AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175

## PERAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALAM KERANGKA MAQASHIDUS SYARIAH
Rijal Assidiq Mulyana STAI Al Musaddadiyah rijal.assidiq@stai-musaddadiyah.ac.id
Diterima:  3 November 2017;Direvisi: 7 November 2017;Disetujui: 25 November 2017

## Abstract
The  research  was  conducted  to  explain  the  role  of  the  State  in  realizing  welfare  within  the framework  of  maqashidasysyariah.  maqashidasysyariah  is  a  view  developed  by  al-Ghazali  to explain  and  accommodate  the  purposes  of  the  Shari'a.  Al  Ghazali  mentions  that  a  welfare society  is  a society  that  can  meet  the  needs  of  its  dien,  its  nafs,  its  aql  (its intellectual  needs), nasl (descendant), and maal (wealth). In various literature studies, the authors found that only an  Islamic  State  can  realize such  welfare  and  not  in  the  form  of  another  State.  The  welfare  is mobilized  into  an  institutional  role  as follows  the  non-material  welfare  of  accommodating  the needs  of  the  community  for  its  worship  and  the  physical  well-being  of  society  as  its  basic physical needs are accommodated in political and economic activity.
Keywords : Country, welfare, maqashid asy syariah.

## Abstrak
Penelitian  dilakukan  guna  menjelaskan  peran  Negara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dalam kerangka maqashidasysyariah.  Maqashidasysyariah adalah  pandangan  yang  dikembangkan oleh  al  Ghazali  guna  menjelaskan  dan  mengakomodasi  tujuan-tujuan  syariat.  Al  Ghazali menyebutkan bahwa  masyarakat sejahtera adalah  masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan atas dien (peribadatannya/agamanya), an  nafs (kebutuhan  dasar  dirinya), ‘aql (kebutuhan intelektualnya), nasl (keturunannya),  dan maal (hartanya).  Dalam  berbagai  kajian  literatur, penulis  mendapati  bahwa  hanya  Negara  Islam  yang  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  tersebut dan  tidak  dalam  bentuk  Negara  yang  lain.  Kesejahteraan  tersebut  terderivasi  ke  dalam  peran kelembagaan  sebagai  berikut  kesejahteraan  non  materiil  yaitu  mengakomodasi  kebutuhan masyarakat  atas  peribadatannya  dan  kesejahteraan  fisik  masyarakat  sebagai  kebutuhan  dasar fisiknya terakomodasi dalam aktifitas politik dan ekonomi.
Kata Kunci : Negara, Kesejahteraan, maqashid asy syariah

## Rijal Assidiq Mulyana  156

## PENDAHULUAN
Dalam  ekonomi,  kajian  mengenai konsep  kesejahteraan  menempati  posisi penting.
Karenanya
dalam masterpiece nya, Adam Smith yang dianggap  sebagian  kalangan  sebagai peletak  dasar  ekonomi  menempatkan konsep kesejahteraan sebagai judul masterpiece nya  ( An  Inquiry  Into  The Nature  and  Causes  of    The  Wealth  of Nations ).  Dalam  konteks  lain  konsep kesejahteraan  pun  senantiasa  menjadi  isu sentral  dalam  berbagai  kajian  mengenai ekonomi pembangunan. Hal ini menyiratkan, setidaknya dari mulai dikenalnya ekonomi sebagai ilmu pengetahuan  sampai  saat  ini  konsep kesejahteraan  menjadi  topik  penting, menjadi  isu  sentral  dan  tentu  saja  akan tetap menjadi bahan kajian yang hangat.
Dalam konteks yang lebih luas UNDP ( United  Nations  Development  Program ) sebuah  lembaga  kerja  yang  dibentuk  oleh PBB,  yang  bertugas  untuk  membuat program  perencanaan  pembangunan  di negara-negara berkembang, membuat satu ukuran kesejahteraan manusia yaitu
Indeks Pembangunan Manusia/IPM ( Human  Development  Index/ HDI)  dengan berbagai indikator yang disinyalir komprehensif  untuk  mengukur  sebuah pembangunan  manusia.  Adapun  indikator
tersebut  adalah  Tingkat  Harapan  Hidup. (1)  Mengukur  tingkat  kelahiran  suatu negara,  indeks  kesehatan  dan  ketahanan populasi. (2) Pengetahuan dan Pendidikan. Mengukur keberaksaraan orang dewasa di suatu negara dan berapa banyak yang memperoleh  pendidikan  dasar, menengah,  hingga  tinggi.  (3)  Kualitas Hidup.  Diukur  dari  Gross  Domestic Product  (GDP)  per  kapita  suatu  negara dengan  metode  algoritma  natural.  UNDP mengklaim HDI adalah standar mengukur pembangunan  manusia.  Konsep  yang mengacu  kepada  sebuah  proses  untuk memberikan  pilihan  lebih  luas  kepada manusia Memberikan  mereka kesempatan yang  lebih  besar  untuk  pendidikan, kesehatan,  pendapatan,  pekerjaan,  dan sebagainya  (Diakses  pada  tanggal  08  Mei 2017).  HDI  digunakan  untuk  mengukur bagaimana  pembangunan  sebuah  negara. Konsep  yang  secara  prinsip,  menurut penulis,  hanya  mengukur  kesejahteraan dengan ukuran materiil saja tanpa melibatkan variabel lainnya.
Dalam konteks pemikiran kontemporer  Islam  pun  kesejahteraan menjadi  bahan  perbincangan  hangat  yang senantiasa dikaji dan diperdebatkan, salah satu  konsep kesejahteraan  yang seringkali mengemuka  adalah  gagasan kesejahteraan menurut Al Ghazali.
157 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175
Al
Ghazali meletakkan dasar
kesejahteraan dalam konteks maqashidasysyariah (tujuan  syariah)  dan nampaknya  para  ekonom  muslim  ketika
membahas dinamika kesejahteraan senantiasa mengacu padagagasan/pemikiran Al Ghazali tentang maqashid asysyariah .
Dalam  konteks  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  di  Indonesia,  kesejahteraan pun  begitu  nyata  jika  kita  baca  Pancasila sila  ke  lima  yang  berbunyi  “keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”, selanjutnya  pembukaan  Undang  Undang Dasar  1945  dalam  UUD  1945  Pasal  33 Ayat 3.
Namun, peran negara untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat mendapatkan  tantangan.  sebuah  fakta mengejutkan  datang  dari  Pilger,  aktivis lingkungan  dan  wartawan  dari  berita Australia dalam sebuah laporan khususnya tentang  akibat  buruk  globalisasi  bagi sebuah  negara  besar  seperti  Indonesia. Laporan  Pilger  tersebut  diatas  secara terang-terangan  menelanjangi  kegagalan negara  untuk  mensejahterakan  rakyatnya. Kedaulatan  negara  dalam  hal  ini  kalah berkuasa  dengan  ekspansi  perusahaan multinasional yang sudah melebihi dimensi negara. Namun walaupun demikian  peran  negara  tidak  lantas  usai,
negara  atau  dalam  hal  ini  pemerintah berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan  rakyatnya.  Bagaimanapun bentuk strategi dan falsafahnya.
Tulisan  ini  mencoba  menggambarkan mengenai, bagaimana konsep kesejahteraan  yang  ideal  yang  dicita- citakan rakyat dalam kerangka maqasahidussyariah bentuk Negara seperti  apa  yang  mampu  mengakomodir kesejahteraan  rakyat  dalam  kerangka maqasahidussyariah, bagaimana  negara mewujudkan  kesejahteraan  ideal  yang diharapkan  rakyatnya.  Dalam  konteks ilmu ekonomi kesejahteraan dapat diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum suatu masyarakat hal ini seringkali didefinisikan sebagai tingkat efisiensi optimum. Menurut  Chapra  (2001)  tingkat  efisiensi optimum  terwujud  jika  seluruh  sumber daya materiil dan manusianya dalam suatu cara  dimana  barang  dan  jasa  yang memenuhi  kebutuhan  dapat  diproduksi dalam  jumlah  maksimal  dengan  tingkat stabilitas  ekonomi  yang  masuk  akal  dan dengan  laju  pertumbuhan  masa  depan yang berkesinambungan.
Lebih  lanjut,  Chapra  mengatakan suatu perekonomian dapat  dikatakan telah mencapai  pemerataan  (keadilan)  optimal jika barang dan jasa yang diproduksi dapat

## Rijal Assidiq Mulyana  158
didistribusikan  dalam  suatu  cara  dimana kebutuhan  individu  dapat  dipenuhi  secara memadai  dan  juga  terdapat  distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil.
Dalam  konteks  pemikiran  Islam  pun, gagasan mengenai kesejahteraan senantiasa berkembang. Adalah Al Ghazali tokoh ulama Islam, yang karyanya  banyak  diikuti  oleh  ekonom muslim kontemporer. Al Ghazali membuat  satu  kerangka  kesejahteraan dalam  ruang  lingkup  tujuan  syariah ( Maqashid  Asy  Asyariah ).  Menurutnya tujuan  utama  syariah  adalah  mendorong kesejahteraan  manusia  yang  terletak  pada perlindungan  terhadap  agama  mereka ( din ),  diri  ( nafs ),  akal,  keturunan  ( nasl ), harta  benda  ( maal )  (1973).  Gagasan  Al
Ghazali  tersebut  dianggap  sebagai  yang paling  sesuai  dengan  esensi  syariah (Chapra,  2001).  Menurut  Chapra  (2001), Al  Ghazali  menempatkan  peran  agama  di urutan  pertama  karena  menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh  pada  kepribadian  manusia- perilakunya,  gaya  hidupnya,  cita  rasa, preferensinya,  dan  sikapnya  terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.
Iman  menyediakan  filter  moral,  filter moral bertujuan untuk menjaga kepentingan  individu  ( self  interest )  dalam batas-batas  kemaslahatan  sosial  ( social
interest ). Hal ini akan membantu mendorong keharmonisan antara kepentingan  diri  sendiri  dan  kepentingan masyarakat, menciptakan ikatan kekeluargaan, solidaritas sosial, dan mempromosikan kepedulian dan kerjasama  diantara  individu.  Adanya lingkungan yang demikian akan membantu  mereformasi  elemen  manusia di  dalam  pasar,  sehingga  melengkapi sistem  harga  dalam  memaksimalkan efisiensi  dan  pemerataan  pada  sektor penggunaan  sumber  daya  manusia  dan materiil (Chapra, 2001).
Harta  oleh  Al  Ghazali  ditempatkan pada urutan terakhir, hal tersebut bukanlah pertanda  bahwa  harta  tidak  penting melainkan  harta an  sich tidak  mungkin membantu secara sendirinya untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  semua orang  dalam  suatu  pola  yang  adil,  jika faktor manusia itu sendiri belum tereformasi untuk menjamin pasar bekerja secara fair.
Jika harta benda ditempatkan diurutan pertama  dan  menjadi  tujuan  itu  sendiri, akan  menimbulkan  ekses  yang  buruk, salah  satunya  adalah  kesenjangan  sosial, ketidakadilan,  ketidakseimbangan  dan  hal buruk  lainnya  (Chapra,  2001).  Menurut penulis  hal  ini  menandakan  bahwa imanlah  yang  memberi  makna  hakiki
159 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175 mengenai  kehidupan.  Dalam  konteks ekonomi,  iman  dalam  hati  menjadi  acuan seseorang  membelanjakan  hartanya  untuk memenuhi  tujuan  hidupnya  secara  lebih selektif  dan  mendistribusikan  hartanya sebagai  bekal  kehidupannya  kelak.  Tiga tujuan yang ada ditengahnya (diri manusia,  akal,  dan  keturunan),  menurut Chapra (2001) berhubungan dengan manusia itu sendiri, dimana kebahagiannya  merupakan  tujuan  syariat itu  sendiri,  ketiga  hal  tersebut  berkaitan dengan  kebutuhan-kebutuhan  intelektual dan  psikologis,  moral  dan  fisik.  Dalam konteks  hubungan  ekonomi  Indonesia menuju  ekonomi  kreatif    dan maqashid asy  syariah. tidak  lantas  kreativitas manusia  sebagai  dasar  ekonomi  kreatif dinegasikan  dengan  adanya maqashid  asy syariah justru sebaliknya dengan maqashid asy syariah mendorong ekonomi  kreatif  Indonesia  sebagai  bagian dari tujuan utama syariat dan peran negara untuk  memastikan maqashid  asy  syariah dirasakan betul oleh rakyat.
Kontribusi  besar  lainnya  mengenai hubungan kesejahteraan dan pembangunan adalah karya Ibnu Khaldun, Muqaddimah, yang  secara  literal  berarti pendahuluan. Muqaddimah membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi.
Khaldun memberikan formulasi  dan
penjelasannya  yang  terang  dan  elegan. Sehingga  berbagai  teori  ekonomi  yang dikemukakannya  kira-kira  enam  ratus tahun  yang  lalu  dapat  dipandang  sebagai pelopor  dari  sebagian  formulasi  modern (Chapra,  2001).  Mengingat  pusat  dari analisis  Ibnu  Khaldun  adalah  manusia.  Ia memandang  jatuh  dan  bangunnya  suatu negara  atau  peradaban  sangat  bergantung pada  kesejahteraan  atau  kesulitan  hidup manusia.    Faktor  non  ekonomi  pun  ikut dipertimbangkan  dalam  tesisnya  Ibnu Khaldun.  Seperti  kualitas  hidup  manusia, masyarakat, penguasa dan lembaga- lembaga.
Model Ibnu Khaldun menghubungkan semua  variabelpolitik  dan  sosioekonomi yang  penting,  seperti  Syariah  (S), otoritas politik  (G),  manusia  atau rijal (N),  harta benda (W), pembangunan (g) dan keadilan (j), dalam sebuah daur perputaran independen masing-masing mempengaruhi  yang  lain  dan  pada gilirannya  akan  dipengaruhi  oleh  yang lain pula dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang  menarik dari gagasan Ibnu Khaldun  tersebut  diatas  menurut  penulis adalah  bahwa  konsep  pembangunan  yang digagasnya didasarkan pada konsep keadilan. Artinya konsep keadilan menjadi  variabel  yang  mesti  lebih  dahulu dipenuhi/didahulukan negara kepada

## Rijal Assidiq Mulyana  160
rakyatnya.  Salah  satu  variabel  yang seringkali diabaikan dalam kajian pembangunan ekonomi secara umum.
Sejatinya istilah pembangunan ekonomi  tidak  bisa  dipisahkan  dengan istilah  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini nampak  dalam  ulasan  Ghazali  dan  Sadeq dalam  bukunya Readings  in  Islamic Economic Thought, 1992 ketika membahas  pemikiran-pemikiran  ilmuwan klasik  seperti  Al  Ghazali,  Ibnu  Khaldun, At tusi,  Ibnu  Taimyah,  dan  Ibnu  Qayyum Aljauziyah yang nampaknya saling beririsan  antara  istilah  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi.  Sadeq  (1987) mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi sebagai a suistained growth  of a right kind of  output  which  can  contribute  to  human welfare . (Pertumbuhan terus-menerus dari  factor  produksi  secara  benar  yang mampu  memberikan  konstribusi   bagi kesejahteraan manusia).
Berdasarkan  pengertian  ini,  maka pertumbuhan  ekonomi  menurut  Islam merupakan  hal  yang  sarat  nilai.  Suatu peningkatan  yang  dialami  oleh  faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan  ekonomi  jika  produksi tersebut  misalnya  memasukkan  barang- barang  yang  terbukti  memberikan  efek buruk   dan  membahayakan  manusia. Sementara menurut Naqvi (1985)
kebijakan  pertumbuhan  dalam  ekonomi Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan  klaim yang  saling bersaing  antara  konsumsi  masa  kini  dan konsumsi masa depan.
Lebih  lanjut  menurut  Naqvi  argumen fungsional  (fungsi  waktu  yang  berusaha mengoptimalkan guna konsumsi dibanding tingkat konsumsi) dalam masyarakat  Islam  memiliki  makna  luas, tidak  hanya  kesejahteraan  fisik  melalui asupan  materi  saja,  melainkan  juga kebahagiaan ruhaniah. Kebahagiaan ruhaniah tentu saja tidak akan menimbulkan  masalah  matematis,  karena sifatnya  yang  tak  berwujud  ( intangible ).
Sehingga  akhirnya  konsep  pembangunan dalam  Islam  tidak  hanya  memperhatikan aspek materi, namun juga aspek moralitas, dan ruhaniah.
Sementara  menurut  Sadeq  (1987) pembangunan ekonomi yang dimaksudkan  dalam  Islam  adalah the process  of  allaviating  poverty  and provision  of  ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan  dan  tata  susila  dalam kehidupan).  Lebih  lanjut  Sadeq  (1987) mengatakan  bahwa  Kebutuhan  dasar ( basic  needs )  merupakan  satu  hal  yang mesti  dijamin  dalam  konsep  ekonomi
161 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175
Islam. Kebutuhan ini bahkan bisa dijadikan  kriteria  untuk  mengukur  garis kemiskinan  seseorang.  Dengan  kata  lain, seseorang  yang  mengalami  kekurangan barang-barang  ini  bisa  dianggap  hidup  di bawah garis kemiskinan.
Prioritas produksi utama dalam ekonomi  Islam  adalah  memproduksi kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat.  Jika kebutuhan  dasar  telah  mampu  dipenuhi secara  baik  dan  maksimal,  maka  prioritas pertumbuhan  selanjutnya  diarahkan  untuk memproduksi   barang-barang  pendukung, karena akan meningkatkan kualitas kehidupan  manusia.  Produksi  barang- barang  ini  juga  akan  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Sedangkan barang-barang mewah walaupun  tidak  dilarang,  namun  tidak dianjurkan.  Dengan  demikian,  barang- barang  ini  tidak  menjadi  prioritas  dalam konsep  pertumbuhan  ekonomi  Islam. Adapun barang-barang yang merusak jelas tidak dibenarkan, karena tidak dibutuhkan dan bahkan merusak.
Pada akhirnya, menurut Chapra
(2002)  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang paling  tinggi  dalam  Islam  merupakan  hal yang  alamiyah  sebagai  hasil  dari  proses pemanfaatan  sumberdaya  secara  efisisien dan  penuh.  Hal  ini  disebabkan  karena tuntutan  untuk  mencapai  kemakmuran
material  dalam  kerangka  nilai-nilai  Islam menghendaki  tidak  boleh  dicapai  lewat produksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standart moral Islami. Tidak boleh memperlebar  kesenjangan  sosial  antara  si kaya  dan  si  miskin  dengan  mendorong konsumsi  yang  mencolok.  Tidak  boleh menimbulkan  bahaya  kepada  generasi sekarang dan akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral mereka.
Selanjutnya Ahmad (1997) menjelaskan  hasil  kajiannya  mengenai pembangunan  ekonomi  yang  merujuk kepada    kajian  para  ulama.  Dan  penulis sendiri  berkeyakinan  bahwa  apa  yang dirumuskan  oleh  Ahmad  tidak  terlepas dari  konsep maqashid  asysyariah Al Ghazali dan Daur Keadilan Ibnu Khaldun.
Mannan (1997) menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep  modern   tentang  pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi  pembangunan  ekonomi  dalam Islam,  tidak  hanya  timbul  dari  masalah ekonomi  manusia semata-mata tetapi  juga dari  tujuan  ilahi  yang  tertera  dalam  Al- quran  dan  Hadits.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (2008)  negara  adalah organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang mempunyai  kekuasaan  tertinggi  yang  sah dan  ditaati  oleh  rakyat.  Selain  itu  KBBI
Rijal Assidiq Mulyana  162
juga mengartikan negara sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau  daerah  tertentu  yang  diorganisasi  di bawah  lembaga  politik  dan  pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat  sehingga  berhak  menentukan tujuan nasionalnya.
Menurut  Soltaunegara  adalah  alat ( agency )  atau  wewenang  yang  mengatur dan  mengendalikan  persoalan  bersama, atas  nama  masyarakat.  Laski  menyatakan negara  adalah  suatu  masyarakat  yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang  yang  bersifat  memaksa  dan yang secara sah  lebih agung dari  individu atau  kelompok  yang  merupakan  bagian dari  masyarakat  itu.  Sedangkan  Robert MacIver menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban  di  dalam  suatu  masyarakat dalam  suatu  wilayah  dengan  berdasarkan sistem  hukum  yang  diselenggarakan  oleh suatu  pemerintah  yang  untuk  maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan  politik,  ia  adalah  organisasi pokok  dari  kekuasaan  politik.  Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan  menertibkan gejala-gejala
kekuasaan  dalam  masyarakat  (Budiarjo, 2004).
Sementara  menurut  Budiarjo  (2004) negara  adalah  organisasi  yang  dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya  secara  sah  terhadap  semua golongan  kekuasaan  lainnya  dan  yang dapat  menetapkan  cara-cara  dan  batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu.
Sementara,  merujuk  pada  konsepsi Islam,  negara  dan  agama  memiliki hubungan  yang  sinergis  hal  ini  nampak dari  pendapat  Al-Ghazali  (1973).  Al Ghazalimenyebutkan bahwa agama adalah pondasi  sementera  kekuasaan  (negara) adalah penjaga pondasi tersebut. Sehingga antara  agama  dan  negara  memiliki hubungan  yang  saling  menguatkan.  Pada satu  sisi  agama  menjadi  pondasi  bagi negara  untuk  berbuat  bagi  rakyatnya dalam  mencapai  kesejahteraan  dan  di  sisi lain  negara  menjadi  alat  bagi  agama  agar ia tersebar dan terlaksana secara benar.
Sementara  menurut  Aedy  (2011)  dari sebuah negara Islam tergantung pada lima pilar  utama  yaitu,  Penguasa  yang  tidak serakah,  dan  menganut  pola  hidup  yang Islami,  tidak  mewah  dan  tidak  pula  kikir. Demikian  pula  sikap  dan  pola  hidup rakyatnya.  Kesadaran  dan  keikhlasan masyarakat  atau  pemilik  kekayaan  untuk
163 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175 mengeluarkan  zakat,  infak,  sedekah, wakaf, dan sebagainya sesuai syariat.
Pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah, dan  wakaf  yang  melembaga  dan  sesuai syariat  sehingga  penyalurannya  tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Pengelolaan kepemilikan umum; sumber  daya  air,  sumberdaya  minyak, sumberdaya  alam  lainnya  oleh  negara untuk  kesejahteraan  rakyat  sepenuhnya. Bumi  tidak  dihiasi  dengan  berbagai kemaksiatan,  dan  berbagai  kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.
Dalam  kajian  konsep  kesejahteraan ( welfare ),  konsep  negara  kesejahteraan ( welfare  state )  seringkali  mengemuka.
Menurut  Spicker  (Suharto,  2006)  konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian  kesejahteraan  ( welfare ) atau  pelayanan  sosial  ( social  services ).
Melainkan  juga  sebuah  konsep  normatif atau  sistem  pendekatan  ideal  yang menekankan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan  anak  kandung  pergumulan ideologi  dan  teori,  khususnya  yang bermatra  sayap  kiri  ( left  wing  view ), seperti  Marxisme,  Sosialisme,  dan  Sosial Demokratik.
Jika diidentifikasi menggunakan pendekatankesejarahan mengenai munculnya  wacana  negara  kesejahteraan. Maka,akan  banyak muncul berbagai pendapat. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan  Smith  (Suharto,  2006),  ide  dasar negara  kesejahteraan  beranjak  dari  abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa
pemerintah  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjamin the  greatest  happiness (atau welfare ) of  the  greatest  number  of their  citizens .  Bentham  menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan  konsep  kebahagiaan  atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme  yang  ia  kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat  menimbulkan  kebahagiaan  ekstra adalah  sesuatu  yang  baik.  Sebaliknya, sesuatu  yang  menimbulkan  sakit  adalah buruk.  Menurutnya,  aksi-aksi  pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin  bagi  setiap  orang.  Menurut penulis sendiri konsep negara kesejahteraan  sebenarnya  adalah  salah satu  kajian  ekonomi  penting  yang  sangat tua. Hal ini berdasarkan gagasan negaraideal  berdasarkan  keadilan  yang dibahas  oleh  Plato  dalam  bukunya  yang

## Rijal Assidiq Mulyana  164
berjudul Res  Publika sekitar  ±  4  abad sebelum masehi .
Pendapat  lain  diungkapkan  Chapra (2006),  menurutnya  negara  kesejahteraan mendapatkan  momentumnya  pertama  kali setelah  depresi  besar  dan  setelah  perang dunia  ke-II,  sebagai  respons  terhadap tantangan  kapitalisme  dan  kesulitan- kesulitan  yang  terjadi  akibat  depresi  dan peperangan.  Tujuan  jangka  pendeknya adalah  untuk  menghapuskan  ekses-ekses kapitalisme  yang  paling  mencolok  dan daya tarik sosialisme. Hal senada diungkapkan  Suharto  (2006)  Di  negara- negara  Barat,  negara  kesejahteraan  sering dipandang  sebagai  strategi  ‘penawar racun’  kapitalisme,  yakni  dampak  negatif ekonomi  pasar  bebas.  Karenanya, welfare state sering  disebut  sebagai  bentuk  dari ‘kapitalisme  baik  hati’  ( compassionate capitalism ).
Dalam  konteks  kapitalisme,  Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui  lembaga  yang  disebut  negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan.
Ketidakadilan  pasar  harus  dikurangi  oleh negara  untuk  menjamin  stabilitas  sosial
dan  mengurangi  dampak-dampak  negatif kapitalisme.  Marshall  melihat  sistem negara  kesejahteraan  sebagai  kompensasi yang  harus  dibayar  oleh  kelas  penguasa dan  pekerja  untuk  menciptakan  stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis.  Pelayanan  sosial  yang  diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi konsekuensi kapitalisme (Suharto, 2006).
Secara garis besar, negara kesejahteraan  menunjuk  pada  sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan  melalui  pemberian  peran yang  lebih  penting  kepada  negara  dalam memberikan  pelayanan  sosial  secara universal dan komprehensif kepada warganya  (Suharto,  2006).  Namun  disisi lain, menurut Chapra (2006) kenyataannya  para  analis  politik  telah gagal  mencapai  suatu  kesepakatan  yang dapat  diterima  secara  umum  mengenai konsep  negara  kesejahteraan.  Meskipun pembahasannya  telah  berlangsung  selama beberapa dekade, sehingga Tittman menganggapnya  sebagai  “abstraksi  yang tak terdefinisikan”. Banyak contoh negara negara  yang  mengaplikasikan  konsep negara kesejahteraan secara berbeda-beda. Misal  versinya  yang  setengah-setengah  di
165 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175

## Hal 155-175
Amerika,  sampai  bentuk  yang  konkret  di Swedia.  Sementara  di  Inggris,  konsep welfare  state difahami  sebagai  alternatif terhadap the Poor Law (Suharto, 2006).
Bagi  penulis,  definisi  sebuah  negara kesejahteraan  bukanlah  hal  yang  paling esensial, bagaimanapun definisi dan bentuknya,  pokok  ideal  yang  diharapkan masyarakat  adalah bagaimana  peran negara  untuk  membangun  kesejahteraan mereka.
Menguat  dan  melemahnya  peran negara  senantiasa  menjadi  kajian  hangat yang senantiasa diperdebatkan.
Menguatnya  peran  negara  seringkali diklaim  sebagai  manifestasi  dari  ideologi sosialisme.  Sementara  pelemahan  fungsi negara  atas  ekonomi  menjadi  manifestasi dari  ideologi  kapitalisme.  Pertentangan kedua  ideologi  ini  seringkali  nampak  ke permukaan  dalam  konteks  negara-negara yang  mewakili  kepentingan  ideologi tersebut.  Seperti  amerika  utara  yang kapitalis  dan  amerika  selatan  yang sosialis.
Namun  dalam  prakteknya  kedua ideologi tersebut gagal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sosialisme komunisme menjadi ideologi lebih dahulu terjungkal,  impian  kaum  marxis  untuk menciptakan masyarakat egalitarian, tanpa kelas  dengan  rasa  persaudaraan,  tanpa
upah  tetap  tidak  terwujud,  kaum  buruh masih  tetap  sebagai  penerima  upah dengan  kebebasan  bergerak  yang  sempit. Kelas  sosial  juga  masih  tetap  ada  tanpa perubahan  signifikan.  alasan  kegagalan tersebut  jelas  karena  sasaran  dari  sistem tersebut  tidak  seirama  dengan  falsafah yang  mendasarinya  dan  sasaran  yang dipakai,  sasaran  itu  berupa  humanitarian. Setiap  orang  bekerja  ntuk  kepentingan sosial,  semua  keperluan  dipenuhi  dan tidak  ada  kesenjangan.  Akan  tetapi falsafah yang mendasari strateginya penuh dengan  dialektika  kebencian,  konflik,  dan eliminasi  serta  transformasi  manajemen semua  sarana  produksi  kepada  segelintir orang. (Chapra, 2006).
Setelah kejatuhan sosialisme, ideologi kapitalis  serasa  mendapat  angin  segar. Namun rupanya hal tersebut  tidak bertahan  lama.  Adalah  Fukuyama  dalam bukunya  yang  terdahulu, The  End  of History and The Last Men (1992).
Namun  pada  akhirnya  keyakinannya tersebut  diralat  olehnya  sendiri  dalam bukunya State-Building:  Governance  and World  Orderin  the  21st  Century (2005), Fukuyama menyadari bahwa meminimalisir peran negara dalam fungsinya hanya  akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan
kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut  konflik  sosial  dan  perang  sipil yang meminta korban jutaan jiwa.
Keruntuhan  atau  kelemahan  negara telah  menciptakan  berbagai  malapetaka kemanusiaan  dan  hak  azasi  manusia selama  tahun  1990-an  di  Somalia,  Haiti, Kamboja,  Bosnia,  Kosovo,  dan  Timor Timur  (Fukuyama,  2005).  Artinya  dalam tesis  terbarunya  Fukuyama  menyadari bahwa tidak mungkin tercapai kesejahteraan  bagi  rakyat  tanpa  hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif.
Di  sisi yang lain, Huntington, profesor  ilmu  politik  Harvard  University, dalam  tesisnya The  Clash  of  Civilization and  The  Remaking  of  World  Order (diterjemahkan  menjadi Benturan  Antar Peradaban  dan  Masa  Depan  Politik Dunia ),  juga  menyatakan  bahwa  peran negara  sudah  berakhir  dalam  kancah politik-ekonomi  dunia.  Peran  ini  akan digantikan oleh entitas lain yang bernama: peradaban .  Walaupun  sebenarnya  apa yang  dicemaskan  Huntington,  menurut penulis tidak beralasan seakan menegasikan  peran  negara,  disisi  lain dalam  konteks  Islam  peradaban  sendiri mesti  dimulai  dari  sebuah  negara  (dalam hal ini seringkali civil society dalam Islam
diterjemahkan  masyarakat  ideal  yang hidup pada masa Rasulullah).
Lantas, apa yang disampaikan Fukuyama,  seakan  memperkuat  tesis Giddens  tentang  jalan  ketiga  ( the  third way ). Giddens menjelaskan lima permasalahan  yang  dihadapi  dunia  saat ini,  yaitu,  (1)  globalisasi  yang  mengubah makna  dan  rumusan  konsep  kebangsaan, pemerintahan  dan  kedaulatan  (2000).  (2) munculnya  individualisme  baru  (2000). (3)  berbagai  permasalahan  yang  muncul dari  ideologi  kapitalisme  dan  sosialisme komunisme, sehingga mengaburkan kedua konsep  ideologi  tersebut  dalam  bidang politik. (4) berkurangnya peran pemerintah  yang  diambil  alih  oleh  badan non  pemerintah  (swasta)  (2000).  (5) masalah lingkungan hidup yang berpotensi menjadi bahaya besar (2000).
Sampai kemudian, Giddens mengajukan  sebuah  gagasan  alternatif untuk  mengatasi  masalah  dunia  saat  ini dengan  istilah the  third  way .  Yang  amat disayangkan
Giddens tidak mengungkapkan  konsep  dasar  mengenai gagasannya tersebut sehingga bagi sebagian  kalangan the  third  way nampak utopis  dan  tidak  realistis.  Hal  lainnya adalah adanya kontradiksi gagasan- gagasan  yang  diajukan  oleh  Giddens dengan the third way- nya. Namun penulis
167 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175 berkeyakinan  bahwa  apa  yang  diajukan Giddens  bukanlah  suatu  hal  yang  utopis mengingat fakta kegagalan ideologi sosialisme  dan  kapitalisme  yang  dianut berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dalam  hal  ini  penulis  memahami bahwa  jalan  ketiga  tersebut  adalah  sistem politik/kenegaraan  yang  dibangun  atas dasar  moralitas  dan  spiritualitas  dimana peran  agamawan  sangat  dominan.  Maka, tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  sistem politik  kenegaraan  berdasarkan  sudut pandang Islam yang hakiki.
Lebih lanjut, Chapra (2006)
mengatakan Islam memiliki sistem
ekonomi yang secara fundamental berbeda dari  sistem  kapitalis  maupun  sosialis.  Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk  pandangan  dunia  sekaligus sasaran-sasaran  dan  strategi  ( maqashid asy  syariah )  yang  berbeda  dari  sistem sekuler  yang  menguasai  dunia  saat  ini. Sasaran-sasaran  yang  dikehendaki  Islam secara mendasar bukan materiil.
Menurut Kahf (1991), negara haruslah  membawa  masyarakat  muslim semakin  dekat  kepada  Allah.  Pemikir politik  Islam  pada  masa  klasik  Al Mawardi  (1973) menyatakan  bahwa fungsi negara yang utama adalah meneruskan peran kenabian dalam
menjaga  agama  dan  mengelola  hal-hal keduniawian.
Ibnu  Khaldun  menyatakan  bahwa fungsi  negara  adalah  membuat  semua orang mengikuti syariah dalam kehidupan mereka.  Syariah  adalah raison  d’etre ( reason  for  being )  sebuah  negara  dalam Islam  (Kahf:  1991).  Lebih  lanjut  Ibnu Khaldun  mengatakan  bahwa  menetapkan pemimpin  itu  wajib.  Tentang  wajibnya telah  ditetapkan  oleh  ijma  para  sahabat dan tabi’in. Para sahabat ketika Rasulullah SAW  wafat,  segera  melakukan  baiat kepada  Abu  Bakar  dan  menyerahkan urusan kepadanya. Begitupula pada setiap zaman.
Pada  setiap  zaman  tidak  pernah masyarakat  tidak  mempunyai  pemimpin ( Imam )  (Muthathari,  1991).  Hal  senada disampaikan  oleh  Ibnu  Hazm,  “umat wajib  menetapkan  imam  yang  adil  untuk menegakkan  hukum-hukum  Allah  dan memimpin  mereka  dengan  hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW (Muthathari, 1991).
Menurut Ayatullah Khomeini, “sesungguhnya  hukum-hukum  Allah  baik hukum  yang  berkaitan  dengan  kekayaan, politik maupun hak-hak, tidak dihapuskan, tetap berlaku sampai hari kiamat. Kekalnya  hukum-hukum  itu  memerlukan pemerintahan ( hukumah ) dan

## Rijal Assidiq Mulyana  168
kepemimpinan  ( wilayah )  yang  menjamin terpeliharanya  undang-undang  ilahi  dan pelaksanaannya. Karena memelihara sistem  termasuk  kewajiban  yang  penting dan  merusak  urusan  kaum  muslimin termasuk hal yang tercela, maka semua itu tidak  bisa  tegak  atau  diatasi  kecuali dengan adanya emimpin atau pemerintahan” (Muthathari, 1991).
Sementara  Muthathari  (1991)  sendiri memandang kepemimpinan Islam, merujuk  pada  dua  istilah  yang  berkaitan yaitu imamah dan wilayah. Sementara wilayah dibagi  lagi  menjadi  dua  bagian yaitu wilayah negatif  artinya  penolakan atas  kepemimpinan  dan wilayah positif berarti penerimaan kepemimpinan. Dalam literatur  lain,  wilayah  negatif  itu  disebut baraah (melepaskan  diri,  membebaskan diri).  Kedua wilayah ini  sebenarnya  dua sisi dari  mata uang  yang sama. Menerima kepemimpinan  Allah  berarti  melepaskan diri  dari  kepemimpinan  selain  Allah (kepemimpinan ilahiyah ).  Dari  berbagai definisi  mengenai  negara  atau subset nya yaitu  pemerintah  sebagaimana  penulis sebutkan.  Maka,  dalam  sistem  Islam kepemimpinan negara lebih bersifat teokratis.  Hal  ini  sinkron  dengan  gagasan kesejahteraan  yang  diajukan  oleh  Al Ghazali,  kebutuhan  spiritual  dari  konsep maqashid  asy  syariah hanya  terjadi
bilamana  sistem kenegaraan  lebih  bersifat teokrasi dan tentu saja tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dalam suasana demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah penelitian  kualitatif  karena  menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung  menggunakan  analisis  dengan pendekatan  induktif.  Proses  dan  makna (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.  Selain  itu,  landasan  teori  juga bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
Penelitian  penulis  bertolak  dari  data, memanfaatkan  teori  yang  ada  sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori (Noor, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk pada berbagai definisi negara  yang  diajukan  berbagai  ahli  dan berdasar  pada  konsep maqashid  asy syariah yang  digagas  Al  Ghazali.  Maka penulis  mengajukan gagasan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat  yang  dapat  diderivasikan kedalam  tiga  peran  kelembagaan  sebagai berikut.  Pertama, peran  peribadatan .
169 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175

## Hal 155-175
Artinya  negara  mesti  mampu  memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal peribadatannya.  Kedua, peran  politik .
Artinya, negara berperan mengatur ketertiban  yang  dicapai  lewat  kekuasaan untuk  menjalankan  hukum  atau  aturan yang  bersifat  memaksa.  Ketiga, peran ekonomi .  Artinya  negara  memainkan peranan  penting  untuk  memastikan  laju ekonomi ada dalam kondisi yang seimbang.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa dalam Islam, kepemimpinan negara dan kepemimpinan religiius adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini menandakan bahwa negara/pemerintahan  memiliki  peranan  di bidang  peribadatan,  atau  dalam  konteks yang  lebih  praktis  mengatur  peribadatan masyarakat  yang  ada  di  dalamnya.  Dasar teoritis  dari  gagasan  ini  adalah  Q.S.  Adz- Dzariyat 56 dan Q.S. Al Furqan 77.
Maka, dalam pengertian kepemimpinan dengan kewenangan relijius, Muthathari (1991: 29-30) menunjukkan  bahwa Imamah dalam konteks  aqidah  syiah  imamiyahadalah semacam spesialisasi dalam Islam, spesialisasi  yang  luar  biasa  dan  bersifat ilahiah, para  Imam  adalah  pakar  dalam Islam,  tetapi  ilmu  khusus  mereka  tidak diperoleh dari pemikiran dan akal  mereka
sendiri, yang tidak tertutup dari kemungkinan  melakukan  kesalahan.  Para Imam menerima ilmu secara langsung dari Nabi SAWW. Ilmu ini diturun temurunkan  oleh  para  Imam  selanjutnya. Sementara  pemerintahan  adalah  cabang dari Imamah, para  wakil  Imam  yang tengah  berada  dalam  keghaiban  besar. Pemerintahan  demikian  bertugas  untuk menjaga tegaknya undang-undang ilahiah . Termasuk didalamnya  memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dijalankan  oleh rakyat.bahkan  sampai  hal  personal  dalam masyarakat seperti ibadah, maka pemerintah memiliki tugas untuk memastikan  mereka  dapat  beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
Lalu  muncul  pertanyaan  bagaimana hubungan  timbal  balik  antara  masyarakat dengan Imam nya?    Menurut  Syariati (1989) selain status dan hikmah perwujudan seorang Imam dengan atribut- atribut  kesempurnaan  mereka  memberi andil  dalam  memperlembut  ruhani  umat manusia,  mendidik  dan  menyempurnakan mereka.  Pada  saat  yang  sama  pengaruh Imam  yang  spirituil  dan  mendidik  ini mewujud  menjadi  teladan  yang  luhur  dan tinggi, serta contoh-contoh yang paripurna dan  kesaksian  yang  sempurna  bagi  sifat- sifat manusia.

## Rijal Assidiq Mulyana  170
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam konteks Islam, pemimpin negara memiliki andil  besar  untuk  membimbing  ruhani masyarakatnya,  mengarahkan  ke  arah spiritual  yang  sebenar-benarnya.  Hal  ini tentulah  sangat  bertolakbelakang  dengan konsep  negara  dalam  pandangan  para penulis  Barat  yang  sudah  sekuler  seperti yang  sudah  kita  kutip  di  atas.  Negara dipisahkan  dengan  urusan  keagamaan, sehingga  agama  tidak  pernah  disebut- sebut dalam hal kenegaraan dan sebaliknya  negara  juga  tidak  pernah mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan urusan peribadatan
Politik berasal dari akar kata politique dari  bahasa  Yunani  maknanya  hampir sama  dengan siyasah dalam  bahasa  Arab.
Politique berasal  dari  kata police yang berarti  kota.  Dalam  pengertian  ini, pemerintah bertugas dalam bidang administrasi  kota  dalam  bentuknya  yang paling  ideal,  dan  tanggung  jawabnya dalam  suatu  negara  merupakan  tanggung jawab  kenegaraan  dalam  suatu  kota (Syariati, 1989). Sementara siyasah menurut  Syariati  (1989)  berdasarkan makna  praktisnya  adalah  suatu  filsafat yang  mendobrak  dan  dinamis,  dan  tujuan negara  dalam  filsafat  politik  adalah merombak bangunan, pranata-pranata, dan hubungan-hubungan  sosial,  bahkan  juga
akidah,  akhlak,  peradaban,  tradisi  sosial; dan  secara  umum  menegakkan  nilai-nilai sosial  diatas  landasan  “pesan  revolusi” dan “ideologi revolusioner” serta bertujuan  merealisasikan  cita-cita  dan harapan-harapan  yang  lebih  sempurna, membimbing masyarakat mencapai kemajuan,  menciptakan  kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki.
Dengan  peran  politik  yang  dimiliki negara.  Maka,  negara  bisa  memaksa masyarakat  untuk  mematuhi  hukum- hukum syariah/ilahiah.
Karena  menurut  penulis  kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan hukum-hukum  Allah  adalah  tanda-tanda masyarakat  yang  beriman.  Dan  peran negara  memastikan  tegaknya  hukum- hukum  ilahiah.  Oleh  karena  itu  Ali  bin Abi  Thalib radhiyallahuanhu berkata, ”Manusia  harus  mempunyai  sistem pemerintahan ( imarah ), yang baik ataupun yang  buruk.  Dikatakan  kepada  beliau, ”Kepemimpinan  yang  baik  kita  telah mengetahuinya,  maka  bagaimana  dengan adanya  kepemimpinan  yang  buruk?” Khalifah Ali menjawab,” Dengan kepemimpinannya  itu,  minimal  dapat ditegakkan  sanksi-sanksi  hukum,  jalan- jalan menjadi aman, musuh dapat diperangi  dan  harta  rampasan  dapat dibagi.”  (Taimyah,  2005).  Dalam  hal  ini,
171 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175 negara adalah media penegak syariat yang diturunkan  oleh  Allah  kepada  manusia. Tanpa  adanya  negara,  berarti  tidak  ada kekuasaan  yang  memaksa,  yang  berarti pula  tidak  mungkin  suatu  hukuman dijatuhkan.
Misalnya  dalam  kasus  pencurian, syariat  Allah  adalah  memotong  tangan pelaku pencurian, sebagaimana difirmankan  Allah  dalam  Q.S.  Al  Maidah 38.
Sementara  menurut  Taimyah  (2005), “Demikianlah  ketentuan  sanksi-sanksi hukum disyariatkan. Demikian pula seharusnya kepala negara mempunyai niat dalam  melaksanakannya.  Kapan  pun seorang  kepala  negara  dalam  pelaksanaan eksekusi sanksi hukum itu demi kemashlahatan  rakyat  dan  mencegah  dari kemungkaran,  niscaya  manfaat  itu  akan dirasakan  seluruh  rakyat,  demikian  pula marabahaya  dapat  diantisipasi.  Dengan begitu akan mendapat ridha Allah dan taat pada perintah-Nya. Saat itulah Allah akan melunakkan hati dan memudahkan datangnya  sebab-sebab  kebaikan,  serta hati-hati  akan  merasa  cukup  (dengan mengambil  pelajaran)  dari  pemberlakuan sanksi hukum ( al-‘uqubah ).
Sementara  yang  dihukum  pun  akan  rela ketika  menerima  sanksi  hukum  tersebut.” Termasuk  dalam  peranan  politik  negara
adalah dalam  bidang kemiliteran jihad bil qital (memerangi  negara-negara  yang mengganggu kedaulatan Islam), mengusahakan  angkatan  perang  dan menjaga garis perbatasan.
Peran  negara  dalam  perekonomian Islam  menurut  Kahf  (1998)  adalah mengelola harta negara untuk semaksimal kepentingan masyarakat.Memenuhi prasarana  minimal  pembangunan  sebuah negara yang melindungi dan mengamankan  agama,  budaya,  ekonomi dan  kepentingan  politik.  Meningkatkan administrasi  publik  dan  fungsi-fungsi pemerintahan.
Mengusahakan agar individu-individu dapat  memenuhi  kebutuhannya,  hal  ini dilakukan dengan cara menciptakan suasana  perekonomian  yang  kondusif. Mengusahakan  keadilan  ekonomi  dan sosial  dengan  cara  pemerataan  sumber daya ekonomi.
Hal ini termasuk pewajiban zakat dan penyuburan infaq , shadaqah dan waqf . Melindungi  etika  dan  lingkungan  dalam hubungan antara sektor ekonomi.
Dalam  konteks  yang  hampir  sama, menurut  Shadr  (2008)  pemerintahan dalam  Islam  wajib  menyediakan  jaminan sosial  guna  memelihara  standar  hidup seluruh  individu  dalam  masyarakat  Islam. Lazimnya, negara menunaikan
Rijal Assidiq Mulyana  172
kewajibannya  ini  dalam  dua  bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan  yang  luas  untuk  melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari  kerja dan usahanya sendiri.
Namun, ketika seorang individu tidak mampu  melakukan  kerja  produktif  dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan  kesempatan  kerja  baginya. Maka,  berlakulah  bentuk  kedua  dimana negara  mengaplikasikan  prinsip  jaminan sosial  dengan  cara  menyediakan  uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai  kebutuhan  individu  tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.
Menurut Shadr (2008) prinsip jaminan  sosial  didasarkan  pada  dua  basis doktrin  ekonomi.  Pertama,adalah  prinsip kewajiban  timbal  balik  masyarakat. Islam telah  mewajibkan  hal  ini  atas  kaum muslim sebagai kewajiban bersama ( fardhu  al  kifayah ),  berupa  bantuan sebagian  orang  bagi  sebagian  lainnya. Fungsi  negara  dalam  mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya  mencerminkan  peran  negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi  apa  yang  telah  digariskan
syariah,  dalam  memastikan  agar  kaum muslim mematuhi hukum-hukum Islam.
Ini  juga  mencerminkan  kapasitas negara  sebagai  otoritas  berkuasa  yang mengemban kewajiban untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam dan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang  wajib  serta  melarang  yang  haram, dalam konteks ini negara berhak memaksa masyarakat  untuk  menolong  orang-orang yang  tidak  berkemampuan,  hal  ini  bisa dalam  bentuk  shadaqah,  infak,  wakaf ataupun  zakat  dan  khumus.  Basis  doktrin ekonomi  yang  kedua  mengenai  jaminan sosial  yakni  hak  masyarakat  atas  sumber- sumber  kekayaan.  Atas  dasar  ini,  negara secara  langsung  bertanggung  jawab  atas penghidupan  mereka  yang  membutuhkan dan  tak  berdaya.  Lebih  lanjut  Shadr mengatakan  (2008)  kewajiban  negara tidak  hanya  untuk  memberikan  jaminan sosial dalam  batas-batas kebutuhan pokok saja,  namun  juga  mewajibkan  negara untuk  menjamin  kehidupan  individu  agar sesuai  dengan  standar  hidup  masyarakat Islam.  Jaminan  yang  dimaksud  adalah “jaminan pemeliharaan”. Pemberian bantuan  dan  sarana  agar  individu  bisa hidup  sesuai  dengan  standar  hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya.
173 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175

## Hal 155-175
Sehingga berdasarkan pendapat Shadr diatas,  peran/tanggung  jawab  negara berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat,  nampak  dari  jaminan  sosial yang  didasarkan  pada  basis  kewajiban timbal  balik  masyarakat  yang  sekaligus menunjukkan persaudaraan Islam, dimana hak  seorang  individu  atas  bantuan  dan pemeliharaan  individu  lain  memperoleh pengertian islaminya dari rasa persaudaraan dan pertalian dalam keluarga besar  manusia  yang  berkeadilan,    basis yang  kedua  yaitu  basis  hak  masyarakat atas  kekayaan/sumber  daya  alam,  yang menjadi  justifikasi  bagi  hak  para  individu dalam  masyarakat  yang  tidak  mampu bekerja.  Pentingnya  peran  pemerintah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ini juga  dinyatakan  oleh  Olson,  dengan menyatakan  bahwa,  “bukan  akumulasi kapital,  bukan  pinjaman,  bukan  tenaga kerja, bukan sumberdaya alam, melainkan perbedaan  antara  kebijakan  dan  institusi perekonomian  yang  membuat  adanya negara  kaya  dan  miskin.”  Pernyataan  ini diperkuat  oleh  North  yang  menyatakan bahwa,  “Teori  klasik  tidak  mencukupi sebagai  alat  dan  resep  yang  akan menyebabkan pembangunan.” (Kahf, 1991).
SIMPULAN
Dari  berbagai  literasi  yang  diketengahkan penulis  dan  menjawab  rumusan  masalah dimuka.  Maka,  penulis  menyimpulkan bahwa  konsep  kesejahteraan  dalam  Islam terutama  yang  berakar  dari  gagasan  Al Ghazali  mengenai maqashid  syariah adalah  konsep  kesejahteraan  yang  paling komprehensif.
Karena  tidak  hanya  memasukkan unsur  kebutuhan  materiil  manusia  namun juga  moril  dan  spiritual.  Berbeda  dengan konsep  kesejahahteraan  yang  digadang- gadang  oleh  konsep  barat  yang  hanya menitiberatkan pada aspek materi saja dan mengabaikan aspek moril dan spiritualnya.  Al  Ghazali  mengatakan sejahteranya seseorang jika
mampumemberikan perlindungan terhadap  agama  mereka  ( din ),  diri  ( nafs ), akal, keturunan ( nasl ), harta benda ( maal ). Hal  ini  berarti  dimensi maqashid  syariah tidak  hanya  berdimensi  saat  ini  (duniawi) namun juga masa depan (ukhrawi).
Satu-satunya  bentuk  negara  yang mampu mengakomodir tercapainya maqashid  syariah adalah  negara  Islam. Dimana kepemimpinan politik dan kepemimpinan  agama  tidak  dipisahkan. Serta  peran  agamawan  sangat  kentara. Berbeda dengan konsep negara barat yang sangat  sekuleristik,  sehingga  politik  dan agama adalah konsep yang saling

## Rijal Assidiq Mulyana  174
berjauhan  dan  berjalan  sendiri.  Selain  itu fakta  yang  tidak  bisa  dibantah  adalah kegagalan negara-negara yang mengadopsi  sistem  kapitalis  dan  sosialis komunis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.  Maka  pilihan  yang  paling rasional  adalah  dengan  negara  Islam  atau setidaknya bernafaskan Islam.
Negara dalam perannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya ( maqashid syariah ), terderivasi kedalam 3 peran kelembagaan. Yaitu: peran peribadatan,  peran  politik  dan  peran ekonomi.  ketiga  peran  tersebut  mesti berjalan  beriringan  guna  memastikan terwujudnya maqashid syariah.

## REFERENSI
Al Qur’an Al Karim.
Aedy,  Hasan.  (2011). Teori  dan  Aplikasi Ekonomi  Pembangunan  Perspektif Islam  Sebuah  Studi  Komparasi .
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ahmad,  Kursyid.  (1997) Pembangunan Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam , dalam Etika  Ekonomi  Politik .
Jakarta: Risalah Gusti, Jakarta.
Al  Ghazali,  Abu  Hamid.  (1973). Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar Al-Fikr Al  Mawardi,  Abu  Hasan.  (1973). al
Ahkam  al  Sultaniyah ,  Maktabat  al
Babi al Halabi, Cairo 3 rd edition.
Ash  Shadr,  Muhammad  Baqir.  (2008).
Buku Induk Ekonomi Islam;
Iqtishaduna. Jakarta: Penerbit
Zahra.
Budiardjo,  Miriam.  (2004). Dasar  Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Chapra, Umer. (2006). Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta:
Gema  Insani  Press  dan  Tazkia Institute.
------------------. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi  Sebuah  Tinjauan  Islam.
Jakarta:  Gema  Insani  Press  dan Tazkia Institute.
------------------.  (2002). Sistem  Moneter Islam. Jakarta:  Gema  Insani  Press dan Tazkia Institute.
Choudhuri, Masudul Alam. (1986). Contributions to Islamic Economic Theory .  New  York  :  St.Martin’s,
Press.
Fukuyama,  Francis  (1992), The  End  of History  and  the  Last  Men .  New York: Free Press.
Fukuyama, Francis (2005), State- Building:  Governance  and  World Order in the 21st Century (Memperkuat Negara: Tata
Pemerintahan  dan  Tata  Dunia Abad 21) . Jakarta: Gramedia.
175 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember  2017 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175 Giddens,  Anthony  M.  (2000). Jalan
Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi Sosial(The Third Way; The
Renewal  of  Social  Democracy). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Huntington,  Samuel  P.  (2003) Benturan Antarperadaban  dan  Masa  Depan
Politik Dunia .
Yogyakarta:
Penerbit Qalam. Indeks  Pembangunan  Manusia,  tersedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/Inde ks_Pembangunan_Manusia.Diakse s pada tanggal 08 Mei 2017.
Kahf,  Monzer.  (1991) Economic  Role  of State  in  Islam , Lessons  in  Islamic Economic , proceedings  of  the seminar on Teaching  of  Islamic Economic  for  University  Level in Dhaka,  Bangladesh  23  Juli  –  5 Agustus  1991,  Islamic  Research and  Training  Institute  (IRTI) Islamic  Development  Bank  and Islamic Foundation, Bangladesh. ------------------, Role  of  Government  in Economic Development An Islamic
Perspective , seminar  of  Economic Development, Sains  University, Penang, Malaysia, 2 – 4 December 1998.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (2008).
Edisi  Keempat.  Jakarta:  Pusat
Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional.
Mannan,  M.  Abdul.  (1997). Teori  dan Praktek Ekonomi Islam .
Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf. Muthathari,  Murtadha.  (1991). Imamah dan  Khilafah. Jakarta:  Penerbit Firdaus.
----------------------------.
(1991).
Kepemimpinan Islam. Banda
Aceh: Penerbit Gua Hira.
Naqvi, Syed Nawab Haider. (1985). Etika dan  Ilmu  Ekonomi. Bandung:
Penerbit Mizan.
Noor,  Juliansyah.  (2011). Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Pilger,  John. New  Rulers  of  The  World, diproduksi oleh Institute for Global Justice dan INFID.
Sadeq, Abul Hasan M. dan Ghazali, Aidit. (1992). Readings in Islamic Economic Thought . Malaysia:
Loqman Malaysia.
Sadeq,  Abul  Hasan  Muhammad.  (1987).
Economic  Growth  in  An  Islamic Economy , tulisan dalam Development   and  Finance  in Islam, Malaysia: International Islamic University Press.

## Rijal Assidiq Mulyana  176
Smith, Adam. (1998). An Inquiry Into The Nature and Causes of  The Wealth of  Nations. London:  Cambridge
Drive Elecbook.
Suharto, Edi. (2006). Negara
Kesejahteraan  dan  Reinventing
Depsos. Makalah  dalam  seminar
“ Mengkaji Ulang Relevansi
Welfare  State  dan  Terobosan Melalui  Desentralisasi  Otonomi di Indonesia ”.  Wisma  MM  UGM
Yogyakarta 25 Juli 2006.
Syariati, Ali. (1989). Ummah dan Imamah
Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta:
Pustaka Hidayah.
Taimiyyah, Ibnu.
(2005). Siyasah
Syar’iyyah: Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.