Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)
Buyung Syukron IAIN Metro buyungsyukron@gmail.com
Abstrak
Tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  Isu  kekerasan  atas  nama  agama  adalah  fenomena transnasional  yang  ibarat  dua  sisi  mata  uang  berpotensi   menciptakan  harmoni  dan konflik.  Dan  ketika  sentimen  (ghirah)  sudah  terkooptasi  dan  menjadi  stigma  dengan mengatasnamakan  kebenaran  dan  agama,  maka  atas  dasar  itu  semua,  fungsi  Tuhan digunakan  untuk  alat  pembenaran  kejahatan,  kekerasan,  ancaman  dan  balas  dendam. Proyeksi  manusia,  di  satu  sisi  seolah-olah  kekerasan  Tuhan  tampil  sebagai  bagian  dan kesucian-Nya  sehingga  kekerasan  Tuhan  menjadi  paling  benar  dan  tampil  sebagai  alat utama  penegakan  keadilan.  Di  sisi  lain  kekerasan  atas  nama  Tuhan  disamakan  dalam bentuk pembebasan dalam rangka mengajak ke pertobatan. Padahal kalau kita mau sedikit berfikir  secara  komprehensif  dan  terintegratif,  perbedaan  dalam  bentuk  pemahaman keagamaan bisa juga menjadi kekuatan membangun kebersamaan guna mencapai tujuan keutuhan serta kemajuan umat manusia. Sayangnya, kekuatan itu (pada banyak kasus) hanya  difungsikan  untuk  merusak  serta  penyingkiran  terhadap  orang  lain;  ha-hal tersebut  sangat mudah  digunakan  oleh  para  pemimpin  serta  tokoh  masyarakat, agama, politik, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan itu, agaknya, sentimen (ghirah) keagamaan bisa dijadikan kendaraan yang paling ideal untuk mencapai tujuan dimaksud. Kata  Kunci: Agama  dan  Kekerasan,  Kekerasan  Sosial,  Kekerasan  berbasis  Agama, Toleransi dan Intoleransi Keberagamaan

## Pendahuluan
Menyeruaknya  konflik  bernuansa  agama  yang  terjadi  di  negeri  ini  meng- undang  keprihatinan  berbagai  pihak,  termasuk  diantaranya  adalah  pemerintah. Munculnya konflik seperti itu bertolak belakang dengan kesan masyarakat dunia yang melihat Indonesia sebagai contoh bangsa yang menjunjung tinggi toleransi  beragama. Kenyataannya  memang  demikian,  bahwa  selama  sejarah  bangsa  ini  berdiri  belum pernah muncul konflik bernuansa agama yang semasif belakangan. Karena itu muncul wacana untuk mencegahnya dengan berbagai pendekatan.
Harus  diakui  bahwa  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  majemuk  ( plural ) dalam  hal  agama  dan  keyakinan.  Kemajemukan  ini  mengandung  dua  potensi  yang positif  dan  negatif  sekaligus.  Potensi  kemajemukan  bermakna  positif  karena  ragam keyakinan  merupakan  sumber  nilai  dan local  wisdom bagi  keutuhan  bangsa  ini.
Keragaman keyakinan warganya menjadi perekat dan pengokoh bangunan Negara ini. Keragaman agama yang dipeluk warga menjadi  faktor integratif bagi Indonesia. Pada sisi lain, keragaman agama seperti ini dapat  menjadi faktor disintegrasi bangsa karena konflik-konflik yang timbul karenanya.
Preposisi tentang Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Namun, selain Islam, ada lima  agama  lain  yang  diakui  sebagai  agama  nasional  yaitu  :  Kristen  Katolik, Kristen  Protestan,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Penduduk  muslim kebanyakannya  berada  di  Pulau  Jawa  dan  Sumatera  (wilayah  barat  di Indonesia),  sedangkan  agama  lainnya  tersebar  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia. Menurut hasil sensus tahun 2010 , 87,18 % dari 237.641.326 penduduk Indonesia  adalah  Muslim,  6,96  %  beragama  Kristen  Protestan,  2,9%  beragama Kristen Katolik, 1,69% memeluk agama Hindu, 0,72% beragama Buddha, 0,05% beragama Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak diketahui jelas. 1
Dalam  term  Karen  Amstrong  menjelaskan  pengertian  agresi  membagi menjadi  dua  bentuk,  yaitu  agresi  keluar  dan  agresi  kedalam.  Agresi  keluar adalah ledakan-ledakan emosi dan kemarahan hebat meluap-luap dalam bentuk tindakan  sewenang-wenang,  peyerangan,  penyergapan,  serbuan,  kekejaman, perbuatan-perbuatan  yang  menimbulkan  penderitaan  dan  kesakitan, pengrusakan orang lain, tindakan permusuhan ditujukan kepada seseorang atau benda. 2 Sedangkan agresi kedalam terjadi ketika saluran untuk pelontaran agresi keluar terhambat sama sekali, melalui pendesakan dan bunuh diri.
Tidak  berlebihan  apabila  dalam  beberapa  perdebatan  antara  agama  dan kekerasan,  pada  akhirnya  memunculkan  kesimpulan  bahwa: perbedaan  teologis maupun  praktek  ritual  itu  menjadi  bagian  dari  "theological  discourse"  yang  memang akan abadi. Hingga akhir zaman akan ada yang menerima tauhid dan masih akan banyak yang  tidak  menerima.  Dalam  perspektif  agama  Islam,  Allah  menegaskan:  “ilaallahi marji'ukum  fayinnabiukum  bimaa  kuntum  ta'malun".  Intinya,  keyakinan  seseorang biarlah  menjadi  tanggung  jawabnya  masing-masing  di  akhirat  kelak.  Bahkan  konsep dakwah dalam Islam tidak pernah bertujuan mengislamkan seseorang. Karena toh juga secara teologis dan keyakinan Islam, yang bisa memberikan hidayah itu hanya DIA yang mencipta langit dan bumi.

## Pembahasan

## 1. Teori-Teori Kekerasan Sosial
Beberapa  teori  yang  berkembang  terhadap  konflik  kekerasan  sosial yang  berkembang  di  Indonesia,  kekerasan  sosial  dalam  wilayah  agama
1 Tim Penyusun, Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia, (Jakarta: the Wahid Institute, 2011).
2 Di dalam buku ini, pengarang mencatatkan berbagai kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi di seluruh dunia dan pelakunya adalah penganut berbagai agama. Di kancah internasional, beberapa  kasus  kekerasan  berbasis  agama  di  Indonesia  sangat  mempengaruhi  persepsi  orang- orang asing terhadap Muslim Indonesia. Sebut saja Amrozi, Abu Bakar Ba‘syir, seluruh dunia pasti pernah  mendengar  nama  mereka  berdua.  Dimulai  dari  menyebutkan  beberapa  fenomena kekerasan  yang  mennggemparkan  dunia,  dilanjutkan  dengan  faktor-faktor,  legitimasi  agama, eskalasi  intensitas  terjadinya  kekerasan  agama,  dan  lain-lain.  Lihat    Karen  Amstrong, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, (Bandung: Mizan, 2001), h. 76-77
memperoleh  perhatian  serius.  Hal  ini  karena  kekerasan  sosial  pada wilayah  agama  seringkali  terjadi  baik  dengan  eskalasi  konflik  yang  luas maupun terbatas.
Menurut  Thomas  Santoso,  teori  kekerasan  dapat  dikelompokkan  ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut.
a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok Para  ahli  teori  kekerasan  kolektif  ini  berpendapat  bahwa  manusia melakukan  kekerasan  karena  adanya  faktor  bawaan,  seperti  kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat  berupa  pemukulan,  penganiayaan  ataupun  kekerasan  verbal berupa  kata-kata  kasar  yang  merendahkan  martabat  seseorang. Sedangkan  kekerasan  kolektif  merupakan  kekerasan  yang  dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.
b. Teori Kekerasan Struktural Menurut  teori  ini  kekerasan  struktural  bukan  berasal  dari  orang
tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau  kelompok  semata,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  suatu  struktur, seperti aparatur negara.
c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesutu yang telah  ditentukan  sehingga  bersifat  endemik  bagi  kehidupan masyarakat. 3
Memperkuat teori yang dikemukakan di atas, menurut kajian Wahid Institute 4 ,   perkembangan  konflik  biasanya  melewati  tiga  tahapan,  yaitu: latent  tension,  nascent  conflict,  dan  intensified  conflict.  Pada  tahapan pertama, latent  tension ,  konflik  masih  dalam  bentuk  kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi antara pihak yang bertentangan belum melibatkan  dalam  konflik. Tahapan  ini  bisa  disebut  juga   dengan  konflik autistik.  Pada  tahapan  kedua, nescent conflict ,     konflik  mulai  nampak dalam  bentuk  pertentangan  meskipun  belum  menyertakan  ungkapan- ungkapan  ideologis  dan  pemetaan  terhadap  pihak  lawan  secara terorganisasi.   Sedangkan  pada  tahapan  ketiga, intensified  conflict ,  konflik berkembang  dalam  bentuk  yang  terbuka  disertai  dengan  radikalisasi gerakan  di  antara  pihak  yang  saling  bertentangan,  dan  masuknya  pihak
3 Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief:  Esei-esei  Tentang  Agama  di  Dunia  Modern ,  (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 40
4 Tim Penyusun, Laporan  Kebebasan  Beragama/  Berkeyakinan  dan  toleransi ,  (Jakarta:  the  Wahid Institute, 2010), h. 17
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
ketiga  ke  dalam  arena  kekerasan  sosial.  Kajian  dari  Bromley 5 bisa digunakan sebagai kerangka teoritik dalam mencermati konflik kekerasan sosial yang berbasis agama, karena konflik berbasis agama biasanya terjadi dalam  eskalasi  yang  luas  serta  ditunjukkan  dengan  pelibatan  pihak  lain sebagai  pelaku  tindak  kekerasan  sosial  dimaksud.  Tetapi  karena  agama selalu berdialektika dengan kehidupan sosial,  maka munculnya paradoks dengan  dimensi  normatif-teologis  agama  selalu  terjadi.  Konflik  dan  aksi kekerasan  dalam  wilayah  agama  merupakan  salah  satu  paradoks  yang dimaksud.
2. Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial
Definisi  klasik  mengenai  konflik  sebagaimana  dikemukakan  Louis Coser,  adalah:  ― a  struggle  over  values  and  claims  to  secure  status,  power,  and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals ‖. Berdasarkan sejumlah studi misalnya Laporan Penelitian Pola-pola  Konflik  Keagamaan  di  Indonesia  (1990-2008) yang dilaksanakan Yayasan    Wakaf    Paramadina    bekerjasama    dengan  Program  Magister Perdamaian  dan  Resolusi  Konflik,  Universitas  Gadjah  Mada  (MPRK- UGM), dan The Asia Foundation (TAF), definisi ini dianggap masih terlalu umum  dan  tampaknya  lebih  didasari  atas  rasionalitas  tindakan  dengan motif ekonomi-politik. 6
Hal tersebut  mungkin memperlihatkan  salah satu kelemahan dalam berbagai  penjelasan  tentang  fenomena  konflik,  termasuk  konflik  etnis- keagamaan  yang  menjadi  wilayah  studi  itu.  Seperti  dikatakan  Jacques Bertrand, ― In general, theories of ethnic conflict have been poor at differentiating between forms of conflict and better at developing theoretical propositions about the causes  of  all  forms  of  ethnic  conflict ‖. 7 Dalam  konteks  yang  lebih  umum, pernyataan Bertrand  itu  dapat  dipahami sebagai mengindikasikan bahwa banyak  penjelasan  tentang  konflik,  termasuk  konflik  etnis-  keagamaan,
5 Mengapa  hal  ini  bisa  terjadi?  Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  tidak  tunggal  karena tergantung pada perspektif yang digunakan ketika menganalisis konflik dan kekerasan. Dikatakan oleh Harold Isaacs (1975): ―Basic group identity concists of the ready-made set of endowment and identifications that every individual shares with others from the moment of birth by the chance of the  family  into  which  he  is  born‖.  Konflik,  menurut  pandangan  ini,  disebabkan  oleh  perbedaan suku  dan  karakteristik  agama  yang  merupakan  sumber  prasangka  dan  stereotip  terhadap kelompok lainnya. Lihat Michael E, Brown, et. al., (eds), The Causes., h. 23
6 Bertrand,  Jacques, Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in  Indonesia ,  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2004), h. 34. Seperti  yang telah ditunjukkan oleh beberapa studi  aksi keagamaan, termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan sosial sulit untuk dipahami semata-mata  dari segi rasionalitas  ekonomi dan politik  atau  kekuasaan. Berbagai tindakan  protes atau  kekerasan terkait konflik  keagamaan  banyak  berasal  dari  sumber-sumber  kultural  dan  ideologis  agama  itu sendiri,  dan  rasionalitas  yang mendasari konflik tersebut  lebih bersifat  ekspresif atau  simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami  suatu  komunitas  agama  sebagai  ―ketaatan‖ terhadap  ajaran  agama  atau  sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas.
