Available online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi

## Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan
Irman Irman 1 , Dhani Akbar 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Corresponding Author: akbardhani@umrah.ac.id
Keyword: Kebijakan; Penegakan hukum; Keberlanjutan Lingkungan;
Abstract: Mangrove  di  pulau  Bintan,  sama  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan, pembangunan pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pengasaman laut.  Terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  120/2020  Tahun  2020  menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan dan hokum lingkungan. Adapun dalam indikator  kebijakan,  seringkali  yang  dijumpai  dalam  model  kebijakan  Top-Down ataupun  Bottom-Up,  yang  seringkali  dilihat  adalah  goal  daripada  kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian dan Sabatier. Penegakan hukum Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir. pelestarian  mangrove  di  Bintan,  Pemerintah  perlu  menerapkan  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP3K)  dengan  peta  sinkron,  Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA).

## PENDAHULUAN
Ekonomi  biru  merupakan  pemanfaatan  berkelanjutan  sumber  daya  laut  untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian dan pekerjaan, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru mencakup  banyak kegiatan mulai dari transportasi laut, perikanan,  penggunaan  energi  terbarukan,  pariwisata,  hingga  perubahan  iklim. Pelestarian ekosistem mangrove akan mendukung ekonomi biru global. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove yang mana juga diperlukan untuk  merehabilitasi  setiap  aktifitas  pembangunan  dan  ekspoitasi  wilayah  teresterial dan  pesisir  sedang  dalam  perkembangan  yang  pesat,  beberapa  wilayah  diketahui mengalami degradasi akibat aktifitas ini, di antaranya pengaruh abrasi akibat hilangnya ruang terbuka hijau, maka dari itu dipandang sangat perlu dilakukan rehabilitasi pasca aktifitas tersebut dilaksanakan dalam kegiatan ini, guna mengembalikan fungsi ekologis dan kealamian suatu wilayah. Blankespoor, Dasgupta, dan Lange dalam Patil mengatakan bahwa sebuah studi baru-baru ini memperkirakan bahwa di 46 negara yang memiliki lebih dari 53 persen perkiraan hutan bakau di seluruh dunia, ekosistem ini mengurangi luasnya wilayah pesisir yang terkena gelombang badai sekitar 30 persen atau  36.061 kilometer persegi. (Patil et al., 2016).
KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3671
Volume : 6 Issue: 1, Agust us 2021 | Hal : 75-82

## Gambar 1. Distribusi Keanekaragaman Mangrove Global Sumber : Tan, 2007
Mangrove  secara  global  memiliki  keanekaragaman  masing-masing  dan  di  mana pada gambar 1 menunjukkan di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi.  Kekhasan  Mangrove  yang  unik  membentuk  satu  ekosistem  yang  terdapat  di daerah pasang surut wilayah pesisir ini diyakini mampu memberikan kontribusi penting terhadap lingkungan sekitar. 637.624 dari 3,31 juta hektar lahan mangrove di Indonesia berada  dalam  kondisi  kritis.  Kelestarian  ekosistem  mangrove  merupakan  salah  satu penentu kesehatan ekosistem pesisir dan tentunya berkaitan dengan sumber ekonomi bagi  masyarakat  pesisir  karena  mangrove  mendukung  kegiatan  sektor  perikanan, budidaya dan pemanfaatan pariwisata. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia.  BRGM  menjadi  produk  kebijakan  kontinu Pemerintah di mana berasal dari Badan Restorasi Gambut/ BRG sejak 2016 hingga akhir tahun  2020.  Secara  harafiah,  BRGM  memiliki  mandate  yang  mencakup  rehabilitasi mangrove/  bakau  seluas  600.000  ha  yang  ditargetkan  di  akhir  tahun  2024  yang mencakup sembilan propinsi prioritas, di antaranya Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Mangrove  di  pulau  Bintan,  sama  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia,  mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan sebab kisaran 29% overfished dilakukan di seluruh dunia. Dalam perhitungan, sekitar 11 hingga 25 juta ton ikan ditangkap melalui illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing setiap tahun (Agnew et al., 2008) dan juga kegiatan tambak yang banyak dieksploitasi secara ekstensif, dan benih udang biasanya diperoleh dari kawasan bakau yang berdekatan. Dalam banyak kasus, pembangunan tambak dilakukan untuk mendapatkan sertifikat tanah di wilayah yang sebelumnya dikuasai secara komunal, atau wilayah tanah pemerintah. (Giesen et al., 2006). Selain itu, pembangunan pesisir seperti pengisian lahan atau garis pantai yang mengeras  karena  konstruksi,  signifikan  mengubah  ekosistem  dan  ekosistem  proses. Kemudian pencemaran, di mana sebagian besar dalam bentuk limbah yang tidak diolah, yang meningkat secara kasar tiga kali lipat dari tingkat pra-industri (UNEP 2012b) untuk menciptakan  245.000  kilometer  persegi  laut  pada  tahun  2010,  bersama  dengan perkiraan 4,8 hingga 12,7 juta ton plastik memasuki lautan setiap tahun (Jambeck et al. 2015).
Selain itu, dampak tumpahan minyak di laut mengancam ekosistem laut di perairan Kepulauan Riau dan juga mengancam mata pencaharian Masyarakat Bintan khususnya nelayan.  Limbah  minyak  juga  mengancam  sektor  pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau yang  bertumpu  pada  wisata  bahari.  Dengan  kata  lain,  minyak  tumpahan  berdampak serius  tidak  hanya  pada  ekosistem  laut  tetapi  juga  warga  Kepulauan  Riau  yang mengandalkan  perikanan  dan  pariwisata  sebagai  sumber  mata  pencaharian.  (Dhani Akbar  et  al.,  2020);  dan  terakhir,  perubahan  iklim  dan  pengasaman  laut,  termasuk permukaan yang lebih tinggi suhu air dan naiknya permukaan laut, bersama dengan lebih asam perairan karena penyerapan karbon dioksida dari atmosfer – dengan rata-rata pH
permukaan laut sudah menurun dari 8,2 menjadi 8,1 dan diproyeksikan akan berlanjut menjadi 7,7 atau 7,8 pada tahun 2100 (UNEP, 2012b) (Patil et al., 2016).
Pengembangan ekonomi lokal menjadi inti dari kegiatan desain restorasi mangrove melalui pendekatan padat karya, sepanjang tahun 2021, kegiatan penanaman mangrove di sembilan provinsi diperkirakan melibatkan 203.500 tenaga kerja lokal. Dengan alokasi Rp.  1,5  miliar,  dan  lebih  dari  50%  akan  dihabiskan  untuk  aktifitas  pembibitan  dan penanaman yang dilakukan oleh pekerja lokal dari desa masing-masing. Dalam target indikatif rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024 untuk Provinsi Kepulauan Riau dengan total luas mangrove kritis 37.432 Ha. Rencana percepatan rehabilitasi mangrove tahun 2021  dengan  skema  perencanaan  meliputi  target  lokasi,  desain  teknis,  kelembagaan pelaksana,  mekanisme  pelaksana,  penyiapan  dan  penyediaan  bibit,  penanaman, pembinaan dan monitoring evaluasi serta pelaporan agar pelaksanaan kegiatan efektif sesuai dengan target-target yang diharapkan.
Karakteristik  Pulau  Bintan  yang  sebagian  besar  memiliki  zona  intertidal  yang pendek, saat partikel tanah atau sedimen dari lahan kritis yang menyebabkan kematian pada habitat mangrove dan sekitarnya. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  secara  berkelanjutan  di  mana  Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan, memperbaiki, meningkatkan kondisi lahan agar berfungsi kembali secara optimal. (Yudiatmaja et al., 2020) Mangrove di kawasan Bintan memang tidak  mengalami  ancaman  seperti  program  reklamasi  dan  sejenisnya  seperti  yang diungkapkan  oleh  Setijawati,  yang  tentu  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati di sekitar mangrove itu sendiri. (2017: 228).
Adapun dikutip dari Yayasan Ecology, struktural menekankan pengaruh struktur masyarakat  dan  lingkungan  pada  seperangkat  norma,  nilai,  ide,  dan  praktik  umat manusia. Di sisi lain, Lensa fungsional memandang modal sosial sebagai konsekuensi dari sistem sosial. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang  dapat  dimutakhirkan  secara  periodik,  sebagai  panduan  operasional  pengelolaan kawasan konservasi perairan. Zona kawasan konservasi perairan dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Wilayah Konservasi Pulau Bintan Sumber : Sumber: Yayasan Ecology 2021 ( https://www.ecology.or.id/mpa )
Keberadaan  kawasan  konservasi  sudah  semestinya  dapat  memberikan  dampak positif  terhadap  keberlangsungan  sumberdaya  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  sekitaranya,  dari  data  produksi  perikanan  tangkap  Kabupaten  Bintan (2014-2018),  terlihat  bahwa  produksi  sumberdaya  ikan  meningkat.  Namun  seiring dengan  adanya  perencanaan  pengelolaan  zonasi  di  kawasan  konservasi  Bintan  pada tahun 2019 dimulai dengan meninjau kembali (review) dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD Bintan, semestinya konservasi di lapangan memiliki imbas yang lebih besar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  desktiptip  kualitatif,  yang  mana  dijabarkan melalui  telaah  kebijakan  dan  hokum  lingkungan.  Adapun  dalam  indikator  kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting  secara  eksplisit  menghubungkan  variabel  ke  dalam  model,  Mazmanian  dan Sabatier (lihat, misalnya, 1983) dan Van Meter dan Van Horn (dalam Andresen, 1995).
Van Meter dan Van Horn (1975)
Mazmanian dan Sabatier (1983) proses implementasi akan bervariasi tergantung pada sifat kebijakan a) jumlah perubahan yang terlibat; kemampuan mengatasi masalah a)  kemampuan  undang- undang untuk menyusun b) tingkat konsensus tujuan  di  antara  para peserta dalam proses implementasi. b) implementasi c)  variabel non-statutory yang mempengaruhi implementasi Indikator a)  standar  dan  tujuan kebijakan; b) sumber daya; c) komunikasi antar organisasi  dan  kegiatan penegakan;  d)  ciri-cirinya lembaga  pelaksana;  e) kondisi  ekonomi,  sosial dan politik; f) disposisi dari pelaksana Indikator output kebijakan, kepatuhan terhadap kebijakan, actual dampak, dampak  yang  dirasakan, revisi besar dalam undang-undang
Tabel 1. Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn, dan Mazmanian dan Sabatier. Sumber : Ikenberry & Wendt, 1999
Dalam  telaah  politik  lingkungan  internasional  juga  seringkali  menimbulkan tantangan yang berbeda dari yang lain masalah kurangnya konsensus mengenai apa yang merupakan  efektivitas  kebijakan  bagi  banyak  peneliti  yang  bekerja  di  lapangan. Beberapa melihat negosiasi perjanjian internasional sebagai bukti kerjasama sementara yang lain percaya kepatuhan diperlukan. Tidak seperti kebanyakan daerah lain, Namun, ada  perdebatan  yang  sedang  berlangsung  di  subbidang  mengenai  apakah  kepatuhan adalah objek studi yang tepat, karena kepatuhan bukanlah suatu keharusan atau kondisi yang cukup untuk mencapai apa yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai tujuan akhir dari  kerjasama  lingkungan  internasional,  yaitu  perbaikan  lingkungan  yang  signifikan. (Wolinsky & Yael, 2020). Adapun objek dari penelitian ini adalah mangrove seperti pada Gambar 3 yang tersebar di seluruh wilayah pulau Bintan, pada daerah-daerah prioritas yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  terhadap  ekowisata  dan  lingkungan  yang berkelanjutan.
Gambar 3. Schematic Cross-Section Mangrove wilayah pesisir dari Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
Sumber: Giesen et al., 2006

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria  kebijakan  yang  ditawarkan  untuk  masalah  mangrove,  sebenarnya seringkali  bersifat  dua,  top-down  atau  bottom  up,  di  mana  bisa  dikategorikan  dalam empat indikator, yaitu fakus insial, identifikasi aktor-aktor yang terlibat, kriteria yang evaluatif,  dan  fokus  secara  keseluruhan.  (Andresen,  1995).  Seringkali  yang  muncul adalah,  jika  dilakukan  secara  bottom  up,  kehadiran  dari  decision  makers  masih bermasalah, kesulitan dalam menggunakan dominant policy, seringkali tidak mengena pada sasaran-sasaran dari kebijakan sentral, dan terdapat pembedaan antara formulasi kebijakan  dan  implementasi  yang  misleading.  Seperti  dalam  rangka  mendukung pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA), lampiran pengukuran wilayah dan penomoran zona dan penamaan sub-zona  situs  pariwisata  dengan,  tentu  saja,  bersama  dengan  Konservasi  Ekosistem Mangrove dan Pemanfaatan Berkelanjutan di ASEAN (MECS). (Akbar et al., 2021).
Gambar 4. Pola Kebijakan Zonasi Wilayah Konservasi Bintan

## Sumber: Yayasan Ecology 2021
Dalam  konteks  mengulas  kebijakan  konservasi  mangrove,  telaah  sosial  sendiri sebenarnya  terdiri  dari  pencarian  tindakan  yang  saling  terkait  untuk  memuaskan
identitas dan minat dengan menyesuaikan perilaku untuk berubah insentif di lingkungan. Model konstruktivis mengasumsikan bahwa agen itu sendiri sedang dalam proses ketika mereka  berinteraksi.  Properti  mereka  bukan  hanya  perilaku  yang  dipertaruhkan. (Ikenberry & Wendt, 1999).
Jika  bersifat  top-down,  seperti  pola  yang  diterapkan  oleh  Andersen  (Andresen, 1995),  maka  seringkali  yang  hadir adalah kesulitan  pemberimasukan  dari  sektor  sub nasional  ke  level  yang  lebih  tinggi,  partisipasi  tidak  berbasis  kepada  sasaran,  namun kepada jejaring yang telah terbentuk. Selain itu, terdapat atheoretical di lapangan, dan tidak secara utama menjadi concern  dengan implementasi namun lebih kepada interaksi kesepahaman antar aktor, bukan sektor sasaran. Seperti pada penegakan hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir.

## Gambar 5. Kawasan Konservasi Daerah Perairan Bintan Sumber : KKPD Bintan 2021
Membangun keberlanjutan dan mata pencaharian alternatif untuk komunitas masyarakat yang  ketergantungan  terhadap  mangrove.  Seperti  pada  Sulawesi  Utara  yang  mengalihkan Mangrove  ke  bambu  sebagai  bahan  untuk  konstruksi  bangunan.  Penelitian  dan  praktisioner harus melihat bahwa kerangka tata kelola dan manajemen harus dikembangkan seiring dengan resiliensi terhadap sosial dan juga ekologi. (Mcleod & Salm, 2006). Menurut Mongabay, salah satu faktor  pemusnah  massal  Hutan  mangrove  di  Bintan  karena  penambangan  bauksit  ilegal  yang merusak  hektar  hutan  lindung  yang  terletak  di  Pulau  Beton,  Pulau  Elong,  dan  Pulau  Koyang. Perkembangannya juga secara langsung melintasi kawasan hutan mangrove lindung dengan luas hektar.  Kepualauan  Provinsi  Riau  ironisnya  merupakan  provinsi  pertama  yang  dipilih  untuk direhabilitasi oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove/ Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). (Akbar et al., 2021)
Bagaimana  dengan  keterlibatan  aktor  non-state  dan  keterlibatan  organisasi  donor internasional  untuk  membantu  dunia  ketiga  dalam  meminimalkan  risiko  perubahan  iklim (Kristanti  et  al.,  2021)  dalam  berjalannya  sebuah  rezim  internasional?  Dalam  beberapa pandangan beranggapan bahwa kehadiran dari global civil society sangatlah memiliki tempat di
mana bermunculan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beberapa aktor non negara memiliki pengaruh  tidak  hanya  pada  proses  rezimnya,  namun  juga  dalam  administrasi  dan  juga implementasi dalam beberapa forum, bahkan skala global. (Levy et al., 1995). Contohnya dalam pelaksanaan kebijakan restorasi dan rehabilitasi mangrove, diperlukan masyarakat yang telah diedukasi untuk dapat menjaga dan menjamin terlaksananya kebijakan tersebut dan tepat pada sasarannya. Adapun kebijakan terkait program BRGM, dilakukan melalui program padat karya bersama masyarakat lokal sebagai bagian dari civil society di Bintan seperti pada gambar 6.

## Gambar 6. Struktur Organisasi Pelaksana Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, 2020
Hutan  mangrove  hendaknya  diprioritaskan,  seperti  halnya  hutan  lindung,  hutan produksi, dan hutan wisata sesuai dengan potensi ekosistem setempat. Seluruh kebijakan terkait  pemanfaatan  areal  mangrove  yang  diperuntukkan  sebagai  kegiatan  budidaya harus  didukung  dengan  perundang-undangan  yang  memadai  dengan  sektor  terkait. Perlu  juga  dilakukan  rehabilitasi  terhadap  kawasan  yang  rusak  dan  memberikan kesempatan  itu  kepada  nelayan  dan  masyarakat  setempat  dalam  mengolahnya  untuk menumbuhkan  kesadaran  bersama.  Berbicara  tentang  masyarakat  lokal,  tentu diperlukan adanya  pengetahuan dan kesadaran terhadap nilai  ekologis, ekonomis dan juga  sosial  tentang  manfaat  yang  melimpah  dari  mangrove  yang  berkelanjutan. (Pramudji, 2011).

## KESIMPULAN
Hutan  mangrove  hendaknya  diprioritaskan,  seperti  halnya  hutan  lindung,  hutan produksi, dan hutan wisata sesuai dengan potensi ekosistem setempat. Seluruh kebijakan terkait pemanfaatan areal mangrove seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 yang diperuntukkan sebagai kegiatan budidaya harus didukung dengan perundang-undangan yang memadai dengan sektor terkait. Perlu juga dilakukan rehabilitasi terhadap kawasan yang rusak dan  memberikan  kesempatan  itu  kepada  nelayan  dan  masyarakat  setempat  dalam mengolahnya untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Berbicara tentang masyarakat lokal,  tentu  diperlukan  adanya    pengetahuan  dan  kesadaran  terhadap  nilai  ekologis,
ekonomis  dan  juga  sosial  tentang  manfaat  yang  melimpah  dari  mangrove  yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, D., Irman, Yudiatmaja, W. E., & Fadli, K. (2021). Managing mangrove forest in Bintan Island: Socio-economic benefits of climate change mitigation and adaptation. IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science , 724 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/724/1/012103
Akbar, D, Mariani, Yudiatmaja, W. E., & Edison. (2021). Governance of mangrove restoration and conservation to climate change resilience in Bintan Island. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 824 (1), 012048.
https://doi.org/10.1088/1755-
1315/824/1/012048
Akbar,  Dhani,  Setiawan,  A.,  Prayuda,  R.,  Putra,  A.,  Aznor,  A.,  &  Yudiatmaja,  W.  E.  (2020). Community Preparedness on Transboundary Oil Spill Governance in Bintan Island. Journal of Physics: Conference Series , 1655 (1). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1655/1/012144 Andresen, S. (1995). IlASA . June . Giesen et al. (2006). Mangrove Guidebook Forsoutheastasia . Ikenberry, G. J., & Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Foreign Affairs , 78 (6), 142. https://doi.org/10.2307/20049552 KEMENLHK.  (2020). KepmenLHK  tentang  Rencana  Operasional  Padat  Karya  Penanaman Mangrove . Kristanti, D., Yudiatmaja, W. E., Rezeki, S. R. I., Yudithia, Samnuzulsari, T., Suyito, Safitri, D. P., & Akbar,  D.  (2021).  Network  governance  in addressing  climate  change:  a case  study  of  the Asian  Cities  Climate  Change  Resilience  Network  (ACCCRN)  in  Indonesia. IOP  Conference Series:  Earth and Environmental  Science , 724 (1),  012091.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/724/1/012091
Levy, M. A., Young, O. R., & Zürn, M. (1995). The Study of International Regimes. European Journal of International Relations , 1 (3), 267 – 330. https://doi.org/10.1177/1354066195001003001
Mcleod, E., & Salm, R. V. (2006). Managing Mangroves for Resilience to Climate Change. In Science (Vol. 64pp, Issue 2). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: a promise for  sustainable  growth  in  the  Caribbean. An  Overview.  The  World  Bank ,  92. http://documents.worldbank.org/curated/en/965641473449861013/pdf/AUS16344- REVISED-v1-BlueEconomy-FullReport-Oct3.pdf
Pramudji.  (2011).  Hutan  Mangrove Di  Indonesia: Peranan Permasalahan  Dan  Pengelolaannya.
Oseana , 25 (1), 13 – 20.
Setijawati, V. W. (2017). Reclaiming Jakarta’s Noth Coast: Perspectives from the Defence, Security, and Constitutional Aspects. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 47 (2), 225 – 238. Tan, K. H. (2007). Mangrove Plant Diversity in Southeast and East Asia. UNEP/GEF SCS Project Training Course on Sustainable Mangrove Management , May .
Wolinsky,  D.  F.  S.,  &  Yael.  (2020).  Cases,  Numbers,  Models:  International  Relations  Research
Methods. Study on International Politics , November , 87 – 124. https://doi.org/10.1142/9789811214042_0003
Yudiatmaja,  W.  E.,  Yudithia,  Samnuzulsari,  T.,  Suyito,  &  Edison.  (2020).  Social  capital  of  local communities  in  the  water  resources  management:  An  insight  from  Kepulauan  Riau. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 771 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/771/1/012067