## PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM
Nginggar Ajeng Radindi a a Universitas Sriwijaya, Email: ajengradindi@gmail.com
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 6 November 2023; disetujui: 7 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.68

## Abstrak:
Setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga. Setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, tetapi status pernikahan orang tuanya  sangat  mempengaruhi  kedudukan  anak  secara  hukum.  Sah  atau  tidaknya perkawinan  orang  tuanya  akan  berakibat  kepada  sah  atau  tidaknya  status  anak tersebut  di  mata  hukum.  Anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  tidak  sah  secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,  anak  luar  kawin  dapat  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi atau alat bukti  lain  bahwa  ia  memiliki  hubungan  darah  dengan  ayahnya.  Anak  luar  kawin menurut  agama  Islam  tidak  dapat  diberikan  hak  waris,  sehingga  untuk  menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanya harus diantisipasi dengan membuat wasiat wajibah yang nantinya akan berlaku ketika pembuat wasiat meninggal. Meskipun sudah mendapatkan pengakuan secara sah melalui pengadilan, namun menurut hukum Islam anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupan anak luar kawin, ayah biologisnya dapat memberikan harta peninggalannya melalui wasiat wajibah, yang bagiannya menurut ketentuan pasal 209 KHI, yaitu tidak melebihi 1/3 harta peninggalan ayah biologisnya.
Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Harta; Wasiat; Waris.

## LATAR BELAKANG
Membangun  rumah  tangga  adalah  sebuah  cita  cita  setiap  manusia,  rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia. Fitrah manusia diciptkan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya  adalah  sebagai  pelengkap  diri  manusia  yang  sangat  dasar  serta membutuhan  ketenangan  batin,  yang  pada intinya  memunculkan  rasa  cinta.  Setiap manusia pasti mempunyai harapan untuk mempunyai pasangan, bahwa dalam intisari hidup  yang  penuh  keindahan,  Allah  SWT  telah  mentakdirkan  hamba-hamba  Nya dalam wujud berpasangan supaya hidup bersama atau berdampingan, menyayangi, mencintai  serta  kasih  sayang  untuk  melanjutkan  arti  sebuah  kehidupan  yang mempunyai orientasi dunai akhirat.
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  beradab,  serta  berkebudayaan  yang berorentasi  pada  ketuhanan,  terbinanya  makna  hidup  berdampingan  dalam perwujudan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma yang berlaku  dalam  masyarakat  yang  sesuai  norma  yang  ada,  dengan  sebuah  tujuan menjadi  sah  sebuah  perkawinan  atau  pernikahan  dengan  semangat  mengarungi bahtera  rumah  tangga.  Laki-laki  maupun  perempuan  yang  menjalankan  kehidupan berpasangan,  berarti  telah  menjalankan  kehidupannya  untuk  membentuk  sebuah pernikahan  yang  bertujuan  untuk  membangun  dan  terbinanya  kehidupan  rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawaddah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits. 1
Dalam perkawinan, akan muncul harta bersama sebagai bentuk hasil perolehan dari sepasang suami isteri yang bersama, kemudian selain harta bersama, akan ada pula  keturunan  yang  menjadi  ahli  waris  dan  sebagai  penerus  keturunan  keluarga. Setiap  perkawinan  nantinya  pasti  akan  terpisahkan  oleh  maut  yang  tidak  dapat dihindari,  dan  dari  perpisahan  itu  akan  muncul  para  ahli  waris  sebagai  orang  yang berhak menerima segala bentuk harta warisan baik hutang maupun piutang dari sang pewaris.
Penyebab terjadinya pewarisan menurut Hukum Islam ada 4 hal, yaitu, pertama, karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut. Kedua , karena adanya hubungan nasab dengan si mayit, baik ibu, bapak, kakek/nenek, dll. Ketiga , karena memerdekakan si mayit. Keempat, karena beragama yang sama yaitu agama  Islam.  Sedangkan,  seorang  ahli  waris  akan  terhalang  untuk  mendapatkan
1 Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 62
warisan  disebabkan  oleh  3  hal,  yaitu  pembunuhan  terhadap  si  pewaris,  perbedaan agama dan perbudakan. 2
Selain 3 penghalang sebagai mana tersebut di atas, status anak sebagai anak luar kawin juga menjadi penghalang anak tersebut untuk menjadi ahli waris, sehingga anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya. Anak tersebut tidak  mendapatkan  kedudukan  yang  sempurna  di  mata  hukum  seperti  anak  sah. Dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah. 3
Perkawinan yang tidak sah dimata hukum negara, dapat saja sah secara agama, atau sering disebut perkawinan siri. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri, menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, hubungan perkawinan yang terjadi tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Hubungan  hukum  dalam  lapangan  harta  kekayaan untuk suami dan isteri juga tidak mendapat perlindungan hukum. Begitupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan  dengan  ibunya  serta  keluarga  dari  ibu  yang  melahirkannya  saja, dikarenakan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut masuk dalam golongan anak luar kawin. 4
Kedudukan  hukum  seorang  anak  terhadap  ayahnya  ditentukan  berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah memiliki kedudukan hukum yang sah di mata hukum, sehingga secara administratif memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya.  Berbeda  dengan  kedudukan  anak  luar  kawin,  secara  administratif  dalam kehidupan  di  tengah  masyarakat  sehari-hari  tentunya  akan  mengalami  kesulitan. Diskriminasi perlakuan hukum masih terlihat terhadap anak dari hasil perkawinan tidak tercatat,  anak  luar  kawin,  anak  zina  maupun  anak  sumbang.  Anak-anak  tersebut harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, seperti anak zina dan anak sumbang tersebut menjadi korban dari perbuatan terlarang yang dilakukan oleh orang tuanya.  Pada  kenyataannya  anak-anak  tersebut  tidaklah  dapat  memilih  dari  rahim siapa  mereka  dilahirkan.  Penyebutan  dan  status  anak-anak    tersebut  sangatlah rendah  dan  hina  di  pandang  oleh  sebagian  masyarakat,  begitu  pula  dalam  hal
2 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm 58.
3 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 16.
4 Pahlefi,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUUVIII/2010  Terhadap  Anak  Dari Perkawinan Siri,” JURNAL ILMU HUKUM , 2015, hlm 67.
kesejahteraan  dan  hak  keperdataan,  anak-anak  tersebut  masih  mendapat pembatasan-pembatasan. 5
Hukum  positif  di  Indonesia  membedakan  antara  keturunan  yang  sah  dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasari atas adanya suatu perkawinan yang sah, dalam arti keturunan yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak sah. 6 Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan menurut hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap  lahir  (secara  agama  dan  administratif)  dari  perkawinan  yang  sah  antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak dalam agama Islam sangat menentukan ada atau tidaknya hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki.
Kedudukan  anak  tidak  sah  yang  lahir  di  luar  perkawinan  sering  menimbulkan permasalahan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya diasuh oleh ibunya.  Pada  kenyataannya,  anak-anak  tersebut  cenderung  tidak  mendapatkan perhatian pendidikan, kesehatan, bahkan nafkah lahir dan bathin dari ayah biologis dan  keluarga  ayahnya. 7 Hal  demikian  tidak  dapat  diingkari  dikarenakan  menurut ketentuan  hukum  fikih  dan  hukum  positif  menyatakan  bahwa  anak  tersebut  hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.
Walaupun  ada  banyak  peraturan  perundang-undangan  memberi  jaminan perlindungan  terhadap  anak,  namun  kenyataannya  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat hambatan seorang anak untuk mendapat jaminan perlindungan. Salah satu hambatan  tersebut  muncul  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  secara substansi tidak khusus mengatur tentang anak, tapi imbas dari pengaturannya sangat mempengaruhi  terpenuhi  atau  tidaknya  hak-hak  serta  jaminan  perlindungan  anak. Salah satu pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan.
Islam  tidak  mengakui  keberadaan  anak  luar  kawin  meskipun  secara  negara sudah diakui melalui proses peradilan, namun tidak merubah pandangan bahwa anak luar  kawin  itu  menjadi  sah  secara  agama  menjadi  anak  yang  memiliki  nasab keagamaan  dengan  ayah  kandungnya,  kecuali  secara  hukum  perdata.  Padahal secara kemanusiaan, anak tersebut juga membutuhkan perlindungan dan jaminan di kemudian hari setelah sepeninggal orang tuanya, karena kedudukannya sebagai anak luar kawin, maka ia tidak mendapatkan waris secara hukum islam, dan oleh karenanya
5 Rossy  Novita  Khatulistiwa,  “Uji  Materil  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan:  Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” Jurnal HukumJurnal Hukum , 2013, hlm 3.
6 Martiman  Prodjhohamidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia (Jakarta:  Indonesia  Legal  Center Publishing, 2002), hlm 28.
7 Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl,” Jurnal Yudisial Vol. 9 No. (2016): hlm 196.
perlulah  diberikan  semacam  perbuatan  hukum  tertentu  dari  orang  tuanya  untuk menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembangnya di kemudian hari.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis bahas, maka dapat di ambil rumusan  masalah  yaitu,  bagaimana  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak luar kawin  berdasarkan  hukum  islam  sepeninggal  orang  tuanya  di  masa  yang  akan datang?

## METODE
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  meneliti  dari  bahan-bahan  hukum,  seperti  penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan-aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. 8 Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dilakukan pengolahan dengan cara terstruktur dan sistematis terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum secara teleologis dan fungsional yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Waris  Islam  tidak  hanya  mengatur  pembagian  waris  kepada  orang  yang mempunyai hubungan darah ataupun orang yang mempunyai hubungan perkawinan sesuai  yang  diatur  dalam  pasal  172-175  KHI  namun  Waris  Islam  juga  mengatur mengenai  hak  dan  pembagian  waris  kepada  Anak  Luar  Kawin.  Anak  Luar  Kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya
Status  hukum  anak  hasil  dari  perkawinan  wanita  hamil  menurut  Hukum  Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang  sah  kedua  orang  tuanya,  maka  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dan  dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam  bulan  sejak  pernikahan  yang  sah  kedua  orang  tuanya,  maka  anak  tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak  ini  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  kepada  ibunya  saja.  Anak  luar  kawin
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 31.
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI).
Meskipun  statusnya  sebagai  anak  luar  kawin,  namun  perlu  diperhatikan  juga bahwa  dia  juga  manusia  yang  membutuhkan  pemenuhan  hak  serta  perlindungan hukum  dan  jaminan  kesejahteraan  di  kemudian  hari.  Pemberian  hak  waris  kepada anak  luar  nikah  dapat  melalui  wasiat  wajibah  untuk  menciptakan  “standar  hukum” yang  benar-benar  mengandung  unsur  rasional,  praktis  dan  aktual  dapat  dijadikan sebagai  standar  hukum  mengenai  kasus  tertentu  dalam  kehidupan  peradilan  suatu bangsa. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif  tidak  mengatur  secara  konkrit  suatu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat,  hakim  harus  berperan  menciptakan  hukum  baru  yang  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Ada  berbagai  persoalan  apabila  dikaitkan  dengan  permasalahan  anak  luar kawin,  karena  yang  diperjuangkan  adalah  hak  seorang  anak  yang  bukan  atas kehendaknya  ia  berada  pada  posisi  yang  sangat  dirugikan.  Pengakuan  anak  luar kawin  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  dan  perlindungan  pada  anak. Proses pelaksanaan pengakuan terhadap anak luar kawin pun tak jarang mengalami hambatan.  Faktor-faktor  yang  menghambat  proses  pengakuan  anak  luar  kawin adalah sebagai berikut:
1. Faktor administrasi.
Proses pengakuan anak secara administrasai dimulai dari pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologis dan  mempunyai  hubungan  darah  dengan  ayahnya  yang  dibuktikan  dengan menunjukkan  bukti  tes  DNA.  Setelah  mendapatkan  bukti  tersebut,  proses selanjutnya adalah pengakuan dari si ayah biologis terhadap anak luar kawin, kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  pengesahan  anak luar  kawin  tersebut dengan  cara  membuatkan  Akta  Kelahiran  yang  mencantumkan  nama  ayah biologis anak tersebut.
Selain bukti tes DNA dan pengakuan si ayah biologis, syarat dari pembuatan Akta  Kelahiran  anak  tersebut  adalah  adanya  Buku  Nikah  dari  kedua  orang tuanya. Apabila perkawinan orang tua si anak belum tercatat atau tidak dapat dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun telah terbukti laki- laki tersebut adalah ayah biologisnya tetapi tetap saja anak
tersebut  tidak  dapat  memiliki  Akta  Kelahiran  dengan  mencantumkan  nama ayah biologisnya.
Prosedur lainnya sebagai contoh, bagi yang beragama Islam, diawali dengan pengajuan  permohonan  itsbat  nikah  oleh  orangtuanya  untuk  melegalisasi perkawinan  sehingga  dapat  dikeluarkan  buku  nikah,  selanjutnya  dapat dilanjutkan dengan pengajuan permohonan asal-usul seorang anak/pengesahan anak dengan pembuatan Akta Kelahiran.
Namun secara praktek, pelaksanaannya membutuhkan  waktu yang panjang dan memiliki sistem administrasi yang cukup rumit serta alat bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim bahwa orang tua dan anak tersebut terikat secara biologis.
Bahkan  ada  pula  terjadi  bahwa  laki-laki  yang  mengakui  anak  luar  kawin tersebut bukan ayah biologis dari si anak, hanya dengan persetujuan si ibu yang  menyatakan  laki-laki  tersebut  adalah  ayah  biologis  dari  anaknya  dan perkawinan  yang  terjadi  antara  si  laki-laki  dan  si  ibu,  maka  si  anak  secara administratif  dapat  tercatat  sebagai  anak  sah  dan  memiliki  akta  kelahiran. Hanya untuk memenuhi syarat administratif saja.
2. Faktor finansial.
Ilmu  kedokteran  dan  perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  banyak menciptakan  alat-alat  modern  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menguji kebenaran adanya hubungan darah seorang anak luar kawin dengan laki-laki yang diduga ayahnya yaitu dengan tes DNA. Ada beberapa tahapan dari tes DNA  ini  dan  pengetesan  DNA  juga  harus  mengikuti    prosedur  operasional standar yang sesuai dengan panduan dari Scientific Working Group of DNA Analysis Method dan juga rekomendasi dari komisi DNA International Society of  Forensic  Genetic. Dengan  perkembangan  tehnologi  kedokteran  yang sangat maju ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kendala dari segi  biaya  ini  juga  menjadi  hambatan  dalam  pembuktian  anak  luar  kawin terhadap ayah biologisnya.
3. Faktor Peraturan Hukum.
Sampai dengan saat ini ketentuan atau peraturan pelaksana yang mengatur secara  tegas  mengenai  pembuktian  anak  luar  kawin  masih  dirasa  kurang. Walaupun  telah  disebutkan  dalam  pasal  43  ayat  (2)  yang  berbunyi ”Kedudukan  anak  dalam  ayat  (1)  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah”.  Anak  dalam  ayat  (1)  yang  dimaksud  adalah  anak  luar  kawin. Tetapi  sampai  dengan  saat  ini  Peraturan  Pemerintah  mengenai  anak  luar kawin belum terbentuk. Hanya berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MK nomor  46/PUU-VIII/2010  saja  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  rangka pembuktian anak luar kawin.
4. Faktor persetujuan.
Proses  pengakuan  anak  luar  kawin  dapat  secara  sukarela  dilakukan  oleh seorang  yang  diduga  ayah  biologisnya  atau  dapat  pula  dipaksakan  pada seorang  yang  diduga  sebagai  ayah  biologis  anak  tersebut.  Namun  tidak sedikit laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis anak luar kawin menolak untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin karena berimbas pada tanggung  jawab  selanjutnya  yaitu  harus  memenuhi  kebutuhan  hidup  anak tersebut.  Oleh  sebab  itu  pengakuan  anak  luar  kawin  dari  seorang  laki-laki biasanya dilakukan melalui proses hukum dan tuntutan dalam persidangan, sehingga  putusan  persidangan  bersifat  memaksa  dan  harus  dilaksanakan. Status  ayah  secara  biologis  atau  ayah  kandung  dapat  dibuktikan  atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes  DNA,  dan  untuk  melakukan  tes  DNA  harus  atas  persetujuan  si  ibu  dari anak  tersebut  dan  juga  persetujuan  dari  si  laki-laki  yang  diduga  ayah biologisnya.  Untuk  mendapatkan  persetujuan  ini  merupakan  salah  satu kendala  yang  akan  dihadapi  anak  luar  kawin,  sebab  tidaklah  mudah  untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (ibu dan ayah biologis).
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Ketentuan  dalam  pasal  43  ayat  (1)  Undang Undang  Perkawinan  ini  berlaku  juga  bagi  anak  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat.  Perkawinan  yang  tidak  tercatat  dapat  didefinisikan  bahwa  peristiwa perkawinan  tersebut  tidak  pernah  terjadi  sehingga  anak  yang  lahir  pun  menurut undang-undang dikelompokkan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari anak luar kawin  tersebut  yang  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarga ibunya. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan, agama, adat istiadat, dan budaya di Indonesia yang sangat majemuk. 9
9 R.Youdhea  S.Kumoro,  “Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Dalam  Pewarisan  Menurut KUHPerdata,” Lex Crimen Vol. VI/No (2017): hlm 13.
Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluar ga ibunya”. Di dalam Islam anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak boleh disebut dengan anak sah,  tetapi  disebut  dengan  anak  zina  dan  anak  tersebut  hanya  memiliki  hubungan nasab dengan ibunya. 10
Di beberapa daerah, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang tidak berbapak.  Ketentuan  seperti  ini  terdapat  dalam  masyarakat  adat  patrilineal  yang berpedoman  pada  agama  Islam.  Dalam  lingkungan  masyarakat  adat  patrilineal  ini, anak  yang  tidak  berbapak  ini  tidak  mendapatkan  hak  untuk  menjadi  penerus keturunan bapaknya serta bukan merupakan ahli waris dari bapaknya. 11
Pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  pemberian  pengakuan pada  anak  luar  kawin  dipengaruhi  oleh  hukum  agama.  Pasca  keluarnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010,  banyak  berkembang  berbagai persepsi  di  masyarakat.  Putusan  ini  dianggap  telah  melegalkan  perzinaan.  Majelis Ulama Indonesia (MUI), menanggapi putusan ini dengan mengeluarkan fatwa tentang kedudukan anak zina, yang isinya: 12
1)  “Anak  hasil  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  waris  dan  nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
2) “Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.”
3) “Pezina dikenakan hukuman hadd (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah  diatur  dalam  Al  Qur’an),  untuk  kepentingan  menjaga  keturunan  yang sah ( hifzh al-nasl ).”
4) “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman yang diberikan  oleh  pihak  yang  berwenang)  terhadap  lelaki  pezina  yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:”
a. “mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan”
b. “memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.”
5) “Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.”
Adanya  fatwa  MUI  tersebut  semakin  memperjelas  kedudukan  hukum  Islam dalam mengartikan posisi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya, yaitu hubungan nasabnya tetap melekat pada ibu. Setiap hubungan keperdataan yang berhubungan  dengan  konsep  nasab  seperti  waris  atau  wali  dari  anak  luar  kawin
10 Yosephus Mainake, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Law Review Volume XII (2013): hlm 90.
11 Bernadeta  Resti  Nurhayati,  “Status  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum Volume 3, (2019): hlm 96.
12 Nastaina  Dewi  Risanty  Malik,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perkara  Nomor 46/PUU- VIII/2010  Terhadap  Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Di  Indonesia”  (Program  Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm 53.
dilekatkan  pada  ibunya  saja  dan  tidak  kepada  ayahnya.  Tetapi    apabila  hubungan keperdataan  yang  dimaksud  adalah  untuk  pemenuhan  nafkah  sehari-hari,  maka hukum Islam sangat mendukung supaya hak anak luar kawin ini dipenuhi oleh laki- laki  yang  berdasar  pembuktian  ilmu  pengetahuan  benar  terbukti  mempunyai hubungan darah sebagai ayah anak tersebut.
Atas  dasar  tersebut  diatas  maka  hukum  waris  Islam  (Kompilasi  Hukum  Islam) menyatakan  bahwa  anak  luar  kawin  bukanlah  sebagai  ahli  waris  dan  tidak  dapat mewaris, atau tidak dapat menerima warisan dari ayah dan keluarga ayah biologisnya. Tetapi  jika  ayah  biologisnya  tersebut  ingin  menjamin  kehidupan  anak  tersebut  di kemudian  hari,  maka  ia  dapat  memberikan wasiat  wajibah  kepada  anak luar  kawin tersebut  sebelum  ia  meninggal  dunia  yang  tentu  saja  bagian  wasiat  tersebut  tidak lebih besar dari bagian harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.
Kata wasiat‛ diambil dari washaitu-ushi asy-syai’a (aku menyambung sesuatu). Dalam  syari’at,  wasiat  adalah  penghibahan  benda,  piutang,  atau  manfaat  oleh seseorang  kepada  orang  lain  dengan  ketentuan  bahwa  orang  yang  diberi  wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. 13
Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah, adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak  dipengaruhi  atau  tidak  bergantung  kepada  kemauan  atau  kehendak  si  yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik  dikehendaki  maupun  tidak  dikehendaki  oleh  si  yang  meninggal  dunia.  Jadi, pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti  bahwa  wasiat  tersebut diucapkan  atau  ditulis  atau  dikehendaki,  tetapi  pelaksanaannya  didasarkan  kepada alasan-alasan  hukum  yang  membenarkan  bahwa  wasiat  tersebut  harus dilaksanakan. 14
Menurut Bismar Siregar, wasiat wajibah adalah “suatu wasiat yang diperuntukan kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarat”. 15
Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan/kehendak  dari  yang  meninggal  dunia.  Pasal 209  dalam  Kompilasi  Hukum Islam menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam wasiat wajibah, yaitu: 16
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 117.
14 Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.
15 Bismar  Siregar, Perkawanin,  Hibah  Dan  Wasiat  Dalam  Pandangan  Hukum  Bangsa (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985), hlm  24.
16 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm 37.
1) “Subjek  hukumnya  adalah  anak  angkat  terhadap  orang  tua  angkat  atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.”
2) “Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.”
3) “Bagian  penerima  wasiat  adalah  sebanyak-banyaknya  atau  tidak  boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.”
Wasiat  wajibah  ditentukan  oleh  pihak  yang  berwenang  supaya  dapat memberikan  rasa  keadilan  yang  tepat.  Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan Agama,  lembaga  wasiat  termasuk  wasiat  wajibah  menjadi  kompetensi  absolut  dari pengadilan  agama.  Dalam  menentukan  wasiat  wajibah,  secara  yuridis  formil,  para hakim  pengadilan  agama  menggunakan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 17
Secara garis besar, pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin yang di akui tidaklah  menjadikan  anak  tersebut  bernasab  pada  ayah  kandungnya,  pemberian wasiat  wajibah  hanyalah  bentuk  tanggung  jawab  dari  pewaris  selaku  ayah  biologis dari anak luar kawin supaya sepeninggal pewaris, anak tersebut masih dapat untuk bertahan hidup. Adapun cara lain yang bisa dilakukan untuk tetap memberikan harta peninggalan  kepada  anak  luar  kawin  adalah  dengan  cara  pewaris  (ayah  biologis) semasa hidupnya dapat membuatkan hibah wasiat untuk memberikan perlindungan serta nafkah sepeninggal hidupnya kelak kepada anak luar kawin tersebut. 18
Mengenai  bagian  yang  diberikan  dalam  wasiat  wajibah  adalah  tidak  boleh melebihi  1/3  bagian  dari  harta  peninggalan.  Konsep  1/3  (satu  pertiga)  harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa’ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa’ad  bin  Abi  Waqash  sewaktu  sakit  dikunjungi  oleh  Rasulullah,  bertanya,  “Saya mempunyai  harta  banyak  akan  tetapi  hanya  memiliki  seorang  perempuan  yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.” Rasulullah menjawab “Jangan.”  “Seperdua?”  tanya  Sa’ad  lagi,  dijawab  Rasulullah  lagi  dengan  “Jangan.” “Bagaimana jika sepertiga?” tanya Sa’ad kembali. Dijawab Rasulullah “Besar jumlah sepertiga  itu  sesungguhnya  jika  engkau  tinggalkan  anakmu  dalam  keadaan
17 Destri Budi Nugraheni, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,” Mimbar Hukum Vol. 2 No. (2010): hlm 10.
18 Friska  Marselina  Maramis,  “Hak  Mewaris  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Menurut  Sistem  Hukum  Di Indonesia,” Lex Crimen Vol. VI/No (2017): hlm 125.
berkecukupan adalah lebih baik.” Berdasarkan hadis Sa‟ad bin Abi Waqash tersebut, maka  Kompilasi  Hukum  Islam  menentukan  khususnya  dalam  pasal  209  bahwa didalam  wasiat  wajibah  pembagian  harta  peninggalan  adalah  tidak  boleh  melebihi 1/3. 19

## KESIMPULAN
Pemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang adalah dilakukan sesuai dengan proses  pemberian  harta  peninggalan  terhadap  anak  luar  kawin  yaitu  melalui pembuatan  wasiat  wajibah,  dan  menurut  aturan  Islam  tidak  boleh  melebihi  dari  1/3 harta  peninggalan.  Orang  tua  yang  memiliki  anak  luar  kawin  harus  mengantisipasi sejak dini untuk memberikan jaminan perlindungan hukum guna memenuhi hak dan meningkatkan  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  anak  luar  kawinnya  sepeninggal mereka nanti agar hak anak luar kawin tersebut masih dapat diberikan dan dipenuhi untuk  menjamin  kebutuhannya.  Wasiat  wajibah  dibuat  semasa  hidup  dan  juga berfungsi  sebagai  bentuk tanda  tanggung  jawab  dan  kasih  sayang  orang  tua  untuk memberikan perlindungan bagi tiap anaknya dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernadeta Resti Nurhayati. “Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia.”
Jurnal Komunikasi Hukum Volume 3, (2019): 96.
Bismar Siregar. Perkawanin, Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa . Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985.
D.Y. Witanto. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin . Jakarta: Kencana, 2012.
Eman Suparman. Inti Sari Hukum Waris Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 1991.
Friska Marselina Maramis. “Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.” Lex Crimen Vol. VI/No (2017): 125.
Hilman  Hadikusuma. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju, 2007.
Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum . Bandung: Alumni, 1985.
M.  Idris  Ramulyo. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Martiman Prodjhohamidjojo. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
19 Nugraheni, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,” 24.
Mohammad Daud Ali. Hukum Islam Di Peradilan Agama,(Kumpulan Tulisan) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Muhammad Ali Ash Shabuniy. Hukum Waris Islam . Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
Nastaina Dewi Risanty Malik. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor  46/PUU-VIII/2010  Terhadap  Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Di Indonesia.”  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2015.
Nugraheni, Destri Budi. “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” Mimbar Hukum Vol. 2 No. (2010): 10.
Pahlefi. “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUUVIII/2010  Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri.” JURNAL ILMU HUKUM , 2015, 67.
R.  Youdhea  S.  Kumoro.  “Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Dalam  Pewarisan Menurut KUHPerdata,.” Lex Crimen Vol. VI/No (2017): 13.
Ro ssy Novita Khatulistiwa. “Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” Jurnal HukumJurnal Hukum , 2013, 3.
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 1986.
Yosephus Mainake. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Law Review Volume XII (2013): 22.
Yusuf Somawinata. Fiqih Mawaris . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Zakyyah.  “Nasab  Anak  Luar  Kawin  Menurut Hizfu  Nasl.” Jurnal  Yudisial Vol.  9  No. (2016): 196.