7 Ibid., h. 56
yang tidak  memberi perhatian  pada variasi atau kekhasan bentuk-bentuk konflik tersebut.
Dengan      menekankan      pada      kekhasan      dari      berbagai  bentuk konflik  keagamaan  atau    konflik  bernuansa  agama,  kita  dimungkinkan untuk  menjelaskan  mengapa  suatu  bentuk  konflik  keagamaan  muncul pada  waktu  dan  lokasi  tertentu,   sementara  bentuk  lainnya terjadi  pada waktu  dan  tempat  yang  lain.  Penulis  sependapat  dengan penelitian  Tim Paramadina  yang  berpijak  pada  asumsi  bahwa  konflik  keagamaan  perlu dibedakan  berdasarkan  jenis  isu  keagamaan  yang  menjadi  sumber pertikaian.  Karena  itu,  dalam  tulisan  ini,  ―konflik  keagamaan‖  atau ―konflik  bernuansa  agama‖  diartikan  sebagai  ―perseteruan  menyangkut nilai, klaim dan  identitas  yang  melibatkan  isu-isu  keagamaan  atau  isu- isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan‖. 8
Agama  sebagai  sebuah  kesadaran  makna  dan  legitimasi  tindakan bagi  pemeluknya  dalam  interaksi  sosialnya  justru  mengalami  konflik interpretasi,  sehingga disinilah,  sebuah konflik  itu  muncul.  Konflik  antar pemeluk  agama  mengandung  muatan  kompleks  dan  tidak  sekedar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk. Tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik  dan sebagainya. Konflik antar pemeluk  agama  amat  mudah  ditunggangi  kelompok  kepentingan, sehingga  konflik  yang  terjadi  adalah  konflik  kepentingan  yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.
Seperti      dikatakan     sebelumnya,   bahwa    teori      konflik muncul disebabkan adanya hegemoni paradigma teori  struktural-fungsional. Teori struktural-fungsional  merupakan  suatu  teori  yang  menekankan  adanya suatu  ketertiban  ( order )  dalam  kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  sosial  yang  terdiri  dari bagian-bagian  yang  saling  berkaitan  dan  menyatu  dalam  keseimbangan.
Teori ini mempunyai asumsi bahwa setiap tatanan  (struktur)  dalam sistem sosial  akan  berfungsi pada yang lain,  sehingga bila  fungsional tidak  ada, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. 9
8 Abdul A‘la  Al-Maududi, ― Konflik Kekerasan; Antara  Politisasi  Agama, Etnisitas,  dan  Politik Kekuasaan ‖,  Paramedia,  Vol.  8,  No.  3  (2007),  h.4. Hubungan  sosial  yang  bersifat  dominatif  pada akhirnya  akan  melahirkan  hukum  tradisional  dan  primitif  yaitu  siapa  yang  kuat  itulah  yang menang  dan  berkuasa  serta  dialah  yang  membuat  hukum.  Konflik  sesungguhnya  lahir  karena dilatarbelakangi  makin  meluasnya  dogma  teori  struktural-fungsional,  yang  menurut  sebagian pandangan tokoh sosial dianggap sudah tidak  lagi sejalan dengan  perubahan  dan  perkembangan masyarakat.  Jika  demikian,  maka konstruksi  teori  tidak  akan  membantu  kita  untuk  memahami secara  proporsional  dan  menerapkan  sebuah  peristiwa  (kejadian).  Oleh  karena  itu,  konflik  yang timbul  dalam  suatu  kondisi  akan  dapat  membangun  kesadaran  baru  bagi  perubahan  kondisi secara lebih baik dan dinamis dalam kehidupan masyarakat.
9 Umi Sumbulah, Agama dan Kekerasa: Menelisik Akar Kekerasan dalam Studia Philosophica et Theologia, Vol. 5. No. 1 Maret 2005
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
Berangkat dari hal di atas,  teori  struktural-fungsional kiranya dapat disederhanakan  menjadi  sejumlah  proposisi. Pertama ,  masyarakat merupakan  suatu  perpaduan  nilai-nilai  budaya  bersama  yang dilembagakan  menjadi  norma-norma  sosial  dan  dimantapkan  oleh individu-individu  kepada  sebuah  motivasi.  Semua  ini  didasarkan  atas konsep  relasional  antara  subyek  dan  obyek  yang  dalam  bahasa fenomenologi disebut inter subyektivitas atau dunia alterego .
Kedua , realitas sosial merupakan relasi-relasi yang membentuk sistem sosial  yang  mempunyai  dua  ciri  khas; pertama ,  konsep  fungsi  yang dimengerti  sebagai  sumbangan  kepada  keselamatan  dan  ketahanan. Konsep ini dititik  beratkan  pada berjalannya bagian-bagian dalam sistem sosial sesuai fungsinya yang  saling  bergantung  dan  tak  ada  unsur  yang terpisah    satu  sama  lainnya. Kedua ,  adanya  konsep  pemeliharaan keseimbangan  sebagai  ciri  utama  dari  tiap-tiap  sistem  sosial.  Konsep  ini merupakan  tujuan  yang  diharapkan  dengan mengandaikan  bahwa  saling bergantung merupakan upaya keseimbangan ( equilibrium ). Ketiga ,  masyarakat  adalah  suatu  sistem  yang  secara  keseluruhan terdiri  dari  bagian-bagian  yang  saling  tergantung  ( interdependensi ). Keseluruhan  sistem  yang  utuh  menentukan  bagian-bagian.  Artinya, bagian yang satu  tidak dapat  dipahami secara parsial dan terpisah kecuali dengan mempertahankan hubungan dengan sistem keseluruhan yang luas, di mana bagian- bagian menjadi unsurnya.
Keempat ,  tiap-tiap    masyarakat  merupakan  struktur  yang  terdiri dari unsur-unsur yang relatif kuat dan mantap, berintegrasi satu sama lain dengan  baik.  Orang  lebih  banyak  bekerja  sama  daripada  menentang, biarpun  telah  terjadi  pergantian  dan  perubahan-perubahan  apa  pun. Masyarakat  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas  sesuai  fungsinya masing-masing,  sehingga  sistem  yang  dibangun  akan  berjalan  dengan sendirinya.
Karena  itu,  sulit  akan  terjadi  pertentangan  dan  konflik,  jika  seluruh fungsi  berjalan  sesuai  dengan  kesadaran  tugasnya.  Agama  tidak    lagi dipahami  sebagai  sebuah  keimanan  dan  kepercayaan,  tetapi  juga dijadikan sebagai way of life dan kebutuhan asasi manusia  akan  pentingnya makna religiusitas  kehidupan manusia, sehingga hubungan antar  pemeluk agama  berjalan  damai,  agama  berfungsi  sebagai  penyelamat    dan pembebas  benar-benar  berjalan  mantap  dengan  penuh  kesadaran  bagi pemeluknya.  Di  sinilah  keharmonisan  antar    pemeluk  agama    tercipta dengan  sendirinya  tanpa  adanya sebuah rekayasa semu. 10
10 Dengan  mengikuti    proposisi-proposisi  di  atas,    hubungan  antar  pemeluk  agama,  baik yang seagama maupun antar agama, dalam perspektif teori struktural-fungsional  menunjuk kepada
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017

## 3. Fenomena Kekerasan Sosial Berbasis Agama
Kita  tak  perlu  berharap  bahwa  dalam  masyarakat  yang sangat beragam,  terdiri  dari  individu  dan  kelompok  yang  berbeda-beda identitasnya, ketegangan atau konflik tak akan pernah terjadi. Akan tetapi selayaknya kita terus mengupayakan agar kekerasan tidak menjadi modus interaksi dalam merespons keragaman itu. Kasus lama terkait Ahmadiyah mencapai  tingkat  kekerasan  baru dengan  drastis,  tiga  orang  Ahmadiyah terbunuh  dengan  mengenaskan  di  Cikeusik,  dan  minggu  berikutnya beberapa fasilitas publik, termasuk gereja, menjadi sasaran amuk massa di Temanggung setelah pengadilan terkait kasus penodaan selesai. Kekerasan lain dengan skala besar melibatkan pembakaran bangunan pesantren dan memaksa  ratusan  orang pengikut  Syi‘ah  menjadi  pengungsi  selama sebulan,  terjadi  di  Sampang,  Madura.  Pada sepanjang  tahun  2011  SETARA Institute mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan  yang  mengandung  299  bentuk  tindakan,  yang menyebar  di  17  wilayah  pemantauan  dan  wilayah  lain  di  luar  wilayah pemantauan. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu,  Jawa  Barat  (57)  peristiwa,  Sulawesi    Selatan  (45),  JawaTimur  (31), Sumatera Utara (24), dan Banten (12) peristiwa.
Berikut  ini  sejumlah  ulasan  kasus-kasus  yang  terjadi  yang  merujuk ke  Laporan  Kondisi  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  :  SETARA Institute bertajuk:  Politik  Diskriminasi  Rezim  Susilo  Bambang Yudoyono,  yang dipublikasikan  oleh  Pustaka  Masyarakat  Setara  edisi  Februari  2015  serta Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di  Indonesia  2011  –  CRCS  UGM yang dipublikasikan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM edisi Januari 2016.
a. Kasus Syi’ah Sampang
Penyerangan terhadap  kelompok Islam Syi‘ah  terjadi  pada  Minggu, 26  Agustus  2012  di  Dusun  Nanggernang,  Desa  Karang  Gayam, Kecamatan    Omben,    Sampang,    Madura    sekitar    pukul  11.00  WIB. Akibat  dari peristiwa  ini, seorang warga dinyatakan tewas, lima orang luka,  dan  empat  di  antara  korban  luka  dalam  kondisi  kritis.  Selain menyerang  dan  melukai  warga,  kelompok  penyerang  juga  membakar rumah-rumah  pengikut    Syi‘ah  yang  ada  di  dua  desa,  yaitu  Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran, Kecamatan Omben, Sampang.
adanya  keharmonisan  dan  kedamaian  yang  akan  dapat  terciptakan,  karena  semua  unsur,  bagian merupakan kesatuan  yang tidak  bisa dipisahkan,  sehingga semua pemeluk agama dalam interaksi sosial  keagamaannya akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Bahkan para  pemeluk  agama  dapat menyadari  tugas    dan  fungsi  pelaksanaan  agamanya,  dan  pemeluk  agama  yang  lain  juga  akan menyadari eksistensi  fungsinya masing-masing. Umi Sumbulah, Agama dan Kekerasa: Menelisik Akar Kekerasan dalam Studia Philosophica et Theologia, Vol. 5. No. 1 Maret 2005.
