## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

## Hana Krisnamurti

## Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Kejahatan  di  era  globalisasi  mengalami  perubahan  maupun  pergeseran  paradigma  motivasi melakukan  kejahatan,  perubahan  dan  pergeseran  tersebut  terlihat  dari  bermunculannya  kejahatan- kejahatan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ilustrasi sederhana pada kasus tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kasus posisi yang sederhana dan motif sederhana kini telah bertransformasi menjadi lebih kompleks, misalnya terjadi eksploitasi seksual  berbasis  elektronik.  Implikasi  tersebut  berpengaruh  terhadap  hukum  yang  berlaku  di  suatu Negara  termasuk  Indonesia.  Salah  satu  bukti  bahwa  transformasi  kejahatan  tersebut  sangat berpengaruh terhadap hukum yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan baru sebagai suatu reaksi atas  tuntutan  masyarakat  akan  keadilan,  agar  hukum  tidak  tertinggal  dari  perubahan  masyarakat. Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual merupakan  suatu  upaya  pembaruan  hukum  untuk  mengatasi    berbagai  persoalan  yang  berkaitan dengan  kekerasan  seksual  termasuk  eksploitasi  seksual  berbasis  elektronik.  Terhadap  korban  yang statusnya  masih  kategori  anak  maka  undang-undang  ini  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk khusus,  berupa  :  pengecualian  sifat  delik  menjadi  delik  murni,  adanya  kehendak  atau  persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak  atau  pencabutan  pengampuan,  dan pidana  terhadap  perkara dapat  dilakukan  penyelesaian  di luar proses peradilan.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Berbasis Elektronik

## PENDAHULUAN
Kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  serta  hak  memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dijamin kebebasannya dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia”.  Hak  dan  kebebasan  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  pembatasan  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang,  yang  bertujuan  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  serta  untuk  memenuhi  tuntutan  rasa  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Teknologi Informasi memiliki kedudukan yang penting dalam kemajuan suatu bangsa, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting baik di masa kini maupun di masa mendatang, teknologi informasi diyakini dapat membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Secara alamiah  manusia  tidak  mungkin  dapat  lepas  dari  kemajuan  teknologi  yang  tujuannya  untuk
memudahkan  kehidupannya.  Teknologi  Informasi  telah  berhasil  memicu  dan  memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.
Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi telah mengubah  perilaku  manusia  dan  peradaban  manusia  secara  global.  Di  samping  itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebakan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.
Internet merupakan bukti dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat dan telah menciptakan dunia baru (cyberspace) . Cyberspace, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) menawarkan realitas baru yaitu realitas virtual (virtual reality).
Dengan  terciptanya  realitas  virtual  dari  penggunaan  internet  tersebut,  pengguna dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia cyberspace dengan menembus batas kedaulatan suatu  Negara,  batas  budaya,  batas  agama,  batas  geografis,  politik,  ras,  hierarkhi,  birokrasi, kehormatan, harkat dan martabat manusia, dan sebagainya.
Internet  merupakan  tonggak  awal  lahirnya  media  sosial,  yaitu  sebuah  media  online dengan  para  penggunanya  dapat  dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi,  dan  menciptakan  isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Saat teknologi internet dan mobile phone semakin  maju  maka  media  sosial  pun  ikut  tumbuh  dengan  pesat.  Demikian  cepatnya orang dapat mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di Negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia, karena kecepatan media sosial  mulai  tampak  menggantikan  peran  media  massa  konvensional  dalam  menyebarkan berita.  Media  sosial  mengambil  berbagai  bentuk  informasi  seperti  majalah,  forum  internet, weblog ,  blog  sosial, microblogging ,  wiki, podcast ,  foto  atau  gambar,  video,  peringkat,  dan bookmark sosial.
Kemudahan menggunakan media sosial dengan fasilitas internet dan mobile phone dapat menyebabkan  perubahan  sosial  yang  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat  seperti pergeseran  nilai  sosial  masyarakat  dan  cenderung  menciptakan  kepribadian  yang individualistis, sekaligus terjadinya perkembangan kejahatan.
Kejahatan  di  era  globalisasi  mengalami  perubahan  maupun  pergeseran  paradigma motivasi  melakukan  kejahatan,  perubahan  dan  pergeseran  tersebut  terlihat  dari bermunculannya  kejahatan-kejahatan  baru  yang  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya.  Ilustrasi sederhana pada kasus tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dengan kasus posisi yang sederhana dan motif sederhana kini telah  bertransformasi  menjadi  lebih  kompleks,  misalnya  terjadi  eksploitasi  seksual  berbasis elektronik.  Implikasi  tersebut  berpengaruh  terhadap  hukum  yang  berlaku  di  suatu  Negara termasuk  Indonesia.  Salah  satu  bukti  bahwa  transformasi  kejahatan  tersebut  sangat berpengaruh terhadap hukum yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan baru sebagai suatu reaksi  atas  tuntutan  masyarakat  akan  keadilan,  agar  hukum  tidak  tertinggal  dari  perubahan masyarakat.
Hukum sebagai salah satu proses (produk) manusia (sebagai aktor) dalam membangun dunianya bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Fenomena  ini  mampu  menampilkan  sisi  hukum  lebih  mengedepankan    persoalan  yang
berkembang dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat terus menerus dalam kehidupan sehari- hari memberikan makna penting bagi pembentukan hukum. 1
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  kekuatan  dan  kepentingan  agar  tidak  terjadi  konflik.  Karena  itu  hukum harus  dapat  melindungi  kepentingan  individu  dengan  cara  mengalokasikan  kekuatan  yang dilakukan  secara  terukur,  dan  kekuatan  itu  dinamakan  hak,  sehingga  harus  dilindungi  oleh hukum.  Pengakuan  terhadap  hak,  tidak  hanya  merupakan  perlindungan  saja,  melainkan mempunyai  konsekuensi  sebaliknya  bagi  pemilik  hak,  yaitu  adanya  kehendak  untuk  saling mengakui hak orang lain, atau dinamakan kewajiban. 2
Eksploitasi seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan terhadap martabat manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena perbuatan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa terhadap korban, dari mulai kerugian fisik, psikis, kesehatan hingga ekonomi,  lebih  jauh  berdampak  terhadap  stabilitas  nasional,  sosial  bahkan  politik.  Dampak yang lebih serius dari perbuatan ini ketika korban memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas.
Jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia menurut catatan resmi ILO (International Labour Orgabnization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation  Children’s  Fund) mencapai  70.000  orang  setiap  tahunnya  dan  dari  jumlah  tersebut 21.000 diantaranya ada di Pulau Jawa. 3 Jumlah ini menurut IOM (International Organization for  Migration) sebenarnya  jauh  lebih  kecil  dari  kenyataan  sebenarnya  karena  masalah kejahatan seksual anak merupakan masalah yang terselubung dan sulit diangkat ke permukaan serta  pada  umumnya  korban  kejahatan  ini  tidak  mau  melaporkan  kasusnya  kepada  penegak hukum dengan berbagai alasan. 4
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia menyatakan  bahwa:  “Trend kasus  pada  kluster perlindungan  khusus  anak  Tahun  2021  didominasi  6  kasus  tertinggi  yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai  1.138 kasus; kedua , anak korban kejahatan seksual  mencapai  859  kasus; ketiga, anak  korban  pornografi  dan cybercrime berjumlah  345 kasus; keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai  175 kasus; kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. 5
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon  pemimpin  bangsa  di  masa  mendatang  dan  sebagai  sumber  harapan  bagi  generasi terdahulu,  perlu  mendapatkan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perkembangan dan pertumbuhan
1 Anton F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana , Bandung, Refika Aditama), 2004, hlm. 36.
2 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif HAM , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 42- 43.
3 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 83.
4 Ibid.
5 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022.” https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi- pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022, diakses pada Tanggal 18 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.
anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental,  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 6
Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual), merupakan suatu upaya pembaruan hukum untuk mengatasi  berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual berbasis elektronik.
Pembaruan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, memiliki tujuan, sebagai berikut : 7
1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
Undang-Undang  ini  mengatur  mengenai  Pencegahan  segala  bentuk  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan  Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan  Pemulihan  Korban  agar  dapat  mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

## PEMBAHASAN

## A. EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat  seksual,  baik  dengan  lawan  jenisnya  maupun  dengan  sesama  jenis.  Bentuk-bentuk tingkah  laku  ini  bisa  bermacam-macam  mulai  dari  perasaan  tertarik  sampai  tingkah  laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri. 8
Eksploitasi  Seksual  memiliki  beberapa  bentuk  aktivitas  seksual  yang  sering  terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual. 9
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  menyatakan  :  “Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.
Eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu  pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau  karena  paksaan  atau  pengaruh  orang  dewasa,  oknum,  sindikat  atau  kelompok,  terkait
6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cet ke-4 (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.40.
7 Penjelasan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8 Sarwono. S.W, Psikologi Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
9 Ahmad Sofian, Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia , Jakarta, Binus, 2016, hlm. 1.
dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Definisi eksploitasi seksual anak berdasarkan konsensus internasional yang dirumuskan dalam deklarasi Stokholm (1996) adalah sebagai berikut:
“Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang  terhadap  anak,  atau  orang  ketiga,  atau  orang-orang  lainnya.  Anak  tersebut diperlakukan  sebagai  objek  seksual  dan  sebagai  objek  komersial.  Eksploitasi  seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”
Eksploitasi seksual berbasis elektronik, terlihat dalam perbuatan sebagai berikut :
a. melakukan  perekaman  dan/atau  mengambil  gambar  atau  tangkapan  layar  yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual  di  luar  kehendak  penerima  yang  ditujukan  terhadap  keinginan  seksual; dan/atau
c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang  yang  menjadi  obyek  dalam  informasi/dokumen  elektronik  untuk  tujuan seksual.

## B. SANKSI  PIDANA  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  EKSPLOITASI  SEKSUAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA
Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam KUHP:
KUHP memandang aktivitas seksual masuk sebagai perilaku seksual meliputi kekerasan dengan ancaman dan pemaksaan, perbuatan cabul, pemerkosaan, hal-hal yang dipertunjukan didepan  umum  dan  melanggar  norma  kesusilaan  yang  memaknai  bentuk  dari  Eksploitasi Seksual tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan  atau  memudahkan  dilakukannya  tindakan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan  (4)  empat  bulan  atau  dengan  pidana  denda  setinggi- tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.
Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya adalah :
Pasal  12,  berbunyi:  “Setiap  Orang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat  atau  hubungan  keadaan,  kerentanan,  ketidaksetaraan,  ketidakberdayaan, ketergantungan  seseorang,  penjeratan  hutang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pasal 13, berbunyi : “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah  kekuasaannya  atau  orang  lain  dan  menjadikannya  tidak  berdaya  dengan  maksud mengeksploitasinya  secara  seksual,  dipidana  karena  perbudakan  seksual,  dengan  pidana
penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 14, berbunyi : (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan  penguntitan  dan/atau  pelacakan  menggunakan  sistem  elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan  seksual, dipidana  karena  melakukan  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik, dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: A. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
B. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(3)  Kekerasan  seksual  berbasis  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
(4)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau  untuk  pembelaan  atas  dirinya  sendiri  dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
(5)  Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetuiuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Pasal 16, berbunyi :
(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang- Undang,  hakim  wajib  menetapkan  besarnya  Restitusi  terhadap  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
c. perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup;
(4)  Pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dicantumkan  dalam  amar putusan pengadilan.
Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 diantaranya adalah :
Pasal  76I,  berbunyi  :  “Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”
Pasal 88, berbunyi : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  76I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, tercantum dalam Pasal 2, berbunyi :
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan hukum dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :
Pasal  27  ayat  (1),  berbunyi:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan”.
Pasal  45  Ayat  (1),  berbunyi  :  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang  mengedepankan  perlindungan  terhadap  harkat dan martabat manusia sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap setiap warga negara telah berkomitmen  untuk  senantiasa  menghapus  segala  bentuk  penyiksaan  dan  perlakuan  yang merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia,  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  kekerasan seksual, dengan telah diundangkannya beberapa ketentuan terkait kekerasan seksual dan/atau kesusilaan, yang memuat ketentuan dan sanksi pidana yang berat yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)”, dirasa akan cukup menimbulkan efek jera terhadap para pelaku sehingga dapat menjamin ketidakberulangan perbuatan kekerasan seksual tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada korban eksploitasi seksual.
Bentuk  perlindungan  diberikan  kepada  korban  berupa  Pengualifikasian  jenis  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  berbasis  elektronik  sudah  jelas  dan  pasti;  terdapat  pengaturan hukum  acara  yang  komprehensif  mulai  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  dengan  tetap  memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak  terjadinya  Tindak  Pidana  dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  Korban; Penderitaan Korban diperhatikan dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
Anak  adalah  salah  satu  kelompok  rentan  yang  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari Negara. Anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri,  karena  itu  Negara  wajib  memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak.  Bentuk perlindungan  yang  diberikan  Negara  harus  dapat  memastikan  anak  terbebas  dari  praktik- praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak dapat berdampak sangat serius, karena anak anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi trauma sepanjang kehidupannya. Anak tidak dapat memahami apa yang terjadi kepadanya secara sehat, ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi akan memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa.
Bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berbasis elektronik  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  diantaranya  yaitu  : pertama,  pengecualian sifat delik, yang semula delik bersifat delik aduan menjadi tidak berlaku jika korban dari tindak pidana ini adalah seorang anak atau penyandang disabilitas (Pasal 14 ayat  (3)).  Kedua,  adanya  kehendak  atau  persetujuan  Korban  tidak  menghapuskan  tuntutan pidana (Pasal 14 ayat (5)). Ketiga, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan (Pasal 16 Ayat (2) huruf a). Keempat, pidana terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak (Pasal 23).
Upaya  melindungi  anak  sebagai  korban  eksploitasi  seksual  berbasis  elektronik  secara serius  memiliki  efek  domino  yakni  dapat  memerangi  kejahatan-kejahatan  serius.  Upaya memberikan  perlindungan  secara  maksimal  merupakan  perwujudan  terhadap  perlindungan masyarakat  dan  tentu  akan  menekan  angka  kejahatan,  serta  akan  membantu  mengungkap kejahatan yang terorganisir.

## PENUTUP
Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa : pengualifikasian jenis tindak pidana jelas dan pasti, terdapat pengaturan hukum acara secara komprehensif, namun tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  kehormatan,  dan  tanpa  intimidasi,  hak  korban  diperhatikan  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, terdapat pengaturan tentang restitusi dan kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan. Terhadap korban yang statusnya masih kategori anak maka undang-undang  ini  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  khusus,  berupa  :  pengecualian
sifat delik menjadi delik murni, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan,  dan  pidana  terhadap  perkara  dapat  dilakukan  penyelesaian  di  luar  proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Ahmad Sofian, 2016. Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia , Jakarta: Binus. Anton F. Susanto, 2004. Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana) , Bandung: Refika Aditama. Henny  Nuraeny,  2016. Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  perspektif  HAM ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Maidin Gultom, 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Cet ke-4 (Revisi), Bandung: Refika Aditama.
Nandang  Sambas  dan  Dian  Andriasari,  2019. Kriminologi  Perspektif  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sarwono. S.W, 2011. Psikologi Remaja , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## SUMBER LAIN:
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  “Catatan  pelanggaran  hak  anak  tahun  2021  dan  proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022.” https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi- pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022,  diakses  pada  Tanggal  18  Juli 2022 Pukul 15.00 WIB.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang perlindungan anak
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual