PESINDO ACEH 1945-1952: ORGANISASI NASIONAL DI TINGKAT LOKAL

## PESINDO ACEH 1945-1952: NATIONAL ORGANIZATION IN LOCAL AREA
Sudirman Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh Jln. Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh e-mail: dirmanaceh@ymail.com Naskah Diterima:2 Januari 2014 Naskah Direvisi: 11 Februari 2014 Naskah Disetujui: 18 Februari 2014

## Abstrak
Penelitian  berjudul  “Pesindo  Aceh  1945-1952:  Organisasi  Nasional  di  Tingkat  Lokal” membahas  Pesindo  Aceh.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  mengapa  muncul  Pesindo  di Aceh  sehingga  menjadi  kekuatan  politik  dan  peranannya  dalam  mempertahankan  kemerdekaan Republik  Indonesia.  Untuk  pengumpulan  data  digunakan  metode  sejarah.  Penggunaan  metode sejarah  dimaksudkan  supaya  mendapatkan  data  yang  akurat.  Melalui  metode  sejarah  dilakukan studi  secara  mendalam  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  akurat  tentang Pesindo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik elit Aceh bergabung  ke  dalam  Pesindo  karena  asas  kedaulatan  rakyat  yang  ditawarkannya.  Masyarakat bergabung  ke  dalam  Pesindo  yang  sosialisme  bukan  berarti  fundamen  orientasi  politik  elit  Aceh yang terikat kepada nilai atau simbol suku, kekerabatan, dan agama menjadi hilang. Kekhawatiran bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) akan mengambil alih Pesindo sebagai wadah organisasinya di Aceh merupakan bagian dari alasan diterimanya Pesindo di Aceh. Pesindo berperan aktif  dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.
Kata kunci : Pesindo Aceh, organisasi nasional, politik.

## Abstract
The  research  entitles  “Pesindo  Aceh  1945-1952:  Organisasi  Nasional  di  Tingkat  Aceh” discussed  Pesindo  Aceh.    The  purpose  of  the  research  is  to  explain  the  reason  of  Pesindo existences  in  Aceh  that  become  one  of  the  political  powers  and  role  in  defending  Indonesia Republic independence.  In collecting the data this research uses historical method in getting the accuracy of the data.  Through this method, we can gain the comprehensive and  understanding, also  accurate  data  about  Pesindo.    The  technique  of  collecting  the  data  is  through  an  in  depth interview and library research.  This research also uses the socio-politics approach.  The result of the research found that tractive power of Aceh politicians which joined with Pesindo because they offer the principle of society sovereignty in Aceh.  The society merge with Pesindo which has the socialism  principle  is  not  because  the  Aceh  elite  politicians  have  bounding  orientations  in tribe, kinship, and religions will vanish, but the main purpose is worried of PKI (Indonesia Communist Party) will take over Pesindo as an Political Organizations in Aceh.  Pesindo have a great role in defending the Indonesian independence, especially in the era of revolutions.
Keywords: Pesindo Aceh, national organization, politics.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 50

## A. PENDAHULUAN
Derap  langkah  pergerakan  nasional yang  pada  mulanya  muncul  di  pulau  Jawa sejak  berdiri  SI,  SDI,  dan  Boedi  Oetomo, dalam  waktu  yang  relatif  singkat  bergema pula  di  Aceh.  Organisasi-organisasi  yang didirikan di Aceh pada umumnya dijadikan sebagai  wadah  kegiatan  politik.  Melalui organisasi  (sekalipun  bukan  partai  politik) rakyat  Aceh  menyalurkan  aspirasi  poli- tiknya.  Masyarakat  Aceh  menyalurkan keinginan  politiknya  dengan  cara  lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang bersi- fat  sosial.  Tidak  hanya  demikian,  bahkan seperti  yang  disebutkan  oleh  Piekaar, sekolah-sekolah  menengah  agama  pun dijadikan  sebagai sarana propaganda antipenjajahan (Piekaar, 1998: 24).
Dalam karya  monumentalnya, Aceh dan  Peperangan  dengan  Jepang, A.J. Piekaar  (Piekaar,  1998:  24)  secara  tegas menyatakan  bahwa  menjelang  peperangan Asia Timur Raya, perpolitikan orang Aceh bercorak  keagamaan  dan  tipikal  Aceh. Sementara  aliran  politik  nasional  yang modern  hampir  tidak  berpengaruh  pada rakyat  Aceh,  kalaupun  ada  terbatas  pada anggota perorangan. Akan tetapi, beberapa tahun  kemudian  kenyataan  menjadi  lain, Pesindo  (Pemuda  Sosialis  Indonesia)  yang dibentuk  di  Aceh  pada  20  Desember  1945 (Hasjmy,  1985:  236),  muncul  sebagai kekuatan  politik  yang  tangguh  ( den grootste  republikensche  organisatie) di Aceh.
William Liddle menyebutkan bahwa unsur  kekerabatan,  agama,  marga,  dan suku  bangsa  selalu  mengungkapkan  diri dalam perpolitikan pada masyarakat tradisional  yang  bersangkutan.  Kajian- kajian tentang kondisi sosial yang mendahului  letusan  kekerasan  biasanya memberikan  tekanan  kepada  keluhan- keluhan  dari  sebuah  kelompok  tertindas menentang  apa  yang  mereka  persepsikan sebagai  ”pengorbanan”.  Kekerasan  kelom- pok,  menurut  Jerri  D.  Rose,  dipicu  oleh tindakan-tindakan  provokasi  yang  melam- bangkan  potensi keluhan  yang lama  dalam masyarakat (Jerri, 1974: 193).
Perubahan yang begitu cepat terhadap  orientasi  politik  bagi  suatu masyarakat  tradisional  seperti  yang  terjadi di  Aceh  menarik  untuk  diketahui.  Selain itu, penelitian sejarah lokal seperti ini perlu dilakukan  sebagai  bahan  bacaan  bagi masyarakat  agar  menambah  wawasan tentang  khasanah  budaya  bangsa  Indone- sia. Sejarah lokal juga seharusnya dijadikan  sebagai  bahan  bacaan  atau sebagai  muatan  lokal  dalam  kurikulum sekolah.  Demikian  pula  pembuatan  film dokumenter  tentang  perjalanan  sejarah bangsa  perlu  dilakukan  untuk  membang- kitkan  semangat  nasionalisme  masyarakat Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penelitian tentang  Pesindo penting  dan  menarik dilakukan  dalam  penelitian  yang  berjudul “Pesindo  Aceh  1945-1952:  Organisasi Nasional di Tingkat Lokal”.
Berdasarkan latar belakang penelitian  di  atas,  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut. Mengapa di Aceh berdiri  Pesindo?  Apa  kiprah  dan  peranan Pesindo  Aceh  dalam  mempertahankan Kemerdekaan  RI  di  Aceh?  Dengan demikian,  kajian  ini  dapat  memberikan gambaran  perilaku  kelompok  pergerakan di  Aceh  dan  sekaligus  sebagai  bahan komparatif  terhadap  studi  organisasi  yang sama dan sezaman di daerah lain.
Tujuan  penelitian  ini, pertama, menjelaskan  mengapa  di  Aceh  berdiri Pesindo. Kedua, mendeskripsikan  kiprah dan peranan Pesindo Aceh dalam memper- tahankan kemerdekaan RI di Aceh.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna,  baik  secara  teoretis  maupun praktis,  sebagai  berikut.  Secara  teoretis dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran terhadap  model  penelitian  dan  penulisan sejarah  lokal.  Kegunaan  secara  praktis, yaitu  sebagai  masukan  bagi  pemerintah dalam  membuat  kebijakan  dan  sebagai bahan bacaan masyarakat untuk memperluas  wawasan    terhadap  bangsa dan negaranya.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitiaan  ini  digunakan metode  sejarah.  Metode  sejarah  adalah seperangkat  aturan  dan  prinsip  sistematis untuk mengumpulkan sumber secara efektif,  menilainya  secara  kritis,  dan mengajukan  sintesis  dari  hasil-hasil  yang dicapai  dalam  bentuk  tertulis  (Gilbert  J. Garraghan dalam Abdurrahman, 2007: 53).
Pengumpulan sumber dilakukan melalui  studi  pustaka  dan  wawancara.
Studi  pustaka  dilakukan  di  perpustakaan, seperti Perpustakaan Museum Aceh, Badan Perpustakaan  dan  Arsip Pemerintah Aceh,  Pusat  Dokumentasi  dan  Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya  Banda  Aceh,    Perpustakaan
Museum  Ali  Hasjmy,  dan  buku-buku koleksi penulis. Teknik wawancara digunakan  karena  ingin  mendapatkan keterangan  yang  lebih  mendalam  tentang Pesindo.  Oleh  karena  itu,  informan  yang dipilih  adalah  orang  yang  menguasai  dan memahami  sumber  dan  informasi  tentang Pesindo. Untuk  itu,  informan yang digunakan terdiri atas sejarawan atau tokoh sejarah dan pelaku sejarah . Sumber  yang  sudah  dikumpulkan diverifikasi.  Verifikasi  sumber  terdiri  atas kritik  interen  untuk  membuktikan  bahwa sumber dapat dipercaya dan kritik eksteren yang  digunakan  untuk  menguji  keaslian sumber  (Pranoto,  2010:  36-37).  Kritik sumber dilakukan  dengan  membandingkan dari  berbagai  sumber  dan cross-check dengan  informan.  Setelah  sumber-sumber tentang  Pesindo  dianggap  akurat,    lalu diinterpretasi  yang  berupa  análisis  (meng- uraikan  sumber)  dan  síntesis,  yaitu menyatukan  berbagai  interpretasi  terhadap sumber  (Kuntowijoyo,  2005:  102-103). Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan berbagai  pendekatan  dan  teori.  Setelah data-data  diinterpretasi  lalu  ditulis  secara sistematis dan kronologis.

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Proses Lahirnya Pesindo Aceh
Lahirnya Pesindo di tengah masyarakat  Aceh  yang religius tidak  dapat
dipisahkan  dari  kondisi  sosial,  ekonomi, dan  budaya  masyarakat  Aceh.  Hal  itu disebabkan telah mengalami proses tradisional  sebagai  akibat  pembangunan ekonomi  dan  kolonisasi  yang  dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, munculnya pusat-pusat pertumbuhan kota, perkebunan, dan pertambangan yang berorientasi pada pasar dunia. Demikian pula produk  ekspor  Aceh berubah  dari  komoditas  pinang  dan  lada menjadi  komoditas  minyak  tanah,  karet, kelapa sawit, teh, dan terpentin ( Volksteeling , 1934: 20,22,116, dan 123).
Minoritas pendatang  yang mendiami pusat-pusat  pertumbuhan  berorientasi  ke luar  ”dunia  Aceh”.  Masalahnya,  kebijakan pemerintah kolonial yang bersifat segregatif dalam bidang hukum,
administrasi pemerintahan, dan pendidikan menimbulkan  kerenggangan  sosial  antara pribumi Aceh dengan minoritas pendatang. Oleh  karena  itu,  dapat  dimengerti  apabila mereka  bukan  saja  mengelompok  dalam perkumpulan  yang  eksklusif  suku  dan profesi,  tetapi  juga  cukup  cepat  menyerap organisasi  yang  berasas  kebangsaan  atau pembaharuan,  seperti  organisasi  Parindra, Taman Siswa, dan Muhammadiyah.
Dalam  berhadapan  dengan  rakyat
Aceh, Pemerintah Hindia Belanda bersandar kepada elit tradisional (hulubalang)  yang  sudah  terbentuk  sejak masa kesultanan Aceh. Dengan kewenangan hukum dan keamanan, mereka  memiliki  kekuasaan  yang  absolut di daerah yurisdiknya. Dengan posisi sosial ekonominya, hulubalang mengontrol sebagian  besar  alat  produksi  di  pedesaan, yaitu  sawah,  tebat,  kebun,  dan  ternak. Akibatnya,  timbul  kesenjangan  sosial antara hulubalang dengan rakyatnya (Hamka, 1966: 96). Dalam kehidupan orang Aceh sebagai  pemeluk  agama  Islam,  ulama memperoleh  kedudukan  terhormat  dalam masyarakat  melalui  intervensinya  pada berbagai  upacara,  seperti  daur  hidup, pertanian, dan  agama.  Dari  tingkat keilmuan,  mereka  terdiri  atas  ulama  yang
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 52
memimpin pesantren ( dayah ), imam mesjid,  dan  imam meunasah .  Dalam praktik keagamaan, mereka bersikap
akomodatif  terhadap  tradisi  lokal  selama menurut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran Islam (Sulaiman, 1994: 66, 84).
Munculnya  lembaga-lembaga  mo- dern,  telah  melahirkan  pula  elit  tandingan dalam  masyarakat  Aceh,  yaitu  ulama pembaharuan yang berbasis pada madrasah-madrasah  dan intelegensia  muda yang  terdiri  atas  guru,  pengacara,  dan jurnalis  atau  sastrawan.  Mereka  adalah kelompok sosial yang begitu peka terhadap nilai-nilai  baru  yang  berasal  dari  luar  dan sekaligus  bersikap  kritis  terhadap  keter- belakangan dan ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakatnya. Hubungan sosial antara elit tandingan  dengan  hulubalang  dan  ulama tradisional  menjelang  Perang  Asia  Timur Raya  telah  berlangsung  dalam  suasana konfliktual. Masalahnya, mereka menggugat  adat  dalam  masyarakat  Aceh yang menurut pandangan mereka
menimbulkan  ketidakadilan  dan  keterbela- kangan.  Dalam  pola  interaksi yang demikian  dapat  dipahami  apabila  elit tandingan  begitu  antusias  menyambut kedatangan  Jepang.  Pemerintah  Militer Jepang  segera  merekrut  mereka  dalam berbagai administrasi sembari  memberikan konsesi  politik  terhadap  Islam  (Sulaiman, 1994: 66, 84).
Uleebalang merupakan  kelompok yang  dirugikan  oleh  kebijakan  militer Jepang.  Kekuasaan  kepolisian  dan  kehaki- man  yang  selama  ini  mereka  nikmati dibatasi  oleh  Pemerintah  Militer  Jepang sehingga  tugas  mereka  terbatas  pada urusan  kepamongprajaan.  Hal  demikian dengan sendirinya berdampak pula terhadap  ekonomi  mereka.  Dengan  politik keseimbangan  yang  dilaksanankan  oleh Jepang,  suasanan  politik  di  antara  elit bersaing  justru  bertambah  tinggi  selama pendudukan Jepang.
Kapitulasi  Jepang  dan  kedatangan Sekutu yang di dalamnya terdapat Belanda, seperti  di  Medan  dan  Sabang  begitu
menggusarkan elit Aceh. Hal itu disebabkan  mereka  telah  begitu  jauh bekerjasama dengan Pemerintah Jepang.
Mengamati  suasana  politik  yang konfliktual,  atas  prakarsa  Hasballah  Daud, pegawai Tiho  Hoin dan  alumni  HIK Muhammadiyah  Yogyakarta,  diseleng- garakan  rapat  di  Lampaseh,  Kutaraja  (kini Banda  Aceh)    pada  4-5  Oktober  1945. Dalam  rapat  tersebut  diputuskan  untuk mendirikan IPI (Ikatan Pemuda Indonesia). Sebagai  ketua  IPI  dipilih  Ali  Hasjmy, redaktur Atjeh  Simbun (Ghazaly,  1978: 18).
Dalam rapat pertama tersebut ditetapkan pula pengurus organisasi,
sebagai  berikut.  Ketua  I:  Ali  Hasjmy.
Ketua II: Teuku Manyak Arif. Setia Usaha I: Usman. Setia  Usaha II:  Anwar Manyak. Bendahara: Zaini Bakry. Pembantu- pembantu:  Muhammad  Saleh  Rahmany,
Muhammad,  Muhammad  Aziz,  Tuwanku Abdulwahab, M. Yunat, Tuwanku Hasyim, Ghazali  Yunus,  Murdani,  Teungku  Idris, Asman,  Potan  Harahap,  Mukhtar  Lubis, Said  Ali,  Said  Ahmad  Dahlan,  dan  Haji Jamin.  Selanjutnya,  Dewan  Pengurus  IPI juga  dilengkapi  dengan  staf  komisaris. Mereka  adalah  Tuanku  Adris,  Asman, Potan  Harahap,  Mukhtar  Lubis,  Said Ahmad  Dahlan,  dan  M.  Jamin  (Ali et  al .,
1983: 217). Keesokan harinya, mereka
menghadap  T.  Nyak  Arif  (Residen  Aceh) untuk  menyampaikan  hasil  rapat  (Hasjim, 1946:  2).  Tidak  diketahui  secara  detail pembicaraan  di  antara  mereka.  Suatu  hal yang  jelas  bahwa  setelah  pertemuan, keanggotaan  pengurus  diperluas  sehingga mewakili  kelompok-kelompok  sosial  yang ada di Kutaraja (Hasjim, 1947: 2).
Upaya  konsolidasi  terus  mereka lakukan  terhadap  organisasi  yang  baru dibentuk.  Dua  hari  kemudian  mereka melakukan  rapat  pimpinan  di  kantor  Twk. Abdul  Aziz,  mantan  ketua Maibkatra , guna  menyusun  kembali  pengurus  baru. Walaupun  ketuanya  masih  tetap  dijabat oleh  Ali  Hasjmy,  tetapi  anggota  pengurus bertambah jumlahnya. Sementara beberapa
di antara anggotanya mengalami perubahan posisi (Sulaiman, 1997: 119).
a. Konferensi Pesindo I
Pada 5-6 Oktober 1945, IPI
mengadakan  Konferensi  I  yang  bertempat di  Kutaraja.  Konferensi  tersebut  dihadiri oleh wakil-wakil cabang IPI seluruh Aceh. Satu di antara permasalahan yang berkembang  dalam  konferensi  tersebut, yaitu IPI sebagai nama organisasi perjuangan  pemuda,  tidak  sesuai  dan kurang  memberikan  gambaran  terhadap perjuangan  yang  bersifat  dinamis  dan revolusioner (Hasjmy, 1985: 231).
Dalam  suatu  rapat  yang  diadakan pada  sore  hari  6  Oktober  1945,  para pemimpin  IPI  membubarkan  organisasi tersebut.  Sebagai  gantinya,  dibentuk  BPI (Barisan Pemuda Indonesia). Ketua organisasi  ini  masih  tetap  dijabat  oleh  Ali Hasjmy, sedangkan Tuanku Hasjim diangkat  sebagai  sekretaris  (Hasjim,  1964: 5).  Pergantian  nama  IPI  menjadi  BPI merupakan usaha  kelompok pemuda untuk memberikan  cap  militer  dan  warna revolusioner  terhadap  organisasi.  Kata “barisan”  yang  ada  dalam  singkatan  BPI mengungkapkan
sifat kemiliteran organisasi  (Wawancara  dengan  Mahmud Ibrahim, 22 Maret 2013).
Pengurus  BPI  kelihatannya  selalu tertuju  kepada  gerak-gerik  apa  yang dilakukan oleh rekan-rekan seper- juangannya di pulau Jawa dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan menghadapi musuh bersama, yaitu
Belanda. Oleh karena itu, pada 17 Oktober 1945,  nama  organisasi  mereka  pun  diubah menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) (Djamil,  2009:  399).  Ketika  berlangsung kongres PRI di Malang pada 10 November 1945,  Markas  Daerah  PRI  Aceh  mengirim tiga  orang  wakilnya,  yaitu  A.  Madjid, Yacuk, dan Hasan Gayo. Sebaliknya, pada 26  November  1945,  utusan  dari  Pulau Jawa,  Semadi,  datang  pula  ke  Aceh  dan memberikan  briefing  di  Hotel  Aceh tentang perubahan nama organisasi tersebut (Sulaiman, 1997: 120).
Berdasarkan  hasil  kongres  tersebut,
diputuskan bahwa PRI diubah lagi namanya menjadi Pesindo (Pemuda
Sosialis  Indonesia).  Markas  Pusat  PRI yang  telah  menjadi  Markas  Pusat  Pesindo mengirim instruksi  kepada  Markas Daerah PRI  Aceh  supaya  segera  mengubah namanya menjadi Pesindo.  Akhirnya, pada 20  Desember  1945,  markas  daerah  PRI Aceh  mengubah  lagi  namanya  menjadi Markas  Daerah  Pesindo  (Ali et  al .,  1983:
218).  Dengan  demikian,  lengkaplah  upaya untuk mengartikulasikan perjuangan dengan  rekan  seperjuangannya  di  Pulau Jawa.
Pada  konferensi  tersebut,  peserta membentuk  dua  komisi  IPI,  yaitu  Komisi Program  Kerja  dan  Komisi  Organisasi.
Komisi Program Kerja antara lain menetapkan pembentukan barisan perjuangan  sebagaimana  halnya  organisasi ketentaraan.  Sementara  Komisi  Organisasi memutuskan  merubah  nama  IPI  menjadi BPI  (Barisan  Pemuda  Indonesia).  Komisi organisasi  kemudian  membentuk  pula badan  kelengkapan  BPI  yang  terdiri  atas enam  badan.  Badan  kelengkapan  tersebut, yaitu Badan Keuangan, Badan Kepanduan, Badan  Penerangan,  Badan  Pengerahan Tenaga,  Badan  Keamanan,  dan  Badan Palang Merah.
Keputusan  komisi-komisi  dibahas lagi  dalam  suatu  forum  dan  kemudian ditetapkan  menjadi  keputusan  konferensi. Pada sidang pleno 6 Oktober 1945, sebagai sidang pleno terakhir menetapkan pimpinan BPI, sebagai berikut. Ketua Umum  : A. Hasjmy Ketua I : M. Saleh Rahmany Ketua II : Muhammad ZZ Setiausaha Umum: Tuwanku Hasyim Setiausaha I : Potan Harahap Setiausaha II   : Usman Bendahara : Teuku Haji Jamin.
Ketua  Badan  Keuangan:  M.  Junat.  Ketua Badan  Penerangan:  Said  Ahmad  Dahlan. Ketua  Badan  Pengerahan  Tenaga:  Teuku Manyak  Arif.  Ketua  Badan  Keamanan: Said  Abdullah.  Ketua  Badan  Kepanduan: Murdani.  Ketua  Badan  Palang  Merah:
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 54 Asman. Pembantu-Pembantu: Anwar Manyak, Zaini Bakry, Tuwanku Abdulwahab,  Ghazali  Yunus,  dan  Azhar,
M.A.    Khaidir  Anwar,  Mukhtar  Lubis, Jakfar  Walad,  Said  Yasin,  Salam,  dan Korma (Hasjim, 1964: 2).
Struktur  organisasi  BPI  yang disahkan  pada  konferensi  tersebut,  yaitu markas  daerah  terdiri  atas  enam  badan kelengkapan  dan  satu  sekretariat  yang dipimpin oleh seorang Setia Usaha Umum. Di setiap kewedanaan dibentuk pula WMD (Wakil Markas Daerah), di setiap kecamatan  dibentuk  cabang,  di  setiap mukim dibentuk anak cabang, dan di setiap kampung didirikan ranting BPI.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemimpin  PRI  daerah  untuk  memperluas pengaruh  mereka  terhadap  masyarakat. Propaganda dilakukan, baik terhadap orang Aceh  maupun    kelompok  pendatang  yang telah  lama  menetap  di  Aceh.  Terhadap orang  Aceh,  mereka  begitu  beruntung karena para ulama  yang telah bekerja pada birokrasi  militer  Jepang,  baik  secara bersama,  yaitu  Teungku  Jakfar  Sidik Lamjabat,  Teungku  Muhammad  Daud Beureueh,  Teungku  Hasan  Krueng  Kalee, dan  Teungku  Hasballah  Indrapuri  pada  15 Oktober  1945,  maupun  secara  pribadi Teungku  Hasan  Krueng  Kalee  pada  4
November 1945, mengeluarkan fatwa yang mendukung kemerdekaan sebagai
kewajiban  bagi  orang  Islam  (Surat  Kabar Semangat  Merdeka  pada  29  November 1945).  Lebih  dari  itu,  para  ulama  tersebut ikut  juga  ambil  bagian  sebagai  pembicara dalam berbagai rapat pembentukan  cabang atau  ranting  PRI  di  desa-desa  di  daerah Aceh  Besar  dan  Pidie  (Surat  Kabar Semangat  Merdeka,  18  dan  27  Oktober, 6,8,10, dan 20 November 1945).
Salah satu usaha PRI dalam
meningkatkan  jumlah  anggotanya  adalah dengan  dikeluarkannya  maklumat.  Isi maklumat tersebut menyerukan atau panggilan  umum  yang  ditujukan  kepada semua pemuda  di atas  umur 18 tahun  agar mendaftarkan  diri  menjadi  anggota  PRI  di
daerah  atau  ranting  setempat  (Ali et  al . 1983: 218).
b. Konferensi Daerah Pesindo II
Untuk mengevaluasi dan menyegarkan  semangat  organisasi,  suatu panitia yang diketuai oleh H.M. Yamin dan Mas  Mingun,  dibentuk  untuk  mem- persiapkan konferensi daerah II.
Konferensi  tersebut  diselenggarakan  di Kutaraja  pada  15-17  Januari  1946.  Pada konferensi  tersebut  bukan  hanya  memilih pengurus  baru  dan  konsolidasi  organisasi, melainkan  juga  membahas  isu  politik lokal,  yaitu  Perang  Cumbok,  koreksi terhadap  susunan  pemerintahan,  pendu- dukan  Jepang  di  Kuala  Simpang,  Belanda di  Sabang,  dan  juga  masalah  ikut  sertanya Belanda dalam kesatuan Sekutu.
Di antara hasil keputusan konferensi  adalah  penyusunan  pengurus Markas Daerah yang baru. Dalam pemilihan  pengurus  baru,  kepemimpinan Ali  Hasjmy  dan  Tuwanku  Hasjim  tetap bertahan  pada  jabatan  mereka.  Acara pokok  konferensi  membicarakan  berbagai masalah  pertahanan,  perjuangan,  dan pemerintahan.  Pada  akhir  konferensi, Pesindo  mengeluarkan  dua  mosi  yang disampaikan  kepada  presiden,  Gubernur Sumatera, dan Residen Aceh, yaitu. Mosi pertama:
1) Meminta Sekutu memerintahkan tentara
Inggris  supaya  segera  menyelesaikan pelucutan  senjata  Jepang,  mengurus tawanannya, dan meminta tentara
Jepang  dan  Inggris  segera  dikeluarkan dari Indonesia, 2) Meminta  Inggris  agar  jangan  membuka jalan kepada Belanda untuk menegakkan  penjajahannya  kembali  di Indonesia, 3) Meminta Sekutu agar jangan mengizinkan kapal perang asing berlayar dalam batas teritorial Indonesia,  jika  tidak  mendapatkan  izin dari pemerintah Indonesia,
4) Meminta  supaya  tentara  Inggris  jangan masuk  ke  Aceh  karena  tidak  ada  lagi tentara Jepang dan tawanannya,
5) Memprotes  sikap  tentara  Inggris  yang mengirim  tentera  Jepang  ke  Langsa sehingga terjadi pertempuran dan meminta  Jepang  yang  masih  berada  di Kualasimpang diusir dari Aceh, dan
6) Meminta  Sabang  dikembalikan  kepada Negara Republik Indonesia. Mosi kedua: 1) Setelah memperhatikan bahwa pemerintahan  di  daerah  Aceh  hampir tidak  berjalan  dengan  baik,  Pesindo berpendapat  bahwa  hal  yang  demikian tidak  boleh  dibiarkan  terus-menerus, karena:
a) Negeri  rugi  dan  pergaulan  hidup rusak, dan
b) Negeri  luar,  terutama  musuh-musuh akan  mengatakan  bahwa  kita  tidak sanggup  berdiri  sendiri.  Karena  itu, Pesindo meminta kepada pemerintah supaya  segala  badan  di  dalam pemerintahan,  seperti  keagamaan, kehakiman, kepolisian, bestuur, keuangan,  dan  lain-lain  hendaklah dijalankan  dengan  sebaik-baiknya (Talsya. Jilid I, 1990: 213).

## c. Konferensi Daerah Pesindo III
Pada  14-18  Febuari  1947,  Pesindo menyelenggarakan konferensi daerah III di Kutaraja.  Panitia  konferensi  diangkat Muhammad  ZZ.  Banyak  permasalahan yang  dibicarakan dalam konferensi, seperti masalah  organisasi  (pemilihan  pengurus, pengesahan  anggaran  dasar  rumah  tangga, dan  program  kerja).  Selain  itu,  masalah kenegaraan,  yaitu  blokade  ekonomi  oleh
Belanda. Kepemimpinan Ali Hasjmy- Tuwanku  Hasjim  masih  tetap  bertahan pada  kedudukannya  sebagai  Ketua  Umum dan  Setia  Usaha  Umum  pengurus  harian Pesindo.  Perubahan  kepengurusan  hanya terjadi  pada  susunan  pengurus  harian.
Secara  lengkap  susunan  kepengurusan Pesindo Daerah Aceh berdasarkan konferensi  III,  sebagai  berikut.  Ketua Umum:  Ali  Hasjmy.  Ketua  I:  T.M.  Amin.
Ketua  II:  Moehammad  Z.Z.  Ketua  III:  A. Moenir. Setia-usaha  Umum: Twk.  Hasjim.
Setia-usaha  I:  Soelaiman  Arsjad.  Setia- usaha  II:  T.M.  Daoed.  Setia-usaha  III: Bachtiar Loebis. Bendahara Umum:
Haroen Joenoes (Talsya. Jilid II, 1990: 24-
25).
Konferensi  Pesindo  III  membentuk
Dewan  Keputerian  yang  tugasnya  aktif  di lapangan  perjuangan  bersenjata.  Dari Dewan  Keputerian  tersebut  dibentuk  pula barisan  Kesatria  Puteri  yang  dinamakan Resimen  Pocut  Baren.    Pada  13  April 1947,  di  Kutaraja    berlangsung  resepsi peresmian  Keputerian  Pesindo  Daerah Aceh (Talsya. Jilid II, 1990: 24-25).
Satu  di  antara  keputusan  penting dari konferensi III, yaitu menyempurnakan Barisan  Perjuangan  Kesatria  Pesindo berdasarkan  usul  Panglima  Markas  Besar Kesatria  Pesindo,  Nyak  Neh.  Konferensi kemudian  menyetujui  pembentukan  satu divisi  yang  diberi  nama  Kesatria  Pesindo Divisi  Rencong,  Kolonel  Psd  Nyak  Neh diangkat  sebagai  Panglima.  Satu  upaya yang  dianggap  penting  dalam  rangka melaksanakan
keputusan-keputusan
Konferensi  Daerah  Pesindo  III,  yaitu  pada 1  Oktober  1947,  di  Kutaraja  diresmikan berdirinya  sebuah  taman  kanak-kanak.  TK tersebut  diberi  nama  Taman  Indera Pesindo  dan  sebagai  TK  pertama  di  Aceh setelah Indonesia Merdeka. Direktur pertama  TK  tersebut  dijabat  oleh  Nyonya Fatimah  Zahara  Amelz  (Hasjmy,  1985: 241).

## d. Konferensi Daerah Pesindo IV
Sekalipun  di  daerah  Aceh  keadaan politik,  sosial-ekonomi,  dan  pertahanan semakin  membaik,  tetapi  di  Pulau  Jawa tempat  kedudukan  pemerintah  pusat  dan daerah-daerah lainnya semakin memburuk.
Pertentangan antara "golongan kiri/komunis"  di  satu  pihak    dengan golongan  Islam  dan  Nasionalis  di  lain pihak, semakin menajam. Pesindo Sumatera  di  bawah  pimpinan  Sarwono mendesak Pesindo Aceh supaya menyesuaikan diri dengan program perjuangan Pesindo Pusat.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 56
Dalam  situasi  demikian,  Pesindo Aceh  menyelenggarakan  konferensi  yang berlangsung  pada  20--23  Maret  1948 bertempat  di  Langsa,  ibukota  Kabupaten Aceh  Timur.  Konferensi  ini  merupakan konferensi  Daerah  Pesindo  pertama  kali berlangsung  di  luar  Kutaraja  (Hasjmy, 1985: 241).
Hal-hal  yang  dibicarakan  dalam konferensi tersebut adalah memilih pengurus  baru  dan  masalah  penyatuan organisasi  Pesindo  Aceh  dengan  Sumatera
Timur  (Sumatera  Utara).  Selain  itu, dibicarakan  juga  masalah  aktivis  Pesindo asal  Sumatera  Timur  yang  mengungsi  ke Aceh, masalah peleburan lasykar ke dalam tentara  reguler,  dan  penyusunan  rencana kerja  tiga  tahunan.  Konferensi  Daerah
Pesindo IV di Langsa juga menyempurnakan  program  kerja  yang telah  diputuskan  dalam  Konferensi Daerah Pesindo  III.  Rencana  tersebut  meliputi bidang pertahanan, pendidikan dan kebudayaan,  ekonomi,  sosial,  perburuhan, dan penerangan.
2. Kiprah dan Peranan Pesindo Aceh
a. Perjuangan Mendapatkan Senjata
Menjelang akhir pendudukan Jepang,  bentrokan  fisik  antara  pemuda dengan pihak Jepang tidak dapat dihindarkan. Hal yang demikian disebabkan  para  pemuda  yang  tidak  sabar lagi  agar  Jepang  segera  meninggalkan Aceh,  mulai  melancarkan  tekanan-tekanan terhadap Jepang dan menuntut pasukannya agar  menyerahkan  senjata  kepada  pihak republik.  Selama  bulan  November  dan Desember  1945,  tekanan-tekanan  yang dilancarkan  terhadap  Jepang  berlangsung di seluruh Aceh tempat Jepang mengkonsentrasikan pasukannya. Anggota-anggota Pesindo juga ingin mendapatkan  senjata  yang  lebih  banyak dari  Jepang.  Oleh  karena  itu,  mereka mengepung  dan  menyerang  pangkalan udara  Jepang  yang  terletak  di  Lhoknga, dekat  Kutaraja,  pada  akhir  November 1945.  Ketika  Jepang  mengundurkan  diri dari  Lhoknga  itulah  Jepang  meninggalkan
senjata  dalam  jumlah  yang  banyak, termasuk  senjata-senjata  berat,  seperti meriam penangkis serangan udara. Banyaknya  senjata  yang  jatuh  ke  tangan Pesindo  di  pangkalan  udara  Lhoknga  dan tempat-tempat  lain  telah  memungkinkan organisasi  ini  membentuk  satu  divisi militer  di  bawah  pimpinan  Nyak  Neh (Hasjim,  1964:  7).  Pangkalan  udara tersebut,  oleh  para  pemuda  Pesindo dijadikan markas divisi mereka yang diberi nama Kesatria Divisi Rencong.
Setelah berhasil menguasai sebagian besar  senjata  Jepang  dan  menerima pelatihan  dalam  waktu  yang  terbatas,  para pemuda  siap  memper-tahankan  republik. Baik  pemuda  yang  berlatar  belakang pendidikan  agama  maupun  sekuler  sama- sama  mendasarkan  perjuangannya  untuk membela kemerdekaan.

## b. Laskar Kesatria Divisi Rencong
Sejalan dengan perubahan nama PRI menjadi  Pesindo,  Barisan  Perjuangan  PRI berubah  pula  namanya  menjadi  Kesatria Pesindo.  Pada  29  November  1945, Batalyon  Istimewa  Divisi  Rencong  resmi dibentuk di Lhoknga, Aceh Besar. Batalyon  tersebut  dijadikan  salah  satu  inti kekuatan  menghadapi  serangan  Belanda, baik  di  Aceh  maupun  di  Sumatera  Timur. Pimpinan  Batalyon  dijabat  langsung  oleh Panglima  Divisi  Rencong,  Nyak  Neh (Talsya. Jilid I, 1990: 145). Basis kekuatan Kesatria Pesindo berada  di Lhoknga, Aceh Besar.  Mereka  menguasai  bengkel  senjata peninggalan  Jepang  dan  memperkerjakan seorang  instruktur  dari  serdadu  Jepang yang desersi (Wawancara dengan Mahmud Ibrahim, 22 Maret 2013).
Untuk  memperkuat  posisi  Pesindo sebagai  badan  perjuangan  dan  menin- daklanjuti  hasil  keputusan  konfe-rensi, Divisi  Rencong  Kesatria  Pesindo  berada langsung  di  bawah  ketua  umum  Dewan Pimpinan  Umum  Pesindo  Aceh,  Ali Hasjmy.  Panglima  Divisi  dijabat  oleh Nyak Neh dengan pangkat Panglima Muda (Jenderal  Mayor)  dan  M.  Saleh  Rahmany sebagai  kepala  staf.  Staf  Divisi  terdiri  atas
Umar  Husni,  Pawang  Leman,  Koser Cokrosentono, dan K. Ali (Kurewa). Divisi Rencong  yang  berkedudukan  di  Lhoknga dilengkapi  dengan  1  Resimen  Wanita Pocut Baren di bawah komandan Muhammad  ZZ,  Kepala  Staf  dijabat  oleh Zahara Pohan dan 7 Resimen yang terdapat di  setiap  kabupaten  (Ghazaly,  1978:  20; Jarahdam, 1972: 103-105). Pertumbuhan lasykar Kesatria Pesindo  yang  demikian  cepat,  mendorong pengurus Pesindo untuk menyeleng- garakan  Konferensi  Barisan  Kesatria  di Kutaraja  pada  15  September  1946. Konferensi dilakukan untuk membicarakan masalah pembinaan, penyempurnaan organisasi, dan program perjuangan. Konferensi memutuskan pemberian pangkat kehormatan Senapati Muda (setara mayor  pada  tentara  regular)  kepada  ketua- ketua  WDM  (Wakil  Markas  Daerah) Pesindo  yang  berada  di  setiap  kewedanan.
Selain  itu,  meningkatkan  disiplin  dan koordinasi Kesatria Pesindo Divisi Rencong  di  bawah  komandan  Nyak  Neh yang  berpangkalan  di  Lhoknga.  Sejak akhir  tahun  1946,  kesatuan  milisi  Pesindo secara  bergilir  dikirim  ke  front  Medan Area  bersama  tentara  regular  (Abdullah, 2011:  38).  Oleh  karena  itu,  pada  20  Juni 1948, Presiden Soekarno sebelum meninggalkan  Aceh,  menyempatkan  diri untuk  meninjau  pabrik  senjata  dan  usaha- usaha  pembangunan  Pesindo  di  Lhoknga. Presiden  dan  rombongan  merasa  kagum atas  kemampuan  dan  persenjataan  yang dimiliki  oleh  putera-putera  Aceh  tersebut (Talsya. Jilid II, 1990: 357).
Markas  Daerah  Pesindo  Aceh  pada
18 Februari 1947, mengumumkan berdirinya Kesatria Pesindo Divisi Rencong  yang  dipimpin  oleh  seorang Panglima Divisi dan dibantu oleh
Komandan  Staf  Umum  Divisi  (Kepala Staf),  seperti  sudah  disebutkan  di  atas.
Bertempat di  Tanah  Lapang  Gajah Kutaraja,  dilantik  Nyak  Neh  menjadi panglima  divisi  dengan  pangkat  Panglima Muda  (Jendral  Mayor)  dan  M.  Saleh Rahmany  menjadi  Komandan  Staf  Umum
Divisi (Kepala Staf Divisi) dengan pangkat Senopati  Tinggi  (Kolonel).  Selanjutnya, diumumkan pula bahwa Konferensi Daerah  Pesindo  III  telah  mengangkat  Ali Hasjmy  dalam  kedudukannya  sebagai Ketua  Umum  Markas  Daerah  Pesindo, menjadi Pemimpin Umum Kesatria Pesindo  Divisi  Rencong  (Hasjmy,  1985: 255). Usaha-usaha  ke  arah  pembentukan Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  terus- menerus dilakukan di Kutaraja, terutama di Kantor Gubernur Militer, Komando Tentera  Divisi  X,  Markas  Daerah  Kesatria Pesindo  Divisi  Rencong,  dan  Markas Divisi Tgk. Chik di Tiro. Untuk menghilangkan  perbedaan  pendapat  antara pihak-pihak  yang  terkait,  sering  diadakan rapat  untuk  memudahkan  ke  arah  realisasi keputusan  pemerintah.  Untuk  itu,  pada Desember 1947, Instruktur Pesindo Daerah Sumatera mengumumkan: pertama, segenap  angkatan perang Kesatria Pesindo seluruh Sumatera serentak turut mengambil  bagian  dalam  usaha  pemben- tukan  Tentara  Nasional  Indonesia  secara resmi. Kedua, pelaksanaan  dalam  praktik berkenaan  dengan  teknik,  organisasi, administrasi,  dan  lain-lain.  Hal  yang demikian harus dilaksanakan secara seksama dan bijaksana atas dasar kesepakatan  bersama  di  seluruh  daerah- daerah  keresidenan.  Dalam  pelaksanaan tersebut, pimpinan-pimpinan Dewan Daerah  bertanggung  jawab  kepada  Dewan Pusat (Hasjmy, 1985: 218).
Menindaklanjuti  upaya  pembentuk- an  TNI,  Gubernur  Militer  Aceh,  Langkat dan  Tanah  Karo  memerintahkan  Kepala Kesatuan Divisi Rencong, Kepala Kesatuan Divisi  X Tgk. Tjhik  di Tiro, dan Kepala Kesatuan Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong  supaya  selambat-lambatnya  pada 30  Mei  1948  sudah  bergabung  dalam kesatuan  TNI  Divisi  X  Sumatera.  Setelah tanggal  tersebut  dianggap  sudah  tidak  ada lagi  lasykar  bersenjata  selain  TNI  dan Polisi  Negara.  Untuk  itu,  panglima  Divisi Rencong  dan  Ketua  Umum  Pesindo Daerah mengumumkan  pula  bahwa  mulai
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 58
1  Juni  1948,  Kesatria  Pesindo  Divisi Rencong digabungkan dalam kesatuan TNI (Talsya. Jilid II, 1990: 297).

## c. Perjuangan di Medan Area
Setelah  Jepang  kalah  dari  Sekutu, Belanda  melancarkan  aksi  militer  pertama terhadap  Republik  Indonesia  pada  21  Juli 1947.  Untuk  menandai  serangan  tersebut, di  Aceh  pesawat-pesawat  tempur  dan pembom  Belanda  menyerang  pangkalan pasukan  Pesindo,  Divisi  Rencong,  di Lhoknga  pada  21  Juli  1947.  Dari  laut, kapal  Belanda  menembaki  pula  Ulee Lheue,  pelabuhan  Kutaraja.  Selanjutnya, beberapa  kota  lain,  seperti  Bireuen  dan Lhokseumawe diserang dari udara. Namun, Belanda tidak berani mendaratkan pasukannya  ke  Aceh.  Untuk  menghadapi kemungkinan serangan oleh pihak Belanda, Dewan Pertahanan Daerah memutuskan  untuk  melakukan  mobilisasi umum  sejak  25  Juli  1947.  Untuk  itu, pimpinan  Divisi  Rencong  Pesindo  dan Divisi  Teungku  Chik  Ditiro  (nama  baru dari  pasukan  Mujahidin)  memerintahkan pasukannya  untuk  bekerjasama  dengan kekuatan-kekuatan  TRI  dan  polisi.  Semua pasukan  diinstruksikan  untuk  melawan musuh  tanpa  harus  menunggu  perintah lebih  lanjut  dari  Dewan  Pertahanan (Kementerian Penerangan, 1953: 142-143). Sebagai  tanggapan  aktif  Pesindo Aceh  terhadap  keamanan  dan  keselamatan bangsa,  pada  8  Januari  1947,  pasukan Batalyon  Istimewa  Divisi  Rencong  di bawah  pimpinan  Panglima  Divisi  dan stafnya  diberangkatkan  ke  front  Medan Area. Hal itu, dimaksudkan untuk membantu  pertahanan  di  Sumatera  Timur (Sumatera  Utara)  dari  Agresi  Belanda (Talsya. Jilid II, 1990: 12). Mengantisipasi  kekurangan  dana dan  perbekalan  perang,  pada  20  April 1947, Dewan Pimpinan Pesindo Keresidenan  Aceh  melangsungkan  rapat pleno  di  Kutaraja.  Rapat  tersebut  dihadiri oleh  anggota  Dewan  Pimpinan,  Wakil- Wakil  Markas  Daerah,  Cabang,  Ranting, dan Seksi-Seksi dalam Kewedanaan
Kutaraja. Dalam rapat tersebut dibicarakan usaha  peningkatan  sumbangan  Pesindo terhadap  perjuangan  di  front  Sumatera Timur.  Selain  itu,  disepakati  pula  untuk mengerahkan  tenaga-tenaga  baru  ke  front perjuangan Medan Area sebagai penyegaran terhadap pejuang-pejuang yang  telah  lama  di  sana  (Talsya.  Jilid  II, 1990: 67).
Demikian  juga  dengan  kesiapan pasukan,  pada  20  Juni  1947,  Kesatuan- kesatuan  Kesatria  Pesindo  Divisi  Rencong dalam  jumlah  besar  dikirim  ke  Sumatera Timur  untuk  memperkuat  pertahanan.
Markas  Daerah  Pesindo  dan  Komando Kesatria Pesindo Divisi Rencong memanggil  segenap  anggotanya  pada setiap  cabang,  mereka  diperintahkan  agar selalu siaga
menghadapi setiap
kemungkinan  yang  terjadi  akibat  Agresi Belanda (Talsya. Jilid II, 1990: 91). d. Pembelaan terhadap Kedaulatan RI
Pesindo Aceh terus-menerus mendukung kedaulatan Republik Indonesia, di antaranya  dengan memerangi gerakan pengacau keamanan dan reaksioner.  Tindakan-tindakan  pihak ulee- balang yang  sudah  meresahkan  sebagian masyarakat  sehingga  pemimpin  rakyat yang dimotori oleh Pesindo mengkoordinir secara  terpadu  untuk  melawan  gerakan pengacau  keamanan  (wawancara  dengan Ali  Husen,  14  Februari  2001).  Hasan  Aly beserta  rekan-rekannya  menyelenggarakan rapat  koordinasi  di  mesjid  Kampung  Are yang  terletak  6  km  dari  Sigli  pada  22 Desember  1945.  Rapat  dihadiri  oleh  45 tokoh  Pesindo  yang  berasal  dari  wilayah Lammeulo  dan  Sigli,  mendengar preadvis yang  disampaikan  oleh  Teungku  Umar Tiro  dan  Hasan  Aly.  Setelah  musyawarah, disepakati  memerangi pasukan Cumbok di kota  Lammeulo  (Arif,  1946:  15).  Untuk itu,  mereka  membentuk  pula  badan koordinasi  yang  diberi  nama  MBRU (Markas  Besar  Rakyat  Umum).  Teungku Umar Tiro yang telah mengungsi menghindari  intimidasi  pasukan  BPK Cumbok,  dipercayakan  sebagai  panglima
perang  dan  sekaligus  sebagai  penasihat. Pucuk  pimpinan  organisasi  dijabat  oleh Hasan  Aly  yang  dibantu  oleh  Peutua Husin,  Teungku  Banta,  Hasballah  Daud, dan T.M. Amin (Sulaiman, 1997: 135).
Pihak  Pesindo  bersikap  tegas  dalam sidang  Komite  Nasional  Daerah  bahwa komite  harus  mengambil  langkah-langkah tertentu  untuk  mengatasi  keadaan  yang kacau  di  Kabupaten  Pidie  (Sjamsuddin, 1999:  166).  Sehari  kemudian,  pada  8 Januari 1946, MBRU kembali mengadakan sidang  untuk  mengevaluasi  secara  lebih dekat  perkembangan  di  Kabupaten  Pidie. Rapat  dipimpin  oleh  Sjamaun  Gaharu dihadiri  oleh  20  orang  peserta,  antara  lain Wakil  Residen  Muhammad  Ali  Panglima Polim, Muhammad Daud Beureueh, Ismail Yakub,  Ali  Hasjmy,  dan  Husein  Jusuf sebagai  wakil  TKR  (Sjamsuddin,  1999:
167). Rapat dengan suara bulat memutuskan  “mengambil  tindakan  untuk memusnahkan pengkhianat-pengkhianat Republik di Cumbok dan sekitarnya, untuk mengembalikan keamanan rakyat di Kabupaten  Pidie”  (Sjamsuddin,  1999: 167).  Keputusan  tersebut  diambil  setelah rapat  mendengarkan  keterangan  mengenai keadaan terakhir di daerah Pidie sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  tiga orang  anggotanya,  yaitu  Ali  Hasjmy,
Sjamaun  Gaharu,  dan  Ismail  Yakub.
Dalam  rapat  tersebut  vonis  terhadap  kaum uleebalang Cumbok  diputuskan.  Pesindo juga  mengusulkan  agar  MBRU  dan pemerintah segera menyelesaikannya (Wawancara  dengan  Ali  Husen,  14 Februari 2001).
Tindakan  terakhir  yang  dilakukan oleh pihak Pesindo adalah serangan besar- besaran terhadap pihak uleebalang. Begitu benteng uleebalang digempur,  Teuku Muhammad  Daud  Cumbok  bersama  17 orang  teman  dekatnya  melarikan  diri  ke pegunungan  Seulawah.  Namun,  mereka berhasil  ditangkap  dan  dihukum  mati  oleh suatu  pengadilan  rakyat  yang  diadakan  di Sanggeu.  Pelaksanaan  hukuman  mati terhadap  tokoh-tokoh  utama uleebalang bervariasi waktunya, yaitu antara
pertengahan  hingga  akhir  Januari  1946 (Reid,  2011:  325).  Pada  17  Januari  1946, sebelum  menjalani  hukuman  mati,  Teuku Muhammad  Daud  membuat  pengakuan tertulis  mengenai  langkah-langkah  yang telah  ditempuhnya.  Apabila  pengakuan yang singkat itu  dapat dijadikan pegangan, akan  dapat  mengungkapkan  banyak  hal yang selama ini belum jelas. Dari sana pula akan  muncul  penilaian  dan  kesimpulan baru  yang  menggoncangkan  mengenai jalannya  revolusi  nasional  di  Aceh  (Ali et al ., 1983: 244).
Di  antara  organisasi  milisi,  Pesindo yang  paling  militan  dalam  memojokkan uleebalang .  Ketika  penutupan  konferensi Pesindo  yang  berlangsung  di  Kurtaraja pada 17 Januari 1946, Pesindo mengeluarkan  pernyataan  bahwa  susunan pemerintahan di Aceh hendaklah berdasarkan  susunan  kedaulatan  rakyat dengan  menyingkirkan  pegawai  yang kurang  revolusioner.  Oleh  karena  itu, semua  pejabat  pemerintah  sejak  kepala desa  hingga  jabatan  tinggi  harus  dipilih oleh  rakyat  (Sulaiman,  1997:  143).  Sejak itu,  Pesindo  giat  melakukan  pengumpulan sumbangan  amal  dari  masyarakat  untuk membantu  rekan-rekannya  yang  telah menderita  korban  dalam  perang  Cumbok di Pidie.
Kejadian yang  dikenal  sebagai peristiwa Cumbok terjadi pada akhir 1945. Dinamakan  demikian  karena  mengikuti nama  satu  wilayah  di  Kabupaten  Pidie, tempat  markas  besar  front uleebalang . Menurut  Pesindo,  peristiwa  tersebut  tidak mempunyai  suatu  hubungan  apa  pun dengan garis konflik ulama/Pesindo dengan uleebalang karena mereka berpendapat bahwa  kejadian tersebut tidak akan  terjadi  seandainya  kaum uleebalang tidak menentang republik.

## e. Perjuangan Menentang Komunis
Persatuan  Perjuangan  dibentuk  di Solo  pada  15  Januari  1946,  tetapi organisasi
tersebut mengalami
kemunduran  di  Pulau  Jawa  tidak  lama setelah  pembentukannya  (Kahin,  1970:
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 60
172-178).  Namun  demikian,  Persatuan Perjuangan terus berkembang di Sumatera. Sarwono  Soetardjo,  pemimpin  Pesindo Sumatera  Timur,  mendirikan  Markas Persatuan  Perjuangan  untuk  Sumatera  di Medan  dan  mengangkat  dirinya  sebagai ketua.
Perkembangan  tersebut  menyadar- kan  para  pemimpin  Aceh  bahwa  Pesindo Sumatera  telah  dikuasai  oleh  orang  yang berhaluan  kiri.  Oleh  karena  itu,  Teungku Muhammad Daud Beureu-eh  menyalahkan
Ali  Hasjmy  yang  telah  mengubah  nama PRI menjadi Pesindo pada bulan November  1945.  Dalam  pandangan  Daud Beureu-eh, Pesindo jelas merupakan sebuah  organisasi  komunis  (Sjamsuddin, 1999: 214). Tundingan  terhadap  Ali  Hasjmy tidak  diterima  oleh  pemimpin  Pesindo Aceh.  Mereka  menolak  tuduhan  tersebut dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan  organisasi  seperti  Pesindo sebagai organisasi formal, walaupun ideologi  mereka  berbeda  dari  Pesindo  di luar  Aceh.  Dengan  argumentasi  yang demikian,  mereka  tetap  mempertahankan Pesindo  sebagai  nama  bagi  organisasinya (Wawancara  dengan  Mahmud  Ibrahim,  22 Maret 2013).
Teungku  Muhammad  Daud  Beureu- eh  serta  para  pengurus  PUSA  (Persatuan Ulama  Seluruh  Aceh)  lainnya  tidak  dapat memaksa  pemuda  untuk  mengubah  nama organisasi  tersebut.  Namun,  mereka  tetap merasa  tidak  senang,  sebab  usulan  mereka telah  diabaikan  begitu  saja.  Akan  tetapi, kecurigaan  terhadap  pemimpin-pemimpin Pesindo  di  Kutaraja  berkurang  dengan sendirinya  karena  para  pemimpin  PUSA merasa  yakin  akan  posisi  Aceh  dalam hubungannya  dengan  perkembangan  di tingkat  nasional.  Sejalan  dengan  itu,  para pemimpin  Pesindo  di  Kutaraja  (Banda Aceh) pun menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam segala  bidang  sehingga  kenyataan  itu bertolak belakang dengan kebijakan Pesindo  di  luar  Aceh.  Dalam  hubungan itulah, sebagai tanggapan terhadap
program  Persatuan  Perjuangan,  pada  5
Februari 1946, Komite Nasional mengirimkan  telegram  kepada  Perdana Menteri Sjahrir, isinya memberikan jaminan  kepada  pemerintahannya  akan dukungan  rakyat  Aceh  (Raliby,  1953: 223). Pada  Juli  1946,  Komite  Nasional juga mengutuk tindakan Persatuan Perjuangan yang menculik Sjahrir. Pesindo Aceh tidak membentuk Persatuan
Perjuangan  sebagaimana  di  Sumatera Timur dan Tapanuli. Hal itu, menyebabkan Teungku  Muhammad  Daud  Beureu-eh beserta  kawan-kawannya  yakin  bahwa identitas  politik  Pesindo  Aceh  berbeda dengan cabang-cabang Pesindo di
Sumatera ataupun di Pulau Jawa.
Pesindo  Aceh  menolak  ideologi komunis  sehingga  membuat  tidak  senang Pesindo  di  luar  Aceh.  Sarwono  Soetardjo sebagai  pemimpin  Pesindo  Sumatera Timur selalu berusaha memengaruhi Pesindo  Aceh,  di  antaranya  dengan menyusupkan orang-orang Pesindo Sumatera  Timur  bersama  pengungsi  ke Aceh,  terutama  di  Aceh  Timur.  Di  Aceh Timur  terdapat  buruh  non-Aceh  yang banyak jumlahnya di perkebunan karet dan pertambangan  minyak.  Oleh  karena  itu, Riphat Senikentara, ketua Persatuan Perjuangan  Sumatera  Timur,  membawa masuk  SBMSU  (Serikat  Buruh  Minyak Sumatera Utara) ke Aceh Timur.
Sementara  Sarwono  mendirikan  markas Pesindo  Sumatera  Utara  di  Aceh  Timur dan  SOBSI  (Sentral  Organisasi  Buruh
Seluruh  Indonesia)  Sumatera  Utara  yang dipimpin  oleh B. Hutadjulu (Insider, 1950: 77).
Perkembangan itu dengan sendirinya menimbulkan perbedaan yang tajam antara Pesindo  kelompok  Kutaraja  (Banda  Aceh) dengan  Pesindo  Langsa  (Aceh  Timur). Pemimpin  Pesindo  Kutaraja  tidak  senang akan  saingan  mereka  yang  beraktivitas  di bagian  timur  Aceh.  Akibatnya,  terjadi penangkapan
secara besar-besaran terhadap tokoh-tokoh Pesindo yang berhaluan komunis di Langsa.
f. Perjuangan Bidang Sosial-Ekonomi “Satu di antara usaha yang menjadikan  perhatian  bersama,  terutama oleh  pemimpin  Pesindo  di  daerah  Aceh”, tulis  Muhammad  ZZ  ialah  masalah ekonomi.  Organisasi  tidak  mungkin  maju seandainya  ekonomi  yang  menjadi  jiwa pergerakan  masih  morat-marit.  “Dengan adanya uang” kata M. Yunat, kepala Badan Perbendaharaan  Pesindo,  segala  cita-cita yang  terpendam  dapat  dibangunkan  dan tercapai”  (Majalah Dharma No.  8  tanggal 10 Desember 1947).
Pendapat kedua pengurusnya membersitkan  keinginan  Pesindo  untuk bergerak  dalam  lapangan  ekonomi  guna menjawab kebutuhan anggotanya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, mengingat situasi kehidupan ekonomi yang sulit  di  Aceh  sejak  masa  pendudukan
Jepang.  Hal  itu,  dimaksudkan  untuk menunjang  dan  memperkuat  Republik Indonesia yang  baru  diproklamirkan. Rakyat  Aceh  tidak  saja  mendirikan organisasi-organisasi  politik  dan  sosial, tetapi juga mendirikan organisasi-
organisasi  ekonomi  dan  keuangan.  Dalam hal  ini  Pesindo  telah  mengambil  bagian yang  penting  dalam  pembangunan  bidang ekonomi  dan  kemasyarakatan  dengan mendirikan  berbagai  usaha  di  bidang ekonomi  dan  kemasyarakatan (Wawancara dengan Abdullah, 21 April 2013).
Bertolak  dari  hasrat  perjuangan  dan mensejahterakan anggotanya, sebuah Cabang Kemakmuran Pesindo dibuka pada
4  Desember  1945  di  Kutaraja  di  bawah pimpinan  dua  orang  pedagang  setempat, yaitu  M.  Daud  dan  T.  Mahmud.  Cabang Kemakmuran menangani penyediaan beras dan  penjualan  lencana  serta  menawarkan andil kepada anggotanya sebanyak Rp 100 persero.
Kebutuhan  bengkel  bagi  reparasi kendaraan, mendorong pula Badan Kemakmuran  Pesindo  membuka  bengkel pada  1  April  1946  di  Kutaraja.  Kebutuhan transportasi yang
menghubungkan Kutaraja dengan wilayah pantai barat, pada Mei  1946,  Badan  Kemakmuran  Pesindo
membuka  sebuah  perusahaan  Peshico ( Pesindo  Shipping  Company )  di  Kutaraja yang  mengoperasikan  motor  boat  dan tongkang.  Pada  1  Desember  1946,  badan tersebut  membuka  pula  Bank  Pesindo  di bawah  pimpinan  Sarono  di  Kutaraja (Ghazaly, 1978: 19).
Pada  26  Januari  1947, Pesindo Trading Company (Petraco) sebagai bagian dari Badan Kemakmuran Pesindo Keresidenan  Aceh  dibuka  di  Kutaraja. Perusahaan tersebut  mempunyai cabang di Lhokseumawe,  Penang,  dan  Singapura yang bergerak dalam bidang impor-ekspor. Hasilnya,  pada  tahun  1947  Petraco mendapat laba Rp 2.806.126.39.
Sementara  Peshico  mengoperasikan  3 motor  boat,  3  tongkang  besar,  dan beberapa  tongkang  kecil.  Hanya  usaha koperasi yang tidak begitu berkembang. Dengan  Surat  Ketetapan  Kepala Jawatan Keuangan Sumatera yang
bertanggal  15  Januari  1947  No.  15/KNW,
Bank Pesindo di Kutaraja ditetapkan boleh menerima simpanan (Talsya. Jilid II, 1990: 14).  Oleh  karena  itu,  pada  1  April  1948, Bank  Pesindo  Pusat  di  Kutaraja  meng- umumkan  penjualan  sero  pendirian  dan sero  biasa  dari Pustaka  Dharma  Limited yang bermodal f.50.000.000. Seri pendirian  berharga  f.10.000,  sedangkan sero  biasa  f.2.500. Pustaka  Dharma Limited bergerak dalam bidang percetakan, penerbitan, dan toko buku (Talsya. Jilid II,
1990: 274). Badan-badan usaha tersebut berkewajiban mengusahakan berbagai kelengkapan  serta  dana  untuk  menunjang perjuangan Pesindo sehingga dalam melaksanakan program perjuangannya tidak  terkendala.  Pihak  Pesindo  berusaha bagi kelengkapan dan dana yang diperlukan  dengan  menempuh  jalan  yang sah, tidak bertentangan dengan hukum dan kemasyarakatan.
Selain  kegiatan  dalam  bidang  di atas,  Pesindo  juga  bergerak  di  bidang pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Oleh karena  itu,  pada  13  Juli  1947,  Pesindo Daerah  Aceh,  di  Lhoknga,  Aceh  Besar
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 62
dibuka  sebuah  Poliklinik  Pesindo  untuk umum. Selain itu, didirikan Bank Kemakmuran  dan  badan-badan  sosial (Talsya.  Jilid  II,  1990:  103).  Demikian pula  pada  1  Oktober  1947,  Taman  Indra ( Frobel School ) Pesindo dibuka di Kutaraja. Di samping perjuangan bersenjata, usaha-usaha ke arah pendidikan dan pembangunan dilakukan secara berkesinambungan. Untuk  menampung  aspirasi  dan mempertemukan sesama anggota perjuangan,  pada  9  November  1947, Pesindo Daerah Aceh meresmikan pembangunan  Taman  Persahabatan  di Kutaraja.  Di  taman  tersebut  dibuka kesempatan  yang  luas  bagi  para  pejuang untuk  bertemu  antara  satu  dengan  yang lain.
Pada  19  Februari  1946,  Belanda melakukan  provokasi,  baik  dari  laut maupun  dari  udara  semakin  sering  terjadi di  seluruh  Aceh.  Untuk  itu,  kesiapsiagaan pada kubu-kubu pertahanan dan kewaspadaan  masyarakat  terus-menerus ditingkatkan  untuk  menghadapi  segala sesuatu  yang  akan terjadi. Oleh  karena itu, bagian  Kemakmuran  Markas  Daerah Pesindo  Aceh  menyerukan  para  saudagar guna  bahu-membahu  dalam  membantu negara. Melalui  maklumatnya  No.4, Ketua
Markas  Pesindo  Bagian  Kemakmuran menyerukan, sebagai berikut. Kepada saudagar-saudagar Indonesia. Merdeka! Saudagar- saudagar  adalah  sebagai  prajurit negara yang harus siap-sedia melatih  diri  membasmi  sifat  loba dan tamak, dan membina masyarakat  saudagar  baru  yang merdeka untuk membangun perekonomian yang sehat. Mengalirnya  barang-barang  atau makanan,  pakaian,  beras  dan  lain- lain  ke  satu  jurusan  (tangan)  serta disimpan  untuk  spekulasi  (menung- gu-nunggu naik harga untuk
keuntungan yang lebih besar) adalah sifat kapitalis yang mesti
disingkirkan untuk menciptakan kemakmuran negara dan rakyat. Hindarkan  kekayaan  hari  ini  yang membahayakan  dan  meruntuhkan, untuk  menghasilkan  kekayaan  esok yang  kekal  dan  memakmurkan.
Buktikanlah kesanggupan
dan berlomba-lombalah  dalam  menyu- sun  negara  menurut  dasar Indonesia
Merdeka (Talsya. Jilid I, 1990: 250).

## 3. Berakhirnya Riwayat Pesindo Aceh
Apabila diperhatikan secara saksama, jelaslah bahwa personalia Pesindo  mewakili  hampir  seluruh  segmen sosial  di  Aceh,  seperti  yang  tercermin dalam hasil konferensi IV Pesindo. Hal itu disebabkan,  menurut  Anggaran  Rumah Tangga  Pesindo,  persyaratan  anggotanya adalah  pemuda  yang  berusia  15  tahun  ke atas  tanpa  memperhatikan  ideologi  dan agama  yang  mereka  anut.  Kelonggaran yang demikian menyebabkan aktivis Pesindo  bergabung  pula  dengan  berbagai kekuatan  politik  yang  tumbuh  di  Aceh sejak bulan November 1945.
Sejak  itu,  aktivis  Pesindo  mulai merosot.  Mereka  menyalurkan  berbagai aktivitas politiknya melalui berbagai kepartaian.  Menurut  daftar  anggota  DPK (Dewan  Perwakilan  Kabupaten)  pada tahun 1949, hanya di Aceh Utara dan Aceh Selatan  terdapat  minoritas  anggota  DPK yang  memakai  bendera  Pesindo.  Tiga orang  anggota  DPK  Aceh  Besar,  yaitu Teungku  Syekh  Marhaban,  Ali  Hasjmy, dan  A.  Jalil  Anin  membawa  bendera  PSII dan sekaligus Pesindo. Badan-badan usaha yang  telah  mereka  bentuk  lambat  laun lepas dari kendali organisasi, yaitu berhenti aktivitasnya  atau  beralih  menjadi  milik pribadi  mantan  pengurus  Pesindo.  Dengan kepindahan  Ali  Hasjmy  dan  Twk.  Hasjim ke  Medan  pada  awal  1952,  riwayat Pesindo Aceh berakhir pula.

## D. PENUTUP
Masyarakat Aceh memerlukan artikulasi  kekuatan  dengan  kelompok sosial  lain  yang  terdapat  di  Aceh  maupun
di  luar  Aceh  dalam  menghadapi  ancaman Belanda  yang  menjadi  pelindung    status quo.  Oleh  karena  itu,  aktivis  Pesindo sangat  giat  mengeliminasi  hulubalang, bukan  saja  selama  Perang  Cumbok,  tetapi juga setelah hulubalang kehilangan kekuasaan.  Lahirnya  Pesindo  merupakan bagian  dari  konsolidasi  untuk  mengakhiri peranan  hulubalang  dalam  perpolitikan Aceh.  Kekhawatiran  masyarakat  Aceh bahwa  PKI  akan  mengambil  alih  Pesindo sebagai  wadah  organisasinya  di  Aceh merupakan  bagian  dari  alasan  diterimanya Pesindo  di  Aceh.  Asas  kedaulatan  rakyat yang  ditawarkan  oleh  Pesindo  sebagai daya  tarik  bagi  elit  Aceh  untuk  bergabung ke Pesindo.
Pesindo  berperan  aktif    dalam mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia, terutama  pada  masa  revolusi  kemerdekaan Indonesia.  Peranan  tersebut  dilakukan dalam  bentuk  menjaga  keamanan,  baik keamanan  di  dalam  maupun  ancaman keamanan  dari  luar. Pembentukan Lasykar
Divisi Rencong merupakan wujud keikutsertaan Pesindo Aceh dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Masyarakat  bergabung  ke  dalam
Pesindo  yang  sosialisme  bukan  berarti fundamen  orientasi  politik  elit  Aceh  yang terikat  kepada  nilai  atau  simbol  suku, kekerabatan,  dan  agama  menjadi  hilang. Pesindo  Aceh  tidak  terpengaruh  oleh Pesindo  di  luar  Aceh  yang  beraliran sosialis-komunis, tetapi sebaliknya, organisasi  lokal  tersebut  dimanfaatkan untuk membela kepentingan nasional.

## DAFTAR SUMBER
1. Buku Abdullah, M. Adli. 2011.
Membedah  Sejarah  Aceh. Banda  Aceh:
Bandar Publishing. Abdurrahman, Dudung. 2007. Metodologi Penelitian Sejarah. Yoguakarta: Ar-Ruzz Media. Ali, Abdullah et al . 1983.
Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949. Banda  Aceh:  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh.
Arif, Abdullah. 1946.
Di Sekitar Peristiwa Pengchiatan Tjoembok . Koetaradja: Semangat
Merdeka.
Djamil, M. Junus. 2009.
Gerakan  Kebangkitan  Aceh .  Bandung: Bina Biladi Press.
Ghazaly, H.A. 1978. Biografi  Prof.  Ali  Hasjmy. Jakarta:
SOCIALIA.
Hamka. 1966.
Kenang-Kenangan Masa Lampau. Kuala Lumpu: Pustaka Antara.
Hasjim, Twk. 1946. “Riwayat  Gerakan  Pemoeda  (Pesindo) di  Daerah  Atjeh”. Naskah  Ketikan . Kutaraja,  9  Februari  1946.  Akan  tetapi, menurut Ali Hasjmy, rapat dilaksanakan pada  21  Agustus  1945  di  kantor Atjeh Sinbun , Kutaraja.
_____. 1947. “Pesindo dalam Sejarah”. Dalam
Majalah  Dharma No.  8.  Tanggal  10
Desember 1947. _____. 1964. “Perdjuangan  Pemuda  Atjeh  Periode 1928-1945”. Makalah yang
disampaikan  pada  seminar  tentang Sejarah  Perjuangan  Pemuda  di  Aceh. Kutaraja: November 1964. Hasjmy, Ali. 1985. Semangat Merdeka. 70 Tahun Menempuh  Jalan  Pergolakan  dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: Bulan Bintang. Indonesia. Kementerian Penerangan. 1953.
Propinsi  Sumatera  Utara .  Jakarta: Kempen.
Insider. 1950. Atjeh Sepintas Lalu . Jakarta: Archapada.
Jarahdam I/Iskandar Muda. 1972.
Dua  Windu  Kodam-I/Iskandar  Muda.
Banda Aceh: Jarahdam-I/Iskandar Muda.
Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014: 49-64 64
Jerri, D. Rose. 1974. Introduction to Sociology . Chicago:  Rand  Mc  Nolly  College Publishing Coy.
Kahin, George McTurnan. 1970.
Nationalism and Revolution in Indonesia .  Ithaca  NY  dan  London: Cornell University Press. Kementerian Penerangan RI. Republik Indonesia  Propinsi  Sumatera  Utara .
Jakarta: 1953.
Kuntowijoyo. 2005. Pengantar  Ilmu  Sejarah. Yogyakarta: Bentang Pustaka Liddle, William. 1970. Ethnicity, Party and National Integration .  London:  Yale  University Press. Muhammad ZZ. 1947. “Bangunlah Serentak Menyusun Ekonomi  Rakyat”.  Dalam Dharma No.
8  tanggal  10  Desember  1947.  Pidato ketua Badan Perbendaharaan, M. Yunad. Dalam Berita Conferentie Majelis Pesindo Daerah Atjeh ke-III.
Pikaar, A.J. 1998. Aceh  dan  Peperangan  dengan  Jepang. Banda  Aceh:  Pusat  Dokumentasi  dan Informasi Aceh.
Pranoto, Suhartono W. 2010.
Teori dan Metodologi Sejarah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Raliby, Osman. 1953. Dokumenta  Historica .  Jakarta:  Bulan
Bintang.
Reid, Anthony. 2011. Menuju  Sejarah  Sumatera. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. Revolusi di Serambi Mekah. Jakarta: UI Press.
Sulaiman, M. Isa. 1994. Agresivitas,  Revolusi,  dan  Pemberon- takan: Aceh 1942-1962 . _____.1997. Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Talsya, TA. 1990.
Batu Karang di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 145-
1946). Jilid  I.  Banda  Aceh:  Lembaga
Sejarah Aceh. _____.1990. Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh1947-1948). Jilid  II.  Banda  Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1900.

## _____. 1990.
Sekali  Republiken  Tetap  Republiken (Perjuangan  Kemerdekaan  di  Aceh 1949). Jilid  III.  Banda  Aceh:  Lembaga Sejarah Aceh.
Volksteelling 1934. Inheemsche Bevolking van Sumatra deel IV.  Departement  van  Economische Zaken, Balaira.

## 2. Surat Kabar
Majalah Dharma No.  8  tanggal  10  Desember
1947.
Surat Kabar Semangat Merdeka, 18 dan 27 Oktober,  6,8,10,  dan  20  November 1945).
Surat  Kabar  Semangat  Merdeka  pada  29 November 1945).

## 3. Sumber Lisan
Abdullah (74 tahun). Sejarawan/Budayawan. Wawancara. Banda Aceh, 21 April 2013.
Ali Husen (86 tahun). Mantan Skojotai. Wawancara. Sigli, 14 Februari 2001.
Mahmud Ibrahim (84 tahun). Sejarawan/Budayawan. Wawancara. Takengon, 22 Maret 2013.