Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

## KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN JENEPONTO
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur Universitas Hasanuddin kurniawatiandi@unhas.ac.id

## Abstrack
Indonesia is a maritime country with the longest line in the world with good sea water potential as  a basis  for  making  salt. However, ironically Indonesia has not  been able  to  meet  its  national  salt  needs.  The  inability  to  produce  national  salt  to  meet domestic  salt  needs  has  resulted  in  the  government  issuing  a  salt  import  policy.  The purpose  of  this  study  is  to  examine  the  impact  of  salt  imports,  especially  in  Jeneponto Regency and to  review  the effectiveness  of  the salt commodity import control  policy on the  welfare  of  salt  farmers  in  Jeneponto  Regency.  This  study  used  qualitative  research methods.  The  results  showed  that  the  impact  of  salt  import  activities  was  felt  by  salt farmers in Jeneponto. The increase in salt imports from year to year has resulted in the national  salt  price  dropping  and  the  lack  of  market  demand.  This  has  resulted  in  a decrease  in  the  welfare  of  the  community,  especially  salt  farmers.  The  government  has issued  various  policies  to  control  salt  imports.  However,  until  now  this  policy  has  not had a positive impact on the welfare of salt farmers. In fact, this policy has caused chaos in the salt sector.
Key Words: Policy effectiveness; Salt Import Control; Salt Farmers Welfare

## Abstrak
Indonesia merupakan negara maritime dengan garis panjang terpanjang di dunia dengan  potensi  air  laut  yang  baik  sebagai  dasar  pembuatan  garam.  Namun,  ironisnya Indonesia  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  garam  nasionalnya.  Ketidakmampuan memproduksi  garam  nasional  untuk  memenuhi  kebutuhan  garam  dalam  negeri mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan impor garam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau dampak dari impor garam terutama di Kabupaten Jeneponto dan untuk  meninjau  efektivitas  kebijakan  pengendalian  impor  komuditas  pergaraman terhadap  kesejahteraan  petambak  garam  di  Kabupaten  Jeneponto.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dampak  dari kegiatan  impor  garam  sangat  dirasakan  bagi  petambak  garam  di  Jeneponto. Meningkatnya  impor  garam  dari  tahun  ke  tahun  mengakibatkan  harga  garam  nasional anjlok  dan  kurangnya  permintaan  pasar.  Hal  ini  mengakibatkan  menurunnya  angka kesejahteraan  masyarakat  khususnya  petambak  garam.  Pemerintah  dalam  hal  ini  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  untuk  mengendalikan  impor  pergaraman.  Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berdampak positif bagi kesejahteraan petambak garam, justru kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan sector pergaraman.
Kata  Kunci:  Kebijakan;  Pengendalian  Impor  Garam;  Kesejahteraan Petambak Garam
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

## LATAR BELAKANG MASALAH
ndonesia merupakan negara maritim, memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan  wilayah  daratannya  yang  hanya  sebesar  2,01  juta  km 2 .  Memiliki  luas  laut sekitar 5,8 juta km 2 dengan  garis pantai sepanjang 81.000 km. 1 Wilayah laut yang luas  tersebut  seharusnya  dapat  memenuhi  kebutuhan  garam  dalam  negeri. 2 Selain  itu, Indonesia mempunyai panjang pantai sepanjang 95.181 km dan memiliki potensi air laut yang  baik  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  garam  (natrium  klorida). 3 Namun  ironinya, produksi garam di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.
Ketidakmampuan memproduksi garam nasional untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri mengakibatkan pemerintah membuka keran impor garam, melalui regulasi Peraturan Kementerian Perdagangan No 52/M-Dag/Per/8/2017 tentang ketentuan impor garam. Berdasarkan  data dari Pusat Data dan Informasi Koaliasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan  (Kiara),  keran  impor  garam  telah  dibuka  sejak  tahun  1990  dengan  jumlah impor  terbatas  dalam  rentang  300.000  ton    –  900.000  ton  sampai  1998.  Namun,  sejak 1999 impor garam hamper tembus 2 juta ton. 4 Kegiatan ini diperkuat oleh regulasi Surat Keputusan  Menteri  dan  Perdagangan  No  230/MPP/Kep/7/1997  tentang  Barang  yang diatur  tata  Niaga  Impor  saat  itu.  Peraturan  Kementerian  Perdagangan  mengenai  impor garam di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, peraturan yang saat ini berlaku yakni Peraturan Kementerian Perdagangan  No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Permendagri tersebut berisi aturan mengenai impor garam secara teknis.
Secara nasional produksi garam dari tahun ke tahun  mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan  iklim  yang  tidak  menentu,  sehingga  banyak  petambak  garam  mengalami gagal  panen.  Produksi  garam  seluruh  Indonesia  hanya  dapat  memenuhi  10%  dari  total 100% permintaan garam rumahan maupun garam industri di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan  90%  garam,  maka  pemerintah  melakukan  kebijakan  impor  garam. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian kebutuhan garam industry tahun 2018 mengalami  lonjakan  jumlah  kebutuhan  yang  mencapai  3.700.000  juta  (tiga  juta  tujuh ratus ribu) ton naik 76, 19% dari kebutuhan tahun 2017 yang jumlahnya 2.100.000 (dua
1 Farida Patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012). Hal 2.
2 Fauzin.  Analisis  Pengaturan  Perlindungan  Petambak  Garam  di  Kabupaten  Sampang  dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. Jurnal Pamator.  Volume 12 No. 2, Oktober 2019 Hlm. 113-121
3 Fauzan, E, M., et al. Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. J. Kebijakan Sosek KP Vol. 10 No. 1 Juni 2020: 77-90
4 Anonim.Banjir Garam Impor di antara Janji Swasembada Jokowi. https://tirto.id/banjir-garam- impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq. Diakses pada 2 November 2020. Pukul 12.30 WITA.
I
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
juta seratus ribu) ton. 5 Impor garam dinilai sebagai solusi pemenuhan kebutuhan garam rumahan dan garam industry.
Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  garam  nasional  maka  impor  garam  dari tahun  ke  tahun  pun  terus  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  Impor  garam  ke  Indonesia  sepanjang  2019  tercatat  2,6  juta  ton.  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2018,  impor  garam  naik  sekitar  5,%  dibandingkan  peiode 2018.  Data  dari  BPS  menyebutkan  bahwa,  negara  pengimpor  garam  terbesar  adalah Australia,  diikuti  oleh  India  dan  Selandia  Baru. 6 Tren  impor  garam  5  (lima)  tahun terakhir dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

## Grafik 1. Jumlah Impor Garam 5 Tahun Terakhir
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Dampak  dari  terbukanya  keran  impor  garam  secara  terus  menurus  ini  secara  luas merugikan petambak garam. Semakin banyak garam yang diimpor oleh produsen garam, maka  Gudang  tempat  menyimpan  pasokan  akan  semakin  cepat  penuh.  Dampaknya perusahahaan garam tidak dapat membeli garam rakyat jika gudang sudah penuh. 7 Impor tersebut  dapat  memengaruhi  harga  garam  nasional.  Pada  tahun  2011,  pemerintah memberlakukan harga garam impor sebesar Rp. 1.000.000 per ton, namun yang beredar harga  impor  justru  pada  harga  Rp.800.000  per  tahun. 8 Hal  ini  sudah  pasti  merugikan petambak garam, karena harga garam impor dipatok pada harga yang murah.
Produksi  garam  dalam  negeri  belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  nasional, sehingga  kebijakan  impor  merupakan  salah  satu  solusi  memenuhi  kebutuhan  garam
5 Dikutip  dari  http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak- 76,19-di-2018, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 ,Pukul 13.00 WITA
6 Badan  Pusat  Statistik  (BPS). https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam- menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pkl 12.37 WITA.
7 Manadiyanto; dan S. A. Pranowo. 2007. Profil Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget). Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2 (2): 6 -
8 Izzaty, P. S. H. 2011. Kebijakan Pengembagan Produksi Garam Nasional. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.2 (2): 657-679.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
industry.  Hal  ini  sangat  memperihatinkan  karena  terjadinya  impor  garam  di  tengah penyerapan garam rakyat yang belum optimal. Impor garam ini menambah permasalahan dalam  industry  pergaraman.  Impor  yang  terlalu  besar  menyebabkan  anjloknya  harga garam  di  pasaran.  Garam  rakyat  tidak  dapat  bersaing  dengan  kualitas  garam  impor., sehingga permintaan garam rakyat semakin menurun.
Anjloknya  harga  garam  turun  memengaruhi  kesejahteraan  petambak  garam diberbagai  daerah.  Salah  satu  contohnya  di  Kabupaten  Jeneponto  yang  sebagian  besar bermata  pencaharian  sebagai  petambak  garam.  Menurunnya  jumlah  produksi  garam  di Kabupaten Jeneponto tersebut  semakin menambah angka kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan  data  BPS  Sulawesi  Selatan,  Jeneponto  merupakan  Kabupaten  termiskin  di Provinsi  Sulawesi  Selatan,  menempati  urutan  Pertama  sebagai  Kabupaten  termiskin yakni memiliki presentase sebesar 14, 88%.
Melihat fakta  yang terjadi pemerintah dituntut untuk melakukan langkah strategis guna  menanggulangi  permasalahan  ini.  Untuk  mengendalikan  impor  tersebut  maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  pengendalian  impor  komuditas pergaraman  sebagai  bahan  baku  dan  bahan  penolong  industry.  Kebijakan  tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor  untuk  Komuditas  Perikanan  dan  Impor  Komuditas  Pergaraman  sebagai  Bahan Baku  dan  Bahan  Penolong  Industri.  Namun  kebijakan  ini  masih  terhadap  banyak kekurangan,  diantaranya  terdapat  tumpang  tindih  mengenai  kementerian  yang  menjadi penentuan pelaksana teknis pengendalian impor garam.
Peraturan pemerintah  (PP) ini secara garis besar mengalihkan rekomendasi impor garam  untuk  bahan  baku  dan  bahan  penolong  industry  dari  Kementerian  Kelautan  dan perikanan  (KKP)  kepada  Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin).  PP  ini  menetapkan izin impor garam tahun 2018 oleh Kementrian Perdagangan selaku regulator sebesar 2, 37 juta ton. 9
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka,  perlu  dikaji  lebih  lanjut  terkait  aturan mengenai pengendalian impor garam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petambak garam khususnya di Kabupaten Jeneponto. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Fauzan di  tahun  2019  dan  Fauzin  di  tahun  2020,  namun  penelitian  tersebut  berfokus  pada kebijakan  tata  kelola  pergaraman  secara  nasional  dan    tidak  merujuk  pada  kebijakan mengenai  pengendalian  impor  pergaraman  dan  pengaruhnya  terhadap  kesejahteraan petambak garam.
9 Dikutip  dari https://sumatra.bisnis.com/read/20180421/251/787015/opini-kontroversi-pp-no-9- 2018 . Diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 22.00 WITA.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunaan  metode  penelitian  kualitatif.  Beberapa  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  guna  memperoleh  data  secara  menyeluruh. Diantaranya;  (1)  Kajian  literatur,  untuk  mengkaji  suatu  kebijakan  terkait;  (2) Wawancara,  untuk  menggali  informasi  terkait;  dan  (3)  observasi,  guna  mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan dilapangan. Penelitian dilakukan di 2 (dua) kecamatan yang ada  di  Kabupaten  Jeneponto  yakni  Kecamatan  Bangkala  dan  Kecamatan  Tamalatea.  2 (dua)  kecamatan  ini  dipilih  karena  merupakan  daerah  sentra  penghasil  garam  di Kabupaten Jeneponto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan  Pengendalian  Impor  Garam  terhadap  Kesejahteraan  Petambak Garam di Jeneponto
Pembentukan  konstitusi  selain  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  juga mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Keberadaan konsitusi yang  harus  ada  pada  setiap  negara  mempunyai  tujuan,  yaitu  (1)  membatasi  kekuasaan penguasa  agar  tidak  bertindak  sewenang-wenang;  (2)  Adanya    perlindungan  hak  asasi manusia, dan; (3) Pedoman penyeleggaraan negara untuk mengatur tata tertib bernegara terkait  dengan  berbagai  lembaga-lembaga  negara  dengan  wewenang  dan  cara  kerjanya, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara. 10 Landasan  hukum  bentuk  NKRI,  salah  satunya  dapat  ditemukan  pada  pasal  25A UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi,”NKRI  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang berciri  nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan undang-undang”. Selain itu pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terjandung  di  dalamnya  dikuasasi  oleh  negara  dan dipergunakan  utnuk  sebesar-besarnta  kemakmuran  rakyat”.  