Peristiwa  ini  adalah  kasus  ketiga  setelah  yang  kedua  pada  bulan Desember  2011.  Polri  menegaskan  konflik  masyarakat  di  Sampang, Madura    bukan    dilatarbelakangi      perbedaan    paham  Sunni  dan Syi‘ah.  Konflik  di  Sampang  murni  karena  persoalan  pribadi  antara dua  tokoh  masyarakat  yang  juga  kakak  beradik, Tajul Muluk (Syi‘ah) dan Rois (Sunni). 11
Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur telah  menetapkan Roisul Hukuma, adik  pemimpin  Syi‘ah  Sampang  sebagai  tersangka.  Ia  dijerat  pasal pembunuhan,  pasal  penganiayaan  berat,  pasal  pengeroyokan  dan pengrusakan, serta pasal turut membantu kejahatan. Sementara. 12
Pihak  keamanan,  ormas,  partai  politik,  dan  Pemprov Jawa Timur mengecam  tindakan  anarkis  tersebut.  Gubernur  Jawa  Timur  meminta kepolisian  melakukan  pendekatan  persuasif  untuk  melerai  konflik keluarga  tersebut.  Lebih  jauh,  Gubernur  Jawa Timur menolak desakan melarang  keberadaan  Syi‘ah  di  Jawa  Timur.  Sampai  saat  ini  MUI Pusat  pun  tidak  melarang  Syi‘ah.  Satu      hal    yang    mengherankan adalah   pernyataan   Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim,  yang tak lama setelah penyerangan mengajukan  usulan  relokasi  warga  Syi‘ah, agar    konflik    tak  terjadi  lagi. Solusi ini  seakan-akan  ingin menyelesaikan  masalah  yang  muncul  karena  perbedaan  dengan melenyapkan kelompok  berbeda secara  paksa.  Dapat  dibayangkan bagaimana  jika  hal  ini  menjadi  pola  penyelesaian  konflik:  suatu kelompok  mayoritas hanya perlu memberikan bukti  (misalnya dengan menyerang  atau  menghancurkan  properti  suatu  kelompok)  bahwa keberadaan  suatu  kelompok  minoritas  yang  berbeda  tak  diinginkan, dan kemudian usulan itu dipenuhi pemerintah melalui relokasi. 13
Respons  polisi  perlu  juga  dicatat.  Sebenarnya,  isu  akan  adanya penyerangan sudah diketahui warga Syi‘ah seminggu sebelumnya. Warga Syi‘ah  sudah  menginformasikan  rencana  tersebut  ke  pihak  keamanan. Akan  tetapi  pihak  keamanan  terlambat    merespons  laporan    tersebut. Pesantren    sudah    hancur,  pihak  keamanan  baru  datang    ke  lokasi.
11 Ahmad  Zainul  Hamdi,,  ― Klaim  Religious  Authority  dalam  Konflik  Sunni-Syi’i  Sampang Madura ‖, ISLAMICA . Vol. 6, No. 2 (Maret 2012).
12 Syi‘ah  di Sampang sebenarnya sudah ada sejak 1980-an, dan  beribadah  secara  terbuka dan  terang-terangan    sejak  2004.  Tidak  ada masalah dengan warga pada waktu  itu.  Pada tahun 2006 mulai  ada  penyerangan  terhadap   pesantren   dan  warga  Syi‘ah, meskipun  tidak  seberat 29  Desember  2011  dan  26  Agustus  2012.  Kekerasan  ini  diduga  karena  mulai  bermunculannya tokoh-tokoh  agama.  Pada  tahun  2009,  MUI   Sampang  bersama  dengan  Kapolsek  dan  Danramil membuat  pernyataan  bahwa Syi‘ah  bukanlah aliran  sesat  karena  tidak  ada  penyimpangan.  Efek dari  pernyataan  tersebut,  warga  Syi‘ah  di  Sampang  terlindungi.  Akan  tetapi,  warga  non-Syi‘ah setempat  justru  semakin keras menentang  keberadaan mereka. Lihat juga Handoko,  Imam  Priyo,
― Upaya Menjadikan ... ‖, Kompas . Rabu 15 Februari 2006.
13 Ahmad Zainul Hamdi,, ― Klaim Religious., h.32
Keterlambatan    respons  polisi  ini  tak  hanya terjadi  sekali, tetapi  kerap berulang sebagaimana terjadi  pada Agustus 2012 kita  khawatir,  sikap ini akan menjadi pola tindakan polisi menghadapi ancaman penyerangan.
b. Pembakaran Gereja di Aceh Singkil (13 Oktober 2015) Bentrok antarwarga di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) berimbas pada pembakaran sebuah  gereja  dan  menewaskan  dua  orang  warga  serta  empat  orang luka-luka.  Dari  dugaan  sementara  pihak  kepolisian,  motif  peristiwa tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah tersebut. Pada peristiwa yang terjadi Selasa (13/10) siang itu, disinyalira bentrokan  memiliki  unsur  politis.  "Ada  lawan-lawan  politik  juga, kemungkinan  terkait  pilkada.  Bukan  tanpa  alasan  hal  itu  terjadi, mengingat pilkada akan diselenggarakan dalam waktu dekat di daerah tersebut. Meski demikian, unsur sentimen agama tetap saja menjadi isu sentral yang melatarbelakangi pecahnya konflik tersebut. Hal ini terlihat ketika  amarah  warga  dilampiaskan  dengan  perusakan  gereja.  Pada konflik/kekerasan sosial ini, Kepolisian menetapkan sepuluh tersangka dalam peristiwa bentrokan antarwarga di ‎ Aceh Singkil.
c. Konflik/kekerasan sosial Tolikara (17 Juli 2015)
Pada  tanggal  17  Juli  2015  pukul  07.00  WIT  bertempat  di  lapangan Makoramil  1702-11/Karubaga  distrik  karubaga  kabupaten  Tolikara telah berlangsung kegiatan shalat idul fitri 1436H yang dipimpim oleh Ustad  Junaedi  dan  berujung  pada  keributan  antara  Jemaat  Gidi  yang sedang  melaksanakann  seminar  internasional  yang  dipimpin  oleh Pendeta Marthen Jingga dan Harianto Wanimbo (Korlap) dengan Umat muslim yang sedang melaksanakan shalat Ied.
Pukul 07.00 WIT saat Jamaah muslim akan memulai kegiatan shalat Ied di lapangan Makoramil 1702-11/Karubaga Pendeta Marthen Jingga dan  sdr. Harianto Wanimbo (koorlap) yang menggunakan megaphone berorasi  dan  menghimbau  kepada  jamaah  shalat  Ied  untuk  tidak melaksanakan ibadah shalat Ied di Tolikara.
Pukul 07.05 WIT Saat memasuki Takbir ke 7 ketika shalat massa yang di  koordinir  dari  Pendeta  Marthen  Jingga  dan  Harianto  wanimbo (Koorlap) mulai berdatangan dan melakukan aksi pelemparan batu dari bandara  Karubaga  dan  luar  lapangan  Makoramil  1702-11/karubaga yang  meminta  secara  paksa  untuk  membubarkan  kegiatan  Shalat  Ied dan  mengakibatkan  kepanikan  jamaah  shalat  Ied  yang  sedang melaksanakan shalat.
d. Konflik Sara di Tanjung Balai Asahan (30 Juli 2016) Konflik anarkis terjadi juga di Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara.
Konflik  bernuansa  SARA  ini  bermula  dari  seorang  wanita    keturunan
Tionghoa  M  (41)  yang  mengajukan  protes  pada  takmir  Masjid  Al- Makhsum,  untuk  mengecilkan  volume  suara  azan  di  Masjid,    karena merasa  terganggu.  Teguran  tersebut  katanya  telah  dilayangkan beberapa kali. Beberapa waktu kemudian datang takmir masjid bersama jamaah  mendatangi  M  di  rumahnya,  Jalan  Karya,  Tanjung  Balai,  pada Jumat  29  Juli  2016.  Namun,  aksi  tersebut  berhasil  dicegah,  dan kumpulan  massa  berangsur  pulang.  Namun  karena  terprovokasi postingan  media  sosial,  massa  tersebut  kembali  datang  ke  rumah  M untuk menghancurkan dan membakar rumah tersebut. Beruntung, aksi tersebut  gagal  karena  dicegah  warga  kompleks  setempat.  Tak  puas, ratusan  warga  kemudian  mendatangi  Vihara  dan  Klenteng,  lalu melampiaskan  kemarahan  mereka  dengan  membakar  tempat  ibadah tersebut. Konflik berujung pada terbakarnya 2 Vihara dan 5 Klenteng.
e. Pembubaran  Kebaktian  Gereja  Pra-Natal  di  Bandung  (06  Desember 2016
Kasus  berikutnya  terjadi  di  Kota  Bandung.  Sikap  intoleransi keberagamaan  yang  ini  lebih  frontal  bahkan  terkesan  sadis.  Lagi-lagi, sekelompok  orang/massa/ormas  membubarkan  prosesi  ibadah  yang sedang  dilaksanakan  oleh  ummat  Kristiani.  Pembubaran  acara  pra- Natal  di  Sabuga,  Bandung,  Selasa  (06/12)  malam  oleh  kelompok intoleran lagi-lagi menggunakan alasan perizinan yang belum lengkap, dan  ini menurut aktivis keberagaman dinilai  sebagai alasan 'mengada- ada'.
Berawal  dari  Massa  yang  mengatasnamakan  diri  Pembela  Ahlus Sunnah  (PAS)  mendatangi  lokasi  penyelenggaraan  Kebaktian Kebangunan  Rohani  (KKR)  di  Gedung  Sabuga,  Jalan  Tamansari,  Kota Bandung. Pihak PAS meminta panitia KKR menyelenggarakan kegiatan keagamaan  tersebut  di  rumah  ibadah.  Hasil  kesepakatan  antar  kedua pihak yang dimediasi polisi membuahkan hasil yaitu acara KKR ibadah Natal sesi kedua tidak dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.
Sesekali  seruan  keras  diiringi  takbir  yang  dilontarkan  agar  jemaat berhenti  bernyanyi  bisa  terdengar,  namun  juga  terbenam  oleh  koor 'Malam  Kudus'  dari  jemaat  STEMI.  Sejumlah  laporan  menyebut kelompok  yang  menamakan  diri  Pembela  Ahlus  Sunnah  dan  Dewan Dakwah Islam menghentikan acara tersebut karena menganggap acara keagamaan tidak seharusnya dilakukan di tempat umum.
Dari berbagai kasus kekerasan/konflik sosial di atas, suatu hal yang sangat  menggelitik  di  dalam  pikiran  kita  semuanya  adalah  kebanyakan pelaku  kekerasan  tersebut  mengaku  beragama  Islam.  Apakah  memang benar  Islam  mengajarkan  kekerasan?  Bagaimana  dengan  agama  lain? Ternyata,  sebagaimana  Islam,  agama  lain  salah  satunya  Kristen  juga
memiliki  penganut  yang  radikal.  Sebagai  contoh,  ada  kasus  kalangan Kristen  di  daerah  mayoritas  Kristen  mencegah  pembangunan  masjid Muslim  Sunni.  Individu  yang  terkena  dampaknya  beragam,  dari  mereka yang  minta  izin  mendirikan  rumah  ibadah  hingga  yang  menginginkan status kepercayaan dicantumkan pada kartu tanda penduduk hingga anak- anak  yang  dilecehkan  guru  dan  murid  lain  di  sekolah.  Selain  itu,  Milisi Kristen terlibat dalam kekerasan terhadap minoritas Muslim di Kepulauan Maluku  dan  Poso  setelah  Presiden  Suharto  lengser  dari  kekuasaan  pada 1998. Mayoritas Kristen juga sering menghambat pembangunan masjid di daerahnya, kebanyakan di kawasan Indonesia timur.
Tetapi  analisis  obyektif  memang  diperlukan  untuk  menjawab rangkaian  pertanyaan  di  atas,  termasuk  dengan  melibatkan  dimensi sosiologis agama yang sedikit banyak mempengaruhi corak keberagamaan individu dan masyarakat. Dari beberapa telaah terhadap agama terutama yang  bertitik  tolak  dari  ilmu-ilmu  sosial,  misalnya  yang  dilakukan  oleh Charles  Glock  dan  Rodney  Stark  serta  Joachim  Wach  dalam  J.  Milton Yinger, dimensi sosial agama—Glock dan Stark menggunakan konsep the consequeces  dimension.  Sedangkan  Wach  memilih  konsep  a  system  of social  relationships–  tidak  pernah  luput  dari  sasaran  analisis  untuk memahami  dialektika  antara  agama  dengan  kehidupan  sosial,  atau sebaliknya.   Demikian juga sebaliknya, banyak kehidupan sosial manusia yang tidak luput dari  pengaruh agama. Adanya dialektika ini  antara lain dibuktikan  oleh  Max  Weber  melalui  penelitiannya  yang  sangat  populer,
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Melalui penelitian ini, di samping  Max  Weber  secara  meyakinkan  menemukan  adanya  afinitas antara  agama  dengan  perkembangan  kapitalisme,  ia  secara meyakinkan pula  mendekonstruksi  tesis  Karl  Marx  tentang  determinisme  ekonomi (economic determinism),  dan menawarkan argumen baru sebagai berikut:
“…a new set of religious ideals can transform people`s daily behaviour, including their behaviour in the economic sphere” .
4. Pola/bentuk kekerasan Sosial
Kejadian-kejadian  dan  aksi-aksi  kekerasan  sosial  yang  tengah menimpa  manusia,  khususnya  di  Indonesia  belakangan  ini  sangatlah banyak  dan  beraneka  ragam  sesuai  dengan  kondisi  dan  keadaan  yang diharapkan oleh para pelakunya. Hal ini didasarkan pada tujuan dan guna meraih  sasaran  dan  target  mereka.  Secara  singkat,  bentuk-bentuk  aksi kekerasan  sosial  dapat  dibagi  ke  dalam  3  macam  golongan 14 : Kekerasan  Fisik.  Yaitu  peristiwa-peristiwa  atau  bentuk  kekerasan  yang
14 Ihsan  Ali Fauzi,  et  al., Laporan  Penelitian  Pola-pola  Konflik Keagamaan di Indonesia (1990- 2008) ,  Jakarta:  Yayasan  Wakaf  Paramadina  (YWP),  Magister  Perdamaian  dan  Resolusi  Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK- UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009.
sekarang  menjadi  puncak  sorotan  manusia  seperti  pelededakan,  bom bunuh  diri,  pembajakan,  dan  seterusnya.  Berbagai  kejadian  pahit  dari kekerasan  fisik ini  telah  telah  tercatat  dalam  sejarah.  Seperti  di  Indonesia seperti  Bom  Bali  1,  Bom  Bali  2,  Bom  Kedutaan  Australia  di  Jakarta,  Bom Marriot 1, Bom Marriot 2 dan lain-lain.
a. Kekerasan Psikologis (Kejiwaan). Yaitu suatu bentuk-bentuk kekerasan sosial  yang  berupa  suatu  ancaman  psikologis  terhadap  suatu  subjek atau objek tertentu, seperti misalkan berupa teror ancaman bom melalui media tertentu seperti telepon, pesan singkat, surat, email, artikel blog, website  dll,  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  kepanikan.  Seperti yang terjadi pada teror gereja pada malam natal, teror gedung kedutaan AS dan lain-lain.
b. Kekerasan Ideologi (pemikiran/pemahaman). Kekerasan sosial jenis ini jauh  lebih  berbahaya  dari  terorisme  fisik  dan  psikologi.  Sebab  seluruh bentuk  kekerasan  fisik  yang  terjadi  bersumber  dari  dorongan  ideologi para  pelakunya,  baik  itu  dari  kalangan  orang-orang  tidak  beragama yang merupakan sumber  kekerasan sosial di muka bumi ini, atau dari kalangan  kaum  beragama  yang  telah  menyimpang  pemikirannya  dari jalan ajaran mereka, khususnya dalam hal ini kaum muslimin yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
Preposisi di atas, ternyata memberikan kejelasan bahwa relasi agama dan  kerukunan  sesungguhnya  memiliki  satu  tujuan,  yaitu  perdamaian. Kerukunan menegasikan konflik sosial dan merupakan cita-cita setiap umat manusia.  Sedangkan  agama  juga  mengharuskan  rekonsiliasi  demi membangun  kerukunan  antarumat  beragama  agar  tercapai  hidup  dalam suasana  damai,  saling  menghormati  dan  menghargai  walau  berbeda agama.
Menurut  Setara  Institute  dan  Wahid  Institute,  format  Kekerasan sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  menunjukkan trend peningkatan.  Tercatat ada  250  kasus  berkenanan  dengan  kekerasan  berlatar  belakang  agama  di 2010,  sedangkan  di  2011  dilaporkan  ada  197  kasus.  Terdapat  216  kasus serangan terhadap minoritas  agama pada 2012, 244 kasus pada 2012, dan 264 kasus pada 2014. 15
5. Penyebab Kekerasan Sosial dan Justifikasi Agama
Menurut    Abdul  Aziz  Ustman  Altwaridji,  faktor  utama  terjadinya kekerasan  dalam  agama  adalah  bahwa  konflik  itu  menunjukkan  dan menggambarkan  serta  menjelaskan  perjuangan  suatu  kelompok  yang selalu  dipenuhi  kekerasan  untuk  keperluan  dasar  seperti  keamanan  dan
15 the Wahid Institute , Laporan Kebebasan ., h. 10
lain-lain.  Kedua,  adanya  faktor  perampasan  kebutuhan  manusia  yang kemudian  diartikulasikan  secara  kolektif.  Kebutuhan  manusia  yang kemudian dinilai sebagai hak dasar itu adalah keamanan , pengembangan (hak  mencari  nafkah),  akses  politik,  dan  identitas  (ekspresi  budaya  dan religious). Ketiga , adalah faktor pemerintah yang tidak mampu memuaskan kenginan dasar individu dan kelompok identitas. Padahal, jaminan tentang hak-hak dasar masing-masing penduduknya sudah jelas regulasinya. Sebut saja UU Jaminan Kebebasan Beragama.
Memperkuat preposisi sekaligus argumentasi di atas, Ada dua  yang menjadi penyebab mengapa format kekerasan sosial berbasis agama terus terulang. Pertama ,  kapasitas  negara  yang  memang  lemah  sehingga  tanpa sengaja membuat wewenang monopoli kekerasan sosial itu terbagi kepada sipil. Dan celakanya, kekerasan sosial tersebut menyeret agama sebagai alat legitimasi  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  dimaksud.  Inilah  yang disinyalir sebagai sebuah kerawanan laten menurut sosiolog Jerman, Max Weber  (1946).  Max  Weber  melihat  bahwa  tanpa  ada  institusi  resmi  yang mampu memonopoli kekerasan, negara akan runtuh dan muncul anarkis. Kedua , belakangan makin kentara bahwa yang dihadapi bangsa ini ternyata bukan  semata  negara  yang  loyo,  tapi  negara  yang  sengaja  memberi peluang  bagi  kelompok  tertentu  mengintimidasi  dan  memberangus  hak- hak  kelompok  lain  dengan  kekerasan  yang  berlindung  di  balik  kesucian agama.  Pendeknya,  meminjam  parafrasa  sejarawan  Fernand  Braudel (1966), ―Di balik para bandit, ada bantuan dari oknum aparat negara. 16
Dalam  tradisi  Islam  maupun  Kristen  ketika  memahami  luas  dan dinamika  hubungan  yang  tepat  antara  penguasa  dan  agama  serta bagaimana  agama  atau  sistem  kepercayaan  yang  lain  dapat  dipraktikkan secara bebas di dalam suatu wilayah, telah melahirkan persoalan justifikasi (pembenaran)  atas  praktik-praktik  kekerasan  sosial  berbasis  agama  yang kemudian sering dikenal ―perang suci‖. Adanya pembenaran antara dar al- Islam  dan dar  al-harb dalam  Islam  maupun civitas  dei dan civitas  terranae dalam  Kristen  mencerminkan  persoalan  tentang  sosok  yang  dapat memberi  kuasa  dalam  menggunakan  kekuatan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan politis dari agama. Pembedaan itu dibangun untuk membuka pintu kekerasan atau tuntutan untuk melakukan ―perang suci‖ guna memenuhi alasa-alasan yang bukan agama. Akibatnya, usaha terbaik dari pembedaan itu  justru  dikisruhi/direcoki  oleh  unsur  manusianya  sendiri  yang mengarah pada hal-hal yang sangat vested interest . Sehingga keadilan yang diidealkan  dalam  praktiknya  merupakan  ketidakadilan  itu  sendiri,  dan
16 Astrid S.Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial , (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 29
kondisi  esensialnya  adalah  penciptaan  wilayah  konflik  sosial,  baik  dalam konteks internal maupun eksternal.
6. Kegagalan Upaya Prevensi Pencegahan Kekerasan Sosial
Dalam  upaya  menanggulangi  terjadinya  tindak  kekerasan  sosial, khususnya  yang  bermotif  dan  berlatarbelakang  agama,  berbagai  langkah yang  bersifat  preventif  telah  diambil.  Berbagai  Regulasi  dan  Peraturan sebenarnya  telah  dikeluarkan  Pemerintah.  Semua  Langkah  prevensi tersebut  dilakukan  dalam  upaya  bertujuan  menanggulangi  isu-isu kekerasan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia.  Namun,  berdasarkan pengamatan  periset  Human  Rights  Watch,  banyak  peraturan  yang  justru cenderung memunculkan resistensi. Resistensi tersebut terlihat dari aspek memungkinkannya  pihak  agama  mayoritas  untuk  menekan  agama minoritas. Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Rumah Ibadah yang dibuat  tahun  1969  dan  direvisi  tahun  2006,  mengharuskan  pembangunan rumah ibadah berdasarkan ―keperluan nyata dan sungguh-sungguh‖ dan ―komposisi  jumlah  penduduk.‖  Data  Persekutuan  Gereja-gereja  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  430  gereja  dipaksa  ditutup  pada  Januari 2005. 17
Contoh  Regulasi  lainnya  adalah  dengan  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  Anti-Ahmadiyah  yang  dibuat  oleh  Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008. SKB ini, seperti  tercatat  dalam  Human  Right  Watch,  ―membuka  pintu  bagi  para gubernur  serta  bupati  dan  walikota  membuat  ketentuan  peraturan  anti- Ahmadiyah.‖ Tercatat 22 peraturan walikota dan bupati di Indonesia telah mengeluarkan  regulasi  anti-Ahmadiyah  semenjak  munculnya  SKB tersebut.  Pada  dimensi  lain,  imbas  dari  SKB  ini  ―berbuntut‖  pada diskrimasi  yang  dialami  oleh  agama-agama  lokal.  Secara  empirik,  hal  Ini dialami oleh Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan yang adalah satu dari sekian  banyak  agama  lokal  di  Indonesia.  Ia  menceritakan  bagaimana kantor  catatan  sipil  menolak  menerima  pernikahannya  karena  tidak mengakui  agama  Dewi.  Ini  membuat  anak-anaknya  kemudian  dianggap lahir di luar nikah, dan pada akta kelahiran mereka, diperlukan dokumen lain untuk bisa mencantumkan nama ayahnya. 18
17 Slamet  Effendy  Yusuf,  ― Review  5  Tahun  Kehidupan  Umat  Beragama  di  Indonesia:  Perspektif MUI ‖, Makalah pada Kongres FKUB di Jakarta, 21-22 November 2011.
