## URBAN BIAS SEBAGAI PERANGKAP KETERBELAKANGAN PEMBANGUNAN DESA

## Oleh:
Reuwih Diah Fitri Yani Jurusan Pendidikan Geografi, Program Pascasarjana, UNY reuwihdiah.2017@student.uny.ac.id
Abstrak
Kegagalan  pembangunan  wilayah  pedesaan  yang  menghasilkan  keterbelakangan lingkungan merupakan proses dari sejarah panjang negeri ini. Munculnya konsep “urban bias” merupakan produk yang diwariskan oleh sejarah kolonialisme di negara-negara dunia ketiga, untuk menuju negara industrialis. Perkembangan teori-teori kolonial, imperialisme dan kapitalisme  memberikan dampak sangat besar terhadap tercapainya pembangunan dalam  arti  sesungguhnya.  Sistem  pembangunan  yang  memusat  menyebabkan  dampak berantai  di  berbagai  wilayah.  Perindustrian,  permukiman,  kesenjangan  sosial,  urbanisasi hingga  hilangnya  kesempatan-kesempatan  masyarakat  di  wilayah  pedesaan  adalah dampak  yang  dihasilkan  oleh  pandangan  ini.  Berbagai  potensi  dan  permasalahan  yang dimiliki  oleh  wilayah  pedesaan  sudah  sepatutnya  dikaji  sebaik-baiknya  dengan  tujuan membuka  seluas-luasnya  kesempatan-kesempatan  di  wilayah  pedesaan.  Penentuan pandangan  yang  tepat  pada  wilayah  pedesaan  sesuai  dengan  karakteristiknya  sehingga dapat  menganalisa  hambatan-hambatan  nyata  pada  wilayah  pedesaan.  Konsep pembangunan  “bottom-up”  merupakan  pembangunan  yang  dapat  digunakan  untuk penyusunan ulang wilayah pedesaan sehingga dapat memperbaiki akibat berantai yang dihasilkan  oleh  pembangunan  masa  lalu.  Menggunakan  konsep  “urban  bias”  tulisan  ini mencoba menelaah prasangka-prasangka masa lalu terhadap wilayah pedesaan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam sasaran pembangunan pedesaan melalui reorieontasi pandangan pembangunan.
Kata kunci: urban bias, keterbelakangan, desa.

## Abstract
The failure of rural areas development which causes environmental backwardness is a long history process of the country. The emergence of “urban bias” concept is inherited by  the  history  of  colonialism  in  third  world  countries,  to  industrialist  countries.  The development  of  colonial  theory,  imperialism  and  capitalism  have  a  huge  impact  on  the achievement  of  development  in  the  real  sense.  A  centralized  development  system  has resulted  a  chain  of  impact  in  different  areas.  Industry,  settlement,  sosial  inequality, urbanization, and the decrease of community opportunities in rural areas are the impact of this view. The potentials and problems of rural areas are important to be examined to widely open the  possible opportunities in rural areas. Determining appropriate views regarding rural areas based on their characteristics may reveal the visible problems in rural areas. The concept  of  “bottom-up”  development  is  a  development  that  can  be  used  to  rearrange territory to solve the problems resulted from the impacts of the past development. By using the concept of “urban-bias”, this paper attempts to examine past prejudices against  the rural areas therefore current fault of development targets for rural areas can be reduced through development view reorientations.
Keywords: urban bias, backwardness, rural.

## PENDAHULUAN
Perkotaan  dan  pedesaan  merupakan  kedua  wilayah  yang  tidak  dapat  dipisahkan, baik  dari  segi  fungsional  maupun  dari  segi  regionalnya.  Penelaahan  permasalahan  di pedesaan merupakan kegiatan yang terintegratif dengan kondisi yang terjadi di wilayah perkotaan.  Wilayah  perkotaan  merupakan  wilayah  awal  pembangunan  berasal,  dimana wilayah pedesaan akan berkiblat dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayah perkotaan. Pembangunan dan perkembangan di wilayah perkotaan justru memberikan kesan keterbelakangan pada daerah pedesaan. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di  wilayah  perkotaan  berpengaruh  secara  langsung  di  wilayah  pedesaan.  Menurut Chambers (1988: 6), permasalahan di pedesaan terkait dengan keterbelakangan lingkungan karena kemiskinan harus dikaji dengan argumen bahwa pengkajian permasalahan tersebut dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan yang berada di “inti” dan ilmu pengetahuan “pinggiran”.  Penggunaan  kata  “inti”  dan  “pinggiran”  dalam  pandangan  tersebut  berarti penelaahan masalah keterbelakangan di pedesaan merupakan penggabungan pemikiran tentang  perkotaaan  dan  pedesaan.  Pemikiran  tersebut  secara  global  menekankan  pada perbedaan kehidupan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Unsur kehidupan di  kota  yang  berdampingan  dengan  unsur  kehidupan  desa.  Industri  yang  kaya  dengan status tinggi dan petani yang miskin dengan status pinggiran yang rendah.
Permasalahan yang terjadi  di lingkungan pedesaan  sangat  erat  kaitannya dengan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  wilayah  perkotaan.  Wilayah  pedesaan  dianggap sebagai wilayah yang lekat dengan keterbelakangan terutama kemiskinan. Kemiskinan di wilayah  pedesaan  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah perkotaan. Keadaan jalan yang tidak memadai, layanan transportasi yang buruk, pendidikan yang tidak merata hingga kemiskinan yang sulit untuk diselesaikan. Anggapan-anggapan masyarakat  perkotaan  terhadap  masyarakat  desa  sangat  mempengarahui  keberhasilan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan keterbelakangan lingkungan di wilayah pedesaan.
Kajian kemiskinan di wilayah pedesaan merupakan tugas besar dari para pihak terkait yang  menangani  permasalahan  keterbelakangan  wilayah  pedesaan.  Kaum  cendikiawan, biroktrat  dan  orang  asing,  para  wartawan  merupakan  golongan  orang-orang  yang  erat kaitannya  dengan  pemecahan  permasalahan  keterbelakangan  masyarakat  pedesaan. Penilaian  dari  golongan-golongan  tersebut  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap pandangan dan solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan di wilayah pedesaan. Banyak  terdapat  prasangka  yang  merintangi  hubungan  dengan  kemiskinan  desa  pada umumnya,  dan  dengan  kemelaratan  pada  khususnya.  Prasangka-prasangka  tersebut berlaku bukan hanya di kalangan para pembangunan desa, tetapi juga di kalangan para peneliti dan petugas lapangan yang hidup dan bekerja di daerah pedesaan dan bertugas untuk  menelaah  wilayah  pedesaan.  Chambers  (1988)  menyampaikan  bahwa  prasangka- prasangkan golongan-golongan tersebut terhadap kehidupan di pedesaan disebut dengan “urban bias”.
Urban bias diartikan sebagai penyimpangan dari norma yang benar dan mengacu pada kondisi fisik objek dalam hal ini adalah kondisi pedesaan yang tidak sesuai dengan
bobot atau kesesuaian yang nyata pada wilayah pedesaan (Lipton, 1991: 44). Lebih lanjut Michael  Lipton  menyampaikan  bahwa  kesalahan  pandang  masyarakat  terhadap  wilayah pedesaan dikarenakan tidak mendalamnya pengkaijian wilayah secara menyeluruh dari segi dikotomi kedua wilayah antara wilayah perkotaan dengan pedesaan.
Terdapat  enam  prasangka  dari  golongan-golongan  tertentu  terhadap  wilayah pedesaan menurut Robert Chambers, yang disebut dengan “urban bias”, yaitu prasangka keruangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, prasangka  diplomatis,  dan  prasangka  profesional.  Keenam  prasangka  tersebut  secara langsung  dan  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  pemecahan  permasalahan keterbelakangan lingkungan di wilayah pedesaan, terutama pada pembangunan desa. Hasil dari  pandangan-pandangan  golongan  tertentu  terhadap  wilayah  pedesaan  memberikan gambaran yang nyata kepada seluruh kalangan tentang bagaiman wajah wilayah pedesaan serta  permasalahannya.  Apabila  prasangka-prasangka  terhadap  wilayah  pedesaan dibiarkan  begitu  saja  maka  penyelesaian  permasalahan  keterbelakangan  khususnya kemiskinan  tidak  akan  benar-benar  tepat  pada  sasaran,  karena  golongan-golongan tertentu  yang  memegang  kendali  atas  pemecahan  kemiskinan  memiki  pandangan  yang salah terhadap wilayah pedesaan.
Hodder  (2000:  59-60),  menyatakan  bahwa  rencana  pengembangan  wilayah pedesaan memiliki kecenderungan bahwa faktor-faktor utama yang dikembangkan bukan pada bagian agriculture justru pada bagian non-agriculture, non rural dan urban-industrial problem .  Kecenderungan  pengembangan  tersebut  dikarenakan  rencana  pembangunan yang sudah diwariskan sejak peride kolonial dan masih eksis sampai saat ini pada beberapa negara. Berdasarkan teori Ruppert Hodder dapat diketahui bahwa prasangka “urban bias” tersebut  merupakan  hal  yang  sudah  berlangsung  sejak  lama  akan  terus  memberikan pandangan  yang  salah  terhadap  permasalahan  di  wilayah  pedesaan  apabila  tidak memandang keadaan sesungguhnya di wilayah pedesaan dengan nyata dan aktual. Prasangka-prasangka  yang  dihasilkan  oleh  urban  bias  menyebabkan  semakin keterbelakangnya kondisi pedesaan, mulai dari kekurangan tenaga kerja, akses pendidikan, akses  pelayanan  umum,  yang  banyak  ditinggalkan  oleh  penduduk  pedesaan  yang memasuki  angka  produktif  untuk  perpindah  ke  wilayah  kota  dengan  tujuan  untuk mendapatkan kesempatan dan kehidupan yang lebih baik (Roberta, 2012: 46).
Berdasarkan  teori-teori  yang  disampaikan  oleh  Robert  Chambers,  Michael  Lipton dan  Ruppert  Hodder  tentang  pembangunan  wilayah  pedesaan  yang  dipengaruhi  oleh prasangka-prasangka  “urban  bias”  terhadap  wilayah  pedesaan,  maka  tulisan  ini  akan menjelaskan  apa  saja  prasangka-prasangaka  yang  ada  pada  wilayah  pedesaan  serta bagaimana brasangka-prasangka tersebut mempengaruhi rencana pembangunan wilayah pedesaan yang kaitannya pada kemiskinan di wilayah pedesaan.

## PEMBANGUNAN DAN KETERBELAKANGAN
Pembangunan dan keterbelakangan merupakan kajian yang saling terkait satu sama lain. Pembangunan yang dilakukan di suatu tempat diikuti keterbelakangan yang sedang
terjadi  pula  di  tempat  lain  sebagai  akibat  dari  pembangunan  tersebut.  Forbes  (1986), mengemukakan  bahwa  keterbelakangan  merupakan  sebuah  konsep  geografis- keterbelakangan bermakna diferensiasi geografis , pendapatan atau ukuran kesejahteraan yang  dianggap  sesuai.  Ketika  dikatakan  bahwa  suatu  bangsa  terbelakang  maka  yang dimaksudkan adalah suatu rakyat yang tinggal di tempat lain. Teori yang dirancang untuk membahas  tentang  keterbelakangan  (misal  Wallerstein)  adalah  teori  geografi  yang didasarkan  pada  asumsi  mengenai  pengalihan  nilai  dan  surplus  ekonomi  di  berbagai tempat.
Allen (2013: 167) menjelaskan “in development theory: from modernisation through to  structuralism  (encompassing  dependency  and  world-system  theory),  then  to poststructuralism  and,  most  recently,  to  postdevelopment  which  of  course  is  strongly informed  by  postmodernism”. Lebih  lanjut  Allen  (2013)  menyatakan  bahwa  teori pembangunan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dari pandangan terhadap pembangunan  pada  structuralism  berubah  ke  arah  poststructuralism  hingga postmodernism.  Seperti  pula  yang  disampaikan  oleh  Connell  (2007:  122),  bahwa pembangunan tidak hanya berupa kehancuran dari kebudayaan dan masyarakat tradisional sebagai  akibat  dari  modernisasi  kapitalis  tersebut,  merupakan  pandangan  dari  teori pembangunan modernisasi. Pembangunan wilayah yang terjadi di wilayah perbatasan luar antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan tidak selalu menunjukan bahwa adanya perpindahan tenaga kerja yang ditarik oleh wilayah inti yang memiliki modal yang intensif tersebut  adalah  pandangan  dari  pembangunan  strukturalis.  Pandangan  postmodern tentang  pembangunan  menyatakan  bahwa  pembangunan  merupakan  proses  yang meliputi banyak hal terutama dalam hal politik, dimana dewan-dewan perwakilan rakyat baik  lokal  maupun  internasional  yang  berwujud  dalam  bentuk  pemerintahan  dapat meningkatkan  pendapatannya  untuk  menyediakan  pelayanan  umum  yang  baik  dan menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis dengan baik.
Perkembangan  teori  pembangunan  dari  waktu  ke  waktu  menunjukan  adanya perkembangan  kebutuhan  masyarakat  baik  di  desa  maupun  di  kota  dalam  setiap kegiatannya.  Penduduk  di  wilayah  pedesaan  sebagian  besar  penghasilan  yang diperolehnya  digunakan  untuk  membayar  biaya  sekolah,  bahan  bakar,  pakaian,  hingga kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang harus terpenuhi.
Forben  (1986:  68-70),  menuliskan  beberapa  sebab-sebab  keterbelakangan  yang terjadi  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  yaitu  keterbelakangan  merupakan suatu produk yang memang sengaja dibuat oleh sistem dunia, keterbelakangan merupakan hasil dari ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan fisik wilayah, dan keterbelakangan merupakan  hasil  dari  adanya  hubungan  saling  ketergantungan  yang  menyebabkan kelangkaan,  serta  keterbelakangan  merupakan  ‘set  metal’  masyarakat  yang  sudah  tidak memiliki optimisme untuk maju karena seringnya mengalami kegagalan.
Rekayasa  berbagai  idealisme  dimasukkan  ke  dalam  koloni  dunia  yang  membuat pembangunan seolah-olah berorientasi pada masyarakat kecil pada khususnya masyarakat pedesaan. Curry (2003) dan Banks (1999, dalam Allen 2013: 168), mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan perekonomian yang dilakukan di wilayah West New Britain dibuat
menyerupai  kegiatan  pembangunan  “praktik  berbasis  tempat”  untuk  para  petani  kecil dengan ungkapan untuk pertukaran hadiah dari masing-masing pihak yang mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut dibuat untuk menjalin hubungan sosial yang baik dalam menciptakan modernitas pembangunan dengan berpegangan pada kelompok kecil yang berbasis pada ekonomi pasar yang tetap menjadi tujuan utamanya dari pembangunan ini. Pembangunan  modernitas  yang  berpegang  pada  kekuatan  pasar  dengan  menggerakan kelompok  dari  masyarakat  pedesaan  yang  dianggap  sebagai  masyarakat  kecil  akan semakin  mendorongnya  ketergantungan-ketergantungan  pada  kegiatan  perekonomian padat  modal  yang  tidak  dapat  terhindarkan,  sehingga  tidak  merangsang  kemandirian masyarakat  perdesaan  yang  justru  semakin  mendorong  masyarakat  kearah keterbelakangan.
Studi yang dilakukan oleh Stanef (2012: 44), di beberapa negara Uni Eropa terdapat ketidakmerataan pembangunan dalam  berbagai faktor. Wilayah pedesaan menghasilkan 13% GVA (Gross Value Added) dari total GVA nasional yang sisanya dihasilkan di wilayah perkotaan  di  Finlandia.  Sektor  primer  seperti  pertanian,  perburuan,  perhutanan  dan perikanan  yang  menyumbang  dalam  pendapatan  perkapita  nasional  hanya  sekitar  6%. Selain  itu,  layanan  publik  yang  terkait  dengan  ketersediaan  tenaga  kerja  di  wilayah perdesaan hanya sekitar 63% jika dibandingkan dengan aksesibilitas pekerjaan di wilayah perkotaan yaitu 74%. Hasil studi tersebut menunjukan bahwa kesenjangan antara wilayah perkotaan  dengan  perdesaan  merupakan  hal  yang  sangat  jelas  terlihat  terutama  dalam pendapatan masyarakatnya.
Hubungan  ketergantungan  yang  semakin  kuat,  dari  waktu  ke  waktu  akan memunculkan  keterbatasan  sumber  daya,  baik  sumber  daya  energi,  manusia  hingga merosotnya mutu lingkungan. Data Nasional Rumania menyebutkan bahwa 70% populasi penduduk pedesaan bekerja dibidang non enterpreuner sedangkan di wilayah perkotaan 60%  penduduknya  bekerja  di  bidang  enterpreuner.  Wilayah  perkotaan  yang  memiliki penawaran  yang  banyak  terhadap  pekerjaan  dan  pelayanan  lainnya,  menyebabkan masyarakat  pedesaan  berbondong-bondong  mendatangi  wilayah  perkotaan  dengan tujuan untuk mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan maupun akses di bidang lainnya. Terdapat  tren  urbanisasi  di  Indonesia  yang  menunjukan  bahwa  Indonesia  sedang mengalami  peralihan  perekonomian  yang  didominasi  oleh  sektor  pertanian  ke perekonomian pada sektor jasa di perkotaan (ILO, 2015). Hal tersebut terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2014 menunjukan bahwa sektor primer memberi kontribusi  sebesar  18,  8  %  PDB,  sedangkan  sektor  sekunder  32,9    %,  sedangkan  sektor tersier sebesar 48,3 %.
Serban (2011), menyatakan bahwa kualifikasi keterampilan tenaga kerja di wilayah pedesaan sangat rendah sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan perusahaan di wilayah  perdesaan.  Hal  tersebut  dikarenakan  ketergantungan  masyarakat  pedesaan terhadap wilayah perkotaan yang menyebabkan terjadinya zero zum di wilayah pedesaan. Keterbelakangan  masyarakat  pedesaan  terjadi  pula  karena  adanya  faktor  mental yang sudah melekat pada masyarakat pedesaan. Banyaknya usaha yang sudah dilakukan oleh  masyarakat  pedesaan  yang  berakhir  dengan  hasil  yang  sama  yaitu  kegagalan
menyebabkan banyak masyarakat pedesaan memilih untuk bersikap diam dan menerima segala keadaan yang melingkupi diri mereka. Keputusasaan masyarakat pedesaan terhadap kegagalan pembangunan bukan karena tidak bersedia untuk berpindah nasib dari miskin ke  kaya,  namun  menikmati  pendapatan  dan  kesempatan  yang  sudah  mereka  usahakan secara keras dan efektif merupakan pilihan akhir mereka (Lipton, 1991: 85).

## PERANGKAP “URBAN BIAS”
Golongan  yang  menimbulkan  urban  bias  adalah  kaum  cendekiawan,  birokrat  dan orang asing, serta para wartawan. Banyak terdapat prasangka yang merintangi hubungan dengan  kemiskinan  desa  pada  umumnya,  dan  dengan  kemelaratan  pada  kususnya.  Hal tersebut berlaku bukan hanya di kalangan pembangunan desa, tetapi juga di kalangan para peneliti  dan  petugas  lapangan  yang  hidup  dan  bekerja  di  daerah  pedesaan.  Enam prasangka yang menyebabkan kemiskian di desa lepas dari pengamatan yaitu prasangka keruangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, prasangka diplomatis dan prasangka profesional (Chambers, 1988: 17-32).
Pengetahuan tentang kondisi daerah pedesaan diperoleh secara singkat dan tidak mendalam  oleh  para  pelaku  ‘urban  bias’  yang  menimbulkan  penilaian  yang  tidak  nyata pada daerah perdesaan. Lipton (1991: 42-44) menyatakan bahwa penilaian yang bias pada wilayah  pedesaan  dikarenakan  ketidaktepatan  penilaian  dari  wilayah  pedesaan.  Hal tersebut terjadi karena empat alasan yaitu, para penelaah tidak dapat menarik garis lurus antara pembagian wilayah pedesaan yang dekat dengan kota, pinggiran, taman dan pabrik desa.  Ketidaktepatan  dalam  menentukan  keberadaan  sumberdaya  yang  dimiliki  wilayah pedesaan yang sebenarnya ada dan bermanfaat atau yang tidak ada dan tidak bermanfaat. Penentuan wilayah pedesaan yang benar-benar mengalami kemiskinan dan yang sejahtera, dan  kesalahan  pengalokasian  wilayah  yang  digunakan  untuk  pertanian,  perindustrian pangan, investasi dan wilayah penduduk.
Halfacree  (1993:  32),  menyebutkan  bahwa  wilayah  pedesaan  merupakan  wilayah yang  dapat  dijelaskan  berdasarakan  tempat  dan  gambaran  sosialnya.  Berdasarkan lokasinya, wilayah pedesaan merupakan wilayah yang secara spesifik memiki karakteristik tertentu dalam segi fisik dan sosial dalam wilayah tersebut. Wilayah pedesaan pada umunya dapat dianalisis pada beberapa hal; topografi, komposisi sosial dari manusia yang hidup dan  atau  pekerjaan,  bentuk  aktivitas,  hubungan  antara  alam  dengan  manusia  dan hubungan dengan wilayah yang lain dalam suatu lokasi. Jelas berdasarkan teori tentang wilayah pedesaan yang disampaikan oleh Halfacree (1993) bahwa wilayah pedesaan berarti bahwa  lokasi  yang  memilki  topografi  beragam  baik  datar  hingga  bergelombang merupakan  wilayah  pedesaan  sehingga  sangat  mempengaruhi  persebaran  sarana  dan prasarana  di  dalam  wilayah  tersebut  kaitannya  dengan  wilayah-wilayah  yang  dijadikan sasaran kunjungan untuk kegiatan pembangunan.
Konsep  tentang  wilayah  pedesaan  yang  disampaikan  oleh  Halfacree  (1993)  dan Lipton (1991), menunjukan bahwa penilaian-penilaian kondisi fisik dan sosial masyarakat pedesaan yang tidak tetap dikarena tidak tepatnya telaah yang ilmiah pada kondisi nyata
pedesaan. Kendala-kendala fisik yang dapat ditemui jika mengunjungi wilayah pedesaan menjadi alasan utama. Wilayah pinggiran kota yang masih dapat dengan mudah dilalui dari segi jalan raya, transportasi, biaya dan waktu.
Prasangka  kota  memusatkan  kunjungan  ke  daerah-daerah  pinggiran  kota, khususnya dekat ke ibu kota dan pusat-pusat pemerintahan. Sebaliknya penyebaran rakyat desa  yang  miskin  sering  terlihat  berbeda  di  daerah-daerah  terpencil.  Di  daerah  negara berkembang,  rakyat  miskin  seringkali  tergusur  dari  daerah  padat  penduduk,  yang pelayanan angkutannya lebih baik, dan demi kelangsungan hidupnya, terpaksa menyingkir ke daerah terpencil di padang rumput dan kawasan hutan. Sukar dijangkau dari pusat-pusat kota, mereka pun hilang dari pandangan (Chambers, 1988: 17). Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melaui laman resminya, melakkukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang memiliki aksesibitas yang mudah dan jauh dari arti keterbelakangan seperti  kunjungan  yang  dilakukan  di  wilayah  Palembang,  Bandung,  Ambon,  yang merupakan  wilayah-wilayah  yang  menjadi  pusat  kegiatan  masyarakat  dan  bukan merupakan  wilayah  yang  benar-benar  memerlukan  kunjungan  nyata  dari  dinas  terkait. Penilaian  yang  didapat  dari  wilayah  pedesaan  yang  dijadikan  sebagai  sampel  penilaian kemudian dibawa ke pusat dan kemudian akan dijadikan sebagai niali baku dari kondisi pedesaan yang berakhir pada kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata wilayah pedesaan.
Baik  pembangunan  desa  maupun  penelitian  pedesaan,  penuh  dengan  prasangka proyek.  Penuntasan permsalahan di pedesaan dan peneilitian pedesaan pada umumnya merupakan  sebuah  program  yang  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  hal  dengan  tekhnis yang sudah diatur sedemikian rupa. Prasangka proyek paling jelas adalah percontohan desa binaan dengan dukungan tenaga dan dana yang lebih dari cukup, diikuti oleh peserta yang sudah  diajari dan tahu  apa yang harus dikatakanya serta yang lokasinya  tidak jauh dari kator pusat. Satu kajian penelitian akan memancing lebih banyak lagi kegiatan penelitian yang lainnya. Lagi-lagi kegiatan penelitian yang dilakukan di pedesaan bergerak menjauhi wilayah  yang  benar-benar  membutuhkan.  Tabel  1  menggambarkan  tentang  wilayah pedesaan yang pada umumnya digunakan sebagai percontohan penelitian permasalahan masyarakat pedesaan.
Kelompok masyarakat di wilayah pedesaan yang dihubungi dan didatangi oleh para pembangunan  desa,  para  pejabat  setempat  dan  peleiti  pedesaan,  serta  tempat  mereka menimba  kesan  dan  informasi,  adalah  golongan  di  luar  miskin.  Kelompok-kelompok tersebut  biasayanya  merupakan  golongan  elit  pedesaan  seperti  petani  gresif,  tokoh masyarakat, kepala desa, pedagang, pemuka agama, guru dan sebangsanya. Mereka inilah sumber informasi utama bagi masalah-masalah pedesaan. Lipton (1991: 63) menyebutkan bahwa urban bias disebakan karean adanya pengalokasian yang tidak merata. Dalam hal ini tidak merata diartikan sebagai informasi-informasi yang diperoleh sesuai dengan kriteria efesiensi dan ekuitas. Pemilihan sumber informan dalam menelaah permasalah pedesaan, para pembangunan desa akan mengikuti informasi mereka yang jelas dan diperhatikan dan menjadi  kelompok-kelompok  utama.  Merekalah  yang  mengemukakan  kepentingan  dan
keinginan  masyarakat  desa;  sampai  akhirnya  terumuskan  dalam  urutan  prioritas pembangunan untuk ‘masyarakat desa’ yang bersangkutan.
Tabel 1. Wilayah pedesaan yang digunakan sebagai percontohan penelitian
permasalahan masyarakat Lokasi Nama Desa Bantul, DIY Poncosari, Selopamioro, Wukirsari, Srigading Kulonprogo, DIY Sidorejo,  Tuksono,  Giripurwo,  Hargotirto, Banjararum Gunung Kidul, DIY Beji, Giriharjo, Kemadang,Banyusoco, Kebonrejo, Sleman, DIY Wukirsari,  Purwobinangun,  Sumbersari, Wonokerto Blora, Jateng Kebonrejo Banjarnegara, Jateng Karangkobar, Gumelem Kulon Magelang, Jateng Kalibening, Ngablak, Banyuroto, Klaten, Jateng Krakitan, Jombaran
Sumber: Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, UGM 2017.
Bagian  terbesar  penduduk  dunia  yang  miskin  mendiami  daerah-daerah  tropis, dengan  musim  penghujan  dan  musim  kemarau.  Bagi  orang-orang  yang  hidup  dan bercocok  tanam,  musim  paceklik  yang  parah  sering  terjadi  pada  musim  penghujan, terutama menjelang panen pertama. Pada waktu kehabisan bahan pangan, harga pangan naik, dan pekerjaan semakin sulit didapat, maka penyakit pun mulai berjangkit. Menurut World Economic Outlook Database (IMF) 2017, terdapat beberapa negara miskin di dunia yang  memiliki  PDB  per  kapita  paling  rendah  yaitu,  Republik  Afrika  Tengah,  Republik Demokratik  Kongo,  Burundi,  Liberia,  Niger,  Malawi,  Mozambik,  Guinea,  Eritrea,  dan Madagaskar.  Ke  sepuluh  negara  tersebut  berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  IMF merupakan negara dengan total PDB kurang atau sama dengan US$. 1.500.000. rata-rata dari  kesepuluh  negara  termiskin  tersebut  berada  pada  wilayah  tropis,  bukti  tersebut mendukung hipotesis yang diajukan oleh Robert Chambers.
Indonesia sebagai negara yang berada di negara tropis tidak terhindarkan pula dari adanya prasangka perkotaan mengenai prasangka musim. Berikut data mengenai wilayah- wilayah  termiskin  di  wilayah  Indonesai  menurut  Badan  Puasat  Statistik  Indonesia  tahun 2017 yaitu wilayah Nias Utara, Kepulauan Meranti, Lombok Utara, Sumba, Maluku Barat Daya, Teluk Wondama  dan Bintuni, dan sebagain besar di wilayah Papua yaitu,  Sorong, Tambrauw,  Pegunungan  Arfak,  Jayawijaya,  Paniani,  Puncak  Jaya,  Yahukimo,  Lanny  Jaya, Membramo Tengah, Intan Jaya dan Deiyai.
Wilayah-wilayah yang menjadi wilayah terbelakang meneurut data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2017, merupakan wilayah yang memiliki pendapatan daerah paling rendah. Sebagain  besar  wilayah  tersebut  merupakan  wilayah  yang  berada  jauh  dari  pusat
pemerintahan. Misalnya wilayah yang berada di Papua dan Sumba merupakan wilayah yang memiliki aksesibilitas yang sangat rendah, sehingga kunjungan dan penelitian di wilayah- wilayah  tersebut  sangat  jarang  dilakukan.  Akibatnya  adallah  ketidak  merataan pembangunan yang menghasilkan keterbelakngan seperti yang terjadi di wilayah-wilayah termiskin tersebut.
Robert  Chambers  menyatakan  bahwa  orang  kota  sering  dihinggapi  dengan  rasa rikuh dalam mengahadapi rakyat desa yang miskin, karena hambatan rasa sopan-santun dan malu; mereka takut mendekati, menumui, mendengarkan dan belajar dari rakyat desa. Kemiskinan  dalam  suatu  negeri  dapat  menjadi  masalah  yang  tidak  diperhatikan  atau memalukan sebagai hal yang lebih baik ditutupi atau secara psikologis ditekankan kebawah sadar. Sopan-santun dan sikap hati-hati yang berlebihan biasanya menutupi pertanyaan yang  akan  membuat  rikuh,  kunjungan  ke  rumah  mereka  yang  kumuh,  diskusi  dengan wanita-wanita yang sedang bekerja, atau wawancara dengan suku apa. Sopan-santun dan kekecutan hati, merupakan pemisah antara ‘orang luar’ dengan rakyat miskin.

## PEMECAHAN PANDANGAN “URBAN BIAS”
Kesalahan  pandangan  dan  penilaian  masyarakat  perkotaan  terhadap  masyarakat pedesaan  sudah  seharusnya  mendapatkan  tanggapan  yang  serius.  Pembangunan  dan keterbelakangan  yang  semakin  tidak  bisa  menemukan  titik  imbangnya  adalah permasalahan besar. Negara dikatakan sebagai negara yang berhasil jika pembangunan fisik  dan  manusianya  mengalami  keseimbangan  sehingga  tidak  menimbulkan  banyak konflik dalam kehidupan masyarakatnya. Kesalahan pandangan terhadap wilayah pedesaan yang  menimbulkan  banyaknya  persepktif  yang  tidak  tepat  mendorong  orientasi pembangunan yang salah sasaran di wilayah pedesaan.
Pedesaan  tidak  hanya  lekat  dengan  pengaruh-pengaruh  buruk  yang  terdapat  di dalamnya,  namun  wilayah  pedesaan  memiliki  pula  pontensi  yang  dapat  digunakan  dan dikembangkan  dalam  rangka  untuk  mengurangi  ketergantungan  dengan  wilayah perkotaan  yang  dapat  mendorong  semakin  tingginya  keterbelakangan  lingkungan pedesaan.  Stanef  (2012:  50)  menjelaskan  wilayah  pedesaan  harus  dinyatakan  dalam pembedaan yang jelas tentang keadaan alam dan topografi, budaya dan kondisi penduduk yang  mempengaruhi  keadaan  sosial  dan  ekonominya  terutama  dalam  rangka  upaya pembangunan. Menganalisis potensi-potensi yang nyata di wilayah pedesaan merupakan hal yang seharusnya supaya dapat menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak benar di wilayah pedesaan.
Natural protected merupakan sebuah paradigma yang dapat digunakan pada suatu wilayah  untuk  menghilangkan  prasangka-prasangka  yang  sudah  terlanjur  menjadi paradigma  lama  dalam  penelaahan  permasalahan  di  perdesaan.  Pallares  (2012:  87) menjelaskan  pentingnya  Kawasan  Lindung  Alam  (NPA)  di  daerah-daerah  periferi  seperti Indonesia  sebagai  titik  fokus  tertentu  dalam  strategi  kepentingan  lokal  yang  berbasis pedesaan  dengan  mengintegrasikan  wacana  konservasi  dan  wacana  pembangunan pedesaan.
Natural  Protected  Area (NPA)  merupakan  sebuah  paradigma  baru  dalam pembangunan yang secara prinsip tentang konservasi namun tetap menanggapi isu-isu lokal di perdesaan seperti kelangkaan sumberdaya, strategi pembangunan daerah, sumber daya  manusia  dan  ekonomi,  dengan  hal  ini  NPA  bertujuan  untuk  meningkatkan  peran pedesaan atau lokal dalam pembangunan yang berbasis konservasi (Naughton-Treves dan Brandon, 2005).
Prados (2009) menyampaikan bahwa, sektor primer di wilayah pedesaan yang pada mulanya merupakan sektor pertanian kini sudah tidak lagi menjadi faktor kegiatan utama di  wilayah  pedesaan.  Sektor  pertanian  tidak  lagi  kompetitif  di  berbagai  daerah  untuk menjadi  sumber  utama  kehidupan  masyarakat  pedesaan.  Pertanian  saat  ini  sudah mengalami  pergeseran  pandang  yang  dari  mulanya  sebagai  faktor  produktif  sekarang beralih  ke faktor sosial. Rekonstruksi wilayah pedesaan melalui banyak tahap  mulai dari diversifikasi pertanian (McNally, 2001), pluriactivity dan pertanian paruh waktu (Evans et al.., 1993).  Sebab  itu  wilayah  pedesaan  sudah  mengalami  banyak  perkembangan pembangunan dari waktu ke waktu.
Pallares (2012: 89) menyampaikan bahwa naturbanisasi merupakan sebuah konsep yang menganalisa dinamika perkotaan dan pedesaan yang baru dalam konteks dinamika pedesaan-perkotaan  yang  menjadikan  wilayah  pedesaan  sebagai  karakteristik  utama komoditi ekonomi. Konsep naturbanisasi di sampaikan pula oleh  Marsden (2003); Cloke (2006); Elbersen (2005). Prados (2005), menjelaskan akibat dari adanya Narutal Protected Area (NPA)  akan  mendorong  semakin  kuatnya  arus  naturbanisasi.  Naturbanisasi  ini merupakan konsep yang dapat digunakan sebagai penyeimbang dari konsep urbanisasi yang menjadikan kota sebagai  magnet utama dari dinamika penduduk. Dengan adanya penyeimbangan  perpindahan  penduduk  maka  wilayah  pedesaan  tidak  akan  mengalami keterbelakangan karena ditinggalkan oleh penduduknya ke wilayah perkotaan. NPA juga dapat  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  pedesaan  karena  aktivitasnya bergantung pada warisan alam dan memiliki potensi besar dalam ekonomi lokal.
Brodda (2007), pemanfaatan kawasan lokal atau daerah merupakan pembangunan pedesaan  yang  terpadu.  Pembangunan  pedesaan  terpadu  dapat  merangsang  kebijakan pemerintah yang berbasis wilayah pedesaan. Akibatnya terdapat aktor-aktor baru dalam pembangunan di wilayah pedesaan seperti lembanga dan kemitraan, folunter serta institusi swasta  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  daerah  secara  tidak  langsung.  Dengan dilakukannya pembangunan pedesan yang terpadu melalui Natural Protected Area (NPA) dapat mengurangi sedikit demi sedikit prasangka-prasangka perkotaan terhadap wilayah pedesaan  dan  akan  berdampak  pada  orientasi  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah pada khususnya.

## SIMPULAN
Pembanguanan dan keterbelakangan merupakan satu rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterbelakangan di wilayah pedesaan muncul karena tidak terdapat keseimbangan pembangunan yang dilakukan di wilayah perkotaan. Penyumbang  tersebar  dalam  kegagalan  pembangunan  di  wilayah  perdesaan  adalah
kesalahan pandang aktor-aktor berpengaruh dalam membuat pandangan terhadap kondisi pedesaan baik fisik maupun kondisi sosial masyarakatnya. Urban bias merupakan kosep yang  masih  relevan  samapai  sekarang  ini,  dan  masih  mempengaruhi  orientasi pembangunan di wilayah pedesaan.
Prasangka-prasangka  perkotaan  terhadap  wilayah  pedesaan  yaitu,  prasangka keruangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, prasangka prasangka diplomatis, dan prasangka prasangka profesional. Keenam prasangka tersebut secara langsung dan tidak langsung menjadikan frame wajah wilayah pedesaan selama  ini.  Dan  akibat  berantainya  adalah  ketidaktepatan  sasaran  pembangunan  yang dibutuhkan secara nyata di wilayah pedesaan.
Natural Protected Area merupakan salah satu paradigma baru yang dapat digunakan sebagai pandangan untuk menggeser prasangka-prasangka yang tidak sesuai pada wilayah pedesaan. Paradigma ini memberikan dampak yang signifikan terhadap arus perpindahan penduduk yang semula berorientasi pada wilayah perkotaan sekarang berbalik ke wilayah pedesaan. Selain itu paradigma tersebut dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat di wilayah perdesaan dengan memanfaatkan kemampuan lokal sebagai sumber kehidupan selain dari sektor pertanian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih kepada ibu Dr. Hastuti, M.Si  selaku  Dosen  Pembimbing  dalam  penyusunan  tulisan  ini,  yang  telah  memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan selama proses penulisan hingga terselesaikannya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, M.G. 2013. Rural Development: Back on the Agenda in the Western Pacific? . ANU Press.
Banks,  G.  1999.  ‘Business  as  usual’,  in  C.  Filer  (ed.), Dilemmas  of  Development: The  Social  and  Economic  Impact  of  the  Porgera  Gold  Mine .  Canberra:  Research School of Pacifi and Asian Studies, The Australian National University.
Brodda, Y. 2007. New Regional Development Concepts for Rural Peripheries Experiences from there European Case Studies: Western Isles and Skye and Lochalsh. Scotland; Jamtland,  Sweden  and  Eisenwurzen,  Austria. (Thesis  to  be  published  in  2009 Gottingen, Germany).
Chambers, R. 1988. Rural Development Putting The Last First. Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang. LP3ES: Yogyakarta. Penerjemah:  M. Dawam Rahardjo.
Cloke,  P.  2006.  ‘ Conceptualizing  rurality’, in  P.  Cloke;  T.  Marsden  &  P.H.  Mooney  (eds).
Handbook of Rural Studies: London/Thousand Oaks/New Delhi.
Connell,  J.  2007.  ‘Islands,  idyll  and  the  detours  of  development’. Singapore Journal of Tropical Geography . 28(2): 116-135.
Curry, G. 2003. Moving Beyond Postdevelopment: Facilitating Indegenous Alternatives for ‘Development’. Economic Geography . Vol 79, No 4, pp.405-423.
Direktorat Pengabdian kepada Mayarakat. 2017 . Program Pengabdian Kepada Mayarakat Berbasis Pengembangan Desa Binaan. Universitas Gadjah Mada.
Elbersen,  B.  2005.  Combining  Nature  Conservation  and  Residential  Development  in  the Netherlands,  England  and  Spain. Journal  of  Environtmental  Planning  and Management. Vol 48:1, pp. 37-63.
Evans, N. J dan Ilbery, B. 1993. The Pluriactivity, part-time farming and farm disertivication debate. Environmental and Planning . A Vol, 25:7, pp. 945-959. Forbes, D. K. 1986. Geografi Keterbelakangan Sebuah Survai Kritis . LP3ES: Yogyakarta. Halfacree, K. H. 1993, ‘Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rural’ , Journal of Rural Studies , vol. 9, no. 1, pp. 23–37.
Hodder, R. 2000. Development Geography . New York: Routledge.
ILO. 2015. Tren Ketenaga kerjaan dan sosial di Indonesia tahun 2014-2015: Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas Melalui Pekerjaan Layak. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
Lipton, M.  1991. Why Poor People Stay  Poor. Urban Bias In Worldd  Development . ANU Press.
Marsden, T. 2003. The Condition of Rural Sustainability: Issue in the governance .
Mcnally, S. 2001. Farm disertivication in England and Wales-What can we learn from the farm bussiness survey? Journal of Rural Studies. Vol, 17, pp. 247-257. Naughton-Treves,  L;  Brandon  K.    2005.  ‘The  Role  of  Protected  Areas  in  Conserving Biodiversity  and  Sustaining  Local  Livelihoods’. Annual  Review  of  Environmental Resources . Vol, 30, pp. 219-252.
Pallares,  M.  2012.  Natural  Protected  Areas  and  Rural/Local  Development:  A  Sustainable Strategy in Remote Areas. Urbanisation Institution Republic Slovenia.
Prados, MJ. 2005. Territorial Recognition and Control of Change in Dynamic Rural Areas: Analysis  of  the  Naturbanization  Process  in  Andalusia,  Spain. Journal  of Environtmental Planning and Management. Vol, 48 (1), pp. 65-83. Prados, M.J. 2009. ‘Conceptual and Methodological framework of naturbanization’ in M. J Prados (eds). Naturbanization: New identities and processes for rural-natural areas.
(Taylor and Francis Group, London).
Roberta,  M.  2012.  Measuring  Differences  In  Urban    Rural  Development:  The  Case  Of Unemployment. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management , Vol. 7, No. 3, pp. 44-52.
Serban A, C. 2011. The crisis impact on youth employment. Revista Economica Sibiu. Vol, 2(55), pp. 17-25.
Stanef,  M.  R.  2012.  Measuring  Differences  In  Urban    Rural  Development:  The  Case  Of Unemployment. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management , Vol. 7, No. 3, pp. 44-52.