## PARADIGMA FIQH SOSIAL ATAS KEMISKINAN DALAM GERAKAN “ EMPOWERING” MENUJU KEMAKMURAN UMAT

## A. Zaenurrosyid
Dosen Fakultas Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Mathali’ul Falah Email: zaenurrosyid79@gmail.com

## Siti Sulikhah
Mahasiswa Institut Pesantren Mathali’ul Falah Email: sitisulikah@gmail.com
Abstract
To day, fiqh be present by way of progressive concept and responsive to change ages than just for the sake  normative-dogmatic  concept.  Social  fiqh  is  represent  kiai  Sahal  well  to  do  spark  of  socio- movement  and  become  course  build  up  alternative  on  the  communities  more  than  productive,  self employed and prosperous so that balance of life on the whole world and the beyond (sa’adatuddarain) can be achieve in a use manner. Kiai Sahal pass through collective measure, system approach and constituted group to be rejoinder proverty problem in center of communities. Kiai Sahal was applied ijtihad jama’i as islamic lessons in light of legal status on multi problem is in proverty. Though in empowering  approach  on  the  grounds  of  bottom-up,  kiai  Sahal  established  in  a  BPR,  BPPM included zakat as tools a proverty tackling for the moment.
Keywords: Social Fiqh, Kiai Sahal, Ijtihad Jama’i Movement, Proverty, Communities.

## Abstrak
Hari ini fiqh hadir dengan konsep yang progresif dan responsif terhadap perubahan zaman dari sekedar konsep dogmatif-normatif. Fiqh sosial yang dihadirkan kiai Sahal mampu mencetuskan gerakan sosial dan menjadi jalan alternatif membangun masyarakat lebih produktif, mandiri, dan sejahtera sehingga keseimbangan hidup  dunia dan akhirat (sa’adatuddarain) bisa tercapai secara maslahah.  Kiai  Sahal  melalui  tindakan  kolektif,  tersistem,  dan  melembaga  menjadi  jawaban persoalan kemiskinan di tengah umat. Kiai Sahal mengaplikasikan ijtihad jama’i sebagai spirit ajaran  Islam  guna  memecahkan  status  hukum  atas  berbagai  persoalan  yang  ada  termasuk kemiskinan. Melalui pendekatan pemberdayaan berbasis battom-up kiai Sahal mendirikan Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR),  BPPM  (Biro  Pengembangan  Pesantren  Masyarakat),  termasuk Zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan saat ini.
Kata kunci: Fiqh Sosial, Kiai Sahal, Gerakan Ijtihad Jama’i, Kemiskinan, Umat.

## A. Pendahuluan
Menyoal  kesejahteraan  hidup  tidak  terlepas  dari  pembahasan  serius mengenai  kemiskinan  karena  itu  persoalan  kemiskinan  merupakan  “problem“ aktual yang dibicarakan dalam konteks kekinian. Munculnya persoalan kemiskinan yang  dianggap  sebagai  masalah  global  tidak  lepas  dengan  adanya  unsur ketidakberdayaan. Kendati, dalam pekembangannya banyak tawaran dan gerakan sosial seperti halnya kehadiran LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) yang tidak lain bertujuan  untuk  meningkatkan  peranan  masyarakat  dalam  meraih  kemandirian.
Namun, tidak dapat dipungkiri pula adanya gerakan sosial yang bertujuan dalam pengentasan  kemiskinan  melakukan  upaya  pemberdayaan  melalui  usaha pengembangan  kapasitas  maupun  melalui  berbagai  bentuk  advokasi,  terkadang tidak konsisten terhadap idealisme gerakan, bahkan kegiatan ini tekadang dianggap sebagai  proyek  dan  hanya  sebatas  sarat  kepentingan.  Oleh  karenanya  wajar,  jika kegiatan sosial akan menyimpang dari idealisme awal. 1
Tidak  dipungkiri  pula  munculnya  persoalan,  dihadirkan  strategi  atau solusi  yang  selaras  dan  relevan  terhadap  persoalan  yang  melingkupinya.  Melihat kehidupan  yang  bukan  statis  melainkan  dinamis  maka  tak  heran  jika  munculnya berbagai  persoalan  sosial  yang  perlu  dicarikan  jalan  keluar  untuk  mencapai perubahan. 2 Penulis memaknai  satu penyebab kesenjangan atau persoalan sosial dikarenakan konsep pemberdayaan yang selama ini masih bersifat Top-Down bukan Battom-up ,  ketika  segala  bentuk  program  dan  keputusan  tanpa  melibatkan masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan semata tanpa memiliki kewenangan dan kekuatan untuk menuangkan segala permasalahan yang menyebabkan  kesenjangan.  Disamping  itu,  banyaknya  praktisi  pelaksanaan pembangunan masyarakat pada era pendekatan pemberdayaan dalam praktik tidak jarang  ditemui pemaknaan konsep pemberdayaan jauh menyimpang sebagaimana harapan. Penggunaan  konsep pemberdayaan sering diartikan salah kaprah , semua
1 Soetomo, Pemberdayaan  Masyarakat,  Mungkinkah  Muncul  Antitesisnya (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar), hlm 103
2 Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang tidak sebatas pada personalia saja, namun ditekankan  lebih dominan pada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan  di  dunia  sejalan  dengan  perubahan  teknologi  dan  sistem  ekonomi  serta  sendi-sendi kehidupan  lainnya.  Perubahan  sosial  ini  menuntun  adanya  suatu  panduan  rohaniah  yang  memiliki relevansi  yang  kuat  serta  keterkaitan  dengan  masalah  yang  akan  terus  menerus  muncul  seiring perubahan nilai dan budaya yang ada.
sentuhan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk bantuan yang tidak  mendidik  dan  tidak  berorientasi  pengembangan  kapasitas  sehingga  justru menimbulkan ketergantungan dan berdampak pada peningkatan kemiskinan. 3
Menoleh  dari  pemikiran  Kyai  Sahal  dengan  gagasan  fiqh  sosial menghasilkan  sebuah  pemikiran  yang  ditujukan  sebagai  bentuk  kepedulian terhadap  persoalan  umat.  Fiqh  bukanlah  konsep dogmatif-normatif, tapi  konsep progresif dan responsif terhadap perubahan zaman. Fiqh sosial ala Kyai Sahal mampu mencetuskan  gerakan  sosial  dan  pendampingan  masyarakat  untuk  mendobrak, kebekuan,  kemiskinan,  kebodohan  bahkan  keterbelakangan  menjadi  masyarakat yang makmur, mandiri, sejahtera dan produktif yang tidak lain untuk menciptakan keseimbangan  hidup (sa’adatuddarain). Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  dasar personalitas manusia yaitu; ibadatullah dan imaratul ard , bahwa manusia merupakan sasaran  sekaligus  menempatkan  posisi  kunci  keberhasilan  untuk  mencapai kesejahteraan.  Gerakan  sosial  Kyai  Sahal  ini  melalui  tindakan  kolektif,  yang tersistem  dan  terlembagakan  dalam  menjawab  persoalan  kemiskinan  dan ketergantungan  serta  menciptkan  keseimbangan  hidup  sesuai  dengan maqashid asysyari’ah dan maslahah.
B. Operasionalisasi  Paradigma  dan  Gerakan  Sosial  Kyai  Sahal  dalam Pengentasan  Kemiskinan
Operasionalisasi konsep  dan  gerakan  sosial  kyai  Sahal  dengan  gagasan fiqh  sosial  mampu  meminimalisir  persoalan  kemiskinan.  Gerakan  ini diimplementasikan  melalui  konsep  pemberdayaan  yang  difokuskan  pada  level komunitas (tindakan  kolektif) . 4 Gerakan  sosial  ini  merupakan  bagian  dari  konsep
3 Tidak menutup kemungkinan pula, persoalan tersebut memunculkan sebuah pemikiran atau persepektif baru sebagai bentuk kritikan, baik dari tataran lemahnya konsep maupun operasioanlisasi konsep  yang  tidak  lain  untuk  memperbaiki  dan  menyempurnakan  gerakan  sosial  dalam  menanggapi peroblematika umat. Sehubungan dengan hal itu, amunisi utama yang digunakan dalam meminimalisir persoalan masyarakat salah satunya adalah masalah kemiskinan menggunakan pendekatan battom-up. Dengan  demikian,    persoalan  kemiskinan  dapat  dikurangi  dan  pendekatan  berbasis  pemberdayaan tidak lain menciptakan sebuah perubahan dan kemandirian yang tidak lain dalam rangka menciptakan kesejahteraan.
4 Level  komunitas  atau  biasa  yang  disebut  dengan tindakan  kolektif merupakan  tindakan terencana dalam menilai suatu program serta tindakan dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat. Hal ini dinilai apabila proses pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan harus dimulai dari bawah. Selain  itu,  dalam  memahami  segala  permasalahan  dan  kebutuhan  masayarakat  pada  tingkat komunitaslah  yang  mengetahui  dan  mengenalnya.  Oleh  sebab  itulah,  untuk  menanggapi  persoalan
pemberdayaan  yang  dikaitkan  dengan  model  pembangunan  yang  berpusat  pada rakyat  dan  lebih  menekankan  kepada  kekuatan (empowerment) . 5 Satu  teori pembangunan  yang  menjadi  rujukan  utama  perspektif  ini  adalah People  Centered Development, dengan  memandang  inisiatif  kreatif  dari  rakyat  sebagai  sumber  daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual, sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendampingan.
Munculnya  gerakan  sosial  Kyai  Sahal  yang  digagas  melalui  fiqh  sosial tidak  muncul  dalam  ruang  kosong.  Gagasan  tersebut  lahir  sebagai  refleksi  atas kondisi sosial yang melingkupinya. Pengaruh kondisi sosial atas suatu pemikiran, wajar  kalau  pemikiran  adalah  produk  dari  zamannya,  serta  buah  hasil  dari  suatu pemikiran  menjadi  dasar  pijakan  dalam  melakukan  perubahan  atau  transformasi sosial.  Selain  itu,  realita  masyarakat  menunjukkan  bahwa  setiap  manusia mendambakan  kehidupan  yang  baik.  Secara  tidak  langsung  kehidupan  ini berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian,  wajar  apabila senantiasa ditemukan usaha manusia untuk mencari cara yang paling tepat dalam meningkatkan kondisi kehidupan melalui proses pendampingan.
Manusia pada dasarnya adalah makhluk terbaik dari sekian makhluk yang diciptakan  Allah.  Manusia  itu  sendiri,  diberikan  kehormatan  yang  menjadikan manusia dapat menguasai alam, bahkan pemberian akal dan pikran yang mampu mengangkat  harkat  dan  derajat  manusia.  Islam  merumuskan  bahwa  kehidupan adalah amanat yang harus dikembangkan dan digunakan untuk pencapaian sa’adah al-darain (kesejahteraan  dunia  dan  akhirat).  Sehingga  pemenuhan  kebutuhan spiritual jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat bersifat permanen yang dapat diwujudkan apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya selama menjalankan kehidupan sesuai ajaran syari’at Islam.
Pergulatan  pemikiran  tidak  lepas  dengan  luasnya  jejaring  ( network )  kyai Sahal  terhadap  pengembangan  fiqh  sebagai  wujud  kepedulian  terhadap  umat. Pengakuan  secara  akademik  dengan  pemberian  gelar  doktor  kehormatan (honoris causa) dari universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,  merupakan bukti
kemiskinan guna meningkatkan taraf kehidupan melalui pendekatan community based development sebagai transformasi sosial.
5 Ginanjar  Kartasasmita, Pembangunan  untuk  Rakyat  Memadukan  Pertumbuhan  dan  Pemerataan , (Jakarta: PT. Pustaka,1996), hlm 180.
keberhasilan  Kyai  Sahal  dalam  melakukan  pergeseran  paradigma  fiqh  dari “ kebenaran  ortodoksi ”  menjadi  paradigma “pemaknaan  sosial”. Jika  yang pertama menundukan  realitas  pada  kebenaran  fiqh  dan  berwatak hitam-putih dalam memandang realitas, maka paradigma yang kedua menggunakan fiqh sebagai counter discourse (perlawanan) dan melihat wataknya yang bernuansa. 6
Ini  menunjukkan spirit  fiqh dalam  memaknai  realita  mengarah  pada penyelesaian  persoalan  dan  pengentasan  kemiskinan.  Dalam  spirit  gerakan-sosial Kyai Sahal, masyarakat dipacu untuk menganalisa kedalaman potensi yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi sekarang ini sehingga spirit fiqh secara realistis lebih mengedepankan asas kebermanfaatan bagi masyarakat  masyarakat.  Melalui pendekatan penyadaran, 7 masyarakat akan lebih memiliki daya social sensivity segala persoalan yang dihadapi, dan masyarakat akan sadar untuk berusaha sendiri dalam ikhtiar  pemberdayaan  sekaligus  pola  ini  merupakan  satu  proses  pembelajaran kepada  masyarakat  agar  secara  mandiri  dapat  melakukan  upaya  memperbaiki kualitas  kehidupan.  Pemahaman  ini  senada  dengan  firman  (QS.Ar-Rad:11)  yang
6 Mengingat  persoalan  terbesar  umat  manusia  adalah  munculnya  berbagai  persoalan  sosial kemasyarakatan  dan  berbagai  persoalan  yang  menyelimuti  kehidupan  manusia  itu  sendiri,  mau  tidak mau fiqh harus bisa menjadi pioner terdepan (tidak menghindar dari gejolak persoalan) melainkan fiqh harus  menjadi  penggerak  dan  perubahan  sosial  dari  perangkap  kemiskinan (ketidakberdayaan )  dalam menciptakan kemandirian dari segala aspek kehidupan.
7 Hakikatnya kesadaran merupakan kemampuan seseorang untuk memahami realitas dirinya sendiri  dan  dunia  sekitarnya.  Karena  kemampuan  kesadaran  bagian  dari  fitroh  kemanusiaan  yang mengarah  pada  peningkatan  pola  pendidikan,  baik  dimulai  dari  kesadaran  naif  sampai  tingkat kesadaran  kritis  dalam  memahami  persoalan  kemanusiaan  sampai  tahap  transformasi  sosial. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  teori  Freire  menyebut  macam-macam    tingkat  kesadaran  diantaranya;
Pertama kesadaran intransitif, dimana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah  dan  tenggelam  dalam  masa  kini  yang  menindas. Kedua ,    kesadaran  semi  intransitif  atau kesAdaran  magis.    Kesadaran  ini  terjadi  dalam  masyarakat  berbudaya  bisu,  dimana  masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan. Ketiga, adalah kesadaran naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif,  seperti:  mengindentifikasikan  diri  dengan  elite,  kembali  ke  masa  lampau,  mau  menerima penjelasan  yang  sudah  jadi,  sikap  emosi  kuat,  banyak  berpolemik  dan  berdebat  tetapi  bukan  dialog. Kesadaran  yang  terakhir yakni  kesadaran  kritis  transitif.  Kesadaran  kritis  transitif  ditandai  dengan kedalaman  menafsirkan  masalah-masalah,  percaya  diri  dalam  berdiskusi,  mampu  menerima  dan menolak.  Pembicaraan  bersifat  dialog.    Pada  tingkat  ini  orang  mampu  merefleksi  dan  melihat hubungan  sebab  akibat.  Bagi  Freire  pendidikan  yang  membebaskan  adalah  pendidikan  yang menumbuhkan  kesadaran  kritis  transitif.  Memang  ia  tidak  bermaksud  bahwa  seseorang  langsung mencapai tingkatan kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah proses bergerak dari kesadaran untuk menghilangkan  kesenjangan  dan  menciptakan  keselarasan  dan  pengetahuan  dalam  mencari  titik perubahan  (transformatif).  Sehingga  proses  kesdaran  ini  ini  bergerak  dari  tingkat  kesedaran  rendah menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi.
mengajarkan kemandirian bisa dicapai melalui ikhtiarnya sendiri dan terhindar dari sifat ketergantungan. 8
Fiqh sosial Kyai Sahal ibarat pisau analisis dalam merumuskan strategi dari permasalahan  umat.  Dengan  bantuan  ijtihad,  fiqh  sosial  memiliki  makna  dan kontribusi besar dalam menyelesaikan persoalan baik dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan  serta  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  dengan pengembangan  teori masalik-al  “illat yang  merujuk  pada maqasid  syari’ah sehingga maslahah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hikmah pada satu hukum. Analisa  atas  operasionalisai  konsep  gerakan  sosial  Kyai  Sahal  dalam menyelesaikan  persoalan  kemiskinan,  dikaji  dari  beberapa  tulisan-tulisan  terkait alur  nalar  berfikir  Kyai  Sahal  dalam  merespon  persoalan  kemiskinan.  Adapun gerakan  nyata  Kyai  Sahal  melalui  pendampingan  dan  pemberdayaan  dalam menyikapi pesoalan kemiskinan tidak lepas dengan beberapa tahapan diantaranya;

## 1. Pendekatan Pemberdayaan Kyai Sahal Berbasis Battom-Up
Sejak era 1960-an sampai saat ini, di negara yang sedang berkembang dapat  diidentifikasi  adanya  pendekatan  yang  silih  berganti  dan  menjadi  arus utama  dalam  proses  pembanguan  masyarakat.  Pada  perkembangan  terakhir, pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang mampu  memberikan  warna  dan  bahkan  dianut  sebagai  operasionalisasi  dari perspektif  atau  paradigma  pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat.  Dalam pendekatan  ini,  pada  level  komunitas  terbawah  diberikan  peluang  dan kewenangan  dalam  mengapresiasikan  dirinya  dalam  berbagai  kegiatan,  mulai dari  tahap  perencanaan  sampai  menghasilkan  sebuah  keputusan  yang  sesuai dengan permasalahan ketidakberdayaan dan kebutuhan masyarakat. 9
8 Bunyi ayat: ْمِهِسُفْنَاِباَماوُرِّيَغُي ىَّتَح ٍمْوَقِباَمُرِّيَغُي َلا َالله  ّنِا
....
Artinya  : “ sesungguhnya  Allah  tidak  mengubah  keadaan  suatu  kaum  sebelum  mereka mengubah  keadaan  diri  mereka  sendiri    (QS.Ar-Rad:11). Ayat  ini  mengandung  makna  bahwa  perbaikan hidup  harus  muncul  dari  inisiatif  masyarakat  sendiri.  Perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat  bukan datang dari langit, akan tetapi datang dari usaha masyarakat yang bekerja sama satu sama lainnya”
9 Masyarakat  miskin,  terbelakang,  terpinggirkan  atau  masyarakat  yang  kurang  beruntung diberikan  kesempatan  dalam  pengelolaan  proses  pemberdayaan,  termasuk  proses  pengambilan keputusan  sejak  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan menikmati  hasil  dari  proses  pembangunan/pemberdayaan.  Disini  masyarakat  tidak  sebatas  objek pembangunan dalam menempatkan suatu program (top-down), karena hal ini akan bersifat  sentralistis dan  mengutamakan  keseragaman (uniformity). Dan  nilai  ini  akan  berdampak  pada  kurangnya
Hal  serupa  tidak  lepas  dari  konstruksi  pemikiran  Kyai  Sahal  dengan fiqh  sosial  yang  mampu  memberikan  pendekatan  berbasis  pendampingan masyarakat lokal untuk mengatasi problem kemiskinan. Dengan menggunakan model  dakwah bi  al  hal merupakan  bentuk tathwir (pemberdayaan  dan pengembangan  masyarakat  dalam  mencapai  perubahan).  Senada  dengan semangat  pengembangan dan  pembaharuan  tersebut  tersirat  dalam  Surat  An- Nahl ayat 125. 10
Mengingat keberhasilan dari berbagai  model pembangunan, esensinya adalah  meningkatkan  kualitas  manusia  secara  manusiawi  yang  tentu  saja mencakup  berbagai  aspek  kehidupan.  Ini  menunjukkan  fiqh  dijadikan  senjata untuk  menghasilkan  pemikiran  yang  egaliter,  pluralistik  dan  mengedepankan aspek kemaslahatan umat. 11 Dalam konteks ini, pendekatan pembaharuan yang diakukan  Kyai  Sahal  dengan  memfungsionalisasaikan  peranan  pesantren
memberikan manfaat dan kurang menyentuh dari persoalan dan kebutuhan masyarakat. oleh sebab itu menjadi  wajar  apabila  hasil  dari  berbagai  program  pembangunan  kurang  menyentuh  kebutuhan mereka sehingga tidak memiliki dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Dilain pihak lapisan masyarakat  bawah  tetap  dalam  kondisi  kemiskinan,  lihat  Soetomo, Pemberdayaan  Masyarakar,  Muncul Antitesisnya ,...hlm. 67. 10 Pembaharuan yang berorientasi pada pemberdayaan menuntut keterlibatan dan partisipasi dari  umat  Islam.  Keterlibatan  umat  Islam  dalam  berpartisipasi  positif  telah  memberi  gambaran bagaimana keseimbangan dan upaya harmonisasi semestinya dilakukan dalam mencapai keberhasilan. Ada salah satu ayat yang menegaskan:
أ  َوُه  َكَّبَر  َّنإ  ُنَسْحَأ َّيِه يِتَّلاِب مُهْلِداَجَو ِةَنَسَحْلاِةَظِع ْوَمْلاو ِةَمْكحْلاِب كِّبَر  ِلْيِبَس ىلِا ُعْدُلا
َوُهَو ِهِلْيِبَس  ْنَع  ْلَض  ْنَمِب ُمَلْع نْي ِدَتْهُمْلاِب  ُمَلْعا
( لهنلا : 521 )
Artinya:  Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Tuhan-mu  dengan  hikmah  dan  pelajaran  yang  baik  dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat  dari  jalan-Nya  dan  Dialah  yang  lebih  mengetahui  orang-orang  yang  mendapat  petunjuk  (QS.  An-Nahl  : 125)
11 Pastisipatif aktif  masyarakat dalam proses pembangunan merupakan hak umat untuk turut serta  merencanakan,  melaksanakan,  bahkan  mengambil  keputusan  menjadi  tolok  keberhasilan  dari sebuah  alur  pemberdayaan.  Tinggi  rendahnya  partisipatif  pada  gilirannya  akan  memunumbuhkan dinamika tinggi dari umat untuk membangun diri dan lingkungan dari sisi  material maupun spiritual yang  dinyatakan  sebagai  indikator  konkrit  bagi  suksesnya  pembangunan  dalam  pemberdayaan. Pembangunan  sebagai  proses  pembentukan  atau  peningkatan  kualitas  manusia  yag  tentu  melibatkan manusia secara totalitas. Maka, penting terutama umat islam seharusnya meletakkan islam pada posisi sentral dalam arena pembangunan manusiawi. Peran sentral yang diharapkan mampu menumbuhkan dinamika yang mampu memobilisir kekuatan kolektif secara partisipatif  serta memobilisir perubahan- perubagan  sosial  yang  tidak  bersifat  materialistik.  Apalagi,  bahwa  dasar  pijkan  dalam  pembangunan pada  hakikatnyaadalah  keselarasan  pembangunan  manusia  seutuhnya  dengan  berbagai  dimensi ibadatullah dan imaratul ard’ yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya . Dengan ketiga dimensi tersebut melalui kontekstualisasi ajaran islam  yang  mampu  memunculkkan  muslim  pembangunan    baik  dirinya,  keluarganya,  maupun masyarakat untuk mencapai tujuan hidup, yakni “sa’adah al darain ”. Lihat Skripsi. Siti Sulikah, Konsep Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Fiqh  Sosial ,..yang  diambil  dari  penjelasan  Sahal  Mahfudh, Pesantren Mencari Makna , ( Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), hlm127-130.
sebagai pelaku penting dalam pemberdayaan secara keseluruhan. Menempatkan dirinya sebagai institusi dinamisator dan katalisator pemberdayaan masyarakat desa,  tidak  sebatas  mengarah  di  bidang  keagamaan  semata  namun  di  bidang kehidupan sosial lainnya yang diperluas dengan merespon tuntutan masyarakat modern.
Secara  garis  besar  pengembangan  program  kemasyarakatan  melalui pesantren  diklarifikasikan  menjadi  dua  bagian; pertama, program kemasyarakatan,  yang  terlahir  dari  inisiatif  pesantren  sendiri  dan kedua, pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas suatu kerjasama dengan  pihak  luar.  Gagasan  Fiqh  Sosial  dalam  merespon  kemiskinan  pada hakikatnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja, tapi pendidikan, kesehatan, sosial bahkan politik. Dapat dikatakan  miskin  jika  masyarakat  tidak  berdaya  dalam  berbagai  aspek  yang melingkupi  kehidupan  tersebut.  Dalam  pandangan  Kyai  Sahal  miskin merupakan  suatu  perbuatan  tercela.  Apalagi  ditemukannya  doktrin  teologis yang melekat dibawah sadar masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang notabene  menerima  doktrin  tasawwuf,  baik  dari  guru,  tokoh  agama,  kyai maupun orang-orang dalam lingkaran thariqat, menganggap miskin merupakan suatu hal yang biasa, lazim bahkan lebih parahnya simbol “Takdir Tuhan” bagi umat Islam. 12
Menurut Kyai Sahal, berikhtiar dalam mencapai kelestarian dan makna hidup  diatas,  Islam  Aswaja 13 jalan  hidup  yang  universalitasnya  menyangkut segala  aspek  kehidupan  manusia  baik  secara  individu  maupun  sosial  dalam berbagai  komunitas  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Aktualisasi  ajaran  Islam
12 Meskipun  pada  realitanya,  asumsi  tersebut  sudah  diterangkan  dibeberapa  ayat  al-Qur’an maupun hadist. Seperti; (Q.S al-Imran : 185),  (Q.S al-Hadid : 20) yang menerangkan bahwa “tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikamatan yang menipu” , dan “ kehidupan dunia hanyalah permainan semata” .  Dalam pandangan tersebut wajar ditemukan, karena selain faktor kurangnya pendidikan juga suda mengakar pada alur fikir masyarakat, khusunya pedesaan.
13 Sebagaimana  telah  dimaklumi  bahwa  Ahlusunnah  Waljama’ah  (ASWAJA)  adalah  nama salah satu golongan dalam Islam yang mempunyai pemahaman dan pengamalan tertentu dalam Islam yang oleh karenanya sering juga dikonotasikan sebagai ajaran dalam Islam baik yang berkaitan dengan aqidah, syari’ah maupun tasawuf. Ulasan lebih lanjut Sahal Mahfud, “ Aktualisasi Islam (Aswaja) Dalam Pembangunan Masyarakat ”. Lihat Skripsi. Siti Sulikah, “ Konsep  Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh  Sosial”, 2017.  Yang  dikutip  dari  makalah  tidak  diterbitkan.  Disampaikan  Pada  Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia NU wilayah Sumsel Di Palembang 16 Januari 1986..
Aswaja  dikatakan  sebagai  konsep  pendekatan  problem  sosial  dan  pemecahan legitimasinya secara Islami yang pada gilirannya menjadi  satu komponen yang membentuk  dan  mengisi  kehidupan  dari  penyelesaian  persoalan  masyarakat dari  ketidakberdayaan  serta  berbagai  aspek  yang  melingkupinya,  dan  tidak menjadi  faktor  tandingan  yang  desintegratif  dari  kehidupan  masyarakat. Pendekatan  pendampingan  bertujuan  menggugah  kesadaran  untuk menyelesaikan  problem  kemiskinan.  Maka  tugas  seorang  fasilitator  tidak bekerja untuk masyarakat, namun bekerja bersama masyarakat untuk mencapai perubahan. 14
Penerapan  aspek  demokrasi  dan  partisipasi  dengan  titik  fokus  pada lokalitas  akan  menjadi  landasan  bagi  upaya  penguatan  potensi  lokal. Pendekatan  utama  dalam  konsep  pengentasan  kemiskinan  ini  adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek  dalam  penerapan  suatu  program.  Unsur  partisipasi  dalam  proses pembangunan adalah hak untuk menikmati hasil pembangunan. Mengacu pada penjelasan  di  atas,  penulis  secara  gamblang  menggarisbawahi  bahwa pemberdayaan  dan  pendampingan  memiliki  makna  dan  kontribusi  besar sebagai  upaya  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimiliki  serta berupaya  untuk  mengembangkannya  sehingga  masyarakat  dapat  mencapai kemandirian dan terhindar dari jurang kemiskinan.
2. Institusi  Lokal  Kyai  Sahal  melalui  Tindakan  Kolektif  sebagai  upaya Pengentasan Kemiskinan
Berangkat  dari  penjelasan  sebelumnya,  gerakan  sosial  Kyai  Sahal dalam  menanggapi  problem  kemiskinan  adalah  melalui  pendampingan  atau pemberdayaan. 15 Pada  umumnya  kelemahan  program  pemberdayaan  yang
14 kehidupan  bersifat  dinamis  juga  dibutuhkan  berbagai  alat  pemenuhan  sesuai  dengan kebutuhan yang terus berkembang untuk menciptakan keseimbangan sesuai tujuan syariat. Ini artinya, manusia tidak selalu pasrah dengan keadaan. Kendati, hidup dan kehidupan manusia sebagai diyakini setiap  muslim  merupakan  takdir  Allah,  tidak  disangkal  kehidupan  manusia  juga  tidak  lepas  dengan beberapa  faktor  dan  aspek  yang  berbeda  dan  saling  berkaitan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sebuah proses,  rentetan  keberadaan,  suatu  urutan  kejadian  dan  tahapan-tahapan  kesempatan  yang  diberikan Allah kepada manusia untuk berikhtiyar melestarikan dan memberikan makna bagi kehidupan masing- masing.
15 Kegiatan  pemberdayaan  dilaksanakan  secara  menyeluruh  mencakup  segala  aspek kehidupan  masyarakat  untuk  membebaskan  kelompok  masyarakat  dari  dominasi  kekuasan  yang meliputi  bidang  ekonomi,  politik,  dan  sosial  budaya.  Pemberdayaan  lebih  mengarah  pada
tidak  berhasil  menumbuhkan  kemandirian  dan  keberlanjutan  dari  satu program  yang  dijalankan  terletak  pada  pendekatan  yang  digunakan  dalam penyampaian input program.  Pada  dasarnya,  apabila  berbicara  label pemberdayaan  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  masalah  kemiskinan seharusnya  lebih  mengutamakan  proses  bukan  material.  Meskipun  pada tujuan  akhir  juga  menciptakan  kemandirian  dalam  bidang  material  sebagai peningkatan pemenuhan kebutuhan.
Dalam  konteks  Islam,  pemberdayaan  merupakan  hal  yang  sangat penting mengingat  Islam adalah agama yang menjanjikan kesejahteraan bagi semua  manusia  di  muka  bumi  ini.  Pemberdayaan  dalam  Islam  juga  bukan hanya  sekedar  anjuran,  melainkan  sebuah  gerakan  yang  harus  dilaksanakan oleh  umat  muslim.  Sejalan  dengan  yang  diungkapkan  Amrullah  Ahmad, bahwa  pengembangan  masyarakat  Islam  adalah  sistem  tindakan  nyata  yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi,  lingkungan  dalam  persepektif  Islam. 16 Dengan  demikian,  maka pemberdayaan  atau  pengembangan  harus  dilakukan  secara “kolektif”, tidak hanya dilakukan oleh perseorangan. Sifat kolektivitas ini akan mempermudah jalannya  program  pemberdayaan,  karena  akan  terjadi  saling  menutupi kekurangan  yang  dibutuhkan,  baik  secara  konsep,  teknis,  atau  modal  yang paling pokok. 17
pemanusiaan. Karena berkaitan langsung dengan penggalian kemampuan masyarakat yang terpendam, yang  disebabkan  tidak  adanya  stimulus  atau  modal  pengetahuan  yang  cukup  untuk mengimplementasikan  dalam  bentuk-bentuk  karya  yang  berguna  menunjang  kebutuhan  hidupnya. Sebab pemberdayaan akan meciptakan masyarakat yang mandiri (terhindar dari kemiskinan) dan tidak selalu  bergantung  pada  orang  lain  untuk  mewujudkan  keinginan  dan  keberlangsungan  hidup  jangka panjang. Terlepasnya kemiskinan diranah ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri,  dan  berdaya  saing  tinggi  dalam  mekanisme  pasar  yang  besar  dimana  terdapat  proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputuan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri.  Bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan,  penguatan,  dan  penegakan  nilai-nilai,  gagasan,  dan    norma-norma,  serta  mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.
16 Nanih Mahendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 10.
17 Menganalisa  faktor-faktor  penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang komplek. Mulai dari faktor sumberdaya  manusianya, kondisi  alam dan geografis, kondisi sosial- budaya,  sampai  kepada sistem  ekonomi  dan  politik yang  menyebabkan timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Bahkan  kerapkali  faktor-faktor  tersebut  saling    berinteraksi  dan  tumpang  tindih  satu  sama  lain.
Melalui  terobosan  alternatif  rumusan  fiqh  sosial  Kyai  Sahal  melalui gerakan sosial pendampingan mampu merespon persoalan kemiskinan dalam peningkatan kesejahteraan. Sebenarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat,  tidak  sebatas  dari  segi  ekonomi.  Meski  secara  umum, ketidakberdayaan masyarakat disebabkan karena rendahnya ekonomi. Namun melalui  pemberdayaan  bukan  hanya  kemiskinan  ekonomi  melainkan kemiskinan  pada  dimensi  yang  lain  baik  miskin  dari  segi  pendidikan, kesehatan,  politik  maupun  sosial-budaya.  Oleh  karena  itu,  tujuan  gerakan pemberdayaan  adalah  mewujudkan  masyarakat  dari  peningkatan  segi ekonomi,  yang  juga  akan  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  dari  dimensi yang  lain.  Masyarakat  yang  tidak  miskin  secara  ekonomi,  akan  tetapi  masih belum  terpenuhi  kebutuhan  non-fisik  seperti  aktualisasi  diri,  bebas  aspirasi, dan harga diri, belum bisa dikatakan berdaya “tetap miskin”.
Kyai  Sahal  dengan  gagasan  fiqh  sosial  mampu  menempatkan  posisi pesantren  sebagai  gerakan  sosial  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinan. Sementara  secara  sosiologis,  keprihatianan  Kyai  Sahal  terhadap  kondisi ekonomi  masyarakat  kajen  yang  miskin,  didukung  dengan  tidak  adanya pekarangan  untuk  bercocok  tanam,  semua  penuh  dengan  rumah,  dan  tidak ada  akses  kebirokrasi. 18 Karena  tidak  tersedianya  lahan  pertanian  dan perkebunan luas serta dijejali penduduk miskin yang sebagian besar berprofesi sebagai  pengrajin  krupuk tayammum ,  wajar  secara  ekonomi  dikatakan menengah ke bawah. Kegelisahan dan keprihatian itulah mengantarkan Kyai Sahal menghadirkan pemikiran luar biasa dalam menyelesaikan problematika masyarakat yang tujuan utama menjadikan masyarakat berdaya dan terhindar dari jurang kemiskinan.
Dengan kehadiran BPPM Pesantren Maslakul Huda yang melahirkan KSM  di  beberapa  kabupaten  adalah  respon  cerdas  komunitas  Pesantren Maslakul  Huda  pada  saat  itu  dalam  membaca  ketimpangan  lingkungannya. Dilihat  dari  struktur  sosial-ekonomi,  lingkungan  Desa  Kajen  dan  sekitarnya
Kehadiran  Faktor  pendukung  yang  menyebabkan  tingkat  kemiskinan  dan  keterbelakangan (underdevelopment) suatu masyarakat segera dirumuskan strategi penyelesaian.
18 Jamal  Ma’mur  Asmani, Fiqh  Sosial  Kyai  Sahal  Mahfudz  Antara  Konsep  dan  implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm 44.
yang menjadi setting pembentukan BPPM Pesantren Maslakul Huda ditandai oleh  karakteristik  kehidupan  sosial  ekonomi  yang  belum  berkembang.
Mencermati  kondisi  sosial  ekonomi  di  Kajen  dan  sekitarnya  ini  Kyai  Sahal Mahfudh menilainya sebagai potensi besar yang memerlukan pembinaan lebih lanjut  melalui  pendidikan  keagamaan  sekaligus  program  pengembangan masyarakat. Keberadaan pesantren tidak sebatas sebagai lembaga pendidikan keagamaan  yang  bersifat  tradisionalis  tapi  lebih  untuk  mengajak  masyarakat mengenali,  mengetahui  persoalan,  membangkitkan  kesadaran  dan kemampuan  sendiri  untuk  memperbaiki  taraf  hidupnya  sesuai  dengan persoalan kekinian. 19
Dengan demikian, agama “ ad-Din” pada hakikatnya adalah kebutuhan asasi  setiap  manusia.  Oleh  karena  Allah  mewahyukan  Islam  sebagai  agama penuntun.  Dengan  agama  manusia  bisa  menemukan  kebenaran  atas  segala persoalan  yang  menimpanya.  Eksistensinya  sekaligus  menjadi  alat  kontrol daya  eksplorasi  akal  dan  nafsu  untuk  senantiasa  berkembang  sesuai  dengan roh  ajaran  agamanya.  Karena  agama  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam membaca realita sosial,  lebih lanjut Kyai Sahal:
“Fungsi  agama  dalam  konteks  ini  tidak  mungkin  dikurung  dalam  pengertian sebagai  panduan  ritual  atau  ibadah  (definisi  pemahaman  sempit)  saja.  Agama adalah ketentuan-ketentuan ilahiah penuntun mereka yang bernalar sehat menuju kondisi yang lebih baik bagi kepentingan dunia dan akhiratnya, maka lebih dari pada  pengertiannya  sebagai  panduan  ritual,  agama  juga  harus  disikapi  sebagai tuntunan  moral  dan  spiritual  yang  mendorong  manusia  untuk  mencapai  tujuan dan fungsi kemanusiaanya.” 20
Ungkapan tersebut menggarisbawahi bahwa agama memiliki peranan penting  dalam  transformasi  sosial.  Agama  tidak  semata  berkutat  dalam masalah hubungan vertical trancendental  (hablum minallah) ansich (seperti shalat, zakat,  puasa,  bahkan  haji  )  juga  mengarah  pada profan  transcendental  (hablum minannas) seperti  pendekatan  pada  aspek  ekonomi,  kesehatan,  politik, lingkungan,  sosial-budaya  dan  berbagai  aspek  yang  lain.  Tentu  keduanya
19 Zubaedi,  “ Memotret  Keterlibatan  BPPM  Pesantren  Maslakul  Huda  Kajen  dalam  Aksi Pengembangan Masyarakat” ( Yogyakarta: UINSUKA), Pasca Sarjana, hlm 21.
20 Sahal  Mahfudz,  “ Pendekatan  Pendidikan  Keagamaan  Untuk  Membangun  Masyarakat  Madani”. Makalah tidak diterbitkan. Disampaikan Pada Acara Dies Natalis XI Dan Wisuda Sarjana VI INISNU (Sekarang UNISNU) Jepara, Pada tanggal 21 November 2000, hlm.1.
bagian hal terpenting yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab  itu, Islam juga yang  harus  berperan  dalam  wilayah profan  horizontal ,  khususnya  terhadap kelompok lemah. Selama ini, umat Islam pincang dengan masalah sedemikan, dengan  lebih  mengutamakan hablum  minallah, sehingga  tidak  begitu  serius melakukan hablum  min  an-nas. Dan  giliran  yang  terjadi  adalah  kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan bahkan kemunduran yang semakin merajalela tanpa menemukan solusi.
Aksi  nyata  Kyai  Sahal  dalam  merespon  segala  persoalan  khususnya kemiskinan ditandai dengan tindakan kolektif 21 sebagai dasar pijakan sekaligus media  yang  berperan  strategis  dalam  menyikapi  persoalan.    Secara  esensi, tindakan  kolektif  menghantarkan  pada  institusi  lokal  yang  bukan  dianggap hanya sebagai organisasi melainkan juga pranata sosial (social institution) sebagai wadah  penyelesaian  masalah. 22 Dikutip  dari  Tutik  Nurul  Jannah  dalam
“ Metodolgi Fiqh Sosial dari Qauly menuju Manhaji” yang dihasilkan dari kolaborasi pemikiran Michael  Ussem dengan Kyai  Sahal yang  tidak  jauh  berbeda.
21 Alur  pikir  seperti  ini  mengarah  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  selalu harus  membuat  dikotomi  antar  komponen  dalam  masyarakat.  Berdirinya  sebuah  institusi  tidak  lain bertujuan  sebagai  media  pemberdayaan  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinan.  Peran  Biro  atau Tenaga Pengembangan Pesantren memainkan peranan sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan  fasilitator  terhadap  kelompok  sasaran.Peranan  sebagai motivator adalah  menggali  motivasi  dan menumbuhkan  proses  kesadaran  anggota  kelompok  sasaran  akan  masalah-masalah  yang  mereka hadapi, potensi sumber-sumber daya yang mereka miliki, serta prospek untuk memperbaiki nasib dan membangun  masa  depan  yang  lebih  baik  atas  dasar  potensi  dan  swadaya  mereka  sendiri.  Peranan sebagai komunikator yaitu dalam pengertian: (1) dapat mengamati, merekam dan menyalurkan aspirasi dan  kebutuhan  kelompok  sasaran  untuk  bahan  perumusan  kebijaksanaan  dan  perencanaan  program yang berkaitan dengan kepentingan mereka; (2) dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program kelompok sasaran untuk digunakan sebagai umpan balik dalam membantu memperbaiki kekurangan dan penyimpangan yang terjadi; (3) dapat menjalin hubungan dengan dan memperoleh dukungan para kyai  pemimpin  pesantren  dan  tokohtokoh  masyarakat;  dan  (4)  dapat  membantu  melancarkan hubungan  dan  kerjasama  antara  kelompok  sasaran  dan  LPSM  (Lembaga  Pengembangan  Swadaya Masyarakat)  yang  mempunyai  kepentingan  dan  tujuan  bersama.  Peranan  sebagai dinamisator adalah terutama  dalammerintis  dan  atau  memperkenalkan  strategi  dan  metode  pengembangan  masyarakat yang  belum  dikenal  oleh  lingkungan  kelompok  sasaran,  serta  inovasi  di  bidang  teknologi  dan manajemen  yang  memang  dibutuhkan  kelompok  sasaran.  Sedangkan  peranan  sebagai/osifrfator adalah  melancarkan  pengadaan  bantuan  teknis,  seperti  modal  kerja,  peralatan,  bahan  baku,  saluran pemasaran dan sebagainya bagi kelompok sasaran yang membutuhkannya. Lihat. Zubaedi, “ Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat ,..25. yng dikutip dari Ismid Hadad, " Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat" dalam Prisma, No. 4, Tahun XII, 1983, hlm 18-19).
22 Keberadaan  institusional  pada  umumnya  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  yaitu  sektor  publik, privat  dan  sukarela.  Namun  institusi  sukarela,  lebih  tepat  digunakan  sebagai  media  pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkn karna institusi sukarela ini tumbuh dan berkembang serta berakar dari dinamika  kehidupan  masyrakat  sendiri,  sehingga  tidak  terlalu  dikendalikan  oleh penetrasi  eksternal termasuk oleh negara.
Didalamnya dijelaskan bahwa gerakan sosial yang dilakukan melalui tindakan kolektif dan terorganisasi tidak lain bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial, dengan hadirnya berbagai lembaga yang diprakarsai Kyai Sahal dalam menyelesaikan problematika umat. 23
3. Metodologi  dan  Corak  Pemikiran  Kyai  Sahal 24 atas  Problem Kemiskinan.
Kemiskinan  merupakan  kondisi  ketidakberdayaan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  kehidupan.  Ketidakberdayaan  terjadi  karena ketidakadilan  dalam  bidang  politik,    ekonomi,  sosial  budaya,  teknologi  serta pendidikan.  Secara  umum  kemiskinan  terjadi  karena  rendahnya  ekonomi (pendapatan).  Diakui  kemiskinan  ekonomi  akan  dapat  mengakibatkan kemiskinan  pada  bidang  yang  lain,  sebaliknya  adanya  kecukupan  ekonomi akan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengurangi atau  menghilangkan kemiskinan lainnya. 25
Secara  singkat  dapat  dirumuskan,  paradigma  fiqh  sosial  didasarkan atas  keyakinan,  bahwa  fiqh  harus  dibaca  dalam  konteks  pemecahan  dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dharuriyah (primer), kebutuhan hajiyyah (sekunder)  dan  kebutuhan tahsiniyah (tersier). 26 Dalam prinsip  Kyai  Sahal  dalam  memecahkan  persoalan  kemiskinan  diatas,  tidak dilakukan  secara  individu  atau  orang  per-orang  saja.  Akan  tetapi  tindakan
23 Pencapaian  tujuan  pembaerdayaan  ala  fiqh  sosial  dalam  menangulangi  kemiskinan diwujudkan  melalui  proses  bekerja  sambil  belajar.  Dimulai  dengan  adanya  kebutuhan  bersama  yang dirasakan  dan  mendorong  tindakan  bersama  untuk  mewujudkan.  Tindakan  yang  dilakukan  bersama tidak mengesampingkan aspek evaluasi untuk dijadikan umpan balik dalam tindakan selanjutnya . Dan tejadi aktivitas yang berulang-ulang dan menghasilkan aktivitas berpola yang mendorong terbentuknya institution. Dengan demikian, dalam proses dan dinamika kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang sejahtera terkandung unsur nilai, institusi dan mekanisme/tindakan bersama.
24 Secara umum KH. MA. Sahal Mahfudh dinyatakan lahir pada tanggal 17 Desember 1937, namun ditemukannya kartu tanda penduduk Kyai Sahal kurang lebih dua tahun yang lalu tertera pada tanggal 16 Februari 1933, wajar jika belum terpublikasikan.  Sejak kecil kehidupan Kyai Sahal  tidak lepas dengan dunia pesantren. Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani, karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam  memberikan  fatwa  terhadap  masyarakat  baik  dalam  ruang  lingkup  lokal  (masyarakat  dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.
25 Oleh  sebab  itu,  menyoal  problem  kemiskinan  tidak  lepas  dari  kemiskinan  ekonomi. Kesadaran  akan  kemiskinan    yang  dialami  akan  menjadi  terasa  apabila    yang  bersangkutan membandingkan    kehidupannya  dengan  kehidupan  orang    lain  yang  mempunyai  tingkat  kehidupan sosial yang lebih tinggi.
26 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial ,..hlm xxxv
kolektif  dengan  sistem  dan  terlembagakan  yang  secara  perlahan  untuk menimalisir persoalan.
Secara mendasar corak pemikiran Kyai Sahal tidak lepas dengan lima (5)  prinsip  pokok  yang  melingkupinya. 27 Pertama, intrepretasi  teks-teks  fiqh secara kontekstual. Kedua , perubahan pola bermazhab dari qauli (tekstual) ke manhaji (metodologis). Ketiga ,  verifikasi  mendasar  antara  ajaran  yang  pokok ( ushul )  dan  yang  cabang  ( rufu’ ). Keempat ,  fiqh  yang  dihadirkan  sebagai  etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima , pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah sosial dan budaya. Kontekstualisasi teks-teks fiqh menjadi pelajaran berharga para ahli hukum Islam untuk memahami teks-teks fiqh agar sesuai dengan dinamika zaman. Disamping itu, ada dua faktor yang mempengaruhi  corak  pemikiran  Kyai  Sahal. Pertama ,  adalah  kondisi  internal lingkungannya.  Ayahanda  beliau  adalah  orang  yang  sangat  peduli  kepada masyarakat.  Setelah  ayahanda  meninggal  kemudian  beliau  diasuh  oleh  KH. Abdullah Salam, orang yang sangat pro-aktif dengan kepentingan masyarakat. Beliau  juga  sosok  yang  mendalami  tasawwuf  dan  berjiwa  sosial  yang  tinggi. Kedua ,  dari  segi  intelektual.  Pemikiran  Kyai  Sahal  sekarang  banyak dipengaruhi Imam al-Ghazali dan al-Syatibi , banyak konsep yang lahir melewati kedua tokoh tersebut.
Dalam merumuskan alur pikir dan kerangka metodologis, Kyai Sahal tidak lepas dengan proses  ijtihad. Ijtihad ini sebagai upaya untuk menentukan hukum yang berpihak pada kepentingan umat yang dilandaskan pada maqasid syari’ah. Oleh karenanya untuk mencari titik keselarasan bersama maka ijitihad ini tidak dilakukan individual namun dengan ijtihad jami’ . Dalam aplikasinya,
“ ijtihad  jami” meliputi  dua  kategori  yaitu; pertama, ijtihad  dalam  upaya memecahkan  status  hukum  permasalahan  baru  yang  belum  disinggung  oleh al-Qur’an,  al-Sunnah  dan  ulama  terdahulu .  Kedua, ijtihad  untuk  memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam.
27 Sahal  Mahfudh, Nuasa  Fiqh  Sosial ,  (Yogyakarta:  LkiS,  2007)  hlm.185.  Lima  rumusan tersebut merupakan hasil pembahasan dari serangkaian halaqah para Ulama NU selama periode 1998- 1990.  Halaqah  ini  diprakarsai  oleh  RMI  (Rabitah  Maahid  Islamiah)  bersama  P3M  itu  diikuti  oleh ulama-ulama NU.
Metodologi  fiqh  sosial  ini  lebih  mengarah  pada  titik  kemaslahatan sebagai  rumusan  hasil  akhir  sumber  hukum  yang  mengakomodir perkembangan  manusia  secara  objektif  dan  proposional.  Secara  garis  besar metodologi  fiqh  sosial  lahir  dengan  model  pendekatan  dari qauli  ke  manhaji sebagai langkah konkret untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan manusia  dari  semua  aspek  kehidupan  baik  dari  segi  ekonomi,  pendidikan, sosial, budaya, politik untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan hidup. Atas dasar  itulah  kemaslahatan  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  pencapaian maqasid syari’ah. 28
Secara  pardigmatik,  persoalan  yang  muncul  di  masyarakat  modern dan  postmodern  yang  menimbulkan  persoalan  hukum  harus  disikapi  secara kritis dan bijak. Perlu diperjelas bahwa teori paradigma merupakan rule of the game yang  menentukan  cara  seorang  ilmuwan  akan  “mempermainkan”  ilmu fiqh sosial. 29 Dalam konteks “fiqh” peran fiqh sosial diaktualisasikan sebagai paradigma yang mampu memperlihatkan sisi ilmiah-empiris yang dapat diuji karena  fiqh  melekat  dalam  kehidupan  manusia  yang  berdimensi  sosial  serta tidak pernah terlepas dari struktur sosial bahkan perubahan sosial sesekalipun.
Mengingat  teks  fiqh  klasik (bermadzab  secara  qauly) merupakan aktivitas  ahistoris  dan  paradoks  dengan  perkembangan  zaman,  sehingga bermadzab secara metodologis (manhaji) merupakan alternatif entry point yang merujuk  pada  keperpihakan  kepada  kepentingan  sosial  dan maslahah  ammah (kepatutan  umum)  dengan  tujuan  utama  tercapainya maqasidus  syari’ah . Langkah  ini  perlu  diambil  agar  agama  mampu  merespon  masalah  yang menghampiri.  Agama  dalam  hal  ini  fiqh  harus  dikonstruksi  secara  sosial, dengan  menjadikan  realitas  sosial  sebagai  epistemologi. 30 Diantara
28 Pemikiran-pemikiran  yang  sangat  bijak  terkait  dengan  metodologi  berfikir  Kyai  Sahal tentang fiqh sosialnya dalam memaknai dan menanggapi realita sosial dengan ramah, bahkan dibalik itu semua pemikiran-pemikiran Kyai Sahal ala fiqh sosialnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakberdayaan  umat  tidak  lepas  dari  koridor  syari’at  dalam  mencapai  titik  kesejahteraan (sa’adatuddarain “dunia-akhirat”).
29 Sa’adullah  Assa’idi, Metodologi  Fiqh  Sosial  Dari  Qauy  Menuju  Manhaji (Pati:  Fiqh  Sosial Institute, 2015), hlm 70.
30 Secara harfiah epistemologi fiqh sosial tersusun dari satu kata tunggal yaitu epistemologi dan satu kata majemuk yaitu fiqh sosial. Epistemologi sendiri merupakan cara mendapatkan sesuatu yang benar  sedangakan fiqh  sosial terdiri  dari  kata fiqh dan sosial. Fiqh adalah  hasil  pemahaman  mujtahid terhadap teks al-qur’an dan assunnah, sedangkan sosial berarti masyarakat atau kumpulan dari beberapa
pemahaman  fiqh  yang  mengarah  pada  pemanfaatan  bersama  adalah pemaknaan yang dijadikan pijakan dasar dalam konteks fiqh sosial. 31
Qiyas  dalam  mazhab  syafi’i  menjadi  satu-satunya  ladang pengembangan ijtihad. Fiqh sosial yang dijadikan model fiqh Indonesia, tidak mugkin ditopang dengan metode ijtihad yang terpaku pada qiyas. Oleh karena itu, ulama syafi’iyah dengan segala upaya memperluas jangkauan wilayah qiyas melalui  pengembangan masalik  al-illah. 32 Pada  konteks  ini, maslahah diartikan sebagai  hikmah  penetapan  hukum  bukan  pendekatan  penetapan  hukum karena sulit diidentifikasi secara objektif sedangakan hukum itu harus jelas.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah upaya menentukan ‘illat dan menghasilkan  satu  ketetapan  hukum  yang  bermanfaat  untuk  kemaslahatan umat.  Fiqh  sosial  digagas  sebagai  jawaban  alternatif  untuk  menjembatani otentitas wahyu dan ralitas sosial. Jika terjadi tawaqquf 33 berarti fiqh jatuh ke jurang  ketidakberdayaan  dan  tidak  mampu  memberikan  jawaban  alternatif dari  persoalan-persoalan  yang  semakin  berkembang.  Oleh  karenanya,  fiqh harus bersifat fleksibel dalam menghadapi ruang dan waktu.
Dalam point ini, penulis menggambarkan Kyai Sahal yang terlahir dari pesantren dengan memunculkan gagasan fiqh sosial mampu mengkonstruksi
individu    yang  saling  berinteraksi.  Jadi  fiqh  sosial  dapat  diartikan  fiqh  yang  menjadikan  aspek  sosial sebagai  fokus  perhatian  untuk  secepatnya  mencari  solusi  penyelesaian.  Lihat:  Sa’dullah  Assa’idi, Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauly Menuju Manhaji ., hlm 75 31 Sasaran utama dari fiqh sosial tidak dijadikan tempat “ melarikan diri ” bagi umat beragama saat  ada,  namun  memberikan  kontribusi  untuk  tegaknya  kebersamaan  dalam  masyarakat  agar terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, aman yang semua hal yang berlawanan dengan ini bisa  teratasi.  Kendati,  syafi’iyah  dalam  penetapan  hukum  lebih  menekankan  pada  4  (empat)  sumber hukum yaitu Al-qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas.
32 Masalik illah ini dimaksudkan sebagai  jalan atau cara menemukan alasan (illat) hukum dari teks  al-Qur’an  maupun  Hadits.  Cara  menemukan  illat  itu  dapat  melalui  beberapa  tahapan  . Pertama, melalui  nash atau teks Al-Qur”an  maupun hadist, baik secara sharih (jelas) maupun melalui isyarat.
Kedua, melalui ijma’ para ulama’ dan Ketiga melalui ijtihad dengan melihat kesesuaiannya (al-munasabah) atau melalui verifikasi dan uji coba (al-sabr wa al-taqsim) yang digunakan dalam pengembangan masalik al-illah. Ulasan lebih lanjut baca: Umdatul Baroroh, Tutik Nurul Jannah, Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh IndonesiaI ..., hlm 75. 33 Fiqh  sosial  dalam  pemaknaannya  telah  menjadi trade  merk-nya .  Fiqh  dalam  hal  ini  tidak boleh terkontaminasi oleh penjustifikasian dalam dunia praktis secara lebih jauh, sehingga dalam fiqh tidak  harus  stagnasi (tawaqquf) ,  karena  masalah  selalu  berkembang  dan  membutuhkan  jawaban  dari fiqh. Disinilah fiqh harus fleksibel sanggup menghadapi  ruang dan waktu. Oleh karenanya perlu kajian secara dinamis dan terbuka bagi suatu upaya perubahan menuju kontekstualisasi ajaran. Apabila fiqh tejadi  stagnasi,  akibatnya  terjadi vocum  of  law (kekosongan  hukum)  yang  besar  kemungkinan  akan menimbulkan anarki. Baca lebih lengkap; Skripsi. Siti Sulikah, “ Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Sosial ”, (Pati: IPMAFA, 2017) yang dikutip dari Mahsun, Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauy Menuju Manhaji (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), hlm 83.
pemikiran bahwa fiqh tidak hanya memainkan fungsi tradisionalnya, dengan anggapan fiqh merupakan ilmu yang sakral, stagnad, dan sumber kejumudan. Sebaliknya  fiqh  mampu  berperan  secara  luas  dalam  merespon  tuntutan masyarakat modern dan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat  itu  sendiri (people-centered  development) dan  sekaligus  sebagai  pusat pengembangan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  nilai (valueoriented development). Dalam mindseat pemikiran  Kyai  Sahal,  fiqh  adalah  instrumen agama dalam merespon persoalan kemiskinan, keadilan dan kesejahteraan.
C. Respon-Gerakan  Sosial  Pemberdayaan  Kyai  Sahal  dalam  Meminimalisir Kemiskinan dan Menciptakan Kemandirian.
Ketidakberdayaan  masyarakat  yang  ditandai  oleh  rendahnya  akses masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung upaya peningkatan taraf kehidupan  masyarakat.  apabila  bias,  ketimpangan  dan  diskriminasi  dalam  sistem sosial  tersebut  cukup  kompleks,  maka  ketidakberdayaan  yang  dihasilkan  juga bersifat  multidimensi,  baik  dari  segala  aspek  ekonomi,  politik,  sosial,  psikologi 34 dan yang terjadi adalah kemiskinan.  Kontekstualisasi dan aktualisasi  fiqh adalah dua istilah yang selalu dikampanyekan Kyai MA. Sahal Mahfudz baik secara qauli (teks) dan fi’li (tindakan). Bagi Kyai Sahal fiqh bukanlah konsep dogmatif-normatif tapi  konsep  aktif-progresif 35 yang  berorientasi  pada  perubahan.  Perubahan  ini ditopang  Kyai  Sahal  dengan  konsep  gerakan  sosial  pemberdayaan  dalam menanggulangi  kemiskinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan.  Tindakan  yang terorganisasi  dalam  mengembangkan  kemaslahatan  dengan  kesadaran  kolektif secara  konseptual  sudah  menjadi  landsan  normatif  yang  kuat.  Usaha  ini merupakan implementasi dari salah satu fardhu kifayah yang terpenting dalam Islam yakni  bagian  esensial  dari  kewajiban.  Ini  termaktub  dalam  Al-Qur’an  Surat  Ali Imran ayat 110. 36
34 Soetomo, Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.92. 35 Gerakan sosial pemberdayaan Kyai Sahal bersumber dari teks-teks fiqh yang dipelajari dan berdasarkan maqasid syariah (tujuan aplikasi syariat), bukan dari pemikiran yang profan semata. Dalam implementasinya,  pendekatan  utama  yang  digunakan  adalah  pemberdayaan  masyarakat.  Pendekatan pemberdayaan  berbasis  masyarakat  ini  diyakini  bahwa  sumber  masalah  kemiskinan  dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan
Fiqh sosial yang tidak dimaknai sebatas penyelesaian problem kemiskinan ekonomi secara spesifik saja, namun lebih secara kompleks bahwa fiqh sosial lebih ke penyelesaian masalah dari berbagai aspek kehidupan tanpa meninggalkan unsur ukhrawi. Sehingga keseimbangan ibadatullah dan khalifatul al-ard merupakan bagian dari  tujuan  kehidupan.  Untuk  itu,  penting  kiranya  penulis  mengungkapkan beberapa  gerakan  sosial  Kyai  Sahal  sebagai  terobosan  alternatif  dalam menyelesaikan persoalan dan pengentasan kemiskinan diantaranya:
a) Berdirinya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)
Kehadiran Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Maslakhul Huda merupakan restu sekaligus alat aktualisasi dan kontekstualisasi bermacam doktrin  agama  dalam  Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah  menjadi  amal  perbuatan pemberdayaan  masyarakat.  Kemunculan  BPPM  berawal  dari  keresahan  Kyai Sahal  Mahfudh  yang  mengamati  perilaku  sosial  ayahnya  dengan  melakukan aktivitas  penyantunan  dan  memberikan  bantuan  terhadap  masyarakat  sekitar pesantren yang bersifat temporal dan sporadis pada momentum tertentu, yang memunculkan  kekhawatiran  akan  terciptanya  ketergantungan  masyarakat tehadap bantuan tersebut. 37 Kehadiran BPPM sebagai langkah kontekstualisasi pemikiran  ajaran  Islam  dengan  realitas  masyarakat. 38 Hal  ini  dimaksudkan ajaran  Islam  kemudian diintrodusir kepada  masyarakat  yang  relevan  dengan segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu memainkan peranannya  sesuai  tuntutan  zaman (modernisasi) . Berangkat  dari  pemikiran
َِّللّاِب  َنوُنِمْؤُتَو ِرَكْنُمْلا  ِنَع  َنْوَهْنَتَو  ِفوُرْعَمْلاِب  َنوُرُمْأَت ِساَّنلِل  ْتَجِرْخُأ ٍةَّمُأ  َرْيَخ  ْمُتْنُك ۗ اارْيَخ  َناَكَل ِِاَتِكْلا  ُلْهَأ  َنَمم  ْوَلَو ُمُهْنِم ۚ ْمُهَل
نارملآا : 551 ) ) ْؤُمْلا ُق ِساَفْلاُمُهُرَثْكَأَونوُنِم Artinya  : “Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh  kepada  yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara  mereka  ada  yang  beriman,  dankebanyakan  mereka  adalah  orang-orang  yang fasik.”(Ali-Imron: 110)
37 Jika dilihat pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an terlihat sedikit gerakan sosial dan kelompok non pemerintah yang perduli terhadap persoalan umat, terutama diranah kemiskinan. Diera  sekarang,  jauhlah  berbeda  LSM-LSM  berdiri  hampir  ribuan.  Meski  keberadaan  LSM  sekian banyak yang berkiprah dalam aksi pengembangan masyarakat, terdapat salah satu tipologi LSM yang berbentuk  dilingkungan  pesantren  oleh  KH.MA.  Sahal  Mahfudh  yang  tidak  bertujuan  dalam pengentasan kemiskinan.
38 Kyai  Sahal  dianggap  sebagai  salah  satu  tokoh  pesantren  yang  berhasil  melakukan pergeseran dalam memandang fiqih, yakni dari fiqih sebagai  paradigma "kebenaran  ortodoksi" menjadi paradigma " pemaknaan sosial". Baca Ahmad Baso/'Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fikih NU" dalam Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 137.
tersebut  Kyai  Sahal  berani  mau  memperluas  bidang  dakwah  pesantren  dan program pengembangan masyarakat.
Menelusuri  hal  ini  paradigma  fiqh  mampu  memaknai  realita  dan menampakkan  ruh  spiritnya  dalam  pencapaian  transformasi  sosial.  Gerakan- sosial Kyai Sahal dalam pengentasan kemiskinan, ditandai dengan aksi nyatanya dilapangan, atau istilahnya dengan pendekatan dakwah bi al hal yang melahirkan ragam  program  yang  sifatnya  diranah  pemberdayaan  dan  sesuai  kebutuhan masyarakat.  disamping  itu,  tidak  lepas  dengan  unsur  motivasi  dalam menumbulkan  solidaritas  sosial.  Mengingat,  akhir-akhir  ini  solidaritas  sosial cenderung  menurun,  dan  kepentingan  bersifat  individualistik.  Diperlukan pendekatan basic  need  approach (pendekatan  kebutuhan  dasar).  Keberhasilan dakwah  Islamiyah 39 dibuktikan  dalam  pembentukan  Biro  Pengembangan Pesantren  dan  Masyarakat  (BPPM)  dilingkungan  Pesanten  Maslakhul  Huda Kajen,  yang  lahir  dari  pemikiran  dan  keterbukaan  cara  pandang  Kyai  Sahal dalam memaknai realitas sosial.
Program  pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  pendampingan  dalam rangka  mengatasi  kemiskinan  tidak  cukup  sebatas  pemenuhan  kebutuhan pokok (dasar) saja. 40 Lebih dari itu, program pendampinganp semakin urgen, hingga  masyarakat  mampu  menciptakan  kemandirian  diberbagai  aspek  sosial. Kyai  Sahal  ini  terlibat  dalam  aktivitas  kerja  emansipatoris  keswadayaan
39 Secara  umum, dakwah  Islamiyah yang  kita  kenal  lebih  mengarah  pada  dengan dakwah  bil- lisan/dakwah  bil-maqol atau  popularnya mimbariyah .  Namun  dakwah  yang  dilakukan  Kyai  Sahal  lebih mengarah  pada dakwah  bil-hal .  Ini  dimaksudkan,  dakwah  ini  merupakan  yang  paling  mendasar  dan mendesak  yang  merujuk  pada  aksi  dan  terjun  langsung  dilapangan  sebagai  program  nyata  dan menyentuh  secara  langsung  sesuai  dengan  masalah  dan  kebutuhan  masyarat.  Pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  ditingkat  lokal  termanifestasikan  dalam  bentuk  berbagai tindakan  kolektif  dalam  rangka  menciptakan  perubahan  dari  kondisi  persoalan  yang  melingkupinya.. Tindakan kolektif tersebut memperlihatkan dalam mencapaian rumusan program dalam pengentasan kemiskinan  yang  terpola  dan  terlembagakan.  Dalam  hal  ini  pentingnya  kehadiran  institusi    sebagai instrument penting dalam proses pemberdayaan. Mengingat tujuan utama dari pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat lebih maju dan mandiri, yang akan mengarahkan pada kehidupan sejahtera.
40 Arti sejahtera meliputi dua pilar yaitu;  sejahtera dari lahir dan batin. Pemahaman sejahtera secara  lahir  berarti  mengarah  pada  mendapatkan  kesempatan  dan  kemampuan (capability  ) untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai tujuan dan pemerataan hidup manusia seperti halnya; sandang, pangan,  papan,  pendidikan  yang  memadai  serta  kesehatan.  Sedangkan  sejahtera  secara  batin  seperti halnya;  Merasakan  hidup  terasa  tentram,  nyaman,  bahagia,  dihormati  dan  dihargai,  bebas  dari  rasa takut  dan  terhindar  dari  ancaman,  bebas  mengemukakan  pendapat  dan  partipatif  aktif  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Lebih  lanjut  baca;  Nurus  Sa’adah, Pemberdayaan  Masyarakat  Marginal , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm 39.
masyarakat  dengan  menjadikan  pesantren  sebagai  LSM/NGO  besar  yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Menurut beliau, tanpa kerja kemasyarakatan maka kemaslahatan Islam sulit menyentuh realitas. Dalam buku 70 tahun kiprah Kyai Sahal , M. Nur Ichwan menyebutkan bahwa menurut Kyai Sahal, paradigma karikatif yang  lebih  menekankan  pemberian  “ikan”  ketimbang  “kail”,  harus diubah.  Masyarakat  memang  harus  diberi  modal  dan  beri  pengetahuan  untuk dimanfaatkan  dengan  baik  agar  kelak  mereka  dapat  membuka  usaha  yang mampu memperbaiki taraf hidup mereka. 41
Berdirinya  lembaga  BPPM  disambut,  manakala  Lembaga  Penelitian Pendidikan  dan  Pengembangan  Ekonomi  dan  Sosial  (LP3ES)  dan Perhimpunan  Pengembangan  Pesantren    dari  Jakarta  untuk  mendirikan  satu lembaga  yang  berbasis  pengembangan  ekonomi  pesantren  dan  masyarakat. Lembaga  ini  secara  makro  merupakan  implementasi  dari  usaha  mengadakan kegiatan-kegiatan  sosial  kemasyarakatan.  BPPM-PMH  banyak  membantu masyarakat  sekitar  dengan  menggarap  kegiatan  Program  Pengembangan Ekonomi  Masyarakat  melalui  Pesantren  (PPEMmP).  Diantara  programnya adalah  pemberian  modal  bagi  usaha  kecil  dalam  bentuk revolving  fund ,  yaitu berupa pinjaman dalam bentuk dana bergulir dengan bunga rendah. 42
Lembaga BPPM ini melakukan kegiatan mengadvokasi baik dari bentuk skill maupun yang lainnya dengan membentuk Kelompok Swadya Masyarakat (KSM)  yang  terdiri  8-10  orang  dengan  bidang  usaha  yang  bermacam-macam. Disamping    itu  pula,  BPPM  ditahun  1998  menjembatani  kerjasama  antara petani  kacang  dan  PT  Kacang  Garuda  (sekarang  PT.  Garuda  Food)  yang tujuan  agar  hasil  kacang  dari  petani  sesuai  sebagaimana  harga  yang  ada  dan tidak hanya terpacu pada tengkulak. Kerjasama juga dengan pengadaan tepung topioka,  yang  limbahnya  saat  ini  masih  menganggu  kenyamanan  masyarakat sekitar dan belum bisa dicarikan solusi penyelesaian secara total.
41 Kegiatan  pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan  BPPM  menggunakan  pendekatan dari  dalam (development  from  within). Lembaga    BPPM  diresmikan  pada  tahun  1979,  yang  kemudian 1980  dilembagakan  dengan  akta  notaris  Imam  Sutarjo,  SH.  Nomor  2,  dan  ditahun  1987 disempurnakan dengan akta notaris nomor 34.
42 Tutik  Nurul  Jannah, Epistemologi  Fiqh  Sosial  Konsep  Hukum  Islam  Dan  Pemberdayaan Masyarakat, (Pati : Fisi, 2014)  hlm.102. yang diperoleh dari wawancara  dengan Abdul Ghoffarrozain pada tanggal 14 oktober 2013.
“BPPM ini membuat pelatihan-pelatihan terhadap kelompok ekonomi masyarakat, baik disektor pertanian, peternakan maupun pelatihan penjahitan. Secara berkala kelompok-kelompok  ini  dilatih  dipesantren  untuk  mengembangkan  kemandirian ekonomi masyarakat. Setelah kembali ketempatnya masing-masing, secara kelompok menerapkan  dan  mengembangkan  program  pelatihan  yang  didapatkan  dan  secara continue  pesantren  aktif  dalam  memonitoring.  Pengembangan  ini  tidak  berhenti ditahap pelatihan dan memonitoring saja, namun pengembangan dan pemasaranpun dilatih.  Selain  itu,  pemberian  modal  dilakukan  secara  bertahap.  Setelah  mulai muncul kemandirian ekonomi dari kelompok masyarakat kemudian dana ditarik. Hasil penarikan kemudian disalurkan kekelompok-kelompok lain. Artinya, dana itu tidak hilang (bergulir) dan menghasilkan kegiatan lebih produktif. Dan saat ini BPPM  menaungi  kurang  lebih  150  KSM-KSM  yang  tersebar  dibeberapa kabupaten 43
Dalam  hal  ini,  memunculkan  keprihatinan  Kyai  Sahal  terhadap masalah sedemikian yang tampak realistis ditengah masyarakat. 44 Tak disangka, bagai  gayung  bersambut  ternyata  LP3ES  menawarkan  program  untuk mendirikan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  dipilih  secara  regulasi  dan diperuntukkan  bagi  unit  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sebagai  upaya gerakan-sosial  masyarakat  dan  respon  terhadap  kebutuhan  masyarakat. Kegiatan  tersebut  sebagai  bukti  riil  Kyai  Sahal  dalam  mengentaskan kemiskinan, dan keterbelakangan umat.

## b) Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Kemunculan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilatarbelakangi adanya polemik tentang bunga bank yang masih menjadi topik utama di forum bahsul masa’il dan  pemerintah  belum  memiliki  regulasi  yang  mengatur  perbankan syari’ah.  Hal  ini  dimaksud,  dengan    berdirinya  BPR  Artha  Huda  Abadi  yang pertama  bukan  berarti  Kyai  Sahal  mengahalalkan  “ bunga” yang  dipandang sebagai  representasi  riba. 45 Lebih  dari  itu  kehadiran  BPR  Artha  Huda  Abadi
43 Data  ini  disampaikan  oleh  Abdul  Ghaffarrozain  (putra  Kyai  Sahal  yang  aktif  dalam struktur  RMI  NU,  sekaligus  Rektor  Institut  Pesantren  Matahliul  Falah,  saat  menyoal    “Peran Pesantren dalam masyarakat. 28 Juni 2016.
44 Melihat  semakin  banyaknya  jumlah  KSM-KSM  yang  tersebar  kepenjuru  luar  lokal  pati, mengkhawatirkan  ketidakmampuan  BPPM  dan  P3M  dalam  memenuhi  besarnya  kebutuhan.  Dari sinilah , Kyai Sahal memunculkan pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan profesional guna menanggani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Berdasarkan fakta  lapangan  saat  itu,  lembaga  keuangan  yang  ada  dipati  hanyalah  BRI.  Padahal  diketahui,  BRI terkenal sebagai bank yang terlalu birokratis  dan tidak akseptable.
45 Belajar  Dari  Kaia  Sahal, M.  Imam  Aziz  (ed.),  (Pati  :  Pengurus  Puast  Keluarga  Mathali’ul Falah (PPKMF), 2014),  hlm 204
memang  menjadi  pilihan  utama  membantu  masyarakat  guna  memenuhi kebutuhan.  Badan  Perkreditan  Rakyat  (BPR) 46 yang  diprakarsai  Kyai  Sahal sebagai  keberlanjutan  dari  BPPM  berdiri  pada  tahun  1994  sebagai  respon dalam pemberdayaan umat.
Di saat itu pula Kyai Sahal menyandang sebagai ketua Dewan Syari’ah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  merumuskan  fatwa ekonomi/perbankan  syari’ah  sekaligus  jabatan  sebagai  Dewan  Pengawas Syari’ah  (DPS),  maka  kemudian  Kyai  Sahal  mendirikan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Mas Abadi, lebih dari cukup menunjukkan hasil pemikiran  Kyai Sahal dibidang fiqh yang jauh melampui masanya.  Kyai Sahal tidak otomatis duduk dalam struktur semua lembaga yang diinisiasinya seperti halnya dua bank (BPR Artha Huda Abadi dan BPRS Artha Mas Abadi), tetapi beliau secara aktif mensupport lembaga ekonomi tersebut secara kultural dan bersifat konsultif.
Disinilah  penulis  menemukan  titik  rumusan  alternatif  penyelesaian dengan  berdirinya  dua  lembaga  perbankan  yang  tidak  lain  bertujuan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  ekonomi  lemah.  Adapun tujuan  berdirinya  BPRS  Artha  Mas  Abadi  yang  bertujuan  membantu memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain:
a) Meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  khususnya  dikalangan  usaha  kecil menegah dengan pola syari’ah.
b) Mendorong  kehidupan  ekonomi  syari’ah  dalam  kegiatan  usaha  kecil menengah.
46 BPR  Artha  Huda  Abadi  merupakan  bank  dengan  sistem  konvensional  milik  Pesantren Maslakhul Huda, didirikan pada tahun 1994. Gagasan akan munculnya BPR ini bertentangan dengan para  ulama.  Diketahui  bahwa  pendapat  beberapa  tentang  hukum  bank  terdapat  khilaf,  baik  antara haram, makruh dan mubah. Samping itu, para ulama mengatakan yang ahwat (lebih hati-hati atau lebih baik)  adalah  pendapat  yang  pertama  yaitu  haram  sebagaimana  ketetapan  mukhtamar  NU  ke-25  di Surabaya tahun 1971.  Namun pendapat Kyai Sahal mendirikan bank bukan dilihat dari sekedar halal dan haramnya bank. Beliau lebih jauh berbicara tentang realitas dan kebutuhan mendasar masyarakat yang  harus  secepatnya  mendapatkan  alternatif  solusi  yang  lebih  baik.  Disatu  sisi    ada  kelompok masyarakat yang membutuhkan modal usaha sementara disisi yang lain ada kelompok masyarakat yang surplus    modal.  Maka,  disinilah  lembaga  perbankan  menjadi  sangat  penting  sebagai  jembatan  yang mengantarai  dua  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  tersebut,  disinilah  lembaga  perbankan  menjadi sangat penting sebagai jembatan yang mengantarai dua kelompok masyarakat yang berbeda tersebut. Baca  lebih  lengkap  Wakhrodi, Epistemologi  Fiqh  Sosial  Konsep  Hukum  Islam  Dan  Pemberdayaan Masyarakat .., hlm 63-64.
c) Meningkatkan  semangat  dan  peran  serta  anggota  masyarakat  dengan kegiatan ekonomi syari’ah. 47
Dengan  ini  penulis  mengakui,  terciptanya  keberdayaan  masyarakat, tentu tidak stagnad dari segi ekonomi saja, 48 melainkan berpengaruh terhadap kemampuan  keberdayaan  diberbagai  bidang  lainnya  yang  semakin  bercabang dan sesuai tuntutan zaman.
c) Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan
Realita  yang  dihadapi,  banyak  masyarakat  khususnya  pedesaan  tidak lepas  dengan  beberapa  persoalan  yang  kompleks.  Seperti  halnya;  pendapatan rendah,  ketidakmampuan  membiayai  pendidikan  anak,  ketidakberdayaan mereka untuk mendapatkan hak-hak asasi, apalagi mereka dihadapkan dengan kekuatan yang lebih besar seperti kekuatan negara, mereka tidak berdaya. Meski demikian,  karena  terbiasanya  masyarakat  hidup  sederhana  dan  bahkan  serba kesulitan, wajar jika sebuah persoalan yang ada dianggap hal yang biasa bahkan terkadang  permasalahan  tersebut  tidak  dirasakan  sebagai  masalah.  Zakat produktif yang dijadikan gerakan pengentasan kemiskinan Kyai Sahal menjadi satu bukti bahwa illat dan hikmah dari suatu hukum, tidak hanya hitam putih.
Kyai Sahal adalah seorang ulama’ yang menentang corak legal–formal dalam memahami zakat. Baginya zakat selain berdimensi ubudiyah (eskatologis) juga  berdimensi  sosial.  Zakat  menurut  Kyai  Sahal  adalah  satu  cara  untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan  masyarakat.  Jika  ditarik  benang  merah,  pandangan  Kyai  Sahal tentang  zakat  merupakan  institusi  untuk  mencapai  keadilan  sosial,  dalam  arti sebagai  mekanisme  penekanan  akumulasi  modal  pada  sekelompok  kecil masyarakat.
47 Brosur  PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, 2016.
48 Memang  diakui,  keputusan  akan  keberadaan  bank  cukup  kontroversial  bahkan  banyak ulama’ yang menolak keberadaan bank. Sampai Kyai Sahal menggelar Bahsul Masa’il dan mengundang Kyai-Kyai  wilayah  Pati  guna  memutuskan  persoalan  hukum  fiqhiyyah  terkait  dengan  perbankan. Secara  tegas,  Kyai  Sahal  menyatakan  kalau  berbicara  bunga  hukumnya  haram.  Akan  tetapi,    ada perbedaan  pendekatan  dari  sudut  pandang  hukum  Islam.  Menurutnya,  “ nilai  lebih” dalam  transaksi perbankan tidak seharusnya dimaknai sebagai bunga. “ Nilai lebih” akan berpihak pada suatu kehalalan jika dalam akad tidak disebutkan sebagai bunga. Namun kedua (bank dan nasabah)  ada kesepakatan akan konsekuensi nilai lebih yang akan dibayarkan nasabah  dalam melunasi  hutangnya dibank. Baca lebih  lengkap  Tutik  Nurul  Jannah, Epistemologi  Fiqh  Sosial  Konsep  Hukum  Islam  Dan  Pemberdayaan Masyarakat .., hlm104. Yang diperoleh dari wawancara Kyai Sahal (18 desember 2012)
Dalam ketentuan fiqh secara formal zakat diberikan oleh Muzakki langsung  kepada Mustahiq atau  melalui  imam,  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  dan  dibayarkan  dalam  bentuk  harta  zakat,  tidak  boleh diganti  dengan  yang  lain.  Demikian  dengan  praktek  zakat  selama  ini  zakat diberikan  oleh Muzakki dan  diterima  oleh Mustahiq sebagai  barang  konsumtif yang  begitu  diberikan  tidak  sampai  beberapa  lama  langsung  habis.  Hal  itu menurut Kyai Sahal tidak mendidik dan tidak memberikan apapun dalam upaya peningkatan  derajat  kehidupan  umat.  Karena  itu,  menurut  Kyai  Sahal  zakat harus  dikelola  secara  professional  dalam  upaya  peningkatan  derajat  hidup umat. 49 Dalam konteks ini Kyai Sahal antara lain mengatakan bahwa zakat atas persetujuan mustahiq tidak  harus  diterimakan  dalam  bentuk   barang  atau  uang secara langsung dan besifat konsumtif, namun diberikan sebagai modal usaha dalam kegiatan ekonomi. 50
Hal  semacam  ini  dilakukan  Kyai  Sahal  dengan  mengembangkan konsep fiqh melalui pendekatan maqasid syari’ah dengan tujuan maslahah. Kyai Sahal 51 membuat  semacam  skala  prioritas  dalam  usaha  meningkatkan  derajat kehidupan  masyarakat  melalui  pengelolaan  zakat  secara  produktif,  konseptual dan  berkesinambungan  dengan  sistem  manajemen  serta  pengelolaan  yang profesioanal  dan akuntable guna  mendapatkan  legitimasi  positif  dari  para muzakki atau  masyarakat.  Dari  paparan  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa semangat fiqh sosial Kyai Sahal tentang pengelolaan zakat produktif tidak lain untuk memaksimalkan peran zakat melalui pengembangan dan pemberdayaan umat (development  and  empowering) dalam  rangka  memecahkan  problem  sosial ekonomi,  termasuk  problem  kemiskinan  guna  mencapai  kesejahteraan (sa’addatarain).
D . Penutup
49 http://www.pcnupati.or.id/2015/02/zakat-dan-pengentasan-kemiskinan  diakses  pada tanggal 16 November 2016
50 Dengan demikian zakat di harapkan memiliki nilai tambah di masa depan sehingga dengan pengelolaan  zakat  yang  demikian  dapat  di  harapkan  masyarakat  yang  sekarang  menjadi mustahiq di masa mendatang sudah tidak lagi dalam kelompok mustahiq bahkan bisa menjadi muzakki karena nilai tambah yang di peroleh dari pengelolaan zakat yang dia terima.
51 Izzah Laily, Konsep Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan , Skripsi  PMI  ( IPMAFA: Pati), 2013, hlm 101.
Gerakan  sosial  yang  dihadirkan  Kyai  Sahal  dalam  rangka  mengentaskan kemiskinan  diimplementasikan  melalui  konsep  pemberdayaan  yang  difokuskan pada  level  komunitas (tindakan  kolektif). Pada  perspektif  ini People  Centered Development digunakan untuk memandang  inisiatif  kreatif  dari  rakyat  sebagai sumber  daya  pembangunan  utama  dan  memandang  kesejahteraan  material  serta spiritual. Kehadiran fiqh sebagai alat bantu tidak sekedar alat untuk melihat setiap persoalan  dari  kacamata hitam-putih ,  sebagaimana  cara  pandang  fiqh  yang  sering ditemukan.  Fiqh  dijadikan  senjata  untuk  menghasilkan  pemikiran  yang  egaliter, pluralistik dan mengedepankan aspek kemaslahatan umat. Lebih dari itu, fiqh yang diaktualisasikan  Kyai  Sahal  adalah  dengan  menempatkan  konstruksi  fiqh  sosial sebagai paradigma pemaknaan secara sosial yang didasarkan atas keyakinan, bahwa fiqh harus di baca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia  yaitu  kebutuhan dharuriyah (primer),  kebutuhan hajiyyah (sekunder)  dan kebutuhan tahsiniyah (tersier).  Melalui  proses  penyadaran (konsientisasi) manusia akan  tergugah  bahwa  ketidakberdayaan  dan  keterbelakangan  serta  kelemahan (ekonomi, pendidikan) yang menyebabkan kemiskinan akibat suatu keadaan yang dibuat  oleh  manusia  sendiri  dan  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  ikhtiar  mereka sendiri untuk mengubah hidup menjadi mandiri dan sejahtera.
Munculnya  bermacam  institusi  lokal  oleh  Kyai  Sahal,  tidak  lain  sebagai sarana untuk memfasilitasi tindakan bersama dan meningkatkan power. Institusi ini menjadi  sarana  untuk  menentukan  segala  perencanaan,  pengambilan  keputusan bahkan sampai tahap cotrol (pengawasan ) terhadap pengeloaan sumber daya sebagai bentuk  peningkatan  kapasitas  masyarakat.  Lahirnya  KSM-BPPM-BPR  sampai pada konsep Zakat yang sudah disinggung penulis sebelumnya bagian dari bentuk dan  pendekatan  institusi  lokal  melalui  tindakan  koletif  untuk  menciptakan peningkatan  kualitas  masyarakat  dengan  mengoptimalkan  dan  pendayagunaan potensi masyarakat yang masih terpendam dalam rangka penghapusan kemiskinan. Terakhirr,  Kyai  Sahal  Mengejawantahkan  prinsip sa’adatuddarain untuk  mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup dunia akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qurtuby,  Sumanto,  1999. KH.  M.A  Sahal  Mahfudz:  Era  Baru  Fiqh  Indonesia , Yogyakarta: Cermin. Arif, Mahmud, 2008. Pendidikan Islam Transformatif , Yogyakarta: LKIS Group. Arikunto,  Suharsimi,  2010. Prosedur  Penelitian    Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta. Asmani,  Jamal  Ma’mur,  2007. Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudz  Antara  Konsep  Dan Implementasi , Surabaya: Khalista. Asmani,  Jamal  Ma’mur,  dkk.,  2012. Mempersiapkan Insan  Shalih  Akram:  Potret  Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad) , Pati: Perguruan Islam Mathali’ul Falah. Azwar, Saifuddin, 2011. Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Baker,  Anton  &  Achmad  Charris  Zubair,  1990. Metodologi  Penelitian  Filsafat , Yogyakarta:   Kanisius. Hamim,  Thoha,  2004. Islam  dan  NU  di  Bawah  Tekanan  Problematika  Kontemporer , Surabaya: Diantama.
Kasrtasasmita,  Ginanjar,  1996.  “ Pembangunan  Untuk  Rakyat  Memadukan  Pertumbuhan dan Pemerataan” , Jakarta: PT Pustaka. Mahfudz, Sahal, 1994. Nuansa Fiqh Sosial , Yogyakarta: LKIS Group.
, 1999. Pesantren Mencari Makna , Jakarta: Pustaka Ciganjur.
, 2010. Dialog Problematika Umat, Surabaya: Khalista.
Mahendrawaty,  Nanih,  2001. Pengembangan  Masyarakat  Islam ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy , 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muslim, Aziz, 2012. Dasar- Dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Samudra Biru. Rahman,  Mujib,  dkk.,  2012. Tabarukan  1  Abad  Mathali’ul  Falah:  Kiai  Sahal,  Sebuah Biografi, Jakarta: KMF Jakarta. Randy, Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Rofiq, Ahmad, 2004. Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sjamsuddin, Helius, 2007. Metodologi Sejarah , Yogyakarta: Ombak.
Soetomo, 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sukmadinata,  Nana  Syaodih,  2009. Metode  Penelitian  Pendidikan ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Suharto,  Edi,  2010. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  Bandung:  PT Refika Aditama. Suwadi, dkk., 2012. Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN  Sunan  Kalijaga , Yogyakarta:  PAI  FITK  UIN Sunan Kalijaga.
Turner, Bryan S, 2012. Relasi Agama Dan Teori Sosial Kontemporer , penerjemah: Inyiak Ridwan Muzir,  Yogyakarta: IRCiSoD.
Umdah El Baroroh, Tutik Nurul Jannah, 2016. Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia , Fisi: Perpustakaan Nasional Katalog. Zubaedi, 2007. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Skripsi dan Tesis : Fajar,  Ika  Nur Studi  Analisis  Pemikiran  KH.  MA.  Sahal  Mahfudh  tentang  Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat , Semarang: IAIN Walisongo, 2008. Izzah Laily “ Konsep Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Kajian terhadap Pemikiran  Kiai  Sahal  dalam  Fiqh  Sosial” Skipsi  jurusan  Fakultas  Dakwah-
Pengembangan Masyarakat Islam, PATI: IPMAFA, 2013. Naimah,  Durrotun “Konsep  Atas  Pengembangan  Masyarakat  Islam  (Studi  Atas Pemikiran  KH.  Sahal  Mahfudh” Skripsi  S1 Fakultas  Dakwah  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005. Syakroni,  Agus " Pendidikan  Sosial  Keagamaan,  Studi  Analisis  Pemikiran  KH.  MA. Sahal  Mahfudh  Tentang  Pesantren  dan  Pengembangan  Masyarakat, " Skripsi  S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang: IAIN Walisongo, 2004. Umam, Mohammad Khotibul " Konsep Pendidikan Agama Islam; Pemikiran KH. MA. Sahal  Mahfudh " , Skripsi  S1  Fakultas  Tarbiyah,  Yogyakarta:  UINSUKA, 2015.
Zubaedi,  Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh “Perubahan  Nilai  Pesantren  Dalam Pengembangan  Masyarakat  Dipesantren  Maslakhul  Huda  Kajen ”  Tesis Yogyakarta: UIN SUKA, 2006.
Internet : https://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016 Berita Resmi  Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 http://www.piss-ktb.com/2014/07/3270-kajian-ushul-fiqih-latar belakang.html,28 Oktober 2106.
http://www.pcnupati.or.id/2015/02/zakat-dan-pengentasan-kemiskinan
Makalah KH. M.A Sahal Mahfudh :
Filosufi  Dan Strategi Pengrmbangan Masyarakat Di Lingkungan NU. Aktualisasi Fiqh Dalam Era Transformasi Sosial.
Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Memberdayakan Ekonomi Umat. Peran Pesantren Dan Pengembangan Masyarakat Perspektif Pembinaan Umat. Pengalaman Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat.