## POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KALANGAN PEGIAT EKONOMI SYARIAH KOTA METRO
( Studi atas 5 BMT/LKS  di Kota Metro )
Mufliha Wijayanti
STAIN Jurai Siwo Metro
Email : moefliha79@gmail.com
Abstrak
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari‟ah  melalui  jalur  litigasi  setidaknya sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU- X/2012 yang menjelaskan bahwa hak opsional dalam UU Nomor 21 Tahun 2008  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka  konsekuensi logisnya  adalah:  seluruh  sengketa  ekonomi  syari‟ah  (dalam  jalur  litigasi) harus  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Namun  Para  pegiat  ekonomi syariah  di  Kota  Metro,  cenderung  memilih  penyelesaian  sengketa/wan prestasi  yang  dilakukan  anggota  melalui  jalur  non-litigasi.  Tulisan  ini mencoba  melakukan  polarisasi  bagaimana  sengketa  itu  diselesaikan  oleh para pegiat ekonomi syariah Kota Metro. Penelitian dilakukan terhadap 5 BMT/LKS  melalui  observasi  dan  wawancara.  Secara  keseluruhan BMT/LKS menempuh jalur non-litigasi untuk
menyelesaikan sengketa/wan  prestasi  anggota  dengan  pertimbangan  faktor  ekonomis, kesederhanaan,  dan  menjaga  hubungan  baik  dengan  anggota.  Adapun pola  penyelesaiannya  adalah  melakukan  teguran,  restrukturisasi  hutang, penjualan  barang  jaminan,  dan  penghapusan  hutang.  Masing-masing BMT/LKS yang menjadi subjek penelitian melakukan langkah-langkah ini dengan intensitas yang berbeda-beda.
Kata Kunci: Sengketa Ekonomi syariah, non-litigasi, kredit macet.

## Abstract
The problem solving of economic syariah disputes through the litigation way that composed in UU. No. 3 in 2006 about The Religious Court in  subsection 49 and strengthen  by  the  decision  of  Mahkamah  Konstitusi  No.  93/PUU-X/2012  that explain about the optional right in UU No. 21 in 2008 that not have the absolute rule, so the logic implementation is every economic syariah disputes (in litigation
way)  should  be  finished  in  Religious  Court.  Meanwhile,  the  Syariah  economy participants  in  Metro  City,  tend  to  choose  the  problem  solving  through  non- litigation way.  This article try to do the polarization  how that controversy to solve by  the  Syariah  economy  participants  in  Metro  City.  This  research  do  in  5 BMT/LKS  (Islamic  Micro-Finance  Institutions)  through  observation  and interview. Overall BMT/LKS do in non-litigation way to solve the controversy the achievement  of  the  member  with  consideration  economic  factors,  simplicity,  and keep  the  good  relationship  with  the  member.  The  solution  are  do  reprimand, reconstruction of debt, sales collateral, and debt relief. Each of BMT/LKS that the subject of the research do this steps with the different intensity.
Key Words: Economic Syariah Disputes, Non-Litigation, Bad Credit.

## Pendahuluan
Bank  (syari‟ah/konvensional)  adalah  lembaga  keuangan  yang kegiatan  usahanya  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan  kembali  dana tersebut  ke  masyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa  keuangan  lainnya. Prinsip  dasar  dari  lembaga  keuangan  syariah  adalah  menghimpun  dan menyalurkan dana masyarakat dengan menghindari sistem riba dan gharar . Peranan bank syariah dalam akivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda  dengan  perbankan  konvensional.  Keberadaan  bank  syariah  di Indonesia  diharapkan  dapat  mendorong  perekonomian  masyarakat  yang bebas  riba, 1 Seiring  dengan  desakan  kuat  dari  umat  Islam  yang  ingin terhindar  dari  transaksi  bank  yang  mengandung  unsur  riba.  Pelarangan riba  dalam  Islam  merupakan passion yang  kuat  dalam  melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi khususnya perbankan.
Pola relasi antara bank syari‟ah dengan nasabahnya bukan semata- mata  hubungan  antara  debitur  dengan  kreditur,  melainkan  hubungan kemitraan antara penyandang dana ( shâhib al mâl) dengan pengelola dana ( mudhârib ).  Oleh  karena  itu,  margin  keuntungan  yang  diberikan mudhârib dan  bank  syariah  sebagai  penyandang  dana  tidak  bersifat  tetap  dan permanen,  tetapi  tergantung  dengan  keuntungan/kerugian  yang ditanggung mudhârib .  Demikian  halnya,  tingkat laba  bank  syari‟ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. 2 Lebih dari itu, kemitraan yang dibangun antara
1 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank , (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3.
2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah , (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 43
shâhibul  mâl dan mudhârib adalah  kemitraan  sejajar  yang  saling menguntungkan.
Baitul  Mâl  Wat  Tamwîl (BMT)  merupakan  lembaga  keuangan syariah  mikro  yang  tumbuh  subur  seiring  dengan  geliat  pertumbuhan ekonomi syariah yang tak terbendung. BMT sebagai mitra keuangan lebih mampu menjangkau masyarakat luas karena secara konseptual dan secara real menjadi lembaga intermediasi yang fokus kepada masyarakat bawah.
BMT sebagai sebuah badan hukum adalah lembaga keuangan yang berbentuk  koperasi  dengan  lini  usaha  profit  ( bait  at-tamwîl )  dan  lini  non- profit  ( bait  al-mâl ).  Lini baitul  tamwil bertugas  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan  memberikan  pembiayaan  ekonomi.  Adapun Baitul  mâl sebagai  lini sosial  lembaga keuangan syariah berperan untuk menerima titipan zakat, infak,  dan  sadaqah  serta  mendistribusikannya  sesuai  dengan  peraturan dan amanahnya. Dengan dua peran ini BMT memiliki peran yang sigifikan bagi  masyarakat  untuk  memediasi  pemilik  modal  dengan  pengusaha kecil, 3 baik dengan misi profit maupun misi sosial.
D i  wilayah  Kota  Metro  dan  sekitarnya,  terjadi  lonjakan  animo masyarakat  terhadap  aktifitas  perbankan  syariah. Jikalau  menilik karakteristik  Kota  metro  sebagai  kota  perdagangan  dan  jasa,  dapat dipastikan  kegiatan  ekonominya  relatif  marak. 4 Demikian  halnya  dengan pertumbuhan  lembaga-lembaga  ekonomi  syari‟ah,  meskipun  pada perkembangan  awalnya  didominasi  lembaga  keuangan  mikro  syari‟ah seperti  BMT,  namun  pada  perkembangan  selanjutkan  UUS  dari  Bank umum  (konvensional),  Bank  Umum  Syari‟ah,  penggadaian  Syari‟ah, pembiayaan  ( leasing )  syari‟ah,  lembaga  asuransi,  turut  meramaikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah Kota Metro.
3 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2012), h. 364-365 4 Mata  pencaharian  penduduk  Kota  Metro  bergerak  pada  sektor  jasa  (28,56%), sektor perdagangan (28,18), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) serta konstruksi (5,63%). Dari distribusi mata pencarian ini, dan ditunjang sarana prasarana yang  relatif  memadai  Kota  Metro  tampil  sebagai  kota  jasa  dan  perdagangan,  di  samping sebagai  kota  pendidikan  dengan  segala  konsekuensinya  bagi  kehidupan  sosial  budaya mereka. www.metrokota.go.id.
Di  samping  lembaga  keuangan  syariah  mikro  non-bank  seperti BMT  yang  tumbuh  subur  sebagaimana  dipaparkan,  di  Kota  Metro  juga telah  eksis  beberapa  bank  unit  syariah  seperti  BSM,  BRI  syariah,  BNI Syari‟ah, dan juga Bank Muamalah Indonesia.  Dengan banyaknya jumlah pelaku ekonomi syariah yang eksis di Kota Metro, maka kegiatan ekonomi berbasis syari‟ah menjadi marak. 5
Di  beberapa  LKS  seperti  Metro  Madani,  BMT  Fajar,  dan  BSM Cabang  Metro,  meningkatnya  perkembangan  keuangan  syariah  ditandai dengan beberapa indikator di antaranya adalah sebagai berikut.
1- Meningkatnya  jumlah  nasabah  yang  berminat  dengan  produk syari‟ah.
2- Dijumpai  beberapa  nasabah bank  konvensional  yang  mengalihkan dananya ke bank Syariah
3- Dijumpai  adanya  nasabah  yang  membuka  rekening  bank  syariah dan bank konvensional secara berdampingan. 6
Dinamika  ini,  tentu  saja  juga  potensial  melahirkan  sengketa ekonomi  syari‟ah.  Karena  dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan,  selalu didahului  oleh  adanya  perjanjian  (akad)  yang  akan  mengikat  masing- masing  pihak  pembuat  akad.  Perjanjian  ini  tidak  selamanya  dapat dipenuhi  karena  berbagai  faktor  yang  tentu  saja  tidak  selalu  disengaja, namun secara hukum harus dipertanggung-jawabkan.
Bentuk  pengingkaran  perjanjian  ( wan  prestasi )  yang  banyak  terjadi di  BMT  dan  LKS  lainnya  adalah  berupa  kredit  macet.  Misalnya,  saat melakukan  pembiayaan pada  anggota,  saat itu  juga  sesungguhnya  resiko dari  sebuah  perjanjian  muncul.    Kemungkinan pertama yang  mungkin terjadi  adalah  salah  peruntukan.  Pembiayaan  yang  diberikan  tidak
5 Sebagaimana  dituturkan  Husni,  M.  Sos.  I  (direktur  BMT  Fajar)  dan  Rohim,  ST (Wakil Direktur BSM KCP Metro) dalam lokasi dan waktu wawancara yang berbeda.
6 Wawancara  dengan  Hari  Sujani  (BPRS  Metro  Madani).  Hal  senada  dituturkan pula oleh Rohim (BSM  Cabang Metro).
dimanfaatkan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  perjanjian. 7 Kedua , pembayaran  cicilan  tidak  tepat  waktu. 8 Ketiga ,  pembayaran  margin  tidak sesuai dengan akad dengan berbagai faktor. 9 Ketiga contoh ini, tentu saja akan berdampak pada pembiayaan yang kurang lancar, dan pada akhirnya macet dan sangat mempengaruhi rentabilitas serta likuiditas BMT.
Pengingkaran  terhadap  perjanjian  yang  tertuang  dalam  akad  ini dapat  dikategorikan  sebagai  sengketa  ekonomi  (wan  prestasi)  dalam lingkup  ekonomi  syariah.  Penyelesaian  sengketa  ini  dapat  dilakukan melalui jalur litigasi ( qadhâ ) atau jalur non-litigasi baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli. 10
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari‟ah  melalui  jalur  litigasi setidaknya  sudah  diatur  dalam  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  pasal  49  yang  menjelaskan  bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  a. perkawinan;  b.  waris;  c.  wasiat;  d.  hibah;  e.  wakaf;  f.  zakat;  g.  infaq;  h. sedekah; dan i. ekonomi syari‟ah.” 11
Sedangkan  dalam  UU  Perbankan  No  21  tahun  2008  terdapat  hak opsional  untuk  menentukan  kemana  sengketa  akan  diselesaikan.  Namun putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  93/PUU-X/2012  menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah:  seluruh  sengketa  perbankan  syari‟ah  (dalam  jalur  litigasi)  harus diselesaikan  di  Pengadilan  Agama,  sesuai  ketentuan  pasal  55  Ayat  1 Undang-undang a quo, yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa Perbankan
7 Kasus ini banyak terjadi pada pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan akad jual  beli),  ketika shâhibul  mâl mewakilkan  pembelian  barangnya  kepada  anggota  tanpa melalui  mekanisme  yang  meminimalisir  penyalahgunaan  uang  pembiayaan.  Anggota hanya  wajib  menyerahkan  nota  pembelian,  tanpa  menunjukkan  barang  yang  dibeli,  atau pembelian tidak ditentukan oleh oleh pihak BMT.
8 Pembayaran molor dari waktu jatuh tempo, atau menunggak.
9 Misalnya  karena  faktor  gagal  panen,  atau  kondisi  pasar  sedang  sepi,  anggota hanya mampu membayar pinjaman pokok tanpa memberikan margin keuntungan kepada pihak BMT.
10 Suyyud  Margono, ADR  dan  Arbitrase:  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 82.
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” 12
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  ini,  maka  penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah secara litigasi harus diselesaikan di pengadilan agama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  efektifitas  UU  No.  3  tahun 2006  di  Pengadilan  Agama  Kota  Metro  tahun  2010,  ditemukan  bahwa hingga  tahun  2010  belum  ada  kasus  sengketa  ekonomi  syariah  yang diajukan  ke  PA  Kota  Metro.    Kondisi  maraknya  pertumbuhan  dan perkembangan  aktifitas  ekonomi  syariah  yang  diasumsikan  berpotensi melahirkan  perkara  sengketa,  ternyata  tidak  berbanding  lurus  dengan jumlah  sengketa  yang  diajukan  penyelesaiannya  di  Pengadilan  Agama, sebagai  lembaga  yudikatif  yang  memiliki  kewenangan  absolut menyelesaikan  perkara  tersebut. 13 Pada  titik  inilah,  tulisan  ini  mencoba mengidentifikasi  dan  melakukan  polarisasi  bagaimana  sengketa  ekonomi syariah di beberapa BMT/LKS kota Metro diselesaikan.
Temuan  yang  dielaborasi  dalam  tulisan  ini  diperoleh  dari  hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa pegiat ekonomi syariah yang bergerak  di  lembaga  keuangan  mikro  (BMT)  kota  Metro.  5  BMT  menjadi sampel  penelitian  ini,  yaitu  BMT    al-Ihsan,  KJKS  Metro  Madani,  BSM Cabang  Metro,  BMT  at-Ta‟awun,  dan  BMT  Fajar.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  Sosio-Yuridis  di  mana implementasi  sebuah  norma  hukum/UU  bukan  semata-mata  dipandang sebagai  sebuah  aturan unsich tetapi  menyangkut  jaringan  sosial  dan budaya hukum yang melingkupinya.

## Pembahasan
Persoalan  ekonomi  syari‟ah  menurut  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 adalah” perbuatan atau kegiatan  usaha yang dilakukan  menurut prinsip syari’ah,” 14 antara lain meliputi:
b. Bank syari‟ah
c. Asuransi syari‟ah;
12 http://cakimppcii.wordpress.com/2013/09/02/pengadilan-agama-pasca- putusanmahkamah konstitusi-nomor-93puu-x2012/comment-page-1/, 18 Februari 2013
13 Ibid . 14 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf i.
d. Reasuransi syari‟ah;
e. Reksadana syari‟ah;
f. Lembaga keuangan mikro syari‟ah;
g. Obligasi  syari‟ah  dan  surat  berharga    berjangka  menengah syari‟ah;
h. Sekuritas syari‟ah;
i. Pembiayaan syari‟ah;
j. Pegadaian syari‟ah;
k. Dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah;
l. Bisnis syari‟ah.
Pelaksanaan  transaksi  bisnis  termasuk  di  dalamnya  transaksi ekonomi  keuangan syari‟ah berpotensi  menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa  berawal  dari  ketidakpuasan  salah  satu  pihak  karena  ada  pihak yang  tidak  melaksanakan  prestasi  sesuai  dengan  perjanjian.    Bentuk- bentuk wanprestasi dapat terjadi karena sebab-sebab berikut.
a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
b) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
c) Melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu;
d) Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. 15
Terjadinya  bentuk-bentuk  wanprestasi  tersebut  memberikan  hak kepada pihak yang dirugikan untuk melakukan pengaduan dalam bentuk tuntutan.  Tuntutan  inilah  yang  menjadi  awal  sengketa.    Sengketa  juga dapat  terjadi  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum:  yaitu  setiap perbuatan melawan hukum ( onrechtsmatige daad ) yang membawa kerugian orang  lain  kepada  orang  lain  sehingga  mewajibkan  orang  yang  karena kesalahannya mengakibatkan kerugian pada pihak lain untuk memberikan ganti rugi. 16
Pada  tulisan  ini,  sengketa  yang  menjadi  objek  kajian  adalah sengketa  pembiayaan  syariah,  baik  melalui  akad murabahah,  mudharabah , ataupun musyârakah .  Pada  dasarnya  timbulnya  pembiayaan  bermasalah (macet) tidak secara tiba-tiba namun seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan  seperti  keterlambatan  pembayaran  angsuran  yang
15 Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  (Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 6.
16 Ibid .
kemudian menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah inipun beragam:
1. Ada Iktikad baik dari anggota dari awal;
2. Penggunaan dokumen palsu sebagai jaminan;
3. Penurunan kondisi keuangan/usaha anggota;
4. Penyalahgunaan peruntukan dana pembiayaan;
5. Kurangnya disiplin para collector dalam menarik angsuran;
6. Musibah (meninggal dunia/ kebakaran). 17
Kasus di KJKS BMT Al Ihsan Metro misalnya, menunjukkan bahwa yang  menyebabkan  pembiayaan murabahah bermasalah  adalah  faktor penyelewengan  peruntukan.  Pada  saat  pencairan  pembiayaan murabahah uang  diberikan  secara  tunai  untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan anggota  dengan  memberikan  kuasa  kepada  anggota  untuk  pembeliannya sendiri.  Kuasa  inilah  yang  sering  disalahgunakan  oleh  anggota  dengan tidak  menggunakan  uang  yang  diberikan  untuk  membeli  barang  sesuai dengan akad yang disepakati melainkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti  untuk  pembayaran  utang  kepada  pihak  lain  dan  juga  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dalam  akad  diperuntukkan  sebagai pembiayaan  produktif  (modal  usaha),  namun  ternyata  realisasinya  untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang habis pakai (konsumtif). 18
Kasus  di  BMT  at-Ta‟awun,  pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi khususnya  di  kantor  pusat  lebih  disebabkan  karena  anggota  membayar secara langsung ke BMT, tidak diambil oleh petugas Account Officer (AO). Sehingga  seringkali  dengan  alasan  lupa,  tidak  ada  waktu,  anggota mengangsur pinjamannya melampaui waktu jatuh tempo. 19 Kasus  lain  terjadi  misalnya,  anggota  penerima  pembiayaan, mengalami  musibah  sakit/kecelakaan,  yang  menyebabkan  usaha  tidak berjalan  maksimal.  Akibatnya  pembayaran  angsuran  menjadi  tersendat, dan tidak lancar. Lain halnya dengan anggota penerima pembiayaan yang meninggal  dunia,  maka  sisa  tanggungan  pembiayaan  di cover oleh  dana asuransi yang disetorkan pada saat pencairan dana pembiayaan. 20 Apapun
17 Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro . 18 Yeni, Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Kasus Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bmt Al-Ihsan Metro Tahun 2012) , Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro tidak diterbitkan.
19 Wawancara  dengan  Neny,  Teller  BMT  At-Ta‟awun  STAIN  Jurai  Siwo  Metro kantor Pusat.
20 Ibid .
yang  menjadi  alasan  dan  sebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  tentu saja  akan  berdampak  terhadap  kondisi  „kesehatan‟  keuangan  BMT/LKS sehingga akan mempengaruhi likuiditasnya.
Pembiayaan-pembiayaan  bermasalah  ini  harus  diselesaikan  secara cepat dan tepat. Tuntutan ganti atas kerugian dana BMT/LKS yang tidak kembali di tangan anggota inilah yang menjadi obyek sengketa. Jika tidak muncul  kesadaran  dari  para  pihak  untuk  menyelesaikan  secara  damai, maka akan terjadi sengketa berkepanjangan.
Dalam  konsep  ajaran  Islam  ada  tiga  sistem  dalam  menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: 21
A.  Secara  Damai  ( as-shulh )    yaitu  suatu  jenis  akad  atau  perjanjian  untuk mengakhiri  perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang bersengketa secara damai dan dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.
b. Secara Arbitrase ( at-tahkim )
Dalam  perspektif  Islam, “arbitrase” dapat  dipadankan  dengan  istilah “tahkîm” .  Secara  terminologis, tahkîm memiliki  pengertian  yang  sama dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau  lebih,  guna  menyelesaikan perselisihan  mereka  secara  damai,  orang  yang  menyelesaikan  disebut dengan “Hakam” .
c. Melalui Lembaga Peradilan ( al- qadhâ )
Apabila  para  pihak  bersengketa,  tidak  berhasil  melakukan as-shulh atau  at-  tahkîm ,  atau  para  pihak  tidak  mau  melakukan  kedua  cara tersebut,  maka  salah  satu  pihak  bisa  mengajukan  masalahnya  ke pengadilan.
Ketiga sistem inipun tampaknya hidup dalam tradisi hukum positif di Indonesia. Ash-Shulh (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian sengketa dalam  Islam,  misalnya,  sesungguhnya  bukanlah  sebuah  pranata  positif
21 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as- Sulthaniyyah , (Beirut: Dar al Fikr, ,1960), h.134. Lihat  Juga  Said  Agil  Husein al  Munawar, “Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam” ,  Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI, (Jakarta: T.np, 1994), h. 48-49.
belaka, melainkan sesuatu yang bersifat common-sense . Segenap kehidupan di  manapun  adanya,  meniscayakan  sebuah  perdamaian.  Keberadaan pranata  perdamaian  dalam  konteks  Indonesia  populer  dengan  nama Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  dan  didukung  secara  legal  dengan adanya  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  alternatif Penyelesaian Sengketa.  Dalam UU ini, di samping penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan ( qadhâ ‟), Negara juga memberikan kebebasan  kepada  warganya  untuk  menyelesaian  persoalan  sengketa  di luar  pengadilan,  (non-litigasi) baik  melalui  konsultasi,  mediasi,  negosiasi, atau  penilaian  para  ahli. 22 Masing-masing  memiliki  keunggulan  dan kekurangan.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi sebagaimana amanat UU No 3 tahun 2006, hingga tahun 2011, belum ada perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Kota Metro. 23 Padahal  realitas  geliat  tumbuh  kembangnya  bisnis  ekonomi syari‟ah di kota Metro sangat luar biasa. 24 Tentu saja peningkatan jumlah LKS  dan  nasabahnya  ini  memberi  peluang  terhadap  terjadinya  sengketa yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro. 25
Pada  level  budaya  hukum  masyarakat,  tampaknya  masih cenderung mengabaikan aturan baru dengan tetap memegang kuat tradisi lama.  Sejak  sebelum  UU  ini  berlaku,  dalam  kasus  terjadi  perselisihan antara pihak LKS dengan nasabah,   para pegiat ekonomi  syari‟ah di kota Metro  cenderung  menyelesaikan  sengketa  mereka  secara  kekeluargaan tanpa  menghadirkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  ataupun  diselesaikan di pengadilan. 26 Ketika UU ini diberlakukan, model penyelesaian sengketa ini masih tetap dipertahankan.
22 Suyyud Margono, ADR dan Arbitrase, h. 82. 23 Wawancara dengan Amrozi, SH
24 Lihat data Lembaga keuangan Syariah di Kota Metro tahun 2009. Diperkuat oleh wawancara dengan beberapa pegiat ekonomi syariah seperti A. Husni (BMT Fajar), Rohim (BSM  Cabang  Metro),  dan  (Metro  Madani)  yang  mengatakan  ada  peningkatan  jumlah nasabah yang signifikan di lembaga keuangan mereka.
25 Di  beberapa  PA  lain  seperti  PA  selaparang,  NTB  dan  PA  Probolingga  Jawa tengah telah ada kasus sengketa ekonomi syari‟ah yang diputus.
26 Wawancara  dengan  para  direktur  BMT  Fajar,  BPRS  Metro  Madani,  dan  Wakil BSM Cabang Metro.
Di BMT Al Ihsan, sejauh ini belum ada sengketa pembiayaan yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari‟ah ataupun ke Pengadilan Agama. Adapun alasan dari penyelesaian sengketa ekonomi  syari‟ah  pada  pembiayaan murabahah di  KJKS  BMT  Al  Ihsan Metro  yang  lebih  memilih  penyelesaian  secara  non  litigasi  adalah  karena proses  penyelesaian  melalui  jalur  hukum  atau  peradilan  lebih  rumit  dan membutuhkan  waktu  yang  lama,  biaya  yang  besar.  Maka  penyelesaian dengan  cara  kekeluargaan  antara  pihak  BMT  dan  anggota  menjadi pilihan. 27
Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para pegiat ekonomi syariah  mengenai  pilihan  menyelesaikan  sengketa  secara  internal (kekeluargaan), di antaranya adalah sebagai berikut. 28

## 1. Faktor ruang lingkup yang disengketakan.
Beberapa  data  yang  terkumpul  dari  BMT  dan  BPRS  di  kota  Metro, menunjukkan data  bahwa  perkara perselisihan yang dihadapi  berkisar pada persolan pembiayaan bermasalah. 29 Masalahnyapun lebih banyak pada  persoalan  pembayaran  angsuran  yang  tidak  tepat  waktu (menunggak). Artinya, persoalan yang dihadapi relatif sederhana yang dapat  diselesaikan  melalui  teguran/pemanggilan,  penjadwalan  ulang, atau  penyitaan  tanpa  melalui  proses  menghadirkan  pihak  ketiga  atau bahkan ke pengadilan. 30 Di sisi lain dari aspek dana yang disengketakan jumlahnya  relatif  kecil,  sehingga  menurut  pengelola  BMT  tidak  akan sebanding dengan waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses ke Pengadilan ataupun menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga. 31 Mengingat  BMT  dalah  mitra  masyarakat  bawah,  yang  plapon pinjamannya berkisar Rp. 500.000,- sampai Rp. 5.000.000,-
2. Faktor Ekonomis; hemat waktu dan biaya.
27 Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro Februari
2013
28 Data diperoleh tahun 2010 dan di up date kembali pada beberapa BMT. 29 Wawancara dengan Agung (staf Marketing BPRS Metro Madani) A. Husni (BMT Fajar Kota Metro), Dedek Kurniawan (Menejer BMT At-Ta‟awun)
30 Ibid .,  Mengenai  tahapan  penyelesaian  kasus  kredit  macet,  setiap  BMT/BPRS memiliki langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kebijakan internal LKS.
31 Wawancara dengan A. Husni., M. Sos, I.
Secara  ideal  asas  beracara  di  Pengadilan  adalah  peradilan  sederhana, cepat, dan biaya ringan. 32 Namun dalam prakteknya, untuk memenuhi tahapan-tahapan proses peradilan dari pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian,  hingga  putusan  sering  kali  membutuhkan  waktu berminggu-minggu  atau  bahkan  berbulan-bulan.  Secara  ekonomis waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memproses  perkara  ke  pengadilan  ini sangat  merugikan. 33 Lebih  lanjut,  biaya  yang  dibutuhkan  untuk penyelesaian  perkara  di  pengadilan  juga  tidak  sedikit.  Dalam  sebuah survey  tentang  akses  keadilan,  ditemukan  bahwa  untuk  biaya perceraian di Pengadilan Agama saja berada pada kisaran rata-rata Rp. 789.666,-  dan  Pengadilan  Umum  rata-rata  Rp.  2.050.00,- 34 .  Biaya  ini menjadi  tidak  seimbang  ketika  plafon  dana  yang  disengketakan  tidak terlalu besar. Maka penyelesaian intern antara pihak LKS dan nasabah menjadi pilihan.
3. Faktor pemeliharaan hubungan baik.
Faktor  menjaga  relasi  sosial  antara  LKS  dan  nasabah  juga  menjadi alasan penting mengapa penyelesaian sengketa dilakukan secara intern. Lembaga  keuangan  syariah  BMT/BPRS  lebih  mengedepankan penyelesaian  sengketa  secara  kekeluargaan  untuk  menjaga  hubungan baik  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Alternatif  penyelesaian sengketa  selalu  mengedepankan  suasana  dialogis  bukan jugdement dengan  atau  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral.  Putusan  yang dihasilkan adalah win-win solution sebagai hasil kesepakatan para pihak. Dengan  cara-cara  penyelesaian  yang  kooperatif  APS  lebih  dapat menjaga hubungan kemanusiaan.
Secara  konkret,  bentuk  upaya  penyelamatan  pembiayaan bermasalah (sengketa) yang dapat dilakukan BMT/LKS adalah
1- Memberi  peringatan  pana  nasabah  yang  wan  prestasi  sampai beberapa  tahapan  sesuai  dengan  tingkat  penyelewengan. 35

## Peringatan itu dilakukan secara lisan dengan melakukan penagihan
32 Pasal 4 ayat (2) UU No 14/1970 dan pasal 58 ayat (1) UU No 7/ 1989.
33 Wawancara dengan Rohim (BSM Cabang Metro)
34 Tim Peneliti, Akses terhadap Keadila: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia , (Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010), hlm.62
35 Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani dan BMT Fajar.
secara terus menerus, dan juga secara tertulis dari menejer atau dari pengurus tergantung tinggat penyelewengan dan level peringatan. 36

## 2- Penjadwalan ulang/restrukturisasi hutang
Pihak  BMT/LKS  memberikan  keringanan  berupa  tambahan  atau kelonggaran  waktu  kepada  anggota  untuk  menunda  pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Penjadwalan ulang ini dihitung dari  sisa  hutang  anggota  yang  belum  dibayar.  Dengan  cara  ini anggota dapat mengangsur kembali sesuai dengan kemampuannya.
3- Penyitaan/penjualan  barang  jaminan    jika  peringatan  tidak berhasil. 37
Jika  peringatan  dan  perpanjangan  tidak  juga  berhasil  dan  anggota tidak ada iktikad baik untuk membayar kewajibannya, maka pihak BMT  dengan  kesepakatan  bersama  dengan  anggota  menjual  objek murabahah atau  barang  yang  dijadikan  jaminan.  Barang  tersebut dijual kepada BMT dengan harga pasar yang disepakati. Kemudian anggota melunasi sisa hutangnya kepada BMT dari hasil penjualan. Apabila  hasil  penjualan  melebihi  sisa  utang  maka  BMT mengembalikan  sisanya  kepada  anggota.  Apabila  hasil  penjualan lebih  kecil  dari  sisa  utang  maka  sisa  utang  tetap  menjadi  utang anggota. 38 Namun  dalam  prakteknya  di  beberapa  BMT  termasuk At-Ta‟awun  dan  Al-Ihsan  belum  ada  penjualan  objek murabahah tetapi  lebih  memberikan  keringanan  waktu  untuk  menunda pembayaran angsuran. 39

## 4- Penghapusan piutang
Jika  anggota  masih  mempunyai  iktikad  baik  yaitu  ada  kemauan untuk membayar utangnya namun ia memang sudah tidak mampu ataupun  terjadi  hal-hal  di  luar  kekuasaannya  yaitu  anggota mengalami musibah seperti kebakaran atau meninggal dunia. Maka pihak BMT melakukan penghapusan utang dengan mengambil dari dana  penghapusan  hutang  yang  berfungsi  sebagai  dana  talangan sampai  dana  itu  kembali.  Karena  penghapusan  yang  dimaksud adalah  utang  tersebut  hanya  di  hapus  dari  neraca.  Jika  anggota
36 Dedek Kurniawan, S, EI, menejer BMT at)Ta‟awun
37 Langkah ini dilakukan oleh BPRS Metro Madani
38 Wawancara dengan Sunaryo, Ketua KJKS BMT Al Ihsan Metro.
39 Wawancara Yeni dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro
maupun  ahli  waris  dari  anggota  yang  meninggal  dunia  tersebut masih  mampu  untuk  membayar,  pihak  BMT  akan  menagih  terus menerus  sampai  utang  itu  lunas  meskipun  membutuhkan  jangka waktu yang lama dan BMT sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi.  Sementara  uang  hasil  pelunasan  tersebut  dimasukkan  ke dalam pendapatan BMT . 40 Dana penghapusan piutang berasal dari dana ta’awun yang diambil  sebesar  0,5%  dari  setiap  pembiayaan yang  diajukan  oleh  anggota  dan  berfungsi  sebagai  dana  cadangan penghapusan piutang. 41
Simpulan
BMT/LKS  Kota  Metro  cenderung  memilih  menyelesaikan sengketa/wanprestasi dari anggota melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian ini  adalah  penyelesaian win-win  solution dengan  berbagai  pertimbangan. Tahapan-tahapan  penyelesaian  meliputi:  peringatan/penagihan  secara intens,  restrukturisasi  hutang,  penjualan  barang  jaminan  (jika  ada)  dan penghapusan  hutang  dengan treatment khusus.  Tahapan  dan  cara penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  BMT/LKS  di  Kota  Metro  ini relatif  tuntas  sehingga  tidak  sampai  berlanjut  ke  Pengadilan.  Dari  sisi waktu, biaya, dan energi pikiran yang dikeluarkan menjadi lebih hemat.

## DAFTAR PUSTAKA
Manan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, 2012.
Margono, Suyyud, ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah , Yogyakarta: Ekonisia, 2004 al  Munawar,  Said  Agil  Husein,  “Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam” , Dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,  BAMUI  &  BMI, Jakarta:  T.np, 1994.
40 Wawancara dengan Winarno, Manager KJKS BMT Al Ihsan Metro.
Sinungan,  Muchdarsyah, Manajemen  Dana  Bank ,  Jakarta:  Bumi  Aksara, 1997.
Tim  Peneliti,  Akses  terhadap  Keadila: Pemberdayaan  Perempuan  Kepala Keluarga di Indonesia , Jakarta: PEKKA & Usaid, 2010.
Umam,  Khotibul, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
UU No 14/1970
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 7 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah www.metrokota.go.id.
Yeni, Pola  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Pada  Kasus  Pembiayaan Murabahah  (Studi  Pada  Bmt  Al-Ihsan  Metro  Tahun  2012) ,  Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro tidak diterbitkan.