Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 1 Maret 2023 P - ISSN
: 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  1 - 14

## Pengaruh Karakteristik  Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit
Muhammad Haikal Firdaus S.Tr.Ak Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Indonesia
Penulis Korespondensi
Muhammad Haikal Firdaus S.Tr.A
Email: haikalfirdaus39@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  06  Jan - 2023 Accepted  28 Feb  - 2023 Available Online 14 Maret  – 2023 This  study  aims  to  determine  the  effect  of  local  government characteristics on audit opinions. The samples in this study are 16 provinces  in  Indonesia.  The  data  collection  technique  used purposive  sampling  with  LKPD  data  for  2008-2018.  This  study used the binomial logistic regression data analysis method assisted with SPSS software. Based on the research results, it is known that the size of the area, the level of dependency of the local government, the level of  wealth of the local government, and the level of local government spending have a positive and significant effect on the audit opinion. Simultaneous tests show that the variables Size of the Region, Level of Dependence of Local Government, Level of Wealth of Local Government, and Level of Local Government Expenditure together have an effect on Audit Opinion. The Nagelkerke R2 value is 0.305, which means that the Local Government Characteristics variables consisting of Regional Size, Level of Dependence of Local Government,  Level  of  Wealth  of  Local Government, and  Level  of Local  Government  Expenditure  can  be  explained  by  independent variables, namely audit opinion of 30.5% while the remaining 69 .5% is explained by other variables outside the research.
Keyword : characteristics of local government, size of area, level of dependence of loca lgovernment, level of wealth of local government, level of local government spending, audit opinion.

