## Research Article

## Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah
Elviandri 1 *, Ali Ismail Shaleh 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau *ee701@umkt.ac.id

## ABSTRACT
Indonesian Migrant Workers (PMI) are Indonesian citizens who before work, after work and will work abroad according to Law no. 18 of 2017. Indonesian Migrant Workers Protection Agency(BP2MI) has an important role in the distribution of PMI both before work, has worked and will work abroad, so that in the Covid-19 era there were various policies issued by the government for the protection of PMI in Central Java Province. This study aims to analyze the role of BP2MI in PMI protection in Central Java Province as well as analyze the obstacles faced by BP2MI in PMI protection during the New Normal period in Central Java Province. The method used is the Juridical Empirical approach which is obtained through  primary  and  secondary  data  which  is  analyzed  using  the  Qualitative  Analysis  method.  The results of the study show that the Covid 19 outbreak has affected the sending of PMI abroad so that PMI shipments have decreased in the span  of 2020 so that the role  of the BP2MI institution is very urgent in protecting PMI abroad in the new normal period based on Law concerning PMI Protection and Minister of Manpower Decree regarding the new adaptation period (New Normal), the conclusion of this study is that in the span of 2020 BP2MI must guarantee protection for every PMI that will be channeled through Central Java Province by coordinating with P3MI as a distributor company so that security and safety are met for every PMI in the adaptation period of today's new habits.
Keywords: Indonesian Migrant Workers; New Normal; BP2MI.

## ABSTRAK
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  sebelum  bekerja,  setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik  sebelum  bekerja,telah  bekerja  dan  akan  bekerja  di  luar  negeri,  sehingga  pada  era  Covid-19 terdapat  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  perlindungan  PMI  di  Provinsi Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  BP2MI  dalam  perlindungan  PMI  di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa  Tengah. Metode yang digunakan  pendekatan Yuridis Empiris yang  diperoleh  melalui  data  primer  dan  sekunder  yang  dianalisis  menggunakan  metode  Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa  adaptasi  baru  (New  Normal),  Pada  rentang  waktu  tahun  2020  BP2MI  harus  menjamin perlindungan  terhadap  setiap  PMI  yang  akan  di  salurkan    melalui  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan berkoordinasi  dengan  P3MI  sebagai  perusahaan  penyalur  sehingga  keamanan  dan  keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini.
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kebiasaan Baru; BP2MI.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang berdasarkan  hukum,  hal  tersebut  sesuai  dengan UUD  1954  Bab  I  ayat  (3)  yang  berbunyi  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  sehingga negara  harus  menghadirkan  keadilan,  kepastian dan  keamanan  bagi  setiap  warga  negaranya, artinya  sebuah  perlindungan    hukum  yang  di berikan oleh negara terhadap masyarakat adalah sebuah  kelaziman  yang  harus  di  jalankan  oleh negara (Shaleh, & Wisnaeni, 2019).
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik Indonesia”  (Shaleh,  Pertiwi,  &  Shalihah,  2020), secara  konstitusi  negara  telah  mengatur perlindungan terhadap PMI pada UUD 1945 yaitu pada  Pasal  27  ayat  (2)  berbunyi  „tiap-tiap  waga Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan‟,  oleh  sebab  itu perlindungan  tehadap    PMI  sangat  urgen dilakukan d emi keselamatan setiap warga negara Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru di era covid  19  dewasa  ini  Indonesia  adalah  negara dengan jumlah penduduk  terbesar ke-4 di dunia, sehingga  peluang  mencari  kerja  semakin  sulit untuk  dilaksanakan  di  dalam  negeri,  salah  satu upaya  yang  dihadirkan  oleh  pemerintah  adalah mengirim PMI keluar negeri, supaya perkembangan pembangunan perekonomian baik skala  internasional  maupun  nasional  menjadi
lebih  efektif  dan  efisien  (Yusro,  Disemadi,  & Shaleh, 2020).
Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan penyumbang  basis  PMI  terbesar  no.  2    setelah provinsi  Jawa  Timur  di  Indonesia  hal  tersebut dapat dilihat dari data yang bersumber dari Badan Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI), per 7 Agustus 2020, sebagai berikut

## Table 1.1.  Penyumbang Basis PMI di Indonesia

## Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  Jawa tengah merupakan penyumbang PMI terbesar no. 2    pada  periode  agustus  Tahun  2020  di  masa pendemi  Covid  19  di  Indonesia.  BP2MI  perlu untuk  memperhatikan  setiap  PMI  yang  akan  di salurkan  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum yang  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Ketengakerjaan RI No. 294  Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Berikut  ini  adalah  grafik  perkembangan pengiriman  PMI  di  5  Provinsi  penyumbang  PMI terbesar di Indonesia  (Databooks.com, 2020)
Grafik 1.1. Provinsi Penyumbang PMI
Sumber : Databooks.com
Jawa
Timur Jawa
Tengah Jawa Barat Lampung  NTB 2.093  1.086 656 246 109
Jika  melihat  Data  dan  Grafik  diatas terdapat  penurunan  pengiriman  terhadap  PMI  di Indonesia disebabkan pendemi covid-19, Di masa pandemi  covid,  Indonesia  tetap  menempatkan PMI  ke  luar  negeri.  Oleh  karena  itu  para  PMI perlu  mendapatkan  pelindungan  secara  aman sesuai dengan protocol Kesehatan.
Permasalahan  perlindungan  PMI  sangat erat  hubungannya  dengan  hukum,  hukum senantiasa menjadi fondasi di dalam menentukan arah  kebijakan  dan  pengaturan  secara  yuridiksi, untuk  meninjau  permasalahan  hukum  dalam suatu  gejala  social  maka  di  perlukan  teori-teori hukum  untuk  mengupas  dan  menelaah  sebuah permasalahan, teori yang penulis gunakan dalam tullisan  ini  yaitu,  teori Triadism  Law dan Legal Sistem .  Triadism  Law  memperhatikan  hukum tidak  hanya  di  ukur  dari  peraturan  perundang- undangan semata akan tetapi di tinjau dari aspek- aspek 3 nilai dasar hukum (Samekto, 2015) yaitu, nilai  keadilan  dan  nilai  kemamfaatan,  serta  nilai Kepastian.  Hukum  juga  harus  memperhatikan Sistem  hukum  ( Legal  Sistem )  yang  terdiri  dari Struktur  Hukum,  Subtansi  Hukum  dan  Budaya Hukum, sehingga  pada  penulisan tersebut dapat mengilhami untuk menelaah penelitian ini dengan seksama.
Berdasarkan  permasalahan  dewasa  ini maka Perlindungan Hukum terhadap PMI sangat urgen  untuk  dilaksanakan  di  tengah  pendemi yang  melanda  dunia  secara  global  khususnya Indonesia  (Sakharina,  2020),  oleh  sebab  itu pemerintah  provinsi  Jawa  Tengah  dalam  hal  ini
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi (Disnakertrans)  dan  BP2MI  berkoordinasi  dalam melindungi  PMI  yang  Sedang,  akan,  dan  purna masa  bekerja,  sehingga  para  calon  PMI  yang akan  berangkat  maupun  yang  sudah  purna mendapat perlindungan secara kondusif.
Didalam  sebuah  penelitian  tidak  terlepas dari tujuan penelitian, agar dapat menyampaikan secara  konsisten  di  dalam  penulisan,  secara sederhana  tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis  peran  BP2MI  dan  Disnaker  dalam perlindungan PMI di Jawa Tengah dan mengalisis Hambatan  BP2MI  dan  Disnaker  di  dalam melakukan perlindungan bagi PMI di era Covid 19
( Shaleh, & Nasution, 2020)
Pentingnya  sebuah  originalitas  di  dalam sebuah  penelitian  hukum  untuk  mengkaji  unsur kebaharuan  dan  perubahan  paradigmatik  zaman (Rahardjo,  2009)  maka  tulisan  ini  mengutip beberapa  referensi  terdahulu  yang  berkenanan dengan perlindungan PMI dari penelitian tersebut diantaranya,  penelitian  dari  Fathul  muin  dalam penelitian  tersebut  membahas  tentang  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Malaysia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004,  dalam penelitian tersebut masih menggunakan Undang- Undang yang lama dan bagaimana perlindungan terhadap  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  yang bekerja  di  Malaysia  (Muin,  2015).  Penelitian selanjutnya  dari  Gede  Dendi  Teguh  Wahyudi, Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  &  Ni  Putu  Rai Yuliartini,  penelitian  tersebut  membahas  tentang perlindungan  dan  hambatan-hambatan  yang
dialami  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  di  Malaysia yang  bermasalah  hukum  bernama  Adelina berasal  dari  NTT  (Wahyudi,  Mangku,  &  Yuliarti, 2019).  Penelitian  selanjutnya  dari  Solechan,  Tri Rahayu  Utami,  Muhamad  Azhar,  penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui urgensi diperlukannya  Peningkatan  Posisi  Daya  Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan  PMI  Oleh  Pemerintah  melaui Human  Capital  Index (HCI)  sebagai  pengukur untuk mengetahui kualitas PMI (Solechan, Utami, & Azhar, 2020)
Penelitian  selanjutnya  dari  Darshan Vigneswaran penelitian tersebut berfokus kepada Migran  internasional  menjadi  sasaran  berbagai jenis  kekerasan,  seperti  perdagangan  manusia, penahanan,  dan  kerja  paksa,  objek  penelitian tersbut  adalah  perlindungan  migran  di  negara Thailand (Vigneswara, 2020)
Penelitian Terakhir dari Bojorquez-Chapela dkk. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan  kebijakan  kesehatan  bagi  para migran  internasional  di  Meksiko  dan  Kolombia. (Bojorquez-Chapela dkk, 2020).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan Yuridis  Empiris .    Yuridis  empiris adalah    penelitian  yang  di  laksanakan  secara empiris  atau  langsung  kelapangan  (Suteki,  & Taufani, 2016),   berarti   terdapat   dua   aspek penelitian  yaitu, legal  research yakni  objek penelitian  tetap  ada  yang  berupa  hukum  dalam
arti  “norm”  peraturan  perundang-undangan  dan socio    research    yang    menggunakan    metode dan  teori  ilmu-ilmu sosial tentang hukum  untuk memudahkan meneliti dan menganalisis permasalahan yang di teliti.
Spesifikasi  penelitian  hukum  berupa penelitian  deskriptif  analitis  dengan  maksud memberikan  gambaran  mengenai  pelaksanaan Perlindungan  PMI  pada  BP2MI  dan  Disnaker Provinsi  Jawa  Tengah  di  era  covid-19.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini wawancara  dengan  beberapa  sumber,  Yaitu Pihak  Disnaker  dalam  hal  ini  di  wakili  oleh Nunung  Hariyani  &  Pihak  BP2MI    diwakili  oleh Rodli  dan  Nur  Hidayati  terkait  kebijakan  yang berkaitan  dengan perlindungan PMI yang secara legal  maupun  illegal  di  masa  pendemi  covid  19 Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  sekunder  yang digunakan  berasal  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pelaksanaan perlindungan PMI di masa Covid 19. Analisis data ini menggunakan metode Kualitatif. Analisis    data    kualitatif    yaitu    diambil    atau    di representasikan  dari  data  yang  diperoleh kemudian  disusun  secara  sistematis  yang kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk mencapai  kejelasan  masalah  yang  dibahas (Rivai,  2016).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Badan Perlindungan Pekerja  Migran
Indonesia  (BP2MI)  Terhadap  Perlindungan PMI  Di  Masa  Adaptasi  Kebiasaaan  Baru (New Normal) Di Provinsi Jawa Tengah
Pemenuhan  terhadap  hak  dan  kewajiban bagi  PMI  merupakan  tanggung  jawab  dari Pemerintah dan lembaga serta badan-badan yang menyalurkannya,  untuk  menjamin  terhadap perlindungan  tersebut  pemerintah  membentuk sebuah lembaga yang menaunginya yaitu BP2MI, sehingga  Perlindungan  PMI  yang  akan  dikirim keluar negeri terjamin secara utuh.
Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2017 Pasal  1  ayat  (26)  Badan  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  (BP2MI)  adalah  “ sebuah lembaga  pemerintah  nonkementrian  yang bertugas  sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam pelayanan  dan  perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  secara terpadu ”. Sebelum terbentuknya peraturan  baru  mengenai  PMI  tersebut,  terdapat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri  (UUPPTKILN)  (Rosalina,  &  Setyawanta, 2020).
BP2MI  bersinergi  dengan  Disnaker  & Transmigrasi  didalam  penyaluran  PMI  dan masing-masing  instansi  memiliki  kewenangan terhadap  perlindungan  PMI  dimulai  pada  saat  di Provinsi    hingga  penempatan  ke  luar  negeri sebagai  negara  tujuan.  BP2MI  Regional  Jawa Tengah  berpusat  di  Kota  Ungaran,  Kabupaten
Semarang,  Provinsi  Jawa  Tengah (Noor,  & Shaker, 2017).
Pada  Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal  7  tentang  perlindungan  PMI    menyatakan bahwa  Perlindungan  calon  pekerja  migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu, a. perlindungan  sebelum  bekerja,  b.  perlindungan selama  bekerja,  dan  c.  perlindungan  setelah bekerja  oleh  sebab  itu  perlindungan  yang  di berikan  BP2MI  di  mulai  pada  tahap  registrasi hingga  tahap  balik  ke  Indonesia  dilindungi sepenuhnya  termasuk  jika  PMI  tersebut mengalami  masalah  hukum  di  negara  tempat dirinya bekerja.
Dapat dipahami bahwa  terdapat lembaga- lembaga  sebagai  turunan  dari  BP2MI  yang melindungi  para  calon  PMI  yang  mempunyai zonasi  dalam  menampung  para  PMI  di  wilayah provinsi  Jawa  Tengah  lembaga  tersebut  adalah Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA),  LTSA berada  di  kabupaten/kota.  Menurut  Peraturan Mentri  Tenaga  Kerja  (PERMEN)  No.  9  tahun 2019  Pasal  1  ayat  (16)  menyebutkan  bahwa LTSA  adalah  sistem  layanan  pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan  permasalahan  Pekerja  Migran Indonesia  yang  terintegrasi  dalam  pelayanan public  yang  murah,  mudah,  dan  cepat  tanpa diskriminasi.
Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 LTSA untuk melindungi PMI di daerah tingkat Kab/kota diantaranya:  LTSA  Cilacap,  LTSA  Pati,  LTSA Pemalang,  LTSA  Kendal,  LTSA  Brebes,  LTSA
Banyumas,  LTSA  Batang,  LTSA  Wonosobo, LTSA  Kebumen,  dan  LTSA  Grobogan.  Pihak BP2MI akan bersinergi didalam pelindungan PMI di Jawa Tengah sehingga kekhawatiran terhadap wabah covid-19 akan terhindarkan bagi calon PMI yang akan mencari kerja keluar negeri  (Hariyani, 2020).
Berikut  ini  adalah  data  penempatan  PMI Provinsi Jawa Tengah data tahun 2020:
Table 3.1. Data Penempatan PMI ke Negara
Tujuan Tahun  Laki- laki Perempuan Jumlah 2018 14885  46660 61515 2019 15238  45456 60604 2020 3382  14906 18290

## Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng
Jika  melihat  data  penempatan  di  atas dapat  dipahami  bahwa  terdapat  penurunan secara  signifikan  di  tahun  2020,  sehingga  Pihak BP2MI  telah  menyikapi  dengan  menghadirkan moratorium pembebasan biaya menurut Peraturan  BP2MI  No.  09  Tahun  2020,  Tentang pembebasan  biaya  penempatan  PMI  adapun pembebasan  biaya  tersebut  menurut    Pasal  3 ayat  (2)  biaya  penempatan  berupa:  a.  tiket keberangkatan;  b.tiket  pulang;  c.Visa  Kerja; d.legalisasi Perjanjian Kerja e. Pelatihan Kerja; f. sertifikat kompetensi kerja; g. jasa perusahaan; h. penggantian  paspor;  i.  pemeriksaan  kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyarat; m.
transportasi  local  dari    daerah  asal  ke  tempat keberangkatan  di  Indonesia;  dan  n.  akomodasi. Hal  tersebut  menurut  Bapak  Rodli,  S.  Pd.,  M.M. untuk  meringankan  PMI  ketika  melakukan penempatan di negara tujuan (Rodli, 2020).
Permasalahan  PMI  yang  marak  terjadi adalah  melalui  jalur Illegal (tidak  resmi)  berikut adalah data kasus PMI Illegal yang terpantau oleh pihak BP2MI. berikut ini adalah data kasusnya:
Table 3.2. Data PMI ILLEGAL
Tahun 2018   2019  2020
Jumlah 247  276  168
( data hingga agustus )

## Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng
Menurut  data  tersebut  terpantau  bahwa terdapat pengurangan kasus PMI illegal  di masa adaptasi kebiassan baru  dewasa ini, hal tersebut sejalan dengan se-jumlah  negara penerima PMI melakukan  pembatasan  di  dalam  penempatkan PMI yang akan bekerja di luar negeri.
2.  Hambatan  dan  Solusi  bagi  BP2MI  dalam Perlindungan  PMI  Di  Masa  Adaptasi Kebiasaaan Baru ( New Normal ) Di Provinsi

## Jawa Tengah
Perkerjaan  adalah  hal  yang  sangat  sulit didapatkan di masa pendemi covid 19 dewasa ini, sehingga pihak pemerintah dalam hal ini Disnaker sangat urgen di dalam mengawasi setiap pencari
kerja  (Fitri,  &  Nugroho,  2017),  khususnya  PMI yang  akan  mengurus  dokumen  untuk  bekerja  ke luar negeri.
Jika  di  lihat  data  pencari  kerja  Indonesia menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2019 di  provinsi  Jawa  Tengah  terdapat  total  190.414 pencari kerja, jumlah tersebut terbagi atas 84.834 pencari  kerja  laki-laki  dan  105.580  pencari  kerja Perempuan  dengan  jumlah  lowongan  terdaftar 171  305,  sehingga  dari  angka  tersebut  maka jumlah  pencari  kerja  lebih  tinggi  daripada lowongan  yang  tersedia,  oleh  sebab  itu pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pihak  disnaker melayani  dalam  pengiriman  PMI  dari    dalam negeri  untuk  pemenuhan  pekerjaan  untuk masyarakat provinsi Jawa Tengah.
Menurut  Keputusan  Mentri  (KEPMEN) Ketenagakerjaan  RI  No.  294  Tahun  2020  yaitu tentang  Pelaksanaan  Penempatan  PMI  Pada masa  adaptasi  kebiasaan  baru,  peraturan tersebut menyatakan bahwa pengiriman terhadap PMI  akan  dilakukan  dengan  protocol  kesehatan yang  ketat  agar  terjaminnya  pengriman  PMI Regional  Provinsi  Jawa  Tengah.  Peraturan tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  peraturan sebelumnya yaitu, KEPMEN No. 151 Tahun 2020 tentang  Penghentian  Sementara  Penempatan PMI di hapus dan di cabut.
Sehingga  Pengiriman  terhadap  PMI  akan tetap  berjalan  dengan  memenuhi  protocol kesehatan  yang  memadai  bagi  PMI  di  masa adaptasi  kebiasaan  baru,  pihak  Disnaker  dan BP2MI  memerhatikan  akan  tetap  memperketat
pengawasan  terhadap  calon  PMI  berkoordinasi dengan  LTSA  di  setiap  kabupaten  kota,  dan Perusahaan Penyalur PMI yaitu P3MI Pada masa adaptasi baru terdapat beberapa kebijakan dalam seleksi calon PMI agar dapat dikirim keluar negeri yaitu  di  antaranya : a.  Sistem  Pelayanan Penerbitan  Surat  Izin  Perekrutan  PMI  (SIP2MI) yang di lakukan secara daring; b. Jumlah peserta pelatihan  dibatasi,  jumlah  maksimal  yang diperbolehkan  adalah  50%  dari  kapasitas ruangan;  c.Pemeriksaan  kesehatan  yang  rutin  di setiap  tahapan  seleksi;  d.Pembentukan  Tim pencegah dan pengendalian Coronavirus Disease 2019;  e.  Mengisi  Instrument  Self-Assessment untuk  menghindari  Resiko  covid-19  (Hidayati, 2020).
Dengan  kebijakan  regulasi  baru  yang dibentuk oleh pemerintah maka diharapakan akan mengurangi  dan  menghadirkan  rasa  aman  bagi PMI  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan menghindari  untuk  melalui  jalur  illegal  di  masa covid 19 dewasa ini.
Terdapat kebijakan untuk mengurangi PMI yang  illegal  di  Provinsi  Jawa  Tengah  di antaranya,  A.  Mempermudah  pelayanan  dan peningkatan  penyebaran  informasi  tentang mekanisme  menjadi  PMI.  B.  Membantuk  Satgas Penempatan PMI secara Prosedural bekerjasama dengan  BP2MI  dan  Pihak  Polda  Jawa  Tengah serta  Imigrasi.  Dari  pemaparan  tersebut  maka keamanan  warga  negara  sebagai  pencari  kerja dapat terlindungi secara efektif dan efisien (Rodli, 2020).
Setiap  tahapan  penyelenggaran  sebuah kebijakan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda- beda  sehingga  menghadirkan  problematika  di dalam  pelaksanaannya,  oleh  sebab  itu pentingnya  untuk  menelaah  akan  hambatan  dan memahami  solusi  yang  di  timbulkan  dari  peran BP2MI  dan  Disnaker  didalam  perlindungan  PMI, sehingga  menghasilkan  efektifitas  dari  sebuah kebijakan  di  era  covid  19  dewasa  ini.  Dalam tahapan  perlindungan  terhadap  PMI  senantiasa memerhatikan  urgensi  lembaga  lainnya  di  dalam pelaksanaan  regulasi,  hal  tersebut  terlihat  dari setiap  rentetan  penyelenggaran  yang  berkaitan dengan  efektifitasnya  lembaga-lembaga  yang senantiasa  berturut  andil  bagian  di  dalam penyelenggaran  perlindungan  di  provinsi  Jawa Tengah  ini  diantaranya  lembaga  eksekutif, legislative dan yudikatif.
Untuk  mengetahui  hambatan  penulis menggunakan  teori legal  system untuk menganalisis permasalahan tersebut di tinjau dari aspek  subtansi  hukum,  sturuktur  hukum,  dan budaya  hukum.  Ilustrasi  Sinergi  antara  Hukum dan  Sosial  dalam  Perlindungan  PMI  sebagai berikut
Gambar 3.1. Tentang Sinergisitas Para Pihak
Menurut Teori Lawren M. Frendman.

## Sumber: Teori Legal System
Dari  gambar  tersebut  sinergi  antara  Pihak Subtansi  dalam  hal  ini  (BP2MI),  Struktur  Hukum (dalam  hal  ini  uu  no.18  Tahun  2017  dan Kepmennaker  No. 294 Tahun 2020) dan Budaya hukum (Pekerja Migran Indonesia),  sinergisitas di antara  lembaga  akan  menjadi  solutif  di  dalam perlindungan  PMI  baik  dalam  masa  kerja  atau pun yang sudah purna kerja.
Desain  akan  luasnya  Provinsi  Jawa Tengah menghadirkan akan pentingnya  lembaga dan  instansi  yang  tersebar  di  setiap Kabupaten/Kota  supaya  menghadirkan  sebuah kerjasama  dan sinergisitas didalam menghadapi hambatan  dan  prolematika  perlindungan  PMI  di era  covid  19.  Permasalahan  yang  signifikan adalah  pendemi  covid  19  yang  mengalami kenaikan  berikut  ini  peta  penyebaran  covid  19 provinsi
Jawa Tengah. (www.Jatengtanggapcovid19. Com, 2020) Gambar 02. Penyebaran Zona Merah di Provinsi Jawa Tengah.
Sumber: Jawa Tengah Tanggap Covid 19 data per 11 Februari 2021
UU. No. 18 tahun 2017 dan Kepmennaker No. 294 Tahun
2020
PMI BP 2MI
Data yang di dapatkan penulis dari Jateng Tanggap  covid  19  terdapat  Zonasi-zonasi  yang memiliki angka penyebaran pendemi yang cukup tinggi di Jawa Tengah seperti Kota Semarang dan Surakarta,  oleh sebab itu  pengiriman PMI keluar negeri  akan  menjadi  celah  dalam  menangulangi penyebaran  covid  19.  Data  kepulangan  PMI pasca  bekerja  di  luar  negeri  berada  di  angka 2.723  orang  per-Agustus    maka  hal  tersebut menjadi perhatian untuk penanganan covid 19 di provinsi Jawa tengah.

## D. SIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  penulis dapat  simpulkan  sebagai  berikut:    Badan Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI) adalah “sebuah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan  dalam  pelayanan  dan  perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia    secara  terpadu”. Perlidungan  Perkerja  Migran  Indonesia  (PMI) sangat  urgensi  untuk  di  laksanakan  di  masa adaptasi kebiasaan baru pada pendemi Covid 19 sehingga  menghadirkan  rasa  aman  bagi  calon pekerja untuk bermigrasi keluar negeri. Solusinya adalah  Sinergi  antar  lembaga  yaitu  BP2MI  dan lembaga  turunannya  harus  solid  di  dalam perlindungan  PMI  di  masa  adaptasi  kebiasaan baru.  Pemerintah  harus  menjamin  perlindungan terhadap setiap PMI yang akan disalurkan melalui Provinsi Jawa Tengah di era Covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Shaleh, Ali Ismail., & Nasution, Raihana.  (2020).
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia  di  Arab  Saudi  Sebagai  Negara Non  International  Convention  On  The Protection  Of  The  Rights  Of  All  Migrant Wokers  And  Members  Of  Theirs  Families. Jurnal  Yustisiabel ,  Vol.4,(No.1),pp.27- 30.https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.
481
Shaleh,  Ali  Ismail.,  &  Wisnaeni,  Fifiana.  (2019).
Hubungan  Agama  dan  Negara  Menurut Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar tahun  1945.  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia,Vol.1,(No.2),p.237.DOI:10.14710
/jphi.v1i2.237-249.
Bojorquez-Chapela, letza., Flórez-García, Victor.,
Calderon-Villarreal,  Alheli.,  &  Fernández- Niño, Julian Alfredo. (2020). Health policies for  international  migrants:  A  comparison between  Mexico  and  Colombia. Health Policy Open ,Vol.1,pp.1-2.    https://doi.org/
10.1016/j.hpopen.2020.100003.
Vigneswaran,  D.  (2020).  Migrant  protection regimes:  Beyond  advocacy  and  towards exit  in  Thailand. Review  of  International Studies  Chambrige ,  Vol.46,  (No.5),  pp.
653-654. https://doi.org/10.1093/ips/olz025.
Muin,  F.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  9  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia). Jurnal  Cita Hukum ,Vol.3,(No.1),pp.11-13.DOI:10.
15408/jch.v2i1.1838
Rosalina,  Henny  Natasha.,  &  Setyawanta, Lazarus  Tri.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Migran  Sektor  Informal dalam  Perspektif  Teori  Bekerjanya  Hukum di  Masyarakat. Jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia ,  Vol.2,  (No.2),  pp.  174- 175. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174- 187.
Yusro,  M.  Abizar.,  Shaleh,  Ali  Ismail.,  & Disemadi, Hari Sutra. (2020). Perlindungan Hukum  Keputusan  Bisnis  Direksi  BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. Jurnal  Jurisprudence ,  Vol.
10,(No.1),P.128.https://doi.org/10.23917/jur isprudence.v10i1
Noor,  Noraini  M.,  &  Shaker,  Muhamad  Nabil.
(2017). Perceived workplace discrimination,  coping  and  psychological distress  among  unskilled  Indonesian migrant  workers  in  Malaysia. International Journal  of  Intercultural  Relations ,  Vol.22.
(No.57),pp.19-20.https://doi.org/10.1016/j. ijintrel.2017.01.004
Rahardjo,  S  (2009).  Pendidikan  Hukum  Sebagai Pendidikan  Manusia. Jurnal  Law  Reform , Vol.1,(No.1),p.3.DOI:10.14710/lr.v1i1.1217 6
Rivai, Ardian B. (2016).  Politisasi Media di 2014: Aburizal  Bakrie  dan  Segmen  Pemilih Pemula. Politik  Indonesia  :  Indonesian
Political  science  Review ,Vol.1,(No.1), pp.30-44.  https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1. 9078
Fitri,  Rizqy  Aulia.,  &    Nugroho,  Arianto.  (2017).
Pengawasan  Dinas  Tenaga  Kerja  Terkait Pemenuhan  Persyaratan  Dokumen  Calon Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten Ponorogo. Novum: Jurnal Hukum Universitas  Negeri  Surabaya ,  Vol.4,
(No.4),pp.38-45.https://doi.org/10.2674/ novum.v4i4.24864.
Sakharina,  Iin  Karita.  (2020).  Perlindungan Negara  Bagi  Pengungsi  Pada  Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional. Al-Azhar  Islamic  Law Review ,Vol.2,(No.2),pp.66-67.  https://doi. org/10.37146/ailrev.v2i2.27.
Solechan.,  Utami,  Tri  Rahayu.,  &  Azhar, Muhammad.  (2020).  Upaya  Meningkatkan Jaminan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia. Administrative  Law  and
Governance  Journal ,  Vol.3,(No.1),pp.153-
161.https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153- 161 .
Wahyudi,  Gede  Dendi  Teguh.,  Mangku,  Dewa Gede  Sudika.,  &  Yuliarti,  Ni  Putu  Rai. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia  Ditinjau  Dari  Persfektif  Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.2, (No.1),pp.55-65. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772

## PROSIDING
Shaleh,  Ali  Ismail.,  Pertiwi,  Dwika  Ananda
Agustina  &  Shaliha,  Fitriatus.  (2020).  The Role  of  BP2MI  and  The  Department  of Manpower  &  Transmigration  in  The Protection  of  Indonesia  Migrant  Workers (PMI)  in  The  Era  of  Covid  19  in  Central Java  Province. In  prosiding  Internasional Confrence  Labma  Scientific  Fair  2020 (P.
35).  Yogyakarta:  Khazanah  Journal  Press Universitas Islam Indonesia.

## BUKU
Samekto,  A.  (2015). Pergeseran  Pemikiran Hukum  Dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme . Jakarta: Konstitusi
Press.
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori,  dan
Praktik . Depok: Rajawali Press.

## WAWANCARA
Hariyani, N. (2020). Kepala Bagian Humas Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.
Rodli. (2020). Kepala Seksi Pengawasan Pekerja
Migran  Indonesia  UPT  Semarang  Provinsi
Jawa Tengah.
Hidayati, N. (2020). Kepala Bagian Humas Kanwil
UPT Semarang Provinsi Jawa Tengah.