## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3279/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN RUKO DITINJAU DARI TEORI PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/PN.DPK)
Hendra 1 , RR. Lyia Aina Prihardiati 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Article Info Abstract Article history: Received : 23 April 2022 Publish : 03 Juli 2022 Default  agreement  we  often  find  in  everyday  life.  One  of  the  interesting agreements to examine is that the shophouse construction agreement has been sued in court and received a court decision number 6/Pdt.G/2019/PN.DPK. The formulation of the problem in this research is How do the judges consider the decision number 6/Pdt.G/2019/PN.DPK in terms of agreement theory? and Is the decision 6/Pdt.G/2019/PN.DPK in accordance with the theory and concept of  default?  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  conclusion  obtained  is  that  the considerations  in  decision  number  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  in  terms  of agreement  theory  are  correct,  because  the  judge acknowledged  and  declared the agreement valid. Then Decision 6/Pdt.G/2019/PN.DPK was not appropriate with the theory and concept of default. because he promised to be ratified by a judge  who  deserved  to  complete  his  achievements  was  the  plaintiff,  not  the defendant.
Keywords:
Default Agreement, Agreements, Law Case
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 23 April 2022 Publis : 03 Juli 2022 Wanprestasi perjanjian sering kita temukan dalam kehidupan sehari hari. Salah satu perjanjian yang menarik untuk diteliti adalan perjanjian pembangunan ruko telah  diperkarakan  dipengadilan  dan  mendapatkan  putusan  pengadilan  nomor 6/Pdt.G/2019/PN.DPK.  Rumusan  masalah  dalam  penenlitian  ini  adalah Bagaimanakan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 6/Pdt.G/2019/PN.DPK  ditinjau  dari  teori  perjanjian?  dan  Apakah  putusan 6/Pdt.G/2019/PN.DPK  telah  sesuai  dengan  teori  dan  konsep  wanprestasi?
Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normative  dengan  bahan  hukum primer sekunder dan tersier. Kesimpulan  yang diperoleh adalah Pertimbangan hakim  dalam  putusan  nomor  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  ditinjau  dari  teori perjanjian sudah tepat, Karena hakim mengakui dan menyatakan sah perjanjian tersebut.Kemudian  Putusan  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  tidak  sesuai  dengan teori dan konsep wanprestasi. Karena jika perjanjian disahkan oleh hakim seharusnya yang dihukum menyelesaikan prestasinya adalah penggugat bukan tergugat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Hendra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: hendrajaya162@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yaitu  kebutuhan  akan  papan  atau  rumah  yang membutuhkan tanah, karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sosial asset dan sebagai capital asset. Sebagai sosial asset , tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai capital asset , tanah telah tumbuh sebagai  benda ekonomi  yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi (Widjaya, I.G.  Rai,2003). Disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dan  disisi  lain  harus  dijaga  kelestariannya  (Achmad Rubaie,2007).
Untuk memiliki sebidang tanah atau bangunan diperlukan perikatan/jual beli. Berkaitan dengan  perikatan  di  mana  inti  pokok  suatu  perikatan  adalah  pada  diri  debitur  ada  kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak  atas  perikatan  itu.  Karena  “perikatan”  mendapat  pengaturannya dalam undang-undang terutama dalam Buku III BW,  maka  pelanggarannya  mendapatkan  sanksi  hukum  atau  dengan perkataan  lain,  hak  kreditur  terhadap  debitur  mendapat  perlindungan  di  dalam  hukum  (J. SatriO,2014).
Salah satu permasalahan yang terjadi yang melibatkan diri penulis sendiri tertuang dalam sebuah putusan pengadilan. Adapun kronologis kejadiannya adalah dimulai ketika pada tanggal 24  Februari  2018,  penggugat  dan  tergugat  telah  menandatangani  perjanjian  kerja  sama pembangunan  6  (enam)  unit  ruko  diatas  tanah  milik  penggugat  yang  terletak  di  jalan  raya kalimulya, Kampung kebon duren, Cibinong, Depok.
Tentunya dari adanya sebuah perjanjian akan melahirkan sebuah hak dan tanggungjawab yang  harus  dipenuhi  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini  tergugat  melakukan  wanprestasi  yang terhadap isinya akan penulis terangkan dalam bagian pembahasan (Agus Yudha Hernoko,2002). Sedangkan batas waktu pengerjaan adalah sekiranya 12 bulan.
Atas  tidak  terpenuhinya  prestasi  dari  tergugat,  Maka  penggugat  melakukan  gugatan wanprestasi  ke  pengadilan  Negeri  Depok.  Namun  sangat  disayangkan  bahwa  putusan  yang dikeluarkan  majelis  hakim  terhadap  gugatan  rekonvensi  dari  tergugat  justru  dikabulkan  oleh majelis hakim. Untuk itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam karya ilmiah berupa jurnal dengan judul Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/Pn.Dpk). Adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimanakan pertimbangan hakim dalam putusan  nomor  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  ditinjau  dari  teori  perjanjian?.  Kedua,  Apakah  putusan 6/Pdt.G/2019/PN.DPK telah sesuai dengan teori dan konsep wanprestasi?.
Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Teori Perjanjian
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa:
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.” Menurut (Subekti. 2005), menyatakan bahwa  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum.
(Letezia  Tobing,2022)  berpendapat  Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi:
a. Kesepakatan
Kesepakatan  merupakan  persesuaian  pernyataan  keinginan  antara  satu  orang  atau lebih  dengan  pihak  yang  lain.  Adanya  persetujuan  kehendak  antara  pihak-pihak  yang meliputi  unsur-unsur  dalam  perjanjian,  syaratsyarat  tertentu,  dan  yang  terakhir  bentuk tertentu.
b. Kecakapan
Kecakapan  para  pihak  atau  cakap  menurut  hukum  yang  dalam  pengertiannya bawasanya pihak-pihak  yang melakukan perikatan adalah orang  yang telah dewasa (telah mencapai  usia  21  tahun  atau  sudah  kawin)  dan  memiliki  akal  yang  sehat  Galuh (Puspaningrum. 2015).
c. Suatu Hal Tertentu
Syarat  ketiga  dari  sebuah  perikatan  yaitu  terdapat  sebuah  objek  tertentu,  sebagai pokok  perjanjian  dan  juga  sebagai  objek  perjanjian,  baik  berupa  benda  maupun  suatu prestasi tertentu. Objek itu juga dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud (Sigar Aji Poerana,2022).
d. Kausa yang Halal
Kausa  yang  halal  menggambarkan  terkait  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  para pihak  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Dari  pengertian  Pasal  1313  KUH Perdata  serta  atas  dasar  pandanganpandangan  yang  disebutkan  itu,  maka  bisa  diambil kesimpulan  bawasanya  perjanjian  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum  mengenai  adanya kesepakatan  maupun  persetuujuan  diantara  orang  perorangan  atau  lebih  tentang  terdapat hak-hak  serta  kewajiban  guna  menjalankan  sebuah  hal  tertentu  yang  akan  menyebabkan akibat hukum. Para pihak yakni untuk subjek pada perikatan.
Subjek perikatan tersebut bisa berbrntuk manusia serta badan hukum.. Beberapa asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata adalah (H.S. Salim. 2006):
a) Asas Konsensualisme
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya  kesepakatan oleh para pihak jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa  kontrak  tersebut  telah  melahirkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi kontrak tersebut (Shanti Rachmadasyah,2022).
b) Asas Pacta Sunt Servanda
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  bahwa:  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undangundang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Artinya  bahwa  kedua  belah  pihak  wajib  menaati  dan  melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati undang-undang.”
c) Asas Kebebasan Berkontrak Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.  Kebebasan  ini  merupakan  perwujudan  dari  kehendak  bebas,  pancaran  hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  isi  perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian,  yaitu tertulis atau lisan (Shanti Rachmadasyah,2022)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya.  Selain  itu,  diadakan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut.  Untuk  kemudian  mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dengan gejala yang bersangkutan (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim,2016).
Dalam  penelitian  hukum  normatif  biasanya  hanya  dipergunakan  sumber-sumber  data sekunder  saja,  yaitu  buku-buku  harian,  peraturan  perundang-undangan  keputusan-  keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2003)
Penelitian hukum normative menggunakan bahan hukum. Soetanto Soepiadhy membagi bahan hukum dalam dua kelompok, yakni: a) bahan hukum  primer, dan b) bahan hukum sekunder. Sudah  dapat  dipastikan,  bahwa  setiap  penelitian,  perlu  mengunakan  kamus,  ensiklopedia (Soetanto Soepiadhy,2O10).
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang- undangan,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijk  Wetboek. Bahan  Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan  Undang-Undang,  hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  pakar  hukum,  dan  sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku- buku dan karya ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan  yang  memberi  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya: kamus, indeks, dan sebagainya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Nomor  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  Ditinjau  Dari Teori Perjanjian
Perkara Wanprestasi yang dimohonkan kepada pengadilan ini adalah terkait tentang perjanjian kerjasama yang melibatkan penggugat dan tergugat mengenai pembangunan ruko (3 lantai) sebanyak 6 (enam) unit yang menurut majelis hakim telah terpenuhinya seluruh sarat sah perjanjian. Padahal didalam perjanjian kewajiban membangun ruko adalah pada bulan juli 2018 yang seyogyanya dikerjakan selama 1 tahun oleh tergugat.
Majelis menjelaskan bahwa konsekuensi dalam sebuah perjanjian merujuk pada sarat sahnya perjanjian. Yaitu sarat subjektif dan objektif. Jika tidak terpenuhi sarat subjektif, maka perjanjian  dapat  dibatalkan.  Namun  jika  yang  tidak  terpenuhi  adalah  sarat  Objektif,  maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Majelis  kemudian  menguraikan  berdasarkan  penelusuran  dokumen  dan  keterangan para saksi, maka baik pihak penggugat maupun tergugat telah memenuhi sarat subjektif dalam melakukan perjanjian.
Lebih  lanjut  terkait  sarat  objektif  terkait  dua  hal  yaitu  hal  tertentu  dan  kausa  yang halal, majelis juga memberikan pendapatnya. Bahwa dikarenakan perjanjian ini telah memuat tentang  pembangunan  ruko  dan  dilaksanakan  dihadapan  notaris,  maka  hal  tertentu  telah terpenuhi pula.
Sedangkan  mengenai  kausa  yang  halal  adalah  terkait  apakah  perjanjian  ini  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1335 kitab undang- undang hukum perdata dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
Dalam persidangan terjadi perdebatan melalui ulasan saksi yang menyatakan bahwa soal tergugat yang wanprestasi karena tidak juga memulai pembangunan ruko pada bulan juni tahun  2018.  Tergugat  beralasan  terlambat  melakukan  kegiatan  pembangunan  karena melakukan ibadah umroh dan pada saat pengecekan lokasi tanah terdapat informasi  bahwa tanah tersebut dalam keadaan sedang ingin dijual oleh penggugat. Padahal hal tersebut terjadi lewat dari masa awal perjanjian pengerjaan rukonya.
Majelis  berpendapat  bahwa  tergugat  telah  memiliki  itikad  baik  atas  alasan  yang tergugat  sampaikan  dimuka  pengadilan.  Justru  penggugatlah  yang  dianggap  melakukan wanprestasi  karena  telah  menjual  tanah  tersebut,  Padahal  pada  saat  diproses  dimuka pengadilanpun tanah tersebut belum dijual kepada siapapun.
Dalam  gugatan  rekonvensi  tergugat  justru  menuntut  balik  uang  senilai Rp.1000.000.000,-  (satu  miliar)  yang  telah  diberikan  kepada  penggugat,  dan  dalam  hal  ini majelis  hakim  mengabulkan  didalam  amar  putusannya.  Yang  lebih  lanjut  akan dituangkan dalam pembahasan poin (b).
Seperti  diruraikan  pada  bagian  kerangka  teori  dimana  menurut  R.  Subekti, menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum 14 .
Dari  sana  penulis  berpendapat  alasan  yang  diberikan  terlalu  mengada-ada.  Kedua belah  pihak  telah  berjanji  tentang  pembangunan  ruko,  Namun  tergugat  tidak  melakukan kegiatan  pembangunan  ruko  pada  tanggal  yang  ditentukan  dan  justru  memberikan  alasan bahwa penggugat ingin menjual tanhnya padahal itu tidak dapat dibuktikan. Bahkan pada saat sidang  berlangsungpun.  Jika  ditinjau  dari  segi  perjanjian,  asas  kebebasan  kontrak, konsensualisme,  segala  hal  tergugat  telah  melakukan  pengingkaran  janji  dengan  tidak melakukan sesuai perjanjian dengan penggugat.
3.2.Putusan 6/Pdt.G/2019/PN.DPK Dengan Teori Dan Konsep Wanprestasi Sebulum  menguraikan  permasalahan  dari  sudut  pandang  wanprestasi,  penulis sampaikan  amar  putusan  terhadap  gugatan  Wanprestasi  dari  penggugat  dan  gugatan
rekonvensi dari tergugat sebagai berikut :
Dalam konvensi Majelis mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, kemudia menyatakan  sah  menurut  hukum  perjanjian  kerjasama  tanggal  24  februari  2018  ,  serta menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
Dalam Rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat untuk sebagian, kemudian  menyatakan  tergugat  rekonvensi/penggugat  konvensi  telah  melakukan wanprestasi/ingkar  janji  terhadap  penggugat  rekonvensi/tergugat  konvensi  dalam  hal pembatalan  perjanjian  kerjasama  tertanggal  24  februari  2018,  serta  menghukum  tergugat rekonvensi/penggugat  konvensi  dalam  pembatalan  perjanjian  dengan  kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar).
Selanjutnya penulis akan menguraikan analisi terkait wanprestasi yang dihubungkan dalam  putusan  yang  telah  dikeluarkan  hakim  pengadilan  negeri  depok.  Pasal  1239 KUHPerdata mengatakan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat seuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila  si  berhutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaian  dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.
Lebih  lanjut  pasal  1243  KUHPerdata  menyebutkan  “  Penggantian  biaya,  rugi  dan bunga  karena  tidak  depenuhinya  seuatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si berhutang,  setelah  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  lalai,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampaukannya”.
Jika kita melihat amar putusan dari majelism hakim terjadi sedikit kekeliruan dimana majelis  menyatakan  bahwa perjanjian  yang  dilakukan  penggugat  dan  tergugat  sah,  Namun yang  justru  harus  membayar  kerugian  adalah  penggugat.  Seharusnya  jika  perjanjian  sah, Maka tergugat wajib dinyatakan wanprestasi dan harus menyelesaikan isi  perjanjiannya sebagaimana  tertuang.  Dan  mengganti  segala  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  kelalaian tidak mengerjakan prestasinya.
Terhadap putusan ini sebenarnya secara hukum terdapat mekanisme bagi penggugat untuk melakukan upaya  hukum  berupa  pengajuan  banding  ke  pangadilan tinggi  jawa  barat atas putusan keliru yang telah dikeluarkan majelis hakim pengadilan negeri depok.
Namun dalam keadaan yang sebenarnya, kasus ini telah selesai dikarenakan kasus ini merupakan  pengalaman  pribadi  penulis.  Alternatif  penyelesaian  yang  dilakukan adalah penggugat  mengalah  dan  menjual  tanah  yang  disengketakan  kemudian  memberikan  ganti kerugian  kepada  Pihak  tergugat,  sehingga  upaya  hukum  banding  tidak  lagi  dilakukan. Kasuspun  dinyatakan  selesai.  Namun  penggugat  merasa  tertarik  untuk  menulis  kasus  ini dalam tulisan ilmiah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil serta pembahasan dapat disimpulkan :
a) Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  nomor  6/Pdt.G/2019/PN.DPK  ditinjau  dari  teori perjanjian sudah tepat, Karena hakim mengakui dan menyatakan sah perjanjian tersebut.
b) Putusan 6/Pdt.G/2019/PN.DPK tidak sesuai dengan teori dan konsep wanprestasi. Karena jika perjanjian disahkan oleh hakim seharusnya yang dihukum menyelesaikan prestasinya adalah penggugat bukan tergugat.
Adapun saran yang diberikan peneliti agar dalam melakukan suatu hubungan hukum, para individu harus tegas memuat sanksi apabila suatu perjanjian tidak ditepati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Agar majelis hakim lebih teliti dalam merumuskan sebuah keputusan yang dapat merugikan pihak yang berperkara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Rubaie,  2007.  Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  (Malang, Bayumedia.
Agus  Yudha  Hernoko,  (2002),  hukum  perjanjian  Asasproporsionalitas  Dalam  perjanjian Komersial, Yokyakarta : LaksBang Mediatama.
Galuh  Puspaningrum.  2015.  Hukum  Perjanjian  yang  Dilarang  dalam  Persaingan  Usaha. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
H.S.  Salim.  2006.  Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak.  Jakarta:  Sinar Grafika.
J. Satrio, 2014. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jonaedi  Efendi  dan  Johny  Ibrahim,  2016. Metode  Penelitian  hukum:  normatif  dan  Empiris , Depok: Prenadamedia Grup.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Bourgerlijke Wetbook )
Koentjaraningrat. 1990. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Letezia Tobing. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan PerundangUndangan.
Diunduh
darihttps://www.hukumonline.com/klinik/perbedaan-batasan-usia- cakaphukum- dalam-peraturan-perundang-undangan/. Diakses pada 17 Maret 2022.
Shanti Rachmadasyah. Hukum Perjanjian. Diunduh dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt4c3d 1e98bb1bc/hukum- perjanjian/. Diakses p ada 17 Maret 2022 Sigar  Aji Poerana. Perlindungan  Kepentingan  Kreditur dalam Fidusia.  Diunduh
dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2739/perlindungan- kepentingan rediturdalam-fidusia/. Diakses pada 17 maret 2022.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetanto  Soepiadhy, Matakuliah  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  tanggal  18  Desember  2010,  pada perkuliahan  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana,  Universitas  17 Agustus 1945, Surabaya.
Subekti. 2005. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Widjaya, I.G. Rai. 2003. Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori dan Praktik.  Jakarta: Kesaint Blanc