## MENILIK KEABSAHAN TRANSAKSI E-COMMERCE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Aulia Fajriani Kamaruddin 1 , Istiqamah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar aulfajriani@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan syarat sahnya perjanjian transaksi melalui e-commerce yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  melakukan penelitian  studi  kepustakaan  ( library  research). Penelitian  ini  mengacu  pada  data  atau  bahan-bahan  yang berkaitan  langsung  dengan  topik  permasalahan  yang  diangkat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perjanjian e- commerce dinyatakan  sah  dan  dinyatakan  lahir  saat  tercapainya  suatu  kesepakatan  mengenai  objek  yang diperjanjikan,  dan  tidak  terlepas  dari  apa  yang  telah  secara  dasar  diamatkan  oleh  Pasal  1320  KUHPerdata dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis. Hal ini menyangkut syarat  subjektif  suatu  perjanjian.  Pasal  333  KUHPerdata  yang  menyatakan  cakap  adalah  orang  dewasa,  baik yang  berumur  21  tahun  ataupun  yang  telah  menikah,  dan  anak-anak  dianggap  belum  cakap.  Transaksi e- commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah  pihak,  dan  pihak  yang  di  bawah  usia  tersebut  paham  mengenai  perjanjian  yang  harus  terpenuhi  serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah  sah  menurut  hukum  apabila  memenuhi  syarat  perjanjian  1320  KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.
Kata Kunci: E-Commerce; Perjanjian; Transaksi

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  validity  of  the  legal  terms  of  transaction  agreements  through  e- commerce conducted by minors. This type of research is conducted in this  writing to conduct library research (library research). This research  refers to  data  or materials that are directly  related to  the issues  raised. The results show that the e-commerce agreement is declared valid and declared born when an agreement is reached regarding  the object  being  promised, and cannot be separated from  what  has been basically saved by Article 1320  of  the  Civil  Code  by  using  electronic  media  as  a  contract  that  does  not  materialize  in  writing.  This concerns  the  subjective  conditions  of  an  agreement.  Article  333  of  the  Civil  Code  that  states  competent  are adults, either 21 years old or married, and children are deemed incompetent. E-commerce transactions carried out by parties, one of which is a minor, are considered legal as long as they do not harm both parties, and the underage party understands the agreement  that  must  be fulfilled and is responsible for  what  has  been agreed upon,  and  fulfills  the  elements  of  the  1320  Civil  Code.  The  legal  effect  of  an  e-commerce  agreement  is  legal according  to  law  if  it  meets  the  terms  of  the  1320  KUHPerdata  agreement  as  long  as  the  subjective  and objective condition elements are fulfilled.
Keywords : E-Commerce; Agreements; Transactions

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi  ini  bergerak sangat  pesat  dan  tidak  bisa  dihindari,  dan  hampir  memenuhi  segala  aspek  kehidupan masyakarat. Perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan pemahaman manusia terhadap ilmu pengetahuan. Manusia sebagai subjek dari terlaksananya teknologi informasi dan komunikasi  serta berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berimbas pada akses dunia berlangsung tanpa batas ( borderless) dan terjadi
perubahan  sosial  secara  signifikan  di  masyarakat.  Salah  satunya  ialah  penggunaan internet (interconnection  network) yang  paling  lazim  di  manfaatkan  di  pelbagai  kegiatan  dengan mudah,  seperti  dalam  menjelajah (browsing), memperoleh  data  valid,  mengunduh  dan mengunggah, bertukar pesan lewat berbagai aplikasi, hingga pada bertransaksi jual-beli.
Kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor perdagangan.  Seiring  berkembangnya  zaman,  teknologi  informasi  yang  didukung  dengan teknologi computer yang semakin canggih, menjadikan saat ini teknologi informasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi dalam setiap sudut dunia melalui media internet . Aktivitas  bisnis  ataupun  perdagangan  dengan  basis  teknologi  internet  disebut  sebagai electronic  commerce  (e-commerce) dan  saat  ini  dalam  pengertian  Bahasa  Indonesia  telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan masyarakat. 1 Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional ( cash) menjadi sistem elektronik ( non cash). Pelaku  usaha  memanfaatkan  teknologi  ini  untuk  menghasilkan revenue  stream atau  sumber pendapatan  bagi  para  pelaku  usaha  yang  mungkin  tidak  dapat  disediakan  pada  cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce , dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung.
Dasar  Hukum  mengenai  implementasi  e-commerce  atau  transaksi  elektronik  di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008    tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE).  Wujud  dari e-commerce atau  transaksi  jual-beli  online  ini  bergerak  lebih  luas  bagi masyarakat  dalam  memilih  produk  barang/jasa.  Berdasarkan  Pasal  1457  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  Jual-Beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 2 Dalam proses transaksi jual beli ini, para pihak yang terkait  didalamnya  melakukan  hubungan  hukum  yang  dituangkan  melalui  suatu  bentuk perjanjian  atau  kontrak  yang  juga  dilakukan  secara  elektronik  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  1 angka  17  Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  No.19  Tahun
1 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, Hukum Perikatan di Indonesia Edisi Pertama, (Cet-1; Depok, Prenadamedia Group, 2005) h. 180.
2 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan; Jual-Beli, (Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) h. 7
2016,  disebut  sebagai  kontrak  elektronik  yakni  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui sistem elektronik. 3
Dengan melihat besarnya laju penggunaan internet masyarakat Indonesia dalam sektor perdagangan  disebabkan  pula  oleh  banyaknya  perusahaan  maupun  konsumen  yang melakukan  transaksi  jual-beli  secara  online.  Namun,  teknologi  masih  mempunyai ketidakpastian yang mutakhir dalam segi kepastian hukum.  Dalam prakteknya, pelaksanaan jual-beli  online  menimbulkan  beberapa  permasalahan  akibat  transaksi  jual  beli  melalui internet (e-commerce).
Minimnya  perlindungan  terhadap  para  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  e- commerce  sebagai  permasalahan  hukum  yang  paling  sering  terjadi,  misalnya  dalam  segi perjanjian,  Pasal  1320  KUHPerdata  mengatur  bahwa  perjanjian  harus  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian. 4 Apabila  terpenuhi  empat  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut,  maka perjanjian  tersebut  sah  dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Dalam  proses  transaksi e-commerce, mengetahui  kecakapan  dari  pihak  yang  melakukan  transaksi  merupakan  hal  tersulit  untuk memastikan  terpenuhinya  syarat  sah  perjanjian  secara  subjektif  dalam  KUHPerdata.  Dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam  transaksi  jual  beli  tersebut  penjual  dan  pembeli  tidak  bertemu  secara  langsung sehingga  sulit  untuk  menentukan  kapan terjadinya  kesepakatan.  Kemudian  salah  satu  syarat sah  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  adanya  kecakapan  maka  akan  menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur,  hal  ini  mungkin  terjadi  karena  untuk  mencari  identitas  yang  benar  melalui  media internet tidaklah mudah, sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian. Atas hal tersebut diketahui bahwa transaksi jual beli online atau e-commerce rentan terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan  transaksi  jual-beli  online  atau e-commerce ,  seseorang  tidak  dapat  mengetahui secara  pasti  apakah  para  pihak  yang  terlibat  sudah  cakap  hukum  seperti  yang  telah  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  kali  ini  cenderung  melakukan penelitian studi kepustakaan ( library research). Penelitian ini mengacu pada data atau bahan- bahan  yang  berkaitan  langsung  dengan  topik  permasalahan  yang  diangkat.  Sumber  datanya
3 Andi  Tenri  Ajeng,  “Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Jual-Beli  Melalui  E-commerce”, Skripsi ,  Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.
4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 93
diperoleh dari sumber tertulis, baik berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  Normatif  Yuridis  atau Yuridis  Normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai norma  atau  kaidah  yang  berlaku  di  masyarakat,  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap masyarakat.  Sehingga  pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penulisan  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  serta  pendekatan  komprehensif  dengan membandingkan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Definisi Perjanjian dan Jual-Beli Melalui E-Commerce
Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau  lebih.  Perjanjian  ini  menimbulkan  sebuah  kewajiban  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  secara  sebagian.  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  dibawah  judul  “Tentang  Perikatan-Perikatan  yang  Dilahirkan  dari  Kontrak  atau Perjanjian”,  dengan  menyatakan  bahwa  “Suatu  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Syarat  sah  perjanjian  telah  diatur  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  pada  Pasal  1320.  Di  dalam  Pasal  1457  dan  Pasal  1458  KUHPerdata, Burgerlijk Weatboek (BW)  mengatakan  bahwa  jual-beli  adalah  suatu  persetujuan,  dimana  suatu  pihak mengikat  diri  untuk  berwajib  menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak  lain  untuk  berwajib membayar harga ( prijs) yang dimufakati antara mereka berdua. Dan selanjutnya Pasal 1475 BW  mengatakan,  bahwa  penyerahan  ( levering )  ini  adalah  penyerahan  ( overdract )  barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli. Jual beli tersebut merupakan suatu  perjanjian  timbal  balik  dalam  mana  pihak  yang  satu  (si  penjual)  berjanji  untuk menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang,  sedang  pihak  yang  lainnya  (si  pembeli)  berjanji untuk  membayar  harga  yang  terdiri  atas  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan  hak milik tersebut. 5
Electronic  Commerce atau  yang  disingkat  dengan E-Commerce adalah  kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen ( consumers) , manufaktur ( manufaktur) , services
5 Djoko  Prakoso,  Bambang  Riyadi  Lany, Dasar  Hukum  Persetujuan  Tertentu  di  Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 1
providers dan pedagang perantara ( intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer ( computer network ) yaitu internet.
Pada  prinsipnya,  transaksi  perdagangan  dengan  menggunakan  teknologi e-commerce sesungguhnya  merupakan  suatu  model  kontrak  yang  sama  dengan  kontrak  jual  beli konvensional  yang  dilakukan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Jual  beli  secara  konvensional yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  hingga  saat  ini  dilakukan  baik  itu  berdasarkan sistem  KUHPerdata  maupun  menurut  sistem  hukum  adat.  Tentang  perjanjian  jual-beli, apabila  mereka  telah  menyetujui  dan  bersepakat  tentang  keadaan  benda  dan  harga  barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH  Perdata).  Jual  beli  tiada  lain  dari  persesuaian  kehendak  ( wis  overeensteeming )  antara penjual  dan  pembeli  mengenai  barang  dan  harga.  Barang  dan  hargalah  yang  menjadi essensial perjanjian jual-beli. 6
Umumnya, syarat sah perjanjian jual beli telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, di mana Pasal tersebut juga menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian melalui e-commerce . Melihat uraian diatas mengenai transaksi e-commerce dengan transaksi secara konvensional, dapat  ditarik  perbedaan  besarnya  adalah  mengenai  media  yang  digunakan.  Media  yang digunakan  pada  transaksi e-commerce adalah  internet,  sehingga  ketika  terjadi  kesepakatan atau  kontrak  adalah  secara  online  atau  internet.  Kemudian  perjanjian  melalui e-commerce juga  terdiri  atas  penawaran  dan  penerimaan  di  mana  hal  ini  juga  dijumpai  melalui  cara konvensional.
Dalam transaksi e-commerce , subjek yang melakukan transaksi melalui e-commerce ini dikenal dengan sebutan pelaku usaha dan konsumen. Transaksi melalui e-commerce dianggap lebih  efektif  karena  pelaku  usaha  dapat  memperkenalkan  dan  menjual  barang  atau  jasa  ke calon konsumen diseluruh lini dunia, dan konsumen membayar sesuai dengan harga barang.
Transaksi e-commerce merupakan cara jual-beli modern yang tidak mewajibkan pelaku usaha  dan  konsumen  bertemu  secara  langsung  pada  suatu  tempat.  Transaksi  jenis  ini dilaksanakan  dapat  terjadi  dengan  dilandasi  rasa  kepercayaan  saja.  Oleh  karena  itu  artinya terkadang muncul berbagai permasalahan diantaranya mengenai ketidak jelasan status subjek hukum antara kedua belah pihak sehingga hal tersebut kadang rentan terjadinya penipuan.
6 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia, hal. 41-42

## 2. Keabsahan Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli E-Commerce
Pada  umumnya,  perjanjian  lahir  ditimbulkan  dari  hukum  perikatan.  Hukum  perikatan ialah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  subjek  hukum  dalam  tindakan hukum  kekayaan.  Artinya,  perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  dari  Hukum Perjanjian selain daripada Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.
Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai perjanjian atau kontrak ini diawali oleh Pasal 1313  KUHPerdata  yang  diatur  dalam  Bab  Kedua  Buku  III  KUHPerdata,  “Suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan  perbuatan  saja,  sehingga  yang  bukan  perbuatan  hukum  pun  disebut  dengan perjanjian.
Mengenai definisi perjanjian atau kontrak telah tertuang dalam 1313 KUHPerdata, yang selanjutnya  di  dalam  KUHPerdata  juga  terdapat  bagaimana  sebuah  perjanjian  atau  kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur  yang  seiring dengan perkembangan ilmu hukum, keempat unsur tersebut dibagi menjadi:
1.  Dua  unsur  pokok  syarat  yang  pertama,  dinamakan  sebagai  syarat  subjektif.  Hal  ini mengenai  pihak/orang  atau  subjeknya  yang  mengadakan  perjanjian.  Unsur  ini mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas  dari pihak-pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melakukan perjanjian.
2.  Dua  unsur  pokok  syarat  yang  terakhir,  dinamakan  sebagai  syarat  objektif.  Hal  ini mengenai unsur objek atau perjanjiannya sendiri dari perbuatan hukum yang dilakukan. Unsur  ini  mencakup  keberadaan  dari  pokok  persoalan  obyek  yang  diperjanjikan,  dan causa  dari  obyek  yang  disepakati  pihak-pihak  haruslah  sesuatu  yang  tidak  dilarang menurut hukum.
Perjanjian  atau  kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata  ini  juga  mencakup sebagaimana  perjanjian khususnya dalam jual beli, baik secara konvensional maupun secara online atau e-commerce (transaksi e-commerce). Perjanjian jual beli online atau transaksi e- commerce  ini  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  konsep  perjanjian  yang  telah  terdapat  dalam Pasal  1313  KUHPerdata.  Perjanjian  jual-beli  online  atau  transaksi  e-commerce  ini  pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional. Di mana adanya suatu kesepakatan jual beli yang terjadi ketika adanya barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang
atau jasa tersebut. Bedanya hanyalah terkait media yang digunakan. Pada perjanjial jual beli secara  konvensional  para  pihak  yang  terlibat  harus  bertemu  langsung  di  suatu  tempat  guna menyepakati apa yang diperjual belikan, dan berapa harga atas barang yang diperjual-belikan, berbeda  halnya  dengan  melalui  online  di  mana  proses  transaksi  memerlukan  adanya  media internet,  sehingga  dalam  proses  transaksi  perdagangan  terjadi tanpa  harus  pihak-pihak  yang mengadakan  transkasi  bertemu  secara  langsung.  Dan  mengenai  kesepakatan  harga  dapat dilakukan  di  mana  saja  tanpa  mempertemukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  pada  suatu tempat.
Kesepakatan  perjanjian  pada  pasal  1320  KUHPerdata  dibagi  menjadi  syarat  syarat Subjektif dan syarat Objektif, dapat dikemukakan dalam empat hal sebagai berikut:
1. Kesepakatan ( Toesteming /Izin) kedua belah pihak.
Syarat  yang  pertama  ini  diatur  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata.  Sepakat  atau izin,  dapat  diartikan  bahwa  kedua  subjek  yang  mengadakan  perjanjian  harus  bersepakat mengenai  hal-hal  pokok  dari  perjanjian  yang  diadakan.  Perjanjian  pada  dasarnya  bukan merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga ketika suatu perjanjian telah disepakati, maka pada saat itu timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
Kesepakatan para pihak yang bertransaksi melalui online atau e-commerce, pihak yang memberikan  penawaran  adalah  pelaku  usaha,  dan  bertindak  untuk  menawarkan  barang melalui  situs  website.  Jadi,  semua  pengguna  internet  dapat  mengakses  untuk  melihat penawaran  tersebut  untuk  kemudian  dibeli.  Apabila  pembeli  tertarik  untuk  membeli  suatu barang  atau  jasa,  maka  pembeli  dalam  hal  ini  konsumen  hanya  perlu  mengklik  barang  atau jasa yang sesuai dengan keinginannya. Umumnya barang atau jasa ketika sampai di tujuan si konsumen  paka  pelaku  usaha  akan  mengirim  e-mail  atau  konfirmasi  via  telepon  pesanan tersebut kepada customers.

## 2. Kecakapan bertindak
Kecakapan  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Misalnya,  jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang  yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang  yang  cakap  dan  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum, sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sedangkan  mengenai  tidak  berwenang (onbevoegd) yaitu  seseorang  yang  pada  umumnya  cakap,  namun  untuk  perbuatan  hukum tertentu dinyatakan tidak dapat bertindak tanpa kuasa pihak ketiga.
Suatu  perjanjian  pada  dasarnya  dibuat  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  tanpa adanya pihak-pihak bersepakat maka perjanjian dianggap tidak lahir. Maka setiap orang yang membuat  perjanjian  tersebut  harus  paham  kepada  siapa  dia  membuat  perjanjian  dan  paham mengenai  kondisi  serta  status  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian,  sebab  perjanjian  penuh dengan  pertanggung-jawaban.  Kecakapan  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  sebuah perjanjian.  Dapat  diambil  makna  bahwa  cakap  menurut  hukum  adalah  orang  dewasa sedangkan  anak-anak  dianggap  belum  cakap.  Apalagi  ketika  melakukan  perjanjian  jual-beli secara  online atau e-commerce  yang  tidak  mewajibkan  para  pihak  bertemu  secara  langsung sehingga sulit untuk mendeteksi kecakapan para pihak.
Dalam  Pasal  330  KUHPerdata  telah  dijelaskan  kecakapan  seseorang  diukur  ketika pihak telah berumur 21 tahun atau kurang, selama sehat pikirannya ataupun sudah menikah. Jadi baik pihak yang telah berumur 21 tahun ataupun dibawah usia yakni dibawah 21 tahun tetapi  perjanjian  yang  dibuatnya  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  penuh.  Sehingga dalam  perjanjian,  anak-anak  yang  membuat  perjanjian  tetap  dianggap  sah  selama  tidak merugikan kedua belah pihak. Anak dibawah usia ketika melakukan proses jual-beli barang secara konvensional, selama dia tidak merugikan kedua belah pihak maka perjanjian jual beli tersebut dianggap sah.  Hal ini pula berlaku pula dalam jual-beli e-commerce , anak dibawah umur  bisa  membeli  suatu  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  pelaku  usaha  karena  antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung.

## 3. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst)
Objek  perjanjian  adalah  prestasi.  Prestasi  adalah  apa  yang  menjadi  kewajiban  debitur dan  apa  yang  menjadi  hak  kreditor.  Dalam  jual-beli  secara  konvensional,  barang  yang ditawarkan  oleh  pihak  penjual  dapat  dilihat  secara  langsung  sehingga  jelas  dan penyerahannya  juga  dilakukan  secara  langsung.  Sedangkan  jual-beli e-commerce ,  barang yang  ditawarkan  diunggah  di  situs  sehingga  barang  ditunjukkan  berupa  video  atau  gambar foto sehingga  yang mengakses barang tersebut bisa melihat barang tersebut secara langsung apabila sudah terjadi penyerahan barang setelah mengklik ‘beli’ pada situs tersebut. Jadi baik jual-beli  secara  konvensional  ataupun  e-commerce,  barang  atau  jasa  yang  diperjual-belikan harus memenuhi syarat objek hal tertentu.

## 4. Adanya Causa yang Sah (Geoorloofde Oorzaak)
Dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  dijelaskan  pengertian orzaak (causa  yang  halal)  di  dalam  Pasal  1337  KUHPerdata  hanya  ditegaskan  causa  yang
terlarang.  Suatu  sebab  adalah  terlarang  apabila  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Causa  yang  sah  termasuk  dalam  syarat  Objek  perjanjian istilah lain mengenai syarat objektif yang satu ini juga dikenal dengan sebab yang dilegalkan, yang berarti isi perjanjian oleh pihak-pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, maupun kesusilaan.
Melaksanakan  perjanjian  jual  beli  online  atau e-commerce ,  adanya  suatu  perjanjian harus  dilakukan  dengan  prinsip  iktikad  baik.  Dalam  penerapan  transaksi e-commerce , masing-masing  pihak  yang  terlibat  harus  didasari  oleh  iktikad  baik  dalam  mengadakan perjanjian.  Asas  iktikad  baik adalah  hal yang  penting  sebab  pada  dasarnya  konsumen  harus mendapat  informasi  yang  akurat  dan  jelas  mengenai  barang  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha, dan pelaku usaha beriktikad baik untuk menjelaskan secara mendetail barang atau jasa yang  akan  dibeli  oleh  konsumen.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya kesalahpahaman  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Sehingga  prinsip  ini  memiliki  peran besar  dalam  mengadakan  perjanjian,  termasuk  dalam  perjanjian  jual-beli  online  atau  e- commerce. Hal ini tentu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 19  Tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  dalam  Pasal  5  samapi  dengan  Pasal  15  menyatakan  bahwa  Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 17  UU  ITE  juga  telah  memberikan  kedudukan  Kontrak  Elektronik  yaitu  “Perjanjian  Para Pihak  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik”.  Penjelasan  mengenai  sistem  elektronik  juga dijelaskan  secara  rinci  pada  Pasal  1  angka  5  mewajibkan  pelaku  usaha  agar  memberikan informasi yang jelas serta lengkap.
Dari uraian diatas, jelas bahwa prinsip iktikad baik adalah prinsip yang sangat penting, dan  harus  dimiliki  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  ketika  mengadakan  perjanjian,  sehingga perjanjian jual-beli secara online atau e-commerce pun harus menganut prinsip iktikad baik.
Setelah  disahkan  dan  diberlakukan  UU  ITE  merubah  tatanan  masyarakat  dari  yang awalnya bersifat konvensional menjadi secara online. Namun hal ini masih berkenaan dengan masih  adanya  rasa  kekhawatiran  dan  keragu-raguan  mengenai  keabsahan  dari  perbuatan hukum e-commerce apalagi  mengenai  terpenuhinya  unsur  subjektif  dan  objektif,  khususnya mengenai  kecakapan  para  pihak  yang  terlibat  dikarenakan  para  pihak  tidak  perlu  bertemu secara  langsung.  Selain  itu  mengenai  kekuatan  dan  akibat  hukum  dari  informasi  dan
dokumen  serta  tandatangan  dan  capnya  yang  dibuat  melalui  internet  terhadap  hak  dan kewajiban para pihak.
Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar dari pengaturan perjanjian  jual-beli e-commerce menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  terdapat  dalam KUHPerdata,  dan  juga  adanya  ketentuan  perundang-undangan  khusus  yang  mengatur mengenai  segala  bentuk  penyelenggaraan  sistem  elektronik  seperti  jual-beli e-commerce sehingga  perjanjian jual-beli  online  dapat  diterapkan  dan  serta  dapat  diyakini  keabsahannya sebagaimana apa yang telah tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam  pelaksanaan  jual  beli  atau  transaksi e-commerce ,  para  pihak  yang  tidak bertemu  secara  langsung,  unsur  dari  1320  KUHPerdata  yaitu  kecakapan  merupakan permasalahan  tersendiri  karena  sukar  untuk  mengetahui  pihak  yang  terlibat  atau  kecakapan lawan  kontraknya,  termasuk  mengenai  cukup  usia  atau  kedewasannya.    Namun,  ketika  ada salah  satu  pihak  yang  mengadakan  suatu  perjanjian  jual-beli  online  dan  belum  cukup  usia, maka  perjanjian  tersebut  tetap  sah.  Secara  subjektif  memang  tidak  terpenuhi,  namun perjanjian  tersebut  tetap  dikatakan  sah  sepanjang  kedua  belah  pihak  mampu  bertanggung- jawab  dan  paham  atas  apa  yang  telah  disepakati,  dan  kedua  belah  pihak  sama-sama mengedepankan  prinsip  iktikad  baik.  Perjanjian  tersebut  juga  dapat  dikatakan  sah  apabila selama  apa  yang  diperjanjikan  atau  diperjual-belikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  dan  tidak  melanggar  norma  dan  perundang-undangan.  Sebab  hal  tersebut menyangkut  syarat  objektif  dimana  apabila  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
Menyangkut  syarat  subjektif  ini,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  ketika  salah  satu pihak  merasa  dirugikan  atau  terjadi  wanprestasi.  Oleh  sebab  itu  dalam  perjanjian  jual  beli online atau e-commerce terdapat kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk  mengklaim  pihak-pihak  yang  telah  wanprestasi  dalam perjanjian  online.  Jadi  selama  pihak  mampu  bertanggung  jawab,  mengedepankan  prinsip iktikad  baik,  dan  perjanjiannya  suatu  sebab  yang  diperbolehkan  sekalipun  pihak  tersebut adalah anak dibawah usia maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.

## KESIMPULAN
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dinyatakan  sah  dan  dinyatakan  lahir  saat tercapainya  suatu  kesepakatan  atau  persetujuan  mengenai  pokok  atau  objek  yang diperjanjikan.  Demikian  pula  dengan  perjanjian  atau  kontrak  secara  elektronik  atau e- commerce ,  dimana  dalam  hal  ini  persesuaian  kehendak  tersebut  tidak  mengharuskan  kedua
belah pihak bertemu secara langsung dan kontrak yang diharuskan dibuat secara tertulis. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, hanya saja disini menggunakan  media  elektronik  sehingga  kontrak  tidak  terwujud  secara  tertulis,  tetapi menjadi  sukar  bagi  masyarakat  untuk  menilai  keabsahan  dari  perjanjian  e-commerce  ini bilamana  pihak  yang  terlibat  ialah  anak  dibawah  umur.  Namun  ketika  suatu  perjanjian  e- commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah usia, dianggap sah selama tidak merugikan  kedua  belah  pihak,  dan  pihak  yang  di  bawah  usia  tersebut  paham  mengenai perjanjian  yang  harus  terpenuhi  serta  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  disepakati. Akibat  hukum  dari  perjanjian e-commerce adalah  sah  menurut  hukum  apabila  memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.
Untuk  mengantisipasi  dan  menghilangkan  kendala  hukum  bagi  konsumen  dalam transaksi e-commerce di  Indonesia,  maka  semua  transaksi  e-commerce  selama  memenuhi syarat  yang  terdapat  dalam  1320  KUHPerdata  diakui  sebagai  kontrak  yang  mengikat  para pihak.  Selanjutnya  telah  diberlakukannya  peraturan  khusus  transaksi  elektronik  yaitu Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khusunya Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  kepada  para  pihak,  bahwa  perjanjian  yang dilakukan  secara  elektronik  mengikat  para  pihak  dan  memiliki  akibat  hukum  sama  seperti perjanjian secara konvensional. Para pihak yang terlibat dapat menentukan hukum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi  sengketa  dikemudian  hari.  Apabila  tidak  menentukan  pilihan  hukum,  maka  harus mengikuti pemberlakuan asas dan teori dalam Hukum Perdata Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia, Bandung,Penerbit Nusa Media, 2017.
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan  HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2004.
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak, Jakarta:  PR  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi, Seri  Hukum  Perikatan;  Jual-Beli, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Perikatan;  Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)
Marilang, Hukum  Perikatan;  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian, Makassar:  Alauddin University Press, 2013.
Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
Yahya  Ahmad  Zein, Kontrak  Elektronik  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  E-Commerce , Bandung, Mandar Maju, 2009.
Herniwati,  Penerapan  Pasal  1320  KUHPerdata  Terhadap  Jual  Beli  Secara  Online  (e commerce), Jurnal, STIH Padang.
Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi  Jual-Beli  Secara  Elektronik  di  Indonesia, Fakultas  Hukum  Universitas Kuningan dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Jurnal Unifikasi Vol 3 No. 2 Juli 2016, 2016.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.