## Volume 5 No. 1, Juli  2021
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia
Febri Jaya
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Email: febri.jaya@uib.edu

## Abstract
The internet brings a new color to the world economy, this is more popular with the term digital economy or digital economy or other terms that are better known by the Indonesian people, namely online trading. Online trading is a phenomenon that is very much discussed and carried out in Indonesia today. This is proof  that  the  Indonesian  people  are  starting  to  know  and  enjoy  the  conveniences  of  doing  digital transactions, but  on the other hand, given the lack of  regulations regarding electronic transactions, the rights and obligations of business actors and consumers are legally uncertain. Notary in Indonesia, based on statutory regulations, its main task is to make authentic deeds that can provide perfect proof, therefore the author examines whether the role of the Notary in transactions, especially buying and selling via the internet in Indonesia is important to be held in order to achieve legal certainty and protection to sellers and buyers.
Keywords: electronic transaction; buying and selling; Notary.

## Abstrak
Internet  membawa  warna  baru  pada  perekonomian  dunia  hal  ini  lebih  populer  dengan  istilah  digital economic  atau  ekonomi  digital  atau  istilah  lain  yang  lebih  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  yaitu perdagangan  online.  Perdagangan  Online  menjadi  fenomena  yang  sangat  ramai  diperbincangkan  dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati  kemudahan-kemudahan  dalam  ber-transaksi  secara  digital,  lainnya,  namun  disisi  lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan  konsumen  menjadi  kurang  pasti  secara  hukum.  Notaris  di  Indonesia  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  tugas  utamanya  ialah  membuat  akta  otentik  yang  dapat  memberikan  kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu Penulis meneliti apakah peran Notaris dalam transaksi, khususnya jual  beli  melalui  internet  di  Indonesia  penting  untuk  diadakan  guna  mencapai  kepastian  dan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli.
Kata Kunci: transaksi elektronik; jual beli; Notaris.

## A. PENDAHULUAN
Internet  membawa  warna  baru  pada  perekonomian  dunia  hal  ini  lebih  populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh  masyarakat  Indonesia  yaitu  perdagangan  online.  “Pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi  telah  mendorong  aktivitas  dalam  dunia  perindustrian  dan
perdagangan  menjadi  sangat  berkembang,  baik  dalam  lingkup  internasional  maupun nasional”. 1 Kondisi  tersebut  didukung  dengan  membanjirnya  variasi  produk  barang dan/atau    jasa  yang    meramaikan    pasar    perdagangan    untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  manusia  yang  terus  bertambah.  “Serta  dengan  perkembangan  dunia  teknologi informasi  dan  telekomunikasi  yang  menjadi  sarana  perluasan  transaksi  bisnis  yang semakin hari semakin maju sebagai virtual market yang dipakai untuk transaksi jual beli secara online. 2
Dalam  perdagangan  digital  beberapa  langkah  konvensional  dalam  jual  beli ditiadakan,  contohnya,  penjual  dan  pembeli  bertatap  muka,  tawar  menawar  secara langsung, melihat kondisi benda yang diperjual belikan secara real dan lainnya. Namun pada  sisi  lain  dalam  perdagangan  digital  konsumen  bebas  membandingkan  harga, kualitas dan informasi lainnya tanpa dibatasi oleh jarak antara wilayah.
Perdagangan  Online  menjadi  fenomena  yang  sangat  ramai  diperbincangkan  dan dilakukan  di  Indonesia  saat  ini.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  masyarakat  Indonesia mulai  mengetahui  dan  menikmati  kemudahan-kemudahan  dalam  ber-transaksi  secara digital. Bahkan beberapa benda yang dijual bisa dibeli secara kredit, hal ini dapat kita lihat  pada  situs-situs  jual  beli  online  Indonesia  yaitu  Bukalapak,  Tokopedia,  Bhinneka, Gojek  dan  lainnya.  Namun  disisi  lainnya  mengingat  masi  kurangnya  pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang  pasti  secara  hukum  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui  internet mengingat terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan baik itu di pihak pelaku usaha, konsumen atau pihak ketiga. 3
Dalam hal ini Penulis menganalisa bahwa dimasa yang akan datang perdagangan online akan semakin berkembang khususnya di Indonesia. Apabila pada saat ini benda ataupun  jasa  yang  ditawarkan  tidak  dalam  nominal  yang  terlalu  besar  namun  jika melihat  antusiasme  masyarakat  serta  kemudahan-kemudahan  yang  ada  pada
1 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm.33.
2 Ahmad,  M  Ramli,  Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2004, hlm.1.
3 Ibid. hlm 1.
perdagangan online memberi gambaran bahwa dimasa yang akan datang jumlah yang diperdagangkan baik itu secara kuantitas atau harga akan semakin besar. Berdasarkan kurangnya  perlindungan  hukum  dalam  perdagangan  online  saat  ini,  perlu  kiranya untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih, terumata untuk pengusaha dan konsumen yang melakan perdagangan online, yang mana perlindungan hukum tersebut tidak hanya menutupi kekurangan perdagangan online untuk saat ini namun juga untuk menutupi kekurangan yang akan timbul dari perkembangan perdagangan  online yang akan datang.
Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah  membuat  akta  otentik  serta  melegalisasikan  akta-akta  dibawah  tangan  dengan menggunakan  cara  konvensional  dalam  melakukan  tugas-tugasnya.  Sebagai  contoh para pihak yang ingin mengadakan perjanjian kredit meminta notaris untuk membuat akta  otentik  untuk  perjanjian  tersebut  serta  saat  para  pihak  menandatangani  akta tersebut  haruslah  dihadapan  notaris  sehingga  akibatnya  ialah  adanya  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  yang  kekuatannya  dihadapan  pengadilan  sudah  tidak perlu dipertanyakan lagi apabila dikemudian hari salah satu pihak wanprestasi, maka pihak  yang  dirugikan  bisa  langsung  menggugat  atau  bahkan  memohon  eksekusi  ke pengadilan  atas  hal-hal  yang  seharusnya  menjadi  haknya  dalam  perjanjian  kredit tersebut.
Melihat  kekuatan  pembuktian  yang  ada  pada  akta  otentik  yang  dibuat  oleh Notaris,  Penulis  menilai  hal  tersebut  perlu  diteliti  apakah  pada  perdagangan  online diperlukan  peran  Notaris,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  dalam  hal  ini diprediksi  kuantitas  yang  diperdagangkan  akan  semakin  besar  baik  secara  kuantitas maupun harga. Juga perlunya memberikan kepastian hukum dalam perdagangan online untuk  mencegah  menumpuknya  kasus  yang  harus  ditangani  oleh  pengadilan  di Indonesia mengingat proses peradilan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk mengetahui  peraturan  hukum  mengenai  jual  beli  sebelum  dikenal  jual  beli  melalui
internet di Indonesia dan urgensi pengaturan peranan notaris dalam transaksi jual beli melalui internet di Indonesia

## Metode Penelitian
Ilmu hukum memiliki karakter khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. 4 Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan kemasyarakatan yang konkret maupun  potensial. 5 Menurut  Sudikno  Mertokusumo, 6 dalam  pembentukan  hukum adalah  merupakan  proses  konkretisasi  dan  individualisasi  peraturan  hukum  yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret. 7
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan  data  diperoleh  melalui  bahan  kepustakaan 8 .  Langkah  pertama  yang dilakukan  penelitian  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu  mencakup dokumen  perundang-undangan,  dokumen  resmi,  buku-buku,  yurisprudensi  yang berkaitan  dengan  analisa  hukum  perdata  khususnya  terhadap  asas  dan  peraturan mengenai  Analisis  Kasus  Cybersquatting  Terkait  Hukum  Merek  Di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta case approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi  dokumen (library Research), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.
Adapun  Penelitian  hukum  secara  normatif  atau  penelitian  hukum  secara kepustakaan 9 merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bahan-bahan  pustaka  lainnya  yang  lazimnya dinamakan  data  sekunder,  untuk  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum tertentu. 10
4 Johnny  Ibrahim.  (2003).  Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang  :  Bayumedia Publishing, hlm. 12.
5 Ibid. hlm. 293.
6 Sudikono Mertokusumo. (1991).  Mengenal Hukum (Suatu Pengatar). Yogyakarta : Liberty, hlm. 136. 7 Ibid.
8 Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23-24.
10 Ibid. hlm. 14.
Suatu  aturan  hukum  yang  berlaku  perlu  untuk  dikaji  secara  berkelanjutan  agar peraturan  atau  hukum  positif  yang  sifatnya  cenderung  statis  atau  tetap  dapat diterapkan  secara  efektif  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  dinamis,  serta apakah  terdapat  kekosongan  hukum  dalam  kegiatan  sehari-hari  yang  dilakukan  oleh masyarakat  pada  saat  ini,  untuk  itu  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum empiris  agar  dapat  melihat  apakah  perlu  ada  peran  Notaris  dalam  transaksi  jual  beli melalui internet di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Mengenai  Jual  Beli  Sebelum  Dikenal  Jual  Beli  Melalui Internet di Indonesia
Perjanjian  jual  beli  diatur  dalam  Pasal  1457  KUH  Perdata  yang  menentukan  jual beli  adalah  suatu  persetujuan  yang  mengikat  penjual  berjanji  menyerahkan  sesuatu barang/benda  (zaak)  dan  pihak  lain  yang  bertindak  sebagai  pembeli  mengikat  diri berjanji untuk membayar harga.
Wirjono  mengatakan  bahwa  jual  beli  adalah  persetujuan  dimana  suatu  pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib untuk membayar harga yang telah dimufakati atau disepakati diantara mereka berdua. 11
Selanjutnya  Salim menegaskan yaitu  perjanjian jual  beli adalah  suaatu perjanjian yang  dibuat  antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli.  Pembeli  kepada  penjual  dan berhak  untuk  menerima  sejumlah  harga  dan  pembeli  pula  berkewajiban  untuk membayar harga yang disepakati dan berhak menerima objek tersebut. 12
Sifat  konsensual  dari  perjanjian  jual  beli  ditegaskan  dalam  pasal  1458  KUH Perdata  yang  berbunyi  “jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak seketika setelah mereka (kedua belah pihak) mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. 13
11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung : Sumur, 1991, hlm.17.
12 Salim. H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.
13 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2.
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual bel, maka jual beli tetap tidak terjadi karena  tidak  terjadi  kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi,  jika  para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjuan jual beli dan para pihak tidak mempersoalkan  hal  lainnya,  klausul-klausul  yang  dianggap  berlaku  dalam  perjanjian merupakan  ketentuan-ketentuan  tentang  jual  beli  yang  ada  dalam  perundang- undangan atau biasa disebut unsur naturalia. 14
Secara  teoritis,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk dinyatakan  dalam  suatau  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan aktanya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  sepanjang  pembuatan  akta  itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Seorang  pemegang  Jabatan  Notaris  memiliki  tugas  antara  lain,  Membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetepkan oleh undang-undang.
Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking),  membuat  kopi  dari  surat  asli  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya  (legalisir), memberikan  penjelasan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta.  membuat  akta yang berhubungan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang.
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk :
1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
14 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.127.
2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4) Mengeluarkan Groosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6) Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sumpah/janji kecuali undang-undang menentukan lain;
7) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang  memuat tidak  lebih  dari  50  (lima  puluh)  Akta  dan  jika  jumlah  Akta  tidka  dapat  dimuat dalam  satu  buku,  Akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi  lebih  dari  satu  buku  dan mencatat  jumlah  Minuta  Akta,  bulan  dan  tahun  pembuatannya  pada  sampul setiap buku;
8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut aturan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat  daftar  wasiat  pada  kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12) Mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  Republik  Indonesia  dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan naama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13) Membacakan  akta  dihadapan  penghadap  dengan  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua) orang  saksi  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat
dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
14) Menerima magang calon Notaris.

## 2. Urgensi Pengaturan Peranan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet di Indonesia
Istilah    e-commerce    merupakan    suatu    terminologi  baru    yang  belum  cukup dikenal. Masih banyak  yang beranggapan bahwa e-commerce  ini  sama  dengan aktivitas  jual  beli  alat-alat  elektronik.  Onno  W.  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi menggambarkan  e-commerce  sebagai  suatau  cakupan  yang  luas  mengenai  teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai  sarana  mekanisme  transaksi.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  cara seperti melali e-mail atau bisa melalui situs World Wide Web (www), bahkan yang terbaru dan  cukup  familiar  yaitu  melalu  situs  jejaring  social  seperti  Facebook,  Twitter  maupun fasilitas dalam Blackberry. 15
David  Baum,  dikutip  Onno  W.  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi,  menyatakan  E- Commerce  merupakan  satu  set  dinamis  teknologi,  aplikasi  dan  proses  bisnis  yang menghubungkan  perusahaan,  konsumen  dan  komunitas  tertentu  melalui  transaksi elektronik  dan  perdagangan  barang,  jasa  dan  informasi  yang  dilakukan  secara elektronik. 16
Transaksi perjanjuan jual-beli e-commerce telah menjaid bisnis yang diminati pada saat  sekarang,  mulai  dari  usaha  pribadi,  komunitas  atau  golongan,  bahkan  dalam bentuk  perusahaan  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  persekutuan.  Apabila diperhatikan  secara  seksama  dari  berbagai  definisi  E-Commerce  diatas  terdapat kesamaan  arti  definisi  tersebut.  Kesamaan  memperlihatkan  bahwa  e-commerce mempunyai karakteristik-karakteristik, seperti :
15 Onno.  W.  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi,  Menganal  E-Commerce,  Jakarta  :  Elex  Media Komputindo, 2001, hlm.1-2
16 Ibid, hlm.2.
1) Adanya  transaksi  antar  dua  belah  pihak  melalui  kesepakatan  yang  telah disepakati;
2) Adanya pertukaran baik itu barang, jasa atau informasi; dan
3) Media  yang  digunakan  adalah  internet,  baik  melalui  web  maupun  jejaring social lainnya.
Dari  karakteristik  tersebut  terlihat  jelas  bahwa,  dasarnya  e-commerce  merupakan dampak  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  dan  secara signifikan  mengubah  cara  manusia  melakukan  interaksi  dengan  lingkungannya,  yang dalam  hal  ini  terkait  dengan  mekanisme  dagang.  Dalam  transaksi  jual  beli  secara elektronik (e-commerce), maka pihak-pihak yang terkait antara lain :
1) Penjual atau merchant atau pengsusahayang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku;
2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang- undang,  yang  menerima  penawaran  dari  penjual  atau  pelaku  usaha  dan berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  produk  yang  ditawarkan oleh penjual pelaku usaha / merchant;
3) Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana  dari  pembeli  atau  konsumen  kepada penjual  atau  pelaku  usaha/merchant,  karena  pada  transaksi  jual  beli  secara elektronik,  penjual  dan  pembeli  tidak  berhadapan  langsung,  sebab  mereka berada  pada  lokasi  yang  berbeda  sehingga  pembayaran  dapat  dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
Provider  sebagai  penyedia  jasa  internet,  mempunyai  kewajiban  untuk menyediayakan  layanan  internet  24  jam  kepada  konsumen,  dalam  kontrak  jual  beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan provider terdapat perjanjian kerjasama dalam  bentuk  jasa  seperti  membuat  situs  tertentu  yang  bersifat  khusus  bagi  pelaku usaha. 17
Pada pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer  dan/atau  media  elektronik
17 Makarim Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : Gravindo Persada, 2003, hlm.77.
lainnya”. 18 Penyelenggaraan  Transaksi  Ekeltronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup umum  ataupun  privat.  Kondisi  ini  pun  harus  didukung  oleh  adanya  itikad  baik  dari para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi tersebut. “Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 UU ITE”.
Pasal  19  UU  ITE  juga  secara  jelas  mengatur  bahwa  para  pihak  yang  melakukan transaksi  elektronik  harus  menggunakan  sistem  elektronik  yang  disepakati  oleh  para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan . Perlu diperhatikan dalam sebuah transaksi elektronik.
Transaksi  terjadi  pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim  oleh  pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi terjadi pada saat kesepakatan antar para pihak, hal ini dapat berupa pengecekan data, identitas, nomor identifikasi  pribadi  atau  sandi  (password).  “  Persetujuan  atas  penawaran  transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik”. 19
Adapun  Proses/transaksi  jual  beli  melalui  internet  berbeda  dengan  transaksi jual/beli  biasa/konvensional  dalam  hal  pelaku  usaha  dan  konsumen  bisa  bertatap muka  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Transaksi  lewat  internet  terjadi  dimana penjual  dan  pembeli  tidak  saling  bertatap  muka  hanya  dengan  menggunakan  digital signature  atau  instrumen-instrumen  elektronik  lain  sebagai  alat  dalam  transaksi perdagangan.
Biasanya  para  pihak  yang  bertransaksi  lewat  internet  adalah  pihak  pengusaha yang  professional  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen.  Transaksi  lewat  internet dilakukan  karena  jarak  antara  kedua  belah  pihak  jauh  dan  transaksi  yang  dilakukan cukup  rumit  dan  memakan  biaya  yang  cukup  besar  kalau  dilakukan  secara  bertatap muka.
Transaksi  jual  beli  melalui  internet  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan mekanisme  jual  beli  secara  konvensional.  Yang  berbeda  adalah  sistem  /alat  yang digunakan,  yang  satu  dilakukan  secara  online  dan  yang  satunya  dilakukan  secara
18 Ibid, hlm.5.
19 Ibid, hlm.6.
manual  (offline).  Ada  pendapat  dari  Janus  Sibalok,  ‘transaksi  jual  beli  ini  dapat  pula dibedakan  dalam  3  (tiga)  tahapan,  yaitu  tahap  pra  transaksi,  tahap  transaksi  (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi”. 20
Transaksi  melalui  chatting  atau  video  conference  adalah  seseorang  dalam menawarkan sesuatu dengan dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telefon, chatting dilakukan melalui tulisan, sedangkan video conference dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain  yang  melakukan  penawaran  dengan  menggunakan  alat  ini.  Transaksi  dengan menggunakan  e-mail  dapat  dilakukan  dengan  mudah.  Kedua  belah  pihak  harus memiliki  e-mail address. Sebelum melakukan transaksi pembeli sudah harus mengetaui dahulu e-mail yang akan dituju, jenis barang, cara dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menuliskan nama produk, jumlah produk alamat pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan. Pembeli selanjutnya akan menerima konfirmasi dari penjual mengenai order barang yang terlah dipesan atau diinginkannya. 21
Suatu  perjanjian  sah  apabila  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  yang  termuat dalam  pasal  1320  KUH  Perdata,  Menurut  ketntuan  ini  sahnya  perjanjuan  harus memenuhi  4  (empat)  syarat,  yaitu  :  (a)  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang mengikatkan  dirinya;  (b)  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  (c)  Suatu  hal tertentu; (d) Suatu sebab yang halal atau tidak melanggar ketentuan yang ada.
Eddy  Damian  menjelaskan  akibat  dari  syarat  pertama  yang  mengatur  tentang kesepakatan,  disyaratkan  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  harus mempunyai  kebebasan  kehendak  untuk  mengadakan  perjanjian.  Ketentuan  ini  jelas menunjukkan  bahwa  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tidak  boleh  mendapat tekanan, paksaan, kekhilafan, dalam bentuk apapun yang mungkin saja menyebabkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. 24
Pasal  1338  Kitab  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  :  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagau  undang-undang,  berarti  kekuatan  suatu  perjanjian
20 Janus Sibalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.69. 21 Tim Litbang Wahana Komputer, Apa dan Bagaimana E-Commerce, cetakan pertama, Yogyakarta : Andi, 2001, hlm.63.
yang  dibuat  secara  sah  sama  dengan  undang-undang.  “  Intinya  adalah  persesuaian kehendak  diantara  para  pihak  yang  membentuk  hubungan  kontraktual.  Sejak  itu, perjanjian (online) mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 22
Perjanjian online terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antar  pengirim  dengan  penerima  pesan  elektronik.  Untuk  memastikan  bahwa  pesan elektronik  yang  dikirim  oleh  pengirim  diterima  oleh  penerima,  penerima  harus merespon  dengan  mengirimkan  pesan  balasan  kepada  pengirim  untuk  memberitahu kan  bahwa  penerima  sudah  menerima  pesan  elektronik.  Pemberitahuan  ini  penting karena, tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima.
Waktu  pengiriman  pesan  elektronik  adalah  bahwa  pada  saat  pesan  ekeltronik masuk kedalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan control dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk kedalam sistem informasi penerima. Transaksi jual beli melalui internet yang  sudah  dibuat  antara  pelaku  dan  penjual  masih  harus  direalisasikan  dengan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak itulah yang dinamakan prestasi.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  mengenai  proses  transaksi  elektronik, khususnya  jual  beli  melalui  internet,  maka  dapat  dipahami  bahwa  masih  terdapat beberapa  kekurangan  terkait  kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam  praktik transaksi jual beli melalui internet. Transaksi elektronik akan merekam histori transaksi mulai dari tahap pra transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi, namun sejauh mana kekuatan pembuktian dari data-data tersebut jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  oleh  karena  itu  tidak    perlu  dipertanyakan  kebenaran  isinya  dihadapan pengadilan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kewenangan dari Notaris yang dapat membuat akta otentik sampai dengan saat ini hanya dapat dibuat secara konvensional,
yaitu  para  pihak  berhadapan  secara  langsung  dihadapan  Notaris  dimana  Notaris membacakan  isi  akta  dan  kemudian  akta  otentik  di  tandatangani  oleh  kedua  belah pihak,  sak-saksi  dan  Notaris  sendiri.  Belum  ada  pengaturan  yang  mengatur  bahwa Notaris  dapat  membuat  akta  otentik  secara  online  dan  fasilitas  untuk  membuat  akta secara online juga belum ada sampai dengan saat ni.
Tidak  sedikit  praktisi  hukum  di  Indonesia  memberikan  gagasannya  terkait adanya  kewenangan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  Notaris  dalam  transaksi elektronik,  namun  jika  ingin  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  ada  banyak  yang  harus dikerjakan  oleh  Pemerintah  dan  Legislatif  mulai  dari  perubahan  UU  Jabatan  Notaris, menyiapkan  peraturan  pelaksanaan  terkait  akta  otentik  yang  dibuat  secara  online, mempersiapkan sistem dan data base untuk akta otentik yang dibuat secara online dan masih  ada  permasalahan  dimana  Notaris  memiliki  kewenangan  membuat  akta  hanya sebatas di area kerjanya saja yakni 1 (satu) provinsi.
Sebagaimana  kita  ketahui  transaksi  elektronik  banyak  yang  dilakukan  dengan lintas  provinsi  dan  tentu  saja  kewenangan  yang  ada  pada  Notaris  saat  ini  tidak  bisa mengakomodir gagasan dapat dibuatnya akta otentik secara online. Jika melihat kondisi transaksi online saat ini maka dapat di katakan peran Notaris belumlah terlalu penting, namun  mengingat  teknologi  sangat  berkembang  secara  pesat  dan  mengubah  cara masyarakat  bertransaksi,  sangat  dimungkinkan  suatu  saat  peran  Notaris  dalam transaksi  jual  beli  elektronik  diperlukan,  bisa  dalam  bentuk  dibuatnya  akta  otentik online atau kewenangan lainnya seperti waarmerking online atau konsultasi online.

## C. PENUTUP
Sampai  dengan  saat  ini  peran  Notaris  dalam  transaksi  jual  beli  online  belumlah terlalu  dibutuhkan,  hal  ini  mengingat  adanya  batasan  wilayah  kerja  Notaris  dan kewenangannya yang masih harus dijalankan dengan cara bertatap muka, namun hal seiring  perkembangan  teknologi  sangat  memungkinkan  kedepannya  peran  Notaris dibutuhkan,  misalnya  seperti  pembuatan  akta  otenik  online  atau  diberikannya kewenangan  baru  kepada  notaris  untuk  mendaftarkan  suatu  transaksi  online  dalam
buku  catatannya  seperti  selayaknya  waarmerking  dan  lainnya  yang  bisa  memberikan kepastian hukum baik kepada penjual maupun kepada pembeli

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Ahmad  M.  Ramli.  (2000).  Hak  atas  Kepemliikan  Intelektual:  Teori  Dasar  Perlindungan

## Rahasia Dagang. Bandung : Mandar Maju
Ahmadi  Miru.  (2007).  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak.  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber  Law  dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia, Bandung;
Refika Aditama.
Edmon Makarim. (2003). Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta : Gravindo Persada.
Janus Sibalok. (2010). Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Johnny Ibrahim. (2003). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing.
O.C.  Kaligis.  (2012).  Penerapan  Undang  –  undang  Nomor  11  tahun  2008Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya. Jakarta : Yarsif Watampone.
Onno  W.  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi  (2001).  Mengenal  E-Commerce,  Jakarta  :  Elex Media Komputindo. 2001.
Richardus  Eko  Indrajit.  (2001).  E-Commerce  :  Kiat  dan  Strategi  Bisnis  Di  Dunia  Maya.
Jakarta : Elex Media Komputindo.
Salim  H.S.  (2003).  Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta : RajaGrafindo Persada.Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
Sudikono  Mertokusumo.  (1991).    Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengatar).  Yogyakarta  : Liberty.
Tim  Litbang  Wahana  Komputer.  (1991).  Apa  dan  Bagaimana  E-Commerce,  Cetakan pertama. Yogyakarta : Andi.
Wirjono  Prodjodikoro,  (1991)  Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  tertentu,
Bandun : Refika Aditama.
Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.