Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR)
M. Daffa Wildan Arzaky 1 , Tanudjaja 2 1,2 Universitas Narotama Surabaya Email: wdaffa4@gmail.com

## Abstrak
Tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan, penahanan, tuntutan ataupun diadili terhadap seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang adalah tindakan yang merugikan hak  asasi  manusia.  Atas  perbuatan  tersebut,  maka  KUHAP  menjamin  perlindungan  hukum  bagi seseorang  yang  mengalami  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melalui mekanisme praperadilan ganti kerugian. Salah satu putusan yang menarik  terjadi dalam  Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr tentang Praperadilan Ganti  Kerugian.  Putusan  tersebut  mengabulkan  tuntutan  pemohon  meskipun  pemohon  tidak menyertakan  bukti-bukti  yang  menguatkan  permohonannya  untuk  memperoleh  ganti  kerugian materiil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa ratio decidendi pada putusan pra peradilan NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR tentang ganti kerugian? dan apa upaya hukum terhadap perkara NOMOR  10/PID.PRA/2022/PN.MTR.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dengan  menggunakan  teori ratio  decidendi telah sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh  Aristoteles dan  John  Rawls  yang mana hakim telah  menjatuhkan  putusan  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  memperoleh  kerugian materiil meskipun pemohon tidak mampu menunjukan bukti di persidangan. Kemudian terkait akibat hukum pasca putusan praperadilan, diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan belum memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian sesuai dengan amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  tahun  2015.  Atas  hal  tersebut  maka  pemohon  memiliki potensi untuk dirugikan kembali hak-haknya.
Kata Kunci : Praperadilan, Ganti Kerugian, Kepastian Hukum, Teori Keadilan

## Abstrak
The act of law enforcement officers arresting, detaining, prosecuting or being tried against someone without a reason based on the law is an act that is detrimental to human rights. For these actions, the Criminal  Procedure  Code  guarantees  legal  protection  for  someone  who  has  experienced  acts committed  by  law  enforcement  officials  without  reasons  based  on  the  law  through  a  pretrial compensation  mechanism.  One  of  the  interesting  decisions  occurred  in  Decision  Number 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  concerning  Pretrial  Compensation.  The  decision  granted  the  plaintiff's demands  even  though  the  applicant  did  not  include  evidence  to  corroborate  his  request  to  obtain material compensation. The formulation of the problem in this research is what is the ratio decidendi in pre-trial decision NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR regarding compensation? and what are the legal remedies for case NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that  the  legal  considerations carried out by the judge using the ratio decidendi theory are in accordance with the theory of justice put  forward  by  Aristotle  and  John  Rawls  where  the  judge  has  rendered  a  decision  in  favor  of  the applicant's request to obtain material losses even though the applicant is unable to show evidence at trial.  Then  regarding  the  legal  consequences  after  the  pretrial  decision,  it  is  known  that  the
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
government,  in  this  case  the  ministry  of  finance,  does  not  yet  have  a  legal  basis  governing  the mechanism for  granting compensation in accordance with the mandate  of Government Regulation Number 92 of 2015. For this reason, the applicant has the potential to lose his rights again.
Keywords : Pretrial, Compensation, Legal Certainty, Theory of Justice

## PENDAHULUAN
Jaminan atas penegakan hukum yang baik adalah hak konstitusi. Hak tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara wajib memperoleh jaminan penegakan hukum yang baik tersebut.
Meskipun  menjadi  amanat  konstitusi,  namun  nyatanya  jaminan  atas  penegakan hukum yang baik tersebut belum mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sampai dengan saat ini, masih terdapat masyarakat yang menjadi korban dari buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dan salah satu sisi yang berkaitan tentang buruknya penegakan hukum tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.
Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sepanjang tahun 2016- 2022  terdapat  10  kasus  salah  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian.  Data  tersebut menunjukan  bahwa  sampai  dengan  saat  ini  masih  terdapat  kinerja  yang buruk  dari  aparat penegak  hukum  yang  ada.  Data  tersebut  juga  mencakup  tentang  kinerja  aparat  penegak hukum  yang  lain  seperti  kejaksaan  dan  juga  pengadilan  yang  mungkin  saja  juga  memiliki masalah dalam sistem penegakan hukum yang ada.
Imbas  dari  buruknya  sistem  penegakan  hukum  tersebut  tentu  menyebabkan masyarakat yang menjadi korban. Ambil contoh dalam kasus salah penangkapan, orang yang tidak bersalah harus disalahkan atas perbuatan pidana yang tidak dilakukan olehnya. Orang tersebut  harus  mengikuti  serangkaian  proses  pemeriksaan,  penyidikan,  sampai  dengan persidangan hanya untuk menunggu keputusan yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Rangkaian proses hukum tadi tentu mengakibatkan ia harus menjalani masa pemeriksaan di dalam  tahanan.  Akibat  berada  di  dalam  tahanan  selama  menjalani  masa  pemeriksaan tentulah banyak kerugian-kerugian baik secara materiil dan juga immateriil yang dialami.
Terhadap kerugian-kerugian yang dialami tersebut tentulah masyarakat berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap para penegak hukum yang dalam hal ini mewakili negara. Akibat  buruknya  kinerja  mereka  yang  tidak  mampu  melihat  perkara  secara  objektif, merugikan  masyarakat  yang  tidak  bersalah.  Atas  kesalahan-kesalahan  tersebut,  maka masyarakat dapat meminta ganti kerugian.
Ganti  kerugian  tersebut  dapat  dimintakan  melalui  mekanisme  praperadilan. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai pasal 77 sampai pasal 83. Kewenangan praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHAP adalah tentang:
1. Sah  atau tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau penahanan  atas  permintaan  tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas pemeriksaan demi tegaknya hukum dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  diketahui  bahwa  ganti  kerugian  merupakan  bagian yang dapat dituntut melalui praperadilan. Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan,  karena  ganti  kerugian  dapat  diajukan  permohonannya  dalam  pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Upaya ganti rugi pada  praperadilan  merupakan  upaya  yang  ada  dalam  lembaga  praperadilan,  lembaga praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.
Praperadilan  merupakan  lembaga  yang  lahir  untuk  mengadakan  tindakan pengawasan  terhadap  aparat  penegak  hukum  agar  dalam  melaksanakan  kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam  permeriksaan  permulaan  diantaranya  adalah  asas  persamaan  dimuka  hukum,  asas praduga  tak  bersalah.  Asas  ini  merupakan  asas  untuk  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum.
Kedudukan  seorang  yang  tersangka  dalam  proses  peradilan  merupakan  pihak  yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparatur penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang  dan  melahirkan  suatu  upaya  menciptakan  keadilan  bahwa  tersangka  harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk  upaya  mencari  keadilan  ketika  aparat  penegak  hukum  melakukan  tindakan  tidak prosedural.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  diatas,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  kajian  terhadap  Putusan  Nomor  10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  tentang  Praperadilan Ganti  Kerugian.  Dalam  putusan  tersebut,  diketahui  bahwa  pemohon  adalah  seorang perempuan  yang  bernama  Hernawati.  Hernawati  mengajukan  permohonan  karena sebelumnya  ia  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  terdakwa  dalam  kasus  tindak  pidana narkotika. Imbas dari penetapan tersangka dan terdakwa tersebut, ia harus menjalani masa tahanan kurang lebih 7 bulan lamanya sampai ia dibebaskan karena dinyatakan oleh hakim ia tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Pada  kasus  tersebut,  Hernawati  mengajukan  praperadilan  ganti  kerugian  atas kerugian  materiil  dan  immaterial  yang  ia  alami  selama  dalam  penjara.  Ia  menuntut  untuk diberikan ganti kerugian dengan total Rp 330.000.000,-, namun yang dikabulkan hakim hanya Rp15.000.000,-. Faktor utama dari adanya putusan hakim tersebut adalah karena Pemohon dalam  hal  ini  tidak  mampu  menunjukan  bukti-bukti  yang  menguatkan  dalil  pemohon, sehingga permohonannya hanya dikabulkan Sebagian dan jauh dari apa yang dimintakan.
Peneliti  berpendapat,  bahwa  kondisi  yang  terjadi  tersebut  disebabkan  oleh  kondisi yang  timpang.  Kondisi  tersebut  menarik  bila  dikaji  melalui  perspektif  keadilan  terhadap korban.  Keadilan  sampai  dengan  saat  ini  tidak  memiliki  definisi  yang  konsisten,  namun keadilan  dapat  ditinjau  dari  berbagai  perspektif  sehingga  mampu  memberikan  kepastian hukum kepada pihak. Dengan menganalisis putusan berdasarkan perspektif keadilan, maka dengan  demikian  dapat  dirumuskan  tentang  upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh pemohon untuk memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, maka judul penelitian ini adalah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Kepastian  Hukum  Pemberian  Ganti  Kerugian  Melalui  Putusan  Pra  Peradilan  (Studi  Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr)

## KAJIAN TEORITIK
Praperadilan  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1  ayat  (10)  KUHAP  yang  pada  intinya menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  tentang  Sah  atau  tidaknya suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan,  Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan,  serta  Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Definisi lain juga perihal  praperadilan  dikemukakan  oleh  Yahyah  Harahap  yang  menyatakan  bahwa praperadilan sebagai tugas tambahan Pengadilan Negeri selain mengerjakan tugas pokoknya guna  mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  dan  perdata  untuk  menilai  sah  tidaknya penahanan,  penyitaan,  penghentian  penyidikan  dan  penghentian  penuntutan,  penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.
Tujuan utama dari adanya praperadilan ini adalah sebagai perlindungan hak-hak atas perampasan  atau  pembatasan  kemerdekaan  seorang  tersangka  sesuai  ketentuan  hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, Praperadilan bertujuan untuk  mengawasi  tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang- undang. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum di masa  HIR.  Bagaimanapun  perlakuan dan  cara pelaksanaan  tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili)  perkara  tindak  pidananya  itu  sendiri,  sehingga  putusan  praperadilan  bukanlah merupakan  tugas  dan  fungsi  untuk  menangani  suatu  tindak  pidana  (pokok)  yang  berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.
Lebih  lanjut  perihal  tentang  kewenangnan  praperadilan.  Kewenangan  praperadilan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian  penyidikan,  atau penghentian  penuntutan,  serta  juga  berwenang untuk  memeriksa  dan  mengadili  permintaan  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi seseorang  yang  perkaranya  dihentikan.pada  tingkat  penyidikan  atau  penuntutan.  Dengan demikian dapat diketahui bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan,  atau  penghentian penuntutan dan juga permohonan ganti kerugian.
Peranan  praperadilan  adalah  dalam  rangka  penegakan  aturan  yang  ada  untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika  fungsi  dari  praperadilan  adalah  sebagai  kontrol  bagi  penegakan  hukum  atas  aparat penegakan  hukum  itu  sendiri  dan  peranan  praperadilan  untuk  melindungi  hak-hak  dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.
Dalam perkara aquo , perkara praperadilan yang terjadi adalah perihal ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi telah diatur tersendiri pula di dalam Bab XII KUHAP.  Pasal  1  angka  22  KUHAP  menentukan:  Ganti  rugi  diajukan  pada  intinya  karena penyidik  atau  penuntut  umum  melanggar  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku,  salah tangkap,  salah  prosedur  saat  menyita,  menggeledah,  menangkap  maupun  menahan seseorang, tidak cukup bukti, dan lain-lain.
Guna  memperoleh  keadilan  atas  ganti  kerugian  tersebut,  maka  haruslah  mengikuti aturan  formil  yang  sudah  ditetapkan.  Aturan  formil  tersebut  diatur  dalam  hukum  acara praperadilan. Hukum acara praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 – 83 KUHAP. Adapun acara pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
b. Dalam  memeriksa  dan  memutus  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau penahanan,  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan;  permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
c. Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  cara  cepat  dan  selambat-lambatnya  tujuh  hari  hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
d. Dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh  pengadilan  negeri  sedangkan pemeriksaan  mengenai  permintaan  kepada  praperadilan  belum  selesai,  maka permintaan tersebut gugur;
e. Putusan  praperadilan  pada  tingkat  penyidikan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk mengadakan  pemeriksaan  praperadilan  lagi  pada  tingkat  pemeriksaan  oleh  penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

## Pertimbangan Hakim
Hakim dalam membuat sebuah putusan pengadilan wajib untuk membuat alasan dan dasar  putusan  tersebut  untuk  diberikan.  Alasan  dan  dasar  putusan  tersebut  disebut  juga dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah aspek penting guna  mewujudkan  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  serta mengandung kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) dan 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).
Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  dan  mengandung  kepastian  hukum.  Ketentuan mengenai  pertimbangan  hakim  diatur  dalam  pasal  197  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  yang menyatakan  bahwa “pertimbangan  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar penentuan – penentuan terdakwa ”
Lebih lanjut, Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disusun secara baik, cermat dan teliti. pertimbangan hukum juga harus memuat tentang hal-hal:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
c. Adanya  pertimbangan-pertimbangan  hakim  secara  yuridis  dengan  titik  titik  tolak  pada pendapat  para  doktrinal,  alat  bukti  dan  yurisprudensi.  Pertimbanganpertimbangan  ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;
d. Adanya  semua  bagian  dari  petitum  penggugat  harus  dipertimbangkan  atau  diadili  satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat  dikabulkan  atau  tidaknya  tuntutan  tersebut  dalam  amar  putusan.  Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan.
Selanjutnya mengenai teori yang digunakan oleh majelis hakim untuk merumusakan sebuah  perimbangan  hukum.  Menurut  Meckenzie  dalam  buku  Ahmad  Rifa’i,  terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk merumuskan sebuah perimbangan hukum, sebagai berikut:
a. Teori Keseimbangan
Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
b. Teori Pendekatan Keilmuan
Teori  pendekatan  keilmuan  ini  adalah  pemikiran  bahwa  proses  penjatuhan  pidana  harus dilakukan  secara  sistematik  dan  penuh  kehati-hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
c. Teori Kebijaksanaan
Aspek  utama  dari  teori  Kebijaksanaan  adalah  adalah  menekankan  bahwa  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina  dan  melindungi  terdakwa,  agar  kelak dapat  menjadi  manusia yang  berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.
d. Teori Pendekatan Seni dan Institusi
Teori  pendekatan  seni  dan  institusi  adalah  penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan diskresi  atau  kewenangan  dari  hakim.  Sebagai  diskresi,  dalam  penjatuhan  putusan,  hakim akan  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  wajar  bagi  setiap  pelaku  tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara  pidana.  Penjatuhan  putusan,  hakim  mempergunakan  pendekatan  seni,  lebih ditentukan oleh oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
e. Teori Pendekatan Pengalaman
Teori  pengalaman  adalah  Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal  yang  dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

## f. Teori Ratio Decidendi
Teori Ratio  Decidendi didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar  yang  dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan  serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berdasarkan  pembahasan  yang  dilakukan  diatas,  diketahui  terdapa  beberapa  teori yang digunakan oleh hakim guna merumuskan sebuah putusan. Penelitian ini tertarik untuk melakukan  kajian  putusan  dalam  perkara aquo menggunakan  teori  ratio  decicdendi  yang dikemukakan oleh Meckenzie. Penggunaan teori tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti.
Penggunaan teori tersebut juga dapat dilihat jika putusan tersebut mengandung “ ratio decidendi ”, yakni:
a. Putusan menjelaskan “dasar - dasar hukum” yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau b. P utusan menjelaskan “alasan - alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan
c. S emua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.
Kondisi  tersebut  disebabkan  karena  hakim  dalam  proses  dan  penentuan  putusan- putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya  kebenaran  materiil  sebagai  tuntutan  utama  dalam  sistem  peradilan  pidana. Karena  itu,  adanya  kejelasan  hubungan  hukum  dan  fakta  yang  relevan,  yang  mendukung dakwaan  atau  gugatan  mengisyaratkan  bahwa  suatu  putusan  harus  bermuatan  logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa penuntut umum maupun hakim  majelis  telah  menempatkan  beberapa  kasus  diatas  secara  utuh  dan  terpadu  baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya.
Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu  apakah  terdakwa  benar-benar  melakukan  perbuatan  yang  telah  dituduhkan  kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga  dilakukan  dengan  adanya  perasaan  takut  dan  bersalah,  apakah  terdakwa  pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga  hakim  harus  membuat  keputusan-keputusan  yang  adil  dan  bijaksana  dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.
Pertimbangan - pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu  putusan.  Adapun  pertimbangan  -  pertimbangan  hakim  tersebut,  disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

## Teori Keadilan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan diartikan sebagai sama berat; tidak berat  sebelah;  tidak  memihak.  Meskipun  begitu,  definisi  tersebut  tidaklah  tunggal,  sebab keadilan sendiri adalah sesuatu yang relatif. Definisi keadilan antara pihak satu dengan pihak yang lain tidaklah sama dan memungkinkan untuk saling bertolak belakang.
Filsuf  era  Yunani  kuno,  memiliki  pandangan  yang  beragam  tentang  keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan ideal adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian  yang  sama  dari  semua  benda  yang  ada  di  alam.    Pendapat  lain  dikemukakan  oleh Ulpianus  yang  mengatakan  bahwa  keadilan  adalah  kemauan  yang  bersifat  tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya. Sedangkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Plato  mendefinisikan  bahwa  keadilan  hanya  dapat  ada  di  dalam  hukum  dan  perundang- undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.
Setelah  mengetahui  pendapat  para  filsuf  era  Yunani  kuno,  selanjutnya  adalah mengetahui pendapat para filsuf era modern. Herbert Spenser menyatakan bahwa keadilan adalah  setiap  orang  bebas  untuk  menentukan  apa  yang  akan  dilakukannya,  asal  ia  tidak melanggar  kebebasan  yang  sama  dari  lain  orang.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Roscoe Pound,  yang  melihat  indikator  keadilan  dalam  hasil-hasil  konkret  yang  bisa  diberikannya kepada masyarakat. Sedangkan menurut John Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness , yang menyatakan bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan  kepentingankepentingannya  hendaknya  memperoleh  suatu  kedudukan yang  sama  pada  saat  akan  memulainya  dan  itu  merupakan  syarat  yang  fundamental  bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk  melakukan  kajian  lebih  mendalam  tentang  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh Aristoteles  dan  John  Rawls.  Konsep  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  kedua  filsuf  berbeda generasi tersebut sudah menjadi konsep keadilan yang banyak diikuti pada era saat ini.
Pertama  adalah  adalah  teori  keadilan  menurut  Aristoteles.  Aristoteles  mengatakan bahwa  keadilan  memberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  ( fiat  justitia pereat  mundus ).  Kemudian  Aristoteles  membagi  keadilan  menjadi  tiga  bentuk,  sebagai berikut:
a. Keadilan Distributif
Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat peraturan perundang- undangan, aturan tersebut kemudian distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
b. Keadilan Komutatif
Keadilan komutatif memandang kesetaraan proporsional dalam memberikan hak kepada setiap  orang  secara  sama  rata,  misalnya  setiap  orang  mahasiswa  laki  laki  maupun perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Bentuk keadilan ini berbeda dengan keadilan  distributif,  sebab  jika  keadilan  distributif  membagi  keadilan  tidak  sama, sedangkan keadilan komutatif membaginya sama rata.
c. Keadilan Hukum.
Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana orang yang melakukan pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui mekanisme hukum, biasanya dilakukan di pengadilan. Keadilan ini baru dapat diperoleh ketika diajukan ke pengadilan. Hakim akan bertugas melakukan penilaian  terhadap  perkara  guna  menjatuhkan  putusan.  hakim  di  pengadilan  dan kemudian hakim-hakim pengadilan melakukan koreksi terhadap perkara tersebut hingga menjatuhkan putusan.
Kedua adalah keadilan menurut John Rawls. Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari  kesejahteraan  seluruh  kelompok  dalam  masyarakat.  Menurut  Rawls  untuk  mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip  kegunaan,  karena  dilakukan  untuk  memperbesar  keuntungan  bersih  dari  kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.
Rawls membagi teori keadilan menjadi dua prinsip utama, yaitu:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya ( principle of greatest equal liberty ). Prinsip ini mencakup:
1. Kebebasan  untuk  berperan  serta  dalam  kehidupan  politik  (hak  bersuara,  hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
4. Kebebasan menjadi diri sendiri ( person ), dan
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
b. Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan ( the difference principle ) dan  prinsip  persamaan  yang  adil  atas  kesempatan  ( the  principle  of  fair  equality  of opportunity ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  oleh  peneliti  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian normatif adalah proses kajian tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip  hukum,  doktrin  hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab permasalahan hukum yang diteliti.  Penelitian ini nantinya akan mendasarkan analisa pada beberapa  bahan  hukum.  Bahan  hukum  yang  dimaksud  adalah  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier guna membantu peneliti menemukan kesimpulan yang tepat dan jelas dalam penelitian ini.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang.  Pendekatan  konseptual  adalah pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pertama, berkaitan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan akan  memfokuskan  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan.  Kedua,  pendekatan  konseptual  akan memfokuskan  pada  penerapan  kepastian  terhadap  suatu  fenomena  upaya  hukum praperadilan ganti kerugian.
Sumber bahan hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kedua, bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus terkait, sumber berita dan sumber lain sebagainya yang bukan diperoleh dari studi kepustakaan.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan terdiri dari beberapa sistematika, antara lain sebagai berikut:
1) Bab I, akan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah,  tujuan  serta  manfaat  penelitian,  tinjauan  pustaka  yang  akan  membahas mengenai praperadilan, pertimbangan hakim, dan asas teori keadilan, serta orisinalitas penelitian yang akan membahas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
2) Bab II, akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah pertama dengan uraian yang dibatasi pada ruang lingkup kronologi perkara, pertimbangan hakim dan analisis putusan berdasarkan perspektif teori keadilan.
3) Bab  III,  akan  membahas  mengenai  jawaban  rumusan  masalah  kedua  dengan  uraian yang dibatasi pada ruang lingkup  akibat hukum putusan, sanksi bagi penegak hukum dan upaya hukum terhadap putusan perkara.
4) Bab  IV,  akan  membahas  mengenai  uraian  kesimpulan  dan  rekomendasi  dari  penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
RATIO  DECIDENDI PUTUSAN  NOMOR  10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  TENTANG  PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN
Kronologis Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr
Perkara  Nomor  10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  perkara aquo adalah perkara praperadilan yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri  Mataram.  Perkara aquo diajukan  oleh  Hernawati  binti  H.  Kamaruddin  untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon dalam perkara aquo mengajukan tuntutan terhadap  Polisi  Daerah  (POLDA)  Nusa  Tenggara  Barat  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai Termohon  1  dan  Kejaksaan Tinggi  (KEJATI) Nusa  Tenggara  Barat  untuk  selanjutnya  disebut sebagai Termohon 2 serta Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.
Perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini bermula dari dilakukannya penangkapan  terhadap  pemohon  oleh  Sat  Narkotika  Polda  NTB.  Penangkapan  tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.05 WITA. Penangkapan tersebut dilakukan di kediaman pemohon yang bertempat di Jln. Gunung Baru, Lingkungan Gapuk I, RT 003, RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Pada tanggal 28 Agustus 2022, sesudah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, Pemohon  mulai  ditetapkan  sebagai  Tersangka  oleh  Termohon  1  atas  tuduhan  melakukan tindak pidana Narkotika. Pemohon kemudian ditahan oleh Termohon 1 di Rutan Polda NTB dengan 3 masa penahanan, yaitu: pertama selama 20 hari terhitung sejak 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020, kemudian masa penahanan kedua selama 40 hari terhitung  sejak  tanggal  17  September  2020  sampai  dengan  26  Oktober  2020  dan  masa penahanan ketiga selama kurang lebih 60 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober tanggal 25 Desember 2020.
Total  sudah  120  hari  pemohon  menghabiskan  waktu  di  dalam  tahanan  Polda  NTB, barulah Termohon 1 mampu untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara. Berkas perkara terkait  dengan  kasus  yang  menimpa  pemohon  kemudian  oleh  Termohon  1  dilimpahkan kepada Termohon 2. Dengan dilimpahkannya berkas perkara kasus yang menimpa pemohon tersebut kepada Termohon 2, maka Termohon 2 kemudian mengeluarkan surat penahanan terhadap  pemohon  terhitung  sejak  tanggal  tanggal  22  Desember  2020  hingga  tanggal  10 Januari 2021.
Termohon  2  kemudian mengajukan  tuntutan  kepada  pemohon dimuka pengadilan. Tuntutan  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Mataram.  Dalam requisitornya,  Termohon  2 menuntut agar Pemohon dituntut berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  Narkotika  yaitu  dituntut  hukuman  penjara  selama  5  (lima)  tahun  penjara,  denda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sebesar  Rp.  800.000.000,  (delapan  ratus  juta  rupiah)  subsidair  selama  4  (empat)  bulan penjara dengan perintah Pemohon tetap ditahan.
Pengadilan  Negeri  Mataram  kemudian  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang dituntutkan  kepada  Pemohon.  Perkara  tersebut  termuat  dalam  perkara  Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Majelis Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pemohon  mengeluarkan  putusan  pada  tanggal  30 Maret  2021.  Putusan  Majelis  Hakim  tersebut  menyatakan  bahwa  Pemohon  DINYATAKAN TIDAK  TERBUKTI  SECARA  SAH  DAN  MEYAKINKAN  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM.
Amar  putusan Nomor:  1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr  tersebut  selanjutnya  membuat Pemohon bebas dari tahanan Rutan Klas II A Mataram sejak tanggal 31 Maret 2021. Pemohon kemudian  bebas  setelah   melewati  215  hari  masa  tahanan  mulai  dari  penangkapan  dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon 1 serta tuntutan yang dilakukan oleh Termohon 2.
Meskipun  sudah  bebas  dari  tahanan,  namun  Termohon  2  tetap  mengajukan  upaya hukum  kasasi  terhadap  perkara  No.  1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr  yang  dijatuhkan  terhadap Pemohon. Hasil dari upaya kasasi memberikan amar putusan pada intinya adalah “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram”. Dengan  adanya  amar  putusan  kasasi  tersebut,  maka  perkara  yang  dijatuhkan  terhadap Pemohon telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht )
Putusan  inkracht  yang  telah  diterima  oleh  pemohon  tersebut  telah  menguatkan kedudukan hukum pemohon yang telah dirugikan akibat adanya proses hukum yang selama ini dialami oleh pemohon. Pemohon selama ini telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
Akibat  dari  proses  hukum  yang  dialami  oleh  Pemohon  akibat  ketidakcermatan Termohon  1  dan  Termohon  2,  maka  dan  tentunya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi Pemohon,  baik  material  maupun  secara  in  material.  Pemohon  dirampas  kebebasannya karena ditangkap dan ditahan oleh Termohon 1, serta dituntut oleh Termohon 2 dan diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang – undang  tersebut  yaitu  terhitung  dari  tanggal  28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau selama 215 hari. Imbasnya pemohon selain kebebasannya dirampas, pemohon mengalami kerugian material karena tidak dapat bekerja, sehingga  telah  kehilangan  penghasilan  rata-rata  Rp.  3.000.000  per  bulan  dengan  total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 serta Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi serta memberikan sukses fee yang nilai keseluruhan mencapai Rp.80.000.000,-
Pemohon juga mengalami kerugian in material akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 1 dan Termohon 2. Selama dalam proses penahanan, pemohon tidak mampu untuk  mendampingi  dan  merawat  orang  tua  kandung  pemohon   yaitu  ayah  dari pemohon   karena  kebebasannya  selama  ini  direnggut.  Imbasnya  setelah  5  hari pemohon bebas  dari  tahanan,  ayah  pemohon  menghembuskan  nafas  terakhirnya.  Kondisi tersebut menyebabkan pemohon terganggu psikologisnya, selain pemohon juga terganggu psikologisnya  selama  dalam  masa  tahanan  akibat  suatu  perbuatan  yang  tidak  dilakukan olehnya. Dengan demikian, akibat kondisi yang diterima oleh Pemohon, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Kerugian  materiil  dan  immateriil  yang  dialami  oleh  pemohon  wajib  untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut wajib dibayarkan oleh negara yang diwakili oleh Turut  Termohon.  Hal  ini  merujuk  pada  Pasal  11  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92 Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  disebutkan  bahwa  : “Pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan  oleh  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”. Total ganti rugi yang diterima yang harus diberikan kepada pemohon  sebesar Rp. 80.000.000,-  serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,-.
Berdasarkan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  diatas,  maka  pemohon  mengajukan gugatan  praperadilan aquo yang  diajukan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  Mataram  atau Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  memberikan  putusan  sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
3. Memerintahkan  Turut  Termohon  dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada  Pemohon  sebesar  Rp.  80.000.000,- serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,- total berjumlah Rp. 330.000.000.
Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Menurut  Mertokusumo,  suatu  putusan  hakim  pada  pokoknya  terdiri  dari  empat bagian,  yaitu  kepala  putusan,  identitas  para  pihak,  pertimbangan  dan  amar.  Dengan demikian, maka pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap  putusan  hakim termasuk  putusan  dalam perkara Praperadilan.  Pertimbangan  hakim dalam perkara aquo dibagi menjadi dua, pertama adalah pertimbangan yang mengabulkan gugatan pemohon dan kedua adalah pertimbangan yang menolak gugatan pemohon.

## Pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan pemohon
Pertimbangan pertama yang digunakan hakim guna mengabulkan gugatan pemohon adalah perihal status penangkapan, penetapan tersangka sampai dengan penuntutan yang dialami oleh Pemohon. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun secara prosedural  tidak  terdapat  kesalahan  proses  peradilan  pada  diri  pemohon  berupa pemeriksaan  pendahuluan  (penyidikan,  penuntutan)  sampai  pada  tahap  putusan (pemeriksaan sidang pengadilan), akan tetapi dengan tidak terbuktinya tindak pidana maka Pemohon  telah  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  diadili  tanpa  dasar  alasan  hukum. Konsekuensi  yang  timbul  akibat  adanya  peristiwa  tersebut  adalah  Pemohon  berhak  untuk mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya kedua pasal tersebut berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan berhak menuntut ganti kerugian.
Pertimbangan  hakim  yang  pertama  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa salah satu kriteria bahwa seorang terdakwa yang diadili tanpa dasar alasan hukum adalah terdakwa yang dalam dakwaan yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
disangkakan  kepadanya  tidak  dapat  dibuktikan  berdasar  alat  bukti  yang  sah,  sehingga  apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Serta sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  yang  dibebaskan  oleh  pengadilan  berhak  menuntut rehabilitasi dan ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita terdakwa selama persidangan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan sampai pada tahap putusan karena mengalami  kerugian  yang  meliputi  rusaknya  kehormatan  dan  nama  baik,  hilangnya kebebasan, dan kerugian serius yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.
Pertimbangan  hakim  yang  kedua  yaitu  pertimbangan  mengenai  besaran  kerugian materiil  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Dalam  pertimbangan  tersebut,  hakim  mengabulkan sebagian  tuntutan  Pemohon  yang  mengajukan  pada  pokoknya  menuntut  ganti  kerugian materiil  sebesar  Rp80.000.000,00,-.  Nominal  delapan  puluh  juta  tersebut  diperoleh berdasarkan  perhitungan  yang  terdiri  dari  2  komponen,  yaitu:  pertama  kehilangan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan dengan total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 dan  kedua  yaitu  komponen  biaya  jasa  Pengacara  mulai  tingkat  penyidikan  hingga  kasasi. Berdasarkan  tuntutan  kerugian  materiil  tersebut,  hakim  dalam  pertimbangannya mengabulkan dalil pemohon sebesar sejumlah Rp15.450.484,- .
Nominal kurang lebih lima belas juta rupiah yang dikabulkan oleh hakim didasarkan bahwa  dalam  persidangan  tidak  mengajukan  satu  alat  bukti  pun  yang  menguatkan  dalil pemohon mengenai kerugian materiil, akan tetapi hakim menyadari bahwa mulai pada tahap penangkapan,  pemeriksaan  pendahuluan  (penyidikan,  penuntutan)  sampai  pada  tahap putusan  (pemeriksaan  sidang  pengadilan),  Pemohon  telah  dilakukan  penahanan,  sehingga Pemohon  yang  berusia  produktif  tidak  dapat  beraktifitas  seharusnya  mendapatkan  nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaannya.
Kondisi tersebut merupakan kerugian yang nyata bagi diri Pemohon, dan mengenai besaran pendapatan Pemohon oleh karena tidak dibuktikan, tepat dan adil untuk diberikan kepada  Pemohon,  yang  besarannya  didasarkan  pada  upah  minimum  setempat  yang berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  561-685  tanggal  19 November  Tahun  2021,  yang  menetapkan  bahwa  Upah  Minimum  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat Tahun 2022 sebesar Rp2.207.212,00 per bulan. Dengan demikian apabila dihitung sejak Pemohon dilakukan penahanan tanggal 28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp15.450.484,00.
Pembayaran  ganti  kerugian  dalam  perkara aquo dalam  hal  ini  diperintahkan  oleh hakim  untuk  dibayarkan  oleh  Turut  Termohon.  Hakim  berpendapat  bahwa  tepat  kiranya, menarik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo, karena sebagai fungsi lembaga yang mewakili Negara sebagaimana  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  berbunyi  “Pembayaran  ganti  kerugian dilakukan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.
Pertimbangan Hakim yang Menolak Gugatan Pemohon Hakim  dalam  perkara aquo dalam  pertimbangannya  menolak  dua  permohonan sebagian  ganti  kerugian  materiil  dan  menolak  seluruhnya  ganti  kerugian  immateriil.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pertimbangan  hakim  dalam  penolakan  pertama  adalah  perihal  nominal  ganti  kerugian materiil.
Hakim  menolak  dalil  pemohon  perihal  kerugiaan  terhadap  biaya  jasa  advokat. Penolakan tersebut didasarkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak  lawan  serta  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab serta kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat.  Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut  diatas  maka  tuntutan  Pemohon  terhadap  ganti  kerugian  biaya  jasa  advokat  tidak dikabulkan.
Pertimbangan hakim yang kedua yang menolak gugatan pemohon adalah perihal ganti kerugian  immateriil.  Dalam  perkara aquo ,  pemohon  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian sebesar  Rp250.000.00.,-  Nominal  tersebut  didalilkan  oleh  Pemohon  didasarkan  karena pemohon mengalami gangguan psikologis selama menjalani masa tahanan akibat perbuatan yang  dilakukan  oleh  Tergugat  1  dan  Tergugat  2.  Berdasarkan  alasan  tersebut,  hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima. Penyebab utama ditolaknya dalil pemohon, karena pemohon tidak satupun mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil tersebut.
Pertimbangan  hakim  menolak  besaran  ganti  kerugian  immateriil  tersebut  juga didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  “Besarnya  ganti  kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit  Rp500.000,00  dan  paling  banyak  Rp100.000.000,00.  Dengan  adanya  batasan maksimum  tersebut,  maka  tuntutan  ganti  kerugian  yang  melebihi  batas  maksimum  sudah sepatutnya untuk ditolak oleh hakim.
Analisis  Putusan  Perkara  Nomor  10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  Ditinjau  Dalam  Perspektif Keadilan
Keputusan  hakim  dalam  perkara aquo ,  hakim  yang  memeriksa  dan  memutuskan perkaran praperadilan ganti kerugian menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
MENETAPKAN:
Dalam Eksepsi
1. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa  Pemohon telah ditangkap, ditahan,  dituntut  dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
3. Memerintahkan Turut Termohon (Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia)  untuk  membayarkan  ganti kerugian Pemohon sejumlah Rp15.450.484,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon sejumlah Nihil;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Berdasarkan  putusan  hakim  diatas  diketahui  bahwa  perkara aquo adalah  perkara praperadilan  perihal  permintaan  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  Pemohon.  Pemeriksaan dan keputusan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf c KUHAP yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  pengadilan  negeri  memiliki  wewenang  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  ganti  kerugian.  Dasar  hukum  tersebut  memperjelas kedudukan bahwa dalam perkara aquo hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan ganti kerugian.
Analisis  selanjutnya  adalah  perihal  hukum  acara  yang  digunakan  dalam  memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara aquo . Dasar hukum formil yang digunakan untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  praperadilan  diatur  dalam  ketentuan  KUHAP  dan Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Pasal 77 – Pasal 83 yang mengatur perihal  wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pasal 95 – Pasal 101 KUHAP mengatur secara spesifik tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur perihal teknis pelaksanaan  ketentuan  pasal  95  KUHAP.    Dengan  diaturnya  hukum  acara  dalam  perkara praperadilan  maka  dapat  mengatur  perlindungan  atas harkat  dan  martabat dari  tersangka atau terdakwa, dan juga mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.
Pada perkara aquo , hakim yang memeriksa dan mengadili adalah hakim tunggal yang bernama Catur Bayu Sulistiyo, S.H. Penetapan hakim tunggal guna memeriksa dan memutus perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara praperadilan. Hal tersebut diatur dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  (2)  KUHAP  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  hakim tunggal  adalah  orang  yang  diberikan  kewenangan  untuk  memimpin  praperadilan  yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Selanjutnya mengenai waktu proses pemeriksaan praperadilan. Dalam perkara aquo , persidangan dilaksanakan selama 7 kali masa sidang yang dimulai pada tanggal 12 Oktober 2022  dengan  Agenda  Sidang  Pertama  dan  selesai  pembacaan  putusan  pada  tanggal  3 November 2022. Bila dihitung berdasarkan hari kerja, maka persidangan dilaksanakan selama 28 hari kerja. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 82 huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan hakim harus dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari, maka lama waktu  pemeriksaan  untuk  mengambil  putusan  pada  perkara aquo tidak  sesuai  dengan ketentuan KUHAP.
Lebih  lanjut,  meskipun  sudah  diatur  terkait  batas  waktu  proses  persidangan praperadilan, namun sejauh ini belum ditemukan aturan hukum yang mengatur konsekuensi hukum terhadap sebuah putusan  praperadilan dari tidak terpenuhinya batas waktu proses penyelesaian  perkara  yang  ada.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  timbulnya  ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara praperadilan ganti rugi. Terkhusus bagi pemohon, kondisi tersebut tidak menguntungkan, sebab pemohon harus mengeluarkan biaya dan energi yang ekstra untuk memperoleh keadilan.
Analisis  berikutnya  adalah  perihal  hasil  dari  produk  putusan  yang  diberikan  oleh hakim.  Putusan  pengadilan  merupakan  suatu  produk  yang  dihasilkan  oleh  Majelis  Hakim setelah  mereka  memeriksa  sebuah  perkara.  Guna  mengetahui  dan  melihat  kualitas  suatu putusan dapat dilakukan penilaian terhadap isi/materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan  eksaminasi  putusan,  sedangkan  untuk  melihat  desain  sebuah  putusan  dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Putusan  pengadilan  dalam  perkara aquo adalah  sebuah  “PENETAPAN”. Penetapan adalah pernyataan yang dituangkan oleh hakim dengan bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim  pada  sidang  yang  terbuka  untuk  umum  sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  perkara permohonan ( voluntair ). Produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
Analisis  yang  terakhir  adalah  perihal  kualitas  putusan  hakim  terkait  pemberian keadilan bagi pemohon.  Perlu  diketahui bahwa hakim  memiliki  konsekuensi  jabatan untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Makna  adil  dalam  hal  ini  sebagai  sesuatu  yang  abstrak. Guna  mengetahui  keadilan  yang  diberikan  kepada  pemohon  maka  akan  ditinjau  dari perspektif teori keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls.
Pertama-tama peneliti akan menggunakan analisis dengan pendekatan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles sendiri dikenal sebagai filsuf besar pada era Yunani  kuno.  Dalam  pandangannya  terkait  keadilan,  Aristoteles  menyebutkan  bahwa terdapat  3  bentuk  keadilan,  yaitu:  keadilan  distributif,  keadilan  komutatif  dan  keadilan hukum.
Pertama adalah perihal keadilan distributif. Keadilan distributif menurut Aristoteles ( distributive  justice )  adalah  memberi  apa  yang  menjadi  hak  setiap  orang,  apa  yang  patut didapatkan  sesuai  prestasinya  seperti  jasa  baik  ( merits )  dan  kecurangan/ketercelaan ( demerits ). Fokus dari keadilan distributif adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.
Dalam perkara aquo , hakim dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa meskipun Pemohon  tidak  mampu  untuk  menyertakan  alat  bukti  yang  menguatkan  dalil  pemohon perihal kerugian materiil, namun  hakim berpendapat bahwa mulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan  pendahuluan  sampai  pada  tahap  putusan  yang  dilakukan  terhadap  pemohon telah  menyebabkan  kerugian  ekonomis  sehingga  memerintahkan  Turut  Termohon  yang dalam hal ini merupakan representasi dari Negara untuk membayarkan kerugian yang selama ini dialami oleh Pemohon.
Jika  ditinjau  dari  konsep  keadilan  distributif,  maka  pertimbangan  hakim  tersebut diatas  sudah  sesuai.  Konsep  jasa-jasa  yang  telah  dilakukan  harus  dimaknai  juga  sebagai pengorbanan  pemohon  yang  patuh  terhadap  mekanisme  penegakan  hukum  yang berlaku.Hakim dalam hal ini menggunakan keyakinannya bahwa kerugian ekonomis pemohon harus dikembalikan oleh Negara meskipun pemohon tidak mampu menunjukan bukti yang menguatkan dalil pemohon. Namun fakta bahwa pemohon berada dalam kurungan selama kurang lebih 7 bulan lamanya adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan pemohon direnggut sehingga tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kedua  adalah  keadilan  komutatif.  Keadilan  komutatif  (c ommutative  justice )  adalah keadilan  koordinasi  ( justice  of  coordination )  sejak  dua  pihak  atau  lebih  terlibat  saling berhadapan dalam sederajat ( commutative justice is the justice of coordination since the two parties  involved  face  each  other  as  equals ).  Keadilan  komutatif  timbul  karena  terdapat hubungan  yang  sederajat  dengan  perolehan  hak  yang  sama  banyak  dan  rata.  Fokus  dari keadilan  komutatif  yaitu  memandang  kesetaraan  proporsional  dalam  memberikan  hak kepada setiap orang secara sama rata.
Dalam perkara aquo , hakim menetapkan bahwa sebagian gugatan pemohon ditolak. Salah satu dalil yang ditolak adalah perihal kerugian materiil terkait penggunaan biaya jasa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
advokat. Hakim berpendapat bahwa jasa advokat merupakan tanggungjawab dari pemohon maupun para pihak berdasarkan kesepakatan masing-masing, sehingga patut untuk ditolak terkait biaya penggunaan jasa advokat untuk dibayarkan oleh pihak yang kalah.
Jika ditinjau dari perspektif keadilan komutatif, maka putusan hakim dalam perkara aquo sudah  sesuai.  Keadilan  komutatif  menempatkan  posisi  pemohon  dan  para  tergugat setara. Hal tersebut karena hakim mempertimbangkan konsep kesetaraan ( equality ) antara para pihak yang berperkara.
Ketiga  adalah  keadilan  hukum  ( legal  justice ).  Keadilan  hukum  sendiri  menurut Aristoteles  adalah  keadilan  yang  telah  dirumuskan  oleh  hukum  dalam  bentuk  hak  dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui proses hukum. Keadilan yang diperoleh dari hasil koreksi hakim ini disebut dengan keadilan korektif ( corrective justice )
Dalam perkara aquo , keadilan hukum ditunjukan oleh hakim dengan memeriksa dan mengadili  perkara  tersebut.  Hakim  dalam  keputusannya  mempertimbangkan  dengan seksama dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sehingga mengabulkan sebagian gugatan pemohon  meskipun  tidak  seluruhnya  dikabulkan.  Kondisi  tersebut  menunjukan  bahwa keadilan hukum dalam perkara aquo terpenuhi.
Setelah melakukan analisis putusan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh  Aristoteles,  maka  selanjutnya  peneliti  akan  melakukan  analisis  putusan  berdasarkan teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls.  Rawls  sendiri  adalah  seorang  filsuf kenamaan  asal  Amerika. Gagasan  besarnya  tentang  keadilan  dituangkan  dalam  buku  “ A Theory of Justice ”.
Menurut  Rawls,  guna  mewujudkan  sebuah  keadilan,  maka  harus  memegang  syarat untuk menyetujui prinsip-prinsip keadilan berikut ini.
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang  dapat  dicocokkan  dengan  kebebasan-kebebasan  yang  sejenis  untuk  semua  orang, dan
2. Ketidaksamaan  sosial  dan  ekonomis  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga melekat pada jabatan- jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.
Terkait  dengan  kedua  prinsip  yang  dikemukakan  diatas,  Rawls  menyatakan  bahwa prinsip  pertama  tentang  kebebasan  yang  sama  maka  haruslah  menjadi  prioritas  absolut. Prinsip  tersebut  tidak  boleh  dikesampingkan  dengan  prinsip-prinsip  yang  lain.  Dengan demikian,  menurut  hemat  peneliti,  kebebasan  merupakan  hak  mutlak  individu  yang  harus dihormati oleh orang lain.
Jika dicermati, bahwa perkara aquo timbul karena adanya tindakan penegak hukum yang  mengakibatkan  pemohon  direnggut  kebebasannya.  Merenggut  kebebasan  seseorang yang tidak bersalah dapat dikatakan bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh  Rawls.  Meskipun  begitu,  dengan  adanya  mekanisme  praperadilan  yang  diatur  dalam KUHAP, maka negara sudah menjamin mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak kebebasannya direnggut.
Dalam  perkara aquo ,  hakim  menjatuhkan  putusan  yang  berdasarkan  pertimbangan bahwa benar selama proses penyidikan sampai dengan tuntutan, pemohon telah direnggut kemerdekaannya.  Kemerdekaan  tersebut  direnggut  tidak  berdasarkan  undang-undang,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sehingga  menyebabkan  kerugian  terhadap  pemohon.  Melalui  putusan  yang  mengabulkan permohonan  ganti  kerugian,  dapat  dikatakan  bahwa  putusan  hakim  telah  sesuai  dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls.

## AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR TENTANG PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN
Putusan pengadilan adalah sebuah produk hukum dibuat oleh hakim. Hakim terlebih dahulu  menetapkan  fakta-fakta  yang  dianggap  benar  dan  berdasarkan  kebenaran  yang dimiliki  haki,  hakim  baru  dapat  menerapkan  hukum  yang  berlaku  kepada  para  pihak  yang berperkara. Atas penetapan tersebut maka terciptalah hubungan hukum antara para pihak yang berpekara.
Dalam perkara aquo , jika dilihat dari amar putusan yang diberikan maka dapat dilihat akibat hukum yang nantinya akan dipatuhi oleh para pihak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama putusan declaratoir . Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan bahwa sebuah keadaan hukum. Dalam perkara aquo , putusan hakim yang bersifat declaratoir adalah amar putusan Menyatakan bahwa “Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang- undang”. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa apa yang  telah  dialami  oleh  pemohon  adalah  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  alasan berdasarkan  undang-undang.  Amar  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  utama  bahwa permohonan  pemohon  haruslah  diterima.  Dengan  diterimanya  alasan  pemohon  tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman kepada para termohon dan turut termohon.
Kedua,  Putusan Condemnatoir .  Putusan Condemnatoir adalah  putusan menetapkan bagaimana  hubungan  suatu  keadaan  hukum  disertai  dengan  penetapan  penghukuman kepada salah satu pihak. Dalam perkara aquo , sifat putusan tersebut terdapat dalam amar “ Memerintahkan  Turut Termohon  (Pemerintah Republik  Indonesia,  c.q. Menteri  Keuangan Republik Indonesia) untuk membayarkan ganti kerugian Pemohon sejumlah Rp15.450.484,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) ” . Menjadi  menarik  dalam  putusan  perkara  praperadilan  tersebut,  diketahui  bahwa pihak  yang  menjadi  terhukum  adalah  turut  termohon.  Turut  termohon  dalam  hal  ini diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon sejumlah Rp. 15.000.000’an. Padahal diketahui dasar dari adanya permohonan dikarenakan tindakan dari para termohon yang bertindak tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Hakim  memutuskan  demikian  dikarenakan  bahwa  turut  termohon  dalam  hal  ini adalah lembaga negara yang bertugas mewakili negara perihal urusan keuangan negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Pembayaran ganti kerugian  dilakukan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 10”.
Akibat dari putusan tersebut maka pertanggungjawaban hukum yang pada mulanya ditujukan  kepada  para  termohon  yang  dalam  hal  ini  adalah  POLDA  NTB  dan  KEJATI  NTB beralih  kepada  MENTERI  KEUANGAN.  MENTERI  KEUANGAN  berkewajiban  untuk membayarkan kepada pemohon. Dasar hukum dari adanya ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Pasal  10  ayat  (1)  PP  92/2015  menyatakan  bahwa  pemohon  berhak  menerima penetapan ganti kerugian maksimal 3 hari setelah putusan diucapkan. Atas salinan putusan tersebut, menutur Pasal 10 ayat (2) juga menyatakan penuntut umu, penyidik, serta Menteri yang  mengurus  perihal  keuangan  negara  juga  diberikan  Salinan  putusan.  Tujuan  dari diberikannya Salinan putusan kepada para pihak tersebut adalah agar para pihak yang terlibar dalam perkara mengetahui dan memiliki dasar hukum untuk melaksanakan putusan yang ada.
Selanjutnya adalah perihal pembayaran ganti kerugian yang harus diberikan kepada pemohon. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan.  Dalam  hal  ini Menteri  yang  bertugas  Menteri  Keuangan.  Dasar  hukumnya  terdapat  dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan  bahwa  Menteri  Keuangan  menerima  kuasa  dari  presiden  yang  mewakili pemerintah.  Oleh  sebab  itu  tepatlah  jika  yang  bertugas  untuk  membayar  kerugian  negara adalah Menteri keuangan.
Kemudian  perihal  janga  waktu  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pemohon. Berdasarkan  ketentuan  pasal  11  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  pembayaran  ganti  kerugian dilakukan paling lambat 14 hari sejak penetapan pengadilan. Artinya terhitung sejak 14 hari sejak  putusan  disahkan,  maka  Menteri  keuangan  wajib  membayarkan  kepada  pemohon nominal ganti kerugian kepada pemohon.
Polemik kemudian muncul dalam masa waktu pembayaran. Sebab menurut ketentuan pasal  11  ayat  (3),  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pembayaran  ganti  kerugian  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  keuangan. Peneliti  kemudian  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan  menteri  yang  dimaksud tersebut, namun sampai dengan penelitian ini ditulis, peneliti belum menemukan peraturan pemerintah  yang  dimaksud.  Penelusuran  peneliti  ini  juga  diperkuat  oleh  penelitian  yang dilakukan Rahma Amin, dkk bahwa tidak ada dasar peraturan Menteri keuangan yang menjadi dasar dari pelaksanaan ganti kerugian.
Sepanjang penelitian penulis, Peraturan Menteri keuangan yang dapat dihubungkan untuk dijadikan dasar hukum guna menjadi mekanisme pembayaran ganti kerugian terdapat pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang  Tata  Cara  Revisi  Anggaran.  Dalam  ketentuan  pasal  tidak  terdapat  ketentuan  yang mengatur mekanisme pembayaran ganti kerugian praperadilan, namun dalam lampirannya yang  mengatur  mengenai  kewenangan  Direktorat  Jenderal  Anggaran  menyebutkan  bahwa Direktorat  Jenderal  Anggaran  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).
Dalam keterangan yang termuat di dalamnya perihal kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran,  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  bertanggungjawab  atas  hasil  keputusan pengadilan  harus  memenuhi  dua  unsur,  yaitu  unsur  berkekuatan  hukum  tetap  dan  unsur terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang. Jika merujuk pada keterangan tersebut, perintah untuk membayarkan sejumlah uang termasuk dalam amar putusan perkara aquo . Dengan  demikian  maka  pembayaran  ganti  kerugian  diketahui  menjadi  kewenangan  dari Direktorat Jenderal Anggaran.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Meskipun sudah diketahui bahwa Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas untuk membayarkan  ganti  kerugian,  namun  dengan  tidak  adanya  peraturan  yang  secara  spesifik tentang  tata  cara  mekanisme  pembayaran  ganti  kerugian  sangatlah  merugikan  pemohon. Dengan tidak adanya prosedur yang pasti, maka pemohon tidak terdapat kepastian hukum bagi  pemohon  untuk  memperoleh  hak  nya.  Kondisi  ini  akan  menyebabkan  pemohon  akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Pendapat penulis ini juga dikuatkan dalam penelitian yang  sama  yang  dilakukan  oleh  Rahman  Amin,  dkk  yang  menyatakan  bahwa  bahwa penyelesaian ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan tidak dapat dilaksanakan oleh  Kementerian  Keuangan  karena  belum  ada  Peraturan  Menteri  Keuangan  sebagai ketentuan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.
Sanksi  Bagi  Penegak  Hukum  Yang  Terbukti  Bersalah  Akibat  Adanya  Putusan  Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Tentang Praperadilan Ganti Kerugian
Amar putusan perkara aquo menyatakan bahwa pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut  dan  diadili  tanpa  alasan  berdasarkan  undang-undang.  Keseluruhan  rangkaian penegakan hukum tersebut disebabkan karena tidak cermatnya aparat penegak hukum yang dalam  hal  ini  adalah  penyidik  dari  POLDA  NTB  dan  penuntut  umum  dari  KEJATI  NTB menangani  perkara  yang  ada.  Imbasnya  pemohon  harus  merelakan  kemerdekaannya direnggut guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Meskipun  dalam  perkara aquo ,  hakim  menyatakan  bahwa  tindakan  yang  telah dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sudah sesuai dengan prosedur, namun akibat tindakannya  yang  tidak  mampu  membuktikan  kesalahan  pemohon  dalam  perkara  pokok maka  tepat  apabila  dinyatakan  pemohon  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  diadili  tanpa alasan. Putusan hakim juga tidak menyatakan bahwa terdapat sanksi yang harus dijalankan oleh  penyidik  dan  penuntut  umum.  Justru  sanksi  diberikan  kepada  turut  termohon,  yaitu menteri keuangan yang dalam perkara pokok tidak terlibat sama sekali.
Perlu  menjadi  perhatian,  bahwa  keputusan  yang  telah  dibuat  oleh  hakim  tersebut sudah sesuai dengan fokus perkara aquo yang meminta ganti kerugian atas kerugian materiil dan  immateriil  yang  dialami  pemohon.  Praperadilan  hanya  berwenang  memutuskan pemberian  ganti  kerugian  serta  berfokus  pada pemulihan  hak bagi  korban  akibat  tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
Atas putusan aquo , memang tidak mengatur mekanisme sanksi bagi para termohon yaitu penyidik dari POLDA NTB dan penuntut umum dari KEJATI NTB. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada aparat penegak hukum tersebut yang dalam perkara aquo dapat dinyatakan kalah dalam persidangan menarik untuk ditelaah lebih jauh. Telaah tersebut sebagai wujud fungsi kontrol masyarakat untuk melihat sejauh mana tanggung jawab aparat penegak hukum yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  memberikan  kerugian kepada orang lain.
KUHAP  sendiri  adalah  kumpulan  norma  yang  mengatur  batasan-batasan  terhadap kewenangan  aparat  penegak  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat.  Ketentuan tersebut  yang  ada  di  KUHAP  itu  ditujukan  agar  aparat  penegak  hukum  tidak  melakukan tindakan-tindakan  yang  sewenang-wenang  kepada  masyarakat.  Akan  tetapi  sepanjang penelusuran penulis, penulis tidak menemukan ketentuan yang termuat dalam KUHAP yang mengatur  tentang  sanksi  bagi  aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  tindakan-tindakan yang  melanggar  ketentuan  yang  diaur  dalam  KUHAP.  Hasil  penelusuran  penulis  dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggit Sinar Sitoresmi yang menyatakan bahwa KUHAP
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tidak  mengatur  mekanisme  sanksi  bagi  aparat  penegak  hukum  yang  melanggar  ketentuan KUHAP.  Penegasan  bahwa  KUHAP  tidak  memiliki  mekanisme  sanksi  juga  diutarakan  oleh Mardjono  Reksodiputro,  ia  menjelaskan  bahwa  KUHAP  yang  ada  di  Indonesia  maupun  di negara-negara lain tidak memiliki ketentuan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum.
Meskipun tidak diatur dalam ketentuan putusan perkara aquo maupun termuat dalam ketentuan  KUHAP,  bukan  berarti  bahwa  aparat  penegak  hukum  yang  dalam  perkara aquo adalah  penyidik  kepolisian  dan  jaksa  penuntut  umum  bisa  bebas  dalam  jerat  sanksi.  Baik kepolisian dan kejaksaan memiliki mekanisme sanksi internal yang dapat dikenakan mereka apabila terbukti melakukan kesalahan.
Pertama adalah institusi kepolisian. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat dua peraturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam bertugas, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003); dan
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Polri 7/2022).
Kedua peraturan tersebut mengatur terkait pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam  menjalankan  tugasnya.  Bila  dalam  hal  menjalankan  tugasnya,  penyidik  melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan mekanisme pengawasan terhadap penyidik tersebut. Jika hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri yang dilakukan  penyidik  kepolisian,  makan  akan  diproses  melalui  mekanisme  acara  hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidik, atau  pejabat  atasan  pengawas  penyidik  dalam  hal  pemeriksaan  pendahuluan  telah menemukan petunjuk berupa:
1. Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya  diserahkan  kepada  fungsi  Propam  Polri  paling  lambat  tujuh  hari  setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
2. Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Reserse Kriminal. Penegakan  hukum  di  lingkungan  internal  di  kepolisian  dilakukan  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 PP 2/2003 tentang Disiplin Polri  dilakukan oleh Provos. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Tugas  provos  adalah  membantu  pimpinan untuk  membina  dan  menegakkan  disiplin  serta  memelihara  tata  tertib  kehidupan  anggota Polri.  Dengan  begitu,  fungsi  Provos  adalah  pembinaan  disiplin,  penegakan  hukum  dan pemeliharaan tata tertib.
Lebih  lanjut,  tugas  provos  ini  hanya  sampai  pada  proses  pemeriksaan.  Guna memberikan  keputusan  bahwa  anggota  polisi  tersebut  bersalah  atau  tidak  menjadi kewenangan dari Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut KKEP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perkappolri 7/2022 menyatakan bahwa komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.
Kemudian  atas  proses  hukum  internal  yang  dilakukan  kepada  anggota  polri  yang melakukan pelanggaran, maka ancaman yang diberikan antara lain sebagai berikut:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban  pelanggar  untuk  mengikuti  pembinaan  mental  kepribadian,  kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan;
4. Dipindahtugaskan  ke  jabatan  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang-kurangnya  satu tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;
6. Dipindahtugaskan  ke  wilayah  berbeda  yang  bersifat  demosi  sekurang-kurangnya  satu tahun; dan/atau
7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau disingkat PTDH sebagai anggota Polri.
Setelah mengetahui mekanisme sanksi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka selanjutnya  adalah  mengetahui  mekanisme  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  jaksa penuntut umum. Mekanisme Sanksi bagi jaksa diatur dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik  Indonesia  Nomor  Per – 014/A/Ja/11/2012  Tentang  Kode  Perilaku  Jaksa  (Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/2012).
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  14/2012  mengatur  perihal  kode  etik  yang  wajib dipatuhi oleh anggota kejaksaan. Penuntut umum yang dalam hal ini adalah jaksa yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan hakim wajib untuk mematuhi ketentuan yang ada.Sepanjang penelusuran penulis, dalam pedoman kode etik tersebut tidak ditemukan mekanisme mengenai sanksi yang ketat. Sanksi bagi jaksa yang tidak patuh terhadap kode etik dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/2012 hanya bersifat sanksi administratif.
Ringannya  ancaman  sanksi  yang  diterima  oleh  Jaksa  dalam  pengawasan  internal tersebut tentu tidak berpihak kepada tujuan penerapan kode etik itu sendiri. Tidak adanya sanksi  yang  kuat  akan  menyebabkan  jaksa  dapat  semena-mena  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya. Dikhawatirkan dengan tidak adanya sanksi yang ketat, maka jaksa akan menyalahgunakan jabatannya.
Upaya  Hukum  Yang  Ditempuh  Pasca  Putusan  Nomor  10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr  Tentang Praperadilan Ganti Kerugian
Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut  umum  untuk  tidak  menerima  putusan  pengadilan  yang  berupa  perlawanan  atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Upaya tersebut sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  dan  bisa  juga  karena  hakim melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.
Dalam konteks praperadilan, kedudukan praperadilan pada sendiri hakikatnya adalah sebuah  upaya  hukum  upaya  hukum  luar  biasa  ( buitengewoon  rechtsmidde )  bagi tersangka/terdakwa maupun keluarganya untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Melalui  praperadilan,  maka  tersangka/terdakwa  yang  merasa  hak  nya  direnggut  dapat mengupayakan  untuk  memperoleh  keadilan  dan  kepastian  hukum  saat  dan/atau  setelah proses penegakan hukum yang dialaminya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Perihal upaya hukum dalam perkara praperadilan, disebutkan dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang pada intinya berbunyi semua putusan praperadilan tidak dapat  dimintakan  banding  ke  pengadilan  tinggi,  dengan  perkecualian  tidak  sahnya Penghentian  Penyidikan  atau  tidak  sahnya  Penghentian  Penuntutan.  Ketentuan  pasal tersebut  menjelaskan  bahwa  putusan  praperadilan  yang  menetapkan  tidak  sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi.
Lebih  lanjut,  pada  tahun  2011  terdapat  permohonan  yang  mengajukan  pengujian materiil atas ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi  kemudian  mengeluarkan  putusan  yang  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 83 ayat  (2)  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Dengan  putusan  tersebut,  maka  tidak  ada  lagi  perkara  praperadilan  yang  dapat dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.
Perkara  praperadilan  yang  menyengketakan  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan  atau  penahanan,  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan atas pemeriksaan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat dilakukan  upaya  hukum  banding.  Termasuk  dalam  perkara aquo yang  berkaitan  dengan permohonan ganti kerugian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.
Ketentuan tersebut tentu mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam dalam perkara aquo untuk melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan hakim tersebut. Baik pemohon dan  para  termohon  termasuk  juga  turut  termohon  harus  menjalankan  putusan  tersebut. Pemohon dalam hal ini menerima hak nya berupa ganti kerugian materiil, sedangkan turut termohon wajib membayarkan ganti kerugiaan tersebut kepada pemohon.
Terkait  dengan  tidak  adanya  dapat  dilakukannya  upaya  hukum  atas  putusan praperadilan  ganti  kerugian,  peneliti  melakukan  kajian  apakah  ketentuan  KUHAP  tersebut sudah  tepat  dengan  berdasarkan  melakukan  analisis  pada  putusan  praperadilan  ganti kerugian  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  3.1  tentang  Data  Permohonan  dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia.
Tabel 3.1 Data Permohonan dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia No Deskripsi Keterangan 1 Nomor Putusan 5/Pid.Pra/2022/PN Lht Permohonan Menghukum agar Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI untuk membayar ganti kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai berikut: Kerugian Materil: Pemohon I. Dirman Bin  Asa  sebesar  Rp.2.000.000,-  (Dua  juta  rupiah); Pemohon II. Amirudin Bin Asha sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga  juta  rupiah);  Pemohon  III.  Ali  Siswanto  Bin Syarifudin sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta rupiah); Amar Putusan 1. Menyatakan  Permohonan  Para  Pemohon  tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard ); 2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Para
Pemohon sejumlah nihil;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Ratio Decidendi Hakim  berpendapat  pengajuan  permohonan  tentang sah  atau  tidaknya  penahanan  telah  melewati  batas waktu  karena  perkara  pokoknya  sudah  diperiksa  dan diputus,  oleh  karenanya  Hakim  berkesimpulan permohonan  Para  Pemohon  tersebut  sudah  tidak relevan  lagi  diajukan  dalam  perkara  a  quo  serta berdasarkan bukti surat ternyata bahwa terhadap Para Pemohon  oleh  pengadilan  telah  diputus  bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kurungan berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat  dalam perkara  Nomor:  249/Pid.Sus/2022/PN  Lht  yang putusannya dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, serta terhadap putusan tersebut Para Pemohon masih mengajukan  upaya  hukum  artinya  putusan  tersebut belum  berkekuatan  hukum  tetap,  sehingga  tidak relevan permohonan tersebut diajukan dalam perkara a quo. 2 Nomor Putusan 3/Pid.Pra/2018/PN Bjm Permohonan Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III  untuk  membayar  ganti  kerugian  secara  tanggung renteng kepada Pemohon sebesar: a.  Kerugian  Materiil  sebesar  Rp.  70.000.000.000, (tujuh puluh juta rupiah); b.  Kerugian  Immateriil  sebesar  Rp.  140.000.000,- (seratus  empat  puluh  juta  rupiah);  secara  tunai  dan sekaligus; Amar Putusan 1. Menolak  permohonan  Praperadilan  Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  biaya perkara sejumlah Nihil. Ratio Decidendi Bahwa  setelah  mencermati  putusan  kasasi  Nomor 18K/PID.SUS/2018  Jo.  No.  443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Hakim  menilai  bahwa  pembebasan  terdakwa disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  umum,  bukan karena  alasan  lain  sebagaimana  diisyaratkan  dalam pasal  95  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  bukan  karena  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau terdapat kekeliruan  hukum  yang  diterapkan.  Hakim  Hakim Praperadilan  meneliti  putusan  tersebut,  maka  tidak terdapat  pertimbangan  hukum  yang  menyatakan bahwa  Pemohon telah  ditangkap, ditahan  dan  diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan  Undang-undang,
terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dengan  demikian  permohonan  ganti  kerugian  yang diajukan  oleh  Pemohon  tersebut  tidak  beralasan sehingga harus ditolak.
3 Nomor Putusan 8/Pid.Pra/2021/PN Kag Permohonan Memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini Negara Republik  Indonesia,  Cq.  Pemerintah  Republik Indonesia,  Cq.  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000,-  (Enam  Ratus  Juta  Rupiah)  Kepada Pemohon Amar Putusan 1. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon sejumlah NIHIL; 2. Menolak  permohonan  praperadilan  Pemohon untuk seluruhnya Ratio Decidendi Hakim  berpendapat  bahwa  Pemohon  dalam  hal  ini tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan  Pra  Peradilannya  dan  sebaliknya  Para Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya  permohonan  praperadilan  Pemohon tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya. 4 Nomor Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN Bhn Permohonan Menghukum  Termohon  untuk  membayar  ganti kerugian  berupa:  -  Kerugian  Materil  sebesar  Rp. 1.259.553.860,-  (satu  milyar  dua  ratus  lima  puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus  enam  puluh  rupiah);  -  Kerugian  Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Amar Putusan 1. Menyatakan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat diterima; 2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon sejumlah NIHIL. Ratio Decidendi Pertimbangan hakim yang pada pokoknya bahwa oleh karena belum diketahuinya pertimbangan secara utuh dan menyeluruh Majelis Hakim Kasasi yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620  K/Pid.Sus/2020,  tanggal  13  Oktober  2020  yang telah  membebaskan  Pemohon,  yang  menjadi  dasar tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dan demi asas kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5 Nomor Putusan
4/Pid.Pra/2019/PN LBB
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Permohonan Memerintahkan agar TERMOHON I dan TERMOHON II untuk  membayarkan  ganti  kerugian  sebesar  Rp. 100.000.000,-  (Seratus  Juta  Rupiah).  Memerintahkan agar  TERMOHON  I  dan  TERMOHON  II  merehabilitir nama  baik  orang  tua  PEMOHON  melalui  surat  kabar terbitan  Ibukota  Provinsi  Sumatera  Barat  (Kota Padang)  yang  ditunjuk  Pengadilan,  jika  tidak direhabilitasi  nama  baik  orang  tua  Pemohon,  dapat memerintahkan  TERMOHON  I  dan  TERMOHON  II untuk  menggantinya  dengan  sejumlah  uang  sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Amar Putusan 1. Menolak  permohonan  Praperadilan  Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon sejumlah nihil; Ratio Decidendi bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Praperadilan  dari  Pemohon  mengenai  Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan menghadapkan orang tua Pemohon  kehadapan  sidang  pada  Pengadilan  Negeri
Lubuk  Basung  untuk  diadili  sehingga  menjadi Terpidana adalah tidak sah, ternyata terhadap dalil ini
Pemohon  tidak  mengajukan  bukti  apapun  baik  bukti surat  maupun  saksi,  sebaliknya  berdasarkan  bukti surat dari Termohon I berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6, dan  bukti  surat  dari  Termohon  II berupa bukti surat bertanda T2.1 sampai dengan T2.7, menunjukkan bahwa terhadap diri orang tua Pemohon telah  dilakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  telah diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  serta putusan  terhadap  diri  orang  tua  Pemohon  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde)  dan  orang  tua  Pemohon  tidak  mengajukan upaya  hukum,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa berdasarkan  bukti  Para  Termohon  tersebut  di  atas, telah  ternyata  bahwa  orang  tua  Pemohon  telah menjadi  terpidana  berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Lbb tanggal  07  Februari  2019,  putusan  mana  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian  permohonan  Praperadilan  dari  Pemohon mengenai Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan menghadapkan orang tua Pemohon kehadapan sidang pada  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  adalah  sudah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tidak relevan lagi diajukan praperadilan saat ini, karena sesuai  ketentuan  Pasal  82  ayat  (2)  huruf  d  KUHAP bahwa permintaan praperadilan tersebut gugur dalam hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan  kepada  pra  peradilan  belum  selesai,
bahkan  in  casu  perkaranya  sudah  diputus  oleh Pengadilan Negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  maka  permohonan  Praperadilan  dari Pemohon  mengenai  Penangkapan,  Penahanan, Penuntutan  dan  menghadapkan  orang  tua  Pemohon kehadapan  sidang  pada  Pengadilan  Negeri,  adalah tidak  beralasan  hukum,  sehingga  oleh  karenanya petitum  permohonan  Praperadilan  patut  untuk ditolak. 6 Nomor Putusan 7/Pid.Pra/2019/PN Mtr Permohonan Menyatakan  Pemohon  berhak  atas  ganti  kerugian karena  penahanan  yang  dilakukan  oleh  Termohon  I dan  Termohon  II  selama  periode  21  Desember  2017 sampai dengan 13 Februari 2018 di Rutan Polda NTB tersebut,  sebesar  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) Amar Putusan 1. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon; 2. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  biaya perkara sebesar NIHIL; Ratio Decidendi Menimbang,  bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon  terhadap  para  Termohon  adalah Nebis  In Idem ,  oleh  karena  Para  pihak,  Posita  dan  Petitum perkara  dalam  permohonan  Praperadilan  yang diajukan  Pemohon  saat  ini  (Perkara  Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN.Mtr. tanggal  14  Mei  2019)  adalah sama dengan Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam perkara Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2019/PN.Mtr  yang  telah  mendapatkan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang amarnya  menolak  permohonan  dari  Pemohon  untuk seluruhnya.
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Ganti%20kerugian%22, diakses pada 2 Januari 2023.
Berdasarkan  tabel  diatas,  peneliti  melakukan  penelusuran  terhadap  enam  putusan praperadilan ganti kerugian di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia. Para pemohon dalam masing-masing perkaranya ada yang mengajukan ganti kerugian mulai dari Rp. 2.000.000,- sampai  dengan  Rp.  1.000.000.000,-. Namun  tidak  ada  satupun permohonan tersebut  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
diterima,  semua  permohonan  ditolak  oleh  majelis  hakim  dengan  berbagai  pertimbangan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa sampai dengan tahapan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh para pemohon yang menjadi korban salah tangkap, salah dangkawaan, sampai dengan salah penerapan hukum jelaslah kondisi mereka sangat dirugikan.
Pembatasan  terhadap  upaya  hukum  banding  dalam  perkara  praperadilan  ganti kerugian  seharusnya  dievaluasi  secara  berkala.  Kondisi  yang  timpang  antara  pemohon sebagai  korban  salah  tangkap  dengan  termohon  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  serangkaian  penegakan  hukum  tidak  berpihak kepada korban yang dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Dengan tidak adanya mekanisme upaya hukum banding, maka upaya pemohon yang dalam hal ini adalah korban dari adanya tindakan  sewenang-wenang  penegak  hukum  untuk  memperoleh  menjadi  sulit  untuk diwujudkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Analisis terhadap putusan perkara aquo menunjukan bahwa  pertimbangan hukum yang dilakukan  oleh  hakim  telah  menggunakan  teori ratio  decidendi .  Pertimbangan  hakim tersebut  mempertimbangkan  pokok  perkara  yang  disengketakan  kemudian  menelaah peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dan  relevan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Atas putusan yang lahir tersebut, setelah dilakukan analisis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles  dan  John  Rawls  menunjukan  bahwa  putusan  tersebut  sudah  sesuai  dengan prinsip  keadilan.  Keadilan  tersebut  ditunjukan  dari  adanya  dasar  menjatuhkan  putusan mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk  memperoleh  kerugian  materiil  meskipun pemohon tidak mampu menunjukan bukti di persidangan.
2. Terhadap  putusan  praperadilan  bagi  perihal  ganti  kerugian,  penetapan  tersangka  dan penghentian  penyidikan  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  banding.  Hal  tersebut berdasarkan  ketentuan  KUHAP  serta  dipertegas  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor  65/PUU-|X/2011.  Putusan tersebut  menyebabkan  ketentuan  Pasal  83 ayat (2) KUHAP tidak berlaku. Atas keputusan tersebut, penulis menilai bahwa ketentuan tersebut  menyebabkan  kerugian  hukum  bagi  masyarakat,  sebab  diketahui  terhadap permohonan  praperadilan  banyak  perkara  yang  tidak  dikabulkan  meskipun  pemohon sejatinya  telah  mengalami  kerugian.  Belum  lagi  jika  kita  melihat  dari  akibat  putusan praperadilan tersebut, ada potensi bahwa pemohon tidak dapat mendapatkannya hanya dengan  mudah  sebab  belum  adanya  kepastian  hukum  yang  mengatur  mekanisme pemberian ganti kerugian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Kondisi tersebut akan menyebabkan pemohon akan menjadi korban untuk kedua kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Anang  Shopan  Tornadi  dan  Muhammad  Hendri  Nova, Praperadilan  dan  Hakim  Tunggal , Borneo Development Project Bajarmasin, 2020.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Apriyanto  Nusa  dan  Ramadhan  Kasim, Hukum  Acara  Pidana,  Teori,  Asas  Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi , Setara Press, Malang, 2019.
Dio  Wicaksono,  dkk, Penelitian  Format  Putusan  Pengadilan  Indonesia:  Studi  Empat Lingkungan  Peradilan  Di  Bawah  Mahkamah  Agung ,  Badan  Penerbit  FHUI,  Jakarta, 2020.
Jaholden, Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana, AA Rizky, Serang, 2021. John Rawls, Theory of Justice , Harvard University Press, United States of America, 1999. Laila  M.  Rasyid  dan  Herinawati, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata ,Unimal  Press, Lhokseumawe, 2015.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Ridwan Mansyur, et al, Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi ,  Biro  Hukum  dan  Humas  Badan  Urusan  Administrasi  Republik  Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
Sertlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum , Rajawali Pers, Depok, 2020. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2009. Suyanto, Hukum Acara Pidana , Zifatama Jawara, Sidoarja, 2018. Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002.
Yulia, Hukum Acara Perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.
Amin, R., Manalu, I., Van Hemert, W. A., & Al Aziz, M. F. (2022). Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam  Perkara  Pidana  Berdasarkan  Penetapan  Praperadilan:  Studi  Di  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnal Hukum Sasana , 8 (1), 19-32.
Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan  Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (3), 413-425.
Ihsani,  A.  N.  (2017).  Urgensi  Perluasan  Objek  Praperadilan  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 66-85.
Muntaha,  M.  (2017).  Pengaturan  Praperadilan  dalam  Sistem  Hukum  Pidana  di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (3), 461-473. Sitoresmi,  A.  S.  (2019).  Sanksi  Aparat  Penegak  Hukum  Yang  Melanggar  Kuhap  Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Jurisprudence , 8 (2), 68-73.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Kode  Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian- dalam-perkara-praperadilan.html , diakses pada 20 Desember 2022.
Stefanus Anto, “LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang”,
https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang, diakses pada 12 November 2022.