## PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA TAK TERDUGA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Desir Rohma Dyna 1 , Nelly Masnila 2 , Riza Wahyudi 3 1,2,3 Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya Email: desirrohmadynaa@gmail.com , nellymasnila@polsri.ac.id , rizawahyudi70@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  effect  of  capital  expenditures,  good  and  services expenditures, and unexpected expenditures on budget absorption at the government of the district/city in South Sumatera Province. The population in this research are all district/cities in South Sumatera Province  which  is  includes  17  district/cities  with  saturated  sampling,  the  population  were  used  as sample so the sample of this research was 17 district/cities in South Sumatera. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Audit Board of Republik Indonesia with an observation year of 5 years. The analysis data method used in this research was multiple regression analysis method. Based on the results of data processing through the IBM SPSS Statistic Software that had been analyzed, it is concluded that the capital expenditures, good and services expenditures affect budget absorption and unexpected expenditures did not affect budget absorption at the Government of the District/City in South Sumatera Province.
Keywords : Capital Expenditures, Good and Services Expenditures, Unexpected Expenditures on Budget Absorption

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel belanja modal, belanja barang dan jasa,  belanja  tak  terduga  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi pada penelitian yang dilakukan ialah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan  total  17  Kabupaten/Kota  dan  memakai  kriteria  sampling  jenuh dimana  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel  sehingga  sampel  penelitian  ini  17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah data sekunder yang didapat pada situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan tahun amanat yaitu 5 tahun. Metode analisis data yang dipakai pada penelitian yang dilaksanakan ialah metode analisis regresi linear berganda. Didasari dari hasil pengolahan data lewat Software IBM SPSS Statistik yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan jika variabel belanja modal, belanja barang dan jasa  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  sedangkan  belanja  tak  terduga  tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Kata Kunci : Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga, Penyerapan Anggaran

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dari  orde  baru  ke  zaman  reformasi,  memberi kesempatan munculnya pemerintahan sendiri yang diawali dengan pengalihan kewenangan pemerintah  pusat  ke  daerah.  Otonomi  daerah  dilakukan  melalui  pemberian  wewenang  di bidang anggaran  maupun penerimaan keuangan, baik dari segi administrasi juga dalam hal penggunaan,  sebagaimana  diatur  dalam  APBD.  Pemerintah  daerah  menyusun  rencana
keuangan  setiap  tahunnya,  tercantum  didalam  APBD  dan  disepakati  oleh  DPRD.  Hal  ini mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah yang mendukung upaya pembangunan daerah mereka sendiri demi kesejahteraan masyarakat (Huda dan Sumiati, 2019).
Saat  ini,  negara  secara  aktif  terlibat  dalam  meningkatkan  kesadaran  akan  peran pemerintah,  yang  diperlukan  untuk  memberikan  pergerakan  yang  lebih  cepat  bagi perekonomi  negara  (Idrus,  2013).  Peran  negara  dapat  dijelaskan  dengan  meningkatkan potensi wilayah dan pengelolaan tenaga kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tingkat  penggunaan  anggaran  di  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah merupakan  hal yang penting yang dibahas oleh pemerhati ekonomi dan masyarakat sebagai indeks gagalnya birokrasi.  Faktor penyebab kurang maksimal kinerja pemerintah daerah yang sudah ditargetkan adalah  rendahnya penyerapan anggaran.  Anggaran  tidak  terserap  secara maksimal dapat menyebabkan berkurangnya nilai manfaat belanja, dikarenakan pemerintah tidak menggunakan seluruh dana yang dialokasikan atau terdapat dana yang menganggur.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  satu  diantaranya  mengalami  kesulitan merealisasi belanja yang belum mencapai target. Realisasi belanja daerah di Sumatera Selatan masih  relatif  rendah.  Dalam  Media  Indonesia  (2021),  Gubernur  Sumatera  Selatan  Herman Deru  menerangkan  bahwa  alasan  terlambatnya  penyerapan  anggaran  di  beberapa  wilayah terjadi dikarenakan keterlambatan dari proses tender. Untuk itu, setiap daerah harus segera memaksimalkan  serapan  anggaran  diwaktu  yang  tersisa.  Hingga  September  2021,  tingkat realisasi belanja pemerintah tergolong dibawah 50%.
Menurut  informasi  dari  data  Kanwil  DJPb  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  Media Indonesia (2021), terdapat delapan daerah yang tingkat realisasi belanja yang masih dibawah 50%.  Daerah-daerah  tersebut  antara  lain,  Kota  Palembang  dengan  tingkat  realisasi  belanja sebesar  49,19%  dan  Lubuk  Linggau  dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  41,38%. Kemudian,  Kabupaten  Empat  Lawang  dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  46,15%,  Pali dengan tingkat realisasi belanja sebesar 45,60%, Banyuasin dengan tingkat realisasi belanja sebesar  45,56%,  Lahat  dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  43,94%,  Ogan  Ilir  dengan tingkat  realisasi belanja  sebesar  43,54%  dan  yang paling  rendah  Musi  Rawas  Utara  dengan tingkat realisasi belanja sebesar 37,74%.
Sementara  penggunaan  anggaran  belanja  tertinggi  dicapai  oleh  Kabupaten  Musi Banyuasin sebesar 78,69%. Disusul Kabupaten OKU Selatan dengan tingkat realisasi belanja
sebesar  60,61%,  OKU  Timur  dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  55,88%,  Musi  Rawas dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  55,53%,  Kota  Pagaralam  dengan  tingkat  realisasi belanja sebesar 52,11%, OKU dengan tingkat realisasi belanja sebesar 51,05%, Muara Enim 51%,  OKI  dengan  tingkat  realisasi  belanja  sebesar  50,92%.  Secara  keseluruhan,  realisasi pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan relatif tinggi dibanding dengan realisasi  belanja.  Total penerimannya  mendekati  Rp25,3  T.  Sedangkan,  jumlah  pengeluaran belanja hanya Rp21,59 T. Dapat disimpulkan bahwa dana tersimpan di kas daerah yang masih banyak yang belum dialokasikan. Pemerintah harus lebih mamperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar APBD dapat bergerak cepat dalam situasi pertumbuhan yang melambat (Anggi dkk. 2019).
Provinsi Sumatera Selatan merupakan  satu diantara pemerintahan yang mempunyai tingkat  penyerapan  anggaran  belanja  tergolong  rendah,  dimana  serapan  anggaran  pada Provinsi  Sumatera  Selatan  flukuasi  dengan  rata-rata  89,45%  (Kemendagri,  2021).  Keadaan tersebut dapat diperlihatkan pada grafik berikut:

## Gambar 1. Tingkat Penyerapan Anggaran

## Sumber: LKPD Sumatera Selatan, diolah peneliti (2023)
Menurut  PMK  No.  158,  bahwa  kinerja  anggaran  dikatakan  baik  jika  kementerian/lembaga negara  mempunyai  tingkat  serapan  anggaran  setidaknya  95%.  Provinsi  Sumatera  Selatan memiliki  rata-rata  sebesar  89,45%.  Dampak  dari  rendahnya  penggunaan  anggaran  akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Penyerapan anggaran yang rendah justru dinilai sebagai hal kurang baik, karena memberi kesan adanya kekurangan dalam perencanaan  anggaran    seperti  peningkatan  belanja  dari  belanja  wajarnya  atau  mungkin banyaknya program yang tidak dilaksanakan.
84 86 88 90 92 2017 2018 2019 2020 2021 89,89 91,07 90,78 87,33 88,17 Tingkat Penyerapan (%)
Penyerapan Anggaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021
Pemerintah  daerah  menyusun  anggaran  belanja  setelah  mencari  tahu  dari  mana sumber  pendanaannya.  Besaran  pendapatan  akan  mempengaruhi  besaran  alokasi  belanja termasuk  didalamnya  belanja  modal.  Saat  menggunakan  belanja  modal,  pemerintah  harus dapat  mengelola  agar  diserap  dengan  baik.  Sejalan  dengan  tujuan  dari  otonomi  daerah, belanja  modal  memiliki  peran  yang  penting  sebagai  kebijakan  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik.  Dalam  penelitian Kurniawan  (2012),  belanja  modal  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  serapan  anggaran hingga triwulan III tahun 2011 di Satker KPPN Malang.
Penyerapan anggaran terkait belanja  jasa maupun barang adalah sebuah cara untuk menghidupkan  ekonomi  bangsa.  Pengelolaan  barang  ataupun  jasa  menjadi  penting dikarenakan  akan  berpengaruh  terhadap  efisiensi  dan  aktivitas  terhadap  penyelenggaraan pembangunan dalam mencapai berbagai tujuan  dan sasaran pembangunan. Pembangunan diartikan  dalam  berbagai  program,  proyek  dan  kebijakan.  Proyek  termasuk  aktivitas pengadaan barang dan  jasa  yang  mana proses  dan  sistem  pengelolaannya  secara  langsung dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  tingkat  keberhasilan  pembangunan  (Siregar,  2008). Dalam  penelitan  yang  dilakukan  Ratag  dkk.  (2019)  menjelaskan  belanja  barang  dan  jasa mempunyai  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  pada  penyerapan  anggaran  pada lingkungan Universitas Sam Ratulangi.
Demikian  juga  dengan  belanja  tak  terduga,  dimana  penggunaan  APBD  di  berbagai wilayah mempunyai tingkat perimbangan yang berbeda tergantung prioritas di setiap daerah. Dalam  menghadapi  keadaan  yang  tidak  terduga  mengharuskan  Sumatera  Selatan menyesuaikan APBD, anggaran pengeluaran yang  tak terduga menjadi topik menarik untuk dibahas  dikarenakan  alokasi  anggaran  sering  kali  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan penanganan seperti kebutuhan mendesak yang tak terduga akibat dari Covid-19 atau bencana tak terduga lainnya (Aprilia, 2022).
Berdasarkan  fenomena  penyerapan  anggaran  pemerintah  daerah  khususnya  yang terjadi di Indonesia. Peneliti terdorong untuk meneliti Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa,  dan  Belanja  Tak  Terduga  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

## KAJIAN TEORITIK

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan acuan UU Republik Indonesia Nomor 1 Thn. 2022, APBD ialah dasar mengelola keuangan  daerah  dengan  jangka  waktu  satu  tahun  anggaran  berdasarkan  undang-undang terkait  keuangan  negara.  Setiap  tahunnya  menteri  menetapkan  panduan  menyusun  APBD setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  melaksanakan  terkait  penyelengaraan  urusan keuangan.
APBD  merupakan  anggaran  keuangan  daerah  disusun  sesuai peraturan daerah  yang berkaitan  dengan  rencana  penerimaan  dan  belanja  daerah.  Seperti  halnya  pendapatan negara, pendapatan daerah ditunjukkan setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk dibahas dan akan dipatenkan sebagai peraturan. APBD diatur untuk landasan bagi pengeluaran dan penerimaan  dalam  penyelenggaraan  negara  di  tiap  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi daerah  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  APBD  bisa  digunakan  untuk penghubung pemerintah daerah untuk masyarakat terkait yang utama untuk peletakkan oleh pemerintah daerah setelah berhubungan dengan pihak legislatif.

## Penyerapan Anggaran
Menurut  Ramadhani  (2017),  “Penyerapan  anggaran  menunjukkan  kesanggupan pemerintah dalam mencatat serta  melaksanakan aktivitas yang diperoleh dari penggunaan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan anggaran rendah tidak”. Rendahnya penggunaan anggaran bukan berarti salah satu indikator dalam menilai  kesuksesan finansial pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus memberi penglihatan untuk permasalahan ini. Jika permasalahan dapat terjadi secara terus menerus, bisa dipastikan jika tujuan kinerja yang sudah ditentukan tidak bisa dicapai.

## Belanja Modal
Dalam  PMK  No.  102  Tahun  2018  terkait  Klasifikasi  Anggaran,  “Belanja  modal  ialah pengeluaran dalam meningkatkan jumlah aset tetap ataupun aset lain dengan jangka waktu melebihi satu tahun anggaran, ketentuan pendanaan aset tetap ataupun aset yang ditentukan oleh  pemerintah”.  Aset  tetap  dipakai  sebagai  aktivitas  sehari-hari  pada  unit  kerja  yang digunakan  masyarakat  serta  tercatat  dalam  registrasi  aset  Kementerian  atau  Lembaga  dan tujuannya bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, irigasi, jalan dan jaringan, belanja aset lainnya.

## Belanja Barang dan Jasa
Menurut  Peraturan  No.  12  Tahun  2019,  “Belanja  barang  dan  jasa  untuk menganggarkan  terkait  barang/jasa  dengan  masa  penggunaannya  kurang  dari  satu  tahun, seperti barang/jasa yang nantinya di serahkan untuk kepentingan publik.
Kegiatan  dalam  rangka  perolehan  barang  dan  jasa  dari  instansi/lembaga,  prosesnya dari  perencanaan  kebutuhan  hingga  terselesainya  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan barang dan jasa (Astuty, 2022).

## Belanja Tak Terduga
Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran dengan tujuan dalam aktivitas yang diharapkan kejadiannya tak akan terulang, seperti bencana sosial, penanggulangan bencana alam  serta  biaya  tak  terduga  lain  yang  dibutuhkan  agar  terselenggaranya  kekuasaan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah (djpk.kemenkeu.go.id).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2019,  “Belanja  tak  terduga  merupakan belanja dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kebutuhan/keadaan penting termasuk kebutuhan darurat yang tidak tau kapan pengembalian lebih bayar atas penerimaan dari tahun sebelumnya”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan dua jenis variabel bebas dan variabel  terikat.  Penelitian  kuantitatif  pada  penelitian  ini  bertujuan  memberikan gambaran besarnya  pengaruh  Belanja  Modal,  Barang  dan  Jasa,  dan  Belanja  Tak  Terduga  terhadap Penyerapan  Anggaran  pada  Pemerintah  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun anggaran 2017-2021.
Dalam mendapatkan data di penulisan skripsi ini, penulis melakukan kajian penelitian pada  17  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  anggaran  2017-2021.  Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2023 hingga bulan Juli 2023.
Variabel  penelitian  merupakan  segaala  yang  ditentukan  dalam  bentuk  apapun, ditentukan  dalam  suatu  penelitian  dengan  demikian  rupa  untuk  memperoleh  informasi terntang  subjek  dan  kemudian  menarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2018).  Dalam  penelitian  ini
memiliki 3 (tiga) variabel bebas (X) yaitu Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Tak Terduga (X3). Dan 1 variabel terikat yakni Penyerapan Anggaran (Y).
Berikut ini tabel 1. terkait definisi operasional dan skala pengukuran penelitian:
Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Definisi Variabel Pengukuran Skala Penyerapan Anggaran (Y) Penyerapan anggaran merupakan seluruh pengeluaran belanja atau kemampuan pemerintah
daerah untuk memenuhi anggaran belanja berdasarkan alokasi yang
ditetapkan di dalam APBD Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja ×100% Rasio Belanja Modal (X1) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk menambah aset tetap
maupun aset lainnya yang diperoleh masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dengan batas minimum yang ditentukan pemerintah untuk aset tetap maupun aset lainnya
Realisasi Belanja Modal Anggaran Belanja Modal ×100% Rasio Belanja Barang dan Jasa (X2) Belanja barang maupun jasa ialah pengeluaran yang timbul dari belanja yang sifatnya habis pakai
tujuannya sebagai produksi barang/jasa yang
diperdangangkan ataupun Realisasi Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa ×100% Rasio
Variabel Definisi Variabel Pengukuran Skala tak diperdagangkan serta penyediaan barang yang ditujukan bagi pengiriman
ke masyarakat maupun pemerintah daerah
Belanja Tak Terduga (X3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kebutuhan darurat yang sifatnya mendesak dan
tidak dapat diperkirakan
kejadiannya Realisasi Belanja Tak Terduga Anggaran Belanja Tak Terduga ×100% Rasio
Populasi  adalah  bagian  umum  yang  terdiri  atas  subjek/objek  dengan  ciri-ciri karakteristik  tertentu  yang  ditentukan  peneliti  agar  di  pelajari,  kemudia  ditarik  kesimpulan (Sugiyono,  2018).  Sebanyak  17  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  dipakai  pada penelitian yang dilaksanakan.
Sampel  adalah  bagian  dari  total  serta  karakteristik  yang  ada  dimiliki  populasi. Pengukuran  sampel  penelitian  yang  dilakukan  ditentukan  dengan  sampling  jenuh,  dimana keseluruhan  dari  anggota  populasi  digunakan  menjadi  sampel  (Sugiyono,  2018).  Hingga sampel dipenelitian ini adalah 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Pada  penelitian  yang  dijalankan,  pengumpulan  data  menggunakan  sumber  data sekunder  berbentuk  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan yang  didapat dari laman resmi  BPK  RI melalui https://e-ppid.bpk.go.id untuk  mendapatkan laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan  sebagai gambaran dari  kumpulan, pengolah, penyajian dan menganalisis secara deskriptif data kuantitatif. Hasil analisis statistik deskriptif  nantinya
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memberi cerminan secara umum dari ciri data yang di olah contohnya nilai standar deviasi, mean, maksimum, minimum, dll. Nilai ini bermanfaat dalam mengambarkan terkait variabel yang diteliti sehingga dapat menjelaskan besaran data yang ada.  Hasil analisis statistik pada penelitian ini dapat dijelaskan secara ringkas pada tabel 2
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Belanja Modal 85 50.88 124.86 88.2407 10.75463 Belanja Barang dan Jasa 85 69.46 100.16 89.5659 5.41071 Belanja Tak Terduga 85 .00 99.85 32.0681 30.34608 Penyerapan Anggaran 85 73.83 100.93 89.3668 4.86796 Valid N (listwise) 85

## Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan dalam menggambarkan apakah pada model regresi, variabel residual  atau  pengganggu  berdistribusi  dengan  normal.  Pada  penelitian  yang  dijalankan memakai Normal  P-P  Plot dan K-S  Test menggunakan  pendekatan exact .  Penelitian  ini diperoleh hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut:
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot
Berdasarkan gambar, diketahui setiap titik mengikuti garis diagonal serta tedistribusi disekitar  garis,  jadi  data  yang  tersedia  dapat  dipakai  dalam  statistik  dikarenakan  nilai residualnya telah normal.
Selain  pengujian  normalitas  dengan P-Plot ,  dapat  dilakukan K-S  Test .  Hasil  dari  uji normalitas variabel di penelitian ini bisa terlihat dalam tabel 3. berikut:
Tabel 3. Uji Normalitas K-S test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual N 85 Normal Parameters a ,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.32243303 Most Extreme Differences Absolute .117 Positive .074 Negative -.117 Test Statistic .117 Asymp. Sig. (2-tailed) .006 c Exact Sig. (2-tailed) .181 Point Probability .000 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Hasil  uji  normalitas  didapat  dalam K-S  Test dengan  pendekatan  exact  menunjukkan nilai signifikansi Exact Sig. (2-tailed) ialah senilai 0.181. Dapat disimpulkan 0.181 > 0,05 berarti seluruh data dari variabel penelitian ini telah berdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan melihat apakah terdapat korelasi pada model regresi linear diantara  kesalahan  pengganggu  dalam  periode  berjalan  dan  periode  sebelumnya.  Uji autokorelasi pada penelitian yang dilaksanakan melalui uji Durbin-Watson (DW test ).
Dalam pengujian autokorelasi  dengan Durbin-Watson, dapat dikatakan nilai residual tidak saling berkorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson ditunjukkan pada tabel 4. berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .879 a .772 .764 2.36505 1.711
a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

## b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel 4. dengan uji Durbin-Watson didapatkan nilai  DW  1.711.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1.711  terletak diantara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hasil pengujian  autokorelasi pada  penelitian  ini  tidak  terjadi  autokorelasi.  Dikatakan  model regresi yang baik apabila nilai regresnya tidak memiliki masalah autokorelasi.

## Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  berguna  untuk  melihat  apakah  terjadi  korelasi  antar  variabel bebas di model regresiSalah satu cara untuk menentukan hal tersebut, dengan melihat nilai tolerance dan VIF yang dihasilkan oleh variabel bebas.
Jika tolarance lebih  besar  dari  0,10  serta  VIF  lebih  kecil  dari  10,  jadi  tak  ada multikolonieritas.  Hasil  pengujian  pada  multikolonieritas  dipenelitian  yang  dijalankan  bisa terlihat dalam tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a
Model Collinearity
Statistics
Tolerance VIF 1 (Constant) Belanja Modal .848 1.180 Belanja Barang dan Jasa .842 1.188 Belanja Tak Terduga .992 1.009 a. Dependent Variable: Penyerapan
Anggaran
Dari hasil pengujian diatas menunjukkan variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari  0,10  dan  nilai  VIF kurang  dari  10.  Dengan  demikian,  dalam  model  regresi  tidak  terjadi gejala multikolonieritas.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  digunakan  memeriksa  model  regresi  terdapat  perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila  tidak  terdapat  masalah  heterokedastisitas.  Untuk  mengetahui  terjadinya heterokedastisitas pola pada scatterplot dibawah ini.
1. Jika  adanya  pola  tertentu,  titik-titik  yang  berbentuk  pola  beraturan  maka  terjadinya heterokedastisitas.
2. Jika polanya tidak ada yang jelas, titik-titik pada sumbu Y menyebar dibawah dan diatas angka 0, hal ini tidak terjadinya heterokedastisitas.
Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot
Dari gambar di atas, menunjukkan uji heterokedastisitas tidak adanya pola yang jelas, titik-titik menyebar dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas.
Analisis  grafik  plot  mempunyai  kelemahan  yaitu  total  pengamatan  berpengaruhi terhadap hasil ploting . Makin dikit pengamatan maka akan makin susah untuk menjabarkan hasil dari grafik plot. Dengan demikian, dibutuhkan pengujian statistik lain secara lebih tepat untuk memperoleh hasil yang jelas.
Berikut  merupakan  hasil  pengujian  pada Glejser untuk  meningkatkan  keakuratan pengujian heterokedastisitas model regresi. Uji Glejser dalam melakukan regres nilai absolut residual pada variabel bebas.
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.229 2.785 1.877 .064 Belanja Modal -.013 .017 -.091 -.765 .446 Belanja Barang dan Jasa -.024 .033 -.085 -.712 .478 Belanja Tak Terduga -.007 .005 -.147 -1.343 .183

## a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan  tabel,  diperoleh  hasil  menggunakan  uji Glejser residual  bahwa  tidak adanya variabel bebas yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat nilai Absolut Residual. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan probabilitas signifikasinya yang lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser menunjukkan nilai korelasi dari ketiga variabel bebas dan variabel terikat berada di atas 0,05 dengan nilai signifikansi yaitu. X1 = 0,446 > 0,05, X2 = 0,478 > 0,05 dan X3 = 0,183 > 0,05.  Maka ditarik kesimpulan  jika  tak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas  pada  model  regresi  dikarenakan signifikansi > 0,05.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pada  penelitian  ini  memakai  analisis  regresi  linear  berganda  yang  tujuannya mengetahui arah dan sebesar apa pengaruh variabel belanja modal, barang  serta jasa, dan belanja  tak  terduga  terhadap  variabel  serapan  anggaran.  Pada  penelitian  yang  dijalankan diperoleh hasil analisis regresi linear bergandanya ditabel 7 berikut:
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 28.685 4.359 6.581 .000 Belanja Modal .273 .026 .603 10.479 .000
Belanja Barang dan Jasa .403 .052 .448 7.761 .000 Belanja Tak Terduga .014 .009 .088 1.656 .102

## a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Didasari dari hasil Tabel 7. dalam penelitian ini dapat diperoleh rumus persamaannya pada regresi linear berganda, adalah:

## Y = 28,685 + 0,273X1 + 0,403X2 + 0,014X3 + e
Ditinjau dari rumus persamaan diatas bisa dijabarkan:
a. Konstanta (a) = 28,685 memperlihatkan nilai konstan, yang mana apabila nilai variable bebas ialah nol, jadi variabel Y (penyerapan anggaran) = 28,685.
b. Koefisien  X1  (b1)  =  0,273  yang  memperlihatkan  variable  Belanja  Modal  (X1) berpengaruh dengan  positif  pada  variable  Y  (penyerapan  anggaran).  Berarti  apabila variabel lainnya bernilai tetap serta varibel Belanja Modal di tingkatkan satu-satuannya jadi penyerapan anggaran dapat meningkat 0,273.
c. Koefisien X2 (b2) = 0,403,  memperlihatkan apabila  variable Belanja Barang dan Jasa (X2)  berpengaruh  denga  positif  pada  variabel  Y  (penyerapan  anggaran).  Yang mengartikan jika variabel lain nilainya tetap dan varibel Belanja Barang  maupun Jasa di tingkatkan satu-satuannya jadi serapan anggaran akan naik 0,403.
d. Koefisien  X3  (b3)  =  0,014,  memperlihatkan  jika  variable  Belanja  Tak  Terduga  (X3) berpengaruh dengan positif pada variabel Y (penyerapan anggaran). Itu mengartikan bahwa  variabel  lainya  yang  bernilai  tetap  serta  varibel  Belanja  Tak  Terduga  di tingkatkan satu-satuannya jadi penyerapan anggaran akan naik 0,014.
e. Standar error (e) yang memperlihatkan tingkatan kesalahan yang menggangu.

## Koefisien Korelasi (R)
Koefisien korelasi bertujuan mengukur besarnya hubungan linear dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Koefisien korelasi (R) memiliki nilai antara -1.00 sampai dengan +1.00. Hasil uji koefisien korelasi diliat pada tabel 8 berikut:
Tabel 8. Hasil Koefisien korelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .879 a .772 .764 2.36505 1.711
a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa

## b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Berdasarkan tabel model di atas didapat nilai koefisien R senilai 0.879, nilai tersebut berada  diantara  -1.00  sampai  dengan  +1.00.  Artinya  hubungan/korelasi  variabel  Belanja Modal  (X1),  Belanja  Barang  dan  Jasa  (X2),  serta  Belanja  Tak  Terduga  (X3)  mempunyai hubungan yang relatif kuat sebesar 87,9%. Sedangkan nilai R Square yang didapat senilai 0,772 ataupun 77,2%. Hal itu menunjukkan Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja  Tak  Terduga  (X3)  dengan bersamaan  berpengaruh dengan besaran  77,2%  terhadap Penyerapan Anggaran (Y) sementara selebihnya 22,8% terpengaruh dari variable lainnya yang tidak termasuk di penelitian ini.
Koefisien Determinasi ( 𝐑 𝟐 )
Koefisen  determinasi  ( R 2 )  secara  umum  untuk  menilai  sejauh  mana  kemampuan model mampu menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinan merupakan angka yang  menunjukkan  besarnya  kontribusi  pengaruh  yang  di  berikan  variabel  bebas  terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi bernilai diantara nol dan satu. Hasil yang diperoleh bisa terlihat dalam tabel 9 dibawah ini:
Tabel 8. Hasil Koefisien korelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .879 a .772 .764 2.36505 1.711
a. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  tabel  4.8  diperoleh  nilai adjusted  R  square sebesar  0,764  dan  dalam persen 76,4% variabel bebas mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yakni serapan anggaran. Sementara selebihnya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

## Uji Hipotesis
Hipotesis pada penelitian yang dijalankan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Pengujian dalam hipotesis terdiri dari uji statistik t dan uji statistik F.

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel  bebas  secara individu menjelaskan variasi dari variabel terikat. Kriteria uji statistik t antara lain:
1. Tolak  Ho  serta  terima  Ha  apabila  nilai  sig  <  0,05  berarti  variabel  bebas  mempunyai pengaruh signifikan pada variabel terikat secara individu.
2. Terima Ho serta tolak Ha apabila nilai sig > 0,05 mengartikan jika variabel bebas tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap variabel terikat secara individu.
Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 28.685 4.359 6.581 .000 Belanja Modal .273 .026 .603 10.479 .000 Belanja Barang dan Jasa .403 .052 .448 7.761 .000 Belanja Tak Terduga .014 .009 .088 1.656 .102

## a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
Berdasarkan tabel 9 hasil uji statistik t menyatakan belanja modal, belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
1. Nilai  signifikannya  pada  variable  Belanja  Modal  senilai  0,000  <  0,05.  Hasil  itu membuktikan  belanja  modal  memiliki  pengaruh  signifikan  pada  penyerapan  anggaran.
Koefisien  beta unstandardized  coefficient variabel  belanja  modal  bernilai  positif  yakni 0,273 artinya belanja modal berpengaruh dengan positif pada penyerapan anggaran.
2. Nilai  signifikan  variabel  Belanja  Barang  dan  Jasa  sebesar  0,000  <  0,05.  Hasil  ini membuktikan  belanja  barang  dan  jasa  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran.  Koefisien  beta unstandardized  coefficient variabel  belanja  barang  dan  jasa memiliki nilai positif yaitu 0,403 yang artinya belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif pada serapan anggaran.
3. Nilai  signifikannya  pada  variable  Belanja  Tak  Terduga  senilai  0,102  >  0,05.  Hasil  ini membuktikan  belanja  tak  terduga  tak  mempunyai  pengaruh  dengan  signifikan  pada serapan anggaran. Koefisien beta unstandardized coefficient variabel belanja tak terduga memiliki  nilai  positif  yaitu  0,014  yang  artinya  belanja  tak  terduga  memiliki  pengaruh positif dengan penyerapan anggaran.

