Vol. 28, No. 1, 2021 DOI: https://doi.org/ 10.36667/tajdid.v28i1.550

## Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an

## Kamil
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas email: insankamilzz23@gmail.com

## Suriadi
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas email: suriadisambas@gmail.com
Received: March 22, 2021  Accepted: June 12, 2021

## Abstract
The  issue  of  the  status  of  women  in  Islamic  studies  is  still interesting  and  inexhaustible  and  invites  polemics. Historical facts prove that women were placed in an inferior position almost throughout Muslim history while men were in  a  superior  position.  It‟s  happening  because  of  the interpretation  of  the  Qur'an  carried  out  by  classical commentators  who  tend  to  be  influenced  by  deeply entrenched patriarchal culture. In the view of a society that adheres to patriarchy, the view of subordinating women  to male  superiority  is  influenced  by  religious  doctrine  but  if you look at the doctrine of Islam itself, it turns out that the idea of egalitarianism is highly upheld. Basically, the Qur'an provides an obvious justification for  the equality of women with  men  but  at  the  level  of  reality,  it  turns  out  that egalitarian  ideas  in  the  Qur'an  often  clash  with  public responses that tend to be biased.

## Abstrak
Masalah  seputar  status  wanita  dalam  studi  Islam  sampai sekarang  masih  tetap  menjadi  isu  yang  menarik  dan  tak habis-habisnya  serta  mengundang  polemik.  Fakta  sejarah membuktikan  bahwa  hampir  sepanjang  sejarah  Muslim
kaum  wanita  ditempatkan  pada  posisi  inferior  sementara laki-laki berada pada posisi superior. Hal itu terjadi karena penafsiran Al-Qur‟an yang dilakukan oleh mufassir-mufassir klasik  yang  cenderung  terpengaruh  oleh  budaya  patriarki yang sudah berurat berakar. Dalam pandangan masyarakat yang  menganut  patriakhi,  pandangan  mensubordinatkan perempuan dibawah superioritas laki-laki dipengaruhi oleh doktrin  keagamaan,  tetapi  kalau  dilihat  doktrin  Islam sendiri, ternyata ide egalitarianisme sangat dijunjung tinggi. Pada dasarnya al-Qur‟an memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran perempuan dengan laki-laki, tetapi dalam tataran realitas ternyata ide-ide egalitarian dalam al- Qur‟an sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias.
Keywords: Women, Islam, Quran

## Pendahuluan
Al-Qur'an  merupakan  wahyu  ilahi  yang  diturunkan sebagai  petunjuk  dan  penuntun  bagi  umat  manusia  sepanjang zaman.  Al-Qur‟an  juga  melawan  segala  bentuk  ketidakadilan, seperti  ekploitasi  ekonomi,  penindasan  politik,  dominasi budaya, dominasi gender, dan segala corak disequilibirium dan apartheit. 1 Sebagaimana  yang  diungkapkan  Fazlurrahman dalam bukunya Islam, bahwa semangat dasar Al-Qur‟an adalah semangat moral yang menumbuhkan ide-ide keadilan sosial dan konomi. 2
Memang  ada  beberapa  daripada  ayat  Al-Qur‟an  yang secara  tekstual  mendiskreditkan  kaum  wanita,  seperti  masalah poligami,  waris  dan  kepemimpinan.  Namun,  apa  yang  salah dengan  ayat-ayat  tersebut?  Sebenarnya  tidak  ada  yang  salah, pokok  permasalahan  yang  sebenarnya  adalah  dalam  hal
1 Khoiruddin Nasution, Fazlurrahman tentang Wanita (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), hal.1
2 Selanjutnya  baca:  Fazlurrahman, Islam  (terj.) (Bandung:  Penerbit  Pustaka, 1997), hal 12
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
55
penafsirannya.  Karena  pada  dasarnya  Al-Qur‟an  mengajarkan kesetaraan gender. Hal itu sangat jelas sekali disebutkan dalam salah  satu  ayat  Al-Qur‟an,  bahwasanya  ukuran  kemuliaan seseorang  di  sisi  Allah  adalah  dari  segi  takwanya,  bukan  jenis kelamin. Oleh sebab itu wanita berhak mendapatkan perlakuan yang  sama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  demikian  juga dalam  wilayah  politik,  seperti  kepemimpinan  misalnya.  Dalam tulisan  ini  tidak  bermaksud  mendobrak  pendapat  umum  yang mengharamkan kepemimpinan wanita, akan tetapi makalah ini dimaksudkan  untuk  memperluas  wawasan  dan  menambah pembendaharaan studi Al-Qur‟an.
Pada  bagian  pertama,  penulis  mencoba  untuk mengumpulkan  pendapat  dan  diskusi  feminis  mengenai kegiatan  politik  perempuan,  disertai  dengan  pendapat  ulama mengenainya.  Fokus  pada  bagian  tersebut  adalah  mengenai partisipasi  politik  perempuan.  Bagian  berikutnya  akan  berisi figur-figur  perempuan  yang  mewarnai  politik,  baik  sebagai partisipan  ataupun  sebagai  pemimpin.  Juga  penulis mencantumkan pendapat-pendapat miring mengenai kepemimpinana  mereka.  Kemudian,  penulis  menjadikan  ayat al-Nis ā :34  sebagai  studi  ayat,  lantaran  banyak  ulama menggunakan  ayat  tersebut  sebagai  argumen  penolakan kebolehan kepemimpinan perempuan.
Penulis juga menyebutkan  argumen  lainnya  yakni  hadis  yang  diriwayatkan oleh  Abi  Bakrah,  juga  kritik  mengenai  hadis  tersebut.  Pada pembahasan terakhir, penulis mencantumkan kisah Ratu Bilqis dari  Saba`  sebagai  argumen  bagi  kaum  moderat.  Barulah penulis  memberikan  kesimpulan  mengenai  kebolehan kepemimpinan publik perempuan.

## Perspektif Al-Qur’an tentang Perempuan
Dalam  sejarah  kaum  feminis,  tuntutan  pertama  mereka mengenai  peran  mereka  dalam  kegiatan  politik  adalah  hak suara  perempuan.  Athena,  tempat  kelahiran  demokrasi  pun hanya  memberikan  hak  suara  kepada  lelaki.  Dan  pada pertengahan  abad  ke-18  (awal  masa  pergerakan  feminisme), barulah  perempuan  mendapatkan  hak  suaranya.  Setelah
mendapatkan  haknya  untuk  memilih,  harapan  kaum  feminis berikutnya  ialah  partisipasi  perempuan  dalam  politik  praktis. Tentu saja pada awalnya hal ini mendapat benturan dari kaum konservatif  dan  tradisionalis.  Mereka  menganggap  bahwa perempuan  yang  „keluar  dari  rumahnya‟  adalah  tidak  lazim, tidak  Islami,  dan  tidak  berbudaya.  Perempuan  bagi  mereka hanyalah pengayom keluarga dan pendidik anak. Namun, pada perkembangannya,  mulai  banyak  ulama  dan  intelektual  yang menyebutkan argumen-argumen mengenai bolehnya perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Bahkan ulama  seperti  Imam  Khomeini  menyuruh  perempuan  untuk ikut  serta  dalam  kegiatan  sosial-politik  untuk  membangun masyarakat 3 (meski  tidak  lupa  menyebutkan  pula  bahwa  para wanita  tersebut  perlu  berbicara  terlebih  dahulu  kepada suaminya).  Bagi  Imam  Khomeini,  perempuan  memiliki perannya  sendiri  ketika  mereka  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial-politik.  Seperti membangun bangsa, berpartisipasi dalam legislatif, atau keterlibatan dalam pengawasan sosial.
Tampaknya,  suara-suara  penolakan  isu  kepemimpinan perempuan  lebih  banyak  disuarakan  dalam  nada  budaya. Nuansa  patriarkis  dalam  banyak  kebudayaan  seringkali  lebih menjadi alasan tepat mengapa mereka menolak kepemimpinan perempuan.  Bagi  penulis,  penolakan  mereka  kepada  seorang pemimpin perempuan bukanlah bersumber pada latar belakang keagamaan,  melainkan  kebudayaan.  Setelah  itu,  barulah mereka  mencari  pembenaran  dalam  kajian  keagamaan.  Pada era kontemporer sekarang ini, ketika banyak perempuan yang menjadi  kepala  daerah  atau  bahkan  kepala  negara,  penolakan kebanyakan terjadi pada masyarakat tradisional. Bahkan, ketika seorang  perempuan  tersandung  suatu  masalah  pada  masa kepemimpinannya,  banyak  yang  dengan  mudah  mengatakan bahwa sebabnya ialah gender. Ini artinya, budaya adalah faktor
3 Asyraf  Borujerdi,  “Sekilas  tentang  Peran  Sosial-Politik  Perempuan  dalam Pemerintahan  Islam”, Membela  Perempuan:  Menakar  Feminisme  dengan  Nalar Agama , ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jemala Gembala (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 130
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
57
lain  sebab  banyak  penolakan  terhadap  kepemimpinan perempuan.
Mungkin,  kita  dapat  mengemukakan  tanggung  jawab perempuan  dalam  prinsip  syura  sesuai  dengan  persoalan- persoalan syura yang bermacam-macam.
a. Wanita diperbolehkan berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi  yang  memiliki  nuansa  kefiqihan  karena  telah disepakati bersama bahwa wanita mempunyai hak berijtihad, memberikan fatwa, dan sebagainya.
b. Wanita  boleh  berpartisipasi  dalam  syura  yang  berkaitan dengan  persoalan-persoalan  ilmu  pengetahuan  yang  sangat spesifik  kalau  dianggap  bahwa  pengalaman  dan  kompetensi itu dimiliki oleh wanita tersebut.
c. Wanita boleh berpartisipasi yang berkaitan dengan masalah- masalah umum sebagai individu anggota umat. 4

## Perempuan sebagai Pemimpin dalam Sejarah
Sejarah  Islam  dan  Indonesia  mencatat  banyak perempuan  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  publik, bahkan  menjadi  pemimpin.  Seperti,  „A`isyah,  istri  Nabi  saw., Benazir  Bhutto  atau  di  Indonesia,  keempat  Sultanah  Aceh Darussalam,  Keumalahayati,  Airin  Rachmi  Diany,  walikota Tangerang  Selatan  sekarang  dan  Tri  Rismaharini,  walikota Surabaya.    Sedangkan  beberapa  ulama  masih  menyangsikan partisipasi  politik  perempuan,  „A`isyah  menjadi  figur  dan argumen  bahwa  perempuan  boleh  berpartisipasi  dalam kegiatan  politik.  Kehadirannya  sebagai  pemimpin  perang bersama  Zubayr  dan  Thalhah  seringkali  dijadikan  argumen ulama  moderat  bahwa  partisipasi  bahkan  kepemimpinan perempuan  dalam  Islam  adalah  dibolehkan.    Ketika  Sultan Iskandar  Tsani  meninggal,  terjadi  kebingungan  dalam  istana Kesultanan  Aceh  lantaran  tak  ada  tokoh  pria  yang  dianggap mumpuni  untuk  memimpin  kesultanan.  Menanggapi  hal tersebut,  Nuruddin  al-Ran ī ri,  seorang  ulama  asal  Gujarat
4 Hibbah  Rauf  „Izzat, Wanita  dan  Politik,  Pandangan  Islam, Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hal. 119
memberikan  sebuah  solusi  yang  cukup  asing.  Menunjuk  istri mendiang sultan untuk menjadi pemimpin baru mereka. Tentu saja  hal  ini  mendapat  tentangan  dari  ulama  dalam  dengan argumen-argumen yang akan kita sebutkan. 5
1. Studi Ayat al-Nis ā :34 ا َ َعَل َنوُماَّوَق  ُلاَجِّرل ْىِهِلاَوْم َ أ  ٌِْي اوُقَفْن َ أ اًَِبَو  ٍضْػَب َ َعَل ْىُهَظْػَب ُ َّللَّا  َن َّظَف اًَِة ِءاَسِّنها
ٌَُّهو ُظِػَف  ٌَُّهَزو ُشُن َنوُفاَ َ تَ  ِتِ َّ لَّلاَو ُ َّللَّا  َؼِفَح اًَِة  ِبْيَغ ْ وِل  ٌتا َظِفاَح  ٌتاَتٍِاَق  ُتاَ ِلِا َّصلاَف ُبِ ْضْاَو  ِعِجا َظًَ ْ لا  ِفِ  ٌَُّهوُرُجْهاَو
َ َّللَّا  َّنِإ الَّيِبَس  ٌَِّهْيَوَغ اوُغْتَت  َلََّف ْىُكََْػَغَأ ْنِإَف ٌَُّهو
اايرِت َل اًّيِوَغ َنَكَ
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada Allah  lagi  memelihara  diri 6 ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah telah  memelihara  (mereka) 7 .  Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya, 8 maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu, maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya. 9 Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5 M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia c. 1300, Stanford: Stanford University Press, 1994, hal. 35-36
6 Maksudnya:  Tidak  berlaku  curang  serta  memelihara  rahasia  dan  harta suaminya.
7 Maksudnya:  Allah  telah  mewajibkan  kepada  suami  untuk  mempergauli isterinya dengan baik.
8 Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
9 Maksudnya:  untuk  memberi  pelajaran  kepada  isteri  yang  dikhawatirkan pembangkangannya  haruslah  mula-mula  diberi  nasehat,  bila  nasehat  tidak bermanfaat  barulah  dipisahkan  dari  tempat  tidur  mereka,  bila  tidak bermanfaat  juga  barulah  dibolehkan  memukul  mereka  dengan  pukulan yang  tidak  meninggalkan  bekas.  Bila  cara  pertama  telah  ada  manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
59

## Pendapat para Mufassir
Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, Tafsir al- Mishb ā h menyebutkan bahwa:
Kaum  laki-laki  yakni  jenis  kelamin  laki-laki  atau  suami  itu  adalah qawwamun pemimpin dan penanggung jawab atas kaum wanita, oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  yakni  (laki-laki secara  umum  atau  suami  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka  untuk  membayar  mahar  dan  biaya  hidup  untuk  isteri  dan anak-anaknya. 10
Kata َنُُناََُّق adalah bentuk jamak dari kata qaww ā m , yang terambil dari kata q ā ma . Kata ini berkaitan dengannya. Ayat di atas  menggunakan  bentuk  jamak  yakni qaww ā m ū n sejalan dengan makna kata al-rij ā l yang berarti banyak lelaki. Di dalam kata  ini  tercakup  pengertian  kepemimpinan.  Namun,  makna yang  dikehendaki  dari  kata  ini  jauh  lebih  luas,  yakni pemeliharaan,  pembinaan  dan  pemenuhan  hak-kewajiban. Tampaknya,  para  mufasir  dan  fuqaha  klasik  lebih  cenderung mengartikan ََنوُما َّوَق sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya.  Bahkan  menganggap  “ayat  ini  menunjukkan  bahwa lelaki  berkewajiban  mengatur  dan  mendidik  perempuan,  serta menugaskannya  berada  di  rumah  dan  melarangnya  keluar. Perempuan  berkewajiban  menaati  dan  melaksanakan  perintah laki-laki  selama  itu  bukan  perintah  maksiat.” 11 Allah  swt.
menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:
Pertama , ٍضْعَب ىَلَع ْمََُضْعَب ٌَُّللا َلَّضَف اَهِب bim ā fadhdhala-ll ā hu ba’dhahum ‘al ā ba’dh / karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain , yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan.  Tetapi  keistimewaan  yang  dimiliki
10 Quraish  Shihab. Tafsir  al-Mishb ā h:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur`an . Ciputat: Lentera Hati, 2000. Hal. 402
11 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al  Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai Persoalan Umat (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 314. Lihat pula  al-Qurtubi, Tafsir  fi  Zilal  al-Qur’an, Juz  II  (Bayrut:  Dar  al-Tiras  li  al- „Arabi, 1990), h.
lelaki  lebih  menunjang  tugas  kepemimpinan  daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. 12
Bagi  Ayatullah  Jawadi  Amuli,  kelebihan  ini  bukanlah bukti  kemuliaan  atau  kelebihan  yang  patut  dibanggakan. Melainkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Maka  lelaki  diharapkan  untuk  tidak  bersikap  tidak  adil terhadap apa-apa yang dipimpinnya. 13
Kedua , ْمَِِلاَُْنَأ  ْوِن  اُُقَفْىَأ  اَهِبَو wa  bim ā anfaq ū min amw ā lihim/karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada  wanita  telah  menjadi  suatu  kelaziman  bagi  lelaki,  serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.
Di  sini  terdapat  dua  persoalan  penting  yang  berada dibawah rentetan penggunaan kata qawwam ini.
1. Kaum lelaki bertanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan material dan spiritual wanita dalam bentuk yang memuaskan  sesuai  dengan  kesenangan  dan  perasaannya sehingga dia tenang dan tenteram.
2. Kaum  lelaki  memberikan  perlindungan  dan  penjagaan terhadap anggota keluarganya dalam batas-batas kekuasaan terhadap keluarganya. 14
Bagi  Quraish  Shihab,  ayat  ini  tidaklah  mengenai kepemimpinan  lelaki  dalam  segala  hal  (termasuk  sosial  dan politik)  atas  perempuan,  melainkan  kepemimpinan  lelaki  atas perempuan  dalam  rumah  tangga.  Artinya,  menggunakan  ayat ini  sebagai  larangan  terhadap  perempuan  untuk  memimpin dalam politik tidaklah tepat. 15 Melihat konteks dan munasabah ayatnya  yakni  mengenai  hubungan  rumah  tangga,  tampaknya
12 Ibid. hal. 404.
13 Ayatullah  Jawadi  Amuli. Keindahan  dan  Keagungan  Perempuan:  Perspektif Studi  Perempuan  dalam  Kajian  Al-Qur`an,  Filsafat  dan  Irfan .  Jakarta:  Sadra Press. 2011. Hal. 362 14 Hibbah  Rauf  „Izzat, Wanita  dan  Politik,  Pandangan  Islam, Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1997, h. 159 15 Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Penerbit Mizan. 1996. Hal. 314.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
61
hal  ini  mendukung  pendapat  Quraish  Shihab.  Kemudian, dalam  bukunya  Wawasan  al-Qur`an  mengatakan  bahwa  ada ayat  lain  yang  justru  memberikan  tanda-tanda  kebolehan kepemimpinan  perempuan,  yakni  al-Taubah:71.  Melalui  teks ayatnya,  kata  “ sebahagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi sebahagian yang lain. ” berarti seorang perempuan dapat menjadi auliy ā ` bagi  lelaki.  Kemudian  ia  menyebutkan  bahwa  arti  kata auliy ā ` adalah  pemimpin,  pelindung  dan  penolong.  Meski dalam  penerjemahan  Depag  menggunakan  kata  penolong, menurut  Quraish  Shihab  menganggap  bahwa  keluasan  makna kata auliy ā ` tentu  saja  dapat  berimplikasi  pada  arti kepemimpinan. 16
Tapi bagi „Allamah Thabathaba`i, ِءاَسِّيلا ىَلَع َنُُناََُّق ُلاَجِّرلا tidaklah dikhususkan untuk suami (atau dalam konteks rumah tangga),  melainkan  memberi  hak  untuk  kepada  para  lelaki, secara  keseluruhan,  untuk  memimpin  para  perempuan  dalam segala  hal  yang  mempengaruhi  kehidupan  keduanya. 17
Alasannya  ialah,  kepemimpinan  adalah  suatu  posisi  dimana pemiliknya  harus  memiliki  intelektual  dan  logika  yang  baik, sesuatu  yang  lekat  kepada  para  lelaki.  Pendapat  „Allamah Thabathaba`i merupakan perwakilan dari pendapat ulama dan ahli  fikih  lainnya  bahwa  perempuan  tidak  boleh  menjadi pemimpin,  dan  ayat  ini  menjadi  dalil  mereka. 18 Namun tampaknya,  Thabathaba`i  tidak  memperhatikan  bahwa  Nabi menafsirkan  ayat  ini  terbatas  pada  rumah  tangga.  Ia  sendiri hanya menyebutkan dua hadis yang berkenaan dengan ayat ini. Keduanya  juga  hanya  berkaitan  dengan  rumah  tangga.  Hadis pertama  membicarakan  bahwa  ada  seorang  Arab  menanyai Imam Muhammad al-Baq ī r menceritakan bahwa tentang orang yang  berkata  kepada  istrinya,  “Urusanku  ada  padamu”. Kemudian  Imam  al-Baq ī r  menjawab,  “Bagaimana  bisa,  ketika Allah  mengatakan: Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum
16 Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, hal 315.
17 „Allamah  MH.  Thabathaba`i. Al-Miz ā n:  An  Exegesis  of  the  Qur`an ,  vol.  8. Tehran: WOFIS. 1992. Hal 210.
18 Asyraf Borujerdi. Op. cit hal 130.
wanita. ”  Hadis  kedua  mengatakan  bahwa  ada  seorang  sahabat Anshar  datang  menemui  Nabi  saw.  untuk  mengadukan  bahwa ia  telah  memukul  istrinya,  lalu  Nabi  Saw.  mengatakan  untuk meng- qishash .  Kemudian  Allah  menurunkan  ayat  tersebut,  dan keputusan  Nabi  saw.  tersebut  digugurkan.  Hadis  kedua  ini disebutkan juga dalam riwayat-riwayat lain dalam kitab Sunni. 19
Nampaknya,  kondisi  kehidupan  dan  kebutuhan kehidupan  pada  masa  „Allamah  Thabathaba`i  dan  Quraish Shihab  yang  berbeda  menyebabkan  pendapat  keduanya  yang berbeda. Pada masa dan tempat hidup „Allamah Thabathaba`i, isu  feminisme  bukan  suatu  hal  yang  sering  dibicarakan. Komunisme, kapitalisme, dan liberalisme adalah „musuh‟ Islam saat itu, sehingga kebanyakan tulisan-tulisan ulama Islam hanya membicarakan  argumentasi  melawan  ideologi  tersebut. Murtadha  Muttahari,  murid  „Allamah  Thabathaba`i  pun  tidak banyak  membicarakan  isu  feminisme  (dalam  pengertian ideologis).  Beberapa  tulisannya  mengenai  perempuan,  tidak banyak  membicarakan  partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan publik.  Hanya  Imam  Khomeini  yang  banyak  membicarakan partisipasi  politik  perempuan  melalui  khutbah-khutbahnya yang dibukukan menjadi Sahifah al-N ū r . Selain itu, budaya Iran yang  masih  kental  dengan  suasana  patriarkisnya  mungkin menyebabkan  „Allamah  Thabathaba`i  berpendapat  seperti  itu dalam kitab tafsirnya, Al-Miz ā n fi Tafs ī r al-Qur` ā n (sama dengan keadaan ulama tradisional lainnya).
Berbeda dengan keadaan Quraish Shihab ketika menulis tafsirnya, Tafsir  al-Mishb ā h .  Isu  feminisme  dan  kesetaraan gender  justru  sedang  gencar-gencarnya  dibicarakan  dan didiskusikan. Maka ia pun berusaha  untuk menggali pendapat ulama  klasik  mengenai  ayat  ini.  Ia  melihat  bahwa  kebanyakan ulama  tradisionalis  menggunakan  ayat  ini  sebagai  argumen ketidak bolehan seorang perempuan memimpin, apalagi dalam kegiatan  sosial-politik.  Namun  ia  juga  membaca  bahwa  ulama klasik  justru  mengatakan  bahwa  ayat  ini  sedang  dan  hanya membicarakan  berkaitan  rumah  tangga.  Sehingga  nampak
19 „Allamah MH. Thabathaba`I, op.cit, hal 217.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
63
baginya  ketidak  kaitan  ayat  ini  dengan  tema  yang diargumenkan.
Selain  itu,  argumen  lainnya  penentang  kepemimpinan perempuan ialah hadis dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin  mereka  seorang  perempuan. Menyangkut  hadis  di  atas, Hibbah  Rauf  Izzat  mengatakan  bahwa  sesungguhnya  hadis  ini harus  dipahami  dan  dikonfirmasikan  kepada  sejarah  tentang Persia  dan  Kisra.  Karena  hadis  ini  disabdakan  oleh  Nabi  saw dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka. 20
Statemen Rasulullah saw mengenai kehancuran yang akan dialami  kaum  yang  menyerahkan  urusannya  kepada perempuan  yang  diungkapkan  dalam  hadis  tersebut  sejalan dengan  realitas  sejarah.  Karena  secara  historis  tercatat  bahwa setelah  Kisra  menyerahkan  kekuasaan  kepada  putranya,  maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-lakinya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ke tangan putri Kisra yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana di masa pemerintahannyalah kerajan Persia itu hancur. 21
Dari asbab al-wurud nya dapat diungkapkan bahwa hadis ini khusus  berkaitan  dengan  kasus  kerajaan  Persia.  Kalau  pun ingin  dipandang  berlaku  umum,  maka  hadis  ini  berkaitan dengan  kekuasaan  umum  yang  dipegang  oleh  seorang penguasa  yang  umum  berlaku  dalam  negara-negara  kerajaan (monarki).  Dalam  tradisi  kerajaan  yang  menggunakan  sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani  semua  masalah  kenegaraan,  baik  militer, pemerintahan  (eksekutif),  legislatif  maupun  pengadilan (yudikatif).  Sehingga  tidak  ada  sistem  pembagian  kekuasaan sebagaimana  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan  modern dewasa ini.
20 Hibbah  Rauf  Izzat, al-Mar’ah  wa  al-‘Amal  al-Siyasi  Ru’yah  Islamiyyah, diterjemahkan  oleh  Baharuddin  al-Fanani  dengan  judul Wanita  dan  Politik Pandangan Islam (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 108.
21 Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-„Asqalani, Fath  al-Bari  Syarh  Sahih  al-Bukhari, Juz VIII (Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1989), h. 160.
Dalam  kondisi  sosial  politik  di  negara  mana  pun  dewasa ini,  hampir  tidak  ada  sebuah  jabatan  apa  pun  yang  memiliki otoritas  penuh  untuk  membuat  keputusan  (legislatif), melaksanakannya  (eksekutif),  dan  sekaligus  mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep
kekhalifahan yang menempatkan  khalifah  sebagai  pemimpin  negara  sekaligus pemimpin  agama  yang  memiliki  otoritas  yang  sangat  besar. Konteks  hadis  Abi  Bakrah  di  atas,  menunjukkan  bahwa  putri kaisar  Persia  diserahi  segala  urusan  dalam  posisinya  sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata “ wallau ” (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi saw. Hadis di atas berlaku  secara  khusus.  Sehingga  jika  ada  seorang  perempuan memiliki  kemampuan  (keahlian/kecakapan)  untuk  menjabat pimpinan,  maka  di  pos  kepemimpinan  mana  pun  dibolehkan oleh hukum Islam. 22
Dari segi dalil, hadis Abi Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan  pelarangan  keterlibatan  perempuan  sebagai pemimpin.  Karena  menurut  ushul  fiqh,  sebuah  nash,  baru dapat  dikatakan  menunjukkan  larangan  (pengharaman)  jika memuat setidaknya hal-hal berikut:
(1) secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
(2) nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi (3) nash diiringi oleh ancaman
(4) menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa
Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan. 23
Dengan  demikian  hadis  di  atas  tidak  melarang  secara tegas  perempuan  menjabat  tugas  kepemimpinan.  Tegasnya, bahwa  kehancuran  kerajaan  Persia  saat  dipimpin  oleh  putri Kaisar  bukan  karena  dia  seorang  perempuan  namun  lebih disebabkan  oleh  kecakapan  atau  keahliannya  sebagai  kepala negara.  Sebab  keahlian  dalam  kepemimpinan  tidak  semata-
22 Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma‟had Aly PP. Salafiyah Syafi‟iah Situbondo,
Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 73.
23 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 46. Lihat pula Abdul Wahab al-Khallaf, ‘Ilm al-Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al- Falah, 1987), hal. 113.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
65
mata  berkaitan  dengan  kodratnya,  sebagai  laki-laki  atau perempuan.  Tetapi  lebih  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dan kesempatan  seseorang  dalam  mengakses  informasi  ilmu pengetahuan.  Tingkat  keahlian  dalam  memimpin  justru  lebih logis  dilihat  dari  sudut  sosiologis,  bahkan  secara  tekstual  ada hadis  yang  mengkaitkan  kegagalan  suatu  urusan  yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Dalam hal ini Nabi saw bersabda:
24 ( ا ًاور ةرِ رٍ يبأ وع ىراخبل ) ةعاسلا رظتى اف ٌلٍأ رّغ ىلإ رنلأا دس و اذإ
Apabila  suatu  urusan  diserahkan  kepada  orang  yang  bukan ahlinya,  maka  waspadalah  terhadap  datangnya  kehancuran. (HR Bukhari dari Abu Hurairah)
Kata  kehancuran  ( al-sa’ah )  dalam  hadis  di  atas  berarti kebinasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat maupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh  kaum  atau  bangsa  yang  menyerahkan  urusan  umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli.
Dengan  demikian  hadis  Abu  Bakrah  berkaitan  dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam  memimpin  negaranya.  Hal  ini  terjadi  karena  secara kultural  di  negara  Persia,  yang  dididik  untuk  menggantikan raja  adalah  laki-laki  sedangkan  anak  perempuan  tidak  diberi kesempatan  mendapatkan  pendidikan  yang  memadai.  Jadi, bukan  karena  kodratnya  sebagai  perempuan  yang  menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja  sang  putri  Kaisar  mempunyai  keahlian  dalam  memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi.
Dalam  konteks  kepemimpinan  putri  kaisar  Persia  itulah pendapat  Yusuf  Qardawi  sangat  tepat.  Menurut  pendapat Yusuf  Qardawi,  bahwa  perempuan  dilarang  menjadi  kepala negara  karena  potensi  perempuan  biasanya  tidak  tahan  untuk menghadapi  situasi  konfrontansi  yang  mengandung  resiko berat. 3 1 Karena  model  kepemimpinan  kepala  negara  zaman klasik  memang  mengurus  semua  hal  termasuk  dalam  masalah
24 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I (Semarang: Toha Putra, [t.th.]), h. 21.
pertahanan  negara  sedangkan  dalam  sistem  pemerintahan sekarang  telah  terjadi  pembagian  kekuasaan.  Kepala  negara tidak  harus  terjun  langsung  dalam  masalah-masalah  yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.
Berdasar  pada  asumsi  keahlian  dalam  memimpin  suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja  dalam  tingkatan  yang  rendah,  tetapi  boleh  menduduki jabatan  publik  di  posisi  puncak.  Bukan  saja  sebagai  hakim seperti  pendapat  Abu  Hanifah,  tetapi  bisa  menjadi  kepala negara  sekalipun.  Tegasnya,  bahwa  perempuan  boleh  menjadi kepala  negara,  asalkan  dia  profesional  atau  cakap  dalam memimpin  negara,  Bahkan  al-Qur‟an  mengabadikan  citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok  Ratu  Balqis,  penguasan  perempuan  yang  mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al- Naml (27): 23:
ِ ّ نِإ ُّتدَجَو ٱ ة َ أَرۡم ٞىيِظَغ  ٌشۡرَغ اَه َلَو ٖءۡ َشَ ِّ ُك ٌِي  ۡتَيِتوُأَو ۡىُهُمِوًَۡت

## ٢٣
Sesungguhnya  aku  menjumpai  seorang  perempuan  yang memerintah  mereka,  dan  dia  dianugerahi  segala  sesuatu  serta mempunyai singgasana yang besar.
Diabadikannya  kisah  Ratu  Balqis  (penguasan  kerajaan Saba  pada  masa  Nabi  Sulaiman)  ini  mengisyaratkan  bahwa  al- Qur‟an sumber pokok  hukum  Islam  sejak dini telah mengakui keberadaan
perempuan
yang menduduki puncak kepemimpinan  di  sektor  publik.  Dengan  kata  lain,  ayat  ini secara  tersirat  membolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.
Studi kisah Ratu Bilqis dari Saba'
Al-Qur‟an sendiri adalah yang pertama kali menyebutkan kepemimpinan perempuan melalui figur Ratu Bilqis dari Saba‟. Mengenai penyebutan kisah Ratu Bilqis dalam tafsir-tafsir masa klasik,  kebanyakan  mufassir  klasik  menyebutkan  kisah-kisah legenda Isra‟iliyat yang sulit dipercaya. Adalagi yang lain, yang menyebutkan  kisah  tersebut,  namun  tidak  masuk  dalam  aspek gender  atau  kepemimpinan  perempuan,  melainkan  kemuliaan dan ketakwaan Sulaiman sebagai raja dan nabi yang saleh.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
Namun  nampaknya,  figur  ini  gagal  dipahami  oleh penafsir.  Barbara  Stowasser  menyebutkan  bahwa  penafsiran figur  Ratu  Bilqis  kebanyakan  hanya  sebagai  legenda,  tokoh sejarah,  cerita  atau  bahkan  hanya  sebatas  bahan  material, namun  tidak  sampai  pada  menjadikannya  sebagai  bagian  yang bisa diterapkan oleh masyarakat Islam atau kerangka mengenai kepemimpinan  perempuan.  Barbara  beralasan  bahwa  para ulama  Islam  menganggap  Ratu  Saba‟,  Bilqis  tidak  pantas  bagi Islam. 25 Pernyataan  al-Qur`an  mengenai  Ratu  Bilqis  ini nampaknya  tidak  dapat  meyakinkan  penafsir  bahwa  ada perempuan  yang  mampu  memimpin  dengan  bijak  dibanding dengan  hadis  Nabi  saw.  tentang  putri  Khosrouw  yang  berkali- kali disebutkan oleh ulama Islam.
Penulis mengira pendapat Barbara ini perlu diperhatikan.  Ia  menganggap  bahwa  penafsiran  baru  kisah Ratu  Bilqis  sebagai  kepemimpinan  perempuan  adalah  suatu pandangan  baru  yang  tentu  saja  sulit  diterima  oleh  ulama konsevatif  dan  fundamentalis.  Pengangkatan  tema  Ratu  Bilqis di  dalam  al-Qur`an  mengandung  makna  implisit  bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki- laki.  Oleh  karena  itu,  al-Thabari  dan  Ibn  Hazm  masih membolehkan  perempuan  menjadi  perdana  menteri  atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan hadis dari Abi Bakrah.
Kamal  Jaudah  mengemukakan  bahwa  perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan  (perdana  menteri)  selama  dalam  suatu  negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala  negara  tidak  lagi  harus  bekerja  keras  sendirian,  tetapi dibantu  oleh  tenaga-tenaga ahli,  sesuai  dengan  dengan  bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya). 26
Berdasarkan  kisah  Ratu  Bilqis,  penulis  menyimpulkan bahwa  ada  dua  sebab  kebolehan  kepemimpinan  perempuan,
25 Barbara  Freyer  Stowasser, Reinterpretasi  Gender:  Wanita  dalam  al-Qur`an, Hadis, dan Tafsir (Terj. Mochtar Zoerni), Bandung:  Pustaka Hidayah, 2001, hal. 162
26 Huzaemah, op.cit.
yakni:  (a)  Kebijaksanaan  dan  kemampuan  manajemen  yang dimiliki  jauh  lebih  mumpuni  dibanding  kaum  lelaki.  Tidak sedikit  perempuan  yang  menunjukkan  kepemimpinan  lebih baik dibanding pria. Misalnya adalah walikota Surabaya saat ini, Tri  Rismaharini.  (b)  Sistem  pemerintahan  negara  tersebut adalah  musyawarah.  Sebagai  contoh,  adalah  Sultanah  Aceh Darussalam,  Safiatuddin  Tajul  Alam.  Dalam  cerita  sejarah, kepemimpinannya  mengembalikan  stabilitas  Kesultanan  Aceh setelah kematian suaminya, Sultan Iskandar Tsani.

## Ayat-Ayat Lain yang Berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan
Berikut ini ayat-ayat yang berkenaan dengan tema diatas:
a. Q.S  An-Nisa  (4):  34,  ayat  ini  adalah  argumen  kaum tradisional  untuk  menolak  kepemimpinan  perempuan.
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita, oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita- wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
b. Q.S An-Nisa (4) : 135
ۡ هٱِة  َينِيَّٰ َّوَق ْ اوٍُوُل ْ اوََُياَء  ٌَيِ َّ لَّٱ اَهُّي َ أَٰٓ َي ۡسِق ِع َءٓاَدَهُش ِ َّ ِللَّ ۡوَلَو َٰٓ َ َعَل ۡىُكِسُفٍ َ أ ِو َ أ ۡ هٱ ۡيَ ِلََِّٰو ٌِ َ ۡ لٱَو ۡق نَينِبَر نِإ ٌُۡكَي اًّيََِغ ۡو َ أ يرِقَف ا ُ َّللَّٱَف ۡو َ أ َّٰ َ ل اًَِهِة َلََّف ِتَّتَت ۡ لٱ ْ اوُػ َٰٓىَوَه ن َ أ ۡػَت ن ْ اوُلِد نوَإِ ۡ وَت ُو ٓۥ ْ ا ۡو َ أ ۡػُت ْ او ُطِر َّنِإَف َ َّللَّٱ َن َكَ اًَِة ۡػَت َنوُوًَ يرِتَخ ا ١٣٥
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang benar-benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah biarpun  terhadap  dirimu  sendiri  atau  ibu  bapa  dan  kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  yang kamu kerjakan.
Kata  yang  dimiringkan  dan  ditebalkan  dalam  bahasa  arab adalah kata Qawwamina, salah satu kata yang sepadan dengan kata Qawwamuna.
c. QS. Al-Maidah: 8 ۡ هٱِة َء ٓاَدَهُش ِ َِّللَّ  َينِيََّّٰوَق ْاوٍُوُل ْاوََُياَء  ٌَيِ َّلَّٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ۡسِق ِع َ لَو َۡي ۡىُكَََّيِر َن َش َٔ ُنا ۡوَق ٍم َٰٓ َ َعَل َّ ل َ أ ۡػَت ن ْ اوُلِد ۡغٱ ْ اوُلِد َوُه ۡق َ أ ُبَر ۡقَّتوِل َّٰىَو ْ اوُقَّتٱَو نََّللَّٱ َّنِإ َ َّللَّٱ رُيرِتَخ اًَِة ۡػَت َنوُوًَ ٨
Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang- orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah, menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kata  yang  dimiringkan  dan  ditebalkan  dalam  bahasa arab  adalah  kata  Qawwamina,  salah  satu  kata  yang  sepadan dengan kata Qawwamuna.
d. QS. At-Taubah: 71, ayat ini sebagai landasan Quraish Shihab membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. ۡ لٱَو ۡؤًُ َنوَُِي ۡ لٱَو ۡؤًُ ُتَّٰ َنِي ۡػَب ۡىُه ُظ ۡو َ أ ُءٓاَ ِلِ ۡػَب ٖض ۡ أَي َنوُرُم ۡ لٱِة ۡػًَ ِفوُر ََۡيَو ۡوَه َن ٌَِغ ۡ لٱ ِر َمًَُ َنوًُيِقُيَو َةَّٰوَو َّصلٱ ۡؤُيَو َنوُت َةَّٰوَلَّزلٱ َنوُػيِػُيَو َ َّللَّٱ ُ َ لوُسَرَو نٓۥ َكِئَٰٓ َلْوُأ َۡيرَس ُىُهُ َحَ هَُّللَّٱ َّنِإ َ َّللَّٱ ٞىيِمَح ٌزيِزَغ ٧١
Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  ma´ruf,
mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  shalat,  menunaikan zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mereka  itu akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Mengamati  peristiwa  demi  peristiwa  yang  terjadi sehubungan  dengan  kepemimpinan  perempuan,  dapat dikatakan  bahwa  kemungkinan  perubahan  pandangan  ulama tentang  hal  tersebut  disebabkan  karena  kemajuan  yang  telah dicapai  oleh  wanita  dalam  berbagai  hal.  Selain  itu,  barangkali juga  karena  tuntutan  zaman  yang  menghendaki  kesetaraan jender  sehingga  “memaksa”  ulama  untuk  menerima perempuan menjadi jabatan publik (seperti Presiden).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  Kedudukan  perempuan  pada  zaman  klasik tidak  seindah  dengan  masa  modern  dewasa  ini.  Pada  kurun klasik,  umumnya  ulama  memandang  mereka  sebagai  warga masyarakat  kelas  dua  sehingga  tidak  berhak  untuk  diangkat menjadi  pemimpin.  Pandangan  ulama  tersebut  kemungkinan ada  benarnya  bila  dihubungkan  dengan  setting  sosial  dan keterbatasan  kemampuan  yang  dimiliki  wanita  ketika  itu disebabkan  keterbelakangannya  dalam  berbagai  hal  terutama dalam bidang pendidikan.
Kebanyakan  argumen  yang  dimiliki  oleh  ulama tradisionalis  tidak  tepat.  Sehingga  penulis  melihat  bahwa kelemahan ini justru memberikan bukti bahwa perempuan bisa saja  memimpin.  Pengutipan  ayat  al-Nis ā :34  sebagai  titik  tolak argumen  ketidakbolehan  kepemimpinan  perempuan  terlihat tidak  tepat.  Justru  kisah  Ratu  Bilqis  dan  ayat  at-Taubah:71 menunjukkan kebolehan seorang perempuan untuk memimpin.
Namun,  ada  satu  hal  yang  menurut  penulis  perlu disebutkan,  yakni  adalah  perannya  sebagai  pemimpin  tidaklah mengganggu perannya sebagai ibu dan istri. Sehingga beberapa ulama  menyebutkan  salah  satu  syarat  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  politik ialah,  tidak  mengganggu  perannya
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
yang  lain  yakni  ibu  dan  istri.  Tentu  saja  ini  patut  diingatkan karena  al-Qur`an  lebih  menekankan  pada  peran  perempuan sebagai ibu dan istri yang baik dibandingkan peran perempuan dalam berpolitik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-„Asqalani,  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar, Fath  al-Bari  Syarh  Sahih al-Bukhari, Juz  VIII,    Cet.  I;  Bayrut:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, 1989
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I, Semarang: Toha Putra, 2008
Al-Khallaf,  Abdul  Wahab, ‘Ilm  al-Usul  al-Fiqh, Kairo:  Dar  al- Falah, 1987.
Al-Qurtubi, Tafsir fi Zilal al-Qur’an, Juz II, Bayrut: Dar al-Tiras li al-„Arabi, 1990.
Al-Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz I, Bayrut: Dar al- Fikr, 1989. Amuli,  Ayatullah  Jawadi, Keindahan  dan  Keagungan  Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur`an, Filsafat dan Irfan . Jakarta: Sadra Press, 2011
Borujerdi,  Asyraf,  “Sekilas  tentang  Peran  Sosial-Politik Perempuan  dalam  Pemerintahan  Islam”, Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama , ed. Ali Hosein  Hakeem,  terj.  A.H.  Jemala  Gembala,  Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005
Fazlurrahman, Islam (terj.) Bandung: Penerbit Pustaka, 1997
Izzat,  Hibbah  Rauf, al-Mar’ah  wa  al-‘Amal  al-Siyasi  Ru’yah Islamiyyah, diterjemahkan  oleh  Baharuddin  al-Fanani dengan  judul Wanita  dan  Politik  Pandangan  Islam Cet.  I;
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997
Nasution, Khoiruddin,
Fazlurrahman tentang Wanita,
Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002
Ricklefs, M.C.  , A History of Modern Indonesia c. 1300, Stanford: Stanford University Press, 1994
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Mishb ā h:  Pesan,  Kesan  dan
Keserasian al-Qur`an . Ciputat: Lentera Hati, 2000
-------------, Wawasan  Al  Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai Persoalan  Umat, Cet.  XVI;  Bandung:  PT  Mizan  Pustaka,
2005.
Stowasser, Barbara Freyer Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al- Qur`an, Hadis, dan Tafsi, Terj. Mochtar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
Thabathaba`i,  Allamah  MH., Al-Miz ā n:  An  Exegesis  of  the
Qur`an , vol. 8. Tehran: WOFIS, 1992.
Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma‟had Aly PP. Salafiyah Syafi‟iah Situbondo,  2000, Fiqh  Rakyat  Pertautan  dengan  Kekuasaan Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000.