## GANTI RUGI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP ATAU SALAH TAHAN DALAM QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH  DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh : Musnaini SHI

## Abstrak
Tujuan  hukum  pidana  adalah  mencegah  dan  melindungi  orang  dari  kejahatan,  sehingga orang  yang  melakukan  kejahatan  akan  ditangkap  dan  ditahan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.  Namun  adakalanya  penyidik  salah  dalam  melakukan  penangkapan  dan penahanan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik bersifat materi maupun Inmateri.  Untuk  mengantisipasi  kerugian  tersebut  maka  diberikan  ganti  rugi  kepada korban  salah  tangkap  atau  salah  tahan  sesuai  dengan  ketentuan  qanun.  Ganti  rugi  bagi korban salah tangkap atau salah tahan diatur dalam Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang  Hukum  Acara  Jinayat.  Pertanyaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  apa kandungan  Qanun  No.  7  tahun  2013  tentang  ganti  rugi  bagi  korban  salah  tangkap  atau salah tahan dan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap  atau  salah  tahan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  field  research  yaitu meminta  data  Qanun  di  Dinas  Syariat  Islam  Aceh  dan  library  research  dengan  cara menelaah  buku  dan  kitab  yang  berkenaan dengan  ganti  rugi  bagi  korban  salah  tangkap atau  salah  tahan.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  ganti  kerugian  bagi  korban  salah tangkap atau salah tahan diberikan sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang senilai dengan  emas  tersebut  diberikan  secara  harian  bagi  korban  salah  tangkap  atau  salah tahan. Pemberian ganti rugi sebesar 0,3 gram emas diataur dalam Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pemberian ganti rugi dalam KUHAP berbeda jumlahnya yaitu paling rendah Rp. 5.000,- dan paling tinggi Rp. 3.000.000, diatur dalam pasal 9 PP. No. 27 Tahun 1983. Ditinjau dari hukum Islam pemberian ganti rugi sebesar 0,3  gram  emas  berdasarkan  Maslahah  Mursalah  sebab  Qanun  No.  7  Tahun  2013  lahir atas ijtihad para ulama sekaligus hasil interaksi antara fiqh dengan KUHP dan KUHAP.

## Kata kunci: Ganti Rugi, Salah Tangkap atau Salah Tahan, Qanun dan Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Pelaku tindak pidana pastinya akan ditangkap dan ditahan sesuai dengan prosedur yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang/Qanun.  Penangkapan  pelaku  disertai  dengan surat  perintah  penangkapan  yang  diperlihatkan  kepada  terdakwa  dan  keluarganya  bahwa pelaku  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana.  Surat  perintah  penangkapan  diatur  dalam Pasal  18  ayat  (1)  KUHAP. Penangkapan dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  dengan
memperlihatkan  surat  tugas  serta  memberikan  kepada  tersangka  surat  perintah penangkapan yang resmi dan sah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. 1
Namun  ada  kalanya  polisi  melakukan  kesalahan  dalam  menangkap  dan  menahan pelaku yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana,  orang  tersebut  ditahan  dalam  rutan padahal  tidak  melakukan  kesalahan  sama  sekali.  Terkadang  ditahan  dalam  rutan  dalam tenggang waktu yang sangat lama, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan  dan  dinyatakan  tidak  terbukti bersalah, maka  tersangka kemudian dilepaskan dari segala tuntutan.
Perbuatan  salah  tangkap  atau  salah  tahan  tersebut  merugikan  pihak  korban, baik bersifat  materil  maupun  immateril.  Kerugian  materil  berupa  kerugian  harta  benda  dalam bentuk  usaha, seperti berdagang,  bertani  dan  lainnya  yang  tidak  dapat  dikerjakan  selama dalam  masa  tahanan,  sedangkan  kerugian  immaterial  merupakan  kerugian  yang  diderita oleh  keluarga  korban,  selama  korban  ditahan  tidak  ada  yang  mencari  nafkah  untuk keluarga dan  keluarga  korban  merasa  terpukul  dengan  penangkapan  tersebut, termasuk pandangan masyarakat bahwa korban adalah pelaku kejahatan, padahal hanya merupakan korban salah tangkap.
Salah satu kasus salah tangkap terjadi pada kasus narkoba di wilayah hukum Polres Majene.  Korban  akhirnya  dinyatakan  bebas  setelah  sebelumnya  sempat  menjalani penahanan selama 16 bulan di rumah tahanan (Rutan) kelas  II  B Majene. Dalam putusan MA,  terdakwa  RL  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum
1 M.  Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan    dan  Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 53.
(JPU).  Terdakwa kemudian dibebaskan  dari  dakwaan  dan dipulihkan  haknya  dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya. 2

## a. Ganti Rugi
Ganti  rugi dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan  sebagai  sesuatu  yang menjadi  penukar  dari  benda  atau  barang  yang  hilang,  sedangkan  rugi  adalah  penjualan yang tidak mendapat laba atau harga jual lebih rendah dari pada harga beli. 3 Namun makna lain  ganti rugi  ini adalah  mengganti sesuatu  kepada  seseorang  yang    merasa  dirugikan berupa harta benda yang berharga. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain  kepada  seseorang  yang  merasa  dirugikan  karena  harta  miliknya  diambil atau dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah  bertindak  melawan  hukum  dan  menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.
Dalam  fiqh,  ganti  rugi dikenal  dengan  nama diyat,  karena pada  dasarnya  sangat mirip  dengan mengganti  kerugian. Diyat adalah  sejumlah  harta  dalam  ukuran  tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan pada  pembendaharaan  (kas)  negara. 4 Ada  beberapa  kesamaan  antara diyat dengan  ganti rugi dan adapula perbedaannya. Diyat berasal dari Bahasa Arab يﺪﯾ - يدو dan ﺔﯾد - ﺎﯾدو yang artinya  memberi.  Pengertian diyat dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh. Sedangkan
2 www.sindonews.com. Sempat  di Penjara  16  Bulan,  Korban  Salah  Tangkap  Dibebaskan.Di  akses melalui situs http://daerah.sindonews.com/read/770995/25/sempat-di-penjara-16-bulan-korban-salah- tangkap-dibebaskan-1376397906 .Pada tanggal 12 Januari 2015.
3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, ed.  3,  cet.  4,  (Jakarta:  Balai Pustaka), hlm. 334.
4 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedi  Hukum  Islam. (terj.  Tim  Tsalisah-Bogor)  (Jakarta:  PT  Karisma Ilmu), hlm. 88.
Wahbah Zuhaili mengartikan diyat adalah kompensasi (ganti rugi) berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa. 5
Al-Khatib  Asy-Syaibani  mengartikan diyat sebagai  harta  yang  wajib  atas  orang yang  merdeka,  karena  kejahatan  terhadap  jiwa  ataupun  lainnya. 6 Abdul  Qadir  Audah mengartikan diyat adalah harta yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya,  karena  telah  melakukan  perbuatan  pidana. 7 Ganti  rugi  (kompensasi)  dalam Qanun  No.  7  Tahun  2013  Pasal  1  ayat  (40)  didefinisikan  sebagai:  “ `Uqubat yang dijatuhkan  hakim  kepada  terdakwa  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  korban kejahatan  atau  pihak  lain  yang  telah  dirugikan  karena jarimah yang  dilakukan  oleh terdakwa”. 8
Pengertian  ganti  rugi  juga  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 ayat (22)  ialah:
Hak  seorang  untuk  mendapat  pemenuhan  atas  tuntutannya  berupa  imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan  Undang-Undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 9
Ganti  rugi  dalam  KUHAP  mengatur  tata  cara  mengajukan  gugatan  secara  perdata kepada  pengadilan  negeri.  Pengajuan  ini  dilakukan  oleh  korban  salah  tangkap,  orang  tua korban  atau  wali  korban  yang  merasa  dirugikan  kepada  pengadilan  negeri. Aturan  ganti
5 Wahbah  Az-Zuhaili,Fiqh  Islam  waAdillatuhu. (terj.  Abdul  Hayyie,  dkk),  (Jakarta:  GemaInsani, 2011), hlm. 498.
6 Syeikh Muhammad  Al-Khatib Asy-Syarbaini, Mugni Muhtaj, juz IV, (Mesir: Mahtabah  Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993),  hlm. 53.
7 Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ Al -Jinayah  Al-Islamy, (Beirut: Darul Kutub, 1986), hlm. 551.
8 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 89.
9 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, dan KUHPdt), cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 159.
rugi  tersebut  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## b. Dasar Hukum Ganti Rugi
Dasar  hukum  ganti  rugi  dalam  fiqh  dapat dilihat  dari  beberapa  kaidah  yang  telah dikupas  oleh  para  ulama,  salah  satu  kaedahnya  adalah pendapat Syaikh  As  Sa’di yang mengatakan bahwa :
… نﲈﺣ … 10
Artinya:  “ Kesalahan  karena  tidak  sengaja,  dipaksa,  atau  lupa... Dimaafkan  oleh  Ar Rahman, Dzat yang kita sembah… Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang  lain,  wajib  menggantinya…  Namun  dia  tidak  dikenai  dosa  atas kesalahannya ”…
Kaidah  ini  berhubungan dengan  kesalahan  yang  dilakukan  seseorang  karena  tidak sengaja,  dipaksa,  atau  lupa serta  hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada seseorang korban. Seseorang yang melakukan kesalahan tersebut tidak berdosa. Tetapi jika kesalahannya  tersebut  mengakibatkan  rusaknya  barang  atau  properti  orang  lain,  bahkan terbunuhnya orang lain, wajib ganti rugi atau membayar diyat, tidak peduli apakah karena tidak sengaja atau karena lupa.
Adapun yang mendukung ganti rugi bagi korban salah tangkap adalah kaidah ushul fiqh yang berbunyi :
11
Artinya : “manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”
10 ‘Abdurrahman  bin  Nashir  As  Sa’di, Syarh  Manzhumah  Al  Qawa’id  Al  Fiqhiyyah, (Yogyakarta :Muqa rrar Ma’had Al ‘Ilmi 1434-1435), hlm. 45.
11 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah yang Praktis, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.
Arti  asal  kata al-kharaj adalah  sesuatu  yang  dikeluarkan  baik  manfaat  benda maupun  pekerjaan,  seperti  pohon  mengeluarkan  buah  atau  binatang  mengeluarkan  susu. Sedangkan al-dhaman adalah  ganti  rugi.  Kasus  kesalahan  dalam  penangkapan/penahanan diatas mengalami kerugian berupa manfaat dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sama sekali selama dalam masa tahanan. Dalam ushul fiqh ganti kerugian ini dapat dihubungkan dengan alasan Maslahah Mursalah. Kemaslahatan ini terkandung dalam kaidah dari Ibnul Qayyim  yang  berbunyi  “dimana  ada  kemaslahatan  di  sanalah  ada  syariat  Allah”. Kaidah tersebut  menurut  Yusuf  Qardhawi bisa  diterima  dalam  kejadian  yang  tidak  ada  teksnya atau  teks  yang  mengandung  berbagai  penafsiran,  salah  satu  cara  untuk  menguatkannya adalah dengan kemaslahatan. 12 Pada kasus salah tangkap atau salah tahan ini tidak ada teks yang  jelas  menyebutkan  bahwa  kesalahan  penangkapan  atau  penahanan  diganti  kerugian dengan  sejumlah  uang,  emas  atau  barang  berharga. Namun  dengan  alasan  kemaslahatan maka kompensasi dapat diberikan kepada korban salah tangkap atau salah tahan.
Ganti rugi juga  bagian  dari  rehabilitasi  korban  salah  tangkap  supaya  tidak  merasa rugi  yang  begitu  dalam  terhadap  dirinya. Hal  ini  juga  dituangkan  dalam  Qanun  Acara Jinayah  Pasal  82  ayat  (2)  “ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  bagi  setiap  orang  yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyi dikan atau penuntutan.” 13
Ganti rugi jika dihubungkan dengan diyat maka dasar hukumnya adalah Al- Qur’an dan  Hadits  Rasulullah  Saw, dalil diyat yang  harus  dibayar  karena  kesalahan  dalam  Al- Qur’an adalah Surat An - Nisa’ ayat 92.
12 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, (terj. Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.
13 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. 132.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Artinya: “ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena  tersalah  (tidak  sengaja),  dan  Barangsiapa  membunuh  seorang mukmin  karena  tersalah  (hendaklah)  ia  memerdekakan  seorang  hamba  sahaya yang  beriman  serta  membayar  diat  yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si terbunuh  itu),  kecuali  jika  mereka  (keluarga  terbunuh)  bersedekah.  jika  ia  (si terbunuh)  dari  kaum  (kafir)  yang  ada  Perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan kamu,  Maka  (hendaklah  si  pembunuh)  membayar  diat  yang  diserahkan  kepada keluarganya  (si  terbunuh)  serta  memerdekakan  hamba  sahaya  yang  beriman. Barangsiapa  yang  tidak  memperolehnya,  Maka  hendaklah  ia  (si  pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Dalil dari Hadits Rasulullah Saw tentang diyat adalah:
14
Artinya:  Muhammad  bin  Ghailan  dan  Yahya  bin Musa  menceritakan  kepada  kami, keduanya  berkata,  Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Al- Auza’i menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Katsir  menceritakan  kepadaku,  Abu Salamah menceritakan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, ia berkata, “ ketika  Allah  membebaskan  kota  Mekkah  untuk  RasulNya,  beliau  berdiri dihadapan  manusia.  Setelah  mengucap  pujian  kepada  Allah,  beliau  bersabda, “Barang  siapa  yang  menjadi  keluarga  korban  terbunuh  maka  ia  memilih  dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bis a membunuhnya.”
Hadits  lain  yang  menguatkan  tentang  adanya  dasar  hukum diyat,  penulis  juga mengutip hadits dari riwayat Nasa’i dan Abu Daud yaitu :
14 At-Turmudzi, Shahih  Sunan  At-Turmudzi, (terj.  Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani),  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 154.
ﻘﻟا  ﻦﻋ ﺎ : ئ ( 15
Artinya:  “dari  Qasim  bin  Rabi’ah  bin  Ausin  bin  Abdullah,  Rasulullah    Saw bersabda ketahuilah  olehmu,  bahwa  pembunuhan  tersalah  dan  serupa  sengaja  baik  dengan cemeti  atau  tongkat,  diyatnya  100  ekor  unta,  sebahagiannya  40  ekor  unta  yang bunting.”(HR. An -Nasa i).
16
Artinya  :“Dari  ‘Abdillah  bin  Mas’ud  r.a.  Telah  berkata:  Rasulullah  Sa w  bersabda: pada pembunuhan  tersalah  ada  dua  puluh  hiqqah (unta  yang  berumur  tiga  tahun  masuk empat tahun) , dan dua puluh Jaza’ah (unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun), dan  dua  puluh  bintu  maqas (unta  betina  berumur  satu  tahun  masuk  dua tahun), dan  dua  puluh  bintu  labun (unta  betina  berumur  dua  tahun  masuk  tiga tahun), dan dua puluh bani makhas dzukur (unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun) .”(HR. Abu Daud).
Dari  beberapa  hadits  diatas  merupakan  landasan  dan  dasar  hukum  adanya diyat dalam  hukum  Islam. Diyat mengeluarkan  harta  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  ayat dan  Hadits  adalah  upaya  ganti  rugi  kepada  korban  yang  merasa  dirugikan  atas  dasar perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  baik  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak sengaja atau lupa.

## B. Ketentuan  Qanun  Acara  Jinayah  Mengenai  Kesalahan  Penangkapan  atau Penahanan
15 Ibid.
16 Abu daud, Sunan Abu Daud, (Bairut: Darul Fikri, 1986), hlm. 4545.

## a. Faktor penyebab salah tangkap/salah tahan
Kesalahan  dalam  hal  penangkapan/penahanan  bisa  saja  terjadi  disebabkan  ada beberapa faktor, diantaranya :

## 1. Adanya Upaya Paksa oleh Penyidik
Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini  dapat mengurangi dan  membatasi hak-hak seseorang, seperti antara lain  penyidikan,  penangkapan, penahanan,  penggeledahan, penyitaan,  dan  pemeriksaan surat. 17 Adanya  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk mendapatkan  keterangan  pada  suatu  peristiwa,  seperti  penyidik  melakukan  identifikasi kepada  tersangka yang melakukan Jarimah dengan  paksaan  seperti  ancaman,  dibentak bahkan  dipukuli  untuk  mendapatkan  informasi,  hingga  tersangka  terpaksa  mengakui  dan menandatangi surat TKP karena tidak tahan dengan penyiksan terhadap dirinya walaupun bukan pelaku Jarimah tersebut.
2. Kesalahan Identifikasi oleh Penyidik.
Kesalahan penahanan sebenarnya berawal  dari  kesalahan  penyidik  ketika mengindetifikasi  para  tersangka  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana. Penyidik yang  tidak  melakukan  suatu  proses  identifikasi  yang  akurat  terhadap  tersangka  tindak pidana mengakibatkan kesalahan dalam proses penegakan hukum.
3. Kekhilafan hakim
Pada  saat  memutuskan  perkara  hakim  harus  benar-benar  memperhatikan  dan kemudian  memutuskan  perkara  dengan  adil. Namun  adakalanya  seorang  hakim  dalam memutuskan  perkara  terjadi  kehilafan  atau  kekeliruan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,
17 O.C.Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  danTerpidana, (Bandung: PT.Alumni, 2006),  hlm. 233.
seperti  adanya  bukti  kuat  yang  dihadirkan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  walaupun tersangka/terdakwa  tidak  melakukan  kesalahan  atau  salah  tangkap  oleh  polisi,  kemudian hakim  memutuskan  perkara  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada.  Jika  ditelusuri  lebih  jauh kesalahan  tersebut  berawal  pada  penyidik  ketika  malakukan  penyelidikan,  kemudian berkas  penyelidikan  dilimpahkan  pada  jaksa,  dan  jaksa  membawa  berkas  tersebut  di pengadilan,  dan  hakim  memeriksa  sarta  memutuskan  dengan  bukti-bukti  yang  ada.Inilah penyebab timbulnya korban salah tangkap atau salah tahan dalam kasus pidana (jarimah).

## b. Ganti Rugi Akibat Salah Tangkap atau Salah Tahan
Ganti rugi dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah sebagai hukum  formil  dalam  menegakkan  Syari’at  Islam  di  Aceh,  memuat  tata  cara  pelaksanaan Qanun  Acara  Jinayah  Aceh  mulai  sejak  pemeriksaan  yang  meliputi  penyidikan  dan peyelidikan  oleh  polisi  terhadap  tersangka  sampai  pada  putusan  hakim  di  Mahkamah Syar’iyah.
Qanun Acara jinayah Aceh dalam beberapa pasalnya membahas tentang ganti rugi terhadap korban salah tangkap atau salah tahan, tertera pada Pasal 82 dan Pasal 89 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Pada qanun ini, korban salah tangkap  diberikan  ganti  rugi  sebesar  0,3  gram  emas  atau  dengan  uang  tunai  yang  setara dengan  itu. Pada Pasal  82  mengatur  tentang  wewenang Mahkamah  Syar’iyah Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur, yaitu :
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan
b. Ganti  kerugiandan/atau  rehabilitasi  bagi  setiap  orang  yang  perkara  jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikanatau penuntutan”. 18
18 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. 131 -132.
Pasal 89 ayat (1) dan (2) Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah mengatur jumlah kompensasi yang di terima. Pada pasal ini dinyatakan bahwa :
1. Ganti  kerugian  karena  kesalahan  penangkapan  atau  penahanan,  untuk  satu  hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang  yang nilainya setara dengan itu.
2. Ganti  kerugian  karena  kesalahan  penggeledahan  atau  penyitaan,  adalah  sebesar kerusakan atas barang akibat penggeledahan dan penyitaan tersebut. 19
Pasal  89 menyebutkan  ketentuan  jumlah  yang  diberikan  kepada  korban  salah tangkap  perharinya  adalah  0.3  gram  emas  atau  uang  yang  senilai  dengan  emas  tersebut. Jumlah ketentuan yang diberikan kepada korban salah tangkap atau salah tahan ini dihitung secara  harian  setelah  korban  ditangkap  dan  ditahan.  Semakin  lama  dalam  tahanan maka semakin banyak ganti rugi yang diberikan kepada korban.
Ketentuan Qanun ini bersifat konkrit dengan menyatakan jumlah yang pasti, hakim dalam  memutuskan  jumlah  ganti  rugi  sudah  dapat  dikalikan  saja  0.3  gram  emas  dengan jumlah  hari  korban  dalam  tahanan.  Sedangkan  kerugian  berupa  kerusakan  barang  atau lainnya  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  penggeledahan  atau  penyitaan  diganti  sebesar dengan jumlah kerusakan tersebut. Misalnya ketika penggeledahan aparat penegak hukum merusak pintu lemari, maka hakim akan mengabulkan permintaan ganti rugi dengan harga pintu lemari tersebut.
Ganti rugi dalam pandangan  fiqh dilihat pada Maslahah Mursalah dimana korban salah tangkap atau salah tahan berhak mendapatkan sesuatu barang yang berharga sebagai ganti  rugi  atas  penderitaannya  sebagai  korban. Pemberian  ganti  rugi  kepada  korban berdasarkan kaidah usul  fiqh yang mengandung  berbagai penafsiran. 20 Ganti rugi sebesar 0,3  gram  emas  atau  dengan  uang  yang  senilai  dengan  harga  emas  kepada  korban  salah
19 Ibid., hlm. 136.
20 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal, (terj. Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.
tangkap atau salah tahan tersebut merupakan pertimbangan kemaslahatan yang pemerintah Aceh tuangkan dalam  Qanun  Acara  Jinayah No.  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara Jinayah. Kemaslahatan ini lahir dari interaksi figh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP). Peryataan  ini  senada  dengan  pendapat  Prof.  Syahrizal  Abbas pada  kata  pengantar  buku Hukum  Jinayat  dan  Hukum Acara  Jinayat yang  mengatakan “materi  hukum  jinayat  dalam  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  dan  materi  hukum  acara jinyat  dalam  Qanun  Aceh  No.  7  Tahun  2013  adalah  hukum  yang  lahir  dari  ijtihat  para ulama  sekaligus  hasil  interaksi  antara  fiqh  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. 21
Pelaksanaan ganti rugi pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) yang telah penulis bahas diatas  diatur  pada  Pasal  97-100  Qanun  Aceh  No.  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara jinayah. Mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap dengan melakukan penuntutan ke Mahka mah Syar’iyah. hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (1-5) ialah sebagai berikut:
1. Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  berhak  menuntut  ganti  kerugian  karena ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  diadili  atau  dikenakan  tindakan  lain  tanpa alasan  yang berdasarkan qanun dan peraturan perundang-undangan lainya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan  ganti  kerugian  oleh  tersangka  atau  ahli  warisnya  atas  penangkapan atau  penahanan  serta  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau  hukum  yang  diterapkan  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  yang perkaranya  tidak  diajukan  ke  Mahkamah  Syar’iyah,  diputus  di  sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diajukan oleh  tersangka,  terdakwa,  terpidana  atau  ahli  warisnya,  atau  pihak  yang dirugikan  kepada  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten/Kota  yang  berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  tuntutan  ganti  kerugian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten/Kota  sedapat mungkin  menunjuk  Hakim  yang  sama  yang  telah  mengadili  perkara  jinayat yang bersangkutan.
21 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. iii.
5. Pemeriksaan terhadap  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) mengikuti acara Praperadilan. 22
Ini merupakan ketentuan  dasar  tentang  hak  seorang  korban  pidana  karena  keliru atau  salah  mengenai tuduhan  jarimah,  sehingga menuntut  ganti  rugi  kepada  pengadilan yang mengadilinya. Hak  meunutut  ganti rugi  tersebut dapat  diajukan  oleh  korban  yang bersangkutan atau oleh wali korban  sebagaimana  yang  dimaksudkan  pada  Pasal  97  ayat (2). Pada prosesnya, setelah melakukan penuntutan kepada Mahkamah yang mengadilinya, kemudian diperiksa dan diputuskan pada sidang Praperadilan.
Putusan  hakim tentang  pemberian  ganti rugi berbentuk  penetapan  yang  memuat semua hal yang di pertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Putusan mengenai hal ini diatur pada Pasal 98 Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh yang berbunyi:
1. ”Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap
semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut”. 23
Mengenai  pengganti kerugian dibebankan  kepada  pemerintah  daerah. Biaya  ganti rugi  yang  dimaksud  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  yang  menyelenggarakan sistem  peradilan  sebagai  turunan  dari  lembaga  yang  mengawal  jalannya  undang-undang (Yudikatif). Biaya ganti rugi dibebankan kepada pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Aturan tentang biaya ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 100 Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh yang  berbunyi:  “Pembiayaan  sebagaiman a  dimaksud  dalam  Pasal  99  dibebankan  pada
22 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. 141.
23 Ibid., hlm. 141.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur”. 24
Pada  Pasal  99  Qanun  Hukum  Acara  Jinayah  Aceh  mengatur  tentang  rehabilitasi korban korban salah tangkap/tahan. Pasal 99 ini menjelaskan bahwa:
1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila  oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya atau  kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterapkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar’iyah  Kabupaten/Kota,  diputus  oleh  Hakim  praperadilan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. 25

## c. Analisis Hukum Islam
Akibat  dari  perbuatan  salah  tangkap  atau  salah  tahan  negara  harus  mengganti kerugian kepada korban  berupa uang atau barang berharga lainnya. Pada Pasal 89 Qanun Nomor  7  Tentang  Hukum  Acara  Jinayah  ganti  kerugian  bagi  korban tersebut perharinya sebesar  0,3  gram  emas  atau  dengan  uang  yang  senilai. Sedangkan  kerusakan  akibat penggeladahan  atau  penyitaan  diganti  dengan  nilai  barang  yang  rusak  tersebut. Menurut hukum  positif, ketentuan ganti  kerugian  kepada  korban  salah  tangkap/tahan  diatur  pada Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa tuntutan kerugian atas alasan pemberhentian penyidikan atau pemberhentian penuntuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 77 huruf b, paling rendah Rp. 5.000,- dan paling tinggi Rp. 1.000.000,- 26 dan Kalau penangkapan,  penahanan  atau  tindakan  lain  yang  tidak  sah,  mengakibatkan  sakit,  cacat
24 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. 142.
25 Ibid., hlm. 141-142.
26 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana …, hlm. 627.
atau  mati,  besar  imbalan  ganti  rugi  paling  rendah  Rp.  5.000,- dan  paling  tinggi  Rp. 3.000.000,-. 27
Ketentuan ganti rugi dalam hukum positif penulis analogikan sangat tidak relevan dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  salah  tangkap  atau  salah  tahan.  Hal  ini disebabkan  dalam  hukum  positif  menyebutkan  angka  maksimal  jumlah  ganti  kerugian tersebut  adalah  sebanyak  Rp.  3.000.000.-.  jumlah  ini  sangat  sedikit  jika  dihubungkan dengan  kasus  di  majene  RL  tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  setalah  RL menjalani  masa  tahanan  selama  16  bulan  di  rumah  tahanan  (Rutan)  kelas  II  B  Majene. 28 Namun  ketika  RL  menuntut  kerugian,  pengadilan  hanya  dapat  memberikan  kerugian maksimal  Rp.  3.000.000,- bayangkan  jika  korban  salah  tangkap  atau  salah  tahan  bekerja sebagai  pedagang  yang  mendapatkan  gaji  perharinya  lebih  kurang  sebesar  Rp.  200.000,- dan  dalam  satu  bulan  korban  mendapatkan  Rp.  6.000.000,-.  Jika  RL  menjalani  masa tahanan 16 bulan sangat besar kerugian yang didapatkan selama dalam tahanan.
Perbandingan  yang signifikan terdapat pada Pasal 89 Qanun Nomor 7 tahun 2013
Hukum Acara Jinayah dengan Pasal 9 PP nomor 27 tahun 1983 adalah sebagai berikut:
No Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP 1. Kesalahan penangkapan atau penahanan  ganti  rugi  perharinya sebesar  0,3  gram  emas  atau  uang yang setara nilainya Ganti  rugi  atas  alasan  pemberhentian penyidikan  atau  penuntutan  minimal Rp.  5.000,- dan  maksimal  Rp. 1.000.000,-
2. Kerusakan  akibat  penggeledahan Penangkapan/penahanan  yang  tidak
27 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP …, hlm. 46.
28 www.Sindonews.com. Sempat  di  penjara  16  bulan,  korban  salah  tangkap dibebaskan.Di  akses melalui situs http://daerah.sindonews.com/read/770995/25/sempat-di-penjara-16-bulan-korban-salah- tangkap-dibebaskan-1376397906 .Pada tanggal 12 Januari 2015.
dan  penyitaan  ganti  rugi  sebesar
harga barang yang yang rusak
sah  mengakibatkan  sakit,  cacat,  atau mati ganti ruginya minimal Rp.5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.0000,-
3. Ganti  rugi  dihitung  secara  harian dan dikali dengan masa tahanan Ganti  rugi  hanya  ada  manimal  Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,-
Dari  tabel  ini  maka  dapat  dipahami  secara  jelas  bahwa  Pasal  89  Qanun  Acara Jinayah  lebih relevan untuk  rehabilitasi  korban  dibandingkan  dengan  Pasal  9  PP  no.  27 tahun  1983  tentang  pelaksanaan  KUHAP.  Pada  Pasal  89  Qanun  Acara  Jinayah memberikan ganti rugi atas dasar rehabilitasi korban salah tangkap atau salah tahan berupa emas  atau  uang  dihitung  secara  harian  korban  dalam  tahanan. Dengan  ini  korban  salah tangkap  atau  salah  tahan  lebih  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  dengan  adanya  ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan.
Ganti  rugi  dalam  ilmu  Victimologi  membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi korban  atau  perlindungan  hukum  bagimasyarakat,  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi (ganti rugi), pelayanan medis, dan bantuan  hukum.Dilihat  dari  kepentingan  korban,  konsep  ganti  kerugian  terkandung  dua manfaat  yaitu  pertama,  untuk  memenuhi  kerugian  material  dan  segala  biaya  yang  telah dikeluarkan,  dan  kedua,  merupakan  pemuasan  emosional  korban. 29 Pada kasus  salah tangkap atau salah tahan, korban sangat banyak menderita kerugian baik bersifat material maupun  Immaterial.  Kerugian  material  berupa  harta  benda  milik  korban  yang  rusak  atau hilang manfaatnya pada  saat peyelidikan atau rugi usahanya tidak bisa beroperasi selama korban  ditahan  dalam  tahanan.Oleh  karena  kerugian  tersebut  sudah  sepantasnya  korban
29 Rena Yulia, Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 59.
salah tangkap mendapat ganti kerugian berupa harta benda atau uang sebagai upaya maaf dan  rehabilitasi  atas  derita  yang  diterima  korban.Pemberian  ganti  rugi  sedikit  tidaknya korban merasa dilindungi oleh pemerintah dan emosionalnya dipulihkan.
Ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan juga salah satu upaya yang bertujuan  untuk  meringankan  penderitaan  korban.  Penderitaan  korban  akan  terbantu dengan  adanya  pemberian  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Tujuan  pemberian ganti  kerugian  ini  senada  dengan  pendapat  Gelaway  yang  merumuskan  lima  tujuan  ganti kerugian kepada korban diantaranya ialah sebagi berikut:
1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat  mengurangi  ancaman  atau  rekasi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan balas dendam. 30
Tujuan inti dari ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban  sebagai  anggota  masyarakat,  dan  tolak  ukur  pelaksanaanya  adalah  dengan diberikannya  kesempatan  kepada  korban  untuk  mengembangkan  hak  dan  kewajibannya sebagai  manusia.  Jadi,  pemberian  ganti  kerugian 0,3  gram  emas  atau  dengan  uang  yang nilainya  sama  dengan  harga  emas  dalam  Pasal  89  Qanun  No.  7  Tahun  2013  Tentang Hukum Acara Jinayat sejalan dengan Ilmu Victimologi sebagai perlindungan bagi korban melalui kompensai yang bertujuan untuk meringankan penderitaan korban.
Ganti  kerugian  dalam  Hukum  Acara  Jinayat  merupakan  hasil  dari  ijtihad  para ulama  dan sekaligus  hasil  interaksi  antara  fiqh  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum
30 Rena Yulia, Victimologi …, hlm. 59 -60.
Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)”. 31 Ganti kerugian dalam Hukum Acara Jinayat ini mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi nilai-nilai  Islam  yang  diaplikasikan  kedalam  qanun. Nilai-nilai  keislaman  ini  sangat mendukung  dalam  menjalankan  Syari’at  Islam  di  Aceh,  selain  itu  juga  sejalur  dengan keinginan hati masyarakat Aceh yang menginginkan tegaknya Syari’at Islam di Aceh.
Kedua, dimensi nilai-nilai hukum positif yang diaplikasikan kedalam qanun. Nilai- nilai  hukum  positif  tersebut  sudah mengakar  di  Indonesia  semenjak  dari  kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang, dengan demikian Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh tidak bertentangan dengan hukum positif baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  maupun  pada  undang- undang lainnya.

## C. Kesimpulan
Ganti rugi dalam hukum  Islam  berlandasan kepada Maslahah Mursalah, dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah. Kemaslahatan pada ganti rugi korban salah tangkap atau salah tahan adalah menjaga harta dan menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan maqasid Syar’iyah. Alasan boleh memberikan ganti rugi karena kesalahan dapat dilihat pada konsep hokum diyat, sautu perbuatan Jarimah yang dilakukan karena kesalahan maka hukumnya adalahdiyat (ganti rugi).
Ganti kerugian kepada korban salah tangkap atau salah tahan diganti kerugian secara harian dihitung berapa lama korban dalam tahanan. Satu hari korban dalam tahanan diganti kerugiannya sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang nilainya setara dengan harga emas tersebut.  Sedangkan kerugian akibat penggeledahan dan penyitaan diganti berdasarkan kerusakan barang akibat perbuatan penggeledahan ataupun penyitaan.
31 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat …, hlm. iii.
Sedangkan dalam hokum pidana positif korban salah tangkap atau salah tahan diganti kerugiannya hanya berkisar minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,-

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Karim Zaidan, Sistem Kehakiman Islam, Jilid 1, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2000.
Abdul Qadir Audah, Al- Tasyri’ Al -Jinayah  Al-Islamy, Beirut: Darul Kutub, 1986.
Abdurrahman  bin  Nashir As Sa’di, Syarh Manzhumah  Al  Qawa’id  Al  Fiqhiyyah, Yogyakarta: Muqarrar Ma’had Al ‘Ilmi 1434 -1435.
Abu Daud, Sunan Abu Daud, Bairut: Darul Fikri, 1986.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Juz VII, Beirut: Darul Fikri, 1983.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Dinas Syari’at  Islam  Aceh, Hukum Jianayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda  Aceh:
Naskah Aceh, 2015.

## Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih :Kaidah-kaidah Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.

## M.  YahyaHarahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan
Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali, Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Rena Yulia, Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Acara Pidana,  dan Perdata  (KUHP, KUHAP, danKUHPdt), Jakarta: Visimedia, 2008.
Syeikh  Muhammad  Al-Khatib Asy-Syarbaini, Mugni Muhtaj,  Juz  IV,  Mesir:  Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh  Islam  wa Adillatuhu. Terj.  Abdul  Hayyie,  dkk.,Jakarta:  Gema Insani, 2011.
Yusuf  Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah:  Moderasi  Islam  Antara Aliran Tekstual dan  Aliran  Liberal, Terj.  Arif Munandar Riswanto,  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,
2007.