## Research Article

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong
Naavi’u Emal Maaliki 1* , Eko Soponyono 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro
* naavi.pioel@gmail.com

## ABSTRACT
Fake news or known as Hoax is currently spreading in various media. Whether it's print media or online media. Fake news is fake news that is fabricated or distorted from the real facts. The problems discussed in this study include: How Criminal Law Policy as Efforts to Prevent the Crime of Fake News According to Current Positive Law and How Criminal Law Policy as Efforts to Prevent Upcoming Fake News Crimes. This research is normative research. The rules regarding fake news in the Criminal Code are contained in Article 390, while the rules for fake news in the Law are contained in Law No.11 of 2008 and Law no. 1 of 1946. Revision of Law No.11 of 2008, namely Law No. 19 of 2016. The role of government and the role of society is contained in Law Number 19 of 2016  and  is  listed  in  article  40  and  article  41.  Rules  regarding  the  crime  of  hoax  in  Criminal  law  reform  is contained in the 2019 Criminal Code Bill in Article 272.
Keywords: Criminal Law Policy; Fake News; Criminal Law Reform.

## ABSTRAK
Berita bohong atau dikenal dengan Hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya.  Permasalahan yang  dibahas  dalam penelitian ini  antara  lain: Bagaimana  Kebijakan  Hukum Pidana  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Tindak  Pidana Berita  Bohong  Menurut  Hukum  Positif  Saat  Ini dan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Yang Akan Datang. Penelitian  ini adalah  penelitian  normatif. Aturan  Mengenai  Berita  Bohong  yang  ada  di  dalam  KUHP terdapat dalam Pasal 390, sedangkan aturan Berita Bohong yang ada dalam Undang-Undang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 1946. Pembaharuan UU No.11 Tahun 2008 yaitu UU No.19 Tahun 2016. Peran pemerintah dan peran masyarakat dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam pasal 40 dan pasal 41. Aturan mengenai tindak pidana berita bohong (hoax) dalam pembaharuan hukum pidana terdapat dalam RUU KUHP 2019 dalam Pasal 272.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Berita Bohong; Pembaharuan Hukum Pidana.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
60

## A. PENDAHULUAN
Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia adalah upaya atau kehendak yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia.  Kehendak demikian dapat  diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (social  defence).  Di  sisi  lain  pemerintah negara  Indonesia  juga  berupaya  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Dengan  demikian  upaya  pemerintah negara  Indonesia  disamping  melindungi masyarakat (social defence), sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat  (social  welfare)  dan  upaya  demikian merupakan tujuan nasional (Soponyono, 2011).
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai  “Social  Control”  (Pengendalian  tingkah  laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang  tertib,  teratur  dan  tenteram (Sukadana, Amiruddin, & Parman, 2018).
Pada  masa  ini,  masyarakat  cenderung mengalami proses menuju masyarakat global. Dimensi globalisasi  pada  galibnya  mengait  pada  berbagai bidang  kehidupan,  termasuk  di  dalamnya  politik, ekonomi,  budaya,  penyakit,  dan  sebagainya (Sulistyawan, 2019). Teknologi  informasi  dan komunikasi telah mengubah perilaku  masyarakat dan peradaban  manusia  secara  global.  Internet sendiri merupakan keseluruhan jaringan komputer yang saling
terhubung  menggunakan  standar  sistem    global (Anjani,  & Santoso, 2018). Kemunculan  media  sosial bukan  saja  menjadi  sarana  yang  mudah  untuk menghubungkan  antar  manusia,  namun juga mengakibatkan  semakin mudah  tersebarnya informasi  palsu (hoaks). Hoaks  dapat  mengancam persatuan  dan  kesatuan  bangsa (Elvia,  Maroni, & Monica, 2018). Masyarakat  sipil  menjadi  kekuatan intelektual  mengkaji  dan  merumuskan  kebutuhan hukum  masyarakat  sipil  menjadi  kekuatan  intelektual (Perbawati,  2005). Tingkat  penegakan  hukum  pada suatu  masyarakat didukung  oleh  kultur  masyarakat yang  bersangkutan. Partisipasi  masyarakat  dalam melaporkan, mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah  salah  contoh  penegakan  hukum  oleh masyarakat (Fitriati, 2015).