18 Selama era Suharto, warga Indonesia diwajibkan mencantumkan agama mereka pada kartu tanda  penduduk,  memilih  satu  dari  lima  agama  yang  diakui  resmi  oleh  pemerintah—sebuah praktik yang mendiskriminasi, dan menempatkan posisi lemah, para penganut ratusan keyakinan minoritas.  Meski  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  sekarang  memberi  warganegara pilihan  untuk  mengabaikan  atau  menyertakan  agama/  keyakinan  mereka  pada  kartu  tanda penduduk, mereka yang berharap mencantumkan keyakinan atau aliran kepercayaan tetap  harus memilih daftar enam agama yang diakui hukum Indonesia. Individu yang enggan mencantumkan
Berbagai peristiwa bisa kita saksikan di mana polisi gagal mengambil tindakan  untuk  mencegah  kekerasan  sosial  atas  nama  agama  atau  gagal menegakkan hukum sesudah kejadian. Polisi terlalu pasrah dan sering tak melakukan investigasi yang layak dan terstandarisasi pada berbagai kasus kekerasan  sosial  yang  dialami  oleh  minoritas  agama.  Aparat  penegak hukum  seperti  ―enggan‖  dan    menunjukkan  kongkalikong  dengan  para penyerang.  Belum  lagi  sistem  peradilan  pidana  kita,  semakin memperparah  dengan  tidak  membuktikan  sebagai  benteng  pembela minoritas.  Pada  beberapa  kasus  kekerasan  sosial  yang  diproses  ke pengadilan,  para  jaksa  menuntut  dakwaan  lemah  bagi  para  pelaku kejahatan berat, dan para hakim pun mendukungnya.
Pemerintah  Indonesia,  dalam  undang-undang  dan  perjanjian- perjanjian  internasional,  menghormati  hak  kebebasan  beragama. Kebebasan  beragama  jadi  bagian  dari  konstitusi  Indonesia  sejak kemerdekaan  1945.  Pada  2005,  Indonesia  meratifikasi  Kovenan Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR),  yang  menjamin  dalam pasal  18  ayat  (2),  ―Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  sehingga  terganggu kebebasannya  untuk  menganut  atau  menetapkan  agama  atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,‖ dan pasal 27, ―Orang-orang  yang  tergolong  dalam  kelompok  minoritas  tidak  boleh diingkari  haknya  dalam  masyarakat  bersama  anggota  kelompoknya  yang lain,  untuk  menikmati  budaya  mereka  sendiri,  untuk  menjalankan  dan mengamalkan agamanya sendiri.‖

## Analisis Resolusi Konflik
Analisis ini akan dimulai dari pernyataan Alexander Philips Sitinjak yang menyatakan  bahwa  :  ―Agama  bukanlah  candu  bagi  masyarakat  ,  Agama  itu pembenaran  akan  keyakinan  yang  telah  menjadi  tradisi  dan  budaya.  Ketika pembenaran itu bertemu dengan pembenaran yang lain, distorsi bisa saja terjadi yang acapkali kaum minoritas menjadi korban dari pembenaran atas keyakinan itu  sendiri,  yang  belum  tentu  apakah  keyakinan  tersebut  bisa  dipertanggung jawabkan atau tidak.
1. Resolusi Memahami Sumber Konflik/Kekerasan Sosial
a. Apakah ini “konflik agama”?
Setiap  ada  konflik  yang  melibatkan  atau  menggunakan  simbol- simbol  agama  dan  mengenai  umat  beragama,  hal  pertama  yang  perlu
keyakinan  berisiko  dicap  ―tak  bertuhan‖  oleh  ulama  atau  pejabat,  bahkan  ada  kemungkinan dijadikan subyek pidana penodaan agama. Pada 2012, seorang yang terbuka menyatakan diri ateis, seorang  ustad  Syiah,  dan  seorang  pemimpin  tarekat  dipenjara  dengan  vonis  penodaan  agama walau  mereka  mencantumkan  agama  Islam  pada  KTP  mereka.  Jajang  Jahroni, Tekstualisme, Islamisme dan Kekerasan Agama, dalam: Islamlib.com, 07 Agustus 2008.
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
dipahami adalah bahwa setiap konflik (dan, sebetulnya, setiap peristiwa sosial) tidak pernah memiliki hanya satu sebab tunggal. Istilah ―konflik agama‖  bisa  saja  digunakan  untuk  peristiwa  dimana  simbol  agama dirusak,  misalnya,  atau identitas  keagamaan  orang-orang  yang  terlibat dalam konflik itu (pelaku atau korban) tampak nyata. 19
Namun  setiap  konflik  biasanya  memiliki  banyak  penyebab.  Konflik agama  tidaklah  sepenuhnya  mengenai  agama.  Sebagai  contoh,  dalam laporan  CRCS  mengenai  Politik  Lokal  dan  Konflik  Keagamaan,  semua konflik  keagamaan  yang  dibahas  menunjukkan  ciri  itu.  Konflik  yang dibahas  termasuk  kasus  penyerangan  sebuah  komunitas  Syi‘ah  di Sampang,  kasus  Gerjea  HKBP  Filadelfia  di  Bekasi,  dan  kasus pembangunan Masjid Nur Musafir di Batulpat, Kupang.
Ketiga  kasus  itu  menunjukkan  bagaimana  konflik  terjadi  karena bertemunya kepentingan-kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol  keagamaan.  Inilah  rumusan  yang  cukup  kuat  untuk digeneralisir:  apa  yang  disebut  ―konflik  agama‖  mungkin  memiliki unsur identitas agama, tapi jarang menjadi penyebab utama. Menyebut konflik  agama  seperti  ini  sebagai  diakibatkan  intoleransi  adalah penjelasan  yang  terlalu  mudah—sama  halnya  dengan  konflik-konflik agama di banyak tempat lain.
Dalam  kasus  di  Tolikara  misalnya,  konteks  penting  adalah kompleksitas  dan  kerentanan  persoalan  Papua  pada  umumnya. Kerentanan  ini,  seperti  bisa  dilihat  dalam  beragam  kasus-kasus  non- agama  lainnya  di  Papua,  kerap  direspon  oleh  aparat  keamanan  secara represif  dengan  menggunakan  senjata—untuk  melukai  atau membunuh.  Secara  lebih  khusus,  Kabupaten  Tolikara  sendiri  cukup rawan-politik,  seperti  tampak  dalam  konflik  di  sekitar  Pilkada  pada Februari 2015.
Satu  kecenderungan  lain  adalah  adanya  persaingan  antara  Gereja Injili  di  Indonesia  (GIDI)  yang  mendominasi  di  daerah  itu  dengan kelompok  agama  lainnya  (termasuk  dengan  Kristen  denominasi  yang berbeda). Situasi ini bisa jadi sudah menyediakan lahan yang siap diolah sewaktu-waktu  untuk  meletusnya  konflik  jenis  apapun.  Maka  hal remeh,  seperti  soal  speaker  bisa  dengan  mudah  meletuskan  konflik kekerasan,  bahkan  merenggut  korban  jiwa.  Jadi  bagaimana mengidentifikasi ―kasus Tolikara‖? Apakah kasus Tolikara adalah kasus GIDI,  atau  kasus  konflik  yang  diletuskan  menjadi  kekerasan  akibat aparat yang represif secara berlebihan, atau kasus lain?
19 (Lebih  jauh,  lihat  pendefisian  ―konflik  agama‖  dalam  Rizal  Panggabean  dan  Ihsan  Ali- Fauzi, Pemolisian Konflik Keagaman di Indonesia , PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, 2014, hal. 12, yang berbicara mengenai karakteristik, bukan sebab, konflik agama.
b. Agama : sumber perdamaian?
Penanganan  represif  kerap  muncul  dari  kesan  yang  sering dimunculkan  bahwa  Papua  adalah  daerah  yang  rawan  konflik.  Tapi kalaupun  ada  kebenaran  dalam  kesan  itu,  penyebab  utamanya  adalah konflik  yang  selama  lebih  dari  50  tahun  terakhir  ini  tidak  berhasil diselesaikan, utamanya oleh pemerintah pusat. Isu utama ―kerawanan‖ sesungguhnya jauh dari agama. Dalam Papua Road Map, misalnya, yang merupakan  hasil  kajian  LIPI  (2008),  ada  empat  masalah  utama  yang diidentifikasi  sebagai  akar  persoalan  Papua,  dan  di  sana,  agama  sama sekali  bukan  sumber  masalah.  Tanpa  mengingkari  adanya  gesekan- gesekan  antar  umat  beragama  (Kristen  dengan  Muslim,  denominasi Kristen  tertentu  dengan  denominasi  lain  dan  dengan  Katolik,  juga antara  kelompok-kelompok  Muslim  sendiri),  lembaga-lembaga keagamaan  arus  utama  sebetulnya  justru  lebih  dikenal  sebagai  aktor perdamaian.
Dalam konteks ini salah satu contoh yang bisa diambil adalah Pater Neles  Tebay,  seorang  pemimpin  Katolik  yang  dikenal  juga  sebagai Koordinator  Jaringan  Damai  Papua.  Dalam  pernyataannya  mengenai insiden di Tolikara, Pater Neles mengungkapkan, ―Budaya Papua tidak mengajarkan  orang  untuk  mengganggu,  apalagi  membakar  tempat ibadah.‖  Menurutnya,  pembakaran  mushala  di  Tolikara  adalah peristiwa pertama dalam sejarah Papua di mana sebuah tempat ibadah dibakar.  ―Maka,  sebagai  orang  Papua,  saya  memohon  maaf  atas peristiwa yang melanggar norma adat ini,‖ katanya.
Dalam  sebuah  diskusi  pada  tahun  2013  yang  diselenggarakan Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM (CRCS) bersama STAIN Papua dan melibatkan tokoh-tokoh agama, yang muncul justru adalah peran  agama  sebagai  sumber  modal  sosial  untuk  perdamaian.  Kisah- kisah kerukunan antar agama di masa kecil muncul dari banyak peserta. Ikatan  adat  yang  amat  kuat  mampu  melampaui  batas-batas  agama.
Beberapa  dari  simbol-simbol  adat  itu  telah  menjadi  objek  penelitian, misalnya tulisan Budi Asyhari, Mutiara Terpendam Papua.
