Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H.
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M.
Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
2. klasifikasi  tindak  pidana  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam  UU
Keimigrasian (Maidah Purwanti) …………………………………………...
Hal 18 - 30

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1 Agustus 2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM

## UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

## Classification of Crimes and Violations in the Immigration Act

## Maidah Purwanti
Dosen Asisten Ahli Politeknik Imigrasi
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI
081514350599, e-mail: maidah2580@gmail.com

## ABSTRACT
The  mention  of  'violations'  in  any  criminal  act  that  violates  the  criminal  provisions  of  the Immigration  Law,  certainly  cannot  be  allowed  to  go  on,  because  the  theory  of  criminal  law  has classified  the  distinction  between  Crime  and  Violation.  Likewise,  in  the  formulation  of  the Immigration  Law  Criminal  Provisions,  there  has been  a  fairly  clear  distinction  between  crime  and violation itself. Through a theoretical study of punishment, this short and simple writing provides a description of the location of the distinction, which is very easy to identify. The condition needed is re-habituation to differentiate the mention of immigration crime in accordance with its classification.
Keywords : classification, crime, violation, immigration

## ABSTRAK
Lazimnya penyamaan penyebutan ‘pelanggaran’ pada setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana pada UU Keimigrasian, tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlarut, karena teori hukum pidana telah  mengklasifikasikan  pembedaan  antara  Kejahatan  dan  Pelanggaran.  Demikian  pula  didalam rumusan  Ketentuan  Pidana  UU  Keimigrasian  telah  terdapat  pembedaan  yang  cukup  jelas  antara tindak  pidana  kejahatan  dan  pelanggaran  itu  sendiri.  Melalui  kajian  teoritis  pemidanaan,  tulisan singkat  dan  sederhana  ini  memberikan  uraian  mengenai  letak  pembedaan  tersebut,  yang  sangat mudah  untuk  di  identifikasi.  Kedapannya  yang  dibutuhkan  adalah  pembiasaan  kembali  untuk membedakan penyebutan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan klasifikasinya.
Kata kunci : klasifikasi, kejahatan, pelanggaran, keimigrasian.

## PENDAHULUAN
Dalam istilah Keimigrasian, selama ini terjadi  ‘kelaziman’  penyebutan  “pelanggaran keimigrasian”  bagi  setiap  perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  yang  telah diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Keimigrasian  (UU
Keimigrasian). Sehingga umum sekali
terdengar,  apabila  seseorang  (terutama  Warga
Negara Asing)
melakukan tindakan bertentangan dengan aturan pada UU "Keimigrasian,  maka  perbuatan  atau  tindakan tersebut  akan  langsung  disebut  dengan “melanggar” atau “pelanggaran”.
Padahal  didalam  teori  hukum  pidana, ditentukan pembedaan yang jelas antara tindak pidana  kejahatan  dan  pelanggaran,  keduanya dibedakan  berdasarkan  pengertian  dan  jenis pemidanaan.  Sehingga,  dalam  perumusan unsur  dan  jenis  pemidanaan  yang  tercantum didalam  perundang-undangan,  juga  harus dibedakan antara tindak pidana yang termasuk kepada tindak pidana kejahatan, dengan tindak pidana  yang  termasuk  kepada  tindak  pidana pelanggaran.
Sekalipun  dalam  penegakkan  hukum pidana  dan  penjatuhan  pemidanaan,  pada akhirnya  istilah  penyebutan  ‘kejahatan’  atau ‘pelanggaran’  menjadi  tidak  penting,  selama terhadap  pelaku  tindak  pidana,  pemberlakuan Undang-Undang  telah  sesuai  penerapannya, dimana unsur-unsur perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan unsur-unsur yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.  Namun  jika  dikaitkan  dengan  teori pemidanaan,  dalam  proses  peradilan,  hal tersebut  menjadi  penting,  karena  memahami unsur  perbuatan  melawan  hukum  menjadi dasar  landasan  yang  penting  dalam  teori pemidanaan,  sebagai  dasar  Hakim  dalam penentuan jenis pidana dan pemberian sanksi.
Demikian pula dalam ranah keilmuan, rumusan tindak pidana perlu dipahami peserta didik sebagai dasar pemahaman teori pemidanaan  agar  tidak  terjadi  pengaburan batasan  dan  pembedaan  antara  tindak  pidana kejahatan  dan  pelanggaran  yang  memang berbeda.
Bagi  penegak  hukum  keimigrasian dalam hal ini petugas keimigrasian, memahami  batasan  dan  perbedaan  tindak pidana  kejahatan  dan  pelanggaran  juga penting, agar rumusan Pasal yang dituliskannya  dalam  pemrosesan  atas  tindak pidana yang dilakukan seseorang, sudah sesuai dengan teori hukum pidana.
Pembedaan  antara  kejahatan  atau pelanggaran  dilakukan,  bukan  tanpa  alasan, karena memang terdapat hal-hal krusial dalam
rumusan  tindakan  dan  pemidanaan  antara kejahatan atau pelanggaran. Penentuan pembedaan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran juga  sebagai  batasan  bagi  penentuan  jenis sanksi  pidana  yang  diterima  oleh  pelaku tindak pidana.
Maka  tulisan  ini  diawali  dengan pembahasan awal mengenai pembedaan tindak pidana  kejahatan  dan  pelanggaran,  yang kemudian akan dipersandingkan dengan Ketentuan  Pidana  pada  UU  Keimigrasian, guna mengklasifikasi jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran yang terdapat pada UU Keimigrasian,  sehingga  kedapan,  harapan penulis, sudah terbiasakan penyebutan ‘kejahatan’  bagi  tindak  pidana  yang  masuk pada  klasifikasi  tindak  pidana  kejahatan,  dan penyebutan  ‘pelanggaran’  pada  tindak  pidana yang  masuk  pada  klasifikasi  tindak  pidana pelanggaran,  sekalipun  keduanya  pada  bidang keimigrasian.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  merupakan  kajian  teoritis yuridis,  yang  mengupas  peraturan  perundang- undangan  dan  mengaitkannya  dengan  teori pemidanaan.
Fokus  objek  penulisan  adalah  bunyi pasal pada peraturan perundang-undangan dan apa yang menjadi pembiasaan didalam praktek hukum keimigrasian.
Penulis  menganalisa  fakta  yang  telah ada  untuk  kemudian  dikaitkan  dengan  teori yang telah ada.

## PEMBAHASAN

## A. Tindak Pidana (Delik)
Pemahaman  mengenai  tindak  pidana kejahatan  atau  pelanggaran,  terlebih  dahulu harus  diawali  dengan  pemahaman  mengenai tindak  pidana  (strafbaar  feit).  Sebagaimana pengertian  pada  istilah  hukum  lainnya,
pengertian  tindak  pidana  juga  memiliki banyak  makna  yang  diberikan  oleh  para  ahli hukum.
Tindak  pidana  merupakan  terjemahan dari  bahasa  Belanda  “strafbaar  feit”.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan  pengertian  mengenai  “strafbaar feit”,  biasanya  tindak  pidana  disinonimkan dengan  DELIK,  yang  berasal  dari  bahasa Latin, yaitu delictum. 1
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
tercantum:
“Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran  terhadap  undang-undang  tindak pidana”
SIMONS  merumuskan  bahwa  “een strafbaar  feit”  adalah  suatu  handeling (tindakan/perbuatan)  yang  diancam  dengan pidana  oleh  undang-undang,  bertentangan dengan  hukum,  dilakukan  dengan  kesalahan, oleh  seseorang  yang  mampu  bertanggung jawab.
VAN HAMEL merumuskan “strafbaar feit” sama dengan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”
VOS  merumuskan,  “strafbaar  feit” adalah  suatu  kelakuan  manusia  yang  dilarang dan  oleh  undang-undang  diancam  dengan pidana.
POMPE,  merumuskan  “strafbaar  feit” adalah suatu
pelanggaran kaidah
(pengganguan  ketertiban  hukum),  terhadap mana  pelaku  mempunyai  kesalahan  untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan  ketertiban  hukum  dan menjamin kesejahteraan umum. 2
1 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 47
2 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 200
PROF. MOELJATNO, memilih “perbuatan  pidana”  sebagai  terjemahan  dari “strafbaar  feit”,  beliau  memberi  perumusan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan  pidana,  barangsiapa  yang  melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan  yang  tidak  boleh  atau  menghambat akan  tercapainya  tata  dalam  pergaulan masyarakat yang dicita-citakan 3
Yang terutama dalam perumusan suatu tindak pidana/delik adalah menemukan unsur- unsur dari tindak pidana/delik yang dilakukan oleh  pelaku,  unsur-unsur  ini  penting  untuk mengetahui  tindak  pidana  apa  yang  dapat dikenakan kepada pelaku suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur:
a. Unsur objektif: unsur ini terdapat dari luar si pelaku, yaitu:
1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas dari si pelaku
3) Kausalitas
b. Unsur  subjektif:  unsur  ini  melekat  pada diri pelaku, yaitu:
1) kesengajaan atau ketidaksengajaan
2) maksud pada suatu percobaan
3) macam-macam  maksud  seperti  dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
4) merencanakan terlebih dahulu
5) perasaan takut yang muncul 4
Kemudian  tindak  pidana  ini  terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah pembagian dalam jenis kejahatan dan pelanggaran.