## 1. PENDAHULUAN
Bedasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah, pemerintah  Indonesia  menetapkan  kebijakan otonomi  daerah,  yang  mana  daerah  otonomi diberikan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat.  Pemerintah  Indonesia  berharap dengan adanya penerapan otonomi daerah ini maka tercipta daerah yang mandiri dan dapat meningkatkan  efesiensi,  efektivitas  serta meningkatkan akuntanbilitas hingga mencapai good goverment . Pemerintah daerah yang  memiliki  potensi  didaerahnya  dapat mengambil  suatu  keputusan  secara  langsung dalam  mengelola  potensi  yang  ada  guna
memajukan dan mensejahterakan masyakat di daerah  tersebut.  Dengan  adanya  otonomi daerah  ini  memicu  daerah-daerah  untuk bersaing  guna  membuktikan  kemampuan dalam  melaksanakan    kewenangan  untuk membangun daerahnya masing-masing.
Oleh sebab itu, BPK selaku badan yang melakukan pemeriksaan melalui proses  audit menjadi  sorotan  dan  menuai  berbagai  kritik, karena  beberapa  instasi  pemerintah  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  dan  juga lembaga  dan  badan  yang  menerima  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  hasil pemeriksaan,  masih  terindikasi  kecurangan yang dilakukan oleh pejabat instansi tersebut.
Hasil  pemeriksaan  BPK  atas  LKPD memuat sejumlah temuan setiap temuan yang
ditemukan  dapat  terdiri  atas  satu  atau  lebih permasalahan  terkait  kelemahan  Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  dan  ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK selalu mendorong pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan  negara  dengan  memantau  tindak lanjut hasil temuan audit. Kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan  akan  meningkat  jika  tindak  lanjut hasil temuan audit berjalan efektif.
Peningkatan opini Wajar Dengan Pengecualian  (WDP)  menjadi  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK
disebabkan  pemerintah  daerah  melakukan perbaikan-perbaikan  kelemahan  pada  LKPD tahun sebelumnya.  Oleh karena itu, pengaruh karakteristik  pemerintah  daerah  yang  tersaji dalam  LKPD,  terhadap  opini  audit  BPK merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti lebih lanjut.
Pemerintah  daerah  masih  memiliki permasalahan  mengenai  pengelolaan  aset daerah,  dana  perimbangan,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dan  belanja  dalam  mencapai target  opini  WTP.  BPK  juga  masih menemukan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam menindak lanjuti hasil temuan audit. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  di daerah. Karakteristik pemerintah daerah diwakili  oleh  kekayaan,  ukuran,  dan  tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap  pemerintah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis merasa  tertarik  untuk  meneliti  mengenai “Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap Opini Audit”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Agency Theory
Pemerintah  adalah  sebuah  organisasi yang  besar  dan  kompleks,  sebagai  sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah  sebagaimana  organisasi  sektor swasta dikelola oleh  sekelompok orang  yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para stakeholder yang disebut principal dan orang yang  diberi  kuasa  disebut agent .  Teori tersebut dikenal dengan agency theory.
Penelitian  Ristu  Pratiwi  dan  Yani
Aryani (2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih principal dengan agent untuk  melaksanakan  pekerjaan  yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari principal kepada agent . Pelimpahan sebagian wewenang dari principal kepada agent akan mengakibatkan agent tidak  selalu  bertindak sesuai  dengan  keinginan  dari principal karena agent mempunyai  kepentingan sendiri.
Agency theory bertujuan untuk mempelajari pemecahan permasalahan dalam hubungan  keagenan.  Permasalahan  tersebut terdiri dari dua masalah pokok, yaitu (1) ada konflik  tujuan  dari principal dan agents dan (2)  terlalu  sulit  atau  mahal  bagi principal untuk mengetahui yang dilakukan oleh agent. Permasalahan  kedua  adalah  permasalahan risk sharing yang timbul ketika principal dan agent terdapat  perbedaan  tindakan  dalam menyikapi resiko.
Sistem  desentralisasi  yang  dimulai tahun  1999  yang  ditandai  dengan  adanya penyerahan  wewenang  pemerintahan  kepada daerah  otonom  dalam  kerangka  Negra Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI). Menurut  Halim  dan  Abdullah  (2006)  dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani  (2016) dalam otonomi  daerah  terdapat  hubungan  keagenan antara  legislatif  dan  eksekutif  dalam  bidang akuntansi mulai dari perencanaan, penganggaran,  dan  pertanggung  jawaban. Eksekutif  berlaku sebagai dual agent dari dua principal legislatif dan rakyat.
Eksekutif yaitu kepala daerah mempunyai informasi  keuangan daerah  yang lebih  banyak  daripada  legislatif  dan  rakyat. Legislatif menilai pertangung jawaban keuangan  daerah  setiap  tahun  anggaran. Laporan  keuangan  tersebut  harus  terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang independen yaitu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) untuk  mengetahui  kualitas  dari  laporan keuangan yang disampaikan.
Karakteristik Pemerintah Daerah
Menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia (2020), karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. mendefinisikan karakteristik  pemerintah  daerah  merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah,  menandai  sebuah  daerah,  dan membedakannya  dengan  daerah  lain.
Sumarjo (dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani,  2016)  menemukan  bahwa  terdapat pengaruh  karakteristik  perusahaan  terhadap kinerja  suatu  perusahaan.  Hal  tersebut  dapat diterapkan  pada  sektor  publik,  yang  mana karakteristik  daerah  dapat  menjadi  prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah  daerah.  Karakteristik  pemerintah daerah  diwakili  oleh  kekayaan,  ukuran,  dan tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  pemerintah  pusat  berdasarkan Dengan  demikian,  perbedaan  karakteristik antar  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya diasumsikan  dapat  mempengaruhi  kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) meneliti  tentang  karakteristik  pemerintah daerah  dengan  menggunakan  ukuran  ( size ) Pemda  yang  diproksikan  dengan  total  aset, kemakmuran  ( wealth )  yang  diproksikan dengan PAD, ukuran legislatif yang diproksikan  dengan  jumlah  total  anggota DPRD, leverage yang
diproksikan dengan debt to equity dan inter governmental revenue di  proksikan  dengan  perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah  total  pendapatan  sebagai  variabel independen.
Mustikarini dan Fitriasasi (dalam Ristu Pratiwi  dan  Yani  Aryani,  2016)  meneliti tentang  karakteristik  pemerintah  daerah dengan menggunakan ukuran ( size ) pemerintah  daerah  yang  diproksikan  dengan total  aset,  tingkat  kekayaan  daerah  yang diproksikan dengan PAD,
tingkat ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat yang  diproksikan  dengan  Dana  Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah.
Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010)
menggunakan  size,  jumlah  Satuan  Kerja Perangkat Daerarh (SKPD) dan status daerah sebagai  proksi  dari  karakteristik    pemerintah daerah.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka penelitian  ini  menjelaskan  karakteristik pemerintah  daerah  dengan  menggunakan ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  yang diproksikan  dengan  total  aset,  tingkat kekayaan  daerah  yang  diproksikan  dengan PAD, tingkat ketergantungan kepada pemerintah  pusat  yang  diproksikan  dengan DAU dan belanja daerah.
Ukuran  Pemerintah Daerah Ristu  Pratiwi  dan  Yani  Aryani  (2016) menggunakan menjelaskan karakteristik
pemerintah  daerah  dengan  menggunakan ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  yang diproksikan dengan total aset.
Ukuran  yang  besar  dalam  pemerintah akan  memberikan  kemudahan  kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah  dalam  memberi  pelayanan masyarakat  yang  memadai.  Selain  itu kemudahan  di  bidang  operasional  juga  akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  semakin besar  ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  maka semakin  baik  kinerja  keuangan  pemerintah daerah tersebut.
Pemerintah  daerah  yang  memiliki  aset yang besar memiliki tekanan yang besar pula untuk  melakukan  pengungkapan  kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya  akan  lebih  terdorong  untuk mengungkapkan  hal-hal  yang  bersifat good news . Good  news tersebut  dapat  berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah  tersebut  sehingga  meningkatkan  skor kinerjanya.
Tingkat    Ketergantungan    Pemerintah Daerah
Pada penelitian Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016), tingkat ketergantungan dengan pusat  dinyatakan  dengan  besarnya  DAU. Menurut  PP  No.55  tahun  2005,  DAU  adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  keuangan  antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran  daerah  masing-masing  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU  adalah  dana  yang  berasal  dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  keuangan  antar  daerah  untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  hal  tersebut merupakan  konsekuensi  adanya  penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer  yang  cukup  signifikan  di  dalam APBN  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainya.
Penggunaan  DAU  ditetapkan  oleh daerah.  Penggunaan  DAU  dan  penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka  pencapaian  tujuan  pemberian otonomi  kepada  daerah  yaitu  peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin  baik,  seperti  pelayanan  di  bidang kesehatan  dan  pendidikan.
DAU bersifat “Block  Grant” yang berarti  penggunaannya  diserahkan  kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah.  Adapun  cara  menghitung DAU  menurut  UU  No.33/2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah;  dan  PP No.33/2005  tentang  Dana  Perimbangan adalah sebagai berikut:
a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari  penerimaan  dalam  negeri  yang ditetapkan dalam APBN.
b. DAU  untuk  daerah  propinsi  dan  untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing- masing  10%  dan  90%  dari  DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
c. DAU  untuk  suatu  daerah  kabupaten/kota tertentu  ditetapkan  berdasarkan  perkalian jumlah DAU untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan  APBN  dengan  porsi  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
d. Porsi daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. DAU dialokasikan untuk daerah propinsi  dan  kabupaten/kota.  Besaran  DAU ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari Pendapatan  Dalam  Negeri  (PDN) Netto yang ditetapkan  dalam  APBN.  Proporsi  DAU untuk  daerah  provinsi  dan  untuk  daerah kabupaten/kota  ditetapkan  sesuai  dengan imbangan  kewenangan  antara  provinsi  dan kabupaten/kota.
Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah
Kekayaan  ( wealth )  pemerintah  daerah dapat  dinyatakan  dengan  jumlah  PAD (Sumarjo,  2010).  Menurut  Undang-Undang No.33 Tahun 2004, PAD merupakan  sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan  dan  usaha-usaha  daerah  untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah  pusat.  PAD  terdiri  dari  pajak
daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Juliawati, et al , (2012) dalam rangka  menjalankan  fungsi  dan  kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan  fiskal,  daerah  harus  dapat mengenali  potensi  dan  mengidentifikasi sumber-sumber  daya  yang  dimilikinya. Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mampu menggali sumber- sumber keuangan khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di  daerahnya  melalui  PAD.  Tuntutan peningkatan  PAD  semakin  besar  seiring dengan  semakin  banyaknya  kewenangan pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada daerah disertai pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan  dan  Dokumentasi  (P3D)  ke daerah dalam jumlah besar.
PAD  merupakan  tulang  punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi
perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),  maka  akan  semakin  kecil  pula ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah pusat.  Sumber  keuangan  yang  berasal  dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang  berasal  dari  luar  PAD.  Hal  ini  karena PAD  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan kehendak  dan  inisiatif  pemerintah  daerah demi  kelancaran  penyelenggaraan  urusan daerahnya (Juliawati, et al , 2012). Denganlancarnya  penyelenggaraan  urusan daerah  maka  pemerintah  daerah  akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

## Tingkat Belanja Pemerintah Daerah
Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  dituangkan  dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Jumlah belanja  yang  besar  pada  pemerintah  daerah mengindikasikan  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  juga  besar  dan  kompleks. Sistem  pengendalian  terhadap  belanja  harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  agar outcome dapat  tercapai  sebagaimana  prinsip penyusunan  anggaran  berdasarkan  kinerja. Namun, jika pemerintah daerah tidak berhati- hati dalam penatausahaan pengelolaan belanja maka  akan  terjadi  banyak  penyimpangan.
Pada saat ini belanja pemerintah daerah masih ditemukan banyak penyimpangan.
Menurut  Behn  dkk  (2010),  belanja berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  organisasi nirlaba. Belanja pemerintah terbukti berpengaruh  positif  pada  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  (Marfiana  dan  Kurniasih, 2013).  Menurut  Nurdiono  (2014)  besarnya anggaran  belanja  publik  berdampak    pada opini  BPK.
Pemerintah  daerah  dengan  realisasi anggaran  belanja  yang  besar  pada  umumnya mempunyai kompleksitas kegiatan yang besar pula.  Anggaran  belanja  yang  besar  pada umumnya  terdiri  dari  kegiatan  yang  banyak oleh karena itu dibutuhkan pengendalian yang memadai.  Belanja  pemerintah  daerah  yang besar jika tidak dikelola dengan hati-hati akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan. Penyimpangan-
penyimpangan
yang terjadi akan
mempengaruhi  auditor  dalam    memberikan opini.
Opini Audit
Audit adalah “suatu  proses sistematik dan  objektif  dari  penyediaan  dan  evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan  (assertion)  tentang  kegiatan  dan kejadiaan  ekonomi  guna  memastikan  derajat kesesuaian  atau  tingkat  hubungan  antara pernyataan  tersebut dengan  kriteria  yang ada serta  menyampaikan  hasil  yang  diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Arens, 2008).
Opini audit merupakan hasil dari proses audit  dan  salah  satu  faktor  yang  dapat menggambarkan kualitas  audit  (Wibowo dan Rossieta,  2009).  Hal  serupa  juga  dinyatakan dalam  Setyowati  (2013)  yang  berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah  pusat  dalam  menilai  kinerja pemerintah  daerah.  Opini  audit  merupakan pernyataan  auditor  atas  kewajaran  informasi keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan,  sehingga  opini  audit  dapat digunakan  oleh  pengguna    laporan  keuangan dan memberikan  keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan. Dalam  UU  No.15  tahun  2004  pasal  1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
disebutkan  bahwa  “  pemeriksa  adalah  orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara    untuk  dan  atas  nama  BPK”.  BPK adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,    yang  mana hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan  opini  tentang  tingkat  kewajaran informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan  yang  disajikan  didasarkan  pada kriteria:
a. Kesesuaian  dengan  standar  akuntansi pemerintahan
b. Kecukupan  pengungkapan  (adequate disclosures)
c. Kejujuran  untuk/  dalam  menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
d. Efektivitas sistem pengendalian internal Pada  dasarnya  terdapat  dua  kondisi menentukan  opini  yaitu  pembatasan  lingkup audit  atau  kecukupan  bukti  ( audit  evidence ) dan penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah  saji  serta  materialitas.  Materialitas adalah  besarnya  informasi  akuntansi  yang apabila  terjadi  penghilangan  atau  salah  saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi  pertimbangan  orang  yang meletakkan  kepercayaan  pada  informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu: Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (Unqualified Opinion)
Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) adalah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang diperiksa  menyajikan  secara  wajar  dalam semua  hal  yang  material,  Laporan  Realisasi APBD,  Laporan  Arus  Kas,  Neraca  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  sesuai dengan prinsip akuntansi yang  berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini  jenis  ini,  artinya  auditor  meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,  pemerintah  daerah  tersebut dianggap  telah  menyelenggarakan  prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  dengan  baik,
dan  kalaupun  ada  kesalahan,  kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Pendapat    Wajar  Dengan  Pengecualian atau WDP (Qualified Opinion ) Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP) dalah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah    daerah  yang diperiksa  menyajikan  secara  wajar  dalam semua  hal  yang    material,  Laporan  Realisasi APBD,  Laporan  Arus  Kas,  Neraca  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  sesuai dengan prinsip akuntansi yang  berlaku umum di  Indonesia,  kecuali  untuk  dampak  hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

## Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pendapat  tidak  wajar  adalah  pendapat yang  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  diperiksa  tidak menyajikan  secara  wajar  Laporan  Realisasi APBD,  Laporan  Arus  Kas,  Neraca  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan
mendapatkan  opini  jenis  ini,  berarti  auditor meyakini  laporan  keuangan  pemerintah daerah  diragukan  kewajarannya,  sehingga bias menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan  Tidak  Memberikan  Pendapat (Disclaimer Opinion)
Adalah  pendapat  yang  menyatakan bahwa  Auditor  tidak  menyatakan  pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk
membuat kesimpulan. Opini ini bias diterbitkan  jika  auditor    menganggap  ada ruang  lingkup  audit  yang  dibatasi  oleh pemerintah  daerah  yang  diaudit,  misalnya karena  auditor  tidak  bias  memperoleh  bukti- bukti yang dibutuhkan untuk bias menyimpulkan  dan  menyatakan  laporan sudah disajikan dengan wajar.

## 3. METODE PENELITIAN
Kerangka Pemikiran (Nuraeni dan Martani , 2012) menyatakan  bahwa  organisasi  dengan  aset yang  besar  mempunyai  system  pengendalian intern  yang  kuat.  (Mustikarini  dan  Fitriasari 2012;  Martani  dan  Lestiani  2012;  Robin dan Austin  1986)  yang  menyatakan  bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat
maka pemerintah daerah akan lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang  berlaku sehingga berpengaruh pada hasil opini  audit.
Pendapatan  asli  daerah  yang  besar mencerminkan  bahwa  pemerintah  dituntut untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan  PAD  oleh  para stakeholder khususnya  penyumbang  pendapatan.  Selain itu,  pemerintah  daerah  dapat  memperkecil potensi-potensi  kehilangan  pendapatan  yang menyebabkan  kerugian  Negara  memperkecil potensi-potensi  kehilangan  pendapatan  yang menyebabkan  kerugian  Negara  dan  semakin baiknya  opini  yang  di  berikan  BPK.  Begitu pula Belanja pemerintah yang besar mencerminkan  kegiatan  yang  komplek  dan rumit  dan  jika  sistem  pengendalian  intern pengelolaan belanja tidak optimal maka akan terjadi  banyaknya  penyimpangan  belanja yang  berpengaruh  terhadap  opini  audit .Berdasarkan  landasan  teori  dan  masalah penelitian yang sudah ada, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :

## Sumber : Bukan data diolah, 2020
Gambar  3.1

## Skema Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  gambar  2.1,  peranan kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini sangat penting  untuk menggambarkan secara tepat  objek  yang  akan  diteliti  dan  untuk menganalisis kekuatan hubungan X1, X2, X3, dan  X4  terhadap  Y  secara  parsial    maupun simultan.
Tempat dan waktu Penelitian Guna memperoleh data yang diperlukan  dalam  penulisan  skripsi  yang berjudul  “Pengaruh  Ukuran  pemerintah daerah,  Tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, Tingkat  belanja  pemerintah  daerah  terhadap Opini  Audit”,  maka  peneliti  melakukan penelitian  di  34    Provinsi  yang  ada  di
Indoneisa  untuk periode  2008 - 2018. Penelitian  ini  dilakukan  mulai  dari bulan  Maret  2020  sampai  dengan  bulan  Juli 2020.  Tahun  data  yang  diteliti  selama  10 tahun,  mulai  dari  tahun  2008  sampai  dengan tahun 2018.

## Teknik Pengumpulan  Data
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan dalam berbagai sumber dan setting. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sanusi (2016) “data sekunder adalah data yang sudah tersedia  dan  dikumpulkan  oleh  pihak  lain. Terkait dengan data sekunder peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya”.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi  (berupa  bukti,  catatan,  atau laporan  historis  yang  telah  tersusun  dalam arsip).  Data-data  dalam  penelitian  ini diperoleh  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2008 – 2018 yang didapat dari Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK).

## Populasi
Populasi,  yaitu  seluruh  kumpulan elemen  yang  menunjukkan  ciri-ciri  tertentu yang  dapat  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  (Sanusi,  2016).  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  LKPD  mengenai karakteristik  pemerintah  daerah  dan  opini audit 34 Provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai objek penelitian.

## Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah karakeristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Sugiyono,  2018).Teknik  dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive  sampling dengan  tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai tujuan penelitian. Metode purposive sampling merupakan  teknik  pengambilan sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan atau  kriteria  tertentu  (Sugiyono,  2018). Purposive  sampling  lebih  tepat  digunakan oleh  peneliti  apabila  memang  sebuah penelitian  memerlukan  kriteria  khusus  agar sampel  yang  diambil  nantinya  sesuai  dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan  nilai  yang  lebih  representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi  tujuan  sebenarnya  dilakukan penelitian.  Pada penelitian  ini  menggunakan sampel  Pemda  Provinsi  di  Indonesia  untuk
tahun anggaran 2008-2018 yang telah diaudit oleh BPK RI dan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Kriteria- kriteria  atas  sampel  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Laporan  Keuangan  Pemda  (LKPD) Provinsi pada tahun 2008-2018 yang telah diaudit oleh BPK.
2. Memiliki  data  yang  lengkap  untuk pengukuran keseluruhan variabel:
A. Menyediakan  komponen  LKPD,  yaitu Laporan Realisasi Anggaran
B. Menyediakan  komponen  LKPD,  yaitu Neraca
C. Menyediakan  komponen  LKPD,  yaitu Laporan Arus Kas
D. Menyediakan  komponen  LKPD,  yaitu Catatan atas Laporan Keuangan.
E. Menyediakan  data  opini  audit  pada LKPD / Laporan Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan sampel diatas, maka sampel yang terpilih dan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  176  Laporan  Keuangan  Pemda Provinsi  yang  terdapat  pada  16  Provinsi  di Indonesia. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data adalah
mendeskripsikan  teknik  analisis  apa  yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis  data  yang  telah  dikumpulkan, termasuk pengujiannya.
Data yang dikumpulkan tersebut ditentukan oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan  karakteristik  tujuan  studi apakah  untuk  eksplorasi,    deskripsi,atau menguji  hipotesis  (Sanusi,2016).  Dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi  hipotesis.  Berdasarkan  Hipotesis yang  dirumuskan  berdasarkan  data  tersebut selanjutnya  dicarikan  data  lagi  secara berulang-ulang  sehingga  selanjutnya  dapat disimpulkan apakah Hipotesis tersebut diterima  atau  ditolak  berdasarkan  data  yang terkumpul.  Bila  berdasarkan  data  yang  dapat dikumpulkan  secara  berulang-ulang  dengan teknik teriangulasi, ternyata Hipotesis diterima, maka Hipotesis tersebut berkembang  menjadi  teori.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis regresi  logistik  dan  regresi  ordinal  dengan menggunakan  alat  bantu  program spss dan Excel .
Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata rata ( mean ), standar deviasi ( standard deviation ), dan  maksimum  minimum.  Mean  digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang  diperkirakan  dari  sampel.  Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata- rata  dari  sampel.  Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum  dari  populasi  (Ghozali,  2013).  Hal ini  perlu  dilakukan  untuk  melihat  gambaran keseluruhan  dari  sampel  yang  berhasil dikumpulkan  dan  memenuhi  syarat  untuk dijadikan sampel penelitian.
Binomial  Logistic  Regression.
Regresi logistik adalah sebuah
pendekatan  untuk  membuat  model  prediksi seperti  halnya  regresi  linier  atau  yang  biasa disebut dengan istilah Ordinary Least
Squares  (OLS)  regression .  Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi  variabel  terikat  yang  berskala dikotomi  (dummy).  Skala  dikotomi  yang dimaksud  adalah  skala  data  nominal  dengan dua  kategori,  misalnya:  Ya  dan  Tidak,  Baik dan  Buruk  atau  Tinggi  dan  Rendah.  Apabila pada  OLS  mewajibkan  syarat  atau  asumsi bahwa error varians (residual) terdistribusi secara  normal.  Sebaliknya,  pada  regresi ini tidak  dibutuhkan  asumsi  tersebut  sebab pada  regresi  jenis  logistik  ini  mengikuti distribusi logistik. Skala dikotomi pada uji ini adalah WTP (1)  dan  WDP, TW, TMP (0). Uji -2 Log  Likelihood (-2LogL)
Uji likelihood untuk melihat penambahan  variabel  independen  yaitu Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah,  Tingkat kekayaan  pemerintah  daerah,  dan  Tingkat belanja  pemerintah  daerah  ke  dalam  model penelitian  apakah  dapat  memperbaiki  model fit ke dalam model penelitian . Dengan nilai :
 - 2  Log  Likelihood  <chi square tabel sehingga menerima Ho.
 - 2 Log Likelihood>chi square tabel sehingga menolak Ho.
Uji    Nilai    Hosmer  and    Lemeshow’s Goodness of Fit Test nilai Hosmer  and  Lemeshow’s Goodness  of  Fit  Test adalah  Untuk mengetahui  apakah  model  dapat  digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian . Dengan nilai :
 nilai signifikansi>0,05 sehingga model dapat diterima.  nilai signifikansi <0,05 sehingga model tidak dapat diterima.

## Uji  Nagelkerke  R2
Nagelkerke R2  adalah  uji  yang  di lakukan  untuk  mengetahui  besaran  variabel independen  yang  dapat  dijelaskan  oleh variabel dependen.
Uji  omnibus  test omnibus  test adalah  Uji  untuk menujukan  bahwa  penambahan  variabel independen  dapat  memberikan  pengaruh nyata terhadap model , atau dengan kata lain model di nyatakan fit . Dengan nilai :
 nilai  signifikansi  <  0,05 maka Ho dapat di terima.
 nilai signifikansi > 0,05 maka
Ho tidak dapat di terima.
Uji Estimasi Parameter
Uji  ini  dapat  dilihat  dari  tampilan output variable inequation. Untuk
mengetahui Variabel independen yang mempengaruhi  variabel  dependen  pada  level signifikan
***signifikan pada level α = 1 %
** signifikan pada level α =5 % *signifikan pada level α = 10 % maka  persamaan  penelitian  adalah sebagai berikut :
Y = Constant + B (X1) + B (X2) + B (X3) + B (X4) .

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum, range,  kurtosis  dan  skewness  (kemencengan distribusi). Variabel independen dalam penelitian  ini  adalah  ukuran  pemerintah daerah,  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah,  tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah, dan  tingkat  belanja  pemerintah  daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah  opini  audit.  Hasil  uji statistik deskriptif terhadap variabel independen  dan  variabel  dependen  dapat dilihat pada tabel  4.1 di bawah ini :
Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Sumber : Output SPSS version 23
Tabel  4.1  di  atas  memberikan penjelasan  mengenai  statistik  deskriptif  dari setiap  variabel  penelitian.  Jumlah  sampel laporan  keuangan  pemerintah  daerah  audited di  Provinsi  Indonesia  yang  diteliti  adalah sebanyak  176  laporan  realisasi  pendapatan dan  belanja  pemerintah  daerah.  Variabel independen  ukuran  daerah  memiliki  nilai terendah sebesar 25,65, nilai tertinggi sebesar 31,32,  nilai  rata-rata  sebesar  29,8042,  dan standar  deviasi  sebesar  0,79821.  Variabel independen tingkat ketergantungan pemerintah  daerah  memiliki  nilai  terendah sebesar  4,51,  nilai  tertinggi  sebesar  86,37, nilai  rata-rata  sebesar  27,8108,  dan  standar deviasi sebesar 18,22456. Varibel independen tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki nilai  terendah  sebesar  25,13,  nilai  tertinggi sebesar 30,60, nilai rata-rata sebesar 27,9173, dan standar deviasi sebesar 1,16963. Variabel independen tingkat belanja pemerintah daerah memiliki  nilai  terendah  sebesar  27,04,  nilai tertinggi sebesar 30,79, nilai rata-rata sebesar 29,0632, dan standar deviasi sebesar 0,75775. Variabel dependen opini audit memiliki nilai terendah  sebesar  1,  nilai  tertinggi  sebesar  4, nilai  rata-rata  sebesar  3,20,  dan  standar deviasi sebesar 1,014.
Binomial  Logistic Regression. Uji -2 Log Likelihood (-2LogL).
Tabel 4.2 Hasil Uji -2 Log Likelihood (-2LogL)
Sumber : Output SPSS SPSS version 23 Uji - 2 Log Likelihood (-2LogL). Uji likelihood dalam penelitian ini diperoleh nilai
-2LogL  adalah  sebesar  197.481.  Yang menyatakan  bahwa  nilai 2  Log  Likelihood sebesar 197,481<  dari  Tabel  chi  square sebesar  202,513.  Hal  ini  berarti  Ho  diterima atau  penambahan  variabel  independen  yaitu Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah,  Tingkat kekayaan  pemerintah  daerah,  dan  Tingkat belanja  pemerintah  daerah  ke  dalam  model penelitian dapat memperbaiki  model fit.
Uji Nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test.
Tabel 4.3

## Hasil Uji Nilai Hosmer and Lemeshow’s
Goodness of Fit Test

## Sumber : Output SPSS SPSS version 23
Hasil  penelitian  ini  nilai Hosmer and  Lemeshow’s  Goodness  of  Fit  Test adalah  0,921  yang  berarti  bahwa  nilai tersebut  lebih  besar  dari  0,05  sehingga model  baik  atau  dapat  diterima.  Dengan demikian,  maka  model  dapat  digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian.
4.1.2.3. Uji Nagelkerke R2 Tabel 4.4
Hasil Uji Nagelkerke R2

## Sumber  :  Output  SPSS  SPSS version 23
Uji Nagelkerke R2. Pada penelitian ini nilai Nagelkerke R2 adalah sebesar 0,305 yang  berarti  bahwa  variabilitas  variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependenadalah  30,5%  sedangkan  sisanya 69,5%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain diluar penelitian.
Uji omnibus test Tabel 4.5
Hasil Uji omnibus test
Sumber : Output SPSS SPSS version 23 Hasil uji omnibus  test pada penelitian  ini  adalaha  sebesar  0,000  yang untuk menujukan bahwa penambahan variable  independen  dapat  memberikan pengaruh nyata terhadap model , atau dengan kata  lain  model  di  nyatakan  fit.  Hasil  uji  ini juga  menjelaskan  bahwa  ada  pengaruh signifikan secara simultan ukuran pemerintah daerah (X1), tingkat ketergantungan pemerintah  daerah  (X2),  tingkat  kekayaan pemerintah  daerah  (X3),  dan  tingkat  belanja pemerintah  daerah  (X4)  terhadap  opini  audit (Y) oleh karena nilai sig sebesar 0,000 < dari 0,05.
Uji Estimasi Parameter.
Uji  Estimasi  Parameter.  Uji  ini dapat  dilihat  dari  tampilan output  variable inequation.
Tabel 4.6 Hasil Uji Estimasi Parameter

## Sumber : Output SPSS SPSS version 23
***signifikan pada level α = 1 % ** signifikan pada level α =5 %
* signifikan pada level α = 10 %
Berdasarkan  hasil  di  atas  maka diperoleh persamaan sebagai berikut ini.
Opini =  - 68.470 + 0,831 ( X1) + 0,049 (X2)
+ 0,441 (X3) + 1.057 (X4)
Variabel
independen yang mempengaruhi  variabel  dependen  pada  level signifikan  1%  adalah  variabel  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  (X2). Variabel  independen  yang  mempengaruhi variabel  dependen  pada  level  signifikan  5% adalah  (X1)  ukuran  pemerintah  daerah  (X3) tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah  (X4). signifikan  serta  mempunyai  mempunyai
koefisien  positif  sehingga  H1,  H2,  H3,  H4 dapat diterima.
1. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019 . Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi lebih  kecil dari 0,05 (0,019 <
0,05),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh  terhadap variabel opini audit  .  Maka  dapat  diketahui  bahwa  Ha diterima  dan  Ho  ditolak  ,  artinya  dapat disimpulkan  bahwa  ukuran  pemerintah daerah  berpengaruh  signifikan  secara parsial terhadap opini audit .
2. Variabel tingkat ketergantungan
pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,001.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi lebih  kecil  dari  0,05  (0,001  <  0,05), sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap variabel opini audit.  Maka  dapat  diketahui  bahwa  Ha diterima  dan  Ho  ditolak,  artinya  dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap opini audit .
3. Variabel  tingkat  kekayaan  pemerintah daerah  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar
0,039.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05 (0,039  <  0,05),  sehingga  dapat  dikatakan bahwa variabel tingkat kekayaan pemerintah  daerah    memiliki  pengaruh terhadap variable opini audit. Maka dapat diketahui  bahwa  Ha  diterima  dan  Ho ditolak,  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap opini audit.
4. Variabel  tingkat  belanja  pemerintah  daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (0,025  < 0,05),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa variabel  tingkat  belanja  pemerintah  daerah memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  opini audit . Maka dapat diketahui Ha diterima dan Ho ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap opini audit.
Pembahasan Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah
terhadap Opini Audit.
Pada  pengujian binomial  regresi logistik ukuran pemerintah daerah mempunyai  nilai  signifikansi  0,019  dan berkoefisien  positif  sehingga  H1  dapat diterima.  Hal  ini  berarti  semakin  besar  nilai aset  yang  dimiliki  pemerintah  daerah kemungkinan  akan  mendapatkan  opini  yang lebih  baik  atau  WTP.  Penelitian  ini mendukung  penelitian  DeAngelo  (1981); Deis dan Giroux (1992); Setyaningrum (2012) bahwa  pemerintah  daerah  yang  mempunyai aset besar akan menyajikan laporan keuangan yang  jauh  dari  salah  saji.  Aset  yang  besar merupakan  sumber  daya  yang  baik  dalam menjalankan  organsasi.  Menurut  Doyle  dkk. (2005);  Petrovits  dkk.  (2011);  dan  Zaelani (2010), Nuraeni dan Martani 2012)
menyatakan  bahwa  organisasi  dengan  aset yang  besar  mempunyai  sistem  pengendalian intern  yang  kuat.  Sistem  pengendalian  intern yang  kuat  menghasilkan  laporan  keuangan yang  andal  dan  reliabel  sehingga  opini  audit akan menjadi lebih baik.
Pengaruh Tingkat
Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit.
Tingkat  ketergantungan pemerintah daerah  mempunyai  nilai  signifikansi  0,001 dan  mempunyai  koefisien  positif  pada pengujian binomial  logistic  regression .  Oleh karena itu, H2 diterima. Penelitian ini berhasil mendukung penelitian (Susbiyani dkk. 2014; Mustikarini  dan  Fitriasari  2012;  Martani  dan Lestiani 2012; Robin dan Austin 1986) yang menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada pemerintah  pusat  maka  pemerintah  daerah akan  lebih  mentaati  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap  dana-dana  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah  di  monitoring  dan dievaluasi dengan memadai. Ketaatan pemerintah  daerah  akan    berpengaruh  pada opini audit.
Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Pemerintah Daerah terhadap Opini  Audit.
Tingkat kekayaan pemerintah daerah mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,039  yang  berarti  di  bawah  0,05  dan mempunyai  korelasi  positif  sehingga  H3 dalam  penelitian  ini  dapat  diterima.  Hal  ini berarti  bahwa  semakin  besar  pendapatan maka  semakin  tinggi  pengendalian  yang dibutuhkan. Meningkatnya pengendalian
maka akan berdampak pada ketaatan terhadap peraturan  yang  berlaku  dan  pada  akhirnya akan  memperoleh  opini  yang  baik.  Hasil  ini mendukung  penelitian  yang  menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif pada pengungkapan  LKPD  (Laswad  dkk.,  2005; Setyaningrum  dan  Syafitri,  2012)  kinerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  besar mencerminkan  bahwa  pemerintah  dituntut untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan  PAD  oleh  para stakeholder khususnya  penyumbang  pendapatan.  Selain itu,  pemerintah  daerah  dapat  memperkecil potensi-potensi  kehilangan  pendapatan  yang menyebabkan kerugian negara.
Pengaruh  Tingkat  Belanja  Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit.
Variabel  belanja  pada  uji binomial logistic regression mempunyai nilai signifikansi  sebesar  0,025  dan  berkorelasi positif  maka  H4  dalam  penelitian  ini  dapat diterima. Penelitian  ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa belanja berpengaruh terhadap  opini  audit  (Nurdiono,  2014)  dan kinerja  pemerintah  daerah  (Mustikarini  dan Fitriasari,  2012).  Belanja  pemerintah  yang besar  mencerminkan  kegiatan  yang  komplek dan rumit dan jika sistem pengendalian intern pengelolaan belanja tidak optimal maka  akan terjadi    banyaknya    penyimpangan    belanja, sehingga dibutuhkan pengendalian yang baik. Pengendalian yang baik ini akan mendapatkan opini  yang baik.
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit. Dalam uji Binomial Logistic Regression Hasil uji omnibus test menjelaskan  bahwa  ada  pengaruh  signifikan secara  simultan  ukuran  pemerintah  daerah (X1),  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah  (X2),  tingkat  kekayaan  pemerintah daerah  (X3),  dan  tingkat  belanja  pemerintah daerah  (X4)  terhadap  opini  audit  (Y)  oleh karena  nilai  sig  sebesar  0,000  <  dari  0,05. Penelitian  ini  berhasil  medukung  penelitain yang  di  lakukan  oleh Martani  dan  Liestiani, (2012). Yang menyatakan bahwa Karakteristik pemerintah daerah berhubungan dengan  kualitas  informasi  yang  dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dana alokasi umum, Pendapatan  asli  daerah,  Belanja  adalah merupakan  bagian  dari  APBN.  Mulai  dari penyusunan,    pelaksanaan,    dan  pertangung
jawaban APBD berdasarkan peraturan perundang-undagan    yang  berlaku.  Semakin besar DAU, PAD, dan Belanja maka semakin rumit  pertangung  jawaban  APBD  tersebut. Dengan  tingkat  kompleksitas  pengelolaan APBD  maka  di  perlukan  pengawasan  yang baik  dan  juga  perlu  aturan-aturan  yang  perlu di  susun  sehingga  tidak  terjadi  kecurangan- kecurangan  atau  hal  hal  yang negative dari pengelolaan  sampai  dengan  pertangung jawaban  APBD.  Oleh  karena  itu  semakin besarnya  DAU,  PAD,  dan  Belanja  diikuti semakin  tinggi  tingkat  pengawasan  dan peraturan  maka  akan  berpengaruh  terhadap opini audit.
Semakin  besar  aset  daerah  berarti baik  pegelolaan  secara  administratif  dan pengawasan  secara  fisik  semakin  tinggi. Semakin baik dan tingginya pengawasan fisik dan  administratif  daripada  aset  maka berpngaruh  terhadap  pengendalian  intren secara keseluruhan. Pengendalian intren yang baik secara keseluruhan dari pemerintah akan berpengaruh  terhadap  opini  yang  di  berikan oleh BPK.

## 5. KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  pengujian binomial logistic  regression Ukuran  pemerintah daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Opini audit.
2. Berdasarkan  hasil  pengujian binomial logistic regression Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
3. Berdasarkan  hasil  pengujian binomial logistic  regression Tingkat  kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
4. Berdasarkan  hasil  pengujian binomial logistic regression Tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
5. Berdasarkan  hasil  pengujian omnibus  test Ukuruan  permerintah  daerah,  Tingkat ketergantungan pemerintah daerah,
Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan
Tingkat  belanja  pemerintah  daerah  secara bersama-sama  (simultan)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.

## 6. REFERENSI
Arens,  et.al.  (2015).  Auditing  &  Jasa Asurance:  Pendekatan  Terintegrasi, Edisi  Kelima  belas  Jilid1.  Jakarta: Erlangga2012.
Auditing and
Assurance  Service:  an  Integrated Approach, 14th Edition. United States of America: Pearson.
Behn,  B.  K.,  J.  V.  Carcello.,  D.  R. Hermanson.,  &  R.  H.  Hermanson. (1997).  “The  Determinants  of  Audit Client  Satisfaction  among  Clients  of Big  6  Firms.”  Accounting  Horizons, (March): vol. 11. No. (1), 7-24. De  Angelo,  L.E.  (1981)  “Auditor  Size  and
Audit Quality” . Journal of Accounting  and  Economics 3:  183-
199.
Doyle,  J.T.,  Weili,  G.,  &  Sarah  McVay,
(2005) Determinants  of  Weaknesses in  Internal  Control  over  Financial Reporting. School  Conference  at Columbia  University  AAA  Midwest Regional Meeting.
Halim, A. & Abdullah, S. (2006) “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah  Sebuah  Peluang  Penelitian Anggaran  dan  Akuntansi” .  Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Juliawati et al.,. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Kusumawardani.  (2012).  Pengaruh  size, Kemakmuran,  Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Indonesia Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Laswad,  F.,  R.  Fisher.,  &  P.  Oyelere.(2005) “Determinant  of  Voluntary  Internet
Financial Reporting by Local
Government  Authorities”. Journal  of
Accounting and Public Policy
24:101-121.
Liestiani,A.(2008). Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemda  Kabupaten  /  Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006 .  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi
Universitas Indonesia,Depok.
Marfiana,  N.,  &  Kurniasih,  L.  (2013)
“Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Journal & Proceeding FEB Unsoed 3(1). Martani, D. & Lestiani, A. (2012) “Disclousure  in  Local  Government Financial  Statement:  the  Case  of Indonesia” . Global Review of
Accounting and Finance 3(1): 67-84.
Mustikarini,  W.,  A.,  &  Fitriasari,  D.  (2012) “Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah
Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun Anggaran 2007” . Simposium Nasional Akuntansi XV . Banjarmasin. Nuraeni & Martani, D. (2012) The Impact Of Local  Governments  Characteristics toward  Their  Audit  Quality  for
Financial  Reports  of 2008-2009 , 3rd International Conference on Business And Economic Research (3rd ICBER 2012). Nurdiono.  (2015)  .  Analisis  Hasil  Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Disertasi.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis.  Universitas  Gajah  Mada. Yogyakarta Olken, Benjamin A. (2007) Monitoring Corruption:  Evidence  from  a  Field Experiment in Indonesia. The University Of Chicago Petrovits,  C.,  C.  Shakespeare.,  &  A.  Shih. (2011) The Causes and Consequences of  Internal  Control  Problems  in Nonprofit Organizations. The Accounting Review 86 (1):325-357. Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2017). Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah,
Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan  Audit  Terhadap  Opini. Jurnal Akuntansi , 20 (2), 167.
https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52 Priharjanto,  A.,  &  Wardani,  Y.  Y.  (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan,  Opini  Audit,  Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Di  Indonesia. Info Artha , 1 ,
97–110. https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72 Robbins,  W.A.  &  Austin,  K.R.  (1986) Determinant Quality in Governmental Financial Reports:  An Assessment of the Appropriateness of a  Compound  Measure. Journal  of Accounting  Research 24  (2):  412- 421.
Rosadi,  S.,  Siyamto,  Y.,  &  Aisyiah,  H.  N. (2017).  Pengaruh  Ketepatan  Waktu Penyampaian  Laporan  Keuangan,
Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan,  Status  Daerah Dan  Ukuran  Daerah  Terhadap  Opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  Di  Pulau  Jawa  Tahun  2013.
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 3 (2), 99. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.103 Safitri,  N.  L.  K.  S.  A.  (2014). Internal  Dan Temuan  Kepatuhan  Terhadap  Opini Audit Pada Pemerintah Daerah . Setyaningrum,  D.  (2012) Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit  BPK-RI). Simposium  Nasional
Akuntansi XV. Banjarmasin.
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).
Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 9 (2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Setyawati,  H.  (2013).  Pengaruh  Orientasi Kewirausahaan  Dan  Orientasi  Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Keunggulan  Bersaing  Dan  Persepsi Ketidak  pastian  lingkungan  Sebagai Variabel  Moderasi  (Survey  pada UMKM  Perdagangan  di  Kabupaten Kebumen). Fokus  Bisnis  :  Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 12 (2).
Suhardjanto,  D.  &  Lesmana,  S.  I.  (2010) Pengaruh  Karakterstik  Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan  Wajib  di  Indonesia .
Prestasi 3(2): 25-40
Suhardjanto,  D.,  Rusmin,  Mandasari,  &
P.,Brown,  A.  (2010). Mandatory Disclosure  Compliance  and  Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities . Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.
Suhardjanto,  D.  &  Yulianingtyas,  R.  R. (2011) “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten / Kota di Indonesia)”. Jurnal  Akuntansi  dan
Auditing Volume 8(1): 30-42. Sumardjo, H. (2010) Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di
Indonesia.
Skripsi.  FEB  Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta Susbiyani,  A.,  B.  Subroto,  Sutrisno.,  &  B. Purnomosidhi. (2014) “The compliance with Mandatory Disclousure  of  Financial  Statement: A  Study  from  Local  Government  in
Indonesia”. Research  Journal  of Finance  and  Accounting 5(10):  124- 130
Wibowo,  A,  &  Rossieta,  H.  (2009).  Faktor- faktor  Determenasi  Kualitas  Audit- Suatu  Studi  Dengan  Pendekatan Earning Surprise Benchmark.Pascasarjana Ilmu Akuntasi FEUI.