Faozaro Nduru, Aartje Tehupeiori, Wiwik Sri Widiarty  (2023), Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kecelakaan  Kapal  dalam  Perspektif  Teori  Hukuml,  (5)  12,  https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i12.2649 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KAPAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
Faozaro Nduru 1 , Aartje Tehupeiori 2 , Wiwik Sri Widiarty 3
1.2.3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: gisela13169@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menganalisa  dan  mendiskripsikan  pertanggung  jawaban pihak  asuransi  terhadap  kecelakaan  kapal  dilaut  yang  memberi  kepastian  hukum  dan keadilan;  dan  untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  dan kepastian  hukum  yang  diberikan  pihak  asuransi  terhadap  kapal2  yang  mengalami kecelakaan di laut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penelitian hukum doktrinal yang dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum  doktrinal  yang  dikonsepkan  berdasarkan  keputusan  hakim.  Karena  dalam penelitian  hukum  normatif  meneliti  literatur  dan  bahan  Pustaka,  maka  ada  juga  yang menggolongkan  penelitian  hukum  normatif  sebagai  penelitian  kepustakaan. Pertanggungjawaban  pihak  asuransi  terhadap  kecelakaan  kapal  di  laut  sangat  penting untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Ini membutuhkan  kepastian  hukum  agar  semua  pihak  mengetahui  hak  dan  kewajibannya masing-masing,  dan  keadilan  untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak  mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, pihak asuransi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum, masalah para pihak yang terlibat dalam kecelakaan kapal akan lebih mudah diselesaikan secara adil.

## Kata kunci : Hukum; Kecelakaan Kapal; Teori Hukum

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and describe the responsibility of insurance parties for  ship  accidents  at  sea  that  provide  legal  certainty  and  justice;  and  to  analyze  and describe the legal protection and legal certainty provided by the insurance against ships2 that have accidents at sea. The type of research used is normative juridical Doctrinal legal research which is conceptualized as statutory rules, and doctrinal legal research which is conceptualized based on judges' decisions. Because normative legal research examines literature and library materials, there are also those who classify normative
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
legal research as literature research. Insurance liability for ship accidents at sea is very important to provide legal certainty and justice for all parties involved. This requires legal certainty so that all parties know their respective rights and obligations, and justice to ensure that all parties get fair treatment according to the losses they have suffered. To protect the rights and interests of each party, the insurance provides legal protection and legal certainty for ships that have accidents at sea. With legal protection and certainty, the problems of the parties involved in ship accidents will be easier to resolve fairly
Keywords: Law; ship accidents; Legal Theory

## PENDAHULUAN
Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung linggi  hukum.  Semua  tingkah  laku  bangs  Indonesia  diatur  oleh  hukum.  Hukum memberikan  pengayoman  bagi  bangsa  dan  Negara  Indonesia  dalam  menjalankan hubungan  di  dalam  dan  luar  negeri  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  Negara. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Maka dari itu, pengertian tersebut sangat luas, dimana hak dan kewajiban negara sertawarga  negara  harus  tunduk  pada  hukum,  termasuk  juga  di  dalam  dunia pelayaran.Sebagai  Negara  hukum,  tentunya  Indonesia  mempunyai  konsep  untuk membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangs Indonesia itu sendiri. Adapun  Indonesia  juga  merupakan  Negara  kepulauan  yang  mayoritas  luas  negaranya adalah  lautan, sehingga untuk menghubungkan antar pulau tersebut dibutuhkan sarana transportasi  dengan  menggunakan  kapal  laut.  Transportasi  yang  sedang  ditumbuhkan oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  kapal  laut,  dari  segi  ekonomis  maupun  efisiensinya sangat mendukung program perekonomian negara.
Dalam hal mendukung perekonomian negara maka dari itu terdapat jarak-jarak antar  wilayah  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  sarana  transportasi  laut  harus  lebih diperhatikan  lagi  dengan  memperbanyak  kapal  dan  memudahkan  sarana  prasarana pendukung juga, sehingga mempermudah perpindahan barang maupun orang antar pulau maupun juga antar negara.
Pengangkutan melalui laut memiliki peran yang besar dalam pengangkutan bagi negara  Indonesia  khususnya  terhadap  perairan,  Adapun  pilihan  pengangkutan  laut mempunyai  2  (dua)  kelebihan  dibandingkan  dengan  moda  pengangkutan  lain,  sebagai berikut: 1) Biaya angkutan memiliki harga lebih murah bila dibandingkan dengan alat angkut yang lain. 2) Dapat mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus 2.
Selanjutnya,  di  dunia  navigasi  sangat  dibutuhkan  keilmuan  maupun  juga keterampilan  terhadap  kapal  yang  didukung  oleh  pengalaman,  sehingga  dalam  praktik transportasi  laut  seorang  pelaut  handal  walaupun  terdapat  beberapa  factor  yang  bisa mempengaruhi penyebab terjadinya kecelakaan kapal misalnya human error. Capt. R.P Suyono memberikan penyebab musibah kapal seperti kecelakaan pada kapal dapat terjadi
karena:  1)  Kerusakan  yang  terjadi  pada  mesin  dan  kapalnya.  2)  Kesalahan  manusia (human  error).  3)  Faktor  ekstern  atau  intern,  misalnya  terjadi  tubrukan  dan/atau kebakaran. 4) Alam atau cuaca yang dihadapi kapal. 5) Kombinasi dari semua penyebab diatas.
Segala  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kapal  yang  dapat menimbulkan korban jiwa, kehilangan harta benda dan pencemaran lingkungan, faktor- faktor pada keselamatan kapal perlu juga dijaga dan dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (32) dan pasal 1 angka (34) Undang-undang pelayaran. Kecelakaan kapal dalam pelayaran yang disebabkan oleh faktor manusia lebih banyak dibandingkan dengan kecelakaan disebabkan oleh faktor alam serta faktor teknis lainnya.
Penyebab utama kecelakaan laut pada umumnya adalah karena faktor kelebihan angkutan  dari  daya  angkut  yang  ditetapkan,  baik  itu  angkutan  barang  maupun  orang. Bahkan tidak jarang pemakai jasa pelayaran memaksakan diri naik kapal meskipun kapal sudah penuh dengan tekad asal dapat tempat di atas kapal. Sistem transportasi dirancang guna memfasilitasi pergerakan manusia dan barang. Pelayanan transportasi sangat terkait erat dengan aspek keselamatan (safety), baik orang maupun barangnya.
Dalam kasus kecelakaan kapal, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung pun diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing. Tapi yang pasti, aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun perdata terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan. Banyaknya kasus kecelakaan kapal di Indonesia dapat mempengaruhi dunia pelayaran Indonesia maupun Internasional, maka dari itu perlu adanya perubahan terkait hukum pelayaran yang akan melibatkan berbagai pihak-pihak  untuk  menyelesaikan  bahkan  mengurangi  permasalahan  terjadi,  sebagai contoh kapal Evelyn Calisca 01 rute Tembilahan-Tanjung Pinang.
Kecelakaan  kapal  SB  Evelyn  Calisca  01  di  perairan  Indragiri  Hilir,  Riau menyebabkan  korban  jiwa  mencapai  belasan  orang  dan  yang  lain  dilaporkan  hilang. Gubernur  Riau  Syamsuar  meminta  semua  pihak  untuk  memperhatikan  cuaca  dan kapasitas penumpang. Selain itu, Syamsuar mengingatkan agar kapal tidak diisi melebihi kapasitas. Sebab jika muatan berlebih akan beresiko dalam perjalanan. Imbauan itu juga disampaikan pada supir bus dan travel. Syamsuar meminta supir agar berhati-hati dalam berkendara  dalam  situasi  arus  mudik  lebaran  ini.  "Tolong  ini  nakhoda  dan  supir diperhatikan,  batasi  penumpang  sesuai  kapasitasnya.  Jangan  kelebihan  muatan,  baik barang maupun penumpangnya. Untuk supir jika mengantuk istirahat dulu pada tempat yang aman," kata Syamsuar.
Sebelumnya  kapal  Evelyn  Calisca  01  rute  Tembilahan-Tanjung  Pinang kecelakaan.  Kapal  terdata  sementara  mengangkut  51  orang  dan  enam  orang  kru kecelakaan  dan  terbalik  di  perairan  Air  Tawar,  Kecamatan  Kateman,  Indragiri  Hilir. Belum  diketahui  pasti  penyebab  kapal  kecelakaan.  Sementara  proses  evakuasi  masih terus dilakukan petugas gabungan di lokasi.
Maka dari itu, semua pelaku bisnis khususnya dibidang pelayaran atau pemilik kapal harus menyadari betapa pentingnya resiko tanggungjawab terhadap pengoperasian kapal, Cara untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi akibat pengoperasian kapal yaitu
dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain dimana pihak lain sebagai  penerima  risiko  dan  mampu  mengelola  risiko  tersebut  adalah  perusahaan asuransi.
Berdasarkan urairan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah pertanggung  jawaban  pihak  asuransi  terhadap  kecelakaan  kapal  dilaut  yang  memberi kepastian hukum dan keadilan? 2) Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut? Tujuan Penelitian  ini  untuk  menganalisa  dan  mendiskripsikan  pertanggung  jawaban  pihak asuransi terhadap kecelakaan kapal dilaut yang memberi kepastian hukum dan keadilan; dan untuk menganalisa dan mendeskripsikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  Penelitian  hukum doktrinal yang dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum doktrinal  yang  dikonsepkan  berdasarkan  keputusan  hakim.  Karena  dalam  penelitian hukum  normatif  meneliti  literatur  dan  bahan  Pustaka,  maka  ada  juga  yang menggolongkan  penelitian  hukum  normatif  sebagai  penelitian  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  atau  penelitian  hukum teoritis/dogmatis.    Pendekatan  undang-undang,  adalah  dengan  mekanisme  memeriksa beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  dan  yang  berhubungan  dengan permasalahan hukum yang ada pada pertanggungjawaban kecelakaan kapal.
Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: a)  Primer,  yaitu  dengan  Undang-undang  atau  Putusan  Pengadilan.  b)  Sekunder,  yaitu Buku-buku dan Jurnal. c) Tertier, yaitu Kamus dan Ensiklopedia.
Ketiga bahan hukum diatas yakni primer, sekunder dan tersier ini akan dikaji dan dianalisa dengan doktrin-doktrin yang ada yang merupakan landasan pijak sumber hukum di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah memalui studi kepustakaan (library research). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan  berupa  bahan  atau  data  sekunder.  Penelitian  yang  sudah  dilakukan  akan disampaikan  deskriptif  analitis  dan  persfektif  analitis  desktriptif,  yaitu  dimana mendeskripsikan akan fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori-teori yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan kapal dilaut
1. Nahkoda
Nakhoda  kapal  bertanggung  jawab  atas  empat  peran  penting:  memimpin kapal,  bertindak  sebagai  perwakilan  pemilik  atau  pengusaha  kapal,  bertindak sebagai perwakilan pemilik atau pengirim barang selama pelayaran, dan bertindak
sebagai perwakilan pejabat umum atau penguasa. Pasal 342 ayat (2) dan 373 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tanggung jawab nakhoda.
Pasal 321 KUHD menetapkan bahwa pengusaha kapal, baik yang bekerja tetap  maupun  sementara  pada  kapal,  terikat  oleh  segala  undang-undang  dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka, asal tindakan itu dilakukan dalam pekerjaan mereka  pada  waktu  mereka  sedang  berada  di  kapal  asalkan  tindakan  tersebut dilakukan  selama  waktu  mereka  bekerja  di  posisi  mereka.  Menurut  Pasal  373 KUHD,  nakhoda  sendirilah  yang  bertanggung  jawab  jika  dia  bertindak  di  luar kewenangannya 46.
Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memuat peraturan penting tentang pelayaran dan hal-hal yang terkait, termasuk beberapa ketentuan tentang awak kapal dan nakhoda. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya diambil dari  ketentuan  dalam  Buku  II  KUHD.  Namun,  terdapat  kerancuan  mengenai kedudukan  nakhoda  karena  dalam  undang-undang  ini,  nakhoda  dinyatakan sebagai  bagian  dari  awak  kapal,  sementara  konvensi  konvensional  menetapkan bahwa nakhoda kapal adalah bagian dari awak kapal.
Dalam  Pasal  245  UU  Pelayaran  merupakan  tanggung  jawab  Nakhoda kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Jika  Nahkoda  melayarkan  kapalnya  tanpa memperhatikan  keselamatan  dan  keamanan  kapal,  maka  kecelakaan  tersebut murni  merupakan  tanggung  jawab  Nahkoda.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab untuk  membuktikan  ada  pada  sang  Nahkoda.  Nahkoda  yang  baik  juga  harus meninggalkan kapalnya paling terakhir setelah semua penumpang pergi.
2. Perusahaan Angkutan
Perusahaan pengangkut" diartikan  dalam dua konteks: sebagai pihak yang menyelenggarakan  dan  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan transportasi. Pengangkut dalam arti pertama menunjukkan subjek pengangkutan, sedangkan pengangkut dalam arti kedua menunjukkan objek pengakutan. Buku II KUHD mengatur tentang pengusaha kapal (reder).
Mengenai reder, artikel 320 KUHD menyatakan bahwa "Pengusaha kapal adalah dia, yang mengoperasikan kapal untuk pelayaran laut, yang dikemudikan sendiri  atau  oleh  seorang  nakhoda,  yang  dipekerjakan  di  bawah  perintahnya." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha kapal tidak harus memiliki  kapal  sendiri.  Sebaliknya,  mereka  harus  memenuhi  syarat  untuk berusaha dengan cara mengoperasikan kapal.
Pasal 321 KUHD mengatur tanggung jawab perusahaan pengangkut (juga dikenal sebagai pengusaha kapal di dalam KUHD). Pasal ini membahas dua hal utama:  perikatan  dan  tanggung  jawab  pengusaha  kapal.  Pasal  321  Ayat  (1) menyatakan bahwa pengusaha kapal terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  orang  yang  bekerja  tetap  atau  sementara  pada  kapalnya  dalam kedudukan dan lingkungan kekuasaan mereka.
Sementara pengusaha kapal bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga, terlepas dari apakah pelanggaran dilakukan oleh pekerja tetap atau sementara kapal atau orang lain yang melakukan pekerjaan di kapal  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  kapal,  asalkan  pelanggaran  tersebut dilakukan dalam rangka dan pada waktu tugas mereka.
Menurut Pasal 468 ayat (1) KUHD, pengangkut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau  orang  dan menjaganya  di tempat tujuan.  Ini  berarti  bahwa  pengangkut  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keselamatan  barang  atau  orang  yang  diangkut  sejak  diterima  dari  pengiriman hingga diserahkan kepada penerima. Dari kewajiban ini timbul tanggung jawab pengangkut, yaitu karena kewajibannya adalah menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut.
Tanggung  jawab  berarti  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian  yang  terjadi  selama  waktu  pengangkutan.  Karena  pengiriman  adalah pihak lawan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan, pengangkutan dalam hal ini bertanggung jawab kepada pengirim.
3. Peran Mahkamah Pelayaran
Terlepas  dari  fakta  bahwa  jumlah  kecelakaan  kapal  cukup  tinggi, pendekatan  yang  digunakan  untuk  menangani  kecelakaan  kapal  sebagian  besar bersifat administratif dan dokumentatif, gagal menyelesaikan masalah utama yang berkaitan  dengan  keselamatan  pelayaran.  Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan terbesar di dunia, tidak memiliki Mahkamah Laut atau Pengadilan Laut seperti yang dimiliki negara lain. Saat ini, hanya penindakan displin yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.
Adapun pengaturan tentang Mahkamah Pelayaran dapat ditemukan dalam pasal  373  huruf  a  KUHD,  merupakan  Lembaga  peradilan  yang  berwenang memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  timbul  karena  seorang  nahkoda  telah melakuan kesalahan terhadap kapal, muatan, hak dan kewajibannya, akan tetapi hanya menyinggung sedikit tentang wewenang mahkamah pelayaran itu sendiri untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  seorang  nahkoda  yang  melakukan kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  kasar  terhadap  kapal  atas  muatan  maupun penumpang. Tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum dibidang keselamatan pelayaran terkait dengan fungsi dan tugas mahkamah pelayaran tersebut.
B. Tanggungjawab Asuransi Laut atas kecelakaan kapal menurut hukum Semua pihak memiliki kepentingan yang sama: mereka ingin barang muatan dan apalnya aman dan selamat sampai di tujuan. Asuransi Kerangka Kapal (Asuransi Hull & Machinery Insurance) dan Asuransi Muatan (Marine Cargo Insurance) adalah beberapa  contoh  asuransi  laut  yang  berasal  dari  berbagai  konsep  dan  persamaan. Sebenarnya,  kontrak  asuransi  laut  hampir  sama  dengan  kontrak  asuransi  biasa lainnya.
Hanya  saja,  kontrak  asuransi  laut  biasanya  menyertakan  klausul  yang menyatakan  bahwa  pihak  harus  memperhatikan  masalah  lingkungan  di  perairan.
Suatu  kontrak  asuransi  laut  yang  draftingnya  mengandung  kekaburan  maknanya akan  ditafsirkan  sesuai  dengan  kepentingan  pihak  yang  diasuransikan.    Pada dasarnya,  asuransi  laut  terdiri  dari  komponen  berikut:  1)  Objek  asuransi  yang diancam bahaya, yang selalu terdiri dari kapal dan barang muatan. 2) Jenis bahaya yang  mengancam  benda  asuransi,  baik  yang  berasal  dari  alam  (badai,  gelombang besar,  hujan  angin,  kabut  tebal,  batu  karang,  gunung  es,  dan  sebagainya)  maupun yang  berasal  dari  manusia  (nahkoda,  awak  kapal,  dan  pihak  ketiga),  seperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan atau perampasan.

## C. Peran asuransi dalam kecelakaan kapal
Asuransi laut adalah salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam  KUHD.  Berkembangnya  asuransi  laut  karena  pengangkutan  atau  pelayaran melalui  laut  yang  penuh  dengan  ancaman  bahaya  laut.  Radiks  Purba  berpendapat bahwa selain melindungi pemilik kapal dari kerugian atau kerusakan fisik, pemilik juga menjamin bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, seperti ketika kapal mereka bertabrakan dengan kapal lain atau menubruk dermaga.
Adapun juga asuransi laut dapat menanggung erugian atau kerusakan objek yang  diasuransikan  yang  disebabkan  oleh:  a)  Kecelakaan  yang  terjadi  selama pemuatan, pembongkaran, atau pemindahan barang atau bahan bakar; b) Ledakan pada mesin uap; kerusakan pada tangka mesin (shafts) atau kerusakan tersembunyi (latent defect) pada mesin atau tubuh kapal c) Kelalaian nahkoda, perwira, anak buah kapal, atau pandu; d) Kelalaian montir kapal atau penyewa kapal (charterer), asalkan montir  kapal  atau  penyewa  kapal  ini  bukan  tertanggung  dalam  asuransi  ini;e) Perbuatan yang melanggar
Akan tetapi Dalam penegertian ini, nahkoda, perwira, anak buah kapal, atau pandu  tidak  dianggap  sebagai  pemilik  kapal;  sebaliknya,  mereka  memiliki  kapal yang  ditanggung  juga.  Terdapat  juga  pengecualian  risiko  dalam  Asuransi  kapal, sebagai berikut: 1) Perang. 2) Pemogokan 3) Perbuatan pengrusakan (tindakan yang merugikan). 4) nuklir.
Perjanjian  asuransi  Marine  Hull  and  Machinery  harus  memenuhi  syarat umum dan syarat khusus perjanjian asuransi, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Berikut adalah hak dan kewajiban penanggung:
1) Hak Penanggung:
a) Menerima pembayaran premi dari tertanggung.
b) Menunjuk Surveyor dan Loss Adjuster yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus klaim tersebut.
c) Memutuskan apakah klaim dapat diterima atau ditolak berdasarkan persyaratan yang tertera dalam perjanjian asuransi.
2) Hak dan kewajiban tertanggung:
a. Hak Tertanggung:
1) Dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang dijamin dalam polis.
2) Memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi klaim.
3) Mendapatkan keterangan yang jelas dan tepat tentang isi perjanjian dalam polis.
b. Kewajiban Tertanggung: (1) Menyelesaikan administrasi sesuai dengan persyaratan permohonan polis. (2) Memberikan data dan informasi yang diminta.
Hal-hal yang harus diperhatikan dari diasuransikan yaitu bagian rangka dan permesinan  kapal,  Bahan  Rangka  Kapal,  Bahan  Permesinan  dan  Peralatan,  dan Segala hal yang terhubung dengan keduanya tanpa ada pengecualian. Pengeluaran dan Penambahan Nilai, termasuk kelebihan tanggung jawab hukum. Bahan Rangka Kapal,  Bahan  Permesinan  dan  Peralatan,  dan  Segala  hal  yang  terhubung  dengan keduanya tanpa ada pengecualian dan juga termasuk Pengeluaran dan Penambaan Nilai (termasuk kelebihan tanggung jawab).
Adapun  asuransi  ini  berisikan  cakupan  area  pelayaran  yaitu  Perairan Indonesia & Asia dan Papua Nugini. Bahwa asuransi yang diterbikan sudah cukup luas, ada beberapa  klausul-klausul yang dapat dipertanggungkan bahkan asuransi ini telah dibuatkan dari ketentuan-ketentuan, peraturan perundang-undangan termasuk juga ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.
Premi yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi Marine Hull and Machinery adalah berdasarkan faktor-faktor berikut: 1) Ukuran, tipe, dan umur kapal; 2) Kondisi pertanggungan; 3) Manajemen dan penggunaan kapal; 4) Data statistik klaim kapal dari waktu ke waktu; 5) Harga pertanggungan.
Berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu: 1) Masa berlaku asuransi berakhir; 2) Waktu  perjalanan  yang  diasuransikan  berakhir;  3)  Timbulnya  klaim;  4)  Asuransi berhenti; dan 5) Asuransi gugur.
Proses  pengajuan  klaim  asuransi  kapal  adalah  sebagai  berikut:  1) Pemberitahuan  kerugian  Setelah  menutup  asuransi,  tertanggung  yang  baik  harus menyadari bahwa setelah penutupan asuransi, barang miliknya atau kepentingannya tidak  lagi  dilindungi  oleh  dirinya  sendiri.  Ada  pihak  lain  yang  juga  memiliki kepentingan  tersebut,  yaitu  pihak  penanggung,  atau  perusahaan  asuransi.  2) Melakukan survei tentang kerugian dan kerusakan.
Selain  melakukan  upaya  pencegahan  dan  segera  memberi  tahu  perusahaan asuransi tentang kerusakan barang yang diasuransikan, pihak tertanggung juga harus memberikan  kesempatan  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  melakukan  "joint survei".  Mencoba  memastikan  bahwa  dokumen  yang  mendukung  klaim  lengkap. Sudah jelas bahwa melihat barang yang rusak sendiri tidak cukup bagi penanggung untuk  mendapatkan  bukti  yang  kuat  bahwa  kerusakan  tersebut  dilindungi  oleh persyaratan  polis  atau  apakah  barang  yang  rusak  itu  benar-benar  dilindungi  oleh asuransi.
D. Perlindungan hukum yang diberikan pihak asuransi terhadap kecelakaan kapal
Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa.  Kedua  adalah  perlindungan  hukum  represif,  yang  memberikan  rakyat
kesempatan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  karena  Tertanggung  dapat menyelesaikan  masalah  asuransi  dengan  perlindungan  hukum  ini.  Adapun  juga pengertian  lain  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan  kata  lain,  perlindungan  hukum  adalah  suatu  gambaran  dari  fungsi hukum,  yaitu  gagasan  bahwa  hukum  dapat  memberikan  keadilan,  ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Ada dua jenis perlindungan hukum preventif, yang  memungkinkan  rakyat  memiliki  kesempatan  untuk  Perjanjian  asuransi berdasarkan  polis  ini  dibuat  oleh  tertanggung.  Dimana  polis  adalah  perjanjian asuransi kapal yang dibuat antara Penanggung dan Pemegang Polis.
1. Perlindungan hukum secara preventif
Sesuai dengan tujuan hukum yang kita jalankan, hukum ini diharapkan dapat  membantu  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  menjadi  pegangan masyarakat  dalam  hal  klaim  polis.  "Peraturan  dalam  undang-undang  ini  juga mencerminkan  perhatian  dan  dukungan  besarbagi  upaya  perlindungan konsumen  perasuransian,"  kata  penjelasan  umum  terakhir  undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pemegang polis asuransi sanagat membutuhkan  perlindungan  hukum  karena  polis  itu  adalah  alat  bukti  untuk memastikan bahwa asuransi itu benar-benar terjadi.
Polis  asuransi  berfungsi  sebagai  bukti  terjadinya  perjanjian  asuransi karena melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko, seperti asuransi jumlah atau asuransi kerugian pada perusahaan  asuransi.  Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  "melalui  perjanjian asuransi kemungkinan terjadinya suatu resiko yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kerugian dan mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi".
Dalam Upaya preventif dalam hukum perdata yaitu mulai dari timbulnya perjanjian  dalam  asuransi  kapal  laut.  Berdasarkan  ketentuan  KUHPerdata, mengatur  syarat-syarat  sah  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal, yaitu kesepakatan para pihak.
Perjanjian asuransi harus mencantumkan objek kepentingan yang dapat membahayakan tertanggung. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur  perjanjian  asuransi  sebagai  salah  satu  jenis  perjanjian  khusus. Ketentuan  syarat-syarat  sah  perjanjian  dalam  KUHD  berlaku  juga  untuk perjanjian  asuransi.  Karena  asuransi  adalah  salah  satu  jenis  perjanjian  khusus yang diatur dalam KUHD, ketentuan syarat-syarat sah perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga untuk perjanjian asuransi. Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dianggap sah.
Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Syarat-syarat sah perjanjian  adalah  sebagai  berikut,  menurut  pasal  1320  KUHPdt:  1)  Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus) 2)  Ada  kecakapan  pihak-pihak  untuk  membuat  perjanjian  (capacity).  3)  Ada suatu hal tertentu (objek).
2. Perlindungan hukum secara represif
Sengketa asuransi terjadi ketika ada perselisihan antara penanggung dan tertanggung  tentang  bagaimana  melakukan  apa  yang  sudah  disepakati  dalam perjanjian asuransi. Apabila perusahaan asuransi menolak klaim atau tuntutan tertanggung  untuk  ganti  rugi  sebagian  atau  sepenuhnya  atas  risiko  yang dialaminya, meskipun risiko tersebut tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian  asuransi,  hal  ini  sering  menyebabkan  masalah.  Hukum  normatif Indonesia  mengizinkan  beberapa  metode  yang  digunakan  oleh  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka: a) Peradilan (litigasi). b) Di luar pengadilan (non litigasi).
Pada  dasarnya,  proses  penyelesaian  sengketa  perjanjian  atau  kontrak asuransi memberikan kebebasan yang menguntungkan bagi para pihak. Selama para  pihak  mencapai  kesepakatan  mengenai  proses  penyelesaian,  para  pihak cenderung  memilih  penyelesaian  yang  mengimbangi  kepentingan  masing- masing.  Tertanggung  mungkin  tidak  memahami  sepenuhnya  isi  perjanjian asuransi  mengenai  risiko  yang  dijamin  dan  yang  tidak  dijamin  (general exclusion), ketentuan mengenai pembayaran premi (warranty payment clause), dan proses pengajuan klaim.
Selain  itu,  perusahaan  asuransi  mungkin  tidak  menjelaskan  secara menyeluruh kepada tertanggung isi polis. Dalam perjanjian asuransi, sengketa klaim  dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok  atau  jenis  sengketa:    a)  Sengketa apakah  klaim  dijamin  atau  tidak  (liability  or  liability/policy  liability).  b) Sengketa tentang jumlah penggantian atau nilai klaim.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  pihak-pihak  dapat memilih pihak yang akan bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter, yang dipilih oleh pihak-pihak tersebut, adalah orang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak Tidak dapat diajukan banding atas keputusan arbiter karena itu  bersifat  final.  Salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  akhir  yang memberikan  kekuatan  hukum  mengikat  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  peradilan  atau  litigasi. Sengketa  asuransi  kapal  biasanya  menyatakan  bahwa  pengadilan  yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pihak  asuransi  terhadap  kecelakaan  kapal  di  laut  sangat penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Ini  membutuhkan  kepastian  hukum  agar  semua  pihak  mengetahui  hak  dan
kewajibannya  masing-masing,  dan  keadilan  untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kerugian yang mereka alami.
Untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  masing-masing  pihak,  pihak  asuransi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kapal yang mengalami kecelakaan  di  laut.  Dengan  adanya  perlindungan  dan  kepastian  hukum,  masalah  para pihak yang terlibat dalam kecelakaan kapal akan lebih mudah diselesaikan secara adil.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Pengangkutan  Darat,  Laut  dan  Udara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Asuransi Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , (Citra Aditya Bakti, 2010).
Ade Hari Siswanto, Modul Perkuliahan Hukum pengangkutan , (Jakarta : UEU, 2010).
Agus Santoso, Hukum, Moral, Dan Keadilan , Kencana, Jakarta, 2014.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
Bambang  Sumali,  Eka  Budi  Tjahjono,  Sukiman,  2018, Asuransi  Maritim. Maritim Djangkar. Jakarta.
Bernard  L.  Tanya  dan  kawan-kawan, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
Bird , Frank Jr dan Germain , George L . 1990. Practical Loss Control Leadership . USA: Institute Publishing. Suma'mur. 2009 .
Capt. R.P Suyono, 2005,  Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui laut, edisi ketiga, penerbit PPM Jakarta.
Dhiana Puspitawati, dkk, Hukum Maritim, (Malang: UB Press, 2019).
Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika,  Hukum  Asuransi  Indonesia,  (Jakarta  :  Bina Aksara,1998).
Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari,  Memahami  dan  memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Etty  R.  Agoes,  SI  LL.M.  2005,  Laporan  Akhir  Tim  Analisis  Evaluasi  Peraturan Perundans-undangan  tenang  Yuridiksi  dan  Komperenst  Mahkamal  Pelavaran.
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,).
F.X. Sugiyanto, Hukum Asuransi Maritim: Protection and Indemnity (P&I) Insurance, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
Fernando M Manulang, 2007,Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung,.
Ganie, Junaedi A. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
H.K  Martono  dan  Eka  Budi  Tjahjono,  Asuransi  Transportasi  Darat-Laut-Udara (Bandung: Mandar Maju, 2011).
Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law  and  State  ,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta.
Hans  Kelsen,  2011.  “General  Theory  of  Law  and  State”,  diterjemahkan  oleh  Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan PerairanDarat), Jilid 5 (b) (Jakarta: Djambatan, 1993).
Hussyen Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
Joni Emirzon, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Jakarta : PT Bina Media, 2000.
Khotibul Umam, Khotibul, “Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, Yogyakarta: PT  Pustaka  Yustisia,  2010.Rachmadi  Usman,”Pilihan  Penyelesaian  Sengketa Diluar Pengadilan”, Bandung : PT Citra Bakti, 2000.
Kornelius  Simanjuntak,  ”Kontrak/Perjanjian  Asuransi  dan  Praktek  Pelaksanaannya”,
(Jakarta : LPIH-FHUI, 2007).
Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
M. Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
Mulyadi Nitisustro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013).
Notoadmijojo, Demi Keadilan dan Kemanusian, (Gunung Mulia, 1975).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
Purwosutjipto,  HMN,  2003,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  Jilid  III,
Jakarta. Djambatan.
Radiks Purba, Asuransi Angkutan Laut (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api), Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
Soekidjo Notoamojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press.
Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Sri  Rejeki  Hartono,  2001,  Hukum  Asuransi  danPerusahaan  Asuransi,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta.
Suhrawardi  K.  Lunis,  2000.  “Etika  Profesi  Hukum”,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Thamrin S, Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex, Taman Karya, Pekanbaru,
2019.
Thamrin S, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2019.
Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
Tuti  triyanti  Gondhokusumo,  1982,  pengangkutan  melalui  laut  (1),  fakultas  hukum universitas diponegoro.
Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ikhtiar (1962).
Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Teori  Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2006.
van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1990).
W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.
Copyright Holder:
Faozaro Nduru, Aartje Tehupeiori, Wiwik Sri Widiarty (2023)

## First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: