## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Pelaksanaan Kebijajakan Akreditasi Sekolah Pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri I Toho Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah
Agus Sikwan, Anggreini Y D
Fakultas Imu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Indonesia E-mail: agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

## Abstract
This  study  is  entitled:  "Implementation  of  the  School  Accreditation  Policy  in  the  Public  High  School (SMU) I Toho, Toho District, Mempawah Regency". Using qualitative analysis, the results of this study indicate  that  the  implementation  of  the  school  accreditation  system  policy  implemented  by  the  West Kalimantan Province School Accreditation Board (BAS) towards the Toho I State High School since 2005 has been going well, and has had a positive impact on the average increase passing grade results of the Final School Examination (UAS) obtained by students majoring in Social Sciences and Natural Sciences at  Toho  I  State  High  School  in  2017  to  2018  when  compared  with  the  average  value  of  UAS  results obtained by Toho I State High School students in 2014, despite the increase in grades the average UAS results obtained by the students were still unsatisfactory for students' parents and the school. The results also showed that the performance of the school principal as the bureaucratic apparatus of the Toho State High School I in providing administrative services to the school community was seen from the aspect of responsiveness which could be said to be good, because school residents felt there was a communication channel provided by the Toho District Education Office to convey their aspirations. In addition, the ability of  the  bureaucratic  apparatus  at  the  Toho  District  Education  Office  to  recognize  what  the  school community  wants  through  direct  interaction  with  them,  causes  the  demands  and  desires  of  the  school community to be poured by the Toho subdistrict Education Office in the form of a work program which then get a positive response from the principal of Toho I State High School to implement it.
Keywords: Implementation , Accreditation Policy.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  melakukan  akreditasi bagi  setiap  lembaga  pendidikan  sekolah  secara nasional  ini  tertuang  di  dalam  Surat  Keputusan MENDIKNAS Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi  Sekolah  yang  berlaku  sejak  tanggal  4 Juni  2002,  dan  Surat  Keputusan  MENDIKNAS Nomor:  039/O/2003  tentang  Badan  Akreditasi Sekolah (BAS) Nasional yang berlaku sejak tanggal 8 April 2003.
Kebijakan  dalam  akreditasi  sekolah  yang dikembangkan  oleh  BAS  Nasional,  yaitu  meliputi serangkaian  kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh sekolah  melalui  proses  evaluasi  diri  maupun kegiatan  visitasi  ke  sekolah  yang  dilakukan  oleh asesor  yang  ditunjuk  oleh  BAS.  Dan  dalam kebijakan  itu,  disebutkan  pula  bahwa  untuk melakukan  akreditasi  lembaga  pendidikan  Sekolah Menengah  Umum  (SMU)  di  setiap  Kabupaten dilakukan  oleh  Badan  Akreditasi  Sekolah  (BAS)
Provinsi yang dibentuk berdasarkan SK Gubenur.
Di  Propinsi  Kalimantan  Barat  (Kalbar), kebijakan akreditasi sekolah pada Sekolah Menengah  Umum  (SMU)  Negeri  untuk  setiap Kabupaten  dilakukan  oleh  Badan  Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi yang dibentuk berdasarkan Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor:  103  Tahun  2005  tentang  BAS  Propinsi Kalimantan  Barat.    Adapun  untuk  pelaksanaan akreditasi SMU Negeri di seluruh Kabupaten yang terdapat  di  Propinsi  Kalimantan  Barat  (Kalbar) dibiayai  dengan  dana  anggaran  yang  berasal  dari APBD Propinsi.
Adapun  kriteria  penilaian  akreditasi  untu setiap  SMU  yang  ada  di  setiap  kabupaten berdasarkan  penilaian  BAS  Propinsi,  antara  lain didasarkan pada penilaian (1) Kurikulum dan proses pembelajaran;  (2)  Administrasi  dan  manajemen sekolah;  (3)  Organisasi/kelembagaan  sekolah;  (4) Sarana  dan  prasarana  sekolah;  (5)  Ketenagaan;  (6)

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
Pembiayaan  dan pendanaan;  (7)  Peserta  didik;  dan (8) Lingkungan/kultur sekolah. Adapun jika delapan poin  tersebut  di  atas  msing-masing  mendapatkan skor  nilai  56  sampai  nilai  70,  maka  sekolah  yang bersangkutan memperoleh akreditasi C. Sedangkan apabila  mendapatkan  skor  nilai  kurang  dari  56, maka sekolah tersebut tidak terakreditasi.
Meskipun kebijakan akreditasi sekolah untuk SMU  Negeri  yang  ada  di  setiap  Kabupaten  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2005 dengan tujuan agar SMU Negeri yang ada di setiap Kabupaten  memiliki  nilai  akreditasi  yang  sangat memuaskan sehingga dapat membanggakan daerah dan  kelulusan  siswanya  dapat  bersaing  di  tingkat nasional,  namun  kenyataannya  tidak  semua  SMU Negeri  yang  ada  di  Kabupaten  memperoleh  nilai akreditasi  yang  sangat  memuaskan.  Kenyataan  ini seperti terjadi pada SMU Negeri I Toho Kecamatan Toho  Kabupaten  Mempawah  Propinsi  Kalimantan Barat.
Sebelum kebijakan akreditasi sekolah diimplementasikan oleh pemerintah, SMU Negeri I Toho  merupakan  satu-satunya  SMU  Negeri  yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di Kecamatan Toho  khususnya  dan  masyarakat  di  Kabupaten Pontianak  umumnya.  Karena  SMU  Negeri  I  Toho selain  merupakan  SMU  pembina  bagi  SMU-SMU Swasta  lainnya  yang  terdapat  di  Kabupaten Mempawah, juga sebagian besar masyarakat (orang tua murid) dari berbagai lapisan sosial di Kecamatan Toho menyekolahkan anak-anaknya di SMU Negeri I Toho ini.
Namun  sejak  kebijakan  sistem  akreditasi sekolah  diimplementasikan  oleh  BAS  Propinsi Kalbar  pada  tahun  2005,  ternyata  lembaga pendidikan  SMU  Negeri  I  Toho  memiliki  nilai akreditasi B (Kepala Sekolah SMUN I Toho, 2019). Dan  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Kepala  Sekolah  SMU  Negeri  I  Toho,  dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan,  maka  dapat  diketahui  bahwa  penyebab utama  nilai  akreditasi  (nilai  B)  yang  diperoleh lembaga pendidikan SMU Negeri I Toho ini, yakni selain  disebabkan  karena  relatif  rendahnya  hasil penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh BAS Provinsi Kalbar, juga disebabkan karena kinerja  kepala  sekolah  SMU  Negeri  I  Toho  dalam proses  pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah pada SMU Negeri I Toho sangat kurang.
Meskipun  pihak  sekolah  telah  berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi peserta  didiknya,  namun  untuk  meningkatkan kualitas  dari  lembaga  pendidikan  dan  mutu kelulusan  siswanya  tidaklah  semudah  seperti
membalikkan telapak tangan. Kenyataan ini terbukti dari  kondisi  lembaga  pendidikan  formal  (SMU Negeri  I  Toho)  yang  sejak  diberlakukannya  sistem akreditasi  sekolah  oleh  BAS  Propinsi  Kalbar  pada tahun 2005, dimana salah satu tugas BAS Provinsi adalah  menetapkan  peringkat  akreditasi  untuk seluruh  SMU  yang  ada  di  Kabupaten.  Dan berdasarkan  hasil  penilaian  yang  telah  diberikan oleh  pihak  BAS,  maka  untuk  SMU  Negeri  I  Toho sejak  dilaksanakannya  akreditasi  sekolah  pada tanggal 2 Maret 2015 memperoleh nilai akreditasi B yang berlaku selama 4 tahun, yakni sejak ditetapkan nilai  B  oleh  pihak  BAS  tanggal  5  Mei  2015  dan berakhir pada tanggal 5 Mei 2019.
Relatif  rendahnya  nilai  akreditasi  yang diperoleh  SMU  Negeri  I  Toho  (nilai  B)  dalam pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAS Provinsi Kalbar, disebabkan karena kurangnya kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri  I  Toho  dalam  memberikan  pelayanan administrasi  kepada  warga  sekolahnya, di  samping karena  berbagai  faktor  lain  yang  mempengaruhi dalam  implementasi  kebijakan  akreditasi  sekolah pada SMU Negeri I Toho tersebut.  Namun dengan berbagai  strategi  yang  dilakukan  oleh  birokrasi pihak  sekolah,  lembaga  pendidikan  formal  ini mampu untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya,  dalam  arti  secara  konsisten  tiga  tahun berturut-turut telah meluluskan peserta didiknya 100 %.
Pada  dasarnya  hakekat  pendidikan  berkaitan erat dengan hakekat manusia, karena kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang pendidikan berhubungan dengan interaksi antara manusia yang satu  dengan  manusia  yang  lain  dalam  upaya mendidik dan mempersiapkan manusia menghadapi lingkungannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Joni  (1985:  21),  yang  mengatakan  bahwa  hakekat pendidikan  antara  lain:  a.  Pendidikan  merupakan proses  interaksi  manusia  yang  ditandai  oleh kemampuan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan  pendidik;  b.  Pendidikan  merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup ysng mengalami perubahan yang begitu  cepat;  c.  Pendidikan  meningkatkan  kualitas kehidupan  pribadi  dan  masyarakat;  d.  Pendidikan berlangsung  seumur  hidup;  dan  e.  Pendidikan merupakan  kiat  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.
Pendidikan  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia,  hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh Arbi (1992: 8), bahwa semenjak manusia dilahirkan telah  dibekali  dengan  berbagai  potensi-potensi,

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
dalam kenyataannya belum terpola untuk menghadapi  lingkungan  hidupnya.  Disinilah  letak keterbatasan  manusia  sebagai  pembawa  potensi untuk  berkembang  selanjutnya.  Oleh  karena  itu, agar potensi-potensi yang telah menjadi modal dasar dapat  berkembang  sebagaimana  yang  diharapkan, maka perlu bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang-orang yang bertanggung jawab dan berpengalaman di bidang pendidikan tersebut.
Berbicara tentang masalah akreditasi sekolah, maka hal ini tidak terlepas dari masalah evaluasi diri dari  lembaga  pendidikan  formal  (sekolah)  yang bersangkutan.        Kurangnya  sarana  dan  prasarana sekolah  yang  menunjang  sistim  pendidikan,  dan kekurangtepatan  dalam  memilih  dan  menerapkan program pendidikan, dapat berakibat pada ketidakberdayaan sekolah untuk merangkum berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  murid. Kegagalan  yang  dialami  oleh  sekolah  dalam memperoleh  nilai  akreditasi  yang  tertinggi,  dalam kajian  teori  pembangunan  sering  dianggap  sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam pemilihan program pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun program pembangunan yang dipilih dan
dilaksanakan tersebut bertujuan untuk
menghindarkan  diri  jika  terjadi  kegagalan  dalam pelaksanaan  program  (Korten  dan  Alfonso,  eds, 1983).
Ketidakmampuan  kinerja  sekolah  untuk meningkatkan mutu kelembagaannya dapat dihilangkan  melalui  mekanisme  “efek  tetesan  ke bawah”.  Logika  dasar  dari  pendekatan  ini  adalah logika produktif, oleh karenanya Korten dan Klauss (1984:  65)  menyebut  sebagai  pembangunan  yang berpusat  pada  produksi.  Dalam  pendekatan  ini, menurut  Nugent  dan  Yotopoulus  (1984:  107-120) ketidakmampuan  kinerja  suatu  lembaga  untuk meningkatkan  kualitasnya  dilihat  sebagai  proses yang akan terjadi dengan sendirinya sebagai fungsi dari manajemen organisasi kelembagaan yang tidak berjalan  secara  lancar  (tidak  produktif).  Menurut Cernea  (1988:  30),  bahwa  untuk  meningkatkan kualitas  kelembagaan,  selain  manajemennya  harus diperbaiki  terlebih  dahulu  juga  diperlukan  adanya partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, maka melalui pengaktifan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dapat didorong untuk memiliki inisiatif, bekerjasama dan bertanggungjawab bersama terhadap kelangsungan suatu lembaga. Dengan kata lain,  melalui  partisipasi  masyarakat  untuk  terlibat langsung  dalam  suatu  kelembagaan,  maka  akan dapat tercipta lembaga yang berkualitas.
Menurut  pendapat  Soedjatmoko  (1984:  35- 45),  bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  suatu
lembaga  maka  harus  dilakukan  sendiri  oleh  pihak manajemen  yang  mengelola  lembaga  tersebut. Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  dapat  dikatakan bahwa antusiasisme kegiatan yang ada dalam suatu lembaga  merupakan  ekspresi  dari  kegiatan  yang berasal dari masyarakat bawah. Inisiatif masyarakat bawah  berkaitan  dengan  inovasi  atau  penggunaan kembali teknologi yang tepat bagi kelembagaan.
Namun demikian, salah satu ciri yang sangat mencolok  yang  terdapat  di  negara  berkembang adalah  sangat  besarnya  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  birokrasi  dalam  mengatur  suatu  lembaga formal yang dipimpinnya. Pemusatan kekuasaan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai  program  kelembagaan,  yaitu  dengan  cara memusatkan pengelolaan dana, memusatkan pembuatan  keputusan  dan  kebijakan,  ataupun memusatkan  pengendalian  program.  Kenyataan  ini disebabkan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  negara  berkembang  untuk  mengelola suatu lembaga formal masih sangat kurang.
Pemusatan kekuasaan pemerintah pada suatu lembaga  inilah  yang  dikritik  masyarakat  golongan bawah.  Masyarakat  golongan  bawah  cenderung tidak mempercayai motif dan kemampuan pemerintah  dalam  mengelola  suatu  lembaga  yang dipimpinnya, sehingga yang terjadi justru mengeksploitasi  masyarakat  demi  dan  atas  nama suatu lembaga. Padahal menurut mereka, masyarakat  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  memiliki  potensi  untuk  memecahkan persoalan  yang  dihadapi  suatu  lembaga  melalui inisiatif bersama yang mandiri (Esman, 1991: 30).
Sebelum  diberlakukannya  sistim  akreditasi sekolah  oleh  BAS Propinsi  Kalbar,  SMU Negeri  1 Toho  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan formal  yang  sangat  dibanggakan  oleh  masyarakat dan  memiliki  reputasi  yang  baik.  Namun  setelah diberlakukannya sistim akreditasi sekolah oleh BAP Propinsi,  maka  yang  terjadi  pada  SMU  tersebut adalah  sebaliknya.  Sehubungan  dengan  hal  itu, maka dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari kinerja  lembaga  pendidikan  formal  tersebut, diperlukan  adanya  suatu  unit  organisasi  sekolah yang secara khusus menangani kegiatan operasional di  lapangan.  Salah  satu  bentuk  organisasi  yang sering digunakan oleh suatu lembaga formal dalam upaya  meningkatkan  kualitasnya  dimasyarakat adalah  terletak  pada  birokrasi.  Menurut  Katz (1985:5) hal ini disebabkan karena birokrasi adalah satu-satunya  organisasi  yang  memiliki  akses penguasaan  atas  seluruh  sumber  daya.  Oleh karenanya  di  negara  berkembang  pada  umumnya, aparat birokrasi dalam suatu lembaga formal adalah

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program daripada organisasi kemasyarakatan  lainnya.  Tentang  kemampuan birokrasi  ini,  Effendi  (1987:  4-7)  mengatakan bahwa:  Berbagai  studi  teoritis  maupun  empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efisiensi merupakan bentuk  organisasi  yang  sangat  diperlukan  dalam proses  pembangunan  dan  modernisasi.  Sehingga dikebanyakan  negara  dunia  ketiga,  birokrasi pemerintah  adalah  alat  pembangunan  yang  utama dan paling dominan peranannya. Dominasi birokrasi ini  terjadi  bukan  semata-mata  karena  kelemahan sektor  swasta  dan  preferensi  ideologi  di  negara- negara  berkembang,  tetapi  lebih  karena  luasnya jangkauan birokrasi memiliki fungsi integratif amat besar.
Tjiptoherijanto  dan  Yumiko  (1983:  45-60) bahkan  menyatakan  bahwa  pengaruh  birokrasi terhadap lembaga yang dipimpinnya telah menembus  hingga  ke  dalam  masyarakat  pedesaan. Di  desa-desa  Kecamatan  Toho  misalnya, pengaruh birokrasi  atas  sekolah  telah  mulai  nampak  secara lebih menyolok terlihat mulai tahun 1980-an.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memahami  birokrasi,  konsepsi  Weber  tentang manajemen merupakan konsep yang paling terkenal. Weber  mengajukan  teori  birokrasi  dalam  kerangka teorinya tentang dominasi, dimana Weber menyebut hubungan kekuasaan melalui aparat legal-rational- domination sebagai  birokratisasi  (Mouzelis,  1982: 52).  Weber  yakin  bahwa  birokrasi  rasional  pasti bertambah  penting  dalam  masyarakat  modern.  Hal ini disebabkan birokrasi memiliki serangkaian ciri- ciri:  kecermatan,  kontinuitas,  disiplin,  ketat,  dapat diandalkan,  yang  membuat  bentuk  organisasi birokrasi  paling  memuaskan  dari  segi  teknis.  Baik bagi  pemegang  otoritas  maupun  bagi  semua  pihak yang  terlibat  dalam  organisasi.  Disini  Weber menyatakan  bahwa birokratisasi  merupakan  proses yang  tidak  terelakan.  Tetapi  sebagai  bagian  dari proses  ke  arah  rasionalisasi,  maka  birokrasi cenderung  berimplikasi  pada  pemisahan  orang- orang dari sarana produksi, dan pertumbuhan umum ke arah formalisme dalam organisasi.
Meskipun demikian pendapat Weber tentang birokrasi  ini  ditentang  oleh  Korten  dan  Alfonso. Dalam  pemikiran  Korten  dan  Alfonso  (1983:  35), manajemen  pemerintahan  sangatlah  tidak  mungkin dilaksanakan.  Hal  ini  menurut  Effendi  (1987:  25) disebabkan  karena  antara  birokrasi  dan  demokrasi merupakan sistem-sistem pemerintahan yang berlawanan  dan  tidak  dapat  dipersatukan.  Analisis Effendi  (1987)  juga  menunjukkan,  organisasi
birokrasi  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan program pembangunan justru memperlemah kemampuan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi program tersebut.
Kritik lain datang dari Tjokrowinoto (1992). Menurutnya  birokrasi  seringkali  dibarengi  dengan kekuasaan  yang  memiliki  legalitas.  Melalui kekuasaan  yang  legalitas  ini  para  pejabat  dapat mengatur  bawahan,  sehingga  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kepentingannya.  Kondisi  yang demikian ini pada akhirnya menciptakan birokratisasi,  meskipun  sebenarnya  perubahan melalui mekanisme manajemen tidak diperlukan.
Lebih  lanjut  Effendi  (1986:  18)  setelah menyimak studi-studi yang dilakukan oleh Sjoberg, Brymer  dan  Farris  (1966);  serta  Rein  (1958) memperoleh kesimpulan bahwa organisasi birokrasi ternyata kurang mampu dan karena itu kurang cocok untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu lembaga. Di samping itu birokrasi bahkan cenderung  mempertahankan  ketimpangan  yang terdapat dalam lembaga yang ada.
Menurut  pendapat  Hadad  (1983:  8)  hal  ini disebabkan antara lain: Birokrasi telah mempunyai pola kerja yang sudah mapan, dan langkah-langkah tindakannya  harus  selalu  mengikuti  kebijaksanaan umum  atau  menunggu  petunjuk  dari  atasan,  serta dilakukan  melalui  jalur  formal  dan  jenjang  hirarki yang cukup panjang. Keadaan ini membuat birokrat tidak  mempunyai  peluang  yang  cukup  untuk mengambil keputusan atau bertindak dengan cepat, kurang  punya  fleksibilitas  untuk  menyesuaikan kebijaksanaan dengan kondisi setempat, dan kurang punya  kepekaan  untuk  memperhatikan  masalah- masalah  khusus  dan  kebutuhan  khas  kelompok masyarakat  daerah  pedesaan  yang  sering  muncul silih berganti.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas, Tjokrowinoto (1992: 33) menunjukkan bahwa sosok perilaku birokrasi yang tepat bagi upaya meningkatkan  mutu  dari  suatu  lembaga  yang dipimpinnya  adalah  perilaku  birokrasi  yang  dapat melaksanakan fungsi kelembagaan, yaitu menciptakan iklim agar bawahan dapat mengembangkan berbagai potensinya, baik potensi sosial, intelektual, mental spiritual, maupun fisiknya secara  optimal,  dan  fungsi  integrasi,  diferensiasi struktural  dan  fungsional,  serta  tekanan  bawahan terhadap sumber daya yang ada.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  nampak bahwa  perilaku  birokrasi  yang  dipersyaratkan  bagi pencapaian keberhasilan tujuan suatu kelembagaan adalah perilaku birokrasi yang kondusif dan adaptif terhadap  tumbuhnya  aspirasi  masyarakat,  mampu

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
memberikan  ruang  gerak  bagi  bawahan  untuk mengartikulasikan
kepentingannya,
serta memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan kelembagaan.
Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah apada SMU Negeri 1 Toho, di sini tidak sekedar dibutuhkan perilaku birokrasi (Kepala Sekolah) yang bertindak sebagai penyalur pelayanan  administrasi,  tetapi  lebih  dari  itu dibutuhkan  perilaku  birokrasi  selaku  pimpinan sekolah  yang  memandang  masyarakat  sbagai pendukung kegiatan akreditasi tersebut.
Dalam  konteks  penilaian  kinerja  organisasi pelayanan publik, Dwiyanto (1995:11) mengatakan lima  indikator  dalam  penilaian  kinerja  birokrasi pelayanan  publik. Pertama ,  produktivitas.  Konsep produktivitas  tidak  hanya  mengukur  tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.
Produktivitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai rasio  antara  input  dan  output. Kedua ,  kualitas layanan.  Kualitas  layanan  cenderung  semakin penting  dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi pelayanan  publik.  Banyak  pandangan  negatif  yang terbentuk  tentang  organisasi  publik  muncul  karena katidakpastian  dan  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  kualitas  layanan  yang  diterima  dari organisasi  publik. Ketiga ,  responsivitas  yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat.  Responsivitas  menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
Keempat ,
responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  dilakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi      yang baik   atau   sesuai   dengan    kebijakan    organisasi. Kelima ,  akuntabilitas  yaitu  menunjukkan  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat.
Menurut Kumorotomo (Dwiyanto, 2002 :20) bahwa  kreteria  yang  dijadikan  pedoman  dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain  sbb :  1.    Efisiensi,  menyangkut  pertimbangan tentang     keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan  laba,  memanfaatkan  faktor-faktor produksi  serta  pertimbangan  yang  berasal  dari rasionalitas  ekonomis.  Apabila  diterapkan  secara objektif,  kreteria  sperti  likuiditas,  kemampuan membayar  hutang  (solvabilitas),  dan  rentabilitas (hasil  investasi)  merupakan  kreteria  efisiensi  yang sangat  relevan.  2.    Efektivitas,  Apakah  tujuan  dari
didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai? Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  rasionalitas teknis,  nilai,  misi,  tujuan  organisasi,  serta  fungsi agen  pembangunan.  3.  Keadilan  mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi  pelayanan  publik.  Keadilan  menjadi  hal yang  sangat  penting  demi  tercipta  kedamaian. Kreteria  ini  erat  kaitannya  dengan  konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan  apakah  tingkah  tingkat  efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok  pinggiran  dan  sebagainya,  akan  mampu menjawab  melalui  kreteria  ini.  4.  Daya  tanggap, Berbeda  dengan  bisnis  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan  swasta,  organisasi  pelayanan  publik merupakan  bagian  dari  daya  tanggap  negara  atau pemerintah  akan  kebutuhan vital  masyarakat.  Oleh sebab  itu,  kreteria  organisasi  tersebut  secara keseluruhan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara  transparan  demi  memenuhi  kreteria  daya tanggap ini.
Sementara itu, Ratminto (2006:179) mengatakan  bahwa  untuk  mengukur  kinerja  harus dipergunakan  dua  jenis  ukuran,  yaitu  ukuran  yang berorientasi  pada  proses  dan  ukuran  yang berorientasi  pada  hasil.  Adapun  ukuran  atau indikator-indikator  yang  berorientasi  pada  hasil adalah efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan,  dan  keadilan.  Ukuran  yang  berorientasi pada  proses  yaitu  responsivitas,  responsibilitas, akuntabilitas,  keadaptasian,  kelangsungan  hidup, keterbukaan atau transparansi dan empati.
Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan  dari  para  ahli  mengenai  konsep  konsep atau pengertian tentang kinerja, pengukuran kinerja dan pentingnya pengukuran kinerja, maka penelitian ini  menggunakan  ukuran  sebagai  variabel  kinerja pelayanan yakni akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap pelayanan, dan fasilitas pelayanan.
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup masalah  penelitian  sebagaimana  tersebut  di  atas, maka  masalah  dalam  penelitian  ini  dirumuskan sebagai  berikut:  “Proses  implementasi  kebijakan akreditasi  sekolah  yang  dilaksanakan  oleh  pihak SMU  Negeri  1  Toho  selama  ini  dalam  upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  yang dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  yaitu

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
penelitian yang menggambarkan fenomena- fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  sesuai  keadaan yang  sebenarnya,  dengan  prosedur  pemecahan masalah berdasarkan keadaan sebagaimana adanya (apa  adanya).  Sedangkan  menurut  Nawawi  (2005: 31),  bahwa  penelitian  deskriptif  dapat  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah,  diselidiki dengan  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta  yang  tampak  sebagaimana adanya.
Adapun  yang  dijadikan  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  Badan  Akreditasi Sekolah  (BAS)  Provinsi  Kalbar,  Kepala  sekolah, para guru /staf pengajar dan tenaga administrasi/TU pada SMU Negeri 1 Toho. Di samping itu, penulis juga menggunakan jasa informan kunci yang terdiri dari: Kepala Dinas Pendidikan di Kecamatan Toho, Orang tua murid, dan Tokoh masyarakat setempat. Melalui  informasi  yang  penulis  peroleh  dari informan  dan  informan  kunci  ini  maka  barulah penulis dapat mengetahui dan menganalisis masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Ada  3  (tiga)  teknik  pengumpulan  data  yang penulis  pergunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni adalah:  1.  Wawancara  mendalam (In-depth Interview) ,  kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk mengadakan  percakapan  dengan  subjek  penelitian (informan)  dengan  maksud  untuk  mendapatkan informasi  secara  lebih  mendalam  mengenai kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah pada  SMU  Negeri  1  Toho  yang  bersangkutan dengan  berbagai  peristiwa,  yakni  seperti:    proses pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah  pada Sekolah Menengah Umum (SMU)  Negeri 1 Toho; kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri  1  Toho,  faktor  faktor  yang  mempengaruhi dalam  pelaksanaan  akreditasi  sekolah  pada  SMU Negeri 1 Toho, dan lain sebagainya.
Wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  mendalam.  Wawancara  mendalam dilakukan  untuk  menjaring  informasi  yang  lebih luas  dan  mendalam  dilakukan  secara  intensif terhadap  sejumlah  informan.  Adapun  sumber  data dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  informan  dan informan kunci, dapat pula mewawancarai informan yang  tidak  selalu  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah,  tetapi banyak  mengetahui  berbagai  informasi  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  menjadi  objek penelitian.    Sedangkan  teknik  alat  pengumpulan data  yang  penulis  pergunakan  dalam  teknik  ini adalah pedoman wawancara yang telah
dipersiapkan  sebelumnya.  2.  Pengamatan  tidak berperan  serta  ( Observation  non  partisipation ), kegiatan  ini  penulis  lakukan  dengan  tidak berpartisipasi  secara  langsung  dalam  pelaksanaan kebijakan  akreditasi  sekolah.  Di  lokasi  penelitian penulis mengadakan penyempurnaan catatan lapangan,  melakukan  klarifikasi  data  lapangan, menyusun transkripsi rekaman wawancara, melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan  dengan  data  yang  relevan  dan  membina hubungan  baik  dengan  Kepala  Sekolah,  guru  dan staf administrasi. Melalui observasi non partisipasi (pengamatan  tidak  berperan  serta)  ini,  penulis mencatat dan merekam semua kejadian sebagaimana terjadi dalam peristiwa yang sebenarnya.  Pengamatan  juga  dilakukan  terhadap proses  pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah, kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri  1  Toho  dan  faktor  yang  mempengaruhi dalam  pelaksanaan  kebijakan  akreditasi  sekolah pada  SMU  Negeri  1  Toho  tersebut.  Adapun  alat pengumpulan  data  yang  penulis  pergunakan  untuk teknik  ini  adalah  pedoman  observasi.  3 .  Studi Dokumenter ,  kegiatan  ini  penulis  lakukan  untuk menggali  data  sekunder  yang  diperlukan  untuk menunjang penelitian ini. Dokumen pada umumnya diperoleh dari dokumen milik SMU Negeri 1 Toho, dokumen milik Dinas Pendidikan Kecamatan Toho, dan dokumen dari instansi lainnya yang berhubungan  dengan  penelitian.  Adapun  alat pengumpulan  data  yang  penulis  pergunakan  untuk teknik studi dokumenter ini adalah foto copi.
Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis kualitatif. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Berg dan Taylor (Moleong, 1990: 3) bahwa analisis  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati; pendekatan seperti ini biasanya diarahkan  kepada  latar  belakang  individu  secara holistik  atau  utuh  dan  menyeluruh.  Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang- orang  dalam  hidupnya,  berinteraksi  dengan  orang- orang  di  sekitarnya,  berusaha  memahami  bahasa mereka  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia sekitarnya  (Nasution,  1996:  5).  Adapun  data  yang terkumpul,  digunakan  deskriptif  analisis  tanpa mengenyampingkan data-data dalam bentuk angka- angka yang diperoleh dari data sekunder.
Lokasi  penelitian  ditetapkan  di  Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah tepatnya pada Sekolah Menegah  Umum  (SMU)  Negeri  1  Toho,  dengan pertimbangan  yakni:  SMU  Negeri  1  Toho merupakan salah satu SMU Negeri yang terdapat di
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang telah dijadikan sebagai “ proyek percontohan ” bagi SMU- SMU  Negeri  kecamatan  lainnya  di  Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah  yang  diterapkan  oleh  BAS  Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
SMU  Negeri  1  Toho  adalah  SMU  pembina bagi SMU-SMU Swasta yang terdapat di Kabupaten Mempawah,  dan  merupakan  satu-satunya  SMU Negeri  favorit  yang  sangat  dibanggakan  oleh masyarakat  di  Kecamatan  Toho  pada  khususnya, dan  di  Kabupaten  Mempawah  pada  umumnya, namun memiliki nilai akreditasi B.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan relevansi  dengan  permasalahan  serta  tujuan penelitian tentang implementasi kebijakan akreditasi  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  lembaga  pendidikan  formal,  maka  SMU Negeri I Toho dianggap sangat representatif sebagai lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Pelaksanaan  Akreditasi  Sekolah Pada SMU Negeri 1 Toho
Pada  umumnya  dalam  rangka  meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, pemerintah Indonesia telah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk mewujudkan  hal  tersebut.  Kenyataan  ini  terlihat dengan banyaknya pemerintah Indonesia menambah jumlah sarana pendidikan di pelosok tanah air, agar pendidikan  khususnya  pendidikan  di  tingkat  atas benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Adapun  ukuran  keberhasilan  pendidikan tidak  hanya  dilihat  dari  banyaknya  sarana pendidikan  yang  tersedia,  akan  tetapi  yang  lebih terpenting  adalah  bagaimana  lembaga  pendidikan tersebut mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan  pendidikan  agar  diperoleh  hasil pendidikan  yang  bermutu.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, maka upaya pemerintah melalui pelaksanaan  akreditasi  sekolah  dapat  dikatakan tepat  dalam  upaya  akuntabilitas  mutu  pendidikan kepada masyarakat.
Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen.  Menurut  ketentuan  pasal  86  ayat  (3)  PP Nomor  19  Tahun  2005  disebutkan  bahwa: Akreditasi  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik dilakukan  secara  obyektif,  adil,  transparan,  dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria  yang  mengacu  kepada  Standar  Pendidikan Nasional. Dalam pada itu, setiap jenjang pendidikan sudah selayaknya untuk mengajukan akreditasi bagi
sekolahnya.
Akreditasi  sebagai  proses  penlaian  terhadap kelayakan dan kienerja sekolah merupakan kegiatan yang  bersifat  menyeluruh  dalam  memotret  kondisi nyata  sekolah  dibandingkan  dengan  standar  yang telah  ditetapkan.  Dengan  diperolehnya  informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana  strategis  sekolah  untuk  masa  empat  tahun dan rencana operasional tahunan sekolah.
Untuk  mendapatkan  status  akreditasi  bagi satuan  pendidikan  setingkat  sekolah  lanjutan  atas, beberapa  tahapan  harus  dilalui  oleh  sekolah tersebut.  Setiap  sekolah  lanjutan  atas  yang  akan mengajukan  akreditasi  harus  mengetahui  betul bagaimana  mekanisme  akreditasi  ini.  Berdasarkan hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  sekolah SMU Negeri 1 Toho (2019), maka dapat diketahui bahwa mekanisme akreditasi.
Dapat dijelaskan bahwa mekanisme akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho diawali dengan  kegiatan  evaluasi  diri.  Setelah  melalui beberapa  proses  tahapan,  maka  Badan  Akreditasi Sekolah  (BAS)  akan  mengeluarkan  sertifikat tentang status akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1  Toho  yang  mengajukan  permohonan  akreditasi tersebut.
Pada  umumnya  Sekolah  Menengah  Umum (SMU)  Negeri  1  Toho  yang  akan  mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Sekolah (BAS), maka  pada  tahap  pertama  SMU  Negeri  1  Toho tersebut  harus  melakukan  kegiatan  evaluasi  diri terlebih dahulu. Sementara itu, pihak sekolah yang bersangkutan harus mengisi berbagai macam aspek evaluasi  yang  harus  diisikan  dalam  format instrumen  evaluasi.  Format  instrumen  evaluasi  ini diterbitkan oleh Badan Akreditasi sekolah. Adapun hal-hal yang dievaluasi mulai dari input, proses dan output dari SMU Negeri 1 Toho. Adapun input dari SMU  Negeri  1  Toho  meliputi  jumlah  pendaftar, proses meliputi bagaimana kegiatan pokok pembelajaran dilaksanakan, bagaimana sumberdaya yang  tersedia,  bagaimana  evaluasi  pembelajaran dilaksanakan  dan  lain-lain.  Sedangkan  output  dari SMU  Negeri  1  Toho  mencakup  bagaimana keberhasilan  siswa  dalam  menempuh  pendidikan pada sekolah menegah umum tersebut.
Setelah  tahap  evaluasi  selesai  dilaksanakan pada  SMU  Negeri  1  Toho  yang  terangkum  dalam dokumen  evaluasi  diri,  selanjutnya  SMU  Negeri  1 Toho  harus  mengajukan  dokumen  evaluasi  kepada Badan  Akreditasi  sekolah  (BAS).  Berdasarkan dokumen evaluasi yang diajukan oleh SMU Negeri I Toho, maka BAS akan melakukan desk evaluation

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
untuk  menilai  kelayakan  dokumen  yang  diajukan. Tahap  ini  dikenal  dengan  tahap kelayakan  visitasi. Kelayakan visitasi adalah kelayakan untuk melakukan  visitasi  (kunjungan)  ke  SMU  Negeri  1 Toho.
Apabila  SMU  Negeri  1  Toho  telah mendapatkan  surat  kelayakan  visitasi,  maka selanjutnya  adalah  kunjungan  oleh  Tim  Assesor yang ditunjuk oleh BAS. Adapun Tim Assesor akan melakukan  Verivikasi  data,  kesesuaian  data  yang tercantum dalam dokumen instrumen evaluasi, dan lain-lain. Selain itu tim assesor juga akan melakukan tinjauan  ke  lapangan  langsung  terhadap  proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, melakukan  wawancara  kepada  para  siswa  dan dewan  guru.  Semua  hasil  yang  diperoleh  dari kunjungan lapangan ini selanjutnya akan diolah oleh BAS  untuk  menetapkan  hasil  akreditasi.  Sebagai tahap akhir dari mekanisme pengajuan akreditasi ini adalah  penerbitan  Sertifikat  akreditasi  oleh  BAS. Penerbitan  sertifikat  akreditasi  ini  ditetapkan melalui  rapat  pleno  Badan  Akreditasi  Sekolah  di tingkat  Provinsi  yang  telah  diberi  wewenang  oleh Gubernur untuk mengeluarkan sertifikat akreditasi.

## Kinerja Kepala Sekolah (Aparat Birokrasi) SMU Negeri 1 Toho Akuntabilitas
Pada  umumnya kepala  sekolah  SMU  Negeri 1  Toho  sebagai  aparat  birokrasi  yang  berfungsi sebagai  Pimpinan  (manajer)  Administrasi  dan Supervisor  sekolah  yang  memiliki  kekuasaan tertinggi  pada  SMU  Negeri  1  Toho,  mempunyai tugas  memberikan  pelayanan  dan penyelenggaraan administrasi  kepada  warga  sekolah  sebagaimana yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Pendidikan Kecamatan  Toho,  umumnya  hanya  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Toho selaku atasannya langsung. Sedangkan dalam hal  peningkatan  kualitas  sekolah  dan  warga sekolahnya, ia (kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho) tidak  bertanggung  jawab  secara  penuh.  Kenyataan ini  seperti  diungkapkan  oleh  seorang  guru  SMU Negeri  1  Toho bernama  AS  (35  th),  yakni  sebagai berikut:
Saya adalah guru tetap SMU Negeri 1 Toho, sudah hampir sepuluh tahun lamanya saya mengajar di sekolah ini. tapi sampai sekarang kualitas sekolah dan kualitas siswa di sini tidak ada peningkatan yang berarti.  Jadi  tidak  mengherankan  jika  akreditasi sekolah ini nilainya dapat C. Karena kepala sekolah tidak  bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam  upaya meningkatkan kualitas siswanya. Adapun tanggung jawab  peningkatan  kualitas  siswa  dalam  rangka meningkatkan kualitas sekolah diserahkan
sepenuhnya  kepada  para  guru  yang  mengajar  di SMU Negeri 1 Toho.
Berdasarkan pengakuan dari informan sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  aparat  birokrasi (Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho) kepada warga sekolah, hanya sebatas pada tanggung jawab dalam hal prosedur penerimaan siswa baru dan penetapan biaya administrasi saja, tidak pada tanggung jawab pembuatan  kebijakan  atau  pengambilan  keputusan dalam  peningkatan  kualitas  siswanya,  sehingga tidak mengherankan jika dari 98 orang siswa SMU Negeri 1 Toho yang terdiri jurusan IPS sebanyak 79 orang  siswa  dan  jurusan  IPA  sebanyak  19  orang siswa  yang  mengikuti  Ujian  Akhir  Nasional    dan Ujian  Sekolah  pada  tahun  2018  memperoleh  rata- rata  nilai  hasil  kelulusannya,  baik  untuk  jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) maupun jurusan Ilmu Pengetahuan  Alam  (IPA)  relatif  rendah  atau  tidak begitu memuaskan.
Akuntabilitas  kepala  sekolah  selaku  aparat birokrasi SMU Negeri 1 Toho dalam penelitian ini dilihat  melalui  konsistensi  kebijakan  yang  telah dibuat  oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Mempawah  yang  sesuai  dengan  kehendak  atau aspirasi  masyarakat,  dan  kemampuan  aparat birokrasi dalam merealisasikan kebijakan yang telah dibuat  tersebut,  serta  acuan  pelayanan  publik  pada warga  sekolah  yang  dipergunakan  aparat  birokrasi dalam pelaksanaan tugas.
Tidak sesuainya kegiatan atau program kerja yang dilakukan Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho dengan aspirasi warga sekolah hal ini seperti diakui oleh Kepala Tata Usaha SMU Negeri 1 Toho dalam wawancara  sebagai  berikut:  Selama  ini  penentuan program  kerja  atau  prioritas  pekerjaan  yang menyangkut  penyelenggaraan  administrasi  sekolah ataupun  supervisor  cenderung  tidak  melibatkan warga  sekolah.  Memang  pada  awalnya  warga sekolah dilibatkan dalam forum musyawarah, tetapi itu  hanya  sebatas  menampung  aspirasi  warga sekolah  saja,  sedangkan  untuk  realisasi  program kerja  itu  sendiri  warga  sekolah  jarang  ada  yang dilibatkan  karena  alasan  keterbatasan  dana  dan alasan lain sebagainya dari pemerintah.
Kemampuan aparat birokrasi dalam merealisasikan  kebijakan  organisasi  seharusnya sudah dapat terdeteksi dari ketidakmampuan dalam menyusun  program  kerja  atau  kegiatan  yang  dapat dilakukan  selama  setahun.  Hal  ini  menunjukkan kelemahan  dalam  menentukan  prioritas  kegiatan yang  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  untuk mengenali kebutuhan warga sekolah. Kelemahan itu tidak terletak pada staf pelaksana di tingkat  bawah

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
dan menengah yakni staf administrasi dan para guru. Kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho  hanya  mau untuk  melaksanakan  program  kerja  apabila  sesuai dengan  arahan  atau  perintah  dari  atasannya langsung.

## Responsivitas
Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran  komunikasi  bagi  warga  sekolah  untuk menyampaikan  aspirasi  atau  kebutuhannya  kepada Kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho.  Saluran komunikasi  ini  sangat  diperlukan  bagi  warga sekolah  agar  mereka  dapat  menyalurkan  aspirasi atau  kebutuhan  yang  diharapkan,  sedangkan  bagi lembaga  pendidikan  yakni  SMU  Negeri  1  Toho merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan warga sekolah sebagaimana yang disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan Kecamatan  Toho  (informan  kunci)  dalam  suatu wawancara  dengan  penulis,  yakni:  Di  dalam menjalankan  tugas  untuk  memberikan  pelayanan kepada warga sekolah tentunya kami sebagai aparat birokrasi  kecamatan  harus  dan  selalu  menerima kritikan,  saran  dan  keluhan-keluhan  dari  warga sekolah.  Untuk  itulah,  kami  selalu  membuka  diri terhadap kebutuhan dan aspirasi warga sekolah baik itu saat jam dinas maupun di luar jam dinas. Saat jam dinas,  kantor  selalu  terbuka  bagi  warga  sekolah. Begitu  juga  dengan  di  luar  jam  dinas,  kami  pun selalu  membuka  pintu  rumah  kami  untuk  warga sekolah  yang  menyampaikan  aspirasinya.  Perlu diketahui bahwa warga sekolah SMU Negeri 1 Toho itu   selalu    menyampaikan    aspirasinya    pada saat  adanya  pertemuan-pertemuan  resmi  yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Toho, dan tak jarang pula mereka menyampaikannya langsung kepada aparat birokrasi Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Toho  baik  di  kantor maupun di rumah sebagaimana yang saya sebutkan tadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka dapat  diketahui  bahwa  Kantor  Dinas  Pendidikan Kecamatan  Toho  melalui  para  aparat  birokrasinya selalu  membuka  diri  terhadap  berbagai  aspirasi warga  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho  baik  berupa keluhan-keluhan,  saran  maupun  kritikan.  Adapun hubungan antara aparat birokrasi Dinas Pendidikan Kecamatan  Toho  dengan  warga  sekolah  SMU Negeri  1  Toho  sangat  penting  dan  harus  terjalin dengan baik, demi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah ke depan.
Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terkadang warga sekolah segan bahkan takut untuk menyampaikan  aspirasinya  mengingat  perilaku aparat  birokrasi  (Kepala  sekolah  SMU  Negeri  I
Toho)  yang  sangat  arogan,  walaupun  aparat birokrasi  Dinas  Pendidikan  kecamatan  Toho  telah membuka  dirinya  untuk  menerima  aspirasi  dari warga sekolah. Biasanya warga sekolah menyampaikan aspirasinya melalui orang lain yang dapat dipercaya, seperti orang tua/wali siswa.

## Efisiensi
Efisiensi  diartikan  sebagai  penghematan waktu  dan  biaya  dalam  rangka  penyelenggaraan evaluasi  diri  yang  dilakukan  oleh  Kepala  sekolah dan para guru SMU Negeri 1 Toho. Kepala sekolah SMU  Negeri  1  Toho  memang  belum  menetapkan standar waktu dan biaya dalam rangka pelaksanaan akreditasi  sekolah.  Hal  ini  terungkap  dari  hasil wawancara  penulis  dengan  Kepala  sekolah  SMU Negeri  1  Toho  (informan),  yakni  sebagai  berikut: Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga  sekolah,  kami  akan  berusaha  semaksimal mungkin  memuaskan  mereka.  Termasuk  salah satunya memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah yang tepat waktu. Kami tidak pernah menetapkan waktu kapan suatu pelayanan administarsi  tersebut  dapat  selesai.  Biasanya  kami selalu  cepat  menyelesaikan  suatu  urusan  terutama dalam  pelaksanaan  evaluasi  diri  dalam  rangka akreditasi  sekolah,  namun  terkadang  ada  kendala jika  kami  atau  bawahan  kami  yang  berwenang dalam  urusan  tersebut  tidak  berada  di  tempat.  Dan mengenai kendala tersebut, warga sekolah biasanya dapat  memakluminya.  Itulah  yang  terjadi  di  SMU Negeri  1  Toho  ini,  kami  akan  selalu  cepat menyelesaikan pelayanan administrasi sekolah jika tidak ada kendala yang berarti.
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa  Kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho  telah melakukan upaya untuk menyelesaikan suatu urusan secepat mungkin dan menyediakan waktu untuk itu terutama dalam memberikan pelayanan administrasi sekolah  yang  tepat  waktu,  meskipun  untuk pelayanan  administrasi  kepada  warga  sekolah tersebut  tidak  pernah  ditetapkan  kapan  waktu pelayanan administrasi itu selesai.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  Kepala  sekolah dan  para  guru  SMU  Negeri  1  Toho  dari  aspek efisiensi  biaya  dapat  dikatakan  baik  karena  warga sekolah  dapat  mengetahui  biaya  meskipun  masih ada  biaya  tertentu  yang  harus  dijelaskan  dengan baik.  Dari  segi  waktu  belum  bisa  dikatakan  baik karena Kepala sekolah belum memberikan kepastian  waktu  dalam  menyelesaikan  pelayanan administrasi kepada warga sekolah. Meskipun pihak kepala sekolah dan para guru SMU Negeri 1 Toho telah  menyatakan  sikapnya  kepada  warga  sekolah

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
bahwa  mereka  akan  memberikan  pelayanan administrasi yang terbaik, namun dalam prakteknya hal itu belum terealisasi dengan baik.

## Orientasi Terhadap Pelayanan
Kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho  selaku aparat birokrasi yang melayani warga sekolah harus memiliki  orientasi  terhadap  pelayanan  agar  disaat warga sekolah memerlukan pelayanan administrasi, mereka  telah  siap  untuk  memberikan  pelayanan yang dibutuhkan warga sekolah. Orientasi terhadap pelayanan  sebenarnya  menunjuk  pada  ukuran seberapa  besar  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh Kepala sekolah digunakan untuk melayani pengguna pelayanan (warga sekolah).
Kepala  sekolah  yang  tidak  memiliki pekerjaan  sampingan  di  luar  pekerjaan  pokoknya memberikan  pelayanan  kepada  warga  sekolahnya, maka  kinerjanya  akan  semakin  baik.  Hal  ini disebabkan karena untuk melayani kebutuhan warga sekolah  diperlukan  konsentrasi  maksimal  dari kepala  sekolah  agar  pelaksanaan  pekerjaannya dilakukan  dengan  sepenuh  hati  dan  penuh  rasa tanggung jawab.
Berkaitan  dengan  aspek  orientasi  terhadap pelayanan, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala  sekolah  SMU Negeri  1  Toho  selaku aparat birokrasi  (informan)  yang  mengatakan  sebagai berikut: Saya ini adalah kepala sekolah SMU Negeri I  Toho,  dan  mengabdi  di  sekolah  ini  kurang  lebih sudah  15  tahun. Saya  dan  keluarga  hidup  dari  gaji sebagai Pegawai Negeri, dan berapalah gaji pegawai negeri tersebut anda kan tahu sendiri. Meskipun ada tunjangan  jabatan  sebagai  kepala  sekolah,  namun hanya  pas-pasan  untuk  hidup  sebula,  bahkan  saya mesti  mencari  tambahan  penghasilan  lainnya.  Jadi wajar sajalah kalau saya mencari tambahan lainnya di luar jam dinas. Memang tugas utama saya adalah memberikan  pelayanan  administrasi  kepada  warga sekolah dan saya akan selalu memberikan pelayanan itu kepada warga sekolah, namun di luar jam dinas, saya manfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan  yang  terkadang  cukup  menyita  waktu yang  menyebabkan  saya  sampai-sampai  tidak masuk  kantor,  terutama  kalau  saya  pergi  ke  luar daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah SMU Negeri  1 Toho  telah  berusaha  untuk  memberikan  perhatian terhadap  pelayanan  administrasi  terhadap  warga sekolahnya,  dan  mereka  menyadari  bahwa  tugas pokok  dan  fungsinya  sebagai  pegawai  negeri  sipil yakni  memberikan  pelayanan  administrasi  yang terbaik kepada warga sekolah. Kepala sekolah SMU Negeri  I  Toho  akan  selalu  berusaha  memberikan
pelayanan  kepada  warga  sekolah  sebaik-baiknya, namun dengan berbagai kesibukan di luar jam kerja rata-rata  Kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho mencari  tambahan  penghasilan,  terkadang  tugas pokoknya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada warga sekolahnya terabaikan.

## Fasilitas Pelayanan.
Para  pemberi  dan  penerima  jasa  pelayanan administrasi  pada  SMU  Negrei  1  Toho  akan dapat merasa nyaman berada di lingkungan kerja apabila adanya  fasilitas-fasilitas  fisik  pelayanan  berupa ruang tunggu yang memadai, sarana informasi yang tersedia,  dan  peralatan-peralatan  kerja  yang  cukup di  dalam  pemberian  pelayanan.  Fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan  pelayanan  administrasi  terhadap  warga sekolah  di  SMU  Negeri  1  Toho  karena  suatu pelayanan  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik apabila tidak di dukung oleh fasilitas yang memadai.
Untuk melihat bagaimana fasilitas pelayanan administrasi  yang  ada  di  SMU  Negeri  1  Toho, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala TU SMU Negeri 1 Toho, yakni sebagai berikut:
Untuk  memberikan  pelayanan  administrasi, segala  fasilitas  yang  ada  dan  dimiliki  sekolah  ini masih  kurang  memadai.  Bapak  bisa  melihatnya sendiri bahwa segala fasilitas yang ada di sini masih kurang  lengkap,  maklumlah  pak  namanya  saja sekolah di kampung.  Hanya saja kondisi beberapa fasilitas tersebut kurang layak dipakai seperti mesin ketik yang bisa dipakai hanya dua buah sedang yang lain rusak. Untuk fasilitas komputer sekarang sudah tiga buah dan disimpan di Laboratorium komputer. Adapun  dua  buah  dalam  kondisi  baik  sedangkan satu  buah  rusak  dan  sedang  diperbaiki.  Sedangkan untuk pelayanan administrasi kepada warga sekolah terdapat  satu  buah  komputer  di  ruang  TU.  Dan fasilitas komputer inilah bagi kami yang membantu dalam  mempermudah  pelayanan  administrasi kepada warga sekolah.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat diketahui bahwa segala fasilitas pelayanan administrasi sudah tersedia di SMU Negeri 1 Toho. Namun demikian, masih terdapat juga fasilitas yang rusak  yang  tidak  memadai  untuk  pemberian pelayanan  kepada  warga  sekolah.  Peralatan  kerja yang tidak memadai tersebut seharusnya diperbaiki agar  dapat  digunakan  kembali,  karena  umumnya kerusakan  pada  peralatan  kerja  dapat  menghambat kerja pegawai staf administrasi pada SMU Negeri 1 Toho di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  sebagaimana

## Volume 11 Number 1 April 2020
Volume 10 | Number 1| April |2020, Page 1-13/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan, pelaksanaan kebijakan sistim akreditasi  sekolah  yang  diterapkan  oleh  Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi Kalbar terhadap SMU Negeri 1 Toho pada tahun 2015 telah berjalan dengan  baik dan  memberikan  dampak  yang positif dalam  upaya  peningkatan  kualitas  siswa  SMU Negeri  1  Toho  Kecamatan  Toho  Kabupaten Pontianak.
Kenyataan  ini  terlihat  jelas  dari  adanya peningkatan  perolehan  nilai  rata-rata  Ujian  Akhir Sekolah  (UAS)  dari  tahun  2014  meningkat  pada tahun  2015  dan  kemudian  meningkat  lagi  pada tahun  2006  baik  pada  siswa  jurusan  IPS  maupun siswa  jurusan  IPA,  meskipun  kenaikan  nilai  rata- rata  UAS  yang  diperoleh  itu  masih  jauh  dari  yang diharapkan  oleh  pihak  sekolah,  perilaku  kepala sekolah selaku aparat birokrasi pada SMU Negeri 1 Toho  yang  memiliki  tanggung  jawab  penuh dalam memberikan  pelayanan  administrasi  kepada  warga sekolah  kurang  memperhatikan  aspirasi  yang berkembang  di  kalangan  warga  sekolahnya. Berbagai keluhan yang disampaikan warga sekolah SMU Negeri 1 Toho kepada kepala sekolah melalui saluran  yang  tersedia  tentang  kurangnya  perhatian terhadap  peningkatan  kualitas  sekolah  dan  kualitas kelulusan siswa, tidak mendapat tanggapan apa-apa dari kepala sekolah yang bersangkutan, pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepala  sekolah SMU  Negeri  I  Toho  kepada  warga  sekolahnya1, hanya  sebatas  pada  tanggung  jawab  dalam  hal prosedur  penerimaan  siswa  baru  dan  penetapan biaya  administrasi  untuk  masuk  SMU  Negeri  1 Toho,  tidak  pada  tanggung  jawab  pembuatan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  dalam peningkatan kualitas sekolahnya. Sedangkan tanggung  jawab  kepala  sekolah  terhadap  warga sekolahnya  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  atau pengambilan  keputusan  sepenuhnya  diserahkan kepada wakil kepala sekolah, kinerja kepala sekolah SMU  Negeri  1  Toho  dalam  pemberian  pelayanan administrasi  kepada  warga  sekolahnya  dilihat  dari aspek  responsivitas  dapat  dikatakan  baik,  karena warga  sekolah  merasa  adanya  saluran  komunikasi yang disediakan Dinas Pendidikan Kecamatan Toho untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, adanya kemampuan  yangb  dimiliki  aparat  birokrasi  pada Dinas Pendidikan Kecamatan Toho untuk mengenali  apa  yang  menjadi  keinginan  warga sekolah melalui interaksi langsung dengan mereka, menyebabkan  apa  yang  menjadi  tuntutan  dan keinginan  warga  sekolah  tersebut  dituangkan  oleh Dinas  Pendidikan  kecamatan  Toho  dalam  bentuk program kerja yang kemudian mendapatkan respon
positif  dari  kepala  sekolah  SMU  Negeri  1  Toho untuk  melaksanakannya,  dan  faktor  utama    yang mempengaruhi  dalam  implementasi  kebijakan akreditasi  sekolah  pada  SMU  Negeri  1  Toho  yang menyebabkan sekolah tersebut memperoleh nilai B antara  lain  adalah  karena  kepemimpinan  kepala sekolah  yang  bersikap  kurang  terbuka,  minimnya sarana dan prasarana  yang dimiliki SMU Negeri  1 Toho, dan kurangnya peran tenaga pendidik (guru) dalam  melaksanakan  proses  belajar  mengajar  di sekolah.

## SARAN
Kepala  sekolah  SMU  Negeri  I  Toho  selaku pelaksana  kebijakan  akreditasi  sekolah  hendaknya menerapkan  manajemen  sekolah  berdasarkan  pada prinsip  keterbukaan  dan  tanggung  jawab  yang tinggi.  Disamping  itu  juga,  kepala  sekolah hendaknya  dapat  memberikan  motivasi  dan kesempatan bagi para guru dan tenaga administrasi yang  bekerja  di  SMU  Negeri  I  Toho  agar  mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kelulusan siswa dan kualitas sekolah. Adapun hal ini dimaksudkan agar nilai akrediatsi B yang diperoleh oleh SMU Negeri I Toho dapat segera ditingkatkan untuk  mencapai  nilai  yang  lebih  baik  demi  untuk meningkatkan  kualitas  sekolah  dan  kualitas kelulusan siswanya.

## Daftar Rujukan
Arbi, Sutan Zanti. 1993. Dasar-Dasar Kependidikan , Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Bryant,  Coralie  dan  White,  Louise  G.  1987.
Manajemen  Pembangunan:  Untuk  Negara Berkembang .  Alih  bahasa  Rusyanto  L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
Cernea,  Michael.,  ed.  1988. Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel- Variabel  Sosiologi  di  Dalam  Pembangunan Pedesaan . Alih Bahasa Basilius Bengo Teku. Jakarta: UI Press.
Dahlan, Alwi. 1980. “Jaringan Komunikasi Sosial di Pedesaan Sebagai Saluran Pemerataan Informasi”,  dalam:  Alfian  (ed.), Kemiskinan Struktural , Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Publik . Yogyakarta: UGM    Press
Dwiyanto,  Agus  dkk.  2002. Reformasi  Birokrasi
Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  PSKK- UGM.
Effendi, Sofian. 1987. Debirokrasi dan Deregulasi : Upaya Meningkatkan Kemampuan Adminitrasi Untuk Melaksanakan Pembangunan , Yogyakarta: Mimeograph.
__________. 1986. “Pelayanan Publik, Pemerataan dan  Administrasi  Negara  Baru”, Prisma
No.12, Desember 1986. Jakarta: LP3ES.
Esman, Milton J.1991. Management Dimentions of Development:  Perspectives  and  Strategies. West Hartford. Connecticut. Kumarian Press.
Esman,  Milton  J  and  Uphoff,  Norman  T.  1984.
Local Organizations: Intermediares in Rural Development. Ithaca:  Cornell  University Press.
Hadad, Ismid. 1983.  “Menampilkan  Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat”, Prisma No.  4.  April  1983.
Jakarta: LP3ES.
Islamy,  Irfan.  1994.  Prinsip-Prinsip  Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Joni,  Raka.  1985. Wawasan  Kependidikan  Guru,
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Katz,  William.  1985.  “Case  and  Community Development”  dalam  World  Bank  Staff Working Paper No.403. Implementing Programs of Human Development , Washington D.C.: The World Bank.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 087/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah.

## Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
039/U/2003  Tentang Badan  Akreditasi Sekolah Nasional.
Korten,  David  C.  1984. Pembangunan  Yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan. Alih Bahasa Nirwono. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. _______.  1992. Menuju  Abad  ke-21.  Tindakan Sukarela  dan Agenda  Global. Pendahuluan: Kita Menghadapi Masalah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Korten, David C. and Felipe B. Alfonso (ed.). 1983. Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap .
Connecticut. Kumarian Press.
Korten,  David  C.  and  Rudi  Klauss  (eds.).  1984. People Centered Development: Contribution toward  Theory  and  Planning  Frameworks . USA : Kumarian Press.
Mc Quail, Dennis. 1991 . Teori Komunikasi Massa. (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.
Moleong,  S.  Lexy.  1991. Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mouzelis,  Nicos  P.  1982. Organization  and Bureaucracy:  An  Analysis  of  Modern
Theories . Chicago: Aldine Publishing
Company. Nasution, Zulkarnain. 1998. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya , Jakarta: PT. Rajawali Press.
Nasution.  1996. Metode  Penelitian  Naturalistik Kualitatif , Bandung: Tarsito.
Nawawi,  Hadari.  2005. Metodologi  Penelitian Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Nugent, Jefrey B. and Yotopoulus. 1984. “Ortodox
Development Economics versus the Dinamics of Concentration and Marginalization”. dalam David C. Korten and Rudi  Klauss  (eds.). People  Centered
Development:  Contributions  toward  Theory and  Planning  Frameworks .  Connecticut. Kumarian Press.
Ratminto, 2006, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setiawan,  Bambang.  1989. Pelapisan  Sosial  dan Jaringan  Komunikasi ,  Disertasi  Doktor, Yogyakarta: PPs UGM.
Soedjatmoko. 1984. Pembangunan dan Kebebasan .

## Jakarta: LP3ES.
Tjiptoherijanto,  Prijono  dan  Yumiko  M.  Prijono.
1983. Demokrasi di Pedesaan Jawa . Jakarta: Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit FE UI.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  1985. Perencanaan
Pembangunan , Jakarta: PT. Gunung Agung. Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. Politik
Pembangunan:  Sebuah  Analisis,  Konsep,
Arah  dan  Strategi. Yogyakarta:  PT.  Tiara
Wacana.
_________.  1992.  “Manajemen  Pembangunan Masyarakat”,  dalam  Sofian  Effendi,  Sjafri Sairin,  M.  Alwi  Dahlan  (ed.) Membangun
Martabat Manusi : Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam  Pembangunan ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Thoha,  Muhamad.  1987. Manajemen  Modern . Jakarta : PT. Rajawali Press.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional