## KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
Ika Ratna Utami 1 , Nyoman Serikat Putra Jaya 2

## ABSTRAK
Pelindungan  kepada  anak  dalam  suatu  tindak  pidana  khusususnya  tindak pidana  narkotika  menjadi  hal  yang  sangat  penting,  anak  merupakan  generasi penerus  bangsa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  formulasi hukum  pidana  terhadap  anak  yang  meakukan  tindak  pidana  narkotika  saat  ini; juga  menjelaskan  kebijakan  aplikasi  ketentuan  pidana  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  mengetahui  kebijakan  hukum  pidana terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  akan  datang. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  selain  itu penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  serta  asas  hukum. Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pemidanaan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  narkotika  saat  ini  masih  menimbulkan  kerancuan  dalam  penerapan peraturan  perundang-undangan  ke  dalam  praktek  peradilan,  karena  tidak  ada sinkronisasi  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengadilan  anak. Diperlukan  kajian  perbandingan  berbagai  negara  tentang  pemidanaan  terhadap anak  yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa  yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.
Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana,  Narkotika Anak
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  dibina  dan  dididik dengan  baik  agar  dapat  meneruskan  pembangunan  bangsa  jika  kelak  mereka dewasa. Tetapi dalam perkembangannya banyak anak di Indonesia yang terlibat kasus  pidana,  seperti  data  yang  terdapat  dalam  harian  kompas,  menunjukan bahwa  dari  tahun  ke  tahun  tindak  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  anak-anak semakin  meningkat.  Menurut  data  dari  Komnas  Perlindungan  Anak    sepanjang tahun  2012,  sebanyak  10.105.230  anak  Indonesia  menjadi  korban  pelanggaran pada perlindungan khusus. Tercatat pada sepanjang tahun 2012 sebanyak 1.494 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsi jumlah anak laki- laki sebanyak 1.452 orang dan anak perempuan sebanyak 43 orang. Sedangkan keterlibatan  anak  pada  Narkotika,  Komnas  Perlindungan  Anak  masih menggunakan  data  tahun  2010,  jumlah  anak  yang  menggunakan  narkotika adalah 3,8 juta jiwa, bahkan data dari BNN menyebutkan bahwa diprediksi pada tahun 2015 anak yang mengkonsumsi narkotika bisa mencapai 5-6 juta anak. 3
Hal  tersebut  sangatlah memprihatinkan, mengingat  keberadaan  anak dalam suatu  negara  khususnya  Negara  Indonesia  merupakan  hal  yang  sangat  penting, karena  anak  merupakan  aset  negara  yang  nantinya  dapat  meneruskan  tongkat kepemimpinan  generasi  terdahulu.  Seperti  yang  tercantum  dalam  penjelasan umum  UU  No  3  Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak,  bahwa  anak  sebagai bagian dari generasi  muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional,  diharapkan  menjadi  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  yang  mampu  memimpin  serta memelihara  kesatuan  dan  persatuan  bangsa. 4 Sedangkan  di  dalam  penjelasan umum  UU  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, diterangkan  bahwa  anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. 5
Dengan demikian anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Guna  dapat  mengantisipasi permasalahan  yang  timbul  akibat  perilaku  anak  yang  bertentangan  dengan hukum  dan  untuk  dapat  melakukan  pembinaan  terhadap  anak  maka  diperlukan suatu sarana dan prasarana hukum yang memadahi. Sarana dan Prasarana hukum yang  memadai  sangat  diperlukan  karena  hukum  berfungsi  sebagai  pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum  adalah sebagai  sarana pengendali sosial (sosial  kontrol), perubahan sosial ( social engineering ), dan sarana integratif. 6 Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi. 7
3 http://nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun 2012.Kiamat.Anak.Indonesia
4 Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5 Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6 Sajipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung: Alumni, 1983), halaman. 127-146.
7 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta  :  Liberty,  1996) halaman. 64.
Selain  untuk  melindungi  dan  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat, sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, untuk  dapat  mengantisipasi  penyimpangan  sikap  dan  perilaku  anak  yang melanggar  hukum  yang  menyebabkan  anak  berhadapan  dengan  hukum  serta mengalami  proses  peradilan.  Jika  dilihat  dari  sisi  kejiwaan  mental  dan  fikiran anak  masih  dalam  keadaan  labil  hal  ini  berarti  mental  dan  fikiran  anak  masih mudah  dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan  sekitar  termasuk  di  dalamnya adalah teman dari anak tersebut. Jika kondisi lingkungan dan teman dimana anak tersebut biasanya melakukan kegiatan bermasyarakat buruk, maka kemungkinan besar anak tersebut dapat terpengaruh dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan  hukum.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  anak karena  dapat  menyeret  anak  untuk  berhadapan  dengan  aparat  penegak  hukum dan bahkan menjalani proses pidana.
Penegakan  hukum  di  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan bagi  masyarakat  terhadap  segala  tindak  kriminal  dengan  pelaku  orang  dewasa maupun anak-anak yang mungkin terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman  dan  ketertiban.  Negara  dalam  hal  ini  wajib  untuk  melakukan pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  kriminal  agar  tercipta  ketentraman  dan ketertiban  dalam  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  negara membutuhkan bantuan dari hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari aturan hukum yang salah satu fungsinya adalah melindungi masyarakat. Berbicara  mengenai  penegakan  hukum  pidana,  tidak  bisa  lepas  dari  sistem peradilan pidana, karena agar hukum pidana dapat diterapkan maka dibutuhkan suatu  sistem  peradilan  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  itu  sendiri  dipengaruhi oleh  lingkungan  masyarakat  dan  bidang  kehidupan  manusia,  oleh  karena  itu dalam  pergerakannnya  akan  selalu  mengalami  interaksi,  interkoneksi  dan interdependensi  dengan  lingkungan  serta  sub-sub  sistem  dari  sistem  peradilan pidana itu sendiri. 8
Seiring  dengan  berkembangnya  pembuatan  peraturan  perundang-undangan dan  tututan  perkembangan  zaman,  terdapat  beberapa  peraturan  perundang- undangan di luar KUHP mencantumkan sanksi minimal khusus, yang sebelumnya tidak  terdapat  dalam  KUHP,  diantaranya  adalah  Undang  -  Undang  Nomor:  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Undang  –  Undang    Nomor    23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Dengan  adanya  aturan  mengenai  pidana  minimal  khusus  dalan  Undang  – Undang    Narkotika  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para  pengguna, pengedar  maupun  produsen  narkotika,  dan  diharapkan  para  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat. Selain memberikan efek  jera  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  diharapkan  dengan  adanya  aturan mengenai  pidana  minimal  khusus  dalam  Undang  –  Undang    Narkotika  dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam memberikan putusan,  disebut  demikian  karena  dalam  memberikan  putusan  tentang  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika,    hakim  harus  berpedoman  pada  ketentuan minimal  dan  ketentuan  maksimal  yang  terdapat  dalam  Undang  -  Undang Narkotika,  meskipun  ketentuan  pidana  minimal  khusus  dalam  Undang  –  Undang
8 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Semarang  : UNDIP, 1995), halaman 7
Narkotika  belum  ada  aturan  atau  pedoman  pemidanaannya,  seperti  yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif:
“pidana  minimal  tidak  dapat  begitu  saja  diterapkan  atau  dioperasionalkan hanya dengan mencantumkan dalam rumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada  sub  sistem-sub  sistem  lain  yang  mengaturnya,  yaitu  harus  ada  aturan pemidanaan  atau  pedoman  penerapannya  terlebih  dahulu,  seperti  halnya  dengan ancaman  pidana  maksimal  khusus.  Karena  ancaman  pidana  baik  itu  maksimal maupun  minimal  hanya  merupakan  salah  satu  komponen  dari  perumusan  delik, sedangkan perumusan delik hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan yang tidak dapat berjalan sendiri”. 9
Pengertian dari narkotika sendiri  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis, yang  dapat menyebabkan    penurunan    atau    perubahan  kesadaran,    hilangnya    rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat    menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 10
Sanksi-sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda. Hal yang terpenting  dalam  UU  No.  35  tahun  2009  adalah  terdapat  ancaman  pidana minimum  khusus  baik  itu  pidana  penjara  maupun  pidana  denda.  Didalam  UU tersebut juga terdapat ancaman pidana mati.
Dengan  adanya  batasan  minimal  dan  maksimal  ancaman  pidana  yang terdapat  dalam  UU  Narkotika  maka  hakim  dalam  nenjatuhkan  vonis  terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika  harus  berpedoman  dengan  ketentuan  tersebut, hakim dapat menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam batas minimal maupun batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang.
Terdapat  perbedaan  terhadap  penerapan  ketentuan  tentang  ancaman  pidana minimal  dan  maksial  jika  pelaku  tindak  pidana  narkotika  adalah  anak-anak, karena  berlaku  UU  No.  3  Tahun  1997  mengenai  Pengadilan  Pidana  Anak, meskipun  terdapat  UU  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  UU tersebut belum bisa diterapkan, karena UU tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014. Berdasarkan uraian ersebut maka dalam penelitian ini akan uraikan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap  anak  yang  meakukan  tindak  pidana  narkotika  saat  ini;  bagaimanakah kebijakan  aplikasi  ketentuan  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  narkotika  dan  bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang.
1. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, serta mengacu pada norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan-keputusan pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Sekeseluruhan data dianalisis dengan analisis kualitatif.
9 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang- Undangan, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2012), halaman 77-78.
10 UU No 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1

## 2. Kerangka Teori
Perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  tidak  selalu  dilakukan  oleh  orang dewasa,  dalam  perkembangannya  tindak  pidana  juga  banyak  dilakukan  oleh anak dibawah umur. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak yang dapat menjalani proses peradilan adalah anak yang telah mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Pengertian  anak  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yaitu:  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.11 Pengertian anak nakal  menurut  Pasal  1 angka 2  UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah:12 Anak Nakal adalah : a. anak  yang  melakukan tindak  pidana;  atau  b.    anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan istilah delinquency (kenakalan  remaja/anak).  Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  pengertian kenakalan  anak  adalah:13  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa merupakan  tindak  pidana  (  Kejahatan  ),  akan  tetapi  bila  dilakukan  oleh  anak- anak  belum  dewasa  dinamakan  delinquency  seperti  perampokan,  pencurian, pembunuhan;  Perbuatan  anak  yang  menyeleweng  dari  norma  kelompok  yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok,dll;  Anak- anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar,  yatim  piatu,  dan  sebagainya,  yang  jika  dibiarkan  berkeliaran  dapat berkembang menjadi orang jahat.
Tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana  menurut  Mardjo  Reksodipoetro adalah:14  Mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan;  Menyelesaikan kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.
UU  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  akan mulai  berlaku  pada  bulan  Juli  tahun  2014,  pada  Pasal  79  ayat  (3)  menyatakan bahwa  ketentuan  minimal  khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  anak, dengan  demikian  dapat  memudahkan  hakim  dalam  memberikan  putusan terhadap  kasus  anak  yang  terjerat  ancaman  pidana  minimal  khusus,  khususnya terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana Terhadap Anak Yang  Melakukan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini.
Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 terdapat  dalam  Pasal  111-Pasal  148,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  aturan
11 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12 UU N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
13 Soerdjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan , Bandung : Alumni, 1983. hlm.150
14 Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana, bahan kuliah, hlm. 14
pemidanaanya.  Kelompok  kejahatan  dalam  undang-undang  narkotika  dibagi menjadi  :  kejahatan  yang  menyangkut  produsi  narkotika,  jual-beli  narkotika, pengangkutan  dan  transito  narkotika,  penguasaan  narkotika,  penyalahgunaan narkotika,  tidak  melaporkan  pecandu  narkotika,  label  dan  publikasi  narkotika, jalannya  peradilan  narkotika,  penyitaan  dan  pemusnahan  narkotika,  keterangan palsu dan penyimpangan fungsi lembaga.
Jenis perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU No 39  tahun  2009  tentang  Narkotika  yaitu  :  Tindak  Pidana  Narkotika  yang Berkaitan  dengan  Narkotika  Golongan  I  (Pasal  111  sampai  Pasal  116),  Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan II dan III (Untuk Narkotika Golongan  II  diatur  dalam  Pasal  117  sampai  Pasal  121,  Untuk  Narkotika Golongan  III  diatur  dalam  Pasal  122  sampai  Pasal  125),  Tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  produksi  (Pasal  147  huruf  c  dan  Pasal  129),  Tindak  Pidana Narkotika  yang  Berkaitan  dengan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (Pasal  147 huruf  b),  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  berkaitan  dengan  Impor  dan  Ekspor (Pasal  113,  Pasal  118,  Pasal  123,  Pasal  129  huruf  c),  Tindak  Pidana  Narkotika yang Berkaitan Peredaran Narkotika (Pasal 147 huruf a dan d ), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Label dan Publikasi(Pasal 135), Tindak pidana yang  berkaitan  dengan  prekusor  narkotika  (Pasal  129),  Tindak  Pidana  yang berkaitan  dengan  Pengguna  Narkotika  (Pasal  Pasal  112,  Pasal  115,  Pasal  116, Pasal  117,  Pasal  120,  Pasal  121  ,Pasal  122,  Pasal  125,Pasal  126,  Pasal  127), Tindak  Pidana  yang  menyangkut  tidak  melaporkan  Pecandu  narkotika  (Pasal 128  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  131,  Pasal  134  ayat  (1),  (2)),  Tindak  Pidana  yang Menyangkut  Jalannya  Peradilan  (Pasal  138),  Tindak  Pidana  yang  Menyangkut Penyitaan dan Pemusnahan Narkotika (Pasal 140 dan pasal 141), Tindak Pidana Yang  Menyangkut  Keterangan  Palsu  (Pasal  143),  Tindak  pidana  yang menyangkut  pencucian  uang  (Pasal  136  dan  Pasal  137)  Tindak  Pidana  Yang menyangkut  Penyimpangan  Fungsi  Lembaga  (Pasal  147),  Tindak  Pidana  Yang meyangkut  Pemanfaatan  Anak  di  Bawah  Umur  (Pasal  133),  Tindak  pidana Narkotika yang dilakukan di luar negeri (Pasal 145)
Pidana  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika  yaitu: pidana penjara dan pidana denda terdapat dalam Pasal 111 sampai pasal 135 dan Pasal 137 sampai Pasal 146 dan Pasal 147.
Sedangkan  untuk  pidana  penjara  seumur  hidup  terdapat  dalam  Pasal  111 ayat ( 2 ), Pasal 112 ayat ( 2 ), Pasal 113 ayat ( 2 ), Pasal 114 ayat ( 2 ), Pasal 115 ayat ( 2 ) , Pasal 116 ayat ( 2 )  , Pasal 118 ayat ( 2 ), Pasal 119 ayat ( 2 ), Pasal  121  ayat  (  2  ),  Pasal  133  ayat  (  2  )  ,  Pasal  144  ayat  (  2  ).  Pidana  Mati terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133, Pasal 144.
a. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal menurut UU No
3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang  dapat  dijatuhkan  pada  anak  nakal  adalah  perampasan  barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal menurut Pasal 24 adalah
: Mengembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh; Menyerahkan pada
negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  dan  latihan  kerja,  atau; Menyerahkan  pada  Departemen  Sosial  atau  organisasi  sosial  kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Contoh penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika  jika  dikaitkan  dengan  UU  No  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak, adalah : Dalam Pasal 116 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa ancaman pidana penjara  minimal  adalah  5  tahun  dan  maksimal  adalah  15  tahun,  serta  denda minimal satu milyar rupiah dan maksimal sepuluh milyar rupiah.
Berdasarkan  UU  No  3  tahun  1997  Tentang  Pengadilan  anak,  maka  anak hanya  dapat  dikenai  pidana  minimal  2,5  tahun,  maksimal  7,5  tahun.  Serta pidana denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal lima milyar rupiah. Dalam Pasal 116 ayat ( 2 ) ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal  20  tahun,  serta  denda  minimal  satu  milyar  dan  maksimal  tiga  belas milyar.
Berdasarkan ketentuan  yang terdapat dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan  anak  maka  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup  tidak dapat  diterapkan  dan  diganti  dengan  pidana  penjara  maksimal  10  tahun,  jika yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur 12 tahun maka anak hanya  dapat  dikenai  tindakan  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  1 huruf b.
2. Kebijakan Aplikasi Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.
a. Putusan  Hakim  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Narkotika
1. Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  267/PID.B/2010/PN.
SMG. Putusan tersebut diatas merupakan putusan dalam perkara terdakwa
AN bin P umur 16 tahun yang diajukan ke persidangan anak Pengadilan Negeri  Semarang  dengan  Pengadilan  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut :
(1) Menyatakan terdakwa AN bin P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I “
(2) Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  AN  bin  P  tersebut  dengan pidana  penjara  selama  2  (  dua  )  tahun  dan  6  (  enam  )  bulan  dan pidana  denda  Rp.  400.000,00  (  empat  ratus  juta  rupiah  ),  dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan.
(3) Menetapkan  lamanya  terdakwa  ada  dalam  tahanan  dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
(4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN
(5) Memerintahkan  agar  batang  bukti  berupa  :  1  (  satu  )  buah HandPhone  merk  Nokia  Type  6300,  warna  hitam  silver  dirampas untuk dimusnahkan.
(6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).
2. Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  266/PID.B/2010/PN. SMG
(1) Putusan  tersebut  diatas  merupakan  putusan  dalam  perkara  terdakwa FF  bin  DS  umur  16  tahun  yang  diajukan  ke  persidangan  anak Pengadilan  Negeri  Semarang  dengan  Pengadilan  menjatuhkan putusan sebagai berikut :
(2) Menyatakan  terdakwa  FF  bin  DS  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “  tanpa  hak  atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I “
(3) Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  FF  bin  DS  tersebut  dengan pidana  penjara  selama  2  (  dua  )  tahun  dan  6  (  enam  )  bulan  dan pidana  denda  Rp.  400.000,00  (  empat  ratus  juta  rupiah  ),  dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan.
(4) Menetapkan  lamanya  terdakwa  ada  dalam  tahanan  dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
(5) Memerintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN
(6) Memerintahkan agar batang bukti berupa : 1 ( satu ) bungkus kertas koran berisi ganja seberat 1,325 grm. Dirampas untuk dimusnahkan; Uang  Tunai  Rp.  21.000,-  (  dua  puluh  satu  ribu  rupiah  )  Dirampas untuk Negara
(7) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).
(8) Pemidanaan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  terdakwa  anak yang melakukan tindak pidana narkotika
Untuk  lebih  jelas  memperoleh  gambaran  mengenai  bagaimana
Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  menjatuhkan  putusan  terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Dapat  dilihat  bahwa  kesemua  putusan  tersebut  di  Pengadilan  Negeri Semarang  menjatuhkan  putusan  dibawah  ketentuan  ancaman  pidana minimal  khusus.  Ini  membuktikan  bahwa  dalam  praktek  peradilan  hakim bukanlah  sebagai  corong  undang-undang  (  pelaksana  undang-undang  ), hakim  diperbolehkan  melakukan  interpretasi  manakala  undang-undangnya tidak jelas  atau tidak ada. Dari putusan tersebut  dapat  dilihat bahwa hakim melakukan penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan undang- undang berdasarkan tujuan dari pembuat undang-undang.
Penafsiran  Teleologis  atau  sosiologis  menjadi  sangat  penting  bila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat pada waktu  undang-undang  tersebut  diterapkan  berbeda  sekali  dengan  keadaan pada waktu undang-undang tersebut dijalankan. 15
3. Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Akan Datang.
15 Sudikno  Mertokusumu, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, Yogyakarta  :  Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hlm. 79

## NOMOR
PUTUSA N JPU 1. Pasal  Yang  Dinyata- kan Terbukti 2. Ancaman Pidana 3. Lamanya     Tuntutan Pidana HAKIM 1. Pasal  Yang  Dinyata- kan Terbukti 2. Ancaman Pidana 3. Lamanya   Pidana Yang Dijatuhkan 266/Pid.B /2010/PN. SMG. 1. 111 (1)  UU.Narkotika. 2. Penjara  paling  singkat 4   tahun   dan   paling lama   12   Tahun,   dan tenda    paling    sedikit Rp.  800.000.000,-  dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3. Masing-masing penjara 5 tahun, dan denda Rp. 800.000.000,- 1. 111 (1)  UU. Narkotika. 2. Penjara  paling  singkat 4   tahun   dan   paling lama   12   Tahun,   dan denda   paling   sedikit Rp.  800.000.000,-  dan paling banyak 8 milyar
Rupiah. 3. Penjara 2 tahun 6 bulan dan dendan denda Rp. 400.000,- 267/Pid.B /2010/PN. SMG. 1. 111 (1)  UU.Narkotika 2.  Penjara  paling  singkat 4   tahun   dan   paling lama   12   Tahun,   dan denda    paling    sedikit Rp.  800.000.000,-  dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3.  Masing-masing penjara 5 tahun, dan denda Rp. 800.000.000,- 1. 111 (1)  UU.Narkotika 2.  Penjara  paling  singkat 4   tahun   dan   paling lama   12   Tahun,   dan denda    paling    sedikit Rp.  800.000.000,-  dan paling banyak 8 milyar Rupiah.
3. Penjara 2 tahun dan 6 bulan,  dan  denda  Rp.
400.000.000,-
a. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  narkotika  dalam  Konsep  RUU  KUHP  2012.    Didalam  Rancangan KUHP pengaturan mengenai narkotika terdapat dalam Pasal 504- Pasal 522 dan psikotropika diatur dalam Pasal 523 –Pasal 531.
Didalam  Rancangan  KUHP  mengenai  tindak  pidana  narkotika  tidak diatur  mengenai  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak,  tapi dalam  Rancangan  KUHP  terdapat  pengaturan  tentang  pemidanaan  yang dapat  dijatuhkan  bila  orang  tua  atau  wali  tidak  pelaporkan  pecandu narkotika yang belum cukup umur yaitu terdapat dalam Pasal 521.
b. Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Perbandingan. Dalam pembahasan ini  penulis  membandingkan  dengan  Negara  Philipina,  Selandia  Baru,  dan Singapura.  Di  Philipina  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Obat berbahaya  Tahun  1972  Pasal  66,  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa terdakwa  penyalahgunaan  obat-obatan  berbahaya  berumur  diatas  15  tahun dan  dibawah  18  tahun,  yang  baru  pertama  kali  pelakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang,  berhak  mendapat  penangguhan hukuman  berupa  rehabilitasi  minimal  6  bulan  dan  maksimal  18  bulan, dengan syarat-syarat tertentu. Serta diatur juga dalam Pasal 197 Presidential Decree No. 603 The Child And Youth Welfare Code. 16
Di Selandia Baru diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat ( 4 ) Misuse Drug act 1975, didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim akan menjatuhkan penjara terhadap terdakwa kecuali dengan memperhatikan keadaan tertentu dari  pelaku,  termasuk  usia  pelaku,  jika  pelaku  dibawah  20  tahun  maka hakim  dapat  berpendapat  bahwa  pelaku  tidak  dihukum.  Pasal  208  Huruf  g The  Children  Young  Persons  and  Their  Familly,  disebutkan  bahwa  dapat dilakukan diskresi  terhadap jenis-jenis tindak pidana  yaiu  penyalah  gunaan obat-obatan yang dilakukan oleh anak, kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak, pencurian toko.
Di Singapura diatur dalam undang-undang narkotika Singapura Misuse of Drug act  tidak diatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika, melainkan dipisah dalam undang- undang  tersendiri  yaitu  Children  and  Young  Person  Act. 17 Dalam  undang- undang tentang anak tersebut disebutkan sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan suatu tindak pidana yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat ( 1 ).
Dari  ketiga  perbandingan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  di Negara  Philipina  dan  Selandia  Baru  diupayakan  diversi  atau  pun penangguhan gukuman terhadap tindak pidana mengenai pelanggaran obat- obat  terlarang  yang.  Sedangkan  di  Singapura  hampir  sama  dengan  di Indonesia  yaitu  UU  no  3  tahun  1997,  tidak  terdapat  suatu  upaya  diversi maupun penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana obat-obatan terlarang.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
16 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/whole.html
17 http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w
1. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  saat  ini  diatur  dalam  Pengaturan  mengenai tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No  35  Tahun
2009.  Dalam  UU  No  35  Tahun  2009  diatur  mengenai  tindak  pidana, jenis sanksi pidana, lamanya pidana, serta diatur pula mengenai sanksi pidana  khusus.  Sedangkan  dalam  UU  No  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak diatur tentang pidana, jenis pidana dan tindakan yang dapat dikenakan pada anak, lamanya pidana.
2. Kebijakan  aplikasi  ketentuan  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana narkotika hakim tidak hanya berpatokan pada UU No 3
Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  UU  No.  3  Tahun  2009 tentang Narkotika, tetapi juga melakukan sebuah penafsiran teleologis terhadap  undang-undang  yang  ada,  guna  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat.
3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak  Pidana  Narkotika  Yang  Akan  Datang  dapat  dilihat  dari Kebijakan  formulasi  mengenai  pemidanaan  anak  di  luar  negeri,  yaitu di Filipina maupun Selandia Baru lebih mengutamakan konsep diversi daripada  penjatuhan  pidana  pada  anak,  sedangkan  di  Singapura  sama dengan  di  Indonesia,  perbedaannya  dalam  UU  tentang  Anak  di singapura  hanya  membahas  mengenai  sanksi  yang  dapat  di  jatuhkan pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan Perundang-    Undangan, (Semarang  :  Pustaka  Magister  Semarang,  2012), halaman 77-78.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Semarang  : UNDIP, 1995), halaman 7
Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana, bahan kuliah. Penjelasan  Umum  Undang-Undang  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak
Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Sajipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung: Alumni, 1983). Soerdjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan , Bandung : Alumni, 1983. Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar, Yogyakarta  : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014,
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta  :  Libe rty,  1996)
UU N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1 www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/whole.html www.nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun 2012.Kiamat.Anak.Indonesia www.statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w