## Prostitusi AnAk LAki-LAki sebAgAi kegAgALAn PerLindungAn AnAk
Laurensius Arliman s sekolah tinggi ilmu Hukum (stiH) Padang Email : laurensius@yahoo.co.id

## Abstract
Child Protection is the key to the success of a country in the future, because children are the future generation of the nation. If it had been negligent care of a child, can guarantee a country it will be destroyed in the future, because there is no future generations. At this time many children being the object of sexual exploitation, not just the girls who made the object of sexual gratification by an adult male, a boy had already become victims of sexual abuse by an adult male, who has a deviant behavior. This paper tries to explain how the criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children? how to organize the protection of children well? and to socialize the concept of sustainable child protection. This research method  is  normative.  From  the  results  of  the  study  found  that offenders who commit sexual violence against boys under the age will be sanctioned in accordance with existing rules in the Code of Penal (Penal Code) and the Law on Child Protection. In restructuring the protection of children to be free from sexual violence, then any party relating to children, must work together. Introduced the concept of child protection is a concept that supports the fulfillment of children in daily practice, not just in any written rule.
Key words : Child, Failure, Protection, Prostitution.

## Abstrak
Perlindungan  Anak  merupakan  kunci  kesuksesan  sebuah negara di masa depan, karena anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Jika sudah lalai mengurus anak, bisa dijamin sebuah negara itu akan hancur di masa depan, karena tidak ada generasi penerusnya. Pada saat ini anak banyak dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan hanya anak perempuan saja yang dijadikan objek pemuas seksual oleh seorang laki-laki dewasa, anak laki-laki pun sudah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak?  bagaimana  menata  perlindungan  anak  dengan  baik? serta  mensosialisasikan  konsep  perlindungan  anak  yang berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa pelaku yang melakukan kekerasan  seksual  terhadap  anak  laki-laki  dibawah  umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang  Perlindungan  Anak.  Dalam  menata  perlindungan anak  agar  terbebas  dari  kekerasan  seksual,  maka  setiap pihak  yang  berkaitan  dengan  anak,  wajib  bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung pemenuhan anak didalam praktek keseharian, bukan hanya didalam aturan tertulis saja.
kata kunci : Anak, Kegagalan, Perlindungan, Prostitusi.

## Pendahuluan
Sangat  tidak  beruntung  anak  Indonesia  pada  zaman ini,  jika  kita  menonton  televisi  dan  menyaksikan  berita,  kita melihat  perlindungan  anak  sangat  memilukan  sekali,  jika  kita baca media massa baik cetak ataupun elektronik kita melihat di daerah mana pun di Indonesia, anak-anak tidak lagi diberikan perlindungannya  secara  semestinya.  Terjadi  ketidakadilan didalam  penegakan  perlindungan  anak  di  Indonesia,  yang dikatakan  sebagai  sebuah  Negara  hukum  yang  berdemokrasi dan  berasaskan  Pancasila.  Sungguh  miris  hal  ini  terjadi di  Indonesia.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 273
Seolah-olah  kita  semua  menutup  mata  terhadap perlindungan  anak  di  Indonesia,  sadar  atau  tidak  sadar  kita mengetahui bahwa penerus bangsa ini adalah anak-anak yang sekarang perlindungannya tidak terpenuhi. 5 (lima), 10 (sepuluh) atau  15  (lima  belas)  tahun  lagi  mereka  akan  menjadi  dewasa, dan merekalah “anak-anak Indonesia” yang memegang tonggak es-tafet  negara  dan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Jangan  sampai  perlindungan  anak  terabaikan, sehingga ini menjadi bom atom yang siap meledak kapan saja, tanpa bisa dijinakan.
Lihatlah hari ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran perlindungan  anak,  dari  hak  anak  tidak  dipenuhi,  anak dieksploitasi  secara  pribadi  atau  massal  demi  kepentingan segelintir  rang,  anak  terjerumus  dalam  dunia  hitam  atau kriminal, bahkan banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual,  pemukulan  yang  dampaknya  bisa  cacat  permanen bahkan  menghilangkan  nyawa  anak.  Hal  ini  seperti  menjadi tontonan sehari-hari yang bisa kita nikmati atau yang kita baca, namun menjadi sebuah pertanyaan klasik, apa yang sudah kita lakukan terkait hal tersebut? Jawaban ini tentunya tidak perlu dijawab,  tapi  cukup  renungkan  saja  di  dalam  pemikiran  dan perbuatan kita sehari-hari.
Apakah dengan banyaknya aturan hukum yang mengatur hukum perlindungan anak, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang-Undang  Hukum  Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protolol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an  Child  Pornography (Protokol  Opsional  Konvensi  Hak-Hak
Anak) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  bahkan  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri, sudah  menyatakan  bahwa  anak  aman  dilindungi  di  dalam tumbuh kembangnya di Indonesia? Tentulah jawaban ini Cuma 2  (dua)  pilihan  yaitu  iya  atau  tidak,  dengan  penjelasan  yang nantinya sangat panjang sekali didalam perdebatannya.
Perkembangan  sekarang  anak-anak  banyak  anak  yang dieksploitasi secara ekonomi untuk menempatkan keuntungan semata  oleh  para  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. Lihat  saja  disekitar  kita  banyak  anak-anak  yang  dipekerjakan menjadi  buruh  dengan  total  kerja  yang  sangat  banyak  sekali, diluar  kemampuannya  sebagai  anak  yang  semestinya.  Selain itu anak juga banyak dieksploitasi oleh para pihak yang tidak bertanggung  jawab  tersebut  atau  bahkan  kepada  orang  tua yang  beralasan  untuk  membantu  perekonomian  keluarganya. Lihat  saja  di  persimpangan  lampu  merah  atau  tempat-tempat umum  di  kota  besar,  banyak  anak  yang  berprofesi  menjadi pengamen atau menjadi pengemis untuk mengumpulkan uang recehan  atau  uang  ribuan  yang  diberikan  oleh  masyarakat. Hal  ini  dianggap  menjadi  fenomena  yang  biasa  saja  di  dalam perkembangan  kehidupan  sekarang,  bahkan  di  saat  hari  raya idul fitri jumlah anak yang menjadi pengemis atau pengamen semakin  meningkat  sekali,  karena  banyak  masyarakat  yang beragama  Islam  memberikan  zakat  nya  kepada  seorang  anak yang dianggap mereka layak untuk diberi.
Fenomena  yang  sekarang  menjadi  gunung  es  dan siap  mencair  adalah  fenomena  eksploitasi  anak  perempuan oleh  beberapa  yang  tidak  bertanggungjawab,  dimana  anak perempuan  dijadikan  objek  pemuas  nafsu  lelaki  bejat,  atau menjadi Pekerja Seks Komersial. Dimana pelaku yang membawa anak  perempuan  tersebut  yang  biasanya  disebut  germo  alias mami  atau  papi  akan  meraup  keuntungan  yang  sangat  besar
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 275
untuk  memperdagangkan  anak  tersebut  kepada  lelaki  bejat tersebut. Hal ini juga akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  selain  diatur  oleh  undang-undang  yang telah disebutkan di atas.
Perkembangannya  anak  laki-laki  pun  menjadi  objek yang  ikut  terjerumus  dalam  kasus  ini,  dimana  anak  laki-laki akan  dijual  kepada  tante-tante  girang  yang  tidak  puas  akan nafsu  seksnya.  Jika  kita  mengikuti  perkembangan  berita  yang ditayangngkan di media elektronik atau cetak, kita melihat anak laki-laki akan diundi seperti “kocok arisan”, siapa yang keluar dial  ah  yang  akan  mendapatkan  anak  laki-laki  yang  diundi dalam  komunitas  mereka  tersebut,  untuk  menemani  seorang tante-tante  girang  tersebut.  Dan  lebih  gila  lagi,  pada  hari  ini telah  terjadi  penyimpangan  yang  lebih  sangat  gila  di  dalam perkembangan penegakan hukum perlindungan anak, dimana anak  laki-laki  dijadikan  objek  pelayan  nafsu  bagi  rang  yang memiliki  penyimpangan  perlilaku  yang  disebut  orang  banyak dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Pada tanggal 30 Agustus 2016 hari selasa, Bareskrim Polri mengungkap  kasus  jaringan  prostitusi  anak  di  bawah  umur untuk  kaum  gay,  di  wilayah  Cipayung,  Puncak,  Bogor,  Jawa Barat.  Kasus  ini  sendiri  pengungkapannya  terbongkar  melalui patroli  cyber.  Dalam  penggerebekan  yang  dilakukan  di  Hotel Cipayung  Asri,  polisi  mengamankan  satu  tersangka  berinisial AR (41 tahun). Selain menangkap AR, polisi juga mengamankan tujuh korban anak laki-laki, enam orang di bawah umur dan satu korban berusia 18 tahun. AR kerap menampilkan foto-foto korban di akun Facebooknya dengan tarif yang telah ditentukan. Kepada pelanggan, mucikari mematok tarif Rp 1,2 juta. Sementara anak- anak korban diberi Rp 100 - Rp 200 ribu. Lebih lanjut Direktur Tindak  Pidana  Ekonomi  Khusus  Bareskrim Polri Brigadir Jenderal  Pol  Agung  Setya  mengungkapkan,  total  korban prostitusi  anak  untuk  kaum  gay  paedofil  terdata  sebanyak 103  orang. Dari  jumlah  itu,  sebanyak  27  di  antaranya  masuk
katergori anak-anak yang berusia 13 hingga 17 tahun. Sementara sisanya  merupakan  laki-laki  usia  dewasa  sekitar  18  hingga  23 tahun.  Hingga  saat  ini,  polisi  telah  menangkap  tiga  tersangka yakni AR, U, dan E 1 .
AR  dan  U  berperan  sebagai  mucikari,  sementara  E sebagai  pengguna,  perekrut,  dan  membantu AR  menyediakan rekening  untuk  menampung  hasil  kejahatannya.  Para  pelaku yang berperan sebagai mucikari berkomunikasi dengan korban melalui  telepon  genggam.  Untuk  mempersiapkan  Anak-anak yang  jadi  korban AR  dan  U  seltap  waktu  siap  untuk  dipesan. Modusnya  adalah  Anak-anaknya  tetap  di  rumah  masing- masing  tetap  lakukan  aktivitas  biasa,  tapi  mereka  komunikasi dengan ponsel, anak-anak ready on call. Para korban, kata dia, berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Penyidik masih melakukan pendalaman informasi dari keterangan yang diberikan pelaku dan korban. Dari sana penyidik bisa mengincar pelaku  lainnya,  dari  muncikari  hingga  pengguna  anak  laki- laki  tersebut.  AR  tersangka  kasus  jaringan  prostitusi  anak  di bawah umur untuk kaum gay, diketahui baru tiga bulan tinggal di tempat kos di Kampung Girangsari, RT 1 RW 8, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 2 .
Dari  keterangan  pemilik  kos  Sukarto  menuturkan, tersangka jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Kepada dirinya,  tersangka  mengaku  bekerja  sebagai  karyawan  sebuah tempat  makan  di  Bogor.  Sukarto  mengatakan,  warga  sekitar terkejut setelah pelaku ternyata terlibat jaringan prostitusi anak di bawah umur. Dalam kesehariannya, kata Sukarto, tersangka sering beraktivitas pada pagi hari. AR terlihat sering membawa anak laki-laki siang hari ke dalam kosnya. Sehari-hari dia tidak suka kumpul atau ngobrol dengan orang-orang sini. Keluar juga
1 Kompas, Korban  Prostitusi  Untuk  Kaum  Gay  Capai  103  Orang,  Usia  13- 23  Tahun, http://regional.kompas.com/read/2016/09/02/14593621/usia.korban. prostitusi.anak.berkisar.13-17.tahun, diakses 2 September 2016 WIB.
2 Kompas, Komentar Pengelola Hotel Soal Bisnis Prostitusi Untuk Kaum Gay Di Bogor, http://regional.kompas.com/read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola. hotel.soal.bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor,  diakses  2  September  2016 WIB.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 277
tidak tentu. Ketua RT setempat Komarudin menambahkan, dalam penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan setumpuk dus berisi kondom. Tersangka sering mengumpulkan anak-anak dua hari  sekali.  Ia  menduga,  tempat  kosnya  itu  dijadikan  sebagai tempat kumpul sebelum melakukan transaksi 3 .
Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap anak sudah gagal di Indonesia, bahkan sampai keluarnya peraturan prseiden  yang  terbaru  pada  tahun  2016  ini  berkaitan  dengan perlindungan anak sebagai korban seksual pun dianggap penulis tetap saja gagal. Sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran perlindungan  anak  di  setiap  darerah  Indonesia,  setiap  saat anak siap diterkam seperti harimau menerkam mangsanya. Hal ini akibat posisi anak yang cukup rentan di dalam kehidupan sosial  bermasyarakat.
Tulisan ini akan mencoba memabahas kegagalan negara di  dalam  pemenuhan  perlindungan  anak  sebagai  generasi penerus bangsa, menyajikan bentuk-bentuk perlindungan anak terutama  menanggulangi  bahaya  prostitusi  di  Indonesia,  dan menggagas  teori  perlindungan  anak  berkelanjutan  terhadap bahaya prostitusi sebagai suatu bentuk rantai yang tidak akan putus dimakan waktu.
Penelitian  karya  ilmiah  ini,  berjenis  penelitian  hukum normatif  ( yuridis  normatif) 4 . Pada  penelitian yuridis  normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi orang  tua  di  dalam  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan. Penelitian ini akan melihat nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue dengan cara pendekatan- pendekatan (approach) yang digunakan, antara lain:
Pendekatan  Perundang-undangan 1. (Statute  Approach).

## Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal
3 Kompas, Tersangka Prostitusi Kaum Gay Sering Bawa Anak Laki-Laki Ke  Kamar, http://nasional.kompas.com/read/2016/09/02/14405741/ tersangka. prostitusi.kaum.gay.sering.bawa.anak.laki-laki.ke.kamar.kosnya, diakses 2 September 2016 WIB.
4 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, h. 30.
yang  mutlak  dalam  penelitian  yuridis  normatif,  karena yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian. Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani 5 yaitu isu perlindungan anak.
Pendekatan  Historis  ( 2. Historical  Approach) .  Pendekatan historis  dilakukan  dalam  kerangka  pelacakan  sejarah lembaga  hukum  dari  waktu  ke  waktu.  Pendekatan  ini sangat  membantu  peneliti  untuk  memahami  filosofi dari  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu.  Disamping itu,  melallui  pendekatan  demikian  penelitian  ini  juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang  melandasi  aturan  hukum  tersebut. 6 Penelitian normatif  yang  menggunakan  pendekatan  sejarah memungkinkan  seorang  peneliti  untuk  memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik  dalam  pemahaman  maupun  penerapan  suatu lembaga  atau  ketentuan  hukum  tertentu 7 yaitu  aturan perlindungan  anak
Pendekatan  Kasus
3. (Case  Approach) .  Berbeda  dengan penelitian  sosial 8 ,  pendekatan  kasus (case  approach), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang dilakukan  dalam  praktik  hukum. 9 Pendekatan  kasus (case approach) tidak sama dengan studi kasus (case study).
5 Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Jawa Timur, Bayu Media Publishing, h. 302.
6 Ibid, h. 126. 7 Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung, h. 332.
8 Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias menjelaskan bahwa Tujuan pokok dari Penelitian Sosial (yang tentunya bersifat ilmiah), adalah menjelaskan gejala- gejala sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, Metode  Penelitian  Masyarakat, Jakarta,  Pusat  Antara  Universitas  Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, h. 19.
9 Johnny Ibrahim, Op.cit, hal 321.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 279
Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan  referensi  bagi  suatu  isu  hukum.  Sedangkan studi  kasus (case  study), adalah  suatu  studi  terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum perlindungan anak.

## Pembahasan
Teori  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  teori  hak asasi manusia dan teori pelindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo 10 , perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. Senada  dengan  itu  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon 11 bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif 12 dan represif 13 . Ada beberapa teori yang penting  dan  relevan  dengan  persoalan  Hak  Asasi  Manusia, antara  lain,  yaitu:  teori  hak-hak  kodrati  ( natural  rights  theory ), teori positivisme ( positivist theory ) dan teori relativisme budaya ( cultural  relativist  theory ).  Menurut  teori  hak-hak  kodrati,  Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang
10 Satijipto Raharjo, 2000 , Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 54. 11 Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, h. 2.
12 Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi. Di  indonesia  belum  ada  pengaturan  khusus  mengenai  perlindungan  hukum preventif. 13 Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan Peradilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke.  Pengakuan  tidak  diperlukan  bagi  Hak  Asasi  Manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber Hak  Asasi  Manusia  sesungguhnya  semata-mata  berasal  dari manusia 14 .  Teori  positivisme  secara  tegas  menolak  pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak  kodrati  sumbernya  dianggap  tidak  jelas.  Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti  dari  peraturan  perundang-undangan  atau  konstitusi yang  dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak  kodrati  menurunkan  gagasan  mereka  tentang  hak itu  dari  Tuhan,  nalar  atau  pengandaian  moral  yang a  priori , kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan  dari  hukum  negara 15 .  Keberatan  lainnya  terhadap teori  hak-hak  kodrati  berasal  dari  teori  relativisme  budaya ( cultural relativist theory ) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperalisme budaya ( cultural imperalism ) 16 .

## Ancaman Pidana bagi orientasi seksual
A.
Pengertian  kekerasan  terhadap  perlindungan  anak menurut Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa: 1) kegiatan yang menunjukkan suatu keuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik lansung atau tidak; 2) pidana: kejahatan dengan kekerasan meliputi  penganiayaan  kekejaman,  pemakaian  senjata  tajam,
14 Todung  Mulya  Lubis,  1993, In  search  of  Human  Rights  Legal-Political Dilemmas  of  Indonesia’s  New Order, 1966-1990 , S.J.D Dissertaion,  (Berkeley:  Boalt H.l Law School  – University of  California, 1990) didalam Satya Arinanto, 2001, Bahan Bacaan Politik Hukum 2 , Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, h. 13.
15 Scott  Davidson,  1994, Hak  Asasi  Manusia,  Sejarah,  Teori  dan  Praktek dalam  Pergaulan  Internasional , Jakarta, Grafiti, h. 40.
16 Ibid , h. 19.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 281
senjata  api,  alat  lain  yang  dipakai  untuk  melukai  penerima tindakan  tersebut;  3)  tindakan  secara  lansung,  menyatakan bahwa anak secara lansung menerima perlakuan fisik sehingga anak  menjadi  korban,  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan hak  asasi  yang  mengakibatkan  kerugian  fisik,  mental,  sosial, tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak; 4) kekerasan tidak lansung, anak secara psikis menjadi tanggung terganggu  akibat  kesaksian  terhadap  kekerasan  diri  seseorang terhadap  orang  lain  melalui  mass  media;  5)  aspek  kesehatan jiwa diakibatkan perlakuan penganiayaan/kekejaman/kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya. Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  narkoba,  alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan  baik  fisik  atau  mental,  anak  yang  menyandang cacat,  korban  penelantaran,  pemerintah  dan  lembaga  negara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan perlindungan  khusus. 17
Homoseksual adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada sesame jenis kelaminnya. Lesbian  merupakan  istilah  untuk  homoseks  perempuan,  gay untuk  homoseks  laki-laki,  dan  biseksula  adalah  orientasi seksual  di  mana  seseorang  memiliki  ketertarikan  baik  kepada laki-laki  maupun  perempuan  sedankan  adalah  laki-laki  yang mematamorafase  dirinya  atau  mengganti  alamat  kelaminnya menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Saat ini homoseksual juga  dikenal  dengan  istilah  LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual, Trannsgender).  Definisi  tersebut  bukan  definisi  mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis  dan  psikologis  dari  seks  dan  gender,  dan  dengan  itu seseorang  mungkin  tidak  seratus  persen  pas  dengan  kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif  perihal  pembedaan  gender  (dan  pembedaan  orientasi
17 Emaliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung, CV. Utomo, h. 46-48.

## seksual)
18 . Homosekualitas dapat mengacu kepada: 1) Orientasi seksual  yang  ditandai  dengan  kesukaan  seseorang  dengan orang  lain  yang  mempunyai  jenis  kelamin  secara  biologis atau  identitas  gender  yang  sama;  2)  Perilaku  seksual  dengan seseorang  yang  sama  tidak  pedulu  orientasi  seksual  atau identitas gender; 3) Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin  dapat  mengacu  kepada  perilaku  homoseksual  atau orientasi  homoseksual.
Ancaman tindakan asusila laki-laki anak dibawah umur oleh  kaum  LGBT  ini  bisa  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan. Definisi  kejahatan  yang  merupakan  produk  sosial,  oleh  para pakar dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan mala probhita dan mala  in  se. Perbuatan  yang  didefinisikan  sebagai mala  probhita menunjuk  pada  perbuatan  yang  tidak  dengan  sendirinya  di pandang buruk, akan tetapi karena hukum mendefinisikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sementara mala in se adalah perbuatan  yang  buruk  dengan  sendirinya,  perilaku  terlarang yang didasarkan kesepakatan atau consensus luas tentang tata atau norma kelakuan bagi satu larangan 19 . Dengan demikian ada perbuatan yang buruk dinilai oleh masyarakat dengan ukuran norma-norma sosial sebagai perbuatan jahat meskipun menurut norma hukum (khususnya hukum pidana) perbuatan itu bukan perbuatan jahat 20 .
Kurun  waktu  dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini  kita sering mendengar informasi baik melalui media cetak, elektronik maupun  media  sosial  tentang  terjadinya  pelecehan  seksual, sodomi  terhadap  anak-anak  Indonesia  yang  menjadi  generasi penerus kita semua. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak  di  Indonesia  sudah  dinyatakan  darurat.  Menurut  ajaran
18 Dayu  Medina, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pengungsi  Homoseksual Berdasarakan Hukum Internasional, Jurnal Yustisia, Universitas Andalas, Volume 22 nomor 2, 2015, h. 39.
19 Frank E. Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh), Jakarta, Kencana, h. 9.
20 Riswan Erfa, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesam  Jenis  Kelamin  (Homoseksual), Jurnal  Arena,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor 2, h. 239.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 283
Islam, anak adalah anugerah dan sekaligus amanat dari Allah swt. Ia berhak hidup sejahtera serta bahagia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan  berhak  memperoleh  pemeliharaan  dengan  penuh kasih  sayang,  sebab  anak  yang  baru  dilahirkan  sampai  usia tertentu belum bisa hidup secara mandiri sehingga memerlukan perawatan dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya 21 .
Lebih lanjut Riswan Erfa menyatakan bahwa perubahan sosial  membawa  permasalahan  hukum  yang  tidak  bisa  kita pyngkiri  pada  era  yang  makin  maju  ini.  Kondisi  demikian membuat  instrument  hukum  pidana  terlihat  ketinggalan  dan kurang  memadai  bagi  perubahan  sosial  itu.  Hal  demikian menurut  hukum  pidana  untuk  mengikuti  perubahan  itu  dan mengatasi permasalahan hukum yang menganggu keseimbangan hukum  di  masyarakat.  Salah  satu  contohnya  adalah  masalah mengenai  perbuatan  cabul  sesama  jenis  kelamin  atau homeseksual.  Perbuatan  cabul  sesame  jenis  atau  homeseksual merupakan  bagian  dari  materi  terkait  norma  kesusilaan. Kejahatan  kesusilaan  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  salah satunya dapat dicermati dalam Bab XIV di Buku ke-II KUHP. Ketentuan memgenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte  handelingen dan  terhadap  perilaku-perilaku  baik dalam  bentuk  kata-kata  maupun  dalam  bentuk  perbuatan- perbuatan  yang  menyinggung  rasa  susila.  Yang  demikian didasarkan pada adanya tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual,  baik  dilihat  dari  perspektif  masyarakat  setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat 22 .
21 Fahrudin Faiz, 2016, Perlindungan Anak, Antra Fitrah dan Uswah Rasulullah, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, h. 64-71.
22 PAF.  Lamintang,  Theo  Lamintang,  2011, Delik-delik  Khusus  Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.
Riswan Erfa juga memandang bahwa hukum menganai perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesame  jenis, dapat kita cermati dari rumusan Pasal 292 KUHP, dimana Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama  kelamin,  yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa pasal ini memiliki unsur subjektif maupununsur objektif. Dijelaskan rindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang dimaksudkan ketentuan pidana yang di atur dalam PAsal 292 KUHP terdiri atas unsur-unsur: a) unsur-unsur subjektif, yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga; b) unsur-unsur objektif, seorang dewasa,  melakukan  tindakan  melanggar  kesusilaan,  seorang anak  belum  dewasa  dari  jenis  kelamin  yang  sama,  kebelum dewasaan 23 . Konsep ini dengan jelas mengatur ancaman pidana bagi  orang  dewasa  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum dewasa tersebut memiliki jenis kelamin yang  sama  dengannya.  Sementara  kenyataan  dimasyarakat menunjukkan perkembangan komunitas homoseksual, baik gay maupun  lesbiab  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Berdasarkan konsep  pasal  tersebut,  kita  dapat  memahami  bahwa  hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman perbuatan cabul yang dilakukan oleh dewasa yang memilki jenis kelamin yan sama. Hal demikian membuat kekosongan norma hukum ( vacuum f norm ) 24 . Marc Ancel dalam social defence juga menyatakan bahwa di tengah masyarakat Indonesia permasalahan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama  menjadi patalogi  sosial 25 . Dalam  teori  hukum,  dikenal ajaran “hukum sebagai alat rekayasa sosial”, hukum mengatur
23 Ibid.
24 Riswam, h. 240.
25 Barda  Nawawi  Arief,  2010,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 285
masalah dalam masyarajat. Meskipun, intervensi dalam masalah ini akan dianggap sebagai intervensi negara dalam hak pribadi. Perkembangan  sosio  kultural  lain  yang  ada  di  masyarakat menunjukan  satu  gejala,  yaitu  ada  orang  yang  melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama 26 .
Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan suka sesame jenis, dan orientasinya pada saat ini adalah anak-anak  laki,  perlu  dijadikan  sebuah  tindak  pidana  (delik) di  Indonesia  dapat  didasarkan  pada  tiga  hal  mendasar,  yakni dasar yuridis, teoritis dan sosiologis. Pertama, dasar yuridis bisa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundnag- undangan,  termasuk  di  dalamnya  pembentukan  norma hukum  pidana,  selnjutnya  sila  pertama  dalam  Pancasila  yang diamanatkan oleh pembentuk undang-undang sebagai sumber dari  segala  sumber  hukum  negara,  kemudian  beberapa  Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan satu norma hukum tersebut, kemudian  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum PIdana  yang  mengatur  mengenai  asas  legalitas 27 ,  kemudian dalam dari pada itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Terakhir adalah Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Kebiri.
Kedua, dasar teoritis, bisa didasarkan bahwa kriminilisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesame jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminilisasi, teori moral,  teori Feinberg ,  dan  teori  paternalism.  Selain  itu  juga  di dukung oleh teori hukum alam yang menegaskan pembentukan suatu  hukum  tidak  bisa  dipisahkan  dari  nilai  moral,  bahkan dalam pandangan teori hukum positivism kriminilisasi terhadap
26 Riswam, h. 241.
27 Ibid.
perbuatan sesame jenis kelamin bisa diterima dengan dasar-dasar yuridis. Kemudian dalam pandangan teori HAM permsalahan kriminilisasi perbuatan cabul dilakukan oleh pasangan sesame jenis  kelamin  bisa  diterima  dengan  mendasar  pada  teori  Hak Asasi  Manusia,  positivis,  teori  Hak  Asasi  Manusia  relativis kultural, ditmabah pandangan Hak Asasi Manusia partikularitas relatif.  Ketiga,  dasar  sosiologis,  bahwa  perbuatan  cabul  yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis tentu bisa dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat  yang  melakukan  penolakan  terhadap  aktivitas homoseksual,  yang  bisa  didasarkan  pada  survey  terkait  hal tersebut, corak masyarakat hukum adat yang tergambar dalam corak hukum adat yang religio masgis menutup bagi masuknya aktivitas homoseksual 28 .
Perlindungan Anak terutama dan Prostitusi di indonesia b.
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun  2005,  kasus  kekerasan  atau  penganiayaan  menduduki nomor  urut  dua  setelah  pengasuhan  anak,  yaitu  sebanyak 42  kasus  terlapor  atau  sebesar  21,8%.  Kasus  perdagangan anak  (trafficking)  sebesar  29  kasus  (15,4%).  Sedangkan  sisanya, seperti  kasus  eksploitasi  (seksual/ekonomi),  penculikan  anak, tindakan kriminal, diskriminasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya. Kemudian, pada tahun 2006 dan 2007, kekerasan atau  penganiayaan  sebanyak  47  kasus  (12,5%)  dan  trafficking 42  kasus  (11,17%).  Sisanya,  seperti  kasus  eksploitasi  (seksual/ ekonomi),  penculikan  anak,  tindakan  kriminal,  diskriminasi, dan  penelantaran.  Data  KPAI  mencantat  21.689.797  kasus kekerasan  telah  menimpa  anak-anak  Indonesia  dalam  kurun 4 (empat) tahun terakhir (2010-2014) dan terjadi di 34 provinsi dan  179  kabupaten/kota.  Dari  angka  tersebut  sebayank  42- 58%,  merupakan  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban  kejahatan  seksual  terhadap  anak  setiap  tahun  terjadi
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 287
peningkatan.  Pada  tahun  2010  ada  2.046  kasus,  di  antaranya, 42%  kejahatan  seksual.  Pada  tahun  2011  terjadi  2.426  kasus (58%  kejahatan  seksual)  dan  tahun  2012  ada  2.637  kasus  (62% kejahatan  seksual).  Pada  tahun  2013  ada  3.339  kasus  dengan kejahatan  seksual  sebesar  62%  dan  pada  tahun  2014  (januari- april) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak 29 .
Kita sepertinya seakan lupa atau sengaja lupa, bahwa anak sebagai bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi  anak  untuk  belajar  tingkah  laku  yang  penting  untuk perkembangan  yang  cukup  baik  dalam  kehidupan  bersama. Dari  beberapa  terminologi  hukum  yang  ada,  pada  prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab masa depan bangsa,  namun  anak  masih  memerlukan  orang  tua  dalam memelihara,  mendidik  dan  mengarahkan  dalam  mencapai kedewasaannya 30 .  Anak  mempunyai  eksistensi  sebagai  anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Benarkah  hak-hak  anak  sudah  menjadi  realitas  dunia,  masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah 31 .
Semakin  banyaknya  kasus-kasus  perlindungan  anak, tentunya  sangat  merugikan  anak-anak  Indonesia  kedepannya. Kasus  yang  paling  ditakuti  adalah  segala  bentuk  kasus  yang menghancurkan kehidupannya ketika masih kanak-kanak atau masih  usia  umur  anak.  Dengan  adanya  kasus  perlindungan anak  laki-laki  yang  dijadikan  objek  pemuas  nafsu  bagi  laki- laki  yang  sudah  dewasa  akibat  penyimpangan  sosialnya, semakin  membuka  mata  kita  bahwa  kasus  prostitusi  ataupun penjualan  anak-anak  tidak  hanya  melanda  anak  perempuan
29 Rila Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 10.
30 Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam, Bandung,  Refika  Aditama,  h. 15- 16. 31 Emaliana, h. 1.
saja, tetapi anak laki-laki juga menjadi korban objek prostitusi, yang lebih gawatnya yang melakukannya adalah laki-laki yang sudah  dewasa.
Menata bentuk-bentuk perlindungan harus dimulai dari sekarang, kalau tidak ini akan menghancurkan bangsa Indonesia kedepannya.  Rencana  aksi  nasinal  penghapusan  eksploitasi seksual  komersial  anak  adalah  suatu  program  nasional  untuk mencegah  dan  menghapuskan  eksploitasi  seksual  komersial terhadap  anak  di  Indonesia.  Eksploitasi  seksual  komersial anak  adalah  penggunaan  anak  untuk  tujuan  seksual  dengan imbalan tunai dan dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks  perantara  atau  agen,  dan  pihak  lain  yang  memperoleh keuntungan  dari  perdagangan  seksualitas  anak  tersebut meliputi 32 :  a)  prostitusi  anak  yaitu  penggunaan  anak  dalam kegiatan  seksual  denagan  pembayaran  atau  dengan  imbalan dalam bentuk lain; b) pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seseorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau  setiap  representasi  dari  organ-organ  seksual  anak  untuk tujuan seksual; c) pedagangan anak untuk tujuan seksual.
Hakekat dan tujuan rencana aksi nasional pengahapusan ekploitasi  seksual  komersial  anak  untuk:  a)  menjamin peningkatan  dan  pemajuan  atas  upaya-upaya  perlindungan terhadap  korban  eksploitasi  seksual  komersial  anak,  b) mewujudkan  kegiatan-kegiatan  baik  yang  bersifat  preventif maupun refrentif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan  penanggulangan  atas  praktek-praktek  eksploitasi  seksual komersial anak, c) mendorong untuk adanya pembentukan dan atau  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak. Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan  eksploitas  seksula  komersial  dan  dapat  terpenuhi  dalam konvensi tentang hak-hak anak, dalam suatu lingkungan yang
32 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, h. 124-125.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 289
menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pendangan- pandangan  anak,  dan  yang  mendukung  kelansungan  hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan kepada setiap anak  tanpa  diksriminasi  atas  dasar  apapun  perlindungan maksimum  dari  ancaman  kekerasan  dan  eksploitasi  seksual komersial  dan  sekaligus  mengupayakan  pemenuhan  hak-hak anak  terutama  bagi  mereka  yang  berisiko  dan  yang  menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak dan yang mendukung kelansungan hidup anak 33 .
Untuk  mencapai  tujuan  dalam  melaksanakan tugas  kewajiban  tersebut  diatas,  maka  diperlukan  strategi sebagai  berikut 34 :
Pengembangan  koordinasi  dan  kerja  sama  antara 1. pemerintah  dan  non  pemerintah  termasuk  kelompok anak-anak  di  tingkat  nasional  dan  lokal  serta  ditingkat internasional  dan  regional  guna  merencanakan, melaksanakan,  memantau  dan  mengevaluasi  program pengahapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak (ESKA);
Penyediaan akses ke pendidik dasar dan layanan kesehatan
2. seluas-luasnya  kepada  semua  anak,  pengembangan sumber  pendapatn  alternative  bagi  keluarga-keluarga yang rawan ESKA, pengarusutamaan hak-hak anak dan penguatan sistem hukum guna pencegahan ESKA;
Pengembangan  dan  atau  penguatan  hukum  nasional 3. guna memberikan perlindungan kepada anak, antara lain dengan mengkriminalisasikan pelaku eksploitasi seksual anak  dan  memperlakukan  anak  sebagai  korban  dan menerapkan  hukum  pidana  secara  ekstrateritorial  serta penguatan  peran  masyarakat  sipil  dalam  perlindungan anak.
33 Ibid, h. 124-125. 34 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, h. 120-121.
Pengarusatamaan  pendekatan  yang  tidak  bersifat
4. menghukum kepada korban ESK, penyediaan pelayanan pemulihan  dan  pengembangan  sumber  pendapatan alternative bagi korban ESKA dan keluarga mereka serta pengembangan budaya yang mendukung pengintegrasian kembali korban ke keluarga dan masyarakat; Pengembangan  kapasitas  anak  agar  mereka  bisa
5. berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  perencanaan, implementasi,  pemantauan  dan  evaluasi  program- program  penghapusan  ESKA  termasuk  dengan membentuk komite yang independen.
Kasus-kasus  perdagangan  (traffiching)  anak  untuk tujuan  seksual  diidentifikasikan  terjadi  di  Indonesia.  Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas batas negara  Indonesia  merupakan  negara  asal  dengan  tujuan  ke negara-negara  tetangga  sekitar  Indonesia.  Dengan  demikian, menjadi  nyata  bahwa  kegiatan  eksploitasi  seksual  komersial anak  merupakan  kejahatan  kemanusiaan  ( crimes  againsts humanity ) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan diatangani secara sungguh- sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi  yang  dimilikinya.  Perumusan  rencana  aksi  nasional pengahapusan eksploitasi seksual komersial anak (RAN-PESKA) di Indonesia merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam empat  instrument  internasional  atau  regional  sebagai  berikut:
a) konvensi tentang hak-hak anak ( convention on the rihgts of the child ), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990,  b)  deklarasi  dan  agenda  aksi Stockholm  disepakati  pada  tahun  1996,  c)  komitement  dan rencana aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan eksploitasi  seksual  komersial  anak  ( Regional  Comitment  and Action Plan of the East and Pacific Region Againts Commercial Sexual Eksploitasi of Children ), di tanda tangani di Bangkok pada bulan
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 291
Oktober 2001; d) komitment global Yokohama, disepakati pada bulan desember 2001 35 .
Selain itu dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual maka menurut penulis ada bebarapa konsep untuk menjauhkan anak dari bahaya kekerasan seksual, yaitu:
Orang tua harus mengawasi anak dalam memakai media
1. sosial, karena pelaku-pelaku penjual anak ini melancarkan aksinya melalui media sosial seperti: facebook, tweeter, path, instagram,  brad  broadcast  message,  watshaap,  line, dan  lain sebagainya.  Bahkan  pelaku  sendiri  memiliki  aplikasi untuk berkomunikasi dengan anak-anak;
Anak-anak  harus  diawasi  dalam  menggunakan  dunia
2. maya atau internet, karena anak bisa mengakses konten yang tidak sepatutnya harus diakses oleh anak 36 ;
Anak-anak harus diajarkan kesehatan produksi sejak dini 3. dan  harus  dimasukkan  dalam  kurikulum  pendidikan, sehingga  anak  bisa  mengatahui  bahwa  alat  kelaminnya wajib  dilindungi  dan  tidak  boleh  disentuh  oleh  oarng lain;
Masyarakat  melalui  RT  dan  RW  harus  aktif  dalam
4. mengontrol kehidupan anak-anak di sekita mereka, agar anak dapat bermain dan berkembang dengan layak; Kehidupan  bertentangga  harus  ada  silaturahmi,  jangan 5. tetangga  yang  satu  dengan  tetangga  yang  lainnya  cuek dalam berkehidupan rukun tetangga;
Menghidupkan  atau  mengaktifkan  kembali  PKK  dan 6. dasawisma yang dikenal pada zaman orde baru; dan Mengaktifkan  kelembagaan-kelemabagaan  masyarakat
7. sebagai  poin-poin  penting  menunjukkan  kelembagaan yang aktif pada anak dan membawa pembelajaran positf bagi anak.
35 Ibid, h. 122-123.
36 Damnhuri  Muhammad, Anak-Anak  Dunia  Maya, Harian  Kompas,  14 Januari 2016, h. 7.
Terhadap konsep-konsep dalam menata dan pemenuhan perlindungan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  maka  harus  digaris  bawahi  bahwa setiap  pelacuran  kepada  anak  adalah  kekerasan,  dengan  ini menandakan  bahwa  pelacuran  tidak  boleh  dan  itu  adalah sebuah tindak pidana, yang nantinya akan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak ataupun yang menjual anak berkaitan dengan seksual, baik anak-anak itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

## Menggagas  teori  Perlindungan  Anak  terhadap  bahaya C. Prostitusi
Konsep  “bekelanjutan”  merupakan  konsep  yang  sering digunakan  dalam  kajian  lingkungan  dan  hukum  lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) 37 .  Berkelanjutan  sendiri  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu  dapat  diterapkan  di  dalam  perlindungan,  hal  ini  akan membawa  jaminan  dan  kepastian  perlindungan  anak  yang terus  menerus.
Sejatinya  gagasan  konsep  perlindungan  anak  yang berkelanjutan  ini  sudah  hadir  di  dalam  Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dalam kenyaataan yang kita lihat di lapangan  masih  banyak  pemenuhan  perlindungan  anak  yang tidak sesuai dengan kadar atau porsinya, sehingga menimbulkan konsep di mata masyarakat, bahwa di Indonesia perlindungan anak  tidak  diakuai  sebagai  hak  asasi  manusia  karena  tidak ada  aturanya,  atau  bahkan  masyarakat  mengganggap  aturan perlindungan  anak  sudah  ada,  tetapi  tidak  dijalankan,  sesuai dengan konsep klasik masyarakat “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Jika anak artis atau pejabat yang sering kita temui di layar televisi atau yang sering dibicarakan orang maka haknya
37 Yuliandri, Membentuk  Undang-Undang  Yang  Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, (2009), h. 12.
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 293
terpenuhi,  sedangkan  bagi  anak-anak  yang  biasa  saja  atau bahkan tidak mampu haknya tidak terpenuhi, kecuali kasus nya menjadi hot topic di Indonesia.
Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan rangkaian kegiatan yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya hak-hak anak. Rangkain kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan  terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang  diharapkan  nantinya  sebagai  penerus  generasi  bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu  sejak  dari  janin  dalam  kandungan  sampai  anak  berusia delapan  belas  tahun.  Bertitik  tolak  pada  konsep  perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang- Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas 38 :
Asas  nondiskriminasi,  adalah  asas  yang  tidak 1. membedakan,  membatasi,  atau  mengucilkan  anak,  baik secara lansung maupun tidak lansung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis  kelamin  yang  dapat  memengaruhi  pemenuhan perlindugan hak-hak anak;
Asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  adalah  asas
2. yang  menekankan  bahwa  dalam  semua  tindakan  yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,  ataupun  badan  legislatif  dan  yudikatif, kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi pertimbangan utama;
Asas  hak  untuk  hidup,  kelansungan  hidup,  dan 3. perkembangan,  adalah  asas  yang  menekankan  bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta
38 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, h., 24-25.
berhak  atas  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya  untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang- Undang  Perlindungan  Anak  memiliki  kewajiban  dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan;
Asas  penghargaan  terhadap  pandangan/pendapat
4. anak,  adalah  asas  yang  memberikan  hak  kepada  anak untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal  yang mempengaruhi anak, meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan  memperoleh  pertimbangan  atas  pendapatnya,
b)  hak  untuk  mendapat  dan  mengetahui  informasi serta  untuk  mengeskpresikan,  c)  hak  untuk  berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan d) hak untuk memperoleh  informasi  yang  layak  dan  terlindung  dari informasi yang tidak sehat.
Menurut  Rika  Saraswati,  memberikan  perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan ( vulnerable groups ) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi ( refugees ), pengungsi dalam negeri ( internally displaced persons ), kelompok minoritas dalaman ( indigenous peoples ), dan perempuan ( women ). Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama dengan kelompok lainnya, seperti petani yang  tidak  memili  tanah,  pekerja  di  desa,  pengangguran  di desa,  pengangguran  di  kota,  kaum  miskin  kota,  usia  lanjut, dan  kelompok  khusus  lainnya.  Perlindungan  terhadap  anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran  terhadap hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  pelanggaran  hak  anak  dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelansungan hidup dan perkembangan  anak  karena  anak  yang  mengalami  kekerasan, eksploitasi,  pengabaian,  dan  perlakuan  salah  lainnya  akan
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 295
mengambil  resiko,  seperti  hidup  yang  lebih  pendek,  memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  pendidikan  (termasuk  putus  sekolah), memiliki  ketrampilan  yang  buruk  sebagai  orang  tua,  menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  tindakan  perlindungan  yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memilki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya  sendiri 39 .
Perlindungan terhadap anak yang berkelanjutan memang sangat  diperlukan,  karena  banyak  faktor  yang  menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, dimana penulis mencoba menguraikan perlindungan anak yang berkelanjutan ini disesuaikan dengan konsep Rika Saraswati yaitu 40 :
Cara  pengusahan  mengunakan  kekerasan  yang 1. diterapkan  lintas  generasi,  pengasuhan  demikian biasanya  masih  menggunakan  pendekatan  militer  atau pendekatan  otoriter.  Jenis  pengasuhan  ini  memberi pengalaman  kepada  anak  tentang  kekerasan.  Setelah anak dewasa, ada kecenderungan ia akan menggunakan pendekatan  yang  sama.  Di  sisi  lain,  pengasuhan  yang egaliter akan menumbuhan hubungan pertemanan orang tua  dengan  anak  tanpa  mengurangi  nilai-nilai  hormat antara kedua  pihak;
Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya
2. hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup, kemiskinan  sangat  jelas  telah  menghambat  kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintahan yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak  pada  anak-anak,  di  antaranya,  anak-anak
39 Ibid, h. 26. 40 Ibid, h. 27-28.
berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah, sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. Setelah berhenti sekolah, anak-anak tidak mempunyai  aktivitas  lagi,  sehingga  mereka  terdorong untuk bekerja membantu orang tuanya;
Nilai-nilai  di  masyarakat  yang  eksploitatif  (nilai  anak
3. sebagai komoditas) dan diskriminatif, masih ada sebagian orang tua di masyarakat yang menganggap bahwa anak adalah hak miliknya, sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun, di sisi lain, anak selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati rang tua,  menurut  segala  perintah  dan  kehendak  orang  tua, serta tidak boleh membangkang. Begitu pula ketika anak berada  di  sekolah,  anak  harus  menghormati,  mematuhi perintah,  dan  kehendak  guru.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  anak  sering  dipandang  sebagai  kelompok  yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal.  Akibatnya,  anak  menjadi  rentan  terhadap  segala macam  kekerasan  (fisik,  psikis,  seksual,  penelantaran, eksploitasi,  diksriminasi,  dan  pelecehan)  yang  pada hakikatnya  merupakan  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya;
Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak, 4. meskipun  Indonesia  sudah  memiliki  berbagai  aturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih  belum  berspektif  hak  anak  dalam  menghadapi dan  menyelesaikan  persoalan.  Selain  itu,  dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 297 rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.
Atas dasar-dasar tersebut, sangat dibutuhkan kesadaran semua  lapisan  ataupun  golongan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak,  karena  tumbuh  dan  besarnya  anak  akan selalu berkaitan dengan pertanyaan, apakah perlindungan anak sudah berjalan di Indonesia? Dengan konsep perlindungan anak yang  berekelanjutan  menegaskan  bahwa  perlindungan  anak tidak hanya berhenti dalam tataran undang-undang saja, tetapi harus  berimplikasi  di  dalam  kehidupan  nyata  seorang  anak. dari dia bangun tidur, bersekolah, bermain, belajar, makan dan minum, sampai dengan tidurnya serta terkait aktivitas lainnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang serang anak.

## simpulan
Pada  saat  ini  anak  banyak  dijadikan  objek  eksploitasi seksual,  bukan  hanya  anak  perempuan  saja  yang  dijadikan objek  pemuas  seksual  oleh  seorang  laki-laki  dewasa,  anak laki-laki  pun  sudah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Perlindungan Anak  merupakan  kunci  dari  kesuksesan  sebuah negara  di  masa  depan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus suatu masyarakat, bangsa dan negara. Anak harus dididik dan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Jika sudah lalai mengurus anak  sejak  dini,  maka  penulis  bisa  menjamin  sebuah  negara itu  akan  hancur  di  masa  depan,  karena  tidak  ada  generasi penerusnya yang bisa mengurus suatu negara itu dengan baik. Dari  hasil  penelitian  ditemui  bahwa  pelaku  yang  melakukan kekerasan  seksual  terhadap  anak  laki-laki  dibawah  umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang- Undang Perlindungan Anak. Dalam menata perlindungan anak agar  terbebas  dari  kekerasan  seksual,  maka  setiap  pihak  yang berkaitan dengan anak, wajib bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung
pemenuhan  anak  didalam  praktek  keseharaian,  bukan  hanya didalam aturan tertulis saja. Maka dari itu penulis mengharapkan ke depan para penegak hukum serta masyarakat haru memiliki kesadaran  yang  tinggi  di  dalam  melaksanakan  perlindungan anak. Harus diingat anak adalah bagian dari kita, jika kita lalai pada anak, sama saja melalaikan diri sendiri.

## dAFtAr PustAkA
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung,
2007
_________  dan Adri Desasfuryanto, Hukum  Perlindungan  Anak, Jakarta, PTIK, 2016

## Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara, Yogyakarta,  Genta Publishing, 2010
Krisnawati, Emaliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung, CV. Utomo, 2005
Faiz,  Fahrudin, Perlindungan  Anak,  Antra  Fitrah  dan  Uswah Rasulullah, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
2016.
E. Hagan, Frank, Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh), Jakarta, Kencana, 2013
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Jawa Timur, Bayu Media Publishing, 2006
Lamintang, Theo, PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta,
Sinar Grafika, 2011
Malo,  Marnasse  dan  Trisnongtias,  Sri, Metode  Penelitian Masyarakat, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Unversitas Indonesia, 1997
Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak | 299
M. Hadjon, Philipus, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya, Bina Ilmu, 1987
Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015
Raharjo, Satijipto, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
_________, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni Bandung, 1986
Arinanto, Satya, Bahan Bacaan Politik Hukum 2 , Jakarta, Program
Pasca Sarjana FHUI, 2001
Davidson, Scott, Hak  Asasi  Manusia,  Sejarah,  Teori  dan  Praktek dalam  Pergaulan  Internasional , Jakarta, Grafiti, 1994
Lis  Sulistiani,  Siska, Kedudukan  Hukum  Anak,  Hasil  Perkawinan Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,
Bandung, Refika Aditama, 2015
Mulya  Lubis,  Todung, In  search  of  Human  Rights  Legal- Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New Order,  1966-1990 ,
S.J.D  Dissertaion,  Berkeley:  Boalt  Hlml  Law  School  –
University of California, 1990
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,
2010
Muhammad, Damnhuri, Anak-Anak Dunia Maya, Harian Kompas, 14 Januari 2016.
Medina, Dayu, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengungsi Homoseksual Berdasarakan  Hukum  Internasional, Jurnal  Yustisia,
Universitas Andalas, Volume 22 nomor 2, 2015.
Erfa, Riswan, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesam Jenis Kelamin (Homoseksual), Jurnal Arena, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 8, Nomor
2.
Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi, Vol. II No 2, 2009.
Kompas, Korban  Prostitusi  Untuk  Kaum  Gay  Capai  103  Orang,
Usia 13-23 Tahun, http://regional.kompas.com/
read/2016/09/02/14593621/usia.korban.prostitusi.anak. berkisar.13-17.tahun, diakses 2 September 2016 WIB.
Kompas, Komentar  Pengelola  Hotel  Soal  Bisnis  Prostitusi  Untuk Kaum  Gay  Di  Bogor, http://regional.kompas.com/ read/2016/08/31/18452601/komentar.pengelola.hotel.soal. bisnis.prostitusi.untuk.kaum.gay.di.bogor,  diakses  2 September 2016 WIB.
Kompas,  Tersangka  Prostitusi  Kaum  Gay  Sering  Bawa  Anak Laki-Laki  Ke  Kamar,  http://nasional.kompas.com/ read/2016/09/02/14405741/tersangka.prostitusi.kaum.gay. sering.bawa.anak.laki-laki.ke.kamar.kosnya,  diakses  2 September 2016 WIB.