Kedua  pasal  ini mengisyaraktkan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan  memiliki  kekayaan alam  yang  terdapat  di  darat  maupun  di  laut  harus  dikelola  oleh  negara  dan  digunakan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Penguasaan  oleh  negara  atas  segenap sumber  daya  yang  terdapat  di  dalam  bumi,  air,  wilayah  udara  Indonesia  serta  segala kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya,  haruslah  dipergunakan  hanya  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  bukan  hanya  kemakmuran  sebagain  kelompok,  maupun orang  perorang.  Tujuan  akhir  dari  kegiatan  ekonomi  yang  paling  pokok,  ialah terwujudnya  ide  masyarakat  yang  adil  makmur  berdasarkan    Pancasila  dan  UUD  NRI
10 Encik Muhamad Fauzan . Hukum Tata Negara Indonesia . (Malang : Setara Press.2016) Hal. 44
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Tahun  1945.  Manfaat  dari  adanya  usaha  pemanfataan  kekayaan  alam  yang  tersedia  itu adalah untuk seluruh rakyat, rakyat banyak, dan termasuk rakyat setempat. 11
Jeneponto  merupakan  kabupaten  yang  merupakan  salah  satu  area  sentra  produksi garam di Indonesia. Terdapat beberapa daerah penghasil garam di Indonesia. Kabupaten Jeneponto  merupakan  salah  satu  daerah  penghasil  garam  terbesar  di  Indonesia.  Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 menyatakan bahwa, Kabupaten Jeneponto  menduduki  peringkat  ke  -14  sebagai  daerah  penghasil  garam  terbesar  di Indonesia.  Pembuatan  garam  di  Jeneponto  terpusat  pada  empat  kecamatan  yakni Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Arungkeke, dan Tamalatea.
Sejalan dengan perkembangan industry global, impor garam semakin mendominasi kebutuhan garam nasional. Garam tidak lagi hanya menjadi bumbu masak di dapur saja. Berbagai  industry  yang  bergerak  di  bidang  kimia  menyerap  lebih  55%  produksi  garam dunia terutama untuk industry manufaktur chlorine . Kebutuhan garam di bidang industry tiap tahunnya semakin meningkat.
Permasalahan  yang kemudian timbul ialah sejak dibukanya keran impor garam di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya praktik impor garam tidak hanya mencakup garam  industry  namun  juga  merambah  hingga  ke  garam  konsumsi.  Pada  praktiknya garam  impor  untuk  konsumsi  secara  langsung  didistribusikan  ke  pasar  ataupun  sebagai campuran untuk memproses lebih lanjut garam rakyat menjadi  garam konsumsi. 12 Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada realitasnya volume impor garam dari tahun ke  tahun  terus  meningkat.  Akibatnya  kesejahteraan  petambak  garam  nasional  menjadi semakin  memburuk  karena  kualitas  dan  kuantitas  produksi  garam  nasional  kalah bersaingan dengan garam impor.
Terkhusus  kondisi  produksi  garam  di  Kabupaten  Jenoponto  dari  tahun  ketahun mengalami  penurunan.  Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan bahwa, produksi garam Jeneponto pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. (Lihat grafik.2). Terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi yang sangat tajam  yaitu  sebesar  46%  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2014.  Menurut  Data  BPS, produksi garam Jeneponto pada tahun 2014 hingga 2018 berturut turut adalah 72.864,42 Ton,  51.237,9  Ton,  21.316  Ton,  19.731,82  Ton,  38.769,55  Ton.  Terlihat  bahwa  pada tahun  2018  terjadi  penuruan  produksi  yang  sangat  tajam  yaitu  sebesar  46,8%  jika dibandingkan dengan tahun 2014.
11 Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi. (Jakarta :Kompas, 2010)
12 Yety  Rochwulaningsih.  Pendekatan  Sosiologi  Sejarah  Pada  Komuditas  Garam  Rakyat:  Dari Ekspor menjadi Impor. Paramita Vol. 22, No. 1 - Januari 2012: 1-130
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

## Grafik 2. Data Produksi Garam di Jeneponto
Sumber : Badan Pusat Statistik BPS 2018.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tim  peneliti  terungkap  bahwa,  terdapat  beberapa faktor  yang  menjadi  alasan  terjadinya  penurunan  tersebut.  Faktor  cuaca  yang  tidak menentu  merupakan  salah  satu  penyebab  menurunnya  produksi  garam.  Selain  produksi garam  yang  menurun,  kualitas  garam  pun  mengalami  penurunan.  Kualitas  garam  di Kabupaten  Jeneponto  tidak  dapat  bersaing  dengan  kualitas  garam  impor.  Garam  di wilayah ini belum dapat memenuhi KW1 (kualitas pertama) yang disyaratkan agar dapat menghasilkan garam industri.
Garam  yang  dibutuhkan  pada  sektor  industri  tidak  hanya  membutuhkan  kualitas yang tinggi tapi juga kuantitas yang besar dibandingkan dengan garam konsumsi rumah tangga. Agar dapat memanfaatkan peluang pasar di sektor industri, maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengupayakan terobosan baru yang mampu memberikan insentif kepada produsen garam  dalam negeri untuk  dapat  memproduksi garam  dengan kualitas tinggi. 13 Kebutuhan  industri  dalam  negeri  mencapai  80%  sehingga  masih  terbuka peluang pasar sebesar 50% bagi petambak garam dalam negeri untuk bisa memproduksi garam yang dapat memenuhi kebutuhan industry dalam negeri
Kabupaten  Jeneponto  merupakan  salah  satu  sentra  penghasil  garam  terbesar  di Indonesia  dengan  luas  area  tambak  garam  aktif  kurang  lebih  600  hektar  dan  dapat menghasilkan  garam  sekitar  20.000  ton  setiap  musim.  Namun,  penurunan  jumlah produksi garam justru membuat harga garam di pasaran ikut anjlok.  Tahun 2018, harga garam  per-karung  hanya  Rp.  150.000-  Rp  200.000. 14 Fakta  ini  menjadikan  Kabupaten
13 Endra Sulistyono. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Mewujudkan Garam Nasional yang  Berswasembada”. https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mewujudkan-garam-nasional- yang-berswasembada/ . Diakses, 31 Oktober 2020.
14 https://berita.news/2019/08/05/pemkab-jeneponto-gandeng-unhas-untuk-peningkatan-kualitas- garam-jeneponto/ . Diakses pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 21.00 WITA.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Jeneponto  menduduki  kabupaten  termiskin  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  semakin  tidak terelakkan.
Terdapatnya  kebijakan  mengenai  impor  garam  menjadikan  harga  garam  semakin anjlok.  Garam  di  Jeneponto  misalnya,  belum  dapat  bersaing  dapat  bersaing  dengan garam  yang  yang sudah  memenuhi  KW1, sehingga hanya mampu menghasilkan garam rumah tangga yang prosesnya terbilang cepat dibandingkan dengan garam industry yang membutuhkan proses dan waktu yang lama.
Petani  garam  atau  petambak  garam  harus  mendapatkan  perlindungan  akan  hak- haknya.  Adanya  impor  garam  merupakan  bentuk  ketidakadilan  bagi  petambak  garam. Ketidak  adilan  ini  bertentangan  dnegan  nilai-nilai  konstitusi  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945 bagi petambak garam tersebut, yaitu: 15 a) Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak pengelolaan  laut berdasarkan aspirasi dan  adanya kewenangan pengelolaan laut  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2014  2014  tentang  kelautan;  b)  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Berdasarkan  hal  petambak  garam  berhak atas penghidupan yang layak atas kerja kerasnya; c) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2)  menyatakan  bahwa  “cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  utnuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pada  ayat  (4)  menyatakan bahwa  “perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi    berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional”.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah  harus  menggunakan  segala  potensi sumber daya alam termasuk dari sumber daya kelautan untuk kemakmuran masyarakat. Petambak  garam  yang  merupakan  bagian  dari  masyarakat  berhak  untuk  mendapatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran.  Oleh  karena  itu  pemerinta  sebagai  penentu  kebijakan haruslah  dapat  mengelola  sumber  daya  yang  terkandung  dalam  bui  dengan  baik  demi kepentingan hajat hidup orang banyak.
Berbagai  aturan  telah  disahkan  oleh  pemerintah  guna  memperbaiki  tata  Kelola garam  di  Indonesia.  Aturan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas produksi  garam  yang  berujung  pada  kesejahteraan  masyarakat  petambak  garam. Terdapat  beberapa  kebijakan  terkait  pergaraman  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat yaitu:  1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1957  Tentang  Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan
15 Encik Muhammad Fauzan dkk. Konstitusionalitas Perlidnungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. Jurnal Kebijakan Sosek KP. Vol. 10 No. 1 Juni 2020: 77-90
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Garam;  2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam;  3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Impor  Komuditas Perikanan  dan  Komoditas  Pergaraman  Sebagai  Bahan  Baku  dan  Bahan  Penolong Industri; 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/Per/9/2005  Tentang  Ketentuan  Impor  Garam;  5)  Peraturan  Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri; 6)  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  3/Permen- KP/2019  tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaran  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Disahkannya  Undang-Undang  No  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan,  Pembudi Daya  Ikan dan Petambak Garam.  Undang-undang ini diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  terhadap  garam  nasional  di  tengah meningkatnya  impor  garam.  Beberapa  Pasal  yang  menekankan  pada  perlindungan terhadap garam nasional yakni; 16
Pasal  1  Angka  1 ,  yang  menyebutkan  bahwa  segala  upaya  untuk  membantu nelayan,  pembudi  daya  ikan  dan  petambak  garam  dalam  menghadapi  permasalahan kesulitan  melakukan  usaha  perikanan  atau  usaha  pergaraman.  Mengenai  perlindungan yang diantaranya untuk petambak garam. Pasal ini menerangkan bahwa pemerintah pusat mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  petambak  garam  dalam  menghadapi  kesulitan yang terkait dengan persoalan pergaraman, termasuk dalam kebijakan impor garam yang tidak berpihak kepada petambak garam nasional. Selain itu,
Pasal  3, yang  menyebutkan  tujuan  dari  perlindungan  petambak  garam  yaitu menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  usaha; memberikan  kepastian  usaha  yang  berkelanjutan;  meningkatkan  kemampuan  dan kapasitas nelayan pembudi daya ikan, dan petambak garam; menumbuhkan kembangkan sistem  dan  kelembagaan  pembiayaan  yang  melayani  kepentingan  usaha;  melindungi resiko  bencana  alam,  perubahan  iklim,  serta  pencemaran;  dan  memberikan  jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
Pasal  11  Ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dilarang  membuat  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  upaya  perlindungan  dan pemberdayaan  nelayan,  pembudi  daya  ikan,  dan  petambak  garam.  Jika  merujuk  pada pasal  ini,  seharusnya  tidak  ada  lagi  kebijakan  yang  merugikaan  petambak  garam, termasuk  kebijakan  impor  garam  yang  selama  ini  menjadi  masalah  utama  petambak garam.
16 Fauzin. Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. Jurnal Pamator.  Volume 12 No. 2, Oktober 2019 Hlm. 113-121
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Tujuan  diterbitkan  Undang-undang  No  7  Tahun  2016  diterbitkan  guna  untuk melindungi  dan  memberikan  perlindungan  pada  petambak  garam  terutama  dalam menghadapi  impor  garam  yang  semakin  besar.  Berdasarkan  undang-undang  ini  pula diatur  mengenai  pengendalian  impor  komoditas  pergaraman.  Pasal  36  Undang-undang No  7  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  mengendalikan  impor komoditas pergaraman. Pengedalian komoditas pergaraman dilakukan melalui penetapan tempat  pemasukan,  jenis  dan  volume,  waktu  pemasukan,  serta  pemenuhan  persyaratan administrasi dan standar mutu.
Selain pasal tersebut, Kebijakan pengendalian impor komoditas pergaraman diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor  Komoditas  Pergaraman  sebagai  Bahan  Baku  dan  Bahan  Penolong  Industri. Diterbitkannya  PP  ini  diharapkan  dapat  menekan  laju  impor  komoditas  pergaraman  di Indonesia.  Namun  sejak  diterbitkannya  aturan  ini,  dinilai  menambah  rentetan  panjang carut marutnya tata Kelola pergaraman di  Indonesia. Terdapatnya aturan yang tumpang tindih  mengenai  kewenangan  kementerian  yang  mengeluarkan  rekomendasi  terkait impor  komoditas  pergaraman.  Pasal  5  Ayat  (3)  dalam  peraturan  ini  menyebutkan “Volume  dan  waktu  pemasukan  komuditas  pergaraman  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3  Ayat  (3)  huruf  c  dan  huruf  d,  ditetapkan  berdsarkan  hasil  rapat  koordinasi  yag diselenggarakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  koordinasi  perekonomian”.  Ketentuan  bahwa  volume  dan  waktu  pemasukan komoditas  pergaraman  ditetapkan  berdasarkan  hasil  rapat  koordinasi  yang diselenggarakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  koordinasi  perekonomian  menimbulkan  permasalahan  dalam  tata  Kelola pergaraman. 17
Pasal  di  atas  bertentangan  dengan  Undang-undang  No  7  Tahun  2016  yang  juga mengatur  mengenai  pengendalian  impor  pergaraman.  Disebutkan  bahwa  pemerintah pusat mengendalikan impor komuditas pergaraman. Pengendalian komuditas pergaraman tersebut  dilakukan  melalui  penetapan  tempat  pemasukan,  jenis  dan  volume,  waktu pemasukan,  serta  pemenuhan  persyaratan  administratif  dan  standar  mutu.Dalam  hal  ini impor  garam  tidak  boleh  dilakukan  berdekatan  dengan  musim  panen  garam  rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  2018,  Pasal  3  Ayat  (1)    menyebutkan  bahwa, Kementerian  Perindustrian  mempunyai  wewenang  dalam  merekomendasikan  impor garam. Selanjutnya, Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman digunakan sebagai  bahan baku dan bahan penolong industri penetapan  rekomendasi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diserahkan
17 Ibid. hlm 119.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
pelaksanaannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industry.
Namun  disebutkan  Pada  Pasal  37  Undang-undang  No  7  Tahun  2016,  impor komoditas  perikanan  dan  komoditas  pergaraman  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari Menteri terkait. Menteri terkait dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ialah Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal poin tersebut terdapat tumpang tindih regulasi mengingat status  undang-undang  yang  secara  konstitusi  memiliki  kekuatan  lebih  tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah.
Impilasi  hukum  dari  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  ini  dapat  merugikan kepentingan  nasional  dan  menyebabkan  kerugian  petani  garam  nasional.  Hal  ini dikarenakan garam yang masuk ke Indonesia berpotensi berlebih dikarenakan banyaknya sumber  izin  yang  berbeda-beda.  Selain  itu  efektivitas  dari  dikeluarkannya  peraturan pemerintah sebagai pengendali impor garam belum menunjukkan titik cerahnya. Hal ini dapat dilihat dari angka impor garam yang masih meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir sejak diterbitkannya peraturan pemerintah ini.
Di tahun 2019 kebutuhan impor garam sebanyak 2, 6 juta ton dan di tahun 2020 ini kebutuhan  impor  garam  naik  menjadi  2,9  juta  ton.  Kenaikan  impor  garam  mencapai 300.000 ton 18 . Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan  pemerintah  nyatanya  belum  dapat  memperbaiki  tata  kelola  pergaraman nasional.  Hal  ini  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  yang  mempunyai  mata pencaharian  sebagai  petambak  garam.    Berbagai  kebijakan  yang  telah  diuraikan  tadi tidak  mendukung  perbaikan  peningkatan  kinerja  garam  domestik  khususnya  garam rakyat.  Meningkatnya  angka  impor  dari  tahun  ketahun  masih  saja  disebabkan  karena kalah  bersaingnya  produksi  garam  nasional  secara  kualitas  dan  kuantitas  dari  garam impor. Hal  ini sesuai  dengan fakta di  lapangan.  Berdasarkan pemaparan  dari  salah satu petambak  garam  yang  diwawancarai  mengatakan  bahwa,  persoalan  utama  produksi adalah  anjloknya  harga  garam  rakyat  dikarenakan  kalah  bersaing  dengan  garam  impor yang mempunyai harga yang terjangkau, mengakibatkan permintaan untuk garam rakyat menjadi menurun. Ironisnya lagi, setiap panen raya pemerintah justru mengimpor garam, sehingga  saat  musim  panen  tiba  masyarakat  pun  tidak  bisa  merasakan  hasil  dari  kerja kerasnya.
Banyak petambak garam mengeluh, walaupun telah panen raya tapi tetap saja para petambak  garam  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  sehingga  petambak garam memilih bekerja sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Harga garam saat ini, 19 hanya sebesar Rp 25.000 – Rp 50.000 per karung isi
18 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19 Wawancara dilakukan pada bulan Juli 2020.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
80  liter,  yang  dulunya  bisa  mencapai  Rp  80.000  –  Rp  150.000  per  karung.  Rendahnya harga garam tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan hidup para petambak garam.

## KESIMPULAN
Impor garam dengan volume yang besar dari tahun ketahun mempunyai dampak yang  buruk  terhadap  kualitas  dan  kuantitas  produksi  garam  nasional.  Produk  garam nasional  kalah  bersaing  dengan  produk  garam  impor,  sehingga  menjadikan  pemesanan produk nasional mengalami penurunan drastic. Hal ini juga diperparah dengan anjloknya harga  garam  nasional  yang  mengakibatkan  menurunnya  tingkat  kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petambak garam, khususnya di Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Pemerintah mengelurkan  berbagai  kebijakan  guna  menanggulangi  dampak  buruk  tata  Kelola pergaram  di  Indonesia,  salah  satunya  ialah  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai  Bahan  Baku  dan  Penolong  Industri.  Namun  keluarkannya  kebijakan  ini  belum menunjukkan  dampak  positif  bagi  sector  pergaraman  nasional,  justru  menimbulkan kekacauan  tata  kelola  pergaraman.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  memikirkan Kembali kebijakan yang tepat guna memperbaiki sektor pergaraman nasional.
Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak  Garam Di Kabupaten Jeneponto
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

## DAFTAR PUSTAKA:

## Buku
Encik Muhamad Fauzan . Hukum Tata Negara Indonesia . Malang: Setara Press, 2016
Farida  Patittingi,  Dimensi  Hukum  Pulau-Pulau  Kecil  di  Indonesia.  Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi. Jakarta :Kompas, 2010

## Jurnal
Fauzin.  “Analisis  Pengaturan  Perlindungan  Petambak  Garam  di  Kabupaten  Sampang dalam  Kebijakan  Tata  Kelola  Garam.  Jurnal  Pamator”.Volume  12  No.  2. (Oktober 2019).
Fauzan,  E,  M.,  et  al.  “Konstitusionalitas  Perlindungan  Petambak  Garam  Melalui Regulasi Daerah”. J. Kebijakan Sosek KP Vol. 10 No. 1(Juni 2020).
Manadiyanto;  dan  S.  A.  Pranowo.  “Profil  Sosial  Ekonomi  Petambak  Garam  di Kabupaten  Sumenep  (Studi  Kasus  di  Desa  Pinggir  Papas,  Kecamatan Kalianget)”.  Warta  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan  Vol  2. (Februari 2007).
Izzaty, P. S. H.. “Kebijakan Pengembagan Produksi Garam Nasional”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol 2 (Februari 2011).
Yety Rochwulaningsih. “Pendekatan Sosiologi Sejarah Pada Komuditas Garam Rakyat:
Dari Ekspor menjadi Impor”. Paramita Vol. 22, No. 1 (Januari 2012).

## Website
“Banjir Garam Impor di antara Janji Swasembada Jokowi.” https://tirto.id/banjir-garam- impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq. Diakses pada 2 November 2020.
“Kebutuhan Garam Industri Melonjak”. http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-
Melonjak- 76,19-di-2018. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).”Impor  Garam  menurut  Negara  Asal  Utama”. https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara- asal-utama-2010-2019.html. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 “Kontroversi PP No 9 Tahun 2020”.
https://sumatra.bisnis.com/read/20180421/251/787015/opini-kontroversi-pp-no- 9-2018. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
Jojo.  “Quo  Vadis  Industri  Garam  Nasional?”.  https://investor.id/opinion/quo-vadis- industri-garam-
nasional#:~:text=Data%20yang%20ada%20menyebut%2C%20produksi,ton%20 pada%202017%20dan%202018. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.
“Pemkab  Jeneponto  Gandeng  unhas  untuk  peningkatan  kualitas  garam Jeneponto”.https://berita.news/2019/08/05/pemkab-jeneponto-gandeng-unhas- untuk-peningkatan-kualitas-garam-jeneponto/.  Diakses  pada  tanggal  21  Januari 2020.