## ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR: STUDI KASUS PT OMG
Kamiliya M.A. Heriana 1) ; Raisha A. Rismarina 2) ; Audithya Prawita 3) ) ; Jagad Satrio Hussein 4) ) ; Ferry Irawan 5)*
1) 2110112045@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta
2) 2110112047@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta
3) 2110112048@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta
4) 2110112061@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta
5) ferryirawan@upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta * untuk penulis korespondensi

## Abstract
Tax payment is one of the obligations of Indonesian citizens to the state as a form of community nationalism to the state. So that every company is expected to implement an effective and efficient tax management system. The case study used in this article is PT OMG. PT OMG is one of the machinery and equipment manufacturing companies that produces industrial robots in Indonesia. The research method used in this research is qualitative with data collection  methods,  namely  interviews  and  literature  studies  (accredited  journals,  articles,  books,  and  various sources relevant to this research). Based on the results of the research that has been done, it is found that the method used by PT OMG is the Gross Up method. Overall, it can be concluded that PT OMG has carried out tax management  well  because  it  has  made  efforts  to  save  the  amount  of  tax  that  must  be  paid  without  violating applicable regulations
Keywords : manufacture, tax, tax management

## Abstrak
Pembayaran  pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  warga  negara  Indonesia  kepada  negara  sebagai  wujud nasionalisme  masyarakat  kepada  negara.  Sehingga  setiap  perusahaan  diharapkan  dapat  menerapkan  sistem manajemen pajak yang efektif dan efisien. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini adalah PT. OMG. PT. OMG merupakan salah satu perusahaan manufaktur mesin dan peralatan yang memproduksi robot industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara  dan  studi  literatur  (jurnal  terakreditasi,  artikel,  buku,  dan  berbagai  sumber  yang  relevan  dengan penelitian ini). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa metode yang digunakan PT. OMG  adalah  metode  Gross  Up.  Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  PT.  OMG  sudah  melakukan manajemen  perpajakan  dengan  baik  karena  sudah  melakukan  usaha  untuk  menghemat  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku . Kata Kunci : manajemen pajak, manufaktur, pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  dibayarkan  masyarakat  Indonesia  bagi  yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak tanpa terkecuali kepada negara, sebagai bentuk kontribusi dalam  pembangunan  nasional  dan  pembiayaan  negara,  sebagaimana  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku.  Pembayaran  pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  Warga  Negara Indonesia  kepada  negara  sebagai  wujud  nasionalisme  masyarakat  kepada  negara.  Dengan adanya pembayaran pajak ini, masyarakat secara tidak langsung turut serta berkontribusi dalam membangun struktur dan infrastruktur yang berguna untuk negara dan masyarakat itu sendiri. Dengan  artian  lain,  pembayaran  kewajiban  dalam  bentuk  pajak  kepada  negara,  akan menghasilkan  timbal  balik  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  struktur  dan  infrastruktur  yang bermanfaat  bagi  masyarakat,  sebagai  perwujudan  dari  hak  yang  diberikan  negara  kepada masyarakat atas pemenuhan kewajibannya sebagai warga negara (Meliala & Oetomo, 2008).
Untuk itu setiap masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak wajib berkontribusi bagi  negara melalui pembayaran pajak. Wajib pajak  dapat  berupa orang pribadi  dan  badan,  serta  instansi  lainnya.  Badan  usaha  dan  instansi  merupakan  salah  satu penyumbang kontribusi pajak terbesar. Salah satu badan yang dapat termasuk ke dalam wajib pajak adalah perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Perusahaan manufaktur mesin dan
peralatan  merupakan  perusahaan  yang  memproduksi  mesin  dan  peralatan  yang  biasanya digunakan untuk kebutuhan industri. Untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik,  maka  setiap  perusahaan  perlu  menerapkan tax  management (manajemen  perpajakan) dalam menjalankan perusahaannya, tak terkecuali perusahaan manufaktur.
Manajemen  perpajakan  merupakan  proses  pengimplementasian  seluruh  fungsi manajemen,  seperti  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  dalam proses  perpajakan.  Hal  ini  dilakukan,  agar  kewajiban  perpajakan  sebagai  bentuk  kontribusi kepada negara dapat berjalan dengan baik, efektif, benar, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Pohan,  2013).  Berdasarkan  jabaran  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen perpajakan di perusahaan sangat penting. Sehingga, setiap  perusahaan  diharapkan  dapat  menerapkan  sistem  manajemen  pajak  yang  efektif  dan efisien.
Pentingnya  manajemen  perpajakan  bagi  perusahaan  dari  berbagai  jenis  industri  dan bisnis lainnya, termasuk perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Hal ini membuat penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  manajemen  perpajakan  pada  perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Melalui artikel ini, penulis menjabarkan secara lebih dalam mengenai  proses  manajemen  perpajakan  pada  perusahaan  manufaktur  mesin  dan  peralatan dengan  melakukan  studi  kasus  pada  PT.  OMG  yang  merupakan  salah  satu  perusahaan manufaktur  mesin  dan  peralatan  yang  memproduksi  robot  industri  di  Indonesia.  PT.  OMG, telah berdiri sejak tahun 2017 dan mulai menjadi wajib pajak pada Mei 2018.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Zain  dalam  (Hanifah  &  Wijaya  (2019)  Manajemen  Perpajakan  atau Tax Management merupakan  sebuah  usaha  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun  badan  yang menjadi wajib pajak agar kewajiban pajak yang diperoleh atas pajak penghasilan ataupun pajak lainnya  memiliki  nominal  yang  seminimal  mungkin.  Usaha  meminimalkan  ini  dilakukan selama masih diperbolehkan oleh undang- undang maupun peraturan perpajakan dan komersial yang  berlaku.  Juniawaty  (2018)  menjelaskan  wajib  pajak  dapat  meminimalkan  beban  pajak semaksimal mungkin dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga  manajemen  perpajakan  dalam  hal  ini  berperan  untuk  memastikan  perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran perpajakan dengan tepat juga efisien.
Menurut Hanifah & Indra Wijaya (2019) manajemen perpajakan wajib dilakukan sesuai pada undang-undang yang berlaku agar kewajiban perpajakan dipenuhi dengan sesuai dan tidak memberikan peluang terjadinya pelanggaran atau sanksi di waktu yang akan datang. Mulljono dalam Fatimaleha et al (2020) pun menyatakan bahwa manajemen perpajakan bukan dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi perpajakan, akan tetapi untuk menggunakan peluang yang muncul dari undang-undang perpajakan yang berlaku yang memiliki sifat.
Menurut  Suandi  (2017) Tax  planning ataupun  perencanaan  pajak  merupakan  suatu upaya  dalam  memperkecil  ataupun  mengurangi  tanggungan  pajak,  wajib  dibayarkan  pada negara  agar pajak  yang telah dibayar tidak akan melewati jumlah  yang seharusnya. Perilaku pada  manajemen  perpajakan  ini  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku alias  legal.  Maksud  dari  kata  legal  disini  merupakan  penghematan  pajak  dicapai  atas pemanfaatan hal-hal  yang bukan diatur pada undang-undang agar tidak melanggar konstitusi maupun  Undang-Undang  (UU)  tentang  Perpajakan  yang  berlaku.  Tujuan  dari Tax  planning diterapkan, antara lain: pertama, untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar jumlah yang telah dikeluarkan jauh lebih efektif. Kedua, menghitung serta menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak akan ada denda atau sanksi yang berlaku dimana  hal  ini  justru  dapat  menambah  biaya  pajak.  Bukan  menghindari  pembayaran  pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak dibayarkan tidak boleh lebih tinggi dari yang semestinya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) pada tanggal 18 November 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia.  Beberapa  aspek  yang  dijelaskan  dalam  UU  No.  36  Tahun  2008  adalah  tentang bentuk-bentuk penghasilan kena pajak tarif pajak penghasilan, sanksi, serta beban yang dapat diakui  maupun  tidak  dapat  diakui  dalam  menghitung  kecocokan  perbedaan  di  laporan keuangan.  Hal  seperti  itu  sering  disebut  rekonsiliasi  fiskal  yang  merupakan  proses  untuk menyesuaikan  beban,  serta  penghasilan  untuk  keperluan  perpajakan.  Hasil  perhitungan rekonsiliasi  fiskal  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  akan  berupa  penghasilan  yang  nantinya dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku untuk jenis usaha yang dimilikinya.
Menurut  Waluyo  (dalam  Maria,  2013)  pengusaha  kena  pajak  merupakan  pengusaha yang menyerahkan BKP (barang kena pajak) dan/atau JKP (jasa kena pajak) yang kena pajak karena memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Undang- Undang PPN. Menurut Abuyamin (2010) pengusaha Kena Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan usahanya. Pengusaha  kena  pajak  akan  melaporkan  kepada  kantor  pajak  yang  memiliki  wilayah  kerja sesuai  dengan  alamat  terdaftarnya,  beberapa  hal  yang  dilaporkan  terdiri  atas  tempat  tinggal, tempat  kedudukan  pengusaha,  tempat  dimana  kegiatan  usaha  dijalankan  atau  tempat pengukuhan PKP terdaftar.
Menurut  Ashby  &  Jones  (2012)  industri  mesin  adalah  suatu  bidang  yang  dalam penerapannya melakukan rangkaian kegiatan merancang, mengembangkan, serta memproduksi bahan dan komponen  yang dapat digunakan  oleh mesin atau sistem mekanik.  Industri mesin pun  dapat  diartikan  sebagai  disiplin  yang  mencakup  proses  produksi  komponen  mekanik dengan  memanfaatkan  teknologi  dengan  menggunakan  peralatan,  serta  metode  berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi (Kalpakjian & Schmid, 1991).
Industri mesin secara umum dapat didefinisikan sebagai sektor industri yang melibatkan kegiatan perancangan, serta produksi barang-barang yang dapat menjadi bagian atau komponen suatu mesin ataupun sistem mekanis menggunakan teknologi, serta metode yang mendukung. Menurut  Zain  dalam  Sahilatua  &  Noviari  (2013)  metode  perhitungan  PPh  Pasal  21  dapat dilakukan  menggunakan  empat  metode  yang  terdiri  atas  Metode Gross , Net,  Gross  Up, dan tunjangan. Metode yang pertama, Gross merupakan metode perhitungan kewajiban PPh Pasal 21 dimana perusahaan akan melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan, sehingga gaji yang diterima karyawan sudah dipotong PPh Pasal 21. Metode ini memberikan kelebihan bagi perusahaan  karena  tidak  perlu  melakukan  penambahan  beban,  sehingga  pendapatan  yang diperoleh  menjadi  meningkat,  akan  tetapi  metode  ini  mungkin  dianggap  kurang menguntungkan  bagi  karyawan  karena  penghasilan  yang  diterima  akan  dikurangi  oleh  PPh Pasal 21 terutama bagi yang memiliki penghasilan dengan nominal cukup besar.
Metode  kedua  adalah  metode Net dimana  langkah  yang  dilakukan  akan  sama  seperti pada metode Gross , akan tetapi kemudian perusahaan mengakui PPh Pasal 21 sebagai beban. Metode  ini  diperbolehkan  secara  komersial,  akan  tetapi  merugikan  secara  fiskal,  untuk  itu perusahaan  perlu  melakukan  koreksi  fiskal  dimana  beban  akan  berkurang  dan  jumlah  beban PPh badan menjadi meningkat.
Metode  ketiga  adalah Gross  up ,  dengan  menggunakan  metode  ini  perusahaan  akan melakukan  perhitungan,  penyetoran  serta  pelaporan  PPh  Pasal  21  sebagai  tunjangan  yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini memberikan keuntungan kepada karyawan karena gaji yang diterima mereka seakan-akan bersih atau seperti tidak dipotong pajak, akan tetapi untuk perusahaan yang belum menghasilkan pendapatan tinggi dapat kurang menguntungkan karena beban menjadi meningkat. Metode tunjangan memiliki kemiripan dengan metode ini. Metode ini dilakukan dengan menjadikan tunjangan kedalam komponen take home pay yang diterima
karyawan. Take home pay akan terdiri atas gaji pokok yang ditambah tunjangan PPh Pasal 21 dan  dikurangi  oleh  PPh  Pasal  21.  Metode  ini  diperbolehkan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi mungkin akan dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan.

## METODE
Penelitian  adalah  suatu  cara  dalam  memecahkan  suatu  masalah  dan  menemukan jawaban  dari  persoalan  yang  dihadapi  secara  ilmiah.  Menurut  Sekaran  (2019),  penelitian merupakan  investigasi  terhadap  suatu  permasalahan  yang  dilakukan  secara  terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis dan objektif, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Model penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Mohajan, 2018).
Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang  didasarkan  pada  cara  berpikir induktif berdasarkan observasi objektif terhadap suatu fenomena sosial. Fenomena sosial yang relevan adalah keadaan masa lalu, masa kini, atau bahkan di masa yang akan datang. Hal ini bisa merujuk ke berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu sosial lainnya  (Nurmalasari  &  Erdiantoro,  2020).  Sementara  itu,  pendekatan  deskriptif  adalah pendekatan  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  atau  mengabadikan  keadaan  sosial  yang mungkin diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.
Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah beberapa informasi yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan sebagai bahan melengkapi kebutuhan informasi penelitian (Mohajan, 2018). Artikel ini akan menggunakan  wawancara  dan  studi  literatur  sebagai  metode  pengumpulan  data.  Wawancara bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi dengan benar dan ringkas untuk mengetahui dan melengkapi  informasi.  Sementara  itu,  studi  literatur  merupakan  suatu  cara  dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada atau telah dibuat sebelumnya (Sugiyono, 2017). Sumber literatur yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari  jurnal  ilmiah  terakreditasi,  artikel,  buku  dan  berbagai  sumber  literatur  lainnya  yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Objek Perusahaan
PT. OMG didirikan pada bulan Mei tahun 2017, dimana terdapat  30 orang karyawan yang  melaksanakan  berbagai  tugas  operasional  perusahaan.  Fungsi  utama  dari  karyawan tersebut adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau  atasan.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  baik  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan.  Karyawan  memiliki  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan organisasi.  Mereka  berkontribusi  melalui  pekerjaan  mereka,  baik  itu  dalam  menghasilkan produk atau layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan, atau mendukung operasional perusahaan (Akbar,  2017).  Bekerja  sebagai  anggota  tim  adalah  fungsi  penting  bagi  seorang  karyawan. Mereka  harus  dapat  berkolaborasi  dengan  anggota  tim  lainnya,  berbagi  pengetahuan,  dan bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama.  Selain  itu,  karyawan  diharapkan  untuk menunjukkan  sikap  yang  positif,  bekerja  dengan  integritas,  menghormati  keragaman,  dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kerjasama dan semangat tim.
PT. OMG melakukan perakitan terhadap robot mesin. Perusahaan perakitan robot mesin memiliki fungsi untuk melakukan riset dan pengembangan terkait teknologi robotik dan mesin. Perusahaan  berusaha  untuk  mengembangkan  robot-  robot  yang  inovatif,  efisien,  dan  sesuai dengan kebutuhan industri. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk merancang robot mesin yang  sesuai  dengan  spesifikasi  dan  persyaratan  yang  diberikan  oleh  pelanggan.  Perusahaan menghasilkan desain teknis, mengidentifikasi komponen yang diperlukan, dan
mengintegrasikan sistem secara efektif. Fungsi utama perusahaan adalah merakit robot mesin sesuai  dengan  desain  dan  spesifikasi  yang  telah  ditentukan.  Perusahaan  mengumpulkan komponen, menguji keandalan dan kualitasnya, serta merakit robot mesin dengan presisi dan keahlian.
PT.  OMG  merupakan  perusahaan  manufaktur  yang  bergerak  di  bidang  pembuatan mesin  robot  produksi,  seperti  alat  pengangkat  dan  pemindah,  industri  perkakas  tangan  yang digerakkan  tenaga,  industri  mesin  dan  perkakas  mesin  untuk  pengerjaan  logam,  kayu,  dan bahan  lain,  serta  industri  mesin  keperluan  khusus  lainnya.  Pada  perusahaan  industri,  mesin- mesin  robot  digunakan  untuk  melakukan  perakitan  dan  pengelasan  komponen  atau  bagian- bagian  produk.  Mereka  dapat  merakit  produk  dengan  presisi  tinggi  dan  mengelas  dengan kecepatan dan konsistensi  yang tinggi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan manusia. Mesin tersebut dapat menggantikan atau bekerja sama dengan pekerja manusia dalam melakukan tugas-tugas yang repetitif, berulang, atau berbahaya. Dengan demikian, mesin-mesin robot dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam produksi (Muslim, 2022).
Perusahaan memiliki visi kedepannya, yaitu berharap adanya kemajuan dalam perusahaan, serta lebih banyak lagi perusahaan khususnya perusahaan industri yang menggunakan produk mereka.  Untuk  itu,  perusahaan  perlu  berfokus  pada  inovasi  produk  untuk  mengembangkan solusi  yang lebih baik,  lebih efisien, atau lebih inovatif daripada pesaing. Melalui  penelitian dan  pengembangan,  perusahaan  dapat  menciptakan  produk  yang  memenuhi  kebutuhan pelanggan  dengan  cara  yang  lebih  baik  atau  menyediakan  fitur-fitur  yang  unik.  Selain  itu, perusahaan  harus  secara  terus-menerus  berinteraksi  dengan  pelanggan,  melakukan  survei, mengumpulkan umpan balik, dan menganalisis tren pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang  pelanggan,  perusahaan  dapat  menyesuaikan  produk  dan  layanan  mereka  agar  lebih relevan dan menarik bagi pelanggan (Sutrisno, 2015).

## Metode Akuntansi
Kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh PT. OMG telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang berlaku di  Indonesia. Dalam melaksanakan alur keuangan perusahaan,  perusahaan  menggunakan  metode  pencatatan accrual  basis karena  dinilai  lebih tepat  dalam  mencatat  keuangan  perusahaan.  Metode  akuntansi  akrual  basis  ( accrual  basis accounting ) adalah suatu metode akuntansi di mana pendapatan dan biaya diakui saat terjadi, bukan  saat  uang  diterima  atau  dibayar.  Dalam  metode  ini,  catatan  akuntansi  mencerminkan transaksi dan peristiwa ekonomi saat mereka terjadi, bahkan jika uang belum ditransfer atau diterima. Dalam akuntansi akrual basis, pendapatan diakui saat penjualan dilakukan, meskipun pembayaran belum diterima. Begitu juga dengan biaya, diakui saat barang atau jasa diterima, meskipun  pembayaran  belum  dilakukan.  Metode  ini  mencerminkan  prinsip matching ,  yang menyatakan  bahwa  pendapatan  harus  dicocokkan  dengan  biaya  yang  terkait  untuk menghasilkan laporan keuangan  yang akurat  dan relevan (Dariana, 2015). Metode akuntansi akrual  basis  memiliki  keuntungan  dalam  memberikan  gambaran  yang  lebih  akurat  tentang kinerja  keuangan  perusahaan  pada  suatu  periode  waktu  tertentu.  Hal  ini  memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang lebih tepat waktu dan akurat.

## Pengusaha Kena Pajak
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor. 16 Tahun 2009 pengusaha kena pajak (PKP) adalah pelaku usaha pribadi atau badan yang melakukan penjualan atau penyerahan atas suatu barang dan/atau jasa yang kena pajak sesuai dengan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun  1984.  PT.  OMG  didirikan  oleh  pemiliknya  pada  tahun  2017.  Kemudian  perusahaan mulai menjadi Pengusaha  Kena Pajak
terhitung  setahun  sejak  didirikan.  Lebih  tepatnya  PT.  OMG  melakukan  pengukuhan  sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Mei tahun 2018.
PT.  OMG  memiliki  kewajiban  untuk  menerbitkan  faktur  pajak  atas  pembelian  ataupun barang  yang  dijualnya  sejak  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak.  Hal  ini  dapat memberikan  kemudahan  bagi  PT.  OMG  karena  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan perusahaan lain yang memiliki skala lebih besar, dimana umumnya beberapa perusahaan dalam kategori  tersebut  akan  meminta  faktur  pajak.  Selain  itu,  perusahaan  yang  memiliki  status sebagai PKP dapat melakukan kredit PPN yang masih harus dibayar dengan berdasarkan nilai PPN masukan yang sudah dibayarkan ketika barang dibeli.

## Sistem Manajemen Perpajakan
Manajemen  perpajakan  merupakan  sebuah  rangkaian  kegiatan  yang  melibatkan perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  oleh  pengusaha  kena  pajak  untuk  dapat  memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar peraturan  yang ada. Menurut Zain  (dalam Widyanti,  2015)  manajemen  perpajakan  merupakan  proses  organisasi  yang  dilakukan  wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku,  sehingga  berbagai  kewajiban  pajak  yang  dimilikinya  memiliki  nominal  rendah. Pengelolaan ataupun kegiatan manajemen perpajakan yang dilakukan pada PT. OMG dilakukan oleh  Divisi Tax  &  Accounting ,  hal  ini  karena  terdapat  hubungan  antara  transaksi  secara akuntansi dan perpajakan, sehingga perusahaan melakukan penggabungan kedua bagian ini.
Divisi Tax  &  Accounting melakukan  perhitungan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku. Salah satu dari peraturan yang diikuti adalah Undang-Undnag (UU) No.  36  Tahun  2008  mengenai  pajak  penghasilan.  Undang-  undang  ini  mengatur  tentang kewajiban  pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak  baik  sebagai  orang  pribadi maupun badan melalui pekerjaannya ataupun melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Beberapa pasal  dalam UU tersebut  tentunya akan diikuti oleh PT. OMG sesuai  dengan transaksi  yang dilakukannya dan jenis usaha yang dilaksanakan, seperti pada Pasal 4 ayat 2 atas kegiatan sewa gedung  untuk  keperluan  operasional  usaha,  pasal  17  dan  31E  tentang  tarif  PPh  Badan  dan peraturan  tambahan  berdasarkan  peredaran  bruto  yang  dihasilkan  badan  usaha.  Selain  itu, dalam  menghitung  kewajiban  PPh  Pasal  21  atas  para  karyawannya,  PT.  OMG  mengikuti peraturan UU No. 7 Tahun 2021 yang mengandung beberapa perubahan, termasuk pada tarif, serta batas PPh Pasal 21 atas karyawan.

## Perhitungan PPh Badan
PT. OMG menjadi pengusaha kena pajak terhitung mulai tahun 2018, sehingga perusahaan memiliki  kewajiban  untuk  membayarkan  dan  melaporkan  Pajak  Penghasilan  Badan  atas penjualan yang dilakukan. PPh badan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang  diperoleh  badan  usaha  (Sumarta  &  Intan,2020).  Dalam  melakukan  perhitungan  PPh badan, PT. OMG masih menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi sebelum tahun 2021. Kompensasi  kerugian  fiskal  merupakan  sebuah  metode  atau  mekanisme  yang  diadakan  oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak dengan meringankan beban pajaknya.
Kompensasi  kerugian  pajak  penghasilan  dilindungi  oleh  pemerintah  karena  telah  diatur dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  36  Tahun  2008  Pasal  6.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan bahwa jika ternyata penghasilan bruto secara fiskal yang sudah dikurangi beberapa biaya untuk keperluan  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara  dalam  usaha  mendapatkan  penghasilan, maka  perusahaan  dapat  melakukan  kompensasi  kerugian.  Kompensasi  ini  sendiri  memiliki batas waktu dimana perusahaan dapat melakukan kompensasi kerugian dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun fiskal 2021, PT. OMG menghasilkan keuntungan, akan tetapi masih  memperoleh  kompensasi  atas  kerugian  pada  beberapa  tahun  sebelumnya.  Kondisi  ini menyebabkan PT. OMG memiliki tagihan PPh badan yang nihil atau sebesar nol rupiah.

## Kewajiban PPh Pasal 21 atas Karyawan
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal  21 merupakan pajak  yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi,  seperti  karyawan  dalam  suatu  perusahaan  atau  lembaga  lain  atas  penghasilannya. Penghasilan  ini  terdiri  baik  dalam  bentuk  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  ataupun  natura yang diperoleh setelah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. PPh Pasal 21 diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan dan kemudian dipotong ketika penghasilan diberikan kepada pekerja (Manrejo & Ariandyen, 2022). PT. OMG merupakan sebuah Pengusaha Kena Pajak, sehingga sejak  tahun  2018  perusahaan  sudah  melakukan  pemotongan,  penyetoran,  serta  pelaporan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji para karyawannya. Metode perhitungan yang digunakan oleh PT. OMG adalah metode Gross Up , sehingga karyawan menerima gaji seolah tanpa dipotong oleh  pajak,  akan  tetapi  sebenarnya  PPh  Pasal  21  ini  ditanggung  ke  dalam  beban  gaji  oleh perusahaan.  Hal  ini  dilakukan  karena  sudah  sesuai  dengan  kebijakan  perusahaan  untuk memberikan  fasilitas  atas  PPh  Pasal  21  kepada  para  karyawannya.  PT.  OMG  menerapkan kebijakan  ini  untuk  dapat  memberikan  fasilitas  dan  kenyamanan  kepada  para  karyawannya. Selain  itu,  perusahaan  dapat  melakukan  ini  karena  memiliki  kondisi  keuangan  yang  cukup stabil.

## Mekanisme Perhitungan PPN
Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa kena pajak. PPN adalah jenis pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir dan tarif PPN bersifat datar dimana  tidak  akan  dibedakan  antara  kemampuan  satu  konsumen  dan  lainnya,  hal  ini menyebabkan  PPN  menjadi  salah  satu  jenis  pajak  yang  dikenakan  kepada  semua  lapisan masyarakat (Hapsari, 2014). Di Indonesia, PPN telah diatur oleh pemerintah melalui Undang- Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPNBM. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut adalah tarif, pembayaran, pemungutan, kredit PPN dan lainnya.
PT. OMG adalah perusahaan yang berada pada ruang lingkup industri mesin dan peralatan yang memproduksi mesin untuk keperluan industri. Dalam melakukan kegiatan produksinya, PT.  OMG  melakukan  pembelian,  seperti  bahan  baku  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP), sehingga PT. OMG memperoleh nilai Pajak Masukan. Selanjutnya, ketika barang sudah selesai di  produksi,  mesin  tersebut  akan  menjadi  sebuah  barang  kena  pajak.  PT.  OMG  yang  sudah terdaftar sebagai  Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk  memungut,  menyetorkan dan melaporkan PPN Keluaran ketika mesin sudah terjual.
Proses  perhitungan  PPN  terutang  dimulai  dengan  melakukan  kredit  PPN.  Kredit  PPN adalah tahapan menghitung selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam satu periode. Jika jumlah PPN Masukan lebih kecil, maka akan muncul PPN terutang  atas bulan ini  yang batas  akhir  pembayaran  adalah  tanggal  10  bulan  berikutnya  menurut  PMK  No 48/PMK.03/2010. Namun, jika nilai PPN Masukan lebih besar, maka PT. OMG sebagai PKP dapat menggunakan jumlah ini untuk mengurangi PPN terutang pada periode selanjutnya.

## Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)
Keberadaan  perusahaan  di  Indonesia  tentunya  tidak  terlepas  dari  kewajiban  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  non-  pegawai  atau  badan  dalam bentuk  penghasilan  dari  usaha  dan/atau  pekerjaan  bebas.  Salah  satu  jenis  penghasilan  yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan dari jasa konstruks (Kementerian Keuangan Republik  Indonesia,  2021).  Jasa  konstruksi  adalah  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan gedung, jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa  Konstruksi  dikenakan  atas  seluruh  penghasilan  dari  jasa  konstruksi  yang  diterima  oleh
perusahaan  tersebut  (Zaroh,  2019).  PPh  ini  meliputi  pembangunan  gedung,  jembatan,  jalan raya, irigasi, bendungan, dan lain-lain. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah 2% dari total nilai kontrak atau kesepakatan yang dicapai antara perusahaan konstruksi dengan pihak yang memerlukan jasa konstruksi.
Perusahaan yang berada di ruang lingkup usaha konstruksi wajib membayar PPh Pasal 4 ayat (2)  atas  Jasa  Konstruksi  tersebut.  Namun,  PT.  OMG  tidak  memiliki  kewajiban  dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Hal tersebut dikarenakan  PT.  OMG  tidak  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  ataupun  konstruksi  sejak perusahaan didirikan. Saat ini, penggunaan bangunan dan lahan tempat operasional perusahaan adalah  dalam  bentuk  persewaan.  Oleh  karena  itu,  PT.  OMG  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
Dengan  adanya  persewaaan  tanah  dan  bangunan  yang  dilakukan  oleh  PT.  OMG,  maka menimbulkan adanya kewajiban dalam hal PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2)  atas  sewa  tanah  dan  bangunan  dari  suatu  perusahaan  di Indonesia  adalah  pajak  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  yang  menyewa  tanah  dan bangunan untuk kegiatan usahanya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Pajak ini  adalah  pajak  yang  di  dapatkan  dari  penghasilan,  entah  itu  dari  usaha  dan/atau  pekerjaan bebas.  Perusahaan  yang  menyewa  tanah  dan  bangunan  untuk  kegiatan  usahanya  wajib membayar  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  atas  penghasilan  dari  sewa  tersebut.  PPh  Pasal  4  ayat  (2) dikenakan  atas  seluruh  penghasilan  dari  sewa  tanah  dan  bangunan,  termasuk  di  dalamnya adalah sewa untuk penggunaan gedung, kantor, toko, pabrik, dan lain-lain. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah 10% dari total nilai sewa yang diterima.
PT.  OMG  harus  membayar  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  atas  penghasilan  dari  sewa  tanah  dan bangunan, sekaligus memperhatikan kewajiban lain yang harus dipenuhi terkait dengan pajak ini.  Salah  satu  kewajiban  tersebut  adalah  melaporkan  penghasilan  tersebut  dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Perusahaan harus menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus  dibayar  dan  melaporkannya  dalam  SPT  Tahunan  PPh.  Dalam  melakukan  pembayaran pajak ini, PT. OMG dapat membayarnya melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh DJP. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui transfer antarbank atau melalui ATM.

## Perhitungan Cost of Goods Sold (COGS)
PT. OMG juga memiliki manajemen yang baik terkait dengan Cost of Goods Sold (COGS). COGS  adalah  salah  satu  istilah  dalam  akuntansi  yang  sering  digunakan  dalam  perusahaan. COGS merupakan suatu biaya yang akan dikeluarkan oleh para perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan (Gunawan, Kurnia, & Hasibuan, 2016). Biaya ini mencakup semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang maupun jasa,  termasuk  bahan  baku,  tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya overhead produksi.  COGS mempunyai peran sangat penting dalam perusahaan termasuk PT. OMG, karena biaya ini dapat memengaruhi  laba  bersih  perusahaan.  Semakin  besar  COGS,  semakin  rendah  laba  bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan seharusnya memperhatikan dengan baik besarnya COGS dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
Perhitungan COGS di PT. OMG dilakukan dengan mengurangi biaya persediaan awal dari total biaya produksi dan menambahkan biaya persediaan akhir. Biaya persediaan awal adalah biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membeli  bahan  baku  atau  barang  jadi  pada  akhir  periode  lalu yang masih tersimpan dalam gudang. Sedangkan, biaya persediaan akhir merupakan biaya yang dikeluarkan buat membeli bahan baku atau barang jadi pada periode yang sedang berjalan yang masih tersimpan dalam gudang (Satriani & Kusuma, 2020).
Dalam  perusahaan  manufaktur  seperti  PT.  OMG,  COGS  dapat  dihitung  dengan memperhitungkan  biaya  langsung  dan  tidak  langsung  yang  terkait  dengan  produksi  barang.
Biaya langsung mencakup pembiayaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi yang berkaitan langsung dengan produksi barang. Sedangkan, biaya tidak langsung mencakup biaya overhead produksi yang tidak terkait langsung dengan produksi barang, seperti biaya listrik dan biaya sewa pabrik. Setelah COGS dihitung, PT. OMG dapat menghitung Gross Profit  Margin (GPM),  yaitu  rasio  antara  laba  kotor  dengan  total  penjualan.  GPM  dapat memberikan  gambaran  mengenai  efisiensi  perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan  dari penjualan. Semakin tinggi  GPM,  semakin baik  kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kotor.

## Manajemen Pajak (Tax Management)
PT. OMG memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan sangat baik.  Dalam  hal  ini, tax  management menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilakukan  guna memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tax  management yang  baik  sangat  penting  untuk  dilakukan  guna  memastikan  bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajak, menghindari risiko pelanggaran, dan meminimalkan biaya pajak. Tax management yang baik akan membantu PT. OMG untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan pajak yang efektif. Dalam hal ini, PT. OMG telah memahami dan mengikuti seluruh aturan- aturan pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempelajari aturan yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),  Kementerian  Keuangan,  atau  dengan  berkonsultasi  dengan  konsultan  pajak  yang terpercaya.  Dengan  memahami  peraturan  pajak  yang  berlaku,  PT.  OMG  dapat  memastikan bahwa kebijakan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
PT. OMG juga memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan pajak yang berlaku. Hal ini  termasuk  melaporkan  pajak  tepat  waktu,  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak,  dan menjaga dokumen dan rekaman yang diperlukan untuk pengelolaan pajak yang baik. PT. OMG memastikan bahwa mereka memahami semua kewajiban pajak dan melakukan segala tindakan yang  diperlukan  untuk  memastikan  kepatuhan  pajak.  PT.  OMG  juga  memastikan  bahwa kebijakan pajak yang dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak melanggar aturan pajak.   PT.  OMG  juga  membuat  rencana  pajak  atau tax  planning yang  baik  untuk mengelola pajak mereka dengan lebih efektif. Rencana pajak ini dapat mencakup analisis pajak, strategi pengurangan pajak, dan pengembangan sistem pengelolaan pajak yang efektif. Dengan memiliki  rencana  pajak  yang  baik,  perusahaan  dapat  memastikan  bahwa  pengelolaan  pajak mereka lebih efektif dan tidak melanggar peraturan pajak  yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020).
Dengan segala upaya tax management yang dilakukan oleh PT. OMG tersebut, maka hal tersebut akan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi dan denda yang mungkin diterima jika perusahaan melanggar peraturan pajak. Selain itu, dengan memastikan bahwa  segala  kegiatan  perusahaan  telah  memenuhi  kewajiban  pajak,  perusahaan  dapat menghindari  risiko  perpajakan,  seperti  pemeriksaan  pajak,  sanksi,  dan  tuntutan  hukum. Tax management yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Epi & Purwati, 2020). Dengan memastikan kepatuhan pajak dan transparansi dalam pengelolaan pajak, perusahaan dapat memperoleh reputasi yang baik dan dihormati di mata publik.
Oleh  karena  perusahaan  memiliki tax  management yang  mumpuni,  maka  perusahaan sampai saat  ini belum merasakan kendala  yang signifikan  yang disebabkan oleh perpajakan, yang memiliki potensi untuk mengganggu kegiatan operasional PT. OMG. Tax management yang  baik  dapat  membantu  mengurangi  kesulitan  penerapan  pajak  di  dalam  perusahaan. Dengan tax management yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik juga tepat waktu, sehingga mengurangi risiko sanksi
dan  denda  yang  mungkin  timbul  akibat  pelanggaran  perpajakan  (Rimbano,  Wahyuni,  & Triharyati, 2019).
Selain itu, tax management yang baik juga dapat membantu perusahaan agar perusahaan dapat  memperoleh  pengertian  lebih  baik  terhadap  peraturan  dan  aturan  pajak  yang  sedang berlaku,  sehingga  dapat  memastikan  bahwa  perusahaan  selalu  berada  dalam  kepatuhan perpajakan  dan  menghindari  kesulitan  dalam  menerapkan  pajak.  Dalam  hal  ini, tax management yang  baik  membutuhkan  pendekatan  yang  terstruktur  dan  sistematis  dalam pengelolaan  pajak,  termasuk  dalam  memahami  peraturan  dan  aturan  pajak  yang  berlaku, melakukan perhitungan  pajak  yang  akurat,  melaksanakan pelaporan pajak  yang tepat  waktu, serta  memastikan  konsistensi  dalam  pengelolaan  pajak  (Adiman  &  Rizkina,  2020). Tax management yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kesulitan dalam menerapkan pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak.
Namun, apabila PT. OMG menghadapi kesulitan dalam hal perpajakan, maka hal tersebut akan  cepat  terselesaikan,  dikarenakan  perkembangan  teknologi  telah  sangat  maju,  sehingga segala kesulitan dalam bidang perpajakan dapat segera teratasi dengan berbagai cara yang telah disediakan  oleh  perusahaan  itu  sendiri  ataupun  dengan  layanan  yang  disediakan  oleh pemerintah.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  PT.  OMG  adalah  dengan  menghubungi helpdesk pajak. Helpdesk pajak di Indonesia adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  membantu  para  wajib  pajak  dalam  mengelola  dan  memenuhi kewajiban  perpajakan  mereka. Helpdesk pajak  tersebut  dapat  membantu  para  wajib  pajak memahami  peraturan  dan  aturan  pajak  yang  berlaku  dengan  lebih  baik  dan  menyediakan informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  kewajiban  perpajakan  mereka.  Dalam  rangka mendapatkan  manfaat  dari  layanan helpdesk pajak  di  Indonesia,  para  wajib  pajak  dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, atau layanan chatting yang tersedia di situs website DJP.
Selain  dengan helpdesk pajak,  PT.  OMG  juga  menggunakan  layanan,  seperti  Kring Pajak, yaitu salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman perpajakan yang diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  di  Indonesia.  Melalui  Kring  Pajak, masyarakat  bisa memperoleh pemahaman, serta pengetahuan  yang lebih baik  tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk aturan-aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Kring Pajak  juga  dapat  membantu  masyarakat  dalam  proses  pelaporan  pajak,  seperti  memberikan informasi  tentang  cara  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Pajak  atau  membantu  mengatasi masalah dalam pengisian dan pelaporan SPT Pajak. Para peserta Kring Pajak dapat memperoleh akses  ke  layanan helpdesk pajak  yang  disediakan  oleh  DJP,  yang  dapat  membantu  mereka dalam mengatasi masalah dan memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.
Cara lainnya yang digunakan oleh PT. OMG dalam menyelesaikan permasalahan pajaknya adalah  dengan  menghubungi account  representative (AR)  perpajakan  yang  ada  pada perusahaan. Account  Representative (AR)  Pajak  adalah  seorang  perwakilan  dari  perusahaan yang  bertanggung  jawab  untuk  berinteraksi  dengan  instansi  pajak  terkait  untuk  memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Fungsi AR Pajak sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku dan mencegah risiko sanksi dan denda pajak yang besar. Salah satu fungsi AR Pajak bertindak sebagai penghubung antara perusahaan  dan  instansi  pajak  untuk  menangani  masalah  terkait  dengan  pajak.  Hal  ini mencakup  menjawab  pertanyaan  pajak,  memberikan  penjelasan  atau  klarifikasi  terkait perpajakan perusahaan, serta membantu dalam proses pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak  dan  proses  pembayaran  pajak.  AR  Pajak  juga  dapat  memberikan  saran  dan  dukungan kepada manajemen perusahaan dalam hal perpajakan, termasuk memberikan penjelasan terkait dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  membantu  manajemen  dalam  membuat keputusan terkait strategi perpajakan.

## EDUCORETAX

## Penjualan Ekspor
Terkait dengan penjualan barang dagang dari perusahaan, PT. OMG untuk saat ini masih berfokus  pada  penjualan  di  dalam  negeri  saja.  PT.  OMG  belum  melakukan  kegiatan  ekspor terhadap  barang  dagangnya.  Terdapat  beberapa  kemungkinan  bagi  suatu  perusahaan  untuk tidak melakukan kegiatan ekspor. Dalam ekspor, barang maupun jasa yang di produksi di dalam negeri dijual ke negara lain. Sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor, perusahaan perlu memahami pasar ekspor terlebih dahulu. Pasar ekspor mempunyai karakteristik yang berbeda dari  pasar  dalam  negeri.  Perbedaan  tersebut  meliputi  bahasa,  kebiasaan  konsumen,  regulasi, hukum  dan  peraturan  perdagangan  antara  negara.  Perusahaan  perlu  memahami  karakteristik pasar  ekspor  agar  dapat  memasarkan  produk  secara  efektif  dan  memenuhi  persyaratan perdagangan  yang  berlaku.  Perusahaan  juga  perlu  memastikan  bahwa  infrastruktur  dan kemampuan produksi dapat memenuhi permintaan ekspor yang mungkin lebih besar dari pasar dalam  negeri.  Kesiapan  infrastruktur  produksi  juga  harus  disesuaikan  dengan  regulasi  dan persyaratan negara tujuan.

## Tunjangan bagi Karyawan
PT.  OMG  bekerja  sama  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  untuk membantu proses pemotongan iuran atas premi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk memberi Jaminan Kesehatan  bagi  pegawai,  PT.  OMG  menggunakan  jenis  asuransi  BPJS  Kesehatan,  dengan jumlah tarif iuran yang ditanggung sebesar 5% dari jumlah gaji bruto, dimana 4% ditanggung oleh karyawan, sedangkan 1%-nya lagi ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. PT. OMG,  menanggung  tarif  jaminan  hari  tua  sebesar  5%  dari  gaji  bruto,  besaran  tarif  tersebut sesuai dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 4, perusahaan hanya menanggung jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji bruto, sedangkan karyawan hanya menanggung jaminan sebesar 2%  dari  gaji  bruto.  Berkaitan  dengan  jaminan  pensiun,  perusahaan  menggunakan  tarif pemotongan sebesar 3%  dari gaji bruto, dimana sebesar 2% dari gaji bruto akan ditanggung perusahaan,  sedangkan  karyawan  hanya  menanggung  iuran  sebesar  1%.  Untuk  Jaminan Kematian, PT. OMG menggunakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang merupakan bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan tarif yang sebesar 3% dari gaji , dimana sebesar 2% jaminan ditanggung oleh perusahaan dan 1% jaminan ditanggung oleh karyawan. Pembayaran  iuran  asuransi  atas  Jaminan  Hari  Tuan  (JHT),  Jaminan  Kesehatan,  Jaminan Keselamatan  Kerja  (JKK),  dan  Jaminan  Kematian  (JKM),  merupakan  salah  satu  bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Premi asuransi ini dapat dijadikan sebagai dana darurat  dan  pembantu  yang  dapat  digunakan  oleh  pewaris  ketika  terjadi  kematian  maupun kecelakaan kerja terhadap pegawai. Selain itu, jaminan hari tuanya juga dapat dijadikan sebagai penunjang hidup karyawan ketika kelak sudah pensiun.

## Pajak Penghasilan Pasal 23
Peraturan  mengenai  pembayaran  Pajak  penghasilan  pasal  23  (PPh  23)  telah  tertuang  di dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008, mengenai syarat dan cara perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan suatu bentuk kontribusi yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak  kepada  pemungut  pajak,  sebagai  akibat  dari  transaksi  royalti,  bunga,  dividen,  hadiah, sewa, dan penghargaan lainnya kecuali atas bangunan dan jasa (OnlinePajak.com, 2023).
Selama proses operasionalnya, PT. OMG selalu melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang digunakannya. PT. OMG telah melakukan pemotongan PPh pasal 23 semenjak tahun berdirinya.  Salah  satu  contoh  jasa  yang  dikenakan  pemotongan  PPh  pasal  23  di  PT.  OMG adalah jasa pemeliharaan. Jasa pemeliharaan yang dilakukan disini dapat berupa perawatan dan perbaikan  gedung,  mesin  dan  peralatan,  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  berbagai struktur dan infrastruktur lainnya yang ada di perusahaan.

## Pajak Penghasilan Pasal 25
Berdasarkan  pendapat  Waluyo  (2017)  Pajak  Penghasilan  pasal  25  (PPh  pasal  25) merupakan suatu iuran  yang wajib atas penghasilan wajib pajak  yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan pada satu tahun pajak berjalan (Fauziah, 2020). Untuk menghitung jumlah iuran  yang  dipungut  atas  PPh  pasal  25,  baik  untuk  orang  pribadi  maupun  badan,  biasanya dilakukan  berdasarkan  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  Tahunan  dari  tahun  sebelumnya.  Proses pelaporan  atas  PPh  pasal  25,  setidaknya  dilakukan  paling  lambat  pada  tanggal  20  bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak dengan periode pembayaran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Patric Walandouw, 2013).
Sejak  PT.  OMG  didirikan  hingga  saat  ini,  dapat  diketahui  bahwa  PT.  OMG  masih mengalami  kerugian  sepanjang  proses  operasionalnya.  Hal  ini  menyebabkan  PT.  OMG memperoleh  kompensasi  kerugian  pada  laporan  SPT  badannya.  Meskipun,  pada  tahun  2021 PT. OMG berhasil memperoleh keuntungan atas usahanya, namun hal tersebut tetap dihitung layak  memperoleh  kompensasi  kerugian  pada  SPT  badan,  karena  keuntungan  tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi. Kompensasi kerugian pajak merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak dibebankan atas pajak yang  berlaku.  Hal  tersebut  dapat  membuat  perusahaan  memperoleh  keringanan  atas pembebanan  pajak  dengan  terhindar  dari  pembayaran  pajak  selama  5  tahun  (Hutagalung  & Malau, 2022). Oleh karena adanya kompensasi kerugian, PT. OMG, hingga saat ini memiliki kewajiban pembayaran PPh pasal 25 yang nihil pada SPT Badan tahunan.

## Pelaporan SPT (Surat Peberitahuan) Tahunan
Proses  pelaporan  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  tahunan  badan  merupakan  kewajiban  bagi seluruh badan dan instansi berbadan hukum yang ada di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap negara. Perusahaan yang tidak melakukan proses pelaporan SPT tahunan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  bisa  saja  dijatuhi  sanksi  atau  hukuman. Perusahaan yang melakukan dan mematuhi aturan pelaporan SPT tahunan, dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat  terutama calon  investor  dan pelanggan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan SPT tahunan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kondisi perusahaan. Sejak memenuhi syarat untuk melaporkan SPT tahunan badan, PT. OMG selalu rutin  melakukan proses pelaporan SPT tahunan. Meskipun hingga kini PT. OMG  masih  mengalami  kerugian,  hingga  sebagian  besar  kewajiban  pajaknya  masih dialokasikan sebagai beban dan memperoleh kompensasi atas kerugian fiskal yang terjadi.

## Kredit Pajak pada Laporan Rekonsiliasi Perusahaan
Kredit  pajak  dipergunakan  untuk  mengurangi  dan  meringankan  beban  pajak  yang diperoleh wajib pajak. Sehingga, dapat mendorong aktivitas ekonomi dari wajib pajak. Kredit pajak  digunakan  untuk  melakukan  penghindaran  atas  pengadaan  dan  pembayaran  pajak berganda pada kredit pajak luar negeri. Kredit pajak biasanya dapat berupa PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Pada PT. OMG biasanya terdapat PPh pasal 22 atas aktivitas impor, namun karena perusahaan sejauh ini masih mengalami kerugian, maka PPh pasal 22 terutang dialokasikan  sebagai  Beban  Biaya  Impor.  Hal  ini  dilakukan  guna  mengurangi  kewajiban pembayaran pajak, bagi  perusahaan  yang masih mengalami  kerugian. Berkaitan dengan PPh pasal 23, PT. OMG sudah pasti tidak memperoleh pemotongan atas PPh tersebut. Hal ini terjadi karena PT. OMG merupakan jenis perusahaan manufaktur mesin dan peralatan, sedangkan PPh pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas pekerjaan berupa jasa. Terakhir untuk PPh pasal 25, PT. OMG masih memperoleh kompensasi kerugian fiskal, sehingga sejauh ini PT. OMG memiliki kewajiban PPh pasal 25 yang nihil, meskipun pada tahun 2021 perusahaan mengalami keuntungan. Namun, keuntungan tersebut dialokasikan untuk menutupi kerugian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

## EDUCORETAX

## PENUTUP Simpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan, serta tindakan manajemen  perpajakan  (tax  management)  terhadap  perusahaan  di  Indonesia.  Subjek  pada penelitian  adalah  PT.  OMG  yang  merupakan  perusahaan  yang  berada  dalam  ruang  lingkup industri  mesin.  Kegiatan  utamanya  perusahaan  ini  adalah  melakukan  produksi  mesin  untuk memenuhi  kebutuhan  perusahaan  lain  yang  menggunakan  mesin  dalam  kegiatan operasionalnya.  Perusahaan  didirikan  pada  tahun  2017  dan  menjadi  PKP  secara  resmi  pada 2018. Sehingga, pada tahun 2021, perusahaan masih mendapatkan kompensasi kerugian untuk kewajiban PPh Badan. Akan tetapi, perusahaan masih memiliki beberapa kewajiban perpajakan lainnya, seperti kewajiban atas PPh Pasal 21, PPh 23, PPh 25, PPh 4 ayat 2 dan PPN. Metode yang digunakan PT. OMG dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah metode Gross Up, metode ini  menanggung  beban  PPh  Pasal  21  sebagai  bagian  dari  tunjangan  dalam  komponen  gaji karyawan. Selain itu, PT. OMG bekerja sama dengan BPJS untuk keperluan beberapa tunjangan yang  terdiri  atas  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Kesehatan,  Jaminan  Keselamatan  Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
Kewajiban  perpajakan  lainnya  adalah  pemotongan  PPh  23  atas  jasa  perawatan  dan perbaikan peralatan, serta gedung. Pelaporan PPh 25 yang berjumlah nihil. Kewajiban PPh 4 ayat  2  muncul  karena  gedung  yang  digunakan  dalam  operasional  perusahaan  merupakan gedung  yang  di  sewa.  Perusahaan  sudah  melakukan  perhitungan,  serta  pelaporan  kewajiban PPN  atas  barang  yang  dibeli  dan  dijual  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  PT.  OMG  pun melakukan  pelaporan  SPT  sejak  tahun  pertama  menjadi  PKP  (Pengusaha  Kena  Pajak).  Jika perusahaan  mengalami  kendala  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  perusahaan menghubungi  helpdesk  DJP,  fasilitas  Kring  Pajak,  menghubungi  AR  ataupun  berkonsultasi dengan Konsultan Pajak. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. OMG sudah melakukan  manajemen  perpajakan  dengan  baik  karena  diketahui  sudah  melakukan  usaha menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  atas  manajemen  perpajakan  padaPT.  OMG ditemukan  hasil  bahwa  manajemen  perpajakan  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Untuk  itu disarankan  bagi  perusahaan  untuk  selalu  mengikuti  perubahan  dalam  ketentuan  perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2022 termasuk seluruh peraturan pelaksanaannya. Untuk penelitian selanjutnya,  penulis  menyarankan  untuk  melakukan  penghitungan  besarnya  efisiensi  yang didapatkan  berdasarkan  manajemen  pajak  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu,  wawancara mendalam ( in-depth interview ) juga dapat dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, O. (2010). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Jurnal Wawasan Yuridika , 22 (1), 110–123.
Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 8 (1), 53–68. Akbar, P. F. K. (2017). Aktivitas Customer Relations Rumah Sakit Melalui Pendekatan Agama Studi pada Bagian Kerohanian Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang Jawa Timur . University of Muhammadiyah Malang. Diambil dari https://eprints.umm.ac.id/35398/ Dariana, D. (2015). Pendekatan Akuntansi Konsep Akrual (Mengakrualkan Biaya Atau Biaya Diakrualkan). IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 4 (2), 99–111.
Epi, Y., & Purwati, W. (2020). Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan PPH Terutang PT. Transnusa Jaya Mandiri  Medan. Jesya  (Jurnal  Ekonomi dan Ekonomi  Syariah) , 3 (2), 491–497.
Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni’matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan  Konsultan  Pajak. STATERA:  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan , 2 (1),  81–96. https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96
Fauziah, L. (2020). Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh  Pasal  25  Melalui  Ekualisasi  dan  Rekonsiliasi  pada  PT.  EPS. Jurnal  Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo , 6 (1), 79–91.
Gunawan, G., Kurnia, S., & Hasibuan, M. S. (2016). Analisis perhitungan HPP menentukan harga penjualan yang terbaik untuk UKM. Teknovasi , 3 (2), 10–16. Hanifah, & Indra Wijaya. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Online Insan Akuntan , 3 (1), 10. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98
Hapsari, D. W. (2014). Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal InFestasi , 10 (1), 36–48.
Hutagalung,  M.,  &  Malau,  H.  (2022).  Pengaruh  Profitabilitas  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar  di  Bursa  Efak  Indonesia  Periode  2017–2020. Jurnal  Terapan  Ilmu Manajemen dan Bisnis , 5 (1), 14–30.
Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan.
Sosio  e-kons , 10 (3),  234. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843 Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (1991). Manufacturing engineering and technology. In Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (Vol. 25). https://doi.org/10.1016/0924- 0136(91)90107-p
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021).  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2).
Diambil 3 Juni 2023,  dari KPPN  Kota  Sukabumi website:
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4- ayat-2.html
Manrejo,  S.,  &  Ariandyen,  T.  (2022).  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  PT  8wood
International Group. Oikonomia:
Jurnal Manajemen , 18 (1), 47. https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512
Meliala,  T.  S.,  &  Oetomo,  F.  W.  (2008).  Perpajakan  dan  Akuntansi  Pajak. Perpajakan  dan Akuntansi Pajak , 1–298.
Michael Ashby, & David Jones. (2012). Engineering materials 1: An Introduction to Properties, Applications, and Design. In Butterworth-Heinemann .
Mohajan. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. Journal of Economic Development, Environment and People , 7 (1), 23–48.
Muslim,  lfaozan  I.  (2022,  Oktober  12).  Robot.  Diambil  3  Juni  2023,  dari  Researchgate.net website:
https:/ /www . researchgate.net/publication/364315540_DEFINISI_ROBOT
Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam  Layanan  BK Karier. Quanta , 4 (1), 44–51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1- 10.497
OnlinePajak.com.  (2023).  PPh  Pasal  23 :  Rangkuman  Peraturan.  Diambil  3  Juni  2023,  dari https:/ /www . online-pajak.com/seputar-pph21/pph-23-rangkuman-regulasi Pajak,  P.,  Pratama,  K.  P.  P.,  Lampung,  B.,  &  Maria,  D.  (2013).  Delli  Maria  Jurnal  Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013. Journal Bisnis Darmajaya , 01 (01).
Patric Walandouw. (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. Emba , 1 (3), 1689–1699.
Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan - Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA - Google Buku . PT Gramedia Pustaka Utama.
Rimbano, D., Wahyuni, M. S., & Triharyati, E. (2019). Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 3 (1), 28–45.
Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21  Sebagai  Strategi  Penghematan  Pembayaran  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 5 (1), 231–250.
Satriani, D., & Kusuma, V. V. (2020). Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Harga Pokok Penjualan  Terhadap  Laba  Penjualan. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi) , 4 (2), 438–453. Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2019). Metode  Penelitian  untuk  Bisnis:  Pendekatan Pengembangan-Keahlian . Jakarta: Salemba Empat. Suandi, E. (2017). Perencanaan Pajak (Ed. 6). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Media Bisnis , 12 (2), 175–184. Sutrisno, C. L. (2015). Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Pada PT Manunggal Suko Jaya Surabaya (Universitas  Kristen  Petra).  Universitas  Kristen  Petra.  Diambil  dari https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2015/jiunkpe-is- s1- 2015-31411153-34175-strategi-cover.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Ed. 12). Jakarta: Salemba Empat.
Widyanti, Y. (2015). Pengaruh Manajemen Perpajakan Dari WPOPPT Ke WP Badan Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah , 14 (1), 55–64. Zaroh, F. (2019). Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat 2  Atas  Jasa  Kontruksi  Pada  PT  Kereta  Api  Indonesia  (KAI)  DAOP  5  Purwokerto (Universitas  Muhammadiyah  Puwokerto).  Universitas  Muhammadiyah  Puwokerto. Diambil dari
https://repository.ump.ac.id/11856/1/FATIMATUZAROHCOVER.pdf