## Faktor-Faktor Yang …

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)
Loli Efendi* 1 , Darwanis 2 , Syukriy Abdullah 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
2,3 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh E-mail: loli.kiswah@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  the  quality  of  regional  apparatus,  the  utilization  of information  technology,  and  the  supervision  of  regional  finance  on  the  quality  of  local  financial reporting at the Regional Working Units in the Central Aceh Regency. The population of this study is all and agencies in the Central Aceh District. A total of 28 Regional Working Units, consisting of 3 officers  (i.e.,  Head  of  the  Office  or  the  Budget  User,  Head  of  Accounting  Department,  and accounting  staff)  were  selected  as  the  respondents  of  the  study.  The  data  are  gathered  using  the questionnairesand analysed using the Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the quality of the regional apparatus, the utilization of information technology, and the supervision of  regional  finance  significantly  affected  the  quality  of  local  financial  reporting  at  the  Regional Working  Units  in  the  Central  Aceh  Regency.  This  findings  implied  that  in  order  to  improve  the quality  of  local  financial  reporting,  the  policy  makers  should  focus  on  ensuring  the  quality  of regional  apparatus,  the  utilization  of  information  technology,  and  the  supervision  of  regional financial management.
Keywords : Quality of Regional Apparatus, Utilization of Information Technology, Regional Financial Supervision, Quality of Local Financial Reporting

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kualitas  aparatur  daerah,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  parsial terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas  dan  badan  pada  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Sebanyak  28  SKPK  (Satuan  Kerja  Perangkat Kabupaten) dan untuk masing-masing SKPK terdiri dari 3 orang yang terdiri dari kepala SKPK atau Pengguna  Anggaran,  kepala  bagian  akuntansi  dan  staf  bagian  akuntansi  sebagai  responden penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  terpisah  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Temuan  ini menyiratkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah,  pembuat  kebijakan harus  fokus  untuk  memastikan  kualitas  aparatur  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Kata Kunci: Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

## Faktor-Faktor Yang …

## PENDAHULUAN
Saat ini, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  akuntabilitas  publik  sebagai  bentuk kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintahan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah  yang  berupa  laporan  keuangan.  Tujuan  utama  pelaporan  keuangan  di pemerintahan  yaitu  untuk  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  penyedia  dana  dan pemakai  lainnya,  dalam  membuat  keputusan-keputusan  rasional  tentang  alokasi  dana  ke  organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.
Fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah, masih terdapat banyak temuan  dan  penyimpangan  yang  berhasil  diungkap  oleh  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  dalam pelaksanaan audit laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan  keuangan  daerah  hingga  saat  ini  juga  masih  mengalami  kendala  dalam  proses penyusunannya.  Permasalahan  yang  paling  mendasar  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  adalah SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  pada  masing-masing  SKPD,  dalam  hal  ini  adalah  aparatur daerah.Kenyataannya, banyak pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah  orang  yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi.  Hal  tersebut  menjadi  kendala  bagi pihak  aparatur  daerah  dalam  menyampaikan  laporan  keuangan  dikarenakan  pegawai  belum sepenuhnya  siap  dalam  menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  sehingga  kualitas  laporan keuangan  yang  dihasilkan  juga  tidak  memenuhi  kaidah  pelaporan  keuangan  normatif  sesuai  yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Eriva et al, 2013).
Kemudian  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  daerah  agar  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011). Hal  pertama  yang  mempengaruhi  proses  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  pemanfaatan teknologi  informasi.  Seperti  diketahui  bahwa  total  volume  APBN/D  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara/Daerah)  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  peningkatan  yang  luar  biasa.  Dari  sisi akuntansi  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  volume  transaksi  keuangan  pemerintah  juga menunjukkan  kuantitas  yang  semakin  besar  dan  kualitas  yang  semakin  rumit  dan kompleks.Peningkatan  volume  transaksi  yang  semakin  besar  dan  semakin  kompleks  tentu  harus

## Faktor-Faktor Yang …
diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).
Selain  kualitas  aparatur  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan daerah juga turut menentukan kualitas pelaporan keuangan daerah. Karena pada akhirnya, diperlukan suatu  proses  pengawasan  keuangan  daerah  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  serta  dipatuhinya  peraturan  perundang-undangan (Yosa,  2010).  Namun  yang  terjadi  saat  ini  adalah,  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan menyebabkan  kelalaian  dalam  pembuatan  pelaporan  keuangan  daerah,  sehingga  kurang  tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan  identifikasi  risiko,  dan  analisis  risiko,  lemahnya  pengendalian  fisik  atas  aset  serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Trisaputra, 2013).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  terpisah terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Aceh Tengah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh instansi (SKPK) Aceh Tengah khususnya  dan  Pemerintah  Daerah  umumnya  agar  dapat  memproses,  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  berusaha  agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  seluruh  SKPK  maupun  pemerintah  daerah dapat memiliki kualitas pelaporan. Bagi akademisi, kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini dapat dijadikan  sebagai  pembanding  untuk  peneliti  selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  kualitas  aparatur daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  kualitas pelaporan keuangan daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

## Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah  yang  menginformasikan  kepada  pihak  lain,  yaitu  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder ),  tentang  kondisi  keuangan  pemerintah  (Indriasari  dan  Ertambang,  2007).  Salamun (2007) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat

## Faktor-Faktor Yang …
diterapkan,  asumsi  dasar  tersebut  meliputi  asumsi  kemandirian  entitas,  asumsi  kesinambungan entitas  dan  asumsi  keterukuran  dalam  satuan  uang.  Pelaporan  keungan  sektor  publik  juga  disusun atas  dasar  prinsip-prinsip  pelaporan.  Prinsip  pelaporan  keuangan  dimaksudkan  sebagai  ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya,  serta  oleh  pengguna  laporan  keuangan  dalam  memahami  laporan  keuangan  yang disajikan.
Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat  dua  pilihan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menentukan  entitas  pelaporan,  yaitu  sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  96-100  menjelaskan  bahwa penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  terdiri  atas  2  (dua)  tahapan.  Tahap  pertama  yaitu penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
PP 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menunjukkan akuntabilitas  entitas  pelaporan  atas  sumberdaya  yang  dipercayakan  kepadanya.Apabila  informasi yang  terdapat  di  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  memenuhi  kriteria  karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## Kualitas Aparatur Daerah
Menurut  Martoyo  (2007),  sumber  daya  manusia  adalah  pilar  penyangga  utama  sekaligus penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan  misi  dan  tujuannya.Organisasi membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  sudah ditentukan.  Agar  terdapat  manusia-manusia  yang  berkualitas  atau  manusia  yang  berdaya  guna  dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM) (Adhi dan Suhardjo, 2013).
Untuk  menilai  kualitas  aparatur  dalam  melaksanakan  suatu  fungsi,  termasuk  akuntansi,  dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat  dari  atau  tertuang  dalam  deskripsi  jabatan.  Deskripsi  jabatan  merupakan  dasar  untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Setiawati dan Sari, 2014). PNSD yang berkualitas dan  kompeten  dalam  bidang  akuntansi  (keuangan)  menjadi  penyangga  utama  untuk  dapat tersusunnya  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Hal  ini  berarti  kualitas  PNSD  di  bidang  akuntansi

## Faktor-Faktor Yang …
(keuangan)  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  disusun pemerintah daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).
Menurut Sedarmayanti (2004: 21), manusia seutuhnya yang berkualitas adalah manusia-manusia pembangunan  yang  memiliki  ciri;  mempunyai  kepercayaan  atas  dirinya  sendiri,  mempunyai keinginan  yang  kuat  untuk  memperbaiki  nasibnya,  mempunyai  watak  yang  dinamis,  bersedia  dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak serta kewajiban masing-masing pihak, mempunyai watak yang bermoral tinggi, antara lain: jujur, menepati janji, dan peka  hak  dan  kpentingan  pihak  lain.  Konteks  kualitas  aparatur  di  era  otonomi  adalah  kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  sangat  diperlukan  agar  manajemen  pemerintahan  dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Koswara, 2001: 266).

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  Jurnali  dan  Supomo  (2002)  pemanfaatan  teknologi  informasi  merupakan  tingkat integrasi  teknologi  informasi  pada  pelaksanaan  tugas-tugas  akuntansi.  Pemanfaatan  teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  masyarakat  di  seluruh  wilayah  negeri  ini (Hamzah, 2009).
Teknologi  informasi  meliputi  komputer  ( mainframe,  mini,  micro ),  perangkat  lunak  ( software ), database,  jaringan  ( internet,  intranet ), electronic  commerce ,  dan  jenis  lainnya  yang  berhubungan dengan  teknologi  (Wilkinson et  al .,  2000).  Teknologi  informasi  selain  sebagai  teknologi  komputer ( hardware  dan  software )  untuk  pemrosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi  sebagai teknologi  komunikasi  untuk  penyebaran  informasi.  Komputer  sebagai  salah  satu  komponen  dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.
Bellamy  dan  Tylor  (1998),  dan  Heeks  (2001)  menyoroti  bahwa  informasi  dan  teknologi komputer telah memainkan peran yang semakin penting dalam administrasi publik. Istianingsih dan Wijanto  (2009)  memperoleh  bukti  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  akuntansi  dapat mempengaruhi  kepuasaan  pengguna  laporan  keuangan  karena  kualitas,  kecepatan  dan  keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut  Yosa  (2010)  pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan kinerja  standar  pada  perencanaan  untuk  merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk

## Faktor-Faktor Yang …
membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi  suatu  penyimpangan,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin  guna  mencapai  tujuan  organisasi  atau  pemerintahan.Adapun  jenis-jenis  pengawasan  yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut; pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan preventif, dan pengawasan represif (Arfianti, 2011).
Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat  membantu  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Bahkan,  melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang berkaitan  erat  dengan  penentuan  atau  evaluasi  mengenai  sejauh  mana  pelaksanaan  kerja  sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kerja  tersebut  Dalam  kaitannya  dengan  akuntabilitas  publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap  kinerja  pemerintahan  dengan  menciptakan  suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik pengawasan intern ( internal control ) maupun pengawasan ekstern ( external control ).
Pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi. Pengawasan intern dapat  dilakukan  dengan  cara  pengawasan  atasan  langsung  atau  pengawasan  melekat  atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  pengujian  hipotesis  yang  menguji  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  institusi/lembaga  yang  meliputi kantor,  dinas  dan  badan  pada  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Sebanyak  28  SKPK  (Satuan  Kerja  Perangkat Kabupaten)  dan  untuk  masing-masing  SKPK  terdiri  dari  3  orang  yang  terdiri  dari  kepala  SKPK  atau Pengguna Anggaran, kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi sebagai responden penelitian.Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi. Teknik analisis  data  pada  pengujian  hipotesis  menggunakan  pengujian  analisis  regresi  linier  berganda  yang merupakan  teknik  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dua  atau  lebih  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data penelitian yaitu kuesioner yang telah diisi  oleh  responden  dikuantitatifkan  terlebih  dahulu  sehingga  menghasilkan  keluaran-keluaran  berupa

## Faktor-Faktor Yang …
angka.  Selanjutnya  setelah  data  diperoleh,  langkah  berikutnya  menganalisis  dan  menguji  hipotesis  yang dilakukan  melalui  program  SPSS  ( Statistical  Package  for  Social  Sciences ).  Penelitian  ini  merupakan penelitian sensus, sehingga tidak dilakukan pengujian signifikansi. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dua  tahap,  yaitu  rancangan  pengujian  hipotesis  secara  bersama-sama  dan  rancangan  pengujian  hipotesis secara  terpisah.  Persamaan  model  empiris  yang  digunakan  dalam  meneliti  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen, yaitu:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ε ……………………………………………….(1)
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diketahui: Y (Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah), X 1 (Kualitas Aparatur Daerah), X 2 (Pemanfaatan Teknologi Informasi), X 3 (Pengawasan Keuangan Daerah), b 1, b 2, b 3 (Koefisien X 1 , X 2 , X 3 ), a (konstanta), ε ( error terms ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Observasi Penelitian
Studi ini dilakukan pada lingkungan SKPK Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 28 SKPK. Unit analisis penelitian adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau Pengguna Anggaran (PA), kepala  bagian  akuntansi  atau  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  dan  staf  bagian  akuntansi  atau Pembantu  PPK  yang  berjumlah  84  orang.  Kuesioner  yang  disebarkan  berjumlah  84  kuesioner  pada  28 SKPK, namun kuesioner yang kembali dan dapat diproses berjumlah 81 kuesioner dari 28 SKPK, artinya kuesioner kembali 96,42%.

## Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  dilakukan  untuk  setiap  variabel  penelitian  yaitu  kualitas  aparatur  daerah  (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), pengawasan keuangan daerah (X 3 ), dan kualitas pelaporan keuangan daerah  (Y),  berdasarkan  kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  responden.  Statistik  deskriptif  berguna  untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian pada Tabel 1.
Tabel 1

## Statistik Deskriptif
Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Kualitas Aparatur Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan Keuangan Daerah N 28 28 28 28 Mean 4,37 4,42 4,43 4,46 Std. Deviation 0,26 0,20 0,26 0,24 Minimum 3,96 4,10 3,81 3,86 Maximum 4,88 4,93 4,95 4,86 Sumber: Data primer diolah (2017)

## Faktor-Faktor Yang …

## Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

## 1. Hasil Uji Validitas
Dari  hasil  pengujian  validitas  data  menunjukkan  bahwa  koefisien  korelasi  yang  diperoleh  dari masing-masing  item  variabel  kualitas  aparatur  daerah  (X 1 ),  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X 2 ), pengawasan keuangan daerah (X 3 ), dan kualitas pelaporan keuangan daerah (Y), berada di atas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0,374) sehingga kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan valid.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas  diketahui  nilai  koefisien  alpha  untuk  masing-masing variabel  berada  diatas  0,5,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  yang  dijadikan  alat  ukur dalam penelitian ini layak untuk digunakan ( Reliable ).
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

## 1. Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2

## Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Kualitas Aparatur Daerah 0,998 1,002 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,157 6,369 Pengawasan Keuangan Daerah 0,157 6,370 a. Dependent Variable: Kualitas Audit Sumber: Data Primer diolah (2017).
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang  memiliki  nilai tolerance kurang  dari  10  persen  (0,157–0,998)  yang  berarti  tidak  ada  korelasi antarvariabel bebas. Nilai VIF menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (1,002-6,370). Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini tidak mengandung problem multikolinieritas.

## 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  pengujian  heteroskedastisitas,  dapat  dilihat  bahwa  tidak  ada  pola  tertentu  pada grafik, oleh karena itu data tidak terdapat heteroskedastisitas.Hasil pengujian heterskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.

## Faktor-Faktor Yang …

## Gambar 1 Hasil Uji Hesterokedastisitas

## 3. Hasil Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas  yang  digunakan  adalah  grafik  histogram,  seperti  terlihat pada  Gambar  1.  Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas,  data  model  regresi  penelitian  ini berdistribusi normal, hal tersebut dikarenakan distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal.

## Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
Persamaan Regresi Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ε
Y = 0,009 + 0,080 X 1 + 0,764 X 2 + 0,142 X 3 + ε
R    =  0,893 R 2 =  0,797

## Faktor-Faktor Yang …

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Kualitas  Aparatur  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Secara  konseptual,  proses  penyusunan  laporan  keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah melibatkan  banyak  faktor,  seperti  regulasi  di  daerah  (Qanun/Perda,  Perkada,  dan  SOP),  kualitas sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi,  kepemimpinan,  pengawasan  dan  pengendalian, pemeriksaan,  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  prediktor  (kualitas aparatur,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengawasan),  yang  berarti  belum  memasukkan seluruh  prediktor  potensial  untuk  memprediksi  variabel  kualitas  pelaporan  keuangan.  Oleh  karena itu, keterbatasan ini dapat diperbaiki dalam riset berikutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain (termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya).

## Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Adanya pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah dalam hasil  riset  ini,  mendukung  temuan  penelitian  Wahyono  (2004:  12)  yang  menyatakan  bahwa  dalam menghasilkan  suatu  informasi  yang  bernilai,  dibutuhkan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas. Dengan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  dalam  hal  ini  kemampuan  sumber  daya  manusia tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya.  Dimana  semua  hal  tersebut  akan  mendukung  pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanis dan Mahyani (2009),  Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015), Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014), Angraeni dan Riduwan (2014), Setiawati dan Sari (2014), dan Husna (2013) yang memberikan bukti bahwa kualitas sumber daya  manusia  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah.  Hasil  ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah.
Perubahan  perundang-undangan  maupun  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  ternyata  mampu  diantisipasi  oleh  pemerintah daerah terutama di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia pada masing-masing SKPK telah siap untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah  daerah  yang  berkualitas.Kebijakan  Pemda  Aceh  Tengah  selama  ini  untuk  mendorong aparatur  daerah  melanjutkan  studi  sudah  tepat  karena  bermanfaat  dalam  meningkatkan  kualitas

## Faktor-Faktor Yang …
SDM.Hal  ini  juga  tergambar  dari  kualitas  pelaporan  keuangan  Pemda  Aceh  Tengah  yang  sudah memperoleh opini WTP dari BPK selama 6 tahun berturut-turut.

## Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Husein  (2003)  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan keakurasian dalam perhitungan juga menjadi lebih besar. Darwanis dan Mahyani (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak  secara  optimal,  akan  berdampak  pada  pemrosesan  transaksi  yang  lebih  cepat  dan perhitungannya  juga  akan  memiliki  tingkat  keakurasiaan  yang  tinggi  sehingga  akan  berujung  pada peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  yang  lebih  andal  karena  pemanfaatan  teknologi  akan mengurangi kesalahan yang bersifat material.
Jogiyanto  (1995)  menyatakan  bahwa  informasi  yang  berkualitas  dapat  dicapai  dengan  peran komponen  teknologi.Menurut  Jogiyanto  (1995)  informasi  merupakan  produk  dari  sistem  teknologi informasi.  Teknologi  informasi  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan  keputusan  dengan  lebih  efektif.Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Megayanti,  Adiputra,  dan  Sinarwati  (2015),  Primayana,  Atmadja,  dan  Darmawan (2014),  Angraeni  dan  Riduwan  (2014),  Setiawati  dan  Sari  (2014),  Trisaputra  (2013),  dan  Arfianti (2011)  membuktikan  bahwa  dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  telah  berlangsung  lama.Secara empiris,  kontribusi  teknologi  informasi  terhadap  pencapaian  opini  WTP  dari  BPK  selama  6  tahun berturut-turut  tidak  dapat  dipungkiri.Artinya,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  penyusunan laporan keuangan di SKPK dan PPKD telah mengahsilkan LKPD Kabupaten Aceh Tengah dengan kualitas terbaik.

## Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Permendagri  No  51  Tahun  2010)  pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Hasil  dari penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Arfianti  (2011)  bahwa  pengawasan  keuangan daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  keterandalan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan

## Faktor-Faktor Yang …
pemerintah  daerah.  Primayana,  Atmadja,  dan  Darmawan  (2014)  membuktikan  bahwa  pengawasan keuangan  daerah  yang  baik  akan  berguna  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu penyimpangan atau tidak. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  sumber  daya  pada  pemerintah  daerah  telah  digunakan  seefektif dan  seefisien  mungkin  dalam  mencapai  tujuan  pemerintahan.Entitas  pengawasan,  dalam  hal  ini adalah Inspektorat, juga melakukan review terhadap draft laporan keuangan Pemda sebelum diaudit oleh BPK.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Trisaputra  (2013)  yang  menyatakan  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan daerah.  Menurut  Megayanti,  Adiputra,  dan  Sinarwati  (2015),  Angraeni  dan  Riduwan  (2014), Setiawati dan Sari (2014), Husna (2013), dan Arfianti (2011), dengan adanya pengawasan keuangan daerah, proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan lebih berkualitas.
Pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Aceh Tengah oleh Inspektorat daerah dipandang menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  pencapaian  opini  WTP  dari  BPK  atas  LKPD  Kabupaten Aceh Tengah selama 6 tahun berturut-turut.Kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi yang dikombinasikan  dengan  kualitas  pengawasan  yang  baik  pada  akhirnya  menghasilkan  pelaporan keuangan yang baik pula.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  aparatur  daerah, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  secara  bersama-sama terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Aceh Tengah.  Kualitas  aparatur  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas  pelaporan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Tengah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

## REFERENSI
Adhi,  D.  K.  &  Y.  Suhardjo.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  STIE Semarang . 5 (3), 93-111.

## Faktor-Faktor Yang …
Anggraeni,  D.  T.  &  A.  Riduwan.  (2014).  Faktor–Faktor  yang  Mempengaruhi  Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi . 3 (3), 1-16.
Arfianti,  D.  (2011). Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Bellamy,  C.,  &  J.  A.  Taylor.  (1998). Governing  in  the  Information  Age .  Buckingham,  UK:  Open University Press.
Darwanis  &  D.  D.  Mahyani.(2009).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Tehnologi  Informasi  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  terhadap  Keterhandalan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. 2 (2).133-151.
Eriva, C. Y., Islahuddin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan  Jabatan  terhadap  Pemahaman  Laporan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 1(2), 1-14.
Halim, A. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah . Edisi Kedua Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hamzah,  A.  (2009).  Pengaruh  Ekspektasi  Kinerja,  Ekspektasi  Usaha,  Faktor  Sosial,  Kesesuaian Tugas  dan  Kondisi  yang  Memfasilitasi  Pemakai  terhadap  Minat  Pemanfaatan  Sistem Informasi  (Studi  Empiris  pada  Pemerintahan  Kabupaten  di  Pulau  Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi . Yogyakarta: UGM.
Heeks,  R.  (2001).  Understanding  e-Governance  for  Development,Institute  for  Development  Policy and Management. Working Paper . University of Manchester. Manchester: United Kingdom.
Husna,  F.  (2013). Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan  Keuangan,  dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah . Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Indriasari, D., & E. Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern  Sistem  Akuntansi  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Simposium Nasional   Akuntansi . VII. Pontianak.
Jogiyanto.H,  M.  (1995). Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi  &Pendekatan  Terstruktur  Teori  dan Praktek Aplikasi Bisnis . Yogyakarta: Andi.
Jurnali, T. & B. Supomo. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia . 5 (2), 214-228.
Koswara,  E.    (2001). Otonomi    Daerah    untuk    Demokrasi    dan    Kemandirian  Rakyat .  Jakarta: Pariba.
Mardiasmo.  (2006).  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah . 2 (1), 1-17.
Martoyo, S. (2007). Manajemen   Sumber   Daya   Manusia . Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

## Faktor-Faktor Yang …
Megayanti, A. P., I M. P. Adiputra, & N. K. Sinarwati. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program. 3 (1), 1-12.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  51  Tahun  2010  tentang Kebijakan  Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Primayana, K. H, A. T. Atmadja, & N. A. S. Darmawan. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 . 2 (1), 1-12.
Salamun,  S.  (2007). Analisis  Laporan  Keuangan  Daerah .  Tangerang:  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara.
Sedarmayanti. (2004). Pengembangan Kepribadian Pegawai . Bandung: Mandar Maju.
Setiawati,  E.  &  S.  P.  Sari.  (2014).  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Ditinjau  dari Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian  Intern,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pemahaman Akuntansi. Syariah Paper , 427-444. Diambil kembali dari https://publikasiilmiah. ums.ac.id/handle/11617/4601?show=full.
Sugijanto. (2002). Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. XIX (1), 50-66.
Trisaputra,  A.  (2013). Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Padang: Universitas Negeri Padang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah.
Wahyono,  T.  (2004). Sistem  Informasi  Akuntansi:  Analisis,  Desain  dan  Pemograman  Komputer . Yogyakarta: Andi.
Wilkinson, W. J., M. J. Cerullo, V. Raval, & B. W. Wing. (2000). Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications . Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
Yosa. 2010. Pengertian Pengawasan . Diambil kembali dari www.itjen-depdagri.go.id.