Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik Pada Kelurahan Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Ira Meiyenti
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat irameiyenti@gmail.com,

## Abstract
E-Kelurahan is an electronic-based village service innovation able to overcome obstacles experienced by villages in Padang city in the form of a minimum of village employees and the lack of supervision in village services. This study aims to describe the implementation of E-Kelurahan innovation, constraints and efforts made in implementing E-Kelurahan in the village in Padang City, West Sumatra Province (Case Study in Kampung Pondok Village, Padang Barat District). The method used in this research is a community service approach with the face-to-face method used in the delivery of training materials in a  meeting  hall  which  is  attended  by  community  representatives  comprising  11  Chairperson  of Community Association (RW), 33 Chairperson of the Neighborhood (RT) and public figure. The results showed that the implementation of E-kelurahan in Padang City had been implemented well and could be seen on the website that had been provided. The obstacles in implementing E-Kelurahan are internal and external to the community. While the efforts made are the village will conduct further socialization regarding the e-kelurahan program, be it socialization to office employees and further socialization to the community specifically. It can be concluded that E-Kelurahan is an application that can process transactions  and  monitor  the  making  of  documents  that  exist  in  the  village  administration.  The participants who attended community activities in the Village of Kampung Pondok participated in the implementation  of  E-Village  very  enthusiastically  and  optimally,  so  they  were  expected  to  provide further socialization to all communities in the Village of Kampung Pondok.
Keywords: E-Kelurahan, Village Innovation, Public Services

## Abstrak
E-Kelurahan merupakan inovasi pelayanan kelurahan berbasis elektronik yang mampu mengatasi kendala yang dialami kelurahan di Kota Padang yaitu minimnya pegawai kelurahan dan kurangnya pengawasan  dalam  pelayanan  di  kelurahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan implementasi  inovasi  E-Kelurahan,  kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  implementasi  E- Kelurahan pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus di Kampung Pondok Kecamatan  Padang  Barat).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan pengabdian  masyarakat  dengan  metode  tatap  muka  secara  langsung  yang  digunakan  dalam penyampaian materi pelatihan dalam satu ruangan balai pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat  terdiri  dari  11  Ketua  Rukun  Warga  (RW),  33  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi E-kelurahan di Kota Padang sudah diterapkan  dengan  baik  dan  dapat  dilihat  pada  website  yang  telah  disediakan.  Kendala  dalam implementasi  E-Kelurahan  terdapat  pada  internal  organisasi  dan  eksternal  dari  masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu kelurahan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai program  e-kelurahan,  baik  itu  sosialisasi  kepada  pegawai  kantor  maupun  sosialisasi  lebih  lanjut kepada masyarakat secara khusus. Dapat disimpulkan bahwa E-Kelurahan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Para peserta yang menghadiri kegiatan masyarakat di Kelurahan Kampung  Pondok  mengikuti  implementasi  E-Kelurahan  sangat  antusias  dan  maksimal,  sehingga diharapkan mampu memberikan sosialisasi lebih  lanjut kepada seluruh  masyarakat di Kelurahan Kampung Pondok.
Kata Kunci: E-Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Pelayanan Publik

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  memberikan dampak  yang  signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  saat  sekarang  ini. Banyak  kita  temui  berbagai  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sala satunya dalam bidang pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga cenderung dikaitkan dengan komputer  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  dalam  menghasilkan  informasi (Yanti Yusman & Paris Harahap, 2020).
UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  merupakan  UU  yang mengatur  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  yang  merupakan  efektivitas fungsi-fungsi  pemerintahan  itu  sendiri  (Rahman,  2016).  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  sehubungan  dengan  hal  tersebut  yaitu  mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan publik. Hal ini untuk  menjawab  tantangan  Era  Revolusi  Industri  4.0  akibat  pesatnya perkembangan  pemanfaatan  teknologi  digital  di  berbagai  bidang  yang  dicirikan dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  berbasis  internet  atau  dikenal dengan  istilah  “ Internet  of  Things ”  (Prasetyo  &  Sutopo,  2018).  Dengan  demikian salah satu upaya untuk mewujudkan good governance dalam era otonomi daerah adalah menggunakan Electronic Government ( Mariano , 2018) .
Elektonic  Government merupakan  bentuk  dari  penerapan  teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang  berorientasi  kepada  masyarakat.  Menurut  Brown  &  Garson  konsep  E- Government merupakan pemanfaatan kemajuan ilmu teknologi terutama aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses pemerintah kepada warga negara, rekanan bisnis, pekerja, dan entitas pemerintah yang lain (Brown & Garson, 2011).
Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak tahun 2001  melalui  Instruksi  Presiden  No.  6  tahun  2001  tentang  Telematika (Telekomunikasi,  Media  dan  Informatika)  yang  menyatakan  bahwa  aparat pemerintah  harus  menggunakan  teknologi  telematika  untuk  mendukung good governance dan  mempercepat  proses  demokrasi.  Kemudian  keluarnya  Instruksi Presiden  RI  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui electronic government itu sendiri. Sebagai  contoh,  terdapat  tujuh  aplikasi  yang  dirilis  oleh  Kementerian  PANRB diantaranya command  center ,  e-Office,  e-Salam,  e-Karpeg,  e-Data,  e-Performance, data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), dan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) (Oktavia, 2020).
Pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dilakukan  oleh  seluruh pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan publik (Tami & Putri, 2019). Untuk itu diciptakan inovasi pelayanan dalam bentuk e-Kelurahan,  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  mengurus
surat-surat  dan  keperluan  administrasinya  dalam  wilayah  kerja  Kelurahan.  Salah satu pemerintah daerah yang akan menerapkan e-Kelurahan ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Padang. E-Kelurahan ini merupakan jawaban dari kendala yang dialami dalam  pelaksanaan  pelayanan  di  kelurahan  Kota  Padang,  salah  satunya  yaitu minimnya pegawai kelurahan. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam pelayanan di  kelurahan  Kota  Padang,  sehingga  masih  adanya  surat  yang  diterbitkan  namun tidak sesuai peruntukkannya dan tidak melalui prosedur dengan baik.
Inovasi pelayanan berbasis elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk itu diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
E-Kelurahan ini merupakan aplikasi yang sinkron dengan data dari Dinas Kependudukan  dan  Capil  Kota  Padang,  sehingga  memudahkan  dalam  proses penerbitan  surat  keterangan.  Aplikasi  E-Kekurahan  ini  akan  diterapkan  pada seluruh  kelurahan  di  Kota  Padang.  Hal  ini  memberikan  keseragaman  format  dan bentuk surat keterangan pada semua kelurahan. Selain itu, dengan diterapkannya aplikasi ini, maka akan meminimalisir surat keterangan yang dibuat secara illegal dan  tidak  sesuai  dengan  peruntukkanya.  Inovasi  pelayanan  surat  keterangan melalui E-kelurahan merupakan salah satu bentuk nyata bahwa Pemerintah Daerah Kota  Padang  senantiasa  mengikuti  dan  beradaptasi  dengan  perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih pada Era Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan dengan efekstif dan efesien.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  pengabdian masyarakat  dengan  metode  tatap  muka  secara  langsung  yang  digunakan  dalam penyampaian materi pelatihan dalam satu ruangan balai pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat terdiri dari 11 Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT). Dengan metode tatap muka secara langsung ini, masyarakat yang di wakilkan oleh Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat dapat melihat secara langsung praktek dalam mengimplementasikan aplikasi E-Kelurahan di Kelurahan Kampung Podok,  Kecamatan  Padang  Barat,  Kota  Padang  Provinsi  Sumatera  Barat.  Dengan demikian  hasil  yang  didapatkan  sangat  baik  dan  maksimal  sehingga  perwakilan masyarakat  tersebut  dapat  memberikan  sosialisasi  terkait  implementasi  E- Kelurahan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Kampung Pondok.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi E-Kelurahan Di Kota Padang
Aplikasi  e-Kelurahan  diperuntukkan  bagi  kelurahan  dalam  mengelola administrasi data kependudukan. Dengan e-Kelurahan pencatatan dan pendataan administrasi  untuk  surat  rujukan,  surat  keterangan,  surat  pengantar,  dan  lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Selain itu dengan adanya program ini warga tidak perlu  lagi  mengantri  sehingga  dapat  menghemat  waktu  dalam  pengelolaan Administrasi  yang  berbasis  IT,  serta  keuntungan  untuk  kelurahan  yaitu meningkatkan  produktifitas  dalam bekerja,  karena  bantuan  IT Tools yang  sangat mudah dalam pengoperasiannya tanpa harus menyediakan tenaga IT di kelurahan.
Adapun komponen utama dalam penerapan aplikasi E-Kelurahan, meliputi sebagai berikut:
1. Masyarakat
Masyarakat  dapat  langsung  mendaftar/register  untuk  melakukan  pelayanan secara online dengan mengimput NIK
2. Operator Kelurahan Operator kelurahan dapat mengimput NIK mansyarakat dan tidak perlu banyak mengimput data form. Karena pada dasarnya data form sebagian besar sudah diinput oleh masyarakat pada saat mengajukan surat permohonan.
3. Kecamatan
Dapat  memonitor  seluruh  kegiatan  pelayanan  di  kelurahan  masing-masing. Dengan  demikian,  pihak  kecamatan  berfungsi  untuk  pengawasan  dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan melalui aplikasi E-Kelurahan.
Program  e-Kelurahan  ini  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  pelayanan kelurahan  yang  prima  dengan  memudahkan  pelayanan,  optimalisasi  dan transparansi pelayanan serta mempersingkat proses pelayanan di Kelurahan Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, terlihat betapa pentingnya efektivitas terhadap program  e-Kelurahan  yang  akan  dirasakan  oleh  warga  masyarakat  setelah menggunakan pelayanan kelurahan.
Berikut  ini  teknis  dalam mengajukan  surat  permohonan  dalam aplikasi  E- Kelurahan Kota Padang. Secara umum alur dalam penerapan E-Kelurahan adalah sebagai berikut :

## Gambar 1 Alur Penerapan E-Kelurahan
Teknis pengajuan permohonan surat keterangan dalam aplikasi E-Kelurahan di  Kota  Padang  dimulai  dari  mengakses  website  dengan  alamat  link https://ekelurahan.padang.go.id/masyarakat.

## Gambar 2 Tampilan Login
Tampilan portal E-Kelurahan Kota Padang dapat dilihat pada gambar di atas. Terdapat  tujuh  surat  keterangan  yang  meliputi:  Surat  Keterangan  Nikah,  Surat Keterangan  Tidak  Mampu,  Surat  Keterangan  Usaha,  Surat  Keterangan  Kelakukan Baik, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Ghaib dan Surat Keterangan Kematian.
Berikut  ini  pelayanan  yang  dapat  dilakukan  melalui  E-Kelurahan  di Pemerintah Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Jenis Layanan e-Kelurahan Kota Padang
No Modul Surat 1 2 1 Surat Keterangan Nikah
Terdiri dari:
a. Keterangan Untuk Menikah
b. Keterangan Belum Menikah
c. Keterangan Orang Tua
d. Keterangan Asal Usul
e. Pengantar Perkawinan (N1)
f. Izin Menikah Orang Tua (N4)
2 Surat Keterangan Tidak Mampu Terdiri dari:
a. Keterangan Tidak Mampu Per Orangan
b. Keterangan Tidak Mampu Keluarga
c. Dampak COVID-19
1 2 3 Surat Keterangan Domisili Usaha
Terdiri dari:
a. Keterangan Domisili Usaha
b. Keterangan Usaha
4 Surat Keterangan Kelakuan Baik Terdiri dari:
a. Keterangan Kelakuan Baik
b. Keterangan SKCK
5 Surat Keterangan Ahli Waris
6 Surat Ketarangan Ghaib
7 Surat Keterangan Kematian
Sumber: https://ekelurahan.padang.go.id/masyarakat

## Kendala Dalam Implementasi E-Kelurahan
E-Kelurahan  memberikan  kemudahan  dalam  prosedur  pelayanan masyarakat. Namun dalam penerapannya, masih terdapat kendala atau hambatan-
hambatan  baik  dari  pihak  pemerintah  kelurahan  maupun  dari  masyarakat  itu sendiri.
Kendala pelaksanaan e-kelurahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
1. Kendala Internal
Kendala internal, kendala yang berasal dari dalam organisasi yaitu Kelurahan sebagai  pihak  yang  menerapkan  program  e-kelurahan.  Kendala  tersebut  berupa sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  pegawai  kelurahan  yang  belum  paham pengaplikasian program e-kelurahan secara menyeluruh.
2. Kendala Eksternal
Kendala yang dihadapi dalam penerapan program e-kelurahan yaitu kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat secara khusus sehingga masyarakat kurang  puas  terhadap  program  e-kelurahan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masyarakat yang  belum  memahami  dan  belum  dapat  memanfaatkan  program  e-kelurahan secara maksimal.

## Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Implementasi E-Kelurahan
Dalam  penerapan  program  e-kelurahan  tentunya  terdapat  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kelurahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dari wawancara yang peneliti lakukan, adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu kelurahan akan melakukan sosialisasi lebih  lanjut  mengenai  program  e-kelurahan,  baik  itu  sosialisasi  kepada  pegawai kantor  maupun  sosialisasi  lebih  lanjut  kepada  masyarakat  secara  khusus.  Hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  pegawai  dan  masyarakat  terkait program  e-kelurahan  itu  sendiri.  Sehingga  nantinya  penerapan  program  e- kelurahan bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

## 4. SIMPULAN
E-Kelurahan  merupakan  aplikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Aplikasi elektronik kelurahan diperuntukkan bagi Kelurahan dalam mengelola  data  kependudukan.  Dengan  implementasi  e-Kelurahan,  maka pencatatan  dan  pendataan  administrasi  untuk  surat  rujukan,  surat  keterangan, surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan  dengan  aman  dan  lengkap  di  server  Telkom.  Para  peserta  yang menghadiri  kegiatan  masyarakat  di  Kelurahan  Kampung  Pondok  mengikuti implementasi  E-Kelurahan  dengan  antusias  dan  maksimal,  sehingga  diharapkan mampu  memberikan  sosialisasi  lebih  lanjut  kepada  seluruh  masyarakat  di Kelurahan Kampung Pondok.
Dengan  adanya  program  Elektronik  Kelurahan  diharapkan  masyarakat dapat merasakan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan segala hormat peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penulisan artikel karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih penulis berikan kepada  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri  Kampus  Sumatera  Barat  yang  telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pengabdian masyarakat setiap  tahunnya.    Terimakasih  peneliti  ucapkan  kepada  Kelurahan  Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat  Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang telah memfasilitasi  sarana  prasarana  kegiatan  pengabdian  masyarakat  sehingga implementasi E-kelurahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Brown,  M.  M.,  &  Garson,  G.  D.  (2011). Public  information  technology  and  e- governance: managing the virtual state . Jones & Bartlett Learning. MARIANO, S. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo [Thesis, Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80061 Oktavia, L. (2020). Penilaian Penerimaan E-Government Di Indonesia. Jurnal CoreIT: Jurnal  Hasil  Penelitian  Ilmu  Komputer  dan  Teknologi  Informasi , 6 (1),  15–21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/coreit.v6i1.9143
Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan  Riset. J@ti  Undip :  Jurnal  Teknik  Industri , 13 (1),  17. https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26
RAHMAN, A. S. (2016). Implementasi Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publikterhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupatenbulukumba [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin]. https://core.ac.uk/reader/198216160 Tami,  F.  D.,  &  Putri,  N.  E.  (2019).  Efektivitas  Penerapan  Program  E-Kelurahan  Di
Kelurahan  Silaing  Bawah  Kota  Padang  Panjang. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 14 (1), 56–68. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004
Yanti Yusman, & Paris Harahap, S. (2020). Implemementasi Website Alumni Pada SMP PGRI 1 Padang. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) ,
1 (1), 27–29. https://doi.org/10.37385/ceej.v1i1.44