How to cite:
Ahmad Alfan Alvanda, Sakir (2022) Resolusi Konflik Dalam Pengisian Pamong Kalurahan, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10778 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

## Ahmad Alfan Alvanda, Sakir
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia E-mail: alfanalvandaahmad@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  dapat  mengkaji  suatu  konflik  yang  terjadi  pada  saat proses  pengisian  pamong  kalurahan  yang  terjadi  di  Kalurahan  Nglegi,  Gunungkidul. Pada  saat  proses  pengisian  pamong  kalurahan  yang  telah  dilaksanakan,  terjadi  suatu pristiwa  dimana  salah  satu  pihak  yang  menganggap  bahwasannya  salah  satu  calon peserta dengan salah satu calon panitia seleksi memiliki hubungan keluarga, sehingga calon  peserta  yang  tidak  terima  menganggap  bahwa  hal  tersebut  merupakan  suatu pelanggaran,  kemudian  calon  peserta  yang  tidak  terima  akan  hal  itu  menuntut  Lurah, beserta  panitia  seleksi  karena  di  rasa  hal  itu  melanggar  peraturan  yang  sudah  dibuat. Dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji secara mendalam bagaimana proses resolusi  konflik  yang  sudah  dilakukan  antara  pihak  yang  terkait  dalam  konflik  di Kalurahan  Nglegi  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitaif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini,  menunjukan  bahwasannya pihak desa yaitu Lurah dan panitia seleksi yang awal mulanya dituntut oleh salah satu calon peserta, justru pada saat proses pengadilan yang sudah  dilaksanakan, pihak desa dinyatakan  tidak  bersalah  dan  pelanggaran  peraturan  dalam  pengisian  pamong kalurahan  yang  dikatakan  oleh  pihak  penggugat,  tidak  benar  adanya,  karena  calon peserta dan salah satu panitia seleksi hanya memiliki hubungan “sepupu ipar”, hal itu tentunya  tidak  melanggar  peraturan  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah  Kalurahan Nglegi.  Kesimpulan, dalam  proses  konsiliasi  yang  hanya  dilakukan  oleh  pihak  yang terlibat yaitu Lurah dan pihak penggugat, tidak mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima  oleh  kedua  pihak,  dikarenakan  pihak  penggugat  berusaha  untuk  melakukan gugatan kepada kepala kalurahan.
Kata Kunci : Pengisian Pamong Kalurahan, Pemerintah, Resolusi Konflik.

## Abstract
This  study  aims  to  be  able  to  examine  a  conflict  that  occurred  during  the  process  of filling the village headmaster's office that occurred in the Nglegi Village, Gunungkidul. During the filling process for the village administration officials, an incident occurred in which one of the parties considered that one of the prospective participants and one of the candidates for the selection committee had a family relationship so the candidate who  did  not  accept  it  considered  that  this  was  a  violation,  then  the  candidate participants who do not accept this sue the Lurah, along with the selection committee because  they  feel  that  this  violates  the  rules  that  have  been  made.  From  these problems,  the  author  will  examine  in  depth  how  the  conflict  resolution  process  has been  carried  out  between  the  parties  involved  in  the  conflict  in  Nglegi  Village.  This study  uses  a  qualitative  research  method  with  a  case  study  approach.  The  results  of this  study  indicate  that  the  village  party,  namely  the  Lurah  and  the  selection committee,  were  initially  prosecuted  by  one  of  the  prospective  participants,  even though during the court process that had been carried out, the village was declared not guilty  and  violated  the  rules  in  filling  out  the  village  administration  officials  said  by the  plaintiff.  ,  it  is  not  true,  because  the  prospective  participants  and  one  of  the selection committees only have a "cousin-in-law" relationship, this certainly does not violate  the  regulations  that  have  been  made  by  the  Nglegi  Village  Government. In conclusion,  in  the  conciliation  process  which  was  only  carried  out  by  the  parties involved, namely the Lurah and the plaintiff, they did not reach an agreement that was acceptable to both parties, because the plaintiff tried to file a lawsuit against the head of the subdistrict.
Keywords : Village Apparatus Selection, Government, Conflict Resolution

## Pendahuluan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  resolusi  konflik  yang terjadi  di  Kalurahan  Nglegi  mengenai  konflik  dalam  pengisian  pamong  kalurahan. Kalurahan  Nglegi  merupakan  suatu  daerah  yang  terletak  di  Kabupaten  Gunungkidul, tepatnya  di  kapanewon  Patuk,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kalurahan  Nglegi  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  tentunya  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang memadai.  Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  komponen  yang  sangat  penting  dalam pemerintahan,  karena  dengan  adanya  sumber  daya  manusia  dapat  mengelola  atau  bahkan menjalankan  sistem  pemerintahan  agar  mencapai  hasil  sesuai  dengan  yang  diharapakan (Aisyah  &  Giovanni,  2018;  Hafieludin  &  Atmojo,  2020).  Oleh  karena  itu  sangat diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat menunjang sistem pemerintahan yang baik lagi untuk kedepannya.
Agar  bisa  mendapatkan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten,  pemerintah kalurahan  Nglegi  mengadakan  proses  pengisian  pamong  kalurahan  guna  untuk  menjaring calon peserta sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak kalurahan dan dapat menentukan kualitas pamong kalurahan yang dimiliki (Azhar, 2019; Hafiludin et al., 2020; Hidayat  &  Wijayanti,  2020;  Mashudi  Sugeng,  2020).  Adanya  pelimpahan  wewenang kepada pihak kalurahan dalam mengurus tatanan pemerintahan mereka yang mengacu pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  pada  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  (1).  Pada peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  desa  merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum yang  telah  memiliki  batasan  wilayah  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  serta mengurus  pemerintahan.  Apabila  proses  pengisian  dapat  memenuhi  kriteria  dan  bisa berjalan secara efektif, maka kemungkinan besar dapat memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan (Setiani, 2013). Kemudian dalam memudahkan pihak panitia menentukan peserta yang lolos, maka terdapat suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh pihak panitia seleksi   (Aringga, 2017).
Pada  proses  pengisian  pamong  kalurahan  tentunya  akan  memilih  orang-orang terbaik  dari  sekian  banyak  calon  peserta  yang  mendaftarkan  diri,  sehingga  akan memunculkan  suatu  persaingan  dan  menyebabkan  calon  peserta  akan  berusaha menjatuhkan  pihak  lainnya,  sehingga  dapat  memicu  terjadinya  konflik.  Dapat  dikatakan bahwasannya semakin meluasnya intensitas dari kehidupan, maka akan dilanda gelombang perubahan,  dengan  adanya  hal  tersebut  akan  menyebabkan  semakin  kompleksnya  konflik yang akan muncul (Sudira, 2017). Seperti halnya proses pengisian pamong yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Nglegi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang  berkompeten,  justru  menyebabkan  suatu  konflik  antara  calon  peserta  dengan  salah satu panitia seleksi.
Konflik  tersebut  terjadi  karena  antara  pihak  calon  pamong  kalurahan  diduga mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu panitia seleksi pamong kalurahan. Hal itu terjadi  karena  dalam  pembekalan  yang  sudah  dilakukan  oleh  panitia,  menjelaskan bahwasannya  calon  pamong  kalurahan  tidak  boleh  memiliki  hubungan  darah  atau  berasal dari  keluarga  panitia  (infogunungkidul,  2020).  Sesuai  yang  tertuang  dalam  Peraturan Kepala  Desa  Nglegi  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib Penjaringan  dan  Penyaringan,  dijelaskan  bahwa  tim  penguji  tidak  boleh  mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak). Dari tata tertib yang sudah  dijelaskan,  salah  seorang  pihak  yang  tidak  terima  dengan  hasil  akhir  dari  proses pengisian pamong  yang sudah dilaksanakan, melayangkan gugatan kepada pihak yang dia anggap  melanggar  tata  tertib  dalam  pengisian  pamong  yang  telah  dilaksanakan.  Pihak tersebut  mengatakan  bahwa  salah  seorang  panitia  seleksi  dan  salah  seorang  peserta memiliki hubungan keluarga sepupu ipar. Dari kejadian itu maka pihak yang tidak terima dengan  adanya  dugaan  planggaran  dalam  proses  pengisian  pamong,  merasa  yakin  bahwa ada  sesuatu  yang  disembunyikan  oleh  pemerintah  kalurahan  Nglegi  dalam  pengisian
pamong  yang  telah  dilaksanakan,  hingga  konflik  yang  terjadi  harus  diselesaikan  ke  ranah hukum.
Penelitian kali ini menarik untuk dikaji, karena salah satu calon peserta menganggap bahwa  dalam  proses  pengisian  pamong  terdapat  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh salah satu calon peserta dengan salah satu panitia seleksi, dengan begitu pada penelitian ini akan  dapat  mengkaji  mengenai  kebenaran  tentang  pelanggaran  yang  dilakukan,  serta bagaimana  proses  resolusi  konflik  yang  sudah  dilakukan  antara  pihak  yang  terlibat  dalam konflik  yang  terjadi.  Terdapat  juga  beberapa  konflik  yang  ada  di  Yogyakarta  mengenai pengisian pamong kalurahan, namun hanya dilakukan sampai tahap negosiasi dan mediasi, seperti  yang  terjadi  pada  Kalurahan  Sumberagung.  Penelitian  ini  terdapat  suatu  pembeda dalam  penyelesaian  konfliknya.  Konflik  yang  terjadi  berkaitan  dengan  pengisian  pamong kalurahan, sampai melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta.
Dari  adanya  kejadian  tersebut,  penulis  mencari  tau  secara  mendalam  mengenai penyelesaian  konflik  yang  sudah  dilakukan  srta  mengetahui  kebenaran  atas  gugatan  yang dilayangkan kepada Lurah Nglegi dalam konflik pengisian Pamong Kalurahan. Suatu teori yang  digunakan  untuk  menjadi  suatu  patokan  dalam  mengkaji  konflik  yang  terjadi  yaitu dengan menggunakan teori resolusi konflik yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Adapun penjelasan mengenai teori tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Konsiliasi
Konsiliasi  biasanya  dipergunakan  ketika  berada  pada  suatu  keadaan  dimana informasi yang tersedia sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga suatu pihak  yang  terlibat  konflik  akan  sulit  dalam  mendapatkan  acuan  yang  akan  dijadikan sebagai  pedoman  oleh  pihak  yang  terlibat.  Dengan  begitu  dapat  dikatakan  bahwa konsiliasi  merupakan  suat  proses  pertemuan  atau  perundingan  antara  pihak  yang berkonflik dengan tujuan untuk menemukan kesepakatan yang disetujui bersama.
2. Mediasi
Proses  mediasi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kelanjutan  dari  negosiasi  atau konsiliasi,  biasanya  mediasi  digunakan  ketika  pihak  yang  terlibat  suatu  konflik  belum menemukan  kata  sepakat  pada  proses  negosiasi.  Keterlibatan  pihak  ketiga  pada  proses mediasi  atau  yang  biasa  disebut  mediator  akan  berpengaruh  dalam  menemukan  jalan tengah  antara  pihak  yang  terlibat.  Mediator  tidak  memiliki  suatu  wewenang  dalam mengambil  suatu  keputusan,  dan  tidak  boleh  dalam  memberikan  suatu  rekomendasi mengenai keluaran dari pihak yang sedang mengalami konflik. Mediator akan berusaha dalam memperbaiki komunikasi yang sulit disampaikan oleh pihak terkait sehingga bisa menuju kepada suatu penyelesaian yang mereka sendiri dalam memutuskannya.
3. Arbitrasi
Arbitrasi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu lembaga  tersendiri  yang  memiliki  suatu perbedaan dari negosiasi atau konsiliasi dan mediasi yang lebih menekankan pada “ win- win  solution”. Di  dalam  arbitrasi  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk
penyelesaian suatu permasalahan/konflik melalui seorang adjudicator atau hakim dalam proses pengadilan yang tidak memihak kepada siapapun terkait konflik yang terjadi, dan keputusan finalnya bersifat mengikat ( final and bind-ing).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  mengunakan  pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, akan dapat menggali suatu informasi secara mendalam dari narasumber yang akan dijadikan sebagai sumber data yang dibutuhkan  (Creswell  &  Creswell,  2017).  Kemudian  dalam  pendekatan  studi  kasus, dilakukan  untuk  dapat  mengetahui  atau  menjelaskan  wawasan  terkait  dengan  suatu fenomena  yang  terjadi  pada  suatu  daerah  agar  dapat  disampaikan  secara  jelas  dan memahaminya  secara  mendalam  (Prihatsanti,  n.d.).  Pada  penelitian  ini,  menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan agar dapat mengetahui bagaimana pemecahan masalah dari  suatu  konflik  yang  terjadi  di  kalurahan  Nglegi  yang  terjadi  akibat  adanya  ketidak terimaan dari hasil akhir pada pengisian pamong kalurahan.
Lokasi  penelitian  berada  di  Kalurahan  Nglegi,  Kabupaten  Gunungkidul,  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pemilihan  lokasi  penelitian  berada  dikalurahan  Ngelgi  dikarenakan dari  beberapa  daerah  yang  ada  di  Yogyakarta,  terkait  dengan  resolusi  konflik  dalam pengisian pamong kalurahan,  yang mencapai pada tahap arbitrasi atau sudah sampai pada tahap  hukum,  hanya  terdapat  di  kalurahan  Nglegi,  dan  kasus  tersebut  terjadi  pada  tahun 2020,  sehingga  masih  hangat  untuk  dikaji  secara  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara.  Wawancara  yang  dilakukan  akan tertuju  kepada  pihak  yang  memiliki  keterkaitan  dari  konflik  yang  terjadi  di  Kalurahan Ngelegi, yaittu Lurah, ketua panitia seleksi dan penggugat. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Proses Pengisian Pamong Kalurahan Yang Sudah Dilaksanakan.
Dalam  proses  Pengisian  Pamong  Kalurahan,  agar  dapat  berjalan  secara  terstruktur tentunya harus memiliki jadwal kegiatan. Hal itu bertujuan agar proses yang akan dilaksanakan pada kemudian hari untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan dapat berjalan dengan baik secara  efektif  dan  efisien  (Saajidah,  2018).  Dengan  begitu  Kalurahan  Nglegi  menjadwalkan seluruh  kegiatan  dalam  proses  pengisian  pamong  Kalurahan.  Adapun  jadwal  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jadwal Pengisian Pamong Kalurahan Nglegi No Nama Kegiatan Jadwal Kegiatan 1 Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan 26 Februari - 27 Februari 2020 2 Rapat  Persiapan  Draft  Tatib  dan  Jadwal Kegiatan 28 Februari - 2 Maret 2020 3 Rapat Tim Panitia Pembuatan Tatib dan Jadwal Kegiatan 28 Februari - 2 Maret 2020 4 Sosialisasi Kepada Masyarakat 5 Maret - 12 Maret 2020 5 Penerimaan Pendafaran 17 Maret – 23 Maret 2020 6 Penutupan Pendaftaran 23 Maret 2020 7 Penelitian Berkas Calon Pamong Kalurahan 22 Maret- 24 Maret 2020 8 Penetapan  Calon  Pamong  Kalurahan  Yang Berhak Mengikuti Ujian 24 Maret 2020 9 Pembentukan Tim Penguji 26 Maret 2020 10 Pembekalan Calon Peserta Ujian Dan Penyampaian Undangan Ujian 27 Maret 2020 11 Pelaksanaan Ujian Penyaringan 29 Maret 2020 12 Pengumuman Hasil Ujian 29 Maret 2020 13 Penyerahan Berkas Hasil Seleksi 29 Maret 2020 14 Laporan Panitia Kepada Kepala Desa Nglegi 29 Maret 2020 15 Pelantikan Kaur Perencanaan/pamong Kalurahan dan Dukuh Karang 13 April 2020
Sumber: Laporan Jadwal Kegiatan Pengisian Pamong Kalurahan Nglegi, 2020
Proses  pengisian  pamong  kalurahan  yang  dilaksanakan  di  Kalurahan  Nglegi, tentunya  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  pengisian  pamong  kalurahan.  Proses pengisian pamong kalurahan juga dilakukan secara transparan dengan masyarakat dapat menyaksikan  secara  langsung  proses  yang  dilaksanakan,  hal  itu  bertujuan  untuk  dapat mengurangi tingkat ketidakpercayaan publik dalam proses pengisian pamong kalurahan (Faturahman, 2018). Sebelum dilakukannya proses pengisian pamong kalurahan, panitia memberikan  pembekalan  terhadap  semua  calon  peserta  yang  ikut  dalam  proses pengisian  pamong  kalurahan,  panitia  penguji  membacakan  tata  tertib  yang  tidak  boleh dilanggar oleh setiap calon peserta pengisian pamong kalurahan. Tata tertib merupakan suatu  landasan  yang  kuat  agar  suatu  proses  pengisian  pamong  kalurahan  bisa
mendapatkan  sumberdaya  manusia  yang  berkompeten  karena  pada  proses  pengisian tanpa  harus  mendapatkan  suatu  masalah  hingga  tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai dengan baik untuk kedepannya (Chrisnurlenawati & Kushandajani, 2017).
Salah satu tata tertib yang menarik dalam proses pengisian tersebut menyatakan bahwa  “Setiap  calon  peserta  dan  panitia  pengisian  pamong  kalurahan,  tidak  boleh memiliki hubungan keluarga”. Tata tertib itu tentunya memiliki suatu tujuan agar tidak adanya  orang  dalam  pada  saat  proses  pengisian  pamong  kalurahan  atau  yang  biasa dikenal  sebagai  nepotisme  (Sigit  Hernawan,  2020).  Ketika  sudah  dilakukannya  proses pembekalan,  setiap  calon  peserta  tentunya  diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  atau menyanggah  tata  tertib  yang  sudah  disampaikan  oleh  tim  penguji.  Setelah  diberikan pmbekalan oleh tim penguji, pihak tim penguji menanyakan mengenai ada atau tidaknya calon  peserta  yang  keberatan  terhadap  setiap  personil  dari  panitia  pengisian  pamong kalurahan. Kemudian calon peserta tidak ada yang keberatan dengan setiap personil dari panitia pengisian pamong kalurahan, serta melakukan tanda tangan di atas materai agar menjadi  suatu  bukti  untuk  meminimalisir  terjadinya  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan  di kemudian hari.
Setelah berbagai agenda sudah dilakukan, sampailah pada tahap seleksi, di mana ada dua hal yang masuk pada tahap ujian, yaitu teori dan praktek. Setelah proses tersebut telah  dilaksanakan,  panitia  dan  juga  tim  penguji  merekap  semua  hasil  ujian  secara transparan  dan  akuntabilitas.  Pihak  calon  peserta  ikut  serta  dalam  proses  koreksi jawaban yang dilakukan olh panitia, sehingga tidak ada yang ditutupi oleh pihak panitia. Setelah  penilaian  yang  sudah  dilakukan,  terpilihlah  satu  peserta  dengan  memiliki  skor tertinggi, peserta  tersebut  bernama  Tri  Mulyani.  Penilaian  yang  sudah  dilakukan  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Daftar Nilai Peserta Pengisian Pamong Kalurahan Nglegi
No Nama Nilai Ujian Jumlah Tulis Praktik 1 Arif Haryanto 24.67 40.29 64.95 2 Nur Sholikin 17.33 25.20 42.53 3 Dewi Lestari 18.67 28.00 46.67 4 Tri Mulyani 24.00 43.71 67.71 5 Ida Nurwanti 22.00 12.86 34.86 6 Sri Wahyuni 24.67 41.14 65.81 7 Bangkit Abinowo 18.67 28.57 47.24 8 Rinda Lestari 16.67 50.00 66.67 9 Imastuti Nisviani 24.00 33.14 57.14
10 Leni Susanti 16.00 13.71 29.71 11 Otok Ewi Amsirta 24.00 33.14 57.14 12 Setio Widodo 19.33 8.86 28.19 13 Zamiar Juniarti 16.67 24.00 40.67 Sumber: Laporan Penilaian Pengisian Pamong Kalurahan Nglegi, 2020
Data  penilaian  menunjukan  bahwa  saudari  Tri  Mulyani  yang  terpilih  sebagai pamong  kalurahan  dengan  jumlah  nilai  67.71.  Dari  kemenangan  yang  didapatkan  oleh saudari  Tri  Mulyani,  terdapat  suatu  ke  khawatiran  dari  pemerintah  Kalurahan  Nglegi, karena  saudari  Tri  Mulyani  memiliki  suatu  hubungan  sepupu  ipar  dengan  salah  satu panitia pengisian pamong Kalurahan yaitu Kuncoro Kresno. Ada salah satu peserta yang tidak  terima  dengan  adanya  penilaian  hasil  akhir  dari  proses  pengisian  pamong Kalurahan,  sehinnga  mencari  suatu  kesalahan  dari  pemerintah  Kalurahan  dengan menuntut  Lurah  Nglegi  dan  panitia  seleksi  karena  adanya  tindak  kecurangan,  yaitu dikatakan bahwa salah seorang peserta memiliki hubungan keluarga sepupu ipar dengan salah  satu  panitia  seleksi.  Dari  kejadian  itu  maka  muncul  konflik  dalam  pengisian pamong Kalurahan di Kalurahan Nglegi.

## B. Identifikasi Permasalahan Dalam Proses Pengisian Pamong
Proses  pengisian  pamong  kalurahan  yang  bertujuan  untuk  dapat  menjaring masyarakat  agar  bias  menjadi  bagian  dari  pemerintah  kalurahan,  tentunya  diharapkan agar mendapatkan suatu pamong kalurahan yang berkompeten. Namun dibalik semua itu tentunya  aka  nada  suatu  kendala  yang  menjadi  suatu  permasalahan  dalam  proses  yang akan  dijalankan.  Kalurahan  Nglegi  menjadi  salah  satu  kalurahan  yang  terjadi  suatu konflik dalam proses pengisian pamong yang telah dilaksanakan, adapun permasalahan itu dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Permasalahan Dalam Pengisian Pamong Kalurahan Nglegi No Dugaan Permasalahan Pihak Yang Terlibat 1 Pada hasil akhir proses pengisian pamong kalurahan, salah seorang peserta mengaggap bahwa terdapat  suatu  kecurangan  dalam proses  tersebut.  Dia  menganggap bahwa salah sorang panitia seleksi, memiliki hubungan keluarga  dengan  peserta  yang lolos  dalam  pengisian  pamong tersebut, hingga akhhirnya
peserta  yang  tidak  terima  akan
Lurah, Pihak penggugat, Tim Penguji
hal  itu,  ingin  melakukan  gugatan kepada  pemerintah kalurahan Nglegi, khususnya kepada Lurah.
Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, 2022
Pada  tahun  2020  Kalurahan  Nglegi  melakukan  proses  pengisian  pamong kalurahan  yang  melibatkan  banyak  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  pengisian pamong tersebut. Proses  yang diselenggarakan pemerintah kalurahan, awalnya berjalan dengan  lancar,  namun  ketika  proses  pengisian  sudah  sampai  pada  tahap  akhir  yaitu pengumuman peserta yang lolos dan tidak lolos, ternyata ada salah satu pihak yang tidak terima mengenai hasil akhir yang sudah ditetapkan.
Proses  pengisian  pamong  Kalurahan  Nglegi  menimbulkan  suatu  perdebatan terkait  pertanggung  jawaban  yang  akan  dilakukan  pemerintah  kalurahan  terkait  adanya dugaan pelanggaran peraturan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang tidak terima akan hasil akhir dari proses pengisian pamong tersebut. Hingga pihak yang tidak terima berusaha  untuk  melakukan  suatu  gugatan  kepada  pihak  yang  terkait  dalam  proses pengisian  pamong  kalurahan  yang  sudah  dilaksanakan.  Adapun  pihak  terkait  yang berusaha  untuk  digugat  yaitu  Lurah  Nglegi  dan  ketua  panitia  pengisian  pamong Kalurahan.
Gambar 1. Berita Media Massa Konflik Kalurahan Nglegi
Sumber: Data Sekunder (Berita Media Massa Infogunungkidul, 2020
Kejadian itu semakin diperkuat dengan adanya suatu berita di suatu media yaitu infogunungkidul yang menyampaikan berita bahwa Lurah dan salah satu perangkat desa dituntut  ke  PTUN  Yogyakarta,  hal  itu  diduga  karena  adanya  suatu  pihak  yang  merasa bahwa  dalam  proses  pengisian  pamong  kalurahan,  terjadi  unsur  pelanggaran  yang menyebabkan  terjadinya  konflik  antara  salah  seorang  peserta  dengan  pihak  kalurahan. Pihak  tersebut tidak terima,  dan  berdalih  bahwa  ada  terdapat  kecurangan  dalam  proses pengisian pamong yang dilakukan, yaitu salah seorang panitia dan salah seorang peserta memiliki  hubungan  keluarga  sepupu  ipar,  sehingga  pihak  tersebut  menganggap  bahwa dalam  proses  pengisian  pamong  ini  terdapat  suatu  proses  nepotisme  atau  yang  biasa dikenal  sebagai  suatu  penyelenggaraan  kekuasaan  yang  lebih  menguntungkan  pihak keluarganya diatas kepentingan masyarakat luas (Pujihartini, 2022).
Pihak  (penggugat)  tersebut  mengatakan  bahwa  hal  itu  melanggar  tata  tertib sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kalurahan yang mengatakan bahwa “Tidak ada hubungan  keluarga  dalam  proses  pengisian  pamong  yang  akan  dilaksanakan”.  Hal tersebut  tentunya  menimbulkan  perseteruan  yang  antara  pihak  yang  tidak  terima sehingga melayangkan  gugatan kepada pemerintah desa termasuk lurah, panitia seleksi (yang  memiliki  hubungan  keluarga)  serta  salah  satu  peserta  yang  diduga  memliki hubungan  keluarga  dinging  panitia  seleksi  tersebut.  Gugatan  langsung  diproses  ke PTUN Yogyakarta.  Ketika Pemerintah Kalurahan Nglegi mengetahui bahwa salah satu pihak  melayangkan  gugatan  kepada  mereka,  pemerintah  kalurahan  Nglegi  khususnya Lurah  dan  salah  seorang  tim  penguji  siap  untuk  menyampaikan  argumen  yang  terjadi sebenarnya dari awal proses sampai pada tahap akhir, serta menjawab mengenai dugaan adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam proses pengisian pamong kalurahan.

## C. Proses Resolusi Konflik Yang Dilaksanakan
Dalam  resolusi  konflik  akan  dilakukan  mengenai  suatu  cara  bagaimana  agar konflik  yang  sedang  terjadi  dapat  terselesaikan  dan  diterima  oleh  pihak  yang  terlibat. Konflik  tentunya  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan  sosial,  karena  konflik merupakan suatu bagian dalam hubungan sosial (Fuadi, 2020). Dalam proses pengisian pamong  kalurahan,  melibatkan  banyak  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan  tersebut.  Kegiatan  yang  berkaitan  dengan  proses  pemilihan/penyaringan, tentunya bisa menimbulkan suatu perselisihan paham, baik dari masyarakat ataupun dari calon  peserta  yang  mengikuti  kegiatan.  Perselisihan  paham  tersebut  bisa  menjadi semakin besar sehingga terjadilah suatu konflik
Konflik dalam pengisian pamong kalurahan terjadi di Kalurahan Nglegi tentunya tidak  dibiarkan  oleh  pemerintah  kalurahan.  Adanya  kejadian  seperti  ini,  penting  bagi pihak pemerintah kalurahan dalam memahami resolusi konflik dalam pemecahan konflik yang  terjadi  (Nisa,  2015).  Pihak  kalurahan  melakukan  beberapa  cara  yang  dapat diselesaikan  secara  keluarga  melalui  proses  konsiliasi  dan  juga  mediasi.  Namun  kedua cara tersebut tidak juga menemukan kesepakatan yang diterima oleh pihak yang terlibat.
Hingga pada akhirnya jalan yang ditempuh untuk bisa mendapatkan hasil yang diterima oleh kedua pihak yaitu melalui proses arbitrasi. Proses resolusi konflik dalam pengisian pamong kalurahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kalurahan Nglegi dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

## Gambar 2. Bagan Tahapan proses Resolusi Konflik Pamong Kalurahan Nglegi Sumber: Wawancara Lurah Nglegi, 2021
Suatu  hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  pemerintah  kalurahan  akhirnya  terjadi. Konflik  yang  terjadi  antar  pihak  dalam  pengisian  pamong  kalurahan  tidak  dapat terhindari.  Oleh  karena  itu  proses  penyelesaian  konflik  menjadi  sangat  penting  untuk bias  menemukan  hasil  akhir  dalam  konflik  yang  sedang  terjadi.  Resolusi  konflik  yang dilakukan  mengacu  pada  suatu  teori  yaitu,  Konsiliasi  atau  biasa  disebut  negosiasi, kemudian Mediasi, dan yang terakhir yaitu Arbitrasi.
1. Konsiliasi
Proses  konsiliasi  merupakan  suatu  proses  penyelesaian  suatu  konflik  yang hanya  dilakukan  oleh  pihak  yang  terlibat  konflik  secara  musyawarah  tanpa  adanya campur  tangan  dari  pihak  lain  (Silalahi,  2019)  .  Konsiliasi  yang  dilakukan  pada konflik  pengisian  pamong  kalurahan  ini  tentunya  hanya  mempertemukan  dari  pihak yang berseteru saja, dengan tujuan dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah. Oleh  karena  itu  proses  konsiliasi  yang  dilakukan  dalam  konflik  pengisian  pamong Kalurahan  Nglegi  dilakukan  sebagaimana  mestinya  tanpa  ada  yang  harus  ditutupi, pihak  yang  terlibat  akan  menyampaikan  argument  yang  mereka  miliki  hingga menemukan  hasil  kesepakatan  bersama.  Proses  konsiliasi  yang  dilakukan  dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
Gambar 3. Bagan Proses konsiliasi Pamong Kalurahan Nglegi.
Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Nglegi, 2021
Konflik  yang  terjadi  di  Kalurahan  Nglegi  menjadi  suatu  perbincangan  yang dilakukan untuk bisa menemukan bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Di dalam konsiliasi atau biasa disebut sebagai negosiasi, pihak yang terlibat konflik akan dipertemukan sehingga dapat saling menyampaikan argumen yang ingin disampaikan,  kemudian  dari  seluruh  argumen  yang  sudah  disampaikan,  tentunya diharapkan dapat menemukan suatu hasil yang bersifat win-win solution (Kaisupy & Maing,  2021) . Pemerintah  Kalurahan  Nglegi  melakukan  cara  ini  tentunya  dengan tujuan agar konflik ini dapat cepat terselesaikan.
Lurah  Kalurahan  Nglegi  mengajak  salah  seorang  pihak  yang  tidak  terima mengenai hasil akhir dari pengisian Pamong Kalurahan Nglegi, untuk bisa bicara satu sama  lain  mengenai  permasalahan  yang  menyebabkan  kemarahan  dari  pihak  yang tidak  terima  tersebut.  Pembicaraan  terkait  konflik  dilakukan  oleh  Lurah  dan  juga salah satu pihak penguji yang bertanggung jawab mengenai semua mekanisme dalam pengisian  pamong.  Pihak  pemerintah  kalurahan  mempersilahkan  agar  pihak  yang tidak  terima  tersebut  untuk  menyampaikan  yang  dipermasalahkan  dalam  hasil  akhir pengisian  pamong  yang  telah  dilaksanakan.  Pihak  yang  tidak  terima  itu
menyampaikan bahwa dia menganggap dalam proses pengisian pamong kalurahan ini terdapat  suatu  kecurangan,  dimana  pihak  itu  menganggap  bahwa  peserta  yang  lolos dalam proses pengisian pamong tersebut, memiliki hubungan keluarga dengan salah satu panitia seleksi.
Akibatnya  pihak  tersebut  tidak  terima  dengan  keputusan  yang  sudah ditetapkan  oleh  pemerintah  kalurahan.  Dalam  kasus  seperti  ini  pihak  informal  atau pihak pemerintah mendapatkan suatu peranan penting agar dapat menyampaikan atau menjelaskan  sebaik  mungkin  kepada  pihak  yang  terlibat  konflik  dalam  pengisian pamong  kalurahan  tersebut  (Syafi’i,  imam  dan  H.gayatri,  2019),  kemudian  dalam suatu  proses  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Lurah  Kalurahan  Nglegi,  Lurah menjelaskan  bahwa  hal  itu  sebenarnya  tidak  seperti  apa  yang  dipikirkan  oleh  pihak penggugat  tersebut,  karena  salah  seorang  peserta  itu  tidak  memiliki  hubungan keluarga  dengan  peserta  yang  lolos.  Namun  ketika  Lurah  sudah  menyampaikan  hal tersebut,  justru  semakin  membuat  pihak  tersebut  semakin  tidak  terima,  hasilnya dalam proses konsiliasi ini tidak menemukan kesepakatan dari keduabelah pihak.
Dari hasil dalam proses konsiliasi yang sudah dijalankan, lurah berusaha agar permasalahan  ini  dapat  berakhir  dengan  damai  tanpa  adanya  konflik  yang  semakin berlanjut,  namun  hal  itu  ternyata  berbanding  tebalik  dengan  apa  yang  seharusnya terjadi.  Konflik  menjadi  semakin  berlanjut  hingga  dilanjutkan  pada  tahap  yang selanjutnya yaitu proses mediasi.
2. Mediasi
Mediasi merupakan suatu proses yang hampir sama dengan proses konsiliasi, namun  yang  membedakannya  yaitu  adanya  pihak  ketiga  sebagai  orang  yang memberikan  suatu  masukan  dari  pihak  yang  terlibat  konflik  agar  dapat  menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak  yang berkonflik  (Fitriani, 2012). Proses mediasi hanya dilakukan ketika dalam proses konsiliasi tidak menemukan hasil yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik, sehingga dengan begitu tahap mediasi ini akan  dapat  dilakukan  karena  ada  bantuan  dari  pihak  ketiga  untuk  bisa  memberikan suatu  saran  tanpa  adanya  keberpihakan  kepada  pihak  yang  berkonflik.  Keputusan dalam proses mediasi tentunya akan diumumkan oleh pihak ketiga atau biasa dikenal sebagai  mediator.  Namun  ketika  proses  mediasi  tidak  juga  menemukan  hasil,  maka akan dilakukan dengan tahap pengadilan atau arbitrasi. Berikut merupakan gambaran dari  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kalurahan  Nglegi  dalam  menyelesaikan konflik yang terjadi.

## Gambar 4. Proses Mediasi konflik pengisian pamong Kalurahan Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Nglegi, 2021
Ketika  Proses  Konsiliasi  tidak  menemukan  hasil  yang  dapat  diterima  oleh kedua  belah  pihak,  akhirnya  pihak  pemerintah  kalurahan  menawarkan  agar  dapat melakukan  mediasi  tentunya  dengan  terdapat  pihak  ketiga  untuk  bisa  memberikan jalan  tengah  dari  pihak  yang  terlibat  konflik  (Fitriani,  2012).  Pihak  ketiga  di  dalam mediasi tentunya harus bersifat netral tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu orang yang sedang berkonflik (Talib, 2013). Mediasi ini tentunya sudah diatur dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.1  Tahun  2008.  Dalam  proses mediasi  yang  ditawarkan  oleh  pihak  pemerintah  kalurahan,  Pihak  yang  tidak  terima menyampaikan  bahwasannya  dia  akan  melakukan  gugatan  kepada  pihak  pemerintah kalurahan, lebih tepatnya kepada Lurah dan salah satu tim penguji yang mempunyai tanggung jawab besar dalam proses pengisian pamong yang sudah dilakukan.
Sekretaris Desa Nglegi saudara suroyo selaku pihak yang bertanggung jawab atas  pengisian  Pamong  Kalurahan  yang  telah  dilaksanakan,  mengungkapkan bahwasannya  pihak  kalurahan  sudah  melakukan  cara  kekeluargaan  untuk  bisa membicarakan  permasalahan  yang  sedang  terjadi,  agar  konflik  yang  terjadi  tidak semakin  membesar.  Namun  ketika  proses  mediasi  yang  sudah  dilaksanakan,  justru pihak  penggugat  tetap  bersikeras  untuk  melaporkan  pihak  Kalurahan  ke  PTUN Yogyakarta.  Dari  ungkapan  yang  disampaikan  dari  pihak  tersebut,  pemerintah Kalurahan  tidak  mempermasalahkan  tuntutan  yang  diberika,  karena  seperti  yang diungkapkan  oleh  salah  satu  tim  penguji  bahwasannya  masyarakat  maupun pemerintah  kalurahan,  tidak  mempunyai  hak  untuk  melarang  dalam  menyampaikan pendapat  dari  masyarakat,  bahkan  dalam  melakukan  gugatan,  pihak  pemerintah kalurahan akan menerima gugatan tersebut.
Hasil  dari  proses  mediasi  yang  dilakukan  antara  pihak  penggugat  dan  pihak tergugat  justru  tidak  sama  sekali  menemukan  suatu  kesepakatan.  Pihak  yang penggugat  sudah  benar-benar  tidak  percaya  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh pemerintah kalurahan Nglegi sehingga proses mediasi tidak menemukan kesepakatan kembali  (Fatoni,  2019).  Ketika  proses  Mediasi  tidak  menemukan  kesepakatan dilanjutkan dengan tahapan trakhit yaitu proses Arbitrasi (Hukum).
3. Arbitrasi
Proses  arbitrasi  merupakan  suatu  tahap  akhir  dari  proses  penyelesaian  suatu konflik jikalau tidak dapat menemukan kesepakatan secara kekeluargaan seperti yang dilakukan dalam proses konsiliasi dan mediasi. Proses arbitrasi yang dilakukan oleh kalurahan Nglegi terjadi karena pihak yang tidak terima dengan hasil akhir pengisian pamong,  akhirnya  melayangkan  gugatan  hukum  hingga  harus  melanjutkan  pada proses  persidangan.  Proses  arbitrasi  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  diluar pengadilan  hukum,  justru  harus  langsung  berhadapan  dengan  hakim  di  PTUN Yogyakarta akibat adanya laporan dari pihak penggugat yang ditujukan kepada Lurah Kalurahan Nglegi

## Gambar 5. Bagan Alur Proses Arbitrasi beserta Pihak yang terlibat
Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Nglegi dan Lurah Nglegi, 2021
Pada  alur  proses  arbitrasi  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwasannya  konflik  ini terjadi  karena  adanya  ketidak terimaan  dari  seorang  pihak  yang  menganggap  bahwa dalam proses pengisian pamong yang dilaksanakan terdapat suatu kecurangan. Pihak tersebut  berdalih  bahwasannya  ada  hubungan  keluarga  dalam  proses  pengisian pamong  yang  sudah  dilaksanakan.  Kemudian  pihak  tersebut  melaporkan  Lurah Nglegi atas dugaan adanya tindak kecurangan tersebut. Pemerintah Kalurahan Nglegi
sudah berusaha sedemikian mungkin untuk bisa  menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan  melaui  proses  Konsiliasi  dan  Mediasi.  Namun  dua  cara  tersebut ternyata  tidak  menemukan  kesepakatan  dari  pihak  yang  terlibat,  dikarenakan  pihak yang tidak terima dengan hasil akhir pengisian pamong bersikeras untuk melakukan gugatan  kepada  pemerintah  kalurahan.  Maka  dengan  itu  pemerintah  kalurahan mempersilahkan  agar  pihak  tersebut  melakukan  apa  yang  ingin  ia  lakukan,  pihak penggugat memulai proses gugatan dengan langsung melaporkan kepada kapanewon, kemudian  setelah  dibuat  laporan  dari  pihak  kapanewon,  maka  di  proses  hingga sampai ke PTUN Yogyakarta.
Hingga  pada  akhirnya  datanglah  surat  panggilan  persidangan  yang  diterima oleh  pihak  kalurahan  untuk  bisa  menghadiri  sidang  yang  sudah  ditetapkan  oleh PTUN  Yogyakarta.  Lurah  dan  juga  seorang  tim  penguji  setelah  mengetahui  hal  itu, mereka  melakukan  persiapan  sesuai  dengan  kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  secara nyata  tanpa  adanya  kebohongan  sedikitpun.  Mereka  merasa  bahwa  tidak  ada  yang ditutupi  atau  melakukan  kecurangan  dalam  proses  pengisian  pamong  ini.  Dalam proses Arbitrasi yang dilaksanakan, tuntutan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yaitu  “Terdapat  salah  satu  peserta  yang  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  salah satu panita pengisian pamong kalurahan”.
Dalam  proses  persidangan  terdapat  beberapa  nama  yang  ikut  hadir  dalam proses persidangan baik dari sisi penggugat dan tergugat yaitu sebagai kuasa hukum. Adapun nama-nama tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Kuasa Hukum Pihak Tergugat dan Penggugat No Kuasa Hukum (Tergugat) Kuasa Hukum (Penggugat) 1 Miksan, SH.M.Si. Heribertus Yudah Adiasmara, S.H., 2 Tauviq Nur Hidayat, SH.MM. Alfredo Sudrajat, S.H.,
3 Kriswantoro, S.STP, MM. Endraning Wahyu Asih, S.H., M. Hum.
Sumber: Laporan Persidangan Pemerintah Kalurahan Nglegi, 2020
Dari  nama-nama  kuasa  hukum  di  atas,  mereka  akan  menghadiri  proses persidangan yang dilaksanakan di PTUN Yogyakarta untuk bisa mendampingi pihak yang terlibat dalam proses hukum yang akan dilaksanakan. Ketika tiba di persidangan hakim  meminta  penjelasan  dari  pihak  kalurahan  mengenai  kejadian  yang menimbulkan konflik tersebut. Lalu disampaikan lah bahwasannya bahwa saudari Tri Mulyani  selaku  peserta  yang  lolos  dalam  proses  seleksi,  tidak  sama  sekali  memiki hubungan darah dengan salah satu panitia seleksi.
Dalam  Tata  Tertib  pengisian  pamong  Kalurahan  Nglegi,  sudah  dijelaskan bahwa  calon  peserta  tidak  boleh  memiliki  hubungan  keluarga  (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak). Untuk memperjelas hubungan keluarga dari Tri Mulyani dan Kuncoro  Kresno sebagai pihak  yang  diduga memiliki hubungan keluarga, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

## Gambar 6. Ikatan Silsilah Keluarga Saudari Tri Mulyani.
Sumber: Laporan Persidangan Kalurahan Nglegi, 2020
Dari  gambar  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Tri  Mulyani  dan  salah satu panitia pengisian pamong  yaitu  Kuncoro Kresno memang benar tidak memiliki hubungan  darah  sama  sekali, Tri  Mulyani  hanya  memiliki  hubungan  darah  dari  istri Kuncoro  Kresno  yaitu  Pucang  Harjanti.  Saudari  Tri  Mulyani  ini  hanya  sebagai sepupu  ipar dengan  salah  satu  panitia  pengisian  pamong  tersebut.  Dikarenakan saudari Tri Mulyani merupakan adik dari istri salah seorang panitia pengisian pamong tersebut  yaitu  Kuncoro  Kresno,  hingga  akhirnya  hakim  memutuskan  bahwa  pihak kalurahan  tidak  bersalah  atas  tuntutan  yang  sudah  diberikan.  Adapun  hasil kesimpulan  dari  proses  arbitrasi  yang  sudah  dilaksanakan  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Proses Persidangan No Hasil Persidangan 1 Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  mengenai  keseluruhan  dalil-dalil gugatannya.
2 Penggugat  tidak  dapa  membuktikan  bahwa  tindakan  tergugat  mengeluarkan keputusan  kepala  kalurahan  Nglegi  Nomor  17  Tahun  2020  tentang pengangkatan saudari Tri Mulyani sebagai kepala urusan perencanaan/kepala urusan  pangripto  kalurahan  Nglegi  Kapanewon  Patuk  Kabupaten Gunungkidul  yang  ditetapkan  oleh  kepala  kalurahan  Nglegi  tertanggal  15 April  2020  melanggar  peraturan  Perundang-undangan  serta  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
3 Tergugat  telah  berhasil  membuktikan  bahwa  tindakan  tergugat  dalam menerbitkan  keputusan  kepala  kalurahan  Nglegi  Nomor  17  Tahun  2020 tentang  pengangkatan  saudari  Tri  Mulyani  sebagai  kepala  urusan perencanaan/kepala  urusan  pangripto  kalurahan  Nglegi  Kapanewon  Patuk Kabupaten  Gunungkidul  yang  ditetapkan  oleh  kepala  kalurahan  Nglegi tertanggal 15  April 2020 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang  berlaku  dan  telah  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.
Sumber: Laporan Persidangan Pemerintah Kalurahan Nglegi, 2020
Dari hasil sidang yang sudah ditetapkan, maka pihak penggugat berada dalam posisi kalah dalam persidangan, merujuk pada ketentuan pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  maka  pihak  penggugat memperoleh  hukuman  dengan  membayar  biaya  dalam  perkara  yang  sudah  terjadi berkisar RP.540.000,00. Setelah proses persidangan  yang  sudah dilaksanakan, pihak penggugat dan tergugat sudah berdamai dan melupakan masalah yang pernah terjadi, serta  bekerjasama  dalam  membangun  Kalurahan  Nglegi  agar  menjadi  semakin  baik untuk kedepannya.

## Kesimpulan
Dari  paparan  pembahasan  yang  sudah  disampaikan,  memperoleh  beberapa kesimpulan. Pertama , dalam  proses  konsiliasi  yang  hanya  dilakukan  oleh  pihak  yang terlibat  yaitu  Lurah  dan  pihak  penggugat,  tidak  mencapai  suatu  kesepakatan  yang  dapat diterima  oleh  kedua  pihak,  dikarenakan  pihak  penggugat  berusaha  untuk  melakukan gugatan kepada kepala kalurahan Nglegi. Kedua , dalam proses mediasi pihak yang terlibat
konflik  melakukan  proses  pertemuan  kembali,  namun  untuk  kali  ini  terdapat  pihak  ketiga untuk  dapat  menjembatani  kedua  belah  pihak  agar  dapat  mencapai  kesepakatan  bersama. Namun  ternyata  proses  mediasi  ini  masih  tidak  menemukan  kesepakatan. Ketiga , ketika proses  penyelesaian  konflik  secara  kekeluargaan  yaitu  konsiliasi  dan  mediasi  tidak  juga menemukan  kesepakatn,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu  dengan  cara  hukum  atau  biasa disebut  dengan  proses  Arbitrasi.  Di  dalam  proses  Arbitrasi  pihak  penggugat  dengan tergugat  saling  menyampaikan  argumen  yang  mereka  miliki,  hingga  pada  tahap  akhir persidangan,  hakim  memutuskan  bahwa  semua  dugaan  yang  dilayangkan  oleh  pihak penggugat,  dinyatakan  tidak  benar,  sehingga  pihak  tergugat  yang  berhasil  menang  atau dinyatakan tidak bersalah. Konflik yang terjadi tentunya akan menjadi suatu pelajaran dari pihak  Kalurahan  Nglegi  untuk  kedepannya  agar  dapat  lebih  berhati-hati  dalam melaksanakan proses pengisian pamong yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya kejadian tersebut,  ada  saran  yang  harus  disampaikan. Pertama, kepada  Pemerintah  Kalurahan Nglegi diharapkan agar dapat mempertegas Tata Tertib dalam pengisian Pamong Kalurahan yang akan dilaksanakan, agar setiap peserta benar-benar memahami setiap point dalam Tata Tertib  yang  disampaikan. Kedua, kepada  setiap  calon  peserta  Kalurahan  Nglegi, diharapkan agar memperhatikan Tata Tertib yang disampaikan, agar tidak ada lagi kesalah pahaman hingga menimbulkan konflik antara peserta dan panitia seleksi

## BIBLIOGRAFI
Aisyah,  N.,  &  Giovanni,  A.  (2018).  Pengaruh  Proses  Rekrutmen  (Porek)  Dan  Seleksi Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pt.  Bank  Maya  Pada  Internasional,  Tbk. Jesya  (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 1 (2), 8–18. Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V1i2.17
Aringga,  R.  D.  (2017). Sistem  Pendukung  Keputusan  Menggunakan  Metode  Simple Additive Weighting Dalam Pengelolaan Seleksi Perangkat Desa Baru ( Studi Kasus : Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri ) . 1 (1), 283–289.
Azhar,  M.  (2019). Implikasi  Penyalagunaan  Wewenang  Administrasi  Dalam  Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak . 2 (3), 450–453.
Chrisnurlenawati, E., & Kushandajani. (2017). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan  Banyubiru  Kabupaten  Semarang  Tahun  2017. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 1 (1), 1–9.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches . Sage Publications.
Fatoni,  M.  Afi.  (2019).  Masalah  Kemanusiaan  Hingga  Lingkungan  Hidup:  Studi  Kasus Konflik  Nagorno-Karabakh  (Azerbaijan  Vs  Armenia). Journal  Of  International Relations , 5 (3), 235–267. Https://Doi.Org/10.22437/Up.V2i3.13304
Faturahman,  B.  M.  (2018). Aktualisasi  Nilai  Demokrasi  Dalam  Perekrutan  Dan Penjaringan Perangkat Desa . 4 (1), 132–148.
Fitriani,  R.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa  Lahan  Hutan  Melalui  Proses  Mediasi. Ilmu Hukum , 2 No. 2 Fe , 213–226.
Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam . 2 (1), 86–110.
Hafieludin,  M.,  &  Atmojo,  M.  E.  (2020).  Seleksi  Terbuka  Perangkat  Desa  (Studi  Kasus: Desa  Sendang  Sari  Kabupaten  Kulon  Progo  Dan  Desa  Panggung  Harjo  Kabupaten Bantul  Tahun  2017). Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  (Juan) , 8 (1),  21–34. Https://Doi.Org/10.31629/Juan.V8i1.2176
Hafiludin,  M.,  Atmojo,  M.  E.,  Studi,  P.,  Pemerintahan,  I.,  Ilmu,  F.,  &  Politik,  I.  (2020). Seleksi Terbuka Perangkat Desa ( Studi Kasus : Desa Sendangsari Kabupaten Kulon Progo Dan Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul Tahun 2017 ) . 8 (1), 21–34.
Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance . 2 , 1–19.
Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2i1.11483
Infogunungkidul.  (2020).  Kades  Dan  Panitia  Seleksi  Perangkat  Desa  Ngelegi  Digugat  Ke Ptun Yogyakarta. Infogunungkidul .
Kaisupy,  D.  A., &  Maing,  S.  G. (2021).  Proses  Negosiasi  Konflik Papua:  Dialog  Jakarta- Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan  Humaniora , 10 (1), 82.  Https://Doi.Org/10.23887/Jish- Undiksha.V10i1.27056
Mashudi Sugeng. (2020). Implementasi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa . 3 (1), 112– 116.
Nisa,  J.  (2015).  Resolusi  Konflik  Dalam  Perspektif  Komunikasi  *  Jakiatin  Nisa  1 Permalink: Https://Www.Academia.Edu/15117008. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2 (1), 24.
Prihatsanti,  U.  (N.D.).  Suryanto,  Dan  Wiwin  Hendriani.  2018. Menggunakan  Studi  Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi , 126–136.
Pujihartini,  L.  (2022). Penanggulangan  Korupsi  ,  Kolusi  Dan  Nepotiseme . 02 (02),  256– 259.
Saajidah,  L. (2018).  Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Kurikulum. Madrasa: Journal Of Islamic Educational Management , 1 (2), 16–22.
Https://Doi.Org/10.32940/Mjiem.V1i0.71
Setiani, B. (2013).  Kajian Sumber Daya  Manusia Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Di Perusahaan. Jurnal Ilmiah Widya , 1 (1), 38–44.
Sigit  Hernawan.  (2020).  Rekrutmen  &  Seleksi  Antara  Nepotisme  Dan  Profesional.  In  S. Fahmi (Ed.), Umsida (I). Umsida Press Redaksi.
Silalahi,  R.  (2019).  Kajian  Hukum  Atas  Pernyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial Secara Konsiliasi. Jurnal Darma Agung , Xxvii , 1000–1011.
Sudira,  I.  N.  (2017).  Resolusi  Konflik  Dalam  Perubahan  Dunia. Global:  Jurnal  Politik Internasional , 19 (2), 156. Https://Doi.Org/10.7454/Global.V19i2.301
Syafi’i,  Imam  Dan  H.Gayatri,  I.  (2019). Strategi  &  Ngosiasi  Dalam  Konflik  Air  Di  Bali Dan Banten (I. Syafi’i, Imam Dan H.Gayatri (Ed.); Lipi Press).
Talib,  I.  (2013).  Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi. Lex  Et Societatis , 1 (1), 19–30. Https://Doi.Org/10.35796/Les.V1i1.1295.

## Copyright holder:
Ahmad Alfan Alvanda, Sakir (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: