INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4458-4474 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penangangan Pengungsi
Satriya Nugraha 1 ✉ , Karlinae D. Bangas 2
Universitas Palangka Raya Email: satriya@law.upr.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  peran  negara  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia  melalui  respon terhadap krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. Fokus utama adalah menganalisis strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia para pengungsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  yuridis  normatif  untuk  mendeskripsikan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan  bahwa  negara  memiliki  peran  krusial  dalam  memberikan  perlindungan  dan  bantuan kepada pengungsi, namun terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kebijakan imigrasi, respon masyarakat, dan dukungan internasional memengaruhi efektivitas respon negara terhadap krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, pemenuhan hak asasi manusia dalam  konteks  krisis  kemanusiaan  dan  pengungsi  membutuhkan  kerjasama  antar-negara,  kebijakan yang inklusif, serta komitmen yang kuat dari negara-negara dalam menangani tantangan ini secara holistik.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Peran Negara, Krisis Kemanusiaan, Pengungsi

## Abstract
This research explores the role of the state in fulfilling human rights through responses to humanitarian crises and refugee management. The main focus is on analyzing the strategies and policies implemented by the state to protect and fulfill the human rights of refugees, as well as their impact on their well- being. The research method used is a juridical normative approach to describe the fulfillment of Human Rights (HR) and the state's role in responding to humanitarian crises and refugee management. The research findings indicate that the state plays a crucial role in providing protection and assistance to refugees,  but  there  are  significant  challenges  in  implementing  these  policies.  Factors  such  as immigration policies, societal responses, and international support influence the effectiveness of the state's  response  to  humanitarian  crises.  In  conclusion,  fulfilling  human  rights  in  the  context  of humanitarian crises and refugees requires cooperation between countries, inclusive policies, and strong commitment from states in addressing these challenges comprehensively.
Keywords: Human Rights, State Role, Humanitarian Crisis, Refugees

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak- hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia  lahir,  hak-hak  tersebut  didapat  karena  dia  manusia.  Secara  hukum,  HAM  diartikan sebagai  “seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Warjiyati, 2018). Sebagai hak kodrat, HAM memperoleh perlindungan konstitusional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya telah lebih mengkolaborasikan hak-hak asasi manusia. Hal ini sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara ( state responsibility) Republik Indonesia dalam hukum internasional. Perubahan dan pengembangan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindak lanjut dari norma-norma HAM dalam hukum internasional, sebagaimana  diatur  dalam the  United  Nations  Universal  Declaration  of  Human  Rights (Assembly, 1949), Covenant On Economic and Cultural Rights (Saul et al., 2014), Covenant On Civil And Political Rights (Joseph & Castan, 2013), and International Convention on the Elimination  of  all  forms  of  Racial  Discrimination  (Chung  et  al.,  2019).  Dalam  rangka pengharmonisasian  norma  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional,  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination Against Women, Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2005  tentang Pengesahan  Covenant  On  Economic  and  Cultural  Rights,  dan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan Covenant  On  Civil  And Political Rights. Penyelenggaraan hak asasi manusia (HAM) secara penuh menjadi tanggung jawab  negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pemerintah.  Negara  bertanggung  jawab untuk  memenuhi  kewajiban  HAM  yang  meliputi  penghargaan,  perlindungan,  dan pemenuhan. Negara harus memastikan pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk hak- hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lainnya (Maulana & Janur, 2020).
HAM memiliki asas-asas dasar yang menjadi pilar utama dalam melaksanakan Hak Asasi  Manusia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Dengan asas-asas dasar inilah pelaksanaan perlindungan hukum di bidang HAM harus dilaksanakan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

## 1. Asas Tanggung Jawab Negara
Negara Republik Indonesia mengakui dan memprioritaskan hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan dasar sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrati dan tidak  dapat  dipisahkan,  yang  wajib  diproteksi,  dihormati,  dan  dipertahankan  untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.
2. Asas Persamaan Derajat dan Non Diskriminasi Asas Persamaan Derajat dan Non Diskriminasi dapat diartikan sebagai berikut.
a. Setiap  individu  lahir  dengan  hak  dan  kehormatan  manusia  yang  sama,  serta memiliki kemampuan rasional dan moral untuk hidup secara sosial, sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara, dengan semangat persatuan dan persaudaraan.
b. Setiap  individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil menurut hukum, serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
c. Setiap  individu  memiliki  hak  untuk  dilindungi  dalam  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya bentuk diskriminasi.
3. Asas Non Retroaktif
Pasal 4 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam k eadaan apapun dan oleh siapapun”.

## 4. Asas Kekhususan
Bahwa  setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  yang  berhak  menuntut  dan memperoleh  perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya  di  depan  hukum.  Setiap  orang  berhak  mendapat  bantuan  dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, dan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang  rentan  juga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
5. Asas Exhaustion of Local Remedies
Menurut  asas  ini,  setiap  orang  berhak  untuk  menggunakan  semua  upaya  hukum nasional  dan forum internasional atas  semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia (Supriyanto, 2016). Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional..
6. Asas Tanggung Jawab Pemerintah
Bahwa  tanggung  jawab  Pemerintah  meliputi  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,
dan terutama pemenuhan hak asasi manusia.
7. Asas Penghormatan Masyarakat Hukum Adat
Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat juga dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Pengungsi ( refugees) adalah individu  yang berada di luar negara asal atau  tempat tinggalnya  sehari-hari  karena  takut  mengalami  penganiayaan  yang  disebabkan  oleh ancaman terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu (Nielssen, 2021). Mereka tidak dapat atau enggan meminta perlindungan dari negara asal karena alasan ketakutan. Pengungsian dapat disebabkan oleh konflik internal yang berkelanjutan di suatu negara atau oleh ketimpangan sosial terhadap kelompok ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.
Pengungsi  adalah  kelompok  yang  rentan  dan  sering  mengalami  diskriminasi  serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (Kusumo, 2012). Isu yang terkait dengan pengungsi menjadi perhatian utama bagi banyak negara di dunia karena kepopuleran pengungsi luar negeri bisa  membawa  potensi  ancaman  internal  bagi  suatu  negara.  Hal  ini  terkait  dengan kedatangan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  tanpa  izin  resmi  seperti  visa  dan  dokumen
perjalanan sah seperti paspor yang berlaku, serta masuknya pengungsi ke wilayah negara penerima  tanpa  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang  benar  (Muhtar  et  al.,  2023). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari negara asal maupun negara penerima. Perlindungan yang diberikan oleh negara penerima masih kurang memadai, dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan efektif bagi para pengungsi di Indonesia meliputi  kekurangan  perlindungan  hukum,  waktu  tunggu  yang  panjang  untuk  proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, keterbatasan bantuan dalam kebutuhan dasar  seperti  tempat  tinggal  dan  layanan  kesehatan,  serta  keterbatasan  kapabilitas  dan kapasitas  institusi  seperti  Rumah  Detensi  Imigrasi  (Rudenim)  dalam  mengelola  dan menangani  pengungsi  dari  luar  negeri  dengan  menghormati  Hak  Asasi  Manusia (Almudawar & Muthahari, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  adalah  suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang  berlaku  untuk  mengevaluasi  dan  memberikan  rekomendasi  terkait  dengan  suatu permasalahan hukum (Syahrum, 2022). Dalam tulisan ini, metode penelitian yuridis normatif akan  diterapkan  untuk  menjelaskan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Melalui metode ini  dilakukan  analisis  erangka  hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan  HAM  dan perlindungan terhadap pengungsi. Hal ini meliputi konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951, Deklarasi Universal HAM 1948, serta instrumen-instrumen hukum regional yang mengatur hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap hukum nasional yang menjadi landasan bagi negara dalam menjamin pemenuhan HAM dan  perlindungan  terhadap  pengungsi.  Ini  mencakup  penelusuran  terhadap  undang- undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan nasional yang relevan dengan konteks krisis kemanusiaan dan pengungsi. Metode penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang  dihadapi  dalam  pemenuhan  HAM  dan  penanganan  krisis  kemanusiaan  serta pengungsi. Hal ini dapat mencakup kendala-kendala hukum, administratif, dan kebijakan yang menghambat upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis Kemanusiaan
Krisis kemanusiaan adalah suatu keadaan yang di mana hak dasar daripada manusia tidak  terwujudkan  (Yudana  &  Abimanyu,  2021).  Hak  yang  dimaksud  adalah  seperti  hak hidup, hak untuk mendapatkan  rasa aman dan hak untuk mendapatkan suatu keadilan. Adanya krisis kemanusiaan sering kali terjadi atas adanya konflik di ruang lingkup tempat tinggal  dan  kelompok  karena  adanya  perselisihan.  Isu  mengenai  identitas  suatu  negara selalu  menjadi  isu  yang  sering  terjadi  di  dalam  isu  internasional.  Selain  menimbulkan konsekuensi  terhadap  stabilitas  regional  dan  global,  pencarian  identitas  juga  sering  kali terhubung  dengan  kejadian  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pelanggaran  hak  ini  sering terjadi akibat perbedaan etnis, ras, agama, atau hal-hal yang terkait dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Ramadhan, 2023).
Dalam hal respon terhadap bantuan kemanusiaan, sebagian besar bantuan disalurkan melalui  lembaga-lembaga  kemanusiaan  internasional  dan  nasional,  baik  melalui  dana pemerintah,  sumbangan  swasta,  maupun  donasi  publik.  Contoh-contoh  bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga internasional dan nasional dengan berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut.
1. Program Pangan Darurat oleh World Food Programme (WFP).
2. Bantuan Medis dan Kesehatan oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
3. Pendistribusian Barang-Barang Penting oleh UNICEF.
4. Program Rehabilitasi Pasca Bencana oleh Badan Kemanusiaan Nasional.
Semua  contoh  tersebut  menunjukkan  bagaimana  lembaga-lembaga  kemanusiaan bekerja  sama  dengan  berbagai  sumber  pendanaan  untuk  memberikan  bantuan  yang diperlukan kepada mereka yang membutuhkan di seluruh dunia.
Tanggungjawab  Negara  dalam  mewujudkan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Bidang  Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Perlindungan  dan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  kewajiban Pemerintah  sesuai  dengan  Pasal  28  I  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  yang menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  Negara  terhadap  HAM  diatur  dalam  perundang- undangan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  28  I  ayat  5,  yang  berbunyi  “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. Konferens i PBB tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 menyatakan bahwa perlindungan  dan kemajuan HAM merupakan tanggung
jawab utama pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Wina, “ Human rights and fundamental  freedoms  are  the  birthright  of  all  human  beings;  their  protection  and promotion  is  the  first  responsibility  of  Governments ” (Davendra,  2022).  Pandangan  ini ditegaskan  kembali  dalam  konferensi-konferensi  PBB  mengenai  Populasi  dan Pembangunan  di  Kairo  Tahun  1994,  Konferensi  Perempuan  di  Beijing  Tahun  1995,  dan Konferensi Pembangunan Sosial Dunia di Copenhagen, Tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam  setiap  pembentukan  kebijakan  pembangunan,  termasuk  kebijakan  perdagangan internasional,  investasi,  keuangan,  dan  perjanjian  internasional  lainnya  (Buhaerah  & Augusta, 2014). Ini berarti implementasi penuh HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi masyarakat sipil atau lembaga HAM semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab utama pemerintah.
Pembangunan  dalam  perspektif Hak  Asasi Manusia (HAM), sebagaimana  diuraikan dalam Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak Atas Pembangunan, dipahami sebagai proses yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif (Junaidi et al., 2023). Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi seluruh individu  dan  masyarakat  dengan  partisipasi  aktif,  bebas,  dan  bermakna  dalam pembangunan,  termasuk  dalam  pemerataan  manfaat  dari  proses  tersebut.  Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan itu sendiri adalah HAM. Pasal I menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat  dicabut,  dan  semua  orang  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi,  berkontribusi,  dan menikmati pembangunan  dalam  segala aspeknya. Hal  ini didukung  oleh Deklarasi Wina yang menegaskan bahwa hak atas pembangunan juga tidak dapat dicabut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  kebebasan dasar manusia  (Arliman, 2017).  Pendekatan pembangunan yang berbasis HAM menekankan pada beberapa hal, yaitu meningkatkan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang memiliki  kewajiban,  dan  menggalang  kolaborasi  antara  pemegang  hak  dan  pemangku kewajiban. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan menekankan pentingnya partisipasi aktif, pemberdayaan kelompok yang rentan, prinsip kesetaraan, eliminasi diskriminasi, dan keterbukaan  dalam  pertanggungjawaban  sebagai  syarat  yang  esensial  dan  tidak  bisa dikompromikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sebagai  konsekuensinya,  pengakuan  dan  peningkatan  terhadap  hak-hak  ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) diberikan perhatian yang sebanding dengan hak-hak sipil dan politik (sipol). Selain itu, ada kesepakatan yang semakin luas bahwa penghormatan yang
lebih besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara umum (Nasution, 2006).
Indonesia  mengesahkan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dasar hukum untuk pemenuhan dan penegakan hak-hak yang termasuk dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya menjadi lebih kuat (Indonesia, 2005). Dengan ratifikasi Kovenan tersebut,  Indonesia  diharuskan  untuk  mengadopsi,  menginternalisasi,  dan  menerapkan prinsip-prinsip Kovenan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya kepada semua  penduduk  negara.  Prinsip-prinsip  yang  mendasari  Pembangunan  Berbasis  HAM akan dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Rule of Law
Rule  of  law  sangatlah  penting  dalam  pembangunan  berbasis  HAM  karena  nilai intrinsiknya  yang  memberdayakan  masyarakat.  Tanpa  adanya  sistem  hukum  yang mengikat,  masyarakat  tidak  akan  berhasil  dalam  mengajukan  klaim  terkait pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (Muktiono,  2015).  Hak  Asasi  Manusia  harus  dijaga melalui peraturan hukum yang kuat dan sistem peradilan yang kompeten, netral, dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil  dan  berlaku untuk semua individu.
2. Universalisme dan tidak dapat dicabut ( Universalism an inealienability)
Prinsip universalitas HAM menyatakan bahwa setiap individu, termasuk wanita, pria, dan anak-anak, memiliki hak-hak yang sama karena esensi kemanusiaannya (Ainiyah, 2018).  Prinsip  universalitas  inilah  yang  membedakan  antara  HAM  dengan  hak-hak lainnya, seperti hak kewarganegaraan atau hak dalam perjanjian kontrak. Di samping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.
3. Keutuhan dan salingketergantungan ( indivisibility and interdependence)
Prinsip  ketidakterpisahan  dan  salingketergantungan  hak-hak  menyiratkan  bahwa ruang  lingkup  pembangunan  berbasis  hak  bersifat  menyeluruh  karena  definisi, konsep, dan indikator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, kedudukan hak sipil dan politik dianggap setara dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini tidak bermakna  bahwa  seluruh  hak  harus  dipenuhi  secara  bersamaan.  Prioritas  tertentu dalam pemenuhan hak-hak tersebut diizinkan apabila hak-hak tersebut memiliki nilai
yang  berpotensi  untuk  memfasilitasi  pemenuhan  hak-hak  lainnya,  dan  juga  tidak mengurangi tingkat minimum pemenuhan hak-hak yang lain (Risdianto, 2017).
4. Non diskriminasi dan kesetaraan ( non discrimination and equality)
Prinsip  non  diskriminasi  dan  kesetaraan  merupakan  aspek  yang  paling  mendasar dalam HAM. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak-hak kesetaraan yang substantif, namun juga penting untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Rahmanto, 2017). Prinsip non  diskriminasi  dalam  pembangunan  berbasis  HAM  juga  memberikan  perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan, seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak.
5. Partisipasi ( participation)
Prinsip  partisipasi  dalam  pembangunan  yang  bermakna  menegaskan  hak  setiap individu untuk terlibat aktif, memberikan kontribusi yang signifikan, dan merasakan manfaat dari proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sipil,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik  (Darma  Sabri  et  al.,  2024).  Hal  ini  juga mencerminkan bahwa setiap individu  memiliki hak untuk aktif  berpartisipasi dalam masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  maksimal  yang  dimilikinya.  Prinsip  ini  juga mengimplikasikan  perlunya  tindakan  pengawasan  yang  efektif  untuk  memastikan bahwa  lingkungan  sosial  mendukung  warga  negara  dalam  mengembangkan  dan mengekspresikan potensi serta kreativitas mereka secara optimal.
6. Pemberdayaan ( empowerment)
Pemberdayaan  dalam konteks  pembangunan berbasis hak merujuk pada  dinamika kekuasaan  yang  terlibat  dalam  memperjuangkan  pemahaman  dan  kesadaran  akan hak-hak,  memengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  di  lembaga-lembaga termasuk pertanggungjawabannya, serta memberikan pemilik suara dalam keputusan pembangunan  yang  memengaruhi  kehidupan  individu  (Satory  et  al.,  2017).  Dalam artian ini, fokus diberikan pada pengembangan kemampuan dan keterlibatan warga dalam  lembaga-lembaga  pembangunan  untuk  memastikan  keberhasilan  program- program tersebut (Ulum & Anggaini, 2020).
7. Akuntabilitas dan transparansi ( accountability and transparency)
Akuntabilitas  memegang  peranan  penting  dalam  melindungi  dan  memajukan  Hak Asasi Manusia (HAM) karena sistem akuntabilitas memberikan cara yang efektif dalam menegakkan  hak-hak  tersebut.  Prinsip  akuntabilitas  adalah  konsekuensi  dari  HAM yang  dianggap  sebagai  hak  yang  harus  dipenuhi.  Oleh  karena  itu,  pemangku
kewajiban harus melakukan perbaikan dalam lembaga-lembaga yang  bertanggung jawab atas perlindungan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini juga berasal dari prinsip bahwa HAM mengharuskan tanggung jawab sosial dan akuntabilitas.  Dengan  menekankan  pentingnya  akuntabilitas  dalam  menuntut pertanggungjawaban  dari  pembuat  kebijakan  dan  aktor-aktor  lain  yang  memiliki dampak terhadap hak-hak rakyat, prinsip ini mengubah orientasi pembangunan dari yang  semula  bersifat  karitatif  menjadi  kewajiban.  Mekanisme  akuntabilitas  menjadi perbedaan  mendasar  antara  pendekatan  berbasis  HAM  dan  pendekatan  berbasis kebutuhan dasar. Dalam konteks pembangunan berbasis hak, masyarakat dianggap sebagai  pihak  yang  aktif  dan  harus  dilibatkan  secara  penuh,  sehingga  program- program  pembangunan  cenderung  lebih  berfokus  pada  pemberdayaan  daripada bantuan karitatif semata.

## Penuntutan dan Penghukuman terhadap Pelaku Pelanggaran HAM
Kewajiban  negara  untuk  mengadili  pelaku  pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia (HAM) telah diatur dalam  berbagai  instrumen  hukum HAM  baik  di tingkat internasional maupun  regional.  Norma  hukum  internasional  secara  tegas  melarang  pengampunan terhadap  pelanggaran  berat  HAM  yang  terjadi  secara  sistematis.  Komisi  Hukum Internasional menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termasuk dalam kategori kesalahan internasional, termasuk pelanggaran berat HAM, juga dianggap sebagai kejahatan internasional. Instruksi global maupun  regional mengklarifikasi  bahwa negara-negara  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa  dan  mengadili  individu  yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai contoh, Komite HAM  yang  beroperasi  berdasarkan  Kovenan  Sipil  dan  Politik  secara  berulang  kali menegaskan dalam keputusannya bahwa pihak yang terlibat harus menyelidiki kasus-kasus seperti penyiksaan, penghilangan orang, pembunuhan extra judicial, dan mengajukannya ke pengadilan (Siku & SH, 2016).
Kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh hukum internasional (Kurniawan, 2017). Kewajiban ini termasuk dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur mengenai penegakan HAM. Langkah-langkah yang diambil oleh  negara-negara  untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut  meliputi  pengiriman  informasi yang  diperlukan  kepada  negara  lain  mengenai  pelaku  pelanggaran,  kerja  sama  dalam bidang bantuan hukum, penerimaan permintaan ekstradisi, dan keharusan untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut di hadapan pengadilan nasional negara yang bersangkutan.
Pada prinsipnya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan sangat bergantung pada sistem pengadilan nasional. Instrumen hukum internasional menekankan pada negara-negara untuk menangani berbagai pelanggaran berat HAM melalui proses hukum  dalam  perundang-undangan  nasional  mereka.  Di  tingkat  nasional,  negara  dapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan berdasarkan hukum nasionalnya. Untuk itu, beberapa negara membentuk pengadilan khusus HAM berdasarkan peraturan perundang- undangan  mereka.  Pengadilan  semacam  itu  bisa  bersifat  permanen  atau ad  hoc  sesuai dengan kebutuhan, seperti yang diatur dalam hukum nasional. Beberapa pengadilan dapat juga  didirikan  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga  internasional  seperti  PBB.  Terhadap pengadilan  yang  dibentuk  berdasarkan  perjanjian  dengan  PBB,  dikenal  pengadilan "campuran". Pengadilan ini dianggap "campuran" karena anggota pengadilan, jaksa, serta personel lainnya dapat terdiri dari warga negara setempat dan asing yang ditunjuk oleh Sekretaris  Jenderal  PBB  (Diantha  &  SH,  2017).  Selain  itu,  dalam  persidangan  pengadilan semacam itu, hukum yang diterapkan tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga norma-norma dari instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi Genosida, Konvensi  Anti  Penyiksaan,  Konvensi  Hak-hak  Sipil  dan  Politik,  Konvensi  Jenewa,  dan sebagainya. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak negara mengalami kesulitan atau tidak  bersedia  untuk  menghukum  para  pelaku.  Hal  ini  disebabkan  karena  para  pelaku seringkali  merupakan  orang  yang  memiliki  kekuasaan  atau  posisi  penting  di  negara tersebut, seperti presiden atau perdana menteri. Selain itu, faktor-faktor seperti keamanan, keuangan, sumber daya manusia, dan kondisi sistem peradilan yang tidak berfungsi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM (Waluyo, 2022).
Apabila negara mengalami kesulitan atau tidak bersedia untuk melakukan peradilan terhadap  pelaku  kejahatan,  maka  penegakan  hukum  terhadap  mereka  dapat  dilakukan melalui mekanisme  internasional. Mekanisme  ini melibatkan Mahkamah HAM, yang bisa bersifat ad  hoc  atau  permanen.  Mahkamah  HAM  internasional  ad  hoc  didirikan  melalui Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  karena  adanya  ancaman  terhadap  perdamaian  dunia. Ketidakmauan atau ketidakmampuan negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan kasus tersebut secara nasional juga menjadi dasar pembentukan Mahkamah  HAM  internasional ad  hoc  (Jippanola,  2022).  Secara  konseptual,  Mahkamah HAM  internasional  ad  hoc  akan  mengambil  tanggung  jawab  utama  dalam  menuntut tindakan kejahatan hanya jika peradilan nasional gagal melakukan penuntutan. Sedangkan, penegakan hukum melalui Mahkamah HAM permanen dilakukan oleh Mahkamah Pidana
Internasional. Konsep saling melengkapi ini menunjukkan bahwa mekanisme internasional seperti  Mahkamah  HAM  bertindak  sebagai  alternatif  penegakan  hukum  jika  peradilan nasional tidak dapat atau tidak mau menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM secara efektif.
Dasar  penentuan  bahwa  suatu  negara  tidak  bersedia  untuk  mengadili  kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, jika langkah-langkah hukum sudah diambil atau sedang berlangsung, atau jika keputusan nasional diambil untuk melindungi individu tersebut dari tanggung jawab pidana yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah. Kedua, jika terdapat penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses hukum  yang  bertujuan  untuk  membawa  individu  tersebut  ke  pengadilan.  Ketiga,  jika langkah-langkah  hukum  yang  dilakukan  tidak  mandiri  atau  tidak  netral,  dan  dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan membawa individu tersebut ke pengadilan. Sementara untuk menetapkan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, hal itu dapat disebabkan oleh sistem pengadilan nasional yang tidak mampu secara keseluruhan atau sebagian  untuk  menghasilkan  atau  menghadirkan  terdakwa,  bukti,  dan  kesaksian  yang diperlukan, atau sebaliknya, tidak dapat menjalankan langkah-langkah hukumnya.
Dengan  demikian,  maka  tanggung  jawab  atas  penegakan  hukum  terhadap  para pelaku  kejahatan  kemanusiaan  bukan  semata-mata  tanggung  jawab  dari  negara  yang terkait secara langsung atas kejahatan tersebut, yakni negara dimana kejahatan tersebut terjadi,  atau  negara  dimana  pelaku  ataupun  korban  dari  tindakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  tersebut  merupakan  warga  negaranya  (Kurniawan,  2017).  Setiap  negara, sekalipun  tidak  terkait  secara  langsung  dengan  suatu  tindakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.
Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi ( Refugees) sesuai Pengkajian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
Perlindungan dan penanganan Hak Asasi Manusia terhadap pengungsi, sebagaimana disorot  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016,  menunjukkan  upaya  regulasi yang  diarahkan  pada  perlindungan  pengungsi  berdasarkan  prinsip-prinsip  Hak  Asasi Manusia.  Regulasi  tersebut,  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan  Pengungsi di Luar Negeri, merupakan hasil  dari negosiasi  politik Indonesia dalam  menangani  isu  pengungsi,  menunjukkan  keseriusan  dan  perhatian  Pemerintah Indonesia  terhadap  hak-hak  pengungsi  dengan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  HAM yang  mendasar.  Tindakan  Indonesia  dalam  hal  ini  mencerminkan  komitmen  negara  ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Isu terkait dengan pengungsi menjadi bagian
penting yang perlu diselesaikan dengan tujuan memastikan perlindungan HAM dan hak- hak dasar pengungsi untuk kelangsungan hidup yang layak.
Pembentukan regulasi  terkait penanganan pengungsi yang  diatur  dalam Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  di  Luar  Negeri mencerminkan  upaya  politik  Indonesia  dalam  mengatasi  isu  pengungsi  serta  komitmen pemerintah dalam menegakkan hak-hak pengungsi sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Kepedulian Indonesia terhadap pengungsi merupakan bukti dari komitmen sebagai negara yang  mengutamakan  kemanusiaan.  Permasalahan  yang  timbul  seputar  pengungsi merupakan persoalan penting yang harus diatasi untuk memastikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar lainnya demi kelangsungan hidup manusia. Respons pemerintah Indonesia terhadap  isu  pengungsi  dapat  dilihat  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang memberikan fokus pada strategi penanganan  pengungsi  di  Indonesia,  termasuk  dalam  hal  pencarian,  penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian. Rincian alur dan skema penanganan pengungsi tersebut diuraikan sebagai berikut.
1. Penemuan pengungsi, yang diuraikan dalam beberapa pasal seperti pasal 5, 6, dan 7, menggambarkan strategi penanganan pengungsi khususnya dalam situasi darurat di perairan Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 dan 25, penampungan pengungsi luar negeri dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab untuk  mengoordinasikan  dengan  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  terkait pemindahan  dan  penempatan  pengungsi  dari  lokasi  penemuan  ke  tempat penampungan.  Jika  tempat  penampungan  utama  tidak  tersedia,  maka  pengungsi akan ditempatkan di lokasi akomodasi sementara dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
3. Menurut  pasal  31  dan  32,  fungsi  dan  tugas  pengamanan  pengungsi  diatur  oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  instansi  pemerintah  lainnya,  serta melibatkan  partisipasi masyarakat setempat yang  bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Koordinasi dan pelaporan kegiatan pengamanan dilakukan secara komprehensif  kepada  pihak  Kepolisian.  Pengamanan  dilakukan  sebagai  langkah antisipasi dan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tugas  pengamanan  mencakup  menjaga  keberadaan  pengungsi  di  tempat penampungan, menciptakan lingkungan yang aman di sekitar tempat penampungan,
dan memberikan sosialisasi mengenai tata tertib yang berisi aturan dan larangan yang berlaku bagi pengungsi.
Petugas Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab atas pengawasan keimigrasian terhadap  pengungsi.  Pengawasan  ini  dilakukan  pada  berbagai  tahapan,  mulai  dari  saat pengungsi  ditemukan,  selama  berada  di  tempat  penampungan,  hingga  proses keberangkatan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, atau pendeportasian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  HAM, termasuk perlindungan terhadap pengungsi, merupakan tanggung jawab negara yang harus  dijalankan  dengan  mematuhi  asas-asas  dasar  HAM  serta  dengan  mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada dalam implementasinya. Selain itu, terdapat penekanan  pada  prinsip-prinsip  HAM  seperti  universalisme,  keutuhan  hak,  non diskriminasi,  partisipasi,  pemberdayaan,  akuntabilitas,  dan  transparansi  dalam  semua aspek penanganan krisis kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan HAM terhadap pengungsi, seperti  memperkuat  institusi  dan  kapasitas  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya terhadap  pemenuhan  HAM,  termasuk  pelatihan  bagi  petugas  penegak  hukum  dan pejabat  pemerintah  tentang  prinsip-prinsip  HAM  dan  cara  mengimplementasikannya secara efektif. Perlunya upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran  HAM,  termasuk  pengembangan  mekanisme  yang  lebih  transparan  dan akuntabel.  Perlunya  peningkatan  kerja  sama  dengan  negara-negara  lain  dalam menangani  isu  pengungsi,  baik  dalam  hal  bantuan  langsung  maupun  pertukaran informasi  dan  praktik  terbaik,  hal  tersebut  dapat  memperkuat  perlindungan  bagi pengungsi  dan  membantu  mengatasi  beban  yang  ditanggung  oleh  negara-negara penerima. Pemerintah juga diharapkan untuk secara teratur mengevaluasi kebijakan dan program  yang  ada  untuk  mengidentifikasi  kelemahan  dan  melakukan  perbaikan  yang diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  negara  terus  memperbaiki  praktiknya  dalam perlindungan HAM dan penanganan pengungsi yang kian bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  Q.  (2018).  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Pernikahan  Islam  Sebagai  Bukti Agama Berkeadilan. Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat, 1, 132 – 145.
Almudawar,  M.,  &  Muthahari,  I.  M.  (2021).  Penanganan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi
Manusia  terhadap  Pengungsi  (Refugees)  dan  Pencari  Suaka  (Asylum  Seekers)  di Indonesia  Sesuai  Pengkajian  Perpres  125  Tahun  2016  dan  Implementasi  Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pa. Perspektif Hukum, 291 – 305.
Arliman, L. (2017). Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 54 – 66.
Assembly, U. N. G. (1949). Universal declaration of human rights (Vol. 3381). Department of State, United States of America.
Buhaerah, P., & Augusta, C. (2014). Memahami Pembangunan Berbasis HAM. Jurnal Hak Asasi Manusia, 10(10), 129 – 152.
Chung, C., Dah, F.- B., Diaby, B., Izsák - Ndiaye, R., Ko, K., Kut, G., Li, Y., Martínez, P. M., & Yuen, Y. Y. S. (2019). International convention on the elimination of all forms of racial discrimination.
Darma Sabri, M. A., Utami, S., & Harmen, H. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan. Syiah Kuala University Press.
Davendra,  N.  K.  (2022).  Eksistensi  Hukum  Internasional  Dalam  Penerapan  Hak  Asasi Manusia. Ganesha Law Review, 4(1), 1 – 10.
Diantha,  I.  M.  P.,  &  SH,  M.  S.  (2017). Hukum  Pidana  Internasional:  dalam  dinamika pengadilan pidana internasional. Prenada Media.
Indonesia, R. I. U.-U. D. R. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights. Pasal.
Jippanola,  A.  (2022). Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia:  Studi  Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc.
Joseph, S., & Castan, M. (2013). The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary. OUP Oxford.
Junaidi, J.,  Abqa, M. A. R.,  Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi’ie, M., & Dhahri, I. (2023). HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 14(4), 880 – 905.
Kusumo, A. T. S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. Yustisia, 1(2).
Maulana, M., & Janur, N. A. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Di
Bidang Ekonomi, Social, Dan Budaya. Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(2), 107 –
129.
Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi  Luar  Negeri  Di  Indonesia,  Australia,  Dan  Thailand. Jurnal  Hukum  IUS
QUIA IUSTUM, 30(1), 26 – 48.
Muktiono,  M.  (2015).  Kritik  Konseptualisasi  Pemegang  Hak  Dan  Pemegang  Kewajiban Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Arena Hukum, 8(3), 342 – 365.
Nasution, A. B. (2006). Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Yayasan Obor Indonesia.
Nielssen, H. H. H. (2021). Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act Of United Nations Conference Of Plenipotentiaries On The Status Of Refugees And Stateless Person And Protokol 1967. Lex Administratum, 9(8).
Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 8(2), 145 – 159.
Ramadhan, A. N. (2023). Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya. Universitas Komputer Indonesia.
Risdianto,  D.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125 – 142.
Satory, A., Wuisang, A., Hosnah, A. U., Insan, I. H., Darmawan, I., Suparta, I. W., Lathif, N., Mihradi,  R.  M.,  &  DP,  S.  H.  (2017). Meneroka  relasi  hukum,  negara,  dan  budaya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saul, B., Kinley, D., & Mowbray, J. (2014). The international covenant on economic, social and cultural rights: commentary, cases, and materials. OUP Oxford.
Siku, A. S., & SH, M. H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana. Indonesia Prime.
Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151 – 168.
Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif,
Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. DOTPLUS Publisher.
Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas. Universitas Brawijaya Press.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Justicia Islamica, 15(1), 123 – 138.
Yudana, P. S., & Abimanyu, E. (2021). Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam’Keadaan Tertentu’. Jurnal Anti Korupsi, 11(1), 1 – 16.