatihan  dalam  bidang  minyak  dan  gas, serta  keikutsertaan  perempuan  dalam pelatihan  tersebut.  Selain  itu,  dalam peningkatan sumber daya manusia,
Indonesia  telah  memberikan  beasiswa kepada  100  mahasiswa  Afghanistan  untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia (lihat  tabel  pada  lampiran) . Kemudian  dalam  bidang  kesehatan, Indonesia dan Afghanistan telah mendirikan Klinik Persahabatan  Indonesia – Afghanistan yang dapat menjadi rujukan kesehatan  di 5  daerah  Afghanistan.  Faktor keagamaan  menjadi  salah  satu  faktor terkuat  kerjasama  kedua  negara.  Hal  ini ditandai dengan, Indonesia telah
membangun Indonesia Islamic Center (IIC)
yang  juga  dapat  berfungsi  sebagai Madrasah  laki-laki  dan  perempuan  di Afghanistan.
Peran Indonesia dalam Dewan Keamanan  PBB,  memberikan  dampak positif bagi Afghanistan. Dalam kepemimpinan Indonesia, DK PBB berhasil melaksanakan  50  kegiatan  praktik  baik hingga  Agustus  2020.  Indonesia  telah menyelenggarakan  pertemuan High-Level Open  Debate sebanyak  dua  kali  yang dipimpin  oleh  Menlu  RI  Retno  Marsudi dengan  topik  pembangunan  perdamaian dalam  masa  pandemi,  serta  terorisme  dan kejahatan  terorganisir.  Hal  ini  membawa perhatian  Indonesia  kepada  Afghanistan terkait  dengan  usulan  untuk  melanjutkan penugasan  Misi  Bantuan  PBB  di Afghanistan  ( United  Nations  Assistance Mission  in  Afghanistan /UNAMA)  dengan perpanjangan waktu selama 1 tahun.
Berdasarkan  tiga  konsep soft  power currency beserta  indikator  yang  terkait, Indonesia  berhasil  melakukan  diplomasinya  di Afghanistan yang disertai dengan mempromosikan model praktik baik.
Rangkaian pencapaian Indonesia dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi Afghanistan dalam upaya proses pembangunan perdamaian  dan  kesejahteraan  masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah Indonesia, melalui penggunaan soft power yang dimiliki,  akan  secara  konsisten  menjaga  dan mendukung komitmen pemberdayaan perempuan  dalam  proses  perdamaian  di Afghanistan.  Melalui  diplomasi,  Indonesia menawarkan  pendekatan  berbasis  komunikasi kultural untuk dapat bekerja sama dan menarik perhatian  Afghanistan.  Berdasarkan  tiga komponen  konsep soft  power  currency , Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan  praktik  diplomasi  di  Afghanistan. Pertama, dalam konsep beauty, Indonesia dan
Afghanistan  memiliki  beberapa  kesamaan, yaitu  ide,  tujuan,  penyebab  konflik,  dan  visi. Dengan  adanya  kesamaan  tersebut,  Indonesia dapat  menjadi role  model untuk  Afghanistan dalam  menerapkan  kebijakan  dan  praktik  baik dalam  pemberdayaan  perempuan  untuk mendukung  proses  perdamaian  Afghanistan. Kedua,  konsep brilliance ,  menunjukkan kemampuan dan keberhasilan Indonesia dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di  Afghanistan.  Melihat  hal  ini,  Afghanistan dapat  mengidentifikasi  dan  mengadopsi  nilai dalam  peran  perempuan  seperti  di  Indonesia. Ketiga,  konsep benignity ,  berupa  tindakan positif  Indonesia  yang  turut  mendampingi Afghanistan  dalam  upaya  pembangunan perdamaian. Hal ini ditunjukkan dengan dengan pemberian  bantuan  pengembangan  kapasitas dalam bidang kesejahteraan, bantuan pemikiran,  dan  pendampingan  penguatan sumber  daya  manusia.  Diplomasi  yang diterapkan oleh Indonesia sesuai dengan ketiga konsep soft  power  currency memiliki  tujuan untuk  memberikan  pengaruh  positif  kepada Afghanistan,  sehingga  Afghanistan  dapat menjadikan  Indonesia  sebagai  model  dan pembelajaran dalam upaya proses perdamaian. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan  komitmen  dalam  upaya menjaga perdamaian dunia
melalui pemberdayaan perempuan.

## Referensi
Bakry, Umar Suryadi. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Berridge, G. (2010). Diplomacy Theory and Practice . Hampshire: Palgrave Macmillan. DeVito, J. A. (2015). Human communication: The basic course . Boston: Allyn and Bacon. Khurun’in, I. (2016). “Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan.” Jurnal Transformasi Global , Vol. 3, No.1. Marsudi, Retno LP. “Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan.” Jakarta Post 05/06/2020,
https://www.thejakartapost.com/acade mia/2020/03/05/toward-long-lasting- peace-and-stability-in-afghanistan.html diakses pada tanggal 21 November 2020.
Mustaqim, A. H. (2020, Maret 10). “Konflik Politik Terus Berlanjut, Pelantikan Presiden Afghanistan Ditunda.” Diakses dari SindoNews.com: https://international.sindonews.com/be rita/1551238/43/konflik-politik-terus- berlanjut-pelantikan-presiden- afghanistan-ditunda pada 14 September 2020.
Nashrullah. N. (2019, Juli 24). “Perdamaian di Aceh Bisa Jadi Model Penyelesaian Konflik.” Diakses melalui https://nasional.republika.co.id/berita/p v5l6m320/perdamaian-di-aceh-bisa- jadi-model-penyelesaian-konflik pada 14 September 2020. Naskah UUD RI 1945 Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics . United States: Public Affairs. Vuving, A. L. (2009). “How Soft Power Works”. Paper presented at the panel “Soft Power and Smart Power”. American Political Science Association annual meeting. Toronto. Waluyo, A. (2017, November). Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Berharap Peran Indonesia Atasi Konflik di Afghanistan. Diakses dari www.voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/indon esia-diharapkan-ikut-berperan-atasi- konflik-di-afghanistan/4129788.html pada September 2020