Sejarah  dari  berita  bohong (hoax) sudah  bisa ditelusuri  sebelum  tahun  1600-an.  Kebanyakan informasi  pada  era  tersebut  disebarkan  tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau  kebenaran  informasi  berdasarkan  pemahaman, kepercayaan  atau  agama,  serta  penemuan  ilmiah terbaru pada masa itu (Juliani, 2017).
Pengaturan yang  berkaitan mengenai  berita bohong ini salah satunya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Pasal  28  Ayat  1  dijelaskan  bahwa  setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
61
Berita  bohong  adalah  berita  yang  dapat merugikan  bagi  masyarakat  umum.  Berdasarkan pemaparan  di atas,  peneliti  mengangkat  judul “Kebijakan  Hukum  Pidana sebagai  upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong”.
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil  karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat menjalankan  fungsinya.  Kepastian  hukum  merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).
Menurut Aristoteles, “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak  dan  terlalu  sedikit.  Kedua  ujung  eksterm  itu menyangkut  2  (dua)  orang  atau  benda.  Bila  2  (dua) orang  tersebut  punya  kesamaan  dalam  ukuran  yang telah ditetapkan,  maka  masing - masing  orang  harus memperoleh  benda  atau  hasil  yang  sama.  Jika  tidak sama,  maka  akan  terjadi  pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan”.
Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya,  yaitu Comparative Law,  Comparative Jurisprudence,  Foreign  Law (Istilah  Inggris), Droit Compare (istilah  Perancis), Rechtsgelijking (istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah  Jerman).  Menurut  Barda  Nawawi Arief  dalam  bukunya  mengutip  beberapa  pendapat
para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum (Arief, 2010).
Rudolf  B.Schlesinger  mengatakan  bahwa, “perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang lebih  dalam  tentang  bahan  hukum  tertentu. Perbandingan  hukum  bukanlah  perangkat  peraturan dan  asas-asas  hukum  dan  bukan  suatu  cabang hukum,  melainkan  merupakan  teknik  untuk menghadapi  unsur  hukum  asing  dari  suatu  masalah hukum”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  ada beberapa  permasalahan  yang  akan  dikaji. Permasalahan-permasalahan  yang  dibahas  antara lain: Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  sebagai upaya  penanggulangan tindak  pidana berita  bohong menurut  hukum  positif  saat  ini? dan  bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak  pidana berita  bohong  yang akan datang ?
State  of  the  art penelitian  ini  diambil  dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan untuk penelitian  yang  dilakukan  saat  ini. Berikut  adalah beberapa  penelitian tersebut, Cintya  Putri  Rimadhini, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta dengan  judul “Pertanggungjawaban Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax) Melalui Media  Elektronik” (Rimadhini,  2018). Penelitian  ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana penyebaran tindak pidana berita bohong dimana dalam penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan terfokus pada  pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
62
pidana  dan  hanya  dalam  ruang  lingkup  media elektronik.  Perbedaan  dalam  penelitian  ini  yaitu penelitian ini membahas lebih jauh lagi seperti sanksi yang  dikenakan  terhadap pelaku  tindak  pidana, pembaharuan peraturan mengenai berita bohong, dan juga membahas mengenai tindak pidana berita bohong dalam  pembaharuan  hukum  pidana.  Penelitian selanjutnya  yaitu  berjudul “Pertanggungjawaban Pidana  atas  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax) di Media  Sosial” oleh  Yunita  Rahayu  Kurniawati, Dinamika,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,  Volume  26, Nomor  4,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang) (Kurniawati, 2020). Penelitian ini berfokus pada pelaku tindak pidana  berita  bohong,  dimana  membahas mengenai pertanggungjawaban  pidana  penyebaran tindak pidana berita bohong, dalam penelitian ini hasil penelitian  dan  pembahasan  terfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana dan hanya membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Penelitian  ini  tidak  hanya membahas  mengenai  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  saja,  penelitian  ini  membahas berbagai  sumber  seperti  KUHP,  RUU,  dan perbandingan dengan negara lain. Penelitian lain oleh Zainuddin  Muda  Z Monggilo  dengan  judul “Analitis konten  kualitatif  hoax  dan  literasi  digital  dalam @komikfunday” (Monggilo, 2020).  Perbedaan  antara penelitian ini yaitu, penelitian oleh Monggilo tidak fokus pada aturan hoax yang ada dalam hukum positif dan masa  yang  akan  datang,  sedangkan  di  penelitian  ini berfokus  pada aturan  Undang-undang  yang  ada  saat ini dan yang akan datang.
Berikutnya  dalam  penelitian  Internasional. Pertama penelitian dengan judul “Is This Thesis Fake News? Linguistic Methods for Categorizing News oleh Edie Reimink” (Reimink, 2018). Dalam penelitian oleh Edie Reimink tidak ada perbandingan aturan mengenai berita  bohong  dengan  negara  lain,  sedangkan  dalam penelitian  ini  terdapat  perbandingan  dengan  negara lain.  Penelitian  lainnya  yaitu  Thomas  Powell  dengan Judul “On the biological warfare “Hoax” Thesis (Powell, 2018).  Penelitian  tersebut  hanya  membahas  aturan mengenai hoax pada saat ini saja, sedangkan dalam penelitian  ini  tidak  hanya  membahas  aturan  saat  ini tetapi juga membahas aturan hoax di masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum Normatif,  karena  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada peraturan-peraturan  tertulis  sehingga  penelitian ini sangat  erat  hubungannya pada  perpustakaan  karena akan  membutuhkan  data - data  yang  bersifat sekunder. Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara deskriptif  analitis,  yaitu  cara  memaparkan  keadaan obyek  yang  diteliti,  hukum  yang  berlaku  dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data  yang  aktual  pada  saat  ini. Pada  penelitian ini,  akan  diteliti  data  primer  dan  data  sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam  penelitian  ini,  yaitu  studi  kepustakaan  (library research). Analisis  yang  digunakan  dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  digunakan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
63
dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data  utama  yang  digunakan  bukan  dalam  bentuk angka-angka  yang  dapat  dilakukan  pengukuran. Maksud  dari  penggunaan  metode  tersebut  adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Berita  Bohong Menurut Hukum Positif Saat Ini
Hukum  positif  disebut  juga  sebagai ius constitutum yang  berarti  kumpulan  asas  dan  kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan  ditegakkan oleh  atau  melalui  pemerintah  atau  pengadian  dalam Negara  Indonesia (Astawa, 2008). Hukum  dan keadilan  digambarkan  sebagai  dua  buah  sisi  mata uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Hukum  bertujuan untuk  mewujudkan  keadilan,  dan  keadilan  tanpa hukum  tidak  bisa  diwujudkan (Haryadi, &  Suteki, 2017). Sebelum  masuk  ke  pembahasan  aturan mengenai tindak pidana berita bohong, terdapat pasal yang  menjelaskan  mengenai  peran  pemerintah  dan peran  masyarakat yang  dimuat  dalam  UU Nomor  19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41.  Keterbatasan  alat-alat  khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan  tingkat  kecamatan  untuk  menunjang  sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran  berita  bohong  /  penipuan  transaksi elektronik.  Keterbatasan  alat-alat  modern  di  daerah
menyebabkan  waktu  cukup  lama  dalam  mengungkap tindak  kejahatan  penipuan  transaksi  elektronik  dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar (Sumadi, 2016).
Dalam  KUHP  terdapat  beberapa  pasal  yang dapat dikaitkan dengan berita bohong, berikut adalah penjabarannya :
Pasal 390 KUHP
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga  barang  dagangan,  dana-dana  atau  surat-surat berharga  menjadi turun  atau  naik,  diancam  dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
Dalam Pasal  390  KUHP,  terdapat  kata  “kabar bohong”  bisa  diartikan  juga  dengan  berita  bohong, maka  pasal  tersebut  dapat  digunakan  untuk menangani kasus tindak pidana berita bohong. Unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal 390 KUHP tersebut yaitu:
1) Perbuatan atau tindak pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.
2) Pertanggungjawaban pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan  unsur  pertanggungjawaban  pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut. 3) Pidana dan Pemidanaan
Dalam  Pasal  tersebut  ancaman  pidananya  yaitu penjara paling lama dua tahun.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
64
Di luar  KUHP,  aturan yang  lebih  khusus mengatur mengenai berita bohong terdapat dalam UU ITE  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Undang-undang  ini merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
Pasal 28 ayat (1)
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.”
Ancaman tindak pidana berita bohong terdapat dalam pasal 45A ayat 1
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dalam Pasal  28  ayat  (1),  menggunakan  kata “setiap orang” yang artinya adalah menunjuk pada satu individu,  jadi  apabila  kelompok  atau  korporasi  belum jelas apakah bisa bila menggunakan pasal ini. Belum jelas  juga  bagaimana  bila  berita  bohong  ini  hanya menyesatkan saja tetapi tidak mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Kata  “bohong” dan  “menyesatkan”  adalah  dua  hal  yang  berbeda. Dalam  frasa  tersebut  “menyebarkan  berita  bohong” yang  diatur  adalah  perbuatannya,  sedangkan  dalam kata  “menyesatkan”  yang  diatur  adalah  akibatnya. Selain  itu,  untuk  membuktikan  telah  terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka
semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam  Pasal  28  (1)  UU  ITE  ini  menggunakan  sistem kumulative  yang  ditandai  dengan  penggunaan  kata “dan”.  Sistem  kumulatif ini  adalah  di mana  semua unsur-unsur  tersebut  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu sebelum  Pasal 28  (1)  UU  ITE ini  bisa  diterapkan. Unsur-unsur tersebut yaitu:
1. Setiap orang
Setiap  orang  memiliki  makna  siapa saja  yang menyebarkan  berita  bohong  tersebut.  Kata “menyebarkan”  dalam  pasal  tersebut  termasuk dalam unsur perbuatan atau tindak pidana.
2. Dengan sengaja
Perlu  dicermati  “perbuatan  yang  dengan  sengaja” itu,  apakah  memang  terkandung  niat  jahat  dalam perbuatan  itu.  Kemudian  apakah  perbuatan  itu dilakukan  tanpa  hak.  Kata  “sengaja”  dalam  pasal tersebut  termasuk  unsur  pertanggungjawaban pidana.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan Rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pemidanaan  yaitu  menyebarkan  berita  bohong (tidak  sesuai  dengan  hal/keadaan  yang sebenarnya)  dan  menyesatkan  (menyebabkan seseorang  berpandangan pemikiran  salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
4. Yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
65
Unsur  yang  terakhir  ini  mensyaratkan  agar  dapat dikatakan  memenuhi  unsur  perlu  dicermati  bahwa berita  bohong  dan  menyesatkan  tersebut  harus mengakibatkan  suatu  kerugian  kepada  konsumen yang juga bisa berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu.
5. Ancaman Pidana
Dalam  pasal  ini,  ancaman  pidananya  adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). Ini adalah unsur pidana dan pemidanaan. Dalam  pasal  ini  tidak  ada  formulasi  pedoman pidana  yang  tidak  dibayar  sehingga  penegak hukum  kesulitan  memproses  jika  pelaku  tidak membayar  (bisa  melalui  pasal  30  KUHP,  tapi pengganti dendanya kecil sekali). Tidak dijelaskan juga  bagaimana  bila  pelaku  tindak  pidananya berupa korporasi.
Terdapat  juga  peraturan  mengenai  berita bohong yaitu terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Pasal  14  ayat  (1) dan (2), dan Pasal 15.
a. Pasal 14
(1)  Barang  siapa,  dengan  menyiarkan  berita  atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
(2)  Barang  siapa  menyiarkan  suatu  berita  atau mengeluarkan  pemberitahuan,  yang  dapat menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita
atau  pemberitahuan  itu  adalah  bohong,  dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Dalam  Pasal  14  Ayat (1) tersebut  disebutkan dengan  jelas  mengenai  berita  bohong.  Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) yaitu:
1) Perbuatan atau tindak pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.
2) Pertanggungjawaban pidana
Dalam  ayat  1  kata  “sengaja”  merupakan  unsur pertanggungjawaban  pidana,  dalam  ayat  2  kata “menyiarkan” merupakan unsur pertanggungjawaban  pidana  karena  dengan menyiarkan  sama  artinya  ia  dengan  sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.
3) Pidana dan Pemidanaan
Dalam ayat 1  ancaman pidananya yaitu penjara setinggitingginya  sepuluh  tahun,  dalam  ayat  2 ancaman pidananya setinggitingginya tiga tahun.
b. Pasal 15
Barang  siapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti atau  kabar  yang  berkelebihan  atau  yang  tidak lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau  mudah  dapat  menerbitkan  keonaran dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
Unsur  Tindak  Pidana dalam  Pasal 15 tersebut yaitu:
1) Perbuatan atau tindak pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## 2) Pertanggungjawaban pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan  unsur  pertanggungjawaban  pidana karena  dengan  menyiarkan  sama  artinya  ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.
3) Pidana dan Pemidanaan
Dalam  Pasal  tersebut  ancaman  pidananya  yaitu penjara setinggitingginya dua tahun.
Setiap  individu  atau  kelompok  dapat  dengan mudah  menyebarkan  berita  yang  tidak  benar,  dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna  pemberitaan  apakah  berita  tersebut  benar atau  tidak (Juliswara, 2017). Penyebaran  hoax  di media  sosial  dan  media  online  tidaklah  terjadi  begitu saja  tanpa  kepentingan  yang  melatarbelakanginya. Ada  kepentingan  di baliknya  baik  politik  kekuasaan, ekonomi  (industry  dan  bisnis  hoax),  ideologis, sentimen  pribadi  dan  iseng.  Selanjutya  berdasarkan hasil  riset  yang  dilakukan  Mastel  (Masyarakat Telematika Indonesia),  hasilnya  menunjukkan  isu politik  dan  SARA  merupakan  hal  yang  paling  sering diangkat  menjadi  materi  untuk  konten  hoax (Astrini, 2017). Dinamika cybercrime memang  cukup  rumit. Sebab,  tidak  mengenal  batas  negara  dan  wilayah. Selain  itu,  waktu  kejahatannya  pun  sulit  ditentukan. Lengkap  sudah  fenomena Cybercrime untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang (Hartono, 2014).
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  sebagai  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Berita  Bohong Yang Akan Datang
Salah satu  bagian  pembangunan  nasional adalah  pembangunan  di bidang  hukum,  yang dikenal dengan  istilah  pembaharuan  hukum  (law  reform). Pembaharuan  hukum  nasional  sebagai  bagian  dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh  dan  terpadu  baik hukum  pidana,  hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya. Masyarakat menuntut  media  sebagai  representasi  kemerdekaan berpendapat,  mewujudkan  hak-hak  publik  untuk memperoleh  informasi,  hak  untuk  memperoleh pendidikan,  hak  untuk  memperoleh  hiburan,  dan  hak untuk  melaksanakan  kontrol  sosial.  Di  dalamnya terkandung  hak  berpartisipasi  dalam  mengawasi kekuasaan,  termasuk  mengawal  proses-proses penegakan hukum. Untuk menjamin terpenuhinya hak- hak  publik,  walaupun  di  era  reformasi  ini  pemerintah (kekuasaan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan  media  massa  seperti  pada  masa Orde Baru,  namun  kehidupan  media  tetaplah  diatur melalui  perangkat  hukum (Machmud NS,  2016). Sistem pengawasan internal maupun eksternal sudah dibentuk,  peraturan  perundang-undangan  sudah diciptakan  untuk  mendukung  langkah  mengawal  dan mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  (good  governance) (Sonatra,  Novianto,  & Riewanto , 2019).
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  adalah salah  satu  dari  beberapa  rancangan  undang-undang yang dikebut pembahasannya menjelang akhir jabatan DPR  periode  2014-2019 (Utama, 2020). Dalam RUU

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
KUHP 2019 terdapat Pasal yang mengatur mengenai tindak  pidana  berita  bohong  yaitu  dalam Paragraf  6, Penyiaran Berita Bohong Pasal 272
(1) “Setiap  Orang  yang  menyiarkan  atau menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan  padahal diketahuinya  bahwa  berita  atau  pemberitahuan tersebut adalah bohong yang mengakibatkan keonaran atau  kerusuhan  dalam  masyarakat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  atau pidana denda paling banyak Kategori V.”
(2) “Setiap  Orang  yang  menyiarkan  atau menyebarluaskan  berita  atau  pemberitahuan  padahal patut  diduga  bahwa  berita  atau  pemberitahuan tersebut  adalah  bohong  yang  dapat  mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV .”
Berdasarkan  pasal  272  RUU  KUHP  diatas  dapat dianalisis unsur-unsur tindak pidana yaitu :
1) Perbuatan atau tindak pidana
Dalam  Pasal  272  ayat  1  kata  “menyiarkan”  dan “menyebarluaskan”  merupakan  unsur  perbuatan atau tindak pidana. Kata tersebut juga tercantum dalam  ayat  2,  kata  “menyiarkan”  dan “menyebarluaskan”  merupakan  unsur  perbuatan atau tindak pidana.
2) Pertanggungjawaban Pidana
Dalam  Pasal  tersebut  kata  “menyiarkan” merupakan  unsur  pertanggungjawaban  pidana karena  dengan  menyiarkan  sama  artinya  ia
dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.
3) Pidana dan pemidanaan
Dalam  ayat  1  ancaman  pidananya  yaitu  penjara paling  lama  6  tahun  atau  denda  paling  banyak kategori  V.  Dalam  ayat  2  ancaman  pidananya yaitu  penjara  paling  lama  4  tahun  atau  denda paling banyak kategori IV.

## D. SIMPULAN
Aturan  mengenai  berita  bohong  dalam  KUHP dapat  dilihat  dalam  Pasal  390,  dalam  Pasal  tersebut dijelaskan  mengenai  menyebarkan  berita  bohong untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum  dengan  menyebabkan  harga barang-barang  dagangan menjadi  turun  atau  naik. Pasal tersebut bisa dikaitkan dengan kejahatan berita bohong. Dalam  Penerapan  berdasarkan  kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  penyebaran  berita  bohong (hoax),  Penegakan  hukum  pidana  Penyebaran  berita bohong  (hoax)  dilakukan  sesuai  dengan  aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Undang-undang lainnya yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  Hukum  Pidana, yaitu  dalam  Pasal  14  ayat (1)  dan  (2),  dan  Pasal  15, dalam  Pasal  tersebut  di mana  kasus  berita  bohong  dapat  dikenakan  dengan menggunakan  Undang-undang  tersebut.  Peran

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
68
pemerintah  dan  peran  masyarakat  dimuat  dalam  UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal  41. Aturan  mengenai  tindak  pidana  berita bohong juga terdapat dalam  pembaharuan  hukum pidana  terdapat  dalam  RUUKUHP  2019,  yaitu  dalam Paragraf 6, Penyiaran Berita Bohong Pasal 272.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anjani, Margaretha  Rosa.,  &  Santoso,  Budi. (2018).
Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E-Commerce  di Indonesia. Law Reform,  Vol.14, (No.1),  pp.89-
103.
Astrini,  A.  (2017).  Hoax  dan  Banalitas  Kejahatan.
Transformasi, Vol.2,(No.32), pp.76-167.
Elvia,  Marissa.,  Maroni.,  &  Monica,  Raisa. (2018).
Peran  Kepolisian  dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax). Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana,
Vol.6,(No.1), pp.1-12.
Fitriati.  (2015).  Pola  Harmonisasi  Budaya  dalam
Sistem  Komunikasi  Hukum  sebagai  Usaha Penegakan  Hukum. Masalah-Masalah  Hukum,
Vol.44, (No.4), pp.484-492.
Hartono,  B. (2014).  Hacker  dalam  Perspektif Hukum Indonesia. Masalah - Masalah  Hukum,
Vol.43,(No.1), pp.23-30.
Haryadi,  Lilik.,  &  Suteki. (2017).  Implementasi  Nilai Keadilan  Sosial  oleh  Hakim  dalam  Perkara Lanjar  Sriyanto  dari  Perspektif  Pancasila  dan Kode  Etik  Profesi  Hakim. Law  Reform,
Vol.13,(No.2), pp.164-179
Juliani,  R.  (2017).  Media  Sosial  Ramah  Sosial  VS Hoax. At-Tanzir; Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Vol.8, (No.2), pp.136-149.
Juliswara,  V.  (2017).  Mengembangkan  Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam
Menganalisis  Informasi  Berita  Palsu  (Hoax)  di Media Sosial. Jurnal Sosiologi, Vol.4, (No.2), pp. 142-164.
Kurniawati,  Yunita  R.  (2020). Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di  Media  Sosial. Dinamika; Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum, Vol.26, (No.4), pp.422-437.
Machmud NS,  A.  (2016).  Mengartikulasikan  “Trial  By The  Press”  dalam  Kemasan  Pemberitahuan Media  yang  Berorientasi  Kemaslahatan. Masalah - Masalah  Hukum,  Vol.45, (No.1), pp.41-48.
Monggilo, Zainuddin Muda, Z. (2020).  Analisis Konten Kualitatif  Hoaks  dan  Literasi  Digital  dalam
@Komikfunday. Interaksi; Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.9, (No.1), pp.1-18
Perbawati,  C.  (2015).  Dampak  Politik  Hukum Pertahanan yang Belum Berperspektif HAM bagi Masyarakat  Hukum  Adat. Masalah-Masalah Hukum, Vol.44,(No.4), pp.521-531
Powell,  T.  (2018).  On  the  Biological  Warfare  “Hoax” Thesis. Socialism  and  Democracy,  Vol.32, (No.1), pp.1-22.
Sonatra,  Pandji  Ndaru.,  Novianto,  Widodo  Tresno.,  &
Riewanto, Agus. (2019). Konstruksi
Pengawasan  Independen  untuk  Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pelayanan
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 59-69
Publik. Masalah-Masalah Hukum, Vol.48,(No.1), pp.60-70.
Sukadana,  I  Made., Amiruddin., & Parman,  Lalu.
(2018).  Alat  Bukti Keterangan Saksi  Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian. Law Reform, Vol.14, (No.2), pp.262-274
Sulistyawan,  Aditya  Y.  (2019).  Urgensi  Harmonisasi Hukum  Nasional  Terhadap  Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. Jurnal Hukum
Progresif, Vol.7, (No.2), pp.171-181.
Utama, Tody Sasmitha J. (2020). Hukum yang Hidup dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP). Masalah - Masalah Hukum, Vol.49, (No.1),pp.14-25.

## BUKU
Arief, Barda N. (2010). Perbandingan Hukum Pidana.
Jakarta: Rajawali Pers.
Astawa, I Gede P. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu
Perundang-Undangan  di  Indonesia.  Bandung:
PT. Alumni
Rato,  D.  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami
dan  Memahami  Hukum. Yogyakarta:  Laksbang
Pressindo.
Soponyono,  E.  (2011). Disertasi  Kebijakan  Formulasi
Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Korban.

## Semarang: Undip
Sumadi,  H.  (2016). Kendala  dalam  Menanggulangi
Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di
Indonesia. Salatiga: Griya Media

## ARTIKEL LAINYA
Reimink,  E.  (2018). Is  This  Thesis  Fake  News?.
Faculty  of  the  Department  of  Linguistics.Yale University
Rimadhini,  Cintya  P.  (2018). Pertanggungjawaban
Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax) Melalui  Media  Elektronik. Universitas  Islam Indonesia

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana