## PROSEDUR PELAPORAN IURAN UPAH TENAGA KERJA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN BARAT
Fathan Ariq 1* , Nuri Aslami 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: 1) fathanariq1@gmail.com , 2) Nuriaslami@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  terkait prosedur pelaporan  iuran  upah  tenaga  kerja dan    unsur    pengendalian    internal    pada    iuran  upah  tenaga  kerja  agar  tujuan  perusahaan  dapat tercapai.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan variabel yang relevan,  akurat,  dan tepat waktu.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  a)  BPJS  Ketenagakerjaan Cabang  Medan  Barat  menyebutkan  penerimaan  kas  atau  kas  dari  pendapatan  usahanya  dengan melaporkan iuran upah tenaga kerja. b) Pelaporan iuran upah tenaga kerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Medan  Barat  sudah  baik.  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Medan  Barat dapat  membagi  fungsi  laporan  iuran  menjadi  empat  fungsi,  yaitu  fungsi  administrasi,  fungsi keuangan, fungsi teknologi, dan informasi, serta fungsi pemasaran. c) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Barat melaksanakan seluruh penerimaan kas masuk, dokumen, atau formulir yang disusun berdasarkan NPP dan seluruh penerimaan iuran baik melalui pos giro maupun perusahaan langsung disetorkan langsung ke bank setiap hari.
Kata  kunci:  BPJS  Ketenagakerjaan,  Jamsostek,  Kontribusi  Upah  Tenaga  Kerja,  Pengendalian Internal, Tenaga Kerja

## Abstract
This study aims to analyze the procedures for reporting labor wage contributions and elements of internal control on labor wage contributions so that the company's goals can be achieved. This type of  research  is  descriptive  qualitative  research,  using  primary  data  and  secondary  data.  Data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this study is descriptive and uses relevant, accurate, and timely variables. The results showed that: a) BPJS Employment of West Medan Branch Office mentioned cash or cash receipts from its business income by reporting labor wage contributions. b) The reporting of labor wage contributions carried out  by  the  BPJS  Employment  of  West  Medan  Branch  Office  is  good.  BPJS  Employment  of  West Medan  Branch  Office  can  divide  the  contribution  report  function  into  four  functions,  namely  the administrative  function,  the  financial  function,  the  technology  function,  and  information,  and  the marketing function. c) BPJS Employment of West Medan Branch Office carries out all incoming cash receipts,  documents,  or  forms  prepared  based  on  the  NPP  and  all  contribution  receipts  either through current accounts or companies are directly deposited directly to the bank every day.
Keywords: BPJS Employment, Internal Control, Jamsostek, Labor, Labor Wage Contributions

## 1. PENDAHULUAN
Karyawan  lebih  cenderung  bekerja  berjam-jam  dan  menghasilkan  pekerjaan  yang berkualitas  ketika  mereka  tahu  bahwa  mereka  dilindungi  dari  bahaya  di  tempat  kerja. Manajemen  dapat  membantu  menjaga  ketenangan  pekerja  dan,  pada  gilirannya, meningkatkan produktivitas dengan menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk bisnis, ini berarti peningkatan produktivitas dan operasi yang lebih lancar. Perusahaan harus  memberikan  kompensasi  kepada  pekerja  dan  keluarganya  atas  kemungkinan kehilangan pekerja. Kerugian terkait kecelakaan termasuk dalam kategori ini.
Salah satu opsi yang dihadirkan pemerintah untuk memberikan solusi manajemen risiko agar  pegawai  dapat  menanggung  sendiri  biayanya  adalah  program  Jamsostek.  Tagihan adalah produk sampingan dari pembayaran reguler. Sebenarnya, karena biaya dipotong dari gaji bulanan pekerja, uang itu menjadi milik pekerja dan tidak berada di bawah kendali siapa pun.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan  Kematian  merupakan  empat  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  (BPJSTK)  (JK).  Peserta  atau  pelaku  usaha dalam program ini bertanggung jawab atas pembayaran iuran bulanan tepat waktu. Dengan kata lain: BPJS Ketenagakerjaan mengelola uang yang telah disumbangkan oleh kliennya ke dana tersebut. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dan dikelola untuk mendorong ekspansi  ekonomi  dan  menciptakan  peluang  baru  bagi  pekerja.  Kecilnya  keuntungan Jamsostek  dari  usaha  tersebut  akan  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan  dan  strategi investasi perusahaan. Rendahnya gaji atau upah yang diterima oleh tenaga kerja dan akibat kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  terkait  dengan  pelaporan  upah  yang sebenarnya  berkontribusi  pada  rendahnya  akumulasi  iuran.  Namun,  banyak  perusahaan belum menjadi peserta, yang merupakan kontributor utama masalah.
Berdasarkan      latar      belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis terkait prosedur pelaporan  iuran  upah  tenaga  kerja  dan  unsur  pengendalian  internal pada  iuran upah tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Penerimaan Iuran Upah Tenaga Kerja
“Sistem  dan  prosedur  dapat  dipahami  secara  berbeda.  Menulis,  menggandakan, menghitung,  mengkode,  merekam,  memilih  (mengklasifikasikan),  mentransfer,  dan membandingkan adalah semua contoh prosedur yang digunakan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku harian, dan buku besar, yang membentuk sistem (Mulyadi, 2001).
Untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, uang  tunai dapat  disimpan di  bank untuk nilai nominalnya dan ditarik setiap saat; itu juga berfungsi sebagai media pertukaran dalam konteks lain (Baridwan, 1992). Sedangkan kas diartikan sebagai uang tunai ditambah barang atau sumber lain (keamanan) yang segera tersedia untuk memenuhi kewajiban oleh Sarwoko dan Abdul Halim (Baridwan, 1992).
Menurut  BPJS  Ketenagakerjaan,  penerimaan  tunai  atau  tunai  dari  pendapatan  usaha diterima  melalui  pelaporan  iuran  upah  tenaga  kerja,  yaitu  pekerja  dari  pengusaha  peserta BPJS Ketenagakerjaan menyetorkan upahnya ke kantor BPJS melalui pembayaran langsung atau  melalui  bank  dan  platform  lain  yang  bekerja  di  kerjasama  dengan  BPJS
Ketenagakerjaan. Pembayaran untuk bulan sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya. Arus kas masuk BPJS berasal dari penagihan piutang.

## 2.2. Sistem Penerimaan Kas dari Piutang
Proses  penagihan  piutang  usaha  dapat  menggunakan  komputer  yang  membentuk metode    pelaporan    upah,    yaitu  pengolahan    harian    input    data    piutang    usaha  yang menggunakan   terminal,   yaitu   menjelaskan   proses   penagihan   piutang   bila perusahaan memiliki  beberapa  terminal  yang  masing-masing  digunakan  untuk memasukkan  koleksi catatan  transaksi  yang  berbeda. Satu komponen sudah cukup. Operator menerima data dan memprosesnya. Selain itu, laporan AR harian dan pembaruan file master AR menunjukkan pemeliharaan  file  master  AR.  Ketika  volume  transaksi  harian  rendah,  prosedur  ini  dapat dilakukan  pada  jadwal  yang  lebih  sering,  seperti  seminggu  sekali.  Ada  dua  opsi  untuk memproses  transaksi  masuk  untuk  memperbarui file induk  piutang  pada  periode  tertentu (selain harian)  (Baridwan, 1994):
1.  File transaksi piutang memproses bukti transaksi setiap hari.
2.  Bukti  file  transaksi  piutang  dikumpulkan  untuk  jangka  waktu  yang  akan  diproses secara bersamaan. Dana untuk piutang diperoleh melalui penjualan pinjaman.
Pengendalian  internal  yang  baik  memastikan  bahwa  semua  uang  tunai  dari  piutang debitur  disimpan  langsung  di  bank,  yang  dapat  digunakan  untuk  membayar  tagihan  atau melakukan penyetoran. Piutang dapat dikonversi menjadi mata uang keras dengan salah satu dari tiga cara: akuntansi perusahaan, surat biasa, atau rencana loker (Shatu, 2016).

## 2.3. Unsur Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  wajib  sangat  diperlukan  seiring  dengan  tumbuh  dan berkembangnya  transaksi  di  organisasi  atau  perusahaan.  Pengendalian  internal  adalah sebuah  kebijakan  dan  prosedur  untuk  melindungi  aset/aktiva  atau  kekayaan  suatu perusahaan dari segala bentuk tindakan usaha yang akuratserta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimanamestinya oleh  seluruh karyawan atau pegawai (Hery, 2014).
Berikut ini adalah komponen-komponen sistem pengendalian internal atas penerimaan kas atau uang dari pelunasan piutang.
a. Organisasi
1) Tidak boleh ada tumpang tindih antara akuntansi, penagihan, dan penanganan kas.
2) Penerimaan kas harus ditangani secara independen dari pembukuan.
3) Prosedur untuk mengotorisasi tindakan dan menyimpan catatan.
4) Peminjam  harus  mengirimkan  cek  atau  melakukan  pemindahbukuan  untuk melakukan pembayaran (giro bilyet).
5) Hanya  berdasarkan  daftar  piutang  yang  dapat  ditagih  dari  departemen  akuntansi, departemen penagihan berusaha untuk menagih pembayaran.
b. Praktik yang sehat
1) Penghitungan  kas  harus  dicatat  dan  semua  dana  harus  disetorkan  ke  bank  tanpa penundaan.
2) Asuransi  adalah  kebutuhan  bagi  mereka  yang  bekerja  di  bagian  penagihan  atau sebagai kasir.
3) Perusahaan harus mengasuransikan semua uang tunai dalam perjalanan (di tangan kasir dan kolektor). (Hery, 2014)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Metodologi dan Lokasi Penelitian
Pendekatan  kualitatif  dan  deskriptif  digunakan  untuk  penelitian  ini.  Untuk menggambarkan dan meringkas kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial di masyarakat yang diteliti, dan untuk membawa realitas tersebut ke depan sebagai ciri, karakteristik, sifat, model,  tanda,  atau  deskripsi  kondisi,  adalah  tujuan  kualitatif.  penelitian  menggunakan pendekatan  ini  (Bungin,  2007).  Metode  yang  digunakan  adalah  fenomenologi,  dengan investigasi yang terjadi di setting alami untuk menghilangkan hambatan untuk mendapatkan wawasan  tentang  fenomena  yang  sedang  dipelajari.  (Creswell  &  Creswell,  2017) menyebutkan bahwa“dalam studi fenomenologi, yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui  deskripsi  dari  orang  yang  menjadi  partisipan  penelitian  sehingga  peneliti  dapat memahami pengalaman hidup partisipan”.Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan  pihak-pihak  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  berhubungan  dengan  konsep penelitian  ini.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Medan Barat.

## 3.2. Sumber Data
Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan di sini.
1) Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  iuran  upah  tenaga  kerja  untuk BPJS Ketenagakerjaan merupakan data primer, artinya dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
2) Secara umum, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain subjek studi utama, seperti dokumen terkait, literatur, dll.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut (Sugiyono, 2014),teknik pengumpulan data merupakan langkah  yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui  teknikpengumpulan  data,  tidak  mungkin  akan  mendapatkan  data  yang memenuhi  standar data  yang ditetapkan. Teknik  pengumpulan data yang  ditempuh  dalam penelitian  ini  adalah  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  pengamatan/ observasi ( observation ),dan dokumentasi ( documentation ).

## 3.4. Teknik Analisis Data
Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  sehingga  melalui  proses  tersebut diperoleh uraian mengenai iuran upah tenaga kerja bagi BPJS Ketenagakerjaan. Miles dan Huberman(2014)  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  alur  kegiatan  dalam  analisis  data,  yaitu pereduksian  data,  penyajian  data,  serta  penarikan  simpulan  atau  verifikasi  (Husaini  & Purnomo, 2009).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Deskripsi Kegiatan
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  Cabang  Medan  Barat merupakan tempat praktik magang yang terletak di Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Medan Barat, Sumatera Utara. adalah alamat kantor. Dari 22 Februari hingga 22 Maret 2021, pekerja magang akan bekerja selama sebulan penuh. Penulis bekerja sebagai pegawai  magang  di  bagian  Kepesertaan  kantor  BPJS  Medan  Barat.  Penulis  bertanggung jawab  untuk  membuat  surat  kepesertaan,  mencatat  berkas  peserta,  mendaftarkan  peserta pada sistem Smile untuk jasa konstruksi, menyusun data peserta di excel, memverifikasi data upah tenaga kerja pada sistem Smile, dan mengisi slip setoran peserta untuk Bank Mandiri selama kursus satu bulan.
Program  magang  beroperasi  Senin  sampai  Jumat,  8  pagi  sampai  5  sore.  Penulis melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh  staff  BPJS  Cabang  Medan  Barat  dan  mengikuti semua  aturan  dan  protokol  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan.  Penulis  aktif  di  lapangan, sehingga mampu mengamati permasalahan di BPJS Cabang Medan Barat dan menawarkan solusi. Keberhasilan magang ini tergantung pada kerjasama dan etika semua yang terlibat.
Metode  Pelaporan  Iuran  Upah  Pegawai  pada  Program  Jaminan  Sosial  di  BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Medan  Barat  Melalui  observasi  partisipan  dan  wawancara mendalam,  permasalahan  yang  mengganjal  BPJS  Ketenagakerjaan  telah  teridentifikasi. Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Pensiun  (JP),  dan Jaminan Kematian adalah empat pilar yang menjadi pilar BPJS Ketenagakerjaan (JK). Bisnis atau peserta dalam program ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran bulanan tepat waktu.
Iuran  dari  peserta  digunakan  untuk  mengelola  dana  di  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dana yang  terkumpul  dikelola  dan  diinvestasikan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  pekerja.  Kemampuan  Jamsostek  untuk mengelola  dan  mengembangkan  dananya  melalui  investasi  akan  berkurang  jika  hanya menerima iuran dalam jumlah kecil. Rendahnya gaji atau upah yang diterima pekerja dan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  terkait  pelaporan  upah  sebenarnya merupakan faktor penyebab rendahnya akumulasi iuran.
Iuran biasanya dibayar tepat waktu oleh anggota. Jika terlambat, akan dikenakan biaya keterlambatan.  Hal  ini  memerlukan  kewaspadaan  terus  menerus  dari  pihak  BPJS Ketenagakerjaan,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  surat  pemberitahuan  tagihan  iuran  dan panggilan  telepon  kepada  setiap  peserta  untuk  memastikan  bahwa  iuran  mereka  dibayar. Manfaat jaminan sosial seseorang dapat berkurang jika terlambat melakukan pembayaran. File di bawah ini adalah bahan tambahan untuk informasi kontribusi yang disajikan di atas.

## 4.2. Proses iuran Jamsostek
1.  Pemberi kerja resmi non-pemerintah harus menyerahkan kontribusi bulanan mereka kepada  karyawan  mereka  selambat-lambatnya  tanggal  15  bulan  berikutnya  setelah bulan kontribusi yang relevan, dengan tanggal dukungan untuk semua karyawan dan untuk diri Anda sendiri. Jika tanggal 15 jatuh pada akhir pekan atau hari libur, biaya akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Jika pembayaran terlambat lebih dari satu bulan, akan dikenakan denda sebesar dua persen (2% per bulan) dari jumlah total yang terutang. Segala sanksi yang timbul akan ditanggung oleh perusahaan. Administrasi Jaminan Sosial memiliki pandangan lain tentang biaya yang terlambat.
2.  Mereka  yang  tidak  digaji  harus  mendirikan  wadah  atau  kelompok  pada  tanggal  15 bulan berikutnya setelah bulan kontribusi yang relevan untuk memberikan kontribusi mereka. Jika tanggal 15 April jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## 4.3. Bagian Keuangan
1.  Bisnis mengirimkan kabar ke departemen keuangan bahwa pembayaran angsuran telah dilakukan, baik secara elektronik atau melalui permintaan pos.
2.  Bank  berfungsi  sebagai  titik  acuan  bagi  penyelenggara  acara,  dan  departemen keuangan melacak uang saat dibagikan.
3.  Semua pembayaran tunai dari catatan diproses dan dicatat oleh kantor keuangan.
4.  Tim utang usaha memperbarui database SIPT setelah menerima pembayaran.
5.  Tanda terima pembayaran debitur dikeluarkan oleh bagian keuangan dan diteruskan ke bagian pemasaran untuk didistribusikan.

## 4.4. Bagian Administrasi
1.  Perusahaan yang menerima transfer bank atau wesel untuk membayar biaya mereka sering mengirimkan surat pemberitahuan ke departemen ini.
2.  Ketika  iuran  dibayar  dengan  wesel,  tim  administrasi  memverifikasi  transaksi  dan memberi tahu departemen keuangan, yang kemudian menyetorkan dana ke rekening operator. Porsi administrasi dihitung berdasarkan selisih antara jumlah nominal yang diterima  untuk  pembiayaan  dengan  rincian  iuran  pengusaha  (JKK,  JHT,  JKM,  dan JPK).
3.  Bagian  Tata  Usaha  menghitung  tarif  JKK  yang  dibebankan  kepada  pemilik  usaha sesuai dengan sifat usahanya dan bahaya yang melekat pada pekerjaannya. Informasi penyelesaian klaim berdasarkan kontribusi tertutup pengusaha dimasukkan ke dalam sistem oleh Bagian Teknologi dan Informasi sesuai instruksi dari Bagian Administrasi.

## 4.5. Bagian Teknologi dan Informasi
1.  Departemen  ini  bertanggung  jawab  untuk  entri  data,  pengarsipan  dokumen,  dan memberikan bukti pembayaran piutang.
2.  Setelah  semua  informasi  yang  relevan  dimasukkan,  bagian  ini  akan  siap  untuk memverifikasi formulir kepesertaan (DS/PSJHT, rekonsiliasi jaminan, KPK, KPJ, dan lain-lain) yang harus dikirimkan kepada pengusaha melalui bagian pemasaran.

## 4.6. Bagian Pemasaran
1.  Divisi  pemasaran  memasok  katalog  dan  dokumen  yang  diperlukan  kepada  pemilik bisnis.
2.  Tim pemasaran mengirimkan formulir ke perusahaan yang mengikuti promosi setelah menerimanya  dari  departemen  teknologi  dan  informasi  dan  tim  keuangan,  masing- masing.
3.  Data iuran anggota yang akurat secara faktual dapat dikumpulkan dari agen lapangan.

## 5. KESIMPULAN
Uang  tunai  atau  uang  yang  diterima  dari  usaha,  seperti  pelaporan  iuran  upah  tenaga kerja,  dianggap  pendapatan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  cabang  Medan  Barat.  Ini  karena pembayaran iuran pemilik bisnis selalu dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo, sebagaimana ditentukan dalam pedoman pelaporan iuran.
Pelaporan upah dan iuran yang dilakukan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan di Medan Barat cukup memuaskan. Fungsi pelaporan iuran di kantor BPJS Ketenagakerjaan  Medan Barat dapat dirinci menjadi empat sub komponen yaitu administrasi, keuangan, teknologi, dan pemasaran.
Semua  kontribusi  yang  diterima  melalui  cek  pos  atau  melalui  perusahaan  langsung disetorkan ke bank setiap hari, dan semua penerimaan kas, dokumen, atau  formulir diatur dengan rapi berdasarkan NPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Z. (1992). Intermediate Accounting, th 6 Edition. BPFE, Yogyakarta . Baridwan,  Zaki.  (1994). Sistem  Informasi  Akuntansi:  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode . Edisi B. BPFE, Yogyakarta.
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi. Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social, Jakarta: Kencana Prenama Media Group . Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications. Hery, S. E. (2014). Pengendalian Akuntansi dan Manajemen . Kencana. Husaini,  U.,  &  Purnomo,  S.  A.  (2009).  Metodologi  penelitian  sosial. Jakarta:  PT  Bumi Aksara .
Mulyadi, M. S. (2001). Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi ke-3. Salemba Empat. Jakarta . Shatu, Y. P. (2016). Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran . Lembar Langit Indonesia.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Alfabeta.