## PELIBATAN MASYARAKAT PULAU KERA PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta 1)

## ABSTRAK
Pariwisata  adalah  salah  satu  sector  pembangunan  yang  dapat  dikembangkan  di Pulau  Kera.  Pulau  Kera  adalah  salah  satu  pulau  sangat  kecil  yang  secara  administratif merupakan  bagian  dari  Desa  Uiasa.  Pengembangan  kemampuan  masyarakat  untuk penyelenggaraan  pariwisata  melibatkan  kelompok  masyarakat  di  Pulau  Kera  dan  Desa Uiasa.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  karakteristik  masyarakat  Pulau  Kera pada  pengembangan  pariwisata.  Penelitian  telah  dilakukan  di  Pulau  Kera  pada  Juni- September 2008. 90% penghuni Pulau Kera adalah Suku Bajo, dan sisanya adalah Suku Timor. Kisaran kesiapan sumberdaya manusia, sosial-ekonomi masyarakat di Pulau Kera, berdasarkan hasil modifikasi, adalah nilai kisaran 135-179 (kurang menunjang), 180-224 (menunjang),  dan  225-270  (sangat  menunjang).  Nilai  kesiapan  masyarakat  Pulau  Kera adalah  230.  Pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders  terkait.  Langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  menginventarisasi stakeholders,  penguatan  masyarakat  melalui  pelatihan  pengelolaan  hasil  kelautan,  dan pendidikan informal.
Kata Kunci : Ekowisata, Pulau Kera, Kesiapan Masyarakat, Pengelolaan Berkelanjutan

## PENDAHULUAN
Pulau-pulau kecil adalah salah satu sumberdaya alam yang tersebar luas di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberadaan  pulau-pulau  kecil tersebut juga merupakan ciri khas Negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau  kecil  yang  ada  di  Indonesia  sebagian  terbentuk  melalui  proses vulkanik sehingga tidak memiliki kemiripan dengan pulau induk yang mungkin ada di sekitarnya.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi kepulauan di  Indonesia  yang  memiliki  beragam  kawasan  yang  dapat  dijadikan  sebagai kawasan wisata. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Provinsi  NTT  memiliki  kesempatan  untuk mengelola  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang  ada  sesuai  dengan karakteristik  wilayah  dan  kebutuhan  daerah,  dan  dengan  tetap  menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, serta masyarakat lokal.
Satu di antara beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata  alam  yang  terletak  di  Provinsi  NTT  adalah  Taman  Wisata  Alam  Laut
284 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 283 - 292
(TWAL) Teluk Kupang, yang di dalamnya terdapat lima pulau-pulau kecil antara lain Pulau Kera, Pulau Tikus, Pulau Kambing, Pulau Tabui, dan Pulau Burung. Teluk Kupang ditetapkan sebagai salah satu taman wisata  alam laut  Indonesia berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  83/Kpts-II/1993 tertanggal  28  Januari  1993.  Luas  TWAL  Teluk  Kupang  adalah  50.000  ha. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  salah  satu  fungsi  taman  wisata alam  laut  adalah  sebagai  kawasan  pelestarian  alam  yang  diperuntukkan  bagi penyelenggaraan wisata.
Pulau Kera adalah salah satu pulau kecil di dalam kawasan TWAL Teluk Kupang  yang  terletak  antara  Pulau  Semau  dan  Pulau  Timor,  dan  memiliki  ciri khas  tersusun  atas  hamparan  pasir  putih.  Tekstur  pasir  di  Pulau  Kera  sangat berbeda dengan tekstur pasir di Pulau Semau dan Pulau Timor. Pulau Kera, di samping  memiliki  hamparan  pasir  putih,  juga  memiliki  berbagai  jenis  ikan karang, terumbu karang, dan pemandangan laut yang sangat indah merupakan antraksi wisata yang dapat ditawarkan pada para wisatawan.
Berdasarkan  konsep  ekowisata,  pariwisata  yang  akan  dikembangkan adalah  pariwisata  yang  memiliki  keberpihakan  pada  kelestarian  sumberdaya alam dan kelestarian sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Mengacu pada konsep tersebut,  maka  peningkatan  kesiapan  masyarakat  perlu  dilakukan  kajian tentang  kesiapan  masyarakat  dalam  pengembangan  pariwisata  berdasarkan kriteria standar masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian  dilaksanakan  di  Pulau  Kera  Kabupaten  Kupang  Provinsi  NTT, pada Juni-September 2008. Luas daratan Pulau Kera secara keseluruhan adalah 46 hektar. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap yaitu survey pendahuluan, dan  pengamatan  langsung  di  lapang  dilakukan  untuk  memperoleh  data karakteristik  wilayah  daratan  dan  sosial  budaya  masyarakat  yang  digunakan sebagai bahan pengembangan areal daratan P. Kera untuk menunjang kegiatan pariwisata berkelanjutan.
Gambar 1.   Lokasi Penelitian (Pulau Kera dalam Kawasan Teluk Kupang) ( http://www.kimpraswil.go.id/infopeta/citra/spotxsindex.htm )

## RANCANGAN PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  eksplorasi. Metode  deskriptif  eksplorasi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  nilai komponen kesiapan masyarakat, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mengkaji  berbagai  kemungkinan  pengembangan  peningkatan  partisipasi masyarakat  Pulau  Kera.  Penetapan  menggunakan  metode  eksplorasi berdasarkan  pertimbangan  bahwa  penelusuran  kondisi  wilayah  pesisir  untuk kegiatan  pariwisata  membutuhkan  kajian  mendalam  berdasarkan  standar kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  dokumen,  kuisioner,  RRA,  dan  wawancara  mendalam  dan penelusuran  dokumen  dan/atau  hasil  penelitian  yang  relevan  yang  tersimpan pada beberapa instansi terkait.
Data yang diperlukan pada penelitian ini mengacu pada Standar Kriteria Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi) tentang kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Analisis  daerah  operasi  tersebut  dikeluaran  oleh  Direktorat  Wisata  Alam  dan Pemanfatan  Jasa  Lingkungan,  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi  Alam,  Departemen  Kehutanan  Republik  Indonesia  (Departemen Kehutanan 2002).
286 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 283 - 292
Tabel 1. Standar kriteria penilaian obyek dan daya tarik wisata alam Keadaan Umum Unsur Sosial, budaya dan ekonomi  a) Penduduk (jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, tenaga yang bekerja, struktur demografi, penyebaran dan tingkat kepadatan serta tingkat pendidikan dan agama/kepercayaan yang berada di sekitar kawasan) b) Budaya masyarakat lokal (keadaan adat istiadat/kebiasaan  turun  temurun  dan  kesenian  khas serta  hasil-hasil  kerajinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat) c) Ekonomi (keadaan  perekonomian  daerah  misalnya  sektor pertanian,  industri,  kerajinan,  jasa  angkutan,  jasa perbankan, jasa komunikasi, perdagangan dan perkembangan-nya serta mata pencarian penduduk) d) Sarana dan prasarana (keadaan infrastruktur dan jumlah prasarana  misalnya  jalan,  listrik,  air  bersih,  telepon, internet,  transportasi  berupa  pelabuhan  laut,  udara, terminal
Sumber:   Direktorat  Wisata  Alam  dan  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan.  Direktorat  Jenderal  Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan (2002)
Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Komponen Utama ( Priciple Component Analysis ) untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pengembangan  pariwisata, sedangkan untuk memperoleh kondisi umum dilakukan  menggunakan analisis deskriptif. Analisis data sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk berpartisipasi pada  kegiatan  pariwisata  mengacu  pada  standar  kriteria  penilaian  objek  dan daya tarik wisata (Departemen Kehutanan 2002).
Tabel 2.   Standar kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi (radius 1 km dari batas kawasan
intensive use atau jarak terdekat) No. Unsur/Sub Unsur Nilai 1 2 3 1 Tata ruang wilayah obyek Ada dan sesuai Ada tapi tidak sesuai Dalam proses penyu-sunan Tidak ada 30 25 20 15 2 Status lahan Hutan negara Hutan adat Hutan hak  Tanah milik 30 25 20 15 3 Mata pencaharian penduduk Buruh tani dan nelayan Pedagang, industri kecil dan pengrajin Petani/ nelayan Pemilik lahan/ kapal/ pegawai 30 25 20 15 4 Tingkat pengangguran >40% 25-40% 10-40% <10% 30 25 20 15
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta, Pelibatan Masyarakat Pulau Kera … 287
No. Unsur/Sub Unsur Nilai 1 2 3 5 Ruang gerak pengunjung (ha) >50 41-50 31-40 <40 30 25 20 15 6 Pendidikan Sebagian besar lulus SLTA ke atas Sebagian besar lulus SLTP ke atas Sebagian besar lulus SD Sebagian besar tidak lulus SD 30 25 20 15 7 Tingkat kesuburan tanah Sangat subur Subur Sedang Tidak subur/ kritis 30 25 20 15 8 Sumberdaya alam mineral Sangat potensial Potensial Kurang potensial Tidak potensial 30 25 20 15 9 Persepsi masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata alam a. Kurang mendukung b. Mendukung c. Sangat mendukung d. Baik e. Menguntungkan Ada 5 Ada 4 Ada 3 Ada 1-2 30 25 20 15 Jumlah Tabel 3. Standar Kriteria Pelayanan Masyarakat No. Unsur/Sub Unsur Nilai 1 2 3 1 Pelayanan masyarakat dan fasilitas Ada 5 Ada 4 Ada 3 Ada 2 Ada 1
a. Keramahan
b. Kesiapan
c. Kesanggupan 30 25 20 15 10
d. Fasilitas e. Kemampuan kominikasi
2 Kemampuan berbahasa Ada 4 Ada 3 Ada 2 Ada 1  Tidak ada
a. Daerah setempat
b. Indonesia
c. Inggris 30 25 20 15 10 d. Lainnya Jumlah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Wilayah Penelitian
Pulau Kera merupakan pulau kecil di perairan Teluk Kupang yang secara geografis berada pada posisi 123 33 ' 8,86 '' - 123 33 ' 34,29 LS dan 10 5 ' 5,71 '' -10 5 ' 40,46  BT  di  perairan  Teluk  Kupang.  Secara  administratif,  Pulau  Kera  berada dalam  wilayah  Desa  Uiasa,  Kecamatan  Semau,  Kabupaten  Kupang,  Provinsi Nusa  Tenggara Timur (NTT). Lokasi  Pulau Kera  tersebut  sangat strategis sebab meskipun secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Kupang, secara geografis  berhadapan  langsung  dengan  jarak  hanya  5.01858  mil  dari  Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT.
Hasil  pengamatan  lapangan  menunjukkan  bahwa  vegetasi  darat  pulau kera  terdiri  atas  dua  komunitas  utama,  yaitu  komunitas  pes-caprae  di  bagian pantai dan komunitas barringtonia di bagian tengah mengarah ke bagian Barat Laut  pulau.  Menurut  Tomascik et  al .  (1997),  komunitas  pest-caprae  dicirikan oleh Ipomoea  pes-caprae yang  berasosiasi  dengan  sejumlah  spesies  tumbuhan lain,  sedangkan  komunitas  barringtonia  dicirikan  oleh Barringtonia spp,  yang berasosiasi dengan sejumlah spesies tumbuhan lain. Kedua komunitas tersebut membentuk  enam  tipe  asosiasi  vegetasi  sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  4 (Dewi, 2006).
Tabel 4. Tipe Asosiasi Vegetasi Darat di Pulau Kera Asosiasi Vegetasi Vegetasi Penciri Tutupan Luas (Ha) % I Ipomoea pes-caprae dan Spinifex littoreus 4,56 10.10 II Ischaemum muticum 14,37 31.81 III Andropogon halepense 6,37 14.10 IV Sterculia sp. (faloak) 10,29 22.78 V Sesbania grandiflora (turi, legum) 7,57 16.76 VI Sporobolus sp. 2,01 4.45 Total luas daratan bervegetasi 45,17 100.00
Sumber: Dewi (2006)
Ukuran  P.  Kera  relatif  tidak  luas  apabila  dibandingkan  dengan  ukuran pulau-pulau  kecil,  hanya  48  ha.  Berdasarkan  topografinya  yang  relatif  landai, posisinya relatif terbuka, dan kurangnya ketersediaan air bersih, maka analisis daya  dukung  hanya  dilakukan  pada  kapasitas  pantai  untuk  mengetahui  daya
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta, Pelibatan Masyarakat Pulau Kera … 289 tampung  wisatawan  di  pantai  P.  Kera  Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan yang dipetakan pada peta dasar P. Kera, panjang pantai P. Kera adalah 2,94 km atau 2.940 m.

## Suku Helong sebagai Pemegang Hak Ulayat Pulau Kera
Deskripsi mengenai suku Helong sebagai pemegang hak ulayat atas Pulau Kera  didasarkan  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Adriana Bissilisin-Laidat,  istri  almarhum  Fetor  Bissilisin  sebagai  salah  seorang  raja Kupang  yang  wilayahnya  mencakup  Pulau  Kera.  Hasil  wawancara  tersebut selanjutnya  dipadukan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Dr.  Hendrik  Ataupah dan  sumber-sumber  tertulis  yang  dapat  diperoleh,  antara  lain  Ormeling  (1955) dan Fox (1996).
Pada  masa  pemerintahan  Fetor  Bissilisin,  Pulau  Kera  dijadikan  tempat pengasingan  bagi  orang  yang  oleh  raja  telah  dituntut  bersalah  tetapi  yang bersangkutan  berniat  mengajukan  permohonan  ampun.  Selama  raja memikirkan keputusan terhadap permohonan ampun yang diajukan oleh orang yang  sebelumnya  telah  dituntut  bersalah,  orang  diasingka  di  pulau  Kera sehingga  oleh  rakyat  pulau  tersebut  diberi  nama Ku  Kedang  Lau  Taik yang dalam  bahasa  Helong  berarti  kugantung  kesalahanmu  untuk  selanjutnya kuputuskan  sanksinya.  Selain  sebagai  tempat  pengasingan  sementara,  pada masa  pemerintahan  Fetor  Bissilisin,  Pulau  Kera  juga  merupakan  tempat  yang dikeramatkan bagi kelompok masyarakat Helong.
Pulau  Kera  pada  mulanya  merupakan  pulau  tidak  berpenghuni  yang dijadikan  sebagai  lokasi  untuk  mencari  telur  penyu.  Sebagai  lokasi  pencarian telur  penyu,  pulau  yang  semula  tidak  berpenghuni  ini  diberi  nama  sesuai dengan  bahasa  suku-suku  yang  pernah  melakukan  pencarian  telur  penyu  di pulau tersebut. Oleh orang Rote pulau ini disebut Pulau Kea (kea dalam bahasa Rote berarti penyu) dan oleh orang Meto (Dawan) disebut Pulau Ke’ atau Pul Ke’ (ke’;  dalam  bahasa  Meto  juga  berarti  penyu).  Tidak  ada  penjelasan  bagaimana nama Pulau Kea atau Pulau Ke’ tersebut berubah menjadi Pulau Kera mengingat sesungguhnya  di  pulau  tersebut  tidak  terdapat  seekor  kera  pun.  Diduga perubahan  tersebut  terjadi  sebagai  bentuk  kesalahan  dengar  terhadap pengucapan kata kea sebagai kera oleh penduduk berbahasa Melayu Kupang di Kota Kupang.

## 290 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 283 - 292

## Suku Bajo sebagai Penduduk Pemukim Sementara di Pulau Kera
Pada saat ini Pulau Kera digunakan sebagai tempat bermukim sementara oleh sekelompok masyarakat suku Bajo (Bajau). Sesuai dengan hasil wawancara dengan  Arshat  Abdullah,  tokoh  masyarakat  suku  bajo  di  Pulau  Kera, masyarakat suku Bajo yang bermukim sementara di Pulau Kera saat ini terdiri atas 46 rumah tangga dengan penduduk sebanyak 225 jiwa.
Menurut  Dhohani dalam Tomascik  1997,  suku  Bajo  yang  menggunakan cara  tradisional  dalam  mengeksploitasi  sumberdaya  perairan  laut  akan  selalu tersisih  dalam  persaingan  dengan  suku-suku  lain  yang  mengeksploitasi sumberdaya  yang  sama  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  modern.  Secara budaya,  suku  Bajo  yang  oleh  Monk et  al .  (1997)  disebut  kaum  gipsi  laut  ( sea gypsies )  memandang  laut  sebagai  teman  yang  harus  dihormati,  sedangkan suku-suku  lain  memandang  laut  sekedar  sebagai  tempat  yang  dapat  dikuras untuk memperoleh kebutuhan hidup. Perpindahan suku Bajo dari Pulau Semau ke  Pulau  Kera  diduga  terjadi  karena  tersisih  oleh  suku  Bugis  dalam  kaitan dengan lokasi penangkapan ikan maupun pemasaran hasil tangkapan.
Pada  kehidupan  sehari-hari,  masyarakat  suku  Bajo  menggunakana bahasa Bajo untuk berinteraksi dengan sesamanya. Tentunya bahasa dan dialek yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh masyarakat Adonara pada umumnya  yaitu  Bahasa  Lamaholot.  Bahasa  dan  dialek  mereka  akan  berbeda jika mereka berinteraksi dengan masyarakat Adonara yang berasal dari rumpun Lamaholot.  Bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa  Lamaholot  dengan  dialek yang  persis  sama  dengan  dialek  masyarakat  yang  berasal  dari  kecamatan Witihama.
Selain  dalam  hal  penggunaan  bahasa,  hal  lain  yang  layak  untuk disaksikan  adalah  hasil  kebudayaan  masyarakat  suku  Bajo.  Barang-barang yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  suku  Bajo  yang  pada  umumnya  adalah nelayan  ini mencerminkan perpaduan dua  budaya  yang berbeda.  Hal ini dapat dilihat  dari  corak  kain  tenun  suku  Bajo.  Corak  yang  ditampilkan  dalam  hasil tenunan terlihat bukan merupakan corak asli masyarakat Adonara tetapi sudah bercampur dengan corak kain tenun dari Sulawesi Selatan.
Suku  Bajo  yang  sejatinya  adalah  penghuni  laut  karena  kondisi  politik dipaksa  menjadi  penghuni  daratan.  Bayangkan  jika  manusia  yang  terbiasa
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta, Pelibatan Masyarakat Pulau Kera … 291 menebar  jala  harus  mencangkul  tanah.  Beruntung,  Bajo  masih  memiliki keinginan  kuat  untuk  mempertahankan  kearifan  lokal  yang  dimiliki.  Seiring melemahnya  pemerintahan  Orde  Baru  yang  renta,  mereka  kembali  menjelajahi lautan yang menjadi tempat umbo made laut (ibunda lautan) bersemayam.
Kondisi  serupa  juga  dialami  oleh  Suku  Bajo  di  Pulau  Kera.  Beberapa anggota Suku Bajo masih memiliki kekerabatan dengan Suku Bajo yang tinggal di  wilayah  Semau  (Pulau  Timor)  dan  wilayah  Semau.  Namun,  persaingan  yang ketat  dengan  Suku  Bugis  yang  lebih  mampu  menguasai  pasar  penjualan  ikan, menyebabkan posisi Suku Bajo ini menjadi terpinggirkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Pong,  Mantan Kepala  Desa Uiasa  dan  tokoh  Masyarakat  Helong,  suku  Bajo  yang  kini  bermukim  di  Pulau Kera sebelumnya bermukim di Pulau Semau. Namun perkembangan penduduk suku  Bugis  yang  juga  bermukim  di  pulau  Semau  menyebabkan  sekelompok suku  Bajo  berpindah  ke  Pulau  Kera.  Perpindahan  ini  merupakan  fenomena alami yang terjadi sebagai bentuk perbedaan budaya dan cara hidup.
Oleh  karena  itu,  hingga  saat  ini  hanya  sebagian  anggota  saja  yang bertahan  di  wilayah  Semau,  sedangkan  sebagian  besar  melakukan  perjalanan tetap  ke  wilayah-wilayah  penangkapan  ikan.  Menurut  Arshat  Abdullah, keberadaan  Suku  Bajo  di  Pulau  Kera  mempunyai  sejarah  yang  lama,  ditandai dengan  adanya  makam  tua  seorang  leluhur  suku  Bajo  yang  diperkirakan dikubur  pada  1915.  Pada  umumnya,  Suku  Bajo  akan  mendiami  beberapa daerah yang telah dihuni terlebih dahulu oleh pendahulunya sebagai salah satu bentuk kedekatan emosional.
Seiring  dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kabupaten  Kupang  yang menetapkan Pulau Kera sebagai kawasan pengembangan pariwisata maka pada tahun  2000  pemerintah  Kabupaten  Kupang  mengambil  kebijakan  untuk memukimkan  kembali  suku  Bajo  dari  Pulau  Kera  ke  Desa  Uiasa  di  Pulau Semau. Namun karena lokasi permukiman jauh dari pantai, suku Bajo di Pulau Kera  merasa  enggan  untuk  dipindahkan  ke  lokasi  permukiman  yang  telah dibangun pemerintah tersebut.

## Penilaian Sosial Ekonomi Masyarakat pada Perencanaan Pariwisata
Pariwisata yang dikembangkan di Pulau Kera adalah pariwisata terpadu. Pariwisata terpadu adalah bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memberikan
292 PARTNER, TAHUN 15 NOMOR 2, HALAMAN 283 - 292
peluang  untuk  secara  bersama-sama  dikembangkan  dengan  sektor pembangunan  lainnya,  menggunakan  berbagai  sarana  penunjang  yang  ada  di sekitar  Pulau  Kera,  dan  pengembangan  paket  wisata  dengan  kawasan  wisata yang  ada  di  sekitarnya.  Mengingat  jarak  Pulau  Kera  dengan  daratan  di sekitarnya  relatif  dekat,  dan  dapat  dilakukan  dengan  waktu  tempuh  1-1,5  jam serta  luasan  pulau  hanya  48  ha,  maka  bentuk  wisata  yang  ditawarkan  adalah wisata  satu  hari.  Dengan  demikian  pembangunan  sarana  dan  prasarana penunjang  pariwisata  tidak  perlu  dilakukan  di  Pulau  Kera,  namun  disiasati dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang yang ada di daratan di sekitarnya sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya.
Boo (1995) menyatakan bahwa diperlukan suatu strategi untuk memandu pengembangan  dan  pengelolaan  ekowisata,  memastikan  bahwa  kawasan  yang dikelola untuk pariwisata tidak dirusak oleh wisatawan, menetapkan mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan dan keuntungan bagi kawasan dan masyarakat, dan  menciptakan  peluang  untuk  pendidikan  lingkungan  bagi  pengunjung. Strategi yang ditawarkan pada perencanaan antara lain menilai situasi saat ini, menentukan  tingkat  kunjungan,  dan  penyusunan  rencana  pengembangan pariwisata.
Terkait dengan perencanaan pariwisata di Pulau Kera, penilaian terhadap kondisi  Pulau  Kera  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  standar  kriteria analisis  daerah  operasi  (Departemen  Kehutanan  2002),  dan  tingkat  kunjungan juga  telah dilakukan dengan menggunakan analisis daya  dukung (Wong 1991). Tahap  selanjutnya  adalah  penyusunan  dokumen  rencana  penyelenggaraan pariwisata.  Penyusunan  dokumen  rencana  tersebut  memerlukan  keterpaduan untuk memandang satu konsep kegiatan ekowisata yang akan dikembangkan di Pulau Kera  oleh semua stakeholder yang terkait.  Guna  mewujudkan kesamaan visi dan misi tersebut maka identifikasi stakeholders perlu dilakukan.
Fenomena  yang  terjadi  adalah  semakin  luas  kawasan  yang  akan dikembangkan  akan  berdampak  pada  semakin  kompleknya  kepentingan  yang terjadi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya pendapat bahwa kawasan laut bersifat  terbuka  bagi  berbagai  jenis  bentuk  pengelolaan,  dan  sering terlupakannya  konsep  pengelolaan  berwawasan  lingkungan,  sehingga pengelolaan kawasan yang sangat luas dan melibatkan dua daerah administratif sering menimbulkan kompleksitas pengelolaan kawasa.
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta, Pelibatan Masyarakat Pulau Kera … 293 Mengingat  kompleksitas  pengelolaan  suatu  kawasan  pulau,  maka  padu serasi  di  antara  para stakeholders yang  terlibat  perlu  dilakukan  sebelum menyusun  dokumen  rencana  aksi  pariwisata  di  Pulau  Kera.  Kompleksitas pengelolaan dimaksud adalah adanya beberapa sektor pembangunan yang dapat dilakukan  secara  terpadu  di  kawasan  TWAL  Teluk  Kupang,  yang  secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada penyelenggaraan pariwisata di  Pulau  Kera.  Dokumen  rencana  aksi  pariwisata  di  Pulau  Kera  merupakan dokumen  rencana  detail  penataan  ruang  dan  program  pengembangan sumberdaya  manusia  yang  disusun  berdasarkan  kesepakatan  seluruh stakeholder yang terlibat.
Pada  penelitian  ini,  program  pengembangan  wilayah  yang  ditawarkan sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  para stakeholder untuk  melakukan pengembangan partisipasi guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pulau Kera.  Mengacu  pada  program  pengembangan  wilayah  dan  sarana  pendukung kegiatan  pariwisata,  maka  stakeholders  yang  terlinat  pada  masing-masing kegiatan antara lain:
1) Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  msyarakat, Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kupang  dan/atau  Kota Kupang, perguruan tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang dan/atau  Kota  Kupang,  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Kupang  dan/atau  Kota Kupang, dan pihak swasta.
2) Program  penghijauan  dan  penelitian  tanaman  pelindung  pantai  untuk meningkatkan  nilai  teduhan  di  areal  pesisir  dapat  dilakukan  dengan melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, Dinasi Kehutanan, BKSDA.
3) Program pembangunan dermaga rakyat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  dan/atau  Kota Kupang, TNI Angkatan Laut.
4) Penyediaan  sarana  tempat  tinggal  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat,  Pemerintah  Kabupaten  Kupang  dan/atau  Kota  Kupang, perguruan tinggi, dan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota Kupang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab Hasil dan Pembahasan tentang Studi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Pulau  Kera  pada  Pengembangan  Pariwisata, terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1) Pemandangan  dari  Pulau  Kera  ke  arah  luar  pulau  merupakan  salah  satu daya tarik wisata di samping keanekaragaman hayati daratan dan perairan. Matahari  terbenam  dan  matahari  terbit  adalah  pemandangan  yang  sangat indah  dan  diyakini  mampu  memberikan  nilai  kepuasan  tersendiri  bagi wisatawan.  Selain  dapat  menyaksikan  terbenam  dan  terbitnya  matahari, keindahan Pulau Timor (daratan yang berbatasan dengan Teluk Kupang) di malam  hari  sangat  indah  menambah  nilai  keindahan  pemandangan  dari Pulau Kera ke arah luar pulau.
2) Masyarakat  sebagai  salah  satu stakeholders pariwisata  memiliki karakteristik  yang  unik  dan  masih  memerlukan  upaya  pemberdayaan  lebih lanjut  guna  meningkatkan  kesiapan  untuk  berperan  aktif  pada  sektor pariwisata.  Program  utama  pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebagai berikut:
a) Pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya.
b) Pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesiapan  masyarakat untuk berperan aktif pada pengembangan sektor pariwisata.
3) Berdasarkan  pada  uraian  tersebut  di  atas,  bentuk  pariwisata  yang dikembangkan  adalah  pariwisata  terintergrasi.  Pariwisata  terintegrasi dimaksudkan adalah pengembangan pola paket wisata dengan objek wisata yang  relatif  berdekatan  dengan  Pulau  Kera,  dan  pengoptimalan  sarana prasarana yang telah ada di daerah di sekitar Pulau Kera (daratan Timor dan Pulau Semau).
Mengacu  kesimpulan  tersebut  terdapat  beberapa  saran  guna menyempurnakan perencanaan pariwisata Pulau Kera sebagai berikut:
1) Perlu  dilaksanakan diagnostic  stakeholders untuk  mengoptimalkan  peran serta para stakeholder yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di  Pulau  Kera.  Para stakeholder pada  pengembangan  pariwisata  di  Pulau
Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta, Pelibatan Masyarakat Pulau Kera … 295
Kera  meliputi  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Kupang,  Dinas  Pariwisata Kabupaten  dan  Kota  Kupang,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten Kupang, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang, perguruan tinggi di  Provinsi  NTT  khususnya  yang  berada  di  sekitar  TWAL  Teluk  Kupang, BKSDA,  Pemerintah  Provinsi  NTT,  Bappeda  Kabupaten  Kupang,  Bappeda Kota  Kupang,  Tokoh  Adat  dan  Agama  masyarakat  Bajo,  Keluarga  Raja Bissilisin, Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota Kupang, dan masyarakat di sekitar TWAL Teluk Kupang.
2) Pola  kerjasama  dalam  penyelenggaraan  pariwisata  di  Pulau  Kera  bagi  para stakeholders adalah co-management .
3) Pulau  Kera  untuk  mengetahui  pola  pembagian  penggunaan  ruang  untuk pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kehutanan, 2002. Kreteria-Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi. Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
Fox, J.J. 1996. The paradox of powerlessness: Timor in historical perspective. Paper Presented at The Noble Peace Prize Symposium: Focus on East Timor. Available from:
http://www.rspas.anu.edu.au/people/personal/foxxj_rspas.php . Downloaded on: July 27, 2006.
Gunn, C. A. 1994. Tourism Planning: Basics, Concept, Case. Third Edition. Taylor and Francis. Washington DC.
Sekartjakrarini S, 2004. Ekowisata: Konsep Pengembangan dan Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Lingkungan. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Masalah Pembangunan dan Lingkungan di Program S3 Kelas Penyelenggaraan Khusus Kimpraswil Plus Program Studi PSL- IPB, diselenggarakan oleh Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor,
Tanggal 15 Mei 2004.
Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, & M.K. Moosa. The Ecology of Indonesian Seas. Part Two. The Ecology of Indonesia Series Volume VIII. Periplus Edition, Singapore.