## MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DAN KINERJA
(Studi Kasus pada SD No 17 Arga Makmur)
Oleh:

## YUNI INDAH

## Dosen Prodi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Ratu Samban

## ABSTRACT
Certification of teachers is an education policy that applied since passed the Law on Teachers  and  Lecturers  No.  14  of  2005.  This  research  discusses  the  mechanism  of certification  and  post-certification  teacher  working.  This  research  used  a  qualitative descriptive approach. Data  collected is  done by in-depth  interviews,  obsservasi,  methods of visual  materials  (photographs)  and  online  search.  Data  analysis  was  conducted  using interactive  analysis  Miles  and  Huberman.  Based  on  the  research  results  revealed  that  the mechanism  of  certification  of  teachers  in  North  Bengkulu  district  has  been  going  well, although  still  encountered  some  obstacles  in  the  field.  These  constraints  include:  the socialization  process  in-service  teacher  still  not  up  to  it  in  view  of  the  false  teachers  still encountered  in  filling  the  A1  format.  Found  50%  of  elementary  school  in  certification  of teacher lack participants to have ability on computer information technology and is unable to access  the  online  announcement  of  certification  candidates.  Pattern  certification  portfolio and PLPG considered to have advantages and disadvantages. In general, the performance of elementary school teachers who are already certified educator in SD N N0 17 Argamakmur district, has shown positive changes, although not yet able to satisfy the various parties such as government agencies and private institutions.

## Keywords: mechanism, certification of teachers in position, performance

## PENDAHULUAN
Pembentukan konstitusi negara mencantumkan  tujuan  nasional  bangsa Indonesia  salah  satunya  mencerdaskan kehidupan  bangsa. Dalam  mewujudkan tujuan  nasional  (mencerdaskan  kehidupan bangsa)  guru  merupakan  komponen  yang sangat penting.
Guru
berperan mencerdaskan bangsayang akan mengubah nasib bangsa ini.
Pentingnya  peranan  guru  dapat dilihat  dari  penelitian  Helman  dan  Loxley yang  menunjukkan  bahwa  keberhasilan pendidikan  ditentukan  sepertiganya  dari guru.  Hasil  studi  Heyneman  dan  Loxleydi 16  negara  berkembang  menunjukkan bahwa guru memberikan kontribusi
terhadap  hasil  belajar  sebanyak  34%, menejemen  22%,  waktu  belajar  16%,  dan sarana fisik 26%. Pentingnya peranan guru ditegaskan  pula  oleh  Jalal  (2007)  bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung  pada  keberadaan  guru  yang bermutu  yaitu  guru  yang  profesional, sejahtera dan bermartabat.
Muslich  (2007)  mengatakan  bahwa
China telah memiliki undang-undang guru sejak 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur  kualifikasi  guru  diberlakukan sejak  2001.  Begitu  juga  di  Philipina  dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan  kualifikasi  akademik minimun  dan  standar  kompetensi  bagi
guru.  Bahkan  negara  Jepang  sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun (Muslich 2007).
Keberhasilan  program  peningkatan mutu  dan  kesejahteraan  guru  juga  dialami oleh  Singapura  dan  Korea  Selatan.  Di Amerika  Serikat,  pelaksanaan  sertifikasi guru justru berjalan amat lambat. Sebagaimana menurut Jalal (mantan Dirjen PMPTK) bahwa di Amerika Serikat kebijakan  sertifikasi  bagi  guru  belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru.  Hal  ini  antara  lain  dikarenakan kuatnya  resistensi  guru.  Sebagai  contoh dalam  kurun  waktu  sepuluh  tahun,  mulai tahun  1997–2006,  Amerika  Serikat  hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi.
Sebelum kebijakan sertifikasi dilegalkan,  baik pemerintah  maupun parlemen  mengakui  bahwa  mutu  guru  di Indonesia tidak begitu memuaskan.
Berdasarkan  data  dari  pusat  data  dan informasi
pendidikan, Balitbang
Depdiknas, 2004) diketahui bahwa sebanyak 609.217 guru SD tidak memenuhi  kualifikasi  sebagai  guru  (tidak layak)  dan  sebanyak  625.710  guru  SD memenuhi kualifikasi sebagai guru (layak).  Dari  data  ini  terlihat  bahwa 49,33%  dari  guru  SD  di  Indonesia  tidak memenuhi  kualifikasi  sebagai  guru.  Data 2002/2003  tersebut    tidak  jauh  berbeda dengan  data  di  tahun  2004.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  data    dari  Direktorat  Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas (dalam  Muslich,  2007)  tahun  2004 menunjukkan  terdapat  991.243  (45,96%) guru  SD,  SMP,  dan  SMA  yang  tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Dari  data  di  tahun  2004  dan  2006  dapat diambil  kesimpulan  terdapat  kenaikan jumlah  guru  yang  memenuhi  kualifikasi guru hanya 3,99%. Angka 3,99% merupakan  suatu  kenaikan  yang  tidak signifikan.
Data  Kompas  menyebutkan  bahwa mayoritas  guru  Indonesia  tidak  memenuhi kualifikasi  sebagai  guru.  Pada  umumnya tingkat  pendidikan  guru  SD  masih  setara dengan  D2,  sedangkan  UU  14/2005 mensyaratkan  bahwa  tingkat  pendidikan guru SD harus S1 atau D4. Data resmi dari Depdiknas  menunjukkan  bahwa  hanya sekitar  35%  guru  Indonesia  dari  total  2,7 juta guru yang berpendidikan S1, dan guru SD  yang  berpendidikan  S1  hanya  sekitar 10% (Kompas, 2006).
Pelaksanaan  sertifikasi guru  di Indonesia  telah  dimulai  sejak    2006. Depdiknas  mentargetkan  agar  pada  tahun 2015 nanti  semua guru sudah tersertifikasi dan  sudah  memenuhi  kualifikasi  yang disyaratkan  dalam  UU  No  14  tahun  2004. Guru  di  Bengkulu  Utara  yang  sudah disertifikasi  sebesar  47%  dari  total  guru. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  tabel  berikut ini.Berdasarkan  data    Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Bengkulu Utara  Tahun  2013diketahui  bahwa  di tahun 2012, sebanyak 1666 guru (60.95%) guru  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah disertifikasi. Persentase terkecil guru  yang sudah  disertifikasi  terdapat  pada  satuan pendidikan    SMA/SMK  yaitu  sebesar 0,41%  guru,  diikuti  dengan  satuan pendidikan  TK  yang  sudah  disertifikasi sebesar 38.36, SD sebesar  63.85%, satuan pendidikan  SMP  sebesar  70.89%  guru yang sudah disertifikasi. Persentasi terbesar  guru  yang  sudah  disertifikasi  ada pada satuan pendidikan SMP yaitu sebesar 70.89%.
Sejak  awal  implementasi  kebijakan sertifikasi muncul berbagai opini mengenai  kebijakan  ini  seperti  dilansir oleh Majalah Pendidikan “Media Sekolah”
(2011)  bahwa  hasil  penelitian  Depdiknas, sertifikasi yang dilakukan melalui penilaian  portofolio  sejak  tahun  2005  lalu tidak  memberikan  dampak  besar  terhadap perubahan  kultur  di  sekolah.  Sistem portofolio  menuai  masalah,  pada  proses
pengumpulan  dokumen  yang  dibutuhkan sebagaì  syarat  penilaian  guru  mengalami kemiskinan  dokumen  keprofesian  lantaran akses  kesejarahan  profesi  guru  buruk. Perburuan  sertifikat  terjadi  di  setiap  acara ilmiah  seperti  seminar.  Persoalan  lain adalah terkait dengan uji validìtas dokumen  yang  menyangkut  konsistensi bukti fisik dengan realitas kinerja.
Berdasarkan  hasil  monitoring  dan evaluasi  penyelenggaraan  sertifikasi  guru tahun 2007 dan 2008, yang dilakukan oleh Departemen  PendidikanNasional  dalam situs Depdiknas khususnya untuk
penyelenggaraan  sertifikasi  guru  melalui penilaian  portofolio  masih  ditemukan sejumlah kendala  yang dapat menghambat proses pelaksanaan sertifikasi.Salah satunya  tidak  sinkronnya  data  dengan bukti-bukfti  fisik.  Ditemui  masih  banyak bukti-bukti fisik yang janggal dan diragukan keabsahannya.
Dari  latar  belakang  di  atas  peneliti ingin  meneliti  bagaimana  mekanisme sertifikasi di Kabupaten Bengkulu Utara di setiap tahapnya. Kendala apa yang ditemui di  setiap  tahap  dan  mengapa  kendala  itu bisa terjadi serta langkah apa yang diambil untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Akhir dari  analisis  ini  akan  keluar  rekomendasi kebijakan.  Selain  itu  penelitian  ini  juga mengungkap  bagaimana  kinerja  guru pasca sertifikasi, apakah ada perubahan ke arah lebih baik atau stagnant .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan    desain    deskriptif kualitatif  studi  kasus.      Penelitian dilakukan  SD  N  No    17  Argamakmur Teknik  penentukan  informan  melalui snowballing  sampling  dan  key  persons. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode wawancara  mendalam, Focus  Group Discussion  (FGD)  pada  kelompok  guru- guru  yang  sudah  mendapat  sertifikasi,
metode observasi, dan metode penelusuran data  online.  Aspek  yang  diteliti  adalah mekanisme  sertifikasi  guru  dalam  jabatan dan kinerja guru.
Hasil  penelitian  akan  dianalisis dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif  kualitatif.  Langkah  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Interactive  ModelAnalysis dari Miles  dan  Huberman.  Untuk  keperluan validitas  data,  penulis    menggunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Mekanisme  Sertifikasi  Berdasarkan Alur Kegiatan Guru
Implementasi  kebijakan  sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkulu  Utara  dapat  dilihat  mekanisme kegiatan  yang dilalui oleh guru sertifikasi. Proses  tersebut    dimulai  dari  sosialisasi sampai  dengan  diterimannya  tunjangan profesi.  Ditambahkan  pula  oleh  peneliti bagaimana  kebijakan  pemantaun  pasca guru menerima tunjangan profesi.
Sosialisasi sertifikasi guru dilakukan oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan setiap  tahun.  Tidak  ada  kesulitan  yang berarti  saat  mengadakan  kegiatan  ini karena dilakukan melalui kerja sama  yang baik.  Tidak  ada  dana  khusus  yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi.Materi  yang  disampaikan  jelas dan tidak membinggungkan. Materi sosialisasi  disampaikan  melalui  media kaset CD (Compact Disk).
Setelah  sosialisasi  dilakukan,  maka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan  mendataan  guru-guru  yang hendak diusulkan dalam sertifikasi.  Proses penetapan  peserta  merupakan  kegiatan terpenting  dalam  pelaksanaan  sertifikasi guru.  Apabila  terjadi  kesalahan  atau ketidakadilan  dalam  penetapan  peserta oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan, maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan terjadi  aksi  ketidakpuasan  dari  para  guru.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  dalam menetapkan  guru  peserta  sertifikasi  Dinas Kabupaten Bengkulu Utara dengan mempertimbangkan kriteria masa kerja/pengalaman
kerja , u sia, pangkat/golongan , b eban mengajar , Jabatan/tugas tambahan, prestasi kerja.
Meski banyak rumor yang mengatakan  jika  ingin  masuk  kuota  guru dapat mengunakan grativikasi atau “sogok”,  Jasman  selaku  Kepala  Bagian TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Bengkulu  Utara membantah  rumor  tersebut.  “Tidak  ada permainan..!!”  ujar  Jasman  dengan  tegas. Fenomena  perekrutan  yang  dilakukan secara objektif dan transparan juga katakan oleh  kedelapan  informan.  Kedelapan informan  di  SD  Negeri  17  Argamakmur tidak  mengeluarkan  sejumlah  uang  agar namanya  dapat  masuk  dalam  daftar  nama peserta  sertifikasi.  Kedelapan  informan mengatakan  bahwa  penjaringan    calon peserta  sertifikasi  guru  dalam  jabatan  ini sudah  dilakukan  secara  objektif  dan transparan,  hal  ini  dibuktikan    dengan mengumumkan  secara  terbuka  guru-guru yang dapat mengikuti sertifikasi.
Pengumuman  terbuka  ini  dilakukan  agar publik  dapat  mengetahui  siapa  yang  dapat mengikuti  sertifikasi   pada  tahun tersebut dan siapa yang berhak mengikuti sertifikasi
Dari  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten BengkuluUtara  belum  ada  guru  yang disertifikasi melalui proses PSPL (Pemberian  Sertifikat  Pendidik  secara Langsung).    Dari  1057  guru  SD  yang sudah  disertifikasi  semua  melalui  proses portofolio  dan  PLPG.    Berkaitan  dengan pola sertifikasi di tahun 2012, diatur dalam Permendikan No 5 tahun 2005 pasal 2.
Kelebihan  portofolio  adalah  lebih menghargai  jejak  pretasi  guru  yang dilakukan.  Kekurangannya  adalah  dalam proses portofolio ditemui indikasi
pemalsuan dokumen. Keharusan melampirkan dokumen asli dirasa memberatkan  guru  karena  guru  kesulitan mencari  dokumen  asli.    Kondisi  ini memunculkan  pihak-pihak  oportunis  yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat.
Dari  pendapat  informan  pokok  dan informan  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa Pola  PLPG  dinilai  lebih  memiliki  dampak yang  besar  dalam  proses  pembelajaran  di kelas daripada pola portofolio. Guru muda dan  enerjik  dapat  menerapkan  metode pembelajaran baru yaitu PAIKEM (Pembelajaran aktif inovatif dan menyenangkan).
Kekurangan  PLPG  adalah  kelulusan guru  sertifikasi  melalui  pola  PLPG  lebih mudah  dan    bagi  peserta  PLPG  di  atas  50 tahun  penilaian  banyak  dipengaruhi  unsur kemanusiaan, sehingga sertifikasi
diberikan
berdasarkan
faktor kasihan.Untuk  guru  dalam  jabatan  yang sudah  tergolong  senior  (memiliki  masa kerja  20  tahun)  sulit  untuk  merubah  pola mengajar dengan metode lama. Pola PLPG untuk  guru  senior  tidak  begitu  berdampak pada  proses  pembelajaran  karena  mereka telah  terpola  mengajar  bertahun-tahun mengunakan metode lama.
Meski belum ditemukan pola sertifikasi  yang  tepat,  penulis  menelusuri tanggapan  informan  pokok  tentang  pola sertifikasi yang tepat dan bermanfaat  bagi diri  informan.  Data  primer  menunjukkan bahwa  sebanyak  tujuh  informan  (90%) memilih  pola  PLPG  sebagai  pola  yang tepat  untuk  diterapkan  karena  informan merasakan  dampak  positif  pada  diri informan.  Informan  memperoleh  banyak pengetahuan  tentang  pembelajaran  yang aktif,  inovatif  dan  menyenangkan.    Satu informan  (10%)  mengatakan  bahwa  pola yang  paling  tepat  diterapkan  adalah  pola portofolio diikuti dengan pola PLPG.
Berkaitan  dengan  waktu  penyusunan portofolio,  walaupun  dengan  waktu  yang minim namun guru-guru dapat
menyelesaikan penyusunan portofolio. Setelah  guru  selesai  menyusun  portofolio, maka  portofolio  diserahkan  ke  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Bengkulu Utara. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Bengkulu  Utara  diserahkan ke  LPMP  Bengkulu  untuk  dikirim  ke LPTK  sesuai  dengan  program  studi. Hampir  semua    informan  menyatakan tidak  dikenakan  biaya  administrasi  atau istilah  populer    di  media  massa  adalah “pungli” (pungutan liar).
Dari  jawaban  informan  pokok  dan informan  kunci  di  atas    disimpulkan penilaian portofolio telah dilakukan dengan  objektif.  Tidak  ada  celah  untuk melakukan gratifikasi. Hal ini dikarenakan asesor  tidak  mengetahui  guru  yang  dinilai portofolionya. Selain itu dokumen portofolio  diperiksa  di  ruang  khusus  dan dokumen  tidak  boleh  di  bawa  pulang. Untuk menjamin kualitas penilaian portofolio  setiap  asesor  diberi  jatah maksimal  50  portofolio.  Proses  penilaian portofolio  telah  mengikuti  prinsip  objektif dan adil.
Setelah  guru  dinyatakan  lulus  dan menerima sertifikat pendidik. Tahap selanjutnya  adalah  proses  penyaluran tunjangan  profesi.  Kendala  yang  Ditemui dalam  Penyaluran  Tunjangan  Profesi diantaranya:  tidak  sesuainya  tunjangan profesi  dengan  pokok  gaji,  keterlambatan pembayaran  tunjangan  profesi,  sulitnya akses  guru  honorer  di  daerah  untuk memperoleh SK inpassing
Setelah  guru  menerima  sertifikasi maka  dilakukan  monitoring.  Dari  fakta hasil  penelitian  sangat  disayangkan  guru yang  dipantau  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  adalah  guru  SD  yang  berada perkotaan. Jasman menjelaskan kondisi ini berkaitan dengan masalah dana. Tidak ada dana khusus untuk
pemantauan/monitoring.  Monitoring  guru sertifikasi  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara menggunakan lembar instrumen
pemantauan  guru  yang  bersertifikasi. Lembar instumen terlampir. Dalam instumen  tersebut  guru  harus  membuat  27 perangkat administrasi mengajar.
Berdasarkan  observasi,  kedelapan informan  mengeluhkan  beratnya  membuat 27  perangkat  administrasi  guru  kelas tersebut.  Terlihat  di  wajah  kelelahan karena  mereka  harus  lembur  baik  di sekolah  dan  dilanjutkan  di  rumah.  Beban kerja  guru  24  jam/minggu  ditambah  guru harus  membuat  perangkat  administrasi pembelajaran membuat informan
kelelahan. Dari observasi peneliti terhadap instrumen  itu  masih  ditemui  beberapa kejanggalan: 1. Beberapa format masih
membinggungkan. Misalnya buku informasi  penilaian  dan  daftar  nilai,  buku pelaksanaan  harian  dengan  agenda  harian. Isinya  dari  kedua  format  itu  sebenarnya sama,    tapi  mengapa  harus  dibuat  dalam format yang berbeda.
2.  ada  item  dari  perangkat  adminstrasi yang  sulit  diterapkan  di  sekolah  dasar. Seperti  buku  ulangan  bergilir,  sangat sulit  diterapkan  di  SD  terutama  untuk kelas rendah.
3.  melihat  kondisi  sekolah  ada,  seperti  di SD N 17 Argamakmur, sistem pembelajaran  tidak  mengunakan  guru kelas  tapi  guru  bidang  studi,  dan memiliki guru BK (bimbingan konseling).  Ada  item  laporan  penilaian ahlak    dan  kepribadian,  yang  memiliki data  tersebut  jelas  guru  BK  dan  bukan guru bidang studi.
Dari  berbagai  masalah  di  atas,  Snr selaku penguru KKG gugus 1  mengatakan bahwa dalam KKG akan dibahas beberapa format yang membinggungkan.
Pada  tanggal  18  Februari  2013 dilakukan  supervisi  guru-guru  sertifikasi. Di  SD  N  17  Argamakmur.  Supervisi dilakukan oleh pengawas sekolah.
Berdasarkan FGD (Focus Group
Discussion)  tanggal  28  Februari    JW
(pengawas)  mengatakan  bahwa  supervisi dilakukan untuk menilai kinerja guru yang sudah  bersertifikasi  dan  sebagai  bahan pemetaan LPMP.
Ditahun  2011  ini  Dirjen  PMPTK membentuk UPM (Unit Pelayanan
Masyarakat). UPM berfungsi sebagai pusat informasi  umum  tentang  pelaksanaan sertifikasi guru, mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara  sertifikasi  guru,  pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal)  tentang  pelaksanaan  sertifikasi guru. Keberadaan UPM sebenarnya sangat penting untuk memonitor proses implementasi  kebijakan  sertifikasi,  namun sangat  disayangkan  dirjen  PMPTK  selaku lembaga  yang  membentuk  UPM  belum mensosialisasikan  keberadaan  lembaga  ini secara maksimal.
2. Sertifikasi dan Kinerja Guru
Sertifikasi guru dalam jabatan adalah  kebijakan  pemberian  sertifikat pendidik  kepada  guru  yang  masih  aktif mengajar (on  the  job) yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  14  tahun  2005. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru  dan  dosen  .Seyogyanya  guru  yang sudah lulus sertifikasi menunjukkan adanya  perubahan  kinerja  ke  arah  yang lebih  baik.  Kinerja  adalah  fungsi  dari aspek kemampuan ( ability ), aspek psikologis  (persepsi  dan  sikap)  dan kesempatan  ( Opportunity). Kinerja  guru adalah wujud perilaku guru yang merupakan  akumulasi  dari  fungsi  aspek individu  (kompetensi),  aspek  psikologis dan  aspek  organisasi  yang  dimiliki  guru dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya(lihat  Gibson,  Mitchel,  dkk, 2007).
Kemampuan mengelola
pembelajaran  tersebut  menyangkut  tiga fungsi  manajerial  yaitu:  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian(lihat Mulyasa, 2009). Hasil observasi menunjukkan  bahwa  perangkat  kedelapan
guru  yang menjadi  informan pokok dalam penelitian ini sudah menunjukkan perangkat administrasi yang baik. Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang mereka  buat  telah  menunjukkan  adanya perubahan  ke  arah  RPP  berkarakter.  Di sekolah  tempat  tugas  informan    telah memiliki  media  pembelajaran  berbasis teknologi  komputer  sehingga  informan telah  menerapkan  pembelajaran  berbasik TIK  (Teknologi  Informasi  Komputer)  dan PAIKEM  (Pembelajaran  Aktif  Inovatif Kreatif  dan  Menyenangkan).Dalam  hal penggunaan media dan sumber pembelajaran  guru  SD  17  Argamakmur sudah dapat mengunakan dan memanfaatkan media yang berbasis komputer.
Kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas profesi adalah kegiatan-kegiatan yang
dapat meningkatkan penetahuan dan kemampuan mengajar  guru  seperti  seminar,  KKG (Kelompok  Kerja  Guru).    Dalam  hal pengembangan  dan  peningkatan  kualitas profesi guru, di Kabupaten Bengkulu telah dibentuk KKG khusus untuk guru sertifikasi.
Selain  aspek  kompetensi,  kinerja juga  dipengaruhi  oleh  aspek  psikologis individu.  Salah  satu  aspek  psikologis adalah  faktor  kepuasan  kerja.  kepuasan kerja  adalah  perasaan  pegawai  tentang menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka.  Kepuasan  kerja  merujuk  pada harapan  seseorang  dengan  imbalan  yang disediakan  pekerjaan,sehingga  kepuasan kerja berkaitan dengan aspek psikologis(lihat Vromm dalam
Muhammad, 2008:36)
Kedelapan  informan  menyatakan perasaan  bahagia  dan  kebangaan    sebagai guru  sekolah  dasar  semakin  bertambah setelah  mereka  menerima  sertifikasi.  Dari fakta  ini  maka  disimpulkan  bahwa sertifikasi  dapat  meningkatkan  harkat
derajat dan martabat guru dalam pandangan masyarakat.
Kedelapan  informan  di  SD  N 17Argamakmur  yang  telah  memperoleh tunjangan  profesi  telah  mempunyai  laptop dan notebook untuk menunjang pengembangan  profesi  sebagai  guru. Dengan  laptop  ini  guru  dapat  membuat perangkat  administrasi  dan  mengajar dengan berbasis pada ICT.
Kinerja guru bersertifikasi juga dapat dilihat  dari  frekuensi  mereka  dalam mengikuti kegiatan seperti diklat, workshop  dan  seminar.  Data  primer penelitian  menunjukkan  bahwa  guru-guru di SDN 17 Argamakmur berusaha meningkatkan  profesionalitas    diri  mereka sebagai guru.
Aspek  organisasi  dapat  dilihat  dari sumber daya dan kepemimpinandan faktor kesempatan.    sumber  daya  adalah  energi pengerak  seperti  sumber  daya  manusia yang produktif. Kepemimpinan menyangkut  peran  kepala  sekolah  dalam mendinamisasikan  bawahannya yaitu guru dan staf.
Stmengatakan
evaluasi kinerja penting  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa besar nilai kerja yang sudah guru dan staf  lakukan dan  apa  yang seharusnya guru  dan  staf  lakukan  kedepan.  Hasil  dari evaluasi kinerja kepala sekolah terhadap 8 guru  yang  sudah  sertifikasi  menyebutkan bahwa  kedelapan  informan  memiliki kinerja  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya. Informan  menjadi  lebih  rajin  dalam menlengkapi  administrasi  pendidikan  dan lebih termotivasi dalam mengajar.
Jika  nilai  kinerja  yang  diberikan kepala  sekolah  SD  N  17  terhadap  delapan informan  adalah  80  berbeda  dengan  nilai kinerja  yang  dilakukan  pengawas  sekolah. Pada  tanggal  18  Februari  2013  dilakukan supervisi  guru-guru  sertifikasi,  Dari  hasil supervisi  tersebut  diketahui  bahwa  pada  8 guru  yang  sudah  disertifikasi  di  SD  N  17 Argamakmur  menghasilkan  bahwa  rata-
rata  dalam  pelaksanaan  pembelajaran sudah  baik.  Nilai  rata-rata  guru  SD  N  17 Argamakmur adalah 78.
Nilai  kinerja  rata-rata  di  kepala sekolah  dan  pengawas  sekolah  adalah  79. Nilai  ini  sangat  jauh  berbeda  dengan  nilai uji kompetensi secara on line. Pada tanggal 6 Agustus 2012, kedelapan guru sertifikasi mengikuti UK (Uji Kompetensi) secara on line.  Dalam  kegiatan  UK  guru  menjawab soal  yang  berkaitan  dengan  profesi  dan pedagogik. Hasil dari nilai UK ke delapan guru  rata-rata  mendapatkan  nilai  55.  Nilai 55  dinilai    masih  minim  sekali  jika dibandingkan  dengan  nilai  passing  grade yang  ditetapkan  oleh  Depdiknas  yaitu 70.Dari  hasil  penilaian  kinerja  praktik mengajar guru-guru memperoleh nilai baik (78).  Nilai  ini  cukup  baik  namun  nilai ujian secara tertulis cukup memprihatinkan nilai  rata-rata  yang  diperoleh  adalah  55. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam implementasi pembelajaran guru-guru telah  baik  namun  ketika  diuji  secara kognitif  hasilnya  masih  di  bawah  standar (passing grade 70).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Mekanisme  sertifikasi  guru  dalam jabatan    di  kabupaten  Bengkulu  Utara telah  dilaksanakan  dengan  baik  walaupun masih  ditemui  beberapa  kendala-kendala di lapangan.
Secara  umum  kinerja  guru  SD  N  17
Argamakmur    yang  sudah  bersertifikat pendidik  telah  menunjukkan  perubahan positif  meski  belum  dapat  memuaskan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah  dan  lembaga  swasta  (dewan pendidikan).

## Saran
Perlu  adanya  pemantauan  guru sertifikasi  secara  terpadu  dan  berkala. Pemantauan  dilakukan  secara  merata.
Pemantauan  perlu  disupport  pendanaan dari  Pemerintah  Daerah  sehingga  proses pemantauan dapat dilakukan secara maksimal.
Dalam pembayaran tunjangan profesi,  guru  harus  memperoleh  hak tunjangan  profesi  sepenuhnya  yaitu  sesuai dengan  gaji  pokok  dan  dalam  setahun harus dibayarkan 12 bulan tanpa tertunda.
Instrumen pemantauan guru sertifikasi  perlu  disederhanakan  sehingga tidak  memberatkan  guru.27  insturmen adminsitrasi guru kelas bagi guru sertifikasi  ditambah  beban  kerja  guru  24 jam/minggu  cukup  membuat  kelelahan bagi  guru  maka  beban  kerja  guru  24 jam/minggu untuk guru kelas dikaji ulang, misalnya  dengan  memasukkan  tugas  wali kelas  sebagai  salah  satu  bentuk  beban kerja guru
Idealnya  guru  yang  dinyatakan lulus sertifikasi adalah guru yang sebelumnya  sudah  profesional.  Bukan keprofesionalan  hasil  Diklat  dan  bukan pula  sebaliknya  keprofesionalan  yang diraih dengan jalan pintas atau dengan cara yang  tidak  profesional,  sehingga  uji sertifikasi  lebih  memiliki  makna  bukan sebagai  kesempatan  mendapatkan  sesuatu tetapi  sebagai  pengakuan atas pengalaman profesional  guru.  Dengan  demikian,  maka perjuangan  yang  paling  bukan  meraih sesuatu dari sertifikasi tetapi mempertahankan dan meningkatkan kualitas sebagai guru profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arikunto,  Suharsimi.  (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,  Edisi  Revisi. Jakarta: VIRhineka Cipta.
Bungin Burhan. (2009). Penelitian Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,
Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial
Lainnya. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset.
Mulyana,  Deddy.  (2008). Pengantar  Ilmu Komunikasi. Bandung:  PT Rosda. Muhammad,  Fadel.  (2008). Reinventing Local  Government,  Pengalaman Dari  Daerah. Jakarta: PT.  Elex Media Komputindo.
Moleong, J Lexy. (2009). Metode Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi. Bandung: PT Rosda Karya. Muslich, Masnur. (2007). Sertifikasi Guru Menuju  Profesionalisme  Pendidik. Jakarta:  PT Bumi Aksara. Mulyasa. (2009). Standar Kompetensi dan Sertifikasi  Guru. Bandung:    PT Remaja Rosdakarya. Nugroho,  Riant.  (2010). Public  Policy,
Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen  Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nawawi,  Ismail.  (2007). Public  Policy, Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori dan Praktek. Surabaya: PNM. Parson,  Wayne.  (2006). Public  Policy
Pengantar  Teori  dan  Praktek, Analisis Kebijakan. Jakarta:
Kencana.
Suharto,  Edi.  (2010). Analisis  Kebijakan Publik,  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  Sosial. Bandung:  CV
Alpabetha Bandung. Wahyono, Iman. (2010). Perilaku Organisasi. Yogyakarta:  Graha Ilmu.

## Hasil Penelitian
Nova Aris Setiawan. (2008). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Kudus. Mulyono. (2009). Implementasi Kebijakan Sertifikasi  Guru  Sekolah  Dasar  di Kabupaten Kudus.

## Dokumen
Balitbang Depdiknas 2004, Pusat Data dan Informasi
Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditendik  PMTK),  2008,    Penilaian Kinerja Guru Buku  Panduan  Sertifikasi  Tahun  2009, Dinas  Pendidikan  Nasional  Kabupaten Bengkulu Utara Buku  1  Pedoman  Penetapan  Peserta Sertifikasi  Guru  Dalam  Jabatan  Tahun 2011
Buku  modul  Sertifikasi  Guru  Dalam Jabatan Depdiknas Rayon 3 UNIB  Tahun 2009
Buku  Pedoman  penyaluran  tunjangan profesi  melalui  dana  desonsentrasi  yang diterbitkan  oleh  Direktorat    Profesi Pendidik dan Direktoran Jenderal
Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan
Buku  2  Pedoman  Pelaksanaan  Penilaian Kinerja Guru Kemendiknas