## TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI‘I

## Muhyiddin
Kantor Hukum Abdul Ghofur & Partners akangachmad171192@gmail.com
Keyword: The Concept of A Living, The Level of A Living, The Digital Era

## Abstract
This  study aims to  examine how Imam Shafi'i conceptualizes a living in terms of the aspect of the obligation to provide a living, the  types  of  income  that  must  be  provided,  and  the  level  of livelihood. Then examine whether the concept is still relevant in the  digital  era.  This  study  uses  a  type  of  qualitative  literature research and a normative approach, the data sources used are primary  sources  in  the  form  of  Kitab  al-Umm,  and  secondary sources in the form of books and journals related to livelihoods and  the  digital  era,  as  well  as  the  Marriage  Law  and  the Compilation  of  Islamic  Law.  Data  collection  method  used  is documentation,  and  data  analysis  using  descriptive  and inductive. The results of this study state that, First, according to Imam Shafi'i, it is the husband who is obliged to provide a living. The types of livelihood that must be provided at a minimum are clothing, food, shelter. The level of living that must be provided is in accordance with the standard of staple food at the place of residence and adjusted to the husband's economy. One mud for a poor husband, two mud for a rich husband, and one and a half for a middle husband. Second, the opinion of Imam Syafi'i, the first regarding the obligation to earn a living is still relevant in the digital era. The second opinion about the kinds of income that must  be  given  is  irrelevant  to  the  digital  era  if  the  husband  is poor, but this opinion can be relevant if the husband is rich. The third  opinion  about  the  level  of  living,  is  still  relevant  to  the digital era.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana Imam Syafi'i mengkonsepkan nafkah dalam aspek kewajiban memberi nafkah, macam-macam nafkah yang wajib diberikan, dan kadar nafkah.  Kemudian  meneliti  apakah  konsep  tersebut  masih relevan  di  era  digital.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  kepustakaan  dan  pendekatan  normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber primer berupa kitab al-Umm,  dan  sumber  sekunder  berupa  buku  dan  jurnal  terkait nafkah dan era digital, serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah dokumentasi, dan analisis data menggunakan deskriptif dan induktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Pertama,  menurut  Imam  Syafi'i,  yang  wajib  memberi  nafkah adalah  suami.  Macam-macam  nafkah  yang  harus  diberikan secara minimal adalah sandang, pangan, papan. Kadar nafkah

## Kata Kunci:
Konsep Nafkah, Kadar Nafkah, Era Digital
yang harus diberikan sesuai dengan standar makanan pokok di tempat tinggal dan disesuaikan dengan ekonomi suami. Satu mud untuk  suami  miskin,  dua  mud  untuk  suami  kaya,  dan  satu setengah mud untuk suami pertengahan. Kedua, pendapat Imam Syafi'i, yang pertama tentang kewajiban mencari nafkah masih relevan  di  era  digital.  Pendapat  kedua  tentang  macam-macam nafkah  yang  harus  diberikan  tidak  relevan  dengan  era  digital bila suami miskin, namun pendapat ini bisa menjadi relevan bila jika suami kaya. Pendapat  ketiga tentang  kadar  nafkah,  masih relevan dengan era digital.
Pendahuluan
Manusia secara biologis membutuhkan hubungan seksual  dengan lawan jenisnya. Allah Swt  menganjurkan  dengan  cara  yang  halal  dan mendapat  riḍa-Nya  yakni  melalui  cara pernikahan.  Hubungan  seksual  tanpa  melalui pernikahan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam termasuk perzinahan (Wahyudin, 2012:94).
Dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka pembentukan  keluarga  bukan  saja  untuk pemenuhan  kebutuhan  naluri  insani  manusia. Tetapi  pembentukan  keluarga  merupakan  salah satu  perintah  agama,  yang  berfungsi  untuk menjaga  dan  melindungi  manusia  dari  berbagai penyelewengan  dalam  pemenuhan  kebutuhan seksual  (Zulaikha,  2015:  3).    Secara  sosiologis, pernikahan  juga  merupakan  penyatuan  dua kelompok  keluarga  besar  yang  tidak  saling mengenal sebelumnya (Nasution, 2004:19).
Setelah  akad  nikah  berlangsung  secara  sah, maka secara otomatis  akan tercipta konsekuensi yang  harus  dilaksanakan  oleh  pasangan  suami istri tersebut yang sering dikenal dengan hak dan kewajiban  (Hasan,  2003:  151).  Masing-masing suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya.    Hak  dan  kewajiban  suami  istri merupakan  sebuah  komitmen  yang  harus dilaksanakan  oleh  keduanya  sebagai  bentuk akibat hukum dari akad pernikahan tersebut.
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  sendiri  dibagi menjadi tiga macam yaitu (Sabiq, 2007:39):
1. Kewajiban suami (hak istri),
2. Kewajiban istri (hak suami),
3. Kewajiban suami dan istri (hak bersama).
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami  adalah  pembimbing  terhadap  istri  dan keluarganya. Dan kewajiban suami adalah (KHI, 2012: 25):
1. Melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup sesuai kemampuannya, 2. Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang berguna,
3. Menanggung  nafkah,  kiswah,  tempat  tinggal, biaya  rumah  tangga  dan  perawatan,  serta pendidikan.
Sedangkan kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Istri  juga  wajib mengatur rumah tangga dengan baik (KHI, 2012: 27).  Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah  dan  rahmah.  Mereka  juga diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, memelihara  kehormatan,  dan  mengasuh  anak- anak mereka dengan baik (KHI, 2012: 24).
Islam telah mewajibkan masing-masing suami istri  untuk  menjalankan  kewajibannya  dan memperhatikan  tanggung  jawabnya  sebagai keluarga.  Karena  keluarga  merupakan  unit terkecil dalam masyarakat yang saling berinteraksi  dengan  subsistem  lainnya  untuk mempertahankan  keseimbangan  sosial  dalam masyarakat (Muchtaromah, 2008: 293).
Secara sederhana keluarga juga bisa diartikan sebagai  sekumpulan  orang  dengan  ikatan perkawinan,  terlahir  ikatan  darah,  dan  adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan  budaya  dan  meningkatkan
perkembangan  fisik,  mental,  emosional  serta sosial (Syafrudin, 2010: 87).  Jika kewajiban dan tanggung  jawab  antar  anggota  keluarga  dapat dijalankan  dan  diperhatikan  dengan  baik  maka akan  berimplikasi  pada  kuatnya  ketahanan keluarga  oleh  keduanya.  Karena  tujuan  dari pernikahan  adalah  membentuk  keluarga  yang sakinah (Tihami, 2010: 8).
Dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban masing-masing,  terdapat  satu  kewajiban  suami yang  sifatnya  lebih  mendesak  dari  kewajiban- kewajiban lainnya yaitu nafkah. Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami atas istri yang  telah  sah  pernikahannya.  Seorang  suami wajib  memberikan  nafkah  kepada  istri  sebagai bentuk  timbal  balik  atas  istri  yang  telah merelakan  dirinya  untuk  dimiliki  dan  dinikmati hanya oleh suaminya. Karena nafkah merupakan hak  istri  atas  suaminya  sejak  mendirikan  rumah tangga (Sabiq, 2010: 79).
Kewajiban nafkah suami atas istri, dijelaskan oleh Allah dalam surat at-Talaq ayat 7:
“Hendaklah  orang  yang  lapang  (rezekinya) memberi  nafkah  menurut  kemampuannya,  dan orang  yang  disempitkan  rezekinya,  hendaklah memberi  nafkah  dari  apa  (harta)  yang dianugerahkan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.  Allah  kelak  akan  menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.
Kewajiban  memberi  nafkah  oleh  suami kepada  istrinya  diperkuat  oleh  Hadiṡ  yang berbunyi:
“Engkau  wajib  memberi  mereka  rezeki  dan pakaian yang baik” . (H.R. Muslim).
Al-Qur’an  dan  Hadis  tidak  membahas  secara rinci  mengenai  ketentuan-ketentuan  lengkap tentang nafkah. Hal ini menyebabkan para ulama mengkonsepkan  nafkah  secara  berbeda-beda. Tidak  terkecuali  al-Syafi’i,  yang  mazhabnya merupakan  mazhab  mayoritas  di  Indonesia (Rohmah, 2020: 175).
Salah  satu  pendapat  beliau  yang  ditulis  di dalam  kitab al-Umm adalah  bahwa  nafkah merupakan kewajiban suami untuk istri dan anak- anaknya.  Yang  termasuk  di  dalamnya  adalah kebutuhan  primer  yaitu  sandang,  pangan  dan papan (Asy-Syafi‘i, 2014:507).
Namun  dengan  berubahnya  zaman  dan masuknya Indonesia di era digital, menimbulkan suatu  kesenjangan  tentang  apakah  pendapat  al- Syafi’i  pada  abad  ke  sembilan  tersebut  masih relevan untuk diterapkan.
Penggunaan berbagai macam teknologi di era digital,  mengubah  gaya  hidup  manusia  yang semakin  tergantung  pada  penggunaan  teknologi (Wibowo, 2018:69).  Era digital berdampak pada terkikisnya  lapangan  pekerjaan  offline  yang perlahan mulai digantikan oleh pekerjaan online. Hal  ini  secara  langsung  akan  berpengaruh  pada ekonomi  keluarga.  Kemudahan  sistem  online yang  ditawarkan  oleh  era  digital,  memudahkan para  istri  untuk  bisa  bekerja  dari  rumah.  Di  sisi lain pekerjaan offline untuk para suami semakin sulit  karena  banyak  digantikan  oleh  mesin. Kebutuhan  keluarga  juga  tidak  hanya  terbatas pada  makanan,  pakaian  dan  tempat  tinggal.
Namun sarana yang mendukung untuk mengakses  pelayanan  informasi,  kesehatan  atau pendidikan  juga  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu kajian ini dilakukan untuk menemukan relevansi konsep nafkah al-Syafi’i dalam kitab al-Umm di era digital saat ini.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  kepustakaan  yang  difokuskan  pada kajian  konsep  nafkah  al-Syafi’i  dalam  kitab al- Umm, disamping  juga  dengan  memanfaatkan sumber-sumber  dari  UU  Nomor  1  Tahun  1974, KHI,  serta  jurnal-jurnal  yang  tersedia  yang mengkaji tentang nafkah di era digital.
Data  yang  didapat  dari  kitab  tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan pertimbangan  bahwa  data  tersebut  tidak  bisa diukur  dengan  angka  secara  langsung,  namun harus  dengan  analisis  isi.    Untuk  menemukan konsep  nafkah  menurut  al-Syafi’i,  maka  harus menganalisis  pendapat  beliau di  dalam kitab al- Umm sebagai  data  primer.  Kemudian  untuk menganalisis  relevansinya  di era  digital, menggunakan  analisis  induktif.  Hal  ini  untuk mendapatkan kesimpulan tentang objek berdasarkan  fakta-fakta,  sehingga  nanti  akan mendapatkan kesimpulan tentang apakah konsep al-Syafi’i masih relevan di era digital.

## Pernikahan dalam Sebuah Diskursus
Secara  bahasa,  pernikahan  didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk  bersuami  istri  (dengan  resmi)  (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
2008:103). Sedangkan menurut syarak pernikahan  merupakan  hubungan  yang  terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  dan  rukun- rukun  yang  disahkan  dengan  ijab  qabul(As- Subki, 2012:1).
Di  Indonesia,  pernikahan  mempunyai  arti yang  sama  dengan  perkawinan.  Sebagaimana Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak menggunakan kata pernikahan, namun menggunakan kata perkawinan. Undang-Undang tersebut  mendefinisikan  perkawinan  sebagai ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan Pasal 1).
Secara yuridis, pernikahan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam. Sedangkan secara hukum  Islam,  dasar  hukum  pernikahan  adalah surat an-Nisa’ ayat 3:
“Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu berbuat  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan  mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang saja  atau  hamba sahaya perempuan  yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” .
Firman Allah selanjutnya adalah surat an-Nur ayat 3:
“Nikahkanlah  orang-orang  yang  masih
membujang  di  antara  kamu  dan  juga  orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia- Nya.  Allah  Mahaluas  (pemberian-Nya)  Maha Mengetahui” .
Selanjutnya  dalam  surat  al-Ahzab  ayat  49, Allah juga berfirman:
“Wahai  orang-orang  yang beriman,  apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka sebelum  kamu  mencampurinya,  tidak  ada  masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka,  berilah  mereka  mutah  (pemberian)  dan lepaskanlah  mereka  dengan  cara  yang  sebaik- baiknya” .
Ayat-ayat  tersebut  diperkuat  dengan  Hadiṡ Nabi:
“Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan  itu  akan  dapat menghalangi pandangan  dan  memelihara  kemaluan,  dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa  itu akan menjadi obat” (H.R. Muslim) .
Penjelasan  dari  surat  an-Nisa’  ayat  3  selain menjadi dasar hukum menikah, juga memunculkan beberapa hukum bagi orang  yang menikah yaitu (Kaltsum, 2015:188):
1. Wajib
Menikah menjadi wajib apabila seorang laki- laki dimungkinkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan  zina.  Dia  juga  tidak  mampu
berpuasa untuk menahan diri. Di sisi lain lain dia  sudah  memiliki  kesanggupan  untuk memberi  nafkah  dan  mahar  untuk  istrinya. Maka menikah baginya menjadi wajib 2. Haram
Haram  menikah  bagi  seorang  laki-laki  yang apabila  dia  menikah,  dikhawatirkan  terjadi kedhaliman  dalam  rumah  tangga.  Salah satunya  adalah  sebab  tidak  mampu  memberi nafkah  dan  melaksanakan  tanggung  jawab sebagai suami.
3. Makruh
Nikah  menjadi  makruh  apabila  seorang  laki- laki  belum  mempunyai  bekal  yang  cukup untuk  menikah  dan  belum  mempunyai keinginan untuk menikah.
4. Sunnah
Sunnah  bagi  laki-laki  yang  sudah  memiliki kemampuan untuk menikah. Meliputi kemampuan untuk membiayai hidup keluarga dan kemampuan melakukan hubungan intim. Kemudian  terkait  dengan  rukun  pernikahan, mayoritas  ulama  merumuskan  bahwa  rukun pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut: 1. Pengantin pria
2. Pengantian wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul
Sedangkan  syarat-syaratnya yang  harus terpenuhi untuk rukun-rukun di atas adalah:
1. Syarat  pengantin  pria:  Islam,  rida,  jelas orangnya, tidak ada halangan syarak,
2. Syarat  pengantin  wanita:  Islam,  rida,  jelas
orangnya, tidak ada halangan syarak,
3. Syarat  wali:  laki-laki,  baligh,  berakal, merdeka, Islam, adil
4. Syarat  saksi:  dua  orang  laki-laki,  baligh, berakal,  Islam,  melihat,  mendengar,  adil,
faham terhadap maksud akad, merdeka
5. Syarat ijab qabul: lafad yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, tidak digantungkan dengan syarat tertentu, diucapkan dalam satu majlis sebagai kesatuan  akad,  qabul  tidak  berbeda  dengan ijab, antara ijab dan qabul harus segera, kedua pihak mendengar ijab qabul sejara jelas, orang yang  mengucap  ijab  tidak  mencabut  ijabnya, harus disampaikan secara lisan (kecuali orang bisu dan tidak berada di tempat), akad bersifat abadi.
Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  menyebutkan  bahwa  suami  istri  memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
Hak  suami  istri  diatur  di  pasal  selanjutnya yang menyebutkan bahwa:
1. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
2. Masing-masing pihak berhak untuk
melakukan perbuatan hukum,
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Sedangkan  untuk  kewajiban  suami  dan  istri diatur sebagai berikut:
1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
2. Rumah  tempat  kediaman  yang  dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama,
3. Suami  istri  wajib  saling  cinta-mencintai hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, 4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
5. Istri  wajib  mengatur  urusan  rumah  tangga sebaik-baiknya,
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

## Nafkah dalam Keluarga
Secara bahasa, nafkah berasal dari kata anfaqa yang  berarti  mengeluarkan  dan  pergi.  Secara istilah, nafkah bisa diartikan sebagai biaya  yang harus  dikeluarkan  untuk  orang  lain  yang  wajib dinafkahinya berupa kebutuhan primer (sandang, pangan,  papan)  ataupun  kebutuhan  lainnya (Muzammil, 2019: 234).
Nafkah  bisa  dibedakan  menjadi  dua  macam yaitu nafkah lahir yang bersifat materi (sandang, pangan,  papan,  dan  biaya  hidup  lainnya),  serta nafkah batin yang bersifat non materi (seks, kasih sayang, dan perhatian) (Halim, 2002:144).
Kata  nafkah  tidak  disebutkan  secara  jelas  di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun nafkah secara tersirat terdapat di dalam Pasal 34 ayat  1 yang berbunyi:
“Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara gamblang bahwa suami  wajib menanggung  nafkah,  kiswah,  tempat  tinggal, biaya  rumah  tangga  dan  perawatan,  serta pendidikan.
Ayat  Al-Qur-an  yang  membahas  tentang nafkah  antara  lain  adalah  surat  at-Talaq  ayat  7 yang berbunyi:
“Hendaklah  orang  yang  lapang  (rezekinya) memberi  nafkah  menurut  kemampuannya,  dan orang  yang  disempitkan  rezekinya,  hendaklah memberi  nafkah  dari  apa  (harta)  yang dianugerahkan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.  Allah  kelak  akan  menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.
Selain  itu  kewajiban  bagi  suami  untuk memberi  nafkah,  dijelaskan  pada  surat  al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
“Ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyempurnakan  penyusuan.  Kewajiban  ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara  yang  patut.  Seseorang  tidak  dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya  dan  jangan  pula  ayahnya  dibuat menderita  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin menyapih  (sebelum  dua  tahun)  berdasarkan
persetujuan  dan  musyawarah  antara  keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagi kamu jika kamu memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa  sesungguhnya  Allah  Maha  Melihat  apa yang kamu kerjakan” .
Ada tiga kondisi yang menjadi sebab seorang perempuan berhak untuk dinafkahi:
1. Perempuan tersebut masih di dalam pernikahan yang sah,
2. Perempuan tersebut di dalam kondisi menjalani masa iddah akibat talak raj’i,,
3. Perempuan  tersebut  menjalani  masa  iddah dalam  keadaan  hamil  akibat  talak  ba’in  atau ditinggal mati.
Syarat-syarat  yang  mewajibkan  suami  untuk menafkahi istrinya adalah:
1. Istri  menyerahkan  diri  sepenuhnya  kepada suaminya,  yaitu  bersedia  mengikuti  dimana suami tinggal dan melakukan jimak. Istri tetap diperbolehkan  tinggal  di  rumah  saudara  atau keluarganya  dengan  izin  suami.  Nafkah menjadi  tidak  wajib  bila  istri  menolak  jimak tanpa  udzur  meskipun  keduanya  masih  di dalam pernikahan yang sah. Namun bila suami yang  belum  berkehendak  melakukan  jimak sedangkan istrinya bersedia, maka tetap wajib untuk diberikan nafkah.
2. Istri  masih  belum  dewasa  dan  belum  dapat melakukan jimak. Jika kondisi ini yang terjadi maka istri belum berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah menjadi wajib untuk diberikan setelah  terjadi  hubungan  suami  istri.  Hal  ini
sebagaimana  suami  wajib  memberi  mahar setelah  terjadi  akad  nikah.  Sebaliknya  jika yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri  adalah  dari  pihak  suami,  maka  nafkah tetap wajib diberikan.
3. Pernikahan  yang  terjadi  diantara  suami  dan istri adalah pernikahan yang sah.
4. Istri mampu dengan sepenuhnya menjaga hak suami  yang  harus  dipenuhinya.  Jika  istri melakukan nushuz maka tidak ada kewajiban nafkah baginya.
Sedangkan  sebab-sebab  yang  menjadikan gugurnya nafkah bagi istri adalah: 1. Istri  melakukan  nushuz  atau  pembangkangan terhadap  suami.  Jika  dia  bersedia  untuk kembali taat kepada suaminya maka dia wajib untuk kembali dinafkahi.
2. Istri  mengabaikan  hak  suami  atas  dirinya, seperti pergi tanpa keadaan darurat dan tanpa izin suami.
3. Salah satu dari suami/ istri) meninggal dunia.
4. Tidak  mau  melayani  suaminya  untuk melakukan  jimak  kecuali  dalam  keadaan sakit atau haidh.
5. Istri dipenjara karena perbutan kriminal yang dilakukan.
6. Istri diperkosa oleh orang lain.
7. Istri bekerja tanpa izin dari suaminya.
8. Istri  keluar  dari  agama  Islam  (murtad). Namun bila dia kembali  masuk Islam maka hak nafkah juga akan kembali padanya.
9. Istri berpuasa sunnah tanpa izin suami.
10. Istri melakukan perbuatan kemaksiatan yang mengakibatkan putusnya pernikahan.

## Sejarah dan Perkembangan Era Digital
Teknologi  yang  ada  saat  ini,  semakin berkembang ke arah digital. Era digital mengubah gaya  hidup  manusia  menjadi  sangat  tergantung pada perangkat elektronik. Teknologi yang selalu berkembang, semakin memudahkan manusia dan membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka. Teknologi  inilah  yang  membawa  peradaban manusia menuju dan memasuki era digital.
Era  digital  memiliki  dampak  positif  bagi manusia, namun juga membawa dampak negatif secara  bersamaan.  Hal  ini  secara  otomatis menjadi tantangan bagi manusia untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang sangat pesat.
Era digital telah berpengaruh secara langsung ke dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial  budaya  bahkan  sampai  ke  bidang pertahanan  dan  keamanan.  Era  digital  dimulai dengan  lahirnya  jaringan  internet  khususnya teknologi  informasi  komputer.  Media  di  era digital  berubah  menjadi  media  baru  yang menggunakan  jaringan  internet.  Perubahan  ini untuk  mengikuti  pergeseran  budaya  masyarakat dalam  penyampaian  informasi.  Media  digital akan  lebih  mudah  untuk  diakses  setiap  orang (Setiawan, 2019: 1-2).
Perubahan  teknologi  ke  arah  digital  dimulai tahun  1980.  Hal  ini  ditandai  dengan  perubahan teknologi  mekanik  dan  analog  ke  teknologi digital  yang  berkembang  sampai  saat  ini. Perkembangan  teknologi  digital  semakin  pesat setelah  penemuan  personal  computer,  yang dirancang  untuk  bisa  secara  otomatis  menerima
dan menyimpan data input, memproses, kemudian menghasilkan output dengan cepat dan tepat  dibawah  kendali  instruksi  elektronik. Kemunculan  internet  dan  ponsel,  memainkan peran  besar  dalam  revolusi  digital  yang memberikan hiburan, komunikasi, dan konektivitas online.
Setelah teknologi  yang semakin berkembang, maka  mulai  muncul  situs  jejaring  sosial  yang merupakan layanan yang menghubungkan manusia  di  seluruh  dunia.  Jejaring  sosial memanfaatkan web yang memungkinkan penggunanya untuk mengundang atau menerima permintaan  pertemanan  dari  sesama  pengguna jejaring  sosial  yang  sama.  Contohnya  adalah friendster,  myspace,  facebook,  twitter,  dan sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa revolusi  digital  telah  mampu  memindahkan informasi  digital  antara  media,  dan  bisa digunakan untuk mengakses sekaligus mendistribusikannya dengan jarak jauh (Setiawan, 2017: 2).
Paperless menjadi teknologi digital selanjutnya  yang  meminimalkan  penggunaan kertas.  Untuk  menyimpan  foto  atau  dokumen tidak  lagi  harus  dicetak  dalam  bentuk  kertas, melainkan bisa dalam bentuk digital. Digitalisasi dokumen  dari  bentuk  kertas,  diubah  menjadi sebuah file elektronik, contohnya adalah e-book. Hadirnya  e-book,  memudahkan  manusia  dalam menyimpan  buku  dan  memudahkan  dalam membuka  buku  tersebut  dimana  dan  kapan  saja melalui perangkat komputer atau ponsel.
Operating system  (OS) yang digunakan untuk
berbagai  perangkat  juga  semakin  berkembang. Selain  ponsel  pintar,  OS  ini  bisa  digunakan  ke dalam  televisi  pintar,  kacamata  pintar,  dan perangkat  lain.  Kehadiran  internet  dan  mesin pencari  seperti  google  dan  wikipedia,  semakin memudahkan  manusia  dalam  mencari  informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat (Setiawan, 2017: 2-3).
Presiden Joko Widodo, meluncurkan program Making  Indonesia  4.0,  sebagai  road  map  dan strategi  dalam  memasuki  era  digital  dunia. Penyusuna peta jalan ini melibatkan pemerintah, pelaku industri, pelaku usaha, penyedia teknologi bahkan lembaga riset serta pendidikan (Abdullah, 2009:  48).    Kehadiran  era  revolusi  industri  4.0 untuk  memasuki  era  digital  dunia  sangat berpengaruh  pada  kehidupan  manusia.  Diantara manfaat  yang  bisa  diperoleh  dari  penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah:
E-government adalah sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan  dari  penerapan  ini  adalah  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mendapat akses  informasi  publik  dengan  mudah.  Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan e-government dalam menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik adalah:
1. Mengurangi biaya Memberikan pelayanan secara online, sehingga  dapat  mengurangi  biaya  dalam administrasi,  relasi,  dan  interaksi  secara signifikan.
2. Mendukung perkembangan ekonomi
Dampak  langsung  e-government  terhadap
ekonomi adalah dalam hal proses lelang secara elektronik yang bisa diikuti oleh lebih banyak peserta.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
E-government memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara online. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan di
pemerintahan.
Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.
4. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
Pelayanan  pada  masyarakat  dapat  diperoleh tanpa  harus  datang  secara  fisik  ke  kantor- kantor pemerintahan. Informasi yang dibutuhkan  bisa  diakses  secara  mudah  setiap saat.
5. Memberdayakan masyarakat
E-government  memungkinkan  masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau kebijakan publik.
6. Fasilitas e-society
E-government  yang  memerlukan  teknologi dan manajemen yang baik, mendorong pengembangan kursus maupun pelatihan baru di sekolah dan universitas untuk masuk kedalamnya (Wirawan, 2020:7-8).
Sistem  informasi  secara  nasional  wajib disediakan  oleh  setiap  penyelenggara  pelayanan publik.  Sehingga  pelayanan  kepada  masyarakat seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penerapan pelayanan publik berbasis teknologi. Sebagai penyelenggara pelayanan  publik,  maka  pemerintah  wajib
menyediakan  transparansi  sistem  informasi kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  kemajuan teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0  (Wirawan, 2020:9).
Hadirnya  revolusi  industri  4.0  menjadi  sebab munculnya istilah pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan  pendidikan  yang  di  dalam  proses pembelajarannya  dipengaruhi  oleh  pemanfaatan teknologi  yang  semakin  berkembang  di  era revolusi  industri  4.0.  Penggunaan  teknologi  ini akan  membuat  proses  pembelajaran  menjadi unlimited. Dalam arti, proses pembelajaran tidak akan  lagi  terbatas  ruang  dan  waktu,  karena  bisa dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun  (Surani, 2019: 458).
Diantara  manfaat  pendidikan  4.0  adalah berkembangnya  konsep  dan  teknologi  yang memungkinkan  pembelajaran  dilakukan  secara mobile (mobile learning). Konsep ini memanfaatkan perangkat teknologi yang semakin canggih  seperti smartphone dan computer tablet untuk mendukung proses belajar secara “bergerak”  (mobile).  Sehingga  belajar  bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Para pihak yang terkait dengan pendidikan 4.0 harus mampu beradaptasi  dengan  tuntuan  perubahan  di  dalam pendidikan 4.0. Mereka harus mampu berkontribusi secara positif dengan mengoptimalkan kemampuan untuk menciptakan pembelajaran  dengan  basis  teknologi.  Disinilah teknologi industri 4.0, berperan untuk mengoptimalkan  pembelajaran  pendidikan  4.0 (Surani, 2019: 467-468).
E-commerce  bisa  diartikan  sebagai  penggunaan
aplikasi,  internet,  dan  web  untuk  melakukan transaksi  bisnis  antara  perusahaan  dan  individu secara  digital.  Bisa  juga  diartikan  sebagai transaksi  pembelian,  penjualan,  pengangkutan, atau  perdagangan  data,  barang  dan  jasa  melalui internet.  Industri  4.0  berfokus  pada  industri manufaktur  yang  terotomatisasi  secara  cerdas. Sehingga  akan  menciptakan  produk  di  berbagi sektor yang berkualitas. Hal ini akan meningkatkan transaksi bisnis pada e-commerce. Karena  marketplace  di  dalamnya  akan  menjadi semakin canggih dan komplek yang berimplikasi pada peningkatan perputaran roda perokonomian. Bahkan  marketplace  pun  mulai  menyasar  pasar media  sosial.  Contohnya  adalah  Facebook  yang di dalam aplikasinya sudah menambahkan menu marketplace.  Di  dalamnya  para  pengguna,  bisa membeli  atau  menjual  barang  lengkap  dengan fitur pencarian.
E-commerce  dan  revolusi  industri  4.0 memiliki  hubungan  yang  erat  dan  saling mempengaruhi. Dari sisi teknologi,  e-commerce akan  lebih  berkembang  dengan  memanfaatkan teknologi  yang  semakin  maju  di  era  revolusi industri  4.0.  Sinkronisasi  data  antara  pelanggan dan pihak produsen akan memudahkan produsen untuk membuat produk yang sesuai dengan minat dan  kebutuhan  pelanggan.  Dengan  kemudahan akses  internet  yang  ditawarkan  revolusi  industri 4.0,  maka  e-commerce  akan  lebih  mudah berkembang dengan memanfaatkan komunitas di seluruh dunia melalui jejaring sosial (Hendarsyah, 2019 :179-180).
Era  digital  tidak  hanya  memberikan  manfaat
yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Di sisi lain perkembangan teknologi digital yang sangat signifikan tentu menjadi tantangan bagi manusia dalam berbagai bidang, yaitu:
1. Bidang ekonomi
Perkembangan  teknologi  di  era  digital mengubah  beberapa  jenis  pekerjaan  offline menjadi  online.  Diantaranya  gojek  dan  grab yang menyediakan layanan transportasi online yang menarik minat masyarakat. Hal ini tentu menjadi  tantangan  bagi  para  driver  ojek  dan taksi konvensional untuk mengikuti kemajuan tersebut  agar  tetap  bisa  bersaing  dan  tidak tereliminasi oleh teknologi.
2. Bidang pendidikann
Kemudahan  belajar  secara  online  dengan dukungan  sarana  yang  sangat  memadai menjadi  tantangan  bagi  para  pelajar  dan pengajar. Selain menguasai materi pembelajaran secara umum, mereka juga harus mempunyai  dan  menguasai  teknologi  yang dibutuhkan  dalam  proses  belajar  mengajar. Misalnya  adalah  kebutuhan  akan  gadget  dan jaringan  yang  memadai  dalam  melakukan pembelajaran jarak jauh.
3. Bidang politik
Kemajuan teknologi media digital memudahkan untuk  berkampanye politik dan menggerakkan massa melalui internet. Media digital  juga  menjadi  alat  bagi  politisi  dalam menampilkan citra yang baik dan menyembunyikan citra negatif untuk memperoleh  dukungan.  Hal  ini  menjadi tantangan  sendiri  bagi  masyarakat  dalam
menyikapi pergesaran media berpolitik di era digital.
4. Bidang sosial budaya
Hubungan  antar  sesama  manusia  menjadi tantangan  yang  serius  di  era  digital.  Pola interaksi  antar  manusia,  perlahan  berubah seiring  dengan  kehadiran  era  digital  yang memungkinkan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung.
5. Bidang pertahanan dan keamanan
Lembaga militer di Indonesia mulai menggunakan  teknologi  digital  dalam  membatu menjaga  pertahanan  dan  keamanan  negara. Namun  teknologi  digital  juga  memungkinkan serangan  dalam  bentuk  yang  tak  terlihat. Contohnya adalah hacker yang bisa mengeksploitasi sistem pertahanan dan keamanan.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi masyarakat  dan  negara  pada  khususnya  untuk membuat benteng siber yang tangguh. 6. Bidang teknologi Kehadiran  teknologi  memudahkan  manusia dalam melakukan tugasnya. Namun di sisi lain kemudahan  yang  serba  otomatis  itu  menjadi tantangan bagi pengguna teknologi untuk tetap bisa memecahkan masalah, kreatif, efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

## Konsep Nafkah Menurut Pemikiran al-Syafi’i
Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 3: “Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak
akan  mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang saja  atau  hamba sahaya perempuan  yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” .
Dilanjutkan  dengan  firman  Allah  pada  surat al-Baqarah Ayat 233:
“Ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyempurnakan  penyusuan.  Kewajiban  ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara  yang  patut.  Seseorang  tidak  dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya  dan  jangan  pula  ayahnya  dibuat menderita  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin menyapih  (sebelum  dua  tahun)  berdasarkan persetujuan  dan  musyawarah  antara  keduanya, tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Apabila  kamu ingin  menyusukan  anakmu  (kepada  orang  lain), tidak  ada  dosa  bagimu  jika  kamu  memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya  Allah  Maha  Melihat  apa  yang kamu kerjakan” .
Allah  juga  berfirman  dalam  surat  at-Thalaq Ayat 6:
“ Tempatkanlah  mereka  (para  istri  yang dicerai)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian
jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)-mu  maka berikanlah  imbalannya  kepada  mereka;  dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya” .
Ayat-ayat tersebut diperkuat oleh Hadiṡ Nabi saat Hindun mengadukan suaminya, Abu Sufyan saat tidak memberi nafkah yang cukup:
“Ambillah  nafkah  yang  cukup  bagimu  dan anak-anakmu  dengan  cara  yang  ma’ruf” (H.R. Bukhari).
Ayat  dan  Hadiṡ  di  atas  mengandung penjelasan  bahwa  seorang  laki-laki  wajib menanggung  semua  kebutuhan  anak  istrinya. Seorang  laki-laki  wajib  menafkahi  istrinya, dalam  keadaan  istri  kaya  atau  miskin.  Hal  ini karena  suami  berhak  untuk  menggauli  istrinya, dan menghalangi  orang lain  untuk  berbuat  yang demikian kepada istrinya. Jika seorang istri telah mencapai  usia  yang  pantas  dan  bersedia  untuk digauli,  maka  suami  wajib  menafkahi  istrinya meskipun menolak untuk menggauli (As-Syafi‘i, 2014: 508-509).
Al-Qur’an  dan  Hadiṡ  menunjukkan  bahwa suami  wajib  menafkahi  istrinya.  Hal  ini  karena nafkah merupakan bagian dari hak istri terhadap suaminya.  Dan  bagian  dari  hak  suami  suami terhadap  istri  adalah  mengambil  kenikmatan darinya.  Maka  dimungkinkan  suami  tidak  boleh menahan  istri  untuk  dia  gauli,  dan  menghalangi istri  untuk  menikah  dengan  laki-laki  lain  yang bisa  mencukupinya.  Jika  suami  tidak  mampu
memberi  nafkah,  maka  dimungkinkan  untuk diberikan  hak  pilih  kepada  istrinya  antara  tetap bersama atau berpisah (Asy-Syafi‘i, 2014: 523).
Pendapat  al-Syafi’i  merujuk  pada  ketetapan Umar bin Khattab saat menulis surat kepada para pasukan  di  madinah  yang  meniggalkan  istri mereka.  Surat  tersebut  berisi  perintah  kepada mereka  untuk  menafkahi  istri  yang  mereka tinggalkan.  Atau  bila  tidak  mampu  maka  Umar memerintahkan untuk menceraikan istri mereka. Jika  para  prajurit  memilih  untuk  menceraikan, maka  mereka  wajib  mengirimkan  nafkah  untuk hari-hari yang lalu yang belum diberikan sebelum bercerai (Asy-Syafi‘i, 2014:524).
Al-Syafi’i  berpendapat  bahwa  batas  waktu yang  diberikan  kepada  istri  saat  suami  tidak mampu  menafkahi  adalah  tiga  hari.  Setelah  itu, istri  diberikan  pilihan  untuk  tetap  bersama  atau berpisah dari suaminya. Dalam batas waktu tiga hari  tersebut,  suami  tidak  boleh  menahan  istri untuk bekerja (Asy-Syafi‘i, 2014: 525).
Macam-macam nafkah yang wajib diberikan “Ambillah  nafkah  yang  cukup  bagimu  dan anak-anakmu  dengan  cara  yang  ma’ruf” (H.R. Bukhori).
Al-Syafi’i  berpendapat  bahwa  dari  Hadiṡ  ini, suami wajib menafkahi istri dan anak-anak yang masih ditanggungnya dengan  cara  yang makruf. Secara  makruf  dapat  diartikan  sebagai  nafkah standar makanan pokok yang biasa dikonsumsi di tempat mereka tinggal. Demikian juga dalam hal lauk  dan  pakaian  (Asy-Syafi‘i,  2014:  612). Selain  itu  ayah  harus  menanggung  biaya  untuk kepentingan anak-anak yang masih
ditanggungnya  seperti  persusuan  dan  pelayanan yang dibutuhkan (Asy-Syafi‘i, 2014: 507).
Firman Allah dalam surat an-Nisa’ Ayat 3: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan  mampu  berlaku  adil,  (nikahilah)  seorang saja  atau  hamba sahaya perempuan  yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” .
Ayat  di  atas  mengandung  penjelasan  bahwa suami  wajib  menanggung  nafkah  istrinya termasuk pakaian dan tempat tinggal.  Termasuk kebutuhan istri adalah pelayanan baginya akibat penyakit. Jika istri tidak mampu melayani dirinya sendiri,  maka  laki-laki  juga  harus  menanggung nafkah bagi pelayan istrinya. Seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya hingga haid atau mimpi basah.  Setelah  itu  anak-anak  tidak  mempunyai hak  atas  nikah,  kecuali  ayahnya  sukarela  untuk tetap  menafkahi  dan  bila  anak-anak  tersebut menderita suatu penyakit yang membuat mereka wajib dinafkahi (Asy-Syafi‘i, 2014: 507-508).
Al-Syafi’i  berpendapat  bahwa  ditinjau  dari keadaan  si  pemberi,  nafkah  dibagi  menjadi  dua macam.  Sebagaimana Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7:
“Hendaklah  orang  yang  lapang  (rezekinya) memberi  nafkah  menurut  kemampuannya,  dan orang  yang  disempitkan  rezekinya,  hendaklah memberi  nafkah  dari  apa  (harta)  yang dianugerahkan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.  Allah  kelak  akan  menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” .
Batas  minimal  kewajiban  nafkah  yang  harus diberikan  kepada  istri  oleh  suami  yang  sempit rizkinya  adalah  yang  lazim  berlaku  di  tempat tinggal mereka. Ukuran minimal nafkah makanan sehari-hari  bagi  istri  adalah  nafkah  yang  cukup untuk  membuat  tubuh  tegak  berdiri  yaitu  satu mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan  (tidak  sempit  dan  tidak  lapang), maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud.  Selain  itu  suami  juga  memberi  lauk, pakaian,  dan  kebutuhan  lain  yang  layak  dan sesuai dengan keadaan di tempat tinggal mereka (Asy-Syafi‘i, 2014: 513-516).
Analisis Konsep Nafkah al-Syafi’i
Al-Syafi’i berpendapat bahwa yang berkewajiban  secara  mutlak  dalam  memberi nafkah  adalah  suami.  Di  dalam  kitab al-Umm , rujukan  yang  beliau  gunakan  adalah  al-Qur’an surat  an-Nisa’  ayat  4,  surat  al-Baqarah  ayat  3, surat  at-Talaq  ayat  6,  dan  beberapa  Hadiṡ  yang berkaitan tentang nafkah. Dalam beristinbath, al- Syafi’i menggunakan nash-nash dalam al-Qur’an dan  Hadiṡ  sebagai  rujukan  utama.  Sehingga ijmak, qiyas, dan lainnya tidak diperlukan selama sudah ada dalil yang pasti dan jelas di dalam al- Qur’an maupun Hadiṡ. Karena rujukan lain hanya sebagai alternatif bila al-Qur’an dan Hadiṡ belum mampu  menjawab  suatu  permasalahan  (Khalil, 2009: 189-190).
Dalam kajian terhadap al-Qur’an, terdapat dua hal  yang  harus  diperhatikan.  Yaitu  kebenaran sumber  ( al - tsubut )  dan  kandungan  makna  ( al- dalalah ).  Di  kalangan  umat  Islam  tidak  ada perbedaan  pendapat  mengenai al-tsubut ,  karena al-Qur’an  diturunkan  Allah  kepada  Nabi Muhammad  dan  sampai  kepada  umat  Islam secara mutawatir dan akan selalu terjaga (Subhan, 2013:  325).    Hal  ini  sepertikan  dijelaskan  oleh Firman Allah pada surat al-Hijr Ayat 9:
“Sesungguhnya  Kamilah  yang  menurunkan Al-Qur’an  dan  pasti  Kami  (pula)  yang memeliharanya” .
Dari  sisi  kandungan  makna  ( al-dalalah ), dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu qath’i  al- dalalah dan ẓanni al-dalalah . Qath’i al- dalalah bisa  diartikan  sebagai  nash  yang  sudah menunjukkan  suatu  makna  dan  tidak  ada kemungkinan  untuk  ditakwil  dan  dipahamai selain  makna  tersebut.  Sedangkan Ẓanni  al- dalalah adalah  nash  yang  masih  bisa  dipahami dengan  dua  kemungkinan  atau  lebih  (Subhan, 2013:  119-120).    Ayat-ayat  al-Qur’an  yang dijadikan  rujukan  oleh  al-  Syafi’i  sebagai  dalil atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan  anak-anaknya  termasuk  ke  dalam qath’i al- dalalah .  Makna  ayat-ayat  tersebut  akan  selalu sama  sejak  ayat  tersebut  diturunkan  sampai dengan  sekarang.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  perubahan  zaman  tidak  berpengaruh terhadap kewajiban suami dalam memberi nafkah istri dan anak-anaknya.
Al-Syafi’i  berpendapat  bahwa  nafkah  yang wajib  diberikan  kepada  istri  dan  anak-anaknya
adalah  sesuai  kebutuhan  mereka  dan  sesuai dengan  standar  di  tempat  mereka  tinggal. Kebutuhan  ini  meliputi  pelayanan,  persusuan (bagi bayi), makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah tersebut merupakan nafkah minimal bagi suami kepada keluarganya. Jika suami berkecukupan,  wajib  memenuhi  kebutuhan mereka sesuai  dengan standar di  tempat mereka tinggal.
Di  Indonesia,  Kompilasi  Hukum  Islam mewajibkan suami untuk:
1. Melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup sesuai kemampuannya,
2. Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang berguna,
3. Menanggung  nafkah,  kiswah,  tempat  tinggal, biaya  rumah  tangga  dan  perawatan,  serta pendidikan.
Standar yang diberikan oleh al-Syafi’i sedikit berbeda  dengan  apa  yang  disebutkan  Kompilasi Hukum  Islam.  Hal  ini  disebabkan  berbedanya kondisi di zaman kehidupan                    al-Syafi’i, dan kondisi sekarang di Indonesia. Namun  yang patut  digarisbawahi  adalah  bahwa  kebutuhan primer  yang  diwajibkan  oleh  al-Syafi’i  untuk ditanggung suami merupakan kewajiban minimal.  Bila  suami  mampu,  maka  suami  tidak dilarang untuk memberikan yang lebih. Sebagaimana                                              al-Syafi’i  tetap membolehkan untuk menafkah anak yang sudah baligh  yang  tidak  lagi  menjadi  tanggungan nafkah ayahnya (Asy-Syafi‘i, 2014: 507-508).
Secara garis besar, al-Syafi’i mengklasifikasikan kadar nafkah minimal dalam
hal  makanan  pokok  untuk  istri  berdasarkan kondisi  ekonomi  suami.  Karena  jika  semua disamakan,  maka  akan  memberatkan  bila  suami dalam keadaan miskin. Batas minimal kewajiban nafkah  yang  harus  diberikan  kepada  istri  oleh suami  yang  sempit  rizkinya  adalah  yang  lazim berlaku  di  tempat  tinggal  mereka.  Ukuran minimal  nafkah  makanan  sehari-hari  bagi  istri adalah nafkah yang cukup untuk membuat tubuh tegak berdiri  yaitu satu  mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud.  Jika  keadaan  suami  pertengahan  (tidak sempit  dan  tidak  lapang),  maka  kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud.
Jenis mud, menyesuaikan dengan bahan pokok di  tempat  tinggal  keluarga.  Jika  di  Indonesia maka  yang  menjadi  ukuran  adalah  beras.  Di dalam  pembahasan  al-Syafi‘i  tentang  kadar nafkah,  beliau  tidak  membatasi  kadar  maksimal nafkah  yang  wajib  diberikan.  Sehingga  suami boleh  secara  sukarela  memberikan  nafkah  bagi istrinya melebihi kadar minimal yang ditetapkan al-Syafi’i.
Relevansi Konsep Nafkah Menurut Al-Syafi’i di Era Digital
Ayat-ayat  al-Qur’an  yang  dijadikan  rujukan oleh al-Syafi’i sebagai dalil atas wajibnya suami memberi  nafkah  kepada  istri  dan  anak-anaknya termasuk  ke  dalam qath’i  al-dalalah .  Makna ayat-ayat  tersebut  akan  selalu  sama  sejak  ayat tersebut  diturunkan  sampai  era  sekarang  dan seterusnya. Datangnya era digital ataupun era-era selanjutnya  tidak  akan  mengubah  makna  ayat- ayat  tersebut.  Sehingga  kewajiban  suami  untuk
memberi  nafkah  akan  selalu  relevan  di  setiap zaman  termasuk  di  era  digital  seperti  sekarang ini.
Era  digital  yang  menjadi  bagian  dalam revolusi  industri  4.0  mengubah  cara  manusia berfikir, hidup, dan berinteraksi dengan yang lain. Di  sektor  ekonomi,  jasa  transportasi  berubah menjadi  sistem  online  yang  dikenal  dengan istrilah daring. Pabrik-pabrik pun mulai menggunakan mesin untuk membantu pembuatan produknya.  Selain  itu  jual  beli  barang  dan  jasa juga bisa dilakukan secara online.
Namun  dibalik  kemudahan  yang  diberikan, revolusi  industri  4.0  juga  memberi  dampak negatif.  Dalam  bidang  ekonomi,  ancaman kehilangan pekerjaan semakin meningkat karena maraknya  otomatisasi  di bidang  industri (Prasetyo,  2018:  22).    Bila  suami  tidak  mampu mengikuti  tuntutan  zaman  dan  pekerjaannya digantikan  oleh  mesin,  dan  di  sisi  lain  istri  bisa memanfaatkan  internet  untuk  berdagang  online, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi  nafkah.  Apabila  istri  bersedia  untuk menerima keadaan tersebut, dan memilih bekerja, suami  tidak  boleh  melarangnya.  Hal  ini sebagaimana  pendapat  al-Syafi’i  bahwa  batas waktu  yang  diberikan  kepada  istri  saat  suami tidak mampu menafkahi adalah tiga hari. Setelah itu,  istri  diberikan  pilihan  untuk  tetap  bersama atau berpisah dari suaminya. Dalam batas waktu tiga hari tersebut, suami tidak boleh menahan istri untuk bekerja (Asy-Syafi‘i, 2014: 523-525).
Di  era  digital,  kebutuhan  seseorang  menjadi bertambah  dengan  berubahnya  sistem  manual
menjadi otomatis. Secara fundamental, era digital mengubah  cara  manusia  berfikir,  hidup,  dan berinteraksi dengan yang lain. Era ini mengubah berbagai  aktivitas  manusia  dalam  bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.
Kebutuhan  manusia  akan  sarana  untuk mengakses  informasi  pelayanan  publik  menjadi sangat  mendesak,  karena  pemerintah  mulai menerapkan e-government. E-government adalah sistem  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan pelayanan  publik.  Tujuan  dari  penerapan  ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk  mendapat  akses  informasi  publik  dengan mudah. Sehingga untuk mengikuti perkembangan  zaman,  sarana  untuk  mengakses internet  untuk  mendapatkan  informasi  dan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang termasuk istri.
Memasuki era digital, pendidikan secara tatap muka  mulai  tergantikan  dengan  sistem  daring. Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat pesat,  berbanding  lurus  dengan  pengembangan layanan  informasi  di  suatu  instansi  pendidikan. Di  antara  keunggulan  penerapan  teknologi informasi  adalah  kemudahan  dalam  proses belajar  mengajar  dan  administrasi  pendidikan. Sehingga  akses  dan  sarana  untuk  menjangkau sistem pendidikan online menjadi kebutuhan bagi anak yang masih dalam masa pendidikan (Rahim, 2011: 127-128).
Pendapat  al-Syafi’i  tentang  macam-macam nafkah  yang  harus  diberikan  oleh  suami  untuk istri dan anaknya akan menjadi tidak relevan bila diterapkan di era digital. Hal ini karena bila suami
miskin  dan  hanya  bisa  memenuhi  standar minimal  kebutuhan  primer  (sandang,  pangan, papan), maka tidak akan bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang bertambah untuk menghadapi era digital.
Namun pendapat al-Syafi’i akan bisa menjadi relevan di era digital saat suami berkucupan dan mampu  melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
Pendapat  al-Syafi’i  tentang  kadar  minimal nafkah bisa dikatakan tidak berhubungan dengan era digital. Karena kadar nafkah yang disebutkan adalah  dalam  hal  makanan  sehari-hari.  Di  sisi lain,  era  digital  tidak  mengubah  sisi  konsumtif konsumen  secara  langsung  dalam  hal  volume makanan yang dibutuhkan (kecuali teknologinya dan  jenisnya).  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kadar  nafkah  menurut  al-Syafi’i  masih relevan dengan era digital.
Menurut  al-Syafi’i,  satu  mud  per  hari  sudah cukup  untuk  membuat  tubuh  tegak  berdiri.  Dan hal ini akan berlaku hampir sama untuk rata-rata orang. Hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan era  digital.  Perubahan  yang  mungkin  terjadi adalah  jenis  makanan  atau  waktu  penyajian makanan.  Karena  sekarang  dikenal  istilah makanan  junk  food  yang  menjadi  makanan alternatif cepat saji dalam waktu singkat. Bahkan untuk  menikmati  makanan,  orang-orang  tidak perlu pergi ke luar rumah karena mulai maraknya jasa antar makanan secara online seperti go-food dan grab-food.

## Simpulan
Setelah melakukan penelitian terhadap
pendapat al-Syafi’i mengenai nafkah dalam aspek kewajiban  memberi  nafkah,  macam-macam nafkah yang wajib diberikan, serta kadar nafkah. Dan meneliti teori tentang era digital, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep nafkah menurut al-Syafi’i adalah:
a. Memberi nafkah menjadi kewajiban suami. Hal  ini  karena  suami  berhak  untuk menggauli  istrinya.  Jika  suami  tidak mampu memberi nafkah, maka dimungkinkan  untuk  diberikan  hak  pilih kepada  istrinya  antara  tetap  bersama  atau berpisah.  Jika  istri  memlihi  tetap  bersama suami  tidak  boleh  menahan  istri  untuk bekerja.
b. Macam-macam nafkah yang wajib ditanggung suami adalah kebutuhan primer (sandang,  pangan,  papan).  Suami  wajib menafkahi istri dan anak-anak  yang masih ditanggungnya  dengan  nafkah  standar makanan  pokok  yang  biasa  dikonsumsi  di tempat mereka tinggal termasuk persusuan (bagi  bayi)  dan  perawatan  bagi  istri  yang sakit.
c. Batas  minimal  kewajiban  nafkah  yang harus  diberikan  kepada  istri  oleh  suami yang  sempit  rizkinya  adalah  yang  lazim berlaku  di  tempat  tinggal  mereka.  Ukuran minimal  nafkah  makanan  sehari-hari  bagi istri  adalah  satu  mud  (sekitar  675  gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan (tidak  sempit  dan  tidak  lapang),  maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah
mud.
2. Relavansi konsep nafkah menurut al-Syafi’i di era digital:
a. Makna  ayat-ayat  yang  dijadikan  rujukan untuk mewajibkan suami memberi nafkah, akan  selalu  sama  sejak  ayat  tersebut diturunkan  sampai  era  sekarang  dan seterusnya.  Sehingga  kewajiban  suami untuk memberi nafkah akan selalu relevan di setiap zaman termasuk di era digital. Bila suami  tidak  mampu  mengikuti  tuntutan zaman  dan  pekerjaannya  digantikan  oleh mesin,  maka  hal  ini  tidak  mengubah kewajibannya  untuk  memberi  nafkah. Suami  tidak  boleh  melarang  istri  untuk bekerja  apabila  istri  memilih  untuk  tetap bersama suaminya.
b. Pendapat al-Syafi’i tentang macam-macam nafkah  yang  harus  diberikan  oleh  suami untuk istri dan anaknya akan menjadi tidak relevan bila diterapkan di era digital. Hal ini karena  bila  suami  miskin  dan  hanya  bisa memenuhi  standar  minimal  kebutuhan primer  (sandang,  pangan,  papan),  maka tidak  akan  bisa  memenuhi  tuntutan kebutuhan yang bertambah untuk menghadapi  era  digital.  Namun  pendapat al-Syafi’i akan bisa menjadi relevan di era digital saat suami berkucupan.
c. Pendapat  al-Syafi’i  tidak  berhubungan dengan  era  digital.  Karena  kadar  nafkah yang disebutkan adalah dalam hal makanan sehari-hari.  Di  sisi  lain,  era  digital  tidak mengubah sisi konsumtif konsumen secara
langsung  dalam  hal  volume  makanan (kecuali  teknologinya).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kadar  nafkah  menurut Al-Syafi’i masih relevan dengan era digital.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Farid. “Fenomena  Digital  Era Revolusi Industri 4.0” . Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain. Vol. 4 (2009): 48. Diakses 22
Juni
2021.
Doi:
dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i1.4560.
Abu  Nashr,  Sutomo.  2019. Sekilas  Tentang Kitab Al-Umm . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Ajib,  Muhammad.  2018. Mengenal  Lebih Dekat  Mazhab  Syafi’i. Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing.
Al-Asqolani,  Ibnu  Hajar.  2013. Bulughul
Maram min Adillatil Ahkam. Terj.
Khalifaturrahman  dan  Haer  Haeruddin.  Jakarta:
Gema Insani.
Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Bandung: Rineka Cipta.
As-Subki,  Ali  Yusuf.  2012. Fiqh  Keluarga “Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam” .  Jakarta: Amzah.
Asy-Syafi’i.  2014. al-Umm ,  jil.  9.  Terj.
Misbah. Jakarta: Pustaka Azam.
Bahri, Syamsul. 2015. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” . Jurnal Ilmu Hukum, vol. 17: 397- 398.
Burhan, Bungin. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
Darmawati.  2014. “Nafkah  Dalam  Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Kelurahan  Gunung  Sari  Makassar)” .  Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Decky  Hendarsyah.  2019. “E-Commerce  Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol. 8: 172.
Dewangsa,  Denis  Candra.  2019. “Studi Analisis  Komparatif  Pendapat  Imam  Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di  Era  Modern”. Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Fatakh, Abdul. 2018. “Nafkah Rumah Tangga Dalam  Perspektif  Hukum  Islam” .  Jurnal Pengkajian  Penelitian  Ekonomi  Dan  Hukum Islam:  72.  Diakses  25  Maret  2021.  Doi: 10.24235/inklusif.v3i1.2766.g1656.
Fazli,  Teuku  Khairul.  2018. Ushul  Fiqih Madzhab  Asy-Syafi’i .  Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing.
Gusnia,  Erna.  2020. “Nafkah  Oleh  Istri Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Desa Negara  Batin  Kecamatan  Jabung  Kabupaten Lampung Timur)” . Skripsi,  Institut Agama Islam Negeri Metro.
Halim,  Nipan  Abdul.  2002. Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama . Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Hasan,  M.  Ali.  2003. Pedoman  Hidup Berumah Tangga Dalam Islam . Jakarta: Prenada Media.
Jauhari,  Wildan.  2018. Biografi  Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Kaltsum,  Lilik  Ummi.  &  Abdul  Moqsith. 2015. Tafsir  Ayat-Ayat  Ahkam. Ciputat:  UIN
Press.
Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur;an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan . t.t.p.: t.p.
Khalil, Rasyad Hasan. 2009. Tarikh al-Tasyri’ al-Islami .  Terj.  Nadirsyah  Hawari.  Jakarta: Amzah.
Kurniansyah,  Ahmad  Agung.  2019. “Istri Sebagai  Pencari  Nafkah  Utama  Perspektif  Urf dan Akulturasi Budaya Redfield  (Studi Kasus di RW  Sani  Sari,  Dusun  Mundukkunci,  Desa Tegalinggah,  Kabupaten  Singaraja  Provinsi Bali)” . Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Muchtaromah,  Bayyinatul.  2008. Pendidikan Reproduksi  bagi  Anak  Menuju  Akil  Baligh . Malang: UIN Malang Press.
Muzammil,  Iffah.  2019. Fiqh  Munakahat . Tangerang: Tira Smart.
Nasution, Khoirudin.
2004.
Hukum Perkawinan 1 . Yogyakarta: Academia Tazaffa.
Prasetyo,  Banu.  &  Umi  Trisyanti.  2018. “Revolusi  Industri  4.0  Dan  Tantangan Perubahan Sosial” . Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi  Pembangunan  Nasional  Menghadapi Revolusi  Industri  4.0”  (2018):  22.  Diakses  10
Juni 2021. Doi:dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.44 17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional.  2008. Kamus  Bahasa  Indonesia .
Jakarta: Pusat Bahasa.
Rahim, Muhammad
Yusuf. 2011.
“Pemanfaatan ICT sebagai Media Pembelajaran Dan  Informasi  Pada  UIN  Alaudin  Makasar”.
Jurnal  Wawasan  KeIslaman  Sulesana,  vol.  6: 127-128. Diakses 10 Juni 2021. Doi: doi.org/10.24252/.v6i2.1408.
Rohmah,  Anny  Nailatur.  &  Ashif  Az  Zafi. 2020. “Jejak  Eksistensi  Madzhab  Syafi’i  di Indonesia,” Jurnal  Sejarah  dan  Kebudayaan Islam  Vol.  8:  175.  diakses  22  Maret  2021.  Doi: 10.24235/tamaddun.v8i1.6325.g2955.
Sabiq,  Sayyid.  2007. Fiqhus  Sunnah, jil.  3. Terj.  Nor  Hasanuddin.  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara.
Setiawan,  Wawan.  2017. “Era  Digital  dan Tantangannya” , Jurnal Seminar Nasional Pendidikan: 1-2.
Soekanto,  Soerjono.  &  Sri  Marmudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suarni, Seri. 2019. “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Di  Desa  Panjoe  Kecamatan  Glumpang  Tiga Kabupaten  Pidie)” .  Skripsi.  Universitas  Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
Subhan.  2013. “Klasifikasi  Ayat-Ayat  Al- Qur’an (Dari Segi Qath’i Dan Zhanni)”. Jurnal Pemikiran  Hukum  Islam.  Vol.  12:  325.  Diakses 10 Juni 2021. Doi: doi.org/10.21093/mj.v12i2.
Surani,  Dewi.  2019. “Studi  Literatur:  Peran Teknolog  Pendidikan  Dalam  Pendidikan  4.0” . Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  FKIP, vol. 2:  458.
Suwendra,  I  Wayan.  2018. Metodologi Penelitian  Kualitatif  Dalam  Ilmu  Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan . Bali: Nilacakra.
Syafrudin.  2010. Sosial  Budaya  Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta: Trans Info Media 2010.
Syafuri,  B.  2013. “Nafkah  Wanita  Karir Dalam  Perspektif  Fikih  Klasik”. Jurnal  Al- Ahkam:  157.  Diakses  25  Maret  2021.  Doi: 10.15408/ajis.v13i2.933.
Tihami.  &  Sohari  Sahrani.  2010. Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tim  Redaksi  Nuansa Aulia.  2012. Kompilasi Hukum  Islam.  Bandung:  CV.  Nuansa  Aulia, 2012.
Wirawan,  Vani.  2020. “Penerapan  E- Government  dalam  Menyongsong  Era  Revolusi Industri  4.0  Kontemporer  di  Indonesia” .  Jurnal Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan.  Vol.  1:  7-8. Diakses 10 Juni 2021. Doi: 10.18196/jphk.1101.
Wahyudin,  Udin.  2012. Advanced  Learning
Islamic  Education  3. Bandung:  Grafindo  Media Pratama.
Wibowo, Edi Wahyu. 2018. “Analisi Ekonomi Digital dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan GDP  Negara  ASEAN” .  Jurnal  Lentera  Bisnis, vol.  7:  69.  Diakses  22  Juni  2021.  Doi: 10.34127/jrlab.v7i2.235
Zakaria,  Samsul.  2018. “Ketentuan  Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Zed,  Mestika.  2008.  Metode  Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayayan Obor Indonesia.
Zulaikha, Siti. Fiqih Munakahat 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015