## INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

## Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti  eksploitasi  sumber  daya  alam,  baik  yang  terbarukan  maupun  tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Instrumen  ekonomi lingkungan  hidup  menekankan  adanya  keuntungan  ekonomi  bagi  penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dana  Penjamin  untuk  Pemulihan Fungsi  Lingkungan  Hidup  disediakan  oleh  Pelaku  Usaha  dalam  bentuk  deposito berjangka,  tabungan  bersama,  bank  garansi,  polis  asuransi  dan  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata  Kunci:  Dana  Jaminan,  Instrumen  Ekonomi,  Lingkungan  Hidup, Pemulihan.

## Abstract
Every economic activity is always in contact with environmental management, such as  the  exploitation  of  natural  resources,  both  renewable  and  non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research  was  conducted  based  on  a  literature  study  with  various  references  to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research,  namely  research  carried  out  by  collecting  data  and  theoretical foundations  by  studying  books,  scientific  works,  results  of  previous  research, related  journals,  related  articles  and  sources  related  to  research  in  accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and  regulations.  Guarantee  Funds  for  the  Recovery  of Environmental  Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations.
Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.

## A. PENDAHULUAN
Jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah  hak  semua  mahluk hidup, di Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat  serta  memperoleh  pelayanan  kesehatan”, kemudian dipertegas dalam ketentuan  Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
Dengan demikian secara konstitusi dan hukum bahwa hak atas lingkungan  yang baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi manusia  yang  wajib  dilindungi  oleh  negara. Untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  hukum  membebankan kewajiban  kepada  setiap  orang  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 1
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  salah  satu  instrumen  dalam  upaya  pencegahan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  adalah  instrumen  ekonomi  lingkungan hidup, Melalui instrumen ekonomi ini diharapkan adanya dorongan dan dukungan dari  berbagai  pihak  untuk  dapat  mengimplementasikan  Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2
Karakteristik  pengelolaan  lingkungan  untuk  tujuan  manfaat  pembangunan adalah  dua  isu  penting,  yaitu  ketidakadilan  dalam  pengelolaan  lingkungan. Ketidakadilan  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  selama  ini, telah menjadi penyebab dari berbagai persoalan lingkungan, seperti perusakan dan pencemaran  lingkungan.  Konsep  pembangunan  lingkungan  hidup  yang  hanya menempatkan  lingkungan  hidup  sebagai  obyek  pembangunan  dan  kedudukan lingkungan  hidup  hanya  sebagai  alat  untuk  mensejahterahkan  manusia  sehingga bisa  dieksploitasi  tanpa  batas  serta  pengelolaan  lingkungan  yang  tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang, telah menjadi isu pokok dalam  hubungannya  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  pengelolaan lingkungan hidup. 3
Adanya  jaminan  untuk  memiliki  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan  oleh  karenanya  pula  merupakan  kewajiban  bagi  negara  untuk  selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus  melakukan  usaha-usaha  perbaikan  dalam  hal  untuk  menyehatkan
1 Joko  Tri  Haryanto  dan  Luhur  Fajar  Martha,  “Kerangka  Hukum  Instrumen  Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.2 Juni (2017): h. 272.
2 Syapri  Chan,  “Penerapan  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  dalam  Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan”, Talenta Conference Series, 01 (2018): h. 150.
3 Zulfadhly Sanusi, “Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid- 19: Antara Idealita dan Realita”, Jurnal Petitum , Vol 8, No. 2 (Oktober 2020): h.124 (114-130).
lingkungan hidup. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan dalam agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. 4

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research ) yaitu Penelitian  dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan instrumen ekonomi pada dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan.
Aspek penting dalam kaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dari sektor ekonomi, secara tegas dalam Konsideran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan ekonomi nasional  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Dengan  demikian  aspek  ekonomi memiliki keterkitan erat dengan permasalahan hukum lingkungan, setiap aktivitas ekonomi  senantiasa  bersentuhan  dengan  pengelolaan  lingkungan,  seperti eksploitasi  sumber  daya  alam,  baik  yang  terbarukan  maupun  tidak  terbarukan senantiasa  dimulai  dari  aspek  ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas lingkungan hidup. 5
Tahap  pengendalian  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tahap pencegahan ada beberapa instrumen yang dapat digunakan, salah satunya  adalah  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup.  Instrumen  ekonomi lingkungan  hidup  adalah  seperangkat  kebijakan  ekonomi  untuk  mendorong pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  setiap  orang  ke  arah  pelestarian  fungsi lingkungan hidup. 6
Di Indonesia peraturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur didalam UUPPLH dalam Pasal 1, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 43. Dari pasal tersebut,
4 Anggie Aqila Ariadica1  dan  Endang Sutrisno.  Reposisi  Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C, Jurnal Hukum Responsif , Vol. 12 No. 1 (Februari 2021): h. 24 (21-29).
5 Joko  Tri  Haryanto  dan  Luhur  Fajar  Martha,  “Kerangka  Hukum  Instrumen  Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.2 (Juni 2017): h. 268.
6 Pasal 1 angka 33, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
secara  tegas  ditetapkan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Unsur dari instrumen ekonomi lingkungan  hidup  meliputi:  perencanaan  pembangunan  dan  kegiatan  ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; insentif dan/atau disinsentif. 7
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun  2017  tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH mengatur lebih lengkap mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi penting dikembangkan untuk memperkuat sistem yang bersifat mengatur ( regulatory) . Instrumen ekonomi lingkungan ini  menekankan adanya keuntungan ekonomi  bagi  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  kegiatan  bila  mematuhi persyaratan  lingkungan  hidup  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Pendekatan ekonomi diperlukan agar dapat menaati persyaratan lingkungan hidup supaya  terhindari  dari  membayar  pinalti  atau  mendapat  hukuman,  menghemat pengeluaran dana karena menggunakan praktik efisiensi, dan mendapatkan insentif apabila kegiatannya memberikan dampak positif pada upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup. 8
Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dapat  dilihat  sebagai  upaya  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  yaitu  memberikan  perlindungan  pada  lingkungan  hidup  melalui pendekatan  yang  sejalan  dengan  kaidah-kaidah  pasar  ekonomi,  sehingga  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  tidak  mengganggu  pertumbuhan  sektor  usaha  dan ekonomi  makro  pada  umumnya.  Instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup  (salah satunya adalah insentif dan/atau disinsentif) ini wajib dikembangkan dan diterapkan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  melestarikan  fungsi lingkungan hidup. 9
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang meliputi:
a. Instrumen Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, meliputi:
1) Neraca sumber daya alam dan lingkyngan hidup;
2) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
3) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
4) Internalisasi biaya lingkungan hidup.
b. Instrumen Pendanaan lingkungan hidup meliputi:
1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
7 Vidya Dina Septine, dkk., “Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat”, Prosiding Ilmu Hukum Vol.4, No.1 (Februari 2018): h. 551 (548-554).
8 Penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup.
9 Syapri  Chan,  “Penerapan  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  dalam  Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan”, Talenta Conference Series, 01 (2018): h. 150. (pp. 150-155).
2) Dana  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  dan  pemulihan lingkungan hidup; dan
3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
c. Insentif dan/atau disinsentif
Insentif  merupakan  upaya  memberikan  dorongan  atau  daya  tarik  secara moneter  dan/atau  nonmoneter  kepada  setiap  orang  ataupun  Pemerintah  dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber  daya  alam  dan  kualitas  fungsi  lingkungan  hidup.  Sedangkan  disinsentif merupakan  pengenaan  beban atau ancaman  secara moneter  dan/atau  nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan  yang  berdampak  negatif  pada  cadangan  sumber  daya  alam  dan  kualitas fungsi lingkungan hidup (Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf c).
Dalam hubungan inilah salah satu perubahan dalam Undang Undang di sektor lingkungan  terbaru  yaitu  Undang-  Undang  No.  32  Tahun  2009  adalah menginternalisasi  penggunaan  instrumen  ekonomi  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian,  peran  Bank  seharusnya  dapat lebih  ditingkatkan  lagi  dalam  upaya  berperan  serta  meningkatkan  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Indonesia  serta  dapat  meningkatkan  pembangunan  yang berkelanjutan. 10
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  dana  efektif  perlu  upaya  mempertemukan kembali  ilmu  ekonomi  dan  ekologi,  dimana  proses  pengintegrasian  kedua  ilmu tersebut melalui  perumusan  paradigma  dan  arah  kebijakan  yang  bertumbuh  pada kemitraan dan para pelaku pembangunan dalam rangka mengelola sumbser daya alam yang optimal. Untuk itu harus ada koordinasi dari semua aspek yang arahnya  adalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan  hidup. 11
Pada  hakekatnya  instrumen  ekonomil  adalah  sistem  dari  pemerintah  yang menciptakan  ransangan  atau  insentif  untuk  mengurangi  aktivitas  dan  prilaku perusakan  terhadap  lingkungan  hidup.  Penggunaan  instrumen  ekonomi  dalam pengelolaan  lingkungan  berdasarkan  pendekatan  “ carrot-and-stik ”  dan  berdasarkan prinsip  bahwa  pencemar  harus  membayar  untuk menetralkan  pencemaran  yang ditimbulkannya atau untuk pencemaran yang ditimbulkan. 12
2. Dana  Penjaminan  Pemulihan  Fungsi  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan
Konsep  dana  jaminan  secara  sederhana  diartikan  sebagai  biaya  yang  dapat diuangkan  lagi  ( deposit  refund  system ).  Dana  ini  dikenakan  pada  konsumen  saat membeli  suatu  produk  dan  akan  diuangkan  kembali  pada  saat  konsumen mengembalikan produk yang sudah terpakai ke tempat tertentu. 13
Ketersediaan dana lingkungan dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar dan sesuai dengan kerugian aktual. Undang-Undang
10 Ibid., h. 154.
11 Syamsul  Wahidin, Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 23.
12 Joko Tri Haryanto dan Luhur Fajar Martha., h. 277.
13 Laode  M.  Syarif  dan  Andri  G.  Wibisana, Hukum  Lingkungan  Teori,  Legislasi  dan  Studi Kasus (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 127.
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi  sistem  pendanaan  menjadi  dana  jaminan  pemulihan  lingkungan  hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan untuk konservasi. 14
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a UU PPLH mendefinisikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan  untuk  pemulihan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  rusak  karena kegiatannya.  Diatur  lebih  jauh  dalam  PP  No.  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bahwa dana jaminan digunakan untuk Melaksanakan kegiatan, namun telah dilakukan perubahan yang diatur dalam: 15
a. Penanggulangan  keadaan  darurat  lingkungan  hidup  di  wilayah  Usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh Usaha dan/atau kegiatannya; dan
b. Pemulihan lingkungan pasca operasi wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.
Kegiatan Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup dilakukan dengan cara: 16
a. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. penghentian  sumber  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  bahwa  Dana  Penjamin  untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan: 17
a. Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
b. Pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup  akibat  pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Penggunaan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup dilakukan pada tahap kegiatan pra konstruksi, konstruksi komisioning, operasi dan pemeliharaan,  dan/atau  pasca  operasi  sesuai  tahapan  yang  tercantum  dalam Persetujuan Lingkungan. 18
Pemulihan,  diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: 19
1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
14 Kania  Jennifer  Wiryadi  dan  Bayu  Novendra,  “Sistem  Pendanaan  Pemulihan  Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik”, Padjadjaran Law Review , Volume 8, Nomor 2 (2020). h.1.
15 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
16 Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
17 Pasal  471 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18 Ibid., Pasal 471 (2).
19 Pasal  54 ayat  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Pemulihan  fungsi lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) dilakukan dengan tahapan:
a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b) remediasi;
c) rehabilitasi;
d) restorasi; dan/atau
e) cara  lain  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Penjelasan  Pasal  54  ayat  (2)  huruf  (b):  Yang  dimaksud  dengan  “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan  “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan  untuk  mengembalikan  nilai,  fungsi,  dan  manfaat  lingkungan  hidup termasuk  upaya  pencegahan  kerusakan  lahan,  memberikan  perlindungan,  dan memperbaiki  ekosistem. 20 Huruf  (d):  Yang  dimaksud  dengan  “restorasi”  adalah upaya  pemulihan  untuk  menjadikan  lingkungan  hidup  atau  bagian-  bagiannya berfungsi  kembali  sebagaimana  semula.  Mendayagunakan  berbagai  ketentuan hukum  baik  hukum  adminsitrasi,  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh  pemangku  kepentingan  tentang  betapa  pentingnya  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  demi  kehidupan  generasi  masa  kini  dan  masa depan. 21
Dana  Penjamin  untuk  Pemulihan  Fungsi Lingkungan  Hidup  disediakan  oleh Pelaku Usaha dalam bentuk: 22 a. Deposito berjangka;
b. Tabungan bersama;
c. Bank garansi; dan/atau
d. Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan  dalam  bentuk  polis  asuransi  atau  instrumen  keuangan  lainnya  yang diterbitkan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  milik  pemerintah  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah. 23
Penempatan  dana  jaminan  pemulihan  Lingkungan  Hidup  dalam  bentuk deposito berjangka dan tabungan bersama wajib disimpan di bank pemerintah yang di  tunjuk  oleh  Menteri  atau  kepala  lembaga  pemerintah  non  kementerian, Pemerintah  Daerah  Provinsi  atau  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota. 24 Bukti Penempatan  Dana  Jaminan  Pemulihan  Fungsi  Lingkungan  Hidup  diserahkan kepada  Menteri  atau  Kepala  Lembaga  Pemerintah  non  kementerian,  Pemerintah
20 Alvi  Syahrin, Beberapa  Isu  Hukum  Lingkungan Kepidananaan (Cetakan  Revisi;  Jakarta: PT. Sofmedia, 2009), h. 3.
21 Justitia E. C. Rawung, “Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, Lex Crimen Vol. 2, No. 5 (September, 2013): h. 87 (80-90).
22 Pasal  473  ayat  (1),  PP.  No.  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23 Ibid., Pasal 473 ayat (2)
24 Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. 25
Dana  Jaminan  Pemulihan  Lingkungan  Hidup  digunakan  penanggung  jawab Usaha  dan/atau  kegiatan  setelah  mendapatkan  persetujuan  instansi  pemberi  izin usaha  atau  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaan bila dana tidak mencukupi. 26 Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup tidak membebaskan  kewajiban  penanggung  jawa  Usaha  dan/atau  kegiatan  untuk melakukan  pencegahan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  akibat Usaha dan/atau Kegiatannya. 27
Dana  Penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup  ditunjukkan dengan adanya: 28
a. Bukti  kepemilikan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  lingkungan hidup; dan/atau
b. Pernyataan  peruntukan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi lingkungan  hidup  bagi  penanggulangan  pencemaran  lingkungan  hidup dan/atau  kerusakan  lingkungan  Hidup  dan/atau  pemulihan  fungsi lingkungan hidup.
Kewajiban  penempatan  atau  penyediaan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu: 29
a. Dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
b. Dimuat di dalam Perizinan Berusaha
Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ditentukan dengan memperhitungkan: 30
a. Tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
b. Media  lingkungan  hidup  atau  sumber  daya  alam  yang  akan  mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup;
c. Tingkat/derajat  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
d. Lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
e. Jenis  kegiatan  penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau Kerusakan  Lingkungan  Hidup  dan/atau  pemulihan  fungsi  Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;
f. Kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
g. Jangka  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  penanggulangan  Pencemaran Lingkungan  Hidup  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
25 Ibid., Pasal 22 ayat (3).
26 Ibid., Pasal 23.
27 Ibid., Pasal 24.
28 Pasal  474  ayat  (1),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2021  tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
29 Ibid., Pasal 475 (1).
30 Ibid., Pasal 476 (1).
h. Perencanaan  dan  supervisi  penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
i. Kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
Penghitungan  besaran  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  lingkungan hidup  dilakukan  pada  saat  perencanaan  Usaha  dan/atau  Kegiatan. 31 Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, hanya dapat digunakan oleh Pelaku  Usaha  berdasarkan  keputusan  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  Kewenangannya.  Penggunaan  dana  penjaminan  untuk pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan Kewenangannya. 32
Pelaku Usaha wajib memuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  tidak  mencukupi.  Dalam  hal  dana penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  Lingkungan  hidup  sudah  digunakan  untuk kegiatan  penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  kerusakan Lingkungan  hidup  dan/atau  pemulihan  fungsi  Lingkungan  Hidup,  maka  Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. 33

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yaitu:
1. Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  dalam  ketentuan  Pasal  42  dan  43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan  yaitu  memberikan  perlindungan  pada  lingkungan  hidup melalui  pendekatan  yang  sejalan  dengan  kaidah-kaidah  pasar  ekonomi, sehingga  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  tidak  mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi mikro serta makro pada umumnya.
2. Dana Penjaminan Fungsi Lingkungan Hidup harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau  Kegiatan.  Dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi  lingkungan hidup,  hanya  dapat  digunakan  oleh  Pelaku  Usaha  berdasarkan  keputusan dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan Kewenangannya.  Penggunaan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.
31 Ibid., Pasal 476 ayat (2).
32 Ibid., Pasal 477 ayat (1-2).
33 Ibid., Pasal 477 ayat (4-5).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Syahrin, Alvi. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan . Cetakan Revisi;
Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.
Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Wahidin,  Syamsul. Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan Hidup . Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

## Jurnal, Prosiding & Konferensi:
Ariadica,  Anggie  Aqila  dan  Endang  Sutrisno.  “Reposisi  Kebijakan  Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C”. Jurnal Hukum Responsif , Vol. 12 No. 1, (Februari 2021).
Chan, Syapri. “Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pemberian Kredit Perbankan”. Talenta Conference Series, 01 (2018). Haryanto,  Joko  Tri  dan  Luhur  Fajar  Martha.  “Kerangka  Hukum  Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”. Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.2 (Juni 2017).
Rawung,  Justitia  E.  C.  “Ganti  Kerugian  Dan  Pemulihan  Lingkungan  Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Lex Crimen Vol. II, No. 5 (September, 2013).
Sanusi,  Zulfadhly.  “Tantangan  Pemulihan  Lingkungan  di  Masa  Pandemi  Covid- 19:  Antara  Idealita  dan  Realita”. Jurnal  Petitum Vol.8,  No.  2  (Oktober 2020).
Septine,  Vidya  Dina,  dkk.,  “Pengaturan  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor 46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  terhadap Pembangunan  Dago  Resort  Pakar  sebagai  Upaya  Pengendalian  Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat”. Prosiding Ilmu Hukum Vol.4, No.1 (Februari 2018).
Wiryadi,  Kania  Jennifer  dan  Bayu  Novendra.  “Sistem  Pendanaan  Pemulihan Lingkungan  Hidup:  Teori,  Peraturan  dan  Praktik”. Padjadjaran  Law Review . Volume 8, Nomor 2 (2020).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.