## PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, LUAS LAHAN, JUMLAH BANGUNAN, DAN LAJU INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Studi empiris pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Tangerang Periode 2010 s.d. 2013

## Afriyanah
Universitas Multimedia Nusantara afriyanah12@gmail.com

## Waluyo

## Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of the total taxpayers, land area, the total of  buildings,  and  inflation  rate  for  land  and  building  tax  (PBB).  In  this  study,  the  total taxpayers  is  measured  by  the  number  of  taxpayers  based  on Surat  Tanda  Terima  Setoran , land  area  and  the  number  of  buildings  based  on  the Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang , and the rate of inflation based on the Consumer Price Index for expenditure group.
The  object  of  this  research  is  the  receipt  of  PBB  in  each  district  in  the  city  of Tangerang from period 2010 to 2013. The sample was selected using all of the population as a  sample  and  secondary  data  used  in  this  study  were  analyzed  using  multiple  regression method. In total there are 13 districts in the city of Tangerang observed by the researcher.
The  results  of  this  study  are  the  total  of  taxpayers,  land  area,  and  the  total  of buildings individually have a significant influence on the receipt of PBB, while the result for inflation  rate  is  not  significant.  The  total  of  taxpayers,  land  area,  total  of  buildings,  and inflation rate have significant influence on the receipt of PBB simultaneously.
Keywords:  Inflation  rate,  Land  and  Building  Tax  (PBB)  revenues,  land  area,  total  of buildings, total taxpayers.

## I. Pendahuluan

## Latar Belakang
Peran  pemerintah  daerah  semakin  meningkat  dengan  adanya  kebijakan  otonomi  daerah. Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (6),  otonomi  daerah  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Daerah  otonom  harus  memiliki  kemampuan  untuk  dapat  mengelola  dan menggunakan  sumber-sumber  keuangan  sendiri  secara  efisien  dan  efektif  dalam  rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
Untuk dapat mengoptimalkan sumber daya daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berasal dari pajak daerah.
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat,  dan  akuntabilitas  dengan memperhatikan  potensi  daerah.  Setiap  tahun  dinas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kota Tangerang  menetapkan  target  serta  realisasi  penerimaan  yang  berasal  dari  sektor  pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## Tabel 1.1
Berdasarkan  Tabel  1.1,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  peningkatan  dan  penurunan realisasi  penerimaan  pendapatan  yang  berasal  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang diterima  oleh  Kota  Tangerang.  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  secara keseluruhan  dari  daftar  target  dan  realisasi  PBB  APBD  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2013 mengalami kenaikan pencapaian target dan realisasi PBB rata-rata sebesar 0,94%.
Agar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, perlu diketahui faktor-faktor  yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Wajib  Pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  Subjek  Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat,  menyebabkan  kebutuhan  penduduk  akan perumahan  berupa  tanah  dan  bangunan  semakin  meningkat.  Penduduk  yang  mempunyai sertifikat  atas  tanah  dan  bangunan,  wajib  mendaftarkan  objek  bumi  dan/atau  bangunan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) ke Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  sejak tanggal  diterimanya  SPOPD  oleh  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  yang  telah  mendaftarkan  objek pajak bumi dan/ atau bangunan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dengan  meningkatnya  tanah  dan  bangunan  yang  bersertifikat  dan  disertai  dengan  NPWPD, maka jumlah wajib pajak  yang dikenai  kewajiban membayar PBB  atas tanah dan bangunan akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan PBB yang dibayarkan akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB. Jumlah wajib pajak diukur dengan banyaknya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah membayarkan PBB setiap tahunnya pada  masing-masing  Kecamatan  yang  berada  di  Kota  Tangerang  berdasarkan  Surat  Tanda Terima Setoran (STTS).
Lahan  atau  tanah  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  menyediakan  ruangan  yang dapat  mendukung  semua  kebutuhan  makhluk  hidup.  Luas  lahan  adalah  jumlah  atau banyaknya  lahan  yang  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  yang  ada  dalam  suatu  wilayah. Pada dasarnya ruangan yang disediakan sangat terbatas, sementara itu kebutuhan akan tanah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk kebutuhan perumahan,  pertanian,  industri  dan  lain  sebagainya.  Jika  pertumbuhan  penduduk  meningkat maka  permintaan  akan  tanah  semakin  meningkat.  Dengan  banyaknya  luas  lahan  yang
menjadi  objek  PBB  dan  dimiliki  oleh  wajib  pajak  serta  tingginya  nilai  jual  tanah  yang menyebabkan NJOP dari PBB menjadi lebih besar, maka semakin besar pula PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PBB. Luas lahan atau tanah diukur dengan data jumlah luas lahan yang menjadi objek  PBB  di  setiap  Kecamatan  yang  berada  di  Kota  Tangerang  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam satuan meter persegi (m 2 ).
Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Nilai dari bangunan akan meningkat sesuai dengan  kondisi  bangunan  dan  perkembangan  perekonomian  di  daerah  bangunan  tersebut didirikan.  Faktor-faktor  untuk  menentukan  klasifikasi  bangunan  sebagai  objek  perhitungan PBB  yang  terutang  yaitu:  bahan  yang  digunakan,  rekayasa,  letak,  dan  kondisi  lingkungan. Nilai  jual  tanah  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  perkembangan wilayahnya, begitu pula dengan bangunan yang melekat atau tertanam di atas tanah tersebut. Penerimaan PBB di pengaruhi oleh seberapa luas lahan dan bangunan yang dikenakan pajak. Semakin  meningkat  jumlah  bangunan  dan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  suatu  bangunan, maka  semakin  tinggi  PBB  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  sehingga  semakin  tinggi  pula penerimaan  yang  didapat  oleh  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  PBB.  Jumlah  bangunan diukur dengan data banyaknya bangunan yang menjadi objek PBB di setiap Kecamatan yang berada  di  Kota  Tangerang  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  dalam satuan meter persegi (m 2 ).
Inflasi merupakan masalah ekonomi karena dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat  luas.  Inflasi  dapat  diartikan  sebagai  kenaikan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu  negara.  Menurut Badan Pusat  Statistik  (BPS), inflasi  merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum  yang  dihitung  dari  Indeks  Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi yang terus naik atau meningkat berpengaruh pada harga-harga barang  maupun  jasa.  Salah  satu  dampak  dari  meningkatnya  laju  inflasi  adalah  harga  dari suatu  tanah  dan  bangunan  akan  meningkat,  sehingga  NJOP  dari  tanah  dan  bangunan  dapat meningkat.  Dengan NJOP  yang meningkat  mengakibatkan dasar pengenaan PBB pun dapat meningkat  sehingga  beban  PBB  yang  harus  dibayarkan  akan  semakin  besar  yang  pada akhirnya  meningkatkan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  PBB.  Laju  inflasi  diukur berdasarkan IHK kelompok pengeluaran Kota Tangerang.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, dapat ditentukan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Apakah  jumlah  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB)?
2. Apakah  luas  lahan  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)?
3. Apakah  jumlah  bangunan  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB)?
4. Apakah  laju  inflasi  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)?
5. Apakah  jumlah  wajib  pajak,  luas  lahan,  jumlah  bangunan,  dan  laju  inflasi  memiliki pengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## 2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  Pajak  Negara  yang  dikenakan  terhadap  bumi  dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994.  PBB adalah  pajak  yang  bersifat  kebendaan  dalam  arti  besarnya  pajak  yang  terutang  ditentukan oleh  keadaan  objek  yaitu  bumi/tanah  dan  atau  bangunan.  Keadaan  subjek  (siapa  yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan/atau bangunan.  Pengertian bumi  adalah  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya,  sedangkan  bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/perairan.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai  suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  Bumi,  dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Pajak Bumi dan  Bangunan  adalah  Subjek  Pajak  yang  dikenakan  kewajiban  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## 2.2 Nilai Jual Objek Pajak
Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli  yang  terjadi  secara  wajar,  NJOP ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan baru  atau  NJOP  pengganti.  Besarnya  NJOP  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  pengenaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  ditetapkan  setiap  3  (tiga)  tahun  oleh  Menteri  Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya (Waluyo, 2011).

## 2.3 Jumlah Wajib Pajak
Menurut  Peraturan  Walikota  Tangerang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pasal  5  angka  2,  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian  Makmur  (2010)  menunjukkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  sektor  perkotaan  dan sektor  perdesaan  bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penerimaan  PBB. Begitu  pula  menurut  Sasana  (2005)  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  pengaruh  atau hubungan  positif  antara  jumlah  wajib  pajak  dengan  penerimaan  PBB.  Berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  Trigiant,  dkk.  (2014)  menyatakan  bahwa  variabel  jumlah  wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut,  hipotesis  alternatif  terkait  jumlah  wajib  pajak ialah sebagai berikut:
Ha 1 : Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2.4 Luas Lahan
Tanah merupakan aset berwujud  ( tangible asset )  yang sangat  peka terhadap perkembangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994,  yang  dimaksud  dengan  bumi  adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Hasil penelitian Sasana (2005) menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB. Semakin besar luas lahan yang  dimiliki,  semakin  tinggi  pula  pendapatan  yang  diperoleh,  dan  pada  akhirnya  akan menambah kemampuan mereka untuk membayar PBB. Dengan demikian, setiap penambahan luas  lahan  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  selain  akan  menambah  jumlah  wajib  pajak baru,  tentunya  juga  akan  menaikkan  pendapatan  per  kapita  masyarakat  sehingga  akan meningkatkan penerimaan PBB.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut,  hipotesis  alternatif  terkait  luas  lahan  ialah sebagai berikut:
Ha 2 :  Luas lahan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2.5 Jumlah Bangunan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1), bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan.  Yang  termasuk  pengertian  bangunan adalah:
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti: hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olah raga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Hasil penelitian Sasana (2005), menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara  jumlah  bangunan  dengan  penerimaan  PBB.  Berdasarkan  landasan  teori  tersebut, hipotesis alternatif terkait jumlah wajib pajak ialah sebagai berikut:
Ha 3 : Jumlah bangunan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2.6 Tingkat Inflasi
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu  negara.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  inflasi  merupakan  salah  satu  indikator untuk  melihat  stabilitas  ekonomi  suatu  wilayah  atau  daerah  yang  menunjukkan perkembangan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum  yang  dihitung  dari  Indeks  Harga Konsumen (IHK).
Hasil penelitian Sasana (2005) menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara inflasi  dengan penerimaan PBB di  Kabupaten Banyumas. Namun  penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2011) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari inflasi terhadap penerimaan PBB secara parsial.  Trigiant, dkk. (2014)  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut,  hipotesis  alternatif  terkait  laju  inflasi  ialah sebagai berikut:
Ha 4 : Laju inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## 2.7  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak,  Luas  Lahan,  Jumlah  Bangunan,  dan  Laju  Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Hasil  penelitian  Makmur  (2010)  membuktikan  bahwa  secara  simultan  atau  bersama-sama antara  variabel  bebas  (jumlah  wajib  pajak  sektor  perkotaan  dan  jumlah  wajib  pajak  sektor pedesaan)  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PBB  di  Kabupaten  Kutai  Barat.  Hasanudin (2011)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  jumlah  penduduk,  PDRB,  dan  inflasi secara  simultan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  PBB.  Trigiant, dkk.  (2014)  juga  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  terdapat  pengaruh  signifikan  antara inflasi,  jumlah  wajib  pajak,  dan  jumlah  penduduk  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut,  hipotesis  alternatif  terkait  jumlah  wajib  pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju infasi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah sebagai berikut:
Ha 5 :   Jumlah  wajib  pajak,  luas  lahan,  jumlah  bangunan,  dan  laju  inflasi  secara  simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2.7 Model Penelitian
Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Variabel Independen
Variabel Dependen

## III. Metode Penelitian
Objek  penelitian  yang  digunakan  adalah  penerimaan  setiap  Kecamatan  di  Kota  Tangerang yang  berasal  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  tahun  2010  sampai  tahun  2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. Dalam Sekaran dan  Bougie (2010) dijelaskan bahwa causal study adalah penelitian  yang melihat hubungan sebab  akibat  untuk  melihat  adanya  pengaruh  yang  signifikan  atau  tidak  antar  variabel- variabel penelitian. Hasil dari causal study dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel yang dipengaruhi (dependen) dengan yang mempengaruhi (independen).
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diukur dengan penerimaan Kecamatan- Kecamatan  di  Kota  Tangerang  yang  berasal  dari  PBB  berdasarkan  Surat  Tanda  Terima Setoran (STTS) yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam satuan Rupiah. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio.
Laju Inflasi (X 4 ) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) Jumlah Bangunan (X 3 ) Luas Lahan (X 2 ) Jumlah Wajib Pajak (X 1 )

## Variabel Independen a. Jumlah Wajib Pajak
Jumlah  wajib  pajak  adalah  banyaknya  subjek  pajak  (orang  pribadi  atau  badan)  yang dikenakan  kewajiban  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Jumlah  wajib  pajak diukur dengan menggunakan skala rasio berdasarkan banyaknya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah membayarkan PBB setiap tahunnya pada masing-masing Kecamatan  yang  berada  di  Kota  Tangerang  berdasarkan  Surat  Tanda  Terima  Setoran (STTS).
b. Luas Lahan
Luas lahan adalah banyaknya atau jumlah lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada dalam suatu wilayah. Luas lahan atau tanah diukur dengan menggunakan skala rasio  berdasarkan  data  jumlah  luas  lahan  yang  menjadi  objek  PBB  disetiap  Kecamatan yang berada di Kota Tangerang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam satuan meter persegi (m 2 ).
c. Jumlah Bangunan
Jumlah  bangunan  adalah  banyaknya  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat  berusaha  atau  tempat  yang  dapat  diusahakan.  Bangunan  merupakan  salah  satu objek PBB. Jumlah bangunan diukur dengan menggunakan skala rasio  berdasarkan data banyaknya bangunan  yang menjadi objek PBB disetiap Kecamatan  yang berada di Kota Tangerang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam satuan meter persegi (m 2 ). d. Laju Inflasi
Inflasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  harga  barang  dan  jasa  secara  umum  mengalami kenaikan  secara  terus  menerus  atau  terjadi  penurunan  nilai  uang  dalam  negeri.  Laju inflasi  diukur  berdasarkan  IHK  kelompok  pengeluaran  Kota  Tangerang  dalam  bentuk persen (%).
Data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa data penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap Kecamatan di Kota Tangerang periode 2010-2013. Data-data yang  digunakan  diperoleh  dari  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  Kota Tangerang dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang.
Data  penelitian  yang  menjadi  populasi  penelitian  adalah  seluruh  penerimaan Kecamatan  yang  berada  di  Kota  Tangerang  yang  berasal  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Menurut Sugiono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi  yang terdiri  atas obyek atau subyek  yang mempunyai  kualitas dan  karakteristik tertentu  yang ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan anggota populasi.
Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  analisis statistik  dan  analisis  deskriptif.  Analisis  statistik  merupakan  analisis  yang  mengacu  pada perhitungan  data  penelitian  berupa  angka-angka  yang  dianalisis  dengan  bantuan  komputer melalui program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20. Sedangkan analisis deskriptif  yaitu  analisis  yang  menjelaskan  gejala-gejala  yang  terjadi  pada  variabel-variabel penelitian yang berpedoman pada hasil analisis statistik.

## IV. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Objek Penelitian
Tabel 4.1 Rincian Pengambilan Sampel Penelitian Kriteria Jumlah Kecamatan Kecamatan-Kecamatan yang ada di   Kota Tangerang. 13 Kecamatan Kecamatan  yang  memungut  pajak  khususnya  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2010-2013. 13 Kecamatan
Kecamatan yang digunakan dalam penelitian ini.
13 Kecamatan
Total Kecamatan  yang ada di Kota Tangerang adalah 13 Kecamatan dengan periode penelitian  4  tahun  sehingga  data  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  52 observasi.  Alasan  pemilihan  Kecamatan-Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang  dalam penelitian  ini  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pasal 2 ayat (2) huruf j bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

## 4.2.1 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  untuk  variabel  penelitian  ini,  yaitu penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (Y),  jumlah  wajib  pajak  dari  masing-masing Kecamatan  di  Kota  Tangerang  diukur  berdasarkan  Surat  Tanda  Terima  Setoran  (X1),  luas lahan  dari  masing-masing  Kecamatan  yang  menjadi  objek  PBB  diukur  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam satuan meter persegi (m 2 ) (X2), jumlah bangunan dari masing-masing  Kecamatan  yang  menjadi  objek  PBB  diukur  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam satuan meter persegi (m 2 ) (X3), dan laju inflasi diukur dengan berdasarkan pada IHK kelompok pengeluaran Kota Tangerang dalam bentuk persen (X4).
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Sumber: data diolah.
Berdasarkan  Tabel  4.2,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  sampel  penelitian  untuk penerimaan PBB (Y) adalah sebanyak 52. Dari 52 sampel ini, Y terkecil ( minimum ) sebesar 6.776.180.465,00  dan  Y  terbesar  ( maximum )  sebesar  70.044.854.561,00.  Nilai range merupakan  selisih  antara  nilai  terkecil  dan  terbesar  yaitu  sebesar  63.268.674.096,00.  Nilai
sum merupakan  penjumlahan  dari  52  sampel  yang  digunakan  yaitu  sebesar 1.033.223.854.598.  Sementara  itu  nilai  rata-rata  ( mean )  dari  sampel  Y  adalah  sebesar 19.869.689.511,5000 atau dengan standar deviasi ( std. deviation ) sebesar 13.779.814.215,88759.
Jumlah  sampel  penelitian  untuk  jumlah  wajib  pajak  (X1)  adalah  52.  Dari  52  sampel ini, X1 terkecil ( minimum ) sebesar 10.185,00 dan X1 terbesar ( maximum ) sebesar 38.310,00. Nilai range merupakan selisih antara nilai terkecil dan terbesar yaitu sebesar 28.125,00. Nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel  yang digunakan  yaitu sebesar 1.079.594. Nilai rata-rata  ( mean )  dari  X1  sebesar  20.761,4231  atau  dengan  standar  deviasi  ( std.  deviation ) sebesar 7.745,20022.
Jumlah  sampel  penelitian  untuk  luas  lahan  (X2)  adalah  52.  Dari  52  sampel  ini,  X2 terkecil ( minimum ) sebesar 7.253.587,00 dan X2 terbesar ( maximum ) sebesar 25.146.636,00. Nilai range merupakan selisih antara nilai terkecil dan terbesar yaitu sebesar 17.893.049,00. Nilai sum merupakan  penjumlahan  dari  52  sampel  yang  digunakan  yaitu  sebesar 651.165.358,00. Nilai rata-rata ( mean ) dari X2 sebesar 12.522.410,7308 atau dengan standar deviasi ( std. deviation ) sebesar 5.176.351,41490.
Jumlah sampel penelitian untuk jumlah bangunan (X3) adalah 52. Dari 52 sampel ini, X3  terkecil  ( minimum )  sebesar  1.063.704,00  dan  X3  terbesar  ( maximum )  sebesar 3.890.125,00.  Nilai range merupakan  selisih  antara  nilai  terkecil  dan  terbesar  yaitu  sebesar 2.826.421,00.  Nilai sum merupakan  penjumlahan  dari  52  sampel  yang  digunakan  yaitu sebesar  122.984.587,00.  Nilai  rata-rata  ( mean )  dari  X3  sebesar  2.365.088,2115  atau  dengan standar deviasi ( std. deviation ) sebesar 862.602,01692.
Jumlah  sampel  penelitian  untuk  laju  inflasi  (X4)  adalah  52.  Dari  52  sampel  ini,  X4 terkecil  ( minimum )  sebesar  0,0378  atau  3,78%  dan  X4  terbesar  ( maximum )  sebesar  0,1002 atau  10,02%.  Nilai range merupakan  selisih  antara  nilai  terkecil  dan  terbesar  yaitu  sebesar 0,0624 atau 6,24%. Nilai sum merupakan penjumlahan dari 52 sampel yang digunakan yaitu sebesar  3,1616  atau  316,16%.  Rata-rata  X4  sebesar  0,060800  atau  6,08%  dengan  standar deviasi sebesar 0,0244765 atau 2,44765%.

## 4.2.2   Uji Kualitas Data
Uji  normalitas  adalah  analisis  untuk  mengetahui  dalam  suatu  model  regresi,  variabel dependen  dan  independen  atau  keduanya  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2012). Pengujian  normalitas  pada  peelitian  ini  menggunakan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov ( K- S ). Hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
Sumber: data diolah.
Berdasarkan  hasil  pengujian Kolmogorov-Smirnov yang  ditampilkan  pada  Tabel  4.3, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0,923 dengan signifikansi ( Asymp. Sig. ) 0,361 atau  36,1%.  Melalui  hasil  pengujian  ini,  menunjukkan  bahwa  probabilitas  signifikansi
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
residual  yang  dihasilkan,  yaitu  0,361  atau  36,1%  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  semua variabel  yang  sedang  diuji  terdistribusi  secara  normal  karena  probabilitas  signifikansi  dari hasil pengujian tersebut sebesar 36,1% ≥ 5%.

## 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

## 4.2.3.1 Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  ada  atau  tidaknya  korelasi  antar  variabel independen  dalam  model  regresi  (Ghozali,  2012).  Berikut  ini  adalah  hasil  uji multikolonieritas:

## Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

## Sumber: data diolah.
Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance di  atas  0,10  dan  nilai VIF di  bawah  10,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: antara jumlah wajib pajak (X1), luas lahan (X2), jumlah bangunan (X3), dan laju inflasi (X4).

## 4.2.3.2 Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linier  ada  korelasi antar  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1 atau periode sebelumnya (Ghozali, 2012).
Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya autokorelasi  yaitu  dengan  melakukan Run  Test .  Hasil  pengujian  autokorelasi  dengan menggunakan Run Test terdapat pada tabel 4.5 berikut ini:

## Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

## Sumber: data diolah.
Berdasarkan  Tabel  4.5,  diperoleh  hasil test  value sebesar  986.235.954,4  dan signifikansi  ( Asymp.  Sig. )  sebesar  0,093.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  probabilitas
signifikansi  residual,  yaitu  0,093  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak terdapat autokorelasi.

## 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  di  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  (Ghozali, 2012). Hasil uji heteroskedastisitas terdapat pada gambar 4.1 berikut ini:

## Gambar 4.1

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  yang  ditunjukkan  pada  grafik Scatterplot dengan variabel  dependen penerimaan PBB (Y)  pada Gambar 4.1 dapat  dilihat bahwa titik- titik pada grafik Scatterplot menyebar secara acak, baik  diatas dan dibawah angka nol  pada sumbu  Y,  serta  tidak  membentuk  suatu  pola  tertentu  secara  beraturan  (bergelombang, melebar,  kemudian  menyempit).  Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## 4.2.4 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak (X1),  luas  lahan  (X2),  jumlah  bangunan  (X3),  dan  laju  inflasi  (X4),  baik  secara  simultan maupun parsial terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda mencakup:

## 4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  Koefisien  Determinasi  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi:
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: data diolah.
Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai R (koefisien korelasi) pada penelitian ini  adalah  sebesar  0,945.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  korelasi  atau  hubungan  antara
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
keempat  variabel  independen  dengan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah kuat  karena  lebih  dari  0,5.  Nilai  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R Square )  adalah  sebesar 0.884.
Dengan  menggunakan Adjusted  R  Square ,  jumlah  wajib  pajak  yang  diukur berdasarkan  Surat  Tanda  Terima  Setoran  (X1),  luas  lahan  yang  diukur  berdasarkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X2),  jumlah  bangunan  yang  diukur  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X3), dan laju inflasi yang diukur berdasarkan IHK kelompok pengeluaran  Kota  Tangerang  dalam  bentuk  persen  (X4)  dapat  menjelaskan  realisasi penerimaan  PBB  (Y)  sebesar  88,4%  dan  sisanya  11,6%  (100%  -  88,4%) dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  statistik  F  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel penelitian,  yaitu jumlah  wajib pajak  (X1), luas lahan (X2), jumlah bangunan (X3), dan laju inflasi  (X4)  memiliki  pengaruh  secara  simultan  terhadap  penerimaan  PBB  (Y).  Berikut  ini adalah hasil uji statistik F:
Tabel 4.7

## Hasil Uji Statistik F

## Sumber: data diolah.
Berdasarkan  Tabel  4.7  hasil  uji  statistik  F,  diperoleh  nilai  F  sebesar  97,706  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa  model  regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  penerimaan  PBB  (Y).  Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Ha 5 diterima, yang berarti bahwa jumlah wajib pajak yang  diukur  berdasarkan  Surat  Tanda  Terima  Setoran  (X1),  luas  lahan  yang  diukur berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X2),  jumlah  bangunan  yang  diukur berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X3),  dan  laju  inflasi  yang  diukur berdasarkan  IHK  kelompok  pengeluaran  Kota  Tangerang  (X4)  secara  simultan  memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.
Hasil  pengujian  ini  didukung  oleh  penelitian  Trigiant,  dkk.  (2014)  menyimpulkan bahwa  secara  simultan  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  inflasi,  jumlah  wajib  pajak,  dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

## 4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel penelitian,  yaitu  jumlah  wajib  pajak  (X1),  luas  lahan  (X2),  jumlah  bangunan  (X3)  dan  laju inflasi  (X4)  mempunyai  pengaruh  secara  individual  terhadap  penerimaan  PBB.  Berikut  ini adalah hasil uji statistik t:

## Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t
Sumber: data diolah.
Hasil  uji  statistik  t  pada  Tabel  4.8,  untuk  variabel  jumlah  wajib  pajak  yang  diukur dengan  berdasarkan  Surat  Tanda  Terima  Setoran  (X1)  menunjukkan  nilai  t  sebesar  -3,906 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Ha 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD)  atau  Nomor  Objek  Pajak  (NOP)  maka  dikatakan  sebagai wajib  pajak  yang  mempunyai  kewajiban  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan meningkatnya tanah dan bangunan yang bersertifikat dan disertai dengan NPWPD atau NOP, maka jumlah wajib pajak  yang dikenai  kewajiban membayar PBB  atas tanah dan bangunan akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan PBB yang dibayarkan akan meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PBB.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2005) yang menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  atau  hubungan  positif  antara  jumlah  wajib  pajak dengan  penerimaan  PBB  di  Kabupaten  Banyumas.  Namun  hasil  penelitian  ini bertolakbelakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Trigiant,  dkk.  (2014)  yang menjelaskan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Uji  statistik  t  untuk  variabel  luas  lahan  yang  diukur  dengan  berdasarkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X2)  menunjukkan  nilai  t  sebesar  10,626  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Ha 2 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  luas  lahan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap penerimaan PBB. Dengan banyaknya luas lahan yang dimiliki oleh wajib pajak dan tingginya  nilai  jual  tanah  yang  menyebabkan  NJOP  dari  PBB  menjadi  lebih  besar,  maka semakin  besar  pula  PBB  yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak,  sehingga  pada  akhirnya meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PBB.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sasana  (2005) menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
Uji statistik t untuk variabel jumlah bangunan yang diukur dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X3)  menunjukkan  nilai  t  sebesar  8,682  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Ha 3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Semakin meningkatnya jumlah bangunan dan tingginya Nilai Jual Objek  Pajak  (NJOP)  suatu  bangunan  maka  semakin  tinggi  PBB  yang  dibayar  oleh  wajib pajak  sehingga  semakin  tinggi  pula  penerimaan  yang  didapat  oleh  pemerintah  daerah  yang berasal dari PBB.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sasana  (2005) menunjukkan bahwa adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah bangunan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
Uji  statistik  t  untuk  variabel  laju  inflasi  yang  diukur  dengan  berdasarkan  IHK kelompok  pengeluaran  Kota  Tangerang  (X4)  menunjukkan  nilai  t  sebesar  1,733  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,090 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha 4 ditolak,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  laju  inflasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap penerimaan  PBB.  Hal  ini  disebabkan  karena  penerimaan  PBB  berasal  dari  Nilai Jual  Objek Pajak (NJOP) yang dikurangkan dengan NJOPTKP dan dikalikan dengan besarnya tarif PBB. Nilai  NJOP  ditetapkan  setiap  3  (tiga)  tahun  kecuali  untuk  objek  tertentu  dapat  ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan  pertimbangan  Bupati/Walikota.  Laju  inflasi  yang  mengalami  kenaikan  tidak  dapat dipastikan  bahwa  NJOP  dari  tanah  dan  bangunan  mengalami  kenaikan.  Begitu  pula sebaliknya,  jika  laju  inflasi  mengalami  penurunan  belum  dapat  dipastikan  NJOP  dari  tanah dan bangunan mengalami penurunan. Dengan demikian, laju inflasi yang dapat berubah-ubah (naik atau turun) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh  Hasanudin  (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan PBB secara parsial. Trigiant,  dkk.  (2014)  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu:
Berdasarkan  hasil  uji  t,  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  -0,194  untuk  variabel jumlah wajib pajak  yang diukur dengan berdasarkan Surat  Tanda Terima Setoran (X1). Hal ini  menunjukkan  bahwa  untuk  setiap  kenaikan  satu  orang  wajib  pajak  (X1)  disetiap Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang  akan  menyebabkan  penerimaan  PBB  (Y)  menurun sebesar 0,194 atau 19,4%.
Berdasarkan hasil uji t, diperoleh koefisien regresi  sebesar 0,581 untuk  variabel  luas lahan  yang  diukur  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (X2).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  untuk  setiap  peningkatan  satu  meter  persegi  (1m 2 )  luas  lahan  yang menjadi objek PBB disetiap Kecamatan yang ada di Kota Tangerang (X2) akan menyebabkan penerimaan PBB (Y) meningkat sebesar 58,1%.
Berdasarkan  hasil  uji  t,  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,483  untuk  variabel jumlah bangunan yang diukur dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X3). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  setiap  peningkatan  satu  meter  persegi  (1m 2 )  jumlah bangunan  yang  menjadi  objek  PBB  disetiap  Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang  (X3), akan menyebabkan penerimaan PBB (Y) meningkat sebesar 48,3%.
Berdasarkan  hasil  uji  t,  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,083  untuk  variabel  laju inflasi  yang  diukur  dengan  berdasarkan  IHK  kelompok  pengeluaran  Kota  Tangerang  (X4). Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikkan laju inflasi yang ada di Kota Tangerang (X4) sebesar 1%, akan menyebabkan penerimaan PBB (Y) meningkat sebesar 8,3%.

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## 5.1 Simpulan
Simpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  signifikansi  parsial  dan  simultan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= -0,194X 1 + 0,581X 2 + 0,483X 3 + 0,083X 4
1. Jumlah  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sasana  (2005)  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  atau  hubungan  positif antara  jumlah  wajib  pajak  dengan  penerimaan  PBB  di  Kabupaten  Banyumas. Kemudian  pada  penelitian  Makmur  (2010)  juga  menjelaskan  bahwa  jumlah  wajib pajak  sektor  perkotaan  dan  sektor  perdesaan  sama-sama  berpengaruh  terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat.
2. Luas  lahan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sasana  (2005)  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  atau  hubungan  positif  antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
3. Jumlah bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sasana  (2005)  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  atau  hubungan  positif  antara jumlah bangunan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
4. Laju inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan PBB secara  parsial.  Trigiant,  dkk.  (2014)  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kota Padang.
5. Jumlah  wajib  pajak  (X1),  luas  lahan  (X2),  jumlah  bangunan  (X3),  dan  laju  inflasi (X4)  secara  simultan  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Makmur  (2010)  secara  simultan  atau  bersama-sama  antara  variabel  bebas  (jumlah wajib  pajak  sektor  perkotaan  dan  jumlah  wajib  pajak  sektor  perdesaan)  yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai  Barat.  Hasanudin (2011) menyimpulkan  bahwa  jumlah  penduduk,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB), dan  tingkat  inflasi  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PBB. Trigiant,  dkk.  (2014)    juga  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  terdapat  pengaruh signifikan  antara  inflasi,  jumlah  wajib  pajak,  dan  jumlah  penduduk  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.

## 5.2 Keterbatasan
Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:
1. Lingkup  wilayah  penelitian  hanya  terbatas  di  Kota  Tangerang  yaitu  pada  setiap Kecamatan-Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang,  sehingga  kurang  dapat digeneralisasi terhadap semua Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Banten dan tahun pengamatan yang cukup singkat yaitu pada periode 2010 sampai dengan 2013.
2. Pengaruh  variabel  jumlah  wajib  pajak,  luas  lahan,  jumlah  bangunan,  dan  laju  inflasi dalam menjelaskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 88,4% dan sisanya 11,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini .

## 5.3 Saran
Berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, yaitu:
1. Menambah  dan  memperluas  objek  lokasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  serta memperpanjang periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat
Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
merepresentasikan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  dapat  lebih digeneralisasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Meneliti  variabel  lain  yang  kemungkinan  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## VI. Referensi
Etwiory,  Endang  Beselina.  2014.  “Analisis  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Maluku  Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah”. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi . Vol. 1, No. 2, 2014, Artikel 5.
F, Fahirah, Armin Basong, dan Hermansah H. Talaga. 2010. “Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Nilai  Jual  Lahan  dan  Bangunan  Pada  Perumahan  Tipe  Sederhana”. Jurnal Smartek . Vol. 8, No. 4, November 2010, Hal. 251-269. Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 . Edisi 6. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasanudin,  Mohamad.  2011.  “Analisis  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  Dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Kendal,  Demak,  Kudus  dan  Kota  Semarang  Tahun 2001-2008”. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Semarang . Vol. 6, No. 1, April 2011, Hal 24-30.
Ilyas,  Wirawan  B  dan  Rudy  Suhartono.  2012. Perpajakan  Pembahasan  Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Imbing,  Ovelia  Veradina.  2013.  “Analisis  Penetapan  NJOP  Dan  Implikasinya  Terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3, Juni 2013, Hal. 484- 493.
Kairupan,  Siestri  Pristina.  “Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Inflasi,  dan  Belanja  Daerah Pengaruhnya  Terhadap  Kesempatan  Kerja  di  Sulawesi  Utara  Tahun  2000-2012”. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 4, Desember 2013, Hal 2206-2216. Lind, Douglas A., William G. Marchal., dan Samuel A. Wathen. 2012. Statistical Techniques in  Business  and  Economics  Fifteenth  Edition .  USA:  The  McGraw-Hill  Companies, Inc.
Makmur.  2010.  ”Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  PBB  -  Pajak  Bumi  dan Bangunan - Di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Eksis. Vol. 6, No. 2, Agustus 2010, Hal 1591-159.
Mukhlis, Imam. 2010. “Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Novie  dan  Amelia  Sandra.  2012.  “  Analisis  Tingkat  Akurasi  Penetapan  NJOP  Tanah Terhadap  Nilai  Pasar  Dengan  Metode Assessment  Sales  Ratio (Studi  Kasus  di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara)”.
Sasana,  Hadi.  2005.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (PBB)  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banyumas)”. Jurnal  Dinamika Pembangunan. Vol. 2, No. 1, Juli 2005, Hal 19-29. Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010 .  Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5 th edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Sugiyono. 2010. Statisika Untuk Penelitian . Bandung: ALFABETA.
Taluke, Maxwel. 2013. “Analisis Kontribusi Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Barat”. Jurnal EMBA. Vol. 1,  No. 3,
September 2013, Hal. 385-393.
Tarigan,  Kharisma  Wanta.  2013.  “Analisis  Efektifitas  Dan  Kontribusi  PBB  Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado”. Jurnal EMBA. Vol. 1,  No. 3,  Juni 2013, Hal. 282-291.
Trigiant, Jefry, Ethika, dan Dandes Rifa. 2014. “ Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota  Padang”. E- Journal Universitas Bung Hatta . Vol. 5, No. 1, 2014. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

## Peraturan Perpajakan
Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang.  2010.  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tangerang: Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
Pemerintah Daerah Kota Tangerang. 2012. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2012  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Tangerang: Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal  22  ayat (1), Struktur APBD. Jakarta: Menteri Dalam Nageri. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  202/PMK.07/2013  tentang Perkiraan  Alokasi  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Tahun  Anggaran  2014.  Jakarta:  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Nageri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2000.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.
Republik  Indonesia. 2003. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2004.    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 40 dan Pasal 41. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang.  Jakarta:  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2). Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

## Website
Jenis  Pajak  Menurut  Lembaga  Pemungutannya.  http://www.pajak.go.id (Diakses  pada:  1 Maret 2014). Pengertian Inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK).
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=03.  (Diakses  pada:  5  Maret 2014).
Pengertian  Pajak.  http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak  (Diakses  pada:  18  Maret 2014).
Pengertian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP). http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan- pbb (Diakses pada: 19 Maret 2014).
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. http://sistempemerintahan- indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html  (Diakses  pada:  18 Maret 2014).
Susunan
dan Kegunaan Nomor Objek Pajak (NOP).
http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=582  (Diakses  pada:  19 Maret 2014).
Tujuan dari Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). http://www.pajak.go.id (Diakses pada: 1 Maret 2014).