Volume 6, Number 3, Tahun 2022, pp. 463-471 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.50988

## Tindakan
Mantan Suami tidak Membayar
Biaya

## Pemeliharaan  ( Hadhanah )  kepada  Anak  dalam  Perspektif Perlindungan Anak
Yusuf Eko Nahuddin 1*
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

## A B S T R A K
Meningkatnya  angka  perceraian  secara  tidak  langsung  berdampak pada  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  tindakan mantan  suami  yang  tidak  membayar  biaya  pemeliharaan  ( hadhanah ) kepada  anaknya  dikaji  dari  prespekti  Perlindungan  Anak  serta  Faktor tindakan  mantan  suami  yang  tidak  membayar  biaya  pemeliharaan ( Hadhanah ) kepada anaknya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik  pencatatan  dalam penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi.  Bahan  tersebut  dianalisis  dengan  metode  kualitatif. Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  mantan  suami  yang tidak  menjalankan  kewajibanya  untuk  membayar  biaya  pemeliharaan ( Hadhanah )  kepada  anaknya  adalah  termasuk  tindakan  penelantaran yang  telah  memenuhi  unsur  pasal  76B  dan/atau  pasal  76C  Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun yang menjadi faktornya  adalah  kondisi  mantan  suami  yang  tidak  mempunyai  uang karena sudah tidak bekerja lagi, mantan suami sudah memiliki keluarga baru  sehingga  lebih  fokus  menjalankan  kewajiban  terhadap  keluarga barunya  tersebut,  sudah  enggan  berkomunikasi  dengan  mantan  istri bahkan berhubungan lagi dengan keluarga mantan istri serta persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah ( Hadhanah ) kepada anaknya padahal mampu secara finansial.

## A B S T R A C T
The increasing number of divorces has an indirect impact on children.  This study aims to explore the actions of ex-husbands who do not pay maintenance costs (hadhanah) for their children, examined from the  perspective  of  child  protection  and  factors  for  the  actions  of  ex-husbands  who  do  not  pay maintenance costs (hadhanah) for their children. This research method uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. Recording techniques in research by collecting legal materials that are relevant to the issues raised and read and then grouped before interpretation. The material was analyzed by qualitative methods. This research resulted in the conclusion that ex-husbands who do not carry out their obligations to pay maintenance costs (Hadhanah) to their children are included in acts of neglect  that  have  fulfilled  the  elements  of  article  76B  and/or  article  76C  of  Law  Number  35  of  2014 concerning amendments to Law number 23 2002 concerning child protection, the factor is the condition of the ex-husband who has no money because he is no longer working, the ex-husband already has a new family so he is more focused on carrying out his obligations to his new family, he  is reluctant to communicate with his ex-wife and even has contact with his family. ex-wife and the mental problem of the responsibilities of ex-husbands who deliberately do not provide a living (Hadhanah) to their children even though they are financially capable for this.

## 1. PENDAHULUAN
Keluarga merupakan tempat pertama yang dikenal oleh anak. Begitupula dalam hal pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling mendasar, pertama dan utama (Jannah & Umam, 2021; Satya Yoga et al., 2015) . Keluarga memegang peran penting dalam mendidik serta mengembangkan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received August 02, 2022 Revised August 04, 2022 Accepted October 14, 2022 Available online October 25, 2022
Kata Kunci: Hadhanah , Penelantaran Anak, Perspektif Perlindungan Anak

## Keywords:
Hadhanah, Child Neglect, Child Protection Perspective
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
kemampuan anak untuk menjadi pribadi yang baik dan santun sebagai bekal untuk masa depannya. Oleh karena orang tua harus mampu menjadi teladan bagi anaknya serta memberikan pendidikan, kasih sayang, serta  cinta  yang  layak  untuk  meningkatkan  tumbuh  kembang  anak (Kurniati  et  al.,  2020;  Syahrul  & Nurhafizah, 2021) . Orang tua harus mampu bertanggung jawab, memberikan perhatian, serta menciptakan suasana  rumah  yang  penuh  dengan  sukacita  dan  keharmonisan.  Perhatian,  kasih  sayang  serta keharmonisan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian serta masa depan anak (Rosmalina & Zulyanty, 2019; Safitri et al., 2020) .
Namun  yang  terjadi  saat  ini,  banyak  anak  yang  mengalami  hal  yang  sebaliknya.  Keluarga  yang diharapkan sebagai rumah yang indah, malah berantakan. Hal ini sebagai akibat tingginya angka perceraian (Hasyimzum,  2021;  Wiradharma  et  al.,  2020) .  Meningkatnya  angka  perceraian  berdasarkan  data  pada tahun 2012 kasus perceraian di kota malang jumlahnya mencapai 1.791 perkara sedangkan sampai dengan pertengahan tahun 2013 jumlahnya sudah mencapai 1.107 perkara. Sedangkan untuk tahun 2016 angka perceraian  kota  malang  jumlahnya  telah  mencapai  angka  2.258  perkara  cukup  drastis  peningkatan jumlahnya hal ini menunjukan bahwa tingkat perceraian di kota malang saja semakin tahun bukan semakin menurun  namun  justru  semakin  meningkat.Dengan  jumlah  angka  perceraian  yang  terus  meningkat tentunya  akan  banyak  kaum  perempuan  yang  menjanda  dan  sebaliknya  kaum  laki-laki  yang  menduda. Namun persoalanya tidaklah berhenti disitu, karena perkawinan bukanlah hubungan antara dua orang laki- laki dan  perempuan saja melainkan juga hubungan  dua keluargapun juga akan  berubah seiring dengan terjadinya perceraian tersebut yang dulunya dekat akan berubah menjadi jauh setelah jauh akan berubah menjadi tidak kenal dan akan hilang dengan sendirinya dimakan oleh waktu dan begitulah kenyataanya kemudian.
Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah nasib buah hati mereka yang bercerai, bisa dibayangkan sekian ribu kasus perceraian berapa jumlah buah hati hasil perkawinan yang menjadi korban perceraian, bagaimana nasib anak-anak mereka selanjutnya (Said, 2018; Wiradharma et al., 2020) . Keadaan seperti inilah yang menjadi realitasnya, banyak kemudian akibat perceraian anak-anak menjadi terlantar, tidak  terasuh  dengan  baik  yang  berakibat  menurunya  kualitas  hidup  anak  sehinga  berdampak  pula terhadap  tercukupinya  hak-hak  anak  untuk  berkembang  normal  layaknya  anak-anak  kebanyakan seusianya (Yusyanti, 2020) . Selain itu tidak diberikanya atau tidak dilaksanakanya kewajiban seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (Hadanah) anak untuk diberikanya nafkah oleh ayah selaku orang tuanya. Keadaan ini bukanlah suatu anomali melainkan kondisi realita yang terjadi di masyarakat bahwa banyak  mantan  suami  yang  setelah  terjadinya  perceraian  yang  diputuskan  oleh  pengadilan  diwajibkan untuk  membayar hadhanah kepada anaknya yang berdasarkan putusan  pengadilan hak asuhnya ada  di penguasaan  ibunya  namun  dalam  pelaksanaanya  amat  banyak  ditemui  tidak  ditunaikan  sebagaimana perintah putusan pengadilan (Andesta, 2021; Suryamizon, 2017) . Keadaan ini bisa jadi dialami oleh hampir semua anak yang menjadi korban perpisahan atau perceraian oleh orang tuanya. Karena tidak menutup kemungkinan  masih  adanya  dendam  atau  rasa  sakit  hati  yang  muncul  akibat  perceraian  itu  hal  ini disebabkan tidak semua putusan pengadilan itu menyelesaikan masalah namun terkadang menimbulkan persoalan baru akibat putusan tersebut yakni persoalan sebagaimana yang kami sampaikan diatas.
Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan yang perlu adanya penyelesaian untuk melindungi kepentingan  anak  karena  tidak  jarang  pula  dimasyarakat  anak  yang  dalam  posisi  seperti  ini  terkadang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokoknya layaknya menjadi seorang anak pada umumnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, fasilitas untuk mengembangkan anak dan lain-lain yang berhubungan dengan  hak-hak  anak  tidak  terfasilitasi  dengan  baik.  untuk  itu  persoalan  ini  perlu  diberikan  perhatian walaupun berdasarkan pasal 49 Undang-undang no. 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan cara untuk melakukan gugatan. Tetapi terkadang bagi istri/ibu yang diberikan hak asuh anak secara kondisi tidak mampu untuk mengajukan gugatan dikarenakan banyak faktor diantaranya, sudah capek urusan dengan pengadilan atau hukum, terus masih harus mengeluarkan biaya  lagi,  tekanan  batin  dan  lain  sebagainya  yang  kompleks  yang  berakibat  trauma  bagi  seorang  ibu. Sehinga  solusi  yang  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  ini  yaitu  mengkaji  persoalan  ini  dari  sisi  Undang- undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terkhusus terhadap ketentuan pasal 76B dan 76C  berkaitan  dengan  bagaimana  tindakan  mantan  suami  yang  tidak  membayar    biaya  pemeliharaan (hadhanah) kepada anaknya di kaji dari ketentuan pasal 76B dan 76C Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas atas keberlakuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk mengcover secara praktis persoalan yang muncul di masyarakat yang berpotensi merugikan kepentingan anak .
Anak adalah generasi penerus bangsa yang berperan penting untuk menerusakan perjuangan dan cita-cita  bangsa (Triwardhani  et  al.,  2020;  Wahidin,  2019) .  Sehingga  sangat  penting  untuk  dijaga  agar mempunyai  karakter  yang  baik  melalui  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Kamar et  al.,  2020;  Rindawan  et  al.,  2020) .  Perlindungan  anak  adalah  semua  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  serta  ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan (Ayuningsih et al., 2020; Fitri & Agus Wahyudi Riana, 2015) . Anak juga harus memperoleh perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar (Suryamizon, 2017; Wiradharma et al., 2020) . Adanya perlindungan terhadap anak akan memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dengan normal.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak anak  akibat  perceraian  menjami  hak  anak  untuk  tetap  mendapatkan  hak  dari  orang  tuanya  seperti mendapatkan  pendidikan,  tempat  tinggal  dan  kehidupan  yang  layak,  merasakan  keamanan,  dan mendapatkan jaminan kesehatan (Karina Chaerunnisa, 2019; Wirotama & Darmiyanti, 2022) . Penelitian lainny  menunjukkan  bahwa  undang-undang  perlindungan  anak  juga  berpengaruh  terhadap  proses pendidikan anak di sekolah (Ayuningsih et al., 2020; Nurhidayati, 2022) .  Banyak  sudah  berbagai kajian dilakukan  berkaitan  dengan  biaya  pemeliharaan  anak (hadhanah) diantaranya.  Namun  belum  mampu untuk  menjawab  persoalan  atas  tindakan  mantan  suami  yang  tidak  membayar  biaya  pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya. Sehingga menurut penulis sangat amat perlu  untuk mengkaji hal tersebut dengan harapan dapat memberikan pemahaman dari prespektif lain guna melindungi kepentingan anak dari tindakan penelantaran hak anak untuk diberi nafkah oleh ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi  tindakan  mantan  suami  yang  tidak  membayar  biaya  pemeliharaan  (hadhanah)  kepada anaknya  dikaji  dari  prespekti  Perlindungan  Anak  serta  Faktor  tindakan  mantan  suami  yang  tidak membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan normatif hukum untuk mengolah bahan pustaka selaku bahan sekunder (Zed, 2004) . Penelitian ini memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta  prinsip-prinsip  hukum  yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  dikaji  sehingga  menghasilkan argumen  yang  solid.  Teknik  pencatatan  dalam  penelitian  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, untuk membangun argumentasi dan interpretasi atas ukuran kesesuaian  analisis  dengan  pembahasan  yang  ditentukan  yakni  tindakan  mantan  suami  yang  tidak membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anaknya prespektif perlindungan anak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tindakan Mantan Suami yang tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anaknya Prespektif Perlindungan Anak
Kata hadhanah adalah  bentuk  mashdar  dari  kata hadhnu  ash-shabiy ,  atau  mengasuh  atau memelihara  anak.  Secara  terminologis, hadhanah adalah  menjaga  anak  yang  belum  bisa  mengatur  dan merawat  dirinya  sendiri,  serta  belum  mampu  menjaga  dirinya  dari  hal-hal  yang  dapat  membahayakan dirinya. Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau pangkuan” . Hal  ini  tergambarkan  dalam  suasana  dimana  seorang  ibu  waktu  menyusukan  anaknya  meletakkan  di pangkuanya, seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan dalam ensiklopedia muslim yang dimaksud hadhanah adalah melindungi anak dan membiayainya hingga mencapai usia baligh (Abu bakar Jabir Al- Jazaini, 2000) .
Dalam kamus istilah fiqih, hadhanah adalah hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu  atau  tindakan  bagi  dirinya ) (Moh.  Abdul  Mujieb,  1994) .  Sedangkan  menurut  pengertian  syara’ hadhanah  adalah  mengurusi  dirinya  si  anak,  pendidikanya,  serta  memelihara  dari  segala  sesuatu  yang membinasakanya atau  membahayakanya ( Abu Bakar  Muhammad, 1995) .  Imam Muhammad Abu  Zahrah membagi tiga perwalian terhadap anak, yaitu: perwalian atas pendidikan, perwalian atas diri (jiwa) dan perwalian atas harta, perwalian atas pendidikan atau perawatan dalam bahasa fiqh disebut juga hadhanah (Erma  Suriani,  at.al,  2014) . Menurut  para  ahli  fiqih  mendifinisikan  hadhanah  adalah  tindakan  untuk melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar tetapi belum  tamyiz,  tanpa  perintah  dari  padanya,  menyediakan  sesuatu  yang  menjadikan  kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab (Sayyid Sabiq, 1983) .
Hadhanah ( pengasuhan anak ) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dengan demikian maka secara fiqh, hadhanah menjadi hak ibu, karena anak masih  berada pada  masa-masa tidak bisa kehilangan perhatian  dan  pengasuhan ibunya. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW ketika menjawab pengaduan seorang ibu yang anaknya hendak diambil oleh si ayah setelah ia diceraikan: “ya Rasulullah. Ini anakku. Ia lahir dari perutku. Kamarku melindunginya. Air susuku menjadi minumannya. Ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku”. Nabi menjawab, “engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah.
Selanjutnya, seorang ibu yang lebih berhak mendapatkan hadhanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a). Merdeka, balig dan berakal; b). Mampu mengasuh anaknya; c). Terpercaya atau mampu mengemban amanah; d). Tidak murtad; e). Tidak memberikannya untuk diasuh oleh orang lain yang bukan mahram  si  anak  ( anti  ahaqqu  biha  ma  lam  tatazawwajii )” Erma  Suriani,  at.al,  2014). Dalam  Kompilasi Hukum Islam, ketentutan tentang hadhanah diatur di pasal 105. Pasal ini berbunyi sebagai berikut, dalam hal  terjadinya  perceraian;  a).  Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Kompilasi Hukum Islam) .
Dalam  hal  perlindungan  anak,  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  sadar  betul  tentang  menjaga generasinya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ( economic, social and cultural rights) . Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang  Pengesahan  Peratifikasian  Konvensi  Hak  Anak (Rahmadi  Indra  Tektona,  2012) .  Oleh  karena  itu sejak  tahun  1990,  dengan  segala  konsekwensinya  maka  Indonesia  terikat  secara  hukum  untuk melaksanakan hak hak anak.
Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain; Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang  diadopsi  dari  Pasal  3  ayat  1  Konvensi  Hak  Anak,  dimana  prinsip  ini  diletakkan  sebagai pertimbangan  utama (a  primary  consideration) dalam  semua  tindakan  untuk  anak,  baik  oleh  institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat  memastikan  dampak  terhadap  anak-anak  atas  semua  tindakan  mereka,  yang  tentunya  menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly-society). Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak  Anak  ditegaskan  bahwa  negara  peserta  menjamin  perlindungan  anak  dan  memberikan  kepedulian pada  anak  dalam  wilayah  yurisdiksinya.  Negara  mengambil  peran  untuk  memungkinkan  orangtua bertanggungjawab  terhadap  anaknya,  demikian  pula  lembaga-lembaga  hukum  lainnya.  Dalam  situasi dimana  tanggungjawab  dari  keluarga  atau  orangtua  tidak  dapat  dijalankannya,  maka  negara  mesti menyediakan  program  “jaminan  sosial” (“savety  net” ) (Rahmadi  Indra  Tektona,  2012 ) . Dengan mengedepankan the best interest of the child , adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis  kepada  prinsip  non  diskriminasi,  untuk  memastikan  pemenuhan  hak  anak  tidak  relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.
Dengan kesetaraan peran orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja. Secara formal,  dalam  UU  Nomor  23/2002,  orangtua (bapak  ataupun  ibu) memiliki  hak  yang  setara  dan  sama sebagai  orangtua  untuk  mengasuh,  memelihara  dan  merawat  serta  melindungi  hak-hak  anak.  Yang terpenting, kemampuan orangtua (bapak atau ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap  dari  Pasal  12  Konvensi  Hak  Anak.  Mengacu  kepada  Pasal  12  ayat  1  Konvensi  Hak  Anak,  diakui bahwa  anak  dapat  dan  mampu  membentuk  atau  mengemukakan  pendapatnya  dalam  pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights toexpress those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib
menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (lihat Pasal 4 UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak). Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum utama) , yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut  sebagai  secondary  laws.  Karenanya,  Hak  hidup  sebagai  hak  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam keadaan  apapun,  termasuk  situasi  darurat (emergency) juga  diatur  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  9  Undang- Undang No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/ konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supremeright) .
Dalam  ketentuan  Undang-undang  No.  35  tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  dari  pada Undang-undang  No.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  menegaskan  bahwa  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. perlindungan anak inipun juga berlaku pada saat orang tua terjadi perceraian atau pisah maka hak-hak anak diantaranya hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan  dan  perlindungan  untuk  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya  sesuai  dengan kemampuan,  bakat,  dan  minatnya,  memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua  orang  tuanya  dan memperoleh hak anak lainya sebagaimana diatur dalam Ketenuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 81 ayat 1 mengatur yaitu; 1). Pasal 80 ayat 4: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c). Biaya pendidikan bagi anak. 2). Pasal 81 ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau  bekas  istri  yang  masih  dalam  iddah.  Undang-undang  Perkawinan  mengatur  kewajiban  orang  tua terhadap anak dalam pasal 45 ayat 1 yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendi dik anak-anak mereka sebaik- baiknya”. Hak dan kewajiban orang tua juga diatur jelas sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan di dalam pasal 26 orang tua Perlindungan anak yang menyatakan di  dalam  pasal  26  orang  tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat; c). Mencegah terjadinya perkawinan  pada  usia  anak-anak  sesuai  dengan  Pasal  26  butir  (b)  yang  menyatakan  bahwa  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat dan minatnya supaya anak nantinya kelak dewasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah terhadap anak-anak adalah ayahnya dan jika si ayah tidak  mampu  maka  ibunya  dapat  memikul  tanggung  jawab  hal  ini  sebagaimana  berdasarkan  ketentuan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan; 1). Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan  memberikan  keputusannya;  2).  Bapak  yang bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
Sedangkan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; 1). Memberi nafkah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al- dukhul; 2). Memberi nafkah mas kawin dan kiswah kepada istri tidak dijatuhi talakbain atau nusyuz dan dalam  keadaan  tidak  hamil;  3).  Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila qobla al-dukhul; 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Kompilasi Hukum Islam) . Dalam buku Soemiyati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian dimana tekah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinanya adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anaknya  itu, termasuk biaya pendidikan adalah  menjadi  tanggung  jawab  ayahnya,  berakhirnya  suatu  perkawinan  tidak  menghilangkan  hak  dan kewajiban bagi orang tuanya (Soemiyati, 1982) .
Selanjutnya dalam bukunya Sudarsono yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional menjelaskan bahwa  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  dari  ayahnya,  besaran  jumlah nominal  kebutuhan  si  anak  dalam  hal  pemeliharaan  dan  pendidikanya  ditetapkan  oleh  hakim  setelah perkawinan  dinyatakan  putus  di  muka  pengadilan,  dan  untuk  besaranya  juga  disesuaikan  dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah (Sudarsono, 1994) . Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengamanatkan dalam tujuan idealnya, bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,  termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana setiap anak tanpa terkecuali berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi  sebagaimana  diamantkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebab  negara  sadar  bahwa  anak  adalah  merupakan  tunas  bangsa,  yang  punya  potensi,  dan merupakan generasi  muda  penerus cita-cita perjuangan  bangsa yang memeiliki peran strategis  dan ciri serta  sifat  khusus  sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakukan  tidak  manusiawi  yang mengakibatkan terjadinya pelangaran hak asasi manusia. Atas dasar ini maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk melindungi hal tersebut diatas dimana anak sebagai korban perceraian  orang  tua  yang  kemudian  oleh  ayahnya  tidak  diberikan  nafkah  sebagaimana  kewajibanya berdasarkan putusan pengadilan yang jelas berakibat terhadap kelangsungan kehidupan si anak tersebut baik itu terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainya si anak.
Maka  berdasarkan  pasal  76B  Undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.  Terhadap  pelangaran  atas  ketentuan  pasal  tersebut  diatas  maka  subjek  hukum  yang melakukan hal yang sesuai dengan rumusan unsur dari pada pasal 76B Undang-undang nomor 35 tahun 2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  diatas maka  berdasarkan  pasal  77B  Undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seseorang atau subjek hukum tersebut dipidana penjara  paling  lama  5 (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00.- (seratus  juta rupiah) . Penjelasan  dari  pada  perbuatan  penelantaran  menurut  Banstian  tafal  menyatakan  bahwa termasuk  perlakukan  penelantaran  misalnya  tindakan  atau  perbuatan  mengabaikan  dengan  sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Bastian Tafal, 1983) . Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan  pengertian  tentang  perlindungan  anak  yang  dinyatakan  bahwa perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (pasal  1  angka  1  Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak).
Sedangkan berdasarkan pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan terhadap anak. Akibat dari perbuatan ini maka pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72. 000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) . Dari  penjelasan perbuatan  kekerasan maka  berdasarkan  pengertian normatif kekerasan adalah setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum (pasal  1  angka  15a  UU  Nomor  35/2014  tentang perlindungan anak) . Dari penjelasan Undang-undang terkait dengan dua pasal tersebut yaitu pasal 76B dan 76C tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut hanya tertulis dalam penjelasanya cukup jelas namun terhadap pengertian  penelantaran  ditemukan  pula  penjelasan  terkait  dengan  anak  terlantar  yang  memberikan pengertian bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 1 angka 6 Uu No. 35/2014 tentang perlindungan anak) . Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap perbuatan seorang ayah atau mantan  suami  yang  tidak  menjalankan  kewajibanya  untuk  membayar  biaya  pemeliharaan (Hadhanah) kepada  anaknya  setelah  perceraian  yang  diperintahkan  oleh  pengadilan  melalui  putusan  majelis  hakim
adalah merupakan suatu tindakan yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar yang berakibat  timbulnya  rasa  kesengsaraan  terhadap  anak  tersebut  sehinga  tidak  mampu  untuk  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Atas kondisi  seperti  ini  maka  perbautan  mantan  suami  atau  ayah  yang  tidak  membayar  biaya  pemeliharaan (Hadhanah) kepada  anaknya  adalah  termasuk  penelantaran  yang  menurut  hemat  kami  telah  terpenuhi unsur  pasal  76B  dan/atau  pasal  76C  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Faktor  Tindakan  Mantan  Suami  yang  Tidak  Membayar  Biaya  Pemeliharaan (Hadhanah) Kepada Anaknya
Merujuk  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menjadi  alasan  secara  prinsipnya  tidak  diberikanya (hadanah) nafkah  pemeliharaan  kepada  anaknya  yang  menjadi  tanggungjawab  ayahnya  adalah  faktor ekonomi dalam keluarga, faktor komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, faktor orang tua yang tidak bertanggungjawab kepada anaknya alaupun mereka tidak kekurangan ekonomi (Pancarani, E. P., & Barkah, Q., 2020). Hal ini  juga diperkuat dengan hasil penelitian yang lainya yakni  tidak diberikanya (hadanah) nafkah  pemeliharaan  kepada  anaknya  yang  menjadi  tanggungjawab  ayahnya  adalah  adanya  tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan kewajiban memberikan hak nafkah kepada anaknya yang masih rendah (Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N., 2022) dan juga disebabkan adanya faktor tingkat tanggung jawab mantan suami dan kesadaran hukum dimasyarakat yang minim serta lemahnya hukum diIndonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga ( Silvia, R., 2020 ).

## Pembahasan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  penulis  berpandangan  bahwa  bahwa  faktor  tidak diberikanya (hadanah) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yang menjadi tanggungjawab ayahnya adalah diantaranya  sebagai  berikut;  pertama,  Alasan  suami  yang  tidak  mempunyai  uang  karena  sudah  tidak bekerja lagi, keadaan ini terkadang menjadi delematis untuk pihak kepolisian menerapkan pasal 76B dan 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikarenakan penyelesaian secara pidana hanya mentok pada sanksi terhadap pengekangan kebebasan si pelaku tetapi tidak mengcover kepentingan anak yaitu memperoleh sejumlah uang (hadhanah) yang diperintahkan oleh pengadilan. Kedua, mantan suami sudah membangun keluarga baru bersama istrinya sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya istri dan anak-anaknya dari istri barunya. Ketiga, Mantan suami yang sudah engan berkomunikasi dengan mantan istri  bahkan  berhubungan  lagi  dengan  keluarga  mantan  istri  sehinga  berakibat  tidak  terlaksanakanya perintah  atau  penetapan  kewajiban  ayah  untuk  memberikan  nafkah (Hadhanah) kepada  anaknya  yang secara hukum hak asuhnya jatuh kepada mantan istrinya sehinga bila ditempuh jalur pidanapun terkadang menjadi delematis tersendiri terlebih bila ayah di keluarga barunya sudah memiliki seoarang anak yang tentunya berkewajiban untuk membesarkanya dan menghidupinya; Keempat, persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah (Hadhanah) kepada anaknya padahal mampu secara finansial (Azani & Cysillia, 2022; Wiradharma et al., 2020) . Dari  berbagai  faktor  tidak  diberikanya (hadhanah) nafkah  pemeliharaan  kepada  anaknya  yang menjadi tanggungjawab ayahnya maka tentunya harus adanya perubahan dari berbagai dimensi penegakan hukumnya sebagaimana dalam hal agar mantan suami bertanggung jawab untuk memberikan (hadhanah) nafkah  pemeliharaan  kepada  anaknya  yaitu  dengan  mendorong  agar  pembentuk  undang-undang  untuk membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah  iddah,  mut’ah  dan  nafkah  untuk  anak (Azani  &  Cysillia,  2022;  Yana  &  Trigiyatno,  2022) .  Juga diperlukan peran pengadilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara serta memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah- kaidah  hukum  yang  responsif  sebagaimana  dikehendaki  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2017  sehingga  putusan  tersebut  dapat  dieksekusi  dengan  baik  dan  juga  perlu  adanya  sinergitas lintas  instansi  agar  upaya  melindungi  hak-hak  kaum  perempuan  dan  anak  dapat  terwujud  secara  lebih signifikan (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Suadi, 2018) .
Selain  dari  upaya  tersebut  diatas  maka  menurut  penulis  juga  tentunya  perlunya  adanya pendekatan represif terhadap adanya tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya dengan berbagai faktor tersebut diatas untuk ditempuh melalui jalur pidana dengan  mengunakan  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, untuk melindungi hak-hak anak sebagai jaminan negera atas terpenuhinya hak-hak dasar bagi anak untuk mampu tumbuh dan berkembang secara baik sebagai generasi penerus bangsa (Karina Chaerunnisa, 2019) . Selain itu juga memang perlu adanya sinergitas lintas
instansi  yang  berwenang  dalam  perlindungan  terhadap  anak  agar  upaya  melindungi  hak-hak  kaum perempuan dan anak terutama sehingga dapat terwujud secara lebih signifikan akan  perlindungan akan hak-hak anak akibat perceraian oleh orang tuanya (Rahayu et al., 2020) .
Dengan adanya kepastian hukum dalam upaya represif dari dimensi keperdataanya dan juga dari dimensi  pidananya.  Juga  dalam  upaya  prefentif  untuk  memastikan  terpenuhinya  biaya  pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya oleh ayahnya, maka depat betul-betul memberikan perlindungan kepada anak terutama hak-hak anak akibat perceraian oleh orang tuanya, sehingga tidak sampai terlantar, serta terjamin masa depan anak tersebut karena terpenuhinya kebutuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan yang terpenting tidak timbul rasa kesengsaraan terhadap diri anak tersebut sehingga mampu untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  anak  akibat  perceraian  menjami  hak  anak  untuk  tetap  mendapatkan  hak  dari  orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan  mendapatkan  jaminan  kesehatan (Karina  Chaerunnisa,  2019;  Wirotama  &  Darmiyanti,  2022) . Penelitian  lainny  menunjukkan  bahwa  undang-undang  perlindungan  anak  juga  berpengaruh  terhadap proses  pendidikan  anak  di  sekolah (Ayuningsih  et  al.,  2020;  Nurhidayati,  2022) .  Mengingat  betapa pentingnya peran undang-undang perlindungan anak, diaharapkan keberdaan hokum ini dapt dikaji dan dilkasanakan dengan baik agar anak memperoleh hak-hak mereka. sehingga karakter serta kepribadian anak dapat berkembang kea rah yang baik dan positif.

## 4. SIMPULAN
Tidak  dilaksankanya  kewajiban  membayar  biaya  pemeliharaan (Hadhanah) oleh  mantan  suami atau  ayah  kepada  anaknya  yang  hak  asuhnya  ada  pada  ibunya  dengan  sengaja  padahal  itu  merupakan putusan dari pengadilan adalah kategori tindakan penelantaran yang dapat dijerat dengan pasal 76B Jo pasal 77B dan/atau pasal 76C Jo. Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya adalah alasan mantan suami yang tidak mempunyai uang karena sudah tidak bekerja lagi, Mantan suami sudah membangun keluarga baru bersama istrinya sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya istri dan  anak-anaknya dari istri  barunya, mantan suami sudah  engan berkomunikasi dengan  mantan  istri  bahkan  berhubungan  lagi  dengan  keluarga  mantan  istri  serta  Persoalan  mental tanggung  jawab  mantan  suami  yang  sengaja  tidak  memberikan  nafkah (Hadhanah) kepada  anaknya padahal mampu secara finansial. Untuk itu maka perlu adanya upaya represif dari dimensi keperdataanya dan juga dari dimensi pidananya serta sinergitas lintas instansi yang berwenang sebagai upaya prefentif untuk memastikan terpenuhinya biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya oleh ayahnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andesta,  D.  (2021).  Analisis  kebutuhan  anak  usia  dasar  dan  Implikasinya  dalam  penyelenggaraan pendidikan. JIP: Jurnal Ilmiah PGMI , 4 (1), 82 – 97. https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269.
Asshidiq, M. L.,  & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al Hakim , 4 (2). https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866.
Ayuningsih,  Anwar,  F.,  &  Maksum,  H.  (2020).  Persepsi  Guru  Sdn  1  Kota  Banda  Aceh  Terhadap  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Dalam  Menjalankan  Disiplin. Tunas  Bangsa , 7 (2). https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v7i2.1176.
Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jotika Research in Business Law , 1 (2). https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43. Fitri, A. N., & Agus Wahyudi Riana, M. F. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan  Anak. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (1). https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1 (1). https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416.
Jannah, N., & Umam, K. (2021). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga di Masa Pandemi
Covid-19. FALASIFA : Jurnal Studi
Keislaman , 12 (1), 95 – 115. https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.460.
Kamar, K., Asbari, M., Purwanto, A., Nurhayati, W., & Sudiyono, R. N. (2020). Membangun Karakter Siswa
Sekolah  Dasar  Melalui  Prakter  Pola  Asuh  Orang  Tua  Berdasarkan  Genetic  Personality. Jurnal Inovasi Pembelajaran , 6 (c), 75 – 86. https://doi.org/10.22219/jinop.v6i1.10196. Karina Chaerunnisa. (2019). Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur. Lex Crimen , 8 (11).
Kurniati, E., Nur Alfaeni, D. K., & Andriani, F. (2020). Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 5 (1),  241. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541. Nurhidayati,  T.  (2022).  Pengaruh  Undang  -  Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Akhlaq  Peserta  Didik Kepada  Guru. Transformasi  Pendidikan  Dan  Hukum  Islam  Pasca  Pandemi , 11 (1). https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.345. Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman Terhadap Pengaruh  Radikalisme Sebagai  Upaya  Mitigasi  Risiko  Dan  Perlindungan  Anak. DIHI;  Jurnal  Ilmu  Hukum , 16 (1). https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2965.
Rindawan,  I.  K.,  Purana,  I.  M.,  &  Kamilia  Siham,  F.  (2020).  Pengaruh  Pola  Asuh  Orang  Tua  Dalam Pembentukan  Karakter  Disiplin  Pada  Anak  Dalam  Lingkungan  Keluarga. Jurnal  Pacta  Sunt Servanda , 1 (2), 53 – 63. https://doi.org/10.23887/jpss.v1i2.361.
Rosmalina, D., & Zulyanty, M. (2019). Dukungan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Unggul.
Jurnal Gentala
Pendidikan Dasar , 4 (I), 64 – 75. https://doi.org/http://online- journal.unja.ac.id/index.php/gentala.
Safitri, Y. A., Baedowi, S., & Setianingsih, E. S. (2020). Pola Asuh Orang Tua di Era Digital Berpengaruh Dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IV. MIMBAR PGSD Undiksha , 8 (3), 508 – 514. https://doi.org/10.23887/jjpgsd.v8i3.28554.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Cendikia Hukm , 4 (1). https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Satya Yoga, D., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting da_lam Pendidikan Mental,  Karakter  Anak  serta  Budi  Pekerti  Anak. Jurnal  Sosial  Hu_maniora , 8 (1),  46. https://doi.org/10.12962/ j24433527.v8i1.1241.
Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang  Memihak  Dan  Dapat  Dilaksanakan. JHP:  Jurnal  Hukum  Peradilan , 7 (3),  353 – 374. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.
Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia. Marwah:  Jurnal  Perempuan,  Agama  Dan  Jender , 16 (2). https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135.
Syahrul, & Nurhafizah. (2021). Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional  Anak  Usia  Dini  Dimasa  Pandemi  Corona  Virus  19. Jurnal  Basicedu , 5 (2),  683 – 696. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.792.
Triwardhani, I. J., Trigartanti, W., Rachmawati, I., & Putra, R. P. (2020). Strategi Guru dalam membangun komunikasi  dengan  Orang  Tua  Siswa  di  Sekolah. Jurnal  Kajian  Komunikasi , 8 (1),  99. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.23620.
Wahidin. (2019). Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Pancar , 3 (1),
232 – 245.
Wiradharma, G. A., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam
Terjadinya Perceraian. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 47 – 50. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50.
Wirotama,  Y.,  &  Darmiyanti,  A.  (2022).  Pengaruh  Undang  -  Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap Pembentukan  Karakter  Anak  Didik  Di  Sekolah. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (2). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.5732. Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. ALHUKKAN: JournalOf Islamic Family Law , 2 (2). https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v2i2.6404.
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (4). https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619- 636.
Zed.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan  dan  Metode  Penelitian  Kepustakaan  Library .  Yayasan  Obor Indonesia.