IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1680-1693 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara
Jabaruddin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Email: jabaruddin87@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya  berdasarkan KUHP Pasal 59. Pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal  terjadi  tindak pidana  korupsi  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  maka  orang perseorangan  yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggung-jawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31  tahun  1999  junto  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan
Kata Kunci: Penyalahgunaan, Modal BUMDes, Kerugian

## Abstract
Based  on  the  results  of  the  study  that  1)  Criminal  liability  that  can  be  imposed  for  Village-Owned Enterprises (BUMDes) is on the administrators or manufacturers which of course is based on the Criminal Code Article 59. Criminals can only be imposed on people who commit or are involved in criminal acts, so in the event of a crime corruption of Village Owned Enterprises (BUMDes), then individuals who are proven to have committed these acts can be punished. Criminal liability can only occur after a person has previously committed a crime. Criminal liability is carried out on the basis of an unwritten legal principle
"no crime without fault". In connection with the criminal act of corruption, Village-Owned Enterprises (BUMDes) in this case individuals who are found guilty can be charged under the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 junto Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes junto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and Keywords: Misuse, BUMDes Capital, Losses

## PENDAHULUAN
Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan  pemerintahan  desa.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjadi  tonggak  perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang- Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan nya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat  desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan  untuk  lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa  berasal  dari  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Alokasi  APBN  ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada tahun 2019 pagu anggaran dana  Desa  ditetapkan  sebesar  70  triliun.  Peningkatan  alokasi  Dana  Desa  sangat  signikan dibandingkan  dengan  tahun  2017  yang  hanya  dialokasikan  sebesar  60  triliun  dengan  rata-rata nasional per desa menerima Rp.804,000,000 juta.
Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita- cita  desa  sebagai  subjek  dan  ujung  tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya  pengelolaan  dana  desa  terdapat  beberapa  permasalahan, meliputi :
1. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
2. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga
3. Adanya kelebihan pembayaran
4. Adanya kekurangan volume pekerjaan
5. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
6. Adanya pengadaan fiktif
7. Adanya Pengeluran tidak didukung bukti yang memadai
8. Laporan tidak membuat.
Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak  Hukum  (APH)  karena  adanya  unsur  kecurangan  ( fraud)  dan  adanya  unsur  pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM  (aparatur)  baik  secara  teknis  dan  mentalitas.  Potensi  masalah  yang  akan  muncul  adanya ketidaktahun,  ketidakmampuan  dan  adanya  resiko  tindakan  penyalahgunaan  ( fraud).  Tindakan kecurangan ( fraud) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.
Potensi masalah tersebut  di atas perlu diantisipasi dan dicegah  sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping  desa  termasuk  Instansi  supradesa  yaitu  Kecamatan,  Perangkat  Daerah  dan Inspektorat  sebagai  Aparatur  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  harus  bersinergi  dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.
Dalam  praktek  empris  pengelolaan  dana  desa  sumber  APBN  sering  kali  menimbulkan permasalahan yakni terkait dengan adanya kegiatan penyertaan modal usaha milik desa (BUMDes) seperti yang terjadi di desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dari jumlah anggaran kegiatan Penyertaan Modal BUMDes yang telah ditetapkan yakni pada Tahun 2017 Rp. 432.564.000-, dan Tahun 2018 Rp. 75.260.000-, telah habis dananya dan terdapat indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai atas pembuatan Gedung Sarana Olahraga/Fitnes yang belum dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa hal dimana pengololaan dana desa tersebut  berimplikasi tindak  pidana korupsi seperti volume pekerjaan  yang  tidak  sesuai,  transparasi  penggunaan  anggaran  yang  belum  termuat  dalam pertanggungjawaban, tidak adanya keterlibatan masyarakat dan pembagunan Gedung BUMDes diatas tanah milik Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan  p enelitian  dengan  judul  “ Penyalahgunaan  Dana  Desa  Dalam  Kegiatan  Penyertaan
Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara ”. Rumusan Masalah berdasarkan uraian di atas maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan pengelolaan dana desa dalam penyertaan modal badan usaha  milik  desa  yang  berimplikasi  kerugian  keuangan  negara.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari pelaksanaan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  untuk  menganalisis  bentuk  penyalahgunaan pengelolaan  dana  desa  dalam  penyertaan  modal  badan  usaha  milik  desa  yang  berimplikasi kerugian keuangan negara.

## METODE PENELITAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan  diterapkan terhadap  suatu permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian hukum  doktrinal.  Dalam  penelitian  hukum  normatif  dimaksudkan  untuk  menelaah  ketentuan- ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.
Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach)  yakni  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan sebagai  bahan  primer.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang ditangani. Pendekatan kasus ( case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.,  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach) yaitu konsep memiliki banyak pengertian yang diantaranya adalah unsur- unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang merujuk pada  hal-hal  yang  partikular.  Dengan  maksud  untuk  menganalisis  konsep  hukum  mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat terhadap kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi tindak pidana korupsi.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis tersebut  dilakukan  dengan  menguraikan  bahan-bahan  hukum  kedalam  suatu  bentuk  kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam permasalahan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara

## 1. Konsepsi dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dana
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui  APBD  kabupaten  dan  kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang- undang  desa,  penghitungan  anggaran  berdasarkan  jumlah  desa  dengan  mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para  senator  menilai,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  membutuhkan  pembinaan  dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014). Dengan  dana desa yang diperoleh  dari sumber APBN  dan lainnya, maka Desa dapat mendirikan  Badan Usaha Milik Desa  ( Good Governance  of BUMDes) dengan bentuk usaha desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”  Junto  PP  No.  72  Tahun  2005  tentang  D esa  pada  Pasal  78-81.  Substansi  Peraturan  ini menegaskan  tentang  janji  pemenuhan  demand  (demand  complience  scenario)  dalam  konteks pembangunan  nasional  dalam  upaya  turut  mengakselerasi  pembangunan  ke  desa.  Hal  yang mendasari sebagai prinsip tata kelola BUMDes ( Good Governance of BUMDes), antara lain:
1) Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa,sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Perencanaandan pembentukan BUMDes ( Good Governance of BUMDes) adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa,serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan
emansipatif  ( userowned,  user  benefited,  and  user  controlled)  dengan  mekanisme  member- base dan selfhelp dan
3) Pengelolaan  BUMDes  ( Good  Governance  of  BUMDes)  harus  dilakukan  secara  profesional,
koperatif, dan mandiri. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes ( Good Governance of BUMDes) menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, jika PADesa dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal tersebut akan  merangsang  setiap  Pemerintah  Desa  memberikan“goodwill” dalam  merespon  pendirian BUMDes. Di sisi lain, BUMDes ( Good Governance of BUMDes) sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolannya dilakukan secara profesional dan mandiri.
Perspektif Atas Rancang Bangun BUMDes ( Good Governance of BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa meliputi usaha sektor moneter (keuangan) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta sektor riil. Jika selama ini sudah ada beberapa  kegiatan  yang  dikelola  olehmasyarakat  bersama  Pemdes,  maka  perlu  penataan organisasinya  dalam  payung  BUMDes.  Misalnya,  adanya  UPK  (Unit  Pengelola  Keuangan),  Unit Simpan Pinjam Desa, Lumbung  Desa,  Pasar  Desa, Retribusi  kawasan wisata,  maka dapatdirintis sebagai embrio bagi unit-unit usaha BUMDes ( Good Governance of BUMDes).
Dalam  upaya  mendirikan  BUMDes  perlu  pemahaman  tentang  kesesuaian  antara  bentuk organisasi,  pola  penyelenggaraan,  dan  jenis  usaha  yang  akan  dikembangkan  BUMDes  dengan kapasitas dan potensi masing-masing desa beserta karakteristik masyarakatnya. UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa ; Pasal 1 ayat (6), menyebutkan bahwa :
“Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUMDesa,  adalah  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.
Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang  disebut  BUM  Desa;  BUMDesa  dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan; BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum  sesuai  dengan  ketentuan  perundangundangan.  Pasal  88  Pendirian  BUMDesa  disepakati melalui Musyawarah Desa; Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan  Peraturan  Desa.  Pasal  89  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.Hasil  usaha  BUMDesa dimanfaatkan untuk : Pengembangan usaha, danPembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.
Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan, bahwa: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas;  profesionalitas;  akuntabilitas;  efektivitas  dan  efisiensi;  kearifan  lokal; keberagaman; dan partisipatif”.
Pengakuan terhadap kekayaan BUMDes ( Good Governance of BUMDes) sebagai bagian dari keuangan negara menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMDes ( Good Governance of BUMDes). Penegakan hukum pidana korupsi terhadap hal ini harus dilakukan dengan  sangat  hati-hati  Penegakan  hukum  yang  tidak  hati-hati  terhadap  hal  ini  akan menyebabkan  kekhawatiran  direksi/menejemen  BUMDes  ( Good  Governance  of  BUMDes) mengambil  dan  melaksanakan  keputusan  bisnis  karena  takut  dengan  tuduhan  korupsi  jika seandainya terjadi kerugian sepanjang Direksi telah mengambil keputusan sesuai dengan prinsip- prinsip pengelolaan korporasi yang sehat, memenuhi seluruh fiduciary duty, statutoryduty, prudent principle,  no  conflict  of  interest,  tidak  melanggar  perundang-undangan,  anggaran  dasar,  dan prinsip-prinsip Good  Governance  of  BUMDes  maka  kerugian  tersebut  tidak  bisa  dikualifikasi sebagai  kerugian  keuangan  negara  Direksi  yang  beritikad  baik  dalam  menjalankan  tugas pengurusan tidak bisa dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi seandainya pun bahwa keputusan atau tindakan direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi korporasi BUMDes ( Good Governance of BUMDes)Dalam konteks yang demikian, kerugian adalah risiko bisnis yang bersifat inherent.

## 2. Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Korupsi  di Indonesia  dewasa  ini  sudah bersifat sistemik dan endemic, sehingga tidak saja merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah hingga di Desa. Tindak pidana korupsi BUM Desa merupakan fenomena yang  berkembang  pesat  dewasa ini. Perbuatan pidana  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  modus,  menyimpang  dari  ketentuan  hukum  yang berlaku  dengan  tujuan  menguntungkan  perusahaan.  Perbuatan  korupsi  korporasi  tersebut
membawa dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara,  yang  berdampak  pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili  perseroan  di  muka  hukum,  sementara  masyarakat  meng-hendaki  agar  korupsi  yang dilakukan korporasi 8 tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada  BUM  Desa  tersebut.  Sebelum  membahas  mengenai  bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan aset desa oleh BUMDes, perlu diketahui terlebih dahulu terkait status badan usaha dari BUMDes  itu  sendiri. BUMDes memiliki perbedaan yang mencolok terkait pendiriannya  jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD). Menurut  Pasal  88  UU  Desa  dan  Pasal  5  Permendesa  BUMDes,  menyatakan  bahwa  Pendirian BUMDes  disepakati  melalui  musyawarah  desa  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa.  Tidak dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait  BUMDes  berstatus  badan hukum atau bukan badan hukum. Status BUMN merupakan perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-und-angan tersendiri (Wijaya,2000).
BUMN  dapat  berupa  PT  yang  pendiriannya  mengacu  pada  UU  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintahlm.  Begitu  juga  dengan  BUMD  memiliki  status  badan  hukum  yang  mana  apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerahlm. Tidak adanya syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha  BUMDes dapat berbentuk badan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa:
“BUMDes  secara  spesifik  tidak  dapat disamakan  dengan  badan  hukum  seperti  perseroan terbatas,  CV,  atau  koperasi.  Oleh  karena  itu,  BUMDes  merupakan  suatu  badan  usaha bercirikan  Desa  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  di  samping  untuk  membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  Desa. BUMDes juga dapat melakanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.”
Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut  merupakan  subjek  hukum  tersendiri  dihadapan  hukum  dan  tanggung  jawabnya
merupakan  tanggung  jawab  perusahaan  atau  tanggung  jawab  BUMDes,  selama  pengelola BUMDes tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya ( ultra vires). Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes, yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila  BUMDes tidak sanggup membayar, hal ini harus dilihat dari peraturan desa masing-masing BUMDes yang  diteliti.
Adanya  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak merubah secara keseluruhan  Undang-Undang  Desa  yang  mengatur  tentang  BUM  Desa,  hanya sebagian  yang mengalami perubahan yang secara kesimpulan memberikan hal positif bagi BUM Desa. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja, dalam Undang-Undang Desa tidak dijelaskan secara eksplisit namun jelas bahwa BUM Desa merupakan Badan Usaha yang mempunyai karakteristik seperti Badan Hukum lainnya, pada prakteknya di beberapa daerah BUM Desa sudah melakukan perbuatan  hukum  sebagai  subyek  hukum  yaitu  melakukan  kerjasama  dalam  bentuk  Perjanjian Kerjasama baik dengan Perusahaan Swasta maupun BUMN.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya  seperti  Badan  Hukum  lainnya,  kedudukan  BUM  Desa  setara  dengan  Perseroan Terbatas  (PT),  setara  dengan  BUMN  pada  level  Nasional  dan  BUMD  pada  level  daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang meng-ubah Pasal 787 Undang- Undang  Desa  bahwa  posisi  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum  tidak  bisa  disamakan  dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUM Desa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi:
1. Mempermudah kemitraan desa;
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional
Dari uraian diatas, BUM Desa  sebagai Badan Hukum juga akan memiliki sifat seperti Badan Hukum pada umumnya, terlepas dari sifat dan karakteristiknya, perihal  adanya BUM Desa yang memiliki  kedudukan  sebagai  Badan  Hukum  ini  diharapkan  membawa  manfaat  terutama  untuk kemajuan perekonomian Desa. Perumusan pertanggungjawaban  pidana  berkaitan erat dengan subjek  tindak  pidana.  Dalam  KUHP  yang  dapat  menjadi  subjek  tindak  pidana  adalah  orang. Rumusan ini dapat  dilihat dengan adanya kata-kata “barangsiapa”. Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum/korporasi  bukan  menjadi  subjek  pertanggungjawaban  pidana.  Sistem  rumusan
pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana kejahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan.  Hal ini  dapat dilihat dengan adanya  unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/ dolus dapat dilihat pada rumusan “ dengan sengaja ” maupun “ dengan maksud ” (met het oogmerk). Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi  rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai  kesalahan  atau  bersalah  atau  dengan  kata  lain  orang  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada  adanya  larangan  dan  ancaman  oleh  peraturan  perundang-undangan  terhadap  suatu perbuatan.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  yang  dapat  dikenakan  untuk  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  yaitu  pada  pengurus  atau  pembuatnya  yang  tentunya  berdasarkan  KUHP  Pasal  59. Pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal terjadi tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat  terjadi  setelah  sebelumnya  seseorang  melakukan  tindak  pidana.  Pertanggung-jawaban pidana  dilakukan  atas  dasar  asas  hukum  yang  tidak  tertulis “tiada pidana  tanpa kesalahan”. Berkaitan dengan tindak pidana  korupsi maka, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini perseorangan  yang  dinyatakan  bersalah  maka  dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
_____. Pengantar Hukum Pidana Internasional.Jakarta. PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
Amrani,  Hanafi  dan  Mahrus  Ali,  2015, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materiil Bagian Umum. Diterjemahkan oleh Hasnan.Bandung. Binacipta, 1994.
Bemmelen, Van, J.M., En. Van Hattum, Hand En Leerboek Van Het Nederlanche Strafrecht, S. Gouda Quint – D. Brouwer En. Zoon, Arnhem, 1993.
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.
Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2017.
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Dewi,  Anak  Agung  Istri  Ari  Atu,  Luh  Nila  Winarni. "Penjabaran  Prinsip  Demokrasi  dalam Pembentukan Kebijakan Daerah." Jurnal Supremasi Hukum, Vol 28, Nomor 1, 2019. Djaja, Ermansjah, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 26 Efendi,  Jonaedi  Dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris,
Pranadamedia Group, Depok, 2018.
Ernie dan Saefullah. Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. Fillia, Dian Nova Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, UII,
Yogyakarta, 2011.
Hamzah.Andi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembanggannya. Medan : PT. Sofmedia. 2015.
Handrawan, Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Pidana, Holrev, Volume 3 Issue 2, ISSN:
2548-1762 September 2019.
Hatrick,  Hamzah, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (strict liability dan vicarious liability), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
Herman, Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Non Penal Efforts In Tackling Of Corruption), Holrev Volume 2 Issue 1, March 2018
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
2016.
Hidayat,  Febi  Imam.  (2019). “Pengaruh  Pengawasan  Pemerintah  Desa Terhadap  Efektivitas Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Meningkatkan  Taraf Ekonomi  Kehidupan Masyarakat  di  Desa Hermanah  Kecamatan  Cidolog  Kabupaten Ciamis” , Jurnal Moderat , Vol 5, No 4.
Hidayat, Sabrina, Oheo K. Haris, Honesto Ruddy Dasinglolo, Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret 2019.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
Ilyas,  Amir, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rangkang  Education  Yogyakarta  Dan  Pukap  Indonesia, Yogyakarta, 2012.
Indra, Surya dan Yustiavandana Ivan, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).
Jaya,  Nyoman  Sarikat  Putra, Percobaan,  Penyertaan,  dan  Perbarengan  Dalam  Hukum  Pidana, Makalah  Pada  Pelatihan  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Yang  diselenggarakan  atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Madadengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
Junaedil, Pencegahan  Penyalahgunaan  Dana  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Menuju  Good Governance Of Bumdes Yang Berdasarkan Prinsip Government Judgement Rule, Jurnal Government of Archipelago JGOA, Vol. II No. 2, September 2021, ISSN 2775-2925.
Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma Ri No. 13 Tahun 2016, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Kusnaedi, dkk. Membangun Desa; Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa, Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1995.
Lakollo.  JE. Perkembangan  Pidana  Denda  Di  Indonesia.  Disertasi  Doktor  Dalam  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 30 Januari 1998.
Lauda,  Andry.  (2018). “Modifikasi  Hukum  Kewenangan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten/Kota Dalam  Mencegah  Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota ”, Supremasi , Vol 8, Nomor 2.
Lilik  Mulyadi, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana:  Perspektif,  Teoritis  Dan  Praktik,  Alumni,  Bandung, 2008.
Mahrus, Ali, 2001. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Bina Aksara, 1997.
Moeljatno,ed.rev., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
Muzadi, Menuju  Indonesia  Baru,  Strategi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
Nawawi, Arief Barda, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana  dan  Perbandingan  Beberapa Negara” ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Noyon, T.J., &Langemeijer, G.E., Het  Wetboek Van Strafrecht, Vijfde Druk,  Eerste Deel Inleiding Boek 1. S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabbe  - Arnhem. 1997.
P.  F.  Astuti,  W.  (2017). "Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  BUMDes  Desa  Ponggok  Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten", Journal of Politic and Government Studies, vol. 6, nomor 2.
Pompe, Hand En Leerboek Van Het Nederlanche Strafrecht, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers- Maatchappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. 1999.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Pt. Refika Aditama Bandung, 2020. Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP). Buku  Panduan  Pendirian  dan Pengelolaan BUMDes, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007.
Putra,  I.  Putu  Agus  Kirana,  dkk. "Pengaruh  Indepedensi,  Kompetensi,  dan  Ruang  Lingkup Pekerjaan  Pengawas  Internal  terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  BUM Desa Se-Kecamatan  Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng .”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol 8, Nomor 2. 2018.
R.  Hardijono,  Maryunani,  Yustika,  A.E.,  &  Ananda,  C.F.,  (2014). Economic  Independence  of  The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 3(2), 21-30.
Rahman, Fathur, “ Korupsi Di Tingkat Desa ”, Governance, Volume 2, Nomor 1, November 2011. Ramadana,  Coristya Berlian,  dkk, 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik 01 (06) 1068-1076.
Remmelink.  Jan, Hukum  Pidana  Komentar  atas  Pasal  Pasal  Terpenting  Dari  KUHP  Belanda  dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia. Jakarta.
Sembiring, Artha Ulina Br, 2011, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana  Contempt  Of  Court Yang  Dilakukan  Oleh  Pers,  Magister  Ilmu  Hukum  Undip, Semarang.
Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Simon.  D. Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana.  Diterjemahkan  oleh  PA.F.  Lamintang.  Bandung;  CV. Pioner Jaya, 1992.
Sjawie,  Hasbullah  F. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
Soejono Dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Suringa, Hazewinkel, Inlieding Tot De Studie Van Het Nederlandsce Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem.
Sutarno, Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia, Penerbit: Setara Press, Malang 2014.
Syaiful Bakhri, Kebijakan Criminal Dalam Perspektif Pembaruan System Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2010.
Syamsudin, M. Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, 2012.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 127).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).