Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat Vol. 7, No. 2 (October 2020): 219-244 http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/issue/archive p-ISSN: 2407-0556; e-ISSN: 2599-3267 DOI: 10.33550/sd.v7i2.173 Received: 30 July 2020 Revised: 12 September 2020 Accepted: 15 September 2020

## SIKAP KRITIS TERHADAP KEKUASAAN DALAM TRADISI CALVINIST : SEBUAH KAJIAN HISTORIS-TEOLOGIS TENTANG KEKRITISAN GEREJA TERHADAP PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN REGNUM CHRISTI

## CRITICAL ATTITUDE TOWARD THE STATE IN
CALVINIST TRADITION:

## A HISTORICAL DISCOURSE ABOUT CHURCH CRITICISM TO THE GOVERMENT TO BUILD REGNUM CHRISTI
Suarbudaya Rahadian 1 & Fially Fallderama 2
1 Gereja Komunitas Anugerah-Reformed Baptist Salemba, Jakarta
2 Ruang Inkarnasi Sosial, Jakarta worldviewcenturion@gmail.com

## Abstract:
Protestant political theology believes the government is God’s vice in this world therefore has a legitimation to manage all aspect of human life. This conviction affected Protestants to unquestioningly obeyed the goverment. On the other hand the doctrine of the fall in Reformed tradition, believes that all aspect of creation has fall short of glory, consequently, the government as a part of creation could also fell into corruption. For this reason, a long-standing of Calvinist tradition has a lot of theological resourcement to be critical-constructive to authority. This paper tries to dig John Calvin’s theological treatises from his early writing and seminal works through historical theology method, to find Calvin’s basic idea about the critical nature of church-goverment relationship. The excavation from Calvin’s early writing in this paper prospecfully would give critical and analytical tools to undertand ethical relation between church and government in Indonesia context. Keywords: political theology; calvinism; historical theology; critical attitude; government.

## Abstrak:
Teologi politik Protestan meyakini bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia yang memiliki legitimasi untuk menata berbagai segi kehidupan manusia. Dampak dari pemahaman ini menghasilkan pandangan di kalan- gan umat Protestan bahwa pemerintah mesti ditaati secara mutlak oleh gereja. Padahal pada sisi lain tradisi teologi Reformed meyakini teologi kejatuhan. Sebagaimana semua aspek kehidupan telah jatuh dalam dosa, pemerintah juga dapat jatuh ke dalam kelaliman. Maka selain sikap kon- formis, tradisi Calvinist juga memiliki sumber-sumber teologis untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan. Tulisan ini berupaya melakukan peng- galian pemikiran teologi politik Calvinist melalui metode teologis-historis untuk menemukan akar-akar pemikiran John Calvin tentang relasi kritis gereja dengan kekuasaan. Ekskavasi pemikiran John Calvin dari tulisan-tu- lisan primernya diharapkan dapat memberi sumber daya teologis untuk memberikan perangkat analisis kritis serta landasan etis dalam memahami relasi gereja dengan pemerintah di Indonesia.
Kata-kata kunci: teologi politik; calvinism; teologi historis; sikap kritis; pemerintah.

## Pendahuluan
Gereja dan kekuasaan memiliki sejarah relasi yang kompleks dan panjang. Pasang surut dan ketegangan relasi keduanya senantiasa dibahas dan dikaji oleh bapa-bapa gereja di sepanjang sejarah tanpa terkecuali para reformator. 1 Linimasa sejarah mencatat bahwa gerakan reformasi gereja membidani lahirnya ide soal pemisahan hubungan politik antara gereja dan negara. Martin Luther melihat bahwa negara tidak lahir semata-mata karena perkembangan masyarakat, negara sengaja diciptakan untuk mence- gah yang jahat. 2 Akibatnya, tirani dipandang lebih baik daripada kondisi anarkis. Luther meyakini Allah kelak akan menghakimi pemimpin tiran. John Calvin juga memiliki pandangan yang senada dengan Luther soal negara. Bagi Calvin negara bukan sekadar wadah penghukuman atas dosa- dosa ( penalty of sin ), melainkan juga penyembuhan atas dosa-dosa ( remedy for sin ). 3 Oleh sebab itu, negara dan pemerintah mendapat kedudukan yang baik dalam perspektif protestanisme karena dipandang sebagai anugerah Allah untuk melindungi orang-orang baik dari kejahatan. Artinya, negara sebagai sarana keselamatan yang lahiriah ( extrenum medium salutis ). Menelisik pendapat Calvin terhadap pemerintah mengharuskan kita membaca juga teks-teks primernya dengan teliti. Kecenderungan para pengkaji teologi-politik Calvinist menafsirkan pandangan Calvin secara karikatural. Calvin dan Calvinism kerap diidentikkan dengan sikap kon- formitas total pada segala bentuk kekuasaan pemerintah. Hal ini dengan tepat diungkapkan oleh seorang pakar sejarah agama asal Amerika Serikat, John Fea: 4
John Calvin, the Genevan reformer who had the most influence on the theology of the colonial clergy, taught that rebellion against civil government was never justified: “If we keep firmly in mind that even the worst kings are appointed by this same decree which establishes the authority of kings, then we will never permit ourselves the seditious idea that a king is to be treated according to his deserts, or that we need not obey a king who does not conduct himself towards us like a king.” Calvin added: “we must honour the worst tyrant in the office in which the Lord has seen fit to set him,” and “if you go on to infer that only just governments are to be repaid by obedience, your reasoning is stupid.” He taught that Christians must “venerate” even those rulers who were
1 William  Cavanaugh  dan  Peter  Scott,  “Introduction”, dalam The Blackwell Companion to Political Theology, Peny. William Cavanaugh dan Peter Scott (Padstwo, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd, 2004), 3.
2 A.A. Yewangoe, “Hubungan Gereja dan Negara di Indonesia” dalam Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin dan Calvinisme, Peny. Agustinus Batlajery & Th. van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 185.
3 Ibid., 186 .
4 John  Fea, Was America Founded as a Christian Nation? A Historical Introduction (Westminster: John Knox Press, 2011), 118-119.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
“unworthy” of veneration. As political scientist Gregg Frazer has argued, “One cannot legitimately employ Calvin to justify rebellion, which is why the patri- otic preachers argued in terms of ‘Mr. Locke’s doctrine’ rather than Calvin’s.
Calvin secara karikatural digambarkan sebagai teolog yang menganjurkan sikap tunduk secara mutlak kepada kekuasaan pemerintah, karena peme- rintah memiliki otoritas yang berasal dari Allah. Pendapat Fea ini diafirmasi juga oleh teolog Injili Calvinist , seperti John Piper yang menghayati bahwa ketaatan kepada pemerintah, sebagaimana diamanatkan surat Roma 13 adalah sesuatu yang dilakukan sebagai penghayatan orang Kristen kepada kedaulatan Allah: 5
The last implication is that all of our submission to Caesar is shaped by the fact that God owns everything. We still do render to Caesar the things that are Caesar’s. Romans 13 is all about submitting to government. But our sub - mission to any government is shaped by the fact that God owns everything. We submit for the Lord’s sake. That little phrase, “for the Lord’s sake,” is a banner flying over all submission to human authority.
We Christians should be a humble, submissive people. We should keep the speed limit. If we are children, we should obey our parents. If we are church members, we should submit to our leaders. If we are wives, we should submit to our husbands. If we are employees, we should get in on time, and leave on time, and not fudge on what the employer expects of us. We are a people who submit .
Pandangan Fea dan Piper menggambarkan sudut pandang dan penaf- siran yang salah kaprah terhadap kajian teologi politik John Calvin. Secara historis, Reformasi Protestan adalah komunitas teologis yang mengkaji negara secara serius dan mendalam karena pada masa sebelumnya negara dipandang sebagai subordinat dari kekuasaan rohani atau gereja. Secara khusus, Calvin adalah salah satu teolog Protestan yang mengkaji ne gara secara teologis-filosofis sehingga kajian itu dipandang mutakhir pada zamannya. 6 Oleh karena itu, menjadi tidak masuk diakal kalau kajian teologi politik John Calvin dijadikan sebagai legitimasi atas ketertundukan total warga negara, termasuk gereja terhadap kelaliman.
Akhirnya, paradoks-paradoks itu memicu beberapa pertanyaan mendasar terhadap kajian teologi-politik atau etika politik John Calvin. Apakah gereja hanya diam dan tunduk bahkan melegitimasi terhadap kelaliman negara? Apakah tidak terdapat pemikiran kritis sebagai bentuk oposisi atau perlawanan gereja terhadap kekuasaan yang lalim di dalam
5 John  Piper,  Obey  the  Government  for  God’s  Sake  desiringgod.org,  diakses  pada  21  Juni  2020, https://www.desiringgod.org/messages/obey-the-government-for-gods-sake.
6 Mihai Androne, Calvinism as Political Ideology, Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal 63 (2012): 177–183.
kajian teologi politik yang dikonstruksi oleh Calvin? Akhirnya, pertanyaan- pertanyaan ini mendesak penulis untuk menelusuri secara historis-teologis terhadap pemikiran-pemikiran teologi-politik John Calvin.
Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi secara historis-kri- tis terhadap pemikiran-pemikiran Calvinism mengenai relasi gereja dengan negara. Secara historis-teologis, di dalam kajian teologi-politik John Calvin terdapat nilai kesetaraan antara gereja dengan negara. Bahkan terdapat ruang kritis terhadap negara, sekalipun negara termasuk wakil Allah di dunia. Sketsa historis ini memicu kesadaran penulis untuk menggali kembali pemikiran tentang teologi-politik atau etika politik John Calvin/ Calvinism . Selain itu, hasrat untuk menggali kembali pemikiran Calvinisme juga dipicu oleh beberapa alasan sosial-aktual. Pertama, banyak orang Indonesia mengalami amnesia sejarah yang serius selama beberapa dekade belakan- gan. 7 Kedua, sebagian warga gereja Kristen di Indonesia juga terpapar ahistorisme. Alhasil, gereja-gereja Calvinist mengalami kelupaan terhadap pemikiran teologi John Calvin, secara khusus dalam eklesiologi dan etika politik sehingga menumpulkan dimensi kesadaran/kekritisan gereja ketika berhadap-hadapan dengan pemerintah. Secara tak langsung, ini menanda- kan bahwa gereja mengalami ahistorisme yang kronis sehingga mengalami penumpulan kesadaran etis/kritis.

## Metode Historis-Teologis sebagai Eksplorasi Kritis Dinamika Teologi
Metode historis-teologis adalah cabang kajian teologi yang bertu- juan mengeksplorasi perkembangan historis doktrin Kristen dalam sejarah gereja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan adopsi. 8 Oleh karena itu, metode historis-teologis memiliki hubungan langsung dan tertutup dengan disiplin sejarah gereja dan teologi sistematika, meskipun keduanya berbeda. Berikut keterjalinan hubungan di antara sejarah gereja dan teologi sistematika: 9
1.  Sejarah gereja adalah basis penting di dalam kajian historis-teologis dalam hal mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam sejarah gereja untuk memahami aspek-aspek perkembangan dalam teologi Kristen. Kajian ini adalah cabang dari kajian teologi yang bertujuan mengeks- plorasi situasi sejarah dalam perkembangan ide teologi. Tujuannya
7 Ariel Heryanto, Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, (Jakarta: KPG, 2018), 10.
8 Alister E.McGrath, Historical  Theology:  An  Introduction  to  the  History  of  Christian  Thought, (Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2013), 8.
9 Ibid.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
adalah membuka dengan gamblang relasi konteks dengan teologi. Sebagai contoh, doktrin pembenaran oleh iman pertama kali men- jadi signifikan di akhir era Renaisans dan bergerak sampai sekarang. Di Amerika Latin, konsep keselamatan ini mendasar sekali dengan Teologi Pembebasan, konsep itu terjalin dengan kondisi sosial-ekonomi di sana. Dengan begitu, sejarah gereja dan historis teologi terjalin satu sama lain dalam positivisme dan simbiosis.
2.  Teologi sistematika bertujuan memelihara tema utama dalam iman Kristen sebagai pernyataan kontemporer. Pemahaman utuh dari perkembangan teologi dalam doktrin menjadi utama untuk pernyataan kembali di era kontemporer. Namun, teologi sejarah lebih dari seka- dar menyediakan latar material untuk pernyataan teologis modern.
Ia berperan untuk menunjukkan sejauh mana konstruksi teologis itu terkorelasi dengan konteks pernyataan teologis itu muncul. Dengan demikian, teologi sejarah memiliki dimensi pedagogis dan peran kri- tis. Tujuannya adalah memberitahukan kepada teolog sistematika tentang apa yang dipikirkan di masa lalu dan mengapa dipikirkan sehingga dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan atau mendorong lahirnya sebuah pemikiran atau uraian teologis di masa atau konteks tertentu.
Selain itu, metode historis-teologis juga berperan sebagai medium pe - dagogis (pendidikan), korektif (kritis), dan sumber teologi sistematika. 10 Dengan demikian, sejarah gereja bukan sekadar hafalan tentang peristiwa pasang-surut gereja dalam pentas sejarah, tetapi sebuah ruang reflektif bagi gereja. Oleh karena itu, penelaahan pemikiran eklesiologi dan etika politik menurut John Calvin adalah upaya reflektif-kritis oleh gereja agar kajian teologi Calvin dapat dinamis dalam perkembangan zaman. Penelaahan ini dianggap penting karena gereja di Indonesia sedang terperosok ke dalam pemikiran teologi Calvin yang mitos sehingga terjebak ke dalam sikap konformitas, moderat dan permisif serta pasif dalam berhadapan dengan negara. Ironisnya, dekadensi gereja itu dituduh sebagai sikap etis berdasar- kan eklesiologi dan etika politik John Calvin. Oleh sebab itu, kekeliruan teologis ini perlu diuji dan diverifikasi secara historis-teologis agar mitos teologi politik John Calvin dan dekadensi etika politik gereja di Indonesia dapat terhenti dan kembali kepada panggilan etis-teologisnya.
Dengan demikian, perlu dilakukan sebuah proses ekskavasi terhadap pemikiran teologi John Calvin baik dari segi dogmatika juga dinamika
sejarah gereja Calvinism di Jenewa, Belanda, dan Indonesia agar dapat mere- fleksikan Calvin dengan kritis-dialektis. Oleh karena itu, kajian pemikiran Calvinism ini akan banyak mengangkat pemikiran teologi Calvin tentang gereja dan masyarakat, narasi sejarah gereja Calvinist di Eropa (Jenewa dan Belanda), dan mengangkat beberapa dokumen teologis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tentang gereja dan masyarakat. Alhasil, proses ekskavasi pemikiran teologis John Calvin ini bertujuan mematah- kan paradigma teologi-politik Calvinist yang karikatural dan mengkritik sikap etis-teologis yang pasif, moderat, dan konformitas terhadap kelali- man. Akhirnya, proses ekskavasi ini hendak mencegah bahkan membantah pemikiran teologis John Calvin tentang gereja dan masyarakat yang sebatas mitos dan dogmatisme belaka sehingga kekritisan dapat bertumbuh dalam nalar umat, baik di dalam dan luar gereja.

## Pembangkangan Sipil dalam Tradisi Calvinist
Pendapat yang mengatakan bahwa Calvin menggariskan sikap tunduk pada pemerintah adalah kesimpulan yang tidak akurat. Sebelum tiba pada kesimpulan bahwa Calvin adalah seorang pendukung konformitas pada kekuasaan, perlu ditinjau bagaimana Calvin menempatkan pandangan teologi politiknya. Calvin meletakkan teologi politiknya dalam kacamata pemeliharaan Allah atas dunia yang ditebus oleh Kristus. Itu sebabnya bagi Calvin, dalam ranah pemeliharaan Allah, negara adalah causa secundae, cara sekunder Allah untuk menata dunia.
Calvin meyakini bahwa wewenang koersif dari negara tidak diberikan Allah demi kekuasaan itu sendiri. Dalam Institutio , Calvin mengatakan: 11
The Lord has not only testified that the office of the magistrates is approved by and acceptable to him, but he also sets out its dignity with the most hon- orable titles and marvelously commends it to us… Accordingly, no one ought to doubt that civil authority is a calling, not only holy and lawful before God, but also the most sacred and by far the most honorable of all callings in the whole life of mortal men.
Meskipun menyetujui ruang-ruang koersif untuk penegakan hukum dan tertib sipil, Calvin secara lugas memberi batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan koersif negara. Dalam Institutio Calvin menjelaskan: 12
The magistrate must guard against both extremes; he must neither, be excessive severity, rather wound than cure, nor by a superstitious affectation of clemency, fall into the most cruel inhumanity, by giving way to soft and
11 John Calvin, Institutes of the Christian Religion , (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing, 1975), buku IV, bab 20.5.
12 Ibid, buku IV bab 20, butir 5.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
dissolute indulgence to the destruction of many.
Negara berhak memaksa warganya sejauh itu dilakukan untuk menegakkan kesucian Allah yang mencintai tatanan ( order) dalam dunia ciptaannya. Tolok ukur kesucian Allah yang dihormati Calvin adalah ketika kemanu- siaan dan martabat manusia yang diciptakan segambar dengan rupa Allah dihargai.
Dalam refleksinya terhadap surat Roma pasal 13, Calvin juga mengan - tisipasi tendensi tirani penguasa. Calvin menegaskan bahwa, “we are to wait until intolerable government in overturned either by God’s use of the wrath of men or by action of the constitutional defenders of liberty” 13 Bertolak belakang dari tafsiran umum terhadap surat Roma 13:1 yang senantiasa mengaminkan kekuasaan, Calvin justru menampilkan sikap yang tidak menyederhanakan masalah. Pemerintah memang causa secundae Allah dalam menata dunia, tetapi pemerintah juga tetap berbagian dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Penguasa sangat mungkin gagal mengemban amanat pemeliharaan tatanan. Jika penguasa gagal mengemban amanat itu dan menjadi tirani, maka penguasa harus siap sewaktu-waktu disingkirkan oleh rakyat yang hendak membela kebebasan.
Calvin memang seorang yang meyakini bahwa bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah aristokrasi (pemerintahan dengan sistem kerajaan) partisipatoris 14 yang dikendalikan oleh kebajikan ( virtues ) kristiani. Ide ini termuat dalam Institutio edisi pertama yang dirilis tahun 1536 pada Buku IV bagian 20 dalam sub bab Magistrates Calvin bersama Farrel memasukan konfirmasinya kepada kepemimpinan para raja dan pangeran : 15
We hold the supremacy and dominion of kings and princes, and also of other Magistrates and officers, to be a holy thing (one chose sainte) and a good ordinance of God. And since in performing their office they serve God and follow a Christian vocation, whether in defending the afflicted and innocent or in correcting and punishing the malice of the perverse, we on our part also ought to accord them honor and reverence. ... In sum, we ought to regard them as vicars and lieutenants of God whom one cannot resist without resisting God himself, and their office a sacred commission from God.
Batas kekuasaan politik adalah gambaran eskatologis tentang ke rajaan Allah di masa depan yang akan memenuhi segala sesuatu. Hal ini dieks- presikan oleh Calvin dengan: 16
13 John Calvin, Commentary on the Book of Romans , trans. John Owen (Grand Rapids: Baker Books,
2005), 480.
14 John Calvin, Institutes of the Christian Religion , bab IV, bagian 20. 2.
15 J.K.S Reid, Calvin Theological Treatise-English version (Philadelphia, Westminster Press, 1954), 32.
16 John Calvin, Institutes , bab IV, 2
The former [kingdom], in some measure, begins the heavenly kingdom in us, even now upon earth, and in this mortal and evanescent life commences immortal and incorruptible blessedness, while to the latter [kingdom] it is assigned, as long as we live among men to foster and maintain the external worship of God, to defend sound doctrine and the condition of the church, to adapt our conduct to human society, to form our manners to civil justice, to conciliate us to each other, to cherish common peace and tranquility.
Bagi Calvin, kerajaan dunia ini dengan sistem politiknya adalah sebuah embrio dari perkembangan kerajaan Allah di masa depan.  Batu ujian kekuasaan sebuah pemerintahan bagi Calvin ada dua. Pertama, apa- kah pemerintahan tersebut mendukung gereja bersuara dan bertindak berlandaskan ajaran yang alkitabiah. Kedua, apakah pemerintah itu dapat memimpin masyarakat manusia yang beradab, adil, damai, dan mem- bawa ketenteraman? Dalam bahasa Calvin, pemerintah harus menjalankan amanat e xternum medium salutis (sarana keselamatan Allah yang lahiriah). 17

## Situasi Sosial-Politik saat Calvin Bertumbuh Dewasa
John Calvin adalah warga negara Prancis, kelahiran Noyon tahun 1509. Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi kelas menengah Katolik Roma, dia terkesima dengan protestanisme yang diperkenalkan temannya ketika Calvin remaja pada tahun 1527. Obsesinya pada studi teologi tidak didukung oleh ayahnya. Alih-alih masuk sekolah teologi, orangtua Calvin mengarahkannya untuk sekolah hukum di Orleans pada tahun 1528. Pada masa itu Eropa sedang gandrung dengan wawasan sosio-kultural humanisme Renaisans. 18 Calvin, sebagai seorang sarjana hukum, kemudian terpapar dengan humanisme. Begitu terpananya pada humanisme Renaisans, Calvin ‒ pada tahun 1532 ‒ menulis tafsiran buku De Clementia, 19 sebuah buku klasik yang ditulis Seneca, seorang filsuf politik Romawi yang hidup tahun 55 Masehi.
17 Dr, W. Balke, “Calvin dan Calvinism” dalam Ecclesia Reformata Semper Reformanda , Peny. Agusti- nus Batlajery & Thomas van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia,2014), 17.
18 Humanisme Renaisans adalah sekumpulan ajaran intelektual Yunani dan Romawi yang awalnya muncul di Italia, dan kemudian menyebar di Eropa. Ajaran ini berkembang selama abad ke-14 dan ke-15, dan merupakan tanggapan terhadap pendidikan skolastik abad pertengahan yang menekankan studi prak- tikal, pra-profesional, dan ilmiah. Skolastisisme berupaya mempersiapkan murid untuk menjadi dokter, pengacara, atau teolog profesional, dan pengajaran dilakukan melalui buku logika, filsafat, kedokteran, hukum, dan teknologi, sementara para humanis berupaya agar rakyat (sering kali termasuk perempuan) mampu berbicara dan menulis dengan lancar dan jelas maka mampu terlibat dalam kehidupan komunitas mereka dan meyakinkan orang lain untuk melakukan tindakan yang saleh dan bijaksana. Hal ini dica- pai melalui studi studia humanitatis, yang kini dikenal dengan nama humaniora: tata bahasa, retorika, sejarah,  puisi,  dan  filsafat  moral.  Bandingkan  Nicholas  Mann  “The  Origins  of  Humanism”, Cambridge Companion to Humanism , di edit oleh Jill Kraye (Cambridge University Press, 1996), 1–2.
19 Dr. W. Balke, Calvin dan Calvinism dalam Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ed. Agustinus Batlajery & Thomas van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 10.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
Calvin muda terpana pada cara Seneca memaparkan apa itu peme- rintahan yang baik dan pemimpin politik yang baik. Dari sinilah kelak pandangan sosial-politik Calvin akan sarat dengan semangat keutamaan etis. Sebuah ide soal kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh keluhu- ran etika dan pengawasan publik. Dari ketertarikannya pada humanisme Renaisans inilah, Calvin terdorong untuk semakin meninggalkan Gereja Katolik Roma dan memeluk iman Protestan, sampai akhirnya pada tahun 1533, bersamaan dengan selesainya tulisan mahakarya Institutio, Calvin membulatkan tekad untuk keluar dari gereja Katolik Roma dan mengklaim menjadi Protestan. 20

## Terdampar di Jenewa
Pada tahun 1536, perang antara Raja Inggris (Charles V) dengan Raja Prancis (Francis I) semakin menjadi-jadi. Sebagai seorang cendekiawan hukum yang sedang giat belajar teologi dan hukum, Calvin terpaksa memu- tuskan menjadi pengungsi. Calvin pergi dari Paris ke Strasbourg. Sebelum tiba di Strasbourg, Calvin singgah sejenak Jenewa, Swiss. Pertemuannya dengan William Farrel di sana mengubah niat Calvin untuk ke Strasbourg. Farrel bersikukuh meminta Calvin untuk menjadi penasihat dan penata gereja reformasi di Jenewa.
Calvin kemudian memutuskan tinggal di Jenewa dan menjadi pemim- pin gereja reformasi di kota tersebut. 21 Bersama dengan William Farrel, Calvin menata peraturan gereja di Jenewa dan merancang berbagai hukum publik yang mengatur tata cara ibadah dan tindak-tanduk warga kota Jenewa, berdasarkan pengakuan iman dan tafsiran Calvin dan Farrel tentang Alkitab dan moralitas Kristen.
Rupanya situasi perang antara Inggris dan Prancis, telah membuat Jenewa pada masa Calvin di abad ke-16 dikenal sebagai tempat pengungsi bagi pencari suaka politik di Eropa. 22 Ribuan orang yang bermasalah dengan gereja, kerajaan, dan para tuan tanah berlindung di Jenewa. Relasi Calvin dengan para pengungsi konflik politik ini menyadarkan Calvin bahwa kepemimpinan sosial politik sangat mudah tergelincir ke dalam sikap lalim.
Pengalaman Calvin berhadapan dengan para pelarian politik telah begitu kuat membentuk nilai antiotoritarian pada pemikirannya. Bukanlah hal mengejutkan jika dalam buku IV Institutio bab 20 butir 32, Calvin - yang memandang tinggi pemerintahan sipil - dengan jelas memberi pengecualian
20 Ibid ., 14.
21 Ibid. ,15. 22 Ibid ., 25.
terhadap ketaatan, yaitu jika pemerintah: 23
“But in that obedience which we have shown to be due the authority of rulers, we are always to make this exception, indeed, to observe it as primary, that such obedience is never to lead us away from obedience to him, to whose will the desires of all ought to yield, to whose majesty scepters ought to be submitted.  And how absurd would it be that in satisfying men you should incur the displeasure of him for whose sake you obey men he has opened his sacred mouth, must alone be heard, before all and above all men; next to him we are subject to those men who are in authority over us, but only in him. If they command anything against him, let it go unesteemed”
Adalah keliru jika pemerintahan yang lalim dan melanggar kebenaran firman Tuhan masih secara buta ditaati oleh rakyat. Sikap menolak tunduk pada kekuasaan yang lalim dalam alam pikir Calvin bukanlah tindakan anarkis dan vandalistik. Berbeda dengan kaum anabaptis, Calvin menaruh kepercayaan kepada ketertiban sipil. Bagi Calvin, membangkang kepada kekuasan yang lalim tidak sama dengan melakukan kekacauan. Pendekatan deliberatif melalui dewan rakyat, petisi, dan tindakan pembaharuan kons- titusi adalah langkah-langkah yang direstui Calvin dalam melawan dan melengserkan penguasa yang jahat.
Calvin menandaskan bahwa urusan pembalasan koersif bagi penguasa lalim adalah hak Allah. Tugas rakyat adalah mengusahakan upaya-upaya damai dan tertib untuk menindak kekuasaan. Terkait hal ini, secara lugas Calvin mengatakan: 24
Although the Lord takes vengeance on unbridled domination, let us not there- fore suppose that vengeance is committed to us, to whom no command has been given but to obey and suffer. I speak only of private men. For when popular magistrates have been appointed to curb the tyranny of kings… and perhaps there is something similar to this in the power exercised in each kingdom by the three orders, when they hold their primary diets. So far am I from forbidding these officially to check the undue license of kings, that if they connive at kings when they tyrannize and insult over the humbler of the people, I affirm that their dissimulation is not free from nefarious perfidy, while knowing that, by the ordinance of God, they are its appointed guardians.
Dari sumber-sumber primer Calvin inilah dapat kita simpulkan, bahwa pembangkangan sipil bukan saja terjustifikasi dalam pemikiran Calvin, tetapi juga memberikan sumbangsih wajah nirkekerasan dalam perlawanan terhadap tirani.
23 John Calvin, Institutes of the Christian Religion , diterjemahkan oleh Ford Lewis Battles (Eerdmans Publishing, 1975), buku IV, bab 20. 32.
24 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, buku IV, bagian 20. 31.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
John Calvin dan Corpus Christianum di Jenewa Pemikiran John Calvin soal gereja dan negara merupakan pengem- bangan lebih lanjut dari Martin Bucer saat Calvin hendak mengembangkan Jenewa. 25 Ia dipanggil kembali ke Jenewa untuk membenahi gereja di sana. Ini menunjukkan bahwa Jenewa dipimpin oleh sebuah dewan kota yang kooperatif, bukan sebuah kekuasaan teokratis-ototitarian Protestan di bawah kendali John Calvin. 26 Ia menentang relasi gereja dan negara di era Abad Pertengahan akhir sampai dengan Renaisans. Bagi Calvin, ada dominasi gereja di dalam relasinya dengan negara. Namun, Calvin juga mempunyai kemuakan mendalam dengan monarki. 27 Menurutnya, raja-raja cenderung menjadi tirani karena didorong oleh minat-minat kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Calvin tidak sepenuhnya menolak gagasan corpus Christianum. Ia malah menghidupkannya kembali seturut dengan tawaran Agustinus.
Corpus Christianum (tubuh Kristen) adalah gagasan yang sangat dipe- ngaruhi oleh pemikiran Agustinus dalam bukunya De Civitate Dei (tentang Negara Allah). 28 Menurut Agustinus, gereja di dunia adalah persekutuan semua warga negara Allah yang sedang menuju ke keselamatan surgawi dan gereja yang melayankan kepada anggotannya semua yang perlu kesela- matan itu, yaitu firman dan sakramen-sakramen. Sedangkan negara berbeda dengan gereja, negara bersifat negatif karena berbasis kuasa sedangkan gereja berbasis kasih. Lazimnya, manusia berdosa memakai kekuasaan untuk tujuan yang jahat yaitu penindasan manusia. Namun, semenjak keselamatan dinyatakan di dunia, negara pun dapat melakukan sesuatu yang baik, yaitu memakai kuasanya untuk melindungi orang dari yang jahat dan mengendalikan kuasa dosa. 29 Oleh sebab itu, pemerintah Kristen dapat ikut menyumbang kepada kemajuan negara Allah. Sejarah mencatat, pada Abad Pertengahan sinergi antara gereja dan pemerintah tidak selalu selaras dengan filsafat corpus Christianum. 30
Malah terjadi pergeseran definisi ide corpus Christianum sehingga melahirkan sebuah praksis politik yang tak setara dan etis antara gereja dan negara pada era Abad Pertengahan akhir menuju Renaisans sehingga memupuk kegelisahan sosial secara menahun. Pada Abad Pertengahan, terjadi persaingan sengit antara agama dengan negara. 31 Persaingan ini
25 Alister E. McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 280-281. 26 Christiaan de Jonge, Apa Itu Calvinisme (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 282. 27 McGrath, Sejarah , 283. 28 de Jonge, Apa Itu, 264. 29 Ibid. 30 Ibid.
31 Willem Balke, “Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara” dalam Ecclesia Reformata Semper
dipicu oleh pemikiran Agustinus yang menekankan negara yang mengabdi kepada Allah sambil mempertahankan keadilan dan perdamaian jika tun- duk kepada agama yang benar. Dalil itu secara tak langsung memberikan wibawa berlebih kepada gereja, belum lagi masyarakat pada era itu lebih menghormati gereja sebagai institusi rohani sehingga terdapat peluang besar bagi kepausan untuk melanggengkan kekuasaannya. 32 Di tambah lagi, teokrasi Abad Pertengahan ini makin diperkuat oleh tradisi skolastik. Tradisi skolastik memunculkan pemahaman adanya relasi kodrat dan rah- mat di dalam relasi gereja dengan negara. Alhasil, para paus mengupayakan pemaduan kehidupan politik dengan rohani menjadi teokrasi. 33 Dengan begitu, gereja memiliki peran sosial-politik yang dominatif di dalam ruang publik.
Calvin dengan tegas menetapkan batas antara gereja ( regnum spiri- tuale ) dan negara ( regnum politicum ). 34 Penegasan batasan oleh Calvin tidak lepas dari tradisi pemikiran Agustinus. Pemerintahan rohani diselenggara- kan oleh gereja, membina manusia agar memperoleh keselamatan abadi. 35 Sedangkan pemerintahan sipil diselenggarakan oleh negara, dengan mem- bina kehidupan komunal di dunia ini. Gereja memerintah dengan kasih, sedangkan negara memerintah dengan kuasa dan paksaan, bahkan bila diperlukan dengan kekerasan pedang. Tugas gereja adalah mewujudkan kesejahteraan jiwa manusia, keyakinan batin, dan iman, termasuk etika kasih dalam hidup sehari-hari. Sedangkan tugas negara mengurus yang bersifat politis untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan juga kea- manan bagi masyarakat. Calvin menekankan bahwa pemerintahan sipil adalah suatu penetapan ilahi untuk memelihara orang percaya. Kehadiran pemerintahan sipil ini tidak lepas dari dosa yang masih melekat dalam kehidupan manusia.

## Corpus Christianum Kritis di Jenewa
Akan tetapi, Calvin menyadari bahwa tradisi corpus Christianum memi- liki kelemahan yang destruktif bagi kehidupan komunal. Oleh sebab itu, Calvin mengantisipasi kemungkinan kembalinya dominasi itu dalam relasi gereja dan negara dengan menekankan kembali kedudukan gereja dan negara yang setara. Penekanan ulang ini diutarakan oleh Calvin di tengah memoria dan hegemoni masyarakat setelah absolutisme gereja yaitu ingatan
Reformanda, Peny. Agustinus Batlajery & Th. van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 162-163. 32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 de Jonge, Apa Itu, 269.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
terhadap dominasi gereja atas ruang-ruang kehidupan publik dan kemung- kinan pemakluman dominasi negara atas ruang-ruang publik, termasuk gereja. Calvin menggugat laku dominasi dalam relasi gereja dan negara karena keduanya berkemungkinan untuk merengkuh kultur politik itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ius in sacris, hukum yang berlaku dalam hal-hal suci adalah ranah gereja, sedangkan ius circa sacra, hukum di seki- tar hal-hal suci adalah ranah negara. 36 Oleh sebab itu, keduanya memang berbeda secara ranah dan juga gestur, namun kedua entitas itu berasal dari satu sumber yakni Allah dan keduanya diutus untuk bersinergi agar mewujudkan regnum Christi.
Pemerintah Kristen bertanggung jawab menjaga ketenteraman, ke tertiban masyarakat, memajukan kesusilaan dan kesalehan, serta yang utama adalah menjamin keadilan. 37 Keadilan dan kesejahteraan bagi publik me rupakan tanggung jawab dari Allah bagi pemerintah. Secara teologis, konsep keadilan bagi masyarakat diperoleh pemerintah dari pengajaran gereja sehingga pemerintah Kristen memimpin negara-kota dengan iman secara etis bukan hanya legalistik. Oleh sebab itu, pemerintah yang tidak mempunyai iman dengan mudah menyelewengkan kekuasaannya dan lalai memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Jika pemerintah tidak mempunyai iman bahkan cenderung menyetara- kan dirinya setara dengan Allah, maka pemerintah itu layak tidak ditaati, bahkan layak digugat. 38 Akan tetapi, yang layak menggugat para raja lalim itu adalah mereka yang berwenang dalam pemerintahan. Calvin menolak pemberontakan yang tidak sah dan liar, apalagi mengandung kekerasan senjata sebab kekerasan hanya melanggengkan kelaliman itu sendiri. Oleh karena itu, Calvin mengajukan tradisi parlementer (baca: oposisi) sebagai pengingat, penggugat, dan pengendali kekuasaan absolut agar tidak menuju kediktatoran atau otoritarianisme. Dengan demikian, terdapat konsep pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintahan lalim namun perlawanan itu bersifat kritis-intelektual dan konstitutif, bukan koersif-destruktif.
Dengan demikian, konsepsi Calvin tentang relasi gereja dan ma - syarakat cukup paradoks. Pada satu sisi Calvin menolak dominasi gereja atas negara, tetapi di sisi lain dia menekankan pentingnya peran teologi/ iman dalam sebuah negara. Calvin memang tidak memisahkan kedua entitas tersebut seperti kaum anabaptis. 39 Negara dan gereja memiliki ranah
36 Ibid., 270-271 .
37 Ibid., 271. 38 Balke, Pandangan Calvin, 174.
39 Jonathon David Beeke, “Duplex Regnum Christi: Christ twofold Kingdom in Reformed Theology”
tanggung jawab yang berbeda namun terpadu demi mewujudkan Regnum Christi . Pemerintah dalam hal ini dimaknai sebagai hamba Kristus, yang setia melakukan kehendak Allah  sesuai dengan bidang dan tugasnya. Tentu saja, tolok ukur kesetiaan pada kehendak Allah adalah jika pemerintah men- jalankan norma Kristen seperti yang harfiah diamanatkan dalam Alkitab. 40

## Calvinism dan Sosial-Politik di Belanda
Pemikiran John Calvin tentang relasi gereja dengan negara adalah salah satu butir gagasan penting dalam teologinya. Calvin menaruh perhatian terhadap dinamika negara dengan sistem aristokrasi dan feodalisme. Ini disebabkan Calvin menekankan negara berada di bawah kehendak Allah sehingga gereja-gereja Calvinist cenderung menyoroti dengan kritis dina- mika politik negara. 41 Alhasil, roh Calvinisme merembesi gerakan-gerakan masyarakat di Eropa untuk mendobrak kelaliman. 42 Negeri Belanda me rupa- kan salah satu negeri yang diinspirasi oleh Calvinism untuk melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Spanyol. Pada tahun 1555, Raja Phillip II menggantikan ayahnya sebagai tuan atas negeri-negeri Belanda dan meneruskan politik Charles V untuk memperkuat kekuasaan Spanyol. 43 Di tengah negeri yang sudah dirangsek pemikiran protestanisme, raja Spanyol berupaya memperkuat kekuasaan gereja Katolik Roma melalui pembagian keuskupan yang baru. Selain itu,  Kerajaan Spanyol terlalu men- gusik hak-hak domestik negeri Belanda, khususnya dalam hal perniagaan dan industri sehingga masyarakat juga bangsawan Belanda merasa proses perekonomiannya diganggu. 44 Kebijakan ini memicu perlawanan, baik dari kaum Protestan maupun bangsawan Katolik yang kemudian memicu pemberontakan tahun 1566. Pemerintah Spanyol menyikapi pemberontakan itu dengan kekerasan. Alhasil, pukulan balik itu menimbulkan korban ber- jatuh an dan mendorong sebagian warga untuk melarikan diri dari Belanda.
Dalam deklarasi penolakan Kerajaan Spanyol (1581), dikatakan bahwa ketaatan kepada raja dapat diakhiri karena tidak lagi melakukan tugas pokoknya, yaitu menjamin kesejahteraan rakyat. 45 Oleh sebab itu, raja Spanyol bukan raja yang sah di mata rakyat dan tak layak untuk ditaati lagi. Secara teologis, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Calvinist
(Disertasi Ph.D., University of Groningen, 2019), 87-97.
40 Konteks Eropa pada abad ke-16 adalah mayoritas masyarakat Kristen sehingga norma mas- yarakat dirujuk dari Alkitab.
41 Ibid., 285. 42 G van den Brink, “The Impact of Calvinism on the European Mind-a Plea for Revisiting the Issues,” Deel 51 Supplementum. Teologie 150+ en Calvyn 500, (2010): 407. 43 Ibid., 23.
44 Williston Walker, A History of Christian Church, (Edinburgh: T&T Clark, Ltd, 1976), 382.
45 de Jonge, Apa Itu., 287.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
Belanda dapat dibenarkan karena pemberontakan ini berpijak pada per- lawanan kepada kelaliman sebuah pemerintah. Pergolakan di Belanda tak sekadar pemberontakan masyarakat, tetapi juga melibatkan beberapa aristokrat Belanda di bawah pimpinan seorang pangeran, yaitu orang yang diberi pe ranan penting dalam pemerintahan negara. 46 Panggilan untuk memberontak dilihat sebagai panggilan ilahi yang layak diterima oleh seo- rang pangeran sebagai pemimpin masyarakat. Seturut dengan pemikiran Calvin bahwa pemberontakan itu harus berlangsung secara deliberatif- kons titusional, bukan pemberontakan secara destruktif-koersif.

## Gereja Resmi di Belanda Sesudah Revolusi Prancis
Sesudah Revolusi Prancis relasi gereja dan negara dipisahkan, negara menjadi netral dan gereja “dibentuk kembali” kemudian disebut Hervormd. 47 Hervormd harus mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa gereja-gereja resmi setelah Revolusi Prancis tidak terlibat dengan urusan sosial-politik dalam masyarakat. Pergumulan sosial-politik lebih banyak diserahkan kepada pribadi-pribadi dalam gereja. Alhasil, dapat dilihat secara historis bahwa gereja di Belanda terjebak pada persoalan konservatisme/romantisme kekristenan di masa pemberontakan terhadap Spanyol dan institusionalisme/liberalisme sesudah Revolusi Prancis.
Realitas ini memicu protes para Calvinist ortodoks bahkan menimbul- kan perpecahan dalam Hervormd. 48 Alhasil, pengajaran iman Kristen saat itu tidak sebatas dipraktikkan dalam gereja, melainkan berlanjut ke dalam lapangan politik. Kaum Calvinist Ortodoks ini masuk ke dalam parlemen menentang paham liberal yang merasuk ke Belanda sesudah Revolusi Prancis. Mereka memiliki visi romantisme kepemimpinan keluarga Oranje yang mendukung gereja resmi yakni gereformeerd. Belakangan kelompok politik ini disebut sebagai kaum Anti-Revolutionair (kaum yang kontra dengan cita-cita Revolusi Prancis). Mereka masih berpegang pada dalil Calvin bahwa pemerintah dipanggil untuk memajukan agama. Kritik yang dilontarkan oleh kaum ini tidak bersifat sosial-progresif, melainkan lebih bersifat konservatif.
Akan tetapi, profetisme/suara kenabian dalam tradisi gereja hervormd pascaliberalisme kian meredup akibat reorganisasi dalam tubuh gereja sehingga menyita perhatian dan energi gereja ke dalam perkara-perkara
46 Ibid.
47 Ibid., 291 . 48 Ibid.
institusional/struktural semata. 49 Kemungkinan untuk mengemukakan pendapat atau kekritisan gereja telah mati, karena tak terdapat ruang diskur- sus teologi dalam gereja yang terlibat dalam ruang sosial politik. Alhasil, gereja hervormd sebagai institusi didominasi oleh budaya formal-birokratis sehingga ranah publik kurang menjadi sorotan secara teologis.
Dari kedua gambaran historis di atas, dapat dibayangkan gereja-gereja Reformasi di Belanda mengalami dekadensi panjang. Baru pada Perang Dunia II terjadi kebangkitan dalam gereja-gereja di Belanda, termasuk Hervormd dalam soal politik dan sosial. Pada tahun 1940-an, lahir gerakan yang disebut Bekennende Kirche (Gereja yang Mengaku) yang merespons kekuatan NAZI. Gerakan ini menginspirasi gereja-gereja di Belanda untuk bersaksi di bidang sosial-politik. 50 Bahkan hal ini menghidupkan kembali gagasan Calvin tentang tindakan pemerintah yang harus diukur menurut firman Allah. 51 Bagi umat Calvinist di Belanda tolok ukur ketaatan itu jelas. Jika peme- rintah bertentangan dengan kehendak Allah, maka pemerintahan itu layak dinafikan bahkan dilawan. Sikap tegas ini akhirnya menginspirasi Gereja Hervormd, Gereja-gereja Gereformeerd, dan Gereja Katolik Roma serta gere- ja-gereja lainnya. Kelompok gereja ini menentang serta memprotes tindakan genosida terhadap orang Yahudi. 52 Desakan historis ini melahirkan kesada- ran dalam Gereja Hervormd tentang peran profetik gereja dalam dinamika sosial, politik, dan budaya. Gereja Hervormd melakukan reorganisasi gereja yang mengaku dan bersaksi di tengah-tengah masyarakat. 53 Hal itu sesuai dengan gagasan “kristokrasi” Calvin yang mengimajinasikan suatu ma - syarakat yang taat kepada kehendak Allah dengan pemerintah sebagai hamba Allah yang bersedia mendengarkan suara kenabian gereja.
Dinamika Gereja Calvinist di Indonesia Dalam perkembangan sejarahnya di abad ke-17, Calvinism mendapat momen untuk berekspansi dari wilayah Eropa ke tanah-tanah baru di wilayah Asia dan Afrika. Calvinism tercatat masuk dan berkembang di Hindia-Belanda (Indonesia saat ini) bersamaan dengan penjelajahan rempah- rempah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Setelah VOC bangkrut, kerajaan Belanda mengambil alih seluruh tugas VOC termasuk pemeli- haraan gereja-gereja di Hindia-Belanda. Sejak saat itu keadaan gereja-gereja
49 Ibid., 294.
50 Ibid., 296 . 51 Ibid. 52 Ibid., 297. 53 Ibid.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
menjadi tidak terurus secara finansial dan pastoral. Hal itu mendorong pemerintah kolonial untuk mengambil alih pemeliharaan gereja-gereja di Hindia-Belanda. Alhasil didirikanlah Protestansche Kerk in Nederlands- Indie yang segala kepengurusan dan keuangan bersumber pada negara. 54 Dengan begitu, urusan gereja menjadi urusan negara. Catatan historis ini menunjukkan bahwa adanya relasi mesra antara gereja dan negara dalam satu masa yang memungkinkan sikap politik gereja menjadi moderat . Selain itu, sikap ini juga tersirat atau tercatat di dalam berkas-berkas teologis yang diproduksi oleh gereja atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 55 Dalam dokumen Pemahaman Bersama Iman Kristen dipaparkan tentang relasi gereja-gereja dengan negara: 56
Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah me - netapkan pemerintah sebagai hamba-Nya yang dilengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatfan baik dan menghukum perbuatan jahat (Rm. 13: 1-7, 1 Ptr. 2: 13-14). Oleh karena itu, gereja yaitu persekutuan orang-orang yang yang telah dibaharui di dalam Kristus, dipanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang (1 Tim. 2: 1-2; bnd. Yer. 29:7). Tetapi pemerintah dapat pula menyalahgunakan kuasa yang ada padanya (Why. 13). Oleh sebab itu, gereja pun dipanggil untuk senantiasa siap sedia melaksanakan tugas kenabiannya dengan mendoakan dan membantu pemerintah agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (Mzm. 58: 2-3; Yes. 1: 16-17; Mi. 6:8). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya dengan menuntut sesuatu yang hanya dapat diberikan kepada Allah (Mat. 22: 21; Mrk. 12: 17; Luk. 20: 25), maka orang-orang percaya ‘harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia’ (Kis. 5: 29).
Andreas Yewangoe memberikan catatan panjang menyoal dokumen teologis yang dikeluarkan oleh PGI dalam buku Ecclesia Reformata Semper Reformanda (2014) . Catatan kritis dari Yewangoe terhadap dokumen teolo- gis sebagai sebuah upaya pembedahan guna melacak struktur pemikiran eklesiologi dan etika politik Reformasi Protestan (baca: Luther dan Calvin) dalam dokumen teologis yang dikeluarkan oleh PGI. Berikut catatan kritis Yewangoe: 57

## 1.  Pemerintah (boleh dibaca: negara) dimasukkan pada pemahaman
54 Agustinus Batlajery, “Calvinisme di Indonesia: Suatu Adaptasi” dalam Ecclesia Reformata Semper Refomanda, Peny. Agustinus Batlajery & Th. van den End, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 61.
55 Alasan pemilihan berkas-berkas teologis yang dikeluarkan oleh PGI karena tak dapat dinafikkan bahwa PGI merupakan representasi teologis gereja-gereja di Indonesia juga roh Calvinist bersifat global pun lokal sehingga corak gereja-gereja di Indonesia dinafasi oleh roh Calvinist .
56 “Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) dalam bab tentang “Penyelamatan”, butir 4. Dalam Lima Dokumen Keesaan Gereja, (Jakarta: PGI dan BPK Gunung Mulia, 1994).
57 Yewangoe, Hubungan Gereja., 187-188.
tentang penyelamatan (o rder of providence ) 58 bukan penciptaan (o rder of creation ) sesuai dengan tradisi teologi Luther dan Calvin.
2.  Tugas-tugas pemerintah dirumuskan dengan jelas yaitu untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat.
3.  Maka panggilan orang Kristen adalah untuk taat kepada pemerintah (mendoakan dan membantu pemerintah).
4.  Namun ketaatan itu bukannya tanpa batas. Ada saatnya gereja lebih taat kepada Allah ketimbang manusia (baca: pemerintah), yaitu apabila pemerintah ternyata berlaku represif.
Menurut Yewangoe, dokumen di atas berasal dari Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) 1994, namun perumusan pokok-pokok ini tidak jauh berbeda dengan Dokumen Keesaan Gereja (DKG) tahun 2000. 59 Sekalipun sudah memasuki era sesudah Soeharto, dalam menghadapi pemerintah gereja tetap dalam tradisi eklesiologi TB Simatupang yaitu kritis, positif, kreatif dan realistis. Secara tidak langsung, Yewangoe hendak mengatakan bahwa tidak terdapat pergeseran atau perubahan perspektif teologis dari PGI dalam mengembangkan eklesiologi dan etika politik pada era reformasi. Gereja Protestan selalu memaknai dirinya sebagai penumpang gelap dalam perjalanan sejarah bangsa ini dan karenanya perlu senantiasa membujuk penguasa untuk memberi perlindungan khusus.
Pendapat Yewangoe ini tentu tercermin dalam banyak kasus relasi umat kristen Indonesia dengan rezim yang berkuasa.  Misalnya pada  saat Indonesia  diguncang  krisis moneter pada tahun 1997. Seluruh masyarakat Indonesia kala itu terpukul karena krisis multidimensi. Ancaman insta- bilitas keamanan dan politik menghantui di depan mata. Sentimen suku, agama, ras, antargolongan (SARA) mulai digaungkan di mana-mana. Orang Kristen dan warga keturunan Tionghoa sering dituding menjadi biang keladi krisis ini. Umat Kristen dan kaum Tioghoa kerap menjadi sasaran teror. Tentu umat Kristen sebagai kelompok minoritas merasa hal ini meng- ancam keberadaannya. Di masa krisis, terdapat beberapa orang Kristen yang mengaku mewakili umat memberikan persembahan dua kilogram emas kepada pemerintahan Soeharto ketika ketua PGI, Pdt. Dr. Soelarso Sopater, berkunjung ke kediaman “Bapak Pembangunan” itu. 60 Dalam perspektif Yewangoe, peristiwa ini merupakan salah satu bentuk ketidakberdayaan gereja untuk menyampaikan sikap kritisnya kepada negara. Alih-alih
58 Secara menarik, Yewangoe menafsirkan order of providence sebagai bagian dari karya keselamatan Allah.
59 Yewangoe, Hubungan Gereja, 187-188.
60 Joas Adiprasetya, “Eka Darmaputera: Sang Teolog di Rute Penghubung Gereja dan Masyarakat”
(Ceramah, STFT Jakarta, Jakarta, September 2019).

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
memberi langkah konkret untuk lepas dari krisis moneter, hal tersebut malah menjadi sikap pengecut karena berlindung pada penguasa yang lalim.
Eka Darmaputera juga mengkritik PGI dalam heningnya seolah me res- tui pemberian upeti itu kepada Soeharto. Eka menegaskan sejak saat itu gereja di Indonesia mengalami situasi sekarat. 61 Menurutnya, situasi sekarat ini adalah buah dari eklesiologi yang terlalu bertumpu pada pembangu- nan gereja yang institusional, formal, dan struktural. Eka juga mengkritik konsep eklesiologi peninggalan TB Simatupang soal partisipasi Kristen di tengah-tengah masyarakat yakni partisipasi positif, kritis, kreatif, dan realistis. Menurutnya, konsep itu sudah tidak relevan lagi karena lahir dari konteks tahun 1970-an. Tahun-tahun tersebut merupakan masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru sehingga partisipasi itu hanya sebatas kepada penguasa daripada masyarakat sipil. Pada kenyataannya, konsep eklesiologi yang ditawarkan oleh Simatupang menjadi positif, kreatif, dan realistis tetapi tanpa sikap kritis sama sekali. Alhasil, dengan kelumpuhan nalar kritis seperti itu, gereja menjadi moderat dan pasif terhadap isu sosial, politik, dan budaya.
Joas Adiprasetya menangkap kegelisahan Eka terhadap situasi sekarat gereja karena konsep eklesiologi ini merata di gereja-gereja Indonesia pada masa itu, bahkan hingga kini. 62 Gereja Kristen Indonesia (GKI) mencan- tumkan konsep eklesiologi Simatupang itu dalam Penjelasan Mukadimah Tata Gereja GKI 2009, namun dengan urutan yang berbeda “positif, kreatif, kritis dan realistis.” Adiprasetya menekankan bahwa perubahan ini juga mencemaskan Eka, karena mencerminkan makin tidak kritisnya gereja pada pemerintah. Oleh karena itu, tak mengherankan jika etika politik gereja cenderung moderat, kooperatif, dan pasif serta kompromistis.
Kita juga dapat berefleksi dari relasi gereja dan negara menjelang Pemilu/Pilpres 2019 lalu. Pada awal tahun 2019 muncul kegelisahan ma - syarakat sipil yang menghasilkan gerakan moral untuk tidak menggunakan hak pilih atau menjadi “golongan putih” (golput). Hal ini segera  mendapat penolakan bahkan cemoohan di berbagai kalangan rohaniwan Kristen. Romo Franz Magnis Suseno, SJ, misalnya, melabeli orang-orang yang golput dengan sebutan bodoh, benalu, dan bermental tak stabil. 63 Tentu pelabelan ini berimbas buruk bagi golput. Kelompok golput - karena alasan kritis-hu- manis - malah dicemooh dan direndahkan oleh warga gereja. Dalam situasi se perti ini sekretaris umum PGI, Gomar Gultom turut memperkeruh
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Franz Magnis-Suseno, “Golput”, Kompas ( 12 Maret 2019).
suasana. Gomar Gultom menerbitkan surat pastoral agar umat kristiani sedapat mung kin harus ikut pemilu dan memilih salah satu calon presi- den. 64 Terlepas dari kontroversi tentang golput sebagai gerakan kritik atau tidak, namun sikap yang dikeluarkan oleh PGI merupakan sebuah sikap kompromistis yang mengaburkan jarak gereja dengan negara. Sebagaimana orang-orang yang menggunakan hak pilih memiliki landasan moral politisnya, demikian juga kelompok yang memutuskan untuk golput. PGI sebagai sebuah lembaga keumatan dalam aras Protestan batal memberi ruang yang adil dan menaungi semua gestur politik warga gereja.
Jika merujuk kepada dokumen-dokumen di atas maka dapat dilihat bahwa kekristenan di Indonesia secara khusus gereja Calvinist ber- hadap-hadapan dengan ragam tuntutan setiap rezim untuk menjadi kanal kebijakannya. Dalam peziarahannya, gereja (baca: PGI) harus bergumul dengan realitas pemerintahan yang destruktif dan koersif. Belum lagi, gereja juga tidak berhenti bergumul dengan isu diskriminasi agama di Indonesia yang kian menguat setelah Soeharto lengser. Pergumulan sejarah itu mem- buat gereja tidak berdaya sampai kepada titik nadir. Akibatnya, gereja terjebak pada perkara institusional/birokratis karena harus memelihara keberlangsungan organisasinya. Suara kenabian gereja hanya terdengar sayup-sayup karena ditelan kebutuhan pragmatis untuk bertahan hidup. Di tengah dinamika gereja Indonesia yang kembang-kempis itu, Yewangoe mengatakan bahwa gereja tidak boleh menukarkan rasa amannya dengan berhenti menyuarakan suara kenabiannya. Kritik konstruktif gereja kepada kekuasaan berperan penting dalam penciptaaan masyarakat sipil yang beradab seturut kehendak Allah. 65
Sebuah Tawaran Sikap Kritis-Profetis Calvinist di Indonesia ter- hadap Kekuasaan
Akhirnya, secara historis-teologis terdapat kekritisan terhadap negara di dalam kajian teologi John Calvin. Secara historis, Calvin memandang negara diperlukan untuk memelihara ciptaan di dunia tetapi bukan berarti negara menjadi dominatif, absolut, dan represif. Bahkan, Daniel Joseph Camacho, seorang pengkaji teologi politik dari Calvin Theological Seminary , dan editor jurnal teologi politik, Sojourner mengungkapkan bahwa sikap kritis terhadap penguasa lalim bukan saja mendapat tempat dalam tradisi Calvinist , tetapi sikap itu merupakan wujud peribadahan kepada Allah,
64 ”Usai Bertemu Jokowi, Ketua PGI Imbau Umat Kristen Tak golput,” CNN Indonesia, 5 Maret 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190305205427-32-374837/usai-bertemu-jokowi-ketua-pgi-im - bau-umat-kristen-tak-golput.
65 Yewangoe, Hubungan Gereja, 194.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
karena dengan pembangkangan kepada penguasa jahat suara kenabian dari umat pilihan digaungkan. Camacho menandaskan bahwa: 66
Calvin develops an exception which he actually considers to be primary. If obedience to a king ever leads us away from God, or if the ruler commands something contrary to God, then civil disobedience is more faithful than civil obedience. And Calvin uses strong language to describe this. He talks about God’s authority, “to whose majesty scepters ought to be submitted.” This language is eerily reminiscent of the preface. There, Calvin tries to chase away accusations that, “…this doctrine looked to no other end than to wrest the scepters from the hands of kings.” Yet, the overall direction of Calvin’s theo- logy clearly relativizes human authority and makes room for radical political resistance to the present order in allegiance to a higher order.
Oleh sebab itu, gereja, termasuk gereja di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengkritik pemerintahan yang lalim. Dalam proses kelahiran Indonesia, para pendiri bangsa mengimajinasikan sebuah kehidupan tanpa dominasi dan eksploitasi. Imajinasi itu diwujudkan dalam kontrak sosial yaitu Pancasila. Pancasila adalah sebuah ruang majemuk yang memuat segala macam ideologi, budaya, agama, dan filsafat yang berkorelasi satu dengan yang lain. Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah tanda bahwa agama tidak dinafikan dalam pembentukan imajinasi Indonesia, justru agama disertakan untuk ikut bertanggung jawab secara sosial. 67 Dalam hal ini, gereja Protestan memiliki keleluasaan untuk menyampaikan sikap kritisnya sembari bersinergi dengan nilai-nilai lainnya untuk mewujudkan imajinasi Indonesia dalam Pancasila. Konsep keterlibatan agama dalam Pancasila bertaut dengan konsep Corpus Christianum warisan John Calvin. Dalam bingkai ini relasi agama dengan negara ada dalam derajat yang setara. Kesetaraan ini memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial terhadap sesama dan Allah. Dari sana juga tercipta ruang intelektual-konstitusional bagi gereja Protestan untuk menyuarakan sikap kritisnya terhadap negara, kebijakannya, dan aparatusnya.

## Menggaungkan Kekritisan dari Ruang Marjinal
Sikap kritis/profetis gereja Protestan di Indonesia dapat dirintis dari kepedulian untuk menilik pergumulan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum selesai dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bagi Calvinist , perjumpaan dengan Kristus bukan hanya dialami melalui sakramen dan pelayanan firman. Kristus juga dijumpai melalui pelayanan
66 Daniel Joseph Camacho, “John Calvin and Holy Resistance,” Do Justice, 27 Mei 2017, diakses pada 30 Juni 2020. http://dojustice.crcna.org/article/john-calvin-and-holy-resistance.
67 Fially Fallderama, “Sengketa Pemahaman Sila Ketuhanan yang Maha Esa”, Geotimes, 2 Juli 2018 , diakses pada 10 Agustus 202 0,  https://geotimes.co.id/opini/sengketa-pemahaman-sila-ketu - hanan-yang-maha-esa/
kepada orang-orang miskin, tertindas, lemah, dan terabaikan di sekitar kita. Sebagaimana Calvin berkata dalam komentarnya tentang Matius 25: 40: 68
Verily I tell you. As Christ has just now told us, by a figure, that our senses do not yet comprehend how highly he values deeds of charity, so now he openly declares, that he will reckon as done to himself whatever we have bestowed on his people. We must be prodigiously sluggish, if compassion be not drawn from our bowels by this statement, that Christ is either neglected or honored in the person of those who need our assistance. So then, when- ever we are reluctant to assist the poor, let us place before our eyes the Son of God, to whom it would be base sacrilege to refuse anything. By these words he likewise shows, that he acknowledges those acts of kindness which have been performed gratuitously, and without any expectation of a reward. And certainly, when he enjoins us to do good to the hungry and naked, to strangers and prisoners, from whom nothing can be expected in return, we must look to him, who freely lays himself under obligation to us, and allows us to place to his account what might otherwise appear to have been lost.
Dalam konteks Indonesia, Kristus dijumpai ketika kita menaruh kepedulian pada berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terabaikan, misalnya: kasus pembantaian orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965-1966, peristiwa kekerasan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua, peristiwa kekerasan militer di Tanjung Priok 1984, kerusuhan Mei 1998, serta berbagai kasus kekerasan struktural yang melibatkan elit penguasa. Kepedulian macam ini adalah locus dari sikap kritis gereja Protestan. Kepedulian kritis perlu juga dialamatkan pada masalah-masalah kronis khas Indonesia seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai kebijakan pragmatis yang mencederai kemanusiaan dan lingkungan hidup. Dalam semua keterlibatan kritis itulah gereja melayani kepalanya yaitu Yesus Kristus.
Untuk memasuki ruang-ruang marginal itu gereja Calvinist perlu kembali kepada kesadaran historis-teologisnya agar setia pada peran Corpus Christianum di locus Indonesia. Bangsa ini sudah terjerumus ke dalam jurang ahistorisme sehingga kehidupan sosial-politiknya lebih bersifat eksistensial- personal ketimbang historis-intelektual. 69 Oleh sebab itu, gereja Calvinist yang mawas diri perlu menolak ahistorisme dan merengkuh kembali panggilannya untuk berdaya kritis sehingga dapat menjadi garam dan terang dunia.
Bersikap kritis kepada kekuasaan tidak dapat disamakan dengan menghina, iri hati, dan melakukan sindiran belaka pada penguasa. Menjadi
68 John Calvin, John Calvin’s Bible Commentaries On The Harmony Of The Gospels 3, (North Charleston: Createspace,1858), 147.
69 Fially Fallderama, “Menolak Politik Ahistorisme”, Detik , 21 Mei 2019, diakses 10 Agustus 2020, https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
gereja yang kritis-profetis adalah bertindak menggunakan nalar obyektif untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak jatuh ke dalam abuse of power. Kritik kepada kekuasaan jelas tidak sama dengan sikap sinis terhadap pe  nguasa. Sikap kritis gereja-gereja Protestan di Indonesia semestinya lahir dari kerinduan melihat rencana Allah digenapi di dalam dunia. Gereja Protestan perlu menghindari sikap yang disebut Calvin sebagai Nicodemian, 70 sebuah sikap pasif dan bungkam di hadapan kekuasaan karena takut berkonfrontasi.
Di tengah kecenderungan gereja-gereja Protestan di Indonesia yang selalu tunduk kepada penguasa, gereja-gereja dalam tradisi Reformasi di Indonesia perlu menata kembali etika politiknya kepada etos kehidupan yang integratif seturut ajaran Calvin. Sebuah etos teologi politik yang me yakini bahwa segenap dimensi kehidupan orang Kristen harus diha- yati sebagai peribadahan kepada Allah, tidak terkecuali sikap kritis dan konstruktif kepada kekuasaan.

## Daftar Pustaka
Adiprasetya, Joas. “Eka Darmaputera: Sang Teolog Rute Penghubung Gereja dan Masyarakat.” Ceramah Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, (Sep- tember 2019).
Androne, Mihai. “Calvinism as Political Ideology.” Procedia- Social and Behavioral Sciences 63, 2012: 177-183. Balke, W. “Calvin dan Calvinisme.” Dalam Ecclesia Reformata Semper Refor- manda , Agustinus Batlajery dan Thomas van den End ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
Balke, Willem. “Pandangan Calvin mengenai Gereja dan Negara.” Dalam Ecclesia Reformata Semper Reformanda , Agustinus Batlajery dan Thomas van den End ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014. 162-163.
Batlajery, Agustinus. “Calvinisme di Indonesia: Suatu Adaptasi.” Dalam
Ecclesia Reformata semper Reformanda , Agustinus Batlajery dan Thomas van den End ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
Beeke, Jonathon David. Duplex Regnum Christi: Christ Twofold Kingdom in Reformed Theology (Disertasi Ph.D dari Universitas Groningen). Groni- ngen, 2019.
Brink, G van den. “The Impact of Calvinism on the European Mind-a Plea
70 Istilah ini  mengacu kepada tokoh Nikodemus di Kitab Injil Yohanes pasal 3. Nikodemus adalah seorang tua-tua agama Yahudi yang ingin belajar dari Yesus tetapi takut reputasinya di hadapan mas- yarakat jatuh karena terlihat berinteraksi dengan Yesus.  Menurut Calvin sikap nicodemian ini kerap dimiliki orang Kristen yang bersembunyi dibalik jargon bahwa gereja mesti berhikmat dalam berpendapat untuk menyembunyikan ketakutannya pada penguasa. Bandingkan Carlos Eire, “Calvin and Nicode- mism: A Reappraisal,” Sixteenth Century Journal, 1 (Desember 1979): 44-69.
for Revisiting the Issues.” Deel 51 Supplementum. Teologie 150+ Calvyn 500 , 2010.
Calvin, John. Commentary on the Book of Romans. Grand Rapids: Baker Books, 2005. Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing, 1975. Calvin, John. John Calvin’s Bible Commentaries on The Harmony of The Gospels 3 . North Charleston: Createspace, 1858. Camacho, Daniel Joseph. John Calvin and Holy Resistance. 27 Mei 2017. Diakses pada 30 Juni 2020. http://dojustice.crcna.org/article/ john-calvin-and-holy-resistance. Eire, Carlos. “Calvin and Nicodemism: A Reappraisal,” Sixteenth Century Journal , 1 (Desember 1979): 44-69. Fallderama, Fially. “Menolak Politik Ahistorisme.” Detik: Kolom. 21 Mei 2019. https://news.detik.com/kolom/d-4558216/menolak-politik-ahistoris. Fallderama, Fially. “Sengketa Pemahaman Sila Ketuhanan yang Maha Esa.”
Geotimes: Opini. 2 Juli 2018. Diakses pada 10 Agustus 2020. https://geotimes.
co.id/opini/sengketa-pemahaman-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/ Fea, John. Was America Founded as a Christian Nation? A Historical Introduction. Westminster: John Knox Press, 2011. Heryanto, Ariel. Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta: KPG, 2018. Jonge, Christiaan de. Apa Itu Calvinisme? Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008. McGrath, Alister E. Sejarah Pemikiran Reformasi. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006. McGrath, Alister E. Historical Theology: An Introduction to the History of Chris - tian Thought. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2013. Piper, John. Desiring God. 21 Desember 2015. Diakses pada 21 Juni 2020. https:// www.desiringgod.org/messages/obey-the-government-for-gods-sake. Reid, J.K.S. “Magistrates.” Dalam Calvin: Theological Treatises , J.K.S Reid ed. Philadelphia: Westminster Press, 1954. Suseno, Franz Magnis. “Golput.” Kompas: Artikel Opini. 12 Maret 2019. “Usai Bertemu Jokowi , Ketua PGI Imbau Umat Kristen tak Golput . ” CNN  Indonesia. 5 Maret 2019. https://www. cnnindonesia.com/nasional/20190305205427-32-374837/ usai-bertemu-jokowi-ketua-pgi-imbau-umat-kristen-tak-golput. Walker, Williston. A History of The Christian Church. Edinburgh: T&T Clark, Ltd, 1976.
Cavanaugh, William and Peter Scott. “Introduction.” Dalam The Blackwell Companion to Political Theology , Peter Scott dan William Cavanaugh ed.

## S UARBUDAYA R AHADIAN & F IALLY F ALLDERAMA
Padstow, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd, 2004. Yewangoe, Andreas A. “Hubungan Gereja dan Negara di Indonesia.” Dalam Ecclesia Reformata Semper Reformanda , Agustinus Batlajery dan Th Van Den End ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.