## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Volume 8, Nomor 2, November 2022, pp. 34-43 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 10 September 2022 ●Revised 3 November 2022 ●Accepted 3 November 2022

## Transparansi Komunikasi Pemerintahan Badan Publik di Provinsi Banten (Analisis Hermeneutika Paul Ricouer pada Buku Transparansi Setengah Hati Karya Ade Jahran)
Atih Ardiansyah 1
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Email: atihard@untirta.ac.id
*Email Korespondensi: atihard@untirta.ac.id

## ABSTRACT
Transparency of public information is essential for everyone in obtaining information, and for public bodies in  providing  and  serving  requests  for  information.  Information  disclosure  is  a  form  of  government communication from public bodies to the public about the implementation of the state. The research was carried out by qualitative methods through Paul Ricoeur's hermeneutic approach by interpreting the text in the book entitled Transparansi Setengah Hati by Ade Jahran. Transparency has not become a culture in Banten Province because public bodies are not yet open, official websites belonging to public bodies have not presented complete and appropriate information related to the implementation of the state. The Public Information Disclosure Law has not been widely known by the public and even government employees in Banten Province, so it is used by people who are not responsible for personal interests.
Keywords: government communication, transparency, hermeneutics, public bodies, Banten.

## ABSTRAK
Transparansi  informasi  publik  sangat  penting  bagi  setiap  orang  dalam  memperoleh  informasi,  dan  bagi badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan bentuk komunikasi  pemerintahan  dari badan publik  kepada masyarakat tentang penyelenggaraan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur dengan menginterpretasikan  teks  pada  buku  yang  berjudul Transparansi  Setengah  Hati karya  Ade  Jahran. Transparansi belum menjadi budaya di Provinsi Banten karena badan publik belum terbuka, situs-situs resmi milik  badan  publik  pun  belum  menyajikan  informasi  lengkap  dan  semestinya  terkait  penyelenggaraan negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum banyak diketahui oleh masyarakat bahkan pegawai  pemerintah  di  lingkungan  Provinsi  Banten,  sehingga  dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
Kata kunci : komunikasi pemerintahan, transparansi, hermeneutika, badan publik, Banten.

## PENDAHULUAN
Selama 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia, informasi publik begitu mahal dan hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu. Pers yang menjadi sumber informasi  kesulitan

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538
mengambil  peran  karena  pemerintah  begitu  represif,  terutama  media  yang  kritis.  Tertutupnya informasi publik  membuat masyarakat  tidak dapat  mengontrol  dan mengawasi  penyelenggaraan negara sehingga praktik korupsi demikian menggurita. Praktik rasuah itu  baru terungkap seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia, tak terkecuali Indonesia, pada 1997-1998, sekaligus mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi.
Mengetahui informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Hal itu meliputi: 1) Right to observe (hak memantau atau mengamati perilaku pejabat publik  dalam  menjalankan  fungsi  publiknya); 2) Public  access  to  information (hak mendapatkan/mengakses  informasi); 3) Right  to  participate (hak  berpartisipasi  dalam  proses pembentukan kebijakan); 4) Free and responsible pers (kebebasan berekspresi/pers); 5) Right to appeal (hak  untuk  mengajukan  keberatan  apabila  hak-hak  di  atas    diabaikan  baik  melalui administrasi maupun adjudikasi ). UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, yang merupakan produk reformasi, meniscayakan tiga hal yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Tujuannya  tak  lain  agar  tercipta  pemerintahan  yang good  and  clean  government (Rachmiatie, 2013).  Karena  dalam  demokrasi,  informasi  tentang  pemerintah  adalah  milik  rakyat,  bukan kepunyaan pemerintah semata-mata (Buluamang, 2017).
Transparansi  memiliki  korelasi  yang  dekat  dengan  komunikasi  (Rujier  2013,  dalam Buluamang,  2017)  yang  berkembang  dalam  kajian  komunikasi  pemerintahan  dan  menunjukkan adanya  pertukaran  informasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  komunikasi dapat  menghubungkan  serta  memfasilitasi  transparansi  pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat. Beberapa istilah yang berkembang kemudian di antaranya komunikasi pemerintah (Heise, 1985 & Nessmann,  1995),  komunikasi  sektor  publik  (Graber,  1992),  komunikasi  administrasi  (Garnett, 1997), informasi publik (Weiss, 2002), dan public relations pemerintah (Lee, 2008).
Secara  kelembagaan,  dibentuknya  Komisi  Informasi  (KI)  di  setiap  provinsi  merupakan implementasi dari UU 14/2008. Provinsi Banten merupakan wilayah kelima yang memiliki Komisi Informasi (KI). KI Banten dilantik pada 24 Februari 2011, di tengah sorotan publik nasional sampai internasional  mengenai  korupsi  di  bidang  pendidikan  yang  menimbulkan  kerugian  sebesar  209 miliar rupiah (Jahran, 2016: 10).
Fenomena transparansi dan keterbukaan informasi publik di Banten dituliskan dalam enam artikel  oleh  Ade  Jahran,  Ketua  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  2015-2019,  lewat  bukunya berjudul Transparansi  Setengah  Hati .  Pada  buku  tersebut,  selain  membahas  transparansi,  juga
menyajikan berbagai tema.
Penelitian ini akan berfokus pada: 1) Bagaimana makna kondisi transparansi pada badan publik di Provinsi Banten dalam buku Transparansi Setengah Hati ? 2) Bagaimana makna kritik transparansi  pada badan publik di  Provinsi Banten dalam buku Transparansi  Setengah Hati ? 3) Bagaimana  makna  solusi  transparansi  pada  badan  publik  di  Provinsi  Banten  dalam  buku Transparansi Setengah Hati ?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan yang  digunakan  untuk  menganalisis  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  hermeneutika  dari  Paul Ricoeur  yang  berlandaskan  pada  analisis  dan  interpretasi  teks.  Menurut  Ricouer,  (2009)  dalam Fithri  (2014)  teks  bukan  hanya  wacana  yang  ada  pada  tulisan,  namun  ada  pada  setiap  tindakan manusia  yang  mempunyai  makna.  Bagi  Ricouer  pendekatan  terhadap  berbagai  ilmu  sosial  dan humaniora  harus  berupa  kajian  interpretatif  karena  objek-objek  ilmu  humaniora  dan  sosial memiliki karakter teks.
Ricouer  berargumen  begini:  1)  Realitas  sosial  bisa  dijadikan  kajian  ilmiah  kalau  sudah dibakukan, termasuk wacana yang ditulis dan dibukukan; 2) Tindakan sosial mempunyai makna objektif yang artinya teks secara maknawi tidak bergantung pada maksud penulis saja, 3) Realitas sosial  yang mempunyai  karakter teks menunjukkan kalau makna tindakan tidak mesti  dipahami sesuai dengan konteks awal tetapi bisa dikaitkan dengan makna lain apabila konteksnya berbeda, 4) Teks terbuka pada berbagai makna yang baru (Fithri, 2014).
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumentasi.  Dokumen yang dipakai berupa teks Ade Jahran pada buku berjudul Transparansi Setengah Hati , khususnya pada  enam  tulisan.  Keenam  tulisan  tersebut  di  antaranya:  1) Transparansi  Tanpa  Transaksi, 2) Transparansi  Menuju  Pemerintahan  yang  Bersih, 3) Keterbukaan  Informasi  Publik  Terus Digelorakan, 4) Penumpang Gelap KIP, 5) Sulitnya Badan publik Untuk Terbuka, dan 6) Apakah LSM Bisa Beracara di Komisi Informasi?
Berikut identitas buku yang menjadi objek penelitian ini:

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538
Tabel 1 Identitas Buku Judul Buku : Transparansi Setengah Hati Penyusun : Ade Jahran Penerbit : Gong Publishing Cetakan : Pertama, 2016 Jumlah halaman : 141 ISBN : 9786029117585 Sumber: Olahan Peneliti (2022)
Sebuah buku, kata Ricouer (2003), saat sampai kepada khalayak maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan penulis, selain membiarkan khalayak menginterpretasikannya. Interpretasi, dalam hermeneutika,  sangat  subjektif,  sehingga  makna  yang  muncul  bergantung  pada  bagaimana pembaca, termasuk peneliti, memahami teks. Meskipun bersifat subjektif, interpretasi adalah karya yang mengurai makna tersembunyi dari makna yang terlihat (Bleicher, 2003). Poespoprodjo (1987) menegaskan bahwa interpretasi merupakan proses memperantarai dan menyampaikan pesan yang secara  eksplisit  dan  implisit  termuat  dalam  realitas.  Interpretasi  adalah  inti  dari  persepsi,  dan persepsi tak lain merupakan inti dari komunikasi (Mulyana, 2007). Dalam proses interpretasi buku Transparansi Setengah Hati , peneliti melakukannya dengan otonomi teks yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni otonomi terhadap maksud pengarang, otonomi terhadap lingkungan kebudayaan asli tempat teks tersebut ditulis, dan otonomi terhadap pembaca atau penafsir (Kleden, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kondisi
Buku berjudul Transparansi Setengah Hati ditulis oleh Ade Jahran (Komisioner KI Banten 2015-2019, Ketua KPU Kota Serang Provinsi Banten 2018-2023). Buku ini merupakan antologi yang  berisi  22  tulisan  yang  beberapa  di  antaranya  pernah  dimuat  media  massa  cetak  lokal  di Banten. Tulisan yang secara spesifik mengupas transparansi komunikasi pemerintahan di Provinsi Banten  sejumlah  enam  tulisan.  Enam  tulisan  itulah  yang  peneliti  interpretasikan  dalam  ikhtiar menguak makna pemikiran Ade Jahran tentang  komunikasi pemerintahan dan  transparansi pada badan publik di Provinsi Banten.
Berdasarkan teks dalam buku Transparansi Setengah Hati , menurut interpretasi peneliti,
terdapat  tiga  kondisi  yang  menyertai  fenomena  komunikasi  pemerintahan  di  Provinsi  Banten. Ketiganya  yaitu  1)  badan  publik  tidak  transparan,  2)  masyarakat  belum  mengetahui  UU keterbukaan informasi publik, dan 3) munculnya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari ketidaktahuan publik ini.
Judul Transparansi  Setengah  Hati ,  menurut  peneliti,  diambil  Ade  Jahran  berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa badan publik masih belum transparan dalam mengelola komunikasi  pemerintahannya.  Padahal,  semua  instansi  di  Provinsi  Banten  yang  menggunakan anggaran  dari  APBD,  APBN  atau  dana  dari  luar  negeri  termasuk  ke  dalam  badan  publik  yang diwajibkan  oleh  Undang-Undang  untuk  terbuka  dan  transparan  dalam  berbagai  hal  terutama penggunaan anggaran keuangan.

## Penjelasan lebih lengkap disampaikan Ade Jahran dalam tulisannya:
Sulitnya badan publik untuk terbuka bisa diketahui ketika Komisi Informasi Banten melakukan pemeringkatan terhadap 42 badan publik se-Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota se-Banten. Hasilnya sangat mencengangkan, ternyata badan publik masih menyimpan rapat-rapat laporan penggunaan keuangan. Bahkan ketika Komisi Informasi  Banten  menyebar  kuisioner,  hanya  beberapa  badan  publik  atau  SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengembalikan kuisioner tersebut. Bahkan ketika dicek ke lapangan, ternyata banyak badan publik yang tidak patuh pada UU KIP (Ade Jahran, 2016: 27-28 dalam “Sulitnya Badan Publik untuk Terbuka”).
Sebagai gambaran saja, berdasarkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2014 tingkat Provinsi Banten, diperoleh badan publik yang dinilai sudah menjalankan UU KIP dengan baik yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Humas dan Protokol, Badan Koordinator Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  serta  Badan  Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah. Kemudian  untuk  kabupaten/kota  adalah  Kota  Tangsel,  Kota  Cilegon,  Kota Tangerang,  Kabupaten  Pandeglang  dan  Kabupaten  Lebak.  Untuk  tahun  2015,  KI Banten juga akan melakukan pemeringkatan badan publik. Diharapkan badan publik terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Ade Jahran, 2016: 17-18, dalam “Keterbukaan Informasi Publik Terus Digelorakan”).
Dengan  berbagai  macam  alasan,  badan  publik  berusaha  untuk  menutup-nutupi informasi yang diminta pemohon, mulai dari informasi tidak dikuasai, informasi yang diminta merupakan rahasia negara atau mempertanyakan kepentingan masyarakat meminta informasi tersebut. (Ade Jahran, 2016: 3, dalam tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”)
Bukan  hanya  badan  publik  yang  kurang  peduli  dengan  keterbukaan  informasi,  tetapi kehadiran  institusi  Komisi  Informasi  (KI)  Provinsi  Banten  saja  belum  diketahui  banyak  orang. Sebagai sebuah implementasi dari regulasi, tentu saja UU 14/2008 juga belum begitu familiar di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya masyarakat sipil biasa, bahkan para Aparatur Sipil Negara

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
(ASN) di lingkungan Provinsi Banten maupun di Kabupaten/Kota belum banyak yang mendengar tentang UU ini. Selengkapnya Ade Jahran menulis:
….bahwa  memang  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  UU  KIP, sehingga yang mengajukan permohonan informasi (pemohonnya) hanya itu-itu saja. Artinya  pemohon  yang  sama  dengan  mengajukan  permohonan  informasi  dengan jumlah  banyak.  Ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  KI  Banten  agar  ke  depan masyarakat  lebih  mengetahui  UU  KIP,  karena  ada  pemahaman  yang  selama  ini terjadi  bahwa  yang  dimaksud  dengan  badan  publik  adalah  SKPD  di  pemerintah daerah, padahal tidak demikian. Pada Pasal 11 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor  1  Tahun  2013  tentang  prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik menyatakan bahwa, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar negeri (Ade Jahran, 2016: 22, “Penumpang Gelap KIP”).
Sebegitu langkanya Undang-Undang Keterbukaan  Informasi Publik dan  hanya diketahui segelintir  orang,  justru  makin  menguatkan  badan  publik  untuk  tidak  melakukan  transparansi, terutama menyangkut laporan penggunaan anggaran keuangan. Kondisi selanjutnya, karena sedikit sekali  yang  mengetahui  dan  peduli  dengan  UU  KIP,  muncullah  pihak-pihak  yang  mengambil keuntungan pribadi. Oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi yang bersifat materi ini jugalah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  badan  publik  enggan  memberikan  informasi  publik kepada yang memintanya, namun justru menaruh kecurigaan.
Ade Jahran menyebutnya sebagai  ‘penumpang gelap’, lengkapnya dalam tulisan berikut ini:
…tak sedikit juga ada penumpang gelap dari diterbitkannya UU KIP, seperti yang dikemukakan oleh Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono beberapa waktu lalu. Katanya,  penumpang  gelap  memang  bisa  ada  di  mana-mana.  Juga  ada  di  setiap diterbitkannya  suatu  kebijakan  atau  bahkan  undang-undang.  Di  Undang-Undang Pemilu  ada  penumpang  gelapnya,  di  Undang-Undang  Migas  dan  Minerba  ada penumpang  gelapnya,  di  Undang-Undang  Pemda  ada  penumpang  gelapnya.  Tak terkecuali di Undang-undang KIP, yakni UU 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik  juga  ada  penumpang  gelapnya.  Untuk  itu  UU  KIP,  penumpang  gelapnya adalah  orang-orang  yang  memanfaatkan  atau  tepatnya  mengambil  untung  dari diterbitkannya  UU  KIP.  Mereka,  misalnya,  menggunakan  UU  KIP  dan  peraturan turunannya, tidak sesuai dengan yang digariskan UU. Tidak sesuai dengan tujuan seperti  disebut  dalam  Pasal  3  UU  KIP.  Misalnya  menggunakan  UU  KIP  untuk memeras  pimpinan  Badan  publik  secara  finansial.  Atau  untuk  mengintimidasi personel Badan publik dengan berbagai motif selain finansial, seperti motif politik atau hubungan permusuhan lainnya (Ade Jahran, 2016: 23-24, dalam “Penumpang

## Gelap KIP”).
Peneliti melihat bahwa Ade Jahran mampu memindai kondisi yang terjadi pada seputar UU KIP. Keengganan badan publik untuk terbuka, masyarakat yang tidak teredukasi, dan munculnya oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi yang bersifat materi merupakan satu kesatuan.

## Analisis Kritik
Setelah  memaparkan  kondisi  sekaligus  psikologi  publik  mengenai  UU  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Ade Jahran juga memberikan kritik.  Bahkan  menurut  peneliti,  nyawa  buku Transparansi  Setengah  Hati adalah  kritik  penulis terhadap badan publik termasuk Pemprov Banten dan masyarakat.
Peneliti  menafsirkan  bahwa  kritik  yang  dilayangkan  Ade  Jahran  pada  badan  publik dilandasi oleh latar belakangnya sebelum menjabat sebagai komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Ade Jahran merupakan jurnalis di beberapa media cetak di Banten sebelum dia menjadi  pejabat  publik.  Di  antaranya  HU  Kabar  Banten  dan  HU  Radar  Banten.  Pernah  juga menjadi dosen di beberapa kampus di Banten di antaranya Universitas Mathla’ul Anwar Banten dan Universitas Serang Raya.
Saat menjadi wartawan, Ade Jahran tentu banyak berinteraksi dengan pegawai di Pemprov Banten.  Interaksinya  dengan  badan  publik  di  Provinsi  Banten,  menurut  peneliti,  memberikan informasi yang cukup untuk membaca karakter para ASN (Aparatur Sipil Negara) di berbagai level jabatan. Saat menjadi wartawan Ade tentu memiliki ruang ekspresi yang terbatas karena seorang jurnalis saat menulis berita mesti menghilangkan opini pribadi. Maka saat menjadi komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Ade Jahran memiliki keleluasaan sekaligus kewenangan untuk  mengeluarkan semua yang selama ini terpendam,  utamanya dalam  keterbukaan informasi publik, komunikasi pemerintahan, dan mental aparatur pada badan publik.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  berbagai  kritik  yang  disampaikan  Ade  Jahran  dalam Transparansi Setengah Hati , hampir semuanya tentang budaya tertutup di  badan publik  sampai mental pegawai pemerintahan yang ingin dilayani bukannya melayani.

## Berikut beberapa kritik Ade Jahran dalam tulisannya:
Rupanya ketentuan pidana yang sudah termaktub dalam UU KIP tidak bisa menjadi obat penawar bagi badan publik karena sudah lama terbiasa dengan budaya tertutup dan belum siap untuk bisa terbuka. Berdasarkan pengalaman penulis dalam hampir setiap  pelatihan,  seminar  atau  diskusi,  yang  melibatkan  badan  publik  sebagai pesertanya, sering mendapatkan pertanyaan dan pengakuan dari badan publik sering

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538
berselisih paham dengan pemohon informasi. Tak jarang para termohon atau badan publik  mengungkapkan  ketidaknyamanan  ketika  diminta (Ade  Jahran,  2016:  3-4, tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”).
Simpel saja, semua ASN itu kan pegawai yang digaji dari uang rakyat. Mengapa sulit untuk  terbuka  terhadap  kinerja,  rencana  atau  program  kerja,  dan  juga  keuangan. Mudah saja bila ingin terbuka, silakan saja upload di website masing-masing instansi dan  pengumuman  di  papan  informasi.  Filosofinya  bila  memasang  penggunaan anggaran  di  website,  masyarakat  yang  jauh  akan  bisa  mengetahuinya  dengan gampang  yakni  dengan  membuka  web  tersebut (Ade  Jahran,  2016:  27  dalam “Sulitnya Badan publik untuk Terbuka”).
Misalnya  banyak  badan  publik  masih  belum  siap  terbuka  dibuktikan  dengan  hasil pemantauan  website  hanya  ditemukan  menu  saja,  sementara  kontennya  tidak  ada. Yang  ditemukan  rata-rata  meja  layanan  informasi  belum  disediakan  dan  buku register  permohonan  masih  tercampur  dengan  buku  surat  masuk  lainnya (Ade Jahran, 2016: 30 dalam “Sulitnya Badan Publik untuk Terbuka”).
Keberadaan UU KIP jelas berpengaruh terhadap paradigma pegawai pemerintah. Sebenarnya  banyak  cara  dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan  pembenahan terhadap  SDM  maupun  kinerja  pemerintahan.  Salah  satunya  dengan  absensi pegawai  menggunakan  sidik  jari  (finger  print).  Tujuannya  bagaimana  pegawai disiplin atau tepat waktu dalam bekerja, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat.  Paradigma  pegawai  harus  diubah. Dulu  mungkin  pegawai  pemerintahan  sebagai  orang  yang  harus  dilayani,  tetapi sekarang pegawai harus menjadi pelayan masyarakat, karena uang untuk menggaji pegawai berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, retribusi, perizinan dan lain-lain. Lebih  dari  itu,  pemerintah  harus  lebih  transparan  dan  terbuka  terhadap  berbagai kegiatan baik yang telah, sedang maupun akan dilakukan. Selain sebagai tolak ukur pemerintahan  yang  bersih,  keterbukaan  informasi  publik  juga  sebagai  upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Ade Jahran, 2016: 32-33 dalam “Apakah LSM Bisa Beracara di Komisi Informasi?”).

## Analisis Solusi
Setelah memaparkan kondisi dan memberikan kritik, Ade Jahran juga menyajikan solusi.

## Ade Jahran menulis:
Kekhawatiran  itu  tidak  seharusnya  terjadi  karena  pasal  51  UU  KIP  sangat  tegas menyebutkan  bahwa,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta) (Ade Jahran, 2016 : 3, dalam tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”)
Bila semuanya berjalan sesuai relnya, tentunya tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua berharap bahwa transparansi atau keterbukaan informasi publik tak lagi ada embel-embel yang namanya oknum dan penumpang gelap tadi. Serahkan semuanya pada aturan main yang ada. Bila tidak puas juga bisa menempuh jalur hukum yang
lain yang diatur UU seperti kasasi. Jadikan hukum sebagai sarana perubahan rakyat untuk  lebih  baik,  maju  dan  modern (Ade  Jahran,  2016:  6  “Transaparansi  Tanpa Transaksi”).
Ade Jahran menyajikan solusi dalam merespons badan publik atau pegawai pemerintahan yang ketakutan pada oknum  yang mengambil  keuntungan pribadi  yang sifatnya materi. Bahkan saat  menyajikan  solusi,  Ade  Jahran  hanya  menyampaikan  sesuatu  yang  sudah  termaktub  dalam Undang-Undang. Menurut  peneliti, solusi  yang disajikan Ade  Jahran  yang jelas-jelas termaktub dalam UU, menandakan betapa gemasnya dia pada mental badan publik dan para oknum pegawai di  lingkungan  Pemprov  Banten.  Pun,  badan  publik  atau  pegawainya  tidak  perlu  takut  kepada oknum  yang  suka  memanfaatkan  informasi  publik  untuk  kepentingan  pribadi,  sepanjang transparansi dipraktikkan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan.
Melalui  buku  ini,  Ade  Jahran  berhasil  memindai  dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat. Kemudian  dia  berusaha  mentransfer  kegelisahannya  kepada  publik  agar  transparansi  dan keterbukaan  informasi  menjadi  konsentrasi  bersama.  Menurut  peneliti,  Ade  Jahran  telah melakukan edukasi kepada publik bahwa ketidakterbukaan informasi tidak hanya berhenti sampai di  situ.  Ade  Jahran  mencoba  menyentuh  nalar  publik  bahwa  ketertutupan  dan  lemahnya pengawasan merupakan gerbang pertama praktik rasuah.

## Ade Jahran menulis:
Bila  informasi  publik  itu  mulai  dibuka  sejak  perencanaan  atau  usulan  hingga pelaksanaan  maka  celah  korupsi  bisa  ditutup,  karena  semua  orang  bisa mengawasinya.  Namun  bila  masyarakat  juga  acuh  tak  acuh  terhadap  informasi publik  maka  transparansi  itu  akan  sia-sia.  Artinya  keterbukaan  informasi  akan berhasil  dengan  baik  bila  Badan  publik  dan  masyarakat  sudah  menyadari  akan pentingnya  informasi  publik  dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang transparan dan bebas dari korupsi (Ade Jahran, 2016: 12, dalam “Transisi Menuju Pemerintahan yang Bersih”).
Ade  Jahran  ingin  menyampaikan  bahwa  kelengahan  publik  dalam  pengawasan,  menurut peneliti, sama dengan memberi kesempatan kepada badan publik untuk melakukan tindak korupsi dan  kejahatan  lainnya.  Ade  Jahran  menantang  publik  untuk  melakukan  pengawasan  lewat tulisannya:
Yang  terpenting  adalah  bagaimana  badan  publik  itu  minimal  memublikasikan kegiatannya  dan  alur  kas  penggunaan  anggaran  keuangannya.  Karena  sebagian besar  yang  disengketakan  di  KI  Banten  adalah  persoalan  penggunaan  dana  alias proyek. Misalnya lembaga pendidikan  ini harus memublikasikan sumber dana dan digunakan untuk apa saja dana itu baik yang diperoleh dari APBN, APBD, maupun iuran  masyarakat.  Intinya  bisa  saja  wali  murid  atau  siswa  menggugat  lembaga

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538
pendidikan itu apabila dinilai tidak transparan dalam hal laporan keuangan. Bila ini terjadi maka bisa menjadi pemicu bagi Badan publik lain agar lebih transparan lagi. Tetapi  pertanyaannya  adalah  apakah  ada  wali  murid  atau  siswa  yang  berani menyengketakan  lembaga  pendidikan  tersebut? (Ade  Jahran,  2016:  22-23,  dalam “Penumpang Gelap KIP”).

## SIMPULAN
Badan publik di Provinsi Banten, berdasarkan buku Transparansi Setengah Hati karya Ade Jahran  (Gong  Publishing,  2016),  belum  atau  bahkan  sulit  untuk  transparan.  Mental  pegawai pemerintahan  masih  ingin  dilayani  bukan  melayani,  situs-situs  resmi  badan  publik  belum menyajikan informasi yang semestinya, dan saat publik meminta informasi justru malah dicurigai sebagai pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi secara materi. UU 14/2008 tentang KIP belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dan transparansi sejak perencanaan, usulan hingga pelaksanaan akan mampu menutup celah korupsi termasuk mencegah pihak-pihak yang suka mengambil keuntungan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bleicher,  J.  (2003). Hermeneutika  Kontemporer:  Hermeneutika  Sebagai  Metode,  Filsafat  dan Kritik . Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Buluamang,  Museng,  Y.  O.  (2017). Transparansi  Komunikasi  dalam  Birokrasi  Pemerintahan. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 21 (1), 49-57.
Effendy, O. U. (2003). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi . Bandung: PT. Citra Aditya Abadi. Fithri, Widia. (2014). Kekhasan Hermeneutika Paul Ricouer . Jurnal TAJDID, 17 (2) 187-211. Jahran, Ade. (2016). Transparansi Setengah Hati . Serang: Gong Publishing. Kleden Leo. (2020). Wahyu Alkitabiah dalam Tinjauan Hermeneutika Ricoeur . Jurnal Ledalero, 19 (2), 169-184.
Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung: Remaja Rosdakarya. Poespoprodjo.  (1987). Interpretasi:  Beberapa  Catatan  Pendekatan  Filsafatnya .  Bandung: Remadja Karya.
Rachmiatie, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. Jurnal MIMBAR, 29 (2), 123-132. Ricouer, Paul. (2003). Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa . Yogyakarta: IRCiSoD.
Ricouer, Paul. (2009). Hermeunetika Ilmu Sosial . Yogyakarta: Kreasi Wac