Ikatan  yang  kuat  dan  melampaui  batas  agama  itu  sebetulnya  juga muncul di banyak tempat di Indonesia. Sebagian besar meyakini bahwa modal sosial yang berakar kuat dalam sejarah itu sebetulnya masih ada. Namun, dan ini adalah juga fenomena yang muncul di banyak tempat, ikatan  itu  dalam  perkembangannya  dapat  kalah  oleh  kekuatan- kekuatan  sosial-politik-ekonomi  baru  yang  mencari  bahan-bahan tambahan  dalam  menciptakan  konflik;  modal  sosial  itu  dapat  habis tergerus,  jika  tak  dirawat.  Dalam  tekanan  seperti  itu,  potensi  agama dapat  berubah—dari  modal  sosial  untuk  perdamaian  menjadi  potensi
konflik. Meskipun agama tak menjadi sumber sebuah konflik, kini ada kekhawatiran  bahwa  dalam  situasi  yang  terus  rawan,  agama  dapat menjadi sumber konflik baru. Sebelum situasinya demikian memburuk, modal sosial adat dan agama ini perlu diremajakan kembali. 20
c. Indonesia: Melampaui kategori agama
Point  terakhir  ini  mengingatkan  kita  akan  pentingnya  melakukan analisis yang melampaui kategori agama, bahkan dalam konflik-konflik agama.  Di  Indonesia  yang,  menurut  Konstitusi,  mencita-citakan  suatu masyarakat  dimana  agama-agama  dapat  hidup  berdampingan  dan berperan  secara  konstruktif,  kesetiaan  utama  kelompok-kelompok agama  tak  berhenti  pada  agamanya  sendiri.  Solidaritas  pun  lebih mudah  dibangun  di  antara  kelompok  lintas  agama  yang  memiliki aspirasi  keindonesiaan  yang  sama.  Dalam  kaitan  ini,  kita  patut berbangga bahwa dalam setiap konflik biasanya yang ada bukan hanya berita  sedih  tapi  juga  berita  gembira  tentang  kuatnya  semangat pembelaan  terhadap  kehidupan  bersama  yang  melampaui  kelompok masing-masing.  Pernyataan  yang  dengan  segera  dikeluarkan  oleh organisasi-organisasi  masyarakat  Kristen  dan  Muslim  arus  utama menunjukkan  hal  itu.  Persekutuan  Gereja-gereja  Indonesia  (PGI), memulai  pernyataannya  dengan  menyesalkan  peristiwa  yang  telah menodai kekhusukan dan kegembiraan umat Muslim dalam merayakan Idul  Fitri,  serta  mengecam  dengan  keras  pembubaran  Sholat  Ied  dan pembakaran  mesjid.  Sementara  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Provinsi Papua ―Menyerukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia untuk tidak menjadikan peristiwa kekerasan Tolikara ini sebagai alasan untuk  melahirkan  kekerasan-kekerasan  baru,  atas  nama  ―jihad‖.‖ Sebagai  contoh  misalnya,  masyarakat  Papua—apapun  agamanya— dengan  segala  keterbatasannya,  dengan  segala  kesulitannya,  dan perlakuan yang buruk selama puluhan tahun, telah kerap diuji dengan persoalan-persoalan  sulit  semacam  ini.  Sementara  masyarakat memperkuat dirinya dengan aliansi-aliansi dan ide-ide yang melampaui batas-batas  agamanya,  kerap  kali  yang  disesalkan  adalah  pemerintah pusat  dan  daerah  yang  salah  langkah  atau  bahkan  memperburuk situasi, dan tindakan aparat keamanan yang represif secara tak terukur. Yang terakhir ini tampak jelas dalam penanganan kasus Tolikara.
Kembali  ke  kasus  konflik/kekerasan  sosial  yang  berbasis  agama, sumbangan  terkecil   adalah  tidak  memperburuk  situasi  dengan menjadikan  berbagai  kasus  tersebut  sebagai  bahan  provokasi.  Yang
20 Seperti  disampaikan  Dr.  Idrus  Alhamid,  Ketua  STAIN  Al-Fattah  Jayapura  (dalam disertasinya di UGM, 2014),
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
diperlukan adalah arus informasi yang positif, bukan yang membakar. Khususnya  untuk  kita,  baik  Muslim  ataupun  Kristen,  klaim-klaim keagamaan  yang  dibangkitkan  dengan  menjadikan  kasus  Tolikara sebagai  pembenaran  mungkin  hanya  bermanfaat  untuk  kepentingan kelompok  sendiri,  bukan  untuk  kepentingan  saudara-saudara  kita  di daerah terjadinya konflik.
2. Resolusi Harmonisasi Antar Umat Beragama
Gusdur pernah mengatakan bahwa konflik berlatarbelakang apapun adalah  sebuah  upaya  dalam  mendewasakan  manusia.  Bahawasanya dengan  konflik  maka  manusia  akan  saling  memahami  persoalan  lebih detail suatu persoalan yang sesunggunya, sehingga ketika konflik tersebut terlahir  untuk  berikutnya  maka  masyarakat  sudah  kritis  dan  tentu  tidak mengedepankan emosional dalam menyelesaikannya.
Selain terbentuknya pola pendewasaan, kalimat atau pernyataan Gus Dur  diatas  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  agama  dapat  memberi sumbangsih  positif  bagi  masyarakat  dengan  memupuk  persaudaraan  dan semangat  kerjasama  antar  anggota  masyarakat.  Namun  sisi  yang  lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah  sisi  negatif  dari  agama  dalam  mempengaruhi  masyarakat  Dan  hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Mengantisipasi terjadinya konflik/kekerasan  sosial  antar  masyarakat  beragama  khususnya  yang terjadi  di  Indonesia,  maka  formulasi  harmonisasi  antar  umat  beragama dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut.
a. Menyatukan Perbedaan dan Sikap
Perlu  disadari  bahwa  faktor  kekerasan  agama  tidak  hanya  dipicu oleh  faktor  eksternal  seperti  kepentingan  politik,  ekonomi  dan  sosial. Faktor internal juga dapat memberikan kontribusi yang besar. Masalah interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu masalah utama yang bisa mendorong umat beragama melakukan tindak kekerasan. Di dalam sejarah  kekristenan  banyak  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh gereja  karena  kesalahan  dalam  melakukan  penafsiran  terhadap  Kitab Suci. Orang-orang yang tekstualis memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab  secara  literal  dan  menerapkannya  di  dalam  konteks  yang berbeda.  Proses  eksegese  yang  sebenarnya  diabaikan  sehingga  mereka gagal  untuk  mendapatkan  makna  dari  apa  yang  tertulis  dan memusatkan  perhatian  terhadap  teks  secara  mentah  tanpa  melakukan penggalian  apapun.  Hal  itu  pun  sama  terjadi  terhadap  agama  Islam, khususnya di Indonesia. 21
21 Berdasarkan survei yang dilakukan, perilaku kekerasan agama di Indonesia berkorelasi positif dengan pemahaman agama yang tekstual. Ajaran-ajaran agama tentang kekerasan baik itu
Berdasarkan  hal  di  atas,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  agama merupakan  sumber  identitas  yang  sangat  kuat  dalam  diri  seseorang. Agama  profetik  seperti  Islam  dan  Kristen,  cenderung  melakukan kekerasan  segera  setelah  identitas  mereka  terancam.  Persaingan  antar agama  yang  memicu  konflik  sangat  mudah  terjadi  apabila  salah  satu kelompok merasa identitasnya terancam. Misalkan bisa kita lihat pada konflik  Ambon  dan  Poso  jika  dalam  konteks  dalam  negeri. Potensi  ini menjadi  semakin  besar  ketika  para  pemimpin  politik  berusaha mengkonstruksi  identitas  negara  berdasarkan  agama  tertentu  yang mayoritas.  Di  satu  sisi  itu  bisa  menimbulkan  arogansi  dari  kelompok pemeluk  agama  yang  mayoritas  dan  perasaan  terancam  dan terintimidasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas.
Namun  demikian,  sejarah  kekristenan  telah  membuktikan  bahwa semakin  dekat  gereja  secara  institusi  dengan  politik  pemerintahan semakin bobrok kondisi keagamaannya. Usaha-usaha untuk mebentuk negara  Kristen  telah  dilakukan  dan  terbukti  gagal.  Calvin  mencoba menciptakan  sebuah  kota  yang  ilahi  di  Geneva  dan  tidak  berhasil.
Demikian  juga  pada  abad  ke-4  ketika  Konstantinus  bertobat  dan menyatukan  gereja  dengan  negara,  pada  akhirnya  itu  pun  mengalami kegagalan  baik  di  dalam  sisi  pemerintah  maupun  gereja  itu  sendiri. Gereja pada akhirnya terlibat secara aktif dalam tindak kekerasan yang imoral dan melawan ajaran dari agamanya sendiri. 22 Di Indonesia pada saat  ini  kita  sedang  berhadapan  dengan  gerakan  Islam  fundamentalis yang  berusaha  untuk  mendirikan  negara  Islam.  Sudah  terbukti  bahwa itu merupakan salah satu sumber terbesar kekerasan agama yang terjadi di  negara  kita.  Bukan  hanya  gereja  atau  kelompok  agama  lain  yang dianggap sebagai musuh melainkan juga kelompok Islam lainnya yang tidak  setuju  dengan  ide  negara  Islam  tersebut.  Akibatnya  negara  kita
berasal dari  Alqur‘an,  seperti  kebolehan suami  memukul  istri  bila  ia  mangkir  dari kewajibannya (Q.S.  4:  34-35),  maupun  Sunnah  seperti  hadis  yang  menyatakan  anak  perlu  diperintahkan  salat ketika berumur tujuh tahun, dan boleh dipukul (bila tidak salat) ketika berumur sepuluh, adalah sedikit  contoh  dari  ajaran  Islam  tentang  perlunya  kekerasan.  Survei  menunjukkan  bahwa  orang yang  bersedia  merusak  gereja  yang  tidak  memiliki  izin  berjumlah  14,7%,  mengusir  kelompok Ahmadiyah 28,7%, merajam orang berzina 23,2%, perang melawan non-muslim yang mengancam 43,5%, menyerang atau merusak tempat penjualan minuman keras 38,4%, mengancam orang yang dianggap  menghina  Islam  40,7%,  jihad  di  Afghanistan  dan  Irak  23,1%,  dan  jihad  di  Ambon  dan Poso 25,2%. Sementara untuk bentuk tindakan kekerasan yang bersifat domestik, diperoleh tingkat kesediaan berikut: mencubit anak agar patuh pada orangtua 22%, memukul anak di atas sepuluh tahun agar salat 40,7%, suami memukul istri jika tidak melakukan kewajibannya 16,3%.
22 John L. Esposito dan Dalia Mogahed, Saatnya Muslim Bicara, ( Bandung: Mizan, 2008), h. 28-31. Dalam realitas negara kita sekarang ini, terorisme adalah bentuk paling nyata dari kekerasan politik-agama  di  Indonesia.  Dalam  konteks  teologis,  terorisme  bisa  mengambil  bentuknya  dari agama  sebagai  landasan  dan  alat  untuk  mendapatkan  kekuasaan,  sebagai  tujuan  dari  teror tersebut. Inilah analogi gambaran situasi tragis kehidupan.
mengalami penderitaan yang sangat dalam. Muncul  kecurigaan antara pemeluk agama dan memicu terbentuknya semangat separatis.
b. Membangun Struktur Pemahaman Keberagamaan
Gagasan-gagasan  yang  diontarkan  oleh  para  pemikir  di  bidang keagamaan  dan  para  ahli  perbandingan  agama  untuk  merukunkan antarkelompok  pemeluk  agama  dapat  dirangkum  sebagai  berikut. Pertama ,  dengan  jalan  sinkretisme.  Paham  ini  berkeyakinman  bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dari manifestasi dan keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai  ungkapan  dari  substansi  yang  satu,  dan  sebagai  ombak  dari Samudra  yang  satu.  Aliran  sinkretisme  ini  disebut  pula  pan-theisme, pan-kosmisme,  universlisme,  atau  theopanisme.  Maksud  dari  istilah- istilah  ini  adalah  bahwa  semua  (pan)  adalah  Tuhan  dan  semua  (pan) adalah  alam  (kosmos).  Salah  seorang  juru  bicara  sinikretisme  yang terkenal di Asia adalah S. Radhaknishnan, seorang ahli pikir India. Jalan sinkretisme yang ditawarkan di atas, menurut Profesor Mukti Ali, tidak dapat diterima sebab menurut konsepsi  ajaran Islam, misalnya, Khalik (Sang  Pencipta)  adalah  sama  sekali  berbeda  dengan  makhluk  (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis batas pemisah, sehingga  dengan  demikian  menjadi  jelas  siapa  yang  disembah  dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.
Kedua ,  dengan  jalan  rekonsepsi.  Pandangan  ini  menawarkan pemikiran  bahwa  orang  harus  menyelami  secara  mendalam  dan meninjau  kembali  ajaran-ajaran  agamanya  sendiri  dalam  rangka konfrontasinya  dengan  agama-agama  lain.  Dengan  demikian,  kelak akan  muncul  suatu  agama  yang  mengandung  unsur-unsur  dari berbagai  agama.  Misalnya,  kandungan  itu  bisa  berupa  ajaran  kasih sayang  dari  agama  Kristen,  pengertian  tentang  kemuliaan  Allah  dari agama  Islam,  perikemanusiaan  dari  ajaran  Kong  Hu  Cu  dan perenungan  dari  agama  Hindu.  Paham  ini  menekankan  bahwa  orang harus  tetap  menganut  agamanya  sendiri,  akan  tetapi  ia  harus memasukkan unsur-unsur dari  agama-agama lain.  Cara kedua ini  pun tidak  bisa  diterima  karena  dengan  menempuh  cara  itu  agama  tak ubahnya  hanya  merupakan  produk  pemikiran  manusia  semata. Padahal,  agama  secara  fundamental  diyakini  sebagai  bersumber  dari wahyu  Tuhan.  Bukan  akal  pikiran  yang  menciptakan  atau menghasilkan  agama,  tetapi  agamalah  yang  memberi  petunjuk  dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakan akal dan nalarnya.
Ketiga ,  dengan  jalan  sintesis,  yaitu  menciptakan  suatu  agama  baru yang  elemen-elemennya  diambilkan  dari  agama-  agama  lain.
Pendekatan  dengan  menggunakan  cara  sintesis  ini,  dalam  pandangan Mukti Ali, juga tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing- masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata  lain,  tiap-tiap  agama  terikat  secara  kental  dan  kuat  kepada  nilai- nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.
Keempat ,  dengan  jalan  penggantian.  Pandangan  ini  menyatakan bahwa  agamanya  sendirilah  yang  benar,  sedang  agama-agama  orang lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama lain itu  memeluk  agamanya.  Ia  tidak  rela  melihat  orang  memeluk  agama dan  kepercayaan  lain  yang  berbeda  dengan  agama  yang  dianutnya.
Oleh  karena  itu,  agama-agama  orang  lain  tadi  harus  diganti  dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ini, ia  menduga bahwa  kerukunan hidup  antarumat  beragama  dapat  dicipta  dan  dikembangkan.  Akan halnya cara keempat ini, cara-cara penggantian sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup antarumat beragama, tetapi sebaliknya justu  intoleransi  dan  ketidakrukunan  yang  akan  terjadi.  Karena  cara- cara  tersebut  akan  mendorong  seseorang  atau  sekelompok  orang berupaya  keras  dengan  segala  cara  (entah  cara  yang  baik  atau  yang tidak  baik)  untuk  menarik  orang-orang  lain  menganut  agama  yang  ia peluk.
Kelima , dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbedaan ( agree in disagreement ). Gagasan ini  menekankan bahwa agama yang ia  peluk itulah  agama  yang  baik.  Walaupun  demikian,  ia  mengakui  antara agama  yang  satu  dengan  agama-agama  lainnya  selain  terdapat perbedaan-perbedaan  juga  terdapat  persamaan-persamaan.  Pengakuan seperti  ini  akan  membawa  kepada  suatu  pengertian  yang  baik  yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan saling menghormati antara  kelompok-kelompok  pemeluk  agama  yang  satu  dengan kelompok-kelompok pemeluk agama yang lain. 23
Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang tepat dan cocok  untuk  dikembangkan  dalam  membina  dan  mengembangkan toleransi, harmoni dan kerukunan hidup antarumat beragama, terutama di  Indonesia  yang  terkenal  sebagai  masyarakat  majemuk.  Setiap pemeluk  agama  hendaknya  meyakini  seutuhnya  dan  mempercayai sepenuhnya kebenaran agama yang dipeluknya. Sikap demikian adalah sikap yang wajar dan logis. Kalau ia tidak meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya, ia telah berbuat ―bodoh‖ terhadap
23 M.  Dahlan  Al  Barry,  dalam  Dalam  Arianti  Youli  Blog.  ― Peran  dan  Fungsi  Agama  dalam Masyarakat ,‖http://ariantiyoulie.blogspot.com/2013/11/peran-dan-fungsi-agama-dalam- masyarakat.html, diunduh pada 14-08-2015.
agama  yang  dianutnya  itu.  Keyakinan  akan  kebenaran  agama  yang dipeluknya  ini  tidak  membuatnya  bersikap  ekslusif,  akan  tetapi  justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di  samping  –tentu  saja–  menyadari  adanya  persamaan–persamaan dengan  agama  yang  dipeluk  penganut  agama  lain  terutama  yang berkaitan  dengan  ajaran  kemasyarakatan.  Sikap  seperti  ini  akan rnembawa  kepada  terciptanya  sikap  ‖setuju  dalam  perbedaan‖  yang sangat  diperlukan  untuk  membina  dan  mengembangkan  toleransi  dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.
3. Resolusi Kebijakan Pembangunan Agama
Indonesia  dikenal  sebagai  suatu  sosok  masyarakat  yang  pluralistik yang  menyimpan  berbagai  warna  dan  panorama  kemajemukan  dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan  pandangan  nilai  yang  dianut  oleh  kelompok-kelompok  etnis  dalam masyarakat Indonesia. Pada suatu sisi, keberagaman dan kemajemukan ini bagi  bangsa  Indonesia  bisa  menjadi  sebuah  kekuatan  yang  positif  dan konstruktif  apabila  diarahkan  secara  positif  dan  konstruktif  pula. Sebaliknya, pada sisi lain, keberagaman dan kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia  akan  menjadi  sebuah  kekuatan  yang  negatif  dan  destruktif apabila tidak diarahkan secara positif. Situasi semacam ini sangat disadari oleh  Para  Pendiri  (founding  fathers)  Republik  ini.  Itulah  sebabnya,  Para Pendiri  Republik  ini  –setelah  melalui  perdebatan  konstitusional  yang panjang– tidak mendirikan negara Indonesia menjadi negara agama, tetapi sepakat memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Indonesia dalam perjalanan sejarahnya terkenal sebagai ―negara Pancasila.‖ Ia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokratis.
Sejauh  menyangkut  agama,  negara  telah  meletakkan  dasar-dasar konstitusional  yang  kuat  dengan  memberikan  jaminan  dan  kebebasan kepada  setiap  penduduk  dan  setiap  kelompok  pemeluk  agama  untuk menjalankan  akidah  dan  ibadat  agamanya  menurut  keyakinan  dan kepercayaannya  masing-masing.  Tak  ada  pembatasan  dan  pengekangan terhadap  setiap  warga  negara  untuk  melaksanakan  doktrin  akidah  dan ibadat agamanya masing- masing karena kebebasan agama merupakan hak asasi  yang  sangat  fundamental  bagi  setiap  warga  negara  di  republik  ini. Negara  benar-benar  memberikan  kebebasan  berakidah,  beribadat  dan beragama sesuai agama yang dipeluk oleh setiap warga negara.
4. Resolusi ekspektasi Konflik/kekerasan Sosial Berlatar Agama
Berbagai  bentuk  konflik  yang  terjadi  dan  terurai  pada  pembahasan sebelumnya,  disadari  mengakibatkan  munculnya  serangkaian  gangguan terhadap  kerukunan  dan  keharmonisan  yang  sebelumnya  berlangsung dengan  baik.  Konflik-konflik  ini  dapat  disebut  misalnya  konflik  Aceh
Singkil,  Tolikara,  Gereja  Yasmin  Bandung,  Konflik  Tanjung  Balai,  dan serentetan  konflik  sosial  lainnya,  pada  akhirnya  menyeret  nama  Agama. Konflik-konflik  ini  pada  awalnya  lebih  disebabkan  oleh  faktor  sosial ekonomi,  tetapi  dalam  perkembangan  selanjutnya  kelompok-kelompok masyarakat tadi menggunakan isu agama sebagai label atau simbol untuk memperkuat  solidaritas  kelompok.  Dengan  kata  lain,  mereka menggunakan  sensitivitas  agama  dalam  rangka  menyulut  emosi  massa untuk menggalang dan memperkuat solidaritas kelompok. 24
Konflik  antar  etnis  ini  dalam  perkembangannya  menggunakan simbol,  label  dan  sensitivitas  agama  untuk  memperkuat  solidaritas kelompok  yang  menyebabkan  kedua  belah  pihak  semakin  agresif  dan brutal. Konflik ini diwarnai dengan pembakaran rumah-rumah ibadat oleh kedua  belah  pihak,  suatu  hal  yang  sangat  tidak  terpuji  dipandang  dari sudut  moral,  etika,  hukum,  HAM  dan  agama.  Karena  simbol,  label  dan sensitivitas  keagamaan  telah  dipakai,  maka  solidaritas  dan  agresivitas kelompok semakin mengeras dan meluas dengan diwarnai brutalitas yang semakin  menggelegar.  Keadaan  demikian  mendorong  Pasukan  Laskar Jihad  Ahlussunnah  Waljama‘ah  (Islam)  yang  jauh  bermarkas  di  Jawa mengambil  bagian  aktif  dalam  konflik  di  Ambon  ini.  Jauh  sebelum  itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga menyerukan kepada aparat keamanan agar  mencegah  Laskar  Jihad  untuk  memasuki  Ambon  dan  Presiden meminta  kepada  aparat  untuk  menangkap  mereka  jika  diketahui  mereka membawa  senjata  tajam  saat  hendak  memasuki  Ambon  itu.  Sudah  pasti konflik Ambon yang telah berlangsung selama dua tahun ini, sebagaimana konflik-konflik lain, telah menimbulkan gangguan sangat serius terhadap sendi-sendi kerukunan sosial dan tatanan kerukunan antarumat beragama di  Tanah  Air.  Menaruh  perhatian  secara  serius  terhadap  persoalan  ini,
Menteri  Agama  Muhammad  Tolchah  Hasan  beberapa  bulan  lalu  telah mengambil inisiatif dengan mengundang tokoh-tokoh Muslim dan Krsiten Ambon  datang  dan  bertemu  di  Jakarta  untuk  mendiskusikan  cara-cara bagaimana  mengakhiri  konflik.  Pertemuan  tersebut  menghasilkan  seruan dan  kesepakatan  antara  mereka  untuk  segera  menghentikan  konflik  di
24 Sentimen-sentimen  etnisitas  juga  ikut  mempertajam  dan  menyumbang  dalam memperbesar eskalasi konflik. Ringkas kata, konflik-konflik ini lantas berdimensi sangat kompleks dan  bermotif  SARA  (suku,  agama, ras  dan  antar golongan).  Konflik-konflik  sosial  dan antaretnis lainnya terjadi di Pontianak, Aceh dan beberapa tempat lain yang menambah deretan konflik yang terjadi  di  Tanah  Air  akhir-akhir  ini.  Ambil  saja  konflik  Ambon  yang  meletus  pada  awal  Januari 1999 sebagai contoh. Dari penelitian para pakar, salah satu penyebab kasus Ambon bermula dari masalah  kesenjangan  sosial  ekonomi.  Orang-orang  pendatang  (etnis  Bugis,  Buton  dan  Makassar, BBM), yang beragama Islam dan dikenal sebagai para pekerja keras dan sukses, menikmati taraf kehidupan  dan  ekonomi  yang  jauh  lebih  baik  daripada  penduduk  Ambon  yang  mayoritas beragama  Kristen.  Jalaluddin Rakhmat, Benarkah  Agaman  Menyebabkan  Tindakan  Kekerasan? dalam Maarif ol.6. No. 1—April 2011, h.167
Ambon. Namun massa di tingkat akar rumput masih tetap terlibat dalam konflik  sehingga  seruan  dan  kesepakatan  antara  tokoh-tokoh  Kristen  dan Muslim  itu  tidak  mempunyai  efek  sebagaimana  yang  mereka  harapkan bersama. Karena situasi konflik belum menunjukkan adanya tanda- tanda mereda, maka beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat sipil dengan tujuan untuk segera menanggulangi konflik di Ambon dan Maluku Utara ini. Hasilnya cukup positif. Konflik di daerah tersebut  dapat  diredam  sehingga  keadaannya  dapat  dikendalikan, walaupun  kadang-kadang  riak-riak  konflik  dalam  skala  kecil  masih  juga terjadi. Bagaimana pun, konflik Ambon dan Maluku Utara ini (dan konflik- konflik  di  daerah-  daerah  lain)  hendaknya  bisa  dicari  solusinya  agar rekonsiliasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik  bisa  segera  dicapai sehingga tatanan kehidupan dan ketertiban dapat berjalan normal kembali dan  begitu  pula  format  administrasi  serta  roda  pemerintahan  setempat dapat  berjalan  secara  normal  dan  berfungsi  kembali  sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pilar- pilar kerukunan sosial, kerukunan antar umat  beragama  dan  kerukunan  nasional  dapat  dibangun  kembali  secara kukuh dan kuat yang pada gilirannya akan memperkuat pula sendi-sendi integrasi  nasional.  Dengan  demikian  pula,  malapetaka  besar  yang  akan menimpa  bangsa  ini  yang  berupa  disintegrasi  bangsa  dan  disintegrasi nasional dapat dicegah dan dihindari.
Semua  kelompok  umat  beragama  yang  ada  di  Indonesia,  tanpa kecuali, hendaknya secara arif mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari  konflik-konflik  yang  destruktif  ini.  Sikap  ekslusif,  intoleran,  mau menang  sendiri,  penafsiran  parsial  dan  tidak  proporsional  terhadap  teks- teks  kitab  suci,  serta  klaim-klaim  kebenaran  secara  berlebih-lebihan terhadap  doktrin  dan  teologi  agama  yang  dianut  oleh  suatu  komunitas agama  hendaknya  ditinggalkan.  Sebaliknya,  semangat  ‖sepakat  dalam ketidaksepakatan‖  (agree  in  disagreement),  sikap  inklusif,  pluralis, humanis,  arif,  bijak  dan  toleran  sudah  seharusnya  lebih  dikedepankan dalam rangka membangun dan  mengembangkan toleransi, keharmonisan dan  kerukunan  antarumat  beragama  yang  lebih  kodusif  dan  lebih  sejuk dan menyejukkan di Tanah Air ini.

## Penutup
Segala  bentuk  kekerasan  sosial  atas  nama  agama  merupakan  suatu  hal yang  tidak  bisa  diterima  oleh  pihak  manapun.  Karena  jika  kita  melihat  pada bentuk dan substansi agama, maka tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan  manusia  untuk  berbuat  anarki  dan  kekerasan  terhadap  manusia lainnya.  Terlebih-lebih  jika  perbuatan  kekerasan  tersebut  dilakukan  atas  nama suatu agama tertentu. Justru sebaliknya, semua agama di dunia ini mengajarkan
kasih  sayang,  toleransi,  cinta  damai,  saling  mengasihi  antar  sesama  manusia lainnya.  Sehingga  secara  otomatis  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  dilarang oleh semua agama.
Kendatipun  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  yang  hampir  90%, beragama  Islam,  namun  Indonesia  bukanlah  sebuah  negara  Islam  layaknya Saudi  Arabia.  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  yang  di  dalam  makna Pancasilanya  mengakui  pluralisme  baik  suku,  ras,  warna,  maupun  agama. Slogan yang sangat terkenal berkaitan dengan hal ini adalah ―Bhinneka Tunggal Ika‖. Tetapi, melihat dari fakta dan kenyataan, menjadi warganegara Indonesia dan  beragama  Muslim  terasa  sedikit  ‗menggerahkan‘  dan  ‗memalukan‘. Indonesia  saat  ini  tengah  dikenal  dunia  dengan  berbagai  isu-isu  kekerasannya. Di  antaranya  yang  paling  ‗mempopularkan‘  nama  Indonesia  di  mata  dunia adalah isu kekerasan berbasis agamanya, di mana sebagian besarnya dilakukan oleh beberapa oknum pemeluk agama Islam di Indonesia.
Sebenarnya, kekerasan berbasis agama sudah ada sejak berabad-abad lalu.
Kekerasan  agama  selama  berabad-abad  merupakan  kejahatan  terburuk  yang telah  mengisi  peradaban  manusia.  Sesuatu  yang  paradoks,  karena  agama mengajarkan  nilai-nilai  luhur,  tetapi  agama  juga  bertanggung  jawab  terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Dalam editorial bukunya, ―Violence and the Sacred in the Modern World‖, Mark Juergensmeyer menyatakan: Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are envoked by some of religion’s most popular symbols, and religious  wars have left through history a trail of blood.  The  savage  martyrdom  of  Hussain  in  Shiite  Islam,  the  crucifixion  of  Jesus  in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.
Bila  dikaji  lebih  mendalam,  maka  format  kekerasan  sosial  yang  berlatar belakang  agama,  sebenarnya  disebabkan  oleh  sentimen  dan  fanatisme keagamaan  yang  berlebihan.  Sentimen  dan  fanatisme  keagamaan  inilah  yang banyak memberi andil atas terciptanya setiap adegan kerusuhan dan terjadinya kekerasan  sosial.  Seyogyanya,  kekerasan  sosial  berbasis  agama  tidak mengaburkan  tujuan  agama  tersebut.  Charles  Caleb  Colton  (1825)  dalam Pencarian Manusia Akan Allah, ia mengatakan: ―Manusia akan bergumul demi agama,  menulis  demi  itu,  bertempur  demi  itu,  mati  demi  itu,  berbuat  apa  saja kecuali  hidup  demi  itu.  Apabila  agama  yang  sejati  mencegah  satu  kejahatan, agama-agama  palsu  membuat  dalih  untuk  ribuan  kejahatan‖. 25 Hal  ini  diamini pula  oleh  Dr.  Hamim  Ilyas  (2007),  dengan  mengatakan:  ―agama  menjadi  keras
25 Emile  Durkheim, The  Elementary  Forms  of  the  Religious  Life ,  (London:  George  Allen  & Unwin, t.th), h.10.
RI‘AYAH, Vol. 02, No. 01 Januari-Juni 2017
lantaran  adanya  suatu  tradisi  interpretasi  sosio-religius  (mazhab)  yang menjadikan  doktrin   sebagai  sutatu  pembenaran  bertindak  dengan mengembangkan  dokrin-doktrin ideologis‖. 26 Agama  sebuah  keyakinan.  Bukan barang  mainan.  Setiap  orang  bersedia  melakukan  apa  saja,  demi  keyakinan agama.  Inilah  yang  harus  diperhatikan  oleh  semua  golongan,  agar  tidak bertindak  sewenang-wenang.  Karena  hanya  akan  menyulut  perang  atau terjadinya kekerasan sosial antar agama. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani  konflik  antar  agama  : Pertama, Dalam  menangani  konflik  antar agama, jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah saling mentautkan hati di antara umat  beragama,  mempererat  persahabatan  dengan  saling  mengenal  lebih  jauh, serta  menumbuhkan  kembali  kesadaran  bahwa  setiap  agama  membawa  misi kedamaian. Kedua ,  Tidak  memperkenankan  pengelompokan  domisili  dari kelompok yang sama didaerah atau wilayah yang sama secara eksklusif.
Ketiga, Masyarakat  pendatang  dan  masyarakat  atau  penduduk  asli  juga harus  berbaur  atau  membaur  atau  dibaurkan. Keempat, Segala  macam  bentuk ketidakadilan struktural agama harus dihilangkan atau dibuat  seminim  mungkin. Kelima, Kesenjangan  sosial  dalam  hal  agama  harus dibuat  seminim  mungkin,  dan  sedapat–dapatnya  dihapuskan  sama  sekali. Keenam, Perlu  dikembangkan  adanya  identitas  bersama  ( common  identity ) misalnya  kebangsaan  (nasionalisme-Indonesia)  agar  masyarakat  menyadari pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara.

## Referensi
Abdul A‘la Al-Maududi. ― Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas,  dan Politik Kekuasaan ‖. Paramedia, Vol. 8, No. 3, 2007. Ahmad  Zainul  Hamdi,,  ― Klaim  Religious  Authority  dalam  Konflik  Sunni-Syi’i Sampang Madura ‖, ISLAMICA . Vol. 6, No. 2, Maret 2012. Astrid  S.  Susanto, Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan  Sosial ,  Jakarta:  Binacipta, 1985.
Budhy  Munawar  Rachman, Membela  Kebebasan  Beragama ,  Jakarta:  LSAF  dan Paramadina, 2002.
Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life , London: George Allen & Unwin, t.th.
Handoko,  Imam  Priyo,  ― Upaya  Menjadikan  Dunia  Lebih  Indah ‖, Kompas . Rabu 15
Februari 2006.
Ihsan  Ali  Fauzi,  et    al., Laporan  Penelitian  Pola-pola  Konflik  Keagamaan  di Indonesia (1990-2008) , Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian  dan  Resolusi  Konflik,  Universitas  Gadjah  Mada  (MPRK- UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009.
Jacques  Bertrand, Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in  Indonesia ,  Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Jajang  Jahroni, Tekstualisme,  Islamisme  dan  Kekerasan, dalam:  Islamlib.com,  07 Agustus 2008.
Jalaluddin  Rakhmat, Benarkah  Agama  Menyebabkan  Tindakan  Kekerasan? dalam Maarif Vol.6. No. 1—April 2011.
John  L.  Esposito  dan  Dalia  Mogahed, Saatnya  Muslim  Bicara, Bandung:  Mizan, 2008.
Karen  Amstrong, Berperang  Demi  Tuhan:  Fundamentalisme  Dalam  Islam,  Kristen, dan Yahudi, Bandung: Mizan, 2001.
M.  Dahlan  Al  Barry,  dalam  Youli  Blog.  ― Peran  dan  Fungsi  Agama  dalam Masyarakat ,‖http://ariantiyoulie.blogspot.com/2013/11/peran-dan- fungsi-agama-dalam-masyarakat.html, diunduh pada 14-08-2015.
Robert N. Bellah, Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern , Jakarta: Paramadina, 2000.
Slamet  Effendy  Yusuf,  ― Review  5  Tahun  Kehidupan  Umat  Beragama  di  Indonesia: Perspektif  MUI ‖, Makalah pada Kongres FKUB di Jakarta,  21-22 November 2011.
Rizal  Panggabean  dan  Ihsan  Ali-Fauzi, Pemolisian  Konflik  Keagaman  di  Indonesia , PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, 2014. Tim Penyusun, Laporan  Kebebasan  Beragama/  Berkeyakinan  dan  toleransi ,(Jakarta:  the Wahid Institute, 2010.
Umi  Sumbulah, Agama  dan  Kekerasa:  Menelisik  Akar  Kekerasan dalam  Studia Philosophica et Theologia, Vol. 5. No. 1 Maret 2005.