## B. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran
Perbuatan-perbuatan  pidana  menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven)  dan  pelanggaran  (overtredingen).
33 S.R.Sianturi, Op cit. hal. 204
4 Prof. Dr. Teguh Prasetyo, op. cit. hal. 50
Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. KUHP menempatkan KEJAHATAN dalam  Buku  Kedua  dan  PELANGGARAN dalam  Buku  Ketiga,  namun  dalam  KUHP sendiri  tidak  memberikan  batasan  pengertian yang  jelas  antara  keduanya.  Undang-undang hanya  memberikan  penggolongan  kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan  arti  yang  jelas.  Pada  akhirnya para  sarjana  menetapkan  sendiri  perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran.
Kejahatan merupakan rechtdelict , yaitu  pelanggaran  hukum  yang  dirasakan melanggar  rasa  keadilan,  misalnya  perbuatan pembunuhan,  melukai  orang  lain,  mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah wetsdelict ,  yaitu  delik  undang-undang  yang melanggar  apa-apa  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang, 5 pada Pelanggaran,
ketentuan  Undang-Undang  harus  ada  terlebih dahulu  untuk  dapat  menetapkan  kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana, contoh  untuk  pelanggaran  adalah  kewajiban mengenakan  helm,  atau  kewajiban  membawa dokumen  tertentu  jika  ingin  memasuki  suatu wilayah.  Maka  dari  sini  akan  terlihat ‘kekhususan’  dari  rumusan  Pelanggaran, bahwa  pelanggaran  dapat  bersifat  territorial, artinya  dapat  dikenakan  pada  suatu  wilayah tertentu dimana aturan tersebut diberlakukan.
Kekhususan  pelanggaran  juga  terlihat dari  aturan  yang  dikenakannya,  tindakan pelanggaran  adalah  pada  perbuatan-perbuatan yang  memang  ‘dianggap’  sebagai  perbuatan tindak  pidana  jika  oleh  aturan  yang  berlaku merupakan  perbuatan  tindak  pidana,  rumusan tindakan  pidana  pelanggaran  tidak  harus menunggu  ‘rasa  kelayakan’  di  masyarakat bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah sebuah  tindak  pidana,  karena  bisa  saja rumusan  tindak  pidana  tersebut  dirumuskan karena  ‘keinginan’  dari  pembuatan  ketentuan hukum  untuk  menetapkan  suatu  perbuatan yang ‘dianggap’ sebagai suatu tindak pidana.
5 Ibid, hal. 58
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Ada suatu norma pidana tertentu
b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang
c. Norma  pidana  itu  harus  telah  berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.
Dengan  kata  lain  tidak  seorangpun dapat  dihukum  kecuali  telah  ditentukan  suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap  perbuatan  itu  (asas  legalitas). Sehingga  asas  legalitas  ini  memberikan batasan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana pelanggaran,  yaitu  suatu  tindakan  akan dianggap  sebagai  pelanggaran  jika  memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan positif (yang berlaku).

## C. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan  merupakan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  hukum, sedangkan  Pelanggaran  merupakan  perbuatan yang  tidak  mentaati  larangan  atau  keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.
Ada  tiga  macam  kejahatan  yang dikenal dalam KUHP yakni:
a.   kejahatan terhadap negara. Sebagai contohnya  adalah  Penyerangan  terhadap Presiden  atau  Wakil  Presiden  yang terdapat pada pasal 104 KUHP,
Penganiayaan  terhadap  Presiden  atau Wakil  Presiden  pada  pasal  131  KUHP, Penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.
b.   kejahatan  terhadap  harta  benda  misalnya pencurian  pada  pasal  362  s/d  367  KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, perusakan  pada  pasal  406  s/d  412  KUHP.
Menurut  undang-undang  pencurian  itu dibedakan  atas  lima  macam  pencurian yaitu:  (a)  pencurian  biasa  pada  pasal  362 KUHP,  (b)  pencurian  dengan  pemberatan
pada  pasal  363  KUHP,  (c)  pencurian dengan  kekerasan  pada  pasal  365  KUHP, (d)  pencurian  ringan  pada  pasal  364
KUHP,  (e)  pencurian  dalam  kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.
c.   kejahatan  terhadap  badan  dan  nyawa
orang semisal penganiayaan dan pembunuhan Pasal 338 KUHP.
Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang  sifat  melawan  hukumnya  baru  dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian  (bahwa  perbuatan  tersebut  adalah melanggar  hukum).  Pelanggaran  dibagi  tiga macam  yakni:  Pelanggaran  tentang  keamanan umum  bagi  orang,  barang,  dan  kesehatan umum.  Selain  itu,  dari  rumusan  khusus mengenai perbedaan kejahatan dan pelanggaran,  dapat  lebih  diketahui  perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran
Tabel 1 Tabel Perbedaan kejahatan dan pelanggaran: Perbedaan Kejahatan Pelanggara n Ketentuan  dalam KUHP Buku Kedua Buku Ketiga Jenis Pemidanaan Penjara (maksimal seumur hidup) kurungan Kurungan (paling  lama 1 tahun, dengan pemberatan ditambah  4 bulan) Pembuktian bentuk kesalahan kesengajaan/keal paan Harus dibuktikan Tidak  perlu dibuktikan Terhadap percobaan Dapat dipidana Tidak  dapat dipidana Daluarsa 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan perbedaan  mendasar  dari  keduanya,  bahwa rumusan  pemidanaan  terhadap  pelanggaran adalah kurungan, sehingga saat suatu rumusan pemidanaan  merupakan  hukuman  kurungan, maka  delik  yang  menimpa  tindak  pidana tersebut adalah delik pelanggaran.
Pembagian Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran dalam

## Ketentuan Pidana UU Keimigrasian
Dari  uraian  diatas,  sudah  dapat  dilihat bagaimana  menentukan  ‘perbedaan’  dari ketentuan  tindak  pidana  yang  dirumuskan dalam  UU  Keimigrasian.  Dari  24  Pasal Ketentuan  Pidana,  yang  terbagi  dalam  43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak  pidana  kejahatan,  4  ketentuan  tindak pidana  pelanggaran,  dan  3  ayat  mengenai ketentuan  denda  untuk  korporasi.  Berikut adalah tabel penjabarannya:

## Tabel 2
Tabel  Rumusan  Tindak  Pidana  Kejahatan dalam UU Keimigrasian Bunyi Ketentuan Pasal Klasifikasi Kejahatan Pasal 113 Setiap  orang  yang  dengan sengaja  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia yang tidak  melalui  pemeriksaan oleh  Pejabat  Imigrasi  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)  dipidana dengan   pidana penjara    paling    lama    1 (satu) tahun dan/atau pidana  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 114 (1) Penanggung  Jawab  Alat Angkut    yang    masuk atau keluar Wilayah Indonesia  dengan  alat angkutnya  yang  tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  17  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana
penjara  paling  lama  1
(satu)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2)  Penanggung  Jawab  Alat Angkut  yang  sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi  atau  petugas pemeriksa pendaratan di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 17  ayat  (2)    dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 2  (dua) tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah).
Pasal 115
Setiap  Penanggung  Jawab
Alat  Angkut  yang  tidak membayar    biaya    beban sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  19  ayat  (4)  dan Pasal  79  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1
(satu)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 118 Setiap Penjamin yang dengan  sengaja  memberikan keterangan    tidak    benar atau    tidak    memenuhi jaminan  yang  diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat  (2)  dan ayat    (3)    dipidana    dengan pidana   penjara paling   lama 5  (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m)
Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk  dan/atau  berada di  Wilayah  Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8 dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah). (2)  Setiap    Orang    Asing yang    dengan    sengaja menggunakan  Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui  atau    patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan      dipidana dengan      pidana  penjara paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00   (lima ratus   juta rupiah). Pasal 120
(1)    Setiap      orang      yang melakukan      perbuatan yang  bertujuan  mencari keuntungan,  baik  secara langsung  maupun    tidak langsung,    untuk    diri sendiri  atau untuk orang lain  dengan  membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak  terorganisasi,  atau memerintahkan orang lain  untuk    membawa seseorang atau kelompok    orang,  baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,  yang  tidak memiliki  hak  secara  sah untuk memasuki Wilayah  Indonesia  atau Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (minimu m- maksimu m) dan kumulatif denda (minimu m- maksimu m)
keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk  wilayah  negara lain,  yang  orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut  secara  sah,  baik dengan menggunakan dokumen  sah  maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun  tidak,  dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana      penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan    pidana  yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 121 Dipidana    dengan    pidana
penjara    paling    lama    5
(lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a.    setiap    orang    yang dengan sengaja
membuat    palsu  atau memalsukan  Visa  atau Tanda  Masuk  atau  Izin Tinggal  dengan  maksud untuk  digunakan  bagi dirinya sendiri atau orang  lain  untuk  masuk atau  keluar  atau  berada di Wilayah Indonesia; Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) b.      setiap    Orang    Asing yang    dengan    sengaja menggunakan  Visa  atau
Tanda  Masuk  atau  Izin
Tinggal    palsu    atau yang    dipalsukan    untuk masuk  atau  keluar  atau berada di Wilayah Indonesia. Pasal 122 Dipidana    dengan    pidana penjara    paling    lama    5
(lima)  tahun  dan  pidana denda  paling  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a.      setiap  Orang  Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian  Izin  Tinggal yang diberikan kepadanya; b.      setiap  orang  yang menyuruh atau memberikan  kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian  Izin  Tinggal yang diberikan kepadanya. Pasal 123 Dipidana    dengan    pidana penjara    paling    lama    5 (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a.   setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat  atau      data      palsu atau      yang      dipalsukan atau  keterangan  tidak benar  dengan  maksud untuk  memperoleh  Visa atau  Izin  Tinggal  bagi dirinya sendiri atau orang lain; Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m)
b.  setiap    Orang    Asing yang    dengan    sengaja menggunakan  Visa  atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam  huruf  a  untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia. Pasal 124 Setiap  orang  yang  dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi  pemondokan  atau memberikan penghidupan atau  memberikan  pekerjaan kepada  Orang  Asing  yang diketahui atau patut diduga:
a.      berada      di      Wilayah Indonesia   secara   tidak sah dipidana dengan pidana  penjara  paling lama  2 (dua)  tahun dan/atau  pidana  denda paling banyak
Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah); Pasal 125 Setiap  Orang  Asing  yang tanpa  izin  berada  di  daerah tertentu yang telah
dinyatakan  terlarang  bagi Orang  Asing  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  48 ayat  (4)  dipidana  dengan pidana      penjara      paling lama      3      (tiga)      tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 126 Setiap  orang  yang  dengan sengaja:
a. Menggunakan  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  untuk  masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga  bahwa  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  itu  palsu  atau dipalsukan dipidana dengan  pidana  penjara Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah); b. menggunakan Dokumen      Perjalanan Republik Indonesia orang  lain  atau  yang sudah  dicabut  atau  yang dinyatakan  batal  untuk masuk atau keluar Wilayah  Indonesia  atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya  atau    milik orang lain    dengan maksud      digunakan
secara      tanpa      hak dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah); c. memberikan    data    yang tidak sah atau keterangan  yang  tidak benar  untuk  memperoleh Dokumen Perjalanan Republik  Indonesia  bagi dirinya sendiri atau orang    lain    dipidana dengan    pidana    penjara paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah); d. memiliki atau menggunakan secara melawan  hukum  2  (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  yang  sejenis dan semuanya masih berlaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan pidana denda paling banyak m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda
Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah); e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  atau  membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu    dengan    maksud untuk    digunakan  bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak
Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Pasal 127
Setiap  orang  yang  dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan      Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan  dengan  maksud untuk digunakan bagi
dirinya    sendiri    atau    orang lain    dipidana    dengan pidana  penjara  paling  lama
5  (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 128 Dipidana    dengan    pidana
penjara    paling    lama    5
(lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a.  setiap orang yang dengan sengaja  dan  melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau  memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  atau  blanko Dokumen  Keimigrasian lainnya; b.    setiap    orang    yang dengan    sengaja    dan melawan hukum membuat, mempunyai, (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan  Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau  Dokumen Keimigrasian lainnya. Pasal 129 Setiap  orang  yang  dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau  menghilangkan,  baik sebagian maupun seluruhnya,  keterangan  atau cap  yang  terdapat  dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 130 Setiap  orang  yang  dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan  atau  Dokumen Keimigrasian  lainnya  milik orang  lain  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua  ratus juta rupiah). Pasal 131 Setiap  orang  yang  dengan sengaja tanpa hak dan melawan  hukum  memiliki, menyimpan,
merusak, menghilangkan,  mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian,   baik    secara manual  maupun  elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimu m)
dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 132 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain  yang  ditunjuk  yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik  Indonesia  dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya   tidak    berhak dipidana dengan pidana penjara  paling  lama      7 (tujuh) tahun. Pasal 133 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:
a.      membiarkan    seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal  118,  Pasal  119,
Pasal  120,  Pasal  121, Pasal  122,  Pasal  123, Pasal  126,  Pasal  127, Pasal  128,  Pasal  129,
Pasal 131, Pasal132, Pasal  133  huruf  b,  Pasal 134  huruf  b,  dan  Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5 (lima) tahun; b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat  rahasia  kepada pihak  yang  tidak  berhak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  67  ayat  (2) dan  Pasal  68  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5 (lima) tahun;
c.  dengan  sengaja  tidak
Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) Ancaman menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku  dalam  proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan  di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya  Orang  Asing ke  Wilayah  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  13    ayat (1)    atau    keluarnya orang dari Wilayah Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 16  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua) tahun;
d.    dengan    sengaja    dan
melawan    hukum    tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah  Detensi  Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan  diri  dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua) tahun;
Pasal 134
Setiap  Deteni  yang  dengan sengaja:
a. membuat, memiliki, menggunakan,  dan/atau
mendistribusikan  senjata dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3
(tiga) tahun;
b.        melarikan    diri    dari Rumah Detensi Imigrasi    atau  Ruang Detensi Imigrasi dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5 (lima) tahun. Pasal 135 Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk
pidana penjara (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m)
memperoleh Dokumen Keimigrasian  dan/atau  untuk memperoleh status kewarganegaraan  Republik Indonesia  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 136 (1)    Dalam    hal    tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 114,  Pasal  116,  Pasal 117,  Pasal  118,  Pasal 120,  Pasal  124,  Pasal 128,  dan  Pasal  129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya  pidana  denda tersebut 3 (tiga) kali lipat
dari  setiap  pidana  denda sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
(3)    Ketentuan pidana sebagaimana    dimaksud dalam  Pasal  113,  Pasal
119,  Pasal  121  huruf  b, Pasal    123  huruf  b,  dan Pasal  126  huruf  a  dan huruf b tidak diberlakukan    terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Ancaman pidana penjara (maksimu m) Ancaman pidana penjara (maksimu m) dan kumulatif denda (maksimu m) Dalam hal tindak pidana kejahatan ataupun pelanggar an,  sanksi diberikan pada pengurus dan korporasi Tabel 3 Tabel Rumusan Tindak Pidana Pelanggaran dalam UU Keimigrasian Bunyi ketentuan pasal Kualifikasi pelanggaran Pasal 116 Setiap  Orang  Asing  yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  71  dipidana dengan  pidana  kurungan
paling  lama  3  (tiga)  bulan atau  pidana  denda  paling banyak  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima  juta
rupiah). Pasal 117 Pemilik atau pengurus tempat  penginapan  yang tidak memberikan keterangan    atau    tidak memberikan    data  Orang Asing  yang  menginap  di rumah  atau  di  tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi  yang  bertugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  72  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana
kurungan  paling  lama  3 (tiga)  bulan  atau  pidana
denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 124 b.    Izin  Tinggalnya  habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama 3    (tiga)    bulan    atau pidana  denda    paling banyak Rp25.000.000,00  (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 133 e.      dengan    sengaja    dan melawan hukum
Pidana kurungan (maksimum) dan  alternatif denda (maksimum) Pidana kurungan (maksimum) dan  alternatif denda (maksimum) Pidana kurungan (maksimum) dan  alternatif denda (maksimum) Pidana
kurungan (maksimum)
tidak memasukkan data  ke  dalam  Sistem Informasi  Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 70  dipidana  dengan pidana kurungan paling  lama  6  (enam) bulan. Dari rincian rumusan tentang klasifikasi  kejahatan  dan  pelanggaran  diatas, hanya  terdapat  4  (empat)  rumusan  tindak pidana  yang  termasuk  pada  klasifikasi pelanggaran  keimigrasian,  yang  kesemuanya kemudian  disebut  dengan  istilah  pelanggaran administratif, dimana kepada tindakan pelanggaran  ini  tidak  dilakukan  proses sebagaimana  tindakan pidana pada umumnya, namun  dilakukan  proses  tindak  pidana  ringan (tipiring),  sebagaimana  proses  tipiring  pada tindak  pidana  pelanggaran  pada  ketentuan- ketentuan lain diluar UU Keimigrasian.
Demikian  pula,  terdapat  lebih  banyak rumusan  tindak  pidana  kejahatan  dalam  UU Keimigrasian  ini,  menunjukkan  keseriusan perumus  UU  Keimigrasian  dalam  upaya penegakan  hukum  dibidang  keimigrasian, tentu  harapannya  lebih  dipahami  bahwa  UU Keimigrasian  juga  memiliki  aturan  yang cukup  keras  dan  tegas,  dengan  adanya ketentuan  tindak  pidana  kejahatan  yang  tentu saja  memiliki  jenis  pemidanaan  yang  cukup berat  yaitu  penjara  dan  denda  yang  cukup besar.
Sehingga, bahwa penyebutan ‘pelanggaran’ pada semua tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana UU
Keimigrasian,  tidaklah  tepat  lagi,  karena tampak  jelas,  para  perumus  UU  keimigrasian memang  telah  membedakan  antara  bentuk kejahatan,  ataupun  pelanggaran  keimigrasian, disamping pembedaan ini memberikan
dampak  pembedaan  pada  kualitas  daripada tindak  pidana  Keimigrasian  itu  sendiri,  dapat dilihat  dari  ‘ringannya’  pemidanaan  pada rumusan  tindak  pidana  pelanggaran,  dan ketentuan  pemenjaraan  bagi  tindak  pidana kejahatan keimigrasian. Yang artinya, perumus  UU  ini  memang  telah  membedakan antara  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam tindak pidana keimigrasian.

## KESIMPULAN
Masih terdapat kurangnya pemahaman terutama dikalangan praktisi hukum
keimigrasian  mengenai  pembedaan  tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan,  tidak  selalu  disebabkan  oleh kurangnya pengetahuan akan teori pemidanaan,  namun  juga  dapat  disebabkan karena pembiasaan yang tidak dikoreksi.
Sekalipun  sedikit  sekali  jenis  tindak pidana  pelanggaran  yang  terdapat  dalam  UU Keimigrasian,  jika  dibandingkan  dengan tindak  pidana  kejahatan,  namun  penyebutan pelanggaran  pada  setiap  tindak  pidana keimigrasian  bukanlah  hal  yang  tepat  jika dikaitkan  dengan  teori  pemidanaan,  demikian pula  jika  dikaitkan  dengan  proses  pidana formal, karena terhadap pelanggaran, penjatuhan  pemidanaan  ditetapkan  melalui tindakan  administratif  karena  merupakan tindak  pidana  ringan,  berbeda  dengan  tindak pidana  kejahatan  yang  harus  melalui  proses peradilan untuk menetapkan hukumannya.
Sehingga  dengan  pembedaan  yang tepat,  dapat  diterapkan  perlakuan  yang  tepat bagi setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana UU Keimigrasian.

## SARAN
Kedepannya  diharapkan,  sudah  dapat dijadikan  sebuah  pembiasaan  dikalangan akademisi,  praktisi,  dan  masyarakat  umum untuk  memberikan  penyebutan  tindak  pidana
keimigrasian  sesuai  dengan  klasifikasinya, karena  terlepas  dari  sebuah  pembiasaan,  hal ini  penting  untuk  dilakukan  karena  memang tidaklah  sama  antara  kejahatan  dengan pelanggaran,  baik  dari  sisi  kualitas  tindak pidana, rumusan perbuatan dan jenis pemidanaannya.
Disamping  itu,  teori  pemidanaan  juga dapat lebih diperhatikan lagi secara terperinci, karena  memang  mau  tidak  mau,  dengan ditetapkannya  Ketentuan  Pidana  dalam  UU Keimigrasian,  maka  rumusan  Tindak  Pidana memang telah ada dalam UU ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku:
Abdussalam,  H.R,  dan  Desasfuryanto,  Andri,
Sistem Peradilan Pidana, PTIK,
Jakarta 2012
Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum  dan  Khusus ,  Penerbit  Alumni,
Bandung, 2012
Santoso,  Iman, Perspektif  Imigrasi ,  Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007
Sianturi,  SR, Asas-asas  Hukum  Pidana  di
Indonesia  dan  Penerapannya ,  Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996
Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Keimigrasian

## BIODATA PENULIS
Maidah  Purwanti  SH.,  MH, lahir  pada  25  Mei  1980  di  Kota  Tangerang,  Banten.  Menamatkan pendidikan  dasar  pada  tahun  1996,  pendidikan  menengah  atas  pada  1999,  kemudian  melanjutkan jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan fokus studi hukum pidana yang diselesaikan  pada  tahun  2003.  Pada  tahun  2010  menamatkan  pendidikan  strata  2  dari  Universitas Padjajaran dengan fokus kajian penelitian Hukum Pidana Internasional.
Setelah sebelumnya menjadi Staf Analis Hukum pada Subdit Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sejak 2005-2010, penulis menjabat jabatan fungsional Widyaiswara  hingga  2017,  dan  saat  ini  penulis  menjabat  sebagai  Kepala  Program  Studi  Hukum Keimigrasian sekaligus sebagai dosen pada Politenik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa,
Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com