## Pengaruh Perubahan Batas Desa Terhadap Alokasi Formula Dana Desa di Kabupaten Melawi
Effect of Village Boundaries Changes for the Allocation of Village Fund in Melawi Regency

## Febi Novianti*, Heri Sutanta
Magister Teknik Geomatika, FT-UGM, Yogyakarta, 55281, Indonesia *Korespondensi penulis: febi.n@mail.ugm.ac.id
Diterima: 14042022; Diperbaiki: 28082022; Disetujui: 01092022; Dipublikasi: 01102022
Abstrak: Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi. Dalam pembagian ADD terdapat alokasi formula yang berkaitan dengan aspek teknis yaitu perhitungan luas wilayah. Luas wilayah yang valid dapat diperoleh melalui kebijakan satu peta (KSP), akan tetapi Kabupaten Melawi sebagai salah satu Kabupaten yang berada di  wilayah  Indonesia  ternyata masih  menggunakan berbagai  versi peta  dalam  praktiknya.  Salah  satu  alasan penggunaan berbagai versi peta ini disebabkan belum adanya batas desa yang bersifat definitif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap berbagai versi peta batas desa yang digunakan dan pengaruhnya tehadap kebijakan alokasi  formula  dana  desa  di  Kabupaten  Melawi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode overlay melalui  sistem informasi geospasial terhadap berbagai versi peta batas Kabupaten Melawi yaitu dari Rupa Bumi Indonesia, Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi  serta  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  Berdasarkan penelitian didapati 218 kondisi segmen batas yang sama di antara ketiga peta tersebut, sedangkan 16 segmen hanya berbatasan pada DPUPR dan BPS, 20 segmen hanya berbatasan pada RBI dan BPS, 15 segmen hanya berbatasan pada RBI dan DPUPR, 31 segmen hanya berbatasan pada RBI, 29 segmen hanya berbatasan pada DPUPR, dan 20 segmen hanya berbatasan pada BPS. Kemudian berdasarkan perbandingan luas terhadap data luas wilayah DPMD diperoleh hasil yaitu seluruh desa mengalami perubahan luas wilayah, dengan perubahan tertinggi terjadi pada Desa Balai Agas. Terakhir, terdapat 7 desa pada perbandingan  RBI dan DPMD, 6 desa pada perbandingan DPUPR dan 7 desa pada perbandingan BPS yang mengalami perubahan dengan nominal di atas Rp.100.000.000,-. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat terlihat besarnya pengaruh perubahan batas desa terhadap alokasi formula dana desa sehingga penataan batas dan penerapan KSP dalam berbagai kebijakan di bidang spasial perlu segera dilaksanakan.
Copyright © 2022 Geoid. All rights reserved.
Abstract: Allocation Village Fund (ADD) is one of the policies in the economic sector. There is a formula allocation in ADD which related to technical aspects, especially the total area. A valid area can be obtained through the one map policy (KSP), but Melawi Regency, as one of the regencies in the territory of Indonesia, is still using various versions of the map in practice. One of the reasons for using these various versions caused by there are no definitive village boundaries. This research aims to study the use of village boundary maps with their various version and the effect on the formula allocation policy in the Melawi Regency. This study uses the overlay method through a geospatial information system on various versions of the Melawi Regency boundary map, such as the Indonesian Rupa Bumi, the Public Works and Spatial Planning Service of Melawi Regency, and the Indonesian Central Statistics Agency. Based on the research, it was found that 218 boundary segment conditions were the same between the three maps, while 16 segments only bordered on DPUPR and BPS, 20 segments only bordered on RBI and BPS, 15 segments only bordered on RBI and DPUPR, 31 segments only bordered on RBI, 29 segments only border on DPUPR, and 20 segments only border on BPS. Then, b ased on the comparison with DPMD area data, the results obtained are that all villages have changed in the area, with the most change occurring in Balai Agas Village . Last but not least, t here are seven villages in the RBI and BPS comparison, six villages in the DPUPR, and seven villages in the DPUPR comparison that have changed with a nominal value of more than Rp. 100,000,000.-. Based on the results of the research, it can be seen that village  boundaries  have  a  big  influence  on  the  allocation  of  village  fund  formulas  so  boundary  delimitation  and application of KSP in various policies, especially in the spatial field need to be implemented immediately.
Kata kunci: Batas Desa, SIG, Alokasi Dana Desa
Cara untuk sitasi: Novianti, F., Sutanta, H. (2022). Pengaruh Perubahan Batas Desa Terhadap Alokasi Formula Dana Desa di Kabupaten Melawi. Geoid, 18 (1), 69-81.

## Pendahuluan
Kebijakan  di  bidang  ekonomi  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  sangat  penting  dalam  proses penyelenggaraan  suatu  pemerintahan.  Tanpa  alokasi  dana  yang  memadai maka kinerja pemerintahan dapat berpotensi mengalami berbagai permasalahan. Salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang saat ini masih menjadi fokus utama di pemerintahan adalah alokasi dana desa (ADD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020  Pasal  6  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  rincian  dana  desa  setiap  daerah  kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.  Salah satu  faktor  penting  pembagian  alokasi  dana  desa,  khususnya  dalam  alokasi  formula adalah luas wilayah. Luas wilayah desa yang valid tentunya didasarkan pada kejelasan batas wilayah antar desa.
Istilah  batas  mengacu  pada  entitas  geografis  dengan  batas-batas  yang  terdefinisi  dengan  baik,  di  mana komponen-komponennya  memiliki  fungsi  dan  keterkaitan  (Rustiadi,  dkk.,  2011).  Penataan  batas  desa  di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016. Peraturan ini  mengatur  secara  detil  mengenai  penataan  batas  wilayah,  mulai  dari  pengertian  hingga  pada  hal  teknis menyangkut batas wilayah. “Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan ( watershed ), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan  dalam  bentuk  peta.  Penetapan  dan  penegasan  batas  Desa  bertujuan  untuk  menciptakan  tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis” (Kementerian Dalam Negeri, 2016) .
Batas wilayah desa tidak dapat dipisakan dari Kebijakan Satu Peta (KSP). Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor  23  Tahun  2021  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan  KSP  maka  dilakukan percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000 sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak daerah yang belum menyelesaikan penataan batas  di  daerah,  salah  satunya  adalah  Kabupaten  Melawi.  Hal  ini  tentunya  memungkinkan  dampak  pada perhitungan ADD. Pembentukan desa di Kabupaten Melawi yang tidak menyertakan Peta Batas Desa membuat setiap instansi memiliki versinya masing-masing terhadap batas di setiap desa.
Pada  dasarnya  penataan  batas  wilayah  merupakan  bagian  dari  konsep boundary  making. Konsep  ini diperkenalkan oleh (Jones,1945) yang menyatakan bahwa tahap pembuatan batas terdiri dari 4 (empat) tahap utama yaitu: alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Tahapan ini kemudian diadopsi oleh (Sutisna, 2007) ke dalam konteks nasional menjadi 4 (empat) tahapan pula. Pertama, tahap alokasi yang menentukan cakupan  sebuah  wilayah  melalui  proses  politik  dengan  pembuatan  undang-undang  pembentukan  wilayah. Kedua,  tahap  delineasi  yang  bersifat  teknis  dan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kartometrik guna mencapai proses kesepakatan antar wilayah yang berbatasan. Ketiga, tahap demarkasi yang merupakan proses  yudiris  maupun  teknis  berupa  praktik  pemasangan  tanda  batas  di  lapangan  berdasarkan  hasil kesepakatan  pada  proses  delineasi.  Terakhir,  proses  administrasi  berupa  proses  pencatatan  dan pendokumentasian batas yang telah ada.
Penelitian mengenai batas desa sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut sebagian besar menggunakan metode kartometrik, pendekatan partisipatif, survei lapangan atau kombinasi diantara ketiganya. Salah  satunya  adalah  penelitian  (Pratiwi,  2018)  yang  mengkaji  antara  peta  batas  desa  RBI  dan  hasil kesepakatan, penelitian ini menunjukkan adanya selisih jumlah segmen batas antara segmen peta RBI dan hasil kesepakatan yang ada di Kulon Progo, dimana perbedaan ini menghasilkan pergeseran batas yang didominasi
ke arah luas sebanyak 161 segmen dan membuat 51,13% dari 88 desa penelitian mengalami peningkatan luas. Selain itu ada pula penelitian (Sutanta dkk, 2020) yang melakukan analisis pada hasil delineasi batas desa di Kabupaten Gunung Kidul, dimana ditemukan pergeseran posisi segmen batas sampai 1.773 m pada Peta RBI, dan  997  m  pada  hasil  identifikasi  peta  desa  lama.  Pergeseran  tersebut  membuat  wilayah  Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dibandingkan dengan luas menurut Peta RBI sebesar 287,79 hektar dan 269,22  hektar  jika  dibandingkan  dengan  data  BPS.  Penelitian  lainnya  oleh  (Joko  &  Sutanta,  2021)    yang melakukan evaluasi penetapan batas desa terhadap segmen batas daerah di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menunjukkan 14 segmen batas yang mengalami perubahan dari jumlah total 51 segmen, dimana  pergeseran segmen maksimal batas berada pada rentang 35 – 4.300 m. Perbedaan posisi segmen batas juga mempengaruhi luas  wilayah  Kabupaten  Tabalong,  dimana  terdapat  perbedaan  luas  berdasarkan  Perbup  dan  Permendagri sebesar 1.415,63 hektar. Penelitian batas desa pada umumnya menghasilkan penetapan dan penegasan batas desa,  pengukuran  perbedaan  informasi  segmen  batas  antara  batas  desa  definitif  dan  indikatif,  penggunaan metode penetapan batas desa yang paling efektif dan efisien, hingga pada pembuatan sistem informasi batas desa.  Sedangkan  pada  penelitian  ini  peneliti  akan  mengkaji  aspek  spasial  batas  desa  terhadap  kebijakan  di bidang ekonomi daerah, khususnya yaitu pengaruh batas desa terhadap alokasi formula dana desa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  terhadap  berbagai  versi  peta  batas  desa  dan  pengaruhnya terhadap kebijakan alokasi formula dana desa di Kabupaten Melawi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya percepatan delineasi batas wilayah dan penggunaan satu peta terhadap setiap kebijakan yang berdasar kepada data spasial.

## Data dan Metode
Lokasi penelitian ini berada pada wilayah Kabupaten Melawi yaitu 0° 07’ Lintang Selatan dan 1° 21’ Lintang Selatan dan antara 111° 07’ and 112° 27’ Bujur Timur (BPS Melawi, 2021). Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2003, pada awal pembentukannya Kabupaten Melawi hanya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Sokan, Tanah Pinoh, Belimbing, Sayan, Nanga Pinoh, Ella Hilir, dan Menukung. Namun saat ini telah terjadi penambahan 4 (empat) kecamatan pemekaran di Kabupaten Melawi yaitu:  Pinoh Utara, Pinoh Selatan, Tanah Pinoh Barat, dan Belimbing Hulu. Kabupaten Melawi adalah salah satu Kabupaten yang berada pada ujung Provinsi  Kalimantan  Barat,  dengan  posisi  ujung ini  meletakan  Kabupaten  Melawi  berada  pada  posisi  yang berbatasan  dengan  3  (tiga)  wilayah  Kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Batas  daerah  Kabupaten Melawi dapat dilihat pada Gambar 1 dengan rincian batas seperti berikut:
Sebelah Utara :  Kabupaten Sintang Sebelah Selatan :  Provinsi Kalimantan Tengah (Kan. Lamandau, Kab.Seruyan, dan Kab. Katingan) Sebelah Barat :  Kabupaten Sintang dan Ketapang Sebelah Timur :  Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Katingan)
Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  wilayah  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan pertimbangan  desa  yang  berada  pada  wilayah  kecamatan  yang  menjadi  batas  daerah  Kabupaten  Melawi. Adapun  kecamatan  tersebut  antara  lain:  Kecamatan  Belimbing,  Kecamatan  Menukung,  Kecamatan  Sayan, Kecamatan  Sokan,  dan  Kecamatan  Tanah  Pinoh  Barat  dengan  total  jumlah  desa  yaitu  82  desa.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Batas desa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Melawi dari Badan Informasi Geospasial Indonesia skala 1:50.000, Batas desa dari SKPD Kabupaten Melawi dalam hal ini  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (DPUPR)  Kabupaten  Melawi,  Batas  desa  dari  Instansi Vertikal  Kabupaten  Melawi  dalam  hal  ini  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Melawi  dengan  skala 1:50.000,  luas  wilayah  per  desa,  jumlah  penduduk  per  desa,  jumlah  penduduk  miskin  per  desa  dan  indeks kesulitan geografis per desa di Kabupaten Melawi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Melawi.
Tahap pengolahan data pada penelitian ini meliputi:
1. Pengumpulan data
Tahapan awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data akan diawali dengan tahap  perizinan,  tahap  ini  dilakukan  untuk  menunjang  kelegalan  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti juga akan melakukan pengecekan kesiapan terhadap  perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian. Langkah akhir dari pengumpulan data adalah proses pengecekan data. Proses ini dilakukan untuk mempersiapan data sebelum dilakukan proses tumpang susun. Proses pengecekan data dimulai dari menyinkronkan tipe data, sistem proyeksi dan datum. Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi  dan  di  peta  (Prihandito,  1998).  Adapun  sistem  proyeksi  yang  digunakan  adalah  Universal Transverse Mercator Zona 49S dengan Datum WGS 84.
2. Tumpang susun batas desa Pada  proses  kedua  ini  peneliti  akan  melakukan  tumpang  susun  pada  seluruh  data  batas  desa  yang diperoleh  dari  setiap  instansi  serta  batas  desa  RBI.  Proses  tumpang  susun  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  penggunaan  metode  kartometrik  untuk  delineasi  batas  sesuai  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh data segmen batas dan luas setiap desa.
3. Identifikasi perbedaan segmen batas
Pada tahapan ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung satu per satu terhadap batas desa yang ada di Kabupaten Melawi. Observasi secara visual ini dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
4. Perhitungan luas wilayah desa
Tahapan  perhitungan  luas  ini  dilakukan  untuk  menghitung  luasan  desa  dengan  berbagai  versi  peta batas desa yang digunakan. Luas suatu bidang yang dihitung di suatu peta merupakan gambaran dari permukaan bumi dengan proyeksi ortogonal sehingga selisih-selisih tinggi dari titik batas diabaikan (Basuki, 2006). Menurut (Maling, 1989) perhitungan luas wilayah suatu poligon dapat dilakukan pada suatu  bentuk  berupa  n-sisi.  Pada  penelitian  ini  peneliti  akan  melakukan  perhitungan  luas  dengan menggunakan tools  calculate  geometry pada  ArcMap  10.6.1.  Hasil  dari  perhitungan  luas  ini  akan digunakan  sebagai  dasar  perhitungan  alokasi  formula  dana  desa  sehingga  akan  terlihat  apakah  ada pengaruh dari perbedaan garis batas terhadap alokasi formula dana desa tersebut.
5. Perhitungan alokasi formula dana desa
Tahapan perhitungan ini dilakukan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh perbedaan luas desa terhadap  alokasi  formula  yang  diterima  oleh  masing-masing  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Melawi. Perhitungan  didasarkan  pada  formula  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan  melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 dengan menggunakan tools field calculator pada ArcMap 10.6.1. Adapun formulasi yang digunakan pada tools field calculator adalah:
𝐴𝐹 𝐷𝑒𝑠𝑎 = {(0.10 ∗ [Z1]) + (0.40 ∗ [Z2]) + (0.20 ∗ [Z3]) + (0.30 ∗ [Z4])} ∗ AF Kab/Kota (1) Keterangan: AF Desa :  Alokasi Formula setiap Desa Z1 :  Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa daerah kabupaten/kota Z2 :  Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin terhadap total penduduk miskin desa daerah kabupaten/ kota Z3 :  Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa daerah kabupaten/kota Z4 :  Rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa daerah kabupaten/kota
AF Kab/Kota  :  Alokasi Formula setiap daerah kabupaten kota
Berdasarkan  Surat  Menteri  Keuangan  Nomor  S-702/MK.07/2019  perihal  Penyampaian  Rincian Alokasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020,  alokasi  formula  Kab/Kota Kabupaten Melawi adalah Rp. 40.680.957.000,-.
6. Analisis Hasil Tahapan
Pada tahapan ini peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian sesuai dengan tujuan awal dari penelitian ini. Adapun analisis akan dilakukan mulai dari perbedaan segmen batas, luas wilayah desa, hingga alokasi formula dana desa.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Identifikasi Segmen Batas
Identifikasi  segmen  batas  dilakukan  dengan  proses  tumpang  susun  dan  pengamaatan  secara  mendetil  pada desa-desa di Kabupaten Melawi seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Proses tumpang susun batas desa RBI, DPUPR, dan BPS Kabupaten Melawi.
Berdasarkan hasil identifikasi perbedaan segmen batas yang dilakukan pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Melawi maka diperoleh 349 segmen batas yang saling berbatasan dengan 7 (tujuh) kondisi seperti berikut:
a. Secara  akumulatif terdapat  218 segmen  batas  yang  saling  berbatasan  di  ketiga  peta  batas  yang  ada seperti Gambar 3.
Gambar 3. Desa dengan segmen batas sama pada ketiga versi peta batas desa
b. Terdapat 16 segmen batas yang tidak berbatasan pada RBI, namun berbatasan pada batas DPUPR dan BPS seperti Gambar 4.
(a) (b)
Gambar 4. (a) Desa tidak berbatasan pada RBI; (b) Desa berbatasan pada batas DPUPR dan BPS.
c. Terdapat 20 segmen batas yang tidak berbatasan pada DPURR, namun berbatasan pada RBI dan BPS seperti Gambar 5.
(a)
(b)
Gambar 5. (a) Desa tidak berbatasan pada DPUPR; (b) Desa berbatasan pada batas RBI dan BPS.
d. Terdapat 15 segmen batas yang tidak berbatasan pada BPS, namun berbatasan pada RBI dan DPUPR seperti Gambar 6;
(a) (b)
Gambar 6. (a) Desa tidak berbatasan pada BPS; (b) Desa berbatasan pada batas RBI dan DPUPR.
e. Terdapat 31 segmen batas yang hanya berbatasan pada RBI, namun tidak berbatasan pada DPUPR dan BPS seperti Gambar 7.
(a)
(b)
Gambar 7. (a) Desa berbatasan pada batas RBI; (b) Desa tidak berbatasan pada BPS dan DPUPR.
f. Terdapat 29 segmen batas yang hanya berbatasan pada DPUPR, namun tidak berbatasan pada RBI dan BPS seperti Gambar 8.
(a)
(b)
Gambar 8. (a) Desa berbatasan pada batas DPUPR; (b) Desa tidak berbatasan pada RBI dan BPS.
g. Terdapat 20 segmen batas yang hanya berbatasan pada BPS, namun tidak berbatasan pada RBI dan DPUPR seperti Gambar 9.
(a)
(b)
Gambar IV.7. (a) Desa tidak berbatasan pada RBI dan DPUPR; (b) Desa berbatasan pada batas BPS.
Keanekaragaman hasil segmen batas yang diperoleh dari ketiga peta tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain skala peta dan tujuan penggunaan peta tersebut dibuat. Peta batas desa RBI dan BPS memiliki skala  peta  yang  sama  yaitu  1:50:000,  sedangkan  untuk  peta  DPUPR  tidak  ada  metadata  yang  dapat memberikan secara rinci besaran skala peta yang digunakan. Perbedaan skala peta ini secara jelas memberikan informasi yang berbeda dari ketiganya. Hal ini dikarenakan semakin besar skala peta maka akan menunjukan tingkat  penggambaran  peta  yang  semakin  mendetil.  Selain  itu  tujuan  penggunaan  peta  tersebut  juga memberikan pengaruh, peta batas desa RBI yang memang diperuntukan sebagai peta dasar dalam penetapan batas wilayah desa memiliki ketelitian yang lebih mendalam mengenai letak batas yang ada sehingga dalam pembuatan peta RBI telah melewati kegiatan ajudikasi batas desa tahun 2013 - 2015, delineasi batas wilayah administrasi desa secara kartometrik tahun 2016 - 2017, dan delineasi batas wilayah administrasi desa secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2018 - 2019. Sedangkan untuk peta desa BPS yang digunakan sebagai peta  blok  sensus  lebih  memfokuskan  pada letak  dan keberadaan  desa tersebut  pada  sebuah  daerah,  dengan tidak secara detil memberikan informasi mengenai batas wilayah. Begitu pula peta DPUPR yang dalam hal ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rencana tata ruang dan kawasan strategis.

## 2. Luas Wilayah Desa
Perhitungan  luas  wilayah  desa  berdasarkan  3  (tiga)  versi  peta  batas  desa  dari  RBI,  DPUPR,  dan  BPS menghasilkan luasan wilayah yang berbeda-beda pada setiap desa. Menurut hasil perhitungan luas wilayah terhadap 82 desa penelitian yang kemudian dibandingkan dengan data dasar milik DPMD selaku organisasi perangkat daerah yang menjadi instansi induk dalam perhitungan ADD maka didapatkan hasil bahwa tidak ada satupun desa yang memiliki kesamaan luas wilayah di antara keempat data luas wilayah tersebut. Adapun desa dengan perubahan wilayah terbesar terjadi pada Desa Balai Agas, dimana berdasarkan hasil perhitungan luas wilayah diperoleh hasil bahwa Desa Balai Agas memiliki luas 34900,90 hektar pada data RBI, 33979,30 hektar pada data DPUPR, dan 32589,40 hektar pada data BPS, namun angka ini berbanding terlampau jauh dari data dasar luas wilayah yang dimiliki oleh DPMD yang mencatat luas wilayah Desa Balai Agas hanya sebesar 1725,21 hektar sehingga perubahan luas yang terjadi mencapai persentase yang sangat fantastis yaitu lebih dari 1.700%. Sampai saat ini DPMD Kabupaten Melawi belum memiliki peta desa tersendiri sehingga berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Kepala  Sub  Bagian  pada  DPMD  Kabupaten Melawi,  data  dasar DPMD diperoleh dari BPS Kabupaten Melawi tahun 2019. Oleh karena itu perbedaan data ini disebabkan oleh belum adanya pembaharuan data dasar yang digunakan oleh DPMD. Secara lebih detil Tabel 1 berikut ini akan menggambarkan perubahan luas wilayah yang terjadi berdasarkan perbandingan hasil luas wilayah dari 3 versi peta batas desa terhadap data dasar DPMD Kabupaten Melawi.

## Tabel 1. Jumlah desa yang mengalami perubahan luas wilayah
Perubahan Luas (%) RBI dengan DPMD DPUPR dengan DPMD BPS dengan DPMD > 100 11 12 10 80 – 100 8 8 5 60 – 80 14 14 16 40 – 60 15 20 19 20 – 40 15 11 17 10 – 20 11 11 10 < 10 8 6 5 Jumlah 82 82 82
Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa perbedaan informasi batas yang diberikan pada sebuah peta batas desa yang memiliki skala berbeda dan peruntukan berbeda, tidak hanya sekedar berpengaruh terhadap jumlah segmen batas yang ada pada sebuah wilayah desa, namun juga berpengaruh pada luas wilayah desa. Perubahan luas wilayah ini disebabkan adanya pergeseran segmen-segmen batas. Pergeseran segmen batas ke arah luar akan membuat perubahan luas wilayah menjadi lebih besar dan pergeseran ke arah dalam akan menghasilkan luas wilayah menjadi lebih kecil. Sebuah peta batas desa memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, hal ini mengingat  bahwa  sedikit  saja  pergesaran  yang  terjadi  pada  segmen  batas  desa  maka  akan  sangat mempengaruhi luasan wilayah desa dengan cukup signifikan. Secara visualisasi Gambar 3 menggambarkan perubahan luas wilayah yang terjadi pada setiap desa.
(b)
(c) Gambar 3. Peta perbandingan luas wilayah
(a) Perbandingan RBI dengan DPMD; (b) Perbandingan DPUPR dengan DPMD; (c) perbandingan BPS dengan DPMD.
Berdasarkan Gambar 3 maka dapat dillihat bahwa ketiga peta desa di atas menggambarkan perbandingan luasan wilayah yang  berbeda-beda  satu  sama  lainnya,  sebagai  contoh  Desa  Tanjung  Beringin  yang  mengalami  perubahan  sebesar 102,556% pada perbandingan RBI, namun pada perbandingan BPS hanya berkisar pada angka 48,107% dan bahkan hanya 28,991% pada perbandingan DPUPR. Akan tetapi ada pula wilayah yang mengalami perubahan dengan persentase yang sangat  tinggi  ataupun  sangat rendah  di  ketiga  peta  desa yang  ada, misalnya  Nanga  Ora yang  mengalami  perubahan  > 100% pada ketiga peta desa atau Desa Keluas Hulu yang mengalami perubahan dengan persentase < 10%.

## 3. Alokasi Formula Dana Desa
Alokasi Formula Dana Desa ditentukan oleh 4 (empat) indikator data dasar yaitu rasio jumlah penduduk per desa, rasio jumlah penduduk miskin per desa, rasio indeks kesulitan geografis per desa, dan rasio luas wilayah per  desa,  keempat  perhitungan  data  dasar  kemudian  dikalikan  dengan  alokasi  formula  yang  diterima  oleh kab/kota tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 3 (tiga) indikator data dasar yang sama dan jumlah alokasi formula kabupaten/kota yang sama, namun dengan rasio luas wilayah yang berbeda, dimana rasio luas wilayah diperoleh dari hasil perhitungan pada 3 (tiga) peta batas desa yang berbeda dan 1 (satu) data dasar luas wilayah dari DPMD maka diperolehlah hasil yaitu seluruh desa mengalami perubahan alokasi formula dana desa, hal ini selaras dengan perubahan luasan wilayah yang terjadi pula pada setiap desa. Tabel 2 merupakan rincian perbandingan perubahan alokasi formula dana desa yang diterima oleh setiap desa dengan perhitungan alokasi formula DPMD sebagai acuan perbandingan.
Tabel 3. Jumlah desa yang mengalami perubahan alokasi formula dana desa
Perubahan Alokasi Formula (%) RBI dengan DPMD DPUPR dengan DPMD BPS dengan DPMD 60 – 80 2 1 1 40 – 60 4 4 5 20 – 40 13 15 12 10 – 20 21 25 26 < 10 42 37 38 Jumlah 82 82 82
Tabel di atas menunjukan pola perubahan yang hampir serupa antara data  RBI, DPUPR, dan BPS. Apabila dilihat  secara seksama maka  hampir seluruh  desa memiliki  perubahan  yang  berkisar  di  bawah  angka  10%, adapun  perubahan  ini  dapat  berupa  penambahan  maupun  pengurangan  alokasi  formula  dana  dasar.  Jika merujuk pada perubahan yang terjadi pada luas wilayah, hasil perhitungan alokasi formula pada Tabel 3 dapat dikatakan berbanding lurus dikarenakan tidak ada satupun desa yang tidak mengalami perubahan, sama seperti halnya yang terjadi  pada Tabel 2. Namun apabila diperhatikan dengan lebih seksama, perubahan pesentase yang terjadi pada Tabel 2 menyebar dengan hampir merata pada setiap tingkatan data dan dengan perubahan tertinggi  mencapai  >100%.  Sedangkan  pada  Tabel  3,  perubahan  terbanyak  menumpuk  pada  tingkatan  data <10%  dan  dengan  angka  perubahan  tertinggi  hanya  pada  kisaran  data  60%-80%.  Perbedaan  ini  tentunya dikarenakan adanya parameter lain dalam perhitungan alokasi formula dana desa, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, indikator rasio luas wilayah hanya berkontribusi sebesar 0,20 namun pada kenyataannya rasio  ini  tetap  memegang  peranan  penting  dalam  perhitungan  alokasi  formula  dana  desa.  Secara  nominal perubahan alokasi formula dana desa dapat dilihat pada Gambar 4.
Diagram pada Gambar 4 menunjukan pola perubahan yang serupa di antara ketiganya, dimana secara jelas terlihat bahwa ketiga versi peta batas desa menghasilkan perhitungan alokasi formula dana desa dengan jumlah penurunan lebih banyak daripada jumlah desa yang mengalami kenaikan. Selain itu berdasarkan gambar di atas  didapatkan  informasi  bahwa  terdapat  7  desa  pada  perbandingan  RBI  dan  DPMD,  6  desa  pada perbandingan  DPUPR  dan  DPMD,  serta  7  desa  pada  perbandingan  BPS  dan  DPMD  yang  mengalami perubahan dengan nominal anggaran yang cukup fantastis yaitu mencapai angka di atas Rp.100.000.000. Pada dasarnya sekalipun sebuah desa tidak mengalami perubahan luas wilayah, namun apabila segmen batasnya berbeda  sehingga  menghasilkan  luasan  wilayah  kabupaten  yang  berbeda  maka  hasil  perhitungan  alokasi formula dana desa akan tetap mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena perhitungan alokasi formula
dana desa menggunakan rasio luas wilayah desa, rasio luas wilayah desa ini diperoleh dari perbandingan luas wilayah desa tersebut terhadap luas wilayah kabupaten/kota, peta desa yang berbeda menunjukan total luas wilayah kabupaten/kota yang berbeda pula. Oleh sebab itu, kesepakatan batas desa tidak hanya penting bagi pemerintahan di level desa namun juga akan memberikan pengaruh hingga pada level pemerintahan di tingkat kabupaten.
(a)
(b)

## (c)
Gambar 4. Diagram perubahan alokasi formula dana desa (a) Perbandingan RBI dengan DPMD; (b) Perbandingan DPUPR dengan DPMD; (c) Perbandingan BPS dengan DPMD.

## Kesimpulan
Berbagai variasi peta desa indikatif yang digunakan oleh  setiap instansi di Kabupaten Melawi menunjukan informasi yang berbeda-beda secara spasial, khususnya pada penelitian ini ketiga peta berbeda menunjukan perbedaan mulai dari jumlah segmen batas setiap desa, besaran luas wilayah desa hingga alokasi formula dana desa yang diperoleh setiap desa. Secara kasat mata penataan batas wilayah yang belum terselesaikan memang tidak menimbulkan permasalahan secara langsung, akan tetapi hal ini menumpuk permasalahan sedikit demi sedikit yang dapat meledak sewaktu-waktu. Melalui penelitian ini terlihat jelas perbedaan alokasi formula dana desa yang diperoleh berdasarkan masing-masing data batas, dimana bahkan terdapat desa dengan perubahan alokasi formula dana desa yang mencapai angka di atas Rp. 100.000.000,-. Dalam sebuah Pemerintahan Desa dengan lingkup kecil, perubahan alokasi anggaran yang mencapai angka puluhan hingga ratusan juta tentunya dapat berdampak besar pada pembangunan yang dilaksanakan. Alokasi dana desa yang juga tentunya dapat merambah  pembangunan  pada  wilayah  perbatasan  desa  yang  masih  bersifat  indikatif  berpotensi  memupuk masalah di hari depan. Penyelesaian penataan dan penegesan batas desa memang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena tidak hanya menyangkut aspek teknis, namun juga ekonomi, demografi, bahkan hingga  politik  suatu  daerah.  Akan tetapi  semakin  cepat  batas  desa  diselesaikan, semakin  cepat  perwujudan kebijakan  satu  peta  terlaksana,  semakin  baik  pula  administrasi  maupun  kebijakan  di  berbagai  sektor  ke depannya dapat diputuskan.

## Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi, Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Melawi,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Melawi  dan Badan Informasi Geospasial Indonesia yang telah bersedia menjadi penyedia data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2021). Katalog : Kabupaten Melawi Dalam Angka. BPS, Kabupaten Melawi.
Basuki, S. (2006). Ukur Tanah Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gama Press. Jones, B. S. (1945). Boundary Making, A Handbooks for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners . New York: William S. Hein & Co.Inc. Buffalo.
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
Kementerian  Keuangan.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.07/2020  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa.
Kementerian  Keuangan.  (2019).  Surat  Menteri  Keuangan  Nomor  S-702/MK.07/2019  perihal  Penyampaian  Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Presiden  Nomor 23 Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
Pratiwi, I. D. (2018). Kajian Delineasi Batas  Desa Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tesis. Program Pasca Sarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Prihandito, A. (1998). Proyeksi Peta . Yogyakarta: Kanisius. Maling, D. H. (1989). Measurements From Maps . Vol. 4 Ed 1. Britania Raya: Pergamon Press. Rustiadi, Ernan, dkk. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat. Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering . No.1. Vol.4. hal. 41-48.
Sumaryo. (2015). Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Disertasi .  Program  Pascasarjana  Teknik  Geomatika  UGM.  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Sutanta,  H.,  Pratiwi,  I.D.,  Atunggal,  D.,  Cahyono,  B.K.,  &  Diyono.  (2018).  Analisis  Hasil  Delineasi  Batas  Desa  Di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Geomatika . No.2. Vol. 26. hal. 83-94. Sutisna, S. (2006). Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Pusat Pemetaan Batas Wilayah . Bakosurtanal, Cibinong.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .