Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH EKS-KERAJAAN DI INDONESIA OLEH PIHAK LAIN TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK TANAH
Oleh: Azizah Febrina Siregar azizah100fs@gmail.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
F.X. Arsin Lukman fx_arsin@yahoo.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 8 Januari 2022
Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Keberlakuan hukum agraria Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berlaku terhadap seluruh inci bidang  tanah  di  Indonesia,  termasuk  tanah  eks-kerajaan.  Dalam  hal  tersebut, kerapkali  terjadi  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  oleh  pihak  lain  tanpa sepengetahuan  pihak  pemilik.  Karena  itu,  penting untuk  mengetahui  bagaimana proses peralihan hak atas tanah eks-kerajaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agraria nasional yang berlaku positif maupun hukum adat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hendak melakukan analisis dan  studi  kasus  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao  Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO untuk memberikan penjelasan mengenai tinjauan yuridis atas  peralihan  kepemilikan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  di  Indonesia  oleh  pihak lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  tanah  tersebut.  Bertitik  tolak  dari  pemaparan urgensi permasalahan di atas, penelitian ini akan merumuskan rumusan masalah dalam  penulisan  artikel  ini  melalui  pertanyaan  penelitian  ( research  questions ) berikut:  (1)  bagaimana  pengaturan  keabsahan  peralihan  hak  atas  tanah  eks- kerajaan  dimuat  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  agraria Indonesia? dan (2) bagaimana tinjauan yuridis atas peralihan kepemilikan hak atas tanah eks-kerajaan di Indonesia oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah tersebut  dapat  diambil  dari  studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO. Dengan demikian, dapat dipelajari rekonstruksi hukum agraria yang tepat dalam konteks peralihan kepemilikan hak atas tanah eks- kerajaan di Indonesia oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah.
Kata kunci: hak atas tanah, peralihan hak, tanah eks-kerajaan, Indonesia

## Abstract
The application of Indonesian agrarian law according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations applies to all inches of land in Indonesia, including ex-kingdom land. In this case, there is often a transfer of rights to ex- kingdom land by other parties without the knowledge of the owner. Therefore, it is important to know how the process of transferring legal rights to ex-kingdom land according to applicable legal provisions, both positive national agrarian law and customary law in  the area is important. Therefore, this research intends to conduct an analysis and case study of the Decision of the Rote Ndao District Court Number 23/Pdt.G/2020/PN.RNO to provide an explanation of the juridical review of  the  transfer  of  ownership  of  ex-kingdom  land  rights  in  Indonesia  by  other parties. without the knowledge of the land owner. Starting from the explanation of the urgency of the problem above, this study will formulate the formulation of the problem in writing this article through the following research questions: (1) how is  the  regulation  on  the  legality  of  the  transfer  of  rights over  ex-kingdom  lands contained according to the legislation in the agrarian sector Indonesia? and (2) how  the  juridical  review  of  the  transfer  of  ownership  of  ex-royal  land  rights  in Indonesia by other parties without the knowledge of the land owner can be drawn from  the  case  study  of  the  Rote  Ndao  District  Court  Decision  Number 23/Pdt.G/2020/PN.RNO.  Thus,  it  can  be  studied  the  proper  reconstruction  of agrarian law in the context of the transfer of ownership of ex-royal land rights in Indonesia by other parties without the knowledge of the land owner.
Keywords: land rights, transfer of rights, ex-royal land, Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Indonesia  mengalami  transformasi  signifikan dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  UUD  NRI  1945  dengan  tegas  mengatur  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara. Penguasaan yang demikian dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 1 Perintah konstitusi  dalam  pasal  ini  memuat  amanat  mendasar  bagi  penyelenggaraan urusan  pertanahan  di  Indonesia.  Tepatnya,  pengaturan  tanah  yang  tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat pada prinsipnya bertentangan dengan UUD NRI 1945. 2
Pengaturan yang demikian terhadap urusan pertanahan berlaku terhadap setiap inci bidang tanah di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“ UUPA ”) menjabarkan lebih lanjut apa yang sebelumnya telah dimuat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di atas. Terhadap bumi atau pertanahan, negara menguasai seluruh bumi atau  tanah  sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat. 3 Hak  menguasai  ini termasuk  pula  di  dalamnya  wewenang  yang  diberikan  kepada  negara  untuk melakukan 3 (tiga) hal: 4
1. “mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut”;
2. “menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa”; dan
3. “menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI 1945, Ps. 33 ayat (3).
2 Iga Gangga Santi Dewi, "Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan  Sosial  (Studi  Kasus  Tanah  Eks  Kerajaan  Di  Bali)," BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan 5, no. 2 (2019): hlm. 196.
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ,  UU  Nomor  5  Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043. Ps. 2 ayat (1).
4 Ibid ., Ps. 2 ayat (2).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Kemudian,  UUPA  juga  menyebut  bahwa  tanah-tanah  bekas  swapraja  atau kerajaan di Indonesia, karena diberlakukannya UUPA ini, menjadi hapus dan hak beserta wewenang di atasnya beralih kepada negara. 5 Lebih lanjut, yang dimaksud  dengan  tanah  swapraja  yang  beralih  ini  dapat  dilihat  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (“PP 224/1961”). Tanah swapraja dan bekas  swapraja  yang  telah  beralih  kepada  Negara  sebagai  dimaksud  dalam Diktum Keempat Huruf A UUPA adalah selain domein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan beralih kepada Negara, juga tanah-tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik yang  diusahakan  dengan  cara  persewaan,  bagi-hasil  dan  lain  sebagainya ataupun diperuntukkan tanah jabatan dan lain-lainnya. 6
Dengan  merujuk  pada  uraian  di  atas,  penting  untuk  mengetahui  bagaimana proses  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  yang  sah  menurut  ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agraria nasional yang berlaku positif maupun hukum  adat  di  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak melakukan analisis dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao  Nomor  23/Pdt.G/2020/PN.RNO  untuk  memberikan  penjelasan mengenai  tinjauan  yuridis  atas  peralihan  kepemilikan  hak  atas  tanah  eks- kerajaan  di  Indonesia  oleh  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  tanah tersebut.  Sebagai  penafian  ( disclaimer ),  penelitian  ini  akan  fokus  mengkaji dari aspek kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO  dari  kacamata  hukum  yang  berlaku  dan  tidak mempertimbangkan  aspek  ditolaknya  gugatan  Para  Penggugat  karena  tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ). Penting untuk mengetahui pula bagaimana  argumen  masing-masing  pihak  dalam  kasus  Putusan  Pengadilan Negeri  Rote  Ndao  Nomor  23/Pdt.G/2020/PN.RNO  yang  mempersoalkan
5 Ibid ., Diktum IV, Huruf A.
6 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian , PP Nomor 224 Tahun 1961, LN Tahun 1961 Nomor 280, TLN Nomor 2322, Penjelasan Ps. 1 huruf c.
mengenai  pihak  yang  berhak  atas  suatu  tanah  eks-kerajaan  yang dipersengketakan  antara  ahli  waris  kerajaan  yang  mengklaim  memiliki  hak atas  tanah  eks-kerajaan  tersebut  dengan  pihak  lain  yang  telah  memiliki keabsahan  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  dengan  dibuktikan  melalui sertifikat hak atas tanah. 7
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan merumuskan rumusan  masalah  dalam  penulisan  artikel  ini  melalui  pertanyaan  penelitian ( research questions ) sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  keabsahan  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan menurut peraturan perundang-undangan di bidang agraria Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis atas peralihan kepemilikan hak atas tanah eks- kerajaan di Indonesia oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah tersebut dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor
23/Pdt.G/2020/PN.RNO?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan adalah dimana sudut pandang pandang  yang  akan  digunakan  tidak  hanya  pada  perundang-undangan  an- sich  melainkan  juga  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  yang  menurut  Herman  Bakir  sebagai  bagian  dari  hukum  yang eksis atau hukum positif ‘amalgamasional’ (lunak) dibanding (keras). hukum positif ‘segregasional’. Selain itu tulisan ini mencoba menganalisis rumusan permasalahan di atas, dilakukan melalui metode pendekatan kajian dengan menggunakan  metode  pendekatan  statute  approach,  sehingga  dikaji bahwa hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis yaitu adanya amanat Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan perlindungan terhadap kekayaan in telektual kebudayaan melalui Indikasi Geografis.
7 Pengadilan Negeri Rote Ndao, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO, hlm. 4.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peralihan Hak atas Tanah Eks-Kerajaan
Persoalan  mengenai  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  merupakan salah satu persoalan utama yang dibahas di dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya.  Sesuai  amanat  UUPA,  hak  dan  wewenang  atas  bumi dari  swapraja  atau  bekas  swapraja  yang  masih  ada  menjadi  hapus  dan beralih kepada negara dengan mulai berlakunya UUPA. Hal ini termasuk dalam konteks tanah turun-temurun ( wewengkon ). 8
PP 224/1961 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUPA mengatur pula mengenai  tanah  eks-kerajaan  atau  bekas  swapraja  ini.  Disebutkan  di dalam Pasal 4 angka 1 PP 224/1961 bahwa Tanah Swapraja dan bekas Swapraja  yang  dengan  ketentuan  Diktum  IV  Huruf  A  UUPA  beralih kepada  Negara,  diberi  peruntukan,  sebagian  untuk  kepentingan Pemerintah,  sebagian  untuk  mereka  yang  langsung  dirugikan  karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam PP  224/1961. 9 Untuk  mengakui  keabsahan  kepemilikan  hak  atas  tanah eks-kerajaan tersebut, perlu untuk dilakukan konversi bekas hak kala itu menjadi  hak-hak  atas  tanah  yang  diakui  sekarang  oleh  pemerintah Indonesia.
Peraturan  yang  memuat  tentang  hal  ini  diatur  di  dalam  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  No.  SK.26/DDA/1970  tentang  Penegasan Konversi  Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak  Indonesia  atas  Tanah (“Kepmendagri 26/1970”). Diatur di dalam Kepmendagri 26/1970 bahwa terhadap yang dianggap sebagai tanda bukti hak dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang
8 Sri Sudaryatmi dan Syafira Citra Delina Triyono, "Kedudukan Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  (Studi  Kasus  Sengketa  Tanah  Keraton  Kasepuhan  Cirebon  dengan  Pemerintah  Kota Cirebon)," Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): hlm. 43.
9 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian , PP Nomor 224 Tahun 1961, LN Tahun 1961 Nomor 280, TLN Nomor 2322, Ps. 4 angka 1.
Penegasan  Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak  Indonesia  atas Tanah  (“Peraturan  2/1962”) 10 adalah  pada  daerah-daerah  dimana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi (landrente) atau verponding Indonesia, yakni: 11
1. Surat pajak (hasil) bumi atau verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggal 24 September 1960  dan  saat  mulai  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terjadi pemindahan hak (jual  beli,  hibah,  atau  tukar  menukar)  maka  selain pajak  yang  di  atas wajib  disertakan  juga  surat-surat  asli  jual  beli,  hibah  dan/atau  tukar menukar  yang  sah  (dibuat  dihadapan  dan  disaksikan  oleh  Kepala Desa/adat yang bersangkutan); dan
2. Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat keputusan itu telah dipenuhi olehq yang menerima hak.
Lebih  lanjut,  tanda bukti  hak tersebut  termasuk  pula  pada daerah-daerah dimana sampai tanggal 24  September 1960 belum dipungut pajak (hasil) bumi (landrente) atau verponding Indonesia: 12
1. Surat-surat  asli  jual  beli,  hibah  dan/atau  tukar  menukar  yang  dibuat dihadapan  dan  disaksikan  oleh  Kepala  Desa/adat  yang  bersangkutan sebelum  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah tersebut; dan
2. Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak.
10 Pasal 3 huruf a Peraturan 2/1962 berbunyi: “ Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam  Pasal  2,  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Pendaftaran  Tanah  yang  bersangkutan  dengan disertai : a. tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat  pemberian  hak  oleh  instansi  yang  berwenang  (kalau  ada  disertakan  pula  surat  ukurnya) ”. Lihat  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  tentang  Penegasan  Konversi  dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah , Peraturan Nomor 2 Tahun 1962, Ps. 3 huruf a.
11 Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak- Hak Indonesia atas Tanah , Keputusan No. SK.26/DDA/1970, Diktum Pertama huruf a.
12 Ibid ., Diktum Pertama huruf b.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Berangkat dari uraian di atas, beberapa pendapat yang kontradiktif muncul perihal pemaknaan PP 224/1961. Dewi berpendapat bahwa: 13
“... Peraturan  Pemerintah  No.  224  Tahun  1961  mengatur  tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian tanah dalam rangka  reforma  agraria  dalam  land  reform.  PP  ini  bukanlah  yang diamanatkan  dalam  Diktum  Keempat  huruf  B  UUPA  yang  mengatur tentang  hak-hak  dan  wewenang  atas  bumi  dan  air  dari  Swapraja  atau bekas Swapraja yang masih ada, yang hapus dan beralih kepada negara sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Keempat Huruf A UUPA. PP ini pun tidak mengatur secara khusus tentang pengertian tanah eks swapraja dan  kriterianya,  sehingga  menimbulkan  banyak  konflik  dalam pelaksanaannya.  Tanah  pribadi  raja  dan  tanah  eks  swapraja  (kerajaan) tidak  diatur  secara  jelas,  sementara  banyak  para  ahli  waris  tidak mempunyai  bukti  berupa  hak  hukum  agraria  lama,  sehingga mengakibatkan  konflik  vertikal  maupun  horizontal  terkait  tanah  eks kerajaan ”.
Dengan  demikian,  pada  dasarnya  masih  terdapat  keraguan  terkait bagaimana  peralihan  tanah  eks-kerajaan  menjadi  tanah  negara,  tepatnya dalam  konteks  prosedur  penghapusan  dan  ganti  rugi  yang  diperlukan. Apabila  berkaca  pada  realita,  penting  untuk  mempertimbangkan kepentingan  dari  ahli  waris  tanah  eks-kerajaan  yang  tidak  selalu  dalam keadaan memungkinkan untuk melakukan konversi atas tanah eks-kerajaan milik  moyangnya  sehingga  menjadi  dapat  diakui  oleh  hukum  agraria nasional.  Terhadap hal ini, penting untuk dibahas mengenai unsur-unsur keabsahan peralihan hak atas tanah eks-kerajaan, terlebih oleh pihak lain yang  melakukannya  tanpa  pengetahuan  pihak  ahli  waris  tanah  eks- kerajaan.
Pengertian  Swapraja  didasarkan  pada  pendapat  Boedi  Harsono  bahwa “swapraja  adalah  suatu  daerah  dengan  birokrasinya  sebagai  bagian  dari Hindia  Belanda,  yang  kepalanya  bernama  Sultan,  Sunan,  Raja  atau sebagainya  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda
13 Iga Gangga Santi Dewi, "Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan  Sosial  (Studi  Kasus  Tanah  Eks  Kerajaan  Di  Bali)," BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan 5, no. 2 (2019): hlm. 201.
untuk membuat birokrasinya sendiri (Indische Staatsregeling 1855, Pasal 21,  bernama Zelfbestuur )  di  daerah  itu  dan  berbagai  budayanya. 14
Kesepakatannya  disebut  sebagai korteverklaring .  Isinya  sumpah  setia kepada pemerintah Belanda atau wakilnya sehingga tanpa korteverklaring , wilayahnya  bukan  wilayah  swapraja  melainkan  birokrasi  langsung  di bawah  pemerintahan  Belanda.  Tidak  ada  regulasi  yang  jelas mendefinisikan  swapraja  dan  eks-swapraja,  yang  membutuhkan  upaya untuk menciptakan makna swapraja. 15
Mengingat masih ada ruang interpretasi yang luas mengenai peralihan hak atas  tanah  eks-kerajaan  oleh pihak  lain  tanpa  pengetahuan  pemilik  waris tanah tersebut, penting untuk membahas implementasi peraturan yang ada kala  itu  terhadap  kasus  di  lapangan, in  casu Putusan  Pengadilan  Negeri Rote  Ndao  Nomor  23/Pdt.G/2020/PN.RNO  yang  mempersoalkan mengenai  pihak  yang  berhak  atas  suatu  tanah  eks-kerajaan  yang dipersengketakan antara ahli waris kerajaan yang mengklaim memiliki hak atas  tanah  eks-kerajaan  tersebut  dengan  pihak  lain  yang  telah  memiliki keabsahan kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah.
B. Keabsahan  Peralihan  Hak  atas  Tanah  Eks-Kerajaan:  Studi  Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO.
Sengketa  berawal  dari  Benyamin  Tungga  (“Penggugat  I”)  dan  Getruida Frederik  Dewa  Tungga  (“Penggugat  II”)  selaku  Para  Penggugat mengajukan  gugatan  terhadap  Bupati  Rote  Ndao  (“Tergugat  I”)  dan Soleman Lilo (“Tergugat II”), Herman Lilo (“Tergugat III”), Daniel Henuk (“Tergugat IV”), Joni Henuk (“Tergugat V”), Jitron Nale (“Tergugat VI”),
14 Du  Yu,  "Customary  Law  in  The  Practice  of  Criminal  Law:  A  Real  and  Powerful  Role," Peking University Law Journal 1, no. 1 (2013): 65-68.
15 Pupu  Sriwulan  Sumaya,  "Indonesian  Agrarian  Reform  on  Swapraja  Land  Meaning  Assignment Based on Justice in Cirebon City," First International Conference On Islamic Development Studies 2019, (2019): hlm. 3
Johanis  Tenis  (“Tergugat  VII”),  dan  Charles  Arnol  Henukh  (“Tergugat VIII”),  serta  Marthinus  Nomlene  (“Tergugat  IX”)  selaku  Para  Tergugat. Dalam  gugatannya,  Penggugat  memberikan  klaim  bahwa  moyang  para Penggugat  yang  bernama  ADOE  TUNGGA  semasa  hidupnya  adalah sebagai Raja pertama yang berkuasa dan memerintah di Kerajaan Dengka dan diganti secara turun temurun antara lain: Raja Alexander Tungga, Raja Benyamin Frans Tungga, Raja Alexander Paulus Tungga, Raja Benyamin Tungga,  Raja  Christ  A.  Tungga,  dan  keturunan  tersebut  hingga  sampai pada  para  Penggugat;  2.  Bahwa  selain  memerintah  di  Kerajaan  Dengka, Adoe Tungga juga memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih + 130 Ha (Seratus  Tiga  Puluh  Hektar)  yang  dahulu  terletak  di  Loeloenoek  Touiu sekarang di Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dengan batas-batas sebagai berikut: 16
1. Utara  :  Berbatasan  dengan  Soleman  Bessie,  Daniel  Ndolu,  Jacobis Ndolu, Daniel Ndolu, Paulus Tungga, Mesak Sa’u, Godlief E. Tungga.
2. Barat  :  Berbatasan  dengan,  Dahulu  Marthen  Frans  Ndolu,  Yermias Talomanafe, sekarang jalan raya.
3. Selatan:  Berbatasan  dengan  sebagian  jalan  raya,  Godlief  E.  Tungga, Heri  F.  Tungga,  Frans  Tungga,  Jakobis  Ndun,  Paulus  Tungga  dan Semuel Solo.
4. Timur : Berbatasan dengan Arnolus Bessie dan Welmince Bessie.
Dalam  mendalilkan  klaimnya,  Para  Penggugat  berargumen  bahwa kepemilikan  moyang  para  Penggugat  Adoe  Tungga  atas  tanah  sengketa didasarkan pada: 17
1. Putusan  Raja  Rote  Lelain,  tanggal  12  Agustus  1882  yang  diperkuat dengan keterangan para Raja di Rote yang memutuskan bahwa Tanah Loeloenoek  Touiu  adalah  milik  sah  Raja  Dengka  Adoe  Tungga  dan keturunannya sesuai bukti surat-surat maupun saksi-saksi dari RajaRaja dan para Tokoh adat Nusak Dengka seperti Salameda dan Talamenda; dan
2. Keputusan Koordinator Raja Rote, J.S. Kedoh (alm) Nomor: 20.099.85
Tanggal 28 September 1939.
16 Ibid ., hlm. 4.
17 Ibid .
Berdasarkan  bukti  di  atas,  Para  Penggugat  berpendapat  bahwa  mereka adalah keturunan sah dari Raja Dengka Adoe Tungga sekaligus sebagai ahli waris  yang  sah  atas  tanah  peninggalan  Raja  Adoe  Tungga  itu. 18 Adapun permasalahan  muncul  ketika,  dengan  berjalannya  waktu,  tanpa sepengetahuan  dan  tanpa  persetujuan  para  Penggugat;  alm.  Yacobis  Lilo (ayah  kandung  dari  Tergugat  II),  dan  Herman  Lilo  Tergugat  III,  serta Daniel  Henuk  Tergugat  IV  telah  mengalihkan  melalui  jual  beli,  tukar- menukar,  hibah  dan  lain-lain  sebagian  tanah  warisan  tersebut  kepada Tergugat I; dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah menguasai, mendirikan bangunan, mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain sebagian tanah warisan milik para Penggugat seluas kurang lebih + 66 Ha (Enam Puluh Enam Hektar). 19
Terhadap  perbuatan  ini,  Para  Penggugat  melihat  adanya  perbuatan  tanpa hak  dan  tanpa  sepengetahuan  Para  Penggugat  yang  dilakukan  oleh  Para Tergugat. Tepatnya, perbuatan alm. Yacobus Lilo (ayah kandung Tergugat II), Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, telah mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain sebagian tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, V, VI, VII, VIII, dan IX merupakan perbuatan yang telah mencederai hak milik para  Penggugat  atas  tanah  sengketa  tersebut.  Oleh  karena  itu  perbuatan mengalihkan  melalui  jual  beli,  tukar-menukar,  hibah  dan  lain-lain  atas tanah  sengketa  tersebut  patut  dinyatakan  tidak  sah  dan  dinyatakan  batal demi hukum dan perbuatan Tergugat X yang melakukan sertifikasi tanah ataupun  melakukan  perubahan  sertifikat  atas  tanah  sengketa  merupakan perbuatan yang kurang cermat dan kurang teliti sehingga sertifikat tanah sengketa  yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  X  tersebut  tidak  memiliki  nilai pembuktian menurut hukum. 20
18 Ibid . 19 Ibid ., hlm. 5. 20 Ibid ., hlm. 5.
Selain  itu,  Para  Penggugat  juga  menilai  bahwa  perbuatan  Tergugat  V, Tergugat  VI,  Tergugat  VII,  Tergugat  VIII,  dan  Tergugat  IX  yang  telah menguasai,  mendirikan  bangunan,  dan  mengalihkan  melalui  jual  beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain sebagian tanah sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan yang telah mencederai hak milik Para Penggugat atas tanah  sengketa  tersebut  serta  perbuatan  Tergugat  X  yang  melakukan sertifikasi  tanah  ataupun  melakukan  perubahan  sertifikat  atas  tanah sengketa  merupakan  perbuatan  yang  kurang  cermat  dan  kurang  teliti sehingga  sertifikat  tanah  sengketa  yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  X tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mencederai hak milik Para Penggugat atas tanah sengketa. 21
Di lain sisi, Tergugat berpendapat bahwa kepemilikan hak atas tanah oleh Para  Penggugat  terhadap  tanah  sengketa  ialah  tidak  benar.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Pertama,  bukti-bukti  hak  berupa  Putusan Raja  Rote  Lelain,  tanggal  12  Agustus  1882  dan  Keputusan  Koordinator Raja  Rote  J.S.  Kedoh  Nomor:  20.099.  85,  tanggal  28  September  1939 merupakan bukti hak adat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  sehingga berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962  Tentang  Penegasan  Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak Indonesia  Atas  Tanah,  Adoe  Tungga  atau  keturunannya  memiliki kewajiban  hukum  untuk  mendaftarkan  bekas  tanah  hak  adat  atas  tanah seluas  +  130  ha  dimaksud  guna  dimintakan  penegasan  konversi  dalam tenggang  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya UndangUndang  Pokok  Agraria.  Lebih  lanjut,  Pasal  8  Peraturan  Menteri Pertanian  dan  Agraria  No.  2  Tahun  1962  menetapkan  “ jika  di  daerah- daerah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan peraturan
21 Ibid ., hlm. 6.
ini,  maka  hak  yang  bersangkutan  dianggap  sebagai  hak  pakai  dengan jangka  waktu  paling  lama  5  tahun  sejak  berlakunya  Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  tanahnya menjadi tanah negara ”. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  Nomor  2  Tahun  1962 menetapkan “ di dalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yaitu  pemindahan  hak atas  tanah,  pemberian  hak  baru  atas  tanah,  penggadaian  tanah  atau peminjaman  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut pada Pasal 1 diajukan  dengan  perantaraan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang bersangkutan,  yang  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor  Pendaftaran Tanah  bersama  dengan  akta  yang  dibuat  olehnya,  yang  membuktikan perbuatan  tersebut  diatas.  Didalam  akta  tersebut  hak-hak  itu  disebut dengan  nama  bekas  hak  yang  dimintakan  penegasan  konversinya ”.
Selanjutnya  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 menetapkan  “ setiap  perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan  hak  atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  harus dibuktikan  dengan  suatu  akte  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  pejabat yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agraria  (selanjutnya  dalam  Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat) Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ”. 22
Argumen  utama  Para  Tergugat  juga  didasarkan  pada  kewajiban pendaftaran tanah hak adat atas tanah sengketa oleh Adoe Tungga atau ahli warisnya. Menurut Para Tergugat, Bagian kelima dari Undang-Undang No. 5  Tahun  1960  telah  menetapkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 24 September 1960. Hal ini  berarti  kewajiban  hukum yang dimiliki  oleh  ADOE  TUNGGA  untuk
22 Ibid ., hlm. 11.
mendaftarkan  tanah  hak  adat  yang  dimiliki  seluas  130  ha  untuk memperoleh penegasan konversi telah berakhir pada tanggal 24 September 1965 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 sebagaimana tersebut, apabila setelah tanggal 24  September  1965  tidak  dilakukan  pendaftaran  untuk  memperoleh penegasan  konversi  maka  tanah  bekas  milik  adat  dimaksud  jatuh  pada negara.  Terlebih,  Para  Tergugat  menilai  bahwa  ternyata  Adoe  Tungga semasa  hidupnya  maupun  keturunannya  tidak  pernah  melaksanakan kewajiban hukumnya  untuk melakukan  pendaftaran atas  tanah  adat yang dimiliki sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1962 yakni dari tanggal 24 September 1960 sampai dengan 24 September 1965 sehingga tanah hak adat seluas 130 ha yang didalilkan oleh penggugat tersebut telah menjadi tanah negara. 23
Para Tergugat juga menilai bahwa pihak mereka justru lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemilik hak atas tanah sengketa karena jasa-jasa mereka dalam  pengelolaan  tanah  tersebut.  Hal  ini  mereka  perkuat  dengan  dasar hukum Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menetapkan “ tanah negara ialah tanah yang  dikuasai  penuh  oleh  negara ”. Kemudian Pasal  2 ayat  (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menetapkan  “ hak  menguasai  dari  negara  memberi  wewenang  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air  dan  ruang  angkasa,  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ”. 24
23 Ibid ., hlm. 12.
24 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043. Ps. 2 ayat (2).
Berdasarkan  wewenang  penguasaan  negara  atas  tanah  sesuai  ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1953 sebagaimana tersebut di atas disertai tujuan dari program Landreform adalah “untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah sebagai landasan atau  prasyarat  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  ekonomi  menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila” maka Mesakh Henukh, Mateos Lilo, Artaban Lilo, dan Welhelmina Lilo Sau dan sebagai petani yang menguasai, mengelola dan menggarap tanah sengketa secara turun temurun dan terus menerus layak dan patut serta sah secara hukum ditetapkan  sebagai  pemilik  atas  tanah  sengketa  oleh  Badan  Pertanahan Nasional dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. 25
Terhadap  hal  ini,  penelitian  ini  akan  melakukan  analisis  terhadap kronologi,  pertimbangan  hakim,  dan  solusi  hukum  yang  ideal  dalam menangani  urusan  agraria  di  bidang  tanah  eks-kerajaan  yang dipersengketakan antara ahli waris kerajaan yang mengklaim memiliki hak atas  tanah  eks-kerajaan  tersebut  dengan  pihak  lain  yang  telah  memiliki keabsahan kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah.
Kesatu,  terkait  penguasaan  tanah,  penguasaan  terhadap  hak  atas  tanah dikelompokan menjadi tiga, pengelompokan ini dibagi atas jangka waktu penguasaan.  Pertama,  yang  dikuasai  selama-lamanya  tanpa  batas  jangka waktu.  Kedua,  yang  dikuasai  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Ketiga,  yang dikuasai selama tanahnya digunakan untuk keperluan usaha. 26 Lebih lanjut,
Hartanto  sebagaimana  dikutip  dari  Septiawan  menilai  bahwa  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  terdiri  atas  bukti  kepemilikan  hak terhadap nama pemegang hak. Lalu, apabila hak itu mengalami peralihan, kepemilikan atas tanah dapat dibuktikan dengan “riwayat kepemilikannya dengan bukti hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak terakhir
25 Ibid ., hlm. 13.
26 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
pada  waktu  dilakukan  pembukuan  hak”. 27 Dengan  demikian,  bukti kepemilikan hak atas tanah pada dasarnya merujuk pada bukti tertulis yang memuat  nama  pemegang  hak  dan  kemudian  setiap  riwayat  peralihannya berturut-turut  sampai  pemegang  hak  terakhir  sebagaimana  dibukukan dalam pendaftaran tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak. Dalam kasus, penguasaan tanah dilakukan oleh Para Tergugat sebagai petani yang menguasai, mengelola dan menggarap tanah sengketa secara turun temurun dan  terus  menerus  layak  dan  patut  serta  sah  secara  hukum  ditetapkan sebagai  pemilik  atas  tanah  sengketa  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Namun, satu hal yang perlu dipertimbangkan apabila sekiranya gugatan ini dapat diterima ialah mengenai  legitimasi  dari  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  tersebut, terlepas  dari  sahnya  proses  peralihan  tersebut  di  mata  hukum.  Terlebih, persoalan  dalam  sengketa  ini  belum  membahas  mengenai  fakta  bahwa tanah  kerajaan  dan  tanah  eks  kerajaan  banyak  yang  merupakan  tanah pribadi raja bukan tanah kerajaan. Tanah-tanah pribadi milik Raja diakui oleh  UUPA  untuk  dapat  dikonversi  menjadi  salah  satu  hak  atas  tanah menurut UUPA. UUD NKRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil secara sewenang- wenang. 28
Kedua, perlu bagi siapa pun yang akan menguasai dan/atau mendaftarkan tanah eks-kerajaan untuk ekstra teliti dalam menelusuri asal usul riwayat tanah.  Selain  itu,  perlu  juga  agar  Kantor  Pertanahan  setempat  untuk menyeleksi  lebih  mendalam  permohonan  pendaftaran  tanah,  khususnya mengenai objek pendaftaran tanah
eks-kerajaan
dengan
27 Rakhmat  Septiawan,  "Karakter  Hukum  Surat  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  sebagai  Dasar Pendaftaran  Tanah  menurut  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1756/15.  I/IV/2016,"  Tesis  Magister  Kenotariatan,  Universitas  Sriwijaya,  2019, hlm. 23.
28 Iga Gangga Santi Dewi, "Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan  Sosial  (Studi  Kasus  Tanah  Eks  Kerajaan  Di  Bali)," BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan 5, no. 2 (2019): hlm. 206.
mempertimbangkan  asal  usul  atau  sejarah  riwayat  tanah.  Hal  ini  dapat berdampak  pada  adanya  kekurangtelitian  sehingga  tujuan  pendaftaran tanah,  yakni  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  tidak  terlaksana sebagaimana  mestinya.  Dengan  demikian,  peralihan  hak  atas  tanah  eks- kerajaan  oleh  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  tanah  tidak  hanya bertumpu pada keabsahan peralihan tersebut dari kacamata hukum, tetapi juga bersandar pada legitimasi adanya peralihan itu sendiri di awal yang terkait  budaya  hukum  selaku  salah  satu  komponen  untuk  memahami bekerjanya  sistem  hukum  sebagai  suatu  proses  dimana  budaya  hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan  tingkah  laku  hukum  seluruh  masyarakat,  dalam  hal  ini  terkait kepemilikan tanah eks-kerajaan.

## IV. PENUTUP
Terhadap hal di atas, dapat ditarik dua simpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pertama, dalam kasus, penguasaan tanah dilakukan oleh Para  Tergugat  sebagai  petani  yang  menguasai,  mengelola  dan  menggarap tanah sengketa secara turun temurun dan terus menerus layak dan patut serta sah secara hukum ditetapkan sebagai pemilik atas tanah sengketa oleh Badan Pertanahan  Nasional  dengan  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  tanah. Namun, satu hal yang perlu dipertimbangkan apabila sekiranya gugatan ini dapat diterima ialah mengenai legitimasi dari peralihan hak atas tanah eks- kerajaan  tersebut,  terlepas  dari  sahnya  proses  peralihan  tersebut  di  mata hukum.
Kedua,  peralihan  hak  atas  tanah  eks-kerajaan  oleh  pihak  lain  tanpa sepengetahuan  pemilik  tanah  tidak  hanya  bertumpu  pada  keabsahan peralihan  tersebut  dari  kacamata  hukum,  tetapi  juga  bersandar  pada legitimasi adanya peralihan itu sendiri di awal yang terkait budaya hukum selaku  salah  satu  komponen  untuk  memahami  bekerjanya  sistem  hukum. Pada  kasus  ini,  penting  untuk  mempertimbangkan  realitas  yang  terjadi  di lapangan, di mana dalam pensertipikatan tanah eks kerajaan, terdapat pihak
kerajaan  yang  melampirkan  surat  pelepasan  hak  atas  tanah  dari  pihak  eks kerajaan dan ada yang tidak menggunakan surat tersebut. Hal ini merupakan imbas  dari  pengaturan  prosedur  penghapusan  dan  ganti  rugi  yang  akan diterima eks kerajaan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Diktum IV huruf A dan B UUPA, yang justru menjadi pemicu  penelitian  di  masa  depan  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hartanto, J. Andy. Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar  Hak  atas  Tanahnya. Surabaya:  Penerbit  LaksBang  Justitia Surabaya, 2014.
Santoso,  Urip. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah .  Jakarta:  Penerbit Kencana, 2010.

## Jurnal
Dewi,  Iga  Gangga  Santi.  "Rekonstruksi  Kebijakan  Tanah  Eks  Kerajaan  Di Indonesia  Berbasis  Nilai  Keadilan  Sosial  (Studi  Kasus  Tanah  Eks Kerajaan Di Bali)." BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 5, no. 2 (2019): 195-207.
Sudaryatmi,  Sri,  dan  Syafira Citra  Delina  Triyono.  "Kedudukan  Tanah  Keraton Kasepuhan  Cirebon  Setelah  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (Studi Kasus Sengketa Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon)." Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016). Sumaya,  Pupu  Sriwulan.  "Indonesian  Agrarian  Reform  on  Swapraja  Land Meaning  Assignment  Based  on  Justice  in  Cirebon  City." First International  Conference  On  Islamic  Development  Studies 2019, (2019).
Yu, Du. "Customary Law in The Practice of Criminal Law: A Real and Powerful Role." Peking University Law Journal 1, no. 1 (2013).

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Septiawan,  Rakhmat.  "Karakter  Hukum  Surat  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah sebagai  Dasar  Pendaftaran  Tanah  menurut  Surat  Edaran  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15. I/IV/2016." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek  voor Indonesie) . Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 (KUH Perdata). 30 April 1847
._______. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang Penegasan Konversi dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak  Indonesia  atas  Tanah .  Peraturan
Nomor 2 Tahun 1962.
_______. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . PerkaBPN Nomor
3 Tahun 1997.
_______. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah . PerkaBPN Nomor 8 Tahun 2012. _______. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah .  PerkaBPN  Nomor  7  Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722. _______. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah .  Permen  Agraria  Nomor  16 Tahun 2021. BN Tahun 2021 Nomor 953.
_______. Peraturan  Pemerintah  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah .  PP  Nomor  18  Tahun 2021. LN Tahun 2021 Nomor 28. TLN Nomor 6630.
_______. Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian  Ganti  Kerugian .  PP  Nomor  224  Tahun  1961.  LN  Tahun 1961 Nomor 280, TLN Nomor 2322.
_______. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah . PP Nomor 10 Tahun 1961. LN Tahun 1961 Nomor 28, TLN Nomor 2171.
_______. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah . PP Nomor 24 Tahun 1997. LN Tahun 1997 Nomor 59.
_______. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . UUD NRI 1945.
_______. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . UU Nomor 5 Tahun 1960. LN Tahun 1960 Nomor 104. TLN Nomor 2043.
_______. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah . UU Nomor 4 Tahun 1996. LN Tahun 1996.

## Keputusan Tata Usaha Negara
Indonesia. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Penegasan  Konversi Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak  Indonesia  atas  Tanah .  Keputusan  No.
SK.26/DDA/1970. 14 Mei 1970.

## Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Rote Ndao. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.RNO.