## PERSPEKTIF  KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

## Daeng Rahman
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: daengmarun@gmail.com

## ABSTRACT
The current criminal policy in tackling narcotics crime in Indonesia is the enactment of Law Number  35  of  2009  concerning  Narcotics.  Most  of  the  criminal  sanctions  in  the  Narcotics Law  are  formulated  cumulatively.  The  inclusion  of  minimal  criminal  threats.  Unclear regulations  regarding  corporate  criminal  acts.  Criminal  Policy  Perspective  in  Combating Narcotics Crime in Indonesia must be carried out in accordance with the basic concepts of criminalization. The development of the provisions of the narcotics crime can be found in the draft  Criminal  Code  with  the  idea  of  recodification.  The  RKUHP  formulation  should  have been done by evaluating the implementation of the law that has been carried out so far. But in  fact,  the  provisions  regarding  narcotics  crime  in  the  Chapter  "Special  Crimes"  are  only done by copying and pasting the formulation of the criminal provisions in the Narcotics Law (Narcotics  Law).  The  RKUHP  does  not  clearly  regulate  the  administrative  aspects  that  are the core of the Narcotics Law, such as guarantees of rehabilitation for narcotics addicts and victims  of  drug  abusers.  The  accommodation  of  narcotics  crime  in the  RKUHP  emphasizes that  the  approach  used  by  the  State  in  dealing  with  narcotics  problems  is  a  criminal approach not a public health approach.
Keywords: Crime, Narcotics, Perspective, Criminal Policy

## ABSTRAK
Kebijakan pidana saat ini dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia adalah dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Sebagian  besar  sanksi  pidana  dalam  UU  Narkotika  dirumuskan  secara  kumulatif. Pencantuman  ancaman  pidana  minimal.  Peraturan  yang  tidak  jelas  mengenai  tindak  pidana korporasi.  Perspektif  Kebijakan  Pidana  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  di Indonesia  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  konsep  dasar  kriminalisasi.  Perkembangan ketentuan  pidana  narkotika  dapat  ditemukan  dalam  Rancangan  KUHP  dengan  gagasan rekodifikasi.  Penyusunan  RKUHP  seharusnya  dilakukan  dengan  mengevaluasi  pelaksanaan undang-undang  yang  telah  dilakukan  selama  ini.  Namun  pada  kenyataannya  ketentuan mengenai  tindak  pidana  narkotika  dalam  Bab  “Tindak  Pidana  Khusus”  hanya  dilakukan dengan  menyalin  dan  menempelkan  rumusan  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang Narkotika  (UU  Narkotika).  RKUHP  tidak  mengatur  secara  jelas  aspek  administrasi  yang menjadi  inti  dari  UU  Narkotika,  seperti  jaminan  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  dan korban penyalahguna narkoba. Akomodasi kejahatan narkotika dalam RKUHP menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Negara dalam menangani masalah narkotika adalah pendekatan pidana bukan pendekatan kesehatan masyarakat.
Kata Kunci: Kejahatan, Narkotika, Perspektif, Kebijakan Pidana

## PENDAHULUAN
Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan  nasional,  khususnya  untuk  kepentingan  didalam  negeri,  akan  diperoleh  suatu kepastian  dan  kemanfaatan  dalam  rangka  pengaturan  peredaran  narkotika  dan  psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 1
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  dan  psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika  ini  belum  dapat  diredakan.  Dalam  kasus  kasus  terakhir  telah  banyak  bandar- bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 2
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut.  Seharusnya  hal  ini  mampu  memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan  agar  mampu  menangkap  aspirasi  keadilan  masyarakat.  Sementara  itu,  dalam kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan  secara  umum  masih  menganut  konsep  hanya menghukum  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memberikan gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia  yang  mana  pemerintah  selaku penyelenggara  kehidupan  bernegara  perlu  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan masyarakat  melalui  berbagai  kebijakan  yang  teragenda  dalam  program  pembangunan nasional.  Kebijakan  pemerintah  ini  tergabung  dalam  kebijakan  sosial (social  policy) .  Salah satu  bagian  dari  kebijakan  sosial  ini  adalah  kebijakan  penegakan  hukum (law  enforcement policy) ,  termasuk  di  dalamnya  kebijakan legislatif (legislative  policy) .  Sedangkan  kebijakan penanggulangan  kejahatan (criminal  policy) itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) . 3
Pengkajian  mengenai  penegakan  hukum  pidana,  dapat  dilihat  dari  cara  penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang  mana  bagiannya  adalah  kebijakan  penanggulangan  kejahatan (criminal  policy). Dalam penanggulangan  kejahatan  dibutuhkan  dua  sarana  yakni  menggunakan  penal  atau  sanksi pidana,  dan  menggunakan  sarana  non  penal  yaitu  penegakan  hukum  tanpa  menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.
1 Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  sosiologis ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 1.
2 O.C.  Kaligis  &  Associates, Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan ,   Alumni,  Bandung, 2002, hlm. 260.
3 Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana , Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,  2011, hlm. 6.
Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut  karena  kekuasaan  dari  pihak  penguasa  berkaitan  dengan  sifat  hukum  yang  bersifat imperatif;  (3)  takut  karena  malu  berbuat  jahat.  Penegakan  hukum  dengan  sarana  non  penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. 4
Keberadaan  Undang-Undang  Narkotika  yakni  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat  menanggulangi  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  dengan  menggunakan sarana hukum pidana atau penal.
Diharapkan  dengan  dirumuskanya  undang-undang  tersebut  dapat  menanggulangi peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika,  serta  menjadi  acuan  dan  pedoman  kepada pengadilan  dan  para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika serta implementasinya dalam penangulangan tindak pidana narkotika .
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di atas,  maka  permasalahan  adalah  Kebijakan kriminal  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  saat  ini  dan perspektifmya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data    sekunder  diperoleh  dari studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Di Indonesia Saat Ini
Saat  ini  di  Indonesia  berlaku  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun  2007  Nomor  67),  karena  sebagaimana  pada  bagian  menimbang  dari  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  huruf  e  dikemukakan:  bahwa  tindak  pidana  Narkotika telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan  korban,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara,  sehingga  Undang- UndangNomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  berkembang  untuk  menanggulangi  dan memberantas Tindak Pidana tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang
4 Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  Sosiologis ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 142
Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  bahwa  dengan  berlakunya  Undang  Undang  Nomor  35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  disahkan  pada  14  September  2009 merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini tidak dapat mencegah tindak pidana  narkotika  yang  semakin  meningkat  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  serta bentuk  kejahatannya  yang  terorganisir.  Namun  secara  substansial,  Undang-Undang Narkotika  yang  baru  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan  dibandingkan  dengan Undang-Undang  terdahulu,  kecuali  penekanan  pada  ketentuan  kewajiban  rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas  maka  dalam  Undang-Undang  Narkotika sendiri perlulah memiliki suatu kebijakan tertulis mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan  penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri.  Ketentuan  Pidana  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  terdapat  pada  Bab  XV  Ketentuan Pidana yaitu pada Pasal 111 sampai Pasal 148.
Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika,  namun  atas  dasar  penegrtian  dan  penejlasan tentang  tindak  pidana  di  atas,  akan  membantu  dalam  memberikan  pengertian  tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1997  tentang Psikotropika.  Untuk  mempermudah  pemahaman  atas  pengertian  tentang  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  maka  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  perbedaan  istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah  menyangkut  tentang  perbuatan-perbuatan  apa  yang  diancam  pidana,  haruslah terlebih  dahulu  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  jika  tidak  ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.
Menurut  Undang-Undang  Narkotika,  dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh korporasi  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap  pengurusnya,  pidana  yang  dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111  s.d  Pasal  126  dan  Pasal  129. Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa  Pencabutan izin usaha; dan/atau Pencabutan status badan hukum.
Sehubungan  dengan  aspek  penal  (hukum  pidana)  dalam  rangka  upaya penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  melalui  ketentuan  Undang-undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  perangkat  globalisasi  yang  juga  digunakan  dalam pemberantasan tindak pidana narkotika melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan  konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  beserta  protokol tahun  1972  yang  mengubahnya  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun 1997  tentang  Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.
Kriminalisasi  terhadap  narkotika  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 proses  penegakkannya  akan  dijalankan  melalui  mekanisme  Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal Justice System). Keadilan yang ingin diwujutkan melalui SPP adalah Keadilan Retributif (Retributif  Justice) dan Just  Desert Model  (balasan  yang  setimpal).  Dalam
konteks  Indonesia  Penegakan  Hukum  Pidana  harus  memperhatikan  rambu-rambu Hukum  Nasional  yang  berfungsi  sebagai Legal  Frame  work sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Oleh karena itu penegakan hukum pidana tidak hanya diartikan sebagai Legal certainty akan tetapi juga Substantif certainty .
Penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu  sebagai  faktor  penangkal  terhadap merebaknya  peredaran  perdagangan  narkotika.  Dengan  semakin  merebaknya penyalahgunaan  narkotika  yang  berdampak  negatif  pada  kehidupan  masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.

## B. Perspektif  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika Di Indonesia
Secara  teoritis  kebijakan  krimiminalisasi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika berangkat  dari  pemikiran  yang  dikemukakan  oleh  Peter  Hoefnagels  bahwasanya:  Teori G.  Peter  Hoefnagels  yang  menyatakan  bahwa  “ Criminal  policy  is  the  rational organization  of  social  reactions  to  crime .” 5 Teori  ini  merupakan  perumusan  kembali dari  teori  Marc  Ancel  yang  menyatakan  bahwa  “ criminal  policy  is  the  rational organization  of  the control  of  crime  by  society ” (upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). 6
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  teoritis  diatas,  maka  penanggulangan  terhadap penyalahgunaan  narkotika  akan  dapat  ditempuh  melalui  dua  aspek  yakni  dengan  aspek penal  (hukum  pidana).  Aspek  Penal,  diawali  dengan  analisis  terhadap  ketentuan perundang-undangan  pidana  yang  berkaitan  dengan  narkotika  dan  psikotropika khususnya  terhadap  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ),  melalui  kajian  normatif yang  merupakan  tahap  kebijakan  legislatif.  Kajian  selanjutnya  dilakukan  dengan mengamati  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  ( in  abstrakto )  narkotika dan psikotropika ke perundangundangan pidana ( in konkrito ) melalui mekanisme sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  merupakan  tahap  kebijakan  aplikatief  yang  selanjutnya akan  diteruskan  pada  tahap  kebijakan  eksekutif.  Temuan  dari  analisis  hasil  penelitian aspek  penal  terhadap  narkotika  dan  psikotropika,  merupakan  bahan  masukan  untuk melakukan  perbaikan  dalam  perencanaan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dikemudian hari.
Kebijakan  kriminal  terhadap    narkotika  di  Indonesia  harus  dilakukan  sesuai dengan  konsep-konsep  dasar  kriminalisasi.  Kebijakan  kriminal  ini  harus  merupakan bagian  dari  kebijakan  sosial  atau  kebijakan  pembangunan  nasional.  Penegasan  bahwa antara upaya penanggulangan kejahatan dan perencanaan sosial perlu terintegrasi dalam keseluruhan kebijakan sosial sosial dan perencanaan pembangunan. Sudarto menyatakan
5 A.  R.  Sujono, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-  undang.  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, Sinar grafika,  Jakarta, 2013, hlm. 61-62.
6 Marc Ancel, Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem , Routledge and Kegan Paul, London, 1965, hlm 208-209
bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (modernisasi), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan  politik  kriminal  atau social  defence  planing ,  dan  inipun  harus  merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. 7
Dalam  hal  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  yang  sangat  erat  kaitannya dengan  kebijakan  sosial.  Selain  itu  kebijakan  ini  juga  harus  disesuaikan  dengan kebutuhan  yang  ingin  dicapai  dan  kondisi  sosial  budaya  Indonesia,  walaupun  terdapat kreteria yang diatur suatu pedoman namun tetap saja ada suatu nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.  Konsep hukum seperti ini sesuai dengan pendapat Von Savigny yang menyatakan bahwa pada intinya hukum itu terdiri dari unsur politis ( das politische element )  dan  unsur  teknis  ( das  technische  element ).  Unsur  politis  artinya  bahwa  isi hukum  itu  adalah  pencerminan  jiwa  bangsa  maknanya  ada  keterkaitan  yang  mendalam atas  isi  hukum  itu  dengan  keyakinan-keyakinan  bangsa  atau  jiwa  bangsa  ( volk  geist ), sedang unsur teknis adalah bahwa mengenai pengolahan hukum diserahkan kepada kaum juris  yang  merupakan  para  ahli  dalam  bidang  itu.  Jeremy  Bentham  menyatakan  bahwa tujuan  hukum  itu  harus  berguna  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  kebahagiaan  sebesar- besarnya. Ide pokok dari  Bentham masyarakat harus diatur dengan baik, kalau institusi- institusi  yang  berkepentingan  dibentuk  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan kepuasan yang sebesar mungkin bagi semua orang termasuk masyarakat itu. 8
Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  merupakan  kebijakan  penal  dalam  undang-undang  itu antara  lain  dapat  diidentifikasikan  sebagai  kebijakan  kriminalisasi  dari  Undang-Undang Narkotika  terfokus  pada  penyalahgunaan  dan  peredaran  ”narkoba”nya  (mulai  dari penanaman,  produksi,  penyaluran,  lalu  lintas,  pengedaran  sampai  ke  pemakaiannya, termasuk  pemakaian  pribadi),  tidak  pada  kekayaan  (” property/assets ”)  yang  diperoleh dari tindak pidana ”narkoba”nya itu sendiri.
Kebijakan  kriminalisasi  demikian  memang  sesuai  dengan  konvensi  PBB mengenai  narkotika  dan  Psikotropika.  Namun,  sebenarnya  kebijakan  kriminalisasi menurut konvensi PBB tidak hanya itu, Khususnya untuk narkotika. Konvensi PBB juga menyatakan agar dijadikan/ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan ”mengubah atau  mengalihkan/menstransfer  kekayaan  yang  diketahuinya  berasal  dari  tindak  pidana narkotika  atau  berasal  dari  keikutsertaan  melakukan  tindak  pidana  itu,  untuk  tujuan menyembunyikan  asal  usul  gelap  dari  kekayaan  itu  atau  untuk  tujuan  membantu seseorang  menghindari  akibat-akibat  hukum  dari  keterlibatannya  melakukan  tindak pidana  itu.  Rumusan  tindak  pidana  seperti  di  atas  tidak  ada  dalam  Undang-Undang Narkotika  (Nomor  35  Tahun  2009).  Namun  saat  ini  sudah  dimasukkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering).  Hanya  patut  dicatat,  bahwa  menurut  UndangUndang  Nomor  15  Tahun 2002 (Pasal 2) ada pembatasan jumlah/nilai uang atau harta kekayaan yang dicuci, yaitu Rp.  500.000.000,-(lima  ratus  juta  rupiah)  atau  lebih.  Pembatasan  ini  dapat  juga mempengaruhi  efektivitas  penegakan  hukumnya  karena  tidak  mustahil  dapat  digunakan
7 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38.
8 Theo Huijbers, Filsafat  Hukum Dalam Lintas  Sejarah , Penerbit Yayasan Kanisius, Bandung,   1982, hlm. 118.
sebagai celah-celah untuk lolos dari jaringan hukum dengan jalan memecah-mecah uang yang dicuci itu dibawah nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakaan saat ini  adalah  warisan  dari  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  diberlakukan  melalui  aturan Undang  Undang    Nomor  1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.  Pada  5  Juni 2015,  melalui  Surat  Presiden  RI      R-35/Pres/06/2015  pemerintah  memulai  pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) dengan DPR. Pada 30 Mei 2018, Rapat antara Pemerintah dan  DPR  dengan  agenda  pembahasan  rekomendasi  rumusan  dari  Pemerintah,  Rapat tersebut menghasilkan draft 28 Mei 2018 kemudian mengalami perubahan dengan dratf terakhir tahun 2019.
Sebelumnya pada draft pertama  yang diserahkan DPR pada 2015, tindak pidana narkotika  diletakkan  pada  Bab  XVII  tentang  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika dan  Psikotropika  setelah  Bab  XVI  tentang  Kesusilaan.  Sejak  awal  tahun  2018  mulai digulirkanlah proposal yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana di luar KUHP dalam RKUHP sebagai konsep rekodifikasi. Namun pemeritah dan DPR secara berkali- kali  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  yang  sudah  diatur  diluar  KUHP  yang  dimuat dalam  RKUHP  hanya core  crimes saja  atau  kejahatan  inti,  dengan  sebutan  “hanya cantolan”.  Dan  akhirnya  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  narkotika  dimasukkan  ke dalam bab “Tindak Pidana Khusus”.
Dengan  ide  rekodifikasi,  harusnya  perumusan  RKUHP  dilakukan  dengan mengevaluasi  penerapan  UU  yang  selama  ini  dilakukan.  Namun  nyatanya,  ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab “Tindak Pidana Khusus” hanya dilakukan dengan  salin-tempel  rumusan  ketentuan  pidana  dalam  UU  Narkotika  (UU  Narkotika). Salah  satu  akibatnya  adalah  RKUHP  tidak  mampu  menjangkau  pengaturan  ketentuan- ketentuan  teknis  dalam  UU  Narkotika,  sehingga  menjadi  membingungkan  ketika rumusan  tindak  pidana  narkotika  disalin  dalam  dalam  RKUHP  tanpa  mengatur  secara jelas  aspek  administrasi  yang  menjadi  inti  UU  Narkotika,  seperti  jaminan  rehabilitasi bagi  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahguna  narkotika.  Di  sisi  yang  lain, diakomodirnya  tindak  pidana  narkotika  dalam  RKUHP  justru  secara  jelas  menegaskan bahwa  pendekatan  yang  digunakan  Negara  dalam menangani  masalah  narkotika  adalah dengan pendekatan pidana bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.
Seharusnya  upaya  pembaruan  hukum  pidana  yang  saat  ini  dilakukan  antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak-hak asasi manusia  yang dijamin dalam UUD 1945  dan  berbagai  komitmen  internasional  yang  telah  disepakati  oleh  Negara  Republik Indonesia.  Terkhusus  mengenai  masalah  narkotika  harus  ditekankan  pada  perlindungan korban dari narkotika itu sendiri. Baik melalui perspektif kesehatan masyarakat maupun memastikan  tidak  ada  pasal  dalam  RKUHP  yang  dapat  mengkriminalisasi  korban narkotika.

## KESIMPULAN
Agar  dilakukan  penyusunan  perundang  undang  tindak  pidana  narkotika  yang  lebih mempunyai  kepastian  hukum  bukannya  kebanyakan  pasal  pasal  bersifat  karet  dan  multi tafsir.  Pembaharuan  terhadap  kebijakan  kriminal  bagi  penyalahgunaan  narkotika  secara
khusus  dalam  perundang  undangan  tersendiri  tanpa  menggabungkan  dengan  ketentuan hukum pidana lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  sosiologis ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004.
O.C.  Kaligis  &  Associates, Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan ,   Alumni,  Bandung, 2002.
Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana , Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,  2011
Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  Sosiologis ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004
A. R. Sujono, Komentar dan Pembahasan Undang- undang. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika,  Jakarta, 2013.
Marc  Ancel, Social  Defence;  A  Modern  Approach  to  Criminal  Problem ,  Routledge  and Kegan Paul, London, 1965
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah , Penerbit Yayasan Kanisius, Bandung, 1982.

## Perturan Perundangan-Undangan:
Undang Undang  Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1976  tentang  Pengesahan  konvensi Tunggal Narkotika.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika