Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2 – September  2020,  Hal.  133-137|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2450. 133-137

## PERJANJIAN JUAL BELI TANAH HAK MILIK DEBITUR PAILIT YANG DIJAMINKAN DI BANK
Leomardo Ebedkena Tabuni, I Made Arjaya, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia leomardo.tabuni02@gmail.com, imd.arjaya@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Berkaitan  dengan  perjanjian  jual  beli  tanah  hak  milik  debitur  pailit  yang  dijaminkan  di  bank,  tentunya  akan menimbulkan suatu akibat dari perbuatan hukum tersebut. Akibat dari perbuatan hukum yang dimaksud adalah mengenai peralihan hak atas tanah, apabila debitur ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya. Kreditur pemegang Jaminan Hak Tanggungan (kreditur separatis) dapat mengeksekusi jaminan tersebut, seolah-olah tidak terjadi  kepailitan. Namun  dalam melaksanakan hak eksekutorialnya ada batasan waktu bagi kreditur  separatis sesuai dengan Pasal 56 UU Kepailitan. Setelah melewati jangka waktu tersebut, maka selanjutnya kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan dibawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan penelitian dalam skripsi ini dalam untuk mengkaji menganalisis dan mengetahui tentang pengaturan, prosedur penyelesaian jual beli tanah hak milik debitur pailit yang dijaminkan di bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama Perjanjian  kredit  melahirkan  hubungan  hutang  piutang,  dimana  debitur  berkewajiban  membayar  kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur (bank). Selanjutnya hasil yang kedua sesuai dengan persyaratan debitur yang  mempunyai  dua atau lebih krediturnya, adanya utang dan satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, setelah memenuhi persyaratan tersebut, yang telah didaftarkan melalui Panitera maka akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan untuk memperoleh keputusan pailit berkekuatan tetap selama Sembilan puluh hari, lalu setelah itu dilakukan pemanggilan para pihak untuk rapat verifikasi
Kata Kunci : Hak milik debitur; Jaminan bank; Kepailitan; Perjanjian jual beli tanah

## Abstract
In connection with the sale and purchase agreement for the land owned by a bankrupt debtor who is guaranteed at the bank, of course, there will be a consequence of a legal action. The result of the legal action in question is regarding the transfer of land title if the debtor breaks his promise or does not carry out his obligations. Creditors holding  Guarantee  Rights  Guarantee  (separatist  creditors)  may  execute  the  guarantee,  as  if  there  was  no bankruptcy. However, in exercising his executive rights, there is a time limit for separatist creditors in accordance with  Article  56  of  the  Bankruptcy  Law.  After  passing  this  period  of  time,  the  curator  then  carries  out  the management and settlement under the supervision of the supervisory judge. The purpose of this research is to study and find out about the legal arrangement and procedures for the settlement of sale and purchase of land owned by a bankrupt debtor which are guaranteed at the bank. This study uses a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are: firstly, the credit agreement creates a debt and credit relationship, in which the debtor is obliged to pay back the loan given by the creditor (bank); secondly, in accordance with the requirements for a debtor who has two or more creditors and there is a debt and one debt is due and can be collected. After fulfilling these requirements, those who have been registered through the clerk of the court, further examination by the Chief Justice will be carried out to obtain a permanent bankruptcy decision for Ninety days, and ultimately, a summon of the parties to a verification meeting is carried out.
Keywords : Debtor’s Property; Bank Guarantee; Bankruptcy; Land Sale and Purchase Agreement

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian kredit  dalam kesepakatan dua  belah  pihak  yang  menimbulkan hutang piutang, baik antara bank  sebagai  kreditur  yang  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  (debitur),  berdasarkan syarat  dan kondisi yang telah  disepakati bersama (Aman,  1998) . Dengan  adanya  jaminan  hak  tanggungan  yang
telah  dijaminkan  di  bank,  melalui  proses  pengkreditan  apabila  debitur  cidera  janji  atau  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  hutang  yang  telah  jatuh  waktu,  sebagai  itikad  baik kreditur akan memberikan surat peringatan akan tetapi apabila debitur masih lalai dan tidak menanggapi untuk  melunasi utangnya,  maka  pihak  kreditur sebagai  pemegang  hak  jaminan  dapat  memprosesnya melalui  jalur  kepailitan.  Menurut (Ginting,  2017), jangka  waktu  pelunasan  hutang  yang  dijamin disesuaikan dengan jangka waktu jaminan, permasalahan akan muncul apabila jangka waktu tersebut tidak disesuaikan dengan jangka waktu jaminan
Pengaturan dalam hukum kepailitan awalnya memang memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang  hak  jaminan,  untuk  dapat  mengeksekusi  tanpa  terpengaruh  dengan  adanya  kepailitan ( Natalia, 2018) . Namun ada batasan waktunya sesuai berdasarkan Pasal 59 UU Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan (Rahmani, 2018) . Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini (Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan). penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik debitur pailit, yang kedua untuk mengetahui tentang prosedur penyelesaian harta kekayaan debitur pailit.

## II. METODE PENELITIAN
Di  dalam  karya  tulis  yang  bersifat  ilmiah,  tentu  menggunakan suatu  metode  untuk  membahas suatu permasalahan  yang  terjadi.  Tujuannya  tidak  lain  dalam  agar  karya  tulis  yang  sifatnya  ilmiah mempunyai persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.Tipe penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  berfokus pada  norma  hukum positif yang mengatur tentang Perjanjian Jual Beli Tanah, Hak Tanggungan, Kepailitan dan Perbankan. Ada Pula beberapa pendekatan masalah (Soekanto, 2013) . 1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan   perundang-undangan  dalam   suatu   pendekatan   yang   dilakukan   terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahannya.
2. Pendekatan konsep (konseptual approach)
Pendekatan    konsep    digunakan    untuk    memahami    konsep-konsep    tentang    prosedur penyelesaian kepailitan.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hokum primer yaitu bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat terutama  berpusat  pada  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  RI  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang  digunakan dalam penyusunan skripsi penelitian ini  dalam Literatur buku-buku yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berupa hasil  karya  dari  penelitian  hukum  dan  buku-buku  yang  relevan  dan  berkaitan  dengan  permasalahan yang  diteliti,  terakhir  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Setelah data dikumpulkan, maka data akan dianalisis menggunakan penalaran deduktif ( logika top-down ) kontras dengan penalaran induktif ( logika bottom-up )  dengan  cara  berikut;  dalam  penalaran  deduktif,  suatu  kesimpulan  dicapai  secara deduktif  dengan  menerapkan  aturan-aturan  umum  yang  mencakup  keseluruhan  domain  wacana tertutup,  mempersempit rentang  yang  dipertimbangkan sampai  hanya  kesimpulan  yang  tersisa (tidak ada ketidakpastian epistemik yaitu bagian yang tidak diakui dari set yang tersedia saat ini semua bagian dari  set  yang  tersedia  saat  ini  tersedia  dan  diakui)  ( Weruin,  2017) .  Dalam  penalaran  induktif, kesimpulan  dicapai  dengan  menggeneralisasi  atau  mengekstrapolasi  dari  kasus  tertentu  ke  aturan umum, yaitu, ada ketidakpastian epistemik (bagian yang tidak dikenal dari set yang tersedia saat ini). Namun, penalaran induktif yang disebutkan di sini tidak sama dengan induksi yang digunakan  dalam bukti  matematika-induksi  matematika  sebenarnya  merupakan  bentuk  penalaran  deduktif  Sedangkan, Penalaran  induktif  dalam  metode  penalaran  dimana  premis-premis  tersebut  dipandang  sebagai menyediakan  beberapa  bukti  untuk  kebenaran  kesimpulan;  ini  berbeda  dengan  penalaran  deduktif. Sementara kesimpulan dari argumen deduktif dalam pasti, kebenaran kesimpulan dari argumen induktif mungkin, berdasarkan bukti yang diberikan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perjanjian  Kredit  dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Milik  Debitur Pailit
Adanya kewenangan kreditur pemegang hak  jaminan  dalam hukum  jaminan sebagaimana  ditentukan pada  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak  Tanggungan) dan  Pasal  15  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disebut Undang-Undang  Fidusia),  memberi  kewenangan  kepada  kreditur  pemegang  hak  jaminan  untuk mengeksekusi  benda  jaminan  jika  debitur  tidak  dapat  melakukan  kewajiban-  kewajiban  yang  harus harus  dilakukan  atas  utangnya.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pasal  14  (2)  Undang-Undang  Hak Tanggungan,  kewenangan  kreditur  ini  diberikan  atas  dasar  irah-irah  sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, selanjutnya apabila di bandingkan pada penafsiran otentik pembentukan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang tersirat pada penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak tanggungan yang menyatakan:
“irah-irah  yang  tercantum  pada  sertifikat  Hak  tanggungan  dan  ketentuan  pada  ayat  ini, dimaksudkan  untuk  menegaskan  adanya  kekuatan  eksekutorial  pada  sertifikat  Hak Tanggungan,  sehingga  apabila  debitur  cidera  janji,  maka  debitur  siap  untuk  dieksekusi seperti  haknya  suatu  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, melaluitata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekutif sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”.
Namun  ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 56  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37 Tahun    2004    tentang    Kepailitan    dan    Penundaan    Kewajiban    Pembayaran    Utang    yang menyatakan:
“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  ayat (1) dan hak pihak ketiga  untuk menuntut  haknya  yang  berada  dalam  penguasaan  debitur  pailit  atau  Kurator,  ditangguhkan  untuk jangka  waktu  paling  lama  90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit diucapkan”.  Ketentuan  pengaturan  dalam  pasal  ini  menggeser  kewenangan  kreditur  pemegang  hak jaminan (kreditur separatis) dalam mengeksekusi benda jaminan kepada kurator, walaupun pergeseran kewenangan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha debitur, tetapi pergeseran tersebut berakibat meniadakan kewenangan yang seharusnya dipunyai oleh kreditur pemegang hak jaminan selama masa penangguhan,  sehingga  hal  tersebut  telah  menyimpang  dari  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  yang dimiliki kreditur pemegang hak jaminan (kreditur separatis) dalam hukum jaminan.
Ketentuan tentang kewenangan penjualan harta jaminan diperjelas dengan pengaturan pada Pasal 59 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan sebagai berikut:
(1) Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  pada  Pasal  56-58  kreditur  pemegang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksana kan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana di maksud dalam Pasal 178 ayat (1).
(2) Setelah  lewat  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kurator  harus  menuntut diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  untuk  selanjutnya  dijual  sesuai  dengan  cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185,  tanpa mengurangi hak  kreditur pemegang hak  tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
(3) Setiap   waktu   kurator   dapat   membebaskan   benda   yang   menjadi   agunan   dengan membayar jumlah  terkecil  antara  harga  pasar  benda  agunan  dan  jumlah  utang  yang  dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan”.

## 2. Prosedur Penyelesaian Harta Kekayaan Debitur Paili
Prosedur  penyelesaian  harta  debitur  pailit,  ada  beberapa  tahapan  dan  langkah-langkah (Jono, 2002) yaitu:
-     Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit
-     Tahap pemanggilan para pihak
-     Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit
-     Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
Dari permasalahan perjanjian kredit, dimana debitur telah lalai atau ingkar janji untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke  Pengadilan
Niaga    dimana    kedudukan  debitur    itu    bertempat.  Adapun    syarat-syarat    dalam  pendaftaran permohonan  pailit  yang  diajukan,  menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  meliputi (Shubhan, 2008) . -     Adanya hutang -     Minimal satu hutang telah jatuh tempo serta bisa ditagih -     Ada debitur
-     Ada kreditur (bisa lebih dari satu)
-     Ada permohonan pernyataan pailit, dan
-     Pernyataan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga
Konsep dasar kepailitan  menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang menyatakan bahwa:
“Segala  kebendaan  si  berhutang  si  berhutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tak bergerak, baik yang sdh ada  maupun yang baru akan ada di  kemudian hari  menjadi tanggungan utk semua perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama  orang  yang  mengutangkan,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu dibagi menurut keseimbangan  yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan yg sah untuk didahulukan”.
Setelah  memenuhi  persyaratan  tersebut,  yang  telah  didaftarkan  melalui  Panitera  maka  akan diadakan  pemeriksaan  lebih  lanjut  oleh  Ketua  Pengadilan  untuk  memperoleh  keputusan  pailit berkekuatan hukum tetap selama 90 hari, lalu setelah itu dilakukan pemanggilan para pihak untuk rapat verifikasi. Jika dalam rapat pencocokan piutang ditawarkan rencana perdamaian, namun tidak diterima oleh  kreditur  atau  pengesahan  perdamaian  ditolak  maka  dilanjutkan  ke  proses  selanjutnya.  Istilah pemberesan harta pailit (insolvency) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, sebagai  keadaan  tidak  mampu  membayar,  artinya insolvency itu  terjadi  demi  hukum  maka  akan dilakukan proses selanjutnya. ( Simbiring, 2012) .
Dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitur  pailit  ada  beberapa  proses  yang  harus dilakukan,  yaitu  dengan  adanya  kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana  diatur dalam UU Kepailitan. Sejak pengangkatanya, kurator akan melaksanakan upaya untuk menyamankan harta debitur pailit.  Selanjutnya akan dilakukan penjualan dimuka umum dengan izin melalui kantor lelang,  bila  hingga lewat  tenggang  waktu  maka  dapat  juga  melalui  jalur penjualan dibawah tangan. Dari hasil penjualan tersebut, kurator akan membuat daftar pembagian dan pembayaran sesuai dengan piutang  masing-masing  kreditur  yang  disetujui  oleh  hakim  pengawas.    Lalu  mengumumkan berakhirnya  kepailitan   dalam   dua   Berita   Negara  Republik Indonesia  dan  minimal  2  (dua)  Surat Kabar  Harian,  kurator  memberikan  pertanggungjawaban tentang pengurusan dan pemberesan kepada Hakim Pengawas, rehabilitasi, dan kepailitan berakhir.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:
1) Pengaturan  hukum  dalam  perjanjian  jual  beli  tanah  hak  milik  debitur  pailit  yang dijaminkan di  bank.  Pada  dasarnya,  dalam  Kitab  Udang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa setiap  perjanjian yang  dibuat secara sah  berlaku sebagai undang-undang bagi  para  pihak yang  membuatnya.  Dengan  timbulnya  suatu  hubungan  hukum  antara  para  pihak,  maka  dalam terdapat  pula  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Perjanjian  kredit  melahirkan  hubungan hutang  piutang,  dimana  debitur berkewajiban membayar kembali  pinjaman  yang  diberikan  oleh kreditur (bank), adapun beberapa syarat dalam melakukan pengkreditan di bank. Sebagai contoh, dengan adanya jaminan hak tanggungan yang akan dibuat di hadapan Notaris/PPAT sebagai tanda bukti adanya APHT. Setelah jangka waktu yang diberikan dari pihak kreditur untuk dapat mencicil hutang  tersebut. Namun  apabila  debitur  ingkar  janji/lalai  dalam  melunasi  hutangnya, dari  pihak kreditur dalam artian bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Akan tetapi jika debitur  masih  saja  lalai  untuk  melakukan  pelunasan  hutangnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal  1131,Pasal  1132  KUHPerdata  dan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan.  Kreditur  dapat mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  di  Kantor  Pengadilan Niaga  dimana  tempat  debitur tersebut berada.
2)   Prosedur penyelesaian jual beli tanah hak milik debitur pailit yang dijaminkan di bank. Ada ada beberapa tahapan dan langkah-langkah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang pertama dalam sesuai dengan persyaratan debitur yang mempunyai dua atau lebih krediturnya, adanya utang dan satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.  Setelah memenuhi persyaratan tersebut, yang telah didaftarkan melalui Panitera maka akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut oleh Ketua  Pengadilan  untuk  memperoleh  keputusan  pailit  berkekuatan  tetap  selama  90  hari,  lalu setelah itu dilakukan pemanggilan para pihak untuk rapat verifikasi. Jika dalam rapat pencocokan piutang  ditawarkan  rencana  perdamaian,  namun  tidak  diterima  oleh  kreditur  atau  pengesahan perdamaian  ditolak  maka  dilanjutkan  ke  proses  selanjutnya.  Istilah  pemberesan  harta  pailit (insolvency) dalam Pasal 178  ayat  (1)  Undang-undang  Kepailitan  disebutkan,  sebagai  keadaan  tidak  mampu  membayar, artinya insolvency itu  terjadi  demi  hukum  maka  akan  dilakukan  proses  selanjutnya.  Kurator melakukan  pemberesan  harta  debitur  pailit,  melalui  pelelangan  baik  dimuka  umum  maupun dibawah  tangan.  Setelah  penjualan  curator  membuat  daftar  pembagian  dan  pembayaran sesuai dengan piutang masing-masing kreditur yang disetujui oleh hakim pengawas. Lalu mengumumkan berakhirnya  kepailitan  dalam  dua  Berita  Negara Republik Indonesia dan  minimal 2  (dua) Surat Kabar Harian, kurator memberikan pertanggung jawaban tentang pengurusan   dan   pemberesan kepada  Hakim  Pengawas, rehabilitasi, dan kepailitan berakhir.

## 2.    Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Kepada  pemerintah  maupun  perusahaan  perorangan  dan  juga  masyarakat.  Perlu  adanya penyempurnaan UUK yang mengatur eksekusi hak tanggungan agar ada keserasian norma hukum yang  terdapat  dalam  UUHT  dengan  UUK,  sehingga  wewenang  kreditor  separatis  sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.
2) Bagi    akademisi    dan    praktisi    hukum    diharapkan    tetap    berperan    aktif    mengkaji    dan menganalisis  produk-produk  hukum  yang    dihasilkan  pemerintah,  baik    berupa  peraturan perundang-undangan.  Disamping  itu  juga  harus  mengkaji  putusan-putusan  hakim  yang  telah menjadi yurisprudensi apakah telah sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal  tersebut  bertujuan  agar  setiap  hukum  yang  dihasilkan  tetap  konsisten,  selaras  dan  tidak bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  pengaturan  lainnya  yang  saling  berkaitan  sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman, M. E. P. T. (1998). Kredit Perbankan . Liberty. Ginting, A. Y. (2017). Aspek hukum hak pakai atas tanah negara sebagai objek jaminan. Lex Crimen , 6 (4), 103–111. Jono. J. (2002). Jaminan Kebendaan, Jaminan Hak tanggungan . Citra Aditya Bakti. M. Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan . Kencana .
Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 16 (3), 153–163.
Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 1 (1), 73–88. Simbiring, S. (2012). Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek . Citra Aditya Bakti. Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers. Weruin,  U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan  Argumentasi Hukum Logic,. Jurnal Konstitusi , 14 (2), 374–395.