## KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN
KEADILAN PANCASILA
Emut Suharsono Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
transportasi  online  ini  belum  ada  payung  hukum  yang  jelas,  se- hingga  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Aturan  yang  ada  masih  tumpang tindih,  sehingga  pemerintah  pusat  perlu  melakukan  sinkronisasi  dan harmonisasi  peraturan  terkait  angkutan  non-umum  berbasis  online  ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya, problema- tika  dan  solusi  pemerintah  pusat  dalam  melakukan  taraf  sinkronisasi  dan harmonisasi  peraturan  terkait  pengaturan  angkutan  non  umum  berbasis online  sesuai  dengan  keadilan  Pancasila.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  memahami,  mendeskripsikan  dan  menelaah  mengenai  upaya, problematika  dan  solusi  pemerintah  pusat  dalam  taraf  sinkronisasi  dan harmonisasi  peraturan  terkait  pengaturan  angkutan  non-umum  berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang ber- sifat  deskriptif  analisis,  dengan  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  yakni  melalui  studi  kepustakaan,  yang  kemudian  dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori negara hukum, teori legislasi, dan teori keadilan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  (1)  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  taraf  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  terkait pengaturan angkutan umum berbasis online yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, selama ini hanya dengan melakukan revisi dan mencabut peraturan  yang  mengatur  angkutan  non-umum  berbasis  online,  (2)  Pro- blematikanya karena peraturan belum dapat berlaku secara efektif, belum memberikan  kepastian  hukum,  dan  belum  dapat  mewujudkan  tujuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah : (a) tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan  peraturan;  (b)  mengeluarkan  peraturan  yang  dapat  di- laksanakan  oleh  pihak  terkait;  (c)  mengedepankan  kepentingan  masya- rakat;  (d)  mendasarkan  pada  asas  musyawarah  mufakat;  serta  (e)  peng- aturan ojek online melalui peraturan daerah. Peran serta masyarakat juga sangat  penting  untuk  mewujudkan  peraturan  yang  bernilai  keadilan  ber- dasarkan Pancasila.
Kata Kunci : Pemerintah, Harmonisasi, Sinkronisasi, Peraturan, Angkutan

## Abstract
Online transportation has no clear legal protection, so that it raises the pros  and cons  in the  middle  of the community. The existing rules  are still  overlapping,  so  the  central  government  needs  to  synchronize  and harmonize  the  regulations  related  to  online-based  non-public  transport. The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  the  efforts,  problems  and solutions  of  the  central  government  in  conducting  the  level  of synchronization and harmonization of regulations related to the regulation of online-based non- public transport in accordance with Pancasila’s justice values.  The  purpose  of  this  study  was  to  understand,  to  describe  and  to examine  the  efforts,  problems  and  solutions  of  the  central  government  in the level of synchronization and harmonization of regulations related to the online-based  non- public  transport  in  accordance  with  Pancasila’s  justice values.
This study used a normative juridical approach, which is descriptive in  nature  of  analysis,  with  the  data  used  were  secondary  data,  namely through  library studies. The data were analyzed qualitatively by using the theory of state law, legislation theory, and the theory of justice.
The results showed that: (1) efforts made by the government in the level  of  synchronization  and  harmonization  of  regulations  related  to  the regulation  of  online-based  public  transport  has  authority  in  the  field  of legislation, so far it is done by revising and revoking regulations governing online-based non-public transport, (2) The policy and regulations have not been able to apply effectively, have not provided legal certainty, and have not  been  able  to  realize  legal  objectives.  The  solutions  that  can  be  done are: (a) in no hurry in issuing regulations; (b) issue regulations that can be carried  out  by  related  parties;  (c)  prioritizing  the  interests  of  the community; (d) based on the principle of deliberation and consensus; and (e) online motorcycle taxi regulations is done through regional regulations. The  role  of  the  community  is  also  very  important  in  realizing  regulations that contain Pancasila’s justice values.
Keywords:  Government,  Harmonization,  Synchronization,  Regulations, Transportation

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan publik merupakan salah satu upaya dari  pemerintah  demi  terwujudnya kesejahteraan  rakyat.  Pelayanan publik  adalah  salah  satu  konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki  oleh  masyarakat  dan negara. Salah satu bentuk pelayan- an  publik  bagi  masyarakat  adalah penyelenggaraan  sarana  dan  pra- sarana  publik,  yakni  alat  transpor- tasi.  Kemudahan  dan  ketepatan waktu  adalah  hal  yang  diinginkan oleh  masyarakat  dalam  memper- oleh  pelayanan  di  bidang  transpor- tasi.  Akan  tetapi,  kemudahan  dan ketepatan waktu tersebut selama ini sulit  untuk  didapatkan  masyarakat, yang  salah  satunya  dikarenakan masalah  kemacetan  lalu  lintas  dan jauhnya jarak yang ditempuh dengan  menggunakan  alat  trans- portasi umum yang disediakan oleh pemerintah  maupun  perusahaan jasa  angkutan  yang  tidak  langsung melewati jalan yang dituju.
Kehidupan  masyarakat  yang selalu  bergerak  (dinamis)  dan  se- lalu  mengalami  perubahan,  me- nuntut  adanya  inovasi  yang  lebih baik  terhadap  jasa  transportasi publik.  Terlebih  di  era  globalisasi ini,  yang  ditandai  dengan  per- kembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  memaksa  masyakat  dan negara  untuk  mengikuti  perubahan tersebut.
Bukan  hal  yang  mudah  bagi bangsa dan negara untuk mengikuti
perubahan  global.  Apabila  tidak mengikuti perubahan tersebut,
maka  bangsa  Indonesia  akan  ter- tinggal  dari  negara  lain,  terlebih negara  Indonesia  adalah  negara yang berkembang dan masih melakukan  pembangunan  secara terus-menerus disegala bidang. Apabila  dengan  mudahnya  terbawa arus,  maka  bangsa  Indonesia  akan terpengaruh  pula  pada  hal-hal negatif  yang  melekat  pada  global- isasi.
Perkembangan kemajuan teknologi  dewasa  ini  membawa perubahan  pola  hidup  manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan  melakukan  aktifitas  eko- nomi  dalam  skala  lokal,  regional, maupun  global.  Para  pengamat sosial memberikan komentar bahwa teknologi digital membawa manusia pada  sosok  manusia  tanpa  jiwa, artinya  semakin  kehilangan  ke- sempatan untuk berinteraksi secara sosial  karena  semakin  banyak waktu dihabiskan  di depan  internet, televisi,  dan  media  lainnya.  Meng- ikuti perkembangan teknologi, khususnya  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi ICT (Information  and  Communication Technology) menimbulkan berbagai ekses,  baik  yang  sifatnya  positif maupun  negatif  sehingga  dunia hukum  ditantang  untuk  melakukan regulasi,  investigasi,  sampai  me- nentukan penalty  system berdasar- kan keadilan dan kepastian hukum. 1
1 Miftah  Thoha, Birokrasi  Peme- rintah Dan Kekuasaan Di Indonesia , Cetak-
Kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  dimanfaatkan oleh  masyarakat,  salah  satunya adalah  internet.  Internet  membuat jarak  menjadi  dekat,  dan  seperti tidak  ada  batas  antar  negara.
Sangat  mudah  bagi  masyarakat untuk mengetahui informasi- informasi  yang  terjadi  di  belahan dunia  manapun.  Kemudahan  juga diperoleh  dengan  menggunakan teknologi  internet  saat  ini,  untuk melakukan transaksi jual-beli, trans- fer  uang,  bahkan  teknologi  ini  di- manfaatkan untuk menyediakan jasa transportasi secara online . Fenomena  transportasi on- line atau  angkutan  non  umum  ber- basis online merupakan  fenomena yang dapat dikatakan terbilang baru dalam  perkembangan  dunia  trans- portasi  dan  komunikasi  di  seluruh dunia  pada  umumnya  dan  di Indonesia  pada  khususnya.  Trans- portasi online ini  penggunaannya tidak terlepas dari teknologi internet melalui telepon seluler atau
handphone .  Ilmu  pengetahuan  dan teknologi  semakin  maju  dan  mem- permudah  kehidupan  masyarakat dengan  berkembangnya  inovasi, terutama dalam moda transportasi.
Salah  satu  contoh  inovasi terbaru  dalam  bidang  transportasi darat  dengan  menggunakan  tekno- logi  internet  di  Indonesia  adalah Go-Jek,  selain  itu  ada  pula  Grab yang sama-sama meramaikan bisnis jasa transportasi atau angkutan  non  umum  berbasis on- line . Dalam menjalankan usahanya, sebagai  perusahaan  jasa  trans- portasi online ,  Go-Jek  bermitra
an  Pertama,  (Yogyakarta  :  Thafa  Media, 2012), hlm. 81.
dengan  para  pengendara  sepeda motor (driver) ,  yang  sekarang  juga dapat  menggunakan  mobil  pribadi sebagai  alat  transportasi  dengan menggunakan  aplikasi  jasa  trans- portasi online .
Adanya jasa transportasi online ini,  memberikan  kemudahan bagi  masyarakat  untuk  mendapat- kan  pelayanan  di  bidang  trans- portasi ini. Selain, ketepatan waktu, singkatnya  jarak,  dan  biaya  yang murah  menjadi  alasan  jasa  trans- portasi online lebih  diminati  dari- pada jasa transportasi atau angkut- an umum yang konvensional, seperti  bus,  angkutan  kota,  dan sebagainya.
Banyak  permasalahan  yang mewarnai  kehadiran  angkutan  non umum berbasis online ini. Kelemahan  dalam  sisi  substansi hukum, bahwa angkutan non umum berbasis online ini  memang  tidak dikenal  di  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  Angkutan Jalan.
Di  sisi  lain,  adanya  per- usahaan  penyedia  jasa  angkutan non umum berbasis online ini dapat menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Se- bagai  negara  hukum  dan  negara kesejahteraan,  maka  sudah  se- harusnya negara memberikan akses  bagi  angkutan  non  umum berbasis online untuk  tetap  ber- operasi  dengan  persyaratan  yang mudah  dipenuhi  oleh  perusahaan jasa  transportasi online maupun mitranya. Permasalahan terbesar di sini  adalah  upaya  untuk  membuat sesuatu yang ilegal menjadi legal.
Tugas  pemerintah  tidaklah mudah.  Di  satu  sisi  pemerintah  se- bagai  pelaksana  undang-undang (menjalankan  fungsi  eksekutif),  te- tapi juga dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu  tiang  utama  dalam  penyeleng- garaan  pemerintahan  suatu  negara adalah pembentukan peraturan per- undang-undangan  yang  baik,  har- monis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. 2
Diperlukan  peraturan  yang mengakomodir  semua  kepentingan para  pihak,  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  lainnya.  Terkait dengan  keberadaan  angkutan  non umum berbasis online seperti peng- gunaan  sepeda  motor  dan  mobil pribadi  yang  digunakan  sebagai angkutan non umum, tidak terdapat pasal  yang  mengatur  mengenai  hal tersebut, sehingga keberadaan angkutan  non  umum  yang  meng- gunakan  sepeda  motor  atau  mobil dianggap  ilegal  dan  tidak  sesuai dengan  peraturan,  bukan  masalah mengenai  penggunaan  teknologi internetnya  yang  digunakan  untuk menjalankan usaha transportasi jalan online .  Banyak  manfaat  dari adanya  keberadaan  angkutan  non umum berbasis internet, oleh karena  itu  diperlukan  peraturan yang tidak hanya dapat melegalkan keberadaan  angkutan  non  umum berbasis online ,  akan  tetapi  juga memberikan  perlindungan  hukum bagi  para  pihak,  yakni  perusahaan jasa  angkutan  konvesional,  per- usahaan  jasa  angkutan  berbasis
2 Maria  Farida  Indrati  S., Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik  Pembentukkannya  2 ,  Cetakan  Ke- limabelas,  (Yogyakarta  :  Kanisius,  2013), hlm. 1.
online , mitra perusahaan jasa angkutan (driver) , serta  masyarakat selaku konsumen.
Pembuatan dan perkem- bangan hukum atau peraturan yang dibuat secara profesional dan logis, maka  akan  menghasilkan  produk hukum  atau  peraturan  yang  dapat mempengaruhi  bahkan  mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Seluruh  peraturan  hukum yang  dibuat  harus  sesuai  dengan nilai-nilai  yang terkandung di dalam
Pancasila. Pancasila
menjadi sumber  dari  segala  sumber  hukum yang  menjadi  norma  dasar  bangsa Indonesia  dalam  membentuk  per- aturan  perundang-undangan,  dan Indonesia merupakan negara hukum  yang  berdasarkan  Panca- sila.  Konsep  negara  hukum  Panca- sila  merupakan  konsep  negara hukum  Indonesia  yang  menjadi staatfundamentalnorm
bangsa Indonesia. Ciri khas konsep  negara hukum  Pancasila  mengedepankan perlindungan terhadap
warga
negaranya. 3
Semua  peraturan  yang  di- buat  oleh  pemerintah  harus  sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan  peraturan  yang  di  atasnya, dan  selaras  dengan  peraturan  per- undang-undangan  lainnya  untuk mewujudkan  kepastian  hukum,  ke- manfaatan  dan  keadilan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  harmonisasi dan  sinkronisasi  hukum  dalam  per- aturan  yang  mengatur  mengenai angkutan    non  umum  berbasis on- line .
3 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  (Dasar Filosofis  dan  Ideologis  Bangsa) ,  Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 95.
Upaya harmonisasi dan sinkronisasi  peraturan  hukum  ter- sebut  harus  tetap  mengutamakan nilai keadilan, yakni keadilan
Pancasila.  Dengan  demikian,  per- aturan hukum  yang adil akan dapat diterima  dan  dilaksanakan  oleh seluruh komponen bangsa.

## Metode Penelitian
Metode  yang  akan  diguna- kan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari langkah-langkah berikut :
1.  Metode Pendekatan Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian hukum  ini  adalah  yuridis  norma- tif,  dengan  menggunakan  pen- dekatan undang-undang.
2.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat des-
kriptif  analisis,  karena  peneliti berkeinginan untuk meng- gambarkan  atau  memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang  kemudian  dianalisa  dan akhirnya  ditarik  kesimpulan  dari hasil penelitian tersebut. 4
3.  Jenis Data Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Data sekunder adalah data  yang  diperoleh  dari  bahan- bahan  pustaka  melalui  studi kepustakaan. 5
4.  Teknik Pengumpulan Data Data  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  adalah  data
4 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Empiris ,  (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.
5 Jhonny  Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , (Malang : Bayumedia, 2011), hlm. 392.
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
5.  Teknik Analisis Data
Analisis  yang  diperguna- kan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif , yaitu suatu tata cara  penelitian  yang  menghasil- kan data deskriptif analitis ,  yaitu apa  yang  diperoleh  dari  pene- litian  kepustakaan  atau  dinyata- kan  oleh  narasumber  secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  peri- lakunya  yang nyata,  yang  diteliti dan  dipelajari  sebagai  sesuatu yang utuh. 6

## Pembahasan
1.  Upaya  yang  dilakukan  peme- rintah  dalam  taraf  sinkronisasi harmonisasi  peraturan  terkait pengaturan angkutan umum berbasis online ;
A.  Hamid  S.  Attamimi mengatakan  bahwa  dalam  abad ke-20  ini  hampir  tidak  satu negara  pun  yang  menganggap sebagai  negara  modern  tanpa menyebutkan dirinya negara berdasarkan atas hukum. 7
Pelaksanaan Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indo- nesia  adalah  negara  hukum,
maka  tidak  boleh  ada  penyim- pangan dari undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, (Jakarta  :  Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 250.
7 Yopie  Morya  Immanuel  Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi ,  Cetakan  Pertama,  (Bandung  : Keni Media, 2012), hlm. 7.
Tahun  1945  merupakan  hukum dasar  negara  yang  menempati posisi  sebagai  hukum  negara tertinggi  dalam  tertib  hukum (legal order) Indonesia. Di bawah  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  terdapat  berbagai aturan hukum/perundang- undangan  yang  bersumber  dan berdasarkan pada Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 8 Peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih  tinggi.  Peraturan per- undang-undangan memiliki tingkatan  yang  diatur  di  dalam
Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai  suatu  negara hukum yang bertujuan mewujud- kan  kesejahteraan  umum,  maka setiap  kegiatan  yang  dilaksana- kan  harus  diorientasikan  pada tujuan  yang  hendak  dicapai  dan berdasarkan  pada  hukum  yang berlaku  sebagai  aturan  kegiatan kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan.
Bagi  negara  Indonesia yang  tetap  komitmen  dengan bentuk  negara  kesejahteraan sebagaimana yang terbukti
dengan  adanya  amandemen
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun  1945  dengan  menambah dua  ayat  yang  semula  3  ayat
8 Ukti BA, Negara Hukum
Indonesia ,  diakses  dalam  http://uktibin tiarifah.blog spot.co.id/2016/01/normal-0- false-false-false-in-x-none-x.html, pada tanggal  6  Agustus  2018,  waktu  :  20.51
WIB.
menjadi 5 ayat. Dengan ditambahkannya 2 ayat tersebut,
sistem kesejahteraan khususnya dalam  bidang  ekonomi  me- nerima  sisi  positif  dari  sistem liberalis dan sosialis, tetapi tetap menolak  pandangan  fundamen- talisme pasar (market-funda
mentalism ). 9
Sudah menjadi tugas pemerintah  dalam  negara  hu- kum  modern  selain  menyedia- kan  lapangan  pekerjaan  dan memberikan pengaturan ter- hadap  segala  hal  yang  belum daitur  dalam  peraturan  per- undang-undangan.
Fenomena  yang  terjadi saat  ini  adalah  adanya  trans- portasi berbasis online . Di
Indonesia  marak  bermunculan aplikasi  transportasi  berbasis online , yang mana tujuan aplikasi  ini  dimaksudkan  untuk memudahkan para peng- gunanya dalam mengakses media  transportasi  yang  akan digunakan dalam mobilitas sehari-hari.  Aplikasi  transportasi berbasis online ,  di  antaranya
UberTaxi, kemudian diikuti dengan  munculnya  Gojek,  Grab Bike,  GrabTaxi,  dan  aplikasi berbasis online lainnya.  Aplikasi tersebut sekarang menjadi bisnis  layanan  transportasi  ber- basis online .
Sebagaimana  disebutkan di  dalam  Pasal  7  ayat  (1)
9 Djauhari, Politik  Hukum  Negara Kesejahteraan  Indonesia,  Studi  Tentang Kebijakan  Regulasi  dan  Institusionalisasi Gagasan  Kesejahteraan  Sosial  Ekonomi Masyarakat  Nelayan  di  Jawa  Tengah , Cetakan  Kesatu,  (Semarang  :  Unissula Press, 2008), hlm. 145.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan  bahwa  :  “Penye- lenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dalam  kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Dae- rah,  badan  hukum,  dan/atau masyarakat ”.
Fenomena  aplikasi  ber- basis online ini  tidak  terlepas dari  pro  dan  kontra  dalam masyarakat. Banyak kontra yang  hadir  bagi  aplikasi  ber- basis online , terutama dari kalangan moda transportasi konvensional  serta  dari  pihak pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan. Sesuai dengan hukum  ekonomi  bahwa  ketika permintaan  atas  suatu  barang atau  jasa  meningkat  dan  terus ada,  maka  penawaran  akan barang  atau  jasa  tersebut  pun akan tetap ada.
Aplikasi  transportasi  ber- basis online terganjal  beberapa masalah, akan tetapi permintaan akan transportasi berbasis online terus ada dan meningkat, hal  ini  tidak  seketika  akan menghentikan beroperasinya aplikasi  transportasi  berbasis online .  Saat  ini,  di  Indonesia fenomena  transportasi  berbasis online terganjal dalam hal regulasi  dan  kejelasan  payung hukum  yang  mengatur  tentang transportasi  umum.  Fenomena transportasi  berbasis online ini harusnya  dapat  disikapi  sebijak mungkin  dan  dapat  dengan segera  diberikan  payung  hukum yang  jelas  karena  tidak  dapat
dipungkiri  bahwa  transportasi online ini dapat membuka lapangan  pekerjaan  bagi  siapa- pun  yang  berminat  menjadi driver dan  dapat  mengangkat pendapatan driver yang ber- gabung.
Kemajuan  teknologi  da- pat  memperbaiki  sistem  trans- portasi  menjadi  lebih  baik  yang memudahkan  akses  bagi  para penggunanya. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, pasti akan  menimbulkan  pro  dan kontra.  Ada  pihak  yang  men- dukung,  dan  ada  pula  pihak yang  tidak  mendukung.  Akan tetapi,  dilihat  dari  sisi  manfaat yang  diperoleh  maka  trans- portasi  berbasis online adalah suatu  perubahan  atau  dinamika dalam  masyarakat  yang  harus diperhatikan dan disikapi
dengan  payung  hukum  yang tepat,  yang  dapat  memberikan kepastian  hukum,  kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.
Payung hukum yang pasti bagi  pengaturan  transportasi berbasis online akan  memberi- kan  tidak  hanya  perlindungan bagi  perusahaan  jasa  trans- portasi online dan  bagi  driver yang  bekerja  di  perusahaan tersebut.  Selain  itu,  juga  bagi masyarakat  selaku  konsumen, yang akhir-akhir ini marak kejahatan  yang  dilakukan  oleh oknum driver yang  merugikan konsumen yang melakukan perampokan  hingga  pembunuh- an pada konsumennya.
Sebagaimana diketahui mengenai  transportasi  berbasis online ini  tidak  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun  2009  dan  peraturan  pe- laksanaannya, sehingga kebera- daan  transportasi  berbasis on- line dianggap ilegal karena tidak terdapat  aturan  yang  mengatur- nya.  Jika  transportasi  berbasis online dilegalkan,  maka  tentu-
nya  akan  bertentangan  dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di  sinilah  peran  penting pemerintah  pusat  dalam  me- lakukan  taraf  sinkronisasi  dan harmonisasi  peraturan  terkait pengaturan angkutan non-umum berbasis online .  Peran  penting pemerintah  ini  sebagai  pelaksa- naan  dari  perwujudan  negara hukum  modern  atau  negara kesejahteraan.
Masalah  transportasi  ber- basis online ini  memerlukan  pe- nanganan yang serius, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk melakukan sinkron- isasi  dan  harmonisasi  terkait peraturan yang mengatur mengenai  transportasi  berbasis online dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.
Pemerintah  pusat  dalam upayanya  melakukan  sinkron- isasi  dan  harmonisasi  peraturan terkait  dengan  angkutan  non- umum  berbasis online ,  maka pemerintah dapat menyesuaikan peraturan-peraturan  yang  di- adakan pembuat
undang-
undang  pusat  dengan  keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di masyarakat.
Dalam  fungsinya  sebagai perlindungan  kepentingan  ma- nusia,  maka  hukum  mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak  dicapai..  Adapun  tujuan
pokok  hukum  adalah  untuk menciptakan  tatanan  masya- rakat  yang  tertib  atau  men- ciptakan  ketertiban  dan  ke- seimbangan.  Dengan  tercapai- nya  ketertiban  di  dalam  masya- rakat  diharapkan  kepentingan manusia akan terlindungi.
Dalam  mencapai  tujuannya  itu hukum  bertugas  membagi  hak dan kewajiban antar perorangan di  dalam  masyarakat,  membagi wewenang  dan  mengatur  cara memecahkan  masalah  hukum serta memelihara kepastian
hukum. 10
Hukum  sebagai  landasan yuridis bagi penyelenggara negara  dan  masyarakat  dalam melakukan  tindakan  atau  per- buatan  agar  interaksi  antara pemerintah  dengan  warga  ma- syarakat  dapat  berjalan  dengan tertib,  aman  dan  lancar,  karena hukum  pada  hakekatnya  dibuat dan  diberlakukan  untuk  meng- atur  tata  kehidupan  dalam  ma- syarakat.  Bila  hukum  tidak  di- tempatkan  sebagai  landasan yuridis  dalam  bertindak  dalam suatu  negara,  maka  suasana kehidupan  dalam  masyarakat tentu akan menjadi kacau bahkan  bisa  terjadi  konflik  di antara mereka. 11 Keberadaan
hukum sangat  penting  dalam  mengatur segala  hal  yang terjadi  di dalam
10 Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia, Hukum  Pidana  Ekonomi ,  Edisi  Pertama, Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta  :  Graha Ilmu, 2010), hlm. 7.
11 Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, Sentralisasi  Birokrasi  Pengadaan Barang  &  Jasa  Pemerintah ,  Cetakan Pertama,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2018), hlm. 25.
masyarakat, termasuk feno- mena  transportasi online .  Telah jelas  bahwa  sebelumnya,  trans- portasi online belum ada payung
hukumnya, dan keberadaan transportasi online ini  tidak diatur dalam perundang- undangan.  Akan  tetapi,  ke- beradaannya  memberikan  man- faat  bagi  masyarakat.  Sebagai- mana  disebutkan  bahwa  dalam konsepsi negara hukum modern, kepada pemerintah diberikan  kewenangan  legislasi.
Kewenangan  legislasi  ini  adalah kewenangan  untuk  membuat dan  menggunakan  peraturan perundang-undangan.
Walaupun pemerintah berwenang  menetapkan  per- aturan perundang-undangan, namun  kewenangan  tersebut harus  didasarkan  atas  pen- delegasian  kewenangan  yang berasal dari pembentuk undang- undang (legislative delegation of the rule-making  power) . Dengan perkataan  lain,  Dewan  Per- wakilan  Rakyat  adalah  pem- bentuk undang-undang, sedang- kan  presiden  merupakan  pe- laksana undang-undang ter-
sebut, presiden atau pemerintah harus  membuat  peraturan  per- undang-undangan di bawah undang-undang  sebagai “sub- ordinate legislations” , maka peraturan  dimaksud  haruslah merupakan “delegated  legisla- tions” ataupun “subdelegated legislations” .  Dalam  hal  demi- kian,  pejabat  atau  lembaga- lembaga  regulator  yang  men- jalankan undang-undang itu dapat  juga  disebut  sebagai
“subsidiary legislator” , “sub-
ordinate  legislator” , “delegated legislator” ,  ataupun “secondary legislator” . 12
Dari uraian tersebut maka tingkatan hierarkis peraturan perundang-undangan  yang  di- bentuk  oleh  pejabat-pejabat  ini berada di bawah tingkatan undang-undang  yang  merupa- kan “legislative  acts” atau produk legislatif, sedangkan produk  hukum  yang  dibentuk oleh  lembaga-lembaga  sekun- der  ini  sebagai  pejabat  atau lembaga  eksekutif  biasa  disebut pula  dengan  istilah “executive acts” atau produk eksekutif. 13
Dengan sifat norma seperti  itu,  hal  penting  yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan  pemerintahan adalah sinkronisasi norma hukum administrasi secara vertikal,  melalui  sistem  hirarki, dan  sinkronisasi  serta  harmo- nisasi  secara  horizontal.  Sinkro- nisasi  norma  hukum  adminis- trasi  secara  vertikal  diperlukan agar norma peraturan per- undang-undangan  tingkat  lebih rendah tidak bertentangan dengan  norma  peraturan  per- undang-undangan  yang  lebih tinggi.  Sedangkan  sinkronisasi dan harmonisasi secara horizon- tal  diperlukan  agar  tidak  terjadi tumpang tindih (overlapping)
12
Mukhlis Taib, Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia ,
Cetakan  Kesatu,  (Bandung  :  Refika Aditama, 2017), hlm. 114 dan 115.
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara , Edisi Pertama,  Cetakan  Kesatu,  (Jakarta  :  Raja
Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.
norma Hukum Administrasi antar instansi pemerintahan.
Sinkronisasi  dan  harmo- nisasi  vertikal  dan  horizontal norma hukum  administrasi  men- jadi  sangat  penting,  bukan  saja untuk  kepastian  hukum (rechts- zekkerheid) bagi para pelaksana urusan  pemerintahan  dan  bagi warga  negara,  tetapi  juga  untuk terselenggaranya  pemerintahan yang  efektif  dan  efisien.  Di samping  itu,  juga  penting  dalam rangka  kemudahan  penentuan pertanggungjawaban hukum dalam  penyelenggaraan  peme- rintahan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai  peraturan  perundang- undangan yang mana yang lebih tepat  untuk  digunakan  untuk kasus  tertentu,  seperti  masalah angkutan  non-umum  berbasis online .  Begitu  pula  dalam  hal harmonisasi  peraturan  yang  ter- kait  dengan  transportasi  ber- basis online . Transportasi online dengan  segala  kemudahannya memang masih menyisakan masalah  hukum.  Belum  adanya aturan atau payung hukum yang jelas,  sehingga  seringkali  men- jadikan
transportasi online sebagai  sesuatu  yang  dianggap ilegal.  Lambatnya  pemerintah dalam menyediakan payung hukum menjadi penyebab munculnya permasalahan terkait transportasi  berbasis  aplikasi online . Upaya  pemerintah  untuk mengatasi hal tersebut,
kemudian  diterbitkan  Peraturan
Menteri Perhubungan  Nomor  32 Tahun  2016  tentang  Penye- lenggaraaan  Angkutan  Orang Dengan  Kendaraan  Bermotor Umum  Tidak  Dalam  Trayek. Selanjutnya,  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  32  Tahun 2016 dilakukan revisi.
Peraturan  Menteri  Per- hubungan  Nomor  32  Tahun 2016  direvisi  dengan  diterbit- kannya  Peraturan  Menteri  Per- hubungan  Nomor  26  Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan Angkutan  Orang  Dengan  Ken- daraan  Bermotor  Umum  Tidak Dalam  Trayek.  Tapi  kemudian, Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  26  Tahun  2017  digugat enam  pengemudi  taksi online lewat perkara Tata Usaha
Negara  di  Mahkamah  Agung. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan  dengan  mencabut  18 pasal  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  26  Tahun 2017.  Majelis  menilai  peraturan itu  bertentangan  dengan  aturan yang lebih tinggi.
Untuk  mengisi  kekosong- an  hukum,  pemerintah  telah menetapkan  Peraturan  Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor  108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang  Dengan  Kendaraan  Ber- motor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017  ini  aturan  yang  menjadi payung  hukum  yang  kuat  bagi keberadaan  taksi online .  Akan tetapi,  tidak  untuk  ojek online , yakni  angkutan  orang  dengan menggunakan  kendaraan  ber- motor roda dua.
Peraturan  Menteri  Per- hubungan  Nomor  108  Tahun 2017  dikeluarkan  pemerintah agar  bisa  memastikan  pelayan- an  angkutan  orang  yang  ada saat ini selamat, aman, nyaman, tertib,  lancar,  dan  terjangkau. Dalam  kaitannya  untuk  me- wujudkan negara kesejahteraan, maka peraturan ini terkait dengan  iklim  usaha  dikeluarkan demi  mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional ber- dasarkan  demokrasi  ekonomi yang  berkeadilan  dan  prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengaturan angkutan  non-umum  berbasis online ini,  upaya  sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan melakukan revisi dan  mencabut  peraturan  pelak- sanaan  dari  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  untuk melegalkan angkutan non- umum  berbasis online ,  yakni Keputusan Menteri Per- hubungan  Nomor  :  UM.302/1/ 21/Phb/ 2015, Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  32  Tahun 2016,  Peraturan  Menteri  Per- hubungan  Nomor  26  Tahun 2017,  dan  terakhir  dengan  me- nerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.
Revisi  dan  pencabutan terhadap  peraturan  menteri  ter- sebut  dikarenakan  masih  ter- dapat  beberapa  pasal  yang bertentangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009 dan Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Mengenai pengaturan atau  letak/posisi  harmonisasi dan  sinkronisasi  dalam  pem- bentukan  peraturan  perundang- undangan  maupun  peraturan perundang-undangan  yang  di- bentuk  oleh  lembaga  eksekutif (pemerintah), berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  belum  baku  dan jelas,  belum  memuat  aspek- aspek  pengaturan  yang  se- harusnya  diharmoniskan  pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan maupun perundang-undangan yang telah diterbitkan,  oleh  karena  tidak diatur  secara  rinci  atau  men- detail  dalam  suatu  bab  yang mengatur secara khusus tentang  harmonisasi  peraturan perundang-undangan.  Hal  ter- sebut  dapat  dilihat  dari  dalam bab-bab Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tersebut yang  tidak  memuat  pengaturan lebih luas dan mendalam mengenai harmonisasi dan sinkronisasi.
Pada  dasarnya,  selama tidak  terjadi  masalah  dari  pe- laksanaan peraturan perundang- undangan,  maka  penyelenggara negara  (eksekutif)  tidak  merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian dan sinkron- isasi  hukum  (peraturan  per- undang-undangan). Masalah baru  dirasakan  oleh  penye- lenggara  negara  apabila  dalam pelaksanaan  perundang-undang an  menemui  kesulitan.  Misalnya telah  terjadi  duplikasi  antara peraturan  perundang-undangan
yang  sederajat  satu  sama  lain atau  pertentangan dari  sisi hierarki  peraturan  perundang- undangan.  Atas  penjelasan  ter- sebut  tidak  heran  bahwa  pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat  itu  sendiri  sebagai pihak yang paling ber- kepentingan dengan pem- bentukan  peraturan  perundang- undangan tersebut. 14
2.  Problematika  dan  solusi  atau upaya  pemerintah  pusat  dalam taraf  sinkronisasi  dan  harmoni- sasi  peraturan  terkait  pengatur- an  angkutan  non-umum  ber- basis online sesuai  dengan  ke- adilan Pancasila.
Perubahan dalam masya- rakat  seperti  adanya  keberada- an  angkutan  non-umum  ber- basis online juga  membutuhkan pengaturan  hukum  berbentuk peraturan  perundang-undangan agar  apa  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  dapat  dikontrol  dan ditertibkan agar dapat me-
lindungi  kepentingan masya- rakat  dan  tidak  ada  pihak  yang dirugikan. Peraturan perundang- undangan yang  dibuat  dan mempunyai  kekuatan  hukum mengikat,  dibatasi  dan  harus berada  dalam  koridor  hukum Negara Kesatuan Republik Indo- nesia,  atau  tidak  boleh  ber- tentangan atau menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
14 Direktorat  Hukum  dan  HAM, Kajian  Harmonisasi  Peraturan  Perundang- Undangan Dalam Mendukung Pem- bangunan  Nasional ,  (Jakarta  :  Kementeri- an  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas, 2005), hlm. 4-5.
Keberadaan  transportasi berbasis online merupakan suatu bentuk perkembangan dalam  dinamika  atau  kehidupan masyarakat.  Selain  bermanfaat bagi  masyarakat,  juga  sangat mempengaruhi perekonomian negara.  Akan  tetapi,  peraturan yang  dibentuk  bagi  sebagian masyarakat  terkait  pengaturan angkutan  non-umum  berbasis online ,  kerap  kali  dilakukan revisi  dan  pencabutan  sebagai bentuk sinkronisasi dan
harmonisasi  hukum,  dan  yang terakhir  adalah  Peraturan  Men- teri  Perhubungan  Nomor  108 Tahun  2017  masih  terdapat kelemahan, yakni di antaranya : a.  Peraturan  Menteri  Perhu- bungan  Nomor  108  Tahun 2017  masih  ada  kelemahan dan  dinilai  produk  cacat hukum.  Hal  ini  karena  bila mengacu
Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  2009  se- bagai  payung  hukum,  tidak pernah ada istilah kata angkutan sewa khusus;
b.  Peraturan  Menteri  Perhu- bungan  Nomor  108  Tahun 2017  tidak  mewajibkan  per- usahaan  aplikasi  di  sektor transportasi menjadi per- usahaan  transportasi.  Jika demikian, maka negara akan kehilangan potensi pajak yang besar;
c.  Ketentuan  dalam  Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor
108  Tahun  2017  memberat- kan  driver  taksi  online,  di antaranya :
1)  Aturan  mengenai  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan
(STNK)  yang  harus  ber- badan hukum; Aturan ini di- anggap menyulitkan, karena  mobil  yang  di- gunakan untuk taksi online adalah mobil pribadi  yang  dibeli  juga dengan uang pribadi, sehingga nama yang tertera  di  STNK  pun nama  pribadi.  Sementara Kemenhub  menganggap kendaraan  yang  diguna- kan  untuk  mengangkut penumpang  umum  dan berbayar dikategorikan sebagai  angkutan  umum. Karena  itu  mereka  harus tunduk pada undang- undang yang meng- haruskan kendaraan umum memiliki STNK atas nama badan hukum. 2)  Harus melakukan KIR; Aturan  lain  yang dianggap memberatkan adalah diharuskannya kendaraan  yang  diguna- kan  untuk  taksi online mengikuti  uji  kendaraan bermotor (KIR). Para sopir  taksi  online  meng- anggap  mereka  tak  perlu melakukan uji KIR karena
KIR  hanya  untuk  angkut- an  umum.  Kementerian Perhubungan  dalam  situs resmi  mereka  menyata- kan  KIR  perlu  dilakukan oleh  semua  kendaraan yang  digunakan  untuk mengangkut  penumpang dan berbayar. Taksi online diharuskan  me- lakukan  uji  KIR  karena mereka  mengangkut  pe- numpang umum dan berbayar.
3)  Wajib  memiliki  minimal lima kendaraan;
Bagi  para  sopir
taksi online ,  aturan  ini jelas  sangat  memberat- kan. Apalagi, selain harus memiliki minimal lima kendaraaan, penyedia
jasa  angkutan  juga  di- wajibkan  memiliki  lahan yang  bisa  menampung kendaraan-kendaraan  ter sebut.  Akan  tetapi,  Ke- menterian  Perhubungan menyatakan  bahwa  sopir taksi online yang memiliki kurang  dari  lima  ken- daraan,  dapat  berhimpun dalam  satu  badan  hukum berbentuk  koperasi.  Ko- perasi tersebut harus mempunyai  izin  sebagai penyelenggara  angkutan orang. 4)  Diberlakukannya tarif batas bawah dan atas. Ketentuan lain yang dianggap mem- beratkan  adalah  ketentu- an  tarif  batas  dan  bawah yang  akan  diberlakukan kepada taksi online .
Sebab  ketentuan  ini  di- anggap  bisa  membuat tarif  taksi  online  tidak akan lagi kompetitif,
karena  tarif  sudah  di- tentukan  oleh  pengambil kebijakan. Kementerian Perhubungan melalui situs resmi mereka menyebutkan  jika  tarif bawah  dan  atas  diterap-
kan untuk melindungi konsumen dan  para sopir taksi online itu  sendiri. Tarif  atas  diberlakukan agar  penyedia  jasa  taksi online tidak member- lakukan  tarif  sewenang- wenang  pada  saat  jam- jam sibuk. Sementara tarif  bawah  diberlakukan agar  tidak  terjadi  perang tarif murah yang bisa ber- imbas  buruk  pada  sopir taksi online . Mengingat  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah dalam  melakukan  sinkronisasi dan  harmonisasi  peraturan  ter- kait  pengaturan  angkutan  non- umum  berbasis online hanya dilakukan  dengan  melakukan revisi dan pencabutan peraturan perundang-undangan
setelah adanya  uji  materiil  oleh  Mahka- mah  Agung,  hal  tersebut  tidak efektif  karena  peraturan  angkut- an  non-umum  berbasis online kerap  berganti-ganti  yang  me- nandakan  peraturan  tersebut belum  dapat  berlaku  secara efektif  dan  belum  memberikan kepastian  hukum.  Selain  itu, masih  adanya  demontrasi  atau protes  terhadap  diberlakukan- nya    Peraturan  Menteri  Per- hubungan  Nomor  108  Tahun 2017  maka  peraturan  tersebut belum dapat mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan dan memberikan  perlindungan  hu- kum bagi para pihak.
Peraturan  yang  diterbit- kan  tersebut,  pada  dasarnya untuk  memberikan  perlindungan bagi  masyarakat, driver bahkan bagi  perusahaan  transportasi
online . Hal ini merupakan bentuk  peranan  hukum  dalam pembangunan. Mengingat peng- gunaan aplikasi online ini merupakan  fenomena  yang  ter- jadi  dalam  perkembangan  ke- hidupan  masyarakat.  Keberada- an perusahaan transportasi
online dapat  mendukung  usaha pembangunan.
Hukum  positif  menjamin kepastian  hidup,  tetapi  baru menjadi  lengkap  bila  disusun sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan. Demontrasi atau
protes  yang  dilakukan  oleh pengemudi angkutan non-umum berbasis online telah  mem- buktikan  bahwa  peraturan  yang diterbitkan oleh pemerintah belum  dapat  mengakomodasi kepentingan  mereka.  Masya- rakat  dipaksa  untuk  melaksana- kan  peraturan  yang  dibuat. Pemerintah  tergesa-gesa  dalam menerbitkan  peraturan  tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.
Dewasa  ini,  produk  per- aturan  yang  dikeluarkan  oleh menteri,  lembaga,  badan  atau pejabat  yang  diberi  wewenang, sering  terjadi  antara  peraturan yang  satu  dengan  yang  lain (yang  dikeluarkan  oleh  lembaga itu sendiri dan/atau antara lembaga)  muatan  materi  yang diatur  tidak  semestinya,  tidak sinkron  dan  tumpang  tindih. Kondisi  ini  dapat  terjadi,  di- karenakan  masing-masing  lem- baga/pejabat  yang  mengeluar- kan  peraturan,  memiliki  dasar dan  mengacu  pada  undang- undang  yang  menjadi  penjuru- nya, sehingga kebijakannya cenderung  lebih  didasari  ke-
pentingan  sektoral  untuk  keber- hasilan  urusan  yang  menjadi kewenangannya.  Hal  ini  sering menimbulkan  ketidakpastian  hu- kum  dan  menimbulkan  masalah di daerah, terutama dalam
hubungan koordinasi pelak- sanaan  otonomi  daerah  dan tugas pembatuan.
Upaya yang dapat dilaku- kan  oleh  pemerintah  pusat  di dalam  melakukan  sinkronisasi dan  harmonisasi  peraturan  ter- kait  pengaturan  angkutan  non- umum berbasis online , yakni :
a.  Tidak  tergesa-gesa  dalam menerbitkan peraturan terkait angkutan  non-umum  ber- basis online ; b. Mengeluarkan peraturan yang dapat dilaksanakan oleh  para  pihak  terkait  yang mengatur  pihak  terkait  yang menawarkan pelayanan yang  lebih  baik,  jaminan keamanan  perjalanan,  harga yang  relatif  murah  dan  tepat waktu;
c. Lebih  mengedepankan  ke- pentingan masyarakat selaku konsumen  dan  pengusaha mikro  dan  kecil  dengan konsep sharing economy yang  saling  menguntungkan dengan mengedepankan asas  kekeluargaan  sebagai- mana  amanat  Pasal  33  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945;
d. Penyusunan regulasi di bidang  transportasi  berbasis teknologi dan informasi harus  didasarkan  pada  asas musyawarah  mufakat  yang melibatkan  seluruh stake-
holder di  bidang  jasa  trans-
portasi sehingga secara bersama  dapat  menumbuh- kembangkan  usaha  ekonomi mikro,  kecil  dan  menengah, tanpa  meninggalkan  asas kekeluargaan  atau  melibat- kan partisipasi masyarakat;
e. Terkait  dengan  ojek online , maka  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun 2009,  pengaturannya  dapat diserahkan  pada  pemerintah daerah  dengan  pembentuk- an peraturan daerah.
Salah  satu  usaha  untuk mengatasi  banyaknya  peraturan perundang-undangan
yang
tumpang tindih dan tidak sinkron antara  yang  satu  dengan  yang lain  adalah  dengan  melaksana- kan  proses  perencanaan  pem- bentukan  undang-undang.  Pro- legnas  memiliki  peranan  yang penting  dalam  pembangunan hukum  nasional.  Selain  instru- men perencanaan pembentukan hukum  dengan  cara  menetap- kan prioritas rancangan undang- undang  yang  akan  dibahas Dewan  Perwakilan  Rakyat  ber- sama  pemerintah  (sebagai  ins- trumen  perencanaan),  Proleg- nas  juga  berfungsi  sebagai potret  politik  hukum  nasional atau  isi  hukum  nasional  untuk mencapai  tujuan  Pancasila  dan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15
15 Elly Erawati dkk. (Ed), Beberapa Pemikiran  Tentang  Pembangunan  Sistem Hukum Nasional Indonesia Liber Amicorum Untuk  Prof.  Sunaryati  Hartono,  S.H. , (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,  2011), hlm. 95.
Terkait  dengan  hal  ter- sebut,  menurut  Bagir  Manan ada  berbagai  kenyataan  yang perlu dicatat, yaitu : 16
a.  Lebih  dari  50%  daftar  Pro- legnas semata-mata program perubahan undang-undang yang  ada,  bukan  undang- undang yang baru; b.  Undang-undang  baru  lebih banyak berkisar pada undang-undang  di  bidang politik dan pemerintahan (pe- milihan umum, pemilihan presiden  dan  wakil  presiden, kepartaian, dan pemerin- tahan  daerah).  Menjadi  se- macam  ritual  agar  undang- undang  tersebut  selalu  di- ubah untuk menampung ber- bagai kepentingan politik para pemain kekuasaan. Tidak banyak keinginan untuk mengutamakan undang-undang  yang  ber- kaitan  dengan  kesejahteraan rakyat atau kepentingan rakyat pada umumnya;
c.  Mutu  undang-undang  yang dihasilkan  tidak  mencermin- kan  mutu  yang  baik,  se- hingga  senantiasa  menjadi objek  perkara  di  Mahkamah Konstitusi;
d.  Tidak jarang terjadi  inkonsis- tensi,  bahkan  pertentangan antara berbagai undang-
undang,  yang  pada  giliran- nya  menyulitkan  para  pe- negak hukum.
Peran  serta  masyarakat sangat  diperlukan  di  dalam harmonisasi  dan  sinkronisasi
16 Ibid. , hlm. 110.
sebuah  peraturan.  Pasal  120 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  74  Tahun  2014  tentang
Angkutan Jalan menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berperan  serta  dalam  penye- lenggaraan  angkutan  jalan.  Se- bagaimana penjelasan atas konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasar pada  semangat  bahwa  penye- lenggaraan lalu lintas dan
angkutan  jalan  yang  bersifat lintas  sektor  harus  dilaksanakan secara  terkoordinasi  oleh  para pembina beserta para pe-
mangku kepentingan (stake- holders) lainnya.
Guna mengatasi per- masalahan  yang  sangat  kom- pleks,  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan dibentuknya  forum  lalu  lintas dan  angkutan  jalan.  Forum  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  ter- sebut  merupakan  badan ad  hoc yang  berfungsi  sebagai  wahana untuk menyinergiskan tugas pokok  serta  fungsi  setiap  ins- tansi  penyelenggara  lalu  lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis perma- salahan, menjembatani, me- nemukan solusi, serta me- ningkatkan  kualitas  pelayanan, dan  bukan  sebagai  aparat  pe- negak hukum. 17
Forum  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  tersebut  mem- punyai  tugas  melakukan  ko- ordinasi  antar  instansi  penye- lenggara  yang  memerlukan  ke-
17 Andika  Wijaya, Aspek  Hukum Bisnis  Transportasi  Jalan  Online ,  Cetakan Pertama,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2016), hlm. 202 dan 203.
terpaduan dalam  merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan,
sedangkan  keanggotaan  forum tersebut terdiri atas unsur pembina,  penyelenggara,  aka- demisi,  dan  masyarakat.  Peran serta masyarakat tersebut,
meliputi : 18 a.  Memberikan  masukan  ke- pada  instansi  pembina  lalu lintas  dan  angkutan  jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undang an,  pedoman  dan  standar teknis  di  bidang  angkutan jalan; b.  Memantau pelaksanaan standar  pelayanan  angkutan umum  yang  dilakukan  oleh perusahaan angkutan umum; c.  Melaporkan perusahaan angkutan  umum  yang  me- lakukan  penyimpangan  ter- hadap  standar  pelayanan angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
d.  Memberikan  masukan  ke- pada  instansi  pembina  lalu lintas  dan  angkutan  jalan dalam  perbaikan  pelayanan angkutan umum; dan/atau e.  Memelihara sarana dan prasarana  angkutan  jalan,
serta  ikut  menjaga  keaman- an,  keselamatan,  ketertiban, dan  kelancaran  angkutan jalan.
Peran  serta  masyarakat sebagaimana  ketentuan  Pasal 120  ayat  (1)  Peraturan  Peme- rintah  Nomor  74  Tahun  2014 disampaikan  kepada  instansi pemerintah atau pemerintah
18 Ibid .
daerah  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi instansi. Selanjutnya,  pemerintah  dan/ atau  pemerintah  daerah  mem- pertimbangkan  serta  menindak- lanjuti  masukan  dan  pendapat yang  disampaikan  oleh  masya- rakat. Pengaturan dan ke- tentuan  lebih  lanjut  mengenai peran  serta  masyarakat  diatur dengan peraturan menteri. 19
Pembuatan peraturan baru  atau  revisi  atas  peraturan lama  tersebut  harus  dilakukan dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat.  Tidak  dapat  ditolak fakta  bahwa  perusahaan  trans- portasi  jalan online yang  telah ada  dewasa  ini  telah  membuka peluang  kerja  bagi  masyarakat. Secara  konstitusional,  warga negara  Indonesia  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan [ vide Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945]. 20
Sesuai  ketentuan  Pasal tersebut,  warga  negara  Indo- nesia  berhak  memilih  pekerjaan yang  layak  baginya.  Dalam  hal ini, perusahaan transportasi jalan online telah  turut  mem- berikan  solusi  bagi  masyarakat pencari  kerja.  Sebagai  negara hukum  sebagaimana  ketentuan Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pe- mecahan masalah serta pro dan kontra  di  seputar  perusahaan transportasi  jalan online harus
19 Ibid .
20 Ibid. , hlm. 203 dan 204.
dilaksanakan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Di  sini,  peran serta  masyarakat  dalam  pem- buatan  peraturan  perundang- undangan  memiliki  arti  sangat penting  dan  bersifat  funda- mental.
Dengan  melibatkan  ma- syarakat,  maka  hukum  telah mewujudkan nilai keadilan, yakni  keadilan  sosial  yang  ber- dasarkan  Pancasila.  Keadilan hanya  bisa  dipahami  jika  ia diposisikan  sebagai  keadaan yang  hendak  diwujudkan  oleh hukum.  Upaya  untuk  mewujud- kan  keadilan  dalam  hukum tersebut merupakan proses yang  dinamis  yang  memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali  juga  didominasi  oleh kekuatan-kekuatan  yang  ber- tarung  dalam  kerangka  umum tatanan  politik  untuk  meng- aktualisasikannya. 21
Hukum  nasional  hanya mengatur  keadilan  bagi  semua pihak,  oleh  karenanya  keadilan di dalam perspektif hukum nasional  adalah  keadilan  yang menserasikan  atau  menselaras- kan  keadilan-keadilan  yang  ber- sifat  umum  di  antara  sebagian dari  keadilan-keadilan  individu. Dalam keadilan ini lebih menitik- beratkan  pada  keseimbangan antara  hak-hak  individu  masya- rakat dengan kewajiban-
kewajiban  umum  yang  ada  di dalam  kelompok  masyarakat hukum.
21 Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat Hukum  Perspektif  Historis ,  (Bandung  : Nusamedia, 2004), hlm. 239.
Begitu  pula  dalam  peng- aturan angkutan non-umum ber- basis online, menjadi baik apabila  kepentingan  para  pihak diakomodasikan.  Pihak  yang kontra  harus  meyakini  bahwa sebagai  sesama  manusia  me- miliki  hak  yang  sama  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang layak,  dan  bagi  pemerintah harus lebih memahami  ke- inginan rakyatnya, karena sudah menjadi  tugas  pemerintah  untuk mensejahterakan  rakyatnya  se- bagai  perwujudan  negara  ke- sejahteraan.

## Simpulan dan Saran
1.  Simpulan
a.  Upaya yang dilakukan peme- rintah  dalam  taraf  sinkron- isasi  harmonisasi  peraturan terkait  pengaturan  angkutan umum  berbasis online yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, yakni dengan melakukan revisi dan mencabut  peraturan  yang mengatur angkutan non- umum  berbasis online ,  yakni Keputusan Menteri Per-
hubungan  Nomor  :  UM.302/
1/21/Phb/  2015,  Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 32  Tahun  2016,  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26  Tahun  2017,  dan  terakhir dengan  menerbitkan  Per- aturan  Menteri  Perhubungan Nomor  108  Tahun  2017. Revisi  dan  pencabutan  ter- hadap peraturan menteri tersebut  dikarenakan  masih terdapat beberapa pasal yang  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  22
Tahun  2009  dan  Undang- Undang Nomor Undang- Undang  Nomor  20  Tahun 2008; b.  Problematika  dalam  upaya pemerintah pusat dalam taraf sinkronisasi  dan  harmonisasi
peraturan  terkait  pengaturan angkutan  non-umum  ber- basis online adalah  sering dilakukannya  revisi  dan  pen- cabutan peraturan menanda- kan peraturan tersebut belum  dapat  berlaku  secara efektif  dan  belum  mem- berikan  kepastian  hukum. Selain  itu,  masih  adanya demontrasi  atau  protes  ter- hadap  peraturan  tersebut,
maka peraturan tersebut belum  dapat  mewujudkan tujuan  hukum  yakni  keadilan dan  belum  memberikan  per- lindungan  hukum  bagi  para pihak.  Solusi  yang  dapat dilakukan  adalah  :  (i)  peme- rintah tidak tergesa-gesa dalam  menerbitkan  peratur- an;  (ii)  mengeluarkan  per- aturan  yang  dapat  dilaksa- nakan  oleh  pihak  terkait; (iii)  pemerintah  lebih  menge- depankan  kepentingan  ma- syarakat;  (iv)  mendasarkan pada asas musyawarah mufakat  dalam  membentuk peraturan;  serta  (v)  terkait dengan  ojek online ,  peng- aturannya  dapat  diserahkan pada pemerintah daerah dengan  pembentukan  per- aturan  daerah.  Peran  serta masyarakat juga sangat penting  dalam  pembuatan peraturan  baru  atau  revisi atas peraturan lama. Dengan melibatkan
masyarakat, maka hukum telah  mewujud- kan  nilai  keadilan,  yakni keadilan  sosial  yang  ber- dasarkan Pancasila.
2.  Saran-saran
a.  Pemerintah  tidak  tergesa- gesa  dalam  mengeluarkan peraturan terkait dengan angkutan  non-umum  ber- basis online karena  untuk membentuk  kualitas  peratur- an  yang  baik  dan  mewujud- kan  sistem  transportasi  yang berkualitas dibutuhkan waktu dan biaya;
b.  Diperlukan  peran  aktif  ma- syarakat  dalam  membantu pemerintah  membentuk  per- aturan  yang  baik  dan  ber- kualitas  dalam  rangka  mem- bangun  dan  menjalankan sistem  transportasi  umum Indonesia  yang  diinginkan oleh masyarakat;
c.  Bagi  masyarakat  seyogya- nya dapat saling mendukung terhadap peraturan atau kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  demi  kemajuan, keadilan,  dan  kemanfaatan. Apabila  ada  pihak  yang kurang  menyetujui,  dapat memberikan  saran  kepada pemerintah  tanpa  harus  me- lakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya.

## Daftar Pustaka
Buku-buku :
Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan
Online ,  Cetakan  Pertama,
Sinar Grafika, Jakarta. Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat  Hukum  Perspektif
Historis ,  Nusamedia,  Ban- dung.
Direktorat  Hukum  dan  HAM,  2005, Kajian Harmonisasi Per- aturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembang unan  Nasional ,  Kementerian Negara  Perencanaan  Pem- bangunan Nasional/Bappe- nas, Jakarta.
Djauhari, 2008, Politik Hukum Negara  Kesejahteraan  Indo- nesia,  Studi  Tentang  Ke- bijakan  Regulasi  dan  Institu- sionalisasi  Gagasan  Kese- jahteraan  Sosial  Ekonomi Masyarakat Nelayan  di Jawa Tengah ,  Cetakan  Kesatu,
Unissula Press, Semarang. Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia,  2010, Hukum Pidana Ekonomi , Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogya-
karta. Elly  Erawati  dkk.  (Ed),  2011, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan  Sistem  Hu- kum Nasional Indonesia Liber  Amicorum  Untuk  Prof. Sunaryati Hartono, S.H. , Citra Aditya Bakti, Bandung. Ferry  Irawan  Febriansyah,  2016,
Keadilan Berdasarkan Panca sila  (Dasar  Filosofis  dan
Ideologis  Bangsa) ,  Cetakan
Pertama,  Deepublish,  Yogya karta.
Jawade  Hafidz  Arsyad  dan  Dian Karisma,  2018, Sentralisasi Birokrasi  Pengadaan  Barang
&  Jasa  Pemerintah ,  Cetakan
Pertama,  Sinar  Grafika,  Ja- karta.
Jhonny  Ibrahim,  2011, Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Bayumedia,  Ma- lang. Maria  Farida  Indrati  S.,  2013, Ilmu Perundang-Undangan  2,  Pro ses  dan  Teknik  Pembentuk- kannya  2 ,  Cetakan  Kelima- belas, Kanisius, Yogyakarta.
Miftah Thoha, 2012, Birokrasi Pemerintah  Dan  Kekuasaan Di  Indonesia ,  Cetakan  Per- tama,  Thafa  Media,  Yogya- karta. Mukhlis Taib, 2017, Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia ,  Cetakan  Kesatu, Refika Aditama, Bandung. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto Achmad, 2010, Dualisme
Penelitian  Hukum  Normatif dan  Empiris ,  Pustaka  Pe- lajar, Yogyakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Adminis- trasi  Negara ,  Edisi  Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1986, Peng- antar Penelitian Hukum,
Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.
Yopie  Morya  Immanuel  Patiro, 2012, Diskresi Pejabat Publik dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung.
Internet :
Ukti  BA, Negara  Hukum  Indonesia , sebagaimana  diakses  dalam http://uktibintiarifah.blogspot. co.id/2016/01/normal-0-false- false-false-in-x-none-x.html,
pada  tanggal  6  Agustus 2018,  waktu  :  20.51  WIB.