## KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI

## KABUPATEN BENGKALIS
Erdianto Effendi Email : erdianto.effendi@gmail.com
Setia Putra
Email : setiaputrashmh.shmh@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Masyarakat  Suku  Sakai  menangkap  ikan  di  sungai  dengan  menombak  dan mengail,  serta  menangkap  udang  dengan  menggunakan  tangguk.  Di  rawa-rawa atau  di  sungai-sungai  kecil  mereka  menangkap  ikan  dengan  menggunakan  lukah dan jaring.  Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan  pada  pagi  hari  dapat  dilihat  hasil  tangkapannya.  Ada  larangan  menangkap ikan dengan putas,  pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang  disepakati  Pengurus  Bathin  (Kepala,  Manti,  Mangku).  Dilarang  menebang hutan  dekat  sungai  dan  danau,  bila  dilakukan  maka  didenda  adat  untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.
Kata Kunci : kearifan lokal, perairan, Sakai

## Abstract
The Sakai  tribe  catches  fish  in  the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets,  centrum  and  toxins  and  it  can  be  fined  by  indigenous  customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut  down  the  forests  near  the  rivers  and  the  lakes,  and  the  indigenous  fined  to recover the damage is to plant the tree seven times more.
Keywords : local wisdom, water, Sakai

## A. Latar Belakang Masalah
Peran  dan  status  kearifan  lokal sebagai  hukum  atau  aturan  yang dilaksanakan di wilayah-wilayah pesisir  ini  sangat  penting  mengingat dari  sisi  historinya  yang  didapatkan dalam  proses  yang  sangat  panjang  dan diturunkan secara lisan oleh
masyarakat  secara  turun  menurun. Apalagi dari segi  tujuan  diterapkannya yaitu  sebagai  kontrol  terhadap  sifat manusia yang kebutuhan dan keinginannya tidak terbatas memungkinkan  keberadaan  kearifan lokal sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan  manusia  sebagai  tempat
tinggal khususnya wilayah pesisir.
Pemanfaatan  terhadap  seluruh
wilayah nusantara tidak hanya mencakup  wilayah  daratannya  saja melainkan  juga  wilayah  laut  dan pesisir.Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi  yang  memiliki  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  dengan  dipelopori semangat otonomi saat ini juga dengan pesat  melakukan  pengelolaan  sumber daya  alam termasuk sumber daya alam yang  berada  di  pulau-pulau  kecil  yang dimilikinya.  Ditambah  lagi  dengan adanya  pertambahan  jumlah  penduduk yang  pesat  (2,64%)  di  Provinsi  Riau beberapa tahun terakhir ini berimplikasi  kepada  tekanan  terhadap daya dukung lingkungan. 1
Meningkatnya  kebutuhan  akan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan telah  mendorong  pemerintah  daerah memberikan  ijin  pengusahaan  dan ekploitasi  sumberdaya  alam  baik  di daratan maupun di  lautan. Secara garis besar berbagai permasalahan kerusakan lingkungan  di  kawasan  pesisir  dan lautan  Provinsi  Riau  meliputi:  (1) pencemaran, (2) degradasi fisik habitat,
(3) over  eksploitasi sumberdaya  alam,
1 Sumber data BPS Tahun 2015
(4)  abrasi  pantai,  dan  (5)  konversi kawasan  lindung  (hutan  mangrove) menjadi peruntukan pembangunan lainnya.  Menyusutnya  mangrove  yang banyak  hidup  di  daerah  endapan  yang berada  di  kawasan  pesisir.  Luasan mangrove  di  Provinsi  Riau  sebesar 300.000  Ha 2 sedangkan  dalam  hasil yang dilakukan luasan mangrove sebesar 252.558 Ha 3 .
Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan tidak hanya terjadi di Ibukota  Provinsi  Riau  saja,  namun perkembangannya  telah  sampai  ke batas  pulau  terluar  yang  dimiliki  oleh provinsi  Riau  yaitu  Pulau  Rupat. Sebagai pulau kecil terluar pulau Rupat saat  ini  juga  mengalami  berbagai permasalahan  mulai  dari  perbedaan kepentingan  antara  perusahaan  sawit dengan  masyarakat  setempat,  kasus perusakan  lingkungan  di  mana  pada beberapa pantai telah mengalami abrasi dimana  ditakutkan  akan  berpengaruh terhadap  batas  negara,  sampai  dengan rendahnya  perekonomian  masyarakat setempat  yang  bekerja  sebagai  nelayan tradisonal dan sulitnya akses ke ibukota kabupaten dan provinsi.
2 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2002 3 Data cita landsat Tahun 2001
Menurut William Marsden
sebagaimana  dikutip  Yusmar  Yusuf, orientasi  ruang Orang Melayu merujuk pada  kawasan  perairan  (sungai  dan laut).  Untuk  itu  masyarakat  Melayu selalu  disebut  sebagai  masyarakat aquatik .  Sungai  dan  laut  menjadi kawasan  orientasi  ruang,  karena  di perairan tersedia  ragam  fungsi, seperti: komunikasi, transportasi, hiburan, moda  pencaharian,  sistem  pasar,  lalu
lintas peradaban, gerbang untuk berkenalan  dengan  dunia  asing  yang jauh, sistem navigasi dan sebagainya. 4 Orang Melayu mempunyai peradaban yang tinggi dalam memilihara tatanan nilai budaya menyangkut  aspek  sosial  ekonomi, politik, agama, lingkungan, seni, teknologi,  dan  lain-lain.  Nilai-nilai tersebut  terdapat  dalam  kearifan  lokal orang Melayu.Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut sifatnya dinamis,  berkelanjutan,  dan  dapat diterima  oleh  komunitasnya.  Dalam komunitas  masyarakat  lokal,  kearifan tradisional  mewujud  dalam  bentuk
4 Yusmar  Yusuf,  “Kearifan  dan Kepiawaian  Lokal:  Sumbu  Hukum  Komunal (Kosmologi  Melayu,  Masyarakat  Adat  dan Persepsi Kekinian)”, dalam Jurnal Respublika , Universitas  Lancang  Kuning,  Edisi  No.  1 November 2008, Vol.8, hlm.124.
seperangkat  aturan,  pengetahuan  dan juga  keterampilan  serta  tata  nilai  dan etika  yang  mengatur  tatanan  sosial komunitas  yang  terus  hidup  dan berkembang  dari  generasi  ke  generasi. Sesuai  dengan  aturan  adat,  kearifan tradisional  merupakan  sebuah  sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya,  ekonomi  serta  lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.
Kearifan  lokal  orang  Melayu tidak  hanya  terdapat  dalam  bentuk nilai-nilai dan norma-norma adat, tetapi juga  terdapat  dalam  aktivitas  dan penggunaan  teknologi.Ini  dapat  dilihat seperti  tingkah  laku  dan  sikap  sehari- hari,  penggunaan  beliung  (alat  untuk menebang), kapak (alat untuk membelah),  lading  atau  parang  (alat untuk  menebas),  tajak  (alat  untuk menyiang), cabak (alat untuk membalikkan  tanah),  sabit  (alat  untuk memotong  rumput),  tembilang  (alat untuk  menggali  tanah),  dan  lain-lain. Semua  perkakas  tersebut  jika  dipakai, tidak  ada  yang  mempunyai  potensi untuk merusak lingkungan hidup
sampai pada batas yang membahayakan (Hamidi, 2006). Orang Melayu mempunyai
konsep  filosofi  dalam  memelihara lingkungan  ini  yang  dapat  terlihat dalam  ungkapan  petatah  petitih,  syair, pantun, hikayat, dan dalam qanun tanah adat.  Berkaitan  dengan  itu  tulisan  ini akan  membahas  qanun  (hukum)  tanah adat  orang  Melayu  dalam  pelestarian lingkungan.Karena sifatnya yang
normatif  atau  tidak  tertulis,  diduga banyak sekali kearifan lokal
masyarakat  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumberdaya  laut  yang belum diketahui banyak orang, terutama  dalam  konteks  ilmiah.Bahkan boleh  jadi  kearifan  lokal  yang  dulu pernah  ada,  sudah  mulai  menghilang atau tidak dijalankan lagi oleh masyarakat  karena  pergeseran  dan perubahan  sistem  nilai  sosial,  budaya, ekonomi dan politik yang begitu cepat.
Pengidentifikasian  kearifan  lokal masyarakat  perlu  dilakukan  karena belum  ada  kajian  tentang  hal  ini terutama di daerah-daerah yang memiliki rentanitas kerusakan lingkungan  yang  besar  dan  rentang kendali  yang  rumit  oleh  karakteristik wilayah yang berpulau- pulau.Pendesainan pengelolaan sumberdaya laut pada tataran masyarakat  desa  sangat  membutuhkan
penyerapan  nilai-nilai  budaya  yang sudah  mengakar  dalam  kehidupan mereka.  Nilai-nilai  budaya  tersebut terutama yang berkaitan dengan kearifan masyarakat dalam berinteraksi dengan  lingkungan  ekologisnya,  baik yang  pernah  mereka  jalankan,  yang sedang  dijalankan,  atau  menyerap kearifan  lokal  masyarakat  lain  yang cocok  dengan  karakteristik  masyarakat setempat.
Kabupaten Bengkalis merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut  lebih  dominan  dan  berbatasan dengan  beberapa  kabupaten,  provinsi, atau  bahkan  negara  lain.  Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan . Keterlibatan  semua  pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat  dibutuhkan,  terutama  oleh primary  stakeholder yaitu  masyarakat dan  pemerintah.  Apalagi  di  sana terdapat  Suku  Sakai.  Suku  asli  di  Riau yang  pertama  akan  kita  bahas  adalah suku  Sakai.  Kata  Sakai  sendiri  konon merupakan  singkatan  dari  Sungai, Kampung, Anak, Ikan. Hal ini memiliki  makna  bahwa  mereka  adalah orang-orang  yang  hidup  di  sekitar
sungai  dan  menggantungkan  hidup mereka  pada  hasil  kekayaan  sungai seperti ikan.
Dari  uraian-uraian  diatas  perlu diadakannya  sebuah  penelitian  tentang kajian  profil  kearifan  budaya  lokal masyarakat  pesisir  Suku  Sakai  di kabupaten  Bengkalis.Sehingga  dalam hal  ini,  perlu  dirasakan  melakukan penelitian lebih lanjut, tentang :
1. Bagaimana  kearifan  lokal  adat masyarakat Suku Sakai dalam pemanfaatan  dan  pelestarian  sumber daya  perairan  di  Kecamatan  Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana peran kelembagaan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian  sumber  daya  perairan  oleh Suku  Sakai  di  Kecamatan  Mandau Kabupaten Bengkalis?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan digunakan  adalah  penelitian  hukum sosiologis,  yaitu  studi-studi  empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses  terjadinya  dan  mengenai  proses bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan dengan  pola  perlindungan  hukum
dalam pengelolaan sumber daya perairan pada masyarakat Hukum Adat Melayu Suku Sakai di Bengkalis.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Kearifan Lokal Adat Masyarakat Suku Sakai dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Perairan Sebagai suku terpencil di Provinsi  Riau,  Suku  Sakai  memiliki aturan-aturan  yang  bisa  menjamin kelestarian  hutan  dan  sungai.  Bila aturan-aturan  yang  diberlakukan  Suku Sakai  ini  juga  dijalankan  suku-suku lain  yang  ada  di  Provinsi  Riau  maka permasalahan  kerusakan  hutan  dan sungai  bisa  diminimalisir.  Salah  satu cara  yang  dipakai  untuk  menjaga ekologi  hutan  dan  perairan  adalah dengan  menerapkan  zonifikasi  lahan yang  ketat.  Hutan  ulayat  masyarakat sakai  dibagi  dalam  beberapa  kategori yaitu  hutan  adat,  hutan  larangan  dan hutan  perladangan.  Hutan  adat  hanya boleh  diambil  rotannya,  damar  dan madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan larangan, yang biasanya  berada  di  bantaran  sungai,
sama  sekali  tidak  boleh  diusik.  Hutan perladangan  boleh  ditebang  untuk ladang dengan sistem rotasi.
Dalam  membuka  ladang,  warga Sakai  dari  dulu  hinggga  sekarang masih menggunakan teknologi
sederhana.Kesederhanaan teknologi
sebagai perlambang kearifan lokal yang menjaga  lingkungan.  Sistem  nilai sederhana  yang  dianut  memberikan kebaikan kepada lingkungan.
Masyarakat  Sakai  mempunyai  kearifan lokal mengubah hasil pertanian dengan cara-cara  yang  sederhana  sehingga teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan. Kondisi alam asli bukan  berubah  dalam  suatu  rangkaian keadaan  yang  tidak  mengejutkan.  Itu sama halnya dengan kelestarian.
Masyarakat  Sakai  yang  menggunakan peralatan tersebut, secara tidak langsung  turut  melestarikan  budaya leluhur.Alat-alat dan bahan-bahan yang tidak  menggunakan  mesin  atau  listrik sehingga  ramah  lingkungan  dan  bahan pembuatan yang umumnya berasal dari kayu,  rotan,  dan  bambu  yang  mudah ditemukan di hutan.
Sebagai suku terpencil di Provinsi  Riau,  Suku  Sakai  memiliki aturan-aturan  yang  bisa  menjamin
kelestarian  hutan  dan  sungai  yakni kearifan  lokal  mereka  menjadi  tolak ukur  keberhasilan  Suku  Sakai  dalam melestarikan  hutan  dan  sungai.  Di Provinsi Riau, kondisi hutan dan sungai baik  yang  dikelola  pemerintah  dan perusahaan  dalam  kondisi  kritis  akibat penebangan hutan secara liar. Termasuklah  hutan  ulayat  Suku  Sakai yang  berada  di  Desa  Kesumbo  Ampai, Kecamatan  Mandau  hanya  tinggal sekitar  40  hektare  saja  yang  masih terlihat  asri.  Keanekaragaman  hayati baik  flora  maupun  fauna  sudah  mulai berkurang jumlahnya. Hal ini diakibatkan  karena  hutan  Suku  Sakai sebagian  besar  sudah  dikuasai  oleh perusahaan-perusahaan perkebunan karet, sawit dan kertas.
Sementara  Sungai  Mandau  dan Danau  Bunta  yang  berada  di  areal hutan  adat  Sakai  ini  sudah  tercemar oleh  limbah  perusahaan.Rawa-rawa telah  berubah  menjadi  kanal-kanal yang  dibuat  oleh  perusahaan  perusaan untuk  mengairi  perkebunan  mereka. Sehingga tidak adalagi rawa rawa yang berair  berisi  ikan  seperti  dahulu  kala sebelum  perusahaan  masuk.  Padahal mata pencaharian asli Masyarakat Suku Sakai  adalah  berburu  atau  mencari
ikan.Dulunya satu hari itu bisa menghasilkan  5-10  kg  ikan,  namun sekarang mereka sudah sulit mendapatkan ikan.Paling 1 hari mereka hanya mendapatkan 1-2 kg ikan.
Dalam  berburu  orang  sakai  tidak membunuh hewan tangkapannya, tetapi mereka  melakukan  dengan  menjerat alat  buruan  mereka  yaitu  Konjouw. Konjouw  adalah  tombak  yang  terbuat dari besi yang dipanaskan, konjouw itu dibekali  oleh  mantra-mantra  hewan. Hewan yang mereka sering buru adalah kera,  babi  hutan,  kijang,  dan  kancil. Hasil  tangkapan  buruan  ini  mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari- hari  biasanya  mereka  jadikan  sebagai lauk pauk.
Tidak hanya berburu, orang sakai sangat  terkenal  dengan  mencari  ikan. Cara  yang  mereka  lakukan  adalah dengan  mengail,  serta  mereka  juga senang  menangkap  udang  dengan menggunakan  tangguk,  suku  sakai mengenal  lebih  dari  30  jenis  ikan.  Di rawa-rawa  atau  di  sungai-sungai  kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan  lukah  dan  jaring,  orang- orang sakai pada masa lalunya memasang  lukah  dari  jaring  pada  sore hari  menjelang  malam  dan  pada  pagi
hari  dapat  dilihat  hasil  tangkapannya. Pada  biasanya  ikan  yang  mereka tangkap  langsung  mereka  goreng.  Jika jumlah  tangkapannya  relatif  banyak maka  sebagian  dari  ikan  itu  untuk dijual  kepada  orang  lain,  bahkan  suku sakai biasanya membarter ikan tangkapan dengan  barang  yang mereka perlukan. Peralatan tradisional
yang digunakan masyarakat Sakai ini merupakan peninggalan leluhur. Masyarakat  Sakai  yang  menggunakan peralatan tersebut, secara tidak langsung  turut  melestarikan  budaya leluhur.  Alat-alat  dan  bahan-bahan yang  tidak  menggunakan  mesin  atau listrik  sehingga  ramah  lingkungan  dan bahan  pembuatan  yang  umumnya berasal  dari  kayu,  rotan,  dan  bambu yang mudah ditemukan di hutan.
Rumah orang Sakai ini termasuk  rumah  yang  sangat  unik, karena  dapat  berdiri  dengan  kokoh tanpa  menggunakan  paku.  Hanya disambung dengan tali rotan. Keunikan  lainnya  adalah  mereka menggunakan  kayu  sebagai  bahan utamanya  seperti  tiang  dan  juga  yang lain  dengan  cara  kayu  utuh.  Rumah orang  Sakai  juga  tergolong  rumah
yang  sederhana,  hanya  ada  satu ruangan yang digunakan untuk serbaguna.  Hanya  berkisar  ukuran  4  x 6  meter  saja.Lantai  dan  dindingnya terbuat  dari  kulit  kayu,  sedangkan atapnya  terbuat  dari  jerami  atau  daun kelapa.
Menurut  M  Yatim,  di  dalam hutan  adat  ini  terdapat  sekitar  250 spesies  baik  flora  dan  tumbuhan berkhasiat  obat  serta  fauna  seperti harimau dan lain-lain. Melalui wawancara dan pengamatan di lapangan ada beberapa mayoritas flora dan  fauna  yang  menempati  kawasan hutan  adat  Sakai  di  Desa  Kesumbo Ampai  tersebut.Dalam  tradisi  Sakai yang  hidup  bersebati  dengan  hutan, katanya, berlaku ketentuan adat bahwa setiap  menebang  satu  batang  pohon harus  menanam  satu  bibit  pohon  baru di sampingnya.Masyarakat Sakai setempat  pun  punya  konsensus  adat terkait pemeliharaan
hutan ini.Penebangan maupun penjualan lahan  di  kawasan  hutan  adat  itu dilarang dan diharamkan.
Jual beli lahan itu dianggap aib yang  akan  memberi  malu  pada  suku. Pelanggaran terhadap konsensus bersama  itu  pun  ada  sanksinya.
Diperkuat  pula  dengan  sumpah: Ke rimba  tak  dapat  makan,  ke  laut  tak dapat  minum,  bertelur  busuk,beranak mati.  Ke  atas  tidak  berpucuk,  ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah dilarik  kumbang .  Dengan  konsensus dan sumpah setia seperti itu diharapkan hutan adat inibakal lestari.
Menurut  M  Yatim,  ada  sanksi yang diberikan kepada anak- kemenakan  Sakai  yang  melakukan penebangan  pohon.  Di  mana  dalam membuka ladang dulu ada istilah darah ganti  darah,  nyawa  diganti  nyawa. Artinya  jika  menebang  pohon  ada tunggulnya  maka  harus  diganti  dengan pohon  lain  sehingga  pohon  tetap  ada. Pohon  ini  berfungsi  sebagai  pengganti dan  pelindung  bagi  tanaman  lain. ‘’Pancung  alai  Sakai  yakni  siapa yangmengambil  hasil  hutan  jika  terus terang  dikenakan  pajak  dan  dibayar kepada batin (pemimpin) yang nantinya  dananya  dipergunakan  untuk kemajuan desa’’.
Kearifan  lokal  Sakai  lainnya seperti dalam mengambil madu lebah.Batin Lapan punya pohon sialang kayu  kapur.  Ada  batin  Petani  punya pohon  sialang  kayu  ara.  Jika  ada  di wilayah  ini  (hutan  ulayat  Kesembo
Ampai)  ada  pohon  kayu  ara,  maka masyarakat  Sakai  Desa  Kesumbo Ampai tidak boleh serta merta mengambil  madunya  namun  harus meminta  izin  dulu  kepada  batin  Petani yang memiliki pohon ara ini. ‘’Jika kita ambildikenakan  denda.Jika  ada  yang menebang  pohon  sialang  maka  yang menebang  harus  menanam  7  pohon dan  dari  batangnya  diselimuti  kain putih’’.
Lahan-lahan  yang  sudah  tidak ada hutannya ditanam kembali karena seluruh anak kemenakan warga Sakai sudah  diminta  melakukan  pembibitan tanaman  pohon.Ada  pohon  ditebang, maka  di  samping  pohon  itu  ditanam pohon baru, fungsinya untuk melindungi  tanaman  yang  ada  di sekitarnya  seperti  kacang  panjang, dan lain sebagainya.
Sofyan (tokoh masyarakat Sakai)  menjelaskan,  dalam  menebang kayu,  pohon  yang  diizinkan  untuk ditebang adalah pohon yang sudah tua, kalau  tidak  ditebang  kayunya  akan meliuk.  Pohon  yang  ditebang  harus diganti  dengan  tanaman  baru.  Masih menurut  Syarwi,  pengambilan  kayu tidak  melampaui  batas  keperluan  serta dilakukan  dengan  cara  yang  hati-hati
(wajar)  berdasarkan  keadaan  untuk keselamatan  hutan  itu  sendiri  maka wajah  alam  asli  relatif  dapat  bertahan. Hasil  hutan  yang  diambil  seperti  kayu memang  yang  sudah  tua.  Hal  ini dilakukan  kalau  tidak  diambil  tentu akan mati dengan sendirinya atau tidak berguna lagi. Dengan cara pengambilan  selektif  ini,  maka  bibit- bibit  yang  muda  tetap  terpelihara sehingga  hutan  tetap  punya  potensi untuk mempertahankan kondisinya.
Dalam membuka ladang, warga Sakai dari dulu hingga sekarang masih menggunakan  teknologi  sederhana. Kesederhanaan teknologi sebagai perlambang kearifan lingkungan.
Sistem  nilai  sederhana  yang  dianut memberikan kebaikan kepada lingkungan. Masyarakat Sakai
mempunyai  kearifan  lokal  mengubah hasil  pertanian  dengan  cara-cara  yang sederhana  sehingga  teknologi  yang digunakan  tidak  merusak  lingkungan. Kondisi alam asli bukan berubah dalam suatu  rangkaian  keadaan  yang  tidak mengejutkan.  Itu  sama  halnya  dengan kelestarian.
Dalam menanam
bibit, masyarakat Sakai sangat jarang mengolah  tanah.Ini  dilakukan  selain
menghemat  tenaga,  waktu  dan  biaya. Kearifan lokal yang ada mempermudah masyarakat untuk
melakukan penanaman  dengan  cara  menungal (membuat  lubang)  di  tanah.  Di samping  itu,  pemanfaatan  lahan  tanpa pengolahan  tanah  bisa  melestarikan lahan pada kondisi alaminya.
Menurut  Muhammad  Yatim yang, hewan yang sering buru masyarakat  Sakai  adalah  kera,  babi hutan,  kijang,  dan  kancil.  Hasil tangkapan  buruan  ini  digunakan  untuk kebutuhan  hidup  sehari-hari  yang dijadikan  sebagai  lauk  pauk.  Tidak hanya  berburu,  orang  Sakai  sangat terkenal  dengan  mencari  ikan.  Cara yang  mereka  lakukan  adalah  dengan mengail,  serta  mereka  juga  senang
menangkap
udang dengan menggunakan  tangguk,  suku  Sakai mengenal lebih dari 30 jenis ikan.
Di  rawa-rawa  atau  di  sungai- sungai  kecil  mereka  menangkap  ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Masyarakat  Sakai  masa  ini  hidup  dari perburuan,  mereka  telah  mengenal berbagai  alat  untuk  menangkap  ikan (jaring)  dan  mungkin  juga  jerat  serta yang  paling  penting  adalah  mereka telah  hidup  dengan  bercocok  tanam,
baik  itu  menanam  umbi-umbian  dan juga  padi.  Peralatan  yang  paling sederhana  masih  menggunakan  batu (beliung),  namun  sudah  diupam  di seluruh  bagiannya  dan  dilengkapi dengan  tangkai.  Selain  itu  mereka menghasilkan  berbagai  bentuk  gerabah sebagai wadah  untuk  pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedikitnya gerabah yang digunakan oleh masyarakat
Sakai kemungkinan berkaitan  dengan  cara  hidup  yang nomaden,  sehingga  peralatan  hidup seperti  halnya  gerabah  sangat  mudah pecah,  sehingga  pemanfaatan  gerabah sangat terbatas.
2. Peran  Kelembagaan  Lokal dalam  Pemanfaatan  dan  Pelestarian Sumber  Daya  Perairan  oleh  Suku Sakai
Dengan adanya pengakuan keberadaan  lembaga  adat  Bathin  Suku Sakai  di  Mandau  menjadi  lebih  kuat secara  hukum.  Lembaga  Adat  ini memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kawasan  yang  dijadikan  areal  hutan adat.Melakukan sosialisasi tentang perlunya  menjaga  kelangsungan  hidup biota  perairan  khususnya  jenis  ikan- ikan lokal yang hampir punah,
menjadikan  kawasan  Danau  Bunta sebagai  kawasan  konservasi  perairan umum;  menjaga  keragaman  hayati seperti  ikan-ikan  lokal  yang  telah hampir punah.
Masyarakat  Suku  Sakai  berada pada  kondisi  peralihan,  cara-cara tradisional yang mereka jalankan harus berhadapan  dengan  cara  memberikan penekanan  yang besar pula pada sosial budaya masyarakat. Paradigma
pembangunan seperti ini selalu mengedepankan nilai-nilai yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Musibah perambahan hutan bermula di Mandau yakni daerah yang  paling  sentral  dari  Sakai  pada tahun  1990-an.  Pencari  kayu  liar  pun masuk  kekawasan  hutan  masyarakat Sakai. Mereka menebangi hutan sesuka mereka. Masyarakat Sakai risau. Dimana-mana  terdengar  suara  gergaji mesin,  menebangi  kayu-kayu  dalam hutan.  Masyarakat  risau  dan  takut kalau  hutan  mereka  habis,  sebab  di hutan  itulah  sumber  seluruh  mata pencaharian masyarakat.
Kedatangan  pencari  kayu  ini berdampak tidak baik bagi masyarakat. Pengusiran pun mereka lakukan. Namun  entah  ada  yang  mendalangi,
pencari  kayu  itu  tetap  saja  melakukan aktivitasnya.  Jadi  dalam  mengambil hasil  hutan,  tidak  lagi  didominasi  oleh masyarakat  Sakai,  tapi  telah  ada campur  tangan  pihak  luar.  Kerja  sama dalam pemanfaatan hutan telah terbentuk antara masyarakat Sakai yang diwakili  Muhammad    Yatim  dengan PT. Arara Abadi. Dalam kerja sama itu disepakati PT. Arara Abadi dibolehkan mengeksploitasi hutan, kemudian menanaminya  kembali  dengan  pohon Akasia,  sebab  pohon  ini  dibutuhkan oleh perusahaan. Disini terjadi pemindahan  bentuk  hutan,  dari  hutan alami  menjadi  hutan  yang  dipenuhi pohon Akasia.
Di samping mengeksploitasi kayu di hutan itu, mereka kemudian membuat perkebunan untuk masyarakat setempat dengan perjanjian yang telah disepakati yakni masyarakat dibuatkan  kebun  pohon  karet  di  atas areal seluas 400 Ha. Dari luas lahan itu, masyarakat  mendapatkan  lahan  seluas dua  hektar  per  keluarga.Masyarakat menyetujui perjanjian itu, sebab semua itu menurut mereka demi meningkatkan  taraf  hidup  mereka. Dalam  perjanjian  itu  juga  disepakati bahwa  perusahaan  mempunyai  hak
mengelola  hutan  selama  40  tahun. Selama  itu  lah  hutan  Sakai  akan menjadi  hutan  Akasia.  Setelah  sehabis 40  tahun,  hak  lahan  kembali  menjadi milik  masyarakat  Sakai.Ini  mereka lakukan, untuk mengantisipasi susahnya  lahan  di  kemudian  hari, supaya  anak  cucu  mereka  mempunyai lahan garapan.
Tak  terpikirkan  bahwa  waktu  40 tahun  dapat  mengubah  segalanya, apalagi  ditengah  persaingan  yang makin  tidak  sehat.  Belum  lagi  Akasia yang  hidup akan menghancurkan humus tanah. Selain itu akibat kerjasama  ini  pula  masyarakat  Sakai sudah  berhadapan  dengan  berbagai kendala  yakni  rasa  tidak  aman  karena ada  oknum  yang  mengganggu  proyek kerja sama itu.
Maka  disinilah  perlu  adanya kearifan  masyarakat  lokal  yang  sering diistilahkan  secara  singkat  sebagai kearifan lokal
atau Local Wisdom .Merupakan sesuatu yang diketahui sebagai perilaku sosial masyarakat  lokal  dalam  berinteraksi dan berinterelasi dengan kehidupannya. Perilaku sosial dalam kaitannya dengan lingkungan  paling  tidak  terdiri  dua dimensi,  yaitu: pertama, bagaimana
karakteristik  dan  kualitas  lingkungan mempengaruhi  perilaku  sosial  tertentu, dan kedua ,  bagaimana  perilaku  sosial tertentu  mempengaruhi  karakteristik dan kualitas lingkungan.
Dapat  dijelaskan  bahwa  dimensi yang  pertama  selalunya  terjadi  pada masyarakat tradisional, dimana terdapat  ketergantungan  yang  tinggi terhadap perubahan lingkungan alam.Dimensi  yang  kedua  biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena  penguasaan  pengetahuan  dan teknologi yang tinggi telah memunculkan kemampuan dan keahlian bahwa manusia mampu mengatur  dan  mengendalikan  kondisi lingkungan.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Dalam  melestarikan  hutan  dan sungai,  masyarakat  Sakai  menerapkan sanksi  yang  diberikan  kepada  anak- kemenakan  Sakai  yang  melakukan penebangan  pohon  dan  pengrusakan lingkungan.  Di  mana  dalam  membuka ladang  dulu  ada  istilah  darah  ganti darah,  nyawa  diganti  nyawa.  Artinya jika  menebang  pohon  ada  tunggulnya maka  harus  diganti  dengan  pohon  lain
sehingga  pohon  tetap  ada.  Ada  pohon ditebang,  maka  di  samping  pohon  itu ditanam  pohon  baru,  fungsinya  untuk melindungi  tanaman  yang  ada  di sekitarnya  seperti  kacang  panjang,  dan lain sebagainya.
b. Dalam kerangka otonomi daerah  bentuk  pengakuan  keberadaan kearifan  lokal  dapat  dilakukan  melalui keputusan  pemerintah  daerah  atau pemerintah  desa.  Bentuk  pengakuan tersebut  selain  menjaga  kelestarian kearifan lokal juga menghargai perjuangan  masyarakat  adat  yang selama ini telah berperan banyak dalam
pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup.
2. Saran a. Kepada pihak pemerintah untuk
lebih memperhatikan pelestarian lingkungan  hidup  dan    kehidupan Masyarakat  suku  Sakai  agar  hidup sejahtera.  Dimana  Pemerintah, stake holders ,  elemen  masyarakat  harus bekerja  sama  dengan   masyarakat dalam  melestarikan  lingkungan  secara baik dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan  nilai-nilai  budaya masyarakat lokal.
b. Agar  upaya  pemanfaatan  dan pe-lestarian  sumberdaya  pesisir  dapat
di-jalankan  secara  efektif  dan  optimal oleh masyarakat, maka perlu:
a.
Keterlibatan  kelembagaan  lokal khususnya lembaga adat dan pemerintahan. b. Memunculkan  kembali  peran
lembaga adat dalam kearifan lokal.
c. Peran  lembaga  pemerintahan desa  diharapkan  mampu  membuat perdes  yang  mangakomodir  nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat lokal.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dahuri,  R.,  S.  P.  Ginting.,  J.  Rais,  dan M.  J.  Sitepu,  1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan  secara  Terpadu ,  Pradnya Paramita, Jakarta.
Hazairin,  1994, Suatu  Ulasan  tentang Hukum Adat Indonesia ada masa Sekarang,  dalam  lima  puluh tahun Pendidikan hukum Indonesia , FH UI, Jakarta.
Laksanto  Utomo,  2016, Hukum  Adat ,
Rajawali Pers, Jakarta.
Soepomo, 1998, Bab- BabtentangHukumAdat ,PradnyaP aramita,Jakarta.
Soerjono Soekanto,1997, Kesadaran Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum  : Mengukur  Kesadaran  Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap
Peraturan  Lalu  Lintas, Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum ,  UI Press, Jakarta.
_______________,  2011, Hukum  Adat Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Jurnal Nur Sulistyo Ambarini, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pelaksanaan PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu” ,Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas  Maret ,  Edisi  80,  Mei-
Agustus 2010.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil