Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kajian Yuridis Tentang Berita Hoax Pada Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008
Rehulina 1

## Abstract
As  part  of  information  technology innovation,  social  media  provides  space for  anyone  to  express  their  opinions  and voice  their  thoughts,  and  so  does  it  for society. Freedom to  express opinions and thoughts  or  that  of  speech  rights  is  the reason  for  hoax  news  maker  to  keep  on spreading  false  news.  Therefore,  to prevent  the  spread  of  hoax  news,  the government,  especially  law  enforcers, must  give  a  warning  in  the  form  of  strict sanctions for hoax news spreaders.
The  research  method  used  in this  research  is  normative  juridical research  method  by  which  this  research refers to  the legal norms contained in the legislation.  Normative  juridical  research was  conducted  by  analyzing  research problems  through  approaches  to  legal principles  and  referring  to  legal  norms contained in regulations closely related to the  subject  matter.  The  imposition  of sanctions  on  hoax  news  dissemination actors that contain elements of provocation, blasphemy of hatred that can cause insecurity and disintegration will be snared  by  Law  Number  19  of  2016 amendment  to  Law  Number  11  of  2011 concerning  Electronic  Information  and Transactions  and  Book  of  Criminal  Law (Law  No.1  of  1946  concerning  Criminal Law Regulations).
Changes  in  technology  provide convenience for everyone to do  what  they like and  what  they do not like. The use of internet networks and the large number of applications provide people to freely
1 Dosen Universitas Dian Nusantara
download  the  application  and  use  it anytime.  This  change  makes  society  an information  society.  The  presence  of social  media  makes  the  community  in  a process  of  communication  that  is  not centralized,  but  spread.  Therefore,  the people must get knowledge about the right information  or  hoax  news  that  contains racial  or  religious  issues,  disintegration and  laws  and  regulations  related  to  hoax news.  Some  things  that  can  be  done  to help  people  understand  about  this  hoax news are by holding seminars, interactive dialogues or FGDs.
Keyword :  Hoax,  electronic  information technology law, Social Media

## Abstrak
Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi,  media  sosial  memberikan  ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan pikirannya melalui  media  sosial  dimana  media  sosial juga menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat. Kebebasan  mengemukakan  pendapat  dan penyuaraan pikiran atau hak asasi kebebasan berpendapat  menjadi  alasan  bagi  para penyebar berita hoax untuk terus menyebarkan  berita  yang  tidak  benar.  Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran berita hoax ini maka pemerintah khususnya penegak hukum wajib memberikan peringatan  berupa  sanksi  yang  tegas  bagi para penyebar berita hoax.
Metode  penelitian  yang  dilakukan pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  normative  dimana  penelitian  ini mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.  Penelitian  yuridis  normatif  yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat pada  peraturan  yang  erat  kaitannya  denga pokok  bahasan.  Penjatuhan  sanksi  kepada pelaku penyebar berita hoax yang mengandung  unsur-unsur  propokasi,  hujaran kebencian yang dapat menyebabkan
ketidakamanan  dan  disintegrasi  akan  dijerat dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun
2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  tahun  2011  tentang  Informasi  dan transaksi  elektronik  dan  Kitab  Undang- Undang Pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Perubahan  teknologi  memberika  kemudahan bagi  setiap  orang  untuk melakukan  apa yang disukai  dan  yang  tidak  disukai.  Penggunaan jaringan internet dan banyaknya aplikasi yang disediakan oleh penyedia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk men download apliikasi tersebut dan memakai aplikasi  tersebut  dengan  bebas.  Perubahan ini menjadikan masyarakat menjadi masyarakat  informasi  ( information  society ). Kehadiran media sosial membuat masyarakat berada  dalam  proses  komunikasi  yang  tidak terpusat,  tetapi  menyebar.  Oleh  karena  itu masyarakat harus mendapatkan ilmu pengetahuan  tentang  informasi  yang  benar atau  berita  hoax  yang  mengandung  unsur- unsur  sara,  disintegrasi  beserta  peraturan perundang-undangan  terkait  berita hoax . Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk membatu  pemahaman  masyarakat  tentang berita hoax ini  adalah  dengan  mengadakan seminar, dialog interaktif atau FGD.
Kata Kunci : Hoax , Uu Ite, Media Sosial

## A.  PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang
Pemanfaatan teknologi informasi,
media  dan  komunikasi  misalnya  komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah  dimanfaatkan  dalam  kehidupan  social masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik  sektor  pemerintahan,  bisnis,  perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain  sebagainya.  Teknologi  informasi  dan komunikasi  ini  dapat  memberikan  manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari  bahwa  teknologi  ini  memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan  tindak  pidana  atau  kejahatan- kejahatan  yang  disebut  secara  popular
sebagai Cyber  crime (kejahatan  di  dunia maya)  sehingga  diperlukan  ( Cyber  Law ) hukum dunia maya.
Pemanfaat teknologi sering
dihadapkan  pada dua  sisi  yaitu  sisi  negative dan  sisi  positif.  Salah  satu  pemanfaat teknologi yang memiliki sisii negative adalah penyebaran berita bohong atau hoax melalui media  sosial  misalya  melalui  facebook, instagram, Line, whatsapp dan yang laninya. Di  Indonesia  peristiwa  penyebaran  h oax melalui media sosial dinilai sering meresahkan  masyarakat,  karena  banyak pihak yang merasa dirugikan atas penyebaran berita tersebut.
Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi,  media  sosial  memberikan  ruang
bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan pikirannya
melalui  media  sosial  dimana  media  sosial juga menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat.
Kebebasan mengemukakan
pendapat  dan  penyuaraan  pikiran  atau  hak asasi kebebasan berpendapat menjadi alasan bagi  para  penyebar  berita hoax untuk  terus menyebarkan  berita  yang  tidak  benar.  Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran berita hoax ini maka pemerintah khususnya penegak hukum wajib memberikan
peringatan  berupa  sanksi  yang  tegas  bagi para penyebar berita hoax .

## B.  PEMBAHASAN
1.  Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Penyebar  Berita Hoax Di Media Sosial
Undang-Undang  No.1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Pasal  14 ayat (1) dan (2):
Ayat  1  “barangsiapa,  dengan  menyiarkan berita  atau  pemberitahuan  bohong,  dengan sengaja  menerbitkan  keonaran  dikalangan rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun.”
Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau  mengeluarkan  suatu  pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,  sedangkan  ia  patut  dapat menyangka bahwa  berita  atau  pemberitahuan  itu  adalah bohong,  dihukum  dengan  penjara  setinggi- tingginya adalah t iga tahun.”
Pasal 15 : “barang siapa menyebarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau kabar  yang  berkelebihan  atau  yang  tidak lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  setidak- tidaknya  patut  dapat  menduga  bahwa  kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman  penjara  setinggi-tingginya  dua tahun.
Dalam pasal 311 KUHPidana menyatakan:
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran  atau  pencemaran  tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka  dia  diancam melakukan fitnah  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
Dalam  Pasal  378  menyebutkan: “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  dengan  memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi  hutang  rnaupun  menghapuskan piutang  diancam  karena  penipuan  dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 2 Penyebar  berita  hoax  juga  dapat dikenakan  pasal  terkait  ujaran  kebencian ( hate  speech )  yang  telah  diatur  dalam  KUHP dan  undang-undang  lain  diluar  KUHP  yaitu antara lain;
2 Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana, Pasal 311, Pasal 378.
Pasal  156,  yang  berbunyi:  Barang siapa  di  rnuka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan terhadap  suatu  atau  beherapa  golongan rakyat  Indonesia,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.  Perkataan  golongan  dalam  pasal  ini dan pasal berikutnya  berarti  tiap-tiap  bagian  dari  rakyat Indonesia  yang  berbeda  dengan  suatu  atau beberapa  hagian  lainnya  karena  ras,  negeri asal, agama, tempat, asal,keturunan, kebangsaan  atau  kedudukan  menurut  hukum tata negara.
Pasal  156a:  Dipidana  dengan  pidana penjara  selama-lumanya  lima  tahun  barang siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan:  a.  yang  pada  pokoknya  bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang  tidak  menganut  agama  apa  pun  juga, yang  bersendikan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Pasal 157: (1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan  atau  menempelkan  tulisan atau  lukisan  di  muka  umum,  yang  isinya mengandung
pernyataan perasaan permusuhan,kebencian  atau  penghinaan  di antara  atau  terhadap  golongan-golongan rakyat  Indonesia,  dengan  maksud  supaya isinya  diketuhui  atau  lebih  diketahui  oleh umum,  diancam  dcngan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun  enam  bulan  atau pidana  denda  paling  hanyak  empat  rupiah lima ratus rupiah.
(2)  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan tersebut padu waktu menjalankan pencariannya  dan  pada  saat,  itu  belum lewat lima  tahun  sejak  pemidanaannya  menjadi tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Pasal 310: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah.
(2)  Jika  hal itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukkan atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka diancam  karena  pencemaran  tertulis  dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3)  Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311;
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya, dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam melakukan  fitnah  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun.
Dalam  Surat  Edaran  (SE)  Nomor
SE/6/X/  2015  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian  ( Hate  Speech )  yang  dikeluarkan kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Pasal  16 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis  juga  menegaskan  tetang  pengaturan pidana  pelaku  penyebar  berita hoax ,  yang menyebutkan  bahwa  ujaran  kebencian  dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) dan ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP  yang berbentuk antara lain:
1.  Penghinaan
2.  Pencemaran nama baik
3.  Penistaan
4.  Perbuatan tidak menyenangkan 5.  Memprovokasi 6.  Menghasut
7.  Penyebaran berita bohog.
Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang Penghapusan  Diskriminasi  Ras  Dan  Etnis,
pasal 4 juga menyebutkan:
a.  Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau
pemilihan  berdasarkan  pada  ras  dan etnis,  yang  mengakibatkan  pencabutan
atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di  bidang  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial, dan budaya; atau
b. Menunjukkan  kebencian  atau  rasa  benci kepada  orang  karena  perbedaan  ras  dan etnis yang berupa perbuatan:
1.  membuat  tulisan  atau  gambar  untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan  di  tempat  umum  atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2.  berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan  kata-kata  tertentu  di tempat  umum  atau  tempat  lainnya yang dapat didengar orang lain;
3.  mengenakan  sesuatu  pada  dirinya berupa benda, kata-kata, atau
gambar  di  tempat  umum  atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang
lain; atau
4.  melakukan perampasan nyawa orang,  penganiayaan,  pemerkosaan, perbuatan  cabul,  pencurian  dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis.
Pasal  16  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang Penghapusan  Diskriminasi  Ras  Dan  Etnis, menyebutkan tentang sanksi terhadap pelaku pada  pasal 4  tersebut  diatas:  “Setiap  orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian  atau  rasa  benci  kepada  orang lain berdasarkan  diskriminasi  ras  dan  etnis sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf b  angka  1,  angka  2,  atau  angka  3,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)
tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3 2. Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan  Undang-Undang  No.19
Tahun  2016  tentang  Informasi  dan

## Transaksi Elektronik
Dalam  pasal  1  ayat  (1):  Informasi Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan,  foto, electronic  data  interchange
(EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),
telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dalam  Pasal  27  UU    ITE  NO.  11 Tahun 2008, perbuatan yang dilarang adalah:
1.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan 4 dan/atau mentransmisikan 5 dan/atau  membuat dapat diaksesnya 6 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan perjudian.
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2008  Tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Pasal 4 dan Pasal 16.
4 Mendistribusikan”  adalah  mengirimkan
dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  banyak Orang  atau  berbagai  pihak  melalui  Sistem Elektronik.
5 Mentransmisikan”  adalah  mengirimkan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Eletronik yang  ditujukan  kepada  satu  pihak  lain  melalui Sistem Elektronik.
6 Membuat dapat  diakses”  adalah semua perbuatan  lain  selain  mendistribusikan dan mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik  yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dapat  diketahui  pihak  lain atau publik.
3.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Dalam Pasal 28 UU ITE berbunyi:
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  telah  diatur  mengenai  tindak pidana  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  atau hoax yang menyebabkan  kerugian  konsumen  transaksi elektronik  dan  menyebarkan  informasi  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Dalam  pasal  40  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan: (1)  Pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  transaksi  Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu ketertiban  umum,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan
penggunaan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan
yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2a), Pemerintah berwenang melakukan
pemutusan  akses  dan/atau  memerintahkan kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik untuk  melakukan  pemutusan  akses  terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar hukum.
(3)  Pemerintah  menetapkan  instansi  atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(4)  Instansi  atau  institusi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  harus  membuat Dokumen  Elektronik  dan  rekam  cadang elektroniknya  serta  menghubungkannya  ke pusat  data  tertentu  untuk  kepentingan pengamanan data.
(5)  Instansi  atau  institusi  lain  selain  diatur pada  ayat  (3)  membuat  Dokumen  Elektronik dan  rekam  cadang  elektroniknya  sesuai dengan  keperluan  perlindungan  data  yang dimilikinya.
(6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  peran Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (2a),  ayat  (2b),  dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”
Dalam  Dalam  Pasal  45    UU  ITE nomor  19  Tahun  2016  menyebutkan  sebagai berikut:
1.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  perjudian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
3.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau
pencemaran  nama  baik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp750.000.000,00  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4.  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Pada Pasal 45 A menyebutkan:
Ayat  (1)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat  (2)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Pada  Pasal  45  B  menyebutkan  :  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. 7
Menurut  Ketua  Umum  Indonesia Cyber Law Community (ICLC),  Teguh Arifiyadi,
perubahan
Undang-Undang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sangat
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
membantu  masyarakat  yang  menggunakan media  sosial.  Menurutnya,  di  dalam  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  baru  telah  dijelaskan  bagaimana  cara menggunakan media sosial yang benar.
Hanta Yuda seorang pengamat politik menyatakan  tentang  hasil  survey  poltracking yang bersifat nasional yang telah disampaikan dalam program TV ONE dengan program  suara  rakyat  dimana  datanya  dapat dipertanggungjawabkan,  dimana  survey  ini dilakukan berdasarkan nomor telepon. Dalam survey  poltracking tersebut  dipertanyakan apakah  anda  setuju  terhadap  rencana pemerintah  untuk  menindak  tegas  penyebar berita  hoax  di  media  sosial?  Ternyata  74, 87% masyarakat setuju. 8

## Dalam  Hasil  Penelitian  Stanford’s
Education  History  Group  yang  mensurvei
7.800  siswa  yang  duduk  dibangku  SMP hingga  kuliah  adalah  80%  siswa  dan mahasiswa  tidak  bisa  membedakan  beirta hoax  dengan  yang  bukan.  Dari  hasil  survey tersebut  juga  diketahui  bahwa  banyak  dari siswa  dan  mahasiswa  yang  lupa  untuk memeriksa  penulis  maupun  sponsor  yang memuat artikel tersebut. 9
Berdasarkan survei Masyarakat
Telekomunikasi  Indonesia  (Mastel)  saluran terbanyak  penyebar  berita hoax dijumpai  di media  sosial  mencapai  92,  40%,  pada aplikasi  percakapan  ( chating )  62,80%,  lintas
situs web 34,90%, televion 8,7%, media cetak 5%,  email  3,10%,  radio  1,20%.  Anindya Novyan  Bakrie  yang  hadir  dalam  Konvensi
Nasional Media Massa Bertajuk Ikim
8 Karni  Ilyas,  Indonesia  Lawersclub, “berita hoax vs kebebasan berpendapat”.
9 http://manado.tribunnews.com/2016/12/03/mengej utkan-hasil-survei-ini-80-persen-siswa-tak-bisa- membedakan-berita-hoax.
Bermedia  Dan  Seimbang:  Mempertahankan Eksistensi  Media  Massa  Nasional  Dalam Lanskap Infomasi Global di Padang Sumatera Barat.
Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel)  yang  melibatkan  1.116  responden menyatakan bahwa responden merasa terganggu  dengan  berita hoax .  Oleh  karena itu  cara  menghambat  penyebaran hoax adalah  dengan  mengedukasi  masyarakat, penegakan hukum, mengoreksi melalui media sosial,  blokir  dan  flagging.  survei  Mastel mengungkapkan,  sebanyak  90,3  persen
responden menjawab bahwa
berita hoax adalah berita bohong yang disengaja. 10

## C.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Perubahan teknologi memberika
kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan  apa  yang  disukai  dan  yang  tidak disukai.  Penggunaan  jaringan  internet  dan banyaknya  aplikasi  yang  disediakan  oleh penyedia memberikan keleluasaan bagi masyarakat  untuk  men download aplikasi tersebut  dan  memakai  aplikasi  tersebut dengan  bebas.  Perubahan  ini  menjadikan masyarakat  menjadi  masyarakat  informasi
( information society ).

## 2.  Saran
Kehadiran  media  sosial  membuat masyarakat berada dalam proses komunikasi yang  tidak  terpusat,  tetapi  menyebar.  Oleh
10 Didi  Kurniawa,  https://www.gatra.com, “Persentase  Hoax  Terbanyak  Hadir  dari  Media Sosial”.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
karena  itu  masyarakat  harus  mendapatkan ilmu  pengetahuan  atau  edukasi  tentang informasi  yang  benar  atau  berita hoax yang mengandung  unsur-unsur  sara,  disintegrasi beserta peraturan perundang-undangan
terkait berita hoax .  Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membatu pemahaman
masyarakat  tentang  berita hoax ini  adalah dengan mengadakan seminar, dialog interaktif  atau  FGD,  dari  pemerintah  (yang terkait)  dalam  menjerat  pelaku  penebar hoax agar memiliki efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 1  tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Peruahan  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Karni  Ilyas,  Indonesia  Lawersclub,  “Berita Hoax Vs Kebebasan Berpendapat ”.
http://manado.tribunnews.com/2016/12/03/me
ngejutkan-hasil-survei-ini-80-persen- siswa-tak-bisa-membedakan-berita- hoax. Didi Kurniawa, https://www.gatra.com, “Persentase  Hoax  Terbanyak  Hadir dari Media Sosial”.