## Uji Statistik F
Uji statistik F dalam mengetahui apakah dengan bersamaan (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikat. Pengujian statistik F memilik kriteria berikut:
1. Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai sig < 0,05 berarti suatu variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai sig > 0,05 berarti suatu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Tabel 10. Hasil Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1537.483 3 512.494 91.624 .000 b Residual 453.070 81 5.593 Total 1990.554 84
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran
b. Predictors: (Constant), Belanja Tak Terduga, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan  dari  tabel  10.  didapat  hasil  uji  statistik  F  senilai  91.624  dan  Sig  senilai 0,000 < 0,05. Maka bisa disimpulkan jika model regresi yang digunakan belanja modal, barang
serta belanja  jasa, belanja tak terduga dengan bersamaan (simultan) mempunyai  pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pembahasan

## Pengaruh Belanja Modal
Hipotesis  pertama  dari  penelitian  ini  yaitu  belanja  modal  berpengaruh  signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tingkat signifikansi variabel belanja modal 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dari hasil tersebut H1 diterima . Hal tersebut menunjukkan belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan mempunyai arah pengaruhnya positif (β  =  0,273)  dengan  thitung  10,479.  Dimana  dalam  penelitian  ini,  nilai  thitung  10,479  lebih besar dari ttabel 1,664. Artinya belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi penyerapan anggaran.
Belanja  modal  ialah  belanja  yang  dikeluarkan  dan  bernilai  manfaat  lebih  dari  satu tahun,  membuat  peningkatan  sumber  kekayaan  daerah,  serta  pula  membuat  peningkatan pada biaya untuk pemeliharaan rutin seperti biaya pemeliharaan operasional. Belanja modal digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  berbagai  macam  kegiatan  proyek. Keterlambatan  pelaksanaan  proyek  merupakan  faktor  penting  yang  menyebabkan penyerapan belanja modal berjalan lambat dan tidak berfungsi secara optimal. Semakin tinggi nilai belanja modal jadi tingkatan serapan anggaran makin tinggi pula.
Penelitian ini menunjukkan hasil belanja modal berpengaruh dengan positif signifikan pada serapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan  menerangkan belanja modal  berpengaruh  dengan  positif  signifikan  pada  serapan  anggaran  didasari  dari  Laporan Keuangan Pemerintah di Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika belanja modal terealisasi secara maksimal maka penyerapan anggaran juga turut meningkat. Hal tersebut selaras seperti penelitian yang dijalankan oleh Kurniawan (2012) yang menyebutkan jika belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Belanja Barang dan Jasa
Hipotesis  kedua  pada  penelitian  yang  dijalankan  yaitu  Belanja  Barang  dan  Jasa mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Tingkat  signifikansi variabel belanja barang serta jasa 0,000 < tingkat signifikansinya 0,05. Dari hasil tersebut H2 diterima .  Hal  tersebut  menunjukkan  belanja  barang  dan  jasa  berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran dengan arah pengaruh positif (β = 0,403) dengan nilai thitung 7,761.
Dimana dalam penelitian ini, nilai thitung 7,761 lebih besar dari ttabel 1,664. Hal ini berarti belanja barang dan jasa pada laporan keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempengaruhi penyerapan anggaran.
Belanja  barang  dan  jasa  adalah  biaya  perolehan  barang  dan  jasa  konsumen  dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat dipasarkan atau tidak dapat dipasarkan, serta biaya perolehan dan perjalanan untuk barang yang dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual kepada  masyarakat.  Semakin  tinggi  nilai  belanja  barang  dan  jasa  jadi  makin  tinggi  serapan anggarannya.
Penelitian ini menunjukkan hasil belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dari hasil penelitian diketahui belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran dilihat berdasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut menjelaskan  ketika  belanja  barang  dan  jasa  terealisasi  secara  maksimal  maka  serapan anggarannya juga turut meningkat. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian dilakukan Bitu (2021)  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Belanja Tak Terduga
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Belanja Tak Terduga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan. Tingkat signifikansi variabel belanja tak terduga 0,102 yang lebih besar dari  tingkat  signifikan  0,05.  Dari  hasil  tersebut  diperoleh H3  ditolak .  Hal  ini  menjelaskan belanja tak terduga tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki pengaruh positif (β = 0,014) dengan nilai thitung 1,656. Dimana dalam penelitian ini, nilai thitung 1,656 lebih kecil dari ttabel 1,664. Artinya belanja tak terduga pada laporan keuangan pemerintah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan tidak mempengaruhi serapan anggarannya.
Secara  teoritis,  belanja  tak  terduga  adalah  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan sebagai  aktivitas  yang  tidak  biasa,  sifatnya  diharapkan  tak  terulang  contohnya  penanganan bencana  alam  serta  pengeluaran  tak  terduga  lain  yang  sifatnya  begitu  dibutuhkan  untuk pelaksanaan  wewenangan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Pemerintah  Daerah. Belanja tidak  terduga dibebankan APBD dalam keadaan darurat dan penggantian kelebihan bayar terkait pendapatan daerah di tahun sebelumnya. Dengan adanya kejadian tak terduga,
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi penyerapan belanja daerah di Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  belanja  tak  terduga  tidak  berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran. Banyak faktor tang menyebabkan belanja tak terduga tak mempunyai pengaruh pada tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, salah satunya dikarenakan sifat  dari  belanja  tak  terduga  yang  kondisional  sehingga  penyebabkan  tidak  stabil  disetiap tahunnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  bahwa  belanja  tak  terduga  tidak  mempunyai pengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  pada  pemerintah  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dilihat  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  pada  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Dikarenakan  belanja  tak  terduga  yang  sudah  direalisasikan  dalam  satu  tahun anggaran belum sesuai target awal dan pagu anggaran yang sudah ditetapkan sehingga tidak terserap secara maksimal.

## Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga
Hipotesis keempat dari penelitian ini Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak  Terduga  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Tingkat  signifikansi variabel  0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan  0,05.  Dengan  hasil  tersebut H4  diterima . Berdasarkan  hasil  Uji  statistik  F,  nilai  Fhitung  adalah  91,624  lebih  besar  dari  Ftabel  2,72. Sehingga dapat dinyatakan Belanja Modal (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Tak Terduga (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat Penyerapan Anggaran (Y). Namun, secara parsial variabel belanja tak terduga dinyatakan tidak berpengaruh. Sehingga dapat  diperoleh  kesimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini  harus  dipenuhi secara  bersama-sama,  karena  jika  hanya  salah  satu  yang  dilaksanakan  maka  tidak  akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## KESIMPULAN
Ditinjau dari hasil penelitian yang sudah dijalankan bisa ditarik kesimpulan bahwa:
1. Belanja Modal memiliki pengaruh secara signifikan pada Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Belanja Tak Terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Belanja Belanja Modal, Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Publik . 14(1), 1-18
Anggi.,  Toyib.  M.,  Fithri.  (2022).  Pengaruh  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Tidak  Terduga, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan. Journal  Transformation  of Mandalika . 2(3), 5-11.
Apriani, Dwi. (2021). Realisasi Belanja Pemerintah daerah di Sumatera Selatan Masih Rendah.
Media Indonesia. Dari link website:
https://m.mediaindonesia.com/nusantara/449239/realisasi-belanja-pemda-di- sumsel-masih-rendah . Diakses 16 Februari 2023.
Aprilia, E.A & Ma’ruf, M.F. (2022). Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode APBD 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. Publika . 10(2), 595-608. Astuty, Selvia. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis . 8(3), 475-487.
Bitu,  Sitti  Hafsa  Sara.  (2021). Pengaruh  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Terhadap  Penyerapan Anggaran  Belanja  Langsung  di  masa  Pandemi  Covid-19  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Muna . Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Pogram  IBM  SPSS .  Edisi  Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Edisi 2 . Jakarta: Salemba Empat. Hanif,  Imam.,  &  Suparno.  (2017).  Pengaruh  Waktu  Penetapan  Anggaran  dan Fiscal  Stress Terhadap  Serapan  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi . 2(4), 107-155.
Huda,  S.,  &  Sumiati,  A.  (2019).  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi .
Idrus,  Ilham.  (2013).  Faktor-Faktor  Penyebab  Rendahnya  Penyerapan  Anggaran  Belanja Negara pada Kementerian dan Lembaga. Research Gate . Februari 2013. Kemendagri.  (2021). Serapan  Anggaran  Rendah,  Pusat  Terjunkan  Tim  Asistensi  ke  Tujuh Provinsi .  https://www.idxchannel.com/economics/serapan-anggaran-rendah-pusat- terjunkan-tim-asistensi-ke-tujuh-provinsi
Kuncoro, Egiastyo Dwi. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP pada  Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  WIL.  I  DINAS  PU  PROV.  KALTIM. eJournal Administrasi Bisnis . 1(4), 364-373.
Kurniawan,  Fauzi.  (2012). Pengaruh  Jumlah  Belanja  Modal  dan  Mekanisme  Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Malang . Universitas Brawijaya.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Yogyakarta Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi 2009 . Yogyakarta : Penerbit Andi Narafin,  Muhammad.  (2013). Penganggaran  Perusahaan,  Edisi  ketiga .  Penerbit  Salemba Empat. Jakarta
Nurkholis, Moh. Khusaini. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press . Malang: Tim UB Press.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah Daerah.

## Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Ramadhani, R. & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi . 1(2), Seri B, 710-726.
Ramadhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu .10, 134 – 147. Ratag, W.A dkk. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. 20(3), 78-91.
Republik  Indonesia.  (2022).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Santoso, Singgih. (2019), Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.